## ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBN) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN INDONESIA: MASA NORMAL DAN MASA PANDEMI COVID-19 (2020-2023)
Greace Havana Tamba 1 , Gideon Tarigan 2 , Hendra Inbowo Simanjuntak 3, Viona Tasya Br Siahaan 4, Hamonangan Siallagan 5 , Christnova Hasugian 6 Universitas HKBP Nomensen Medan Email: greacehavana@gmail.com 1

## ABSTRACT
When  the  country  is  experiencing  a  fiscal  deficit,  especially  during  a crisis,  the  issuance  of  government  bonds  is  considered  a  necessity, predominantly to finance productive sectors. This paper aims to analyze the  effect  of  financing  originating  from  Government  Bonds  (SBN)  on poverty  levels  in  Indonesia.  The  analysis  is  carried  out  over  a  period from normal times (2012- 2019) to the Covid-19 pandemic crisis (2020- 2022).  The  method  of  this  study  is  explanatory  research  through  a quantitative approach and multiple linear regression in this study using SPSS 25. The findings from this study are that there has been an increase in  SBN  and  government  allocation  on  social  assistance  spending.
Generally,  social  assistance  policies  have  also  proven  effective  in reducing the percentage of poverty in the entire community, especially rural  communities,  yet  have  not  been  able  to  reduce  urban  poverty.
Meanwhile,  at  the  time  of  Covid  19  Pandemic,  the  increase  of  SBN cannot automatically eradicate poverty, as the social assistance budget does not have a significant effect on the percentage of poverty in urban areas.
Keywords : SBN, pandemic, poverty
Pendahuluan Indonesia, sebagai negara dengan beragam  dinamika  ekonomi,  selalu dihadapkan  pada  tantangan  kompleks dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu indikator  penting  yang  menjadi  fokus perhatian  adalah  tingkat  kemiskinan. Kemiskinan  bukan  hanya  menjadi masalah sosial, tetapi juga
mencerminkan keberhasilan atau kegagalan  kebijakan  ekonomi  suatu negara.  Dalam  konteks  ini,  pembiayaan melalui  Surat  Berharga  Negara  (SBN) menjadi  salah  satu  instrumen  yang memiliki  potensi  untuk  memengaruhi tingkat kemiskinan.
Masa  pandemi  Covid-19  membawa dampak  ekonomi  yang  signifikan, dengan  berbagai  kebijakan  pemerintah

## JRAK

## Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)
p–ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298 Vol. 10, No. 1, Januari  2024 https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index
Greace Havana Tamba, Gideon Tarigan, Hendra Inbowo Simanjuntak, Viona Tasya Br Siahaan, Hamonangan Siallagan, Christnova Hasugian https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1813
untuk  mengatasi  dampak  tersebut, termasuk melalui pembiayaan SBN.
Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang bagaimana pembiayaan SBN berkontribusi terhadap mitigasi kemiskinan di Indonesia menjadi krusial. Analisis ini tidak hanya melibatkan  aspek  ekonomi,  tetapi  juga aspek  sosial  dan  kebijakan  publik. Dengan  merinci  perbedaan  antara  masa normal dan masa pandemi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang  lebih  komprehensif  tentang  peran pembiayaan  SBN  dalam  menghadapi tantangan  ekonomi  dan  sosial  yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan analitis yang cermat, penelitian  ini  akan  mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi hubungan  antara  pembiayaan  SBN  dan tingkat  kemiskinan.  Hasil  penelitian  ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi  positif  bagi  pengembangan kebijakan  ekonomi  dan  keuangan  di Indonesia,  khususnya  dalam  konteks mengurangi  tingkat  kemiskinan  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada  masa  normal  dan  masa  pandemi Covid-19.
Menurut  (OSBC,  2023)  pada  tahun 2020,  cara  pemerintah  mengatasi  krisis ekonomi  adalah  dengan  menggerakkan ekonomi  nasional  yang  sempat  beku akibat  pandemi.  Untuk  mencapai  hal tersebut,  pemerintah  mengalokasikan anggaran  sebesar  Rp172,1  triliun  untuk bantuan masyarakat agar mereka memiliki daya beli. Selain itu, pemerintah juga berusaha menggerakkan  dunia  usaha  melalui pemberian  intensif  kepada  korporasi maupun UMKM. Sebagai upaya pemulihan  ekonomi  nasional,  Bank Indonesia  juga  menjaga  stabilitas  nilai tukar  rupiah,  menurunkan  suku  bunga dan melakukan pembelian Surat Berharga  Negara.  Tujuannya  adalah untuk meningkatkan likuiditas keuangan
sehingga  mendorong  aktivitas  dunia usaha.
Penerbitan  SBN  secara  masif  dianggap wajar mengingat kondisi keuangan suatu negara dalam hal ini penerimaan negara selalu  lebih  kecil  dibandingkan  belanja negara.  Sehingga  untuk  mengantisipasi terjadinya  defisit  pada  ruang  fiskal tersebut,  pemerintah  dapat  mencari sumber  pembiayaan  lain  yang  bisa dimanfaatkan.  Kemudian  dilanjutkan dengan  tinjauan  pustaka  mengenai kajian  terdahulu  yang  terkait  dengan SBN  dan  tingkat  kemiskinan,  lalu dilanjutkan  dengan  penjelasan  metode yang  dipakai  dalam  penelitian  ini. Adapun pada bagian hasil dan pembahasan  akan  dijelaskan  seberapa signifikan  pengaruh  SBN  terhadap tingkat  kemiskinan  Indonesia  yang mencakup  periode  normal  dan  periode pandemi  Covid-19.  Terakhir,  pada bagian  kesimpulan  akan  dijelaskan rangkuman  sekaligus  rekomendasi  dari penelitian ini.
SBN  sebagai  salah  satu  instrumen pembiayaan  telah  berfungsi  untuk menyeimbangkan  kapasitas  fiskal  kita yang defisit akibat berkurangnya penerimaan  negara  karena  melemahnya aktivitas  ekonomi.  SBN  juga  berhasil membantu meningkatkan porsi anggaran untuk  program  PEN  termasuk  belanja- belanja yang bertujuan untuk membantu menekan  angka  kemiskinan.  Periode tahun  2020-2022,  total  pembiayaan utang yang diperoleh melalui penerbitan SBN adalah mencapai Rp2.788,6 triliun dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.

## Pencapaian Pemenuhan Pembiayaan Utang
Sumber: DJPPR Kemenkeu, 2023
Realisasi  tersebut  dapat  dengan  sukses dipenuhi  salah  satunya  berkat  adanya sinergi  antara  pemerintah  dan  Bank Indonesia  (BI)  yang  sangat  baik.  UU Nomor 2 tahun 2020 memungkinkan BI sebagai bank sentral dapat membeli SBN pemerintah  di  pasar  perdana pada masa krisis, sehingga membuat SBN pemerintah dapat langsung diserap oleh
BI.  Gambar  2  di  bawah  merupakan ilustrasi  dari  tren  pembelian  SBN  oleh BI.

## Gambar 2 Jumlah SBN yang Dibeli BI
Sumber: Bank Indonesia, 2023 diolah
Selama tiga tahun terakhir, jumlah SBN yang dibeli oleh BI mengalami penurunan,  meskipun  demikian  angka tersebut  masih  relatif  tinggi.  Secara keseluruhan,  pembelian  SBN  oleh  BI untuk pembiayaan APBN selama kurun tahun 2020-2022 atas dasar UU Nomor 2
Tahun 2020 adalah berjumlah
Rp1.104,85  triliun.  Tentunya  angka pembiayaan  utang  yang  besar  ini  yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini  apakah  benar-benar  efektif  dikelola dengan  baik  untuk  program  pemulihan ekonomi  nasional,  terutama  di  masa pandemi  Covid-19  dan  punya  dampak terhadap  penurunan  angka  kemiskinan Indonesia.
Pandemi    Covid-19    memiliki    imbas yang  sangat  besar  pada  pertumbuhan ekonomi, berkurangnya aktivitas ekonomi    masyarakat    membuat pertumbuhan    ekonomi    menurun,
pertumbuhan  ekonomi  yang  menurun menyebabkan
naiknya angka
kemiskinan.  Studi    dari  (Surhayadi,
2020) mengemukakan  tentang  skenario pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi  tingkat  kemiskinan  di tahun 2020. Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penelitian  ini  akan  fokus  menjawab pertanyaan  berikut:  apakah  terdapat pengaruh SBN terhadap angka kemiskinan  Indonesia  dengan  anggaran bantuan sosial (bansos) sebagai mediasi?
Adapun,  penulis  membatasi  penelitian ini hanya sebatas realisasi SBN di masa normal  sampai  masa  pandemi  (tahun 2012-2022), sementara angka persentase kemiskinan yang dijadikan objek
analisis  adalah  periode  tahun  2012–
2022.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui pengaruh peningkatan SBN terhadap angka kemiskinan
Indonesia  di  masa  pandemi  serta  dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah  agar  pengelolaan  utang negara dapat lebih prudent dan efektif.

## Metode Penelitian
Data dalam penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa variabel.  Data  realisasi  pembiayaan utang  yang  berasal  dari  SBN  sebagai variabel independen (variabel X), realisasi  belanja  bantuan  sosial  sebagai variabel mediasi, dan variabel persentase kemiskinan sebagai variabel Y. Sumber data  penelitian  ini  diperoleh  dari
Greace Havana Tamba, Gideon Tarigan, Hendra Inbowo Simanjuntak, Viona Tasya Br Siahaan, Hamonangan Siallagan, Christnova Hasugian https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1813
Kementerian  Keuangan,  Badan  Pusat Statistik, dan Bank Indonesia. Data yang diambil dimulai dari periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2022.
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian kausal  ( explanatory  research )  dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian kausal,  variabel  independen  sebagai variabel sebab (variabel X) dan variabel dependen  sebagai  variabel  akibat  atau variabel  tak  bebas  (variabel  Y).  Selain variabel X dan variabel Y, terdapat pula variabel  mediasi  atau  variabel  yang dipengaruhi  oleh  variabel  X  dan memengaruhi variabel Y.
Jenis  data  yang  dipergunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber  data  penelitian  yang  diperoleh peneliti  secara  tidak  langsung  melalui media  perantara.  Adapun  model  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah model  regresi  linear  berganda. Variabel independennya  adalah  jumlah  SBN; variabel  dependennya  adalah  jumlah alokasi  bantuan  sosial;  dan  variabel kontrolnya  adalah  penerimaan  negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak.  Aplikasi  yang  dipakai  untuk melakukan regresi  linear berganda dalam penelitian ini adalah SPSS 25. Beberapa  referensi  yang  menjadi  acuan model yang digunakan dalam penelitian ini  berasal  dari  jurnal,  seperti  yang ditulis  oleh  Normasyhuri  et  al.,  (2022). Dalam  penelitian  tersebut,  disebutkan bahwa  surat  utang  negara  digunakan untuk  memenuhi  bantuan  sosial  bagi masyarakat  saat  krisis  pandemi  tiba. Sementara  hubungan  antara  variabel bantuan  sosial  dan  tingkat  kemiskinan banyak diteliti, namun masih pada level provinsi  atau  kabupaten  kota.  Hasil
penelitian  juga  masih  terbagi,  misalnya Melati et al., (2021) menyebut anggaran bantuan  sosial  tidak  memiliki  pengaruh signifikan pada persentase kemiskinan di Jawa  Barat.  Sementara  Sinaga  et  al., (2022)  menyebutkan  anggaran  bantuan sosial memberi pengaruh pada
persentase  kemiskinan  di  Sumatera Utara.  Dengan  referensi  tersebut,  maka hipotesis  pada  penelitian  ini  ada  dua, seperti terlihat pada Gambar 3.

## Gambar 3 Bagan Kerangka Konseptual
Hipotesis  1 :  Terdapat  pengaruh  searah yang  signifikan  antara  jumlah  SBN terhadap anggaran bantuan sosial.
Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh berbalik yang  signifikan  antara  jumlah  anggaran bantuan  sosial  terhadap  persentase kemiskinan di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis Deskriptif
Berdasarkan data dari Direktorat
Jenderal  Pengelolaan  Pembiayaan  dan Risiko/DJPPR 2023, selama 12 tahun ke belakang,  SBN  menunjukkan  tren peningkatan. Adapun dana yang terkumpul dari investor mencapai kenaikan  yang  signifikan,  yaitu  dari hanya  Rp1.188  triliun  pada  tahun  2011 menjadi  Rp7.734  triliun  pada  tahun 2022.  Kenaikan  yang  cukup  signifikan terjadi  pada  masa  pandemi,  yaitu  pada tahun  2020  dan  2022,  yaitu  berkisar belasan  persen  per  tahun  seperti  yang disajikan pada Gambar 4.
Variab el SBN (X) Variabel Bantuan Sosial (Mediasi ) Variabel Persentase Kemiskinan (Y)
Gambar 4 Anggaran Bantuan Sosial 2014-2022 (Rp
Triliun)
Sumber: BPS, 2023, diolah
Perbedaan antara kondisi normal dengan kondisi pandemi memang terlihat dalam komposisi  anggaran  APBN  Indonesia. Pada  bagian  bantuan  sosial,  jumlah anggaran  di  masa  normal  hanya menghabiskan  Rp3,3  triliun  saja.  Akan tetapi  pada  masa  krisis,  nilai  anggaran bansos  naik  lebih  dari  dua  kali  lipat menjadi  Rp7,6  triliun.  Sementara  pada sisi SBN, nilai kenaikannya juga sangat signifikan,  yaitu  dari  Rp2.472  triliun menjadi  Rp6.349  triliun.  Kenaikan anggaran bansos dan SBN ini sama-sama lebih  dari  dua kali lipat dan lebih  besar dibanding penerimaan negara dari pajak atau  bukan  pajak  yang  dari  persentase maupun signifikansi di bawah SBN dan bansos seperti yang disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbedaan antara Angka Bantuan Sosial (BS), SBN, Penerimaan Negara Pajak (PNP), dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kondisi Normal dan Pandemi Pos Anggaran Kondisi N Rata-rata (Triliun) Sig. BS Kondisi Normal 9 3,35  0,001 Kondisi Pandemi 3 7,63 SBN Kondisi Normal 9 2.472 0 Kondisi Pandemi 3 6.349 PNP Kondisi Normal 9 1.223 0,055 Kondisi Pandemi 3 1.586 PNBP Kondisi Normal 9 3.426 0,052 Kondisi Pandemi 3 4.377
Sumber: BPS, 2023 diolah
Pengaruh SBN pada Bantuan Sosial Hubungan kausalitas antara SBN terhadap  pengeluaran  bantuan  sosial pemerintah  dapat  diketahui  dengan melakukan analisis regresi linear . Hasil regresi  linier berganda  yang  dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kenaikan SBN terhadap anggaran  bansos  memiliki  pengaruh yang  signifikan  positif  atau  bersifat direct  relationship.  Artinya,  jika  angka SBN  naik  maka  angka  bantuan  sosial juga  naik.  Pengujian  ini  menjawab hipotesis  yang  dikembangkan  dalam penelitian  ini  bahwa  ada  pengaruh kenaikan  SBN  terhadap  angka  bansos. Derajat signifikansi SBN yang signifikan tersebut berada di bawah satu persen  (0,4  persen),  lalu  diikuti  oleh variabel  kontrol  dalam  penelitian  ini, yaitu  variabel  Penerimaan  Negara  dari Pajak/PNP (9,7 persen), akan tetapi tidak diikuti  oleh  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak/PNBP  (52,7  persen)  seperti  yang disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil regresi Linier Berganda Variabel T Sig Konstanta 1.811 0.113 SBN 6.214 0.004 PNP -2.127 0.097 PNBP -0.19 0.527 Sumber: DJPPR dan BPS, 2023 diolah
Pengaruh SBN yang signifikan terhadap pengeluaran  bantuan  sosial  tidak  lepas dari  kondisi  pandemi  yang  memaksa pemerintah  melakukan  aneka  kebijakan sosial untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi kesusahan
(Hanoatubun,  2020).  Kebijakan  sosial diperlukan  oleh  pemerintah  pada  waktu itu  karena  kondisi  masyarakat  yang mengalami keterbatasan aktivitas ekonomi,  apalagi  untuk  mencegah terjadinya  kenaikan  angka  kemiskinan (Barrientos, 2011). Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dan baru pulih pada tahun 2021.
Greace Havana Tamba, Gideon Tarigan, Hendra Inbowo Simanjuntak, Viona Tasya Br Siahaan, Hamonangan Siallagan, Christnova Hasugian https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1813
Pertumbuhan  pada  tahun  2021  juga belum  memuaskan,  sebab  pertumbuhan hanya terjadi dengan persentase 3 persen atau  di  bawah  5  persen.  Pertumbuhan ekonomi  kembali  mencapai  angka  5 persen  setelah  tahun  2022,  seiring dengan menurunnya efek negatif pandemi Covid-19.
Pengaruh Pengeluaran Bantuan Sosial pada Persentase Kemiskinan Pendapatan  negara  dari  SBN  dapat dihubungkan dengan pengentasan kemiskinan Masyarakat (Junaedi, 2018), salah satunya melalui perantara anggaran bantuan sosial yang
dianggarkan  oleh  pemerintah  (Mi, 2008).  Sebab,  anggaran  pemerintah dalam  APBN  yang  tujuannya  spesifik mengentaskan kemiskinan adalah anggaran bantuan sosial. Peran anggaran bantuan sosial semakin terasa relevansinya  saat  masa  krisis  pandemi
Covid-19.  Pada  masa  Covid-19,  angka kemiskinan mengalami
kenaikan kembali  setelah  pada  tahun  2018  dan 2019  angkanya  menurun.  Dari  segi persentase, persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuasi dalam sepuluh  tahun  terakhir.  Berdasarkan Gambar  6,  fluktuasi  terjadi  terutama ketika  ada  fenomena  krisis  akibat pandemi Covid-19. Padahal, tren persentase  kemiskinan  di  Indonesia menunjukkan penurunan yang konsisten dari  2013  sampai  2019.  Secara  lebih rinci, tren penurunan terjadi di kawasan perkotaan  maupun  pedesaan.  Saat pandemi  terjadi,  angka  persentase kemiskinan  mengalami  kenaikan  yang cukup  signifikan,  terutama  di  wilayah kota.
Gambar 6 Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan, Pedesaan, dan Seluruh Indonesia
Sumber: BPS (Statistik, 2022) diolah
Pengaruh  surat  berharga  negara  pada anggaran bansos sudah terbukti memiliki hubungan yang signifikan positif. Setelah  itu,  perlu  diketahui  pengaruh antara anggaran bansos terhadap persentase  kemiskinan  di  Indonesia.
Hasil  uji  pengaruh  antara  anggaran bansos  dan  persentase  kemiskinan dilakukan dengan regresi linier sederhana atau hanya memakai variabel X  dan  variabel  Y  saja,  tanpa  variabel kontrol. Hasil uji pengaruh menunjukkan  bahwa  anggaran  bantuan sosial  berpengaruh  signifikan  negatif pada persentase kemiskinan di
Indonesia, terutama di kawasan pedesaan.  Temuan  ini  sama  seperti dalam  beberapa  penelitian  sebelumnya, seperti  (Samputra,  2019)  dan  (Sinaga, 2022).  Pada  sisi  yang  lain,  anggaran bansos  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap persentase kemiskinan di daerah perkotaan. Derajat pengaruh bantuan sosial pada persentase kemiskinan  juga  berbeda.  Pengaruh paling  besar  terjadi  pada  persentase kemiskinan  di  desa  (66  persen),  lalu seluruh  Indonesia  (47  persen),  dan persentase  kemiskinan  di  kota  (11 persen).  Perbedaan  pengaruh  antara anggaran bantuan sosial kepada desa dan kota  tidak  lepas  dari  faktor  sosial- ekonomi dan pengelolaan anggaran oleh pemerintah sendiri (Balvociute, 2020).
Hasil uji regresi variabel bantuan sosial pada variabel kemiskinan disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Uji Regresi Variabel Bantuan Sosial pada Variabel Kemiskinan Variabel
Coefficients P-value R Square Kemiskinan di Desa -0.00019677 0.013178 0.668421 Kemiskinan di Kota -0.00008057 0.407431 0.116761 Kemiskinan di  Seluruh Indonesia -0.00019111 0.060083 0.471203

## Sumber: BPS (Statistik, 2023) diolah
Peran penting pemerintah dalam bentuk anggaran bantuan sosial yang bersumber dari  pendapatan  negara  (salah  satunya SBN)  bisa  dibilang  sangat  efektif membendung  kenaikan  jumlah  warga miskin  (Nyathi,  2022).  Pada  masa pandemi 2020, angka kemiskinan melonjak  tinggi.  Kemiskinan  di  sektor perkotaan  naik  15  persen,  pedesaan  2 persen, dan Indonesia
secara keseluruhan  naik  7  persen.  Berkat jumlah anggaran bansos yang dinaikkan, setidaknya persentase kemiskinan dapat diturunkan kembali pada tahun 2021 dan 2022 (Tabel 3). Berdasarkan Gambar 7, progres persentase warga miskin di kota berkurang 1 persen pada tahun 2021 dan berkurang 4 persen pada tahun 2022. Hal serupa juga terjadi pada daerah pedesaan. Seperti yang diuraikan di awal analisa,  pandemi  sudah  menimbulkan jumlah  warga  miskin  dunia  bertambah. Akan  tetapi,  seiring  berkurangnya  efek negatif  dari  virus  Covid-19,  ditambah peran  aktif  pemerintah,  jumlah  warga miskin  dapat  ditekan  kembali.  Dengan kata  lain,  kebijakan  sosial  berupa bantuan  sosial  adalah  manajemen  krisis terhadap  khususnya,  kondisi  krisis pandemi.
Gambar 7 Progres Persentase Warga Miskin di Perkotaan, Pedesaan, dan Indonesia
Sumber: BPS, 2023 diolah

## Risiko Rasio Utang yang Berlebihan
Pada  bagian  awal  tulisan  dijelaskan bahwa  kenaikan  SBN  yang  diterbitkan oleh  pemerintah  merupakan  kebijakan pada  masa  krisis.  Pemerintah  telah menaikkan  batas  rasio  utang  agar  dapat mendapat uang tambahan guna membantu  masyarakat  yang  kesusahan.
Meskipun  kenaikan  SBN  pada  masa normal  maupun  masa  pandemi  bisa menaikkan anggaran bantuan sosial dan akhirnya menurunkan persentase kemiskinan,  pengampu  kebijakan  tetap harus  waspada.  Sikap  waspada  tersebut perlu ditingkatkan, sebab rasio kerentanan  fiskal  Indonesia  mengalami pelemahan.  Kerentanan  pada  bagian rasio  fiskal  yang  mengalami  kenaikan tersebut  dapat  dilihat dari  dua indikator pada Gambar 8 dan Gambar 9. Gambar 8 menunjukkan rasio Debt to GDP yang naik  dari  30  persen  menjadi  40  persen pada masa pandemi. Meskipun masih di angka  40  persen  atau  masih  di  bawah batas  regulasi  yang  berlaku  (60  persen) dan  standar  IMF  (64  persen),  kenaikan utang  perlu  diperhatikan  karena  dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi pada tahun  depan.  Karena  jika  tidak  dikelola dengan memperhatikan risiko yang ada, maka  utang  yang  bertambah  akan berdampak  negatif  pada  pertumbuhan ekonomi  dan  juga  bisa  menaikkan kerentanan sebuah negara (Caner, 2010).
Greace Havana Tamba, Gideon Tarigan, Hendra Inbowo Simanjuntak, Viona Tasya Br Siahaan, Hamonangan Siallagan, Christnova Hasugian https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1813
Gambar 8
Debt to GDP (%)
Sumber: BPS, 2023, diolah
Kenaikan belanja bunga terhadap pendapatan  negara  juga  sama  seperti rasio  debt  to  GDP,  yaitu  sama-sama rentan.  Pada  tahun  2019,  persentase belanja  bunga  terhadap  pendapatan APBN  hanya  7  persen.  Angka  tersebut naik menjadi tiga kali lipat saat pandemi tiba yaitu menjadi 24 persen seperti uang disajikan pada Gambar 9.

## Gambar 9
Persentase Belanja Bunga Terhadap
Pendapatan APBN Sumber: BPS, 2023, diolah
Rasio  fiskal  yang  rentan  ini  memicu kerentanan Indonesia seandainya perekonomian global mengalami
fluktuasi.  Fluktuasi  tersebut  bisa  dipicu oleh  rezim  suku  bunga  tinggi  yang secara  langsung  akan  berdampak  pada terjadi capital  outflow atau  asing membawa  dananya  keluar  Indonesia, maka  imbal  hasil  SBN  akan  kembali naik. Kenaikan imbal hasil perlu segera dilakukan  untuk  membuat  investor
tertarik  untuk  kembali  menanamkan uangnya  di  dalam  negeri.  Bila  imbal hasil  naik  dan,  maka  dampaknya  harus ditanggung oleh fiskal dengan membayar bunga lebih tinggi. Selain itu, dampak  berupa  inflasi  juga  harus diperhatikan  mengingat  defisit  fiskal akan  memicu  inflasi  (Catao,  2005)
Sehingga,  kenaikan  suku  bunga  dan inflasi  betul-betul  harus  dimitigasi dampaknya,  agar  tidak  menimbulkan shock  terhadap  APBN  dan  kondisi makro ekonomi merepresentasikan kondisi yang optimis (Acemoglu, 2003).

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini, kenaikan  pemasukan  pemerintah  dari SBN dapat menaikkan jumlah anggaran bantuan sosial. Kemudian, pada penelitian ini juga didapatkan kesimpulan  bahwa  kenaikan  anggaran bantuan sosial dapat mengurangi persentase  kemiskinan  di  Indonesia. Dengan  kata  lain,  kebijakan  bantuan sosial  terbukti  efektif  menurunkan persentase kemiskinan di seluruh masyarakat,  terutama  masyarakat  desa. Pada  masa  pandemi,  angka  persentase kemiskinan mengalami kenaikan. Persentase  kemiskinan  penduduk  kota naik 15 persen; desa 2 persen; Indonesia 7  persen.  Kebijakan  menaikkan  jumlah pagu  utang  berimbas  pada  kelonggaran mencari  pendapatan  dari  SBN  memberi efek  positif  bagi  upaya  penurunan persentase  warga  miskin.  Jumlah  SBN yang naik signifikan pada masa pandemi telah  menaikkan  jumlah  anggaran bantuan sosial. Anggaran bantuan sosial yang  naik  telah  dapat  mereduksi persentase kemiskinan di kota, desa, dan seluruh Indonesia. Meskipun SBN dapat menurunkan persentase warga miskin di Indonesia,  kewaspadaan  terhadap  rasio fiskal  yang  melemah  juga  harus ditingkatkan.  Selain  itu,  optimalisasi program  pengentasan  kemiskinan  pada
wilayah kota harus disesuaikan lagi agar lebih  efektif  mengurangi  kemiskinan penduduk kota.

## Daftar Pustaka
Acemoglu,  D.  S.  (2003).  Institutional Causes and Macroeconomic Symptoms: Volatility,  Crises,  and  Growth.  Journal of Monetary Economics, 50(1), 49-123. Ardagna,  S.  d.  (2014).  The  Political Economy  of  the  Greek  Debt  Crisis:  A Tale  of  Two  Bailouts.  American Economic  Journal:  Macroeconomics, 6(4), 291-323. Asteriou, D. P. (2021). Public Debt and Economic Growth: Panel Data Evidence for Asian Countries. Journal of Economics and Finance,(45), 270-287. Balvociute, R. (2020). Social Assistance for  Poverty  Reduction  in  the  EU Countries:  An Aspect  of  Socio- Economic Sustainability. European Journal  of  Sustainable  Development, 9(1), 469. Retrieved from https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1 p469 Barrientos, A. (2011). Social Protection and  Poverty.  International  Journal  of Social Welfare, 20(3), 240-249. Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1468- 2397.2011.00783.x Burnside, C. (2005). Fiscal
Sustainability in Theory and Practice: A Handbook. World Bank. Caner,  M.  a.-G.  (2010).  ).  Finding  the Tipping  Point  -  When  Sovereign  Debt Turns Bad. World Bank Policy Research Working Paper. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=1612407%20o r%20http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.161 2407
Catao, L. A. (2005). Fiscal Deficits and Inflation. Journal of  Monetary Elsevier.
52(3), 529-554. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko/DJPPR. (2023).
Paparan Evaluasi Kegiatan TA 2022 dan RKA  RKA  TA  2023  DJPPR.  R.
Disampaikan pada RDP dengan Komisi. Dufrénot, G. G. (2016). Macroeconomic
Imbalances,  Financial  Stress  and  Fiscal
Vulnerability  in  The  Euro  Area  Before The Debt Crises: A market view. Journal of  International  Money  and  Finance, 134-146.
Fournier,  J.-M.  H.,  &  Nguyen,  A.  D. (2022,  Agustus).  The  Fiscal  Stance  in
Japan.  International  Monetary  Fund. Retrieved from https://www.elibrary.imf.org/view/journ als/001/2022/164/001.2022.issue-164-
en.xml
Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid – 19  terhadap  Prekonomian  Indonesia. Journal  of  Education,  Psychology,  and Counseling, 146-153.
Juanda, B. d. (2022). Analisis
Keberlanjutan  Serta  Pengaruh  Surat
Berharga  Negara  dan  Faktor  Lainnya Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di Indonesia.  a.  Indonesian  Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik,, 3(7), 239-254. Junaedi,  D.  (2018).  Hubungan  Antara Utang Luar Negeri dengan Perekonomian dan Kemiskinan: Komparasi  Antar  Rezim  Pemerintahan. Jurnal BPPK, 563-387. Mi,  Y.  (2008).  Social  Assistance  and
Poverty  Reduction  in  China.  China Journal  of  Social  Work,  1(2),  189-194. Retrieved from https://doi.org/10.1080/1752509080210 9703 Nyathi,  L.  C.  (2022).  Social  Protection Responsive Measures to Mitigate Adverse  Socioeconomic  Effects  of COVID-19 in Southern Africa. Emerald Publishing  Limited,  Bingley,,  11-26. Retrieved from https://doi.org/10.1108/978-1-80117- 686- 620221003.
Greace Havana Tamba, Gideon Tarigan, Hendra Inbowo Simanjuntak, Viona Tasya Br Siahaan, Hamonangan Siallagan, Christnova Hasugian https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1813
OCBC.  (2021,  Desember  23).  Redaksi OCBC NISP. Retrieved from Pengertian SBN  (Surat  Berharga  Negara),  Jenis  & Keuntungan: https://www.ocbc.id/id/article/2021/12/ 23/sbn-adalah
OSBC.  (2023,  February  2).  Upaya
Pemerintah  Indonesia  dalam  Mengatasi
Krisis Ekonomi. Retrieved from https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/ 02/upaya-pemerintah-dalam-mengatasi- krisis-ekonomi Ryandini,  T.  (2014).  Pengaruh  Dana Investasi  Melalui  Instrumen  SUN  dan SBSN  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi
Indonesia.  Al-Iqtishad:  Jurnal  Ilmu Ekonomi Syariah, 6(1), 73-84. doi:https://doi.org/10.15408/aiq.v6i1.13 69 Samputra,  P.  L.  (2019).  Efektivitas Bantuan  Sosial  Dalam  Penanggulangan Kemiskinan  Di  Tengah  Perlambatan Ekonomi Indonesia Dengan Pendekatan Nonparametrik. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Sinaga,  E.  L.  (2022).  Dampak  Program Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan  di  Sumatra  Utara.  Jurnal Manajemen  Perbendaharaan,  3(2),  116- 131. Retrieved from https://doi.org/https://doi.org/10.33105/j mp.v3i2.416
Surhayadi.  (2020).  Periode  Pandemi Covid-19.
World  Bank,  &.  K.  (2020).  Revisiting The Impact of Government Spending & Taxes  on  Poverty  &  Inequality  in Indonesia. In World Bank.

## Copyright holder:
Greace Havana Tamba, Gideon Tarigan, Hendra Inbowo Simanjuntak, Viona Tasya Br Siahaan, Hamonangan Siallagan, Christnova Hasugian (2024)

## First publication right:
JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)
This article is licensed under: