Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 5 (2), 2023: 169-190 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.10144
email correspondence: anieskertas@gmail.com Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Copyright (c) 2023 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law
Akibat Hukum Endorsement yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam
Moh. Anis, Rudi Hermawan Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan, Indonesia
Abstrak:
Perkembangan  teknologi  informasi  saat  ini  telah  mengubah strategi pemasaran dari metode tradisonal menjadi pemasaran online ( endorsement) . Endorsement yang berkembang belakangan  ini  telah  banyak  yang  melibatkan  anak  di  bawah umur  yang  dijadikan  alat  untuk  mempromosikan  produk tertentu. Tulisan ini bertjunan untuk mengetahui aspek hukum endorsement yang  melibatkan  anak  dibawah  umur  sebagai modelnya  yang  dilibatkan  oleh  selebriti  atau public  figure. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yaitu penggadilan  data  pada  akun-akun  Instagram  para  artis  yang melibatkan anaknya dalam kegiatan endorsement dan peraturan perundang-undangan  sebagai  bahan  hukum  primer.  Adapun bahan hukum sekundernya adalah buku-buku dan jurnal hasil penelitian  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  penelitian  ini. Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  dengan  teknik analisis  regulasi.  Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui aspek hukum endorsement yang melibatkan anak  dibawah  umur  sebagai  modelnya.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap endorsment yang dilakukan  oleh  anak  dibawah  anak  dibawah  umur  dalam perspektif  hukum  islam  adalah  tidak  sah,  namun  apabila mengajukan permohonan kepada pengadilan atas persetujuan pengampunya  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  dengan adanya  putusan  hakim  yang  menyatakan  perjanjian  kontrak anak  dibawah  umur  dengan  syarat  subjek  hukum  terpenuhi maka perjanjian tersebut sah demi hukum. (The development of  information  technology  today  has  changed  marketing strategies  from  traditional  methods  to  online  marketing (endorsement).  Many  endorsements  that  have  developed recently  have  involved  minors  who  are  used  as  tools  to promote certain products. This paper aims to find out the legal

## Moh. Anis
170
aspects of endorsements involving minors as models who are involved  by  celebrities  or  public  figures.  This  research  is  a normative  legal  research  with  conceptual  approach  and statutory  approach.  The  type  of  data  used  is  secondary  data, namely  data  mining  on  Instagram  accounts  of  artists  who involve their children in endorsement activities and legislation as  primary  legal  material.  The  secondary  legal  materials  are books  and  journals  of  research  results  that  have  relevance  to this  research.  The  data  collected  is  then  analysed  using regulatory analysis techniques. The purpose of this research is to find out the legal aspects of endorsements involving minors as  models.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  legal consequences  of  endorsements  carried  out  by  minors  in  the perspective  of  Islamic  law  are  invalid,  but  if  submitting  an application  to  the  court  with  the  consent  of  the  guardian  to carry out legal acts with a judge's decision stating the contract agreement  of  minors  with  the  condition  that  the  contract  is valid.)
Kata Kunci :
Akibat Hukum, Endorsement , Anak di Bawah Umur, Hukum Islam

## Pendahuluan
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  berkembang  pula teknologi  informasi  yang  berpartisipasi  dalam  dunia  pemasaran. Biasanya pemasaran hanya dilakukan secara door-to-door atau face-to- face oleh produsen dengan konsumen. Namun pada zaman teknologi modern saat ini, pemasaran dapat dilakukan dengan cara daring atau online.  Tentunya,  pemasaran  bagi  perusahaan  di  era  tekonologi modern semakin ketat dalam strategi persaingan usahanya. Salah satu strategi  yang  digunakan  yaitu  dengan  strategi  periklanan  atau promosi,  dimana  dari  kegiatan  tersebut  memberikan  peluang  untuk memperkenalkan  suatu  produk  dengan  cepat  dan  akurat.  Paparan iklan  atau  promosi  di  era  teknologi  semakin  menarik  perhatian masyarakat,  salah  satu  paparan  iklan  dilakukan  dengan  strategi endorsement . Endorsement merupakan  suatu  kegiatan  promosi  yang dilakukan  oleh  orang-orang  selebriti  instagram  atau  media  sosial lainnya yang telah diminta oleh seorang penjual atau owner dari suatu
produk dengan mendapatkan penghasilan sesuai tarif masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan kontrak yang telah disetujui. 1
Para  penjual  atau owner menggunakan  strategi endorsement karena  banyak  manfaatnya,  Manfaat  dari endorsement bagi  penjual atau owner dapat  meningkatkan  penjualannya  sesuai  target  pasaran,
sebab  produknya  dipromosikan  oleh  selebgram,  artis,  dan  orang- orang  yang  menjadi  tokoh  yang  dikenal  oleh  orang  banyak (public figure) dengan  cara-cara  yang  menarik.  Para  penggemar  selebgram atau  artis  akan  berbondong-bondong  untuk  membelinya  dan  rasa ingin  memiliki,  sehingga  sangat  membantu  para  penjual  atau owner dalam meningkatkan pencapaian target penjualan. Selebgram,  artis  dan public  figure yang  mengiklankan  suatu produk  secara  online  disebut Endorser, menurut  Terence  A.  Shimp Endorser yaitu  pendukung  iklan  atau  yang  dikenal  juga  sebagai bintang  iklan  dalam  mempromosikan  produknya. Endorser terbagi dalam  dua  jenis  yaitu  jenis Typical-Person  Endorser adalah  dimana suatu  produk  yang  diiklankan  oleh  orang  yang  tidak  terkenal, biasanya  dilakukan  oleh affiliate dalam  mengiklankan  atau memasarkan produk yang nantinya affiliate mendapatkan komisi dari produk  yang  terjual.  Yang  kedua,  jenis Celebrity  Endorser adalah menggunakan  orang  yang  terpandang  atau  tokoh  publik  dalam mengiklankan  suatu  produk,  artinya  untuk  mendukung  dan memeprkuat  citra  suatu  produk  perlu  diiklankan  oleh  orang terpandang atau tokoh publik suapaya produk tersebut mendapatkan perhatian dari customer dan konsumen. 2
Sedangkan  di  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Endorsement memiliki arti sebagai pendukung atau penunjang. Endors atau endorsement dalam  strategi  pemasaran  online  merupakan bantuan  dukungan  dan  saran  yang  diberikan  untuk  sebuah perusahaan produk atau jasa yang dilakukan langsung oleh seorang
1 Gayatri  Hutami  Putri  and  Bhina  Patria,  “Pengaruh  Endorsement  Selebriti Instagram  Terhadap  Minat  Beli  Remaja  Putri,” Gadjah  Mada  Journal  of  Professional Psychology (GamaJPP) 4, no. 1 (2018): 33–41, https://doi.org/10.22146/gamajpp.45347.
