## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## PEMAHAMAN TENTANG PENGERTIAN PASAL 1321 KUHPERDATA DALAM HUKUM PERJANJIAN
Sigit Irianto a ,
a Fakultas Hukum Universitas17 Agustus 1945 Semaranga, Indonesia

## Abstrak
Hokum perjanjian sangat membuka diri untuk berkembangnya penafsiran, namun penafsiran tersebut harus dapat diungkapkan secara jelas untuk dapat dipahami oleh orang lain. Secara normal seseorang yang hendak melakukan perjanjian mempunyai kehendak, bahwa perjanjian itu dibuat sesuai dengan kehendaknya, namun seringkali ada factor-faktor yang mempengaruhi kehendaknya  tersebut.  Pasal  1321  KUHPerdata  merupakan  salah  satu  materi  hokum perjanjian  yang perlu diperjelas pengertiannya.  Rumusan masalah:  1).    Apakah maksud dari istilah  yang  digunakan  dalam  Pasal  1321  KUHPerdata?  2). Bagaimana  Penafsiran  dalam Pasal  1321  KHUPerdata? . Pembahasan  :1) Istilah  cacat  kehendak  sesuai  dengan  harus dipahami  dalam  konteks  subyek  hokum  yang  mengadakan  perjanjian,  2).  Substansi  Pasal 1321  KUHPerdata  yaitu:Kekhilafan,  paksanaan,  penipuan  dan  penyalahgunaan  keadaan merupakan factor yang dapat mempengaruhi kehendak seseorang. Kehendak bukanlah cacat tetapi ada factor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga kehendaknya menjadi keliru.
Kata Kunci : factor kehendak, penafsiran, hokum perjanjian, pemahaman

## Abstract
The contract law is very open to developing interpretations, but these interpretations must be clearly expressed  in  order  to  be  understood  by  others.  Normally  someone  who  wants  to  make  an agreement has a will, that the agreement was made according to his will, but often there are factors that  influence  his  will.  Article  1321  of  the  Civil  Code  is  one  of  the  legal  material  agreements  that need to be clarified. Problem formulation: 1). What does the term used in Article 1321 of the Civil Code mean? 2). What is the interpretation in Article 1321 of the Civil Registry? Discussion: 1) The term  deformed  will  according  to  must  be  understood  in  the  context  of  the  subject  of  the  law  that entered  into  the  agreement,  2).  The  substance  of  Article  1321  of  the  Civil  Code,  namely:  Errors, practices,  fraud  and  abuse  of  circumstances  is  a  factor  that  can  affect  one's  will.  The  will  is  not flawed but there are factors that influence it, so the will becomes wrong.
Keywords : will factor, interpretations, contract law, understanding.
Penulis : a drsigitirianto@gmail.com
ISSN: 2355-1550c(online) , 1858-0246(Print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v17i1.1431 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/index

## LATAR BELAKANG
Salah  satu  asas  penting  dalam  hukum  kontrak/  perjanjian  adalah  asas konsensualisme,  selain  asas  kekuatan  mengikatnya  perjanjian  dan  asas  kebebasan berkontrak  serta  asas-asas  lain  yang  jumlahnya  cukup  banyak.  Pasal  1338  KUHPerdata menempatkan  asas  konsensualisme  sebagai  asas  pertama  dalam  hukum  kontrak,  dan landasan pertama dalam sahnya kontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Kata sepakat tidak dijelaskan lebih lanjut baik mengenai pengertiannya, substansinya maupun strukturnya, namun apabila dibaca lebih lanjut, kata sepakat tersebut melekat pula Pasal  1321  yang  seringkali  disebut  sebagai  cacat  kehendak.  Perjanjian  yang  dikaji  dan mengandung unsur-unsur kahilafan, paksaan dan penipuan serta penyalahgunaan keadaan adalah perjanjian timbal balik.
Dari narasi harfiah Pasal 1338 ayat 1 BW 1 antara lain dinyatakan”semua perjanjian yang dibuat secara sah, mempunyai kekuatan mengikat sama dengan undang-undang bagi para  pihaknya”.  Untaian  kata-kata”perjanjian  yang  dibuat  secara  sah”,  menyiratkan  asas konsensualisme,  dan  hal  ini  baru  dapat  dimengerti  bila  sesegera  mungkin  menghadirkan Pasal  1320  BW  (KUHPerdata,  penulis)  sebagai  batu  ukurnya.  Khalayak  sudah  sangat mahfum  bahwa  Pasal  1320  BW  (KUHPerdata,  penulis)  itu  memaparkan  syarat-syarat keabsahan kontrak, dimana salah satu batu ukurnya adalah sepakat. Syarat sepakat itulah sebenarnya  merupakan  perwujudan  konkrit  abstraksi  dari  asas  konsensualisme.  Syarat sepakat  itulah  sebenarnya  merupakan  perwujudan  konkrit  abstraksi  dari  asas konsensualisme. 2
Konsensualisme sebagai unsur pertama dalam sahnya suatu kontrak menempatkan betapa pentingnya sepakat itu dan menempatkan kata sepakat sebagai unsur yang esensial dalam kontrak. Unsur esensi dalam suatu kontrak mengandung maksud bahwa setiap orang harus  sepakat  dahulu  sebelum  melaksanakan  kontraknya.  Pasal  1320  KUHPerdata menempatkan  kata  sepakat  sebagai  bagian  pertama  bagi  seseorang  dalam  membuat perjanjian dan sekaligus merupakan asas perjanjian.
