## PERLINDUNGAN HAK ASASI TENAGA KERJA WANITA LOKAL PADA PERUSAHAAN TAMBANG
*)

## DI KABUPATEN KONAWE UTARA

## Muntaha
Fakultas Hukum Universitas Hal Oleo Kampus Baru Tri Dharma Anduonohu

## Abstract
The rights has become a fundamental basic for every human being, therefore every state should place a respect into its constitution The right to acquire an appropriate job is equally guaranteed as well  as  facilitated  by  Constitution  1945  of  Republic  of  Indonesia,  as  mentioned  on Article  28H paragraph (2) stated that “Every person shall have the right to receive facilitation and special treatment  to  have  the  same  opportunity  and  beneﬁt  in  order  to  achieve  equality  and  fairness”. Protection towards Human Rights, in the ﬁeld of Labor, particularly on Local Women Labor, not only limited to legal provision formally, but also toward a fair deal with socio-culturally, because in several aspects of women level actually have different from men, yet it doesn't mean women claim for their differ rights such as salaries and treatments.
Keywords: Protection, Women Labor, Company.

## Abstrak
Hak asasi merupakan hak yang paling fundamental bagi setiap manusia, oleh karena setiap negara memberikan kedudukan yang begitu terhormat di dalam konstitusinya. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak secara sama serta kemudahan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  sebagaimana  termaksud  di  dalam  ketentuan Pasal  28  H  yang  menyebutkan  bahwa  “setiap  orang  berhak  mendapatkan  kemudahan  dan perlakuan  khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan  manfaat  yang  sama,  guna  mencapai persamaan dan keadilan”. Perlindungan hak asasi manusia, di bidang tenaga kerja,   terutama bagi  tenaga  kerja  wanita  lokal,  tidak  terbatas  hanya  pada  perlakuan  ketentuan  peraturan perundang-undangan secara formal, melainkan juga terhadap kontrol perlakuannya secara sosio- kultural, karena dalam beberapa aspek kedudukan wanita mempunyai perbedaan dengan laki-laki, namun tidak berarti dalam tuntutan hak asasinya berbeda, seperti pengupahan dan perlakuan.
Kata Kunci: Perlindungan, Tenaga Kerja Wanita, Perusahaan.

## A.     Pendahuluan
U n d a n g - U n d a n g   D a s a r   N e g a r a Republik Indonesia Tahun 1945, tidak hanya mengakui  bahwa  setiap  warga  negara mempunyai  kedudukan  yang  sama  di  muka hukum  dan  pemerintahan,  tetapi  juga mengakui  bahwa  setiap  warga  negara Indonesia  mempunyai  kesempatan  untuk mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  secara sama  tanpa  diskriminasi  atas  dasar  agama, etnis dan kelompok serta jenis kelamin.
Prinsip  persamaan  adalah  merupakan ciri  sekaligus  cita  negara  hukum  seperti Indonesia yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 2   dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang menegaskan bahwa   “negara Indonesia adalah  negara  berdasarkan  atas  hukum” Konsekuensinya  tidak  lain  bahwa  semua produk  perundang-undangan  di  bawah Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia tahun   1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
dari  suatu  negara  berdaulat,  begitu  pula perangkat  negara  dalam  menjalankan tugasnya  harus  tunduk  dan  patuh  terhadap perintah suatu Undang-Undang Dasar.
Ketentuan lain yang terdapat di dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyangkut hajat orang  banyak,  yaitu  Pasal  27  ayat  (3)  yang menegaskan bahwa bumi, air serta kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai oleh  negara  untuk  dipergunakan  sebesar- besarnya  kesejahteraan  dan  kemakmuran rakyat.  Kesempatan  untuk  memperoleh pekerjaan  secara  sama  tanpa  diskriminasi d i l i n d u n g i   o l e h   k o n s t i t u s i   n e g a r a , sebagaimana  yang  dijelaskan  di  dalam ketentuan  Pasal  27  ayat  (2)  dari  Undang- Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945  yang menyebutkan bahwa Setiap orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak dalam hubungan kerja.
Penegasan  ini  memberi  arahan  bahwa s e g a l a   s u m b e r   d a y a   a l a m ,   t e r m a s u k pertambangan  harus  sedemikian  rupa  diatur dan  diperuntukkan  secara  adil  dan  merata bagi  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat secara  adil,  tanpa  melihat  status  sosialnya, etnis, agama serta jenis kelaminnya.
Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyangkut persamaan  untuk  memperoleh  kesempatan kerja kemudian diimplementasikan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada ketentuan Pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap  tenaga  kerja  memiliki  kesempatan yang  sama  tanpa  diskriminasi  untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian dipertegas lagi  pada  ketentuan  Pasal  6  bahwa  setiap pekerja//buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
Terbukanya  perusahaan  tambang  di daerah  Konawe  Utara  Provinsi  Sulawesi Tenggara  membawa  angin  segar  bagi m a s y a r a k a t   l o k a l ,   k h u s u s n y a   k a u m perempuan    untuk  mendapatkan  pekerjaan dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  hidup, yang tidak hanya bagi dirinya, melainkan juga bagi  masa  depan  keluarganya,  karena  itu peluang  yang  terbuka  lebar  itu  menjadi pertarungan untuk diperebutkan, tidak hanya bagi  masyarakat  setempat  melainkan  juga
bagi  masyarakat  di  luar  daerah  Konawe Utara.  Persaingan  untuk  mendapatkan pekerjaan  karena  perusahan  hanya  melihat dari aspek persyaratan formal   tanpa melihat aspek  lain,  seperti  aspek  kultural  dan keterlibatan  masyarakat  lokal,  khususnya tenaga kerja wanita lokal.
Dalam  rekrument  tenaga  pekerja, perusahaan masih menempatkan tenaga kerja w a n i t a   p a d a   p o s i s i   y a n g   k u r a n g menguntungkan, kondisi yang demikian itu, dikarenakan perusahaan masih terobsesi pada pengaruh  pandangan  kultural  konvensional, y a k n i   p a n d a n g a n   p a t r i a k h a l   b a h w a kedudukan  perempuan  dalam  suatu  strata kemasyarakatan  masih  berada  di  bawah pengaruh  kaum  laki-laki,  padahal  secara konstitusi  kedudukan  dalam  kaitan  untuk memperoleh  hak  secara  konstitusi  adalah sama,  kecuali  dalam  kedudukan  perempuan secara biologis, memang terdapat perbedaan..
Aspek  di  atas  kadangkala  sering menimbulkan  konﬂik  secara  horizontal, sebab  masyarakat  lokal,  terutama  wanita menganggap bahwa telah terjadi diskriminasi dalam keterlibatan mengelola dan  menikmati sumber daya alam yang ada di mana mereka t e m p a t i ,   s e h i n g g a   p e l u a n g   u n t u k mendapatkan  pekerjaan  menjadi  tertutup karena adanya pengaruh kultural tersebut.
Kondisi yang demikian ini harus segera diatasi  suatu  kebijakan  yang  yang  berpihak pada kepentingan setiap warga negara secara sama    agar  masyarakat  khususnya  wanita sedapat  mungkin  dapat  meningkatkan pendapatannya  yang  pada  akhirnya  tingkat kesejahteraannya  menjadi  baik.  Pemberian dispensasi  kepada  pekerja  wanita  lokal t e r s e b u t     t i d a k   b e r a r t i   m e n a ﬁ k a n kepentingan-kepentingan  masyarakat  lain untuk mengambil bagian dalam pengelolaan sumber alam yang ada di Kabupaten Konawe Utara.  Dewasa  ini  banyak  pekerja  (buruh) yang melakukan untuk rasa atau demonstrasi, tidak  lain  adalah  bagian  dari  tuntutan perlindungan    untuk  mendapatkan  hak- haknya secara sama dan   adil sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, sebab dalam  realitasnya  ada  kecenderungan  kaum pekerja  wanita  dipekerjakan  secara  tidak manusiawi oleh suatu perusahaan.
Perlakukan  yang  demikian  itu  timbul
dikarenakan beberapa hal antara lain:
a).   adanya  bias  dalam  penerapan  syarat- syarat  perjanjian  kerja  yang  dibuat secara sepihak oleh suatu perusahan;
b).    perjanjian  tersebut  cenderung  untuk melindungi kepentingan pemberi kerja (pengusaha);
c).   adanya indikasi bahwa pengusaha tidak netral  atau  dengan  kata  lain  terdapat perlakuan  yang  diskriminasi  terhadap pekerja-pekerja  wanita  lokal,  yang c e n d e r u n g   m a s i h   m e m p u n y a i pendidikan  dan  keterampilan  relatif rendah.
Konteks  yang  demikian  ini  telah b e r t e n t a n g a n   d e n g a n   h a k e k a t   d a r i diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana dalam konsideran huruf a disebutkan bahwa : pembangunan  nasional  dilaksanakan dalam  rangka  pembangunan  manusia Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan masyarakat  Indone4sia  seluruhnya  untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Pada konsideran huruf d dipertegas lagi menyangkut  mengenai  perlindungan  tenaga kerja, yaitu:
perlindungan  terhadap  tenaga  kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja  /buruh  dan  menjamin  kesamaan k e s e m p a t a n   s e r t a     p e r l a k u a n   t a n p a diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk mewujudkan  kesejahteraan  pekerja/buruh d a n   k e l u a r g a n y a   d e n g a n   t e t a p memperhatikan  perkembangan  kemampuan dunia usaha.
Tenaga kerja adalah merupakan subjek pembangunan  yang  mempunyai  peran  yang sangat strategis, karena itu   perlindungannya secara  hukum    sangat  urgen  untuk  dapat menjalankan  pekerjaannya  dengan  baik. Hampir  dapat  dipastikan  apabila  pekerja (buruh)  tidak  melakukan  aktivitas  dalam s e m u a   b i d a n g   p e k e r j a a n   d a l a m   a r t i melakukan  pemogokan,  maka  tidak  hanya berdampak  pada  adanya  pertumbuhan ekonomi  yang  stagnasi,  melainkan  juga pelaksanaan  pembangunan  akan  menjadi
tidak  berjalan  atau  dengan  kata  lain pembangunan  tersebut  hanya  berjalan ditempat.
Pekerja  tidak  hanya  sebagai  aktor pembangunan  atau  subjek,  tetapi  juga kadangkala menjadi objek dari pembangunan itu  sendiri,  dalam  posisi  yang  demikian  itu, pekerja  tidak  mempunyai  daya,  kekuatan untuk  melakukan  tuntutan  terhadap  hak- haknya,  bahkan  tidak  hanya  itu,  terhadap perlindungan  bagi  dirinya,  keluarganya sering diabaikan, bahkan tidak jarang sengaja tidak  dilakukan  oleh  perusahaan,  padahal sebelum melakukan pekerjaan, antara pekerja dengan  pihak  perusahaan  telah  melakukan kesepakatan berupa perjanjian kerja.
Dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  14 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 disebutkan  bahwa  perjanjian  kerja  adalah perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat  kerja,  hak  dan  kewajiban  para pihak.  Ketentuan  di  atas  pada  prinsipnya memuat  tiga  hal  pokok,  yaitu:    setiap pekerja/buruh  serta  pihak  pengusaha  atau pemberi  kerja  terikat  oleh  suatu  syarat perjanjian  yang  merupakan  standar  untuk melakukan  pekerjaan,  baik  terhadap pekerja/buruh  maupun  terhadap    pengusaha dan  pemberi  kerja,  selanjutnya  adanya  hak serta  kewajiban  secara  timbal  balik  antara pekerja/buruh  dan  pengusaha  atau  pemberi kerja.
Berbagai  permasalahan  ketenagakerja- an  di  Indonesia  sampai  sekarang  ini  belum memberikan hasil yang maksimal, meskipun b e r b a g a i   a t u r a n   a t a u   r e g u l a s i   y a n g m e n y a n g k u t   p e r b a i k a n   t e r h a d a p perlindungan tenaga kerja sudah sekian kali direvisi,  tetapi  hasilnya  belum  begitu m e n g g e m b i r a k a n   b a g i   t e n a g a   k e r j a , khususnya  tenaga  kerja  wanita.  Kondisi  ini membawa pengaruh terhadap pekerja wanita lokal,  terutama  pada  daerah  otonom  baru, seperti di Kabupaten Konawe Utara, di mana pada daerah ini terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yang tentu  saja  membutuhkan  tenaga  kerja  yang tidak  saja  berasal  dari  Kabupaten  Konawe Utara, melainkan juga dari daerah-daerah lain dengan  tujuan  untuk  mengadu  nasib  demi untuk  kebutuhan  hidup  bagi  diri  pekerja
maupun kebutuhan hidup keluarganya.
Penempatan  tenaga  kerja  wanita  pada p e r u s a h a a n   t a m b a n g   ,   k h u s u s n y a   d i Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara,  masih  sangat  memprihatinkan, baik  dari  segi  perlakuan  maupun  dari  segi pemberian hak-haknya, sebab pada umumnya kaum  wanita  yang  berkerja  di  perusahaan tambang  tersebut  tanpa  disertai  dengan perjanjian  kerja  secara  tertulis,  tetapi  hanya dilakukan secara kesepakatan bersama secara tidak  tertulis,  sehingga  apabila  terjadi pemutusan kerja   secara sepihak, atau klaim terhadap  pemenuhan  hak-haknya,  maka sangat  sulit  untuk  kemudian  dilakukan penuntutan hak-haknya.
K o n d i s i   i n i l a h   y a n g   s e l a m a   i n i dirasakan dan dialami olek tenaga kerja lokal wanita yang berkerja di beberapa perusahaan tambang  yang  ada  di  Kabupaten  Konawe Utara  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Oleh karena  itu,  tuntutan  dan  kehendak  dari konstitusi untuk memperlakukan secara sama dan  seimbang  antara  antara  laki-laki  dan wanita menurut konstitusi masih terlalu jauh ruang  rentangnya,  apalagi  bagi  tenaga  kerja wanita  yang  tidak  mempunyai  kemampuan dan  kekuatan  baik  dari  segi  politik  maupun dari  ekonomi,  maka  ruang  lebar  seperti  itu makin terbuka.
Atas  dasar  realitas  tentang  keadaan perlindungan  hukum  tenaga  kerja  lokal wanita  di beberapa perusahan tambang yang ada  di  Kabupaten  Konawe  Utara  Provinsi Sulawesi  Tenggara  yang  masih  terdapat b e n a n g   m e r a h n y a ,   p e r l u   d i l a k u k a n pengkajian  secara  ilmiah  untuk  mencari solusi  yang  terbaik  dalam  mengatasi  dan memberi  jaminan  terhadap  perlindungan hukum  bagi  setiap  tenaga  kerja,  khususnya bagi tenaga kerja lokal wanita.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan di atas bahwa perlindungan hukum b a g i   t e n a g a   k e r j a   b e l u m   b e g i t u menggembirakan, terutama dalam hal ketika harus  berhadap  dengan  hukum  untuk menuntut  hak-haknya.  Oleh  karena  itu permasalahan  yang  menjadi  fokus  dalam p e n e l i t i a n     i n i   a d a l a h :   “ B a g a i m a n a Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal  Pada  Perusahaan  Tambang  Di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi
Tenggara ”.

## B.   Hasil dan Pembahasan

## 1. Konsep Tenaga Kerja
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah  mengatur  secara  jelas  menyangkut ketenagakerjaan, tenaga kerja maupun buruh. Ketentuan  tersebut  disebutkan  pada  Pasal  1 angka 1, 2 dan 3. Untuk lebih jelasnya dapat do dilihat pada uraian di bawah ini:
Pasal Angka 1:   Ketenagakerjaan  adalah  segala hal  yang  berhubungan  dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
Angka  2:  Tenaga  kerja  adalah  setiap  orang y a n g   m a m p u   m e l a k u k a n pekerjaan  guna  menghasilkan barang  dan/atau  jasa  baik  untuk memenuhi  kebutuhan  sendiri maupun masyarakat.
Angka 3:   Pekerja/buruh adalah setiap orang yang  bekerja  dengan  menerima upah  atau  imbalan  dalam  bentuk lain.
Ketentuan  di  atas  mengambarkan bahwa setiap pekerja baik itu buruh maupun pekerja  terikat  pada  suatu  perjanjian  kerja dengan  perusahaan  dalam  melakukan  suatu pekerjaan  yang  disediakan  oleh  perusahaan tersebut.  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 pada ketentuan Pasal 1 angka 4, 5 dan 6 menjelaskan  yang  terkait  dengan  pemberi kerja,  pengusaha  dan  perusahaan  di  mana disebutkan sebagai berikut :
Pasal 1 Angka  4:Pemberi  kerja  adalah  orang perseorangan,  pengusaha,  badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan  membayar  upah  atau imbalan dalam bentuk lain.
Angka    5: Pengusaha adalah:
a. orang  perorangan,  persekutuan  atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
b.    orang  perorangan,  persekutuan  atau badan  hukum  yang  secara  berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
c. orang  perorangan,  persekutuan  atau badan hukum yang berada di Indonesia
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017, Halaman 228-238
mewakili  perusahaan  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a  dan  b  yang b e r k e d u d u k a n   d i   l u a r   w i l a y a h Indonesia.
Kemudian ketentuan yang menyangkut perusahaan  diatur  pada  angka  6  dalam ketentuan Pasal 1 yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah:
a.      setiap    bentuk  usaha  yang  berbadan h u k u m   a t a u   t i d a k ,   m i l i k   o r a n g perorangan,  milik  persekutuan,  atau milik badan hukum, baik milik swasta m a u p u n   m i l i k   n e g a r a   y a n g mempekerjakan  pekerja/buruh  dengan membayar  upah  atau  imbalan  dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha  sosial  dan  usaha-usaha lain  yang  mempunyai  pengurus  dan mempekerjakan  orang  lain  dengan membayar  upah  atau  imbalan  dalam bentuk lain.
Konsepsi ketentuan sebagaimana yang diuraikan  di  atas  menunjukkan  bahwa kedudukan  antara  pekerja/buruh  dengan pemberi kerja, baik itu yang dilakukan secara perorangan  maupun  secara  kolektif,  dalam arti  persekutuan  merupakan  hubungan  yang tidak  balance,  sebab  posisi  pekerja/buruh senantiasa  berada  pada  posisi  yang  kurang menguntungkan,  dalam  arti  pekerja.  Buruh bahwa  keberadaannya  dan  keberlangsungan kehidupannya  sangat  tergantung  pada pemilik perusahaan.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pandangan yang  dikemukakan  oleh Molenaar yang menyatakan  bahwa  hukum  perburuhan adalah  bagian  dari  hukum  yang  mengatur hubungan  antara  buruh  dengan  majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh
. dengan pengusaha  ( Imam Soepomo, 1977 ).
Lain halnya pandangan Soetikno yang menyebutkan  bahwa  hukum  perburuhan adalah  keseluruhan  peraturan-peraturan hukum  mengenai  hubungan  kerja  yang mengakibatkan  seseorang  secara  pribadi ditempatkan  dibawah  pimpinan  (perintah) orang lain dan keadaan-keadaan penghidupan yang  langsung  bersangkut  paut  dengan hubungan  kerja  tersebut  (Imam  Soepomo, 1977 ).
H u k u m   p e r b u r u h a n   t i d a k   h a n y a menyangkut hubungan hukum secara tertulis,
melainkan  juga  hukum  yang  tidak  tertulis. Konteks  tersebut  dikemukakan  oleh Imam Soepomo yang  menyatakan  bahwa  hukum perburuhan adalah kumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian  di  mana  seseorang  bekerja  pada orang  lain  dengan  menerima  upah  (Imam Soepomo, 1977 ).
Pandangan  soepomo  ini  tidak  hanya mengatur  menyangkut  upah  yang  harus dibayarkan oleh seseorang atau persekutuan terhadap pekerja, melainkan pula terkandung makna  bahwa  perusahaan  harus  melakukan pelayanan  penempatan  tenaga  kerja  secara layak.
Dalam  rancangan  Undang-Undang tentang  Ketenagakerjaan  pada  ketentuan Pasal 1 angka 12 dikatakan bahwa pelayanan penempatan  tenaga  kerja  adalah  kegiatan untuk  mempertemukan  tenaga  kerja  dengan pemberi  kerja,  sehingga  tenaga  kerja  dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat,  dan  kemampuannya,  dan  pemberi kerja  dapat  memeroleh  tenaga  kerja  yang sesuai dengan kebutuhannya.
Dalam melakukan suatu pekerjaan pada perusahaan,  baik  yang  bersifat  komanditer atau  persekutuan  maupun  yang  bersifat perorangan timbul karena adanya hubungan kerja yang dilakukan melalui perjanjian atau kesepakatan.    Hubungan  kerja  yang dimaksud sebagaimana yang diatur di dalam Rancangan  Undang-Undang  Ketenagakerja- an pada Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara p e n g u s a h a   d e n g a n   p e k e r j a / b u r u h b e r d a s a r k a n   p e r j a n j i a n   k e r j a ,   y a n g mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah,  dan perintah.
K e t e n t u a n   h u k u m   d i   a t a s   t i d a k membedakan  antara  pekerja  laki-laki  dan pekerja wanita dalam arti untuk memperoleh hak,  namun  dari  segi  perlakuan  terdapat perbedaan-perbedaan.  Adanya  persamaan bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  hak- haknya  secara  konstitusional  telah  diatur secara  limitatif    dan  mengikat  bagi  setiap w a r g a   n e g a r a   m a u p u n   l e m b a g a penyelenggara negara, tanpa kecuali. Hal ini dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) Undang –Undang Dasar Negara Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang
menyebutkan  bahwa    Setiap  orang  berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk  mempermudah  kesempatan  dan m a n f a a t   y a n g   s a m a   g u n a   m e n c a p a i persamaan dan keadilan.
Keadilan  tidak  selalu  harus  dimaknai sebagai  persamaan,  tetapi  keadilan  adalah suatu  kesebandingan  dalam  hal-hal  tertentu oleh  karena  itu  dalam  hubungannya  dengan pekerja  wanita  di  perusahan  tambang  di wilayah  Kabupaten  Konawe  Utara  Provinsi Sulawesi Tenggara, keberadaan tenaga kerja wanita dalam melakukan kewajibannya harus dilihat pada asas kesebandingan, bukan pada asas  kesamaan,  tetapi  dalam  hal  untuk menuntut hak-haknya, maka   asas kesamaan yang harus dikedepankan.
Berkaitan  dengan  penuntutan  hak-hak sebagai pekerja, maka perlu diketahui adalah status  pekerja,  sehingga  dengan  status tersebut melekat hak-hak yang dipunyai oleh pekerja  tersebut.  Pada  umumnya  pekerja wanita  lokal  di  tambang  yang  beroperasi  di Kabupaten Konawe Utara adalah merupakan pekerja out  sourcing (pekerja  lepas)  yang tidak  terikat  oleh  persyaratan  administrasi yang  ketat  dan  formal.  Bila  diperhatikan ketentuan yang mengatur pekerja outsourcing di  dalam  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003  pada  Pasal  64,  65  dan  Pasal  66  pada intinya outsourcing dapat  dimaknai  sebagai penyerahan  sebagian  pelaksanaan  pekerjaan oleh  suatu  perusahaan,  baik  dengan  suatu perjanjian  tertulis  maupun  dengan  melalui perjanjian penyedia jasa tenaga kerja/buruh.
Dewasa  ini  banyak  perusahaan  yang menggunakan outsourcing sebagai  sarana d a l a m   p e m e n u h a n   t e n a g a   k e r j a n y a , dikarenakan di samping hubungan kerja yang ﬂeksibel mudah untuk merekrut, juga mudah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja.
2. M a s a l a h - M a s a l a h   D a l a m
Perlindungan  Hukum  Tenaga Kerja Wanita a. P e n e g a k a n   H u k u m   Te r h a d a p Pekerja Wanita
Perlindungan  hukum  pada  hakekatnya adalah  merupakan  implementasi  dari penegakan  hukum  yang  ditujukan  kepada masyarakat, demi untuk mencari keadilan dan
kebenaran. Dalam menegakkan hukum yang berdimensi keadilan, khususnya di Indonesia, rupanya  masih  sangat  sulit,  disebabkan karena penegakan hukum tidak netral, selalu dipengaruhi  oleh  kepentingan-kepentingan. Perjalanan  penegakan  hukum  di  Indonesia terlalu  banyak  menyisakan  persoalan  yang begitu  memilukan,  terkadang  tragis,  apalagi bila berhadapan dengan pencari kerja adalah wanita. Masih segar dalam ingatan kita semua ketika seorang pencari keadilan tenaga kerja wanita  yang  bernama  Marsina,  di  mana hukum  negara  tidak  dapat  memberikan perlindungan,  dalam  arti  penegakan  hukum tidak  mampu  untuk  memberikan  pelayanan yang semestinya, padahal menurut konstitusi negara bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.
Negara hukum mengakui bahwa semua orang  sama  kedudukannya  di  muka  hukum dan  wajib  menjunjung  tinggi  hukum,  tanpa ada kecualinya, sebagaimana secara tekstual diatur  di  dalam  ketentuan  Pasal  27  ayat  (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pekerja wanita  adalah  warga  negara  Indonesia  yang mempunyai  kedudukan  yang  sama  untuk mendapatkan  perlakuan  secara  hukum  yang sama  dengan  warga  negara  lainnya,  tanpa melihat dari segi jenis kelamin.
Kasus Marsina memperlihatkan bahwa di negeri ini masih terdapat adanya bias atau kalau  tidak  dapat  dikatakan  diskriminasi dalam  penegakan  hukum  terhadap  wanita, sehingga  secara  konstitusi  perlakuan  seperti itu  merupakan  bentuk-bentuk  pengebirian hak-hak  konstitusional  bagi  kaum  wanita. Fakta  demikian  tak  dapat  dielakkan,  bahwa penegakan hukum yang tidak konsisten tetap merupakan  suatu  pengkhianatan  hukum, seberapa  kecilnya  pun,  dan  upaya  kearah perbaikan  hampir  dapat  dikatakan  masih berjalan  ditempat,  tidak  pernah  berhasil menyelesaikan dengan  baik  suatu  keadilan berdasarkan kebenaran. Lebih parahnya lagi seolah-olah  Pedang  Dewi  Keadilan  terarah pada orang miskin, seperti para pencari kerja wanita  di  beberapa  perusahaan  tambang, tidak  terkecuali  pada  perusahaan  tambang yang beroperasi di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam  konteks  yang  demikian  itu, hukum tidak lagi sebagai alat untuk mencari keadilan,  melainkan  hanya  sekedar  sebagai instrumen  untuk  mencari  kesalahan,  apabila tidak  ditemukan  benang  merah  yang menghubungkan  seseorang  sasaran  bidik untuk dijadikan tersangka atau sasaran untuk m e l a k u k a n   p e m e r a s a n ,   m a k a   t i d a k mengherankan  kalau  kemudian  yang  terjadi penegakan hukum sesat.
Kesesatan  dalam  penegakan  hukum, terutama  dalam  memberikan  perlindungan terhadap  tenaga  kerja  wanita  pada  berbagai perusahan tambang, tidak hanya menyangkut regulasi,  melainkan  juga  terhadap  tingkat profesionalisme  dari  penegak  hukumnya sendiri. Soetandyo Wignyosoebroto bahwa “konsep  profesionalisme  merupakan suatu  kekuatan  antitesis  yang  dianut s e j u m l a h   k e l o m p o k   s o s i a l   y a n g berkeahlian,  yang  mencoba  bertahan u n t u k   m e n e g a k k a n   s t a t u s   d a n kehormatan dirinya dalam masyarakat, dengan  menyatakan  bahwa  keahlian y a n g   m e r e k a   k u a s a i   b u k a n l a h komoditas  jasa  yang  hendak  diperjual belikan,  melainkan  suatu  kebajikan y a n g   h e n d a k   d i a b d i k a n   ( d e m i k e s e j a h t e r a a n   s e s a m a   d a l a m masyarakat dan demi kehormatan diri)” (E.A. Pamungkas, 2010 ).
Tenaga kerja wanita menjadi salah satu objek  empuk  dan  sasaran  pembiasan penegakan hukum, apalagi bagi tenaga kerja w a n i t a   l o k a l   y a n g   p a d a   u m u m n y a mempunyai  tingkat  pendidikan  yang  masih relatif rendah, ditambah lagi kepekaan sosial terhadap  tindak  yang  merugikan  hak-hak mereka  sangat  terbatas  dikarenakan  oleh keadaan sosial, terutama tingkat pemenuhan kebutuhan pokok yang cukup tinggi, sehingga kondisi yang demikian itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Kondisi kemiskinan dan  ketidaktahuan  yang  disebabkan  karena tingkat pendidikan yang relatif masih rendah, tidak  seharusnya  dijadikan  sebagai  alasan untuk  melakukan  diskriminasi  penegakan hukum,  menurut  pengamatan  penulis  dalam beberapa  hal    terdapat  suatu  kesenjangan yang sangat jauh terhadap kesempatan yang diberikan  kepada  laki-laki  dibandingkan dengan  kesempatan  yang  diberikan  kepada
wanita.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan  belum  begitu banyak  melakukan  perubahan    dalam m e n d u d u k k a n   p o s i s i   w a n i t a   s e c a r a proporsional, meskipun secara limitatif telah diatur  bahwa  setiap  orang  mempunyai kesempatan  yang  sama  dalam  memperoleh kesempatan  untuk  mendapatkan  pekerjaan yang  layak.  hal  ini  tercermin  di  dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 dari Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  yang menyebutkan :
Pasal  5  Setiap  tenaga  kerja  memiliki kesempatan  yang  sama  tanpa diskriminasi  untuk  mendapatkan pekerjaan.
Pasal  6  Setiap  pekerja/buruh  berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
Ketentuan  ini  memberi  makna  bahwa setiap  pekerja  dengan  tidak  melihat  jenis kelamin  atau  predikat  lainnya  mempunyai kesempatan  dan  hak  yang  sama  untuk memperoleh  pekerjaan  dan  perlakuan  yang sama  tanpa  diskriminasi  dari  perusahaan  di mana  mereka  bekerja,  tidak  terkecuali perusahaan  tambang  yang  berada  di Kabupaten Konawe Utara.
Memaknai  hukum  sebagai  perangkat pengaturan  yang  mengatur  masyarakat, barulah  berarti  bahwa  untuk  tegaknya keadilan,  maka  seharusnya  hukum  harus m e n e r a p k a n   s a n k s i   b i l a m a n a   t e r j a d i pelanggaran  hukum,  tidak  terkecuali  bagi perusahaan-perusahaan.  Karena  jika  tidak, maka perlanggaran tersebut dianggap sebagai suatu yang legitimasi. Bahkan bisa dikatakan sebagai  bentuk  untuk  melanggengkan kejahatan di bidang ketenagakerjaan
Semangat  konstitusi  Negara  kesatuan Republik Indonesia yang mendudukkan dan menempatkan  setiap  pekerja  secara  sama adalah merupakan suatu petunjuk yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap warga negara  Indonesia,  baik  sebagai  penegak hukum  maupun  sebagai  perangkat  negara, karena  dengan  mematuhi  petunjuk  dari k o n s t i t u s i   t e r s e b u t ,   b e r a r t i   t e l a h melaksanakan    hukum  sebagai  penuntun d a l a m   b e r n e g a r a . H a r o l d   J .   L a s k i m e n y a t a k a n   b a h w a   w a r g a   n e g a r a
berkewajiban  mematuhi  hukum  tertentu hanya  jika  hukum  itu  memuaskan  rasa . keadilannya ( Sabian Utsman, 2008 ).
P e n e g a k a n   h u k u m   y a n g   b e n a r merupakan cerminan dari rasa keadilan bagi masyarakat,  sebaliknya  penegakan  hukum yang kurang benar ataupun tidak benar, akan menjauhkan hukum dari  keadilan masyarkat, s e h i n g g a   k e m u d i a n     a k a n   m u n c u l kepermukaan  adalah  nilai  ketidakpercayaan terhadap hukum, termasuk  lembaga-lembaga penegak hukum yang melaksanakan hukum, yang  pada  akhirnya  hukum  kepercayaan masyarakat  terhadap  hukum    akan  semakin merosot.  Penegakan  hukum  tidak  hanya melaksanakan  perintah  undang-undang secara  tekstual  belaka,  tetapi  yang  paling penting  menumbuhkan  rasa  keadilan  yang balance terhadap permasalahan hukum yang t e r j a d i   d i   d a l a m   m a s y a r a k a t ,   b u k a n penegakan  hukum  yang  hanya  tertuju    bagi kepentingan kelas tertentu.
Gagasan  menyangkut  keadilan  kelas memberikan  gambaran  singkat  tentang bagaimana hukum melegitimasi secara paksa mendukung sistem subordinasi sosial, seprit halnya  dengan  perlakuan  terhadap  pekerja wanita  lokal  pada  perusahaan-perusahaan tambang  di  Indonesia  pada  umumnya,  dan khususnya  di  Kabupaten  Konawe  Utara Provinsi  Sulawesi Tenggara.  Hukum  seperti itu  bersifat  refresif  yang  melembagakan keadilan kelas, disinilah kelihatan secara jelas kemiskinan  kekuasaanlah,  dalam  arti ketidakberdayaan    yang  dimiliki  oleh  kaum wanita,  sehingga  menyebabkan  hukum  itu refresif.
Semakin  lemah  tatanan  politik,  dalih untuk mempertahankan status quo pemegang kedaulatan awal, yakni kaum laki-laki dengan mempertahankan  kekuasan  dari  negara sehingga  mendukung  hierarki  hak-hak; institusi-institusi politik yang lahir kemudian tetap  terdistorsi  oleh  partisipasi  yang  tidak seimbang  dari  mereka  (laki-laki)  yang berkuasa dan mereka (wanita) yang lemah.
Penegakan  hukum  tidak  semata-mata harus dimaknai sebagai hanya sebatas untuk melaksanakan  ketentuan  undang-undang saja,  melainkan  sebagai  kontrol  bagi kepemilikan atas   hukum bagi setiap orang. Karel Renner yang padaintinya menyatakan
bahwa apa yang merupakan kontrol terhadap k e p e m i l i k a n   d a l a m   h u k u m   d a l a m kenyataannya  menjadi  kontrol  manusia terhadap manusia lainnya (Phlippe Nonet dan Philip Selznick, 2008).
Lebih lanjut Karel Renner menyatakan ...  kita  melihat  bahwa  hak  milik  karena memiliki  suatu  fungsi  sosial  baru.  Tanpa perubahan apa pun dalam normanya dibawah ambang kesadaran kolektif suatu hak de facto ditambahkan pada penguasaan secara mutlak oleh  individu  terhadap  barang-barang berwujud. Hak ini tidak berdasar pada aturan hukum  yang  khusus.  Ini  adalah  kekuasaan kontrol,  kekuasaan  untuk  mengeluarkan s e j u m l a h   p e r i n t a h   d a n   m e m a k s a k a n pelaksanaan  perintah-perintah  tersebut.  Kita kemudian  melihat  bahwa  aturan  tentang kekuasaan dan perburuhan tetap tersembunyi pada  seluruh  doktrin  hukum  borjuis  yang sama sekali tidak menaruh perhatian pada apa pun,  kecuali  pada  batasan-batasannya  yang paling formal, umum dan tidak terkait, yakni landasannya  pada  kontrak  kerja  (Phlippe Nonet dan Philip Selznick, 2008).
Rupanya tenaga yang berkerja di mana pun  pada  perusahaan  apa  pun  mempunyai k e t i d a k   b e r d a y a a n   u n t u k   m e l a k u k a n perlawanan  dalam  menuntut  hak-hak, termasuk  tenaga  kerja  wanita,  meski  secara konstitusi  telah  memberi  legitimasi    yang kuat  di  dalam  memberikan  perlindungan terhadap penegakan hukum. Itulah sebabnya maka Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa hukum  tidak  selalu  menjadi  penjamin kepastian  hukum,  lebih  lengkapnya  sebagai berikut:
... Mereka heran ketika melihat bahwa hukum  tidak  selalu  dapat  dilihat  sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali  peraturan  hukum  yang  tumpul,  tidak mempan  memotong  kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang  harus  diikuti  dalam  menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum y a n g   l e b i h   b a n y a k   d i w a r n a i   o l e h kepentingan-kepentingan  politik  pemegang kekuasaan dominan (Sabian Utsman, 2008 ).

## b. Hak-Hak Pekerja Wanita Perlakuan
H a k   a s a s i   m a n u s i a   m e r u p a k a n suatu pemberian dari yang Maha Kuasa, hal mana  dikemukakan  oleh John  Locke dan juga Jefferson bahwa manusia diciptakan oleh Sang Pencipta ( the  Creator )  memberikan  hak  kepada manusia  yang  tidak  boleh  diambil  oleh siapapun  juga.  Hak  itu  adalah  berupa  hak untuk  hidup  ( rights  of  life )  dan  hak  untuk kebebasan  ( liberty )  dan  diikuti  dengan a d a n y a   t u j u a n   d a r i   h a k   i t u ,   y a i t u kebahagiaan/kesejahteraan bagi manusia (A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi).
B e g i t u   p u l a   p a n d a n g a n   y a n g dikemukakan  oleh A.  Bazar  Harahap dan Nawangsih Sutardi yang menempatkan hak asasi manusia secara fundamentalis di dalam kehidupannya  di  dunia  ini,  lebih  jelasnya adalah hak asasi manusia adalah hak seorang manusia  yang  sangat  asasi  yang  tidak  bisa intervensi  oleh  manusia  di  luar  dirinya  atau oleh  kelompok  atau  oleh  lembaga-lembaga manapun  untuk  meniadakannya  (A.  Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi).
Begitu  asasinya  dan  fundamentalnya, maka setiap negara tidak terkecuali Indonesia menempatkannya  hak  asasi  itu  di  dalam konstitusinya agar mendapat legitimasi yang kuat  untuk  mendapatkan  perlindungan  dan perlakuan,  baik  dalam  hubungan  antara negara  dan  warganya  maupun  dalam hubungan diantara individu-individu (sesama warga negara) yang telah dijamin   Undang- Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  Tahun  1945  bahwa  setiap  warga negara  mempunyai  kedudukan  yang  sama untuk mendapatkan pekerjaan dan perlakuan, tanpa melihat dari segi jenis kelamin maupun suku, ras agama dan lain-lain.
Realitas  menunjukkan  bahwa  antara yang seharusnya dan yang senyatanya masih terdapat benang merah, terutama menyangkut perlakuan antara wanita dan laki-laki di dalam menuntut  dan  memperjuangkan  hak-hak sebagai  pekerja  di  perusahaan-perusahaan tambang  yang  ada  di  Kabupaten  Konawe Utara  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Pekerja, khususnya wanita, di samping mengharapkan adanya kemanfaatan dari jasa yang diberikan, t e t a p i     j u g a   y a n g   l e b i h   p e n t i n g diperlakukannya secara setra menurut harkat
dan martabatnya.
Dalam  kaitan  itu ,  Ronald  Dworkin menyebutnya  sebagai  teori “goal  based t h e o r y ” y a n g   m e n y a t a k a n   b a h w a utilitarianisme  gagal  untuk  menjamin keadilan  sosial  karena  lebih  mendahulukan asas  manfaat  daripada  asas  hak  (I  Nyoman Putu  Budiartha,  2016).  Oleh  karena  itu, utilitarianisme  tidak  tepat  untuk  dijadikan basis  untuk  membangun  suatu  konsep keadilan  di  dalam  hubungannya  dengan pemberian  hak  terhadap  pekerja  wanita. Rupanya  problematika  tenaga  kerja  wanita, meskipun  secara  konstitusional  telah  diatur secara limitatif untuk dijadikan sebagai dasar di dalam perlakuan setiap tenaga kerja, baik laki-laki  maupun  wanita,  namun  dalam kenyataan  tenaga  kerja  wanita  masih didudukkan pada anak tangga kedua.

## b. Pengupahan
Jauh  sebelumnya  dalam  pemberian upah  terhadap  tenaga  kerja,  tidak  terkecuali tenaga  kerja  wanita, Kaarl  Marx telah mengingatkan  bahwa  sistem  ekonomi  pasar atau  kapitalisme  pada  hakekatnya  adalah suatu  sistem  yang  menindas  dan  merampas pekerja demi keuntungan pemilik modal atau kapitalis  (Aries  Harianto,  2015). Hal  ini terlihat  pada  perusahaan-perusahaan  yang berorientasi  pada  sistem  ekonomi  pasar seperti  perusahaan  tambang  yang  hanya untuk  mencari  keuntungan  semata-mata. Dalam keadaan yang demikian, maka kondisi pekerja,  terutama  pekerja  wanita  makin memprihatinkan  sehingga  pada  akhirnya sering terjadi benturan antara pekerja dengan pemodal  (perusahaan)  untuk  menuntut perbaikan hidup beserta jaminan atas hak-hak yang  harus  mereka  peroleh  sesuai  dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengupahan  pada  dasarnya  harus mencerminkan  adanya  suatu  kesetaraan  hak secara adil antara wanita dan laki-laki, karena dengan  kesetaraan  itu  akan  tercermin  rasa k e a d i l a n .   P a d a   p r i n s i p n y a   h a k e k a t p e n g u p a h a n   h a r u s   b e r o r i e n t a s i   d a n berhubungan pada:
1.    Hak Atas Pekerjaan
Hak  atas  pekerjaan  merupakan  suatu hak asasi manusia karena kerja melekat pada tubuh  manusia.  Kerja  merupakan  aktivitas tubuh,  oleh  karena  tidak  dapat  dilepas  atau
dipikirkan lepas dari tubuh manusia. melalui kerja  itulah  sehingga  manusia  mendapat imbalan berupa upah dari jasa kerjanya.

## 2. Hak Atas Upah Yang Adil
Pemberian upah secara adil merupakan bagian dari amanat konstitusi   yang dituntut oleh  seorang  pekerja  kepada  pihak  yang memberi  kerja,  dalam  hal  ini  perusahaan untuk  memenuhi  kewajibannya.  Atas t u n t u t a n   u p a h   s e c a r a   a d i l   t e r s e b u t sesungguhnya  merupakan  suatu  penegasan bahwa:
s e t i a p   p e k e r j a   b e r h a k   u n t u k mendapatkan  upah.  Artinya  setiap pekerja  berhak  untuk  dibayar,  dan  ini m e r u p a k a n   t u n t u t a n   y a n g   h a r u s dipenuhi.  Upah  yang  harus  diberikan harus  adil,  dalam  artian  sebanding dengan  prestasi  yang  telah  diberikan oleh pekerja  kepada perusahaan. Dalam pemberian upah terhadap setiap pekerja yang  menjadi  standar  adalah  satuan waktu dan/atau satuan hasil bukan pada satuan  jenis  kelamin  (vide  Pasal  12) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2 0 1 5 . A d a n y a   p e r b e d a a n   d a l a m pengupahan  bukan  karena  disebabkan oleh  standar  waktu,  tetapi  lebih  pada nilai  pekerjaan  yang  tidak  sama, sehingga  otomatis  upah  yang  harus dibayarkan  akan  berbeda,  padahal seharusnya setiap pekerja baik itu laki- laki  maupun  wanita  harus  diberikan nilai pekerjaan yang sama, sebagaimana ketentuan  Pasal  11  dari  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

## 3. Hak  Atas  Perlindungan  Keamanan dan Kesehatan
Hak  ini  didasari  atas  adanya  hak  asasi manusia  untuk  hidup,  karena  hak  tersebut sifatnya sangat asasi. Dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Tahun  1945  hak  ini  telah  diatur  secara limitatif,  bahwa  setiap  pekerja  (baik  itu w a n i t a   m a u p u n   l a k i - l a k i )   b e r h a k mendapatkan  perlindungan  keamanan, keselamatan dan kesehatan.
Berdasarkan  konteks  di  atas,  maka seharusnya  di  dalam  pengupahan  tidak membedakan  perlakuan  atas  dasar  jenis kelamin  yang  dilakukan  oleh  perusahaan, khususnya perusahaan tambang di Kabupaten
Konawe  Utara  Provinsi  Sulawesi  Tenggara, sehingga  asas  keadilan  dan  kesetaraan  yang diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945  dapat  terwujud,  paling  tidak  dapat meminimalkan perlakuan tersebut.

## C.     Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka simpulan  yang  dapat  ditarik  adalah  sebagai berikut:
1.        Penegakan  hukum  terhadap  pekerja wanita  dalam  pelaksanaannya  masih terdapat pemberlakuan secara parsial, artinya asas kesamaan dan kesetaraan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh p e r u s a h a a n - p e r u s a h a a n   y a n g mempekerjakan  wanita,  khususnya pada perusahan tambang.
2.          Kesetaraan  gender  dalam  perlakuan, dalam  beberapa  aspek,  baik  pada lembaga  formal,  terlebih  lagi  pada l e m b a g a   i n f o r m a l   m a s i h memperlihatkan adanya diskriminasi. Hal  ini  disebabkan  oleh  masih kuatnya pengaruh kultur yang bersifat klasik  yang  menempatkan  laki-laki sebagai  sentral  dari  segala  aktivitas (asas patrilineal).
3.       Dengan masih adanya pengaruh yang b e r s i f a t   p a t r i l i n e a l   t e r s e b u t mempengaruhi  terhadap  hak  atas pekerjaan  yang  layak  bagi  wanita, apalagi  pekerja  wanita  lokal  yang pada  umumnya  mempunyai  tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Hal ini juga dapat berpengaruh pada pengupahan,  serta  perlindungan keamanan dan kesehatan bagi pekerja wanita.
4.        Menyangkut  sistem  pengupahan, rupanya  masih  dipengaruhi  oleh sistem  klasik  yang  didasarkan  pada kultur  patrilineal,  di  mana  wanita d a l a m   b e r b a g a i   a s p e k ,   m a s i h tergantung pada laki-laki. Begitu juga h a l n y a   d e n g a n   k e a m a n a n , keselamatan  kerja  serta  kesehatan, meskipun telah ada perubahan, namun belum menunjukkan perubahan yang signiﬁkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam,  H.R.,  dan  Adri  Desasfuryanto, 2015: Hukum  Ketenagakerjaan  (Hukum Perburuhan) PTIK, Jakarta. Budiartha,  I.  Nyoman  Putu,  2016: Hukum Outsourcing  Konsep  Alih  Daya,  Bentuk Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum , Stara Press, Malang. Harahap,  A.  Bazar  dan  Nawangsih  Sutardi,
2006: Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, Perhimpunan Cendekiawan  Independen Republik  Indonesia  (PECIRINDO), Jakarta.
H a r i a n t o ,   A r i e s ,   2 0 1 5 : H u k u m Ketenagakerjaan  Makna  Kesusilaan Dalam  Perjanjian  Kerja ,  LasBang Persada, Yogyakarta. Pamungkas.  E.A,  2010:  Peradilan Sesat Membongkar  Kesesatan  Hukum  di
Indonesia , Navila, Jakarta. Soepomo  Imam,  1977: Hukum  Perburuan U n d a n g - U n d a n g   d a n   P e r a t u r a n - Peraturan, Jambatan, Jakarta. Utsman,  Sabian,  2008: Menuju  Penegakan
Hukum  Responsip ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945, Genesis Learning, Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, dan dilengkapi dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun 2015 Tentang Pengupahan Permata Press,
Jakarta.