## DINAMIKA ISLAM DAN POLITIK KERAJAAN BONE SEBELUM DAN SETELAH MEMELUK ISLAM

## Oleh
Rahmawati
Email: rahmawati.harisa@yahoo.com Dosen Tetap pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar Andi Reni
Email :andirenireni@yahoo.co.id Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS

## ABSTRAK
Tulisan  ini  membahas  tentang  dinamika  Islam  dan  politik  kerajaan  Bone Sulawesi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Islam  ditinjau  dari aspek  politik  kerajaan Bone  sebelum  dan setelah Islam berkembang.  Jenis penelitian  ini  adalah  field  research  dan  menggunakan  beberap  a pendekatan, seperti historis, dan politik.  Adapun pengumpulan data dalam tulisan  ini  diperoleh  melalui  buku-buku  karya  ilmiah.  Dari  tulisan  ini terungkap  bahwa  secara  historis  keberadaan  kerajaan  Bugis  pada  masa sebelum  dan  setelah  Islam  berkembang  dipengaruhi  oleh  sistem  politik penjajah  Hindia-Belanda  dan  juga  Jepang  yang  menjadikan  Bone  sebagai Koloninya.  Dalam  dinamika  politik  Islam  yang  dilakukan  oleh  penjajah setidaknya  menghasilkan  dua  situasi  .Yang pertama kedatangan  penjajah awalnya  untuk  menguasi  ekonomi  kemudian  berkembang  menjadi  usaha untuk  menghimpun  pasukan  dengan  mengangkat  raja-raja  sehingga dibentuklah Bondgenoot Schappelijke Landen dan Gouvernement  Landen .
Yang kedua ,  pada  masa  penjajahn  Jepang  muncul  elit  baru  yakni  yang dipengaruhi  oleh  kelompok  Barat  dan  beriorentasi  pada  Islam  dengan mendirikan  berbagai  sarana  pendidikan  berbasis  Islam.  Memasuki  masa kebangkitan  Islam  pada  kerajaan  Bone  berbagai  macam  protes  terhadap penjajah mulai berdatangan dengan melibatkan tokoh agama seperti ulama dan  juga  kaum  priyai  yang  membawa  pendidikan  pada  erah  baru  yakni pendidikan tanpa batas tanpa melihat perbedaan golongan.

## I. PENDAHULUAN
Sebagaimana  dalam  sejarahnya,  bahwa  pergelutan  politik  di  Sulawesi Selatan pada akhir abad ke-18 seperti Gowa, Bone, Luwu, Wajo dan Soppeng, secara  umum  dijadikan  barometer  tentang  keadaan  politik  masyarakat Sulawesi  Selatan.  Terdapat  negeri  dan  daerah-daerah  yang  dijadikan  oleh penguasa  Belanda  sebagai  negeri  atau  daerah  yang  dilindungi  yang  disebut oleh  Belanda  sebagai Bondgenoot Schappelijke Landen (kerajaan  sekutu)  dan daerah  lainya  disebut Gouvernement  Landen (daerah  pemerintahan).
Gouvernement Landen atau daerah pemerintahan  ini dibagi atas dua  kategori, yang  pertama  adalah  daerah-daerah  pemerintahan  yang  berada  dalam kekuasaan  dan  pemerintahan  langsung  seperti  distrik  Makassar,  Maros,  dan Pangkajene. Adapun Bantaeng, Bulukumba, Selayar dan daerah lainnya adalah daerah pemerintahan yang tidak dikuasai lain halnya dengan Pare-Pare, Tanete, Tello,  Wajo,  dan  Luwu  yang  menjadi  daerah  yang  diperintah  langsung  oleh pemerintah Hindia-Belanda. 1
Islam diterima oleh masyarakat Bone  secara rasmi melalui jalur politik atau kekuasaan. Penguasa menerima  dan sekaligus  menggunakan  Islam untuk memperkuat  legitimasi  kekuasaan.  Islam  dijadikan  sebagai  alat  untuk memperkuat  pengaruh dalam  masyarakat. Pengaruh  Islam  yang  kuat terhadap kerajaan Bone ini dijadikan oleh Belanda sebagai sekutu yang digunakan untuk memelihara perimbangan kekuatan di kalangan kerajaan-kerajaan lainnya yang ada  di  Sulawesi  Selatan.  Kekuatan  kerajaan  Gowa  yang  ada  di  pantai  selatan Sulawesi  harus  dapat  diimbangi  oleh  kerajaan  Bone  sehingga  Belanda  dapat mengawal  keadaan  dan  kepentingan  mereka  khususnya  di  Sulawesi  Selatan. Keadaan  demikian  diperlukan  karena  gerakan  politik  masih  dalam  suasana yang  membimbangkan  yang  memungkinkan meletusnya  peperangan melawan penguasa Belanda maupun antara kerajaan-kerajaan itu sendiri.
Pada tahun 1846 dengan penetapan raja Belanda dinyataakanlah bahawa seluruh  Sulawesi  berada  dibawah  kedaulatan  kerajaan  Belanda.  Sejak  itu Governeur van makassar disebut Governeur van celebes en Onderhorigheden. Atas  kedaulatan  Belanda  yang  dimuat  dalam  Governeur  van  celebes  en Onderhorigheden  selanjutnya  dilantik  jawatan-jawatan  kekuasaan  Belanda  di daerah-daerah  yang  dikuasai  oleh  Gubernemen  secara  langsung.  Selaku perantara pegawai bangsa Belanda dengan rakyat bumiputra, dilantik pula dari kalangan  bumiputra  kepala-kepala  negeri  dengan  pangkat  Regent,  akan  tetapi tetap  mengunakan  nama-nama  kedudukan  sebelumnya  seperti  gallarang (kepala desa) dan lain-lainnya.
Akan  tetapi  dengan  meningkatnya  pengaruh  Belanda  yang  merata  di berbagai  tempat,  semakin  kuat  pula  ketidakpuasan  hati  dalam  kalangan kerajaan-kerajaan  Bugis-Makassar  termasuk  kerajaan  Bone.  Ketegangan timbul akhirnya menjelma menjadi perang diantara mereka. Dalam peperangan yang terakhir melawan Belanda kerajaan  Bugis-Makassar termasuk  kerajaan Bone    mengalami    kekalahan.  Sejak  itu  kerajaan  Bone  dan  Gowa  tidak mempunyai raja lagi. La Pawawoi Karaeng Segeri, Arumpone terakhir ditawan dan diasingkan di Jawa Barat dan mangkat disana.
Bekas pusat-pusat kerajaan dijadikan oleh Belanda daerah pemerintahan langsung  yang  disebut  daerah-daerah  Gubernemen.  Di  Bone  sendiri
ditempatkan  seorang  controluer  sebagai  kepala  pemerintahan  setempat  yang bertugas  menyusun  bentuk  aturan  pemerintahan  sesuai  dengan  model-model negeri jajahan. Dalam bulan April 1931, pemerintah Belanda melantik kembali seorang raja di Bone dan sebahagian alat-alat bekas kerajaan itu dikembalikan ke  Bone.  Ia  bertujuan  untuk  menarik  simpati  rakyat  melalui  raja  yang diangkatnya  kembali  dapat  berguna  untuk  mencapai  ketenteraman  dalam rangka  kekuasaan  penjajahan.  Pemerintah  Hindia  Belanda  telah  menjadikan bekas  kerajaan  Bone  sebagai  sebuah  daerah  yang  disebut  gubernemen  ini berdasarkan surat perjanjan  yang ditanda  tangani raja  Bone  yang ke  32 yaitu Latenri Sukki Andi Mappanyukki, yang bergelar Sultan lbrahim, putera dari La Makkulawu Karaeng Lembampareng Sombaya ri Gowa.
II. DINAMIKA POLITIK ISLAM DI BONE MASA PENJAJAHAN
Dalam sejarah penjajahan bangsa  lndonesia  khususnya  bangsa  Belanda dan  Jepun  yang  datang  di  lndonesia  dengan  tujuan  dan  motivasi  yang  sama iaitu faktor ekonomi dan agama. Dalam ekonomi yaitu untuk mengembangkan usaha perdagangan dengan mendapatkan rempah  yang  mahal harganya. Awal kedatangannya pada tahun 1602 kompeni-kompeni tersebut bergabung dengan membentuk Vereenigde  Oost  lndiche  Compaigne VOC.  Seiring  dengan berkembangnya  agama  lslam  di  lndonesia  walaupun    berlangsung  beberapa abad yang lalu bahkan sampai saat ini masih terus mengalami perkembangan.
Pelopor  gerakan  penjajahan  Belanda  terhadap  kawasan  Nusantara dimulai dengan organisasi perdagangan dagang Belanda di Hindia Timur atau yang  lebih  dikenal  dengan  VOC.  Kedatangan  Belanda  ke  Indonesia  memberi dampak  yang  kurang  baik  kepada  kelangsungan  agama  Islam.  Hukum  Islam yang bermazhab Syafi’I yang berlangsung cukup lama telah di hapuskan pada pemerintah  kolonial  Belanda  dan  menggantinya  dengan  hukum  Belanda. Hukum  syari’at  hanya  di  batasi  untuk  bidang-bidang  keluarga  seperti  nikah, talak,  rujuk,  dan  sejenisnya.  Namun,  penggunaan  hukum  Belanda  itu berhadapan dengan kesulitan. Ini disebabkan oleh penduduk peribumi enggan menerima  hukum-hukum  yang  asing  bagi  mereka.  Akibatnya,  VOC  pun memberikan  kebebasan  penduduk  peribumi  untuk  menjalankan  apa  yang selama ini telah mereka jalankan.
Pada tanggal 25 Mei 1760 Belanda menerbitkan peraturan Resolutie der Indische  Regeering  yang  kemudian  dikenal  dengan  Compendium  Freijer. Melalui  peraturan  ini,  Belanda  hanya  mengakui  hukum  Islam  dalam  bidang kekeluargaan  (perkahwinan  dan  kewarisan)  sahaja  dan  menggantikan kewenagan  lembaga-lembagaa  pengadilan  Islam  yang  dibentuk  oleh  para  raja atau  sultan  dengan  pengadilan  buatan  Belanda  hakim-hakim  Belanda  dibantu oleh para penghulu Qadi Islam.
Untuk  membatasi  ruang  gerak  ulama  dalam  mengembangkan  hukum Islam,  di  keluarkan  keputusan  raja  pada  4  Februari  1859  no.  78  yang memberikan  kuasa  kepada  gubernur  jenderal  untuk  mencampuri  masalah agama.  Bahkan, harus mengawasi gerak geri para ulama bila atas kepentingan ketertiban  keamanan.  Untuk  melaksanakan  tugas  itu  pemerintah  Belanda membenttuk suatu komisi di bawah ketua Mr. Scholten fan Dad Haarlem. Pada tahun 1882 terbentuklah pengadilan agama yang menjadi sebuah institusi yang mengurusi masalah dalam bidang perkahwinan, kewarisan, hibah, sedekah dan wakaf.  Sebelum  menjadi  sebuah  institusi,  pengadilan  agama  masih  berbentuk perorangan  yang  hakimnya  dipegang  oleh  para  penghulu  atau  ahli  agama. Dengan  pembentukan  pengadilan  agama  menjadi  sebuah  institusi  maka jelaslah  bahawa  pemerintah  Belanda  mengakui  bahawa  hukum  Islam (godsdiengtige Wetten) wujud bagi orang Indonesia yang beragama Islam.
Perbahasan sebelumnya menegaskan bahawa lslam telah mula bertapak pada  abad  ke  13  mengalami  perkembangan  selepas  tempoh  tersebut.  Namun dalam pembahasan ini penulis berada pada perkembangan lslam pada abad ke 17,  yang  merupakan  rangkaian  dari  perkembangan  yang  terjadi  di  kerajaan Bone.  Pada  abad  ke  17  ini  hampir  meliputi  perkembangan  lslam  di  seluruh lndonesia  yang  merupakan  titik-titik  awal  kedatangan  orang-orang  barat khususnya  Belanda  dan  Jepun  yang  terlibat  terlibat  dalam  masalah-masalah atau perubahan-perubahan yang terjadi secara drastik, baik dari bidang sosial, agama dan politik yang disusul oleh Penjajahan Jepun yang mempunyai tujuan yang  sama  dalam  perdagangan  ekonomi  dan  berbagai  aspek  lainnya. 2 Dalam hal ini maka muncul kedua elit baru baik yang dipengaruhi kelompok Barat itu sendiri,  maupun  :  pengaruh  yang  beriorentasi  kepada  lslam  itu  sendiri. Kelompok  elit  barat  akan  tercermin  ketika  dilaksanakan  pedidikan  yagn beriorentasi  Barat  pada  golongan  atas  atau  penguasa  adat  yang    disebut golongan priyayi.
Akan  tetapi  dalam  hal  ini  lslam  yang  digolongkan  sebagai  lslam ortodoks  tetap  menjalankan  peranannya  sebagai  pusat  perlawanan  terhadap campur tangan dengan protes yang penuh amarah atas kedatangan orang-orang asing  yang  dianggap  sebagai  pemerintahan  kafir  yang  bukan  lslam  oleh pemerintaha  kulit  putih  untuk  mengatu  masalah-masalah  Islam  Hingga munculnya  rasa  kekhawatiran  Belanda  terhadap  Islam.  Bayangan  pan-lslam yang paling menakutkan  terhadap agitasi pan-lslam dan telah melihat bahawa penaklukan  Mekkah  oleh  Ibnu  Saud  yang  membawah  pengaruh  yang mendalam.  Untuk  lebih  jelasnya  penulis  akan    menguraikan    tentang perkembangan  lslam  khusunya  di  kerajaan  Bone  dalam  zaman  kedua penjajahan tersebut.
Islam  di  kerajaan  Bone  pada  masa  penjajahan  Belanda  dapat  dilihat pada  masa  pemerintahan  Arung  Palakka  yang  di  kenang  sebagai  raja  Bone pada tahun 1669-1696 M) yang  menjalin kerjasama dan persahabatan dengan Belanda,  namun  dalam  mengembangkan  lslam  tidak  terhalang  kerana  pada awalnya  Belanda  tidak  campur  tangan  dalam    perkembangan  lslam  dan pelaksanaan  hukum  lslam  pada  era  kekuasaannya.  Hal  ini  dapat  diketahui dalam  sebuah  catatan  yang  tetulis  dalam  Tolok  Rumpana  Bone,yang disebutkan sebagai berikut:
Dimasa  itu  tuhan  Yang  Maha  Kuasa  menganugrahkan  keagungan kepada  Arumponedan  tana  Bone.  Dimasa  itu  juga  kedudukan Arungpone  dan  tana  Bone  menjadi  tersohor  di  Sulawesi  pada  masa Arungpone  Petta  To  risompae  perjanjian  lama  dengan  tanah  Bone  di berlakukan kembali, dan seluruhaturan adat yang disepakati oleh Dewan Penasehat dan Dewan Agama lslam turut diberlakukan.
Sampai  saat  ini  perdebatan  tentang  pendekatan  Latenritatta  Arung Palakka yang berpihak kepada Belanda belum berakhir. Namun hal ini penulis menganggap  bahawa  sumbangan  dalam  mengembangkan  lslam  di  kerajaan Bone bahkan di jazirah Sulawesi Selatan dalam kejayaannya membangun dan menciptakan  kestabilan  politik  dan  keamanan  di  seluruh  wilayah  Sulawesi Selatan.  Sehingga  Arung  Palakka  ini  tidak  hanya  selaku  Raja  Bone,  bahkan sekaligus  sebagai  penguasa  tunggal  di  Sulawesi  Selatan  yang  bergelar  Datu Tungke’na Tana Ugi dan seluruh kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan tunduk dibawah  kekuasaannya. 3 Kondisi  yang  kondusiftersebut  berpengaruh  positif pada  berkembangnya  agama  lslam  di  kerajaan  Bone,    bahkan  di  seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
Perkembangan  lslam  selanjutnya  semakin  kuat  dengan  tampilnya seorang raja yang juga seorang ulama, iaitu Latenritappu Sultan Ahmad Shaleh Syamsuddin  (17  75-1821)  adalah  pengikut  tarekat  Khalwatiayah  Yusufiayah salah  satu  tarekat  yang  berkembang  di  Sulawesi  Selatan  yang  di  bawah  oleh Syekh  Yusuf,  Hingga  Latenritappu  ini  bahkan  berkunjung  dan  tinggal  di Moros  untuk  memperdalam  ilmu  tasawuf  lewat  tarekat  Khalwatiyah Yusufiyah.  Bahkan  beliau  menghasilkan  karya  dua  buah  kitab  dalam    tulisan bahasa Arab. 4
Perkembangan  lslam  di  kerajaan  Bone  pada  masa  penjajahan  Belanda ini juga ditandai dengan adanya  usaha  pembangunan masjid  pada  tahun 1940 yang di jadikan pusat pendidikan lslam yang ada di kerajaan Bone pada waktu itu.Wawancara  H.Jawade  (22  September  2015)  Demikianlah,  bahawa  proses lslamisasi di kerajaan Bone di mulai dengan diterimanya lslam sebagai agama rasmi  kerajaan  pada  awal  abad  ke  17M.  Meskipun  pada  awalnya  menolak,
namun  pada  akhirnya  mengalami  perkembnagan  dengan  memantapkan  lslam sebagai keyakinan yang menjiawai seluruh aspek kehidupan masyarakat Bone. Namun  perkembangan  politik  Hindia  Belanda  berjalan  dengan  seiring berkembangnya lslam   di seluruh wilayah Nusantara.
Sesudah  VOC  dibubarkan  oleh  pemerintah  Belanda  atas  desakan Perancis, Indonesia lalu  menjadi milik pemerintah Belanda. Sejak tahun 1816 tanah air kita disebut Hindia-Belanda (NederlandsIndies) dan dianggap sebagai bahagian  dari Pas Nederlandica yang  terdiri  dari  Indonesia,  Suriname, Qurasyao, dan Nederlands sendiri. Pemerintah Belanda berusaha menanamkan ekspansi  politiknya  dengan  memerangi  kerajaan-kerajaan  Islam  dengan menggunakan  politik  devide  et  empera,  memecah  belah  dan  menguasai  dan secara  bertahap  kerajaan-kerajaan  itu  satu  persatu  dijadikan  bawahan pemerintah  Hindia  Belanda  dalam  menjalankan  penjajahan  politik,  ekonomi, dan budaya Indonesia.
Mendahului  kedatangan  bangsa-bangsa  asing  tersebut  di  Indonesia, telah  terjadi  suatu  perubahan  besar  dalam  bidang  poitik  dan  kemasyarakatan dengan  berdirinya  kerajaan-kerajaan  yang  bercorak  Islam  menggantikan kerajaan-kerajaan  yang  bercorak  Hindu-Budha  dengan  segala  sistem kemasyarakatannya  di  seluruh  wilayah  kepulauan  Indonesia,  bermula  dari Sumatra,  Jawa,  Maluku,  Sulawesi,  Kalimantan,  Nusa  Tenggara,  dan sebagainya. Kerajan-kerajaan Islam inilah yang memberikan perlawanan terus- menerus  kepada  para  penjajah  asing  seperti  pertentangan  Ternate,  Tidore, Bacan,  dan  Jailolo  di  Maluku  terhadap  penjajahan  Portugis,  Sepanyol,  dan Belanda.  Aceh  dan  Melaka  menghadapi  Portugis  dan  Belanda,  Banten, Mataram,  Gowa  dan  Banjar  menghadapi  Belanda.  Dalam  situasi  kekuasaan penguasa  tradisional  yang  mulai  goyah,  masyarakat  mulai  berpaling  kepada pemimpin  yang  terdekat  iaitupemimpin  agama  atau  para  ulama.  Tidak menghairankan kemudiannya tampil tokoh-tokoh agama memimpin perlawanan  terhadap  penjajajh,  seperti  Imam  Bonjol,  pangeran  Diponegoro, Cut Nyak Din, Tuanku Nan Rence, Syekh Yusuf al-Makassari dan lain-lain.
Keterlibatan  para  ulama  dalam  politik  hampir  sama  usianya  dengan sejarah peradaban Islam. Hal ini disebabkan oleh Islam sebagai sebuah agama tidak  hanya  mengajarkan  tata  cara  bermuamalah,  berinteraksi  sosial  dalam urusan  dunia.  Malahan  Islam  banyak  mengajarkan  nilai  dan  norma-norma dalam  bermasyarakat  dan  bernegara,  baik  dalam  lingkup  lokal  maupun Internasional.  Dalam  konteks  Indonesia,  peranan  ulama  dalam  bidang  politik pada  zaman  kerajaan-kerajaan  Islam  wujud  dalam  peranannya  sebagai penasihat para sultan untuk menentukan langkah-langkah politiknya.
Pada  masa  awal  Islamisasi  Nusantara,  Sultan  dibantu  oleh  ulama  yang menjadi  penasihatnya  menggunakan  agama  sebagai  cara  untuk  memperkuat diri dalam menghadapi pihak-pihak atau kerajaan yang bukan Islam, terutama yang  mengancam kehidupan politik, ekonomi dan keagamaan. Hal ini terlihat bagaimana sultan-sultan mengadakan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain, misalnya  kerajaan  Pasai  mengahwinkan  putrinya  dengan  raja  muda  Melaka yang semula masih Hindu bersama Prameswara menjadi raja Muslim bergelar Megat  Iskandar  Syah  dan  diangkat  sebagai  raja  pertama  kerajaan  Islam Melaka.  Contoh  lain  adalah  perkahwinan  Merah  Silu  Raja  Samudra  dengan puteri  kerajaan  Perlak  yang  beragama  Islam  dan  menggabungkan  kedua kerajaan  menjadi  kerajaan  Samudra  Pasai  dan  Merah  Silu  bergelar  Malik  al- Shaleh  sebagai  raja  pertamanya.  Perkahwinan  puteri  Trenggono  Raja  Demak dengan Joko Tingkir keturunan Majapahit. Persekutuan kerajaan Demak denga Cirebon  untuk  menaklukkan  Banten  dan  Sunda  Kelapa,  pengiriman  tentera kerajaan  Demak  untuk  membantu  Suryanshah  raja  Muslim  pertama  kerajaan itu, serta persekutuan Pasai dengan Cirebon dan Demak  mengusir Portugis  di Sunda Kelapa.
Namun,  ketika  sultan-sultan  tidak  mempunyai  kekuatan  politik  lagi, maka para ulama berperanan sendiri menggalang rakyat yang tidak mempunyai raja  kerana  rajanya  sudah  dikalahkan  penjajah.  Para  ulama  atas  nama  Islam, menggalang  kekuatan  untuk  melawan  penjajah.  Sejarah  telah  menunjukkan Perang  Jawa  (1825-1830)  dipelopori  Pangeran  Diponegoro  didampingi  oleh Kiai  Mojo.  Walaupun  perang  ini  berakhir  dengan  kekalahan,  tetapi  peranan politik  ulama  telah  menjadi  pelajaran  politik  umat  Islam  Indonesia. Penggalangan  atas  nama  Islam  telah  memupuk  cinta  tanah  air  dan  anti kolonial.  Perang  Sabil  yang  di  canangkan  oleh  para  ulama  selalu  menjadi landasan yang kuat dalam ketahanan umat untuk melawan kolonial.
Ketika  penjajahan  Belanda  semakin  meluas,  muncullah  gerakan  protes yang  didampingi  oleh  ulama  lokal  melawan  Belanda  yang  dianggap  kafir. Masyarakat  muslim  dan  ulama  lokal  menganggap  gerakan  itu  sebagai  perang suci, perang terhadap kafir. Diantara gerakan protes lokal  yang dipimpin oleh ulama  adalah  yang  terjadi  di  Cilegon  tahun  1888  M.  Faktor  pendorong terjadinya  gerakan  protes  ini  antara  lain  situasi  kolonial  yang  menghimpit kehidupan  rakyat,  kondisi  yang  bertentangan  dengan  prinsip  agama  Islam seperti  larangan  umat  Islam  melakukan  ibadah,  tindakan  yang  semena-mena, rampasan tanah milik rakyat  yang subur untuk tanam tebu, kerja paksa, pajak yang  memeras,  penderitaan  rakyat  akibat  ketidak  adilan,  penumpukan  rasa dendam,  rasa  kecewa,  tekanan  ekonomi  yang  sangat  berat,  kemudian dipersatukan dengan semangat jihad menjadi gerakan fanatik dan radikal.
Keresahan  dan  penderitaan  rakyat  akibat  penjajahan,  mendorong  para kiai,  ulama,  dan  haji  untuk  menghimpun  rakyat  tampil  sebagai  pemimpin dengan  cara  menghubungi  beberapa  pesantren.  Melalui  khubah-khutbahnya mereka  mendorong  rakyat  melepaskan  diri  dari  tindakan  pemerasan  dengan melakukan perang jihad. Mereka berhasil mendapatkan dukungan secara luas. Gerakan  seperti  ini  beum  dapat  mengubah  keadaan  kerana  hanya  berupa letupan  seketika.  Kesemuanya  nanti  dilanjutkan    oleh  peranan  organisasi  dan partai  yang  mempunyai  ideologi  dan  strategi  yang  lebih  jelas  di  kota-kota besar,  yang  kelak  akan  berperanan  sebagai  dasar  pengikat  persatuan,  simbol pembeza  dengan  kolonial,  bahkan  memberi  rasa  harga  diri  sebagai  sebuah bangsa iaitu bangsa Indonesia.
Dikalangan  rakyat  pula  makin  kuatnya  kolonial  dirasakan  sangat  berat kerana  terjadi  eksploitasi  hasil  bumi  untuk  kepentingan  penjajah.  Dalam kondisi seperti itu rakyat bergabung dengan pemimpim non formal, para  kiai, ulama, dan bangsawan  yang  menggalang rakyat untuk  melawan dan berjuang atas nama agama terjadilah perang Padri (1821-1837), dipelopori Imam Bonjol dibantu  delapan  ulama  yang  bergelar  Harimau  nan  Salapan,  Perang  Aceh (1873-1904)  dipimpin  oleh  panglima  Polim  yang  didukung  oleh  para  ulama haji  dan  muslim  Aceh.  Walaupun  perang  ini  kalah,  tetapi  Islam  makin berkembang  ke  pedalaman  di  bawah  bimbingan  sisa-sisa  pemimpin  yang melarikan diri ke pedesaan, seperti sisa-sisa tentera Perang Padri di pedalaman Tanah Batak menjadikan sebahagian suku Batak memeluk Islam.
Sebahagian  sisa-sisa  pelarian  perang  Padri  yang  lain  ada  yang menyingkir  ke  Timur  Tengah,  bermukin  di  sana  sambil  menuntut  ilmu sehingga  terkena  pengaruh  reformasi  Islam  internasional.  Diantara  mereka adalah  Ahmad  Khatib  al-Minangkabawi,  Djamil  Djambek  dan  Tahir Djaluddin,  disusul  kemudian  oleh  H.  Abdul  Karim  ayahanda  Hamka.  Ketika mereka  kembali  ke  tanah  air,  mereka  menyedari  bahawa  tidak  akan  mungkin bersaing  dengan  kekuatan  kolonial  dan  penetrasi  Kristen.  Mereka  menyedari bahawa  mereka  tidak  akan  berhasil  kalau  terus  melanjutkan  cara-cara tradisional.  Oleh  kerana  itu,  perlu  diadakan  perubahan-perubahan  iaitu berjuang  melalui  organisasi-organisasi,  baik  bidang  sosial  pendidikan  yang terkenal  dengan  nama  Sumatera  Thawalib  ataupun  melalui  gerakan  politik dengan  nama  Permi.  Demikian  juga  K.H  Ahmad  Dahlan  di  Jawa  dengan gerakan Muhammadiyah dan K.H. Hasyim  Asy’ari dengan gerakan Nahdatul Ulama (NU).
Meskipun  latar  belakang  menyebabkan  kegiatan  dan  pusat  perhatian berbeza-beza;  K.H.  Hasyim  Asy’ari  menitikberatkan  kepada  kemurnian mahzab,  sementara  Muhammadiyah  serta  ulama-ulama  muda  Minangkabau
ingin kembali kepada sumber asli al-Quran da Hadis, tetapi mereka sama-sama ingin  menjadikan  Islam  sebagai  landasan  ideologi.Selanjutnya  menjadikan Islam  sebagai  perjuangan  politik  untuk  melawan  kekuasaan  kolonial, menjadikan  Islam  sebagai  usaha  untuk  mengangkat  darjat  diri  berhadapan dengan  kekuasaan  kolonial.  Islam  juga  dijadikan  asaslandasan  kesamaan, pengikat persatuan, sebagaimana yang diperjuangkan oleh Syarikat Islam (SI), bangsa  Islam  yang  mengawali  perasaan  kebangsaan  sampai  pengertian nasionalisme Indonesia ditemukan.
Hubungan  antara  kerajaan-kerajaan  Bugis  otonomi  antara  satu  wanua (wilayah) atau akarungenng dengan wilayah lain yangsebelumnyadiatur dalam sistem perjanjian (kontrak) yang lebih fleksibel. Ia digantikan oleh pemerintah kolonial  Belanda  dengan  prinsip  hirarki  kaku  yang  membagi-bagi  wilayah menjadi  kabupaten  dan  kecamatan  seperti  yang  telah  dijelaskan  oleh  penulis dalam  bab  terdahulu  ini.  Dengan  adanya  kekhuatiran  kolonial  terhadap nasionalisme  dan  terbentuknya  cabang-cabang  pergerakan  politik  dan keagamaan  termasuk  cabang  yang  ada  di  kerajaan  Bone  Sulawesi Selatan.Pergerakan  tersebut  sudah  mulai  merasakan  senasib  sebagai  bangsa lndonesia.  Pergerakan  tersebut  berwujud  dengan  didirikannya  cabang  Partai Serikat lslam (PSSI)  pada tahun 1918 yang merupakan partai nasionalis yang paling aktif di Sulawesi Selatan. Selain itu juga terdapat organisasai yang lebih berpengaruh  adalah  Muhammadiyah  meski  bukan  partai  politik.  Ia  hanya bergerak  dalam  bidang  pendidikan  dan  pembaharuan  sosial  dalam  lslam, namun pimpinan Muhammadiyah pada umumnya  merupakan kaum nasionalis serta  anggotanya  kelak  berperanan  penting  dalam  perjuangan  kemerdekaan lndonesia. 5
Setelah  Belanda  menyerah  tanpa  syarat  kepada  panglima  militer  Jepun untuk  kawasan  selatan  pada  8  Mac  1942,  pemerintah  Jepunsegera mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu di antaranya undang-undang no.1 tahun  1942,  yang  menegaskan  bahawa  pemerintah  Jepun  meneruskan  segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh gubernur jenderal Hindia Belanda. Ketetapan  baru  ini  tentu  saja  memberikan  implikasi  terhadap  kedudukan perlaksanaanhukum  Islam  sebagaimana  kondisi  terakhirnya  di  masa pendudukan Belanda.Meskipun demikian, pemerintah pendudukan Jepun tetap melakukan  berbagai  dasar  untuk  menarik  simpati  umat  Islam  di  Indonesia. Diantaranya adalah:
a. Janji  panglima  militer  Jepun  untyuk  melindungi  dan  memajukan  Islam sebagai agama majoriti penduduk pulau Jawa.
b. Mendirikan shumubu (pejabaturusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri.
c. Mengizinkan  berdirinya  organisasi  masyarakat  (ormas)  Islam  seperti Muhammadiyah dan NU.
d. Bersetuju  menubuhkan  Majlis  Syura  Muslimin  Indonesia  (Masyumi) pada bulan Oktober 1943.
e. Menyetujui  berdirinya  Hizbullah  sebagai  pasukan  cadangan  yang mendampingi berdirinya PETA.
f. Berupaya  memenuhi  desakan  para  tokoh  Islam  untuk  mengembalikan bidang    pengadilan  agama  dengan  meminta  seorang  ahli  hukum  adat, Soepomo,  pada  bulan  Januari  1944  untuk  menyampaikan  laporan tentang  hal  itu.  Namun  ini  kemudian  “dimentahkan”  oleh  Soepomo dengan  alas  an  kompleksitas  dan  menundanya  sehingga  Indonesia merdeka.
Dengan  demikian,  nyaris  tidak  ada  perubahan  yang  bererti  bagi kedudukan  hukum  Islam  selama  masa  pendudukan  Jepun  di  tanah  air.  Dasar pemerintah  Jepun  terhadap  pengadilan  agama  tetap  meneruskan  dasar sebelumnya  (masa  kolonial  Belanda).  Namun  bagaimanapun  juga,  masa pendudukan  Jepun  lebih  baik  dari  sisi  adanya  pengalaman  baru  bagi  para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan.
Pada  awal  kedatangan  Jepun  di  lndonesia  akan  di  permudah  oleh kelompok-kelompok  Islam  sebagai penentang anti Belanda  yang kelihatannya diorganisir  cukup  rapi,  seperti  yang  dikatakan  di  bawah  sebagai  penyaksian. Meskipun  adanya  larangan-larangan  (Belanda)  dan  rintangan-rintangan  kami senantiasa  secara  sembunyi-sembunyi  mendengarkan  siaran  dari  Jepang, sehingga  kami  bisa  tahu  bila  mana  mereka  (orang-orang  Jepun)  akan  datang disini.  Dan  ketika  mereka  benar-benar  datang  ribuan  orang  kami  yang berkumpul di depan Masjid Agung dan menerima mereka dengan senang.
Memang  benar  bahawa  rakyat  kebanyakan  khusunya  sekitar  Jawa semangat    pasukan-pasukan  pendudukan  dengan  bendera  Indonesia  dan Jepang, akan tapi penerimaan seperti ini sama sekali tdak bersifat keseluruhan, sampai ketingkat tertentu, tidaklah di warnai oleh fanatisme lslam. Di Sulawesi Selatan  yang  inisiatifkan  oleh  seorang  tokoh  Abdul  Kahar  Musakkir,  seorang pemimpin  pemuda  Muhammadiyah  yang  disegani  melawan  Jepun  dengan memperingatkan Ozaki bahawa:
Cukup  banyak    orang  Nippon  yang  telah  mempelajari  prinsip-prinsip Islam  kerana  itu    mereka  harus  tahu  bahawa  Islam  itu  bukan  hanya agama  akan  tetap  seluruh  ( way  of  life )  meresapi  seluruh  masyarakat. Perjuangan  melawan  imperium  barat  sudah  lama  kami  kenal,  sehingga kami  menerima  tujuan  Nippon  untuk  melawannya,  tetapi  prinsip  yang harus  dianut  secara  ketat  untuk  mencapai  kerja  sama  yang  diingini
haruslah,  kami  dengan  agama  kami,  kamu  dengan  agama  kamu” perbedaan  diantara  semua  kepercayaan  kita  tidak  perlu  menghalangi kerjasama  ikta  untuk  mengusir  sekutu  dari  Asia,  yang  adalah  rumah bagi semua agama Meskipun  para  pemimpin  Islam  Indonesia  tidak  mampukerana  hakikat persoalan  yang  mengganggu  ini  berharap  untuk  mencapai  kemenangan  yang meyakinkan  terhadap  nipponisasi,  sekurang-kurangnya  mereka  berhasil  untuk akhirnya membebaskan kaum Islam unutk mengadakan pertemuan-pertemuan. Namun obsesi Jepang terhadap pan-Islam pada dasarnya sangatlah serupa apa yang  dilakukan  oleh  pendahulunya.  Akan  tetapi  Belanda  berusaha  untuk menyingkirkan pengaruh politik dari pusat-pusat Islam di luar negeri
Kedatangan  dan  kekacauan  pada  akhir  masa  penjajahan  ditandai  pada pendudukan  Jepang  pada  tahun  1942-1945.  Pada  periode  pendudukan  Jepang yang  merupakan  masa-masa  yang  paling  sulit  walaupun  tidak  banyak perubahan  terhadap  struktur  pemerintahan  Belanda.  Perkantoran  dan  jabatan administratif hanya berganti nama Jepang dari pejabat Belanda. Namun period ini singkat tersebut menandai suatu titik balik penting kerana kekuasaan Eropa dengan begitu mudah di tumbangkan.
Demikian  hal  itu  terus  berjalan  di  kerajaan  Bone  di  bawah  kekuasaan raja-raja lslam hingga datangnya suatau masa yang mengakhiri bentuk kerjaan menjadi  sebuah  kabupaten    dalam  bingkai  Negara  Republik  lndonesia  pada tahun 1951.
III. POLITIK ISLAM PADA KERAJAAN BONE SETELAH ISLAM
Pada periode setelah berkembangan  Islam  di Bone  sangat nampak dari segala  aspeknya  yang  dipimpin  oleh  raja  Andi  Mapanyukki  yang  disebut sebagai  masa  raja  yang  terakhir,  kehidupan  sosial  keagamaan  meningkat, komitmen  terhadap  ajaran  Islam  diwujudkan  dengan  kepedulian  menerapkan nilai-nilai  keagamaan  bagi  masyarakat  Bugis  Bone.  Selain  itu  juga  diiringi dengan  sikap  keteladanan  yang  ditunjukkan,  beliau  dikenal  sangat  taat  dalam menjalankan  syariat  Islam.  Sumbangsih  Andi  Mappayukki  terhadap pelaksanaan  pengembangan  Islam  ditandai  dengan  inisiatifnya  untuk mengadakan  “Pertemuan  Ulama  Celebes  Selatan”  pada  tahun  1934  di Watampone,  ibu  Kota  Kerajaan  Bone,  musyawara  itu  diikuti  oleh  puluhan ulama terkemuka dari seluruh Sulawesi Sealatan, termasuk hadir didalammhya Haji  M.  As’ad  yang  isinya  untuk  membicarakan  cara-cara  pengelolaan pendidikan Islam bagi masyarakat umum. 6
Berkenaan  dengan  pendidikan  agama  tersebut  memang  telah  disedari raja Bone Andi Mappanyukki dengan beranggapan bahawa pendidikan adalah usaha  utama  dalam  mengantar  dan  mewujudkan  anak  didik  ke  arah
kedewasaan  lahir  batin.  Ditambahkannya  lagi  bahawa  kelangsungan  hidup pendidikan  dalam  masyarakat,  ditumbuhkan  melalui  dasar-dasar  pendidikan budi  pekerti  dan  mempertinggi  rasa  kemanusiaan.  Konsep  ini  yang  dipahami dan dirasakan oleh raja Bone Andi Mappanyukki dalam kehidupannya sehari- hari.  Oleh  kerana  itu,  pengembangan  dalam  pendidikan  tidak  cukup  hanya pembinaan  dalam  lingkup  keluarga  saja,  tetapi  diperlukan  sebuah  pendidikan formal dalam rangka peningkatan wawasan pengetahuan bagi anak didik.
Konsepsi pendidikan Andi Mappanyukki memang memiliki pandangan jauh ke depan, kerana pemahaman beliau tentang pendidikan juga diungkapkan oleh  pakar  pendidikan  modern  dengan  konteks  yang  sama.  Salah  satu diantaranya  Sidi  Gazalba  yang  menurutnya  bahawa  asasnya  pendidikan dipandang dari sudut kebudayaan, terbagi atas tiga bahagian yakni pendidikan keluarga  atau  rumah  tangga  sebagai  lingkaran  pendidikan  yang  utama, pendidikan  lembaga-lembaga  formil  sebagai  lingkaran  pendidikan  kedua, pendidikan masyarakat sebagai lingkaran pendidikan umum. 7
Perpaduan  yang  harmonis  antara  ulama  dan  umara  pada  masa  Andi Mappayukki  membawa  angin  segar  bagi  penegakan  perkembangan  syariat Islam  di  Bone,  pemerintah  memberikan  kemenangan  pada  ulama,  dalam bidang  keagamaan,  sehingga  keduanya  mampu  berjalan  beriringan  dengan semboyan, Riappaketenningi  Ade’e  pattupui  ri  sara ’,  “artinya  adat  tempat berpegang  dan  sara’  tempat  saudaranya”.  Sejak  masa  itu  peran  ulama  tidak hanya  tergabung  dalam  organisasi  qadhi,  tetapi  banyak  di  antara  mereka melakukan  aktivitas  keagamaan  di  luar  dari  kordinasi  organisasi  formal.  Para ulama  lebih  banyak  memberikan  pengajaran  agama  di  masyarakat,  termasuk yang dilakukan di tempat-tempat ibadah.
Para  pengasuh  Madrasah  Amiriyah,  selain  dari  ustaz  yang  berasal  dari Bone sendiri, terdapat pula tenaga pengajar yang didatangkan dari luar, seperti ‘Abd  al-Aziz  al-Hasyimi  al-Murabi  dari  Makkah  dan  ‘Abd  al-Hamid  dari Mesir.  Menurut  Mahmud  Yunus,  pada  mulanya  madrasah  yang  juga  dikenal dengan  nama  Amir  Islam  School  ini  dipimpin  oleh  Ustadz  ‘Abd  al-‘Aziz  al- Syimi al-Misri kemudian digantikan oleh Syaykh Mahmud ‘Abd al-Jawwad al- Madani  yang  menjalankan  tugas  kepemimpinan  madrasah  yang  dibebankan kepadanya sejak tahun 1935 sampai tahun 1948. Mata pelajaran yang diajarkan di  sini  tidak  hanya  terbatas  pada  ilmu-ilmu  keislaman  saja,  tetapi  juga  ilmu- ilmu  yang  digolongkan  pengetahuan  umum. 8 Pada  perkembangan  berikutnya yakni pada tahun 1939, madrasah ini mendapat dukungan tenaga pengajar yang sengaja didatangkan dari Sumatra iaitu Ustadz Zainuddin Haji (alumni Normal Islam  Padang),  M.  Arifin  Jabbar  (alumni  HIK  Jawa)  dan  Haji  Darwis  Amini yang  tetap  mengajar  di  madrasah  ini  hingga  masa  pendudukan  Jepun. 9 Di
samping  itu,  masjid-masjid  menjadi  tempat  pengajian  dan  pendidikan  agama yang  rasmi  dan  ramai  dikunjungi  oleh  penduduk  untuk  mendapatkan bimbingan keagamaan.
Sebagai  maklum  balas  tuntutan  perkembangan  kehidupan  masyarakat, pengelolaan  madrasah  ini  ditingkatkan  sesuai  dengan  kemajuan,  di  antaranya dengan  mengganti  nama  menjadi  Madrasah  al-Amiriyah  al-Islamiyah.  Untuk mendukung  penyelenggaraan  pendidikannya,  madrasah  ini  mendapat dukungan  tenaga  baru  iaitu  Syekh  Mahmud  al-Jawwad.  Di  tangan  beliau, sistem  pendidikan  di  masdrasah  ini  diarahkan  ke  sistim  klasikal  seperti  yang sudah dilaksanakan di MAI Wajo, di mana beliau pernah menghabiskan waktu selama  beberapa tahun mengajar sebelum pindah ke  Watampone. Hanya  saja, lembaga pendidikan yang semula digagas oleh Raja Bone  Andi Mappanyukki ini  tidak  berkembang  seperti  halnya  dengan  kemajuan  yang  dicapai  oleh perguruan As’adiyah  maupun DDI. Kerana itu popularitas Madrasah Amir  al Islamiyah  ini  jauh  berada  di  bawah  popularitas  perguruan  kedua  lembaga pendidikan di atas. Meskipun demikian, haruslah diakui bahawa madrasah ini sebagai  salah  satu  lembaga  pengkaderan  calon  ulama  yang  telah  berperan melahirkan  beberapa  orang  ulama  di  kabupaten  Bone  sepert  Abd.  Aziz Palaguna.
Selain Madrasah Amir Islam, di Kota Watampone terdapat pula sebuah pesantren  yang  didirikan  oleh  K.  H.  Junaid  Sulaiman  bernama  Ma‘had  Hadis (Arab:  Ma‘had  al-Hadits).  Pendiri  lembaga  pendidikan  ini  pernah menghabiskan  waktu  selama  bertahun-tahun  di  Makkah  dan  Madinah  untuk mendalami  ilmu-ilmu  keislaman.  Berebeda  dengan  umumnya  ulama-ulama Bugis-Makassar yang merupakan murid-murid K. H. Muhammad As’ad, K. H. Junaid  Sulaiman  bukanlah  murid  langsung  K.  H.  Muhammad  As’ad.  Dalam mengelolah  lembaga  pendidikannya,  K.  H.  Junaid  Sulaiman  memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah Bone  maupun dari Golongan Karya (Golkar) Bone.  Para  santri  pesantren  ini,  selain  mendapatkan  pelajaran  agama  Islam, juga  mendapatkan  pelajaran  umum.  Sedang  arah  pembinaan  yang  ditekankan di  sini  adalah  kemampuan  untuk  menghafal  al-Quran.  Hanya  saja  dalam perkembangannya  kemudian,  lembaga  pendidikan  Islam  ini  juga  mengalami nasib  yang  tidak  menggembirakan  lantaran  kurang  memperoleh  simpati masyarakat disebabkan oleh dukungan lembaga ini terhadap Golkar. 10
Meskipun  lembaga  pendidikan  Islam  ini  masih  berjalan  sampai sekarang,  nasib  pesantren  ini  masih  tidak  menentu.  Sejumlah  pesantren  di Sulawesi Selatan yang mengalami nasib yang sama adalah pesantren-pesantren yang  pernah  bernaung  di  bawah  “bendera”  Gabungan  Usaha  Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI), satu organisasi pendidikan Islam di bawah Golkar.
Kenyataan  ini  menjadi  bukti  kuat  yang  mendukung  kebenaran  pandangan umum  yang  berkembang  di  masyarakat  yang  mengatakan  bahawa  lembaga- lembaga  pendidikan maupun sosial kemasyarakatan  yang dikelolah atas dasar kepentingan politik semasa akan mengalami nasib yang kurang menggembirakan jika tidak bubar dengan sendirinya.
Selain  nama-nama  ulama  Bugis-Makassar  yang  telah  dikemukakan  di atas,  masih  terdapat  sejumlah  nama  ulama  Bugis-Makassar  yang  berperan melahirkan  ulama  atau  kader  ulama  Bugis-Makassar,  baik  yang  sudah  wafat maupun  yang  masih  hidup.  Mereka  yang  masih  hidup  terus  berkarya  baik sebagai  pendidik  maupun  sebagai  mubaligh.  Nama-nama  ulama  Bone  yang sudah  wafat  namun  tetap  dikenang  sebagai  ulama  Bugis  yang  berpengaruh adalah: Haji Husein bin Umar. 11
Apabila  nama-nama  ulama  yang  dikemukakan  di  atas  yang  umumnya digolongkan  sebagai  ulama-ulama  yang  cenderung  bersikap  akomodatif terhadap  pemahaman  dan  pengamalan  Islam  yang  sudah  mengakar  dan melembaga  secara  turun-temurun  di  masyarakat  Bone,  maka  perlu  pula dikemukakan di sini barisan ulama yang dapat dikategorikan sebagai kelompok ulama “pembaru” dalam pengertian memiliki kecenderungan untuk melakukan usaha  pemurnian  pemahaman  serta  pengamalan  ajaran  Islam  yang  mereka yakini  telah  tercemar  oleh  unsur-unsur  non-Islam  yang  berbentuk  tahyul, khurafat  dan  bid‘ah.  Di  antara  ulama  yang  bisa  dikategorikan  ke  dalam kelompok  ini  adalah  Haji  Abdullah,  seorang  penggagas  berdirinya  kelompok al-Sirat  al-Mustaqim  di  Makassar  pada  tahun  1923  yang  kemudian  menjadi pencetus kepada kelahiran Muhammadiyah di kota tersebut.
Haji  Abdullah  adalah  ulama  Sulawesi  Selatan  yang  pertama-tama menyatakan  secara  terbuka,  bahawa  kalau  solat  Jumat  tidak  ada  solat  Zuhur, pernyataannya itu  menggemparkan kota Makassar, sehingga  Kadhi Makassar, Maknun Daeng Marangka  mengadukannya  ke  Pengadilan.  Dalam pengadilan, hakim  memutuskan  Haji  Abdullah  bebas  dari  segala  tuduhan.  Maka  semakin masyhurlah nama beliau keseluruh pelosok Sulawesi selatan termasuk di Bone.
Pada  perkumpulan  al-Sirat  al-Mustaqim,  Haji  Abdullah  menjadi  ketua, beberapa  orang  ulama  lainnya  menjadi  anggota  pengurus,  diantaranya  Haji Abdul Razak, Muh. Said Daeng Massikki, Mansyur al Yamani, Haji Jakarah, Haji  Nuhung,  Haji  Haba  Tahir  yang  kemudian  menajdi  pelopor-pelopor gerakan Islam Muhammadiyah. Dalam bulan April 1926, atas inisiatif mansyur al-Yamani,  seorang  Arab  pedagang  batik  dari  Surabaya  bersama  Haji Abdullah,  dimulailah  prakarsa  pembentukan  organisasi  Muhammadiyah,  dan sejak saat itulah mulai muncul sejumlah ulama yang berusaha mengembangkan pemikiran Islam yang bercorak puritanistik.
Dalam  Persyarikatan  Muhammadiyah,  Haji  Abduulah  dan  kawan- kawannya  bekerja  keras  memberantas  kemusyrikan,  bidah,  khurafat  dan tahyul. Mereka mendirikan tempat-tempat ibadah, sekolah-sekolah agama  dan rumah-rumah pemeliharaan anak  yatim. Diselenggrakan juga  berbagai tabligh dan kegiatan dakwah di tempat-tempat umum, walaupun diawasi dengan keras oleh PID (Politik Inlictingen Dienst) dari Kepolisian Hindai Belanda.
Sejak  awal  gerakan  Islam  Muhammadiyah  itu  ditangani  oleh  haji Abdullah,  beliau  senantiasa  memperoleh  hamatan  dari  kaum  adat  dan  kaum raja-raja.  Pemerintah  Zelfbestuur  Bone  umpamnya,  dikenal  amat  keras menentang Muhammadiyah. Pemerintah Zelfbestuur Bone umpamnya, dikenal amat  keras  menentang  Muhammadiyah.  Berbagai  aturan  diadakan  yang menghambat  masuknya  Muhammadiyah  di  daerah  Zelfbestuur  Bone.  Akan tetapi  ajaran  Muhammadiyah  itu  lambat  laun  diterima  juga  oleh  orang-orang terkemuka  di  Bone.  Lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  dengan  cepatnya memperoleh tempat yang sangat mendorong kesadaran masyarakat yang lebih luas  dan  menerima  pandangan-pandangan  baru  tentang  Islam  seperti  yang dilakukan oleh Nahdhatul Ulama.

## IV. CORAK  DAN  BENTUK  KEHIDUPAN  SOSIAL  MASYARAKAT SETELAH ISLAM BERKEMBANG DI BONE
Islam diterima oleh masyarakat Bone  secara rasmi melalui jalur politik atau kekuasaan. Penguasa menerima  dan sekaligus  menggunakan  Islam untuk memperkuat  legitimasi  kekuasaan.  Islam  dijadikan  sebagai  alat  untuk memperkuat  pengaruh  dalam  masyarakat.  Pengaruh  lslam  yang  kuat  terhadap kerajaan  Bone,  walaupun  pada  waktu proses  penerimaan  mendapatkan  segala rintangan  dan  tantangan  akibat  dalam  seruan  oleh  kerajaan  Gowa  yang dilandasi  dengan  politik  ekspansi  wilayahnya.  Sehingga  muncullah  suatu peperangan  dengan  istilah  masyarakat  pada  waktu  itu  disebut Musuh  Selleng atau dengan nama popularnya Islamic War .
Dengan  kedatanagan  lslam  di  daerah  Bone  ini  dapat  dilihat perkembangannya sejak peralihan kekuasaan raja dari La Tenri Pala raja ke 12 oleh  La  Maddaremmeng  raja  Bone  yg  ke  13,  salah  satu  bukti  pada  waktu  itu dengan  dihapuskannya  perbudakan  secara  menyeluruh,  seperti  yang  penulis jelaskan  pada  bab  sebelumnya.  Oleh  kerana  itu,  lslam  datang  ke  daerah  ini secara  berangsu-angsur  telah  merubah  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat, baik  dari  aspek  keagamaan,  pemerintahan,  pendidikan  maupun  aspek  sosial masyarakat.
Diterimanya  lslm ini oleh  masyarakat Bone  dan menjadi bahagian dari budaya  iaitu  ade,  rapang,  wara  dan  sara  (syariat  lslam)  adalah  satu  kesatuan yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  sistim  kerajaan.  Setiap  keputusan  raja
harus  melibatkan  ulama  dan  petugas  agama  yang  menduduki  posisi  penting waktu  itu  disebut  qadi.  Jika  ada  kelompok  masyarakat  yang  tidak  mau menerima  sisitim  ini  maka  dianggap  bukan  warga  Bugis  atau  Bone,  Jadi masyarakat  Bone  waktu  itu  sangatlah  feodal.  Adat  (ade)  mengandung  nilai- nilai kemanusiaan yang tinggi kerana manusia memiliki kemuliaan yang tinggi pula, manusia dapat hidup dengan baik dan hak serta kewajiban mesti di jaga dengan  baik.  Budaya  masyarakat  Bugis  dan  Bone  pada  khusunya  memberi landasan pada rakyatnya yang kuat untuk mengembangkan sosial kebudayaan. Namun  terkadang  ada  semacam  dorongan  dari  sebahagian  masyarakat  Bugis pada umunnya termasuk  masyarakat bone  itu sendiri mempunyai sifat  feodal, yang  sangat  patuh  terhadap  penguasa,  sementara  penguasa  tidak  boleh sewenang-wenang.
Islam  merupakan  agama  yang  dihayati  dan  diamalkan.  Sementara  itu budaya  memberikan  pengaruh  yang  sangat  kuat,  sehingga  tidak  sedikit pemegang otoritas agama terpengaruh dengan gaya feudalistik. Sekarang dapat dilihat bagaimana sikap masyarakat terhadap penguasa dan pemangku agama, tentu  sama-sama  dengan  posisi  kekuatannya.  Akan  tetapi  dalam  amalannya bahawa  pemegang  otoriti  agama  lebih  kuat  dari  pada  politik.  Dalam  sejarah agama  dipegang  sebagai  alat  kerajaan  yang  disebut  qadih  sedangkan  diabad moden  ini  pegawai  agama  menjadi  pegawai  biasa  saja  yang  mempunyai lembaga kementerian yang disebut kementerian agama dengan status pegawai negeri sipil.  Tokoh agama  yang bekerja di sektor pegawai negeri sipil (PNS) dianggap ulama dan tokoh agama  yang bukan Pegawai negeri sipil di hormati kerana mereka memiliki integriti seperti ilmu dan perilaku, sehingga dianggap tokoh yang sangat penting.
Peranan  birokrat  sangat relatif,  kekuatan  mereka  dalam  pengembangan lslam  tergantung  dari  sistem.  Pada  dasarnya  birokrat  adalah  pelayan masyarakat.  Sedangkan  bangsawan  disini  juga  sangat  relatif  bahkan  tidak nampak  peran  mereka  saat  ini  dan  mereka  kehilangan  momentun  untuk memberi  konstribusi  kerana  bangsawan  dahulu  adalah  sebagai  tokoh  yang disegani,  namun  sekarang  sudah  kehilangan  pengaruh  sehingga  menjadi bahagian dari dilema. Mereka merasa memiliki masa lalu dan masih menuntut untuk di perlakukan sama seperti  masa  lalu. Misalnya  mereka ingin di hargai dan  sekarang  sudah  terjadi  perubahan,  mereka  ingin  berperan  tetapi  tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki integritas.
V. PENUTUP
Dari sejarah dinamika  politik  Islam di kerajaan Bone  Sulawesi Selatan baik  sebelum  dan  setelah  Islam  dapat  diketahui  bahwa  berkembnagnya kerajaan Bone tidak terlepas dari dinamika politik Hindia-Belanda dan Jepang.
Penerapan nilai –nilai Islam pada kerajaan Bone pun tidak terlepas dari politik yang  ditanamkan  oleh  Kerajaan  Gowa  yang  menginginkan  seluruh  wilayah Sulawesi  Selatan  menerima  Islam  sebagai  agama  kerajaan,  meskipun  oleh kerajaan Bone dinilai sebagai tindakan politik kerajaan Gowa untuk menguasai dan mendiskreditkan kerajaaan Bone melalui politik pengislaman.
Oleh  karena  itu  berkembangnnya  Islam  di  Bone  sebagaimana  yang dirasakan  saat  ini.  Dalam  pelaksanannya,  politik  bertujuan  untuk  kepentingan perlindungan  dan  kesejahteraan  rakyat.  Namun  di  awal  perkembanganannya politik  Islam  yang  berlangsung  pada  kerajaan  Bone  memperlihatkan  kondisi yang tidak demikian. Politik sebagaimana yang diperkenalkan oleh pemerintah penjajah  sebelum  Islam  berkembang  pada  tatanan  kehidupan  masyarakat, murni  untuk  kepentingan  ekonomi  dan  juga  pembentukan  pertahanan  bagi penjajah agar tidak mendapat perlawanan dari masyarakat setempat. Sehingga ia  berasumsi  untuk  menanamkan  koloninya  ia  harus  ikut  mendukung  segala sesuatu  yang  merupakan  ciri  khas  daerah  tersebut  termasuk  di  dalamnya peribadatan.  Melalui  gerakan  politiknya  ia  memberikan  keleluasaan  untuk masyarakat beribadah dismping mengontrolnya dengan melantik beberap raja- raja  yang  dianggpa  bisa  diajak  kerja  sama.  Melalui  raja-raja  ini  beberap wilayah  dikembalikan  penjajah  atas  kerajaan  Bone  disamping  mendirikan beberapa pendidikan yang berbasis madrasah.
Setelah Islam diterima oleh masyarakat Bone secara rasmi melalui jalur politik atau kekuasaan. Penguasa menerima dan sekaligus menggunakan  Islam untuk  memperkuat  legitimasi  kekuasaan.  Islam  dijadikan  sebagai  alat  untuk memperkuat pengaruh dalam masyarakat. Akan tetapi dalam amalannya bahwa pemegang otoritas agama lebih kuat dari pada politik. Dalam sejarah kerjaaan Bone  agama  dipegang  sebagai  alat  kerajaan  yang  disebut  qadih  sedangkan diabad moden ini pegawai agama menjadi pegawai biasa saja yang mempunyai lembaga kementerian yang disebut kementerian agama dengan status pegawai negeri sipil.
Endnote :
1 Mattulada, Latoa: Satu  Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis . (Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1995), h. 319.
2 Stutterheim, A Javanese Period in Sumatran History. (Surakarta: De Bliksem, 1950), h. 107-133.
3 Leonard  Y.  Andaya,  Warisan  Arung  Palakka  Sejarah  Sulawesi  Selatan  Abad  ke-17. (Jakarta: 2006), h. 328-329.
4 Abu Hamid, Syekh Yusuf: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005), h. 2018
5 Sarita Pawiloy, Sejarah Perjuangan Angkatan 45 di Sulawesi Selatan. (Ujung Pandang, 1987), h. 32.
6 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 18
7 Sidi Gazalba, Pendidikan Islam dalam Masyarakat. (Jakarta: Pustaka Antara, 1962), h. 89.
8 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Idonesia. (Jakarta: Mutiara,1995), h. 327.
9 Abd.  Rahman  Getteng.,  Pendidikan  Islam  di  Sulawesi  Selatan:  Tinjauan  Historis  dari Tradisional Hingga Modern. (Yogyakarta: Graha Guru, 2005), h. 79.
10 Mattulada,  Islam  di  Sulawesi  Selatan,  dalam  Taufik  Abdullah  (ed.),  Agama  dan Perubahan Sosial. (Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1983), h. 228.
11 Abu Hamid, Syekh Yusuf: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang, h. 389.

## AFTAR PUSTAKA
Andaya, Leonard Y., Warisan Arung Palakka Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17. Jakarta: 2006.
Departemen Pendidikan, Laporan Pengumpulan Data Peninggalan Sejarah di kabupaten  Bone,  Suaka  Penionggalan  Sejarah  dan  Kepurbakalaan Sulawesi Selatan ,1981/1982.
Gazalba,  S. Pendidikan  Islam  dalam  Masyarakat .  Jakarta:  Pustaka  Antara, 1962.
Hafid, Y., Kerajaan Luwu Menurut Catatan D.F. Van Braam Morris ,” dalam Iwan  Sumantri  (ed.), Kedatuan  Luwu,  Persfektif  Archeologi,  Sejarah dan Antropologi , Edisi Ke-2, Makassar: Jendela Dunia, 2006.
Khaldun, A. R. Ibn, Tarikh Ibn Khaldun , Beirut: Maktabah al-Lubnan, 1992.
Mappangara, S., Sejarah Islam di Sulawesi Selatan.Makassar : Lamacca Press, 2003.
Mattulada, Latoa: Satu  Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis . Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1995.
Nur, Azhar. Trialianci Tellumpoccoe: Tri Aliansi Kerajaan Bone – Soppeng – Wajo . Cet. I; Yogyakarta: Kota Kembang Yogyakarta, 2009.
Nur,  Azhar,  et.al., Lontara  Manurungnge  ri  Tompo  Tika .  Ujung  Pandang: Pusat Penelitian IAIN Alauddin Makssar, 2000.
Patunru,  A.  D.  (1967),  Sejarah  Gowa.  Yayasan  Kebudayan  Sulawesi Selatan,Makassar.
Patunru,  A.  D.  et.  al., Sejarah Bone .  Ujung  Pandang:  Yayasan  Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1993.
Rahim,  Abd.  &  Ridwan  B.. Sejarah  Tallo  (Sebuah  Transkripsi  Lontara) , Kantor  Cabang  II  Lembaga  Sejarah  dan  Antropologi  Ujung  Pandang, 1975.
Rahim,  R. Nilai-nilai  Utama  Kebudayaan  Bugis .  Makassar:  Lembaga Penerbitan UNHAS, 1985.
Stutterheim, A  Javanese  Period  in Sumatran  History .  Surakarta:  De  Bliksem, 1950.