P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 16/10/20 5 th Sinta Akreditated

## TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

## Author
Ariella Gitta Sari, Harry Murty, Hery Sulistyo ariellagitta@unik-kediri.ac.id , harry_murty@unik-kediri.ac.id , hery_sulistyo@unik-kediri.ac.id Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## ABSTRAK
Perdagangan  manusia  merupakan  suatu  tindak  kejahatan  transnasional yang  semakin  gencar  terjadi  akan  tetapi  sangatlah  sulit  untuk  dideteksi.    Tindak kejahatan  ini  banyak  ditemukan  di  negara  berkembang  yang  populasi  jumlah penduduknya sangatlah besar apalagi tidak seimbangnya jumlah penduduk antara laki-laki  dan  perempuannya.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum bagi tindak pidana perdagangan orang dari  segi  hukum  nasional  maupun  internasional  serta  bagaimana  perlindungan hukumnya  bagi  korban  tindak  pidana  tersebut.  Adapun  metode  yang  digunakan dalam  penulisan  penelitian  ini  yakni  pendekatan  analisis  dalam  pada  konsep hukum  dan  atau The  Statute  Approach. Adapun  hasil  yang  diperoleh  yaitu pengaturan  mengenai  perdagangan  manusia  terdapat  dalam  instrumen internasional  seperti  Protokol  Palermo  sedangkan  regulasi  nasionalnya  terdapat dalam  UU  No.  21  Tahun  2007  Tentang  Tindak  Pidana  Pemberantasan  Orang Indonesia  tidak  memperbolehkan  memperjual  belikan  organ  tubuh  manusia, namun  apabila  organ  tubuh  tersebut  dapat  digunakan  untuk  menyelamatkan nyawa  manusia  lainnya  yaitu  misalnya  dengan  melakukan  transplantasi  maka akan  terdapat  lagi  pengaturan  hukum  yang  mengatur  transplantasi  organ  tubuh manusia.  Adapun  regulasi  mengenai  perdagangan  organ  tubuh  manusia  di Indonesia  yaitu    UU  No.  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang.  Sedangkan  bentuk  dari  perlindungan  bagi  korban  tindak pidana  perdagangan  manusia  atau  orang  yaitu  dengan  melakukan  pemidanaan bagi  pelakunya  dan  melakukan  pemenuhan  bagi  korban  sesuai  dengan  Undang- Undang.
Kata Kunci : Perdagangan Manusia, Hukum Positif, Protokol Palermo

## PENDAHULUAN
Pada tanggal 2 desember di Indonesia setiap tahunnya memperingati hari Penghapusan  Perbudakan.  Dengan  adanya  kemajuan  zaman  dan  regulasi  yang mengatur  tindak  perbudakan  tak  lantas  menghilangkan  tindak  kejahatan perbudakan.  Dalam  kenyataannya  sampai  sekarang  ini  masihlah  marak  tindak perbudakan  yang  bahkan  melahirkan  perdagangan  manusia  yang  sering  kali terjadi.  Tindak  perdagangan  manusia  atau  orang  merupakan  kejahatan  terhadap kemanusiaan  yang  juga  menjadi  masalah  internasional  karena  hampir  disetip negara mengalami masalah kasus perdagangan manusia. Kejahatan tersebut sering kali  dilakukan  oleh  opnum  yang  tak  bertanggung  jawab  dikarenakan  hasil  dari tindakan  tersebut  sangatlah  menguntungkan  karena  bisa  menghasilkan  miliaran dolar.  Perdagangan  manusia  ini  korbannya  yaitu  anak-anak  perempuan  maupun laki-laki  dan  perempuan  yang  dipaksa  untuk  melakukan  pekerjaan  seks,  atau tindakan  eksploitasi  lainnya  seperti  prostitusi,  domestik,  maupun  kawin  paksa. Sedangkan bagi anak laki-laki dipaksa untuk dijadikan budak dalam perkebunan, pertambangan,  ataupun  di  tempat  lainnya  yang  lebih  menyedihkan  lagi (Karangora et al., 2019).
Perdagangan  manusia  merupakan  tindak  kejahatan  yang  resiko tertangkapnya  rendah  namun  bisa  memperoleh  keuntungan  yang  sangat  besar. Di  negara  Indonesia,  masih  terdapat  banyak  praktek  perdagangan  manusia  dan terkadang  juga  melibatkan  orang-orang  dalam  seperti  pemerintah  maupun  aparat hukum  (polisi  perbatasan  dan  aparat  imigrasi).  Tindak  pidana  perdagangan manusia  atau  orang  ini  merupakan  tindakan  yang  bukan  hanya  meresahkan masyarakat  nasional  melainkan  juga  internasional  dan  menjadi  perhatian  bagi dunia  internasional.  Tindakan-tindakan  dari  perdagangan  manusia  sangatlah menyalahi Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat dijunjung oleh setiap individu dan  negara  (Bramantyo  et  al.,  2019).  Adapun  tindakan  dari  kejahatan  ini  yang dianggap telah melanggar HAM yaitu seperti eksploitasi, kerja paksa, perlakukan yang  semena-mena  terhadap  korbannya,  serta  kekerasan.  Korban  dari  kejahatan ini  diberlakukan  tidak  selayaknya  seperti  manusia,  mereka  dianggap  sebagai budak  yang  harus  selalu  menuruti  tuannya  dan  melayaninya  terus-menerus. Mereka selalu hidup dalam ketakutan karena terbayang-bayang dengan kekerasan yang  mereka  alami  setiap  harinya,  bahkan  ancaman  dan  intimidasi  dari  pelaku sudah seperti makanan sehari-hari bagi para korban.
Dalam  tindak  perdagangan  manusia,  hal  yang  snagat  mempengaruhi yaitu  gander  dari  korbannya  yang  mana  merupakan  aspek  penentu  dalam perdagangan  baik  dari  segi  permintaannya  ataupun  dari  persediaan.  yang  lebih memungkinkan  untuk  menjadi  korban  yaitu  perempuan  dan  anak-anak    daripada anak laki-laki dan laki-laki dikarenakan perempuan dan anak-anak dianggap lebih
lemah daripada laki-laki. Selain itu anak-anak dan perempuan lebihlah dibutuhkan dalam  eksploitasi  berupa  pelacuran,  perbudakan  seksual,  yang  sangatlah menguntungkan  bagi  pelaku  perdagangan  manusia.  Dalam  perdagangan  manusia yang  mana  perempuan  merupakan  korbannya  terkadang  bukan  pula  semuanya merupakan  salah  dari  pelaku,  melaikan  negara  juga  bersalah  karena  tidak  bisa memberikan  jaminan  perlindungan  dan  tak  bisa  memberikan  hak-hak  bagi  kaum perempuan, terkadang budaya dalam suatu negara mempengaruhi pandangan bagi kaum operempuan yang mana dianggap lemah dan tidak terlalu penting sehingga sangatlah mudah menjadi korban dari perdagangan mansuia.
Alasan  dari  kenapa  tindak  kejatahan  perdagangan  manusia  haruslah segera dicegah dan diberantas karena tindak tersebut sangatlah menyalahi HAM, selain  itu  resiko  terjadinya  penularan  penyakit  AIDS/HIV  ataupun  penyakit kelamin  lainnya  sangatlah  besar.  Korban  tidak  diberikan  pelayanan  kesehatan yang  memadai,  dan  apabila  korban  terkena  AIDS  maka  mereka  akan  lebih dikucilkan  dan  dianggap  rendah.  Tak  hanya  itu,  apabila  korban  di  pulangkan  ke negara  asla  masing-masing,  mereka  akan  menjadi  target  dari  tes  AIDS  ,  namun bedanya hal tersebut tidak diwajibkan bagi laki-laki.
Keadaaan-keadaan  tersebut  sangatlah  membahayakan,  akibat  dari  tak memadainya  regulasidan  intervensi  kebijakan  dalam  suatu  negara.  Kurangnya pengaturan  hukum  dalam  negara  mengakibatkan  sulitnya  menangkap  pelaku perdagangan manusia dalam ranah nasional maupun internasional hal ini terbukti dengan  sulitnya  menyeret  pelaku  perdagangan  manusia  ke  muka  pengadilan (Murty et al., 2020). Selain itu banyak korban yang tak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hak korban yang diatur dalam pengaturan hukum yang ada. Sesuai dengan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  maka  penulisan  ini mengambil  judul  “Tindak  Perdagangan  Manusia  Ditinjau  Dari  Hukum  Nasional Dan Hukum Internasional”

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini antara lain:
1. Bagaimana  pengaturan  hukum  dari  tindak  pidana  perdagangan  manusia  ditinjau dari hukum nasional dan hukum internasional?
2. Bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  perdagangan manusia?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memakai  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan, dan Comparative Approach, atau pendekatan  komparatif  (Taufani,  &  Suteki,  2018).  Penelitian  yudisis  normatif memiliki arti yaitu penelitian dilakukan dengan cara menelaah segala regulasi dan undang-undang  yang  memiliki  kaitannya  dengan  objek  penelitian  (Roisah,  & Disemadi, 2019). Dengan memakai  metode tersebut cangkupan yang diteliti yaitu
bahan  pustaka  atau  data  sekunder,  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  dam perbandingan  hukum.  Sedangkan    pendekatan  komperatif  yaitu  dilakukan penelitian  dengan  cara  membandingkan  suatu  peraturan  hukum  yang  berlaku  di suatu negara dengan pengaturan hukum di negara lainnya tau lebih dengan objek yang  sama,  hal  tersebut  berguna  untuk  mendapatkan  perbedaan  maupun persamaan  dalam  undang-undang  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode normatif  dikarenakan  fokus  utama  dari  diadakannya  penelitian  ini  yakni  guna mengetahui  pengaturan  hukum  tindak  pidana  perdagangan  manusia  menurut hukum  nasional  dan  hukum  internasional  serta  bagaimana  perlindungan  hukum bagi  korban  perdagangan  manusia  menurut  hukum  yang  berlaku.  Selain  itu, pendekatan  dalam  penelitian  ini  juga  menggunakan  Analitical  &  Conseptual Approach atau analisis konsep hukum.
Penelitian ini menggunakan bahan hukum atau bahan pustaka yang meliputi :
1.  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang, dan Protokol Palermo.
2.  Bahan  hukum  sekunder:  bahan  ini  dibutuhkan  guna  sebagai  penjelas  dari  bahan hukum  primer  yang  ada.  Bahan  hukum  sekunder  meliputi  hasil  seminar, penelirtian hukum, karya ilmiah, makalah, literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian, jurnal hukum.
3.  Bahan  hukum  tersier:  bahan  hukum  tersier  dibutuhkan  dalam  melakukan penelitian dikarenakan memberi penjelas serta petunjuk yang memiliki kaitannnya dengan  bahan  hukum  sekunder  dan  primer.  Bahan  hukum  tersier  ini  meliputi kamus hukum , ensiklopedia hukum, dan lain sebagainya.
Penelitian  ini  dalam  mengumpulkan  data  memiliki  langkah-langkai  yang dipakai  meliputi  mempelajari  serta  menganalisis  semua  literatur  yang  berkaitan dengan  objek  masalah  yang  dibahas  pada  penelitian  ini,  menyusun  sistematis segala  pendapat  maupun  pernyataan  yang  telah  dikutip  sebagai  landasan  untuk memberi  jawaban  pada  masalah  yang  sedang  di  bahas  pada  penulisan  penelitian ini.

## PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  Tindak  Perdagangan  Manusia  Ditinjau  Dari  Hukum Nasional Dan Hukum Internasional
Tindak  pidana  perdagangan  orang  bukanlah  kejahatan  baru,  melainkan sudah  sejak  dahulu  kejahatan  beropersasi  di  berbagai  negara  dengan  menjadikan anak-anak  dan  perempuan  sebagai  korbannya.  Negara  yang  mengalami  tindak kejahatan  ini  seperti  umumnya  merupakan  negara-negara  berkembang,  misalnya seperti  Taiwan,  Hongkong,  Jepang,  Saudi  Arabia,  Singapura,  Malaysia,  dan negara  Indonesia  sendiri.  Dalam  setiap  tahunnya  diperkirakan  terdapat  600.000- 800.000  korban  dari  tindak  pidana  perdagangan  manusia  baik  anak  maupun
perempuan yang diperjual  belikan untuk dieksploitasi  secara perbudakan seksual dalam ranah internasional.
Tindak  pidana  perdagangan  manusia  diatur  dalam  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  menurut  UU  tersebut  yang terdapat  dalam  pasal  1  dan  2  menyebutkan  bahwa  tindakan  apa  saja  yang memenuhi  unsur  perdagangan  manusia  berartikan  bahwa  tindakan  tersebut termasuk  dalam  tindak  pidana  perdagangan  manusia.  Sedangkan  pengertian  dari tindak pidana manusia atau orang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 UU tersebut yang menerangkan  bahwa  dikatakannya  tindak  pidana  perdagangan  manusia  apabila melakukan  perekrutan,  penampungan,  memindahkan,  mengirim,  ataupun menerima  seseorang  dengan  melakukan  ancaman  kekerasan  bahkan  melakukan penyekapan, menculik, menipu, memalsukan, menyalahgunakan posisi kekuasaan,  menjerat  seseorang  dengan  utang  lalu  memanfaatkannya  dengan bertujuan  untuk  mengeksploitasinya.  Dalam  pasal  tersebut  juga  menerangkan mengenai  hukuman  yang  dikenakan  pada  pelaku  tindak  pidana  perdagangan manusia yaitu dengan  ancaman hukuman pidana  maksimal  15 tahun penjara dan minimal 3 tahun penjara sedangkan dendanya maksimal Rp. 600.000.000,00.
Menurut  GajicVeljanoski,  menjual  belikan  manusia  merupakan  tindakan yang  jelas-jelas  melanggar  Hak  Asasi  Manusia,  fukusnya  melanggar  hak kebebasan,  perlindungan,  integritas,  dan  kebebasan  dalam  bergerak.  Selain  hal tersebut,  perdagangan  manusia  yang  mana  korbannya  kebanyakan  perempuan merupakan tindakan kekerasan yang mengambil hak perempuan, padahal hak-hak perempuan tersebut juga termasuk dalam hak-hak manusia, sehingga pada intinya kejahtaan  perdagangan  manusia  tak  menganggap  manusia  sebagai  bagian  dari manusia.  Terdapat  unsur  yang  ada  dalam  perdagangan  manusia,  unsur  tersebut antara lain :
a. Pelaku, suatu kelompok yang telah terorganisasi teramasuk bisa saja penyelenggara negara mapun perorangan.
b. Tindakan atau proses, tindkan dari perdagangan manusia bisa dilakukan secera  spontan  maupun  terencana,  akan  tetapi  biasanya  tindkaan  tersebut dilakuakn secara terencana yang sangat terorganisir.
c. Modus, tindakan ini dilakukan agar tindak kejahatan tersebut berhasil dilakukan atau terjaminnya tindakan tersebut dilakukan secara lancar. Hal ini  dilakukan  dengan  memberikan  ancaman  kekerasan,  menyekap, memalsukan,  menipu, hingga memberikan bayaran
d. Tujuan,  hal  ini  merupakan  sesuatu  yang  menjadi  akibat  dari  tindkan tersebut, misalnya seperti melakukan tindakan memperjual belikan manusia guna memperoleh keuntungan uang yang sangat banyak.
Hal  yang  memicu  adanya  tindak  pidana  perdagangan  orang  tak  lepas  dari faktor  ekonomi,  masalah,  bahkan  keadaan  bencana  alam  yang  terjadi  di  negara
yang mana memaksa orang untuk mencari lapangan pekerjaan dengan melakukan imigrasi  guna  bertahan  hidup.  keadaan  yang  seperti  itulah  menjadi  momen kesempatan  bagi  pelaku  perdagnagn  manusia,  misalnya  saja  sepeti  kasus  yang menimpa  seorang  wanita  yang  di  iming-imingi  pekerjaan  di  luar  negeri  dan dikirim  di  cina  ternyata  dia  dijual  hanya  untuk  dijadikan  budak  seksual,  hal  itu merupakan  salah  satu  kasus  yang  menimpa  banyaknya  perempuan  yang  emnjadi korban  dari  jual  beli  manusia.  Dalam  kejahatan  perdagangan  manusia  pda dasarnya terdapat 5 pelaku, yakni :
a. Korban dari imigran yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk diangkut dan diperdagangkan.
b. Konsumen dari mucikari yang memberikan tawaran dengan memanfaatkan si korban
c. Pelaku membayar segala biaya transportasi dari korbannya kemudian merekrutnya
d. Semua orang yang bekerja dibelakang peristiwa tersebut secara tidak sadar maupun  sadar  telah  ikut  berpartisipasi  dalam  kejahatan  karena  telah memberikan fasilitas.
e. Korban yang diklaim oleh pembeli. Hal ini dilakukan agar korban patuh pada  pembeli  dikarenakan  kekuasan  pembeli  yang  mana  telah  membeli korban.
Pada  mulaanya,  masyarakat  maupun  penegak  hukum  memandnag perdagangan  manusia  terfokus  pada  perdagangan  seks  dengan  korbannya perempuan  dan  anak.  Namun  sekarang  sudah  banyak  yang  mengetahui  bahawa perdagangan  manusia  bukan  hanya  tentang  memperdagagkan  wanita  sevagai budak  seksual  melainkan  anak-anak  dan  laki-laki  juga  diperdagangkan,  seperti dijadikan  tenaga  kontruksi,  pertambangan,  perikanna,  tenanga  kerja  pabrik, perdagangan pengantin, dan tindak kejahatan lainnya yang dilarang oleh hukum.
Penegakan  hukum  dari  tindak  kejahatan  manusai  ini  di  Indonesia  diatur dalam  UU  No.  21  Tahun  2007  ,  adapun  menurut  UU  tersebut  saksi-saksi  dari tindak perdagangan manusia meliputi :
a. Agen  dari  Perekrutan  Tenaga  Kerja,  yang  dijadikan  saksi  yaitu  orang  yang memberikan  upah  pada  orang  lainnya  yang  ditugasi  untuk  mrncari  pekerja  dari desa,  mengurus  identitas,  mengelola  fasilitas  penampungan,  melakukan pemeriksaan kesehatan medis,  memberikan pelatihan kerja, dan mengirim pekerja tersebut ke negara tujuan yang menjadi tempat kerja.
b. Calo,  yang  datang  kesuatu  desa,  teman,  tetangga,  bahkan  hingga  ke  kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta sampai sampai tokoh  agama sekalipun.
Calo  ini  bisa  bekerja  sama  terhadap  PJTK  yang  tak  terdaftar  maupun  yang terdaftar guna memperoleh bayaran dari tenaga buruh yang telah direkrut.
c. Pengelola  ataupun  Pemilik  dari  Rumah  Bordil,    yang  mempekerjakan perempuan    dengan  paksa  dan  tidak  menggaji  bahkan  sampai  mempekerjakan anak yang berumur dibawah 18 tahun demi keuntungan semata.
d. Pemerintah, yang memiliki keterlibatan terhadap pemalsuan dokumen termasuk dengan memfasilitasi pelaku menyeberang perbatasan dengan cara ilegal sehingga tak  tertangkap  oleh  petugas  imigrasi  dan  atau  polisi  atau  bahkan  aparat-aparat tersebut juga ikut andil dalam tindkan perdagangan manusia tersebut.
e. Majikan,  memaksa  korban  untuk  bekerja  tanpa  istirahat,  tanpa  memberi gaji,melakukan  penyekapan,  bahkan  melakukan  tindkaan  kekesaran  pada  fisik korban termasuk dengan melakukan perbuata kekerasan seksual.
Dalam  penyelesaian  kasus  dari  tindak  pidana  perdagangan  manusia sangatlah  berbeda  dari  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  kejahatan  lainnya. Penyelesaian dari kasus ini berpedoman pada hukum acara pidana, terkesuali hal- hal  yang  telah  ditentukan  oleh  UUPTPPO,  poses  penyelesaiannya  yaitu penyelidikan,  pemeriksaan,  penuntutan  dipengadilan.    Dalam  pasal  41  ayat  1 UUPTPPO  menyebutkan  apabila  dalam  tahap  persidangan  terdakwa  tidak  hadir maka  persidangan  tetap  dilanjutkan  dan  diputuskan  tanpa  kehadiran  terdakwa. Padal  pasal  2  ayat  1  menerangkan  mengenai  saksi  dari  tindak  perdagangan manusia    sedangkan  pada  pasal  7  ayat  1  menjelaskan  bahwa  pertambahan ancaman  hukuman  pidana  bagi  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana perdagangan  manusia  dengan  memberikan  luka  berat  kepada  korban, menyebabkan  korban  mendapatkan  penyakit  yang  membahayakan  nyawanya, menyebabkan  gangguan  jiwa,  rusaknya  fungsi  reproduksi,  bahkan  kehamilan, mengakibatkan  ancaman  pidana  ditambah  sepertiga  dari  ancaman  yang  terdapat dalam  pasal  2  ayat  1-6  dengan  maksimal  hukumanny  amenjadi  20  tahun  dan minimal 4 tahun penjara dengan denda paling banyak yaitu Rp. 800.000.000,00.
Perdagangan  manusia  masuk  kedalam  kategori  kejahatan  internasional, sehingga  para  ahli  mengeluarkan  pendapat  tentang  alur  dan  sifat  dari  kejahatan internasional.  Ahli  seperti  Bassiouni  mengatakan  mengenai  unsur  dari  kejahatan transnasional yakni:
1. Suatu perbuatan yang memiliki dampak tidak hanya untuk satu negara, melainkan di beberapa negara.
2. Perbuatan  yang  memberikan  efek  ataupun  dampak  pada  warga  dari  berbagai negara/bukan hanya satu negara
3. Metode  maupun  fasilitas  yang  digunakan  dalam  kejahatan  melewati  batas  dari territorial suatu negara
Untuk  memberantas  dan  ataupun  mencegah  kejahatan  manusia  ini  terus terjadi,  haruslah  diupayakan  suatu  perjanjian  internasional.  Perjanjian  nasional dengan  perjanjian  internasional  sistem  hukum  dan  hubungan  hukum  antara  satu negara  dengan  negara  yang  lainnya  yang  juga  melakukan  perjanjian  sehingga memiliki kesatuan hukum. Bahkan dalam kenyataannya, merdekanya suatu negara terkadang gjuga karena bantuan negara lain secara langsung maupun tak langsung (misalnya  dibutuhkannya  pengakuan  dari  negara-negara  lainnya).  sesungguhnya perjanjian  internasional  merupakan  spesies  dari  genus  yang  berwujud  dari perjanjian  termasuk  asas-asas  yang  ada  dalam  perjanjian  internasional  yang menjadi  sebuah  landasan.  Asas  yang  paling  mendasar  atau  fundamental  adalah asas  pacta  sunt  servanda  yang  memiliki  sifat  mengikat  bagi  mereka  yang  telah membuat  perjanjian  /  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuat  perjanjian. Adapun  regulasi  mengenai  perjanjian  internasional  sendiri  terdapat  dalam  Surat Presiden  Nomor  2826/HK/1960.  tanggal  22  Agustus  1960  yang  di  tujukan  pada DPR,  dan  menjadi  pedoman  atau  landasan  dari  dilakukannya  perjanjian internasional  bertahun-tahun  lamanya.  Dari  Surat  Presiden  ini  dijelaskan  tentang mengesahkannya  perjanjian  internasional  bisa  dilakukan  dengan  Peraturan Presiden  ataupun  Undang-Undang  disesuaikan  dari  isi  materi  dalam  perjanjian internasional yang mau disahkan.
Menurut  Protokol  Palermo,  negara  anggota  dalam  konvensi  tersebut haruslah menerapkan langkah-langkah legislatif dan lainnya yang memang dirasa perlu  untuk  menindak,  menghikum  ,  maupun  melakukan  pencegahan  terkait dengan  perdagangan  manusia,  kususnya  untuk  melindungi  anak-anak  dan perempuan yang sering dijadikan korban perdagangan manusia. Sebenarnya sejak tanggal 19 april 2007. sebelum melakukan ratifikasi  terhadap Protokol Palermo, UU mengenai pemberantasan tindak perdagangan manusia telah di undangkan di negeri  ini,  UU  tersebut  yaitu  U  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).
Indonesia  telah  meratifikasi  beberapa  perjanjian  internasional,  adapun keterkaitan antara regulasi nasional dengan perjanjian internasional yakni dengan treaty  kontrak  yang  memiliki  artian  bahwa  Indonesia  harus  mematuhi  peraturan- peraturan  hukum  yang  ada  dalam  suatu  konvensi  apabila  Indonesia  telah merativikasi  konvensi  tersebut  sehingga  otomatis  menjadi  negara  peserta. Ratifikasi dinilai guna mengesahkan perjanjian, yang bisa mengikat suatu negara dengan  negara  lainnya  yang  juga  meratifikasi  konvensi  tersebut.  Dengan Indonesia  telah  melakukan  ratifikasi  Protokol  Palermo  menjadikan  keikutsertaan PBB  untuk  terjun  membantu  maupun  mencegah  tindak  perdagangan  manusaia, baik meliputi korban maupun saksi.
Agar  negara  yang  melakukan  ratifikasi  tetap  menjaga  keberlangsungan perjanjian internasional tersebut, maka setiap negara yang telah bergabung wajib untuk mematuhi asas-asas hukum yang telah ditentukan, antara lain yaitu : a. Asas  Raciprocitas,  tindakan  ataupun  perbuatan  dari  suatu  negara  baik  positif maupun  negatif  akan  mendapatkan  balasan  sesuai  dengan  yang  diperbuatnya secara setimpal
b. Asas Pacta Sun Servanda, suatu janji yang bersifat mengikat bagi mereka yang terdapat dalam perjanjian tersebut dan harus dilaksanakan dengan niat yang baik c. Egality Rights, kedudukan yang sama bagi setiap negara
d. Asas  Courtecy,  setiap  negara  haruslah  bisa  saling  menghormati  serta menghargai kedaulatan dari negara lain.
Indonesia  sendiri  merupakan  negara  yang  mengikuti  asas  pacta  sun servanda, dikarenakan Indonesia telah tergabung dalam PBB, yang mana apabila suatu  negara  telah  tergabung  dalam  PBB  maka  negara  tersebut  harus  mengikuti atau tunduk pada aturan dalam perjanjian tersebut. Berkaitan dengan perdagangan manusia  yang  lebih  dikenal  dengan  Human  Trafficking  atau  perdagangan  orang ini telah diatur dalam hukum internasional (Windradi & Wahyuni, 2018), terdapat dalam Protokol Palermo, dan telah diratifikasi oleh Indonesia sehingga Indonesia memiliki  kewajiban  untuk  menjalankan  isi  dari  Protokol  tersebut  dengan melakukan  iktikad  baik  yang  mana  harus  melindungi  dan  menjaga  bangsa Indonesia  dengan  segenap  usaha  yang  diperlukan  dan  bahkan  bisa  melakukan kerja  sama  dengan  negara  lainnya  demi  terciptanya  keadaan  yang  aman  dalam setiap negara.
Hubungan  Internasional  merupakan  tindakan  yang  sangat  perlu  dilakukan dunia  dalam  globalisasi  ini  karena  banyaknya  tindakan  kejahatan  internasional yang  jelas  tak  bisa  ditangani  oleh  hanya  satu  negara  tanpa  adanya  kerjasama dengan  negara  lain.  Tak  ada  satu  negarapun  yang  bisa  hidup  sendiri  tanpa melakukan  kerja  sama  dengan  negara  lain,  bahkan  dengan  melakukan  kerjasama suatu negara yang awalnya tidak bisa memenuhi kebutuhan dari warga negaranya karena tidak tersedia dalam negara tersebut namun dengan melakukan kerjasama dengan  negara  lain  kebutuhan  yang  kurang  tersebut  dapat  dipenuhi.  Adapun tujuan dari dilakukannya kerjasama atau hubungan internasional yaitu antara lain:
1. Dapat  mewujudkan  adanya  saling  memahami  antara  satu  negara  denan  negara lainnya, atau antar negara
2. Meningkatkan ekonomi dalam setiap negara
3. Dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam negara tersebut Perjanjian  internasional  dapat  terwujud  dengan  adanya  kata  sepakat  pada negara  yang  melakukan  perjanjian,  selain  itu  negara  yang  melakukan  perjanjian internasional  haruslah  memiliki  iktikad  baik  yang  mana  bertujuan  untuk kesejahteraan  negara.  Adanya  treaty  contract  memposisikan  negar  ayang  berada
dalam  yuridiksi  hubungan  internasional  haruslah  mentaati  kaidah  hukum  dan ketentuan  hukum  internasional  yang  berlaku  dalam  perjanjian  internasional. Perjanjian Internasional di Indonesia juga diatur khusus dalam UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
Dalam pengertian mengenai perdagangan manusia antara UU No. 21 Tahun 2007 dan Protokol Palermo tahun 2000 sedikit memiliki perbedaan, pada UU  No. 21  tahun  2007  tersebut  dalam  pengaturannya  menyebutkan  tidak  adanya  kata perbudakan  dan  tidak  menyebutkan  kata  eksploitasi  seksual  melainkan  kata memegang  kendali  sehingga  hal  ini  memberikan  artian  yang  berbeda  bagi  setiap orang yang membacanya. Hal tersebut sama halnya dengan Pasal 297 KUHP yang tidak memberi penjelasan maksud daro perdagangan orang, karena hanya memuat mengenai tindak kejahatananak dan perempuan. Namun dalam UU No. 21 Tahun 2007  menjelaskan  bahwa  bukan  hanya  anak  dan  perempuan  saja  yang  menjadi korban dari perdagangan manusia.
Mengenai hukum dari pelaku tindak perdagangan manusia yang diratifikasi oleh Indonesia dari peraturan PBB menjadi UU No. 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa sanksi bagi  pelaku dapat  dijatuhi dengan  hukum  dlam skala nasional  saja (karena  telah  diratifikasi  dalam  bentuk  regulasi  nasional)  dan  hanya  dapat dilakukan  oleh  negara  yang  menerima  perdagangan  sedangkan  korban dikembalikan  pada  negara  asalnya.  Tindak  kejahatan  perdagangan  manusia  oleh KUHP diancam dengan hukuman penjara paling lama enam tahun. Namun dalam Protokol Palermo tahun 2000 tidak ditemukan mengenai sanksi bagi pelaku tindak kejahatan  perdaganganmanusi,  hal  ini  dikarenakan  PBB  memberikan  wewennag bagi  setiap  negara  untuk  memberikan  sanksi  sesuai  dengan  cara  pandang  negara itu sendiri terkait dengan kejahatan tersebut, secara umumnya bisa menambahkan aturan yang lebih detail dalam memberantas dan mencegah perdagangan manusia. Dalam  UU  tentang  perdagangan  manusia  di  Indonesia  sangatlah  menegaskan angka  kejahatan  perdaganganmanusia  haruslah  berkurang  dratis,  dan  kalau  bisa harus segera ditumpas sampai keakar-akarnya.
Protokol  Palermo  Tahun  2000  mengintrupsikan  pada  negara  yang meratifikasi  untuk  memperhatikan  danmempertimbangkan  korban  dari  kejahatan tersebut  yang  tetap  tinggal  dalam  wilayah,  sehingga  ini  memiliki  artianbahwa negara  diharuskan  untuk  melindungi  korban,  dan  menerapkan  kebijakan- kebijakan  yang  terdpat  dalam  Protokol  Palermo  guna  terciptanya  keamanan korban. Dalam pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan mengenai kewajiban melindungi  dan  menjunjung  tinggi  HAM  dan  harkat  martabat  bagi  setiap  warga negara.  Rehabilitasi  bagi  korban  kejahatan  perdagangan  manusia  tidak  diatur dalam  Protokol  Palermo,  dalam  protokol  tersebut  hanya  menjelaskan  mengenai pemulangan  korban  ke  negara  asalnya  tanpa  menjelaskan  secara  detail  namun aturan tersebut  telah diratifikasi  oleh UU No. 21  Tahun 2007, dalam uu tersebut
lebih  menambahkan  peraturan  dan  mampu  menjelaskan  secara  rinci  mengenai rehabilitasi  yang  diberikan  kepada  korban,  antara  lain  yaitu  dengan mengupayakan  pemulihan  bagi  gangguan  psikis,  fisik,  dan  sosial,  agar  korban bisa diterima lagi oleh keluarga dan masyarakat.
Masyarakat  haruslah  diberikan  pemahaman  yang  jelas  mengenai  tindak kejahatan  perdagangan  manusia  agar  bisa  ikut  mencegah  adanya  kejahatan tersebut.  Kejahatan  tersebut  diatur  dalam  protokol  palermo  namun  telah diratifikasi  oleh  Indonesia  kedalam  UU  No.  21  Tahun  2007  yang  lebih  detail dalam  memberikan  dan  menjelaskan  mengenai  sanksinya.  Negara  haruslah memberikan  perlindungan  bagi  korban,  namun  selain  itu,  negara  haruslah memberikan  perlindungan  keamanan  untuk  mencegah  segala  kemungkinan terjadi, antara lain yaitu :
a. Memberikan  bantuan  hukum  serta  selalu  mendampingi  korban  selama pemeriksaan perkara
b. Memulangkan korban ke tempat asalnya atau negara asal
c. Selama  prosees  perkara,  korban  diberikan  jaminan  perlindungan  dan keselamatannya  tetap  aman,  dengan  tidak  mengumumkan  identitas  dari  korban kehadapan publik
d. Mengupayakan  pemulihan  keadaan  korban  seperti  sedia  kala  dengan  melakukan rehabilitasi pemulihan kesehatan fisik dan mental
e. Melakukan  reintegrasi  dan  rehabilitasi  pada  korban.  Reintregasi  yaitu mempertemukan korban dengan keluarga serta lingkungan asalnya
f. Restitusi  ataupun  ganti  kerugian  dari  pelaku  yang  telah  diputuskan  oleh  hakim pengadilan
g. Memberikan  pemahaman,  pendidikan,  ekonomi,  agar  korban  tak  terjerumus  dan terjebak kedalam kejahatan ini lagi.
Namun,  dalam  UU  tersebut  masihlah  terdapat  celah  kekurangannya,  UU tersebut  masihlah  belum  sepenuhnya  mengambil  apa  yang  ada  dalam  konvensi yang  telah  diratifikassi  walaupun  ada  beberapa  aturan  yang  lebih  diatur  detail dalam UU ini. Prokol Palermo mengatur mengenai definisi dari dari perdagangan anak  sedangkan  UU  tersebut  tidak,  hal  ini  mengakibatkan  aturan  jelas  mengenai hak  asasi  anak.  UU  tersebut  tidak  menjadikan  kejahatan  perdagangan  anak sebagai  tindak  kriminal  dengan  unsur  memperhatikan  unsur  cara  yang  dipakai oleh  pelaku  dalam  mengeksploitasi  anak  tersebut  secara  ilegal.  UU  PTPPO memanglah mengakui anak sebagai korban dari tindak perdagangan manusia, hal itu  bisa  dilihat  dalam  pasal  17,  yang  menyebutkan  bahwa    jika  kejahatan perdaganganmanusia  dilakukan  terhadap  anak  maka  hukuman  pidananya  bagi pelaku  akan  ditambah  1/3.  akan  tetapi  situasi  khusus  anak  yang  terdapat  dalam pasal  3  bagian  c  protokol  palermo  tidak  dicantumkan  dalam  UU  tersebut,  padal dalam  pasal  3  protokol  menyebutkan  mengenai  di  haruskannya  unsur  “cara”,
dengan kata lain untuk kasus anak tetaplah dilakukan sebagaimana orang dewasa dengan tetap adanya unsur “tindakan”, cara, dan maksud ataupun tujuan.
Permasalahan  lain  yang  terdapat  dalam  regulasi  tersebut  yaitu  tak  adanya pengertian  mengenai  eksploitasi  seksual  yang  terdapat  dalam  pasal  1  angka  8, masih  dengan  pasal  yang  sama  pula  terdapat  artian  mengenai  kaitannya perdagangan  orang  dengan  pelacuran  sehingga  dengan  itu  menjustifikasi  pelacur sebagai  bentuk  kriminal  padahal  belum  tentu  itu  merupakan  tindak  kejahatan perdagangan manusia melainkan bisa saja orang tersebut memilih sebagai pekerja seks, hal ini secara tidak langsung mengkriminalisasikan perempuan.
Kasus perdagangan manusia layaknya gunung es, sangatlah sulit diberantas. Karena  sistem  operasionalisme  yang  masih  simpang  siur  ataupun  belum  jelas secara  rinci  menyebabkan  korban  ataupun  sanksi  tidak  mempunyai  nyali  untuk melapor  kepada  pihak  berwajib  atau  polisi.  mengenai  mekanisme  selain  itu  juga terdapat  Peraturan  Presiden  No.  69  Tahun  2008  Tentang  Gugus  Tugas Pencegahan  Dan  Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  korban  dan saksi perdagangan manusia diatur dalam PP No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan  Mekanisme  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Bagi  Saksi  Dan  Korban  Tindak Perdagangan Orang.
Sebenarnya,  banyak  para  ahli  hukum  yang  mengemukakan  bahwa  UU PTPPO sangatlah sulit ditegakkan atau diterapkan di negara ini, karena regulasiini mempunyai  konsekuensi  hukum  yang  luas  sekali  serta  terikat  dengan  banyak perundangan,  diantara  lain  UU  Keimigrasian,  UU  Perlindungan  Anak,  KUHP, UU Ketenagakerjaan, UU Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di  Luar  Negeri,  UU  Administrasi  Kependudukan,  UU  Perlindungan  Saksi  dan Korban, dan UU Kewarganegaraan.
Kendala dalam pengaturan-pengaturan hukum  yang telah disebutkan diatas memanglah  bisa  memberikan  payung  hukum  maupun  kepastian  hukum,  namun peraturan-peratutan  hukum  tersebut  bisa  menjadi  tidak  efektif  apabila  aparat penegak hukum kurang profesional dalam menangani kasus ini. Memang banyak kasus  dari  kejahatan  ini  yang  juga  diproses  secara  hukum,  namun  pada kenyataannya dalam proses hukumnya tidakmenggunakan UU PTPPO melainkan masih menggunakan KUHP entah dikarenakan masih kurangnya pemahaman atau ada  oknum  yang  melakukan  penyuapan,  padahal  seharusnya  pelaku  dari perdagangan  manusia  haruslah  diancam  dengan  pasal  yang  terdapat  dalam  UU PTPPO yang telah diratifikasi dan merujuk dari Protokol Palermo.
Negara  haruslah  bertanggung  jawab  dalam  menangani  tindak  pidana perdagangan  manusia,  upaya  dalammenanganinya  yaitu  dengan  membentuk Gugus  Tugas  Pencegahan  dan  Pananganan  dari  kejahatan  tersebut,  hal  ini  bisa dilihat  dalam  pasal  1  Peraturan  Presiden  No.  69  Tahun  2008.  Namun  hal  ini dinilai  masih  kurang  efekti  dalam  penanganan  tindak  perdagangan  manusia
dikarenakan  gugus  tugas  hanya  bersifat  koordinatif  serta  adanya  praktek penempatan  TKI  yang  tidak  memberikan  perlindungansehingga  sangatlah bertentangan dengan upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan manusia. Kejahatan ini merupakan kejahatan transnasional yang sangat luar biasa sehingga dalam upaya utuk penangananya diperlukan cara yang sangat luar biasa juga atau ekstra ordinary.
2.   Perlindungan Hukum Bagi Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hukum ada dengan memiliki tujuan yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan.  Perlindungan  hukum  haruslah  dilakukan  dengan  baik  demi  melindungi korban baik dalam segi nasional maupun internasional. penderitaan yang dialami oleh korban pada kenyataannya hanya digunakan untuk membuat undang-undang atau  instrumen  untuk  menjatuhi  hukuman  bagi  pelaku,  padahal  korban  lebihlah menderita  dari  pada  penderitaan  bagi  oelaku  yang  dikenai  hukuman.  Tak  sedikit korban yang mengalami gangguan psikologi atau gangguan jiwa akibat dari stres yang  mereka  alami,  korban  memiliki  kemungkinan  menjadi  pribadi  yang pemurung  dan  akan  menjauhi  lingkungan  bahkan  keluarganya  sendiri,  bahkan yang lebih parah korban memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup.
Dengan di  sahnya UU  No. 21 Tahun 2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  di  Indonesia  menjadi  secercah  harapan  bagi  korban tindak  perdagangan  manusia  untuk  mendapatkan  hak-haknya  sebagai  korban menurut  hukum.  Pasal  43  sampai  dengan  pasal  45  menerangkan  mengenai  hak korban  dan  saksi  perdagangan  orang.  Hak  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang kepada korban meliputi:
a. Hak memakai segala upaya hukum yang berlaku
b. Hak memperoleh kompensasi atas segala perlakuan yang telah membuatnya menderita
c. Hak memperoleh penasihat hukum
d. Hak menolak kompensasi jika tidak membutuhkannya
e. Hak memperoleh perlindungan hukum apabilal diancam oleh pelaku
f. Hak kompensasi yang diberikan kepada ahli waris apabila korban tindak pidana perdagangan orang meninggal
g. Hak  menolak  untuk  memberikan  kesaksian  apabila  hal  tersebut  dirasa membahayakan nyawanya
h. Hak memperoleh rehabilitasi dan pembinaan
i. Hak untuk memperoleh kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya.
Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak pidana  perdagangan  manusia  selain  dengan  memenjarakan  pelakunya  juga diwujudkan  berupa  pemenuhan  hak-hak  bagi  korban  secara  hukum.  Hak-hak tersebut meliputi:
a. Hak  Memperoleh  Restitusi,  restitusi  merupakan  ganti  rugi  beruma materiil ataupun imatiriil yang diberikan kepada korban ataupun ahli waris yang  dibebankan  bagi  pelaku  berdasarkan  hukum  dan  keputusan  hakim pengadilan. Hal tersebut diatur pada pasal 48 ayat 1 UUPTPPO. Restitusi yang merupakan pembayaran ganti kerugian bisa berupa mengganti biaya, mengganti  atas  penderitaan  atau  kerugian  yang  dialami  oleh  korban, mengembalikan  harta  miliki,  serta  membayar  sesuatu  yang  seharunya menjadi hak miliki korban.
b. Hak Terjaganya Identitas Korban
Pemerintah ataupun aparat yang berwajib bertanggung jawab memberikan jaminan  atas  perlindungan  kepada  korban  maupun  keluarga  korban  atas kesaksian  yang  telah  diberikan,  hal  ini  diatur  dalam  pasal  44  ayat  1 UUPTPPO.
c. Hak Mendapatkan Reintegrasi Pemulangan,  Sosial  dan  Rehabilitasi  Kesehatan.  Rehabilitasi  diperlukan bagi  korban  yang  telah  mengalami  terguncangnya  kondisi  kejiwaannya akibat  depresi  dan  stres.  Rehabilitasi  diperlukan  guna  upaya  dalam memulihkan kondisi  psikis  maupun fisik bagi  korban tindak perdagangan manusia  agar  pulih  seperti  sediakala.  Korban  berhak  untuk  memperoleh rehabilitasi  kesehatan  dari  pemerintah,  pemulangan  ketempat  asalnya, mendapatkan lingkungan sosial yang baik,  dan memperoleh reintegrasi.
Korban juga berhak memperoleh restitusi,  hal tersebut diatur pada pasal 48 ayat 2 UUPTPPO, restitusi bisa diperoleh oleh korban maupun ahli warisnyat:
a. Apabila korban telah kehilangan penghasilan atau kekayaannya
b. Pemulihan kondisi psikis maupun medis memerlukan biaya
c. Ganti kerugian atas penderitaan yang selama ini dialami
d. Kerugian  yang  lainnya  yang  diperoleh  oleh  korban  akibat  dari  tindak perdagangan manusia.
Restitusi  bisa  diajukan  secara  bersamaan  dengan  dilaporkannya  kasus tersebut  pada  kantor  kepolisian  setempat.  Kemudian  penyidik  akan  melakukan penanganan atas tindakpidana yang telah dilaporkan. Korban akan diberitahu oleh penuntut  umum  mengenai  adanya  restitusi  dean  berapa  jumlah  yang  akan didapatkan  oleh  korban  atas  tindak  pidana  perdagangan  manusia  yang  telah dialaminya.

## KESIMPULAN
Dari uraian pembahasan diatas maka kesimpulan yang bisa diambil yakni:
1. Tindak pidana perdagangan manusia sangatlah dikecam oleh negara bahkan dunia dikarenakan  kejahatan  tersebut  sangatlah  menyalahi  Hak  Asasi  Manusia dikarenakan tindak kejahatan tersebut telah merampas hak kebebasan korbannya.
Di  indonesia  sendiri  pengaturan  hukum  mengenai  tindak  pidana  perdagangan manusia  diatur  dalam  UU  No.  21  Tahun  2007  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang,  UU  tersebut  wujud  dari  Protokol  Palermo  yang  telah diratifikasi  oleh  Indonesia.  UU  tersebut  mengatur  mengenai  ancaman  hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut dan juga mengatur mengenai perlindungan hukum bagi  korban  dan  saksi  dari  kejahatan  tersebut.  Sedangkan  pengaturan  hukum perdagangan  manusia  dari  segi  internasionalnya  yaitu  telah  adanya  instrumen- insrtumen  internnasional  yang  membahas  bahkan  mengatur  mengenai  kejahatan tersebut, antara lain seperti Protokol Palermo.
2. Perlindungan  hukum  bagi  kejahatan  tindak  perdagangan  manusia  yaitu  dengan memenjarakan  pelaku  tindakkejahatan  tersebut  dan  memberikan  hak-hak  bagi korban secara hukum. Hak-hak yang diperoleh bagi korban ataupun ahli warisnya apabila korban meninggal yaitu hak memperoleh restitusi atau ganti kerugian atas apa  yang  telah  dialami  korban,  hak  memperoleh  rehabilitasi  untuk  memulihkan kondisi  fisik  dan  psikisnya  yang  terganggu,  hak  mendapatkan  sosial  lingkungan yang  baik,  hak  untuk  dipulangkan  ke  tempat  asalnya,  dan  hak  memperoleh perlindungan hukum dari ancaman para pelaku atas kesaksiannya.

## DAFTAR PUSTAKA
I. Buku
Bayu  Aji  Pranomo,  Ali  Mahrus,  2011,”Perdagangan  Orang:  Dimensi,  Instrumen Internasional Dang Pengaturannya Di Indonesia,”, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
Farhana,  “Aspek  Hukum  Perdagangan  Orang  Di  Indonesia”,  Jakarta  Sinar Gradika
IOM 2011 Case Data On Human Trafficking Global Figures and Trends Irianto, Sulistyowati, 2007, “Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran
Narkotika”, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
Konvensi ILO No. 29  Tahun 1930, Tentang Kerja Paksa
Peel  Institute  On  Violence  Prevention,  2017,  “Human  Trafficking  Preliminary Literature Review”
R,  Saraswati,  2015,  “Hukum  Perlindungan  Anak  Di  Indonesia”,  Bandung,  PT. Citra Aditya Bakti
Riant, Nugroho, 2014, “Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang”
Salam  Abdul,  2016,  “Perlindungan  Hak  Asasi  Saksi  Dan  Korban  Dalam  Proses Peradilan Pidana Makasar”
Soekanto, Soerjono,  dan Mamudji, Sri, 2006, “ Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Trafficking  In  Human  Beings  For  The  Purpose  Of  Labour  Exploitation:  A
Reference Paper For Bosnia And Herzegovia, 2011

## II. Jurnal
Abdullah,  Dadang,  2017,  “Perlindungan  Hukum  Terhadao  Korban  Trafficking Anak Dan Perempuan”, Jurnal Hukum Al’Adl, Volume IX, Nmomor 2
Abigail  C.,  David  O,  dkk,  2018,  “Seventeen  Years  Of  Human  Trafficking Research In Social Work: A Riview Of The Literature”, Journal Of Evidence- Informed Social Work. Journal by University of Georgia.
Agustina,  2006,  “Perdagangan  Perempuan  Dan  Anak  Sebagai  Kejahatan Transnasional:  Permasalahan  Dan  Penanggulangannya  di  Indonesia”  Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24, No. 1
Alvares, Alesi,  Maria, 2012, “Human Trafficking is  More Than Sex Trafficking And Prostution: Implications for social work. Affilia” Afilia, Vo;. 27, No.2
Ayu,  Kusuma,  2015,  “Efektivitas  Undang-UndangPerlindungan  Anak  Dalam Hubungan  Dengan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Perdagangan Orang Di Indonesia” LexEt Societatis, Vol 3, No. 1
Bramantyo,  R.  Y.,  Sudarmanto,  H.  L.,  Rahman,  I.,  &  Setiono,  G.  C.  (2019). Analisis  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien  Dalam  Transaksi  Terapiutik. Transparansi Hukum , Vol 2 (No 2).
Ifrani, 2015, “Disarmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia”, Jurnal Hukum AL”Adl, Volume VII, No. 14
Jennifer,  David,  Dan  Abigail,  2018,  “Seventeen  Years  Of  Human  Trafficking Research In Social Work: A Review Of The Literature” Journal Of Evidence Informed Social Work, Journal by University Of Georgia
Karangora, M., Pudjiono, B., Windradi, F., & Mafazi, A. (2019). Porstitusi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. Transparansi Hukum , Vol 2 (No 2),
122–137.
L,  Kiss,  Cathy,  Zimmerman,  2017,  “Human  Trafficking  Preliminary  Literature Revie”
Murty,  H.,  Sari,  A.  G.,  &  Rahman,  I.  (2020).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Suntik Mati  (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Pidana. Transparansi Hukum , Vol. 3 (No. 1).
Nurhayati, Yati, 2013, “Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam  Penelitian  Ilmu  Hukum  Ditinjau  Dari  Krakter,  Fungsi,  Dan  Yujuan Ilmu Hukum. Jurnal Hukum Al”Adl, Volume V, Nomor 10
Peny,  Utami,  2016,  “Optimalisasi  Pemenuhan  Hak  Korban  Kekerasan  Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu”,Jurnal HAM, Vol 7, No. 1
Purwanto,  2009,  “Keberadaan  Asas  Pacta  Sunt  Servanda  Dalam  Perjanjian Internasional” Mimbar Hukum, Vil 21, No. 1
Septiady,  Dau,  2019,  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Perdagangan Manusia  (Human  Trafficking)  Di  Indonesia.”  Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, Vol. 1 , No. 3
Sitorus, 2016, “Pemberantasan Perdagangan Orang”, Jurnal hukum TO-RA, vOL. 2 No. 2
Suhardin,  Yohanes,  “Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Perdagangan  Orang  Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Mimbar Hukum Vol. 20, No. 3
UNDP  Regional  HIV  and  Development  Programme  Team,  “Twilight  Zone”, Cerita  Sampul  Dalam  You  and  AIDS  the  HIV  and  Development  Magazine For Asia Pacific, Vol. 2 Terbitan No. 1, Agustus, 2003
Windradi,  F.,  &  Wahyuni,  N.  (2018).  Konsep  Pengaturan  Dan  Ratifikasi  Batas Kedaulatan  Wilayah  Laut  Negara  Kesatuan  Ri  Dalam  Perspektif  Hukum Internasional. Transparansi Hukum , Vol 3 (No 1), 122–137.

## III. Perundang-Undangan
KUHP
Peraturan  Pemerintah  No.  3  Tahun  2002  Tentang  Kompensasi,  Restitusi,  Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat PP  No.  9  Tahun  2008  Tentang  Tata  Cara  Dan  Mekanisme  Pusat  Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan Korban Tindak Perdagangan Orang
Protokol Palermo
UU  No.  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
Orang
UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

## IV. Situs Internet
Eko, Adji, 2017, Wawancara Tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kanwil Kementrian Hukum Dan HAM
Fey/wis,  2019,  “Polisi  Bongkar  Kasus  Perdagangan  Orang,  48  Wanita  Jadi Korban”,  URL: https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191029164554-12- 443873/polisi-bongkar-kasus-perdagangan-orang-48-wanita-jadi-korban
Kedutaan  Besar  Dan  Konsulat  AS  di  Indonesia  “Laporan  Tahunan  Perdagangan Orang  2020”,  URL: https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official- reports-id/laporan-tahunan-perdagangan -orang2020/ Penanganan Perdagangan Orang dan Migrasi Tenaga Kerja, URL:https://indonesia.iom.int/id/penanganan-perdagangan-orang-dan- migrasi-tenaga-kerja Rostanti,  Qommarrria,2020,  “8  Kasus  Perdagangan  Orang  Terjadi  Di  Kalbar Sepanjang 2020”, URL:https://republika.co.id/berita/qlzwsj425/8-kasus-
perdagangan-orang-terjadi-di-kalbar-sepanjang-2020