## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Maqa ̄ Shid al-Shari ̄ ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean

## Ah. Soni Irawan
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo E-mail: ahmadsonyirawan@gmail.com
Abstrak: Konsep pendekatan sistem maqa ̄ shid al-shari ̄ ah yang digagas  oleh  Jasser  Auda  dapat  menjadi  solusi  alternatif untuk  menghadapi  berbagai  persoalan  kontemporer  yang kompleks  akibat  perubahan  ruang,  waktu,  budaya  dan modernisasi  hukum  Islam,  dimana  fikih  perbandingan mazhab ( fiqh  muqa ̄ ranah )  yang  didalamnya  berisikan  koleksi hukum-hukum  Islam  dirasa  masih  kurang  memadai  dalam menjawab  persoalan  kontemporer  yang  selalu  muncul  di tengah  masyarakat  modern.  Berbasis maqa ̄ shid yang  telah mengalami  pergeseran  makna  dari  penjagaan,  perlindungan dan  pelestarian  menuju  kepada  pengembangan  dan pemuliaan hak-hak asasi manusia melalui upaya pembaruan, keterbukaan  dan  keluwesan  hukum  Islam,  dirasa  lebih berdaya guna dan mampu mempertahankan validitas ijtihad suatu  hukum  berdasarkan  tingkat  pencapaian  tujuanya. Dalam  rangka  mereformasi  filsafat  hukum  Islam  melalui fungsi fitur-fitur sistem sebagaimana yang telah dioptimalkan  oleh  Jasser  Auda,  konsep maqa ̄ shid menjadi tujuan  inti  dari  seluruh  metodologi  ijtihad  ushul  linguistik ( qat’iyyah  dilalah ),  keaslian  historis  ( qat’iyyah  al-tsubut )
maupun  rasional  ( al-qat  al-mantiqi ).  Penelitian  ini  bertujuan untuk menjelaskan sekaligus menunjukkan proses kerja teori pendekatan  sistem maqa ̄ shid  al-shari ̄ ah Jasser  Auda,  yang terdiri  atas  watak  kognitif  ( cognitif  nature )  menuju  validasi
seluruh kognisi, kemenyeluruhan ( wholenes ) menuju holisme,
keterbukaan ( openess ) menuju pembaruan diri, hierarki saling
berkaitan  ( interelated  hierarchy ),  multidimensionalitas  ( multi- dimensionality )  menuju  ushul  fiqh  yang  multidimensional serta  kebermaksudan  ( purposefulness ).  Keenam  fitur  tersebut saling  berhubungan  dan  berkaitan  erat  untuk    membentuk suatu keutuhan sistem berfikir yang utuh dalam menghadapi problematika hukum yang masih diperdebatkan.
Kata Kunci: Maqa ̄ shid al-Shari ̄ ah, Jasser Auda, pendekatan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402

## Pendahuluan
Saat  ini  umat  Muslim  tengah  menghadapi  tantangan  dinamika kontemporer akibat perubahan konteks ruang, waktu, budaya serta ilmu pengetahuan  dan  teknologi  modern,  sebagian  dari  mereka  telah melakukan  ijtihad  tetapi  hasilnya  belum  maksimal,  karena  tidak  berani melakukan  ijtihad  yang  baru  atau  hanya  sebatas  pembacaan  yang dilakukan  secara berulang-ulang dengan menjadikan fikih perbandingan antar-mazhab  sebagai  alternatif  solusi,  sehingga  keputusan  hukumnya masih terasa dipaksakan dan kadaluwarsa, dalam kitab i’lam al-Muwa ̄ qi’in ‘an  al-‘Alami ̄ n Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah  menyatakan taghoyyuri  al-fatwa wakhtila ̄ fuhaa bihasbi taghoyyuri al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwa ̄ l wa an- niyat  wa  al-‘awa ̄ id yang  mengandung  arti  bahwa  perubahan  dan perdebatan hukum itu menyesuaikan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan. 1 Bahkan sebagian besar umat Muslim yang  lain  bertindak  kontra-produktif  dengan  bersikap  eksklusif  dalam merespon  setiap  upaya  reformasi  hukum  Islam  yang  dapat  dijadikan rujukan masa kini.
Setidaknya terdapat tiga reformasi maqa ̄ shid al-shari ̄ ah yang diperbarui oleh  Jasser  Auda, pertama ,  dari  penjagaan  dan  pelestarian  menjadi pengembangan  dan  pemuliaan  hak-  hak  asasi,  bahkan  pengembangan Sumber  Daya  manusia,  yang  mengadopsi  konsep  pengembangan  SDM versi  kesepakatan  Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB); kedua ,  tingkatan otoritas  dalil  dan  sumber  hukum  didasarkan  atas  level  legitimasi  dan sumber  hukum  Islam  terkini  dengan  ciri  khas  meniadakan  fanatisme mazhab,  sehingga  lebih  fleksibel  dalam  menyikapi  suatu  kasus  hukum; ketiga , sistem hukum Islam kontemporer diupayakan berbasis maqa ̄ shid al- shari ̄ ah, karena maqa ̄ shid merupakan  salah  satu  media  intelektual  dan metodologi  masa  kini  yang  sangat  penting  untuk  mereformasi  hukum Islam,  agar  mampu  menelaah  al-Quran  dengan  pendekatan  holistik, sehingga  surat  atau  ayat  yang  membahas  tentang  keimanan,  kisah  para nabi  dan  rasul,  kehidupan  akhirat  dan  alam  semesta  menjadi  sebuah gamabaran  utuh  yang  dapat  memainkan  peranan  dalam  pembentukan
1 Ibnu  Qoyyim  al-Jauziyah, I’lam  al-Muwaqi’in  ‘an  al-‘Alamin ,  Juz  III  (Bairut:  Dar  al-Fikr, t.t.), hlm. 44