Sebagai  asas  yang  penting  dalam  hukum  kontrak/  perjanjian,  konsensualisme menempatkan  dirinya  sebagai  landasan  pertama  dalam  hukum  kontrak,  karena  sebelum
1 Penulis  lebih  suka    menggunakan  istilah  KUHPerdata,  karena  Pasal-pasal  dalam  BW  sebagian  telah dihapuskan, bergeser, sehingga seringkali dijumpai Pasal dalam BW berubah dalam KUHPerdata. Alasan penulis menggunakan istilah KUHPerdata adalah bahwa BW telah diterjemahkan pertama kali oleh R Soebekti dan R. Tjitrosudibio menjadi KUHPerdata. Terjemahan tersebut memang tidak resmi karena tidak dicantumkan dalam Lembaran Negara, namun dengan mendasarkan pada dua asas yaitu: 1. Die Normative Kraft des Faktischen (fakta/ peristiwa/ perilaku yang berulang-ulang mempunyai kekuatan hokum) dan 2. Res Judicata Pro Veritate Habituur (putusan  hakim  harus  dianggap  benar),  maka  terjemahan  Soebekti  dan  Tjitrosudibio  adalah  sah  untuk dipergunakan.
2 M. Isnaeni, Asas Konsensualisme Sebagai Dasar Pembentukan Kontrak, Konferensi Nasional Hukum Perdata III, Pembaharuan Hukum Kontrak Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Universal dan Sistem Hukum Kontrak Indonesia,  Kerjasama  Ssosiasi  Pengajar  Hukum  Keperdataan  dengan  Universitas  Brawijaya  Malang,  19-21 Oktober 2016, hlm. 9.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
pelaksanaan  kontrak,  pertama-tama  harus  ada  apa  yang  disepakati  bersama.  Sepakat merupakan perwujudan apa yang dikehendaki para pihak. Sepakat tidak hanya menyangkut barang dan harga tetapi juga cara pembayarannya, pelaksanaan perjanjian dan hal-hal lain yang  ada  dalam  kontrak.  Sepakat  juga  dapat  tidak  terjadi  apabila  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor yang menyangkut kekhilafan, paksaan, dan penipuan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yang kemudian diikuti dengan perkembangannya substansi yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata yaitu tentang penyalahgunaan keadaan.
Istilah yang banyak dipakai untuk memahami Pasal 1321 KUHPerdata adalah pasal yang mengatur cacat kehendak. Kehendak merupakan salah satu hal penting dalam membuat perjanjian. Kehendak adalah keinginan seseorang tentang sesuatu yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya atau diinginkannya. Kehendak berarti mempunyai tujuan baik dan tidak ada yang salah dalam rangka mewujudkan keinginannya.
Pasal 1321 KUHPerdata sebagaimana mahfum dipakai istilah cacat kehendak selalu dikaitkan  dengan  kesepakatan  dalam  perjanjian,  karena  faktor-faktor  yang  berpengaruh dalam kesepakatan tidak dapat dilepaskan dari kehendak para pihak dan akanmenentukan apakah  perjanjian  itu  dapat  dibatalkan  atau  tidak  oleh  salah  satu  pihak.  Pasal  1321 KUHPerdata selalu dipahami sebagai materi yang dapat menimbulkan dapat dibatalkannya perjanjian, tanpa dipahami secara mendalam apa yang dimaksud dengan cacat kehendak. KUHPerdata sendiri hanya mengatur materi tersebut dalam Pasal 1321 – 1327 KUHPerdata. Pengaturannya  mulai  dari  pengertiannya  dan  macam-macam  yang  menyebabkan  tiada sepakat.  Materi  tersebut kemudian  berkembang dengan adanya penyalahgunaan  keadaan (undue influence) yang timbul dari yurisprudensi.
Tulisan ini mencoba memberikan penawaran dari perspektif yang lain tentang cacat kehendak, sehingga akan menambah khasanah pengkajian tentang perjanjian. Penyebutan cacat kehendak atau sebutan lainnya perlu didiskusikan lebih mendalam, sehingga mencapai pengertian yang sama tentang apa yang dimaksud dengan Pasal 1321-1327 KUHPerdata.

## PEMBAHASAN

## Istilah yang Digunakan Dalam Pasal 1321 KUHPerdata
Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  tidak  menyebutkan  istilah  apapun  selain  apa yang disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdata yaitu:
Tiada sepakat yang sah apabila apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan
Pasal  1321  KUHPerdata  hanya  menunjukkan  kata  “tiada  kata  sepakat”  dan  tidak menunjukkan atau memberikan istilah yang dimaksud. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Soebekti dan Tjitrosoedibio hanya menyebutkan tiada sepakat yang sah tentang Pasal 1321 KUHPerdata. Tiada kata sepakat berarti tidak adanya sepakat para pihak karena adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan. Akibatnya adalah perjanjian tidak memenuhi unsur
point  1  dan  2  dari  Pasal  1320  KUHPerdata.  J.  Satrio 3 ,  menyatakan  bahwa: adapun  yang dimaksud  dengan  perjanjian  yang  mengandung  cacat  dalam  kehendak  adalah  perjanjian- perjanjian yang  pada  waktu  lahirnya mengandung  cacat  dalam  kehendak.  Perhatikan  kata- kata “pada waktu lahirnya”.
Tiada kata sepakat kemudian diartikan atau diistilahkan dengan beragam oleh masing- masing ahli hokum. M. Yahya Harahap 4 menyatakan bahwa: persetujuan yang diberikan oleh karena  salah  pengertian (dwaling), paksaan (dwang) dan  penipuan (bedrog) berarti  dalam persetujuan  yang  diberikan  jelas  merupakan  persetujuan  kehendak  yang  cacat.  H.F.A Vollmar 5 menyebut dengan cacat kehendak, selanjutnya R. Subekti 6 menggunakan dua istilah yaitu cacat dalam sepakat dan  kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian  yang  syah  dianggap  tidak  ada  jikalau perjanjian  itu  telah terjadi  karena  paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling) atau  penipuan (bedrog). 7 Abdul  Kadir  Muhammad 8 , menggunakan  istilah  lain  lagi  perjanjian  yang  seluruh  atau  sebagian  tidak  berdaya  karena suatu  cacat,  dan  Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan 9 ,  menggunakan  istilah  kehendak  cacat (wilsgebrek), dan menurut J. Satrio 10 istilah yang digunakan adalah cacat dalam kehendak dan cacat dalam sepakat. Istilah lain tentang cacat kehendak diberikan oleh Hardijan Rusli 11 dengan  menggunakan  istilah  kesepakatan  semu  atau  tidak  murni  dan  Richard Simanjuntak 12 menggunakan istilah pemaksaan kehendak.
Pengartian tiada kata sepakat yang dimaksud Pasal 1321 KUHPerdata, ada beberapa macam yaitu:
1.  Kehendak yang cacat (M. Yahya Harahap);
2.  Cacat kehendak (H.F.A Vollmar);
3.  Cacat dalam sepakat (R. Subekti);
4.  Kemauan  yang  bebas  sebagai  syarat  pertama  untuk  suatu  perjanjian  yang  syah dianggap tidak ada (R. Subekti);
5.  Perjanjian yang seluruh atau sebagian tidak berdaya karena suatu cacat (Abdul Kadir Muhammad);
6.  Kehendak cacat (wilsgebrek) (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan);
7.  Cacat dalam kehendak (J. Satrio);
8.  Kesepakatan semu atau tidak murni (Hardijan Rusli).
3 J. Satrio , Catatan Hukum, Sepakat dan Permasalahannya: Perjanjian dengan Cacat dalam Kehendak , hukum online.com, diakses tanggal 10 September 2018
4 M. Yahya harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian , Alumni, Bandung, hlm. 25.
5 H.F.A  Vollmar, Inleiding  Tot  de  Studie  van  Het  Nederlands  Burgerlijk  Recht ,  diterjemahkan  oleh I.S.Adiwimarta, 1984,  dengan Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II , Rajawali, Jakarta, hlm. 150
6 R. Subekti,  1983, Perbandingan Hukum Perdata , Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 52
7 R. Subekti, 1979, Pokok-pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, hlm. 112.
8 Abdul Kadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan , Alumni, Bandung, hlm. 116.
9 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan,  1980, Hukum  Perdata  Hukum  Perutangan  Bagian  B,  Seksi  Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 22.
10 J. Satrio, 1996, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan , Citra Aditya bakti, Bandung, hlm.
208.
11 Hardijan Rusli, 1993, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, hlm. 66.
12 Richard Simanjuntak, 2018, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Kontan Publishing, Jakarta, hlm. 254.
9.  Pemaksaan kehendak (Richard Simanjuntak).
Sebagian besar ahli hukum tersebut menyebut kata cacat, baik yang digabungkan dengan kata “kehendak” ataupun kata “sepakat”. Secara etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cacat mengandung pengertian:
1.  kekurangan  yang  menyebabkan  nilai  atau  mutunya  kurang  baik  atau  kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak)
2.  lecet  (kerusakan,  noda)  yang  menyebabkan  keadaannya  menjadi  kurang  baik (kurang sempurna),
3.  cela; aib
4.  tidak (kurang) sempurna:
Pengertian  cacat  dalam  pasal  1321  KUHPerdata,  sebagaimana  dipaparkan  diatas mengandung  banyak  arti,  sesuai  dengan  pendapat  para  ahli.  Keadaan  ini  merupakan kekacauan  dalam  penggunaan  istilah,  meskipun hal  itu  menjadi  hak bagi para ahli  hokum. Cacat  kehendak  dimaksudkan  adalah  kehendaknya  yang  cacat  karena  factor-faktor kekhilafan,  paksaan  dan  penipuan,  yang  kemudian  ditambah  dengan  penyalahgunaan keadaan. Factor-faktor ini menyangkut kehendak seseorang, yang berarti mengandung syarat subyektif,  dan  apabila  dilanggar  perjanjian  dapat  dibatalkan.  Dilihat  dari  pengertian  cacat dalam kamus besar bahasa Indonesia, maka timbul pertanyaan apakah benar cacat dalam pengertian  dimaksud  diartikan  sebagai  kekurangan  yang  menyebabkan nilai  atau  mutunya kurang baik atau kurang sempurna, atau cela atau aib. Apabila diartikan secara sederhana maka  cacat  kehendak adalah  kurang  sempurna kehendaknya,  cela kehendaknya,  ataupun juga aib kehendaknya. Kurang sempurna kehendaknya dapat menimbulkan multi tafsir.
