## DETERMINAN PERNIKAHAN USIA DINI
DETERMINATION  OF EARLY MARRIAGE

## Tuti Yelvianti, Sarah Handayani
Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Korespondensi: tieyelvi@gmail.com

## ABSTRACT
Early  marriage  is  a  phenomenon  that  not  only  occurs  in  the  country,  but  this phenomenon  also  occurs  in  other  parts  of  the  country.  Indonesia  is  a  developing country which includes a country with a high percentage of early marriage in the world. This  paper  aims  to  determine  what  factors  are  the  most  dominant  in  the  practice  of early  marriage.  The  method  that  the  author  uses  is  the  Literature  review  method  by tracing article material related to  the determinants of  early marriage. After reviewing the  articles  studied,  the  authors  get  the  results,  that  a  person's  level  of  education  and knowledge has an effect or has a significant relationship with early marriage behavior. Thus, the authors conclude that one way to reduce the rate of early marriage is through education. Indonesian children must be led to do 12 years of compulsory education and even get to college.

## Keywords: Early Marriage, Marriage Dispensation, Reproduction Health

## ABSTRAK
Pernikahan usia dini menjadi suatu fenomena yang bukan hanya terjadi di dalam negeri tapi  fenomena  ini  terjadi  juga  di  berbabagi  belahan  negara  lainnya.  Indonesia merupakan  negara  berkembang  yang  termasuk  negara  dengan  presentase  pernikahan usia  dini  tinggi  di  dunia.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  apa  saja  yang paling  dominan  dalam  praktek  pernikahan  usia  dini.  Adapun  metode  yang  penulis gunakan  adalah  dengan  metode Literature  review dengan  menelusuri  materi  artikel terkait  determinan  pernikahan  usia  dini.  Setelah  menelaah  artikel-artikel  yang  diteliti, penulis  mendapatkan  hasil,  bahwa  tingkat  pendidikan  dan  pengetahuan  seseorang berpengaruh atau memiliki hubungan  yang signifikan dengan perilaku pernikahan usia dini.  Dengan  demikian,  penulis  menyimpulkan  bahwa  salah  satu  cara  untuk  menekan laju pernikahan usia dini adalah dengan pendidikan. Anak-anak Indonesia harus digiring untuk melakukan wajib belajar 12 tahun bahkan bisa sampai ke perguruan tinggi.
Kata Kunci : Pernikahan Dini, Dispensasi Kawin, Kesehatan Reproduksi

## PENDAHULUAN
Salah  satu  peristiwa  penting  dalam kehidupan  seorang  manusia  adalah
mengarungi  bahtera  rumah  tangga  atau ikatan perkawinan. Keseimbangan
hidup,  baik  secara  biologis,  psikologis
maupun  secara  sosial  akan  diperoleh dalam  pernikahan.  (Haswati,  2019). Untuk  menggapai  keseimbangan  hidup melalui  pernikahan  tersebut,  diperlukan persiapaan  yang  matang,  baik  secara fisik, mental, spiritual maupun materi.
Salah satu isu yang saat ini sedang hangat  di  bicarakan  masyarakat  adalah terkait fenomena pernikahan usia dini di kalangan  anak-anak  dan  atau  remaja. Pernikahan usia dini  ini menjadi sebuah fenomena  yang  bukan  hanya  terjadi  di dalam  negeri  tapi  fenomena  ini  terjadi juga  di  berbabagi  belahan  negara lainnya.  Adapun  Indonesia  merupakan salah  satu  negara  berkembang  yang termasuk memiliki presentase
pernikahan  usia  dini  yang  tinggi  di dunia. (Pierewan, 2017).
Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik
(BPS), dari negara-negara yang tergabung  dalan  ASEAN,  Indonesia menempati urutan ke dua dengan angka pernikahan  usia  dini  tertinggi  setelah negara  Kamboja.  Data  laporan  tersebut menyebutkan bahwa terdapat  sekitar 23 %  anak-anak  atau  remaja  usia  18  tahun kebawah telah melangsungkan pernikahan  dan  persentase  tersebut dinilai  termasuk  kategori  tinggi.  (Indra Trisnajaya, 2020)
Adapun  pada  level  internasional, berdasarkan  laporan  yang  dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020  Indonesia  menempati  peringkat ke-10 kategori perkawinan anak tertinggi  di  dunia.  Dari  data  tersebut diketahui  sebanyak  1.220.900  anak  di Indonesia  mengalami  perkawinan  usia dini.  Dalam  laporan  itu  terungkap,  1 dari  9  anak  perempuan  menikah sebelum  berusia  18  tahun.  Dalam  10 tahun  terakhir,  hanya  ada  penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia,  yaitu  3,5  persen.  (Dini Suciatiningrum, 2020)
Selain  data  di  atas,  Pusat  Kajian
dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) bersama  organisasi  PBB  untuk  anak ( United Nations Children Fund/Unicef ), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Bappenas) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Indonesia termasuk  negara  darurat  perkawinan anak (Dini Suciatiningrum, 2020)
Kekhawatiran  terkait  fenomena pernikahan  usia  dini  ini  bukan  tanpa alasan, hal ini karena dengan melangsungkan  pernikahan  pada  usia dini dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat disepelekan khususnya
bagi  kaum  remaja  wanita.  Salah  satu dampak  negatif  yang  dihasilkan  dari pernikahan  dini  adalah  terganggunya kesehatan  reproduksi  wanita.(Badan Pusat  Statistik,  2020)    Bagi  seorang Wanita  yang  masih  dibawah  umur, sejatinya alat reproduksi dan psikologisnya  belum  matang.  Sehingga anak-anak  perempuan  yang  menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap  kesehatan  mereka  sebagai dampak  dari  melakukan  hubungan seksual,  melahirkan  dini,  peningkatan risiko  kekerasan  dalam  rumah  tangga, gizi  buruk,  dan  gangguan  kesehatan seksual dan reproduksi.
Bagi pasangan suami isteri tentunya aktivitas seksual (berhubungan badan) sudah menjadi sebuah kelajiman,  namun  aktivitas  halal  bagi suami  isteri  tersebut  ternyata  dapat mengakibatkan  efek  negatif  apabila dilakukan  oleh  anak  perempuan  yang masih di bawah umur. Dalam usia yang masih  anak  dia  harus  melakukan hubungan  seksual  yang  berulang  dan tidak dapat dipastikan apakah dilakukan dalam  kondisi  aman  dan  nyaman  untuk anak  perempuan  tersebut.  Menurut Fadlyana  &  Larasaty  (2016)  anatomi tubuh  anak  belum  siap  untuk  proses mengandung  maupun  melahirkan,  data
dari
UNPFA tahun 2003,
memperlihatkan  15%-30%  di  antara persalinan  di  usia  dini  disertai  dengan komplikasi kronik, yaitu obstetrik fistula . Fistula merupakan  kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Wanita berusia kurang dari  20  tahun  sangat  rentan  mengalami obstetrik  fistula . Obstetrik  fistula ini dapat  terjadi  pula  akibat  hubungan seksual  di  usia  dini  sehingga  dapat terjadi  komplikasi  berupa obstructed labour serta obstetrik  fistula .  Kanker servik (leher rahim) merupakan ancaman  terbesar  dalam  hal  ini. Semakin  muda  seorang  gadis  menikah, maka  semakin  besar  pula  risikonya, karena  pada  saat  berhubungan  seksual di usia  remaja, organ reproduksi belum siap dan terjadi luka sehingga menyebabkan
kanker
servik.
(Bramanuditya, 2018)
Selain  risiko  dari  berhubungan seksual  di  usia  muda  bagi  remaja. Risiko  lainnya  akan  menanti,  yakni ketika  ia  mengandung  dan  melahirkan. Bagi  seorang  ibu  muda  yang  berusia dibawah  18  tahun  sejatinya  memiliki 35%  hingga  55%  risiko  yang  lebih tinggi  untuk  melahirkan  bayi  dengan berat  bayi  lahir  rendah  (BBLR)  dan
kelahiran prematur dibandingkan dengan ibu yang berusia diatas 20 tahun (Oktavia  et  al.,  2018),  selain  itu  sang jabang  bayi  juga  memiliki  risiko mengalami  kelainan  bawaan  atau  cacat yang  sudah  terjadi  sejak  dalam  proses kehamilan (BKKBN, 2010)
Selain  itu,  bagi  bayi,  kematian merupakan risiko yang sangat menghantui.  Angka  kematian  bayi  60% lebih tinggi pada ibu yang masih berusia dibawah  18  tahun.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  setelah  anak  dari ibu  muda  bertahan  hidup  hingga  tahun pertama, anak dibawah 5 tahun memiliki  28%  risiko  kematian  yang lebih  besar.  Kejadian  kesakitan  dan kematian ini diakibatkan oleh nutrisi ibu yang  kurang  baik,  fisik  dan  psikis  ibu yang  belum  matang,  kurangnya  akses bermasyarakat  dan  akses  pelayanan kesehatan  reproduksi  dan  risiko  tinggi akan penyakit infeksi (Nour, 2009).