## sistem .

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
hukum-hukum yuridis. 2 Auda menempatkan maqa ̄ shid sebagai kumpulan maksud-maksud ilahiah dan  konsep-konsep  moral  dijantung  dan  dasar hukum  Islam  dengan  mengintroduksi  metode  analisis,  klasifikasi,  dan kritik  baru  dengan  menggunakan  fitur-fitur  yang  relevan  berdasarkan teori sistemnya.
Pendekatan  sistem maqa ̄ shid  al-shari ̄ ah Jasser  Auda  merupakan  satu diantara  upaya  reformasi  terhadap  pemahaman  dan  penafsiran  hukum Islam  yang  seharusnya  tidak  hanya  bertumpu  pada  produk-produk hukum  Islam  (fikih),  melainkan  seharusnya  bertumpu  pada  filsafat hukum Islam (ushul fikih) atau bahkan perumusan pondasi-pondasi fikih baru  yang  berposisi  sebagai  produsen  hukum-hukum  fikih,  sehingga hukum Islam dapat memenuhi tujuanya  dalam hal keadilan, kesetaraan, hak  asasi  manusia,  pengembangan  dan  kesopanan  dalam  konteks kehidupan modern. Demikian sejalan dengan pernyataan Imam al-Syatibi, bahwa  sesungguhnya  syariat  itu  bertujuan  untuk  mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. 3
Pembahasan Maqa ̄ shid al-Shari ̄ ah Maqa ̄ shid  al-shari ̄ ah merupakan  gabungan  dari  kata maqa ̄ shid dan al- shari ̄ ah . Maqa ̄ shid merupakan bentuk jamak dari kata maqshud yang berarti kesengajaan  atau  tujuan,  bentuk  kata  kerjanya qashada-  yaqshudu ,  yang mempunyai beragam makna diantaranya menuju pada suatu arah, tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan. 4 Menurut Jasser Auda al-maqa ̄ shid adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan  epistimologi  yang  terwakili  oleh  kata  sangat sederhana yaitu  mengapa?, sehingga maqa ̄ shid mengandung arti hikmah yang terkandung dibalik aturan syariat Islam. 5
Sedangkan  kata al-shari ̄ ah secara  etimologi  berarti  jalan  ke  suatu pengairan atau jalan menuju sumber air atau jalan yang harus diikuti atau
2 Jasser  Auda, Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqasid  Syariah ,  (Bandung:  PT.  Mizan Pustaka, 2015), hlm. 11-12
3 Imam  Syatibi, al-Muwafaqat  Fi  Ushul  al-Syariah ,  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-Ilmiyah,  t.t.), hlm. 21
4 Ahmad  Imam  Mawardi, Fiqh  Minoritas,  Fiqh  Aqalliyya ̄ t  dan  Evolusi  Maqa ̄ shid  al-Shari ̄ ah Dari Konsep Ke Pendekatan, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 178-179
5 Jasser Auda, Maqa ̄ shid  al-syariah, A Beginner Guide , Terj. Ali Abdelmon’im, (Yokyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 4-5

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
tempat lalu lalang air di sungai, 6 demikian dimaknai sebagai jalan menuju sumber  pokok  kehidupan. 7 Sedangkan  secara  terminologi al-shari ̄ ah adalah  teks-teks  suci  dari  al-quran  dan  sunnah  yang mutawatir yang belum tercampuri sedikitpun oleh pemikiran manusia. 8 Pada refrensi lain definisi al-shari ̄ ah adalah  segala  titah  Allah  yang  berhubungan  dengan tingkah  laku  manusia  dari  aspek  luar  yang  terkait  dengan  akhlak, sehingga  identik  menjadi  nama  hukum  yang  bersifat  amaliah, 9 dengan demikian maqa ̄ shid al-shari ̄ ah secara terminologi mengandung arti maksud atau  tujuan  yang  disyariatkan  hukum  Islam,  yang  stressingnya  adalah hikmah dan illat ditetapkanya suatu hukum. 10
Menurut  Jasser  Auda maqa ̄ shid  al-shari ̄ ah adalah  sebuah  arti  maksud yang  dikehendaki  oleh al-Syari’ yaitu  Allah  dan  rasul-nya  agar  bisa terealisasikan lewat tasyri’ dan hukumnya ditetapkan melalui istinbat oleh para mujtahid melalui teks-teks syariat. 11 Auda mengartikan maqa ̄ shid al- shari ̄ ah sebagai  nilai  yang  dijadikan  dan  hendak  direalisasikan  oleh pembuat syariah dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks syariah. 12
Konsep  pemikiran maqa ̄ shid  al-shari ̄ ah Jasser  Auda  menekankan terhadap  empat  aspek: pertama, membagi maqa ̄ shid kedalam  tiga  level yaitu  universal  ( al-maqa ̄ shid  al-‘a ̄ mmah ),  spesifik  ( al-maqa ̄ shid  al-kha ̄ ssah ), dan  parsial  ( al-maqa ̄ shid  al-  juz’iyyah ). Kedua ,  jangkauan maqa ̄ shid -nya diperluas  dari  individual  menjadi  masyarakat,  bangsa,  umat  Muslim sedunia,  bahkan  umat  manusia. Ketiga ,  sumber maqa ̄ shid digali  langsung dari nash yaitu  al-Quran  dan  hadis  yang mutawatir, tidak  lagi  dari pendapat-pendapat  ulama’  mazhab. Keempat ,  tujuan maqa ̄ shid -nya mengalami  pergeseran  makna  dari  penjagaan  ( al-‘ismah )  dan perlindungan ( al-hifz ), menuju kepada pengembangan ( at-tanmiyah ) yang akhirnya  sampai  pada  perkembangan  manusia  ( human  development ),  hak
6 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 1 , cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1
7 Ibn Mansur al-Afriqi, Lisan al-‘Arab , (Beirut: Dar al-Sadr, t.t.), hlm. 175
8 Asafri  Jaya  Bakri, Konsep  Maqa ̄ shid  al-Shari ̄ ah  Menurut  al-Syatibi ,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61
9 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 1 , cet. Ke-5, hlm. 2
10 Akhmad al-Raisuni dalam Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 123
11 Jasser  Auda, Maqashid  al-Shari’ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law:  a  Systems  Approach (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2
12 Jasser Auda, Fiqh al-Maqa ̄ shid Inata ̄ t al-Ahkam bi al- Maqa ̄ shida, (Herdon: IIIT, 2007), hlm.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
asasi  manusia  ( human  rights ),  dan  kemaslahatan  secara  menyeluruh ( maslahah al-‘ammah ).
Berikut  merupakan  perbandingan maqa ̄ shid klasik  dengan maqa ̄ shid Jasser  Auda,  Sebagaimana  termuat  dalam maqa ̄ shid umum  yang  terdiri atas  perlindungan  agama,  perlindungan  jiwa,  perlindungan  akal, perlindungan harta dan perlindungan keturunan.
Perbandingan Maqa ̄ shid klasik dengan Maqa ̄ shid Jasser Auda. 13
No Maqa ̄ shid Umum Maqa ̄ shid Klasik Maqa ̄ shid Jasser Auda 1. Hifdzuddin Hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar Kebebasan dalam keyakinan  (tidak  ada paksaan dalam beragama) 2. Hifdzul-nafs/irdhi Perlindungan kehormatan/ larangan membunuh Perlindungan harkat dan martabat manusia, perlindungan HAM 3. Hifdzul-aqli Larangan minuman keras Perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taqlid, mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri 4. Hifdzul- maal Hukuman bagi pencurian Bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera 5. Hifdzul-nashl Hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan Menjadikan peduli keluarga

