Arina  Nurfaza  (2023)  Tanggung  Jawab  Bank  Syariah  Indonesia  Lhokseumawe  dalam  Melindungi  Data Nasabah, (8) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 10, Oktober 2023

## TANGGUNG  JAWAB  BANK  SYARIAH  INDONESIA  LHOKSEUMAWE DALAM MELINDUNGI DATA NASABAH
Arina Nurfaza IAIN Lhokseumawe Email: arinanurfaza@gmail.com

## Abstrak
Perlindungan  terhadap  kemanan  data  nasabah  selama  ini  selain  diatur  oleh peraturan, juga diterapkan oleh pihak Bank, namun hanya ruang lingkup pada Bank konvensional, meskipun ada Bank yang sudah sistem syariah, namun sejak Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021, akan sangat menarik  sebagai  lembaga  keuangan  yang  baru  dibentuk  yang  didalamnya  terdiri dari  BRI  Syariah,  BNI  Syariah  dan  Bank  Syariah  Mandiri  untuk  mengkaji bagaimana  peran  dan  fungsi  Bank  Syariah  Indonesia  Lhokseumawe  dalam melindungi  data  nasabah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana tanggung jawab BSI Lhokseumawe dalam melindungi data nasabah. Penelitian ini merupakan  penelitian  mixed methode  research  (MMR),  dimana  dalam  penelitian ini  langkah  yang  diambil  adalah  dengan  menggabungkan  pendekatan  penelitian kualitatif  dan  kuantitatif.  Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  tanggungjawab Bank Syariah Indonesia dalam menjaga data nasabah, selama ini dilakukan dengan terstruktur  dan  sesuai  mekanisme,  selain  itu  sesuai  dengan  petunjuk  peraturan- perundang-undangan  yang  ada,  baik  Undang-undang  Perbankan,  Peraturan  BI, maupun  peraturan  OJK,  selain  itu  terkait  dengan  pandangan  nasabah  terhadap perlindungan datanya, dari hasil penelitian kualitatif dan kuantitatif diperoleh data bahwa nasabah berpandangan positif terhadap upaya bank Syariah Indonesia dalam melindungi data nasabahnya.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, BSI, Perlindungan Data Nasabah .

## Abstract
Protection  of  customer  data  security  so  far,  in  addition  to  being  regulated  by regulations, is also applied by the Bank, but only the scope of conventional banks, even  though  there  are  banks  that  have  a  sharia  system,  but  since  Bank  Syariah Indonesia  (BSI)  was  officially  established  on  February  1,  2021,  it  will  be  very interesting as a newly formed financial institution consisting of BRI Syariah,  BNI Syariah and Bank Syariah Mandiri to examine the role and function of Bank Syariah Indonesia Lhokseumawe in protecting customer data. This study aims to find out how BSI Lhokseumawe's responsibility is in protecting customer data. This research is a mixed methode research (MMR), where in this study the steps taken are to combine qualitative and quantitative research approaches. The results of this study state that
the responsibility of Bank Syariah Indonesia in maintaining customer data has been carried out in a structured and appropriate mechanism, in addition to the guidance of  existing  laws  and  regulations,  both  Banking  Law,  BI  Regulations,  and  OJK regulations,  in  addition  to  customer  views  on  data  protection,  from  the  results  of qualitative and quantitative research, data obtained that customers have a positive view of the bank's efforts Sharia Indonesia in protecting its customers' data.
Keywords: Responsibility, BSI, Customer Data Protection.

## Pendahuluan
Lembaga  keuangan  yang  keberadaannya  sangat  tergantung  pada  kepercayaan nasabah  adalah  Bank,  dimana  nasabah  mempercayakan  dana  maupun  jasa-jasa  yang mereka lakukan melalui bank khususnya dan dari masyarakat umumnya,  oleh karena itu kepercayaan  menjadi  dasar  daripada  seluruh  kegiatan  perbankan,  tanpa  kepercayaan nasabah terhadap perbankan maupun kepercayaan perbankan terhadap masyarakat, maka perbankan tidak akan berjalan.
Faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank salah satunya adalah  terjaminnya  kerahasiaan  data  nasabah  (Aspiantini,  2020).  Data  nasabah  berupa data  keuangan  maupun  non  keuangan  adalah  data  yang  harus  dijaga  dan  tidak  boleh dibuka untuk umum, jika kerahasiaan data dari nasabah tidak dijaga dengan baik bahkan pihak  bank  tidak  mampu  menjaminnya,  maka  nasabah  tidak  akan  bertransaksi  dengan bank (Rani, 2014). Umumnya dana yang diputar pihak bank berasal dari nasabah yang berkisar 90% (Sembilan puluh persen) sedangkan selebihnya berasal dari modal bank.
