## PENGARUH SURAT EDARAN MENPAN-RB NOMOR 11 TAHUN 2014 TERHADAP TINGKAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARYAWAN HOTEL DI BALI
Ni Made Ayu Sulasmini, I Made Trisna Semara dan A. A. Gede Wijaya Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional Surel : sulasmini.teja@gmail.com

## ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis  secara  empiris  perbedaan  tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan Hotel sebelum dan sesudah Implementasi Surat Edaran Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi    No  11  Tahun  2014  tentang pelarangan  penyelenggaraan  kegiatan  bagi  aparatur  pemerintahan  di  luar  instansi  pemerintahan  di Propinsi Bali. hotel-hotel di daerah Badung dan Denpsar  dengan pertimbangan memiliki layanan MICE (meeting,  incentive,  convention,  and  exhibition).  Metode  penelitian  menggunakan  metode  kualitatif. Teknik analisis data menggunakan teknik analisa deskriptif-kualitatif.
Hasil  penelitiannya  adalah  tidak  terdapat  peningkatan  jumlah  pemutusan  hubungan  kerja (PHK)  karyawan  Hotel  di  Propinsi  Bali  antara  sebelum  dan  sesudah  Implementasi  Surat  Edaran MenPAN-RB  Nomor  11  Tahun  2014  dan  tidak  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  jumlah karyawan yang di PHK pada saat sebelum dan sesudah implementasi kebijakan.
Kata kunci: kebijakan publik, PHK, manajemen SDM, perhotelan

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam  rangka  peningkatan  Efektivitas dan Efisiensi Kerja dikalangan aparatur pemerintah  dan  mendukung  gerakan  hidup sederhana  yang  dikampanyekan  pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (Menpan  dan  RB)  mengeluarkan  Surat  Edaran Nomor  11/2014  berisi  larangan  bagi  seluruh jajaran aparatur sipil negara melakukan kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  di  luar  instansi pemerintahan berlaku mulai 1 Desember 2014.
Kebijakan  tersebut  membuat  khawatir pelaku usaha perhotelan, karena akan memengaruhi  okupansi  dan  pendapatan  produk pariwisata,  terutama  untuk meeting,  incentive, convention,  and  exhibition (MICE).  Berikut adalah fenomena-fenomena yang terjadi dikalangan  pelaku  bisnis  perhotelan  atas terbitnya Surat Edaran Menteri tersebut:
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia  (PHRI)  Bali  mencatat  kerugian  yang cukup besar sebagai akibat pelarangan rapat yang digelar  oleh  pemerintah  di  hotel.  "Dari Kabupaten  Badung  dilaporkan  ada  sekitar  25 persen  (kerugian)  dari  sektor  'mice"  ( 'meeting, incentive, conference and exhibition' ) saja," kata Ketua  PHRI  Bali,  Tjokorda  Oka  Artha  Ardana
Sukawati  di  Denpasar.  Menurut  dia,  industri "Mice"  berkontribusi  cukup  besar  untuk pendapatan  perhotelan  di  Pulau  Dewata  yang selama  ini  banyak  digelar  oleh  kementerian, BUMN atau pemerintah daerah. "Masalah 'mice' sekarang  tidak  boleh  padahal  itu  menjadi  salah satu indikator pendapatan. Begitu kami kembangkan, sekarang tidak boleh," keluhnya. Ia juga  mengeluhkan  belum  ada  sosialisasi  dan terkesan mendadak terkait pengumuman pelarangan  rapat  oleh  pemerintah  di  hotel. (Republika Denpasar, 15 November 2014)
Menurut  Ketua  Perhimpunan  Hotel  dan Restoran  Indonesia  (PHRI)  DIY  Istidjab Danunegoro, salah satu keunggulan yang dimiliki hotel  adalah  fasilitas Meetings,  incentives, conferences, and exhibitions (MICE). Selama ini yang  banyak  menggunakan  MICE  tersebut adalah  instansi  pemerintahan,  untuk  rapat, seminar,  lokakarya  dan  lain-lain.  Jika  hal  itu dilarang,  otomatis  pendapatan  hotel  akan menurun  drastis.  "Pengusaha  hotel  akan  rugi," tandasnya.  Dikatakan,  alasan  penghematan anggaran  yang dikemukakan pemerintah  kurang tepat. Pasalnya, ketika sebuah instansi pemerintah  akan  menggelar  kegiatan  level nasional maupun internasional
tentu membutuhkan pihak yang profesional mengurusnya  yakni  hotel.  Jika  dipaksakan
menggunakan gedung/fasilitas negara, penyelenggaraan  kegiatan  pasti  tidak  akan maksimal. Anggaran juga pasti akan membengkak meskipun ditangani sendiri, karena pasti butuh penginapan, makan, transportasi dan lain-lain .    ( YOGYA  (KRjogja.com), Jumat,  7
November 2014) Ketua PHRI Jabar Herman Muhtar mengungkapkan, pernyataan pemerintah
mengenai  larangan  tersebut  tidak  tepat  sasaran. "Harusnya  pemerintah  tahu  tantangan  dan masalah hotel secara nasional.  Lihat  dampak ke depannya.  Perang  tarif  akan  terjadi,  okupansi akan turun. Bahkan bagi pelaku hotel yang tidak kuat akan gulung tikar," Sekitar 90% penyelenggaraan convention dan meeting dilakukan  oleh  kementerian  atau  pemerintah yang di dalamnya PNS. (http://ekbis.sindonews.com, Selasa, 11 November 2014) Ketua  umum  Perhimpunan  Hotel  dan  Restoran Indonesia (PHRI), Wiryanti Sukamdani mengakui  jika  kebijakan  yang  mulai  berlaku sejak  Desember  2014  itu  telah  berdampak  pada pemasukan hotel. Pasalnya sekitar 30 – 35 persen pemasukan hotel dari MICE ( Meetings, incentives, conferencing, exhibitions ) adalah dari berbagai  lembaga  pemerintah.  Oleh  karena  itu kebijakan  pengetatan  itu  telah  berdampak  luar biasa bagi pihak
perhotelan.