## Biografi Jasser Auda
Prof.  Dr.  Jasser  Auda  adalah  cendekiawan  multi-disipliner  terkenal sebagai  salah  satu  pakar  terkemuka  dibidang  maqasid  syariah  yang merupakan perkumpulan Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS), spesifiknya dalam kajian kebijakan publik program studi islam. Di Dublin beliau  mendirikan  persatuan  ulama  muslim  internasional,  di  London Inggris  beliau  menjadi  anggota  dewan  akademik  Institut  Internashional Pemikiran  Islam  juga  anggota  pengawas  Global  Pusat  Studi  Peradaban

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
(GCSC)  dan  anggota  dewan  eksekutif  Asosiasi  Ilmuan  Muslim  Sosial (AMSS),  di  Kanada  beliau  menjadi  anggota  Institut  Internashional Advanced  Sistem  Research  (IIAS).  Tahun  2008  beliau  memperoleh  gelar Ph.D dari University of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam.  Pada  tahun  2006  beliau  mendapat  gelar  kedua  gelar  Ph.D  yang diperoleh  dari  Universitas  Waterloo,  Kanada,  dalam  kajian  Analisis Sistem.  Tahun  2004  dari  Universitas  Islam  Amerika  beliau  memperoleh master  Fikih,  pada  fokus  kajian  Tujuan  Hukum  Islam  ( Maqa ̄ shid    al- Syari’ah ).  Gelar  B.Sc  diperoleh  dari  Engineering  Cairo  University,  Egypt Course  Av.,  tahun  l988  dan  gelar  B.A  diperoleh  dari  jurusan  Islamic Studies  pada Islamic American University, USA pada tahun 2001. Beliau memperoleh  pendidikan  al-Qur’an  dan  ilmu-ilmu  Islam  di  Masjid  al- Azhar, Kairo.
Di  London,  Inggris  beliau  merupakan  direktur  sekaligus  pendiri Maqa ̄ shid Research Center di bidang Filsafat Hukum Islam, dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute  of  Toronto,  Kanada  dan  Akademi  Fikih  Islam,  India.  Beliau menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait dengan  isu-isu  minoritas  Muslim  dan  kebijakan  di  beberapa  negara  di seluruh  dunia.  Beliau  juga  mengikuti  laporan  kebijakan  yang  berkaitan dengan  minoritas  Muslim  dan  pendidikan  Islam  kepada  Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikann Tinggi Inggris. Beberapa buku telah beliau tulis dan yang terakhir dalam bahasa Inggris, berjudul Maqa ̄ shid  al-Syariah  as Philosophy  of  Islamic  Law : A  Systems  Approach (London:  IIIT,  2008).  Beliau  telah  menerbitkan  8  buku  dengan  ratusan bentuk  jurnal  yang  tersebar  diseluruh  dunia,  tulisan  media,  DVD  dan ceramah umum. Selain itu, beliau juga banyak menerima penghargaan. 14
Konsep Pendekatan Sistem Maqa ̄ shid al-Shari ̄ ah Jasser Auda Teori sistem perspektif Jasser Auda menawarkan jalan tengah antara aliran realis dan aliran formil, dimana menurut aliran realis, realitas fisik adalah  objektif  dan  eksternal  bagi  kesadaran  individual,  sedangkan menurut aliran formil realitas itu bersifat subjektif dan merupakan sebuah produk  kesadaran  mental  individual,  jadi  sebuah  sistem  tidak  harus identik  dengan  benda-benda  yang  ada  di  dunia  nyata,  melainkan merupakan  sebuah  cara  pengorganisasian  pikiran  kita  atas  dunia  nyata. Menurut  Auda,  sistem  yang  baik  dan  efisien  adalah  sistem  yang
14 Jasser Auda, Maqa ̄ shid  al-syariah, A Beginner Guide , terj. Ali Abdelmon’im, hlm. 137-139

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
memelihara  orientasi  berdasarkan  tujuan,  keterbukaan,  dan  kerja  sama antar  sub-sub  sistem,  struktur  hirarki,  dan  keseimbangan  antara dekomposisi  (perubahan  menjadi  bentuk  yang  sederhana)  dan  integrasi (pembaruan  hingga  menjadi  kesatuan  yang  utuh). 15 Berikut  merupakan pendekatan sistem maqa ̄ shid al-shari ̄ ah gagasan Jasser Auda:
Watak Kognitif ( al-Idrakiyyah; Cognition )
Watak  kognitif  sistem  memandu  atas  konklusi  yang  identik  dengan para  pembenar  ( musawibah ;  mujtahid).  Menurutnya,  hukum  merupakan asumsi-asumsi  atas  diri  para  mujtahid  ketika  mengkaji nash ,  sehingga terdapat  celah  perbedaan  antara  ide-ide  para  pengkaji  terhadap nash , berapapaun  kadar  perbedaanya  semuanya  adalah  ungkapan-ungkapan yang  valid  dan  benar,  karena  banyak  versi  kebenaran,  namun  harus memilih  kebenaran  yang  paling  mungkin  berdasarkan  citra  dan  makna holistik pada idrak ‘aqli . 16
Hukum  Islam  merupakan  konstruksi  konseptual  yang  muncul  dari pemahaman  seorang  fakih,  karenanya  produk  yang  dihasilkan  dari seorang fakih (fikih) tidak termasuk kategori syariat, 17 sehingga fikih yang selama  ini  diklaim  banyak  orang  sebagai  pengetahuan  ilahiyah  harus bergeser  makna  menjadi  hanya  sebatas  pemahaman  rasio  manusia terhadap syariat yang diwahyukan, tentu saja kualifikasinya adalah dzonni ad-dilalah . Watak kognitif pendekatan sistem  tergambar sebagai berikut:
Hubungan  antara  syariat,  fikih  dan  ‘urf  untuk  menjadi qanun (undang-undang).
15 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah , hlm. 66-71
16 Ahmad ibn Hajar, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari , t.t. vol. 1, hlm. 320
17 Ahmad ibn Taimiyah, ed. ‘Abdul rahman al-Najdi, Kutub wa Rasail wa Fatwa edisi ke-2 (Riyadh: Maktabah ibn Taimiyah, t.t.), Vol.19, hlm. 131. Dalam Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah , hlm. 86
Syariat yang diwahyukan Quran nn (a) (b) (c) Sunnah Rasul Urf Qanun Fikih

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Gambar  tersebut  menunjukkan  bahwa  fikih  dan  sebagian  dari  hadis yang  statusnya  bukan  hadis mutawatir maupun shahih tidaklah  menjadi pengetahuan  syariah  yang  dianggap qothi’  dilalah- nya,  sehingga  secara praktis  fikih  juga  mengakomodir  ‘urf  yang  memenuhi  persyaratan maqa ̄ shid , dengan cara mengelaborasi hubungan antara ‘urf dan fikih dari sudut  pandang maqa ̄ shid umum  hukum  Islam,  diharapakan  keduanya mampu  memberikan  kontribusi  terhadap  hukum  Islam,  disamping  itu juga  memberikan  kebebasan  terhadap  cendekiawan  Muslim  yang  sudah memenuhi  keriteria  menjadi  seorang  mujtahid  untuk  mengkorvensi kebiasaan-kebiasaan  dan  hukum-hukum  fikih  menjadi  keputusan- keputusan yang paling sesuai dengan masyarakat dan kebutuhanya.
Adanya  pembedaan  antara  syariat,  fikih  dan  ‘urf  yang  tampak  jelas pada  gambar  tersebut  menguatkan  pandangan  bahwa  tidak  semua pendapat  fikih  praktis  dapat  dikualifikasikan  menjadi  keyakinan  ( qothi’ dilalah )  atau  keputusan  mutlak  yang  tidak  dapat  dirubah,  dengan mengesampingkan pertimbangan kebenaran, implikasi linguistik ( dalalah ), ‘illat sebuah  hukum, ijma’ maupun  qiyas.  Demikian  pendekatan  sistem watak  kognitif  ini  berfungsi  sebagai  penentu  sekaligus  validasi  ayat, hadis,  fikih  dan  ‘urf  yang  akan  dikaji  pada  kasus-kasus  kontemporer dalam serangkaian sistem.
Kemenyeluruhan ( al-Kulliyyah; Wholeness )
Kelemahan pada konsep ushul fikih klasik menjadi perhatian khusus bagi  Auda  untuk  membenahinya  dengan  menawarkan  prinsip  holisme atau dalil kulli melalui prosedur tafsir maudhu’i (tematik), yang tidak lagi hanya  bertumpu  pada  satu  ayat  atau  satu  hadis  hukum,  melainkan menjadikan  seluruh  ayat,  hadis,  fikih  bahkan  ‘urf  sebagai  pertimbangan dalam memutuskan sebuah hukum ( qanun ; undang-undang).
Format  dan  prosedur  metode  tematik  ( maudhu’i )  sebagaimana  yang telah  dipromosikan  al-Jalil  Ahmad  as-Sa’id  al-Qumi  adalah  sebagai berikut: 18 Pertama, menetapkan  topik  permasalahan  yang  akan  dibahas. Kedua, mengumpulkan  ayat-ayat  yang  berkaitan  dengan  topik permasalahan, Ketiga, menyusun  runtutan  ayat  sesuai  dengan  turunya sesuai  dengan asbab  an-nuzul . Keempat, memahami  korelasi  ayat-ayat tersebut  dalam  suratnya  masing-masing. Kelima, menyusun out  line pembahasan  dalam  kerangka  yang  sempurna. Keenam, pembhasan dilengkapi dengan hadis-hadis yang releven dengan pokok pembahasan. Ketujuh, mempelajari  ayat-ayat  secara  keseluruhan  dengan  cara
18 Rosihon  Anwar  dan  Asep  Muharom. Ilmu  Tafsir ,  cet.  ke-1,  (Bandung:  Pustaka  Setia, 2015), hlm. 166

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
menghimpun ayat yang memiliki pengertian sama, atau dikompromikan antara  yang ‘am dan khash , mutlaq dan muqayyad yang  pada  lahiriahnya terkesan saling bertentangan, sehingga pada akhirnya bertemu pada satu muara tanpa perbedaan.
Kemenyeluruhan  yang  dimaksudkan  Auda  disini  bahwa  dalil-dalil hukum yang akan dibahas dan dikaji tidak hanya memakai sumber dari satu nash hukum,  namun  harus  membandingkan  dengan nash-nash lain yang  masih  berkaitan,  karena  terdapat  beberapa  kemungkinan, diantarnya: 19
a) Suatu  hukum  yang  disimpulkan  dari nash tunggal  dibatasi  pada  kondisi- kondisi tertentu
b) S atu atau lebih kalimat dari nash tunggal itu memiliki banyak makna, bahkan mengalami perubahan dari makna asalnya
c) Ungkapan nash tunggal itu bersifat metaforis (masih berkaitan dengan nash lain)
d) Suatu hukum yang telah disimpulkan dari satu nash terasa ganjil tidak sesuai dengan nalar.
Pada  tahap  kemenyeluruhan  ini,  seluruh  ayat,  hadis,  fikih  dan  ‘urf yang  memenuhi  persyaratan maqa ̄ shid pada  kasus-kasus  kontemporer akan  dibahas  dan  dikaji  sesuai  dengan  format  dan  prosedur  kajian tematik,  sehingga  prinsip  holisme  ( ad-dalil  al-kulli )  dapat    berperan  dan terwujud  secara  efisien  pada  setiap  kajian  pembaruan  hukum  Islam kontemporer.
Keterbukaan ( al-Infitahiyyah; Openess )
Keterbukaan  sistem  mengandung  pengertian  bahwa  sebuah  sistem harus senantiasa memelihara pembaharuan keputusan hukum agar tetap dapat  menterjemahkan  masyarakat  yang  mengitarinya  serta  terhindar dari  kejumudan.  Sistem  keterbukaan  yang  diusulkan  oleh  Jasser  Auda dalam maqa ̄ shid  al-shari ̄ ah ini  mengajukan  dua  mekanisme, pertama , perubahan  hukum  dengan  melihat  perubahan  pandangan  dunia ( worldview )  atau  watak  kognitif  seorang  fakih  sehingga  seorang  fakih dituntut  harus  mempunyai  keilmuan  yang  komperhensif  terhadap permasalahan hukum yang sedang dibahasnya, tidak lagi hanya berpacu kepada  produk  putusan-putusan  ulama’  mazhab  (fikih)  semata. Kedua,
19 Muhammad  ibn  ‘Umar  al-Razi,  ed.  Taha  Jabir  al-‘Alwani, al-  Mahsul ,  (Riyad:  Universitas Imam  Muhammad  Press,  1400  H),  vol.  1,  547-573.  Jasser  Auda, Membumikan  Hukum  Islam Melalui Maqasid Syariah , hlm. 257-258

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
keterbukaan  hukum  tidak  hanya  melihat  dari  sisi  yuridis-sosiologis semata, melainkan harus disertai dengan melihat dari sisi filosofis. 20
Pandangan  dunia  ( worldview )  terbentuk  dari  sesuatu  yang  berada disekitar  kita,  mulai  dari  agama,  konsep  diri,  kondisi  geografis, lingkungan,  politik,  masyarakat,  ekonomi  dan  bahasa,  dengan  di interpretasi secara luas serta difahami secara kultur kognitif, artinya sikap mental  dan  nuansa  realitas  serta  pengalaman  yang  dilalui  oleh  seorang fakih  dalam  memandang  dan  berinteraksi  dengan  dunia  luar  sangat berpengaruh  pada  keputusan  sebuah  hukum.  Berikut  gambaran hubungan  antara  syariah,  ‘urf  (pandangan  dunia  yang  kompeten)  dan fakih  dalam  konsep  keterbukaan  yang  akhirnya  dapat  menentukan sebuah hukum (fikih).
Ketiadaan nash khusus  yang  dapat  dijadikan  sumber  hukum  utama dalam  kasus  kontemporer,  menjadikan  ‘urf  sebagai  teori  hukum  Islam untuk  dibuat  rujukan  dalam  memutuskan  suatu  kebijakan  hukum, dengan  tujuan  agar  dapat  mengakomodir  kondisi-kondisi  yang  berbeda dengan  adat  kebiasaan  orang  Arab,  yang  sekarang  masih  banyak dijadikan  rujukan  oleh  seorang  fakih  dalam  merumuskan  hukum  fikih atau  qanun  (undang-undang),  dalam  rangka  mengambil  kebijakan  dan kepastian  hukum  dengan  harapan  mampu  menjawab  secara  tepat masalah sosial, politik, budaya dan intelektual yang dihadapi umat Islam era modern ini.
Qura n (a) (b) (c) Sunnah Rasul Pandangan dunia yang kompeten Fikih Fakih Via ilmu Syari’at yang diwahyukan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Pandangan  dunia  yang  kompeten  tersebut  dapat  mengambil  dari konsep-konsep  kesepakatan  dunia  PBB  (Perserikatan  Bangsa-Bangsa), 21 sebagaimana  yang  telah  dipresentasikan  oleh  sejumlah  cendekiawan dalam  Deklarasi  Hak-hak  Asasi  Manusia  Islam,  Universal Universal Declaration  of  Human  Rihts (UDHR)  pada  tahun  1981,  dengan  semangat menghapus seluruh diskriminasi-diskriminasi hukum, selama pandangan dunia tersebut tidak keluar dari  syariat Islam secara universal dan tidak menyimpang  dari  nilai  filosofis  dasar  acuan  hukum  yang  berlaku  di tempat kasus kontemporer tersebut, jika pembahasan kasusnya di negara Indonesia,  maka  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  pancasila  dijadikan panduan  untuk  menyingkap  nilai  filosofis,  karena  pancasila  merupakan state  fundamental  norm yaitu  sumber  dan  dasar  acuan  hukum  negara Indonesia.
Sistem  keterbukaan  hukum  Islam  ini  memberikan  ruang  gerak  yang fleksibel,  dinamis  dan  terbuka  untuk  menghadapi  era  globalisasi  masa kini  dengan  perubahan  yang  begitu  cepat,  dengan  syarat  selama perubahan  tersebut  mengandung  kemaslahatan,  keadilan,  hikmah  dan rahmat. Demikian sebagai upaya bentuk perlindungan serta jaminan atas hak-hak  umat  beragama  dalam  kehidupan  berkeluarga,  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Hirarki Saling Berkaitan ( al-Harakiriyyah al-Mu’tamadah Tabaduliyyan;  Interrelated Hierarchy )
Hirarki  sistem  bertujuan  untuk  menghasilkan  khazanah maqa ̄ shid yang melimpah serta perbaikan jangkauan orang yang diliputi maqa ̄ shid , 22 karena maqa ̄ shid sebelumnya  ( maqa ̄ shid klasik)  hanya  terfokus  pada masalah dalam bab fikih dari sumber satu nas hukum saja, sehingga orang yang terliputi hanya bersifat spesifik dan khusus pada pribadi individual. Pada  tataran  ini  Auda  membagi maqa ̄ shid kedalam  tigaa  bagian,  yaitu maqa ̄ shid umum, maqa ̄ shid khusus  dan maqa ̄ shid parsial,  kesemuanya merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan antara  satu  dengan  yang  lain,  sehingga  menjadi  satu  kesatuan  yang utuh. 23
Maqa ̄ shid umum  melihat  tujuan  atau  kemaslahatan  dari  semua permasalahan  secara  universal,  baik  dari  segi  persamaan  hak  dan
21 Jasser Auda, Maqashid al-Shari’ah as Philosophy ..., hlm. 248 22 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam ... , hlm. 13
23 Jasser Auda, Maqashid al-Shari’ah as Philosophy ..., hlm. 41

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
kewajiban,  keadilan,  toleransi  serta  kemaslahatan  perspektif  saat  ini, dengan memperhatikan bagaimana pengembangan agama ( at-tanmiyah al- diin ),  pengembangan  jiwa  ( at-tanmiyah al-nafs ),  pengembangan  akal  ( at- tanmiyah al-‘aql ),  pengembangan  harta  benda  ( at-tanmiyah al-maal )  dan pengembangan  keturunan  ( at-tanmiyah al-nasl ).  Sedangkan maqa ̄ shid khusus  hanya  melihat  tujuan  dan  kemaslahatan  pada  bab-bab  atau cabang-cabang  hukum  Islam  tertentu  tentang  pembahasan  hukum syariah,  dan maqa ̄ shid parsial  melihat  hikmah  atau  rahasia  yang terkandung dalam hukum, yaitu berterkaitan  dengan alasan (al-‘illat) atau tujuan ( al-gayah ) dibalik teks atau nash hukum tertentu.
Pada  tahap  ini  setelah  melakukan  kajian  sesuai  dengan  prosedur tematik disertai pandangan dunia yang kompeten dari sisi nilai filosofis, maka  harus  mengidentifikasi maqa ̄ shid umum, maqa ̄ shid khusus  dan maqa ̄ shid parsial atas kasus kontemporer yang sedang dibahas.
Multi Dimensionalitas ( Ta’addud al-ab’ad ; Multidimensionality ) Multidimensionalitas  merupakan  fitur  pokok  sistem,  karena  melihat ke  arah  yang  lebih  realistis  serta  menggunakan  cara  berfikir  yang terhubung  langsung  dengan  kehidupan  sehari-hari.  Menurut  Imam Gazali, logika merupakan sarana untuk mengidentifikasi definisi-definisi dan  analogi-analogi  yang  dapat  membedakan  pengetahuan  yang  pasti dan tidak pasti. 24 Mengaplikasikan multi dimensionalitas pada kehujjahan hukum  Islam  akan  menyebabkan  dua  konsep  dasar  dalam ushul ,  yaitu kepastian  (al-qat’)  dan  pertentangan  ( al-ta’arud )  atau  bahkan  mendapat kritikan secara mendasar. 25
a. Kategori kepastian ( al-qat’i )
Kepastian  dan  ketidakpastian  merupakan  dikotomi  yang  sangat dominan  dalam  pembahasan  fikih, 26 kalaim  kepastian  diantaranya tersimpul  atas  linguistik  ( qat’iyyah  dilalah ),  keaslian  historis  ( qat’iyyah al-tsubut ) dan implikasi logis atau keyakinan logika ( al-qat al-mantiqi ).
Auda  menawarkan  asumsi  bahwa  satu  interpretasi  terhadap perintah  nabi  dibidang  muamalah  tidak  semua  bermaksud  atau bermakna  pasti,  melainkan  terkadang  memiliki  konteks  tertentu sehingga  meniscayakan  keluarnya  perintah  lewat  sabda  nabi,  misal
24 Abu Hamid al-Gazali, Maqasid al-Falasifah , (Kairo: Dar al-Ma’rif, 1961),hlm. 3 25 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam... , hlm. 275
26 Abdallah  Rabi, al-Qat’iyyah  wa  al-Zanniyah  Fi  Ushul  al-Fiqh  al-Islami ,  (Kairo:  Dar  al- Nahar, t.t.), hlm. 24-27

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
pada konteks ekonomi, politik atau lingkungan. 27 Contoh nabi pernah bersabda “ laisa ‘ala al-Muslimi fii farasihi wa ghulamihi shodaqatun ” yang artinya seorang Muslim tidak wajib membayar zakat untuk kuda dan budaknya”, 28 perspektif  linguistik,  hadis  ini  secara  jelas  mempunyai makna bahwa tidak ada kewajiban atas zakat kuda.  Dalam kasus ini Auda  berasumsi  bahwa  “jika  ekonomi  berubah,  dan  hewan  kuda memiliki  nilai  ekonomi  yang  signifikan,  maka  zakat  kuda  dapat diterapkan”.  Asumsi  yang  ditawarkan  ini  termasuk  kepastian  yang bersifat  kontinu  (berkesinambungan  atau  berkelanjutan),  sehingga semakin  banyak  bukti  yang  ditemukan,  maka  semakin  besar  pula kepastian  yang  akan  didapatkan,  oleh  karena  itu  penalaran  hukum memberikan keluwesan dalam proses penetapan hukum.
b. Mengurai pertentangan ( ta’arud, ikhtilaf, tanaqud, ta’anud ) Perspektif hukum Islam perselisihan antar dalil ( ta’arud ad-dilalah ) dimaknai sebagai keadaan dimana berlakunya dalil yang satu dengan dalil  yang  lain  saling  berbeda  dan  berbagi  dalam  satu  pernyataan. 29
Pada  dasarnya  pertentangan  antar  dalil  dianggap  tidak  mungkin terjadi diantara dalil-dalil yang memiliki drajad sahih, terkecuali jika kesahihanya  tersebut  tidak  benar.  Hal  ini  menjadi  bukti  bahwa adanya  kontradiksi  dikarenakan  perspektif  seorang  fakih  atau mujtahid  yang  berbeda  dalam  penafsiran  ( ikhtilaf ),  sehingga  bisa dimungkinkan  bahwa  terjadinya  kontradiksi  atas  penafsiran  suatu nash bisa  jadi  akibat  kehilangan  informasi  terkait  waktu,  tempat, keadaan  dan  kondisi-kondisi  lainya  dari  seorang  mujtahid,  jadi perselisihan  hadis-hadis  tersebut  dikarenakan  perbedaan  situasi  dan kondisi,  seperti  kondisi  perang  dan  damai,  kehidupan  di  kota  dan kehidupan  di  desa,  musim  kemarau  dan  musim  dingin,  oleh karenanya  menjadi  wajar  jika  keputusan-keputusan  nabi  perspektif para pengamatnya dianggap saling bertentangan.
Menurut  Auda  kontekstualisasi nash dalam  menyikapi  kasus demikian  menjadi  penting,  agar  tidak  mengesampingkan  dalil-dalil yang  muncul  ketika  konteks  damai  digunakan  untuk  kepentingan dalil-dalil  yang  muncul  dalam  konteks  perang,  solusi  yang
27 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam... , hlm. 278
28 Al-  Bukhori, al-Sahih ,  No.  1370.  vol.  5,  hlm.  2216.  Dalam  Jasser  Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah , hlm. 279
29 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 1 , cet. Ke-5, hlm. 241

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
ditawarkan  Auda  atas  kasus  dalil-dalil  yang  bertentangan  tersebut adalah  mengkombinasikan  dengan  pendekatan maqa ̄ shid ,  sehingga dapat  memperluas  jangkauan  penglihatan  kita  dan  menajdikanya saling  mendukung  dalam  mencapai  maksud  tertentu,  tetapi  dalam konteks  yang  berbeda,  maka  kedua  dalil  tersebut  dapat  dikonsiliasi atau dipertemukan pada konteks yang baru, yaitu konteks maqa ̄ shid . 30
Kebermaksudan (al- Maqa ̄ shidiyyah ; Purposefulness )
Realisasi maqa ̄ shid menjadi kriteria fundamental dalam seluruh ijtihad, baik  metode ushul linguistik  maupun  rasional,  dan  tidak  hanya  terbatas pada  metode ushul tertentu  saja,  seperti  qiya s dan maslahah  mursalah, sebagaimana  yang  diusulkan  oleh  banyak  teori  tradisional.  Perspektif sudut  pandang  teori  sistem, maqa ̄ shid menjadi  tujuan  inti  dari  berbagai metodologi ijtihad seperti tafsir maqa ̄ shidi terhadap al-quran, maqa ̄ shid atas sunnah,  qiyas  melalui maqa ̄ shid ,  kemaslahatan  yang  koheren  dengan maqa ̄ shid ,  istihsan  berdasarkan maqa ̄ shid , ‘urf berdasarkan maqa ̄ shid , istishab  perspektif maqa ̄ shid dan  sebagainya.  Oleh  karenanya  hasil  dari ijtihad  harus  dilakukan  berdasarkan  pemenuhan maqa ̄ shid ,  tanpa memperdulikan mazhab maupun kecenderungan seorang fakih.
Bentuk  nyata  atas  realitas  fundamental  pada  fitur  kebermaksudan antara  lain: 31 Pertama, pendekatan maqa ̄ shid dapat  mengisi  kesenjangan konteks-konteks yang hilang dalam riwayat hadis. Kedua, ungkapan nash yang  biasanya  berupa  ungkapan  umum  dan  mutlak  tentang  maksud- maksud  hukum,  tidak  boleh  dibatasi  oleh nash individual. Ketiga,  ‘illat dapat  berubah  dan  tidak  dapat  didefinisikan  secara  tetap,  sehingga membutuhkan  kecermatan  terhadap konsistensi ‘illat . Keempat, nilai-nilai moral  harus  dimasukkan  sebagai ‘illat bagi  hukum-hukum  yang  terkait. Kelima, maqa ̄ shid dapat digunakan untuk mengontekstualisasikan maksud- maksud  dari  sabda  nabi  tentang  legislasi,  peradilan,  kepemimpinan, bimbingan, konsiliasi, saran dan konseling. 32
Sistem kebermaksudan menjadi pengikat atas fitur-fitur sistem lainya, seperti  koqnisi,  kemenyeluruhan,  keterbukaan,  hirarki  saling  berkaitan dan  multi  dimensionalitas.  Menggunakan  pendekatan  berbasis maqa ̄ shid akan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ushul fikih
30 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam... , hlm. 290 31 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam... , hlm. 330
32 Mohammad  al-Thahir  ibn  Ashur, Ibn  ‘Asyur , Treatise  of Maqasid  al-  Syariah, Terj.
Muhammad  el-  Tahir  el-  MeSaw.i,  (London,  Washington:  Internatoinal  Institute  of Islamic Though (IIIT), 2006), hlm. 236

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
dan  usaha-usaha  terkini  dalam  rangka  menunjukkan  kekurangan- kekurangan  hukum  Islam, 33 yang  akhirnya  mampu  mempertahankan keterbukaan, keluwesan, bahkan pembaruan dalam sistem hukum Islam. Hal demikian sejalan dengan pendapat Imam Jalaluddin as-Suyuti dalam kitabnya al-Asybah  wan  an-Nadzair yang  menyatakan al-hukmu  yaduuru ma’a masholihi al-‘ibaad fahaitsuma wujidat al-maslahatu fatsamma hukmu Allah artinya  hukum  itu  berputar  bersamaan  dengan  kemaslahatan  manusia, maka  dimanapun  ditemukanya  kemaslahatan,  disitulah  letak  hukum Allah. 34 Berikut  gambaran  secara  utuh  konsep  pemikiran maqa ̄ shid  al- shari ̄ ah Jasser Auda.
Konsep Pemikiran Maqa ̄ shid al-Shari ̄ ah Jasser Auda. 35
33 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah , hlm. 294
34 Jalaluddin as-Suyuti, al-Asybah wan an-Nadzair, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 176 35 Ah.  Soni  Irawan  dan  Ahmad  Muzakki,  “Pembagian  Warisan  Pada  Keluarga  Beda Agama di Desa Pancasila Perspektif Maqashid al-Shariah Jasser Auda”, Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, (Mei 2021), hlm. 117
Jangkauan Maqāshid Pendekatan Sistem Jasser Auda Maqâshid Umum Dharuriyyat Maqâshid Khusus Hajjiyat Maqâshid Parsial Tahsiniyyat Watak Kognitif, Kemenyeluruhan, Keterbukaan, Hierarki saling mempengaruhi, Multidimensionalitas dan Kebermaksudan
Terciptanya Maqāshid al-Sharīah bercirikhas pengembangan dan hak asasi manusia
an-Nafs al-’Aql al-Din an-Nasl al-Maal
Perkembangan Manusia, Hak Asasi Manusia dan Kebaikan Menyeluruh
Konsep Pemikiran Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402

## Penutup
Konsep sistem maqa ̄ shid al-shari ̄ ah Jasser Auda telah mempresentasikan pendekatan baru terhadap metodologi filsafat hukum Islam  yang  didasarkan  pada  sistem  kebermaksudan  dan  membahas persoalan yuridis pada tataran filosofis yang lebih tinggi, sehingga konsep yang  komperhensif  ini  dirasa  telah  mampu  menjadi  pembaharu  pada pembahasan ushul fiqh dan dapat dijadikan kajian alternatif dalam setiap pembahasan  hukum  kontemporer,  sebagai  upaya  mereformasi  atas pemahaman  penafsiran  hukum  Islam  yang  selama  ini  hanya  berpacu kepada  produk  hukum  fikih.  Pendekatan  sistem  juga  merupakan  suatu bentuk  upaya  pengaplikasian  pendapat  Imam Jalaluddin  as-Suyuti yang menyatakan bahwa hukum itu berputar bersamaan dengan kemaslahatan manusia,  dimanapun  ditemukanya  suatu  kemaslahatan,  maka  disitulah sejatinya  letak  hukum  Allah,  sehingga  konteks  kepastian  suatu  hukum tidak selamanya bersifat stagnan dan absolut, akan tetapi kepastian suatu hukum terkadang bersifat kontinu (berkesinambungan atau berkelanjutan) dan relatif.
Daftar Pustaka
Abu Hamid Al-Gazali. Maqasid al-Falasifah . Kairo: Dar al-Ma’rif, 1961. Abdallah Rabi. al-Qat’iyyah wa al-Zanniyah Fi Ushul al-Fiqh al-Islami . Kairo: Dar al-Nahar, t.t.
Ahmad ibn Hajar. Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari . vol. 1, t.t.
Ahmad  Imam  Mawardi. Fiqh  Minoritas,  Fiqh  Aqalliyya ̄ t  dan  Evolusi Maqa ̄ shid al-Shari ̄ ah Dari Konsep Ke Pendekatan. Yogyakarta: LkiS, 2010. Ahmad  ibn  Taimiyah,  ed.  ‘Abdul  rahman  al-Najdi. Kutub  wa  Rasail  wa Fatwa , edisi ke-2, Riyadh: Maktabah ibn Taimiyah, t.t.
Ah  Soni  Irawan  dan  Ahmad  Muzakki.  "Pembagian  Harta  Warisan  Pada Keluarga  Beda  Agama  di  Desa  Pancasila  Perspektif  Maqa ̄ shid  Al- Shari ̄ ah Jasser Auda (Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)." Al-Hukmi:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  dan keluarga Islam Vol. 2, No.1. 2021.
Akhmad  Al-Raisuni  dalam  Fathurrahman  Djamil. Filsafat  Hukum  Islam . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Al-Thahir Mohammad ibn Ashur. Ibn ‘Asyur , Treatise of Maqasid al- Syariah, Terj.  Muhammad  el-  Tahir  el-  MeSaw.i,  London,  Washington: Internatoinal Institute of Islamic Though (IIIT), 2006.
Asafri  Jaya  Bakri. Konsep  Maqa ̄ shid  al-Shari ̄ ah  Menurut  al-Syatibi .  Jakarta:

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
PT. Raja Grafindo Persada, 1996. Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh 1 . cet. Ke-5, Jakarta: Kencana, 2011. Ibn Mansur Al-Afriqi. Lisan al-‘Arab . Beirut: Dar al-Sadr, t.t.
Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah. I’lam al-Muwaqi’in ‘an al-‘Alamin Juz III, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
Imam  Syatibi. al-Muwafaqat  Fi  Ushul  al-Syariah .  Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyah, t.t.
Jalaluddin As-Suyuti. al-Asybah wan an-Nadzair. Beirut: Dar al-Fikr, t.t. Jasser Auda. Fiqh al-Maqa ̄ shid Inata ̄ t al-Ahkam bi al- Maqa ̄ shida. Herdon: IIIT,
2007.
___. Maqa ̄ shid    al-syariah.  A  Beginner  Guide .  Terj.  Ali  Abdelmon’im, Yokyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
___. Maqashid  al-Shari’ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law:  a  Systems  Approach, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
___. Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqasid  Syariah .  Bandung:  PT. Mizan Pustaka, 2015.
Muhammad  ibn  ‘Umar  Al-Razi,    ed.  Taha  Jabir  al-‘Alwani. al-  Mahsul . Riyad: Universitas Imam Muhammad Press, 1400.
Rosihon  Anwar  dan  Asep  Muharom. Ilmu  Tafsir .  cet.  ke-1,  Bandung: Pustaka Setia, 2015.