Kepercayaan masyarakat terhadap pihak bank terkait dengan pengelolaan dana, perlu  untuk  mendapatkan  perlindungan  terhadap  tindakan  yang  merugikan  nasabah, misalnya  pengaturan  tentang  kondisi-kondisi  tertentu  pihak  bank  dapat  diperkenankan untuk memberitahukannya kepada pihak ketiga, karena berhubungan dengan keuangan serta hal lain dari nasabah (Christian, Nasution, Suhaidi, & Siregar, 2016). Masyarakat akan  menggunakan  jasa  bank  apabila  bank  menjamin  dan  tidak  menyalahgunakan keuangan  nasabah,  karena  itu  sudah  sepatutnya  nasabah  sebagai  konsumen  dari  bank dilindungi hak serta kepentingannya (Arsanty, 2016).
Pengaturan mengenai kewajiban perbankan untuk menlindungi kerahasiaan data nasabah  sudah  di  atur  dan  disebutkan  dengan  jelas,  dimana  menjaga  kerahasiaan  data nasabah  merupakan  hal  yang  wajib  dilakukan  Ahmad  (2022),  meskipun  demikian beberapa  kondisi  dibenarkan  bagi  pihak  bank  untuk  membuka  data  nasabah,  Adapun kondisi-kondisinya adalah sebagai berikut: 1) Kepentingan perpajakan; 2) Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan urusan piutnag dan lelang negara atau panitia  urusan  piutang  Negara.  3)  Keoentingan  untuk  perkara  pidana.  4)  Kepentingan peradilan  perdata  antara  pihak  bank  dengan  nasabahnya.  5)  Tukar  menukar  informasi antar bank. 6) Permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis. 7) Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang sudah meninggal dunia.
Ketentuan  mengenai  kerahasiaan  bank  sudah  di  atur  dalam  undang-undang perbankan,  namun  secara  substansinya  belum  ada  titik  keseimbangan  antar  berbagai
kepentingan,  sehingga  format  ideal  mengenai  ketentuan  rahasia  bank  yang  diinginkan masih mencari format yang sesuai. Kerahasiaan hubungan bank dan nasabah merupakan suatu konsekuensi logis dari model usaha bank sebagai Lembaga kepercayaan. Hubungan yang dilandasi atas kepercayaan sangat lazim dalam dunia perbankan.
Kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen oleh  pihak  Bank  adalah  kerahasiaan  data  nasabah.  Aturan  mengenai  informasi  pribadi nasabah diatur dalam Peraturan BI Nomor 5/21/PBI/2003 tentang know your costumer principle, prinsip merupakan cara Bank untuk mengetahui identitas, kegiatan transaksi, serta  transaksi  yang  mencurigakan.  Pertimbangan  terhadap  KYCP  didasari  atas  risiko yang bisa terjadi antara nasabah dan bank.
Peraturan  berkaitan  dengan  data  nasabah  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor:  1/POJK.07/2013  berkaitan  dengan  Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa prinsip perlindungan konsumen adalah penerapan terhadap  kerahasiaan  dan  keamanan  data  konsumen.  Berdasarkan  hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  nasabah  memiliki  hak  perlindungan  data  pribadi,  sedangkan  bank berkewajiban menjaga keamanan data yang merupakan salah satu bentuk layanan prima 2 . Perlindungan terhadap data nasabah selama ini belum optimal, karena akhir-akhir ini banyak sekali penawaran-penawaran pinjaman yang ditawarkan melalui SMS, bahkan yang terbaru Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu korban, bahkan  hampir setiap  hari,  hal  ini  sangat  mengganggu  bagi  masyarakat  (Khair  &  Yuserlina,  2019). Penawaran  tidak  cukup  melalui  SMS,  tidak  jarang  ada  perusahaan  yang  bergerak  di bidang leasing turut melakukan panggilan telpon.
Produk yang ditawarkan bervariasi, antara lain: fasilitas kartu kredit ,asuransi, dan tambahan penawaran voucher liburan. Petugas telemarketer biasanya menyatakan bahwa perusahaan  tempatnya  bekerja  sudah  bekerjasama  dengan  Bank  dimana  nasabah menyimpan dana. Kondisi ini tentu saja membuat masyarakat menaruh rasa curiga kepada Bank  dimana  mereka  menyimpan  uang  yang  tidak  menjaga  kerahasiaan  data  nasabah, bahkan memberikan ke pihak lain tanpa izin.
Perlindungan  terhadap  keamanan  data  nasabah  selama  ini  selain  diatur  oleh peraturan,  juga  diterapkan  oleh  pihak  Bank,  namun  hanya  ruang  lingkup  pada  Bank konvensional,  meskipun  ada  Bank  yang  sudah  sistem  syariah  Arsanty  (2016),  namun sejak  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  resmi  berdiri  pada  tanggal  1  Februari  2021,  akan sangat menarik sebagai lembaga keuangan yang baru dibentuk yang didalamnya terdiri dari  BRI  Syariah,  BNI  Syariah  dan  Bank  Syariah  Mandiri  untuk  mengkaji  bagaimana peran dan fungsi Bank Syariah Indonesia Lhokseumawe dalam melindungi data nasabah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  mixed  methode  research  (MMR),  dimana dalam  penelitian  ini  langkah  yang  diambil  adalah  dengan  menggabungkan  pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif, Menurut Creswell (2012) bahwa penelitian campuran merupakan  pendekatan  penelitian  yang  mengkombinasikan  antara  penelitian  kualitatif dan  kuantitatif,    sedangkan  Sugiyono    (2019)  menyatakan  penelitian  campuran  adalah
kombinasi antara dua metode yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu kegiatan penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif, valid, reliabel serta objektif.
Dalam penelitian ini kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif disampaikan pada jawaban  rumusan  masalah  kedua  yaitu  terkait  dengan  pandangan  nasabah  BSI Lhokseumawe terhadap perlindungan datanya.
Subjek Penelitian
Sebelum  pengumpulan  data,  langkah  yang  dilakukan  penulis  adalah  dengan mengumpulkan subjek. Subjek penelitian merupakan sumber utama data penelitian, yaitu yang  memeiliki  dan  terkait  dengan  variable-variabel  yang  diteliti  (Moleong,  2014). Arikunto (Suharsimi, 2006) menyebutkan bahwa subjek penelitian adalah suatu benda. Hal atau orang tempat data variable penelitian melekat, subjek penelitian memiliki fungsi yang sangat penting, karena pada subjek terdapat data tentang variable yang diteliti dan diamati peneliti. Selain itu subjek penelitian juga bisa disebut responden.
Subjek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  individu  yang  tercatat  sebagai nasabah  BSI  KCP  kota  Lhokseumawe,  selain  itu  pimpinan  dari  BSI  KCP  kota Lhokseumawe  atau  yang  ditunjuk  oleh  pimpinan  untuk  memberikan  informasi  terkait dengan tanggungjawab BSI dalam melindungi data nasabah.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: a. Observasi
Observasi  memiliki  banyak  tipe,  dalam  penelitian  ini  menggunakan  observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang ke Bank Syariah Indonesia, hanya mengamati dan tidak terlibat didalamnya.
b. Wawancara
Wawancara  dilakukan  untuk  memperoleh  datadan  informasi  yang  detail  dan akurat dari responden maupun informan yang akan diolah serta dianalisis oleh peneliti, dengan  tujuan  dan  maksud  tertentu 7 .  Wawancara  melibatkan  dua  pihak  yaitu pewawancara (interviewer) dan yang diwawancara (interviewe). Dengan metode ini akan diketahui  perasaan,  persepsi  dan  pengetahuan  interviewee  secara  intensif  (Ghony  & Almanshur, 2012).
Dalam  wawancara  ini  wawancara  dilakukan  dengan  menggunakan  interview guide (pedoman wawancara) yang dibuat dalam daftar pertanyaan, namun bukan kalimat- kalimat yang permanen, pertanyaan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat  proses  wawancara  berlangsung  (usia,  gender,  tingkat  Pendidikan,  pekerjaan  dan lainnya).
Berdasarkan  beberapa  pendapat  diatas  terkait  dengan  wawancara,  maka  dalam penelitian  ini,  penulis  akan  mewawancara:  a)  Pihak  Bank  Syariah  Indonesia Lhokseumawe (Pimpinan atau yang diwakilkan). b) 10 Nasabah Bank Syariah Indonesia Kota Lhokseumawe. c) Skala.
Penyusunan  skala  untuk  mengungkap  sikap  pro-kontra  positif  dan  negative, setuju-tidak setuju terhadap objek sosial. Dalam hal ini penulis menggunakan skala likert. Skala  ini  digunakan  untuk  mengukur  saikap,  pendapat,  dan  persepsi  seseorang  atau
kelompok tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012:136). Dalam penelitian ini disusun skala  1,2,3,4  dan  5  dimana  terdapat  lima  pilihan  jawaban  yaitu  Sangat  Tidak  Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS) d. Dokumentasi
Dokumentasi  sebagai  upaya  mencari  data  terkait  dengan  variabel  yang  berupa catatan,  transkrip,  buku,  surat  kabar,majalah,  prasasti,  notulen  rapat,  agenda,  dan sebagainy (Suharsimi Arikunto, 2002:231). Dokumentasi dalam penelitian dipakai untuk sumber data sebagai isntrumen untuk menafsirkan, menguji, bahkan untuk memprediksi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen beruapa catatan hasil wawancara, serta dokumen penting lainya yang nanti akan membantu proses pngolahan data. selain itu, peneliti juga membuat dokumentasi hasil wawancara.
Keabsahan data perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, adapaun beberapa Teknik pengujian keabsahan data adalah; (1)  perpanjangan  keikutsertaan,  dimana  peneliti  bertempat  tinggal  atau  tinggal  di lapangan penelitian sampai pada titik jenuh pengumpulan data tercapai, (2) Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain, diluar data itu  untuk  mengecek  data  sebagai  pembanding.  Dalam  penelitian  ini  pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi, dimana pengecekan dengan membandingkan apa  yang  dikatakan  orang  lain  denga  napa  yang  dikatakan  oleh  subjek  penelitian  dan membandingkan dengan data di lapangan.
Dalam metode MMR, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menganalisis data: (Mc Millan, 2008)
1. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan terlebih dahulu dan tergantung hasilnya, data kualitatif  dikumpulkan  setelahnya.  Desain  ini  terdiri  dari  dua  fase,  pengumpulan  dan menganalisa  data  kuantitatif  mengikuti  kumpulan  dan  Analisa  data  kualitatif (Explanatory)
2.  Desain  Exploratory  dilaksanakan  dalam  dua  fase  atau  desain  yang  berurutan,  data kualitatif  yang  telah  didapat,  kemudian  dilanjutkan  dengan  data  kuantitatif,  hasil  dari Analisa  data  kuantitatif  digunakan  untuk  membantu  menentukan  focus  dan  tipe pengumpulan data. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan sistem exploratory, dimana data wawancara terlebih dahulu diperoleh, baru kemudian penyebaran kuisioner.

## Hasil dan Pembahasan
Tanggungjawab  Bank  Syariah  Indonesia  Lhokseumawe  Dalam  Melindungi  Data Nasabah
Tanggungjawab pihak Bank kepada Nasabah, khususnya dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sudah disebutkan pada pasal 38 ayat 1, bahwa Bank Syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan  perlindungan  nasabah  (Burhanuddin,  2005).  Dalam  penjelasan  pasal  tersebut, disebutkan  bahwa  perlindungan  Nasabah  dilakukan  dengan  cara  adanya  mekanisme pengaduan Nasabah, meningkatkan transparansi produk dan edukasi terhadap nasabah.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 40 juga menyebutkan hal yang sama  terkait  dengan  kerahasiaan  nasabah,  dimana  disebutkan  bahwa  Bank  wajib merahasiakan  keterangan  yang  berkaitan  dengan  Nasabah  penyimpan  maupun simpanannya.  Selain  kedua  Undang-undang  tersebut  diatas,  dalam  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
Pada  pasal  30,  disebutkan  bahwa  penyelenggara  berkewajiban  untuk  menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan atau informasi konsumen. Dalam hal untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen, maka pihak Bank wajib memiliki fungsi yang bertanggungjawab terhadap perlindungan data konsumen.
Sistem  informasi  yang  andal  untuk  mendukung  pelaksanaan  perlindungan  data konsumen  dan  mekanisme  prosedur  mengenai  perlindungan  data  konsumen  (dalam Shidarta, 2000). Selanjutnya dalam pasal 33 ayat 1 juga disebutkan bahwa penyelenggara dilarang memberikan data konsumen kepada pihak lain. Kerahasiaan data nasabah juga disebutkan  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pada pasal 31 Ayat 1 disebutkan bahwa
pelaku  usaha  jasa  keuangan  dengan  cara  apapun  dilarang  memberikan  informasi konsumennya kepada pihak ketiga.