2 Terence A. Shimp, Periklanan Promosi: Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu (Jakarta: Erlangga, 2007).
Moh. Anis
172
public  figure yang  mempunyai  pengaruh  besar  pada  masyarakat, seperti artis atau selebriti. 3
Menggunakan  artis  atau  selebriti  sebagai endorsement banyak keuntungnnya,  sebagimana  disampaikan  oleh  Agrawal  dan Kamakura  dalam  jurnalnya  bahwa  keuntungan endorsement dengan menggunakan selebriti untuk endors dapat didokumentasikan dengan baik  di  berbagai  literatur  pemasaran. 4 Oleh  karena  itu,  dengan menggunakan  artis  atau  selebritas  yang  bekerjasama  dengan perusahaan  dapat  menciptakan  citra  yang  seimbang  antara perusahaan  dengan  artis  atau  selebritas  tersebut. 5 Keuntungan selanjutnya,  menggunakan  nama  artis  atau  selebriti  dalam  hal endorsement sangat  berpengaruh  dalam  dunia  periklanan  atau pemasaran. Owner atau  para  pengusaha  tentunya  akan  mencari orang-orang  terpandang  yang  memiliki  ketenaran  di  dalam  dunia media  sosial,  yang  mampu  memberikan  nilai  tambah  pada  produk dan  pengaruh  ketertarikan  pada  konsumen,  sehingga  masyarakat sangat  memiliki  kepercayaan  penuh  terhadap  produk  yang  dipakai atau  yang  dipasarkan.  Artinya,  dalam  hal endorsement perusahaan mencari  sosok  yang  memiliki  banyak  penggemar  atau fans supaya produk  tersebut  dapat  mencapai  atau  menembus  target  pasar  di dalam negeri atau luar negeri.
Perkembangan  strategi endorsement yang semakin  ketat  dan
pesat  maka  juga  akan  berbagai  macam  cara  yang  dilakukan.  Salah satu  cara  tersebut  dengan  menjadikan  anak  dibawah  umur  sebagai pelaku endors. Hal  tersebut  patut  menjadi  perhatian  khusus,  sebab seorang anak dibawah umur sejatinya belum waktunya untuk terlibat dalam praktek kerja. Anak dibawah umur yang sudah terlibat dalam praktek  kerja  dengan  menggunakan  media  atau  alat  kontrak  kerja maka  sangat  terikat  dengan  Pasal  1329  BW  KUH Perdata,  menurut Pasal 1329 BW KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang berhak mengadakan  perjanjian  kecuali  bila  dinyatakan  tidak  cukup  untuk itu.  Selain  itu  juga  terikat  dengan  Pasal  1330  BW  yang  mengatur bahwa  orang  yang  tidak  cakap  meliputi  anak  yang  masih  di  bawah umur dan orang yang masih dalam perwalian.
3 C  I  Aletheia,  “Endorsement  Dalam  Mempengaruhi  Citra  Produk,” ”  Jurnal Manajemen:  Untuk  Ilmu  Ekonomi  Dan  Perpustakaan 4  no  2  (2020):  1–7, https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/1888/1/CMI IDDO.pdf.
4 Aletheia. 5 Aletheia.
Selanjutnya,  hal  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  apakah seorang anak dibawah umur dapat diakui sebagai sesorang yang sah melakukan  transaksi,  hal  ini  menjadi  pro  dan  kontra  karena  anak dibawah umur masih dalam pangkuan ibu atau pengasuhnya, namun fakta di media sosial ada beberapa anak artis yang statusnya dibawah umur  melakukan  transaksi.  Sebut  saja  dari  pasangan  terkenal  Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mempunyai anak bernama Rafathar. Selebritis  Raffi  Ahmad  dan  Nagita  Slavina  mempunyai  akun @raffinagita1717 dengan jumlah pengikut 75,1 juta melibatkan peran anaknya dalam bidang promosi iklan di instagram milik pribadinya. Postingan  dalam  instagram  tidak  hanya  membagikan  momen bersama  keluarga,  akan  tetapi  mempromosikan  barang-barang  yang bermerek  dengan brand ternama  bersama  anaknya.  Hal  serupa  juga dilakukan  oleh  Zaskia  Adya  Mecca  yang  melibatkan  lima  orang anaknya untuk mmepromosikan barang bermerek dengan brand yang terkenal di akun istagramnya yang bernama @zaskiaadyamecca. Hal ini dipandang sebagai tindak komodifikasi anak, yaitu Zaskia sebagai ibu menjadikan anak-anaknya sebagai komoditas dan objek promosi.
Selain menjadi perhatian dalam keabsahan anak dibawah umur dalam  melakukan  transaksi  sebagai endorsement, juga  menjadi perhatian dalam syariat islam, apakah islam membolehkan atau tidak, atau  bahkan  mengharamkan.  Sebab endorsement dalam  syariat  islam adalah  hal  yang  baru  yang  tentu  hukumnya  masih  dipertanyakan, apalagi terkait dengan anak dibawah umur yang menjadi endorsement.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
(normative  legal  research), yaitu  penelitian  yang  didasarkan  pada analisis  dokumen  hukum  berupa  asas  dan  teori  hukum  serta peraturan  perundang-undangan  yang  sejalan  dengan  penelitian. 6 Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum,  prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum
6 Ansori,  “Implementasi  Pengaturan  Fasilitasi  Pesantren  Dalam Pengembangan  Koperasi  Pondok  Pesantren  Abstrak :  Kata  Kunci :  Pendahuluan Pesantren  Adalah  Lembaga  Pendidikan  Islam  Yang  Dilaksanakan  Oleh  Komunitas Ummat  Islam  Di  Indonesia  ,  Pendidikan  Pesantren  Keagama,” Al-Huquq:  Journal  of Indonesian Islamic Economic Law 4, no. 1 (2022): 109–22.
Moh. Anis
174
yang dihadapinya. 7 Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Penggalian terhadap akun Instagram artis Indonesia yang melibatkan anak-anaknya  dalam  kegiatan endirsment, akan  dikaitkan  dengan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan Undang-undang  nomor  23  Tahun  1947 tentang  burgerlijk  wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPerdata sebagai bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini,    juga  terdapat  bahan hukum  sekunder  yang  berupa  buku-buku  yang  ditulis  oleh  ahli hukum,  journal-journal,  dan  penelitian  hukum  yang  mutakhir.  Serta terakhir  menggunakan  bahan  hukum  tersier  yang  berupa  kamus,
ensiklopedia  atau  bahan  lain  yang  dapat  menunjang  penelitian  ini. pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan konseptual (conceptual  approach), dan  pendekatan  perundang- undangan (statute approach) . 8 Adapun teknik analisis yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  regulasi  yaitu  teknik pengaturan  analisis  yang  dilakukkan  dengan  menelaah  dan menyimpulkan,  mempelajari  dan  menganalisis  tujuan  hukum,  nilai- nilai keadilan, berlakunya aturan hukum, konsep hukum dan norma hukum  yang  terdapat  dalam  bahan  hukum  primer,  sekunder  serta tersier.

