## KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM

## Oleh:
Atoillah Karim, SH., MA.
Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, atorim68@gmail.com
The children is a gift and also as a mandate to educate and well bred.  Because it is importance  of  the  presence  of  a  Child  as  a  successor  to  the  descendants  of  as  a complement to happiness hearts, so those alternatives is endowed children and it is some  regulation  of  govermnet  to  guidelines  Adoption  of  child.  And  also  to  review the  legal  certainty  so  get  must  apply  for  Adoption  to  Justice,  however  in  the aplication although adoption of children is legitimate based on regulation, but it has little  difference  between  hearts  inheritance  distribution  process  Bladder  and Adopted Children.
Key word: Adopted children, Legatee, Islamic law.

## A. Pendahuluan
Pengangkatan  anak  di  Indonesia  telah  menjadi  kebudayaan  masyarakat  dan menjadi  bagian  dari  sistem  hukum  kekeluargaan,  karena  menyangkut  kepentingan orang perorangan dalam keluarga. Oleh karena itu lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi  seiring  dengan  tingkat  kecerdasan  serta  perkembangan  masyarakat  itu sendiri.  Hal  penting  yang  perlu  digaris  bawahi  bahwa  pengangkatan  anak  harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi  sebagai  penjaga  ketertiban  dan  sebagai  rekayasa  sosial,  maka pengangkatan  anak  yang  harus  dilakukan  melalui  penetapan  pengadilan  tersebut merupakan  kemajuan  ke  arah  penertiban  praktik  hukum  pengangkatan  anak  yang hidup  di  tengah-tengah  masyarakat,  agar  peristiwa  pengangkatan  anak  itu dikemudian  hari  memiliki  kepastian  hukum  baik  bagi  anak  angkat  maupun  bagi orang  tua  angkat.  Praktik  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  melalui  pengadilan tersebut,  telah  berkembang  baik  dilingkungan  Pengadilan  Negeri  maupun  dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam 1 .
Alasan  utama  pasangan  yang  tidak  diberi  keturunan  dan  mengadopsi  anak adalah  mereka  merasa  bahwa  anak  sebagai  penerus  keturunan  dan  mengasuh  ia ketika orang tua tidak mampu lagi menopang hidupnya sendiri. Maka tak heran bila
1 Ahmad  Kamil  dan  M.  Fauzan,  2008, Hukum  Perlidungan  dan  Pengangkatan  Anak  di  Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.12
banya orang tua  yang tidak dikasih  anak atau belum dikasi anak mengangkat  anak orang  lain  atau  saudaranya  sendiri  baik  secara  permanen  maupun  hanya  untuk sekedar memancing agar ia cepat memperoleh keturunan sendiri.
Pengangkatan  anak  sudah  merupakan  kejadian  yang  sering  dilakukan  dalam masyarakat.  Namun,  semestinya  pengangkatan  anak  harus  berdasarkan  peraturan dan  ketentuan  yang  telah  dibuatkan  oleh  pemerintah.  Pengangkatan  anak  sebagai bagian  dari  perlindungan  anak  untuk  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  baik harus  diatur  dalam  suatu  peraturan  yang  jelas  melalui  anak  angkat  yang  dilakukan maka diharapkan anak akan lebih terjamin dan terlindungi dan dapat tumbuh secara baik hingga dewasa.
Secara  umum  pengangkatan  anak  menurut  hukum  adalah  pengalihan  anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut adat setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya.
Menurut    hukum  Islam  pada  prinsipnya  mengakui  dan  membenarkan pengangkatan  anak  dengan  ketentuan  tidak  boleh  membawa  perubahan  hukum dibidang nasab.
Menurut  Soedaryo  Soimin  mengatakan  penamaan  anak  angkat  tidak menjadikan  seorang  mempunyai  hubungan  yang  terdapat  dalam  darah.  Penamaan dan  penyebutan  anak  angkat  tidak  diakui  didalam  Hukum  Islam  untuk  dijadikan dasar  dan  sebab  mewaris,  karena  prinsip  dasar  mewaris  dan  prinsip  pokok  dalam kewarisan  adalah  hubungan  darah.    Hubungan  anak  angkat  dengan  orang  yang mengangkatnya  bukanlah  hubungan  anak  sulbi.  Anak  sulbi  asalnya  anak  sulbu artinya: anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi atau tulang punggung kamu 2 .
Dalam  perkembanganya,  hukum  Islam  memperbolehkan  pengangkatan  anak asal  tidak  memutuskan  hubungan  darah  dengan  orang  tua  kandungnya,  sehingga prinsip  pengangkatan  anak  dalam  hukum  Islam  hanya  bersifat  pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan.

## B.  Identifikasi Masalah
1.  Bagaimanakah  kedudukan  hukum  anak  angkat  ditinjau  dari  perspektif  Hukum Islam?
2.  Bagaimana  akibat  hukum  terhadap  hak  waris  anak  angkat  dalam  hukum  Islam dikaitkan dengan Putusan MA No: 344 K/AG/2009?
2 Soedaryo Soimin, 1992, Hukum Orang Dan Keluarga , Jakarta; Sinar Gratika, hlm. 42.

## C. Pembahasan
a.   Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Islam
1. Pengertian secara Etimologi
Dalam kamus Bahasa Indonesia dapat dijumpai arti anak angkat, yaitu anak  orang  lain  yang  diambil  dan  disahkan  sebagai  anaknya  sendiri 3 . Selanjutnya  dalam  bahasa  Belanda  dapat  dijumpai  kata  adopt  yang  berarti pengangkatan  anak  seseorang  untuk  dijadikan  sebagai  anak  kandungnya sendiri 4 .
Dari pengertian menurut bahasa, dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat  adalah  anak  orang  lain  yang  diangkat  menjadi  anak  sendiri.  Jadi penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatannya sebagai anak kandung.
2. Pengertian Menurut istilah (Terminologi)
Untuk  memberikan  pengertian  anak  angkat  menurut  istilah,  disini dapat dikemukakan beberapa rumusan tentang definisi anak angkat dari para ahli, antara lain:
Menurut  Wahbah  Al-Zuhaidi  sebagaimana  dikutip  Andi  syamsu  dan M. Fauzan dalam buku Hukum Pengangkatan Anak dalam perspektif Islam, “Tabanni ”  adalah  pengambilan  anak  yang  dilakukan  oleh  seseorang terhadap  anak  yang  jelas  nasab-nya,  kemudian  anak  itu  dinasabkan  kepada dirinya 5 .  Dalam  pengertian  lain Tabanni adalah  seseorang  laki-laki  atau perempuan  yang  dengan  sengaja  menasabkan  seorang  anak  kepada  dirinya padahal  anak  tersebut  sudah  punya  nasab  yang  jelas  pada  orang  tua kandungnya 6 .