Definisi/arti kata  'sempurna'  di  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah  utuh dan lengkap segalanya (tidak bercacat dan bercela). Arti kata cela di KBBI adalah: sesuatu yang menyebabkan kurang sempurna, atau cacat atau kekurangan, sedangkan arti kata aib di  KBBI  adalah  malu.  Orang  yang  membuat  perjanjian  atau  mensepakati  sesuatu  yang pengaruhi oleh khilaf, paksaan dan penipuan, bukan karena tidak utuh, tidak lengkap, tidak sempurna,  mengandung  cacat  atau  kekurangan  atau  bahkan  mengandung  malu,  tetapi karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.
Faktor-faktor  penyebab  seharusnya  dipisahkan  dengan  kehendak,  karena  factor- faktor  itu  dapat  menyebabkan  kehendak  menjadi  keliru,  cacat  atau  dapat  menyebabkan perjanjian tidak terjadi. Cacat kehendak mengandung maksud bahwa kehendaknya itu cacat, artinya kehendaknya sudah mengandung cacat, beda dengan keliru. Kehendak cacat berarti secara subyektif, artinya dari subyek hukumnya, sedangkan factor maksudnya berasal dari luar diri manusia atau subyek hokum yang mempengaruhinya.
Jadi, bukan merupakan sepakat yang mestinya ia berikan kalau ia tidak khilaf (keliru), tidak  takut  kepada  tekanan  yang  ada,  kalau  kehendaknya  tidak  dibawa  kepada  gambaran yang  tidak  benar  oleh  lawan  janjinya  atau  kepercayaannya  tidak  disalahmanfaatkan  oleh lawan  janjinya.  Sepakat  di  sini  adalah  sepakat  tidak  benar,  yang  –  dalam  bahasa  Jawa – keblinger , --- walaupun ada kata sepakat, namun -- bukan didasarkan atas kehendak yang sebenarnya.  Pasal  1321  –  Pasal  1328  B.W.  dapat  disimpulkan  bahwa  “sepakat”  yang diberikan atas dasar kesesatan, paksaan dan penipuan (dan kemudian juga penyalahgunaan- keadaan), bukanlah “sepakat” sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1320 sub 1 B.W., karena
sepakat  yang  telah  diberikan  sebagai  akibat  adanya  kesesatan,  paksaan,  penipuan  dan penyalah-gunaan keadaan, bukan merupakan sepakat yang sah (baca Pasal 1321 B.W.) dan karenanya bisa dituntut pembatalannya.
Padahal “sepakat yang benar” mengikat pihak yang memberikan sepakat itu sebagai suatu  undang-undang  (Pasal  1338  ayat  (1)  B.W.).  Kiranya  patut  untuk  diterima,  bahwa sepakat yang tidak didasarkan atas kehendak yang sebenarnya tidak melahirkan perjanjian yang sah. 13
Pemahaman  yang  pada  umumnya  diartikan  sebagai  cacat  pada  kehendaknya memang  perlu  diperdebatkan,  karena  harus  dipertegas,  apakah  kehendaknya  yang  cacat atau  ada  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kehendaknya  menjadi  salah  atau  keliru. Seseorang  yang  akan  membuat  perjanjian,  maka  kehendaknya  adalah  bebas,  dan  dibuat dengan  suasana  pengharapan  yang  mengandung  maksud  untuk  memenuhi  kehendaknya. Kehendak  seseorang  itu adalah kehendak  yang sebenarnya  dan  sesuai  dengan  apa  yang diinginkannya  dalam  membuat  perjanjian.  Pasal  1321  KUHPerdata  banyak  diartikan kehendak  yang  salah,  sehingga  kehendak  yang  diberikan  untuk  mencapai  kata  sepakat, bukanlah kehendak yang sebenarnya, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekeliruan, paksaan/  tekanan  pihak  lain  baik  secara  phisik  maupun  psikis,  penipuan  dan  bahkan dipengaruhi oleh orang lain karena ketidaktahuannya, kebodohannya atau hal lain sebagai bentuk  penyalahgunaan  keadaan.  Pada  umumnya  ketiganya  disebut  sebagai  cacat kehendak,  namun  sebenarnya  hakekatnya  bukan  cacat  kehendak  tetapi  faktor-faktor  yang menimbulkan cacat kehendak. 14
Konsensus  pada  dasarnya  adalah  sepakat  yang  didasarkan  pada  kehendak  bebas para pihak, apa yang disampaikan para pihak adalah hal yang benar, yang dikehendaki atau dimaui, tetapi ada faktor yang menyebabkan sepakat itu menjadi sesuatu yang mengandung kesesatan,  paksaan,  penipuan  dan  penyalahgunaan  keadaan.  Kehendak  yang  bebas tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, yang mana kebebasan tersebut tetap dibatasi  oleh  undang-undang,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum  dan  bahkan  dibatasi  oleh perjanjian itu sendiri. Arti dibatasi oleh perjanjian itu sendiri adalah bahwa apa yang disepakati para pihak mengandung pembatasan-pembatasan yang harus dipatuhi oleh para pihak, baik yang dituangkan dalam perjanjian tertulis maupun secara lisan.

## Penafsiran dalam Pasal 1321 KHUPerdata.
Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan bahwa:
Tiada  sepakat  yang  sah  apabila  sepakat  itu  diberikan  karena  kekhilafan,  atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.
Tiada kata sepakat berarti tidak adanya sepakat para pihak karena adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan. Akibatnya adalah perjanjian tidak memenuhi unsur point 1 dan 2 dari Pasal 1320 KUHPerdata.
13 J. Satrio, Catatan Hukum…., op cit.
14 Sigit  Irianto,  2014, Hukum  Perdata, Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas  17  Agustus  1945 (UNTAG) Semarang, hlm. 109.
Tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  kekhilafan,  paksanaan  dan  penipuan termasuk  dalam  unsur  apa,  ada  yang  memasukkan  sebagai  cacat  kehendak,  ada  yang memasukkan  termasuk  kelompok  kesepakatan  semu  atau  tidak  murni.  Pasal  1321 KUHPerdata  hanya  menegaskan  tiada  kata  sepakat,  yang  disebabkan  oleh  kekhilafan, paksaan  dan  penipuan.  Berikut  ini  uraian  tentang  kekhilafan,  paksaan  dan  penipuan  dan ditambah dengan penyalahgunaan keadaan yang tidak diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata, tetapi berkembang melalui Yurisprudensi..

## Kekhilafan (dwaling, mistake).
KUHPerdata  tidak  memberikan  pengertian  atau  penjelasan  tentang  apa  yang dimaksud  dengan  kekhilafan,  tetapi  hanya  membatasi  kekhilafan  yaitu  kekhilafan  yang mengenai hakikat barang dan kekhilafan mengenai diri seseorang (error in subtantia dan error in  persona). Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kekhilafan  adalah  kekeliruan  atau kesalahan  yang  tidak  di  sengaja,  berarti  maksud  dan  niat  seseorang  untuk  membuat perjanjian adalah baik.
Kekhilafan  terjadi  apabila  orang  dalam  suatu  persesuaian  kehendak  mempunyai gambaran  yang  keliru  mengenai  orangnya (error  in  persona )  atau  barangnya (error  in substantia). Hakikat benda termasuk didalamnya juga benda tidak berujud. Contoh error in substantia adalah  membeli  barang  antik  ternyata  tidak  antik  dan  contoh error  in  persona adalah membeli lukisan Basuki Abdullah, tetapi keliru Subaki Abdilla.
Selain harus ada hakekat dari suatu benda dalam kekhilafan, kekhilafan juga harus memenuhi syarat-syarat:
a.  Dapat  diketahui,  artinya  pihak  lawan  mengetahui  atau  seharusnya  mengetahui sebagai manusia yang normal bahwa telah terjadi kekhilafan.
b.  Dapat dimaafkan, yaitu kekhilafan tidak dapat dimintakan kalau orang yang meminta itu berdasarkan kebodohannya.
Kekhilafan hanya mungkin ada pada saat terjadinya perjanjian atau sudah ada, dan bukan yang akan ada di kemudian hari.

## Paksaan
Paksaan dalam arti luas meliputi ancaman baik dengan kata-kata maupun tindakan. Paksaan yang dimaksud adalah bukan paksaan dalam arti absolut, sebab dalam hal demikian itu perjanjiannya sama sekali tidak terjadi (batal demi hukum), orang yang dibawah ancaman kehendaknya  tidak  bebas,  maka  perjanjian  dapat  dibatalkan.  Orang  yang dibawah  siksaan phisik atau tangannya dipegang oleh orang yang lebih kuat untuk dipaksa menandatangani suatu  surat  (misalnya  pengakuan  utang),  maka  perjanjian  ini  menjadi  dapat  dibatalkan. Ancaman harus dilakukan dengan alat yang tidak diperbolehkan tetapi ancaman yang dengan upaya-upaya hukum diperbolehkan, asalkan tujuannya tidak merugikan orang yang dipaksa. Misalnya A akan membatalkan perjanjiannya kalau B mengingkari janjinya. Pihak ketiga juga dapat melakukan tekanan terhadap salah satu pihak (periksa pasal 1323 KUHPerdata).

## Penipuan
Perjanjian  yang  dibuat  karena  ada  unsur  penipuannya  dapat  dibatalkan.  Penipuan adalah kebohongan atau memberikan gambaran yang keliru dengan tujuan untuk keuntungan pribadi. Bedanya dengan paksaan, dalam paksaan orang itu sadar bahwa kehendaknya itu tidak  dikehendaki,  tetapi  dia  harus  mau,  sedangkan  dalam  penipuan  kehendaknya  keliru, demikian juga dengan kekhilafan.
Penipuan itu dilakukan dengan sengaja untuk mempengaruhi pihak lain ke tujuan yang keliru atau supaya mempunyai gambaran yang keliru. Penipuan tidak sekedar bohong, tetapi dengan segala upaya akal, tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kekeliruan dalam kehendaknya.
Untuk  terjadinya  penipuan,  maka  pihak  yang  diminta  pembatalan  perjanjian  harus menunjukkan bahwa penipuan itu menyebabkan terjadinya kata sepakat. Pihak lawan harus dapat  menunjukkan  atau  membuktikan  bahwa  terjadinya  perjanjian  atas  dasar  penipuan. Dengan demikian harus ada hubungan kausal antara penipuan itu sendiri dengan terjadinya perjanjian dan apabila tidak ada hubungan kausal sama sekali, maka pihak yang tertipu tidak dapat menuntut pembatalan perjanjian.
Dalam penipuan, ada kemungkinan pihak yang tertipu:
a.  Dapat minta pembatalan perjanjian, atau
b.  Dapat  menggugat  penipu  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum  (didasarkan pada Jurisprudensi H.R. 16 Desember 1932).
Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence).
Penyalahgunaan keadaan merupakan perkembangan dan berdasarkan analogi dari paksaan,  kekhilafan  dan  penipuan,  yaitu  penyalahgunaan  keadaan (undue  influence) dan muncul  dengan  adanya  Arrest  Bovag  III . HR  26  Februari  1960,  NJ.  1965,373  dan  telah diterima di negeri Belanda sebagai alas an pembatalan perjanjian. Ajaran penyalahgunaan keadaan dapat mencakup ketiga tentang kekhilafan, paksaan dan penipuan, artinya dalam satu perjanjian dapat mengandung ketiga hal tersebut.
Pasal 44 ayat (1) Buku III Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda menyebutkan 4 syarat untuk adanya penyalahgunaan keadaan, yaitu:
1)  Keadaan-keadaan istemewa (bijzondere onstandigheden), seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman;
2)  Suatu  hal  yang  nyata  (kenbaarheid),  disyaratkan  bahwa  salah  satu  pihak mengetahui  atau  semestinya  mengetahui  bahwa  pihak  lain  dalam  keadaan istemewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu akta perjanjian;
3) Penyalahgunaan  (misbruik),  salah  satu  pihak  telah  melaksanakan  perjanjian  itu walaupun dia mengetahui seharusnya tidak melakukannya.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 17,No 1 (2020) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
4) Hubungan kausal (causal verband), adalah penting bahwa tanpa penyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian tidak ditutup. 15
Ajaran  penyalahgunaan  keadaan  mengatakan  bahwa  penyalahgunaan  keadaan dapat  terjadi  karena  salah  satu  pihak  ada  keunggulan  secara  ekonomis  maupun  secara kejiwaan.  Contoh  yang  fenomenal  yang  terjadi  jauh  sebelum  ajaran  penyalahgunaan  ini menjadi factor pembatalan perjanjian adalah roman Siti Nurbaya dan Datuk Maringgih. Unsur paksaan,  kekhilafan  dan  penipuan,  serta  keunggulan  ekonomi  dan  kejiwaan  menjadi  satu dalam roman tersebut.
Keunggulan  ekonomis  adalah  keunggulan  salah  satu  pihak  yang  secara  ekonomis lebih unggul dari pihak lawan. Seseorang yang mengajukan kredit ke bank, maka  bank secara ekonomis lebih unggul dari pihak lawan. Keunggulan kejiwaan, adalah keunggulan salah satu pihak  karena  adanya  ketergantungan  pihak  lawan,  atau  salah  satu  pihak  unggul  dalam keilmuan yang secara kejiwaan mempengaruhi pihak lawan, misalnya advokat dengan klien, dokter dengan pasien dan lainnya.
H.R. beranggapan bahwa tanpa sebab dalam suatu perjanjian adalah bertentangan dengan kesusilaan, sehingga apabila terjadi penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak, karena keadaan darurat dan tidak seimbang, maka perjanjian itu dianggap dilakukan dengan sebab yang tidak diperbolehkan dan perjanjian itu adalah tidak berlaku atau batal demi hukum.
Penyalahgunaan  keadaan  terjadi  apabila  orang  mengetahui  atau  seharusnya mengetahui bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, tidak dapat berfikir panjang, ketergantungan, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak dapat berfikir panjang,  ketergantungan, keadaan  jiwa  yang  abnormal  atau  tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya dia harus mencegahnya.
Unsur-unsur  kekhilafan,  paksaan,  penipuan  dan  penyalahgunaan  keadaan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1321  KUHPerdata  dan  perkembangan  hukum  melalui Yurisprudensi, sebagaimana diuraikan diatas dengan sebutan penyalahgunaan keadaan atau istilah-istilah  lainnya  merupakan  penafsiran  para  ahli  hukum.  Hukum  perjanjian  dengan berlandaskan  Pasal  1338  KUHPerdata  yang  mengandung  asas-asas  konsensualisme, kekuatan  mengikatnya  perjanjian  dan  asas  kebebasan  berkontrak  tidak  membatasi munculnya  penafsiran  terhadap  perjanjian,  substansi  perjanjian  dan  istilah  perjanjian  itu sendiri. Memahami apa yang terkandung dalam hokum tidak dapat dilepaskan dari permainan bahasa yang seringkali membuat orang memaknai dan memahami secara berbeda pula. Hal ini  membutuhkan  satu  penafsiran  yang  mengandung  makna  dan  bahkan mengkonstruksikannya seperti apa yang dikehendaki oleh hokum tersebut.
Perjanjian tidak memerlukan penafsiran dan bahkan tidak diperbolehkan apabila kata- kata  dalam  perjanjian  itu  sudah  jelas,  sebagaimana  dianyatakan  dalam  Pasal  1342
15 Hasanudin,  2016,  Penyalahgunaan  Keadaan  Sebagai  Alasan  Pembatalan  Perjanjian, https://pn- tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian ,  di  akses  tanggal  15 Pebruari 2020.
KUHPerdata. Penafsiran timbul apabila perjanjian yang dibuat tidak jelas, tidak lengkap dan mengandung  multi  tafsir.  Penafsiran  atau  hermeneutika  adalah  suatu  metode  yang  lazim dpergunakan  dalam  ilmu  pengetahuan,  untuk  memperjelas  makna  keilmuan  yang  masih mengandung  multi  tafsir,  termasuk  juga  menafsirkan  perjanjian  yang  tidak  jelas  atau  tidak lengkap. Penafsiran dipergunakan untuk memberikan kejelasan/ arti yang sebenarnya yang terkandung  dalam  kontrak.  Suatu  kontrak  mengandung  syarat  sahnya,  asas-asas,  unsur- unsur dan akibat  hukumnya,  sehingga  diperlukan  pemahaman  yang  sama bagi para pihak untuk  kontrak  yang  disepakati  bersama,  namun  bentuknya  tidak  harus  tertulis.  Penafsiran terhadap  kontrak  bisa  terjadi  pada  kontrak  yang  berbentuk  tertulis  ataupun  lisan  ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain. 16
Lieber 17 memberikan  pemikirannya  tentang  prinsip-prinsip  interpretasi,  bahwa diartikan sebagai upaya menemukan makna yang sebenarnya dari tanda-tanda apapun yang digunakan untuk menyampaikan ide-ide. Makna yang sebenarnya dari tanda tersebut adalah makna yamg memang dikehendaki untuk diekspresikan oleh orang yang menggunakan tanda itu.    Dalam  perjanjian  makna  sebenarnya  adalah  apa  yang  dikehendaki  para  pihak  dan dipergunakan dalam membuat perjanjian.
Penafsiran  pasal  1321  KUHPerdata  menjadi  menarik,  manakala  muncul  berbagai istilah dan penafsiran dari para ahli hokum tentang apa yang dimaksud dengan makna yang terkandung  dalam  Pasal  1321  KUHPerdata  tersebut.  Penulis  menyadari  kekurangan substansi dan pemahaman bahasanya  pada  istilah wilsgebrek, tetapi  pemikiran  sederhana untuk merumuskan apakah itu factor kehendak yang cacat, perjanjian semu atau ada factor yang menyebabkan kehendak menjadi cacat atau keliru mempunyai arti yang berbeda.
Kata cacat seperti yang disampaikan diatas mempunyai konotasi yang kurang bagus, sehingga  apabila  digabungkan  dengan  kata  kehendak  mempunyai  pengertian  pada  factor kehendaknya  yang  kurang  bagus.  Kehendak  yang  cacat  berarti  kehendaknya  memang mengandung unsur kekurangan, sehingga menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna, atau bahkan bisa diartikan cela atau aib, baik pada badan, bathin maupun akhlak. Perjanjian semu berarti ada unsur kepura-puraan dalam membuat perjanjian. Padahal perjanjian mengandung unsure serius dari para pihak. Atau yang ketiga diluar kehendak yang menyebabkan kehendaknya menjadi salah atau keliru.
Berdasarkan  penelaahan  diatas,  maka  kajian  apakah  Pasal  1321  KUHPerdata sebagai  cacat  kehendak  atau  apa  yang  termaksud  dengan  kata-kata  tersebut  atau  lebih didasarkan pada factor yang menyebabkan kehendaknya menjadi keliru adalah materi yang sangat  menarik.  Menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  factor  berarti  hal  (keadaan, peristiwa)  yang  ikut  menyebabkan  (mempengaruhi)  terjadinya  sesuatu.  Apabila  dikaitkan dengan  cacat  kehendak,  maka  bukan  kehendaknya  yang  cacat  tetapi  ada  keadaan  yang
16 Sigit Irianto, 2016, Urgensi Hermeneutika Dalam Hukum Kontrak, Jurnal Spektrum Hukum, ISSN 1858-0246 Vol. 13/No. 2/Oktober 2016, hlm. 183.
17 James,  Faar,  1992, Amerikanisasi  Hermeneutika:  Legal  and  Political  Hermeneutics Karya  Francis Lieber, dalam Legal Hermeneutics , University of California Press, California, hlm. 141-145
mempengaruhi  atau  menyebabkan  terjadinya  sesuatu.  Terjadinya  sesuatu  itulah  yang dimaksud penulis sebagai kehendaknya menjadi keliru.

## PENUTUP

## a.  Kesmipulan
1.  Pasal  1321  KUHPerdata  hanya  menyatakan  tiada  kata  sepakat,  tetapi  tidak menyebutkan  nama  atau  judul  atau  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  sehingga mengundang multi tafsir tentang apa yang dimaksud dengan kata tiada kata sepakat tersebut.    Banyak  para  ahli  hukum  mengartikan  Pasal  1321  KUHPerdata  dengan peengertian Pasal yang mengatur tentang cacat kehendak. Pengertian cacat kehendak yang  selama  ini dipahami oleh  orang-orang  yang  belajar hokum  menjadi  kajian  yang menarik  untuk  mengetahui  batas-batas  kata-kata  cacat  dan  kehendak,  serta  lingkup yang ada didalamnya.
2.  Pasal  1321  KUHPerdata  mengandung  banyak  penafsiran  untuk  mengartikannya, namun ke-empat hal tersebut merupakan factor atau unsur-unsur yang terkadung dalam Pasal  1321  KUHPerdata  ditambah  dengan  perkembangan  hukum  melalui Yurisprudensi.  Kekhilafan,  paksaan,  penipuan  dan  penyalahgunaan  keadaan merupakan  factor  yang  menyebabkan  kehendaknya  menjadi  keliru  dan  bukan  cacat kehendak  itu  sendiri.  Arti  factor  yang  menyebabkan  cacat  atau  kelirunya  kehendak dengan kehendak yang cacat sangatlah berbeda. Seseorang kehendaknya tidak cacat tetapi  karena  ada  factor-faktor  yang  mempengaruhinya,  maka  kehendaknya  menjadi salah  atau  keliru.  Berdasarkan  pemahaman  penulis,  maka  wilsgebrek  bukanlah diartikan  dengan  berbagai  arti  yang  mengandung  cacat  kehendak,  tetapi  justru  ada factor-faktor yang mempengaruhi kehendaknya menjadi keliru.
b.  Saran
a.  Pasal 1321 KUHPerdata masih mengandung berbagai penafsiran tentang maksud yang terkandung didalamnya. Kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan  keadaan  mengandung  banyak  arti  yaitu  sebagai  cacat kehendak  atau  factor  yang  menyebabkan  kehendaknya  menjadi  keliru. Hendaknya  substansi  Pasal  1321  KUHPerdata  diartikan  sebagai  factor- faktor yang menimbulkan kehendak seseorang menjadi keliru.
b.  Dalam  rangka  penyusunan  KUHPerdata  nasional,  khususnya  hukum perjanjian, penafsiran-penafsiran yang ada merupakan kekayaan pemikiran dari  para  ahli  dan  pemerhati  hukum.  Hendaknya  penafsiran-penafsiran yang  berkembang  tersebut  dapat  ditampung  untuk  memperoleh pemahaman yang sama tentang Pasal yang mengatur tentang kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan.
c.  Hukum perjanjian mengandung asas kebebasan berkontrak, yang termasuk didalanya  adalah  kebebasan  untuk  menafsirkan  perjanjian,  namun sebagaimana diamanatkan Pasal 1342 KUHPerdata, penafsiran dapat tidak terjadi apabila perjanjian atau substansinya sudah mengandung kejelasan

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.
Hardijan Rusli, 1993, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta.
H.F.A Vollmar, Inleiding Tot de Studie van Het Nederlands Burgerlijk Recht, diterjemahkan oleh I.S.Adiwimarta, 1984,  dengan Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II, Rajawali, Jakarta.
James,  Faar,  1992,  Amerikanisasi  Hermeneutika:  Legal  and  Political  Hermeneutics  Karya Francis Lieber, dalam Legal Hermeneutics, University of California Press, California.
J. Satrio, 1996, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung,
M. Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung
Richard Simanjuntak, 2018, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Kontan Publishing, Jakarta.
R. Subekti,  1983, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
------------- 1979, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.
Sigit Irianto, 2014, Hukum Perdata, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Perdata Hukum Perutangan Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-undangan

## KUHPerdata.
Jurnal, Makalah, Internet dan lain-lain .
Hasanudin,  2016,  Penyalahgunaan  Keadaan  Sebagai  Alasan  Pembatalan  Perjanjian, https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan- pembatalan-perjanjian, di akses tanggal 15 Pebruari 2020.
J. Satrio, Catatan Hukum, Sepakat dan Permasalahannya: Perjanjian dengan Cacat dalam Kehendak,  hokum online.com, diakses tanggal 10 September 2018.
M. Isnaeni, 2016, Asas Konsensualisme Sebagai Dasar Pembentukan Kontrak, Konferensi Nasional  Hukum  Perdata  III,  Pembaharuan  Hukum  Kontrak  Prinsip-prinsip  Hukum Kontrak Universal dan Sistem Hukum Kontrak Indonesia, Kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dengan Universitas Brawijaya Malang, 19-21 Oktober 2016.
Sigit Irianto, 2016, Urgensi Hermeneutika Dalam Hukum Kontrak, Jurnal Spektrum Hukum,
ISSN 1858-0246 Vol. 13/No. 2/Oktober 2016 .