## Endorsement yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur
Dalam  penelitian  ini  menganalisis  praktek endorsement yang dilakukan oleh para artis dan selebriti di media sosial Instagram nya. Semua  artis  sangatlah  aktif  memposting  kegiatannya  secara  online, terlihat  dari  akun-akun  Instagram  resminya  terlihat    postingan- postingannya  berisikan  kegiatan  sehari-hari,  apabila  ditelusuri  lebih mendalam sebetulnya banyak artis atau selebriti yang menggunakan istagram  dalam  memposting  kegiatnnya  sehari-hari,  namun    jika dicermati lebih detail terdapat beberapa postingan artis atau selebriti yang  melibatkan  anak-anak  mereka  dalam  proses endorsement .    yang dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal 13
8 Ansori,  “Implementasi  Pengaturan  Fasilitasi  Pesantren  Dalam Pengembangan  Koperasi  Pondok  Pesantren  Abstrak :  Kata  Kunci :  Pendahuluan Pesantren  Adalah  Lembaga  Pendidikan  Islam  Yang  Dilaksanakan  Oleh  Komunitas Ummat Islam Di Indonesia , Pendidikan Pesantren Keagama.”
Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam
Gambar 1 : foto anak dari selebriti yang terlibat dalam endorsement.
Sumber; instagram
Maksud gambar di atas bermaksud untuk menampilkan nama- nama  artis  atau  selebriti  yang  melibatkan  anaknya  mengjadi endorsement .  Masing  masing  artis  atau  selebriti  mempunya  cara masing-masing  untuk  mengambil  sebuah  brand  yang  ingin  di endorsnya.  Dari  gambar  atas  sebelah  kiri  adalah  anak  dari  raffi ahmad  yang  sedang  memegang  sabun  wajah    untuk  anak-anak  dari brand birth beyond . Gambar atas ditengah adalah anak dari paula yang sedang  memegang  baby  mild  shampo  produk  dari  brand  Ms  Glow Kids.  Gambar  tengah  bawah  adalah  anak  dari  sharena  yang  sedang memegang  telon  oil  produk  dari  sleek  baby.  Gambar  kiri  bawah adalah anak dari artis tasya kamila yang anaknya sedang memegang produk dari johnson’s, sedangkan yang terahir gambar paling kanan adalah  anak  dari  revalina  yang  sedang  memandikan  anaknya segaligus mengendors barang yang dipakainya, kalau di tulusuri dia sedang  mengendors  produk  dari  brand  ottersgoods  yang  bergerak dibidang  peralatan  bayi  atau  peralatan  anak.. Endorsement anak tersebut  dapat  diklasifikasikan  pengiklanan  produk  kesehatan  dan kecantikan  bayi  dan  anak.  Sedangkan  di  media  sosial  artis  lainnya ada  yang  mengiklankan  peralatan  bayi,  peralatan  anak  dan  fasyen ( fashion ), sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.
Moh. Anis
176
Gambar 2: foto anak dari ratna galih, ryna dea, revalina dan irish
bella .
Sumber: Instagram Gambar  kiri  atas  adalah  anak  dari  ratna  galih  yang  sedang mengendors  sebuah  mainan  anak-anak  produk  dari  brand  micro scooters  Indonesia,  sebuah  brand  yang  menyediakan  alat-alat  main untuk  anak-anak.  Gambar  tengah  atas  adalah  anak  dari  Donita selebriti  ternama  di  Indonesia  yang  juga  sering  menerima  endors,
gambar  di  atas  tanpak  seorang  anak  buah  hatinya  Bersama  Donita yang  memakai  baju  foto  tentunya  mengendors  dari  sebuah  produk minitoday  yang  bergerak  dibidang  pakaian  bayi  dan  anak-anak. Gambar  kiri  bawah  adalah  anak  dari  Irish  Bella  dilihat  dari postingannya  dia  sedang  mengendors  tempat  tidur  dari  sebuah produk dari brand premium brand for baby products, Dimana brand yang menyediakan peralatan bayi dan peralatan anak-anak. Gambar tengah  bawah  adalah  anak  dari  Ryana  Dea  selebriti  ternama  yang sering  melibatkan  anaknya  menjadi  model  dan  endorser,  gambar diatas tanpak anaknya bersantai di atas stroller, barang yang di pakai atau  di  endors  adalah  produk  dari  brand  yang  bernama  Nuna Indonesia diaman brand yang bergerak di bidang peralatan bayi atau paralatan  anak.  Selanjutnya  gambar  kanan  atas  adalah  anak  dari sandra  dewi  yang  sedang  foto  bersama  dengan  anaknya  dan didepannya  ada  cemilan  untuk  anak-anak,  dimana  cemilan  tersebut di produksi oleh yummy bites yaitu bergerak dibidang makanan dan
cemilan untuk anak-anak atau bayi. Sedangkan gambar kanan bawah adalah  anak  dari  zaskiya  dimana  anak  nya  sedang  tanpak  memakai baju,  celana  dan  tas  dari  mooi  heartmade  brand  besar  yang  bergak dibidang fashion untuk anak-anak dan bayi.
Berdasarkan  hasil  data  tersebut, endorsement yang  dilakukan oleh  anak  untuk  mengenalkan  sebuah  produk  dari  salah  satu brand internal dan eksternal, sehingga Raffi Ahmad, Sahrena Delon, Sandra Dewi,  Paula,  Revalina,  Temat,  Ryana  Dea,  Tasya  Kamila,  Donita
Nugroho,  Irish  Bella,  Ratna  Galih,  Dan  Zaskiya  Adya  Mecca  harus melakukan  kontrak  perjanjian  kerja  pada  sebuah brand tersebut. Berfariasi  yang  diendors  oleh  artis  Kebanyakan  yang  di  endors  oleh anak-anak  artis  adalah  produk  Kesehatan,  peralatan  anak  dan  bayi, fasyen anak, dan kecantikan.
Merujuk pada kajian keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh anak  dibawah  umur  dan  menurut  hukum  islam  di  Indonesia mengahsilkan akibat hukum bahwa anak dari Raffi Ahmad, Sahrena Delon,  Sandra  Dewi,  Paula,  Revalina,  Temat,  Ryana  Dea,  Tasya Kamila, Donita Nugroho, Irish Bella, Ratna Galih, dan Zaskiya Adya Mecca  yang  status  umurnya  dibawah  umur  dapat  melakukan kegiatan endorsement dengan  adanya kontrak  perjanjian  melalui pengawasan  dan  persetujuan  wali  atau  orang  tuanya,  dan  apabila tetap  dilakukan  perjanjian  oleh  anak  dibawah  umur  tanpa  adanya persetujuan  dari  orang  tua  atau  walinya  menurut  peraturan
Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2008  menyatakan  bahwa  anak yang belum berusia 18 tahun disebut sebagai anak yang masih belum cakap  hukum,  artinya  anak  tidak  dapat  melakukan  semua  kontrak atau  perjanjian,  sehingga  anak  dibawah  umur  yang  melakukan kontrak endorsement tidak sah.