Secara  lebih  rinci,  OJK  melalui  Surat  Edaran  OJK  Nomor  14/SEOJK.07/2014 tetnang kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen yang harus dirahasiakan adalah nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dan/atau umur, dan/atau nama  ibu  kandung  (khusus  nasabah  perorangan),  serta  susunan  direksi  dan  komisaris termasuk  dokumen  indentitas  berupa  Kartu  Tanda  Penduduk/paspor/Izin  tinggal, dan/atau susunan pemegang saham (khusus untuk nasabah korporasi).
Aturan-aturan  tersebut  diatas  tentu  ditujukan  untuk  sector  jasa  keuangan,  baik pihak  perbankan  maupun  sektor  keuangan  lainnya,  tidak  terlepas  sektor  perbankan Syariah, dimana saat ini sudah diintegrasikan menjadi satu yaitu Bank Syariah Indonesia yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara yang dulunya terdiri dari BNIS, BRIS dan BSM dan sudah resmi bermigrasi.
Pada tahapan migrasi ini, BSI Kota Lhokseumawe khususnya, melakukan secara serentak,  namun  prioritasnya  tetap  dengan  menjaga  kerahasiaan  data  nasabah,  salah satunya adalah nomor rekening yang digunakan tetap nomor yang sama sebelum migrasi. Dalam proses migrasi tersebut pihak BSI tidak mengizinkan untuk menggunakan surat kuasa yang diwakilkan oleh pihak lain, meskipun anak atau ayahnya, jika nasabah dalam kondisi  sakit  atau  kondisi  darurat  lainya,  maka  pihak  BSI  akan  datang  langsung  ke kediaman  nasabah.  Salah  satu  kondisi  nasabah  yang  pernah  didatangi  langsung  adalah nasabah yang kebetulan di Lembaga Pemasyarakatan (LP).
Nasabah yang datang langsung ke BSI untuk melakukan migrasi, akan dimintai tanda pengenal berupa KTP asli, hal ini dilakukan untuk validasi data, baik wajah maupun tanda tangan nasabah. Selain itu pada saat proses migrasi berlangsung, BSI memblokir rekening lama sementara waktu, hal ini dilakukan agar nasabah datang langsung untuk melakukan migrasi rekeningnya ke BSI.
Terkait  dengan  migrasi  rekening  nasabah  BSI  sudah  melakukan  yang  terbaik dengan cara terus menginformasikan kepada nasabah tentang tata cara migrasi rekening, hal ini sesuai dengan POJK Tahun 2013 bahwa pelaku usaha jasa keuangan berkewajiban menyampaikan  informasi  yang  terkini  dan  mudah  diakses  kepada  konsumen  tentang produk maupun layanan. Informasi yang disampaikan pada saat migrasi rekening adalah sebagai berikut:
Gambar 1: Informasi Migrasi Rekening
Bagi  nasabah  yang  baru  pertama  sekali  membuka  rekening  BSI,  ada  formular yang  harus  diisi  oleh  nasabah,  selain  itu,  hak  dan  kewajiban  dari  nasabah  sudah dicantumkan  di  buku  rekening  pada  halaman  yang  terakhir,  setelah  penyerahan  kartu ATM, pihak BSI dalam hal ini costumer service (CS), akan mengingatkan nasabah untuk tidak membuat PIN ATM dengan tanggal lahir, akan tetapi harus dibuat secara acak.
Dalam hal nasabah meninggal dunia, maka semua ahli waris akan dimintai KTP dan KK. Akses data nasabah atau informasi data nasabah, selain hanya bisa diakses oleh nasabah sendiri, ada pihak lain yang bisa dan mempunyai kewenangan untuk mengakses, misalnya  kepolisian,  kejaksaan  dan  BI,  hal  ini  tergantung  pada  status  hukum  nasabah yang  terlibat  kasus  misalnya  kasus  korupsi.  (Wawancara  dengan  GSS  Bu  Juliana,  11 Oktober 2021).
Upaya  lainnya  dari  pihak  BSI  dalam  melindungi  data  nasabah  adalah  dengan memasang kamera CCTV pada setiap gerai ATM yang ada, bahkan ada ketentuan untuk melepaskan  helm  saat  masuk  ke  gerai  ATM,  selain  itu  ATM  BSI  sudah  berbasis pada chips. Pada kartu ATM di bagian belakangnya tertera kode OTP, tiga angka terakhir kode OTP tidak bisa diberitahukan, jika diberitahukan maka besar kemungkinan akan terjadi pembobolan rekening atau kejahatan seperti ini disebut dengan skiming.
Skiming merupakan salah satu bentuk kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mencuri data berharga dan informasi mengenai kartu ATM dengan cara mengcopy  informasi  secara illegal  (Mappanyukki,  2022).  Oleh  karena  itu  BSI  melalui website atau BSI Mobile, selalu menginformasikan berkaitan dengan berbagai model dan jenis penipuan, sebagaimana tampilan berikut:
Gambar 2: Informasi bagi Nasabah berkaitan dengan Modus Phising
Sumber: www.bankbsi.co.id
Gambar 3: Informasi bagi Nasabah berkaitan dengan Modus penipuan dan Akun Palsu Sumber : www.bankbsi.co.id
BSI Mobile
Beberapa  contoh  informasi  tersebut  diatas,  sesuai  dengan  POJK.07/2013  pada pasal  4  ayat  3  bahwa  ketersediaan  informasi  kepada  konsumen  wajib  dilakukan  oleh pelaku usaha jasa keuangan yang dimuat dan disampaikan melalui berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Kelengkapan dalam sistem informasi untuk melindungi data nasabah, tentu harus didukung penuh oleh ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni,  dalam  hal  ini  BSI  melakukan pembinaan  terhadap  karyawannya  setiap apel pagi.
Selain  kegiatan  rutinitas  ini,  BSI  juga  memberikan  pelatihan-pelatihan  kepada karyawannya. Upaya lainnya yaitu BSI tidak ada Kerjasama dengan pihak ketiga yang bergerak  di  bidang  finance  atau  asuransi,  akan  tetapi  BSI  hanya  mempromosikan produknya. Pelayanan aduan Konsumen sudah diatur melalui Surat Edaran Otoritas jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 yang menghendaki bank menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai tata cara penerimaan, penanganan dan pemantauan.
Adapun  mekanisme  dalam  penyelesaian  pengaduan  nasabah  adalah  (Paramita, 2019):  1)  Pihak  perbankan  diwajibkan  melayani  serta  menyelesaikan  jika  terdapat pengaduan  nasabah  secepatnya  sebelum  pengaduan  tersebut  diketahui  pihak  lain.  2) Pihak  perbankan  dalam  melaksanakan  pengaduan  nasabah  wajib  menyelesaikannya secepatnya  dengan  kurun  waktu  20  hari kerja  sejak  hari  pengaduan  diterima.  3)  Pihak bank wajib mempunyai tahapan pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang mencakup prinsip  aksebilitas,  efisiensi,  keadilan,  efektifitas  dan  independensi.  4)  Perlakuan  yang objektif dan seimbang terhadap setiap pengaduan wajib diberikan oleh pihak bank. Bank wajib  memberikan  waktu  yang  cukup  kepada  nasabah  dalam  memaparkan  isi  dari pengaduannya  serta  memberikan  kesempatan  kepada  pihak  lain  yang  mempunyai kepentingan atas pengaduan (jika ada).
Pernyataan  maaf  serta  menawarkan  redress  /  remedy  atau  ganti  rugi  kepada nasabah  wajib  dilakukan  oleh  pihak  bank.  Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud,  harus memenuhi  adanya  pengaduan  yang  berisi  tuntutan  ganti  rugi,  kemudian  pengaduan tersebut adalah benar adanya kerugian material serta konsumen sudah smemenuhi semua kewajibannya. Berkaitan dengan pengaduan nasabah, BSI melayani complain nasabah, dengan melaporkan langsung ke GSS, jika tidak dapat diselesaikan akan diteruskan ke BOSM, jika masih terdapat masalah akan diteruskan ke PINCA hingga ke AREA BSI.
Jika masalahnya adalah saldo yang terdebet akibat jaringan, maka akan langsung disampaikan  ke  pusat  dan  dana  akan  dikembalikan,  untuk  kelangkapan  dokumen  data penarikan nasabah melalui slip, pihak BSI akan menyimpannya dalam jangka waktu 20 tahun,  setelah  jangka  waktu  tersebut  maka  seluruh  berkas  akan  dimusnahkan,  melalui berita acara.

## Pandangan  Nasabah  Bank  Syariah  Indonesia  Lhokseumawe  Terhadap Perlindungan Data Pribadinya
Nasabah  sebagai  konsumen  dari  Bank  Syariah  Indonesia,  menjadi  pihak  yang harus dikonfirmasi berkaitan dengan  perlindungan data pribadinya. Menurut Muttaqin. Selama proses migrasi berlangsung, nasabah memang diminta langsung datang ke BSI terdekat dengan membawa KTP Asli, buku rekening bank Syariah (BRI Syariah), serta kartu ATM, selain itu ada formulir yang harus diisi untuk data nasabah, meskipun dengan menggunakan  nomor  rekening  yang  sama,  menurutnya  persyaratan  migrasi  rekening yang diberikan menjadi langkah awal dalam melindungi data nasabah oleh BSI.
Nasabah BSI Kota Lhokseumawe lainnya Dede Iswanda juga menyatakan bahwa proses  migrasi  rekening,  sebelumnya  sudah  di  informasikan  melalui  media  elektronik, media  cetak  maupun  spanduk,  proses  migrasi  ditentukan  batas  waktunya,  selain  itu
nasabah dating langsung ke BSI dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan, persyaratan tersebut dilakukan pengecekan dengan sangat detail, menurutnya pengecekan ini merupakan salah satu tanggung jawab pihak bank untuk melindungi data nasabahnya, selain itu rekening sempat diblokir sementara sebelum dimigrasikan rekening tidak dapat diakses,  saat  dikonfirmasi,  pihak  bank  melakukan  ini  untuk  secara  tidak  langsung mengajak  nasabah  untuk migrasi rekening,  selain itu  untuk  perlindungan  data  nasabah (Bahagia, Rahayu, & Mansur, 2019).
Nasabah  lainnya  Muhammad  Ihsan  yang  berprofesi  sebagai  Dosen  PNS, menyatakan  bahwa  migrasi  rekening  atas  Namanya  dilakukan  secara  serentak  untuk seluruh PNS di instansinya, pihak instansi yang berwenang dan bertanggung jawab yang mengambil  buku  rekening  yang  sudah  di  migrasikan,  untuk  kemudian  didistribusikan, meskipun  demikian,  pengambilan  buku  rekening  juga  wajib  mengisi  formnya,  serta penyerahan buku rekening tidak dapat diwakilkan.
Sebagai  nasabah  BSI,  Muhammad  Ihsan  menyatakan  tidak  pernah  menerima telepon  dari  pihak  manapaun  yang  mengatasnamakan  BSI,  atau  yang  mengaku bekerjasama dengan BSI, hal sama dinyatakan oleh Dede dan Muttaqin, BSI mempunyai produk tersendiri untuk ditawarkan, keduanya melihat produk BSI melalui website dan BSI Mobile yang menjadi pusat informasi, namun untuk penjelasan secara detail, nasabah harus ke kantor cabang.
Machzumy salah satu nasabah BSI kota Lhokseumawe menyatakan bahwa selama ini  data  nasabah  sudah  dilindungi  dengan  baik,  dengan  berbagai  informasi  yang disampaikan  secara  masif  melalui  website  maupun  sarana  lainnya,  menurutnya  upaya pihak BSI ini harus didukung oleh nasabah, karena keamanan data nasabah tidak akan terjaga apabila nasabah lalai (wawancara, 3 November 2021).
Hanif  sebagai  salah  satu  nasabah  yang  pernah  terdebet  saldo  karena  jaringan, Ketika melaporkan ke pihak BSI direspon dengan sangat baik dan diberitahukan untuk estimasi waktu pengembaliannya, menurutnya hal ini sangat penting, artinya pihak BSI melakukan  tanggungjawabnya  terhadap  nasabah,  ini  salah  satu  faktor  yang  membuat Hanif percaya bahwa datanya terjaga kerahasiaannya di BSI.
Terkait dengan baiknya perlindungan data nasabah pada bank BSI, nasabah atas nama Helmi yang merupakan pemilik sebuah CV yang bergerak pada penjualan barang- barang elektronik, menyatakan pernah mengalami pemalsuan tanda tangan melalui surat kuasa palsu yang dibuat oleh salah seorang oknum karyawannya, untuk proses pencairan kredit, namun pihak BSI segera mengkonfirmasi terkait hal tersebut kepada Helmi selaku nasabah  korporasi  dan  memang  menurut  pengakuannya  tidak  pernah  menandatangani surat tersebut, kejadian ini membuatnya semakin percaya bahwa BSI sudah melindungi datanya dengan sangat baik.
