Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam ISSN : 2407-4462 (Cetak), 2614-5812 (Elektronik) Vol. 5, No. 1, 2018, pp. 19 - 28 DOI: https://doi.org/10.32923/tarbawy.v5i1.827

## Azyumardi Azra : Pembaruan Pemikiran Dan Kelembagaan Pendidikan Islam Di Indonesia
Wahyuddin Noor 1 1  IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Info Artikel : Abstrak Diterima : 12 Maret 2018 Direvisi : 25 Maret 2018 Dipublish  : 15 April 2018 Sebagai  cendekiawan,  Azyumardi  Azra  merupakan  satu  dari  banyak  tokoh pembaru  pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Pendidikan  Islam,  menurut  Azra, perlu  mengembangkan  strategi  pendekatan  ganda  dengan  tujuan  untuk memadukan  pendekatan-pendekatan  situasional  jangka  pendek  dengan pendekatan  konseptual  jangka  panjang.  Perubahan  pendidikan  Islam  dapat dilakukan  dengan  cara  melakukan  perubahan  pemikiran  dan  kelembagaan. Perubahan  pemikiran  dan  kelembagaan  tersebut  merupakan  prasyarat kebangkitan  kaum  muslimin  di  masa  modern.  Pembaruan  pemikiran pendidikan  Islam  Azyumardi  Azra,  meliputi:  a).  Modernisasi  pendidikan Islam; b). Demokratisasi pendidikan Islam. Di bidang kelembagan, Azra pun dikenal  aktivis  atau  praktisi  pembaru  kelembagaan  pendidikan  Islam.  Pada masa  kepemimpinannya,  IAIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  mengalami perubahan  status  menjadi  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  sungguh  sebuah prestasi yang belum pernah dicapai pada zaman sebelumnya.

## ABSTRACT
As  a  scholar,  Azyumardi  Azra  is  one  of  the  many  reformers  of  Islamic  education  in Indonesia.  Islamic  education,  according  to  Azra,  needs  to  develop  a  dual  approach strategy with the aim of integrating short-term situational approaches with a long-term conceptual approach. Changes in Islamic education can be done by changing thinking and institutions. This change of thought and institutions is a prerequisite for the rise of the Muslims in modern times. Renewal of Islamic education thought Azyumardi Azra, including:  a).  Modernization  of  Islamic  education;  b).  Democratization  of  Islamic education.  In  the  field  of  institutionalism,  Azra  was  also  known  as  an  activist  or practitioner  of  reforming  Islamic  education  institutions.  During  his  leadership,  IAIN
Syarif  Hidayatullah  Jakarta  experienced  a  change  in  status  to  UIN  Syarif Hidayatullah  Jakarta,  truly  an  achievement  that  had  never  been  achieved  in  the previous era.
Kata Kunci : Pembaruan
Pemikiran dan Kelembagaan Pendidikan Islam

## Keyword:

## Renewal
Thinking and institutional Islamic Studies
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.
Koresponden : Author Wahyuddin Noor, Email: wahyuddinoor@gmail.com

## Pendahuluan
Azyumardi  Azra  adalah  seorang  akademisi  berprestasi,  pemikir  Islam  progresif  (Dwifatma,  2011),  dan satu  dari  salah  seorang  cendekiawan  muslim  “pendobrak”  dan  pembaru.  Kiprahnya  selama  ini  di  dunia pendidikan  Islam  menghasilkan  inovasi-inovasi  yang  tidak  pernah  terpikirkan  oleh  orang  lain.  Salah  satu hasilnya  adalah,    transformasi  IAIN  Syarif  Hidayatullah  menjadi  UIN  Syarif  Hidayatullah,  yang menjadikan  institusi  pendidikan  Islam  bisa  masuk  ke  dalam  arus  utama,  menjadi  lebih  open-minded, berkualitas dan bermartabat di mata masyarakat.
Meskipun harus pula diakui, realita saat ini, pendidikan Islam secara umum pada tataran implementatif, hingga kini masih berada dalam posisi problematik. Di satu sisi, pendidikan Islam belum sepenuhnya bisa keluar dari idealisasi kejayaan pemikiran dan peradaban Islam masa lampau yang hegemonik; sementara di sisi  lain,  pendidikan  Islam  juga  “dipaksa”  untuk  menerima  tuntutan-tuntutan  masa  kini,  khususnya  yang datang  dari  Barat,  dengan  orientasi  yang  lebih  praktis(Arif,  2008).  Sehingga,  pendidikan  Islam  kelihatan masih  terlambat  merumuskan  diri  meresfon  perubahan  dan  kecenderungan  perkembangan  masyarakat sekarang  dan  masa  mendatang  (Azra,  1999b).  Kenyataan  tersebut  acapkali  menimbulkan  dualisme  dan polarisasi sistem pendidikan.
Kondisi sebagaimana di atas, menurut Azyumardi Azra setidaknya perlu dicarikan solusi. Menurutnya, pendidikan  Islam  perlu  mengembangkan  strategi  pendekatan  ganda  dengan  tujuan  untuk  memadukan pendekatan-pendekatan  situasional  jangka  pendek  dengan  pendekatan  konseptual  jangka  panjang.  Sebab, pendidikan  Islam  adalah  suatu  usaha  mempersiapkan  muslim  agar  dapat  menghadapi  dan  menjawab

## Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam
tuntutan kehidupan dan perkembangan zaman secara manusiawi. Karena itu, hubungan usaha pendidikan Islam  dengan  kehidupan  dan  tantangan  itu  haruslah  merupakan  hubungan  yang  parsial  dan  bukan hubungan yang insidental dan tidak menyeluruh (Azra, 1999a). Di sini, menurut Karel A. Steenbrink seperti dikutip  Jalaluddin,  letak  pentingnya  upaya  melakukan  perubahan  pendidikan  Islam  berdasarkan  pada kebutuhan zaman (Jalaluddin, 2003).
Di  samping  itu,  pendidikan  Islam,  menurut  Azyumardi  Azra,  sejatinya  memang  harus  melakukan perubahan secara signifikan. Untuk mencapai perubahan pendidikan Islam itu, setidaknya dilakukan dengan cara  melakukan  perubahan  pemikiran  dan  kelembagaan.  Perubahan  pemikiran  dan  kelembagaan  tersebut merupakan prasyarat kebangkitan kaum muslimin di masa modern (Azra, 1999b). Karena itu pemikiran dan kelembagaan pendidikan Islam seyogyanya pun diperbarui sesuai dengan kerangka modernitas.
Modernisasi  pendidikan  Islam  merupakan  keniscayaan  sejarah  yang  penuh  perubahan.  Dilihat  dari perspektif  perubahan  dan  perkembangan  kebudayaan,  pemikiran  dan  kelembagaan  pendidikan  tradisional Islam  sulit  untuk  survive  tanpa  modernisasi  (Azra  &  Thaha,  2012).  Dan  Azra  pun  beranggapan, mempertahankan  pemikiran  dan  kelembagaan  Islam  tradisional  hanya  akan  memperpanjang  nestapa ketidakberdayaan  kaum  muslim  dalam  berhadapan  dengan  kemajuan  dunia  modern.  Itu  artinya,  bahwa pendidikan Islam harus dapat memberikan disiplin ilmu yang dapat membantu para lulusannya untuk dapat hidup di masyarakat secara layak dan bermartabat.
Selain itu, Azra pun berpandangan bahwa, hubungan antara modernisasi dan pendidikan, pada satu segi, pendidikan  dipandang  sebagai  suatu  variabel  modernisasi  yang  merupakan  prasyarat  dan  kondisi  yang mutlak bagi masyarakat untuk menjalankan program dan mencapai tujuan-tujuan modernisasi. Tetapi pada segi  lain,  pendidikan  sering  dianggap  sebagai  objek  modernisasi.  Dalam  konteks  ini,  pendidikan  negara- negara yang tengah menjalankan program modernisasi pada umumnya dipandang masih terbelakang dalam berbagai hal, dan karena itu, sulit diharapkan bisa memenuhi dan mendukung program modernisasi. Untuk itu,  pendidikan  harus  diperbarui  atau  dimodernisasi  -  baik  modernisasi  dalam  pemikiran  maupun kelembagaan - sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang dipikul pada masyarakat modern, yakni fungsi sosialisasi, penyekolahan dan pendidikan.
Berdasarkan  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  yang  hendak  dikaji  dalam  tulisan  ini  adalah pemikiran  Azyumardi  Azra  yang  berkaitan  dengan  pembaruan  pemikiran  dan  kelembagaan  pendidikan Islam  di  Indonesia.  Adapun  sistematika  tulisan  diawali  dengan  biografi  singkat  Azyumardi  Azra, dilanjutkan  dengan  kondisi  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  kemudian  pembaruan  pemikiran  dan kelembagaan pendidikan Islam yang telah digagas dan dipraktikkan Azyumardi Azra.

## Pembahasan

## 1. Biografi Singkat Azyumardi Azra
Azyumardi Azra lahir di Lubuk Alung, sebuah daerah kecil di Sumatera Barat, pada tanggal 04 Maret 1955(Dwifatma, 2011). Menikah dengan Ipah Farihah, dikaruniai 4 anak: Raushanfikri Usada, Firman El-Amny  Azra,  Muhammad  Subhan  Azra,  dan  Emily  Sakina  Azra.  Pendidikan  yang  ditempuhnya meliputi  Fakultas  Tarbiyah  IAIN  Jakarta  pada  tahun  1982,  Master  of  Art  (M.A.)  pada  Departemen Bahasa  dan  Budaya  Timur  Tengah,  Columbia  University  tahun  1998,  Master  of  Philosophy  (M.Phil.) pada  Departemen  Sejarah,  Columbia  University  tahun  1990,  dan  Doctor  of  Philosophy  Degree  tahun 1992,  dengan  disertasi  berjudul  The  Transmission  of  Islamic  Reformism  to  Indonesia  :  Network  of Middle  Eastern  and  Malay-Indonesian  „Ulama  ini  the  Seventeenth  and  Eighteenth  Centuries.  Tahun 2004  disertasi  yang  sudah  direvisi  diterbitkan  secara  simultan  di  Canberra  (Allen  Unwin  dan  AAAS), Honolulu (Hawaii University Press), dan Leiden, Negeri Belanda (KITLV Press).
Pada  awalnya  sesungguhnya  Azyumardi  tidaklah  berobsesi  atau  bercita-cita  menggeluti  studi keIslaman.  Sebab,  Dia  lebih  berniat  memasuki  bidang  pendidikan  umum  di  IKIP.  Adalah  desakan ayahnya, yang menyuruh Azyumardi masuk ke IAIN sehingga dia kini di kenal sebagai tokoh intelektual Islam  Indonesia.  Dia  lahir  dari  ayah  Azikar  dan  Ibu  Ramlah.  Azyumardi  Azra  kini  dikenal  sebagai Profesor  yang  ahli  sejarah,  sosial  dan  intelektual  Islam  dan  tak  kurang  telah  menulis  18  buku  tentang Islam. Koleksi bukunya sudah mencapai sekitar 15.000 judul buku.
Di tahun 2001, Azyumardi Azra memperoleh kepercayaan sebagai Profesor Tamu Internasional pada Departemen Studi Timur Tengah, New York University (NYU). Sebagai dosen dia antara lain memberi ceramah dan kuliah pada NYU, Harvard University (di Asia Centre), serta pada Columbia University. Dia juga dipercaya menjadi pembimbing sekaligus penguji asing untuk  tesis dan  disertasi  di University Malaya,  University  Kebangsaan  Malaysia,  University  of  Leiden,  University  of  Melbourne,  Australian National University,dan lain-lain.
Selain  menulis  beliau  juga  aktif  mempresentasikan  makalah  pada  berbagai  seminar  dan  workshop nasional maupun internasional. Pria yang pernah tercatat sebagai wartawan “Panji Masyarakat” di tahun 1979-1985  ini  telah  menulis  dan  menerbitkan  buku  antara  lain  berjudul  Jaringan  Ulama  (tahun  1994),

## Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam
Pergolakan  Politik  Islam  (1996),  Islam  Reformis  (1999),  Konteks  Berteologi  di  Indonesia  (1999), Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru (1999), Esei-Esei Pendidikan Islam, dan  Cendikiawan  Muslim  (1999),  Renaisans  Islam  di  Asia  Tenggara  (buku  yang  memenangkan penghargaan  nasional  sebagai  buku  terbaik  untuk  kategori  ilmu-ilmu  sosial  dan  humaniora  di  tahun 1999,  Islam  Substantif  (2000),  Historiografi  Islam  Kontemporer  (2002),  Paradigma  Baru  Pendidikan Nasional (2002), Reposisi Hubungan Agama dan Negara (2002), Menggapai Solidaritas (2002), Konflik Baru  Antar  Peradaban,  Islam  Nusantara;  Jaringan  Global  dan  Lokal,  dan  Surau;  Pendidikan  Islam Tradisional  Dalam  Transisi  dan  Modernisasi  (2003);  Shari‟a  and  Politics  (2004).  Pada  tahun  2002,  ia memperoleh award sebagai Penulis Paling Produktif dari Penerbit Mizan (Nata & Nasuhi, 2002).