Namun  apabila  syarat  subjek  hukum  terpenuhi  dalam melakukan  perjanjian  kontrak  dengan  adanya  putusan  hakim  yang menyatakan perjanjian kontrak anak dibawah umur atas persetujuan pengampunya maka perjanjian tersebut sah demi hukum dan sesuai dengan  ketentuan  undang-undang.  Maka  dari  itu  anak  dari  Raffi Ahmad, Sahrena Delon, Sandra Dewi, Paula, Revalina, Temat, Ryana Dea,  Tasya  Kamila,  Donita  Nugroho,  Irish  Bella,  Ratna  Galih,  dan Zaskiya Adya Mecca dalam melakukan transaksi perjanjian harus ada persetujuan  dari  pengampu  atau  walinya  sebagai  syarat  subjektif yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan.

## Moh. Anis
178

## Keabsahan Kontrak Endorsement bagi Anak di Bawah Umur
Kontrak dalam Bahasa belanda (Overeen-komst) adalah kasus di mana  dua  orang  atau  lebih  bersama-sama  melakukan  tindakan tertentu  yang  tercantum  didalam  dokumen.  Sedangkan  kontrak secara  istilah  adalah (al-aqdu) yaitu,  perjanjian,  kesepakatan,  dan perikatan. Ijab (pernyataan  melakukan  suatu  ikatan)  dan qabul (pernyataan  kesanggupan  melakukan  suatu  ikatan,  sesuai  atas kehendak syariat yang mempengaruhi pada objek perikatan. 9 Secara etimologis  perjanjian  atau  kontrak  dapat  diartikan  sebagai: “perjanjian  atau  persetujuan  adalah  suatu  perbuatan  dimana seseorang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  pihak  atau lebih. 10 Begitu pula dalam kamus Black’s Law Dictionary disebutkan bahwa, “ contract; An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do a pecualiar thing . Its essential are competent parties,  subject  matter,  a  legal  consideration,  mutuality  of  agreement,  and mutuality of obligation .” Kontrak di sini diartikan sebagai persetujuan antara  dua  orang  atau  lebih  yang  menimbulkan  kewajiban  untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.
Definisi  kontrak  juga  disampaikan  oleh  Van  Dunne,  bahwa kontrak  adalah  hubungan  hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih berdasarkan  kesepakatan  untuk  menciptakan  hukum.  Sedangkan menurut  Charies  L.  Knapp  &  Nathan  M.  Crystal; “contract  is  an between  two  or  more  personot  merrly  a  share  belief,  but  common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them .” 11 Charies L. Knapp & Nathan M. Crystal menyebutkan ada beberapa  bentuk  kontrak  di  dalam  hukum  perdata,  yaitu  Kontrak lisan yang merupakan suatu kontrak yang dilakukan oleh para pihak secara  lisan (oral  control) ,  yang  tidak  tertulis  dalam  akta  dibawah tangan  maupun  akta  otentik.  Di  dalam  kontrak  lisan  terkandung suatu  janji  yang  mengungkapkan  kehendak  atas  sesuatu  yang pastinya  ada  suatu  hal  yang  diperjanjikan.  Menurut  Pasal  130  KUH
9 Nuraziza  Dya  Arini  and  Mohammad  Karim,  “Keabsahan  Akad  Jual  Beli Menggunakan Bahasa Yang Berbeda Perspektif Hukum Islam Di Bangkalan” 2, no. 2 (2021): 110–17.
10 M.S.I.  Amaliyah  Fadhillah  Rohmah  ,  Rudi  Hermawan,  S.H.I.,  “Tinjauan Hukum  Islam  Pada  Praktik  Kerjasama  Peternak  Bisnis  Ayam  Broiler,” Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah vol 6 no 1 (2019).
11 Arfiana Novera and Meria Utama, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase ,
Tunggal Mandiri , 2014.
Perdata,  kontrak  lisan  adalah  perjanjian  antara  para  pihak  yang dilakukan  hanya  secara  lisan  atau  seperti  yang  disepakati  oleh  para pihak.  Kontrak-kontrak  sejenis  kesepakatan  konsensual  dan  faktual dari  perbedaan  diilhami  oleh  hukum  Romawi  karena  menurut hukum  Romawi  tidak  hanya  disepakati  tetapi  harus  diucapkan dengan  kata-kata  dan  harus  berdasarkan  penugasan  yang sebenarnya.  Kontrak  tertulis  merupakan  sebuah  perjanjian  yang dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1682  KUH  Perdata  tentang  perjanjian  waralaba,  yang  harus dibuat dengan akta notaris. Kontrak ini terbagi menjadi 2 jenis yaitu berupa  akta  di  bawah  tangan  yang  dibuat  lengkap  dan ditandatangani oleh para pihak dan akta notaris yang disahkan atau dihadapan notaris.
Istilah  kontrak  dalam  Bahasa  Indonesia  disebut  sebagai perjanjian,  Djumadi  menjelaskan  bahwa  perjanjian  adalah  suatu peristiwa dimana satu orang berjanji kepada yang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Hubungan antara dua orang  yang  mengadakan  perjanjian  mengakibatkan  timbulnya  suatu pengikatan  berupa  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  terhadap suatu  prestasi.  Perjanjian  merupakan  salah  satu  sumber  perikatan yang  menimbulkan  kewajiban  bagi  satu  pihak  atau  lebih  dalam perjanjian. 12
Istilah  perjanjian  dikenal  juga  dalam  hukum  perdata, sebagaimana dalam pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata ditentukan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh  satu  orang  atau  lebih  terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Unsur- unsur  perjanjian  kerja  diatur  dalam  pasal  1320  KUH  Perdata  yang mengatur bahwa sahnya perjanjian itu:
Kesepakatan  kedua  belah  pihak; Kata  kesepakatan  dalam perjanjian  adalah  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  harus menyetujui atau menyepakati hal-hal pokok atau materiil yang akan disepakati,  dimana  perjanjian  itu  harus  dibuat  tanpa  paksaan  atau penipuan. Yang disebut pemaksaan (dwang) adalah setiap perbuatan yang  mengancam  atau  merintangi  kebebasan,  termasuk  dalam perbuatan  pemaksaan.  Sedangkan  penipuan  dapat  terjadi  karena
12 Khusnus Sa’adah, Syafrudin, and Achmad Otong Busthomi, “Pekerja Anak Di  Bawah  Umur  Menurut  Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syari’ah,” Jurnal  Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi 2, no. 1 (2019): 1–19.

## Moh. Anis
suatu fakta sengaja disembunyikan atau informasi sengaja diberikan secara  tidak  sengaja  dengan  menggunakan  tipu  daya.  Pertama, kesalahan  orangnya,  kebingungan  datang  dari  orang  itu.  Kedua, kesalahan  isi,  kebingungan  mengenai  sifat-sifat  suatu  objek. Ketiga, kesalahan  atau  kerancuan (dwaling )  dalam  hal  ini  memiliki  dua kesalahan pembacaan.
Kemampuan  atau  kecakapan  melakukan  perbuatan    hukum; Menurut pasal 330 KUH Perdata mengatakan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan hukum ketika dia berusia 21 tahun, dia masih bisa  berpikir  jernih.  Sedangkan  yang  tidak  memiliki  kewenangan hukum adalah orang-orang di bawah umur dan bangsal serta mereka yang  masih  lajang  bagi  perempuan.  Mahkamah  Agung  melalui Putusan  No.  447/Sip/1976  memutuskan  bahwa  dengan  penerapan UU No. 1 Tahun 1974, batas masa tahanan adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.  Seseorang  yang  telah  dewasa  dapat  dikatakan  cakap mengadakan  perjanjian,  jika  orang  itu  masih  dalam  perwalian (kurator atau perwalian). Seseorang selalu dikendalikan jika dia gila, bodoh (onnoozelheid) ,  bermata  hitam (razernij), lemah (zwakheid  van vermogens) dan boros.
