## Jurnal “Gema Kampus” Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRIVASI INFORMASI PRIBADI PEGAWAI DALAM PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA

## Luluk Endang Nurrokhmah
Program Studi Ilmu Politik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak (Papua)

## Abstrak
Tata  kelola  pemerintahan  berbasis  teknologi  informasi  dan  komunikasi  atau  e-Government telah menjadi fenomena global, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah berupaya mengembangkan e-Government dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif dan  efisien. Dalam e- Government, informasi yang telah diolah  disimpan dalam sebuah  dokumen  yang  disebut  dokumen  elektronik.  Sebagian  besar  dokumen  elektronik menyimpan informasi dari organisasi dan informasi pribadi setiap pegawai (PNS) yang sangat rentan untuk disalahgunakan, sehingga perlindungan atas privasi informasi  pribadi tersebut menjadi  sangat  penting  agar  tidak  diketahui  oleh  pihak  yang  tidak  berhak  atau  tidak berkepentingan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dasar  perlindungan  hukum atas  privasi  informasi  pribadi  pegawai  negeri  dalam  penyelenggaraan  e-government  di Indonesia.  Dalam  tesis  ini  difokuskan  pada  perlindungan  hukum  atas  informasi  pribadi pegawai negeri dalam konteks Hak Asasi Manusia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran terhadap informasi pribadi pegawai negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual. Perlindungan hukum atas privasi informasi pribadi pegawai negeri di Indonesia belum diatur dalam  suatu  peraturan  tertentu  namun  telah  dimuat  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan yaitu: UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4); kemudian UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;  UU  No.  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan;  UU  No.  6  Tahun  2011 Tentang  Keimigrasian;  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin PNS.
Kata kunci:  Perlindungan hukum, Privasi informasi pribadi, Pegawai (PNS),
e-Government.

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Di  era  globalisasi  saat  ini,  penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi  (TIK) telah    merambah  segala  bidang.  Tidak hanya  untuk  proses operasional sehari-hari, tetapi      juga  dalam      proses      pengambilan keputusan.  Bahkan,  di  beberapa  sektor seperti keuangan dan perbankan ketergantungan pada TIK sangat besar. Tidak terkecuali instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai  pelaksana  formatur  kebijakan  dari pemerintah pusat dan pengembangan daerah
itu sendiri.
Electronic Government atau disingkat e- Government , telah menjadi fenomena  global. “Terjadi    inovasi    besar    dalam pengembangan e-Government selama  satu dekade  terakhir,  beberapa  pemerintahan  di negara  maju  bersaing  untuk    menawarkan kepemimpinan    dalam    layanan on-line” Begitu   pula   di  negara  berkembang,  tidak terkecuali   di   Indonesia,   pemerintah   pusat maupun pemerintah daerah berusaha menerapkan e-Government . Penerapan e-Government merupakan
Maryadi “Pengaruh Gaji, Bonus, dan Fasilitas Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada Jurnal “Gema Kampus” Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016
upaya untuk mengembangkan
penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik  dalam  rangka  meningkatkan kualitas  layanan  publik  secara  efektif  dan efisien, sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden R.I Nomor 3  Tahun 2003 tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan e-Government . Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem    manajemen    dan    proses kerja  di  lingkungan  pemerintah  dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK.
Dalam e-Government ,  informasi  yang diolah disimpan dalam sebuah dokumen yang disebut  dokumen elektronik.  Sebagian besar dokumen menyimpan informasi dari organisasi dan informasi setiap individu atau pegawai,  sehingga perlindungan atas  privasi informasi  pribadi  tersebut  menjadi  sangat penting agar tidak diketahui oleh pihak yang tidak  berhak  atau  tidak  berkepentingan. Adapun  regulasi  di  Indonesia  yang  terkait dengan  informasi  elektronik  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Dalam    Undang-Undang    Nomor    11 Tahun    2008    tentang    Informasi    dan Transaksi  Elektronik,  Pada  Pasal  1 ayat  (1), menyatakan  bahwa:  Informasi  elektronik adalah  sebagai  satu  atau  sekumpulan  data elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange ( EDI ), surat elektronik ( electronic mail) , telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode  akses,  simbol,  atau  perforasi    yang telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Arti  atau  nilai  yang  diberikan  kepada informasi  saat  ini  merefleksikan pergeseran dari  masyarakat  pertanian  ke  masyarakat industri  dan  akhirnya  ke  masyarakat
informasi.  Dalam  masyarakat  pertanian, tanah  adalah aset  paling penting  dan  negara dengan  produksi  tani  terbesar  memiliki kekuatan bersaing. Dalam masyarakat industri,  kekuatan  modal,  seperti  memiliki cadangan  minyak,  menjadi  faktor  utama dalam persaingan. Dalam masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan, informasi  adalah  aset  paling  berharga  dan kemungkinan  mendapatkan,  menganalisis dan menggunakan     informasi memberikan keunggulan bersaing bagi negara manapun.
