## Majalah Hukum Nasional
Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/ mhn.v52i2.174 https://mhn.bphn.go.id
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL (Legal Protection for Consumers of Fintech P2P Lending Services from Economic Crimes and Against Ilegal Fintech P2P Lending Service Providers)

## Otniel Yustisia Kristian
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jl. Ir. H. Juanda Nomor 35, Gambir, Jakarta Pusat
e-mail: otnielyk018@gmail.com

## Abstrak
Di dalam penulisan hukum ini akan dijelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna layanan Fintech P2P Lending dari tindak pidana ekonomi serta terhadap penyedia layanan Fintech P2P Lending Ilegal. Penelitian hukum ini bersifat normatif dengan pendekatan undang-undang serta konseptual. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat adanya potensi penyalahgunaan layanan Fintech P2P Lending sebagai sarana tindak pidana ekonomi. Beberapa hal yang menjadikan layanan P2P Lending rentan untuk disalahgunakan  sebagai  sarana  tindak  pidana  ekonomi  adalah  dikarenakan  masih  terdapatnya  layanan Fintech P2P Lending yang bersifat ilegal yang tidak mengajukan pendaftaran serta perizinan kepada OJK, terdapatnya prosedur dan verifikasi secara elektronik bagi Pengguna, serta adanya akses penyedia layanan Fintech  P2P  Lending terhadap data pribadi sehingga dapat dimungkinkan adanya penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan ekonomi. Terdapat adanya Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Fintech P2P Lending dari tindak pidana ekonomi. Perlindungan tersebut terdiri atas perlindungan hukum pidana, perlindungan hukum perdata, serta perlindungan hukum preventif dengan pembentukan peraturan atau regulasi yang mencegah digunakannya layanan Fintech P2P Lending sebagai sarana tindak pidana ekonomi.
Kata kunci: perlindungan hukum , fintech P2P lending , tindak pidana ekonomi, penyedia layanan fintech P2P lending ilegal.

## Abstract
In this paper, it will be explained about the legal protection for consumers of Fintech P2P Lending services. This legal research is a normative or doctrinal study with a statute approach and conceptual approach. Based on this research, it can be seen that there is a potential abuse of Fintech P2P Lending service to be committed for economic crimes. The thing that makes fintech peer to peer lending service vulnerable to being misused for economic crimes because there are still illegal Fintech that do not apply registration and licensing to Financial Services Authority (OJK), there are electronic procedures and verification for users, and Fintech can access personal data so that it is possible to misuse personal data for economic purpose. There is legal protection for users of fintech peer to peer lending services from economic crimes. The legal protection consists  of  criminal  law  protection,  civil  law  protection,  and  preventive  legal  protection  by  establishing regulations that prevent the users of fintech peer to peer lending services from economic crimes.
Keywords : legal protection, fintech P2P lending, economic crimes,  illegal fintech P2P lending service provider.

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL

## A. Pendahuluan
Layanan Fintech  P2P  Lending atau disebut juga dengan Layanan Peminjaman Uang yang Berbasis Teknologi Informasi merupakan salah satu jenis layanan financial technology . Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (lebih lanjut disebut sebagai ‘PBI Teknologi Finansial’), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan  teknologi  finansial  pada  dasarnya merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilitas sistem moneter,  sistem  keuangan  serta  efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan dari sistem pembayaran. 1 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) PBI Teknologi Finansial, bahwa Penyelenggaraan Teknologi Finansial dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu sistem pembayaran, kegiatan manajemen investasi, penyediaan modal, serta jasa keuangan lain. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (lebih lanjut disebut sebagai ‘POJK Fintech P2P  Lending ’, menyatakan bahwa layanan Fintech  P2P  Lending adalah bagian dari Financial Technology .
Layanan Fintech  P2P  Lending pada
1  Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 2  Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
3  Serlika Aprita, “Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah,” Jurnal Hukum Samudera Keadilan , Volume 16 Nomor 1, Januari – Juni 2021, hlm. 39.
dasarnya merupakan suatu bentuk penyelenggaraan layanan keuangan yang mempertemukan pihak borrower (pemberi pinjaman) dengan pihak lender (penerima pinjaman) dengan tujuan untuk mengadakan perjanjian peminjaman uang melalui suatu sistem yang berbasis elektronik. 2
Berdasarkan  definisi Fintech P2P Lending tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan Layanan Fintech P2P Lending terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu Penyedia/Penyelenggara, Borrower (Pemberi Pinjaman), dan Lender (Penerima Pinjaman). Kehadiran Perusahaan Rintisan Financial Technology yang menawarkan layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi  sendiri  semakin  diminati  karena berbagai kemudahan yang diberikan oleh layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi tersebut. Dengan hadirnya Fintech P2P  Lending , masyarakat dapat dengan mudah menggunakan jasa layanan keuangan peminjaman uang dimana saja dan kapan saja.  Bahwa  masyarakat  tidak  perlu  jauh- jauh lagi ke lembaga keuangan seperti Bank maupun Koperasi untuk menggunakan jasa layanan keuangan peminjaman uang ataupun pemberian kredit tersebut. Selain itu dengan kehadiran Fintech P2P Lending dapat berguna dalam peningkatan inklusi keuangan 3 , yaitu dengan  memberikan  dampak  positif  untuk menggerakan roda perekonomian yang ada di Indonesia melalui kemudahan akses kredit

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING
ILEGAL
baik untuk UMKM maupun individu, serta mengundang lebih banyak investor. 4 Dengan adanya  model  bisnis  yang  inovatif  dan kemudahan akses bagi masyarakat tersebut tentunya akan memperluas jangkauan target pasar 5 sehingga akan mendorong meningkatnya inklusi keuangan.
Walaupun terdapat berbagai kemudahan yang diperoleh masyarakat dengan adanya layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi (fintech peer to peer lending ),  akan  tetapi  perlu  diantisipasi potensi untuk digunakannya fintech  peer  to peer lending tersebut  sebagai  sarana  tindak pidana  ekonomi.  Mengenai  tindak  pidana ekonomi  sendiri  merupakan  tindak  pidana yang  memiliki  motif  ekonomi  atau  mencari keuntungan.  Terkait  dengan  tindak  pidana ekonomi pada dasarnya dapat diartikan dalam pengertian  sempit  dan  luas.  Tindak  pidana ekonomi  dalam  pengertian  sempit  dapat diartikan  sebagai  seluruh  delik  yang  diatur atau tercantum dalam ketentuan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (lebih lanjut disebut dengan ‘UU TPE’).  Sedangkan  tindak  pidana  ekonomi dalam  pengertian  luas  dapat  diartikan tindak  pidana  yang  memiliki  corak  atau tujuan ekonomi yang diatur dalam berbagai Peraturan  Perundang-undangan  seperti
4  R. Njatrijani, “Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia,” Jurnal Diponegoro Private Law Review , Volume 4 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 466. 5  Indah Kusuma Wardhani, “Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman atas Risiko Kredit dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” Jurnal  Hukum  Mimbar  Justitia , Volume 6 Nomor 2, Desember 2020, hlm. 135.
6 Patricia Rinwigati, Parliamentary Brief : Series #6, Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis? (Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016), hlm. 3-4.
7 Novita  Intan,  “SWI  Blokir  4.160  Pinjaman  Online  Illegal  per  September  2022”,  https://www.republika.co.id/, diakses 25 Mei 2022.
Undang-Undang yang mengatur mengenai Korupsi, Persaingan Usaha, Perbankan serta peraturan lainnya 6 . Mengingat perkembangan Fintech  P2P  Lending yang meningkat cukup pesat serta regulasi yang masih baru mengatur Fintech tersebut, maka potensi untuk dimanfaatkannya Fintech P2P Lending oleh Pelaku Kejahatan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat atas hasil kejahatannya adalah cukup besar. Fintech P2P  Lending sendiri dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukan berbagai kejahatan ekonomi seperti  kejahatan  penipuan,  penggelapan, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana ITE,  serta  tindak  pidana  lain  yang  bercorak atau memiliki motif/tujuan ekonomi.
Adanya kerentanan Fintech P2P Lending untuk disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi sendiri didukung dengan adanya keadaan yang terjadi saat ini dimana masih maraknya Fintech  P2P  Lending yang beroperasi secara ilegal. Berdasarkan data Satgas Waspada Investasi (SWI) bahwa sampai dengan bulan September 2022 telah tercatat 4.160 Fintech  P2P  Lending ilegal yang telah diblokir oleh SWI. Adapun rata-rata kerugian materi dari para korbannya dapat mencapai nilai Rp. 20 juta sampai dengan 50 juta. 7 Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga diperlukan adanya suatu kebijakan

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
hukum dalam mengatasi maraknya Fintech P2P Lending yang ilegal tersebut.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul dalam tulisan yaitu, “PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN Fintech P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN Fintech P2P LENDING ILEGAL”. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penulis telah diuraikan di dalam latar belakang, maka penulis  mengidentifikasi  masalah-masalah yang perlu untuk diuraikan melalui tulisan ini yaitu  bagaimana potensi penyalahgunaan layanan Fintech  P2P  Lending sebagai sarana  tindak  pidana  ekonomi,  bagaimana perlindungan hukum bagi Pengguna Fintech P2P  Lending atas  terjadinya  suatu  tindak pidana ekonomi, serta arah kebijakan hukum yang diperlukan dalam menindak Fintech P2P Lending ilegal.

## B.  Metode Penelitian
Adapun  jenis  dari  penelitian  hukum ini  adalah  penelitian  hukum  yang  bersifat normatif.  Tujuan  dari  penelitian  normatif tersebut adalah untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum yang ada. 8

## Untuk pendekatan yang penulis gunakan
8  Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 47.
9 Ibid. , hlm. 93.
10  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 5-6.
dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan undang-undang ( statue approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). 9 Bahwa  penelitian  ini  mengacu pada telaahan Peraturan Perundang- undangan serta telaahan konseptual terhadap isu yang dibahas. Hal tersebut digambarkan dengan adanya pengujian terhadap teori-teori yang memproyeksikan kerentanan layanan Fintech  P2P  Lending untuk disalahgunakan sebagai sarana Tindak Pidana Ekonomi, kemudian diuji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini terkait dengan apakah telah ada perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech  P2P  Lending atas terjadinya suatu  tindak  pidana  ekonomi  dan  terhadap penyedia layanan Fintech P2P Lending ilegal. Penelitian ini bersifat preskriptif 10 , yaitu terlebih  dahulu  mengidentifikasi  potensi Fintech P2P Lending untuk digunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi seperti tindak pidana penipuan, penggelapan, pencucian uang serta tindak pidana di bidang ITE, untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap bagaimana perlindungan hukum terhadap Pengguna ( Lender and Borrower ) layanan Fintech  P2P  Lending dari  tindak  pidana ekonomi dan terhadap penyedia layanan Fintech  P2P  Lending Ilegal. Adapun cara analisis data yang penulis gunakan adalah analisis  data  dengan  pendekatan  kualitatif deskriptif  yaitu  pada  dasarnya  berusaha untuk melakukan penyorotan terhadap

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
masalah serta usaha pemecahannya. 11

## C. Pembahasan

## 1. Potensi Penyalahgunaan Layanan

## Fintech  P2P  Ilegal sebagai Sarana Tindak Pidana Ekonomi
Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian latar belakang permasalahan bahwa adanya kemajuan serta perkembangan teknologi di bidang layanan jasa keuangan tentu dapat menimbulkan kerentanan atau resiko untuk disalahgunakan sebagai media atau sarana tindak pidana ekonomi. Mengenai tindak  pidana  ekonomi  sendiri  apabila mengacu kepada Peraturan Perundang- undangan yang ada di Indonesia pengertian tindak  pidana  ekonomi  dapat  ditemukan dalam UU TPE.
Merujuk kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU TPE dapat diketahui bahwa ruang lingkup tindak pidana ekonomi meliputi  tindak  pidana  sebagaimana  diatur dalam  UU  TPE  serta  tindak  pidana  yang  di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia  disebut  sebagai  tindak  pidana ekonomi. 12 Sedangkan dalam arti luas tindak pidana ekonomi pada dasarnya adalah semua tindak  pidana  di  bidang  perekonomian yang diatur dalam Peraturan Perundang- undangan. 13
11  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986), hlm. 32.
12  Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
13 Patricia Rinwigati, op.cit., hlm. 3.
14  Andi Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 23.
15  Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 25.
16  Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 152.
17 Anas Lutfi dan Rusmin Nuriadin, “Tindak Pidana Ekonomi sebagai Upaya Pembangunan di bidang Ekonomi,” Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan) , Volume 1 Nomor 1, 2016, hlm. 6-9.
Menurut Andi Hamzah bahwa hukum pidana ekonomi merupakan bagian dari hukum pidana yang memiliki corak tersendiri yaitu  corak  ekonomi,  sehingga  setiap ketentuan hukum pidana yang memiliki orientasi dalam pengaturan di bidang ekonomi dapat dikategorikan sebagai hukum pidana ekonomi. 14 Sedangkan Bambang Poernomo mengemukakan bahwa hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan dalam bidang bidang ekonomi. 15
Apabila  melihat  pengertian  hukum pidana ekonomi sebagai disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana ekonomi pada dasarnya merupakan hukum atau aturan yang mengatur berbagai pelanggaran serta kejahatan yang bercorak atau memiliki motif ekonomi 16 . Oleh karena itu maka tindak pidana ekonomi dapat diartikan juga sebagai tindak pidana yang memiliki corak atau  motif  ekonomi.  Apabila  merujuk  pada pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti luas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai  tindak  pidana  atau  kejahatan yang  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak pidana ekonomi yaitu tindak pidana korupsi, penipuan, perpajakan, serta pencucian uang 17 yang memiliki motif ekonomi.
Dalam kaitannya dengan kerentanan

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
Fintech  P2P  Lending untuk digunakan sebagai  sarana  tindak  pidana  ekonomi, adanya layanan Fintech  P2P  Lending sendiri pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat  mendorong  tumbuhnya  alternatif pembiayaan bagi masyarakat. 18 Dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional maka kemudian dibuatlah POJK Fintech P2P Lending sebagai regulasi yang mengatur Fintech P2P Lending . 19
Dikarenakan tujuan adanya Fintech  P2P Lending untuk pembangunan perekonomian masyarakat dengan memberikan pilihan alternatif pembiayaan bagi masyarakat maka perlu untuk dikaji aspek kerentanan Fintech P2P Lending tersebut untuk disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi.
Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sendiri sangatlah penting dalam pengawasan Fintech  P2P  Lending , dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 POJK Fintech P2P Lending , terdapat kewajiban dari Penyedia layanan untuk  wajib  mengajukan  pendaftaran  dan perizinan kepada OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawasan Fintech  P2P Lending . 20 Terkait dengan pengawasan, bahwa terdapat adanya empat tujuan
18 Jadzil Baihaqi, “Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia,” Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 1 Nomor 2, September 2018, hlm. 120.
19  Menimbang huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
20  Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
21  Adler Haymans Manurung, Otoritas Jasa Keuangan: Perlindungan Investor (Jakarta: Adler Manurung Pers, 2013), hlm. 14.
22  Lampiran Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP 04/SWI/IV/2021.

