“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 TAHUN 2002 Tentang Hutan Kota Di Samarinda ” .
Helmi Fariska Rahma, S.H dan Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum

## ABSTRAK
Pencemaran dan kerusakan lingkungan bukan lagi disebabkan hanya karena polusi Udara  akan tetapi  dengan  berkurangnya  kawasan  hijau  pada  lingkungan  Kota Samarinda. Estetika kota saat ini cenderung diabaikan, karena penekanan pembangunan kota yang lebih melihat pada aspek pertumbuhan ekonomi, sehingga segenap daya dan dana tercurah untuk roda pembangunan. Oleh karenya Pemerintah turut berperan dalam hal  membatasi  adanya  kerusakan  lingkungan  terutama  kawasan  hijau  yang  semakin berkurang  di  Kota  Samarinda  agar  Hutan kota  sebagai unsur  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH) diharapkan dapat mengatasi masalah lingkungan di perkotaan dengan menyerap hasil negatif yang disebabkan oleh aktivitas kota.
Kata kunci: Upaya Pemerintah, Hukum lingkungan dan hutan kota

## ABSTRACT
Pollution  and  environmental  damage  are  no  longer  due  only because  of Air pollution but with reduced environmental green area in the city Samarinda. Aesthetics city today tend to be ignored because the emphasis of urban development that is viewed in  the  aspect  of  economic  growth,  so  that  all  the  power  and  funds  devoted  to  the development  wheel.  So  the  government  played  a  role  in  limiting  the  damage  to  the environment, especially  green areas are diminishing in Samarinda so that Forest City as  an  element  of  green  open  space  (RTH)  is  expected  to  address  environmental problems in urban areas by absorbing the negative results caused by the activity of the city.
Keywords: the Government's efforts, environmental law, and urban forests.

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Laju  pertumbuhan  dan  perkembangan  penduduk,  serta pembangunan  dewasa ini  yang  begitu  cepat,  telah  banyak  mengubah  wajah  dan  penampilan  Kota Samarinda. Pesatnya pembangunan menyebabkan sebagian besar kawasan hijau di Kota Samarinda telah banyak yang disulap menjadi pusat perbelanjaan, pertokoan, perumahan, areal  pertambangan,  dan  lain  sebagainya.  Perubahan  yang  terjadi sebagai akibat dari pembangunan, telah mengalami degradasi kerusakan lingkungan yang luar biasa.
Estetika  kota  saat  ini  cenderung  diabaikan,  karena  penekanan  pembangunan kota yang lebih melihat pada aspek pertumbuhan ekonomi, sehingga segenap daya dan  dana  tercurah  untuk  roda  pembangunan.  Secara  perlahan  namun  pasti,  Kota
Samarinda telah berubah menjadi kota yang penuh permasalahan lingkungan hidup. Misalnya  krisis  air  dimana-mana,  hujan  yang  kemudian  mengakibatkan  banjir, kemacetan yang membuat polusi udara, serta semakin berkurangnya kawasan hijau di  Kota  Samarinda.  Permasalahan-permasalahan  yang  telah  terjadi  tersebut  tentu saja  tidak  sesuai  dengan  slogan  Kota  Samarinda  yaitu  Kota  “TEPIAN”  yang merupakan  singkatan  dari  Kota  yang  Teduh,  Rapi,  Aman,  dan  Nyaman. 1 Sudah barang tentu degradasi lingkungan tak dapat dibiarkan terus menerus berlangsung. Salah satu jalan keluar untuk mengatasi kemelut akibat terjadinya proses degradasi lingkungan  yang mengancam perkotaan adalah upaya – upaya pembangunan  yang dilakukan  dengan  berwawasan  lingkungan  melalui  pembangunan  hutan  kota. Selama  ini  banyak  orang  yang  tidak  mengetahui  apa  perbedaan  antara  Ruang Terbuka  Hijau  (RTH)  dengan  hutan  kota,  ada  yang  menganggap  bahwa  keduanya sama saja. Padahal secara prinsip keduanya jelas dua hal yang berbeda.
Perlu untuk diketahui bahwa menurut Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 1 Tahun  2007,  ruang  terbuka  hijau  merupakan  bagian  ruang  terbuka  dari  suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh vegetasi tumbuhan. Cakupan ruang terbuka hijau cukup  luas,  mulai  dari  perkebunan,  ladang,  sawah,  lapangan  golf  dan  juga  hutan kota termasuk didalamnya. Luas ruang terbuka hijau minimal adalah 30% dari luas kota. Pengertian Hutan Kota menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 adalah  suatu  hamparan  lahan  yang  bertumbuhan  pohon-pohon  yang  kompak  dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Menurut PP ini, luasan hutan kota minimal 10% dari luas kota.
Surat  Keputusan  Walikota  Samarinda  Nomor  178/HK-KS/2005  menunjukkan bahwa  luas  hutan  kota  saat  ini  hanyalah  sebesar  690,237  ha  dari  luas  Kota Samarinda sebesar 718,00 km2. Artinya, bahwa luas hutan kota tersebut masih jauh dari  kata  cukup  untuk  memenuhi  persentase  sebesar  10%  dari  wilayah  perkotaan sesuai  dengan  aturan  yang  termuat  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun 2002 tentang Hutan Kota pasal 8. Dimana untuk memenuhi aturan persentase 10% itu  seharusnya  Kota  Samarinda  memiliki  hutan  kota  seluas  7.180  ha.  Bahkan, ternyata  salah  satu  lokasi  hutan  kota  di  Kota  Samarinda  milik  PT.  Gani Mulya memiliki luasan sebesar 0,097 ha yang tidak sesuai aturan pada Pasal 8 bahwa luas hutan  kota  dalam  satu  hamparan  yang  kompak  paling  sedikit  adalah  0,25  ha. Sayangnya, dalam aturan ini juga disebutkan mengenai penyesuaian luas hutan kota dengan  kondisi  setempat  dari  masing-masing  wilayah.  Kalimat  ini  seakan memberikan  ruang  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  mengabaikan  keberadaan  hutan kota. Kita  dapat  mengamati  bahwa para  perencana kota  masih  kurang  menyadari pentingnya penyediaan hutan kota. Pemerintah Kota Samarinda justru lebih menitik beratkan pada pembangunan gedung, pusat perbelanjaan, hotel, restoran,  dan lain- lain yang memang menghasilkan keuntungan finansial. Penyelenggaraan hutan kota terlihat masih belum serius dilaksanakan.
Padahal,  apabila  aturan  yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 63  Tahun  2002  tentang  hutan  kota  sudah  berjalan  dengan  benar  maka  seharusnya seluruh  permasalahan  lingkungan  yang  saat  ini  tengah  dihadapi  Kota  Samarinda sudah dapat diminimalisir. Bentuk dan strukturnya menjadi hutan kota. Hutan kota sebagai unsur  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  diharapkan  dapat  mengatasi  masalah
1 http/E-jurnal ilmu pemerintahan.com/ oleh yusran pabeni,3 oktober 2013
lingkungan  di  perkotaan  dengan  menyerap  hasil  negatif  yang  disebabkan  oleh aktivitas kota. Penciptaan hutan kota pada kota-kota besar di Indonesia menyiratkan kepekaan  lingkungan  yang  tinggi  dari  pihak  penentu  kebijakan,  dan  merupakan gebrakan terobosan yang berani. 2

## B. Permasalahan
Berdasarkan uraian  latar  belakang  tersebut  diatas  maka  permasalahan  yang diangkat dalam Karya Ilmiah ini adalah:
1. Bagaimana  implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2002  tentang hutan kota yang ada di Kota Samarinda?
2. Apa  kendala  yang  dihadapi  terhadap  penerapan  implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota yang ada di Samarinda?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisa  gambaran  hukum  terhadap  pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang  hutan kota disamarinda.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisa kendala-kendala  apa  saja  yang  terdapat dalam pengawasan PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang  hutan kota  yang ada di samarinda.
Adapun manfaat Penelitian ini adalah : Guna  meningkatkan  cara  berpikir  ilmiah,  objektif  dan  kritis  mengenai permasalahan yang diangkat.

## BAB II METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Sebagaimana  seperti  judul  yang  tersebut  diatas  maka  penulisan  ini menggunakan Metode  Penelitian  Yuridis  Normatif.  Dimana  yang  dimaksud  dengan  Yuridis Normatif  adalah penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  dasar  hukumnya terhadap  ruang  lingkup  hutan  kota  Samarinda  dan  dibantu  dengan  penelitian lapangan. 3
2. Sumber Data
a) Bahan  hukum  Primer    yang  terdiri  dari  Peraturan  Perundang-undangan  yang terkait dengan masalah:
a. Undang-undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke IV
b. Undang-undang Nomor  41 tahun 1999 tentang kehutanan
c. Peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2002 tentang hutan kota
b) Bahan hukum Sekunder bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum Primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer meliputi :
a. Rancangan  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  dan  Rencana  Tata Wilayah Kota Samarinda,
b. Hasil – hasil  penelitian  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah ( BALITBANGDA )  Kaltim.
2 Ibid hal 1
3 Johni Ibrahim ,Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatife,Malang,2006.hal 49
c) Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  yang memberikan  informasi  tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya :
a. Kamus Hukum,
b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Teknik Perolehan Data
1. Studi  Kepustakaan (Bibliograophy  study). Yang  dimaksud  dengan  cara mengumpulkan  data  dari  Peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  majalah atau  jurnal  hukum  yang  sesuai  dengan  permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian ini.
2. Study lapangan melalui :
a. Wawancara yang  dilakukan  yaitu  dimana  dua  orang  atau  lebih  berhadapan secara fisik,  yang mana satu orang mengajukan pertanyaan dan sedang  yang lain  memberikan  jawaban.  Penulis  melakukan  wawancara  bebas  terpimpin secara langsung terhadap pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian dengan menggunakan  pedoman wawancara  untuk  membantu  agar  materinya  tidak keluar dari tujuan penelitian, Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam Penulisan Karya Ilmiah ini.
b. Study  dokumen  yang  dimaksud  dengan  study  dokumen  adalah  mempelajari dokumen – dokumen yang akan menjadi subyek penelitian diantaranya : a. Surat  Keputusan  Walikota  Samarinda  Nomor  178/HK-KS/2005  tentang beberapa lokasi Hutan Kota Samarinda.
b. Dokumen  tentang  Ruang  Terbuka  Hijau  Publik  dan  Privat  di  Kota Samarinda.
c. Tabel  Kondisi  Eksisting  Ruang  Terbuka  Hijau  (  RTH  ) terhadap  Luasan Kota Samarinda.

## 4. Analisis Data
Deskriptif kualitatif adalah Suatu prosedur  penelitian  yang menggunakan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang atau pelaku yang dapat  diamati. Pertama  kali  yang dilakukan  dalam  penelitiannya  adalah mengumpulkan  data-data  melalui  studi  kepustakaan  dari  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder  yang  ditetapkan  dan  yang  terkait  dengan  penelitian  atau masalah  yang  diangkat,  setelah  mendapatkan  data  yang  cukup  maka  Penulis melanjutkan dengan melakukan teknik wawancara melalui nara sumber yang terkait untuk  memperoleh  informasi  serta  pandangan  agar  dapat  menjadi  acuan  apa sebenarnya yang menjadi penyebab permasalahan tersebut.

## BAB III PEMBAHASAN

## A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota di Samarinda.
Dengan melakukan studi perbandingan (comparative study) di tiga lokasi hutan kota  di  Samarinda.  Dari  hasil  penelitian,  dapat  ditemukan  bahwa,  pertama, penunjukkan  hutan  kota  sebagai tahap  awal  penyelenggaraan  hutan  kota  tidak dijalankan  pemerintah  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada.  Kedua, tidak tersosialisasikannya  penetapan  hutan  kota  pada  tahun  1992  dan  2005  kepada pemilik  hutan  kota  dan  masyarakat  umum.  Ketiga,  pengelolaan  hutan  kota yang
tidak  terselenggara  dengan  baik  dikarenakan  pemerintah  hanya  melakukan pengelolaan  pada  beberapa  lokasi  milik  pemerintah  saja.  Selain  daripada itu,terdapat  persamaan  dan  perbedaan  dalam  penyelenggaraan  hutan  kota  dari ketiga  lokasi  penelitian.  Persamaannya  dapat  dilihat  dari  ketiga  lokasi  yang memenuhi  standar  minimal  dari  suatu  lokasi  hutan  kota  meski  di  luar  lokasi tersebut  masih  terdapat  satu  hutan  kota  yang  tidak  memenuhi  standar.  Sedangkan perbedaannya  terlihat  dari adanya  perbedaan  perlakuan  dalam  pengelolaan  hutan kota.  Semua  hal ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  hutan  kota  masih  belum dilaksanakan sepenuhnya di Kota Samarinda.
Implementasi  kebijakan,  penyelenggaraan,  hutan  kota  perbandingan, Balaikota,  Lempake,  KRUS,  Samarinda.  Akibat  terjadinya  proses  degradasi lingkungan  yang  mengancam  perkotaan  adalah  upaya-upaya  pembangunan  yang dilakukan dengan berwawasan lingkungan melalui pembangunan hutan kota. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 178/HK-KS/2005 menunjukkan bahwa luas hutan kota saat ini hanyalah sebesar 690,237 ha  dari luas Kota Samarinda sebesar 718,00  km2.  Artinya,  bahwa  luas  hutan  kota  tersebut  masih  jauh  dari  kata  cukup untuk  memenuhi  persentase  sebesar  10%  dari  wilayah  perkotaan  sesuai  dengan aturan  yang  termuat  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2002  tentang Hutan Kota Pasal 8. Dimana untuk memenuhi aturan persentase 10% itu seharusnya Kota Samarinda memiliki hutan kota seluas 7.180 ha.Sedangkan yang ada sekarang 471 ha.  Bahkan, ternyata salah satu lokasi hutan kota di Kota Samarinda milik PT. Gani Mulya memiliki luasan sebesar 0,097 ha yang tidak sesuai aturan pada Pasal 8 bahwa  luas  hutan  kota  dalam  satu  hamparan  yang  kompak  paling  sedikit  adalah 0,25  ha.  sayangnya,  dalam  aturan  ini  juga  disebutkan  mengenai  penyesuaian  luas hutan kota dengan kondisi setempat dari masing-masing wilayah.
Kalimat  ini  seakan  memberikan  ruang  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk mengabaikan keberadaan hutan kota. Kita dapat mengamati bahwa para perencana kota masih kurang menyadari pentingnya penyediaan hutan kota. Pemerintah Kota Samarinda  justru  lebih  menitik  beratkan  pada  pembangunan  gedung,  pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan lain-lain yang memang menghasilkan keuntungan finansial.  Penyelenggaraan  hutan  kota  terlihat  masih  belum serius  dilaksanakan. Padahal,  apabila  aturan  yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  63 Tahun  2002  tentang  Hutan  Kota  sudah  berjalan  dengan  benar  maka  seharusnya seluruh  permasalahan  lingkungan  yang  saat  ini  tengah  dihadapi  Kota  Samarinda sudah dapat diminimalisir.
Padahal hutan kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), harus mendapatkan perhatian  dari  pemerintah  untuk  mewujudkan  Samarinda  menjadi  kota  yang berwawasan  lingkungan. Bagaimanapun,  penduduk  Kota  Samarinda  berhak  untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman, sehat, dan estetis. Oleh karena itu, mereka perlu  mendapat  perlindungan  dari  berbagai  masalah  lingkungan  yang  merugikan. Salah  satu  cara  untuk  mencapai  peningkatan  kualitas  lingkungan  adalah  dengan meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  penghijauan  kota  yang  perlu  ditingkatkan bentuk  dan  strukturnya  menjadi  hutan  kota.  Hutan  kota  sebagai  unsur  RTH Perbandingan  Penyelenggaraan  Hutan  Kota  di  Samarinda.  Diharapkan  dapat mengatasi  masalah  lingkungan  di  perkotaan  dengan  menyerap  hasil  negatif  yang disebabkan  oleh  aktivitas  kota.Penciptaan  hutan  kota  pada  kota-kota  besar  di Indonesia  menyiratkan  kepekaan  lingkungan  yang  tinggi  dari  pihak  penentu kebijakan,  dan  merupakan  gebrakan  terobosan  yang  berani. Permasalahan  akan
hutan  kota  perlu  mendapat  perhatian  khusus  dari  pemerintah,  mengingat  pesatnya pembangunan  di  Kota  Samarinda  yang  besar  dampaknya  bagi  kelestarian lingkungan,  ditambah  dengan  kawasan  hijau  yang  semakin  lama  semakin berkurang.  Kebijakan  Penyelenggaraan  Hutan  Kota  Pembangunan  kota  sering dicerminkan  oleh  adanya  perkembangan  fisik  kota  yang  lebih  banyak  ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada.
Pembangunan  kota  pada  masa  lalu  sampai  sekarang  cenderung  untuk meminimalkan  ruang  terbuka  hijau  dan  menghilangkan  wajah  alam.  Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi.  Padahal  keseimbangan  lingkungan  perkotaan  secara  ekologi  sama pentingnya  dengan  perkembangan  nilai  ekonomi  kawasan  perkotaan.  Keadaan tersebut  menyebabkan  hubungan  masyarakat  perkotaan  dengan  lingkungannya menjadi  tidak  harmonis.  Menyadari  ketidak  harmonisan  tersebut  dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui penyelenggaraan hutan kota.
Hutan  kota  merupakan  salah  satu  komponen  ruang  terbuka  hijau.Keberadaan hutan  kota  sangat  berfungsi  sebagai  sistem  hidrologi,  menciptakan  iklim  mikro, menjaga  keseimbangan  oksigen  (O2)  dan  karbon  dioksida  (CO2), mengurangi polutan, dan meredam kebisingan. Selain itu, berfungsi juga untuk menambah nilai estetika dan keasrian kota sehingga berdampak positif terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Terdapat  beberapa  kebijakan  pemerintah  kota yang  mengatur  tentang penetapan  beberapa lokasi  hutan  kota,  Kota  Samarinda  memiliki  kebijakan  hutan kota  melalui  Surat  Keputusan  Walikota  Samarinda  Nomor  178/HK-KS/2005. Sedangkan  aturan  yang  secara  rinci  membahas  tentang  hutan  kota  dalam  bentuk Peraturan  Daerah  hingga  saat  ini masih  belum  dibuat di  Kota  Samarinda.  Namun demikian,  aturan  mengenai  penyelenggaraan  hutan  kota  dapat  ditemui  pada peraturan  yang  lebih  tinggi  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2002 tentang  Hutan  Kota.  Selain  itu,  juga  terdapat  Permenhut  Nomor  :P.71/Menhut- II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.
Peraturan  Pemerintah Nomor  63  Tahun  2002  pasal  4  menyebutkan  bahwa penyelenggaraan hutan kota meliputi ;
1) Penunjukkan
2) Pembangunan
3) Penetapan
4) pengelolaan.
Pada penelitian ini, penulis akan membandingkan penyelenggaraan hutan kota di Kota Samarinda sesuai dengan fokus yang telah disebutkan sebelumnya di atas. Perbandingan  dalam  penyelenggaraan  hutan  kota  akan  dimulai  dari  penunjukkan hutan  kota,  yang  terdiri  dari  penunjukkan  luas  dan  lokasi  hutan  kota.  Penentuan luas hutan kota dalam suatu wilayah perkotaan harus proporsional didasarkan pada luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat polusi dan kondisi fisik kota. Selanjutnya, akan  membandingkan  mengenai  penetapan  hutan  kota  yang  dilaksanakan berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota dengan Peraturan Daerah, dimana  penetapan  dan  perubahan  peruntukan  tanah  hak  sebagai  hutan  kota dilakukan dengan Keputusan Walikota. Dan terakhir, penulis akan membandingkan mengenai  pengelolaan  hutan  kota  yang  meliputi  kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan, serta pemantauan dan
evaluasi.Perbandingan  penyelenggaraan  hutan  kota  ini  akan  dilihat  dari  3  (tiga) lokasi hutan kota sesuai dengan gradient lokasi jarak jauhnya hutan kota dari pusat kota, yaitu di Lingkungan Balai Kota, Kas Desa Lempake, dan Kebun Raya Unmul Samarinda,Penunjukkan Hutan Kota adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai hutan  kota dilakukan  dengan  Keputusan  Walikota.  Dan  terakhir,  penulis akan  membandingkan  mengenai  pengelolaan  hutan  kota  yang  meliputi  kegiatan pemeliharaan,  perlindungan  dan  pengamanan,  pemanfaatan,  serta  pemantauan  dan evaluasi.
Perbandingan  penyelenggaraan  hutan  kota  ini  akan  dilihat  dari  3  (tiga)  lokasi hutan kota sesuai dengan gradient lokasi jarak jauhnya hutan kota dari pusat kota, yaitu  di  Lingkungan  Balai  Kota,  Kas  Desa  Lempake,  dan  Kebun  Raya  Unmul Samarinda,Penunjukkan Hutan Kota adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagaihutan kota yang dapat berupa penunjukan di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
Lokasi hutan kota yang ditunjuk merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau wilayah  perkotaan.  Menyadari  pentingnya  fungsi  hutan  kota  maka  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2002  Tentang  Hutan  Kota,  mengatur penunjukan  hutan  kota  terdapat  pada Pasal  7,  8  dan  9.  Penunjukkan  hutan  kota didasari atas program dari Pemerintah Kota Samarinda  yang dilaksanakan melalui Bapedalda.
Pada  tahun  2001 – 2005  Pemerintah  Kota  Samarinda  melalui  Bappedalda melaksanakan  perencanaan,  pembuatan,  dan  pelaksanaan  Hutan  Kota  dengan menggunakan anggaran DAK-DR (Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi). Pada tahun  2003,  Pemerintah  Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda  mengesahkan  Peraturan  Daerah Nomor 28  Tahun  2003  tentang Kawasan  Lindung  di  Kota  Samarinda.  Meskipun  masih  belum  ada  aturan  yang secara  jelas  mengatur  hutan  kota,  namun  Pemerintah  Kota  Samarinda  tetap melanjutkan pembangunan kawasan hutan kota dengan landasan hukum  Peraturan Daerah  Nomor.28  Tahun  2003 tentang Hutan  Kota  tersebut.  Melalui  instansi Bappedalda,  Kota  Samarinda  membuat  perencanaan,  pembuatan,  dan  pelaksanaan Hutan  Kota  mengunakan  anggaran  DAK-DR  (Dana  Alokasi  Khusus – Dana Reboisasi).  Setelah  selesai  membuat  perencanaan,  pembuatan,  dan  pelaksanaan Hutan  Kota  di  Samarinda,  Bappedalda  merekomendasikan  ke  Pemerintah  Kota Samarinda terhadap lokasi hutan kota di Wilayah Kota Samarinda untuk diterbitkan Surat  Keputusan  Walikota,  maka  terbitlah  Surat  Keputusan  Walikota  Samarinda Nomor  178/HK-KS/2005  Tentang  Penetapan  Beberapa  Lokasi  Hutan  Kota  Dalam Wilayah  Kota  Samarinda  dengan  25  lokasi  yang  ditetapkan  sebagai  hutan  kota  di wilayah kota Samarinda. Dari Surat Keputusan Walikota Nomor 178/HK-KS/2005 didapatkan hasil bahwa total luas hutan kota sebesar 690,237 ha dengan persentase 0,96 % dari luas wilayah perkotaan.Padahal, Kota Samarinda memiliki luas wilayah 718,00  km2,  dimana  untuk  memenuhi  aturan  minimal  sebesar  10%  dari  luas wilayah  perkotaan,  seharusnya  Kota  Samarinda  memiliki  hutan kota  seluas  7.180 ha. Artinya, terdapat hutang sebesar 6.489,763 ha atau masih memiliki kekurangan 9,04  %  untuk  membayar  kekurangan  dari  luas  hutan  kota  sesuai  aturan  minimal sebesar 10% dari wilayah perkotaan.
Selain itu, dalam Surat Keputusan tersebut dicantumkan salah satu hutan kota yaitu  PT.  Gani  Mulya  memiliki  luasan  sebesar  0,097  Ha.  Luas  tersebut  tidaklah memenuhi  kriteria  standar  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun
2002 tentang Hutan Kota yang tertera pada pasal 8 ayat (2) bahwa luas hutan kota dalam  satu  hamparan  yang  kompak  paling  sedikit  0,25  ha.  Selain  itu,  persebaran hutan  kota  di  masing-masing  kecamatan  di  Samarinda  pun  tidak  merata  karena masih terdapat 2 kecamatan dari total 10 kecamatan yang tidak memiliki hutan kota di  wilayah  kecamatannya.  Kecamatan  tersebut  yaitu  Kecamatan  Palaran  dan Kecamatan  Sungai  Pinang  yang  tidak memiliki  hutan  kota.  Masing-masing kecamatan pun memiliki kekurangan hutan kota yang sangat signifikan dari jumlah minimalnya.  Kriteria  hutan  kota  di masing-masing  kecamatan  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini : Perbandingan Penyelenggaraan Hutan Kota di Samarinda.
Tabel 1. Kriteria Luas Hutan Kota Per Kecamatan No Kecamatan Luas hutan kota(ha) Luas wilayah (km²) Luas minimal (ha) Kekurangan (ha) Persentase perwilayah 1 Palaran 221 292 212,9 2.212 90 2 Samarinda Ilir 617 18171,8 165 8 0 35 3 Samarinda Kota 11.56 11.12 111,2 99,64 1,4 4 Sambutan 187100 951 009,5 822,5 1,85 5 Samarinda seberang 1,5 12,49 124,9 123,4 0,12 6 Loa janan Ilir 8,697 26,13 261,3 252,603 0,33 7 Sungai kunjang 69,75 43,04 430,4 360,65 1,62 8 Samarinda ulu 8,98 22,12 221,2 212,22 0,41 9 Samarinda Utara 306,75 229,52 2.295,2 1.988,45 1,37 10 Sungai Pinang 34,16 341,6 341 6,0 0,45
Sumber : Data Olahan dari SK Walikota Nomor 178/HK-
Surat  Keputusan  Walikota Nomor 178/HK-KS/2005  tentang  Penetapan  Beberapa Lokasi Hutan Kota dalam Wilayah Kota Samarinda Hingga saat ini pun, masih belum ada kompensasi apapun yang diberikan kepada masing-masing pemegang hak atas tanah yang  lokasinya  dijadikan  sebagai  hutan  kota  karena  anggaran  yang  sangat  minim padahal aturan tersebut tertera pada Pasal 7 Permenhut No. P.71/Menhut-II/2009. Hutan Kota yang penulis jadikan contoh diantaranya :
1. Hutan Kota Balai Kota ditunjuk menjadi hutan kota sejak tahun 1992 melalui Surat Keputusan Walikotamadya  Nomor 224  Tahun  1992  yang  dilanjutkan  kembali dengan  Surat  Keputusan    Walikota  Nomor 178/HK-KS/2005.  Penunjukkan lingkungan balaikota sebagai hutan kota telah memenuhi aturan hutan kota, dimana hutan  kota  balai  kota  memiliki  luas  wilayah  sebesar 7,64  ha,  luas  tersebut  sudah lebih dari cukup untuk memenuhi syarat minimum dari suatu lokasi untuk dijadikan sebagai hutan kota yakni sebesar 0,25 ha. Hutan Kota Balai Kota berada pada tanah negara,  dimana  status  hak  tanahnya  dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  Tingkat  II
Kota Samarinda. Kepemilikan tanah tersebut dibuktikan dari adanya sertifikat tanah Nomor  hak  :P-24  Nomor  :  305/1981  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Agraria  Kota Samarinda  pada  tanggal  29  Juni  1981.  Karena  lokasinya  yang  berada  pada  tanah negara, maka tidak ada pemberian kompensasi apapun.
2. Hutan  Kota  Lempake  Penunjukkan  hutan  kota  lempake  sebagai  hutan  kota didasarkan atas status tanahnya yang telah menjadi milik Pemkot sejak status desa berubah menjadi kelurahan. Karena statusnya yang telah berada pada tanah negara, maka  tidak  ada  pemberian  kompensasi.  Penunjukkan  lokasi  ini  dilakukan  oleh Bapeldada  di  tahun  2004  dengan  melibatkan  masyarakat  sekitar.  Hutan  kota lempake  memiliki  luas  sebesar  3,5ha  dimana  luas  tersebut  telah  memenuhi persyaratan dalam penunjukkan suatu lokasi hutan kota dengan luas minimum 0,25 ha.
3. Hutan Kota Kebun Raya Unmul Samarinda Penunjukkan KRUS sebagai hutan kota tidak  melalui  prosedur  karena  tidak  berkordinasi  terlebih  dahulu  kepada  pihak Universitas Mulawarman sebagai pemegang hak atas lahan tersebut. KRUS sangat memenuhi  persyaratan  sebagai  hutan  kota  karena  lokasinya  yang  memiliki  luas sebesar  300  ha.Tidak  terpenuhinya  kewajiban  pemerintah  dalam  memberikan kompensasi terhadap hutan kota yang berada di tanah hak. KRUS berada tanah hak dengan  Universitas  Mulawarman  sebagai  pemegang  hak  atas  tanahnya.Penetapan Hutan  Kota  Kebijakan  penetapan  hutan  kota  telah  dikeluarkan  sebanyak  dua  kali oleh  Pemerintah  Kota  Samarinda,  yaitu  dalam  Surat  Keputusan  Walikota Samarinda Nomor 224 Tahun 1992 dan Surat Keputusan Walikota Nomor 178/HK- KS/2005.  Penetapan  pada  tahun  1992  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan,  sedangkan  penetapan  yang  terjadi  di  tahun  2005  dikeluarkan  oleh Bapedalda  yang  saat  ini  namanya  telah  berubah  namanya  menjadi  BLH  (Badan Lingkungan Hidup).Penetapan hutan kota dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 178/HK-KS/2005  di  Kota  Samarinda  lahir  setelah  Bapeldada  selesai  melakukan perencanaan,  pembuatan,  dan  pelaksanaan  Hutan  Kota  dan  kemudian merekomendasikannya  ke  Pemerintah  Kota  Samarinda  agar  lokasi  hutan  kota  di Wilayah Kota Samarinda diterbitkan surat penetapannya. Dari tahun 1992 ke tahun 2005 telah terjadi peningkatan hutan kota, baik dari luasannya maupun jumlahnya. Pada  tahun  1992,  hutan  kota  di  Samarinda  memiliki  12  lokasi  dengan  total  luas hanya sebesar 218,177 ha, sedangkan di tahun 2005 terjadi peningkatan menjadi 25 lokasi  seluas  690,237  ha.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  hutan  kota  di  Kota Samarinda mengalami penambahan lokasi menjadi 13 lokasi dan penambahan luas sebesar  472,06 ha.  Sayangnya,  kebijakan  penetapan  hutan  kota  tidak  ditinjau kembali sekurang-kurangnya 2 tahun sekali sesuai aturan yang tercantum pada poin ketiga dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 178/HK-KS/2005.
Tabel 2. Hasil Pendataan Ulang Hutan Kota di Kota Samarinda No Lokasi hutan kota Luas SK 2005 Data ulang 1 SMU 10 Melati 5 ha 5 ha 2 KRUS 300ha 300ha 3 Tanah pemkot 5ha 5ha 4 . Hutan Kota Belakang Rumah Jabatan Walikota 1,75ha 1,8ha 5 Asih manuntung 0,25ha 0,25ha 6 Pesantren hidayatullah 1ha 0,38ha 7 Tanah Pemkot di Makroman 167ha 167ha
8 Tanah pertanian terpadu 20ha 20ha 9 Kas Desa Lempake 3,5ha 3,5ha 10 Fakultas Pertanian Unmul 6,5ha 3,84ha 11 Pesantren Nabil Husein 9,75ha 9,75ha 12 . Pesantren Syachona Cholil 0,25ha 0,25ha 13 Rumah potong hewan 2ha 5ha 14 Hotel Mesra 2,3ha 0,7ha 15 . Jalan Pembangunan Voorfo 0,48ha 2,6ha 16 Lingkungan Balai Kota 7,64ha 3,24ha 17 Lingkungan Lapangan Softball GOR Segiri 0,5ha 0,25 18 Perpustakaan Kota Samarinda 0,6ha 0,5ha 19 Ujung Timur Jembatan Mahakam 1,5ha 2ha 20 PT. HARTATY 60ha - 21 PT. Gani Mulya 0,097ha 2,75ha 22 PT. Sumber Mas 85ha 85ha 23 PT.Sumalindo 3,6ha - 24 Taman Makam Pahlawan 0,52ha 1,04ha 25 PT. KIANI (Teluk Cinta di Selili) 6ha 1,32ha Total 690,237ha 633,07ha Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda
Setelah dilakukan pendataan ulang, luas hutan kota pada Surat Keputusan Walikota Nomor 178/HK-KS/2005 telah mengalami penurunan seluas 57,167 ha yakni dari yang sebelumnya 690,237 ha menjadi 633,07 ha. Dimana persentase hutan kota saat ini hanya 0,88 %, atau turun dari yang tadinya 0,96 % dari luas wilayah Kota Samarinda sebesar 71.800 ha, padahal aturan minimal hutan kota adalah 10 % dari luas wilayah perkotaan, dan hal ini berarti bahwa Kota Samarinda masih memiliki kekurangan sebesar 9,12 %.
Distanbunhut  juga  melakukan  perencanaan  terhadap  lokasi-lokasi  yang  akan direncanakan untuk menjadi hutan kota. Adapun lokasi-lokasi yang direncanakan adalah Tanah  Pemkot  Makroman,  Kampus  Poltanesa  (Poliagro  Samarinda),  dan  Taman Budaya  Kaltim.Namun,dari  hasil  pengamatan  penulis  selama  ini  tidak  ada  pemantuan dan  evaluasi  yang  pemerintah  lakukan  terhadap  lokasi-lokasi  hutan  kota  dengan  dalih menganggap  bahwa  tanpa  adanya  perda  hutan  kota,  pemerintah  tidak  memiliki  dasar untuk  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi.  Padahal  Peraturan  Peraturan  Nomor  63 Tahun 2002 dan Permenhut Nomor P.71/Menhut-II/2009  yang didukung  dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 178/HK-KS/2005 pun sudah cukup mampu untuk menjadi dasar dalam melakukan pengelolaan hutan kota.
Perbandingan Penyelenggaraan Hutan Kota di Samarinda :
1. Hutan Kota Balai Kota Pengelolaan hutan kota yang berada di tanah Negara ini dikelola  oleh  tiga  instansi  pemerintahan  sekaligus,  yakni  Dinas  Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Tata Kota.  Bentuk  pengelolaan  yang  dilakukan  berupa  kontribusi  dalam  pemberian bibit  dan  tanaman  dimana  pemeliharaannya  bersifat  sulam.  Pembangunan sebuah  pusat  perbelanjaan  di  samping  lokasi  hutan  kota  ini  diyakini  tidak
menggunakan lahan hutan kota karena masih berada pada batasan tanahpemilik bangunan  tersebut.  Hutan  Kota  Balai  Kota  merupakan  salah  satulokasi  hutan kota yang mengalami penurunan luas areal karena adanya pembangunan gedung serta lahan parkir yang memakan areal hijau di lokasi ini.
2. Hutan Kota Lempake Pelaksanakan kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan lokasi  hutan  kota  yang  berada  di  tanah  kas  desa  lempake  masih  belum dijalankan.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  pada  Permenhut  Nomor P.71/Menhut-II/2009 dari Pasal 32 hingga Pasal 43 yang mengatur secara teknis mengenai  pengelolaan  hutan  kota.  Kas  Desa  Lempake  berada  pada  tanggung jawab  pemerintah,  namun  hingga  kini  lokasi  hutan  kota  ini  tidak  pernah mendapatkan  bentuk  pengelolaan  apapun.Tidak  dikelolanya  lokasi  ini  oleh masyarakat disebabkan oleh statusnya yang telah menjadi milik Pemkot.Pemkot pun  tidak  pernah  melakukan  koordinasi  terhadap  kelurahan  setempat  untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.
3. Hutan Kota Kebun Raya Unmul Samarinda Pengelolaan KRUS dilakukan pihak pengelola  dengan  bekerjasama  bersama  Pemkot  Samarinda  melalui  Piagam Kerjasama Nomor :871/OT/2001-556.6/28/2001 pada tanggal 17 Februari 2001 yang pada tahun 2007 perjanjian kerjasama antara Universitas Mulawarman dan Pemerintah  Kota  Samarinda, dilanjutkan  kembali  dengan  penandatanganan Piagam  Perjanjian  Kerjasama  No.  191/J17/PP/2007  dan  No.  180/001/HK- KS/II/2007 tertanggal 17 Februari 2007.
Kesepakatan  tersebut bertujuan  untuk  promosi  dan  pengembangan  KRUS sebagai  salah  satu  objek  wisata  berupa  Taman  Rekreasi  dan  sebagai  Pusat Pendidikan  dan  Penelitian  Universitas  Mulawarman  dengan  pihak  lain. Berdasarkan  pendapat penulis  Komunikasi  yang  pemerintah  lakukan  terhadap KRUS  sama  sekali  tidak  berkaitan  dengan  pengelolaan  KRUS  yang  telah ditetapkan  sebagai  hutan  kota.Secara  garis  besar,  pengelolaan  terhadap  KRUS dilakukan  dengan  baik  karena  memiliki  perencanaan  yang  matang.  KRUS merupakan wahana/tempat pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, peragaan dan rekreasi alam. Selain fungsi utama tersebut, KRUS juga berfungsi  sebagai  suatu  kawasan  lindung  dan  konservasi  yang  mempunyai  fungsi strategis dan nilai ekologis yang sangat tinggi.
Dalam pengembangan KRUS yang meliputi luasan 300 Ha, wilayah KRUS dibagi menjadi 3 zona utama, yaitu zona koleksi (seluas +100 ha), zona konservasi (seluas  +135ha),  dan  zona  rekreasi  (seluas  +65  ha).  Hasil  Perbandingan Penyelenggaraan  Hutan  Kota  Setelah  dilakukan  perbandingan  dalam  pelaksanaan penyelenggaran  hutan  kota  di  Kota  Samarinda,  ditemukan  adanya  beberapa persamaan dan perbedaan.
B. Kendala  yang  dihadapi  terhadap  penerapan  Implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota disebabkan oleh : 1. Hutan Kota Balai Kota
Sejak ditetapkan  menjadi  hutan  kota tahun  1992  dan  diperbaharui  pada tahun  2005,hutan  kota  balaikota  yang  berada  pada  tanah  Negara  dan kebradaannya berada dipusat kota,sehingga metupakan lahan yang strategisbaik untuk  investordan  pemerintah  kota guna  pembangunan  gedung  dan  area  parker sehingga  keberadaannya  tidak  diperhatikan  Karena  pemerintah  lebih  memilih untuk pemanfaatan lahan tersebut secara ekonomi.
1. Hutan Kota Lempake
Baru  di tetapkan  menjadi  hutan  kota  pada  tahun  2005  melalui  Surat Keputusan  Walikota  Nomor  178/HK-KS/2005  keberadaannya  yang  jauh membuat hutan kota tersebut tidaktersosialisasi dengan baik kepada masyarakat sehingga  tidak  ada  komitmen  pemerintah  untuk  mengalokasikan  anggaran terhadap  hutan  kota  dilempake,karena  keberadaan  hutan  kota  lempake  berada pada tanah Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Samarinda maka masyarakat cenderung membiarkan.
2. Hutan Kota Kebun Raya Unmul
Berada di tanah hak, kompensasi maupun insentif tidak pernah diberikan karena tidak adanya komunikasi dari pemerintah terkait penetapan lokasi KRUS sebagai hutan kota.
Menurut hemat penulis hingga saat ini Adanya penurunan luas hutan kota pada Hutan Kota Balai Kota, Hal ini disebabkan karena pembangunan gedung dan lahan parkir  yang  turut  memakan  area  Hutan  Kota  Balai  Kota.  Sedangkan  Hutan  Kota Lempake  dan  Hutan Kota  Kebun  Raya  Unmul  tidak  mengalami  penurunan  luas, masing-masing  dikarenakan  sulitnya  akses  yang  ditempuh  menuju  Kas  Desa Lempake  dan  keberhasilan  pengelola  KRUS  dalam  mempertahankan  keberadaan KRUS.
Keberadaan  Hutan  Kota  Balai  Kota  tersosialisasikan  dengan  baik  kepada masyarakat  luas  karena  lokasinya  yang  berada  di  tengah  kota  dan  adanya  papan nama  yang  berada  di  lokasi  tersebut.  Namun,  tidak  ada  bentuk  pensosialisasian apapun bagi Hutan Kota Lempake dan Hutan Kota Kebun Raya Unmul, baik kepada kelurahan wilayah hutan kota setempat maupun kepada pihak pengelola.
Penulis  berpendapat  bahwa  Adanya  perbedaan  perlakuan  dalam  pengelolaan hutan  kota,  meski  Hutan  Kota  Balai  Kota  dan  Hutan  Kota  Lempake  sama-sama berada  pada  tanah  Negara  namun  pengelolaan  hanya  dilakukan  pada  Hutan  Kota Balai  Kota.  Sedangkan,  Hutan Kota  Lempake  tidak  pernah  mendapatkan  bentuk perhatian  apapun.Perbandingan  Penyelenggaraan  Hutan  Kota  di  Samarinda Sementara,  Hutan  Kota  Kebun  Raya  Unmul  yang  berada  pada  tanah  hak mendapatkan  pengelolaan  yang  baik  dari  pengelola  KRUS  sebagai  pemegang  hak atas lokasi tersebut.

## BAB IV PENUTUP

## A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian.
1. Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2002  tentang Penyelenggaraan  Hutan  Kota  yang  ada  dikota  Samarinda  tidak  dijalankan pemerintah  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada,serta  Penetapan  hutan  kota  pada tahun  1992  dan  2005  tidak  disosialisasikan  kepada  pemegang  hak  atas  tanah yang dijadikan sebagai hutan kota maupun kepada masyarakat umum. Penetapan yang hanya terjadi dua kali tersebut menunjukkan bahwa penetapan hutan kota hanya  dibuat  untuk  sekedar  formalitas  saja.  Selain  itu,  penetapan  yang  dibuat tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  jelas  karena  tidak  mengikat  lahan-lahan hutan kota untuk tidak diubah peruntukkannya.
2. Dalam  hal  pengelolaan  hutan  kota  kendala  yang  dihadapi  terhadap  penerapan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 mengenai hutan kota
disamarinda  adalah  tidak  dapat  terselenggara  dengan  maksimal  dikarenakan pengelolaan  hutan  kota  yang  hanya  dilakukan  pada  beberapa  lokasi  milik pemerintah  saja.  Lokasi  Hutan  Kota  Lempake  yang  berada  pada  tanah  negara pun tidak terkelola dengan baik. Selain itu, pemerintah cenderung mengabaikan pengelolaan  hutan  kota  yang  berada  pada  tanah  hak  karena  tidak  ada pemantauan  yang dilakukan di lokasi hutan kota pada tanah hak.Secara  umum, pelaksanaan  penyelenggaran  hutan  kota  di  Kota Samarinda  memiliki  beberapa persamaan  dan  perbedaan.  Persamaannnya  dapat  dilihat  dari  ketiga  lokasi penelitian  yang  memenuhi  aturan  standar  minimal  dari  suatu  lokasi  hutan  kota yaitu 0,25 ha. Selain itu, ketiganya pun sama-sama memiliki manfaat yang dapat diberikan  terhadap  lingkungan  sekitarnya.  Sedangkan,perbedaan  yang  terjadi pada ketiga lokasi penelitian disebabkan oleh :
1) Pertama,  penetapan  Hutan  Kota  Balai  Kota  terjadi  sejak  tahun  1992, sedangkan Hutan Kota Lempake dan Hutan Kota Kebun Raya Unmul baru ditetapkan menjadi hutan kota pada tahun 2005.
2) Kedua, perbedaan dalam status kepemilikan tanah dimana lokasi hutan kota berada pada tanah Negara dan tanah hak.
3) Ketiga, penurunan luas yang hanya terjadi pada Hutan Kota Balai Kota saja.
4) Keempat,  hanya  lokasi  Hutan  Kota  Balai  Kota  yang  tersosialisasi  kepada masyarakat umum.
5) Kelima, perbedaan dalam pengelolaan hutan kota yang merupakan tanggung jawab  masing-masing  pengelola.  Hutan  Kota  Kebun  Raya  Unmul  yang berada  pada  tanah  hak  mendapatkan  pengelolaan  yang  baik  dari  pengelola KRUS.  Sedangkan  Hutan  Kota  Balai  Kota  dan  Hutan  Kota  Lempake  yang berada pada tanggung jawab pemerintah mendapatkan perbedaan perlakuan yang disebabkan jarak lokasi hutan kota dari pusat kota.

## B. Saran
Oleh karenanya  adapun  saran  terhadap permasalahan  yang  terkemuka  diatas adalah :
1. Karena  penunjukkan  hutan  kota  yang  masih  belum  mengikuti  prosedur  yang tampak  dari  lokasi  KRUS  yang  tidak  mendapatkan  persetujuan  dari  pengelola terlebih  dahulu,  adanya  lokasi  hutan  kota  yang  tidak  memenuhi  aturan  minimal, serta  luas  hutan  kota Samarinda  yang  tidak  memenuhi  syarat,  maka  pemerintah hendaknya  harus  lebih  memperhatikan  aturan  dalam  proses  penunjukkan  suatu lokasi untuk menjadi hutan kota. Selain itu, diperlukan komunikasi kepada masing- masing  pemilik tanah  yang  disertai  dengan  pemberian  kompensasi  untuk menghindari terjadinya perubahan peruntukkan lahan hutan kota yang berada pada tanah hak. Pembuatan Raperda tentang hutan kota diharapkan mampu menjelaskan pedoman dan teknis penunjukkan hutan kota dengan lebih rinci.
1. Berkaitan  dengan  penetapan  hutan  kota  yang  masih  belum  tersosialisasikan dengan baik, baik kepada masyarakat maupun pemegang hak tanah atas lokasi hutan kota, maka sebaiknya pemerintah harus lebih intens dalam memberikan sosialisasi yang bisa dilakukan pembuatan papan nama hutan kota, perjanjian kepada  pemegang  hak  atas  tanah  yang  dijadikan  hutan  kota,dan  sosialisasi kepada masyarakat. Sementara, terkait penetapan hutan kota yang hingga kini masih belum memiliki kekuatan hukum yang dianggap jelas, yang terlihat dari pemberian  anggaran  yang  minim  bagi  hutan  kota,  tidak  tersedianya  lahan
untuk menjadi hutan kota, dan sering terjadinya perubahan peruntukkan lahan hutan  kota,  maka  pemerintah  sudah  seharusnya  segera  membuat payung hukum yang kuat terhadap hutan kota yang dapat dilakukan dengan pembuatan Peraturan  Daerah, pembuatan perjanjian antara pemerintah dengan pemegang hak  atas  tanah,  dan  dengan  dilakukannya  peninjauan  kembali  terhadap  pasal- pasal  yang  tercantum  dalam  kebijakan  hutan  kota  agar  maksud  yang dirumuskan dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan makna ganda atau  salah  persepsi  di  berbagai  kalangan.  Selain  itu,  perubahan  peruntukkan lahan  hutan  kota  harus  terlebih  dahulu  memiliki  pengganti  lahan  dengan minimal  luas  wilayah hutan  kota  yang  akan  diubah  peruntukkannya.  Oleh karena pengelolaan hutan kota yang tidak dilakukan pada semua lokasi, karena masih terdapat suatu lokasi yaitu Kas Desa Lempake yang tidak mendapatkan bentuk pengelolaan, maka pengelolaan hutan kota harus diberikan pemerintah secara  merata  kepada  seluruh  lokasi  hutan  kota.  Apabila  pemerintah  merasa tidak  sanggup  dalam  mengelola  seluruh  lokasi  hutan  kota,maka  pemerintah dapat  melibatkan  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan  kota  dengan memberikan  hak  pengelolaan kepada  masyarakat  karena  hal  tersebut turut diatur dalam Permentri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 Pasal 33. Oleh karena  ditemukan  adanya  perbedaan perlakuan  yang  terjadi  dalam penyelenggaraan hutan kota, maka sudah seharusnya pemerintah memberikan perlakuan yang merata dan tidak hanya cenderung pada lokasi hutan kota milik pemerintah  saja.  Baik  lokasi  hutan  kota yang  berada pada  tanah  negara, maupun  yang  berada  pada  tanah  hak  sudah  sepatutnya  diberikan  perlakuan yang  sama  sesuai dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  aturan penyelenggaraan hutan kota.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Iiteratur
Abdul  Wahab,  Solichin., Analisis  Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara ,Edisi Kedua, Penerbit PT Bumi
Aksara.2004,jakarta.
Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,penerbit PT Citra Aditya Bakti,2007,Bandung.
Waluyo  Bambang, Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek,  Penerbit  Sinar Grafika.2001.Jakarta.
Dahlan,  E.  N. Hutan  Kota Untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup., Departemen Kehutanan Republik Indonesia,2002.
Djamal  Irwan,  Zoer’aini,. Tantangan  Lingkungan  &  Lansekap Hutan Kota,  PT Bumi Aksara,jakarta,2005.
Johni  Ibrahim, teori dan metode penelitian hukum normatife ,  ghalia  Indonesia, Malang,2006.
Marjuki Muhammad Peter, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta. Cet. II.
2006.
Muhammad,  Abdul  Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum,  Penerbit  PT.  Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
Mohammad,Hasym, Penuntun  Dasar  Ke  Arah  Penelitian  Masyarakat,  Pedoman Ilmu Jaya,Jakarta.2003.
Mustafa,  Machsan, Sistem Hukum Administrasi Indonesia,  Penerbit  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.
Nawawi,  Ismail,. Public Police  Analisis, Strategi  Advokasi Teori  dan Praktek,
Putra Media Nusantara,surabaya,2009. Nainuri Suhadi, Hukum Kehutanan,Pedoman Pembelajaran Universitas Widyagama Samarinda,2004. Poerwadarmita,  W.S.J, Kamus Bahasa Indonesia,  Penerbit  PN  Balai  Pustaka, Jakarta. Cet.V. 2005. Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana,Jakarta,Cet.II.2005.
_______, Pedoman Penulisan Hukum Fakultas  Hukum  Universitas  Widya  Gama Mahakam Samarinda, 2000, tanpa Penerbit dan Pengarang.
Purnomo  Wati,  Reni  Dwi, Implementasi Sistem Bilateral dalam Parlemen Indonesia, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Sunggono,  Bambang, Metodologi Penelelitian Hukum,  Penerbit  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta Cet. IV, 2002.
Sujana, Nana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Penerbit Sinar Baru Algenso, Bandung, Cet IV. 2004.
Salim,  Hs,  S.h,  M.s, Tentang Dasar - dasar Hukum Kehutanan ,  Sinar grafika, jakarta ,2008.
B. Bentuk Peraturan Perundang – undangan
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia,tahun  1945
- Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Peraturan   Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota
- Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda Nomor : 224  Tahun  1992  Tentang  Beberapa  Lokasi  Sebagai  Hutan  Kota Dalam Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Samarinda
- Surat  Keputusan  Walikota  Samarinda  Nomor  178/HK-KS/2005  Tentang Beberapa Lokasi Hutan Kota Dalam Wilayah Kota Samarinda
- Rancangan  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Samarinda Tahun 2013 – 2033.

## C. Sumber Lain
- http/hutan kota samarinda.com/humanisties/theory-critism/ kamis,
- http/E-jurnal  ilmu  pemerintahan.com/oleh  yusran  pabeni,  www/ronsfik 1998.blogspot.com./
- Seminar  di  selenggarakan  oleh MPI reformasi,  diriau,tanggal  11  april  2009  , Marzuki usman, Menteri Kehutanan RI.