## DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK ISTERI
Sonny Dewi Judiasih Fakultas Hukum Universitas Padjajaran email: sonny@unpad.ac.id
Elycia Feronia Salim
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran email: elycia15001@mail.unpad.ac.id
disampaikan 31/10/2020 – di -review 02/11/2020 – diterima 20/11/2021 DOI: 10.25123/vej.v7i2.4328

## Abstract
The protracted pandemic caused by Covid-19 pandemic apparently, as observed in several regions in Indonesia, caused a significant increase in number of divorces initiated by women.  In this paper, the author seeks to analyse this socio-legal phenomenon in comparison to similar situation occuring in other  countries.    Using  a  juridical-sociological  and  comparative  law  approach,  the  author  seeks  to identify  what  factors  determines  the  decision  to  file  a  divorce  and  to  what  extent  the  Pandemi, significantly  impacting  macro  economic  as  well  as  family  economics  influence  the  existing  divorce rate.
Keywords:

## Pandemi COVID-19, divorce rate, comparative law approach

## Abstrak
Pandemi  Covid-19  di  berapa  daerah  di  Indonesia  berpengaruh  terhadap  meningkatnya  gugatan cerai  yang  diajukan  istri.    Tulisan  ini  akan  mengulas  gejala  social-hukum  ini  dengan membandingkannya  terhadap  gejala  serupa  yang  terjadi  di  negara-negara  lain.  Dengan  metoda yuridis  sosiologis  dan  perbandingan  hukum,  akan  ditelaah  factor-faktor  utama  apa  yang berpengaruh terhadap keputusan suami-istri untuk bercerai dan seberapa jauh Pandemi COVID 19 yang  berdampak  terhadap  ekonomi  pada  skala  makro  dan  mikro  (keluarga)  menjadi  faktor penentu perceraian.
Kata kunci: Pandemi COVID 19, gugat cerai, pendekatan perbandingan hukum

## Pendahuluan
Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki  dan perempuan dalam  tujuan  untuk  membentuk  suatu  rumah  tangga  yang  bahagia  sebagai pasangan  suami  isteri  .  Lebih  lanjut,  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai:
“hak setiap orang dalam  berkeluarga dan berumah tangga serta memiliki keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah,  perkawinan  yang  sah  tersebut dilangsungkan  berdasarkan  atas  kehendak  bebas  bagi  kedua  calon pasangan  suami  isteri  yang  bersangkutan  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan.”
Baik  suami  maupun  isteri  keduanya  memiliki  kedudukan  yang  setara  dan seimbang dalam kehidupan berumahtangga maupun kehidupan bermasyarakat.
Dalam  keadilan,  persamaan  menjadi  aspek  yang  terpenting,  dimana  hal tersebut berkaitan dengan hubungan dengan sesama, dan perlakuan berbeda yang timbul di antara mereka akan menimbulkan sebuah ketidakadilan. Keduanya baik keadilan  dan  persamaan  memiliki  kaitan  yang  erat,  sangat  erat  sehingga  apabila timbul  suatu  perlakuan  yang  tidak  sama  antara  keduanya  hal  tersebut  akan menjadi suatu ketidakadilan yang serius. 1 Persamaan gender ialah kondisi dimana baik  laki-laki  maupun  perempuan  mempunyai  kesamaan  atas  perolehan kesempatan  mengenai  hak-haknya  sebagai  seorang  manusia  di  segala  bidang dalam kehidupan. 2
Jenis  kelamin  dan  gender  adalah  penentu  penting  kesehatan  dan kesejahteraan. Jenis Kelamin diartikan dalam bentuk atau hal-hal yang berkaitan dengan  fisik  dan  biologis  seseorang,  sedangkan  gender  mengacu  pada  peran, perilaku  dan  identitas  yang  dikonstruksi  antara  laki-laki  dan  perempuan  secara sosial.  Bahwa  konsepsi  kesetaraan  gender  itu  sendiri  menggambarkan  setiap orang  mempunyai  kedudukan  yang  sama  serta  kesempatan  untuk mengembangkan  kemampuan  dan  keterampilan  pribadinya. 3 Masyarakat memberi  peran  berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  lingkungan masyarakat  serta  keluarga  terkait  gender,  bahwa  Konsep  Peran  Gender  sangat
1 Sonny  Dewi  Judiasih,  Harta  Benda  Perkawinan:  Kajian  terhadap  Kesetaraan  Hak  dan Kedudukan  Suami  dan  Isteri  atas  Kepemilikan  Harta  dalam  Perkawinan,  Refika  Aditama, Bandung, 2019, hlm., 17
2 Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubiati, Deviana Yuanitasari, Hazar Kusumayanti, & Elycia Feronia Salim, Sustainable  Development  Goals :  Upaya  Penghapusan  Perkawinan  Bawah  Umur  di Indonesia, Cakra, Bandung, 2019, hlm., 23
3 Anna Odrowaz-Coates , Is Gender Neutrality A Post Human Phenomenon? The Concept of ‘Gender Neutral’  in  Swedish  Education , Journal  Of  Gender  and  Power ,  Volume  3  Number  1,  hlm  268,
penting  karena  berkaitan  dengan  seluruh  bagian  kehidupan  individu,  perilaku, persepsi, dan sikap antara keduanya. 4
Alokasi  sosial  berdasarkan  gender  memiliki  implikasi  yang  kuat  untuk harapan seseorang mengenai pria dan wanita secara umum, dan dalam kehidupan berpasangan  atau  pernikahan  secara  khusus.  Konsep  persamaan  hak  dan kedudukan  suami  isteri  di  Indonesia  yang  tercermin  dalam  Undang-Undang Perkawinan dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun  1945)  dinyatakan  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  persamaan kedudukan  dalam  hukum  pemerintahan  serta  wajib  menjunjung  hukum  dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Terbitnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang mencerminkan kesamaan hak serta kedudukan bagi suami dan isteri menimbulkan kelegaan bagi masyarakat  di  Indonesia,  khususnya  perempuan  sebagai  isteri.  Ketegasan pembentuk undang-undang tersirat dalam penjelasan umum pada UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suami dan isteri memiliki kedudukan yang seimbang, hal ini terkait dalam kehidupan berumah tangga maupun kehidupan sosial pergaulan bermasyarakat.
Kesetaraan gender mencerminkan bahwa laki-laki dan perempuan masing- masing  mempunyai  kesempatan  yang  sama  pada  segala  bidang  pembangunan tanpa mempertimbangkan karakteristik biologis mereka. 5 Persamaan kedudukan suami  dan  isteri  dalam  kehidupan  berumah  tangga  wajib  diberlakukan,  karena keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan rumah tangganya.
UU Perkawinan menempatkan baik suami maupun isteri dalam posisi yang seimbang  dalam  kehidupan  berumah  tangga,  sehingga  mereka  mengemban tanggungjawab bersama pula terhadap segala hal seperti yang dapat kita lihat dari
4 Semanur Kodan Centinkaya and Basaran Gencdogan, The Relationship Between Marital Quality , Attitudes Towards Gender Roles and Life Satisfaction Among The Married Individual, Psychology, Society, & Education ,Vol 6 No 2, hlm.,94, 2014
5 Sonny D Judiasih, Betty Rubiati, Deviana Yuanitasari, Elycia F. Salim, Levana Safira, Efforts to Eradicate  Child  Marriage  Practices  in  Indonesia:  Towards  Sustainable  Development  Goals , Journal of International Women’s Studies, Vol 21, Issue 6, hlm., 142, 2020
beberapa pengaturan yang terdapat dalam UU Perkawinan. Pengelolaan keluarga dalam  perkawinan  menyebabkan  suami  dan  isteri  mempunyai  hak  serta kewajiban  yang  sama  untuk  memikul  kewajiban  yang  luhur  bagi  penegakan rumah  tangga  yang  menjadi  sendi  dasar  dari  susunan  masyarakat  seperti  yang ditentukan  dalam  Pasal  30  UU  Perkawinan.  Penegakkan  rumah  tangga  yang dimaksud  ialah  berupaya  agar  keluarga  tetap  utuh  dan  terhindar  dari kemungkinan terjadinya perceraian. 6
Berkaitan  dengan  kedudukan  suami  dan  isteri  pada  kehidupan  berumah tangga,  menurut    UU  Perkawinan  adalah  sama  atau  sejajar  bahwa  baik  suami maupun  isteri  mempunyai  hak  dan  kedudukan  yang  sama  atau  seimbang  baik dalam  kehidupan  berumah  tangga  maupun  dalam  kehidupan  sosialnya  dalam masyarakat. Suami dan isteri memiliki hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum  dan  dalam  kehidupan  berumah  tangga  suami  merupakan  kepala  rumah tangga serta disampingnya isteri  yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga.
Perbuatan hukum yang dimaksud dalam kesamaan hak yang diperoleh oleh suami  dan  isteri  itu  sendiri  ialah  setiap  perbuatan  yang  menimbulkan  atau memiliki  akibat  hukum. 7 Penentuan  tempat  tinggal  atau  tempat  kediaman  bagi suami dan isteri pada perkawinan, maka kedua pihak suami dan isteri mempunyai hak  yang  sama  untuk  menentukannya,  hal  ini  tersirat  dalam ketentuan  Pasal  32 Ayat  (2)  UU  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  rumah  tempat  kediaman ditentukan  oleh  suami  dan  isteri  secara  bersama-sama.  Ketentuan  mengenai tempat kediaman yang sama antara pasangan suami isteri bertujuan agar  kedua pasangan  dapat  menjalankan  tugas  serta  kewajiban  mereka  secara  lebih  mudah dan  koorperatif,  karena  hal  tersebut  dapat  terwujud  hanya  apabila  pasangan tersebut tinggal di tempat yang sama . 8
Perkawinan  akan  menimbulkan  suatu  akibat  hukum  antara  kedua  pihak baik  laki-laki  maupun  perempuan,  yakni  timbulnya  suatu  hak  dan  kewajiban  di
6 A. Permatasari,  Kedudukan Seimbang Suami Isteri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional Dalam Kasus Vasektomi, Universitas Indonesia, 2016, hlm., 27
7 Malik, R, Memahami Undang-Undang Perkawinan, Universitas Trisakti, 2009, hlm 47
8 A. Permatasari, supra no 6, hlm 29
antara  keduanya.  Hal  tersebutlah  yang  dapat  mempererat  ikatan  antara  suami isteri  tersebut.  Keduanya  baik  suami  maupun  isteri  harus  bertanggung  jawab bersama-sama terhadap hak dan kewajiban yang mereka miliki.
Suami memiliki kewajiban dan keharusan untuk melindungi isterinya dan mencukupi  segala  kebutuhan  hidup  berumah  tangga  berdasarkan  pada kemampuannya,  kemudian  dalam  hal  suami  bertugas  memenuhi  nafkah  maka isteri berkewajiban untuk mengatur segala urusan rumah tangga. Keduanya harus melaksanakan  kewajiban  tersebut  sebagaimana  mestinya,  karena  apabila  salah satu  di  antara  keduanya  lalai  dalam  melaksanakan  kewajiban  tersebut,  maka terhadapnya dapat diajukan gugatan pada Pengadilan.
Terdapat  aturan  yang  memperlihatkan  kesetaraan  baik  hak  maupun kedudukan  antara  suami  dan  isteri  dalam  UU  Perkawinan,  khususnya  mengenai penguasaan  harta  bawaan  dan  bersama.  Segala  harta  benda  yang  diperoleh  dan didapat  dalam  perkawinan  termasuk  ke  dalam  harta  bersama,  sedangkan  harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan baik milik sendiri, hadiah ataupun warisan  akan  termasuk  dalam  harta  bawaan  atau  harta  asal.  Penguasaan  atas harta  asal  ini  dibawah  masing-masing  pihak  atau  pemiliknya,  pasangan  tidak memiliki kekuasaan atas harta tersebut. Berbeda dengan harta asal atau bawaan, penguasaan terhadap harta bersama berada di bawah naungan kedua belah pihak pasangan  suami  dan  isteri.  Tindakan  atas  harta  bersama  tersebut  harus berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak.
Suatu  perkawinan  mengandung  nilai  yang  luhur  dan  bukan  hanya  untuk perjalanan  singkat  atau  kebutuhan  yang  sementara. 9 Perkawinan  pada  awalnya diharapkan  sebagai  ikatan  ikatan  suami  isteri  seumur  hidup,  namun  nyatanya tidak  jarang  dalam  rumah  tangga  timbul  permasalahan  antara  suami  isteri sehingga  berujung  pada  perceraian,  dimana  kejadian  ini  tidak  pernah dibayangkan  terjadi  dalam  perkawinan  mereka.  Kegagalan  dalam  perkawinan
9 Sonny  Dewi  Judiasih,  dkk,  Perkawinan  Bawah  Umur  di  Indonesia,  PT.  Refika  Aditama, Bandung, 2018., hlm 1
biasanya  berujung  pada  perceraian. 10 Perceraian  dapat  berdampak  besar  pada kehidupan setiap individu dalam keluarga, hal ini berdampak pada status sosial- keuangan keluarga. 11 Banyak faktor yang dapat merusak perkawinan, dan sangat penting  untuk  diidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya perceraian  tersebut  agar  para  calon  suami  atau  isteri  serta  keluarga  dapat  lebih selektif  dalam  menentukan  pilihan  siapa  pasangannya. 12 Faktor  yang  juga mempengaruhi terjadinya perceraian ialah kurangnya komunikasi  dan perhatian dari  pasangan. 13 Uang  dan  pekerjaan  memiliki  implikasi  bagi  stabilitas perkawinan terutama karena kandungan simbolisnya. 14
Direktorat  Jenderal  Badan  Pengadilan  Agama  juga  mengeluarkan  data secara  umum  terkait  angka  perceraian  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  sebagai berikut :

## Tabel 1: Angka Perceraian di Indonesia
Tahun                               Jumlah
2015 394.246 2016 403.070 2017 415.848 2018 419.268
2019 450.000
Sumber : Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Mahkamah  Agung  seperti  yang digambarkan  pada  tabel  tersebut  di  atas,  di  tahun  2018  terdapat  sebanyak 419.268  pasangan  yang  bercerai.  Berdasarkan  angka  tersebut,  gugatan  diajukan oleh  pihak  isteri  atau  perempuan  sebanyak  307.778  dan  111.490  oleh  pihak suami.  Di  Tahun  2019,  angka  perceraian  menembus  604.997  kasus,  dengan rincian  gugatan  diajukan  oleh  pihak  isteri  yaitu  355.842  kasus  dan  dari  pihak
10 Nurhasanah, The Analysis of Divorce by Wife , Vol 2 No 4, The International Journal of Counceling and Education , hlm., 193, 2017
11 Basem  Abbas  Al  Ubaidi, The  Psychological  and  Emotional  Stages  of  Divorce ,  Vol  3  Issue  3, Journal of Family Medicine and Disease Prevention, hlm., 1, 2017
12 Z. Zandiyeh & H. Yousefi, Woman’s Experiences of Applying for a Divorce , Vol 19 No 2,  Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, hlm.,170, 2014
13 Alan  J  Hawkins,  William  Doherty,  Brian  J  Willoughby, Reason  for  Divorce  and  Openness  to Marial Consiliation , Journal of Divorce and Remarriage ,Volume 53 Issue 6, hlm., 461, 2012
14 Alexandra  Killewald, Money,  Work,  and  Marital  Stability  :  Assessing  Change  in  the  Gendered Determinants of Divorce , American Sociological Review , Volume 81 Nomor 4,  hlm., 697, 2016
suami  yaitu  124.776  kasus.  Dari  jumlah  angka  tersebut,  Pengadilan  Surabaya menjadi  pengadilan  dengan  posisi  teratas  dengan  jumlah  kasus  perceraian terbanyak  yaitu  sebanyak  136.261  kasus,  yang  kemudian  disusul  dengan Pengadilan  Agama  Bandung  sebanyak  133.961  kasus,  lalu  Pengadilan  Agama Semarang sebanyak 112.399 kasus. 15
Berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Setelah dilakukan gugatan perceraian baik oleh pihak suami maupun pihak isteri, Pengadilan akan berusaha untuk mendamaikan kedua belah  pihak,  apabila  Pengadilan  telah  berusaha  dan  tidak  berhasil,  maka  untuk melakukan  perceraian  itu  harus  dipastikan  bahwa  kehidupan  rumah  tangga pasangan  suami  isteri  tersebut    tidak  lagi  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  tidak dapat  rukun  kembali  Pasal  40  UU  Perkawinan  juga  mengatur  bahwa  perceraian harus diajukan ke Pengadilan.
Pada  dasarnya,  perkawinan  dilakukan  bertujuan  untuk  membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka dari itu peraturan perundang-undangan mengatur  hal  yang  mempersulit  terjadinya  perceraian.  Perceraian  hanya dimungkinkan berdasarkan alasan sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan serta harus dilakukan di hadapan Sidang Pengadilan.
Prinsip  dalam  hukum  perkawinan  di  Indonesia  ialah  mempersulit kemungkinan  adanya  perceraian,  hal  ini  dikarenakan  perceraian  melambangkan suatu  kegagalan,  karena  pada  awalnya  tujuan  perkawinan  adalah  untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. 16
Prinsip  mempersulit  terjadinya  perceraian  itupun  diatur  dengan ditetapkannnya syarat-syarat tertentu, seperti menyelenggarakan sidang berkali- kali  guna  menggali  permasalahan  dan  memberi  kesempatan  pada  suami  isteri
15 Id.
16 Hilman  Hadikusuma,  Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut    Perundang-undangan,  Hukum Adat dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm.,160
untuk  merenungkan  niatnya  bercerai. 17 Suatu  perkawinan  dapat  putus  atau berakhir disebabkan tiga faktor, yakni faktor perceraian, kematian, dan berdasar putusan pengadilan. 18
Terdapat tiga macam perceraian yaitu perceraian yang diajukan oleh suami yang  melaksanakan  perkawinan  berdasar  pada  Agama  Islam,  perceraian  yang diajukan  oleh pihak isteri  yang  melaksanakan  perkawinan  berdasar pada  agama Islam,  dan  perceraian  yang  diajukan  dan  dilakukan  oleh  pihak  suami  maupun isteri isteri yang melangsungkan perkawinan tidak berdasarkan pada agama Islam yaitu di Kantor Catatan Sipil. 19 Perceraian terjadi dapat disebabkan oleh berbagai hal,  dan  salah  satu  hal  yang  juga  mendominasi  terjadinya  perceraian  ialah terjadinya konflik serta perdebatan panjang dan terus menerus antara pasangan. 20
Berdasarkan prinsip perkawinan yang mempersulit perceraian, maka dari itu peraturan perundang-undangan mengatur mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian,  yakni  dalam  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang  Pelaksanaan  UU  Perkawinan.  Beberapa  hal  yang  diatur  sebagai  alasan perceraian  ialah  mengenai  perzinahan,  apabila  terdapat  salah  satu  pihak  yang melakukan  perzinahan,  mabuk,  menjadi  pemadat  dan  penjudi  atau  hal  lain sebagainya yang sulit untuk dipulihkan, yang kedua ialah apabila terdapat pihak yang  meninggalkan  pihak  lainnya  dalam  waktu  tertentu  tanpa  seizin  dari  pihak yang  ditinggalkan  dan  tanpa  alasan  yang  sah,  yakni  dalam  kurun  waktu  2  (dua) tahun  berturut-turut.  Alasan  lain ialah  apabila  ada  pihak yang  dijatuhi  hukuman penjara 5 (lima) tahun  atau lebih  dalam atau sepanjang perkawinan. Salah satu pihak yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga yang  membahayakan,  timbulnya  penyakit  atau  cacat  fisik  yang  mengakibatkan terhambatnya  pelaksanaan  kewajiban  sebagai  suami  atau  isteri,  serta pertengkaran  dan  perselisihan  yang  terjadi  secara  terus  menerus  dan berkepanjangan dalam kehidupan berumahtangga.
17 M.  Zahid,  25  Tahun  Pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan,  Departemen  Agama  Republik Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.,82
18 R. Sutantio, Wanita dan Hukum, Alumni, Bandung, 1979, hlm 28
19 Id, hlm., 29
20 K. Loscocco & S. Walzer, Gender and the Culture of Hetereosexual Marriage in the United States , Journal of Family Theory and Review, Volume 5, hlm 7, 2013
Sama halnya dengan alasan perceraian sebagaimana dalam UU Perkawinan, begitu  pula  halnya  alasan  perceraian  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  khususnya dalam  Pasal  116,  namun  ada  2  alasan  tambahan  yang  diatur  dalam  Pasal  116 Kompilasi Hukum Islam, diluar alasan-alasan dalam UU Perkawinan yakni alasan bahwa  suami  melanggar  taklik  talak  serta  perceraian  yang  diakibatkan  karena murtad nya  salah  satu  pasangan  yang  mengakibatkan  kehidupan  rumah  tangga tidak lagi rukun.
Perceraian  tersebut  dapat  dilakukan  pengajuannya  baik  oleh pihak suami maupun  isteri  atau  melalui  kuasanya  pada  Pengadilan  tempat  kediaman tergugat. 21 Terdapat  perbedaan  bentuk  gugatan  perceraian  yang  diajukan  pihak suami maupun isteri. Cerai Gugat yaitu inisiatif berperkara atau yang berinisiatif mengajukan  gugatan  perceraian  ke  Pengadilan  Agama  adalah  datang  dari  pihak isteri,  sedangkan  Cerai  Talak  yaitu  inisiatif  berperkara  atau  yang  berinisiatif mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama adalah datang dari pihak suami. 22
Selama berlangsungnya pandemi Covid-19, banyak menyebabkan dampak secara  ekonomi  yang  mempengaruhi  kesejahteraan  keluarga.  Hal  ini  banyak menyebabkan  konflik  terkait  ekonomi  di  dalam  keluarga  sehingga  timbul pertengkaran  yang  berkelanjutan  di  antara  suami  isteri  karena  mereka  tidak dapat  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  dan  kepentingan  pendidikan  anak-anak. Dalam  kondisi  seperti  ini,  pihak  perempuan  seringkali  berinisiatif  mengajukan perceraian  untuk  mengakhiri  keadaan  ekonomi  yang  tidak  stabil.  Gugatan  cerai yang  diajukan  oleh  pihak  isteri  tersebut  sebagai  bukti  adanya  kesadaran perempuan untuk berani membuat keputusan untuk keluar dari kemiskinan, dan berharap kedepannya akan ada perubahan yang lebih baik. 23
Data  erai  Gugat  yang  diajukan  oleh  isteri  pada  masa  pandemi  Covid-19 meningkat  tajam  dari  tahun-tahun  sebelumnya.  Pengajuan  Cerai  Gugat  tidak terkendala  sekalipun  sedang  terjadi  pandemi  di  seluruh  wilayah  Indonesia,
21 Peraturan  Pemerintah  No.  9 Tahun 1975  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (1)
22 S. Pugung, Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama, Djambatan, Jakarta,  2010, hlm 10
23 Dewiyatini & Sarnapi, Perempuan Lebih Berani Ambil Keputusan Cerai, Pikiran Rakyat, 2002, hlm 1
terutama  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  menduduki  peringkat  tertinggi perceraian  pada  masa  pandemi.  Penelitian  ini  hanya  akan  membahas  mengenai perceraian  antara  pasangan  Muslim  melalui  Pengadilan  Agama.  Adapun  cerai gugat yang diajukan oleh pasangan non muslim tidak banyak dilakukan, sehingga penulis sulit untuk mendapatkan data perceraian yang diajukan oleh pihak isteri di  Pengadilan  Negeri.  Oleh  karena  itu,  maka  penulisan  ini  spesifik  hanya membahas  mengenai  cerai  gugat  yang  dilakukan  oleh  pihak  isteri  di  Pengadilan Agama.
Pandemi  Covid-19  sudah  terjadi  sejak  bulan  Desember  Tahun  2019  di Wuhan,  China.  Pandemi  ini  bersifat  global,  dalam  arti  bahwa  semua  wilayah negara  di  dunia  terkena  dampak  dari  pandemi  tersebut,  oleh  karena  itu  penulis juga  menampilkan  beberapa  data  mengenai  perceraian  yang  terjadi  di  beberapa negara  untuk  mencerminkan  bahwa  perceraian  di  saat  pandemi  tidak  hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara.
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  yuridis sosiologis.    Yuridis  berarti  bahwa  penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, dan sosiologis mengkaji bagaimana kenyataannya dalam masyarakat. 24
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  maka  tulisan  ini  akan  mengkaji  mengenai praktik  perceraian  yang  diajukan  oleh  pihak  isteri  di  Indonesia  dan  perceraian yang diajukan oleh pihak isteri dalam perbandingan dengan beberapa negara .

## Pembahasan

## Praktik Perceraian yang Diajukan oleh Pihak Isteri di Indonesia
Permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh isteri sangat dipengaruhi oleh persamaan  hak,  mengenai  kedudukan  seimbang  antara  suami    isteri  dalam kehidupan  perkawinan,  oleh  karena  itu  apabila  mereka  akan  bercerai,  maka pengajuan perceraian bisa dilakukan oleh pihak suami ataupun pihak isteri. Hal ini menunjukkan  bukti  keberanian  perempuan  melawan  kuasa  atas  laki-laki  dan
24 Suharsimi  Arikunto,  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek,  Rineka  Cipta,  Jakarta, 2002, hlm., 126
sebagai bukti adanya kesadaran perempuan untuk membuat keputusan bagi masa depan rumah tangganya.
Prinsip persamaan hak dalam peradilan di Indonesia memungkinkan setiap orang  untuk  berperkara  di  Pengadilan  karena  menganut  asas  Legalitas  dan equality .  Asas  Legalitas  berarti  bahwa  pengadilan  harus  mengadili  berdasarkan hukum  dan hakim tidak boleh memeriksa perkara dan bertindak di luar hukum, sedangkan  asas equality berarti,  setiap  orang  mempunyai  persamaan kedudukannya  di  hadapan  hukum,  hakim  tidak  boleh  membeda-bedakan  satu dengan yang lain. 25
Perceraian  mengakibatkan  timbulnya  hak  asuh  terhadap  anak  khususnya anak yang masih di bawah umur, namun terjadinya perceraian tidak menimbulkan perbedaan hak terhadap anak, baik suami maupun isteri keduanya memiliki hak yang  sama  dalam  pengasuhan  anak.  Bahwa  kedua  orang  tua  tetap  memiliki kewajiban  dalam  pemeliharaan  dan  mendidik  anak  berdasarkan  pada kepentingan  bagi  anak.  Apabila  di  antara  kedua  orang  tua  tersebut  terjadi perselisihan  mengenai  hak  asuh  si  anak,  maka  pengadilan  yang  kemudian memutuskan.  Sebagai  seorang  suami  yang  dulunya  bertugas  mencari  nafkah, tentunya  juga  berkewajiban  untuk  bertanggung  jawab  atas  pemeliharan  dan kebutuhan hidup si anak sebagai seorang ayah, namun apabila kewajiban tersebut tidak  dapat  dipenuhi  oleh  si  ayah,  pengadilan  dapat  memutus  bahwa  ibu  ikut memikul tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup si anak. Selain itu, pengadilan  juga  dapat  memutuskan  bahwa  dalam  hal  terjadinya  perceraian, mantan  suami  juga  harus  ikut  memikul  biaya  kehidupan  atau  kewajiban  lain terhadap mantan isterinya.
Suami dan isteri mempunyai kewajiban yang sama terhadap anak-anaknya untuk memelihara mereka sebaik mungkin,  dan kewajiban atas pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak akan tetap berlaku hingga anak tersebut menikah atau telah  dewasa,  kewajiban  tersebut  akan  tetap berlangsung  meskipun  perkawinan antara  suami  dan  isteri  tersebut  putus.  Demikian  pula  dalam  kedudukannya
sebagai  pemegang  kekuasaan  orang  tua  terhadap  anak,  keduanya  memiliki  hak dan kedudukan yang setara.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut,  jelas  terlihat  bahwa kedudukan serta hak suami dan isteri adalah setara dalam rumah tangga. Hilman Hadikusuma  menyatakan  bahwa  suami  selaku  kepala  rumah  tangga  mempunyai kewajiban  dalam  hal  membahagiakan  dan  memberikan  serta  memenuhi  nafkah lahir  dan  batin  kepada  isteri,  bahwa  dalam  kehidupan  berumah  tangga,  segala sesuatu  harus  dibicarakan  bersama  dan  dilakukan  dengan  musyawarah  antara kedua pasangan.
UU  Perkawinan    yang  menganut  asas  persamaan  antara  suami  dan  isteri diikuti  oleh  ketentuan  KHI  yang  juga  menganut  asas  persamaan  kedudukan  di antara keduanya,  ketentuan Pasal 79 KHI menyatakan bahwa suami merupakan kepala keluarga,  dan isteri merupakan ibu rumah tangga.
Suami  dan  isteri  mempunyai  hak  dan  kedudukan  yang  seimbang  baik dalam kehidupan keluarga atau berumah tangga dan kehidupan sosial, begitu juga dalam  melakukan  perbuatan  hukum.  Sama  halnya  dengan  ketentuan  dalam  UU Perkawinan,  ditegaskan  pula  dalam  Pasal  92  KHI  bahwa  tindakan  atas  harta bersama membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak.
Perceraian mengakibatkan berakhirnya perkawinan ketika kedua pasangan masih  hidup,  dimana  putusnya  ikatan  perkawinan  ini  dapat  terjadi  dalam beberapa  bentuk,  yaitu  talak  dan khulu’ .  Jika  talak  adalah hak  pemutusan  ikatan pernikahan yang berada di tangan suami, maka khulu’ adalah hak yang sama yang berada di tangan istri. 26
Cerai  Gugat  atau  disebut khulu’ diartikan  seperti  melepaskan  atau menanggalkan  pakaian.  Ketika  dihubungkan  dengan  pernikahan,  maka khulu’ bermaksa  isteri  yang  melepaskan  atau  menanggalkan  suami  yang  secara  majazi adalah pakaian kehidupan bagi seorang perempuan. 27
26 D. Susanto, Kupas Tuntas Masalah  Harta Gono Gini, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2011,  hlm., 238
Khulu’ dikenal  sebagai  suatu  perceraian  atas  permohonan  perempuan dengan  memberikan  tebusan  atau iwadl kepada  dan  atas  sepengetahuan  dan persetujuan  suaminya. 28 Adanya  hak  tersebut  menunjukkan  bahwa  istri  tidak semata-mata  berada  dalam  posisi  pasif  dan  menerima  keadaan  apapun  yang menimpanya,  sebagai  seorang  yang  merdeka  dan  memiliki  kedudukan  di  dalam agama  dan  hukum,  maka  dia  dapat  menentukan  apakah  dia  akan  terus  berada dalam suatu ikatan yang buruk atau melepaskannya. 29 Terdapat perbedaan antara talak  dengan khulu’ ,  yakni  adanya  tebusan  dalam khulu’ .  Dalam  talak,  inisiatif berasal dari pihak suami, sedangkan dalam khulu’ inisiatif datang dari pihak isteri.
Ketika  seorang  suami  menikahi  isterinya  dia  memberikan  harta  (mahar) untuk menghalalkan apa yang diharamkan sehingga dia dapat bersenang-senang dengan  isterinya,  dan  ketika  suami  melakukan  talak,  maka  dia  memutuskan  apa yang telah diperolehnya sendiri sehingga dia tidak boleh mengambil kembali apa yang telah dia berikan. 30 Sebagai isteri, dengan harta (mahar) yang  diterimanya, dia  memberikan  hak  kepada  suaminya  untuk  bersenang-senang  dengannya,  dan ketika  seorang  istri  melakukan khulu’ ,  maka  dia  menutup  apa  yang  semula menjadi  hak  suaminya  sehingga  untuk  itu  dia  harus  mengembalikan  apa  yang telah  diberikan  oleh  suaminya  itu. 31 Pengembalian  tersebut  dianggap  sebagai pembebasan  keterikatan  diri  seorang  isteri  terhadap  suaminya  yang  telah memberikan  pemberian  tersebut.  Isteri  atau  perempuan  mempunyai  hak  yang mutlak untuk khulu’ dan tidak ada yang dapat menghambat serta menentang hal tersebut terjadi. 32
Di masa pandemi Covid-19, perceraian yang diajukan oleh isteri atau Cerai Gugat  meningkat  sangat  tajam  di  seluruh  Indonesia,terutama  wilayah  Provinsi Jawa Barat. Berikut data mengenai kenaikan angka perceraian pada Provinsi Jawa Barat:
28 L. Jehani, Perkawinan, Apa Resiko Hukumnya? , Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm 94-95
29 Id , hlm.,239
30 Id. 31 Id.
32 R.D.K.A.  Harahap,  Kesetaraan  Laki-Laki  dan  Perempuan  Dalam  Hukum  Perkawinan  Islam, SAWWA, Volume 8 Nomor 2, hlm., 383, 2013

## Tabel 2: Cerai Gugat Dan Cerai Talak Provinsi Jawa Barat Januari-September 2020
Sumber: Data Pengadilan Agama 2020
Berdasarkan data tabel di atas, jumlah angka perceraian yang diajukan oleh pihak  isteri  lebih  banyak  dibanding  pihak  suami,  sebanyak  22.852  perkara gugatan cerai oleh pihak isteri dan 7.404 gugatan oleh pihak suami. Penyebab atau faktor  utama  dari  perceraian  yang  diajukan  oleh  pihak  isteri  ialah  faktor ekonomi. 33 Suami  yang  tidak  mampu  untuk  memenuhi  seluruh  kebutuhan  dasar keluarga  dikarenakan  jumlah  pendapatan  yang  tidak  mencukupi  selama  masa pandemi  atau  melalaikan  kewa  jibannya  terhadap  rumah  tangga  dan  anak menyebabkan  terjadinya  perselisihan  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  dan berujung pada perceraian.
Selain  dari  Provinsi  Jawa  Barat,  perceraian  pada  wilayah  provinsi  lain  di seluruh  Indonesia  juga  tidak  luput  dari  dampak  pandemi  Covid-19.  Berikut disajikan  data  dari  beberapa  provinsi  yang  juga  mengalami  kenaikan  tingkat perceraian selama masa pandemi :
33 Aris  Tristanto,  Perceraian  di  Masa  Pandemi  Covid-19  Dalam  Perspektif  Ilmu  Sosial,  Sosio Informa, Volume 6 Nomor 3, hlm., 298, 2020

## Tabel 3: Cerai Gugat dan Talak Pada Beberapa Provinsi di Indonesia Januari September 2020
Sumber : Pengadilan Agama 2020
Sama dengan Provinsi Jawa Barat, dari tabel data beberapa provinsi lain di Indonesia  tersebut  juga  terlihat  bahwa  pengajuan  Cerai  Gugat  oleh  pihak  isteri yang  terjadi  sejak  bulan  Januari  sampai  dengan  bulan  September  2020  lebih banyak  daripada  perceraian  oleh  pihak  suami  atau  yang  disebut  Cerai  Talak, terdapat sebanyak 27.877 perkara gugatan perceraian oleh pihak isteri sedangkan hanya  9.614  perkara  mengenai  gugatan  cerai  oleh  pihak  suami.  Hal  tersebut disebabkan  kesadaran  pihak  isteri  yang  mempunyai  keberanian  untuk  segera mengakhiri kondisi ekonomi keluarga yang terpuruk disebabkan karena pandemi.

## Perbandingan Terhadap Perceraian yang terjadi di Beberapa Negara Selama Masa Pandemi Covid-19
Selain  di  Indonesia,  seluruh  dunia  juga  tentunya  terkena  dampak  dari pandemi  Covid-19.  Angka  perceraian  di  negara-negara  lain  juga  menjadi  salah satu  hal  yang  mengalami  kenaikan  persentase  dibandingkan  dari  pada  tahun- tahun  sebelumnya  pada  bulan  yang  sama.  Beberapa  negara  mengalami peningkatan persentase angka perceraian dengan rincian data sebagai berikut:

## Tabel 4: Persentase Kenaikan Angka Perceraian Selama Pandemi Secara Global
No Negara Persentase Kenaikan 1 US 34% 2 Japan 35% 3 China 25% 4 Korea Selatan 3.1% 5 Arab Saudi 30% 6 England 25% 7 Canada 20% 8 Australia 20%
Sumber : BBC News, Global News, Japan Today, Korea JoongAng Daily, Gulfnews, CTV News, ABC News 2020
Negara-negara  tersebut  juga  mengalami  kenaikan  angka  perceraian.  Di Korea Selatan, peningkatan perceraian walau hanya 3,1 persen namun mencapai angka  9.787  hingga    Bulan  Juli  2020. 34 Di  Jepang,  sebanyak  35%  perkawinan berakhir  pada  perceraian  di  saat  pandemi,  dalam  periode  Bulan  Januari  hingga Juni  2020  terdapat  sebanyak  100.122  perceraian  di  Jepang.  Untuk  di  England sendiri,  terjadi  kenaikan  persentase  sekitar  25%  di  minggu  pertama  Bulan September dibandingkan tahun sebelumnya pada tanggal yang sama. Berikut data kenaikan persentase di wilayah England pada bulan Januari hingga Agustus :

## Gambar 1: Statistik Angka Perceraian di England Bulan Februari-Agustus
2020
Sumber : BBC News, 2020
34 Chea Sarah, 2020, “Covid-19 sees Marriage, Birth Falls as Divorce, Death Rises”, https://koreajoongangdaily.joins.com/2020/09/23/business/economy/newlyweds- marriage-population-decline/20200923192300411.html, diakses 19 Oktober 2020
Berdasarkan  data-data  tersebut,  Negara  Arab  Saudi  salah  satu  negara  di mana  angka  perceraian  yang  meningkat  tersebut  diajukan  oleh pihak  isteri  atau biasa  disebut  khulu’  dalam  Islam.  Selain  Arab  Saudi,  sebanyak  70%  perceraian juga diajukan isteri di negara Brazil selama pandemi Covid-19. 35
Adapun alasan-alasan yang menjadi faktor pendorong penyebab terjadinya perceraian  yang  terjadi  di  beberapa  negara  seperti  di  Amerika  Serikat,  Brazil, China,  Canada,  Jepang,  dan  Korea  Selatan  selama  pandemi  Covid-19  ini,  yakni sebagai berikut :

## Tabel  5:  Alasan  Terjadinya  Perceraian  Selama  Pandemi  Covid-19  di
Beberapa Negara No Negara Alasan 1 Amerika Serikat Peningkatan  perceraian  juga  terjadi  karena  gejolak  ekonomi, keuangan, orang-orang menjadi pengangguran, kesulitan keuangan, masalah sosial sosial, kelembagaan, dan psikologis akibat pandemi Covid-19, termasuk stres, kematian orang-orang terdekat atau yang dicintai  karena  terkena  pandemi,  tekanan  dalam  hubungan,  dan anak-anak yang menjalani sekolah dari rumah 2 China Pertengkaran  yang  terjadi  terus-menerus  karena  pasangan  suami isteri  akan  berada  dalam  satu  rumah  ketika  masa  lock-down, masalah  ekonomi  atau  keuangan  yang  memburuk,  pembagian pekerjaan  rumah  dan  perawatan  anak,  hingga  suami  yang  tidak mengetahui  kebiasaan-kebiasaan  aktifitas  dan  waktu-waktu tertentu anak di rumah yang menjadi pemicu pertengkaran antara kedua pasangan 3 Brazil Kekerasan  fisik  merupakan  salah  satu  pemicu  utama.  Terjadi peningkatan  sebanyak  40%-50%  laporan  mengenai  kekerasan domestik atau rumah tangga 4 Jepang dan Korea Selatan Kekerasan  dalam  rumah  tangga,  sosial  dan  penurunan  kondisi ekonomi 5 Canada Pengangguran  menjadi  salah  satu  hal  yang  menjadi  faktor terjadinya  perceraian,  atau  hal  lainnya  mengenai  stabilitas pekerjaan selama pandemi Covid-19. Selain itu, tekanan juga terjadi antara  pasangan  yang  harus  menghabiskan  diri  bersama  24/7 selama  pandemi,  adanya  penyesuaian  dadakan  dan  besar  yang terjadi,  termasuk  penyesuaian  lingkungan  kerja  dan  belajar  anak yang menjadi satu dalam lingkungan rumah selama pandemi Covid 19
Sumber : BBC News, Global News, Japan Today, Korea JoongAng Daily, Gulfnews, CTV News, ABC News , Vanier 2020
35 Plataforma, 2020l,  “ Divorce increased During The Pandemic in Brazil 70 of Request Made by Women” , https://www.plataformamedia.com/en/2020/06/20/divorces-increased-during- the-pandemic-in-brazil-70-of-requests-made-by-women/?lang=en, diakses 19 Oktober 2020
Selain  alasan  mengenai  masalah  ekonomi,  kekerasan  rumah  tangga  juga menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian di saat pandemi. Kekerasan fisik menjadi  salah  satu  faktor  utama  terjadinya  perceraian  di  Negara  Brazil, sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel di atas. Selain itu, lebih dari 13.000 perempuan  di  Jepang  juga  melaporkan  adanya  kekerasan  dalam  rumah  tangga pada Bulan April saja di tahun 2020, dan angka tersebut 1,3 kali lipat lebih banyak dibandingkan periode serupa di tahun sebelumnya. 36
Di negara dan wilayah Asia, seperti Jepang, Hong Kong, dan Korea Selatan, kekerasan berbasis gender dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dihadapi perempuan  adalah  salah  satu  konsekuensi  paling  parah  dari  Covid-19  dan  hal inilah yang mendorong serta membawa perkawinan pada akhirnya berujung pada perceraian.
Pengajuan  perceraian  oleh  perempuan  merupakan  resiko  yang  harus dihadapi  menyangkut  keberlangsungan  hidup  selanjutnya,  terutama apabila  dari perkawinan  yang  berakhir  tersebut  terdapat  anak  yang  harus  dipenuhi  segala kebutuhannya.  Dengan  demikian,  harus  ada  upaya  untuk  memberikan  hak  yang sama  secara  ekonomi  bagi  perempuan  yang  telah  bercerai,  sehingga  perempuan memperoleh  peluang    yang  sama  secara  ekonomi  dengan  laki-laki  untuk mensejahterakan  keluarganya  di  kemudian  hari.  Pasca  terjadinya  perceraian, perempuan akan mengalami perubahan kehidupan yang lebih jelas dan signifikan dibanding  laki-laki,  terutama  untuk  perempuan  yang  sebelumnya  pada  saat perkawinan tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga.
Penyebab perceraian terkait dengan banyak faktor, seperti ketidaksesuaian,  kecurangan,  konflik  psikologis  dan  pengangguran. 37 Kesehatan dan  kesejahteraan  dapat  dikontrol  selama  pernikahan,  tetapi  hal  tersebut  sulit dikontrol setelah perceraian dan sebelum berpasangan kembali. Masalah finansial atau  ekonomi  menjadi  masalah  utama  dalam  kehidupan  perempuan  pasca terjadinya  perceraian,  dengan  tidak  adanya  suami  yang  memberi  nafkah,  maka
36 Suki Chung, 2020, The Rise of Corona Divorce Amid Japan’s Domestic Violence Shadow Pandemic, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/the-rise-of-corona-divorce-amid-japans- domestic-violence-shadow-pandemic/, diakses 20 Oktober 2020
37 Basem Abbas Al Ubaidi, supra 5, hlm 3
tidak ada  lagi  yang  membiayai  kebutuhan  hidupnya  serta  anak-anak yang  hidup bersamanya.
Perceraian  adalah  proses  kompleks  yang  dapat  dilihat  dari  berbagai perspektif.  Hal  ini  meresahkan  pasangan  secara  ekonomi,  pelecehan  mental  dan mempengaruhi status mereka di masyarakat. Tentu juga masalah sosial juga akan dihadapi oleh perempuan pasca perceraian yang mengarah pada status sosialnya dalam  kehidupan  bermasyarakat,  karena  perceraian  berpengaruh  terhadap seluruh  lapisan  keluarga  dan  masyarakat  karena  perkawinan  adalah  suatu kontrak sosial. 38
Hilangnya dukungan sosial ,pengurangan hubungan sosial, perasaan tidak aman,pengucilan,  sikap  moral  negatif  masyarakat  ,  label  sosial  ,umpan  balik negatif orang  terbuka dan terselubung pelecehan dan kekerasan berbasis gender adalah  kerugian  yang  dialami  perempuan  setelah  perceraian  di  masyarakat. Beberapa  cerita  perempuan  mengungkapkan  bahwa  perceraian  mengakibatkan penolakan sosial, bahwa mereka diperlakukan sebagai bagian dari kelompok yang berbeda karena perceraian mereka. 39
Terkait  hal  tersebut  telah  ada  upaya  perlindungan  bagi  isteri  pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat yang terdapat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019  Tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah Agung  Tahun  2019  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan  yang menyatakan  bahwa  seorang  ibu  dapat  menggugat  nafkah  yang  seharusnya diperoleh  oleh  anak  yang  tidak  diberikan  oleh  ayahnya  sebagaimana  mestinya, dalam  hal  ini  si  ayah  lalai  atau  tidak  menjalankan  kewajibannya  memberikan nafkah lampau terhadap si anak. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  3  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan  Dengan  Hukum,  yakni  dalam  hal  pengajuan  cerai  dilakukan  oleh isteri,  maka  untuk  menjamin  kewajiban  suami  melakukan  kewajiban  amar
38 Ubong E. Eyo, Divorce : Causes and Effects on Children , Asian Journal of Humanities and Social Studies ,Vol 06, Issue 05, 2018, hlm 175
39 Pooja Rathi and JP Pachauri, Problems Faced by Divorced Women in Their Pre and Post Divorce Period:  A  Sociological  Study  With  Reference  to  District  Meerut , Journal  of  Pharmacognosy  and Phytochemistry ,Vol 7 Issue 1, 2018, hlm.,208
pembayaran, ditambahkan ketentuan atau kalimat dalam posita petitum gugatan bahwa  pembayaran  harus dilakukan  sebelum  suami  atau  dalam hal ini  Tergugat mengambil Akta Cerai, serta pembagian gaji harus diterakan dalam amar putusan secara  declaratoir,  hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  pelaksanaan  PERMA  tersebut serta  pelaksanaan  aturan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Pegawai Negeri Sipil.
Menyikapi  fakta  terkait  banyaknya  perceraian  yang  terjadi,  maka dibentuklah  rencana  Program  Sertifikasi  Perkawinan.  Program  ini  direncanakan oleh  Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  dan  Kebudayaan  (PMK) bersama dengan Kementerian Agama. Program ini pada nantinya akan dijadikan sebagai  salah  satu  syarat  bagi  pasangan  yang  ingin  melaksanakan  perkawinan. Dalam program tersebut, calon pasangan akan dibimbing mengenai hal dan cara mewujudkan  keluarga  yang  bahagia.  Para  calon  pasangan  juga  akan  dibimbing mengenai penanganan konflik dalam rumah tangga.
Pada  nantinya,  calon  pasangan  yang  ingin  melangsungkan  perkawinan diwajibkan untuk mengikuti bimbingan beranikah untuk mendapatkan sertifikasi sebagai  salah  satu  syarat  perkawinan.  Program  ini  dianggap  akan  berguna  dan bermanfaat bagi para calon pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga di  kemudian  hari.  Para  calon  pasangan  juga  akan  diberikan  bekal  mengenai pengetahuan  reproduksi,  peran  orang  tua,  hingga  penyakit  yang  kemungkinan akan  terjadi  dalam  masalah  suami  isteri  melalui  kelas  bimbingan  program tersebut. Para calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan diharuskan mengikuti  program  ini  yang  pada  nantinya  akan  dilaksanakan  selama  3  (tiga) bulan,  dan  setelah  selesai  mengikuti  bimbingan  tersebut  maka  akan  diberikan sertifikat yang menjadi salah satu syarat dalam melangsungkan perkawinan.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa pandemi  Covid-19  telah  menyebabkan  keterpurukan  perekonomian  dunia, sehingga  banyak  keluarga  yang  menurun  tingkat  kesejahteraannya.  Hal  tersebut menimbulkan  ketidakharmonisan  dalam  keluarga  yang  berakibat  terjadinya
perceraian. Di Indonesia, dampak dari pandemi Covid-19 tersebut menyebabkan meningkatnya pengajuan perceraian  di Pengadilan Agama, khususnya pengajuan perceraian yang dilakukan oleh pihak isteri. Suami dan isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan keluarga atau berumah tangga, begitu  juga  dalam  melakukan  perbuatan  hukum.  Data  cerai  gugat  yang  diajukan oleh  isteri  pada  masa  pandemi  Covid-19  meningkat  tajam  apabila  dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktanya, di beberapa negara lain selain  Indonesia  juga  terjadi  peningkatan  pengajuan  permohonan  cerai  selama masa  pandemi  Covid-19  yang  disebabkan  oleh  berbagai  macam  faktor  seperti masalah ekonomi, psikologis, kekerasan fisik maupun verbal, dan lain sebagainya. Beberapa  negara  di  antaranya  juga  menunjukkan  angka  gugatan  perceraian tersebut lebih banyak diajukan oleh pihak isteri. Hal ini menunjukkan bahwa isteri juga memiliki hak yang sama dengan halnya laki-laki dalam perkawinan dan tidak terbatas pada pengajuan gugatan perceraian.

## Daftar Pustaka
Buku: Adinda  Permatasari,  Kedudukan  Seimbang  Suami  Isteri  Dalam  Perkawinan Menurut  Hukum  Islam  dan  Hukum  Perkawinan  Nasional  Dalam  Kasus Vasektomi, Universitas Indonesia, 2006
Dedi Susanto, Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini, Pustaka Yudisia,Yogyakarta, 2011
Hilman  Hadikusuma,  Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut    Perundang- undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2018 Libertus  Jehani,  Perkawinan,  Apa  Resiko  Hukumnya?,  Forum  Sahabat,  Jakarta, 2008
Moh.  Zahid,  25  Tahun  Pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan,  Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2002
Retnowulan Sutantio, Wanita dan Hukum, Alumni, Bandung, 1979 Rusdi Malik, Memahami Undang-Undang Perkawinan, Universitas Trisakti, 2009 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3, UI Press, Jakarta, 2010 Sonny  Dewi  Judiasih,  Betty  Rubiati  ,  Deviana  Yuanitasari,  Hazar  Kusumayanti,  & Elycia  Feronia  Salim, Sustainable  Development  Goals :  Upaya  Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Cakra, Bandung, 2019
Sonny  Dewi  Judiasih,  dkk,  Perkawinan  Bawah  Umur  di  Indonesia,  PT,  Refika Aditama, Bandung 2018
Sonny  Dewi  Judiasih,  Harta  Benda  Perkawinan:  Kajian  terhadap  Kesetaraan  Hak dan  Kedudukan  Suami  dan  Isteri  atas  Kepemilikan  Harta  dalam Perkawinan, Refika Aditama, Bandung, 2019
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
Jurnal/Sumber Lain : Alan  J  Hawkins,  William  Doherty,  Brian  J  Willoughby, Reason  for  Divorce  and Openness  to  Marial  Consiliation , Journal  of  Divorce  and  Remarriage, Vol53 Issue 6, 2012 Alexandra  Killewald, Money,  Work,  and  Marital  Stability : Assessing  Change  in  the Gendered Determinants of Divorce , American Sociological Review Vol 81 No
4 , 2016 Anna  Odrowaz-Coates, Is  Gender  Neutrality  A  Post  Human  Phenomenon?  The Concept  of  ‘Gender  Neutral’  in  Swedish  Education , Journal  Of  Gender  and Power, Volume 3 Number 1, 2015
Aris  Tristanto,  Perceraian  di  Masa  Pandemi  Covid-19  Dalam  Perspektif  Ilmu Sosial, Sosio Informa, Volume 6 Nomor 3, 2020
Basem Abbas Al Ubaidi, The Psychological and Emotional Stages of Divorce, Journal of Family Medicine and Disease Prevention, Vol 3 Issue 3,2017 Chea  Sarah,  2020  “Covid-19  sees  Marriage,  Birth  Falls  as  Divorce,  Death  Rises”, https://koreajoongangdaily,joins,com/2020/09/23/business/economy/ne wlyweds-marriage-population-decline/20200923192300411,html,
Diakses 19 Oktober 2020
Karyn  Loscocco  dan  Susan  Walzer, Gender  and  the  Culture  of  Hetereosexual Marriage  in the  United  States,  Journal  of  Family  Theory  and  Review ,  Vol 5, 2013
Nurhasanah, The  Analysis  of  Divorce  by  Wife , The  International  Journal  of Counceling and Education, Vol 2 No 4, 2017
Plataforma, 2020, “Divorce increased During The Pandemic in Brazil 70 of Request Made by Women”,
https://www,plataformamedia,com/en/2020/06/20/divorces-increased- during-the-pandemic-in-brazil-70-of-requests-made-by-women/?lang=en, diakses 19 Oktober 2020 Pooja Rathi and JP Pachauri, Problems Faced by Divorced Women in Their Pre and Post Divorce Period : A Sociological Study With Reference to District Meerut , Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry ,Vol 7 Issue 1, 2018
Rustam  Dahar  Karnadi  Apollo  Harahap,  Kesetaraan  Laki-Laki  dan  Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam, Vol 8 No 2, SAWWA, 2013
SEMA  Nomor  2  Tahun  2019  Tentang Pemberlakuan  Rumusan  Hasil Rapat  Pleno Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2019  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Semanur  Kodan  Centinkaya  and  Basaran  Gencdogan, The  Relationship  Between Marital Quality, Attitudes Towards Gender Roles and Life Satisfaction Among The Married Individual, Psychology, Society, & Education ,Vol 6 No 2, , 2014 Sonny D Judiasih, Betty Rubiati, Deviana Yuanitasari, Elycia F, Salim, Levana Safira, Efforts  to  Eradicate  Child  Marriage  Practices  in  Indonesia  :  Towards Sustainable  Development  Goals , Journal  of  International  Women’s  Studies , Vol 21 Issue 6, 2020
Suki  Chung,  2020, The  Rise  of  Corona  Divorce  Amid  Japan’s  Domestic  Violence Shadow Pandemic , https://www,amnesty,org/en/latest/news/2020/08/the-rise-of-corona- divorce-amid-japans-domestic-violence-shadow-pandemic/,  diakses  20 Oktober 2020 Ubong E. Eyo, Divorce : Causes and Effects on Children , Asian Journal of Humanities and Social Studies ,Vol 06 Issue 05, 2018
Zahra  Zandiyeh  dan  Hojatollah  Yousefi, Woman’s  Experiences  of  Applying  for  a Divorce , Iranian  Journal  of  Nursing  and  Midwifery  Research ,  Vol  19  No  2, 2014
Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1989 Tentang Peradilan Agama juncto Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam