Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2024 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.8252

## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA PELAYANAN KEPENDUDUKAN)
Rosyidatul Ilmiyah 1
Universitas Airlangga 1
rosyidatul.ilmiyah-2022@fisip.unair.ac.id 1

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  akuntabilitas  dan  transparansi  pada  pelayanan publik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian bahwa aplikasi SIPARAJA telah menerapkan Road map 3 (tiga) sasaran utama  reformasi birokrasi.  Sasaran pertama yaitu birokrasi  yang bersih  dan akuntabel. Seluruh pelayanan surat tipe A melalui aplikasi SIPARAJA tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Road Map Kedua yaitu mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Dalam penggunaan  aplikasi  SIPARAJA  pengurusan  administrasi  kependudukan  waktu  yang digunakan  untuk  pemrosesan  dokumen  administrasi  kependudukan  dianggap  lebih efektif. Sementara itu Road Map ketiga yakni birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang  berkualitas.  Hal  ini  ditindaklanjuti  dengan  penerapan  aplikasi  SIPARAJA  yang sesuai  dengan  standar pelayanan  publik  yang  ditetapkan  dalam  Kemenpan  Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003. Sementara itu, transparansi dapat dilihat pada adanya menu filter status yang dapat digunakan untuk mengetahui proses pengurusan dokumen administrasi kependudukan  secara real  time .  Simpulan  bahwa  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pelayanan  publik  di  Kabupaten  Sidoarjo  sudah  berjalan  dengan  baik  dengan diterapkannya Aplikasi  SIPARAJA  dalam  pengurusan  dokumen  administrasi kependudukan.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Pelayanan publik, Transparansi, SIPARAJA

## ABTRACT
The purpose of this research is to know accountability and transparency in public service. In this study the author uses descriptive qualitative research methods. Research results that  the  SIPARAJA  application  has  implemented  Road  map  3  (three)  main  targets  of bureaucratic reform. The first goal is clean and accountable bureaucracy. All type A mail services through the SIPARAJA application are not charged at any cost or free of charge. The second road map is to create effective and efficient bureaucracy. In the use of the application SIPARAJA administration position management time used for the processing of documentation administration position is considered more effective.  Meanwhile, the third  road  map  is  bureaucracy  with  quality  public  services.  This  was  followed  by  the implementation  of  SIPARAJA  applications  in  accordance  with  the  standards  of  public service set out in Regulation No. 63/Kep/M.Pan/7/2003. Meanwhile, transparency can be seen in the Status Filter menu that can be used to find out the process of managing the population administration document in real time. The conclusion that accountability and transparency in public service in Sidoarjo district has gone well with the implementation of  the  SIPARAJA  Application  in  the  management  of  administrative  documents  of occupation.

## Keywords: Accountability, Public Service, Transparency, SIPARAJA

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  adalah  suatu
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  bagi setiap  warga negara  dan  penduduk  atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan
publik.
Pelayanan publik diberikan sejak manusia lahir hingga meninggal dunia.
Bentuk  pelayanan yang  diberikan pemerintah  sangat  beragam.  Salah satunya yaitu  pelayanan administrasi kependudukan.  Undang-undang  Nomor 24   Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi  Kependudukan, menjelaskan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan  melalui  Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan  informasi  Administrasi Kependudukan  serta  pendayagunaan hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan pembangunan  sektor  lain.  Dokumen kependudukan dalam administrasi kependudukan  berupa  KTP-el,  Kartu Keluarga (KK), surat keterangan kependudukan,  akta  kelahiran,  akta perkawinan, akta  perceraian,  akta kematian, akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak.
Dalam penyelenggaraan
pelayanan  publik,  transparansi  dan akuntabilitas  tidak  kalah  penting  dari penyelenggaraan pemerintahan.
Transparansi  memiliki  peran  penting dalam pengembangan akuntabilitas publik  karena  dengan  mewujudkan
transparansi
maka pemerintah setidaknya  telah mempermudah  warga untuk mengetahui tindakannya,
rasionalitas  dari  tindakan  itu,  serta membandingkannya dengan sistem nilai yang  ada.  Seperti  yang  diungkapkan Dwiyanto,  tanpa  transparansi  maka tidak  akan  ada  akuntabilitas  publik (Maani,  2009).  Konsep  transparansi menunjuk  pada  suatu  keadaan  dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan  pelayanan  bersifat terbuka  dan  dapat  diketahui  dengan mudah  oleh para pengguna dan Stakeholders yang membutuhkan (Maani, 2009). Sementara  konsep akuntabilitas  merupakan  salah  satu prinsip good  corporate  governance yang  berkaitan  dengan  pertanggung jawaban pimpinan  atas  keputusan  dan hasil  yang  dicapai  sesuai  dengan wewenang  yang  dilimpahkan  dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Siregar, 2017).
Kabupaten  Sidoarjo  pada  tahun
2019  telah meluncurkan Aplikasi SIPRAJA. SIPRAJA merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan warga Sidoarjo dalam mengurus administrasi kependudukan  berbasis Online .  Semua  urusan  administrasi kependudukan
yang menjadi kewenangan desa, kecamatan dan OPD dapat  dilakukan  secara Online .  Pada tahun 2022, Layanan SIPRAJA Pemkab
Sidoarjo mendapat penghargaan TOP 45 inovasi  Pelayanan  Publik  Terbaik Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi  Birokrasi  (KEMMENPAN RB). SIPRAJA dianggap Kemenpan RB sebagai  inovasi yang berdampak langsung  pada  pelayanan  masyarakat karena  dapat mempercepat  layanan  dan memangkas meja birokrasi (Adhitiawarman, 2022).
Sementara itu dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustina dkk (2022) menyebutkan bahwa aplikasi SIPRAJA mendorong transparansi
karena memungkinkan masyarakat untuk  memantau  proses  pelayanan karena  setelah  proses  selesai,  hasilnya akan dikirim melalui aplikasi, sehingga masyarakat  dapat  mengunduh  dan mencetak  dokumen  yang  diperlukan secara langsung. Hal ini juga disampaikan  oleh  Apreliyanto  dan Agustina  (2024)  yang  menyatakan bahwa akuntabilitas program  SIPRAJA sudah  efektif  dan  sudah  menetapkan aturan-  aturan  dan  bertanggung  jawab apa  yang  telah  pemerintah  tetapkan mengenai aplikasi SIPRAJA. Sementara itu  Oribel  dan  Wibawani  (2023)  dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ada kendala  dalam  mengakses  SIPRAJA, terutama  untuk  anggota  masyarakat yang  lebih  tua  dan  aparat  pemerintah desa sehingga diperlukan adanya pelatihan  keterampilan  digital  dan perbaikan berkelanjutan terhadap aplikasi SIPRAJA. Artikel ini, fokus pada akuntabilitas  dan  transparansi  guna meningkatkan  efektivitas  pelayanan publik  di  Kabupaten  Sidoarjo  dan bagaimana Aplikasi  SIPRAJA  mampu menciptakan  pelayanan  publik  yang akuntabel  dan  transparan  kepada masyarakat Sidoarjo.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif  deskriptif. Data  yang  digunakan  merupakan  data sekunder  dimana  data-data  tersebut diperoleh dari artikel pendahulu, website pemerintah,  observasi,  serta  banyaknya komentar  positif  dan  negatif  dari masyarakat  terkait  aduan  pada  aplikasi SIPRAJA  pada Google Play  Store . Selanjutnya,  penulis  melakukan  studi literatur  melalui  penelitian-penelitian
yang  telah  dilakukan  sebelumnya. Setelah semua data terkumpul maka akan dianalisis  untuk  menyimpulkan  hasil akhir dari penelitian tersebut.

## HASIL PENELITIAN
Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo pada  tahun  2019  merancang  dan memberikan sosialisasi bagi Masyarakat Kabupaten Sidoarjo untuk menggunakan SIPRAJA. SIPRAJA
merupakan inovasi pelayanan publik  di Kabupaten  Sidoarjo.  Kepanjangan  dari
SIPRAJA  yaitu  Sistem  Pelayanan Rakyat  Sidoarjo.  Terdapat  16  jenis pelayanan yang dapat digunakan masyarakat  Sidoarjo  untuk  mengurus administrasi  kependudukan,  mulai  dari tingkat  desa/kelurahan,  Kecamatan  dan Kabupaten.
Terdapat 2 cara untuk mengakses aplikasi  SIPRAJA.  Pertama,  dengan cara mengunduh di Play Store dan kedua dengan  membuka  di  halaman  web: https://SIPRAJA.sidoarjokab.go.id/ , pendaftarannya sangat mudah, masyarakat  cukup  menyiapkan  foto KTP  dan  Kartu  Keluarga.  Kemudian klik  daftar.  Pendaftar  mengisi  data sesuai dengan biodata diri dan melampirkan  foto  KTP  dan  Kartu Keluarga  sesuai  petunjuk  pengisian. User  dan  password  akan  dikirimkan melalui  email  apabila  data  yg  diajukan sudah disetujui oleh Operator di Desa.
Terdapat 3 tipe surat di SIPRAJA untuk memfasilitasi pengajuan surat dan dokumen.  Tipe  A  terdiri  dari  surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Biodata  Penduduk,  Surat  Keterangan Desa  Umum,  dan  Surat  Keterangan Domisili  Usaha  &  Tipe  B  terdiri  dari
Surat Pengantar KK dan KTP dari Desa,
Surat Keterangan Pindah, Surat
Keterangan  Umum  Kecamatan,  dan Surat Keterangan Tidak Mampu
Kecamatan. Terakhir, Tipe C terdiri dari Izin  Mendirikan  Bangunan,  Kartu
Pencari Kerja (AK-I), Izin Usaha Mikro Kecil  (IUMK),  dan  Tanda  Daftar Perusahaan Usaha Mikro ( https://sippn.menpan.go.id/ ).
Gambar 1. Tampilan Utama SIPRAJA Jika Dibuka melalui Website
(Sumber: https://SIPRAJA.sidoarjokab.go.id/)
Dalam mengakses Program SIPRAJA melalui Website https://SIPRAJA.sidoarjokab.go.id/ , masyarakat  dapat  memilih  daftar  untuk membuat  akun,  tetapi  apabila  telah memiliki  akun  masyarakat  memilih tombol  login.  Selanjutnya  user  dan password  akan  diberikan  di  email masing-masing  pengguna  untuk  dapat login. Setelah berhasil login, masyarakat pengguna dapat langsung menggunakan layanan dari Program  SIPRAJA  seperti jenis  layanan  A,  B,  dan  C.  Setelah  itu masyarakat  pengguna  dapat  mengisi form  untuk  jenis  layanan  yang  telah dipilih  dan  menyimpan  data-data  yang telah di input. Operator atau pihak-pihak kecamatan,  Desa  atau  Kelurahan  akan memeriksa  dan  memverifikasi  data. Pada  jenis  layanan  A  verifikasi  berkas dilakukan  oleh  pihak  desa,  pada  jenis layanan  B  verifikasi  berkas  dilakukan oleh  pihak  desa  yang  kemudian dilanjutkan  kepada  pihak  kecamatan, sedangkan  pada  jenis  layanan  C verifikasi  berkas  dilakukan  oleh  pihak kecamatan.  Selanjutnya  berkas  akan ditanda  tangani  oleh  pihak  Kecamatan, Desa atau Kelurahan. Berkas yang telah
ditanda tangani dapat langsung dicetak.
Gambar 2. Alur Pelayanan SIPRAJA Website
(Sumber: http://sidoarjokab.go.id )
Selain  melalui  Website,  Program SIPRAJA  juga  dapat  diakses  melalui android.  Masyarakat  dapat  mengunduh aplikasi SIPRAJA melalui Google Play Store kemudian  dapat  memilih  daftar untuk membuat akun dan memilih login . Setelah  mengisi  daftar  diri,  masyarakat pengguna membuka email untuk mendapatkan User dan password .
Setelah  berhasil login ,  masyarakat pengguna dapat langsung menggunakan layanan  dari  SIPRAJA  seperti  jenis layanan  A,  B,  dan  C.  Setelah  itu masyarakat  pengguna  dapat  mengisi form untuk  jenis  layanan  yang  telah dipilih  dan  menyimpan  data-data  yang telah di input. Operator atau pihak-pihak kecamatan,  Desa  atau  Kelurahan  akan memeriksa  dan  memverifikasi  data. Pada  jenis  layanan  A  verifikasi  berkas dilakukan  oleh  pihak  desa,  pada  jenis layanan  B  verifikasi  berkas  dilakukan oleh  pihak  desa  yang  kemudian dilanjutkan  kepada  pihak  kecamatan, sedangkan  pada  jenis  layanan  C verifikasi  berkas  dilakukan  oleh  pihak kecamatan.  Selanjutnya  berkas  akan ditanda  tangani  oleh  pihak  Kecamatan,
Desa atau Kelurahan. Berkas yang telah ditanda tangani dapat langsung dicetak.
Gambar 3. Alur Pelayanan SIPRAJA Android
(Sumber: http://sidoarjokab.go.id )
SIPRAJA telah menerapkan prosedur  tanda  tangan  elektronik  dan stempel  elektronik  yang  tersertifikasi oleh  Balai Sertifikasi  Elektronik Badan Siber  dan Sandi  Negara (BSrE BSSN) dan  dilindungi  Oleh  UU  Transaksi Elektronik, pada output layanan berdasarkan  Peraturan  Bupati  (PerBup)
Nomor  28  Tahun  2015  Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Tata  Naskah  Dinas  Di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  dan PerBup Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Tata  Naskah  Dinas  Di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Gambar 4. Penggunaan Tanda Tangan dan
Stempel Elektronik dalam Aplikasi SIPRAJA (Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab Sidoarjo) Aplikasi SIPRAJA juga menerapkan Tracking  System atau pelacakan  berkas  pemohon untuk mengetahui  sampai  dimana  berkas pemohon  diproses. Tracking  system ini dapat  diakses  oleh  pemohon  maupun perangkat desa/Kecamatan
yang berwenang. Dengan prosedur ini, Standar Operasional Prosedur dari aspek waktu dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.  Hal  ini  menyebabkan  calo pelayanan menjadi tidak dibutuhkan dan berangsur-angsur hilang. Selain itu, SIPRAJA
menggunakan  layanan  Email  dan  SMS
Masking  ID  “SIPRAJA”  untuk  media penyampaian  informasi  kepada  User atau  Masyarakat  yang  melakukan Pemohonan melalui Aplikasi  SIPRAJA
dengan  Email  dan  SMS  Masking SIPRAJA ini masyarakat dapat mengetahui  seluruh  informasi  terkait dengan keberhasilan pendaftaran, proses pelayanan diteruskan/diterima atau ditolah  dan  informasi  pelayanan  telah selesai  dan  dapat  diunduh  dan  cetak mandiri di rumah. Atau bagi masyarakat yang  tidak  memiliki  alat  pencetak mandiri  dapat  minta  dicetakkan  di Kantor Pelayanan Desa atau Kecamatan Setempat

## Gambar 5. Penyampaian Informasi Kepada
User atau Masyarakat Pemohon SIPRAJA Melalui Email dan SMS Masking
(Sumber: Bagian Pemerintahan Setda
Kab Sidoarjo)

## PEMBAHASAN
Akuntabilitas kadang-kadang
dinilai  sebagai  suatu  kebajikan,  untuk tujuan  analitis  itu  harus  diperlakukan sebagai mekanisme sosial yaitu hubungan  dimana  seorang  aktor  dapat dimintai pertanggungjawaban oleh aktor lain  dan  menghadapi  konsekuensi (Bovens 2010).  Dalam penerapan Aplikasi  SIPRAJA,  akuntabilitas  dapat dilihat  pada  semua proses  pengurusan administrasi  kependudukan.
Proses pengurusan  administrasi  kependudukan yang melalui SIPRAJA
dapat dipertanggungjawabkan  oleh semua pelaksana.
Dalam konteks pemerintah, istilah akuntabilitas  kinerja  sudah  tidak  asing lagi didengar seiring dengan disusunnya Road  Map Reformasi  Birokrasi. Road map tersebut  mengamanatkan  3  (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu: (1). Birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2).  Birokrasi  yang  efektif  dan  efisien; serta;  (3).  Birokrasi  yang  memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Ketiga Road  Map di  atas  juga terdapat  pada  penggunaan  aplikasi SIPRAJA  di  Kabupaten  Sidoarjo. Sasaran  pertama  yaitu  birokrasi  yang bersih dan akuntabel. Seluruh pelayanan surat tipe A melalui aplikasi SIPRAJA tidak dipungut biaya apapun atau  gratis,  hal  ini  dapat  dipahami terkait  kewajiban  pemberi  pelayanan yaitu  melayani  masyarakat  hingga tuntas dan memberikan rasa puas harus sejalan dengan  pemenuhan hak penerima  layanan  yaitu  memperoleh kebutuhan  administrasi  (Gamaputra, 2022).  Sedangkan  untuk  pengaduan terkait  pelayanan  SIPRAJA  dapat dilakukan melalui LAPOR! atau Layanan  Aspirasi  dan  Pengaduan Online Masyarakat. Pengaduan ini dapat dilakukan melalui  SMS  ke  1708  atau melalui website www.lapor.go.id . Road Map kedua yaitu mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Dalam penggunaan aplikasi SIPRAJA
pengurusan administrasi  kependudukan waktu yang digunakan untuk pemrosesan dokumen  administrasi  kependudukan dianggap  lebih  efektif.  Adanya  aplikasi SIPRAJA,  telah  memudahkan  dalam penandatanganan dokumen, admin tidak perlu  menunggu  Kepala  Kelurahan berada  di  lokasi  karena  tanda  tangan dilakukan secara virtual (Musaddad dkk, 2000). Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Saputra dan Widiyarta (2021) yang menyatakan bahwa secara keseluruhan  program  SIRPAJA  di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sudah efektif. Hal ini dilihat dari 4 faktor yaitu  1)  sumberdaya,  dana,  sarana  & prasarana  program  SIPRAJA  sudah efektif karena  sesuai  dengan  tujuan  & harapan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2)  jumlah  dan  mutu  pelayanan  yang dihasilkan  sudah  efektif  dibuktikan dengan  kualitas  produk  yang  bagus  dan jumlah  operator  yang  lebih dari  batas minimal. 3) batas waktu yang ditentukan
sudah memangkas waktu sehingga lebih efektif dan efisien. 4) tata cara pelayanan yang  harus  ditempuh  sudah lebih  efisien dan efektif.
Sementara  itu Road  Map ketiga yakni birokrasi yang memiliki pelayanan publik  yang  berkualitas.  Kemenpan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik telah menetapkan standar pelayanan  publik yang  dapat  dijadikan acuan  Kementerian,  Lembaga  atau
Pemerintah  Daerah  dalam  pemberian layanan yang berkualitas kepada masyarakat.  Dalam  Keputusan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/Kep/M.Pan/7/2003
disebutkan  bahwa  standar  pelayanan, sekurang-kurangnya  meliputi  prosedur pelayanan,  waktu  pelayanan,  biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana,  serta  kompetensi petugas pemberi  pelayanan. Gamaputra (2022) menjelaskan bahwa  penerapan  standar  pelayanan publik  melalui  SIPRAJA  telah  sesuai dengan standar  pelayanan  publik  yang ditetapkan dalam Kemenpan  Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003, yaitu 1) Prosedur Pelayanan  Sistem,  Mekanisme  dan Prosedur  Pelayanan  surat  Tipe  A  telah ditetapkan  dan  dipublikasikan  secara Online melalui  SIPP  KEMENPAN  RB. 2) Waktu Pelayanan, sesuai dengan yang ditetapkan.  Durasi  pelayanan  surat  Tipe A  yang  terdiri  dari  Surat  Keterangan Kelahiran,  Surat  Keterangan  Kematian, Surat  Keterangan  Tidak  Mampu,  Surat Keterangan  Desa  Umum,  dan  Surat Keterangan Domisili Usaha bisa
terselesaikan  selama  10  menit,  untuk surat  keterangan  biodata  penduduk durasi  pelayanan  selama  30  menit dengan catatan dari Operator berkas yang di upload harus  sesuai  dan  untuk durasi proses  pengaduan  akan  ditindaklanjuti
selama  10  hari.  3)  Biaya  Pelayanan, seluruh  proses  administrasi  layanan SIPRAJA  termasuk  surat  tipe  A  tidak dipungut  biaya  apapun.  4)  Produk Pelayanan, produk dari layanan SIPRAJA sudah sesuai dengan ketentuan karena  telah  melalui  proses  verifikasi operator  serta  lurah.  5)  Sarana  dan Prasarana,  sarana  dan  prasarana  yang tersedia  minimal  tersedia  1  set  PC,  1 printer  untuk  operator  dan  koneksi internet sesuai standar Kominfo
Kabupaten  Sidoarjo.  6)  Kompetensi Petugas  Pemberi  Layanan  Operator SIPRAJA  minimal  telah  mengikuti
Bimbingan  Teknis  sehingga  memahami SIPRAJA  dengan  baik  dan  selalu menerapkan 5S saat memberikan pelayanan. Sedangkan transparansi dalam penggunaan  Aplikasi  SIPRAJA  dapat dilihat pada proses pengurusan dokumen administrasi kependudukan pada Aplikasi  SIPRAJA.  Dimana  pada  saat pengurusan dokumen administrasi kependudukan  menggunakan  SIPRAJA, proses  pengurusan  dapat  dilihat  secara real time oleh masyarakat melalui menu Filter Status lalu  terdapat  3  pilihan  yaitu berjalan, disetujui  atau  ditolak.  Hal  ini sesuai  dengan    pendapat  Ansell  dan Torfing    dalam  buku Handbook  on Theories of Governance bahwa Transparansi  pemerintah memungkinkan publik,  sebagai  warga  negara,  untuk memantau dan mencermati para pembuat keputusan politik dan       keputusan mereka, baik secara real time maupun retrospeksi.
Transparansi ketersediaan informasi tentang  proses  dan  keputusan  internal organisasi atau aktor- memainkan peran utama  dalam  diskusi  teoretis,  normatif, dan berorientasi  kebijakan  tentang  tata kelola yang baik. Secara khusus, asosiasi transparansi
dengan konsep
akuntabilitas,  efisiensi  dan  legitimasi yang saling terkait telah menjadikannya
komponen  utama,  serta  kata  kunci, dalam  reformasi  yang  ditujukan  untuk meningkatkan  kemudi  dan  layanan pemerintah
dan meningkatkan
kepercayaan  warga  negara  (Ansell, 2016).  Sejalan  dengan  hal  tersebut, Pemerintah  Kabupaten Sidoarjo  melalui Aplikasi  SIPRAJA  guna  mewujudkan pelayanan  yang  lebih  cepat transparan dan  pelayanan  yang  efisien  dengan harapan  agar  kepercayaan  masyarakat Sidoarjo terhadap Pemerintah
Kabupaten  Sidoarjo  dapat  meningkat. Tingkat  kepuasan  masyarakat  ini  dapat dilihat  pada  ulasan  dan  rating  yang diberikan  masyarakat  pada  aplikasi SIPRAJA  di Play  Store .  Dimana  rating untuk  aplikasi  SIPRAJA  mencapai  4,6 dengan  komentar-komentar  baik  dari masyarakat.
Gambar 6. Rating Aplikasi SIPRAJA
di Play Store
(Sumber: Aplikasi Play Store Android)
Gambar 7. Komentar Baik Masyarakat
di Play Store
(Sumber: Aplikasi Play Store Android)
Respon-respon baik dari masyarakat  ini  diharapkan  mampu meningkatkan  kembali kepercayaan masyarakat Sidoarjo terhadap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

## SIMPULAN
Dari  pemaparan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  dan transparansi  dalam  pelayanan  publik  di Kabupaten  Sidoarjo  sudah  berjalan dengan  baik dengan diterapkannya Aplikasi  SIPRAJA  dalam  pengurusan dokumen  administrasi  kependudukan. Aplikasi  SIPRAJA  telah  menerapkan Road  map 3  (tiga)  sasaran  utama reformasi  birokrasi  Sasaran  pertama yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel. Seluruh pelayanan surat  tipe A  melalui  aplikasi  SIPRAJA  tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Road
Map kedua yaitu mewujudkan birokrasi yang efektif  dan efisien. Dalam penggunaan aplikasi SIPRAJA pengurusan  administrasi  kependudukan waktu yang digunakan untuk pemrosesan  dokumen    administrasi kependudukan  dianggap  lebih efektif. Sementara  itu Road  Map ketiga yakni birokrasi  yang  memiliki  pelayanan publik  yang  berkualitas.  Hal  ini ditindaklanjuti dengan penerapan aplikasi  SIPRAJA  yang  sesuai  dengan standar pelayanan publik yang ditetapkan  dalam  Kemenpan  Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003. Sementara  itu,  transparansi  dapat dilihat pada adanya menu  Filter Status yang dapat digunakan untuk mengetahui proses pengurusan dokumen  administrasi  kependudukan secara real time.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhitiawarman,  D.  (06,  Desember 2022). Layanan SIPRAJA Pemkab Sidoarjo  Masuk  Top  45 Inovasi Pelayanan Publik. Diakses dari: https://www.detik.com/jatim/jati m-moncer/d-6446087/layanan- sipraja-pemkab-sidoarjo-masuk- top-45-inovasi-pelayanan-publik Agustina, D. E., Hikmah, M., Putri, F. E.
(2022).  Peningkatan  Efektifitas Pelayanan Publik melalui Aplikasi SIPRAJA di  Kabupaten  Sidoarjo.
Jurnal  Sosial  Humaniora  Sigli (JSH). 5 (2). 301-308. https://doi.org/10.47647/jsh.v5i2.
912
Ansell, C., Torfing, J. (2016). Handbook on  Theories  of  Governance. Edward Elgar Publishing. Cheltenham Apreliyanto,  E.  .,  &  Agustina,  I.  F. (2024).  SIPRAJA  Application- Based  Village  Governance  Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Aplikasi SIPRAJA . Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS) , 2 (1), 12. https://doi.org/10.47134/webofsci entist.v2i1.29
Bovens,  M.  (2010).  Two  Concepts  of Accountability:  Accountability  as a  Virtue  and  as  a  Mechanism. Taylor  &  Francis  Online.  West European  Politics.  33 .  946-967. https://doi.org/10.1080/01402382. 2010.486119
Fachruddin,  S.,  Asriani,  A.,  Rosmina, W.  O.  (2023).  Akuntabilitas  dan
Transparansi  Pelayanan  Publik dalam Perspektif Masyarakat pada Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Daerah. Jurnal Ilmu Manajemen  Sosial  Humaniora (JIMSH). 5 (2). 126-141. https://journal.umkendari.ac.id/in
dex.php/jimsh/article/download/4
01/123 Gamaputra, G., Rosalia, N. A., Khoirunisa,  K.,  Kusyeni,  Rd. (2022). Penerapan Standar Pelayanan Publik melalui Aplikasi SIPARAJA  (Sistem  Pelayanan Rakyat Sidoarjo) di Kantor
Kelurahan  Celep. Transparansi: Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi. 15 (2).
81-96. https://doi.org/10.31334/transpara nsi.v5i2.2662
Haikal,  M.  F.,  Mauliana,  D.  (2022). Akuntabilitas  dan  Transparansi dalam  Pelayanan  Publik  (Studi
Kasus Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar). Jurnal Administrasi Negara . 28 (1). 89-103. https://www.journal.stialanmakas sar.ac.id/index.php/jurnal_admini strasi_negara/article/download/16
51/104
Maani, K. Dt. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas  dalam  Pelayanan Publik. Jurnal  Demokrasi.  8 (1). 47-61. https://ejournal.unp.ac.id/index.p hp/jd/article/view/1190
Musaddad,  A.  A.,  Ahzani,  W.  K.  F.,
Susilowati,  M.,  Arif,  L.  (2020). Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat  Sidoarjo  (SIPARAJA) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik. Jurnal Syntax Transformation.  1 (6).  206-214.
http://jurnal.syntaxtransformation .co. Nuriani,  M.  K.,  Rochim,  I.  A.,  & Kusnan,  K.  (2021).  Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan
Publik  dalam  Pengurusan  Kartu Tanda  Penduduk  Elektronik  (E-
KTP)  pada  Kantor  Kecamatan Sukolilo  Kota  Surabaya. Praja
Observer: Jurnal Penelitian Administrasi  Publik  (e-  ISSN:
2797-0469) , 1 (03), 48–69. Retrieved from https://aksiologi.org/index.php/pr aja/article/view/210 Oribel,  F.,  &  Wibawani,  S.  (2023). Efektivitas  SIPRAJA  di  Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo. Jurnal  Noken:  Ilmu- Ilmu Sosial , 8 (2), 275–285. https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2 422 Saputra,  D.,  &  Widiyarta,  A.  (2021). Efektivitas  Program  SIPRAJA sebagai  Inovasi  Pelayanan  Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi  Publik . 7 (2).  194- 211. https://doi.org/10.30996/jpap.v7i2 .4497 Siregar, F. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi  dalam  Pelayanan Publik  Studi  Pelayanan  Kartu
Tanda  Penduduk  Elektronik  (E- KTP)  di  Kelurahan  Belawan  II Kecamatan Medan Belawan. Jurnal Publik Universitas Dharmawangsa. 2 (2). 40-51.
https://doi.org/10.46576/jpr.v2i2.
304 Wardhana, Y. (2021). Akuntabilitas dan
Transparasi dalam Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten Mesuji). Jurnal Progress Administrasi Publik , 1 (1), 25–30.
https://doi.org/10.37090/jpap.v1i1 .401