Suatu  hal  tertentu; Pasal  1333  KUH  Perdata  mengatur  bahwa pokok perjanjian adalah benda yang sekurang-kurangnya ditentukan sifatnya. Ketidakpastian jumlah barang tidak menjadi kendala, selama jumlahnya  dapat  ditentukan  atau  dihitung  kemudian  dan  memiliki zaak atau  objek  yang  pasti.  J.  Satrio  berkesimpulan  bahwa  yang tersirat  dalam  perjanjian  adalah  bahwa  pokok-pokok  pelaksanaan perjanjian  itu,  isi  pelaksanaannya  harus  pasti  atau  setidak-tidaknya dapat ditentukan jenisnya.
Suatu  sebab  yang  halal; Artinya  dalam  perjanjian  apa  yang kedua  belah  pihak  dapatkan  dalam  perjanjian,  tidak  boleh mengadakan  perjanjian  tanpa  tujuan  bersama  atau  karena  sesuatu yang  salah  dan  dilarang.  Apabila  perjanjian  itu  dibuat  tanpa  ada masalah hukum, maka perjanjian itu batal demi hukum.
Adanya perjanjian kerja dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah suatu  kepastian.  Pekerjaan  yang  ditandatangani  merupakan  pokok perjanjian  kerja  antara  pekerja  dengan  pemberi  kerja,  akibat  hukum dari  perjanjian  ini  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  para  pihak. Subjek  perjanjian  (pekerjaan)  harus  legal,  yaitu  tidak  bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
Selanjutnya,  dalam endorsement sendiri  terdapat  kontrak perjanjian,  meskipun  perjanjian endorse sendiri  tidak  diatur  dalam undang-undang khusus. Sebenarnya, perjanjian endorsement bisa juga disebut system perjanjian,  karena  perjajiannya  lewat  online  maka disebut perjanjian digital sebagai pengganti kertas dan sangat efisien bagi  perusahaan-perusahaan  yang  menggunakan  jasa endorsement.
Perjanjian ini juga dapat dilakukan secara lisan atau melalui chat atau telepon,  perjanjian  seperti  ini  tidak  menguras  tenaga,  lebih  efesien dan tidak banyak pengeluaran dana.
Kembali  pada  titik  permasalahan  ketika  anak  dibawah umur  melakukan  perjanjian  kontrak  atau  menandatangani perjanjian kontrak pekerjaan baik di perusahaan atau agensi artis atau  model  iklan,  lalu  apakah  perjanjian  kerja  ini  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  hukum  perjanjian  berdasarkan  Pasal 1320  KUH  Perdata,  sedangkan  kedua  belah  pihak  ketika mengadakan  perjanjian  harus  sah  secara  hukum.  Namun  setiap perusahaan mempunyai aturan dan kebijakan masing-masing. 13 Mengingat  syarat  perjanjian  Pasal  1320  KUH  Perdata tersebut  tidak  memenuhi,  maka  seharusnya  perjanjian  itu  batal, artinya  sejak  semula  perjanjian  itu  dianggap  tidak  pernah  ada. Apabila yang tidak dilakukan merupakan permintaan subyektif maka akibat  hukum  perjanjian  itu  dapat  batal,  maksudnya  perjanjian  itu dapat  batal  ialah  bahwa  perbuatan  itu  batal  sesudah  ada  keputusan pembatalan  perbuatan  oleh  hakim.  Oleh  karena  itu,  perjanjian tersebut sah menurut hukum sepanjang belum dibatalkan oleh hakim. Dengan  demikian,  hubungan  hukum  yang  terjalin  antara  anak dengan  badan  atau  organisasi  didasarkan  pada  adanya  hubungan kerja  bagi  kedua  belah  pihak  dimana  anak  diwakili  oleh  orang  tua atau  wali  berdasarkan  perjanjian  kerja  karena  anak  masih  belum mampu  mengambil  tindakan  hukum  secara  mandiri.  Memang,  anak tergolong  sebagai  orang  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk menggugat.
Menurut interpretasi dan pemaparan ini, perjanjian kerja antara pekerja  di  bawah  umur  dengan owner berdasarkan  undang-undang yang mengatur hal ini tidak sah menurut undang-undang, namun jika
13 Aminnullah  and  Hanafi,  “The  Model  Of  Legal  Contract  Between  Courier And Expedition Company In Pamekasan Regency,” Trunojoyo Law Review (TLR) 6, no. 1 (2024): 1–16, https://journal.trunojoyo.ac.id/trunojoyo-law- review/article/view/22005/9314.

## Moh. Anis
syarat subjek hukum terpenuhi dalam melakukan perjanjian kontrak dengan  adanya  putusan  hakim  yang  menyatakan  perjanjian  kontrak anak  dibawah  umur  atas  persetujuan  pengampunya  maka  perjajian tersebut  sah  demi  hukum  dan  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang, Kesusilaan dan ketertiban umum. 14
Dalam suatu bisnis tidak terlepas dari masalah yang dilakukan oleh  pelaku  usaha  yang  berhubungan  dengan  pelayanan  konsumen, maka pelaku usaha harus menjunjung tinggi hak konsumen. 15 Dalam hukum islam dan undang-undang pasal 4 No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan  konsumen  telah  mengatur  mengenai  pertanggung jawaban  pelaku  usaha,  akan  tetapi  pelaku  usaha  yang  dalam mejalankan  bisnisnya  belum  sesuai  aturan  tersebut. 16 Namun selanjutnya,  hal  tidak  kalah  pentingnya  terkait  dengan endorsement yaitu tidak lepas juga dari masalah etika periklanan yang dilakukan oleh endorser dengan badan atau perusahaan, peraturan etika tersebut dapat  ditemui  dalam    pasal  17  Undang-Undang  Nomor  8  tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  bahwa  perusahaan  di bidang  periklanan  tidak  diperbolehkan  membuat  iklan  yang menimbulkan  kesalahpahaman  pada  konsumen  tentang  mutu, jumlah,  bahan  baku,  kegunaan,  harga  barang  dan  jasa  serta batas  waktu  penerimaan  barang  atau  jasa; Penipuan  jaminan atas  barang  dan/atau  jasa; Berisi  informasi  palsu,  tidak  akurat atau  tidak  benar  tentang  barang  dan/atau  jasa; Tidak  memuat informasi  tentang  risiko  yang  terkait  dengan  penggunaan barang  dan/atau  jasa; Mengeksploitasi  peristiwa  dan  orang tanpa  izin  dari  pejabat  yang  berwenang  atau  persetujuan  dari orang  yang  bersangkutan; Pelanggaran  Etika  dan/atau Peraturan Perundang-undangan Periklanan.
14 Kanyaka Prajnaparamita, “Perlindungan Tenaga Kerja Anak,” Administrative Law and Governance Journal 1, no. 2 (2018): 215–30, https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230. 15 Nur Alimah, Asti Sri Mulyani, and Temmy Fitriah Alfiani, “Legal Protection
Of  Consumers  Against  The  Circulation  Of  Illegal  And  Dangerous  Cosmetics  That Harm Consumers In Indonesia,” Trunojoyo Law Review (TLR) 5, no. 2 (2023): 90–102, https://journal.trunojoyo.ac.id/trunojoyo-law-review/article/view/20864/8646.
16 Busro  Karim  Ilmi  Rosidah,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Dan  UU  No.8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry,” Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis vol 6 no 1 (2019).
Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam
Endorsment Bagi  Anak  Dibawah  Umur  Menurut  Hukum  Islam
Indonesia
Endorsement adalah  program  pemasaran  interaktif  yang menggunakan personalitas seperti artis, fashion blogger , fashion stylist , dan  lain-lain  sebagai  alat  untuk  mendukung  dan  menunjang  minat masyarakat terhadap produk yang ditawarkan secara online dengan cara dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan syariah. Persetujuan merupakan  bentuk  mu'amalah  yang  wajar  dalam  Islam,  sepanjang dalam semua proses perdagangan dijaga dari apa yang dilarang oleh peraturan  syariah,  seperti  yang  dijelaskan  dalam  aturan  Fiqhiyyah, bahwa: “Pada  dasarnya  semua  bentuk  mu’amalah  boleh  dilakukan  kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
Endorsement disetujui sebagai bagian dari mu'amalah, komentar yang  menjadi  acuan  dalam  hukum  Islam  Indonesia  adalah  Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  Fatwa  Nahdlatul  Ulama  dan Kompilasi  Hukum  Islam.  MUI  memandang  perlu  adanya  undang- undang  sebagai  pedoman  dalam  penyelenggaraan  mu’amalah melalui  jejaring  sosial.  Hal  itu  tertuang  dalam  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  Nomor  24  Tahun  2017  tentang  Undang-Undang  dan
Pedoman Mu’amalah Melalui Jejaring Sosial.
Dalam  praktik endorsement influencer anak-hingga-dewasa,  jika ditemukan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  fatwa,  maka  pemrosesan tersebut  akan  melanggar  aturan  pembuatan  konten  yang dimaksudkan untuk menyembunyikan kebenaran dan memanipulasi publik,  sehingga  diharapkan influencer lebih  berhati-hati,  teliti,  dan jujur  dalam  membuat  dan  menyebarkan  konten  yang  berpedoman pada syariat Islam.
Dalam ketetapan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
tentang  hukum  dan  pedoman  mu’amalah  melalui  media  sosial, bahwa  setiap  muslim  dalam  aktivitas  mu’amalah  baik  dalam kehidupan nyata maupun dalam jejaring sosial, harus dilandasi oleh iman  dan  taqwa,  kebajikan (mu'asyarah  bil  ma'ruf), persaudaraan (ukhuwwah), saling  menghormati  kebenaran (al-haqq), serta  ajakan kepada  kebaikan (al-amr  bi  al-ma'ruf) dan  menangkal  kejahatan (alnahyu 'an al-munkar). Beberapa hal yang harus dipatuhi oleh setiap muslim yang melakukan kegiatan mu’amalah adalah:
1. Selalu  tingkatkan  iman  dan  kesalehan,  kurangi  ketidak percayaan dan ketidaktaatan.
Moh. Anis
184
2. Memperkuat  persaudaraan (ukhuwwah), baik  persaudaraan muslim (ukhuwwah  Islamiyyah) ,  persaudaraan  kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah) maupun persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah insaniyyah). 3. Meningkatkan  kerukunan  seluruh  umat  beragama  dan otoritas. Selanjutnya,  berkaitan  dengan  perjanjian endorsement sangat dekat  dengan  akad  ijarah,  Akad  ijarah  dapat  dilakukan  oleh  orang atau  badan  yang  berbadan  hukum  maupun  tidak  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Artinya  tidak  hanya dapat  dilakukan  antar  individu,  tetapi  Ijarah  juga  dapat  dilakukan antara  individu  dengan  badan  hukum  atau  yang  biasa  dikenal dengan korporasi atau merek besar. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000:7  “Ijarah  adalah  akad  pemindahan  hak pakai  (manfaat)  atas  barang  atau  jasa  untuk  jangka  waktu  tertentu dengn  pembayaran  sewa (ujrah), tanpa  pemindahan  kepemilikan barang.” Selain fatwa MUI terkait ijarah, juga dapat ditemukan dalam Peraturan  Bank  Indonesia  No.  7/46/PBI/2005  tentang  Akad penghimpunan dan penyaluran modal kepada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. disebutkan dalam Pasal 1 ayat  (10)  bahwa  “Ijarah  adalah  transaksi  penyewaan  suatu  barang dan/atau  pembayaran  upah  kepada  usaha  jasa  untuk  jangka  waktu tertentu  dengan  pembayaran  sewa  atau  biaya  jasa.   Maka  untuk memperjelas  suatu  hukum  dalam  suatu  mu’amalah,  ada  ketentuan syarat dan rukun Ijarah atau Sewa-menyewa, yaitu : 1. Penyewa  dan  orang  menyewakan harus  dewasa  dan  masuk akal. 2. Sewa  dilakukan  atas  kehendak  sendiri,  bukan  karena terpaksa. 3. Properti secara otomatis menjadi penyewa atau tutornya. 4. Identifikasi barang, kondisi dan karakteristiknya. 5. Manfaat yang diperoleh dari barang tersebut harus diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak. 6. Umur simpan barang harus dinyatakan dengan jelas. 7. Harga  sewa  dan  cara  pembayaran  juga  harus  ditetapkan dengan jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan  pembahasan  diatas,  maka endorsement anak dibawah  umur  tidak  memenuhi  syarat  dan  rukun  ijarah  atau  sewa-
menyewa,  karena  anak  yang  disewa  sebagai endors masih  belum baligh  dan  berakal  sehat  atau  tidak  cakap  hukum. Mengenai kewenangan  hukum  untuk  mengadakan  suatu  kontrak,  juga  diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Hukum Ekonomi Syariah yang diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2008,
bahwa:
1. Seseorang dianggap memiliki kapasitas tindakan sipil ketika ia telah berusia 18 tahun penuh atau telah berkeluarga. 2. Pedagang  yang  berbadan  hukum  atau  bukan  badan  hukum berhak  mengajukan  gugatan  apabila  tidak  dinyatakan  pailit berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Dalam  hal  anak  berusia  di  bawah  18  tahun,  ia  berhak meminta  kepada  pengadilan  untuk  mengakui  kapasitas tindakan yudisialnya. 4. Dalam hal orang tersebut telah berumur 18 tahun penuh atau memiliki  keluarga  tetapi  tidak  dapat  mengajukan  tuntutan hukum,  keluarga  tersebut  berhak  mengajukan  petisi  untuk meminta pengadilan untuk mengidentifikasi wali bagi orang tersebut. 5. Dalam  hal  suatu  badan  hukum  bangkrut  atau  pailit,  atas permohonan  pihak  yang  bersangkutan,  pengadilan  dapat mengangkat pengurus bagi badan hukum tersebut. Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  memperjelas  bahwa  anak dibawah  umur  yaitu  anak  yang  belum  berusia  18  tahun  disebut sebagai  anak  yang  tidak  cakap  hukum,  artinya  anak  tidak  dapat melakukan  semua  kontrak  atau  perjanjian,  sehingga  anak  dibawah umur yang melakukan kontrak endorsement tidak sah.