## pengawasan sektor jasa keuangan menurut
Group Thirty yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu: keamanan dan ketahanan ( safety and soundness ) lembaga keuangan; pencegahan risiko  sistemik;  keadilan  dan  efisiensi  pasar yang ditunjukkan oleh transparansi; serta perlindungan terhadap konsumen dan investor. 21
Walaupun telah terdapat adanya regulasi serta lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan Fintech P2P  Lending akan tetapi terdapat beberapa hal yang menjadikan Fintech  P2P  Lending rentan untuk dapat digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan. Berikut beberapa hal yang menjadikan Fintech P2P Lending rentan disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi:
a. Maraknya Penyedia Layanan Fintech P2P Lending yang bersifat Ilegal
Terkait dengan Fintech P2P Lending yang bersifat ilegal, bahwa Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi bersifat aktif  dalam  memberantas fintech  peer  to peer lending yang dinilai telah meresahkan masyarakat. 22 Pada bulan April tahun 2022 sendiri terdapat adanya 100 Perusahan Fintech  P2P  Lending yang berhasil ditutup Satgas Waspada Investasi sehingga sejak tahun 2018 hingga April 2022 jumlah Fintech

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
P2P  Lending yang telah ditutup sebanyak 3.989 Perusahaan. 23 Adanya penutupan Fintech  P2P  Lending ilegal tersebut mengindikasikan bahwa Fintech P2P Lending ilegal merupakan ancaman dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang harus untuk segera dilakukan penindakan.
Fintech  P2P  Lending Ilegal sendiri merupakan Fintech  P2P  Lending yang  tidak terdaftar atau berizin di OJK 24 sehingga tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyedia atau Penyelenggara Fintech tersebut. Hal tersebut berbeda dengan Fintech  P2P  Lending yang telah terdaftar/berizin  di  OJK,  yang  berada  dalam pengawasan  OJK  sehingga  memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK Fintech P2P Lending , terdapat adanya kewajiban bagi Penyedia layanan Fintech  P2P  Lending yang telah  terdaftar  untuk  wajib  menyampaikan laporan  secara  berkala  setiap  3  (tiga)  bulan kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat: 25 Jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman; Kualitas Pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK. Bahwa dengan adanya penyampaian laporan secara berkelanjutan tersebut maka
23 Otoritas Jasa Keuangan, “ Siaran Pers SWI: Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 7 Entitas Tanpa Izin dan 100 Pinjaman Online Ilegal”, https://www.ojk.go.id/, diakses 21 Mei 2022.
24  Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online,” Pakuan Justice Journal of Law, Volume 1 No. 1, 2020, hlm. 47.
25  Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
26  Pasal 2 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
terdapat adanya pengawasan dari OJK selaku lembaga pengawas dan pengatur Fintech , yang  dapat  memitigasi  kemungkinan  untuk Fintech tersebut disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.
Dalam hal penyedia layanan Fintech P2P Lending tersebut tidak terdaftar/berizin OJK maka Fintech tersebut  juga  otomatis tidak tunduk pada rezim anti pencucian uang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (lebih lanjut disebut dengan ‘PP Pihak Pelapor’) bahwa penyedia atau penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ( Fintech  P2P  Lending ) merupakan bagian  dari  pihak  pelapor  dalam  rezim  anti pencucian uang) 26 yang dapat dikategorikan sebagai pihak penyedia jasa keuangan dalam rezim anti pencucian uang. Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (lebih lanjut disebut sebagai ‘UU TPPU’), dinyatakan bahwa terdapat adanya kewajiban dari Penyedia Jasa Keuangan untuk menyampaikan Laporan kepada PPATK yang  meliputi  Laporan  Transaksi  Keuangan

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (LTKT), dan Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (LTKL).
Dari ketentuan tersebut maka sebenarnya telah adanya peraturan yang cukup komprehensif yang mengatur tentang penyelenggaraan Fintech  P2P  Lending termasuk  pada  rezim  anti  pencucian  uang. Dengan menjadikan penyedia layanan Fintech P2P  Lending sebagai Pihak Pelapor dalam rezim  anti  pencucian  uang  memiliki  tujuan untuk melindungi penyedia layanan Fintech P2P  Lending tersebut agar platform nya tidak  dijadikan  sebagai  sarana  bagi  Pelaku Kejahatan untuk menempatkan hasil kejahatannya atau melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan adanya rezim pelaporan transaksi oleh Fintech tersebut maka dapat terpantau aliran dana baik itu yang mencurigakan, dalam bentuk tunai serta aliran transfer dana dari dan ke luar negeri sehingga dapat mencegah Fintech dijadikan sebagai media pencucian uang.
Pada kenyataannya masih terdapatnya Fintech  P2P  Lending ilegal  yang  tidak  patuh pada regulasi pengawasan OJK serta regulasi pelaporan  pada  rezim  anti  pencucian  uang, hal tersebut yang kemudian membuat Fintech menjadi rentan untuk digunakan sebagai  sarana  tindak  pidana  khususnya tindak  pidana  ekonomi  dikarenakan  tidak adanya pengawasan dari lembaga pengawas
27 Ahmad Ghozi, “The Urgency of Electronic Know Your Customer (E-KYC): How Electronic Customer Identification Works to Prevent Money Laundering in The Fintech Industry,” Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 7 No. 1, 2022, hlm. 34.
28  Ahmadi Candra dan Dadang Hermawan, E-Business dan E-Commerce (Yogyakarta: Andi, 2013).
pengatur sehingga terdapat adanya resiko yang tinggi khususnya bagi Lender terutama resiko kehilangan/penyalahgunaan dana, pengembalian  pinjaman  tidak  sesuai,  dan/ atau berpotensi praktik shadow banking dan ponzi scheme .
b.  Mekanisme
Pendaftaran dan Verifikasi  Pengguna Fintech  P2P
Lending secara Elektronik Berdasarkan  definisi Fintech  P2P Lending dalam Pasal 1 angka 3 POJK Fintech P2P  Lending , dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pinjam meminjam digunakan sistem dimana penyedia layanan dan customer tidak bertemu langsung atau secara elektronik. 27 Dimana Fintech  P2P  Lending dapat dikategorikan sebagai electronic business .  Adapun  istilah electronic business dapat  diartikan  sebuah proses yang di dalamnya terdapat organisasi atau instansi bisnis yang melakukan proses bisnis menggunakan saluran atau jaringan pada media elektronik. 28
Penggunaan sistem elektronik tersebut juga  diterapkan  dalam  proses  verifikasi pengguna layanan atau yang kemudian dikenal dengan sistem E-KYC, KYC atau dapat diartikan juga dengan Prinsip Mengenal Nasabah pada dasarnya adalah prinsip yang digunakan Bank atau lembaga yang menyediakan jasa keuangan untuk tujuan mengidentifikasi profil nasabah  serta  memantau  aktivitas  transaksi termasuk mekanisme untuk melaporkan transaksi  atau  aktivitas  yang  mencurigakan.

