## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS ANAK
ADOPTION OF CHILDREN AS FULFILLMENT OF THE RIGHTS TO CHILDREN

## Erni Dwita Silambi
Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : erni@unmus.ac.id

## Anton Johanis Silubun
Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : anton@gmail.com
Naskah diterima: 2 April 2017   direvisi: 10 april 2017   disetujui: 12 Mei 2017

## Abstrak
Adopsi  memiliki  tujuan  untuk  menghindarkan  terjadi  penyelewengan  yang  dapat  menghilangkan tujuan  awal  dari  pengadaan  pelayanan  kesejahteraan  bagi  anak  sebagai  subjek  yang  seharusnya dilindungi  hak  –  haknya  sesuai  dengan asas  perlindungan  anak.  Bentuk  penyelewengan  terhadap fungsi  pengangkatan  anak  (adopsi)  sebagai  sarana  perlindungan  dijadikan  sebagai  alasan  untuk memperoleh  keuntungan  atau  demi  kepentingan  sepihak dan  memandang  anak  tidak  lagi  sebagai subjek  yang  harus  dilindungi  kepentingannya  menjadi  sebuah  objek  diam  yang  lemah.  Untuk itulah  diperlukan  penanganan  yang  serius  agar  masalah  pengangkatan  anak  (adopsi)  ini  tidak dijadikan kesempatan bagi pihak- pihak  yang mencari keuntungan sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  pelaksanaan  pengangkatan  anak.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  penelitian  dilakukan  melalui  observasi,  kepustakaan, pengumpulan  data  dan  wawancara  secara  mendalam.  Setelah  itu  data  –  data  yang  diperoleh dikumpulkan dan dianalisis dengan metode kuantitatif untuk pelaksanaan pengang katan anak.
Kata Kunci : Pengangkatan anak, hak anak.

## Abstract
Adoption has the aim to avoid irregularities occurring that can eliminate the original purpose of the provision of welfare services to children as a subject that should be protected in their rights in accordance  with  the  principle  of  the  protection  of  children.  Forms  of  misappropriation  against function  of  adoption  (adoption) as  a  means  of  protection  serve  as an excuse for profit or for the sake of unilateral and looked at the child is no longer a subject that must be protected interests into  a  stationary  object  that  is  weak.  To  that  required  serious  treatment  so  that  the  problem  of adoption (adoption) is not used as an opportunity for parties seeking their own advantage. This
study aims to investigate the implementation of child adoption.  The  method  used  in  this  study is  a  qualitative  research.  Research  carried  out  through  observation,  literature,  data collection  and  in-depth  interviews.  After  that  the  data  -  the  data  obtained  were  collected  and analyzed by quantitative methods for the implementation of the appointment of katan child.
Keywords : Appointment of children, child rights.
copyrights©2017 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pada  dasarnya  dalam  suatu  kehidupan  manusia  tidaklah  kompleks  bilamana  tidak  memiliki keturunan,  keinginan  untuk  memiliki  keturunan  atau  mempunyai  anak  merupakan  suatu  naluri manusia  dan  alamiah.  Akan  tetapi  kadangkala  naluri  itu  terbentuk  pada  takdir  di  mana  kehendak seseorang  ingin  mempunyai  anak  tidak  tercapai.  Perkawinan  merupakan  institusi  yang  sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum seorang laki- laki  dengan  seorang  wanita.  Dalam  Pasal  1  Undang-  undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan bahwa  “ Perkawinan adalah ikatan  lahir bathin antara seorang pria dengan  seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
Didalam  KUHPerdata  dan  Undang-  undang  Nomor  1  Tahun  1974  berlaku  prinsip  bahwa keturunan  yang  sah  didasarkan  atas  suatu  perkawinan  yang  sah.  Dalam  Pasal  250  KUH  Perdata dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan. Dengan demikian, anak yang  lahir  atau  dibesarkan  selama  perkawinan  walaupun  dari  benih  orang  lain  adalah  anak  dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan. Fungsi dasar dan terbesar dalam perkawinan manusia dapat memperoleh keturunan yang akan menjadi generasi penerus di masa yang akan datang.