Seiring  dengan  meningkatnya  nilai  aset informasi, keinginan orang untuk mendapatkan      akses      ke      informasi  dan mengendalikannya      juga      meningkat. Dibentuk kelompok-kelompok untuk menggunakan  aset  informasi  demi  berbagai tujuan. Di era TIK ini, informasi adalah asset penting  yang  harus  dijaga  dan  penyusun kebijakan perlu mengetahui apa itu keamanan  informasi  dan  tindakan  apa  saja yang  perlu  dilakukan  untuk  menghadapi kebocoran dan pelanggaran terhadap informasi.
Dokumen pribadi adalah dokumen yang berkaitan  dengan  individu  yang  dapat diidentifikasi atau orang yang teridentifikasi. Termasuk  di  dalamnya  informasi  seperti nama,  nomor  telepoalamat, e-mail ,  nomor lisensi  mobil,  karakteristik  fisik  (dimensi wajah,  sidik  jari,  tulisan  tangan,  dan  lain- lain),  nomor  kartu  kredit,  dan  hubungan keluarga. Akses, pengumpulan, analisis, dan penggunaan  informasi  pribadi  yang  tidak pantas  berdampak  pada  perilaku  pihak  lain terhadap pribadi yang bersangkutan dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, harta benda, dan keselamatan-nya. Oleh karena itu, informasi pribadi    harus    dilindungi    dari    akses, pengumpulan,    penyimpanan,  analisis  dan penggunaan  yang  salah.  Dalam  hal  ini, informasi pribadi adalah subyek perlindungan.  Ketika  subyek  perlindungan
Luluk Endang Nurrokhmah “Perlindungan Hukum Atas Privasi Informasi Pribadi Pegawai Dalam Penyelenggaraan E-Government di Indonesia”
adalah  hak  terhadap  informasi  pribadi daripada informasi pribadi itu sendiri, inilah yang disebut konsep privasi.
Menurut k a m u s besar bahasa Indonesia,  privasi  berarti  bebas keleluasaan, dan    dalam Black’s    Law    Dictionary dirumuskan privacy   rights The right to be let alone; the right of a person to be free from unwarranted  publicity.  Term  “right  of privacy”  is  generic  term  encompassing various  rights  recognized  to  be  inherent  in concept  of  ordered  liberty,  and  such  rights prevents    governmental    interference    in intimate  personal relationship or activities, freedom  of  individual  to  make  fundamental choices involving himself, his family and his relationship with others.
Dari    rumusan    di    atas    diperoleh pemahaman  bahwa  dalam  pengertian umum privasi  tersebut  berkaitan  dengan  beberapa hak menyangkut kebebasan dan kemerdekaan manusia yang harus dilindungi, termasuk  terhadap  gangguan  atau  intervensi pemerintah  dalam  hal  yang  bersifat  pribadi, baik urusan keluarga maupun cara membina hubungannya dengan pihak lain.
Berdasarkan    Undang  Undang    Dasar Negara    Republik    Indonesia    Tahun  1945 amandemen    ke-empat,    pada    Pasal    28G ayat    (1),    telah    disebutkan    dasar  hukum tentang  perlindungan  hak  pribadi,  yaitu: “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta  benda  yang  dibawah  kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak azasi”.
Ada  lima  cara  untuk  menjelaskan  hak untuk  privasi,  yaitu:  Hak  untuk bebas dari akses yang tidak diinginkan (misalnya akses melalui SMS), Hak untuk tidak membolehkan  informasi  pribadi  digunakan dengan cara yang tidak diinginkan  (misalnya
penjualan  sepengetahuan  atau  seizin  pribadi tersebut,  misalnya  melalui  penggunaan CCTV ( Closed  Circuit  Television ),  Hak untuk  memiliki  informasi  pribadi  yang dinyatakan secara akurat dan benar (integritas),  dan  Hak  untuk  mendapatkan imbalan atas nilai informasi itu sendiri.
Informasi pribadi terdiri atas fakta-fakta, komunikasi  atau  pendapat  yang  berkaitan dengan  individu  yang  merupakan  informasi sangat  pribadi  atau  sensitif  sehingga  orang yang  bersangkutan  ingin  menyimpan  atau membatasi  orang  lain  untuk  mengoleksi, menggunakan  atau  menyebarkannya  kepada pihak lain.
Masalah
keamanan informasi merupakan  salah  satu aspek  terpenting pada sebuah sistem informasi. Masalah keamanan informasi seringkali tidak begitu dipedulikan bahkan  ditiadakan.   Informasi   menentukan hampir    setiap    elemen  dalam  kehidupan manusia.  Hanya  sedikit  hal  yang  bisa dilakukan di zaman modern tanpa melibatkan pengumpulan,  penukaran,  pembuatan  atau pengaksesan informasi.
Kemampuan  untuk  mengakses  dan menyediakan  informasi  secara  cepat  dan akurat  menjadi  sangat  esensial  bagi  sebuah organisasi,  baik  yang  berupa  organisasi komersial   (perusahaan),   perguruan   tinggi, lembaga      pemerintah  maupun  individual (pribadi). Hal tersebut dimungkinkan dengan perkembangan  yang pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi    memiliki    banyak    keuntungan dalam    peningkatan  kinerja  organisasi pemerintahan. Namun, aspek negatifnya juga banyak  terjadi,  seperti  kejahatan  yang meliputi penipuan, pencurian, pemerasan dan banyak lagi yang lainnya. Jatuhnya informasi pribadi pegawai dalam organisasi pemerintahan  kepada      pihak      lain      yang tidak    berhak    dan    tidak    berkepentingan dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  pribadi
Maryadi “Pengaruh Gaji, Bonus, dan Fasilitas Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada Jurnal “Gema Kampus” Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016 pegawai  pemilik  informasi  tersebut.  Untuk itu  diperlukan  adanya  suatu  upaya  hukum untuk  melindungi  privasi  informasi  pribadi pegawai.
Pegawai yang merupakan subyek dalam penelitian  ini  adalah  pegawai  negeri,  yang pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  Pegawai  negeri  adalah mereka  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat yang  ditentukan    dalam    peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh  pejabat  yang  berwenang  dan diserahi  tugas  dalam  sesuatu  jabatan negeri atau  diserahi  tugas  negara  lainnya  yang ditetapkan  berdasarkan  sesuatu  peraturan perundang-undangan  dan  digaji  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi    negara    dan    abdi    masyarakat    yang dengan    kesetiaan    dan  ketaatan  kepada Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945, negara  dan  pemerintah,  menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
Selain  sebagai  penyelenggara  tugas- tugas  negara  atau  pemerintahan,  pegawai negeri  juga  merupakan  tulang  punggung pemerintah  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahan  maupun  dalam  pelaksanaan pembangunan  nasional.  Oleh  sebab  itu pegawai negeri sebagai aparatur negara, abdi masyarakat  wajib    setia    dan    taat    kepada Pancasila,    sebagai    falsafah    dan    idiologi negara,  kepada  UUD  1945,  kepada  negara dan pemerintahan.
Dalam menyelenggarakan pemerintahan, aparatur negara selain tunduk pada  peraturan  yang  berlaku  juga  harus memperhatikan
asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Menurut Philipus  M.  Hadjon ,  “Dalam  Kepustakaan Bahasa  Indonesia  belum  banyak  membahas asas-asas pemerintahan yang baik. Selanjutnya dikatakan bahwa: Salah satunya
adalah  buku  dari Kuntjoro  Purbopranoto yang berjudul ‘Beberapa catatan hukum tata pemerintahan  dan  peradilan  administrasi Negara’, yang menguraikan Dasar- Dasar/Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (general principle of good
administration),  yaitu:    Azas  kepastian hukum (principle of legal), Azas keseimbangan  (principle  of  proportionality), Azas kesamaan (principle of equality), Azas bertindak cermat  (principle of carefuleness), Azas  motifasi  untuk  setiap  keputusan pangreh  (principle  of  motivation),  Azas jangan  mencampuradukkan  kewenangan (principle  of  non  misuse  of  competence), Azas  permainan  yang    layak    (principle    of fair  play),  Azas  keadilan  atau  kewajaran (principle of reasonableness or prohibition of arbritrariness), Azas menanggapi pengharapan  yang  wajar  (principle  of meeting raised expectation), Azas meniadakan  akibat-akibat  suatu  keputusan yang  batal  (principle  of  undoing  the consequences of an annulled decision), Azas perlindungan  atas  pandangan  hidup  (cara hidup)  pribadi  (principle  of  protecting  the personal  way  of  life),  Azas  kebijaksanaan (sapientia),  dan  Azas  penyelenggaraan kepentingan  umum  (principle  of  public service).
Dalam praktek pemerintahan di Belanda sebagai pelaksanaan asas keterbukaan mula- mula  melalui  asas  “ fair  play ”  sebagai  salah satu  dari  apa  yang  disebut  “ algemene beginselen  van  behoorlijk  bestuur ”  yang dalam praktek Peradilan  Tata  Usaha  Negara di    Indonesia    dewasa    ini    dikenal    dengan nama “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”  (AAUPB).  Dengan  lahirnya wet openbaarheid  van  bestuur (WOB)  yang efektif  sejak  tanggal  1  Mei  1980  asas “ fair play ” dimasukkan dalam wet tersebut. Dalam WOB  dibedakan  dua  macam  keterbukaan pemerintahan, yaitu keterbukaan aktif dilaksanakan  atas  prakarsa  pemerintah;
Luluk Endang Nurrokhmah “Perlindungan Hukum Atas Privasi Informasi Pribadi Pegawai Dalam Penyelenggaraan E-Government di Indonesia”
sedangkan keterbukaan pasif atas permintaan warga masyarakat.
Pemerintah  memiliki  peran  penting untuk memastikan keamanan privasi informasi  pribadi  pegawai  dengan  membuat regulasi yang mengatur tentang perlindungan privasi  informasi  pribadi  pegawai  sehingga dapat    tercipta    tata  kelola  pemerintahan yang  baik  atau  yang  disebut  dengan Good Governance .  Korelasi  antara  perlindungan informasi pribadi  yang merupakan hak asasi dengan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik adalah  sangat  erat  seperti  yang  dikatakan Philipus  M.  Hadjon dalam  buku Hukum Administrasi  dan  Good  Governance bahwa: “ Good Governance berhubungan sangat erat dengan hak-hak asasi”. Selanjutnya dijelaskan  pula  bahwa:  Telaah    hukum administrasi  berkenaan  dengan  fungsi  dan pendekatan  dalam  hukum  administrasi, jelaslah menunjukkan bahwa hukum administrasi  berfungsi  melindungi  hak-hak asasi manusia berkenaan dengan penggunaan  kekuasaan  memerintah  dan berkenaan  dengan  perilaku  aparat  dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
Hukum  terhadap  pemerintah  berkaitan dengan  perlindungan  hukum  bagi  rakyat terhadap tindakan pemerintahan.
Perlindungan  hukum  dalam  konteks  ini dibedakan    antara    perlindungan    hukum preventif  dan  perlindungan  hukum represif. Perlindungan  hukum  preventif  menyangkut partisipasi rakyat dalam penerbitan keputusan pemerintahan.
Perlindungan
represif  menyangkut  tanggung  jawab  dan upaya  hukum,  tanggung  jawab  dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi.
Pemerintah  telah  menyusun  Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  Di Instansi  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  (E-
Government).  Peraturan  Pemerintah  ini dimaksudkan untuk mengatur secara nasional penyelenggaraan  e-government.  Tujuan  dari peraturan  pemerintah  ini  adalah  untuk memberikan acuan pelaksanaan atau pedoman  dalam  rangka  penyelenggaraan  e- government  secara  nasional,  menciptakan sinergi  antar-  instansi  pemerintah  pusat  dan daerah secara nasional dalam penyelenggaraan e-government, mengoptimalkan penyelenggaraan
e- government  dalam  pelayanan  publik  secara nasional  dan  mendorong  terjadinya  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan isu hukum dan permasalahan sebagai berikut: Perlindungan    hukum    atas    informasi pribadi   pegawai   negeri   dalam konteks Hak Asasi Manusia .
Dari  isu  hukum  di  atas,  maka pertanyaan  hukumnya  adalah  bagaimana perlindungan  hukum  atas  informasi  pribadi pegawai  negeri  dalam  konteks  Hak  Asasi Manusia.
Akibat hukum dari    pelanggaran terhadap    informasi    pribadi    pegawai negeri dalam penyelenggaraan e- government di Indonesia.
Berdasarkan isu hukum tersebut, maka pertanyaan yang menyusul adalah apa akibat- akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari pelanggaran.

## Metode Penelitian
Tipe Penelitian: Metode yang
digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum yang  bertujuan  untuk  mencari  pemecahan atas  isu  hukum  serta  permasalahan  yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi  mengenai  apa  yang  seyogyanya atas  isu  yang  diajukan. Peter  M  Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum ,
Maryadi “Pengaruh Gaji, Bonus, dan Fasilitas Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada Jurnal “Gema Kampus” Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016 menyatakan  bahwa:  “Penelitian  hukum merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian  hukum  langkah-  langkah  yang dilakukan  adalah  sebagai  berikut:  1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir  hal-hal  yang  tidak  relevan untuk  menetapkan  isu  hukum  yang  hendak dipecahkan; 2) Pengumpulan     bahan-bahan hukum        dan        sekiranya        dipandang mempunyai  relevansi juga  bahan-bahan  non hukum; 3) Melakukan  telaah  atas  isu  yang diajukan  berdasarkan  bahan-bahan  yang telah  dikumpulkan;  4)  Menarik  kesimpulan dalam  bentuk  argumentasi  yang  menjawab isu  hukum;  5)    Memberikan  preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan;
Pendekatan
perundang-undangan
(statute  approach)  mutlak  diperlukan  guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum perlindungan  privasi  informasi  pribadi pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik.  Secara  teoritis perlindungan  hukum  atas  privasi  informasi pribadi  itu  memberikan  dasar  hukum  untuk melindungi    dan  menjaga kerahasiaan informasi pribadi pegawai dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik berdasarkan peraturan perundang- undangan.
Oleh  sebab  itu,  maka  perlu  dilakukan penganalisaan peraturan perundang- undangan  melalui    pendekatan    perundang- undangan  yang  menjadi dasar  perlindungan privasi      informasi  tersebut.  Dengan demikian,  maka  pendekatan  perundang- undangan  dimaksudkan  untuk  melakukan kajian  dan  analisis  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang berkaitan  dengan perlindungan  privasi  informasi  pribadi pegawai dalam penyelenggaraan e- government di Indonesia.
Pendekatan konseptual (conceptual approach),  digunakan  untuk  mengkaji  dan menganalisis  kerangka  pikir  atau  kerangka konseptual  maupun  landasan  teoritis  sesuai dengan tujuan  penelitian  ini  yakni  mengkaji dasar  normatif  dari  perlindungan    privasi informasi  pribadi  pegawai  berkaitan  dengan penyelenggaraan e-government di  Indonesia yang  didasarkan  pada  teori-teori  mengenai tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Oleh sebab  itu,  maka  perlu dikemukakan konsep- konsep dasar mengenai perlindungan hukum, prinsip- prinsip penyelenggaraan pemerintahan  negara  menurut  UUD  1945, prinsip- prinsip privasi informasi pribadi, dan konsep dasar mengenai tata kelola pemerintahan  berbasis  teknologi  informasi dan komunikasi atau disebut e- government .

## Sumber Bahan Hukum (legal sources)
Bahan-bahan  penelitian  berupa  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Bahan   hukum   primer   berupa   perundang- undangan      dikumpulkan  dengan  metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder  dikumpulkan  dengan  sistem  kartu catatan  ( card  system ),  baik  dengan  kartu ikhtisiar  (memuat  ringkasan  tulisan  sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang  memuat  pendapat  asli  penulis);  kartu kutipan  (digunakan  untuk  memuat  catatan pokok  permasalahan);  serta  kartu  ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).
Bahan  hukum  primer: Bahan  hukum primer  yang  dimaksud  dalam  bentuk Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Pasal  28  huruf  G  ; Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang  Hak  Azasi  Manusia,  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang Telekomunikasi,  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik; Undang-Undang Nomor 6

## 82
Luluk Endang Nurrokhmah “Perlindungan Hukum Atas Privasi Informasi Pribadi Pegawai Dalam
Penyelenggaraan E-Government di Indonesia” Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; Instruksi Presiden  R.I  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional
Pengembangan E-Government. Bahan hukum sekunder: Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan  yang mendukung  bahan  hukum  primer  seperti buku-buku  teks,  artikel  dalam  berbagai majalah dan jurnal ilmiah di bidang hukum, dan sebagai sumber lainnya yang mendukung. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah
dikumpulkan
(inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang- undangan  guna  memperoleh  gambaran sinkronisasi  dari  semua  bahan  hukum. Selanjutnya  dilakukan  sistematisasi  dan klasifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan  dengan  teori  dan  prinsip hukum  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

## Pertanggungjawaban Sistematika
Penulisan  tesis  ini  secara  sistematis disusun ke dalam 4 (empat) bab dan masing- masing  bab  terdiri  dari  beberapa  sub-bab. Maksud  pembagian  tesis  ke  dalam  bab  dan beberapa sub  bab adalah  untuk  menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik dan lebih jelas. Adapun bab-bab yang  penulis  maksudkan  sebagai  berikut: berisi  tentang  Pendahuluan  yang
Pengertian  perlindungan  hukum  bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan  berbahasa  Belanda  berbunyi “rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead” dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris  yang  berbunyi  “Legal  protection  of the individual in relation to acts administrative authorities” dicantumkan “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindak pemerintah”  dengan  pertimbangan  bahwa dengan dicantumkannya “terhadap
pemerintah” atau “terhadap tindak pemerintah”  dapat  menimbulkan  kesan
bahwa ada konfrontasi antara rakyat sebagai yang  diperintah  dengan  pemerintah  sebagai yang memerintah, padahal hal itu bertentangan  dengan  falsafah  negara  kita yang  memandang    rakyat    dan    pemerintah sebagai    partner    yang    saling    mendukung dalam usaha mewujudkan cita-cita negara.
Pengertian  perlindungan  hukum  adalah suatu  perlindungan  yang  diberikan  terhadap subyek    hukum    dalam    bentuk    perangkat hukum,    baik    yang    bersifat  preventif maupun  yang  bersifat  represif,  baik  yang tertulis maupun tidak tertulis.
Dengan  kata  lain  perlindungan  hukum sebagai  suatu  gambaran  dari  fungsi  hukum yaitu konsep hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian  dan  ketentraman  bagi  segala kepentingan  manusia  yang  ada  di  dalam masyarakat.  Prinsip  perlindungan  hukum bagi  rakyat  terhadap  tindak  pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak- hak azasi manusia karena menurut sejarahnya di  barat,  lahirnya  konsep-konsep  tentang pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak- hak  azasi  manusia    diarahkan    kepada pembatasan-pembatasan    dan    peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.  Sejalan  dengan  itu,  A.J.  Milne dalam  tulisannya  berjudul  “The  idea  of human rights” mengatakan: “A regime which protects  human  rights  is  good  one  which fails to protect them or worse still does.
Dengan demikian dalam usaha merumuskan  prinsip-prinsip  perlindungan hukum  bagi  rakyat  berdasarkan  Pancasila, diawali  dengan  uraian  tentang  konsep  dan deklarasi  tentang  hak-hak  azasi  manusia, yaitu:  istilah,  perkembangan  konsep  tentang hak-hak  azasi  manusia,  deklarasi  tentang hak-hak  azasi  manusia,  hak-hak  azasi manusia  dalam  UUD  1945,  Pancasila  dan hak-hak    azasi    manusia    dan  perumusan
Maryadi “Pengaruh Gaji, Bonus, dan Fasilitas Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada Jurnal “Gema Kampus” Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016 suatu  daftar  hak-hak  azasi  manusia  di Indonesia.
Pendekatan  perlindungan  hukum  dalam hukum administrasi
Menurut Tatiek  Sri  Djatmiati ,  kajian terhadap hukum administrasi meliputi Pendekatan dalam Hukum Administrasi dan Tanggung  Jawab  atau  Tanggung  Gugat Negara.  Dalam  tanggung  gugat  negara digunakan 3 (tiga)  pendekatan  yaitu: “Pendekatan  Kekuasaan,  Pendekatan  Hak Asasi Manusia, dan Pendekatan Perilaku”.
Pendekatan kekuasaan berkaitan dengan wewenang yang diberikan menurut Undang- Undang berdasarkan azas  legalitas atau asas rechtmatigheid . Pendekatan hak asasi manusia  berkaitan  dengan  fungsi  hukum administrasi  yaitu  perlindungan  hukum kepada masyarakat, oleh karena itu pendekatan  ini  menekankan      pada      peran pengawasan   atas   penggunaan   wewenang oleh  pemerintah.    Sedangkan    pendekatan perilaku    melengkapi    kedua    pendekatan lainnya dengan fokus pada aparat pemerintah dalam  menjalankan  fungsinya  Dengan demikian  selain  norma-norma  pemerintahan yang baik sebagai parameter fungsi pemerintahan,  juga  harus  dikaitkan  dengan norma  perilaku  aparat  yang  meliputi  sikap melayani  dan  terpercaya  (dienstbaarheid betrouwbaarheid).
Berkaitan dengan
penggunaan kewenangan ada 3 (tiga) bentuk Lebih lanjut Tatiek  Sri  Djatmiati menjelaskan  bahwa tanggung  gugat  negara    berkaitan    dengan penggunaan   wewenang  pemerintah  dalam fungsi layanan publik. Dalam fungsi tersebut bisa  timbul  kerugian  atau  penderitaan  bagi masyarakat.    Timbulnya    kerugian    bagi masyarakat    dapat    terjadi    karena    cacat dalam penggunaan wewenang atau berkaitan dengan perilaku aparat selaku pribadi. Kedua hal  tersebut  menjadi  parameter  ada  atau tidaknya suatu tanggung  jawab  atau
tanggung  gugat  negara  atas  kerugian  yang ada.
Menurut Philipus M. Hadjon ,
Kodifikasi  hukum  administrasi  meliputi  3 (tiga)  komponen  dasar  hukum  administrasi, yaitu:  Hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan  (het  recht  voor  het besturen door  de  overhead;  recht  voor  het  bestuur: normering van het bestuursoptreden), Hukum oleh pemerintah (het recht dat uit dit bestuur  onstaat;  recht  van  bestuur:  nadere regelgeving, beleidsregel, concrete bestuursbesluiten)  dan  Hukum  terhadap pemerintah  yaitu  hukum  yang  menyangkut perlindungan  hukum  bagi  rakyat  terhadap tindakan  pemerintahan  (het  recht  tegen  het bestuur).
Hukum  terhadap  pemerintah  berkaitan dengan  perlindungan  hukum  bagi  rakyat terhadap
tindakan pemerintahan. Perlindungan  hukum  dalam  konteks  ini dibedakan    antara    perlindungan    hukum preventif  dan  perlindungan  hukum represif. Perlindungan  hukum  preventif  menyangkut partisipasi rakyat dalam penerbitan keputusan pemerintahan. Perlindungan represif  menyangkut  tanggung  jawab    dan upaya  hukum,  tanggung  jawab  dibedakan antara  tanggung  jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi.

## Sarana perlindungan hukum
Sarana    perlindungan    hukum    bagi rakyat   yaitu:  hukum  preventif  dan hukum represif.  Perlindungan  hukum  yang  sifatnya preventif  hanya  disinggung  secara  singkat dan  didahulukan  dalam  urutan  uraiannya karena pada hakikatnya dari segi urutan pikir (logika)  yang  preventif  mendahului  yang represif.
Sarana  perlindungan  hukum  preventif dalam  perkembangannya  agak  ketinggalan, namun  akhir-akhir  ini  disadari  pentingnya sarana  perlindungan  hukum  yang  preventif terutama  dikaitkan  dengan  azas  “freies
Luluk Endang Nurrokhmah “Perlindungan Hukum Atas Privasi Informasi Pribadi Pegawai Dalam Penyelenggaraan E-Government di Indonesia”
ermessen” (discretionaire  bevoegdheid).
Dalam  garis  besar  sistem  hukum  di  dunia modern  terdiri  atas  dua  sistem  induk,  yaitu civil  law  system dan common  law  system .
Sistem  hukum  yang  berbeda  melahirkan perbedaan mengenai bentuk dan jenis sarana perlindungan    hukum    bagi    rakyat,    dalam hal  ini  sarana  perlindungan hukum represif.
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu hal yang melindungi subyek- subyek hukum melalui  peraturan  perundangan-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Ada dua macam sarana perlindungan   hukum,    yaitu    perlindungan hukum   preventif   dan   perlindungan hukum represif.
Perlindungan
Hukum Preventif. Perlindungan  hukum  preventif,  dilakukan melalui  upaya  peran  serta  (inspraak) ataupun  dengar  pendapat.  Dalam  hubungan ini  azas  keterbukaan  dalam  pelaksanaan pemerintahan sangat penting artinya. Perlindungan hukum preventif ialah mencegah  sengketa  adalah  lebih  baik daripada menyelesaikan sengketa.
Pengaturan    tentang    sarana  perlindungan hukum  preventif  dalam  hukum  administrasi positif    kita  belum  memadai.  Sehubungan dengan itu usaha kodifikasi hukum administrasi  umum  berupa  undang-undang tentang ketentuan umum hukum administrasi akan  sangat  menunjang  hal  tersebut  di  atas. Perlindungan  hukum  preventif  merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan  tujuan  untuk  mencegah  sebelum terjadinya  pelanggaran.    Hal    ini    terdapat dalam    peraturan    perundang-undangan dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
Perlindungan
Hukum
Represif. Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti  denda,  penjara,  dan  hukuman
tambahan  yang  diberikan  apabila  sudah terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu pelanggaran.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan  pada  bab  sebelumnya  maka dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut: 1) Pengaturan  perlindungan  hukum atas  privasi  informasi  pribadi  pegawai negeri  dalam  konteks  Hak  Asasi  Manusia di    Indonesia    belum    diatur  dalam  suatu peraturan perundang-undangan secara khusus  namun  telah  dimuat  dalam  beberapa peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terdiri atas perlindungan hukum represif yaitu penekanan  pada  peran  pengawasan  atas penggunaan wewenang oleh aparat pemerintah  yang  mempunyai  tanggung jawab  dalam  pelayanan  publik  agar  tidak timbul kerugian atau penderitaan bagi rakyat khususnya pegawai (PNS), dan  perlindungan hukum    preventif    yang    menyangkut partisipasi/peran  serta  rakyat  (dalam  hal  ini pegawai)  dalam  pengambilan  keputusan pemerintahan  dengan  memberikan  sarana hubungan  keterbukaan  dalam  pelaksanaan pemerintahan  yang  diatur  dalam  peraturan perundang- undangan dengan maksud untuk mencegah adanya pelanggaran serta memberikan  rambu-rambu  atau  batasan- batasan  dalam  melakukan  suatu  kewajiban. Perlindungan  hukum  yang  terkait  dengan dengan privasi informasi pribadi diatur dalam beberapa  peraturan  yaitu:  Di  dalam  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H  ayat  (4); kemudian Undang-Undang Nomor 39
Tahun  1999  tentang  Hak  Azasi  Manusia; Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999 tentang  Telekomunikasi;  Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang
Maryadi “Pengaruh Gaji, Bonus, dan Fasilitas Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada Jurnal “Gema Kampus” Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016
Nomor  14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik;  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun      2006      tentang      Administrasi Kependudukan;   Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian;  serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang  Disiplin  PNS;  2)  Akibat-Akibat Hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran    terhadap  privasi  informasi pribadi pegawai negeri dalam
penyelenggaraan e-  government di Indonesia   telah   diatur   dalam   beberapa peraturan,  khususnya  Peraturan  Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil.  Pelanggaran  terhadap informasi  pribadi  pegawai  negeri  akan menimbulkan  akibat-akibat  hukum  yang berupa  sanksi/  hukuman  disiplin  dalam beberapa tingkatan yaitu apabila pelanggaran berdampak  negatif  pada  unit  kerja  dijatuhi hukuman disiplin ringan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sedang, dan apabila  pelanggaran berdampak negatif  pada  pemerintah  dan/atau  negara maka  dijatuhi  hukuman  disiplin  berat. Akibat-Akibat Hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran  terhadap  privasi informasi pribadi   juga  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  36 Tahun  1999  Pasal  56;  kemudian Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 Pasal 54; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  Pasal  46  dan  Pasal  48; serta  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Pasal  128, 129,  130,  131.

## Saran
Saran yang dapat penulis berikan adalah: 1)  Berdasarkan  pentingnya  perlindungan terhadap  informasi  pribadi  pegawai  negeri maka hendaknya dibuat suatu aturan tertentu yang  mengatur  tentang  perlindungannya. Selain      diatur  dalam  peraturan  tertentu, perlindungan atas informasi pribadi pegawai negeri  juga  dapat  diatur  langsung  dalam
peraturan disiplin PNS; 2) Informasi  pribadi pegawai  negeri  sangat  rentan  diakses  oleh siapa  saja dalam era e-government ini, maka sebaiknya setiap pegawai negeri lebih peduli dan      waspada      dalam      menjaga      dan memberikan      informasi  pribadinya    agar tidak    disalahgunakan    dan    tidak    mudah diakses    oleh  orang  yang  tidak  berhak  atau tidak berkepentingan.

## Daftar Pustaka
Abdelbaset, Rabaiah and  Vandijck, Eddy, A Strategic  Framework  of  e-Government: Generic  and Best Practice,  The
Electronic  Journal  of  e-Government , Volume 7, Issue 3, 2009.
Departemen      Pendidikan      Nasional      dan Balai   Pustaka, Kamus   Besar   Bahasa Indonesia , Jakarta, Edisi 3, 2001. Dewi,  Shinta, Cyberlaw  1,  Perlindungan Privasi  Atas  Informasi  Pribadi  Dalam E-  Commerce Menurut    Hukum Internasional , Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
Djatmiati,  Tatiek  S, Kesalahan  Pribadi  dan
Kesalahan  Jabatan  dalam  Tanggung Jawab  atau  Tanggung  Gugat  Negara , 2008.
Gormley,  Ken, One  Hundred  Years  of Privacy,  Wisconsin  Law  Review ,  Vol. 52, 1992.
Gronlund,  Ake  and  Horan,  Thomas  A,
Introducing  E-Government:  History, Definitions, And Issues, Communications   of   the   Association for  Information  Systems ,  Volume  15, 2005. Hadjon,  Philipus  M,  et.  al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian
Administrative  Law ,  Gadjah  Mada University Press, Cetakan ke-10, 2008.
Luluk Endang Nurrokhmah “Perlindungan Hukum Atas Privasi Informasi Pribadi Pegawai Dalam Penyelenggaraan E-Government di Indonesia”
Hadjon,  Philipus  M,  et.  al, Hukum Administrasi  dan  Good  Governance , Penerbit  Universitas  Trisakti,  Jakarta, 2010.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum ,
Kencana, Jakarta, 2010. Regan, M. Priscilla, Legislating Privacy, the
University  of  North  Caroline  Press ,
United States, 1995.
The  INTOSAI  Standing  Committee  on  IT Audit, The Definition of E-Government , 2004, http://www.intosaiitaudit.org/intoit_arti cles/20_p27top31.pdf.
World  Bank, Definition  of  E-Government ,
2003, http://go.worldbank.org/
M1JHE0Z280.