Pengertian  anak  seperti  demikian  jelas  bertentangan  dengan  hukum islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya  harus  dibatalkan  Selanjutnya  pembaharuan  Hukum  Islam Indonesia,  dalam  Buku  II  tentang  kewarisan  Bab  I  Pasal  171  Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa: anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya  untuk  hidupnya  sehari-hari,  biaya  pendidikan,  dan
3 Purwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm.38
4 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Belanda, Indonesia-Inggris , Semarang: Aneka, hlm.37
5 Wahbah al-Zuhaidi, al fiqih al-islami wa al- adilathu , Juz 9, Bairut: Dar al Fikr al- Ma’ashir, hlm. 271
6 Muhammad  Muhyi  al-Din  Abdul  Hamid, Al-  Ahwal  al-  syahsyiyah  fi  al-syariah  al-islamiyah ,  Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966, hlm. 386
sebagainya  beralih  tanggungjawab  dari  orangtua  asal  kepada  orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan 7 .
Menurut ulama fikih Mahmud Saltut, beliau membedakan dua macam anak angkat, yaitu:
1.   Pernyataan  seseorang  terhadap  anak  yang  diketahui  bahwa  ia  sebagai anak  orang  lain  kedalam  keluarganya.  Ia  diperlakukan  sebagai  anak dalam  segi  kecintaan,  pemberian  nafkah,  pendidikan  dan  pelayanan dalam  segala  kebutuhannya,  bukan  diperlakukan  sebagai  anak kandungnya sendiri.
2.   Pengertian  yang  dipahamkan  dari  perkataan  “Tabanni”  (mengangkat anak secara  mutlak) menurut hukum  adat  dan tradisi  yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain  kedalam  keluarganya  yang  tidak  ada  hubungan  pertalian  nasab kepada dirinya sebagai  anak  yang sah kemudian ia mempunyai  hak dan kewajiban sebagai anak 8 .
Sedangkan  pengertian  kedua  menurut  Mahmud  Saltut  tersebut  sama  persis menurut  hukum  barat  yang  arahnya  lebih  menekankan  kepada  memasukkkan anak  yang  diketahui  sebagai  anak  orang  lain  kedalam  keluarganya  dengan mendapat status dan fungsi  yang sama dengan anak kandung. Pengertian kedua ini  mempunyai  konsekuensi  sampai  kepada  hak  mewarisi  harta  warisan  orang tua angkatnya.
Dari  beberapa  definisi  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  anak  angkat yang  diambil  anak  orang  lain  sebagai  anak  sendiri  dalam  pemeliharaan, pendidikan dan tanggungjawab lainnya berdasarkan proses hukum yang sah dan tidak mengganggu status nasabnya.

## b.   Dasar Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Islam
Anak angkat adalah suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula  menimbulkan  akibat  hukum.  Oleh  karena  itu  sebagai  akibat  hukum  dari pengangkatan anak menurut hukum islam adalah sebagai berikut:
1.   Beralihnya  tanggung  jawab  pemeliharaan  untuk  kehidupannya  sehari-hari, biaya  pendidikan  dan  sebagainya  dari  orang  tua  asal  kepada  orang  tua angkatnya  (Pasal  171  huruf  (h)  Kompilasi  Hukum  Islam).  Hal  ini  bukan
7 Himpunan  Perundang-undangan  dalam  lingkungan  pengadilan  Agam a,  Dirbinbapera  depag,  2001, hlm. 360
8 Mahmud Saltut, AlFatawa , cet III, Kairo, Dar al Qalam, hlm. 321.
berarti  bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya  saja  tidak  dapat  dituntut  beralihnya  tanggung  jawab  pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam).  Hal  ini  bukan  berarti  bahwa  orang  tua  kandung  tidak  boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
2.   Pengangkatan  anak  tidak  memutuskan  hubungan  darah  atau  nasab  antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.
3.   Pengangkatan  anak  tidak  menimbulkan  hubungan  darah  atau  nasab  antara anak  angkat  dengan  orangtua  angkatnya,  sehingga  antara  mereka  tidak  ada hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi
4.   Pengangkatan  anak  menimbulkan  hubungan  hukum  yang  beralihnya tanggung  jawab  pemeliharaan  untuk  kehidupannya  sehari-hari,  biaya pendidikan  dan  sebagainya  dari  orang  tua  asal  kepada  orang  tua  angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang  tua  kandung  tidak  boleh  membantu  pemeliharaan  anak  hanya  saja tidak dapat dituntut untuk itu.
5.   Mereka  antara  anak  angkat  dan  ayah  kandungnya  tetap  berlaku  hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

## c.   Hak-Hak dan Kewajiban Anak Angkat
Perlindungan  terhadap  anak  angkat  di  Indonesia  termasuk  anak  angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi, demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada hakekatnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati  dan  dijunjung  tinggi  oleh  orangtua  angkatnya  dan  masyarakat  pada umumnya, hak-hak anak angkat yang dimaksud adalah:
1.   Berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2.   Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3.   Berhak  untuk  beribadah  menurut  agamanya  berfikir  dan  berekspresi  sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtuanya.
4.   Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri.
5.   Dalam  hal  karena  suatu  sebab  orangtuanya  tidak  dapat  menjamin  tumbuh kembang  anak,  atau  anak  dalam  keadaan  terlantar,  maka  anak  tersebut berhak  diasuh  dan  diangkat  oleh  orang  tua  lain  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.   Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai   dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7.  Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan     pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8.  Khusus  untuk  anak  yang  menyandang  cacat  juga  berhak  memperoleh pendidikan  luar  biasa,  sedangkan  untuk  anak  yang  mempunyai  keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9.  Setiap  anak  berhak  untuk  beristirahat  dan  memanfaatkan  waktu  luiang, bergaul  dengan  anak  yang  sebaya,  bermain  dan  berkreasi  sesuai  dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri
10. Setiap  anak  berhak  menyatakan  dan  didengar  pendapatnya,  menerima, mencari,  dan  memberikan  informasi  sesuai  tingkat  kecerdasan  dan  usianya demi  pengembangan  dirinya  sesuai  dengan  nilai-nilai  kesusilaan  dan kepatutan.
11. Setiap  anak  yang  dalam  pengasuhan  orangtua,  wali  atau  pihak  manapun yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan,  berhak  mendapat  perlindungan dari perlakuan:
a.   diskriminasi
b.   eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
c.  penelantaran
d.   kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
e.   ketidakadilan 9
Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan  atau  termasuk  anak  angkat  memiliki  kewajiban-kewajiban  sebagai kewajiban asasi  yang juga harus dilaksanakan seorang anak  yaitu bahwa  setiap anak berkewajiban untuk:
1.   menghormati orang tuanya, wali, dan guru
9 Andi  Syamsu  Alam,  M.  Fauzan, Hukum  Pengangkatan  Anak  Perspektif  Islam ,  Jakarta,  Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 219
2.   mencintai keluarga, dan menyayangi teman
3.   mencintai tanah air dan Negara
4.   menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5.   melaksanakan etika dan akhlak yang mulia 10 .

## d. Kedudukan Anak Angkat
Sudah  menjadi  naluri  manusia,  bahwa  kebahagiaan  dan  keharmonisan suatu keluarga ditandai dengan lahirnya seorang anak karena memang salah satu tujuan  perkawinan  adalah  untuk  meneruskan  keturunan  dan  untuk  menjaga nasab.
Mengingat  kehadiran seorang anak adalah suatu  hal  yang sangat  di  idam- idamkan  oleh  suatu  keluarga,  maka  apabila  ada  suatu  keluarga  yang  tidak dikaruniai  anak,  dimana  keinginannya  untuk  mempunyai  anak  adalah  naluri manusia  dan  alamiah.  Akan  tetapi  naluri  itu  terbentuk  oleh  takdir  ilahi,  yang dikehendaki  untuk  mempunyai  anak  tidak  tercapai,  dalam  hal  ini  untuk memenuhi  kebutuhan  anak  tersebut  adalah  dengan  cara  mengambil  anak (adopsi).  Perbuatan  mengangkat  anak  tersebut  mempunyai  akibat  hukum. Menurut ketentuan Staatblad 1917 no.129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah :
1.  anak  yang  diangkat  secara  hukum  memperoleh  nama  dari  orang  tua angkatnya.
2.   anak  angkat  dijadikan  sebagai  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  orang  tua angkatnya 11 .
Dari keterangan diatas dapat  diambil  pengertian  bahwa menurut staatblad 1917  no.  129,  anak  angkat  mempunyai  kedudukan  sebagai  anak  sendiri (kandung)  dari  orang  tua  angkatnya  sebagaimana  anak  yang  lahir  dari perkawinan orang tua angkatnya. Demikian juga anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.
Sedangkan  hak  mewarisi  anak  yang  diangkat  “posthume”  adalah  anak angkat  tersebut  hanya  menjadi  ahli  waris  dari  bagian  yang  tidak  diwasiatkan. Karena  ketentuan  ini,  maka  anak  angkat  tidak  mempunyai  bagian  yang ditentukan 12 .
10 Ibid , hlm.222
11 M. Budiarto, Op.cit , hlm. 98
12 Hartono Suryopratiknyo, Hukum waris tanpa wasiat , cet 2, Yogyakarta: 1985, hlm. 62
Dari  beberapa  keterangan  diatas  dapat  diambil  kesimpulan,  bahwa pengangkatan  anak  menurut  hukum  perdata  (BW)  mempunyai  akibat  hukum anak  angkat  mempunyai  kedudukan  seperti  anak  kandung  dan  memperoleh bagian warisan dari orang tua angkatnya.
Sedangkan  pengangkatan  anak/anak  angkat    menurut  hukum  adat mempunyai  akibat  hukum  yang  berbeda-beda  baik  mengenai  kedudukannya maupun kewarisannya. Hal ini tergantung pada kelembagaan pengangkatan anak (sistem hukum) yang hidup dan berkembang didaerah yang bersangkutan.

## e.  Perwalian Anak Angkat
Secara umum masalah perwalian anak pada umumnya diatur pada bab VII undang-undang  perlindungan  anak.  Pasal  33  memberikan  ketentuan  rinciann kondisi anak dan perwaliannya pada saat itu.
Perwalian  terhadap  anak  angkat,  dapat  dikaji  dari  aspek  definisi  anak angkat  sebagaimana  diatur  Pasal  1  angka  9  UU  No.  23  Tahun  2002  yang menyatakan bahwa:
“ anak  angkat  adalah  anak  yang  haknya  dialihkan  dari lingkungan  kekuasaan  keluarga  orang  tua,  wali  yang  sah,  atau orang  lain yang bertanggung jawab  atas  perawatan pendidikan, dan  membesarkan  anak  tersebut  kedalam  lingkungan  orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.
Bertitik tolak dari definisi tersebut dapat dipahami, bahwa perwalian anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Jadi orang tua angkat memiliki hak dan bertanggung jawab terhadap perwalian anak angkatnya, termasuk perwalian terhadap harta kekayaan. Oleh karena itu apaila anak  angkat  telah  dewasa,  maka  orang  tua  angkat  wajib  memeberikan pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  harta  kekayaan  anak  angkatnya  tersebut. Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2003  tentang  perlindungan  anak menyatakan bahwa :
a) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau
b) tidak  diketsahui  tempat  tinggal  atau  keberadaannya,  maka  seseorang  atau lembaga  hukum  yang  memenuhi  persyaratan  dapat  ditunjuk  sebagai  wali dari anak yang bersangkutan.
c) Untuk  menjadi  wali  anak  yang  betrada  dibawah  perwaliannya,  dilakukan melalui penetapan pengadilan.
d) Wali  yang  ditunjuk  sebagai  wali  seorang  anak,  agamanya  agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
e) Untuk  kepentingan  anak,  wali  tersebut  wajib  mengelola  harta  milik  anak yang bersangkutan.
f) Ketentuan  mengenai  syarat  dan  tatacara  penunjukan  wali  diatur  lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 13
Wali  yang  ditunjuk  berdasarkan  putusan  pengadilan  tersebut,  dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan  untuk  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak.  Dalam  hal  anak  belum mendapat  penetapan  pengadilan  mengenai  wali,  maka  harta  kekayaan  anak tersenbut  dapat  diurus  oleh  balai  harta  peninggalan  atau  lembaga  lain  yang mempunyai  kewenangan.  Balai  harta  peninggalan  atau  lembaga  lain  yang mempunyai  kewenangan,  bertindak  sebagai  wali  pengawas  untuk  mewakili kepentingan anak. Pengurus harta anak tersebut harus mendapat penetapan dari pengadilan. Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata dikemudian hari tidak cakap melakukan  perbuatan  hukum  atau  menyalahguanakan  kekuasaannya  sebagai wali,  maka  status  perwaliaannya  dicabut  dan  ditunjuk  orang  lain  sebagai  wali melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain  sebagai  wali  melalui  penetapan  pengadilan  ketentuan  perwalian  terhadap anak  angkat  diatas  berbeda  dengan  ketentuan  dalam  hukum  Islam,  karena menurut hukum Islam anak angkat adalah anak yang diketahuinya sebagai anak orang  lain  yang  diperlakukan  sebagai  anak  dalam  segi  kecintaan,  pemberian nafkah,  pendidikan  dan  pelayanan  dalam  segala  kenutuhannya,  bukan diperlakukan sebagi anak dan menasabkan kepada dirinya 14 .
Yusuf  Qadhawi  menyatakan,  bahwa  apabila  seseorang  dilarang mengingkari  nasab  anak-anaknya  sendiri,  maka  ia  juga  dilarang  mengaku  anak nasab  orang  lain  sebagai  nasabnya.  Islam  menganggap  bahwa  pengangkatan anak secara mutlak merupakan  pemalsuan  terhadap  keaslian  nasab  dan keturunan. Selain itu secara sosiologis, akibat pengangkatan anak secara mutlak dapat menimbulkan kedengkian diantara saudara dan kerabat, dan memeutuskan hubungan persaudaraan.

## f.  Sebab-Sebab untuk Menerima Warisan
Dalam  ketentuan  hukum  islam,  sebab-sebab  untuk  menrima  warisan  ada tiga (3) yaitu:
1.   Hubungan kekerabatan (al-qarabah )
2.   Hubungan perkawinan atau semenda ( al- musabarah )
13 Andi Syamsu Alam dan Fauzan , Op.cit , hlm. 224
14 Ibid , hlm. 225
3.   Hubungan  karena  sebab  memerdekakan  budak  atau  hamba  sahaya  ( al- wala’ ),  atau  karena  perjanjian  tolong  menolong,  namun  yang  terakhir  ini kurang mashur.
 Hubungan kekerabatan
Dalam  ketentuan  hukum  jahiliyah,  kekerabatan  menjadi  sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Kaum perempuan dan anak-anak Tidak mendapat bagian.
Muhammad Ali Al Shabuni, dalam bukunya al mawaris fi al syari’ah al–islamiyahfi  Dhau’al-kitab  wa  al-sunnah mengatakan  “Sungguh keberadaan kaum perempuan sebelum datang sinar terang islam, tidak diberi bagian  warisan  sama  sekali,  argumentasinya  mereka  tidak  bisa  dan  tidak mampu  berperang.  Orang-orang  arab  mengatakan  “bagaimana  kami memberi bagian kepada orang yang tidak bias mengendarai kuda, tidak bisa membawa pedang, dan tidak bisa memerangi musuh” Maka mereks menolak memberi  mereka  bagian  warisan  seperti  halnya  mereka  menolak  memberi bagian kepada anak-anak kecil” 15 .
Islam datang untuk memperbarui dan merevisinya, kedudukan laki-laki dan  perempuan  termasuk  didalamnya  anak-anak,  bahkan  bayi  yang  masih didalam kandunganpun, mereka sama-sama diberi hak untuk dapat mewarisi, sepanjang  hubungan  kekerabatan  jelas  dan  memperbolehkan.  Artinya  ada ketentuan  bahwa  kerabat  yang  dekat  hubungannya,  dapat  menghalangi kerabat yang jauh. Adakalanya menghalangi ( menghijab) secara keeluruhan, adakalanya  menghalangi  itu  hanya  sekedar  mengurangi  bagian  ahli  waris yang terhijab.
 Hubungan Perkawinan (al-mushabarah )
Perkawinan  yang  sah  menyebabkan  adanya  hubungan  hukum  saling mewarisi  antara  suami  dan  istri.  Perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan yang syarat  dan rukunnya terpenuhi,  baik  menurut  ketentuan hukum  agama maupun  ketentuan  administrative  sebagaimana  diatur  dalam  perundang- undangan  yang  berlaku.  Pencatatan  perkawinan  sangat  diperlukan  untuk membuktikan  secara  yuridis  formal,  bahwa  dua  orang  telah  melakukan perkawinan.  Sehingga  dengan  pencatatan  tersebut  bisa  diketahui  apakah hubungan  perkawinan  masih  berlaku,  apabila  salah  satu  pihak  ada  yang meninggal dunia.
15 M. Ali Hasan, 1981, Hukum warisan dalam Islam , Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 59
Demikian  juga  untuk  membuktikan  kekerabatan  anak-anak  dari perkawinan itu, sebab jika tidak ada bukti yang tertulis ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan itu tidak pernah ada, karena ingin menguasai harta  warisan  si  mati.  Tentu  hal  ini  sangat  merugikan  pihak-pihak  yang sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan warisan. Termasuk isteri dalam status  perkawinan  adalah  ister-isteri  yang  dicerai raj’i, yaitu  cerai  yang dalam  hal  ini  suami  lebih  berhak  untuk  merujuknya  ketimbang  orang  lain, yaitu cerai pertama atau kedua, selama dalam masa tunggu ( iddah). 16
Dari  definisi  diatas  jelas  bahwa  hukum  islam  (alqur’an  dan  hadist), tidak memberikan hak bagi anak angkat untuk meneriam warisan dari orang tau angkatnya, karena yang dapat saling mewarisi diantaranya adalah adanya hubungan  nasab,  padahal  antara  anak  angkat  dengan  orangtua  angkat  tidak ada  hubungan  nasab,  maka  disini  anak  angkat  hanya  berhak  mewarisi  dari harta orang tau kandungnya sendiri.

## g.  Halangan Untuk Menerima Warisan
Halangan untuk menerima warisan disebut dengan mawani’ al-irs, adalah hal-hal  yang  menyebabkan  gugurnya  hak  ahli  waris  untuk  menerima  warisan dari  harta  peninggalan  al-muwaris.  Hal-hal  yang  dapat  menghalangi  seseorang untuk menerima warisan adalah;
1. pembunuhan ( al-qatl )
2. berlainan agama ( ikhtilaf)
3. perbudakan ( al-abd )
4. berlainan negara (tidak disepakati para ulama’) 17 .
1.  Pembunuhan
Pembunuhan  yang  dilakukan  ahli  waris  kepada al  muwaris ,  menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan yang diwarisinya.
2. Berlainan Agama
Berlainan agama yang menjadi penghalang untuk mewarisi adalah apabila antara ahli  waris  dan al-muwaris ,  salah  satunya  beragama  Islam  dan  yang  lain  tidak breragama  islam.  Dasar  hukumnya  adalah  hadist  riwayat  bukhori  muslim, sebagai berikut :
“Orang  islam  tidak  mewarisi  harta  orang  kafir  dan  orang  kafir  tidak  mewarisi harta orang muslim”. (Muttafaq’ alaih)
3. Perbudakan (al-abd)
16 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris (edisi revisi ), Jakarta, Raja Grafinso, 2001, hlm. 45
17 Ahmad Rofiq. Op-Cit , hlm.30
Perbudakan  menjadi  penghalang  untuk  saling  mewarisi  bukan  karena  status kemanusiaannya,  tetapi  semata-mata  karena  status  formalnya  sebagai  hamba sahaya (budak) Mayoritas ulama’ sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cukup melakukan perbuatan hukum.

## h.  Kedudukan  Hukum  Anak  Angkat  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Akibat Hukumnya
Dalam  hukum  Islam  (fiqh)  anak  angkat  disebut  dengan tabanni, yang artinya  mengambil  anak  dan  para  ulama’  fikih  sepakat  menyatakan  bahwa hukum  Islam  tidak  mengakui  lembaga  pengangkatan  anak  yang  mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum  kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Dalam alqur’an pengangkatan anak  yang  menghapus  nasab  disebut  yaitu,  menghubungkan  asal  usul  anak kepada seseorang yang bukan ayah anak itu. Konsep ini adalah klaim yang tidak benar  karena  itu  tegas  dilarang  oleh  Islam.  Sebagaimana  para  ulama’  fikih berpendapat mengenai anak angkat yaitu :
Menurut  Wahbah  Al-Zuhaidi  sebagaimana  dikutip  Andi  syamsu  dan  M. Fauzan  dalam  buku  Hukum  Pengangkatan  Anak  dalam  perspektif  Islam, “Tabanni ”  adalah  pengambilan  anak  yang  dilakukan  oleh  seseorang  terhadap anak  yang  jelas  nasab-nya,  kemudian  anak  itu  dinasabkan  kepada  dirinya 18 . Dalam pengertian lain Tabanni adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.
Menurut  ulama  fikih  Mahmud  Saltut,  beliau  membedakan  dua  macam anak angkat, yaitu:
1. Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan,  pemberian  nafkah,  pendidikan  dan  pelayanan  dalam  segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
2.  Pengertian  yang  dipahamkan  dari  perkataan  “Tabanni”  (mengangkat  anak secara  mutlak)  menurut  hukum  adat  dan  tradisi  yang  berlaku  pada manusia,  yaitu  memasukkan  anak  yang  diketahuinya  sebagai  anak  orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada
18 Wahbah al-Zuhaidi, al fiqih al-islami wa al- adilathu , Juz 9, Beirut: Dar al Fikr al- Ma’ashir, hlm. 271.
dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak 19 .
Dari definisi yang dikemukakan diatas barang kali menghantarkan penulis untuk lebih memahami istilah anak angkat (adopsi). Istilah anak angkat menurut pengertian pertama dari Mahmud Saltut adalah lebih tepat untuk Indonesia yang mayoritas  beragama  islam.  Sebab  disini  tekanan  pengangkatan  anak  adalah perlakuan  sebagai  anak  dalam  segi  kecintaan,  pemberian  nafkah,  pendidikan, dan  pelayanan  dalam  segala  kebutuhan,  bukan  diperlakukan  seperti  anak nasabnya sendiri.
Oleh karena itu anak angkat bukan sebagai anak pribadi menurut syari’at islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun menurut syariat Islam kalau mengambil standar  hukum  Islam  untuk  membenarkannya.  Sedangkan  pengertian  kedua menurut  Mahmud  Saltut  tersebut  sama  persis  menurut  hukum  barat  yang arahnya  lebih  menekankan  kepada  memasukan  anak  yang  diketahui  sebagai anak  orang  lain  kedalam  keluarganya  dengan  mendapat  status  dan  fungsi  yang sama  dengan  anak  kandung.  Pengertian  kedua  ini  mempunyai  konsekuensi sampai kepada hak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya.
Hukum  Islam  hanya  mengakui  bahkan  menganjurkan  pengangkatan  anak dalam  arti  pemeliharaan  demi  kesejahteraan  anak  yang  bersangkutan,  tanpa adanya  pemutusan  hubungan  nasab  dengan  orang  kandungnya.  Artinya meskipun dalam anak yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluaannya sehari-hari oleh orangtua angkat, tetapi anak tersebut dengan orang kandungnya masih  tetap  mempunyai  hubungan  hukum  dengan  segala  akibatnya.  Lembaga pengangkatan anak inilah yang dibenarkan sebagai bentuk ibadah kepada allah, kepeduliaan  dan  tanggung  jawab  sosial  keluarga  yang  mampu  secara  ekonomi untuk  memberikan  bantuan  kepada  anak  yang  kurang  beruntung.  Dengan  kata lain  pengangkatan  anak  dalam  hukum  islam  adalah khadhonah yang  diperluas dengan  sama  sekali  tidak  merubah  hubungan  hukum,  nasab,  mahrom,  hijab antara orangtua angkatnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab  pemeliharaan,  pengasuhan  dan  pendidikan  dari  orangtua  asal  atau kandung kepada orang tua angkat.
Anak  angkat  dalam  hukum  Islam  merupakan khadhonah yang  diperluas, arti khadonah menurut Ulama’ fikih sebagai mana di kutip oleh Abu Bakar al- Jabir,  memberikan  arti Khadonah sebagai  usaha  memelihara  anak  dari  segala macam  bahaya  yang  mungkin  menimpanya,  menjaga  kesehatan  baik  jasmani
19 Mahmud Saltut, AlFatawa , cet III, Kairo, Dar al Qalam, hlm. 321
maupun  rohaninya,  mengusahakan  pendidikannya  hingga  ia  sanggup  berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim 20 .
Sedangkan  menurut  zahabi  adalah  melayani  anak  kecil  untuk  mendidik dan  memperbaiki  kepribadiannya  oleh  orang-orang  yang  berhak  mendidiknya pada usia tertentu, karena ia tidak sanggup melakukannya sendiri 21 .
Pengertian  tersebut  diatas  sama  dengan  pengertian  yang  ada  dalam  fikih Indonesi (KHI) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 huruf (g) yaitu:
Suatu  kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Aspek hukum menasabkan kepada orang tua angkat dengan  memutuskan  nasab  dengan  orangtua  kandungnya,  sebagaimana dipraktekkan  zaman  jahiliyah  dan  beberapa  kasus  kontemporer,  dikecam  oleh Islam, karena bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Dalam  mengomentari  hadist  ini  imam  alusy  mengatakan  bahwa  haram hukumnya orang yang dengan sengaja menasabkan dirinya sebagai anak seorang laki-laki  yang bukan ayahnya. Tapi  seseorang  yang memanggil seseorang anak dengan  panggilan  dengan  maksud  untuk  menunjukkan  kasih  sayang diperbolehkan.  Dari  hasil  penelitian  literatur  diatas  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  anak  angkat  adalah  anak  orang  lain  yang  diperlakukan  sebagai  anak sendiri  dalam  segi  kecintaan,  kasih  sayang,  pemeliharaan,  pendidikan  dan tanggungjawab  lainnya  berdasarkan  proses  hukum  yang  sah  dan  tidak mengganggu status nasabnya.
Sedangkan menurut menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian anak angkat dinyatakan dengan jelas bahwa anak angkat yang dalam  pemeliharaannya  untuk  hidupnya  sehari-hari,  biaya  pendidikan,  dan sebagainya  beralih  tanggung  jawab  dari  orangtua  asal  kepada  orang  tua  asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan 22 .
Perumusan Pasal tersebut diatas dimaksudkan untuk:
1)  Memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.
2)   Melembagakan secara hukum praktek pengangkatan anak
3)    Memberikan  arahan  tentang  praktek  pengangkatan  anak  yang  benar  dan tepat.
20 Abu Bakar Al- Jabir, Minhajul Muslim , Daral- Syuruq, hlm. 586
21 Muhammad  Husain  Zahabi, Al-syariah  al-  Islamiyah,  Dirasah  Muqaranah  Baina  mazahibah  sunnah wa al mazha al ja’fariyah , Dar alkutub alhadist, hlm. 398
22 Himpunan  Perundang-undangan  dalam  lingkungan  pengadilan  Agam a,  Dirbinbapera  depag,  2001, hlm. 360
Mengenai  syarat-syarat  anak  angkat  ini  tidak  diatur  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI),  oleh  karena  itu  hal  ini  kembali  kepada  ketentuan  yang terkandung  dalam  ajaran  syariat  Islam  dalam  sumber  hukum  yang  tertulis dengan  syariat  Islam,  berdasarkan maslahah  mursalah ,  syarat-syarat pengangkatan anak dapat dirangkum sebagai berikut:
a.   Pengangkatan  anak  mengutamakan  kepentingan  dan  kesejahteraan keluarga  (Pasal  12  (1)  UU  No  4  Tahun  1979)  hal  ini  artinya  motivasi apapun  yang  mendorong  untuk  mengangkat  anak  harus  mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, apabila kepentingan dan kesejahteraan anak dirugikan, maka pengangkatan anak harus dicegah.
b.   Pengangkatan  anak  tidak  memutus  hubungan  darah  antara  anak  dengan orang  tuanya,  apabila  pengangkatan  anak  dimaksudkan  memutuskan hubungan darah atau nasab maka tidak diizinkan (Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) UU No 4 Tahun 1979)
c.   Pengangkatan  anak  tidak  memindahkan  atau  menimbulkan  hubungan nasab  antara  anak  dengan  orang  tua  angkatnya  dan  keluarga  orangtua angkatnya maka jika akibat hukumnya seperti itu maka batal demi hukum.
d.   Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku bagia anak yang  bersangkutan  (Penjelasan  Pasal  12  (1)  UU  No.  4  Tahun  1979, pengangkatan  anak  bagi  anak-anak  islam  harus  dilakukan  berdasrakan hukum  islam  dan  oleh  orang  tua  yang  beragama  islam.  Agama  anak ditentuakan menurut ayahnya atau lingkungannya (Pasal 172 KHI)
e.   Orang  tua  angkat  harus  beragama  islam  (QS  An-Nisa’  Ayat  144)  selain orang  islam  tidak  boleh  mengangkat  anak  anak  islam  sebagaia  anak angkat. Hal ini menjamin keselamatan agama dan keyakinan anak baik di dunia maupun diakherat
f.   Orang  tua  angkat  harus  orang  yang  mampu  baik  secara  fisik  mental maupun material untuk memikul tanggung jawab terhadap anak angkat
g.   Apabila orang tua anak masih ada, harus ada persetujuan dari mereka
h.    Adanya  kepatutan  untuk  mengangkat  anak,  selisih  usia  antara  anak  dan orang tua angkat memungkinkan, misalnya 20 tahun
i.   Orang tua harus orang yang telah dewasa, dan sudah berkeluarga, menurut ijtihat para hakim (kira-kira minimal 25 tahun dan tidak boleh lebih dari 45 tahun)
j.   Anak yang diangkat belum berusia 5 tahun
Ketentuan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama mengenai pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah suatu tindakan
hukum  dan  oleh  karena  itu  tentu  akan  menimbulkan  akibat  hukum.  Akibat hukum pengangkatan anak tersebut menurut Hukum Islam sebagai berikut:
a.   Beralihnya  tanggung  jawab  dari  orang  tua  kandung  kepada  orang  tua angkat  baik  mengenai  biaya  hidup  sehari-hari,  pendidikan,  dan  kasih sayang.
b.   Tidak  memutuskan  hubungan  darah  antara  anak  yang  diangkat  dengan orang tua biologis dan keluarga.
c.   Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
d.   Untuk  melindungi  hak-hak  orang  tua  angkat  dan  anak  angkat  harus  ada kepastian hukum yaitu dengan adanya wasiat wajibah (Pasal 209 KHI)
e.   Anak  angkat  tidak  boleh  mempergunakan  nama  orang  tua  angkatnya secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenal atau alamat.
f.   Orang  tua  angkat  tidak  dapat  bertindak  sebagai  wali  dalam  perkawinan terhadap anak angkatnya 23 .
Menurut  A.  Hasan,  sebab-sebab  orang  mendapatkan  harta  pusaka  itu  ada tiga macam, sebagai berikut:
a)  Nasab, ialah perhubungan keluarga diantara mereka,
b)   Nikah,  ialah  perkawinan  seseorang  dapat  harta  pusaka  karena  menjadi suami-  isteri.
c) Wala’ ialah  hak  mendapatkan  harta  pusaka  karena  memerdekakan  hamba sahaya atau budak 24
Dari definisi diatas jelas bahwa hukum Islam (Alqur’an dan Hadist), tidak memberikan  hak  bagi  anak  angkat  untuk  menerima  warisan  dari  orang  tua angkatnya,  karena  yang  dapat  saling  mewarisi  diantaranya  adalah  adanya hubungan nasab, padahal  antara  anak  angkat  dengan orangtua angkat  tidak ada hubungan  nasab,  maka  disini  anak  angkat  hanya  berhak  mewarisi  dari  harta orang tau kandungnya sendiri.