Analisis  deskriptif  jawaban  responden  pada  variabel  pandangan  nasabah  BSI terhadap tanggung jawab BSI dalam melindungi data nasabahnya diinformasikan melalui distribusi frekuensi dan penjelasan berikut
Tabel 4 Deskriptif Jawaban Responden Jawaban Responden Rata-Rata SS S N TS STS P1 F 73 35 0 0 0 4.26 % 67.5% 32.5% 0.0% 0.0% 0.0% P2 F 55 53 0 0 0 4.28 % 51% 52.8% 0.0% 0.0% 0.0% P3 F 50 58 0 0 0 4.25 % 46.2% 53.8.8% 0.0% 0.0% 0.0% P4 F 64 44 0 0 0 4.34 % 59.2% 40.8% 0.0% 0.0% 0.0% P5 F 64 44 0 0 0
4.31 % 59.2% 40.8% 0.0% 0.0% 0.0% P6 F 20 88 0 0 0
4.39 % 18.5% 81.5% 0.0% 0.0% 0.0% P7 F 65 43 0 0 0
4.28 % 60.1% 39.9% 0.0% 0.0% 0.0% P8 F 62 46 0 0 0
4.25 % 57.4% 42.6% 0.0% 0.0% 0.0%
Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel diatas, diinformasikan bahwa dari 108 orang nasabah tyang disurvei, paling banyak sebesar 59.7% responden menyatakan sangat  setuju  bahwa  BSI  selama  ini  sudah  memberikan  tanggung  jawabnya  untuk menjaga data nasabah.

## Kesimpulan
Tanggungjawab Bank Syariah Indonesia dalam menjaga data nasabah, selama ini dilakukan  dengan  terstruktur  dan  sesuai mekanisme,  selain  itu  sesuai  dengan  petunjuk peraturan-perundang-undangan yang ada, baik Undang-undang Perbankan, Peraturan BI, maupun  peraturan  OJK,  selain  itu  terkait  dengan  pandangan  nasabah  terhadap perlindungan datanya, dari hasil penelitian kualitatif dan kuantitatif diperoleh data bahwa nasabah berpandangan positif terhadap upaya bank Syariah Indonesia dalam melindungi data nasabahnya.

## BIBLIOGRAFI
Ahmad,  Hakam,  Anggraini,  Sri,  &  Iswahyudi,  Gesang.  (2022).  Perlindungan  Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan.
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 4 (2), 337–350.
Arsanty, Eta Novita. (2016). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. Jurnal Nestor Magister Hukum , 1 (1), 209693.
Aspiantini,  Linda.  (2020). Faktor  yang  mempengaruhi  minat  nasabah  menggunakan internet banking pada PT. BNI Syariah Cabang Mataram . UIN Mataram.
Bahagia, Bahagia, Rahayu, Sri Walny, & Mansur, Teuku Muttaqin. (2019). Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero). Syiah Kuala Law Journal , 3 (1), 18–34.
Burhanuddin,  Yusak.  (2005).  Analisis  administrasi  manajemen  dan  kepemimpinan pendidikan. Jakarta: PT. Bumi Aksara .
Christian,  John  Bert,  Nasution,  Bismar,  Suhaidi,  Suhaidi,  &  Siregar,  Mahmul.  (2016). Analisis  Hukum  Atas  Penerapan  Rahasia  Bank  Di  Indonesia  Terkait  Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan). USU Law Journal , 4 (4), 164935.
Creswell, John W. (2012). Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed,
Pustaka Pelajar . Yokyakarta.
dalam  Shidarta,  A.  Z.  Nasution.  (2000).  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo .
Ghony,  M.  Djunaidi,  &  Almanshur,  Fauzan.  (2012).  Metodologi  penelitian  kualitatif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media , 61 , 177–181.
Khair, Umul, & Yuserlina, Anny. (2019). Perlindungan Hukum Data Nasabah Internet Banking di BRI Kota Bukittinggi dan Payakumbuh. Ensiklopedia Social Review , 1 (2).
Mappanyukki, Andi Tanwir. (2022). Analisis Tindak Pidana Skimming Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Indonesian Journal of Intellectual Publication , 3 (1), 72– 83.
Moleong, Lexy J. (2014). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya .
Rani,  Marnia.  (2014).  Perlindungan  Otoritas  Jasa  keuangan  Terhadap  kerahasiaan  dan keamanan data pribadi Nasabah Bank. Jurnal Selat , 2 (1), 168–181.
Sugiyono,  P.  D.  (2019).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D  (Sutopo. Bandung: CV. Alfabeta . https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.670
Suharsimi,  Arikunto.  (2006).  Prosedur  penelitian  suatu  pendekatan  praktik. Jakarta: Rineka Cipta , 134 .

## Copyright holder:
Ilham Halich, Akhmad Suraji, Benny Hidayat (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: