## Implementasi Open Bidding Dalam Mengisi Kekosongan Kursi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
Depa Istia Putri 1) ; Tuah Nur 2) ; Dian Purwanti 3)
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Email: 1) depaistiaputri064@ummi.ac.id ; 2) tuahn309@gmail.com ; 3) dianpurwanti042@ummi.ac.id

## PENDAHULUAN
Dalam  melakukan  reformasi  birokrasi,  pemerintah  harus  memilih  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) yang  berkualitas  untuk  menciptakan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  memiliki  kejujuran,  profesional dan  netral  bahkan  tanpa  campur  tangan  politik,  korupsi,  kolusi,  nepotisme,  serta  mampu  memberikan pelayanan  publik  kepada  masyarakat  dengan  sebai-baiknya.  Salah  satu  cara  untuk  memilih  Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam pengisian jabatan ASN yaitu melalui Open bidding. Open Bidding atau  seleksi  terbuka  adalah  proses  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  yang  dilakukan  melalui  kompetisi secara  terbuka/transparan  dengan  tujuan  untuk  memeroleh  aparatur  yang  memiliki  kemampuan, kompetensi dan integritas untuk mengisi jabatan tertentu secara efektif dan efisien.
Melalui  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia    Nomor  15  Tahun  2019  tentang  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  secara  terbuka  dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan

## ARTICLE HISTORY
Received [5 Mei 2022] Revised [30 Mei 2022] Accepted [25 Juni 2022]

## ABSTRAK
Open  Bidding  merupakan  proses  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  secara  terbuka  di lingkungan instansi pemerintah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Kota  Sukabumi  dan  Panitia  Seleksi  merupakan  pelaksana  kebijakan  Open Bidding  yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyelenggarakan  kebijakan  Open Bidding.  Tahun  2021  Kota  Sukabumi  mempunyai  keunggulan  mendapatkan  juara  1 dalam  BKN  Award  2021  rakornas  kepegawaian,  artinya  pelaksanaan  kebijakan  Open Bidding di Kota Sukabumi unggul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi  Open  Bidding  dalam  mengisi  kekosongan  kursi  jabatan  di  lingkungan Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi.  Metode  penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  validitas  data  penelitian  ini menggunakan  teknik  triangulasi  data  dan  triangulasi  teknik.  Teknik  analisis  data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis  secara  kualitatif  dengan  pendekatan  teori  implementasi  menurut  Edward  III. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  Open  Bidding  di  lingkungan Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi  sudah  berjalan  dengan  efektif,  dilihat  dari komunikasi  yang  dibangun  berjalan  dengan  baik,  sumber  daya  manusianya  sudah terpenuhi, disposisi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, struktur birokrasi sudah dilaksanakan  sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam  peraturan yang sudah di tetapkan.

## ABSTRACT
Open Bidding is the process of filling high leadership positions openly within government agencies. The Personnel and Human Resources Development Department of Sukabumi City  and  the  Selection  Committee  are  the  implementers  of  the  Open  Bidding  policy responsible  for  implementing  the  Open  Bidding  policy.  In  2021  Sukabumi  City  had  the advantage of clinching the 1st place in the 2021 BKN Award for the Personnel’s National Coordination, meaning that the implementation of the Open Bidding policy in Sukabumi City  is  excellent.  The  research  was  aimed  at  finding  out  the  implementation  of  Open Bidding  in  filling  vacancies  in  office  positions  within  the  Government  of  Sukabumi  City. The  research  method  used  was  qualitative  research  method  with  descriptive  approach. The  techniques  of  collecting  data  applied  in  the  research  were  observation,  interview, and  documentation.  The  techniques  of  validating  data  of  the  research  deployed  data triangulation  techniques  and  technical  triangulation  techniques.  The  techniques  of analyzing  data  were  conducted  through  the  process  of  reducing  data,  presenting  data, and drawing conclusions. The data were analyzed qualitatively by applying an approach of the theory of implementation from Edward III. The results of the study indicate that the implementation of Open Bidding within the Regional Government of Sukabumi City has been  running  effectively  observed  from  the  communication  built  has  been  performing well,  the  human  resources  have  been  met,  the  disposition  conducted  has  been  going well,  the  bureaucratic  structure  has  been  implemented  in  accordance  with  the Operational Standards Procedure (SOP) in the set regulations that have been set.

## KEYWORDS
Implementation, Open Bidding, Best Practice
This is an open access article under the CC –BY-SA license
secara  terbuka  dan  kompetitif  di  kalangan  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan  memperhatikan  syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
Sebagai upaya memenuhi kebutuhan akan pengisian kekosongan jabatan struktural dilingkungan pemerintah  daerah  Kota  Sukabumi,    Pemerintah  Kota  Sukabumi  sudah  melaksanakan  Open  Bidding sejak tahun 2015, yang mana Kota Sukabumi pada saat itu membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk  mengisi  posisi  Direktur  RSUD.  Selanjutnya  sejak  tahun  2015  Pemerintah  Kota  Sukabumi  selalu melaksanakan  kebijakan  Open  Bidding  sebagai  proses  seleksi  untuk  pengisian  jabatan  strutural  yang kosong  di  pemerintah  daerah.  Pemerintah  Kota  Sukabumi  melalui  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam pelaksanaan Open Bidding di Kota Sukabumi yang berlanjut dari tahun 2015 ke tahun 2016 dilakukan 2 kali Open Bidding, Open Bidding yang pertama dilaksanakan  pada  bulan  Februari  dengan  Lima  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  yang  kosong  dan yang  kedua  di  laksanakan  pada  bulan  November  dengan  Tiga  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  yang kosong.  Namun  pada  tahun  2017  dan  2018  Kota  Sukabumi  tidak  melaksanakan  Open  Bidding  karena tidak  ada  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  yang  kosong.  Open  Bidding  dilaksanakan  kembali  pada  bulan Februari  tahun  2019  dengan  1  kali  pelaksanaan  dengan  Lima  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  yang kosong.  Pada  tahun  2020  Open  Bidding  dilaksanakan  2  kali,  Open  Bidding  yang  pertama  dilaksanakan pada bulan Maret dengan Lima Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang kosong dan Open Bidding yang kedua pada tahun 2020 dilaksanakan pada bulan September dengan Tiga Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang kosong. Lalu pada Tahun 2021 Open Bidding hanya dilaksanakan 1 kali saja yang mana  Open  Bidding  tersebut  dilaksanakan  pada  bulan  November  dengan  Empat  Jabatan  Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang kosong.
Berdasarkan  hasil  observasi  awal  yang  peneliti  lakukan  di  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  Kota  Sukabumi,  terdapat  keunggulan-keunggulan yang di dapat oleh BKPSDM Kota Sukabumi diantaranya adalah sebagai berikut:
1.  Pemerintah  Kota  Sukabumi  mendapat  juara  1  dalam  kategori  Implementasi  Sistem  Aplikasi Pelayanan  Kepegawaian  (SAPK)  dan  Pemanfaatan  Computer  Assisted  Test  (CAT)  dan  kategori Penilaian  Kompetensi  yang  diadakan  oleh  Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN)  dalam  BKN  Award 2021 Rakornas Kepegawaian.
2.  Komunikasi  yang  dibangun  dalam  pelaksanaan  kebijakan  Open  Bidding  antara  sekertariat  panitia seleksi, panitia seleksi, Komisi Aparatur Sipil Negara dan peserta Open Bidding berjalan dengan baik. Dapat  dilihat  dari  transmisinya  bahwa  tidak  ada  kesalahpahaman  tentang  keputusan  yang  telah diputuskan, dalam kejelasan pun sudah jelas kapan  waktu pelaksanaannya dan  bagaimana tahapan pelaksanaannya, lalu konsistensi dalam implementasi Open Bidding di Kota Sukabumi sudah efektif.
3.  Sumber  daya  manusia  nya  sudah  terpenuhi  dimulai  dari  sekretariat  pansel  yaitu  pegawai  BKPSDM, panitia seleksi berjumlah lima orang, dan sumber daya manusia peserta nya sudah terpenuhi dengan dibuktikannya jumlah peserta yang mengikuti Open Bidding pada tahun 2021 pada tabel berikut :

## Tabel 1. Jumlah Peserta Open Bidding 2021
No Nama JPT Jumlah Pendaftar 1. Sekretaris DPRD 6 Peserta 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 Peserta 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8 Peserta 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 11 Peserta

## Sumber: Peneliti 2021
4.  Disposisi  atau  sikap  dari  para  pelaksana  kebijakan  Open  Bidding  di  Kota  Sukabumi,  sudah mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing, dan terbukti dalam pelaksanaan Open Bidding, para pelaksana kebijakan Open Bidding telah mampu melaksanakannya.
5.  Dalam  struktur  birokrasi,  sebelum  diadakannya  Open  Bidding  di  Kota  Sukabumi,  pengangkatan, pemindahan,  dan  pemberhentian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  dilaksanakan  berdasarkan  keinginan  dan asal  tunjuk  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK)  yaitu  Wali  Kota.  Setelah  munculnya  Open Bidding pengangkatan jabatan yang lowong dilaksanakan secara terbuka hasilnya sudah terukur dan kompetensi  sudah  teruji  melalui  beberapa  tahapan  seleksi  yang  transparansi  dan  akuntabel  oleh panitia seleksi untuk menyeleksi sampai menghasilkan 3 besar dan hasilnya diserahkan kepada wali kota,  selanjutnya  wali  kota  yang  mengambil  keputusan  atau  menentukan  siapa  pejabat  yang  akan dipilih  untuk menjadi  mitra kerjanya, karena aturan  tersebut sudah  ada  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017.
Berdasarkan  keunggulan-keunggulan  tersebut  diatas  peneliti  merasa  tertarik  untuk  melakukan penelitian  terkait  Open  Bidding  dilingkungan  pemerintah  daerah  Kota  Sukabumi  dengan  mengambil fenomena positif atau Best Practice.

## LANDASAN TEORI

## Implementasi
Menurut  Van  Meter  dan  Horn  dalam  Agustino  (2006:153)  mendefinisikan  implementasi  secara lebih  spesifik  adalah  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu-individu  atau  pejabat-pejabat atau  kelompok-kelompok  pemeritah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Adapun definisi implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier  dalam  Agustino  (2006:153-154)  menjelaskan  bahwa  implementasi  kebijakan  merupakan: “Pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya  dalam  bentuk  undang-undang,  namun  dapat  pula berbentuk  perintah-perintah  atau  keputusan-keputusan  eksekutif  yang  penting  atau  keputusan  badan peradilan.  Lazimnya,  keputusan  tersebut  mengidentifikasikan  masalah  yang  ingin  diatasi,  menyebutkan secara  tegas  tujuan  atau  sasaran  yang  ingin  dicapai,  dan  berbagai  cara  untuk  menstrukturkan  atau mengatur proses implementasinya." Menurut Edwards III (2003:11-13) menjelaskan bahwa implementasi setiap  kebijakan  adalah  sebuah  proses  dinamis,  yang  meliputi  interaksi  berbagai  variabel.  Adapun interaksi dari berbagai variabel tersebut dipengaruhi oleh empat variabel dalam pendekatan implementasi kebijakan ini, yang diantaranya yaitu:
1.  Komunikasi
Agar  implementasi  menjadi  efektif,  maka  mereka  yang  tanggungjawabnya  adalah  untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu yang seharusnya mereka kerjakan. Ada tiga hal penting  dalam  proses  komunikasi  kebijakan  yaitu  transmisi,  konsistensi,  dan  kejelasan.  Komando untuk  mengimplementasikan  kebijakan  meski  ditransmisikan  kepada  personalia  yang  tepat,  dan kebijakan ini meski jelas, akurat, dan konsisten.
2.  Sumber daya Sumber  daya  yang  penting  meliputi  staf  ukuran  yang  tepat  dengan  keahlian  yang  diperlukan, informasi  yang  relevan  dan  cukup  tentang  cara  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  dan  dalam penyesuaian  lainnya  yang  terlibat  di  dalam  implementasi,  kewenangan  untuk  meyakinkan  bahwa kebijakan  ini  dilakukan  semuanya  sebagaimana  dimaksudkan,  dan  berbagai  fasilitas  (termasuk bangunan,  peralatan,  tanah,  dan  persediaan)  di  dalamnya  atau  dengannya  harus  memberikan pelayanan.  Sumber  daya  yang  tidak  cukup  akan  berarti  bahwa  undang-undang  tidak  akan diberlakukan,  pelayanan  tidak  akan  diberikan,  dan  peraturan-peraturan  yang  layak  tidak  akan dikembangkan.
3.  Disposisi
Disposisi  atau  sikap  dari  implementor  adalah  faktor  kritis  ketiga  di  dalam  pendekatan  terhadap  studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif maka para pelaksana  kebijakan  harus  mengetahui  apa  yang  akan  dilakukan  dan  harus  memiliki  kemampuan untuk  melaksanakannya,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  tidak  terjadi  perilaku  atau  tindakan  yang menyimpang dari aturan.
4.  Struktur Birokrasi
Karakteristik    utama  dari  struktur  birokrasi  ini  adalah  prosedur  pengoperasian  standar  (Standar Operating  Procedure/  SOP)  dan  Pragmentasi.  Prosedur  pengoperasian  standar  (SOP)  adalah kegiatan para pejabat publik untuk membuat berbagai keputusan setiap hari.   Sedangkan fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasional.

## Open Bidding
Dikutip  dari  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  Republik  Indonesia  menyatakan  bahwa  Open Bidding  adalah:“Lelang  jabatan  atau  seleksi  promosi  jabatan  publik  secara  terbuka  atau  yang  biasa disebut  dengan  Open  Bidding  merupakan  suatu  sistem  mekanisme  yang  dilakukan  dalam mengimplementasikan  pengangkatan  seseorang  dalam  suatu  jabatan  struktural  yang  dilakukan berdasarkan  prinsip  profesionalisme.  Open  Bidding  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  usaha  yang dicanangkan  untuk  mewujudkan  reformasi  birokrasi.”  Adapun  menurut  A.  Mius,  dkk  (2019) mendefinisikan  Open  Bidding  sebagai  berikut: “Seleksi  terbuka  atau  yang  biasa  disebut  dengan pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  secara  terbuka  adalah  proses  pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi
yang  dilakukan  melalui  kompetisi  secara  terbuka/transparan  dengan  tujuan  untuk  memeroleh  aparatur yang  memiliki kemampuan,  kompetensi  dan  integritas  untuk mengisi  jabatan  tertentu secara  efektif  dan efisien.” Dilihat dari definisi Open Bidding diatas peneliti dapat menginterpretasikan bahwa Open Bidding merupakan  suatu  proses  pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  yang  lowong  secara  terbuka  diikuti  oleh Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  telah  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan,  guna  mengikuti tahapan penyeleksian.

## Best Practie
Menurut  Warso  (2017:115)  pengalaman  terbaik  (The  Best  Practices/BP)  adalah  aplikasi  ide, konsep,  gagasan,  atau  teori  kedalam  metode,  proses,  atau  aktivitas  pembelajaran  yang  lebih  efektif,  di buktikan  dengan  capaian  keberhasilan  yang  luar  biasa  di  bandingkan  cara  lain.  Best  Practice  juga merupakan  cara  kerja  baru  yang  memberikan  kontribusi  luar  biasa,  berkesinambungan,  dan  inovatif dalam  memperbaiki  proses  dalam  kualitas  implenentasi  kebijakan  publik.  Ruang  lingkup  Best  Practice dalam  implementasi  kebijakan  yaitu  mencakup  keberhasilan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  tersebut. Adapun peneliti  dapat  menginterpretasikan  bahwa  Best  Practice  merupakan  kesuksesan  dari  sebuah program kebijakan  yang di laksanakan di instansi pemerintahan, swasta, maupun  yang  lainnya, dengan kontribusi yang luar biasa untuk meningkatkan program kebijakan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  karena  metode  penelitian  tersebut sesuai dengan fokus penelitian  yaitu mengenai Implementasi Open Bidding dalam Mengisi Kekosongan Kursi  Jabatan  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi.  Setting  informan  atau  penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling teknik penentuan sampel  yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju  yang menggelinding  yang lama-lama menjadi  besar.  Dalam  menentukan  sampel,  pertama-tama  dipilih  satu  atau  dua  orang,  tetapi  karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain  yang dipandang  lebih tahu  dan dapat melengkapi data  yang diberikan oleh  dua  orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak Sugiyono (2020:131). Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Validisi  data yang digunakan pada penelitian ini  yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan  data,  dan  triangulasi  waktu  (Sugiyono  2020)  namun  dalam  penelitian  ini  peneliti  tidak menggunakan triangulasi waktu karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh narasumber. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan  (Milles  and  Huberman:  1984).  Teori  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teori  George  C. Edwards  III.  Hal  ini  dikarenakan  teori  tersebut  mampu  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  terkait implementasi  Open  Bidding  di  Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi  yang  dilaksanakan  oleh  BKPSDM. Menurut  Edwards  III  (2003:11-13)  menjelaskan  bahwa  implementasi  setiap  kebijakan  adalah  sebuah proses  dinamis,  yang  meliputi  interaksi  berbagai  variabel.  Adapun  interaksi  dari  berbagai  variabel tersebut  dipengaruhi  oleh  empat  variabel  dalam  pendekatan  implementasi  kebijakan  ini,  yang diantaranya yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi atau sikap, dan Struktur birokrasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tahapan ini, peneliti  mendeskripsikan hasil penelitian mengenai  Implementasi Open  Bidding dalam  Mengisi  Kekosongan  Kursi  Jabatan  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi  dengan berdasarkan  pada  teori  implementasii  menurut  Edward  III  yaitu:  implementasi  dalam  komunikasi, implementasi  dalam  sumberdaya,  implementasi  dalam  disposisi  atau  sikap,  dan  implementasi  dalam struktur  birokrasi.  Adapun  dasar  hukum  mengenai  pelaksanaan  kebijakan  Open  Bidding  ini  adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang  Pengisian Jabatan  Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan  Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
1.  Komunikasi
Dalam  penelitian  ini  pelaksana  dari  implementasi  Open  Bidding  di  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kota  Sukabumi  adalah  Sekertariat  Panitia  Seleksi,  Panitia Seleksi, Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian, beserta  peserta  Open  Bidding  perlu  menjalankan  komunikasi  agar  dapat  menyatukan  pemikiran  dan pemahaman  terkait  bagaimana  seharusnya  pelaksanaan  kebijakan  Open  Bidding  ini  sesuai  dengan peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan  dapat diinterpretasikan  bahwa  dalam  membangun  komunikasi  yang  baik  dengan  beberapa  pihak  yang terkait,  ini  dilihat  dari cara  komunikasi  yang  dibangun  dari  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Kota  Sukabumi  yaitu  :  pertama    Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia memberikan fasilitas informasi kepada panitia seleksi dan juga peserta, yang kedua Badan  Kepegawaian dan  Pengembangan  Sumber Daya Manusia berkoordinasi melalui surat- menyurat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Hal ini dapat dilihat dari peraturan pemerintah nomor 17  tahun  2020  tentang  perubahan  atas  peraturan  pemerintah  nomor  11  tahun  2017  tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 132 ayat 3 yang berbunyi bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dilakukan  berkoordinasi  dengan  komisi  aparatur  sipil negara,  adapun  salah  satu  bentuk  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan panitia seleksi yaitu melalui surat-menyurat, hal ini dapat dilihat dari surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh komisi aparatur sipil negara. yang ketiga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkomunikasi dengan panitia seleksi yaitu melalui  dokumen  yang  dibutuhkan  oleh  panitia  seleksi.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  teori  yang dikemukakan  oleh  Edward  III  (Agustino,  2006:157)  yang  mengemukakan  bahwa  dalam  mengukur keberhasilan  komunikasi  itu  diperlukan  adanya  transmisi,  karena  penyaluran  komunikasi  yang  baik akan  dapat  menghasilkan  suatu  implementasi  yang  baik  pula.  Oleh  karena  itu  dengan  memberikan fasilitas  informasi  kepada  panitia  seleksi  dan  juga  peserta,  berkoordinasi  melalui  surat-menyurat kepada  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara,  dan  berkomunikasi  dengan  panitia  seleksi  yaitu  melalui dokumen  yang  dibutuhkan  oleh  panitia  seleksi  maka best  practice komunikasi  yang  dibangun  oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi telah sesuai dengan transmisi  kriteria komunikasi dalam implementasi kebijakan menurut Edward III.

## 2.  Sumber Daya Manusia
Dimensi  yang  ke  dua  dari  implementasi  menurut  Edward  III  adalah  sumber  daya  manusia Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan  mengenai  sumber  daya  manusia  dalam pelaksanaan  Open  Bidding  ini  yaitu  Badan  Kepegawaian  Dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia, panitia seleksi, dan peserta Open Bidding. Adapun dalam memenuhi sumber daya manusia untuk  pelaksanaan  Open  Bidding,  peneliti  dapat  menginterpretasikan  bahwa  sumber  daya  manusia staf/pegawai  dalam  pelaksanaan  Open  Bidding  ini  sudah  terpenuhi,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  cara Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  yaitu  dengan  me-review  panitia seleksi  sesuai  dengan  kriteria  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah. dalam pelaksanaan Open Bidding Kota  Sukabumi  untuk  panitia  seleksinya  yaitu  menggunakan  5  orang  panitia  seleksi  karena  dalam aturannya  panitia  seleksi  berjumlah  gasal  yaitu  paling  sedikit  5  (lima)  orang  dan  paling  banyak  9 (sembilan) orang. Berikut  tabel panitia seleksi Open Bidding di Kota Sukabumi dari surat keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/342-BKPSDM/2021:
Tabel 2 Panitia Seleksi Open Bidding di Kota Sukabumi 2021
No Nama Jabatan Kedudukan Dalam Tim 1. Drs. H. Dida Sembada, M.M. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Ketua panitia seleksi sekaligus merangkap menjadi anggota. 2. Dr.Ir. H. Yerry Yanuar, M.M. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Bara Sekretaris panitia seleksi sekaligus merangkap menjadi anggota. 3. Prof. Yassierli, Ir., M.T., PH.D. Ketua Program Studi Teknik Industri Institut Anggota panitia seleksi 4. Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., M.AP Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negeri Anggota panitia seleksi 5. Dr. Banu Muhammad Haidir, SE., M.SE Dosen Universitas Indonesia Anggota panitia seleksi Sumber: BKPSDM Kota Sukabumi, 2022
Untuk memenuhi sumber daya peserta Open Bidding, dari panitia seleksi sudah mengumumkan pelaksanaannya seperti apa dan persyaratannya pun sudah spesifik dan jelas, hal ini dapat dilihat dari cara  panitia  seleksi  yang  sudah  memberikan  informasi  jelas  dan  pesertanyapun  sudah  terpenuhi karena  jumlah  pelamar  dalam  rekruitmen  jabatan  pimpinan  tinggi  di  Kota  Sukabumi  sudah  melebihi dari  tiga.  Hal  ini  sudah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi  Secara  Terbuka  dan  Kompetitif  di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah.  Maka  dari  itu  dapat disimpulkan  bahwa  tugas  dari  panitia  seleksi  itu  sudah  tersampaikan  kepada  peserta  Open  Bidding sehingga  pelamarpun  banyak  yang  mendaftarkan  diri  dan  sumber  daya  manusia  pesertanya  pun sudah  terpenuhi.  Maka best  practice dalam  memenuhi  sumber  daya  manusia  dalam  pelaksanaan Open Bidding ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III (Agustino, 2006:158) yang  mengemukakan  bahwa  untuk  melihat  sumberdaya  berjalan  dengan  baik  dalam  implementasi kebijakan  adalah  dengan  adanya  staf/pegawai  yang  mempunyai  keahlian  dan  kemampuan  yang diperlukan  dalam mengimplementasikan  kebijakan  atau  melaksanakan  tugas  dari  program kebijakan tersebut  dengan  baik.  Oleh  karena  itu  dalam  memenuhi  sumber  daya  manusia  panitia  seleksi  dan peserta dalam pelaksanaan Open Bidding di Kota Sukabumi ini sudah sesuai dengan dimensi sumber daya manusia yang berada pada teori Edward III.

## 3.  Disposisi
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai disposisi atau sikap dari para pelaksana  kebijakan  Open  Bidding  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi,  peneliti  dapat menginterpretasikan  bahwa  disposisi  atau  sikap  dari  para  pelaksana  kebijakan  itu  sangat  antusias, setuju, dan transparansi terhadap pelaksanaan program kebijakan Open Bidding. Hal ini dapat dilihat dari  cara-cara  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  dan  panitia  seleksi terhadap sikap antusiasnya dalam pelaksanaan Open Bidding  ini, diantaranya  adalah:  yang pertama yaitu  melakukan  sosialisasi  terbuka  melalui  media  internet,  yang  kedua  memastikan  panitia  seleksi sesuai  dengan  kriteria  yang  ada  di  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Secara Terbuka  di  Instansi  Pemerintah.  Yang  ketiga  yaitu memastikan  jabatan  pimpinan  tinggi  yang  lowong itu memang betul-betul lowong, yang keempat mempersiapkan sarana dan prasarana untuk tahapan pelaksanaan  Open  Bidding,  dan  yang  terakhir  yaitu  mengerjakan  tugasnya  sebaik  mungkin  dengan menanamkan  prinsip  transparansi  dan  akuntabel.  Oleh  karena  itu  disposisi  atau  sikap  dari  Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kota  Sukabumi  dan  panitia  seleksi  itu sudah  berjalan  dengan  baik,  karena  sikap  dari  para  pelaksana  kebijakan  tersebut  sangat  antusias, setuju, dan transparansi terhadap pelaksanaan program kebijakan Open Bidding. Maka best practice dari  disposisi  atau sikap  yang  dilakukan oleh para  pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan program kebijakan  Open  Bidding  ini  sudah  sesuai  dengan  teori  implementasi  menurut  Edward  III  (Agustino, 2006:159)  jika  suatu  kebijakan  ingin  efektif  maka  para  pelaksana  kebijakan  tidak  hanya  harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga  tidak  terjadi  kesalahan.  Maka  dari  itu  disposisi  atau  sikap  dari  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi  sudah sesuai dengan dimensi disposisi  atau sikap dari teori Edward III.

## 4.  Struktur Birokrasi
Birokrasi  merupakan  pelaksana  sebuah  kebijakan  yang  harus  mendukung  kebijakan  yang  telah diputuskan  secara  politik  dengan  melakukan  koordinasi  yang  baik  karena  ketika  struktur  birokrasi tidak  kondusif  dalam  sebuah  kebijakan,  maka  akan  menyebabkan  sumberdaya  menjadi  tidak  efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Oleh karena itu kita harus mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik dengan melakukan Standard Operating Prsedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi.  Oleh  karena  itu  penyusunan  standar  operasional  prosedur  (SOP)  itu  sangat  penting untuk  dilaksanakan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan  mengenai  mengenai pelaksanaan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam  pelaksanaan  Open  Bidding  di  Kota Sukabumi  dapat  diinterpretasikan  bahwa  standar  operasional  prosedur  dalam  pelaksanaan    Open Bidding di Kota Sukabum sudah dilaksanakan dengan  lengkap, dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Secara  Terbuka  di  Instansi  Pemerintah.  Adapun  rangkaian Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam  pelaksanaan  Open  Bidding  itu  adalah  sebagai  berikut: pertama  yaitu  pengumuman  seleksi  terbuka,  yang  kedua  seleksi  administrasi,  yang  ketiga  seleksi kompetensi  atau  assessment,  yang  keempat  seleksi  kompetensi  bidang  penulisan  makalah,  yang
kelima seleksi rekam jejak jabatan, yang keenam seleksi wawancara, dan yang ketujuh pengumuman hasil  seleksi  Open  Bidding.  Oleh  karena  itu  pelaksanaan  standar  operasional  prosedur  dalam  Open Bidding  di  Kota  Sukabumi  itu  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  karena  dengan  adanya  standar operasional  prosedur  tersebut  segala  kegiatan  dapat  berjalan  dengan  baik,  maka best  practice mengenai  standar  operasional  prosedur  (SOP)  dalam  pelaksanaan  Open  Bidding  ini  sudah  sesuai dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Edward  III  (Agustino,  2006:160)  yang  mengatakan  bahwa karakteristik  untuk  mendongkrak  kinerja  struktur  birokrasi  kearah  yang  lebih  baik  adalah  dengan melakukan  Standard  Operating  Prosedures  (SOPs),  maka  dari  itu  Standar  Operasional  Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Open Bidding di Kota Sukabumi telah dilaksanakan dengan lengkap sesuai dengan karakteristik struktur birokrasi menurut Edward III.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:
1.  Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan Open Bidding di Kota Sukabumi berjalan dengan baik dilihat dari cara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi  yang  memberikan  fasilitas  informasi  kepada  panitia  seleksi  dan  juga  peserta,  kemudian BKPSDM  melaksanakan  koordinasi  melalui  surat-menyurat  kepada  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara dan berkomunikasi dengan panitia seleksi melalui dokumen yang dibutuhkan.
2.  Sumber  daya  manusia  dalam  pelaksanaan  kebijakan  Open  Bidding  di  Kota  Sukabumi  telah terpenuhi  dengan  beranggotakan  5  (lima)  orang  panitia  seleksi,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun  2019  Tentang  Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Secara  Terbuka  dan  Kompetitif  di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk peserta Open Bidding juga sudah terpenuhi.
3.  Disposisi  atau  sikap  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  Open  Bidding  sudah  berjalan dengan baik, karena sikap dari para pelaksana kebijakan Open Bidding sangat antusias, setuju, dan transparansi terhadap pelaksanaan program kebijakan Open Bidding.
4.  Struktur  Birokrasi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  Open  Bidding  di  Daerah  Pemerintah  Daerah  Kota Sukabumi sudah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun  2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Instansi Pemerintah.

## Saran
Berdasarkan  simpulan  hasil  penelitian  diatas  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman  dan  pengetahuan  pembaca  dalam  bidang  Ilmu  Administasi  Publik,  khususnya  terkait implementasi  Best  Practice  Open  Bidding  dalam  mengisi  kekosongan  kursi  jabatan  di  lingkungan Pemerintah  Daerah  Kota  Sukabumi.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai bahan acuan kepada kota-kota lain atau role model dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) seperti di lingkungan pemerintah  daerah Kota  Sukabumi yang sudah mengikuti strandar Kemen PAN-RB.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2006 . Politik & Kebijakan Publik . Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Badan Kepegawaian Negara. (2021, 1 Juli). BKN Award 2021: Apresiasi atas Komitmen dan Konsistensi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2021, 18 November). Gelar Open Bidding Pemilihan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Jurnal Kebijakan Pemerintahan FPP IPDN. Vol.2. 49-73
Edward  III,  G.C.  2003 .  Implementasi  Kebijakan  Publik:  Transformasi  Pemikiran  George  Edwards. Terjemahan Oleh Hessel Nogos Tangkilisan. Yogyakarta: Lukman Offset.
Mius, A, dkk.  (2019). Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pelaksanaan Manajemen
ASN.
Diakses dari:
https://www.bkn.go.id/wp- content/uploads/2021/07/SIARAN-PERS-Nomor_-021_RILIS_BKN_VII_2021-Jakarta-01-Juli- 2021-BKN-Award-2021_-Apresiasi-atas-Komitmen-dan-Konsistensi-Pelaksanaan-Manajemen- ASN.pdf
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Pimpinan  Tinggi  Madya  dan  Pratama  BNN  RI  Dukung  Reformasi  Birokrasi.  Diakses  dari: https://bnn.go.id/gelar-open-bidding-pemilihan-pimpinan-tinggi-madya-pratama/
Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta Cv. Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Instansi Pemerintah. Warso, A.W.D.D. 2017. Publikasi Ilmiah Tinjauan Ilmiah & Best Practice. Yogyakarta: Graha Cendekia.