Jurnal Riset Bisnis Vol 7 (2) (April 2024) hal: 230 – 243 e - ISSN 2598-005X    p - ISSN 2581-0863 e-jurnal:  http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrb/
PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, SANKSI PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI WILAYAH JAKARTA BARAT
Malvin Agustinus Harlim 1 , Eva Oktavini 2*
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta, Indonesia
*E-mail koresponden: eva.oktavini@ukrida.ac.id

## Diterima 02 Februari 2024, Disetujui 21 April 2024

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah ada keterkaitan tingkat pendapatan, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Jumlah  penduduk  yang  akan  di  teliti  adalah  wajib  pajak  UMKM  di wilayah Jakarta Barat. Pengambilan data melibatkan data primer berupa kuesioner. Metode analisis data yang di terapkan dalam penelitian adalah analisis linier berganda. Target responden yang di capai adalah 150 responden, namun data yang di peroleh 123 responden saja. Pelaku UMKM di dominasi oleh perempuan. Pengujian kualitas data seperti uji validitas dan reabilitas. Dari pengujian uji validitas dan reabilitas menghasilkan suatu data yang valid  untuk  semua  butir  pertanyaannya.  Selain  itu,  ada  uji  asumsi  klasik  seperti  uji  normalitas,  uji  glejser,  uji multikolinieritas.  Kemudian,  ada  uji  hipotesis  data  seperti  uji  F,  uji  T  dan  uji  koefisien  determinasi.  Hasil penelitian yang di dapatkan adalah sanksi pajak dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak  UMKM  dengan  nilai  persentase  sebesar  50,1%  dan  49,9%  di  pengaruhi  variabel  lain  sedangkan  tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Kata kunci: Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## Abstract
This research aims to examine whether there is a correlation between income levels, tax penalties, and tax rates on the compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) taxpayers. The population to be studied is MSME taxpayers in the West Jakarta region. Data collection involves primary data in the form of questionnaires. The data analysis method applied in the research is multiple linear regression analysis. The target respondents were 150, but only 123 respondents' data were obtained. MSME participants are predominantly female. Testing the data quality includes validity and reliability tests. The validity and reliability tests result in valid data for all questionnaire  items.  Additionally,  classical  assumption  tests  such  as  normality  test,  Glejser  test,  and multicollinearity  test  are  conducted.  Subsequently,  hypothesis  testing  of  the  data  involves  F-test,  T-test,  and coefficient  of  determination  test.  The  research  findings  indicate  that  tax  penalties  and  tax  rates  significantly influence the compliance of MSME taxpayers, with a percentage value of 50.1% and 49.9%, respectively. Other variables also affect compliance, while income levels do not influence the compliance of MSME taxpayers. Keywords: Income Level, Tax Sanctions, Tax Rates and MSME Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  penghasilan suatu  negara yang dimana pemungutannya berasal dari orang pribadi  maupun  badan  dan  bersifat  memaksa. Selain itu, esensial pajak yang cukup besar dalam membiayai  infrastruktur  suatu  negara.  Oleh sebab  itu,  pajak  juga  diartikan  sebagai pendapatan negara. Besarnya sumber penerimaan  negara  bergantung  pada  kepatuhan wajib pajak dalam suatu negara.
Sementara itu, salah satu subjek pajak yaitu wajib  pajak  UMKM  atau  yang  biasa  di  sebut usaha  menengah  kecil  mikro,  memiliki  peran signifikan  sebagai  penyumbang  pendapatan utama di Indonesia (Andreansyah, 2022) Dengan kata  lain,  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  begitu  esensial  memperbaiki  struktur ekonomi di Indonesia.
Keberadaan UMKM di Indonesia merupakan  cara  pemerintah  sendiri  dalam mengatasi  berbagai  bentuk  pengangguran  dan kemiskinan di Indonesia. M. Kwartono mengatakan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi di Indonesia yang mempunyai aset bersih sampai dengan  Rp200  juta  (tanpa  tanah  dan  bangunan tempat  usaha  itu  berada)  atau  omset  tahunan mencapai  Rp1  miliar  dan  milik  warga  negara Indonesia.
Selain  itu,  DKI  Jakarta  merupakan  salah satu pusat bisnis di Indonesia. Hampir dari semua masyarakat  daerah  pindah  ke  Jakarta  untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Oleh sebab itu,  DKI  Jakarta  di  nobatkan  sebagai  kota terpadat  dengan  penyumbang  terbesarnya  ialah UMKM.
Menurut  BPS  DKI  Jakarta,  usaha  industri mikro  yang  paling  besar  berada  di  wilayah Jakarta  Barat.  Hal  ini  dikarenakan  wilayah Jakarta  Barat  merupakan  pusat  perdagangan terbesar di DKI Jakarta. Selain itu, rata-rata umur pelaku  usaha  berada  di  usia  tidak  produktif. Artinya  bahwa  kebanyakan  pelaku  UMKM  di rentang  usia  22-35  masih  dalam  tahap  mencari jenjang karir. Hal ini menunjukkan anak muda di DKI  Jakarta  masih  fokus  berkarir.  Padahal penyumbang terbesar dalam membuka lapangan pekerjaan  yaitu  dari  UMKM.  Menurut  BPS, persentase  pelaku  UMKM  sekitar  98,78%. Seharusnya  pemerintah  dapat  meningkatkan ataupun  menfasilitasi  kegiatan  dari  pelaku UMKM  agar  dapat  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Adapun  faktor  yang  mempengaruhi  seperti tingkat pendapatan. Rendahnya tingkat pendapatan  dapat  mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak (Fadilah, 2021). Hal ini dikarenakan pendapatan  yang  di  terima  oleh  pelaku  UMKM hanya  di  peruntukkan  untuk  modal  berdagang saja.  Dengan  kata  lain,  peningkatan  pendapatan cenderung  berkontribusi  pada  peningkatan kepatuhan wajib pajak sedangkan jika pendapatan  yang  di  terima  lebih  sedikit  maka persentase  kepatuhan  wajib  akan  mengecil (Nugroho, 2021)
Faktor  kedua  adalah  sanksi  pajak.  Sanksi juga  di  kelompokkan  menjadi  dua  yaitu  sanksi admnistratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif adalah hukuman yang di peruntukkan pada pelanggar aturan pajak dengan cara  pembayaran  kerugian  kepada  negara  yang ditetapkan  berdasarkan  surat  tagihan  pajak. Biasanya sanksi administratif ini memiliki denda
berupa  bunga  yang  dikenakan  tarif  2%  setiap bulannya dengan maksimal 24 bulan. Sedangkan sanksi  pidana  adalah  sanksi  yang  di  tetapkan pada pelanggar aturan pajak secara sengaja atau tidak  di  sengaja  yang  menimbulkan  tuntunan pidana (Iwan, 2022)
Sanksi pajak adalah surat pelanggaran yang di  keluarkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak dalam  membayar  sejumlah  kerugian  kepada negara.  Biasanya  sanksi  perpajakan  diterapkan pada kasus-kasus pelanggaran, yaitu ketika wajib pajak terlambat melunasi pajak. Oleh karena itu, adopsi  sanksi  pajak      memiliki  dampak  untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakannya, sesuai dengan penelitian   yang   disajikan oleh (Soda, 2021)
Faktor  ketiga  adalah  tarif  pajak.  Dalam penerapannya  kewajiban  pajak,  tidak  jarang  di temukan  masalah  terkait  penentuan  tipe  pajak yang berlaku untuk sejumlah kegiatan perdagangan  yang  dihadapi  oleh  wajib  pajak yang  bekerja  sebagai  pemotong  pajak.  Tarif pajak  sudah  diatur  dalam  perundang-undangan perpajakan  Indonesia.  Namun,  tarif  pajak  yang progresif maka tingkat kepatuhan akan menurun sedangkan  tarif  pajak  yang  stabil/rendah  dapat menaikkan  persentase  dari  tingkat  kepatuhan (Franciska, 2020).
Tarif  pajak  UMKM  juga  mengalami perubahan  dalam  penerapannya  juga  yang  telah di  atur  dalam  undang-undang  HPP  no  7  tahun 2022  yang  berisi  tentang  wajib  pajak  yang mempunyai penghasilan kurang dari 500 jt akan di bebaskan pajak. Insentif ini sangat membantu bagi  pihak  UMKM  khususnya  pelaku  UMKM awal.  Dengan  demikian,  lapangan  pekerjaan
yang  di  hasilkan  dari  pelaku  UMKM  akan semakin berkembang.
Berdasarkan  riset  sebelumnya  Dan  & Nugroho (2021) menyatakan tingkat pendapatan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  di  Jakarta  sedangkan menurut  Puteri  (2019)  tingkat  pendapatan  tidak berpengaruh  dalam  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  di  kota  padang.  Menurut Damanik (2021) hasil penelitian yang dilakukan bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  kota  jambi. Hasil penelitian dari Hermawan (2020) menyatakan  bahwa  penurunan  tarif  pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  di  KPP  Pratama  Boyolali,  terutama berhubungan  dengan  UMKM  yang  dikenakan tarif  pajak  lebih  rendah.  Sedangkan  menurut Thahir  (2021)  penurunan  tarif  pajak  secara parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya.
Dari  penguraian  diatas,  penulis  tertarik untuk mengembangkan penelitian tentang ”pengaruh tingkat pendapatan, sanksi pajak dan tarif  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  di  wilayah  Jakarta  Barat”.  Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara variabel dependen dan varibel independen. Selain  itu,  penelitian  ini  menggunakan  teori kepatuhan,  dan  pengambilan  sampel  berupa kuisioner sebagai data utama dari pengujian ini.