## i.  Anak Angkat dalam kewarisan Islam
Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) menyatakan: ”anak angkat  adalah  anak  yang  dalam  pemeliharaannya  untuk  hidupnya  sehari-hari,
23 M.Ali Hasan, 1981, Hukum warisan dalam Islam , Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm. 59
24 A. Hasan, al-faraid , Surabaya: Pusaka Progresif, hlm. 16
biaya  pendidikan,  dan  sebagainya  beralih  tanggungjawab  dari  orangtua  asal kepada  orang  tua  asal  kepada  orangtua  angkatnya  berdasarkan  Putusan Pengadilan 25 .
Menurut  ketentuan  hukum  Islam  anak  angkat  tidak  mewaris,  kemudian nilai  pihak  anak  angkat  adalah  sosok  yang  mempunyai  pertalian  hubungan kemanusiaan  yang  bersifat  khusus  dalam  soal  kedekatan  dan  saling  membantu serta  penempatan  statusnya  dalam  keluarga  orang  tau  angkatnya  sebagaimana layaknya  keluarga  sendiri.  Dengan  demikian  anak  angkat  tidak  termasuk golongan  ahli  waris,  maka  dengan  sendirinya  anak  angkat  tersebut  tidak  akan memperoleh  harta  warisan  dari  orang  tua  angkatnya  yang  telah  meninggal terlebih  dahulu.  Oleh  karena  itu  untuk  melindungi  hak-hak  anak  angkat  dan orang  tua  angkat  Kompilasi  Hukum  Islam  memberi  kepastian  hukum  berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal  209  KHI  Ayat  (1 dan 2), yaitu:
(1) Harta  peninggalan  anak  angkat  dibagi  berdasarkan  Pasal  176  sampai dengan  Pasal  193,  sedangkan  terhadap  orangtua  angkat  yang  tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
(2) Terhadap anak angkat  yang tidak menerima wasiat, diberi  wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.
Secara terminologi wasiat adalah: Pemberian seseorang kepada orang lain,
berupa  benda,  utang,  atau  manfaat,  agar  si  penerima  memiliki  pemberian  itu setelah si pewasiat meninggal dunia 26 .
Sementara  menurut  Abd  Al-Rahim  dalam  bukunya al  mubadarat  fi  al miras almuqaran , mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak  kepada  orang  lain  untuk  memiliki  sesuatu  baik  berupa  benda  maupun manfaat  secara  sukarela  atau  tidak  mengharapkan  imbalan  ( tabarru )  yang pelaksanaannya  ditangguhkan  setelah  peristiwa  kematian  orang  yang  memberi wasiat 27 .
Dari  definisi  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  wasiat  adalah sebagai tindakan sukarela si pewasiat memberikan banda atau hak kepada orang lain  tanpa  mengharapkan  imbalan (tabarru) yang  pelaksanaannya  setelah pewasiat meninggal dunia).
25 Himpunan  Perundang-undangan  dalam  lingkungan  pengadilan  Agam a,  Dirbinbapera  depag,  2001, hlm.360
26 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawa ris, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 183
27 Ibid ; hlm. 184-185
Mustafa Salabi dalam bukunya Ahkam al-wasaya wa al auqaf / Kehadiran sistem wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai berikut:
penangkal  kericuhan  dalam  keluarga.  Karena  ada  diantara  anggota keluarga  yang  tidak  berhak  menerima  harta  peninggalan  dengan  jalan  warisan. Padahal  ia  telah  cukup  berjasa  dalam  pengadaan  barang  itu,  atau  seorang  cucu miskin  terhalang  oleh  pamannya  yang  kaya,  atau  karena  berbeda  agama  dan sebagainya, maka dengan adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam, kekecewaan dapat diatasi 28 .
Ini  berbeda  dengan  wasiat  wajibah  yaitu  sebagai  suatu  tindakan pembebanan  oleh  hakim  atau  lembaga  yang  mempunyai  hak  agar  harta seseorang  yang  telah  meninggal  dunia,  tetapi  tidak  melakukan  wasiat  secara suka rela, agar diambil hak atau benda  peninggalannya untuk  diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.
Tindakan pembebanan atau pemaksaan ini menurut Fatchur Rahmad dapat dibenarkan. Alasannya karena  yang bersangkutan tidak memperhatikan anjuran syari’at. Dikatakan wasiat wajibah karena dua hal, yaitu:
1.  Hilangnya  unsur  ikhtiar  bagi  si  pemberi  wasiat  dan  munculnya  unsur kewajiban  melalui  perundang-undangan  tanpa  tergantung  kerelaan  orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2.  Ada  kemiripan  dengan  ketentuan  pembagian  harta  pusaka  dalam  hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan 29 .
Sedangkan  menurut  Suparman  Usman  wasiat  wajibah  dapat  didefinisikan sebagai  wasiat  yang  pelaksanaannya  tidak  dipengaruhi  atau  tidak  bergantung kepada  kehendak  orang  yang  meninggal  dunia.  Wasiat  ini  tetap  dilkasanakan, baik  diucapkan,  dihekendaki  maupun  tidak  dikehendaki  oleh  orang  yang meninggal  dunia  jadi  pelaksanaan  wasiat  tersebut  tidak  memerlukan  bukti bahwa  wasiat  tersbut  diucapakan,  dituliskan,  atau  dikehendaki,  tetapi pelaksanaannya  didasarkan  kepada  alasan-alasan  hukum  yang  membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan 30 .
Ketentuan  wasiat  wajibah  unsur-unsur  positif  yang  berupa  pemetaan  dari harta  warisan  untuk  keturunan  pewaris.  Demikian  pula  pemberian  wasiat wajibah kepada anak angkatnya walaupun ia bukan keturunan bapak angkatnya.
28 Mustafa syalabi, Ahkam al wasaya wa al-auqaf, hlm. 13-14
29 Fatchurohman, Ilmu Waris , Bandung, Al-Ma’arif, 1981, hlm. 63
30 Suparman Usman, 1991, Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Gaya media Pratama, hlm.
Walaupun  anak  angkat  itu  tidak  ada  hubungan  kerabat  dengan  orang  tua angkatnya,  tetapi  ia  mempunyai  hubungan  yang  dekat  dengan  orang  tua angkatnya  yang telah dianggap sebagai  keluarganya sendiri. Namun  bagian 1/3 dari  harta  warisan  untuk  anak  angkat  atau  orang  tua  angkat  pada  hakekatnya dianggap terlalu besar, karena bagian ini melebihi  bagian ahli waris  yang lebih dekat seperti seorang suami  yang hanya memperoleh 1/4 jika tidak mempunyai anak,  dan  ibu  yang  hanya  mendapatkan  bagian  1/6,  sehingga  dalam  kenyataan dimasyarakat  anak  angkat  hanya  mendapatkan  bagian  1/8  atau  1/10  dari  harta warisan.
Dalam  hukum  Islam,  pengangkatan  anak  tidak  membawa  akibat  hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.
Orang  tua  angkat  memiliki  kewajiban  untuk  membesarkan  dan  mendidik anak angkatnya. Selain itu juga dampak terhadap pengangkatan anak juga akan berpengaruh pada bagian harta yang dapat diberikan kepada anak angkat ketika orang tua angkat mereka sudah meninggal
Masalah-masalah  yang  timbul  dari  pengangkatan  anak  secara  garis  besar dapat diklasifikasikan dalam tiga sudut pandang: 31
a. Karena  faktor  yuridis,  yaitu  masalah  yang  timbul  sebagai  akibat  hukum karena adanya pengangkatan anak.
b. Karena  faktor  sosial,  yaitu  menyangkut  sosial  efek  dari  perbuatan pengangkatan dan waris mewaris anak angkat.
c. Karena  faktor  psikologi,  yaitu  reaksi  kejiwaan  yang  timbul  akibat pengangkatan anak.
Dari  ketiga  faktor  tersebut  di  atas  yang  paling  dominan  pengaturannya adalah faktor yuridis karena faktor yuridis ini memunculkan hak dan kewajiban antara  anak  angkat  dan  orang  tua  angkatnya.  Hak-hak  bagia  anak  angkat  tidak hanya  sebatas  hak  untuk  mendapatkan  kehidupan  yang  layak  ketika  orang  tua angkatnya  masih  hidup,  tetapi  hak-hak  yang  lain  juga  muncul  ketika  orang  tua angkat  meninggal  dunia.  Dalam  masalah-masalah  yang  timbul  karena  faktor yuridis  ini muncul sejak beralihnya seorang anak  menjadi  anak angkat.  Masalh yang  timbul  karena  faktor  social  maupun  psikologi  biasanya  dampaknya  tidak terlalu lama bagi anaka angkat maupun orang tua angkat.
31 J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Keluarga , hlm.23

## D.  Penutup
Kedudukan  Anak angkat menurut  hukum  islam dan Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) adalah anak  yang dalam pemeliharaannya untuk  hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua  asal  kepada  orangtua  angkatnya  berdasarkan  putusan  Pengadilan.  Pengadilan Agama  Kendal  tidak  membawa  akibat  hukum  dalam  hal  ada  hubungan  nasab, hubungan  wali-mewali  dan  hubungan  waris  mewaris  dengan  orang  tua  angkatnya atau  sebaliknya,  maka  hal  ini  telah  sesuai  ketentuan  syariat  Islam.  Anak  angkat dalam  KHI  Pasal  209  di  tempatkan  bukan  sebagai  ahli  waris,  tetapi  memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan, namun dalam kenyataannya bagian 1/3 ini terhitung terlalu besar, jadi dalam kenyataan anak angkat atau orang tua angkat hanya mendapatkan bagian 1/10 sampai 1/8, karena bagian 1/3 tersebut melebihi bagian para ahli yang hubungannya lebih dekat atau lebih berhak, seperti isteri yang hanya memperoleh bagian 1/ 4 dari harta warisan jka tidak mempunyai anak, dan seorang ibu  yang hanya memperoleh 1/6 dari harta warisan
Pertimbangan-pertimbangan  hukum  yang  dipergunakan  Majelis  Hakim Mahkamah Agung dalam perkara permohonan penetapan hak waris anak angkat No. 344  K/AG/2009  didasarkan  pada  maslahah  mursalah  yaitu  untuk  kesejahteraan  si anak,  pelengkap  kebahagian  para  orang  tua  angkat  yang  tidak  dikarunia  anak  dan untuk membantu para orang tua asal yang kurang mampu mengasuh, mendidik dan memelihara  anak  kandungnya  tersebut.  Hal  ini  telah  sesuai  dengan  ketentuan menggunaan maslahah mursalah , yaitu :
a)  Adanya  kesesuaian  antara  maslahat  yang  dipandang  sebagai  sumber  dalil  yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah ( maqosidu al-syariah ),
b)  Maslahat  itu  harus  masuk  akal,  maslahat  mempunyai  sifat  yang  sesuai  dengan pemikiran  yang  rasional  jika  diajukan  kepada  kelompok  rasionalis  akan  dapat diterima.
c)  Dalam  rangka  menghilangkan  kesulitan  yang  terjadi.  dalam  pengertian  bahwa apabila  maslahat  diterima  oleh  akal  tidak  diambil,  niscaya  manusia  akan mengalami kesulitan.

## Daftar Pustaka
A . Hasan, al-faraid , Surabaya: Pusaka Progresif,
Abu Bakar Al- Jabir, Minhajul Muslim , Daral- Syuruq,
Ahmad  Kamil  dan  M.  Fauzan,  2008, Hukum  Perlidungan  dan  Pengangkatan Anak di Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.12
Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris (edisi revisi ), Jakarta, Raja Grafinso, 2001
Andi  Syamsu  Alam,  M.  Fauzan, Hukum  Pengangkatan  Anak  Perspektif  Islam ,
Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007
Fatchurohman, Ilmu Waris , Bandung, Al-Ma’arif, 1981
Hartono Suryopratiknyo, Hukum waris tanpa wasiat , cet 2, Yogyakarta: 1985
J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Keluarga
Purwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka, 1976
M. Ali Hasan, 1981, Hukum warisan dalam Islam , Bulan Bintang, Jakarta, 1981
Mahmud Saltut, AlFatawa , cet III, Kairo, Dar al Qalam
Muhammad  Husain  Zahabi, Al-syariah  al-  Islamiyah,  Dirasah  Muqaranah Baina mazahibah sunnah wa al mazha al ja’fariyah , Dar alkutub alhadist
Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, Al- Ahwal al- syahsyiyah fi al-syariah al-islamiyah , Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966
Mustafa syalabi, Ahkam al wasaya wa al-auqaf,
Soedaryo Soimin, 1992, Hukum Orang Dan Keluarga , Jakarta; Sinar Gratika,
Suparman Usman, 1991, Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Gaya media Pratama,
Wahbah al-Zuhaidi, al fiqih al-islami wa al- adilathu , Juz 9, Bairut: Dar al Fikr al- Ma’ashir,
Yan  Pramadya  Puspa, Kamus  Hukum  Belanda,  Indonesia-Inggris ,  Semarang: Aneka,