(http://beritadaerah.co.id, 8 Januari 2015)
Jika  pendapatan  hotel  terus  menurun, tidak  menutup  kemungkinan  akan  terjadi  PHK karyawan  karena  pengusaha  (pemilik)  tidak mampu  lagi  menggaji  karyawan  dan  memenuhi kebutuhan  biaya  operasional  lainnya.  Sehingga kebijakan  tersebut  dapat  berdampak  negatif kepada ketersediaan lapangan pekerjaan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, maka  dipandang  perlu  untuk  dilakukan  kajian Tentang  analisis  perbedaan  Tingkat  Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK)  Karyawan  Hotel  di Propinsi Bali sebelum dan sesudah Implementasi Surat  Edaran  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi No  11  Tahun 2014.  Untuk  mendapatkan  informasi  lebih mendetail, maka kajian tentang dampak implementasi kebijakan terhadap tingkat Pemutusan  Hubungan  (Kerja)  Karyawan  Hotel, maka penelitian ini akan ditinjau dari aspek kelas hotel, karakteristik daerah dan secara keseluruhan.
B. Perumusan Masalah Apakah  terdapat  perbedaan  tingkat Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  Karyawan
Hotel  sebelum  dan  sesudah  Implementasi  Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan  Reformasi  Birokrasi No  11  Tahun  2014 tentang  pelarangan  penyelenggaraan  kegiatan bagi  aparatur  pemerintahan  di  luar  instansi pemerintahan di Propinsi Bali

## C. Tujuan penelitian
Untuk  menguji  dan  menganalisis  secara empiris perbedaan tingkat Pemutusan Hubungan Kerja  (PHK)  Karyawan  Hotel  sebelum  dan sesudah  Implementasi  Surat  Edaran  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2014 tentang pelarangan penyelenggaraan kegiatan bagi aparatur pemerintahan  di  luar  instansi  pemerintahan  di Propinsi Bali
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori 1. Kebijakan Publik Banyak sekali definisi tentang kebijakan publik  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli. Beberapa  ahli  mendifinisikan  kebijakan  sebagai keputusan,  seperti  yang  dikemukakan  oleh Menurut  Thomas  R.  Dye  dalam  Howlett  dan Ramesh  (2005),  yang  menyatakan  bahwa kebijakan  publik  adalah “what  government  did, why  they  do  it,  and  what  differences  it  makes” (segala  yang  dikerjakan  pemerintah,  mengapa mereka  melakukan,  dan  perbedaan  yang dihasilkannya).  Dalam  pemahaman  bahwa “keputusan”  termasuk  juga  ketika  pemerintah memutuskan  untuk  “tidak  memutuskan”  atau memutuskan  untuk  “tidak  mengurus”  suatu  isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008) yang  menyatakan  bahwa “public  policy  is whatever governments choose to do or not to do” (kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah). Kebijakan publik merupakan arahan-arahan yang bersifat  otoritatif  untuk  melaksanakan  tindakan- tindakan  pemerintahan  di  dalam  yurisdiksi nasional,  regional,  unisipal,  dan  lokal  (Santoso dan Sihbudi, 1993).
Beberapa  ahli  lain  mendefinisikan kebijakan  sebagai  intervensi  pemerintah,  seperti yang  dikemukakan  oleh  Chandler  and  Plano (1988) yang dikutip Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003) yang menytakan bahwa Kebijakan publik adalah  pemanfaatan  yang  strategis  terhadap sumber  daya-sumber  daya  yang  ada  untuk memecahkan  masalah-masalah  publik  atau pemerintah.

## 2. Implementasi Kebijakan
Menurut  Jones  (1994)  dalam  (Rafli, 2008:55) implementasi diartikan sebagai getting the job done and doing it , yakni suatu pekerjaan yang diperoleh dari hasil pelaksanaan. Sedangkan menurut Van Matter dan Carl (1974) dalam Rafli, (2008:56),  mengatakan  bahwa  penekanan  pada suatu  tindakan  yang  dilakukan  secara  individu, berkelompok, pemerintah maupun swasta gunamencapai tujuan didasarkan secara individu, keputusan  sebelumnya  Dalam  penelitian  ini, kebijakan  yang  akan  digunakan  sebagai  bahan kemajuan adalah Surat Edaran Menteri PAN dan RB  no  11  tahun  2014  tentang  pelarangan penyelenggaraan kegiatan bagi aparatur pemerintahan  di  luar  instansi  pemerintahan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa  bahwa  konsep  implementasi  terkait  pada sejauh  mana  suatu  kebijakan  telah  tercapai  atau terwujud di dalam pelaksanaan atau pengimplementasiannya.
3. Manajemen Sumber Daya Manusia Sumber  daya  manusia  merupakan  salah satu  faktor  yang  sangat  penting  dalam  suatu perusahaan di samping faktor lain seperti modal. Keberhasilan perusahaan  sangat ditentukan  oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya manusianya.  Definisi  Manajemen  Sumber  Daya Manusia yang dikemukakan oleh Dessler (2008), bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses  memperoleh,  melatih,  menilai,  dan memberikan  kompensasi  kepada  karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan,  keamanan,  dan  masalah  keadilan. Sofyandi  (2008)  mendefinisikan  Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai suatu strategi atau upaya dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen dan fungsi-fungsi operasional sumber  daya  manusia  yang  ditujukan  bagi peningkatan  kontribusi  produktif  dari  sumber daya  manusia  organisasi  terhadap  pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.
Sedangkan  menurut  Sihotang  (2007), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian  terhadap  pengadaaan  seleksi,  tes penyaringan,  pelatihan,  penempatan,  pemberian kompensasi,  pegembangan,  pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian atau pensiunan sumber  daya  manusia  dari  organisasi.  Menurut Marihot  Tua  (2009)  Manajemen  Sumber  Daya Manusia  adalah  perencanaan,  pengorganisasian, pengarahan,  dan  pengawasan  kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan
pelepasan  sumber  daya  manusia  agar  organisasi dan masyarakat.
Menurut  Mutiara  S.  Panggabean,  M.  E. (2004)  dalam  bukunya  mengemukakan  bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu proses  yang  terdiri  dari  atas  perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian  kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan dengan  analisis  pekerjaan,  evaluasi  pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi,  dan  pemutusan  hubungan  kerja  guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 4. Pemutusan Hubungan Kerja Adapun yang dimaksud dengan pemutusan  hubungan  kerja  menurut  F.X. Djumialdji (2005) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan  berakhirnya  hak  dan  kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha.
Sementara  Much  Nurachmad  (2009) mengartikan  bahwa  pemutusan  hubungan  kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja suatu hal tertentu  yang  mengakibatkan  berakhirnya  hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.
Menurut Simanjuntak (2007) pemutusan hubungan  kerja  adalah  pengakhiran  hubungan kerja  antara  pengusaha  atau  pengusaha  dengan karyawan  pekerja,  yang  disebabkan  oleh sejumlah faktor penting.
Menurut  Undang-undang  No.13  Tahun 2003  Pasal  1  Angka  25  menjelaskan  bahwa pemutusan  hubungan  kerja  adalah  pengakhiran hubungan  kerja  karena  suatu  hal  tertentu  yang mengakibatkan  berakhirnya  hak  dan  kewajiban antara buruh atau pekerja dan pengusaha.
Ada beberapa alasan yang menjadi dasar dari  proses  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK). Berikut  ini  beberapa  alasan  yang  dikemukakan oleh Herman Sofyandi dan Iwa Garniwa (2006):
a) Pemutusan  hubungan  kerja  karena keinginan perusahaan.
b) Pemutusan  hubungan  kerja  karena keinginan.
c) Pemutusan  hubungan  kerja  karena kontrak kerja habis.
d) Pemutusan hubungan kerja karena  masa pensiun.
e) Pemutusan  hubungan  kerja  karena kesehatan pekerja.
f) Pemutusan  hubungan  kerja  karena perusahaan likuidasi.
g) Pemutusan  hubungan  kerja  karena musibah atau meninggal dunia.
h) Pemutusan  hubungan  kerja  karena undang-undang yang berlaku.
5. Perhotelan Kata  hotel  berasal  dari  Bahasa  Yunani,
“Hosteis” yang berarti memberi tempat perlindungan  pada  pengunjung  yang  memberi upah  atau  hadiah  kepada  pemiliknya.  Kata “hotel”  memiliki  pengertian  atau  definisi  yang cukup  beragam.  Berikut  ini  adalah  beberapa pengertian hotel:
a) Dari  sudut  arsitektur,  menurut  pendapat Prof.  Fred  Lawson  (1976) “hotel  is defined  a  public  establishment  offering travelers,  against  payment,  two  basic services  accomodation  and  catering”.
(Hotel  adalah  sebuah  perusahaan  yang bergerak di bidang jasa akomodasi serta pelayanan  makan  dan  minum  bagi  para pelancong dengan imbalan pembayaran.)
b) Menurut  kamus  Oxford, The  Advanced Learner’s  Dictionary, hotel  adalah “Building  where  meals  and  rooms  are provided  for  travelers.” (bangunan
(fisik) yang menyediakan layanan kamar, makananan, dan minuman bagi tamu). c) Menurut SK Menparpostel no.KM37/PW.340/MPPT-86 tentang peraturan  usaha  dan  pengelolaan  hotel menyebutkan  bahwa  hotel  adalah  suatu jenis  akomodasi  yang  mempergunakan sebagian  atau  seluruh  bangunan  yang menyediakan jasa penginapan, makanan dan  minuman  serta  jasa  penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.

## B. Model Penelitian
Gambar 1. Model Penelitian

## III. METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatf. Metode penelitian kualitatif. B. Tempat Penelitian
Lingkup penelitian adalah hotel-hotel di
daerah Badung dan Denpsar
dengan pertimbangan memiliki layanan MICE ( meeting, incentive, convention, and exhibition ). C. Data Penelitian
Sumber data penelitian ini menggunakan data  sekunder.  Data  sekunder  adalah  data  yang
diperoleh  atau  dikumpulkan  oleh  orang  yang melakukan  penelitian  dari  sumber-sumber  yang telah  ada.  Data  ini,  biasanya  diperoleh  dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.  Data  sekunder  disebut  juga  data tersedia. (Hasan , Iqbal. 2002 ).
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi Dokumen. Studi
Dokumentasi  adalah  teknik  pengumpulan  data yang  tidak  langsung  ditujukan  pada  subyek penilitian,  namun  melalui  dokumen.  Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat
SEBELUM
Tingkat Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) karyawan
Hotel SESUDAH
Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Hotel Analisis Perbedaan Implementasi Surat Edaran Menteri PAN dan RB no 11 tahun 2014
pribadi,  laporan,  notulen  rapat,  catatan  kasus dalam  pekerjaan  sosial  dan  dokumen  lainnya. (Hasan , Iqbal. 2002 ).
Pengumpulan data dilakukan di obyek penelitian dan instansi terkait (BPJS dan Dinas tenaga kerja Propinsi Bali)
Selanjutnya, penelitian ini juga mempergunakan  data  primer  yaitu  hasil  angket jumlah  karyawan  yang  mengalami  pemutusan hubungan kerja sebagai dampak dari diterapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2014.

## E. Teknik Pengumpulan Data
Data-data  yang  telah  didapatkan,  berasal  dari hasil  wawancara  dan  studi  dokumentasi. Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  untuk  mendapatkan keterangan dan data secara lisan dari responden. Wawancara  dilakukan  dengan  bercakap-cakap langsung  atau  dengan  tanya  jawab  kepada responden.  Wawancara  yang  digunakan  adalah wawancara  mendalam.  Wawancara  dilakukan terhadap  beberapa  informan  yang  dianggap mengetahui data yang mendekati kebenaran dan mempunyai  wawasan  yang  luas  terhadap  objek penelitian. Sedangkan studi dokumen merupakan suatu  teknik  pengumpulan  data  melalui  arsip- srsip dan buku-buku tentang pendapat, teori dan lainnya  yang  berhubungan  dengan  masalah penelitian.  Studi  dokumen  dilakukan  untuk menggali teori-teori dasar, konsep-konsep relevan dalam penelitian serta untuk memperoleh orientasi  yang  lebih  luas  mengenai  topik penelitian.

## F. Teknik Analisis Data
Statistik  deskriptif  adalah  statistik  yang berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau  memberi gambaran  terhadap  proyek  yang  diteliti  melalui data  sampel  atau  populasi  sebagaimana  adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2008).
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Perkembangan Pariwisata Bali Sebelum Adanya Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 11 tahun 2014
Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Bali memiliki karakteristik unik dalam meningkatkan  pembangunan  daerahnya,  dimana pilar-pilar ekonomi dibangun melalui keunggulan  sektor  pariwisata.  Hal  ini  memang sesuai  kareana  Bali  yang  sejak  dahulu  dikenal sebagai  icon  pariwisata  Indonesia  dipengaruhi kekayaan alam dan budaya.
Di dalam perjalanannya, pariwisata Bali sempat  mengalami  goncangan  akibat  serangan teroris yang terjadi pada 2002 dan 2005, sehingga perekonomian Bali sempat mengalami kelumpuhan.  Tingkat  kunjungan  wisatawan mengalami  penurunan  baik  pada  wisatawan domestik  maupun  wisatawan  domestik  maupun wisatawan  asing  sebab  beberapa  Negara penghasilwisatwan  seperti  Amerika,  Australia, Eropa,  jepang  mengeluarkan Travel  Warning yang  melarang  warganya  untuk  datang  ke  Bali. Namun  hal  tersebut  tidak  berlangsung  lama. Pasca kejadian, pemerintah bersama masyarakat melakukan  berbagai  program  pemulihan  agar nama  Bali  terangkat  kembali  sebagai  pusat destinasi di Indonesia.
Masa  selanjutanya,  industri  pariwisata Bali  mengalami  tingkat  pertumbuhan  secara signifikan.  Menurut  data  dinas  Pariwisata Provinsi Bali pada tahun 2003 angka kunjungan wisatawan  mancanegara  ke  Bali  993.029  orang kemudain  pada  tahun  2013,  meningkat  menjadi 3.278.598  orang.  Dalam  kurun  waktu  sepuluh tahun,  terjadi  peningkatan  sebesar  2.285.569 orang. Selain itu menurut majalah online kompas terbitan  20  Mei  2015  juga  mengatakan  bahwa pariwisata  Bali  mengalami  peningkatan  tingkat kunjungan wisatawan, yang pada triwulan I pada tahun  2014,  jumlah  kunjungan  wisatawan mancanegara  mencapai  sekitar  946  ribu  atau meningkat  dibandingkan  periode  sama  tahun sebelumnya  yang  mencapai  sekitar  831  ribu wiatawan.  Jumlah  itu  mengalami  pertumbuhan sekitar  14  persen,  masih  jauh  lebih  tinggi dibandingkan  rata-rata  pertumbuhan  triwulan  I selama  empat  tahun  terakhir  (2011-2014)  yang sebesar 11,54%. Pertumbuhan pariwisata ini jelas memberikan dampak yang besar bagi Bali.
Sejalan  dengan  bertambahnya  jumlah wiatawan yang datang, kebutuhan akan penyediaan  akomodasi  dan  fasilitas  pendukung pariwisata juga mengalami peningkatan. Pengembangan  pariwisata  menjadi  generator penggerak  pembangunan  di  berbagai  bidang, seperti penyediaan akomodasi penginapan (hotel, villa, losmen, bungalow); serta fasilitas penunjang  pariwisata  lainnya  (restoran,  cafe, souvenir shop, dan lain-lain).
Bali juga telah menjadi salah satu daerah tujuan  utama  wisata  MICE  di  Indonesia  karena Bali  memiliki  keunikan  tersendiri  seperti kombinasi  antara  budaya,  keindahan  alam, keadaan  cuaca  yang  mendukung,  terdapatnya fasilitas pendukung kegiatan  MICE  yang  sangat baik serta keramahtamahan masyarakat Bali. Hal
ini  terbukti  dengan  dipercayainya  Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah diselenggarakannya  Konferensi  Tingkat  Tinggi Asia-Pacific  Economic  Cooperation  (KTT APEC) dan pemilihan Miss World Peagent yang
diselenggarakan  pada  tahun  2013.  Selama periode tahun 2006 sampai 2010 terdapat ratusan event  MICE  di  Bali  yang  tercatat  oleh  SIPCO Bali seperti diperlihatkan pada tabel 1. berikut.
Tabel 1 . Jumlah event MICE di Bali Tahun 2006 – 2010
Tahun Jenis Konvensi Jumlah Peserta Uraian Kegiatan Nasional Internasional Meeting Incentive Conference Exhibition 2006 41 73 15.755 60 30 20 4 2007 60 148 36.046 104 63 31 10 2006 42 124 26.142 69 56 35 6 2009 48 176 21.500 125 47 31 21 2010 52 144 19.000 106 38 38 14 Sumber: SIPCO Bali (2013)
Pariwisata  merupakan  industri  utama yang ada di Bali, oleh karena itu di Bali terdapat banyak  sarana  akomodasi  mulai  dari  jaringan hotel  mewah  internasional  hingga  hotel  butik (boutique  hotel)  kecil.  Di  mana  banyak  hotel besar  biasanya menyediakan fasilitas konferensi yang sangat baik, beberapa restoran dan fasilitas rekreasi  seperti  kolam  renang,  spa,  gym,  sarana olahraga  air  hingga  lapangan  tenis.  Sarana akomodasi  dan  lokasi  kegiatan  MICE  tersebar dibeberapa kawasan pariwisata di Bali. Kawasan Pariwisata tersebut meliputi Kawasan Pariwisata Nusa Dua (termasuk Tanjung Benoa, Nusa  Dua dan  Jimbaran),  Kawasan  Pariwisata  Sanur, Kawasan  Pariwisata  Kuta  (termasuk  Kuta, Legian  dan  Seminyak)  dan  Kawasan  Pariwisata Ubud.
Masing-masing kawasan pariwisata tersebut  memiliki  keunikan  yang  berbeda-beda. Sebagai  contoh  Kawasan  BTDC  Nusa  Dua merupakan  kawasan  terintegrasi  yang  memiliki fasilitas  penunjang  kegiatan  MICE  yang  sangat baik  yang  berada  di  Kawasan  Pariwisata  Nusa Dua.  Di  kawasan  BTDC  Nusa  Dua  tersebut terdapat  sekitar  4.500  kamar  hotel  serta  dua convention  center  terbesar  di  Bali,  yaitu  Bali International Convention Center (BICC) dan Bali Nusa  Dua  Convention  Center  (BNDCC).  BICC memiliki  convention  hall  dengan  kapasitas sekitar 2.500 orang, dan satu hall lainnya dengan kapasitas  1.800  orang,  serta  14  meeting  rooms yang  kapasitasnya  bervariasi  dari  20  orang sampai  580  orang.  BICC  juga  memiliki auditorium  dengan  luas  588  m2,  dan  fasilitas untuk  exhibition  yaitu:  exhibition  hall  seluas
1.363 m2 dan exhibition gallery seluas 1.305 m2. Sedangkan  BNDCC  memiliki  convention  hall dengan  kapasitas  4.400  orang,  dan  satu  hall lainnya  dengan  kapasitas  1.750  orang,  serta  17 meeting rooms yang kapasitasnya bervariasi dari 50  orang  sampai  250  orang.  Kawasan  BTDC Nusa  Dua  ini  didukung  oleh  sarana/prasana lainnya  seperti  restoran  bertaraf  internasional, fasilitas perbelanjaan, lapangan golf dan outdoor venues  yang  semuanya  berada  di  dalam  lokasi yang sama sehingga hanya sedikit destinasi yang dapat  menandingi  berbagai  fasilitas  pendukung MICE  di  kawasan  tersebut.  Selain  di  Kawasan BTDC  Nusa  Dua,  berbagai  fasilitas  MICE dengan  kapasitas  yang  lebih  kecil  tersedia  dan keberadaannya  tersebar  di  berbagai  hotel  di seluruh Bali.
Industri  MICE  merupakan  salah  satu indikator perkembangan ekonomi suatu negara di mana  pada  tiap  penyelenggaraan  sebuah  event baik  yang  bertaraf  nasional  maupun  bertaraf internasional  memerlukan  dukungan  perangkat keras  berupa  infrastruktur  fisik,  dan  perangkat lunak  yang  meliputi  dukungan  sumber  daya manusia  yang  ahli  yang  memiliki  mentalitas pelayanan  kelas  utama.  Agar  Bali  dapat  lebih diperhitungkan  oleh  pasar  wisata  MICE  maka dukungan infrastruktur seperti akses udara, jalan atau  rel  kereta  api,  convention  center  serata sarana  akomodasi  yang  berkualitas  sangatlah penting.  Selain  dukungan  infrastruktur  yang memadai faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan  karena  dapat  meningkatkan  nilai tambah  suatu  destinasi  adalah  keatraktifan destinasi  itu  sendiri,  adanya  jaringan  pemasaran
yang baik serta terdapat professional conference organizer  (PCO)  nasional/lokal  yang  ahli  dan berkualitas  (DitjenPen,  2011).  Hal  inilah  yang menyebabkan terjadinya suatu destinasi mengalami  perkembangan  pariwisata  yang sangat cepat.
Perkembangan  pariwisata  menyebabkan kesejahteraan  masyarakat  secara  tidak  langsung meningkat  melalui  kinerja  perekonomian  dan perubahan struktur ekonomi yang dihasilkan oleh perkembangan  pariwisata. Melalui  kinerja perekonomian  dan  perubahan  struktur  ekonomi pengaruh  perkembangan  pariwisata  terhadap kesejahteraan  masyarakat  meningkat  menjadi 0,569.  Hal  ini  berarti  pengaruh  tidak  langsung perkembangan pariwisata tidak langsung meningkat  melalui  kinerja  perekonomian  dan perubahan struktur ekonomi adalah sebesar 0,345 yang  lebih  besar  dari  koefisien  pengaruh langsung  yang  hanya  0,224.  Kesimpulan  ini sesuai dengan pendapat Spillane (1989; 47) dan juga  Ave  (2006)  yang  mengatakan  bahwa pariwisata  disamping  memberikan  dampak langsung  juga  memberikan  dampak  tidak langsung  dan  dampak  ikutan  (induced  effect) terhadap perekonomian. Dampak tidak langsung dinikmati  oleh  karyawan  hotel,  restoran,  biro perjalanan  wisata,  objek  tujuan  wisata,  sopir angkutan,  penerimaan  pajak  bagi  pemerintah, pengrajin  cenderamata,  seniman,  percetakan, pedagang  sayur-sayuran  dan  buah-buahan, pompa  bensin,  dan  sebagainya.  Dampak  ikutan antara lain meningkatkan pendapatan bagi petani sayur dan buah-buahan, peternak, pemasok bahan baku  untuk  barang  kerajinan,  sektor  industri, perdagangan, dan sektor agribisnis.
Seperti yang dikemukakan oleh Spillane (1989:  47)  dan  Ave  (2006)  bahwa  industri pariwisata  merupakan  mata  rantai  yang  sangat panjang,  dan  dampak  langsung  dari  kunjungan pariwisata adalah hanya terhadap subsektor yang menerima  pendapatan  dari  belanja  wisatawan, yaitu: hotel, restoran, biro perjalanan, perdagangan. Masyarakat yang bekerja langsung pada  sektor  pariwisata  relatif  kecil,  yaitu  14,52 persen  pada  tahun  1980,  tahun  1990  sebanyak 15,58 persen, tahun 2000 sebanyak 24,06 persen dan tahun 2004 sebanyak 26,63 persen, sehingga perkembangan pariwisata tidak akan memberikan pengaruh  langsung  yang  signifikan  terhadap kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan. Meskipun  demikian,  pandangan  perspektif developmentalist  yang  dikemukanan  oleh  Pye dan  Lin  (1983)  menegaskan  bahwa  industri pariwisata telah banyak menyumbangkan
kecepatan, percepatan, dan arah perkembangan di negara-negara  berkembang  sehingga  dianggap sebagai  ”pintu  masuk”  bagi  kesejahteraan masyarakat melalui pengaruh tidak langsung.
B. Perkembangan Pariwisata Bali Setelah Adanya Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2014
Surat  Edaran  Nomor  11  Tahun  2014 yang  dikeluarkan  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (Kemenpan  RB)  tentang  pembatasan  kegiatan pertemuan  atau  rapat  di  luar  kantor  (MICE) khususnya  bagi  kalangan  goverment  November 2014  lalu,  memiliki  dampak  cukup  besar  bagi industri  perhotelan.  Dampaknya  ribuan  tenaga kerja  pada  usaha  hotel  terancam  diberhentikan alias diputuskan hubungan kerja (PHK). Bahkan puluhan usaha perhotelan juga teracam tutup.
Sejak  1  Desember  sudah  tidak  ada kegiatan  pemerintah  di  hotel  atau  restoran.  Ini sangat  merugikan  usaha  perhotelan.  Dampak fatalnya kedepannya tidak menutup kemungkinan  terjadi  PHK  tenaga  kerja  hingga ribuan  orang.  Pengurangan  atau  pemberhentian karyawan jelas akan terjadi. Minimal setiap hotel itu dikurangi 40 persen. Untuk itu memang perlu evaluasi atau peninjauan ulang terhadap larangan tersebut.
Dari  sektor  pajak,  kerugian  pemerintah juga  cukup besar. Selama ini pajak dipungut 10 persen  dari  pendapatan.  Artinya  dengan  adanya larangan,  pajak  dari  fasilitas  hotel  yang diselenggarakan pemerintah dan PNS tidak akan ada  lagi.  Parahnya  lagi  usaha  hotel  yang  baru dibangun akan gagal. Terutama pengusaha yang modalnya  meminjam  bank.  Tidak  hanya  itu, tambahnya, kebijakan yang diberlakukan sejak 1 Desember 2014 tersebut juga akan mengganggu ekonomi kerakyatan, terutama suplayer pemasok sayur,  daging,  telur  ikan  hingga  minuman  dan makanan.  Bahkan  surat  edaran  ini  juga  akan berdampak terhadap PAD, menurunnya PAD dari sektor  hotel  dan  restauran,  dan  target  dapat dipastikan tidak mampu tercapai.
Namun oprasional Hotel yang ada di Bali tidak  memiliki  ketergantungan  pada  acara kementerian maupun pemerintah daerah (pemda).  Karena  konsep  hotel  di  Bali  lebih kepada  pasar  asing  yang  cukup  besar.  Sehingga dampak yang ditimbulkannya tidaklah signifikan terjadi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat okupansi dari hotel-hotel yang ada di Bali.
Menurut  hasil  riset  STR  Global  yang dikirimakn  melalui  surel  kepada  Kompas.com, Kamis  26  Februari  2015  menyatakan  bahwa
terjadi  peningkatan  signifikat  terhadap  pasar hotel di kawasan Asia Pasifik, bankok, Thailand menunjukan lonjakan tingkat penghunian kamar tertinggi  sebesar  31,5  persen  menjadi  rerata  76 persen.  Disusul  Hanoi  (Vietnam)  dengan  26 persen menjadi 76,6 persen, shanghai 18,3 persen menajdi 67,1 persen, Beijing dengan 13,6 persen menjadi 62,9 persen, Ho Chi Minh sebesar 10,8 persen  menjadi  72,4  persen  dan  Mumbai  10,6 persen  menjadi  81,3  persen.  STR  Global menyebutkan  secara  umu  tingkat  penghunian kamar  di  kawasan  Asia  Pasifik  tercatat  naik selam  januari  2015.  Pertumbuhan  tingkat
penghunian  kamar  sebesar  4,9  persen  menjadi rerata  64,7  persen.  Hal  ini  membuktikan  bahwa Hotel  di  Bali  tidak  terpengaruh  adanya  Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2014.
C. Pengaruh Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2014 terhadap Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan Hotel di Bali
Berikut  ini  hasil  rekap  analisis  data kuesioner  hotel-hotel  berbintang  di  Bali, mengenai  adanya  surat  edaran  MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2014, dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.
Gambar 2. Pengaruh Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2014 terhadap Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan Hotel di Bali
Gambar  2  merupakan  gambar  yang memperlihatkan  grafik  tentang  Pengaruh  Surat Edaran  MenPAN-RB  Nomor  11  Tahun  2014 terhadap  Tingkat  Pemutusan  Hubungan  Kerja (PHK)  Karyawan  Hotel  di  Bali.  Secara  umum terlihat  pada  gambar,  Jumlah  karyawan  hotel yang di PHK akibat adanya surat edaran tersebut adalah  sebesar  0%,  hal  ini  berbanding  lurus dengan  kondisi  ketika  surat  edaran  itu  belum diberlakukan yaitu tidak ada karyawan hotel yang di PHK di Bali. Dengan kata lain PHK karyawan Hotel di Bali sebelum dan sesudah adanya surat edaran  menpan-rb  nomor  11  tahun  2014  tidak pernah ada.
Untuk  jumlah  karyawan  yang  setiap bulannya mengalami perubahan, bukan dikarenakan  PHK  melainkan  karena  adanya
mutasi atau pemindahan kerja oleh karyawan itu sendiri. Faktor penyebanya karena gaji yang lebih besar, tawaran kerja yang lebih baik, lingkungan dan  suasana  kerja  yang  nyaman,  lokasi  kerja, kepemimpinan atasan, kondisi fisik dll.
Hal  ini  dipertegas  lagi  oleh  pihak  hotel bahwa  target  pasar  mereka  adalah  pasar internasional  yang  cukup  besar.  Sehingga kebijakan  apapun  yang  berhubungan  dengan pelarangan  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  untuk rapat  di  luar  kantor,  tidak  akan  berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi hotel yang ada di Bali.
0 500 1000 1500 2000 2500 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 Aston Denpasar Hotel & Convention Center Bali Nusa Dua Convention Center Conrad Bali Fairmont Sanur Beach Sanur Grand Mirage Resort HARRIS Hotel & Residences Sunset Road Mercure Resort Sanur Quest San Hotel Denpasar Sol Beach House Benoa Bali

## V. SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan
Dari  hasil  dan  pembahasan  yang  telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil suatu simpulan bahwa dampak negatif dari implementasi Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 11  Tahun  2014  terhadap  ketersediaan  lapangan pekerjaan di Bali dapat dikatakan:
a. Tidak  terdapat  peningkatan  jumlah pemutusan  hubungan  kerja  (PHK) karyawan  Hotel  di  Propinsi  Bali  antara sebelum dan sesudah Implementasi Surat Edaran  MenPAN-RB Nomor  11  Tahun 2014
b. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara  jumlah  karyawan  yang  di  PHK pada saat sebelum dan sesudah implementasi kebijakan.
B. Saran Berdasarkan  kesimpulan  dan  hasil temuan  di  lapangan,  berikut  ini  diuraikan beberapa saran yakni sebagai berikut:
a. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam  sistem  pemerintahan,  hendaknya selalu  mempertimbangkan  akibat  yang ditimbulkan dari kebijakan yang diambil. Perlu  dilakukan  kajian  yang  mendalam terhadap  kebijakan  tersebut.  Kebijakan yang dibuat bukan hanya menguntungkan  masyarakat  akan  tetapi juga seharusnya menguntungkan
masyarakat itu sendiri
b. Masyarakat  sebagai  pelaku  industri pariwisata  hendaknya  perlu  adanya partisipasi  aktif  dalam  menyingkapi regulasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah dengan tidak langsung menerima mentah-mentah  kondisi  yang  ada.  Jika dirasa berdampak negatif dan merugikan masyarakat seharusnya masyarakat dapat bersuara menyatakan pendapatnya. Dengan adanya partisipasi tersebut akan membantu pemerintah dalam menyeleksi permasalahan yang ada secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Aaker,  A., et  al. 1995. "Marketing  Research",
Fifth Edition . New York: John Wiley & Sons, Inc.
Dessler,  Gary.  2008. Manajemen  Sumber  Daya Manusia . Jakarta: Index
Djumialdji, F.X. 2005. Perjanjian Kerja, Cet.ke- 1 . Jakarta: Sinar Grafika.
Fandy  Tjiptono, et  al. 2002. Riset  Pemasaran:
Konsep  dan  Aplikasi  dengan  SPSS , Jakarta: PT. Elex Media KOmputindo.
Hasan,  Iqbal.  2002. Metodologi  penelitian  dan aplikasinya .  Bogor:  Penerbit  Ghalia Indonesia.
Herman  Sofyandi  &  Iwa  Garniwa.  2006. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Cetakan  2. Bandung:  Penerbit  Fakultas Bisnis  Dan  Manajemen  Universitas Widyatama
Howlett,  Michael  dan  Ramesh,  M.  1995.
Studying  Public  Policy:  PolicyCycles and Policy Subsystem , Oxford University Press.
Idris, Andhika S.P. 2013. Perbandingan Tingkat Kinerja  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja  Sebelum  dan  Sesudah  Penerapan OHSAS  18001  di  PT.  PHAPROS,  Tbk. Jurnal  Studi  Manajemen  &  Organisasi Volume 10 ,  Nomor 2, Halaman 99-120 Lawson,  Fred.  1976. Hotels,  Motels  and Condominium:  Design,  Planning  and Maintenance ,  The  Architectural  Press,
London Malayu,  S.P.  Hasibuan  2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan kesembilan, Jakarta: PT Bumi Aksara. Much Nurachmad. 2009. Cara Menghitung Upah Pokok,  Uang  Lembur,  Pesangon,  dan Dana Pensiun, Cet.ke-1. Jakarta:
Visimedia.
Nurgiyantoro,  B.,  Gunawan  &  Marzuki.  2004.
Statistik Terapan Untuk Penelitian. Ilmu- Ilmu  Sosial. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Oxford  Advanced  Learner’s  Dictionary.  2005. Oxford: Oxford University Press. Panggabean,  S.,  Mutiara.  2004. Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Bogor:  Ghalia Indonesia. Priyatno, Duwi. 2012. Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS , Yogyakarta: Andi Rafli,  M.  2008. Implementasi  Kebijakan Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta
Rutes,  Walter  A.,  &  Penner,  Richard  H.  1985.
Hotel Planning and Design , London. Santoso, Amir dan Sihbudi, Riza. 1993. Politik, Kebijakan  dan  Pembangunan .  Jakarta: Penerbit Dian Lestari Grafika Simanjuntak,  D.  Danny  H.  2007.  PHK  dan Pesangon Karyawan, Cet.ke-1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Sihotang,  A.  2007. Manajemen  Sumber  Daya Manusia . Jakarta: Pradnya Paramita Siregar,  S.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif . Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Sofyandi,  Herman.  2008. Manajemen  Sumber
Daya Manusia . Yogyakarta: Graha Ilmu Steadman,  Charles  E.,  &  Michael  L.  Kasavana. 1998. Managing Front Office
Operations . AHMA (American Hotel &
Motel Association)
Sugiyono.  2004. Metode  Penelitian  Bisnis. Bandung: Alfabeta.
————. 2008. Metode  Penelitian  Kunatitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta Sugeng,  Rachmat  Iriyanto.  2012.  Dampak Implementasi Program Reforma Agraria terhadap Pendapatan Petani di Kecamatan  Cipari  Kabupaten  Cilacap
Tahun  2010. Economics  Development Analysis Journal 1 (2)
Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S.  2003. Kebijakan Publik  yang  Membumi .  Yogyakarta:
Lukman Offset YPAPI
Tilaar,  H.A.R.,  dan  Nugroho,  Riant.  2008.
Kebijakan Pendidikan . Yogyakarta:
Pustaka. Pelajar
Tua,  Marihot  &  Hariandja,  Efendi.  2009.
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia:
Pengadaan, Pengembangan, Pengkonsepsian, dan Peningkatan
Produktifitas Pegawai (setakan kelima) . Jakarta: PT. Grasindo
Widiyanto,  M.A.  2013. Statistika  Terapan ,
Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
Peraturan dan Perundang-Undangan: Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 25 Tentang Ketenagakerjaan
Peraturan  Pemerintah  Deparpostel  dan  dibuat oleh Dirjen Pariwisata dengan SK: Kep-
22/U/VI/78 Surat Keputusan Menparpostel No. KM 7/PW.340/MPPT-86,  Bab  I,  Pasal  1, Ayat  (b)  tentang  Peraturan  Usaha  dan Penggolongan Hotel.
Keputusan  Gubernur  no.338  tentang  Perubahan Istilah  Resmi  menjadi  Hotel  dengan tanda Bunga Melati
Keputusan Dirjen Pariwisata no 14/U.II.88 tgl 25 feb 1988
Perda  no  6  th  1988  tentang  Perubahan  Pertama Perda  Prop  Dati  1  Bali  no  04  th  1985 tentang Usaha Losmen
Perda  No  13  th  1990  tentang  Usaha  Pondok Wisata Keputusan Gubernur no. 391 thn
1991 tentang Juklak

## Internet :
KRjogja.com, Jumat, 7 November 2014. diakses pada tanggal 4 Mei 2015 http://ekbis.sindonews.com, Selasa, 11 November 2014. diakses pada tanggal 4 Mei 2015 http://beritadaerah.co.id, 8 Januari 2015. diakses
pada tanggal 5 Mei 2015 http://www.republika.co.id/berita/nasional/daera h/14/11/15/nf2cd2-hotel-di-bali-mulai- rugi-akibat-pelarangan-pns-rapat. Diakses pada tanggal 2 Mei 2015