Sedangkan  dalam  Komplikasi  Hukum  Islam  (KHI)  terkait dengan endorsement bagi anak di bawah umur bukan termasuk dalam kedudukan KHI, dikarenakan komplikasi hukum islam hanya terdiri atas  3  buku  diantaranya  yaitu  Buku  I  tentang  perkawinan,  Buku  II tentang  kewarisan,  dan  Buku  III  tentang  perwakafan.  Aspek komplikasi  hukum  islam  yang  terdiri  dari  229  pasal  dibagi  sesuai porsi distribusi yang berbeda-beda. Urutan porsi tersebat dimulai dari hukum  kitab  perkawinan,  hukum  waris  dan  terakhir  hukum  wakaf. UU Perkawinan terdiri dari 19 bab yang terdiri dari 170 pasal, hukum waris terdiri dari 6 bab yang terdiri dari 43 pasal (pasal 171 sd 214),
sedangkan  UU  wakaf  terdiri  dari  5  bab  yang  terdiri  dari  12  pasal

## Moh. Anis
(pasal  215  sd  228).  Harusnya  persetujuan  terkait  juga  ditentukan dalam KHI.
Selanjutnya,  berdasarkan  fatwa  Nadlatul  Ulama  tidak memfatwahkan  secara  khusus  tentang  anak  di  bawah  umur  dalam melakukan  perjanjian endorsement tetapi  memfatwahkan  atau mengatur  hukum  media  sosial  atau  jual  beli  online.  Hal  ini  dapat ditemukan  dalam  Keputusan  Sidang  Umum  PBB  ke-23  di  Asrama Haji  Saudiang  Makassar,  2010/ maudlu'iyyah ,  solusi ahkamul  fuqaha terhadap  masalah-masalah  praktis  dalam  hukum  Islam  keputusan kongres,  munas,  dan  konbes  nahdlatul  ulama  1926-2010  M,  Adapun pertanyaannya  berisi  “Pandangan  Muslim  tentang  akad bai' dan munakahat  dengan  menggunakan  fasilitas  telekomunikasi  modern, telekonferensi, telepon,  surat  elektronik (e-mail),  short  message  service
(SMS)  dan  sarana  lainnya?”  maka  jawabannya  adalah  akad  jual  beli dengan cara di atas dianggap fi hukm ittihad al-majlis maka akad jual beli tersebut sah karena setiap muta'aqidain mengenal dirinya sendiri dan  mengetahui  benda (al-mabi') sehingga  tidak  ada gharar (keragu- raguan).  ),  dengan  izin taradhin (suka  dan  suka)  dan  qabul  akan terwujud. Sedangkan untuk akad munakahat, ketentuan di atas tidak berlaku. 17 Oleh karena itu, hukum akad jual beli barang secara online melalui alat elektronik adalah sah apabila sebelum bertransaksi kedua belah  pihak  telah  melihat mabi' (barang  yang  dipertukarkan)  atau telah  dijelaskan  tentang  sifat  barang,  jenis  barang  dan  memenuhi semua  syarat.  syarat  dan  rukun  jual  beli  lainnya.  Salah  satu  syarat dan  rukun  jual  beli  adalah  harus  sudah  baligh,  artinya  orang  yang berjual  beli  telah  mencapai  usia  dewasa,  maka  jika  ia  terlibat  dalam persetujuan  anak  di  bawah  umur  ada  kemungkinan  dianggap  ilegal menurut Islam. hukum. hukum.
Beberapa  fatwa  yang  sudah  dikemukakan  diatas,  menjadi refrensi  dalam  menyikapi  suatu  permasalahan  terutama  terkait masalah endorsemen t  anak  dibawah  umur,  maka  dapat  ditarik kesimpulan endorsement merupakan  bentuk  mu'amalah  yang  wajar dalam agama Islam, selama transaksi tersebut dilindungi dari segala hal  yang  tidak  bertentangan  dengan  syariat  ajaran  agama  islam, endorsement didalam  agama  islam  merupakan  solusi  terhadap
17 Nurul  Afifah  and  Nur  Lailatul  Musyafa’ah,  “ANALISIS  HUKUM  ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE,” Maliya : JUrnal Hukum Bisnis Islam 9, no. 1 (2019): 118–37.
kebutuhan pasar yang penerapan bisnisnya sesuai dengan nilai, etika dan kaidah agama.
Selanjutnya,  mencermati  beberapa  fatwa  dan  peraturan  yang telah dikemukakan bahwa Endorsement sangat erat kaitannya dengan bisnis atau perdagangan. Sedangkan dalam Islam memiliki wawasan yang  komprehensif  tentang  persoalan  bisnis  atau  perdagangan, terutama  terkait  dengan  etika  bisnis  atau  perdagangan.  Etika  bisnis dalam  islam  memberikan  penjelasan  bahwa  perilaku  bisnis  atau perdagangan  yang  susuai  dengan  Al-Quran  dan  sunnah  harus memenuhi  dan  mendatangkan  keberkahan  serta  rizki  bagi  semua pihak. 18 Etika  bisnis  dalam  islam  setidaknya  mencerminkan  sifat Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fatanah .
Didalam  agama  islam  telah  ditentukan  batasan  tentang kecakapan  atau  kedewasaan  seseorang  dalam  melakukan  perbuatan hukum dan dimintai pertanggungjawaban atas akibat perbuatannya.
Oleh karena itu, ada beberapa tahapan seseorang dikatakan dewasa, antara lain; 1. Kedewasaan  adalah  usia  dan  kekuatan  pemikiran  dan perkembangan  seseorang.  Namun  terdapat  perbedaan pendapat,  para  ahli  hukum  Islam  tidak  sependapat  bahwa tidak  tepat  menggeneralisasikan  perlakuan  terhadap seseorang pada kelompok usia yang berbeda, sehingga para ahli hukum Islam memberikan usia tujuh belas tahun sebagai usia matang berdasarkan Al-Qur' an dan As-Sunnah. 2. Memiliki  kapasitas  intelektual  untuk  menentukan  usia mayoritas.  Seseorang  dikatakan  dewasa  jika  ia  cukup  bijak dalam  menentukan  baik  buruknya  kehidupannya,  melihat sesuatu  dari  sudut  pandang  yang  positif,  dan  bijak  dalam menyikapi  suatu  masalah  atau  situasi,  terbuka  untuk menerima  pemikiran  orang  lain.  dalam  situasi  yang  sama. pendapat dan selalu aktif menerima pendapat. Dalam hal ini, usia  tujuh  belas  tahun  masih  menyisakan  perbedaan pendapat  di  antara  mereka  yang  beranggapan  bahwa  pada usia tujuh belas tahun seseorang sudah atau belum memiliki kemampuan penalaran yang baik.
18 Eva  Trisnawati,  Abdul  Wahab,  and  Hamid  Habbe,  “Implementasi  Etika Berdagang Dengan Sifat Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah Pada Waroeng Steak and Shake  Cabang  Boulevard  Makassar,” Economos :  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis 4,  no.  3
(2021): 177–83, https://doi.org/10.31850/economos.v4i3.912.
Moh. Anis
3. Baligh  (dewasa)
19 Ketika  seseorang  mencapai  pubertas,  ia dianggap dewasa, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, dapat dianggap cukup berpikir dan bertindak.
Artinya  berdasarkan  batasan  tentang  kecakapan  atau kedewasaan  seseorang  sebagaimana  disebutkan  diatas  memberikan batasan  bagi  seorang  dalam  melakukan  transakasi  endorsement,
anak  dibawah  umur  yang  menjadi endors menurut  batasan  tersebut tidak  diperbolehkan,  namun  jika  pengampunya  atau  orang  tua  si anak  yang  melakukan  transaksi endorsement dan  maka  sah  menurut hukum.

## Penutup
Endorsement merupakan  suatu  promosi  yang  dilakukan  oleh orang-orang selebritis yang diminta oleh owner dari suatu produk dan mendapatkan penghasilan yang sesuai, namun harus mencapai target pasaran  sesuai  dengan  perjanjian  kontrak.  Maraknya  sistem endorsemen t  tidak  hanya  dilakukan  oleh  orang  dewasa,  melainkan seorang  anak  dibawah  umur  juga  dapat  melakukan  kegiatan endorsement dengan  adanya kontrak  perjanjian  melalui  pengawasan wali  atau  orang  tua.  Namun,  menurut  peraturan  Mahkamah  Agung Nomer 2 Tahun 2008, menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun disebut sebagai anak yang masih belum cakap hukum, artinya anak tidak dapat melakukan semua kontrak atau perjanjian, sehingga anak dibawah umur yang melakukan kontrak endorsement tidak sah. Namun syarat subjek hukum terpenuhi dalam melakukan perjanjian kontrak  dengan  adanya  putusan  hakim  yang  menyatakan  perjanjian kontrak  anak  dibawah  umur  atas  persetujuan  pengampunya  maka perjanjian  tersebut  sah  demi  hukum  dan  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang.

## Daftar Pustaka
Afifah,  Nurul,  and  Nur  Lailatul  Musyafa’ah.  “ANALISIS  HUKUM ISLAM  TERHADAP  JUAL  BELI  ONLINE.” Maliya :  JUrnal
Hukum Bisnis Islam 9, no. 1 (2019): 118–37. Aletheia, C I. ““Endorsement Dalam Mempengaruhi Citra Produk,.” ” Jurnal  Manajemen:  Untuk  Ilmu  Ekonomi  Dan  Perpustakaan 4  no  2 (2020): 1–7.
19 Sanawiah and Muhammad Zainul, “Hukuman Bagi Anak Menurut Ulama Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Hadratul Madaniyah 5, no. 1 (2018): 1–12.
Alimah, Nur, Asti Sri Mulyani, and Temmy Fitriah Alfiani. “LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS AGAINST THE CIRCULATION OF ILLEGAL AND DANGEROUS COSMETICS THAT  HARM  CONSUMERS  IN  INDONESIA.” Trunojoyo  Law Review (TLR) 5, no. 2 (2023): 90–102. Amaliyah  Fadhillah  Rohmah  ,  Rudi  Hermawan,  S.H.I.,  M.S.I.
“Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Kerjasama Peternak Bisnis Ayam Broiler.” Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah vol 6 no 1 (2019).
Aminnullah,  and  Hanafi.  “THE  MODEL  OF  LEGAL  CONTRACT BETWEEN  COURIER  AND  EXPEDITION  COMPANY  IN PAMEKASAN REGENCY.” Trunojoyo Law Review (TLR) 6, no. 1
(2024): 1–16.
Ansori.  “Implementasi  Pengaturan  Fasilitasi  Pesantren  Dalam
Pengembangan  Koperasi  Pondok  Pesantren  Abstrak :  Kata Kunci :  Pendahuluan  Pesantren  Adalah  Lembaga  Pendidikan Islam  Yang  Dilaksanakan  Oleh  Komunitas  Ummat  Islam  Di Indonesia , Pendidikan Pesantren Keagama.” Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law 4, no. 1 (2022): 109–22.
Arini, Nuraziza Dya, and Mohammad Karim. “Keabsahan Akad Jual Beli  Menggunakan  Bahasa  Yang  Berbeda  Perspektif  Hukum Islam Di Bangkalan” 2, no. 2 (2021): 110–17. Ilmi  Rosidah,  Busro  Karim.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Dan  UU  No.8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Terhadap Pertanggungjawaban  Pelaku  Usaha  Jasa  Laundry.” Et-Tijarie:
Jurnal Hukum Dan Bisnis vol 6 no 1 (2019).
Novera,  Arfiana,  and  Meria  Utama. Dasar-Dasar  Hukum  Kontrak  Dan
Arbitrase . Tunggal Mandiri , 2014.
Prajnaparamita,  Kanyaka.  “Perlindungan  Tenaga  Kerja  Anak.” Administrative Law and Governance Journal 1, no. 2 (2018): 215–30. https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230.
Putri,  Gayatri  Hutami,  and  Bhina  Patria.  “Pengaruh  Endorsement Selebriti  Instagram  Terhadap  Minat  Beli  Remaja  Putri.” Gadjah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP) 4, no. 1 (2018):
33–41. https://doi.org/10.22146/gamajpp.45347.
Sa’adah,  Khusnus,  Syafrudin,  and  Achmad  Otong  Busthomi.
“PEKERJA  ANAK  DI  BAWAH  UMUR  MENURUT  TINJAUAN
HUKUM  EKONOMI  SYARI’AH.” Jurnal  Kajian  Pendidikan
Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi 2, no. 1 (2019): 1–19.

## Moh. Anis
190
Sanawiah,  and  Muhammad  Zainul.  “Hukuman  Bagi  Anak  Menurut Ulama  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam.” Jurnal  Hadratul Madaniyah 5, no. 1 (2018): 1–12.
Shimp,  Terence  A. Periklanan  Promosi:  Aspek  Tambahan  Komunikasi
Pemasaran Terpadu . Jakarta: Erlangga, 2007.
Trisnawati,  Eva,  Abdul  Wahab,  and  Hamid  Habbe.  “Implementasi Etika  Berdagang  Dengan  Sifat  Siddiq,  Tabligh,  Amanah, Fathanah  Pada  Waroeng  Steak  and  Shake  Cabang  Boulevard Makassar.” Economos :  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis 4,  no.  3  (2021):
177–83. https://doi.org/10.31850/economos.v4i3.912.