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
Implementasi proses pengenalan nasabah atau  verifikasi  tersebut  dapat  dilakukan secara elektronik. Mengenai proses verifikasi nasabah secara elektronik tersebut atau yang dikenal dengan sistem E-KYC telah diatur di dalam Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2017 jo Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan (lebih lanjut disebut sebagai ‘POJK APU PPT’). Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) POJK APU PPT dinyatakan bahwa mekanisme  verifikasi  yang  dilaksanakan secara face to face dapat  untuk  digantikan dengan mekanisme melalui sistem elektronik milik Penyedia jasa keuangan. 29 Regulasi tersebut kemudian diimplementasikan pada industri layanan jasa keuangan yang berbasis pada teknologi informasi termasuk layanan Fintech P2P Lending.
Walaupun dengan adanya sistem elektronik telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses Fintech dimana saja dan kapan saja, akan tetapi dengan adanya sistem elektronik tersebut rentan untuk dimanfaatkan Pelaku Kejahatan untuk melakukan kejahatan yang memiliki  motif  atau  tujuan  ekonomi  seperti tindak  kejahatan  penipuan  dan  pencucian uang. Bahwa dikarenakan antara Lender (Pemberi Dana), Borrower (Peminjam Dana), serta  Penyelenggara  tidak  bertemu  secara langsung maka bagi Pengguna utamanya Lender perlu untuk mengetahui legalitas dan kredibilitas dari Penyelenggara. Selain itu bagi Lender dan Penyelenggara juga harus
29 Pasal 17 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
30  Pasal 1 angka 11 POJK Fintech P2P Lending.
mengetahui kredibilitas dan kemampuan dari Borrower dalam memenuhi perjanjian pinjam meminjam dana. Oleh karena itu, maka penyelenggara harus memiliki kemampuan dan tools untuk mengidentifikasi validitas dan keaslian dokumen yang disampaikan oleh Borrower agar pihak Lender dan Penyelenggara tidak  dirugikan  dalam  penyelenggaraan perjanjian pinjam meminjam. Apabila tools dari penyelenggara belum cukup capable untuk mengidentifikasi validitas dan keaslian dokumen baik dari Lender maupun Borrower maka terdapat adanya potensi Fintech tersebut  dijadikan  sebagai  sarana  tindak pidana penipuan ataupun pencucian uang.
c. Aksesibilitas Penyedia Layanan Fintech  P2P  Lending terhadap Data Pribadi Pengguna
Lahirnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi menimbulkan persoalan, yaitu terkait dengan perlindungan data pribadi penggunanya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan layanan Fintech P2P Lending diterapkan adanya Prinsip Mengenal Nasabah (KYC). Selain itu berdasarkan POJK APU PPT wajib untuk dilakukannya prosedur CDD dan EDD. CDD ( Customer Due Diligence ) atau Uji Tuntas Nasabah pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dengan tujuan untuk  mengetahui  secara  mendalam  profil, karakteristik serta pola transaksi dari nasabah yang  dilakukan  melalui  proses  identifikasi, verifikasi  serta  pemantauan. 30 Sedangkan EDD ( Enhanced Due Diligence ) atau Uji Tuntas

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
Lanjut adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap Calon Nasabah, WIC,  atau  Nasabah  yang  berisiko  tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area beresiko tinggi. 31
Dengan adanya kewajiban dari Fintech P2P  Lending untuk menerapkan program KYC, CDD, dan EDD maka terdapat adanya penyampaian data pribadi oleh Pengguna Fintech terhadap Penyelenggara Fintech tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan data pribadi terhadap Pengguna Fintech  P2P  Lending . Bahwa dikarenakan terdapat adanya penyampaian data pribadi Pengguna Fintech kepada Penyelenggara Fintech maka perlu untuk diwaspadai adanya potensi penyalahgunaan data pribadi oleh Penyelenggara Fintech untuk  motif  atau tujuan ekonomi.

## 2.  Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech  P2P  Lending atas Terjadinya Suatu Tindak Pidana Ekonomi
Mengenai perlindungan hukum, bahwa berdasarkan teori The Principle of Utility yang disampaikan Jeremy Bentham, dinyatakan bahwa yang menjadi hakikat dibentuknya hukum adalah untuk memberi kemanfaatan serta kebahagiaan bagi warga negara, hal tersebut adalah atas dasar falsafah sosial yang  menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia dan hukum adalah alat dalam
31  Pasal 1 angka 12 POJK APU PPT.
32 Wolfgang Friedman, Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 111. Terjemahan dari Wolfgang Friedman, Legal Theory (London: Stevens, 1967).
33  Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.1-2.
34 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.
mewujudkan kemanfaatan dan kebahagiaan tersebut. Dikarenakan tujuan dari hukum menurut Jeremy Bentham adalah demi tercapainya kebahagian serta kemanfaatan 32 maka seyogyanya regulasi hukum yang disusun pun harus dapat memberikan perlindungan hukum serta melindungi hak- hak yang dimiliki oleh warga negara.
Sedangkan apabila merujuk pada pendapat Philipus M. Hadjon 33 dan Satjipto Rahardjo 34 , menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, yang ditujukan dalam rangka memberikan pengayoman bagi hak asasi manusia. Dari pendapat ahli di atas dapat diketahui bahwa untuk terciptanya perlindungan hukum bagi pengguna/ customer layanan Fintech  P2P  Lending diperlukan adanya peranan dari aparat penegak hukum serta lembaga pengawas dan pengatur untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat selain itu diperlukan adanya regulasi hukum yang dapat menjamin perlindungan masyarakat.
Mengenai perlindungan hukum, bahwa terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum yang diperlukan untuk melindungi pengguna layanan Fintech  P2P  Lending . Perlindungan hukum tersebut terdiri atas perlindungan hukum  yang  bersifat  preventif  dan  represif. Perlindungan hukum preventif sendiri bersifat untuk mencegah terjadinya kejahatan atau

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING
ILEGAL
pelanggaran, 35 sedangkan perlindungan hukum yang represif lebih kepada bentuk pemberian sanksi kepada pelaku. 36 Adapun bentuk perlindungan hukum yang diperlukan dalam rangka melindungi Pengguna Fintech P2P  Lending Ilegal  dalam  hal  terjadi  tindak pidana ekonomi serta terhadap Penyedia Layanan Fintech  P2P  Lending Ilegal adalah sebagai berikut:

## a. Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pengguna Fintech  P2P Lending dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Ekonomi
Sebagaimana diketahui bahwa Pelaku Kejahatan dapat memanfaatkan Fintech P2P Lending untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan  bermotif  ekonomi  seperti  tindak pidana penipuan, pencucian uang, dan tindak pidana di bidang ITE (terkait perlindungan data pribadi). Telah terdapat adanya regulasi hukum yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi Pengguna Fintech  P2P  Lending , sebagai berikut:
1)  Perlindungan Hukum Pidana dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Penipuan Apabila merujuk pada pendapat Andi Hamzah, dinyatakan bahwa pada dasarnya hukum pidana ekonomi merupakan hukum pidana yang memiliki corak ekonomi atau orientasi pengaturan atau ketentuan hukum pidana di bidang ekonomi. 37 Melihat  pada  pengertian tersebut maka setiap tindak pidana yang
35 Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia (Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003). hlm. 20
36 Ibid. , hlm. 20 37  Andi Hamzah, op.cit, hlm. 23. 38  Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
39  R. Soenarto Soerodibroto, KUHP & KUHAP (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 241.
pelakunya  memiliki  tujuan  atau  motif ekonomi dapat dikategorikan sebagai suatu  tindak  pidana  ekonomi.  Adapun salah satu jenis delik atau tindak pidana yang pelakunya memiliki niat atau tujuan ekonomi adalah terdapat pada delik atau tindak  pidana  penipuan  sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana. 38
Menurut R. Soenarto Soerodibroto, tindak  pidana  penipuan  memiliki  3 (tiga) unsur pokok, yaitu adanya maksud menguntungkan diri yang dilakukan secara melawan hukum, menggunakan martabat  palsu,  tipu  muslihat,  serta rangkaian kebohongan; dan menggerakan pihak lain untuk menyerahkan barang atau menghapuskan utang. 39
Dalam kaitannya dengan dapat dimanfaatkannya layanan Fintech P2P  Lending sebagai  sarana  tindak pidana penipuan, bahwa adanya layanan keuangan peminjaman uang berbasis teknologi informasi tersebut kemudian rentan disalahgunakan untuk tindak  pidana  penipuan.  Hal  tersebut dikarenakan dalam penyelenggaraannya yang melalui sistem elektronik antara Penyelenggara, Lender dan Borrower tidak  harus  bertatap  muka  sehingga dalam proses penerapan PMPJ perlu adanya teknologi yang mumpuni dalam memverifikasi  setiap  dokumen  yang

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL

## disampaikan oleh pengguna jasa.
Dengan  adanya  verifikasi  data  melalui sistem elektronik tersebut dapat dimungkinkan adanya pengguna khususnya borrower menyampaikan data  tidak  sesuai  dengan  sebenarnya dengan tujuan agar dirinya dapat memperoleh uang pinjaman akan tetapi pada kenyataannya dirinya tersebut tidak mampu melunasi uang pinjaman atau bahkan melarikan diri. Dalam hal terdapat adanya pihak atau Borrower yang dengan tipu muslihatnya menyampaikan data secara palsu (baik itu data palsu terkait dengan kapasitasnya dalam melunasi  pinjaman  serta  identitasnya) kepada Penyedia Layanan Fintech  P2P
Lending dengan tujuan agar Penyedia Layanan maupun Lender mau untuk meminjamkan uangnya kepada Borrower akan tetapi pada kenyataanya Borrower tersebut  tidak  mampu  melunasi pinjaman tersebut bahkan melarikan diri maka terhadap Borrower tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.
2)  Perlindungan Hukum Pidana dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU TPPU dapat diketahui bahwa yang dimaksud Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU) adalah perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam Undang- Undang tersebut. 40 Adapun kriminalisasi
40  Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. 41 Pendapat  FATF  Recommendation  dalam  Arief  Amrullah,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money  Laundering) (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 8.

## TPPU dapat ditemukan dalam ketentuan
Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU.
Pada dasarnya TPPU sendiri merupakan proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari hasil kejahatan sehingga pelaku dapat menikmati  keuntungan  dari  hasil kejahatan tersebut. 41 Adapun  definisi TPPU tersebut dikemukakan oleh Financial  Action  Task  Force (FATF). Berdasarkan  definisi  TPPU  atau money laundering dari FATF tersebut dapat diketahui bahwa TPPU pada dasarnya merupakan suatu kejahatan yang memiliki tujuan ekonomi yaitu untuk menyembunyikan/menyamarkan hasil  kejahatan  agar  tidak  terdeteksi oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku kejahatan dapat memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan tersebut. Berdasarkan 6 UNTOC tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan pencucian uang dapat dilakukan dengan cara menyembunyikan sumber ataupun lokasi dari hasil kejahatan.
Di  dalam  rezim  anti  pencucian  uang  di Indonesia jenis delik pencucian uang diatur di dalam ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU. Terkait dengan delik pencucian uang tersebut, R. Wiyono mengkategorikan  jenis  tindak  pidana pencucian uang menjadi 2 (dua) jenis yaitu  tindak  pidana  pencucian  uang (TPPU)  aktif  sebagaimana  diatur  dalam

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU. Dikatakan TPPU aktif apabila pelaku bersikap  aktif  dalam  menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, sedangkan termasuk jenis TPPU pasif apabila pelaku bersikap pasif/ tidak aktif dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. 42
Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum pidana bagi Pengguna Fintech
P2P  Lending dari TPPU, dengan masih terdapatnya Fintech  P2P  Lending yang bersifat ilegal maka masih terdapat adanya potensi atau kerentanan untuk digunakannya Fintech  P2P  Lending sebagai media tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya Fintech  P2P
Lending yang beroperasi secara ilegal tersebut  maka  tidak  terdapat  adanya pengawasan dari OJK terhadap Fintech tersebut. Selain itu dalam hal Fintech tersebut ilegal, maka Fintech tersebut tidak tunduk pada rezim anti pencucian uang sebagaimana diatur dalam POJK APU PPT. Dikarenakan tidak patuh pada rezim anti pencucian uang maka Fintech tersebut  tidak  tunduk  pada  kewajiban untuk menyampaikan Laporan Transaksi kepada PPATK 43 , sehingga rentan untuk
42  R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), hlm. 71.
43  Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
44 Asian/Pacific Group on Money Laundering, Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing (Sydney: APG Secretariat, 2010) hlm.86.
digunakan sebagai media pencucian uang.
Di dalam TPPU sendiri terdapat adanya modus atau tipologi yang dapat digunakan pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta hasil kejahatan.  Salah  satu  tipologi  dalam tindak  pidana  pencucian  menurut  APG adalah new payment technologies, yaitu tipologi  atau  modus  pencucian uang dengan cara memanfaatkan berbagai kecanggihan teknologi yang  telah  ada.  Seperti  pembayaran dengan menggunakan telepon seluler atau dengan pemanfaatan Financial Technology. 44 Dapat dimungkinkan pelaku kejahatan memanfaatkan Fintech yang ilegal untuk menempatkan harta hasil kejahatan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan kepada PPATK dikarenakan terhadap Fintech yang bersifat  ilegal  tidak  menyampaikan laporan transaksi kepada PPATK. Pelaku  dapat  bertindak  sebagai Lender yang memberikan pinjaman dengan tujuan untuk menempatkan harta hasil kejahatan tersebut ke dalam sistem Fintech P2P Lending ilegal. Ketika Pelaku memperoleh pelunasan atas piutangnya maka pelaku akan memperoleh harta yang seolah-olah berasal dari hasil yang legal yaitu harta dari perjanjian

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
pinjam meminjam, inilah yang disebut sebagai modus TPPU “ U-Turn ”, 45 yaitu penggunaan harta hasil kejahatan untuk memberikan pinjaman agar harta yang ia terima dari pelunasan piutangnya seolah berasal dari harta yang legal berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman/kredit.
Terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan Fintech  P2P  Lending sebagai media untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil kejahatan maka terhadapnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku  aktif  TPPU  sebagaimana  diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU terdapat unsur esensial yang harus dipenuhi yaitu unsur “menyembunyikan/menyamarkan hasil kejahatan”.
3)  Perlindungan Hukum Pidana dalam Hal Terjadi Tindak Pidana di Bidang ITE
Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa adanya potensi atau kerentanan Fintech  P2P  Lending untuk disalahgunakan sebagai sarana tindak  pidana  ekonomi  salah  satunya disebabkan karena terdapatnya akses dari Penyelenggara Fintech P2P Lending terhadap data pribadi pengguna. Bahwa adanya kemungkinan untuk data pribadi tersebut  disalahgunakan  untuk  motif ekonomi dari Penyedia Layanan Fintech P2P Lending tersebut.
45  Bank Indonesia, Kajian  Tipologi  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme  dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (Jakarta: Bank Indonesia, 2021) hlm.39. 46  Sudikno Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1986) hlm. 108., dalam F.X. Suhardana, Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa (Jakarta: Prenhallindo, 1992) hlm. 7
Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lebih lanjut disebut dengan ‘UU ITE’) telah memberikan perlindungan hukum pidana bagi Pengguna Layanan Fintech P2P  Lending dengan telah diaturnya delik penyalahgunaan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 UU ITE. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 jo Pasal 32 UU ITE tersebut maka setiap orang yang melakukan perbuatan penyalahgunaan data pribadi dalam bentuk memindahkan data elektronik milik orang lain, mentransfer informasi sistem elektronik serta membuat terbukanya data yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses publik,  dapat untuk dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan UU ITE tersebut.

## b. Perlindungan Hukum Perdata terhadap Pengguna Fintech P2P Lending dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Ekonomi
Selain terdapat Perlindungan Hukum Pidana bagi Pengguna Fintech  P2P  Lending dalam  hal  terjadi  tindak  pidana  ekonomi, terdapat pula perlindungan hukum secara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak kewajiban antar perorangan satu dengan yang lain. 46 Sedangkan menurut Asis Safioedin hukum perdata adalah hukum

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lain di dalam masyarakat. 47 Dari pengertian hukum perdata sebagaimana disebutkan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara subyek hukum kaitannya dengan hak dan kewajiban subyek hukum.
Dalam kaitannya dengan Fintech  P2P Lending, bahwa merujuk pada POJK Fintech P2P dinyatakan bahwa Fintech  P2P  Lending merupakan suatu penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan Borrower dan Lender melalui sistem elektronik. Dari pengertian Fintech  P2P  Lending tersebut dapat diketahui bahwa penyelenggaraan layanan Fintech P2P Lending tersebut masuk ke dalam ranah hukum keperdataan. Hal tersebut dikarenakan dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi tersebut terdapat adanya perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara subyek hukum dalam hal ini hak dan kewajiban antara Lender , Borrower serta Penyelenggara.
Oleh karena itu maka dalam hal terjadi tindak pidana ekonomi dalam penyelenggaraan Fintech  P2P  Lending maka terhadap Pelaku Kejahatan seyogyanya selain dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana juga dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum perdata.
47 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 96, dalam F.X. Suhardana, Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa (Jakarta: Prenhallindo, 1992) hlm. 7
48 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48. 49  Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 90-91.
50 Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), hlm. 12 51  Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Mengenai pertanggungjawaban hukum secara perdata, bahwa dalam hukum perdata sendiri setiap tuntutan pertanggungjawaban hukum harus memiliki dasar yaitu hal yang menyebabkan lahirnya kewajiban untuk bertanggungjawab. 48 Adapun dasar pertanggungjawaban menurut hukum perdata pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban atas dasar resiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan merupakan pertanggungjawaban yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, perbuatan melawan hukum serta  tindakan  yang  kurang  hati-hati. Sedangkan pertanggungjawaban atas dasar resiko merupakan tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang harus diambil oleh produsen pelaku usaha atas kegiatan usahanya. 49 Adanya pertanggungjawaban hukum secara perdata tersebut memiliki tujuan dalam rangka melindungi dan memberikan  ganti  rugi  kepada  pihak  yang dirugikan. 50
Berdasarkan ketentuan Pasal 37 POJK Fintech P2P dinyatakan bahwa Penyedia/ Penyelenggara dari Layanan Fintech  P2P Lending diwajibkan untuk bertanggung jawab  atas  kerugian  yang  timbul  akibat kesalahan dan/atau kelalaiannya. 51 Dari ketentuan tersebut maka dapat diketahui dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
penyelenggara yang menyebabkan Pengguna mengalami kerugian termasuk terjadi karena tindak pidana ekonomi baik itu yang dilakukan pengguna lainnya ( lender atau borrower ) atau penyelenggara maka penyelenggara wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen atau pengguna layanan fintech peer to peer lending tersebut.
Bahwa dengan adanya regulasi yang memberikan pertanggungjawaban perdata bagi Penyelenggara dalam hal terjadi kerugian yang dialami Pengguna karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara maka dapat menjamin rasa aman bagi Pengguna dalam menggunakan layanan Fintech P2P Lending .
Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana apabila Fintech  P2P Lending tersebut Ilegal apakah diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban perdata sesuai ketentuan Pasal 37 POJK Fintech P2P Lending . Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 6 POJK Fintech P2P maka selama Perusahaan tersebut berbadan hukum dan menjalankan, menyediakan ataupun mengelola layanan terkait dengan kegiatan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi, maka termasuk dalam definisi  Penyelenggara Fintech  P2P  Lending sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 POJK Fintech P2P  Lending sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata dalam hal konsumen atau penggunanya dirugikan atas kelalaian atau kesalahan penyelenggara tersebut. Akan tetapi apabila Penyedia Layanan Fintech P2P Lending tersebut Ilegal dan tidak berbadan hukum maka dalam hal ini berlaku
52  Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang pada intinya menyatakan bahwa  dalam hal terjadi perbuatan yang melanggar atau melawan hukum yang berdampak terhadap adanya kerugian maka pihak yang menimbulkan kerugian tersebut memiliki kewajiban untuk mengganti  kerugian  tersebut 52 . Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal terdapat kelalaian dan kesalahan dari Penyedia Layanan Fintech P2P Lending yang menyebabkan Pengguna rugi maka dapat untuk dimintai pertanggungjawaban kepada Penyelenggara berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.
Selain Penyedia/Penyelenggara dapat dikenai pertanggungjawaban perdata ber- dasarkan Pasal 37 POJK Fintech P2P dan Pasal 1365 KUHPerdata, penyelenggara juga dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE dalam hal terjadi penyalahgunaan data pribadi pengguna oleh penyelenggara. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE maka dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian penyedia/penyelenggara yang mengakibatkan dapat diaksesnya data pribadi pengguna oleh pihak lain yang tidak berhak maka pengguna layanan Fintech P2P Lending dapat untuk mengajukan gugatan perdata.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam rangka perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech  P2P  Lending , regulasi hukum yang ada saat ini telah memberikan hak bagi Pengguna yang dirugikan  apabila  terjadi  tindak  pidana ekonomi untuk dapat mengajukan gugatan

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
perdata kepada Penyedia/Penyelenggara. Adapun dasar pengajuan gugatan perdata tersebut adalah mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE, serta Pasal 37 POJK Fintech P2P Lending .
Selain perlindungan hukum represif terdapat juga perlindungan hukum preventif yaitu untuk mencegah disalahgunakannya Fintech  P2P  Lending sebagai  sarana  tindak pidana ekonomi. Adapun bentuk perlindungan preventif yaitu dengan diterapkannya regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan Fintech P2P Lending berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016; serta ditetapkannya Fintech P2P  Lending sebagai Pihak Pelapor dalam Rezim  Anti  Pencucian  Uang  berdasarkan  PP Nomor 61 Tahun 2021.

## 3. Arah Kebijakan Hukum yang Diperlukan dalam Menindak Fintech P2P Lending Ilegal
Sebagaimana disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa maraknya Fintech P2P Lending yang bersifat ilegal merupakan salah satu penyebab dari rentannya Fintech  P2P  Lending untuk kemudian disalahgunakan sebagai sarana untuk  melakukan  tindak  pidana  ekonomi. Dalam rangka menindak Fintech P2P Lending Ilegal maka diperlukan adanya suatu terobosan kebijakan hukum yang dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Apabila merujuk pada pendapat Lawrence M.
53 Lawrence  M.  Friedman,  Hukum  Amerika:  Sebuah  Pengantar,  Terjemahan  dari  American  Law  An  Introduction 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 6, dalam Yuliana, “Dampak Pelaksanaan Hukuman  Mati  terhadap  Kondisi  Kejiwaan  Terpidana  Mati  di  Indonesia”  Indonesian  Journal  of  Criminal  Law Studies (IJCLS), Volume 1 (2016), hlm. 47.
54 Otoritas Jasa Keuangan, “Infografik OJK bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal”, https://www.ojk.go.id/, diakses 11 Mei 2022.
Friedman  dapat  diketahui  bahwa  efektivitas penegakan hukum sendiri ditentukan oleh 3 (elemen) dalam sistem hukum yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. 53 Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai arah kebijakan hukum yang diperlukan dalam rangka penguatan terhadap elemen-elemen sistem hukum untuk menindak Fintech  P2P  Lending ilegal serta memberikan perlindungan hukum bagi pengguna.
Apabila melihat dari sisi Struktur Hukum (perangkat hukum yang ada) sebenarnya telah dilakukan kolaborasi antara OJK dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam memberantas Fintech P2P Lending Ilegal. OJK sendiri telah melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Koperasi dan UMKM melalui adanya komitmen bersama dari kementerian lembaga untuk memberantas Fintech  P2P ilegal yang meliputi  tindakan  pencegahan,  penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hukum. 54 Walaupun telah terdapat adanya kolaborasi antar Kementerian/Lembaga dalam menindak Fintech  P2P  Lending Ilegal akan tetapi di sisi lain diperlukan juga adanya penguatan pada substansi hukum yang dapat memberikan efek jera bagi Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Ilegal.
Dari sisi substansi hukum, apabila melihat ketentuan dalam POJK Fintech  P2P Lending ,

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
dapat diketahui bahwa Penyedia Layanan/ Penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan pendaftaran  dan  perizinan  kepada  OJK. Adapun untuk pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kewajiban tersebut maka Penyedia Layanan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) POJK Fintech P2P Lending yaitu berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, serta pencabutan izin. 55

## Walaupun begitu ketentuan tersebut masih
belum  efektif  apabila  dikenakan  terhadap Fintech  P2P  Lending yang beroperasi secara ilegal.  Dimana  sanksi  seperti  pencabutan izin hanya dapat memberikan efek jera bagi Fintech  P2P  Lending yang  sudah  terdaftar dan berizin di OJK, dan kurang tepat apabila dikenakan terhadap Fintech  P2P  Lending ilegal .
Oleh karena itu maka diperlukan adanya sanksi yang dapat memberikan perlindungan bagi pengguna Layanan Fintech P2P Lending serta mencegah penyelenggaraan layanan Fintech  P2P  Lending secara ilegal. Sebagai solusi maka dapat dijatuhkannya sanksi pidana bagi Penyedia Layanan Fintech  P2P Lending yang beroperasi secara ilegal baik itu dalam bentuk sanksi pidana penjara maupun sanksi pidana denda.
Penerapan sanksi pidana bagi penyedia layanan peminjaman uang yang beroperasi secara ilegal sendiri telah diterapkan di beberapa  negara  seperti  di  Thailand  dan Jepang. Di Thailand, berdasarkan The Financial Institution  Business  Act  B.E. 2551 (2008),
55  Pasal 47 ayat (1) POJK Fintech P2P Lending.
56 The Financial Institution Business Act B.E. 2551, Year 2008, section 121.
dalam hal terdapat pihak yang menjalankan bisnis peminjaman kredit tanpa izin maka terhadapnya dapat dikenakan Pidana Penjara selama dua hingga sepuluh tahun dan pidana denda dua ratus ribu baht hingga satu juta baht. 56 Sedangkan di Jepang, berdasarkan ketentuan dalam Article 47 Money Lending Act Japan, dinyatakan bahwa seseorang yang menjalankan bisnis peminjaman akan  tetapi  dengan  cara  pendaftaran  yang salah maka terhadapnya dapat dijatuhkan hukuman pidana berupa hukuman penjara dengan pekerjaan maksimal 10 tahun dan/ atau denda maksimal 30 juta yen. 57 Dengan adanya penerapan sanksi pidana bagi Penyedia Layanan Peminjaman Uang ilegal termasuk layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi ( Fintech  P2P  Lending ) seperti  di  Negara  Thailand  dan  Jepang tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dari maraknya Fintech  P2P  Lending yang beroperasi secara ilegal.
Mengenai penerapan sanksi pidana, bahwa  berdasarkan  teori  relatif  atau teori tujuan ( utilitarian  theory ), tujuan sanksi pidana bukan sebagai alat untuk melaksanakan pembalasan kepada pelaku kejahatan akan tetapi ditujukan untuk tujuan yang bermanfaat. Berdasarkan teori relatif/tujuan  dinyatakan  bahwa  tujuan penjatuhan pidana adalah untuk memberikan ketentraman bagi masyarakat serta untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Dalam mencapai tujuan pemidanaan tersebut dapat dilakukan  dengan  beberapa  cara  seperti

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
dengan membuat ketentuan mengenai sanksi yang memuat ancaman pidana yang cukup berat yang memiliki tujuan untuk menakut- nakuti  orang  agar  tidak  melakukan  tindak pidana/kejahatan. 58
Oleh karena itu sebagai solusi untuk mengatasi maraknya Fintech  P2P  Lending Ilegal, diperlukan adanya penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur  mengenai  aktivitas  peminjaman uang  termasuk  aktivitas  peminjaman  uang berbasis teknologi informasi ( Fintech  P2P Lending ) yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan non bank yang di dalamnya mengatur sanksi pidana. Adapun pengaturan sanksi pidana tersebut adalah terhadap penyedia layanan peminjaman uang (termasuk Fintech  P2P  Lending ) yang beroperasi secara ilegal. Adapun bentuk sanksi pidana yang dapat diterapkan dapat berupa sanksi pidana penjara maupun denda.

## D. Penutup
Layanan Fintech P2P Lending merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan dalam rangka mempertemukan Lender dan Borrower untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan menggunakan sistem elektronik. Walaupun dengan adanya layanan Fintech  P2P  Lending telah memberikan manfaat  positif  untuk  menggerakan  roda perekonomian dengan mengundang lebih banyak investor serta memberikan alternatif kredit dan kemudahan akses bagi masyarakat akan tetapi terdapat adanya kerentanan untuk disalahgunakan sebagai sarana Tindak
58 Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I (Bandung: Armico, 1995), hlm. 27., dalam Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak,” Jurnal Komisi Yudisial, Volume 6 No. 1, April 2013, hlm. 69.
Pidana Ekonomi. Terdapat beberapa hal yang menjadikan layanan Fintech  P2P  Lending rentan disalahgunakan sebagai sarana tindak ekonomi yaitu dikarenakan maraknya Fintech P2P  Lending yang  bersifat  ilegal  yang  tidak berada di bawah pengawasan OJK, mekanisme pendaftaran  dan  verifikasi  pengguna Fintech P2P Lending secara elektronik, serta terdapatnya akses Penyelenggara Fintech P2P Lending terhadap data pribadi.
Walaupun peraturan yang ada sendiri telah mengatur mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi Pengguna Fintech P2P Lending dalam hal terjadi tindak pidana ekonomi, baik itu perlindungan hukum yang bersifat represif maupun preventif, akan tetapi masih maraknya Fintech  P2P  Lending yang bersifat ilegal tersebut masih menjadi hal yang meresahkan masyarakat sehingga diperlukan arah kebijakan untuk mengatasi hal tersebut.
Pengaturan sanksi pidana bagi Penyedia atau Penyelenggara Layanan Fintech  P2P Lending ilegal sendiri dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan terkait masih menjamurnya Fintech P2P yang bersifat ilegal. Sejauh ini sanksi bagi Penyedia/Penyelenggara Layanan Fintech P2P Ilegal masih terbatas pada  sanksi  administratif  berdasarkan  POJK Fintech  P2P  Lending ,  yang  kurang  efektif apabila diterapkan bagi Fintech P2P Lending yang beroperasi secara ilegal. Sanksi pidana dapat menjadi solusi efektif, utamanya untuk memaksa Penyedia Layanan Fintech P2P Lending  untuk  mendaftarkan  dirinya  ke  OJK

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING
ILEGAL
sehingga dapat terpantau segala macam aktivitas peminjaman uang berbasis teknologi
informasi yang diselenggarakan oleh Penyedia Layanan Fintech P2P Lending .

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Amrullah, Arief. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
Asian/Pacific Group on Money Laundering. Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing, Sydney: APG Secretariat, 2010.
Bank Indonesia, Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal, Jakarta: Bank Indonesia, 2021.
Candra, Ahmadi dan Dadang Hermawan. E-Business dan E-Commerce, Yogyakarta: Andi, 2013.
Friedman , Lawrence M. Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction 2 nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
Friedman, Wolfgang. Legal Theory, London: Stevens, 1967.
Friedman, Wolfgang. Teori  dan  Filsafat  Hukum,  Idealisme  Filosofis  dan  Problema Keadilan, Jakarta: Rajawali, 1990.
Fuady, Munir. Hukum Perbankan Modern, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Hamzah, Andi. Hukum Pidana Ekonomi, Jakarta: Erlangga, 1991.
Husein, Yunus dan Roberts K., Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang, Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
Komariah. Edisi Revisi Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
Kristiana, Yudi. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafa Media.
Manurung, Adler Haymans Otoritas  Jasa  Keuangan:  Perlindungan  Investor, Jakarta: Adler Manurung Pers, 2013.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1986.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana , Bandung: Alumni, 1992.

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
Poernomo, Bambang. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
Prawirohardjo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung: Alumni, 1986.
Raharjo, Satjipto . Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Rinwigati, Patricia. Parliamentary Brief : Series #6, Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis?, Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016.
Sastrawidjaja , Sofjan. Hukum Pidana I , Bandung: Armico, 1995.
Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tujuan  Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986.
Soerjodibroto, R. Soenarto. KUHP & KUHAP, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
Suhardana, F.X. Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Prenhallindo, 1992.
Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
Wiyono, R. Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Aprita, Serlika, “Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah,” Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 16 Nomor 1, Januari – Juni 2021.
Baihaqi,  Jadzil,  “ Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia,” Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 1 Nomor 2, September 2018.
Ghozi, Ahmad, “ The  Urgency  of  Electronic  Know  Your  Customer  (E-KYC):  How  Electronic Customer  Identification  Works  to  Prevent  Money  Laundering  in  The  Fintech  Industry ,” Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 7 No. 1, 2022.
Hutahean, Bilher,  “ Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak ,” Jurnal Komisi Yudisial, Volume 6 No. 1, April 2013.
Lutfi, Anas dan Rusmin Nuryadin, “Tindak Pidana Ekonomi sebagai Upaya Pembangunan di bidang Ekonomi,” Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan), Volume 1 Nomor 1, 2016.

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL
Njatrijani, R., “Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia,” Jurnal Diponegoro Private Law Review, Volume 4 Nomor 1, Juni 2019.
Sugangga, Rayyan dan Erwin Hari Sentoso, “ Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online ,” Pakuan Justice Journal of Law, Volume 1 No. 1, 2020.
Wardhani, Indah Kusuma “Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman atas Risiko Kredit dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Volume 6 Nomor 2, Desember 2020.

## C. Internet
Novita Intan, “SWI Blokir 4.160 Pinjaman Online Ilegal per September 2022”, https://www. republika.co.id/, diakses 25 Mei 2022.
Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Infografik  OJK  bersama  Kementerian  atau  Lembaga  Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal”, https ://www.ojk.go.id/, diakses 11 Mei 2022.
Otoritas Jasa Keuangan, “ Siaran Pers SWI: Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 7
Entitas Tanpa Izin dan 100 Pinjaman Online Ilegal”, https ://www.ojk.go.id/, diakses 21 Mei 2022.

## D.  Peraturan Perundang­undangan

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN FINTECH P2P LENDING DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN

## BIODATA PENULIS
Otniel Yustisia Kristian, S.H., M.H. , menyelesaikan pendidikan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 2016. Kemudian menyelesaikan program studi Magister Hukum di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2019. Saat ini penulis bertugas sebagai PNS di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Disana penulis aktif dalam kegiatan penyusunan kajian hukum dan pengajar pada beberapa instansi untuk materi terkait rezim anti pencucian uang. Beberapa kegiatan mengajar yang pernah dilakukan penulis yaitu Pengajar dalam Pelatihan Jarak Jauh Penyidikan TPPU Tindak Pidana Asal di bidang Perpajakan untuk PPNS Dirjen Pajak Tahun 2021, Pengajar/Narasumber kegiatan Peningkatan Kapasitas PPNS KLHK Tahun 2021, Pengajar dalam Pelatihan Penyidik TPPU di bidang Perikanan untuk PPNS TNI AL dan PPNS PSDKP Tahun 2021, serta Pengajar dalam Pelatihan Penyidikan Teknis TPPU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan untuk PPNS BPOM Tahun 2021 dan 2022. Selain itu penulis juga aktif menulis beberapa karya tulis terkait dengan rezim anti pencucian uang antara lain berjudul: Analisis Hukum atas Persepsi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara TPPU, Jakarta: PPATK, 2020; Tinjauan Hukum atas Kepemilikan Saham oleh Koperasi sebagai Sarana TPPU, Jakarta: PPATK, 2020; dan Tinjauan Hukum mengenai Ketentuan Anti  Tipping  Off dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Jakarta: PPATK, 2022.