## KAJIAN TEORI

## Teori Kepatuhan
Teori  kepatuhan  merupakan  pendekatan yang di gunakan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan manusia
(Muchklisin,  2021)  Menurut  teori  kepatuhan, faktor  yang  mempengaruhi  tindakan  manusia adalah  adanya  sanksi  atau  hukuman  yang  di terapkan,  rasa  tanggung  jawab,  norma.  Teori kepatuhan  ini  memandang  manusia  sebagai makhluk  yang  mematuhi  setiap  aturan  yang berlaku.  Kelebihan  dari  penggunaan  teori  salah satu  contohnya  membantu  dalam  pengambilan keputusan  karena  di  dasarkan  pada  pengujian yang di lakukan sehingga pengambilan keputusan  dapat  di  lakukan  dengan  baik, sedangkan kekurangannya ialah tidak memperhitungkan  faktor  eksternal  contohnya lingkungan  sekitar.  Keterkaitan  atau  kausilitas bisa  terjadinya  karena  ada  faktor  lingkungan sekitar  yang  membentuk  keterkaitan  atau kesinambungan antar variabel.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Rynandi  (2020),  indikator  yang mengukur  kepatuhan  wajib  pajak  merujuk  pada kepemilikan nomor pokok wajib pajak, melakukan  pengajuan  dan    pelaporan  Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), serta melakukan perhitungan serta pembayaran pajak yang sesuai dan  tepat  waktu.  Hal  ini  dapat  digambarkan bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  di kondisikan  dengan  situasi  yang  ada  untuk memahami atau melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dengan  demikian,  wajib  pajak  di  harapkan memiliki  pemahaman  menyeluruh  terhadap segala  peraturan  perpajakan  (Jotopurnomo, 2015).  Kepatuhan  pajak  merujuk  pada  respom individu atau entitas usaha dalam mematuhi dan menjalankan  tanggung  jawab  perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak di bagi menjadi dua jenis
yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan  material. Kepatuhan  formal  melibatkan  tindakan  sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku, sedangkan  kepatuhan  material  pemenuhan tanggung  jawab  perpajakan  secara  substansial sesuai dengan undang-undang yang berlaku

## UMKM
UMKM merupakan kegiatan yang menghasilkan  barang/jasa  dengan  aset  dan pendapatan  yang  terbatas  (Nathania  Ailsa, 2021)Seperti  bidang  kegiatan  lainnya,  UMKM memiliki ciri penjualan produk yang tidak sesuai, manajemen yang tidak terorganisir, dan kesulitan memperoleh pinjaman bank. Selain itu, UMKM juga mempunyai kontribusi yang cukup signifikan,  antara  lain:  Kegiatan  usaha  di Indonesia  didominasi  oleh  UMKM,  artinya UMKM menciptakan hampir 97 lapangan kerja. Oleh karena itu, potensi UMKM ke depan sangat penting  bagi  perkembangan  perekonomian Indonesia.
Kriteria  UMKM  di    atur  dalam  UU  20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, usaha kecil,dan usaha  menengah.  Menurutnya,  kriteria  UMKM dapat  di  klasifikasikan  dengan  merujuk  pada banyak  aset  serta  total  omset  dalam  setahun. Sementara  itu,  menurut  Badan  Pusat  Statistik, kriteria  tambahan  berupa  jumlah  pegawai merupakan  variabel  penentu  dalam  UMKM. Selain itu, menurut BPS, UMKM juga memiliki empat  macam  yaitu  usaha  mikro/industri  dalam negeri, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar (Novitasari, 2021).
Kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  mengacu pada  respon  dari  pelaku  usaha  ekonomi  ketika memenuhi kewajiban perpajakannya.
Penyediaan fasilitas, pembinaan dan pengembangan pelatihan sangat penting dilakukan dalam mendorong suatu perekonomian. Dengan kata lain, campur tangan pemerintah dalam mengembangkan atau meningkatkan  suatu  perekonomian  dari  pelaku UMKM  harus  di  dasari  dengan  fasilitas  yang memadai dan pelatihan yang cukup.

## Tingkat Pendapatan
Pendapatan adalah imbalan atas jasa/barang dalam menjalani suatu usaha yang dilakukan oleh badan  usaha  maupun  orang  pribadi.  Menurut PSAK no. 23, pendapatan adalah perputaran cash flow masuk  yang  di  sebabkan  oleh  pergerakan ekonomi perusahaan selama satu periode. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2014).
Namun  merujuk  pada  undang-undang  PPH Pasal  4  ayat  (1), tingkat  pendapatan  merupakan manfaat  produktif  yang  diterima  atau  diperoleh dari  wajib  pajak  yang  berasal  dari  indonesia, serta  dapat  di  pakai  untuk  kebutuhan  hidup. Selain  itu,  penambahan  aset  yang  dikenakan pajak dalam bentuk apapun.
Besarnya  jumlah  pendapatan  seseorang akan mempengaruhi bagaimana respon masyarakat  dalam  membayar  pajak.  Namun, kecendurangan  masyarakat  enggan  membayar pajak  di  sebabkan  oleh  alasan  terhadap  kinerja pemerintah  dalam menfasilitasi  pelayanan umum.

## Sanksi Pajak
Menurut  Amalia  (2020)  Sanksi  perpajakan merujuk  pada  kewajiban  untuk  mengikuti, mentaati,  dan  mematuhi  ketentuan  hukum perpajakan.  Sebagai  sarana  pencegahan,  sanksi perpajakan  di  terapkan  untuk  mencegah  wajib
pajak  agar  tidak  menyimpang  tata  cara perpajakan. Sanksi pajak juga terdapat dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Sanksi pidana adalah dasar hukum atau alat untuk  menegakkan  standar  menurut  peraturan perundang-undangan  perpajakan  mengacu  pada UU  KUP  2007.  Sedangkan  sanksi  administrasi merupakan  sanksi  yang  diberikan  kepada  wajib pajak  sebagai  hukuman  terhadap  bentuk pelanggaran wajib pajak terkait dengan perpajakan.  Sanksi  yang  ditetapkan  sebesar 2%/bulan  dan  batas  maksimum  24  bulan  atau  2 tahun  sejak  batasan  akhir  pembayaran  surat ketetapan pajak kurang bayar

## Tarif pajak
Tarif  pajak  merupakan  suatu  ukuran  pajak dimana  ukuran  yang  di  kenakan  pajak  akan menjadi pajak terhutang wajib pajak. Istilah tarif pajak  biasa  disebut  dengan  pemungutan  yang dilakukan pemerintah sebagai pendapatan negara. Beberapa studi kasus menyatakan bahwa persentase pajak yang tinggi dapat menimbulkan terjadinya  penggelapan  pajak  (Kurniawati, 2014).
Di  samping  itu,  terdapat  juga  tarif  pajak UMKM  yang  diatur  dalam  PP  46  tahun  2013 yang memiliki tarif sebesar 1%. Ketika di tahun 2020  terjadi  pandemi  yang  mengakibatkan perubahan tarif menjadi 0,5%. Lalu, dengan UU no 7 tahun 2022 tentang harmonisasi perpajakan yang  berisi  tentang  wajib  pajak  UMKM  yang omsetnya kurang dari 500 jt dalam setahun akan dibebaskan  pajak.  Hal  ini  menjadi  suatu fenomena  baru  terkait  dengan  tarif  pajak  yang dimana  wilayah  Jakarta  Barat  merupakan  pusat
perdagangan  bisnis  UMKM  dibanding  dengan provinsi DKI Jakarta.
Reduksi  tarif  ini  banyak  yang  berspekulasi ketika tarif pajak di kenakan lebih besar dari tarif pajak  sebelumnya  tanpa  memperhitungkan apakah pelaku UMKM mengalami kerugian atau laba  maka  tingkat  kepatuhan  akan  mengalami penurunan.  Jadi,  penerbitan  undang-undang
perpajakan  yang  baru  memberi  citra  kepada
masyarakat  untuk  selalu  memenuhi  kewajiban perpajakannya tanpa rasa terbebani.

## Kerangka Penelitian
Dari hasil riset sebelumnya dan pengembangan  hipotesis  maka  dibentuklah kerangkan  penelitian  ini  guna  mengetahui hubungan  tingkat  pendapatan,  sanksi  pajak  dan
tarif  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM yang di sajikan pada kerangka berikut:

## Gambar 1. Kerangka Penelitian

## METODE
Pengujian ini menerapkan metode kuantitatif, dimana pengambilan sampel yang di jalankan  adalah  data  primer.  Data  primer  ini  di ambil  dengan  menerapkan  sistem  kuesioner. Syarat dan kriteria dalam penelitian adalah wajib pajak  sudah  mempunyai  usaha.  Selain  itu, penelitian  ini  mengaplikasikan  teknik cluster random sampling .

## Populasi dan Sampel
Populasi yang di ambil dalam penelitian ini mencakup  wilayah  Jakarta  Barat  Menurut  data dari BPS Kota Jakarta Barat terdapat ada 16.969 usaha  yang  terdaftar  di  wilayah  Jakarta  Barat.
Penggunaan  kuisioner  menjadi  salah  satu  opsi dalam  pengambilan  sampel  data  (Badan  Pusat Statistik, 2022).
Operasional variabel
a. Tingkat Pendapatan
Di  ukur  dengan  mengadopsi  Felicia (2020)yang telah di sesuaikan dengan skala likert 1-4 untuk mengkaji jawaban responden  berupa  pertanyaan  sangat  tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju
b. Sanksi pajak
Variabel  telah  di  sesuaikan  dengan penelitian sebelumnya yakni Fadilah
(2021),  dimana  ia  menggunakan  metode skala likert dengan jawaban 1-4 yaitu sangat
Tingkat Pendapatan Tarif Pajak Sanksi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak UMKM + + +
tidak setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju
c. Tarif pajak Instrumen  telah  di  ukur  dengan  topik penelitian yang sama
berdasarkan(Hermawan,  2020),  dimana  ia juga  menggunakan  skala  likert  dengan bobot 1-4

## Metode Analisis Data Uji Kualitas Data Uji Validitas
Validitas  merupakan  sebuah  simbol  yang menampilkan  pengukuhan  suatu  data  dimana data tersebut menjadi objek penelitian yang akan di  uji.  Tujuan  dari  uji  ini  adalah  menguji kevalidan  atau  keakuratan  suatu  data  jika perbandingan antara nilai correlated item – total correlation bernilai positif dengan menggunakan jumlah sample alpha 5%.

## Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas merupakan metode pengukuran  yang  menggunakan  kuisioner  yang menggabungkan  indikator  dengan  variable independen.  Jika  jawaban  responden  tidak berubah atau konstan dari   waktu   ke   waktu, penelitian  dianggap  dapat  dilakukan  sehingga sebelum  melakukan  pengujian  asumsi  klasik maka  pengujian  data  harus  di  lakukan  terlebih dahulu agar semua data yang dihasilkan valid

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Uji  penelitian  untuk  memeriksa  apakah variabel perancu atau residu dapat di tuangkan ke suatu  model      regresi.  Uji  T  dan  F  di  asumsikn sebagaimana nilai residu mengacu pada
distribusi  normal  dan kemudian  menilai  dengan tingkat kesalahan (α=5%).

## Uji Multikolineritas
Pengujian ini bertujuan untuk menampilkan sebuah  gambaran  apakah  variabel  independent memiliki korelasi dengan variabel dependen. Jika variable  saling  berkorelasi  maka  variable tersebut  tidak  ortognal.  Variable  ortognal merupakan  variable  independent  yang  saling berkorelasi  antar  sesama  variable  independent sehingga nilai korelasi sama dengan nol.

## Uji Heterokedastisitas
Tujuan pengujian adalah untuk menampilkan  apakah  ada  ketidaksamaan  dalam perbedaan  variasi  residual  menurut  sudut pandang  penulis.  Kondisi  di  mana  variasi residual tetap disebut homoledastisitas, sedangkan  kondisi  di  mana  variasi  residual berubah  disebut  heterokedastisitas.  Output pengujian memiliki probabilitas signifikasi, yang memungkinkan untuk melihat hasilnya.

## Uji F
Uji  F  ini  di  tujukan  untuk  menemukan apakah  variabel  independen  scara  simultan memengaruhi variabel dependen. Biasanya uji ini di  lakukan  untuk  melihat  kesinambungan  dari seluruh  variabel  bebas  secara  bersama  terkait dengan  variabel  independennya.  Uji  ini  juga  di gunakan untuk menentukan model analisis linear terhadap variabel independen. Jika nilai sig F < 0,05  maka  data  menunjukkan  adanya  pengaruh secara simultan begitupun sebaliknya.

## Uji Koefisien Determinasi
Pengujian ini di fokuskan untuk menunjukkann adanya aspek berupa keterlibatan
variabel  dependen  dalam  model  regresi  serta mendeskripsikan  variasi  dari  suatu  variabel independen.    Nilai  parameter  yang  rendah  akan menandakan  kapasitas  variabel  independen dalam  mendeskripsikan  variabel  dependen. Sebaliknya jika nilai mengarah pada angka satu dan  jauh  dari  nol  maka  di  pastikan  data memberikan seluruh informasi yang di perlukan termasuk menafsikan atau memprediksi variabel dependen.

## Uji t
Data yang sudah di anggap layak pengujian, maka  uji  terakhir  yang  harus  di  lakukan  untuk penelitian ini adalah uji t. Uji ini bertujuan untuk
menjawab tujuan dari penelitian ini serta prediksi sementara  atas  jawaban  yang  tertuang  dalam hipotesis.  Uji  t  merupakan  tahap  final  dalam pengujian  hipotesis.  Maka  dari  itu,  kesimpulan dari semua penelitian tertuang dalam hasil ouput uji t.

## Demografi Responden
Objek  penelitian  yang  diambil  dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM. Data yang di  peroleh  dari  hasil  penyebaran  kuesioner sebanyak  123  responden  dari  213  responden. Adapun  tabel  deskripsi  mengenai  demografi responden sebagai berikut
Tabel 1. Demografi Responden Profil Responden Frekuensi Persentase Jenis Kelamin Laki-laki 47 38% Perempuan 76 62% Strata Pendidikan SMP 5 4% SMA 60 49% D3 11 9% S1 42 34% S2 5 4% Jenis Usaha Barang 76 62% Jasa 25 20% Lainnya 22 18% Tingkat Pendapatan < 50.000.000 96 78% 60.000.000 - 500.000.000 12 10% 600.000.000 - 2.000.000.000 6 5% 2.100.000.000 - 4.800.000.000 9 7%
Sumber: Data Primer, 2023
Dari data diatas, dapat di simpulkan rata-rata pelaku  UMKM  di  dominasi  oleh  perempuan. Selain  itu,  tingkat  pendidikan  sebagai  pelaku UMKM  di  dominasi  oleh  SMA  serta  rata-rata penghasilan dalam setahun kurang dari 50 juta.
Hasil Uji Validitas
Dalam uji validitas, penelitian ini menggunakan teknik corrected item - total correlation. Teknik  ini  merupakan  teknik yang digunakan dalam pengujian untuk memetakan  suatu  data  apakah  valid  atau  tidak.
Nilai Corrected  item-total  correlation atau  r hitung  harus  lebih  besar  dari  r  tabel.  R  tabel  di dapat dengan jumlah responden dikurang dengan dua sebagai nilai konstantanya. R hitung yang di dapat  dalam  123  responden  sebesar  0,1771. Selain  itu,  jika  nilai Corrected  item-total lebih
dari  0,3  dari  setiap  butir  pertanyaan  maka pertanyaan  tersebut  akan  dinyatakan  valid berlaku  untuk  sebaliknya.  Hasil  yang  diterima bahwa nilai corrected item-total correlation lebih besar dari nilai α.

## Hasil Uji reabilitas
Tabel 2. Hasil Uji reabilitas Variabel Cronbach Alpha's Kesimpulan Keterangan Tingkat Pendapatan 0.702 Reliabel Karena Cronbach Alpha > 0,60 Sanksi Pajak 0.781 Reliabel Karena Cronbach Alpha > 0,60 Tarif Pajak 0.872 Reliabel Karena Cronbach Alpha > 0,60 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 0.819 Reliabel Karena Cronbach Alpha > 0,60
Sumber: Data Primer, 2023
Berdasarkan data diatas uji reabilitas ini menggunakan  SPSS  yang  dimana  hasil  dari pengujian ini lebih dari 0,6. Hal ini menunjukkan
data  tersebut  dapat  diandalkan  dan  dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data Primer, 2023
Hasil  ouput  yang  dihasilkan  dalam  uji normalitas  menunjukkan  bahwa  nilai  sig  0,076
lebih  besar  dari  0,05.  Maka  dapat  di  simpulkan data yang di gunakan berdistribusi normal

## Uji Multikolinieritas
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov a Statistic df Sig. Unstandardized Residual 0.076 123 0.076 Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Tingkat Pendapatan 0.459 2.180 Sanksi Pajak 0.893 1.120 Tarif Pajak 0.481 2.079
Jika mengacu pada hasil ouput  maka dapat di simpulkan data ini tidak terjadi multikolinieritas  dikarenakan  nilai  tolerance
lebih  dari  0,05  dan  VIF  kurang  dari  10  sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam uji ini
Uji Glejser
Table 5. Hasil Uji Glejser Coefficients a
Sumber: Data Primer, 2023
Berdasarkan hasil ouput dari uji glejser tidak ada masalah dengan heterodaskesitas dikarenakan  nilai  sig  >  nilai  α.  Nilai  α  yang  di gunakan  sebesar  0,05  dimana  dalam  pengujian
ini  antara  tingkat  pendapatan,  sanksi  pajak  dan tarif  pajak  memiliki  nilai  sig  sebesar  0.240, 0.206, 0.767. Maka dapat di simpulkan data tidak mengalami heterokesdasitas.

## Uji F
Tabel 6. Hasil Uji F ANOVA a Model F Sig. 1 Regression 39.807 .000 b Residual
Total
Sumber: Data Primer, 2023
Tabel diatas menggambarkan bahwa nilai F hitung yang di olah dengan SPSS adalah sebesar 39,807  dengan  nilai  signifikansinya  0,00. Sementara  itu  F  tabel  yang  di  dapat  pada  tabel adalah 2,680. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung = 39,807 > F
tabel  =  2,680  dan  nilai  signifikansinya  0,00  < 0,05.  Dapat  di  simpulkan,  tingkat  pendapatan, sanksi  pajak  dan  tarif  pajak  secara  simultan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  jika  mengacu  pada  model  regresi  dan nilai signifikan

## Uji Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square 1 .708 a 0.501 0.488
Sumber: Data Primer, 2023
Tabel  di  atas  mengindikasikan  bahwa  nilai Adjusted  R  Square  adalah  0,501,  atau  setara
dengan  50,1%.  Jika  mengacu  pada  variabel independen  yaitu  Tingkat  Pendapatan,  Sanksi
Model Sig. 1 (Constant) 0.787 Tingkat Pendapatan 0.240 Sanksi Pajak 0.206 Tarif Pajak 0.767
Pajak,  dan  Tarif  Pajak,  mempunyai  pengaruh sebesar 50,1% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Jakarta Barat. Sementara itu,
49,9%  dipengaruhi  oleh  aspek  pendukung  lain yang tidak teruji dalam penelitian ini.

## Uji t
Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Coefficients a Model t Sig. 1 (Constant) 0.632 0.529 Tingkat Pendapatan 1.022 0.309 Sanksi Pajak 7.265 0.000 Tarif Pajak 3.259 0.001 Sumber: Data Primer, 2023
Paramater nilai variabel tingkat pendapatan (X1) di peroleh sebesar 0,130. Dengan kata lain tingkat  pendapatan  tidak  bepengaruh  pada kepatuhan wajib pajak UMKM jika nilai t hitung 1,022 < 1,980.
Paramater nilai variabel sanksi pajak (X2) di peroleh  sebesar  0,441  yang  Sanksi  pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak UMKM di wilayah Jakarta Barat karena t hitung  (7,265)  >  t  tabel  (1,980)  serta  nilai signifikansinya yaitu 0,00
Paramater  nilai  variabel tarif  pajak  (X3)  di peroleh  sebesar  0,351.  Tarif  pajak  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM di wilayah Jakarta Barat karena t hitung (3,259) > t tabel (1,980) serta nilai signifikansinya yaitu 0,001.

## Pembahasan
1. Pengaruh  Tingkat  Pendapatan  terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di wilayah Jakarta Barat
Hasil  pengujian  merujuk  pada  tingkat pendapatan tidak memiliki dampak
signifikan  pada  tingkat  kepatuhan  wajib
pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa seberapa  besar  atau  kecil  penghasilan seseorang  tidak  berperan  secara  signifikan dalam  memengaruhi  tingkat  kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor ini kemungkinan  di  sebabkan  oleh  tingkat kesadaran perpajakan yang masih rendah di kalangan masyarakat, yang dapat mempengaruhi  perilaku  mereka.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan  tidak  menjadi  faktor  penentu terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang di  lakukan  oleh  Puteri  (2019)  dimana  ia memberikan hasil bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  di  Padang  dikarenakan  kesulitan orang  membayar  pajak  terletak  pada  area medan yang terjal yang membuat masyarakat  tidak  membayar  pajak.  Oleh sebab itu, tingkat pendapatan tidak mempengaruhi  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di wilayah Jakarta Barat
Berdasarkan data yang di hasilkan dari pengujian menunjukkan bahwa sanksi pajak tetap berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah  Jakarta  Barat.  Sanksi  pajak merupakan  peran  penting  dalam  menjaga kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan masyarakat  takut  terhadap  denda  ataupun sanksi pajak.
Hal ini sejalan dengan Zulma (2020)dalam  penelitian  nya,  disebutkan bahwa sanksi pajak memiliki dampak pada tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di Indonesia. Aspek kunci dari sanksi perpajakan terletak pada pelaksanaan sanksi yang  efektif  tanpa  harus  bersifat  represif, sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di wilayah Jakarta Barat
Berdasarkan  hasil  uji  coba  ini, disimpulkan  bahwa  perubahan  tarif  pajak mempunyai  pengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  (UMKM)  di  wilayah  Jakarta Barat.  Pengurangan  tarif  dan  pemberian insentif  pajak,  sebagaimana  yang  di  atur dalam  Undang-Undang  HPP  Nomor  7 Tahun 2021, di  mana pelaku usaha dengan omset  di  bawah  500  juta  akan  dibebaskan dari  kewajiban  pajak,  telah  berkontribusi pada  peningkatan  ketaatan  para  pelaku UMKM terhadap kewajiban pajak.
Kebijakan insentif pajak ini telah memberikan  dampak  positif  terhadap ketaatan  para  pelaku  UMKM  terhadap peraturan  pajak.  Penurunan  tarif  ini  di respon  dengan  baik  oleh  warga  setempat, dan  sebagai  akibatnya,  tingkat  ketaatan wajib pajak UMKM meningkat. Temuan ini sama  dengan  penelitian  Hermawan  (2020), yang  menyatakan  bahwa  tarif  pajak berpengaruh positif terhadap tingkat ketaatan pembayaran pajak di KPP Pratama Boyolali. Oleh karena itu, dapat disimpulkan  bahwa  ketaatan  wajib  pajak UMKM dapat ditingkatkan melalui penurunan  tarif  pajak.  Penurunan  pajak yang  di  terapkan  di  KPP  Pratama  Boyolali ketika terjadi pandemic yang menyebabkan goncangan  ekonomi  global.  Akibatnya, banyak  perusahaan  yang  gulung  tikar namun pemerintah mengambil langkah awal dengan memberikan insentif kepada masyarakat  UMKM  dalam  membayar pajak. Dampaknya tingkat kepatuhan semakin meningkat

## SIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Jika didasarkan dengan perolehan dari hasil penelitian dan analisa yang sudah di kembangkan,  maka  kesimpulan  yang  dapat  di tuangkan dalam penelitian sebagai berikut:
1. Tingkat  pendapatan  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM dimana besarnya tingkat pendapatan seseorang tidak menjamin dalam kepatuhan wajib  pajak  UMKM.  Mungkin  saja  karena
moralitas yang rendah membuat wajib pajak tidak membayar pajak
2. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM dimana  penerapan  sanksi  pajak  yang  tegas dapat menuntun agar wajib pajak taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya
3. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak  UMKM  dimana  perubahan peraturan undang-undang perpajakan sangat berdampak bagi pelaku UMKM.

## Saran
Jika mengacu pada hasil pengujian hipotesis penelitian  terdapat  berbagai  kekurangan.  Maka penulis  membagikan  saran  untuk  penelitian selanjutnya sebagai berikut:
1. Pengambilan sampel yang luas
Untuk peneliti selanjutnya di harapkan untuk  mengambil  sampel  yang  lebih  luas dikarenakan  pengaruh  sampel  yang  di peroleh  dapat  menentukan  hasil  yang  lebih akurat  maka  data  tersebut  semakin  dapat menggambarkan populasi.
2. Pergantian Variabel Independen
Peneliti  selanjutnya  mencari  variabel lain selain variabel yang sudah teruji diatas. Contohnya  kesadaran  wajib  pajak  karena kesadaran  merupakan  citra  manusia  dalam mengekspresikan secara sadar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga dapat  di  jadikan  acuan  dalam  penelitian selanjutnya.
3. Tidak hanya satu tempat
Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dalam menentukan penelitian yang berjudul
UMKM  tidak  hanya  di  teliti  di  wilayah Jakarta  Barat  saja  melainkan  untuk  daerah lain  di  karenakan  setiap  daerah  memiliki populasi sampel yang berbeda. Hal ini dapat menjadi  sebuah  referensi  dalam  penentuan objek sampel.
4. Variabel  tidak  hanya  menjelaskan  wajib pajak UMKM
Peneliti  selanjutnya  diharapkan  untuk tidak  berfokus  pada  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  saja  melainkan  wajib  pajak  lain seperti  wajib  pajak  orang  pribadi  maupun badan.  Hal  ini  dapat  di  gambarkan  banyak dari  wajib  pajak  badan  atau  wirausaha belum mengerti akan pemenuhan kewajiban perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pbb-P2  Pada  Bapenda  Jakarta  Timur  Tahun 2020. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 4(1).
Andreansyah,  F.  (2022).  Analisis  Pengaruh  Insentif Pajak,  Sanksi  Pajak  Dan  Pelayanan  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM.
Jurnal  Ekonomi  &  Ekonomi  Syariah,  5(2), 2097–2104. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796 Aziz,  K.,  &  Ambarwati,  S.  (2020).  Determination Analysis  Of  Regional  Income  Towards Domestic  Regional  Product  With  Regional Investment As A Moderator. Dinasti International Journal of Economics, Finance &
Accounting, 1(1), 146-164.
Badan Pusat Statistik. (2022, September 17). Industri
Mikro dan Kecil. 17 Sep 2022. https://jakbarkota.bps.go.id/indicator/35/142/1
/industri-mikro-dan-kecil.html
Damanik,  E.  (2021).  Pengaruh  Sistem  Administrasi Modern,  Keadilan,  Akuntabilitas,  dan  Sanksi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM  Kota  Jambi.  Ekonomis:  Journal  of Economics and Busines, 5(1), 303. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.326
Fadilah,  L.  (2021).  Pengaruh  Tingkat  Pendapatan,
Penurunan  Tarif,  Dan  Perubahan  Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  Masa  Pandemi  Covid-19.  Owner: Riset  &  Jurnal  Akuntansi,  5(2),  450–459. https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487 Felicia,  A.  (2020).  Pengaruh  keadilan  pajak,  tarif pajak,  sanksi  pajak  terhadap  penggelapan pajak  yang  dimediasi  oleh  kepatuhan  wajib pajak.
Franciska. (2020). Pengaruh Tingkat Kesadaran, Tarif
Pajak,  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap
Kepatuhan  Orang  Pribadi  Terkait  PPH  23 Dengan  Etika  Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel Moderasi.
Hermawan, K. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif Pph
UMKM  Terhadap  Kepatuhan  Pembayaran Pajak di KPP Pratama Boyolali. SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  (2014).  Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. (PSAK) No. 23. Pengertian
Pendapatan. https://www.hestanto.web.id/pengertian-
pendapatan/#:~:text=Definisi%20pendapatan %20menurut%20ilmu%20ekonomi%20menut up%20kemungkinan%20perubahan,penilaian %20yang%20bukan%20diakibatkan%20peru bahan%20modal%20dan%20hutang.
Iwan.  (2022,  August  4).  Jenis  Sanksi  Perpajakan  di
Indonesia. Https://Proconsult.Id/Sanksi- Perpajakan/#:~:text=Mari%20simak%20ulasa
n%20jenis%20sanksi%20pajak%20di%20sini %3A,Pajak%20terkait.%20...%202%202.%20 Sanksi%20Pajak%20Pidana.
Jotopurnomo, C.  (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib
Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Sanksi Perpajakan,  Lingkungan  Wajib  Pajak  Berada terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  di  Surabaya.  Tax  &  Accounting Review, 1.
Kurniawati,  M.  (2014).  Analisis  Keadilan  Pajak,
Biaya  Kepatuhan,  Dan  Tarif  Pajak  Terhadap Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Penggelapan Pajak Di Surabaya BaraT. AX &
ACCOUNTING REVIEW, 4(2).
Muchklisin, R. (2021, May 9). Kepatuhan (Obedience)  -  Pengertian.  Aspek.  Indikator dan Faktor yang
Mempengaruhi.
Https://Www.Kajianpustaka.Com/2021/05/Ke patuhan-Obedience.Html.
Nathania  Ailsa.  (2021,  September  12).  Dampak
Insentif  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM .
Nugroho,  V.  (2021).  Pengaruh  Usia,  Pendidikan,
Tingkat  Pendapatan,  Dan  Sanksi  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
www.online-pajak.com
OCTAVIA, K., MATERI, P., FUJIANTI, D. L., Ak,
C.  A.,  METODOLOGI,  P.,  MASRI,  I.,  ...  & MM,  A.  (2019).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak, Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Puteri,  O.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Sanksi
Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal  Eksplorasi Akuntansi, 1(2), 1569–1588.
Rynandi, O. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Faktor yang Mempengaruhinya. JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS, 5(1), 1–12.
Soda,  J.  (2021).  The  Influence  Of  Knowledge  Of Taxation,  Tax  Sanctions,  And  Perception  Of Fairness  On  The  Taxpayer  Compliance  Of Umkm  In  Manado  City.  Jurnal  EMBA,  9(1), 1115–1126.
Thahir, N. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode
Penghitungan  dan  Modernisasi  Sistem  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM Dengan  Keadilan  Pajak  Sebagai  Variabel Moderasi.  Jurnal  Analisa  Akutansi  Dan Perpajakan, 5, 160–175.
Zulma,  G.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib Pajak,  Administrasi  Pajak,  Tarif  Pajak  dan Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Pajak Pada  Pelaku  Usaha  UMKM  di  Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(2), 288. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170