Maleo Law Journal Volume 5 Issue 2, Oktober 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT ALTERNATIF (Analisis Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2016/PN.DPS)

## I Gede Yudi Arsawan
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: yudiarsawan27@gmail.com

## Akhmad Budi Cahyono
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: abcahyono@yahoo.com

## ABSTRACT
Marriage  is  the  beginning  of  a  new  life  for  a  person,  because  since  there  is  an agreement  between  two  individuals  to  marry,  there  is  a  change  in  the  roles  and responsibilities towards oneself, their partner, and their environment. Even though the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  1  of  1974  concerning  Marriage adheres to the principle of monogamy, cases can occur where marriages occur in a polygamous manner, but to carry out a polygamous marriage, the conditions that must  be  met  at  least  consist  of  1  (one)  alternative  and  3  (three)  conditions. cumulative conditions.  However, there are  cases  where in  the Denpasar  District Court Decision Number 682/Pdt.P/2016/PN a husband is given permission by the Panel  of  Judges  to  practice  polygamy  even  though  there  are  no  alternative requirements for a polygamous marriage to be fulfilled.

## Keywords: Marriage, Polygamy, Legal Terms of Marriage

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan salah satu tahap penting dalam kehidupan manusia, hukum  nasional  bahkan  mengakui  bahwa  apabila  seseorang  telah  kawin  maka dengan  sendirinya  dipandang  sudah  cakap  untuk  melakukan  suatu  perbuatan hukum.  Pelaksanaan  perkawinan  harus  dilangsungkan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar menjadi sah, karena perkawinan yang tidak sah akan dapat merugikan pasangan baik berkaitan dengan status harta bendanya maupun status anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut.
Perkawinan  juga  merupakan  awal  kehidupan  baru  bagi  seseorang,  karena semenjak  terjadi  kesepakatan  antara  dua  individu  untuk  kawin  (menikah),  maka terjadi perubahan peran serta tanggung jawab terhadap diri sendiri, pasangan, dan
lingkungannya. 1 Dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dijelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Dari  definisi  perkawinan  menurut  undang-undang  tersebut  di  atas  maka dapat ditemukan bahwa sebuah perkawinan memiliki dua aspek, yaitu: 2
(1) Aspek  Formil  (Hukum),  hal  ini  dinyatakan  dalam  kalimat  ‘ikatan lahirbatin’, yang bermakna bahwa perkawinan disamping memiliki nilai ikatan  secara  lahir  tampak,  juga  mempunyai  ikatan  batin  yang  dapat dirasakan  terutama  oleh  yang  bersangkutan,  dan  ikatan  batin  ini merupakan inti dari sebuah perkawinan;
(2) Aspek  Sosial  Keagamaan,  dengan  disebutkannya  ‘membentuk keluarga’ dan berdasarkan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, artinya bahwa perkawinan  memiliki  hubungan  yang  erat  sekali  dengan  kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.
Perkawinan  sebenarnya  bertujuan  untuk  mendapatkan  kebahagiaan  kekal yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila terdapat perbedaan tujuan antara suami istri, maka hal tersebut perlu diberikan perhatian serius dari keduanya, karena  tanpa  adanya  perhatian  dari  keduanya  maka  tujuan  sebenarnya  dari perkawinan  akan  menjadi  kabur. 3 Menurut  Stack  &  Eshleman,  kebahagiaan perkawinan  adalah  perasaan  yang  dirasakan  oleh  pasangan  suami  istri  secara subjektif, yakni merupakan perasaan positif terhadap perkawinan dan pasangannya. Sedangkan menurut BP4, kebahagiaan perkawinan adalah keadaan aman, tenteram, dan damai yang dirasakan oleh pasangan suami istri dalam perkawinannya. 4
Perkawinan pada asasnya adalah untuk selamanya, sebab salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dan membina cinta serta kasih saying selama hidup. 5 Dalam UU Perkawinan juga ditegaskan bahwa ikatan dalam perkawinan  hanya  boleh  terjadi  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita.  Dengan
1 A.P. Wisnubroto, Kebahagiaan Perkawinan (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal. 6.
2 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 103.
3 A.P. Wisnubroto, Kebahagiaan Perkawinan…, hal 7.
4 A.P. Wisnubroto, Kebahagiaan Perkawinan…, hal. 13.
5 J.M. Henny Wiludjeng, Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama (Jakarta: Universitas  Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hal. 7.
demikian  maka  hubungan  perkawinan  antara  pria  dengan  pria,  wanita  dengan wanita,  atau  antara  waria  dengan  waria  adalah  tidak  dilegalkan  oleh  undang- undang. Selain itu perkawinan juga mengandung asas perkawinan monogami. 6
Suatu  perkawinan  adalah  sah  apabila  telah  memenuhi  syarat-syarat perkawinan  yang  ditentukan  dalam  UU  Perkawinan.  Syarat-syarat  perkawinan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang berbunyi:
“(1)  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.”
Selain  itu  menurut  undang-undang  bahwa  untuk  dapat  melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok antara lain: syarat materiil dan syarat formil. 7 Syarat  materiil  yaitu  syarat  yang  menyangkut  pribadi  para  pihak yang  ingin  melangsungkan  perkawinan  dan  izin-izin  harus  diberikan  oleh  pihak ketiga dalam hal ditentukan oleh undang-undang. Syarat materiil ini dibagi menjadi syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif. 8
Syarat  materiil  absolut  yang  mengenai  pribadi  seorang  yang  harus diindahkan meliputi antara lain: 9
a. Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin;
b. Masing-masing  pihak  harus  mencapai  umur  minimum  yang ditentukan oleh undang-undang;
c. Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan;
d. Harus ada izin dari pihak ke tiga;
e. Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan, dan sebagainya.
Syarat  materiil  relatif  adalah  syarat  yang  ditujukan  bagi  pihak  yang  akan dikawini yang meliputi antara lain: 10
a. Tidak adanya hubungan darah (keturunan) atau hubungan keluarga (antaripar/semenda) sangat dekat antara keduanya;
b. Antara keduanya tidak pernah melakukan overspel ;
c. Tidak  melakukan  perkawinan  terhadap  orang  yang  sama  setelah dicerai ( reparatie huwelijk ) untuk yang ketiga kalinya.
6 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata …, hal. 105.
7 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata …, hal. 110.
8 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata …, hal. 110.
9 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata …, hal. 111.
10 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata …, hal. 111.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Sedangkan  syarat  formil  atau  syarat  lahir  merupakan  syarat  yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.  Diantaranya  adalah  adanya  pemberitahuan  terlebih  dahulu  kepada Pejabat Catatan Sipil untuk dibukukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan. 11
Meskipun UU Perkawinan menganut asas monogami akan tetapi bisa terjadi kasus dimana perkawinan terjadi secara poligami. Secara umum poligami dimaknai dengan  mengawini  banyak  wanita  atau  pria.  Secara  sosio  antropologi  poligami benar  adanya  memiliki  pengertian  yang  demikian.  Poligami  sendiri  sebenarnya terdiri dari 2 jenis yakni: Pertama, Polyandri (perkawinan seorang wanita dengan banyak pria), kedua, Poligini (perkawinan seorang pria dengan banyak wanita). 12
Dalam  UU  Perkawinan  juga  diatur  mengenai  poligami,  meski  asas  yang melekat  dalam  UU  Perkawinan  adalah  asas  monogami,  namun  Yahya  Harahap berpendapat bahwa asas hukum di UU Perkawinan itu tidak berhubungan dengan monogami secara mutlak, melainkan secara terbuka. 13
Asas  monogami  tersebut  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  UU Perkawinan  yang  berbunyi  “Pada  azasnya  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria hanya  boleh  mempunyai  seorang  isteri.  Seorang  wanita  hanya  boleh  mempunyai seorang  suami.”,  namun  asas  monogami  tersebut  tidaklah  mutlak  karena  dalam Pasal  3  ayat  (2)  UU  Perkawinan  sifat  asas  yang  terbuka  dapat  ditemukan sebagaimana  berbunyi:  “Pengadilan,  dapat  memberi  izin  kepada  seorang  suami untuk  beristri  lebih  dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan.”
Bagi  suami  yang  akan  beristeri  lebih  dari  seorang  makai  a  wajib mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  di  daerah  tempat  tinggalnya. 14
Pengadilan  hanya  akan  memberikan  izin  kepada  suami  yang  akan  beristeri  lebih dari seseorang apabila isteri tersebut dalam kondisi tertentu, antara lain: 15 a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
11 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata …, hal. 111.
12 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan (Malang: UMMPress, 2020), hal. 47.
13 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum …, hal. 61.
14 Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan , UU No. 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, TLN No. 3019, Ps. 4 ayat (1).
15 Ibid. , Pasal 4 ayat (2).
b. Isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan;
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Selain itu, seorang suami yang dapat mengajukan permohonan juga harus memenuhi syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi antara lain: 16
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka
Adapun  dari  ketentuan  di  atas  maka  syarat  yang  harus  menjadi pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  izin  poligami  terdiri  dari  setidaknya  1 (satu) syarat alternatif dan 3 (tiga) syarat kumulatif. Syarat alternatif dapat berupa: istri  tidak  bisa  menjalankan  kewajibannya;  istri  mendapat  cacat  badan;  atau  istri tidak  dapat  melahirkan  keturunan.  Sedangkan  syarat  kumulatif  menyangkut persetujuan  istri,  jaminan  suami  untuk  memenuhi  kebutuhan,  dan  jaminan perlakuan  yang  adil. 17 Namun  terhadap  salah  satu  syarat  kumulatif  berupa persetujuan istri tersebut tidaklah bersifat wajib mutlak, karena dalam Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan ditentukan bahwa apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuan atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak  ada  kabar  dari  isterinya  selama  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun  maka persetujuan tersebut tidak diperlukan, sedangkan terhadap syarat alternatif adalah bersifat wajib karena hal tersebut ditentukan dalam UU Perkawinan dalam Pasal 4 ayat  (2)  yang  berbunyi:  “Pengadilan  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  hanya memberikan  izin  kepada  seorang  suami  yang  akan  beristeri  lebih  dari  seorang apabila: …..”, diksi “hanya” memiliki makna suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi terdapat kasus dimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 682/Pdt.P/2016/PN seorang suami diberikan ijin oleh Majelis Hakim untuk melakukan  poligami  padahal  tidak  terdapat  syarat  alternatif  suatu  perkawinan poligami  yang  dipenuhinya.  Oleh  karena  itu  Penulis  ingin  melakukan  penelitian
16 Ibid. , Pasal 5 ayat (1).
17 Khaeron  Sirin, Perkawinan  Mazhab  Indonesia:  Pergulatan  antara  Negara,  Agama,  dan Perempuan (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 37.
untuk  mengetahui  bagaimanakah  keabsahan  dan  akibat  hukum  apa  yang  dapat ditumbulkan dari perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif guna menemukan kepastian hukum berkaitan dengan hukum perkawinan.

## B. METODE PENELITIAN
Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang berfokus pada penggunaan  bahan  pustaka  dengan berdasarkan pada data sekunder  sebagai sumber penelitiannya. Metode penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan cara melakukan  studi  pustaka  yang  menganalisis  utamanya  data  sekunder  seperti peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian,  kontrak,  atau dokumen  hukum  lainnya,  serta  hasil  pengkajian,  hasil  penelitian,  dan  referensi lainnya. 18 Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## C. PEMBAHASAN
1. Analisis Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2016/PN.Dps
a. Kasus Posisi
Kasus  yang  akan  dipaparkan  adalah  mengenai  persoalan  perizinan perkawinan poligami yang diberikan oleh Majelis Hakim namun tidak memenuhi syarat alternatif perkawinan poligami. Kasus tersebut diputuskan oleh Pengadilan Negeri  Denpasar  dalam  Penetapan  Nomor  682/Pdt.P/2016/PN.Dps  yang dimohonkan  oleh  AA.NGR.MANIK  JAYA  ANTARA,  laki-laki,  warganegara Indonesia,  umur  49  tahun,  pekerjaan  wiraswasta,  agama  Hindu,  NIK. 5171031606670002, beralamat di Jalan P.Batanta No. 51 Denpasar. 19
Pemohon terlebih dahulu menerangkan bahwa ia telah menikah dengan istri pertama  pemohon  yang  bernama  Anak  Agung  Putu  Artini  dihadapan  pemuka Agama Hindu pada tanggal 11 Nopember 1989 serta telah juga perkawinan tersebut
18 A. Sakti Ramdhon Syah R., Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya (Makassar: Social Politic Genius, 2020), hal. 199
19 Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 682/Pdt.P/2016/PN.Dps, hal. 1.
dicatatkan  pada  Kantor  Dinas  dan  Catat  Sipil,  dan  dari  perkawinan  tersebut Pemohon telah memiliki 2 (dua) anak.
Kemudian  pemohon  berkenalan  dengan  seorang  perempuan  bernama  Ni Luh Anik Agustini dan berkelanjutan hingga melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan Ni Luh Anik Agustini hamil. 20
Pemohon kemudian bertanggung jawab terhadap kehamilan wanita tersebut dengan telah diberikan persetujuan istri pertama untuk kemudian menikahi Ni Luh Anik Agustini secara agama/adat pada tanggal 7 Desember 2001. Namun karena minimnya pengetahuan pemohon tentang hukum, dimana sewaktu melangsungkan perkawinan  kedua,  sampai  saat  ini  pemohon  belum  mendaftarkan/mencatatkan perkawinan  tersebut  pada  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Denpasar. 21
Untuk mendapatkan pengesahan perkawinan kedua tersebut maka pemohon mengajukan  permohonan  penetapan  dari  Pengadilan  Negeri,  dan  terhadap permohonan  pemohon  tersebut  maka  Pengadilan  Negeri  Denpasar  menetapkan untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk beristri lebih dari seorang. 22

## b. Duduk Perkara
Pemohon  mengajukan  permohonan  tertulis  tertanggal  28  Desember  2016 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  tanggal  28 Desember 2016 dibawah Register No.682/Pdt.P/2016/PN.Dps. 23
Terhadap permohonan tersebut maka pemohon juga mengemukakan bahwa ia telah menikah dengan Istri pertama pemohon yang bernama: Anak Agung Putu Artini dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 11 Nopember 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 168/DB/1996 tanggal  11 April 1996  yang dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Badung, dan dari perkawinan tersebut antara Pemohon dengan istri pertama telah memiliki anak yang bernama: 24
20 Ibid. , hal. 2.
21 Ibid. , hal. 2.
22 Ibid. , hal. 8.
23 Ibid. , hal. 1.
24 Ibid. , hal. 2.
- ANAK AGUNG SRI EKA PRATIWI, perempuan tempat tanggal lahir, Denpasar, 12 Januari 1990.
- A.A. NGURAH SAPUTRA, laki-laki tempat / tanggal lahir, Denpasar, 06 Oktober 1994.
Kemudian  dalam  pergaulan  sehari-hari  pemohon  berkenalan  dengan seorang  Perempuan  yang  bernama:  Ni  Luh  Anik  Agustini,  Tempat/tanggal  lahir Yehembang 17 Agustus 1978 dan dari perkenalan tersebut timbul benihbenih cinta dan  saying  yang  berkelanjutan  dan  melangkah  lebih  jauh  sampai  melakukan hubungan  yang  layaknya  suami  istri  yang  mengakibatkan  Ni  Luh  Anik  Agustini hamil. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut maka pemohon telah meminta persetujuan dari istri pertama untuk dapat menikahi wanita tersebut, yang kemudian diberikan ijin oleh istri pertamanya. 25
Berdasarkan  persetujuan/ijin  dari  istri  Pemohon  tersebut  kemudian Pemohon  menikahi:  Ni  Luh  Anik  Agustini  pada  tanggal  7  Desember  2001 bertempat Br. Abian Tegal serta disaksikan oleh Klian adat dan Kepala Dusun Br. Abian  Tegal  serta  Kepala  Desa  Dauh  Puri  Kauh  sesuai  surat  Keterangan Perkawinan Nomor Regno. 22/ DPKH/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh  Puri  Kauh  yang  bernama:  Drs.  I  Gusti  Made  Suandhi.  Namun  perkawinan yang  telah  dilangsungkan  secara  adat  dan  agama  tersebut  sampai  saat  ini  belum didaftarkan/dicacatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar akibat dari minimnya pengetahuan Pemohon tentang hukum.
Oleh  karena  itu,  untuk  mengesahkan  perkawinan  kedua  tersebut  maka pemohon  harus  mendapatkan  penetapan  dari  Pengadilan  negeri  agar  dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. 26
Kemudian  pemohon  telah  mengajukan  surat-surat  bukti  yang  antara  lain berupa  foto  copy  Kutipan  Akta  Perkawinan,  Kutipan  Akta  Kelahiran  dan  Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta Surat Pernyataan Ijin Kawin, Surat Keterangan Kawin  Nikah  dan  surat-surat  bukti  lainnya.  Selain  itu,  pemohon  juga  telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:
25 Ibid. , hal. 2.
26 Ibid. , hal. 2.
1.  Saksi  I  Made  Kondra  yang  pada  intinya  menerangkan  bahwa  menurut  saksi memang  benar  pemohon  telah  menikah  dengan  istri  pertama  dan  hidup  dalam rumah tangga yang rukun karena ekonomi cukup karena pemohon memiliki usaha, dan pemohon juga telah melakukan perkawinan kedua atas restu dari istri pertama dan keluarganya, dan setahu saksi tidak ada pertengkaran diantara mereka bertiga. 2.  Saksi  I  Ketut  Suarta  yang  pada  intinya  menerangkan  bahwa  pemohon  telah mendapat  restu  dari  istri  pertama  dan  keluarganya  untuk  melakukan  perkawinan yang kedua, dan sudah ada surat pernyataan yang ditanda tangani oleh istri pertama. Menurut saksi tidak ada pertengkaran diantara mereka bertiga dan semua baik-baik saja. 27
Selanjutnya istri pertama pemohon juga memberikan keterangan yang pada intinya ia telah menyetujui suaminya menikah lagi dengan Ni Luh Anik Agustini dan telah mengetahui bahwa suaminya mengajukan permohonan untuk ijin kawin yang  ke  2  (dua),  dan  ia  menyatakan  bahwa  tidak  ada  paksaan  untuk  menyetujui suaminya  kawin  lagi  serta  merasa  iklan  dan  siap  dimadu  karena  suaminya  telah berlaku  adil  dan  telah  memberika  nafkah  dan  biaya  untuk  isteri-isteri  dan  anak- anaknya. 28
Selain istri pertama, calon istri kedua pemohon yakni Ni Luh Anik Agustini juga telah memberikan keterangan yang pada intinya menyatakan bahwa ia bersedia menjadi orang baru dan telah tahu bahwa Pemohon sudah memiliki istri dan anak serta berjanji mau hidup rukun dengan istri pertama pemohon dan anak-anaknya. 29

## c. Putusan Hakim
Terhadap  permohonon  dalam  penetapan  ini,  demi  memberikan  kepastian hukum maka Pengadilan Negeri Denpasar menetapkan putusan yang isinya: 30
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk beristri lebih dari seorang yang dalam hal ini ijin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang
27 Ibid. , hal 4 – 5.
28 Ibid. , hal. 5.
29 Ibid. , hal. 6.
30 Ibid. , hal. 8.
bernama  NI  LUH  ANIK  AGUSTINI,  lahir  Yehembang,  tanggal  17 Agustus 1978, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga;
3. Memerintahkan  kepada  Pemohon  untuk  mendaftarkan  tentang perkawinan  ke  2  (dua)  tersebut  ke  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  yang timbul  dalam  permohonan  ini  sebesar  Rp.  221.000,-  (dua  ratus  dua puluh satu ribu rupiah).
d. Pertimbangan Hukum Hakim
Untuk  menetapkan  putusan  terhadap  permohonan  tersebut  maka  Majelis Hakim telah melakukan pertimbangan terhadap permohonan, keterangan saksi serta juga bukti dan fakta hukum dalam persidangan yang diuraikan sebagai berikut: 31
a. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah menyangkut permohonan ijin kawin;
b. Menimbang,  bahwa  pasal  40  UU  No.  1  Tahun  1974  mengatur  bahwa apabila  seorang  suami  bermaksud  untuk  beristri  lebih  dari  seorang, maka  ia  wajib  mengajukan  Permohonan  secara  tertulis  kepada Pengadilan;
c. Menimbang,  bahwa  sebelumnya  Pengadilan  terlebih  dahulu  akan mempertimbangkan  kewenangannya  untuk  memeriksa  dan  memutus perkara permohonan Pemohon;
d. Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Pemohon  beragama  Hindu,  dengan mendasarkan  kepada  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka  Pengadilan  Negeri  Denpasar  berwenang  untuk  memeriksa  dan memutus permohonan Pemohon;
e. Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P.1 s/d P.7 dan dihubungkan dengan  keterangan  saksi-saksi  maupun  istri  pertama  Pemohon  serta
31 Ibid. , hal. 6.
calon  istri  kedua  Pemohon,  diperoleh  fakta-fakta  hukum  sebagai berikut:
− Bahwa  benar  Pemohon  dengan  istri  pertama  yang  bernama  Anak Agung Putu Artini telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 11 Nopember 1989;
− Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak Agung Sri Eka Pratiwi dan A.A Ngurah Saputra;
− Bahwa  kemudian  Pemohon  menyatakan  keinginan  kepada  istri (Anak  Agung  Putu  Artini)  akan  menikah  lagi  dengan  seorang perempuan bernama Ni Luh Anik Agustini, yang hendak dijadikan istri ke-dua;
− Bahwa  atas  keinginan  Pemohon  tersebut  istri  pemohon  pertama (Anak Agung Putu Artini) memberikan surat pernyataan persetujuan yang pada intinya memberikan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ni Luh Anik Agustini;
− Bahwa secara fisik dan materi pemohon akan sanggup menafkahi, membiayai  kebutuhan  dan  dapat  bersikap  adil  terhadap  istri-istri serta anak-anak dari isteri-isterinya;
f. Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  sebagaimana  terungkap dalam persidangan bahwa benar isteri pertama Pemohon Anak Agung Putu  Artini,  telah  menyetujui  Pemohon  kawin  lagi  dengan  seorang perempuan yang bernama Ni Luh Anik Agustini. Bahwa benar dengan alasan  tersebut  kemudian  isteri  pertama  Pemohon  Anak  Agung  Putu Artini  telah  memberikan  persetujuan  dan  tidak  keberatan  apabila Pemohon kawin lagi dengan Ni Luh Anik Agustini, sebagai isteri kedua;
g. Menimbang  bahwa  berdasarkan  dengan  keterangan  saksi  I  Made Kondra  dan  saksi  I  Ketut  Suarta,  telah  terungkap  fakta  bahwa  benar Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk dapat menafkahi isteri-isteri  dan  anak-anak  dari  isteri-isterinya  serta  dapat  berlaku  adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya;
h. Menimbang  bahwa  berdasarkan  seluruh  pertimbangan  tersebut  diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang;
i. Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Hakim  berpendapat  bahwa ternyata  tidak  ditemukan  adanya  halangan  atau  larangan  terhadap permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;
j. Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan ini maka Pemohon harus  dibebankan  membayar  biaya  perkara  yang  timbul  dalam permohonan ini;
k. Mengingat  akan  pasal  41  PP.  Nomor  9  tahun  1975  dan  dari ketentuanketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini.
2. Akibat Hukum Perkawinan Poligami Yang Tidak Didaftarkan
Dalam  fakta  persidangan  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas  ditemukan fakta bahwa  Pemohon  telah melakukan perkawinan ke 2 (dua)  (Poligami)  secara adat dan agama pada tanggal 7 Desember 2001 bertempat di Br. Abian Tegal serta disaksikan oleh Klian adat dan Kepala Dusun Br. Abian Tegal serta Kepala Desa Dauh  Puri  Kauh  sesuai  surat  Keterangan  Perkawinan  Nomor  Regno.  22/ DPKH/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Puri Kauh yang bernama: Drs. I Gusti Made Suandhi, namun perkawinan poligami tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.
Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU Perkawinan maka perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  agama  dan  kepercayaan  masing- masing  dan  telah  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Oleh karena perkawinan poligami tersebut sebelumnya hanya dilakukan secara adat dan agama maka perkawinan tersebut hanyalah sah secara adat dan agama namun belum  sah  menurut  hukum  negara  karena  belum  dicatat  pada  Kantor  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Sebagai  akibat  dari  belum  dicatatkannya  perkawinan  poligami  tersebut maka kedudukan dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan ke 2 (dua) nya tersebut sama halnya dengan anak luar kawin, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal  42  UU  Perkawinan  yang  berbunyi  “Anak  yang  sah  adalah  anak  yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, akibatnya anak tersebut akan memiliki akta kelahiran yang hanya tercantum nama ibunya saja, dan hal ini akan mempengaruhi psikologis anak, karena ia merasa berbeda dengan anak yang lain. 32 Dari  segi  pewarisan  maka  anak  yang  terlahir  dari  perkawinan  yang  tidak dicatatkan  akan  berakibat  anak  tersebut  hanya  memiliki  hak  mewaris  terhadap ibunya dan keluarga ibunya saja, 33 hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
Perkawinan poligami yang hanya sah menurut adat dan agama namun tidak sah menurut hukum negara juga akan memberikan akibat terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami tersebut, perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak tidak  adanya  hak  harta  bersama  yang  ada  hanya  harta  bawaan  yang  dibawa  oleh masing-masing pihak. 34

## 3. Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif
Dalam  Pasal  40  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (selanjutnya  disebut  PP  No.  9  Tahun  1975)  ditentukan  bahwa  “Apabila  seorang suami  bermaksud  untuk  beristeri  lebih  dari  seorang  maka  ia  wajib  mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”
Pemohon  yakni  AA.  Ngr.  Manik  Jaya  Antara  telah  mengajukan permohonan  tertulis  kepada  Pengadilan  dan  kemudian  terhadap  permohonan pemohon tersebut maka Majelis Hakim telah menetapkan untuk memberikan izin
32 Agung Basuki Prasetyo, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat  Adat,” Administrative  Law  &  Governance  Journal  Volume  2 Issue  1 (March 2020): 31.
33 Ibid. , hal. 32.
34 Raymond Ginting dan I Ketut Sudantra, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama,” Kertha Semaya Vol. 02 No. 06 (Oktober 2014):
4.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kepada  pemohon  untuk  beristri  lebih  dari  seorang  dengan  pertimbangan  bahwa isteri pertama tidak keberatan dan telah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah  lagi.  Selain  itu,  Majelis  Hakim  juga  telah  menimbang  bahwa  menurut keterangan para saksi maka pemohon memang memiliki penghasilan yang cukup untuk  dapat  menafkahi  isteri-isteri  dan  anak-anak  dari  isteri-isterinya  serta  dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya.
Apabila  ditinjau  dari  syarat  pemberian  izin  untuk  berpoligami  maka  izin tersebut  dapat  diberikan  apabila  telah  setidaknya  memenuhi  1  (satu)  syarat alternatif  dan  3  (tiga)  syarat  kumulatif.  Syarat  alternatif  dapat  berupa:  istri  tidak bisa menjalankan kewajibannya; istri mendapat cacat badan; atau sitri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat kumulatif menyangkut persetujuan istri, jaminan suami untuk memenuhi kebutuhan, dan jaminan perlakuan yang adil. 35
Dalam putusan tersebut ditemukan bahwa pemohon telah memenuhi syarat kumulatif  yang  berupa  persetujuan  dari  isteri  pertama  untuk  mendapatkan  izin menikah kedua kalinya dan kesanggupan memenuhi kebutuhan dan bersikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, akan tetapi tidak ada sama sekali uraian mengenai telah terpenuhinya syarat alternatif untuk berpoligami.
Syarat  alternatif  tersebut  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  UU Perkawinan  yang menentukan bahwa izin  dari Pengadilan hanya dapat  diberikan kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
b. Isteri  memiliki  penyakit  berupa  cacat  badan  atau  penyakit  lain  yang tidak dapat disembuhkan;
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Apabila melihat pada fakta persidangan diketahui bahwa dari perkawinan pemohon dengan isteri pertamanya yakni Anak Agung Putu Artini telah dikaruniai dengan  2  (dua)  orang  anak,  artinya  Isteri  pertama  pemohon  tersebut  dapat melahirkan  keturunan.  Dalam  fakta  persidangan  juga  tidak  terdapat  keterangan maupun surat keterangan sakit yang menerangkan bahwa isteri pertama pemohon tersebut memiliki penyakit berupa cacat badan atau penyakit lainnya yang tidak bisa
35 Khaeron Sirin, Perkawinan Mazhab…, hal. 37.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
disembuhkan,  dan  tidak  terdapat  pula  keterangan  yang  menyatakan  bahwa  isteri pemohon  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  seorang  isteri.  Oleh karena  ketiga  syarat  alternatif  tersebut  tidak  dapat  dipenuhi,  maka  semestinya Pengadilan tidak bisa serta merta memberikan izin kepada pemohon untuk beristeri lebih  dari  seorang.  Terlebih  lagi  apabila  Majelis  Hakim  dalam  pertimbangan hukumnya telah juga mengingat Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal tersebut  ditentukan  pula  bahwa  Pengadilan  harus  memeriksa  mengenai  ada  atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
- bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- bahwa  isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan;
- bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 sama-sama menentukan bahwa syarat  alternatif  adalah  bersifat  wajib  untuk  dipenuhi  agar  Pengadilan  dapat memberikan izin kepada seseorang yang ingin beristeri lebih dari seorang, namun dalam  kasus  ini  meskipun  syarat  alternatif  tersebut  tidak  terpenuhi  akan  tetapi pemohon tetap diberikan izin untuk berpoligami oleh Majelis Hakim. Artinya telah terjadi  penyimpangan  terhadap  UU  Perkawinan  dalam  penetapan  Pengadilan tersebut.
Namun  terdapat  juga  pandangan  Hakim  yang  menyatakan  bahwa  apabila terjadi  kasus  dimana  calon  isteri  kedua  telah  terlanjur  hamil,  maka  Hakim  akan melihat  pertimbangan-pertimbangan  lainnya  termasuk  perkembangan  sosial  dan perkembangan  Undang-Undang,  untuk  menyelamatkan  anak  yang  ada  di  dalam kandungan agar memiliki status yang sah dari identitas ayahnya. 36 Pertimbangan- pertimbangan  lainnya  tersebut  dapat  ditemukan  dalam  kasus  ini  dimana  secara perkembangan  sosial  maka  calon  isteri  keduanya  tersebut  telah  diterima  oleh masyarakat  adat  dan  telah  dinikahkan  dengan  pemohon  secara  keagamaan,  lalu secara perkembangan Undang-undang maka bahwa memang benar terhadap anak
36 Akbar Kurniawan dan Wahyuni Retnowulandari, “Alasan  Berpoligami  Dengan Mengenyampingkan  Syarat  Alternatif  Demi  Perlindungan  Anak  Dalam  Kandungan  Hasil Hubungan  Sebelum  Perkawinan  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor:  1821/PDT.G/2013/  PA.SDA),” Reformasi Hukum Trisakti Vol 1 No. 1 (2019): 7.
dari isteri keduanya tersebut akan kehilangan identitas ayahnya apabila tidak terjadi perkawinan  yang  sah  secara  hukum  negara.  Oleh  karena  itu,  dapat  ditemukan bahwa memang dalam kasus ini Hakim mengambil pertimbangan lainnya di luar UU Perkawinan untuk menetapkan putusannya.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
a) Perkawinan poligami yang hanya sah menurut adat dan agama namun tidak didaftarkan  akan  memberikan  akibat  hukum  yang  sama  sebagaimana perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara. Anak yang terlahir dari perkawinan  tersebut  sama  halnya  dengan  anak  luar  kawin  dan  akibatnya anak  tersebut  akan  memiliki  akta  kelahiran  yang  hanya  tercantum  nama ibunya saja serta hanya memiliki hak mewaris terhadap ibunya dan keluarga ibunya  saja.  Selain  itu,  akibat  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  juga berdampak tidak adanya hak harta bersama  yang ada hanya harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak.
b) UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 sama-sama menentukan bahwa syarat  alternatif  yang  dapat  berupa:  istri  tidak  bisa  menjalankan kewajibannya; istri mendapat cacat badan; atau istri tidak dapat melahirkan keturunan  adalah  bersifat  wajib  untuk  dipenuhi  agar  Pengadilan  dapat memberikan izin kepada seseorang yang ingin beristeri lebih dari seorang, namun  dalam  kasus  ini  syarat  tersebut  disimpangi  dan  Hakim  bisa  saja mengambil pertimbangan lainnya di luar UU Perkawinan untuk menetapkan putusannya demi melindungi status anak dari calon isteri keduanya.
2. Saran
a) Perkawinan poligami yang meskipun telah sah dilaksanakan secara agama dan adat tetap saja harus juga didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan  Catatan  Sipil  dengan  tujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum terhadap status anak dan status harta bersama.
b) Meskipun Hakim dalam memberikan izin bagi suami untuk beristeri lebih dari  seorang  dapat  mengambil  pertimbangan  lainnya  di  luar  UU
Maleo Law Journal Volume 5 Issue 2, Oktober 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Perkawinan, namun tetap saja ketentuan dalam UU Perkawinan berkaitan dengan syarat alternatif harus dijadikan pertimbangan karena syarat tersebut bersifat  wajib.  Namun  apabila  Hakim  berpandangan  lain  maka  harus diuraikan  dengan  jelas  mengenai  alasan  penyimpangan  terhadap  syarat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Perkawinan. Malang: UMMPress, 2020.
Sirin,  Khaeron. Perkawinan  Mazhab  Indonesia:  Pergulatan  antara  Negara, Agama, dan Perempuan. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
Syah R.,  A. Sakti Ramdhon. Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu  dan  Teori  Perundang-Undangan  serta  Pembentukannya. Makassar: Social Politic Genius, 2020.
Tutik,  Titik  Triwulan. Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional. Jakarta: Kencana, 2015.
Wisnubroto, A.P.. Kebahagiaan Perkawinan . Yogyakarta: Kanisius, 2009.
Wiludjeng,  J.M.  Henny. Hukum  Perkawinan  Dalam  Agama-Agama .  Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

## B. Jurnal
Ginting, Raymond dan I Ketut Sudantra. “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan  Pada  Kantor  Catatan  Sipil  Terhadap  Harta  Bersama.” Kertha Semaya Vol. 02 No. 06 (Oktober 2014): 4.
Kurniawan,  Akbar  dan  Wahyuni  Retnowulandari.  “Alasan  Berpoligami  Dengan
Mengenyampingkan  Syarat  Alternatif  Demi  Perlindungan  Anak  Dalam Kandungan  Hasil  Hubungan  Sebelum  Perkawinan  (Studi  Kasus  Putusan Nomor: 1821/PDT.G/2013/ PA.SDA).”, Reformasi  Hukum  Trisakti  Vol  1 No. 1 (2019): 7.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Prasetyo,  Agung  Basuki.  “Akibat  Hukum  Perkawinan  Yang  Tidak  Dicatatkan Secara  Administratif  Pada  Masyarakat  Adat.” Administrative  Law  & Governance Journal Volume 2 Issue 1 (March 2020): 31.

## C. Putusan
Pengadilan  Negeri  Denpasar.  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor
682/Pdt.P/2016/PN.Dps.

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang  tentang  Perkawinan .  UU  No.  1  Tahun  1974.  LN Nomor 1, TLN No. 3019.
Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 . PP No. 9 Tahun 1975. LN Nomor 12, TLN No. 3050.