Sesuai  dengan  ketentuan  dengan  Pasal  42  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  yang  menyatakan  “Anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai akibat  perkawinan  yang  sah”  Membentuk  keluarga  yang  bahagia  erat  hubungannya  dengan keturunan,  sehingga  wajar  dan  manusiawi  apabila  pasangan  suami  istri  menginginkan  kehadiran anak  dalam  rumah  tangga  mereka,  karena  kehadiran  anak  itu  merupakan  salah  satu  wujud  dari kebahagiaan.
Pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang telah lama membina rumah tangga, belum  juga  dikarunia  keturunan  yang  dapat  melengkap  keindahan  dan  kebahagiaan  rumah  angga mereka. 1
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.  Hak  asasi  anak  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  termuat  dalam  Undang  - undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan  Bangsa tentang  Hak–Hak Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan  generasi penerus cita  – cita bangsa, sehingga  setiap  anak  berhak  untuk  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang,  berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Pengangkatan  anak  sebagai  suatu  tindakan  mengambil  anak  orang  lain  untuk  dipelihara  dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan – ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. 2
Dalam  adat  yang  berkembang  di  masyarakat  yang  beraneka  kebiasaan  dan  sistem peradabannya  banyak  cara  yang  dilakukan  untuk  mengangkat  anak  atau  mengadopsi  anak  dilihat dari  kehidupan  sehari  –  hari,  pengangkatan  anak  lebih  banyak  berdasarkan  atas  pertalian  darah, sehingga  kelanjutan  kehidupan  keluarga  tersebut  tergantung  kepadanya,  adapun  harta  kekayaan tersebut  juga  tergantung  apakah  anak  yang  dimaksud  berdasarkan  pertalian  darah  atau  tidak. Demikian  juga  kedudukan  anak  tersebut  dalam  masyarakat  masih  dipengaruhi  oleh  perlakuan  dan pertimbangan  hukum  tertentu.  Dengan  memperhatikan  berbagai  pertimbangan  tersebut,  maka  di dalam hal pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat dan kebiasaan yang harus dilaksanakan dengan  mengutamakan  kepentingan  kesejahteraan anak  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  Undang  – undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas dinyatakan “Bahwa anak berhak atas  pemeliharaan  dan  perlindungan  sejak  dalam  kandungan  ibunya,  selain  itu  anak  berhak  atas perlindungan terhadap lingkungan.
Dalam hukum Indonesia kita mengenal ada beberapa macam istilah yang berhubungan dengan pengangkatan anak, masing – masing tertuju pada bentuk pengangkatan anak  yang berbeda. Kalau mendengar  istilah  hukum  adopsi  biasanya  yang  terbayang  adalah  adopsi  sebagaimana  yang  diatur dalam Burgelijk Weatboek (BW) sebagaimana yang diketahui pula lembaga pengangkatan anak juga dikenal dalam hukum adat. Belakangan ini ada yang menggunakan istilah pengangkatan anak dalam
1 Ali Affandi, 1986, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KitabUndang- undang Hukum Perdata (BW), Jakarta,: Bina Aksara,  hal  92
2 Arif Gosita, 1984, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 29
arti  luas  sehingga  meliputi  keduanya  untuk  membedakan  antara  ketiganya  lebih  lanjut  dapat digunakan istilah adopsi untuk pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan – ketentuan peraturan Hukum  Barat ( Burgelijk Weatboek ), sedangkan untuk pengangkatan anak adat dalam arti luas disebut saja pengangkatan anak.
Sistem  hukum  yang  dikemukakan  diatas,  belum  terlihat  adanya  suatu  persamaan  yang memberikan  suatu  kepastian  hukum  masalah  pengangkatan  anak  sebagai  bentuk  pelaksanaan kesejahteraan  anak  yang  bertujuan  memberikan  suatu  perlindungan  secara  optimal.  Optimalisasi adanya kepastian hukum adopsi tujuannya adalah menghindarkan terjadi penyelewengan yang dapat menghilangkan tujuan awal dari pengadaan pelayanan kesejahteraan bagi anak sebagai subjek yang seharusnya dilindungi hak-haknya sesuai dengan asas perlindungan anak.
Terkadang juga muncul persoalan pembagian warisan  yang deskriminatif antara anak kandung dan anak angkat dalam suatu keluarga, sehingga berujung ke Pengadilan,  yang pada akhirnya anak angkat berada dipihak  yang lemah karena tidak ada bukti dokumen hukum yang menguatkan status dan kedudukannya secara sah. Kekerasan terhadap anak menjadi begitu marak diNegeri ini. Bukan hanya  hak anak untuk terhindar  dari kekerasan ini  tetapi  hak anak untuk menikmati masa kanak – kanak dengan baik juga menjadi kasus yang sangat marak dan nyata dalam kehidupan sehai-hari.
Dalam kehidupan sehari-hari banyak anak  yang terjun dalam  pekerjaan seperti menjadi buruh, pengemis bahkan menjadi pekerja seks. Hal ini berarti hak-hak anak untuk menikmati masa kanak- kanak yang indah terenggut oleh sebuah sistem kehidupan yang luput dari perhatian. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan  perlindungan  anak,  yang  dilaksanakan  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan  ketentuan peraturan perundang – undangan. (Pasal 2 PP 54/2007)
Mengenai pengangkatan anak, ada 2 jenis pengangkatan anak, yaitu: (lihat Pasal 7 PP 54/2007) a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.
Pengangkatan antar Warga Negara Indonesia meliputi: (lihat Pasal 8 PP 54/2007)
a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang – undangan.
Pengangkatan  anak  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  adalah  pengangkatan  anak  yang dilakukan  dalam  satu  komunitas  yang  nyata  –  nyata  masih  melakukan  adat  dan  kebiasaan  dalam kehidupan bermasyarakat (Pasal 9 ayat (1) PP 54/2007). Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan  sesuai  dengan  tata  cara  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan  (Pasal  19
PP  54/2007).  Pengangkatan  anak  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  ini  dapat  dimohonkan penetapan  pengadilan  (Pasal  9 ayat  (2)  PP 54/2007).
Pada  dasarnya  tidak  ada  suatu  keharusan  bahwa  pengangkatan  anak  harus  dengan  penetapan pengadilan.  Bisa  juga  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat.  Akan  tetapi,  disarankan  dengan penetapan pengadilan, karena pada dasarnya pengangkatan anak ini dilakukan demi kepentingan si anak. Ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 17 ayat (3) Permensos 110/2009, bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum  anak  dan  kepastian  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Kemudian Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Departemen Sosial, instansi sosial dan instansi terkait (Pasal 17 ayat (4) Permensos 110/2009).
Pengangkatan anak  menurut  hukum adat sering  dikenal  sebagai  usaha  mengambil anak  bukan keturunannya  sendiri  dengan  maksud  untuk  memelihara  dan  memperlakukannya  sebagai  anak sendiri.  Pada  umumnya  masyarakat  Indonesia  lebih  suka mengangkat anak  dari  kalangan  keluarga sendiri, di mana tanpa melalui prosedur pengadilan.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  inti  dari  permasalahan yang  menjadi  titik  tolak  penelitian  adalah  bagaimanakah  pelaksanaan  pengangkatan  anak  dan kaitannya  dengan  usaha  pemenuhan  hak  anak  secara  adat  dan  bagaimanakah  akibat  hukum pengangkatan anak yang diangkat baik terhadap orang tua angkat maupun orang tua kandung.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Merauke  dengan  lokasi  penelitian  adalah  di  Panti  asuhan, Pengadilan  negeri  Merauke  dan  Pengadilan  Agama  Merauke.  Data  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini  dibagi  kedalam  dua  jenis  data  adalah  Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh  dari penelitian  lapangan  yang  dilakukan  dengan  mengadakan  wawancara  langsung  dengan  pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan ini.
Data Sekunder adalah  data  yang diperoleh melalui  bahan-bahan  laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah  yang  dibahas  dalam  penulisan  ini.  Suatu  karya  ilmiah  membutuhkan  sarana  untuk menentukan  dan  mengetahui  lebih  mendalam  mengenai  gejala-gejala  tertentu  yang  terjadi dimasyarakat.  Sebagai  tindak  lanjut  dalam  memperoleh  data-data  sebagaimana  yang  diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data  yang berupa Studi  Kepustakaan  atau Penelitian Pustaka.
Dalam  penelitian  ini  penulis  memperoleh  data  dengan  cara  mengumpulkan  dan  membaca berbagai buku, majalah, koran dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas Studi Lapangan atau Penelitian Lapangan.
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengadakan  pengumpulan  data  dengan  cara  berinteraksi  dengan objek  yang  diteliti.  Dalam  hal  ini  melakukan  wawancara  langsung  dengan  pihak-pihak  yang berkompeten guna memperoleh data yang akurat.
Wawancara  (interview),  yaitu  suatu  cara  untuk  memperoleh  data,  dengan  mengadakan  tanya jawab dengan responden. Dalam interview ini dilakukan wawancara dengan pengurus panti asuhan dan pegawai pengadilan Negeri maupun pengadilan agama.
Dokumentasi,  yaitu pencatatan terhadap data – data / dokumen tertentu dari  suatu  obyek  yang ada, sehingga diperoleh data dan informasi yang realistik guna membahas permasalahan yang telah dirumuskan.
Observasi,  yaitu  pengamatan  secara  langsung  terhadap  suatu  gejala  yang  nampak  di  lokasi penelitian yang berguna sebagai bahan kajian untuk dikaji dan dibahas sesuai dengan rujukan teori dan peraturan perundangan.
Data  primer  dan  data  sekunder  yang  telah  terkumpul  kemudian  diolah  dan  dianalisis  secara kualitatif.  Analisis  secara  kualitatif  dalam  hal  ini  adalah  suatu  analisis  yang  mengkaji  secara mendalam  data  yang  ada  kemudian  digabungkan  dengan  data  yang  lain,  lalu  dipadukan  dengan teori – teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Kaitannya Dengan Usaha Pemenuhan Hak Anak
Proses  pengangkatan  anak  memiliki korelasi dengan sistern hukum yang berlaku di Indonesia yang  masih  diterapkan  ketika  berlangsungnya  pengangkatan  anak,  yaitu  menurut  peraturan perundang-undangan, dan menurut hukum adat. Sistem hukum ini dalam praktak pengangkatan anak masih  diterapkan,  sehingga  masyarakat  pun  perlu  mengetahui  prosedur  mana  yana  harus diberlakukan ketika mereka melakukan proses pengangkatan anak.
Dasar  pengangkatan  anak  menurut  sistem  ini  adalah  hukum  yang  hidup  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  anak  no.35  tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  yang menegaskan  bahwa  pengangkatan  anak  dilakukan  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  dan ketentuan peraturan perundangan  yang berlaku. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  Tentang  Perubahan  atas  Undang  –  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama menyatakan  bahwa  pengadilan  agama  berwenang  memeriksa  dan  mernutus  perkara  pengangkatan
anak  yang  dilakukan  oleh  orang  –  orang  yang  beragama  Islam.  Dengan  dernikian,  pengangkatan anak  yang  berbeda  –  beda  ini  dalam  golongan  masyarakat  yang  ada  di  Indonesia  akan  membuat kompleksitas pengangkatan anak semakin rumit. Seringkali dalam praktak ditemukan pengangkatan anak yang tidak memenuhi kaedah hukum positif yang belaku.
Praktek  pengangkatan  anak  yang  sering  dilakukan  oleh  masyarakat  adalah  praktak pengangkatan anak menurut hukum kebiasan setempat. Perlindungan hak – hak anak juga semakin beragam  karena  ketika  pengangkatan  dilakukan,  implikasi  yang  terjadi  adalah  perlindungan  hak  – hak anak sangat tergantung pada konteks golongan masyarakat yang mengangkat anak terseut. Hal ini  sebagai  indikasi  pelaku  tindak  kejahatan  dibalik  lemahnya  aturan  perundang  –  undangan  yang mengakibatkan  rumitnya  pengurusan  pengangkatan  anak.  Yang  dimaksud  dengan  pengangkatan anak  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat  adalah  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  dalam  satu komunitas yang nyata – nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat (Pasal 9 ayat (1) PP 54/2007).
Mengangkat  anak  secara  adat  Marind  adalah  perbuatan  hukum  melepaskan  anak  itu  dari pertalian  keluarganya  dengan  orang  tuanya  sendiri  dan  memasukkan  anak  itu  ke  dalam  bapak angkatnya,  sehingga  anak  tersebut  berkedudukan  sebagai  anak  kandung  untuk  meneruskan keturunan bapak angkatnya. Proses pengangkatan anak menurut hukum adat Marind pada prinsipnya adalah mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri seperti anak kandung dengan cara yang sah, Pengangkatan anak menurut suku marind dilakukan berdasarkan system patrilineal, anak yang  diangkat  oleh  keluarga  Marind  secara  otomatis  akan  menggunakan  nama  dari  bapak angkatnya.
Dalam  adat  marindpun  anak  angkat  akan  mendapatkan  hak  waris  yang  sama  dengan  anak kandung  dan  didalam  kehidupan  sehari  –  hari  setelah  pengangkatan  itu  tidak  boleh  lagi membicarakan tentang asal – usul anak tersebut.
Dalam praktek  yang kami temui dilapangan sangat banyak pengangkatan anak  yang dilakukan berdasarkan adat dalam daerah tersebut.seperti yang diungkapakan oleh seorang ibu  yang berinisial IM yang mengangkat anak hanya berdasarkan kesepakatan dalam komunitas mereka.
” Saya hanya mengambil anak itu pada saat dilahirkan sesuai dengan rapat kedua keluarga dan  dihadiri  oleh  ketua  adat  suku  kami  maka  anak  itu  menjadi  anak  yang  kami  pelihara sampai sekarang ”.
Inilah salah satu contoh  yang sering terjadi dalam masyarakat. Pengangkatan anak dianggap hal  yang  biasa  yang  hanya  dapat  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Memang  secara  jelas  tidak ada ketentuan  yang mengatakan  bahwa  seorang anak  angkat  harus ditetapkan dengan penetapan
pengadilan.  Seperti  yang diungkapkan oleh seorang hakim PN bahwa  “dasarnya tidak  ada suatu keharusan bahwa pengangkatan anak harus dengan penetapan pengadilan. Bisa juga berdasarkan adat  kebiasaan  setempat.  Akan  tetapi,  disarankan  dengan  penetapan  pengadilan,  karena  pada dasarnya  pengangkatan  anak  ini  dilakukan  demi  kepentingan  si  anak  angkat  itu  sendiri  apalagi dalam hal pembagian harta warisan“.
Dalam melakukan proses pengangkatan anak secara aturan perundang – undangan calon orang tua angkat harus memenuhi beberapa persyaratan:
1. Umur  minimal  30  tahun  dan  maksimal 50 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah (Akta Kelahiran).
2. Telah  menikah  sekurang-kurangnya  5  (Lima)  tahun  yang  dibuktikan  dengan  Surat  Nikah atau Akta Perkawinan.
3. Belum  mempunyai  anak  atau  hanya  mempunyai  seorang  anak  atau  telah  mengangkat seorang anak.
4. Tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah.
5. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari tempatnya bekerja.
6. Berkelakuan baik.
7. Sehat jasmani & rohani.
8. Dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan Psikolog.
Tetapi  dalam  beberapa  kasus  yang  terjadi  dimasyarakat  yang  dilakukan  secara  adat  banyak kasus  yang  tidak  memperhatikan  syarat-syarat  tersebut.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  seorang ibu bahwa:
“ saya mengangkat anak A sejak saya masih bujang dan belum berpenghasilan tetap karena ibunya  dan  bapak  dari  anak  tersebut  harus  bercerai  sehingga  anak  tersebut  saya  angkat sebagai anak saya dengan kesepakatan kedua belah pihak dan juga keluarga besar ”.
Selain syarat-syarat bagi calon orang tua angkat maka diperlukan dokumen – dokumen dalam proses pengangkatan anak:
1. Surat Nikah Suami – istri yang telah dilegalisir di KUA tempat menikah ( photo copy ).
2. Akte Kelahiran Suami-Istri ( photo copy ).
3. Surat Berkelakuan Baik dari Kepolisian (asli)
4. Surat Keterangan Ginekologi dari Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Umum (asli).
5. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas (asli)
6. Surat Keterangan Penghasilan (asli), bukan Slip Gaji.
7. Surat  Persetujuan  dari Pihak  Keluarga Suami dan Pihak Keluarga Istri di atas meterai Rp. 6.000,- a.n. Keluarga Besar.
8. Surat  Pernyataan  Motivasi  pengangkatan  anak  yang  ditandatangani  di  atas  Meterai  Rp. 6.000,-
9. Kartu Keluarga dan KTP yang telah dilegalisir di Kelurahan ( photo copy ).
10. Pas Photo ukuran 3 x 4 masing-masing 2 lembar.
Lain  halnya  yang  dikemukakan  oleh  seorang  hakim  di  PN  “  dalam  melakukan  penetapan pengadilan  terhadap  pengangkatan  anak  oleh  salah  satu  keluarga  maka  harus  memenuhi  syarat- syarat  yang ditetapkan  oleh aturan perundang –  undangan  baik itu  syarat terhadap  calon  orang tua angkat dan juga harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.
Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (Pasal 9 ayat (2) PP 54/2007). Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 19 PP 54/2007).
Dalam  hal  pengangkatan  anak  berdasarkan  adat  istiadat  memang  sangat  penting  untuk dimintakan  penetapan  lewat  Pengadilan  Negeri  karena  dalam  hal  pembagian  harta  warisan.  Status hukum anak akan diperlukan salah satunya terkait hak waris. Untuk seseorang yang beragama non- muslim yang menggunakan Kitab Undang – Undang  Hukum  Perdata sebagai  ketentuan warisnya, pada  dasarnya  anak  angkat  mendapatkan  bagian  warisan  dari  orang  tua  angkatnya.  Yang  mana bagiannya  sama  dengan  anak  sah  dari  orang  tua  angkatnya.  Akan  tetapi,  Notaris  yang  membuat surat keterangan hak waris akan meminta penetapan pengadilan sebagai bukti bahwa orang tersebut adalah memang anak angkat dari pewaris (orang tua angkat yang meninggal).
Tentang  pentingnya  penetapan  pengadilan  dikemukakan  oleh  seorang  Notaris  AD  yang mengatakan bahwa
“ Penetapan pengadilan sangat penting dalam pengangkatan anak jangan sampai merugikan diri  sendiri  terutama  dalam  hal  waris  karena  seorang  anak  angkat  tidak  bisa  menerima warisan  tanpa  penetapan  pengadilan  walaupun  dalam  KUH  perdata  mengatakan  bahwa anak angkat memiliki pososisi yang sama dengan anak kandung tapi tanpa surat penetapan dari pengadilan ini mustahil untuk mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung “.
Bagi  yang  beragama  islam  maka  pembagian  harta  warisan  bagi  anak  angkat  sudah  diatur dengan  jelas  didalam  Komplikasi  Hukum  Islam  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  salah  seorang hakim pada Pengadilan Agama :
“ Dalam pembagian harta  warisan terhadap  anak angkat  sudah  jelas  tersurat dalam KHI dan itu  dalam  pembagian  warisan  selalu  merujuk  pada  aturan  tersebut  bila  tidak  adanya  surat wasiat “
Pembagian warisan berdasarkan Komplikasi Hukum Islam Yakni:

## Pasal 209
1) Harta  peninggalan  anak  angkat  dibagi  berdasarkan  Pasal  176  sampai  dengan  Pasal  193 tersebut  di  atas,  sedangkan  terhadap  orang  tua  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
2) Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah  sebanyak- banyaknya  1/3  dari  harta  warisan  orang  tua  angkatnya.  Anak  angkat  tidak  mendapatkan  warisan, karena  dia  bukan  termasuk  dalam  golongan  ahli  waris,  akan  tetapi  dia  bisa  mendapatkan  wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam pasal 209. Kompilasi Hukum Islam tersebut. Untuk mendapatkan wasiat  wajibah  tersebut  tidak  otomatis,  terlebih  dahulu  diajukan  Permohonan  Pembagian  Harta Peninggalan  kepada  Pengadilan Agama. Majelis Hakim lah yang menentukan apakah anak angkat berhak dapat wasiat wajibah atau tidak. Lanjut Hakim PA
“ Walaupun  dalam  akte  kelahiran  tertulis  sebagai  anak  kandung,  tidak  mengubah  status seseorang dari anak angkat menjadi anak kandung ”.
B. Akibat  Hukum  Pengangkatan  Anak  Yang  Diangkat  Baik  Terhadap  Orang  Tua  Angkat Maupun Orang Tua Kandung
1) Hukum Adat
Dalam  adat  Marind,  penentuan  waris  bagi  anak  angkat  sama  dengan  anak  kandung karena anak yang diangkat sebagai anak oleh adat Marind maka secara otomotis hubungan dengan  keluarga  kandungnya  sudah  diputuskan  mata  rantainya  sehingga  dalam  kehidupan sehari-hari  dilarang untuk  membicarakan asal-usul dari anak  yang  diangkat tersebut. Anak tersebut  secara sah menggunakan  marga  dari  orang  tua  angkatnya.  Seperti  yang dikatakan oleh ketua LMA Buti
“ Dalam hal hubungan dengan orang tua kandung maupun orang tua angkat tetap terjalin dengan baik tetapi asal-usul anak itu tidak boleh dibicarakan atau harus diputuskan karena keluarga  angkat  merasa  takut  anak  yang  diangkat  tersebut  kembali  pada  orang  tua angkatnya apalagi anak yang diangkat dari keluarga yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya ”
Hal  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  ibu  IM  yang  memutuskan  hubungan  dengan keluarga kandung mengucapkan:
” kami  sudah  sepakat  untuk  tidak  pernah  memberitahukan  kepada  anak  tersebut  bahwa  dia punya keluarga kandung ”
2) Hukum Islam
Dalam  hukum  Islam,  pengangkatan  anak  tidak  membawa  akibat  hukum  dalam  hal hubungan  darah,  hubungan  wali-  mewali  dan  hubungan  waris  mewaris  dengan  orang  tua angkat.  Ia  tetap  menjadi  ahli  waris  dari  orang  tua  kandungnya  dan  anak  tersebut  tetap memakai  nama  dari  ayah  kandungnya.  Dalam  hal  pengangkatan  anak  menurut  Seorang Hakim  PA  mengatakan bahwa
“ anak  yang  diangkat  anak  oleh  keluarga  lain  tetap  memiliki  hubungan  dengan  orang  tua kandungnya “
3) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Dalam  Staatblaad  1917  No.  129,  akibat  hukum  dari  pengangkatan  anak  adalah  anak tersebut  secara  hukum  memperoleh  nama  dari  bapak  angkat,  dijadikan  sebagai  anak  yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang  berpangkal  pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tuakandung dan anak tersebut.Menurut Hakim pada PN
” seorang  anak  angkat  dianggap  punya  hubungan  baru  dengan  orang  tua  angkatnya  dan berhak  mendapatkan  warisan  sesuai  dengan  anak  kandung  tetapi  identitas  dari  orang  tua kandung tidak boleh disembunyikan dari anak angkat tersebut”.

## KESIMPULAN
Pengangkatan  anak  dapat  dilakukan  melalui  Pengangkatan  Anak  Menurut  hukum  adat Marind.  Pengangkatan  tersebut  disaksikan  kerabat  calon  orang  tua  angkat  dan  kepala  adat  / pemerintahan.  Tanpa  adanya  upacara  adat  maka  pengangkatan  anak  dianggap  tidak  sahdan setelah pengangkatan anak maka siapapun dilarang untuk menceritan asal – usul anak tersebut.
Didalam adat Marind anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung dalam hal pembagian  harta  warisan.  Pengangkatan  Anak  Menurut  Peraturan  Perundang  –  Undangan Pelaksanaan  pengangkatan  anakdi  berdasarkan  perundang  –  undangan  dilaksanakan  dengan memenuhi persyaratan dan dokumen – dokumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Abussalam, 2007, Kriminologi , Jakarta: Restu Agung
Ahmad  Kamil  dan  Fauzan,  2008, Perlindungan  Hukum  dan  Pengangkatan  Anak  di  Indonesia , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Ali Affandi, 1986, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta: Bina Aksara
Alam, A. S. 2010. Pengantar Kriminologi . Pustaka Refleksi: Makassar.
Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, 2007, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
Arif,  Barda  Nawawi.  2001. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan , Jakarta: Kencana
Arif Gosita , 1984, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta:Akademika Pressindo
Baharuddin  Lopa  &  Moch  Yamin.  2001. Undang-Undang Pemberantasan Tipikor . Bandung: Grafika
Djaja S. Meliala, 2012. Pengangkatan anak di Indonesia , Jakarta: Bina aksara