## 2. Kondisi Pendidikan Islam di Indonesia
Pertumbuhan  dan  perkembangan  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  secara  historis  terkait  dengan aktivitas dan praktek penyebaran agama Islam. Pendidikan Islam selama ini berperan sebagai mediator, di  mana  ajaran  Islam  dapat  disosialisasikan  kepada  masyarakat  dalam  berbagai  tingkatan.  Melalui pendidikan  inilah,  masyarakat  muslim  Indonesia  dapat  memahami,  menghayati  dan  mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan al-Qur‟an dan Sunnah Nabi SAW (H Abuddin Nata, 2012).
Namun dalam perjalanannya, pendidikan Islam seringkali berhadapan dengan berbagai problematika yang tidak ringan, seperti komponen-komponen pendidikan (Sudirman, n.d.) yang berjalan apa adanya, alami dan tradisional dan tanpa perencanaan konsep yang matang. Tujuan pendidikan Islam, misalnya, seringkali hanya diarahkan untuk menghasilkan manusia-manusia yang hanya menguasai ilmu Islam an sich,  taat  beribadah  dan  gemar  beribadah  untuk  tujuan  akhirat.  Akibatnya,  lulusan  pendidikan  Islam hanya memiliki kesempatan dan peluang yang terbatas, yaitu hanya sebatas pengawal moral bangsa, dan tidak mampu merebut peluang dan kesempatan lapangan kerja yang tersedia.
Selain itu, secara metodologi, pendidikan Islam dalam praktik pembelajarannya pun selama ini hanya terpaku  pada  aspek  kognitif  semata  dan  mengabaikan  pembinaan  aspek  afektif  dan  konatif-volitif. Akibatnya  terjadi  kesenjangan  antara  pengetahuan  dan  pengamalan,  antara  gnosis  dan  praxis (Muhaimin,  2005).  Bahkan  Atho  Mudzhar  mengemukakan  hasil  studi  Litbang  Agama  dan  Diklat Keagamaan tahun 2000, bahwa kemerosotan moral dan akhlak peserta didik disebabkan salah satunya, akibat  kurikulum  pendidikan  agama  yang  terlalu  padat  materi,  dan  materi  tersebut  lebih  banyak mengedepankan  aspek  pemikiran  ketimbang  membangun  kesadaran  peserta  didik  atas  keberagamaan yang utuh(Sudirman, n.d.).
Persoalan di atas diperparah dengan tidak memadainya tenaga pendidik Islam yang profesional, yaitu tenaga pendidik yang selain menguasai materi ilmu secara baik dan benar, juga didukung oleh idealisme dalam mendidik. Para pendidik Islam, secara umum belum dapat dikatakan profesional. Ini diakibatkan oleh adanya sumber daya pendidik yang rata-rata di bawah kategori bibit unggul, serta lebih didasarkan pada motivasi keagamaan, dan bukan kompetensi professional (Nata & Nasuhi, 2002).
Dari aspek kelembagaan, tampaknya kita pun tidak bisa terlalu optimis –bahkan bisa jadi psimis. Para pengelola lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia sedang dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Umumnya lembaga-lembaga pendidikan Islam memiliki skor akreditasi yang rendah. Masih banyak lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  yang  belum  dikelola  secara  profesional  dan  di  satu  sisi,  hanya menjadi  lahan  mencari  nafkah  bagi  suatu  keluarga  atau  kelompok  tertentu;  menjadi  tempat penampungan  para  sarjana  yang  belum  mendapat  pekerjaan  tetap;  dan  menjadi  lahan  seseran  bagi tenaga-tenaga nyambi (part timer) (Sirozi, 2004).Akibatnya, sebagian besar lembaga pendidikan Islam di negeri  ini  masih  terseok-seok,  „hidup  segan  mati  tak  mau‟,  sehingga  sulit  dibedakan  apakah  lembaga- lembaga tersebut ada atau tidak ada.
Pada  sisi  yang  lain,  kebanyakan  lembaga  pendidikan  Islam  juga  masih  dikelola  dengan  semangat “keikhlasan”,  sehingga  tidak  terjadi  esensial  dalam  pendidikan  Islam.  Tanpa  harus  mengorbankan semangat  keikhlasan  dan  jiwa  pengabdian,  sudah  waktunya  sistem  dan  lembaga  pendidikan  Islam dikelola  secara  profesional,  bukan  hanya  dalam  soal  penggajian,  pemberian  honor,  tunjangan  atau pengelolaan  administrasi  dan  keuangan.  Profesionalisme  mutlak  pula  diwujudkan  dalam  perencanaan, penyiapan tenaga pengajar, kurikulum dan pelaksanaan pendidikan itu sendiri.
Permasalahan-permasalahan  tersebut  di  atas,  setidaknya  telah  memberikan  gambaran  bahwa, pendidikan  Islam,  secara  konseptual  dan  aplikatif,  masih  menyisakan  berbagai  persoalan.  Meski  tetap dalam batas-batas pemakluman, karena agenda pembaruan pendidikan sesungguhnya tidak akan pernah berhenti dan selesai, seiring permasalahan yang seringkali muncul. Ibarat patah tumbuh hilang berganti, selesai memecahkan masalah, muncul masalah lain yang kadang tidak kalah rumitnya (Suyanto, 2000). Namun  yang  pasti,  upaya-upaya  untuk  mengatasi  persoalan  tetap  harus  diikhtiarkan,  sehingga pendidikan  dapat  hidup  berdampingan  secara  harmonis  bersama  dengan  tuntutan  zaman.  Kondisi- kondisi inilah yang menyebabkan muculnya para pemikir dan pembaru pendidikan, termasuk Azyumardi

## Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam
Azra, tokoh pendidikan nasional yang menggagas konsep pembaruan atau modernisasi pendidikan Islam di Indonesia.
Pembaruan  (Indonesia,  1990)  atau  modernisasi  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  dalam  pandangan Azyumardi Azra, sesungguhnya sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan gagasan modernisme Islam di kawasan ini. Gagasan modernisasi Islam yang menemukan momentumnya sejak awal abad 20, pada lapangan  pendidikan  direalisasikan  dengan  pembentukan  lembaga-lembaga  pendidikan  modern  yang hampir secara menyeluruh mengadopsi dari sistem pendidikan kolonial Belanda (Azra & Thaha, 2012).

## 3. Pembaruan Pendidikan Islam Azyumardi Azra
Pembaruan pendidikan Islam, menurut Jusuf Amir Faisal, merupakan suatu usaha multidimensional yang  kompleks,  dan  tidak  hanya  bertujuan  untuk  menyempurnakan  kekurangan-kekurangan  yang dirasakan,  tetapi,  terutama  merupakan  suatu  usaha  penelaahan  kembali  atas  aspek-aspek  sistem pendidikan yang berorientasi pada rumusan tujuan yang baru”, dan selalu berorientasi pada perubahan masyarakat (Faisal & Jusuf, 1995).
Berdasarkan pemaparan di atas, menurut hemat penulis, pembaruan pendidikan Islam yang digagas Azyumardi  Azra  meliputi  dua  hal:  pertama,  pembaruan  pemikiran  pendidikan  Islam,  dan  kedua, pembaruan kelembagaan pendidikan Islam. Pembagian ini didasari, setidaknya bahwa Azyumardi Azra merupakan cendekiawan, pemikir dan intelektual yang bergumul dengan realitas birokrasi kelembagaan, yang tidak bisa ditangani dengan konsep dan wacana serba abstrak, teoritis dan rumit. Azyumardi juga lebih  dipandang  sebagai  „intelektual  organik‟  yakni  pemikir  yang  revolusioner  dan  kritis  serta mendedikasikan diri untuk perubahan terus menerus demi kebaikan masyarakat.
a. Pembaruan Pemikiran Pendidikan Islam
1) Modernisasi Pendidikan Islam
Azyumardi  Azra  menyebutkan,  bahwa  beberapa  gagasan  dan  program  modernisasi pendidikan Islam mempunyai akarnya dalam gagasan dan program modernisasi pemikiran dan institusi Islam secara keseluruhan. Baginya, modernisasi pemikiran dan kelembagaan merupakan prasyarat  kebangkitan  dari  kaum  muslimin  di  masa  modern.  Karena  itu,  pemikiran  dan kelembagaan Islam, termasuk pendidikan sejatinya haruslah dimodernisasi dan diperbarui sesuai dengan kerangka modernitas (Azra & Thaha, 2012). Dengan mendasarkan pada bidang keahlian sejarah,  Azyumardi  mengajukan  saran-saran  upaya  modernisasi  pendidikan  Islam  tersebut antara  lain  melalui  pengembangan  kajian  Islam  sebagai  disiplin  keilmuan  universitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pembentukan sekolah-sekolah yang unggul.
Namun demikian, modernisasi pendidikan Islam yang digagas Azra adalah modernisasi yang didasarkan  pada  ajaran  Islam  yang  pada  prinsipnya  sangat  modern,  yaitu  bagaimana  suatu pengetahuan  bukan  hanya  untuk  diketahui  dan  dikembangkan,  melainkan  sekaligus  untuk dipraktekkan  dalam  kehidupan  nyata.  Pengamalan  ilmu  pengetahuan  model  ini  sebagai  wujud pertanggungjawaban  kepada  Tuhan  dan  masyarakat  manusia  dan  menjadi  karakteristik pendidikan Islam.
Dengan  demikian,  Azra  menekankan  perlunya  dilakukan  modernisasi  pada  segenap  aspek kehidupan  masyarakat  muslim,  terlebih  salah  satunya  terkait  dengan  konsep  pemikiran  yang merupakan  landasan  bagi  segenap  aktivitas  dan  ide-ide.  Kerangka  berpikir  selayaknya mengalami perubahan dan  penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Diperlukan pemikiran yang  terbuka  dengan  wawasan  yang  luas  dan  adaptif  agar  mampu  menyeleksi  trend  dan perkembangan  gaya  hidup.  Dengan  pemikiran  serta  wawasan  yang  terbuka  juga  mampu menyaring  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  yang  relevan  sebagai  bentuk  pelayanan terhadap publik.
Pemikiran pendidikan Islam lain yang sempat diteropong Azyumardi, adalah tentang tujuan pendidikan  Islam.  Menurut  Azra,  tujuan  pendidikan  Islam  ialah  terbentuknya  kepribadian utama  berdasarkan  nilai-nilai  dan  ukuran  Islam,  tetapi  seperti  pendidikan  umum  lainnya, tentunya  pendidikan  Islam  tidak  terlepas  dari  tujuan-tujuan  yang  lebih  operasional  sehingga dapat  dirumuskan  tahap-tahap  proses  pendidikan  Islam  mencapai  tujuan  lebih  jauh.  Tujuan pendidikan Islam yang dimaksud adalah tujuan pertama-tama yang hendak dicapai dalam proses pendidikan  itu.  Tujuan  itu  merupakan  “tujuan  antara”  dalam  mencapai  “tujuan  akhir”  yang lebih jauh. Tujuan antara itu, menyangkut perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan Islam,  baik  berkenaan  dengan  pribadi  anak  didik,  masyarakat  maupun  lingkungan  tempat hidupnya  (Azra,  1999a),  atau  dapat  juga  dikatakan  tujuan  individual,  sosial  dan  profesional (Basri,  2013).  Dengan  demikian,  pendidikan  Islam  dalam  pandangan  Azra,  sejatinya  tidak mengenal dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum.

## Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam
Adagium  setali  tiga  uang  dengan  tujuan  pendidikan  Islam,  kurikulum(Mahmud  &  Priatna, 2005)pendidikan  Islam  pun  mendapat  sorotan  Azyumardi  Azra  terkait  pembaruan pemikirannya.  Menurutnya,  kurikulum  pendidikan  Islam  jelas  selain  mesti  berorientasi  pada pembinaan dan pengembangan nilai agama dalam diri peserta didik, kini harus pula memberikan penekanan  khusus  pada  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Hanya  dengan  cara  ini, pendidikan  Islam  bisa  fungsional  dalam  menyiapkan  dan  membina  sumber  daya  manusia seutuhnya,  yang  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  berkeimanan  dalam mengamalkan  agama.  Hanya  dengan  cara  ini  pula,  secara  sistematis  dan  programatis  dapat melakukan  pengentasan  kemiskinan  secara  bertahap  namun  pasti  (Azra  &  Thaha,  2012).  Itu artinya,  kurikulum  pendidikan  Islam  perlu  melakukan  pengembangan  (Azra  &  Thaha,  2012), sehingga  menghasilkan  kurikulum  yang  kolaboratif,  akomodatif  dan  berkarakteristik  ideal- operasional (Gunawan, 2014).
Selain  pembaruan  pemikiran  di  atas,  gagasan  pembaruan  pendidikan  Islam  lainnya  yang dikemukakan Azyumardi Azra, juga terkait dengan pemikiran pembaruan pendidikan pesantren (Prasojo,  1974),  dan  surau  (Azra  &  Thaha,  2012).  Dalam  konteks  pesantren  yang  ada  di Indonesia,  Azra  mencoba  menganalisis  tentang  sebab-sebab  mengapa  pesantren  dapat  terus bertahan  dalam  menghadapi  modernisasi.  Hal  ini  karena,  menurut  Azra,  pesantren  mampu merespon  perkembangan  yang  terjadi  di  sekitarnya  tanpa  meninggalkan  ciri  aslinya,  seperti mendirikan madrasah di kompleks pesantren, bahkan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan umum yang berada di bawah sistem Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan departemen- departemen  lain  yang  terkait  dengan  lembaga  yang  didirikan  di  pesantren.  Tetapi,  sekali  lagi, pembaruan  pendidikan  pesantren,  tampaknya  sudah  menjadi  keharusan  sejarah.  Dan, modernisasi  ini  akhirnya  dikukuhkan  dengan  Undang-undang  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003 yang mengakui sistem pendidikan Islam, termasuk pesantren.
Selanjutnya  mengenai  surau,  Azra  mengatakan  bahwa  surau  dengan  sistem  pendidikannya yang khas kembali mencapai puncak kejayaannya setidaknya hingga dasawarsa kedua abad ke- 20, ketika pendidikan sekular Belanda dan madrasah diperkenalkan kelompok muslim modernis. Bukti-bukti  menunjukkan  bahwa  pendidikan  surau  tetap  memainkan  peran  penting  bagi masyarakat  Minangkabau  sepanjang  abad  ke-19.  Namun  dalam  masa  kemerdekaan,  hanya beberapa  surau  saja  yang  bertahan,  bahkan  di  masa-masa  lebih  akhir  sebagiannya  mulai menamakan  diri  sebagai  “pesantren”.  Sedangkan  surau  sendiri  kemudian  lebih  sekadar  tempat belajar membaca al-Qur‟an atau arena sosialisasi anak-anak dan remaja.

## 2) Demokratisasi Pendidikan Islam
Menurut  Azyumardi  Azra,  demokratisasi  adalah  proses  menuju  demokrasi.  Sedangkan demokratisasi  pendidikan,  adalah  proses  menuju  demokrasi  di  bidang  pendidikan.  Artinya, demokratisasi  pendidikan  Islam  dalam  perspektif  Azra,  sama  halnya  dengan  proses  menuju demokrasi di dalam pendidikan Islam (Istanto, 2009). Dalam konteks ini, pendidikan merupakan sarana  strategis  bagi  penciptaan  demokrasi.  Dan  cara  paling  strategis  “mengalami  demokrasi” ( experiencing  democracy )  adalah  melalui  apa  yang  disebut  sebagai  democracy  education. Pendidikan  demokrasi  dapat  dipahami  sebagai  sosialisasi,  diseminasi  dan  aktualisasi  konsep, sistem, nilai, budaya dan praktik demokrasi melalui pendidikan.
Selanjutnya  Azra  menegaskan  bahwa,  dalam  banyak  hal,  pendidikan  demokrasi  identik dengan  “pendidikan  kewargaan”  ( civic  education ),  meskipun  pendidikan  kewargaan  lebih  luas cakupannya  daripada  pendidikan  demokrasi.  Namun  yang  jelas,  keduanya  berupaya menumbuhkan  civic  culture  dan  civility  di  lingkungan  pendidikan,  yang  pada  gilirannya  akan menjadi kontribusi penting bagi pengembangan demokrasi yang baik dan otentik pada Negara- bangsa Indonesia. Sejalan dengan pendapat Azra, Syafi‟i Maarif mengemukakan bahwa proses penciptaan mentalitas dan kultur demokrasi kiranya dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Dalam kaitan ini, perwujudan sistem pendidikan yang demokrasi merupakan keniscayaan yang harus disikapi secara positif oleh seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan.
Demokratisasi  pendidikan  merupakan  salah  satu  gagasan  kunci  dalam  wacana  pendidikan kritis,  selain  itu,  ia  juga  sebagai  prasyarat  penting  bagi  pertumbuhan  sistem  politik  demokrasi. Pasalnya,  melalui  proses  inilah  diharapkan  nantinya  dapat  muncul  manusia-manusia  yang berwatak  demokratis,  berjiwa  merdeka,  berpikir  kritis,  berakhlak  dan  sangat  toleran  dengan pandangan dan praktik demokratis. Sehingga akan tumbuh civil society di lingkungan pendidikan. Menurut  Azra,  demokratisasi  pendidikan  Islam  bertujuan  akhir  pembentukan  masyarakat Indonesia  yang  demokrasi,  bersih,  kritis,  bermoral,  dan  berakhlak  serta  berpegang  teguh  pada

## Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam
nilai  keadaban.  Selain  itu,  Azra  juga  mengemukakan  beberapa  ciri  demokratisasi  pendidikan Islam, yaitu:
a). Adanya kurikulum yang dinamis dan memberikan ruang bagi terwujudnya kreatifitas peserta didik, mempunyai semangat untuk melakukan perubaha sosial.
b).  Perubahan  paradigma  pendidikan  Islam,  merubah  paradigma  dari  otoriter  ke  demokratis, tertutup ke keterbukaan, doktiner ke partisipatoris.
c).  Adanya  sinkronisasi  antara  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  dengan  lingkungan masyarakat, di mana pendidikan yang berorientasi pembebasan dapat tercapai. Dengan  demikian,  Pendidikan  Islam,  bukan  hanya  sekadar  proses  penanaman  nilai-nilai moral  untuk  membentengi  diri  dari  ekses  negatif  globalisasi.  Tetapi  yang  paling  urgen  adalah bagaimana nilai-nilai moral yang telah ditanamkan pendidikan Islam tersebut mampu berperan sebagai  kekuatan  pembebas  (liberating  force)  dari  himpitan  kemiskinan,  kebodohan,  dan keterbelakangan sosial budaya dan ekonomi (Rahmat, 1986).
b. Pembaruan Kelembagaan Pendidikan Islam Pembaruan kelembagaan pendidikan Islam Azyumardi Azra dapat ditelusuri dari kebijakan yang diambilnya selama ia menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, meliputi:
1) Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam  Negeri  (UIN)  Syarif  Hidayatullah  Jakarta.  Terjadinya  IAIN  menjadi  UIN  tersebut dilakukan  oleh  serangkaian  kebijakan  dan  langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh  para  pejabat UIN  setahap  demi  setahap.  Dalam  kaitan  ini  paling  kurang  ada  tiga  tahap  yang  memengaruhi terjadinya  perubahan  tersebut.  Pertama,  tahap  perintisan  dan  penjajagan  yang  dilakukan  di zaman  Harun  Nasution  sebagai  rektor.  Sebagai  seorang  yang  berpikiran  modern  dan  rasional, Harun  Nasution  melihat  bahwa  IAIN  yang  ada  sekarang  sudah  tidak  cocok  lagi  dengan kebutuhan  zaman.  Sejak  berdirinya  IAIN  sebagai  ADIA  di  tahun  1957  hingga  tahun  1980-an sudah  perubahan  banyak  terjadi  baik  dalam  bidang  sosial,  ekonomi,  politik,  kebudayaan, kemajuan  ilmu  pengetahuan,  pola  kerja,  dan  lain  sebagainya.  Perubahan  tersebut  menuntut adanya  manusia-manusia  yang  berbeda  dengan  manusia-manusia  pada  masyarakat  agraris. Sekarang manusia hidup di era industrialisasi yang serba modern. Era ini membutuhkan manusia selain yang memiliki akhlak dan kepribadian yang baik, juga harus menguasai ilmu pengetahuan, teknologi,  keterampilan  dan  berwawasan  modern  seperti  inovatif,  kreatif,  progresif,  demokratis, ulet, kerja keras, menghargai waktu, berpandangan jauh ke depan dan dinamis. Jika IAIN ingin tetap  eksis  dan  dibutuhkan  zaman,  maka  ia  harus  mengadakan  penyesuaian  dengan  berubah menjadi universitas. Untuk lebih mematangkan gagasan ini, di zaman Harun Nasution dilakukan serangkaian  penelitian,  seminar,  studi  banding  ke  berbagai  negara,  dan  sebagainya  untuk mendapat masukan.
Kedua,  tahap  pelanjutan  dan  pematangan  konsep.  Tahap  ini  terjadi  pada  zaman  Quraish Shihab  sebagai  rektor.  Setelah  Harun  Nasution  tidak  menjabat  sebagai  rektor,  gagasan  untuk melakukan  perubahan  IAIN  menjadi  UIN  mengalami  kevakuman  beberapa  saat.  Di  zaman Quraish  Shihab  upaya  melakukan  perubahan  IAIN  menjadi  UIN  tersebut  dilanjutkan  kembali. Upaya  ini  dilakukan  dengan  cara  menyusun  proposal  perubahan  IAIN  menjadi  UIN  yang lengkap  dan  komprehensif  di  bawah  koordinasi  Azyumardi  Azra,  sebagai  Pembantu  Rektor Bidang  Akademik.  Di  dalam  proposal  tersebut  dikemukakan  alasan-alasan  yang  mendasari perubahan  tersebut  secara  lengkap  dan  meyakinkan,  penambahan  fakultas  serta  berbagai perangkat dan sarana prasarana yang dibutuhkan, termasuk aspek anggaran yang dibutuhkan. Di antara  alasan  yang  mendasari  perubahan  IAIN  menjadi  UIN  adalah  a).  Untuk  memberikan peluang mendapatkan pendidikan tinggi yang lebih luas kepada para tamatan madrasah. Hal ini tterjadi,  karena  dengan  berubahnya  IAIN  menjadi  UIN  akan  bertambah  fakultas  dan  program studi  yang  berdampak  pada  penambahan  jumlah  mahasiswa  yang  dapat  diterima;  b).  Agar tamatan  UIN  dapat  memasuki  dunia  lapangan  yang  lebih  luas.  Hal  ini  terjadi,  karena  dengan dibukanya  fakultas-fakultas  umum  di  samping  fakultas-fakultas  agama  yang  telah  ada,  tamatan UIN tidak hanya dapat bekerja di lembaga-lembaga keagamaan seperti Departemen Agama (saat ini  Kementerian  Agama),  madrasah  dan  pesantren,  melainkan  juga  dapat  bekerja  di  berbagai sektor  yang  lebih  luas  seperti  di  perbankan,  perusahaan-perusahaan  industri  dan  jasa,  serta berbagai kegiatan lainnya; c). Agar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat menampung tamatan Madrasah  Aliyah  yang  keadaannya  sudah  berubah  menjadi  Sekolah  Menengah  Umum  (SMU) yang  bercorak  keagamaan.  Diketahui  bahwa  sejak  tahun  1994  telah  terjadi  perubahan  pada kurikulum  Aliyah  dari  yang  semula  sebagai  kurikulum  untuk  sekolah  menengah  keagamaan menjadi kurikulum SMU yang bercorak keagamaan. Dengan demikian, lulusan Madrasah Aliyah

## Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam
sudah  tidak  lagi  sama  dengan  lulusan  Madrasah  Aliyah  pada  tahun-tahun  sebelumnya.  Jika lulusan Madrasah Aliyah sebelumnya yang bercorak agama sangat cocok untuk masuk ke IAIN, maka  setelah  terjadinya  perubahan  kurikulum  tersebut,  tamatan  Aliyah  sudah  tidak  lagi  cocok masuk  IAIN.  Hal  yang  demikian  mengharuskan  IAIN  berubah  menjadi  UIN  sehingga  lebih cocok  untuk  menampung  tamatan  madrasah  yang  telah  berubah  tersebut;  d).  Untuk meningkatkan  martabat  perguruan  tinggi  Islam  yang  berada  di  bawah  Departemen  Agama sehingga sejajar dengan martabat perguruan umum yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan  Nasional,  dan  jika  dimungkinkan  lebih  tinggi  lagi  martabatnya.  Hal  yang  demikian perlu dilakukan, mengingat IAIN yang ada sekarang masih sering diposisikan sebagai perguruan tinggi  kelas  dua  dan  dimarjinalkan  atau  dilihat  sebelah  mata.  Mereka  yang  kuliah  di  ITB misalnya,  melihat  bahwa  masuk  IAIN  tidak  sesulit  masuk  perguruan  tinggi  bergengsi  seperti UGM,  ITB,  UI  dan  lain-lain.  Masuk  IAIN  misalnya,  hanya  melalui  testing  yang  diadakan mereka sendiri, sedangkan masuk perguruan tinggi bergengsi tersebut harus melalui ujian SPMB yang amat berat.  Dengan perubahan IAIN menjadi UIN,  maka di samping  melalui ujian lokal, masuk UIN juga melalui ujian SPMB.
Ketiga,  tahap  pematangan  gagasan  dan  implementasi.  Tahap  ini  terjadi  pada  zaman Azyumardi  Azra  sebagai  rektor.  Pada  tahap  ini  proposal  yang  memuat  gagasan  dan  pemikiran perubahan  IAIN  menjadi  UIN  yang  telah  dibuat  di  zaman  sebelumnya  disempurnakan  sesuai ketentuan  peraturan  dan  perundangan  yang  berlaku.  Melalui  tim  penyusun  proposal  yang  solid dan  bekerja  keras,  akirnya  proposal  tersebut  dapat  disusun  sesuai  ketentuan  yang  berlaku. Proposal  tersebut  kemudian  dipresentasikan  di  hadapan  rapat  senat  lengkap  untuk  memperoleh masukan  guna  penyempurnaan.  Selanjutnya  proposal  tersebut  disampaikan  kepada  Menteri Pendidikan  Nasional  setelah  mengoordinasikannya  dengan  Menteri  Agama,  khususnya  dengan Direktur  Jenderal  Kelembagaan  Agama  Islam  (Bagais)  Departemen  Agama  RI.  Sambil menunggu  keluarnya  keputusan  perubahan  tersebut,  Azyumardi  Azra  selaku  rektor memperkenalkan  konsep  IAIN  dengan  mandat  yang  lebih  luas.  Dengan  mandat  ini,  maka  di samping menyelenggarakan program studi agama seperti yang telah ada sebelumnya, IAIN juga menyelenggarakan  program  studi  umum,  seperti  program  studi  agribisnis,  teknik  informatika, manajemen  akuntasi,  ekonomi  dan  lain  sebagainya.  Bersamaan  dengan  itu,  upaya  perubahan IAIN menjadi UIN terus berlangsung. Pada tahap ini dilakukan audiensi dengan berbagai pihak terkait,  seperti  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Sekretariat  Negara,  Departemen Pendayagunaan  Aparatur  Negara,  dan  lain-lain.  Ganjalan  terjadi  ketika  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  1999  dijumpai  ketentuan  bahwa  perguruan  tinggi  yang  berada  di bawah departemen non-kependidikan (Diknas), hanya dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi sampai  dengan  bentuk  institut.  Sedangkan  untuk  perguruan  tinggi  setingkat  universitas  harus berada di bawah naungan Diknas. Keadaan ini menimbulkan pro kontra, tentang apakah dengan perubahan  IAIN  menjadi  UIN  tersebut  pengelolaannya  berpindah  dari  Departemen  Agama kepada  Departemen  Pendidikan  Nasional,  ataukah  tetap  berada  di  bawah  pengelolaan Departemen  Agama,  mengingat  sejarah  lahirnya  IAIN  adalah  karena  peranan  Departemen Agama.  Upaya  tarik  menarik  ini  akhirnya  dapat  diselesaikan  melalui  kompromi  dalam  bentuk dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama RI dengan Menteri Pendidikan Nasional.  Di  dalam  SKB  tersebut  dinyatakan  bahwa  secara  kelembagaan,  keuangan, kepegawaian  dan  pembukaan  program  studi  agama  IAIN  berada  di  bawah  tanggung  jawab Departemen  Agama,  sedangkan  dari  segi  pengembangan  akademik  khususnya  bidang  studi umum,  berada  di  bawah  tanggung  jawab  Departemen  Pendidikan  Nasional.  Dengan  SKB tersebut,  maka tahapan  perubahan IAIN menjadi UIN selanjutnya dilakukan  melalui Kputusan Presiden Republik Indonesia. Setelah melalui upaya meyakinkan pihak-pihak terkait, khususnya Presiden melalui Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional, maka pada tanggal 20 Mei Tahun  2002  keluarlah  Keputusan  Presiden  tentang  perubahan  tersebut  melalui  Kepres  Nomor 031  Tanggal  30  Mei  Tahun  2002.  Dengan  Kepres  tersebut  maka  resmilah  perubahan  IAIN menjadi UIN.
2) Pengembangan fakultas dan program studi. Seiring dengan perubahan IAIN menjadi UIN, maka terjadi  pula  pengembangan  pada  fakultas-fakultas  dan  program  studi.  Penambahan  fakultas- fakultas dan program studi tersebut terjadi bukan hanya pada penambahan fakultas dan program studi  umum,  melainkan  juga  penambahan  pada  program  studi  agama  pada  fakultas-fakultas agama sebelumnya. Dengan adanya penambahan fakultas dan program studi tersebut, maka para tamatan  Madrasah  Aliyah  dan  juga  tamatan  Sekolah  Menengah  Umum  dapat  melanjutkan studinya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Seluruh  fakultas dan program studi tersebut telah mendapatkan  izin  dan  pengesahan  dari  Departemen  Pendidikan  Nasional,  Departemen  Agama

## Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam
dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dengan kata lain, seluruh fakultas dan program studi  tersebut  secara  hukum  telah  sah  dan  memiliki  kekuatan  yuridis  untuk  melakukan aktivitasnya.
3) Pengembangan  sarana  dan  prasarana.  Sejalan  dengan  adanya  perubahan  dan  pengembangan fakultas  dan  program  studi  sebagaimana  tersebut  di  atas,  juga  terdapat  perubahan  dan pengembangan  pada  sarana  dan  prasarana.  Pada  masa  sebelumnya,  kampus  UIN  Syarif Hidayatullah  Jakarta  terkesan  sumpek,  kumuh  dan  tidak  tertib.  Yang  ada  sebelumnya  adalah gedung-gedung  tua  tahun  50-an  yang  sudah  rusak  dan  tidak  layak  pakai.  Jika  datang  musim hujan,  banyak  gedung  yang  tergenang  air  (kebanjiran),  tumpukan  sampah  terdapat  di  mana- mana, serta taman yang tidak terawat. Namun di zaman Azyumardi Azra, 95 % gedung-gedung lama dipugar dan diganti dengan gedung-gedung baru dengan ketinggian antara tiga sampai tujuh lantai  yang  dilengkapi  lift.  Gedung-gedung  tersebut  didesain  dengan  memadukan  keunggulan teknologi  canggih,  keislaman  dan  keindonesiaan.  Dari  segi  fungsinya,  gedung-gedung  tersebut terdiri dari Gedung Rektorat, Auditorium Utama, Auditorium Madya, Gedung Kuliah, Student Center,  Pusat  Bahasa  dan  Budaya,  University  Club,  Komersial  Center,  Wisma  Usaha,  Gedung Perkantoran Kopertais, Asrama Mahasiswa dan Mess Karyawan.
Gedung-gedung tersebut juga dilengkapi dengan jalan lingkar yang memudahkan melakukan interaksi  dengan  unit-unit  yang  ada,  penataan  yang  tertib,  serta  taman-taman  yang  dilengkapi dengan  pohon  pelindung  dan  pohon  hias  yang  tertata  rapi  dan  indah.  Berbagai  tamu  baik  dari dalam maupun luar negeri yang berkunjung ke kampus ini, selalu mengatakan bahwa kampus ini sangat megah, indah, bersih, tertib dan asri.
4) Perubahan  dan  pengembangan  pusat-pusat  studi  dan  kerja  sama.  Seiring  dengan  terjadinya perubahan  pada  berbagai  aspek  sebagaimana  tersebut  di  atas,  terjadi  juga  pengembangan  pada pusat-pusat studi baik kualitas maupun kuantitasnya. Kebijakan pengembangan pusat-pusat studi tersebut  didasarkan  pada  pemikiran  tentang  perlunya  menciptakan  kesejahteraan  bagi  sivitas akademika.  Dalam  berbagai  kesempatan  pimpinan  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  senantiasa melakukan hubungan dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar. Hasil hubungan tersebut  direalisasikan  secara  konkret.  Realisasi  ini  antara  lain  dilakukan  oleh  pusat-pusat  studi yang jumlahnya lebih dari tiga puluh buah. Keberadaan pusat-pusat studi tersebut adalah sebagai penyangga dari berbagai program kerja sama yang dilakukan UIN dengan lembaga-lembaga lain.
5) Peningkatan  kesejahteraan  dosen  dan  karyawan.  Upaya  peningkatan  kesejahteraan  dosen  dan karyawan ini antara lain dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan dan belanja pegawai yang  bersumber  dari  berbagai  sektor  yang  memungkinkan,  baik  dari  pemerintah  dan  non- pemerintah, termasuk dari masyarakat dan usaha sendiri. Sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah  antara  lain  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN),  baik  yang  bersifat  rutin  berupa  DIK  (Daftar  Isian  Kegiatan),  maupun  non-kegiatan berupa DIP (Daftar Isian Proyek), dan dana yang bersumber dari masyarakat berupa Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan dana lainnya sesuai ketentuan. Sedangkan dana lainnya yang  diupayakan  melalui  usaha  sendiri  baik  dalam  bidang  jasa  maupun  non-jasa.  Bidang  jasa dilakukan  antara  lain  dengan  memberikan  pelayanan  bidang  pelatihan,  pendidikan,  penelitian, kesehatan dan sebagainya. Sedangkan bidang non-jasa atau usaha antara lain dilakukan melalui peningkatan usaha koperasi secara lebih luas serta usaha oleh Dharma Wanita.
Dengan berbagai upaya tersebut, maka tingkat kesejahteraan dosen dan karyawan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari keadaan di mana sebagian besar dari dosen dan karyawan telah  memiliki  rumah  dan  kendaraan  sendiri,  dapat  menyekolahkan  anak-anaknya,  dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, kesehatan dan lain sebagainya.
Di  bagian  metode  jelaskan  bagaimana  penelitian  ini  dilakukan  untuk  :  (1)  memungkinkan pembaca mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan dan (2) mengizinkan orang lain untuk mereplikasi penelitian  anda.  Anda  harus  menggambarkan  dengan  tepat  apa  yang  anda  lakukan,  apa  dan bagaimana eksprimen dijalankan, apa, berapa banyak, seberapa sering, dimana, kapan dan mengapa peralatan  dan  bahan  digunakan.  Pertimbangan  utama  adalah  memastikan  bahwa  detail  yang disediakan untuk memverifikasi temuan anda dan memungkinkan replikasi penelitian.

## Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam

## Kesimpulan
Azyumardi  Azra  –biasa  dipanggil  Azra,  adalah  seorang  tokoh  pembaru  pendidikan  Islam  dan cendekiawan  Muslim  Indonesia  yang  cukup  berpengaruh  di  Indonesia.  Selain  itu,  ia  juga  seorang  aktivis, yang tidak hanya asyik dengan pemikiran-pemikiran yang rumit yang seolah tidak ada hubungannya dengan realitas. Sebagai cendekiawan, ia berjibaku dengan realitas kebijakan yang rigid dan birokrasi yang berbelit- belit,  yang  tidak  bisa  ditangani  dengan  konsep  dan  wacana  serba  abstrak,  rumit  dan  teoritis.  Karena  itu  – meminjam kerangka Antonio Gramsci- ia lebih pas dipandang sebagai „intelektual organik‟.
Selanjutnya,  terkait  dengan  pembaruan  pemikiran  pendidikan  Islam  Azyumardi  Azra,  yakni,  pertama, modernisasi  pendidikan  Islam  yang  dihubungkan  dengan  tantangan  abad  ke-21  dan  era  globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan modernisasi pendidikan Islam yang digagas Azra ini adalah modernisasi yang didasarkan pada ajaran Islam yang pada prinsipnya sangat modern, yaitu bagaimana suatu pengetahuan  bukan  hanya  untuk  diketahui  dan  dikembangkan,  melainkan  sekaligus  untuk  dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Kedua, demokratisasi pendidikan Islam, yakni proses menuju demokrasi di dalam pendidikan  Islam.  Dalam  pandangan  Azra,  demokratisasi  pendidikan  Islam  bertujuan  akhir  pembentukan masyarakat  Indonesia  yang  demokrasi,  bersih,  kritis,  bermoral,  dan  berakhlak  serta  berpegang  teguh  pada nilai keadaban.
Di  samping  pembaru  pemikiran,  Azyumardi  Azra  pun  seorang  aktivis  atau  praktisi  pembaru kelembagaan  pendidikan  Islam.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  keberhasilan  yang  telah  dicapai  selama  menjadi rektor  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta.  Pada  masa  kepemimpinannya,  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta mencapai  tingkat  kemajuan  yang  belum  dicapai  pada  zaman  sebelumnya.  Kemajuan  meliputi  perubahan IAIN  menjadi  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  penambahan  jumlah  fakultas  dan  program  studi, pengembangan  sarana  dan  prasarana,  pengembangan  pusat-pusat  studi  dan  kerja  sama  serta  peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan.

## References
Arif, M. (2008). Pendidikan Islam Transformatif . LKIS Pelangi Aksara.
Azra, A. (1999a). Esei-esei intelektual Muslim dan pendidikan Islam . Logos Wacana Ilmu.
Azra, A. (1999b). Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi menuju milenium baru . Logos Wacana Ilmu.
Azra,  A.,  &  Thaha,  I.  (2012). Pendidikan  Islam:  Tradisi  dan  Modernisasi  di  Tengah  Tantangan  Milenium  III . Kerja sama UIN Jakarta Press [dan] Kencana.
Basri,  H.  (2013).  Filsafat  Islam. Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  Republik Indonesia .
Dwifatma, A. (2011). Cerita Azra: Biografi Cendikiawan Muslim Azyumardi Azra . Erlangga.
Faisal, A., & Jusuf, R. P. I. (1995). Reorientasi Pemikiran Islam . Jakarta: Gema Insani Press.
Gunawan,  H.  (2014).  Pendidikan  Islam  Kajian  Teoritis  dan  Pemikiran  Tokoh. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya .
H  Abuddin  Nata,  M.  A.  (2012). Manajemen  Pendidikan:  Mengatasi  Kelemahan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia . Kencana.
Indonesia, K. B. B. (1990). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka .
ISTANTO,  I.  (2009). PEMIKIRAN  PROF.  DR.  AZYUMARDI  AZRA  TENTANG  DEMOKRATISASI PENDIDIKAN ISLAM . Universitas Muhammadiyah surakarta.
Jalaluddin, T. P. (2003). Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada .
Mahmud, M., & Priatna, T. (2005). Pemikiran Pendidikan Islam (Vol. 1). Sahifa.
Muhaimin. (2005). Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam: di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi . RajaGrafindo Persada.
Nata, A., & Nasuhi, H. (2002). Membangun pusat keunggulan studi Islam: sejarah dan profil pimpinan IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1957-2002 . IAIN Jakarta Press.
Prasojo, S. (1974). Profil pesantren: laporan hasil penelitian al-Falak & delapan pesantren lain di Bogor . LP3ES.

## Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam
Rahmat, J. (1986). Islam Alternatif: Ceramah-ceramah di kampus . Mizan.
Sirozi, M. (2004). Agenda strategis pendidikan Islam . AK Group.
Sudirman, N. (n.d.). dkk. 1992. Ilmu Pendidikan .
Suyanto. (2000). Refleksi dan reformasi pendidikan di Indonesia memasuki milenium III . Adicita.
.