## DISTRIBUSI ZAKAT DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL BERGULIR SEBAGAI ACCELERATOR KESETARAAN KESEJAHTERAAN
Arif Wibowo, MEI Email: arif_wibowo@uny.ac.id
Manajemen FE, UNY, Yogyakarta

## ABSTRACT
The study discusses the zakat distribution on the effect of wellbeing equality by using the rolling capital investments. It is believed that zakat have a role to increase well being of citizen. However it have been yet managed well professionally. Hence, it is proposed that zakat distrubution able to improve wellbeing equality if it is managed as capital investment which applied in a proper way.
Keywords: Zakat, wellbeing, capital investment

## Latar Belakang Masalah
Kemiskinan  merupakan salah satu masalah  yang  dilami  oleh  hampir  setiap negara.    Berbagai  program  pengentasan kemiskinan sudah sangat banyak diupayakan, namun kemiskinan selalu saja tumbuh  berbarengan  dengan  tumbuhnya perekonomian.      Sebuah  negara  dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak  secara  otomatis  membawa  kenaikan kesejahteraan  (kekayaan)  pada  semua lapisan masyarakat.  Namun, pertumbuhan ekonomi suatu negara tetap saja meninggalkan  sebuah  lapisan  masyarakat dengan  tingkat  kemiskinan  yang  semakin parah.    Kemiskinan  merupakan  masalah bersama,  oleh  karenanya,  penanggulangan masalah  kemiskinan  juga  merupakan tanggung jawab bersama.
Kepedulian  sosial  merupakan salah  unsur  pokok  tegaknya  kehidupan sosial.    Salah  satu  cara  menanggulangi kemiskinan  adalah  dengan  kepedulian golongan  mampu  untuk  memberdayakan golongan  yang  tidak  mampu  dengan mengeluarkan  sebagian  harta  kekayaan mereka, baik berupa pembelanjaan ( spending )  maupun  berupa  dana  sosial dalam wujud shadaqoh.
Shodaqoh merupakan pengeluaran ( spending ) untuk orang lain.   Dalam ajaran syariat  Islam,  Shodaqah  merupakan kewajiban  bagi  setiap  orang  yang mempuyai kelebihan harta dari pengeluaran wajar untuk diri dan keluarganya.  Karena Shodaqah  ini  sifatnya  wajib,  maka pemberian shodaqah oleh golongan mampu ini  pelaksanaannya  bisa  dipaksakan  oleh
Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 12, Nomor 2, April 2015
pemangku  kepentingan  yang  diberikan kewenangan.    Shodaqah  minimal  yang pemungutannya  bisa  dipaksakan  inilah yang kita kenal dengan istilah zakat.
Zakat  merupakan  salah  satu instrumen  openting  dalam  tegak  dan kokohnya kehidupan suatu bangsa.  Itulah mengapa  dalam  syariat  islam,  zakat merupakan  satu  dari  lima  rukun  Islam. Menunaikan  zakat  merupakan  salah  satu alat  bagi  setiap  kita  untuk  menunaikan peran  kita  sebagai  manusia  untuk menciptakan kebaikan (peradaban) di muka bumi ini.
Pengelolaan dana zakat di Indonesia  saat  ini  sebagian  besar  masih dilakukan  secara  informal  oleh  masjid, pesantren dan melalui pemuka agama.  Hal ini  disebabkan  oleh  masih  minimnya kesadaran  pembayar  zakat  ( muzakki )  dan rendahnya kepercayaan terhadap Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ). Dengan  kondisi  seperti  ini,  pemaksimalan fungsi  zakat  dalam  upaya  mengentaskan kemiskinan menjadisulit diwujudkan.

## Definisi Zakat
Secara  bahasa  ( lughat ),  zakat berarti  berkah,  tumbuh  dan  berkembang ( al-namaa ),  kesuburan  atau  bertambah (HR.  At-Tirmidzi)  atau  dapat  pula  berarti membersihkan  atau  mensucikan  (QS.  At- Taubah  :  10).  Dinamakan  zakat  karena, dapat  mengembangkan  dan  menjauhkan
harta  yang  telah  diambil  zakatnya  dari bahaya.  Menurut  Ibnu  Taimiah,  hati  dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.
Menurut  hukum  Islam  ( istilah syara' ),  zakat  berarti  kewajiban  atas  harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu.  Kewajiban  atas  sejumlah  harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta  yang  bersifat  mengikat  dan  bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya.
Kelompok tertentu adalah mustakihin yang terangkum  dalam  delapan asnaf .  Waktu untuk  mengeluarkan  zakat  adalah  ketika sudah  berlalu  setahun  ( haul )  untuk  zakat emas,  perak,  perdagangan,  ketika  panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehnya  untuk rikaz dan  ketika bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Iid untuk  zakat  fitrah.  Hubungan  antara pengertian  zakat  menurut  bahasa  dan dengan  pengertian  menurut  istilah  sangat nyata  dan  erat  sekali,  yaitu  bahwa  harta yang  dikeluarkan  zakatnya  akan  menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah,  suci  dan  baik  (Hafidhuddin,
2002).

## Macam-macam Zakat
Dalam  Islam,  zakat  terbagi  menjadi  dua macam sebagai berikut :
1. Zakat  fitrah ,  yaitu  zakat  yang  wajib ditunaikan  oleh  setiap  muslim  atas nama  dirinya  dan  yang  dibawah
tanggung  jawabnya,  pada  penghujung bulan  Ramadhan,  sebelum  shalat  Idul Fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan  harta  untuk  keperluan  pada hari  itu  dan  malam  harinya.  Adapun kadar yang dibayarkan adalah satu sha’
(kurang lebih 2,2 kilogram [atau yang
biasa digenapkan menjadi 2,5
kilogram]  dari  bahan  pokok  setiap daerah).  Menurut  sebagian  ulama’, zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam bentuk  nilai  mata  uang  seharga  kadar zakat  tersebut,  khususnya  jika  hal  itu lebih  bermanfaat  bagi  fakir  miskin yang  menerimanya.  Dan  karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan diri  si  pembayar  zakat  daripada keterkaitannya dengan harta, zakat ini juga dikenal dengan sebutan zakat diri
( zakatul abdaan ).
2. Zakat  harta  ( zakatul  amwaal/ zakat maal ),  ialah  zakat  yang  wajib ditunaikan  atas  kepemilikan  harta dengan  ketentuan-ketentuan  khusus terkait  dengan  jenis  harta,  batas nominalnya  ( nishab ),  dan  kadar zakatnya.  Zakat  ini  disebut  dengan
zakat maal karena keterkaitannya yang lebih  kuat  dengan  harta  daripada keterkaitannya dengan diri pemiliknya. Oleh  karena  itu,  syarat-syaratnya  pun lebih banyak yang terkait dengan harta daripada dengan diri pemiliknya.

## Sasaran Distribusi Zakat
Sasaran distribusi zakat disebutkan  dalam  Al-Qur`an  surat  al- Tawbah:60.  Dalam  ayat  tersebut  ada delapan  kelompok sasaran pendistribusian zakat  yaitu  fakir,  miskin,  amil,  mu’allaf, membebaskan  budak  (riqab),  orang  yang berutang  (gharimin),  fi  sabilillah,  dan  ibn sabil.  Berikut  dijelaskan  masing-masing dan  penafsirannya  sesuai  dengan  konteks sekarang.
Fakir  dan  Miskin. Kedua  kelompok tersebut  merupakan  golongan  masyarakat yang  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan pokoknya.  Bedanya,  kelompok  fakir keadaanya lebih kurang beruntung dibanding dengan kelompok miskin (Oran dan  Rashid,  1989:  128).  Meskipun penentuan kriteria fakir dan miskin dengan kemampuan  mereka  dalam  pemenuhan kebutuhan  pokok  ini  masih  relevan  untuk masa  sekarang,  namun  ukuran  kebutuhan pokok itu perlu disesuaikan.
Amil Zakat . Apabila dikaitkan dengan hak penerimaan dana zakat, yang disebut amil adalah orang-orang dan atau fungsi-fungsi yang terlibat dalam salah satu dari bidang
tanggung  jawab  sebagai  berikut  (Mas’udi, 1991):
1. Pengontrol kebijakan zakat sebagaimana disepakati oleh rakyat wajib zakat.
2. Aparat pemungut atau pencatat zakat.
3. Aparat administrasi perzakatan.
4. Segenap aparat departemen teknis yang bekerja  untuk  kesejahteraan  rakyat dengan dana zakat.
Semua orang yang terlibat dalam salah  satu  dari  empat  tugas  tersebut berhak menerima bagian dari dana zakat dalam ukuran yang disepakati.
Muallaf  . Biasanya,  muallaf  didefinisikan sebagai  orang  yang  tengah  dibujuk  untuk masuk  lebih  mantap  ke  dalam  komunitas Islam. Pada masa awal Islam hal ini perlu dilakukan agar para muallaf tetap memeluk Islam dengan demikian jumlah umat Islam bisa  terus  berkembang  dan  menjadi  kuat. Dengan demikian, jelas bahwa ada maksud politis strategis dalam pendistribusian dana zakat kepada kelompok ini. Khalifah Umar lah yang kemudian berinisiatif untuk tidak lagi  memberikan  santunan  dana  zakat kepada para muallaf karena pada masa itu jumlah umat Islam sudah banyak dan kuat sehingga tidak perlu lagi membujuk-bujuk para muallaf untuk tetap dalam keyakinannya. Secara harfiah
muallafati
qulubuhum dalam  surat  al-Tawbah:60 berarti  orang  yang  sedang  dijinakkan
artinya. Namun, Al-Qur`an tidak menjelaskan  secara  eksplisit  bahwa  hati mereka dijinakkan dengan dana zakat agar mereka  tetap  masuk  dalam  komunitas Islam.  Dengan  meminjam  ijtihad  Umar, pembujukan  hati  tersebut  bukan  semata bertujuan  agar  mereka  tetap  masuk  dalam komunitas  Muslim,  tetapi  lebih  agar mereka memilih jalan hidup sesuai dengan jalan hidup kaum Muslim yang sebenarnya, yaitu jalan hidup yang sesuai dengan fitrah manusia.
Riqab. Untuk  masa  sekarang,  manusia dengan status budak belian seperti ini sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, apabila dilihat maknanya  secara  lebih  dalam  arti riqab merujuk  pada  kelompok  manusia  yang tertindak  dan  dieksploitasi  oleh  manusia lain,  baik  secara  personal  maupun struktural.  Dengan  kata  lain,  berbeda dengan  istilah  fakir-miskin,  yang  lebih merujuk  pada  manusia  yang  menderita secara  sosial  ekonomis,  maka riqab merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan politis.
Dengan  pengertian  ini,  dana  zakat  untuk kategori riqab dapat  digunakan  untuk “memerdekakan”  orang  atau  kelompok masyarakat  yang  sedang  dalam  keadaan tertindas  dan  kehilangan  haknya  untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dengan demikian,  dana  zakat  dapat  digunakan untuk  membantu  buruh-buruh  rendahan
dan kuli-kuli kasar dari hegemoni majikan mereka.
Sementara dalam bentuk struktural,  dana  zakat  dapat  digunakan untuk  proses  penyadaran  dan  pembebasan masyarakat tertindas berkaitan dengan hak- hak  dasar  mereka  sebagai  manusia  baik dalam dimensi individu maupun sosialnya (Mas’udi, 1991).
Gharimin. Untuk  konteks  sekarang, pengertian  ini  masih  relevan.  Akan  tetapi, disamping  penggunaan  dana  zakat  yang bersifat  kuratif  atau  memberikan  bantuan setelah  terjadinya  kebangkrutan  atau kepailitan  orang  yang  berutang  tersebut, dana  zakat  seharusnya  juga  dapat digunakan  untuk  mencegah  terjadinya kebangkrutan
tersebut dengan menyuntikkan  dana  agar  usaha  seseorang yang  terancam  bangkrut  dapat  pulih kembali dan tidak jadi pailit.
Di samping utang yang bersifat individual, utang  masyarakat  atau  negara  seharusnya juga bisa ditanggulangi dengan dana zakat. Oleh  karena  itu,  sangat  wajar  kalau  dana pajak  yang  terkumpul  di  negara-negara kaya digunakan dihibahkan untuk membayar hutang negara-negara miskin.
Fi  Sabilillah. Istilah  ini  biasa  diartikan sebagai  tentara  yang  berperang  di  jalan Allah  untuk  melawan  orang-orang  kafir. Menurut  Masdar  F.  Mas’udi,  istilah fi sabilillah memiliki dua pengertian. Dalam
pengertian  negatif, fi  sabilillah berarti berperang memerangi kekafiran.
Sedangkan  menurut  pengertian  positifnya, fi  sabilillah berarti  menegakkan  “jalan Allah”  itu  sendiri  (Mas’udi,  1991:  159). Jalan  Allah  itu  diartikan  sebagai  “cita kebaikan-kebaikan-Nya  yang  universal, yang  mengatasi  batas  kepercayaan,  suku, ras,  dan  batas-batas  formal  lainnya.” Rinciannya  bisa  macam-macam,  tetapi pangkalnya adalah kemaslahatan bersama. Dalam  pengertian  ini,  dana  zakat  untuk fi sabilillah dapat digunakan untuk menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan yang mengabdi pada kepentingan rakyat, melindungi keamanan warga  negara  dari  kekuatan-kekuatan destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang  sah,  menegakkan  keadilan  hukum bagi  warga  negara,  membangun  dan memelihara  sarana  dan  prasarana  umum, seperti  jalan,  sarana  komunikasi,  dan sebagainya,  serta  usaha-usaha  lain  yang secara konsisten ditujuakn untuk mewujudkan  cita  keadilan  sosial  dan kesejahteraan umat manusia.
Ibn  Sabil. Para  fuqaha  selama  ini mengartikan ibnu  sabil sebagai  “musafir yang  kehabisan  bekal”.  Meskipun  tidak salah dan masih relevan, namun pengertian ini sangat sempit. Untuk konteks sekarang, pengertian ibnu sabil dapat dikembangkan bukan  sekedar  pada  “pelancong”  yang
Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 12, Nomor 2, April 2015
kehabisan bekal, tetapi juga terhadap orang atau kelompok masyarakat yang “terpaksa” menanggung  kerugian  atau  kemalangan ekonomi  karena  sesuatu  yang  tidak disengaja  seperti  karena  bencana  alam, wabah penyakit, dan peperangan.
Dengan  pengertian  ini,  maka  dana  zakat dapat digunakan tidak saja untuk keperluan musafir  yang  kehabisan  bekal,  tetapi  juga untuk  keperluan  pengungsi  baik  karena alasan  politik  maupun  karena  alasan lingkungan  alam  seperti  banjir,  tanah longsor, kebakaran, dan sebagainya.
Zakat Sebagai Alat Distribusi Pendapatan Selama  ini,  pembahasan  tentang sistem perekonoman
selalu saja mendasarkan    distribusi  pendapatan  dan output  antar  individu  dalam  masyarakat yang  sepenuhnya  dikendalikan  oleh mekanisme  pasar.      Kekuatan  permintaan dan  penawaran  yang  akan  menentukan barang-barang apa yang dihargai mahal dan barang-barang  apa  yang  akan  tidak berharga.    Yang  terjadi  saat  ini,  semakin tingginya  tingkat  perekonomian,  selalu dibarengi  dengan  semakin  melemahnya daya beli masyarakat.   Nilai kerja manusia, tidak  pernah  mengalami  kenaikan  yang signifikan, justru sebaliknya secara riil bisa dibilang menurun adalah karena lemahnya
posisi  penawaran  tenaga  kerja  dan miskinnya lapangan kerja.
Distribusi atau mengalirnya pendapatan  antar  masyarakat  hanya diwadahi  dalam  bentuk  mekanisme  kerja pasar dan tidak ada mekanisme yang secara otomatis meredistribusi pendapatan sehingga  mereka  yang  posisi  tawarnya lemah  bisa  meningkat.    Lebih  lagi,  dalam perekonomian  bebas  berlaku  hukum kesamaan  harga,  dimana  barang/jasa  akan mengalir  dari  suatu  pasar  yang  harganya rendah menuju pasar yang harganya tinggi. Proses ini akan terjadi secara terus menerus sehingga  harga  di  setiap  pasar  mendekati sama dan tidak menguntungkan bagi setiap pengusaha  untuk  mengambil  keuntungan dari perbedaan harga tersebut.
Berlakunya  hukum  ini  juga menjadi  penghambat  terjadinya  proses distribusi  pendapatan  antar  masyarakat. Sebagai misal naiknya tingkat upah di suatu perusahaan  atau  daerah  tidak  akan  terjadi dalam  jangka  panjang  karena  hal  ini  akan diikuti oleh gelombang aliran tenaga kerja menuju  daaerah  yang  upahnya  tinggi hingga  upah  antar  daerah  mendekati  titik yang sama.
Jika  sistem  ini  berlangsung  terus, salah  satu  dampaknya  adalah  macetnya proses distribusi yang bisa berdampak pada banyak  hal  termasuk  aspek  sosial  dan politik. Ketimpangan pendapatan merupakan  gejala  awal  dari  dampak
liberalisasi  ekonomi  yang  bisa  berujung pada  kecemburuan  sosial  dan  konflik sosial.  Ekonomi liberal mengatasi masalah ini  melalui  kebijakan  pemerintah  dan mengandalkan  belas  kasihan  para  jutawan atau pilantropis.
Zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap individu untuk mendistribusikan kelebihan  kekayaan  yang  dimilikinya kepada orang lain yang lebih membutuhkan dharapkan bisa menjadi alternatif jawaban atas  permasalahan  ini.    Mekanisme distribusi pendapatan dalam Islam dilekatkan  kepada  kewajiban  orang  kaya ( muzakki )  dengan  insentif  yang  sangat besar,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. Allah menjamin bahwa dengan membayar zakat (sedekah) tidak akan membuat orang miskin, bahkan hartanya di sisi Allah akan di lipat gandakan (QS 2: 276). Kepahaman masyarakat  terhadap  ajaran  Islam  akan mendorong  pada  mekanisme  pembayaran zakat  ini  meskipun  peran  pemerintah sangatlah kecil.
Zakat sebagai Insentif

## Transformasi Ekonomi
Secara  empiris  penyaluran  zakat belum  mampu  memberikan  dampak ekonomi  yang  signifikan.    Hal  ini  terjadi, tidak lain karena pelaksanaan zakat masih bersifat parsial, baik pada aspek pemahaman, sosialisasi, maupun penerapan kebijakan perzakatan.   Jika zakat mampu
dipahami  secara  utuh  dan  dilaksanakan secara berjamaah dalam suatu negara, maka tidak  disanksikan  bahwa  zakat  akan memiliki manfaat ekonomi yang luar biasa besar.
Sistem  ekonomi  berbasis  zakat mampu  mendorong  proses  transformasi ekonomi  dan  sekaligus  mempercepat proses distribusi pendapatan dan kesejahteraan  sosial  dalam  masyarakat. Sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi ini telah dipraktekkan dan dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW dan pemerintahan Khulafa’al-Rasidin.
Zakat Sebagai Alat Redistribusi Pendapatan dan Kekayaan
Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik yang  dimiliki  oleh  pribadi  atau  umum ( publik )  kepada  pihak  yang  berhak menerima dengan tujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  dalam islam  ( syaria’t ).  Kewajiban  menyisihkan sebagian harta bagi pihak yang berkecukupan ( muzakki atau surplus units ) diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya  dan  di  sisi  lain  merupakan insentif (perangsang) untuk kekayaan pihak yang  kekurangan  ( mustahik atau deficit units )  agar  dapat  dikembangkan  kepada yang lebih baik ( surplus ).
Konsep optimalisasi proses redistribusi pendapatan dan kekayaan yang ditawarkan Islam tercermin pada kewajiban zakat yang dibebankan kepada masyarakat yang  kaya  ( muzakki )  dan  didistribusikan kepada masyarakat miskin ( mustahik ). Ada dua  peran  zakat  dalam  meningkatkan keadilan distribusi pendapatan :
1.  Zakat  berfungsi  untuk  mengurangi
tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi  ( disposable  income )  oleh kelompok  masyarakat  kaya  ( muzakki ).
Oleh  karena  itu,  pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsi orang kaya. Hal  ini  pada  gilirannya  akan  memiliki dampak yang positif, yaitu menurunnya dampak  meningkatkan  harga-harga komoditas.
2.  Zakat  berfungsi  sebagai  media  transfer
pendapatan sehingga
mampu meningkatkan  daya  beli  masyarakat miskin.  Dalam  hal  ini  diharapkan dengan  menerima  zakat,  maka  segmen masyarakat miskin akan meningkat daya belinya  sehingga  mampu  berinteraksi dengan segmen masyarakat kaya.
Al-Qur’an  telah  menjelaskan penentuan alokasi zakat, siapa yang berhak menerimanya,  tetapi  tidak  dijelaskan apakah yang zakat itu harus diterima dalam bentuk uang, barang-barang konsumsi atau modal  kerja.  Hal  ini  menimbulkan pemikiran  yang  melahirkan  ide  ide
bagaimana agar zakat memberikan dampak yang  lebih  baik  bagi  para  penerima. Sehingga zakat yang diberikan dapat lebih mengarah pada zakat produktif.
Beberapa  ide  yang  sudah  muncul diantaranya,  pengelolaan  zakat  yang dilakukan dengan konsep snow ball dalam penggunaan  harta  zakat  yang  sudah terkumpul. Maksudnya adalah, ketika tahun ini  seorang  individu  menjadi  penerima zakat  produktif,  maka  pada  tahun  depan, diharuskan  penerima  tadi  dapat  menjadi pembayar  zakat.Zakat,  apabila  dikelola dengan baik maka akan menjadi salah satu solusi  untuk  menciptakan  kesejahteraan bagi masyarakat.

## Distribusi  Zakat  Dalam  Bentuk
Penyertaan  Modal  Bergulir  dengan Sistem Bagi Hasil .
Pelaksanaan  pengamalan  zakat, harus  ditangani  oleh  lembaga  amil  zakat yang memiliki sistem manajemen fungsional  dan  profesional.    Hal  tersebut diharapkan  akanmemberikan  hasil  yang optimal  dan  efektif  atas  efek  zakat  dalam transformasi ekonomi. Seperti yang pernah diusukan  oleh  Dawam  Rahardjo  akan perlunya  bank  sosial  Islam,  Bank  ini berfungsi  mengelola  dana  zakat  untuk didayagunakan bagi kepentingan pemberdayaan ekonomi ummat.
Menurut Kuntowijoyo, zakat yang merupakan  salah  satu  instrumen  penting
dalam  Islam  sebagai  upaya  untuk menciptakan  kesejahteran  sosial  perlu dibentuk  institusi  bank  yang  bebas  bunga ( zero interest bank ) sebagai pengelola dana ummat  berupa  zakat  dan  sumber  lainnya, yang ditujukan untuk membantu permodalan  bagi  masyarakat  ekonomi lemah.
Dana zakat dapat digunakan untuk usaha-usaha  kecil,  seperti  industri  rumah tangga  (home  industry),  pertukangan, perbengkelan dan jasa.   Dengan demikian diharapkan  dapat  terciptanya  pemerataan kesejahteraan  sosial  ekonomi  masyarakat, dengan meningkatnya daya beli masyarakat, dan beredarnya harta kekayaan secara berkeadilan.
Untuk alasan inilah maka menjadi penting  melakukan  upaya-upaya  untuk meningkatkan  efektifitas  pendayagunaan zakat.  Dengan  keterbatasan  dana  zakat, diperlukan  strategi  pendistribusian  yang tepat agar zakat menjadi efektif.
Ada  tiga  hal  penting  yang  harus mendapatkan  penekanan  dalam  upaya meningkatkan  efektifitas  dan  kemanfaat gunaan pendistribusian zakat, yaitu:
Pertama, prioritas target distribusi  zakat. Distribusi  zakat  sudah ditentukan hanya untuk delapan ashnaf (QS 9:  60).  Namun  demikian,  Al  Qur’an menyebutkan  fakir  dan  miskin  sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima  zakat.  Mereka  inilah  yang
mendapat  prioritas  dan  pengutamaan  oleh Al  Qur’an.  Ini  menunjukkan  bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat. Hal ini menjadi sangat penting  ketika  dana  zakat  adalah  terbatas. Untuk mewujudkan kemaslahatan, diperbolehkan tidak menyamaratakan pemberian zakat pada semua sasaran zakat, bahkan  diperbolehkan  memberikan  zakat untuk satu sasaran saja.
Kedua,  bentuk  pendistribusian zakat yang sesuai . Kadar zakat untuk fakir miskin  tidak  ditentukan  menurut  besarnya dana zakat yang terkumpul. Hal ini karena tujuan  zakat  adalah  memberikan  tingkat hidup yang layak sebagai seorang Muslim dengan cara memampukan mustahik untuk menghidupi  diri-nya  sendiri  dengan kemampuan  yang  dimilikinya.  Bagi  fakir miskin  yang  sanggup  bekerja  namun menjadi  miskin  karena  tidak  dapat menggunakan  secara  penuh  sumber  daya mereka karena keterbatasan modal manusia ( human  capital ),  modal  fisik  ( physical capital ),  dan  modal  finansial  ( financial capital ) yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas  ekonomi  agar  memperoleh pendapatan  yang  layak,  zakat  harus ditujukan  sebagai  modal  produktif.  Disini zakat  harus  dijadikan  sebagai  program spesifik  yang  di  desain  untuk  mendukung penyediaan  modal  manusia,  fisik,  dan finansial yang dibutuhkan orang miskin.
Pemberian modal produktif mungkin  tidak  sesuai  untuk  kelompok pekerja  atau  buruh  miskin  yang  memiliki keterbatasan  waktu  dan  kontrak  kerja. Disini zakat dapat ditujukan sebagai equity transfer yaitu  pemberian  zakat  dalam bentuk  modal  saham  sehingga  pekerja- buruh  miskin  mendapat  manfaat  dari aktivitas ekonomi yang luas, meningkatnya motivasi  kerja,  dan  nilai  saham  yang cenderung  stabil.  Sedangkan  bagi  fakir miskin  yang  tidak  sanggup  bekerja  dan mencari  nafkah,  zakat  dapat  ditujukan sebagai  jaring  pengaman  sosial.  Disini zakat dapat digunakan untuk menyediakan kebutuhan  dasar  kelompok  orang  tua  dan jompo,  orang-orang  sakit  dan  cacat,  dan anak-anak terlantar.
Ketiga,  menyesuaikan  dengan kondisi  lokal  dan  perkembangan  terkini .
Lembaga  zakat  perlu  untuk  memikirkan bentuk  pendayagunaan  zakat  yang  sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal  serta  perkembangan  pemikiran tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat.  Sebagai  misal,  dalam  kondisi bencana  alam,  distribusi  zakat  semestinya tidak  hanya  dalam  bentuk cash  transfer namun  juga  bisa  dalam  bentuk cash  for work.

## Zakat Produktif
Pendistribusian  zakat  untuk  usaha produktif harus melalui prosedur yang jelas
dan  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999  Tentang  Pelaksanaan  UU.No  38 Tahun  1999  Tentang  Pengelolaan  Zakat Pasal 29 yaitu :
1. Melakukan studi kelayakan;
2. Menetapkan jenis usaha produktif;
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
4.  Melakukan  pemantauan,  pengendalian dan pengawasan;
5. Mengadakan evaluasi; dan
6. Membuat pelaporan.
Pasal  29  Keputusan  Menteri Agama Republik Indonesia no. 581 Tahun 1999  Tentang  Pelaksanaan  UU.No.38 Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat tersebut  bertujuan  untuk  memastikan bahwa  pelaksanaan  usaha  produktif  dapat berjalan  maksimal,    serta  pelanggaran- pelanggaran  /penyelewengan  tidak  akan terjadi  atau  bisa  diminimalisir.Keputusan tersebut memberikan ikatan antara pemberi modal  (Amil Zakat) dan penerima modal usaha  produktif  (faqir  miskin)  berupa bimbingan, penyuluhan, pemantauan, pengendalian,  pengawasan,  evaluasi  dan pelaporan.  sehingga  antara  penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dalam ada ikatan  dan  berjalan  bersamasama  untuk mewujudkan  tercapainya  usaha  yang dilakukan oleh faqir miskin.
Hukum  Zakat  Sebagai  Pinjaman Bergulir
Pendistribusian  zakat  produktif sebagai  modal  yang  diberikan  sebagai pinjaman  bagi  faqir-miskin,  dilihat  dari perspektif  hukum  Islam,  membutuhkan kajian  yang  lebih  dalam.    Persoalan  yang muncul  berkaitan  dengan tasyaruf berupa pinjaman modal bagi dhuafa’ produktif dan bukan berupa uang yang siap dikonsumsi. Dalam  hal  ini,  muncul  pertanyaan, benarkah bahwa pinjaman yang diambilkan dari  dana  zakat  merupakan  bimbingan ekonomi  yang  merupakan  salah  satu metode  merealisasikan  tujuan  zakat  yaitu pengentasan  kemiskinan,  sehingga  oleh karenanya,  pendistribusian  zakat  dalam bentuk pinjaman modal bisa dilakukan.
Dalam  fiqh  Islam,    dana  zakat didistribusikan  sebagai  pemberian/hibah, pemindahan  hak,  sehingga  penggunaanya diserahkan  sepenuhnya  kepada musthahiq sesuai  dengan  keperluaannya.        Namun dmeikian, dalam permasalahan ini terdapat ruang  bagi  umat  Islam  untuk  melakukan ijtihad , seiring dengan perubahan ruang dan waktu.    Hukum  Islam  mempunyai kemampuan untuk bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup demi sesuai dengan perkembangan dan kemajuan.
Hukum  Islam  dalam  gerakannya mempunyai kaedah asasiyah yaitu ijtihad .
Ijtihad  yang  akan  menjawab  segala tantangan zaman., dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara
kepribadian dan nilai-nilai asasinya (Hasby Ash Shidieqy, 2001).Hukum Islam mudah, jauh  dari  sulit  dan  sempit.  mudah diamalkan,  jauh  dari  kepicikan  segala hukumnya  dapat  berjalan  seiring  fitrah manusia,  hukum  Islam  tidaklah  sempit melainkan  dia  luas.    Itu  berarti penyempurnaan  konsep  hukum,  selalu melibatkan  ruang  dan  waktu  yang  ada  di masyarakat.
Metode  pendistribusian  zakat
yang dilakukan seharusnya bisa memberikan  manfaat  ubtuk  kemandirian umat  secara  lebih  nyat,  demi  untuk  dapat mencapai tujuan zakat. Metode pendistribusian zakat harus bisa mendatangkan kemaslahatan umum karena semakin  banyak  faqir  miskin  yang tertolong  dapat  memenuhi  kebutuhan hidupnya  dengan  usahanya  sendiri  tanpa terus.        Zakat  sesungguhnya  bukan pemberian sesuap atau dua suap nasi, sehari atau  dua  hari,  kemudian  para  musthahiq menjadi miskin lagi, akan tetapi kebutuhan hidup  secara  lebih  baik  dan  dalam  waktu yang relatif lama.
Zakat  bisa  disalurkan  sebagai sebuah penyertaan modal produktif dengan sistem  bagi  hasil.      Dasar  yang  menjadi istimbat  hukum  pemberian  dana  Zakat produktif  sebagai  penyertaan  Modal dengan sistem bagi hasil bagi faqir-miskin adalah kaidah maslahah mursalah .
Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 12, Nomor 2, April 2015
Kaidah  ini    menyatakan  bahwa pembentukan hukum tidaklahdimaksudkan kecuali  untuk  mewujudkan  kemaslahatan orang banyak. Syaratsyarat maslahah mursalah dapat dijadikan landasan hukum yaitu :
1. Kemaslahatan  yang  hakiki  dan  bukan
kemaslahatan yang bersifat dugaansaja. Dari  syarat  ini  dapat  dilihat  bahwa pendistribusian Zakat
produktif
bagifaqir-miskin  sebagai  penyertaan modal  denagn  sistem  bagi  hasil,  yang pada  akhirnya  nanti    penyertaan  yang telah kembali bisa digulirkan kembalikepada faqir-miskin lain  akan membawa  kemungkinan  yang  lebih besar  bagi  faqir-miskin  untuk  dapat mengembangkan ekonominya sehingga dapatmentas  dari  kemiskinan  yang membelenggu.      Diharapkandalam jangka  waktu  beberapa  tahun  kedepan dapat mengurangi jumlahfaqir-miskin.
2. Bahwa  kemaslahatan  tersebut  adalah kemaslahatan umum dan bukankemaslahatan  pribadi.  Artinya kemaslahatan tersebut mendatangkanmanfaat  bagi  mayoritas umat  dan  bukan  untuk  memaslahatan individu  /sejumlah  perorangan  yang merupakan minoritas
dari mereka.Dengan  pendistribusianzakat sebagai  penyertaan  modal  bergulir
dengan  sistem  bagi  hasilmenekankan pada kemaslahatan bagi faqir miskin.  . Ini  berbeda  dengan  pemberian  cuma- cuma  yang  justru  akan  memungkina kurangnya  tanggung  jawab  mustahik, dan  dana  zakat  yang  diberikan  kepada faqir-miskin  akan  habis  sebagai  bahan konsumsi semata,
3. Bahwa kemaslahatan ini tidak bertentangan  dengan  hukum  atau prinsipyang  berdasarkan  nash  atau ijma’.  Kemaslahatan  itu  sejalan dengankehendak syara’.Mengenai dana zakat  sebagai  pinjaman,    Didin Hafiddudinmembolehkannya  dengan alasan  pernah  terjadi  seorang  sahabat meminjamseekor  ternak  kepada Baitul Mal lalu  mengembalikannya  dengan seekorternak yang lebih baik dari yang ia pinjam (hafidhuddin, 2003). Penyaluran dana zakat sebagai penyertaan  yang  harus  dikembalikan kepada pengelola (amil) berarti bahwa yang  diberikan  adalah  tidak  berupa wujud  barangnya  /  uangnya  tetapi yangdiberikan  adalah  manfaat  dari barang/uang  tersebut.  Hal  ini  dapat diqiaskandengan pendapat Imam Maliki  yang  membolehkan  wakaf dalam  jangka  waktutertentu,  yang hanya  diambil  manfaat  dan  hasil  dari harta  wakaf  (Ismail  Muhammad  Syah,
1992). Dengam metode
pendistribusian Zakat produktif sebagai penyertaan  bagi  faqir-miskin  yang kemudian digulirkan kembali diharapkan  dapat  mewujudkan  tujuan zakatsebagai    sarana  Pengentasan kemiskinan serta mewujudkan
kesejahteraan umat.
Pinjaman  Bergulir  dengan  Sistem bagi Hasil
Sistem  bagi  hasil  ( profit  and  loss sharing )  yang  dterapkan  untuk  pinjaman dana bergulir harus berbasiskan pembagian dari hasil nyata dari keuntungan usaha yang didapatkan  atas  pemanfaatan  dana  zakat ( based of income ).   Bagi hasil tidak boleh dilakukan  atas  proyeksi  keuntungan  yang berani dijanjikan oleh mustahiq seandainya dana itu digunakan untuk usaha.
Sebuah sifat natural dalam sebuah
usaha, yaitu kemungkinan adanya keuntungan  atau  terjadinya  kerugian kerugian  harus  menjadi  dasar  utama pengenaan  sistem  bagi  hasil  dalam  zakat bergulir  ini.      Jika  ada  selisih  ( margin ) antara harga jual dengan harga beli, antara total  pendapatan  dan  total  biaya  dalam suatu  usaha,  maka  para  pengusaha mendapatkan  keuntungan  ( profit ).  Jika selisih itu negatif, maka mereka menderita kerugian ( loss ).
Pemberian  dana  zakat  bergulir bisa dalam bentuk penyertaan usaha dalam akad  mudharabah  atau  musyarakah.
Nisbah  pembagian  atas  keuntungan  harus disepakati  di awal.  Sedangkan jika terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian/kemalasan mustahiq dalam menggunakan  dananya,  maka mustahiq dibebaskan dari kerugian finansial, dengan tidak  berkewajiban  mengembalikan  dana zakatnya.  Dalam hal ini, kerugian mustahiq adalah  berupa  hilangnya  kesempatan, waktu,  dan  tenaga.      Untuk  hal  ini, pendampingan  usaha  dan  pengawasan pemanfaatan  dana  zakat  oleh  Organisasi Pengelola  Zakat  menjadi  penting  untuk dilakukan.

## Profesionalisme  Organisasi  Pengelola Zakat
Dalam sistem ini, keberadaan dan kekuatan  Organisasi  Pengelola  Zakat (OPZ)  menjadi  pilar  utama  pencapaian tujuan  kemanfaatan  pendistribusian  zakat. Tujuan  zakat  dalam  hal  ini  akan  sulit terwujud  tanpa  peran  aktif  dari  pengelola zakat.    Pengelola    zakat  harus  profesional dalam melakukan pembinaan para mustahiq  dalam  menjalankan  usaha. Pengelola  Zakat  selayaknya  mempunyai tenaga-tenaga ahli dalam bidang manajemen  Usaha,  dan  tenaga-tenaga teknis berkaitan dengan pengelolaan usaha.
Dalam aplikasinya,  Zakat Bergulir
bisa diterapkan dalam kerjasama pembiayaan  di  mana  pihak  OPZ bekerjasama  dengan  Mustahik  dalam
Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 12, Nomor 2, April 2015
menjalankan  usaha,  dengan  kontribusi modal  dan  pembagian  keuntungan  sesuai kesepakatan yang dibicarakan dan ditentukan  dalam  kontrak  di  awal pemberian  modal.  Pembiayaan  Zakat Bergulir  bisa  dijalankan  dalam  berbagai bentuk, di antaranya:
Pertama ,
Zakat Bergulir digunakan  untuk  pembiayaan  modal  kerja ( working  capital ), di mana OPZ merupakan partner pada  tahap  awal  dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam model  ini,  OPZ    menyediakan  sejumlah uang  untuk  membeli  aset  atau  alat-alat produksi.   Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit ,  porsi  pembiayaan bisa dikurangi (dicicil untuk dikembalikan ke OPZ) hingga akhirnya akan menjadi nol.
Kedua , Zakat  Bergulir digunakan untuk  pembiayaan  jangka  pendek. Zakat Bergulir jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk project  finance atau  pembiayaan perdagangan,    penyediaan  bahan  mentah atau keperluan-keperluan khusus mustahik untuk menjalankan usahanya.
Terdapat  dua  metode  pembagian keuntungan  yang  dapat  digunakan,  yaitu profit  sharing (bagi  laba)  atau revenue sharing (bagi  pendapatan).  Jika  memakai metode revenue  sharing ,  berarti  akan dikembalikan  ke  OPZ  adalah  bagian keuntungan  mustahik  tanpa  dikurangi dengan  biaya-biaya.      Sedangkan  apabila
menggunakan metode profit sharing , maka yang diberikan ke OPZ adalah pendapatan setelah  dikurangi  biaya-biaya  (laba), termasuk  di  dalamnya  setelah  Mustahik mengeluarkan  zakat  atas  hasil  usahanya tadi.
Model  Pembiayaan  Zakat  Bergulir dengan  sistem  bagi  hasil  ini  diharapkan bukan menjadi beban bagi mustahik karena adanya  kewajiban  memberikan  sebagian keuntungan  sebagai  bentuk  bagi  hasil. Kewajiban mustahik memberikan sebagian keuntungan  sebagai  bentuk  bagi  hasil  ini sebenarnya  lebih  diarahkan  agar  mustahik mempunyai  tanggung  jawab  yang  lebih besar  dalam  memanfaatkan  dana  zakat yang diterimanya.  Bentuk tanggung jawab inilah  yang  diwujudkan  dalam  bentuk kewajiban memberikan bagian keuntungan usaha dalam bentuk bagi hasil.
Selain  itu,  konsep  ini  daharapkan akan  memberikan  penekanan  kepada mustahik dana untuk secara sunguh-sunguh memperhatikan kesehatan dan profitabilitas usaha  yang  dijalankannya  tersebut.  Untuk itu,  upaya  menyehatkan  usaha  dengan pengelolaan yang profesional agar usahanya  berkembang  dan  berkelanjutan menjadi  tujuan  utama  para  mustahik. Kerjasama  dan  bantuan  dari  OPZ  sangat dibutuhkan dalam memberikan bimbingan, pendampingan, dan pengawasan atas usaha yang dijalankan Mustahik
Karena sifat
dasarnya,
pemberianZakat  Bergulir  tidak  boleh mensyaratkan  adanya  pemberian  jaminan dalam bentuk apa pun oleh mustahik yang diserahkan  ke  OPZ.        Risiko  rugi  yang dihadapi oleh usaha kerjasama merupakan risiko  bersama  yang  harus  dihadapi  dan diantisipasi  bersama  antara  Mustahik  dan OPZ.
Untuk  lebih  mengiptimalkan  kerja dan  fungsinya,  OPZ  dalam  hal  ini  bisa menjalin  kerja  sama  dengan  beberapa lembaga  profesional,  seperti  kementerian koperasi dan UMKM, departemen perindustrian,  lembaga-lembaga  bisnis, maupun Perguruan Tinggi (PT).  Lembaga tadi  bisa  memberikan  bantuan  teknis, bantuan manajerial, maupun pembentukan jiwa  kewirausahaan  agar  mustahik,  dalam menjalankan usahanya mendapatkan ruang dan  kesempatan  berkembang  yang  lebih baik.

## Kesimpulan
Dari  uraian  di  atas,  bisa  ditarik beberapa kesimpulan:
1. Zakat  Bergulir  bisa  dilaksanakan sebagai alternatif solusi bagi Mustahik yang  membutuhkan  tambahan  dana untuk  pengembaknan  usahanya  atau untuk memulai usaha baru.
2. Pelaksanaan
Zakat Bergulir
mensyaratkan  keterlibatan  masing-
masing  pihak  dalam  pengelolaan usaha.
3. Organisasi  Pengelola  Zakat  dituntut profesionalisme  yang  lebih  tinggi dalam pengelolaan zakat dan pendampingan,  pembimbingan,  serta pengawasan  usaha  yang  dijalankan oleh mustahik.  .
4. OPZ  perlu  bekerja  sama  dengan banyak  pihak  untuk  memberikan kesempatan  dan  keleluasaan  yang lebih  bak  bagi  mustahik  yang  sedang memulai  usaha  atau  yang  sedang mengembangkan usahanya.
5. Dengan ini, maka zakat bukan sekadar pemberian oleh golongan kaya kepada golingan  miskin,  tetapi  sistem  zakat diharapkan bisa meningkatkan derajat hidup  golongan  miskin,  dan  pada akhirnya menjadi accelerator
untukkesetaraan
kesejahteraan. InsyaAllah .

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Hamid., 2004, ReinterprestasiPendayagunaan  ZIS ,
Piramedia, Jakarta
Asy-Sidiqi,  Hashbi.,  1999, Pedoman Zakat. PT.  Pustaka  Rizqi  Putra.
Semarang.
Asy-Sidiqi, Hashbi., 2001, Falsafah Hukum  Islam. PT.  Pustaka  Rizqi Putra. Semarang
Hafidhuddin, Didin, 2002, Zakat DalamPerekonomian Modern, GemaInsani, Jakarta
Hamidi,  Luthfi.  2003. Jejak-Jejak
Ekonomi  Syariah, Senayan  Abadi
Publishing. Jakarta.
Hasan,  Muhammad,  2001, Manajemen Zakat:  Model  Penglolaan  yang
Efektif , Idea Press, Yogyakarta
Karim,  Adiwarman  A.  2001. Ekonomi
Islam  Suatu  Kajian  Kontemporer ,
Gema Insani Press, Jakarta
Khasanah,Umrotul ., 2010 , Manajemen Zakat Modern: InstrumenPemberdayaanEkonomiU
mat, UIN-Maliki Press, Malang
Kuntarno Noor, Aflah.,danTajang  Mohd.
Nasir, 2006, Zakat &Peran Negara,
Forum Zakat, Jakarta.
Muhammad Syah, Ismail, 1992, Filsafat Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta
Qardawi.. Yusuf., 2005, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan  (terj.). ,  Zikrul  Hakim,
Jakarta.
Sahri,  Muhammad,  2006, Mekanisme Zakat  &  Permodalan  Masyarakat Miskin . Bahtera Press, Malang