Berdasarkan Studi organisasi kesehatan  dunia  (WHO),    menyebutkan bahwa  salah  satu  penyebab  masalah stunting adalah tingginya angka pernikahan  usia  dini.  Sebesar  43,5  % kasus stunting di  Indonesia terjadi pada anak  berumur  di  bawah  tiga  tahun (batita)  dengan  usia  ibu  14-15  tahun.
Sementara  22,4  %  dengan  rentang  usia ibu 16-17 tahun. (Sri Noviyanti, 2020)
Menururt  Kepala  BKKBN  Hasto Wardoyo, dampak pernikahan dini tidak hanya  dirasakan  dalam  jangka  pendek, tetapi  juga  jangka  panjang.  Dampak jangka panjang perempuan yang menikah  dini  dan  hamil  usia  muda belum  20  tahun,  maka  pertumbuhan tulang  berhenti.  Puncak  kepadatan tulang  tidak  tercapai  optimal  dan menyebabkan  tulang  keropos  atau osteoporosis.  Dimana  usia  16-19  tahun tulang  remaja  masih  dalam  masa pertumbuhan,  kepadatan  tulang  masih terus bertambah dan menguat, kehamilan akan menghentikan
pertumbuhan  itu,  karena  kalsiumnya diambil bayi yang dikandungnya, akhirnya  tulangnya  keropos,  sehingga meningkatkan  osteoporosis  sebelum  50 tahun. (Luthfia Ayu Azanella, 2021).
Selain akibat negatif dari perspekstif  kesehatan,  pernikahan  dini juga  dapat  menyebabkan  stress  berat bagi  ibu  muda  karena  adanya  beban berat yang dipikul akibat belum siapnya menjadi  seorang ibu.  Bahkan  Ibu hamil usia muda lebih banyak memiliki risiko bunuh  diri  lebih  tinggi  (Bahar,  2014). (Oktavia et al. , 2018)
Selain  itu,  para  ibu  muda  juga mengalami  kondisi  yang  buruk  untuk seluruh  indikator  sosial  dan  ekonomi dibandingkan  dengan  anak  perempuan yang menunda usia perkawinan, termasuk  tingkat  pendidikan  yang  lebih rendah  dan  tingkat  kemiskinan  yang lebih  tinggi.  Dampak  buruk  ini  juga akan  dialami  oleh  anak-anak  mereka dan  dapat  berlanjut  pada  generasi  yang akan datang. (Statistik, 2016)
Untuk menghindari praktek pernikahan  dini,  sejatinya  di  Indonesia sendiri  memiliki  peraturan  tentang pernikahan, diantaranya Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.  Pada  awalnya,  dalam undang-undang  tersebut,  batas  orang boleh  menikah  adalah  usia  16  tahun untuk  wanita  dan  usia  19  tahun  untuk laki-laki. (Isnaini & Sari, 2019).
Sebetulnya,  usia  menikah  16 tahun  bagi  wanita  ini,  banyak  dikritik berbagai  pihak,  karena  usia  16  tahun memiliki  risiko  yang  negatif  pada kesehatan reproduksi wanita, disamping juga berpengaruh pada kondisi psikologis  dan  pendidikan  wanita.  Oleh karenanya,  pada  tahun  2019,  ketentuan tentang  batas  usia  pernikahan  bagi wanita  ini  di  rubah  seiring  dengan lahirnya  Undang-Undang  Nomor  16
Tahun  2019  yang  menyatakan  bahwa baik  pria  dan  wanita  batas  usia menikahnya  adalah  umur  19  tahun. (Septiawan, 2020).
Menurut  Oktavia  et  al.,(  2018,  p. 2)  Indonesia  merupakan  negara  yang mempunyai kebijakan Kota Layak Anak (KLA)  di  beberapa  kabupaten  atau kotanya. Salah satu indikatornya adalah di berbagai peraturan tidak ada perkawinan  anak  atau  perkawinan  di bawah  umur  19  tahun.  Namun  pada kenyataannya,  Indonesia  tidak  lepas dari kejadian pernikahan di bawah umur atau  usia  remaja  (KPP&PA,  2012). Perkawinan  yang  melibatkan  anak  di bawah  umur  masih  menjadi  momok bagi perempuan Indonesia. Mirisnya, di beberapa  daerah  pernikahan  usia  dini masih dianggap sebagai hal yang wajar.
Prevalensi  perkawinan  usia  anak di  Indonesia  tidak  hanya  tetap  tinggi (dengan  lebih  dari  seperenam  anak perempuan  menikah  sebelum  mencapai usia dewasa (usia 18 tahun) atau sekitar 340.000 anak perempuan setiap tahunnya) tetapi prevalensi tersebut juga telah  kembali  meningkat.  Selanjutnya, meskipun  perkawinan  anak  perempuan di  bawah  usia  15  tahun  telah  menurun, tetapi  prevalensi  anak  perempuan  usia 16  dan  17  tahun  masih  mengalami
peningkatan secara terus-menerus,  yang menunjukkan bahwa perlindungan
terhadap anak-anak perempuan menurun  ketika  mereka  mencapai  usia 16  tahun.  Perlu  dicatat  pula  bahwa perkawinan  anak  di  bawah  usia  15 tahun  mungkin  tidak  mencerminkan prevalensi sesungguhnya, karena banyak  dari  perkawinan  ini  yang tersamarkan  sebagai  perkawinan  anak perempuan  di  atas  usia  16  tahun  atau tidak terdaftar. (Statistik, 2016)
Walaupun negara sudah menggariskan  batas  usia  pernikahan, ternyata  masih  banyak  juga  remaja- remaja  yang  meminta  dispensasi  kawin ke Pengadilan Agama, berdasarkan data dari  Mahkamah  Agung  RI,  sebelum revisi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  perkawinan  mengalami perubahan khususnya terkait usia perkawinan,  pada  tahun  2019  ketika masa transisi akibat perubahan Undang- Undang  Nomor 1 Tahun 1974, terdapat sekitar    25.282  perkara  Dispensasi Kawin  yang  masuk  ke  Pengadilan Agama  (Mahkamah Agung, 2020) yang artinya terdapat sekitar 25.282 pasangan dibawah  umur  atau  masih  kategori anak-anak  yang hendak  melangsungkan perkawinan.
Setelah  lahirnya  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Undang-Undang      Nomor  1 Tahun  1974,    batas  usia  menikah  bagi laki-laki  dan  perempuan  menjadi  19 tahun.  Setelah  satu  tahun  berjalannya aturan  tersebut,  ternyata  pada  tahun 2020, perkara Dispensasi Kawin melonjak tajam menjadi  65.302 perkara (Mahkamah Agung, 2020).
Kenaikannya  lebih  dari  100  %.  Ini artinya para wanita muda usia 19 tahun kebawah banyak yang melakukan pernikahan dini. Data tersebut merupakan jumlah remaja yang memiliki i’tikad baik untuk mencatatkan  perkawinannya  di  Kantor Urusan  Agama  setempat,  yang  menurut perkiraan  penulis  jumlahnya  lebih sedikit  dibandingkan  dengan  mereka yang  tidak  mencatatkan  pernikahannya tersebut ke pejabat yang berwenang. Tulisan  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  faktor  apa  saja  yang  paling dominan  dalam  praktik  pernikahan  usia dini  ini.  Ketika  faktor-faktor  ini  telah terlihat, maka tentu saja kebijakan dapat diambil  secara  tepat,  karena  bagaimana pun perilaku pernikahan anak merupakan pernikahan yang kuang ideal sehingga  perlu  di  cari  jalan  keluarnya
supaya  terhindar  dari  pernikahan  usia dini ini.

## METODE
Desain  penelitian  ini  adalah literature review . Literature  review ini  disusun dengan  mengumpulkan  artikel-artikel menggunakan Google  Scholar guna menelusuri materi artikel terkait determinan pernikahan usia dini.
Adapun kriteria inklusi dari artikel yang dipilih  antara  lain  :  1)  jurnal/laporan ilmiah, 2) Terbit 5 tahun terakhir (tahun 2016  sampai  tahun  2020),  3)  Artikel menggunakan subjek penelitian determinan  pernikahan  usia  dini.    Pada literature  review melibatkan  dosen pembimbing  dalam  penafsiran  dan persamaan  persepsi  untuk  menghindari bias informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada literature  review ini  penulis mengambil  5  artikel  penelitian  yang terkait  dengan  determinan  pernikahan usia  dini.  Penulis  mengklasifikasikan hasil ke lima artikel sebagai berikut : 1. Determinan  Pernikahan  Dini  Pada
Wanita  Di  Kecamatan  Samarinda Utara;
Pada  peneltian  ini,  penulis artikel menggunakan metode analitik
kuantitatif dengan
pendekatan cross  sectional untuk mengetahui faktor determinan pernikaha  usia  dini  pada  Wanita  di Kecamatan Samarinda Utara. Adapun  faktor  determinan  yang diteliti meliputi; Pendidikan, ekonomi, tradisi masyarakat,
pengetahuan, virginitas dan persepsi  orang  tua.  (Sutrisno  and
Dkk., 2020)
2. Faktor-Faktor
Penyebab
Pernikahan  Dini  Di  Kelurahan Tunon  Kecamatan  Tegal  Selatan Kota Tegal;
Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Dalam penelitiannya tersebut, Penulis  menggunakan  penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam  penelitiannya,    penulis menyebutkan  beberapa  faktor  yang menyebabkan terjadinya pernikahan  usia  dini  khususnya yang terjadi di Di Kelurahan Tunon Kecamatan  Tegal  Selatan  Kota Tegal,  yaitu  faktor  ekonomi,  faktor Pendidikan, faktor orang tua, faktor pola  piker  masyarakat  dan  faktor hamil  di  luar  nikah.  (Syarifatunisa, 2017)
3. Determinan  Pernikahan  Usia  Dini
Di Indonesia;
Terkait  penelitian  ini,  penulis menggunakan  metode  kuantitatif dengan varian analisis data sekunder  dari Indonesian  Famly Survey  ( IFLS)  pada  tahun  2015.
Dari peneltiian yang penulis lakukan,  terlihat  variable dummy Pendidikan  tingkat  SD,  variable dummy Pendidikan  pasangan  yang tidak  sekolah,  variable dummy Pendidikan  pasangan  tingkat  SD, pendapatan  rendah  dan  pendapatan menengah  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pernikahan usia dini di Indonesia. (Pierewan, 2017)
4. Determinan  Pernikahan  Dini  di
Desa Semendaran Kota Cilegon;
Dalam  artikel  ini,  penulis menggunakan
metode cross sectional dengan  jumlah  sampel sebanyak  100  orang  yang  diambil dengan cara random. Secara singkat hasil  peneltiian  ini  menunjukan bahwa  41  %  responden  melakukan pernikahan  dini,  51  %  mempunyai tingkat  pengetahuan  kurang  baik, 59  %  mempunyai  sikap  yang positif, 85 % mempunyai
Pendidikan  yang  rendah,  51  % mendapatkan  dukungan  keluarga,
84  %  responden  tidak  bekerja.
(Nurseha and Pertiwi, 2019)
5. Determinasi  Sosial  dan  Dampak Kesehatan  pernikahan  Dini  di Lombok Timur;
Penulis  artikel  ini  menggunakan metode  peneltiian  deksriptif  kualitatif untuk  menganalisis  determinan  social dan  dampak  yang  berkaitan  dengan Kesehatan dari kejadian pernikahan dini di  Kabupaten  Kombok  Timur.  Dari hasil peneltian tersebut didapatkan hasil sebagai  berikut:  (1)  Pendidikan  anak rendah  cenderung  untuk  dinikahkan, (2).  Keyakinan  agama  yang  dianut menghatruskan  anak  dinkahkan  untuk menghindari  hal  negative  seprrti  seks pra nikah. (3) Seks pra Nikah. Menikah merupakan  tanggungjawab  pihak  ayah untuk  menghindari  rasa  malui.  (4). Lingkungan  Keluarga.  Peran  keluarga mempunyai peran dominan untuk menentukan  pernikahan.  (5).  Budaya local.  Seperti  adanya  adat “ dipaling ” atau  dibawa  lari.  Dan  (5)  pola  pikir masyarakat. Pandangan masyarakat bahwa  permpuan  hanya  bertugas  di rumah tururt  mempengaruhi  pernikahan usia dini. (Agustini, 2018)
Pernikahan  usia  dini  merupakan fenomena  yang  perlu  disikapi  dengan serius  oleh  semua stake  holder negeri
ini.  Bagaimanapun  kematangan  usia pernikahan  merupakan  faktor  penting dalam  menjalankan  mahligai  rumah tangga.  Perlu  dicari  akar  masalahnya, kenapa  pernikahan  usia  dini  ini  makin merebak  ditengah-tengah  masyarakat. Penelitian-penelitian  perlu  di eksplore lagi secara mendalam sehingga fenomena  ini  bisa  terpecahkan  bahkan bisa dibuat solusi untuk mengatasinya.
Akibat  negatif  pernikahan  dini sebagian  besar  akan  dialami  oleh wanita.  Terlebih  secara  kodrati  wanita memiliki  organ  reproduksi  yang  tidak dimiliki  oleh  kaum  adam.  Kesehatan repoduksi  wanita  terkadang  kurang diperhatikan  oleh  mereka  yang  akan menikah  pada  usia  dini,  bahkan  oleh para  orang  tua  si  mempelai  wanita. Akibatnya terganggunya kesehatan reproduksi wanita akan menjadi boomerang bagi wanita yang
melangsungkan  pernikahan  di  usia muda.
Beberapa penelitian terkait determinasi  pernikahan  usia  dini  telah banyak  diterbitkan.  Penelitian  yang ditulis  oleh  Sutrisno  &  dkk  (Sutrisno and  Dkk.,  2020)  tentang  Determinan Pernikahan  Dini  Pada  Wanita  di Kecamatan Samarinda Utara. Menunjukan  bahwa  faktor  pendidikan
memiliki  hubungan  yang  signifikan terhadap  praktek  pernikahan  usia  dini, disusul  faktor  tradisi  masyarakat  dan persepsi orang tua. Penelitian ini seolah- olah  memberikan  gambaran  bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap  persepsi  seseorang  untuk menikah  dini.  Semakin  tinggi  tingkat pendidikan seseorang, semakin  terbuka menerima  informasi  tentang  dampak- dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari penrikahan  dini,  maka  semakin  kecil pula peluang untuk melakukan pernikahan dini.
Penelitian  lainnya  ditulis  oleh Sumari  Raharjo  dan  Riyanti  Imron (Raharjo,  2012),  peneltian  ini  terkait Determinan Pernikahan
Dini di
Kecamatan  Kalianda.  Di  wilayah  ini terlihat  tidak  jauh  berbeda  dengan Wilayah Samarinda Utara pada penelitian  sebelumnya,  bahwa  faktor pendidikan menunjukan keterkaitan erat dengan  pernikahan  dini,  disamping  itu faktor  pengetahuan  tentang  dampak negatif  perikahan  dini  dan  perilaku seseorang  memiliki  keterkaitan  erat dengan  pernikahan  dini.  Lebih  rendah pendidikan  seseorang,  lebih  berisiko melakukan  pernikahan  dini,  kurangnya pengetahuan  seseorang  terkait  akibat negatif  pernikahan  dini,  lebih  berisiko
untuk  melakukan  pernikahan  dini. Begitupula,  semakin  buruk  perilaku seseorang  (seperti  pergaulan  bebas), maka  semakin  terbuka  pula  kans  untuk melakukan pernikahan dini.
Penelitian  lainnya  di  tulis  oleh Nurseha  dan  Wiwik  Pertiwi  (Nurseha and  Pertiwi,  2019),  dengan  mengambil Judul  Determinan  Pernikahan  Dini  di Desa  Semendaran  Kota  Cilegon.  Para penulis ini menguji hubungan pernikahan dini  dengan  beberapa faktor yaitu tingkat pengetahuan, Sikap,
Tingkat Pendidikan,
Dukungan Keluarga  dan  usia.  Dari  penelitian tersebut  ditemukan  hasil  bahwa  antara faktor  tingkat  pengetahuan,  Sikap,
Tingkat Pendidikan, Dukungan
Keluarga  dan  usia  kaitannya  dengan pernikahan dini, tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pernikahan  dini.  Hasil  penetilian  ini memang  agak  berbeda  dengan  hasil penelitian  sebelumnya  di  beberapa tempat seperti di Kalianda dan Samarinda  Utara  yang  beberapa  faktor memiliki  hubungan  yang  signifikan dengan  pernikahan  dini.  Adapun  dari responden yang diteliti, hampir mayoritas tidak menikah dini.
Penelitian  lainnya  ditulis  oleh Rina  Tri  Agustina  tentang  Determinan
Sosial dan Dampak Kesehatan pernikahan  Dini  di  Lombok  Timur (Agustini, 2018). Hasil peneltian tersebut  menunjukan  bahwa  pendidikan rendah,  doktrin  agama,  seks  pra  nikah, pengaruh  lingkungan  keluarga,  budaya lokal dan pola pikir masyarakat mempengaruhi perilaku pernikahan dini bagi masyarakat Lombok Timur.
Penelitian  selanjutnya  berjudul Determinasi  Pernikahan  Usia  Dini  di Indonesia  (Pierewan,  2017).  Penelitian ini  memakai  responden  yang  lebih  luas yakni cakupan nasional dengan mengambil data sekunder dari Indonesian Family Life Survey (IFLS) 5 pada  tahun  2015.  Dalam  peneltian  ini menggunakan variabel pendidikan responden, pendidikan pasangan, pendapatan,  area  tempat  tinggal,  agama dan religiusitas. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan responden dan tingkat pendidikan  pasangan  yang  rendah rentan  terhadap  pernikahan  usia  dini, selain  itu  faktor  ekonomi  berupa pendapatan  kategori  menengah  ke bawah ikut menyumbang sebagai faktor terjadinya  pernikahan  usia  dini  juga tingkat  religiusitas  yang  rendah  turut mendorong  terjadinya  pernikahan  usia dini.  Sedangkan  faktor  area  tempat
tinggal pedesaan, pendidikan responden tingkat  SMA,  pendidikan  pasangan tingkat SMA dan agama tidak berhubungan  dengan  pernikahan  usia dini di Indonesia.
Dari  beberapa  penelitian  yang telah  dilakukan  terkait  Determinasi Pernikahan  Dini,  secara  garis  besar dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan  dan  pengetahuan  seseorang berpengaruh  atau  memiliki  hubungan yang signifikan dengan perilaku pernikahan dini. Oleh karena itu, faktor pendidikan dan
pengetahuan masyarakat khususnya anak-anak remaja  perlu  diperhatikan  dengan  baik oleh  para  pemangku  kebijakan,  tidak terkecuali bagi para orang tua remaja.
Pendidikan  yang  memadai  atau bahkan memiliki pendidikan yang tinggi bagi  para  remaja,  akan  membuka cakrawala  pengetahuan  dan  informasi. Pengetahuan dan informasi yang memadai terkait dampak negatif pernikahan  dini  akan  menimbulkan sikap  yang  kritis  terhadap  praktek- praktek yang dapat menimbulkan banyak kerugian bagi dirinya, khususnya  terkait  praktek  pernikahan usia  dini  yang  merebak  di  tengah- tengah masyarakat.
Mencegah pernikahan dini memang  tidak  cukup  dilakukan  di  hilir saja tapi pencegahan ini harus berangkat dari  hulu  dan  hilirnya.  Maksudnya, untuk menikah dibawah umur, seseorang  harus  meminta  dispensasi kawin  ke  Pengadilan.  Oleh  karenanya Pengadilan  dapat  dikatakan  sebagai benteng terakhir untuk mencegah pernikahan  dini  dan  pencegahan  ini merupakan  upaya  di  hilir.  Namun pencegahan  perkawinan  dini  tidak  akan maksimal  hanya  dengan  mengandalkan pencegahan di hilir ini. Bahkan sebagian  besar  permohonan  dispensasi kawin  cenderung  dikabulkan  Hakim Pengadilan. Lebih jauh menururt penelitian AIPJ2, hampir 95 % perkawinan  anak  terjadi  tanpa  ada pengajuan permohonan dispensasi kawin  ke  Pengadilan  ((IJRS) et  al. , 2020).  Hal  ini  bisa  dikatakan  bahwa permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama lebih sedikit dibanding pernikahan anak yang dilakukan secara sirri.
Adapun  yang  harus  diupayakan oleh stake  holder terkait  adalah  upaya pencegahan  pernikahan  dini  di  sektor hulu.  Dalam  hal  ini  peran  pendidikan sangat penting untuk terus dikembangkan  dan  diimplementasikan.
Sejalan  dengan  penelitian-penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, Komisioner  Bidang  Pendidikan  Komisi Perlindungan  Anak,  Retno  Lityarti menyatakan  bahwa  dengan  adanya wajib  belajar  12  tahun  sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN)  tahun  2002-2021
diyakini  dapat    menurunkan  tingkat perkawinan  anak  (Pos).  Hal  ini  karena anak-anak akan diwajibkan untuk menyelesaikan  sekolah  sampai  tingkat Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  yang berarti  anak-anak  akan  lebih  lama bersekolah sehingga sampai tamat SMA usia mereka sudah lebih dari 18 tahun.
Namun demikian, wajib belajar 12 tahun saja tidak cukup untuk  mencegah pernikahan  dini,  pengawasan  dari  guru dan  utamanya  orang  tua  terhadap  anak- anak  remaja  perlu  diperketat,  hal  ini berhubungan  dengan  moralitas  anak  itu sendiri.  Pergaulan  bebas  di  kalangan remaja tidak jarang menyebabkan Marriade  by  accident, hingga  pada akhirnya  sang  anak  akan  berhenti sekolah  dan  terpaksa  menikah  di  usia dini  karena  kondisi  anak  perempuan yang suda terlanjur hamil. (Mubasyaroh, 2016)

## SIMPULAN
Dari  paparan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  praktik  pernikahan  dini  di Indonesia termasuk kategori yang cukup tinggi. Terganggunya kesehatan reproduksi  wanita  merupakan  dampak negatif  yang  akan  terjadi  apabila pernikahan  dini  tersebut  dilakukan. Determinasi  pernikahan  dini  dapat dihubungkan  dengan  berbagai  faktor. Adapun  faktor  yang  paling  dominan adalah faktor pendidikan dan pengetahuan  anak-anak  remaja  terkait dampak negatif pernikahan dini. Semakin  tinggi  pendidikan  seseorang, semakin  kecil  kemungkinan  untuk melakukan  pernikahan  dini,  semakin orang mengetahui terkait dampak negatif  pernikahan  dini,  semakin  kecil kemungkinan untuk melakukan pernikahan dini.
Salah  satu  cara  untuk  menekan laju  pernikahan  dini  adalah  dengan pendidikan.  Anak-anak  Indonesia  harus digiring  untuk  melakukan  wajib  belajar 12  tahun  bahkan  bisa  sampai  ke perguruan  tinggi.  Hal  ini  dilakukan supaya  anak-anak  remaja  lebih  banyak berada  dibangku  sekolah.  Dengan efektifnya  pendidikan  bagi  anak-anak remaja  Indoensia  dengan  sendirinya praktik pernikahan dini akan turun.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  yang tidak terhingga kepada  Universitas Prof Dr.  Hamka  serta  seluruh  rekan-rekan yang  telah  memberikan  masukan  dan sarannya  dalam  penyusunan  laporan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
(IJRS),  I.  J.  R.  S. et  al. (2020) Buku
Saku Pedoman Mengadili Permohonan  Dispensasi  Kawin .
Edited  by  J.  Kristantini.  IJRS  & AIPJ2.
Agustini,  R.  T.  (2018)  ‘Determinasi Sosial  dan  Dampak  Kesehatan
pernikahan Dini di Lombok
Timur’, UGM  Public  Health
symposium . Badan Pusat Statistik (2020) ‘Pencegahan  Perkawinan  Anak Percepatan yang  Tidak  Bisa
Ditunda’, Badan  Pusat  Statistik ,
pp. 6–10. Mahkamah Agung (2020) Sistem Informasi  Penelusuran  Perkara
(SIPP) .
Mubasyaroh  (2016)  ‘Analisis  Faktor
Penyebab  Pernikahan  Dini  dan
Dampaknya Bagi Pelakunya’,
Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian
Sosial Keagamaan , 7(2), pp. 385– 411.
Nurseha,  N.  and  Pertiwi,  W.  E.  (2019) ‘Determinan  Pernikahan  Dini  di Desa  Semendaran  Kota  Cilegon’,
Jurnal Kedokteran dan Kesehatan ,  15(1),  p.  22.  doi:
10.24853/jkk.15.1.22-35.
Oktavia, E. R. et al. (2018)
‘Pengetahuan  Risiko  Pernikahan Dini  pada  Remaja  Umur  13-19 Tahun’, HIGEIA  (Journal  of Public  Health  Research  and Development) ,  2(2),  pp.  239–248. doi: 10.15294/higeia.v2i2.23031. Pierewan,  E.  W.  dan  A.  C.  (2017) ‘Determinan  Pernikahan  Usia Dini  di  Indonesia’, Jurnal  Socia , 14(4), pp. 55–70.
Pos,  J. Wajib  Belajar  12  Tahun Dikatakan Bisa Tekan
Perkawinan  Anak .  Available  at: https://www.jawapos.com/nasiona l/04/12/2020/wajib-belajar-12- tahun-dikatakan-bisa-tekan- perkawinan-anak/  (Accessed:  12 November 2021).
Raharjo, S. dan R. I. (2012)
‘Determinan  pernikahan  dini  di kecamatan  kalianda’,  pp.  357– 363.
Sutrisno  and  Dkk.  (2020)  ‘Determinan Pernikahan  Dini  Pada  Wanita  di Kecamatan  Samarinda  Utara’,
Jurnal  Citra  Keperawatan ,  8(1),
pp. 38–45. Syarifatunisa,  I.  (2017) Faktor-faktor Penyebab  Pernikahan  Dini  di
Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal , SKRIPSI Universitas Negeri Semarang . Available
at:
https://lib.unnes.ac.id/29655/1/12 01412005.pdf.