## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.155

## Bidang Hukum dalam Sistem Pembiayaan Modal Ventura

## Indrajaya
Universitas Muhammadiyah Correspondence email: indrajaya.palembang@gmail.com
Abstrak. Dalam  kenyataannya  kendala  utama  pelaku  usaha  kecil  adalah  terkait  dengan  masalah  penyediaan  modal.  Untuk mengatasinya,  Pemerintahan  mengeluarkan  kebijakan  dibidang  ekonomi,  Salah  satunya  dengan  kebijakan  pemerintah  mengenai pendirian lembaga pembiyaaan sebagaimana yang daitur dalam peraturan Presiden. Salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang dimaksud  adalah  modal  Ventura  yang  diatur  dalam  peraturan  Menteri  keuangan. Sebagai  salah  satu  perusahaan  yang  berkiprah dibidang  jasa  pembiayaan,  pendekatannya  bukan  hanya  terbatas  dalam  bentuk  ekonimi  saja,  tapi  juga  diperlukan  dalam  bentuk hukum.  Sehingga  dapat  diakui  dalam  dunia  bisnis. Walaupun  perjanjian  dianggap  sebagai  sumber  hukum  utama  modal  ventura dalam  hukum  perdata,  namun  demikian,  mengingat  kiprahnya  dibidang  jasa  pembiayaan  yang  banyak  menyangkut  kepentingan publik maka keberadaannya juga tak lepas dari pengaturan hukum publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bidang hukum apasaja yang terkait dalam sistem pembiayaan Modal Ventur. Sedangkan permasalahan dalam penelitian ini adalah bidang hukum apa  saja  yang  berlaku  dalam  sistem  pembiayaan  Modal  Ventura.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan menggunakan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Pendekatan  yang  dilakukan  dengan perundang undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  hukum  yang  berlaku  dalam  sistem  pembiayaan  Modal  Ventura  adalah  bidang  hukum  perdata,  khususnya  tentang  asas kebebasan berkontrak dan ketentuan KUH Perdata serta bidang hukum publik.
Kata kunci: Bidang Hukum, Sistem Pembiayaan, Modal Ventura
Abstract. In reality, the main obstacle for small business actors is related to the problem of providing capital. To overcome this, the Government issued policies in the economic field, one of which was the government policy regarding the establishment of funding institutions as stipulated in the Presidential Regulation. One form of financial institution in question is Venture capital which is regulated in the Minister of finance regulation. As one of the companies engaged in the field of financing services, the approach is not only limited to the economy, but is also needed in the form of law. so that it can be recognized in the business world. Although the agreement is considered as the main legal source of venture capital in civil law, nevertheless, given its role in the field of financing services that many involve the public interest, its existence is also inseparable from the regulation of public law. This study aims to analyze whatever legal fields are involved in the Venture Capital financing system. While the problem in this research is what legal fields apply in the Venture Capital financing system. This research is a normative legal research, using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The approach taken is by statute approach and conceptual approach. From the results of the study it can be concluded that the applicable law in the Venture Capital financing system is the field of civil law, specifically regarding the principle of freedom of contract and the provisions of the Civil Code and the field of public law.

## Keywords: Legal Sector, Financing System, Venture Capital

## PENDAHULUAN
Mengingat  dalam  menjalankan  usaha/bisnis,  modal  menjadi  bagian  faktor  penentu  dalam  mengembangkan usaha  dalam  memperoleh keuntungan  yang  besar.  Karena  dengan  makin  besarnya  modal  yang  tersedia  dalam  suatu perusahaan  maka  akan  berdampak  pada  makin  luasnya  jangkauan  usaha  yang  dapat  dijalankannya,  hal  ini  juga berpengaruh terhadap makin besarnya keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan tersebut.
Dalam  kenyataanya,  yang  menjadi  masalah utama  atau  kendala  bagi  perusahaan  khususnya  pengusaha  kecil menegah (UKM) yang  terkait  dengan mengembangkan  usahanya  adalah  terkaitan  dalam  hal  penyediaan  fasilitas dana/modal. Hal ini disebabkan sulitnya para pengusaha kecil dan menegah dalam mendapatkan modal melalui Bank.
Penyebabnya  karena  Bank  dalam  setiap  pemberian  kreditnya  kepada  calon  nasabah  menerapkan prosedur administrasi  standar  bank .  Prosedur  standar  ini  diberlakukan  Bank  guna  mencegah  terjadinya  kredit  bermasalah dikemudian hari.
Selain itu dalam upaya mengantisipasi adanya yang kredit bermasalah tersebut, bank sebagai salah satu lembaga pembiayaan dalam setiap pemberian kredit juga memberlakukan prinsip 4P dan 5C terhadap calon debiturnya.
Prinsip 4P 1 itu meliputi : personality yang berarti bahwa dalam setiap pemberian kreditnya, pihak bank akan selalu meneliti kelengkapan data calon nasabahnya tersebut yang terkait dengan kepribadiannya.
1 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 59
Hal ini dianggap penting karena berhubungan dengan kelancaran dalam pelunasan kreditnya nanti. Selain itu, bank juga, dalam setiap pemberian kreditnya harus mengetahui secara jelas mengenai peruntukan pinjaman yang akan diberikannya kepada nasabah.
Selain itu, dalam prosedur bank yang telah ditetapkan, bukan hanya kedua hal tersebut diatas saja yang dijadikan alasan bagi bagi bank dalam memberikan kreditnya. Ada syarat lain yang harus dipenuhi bagi setiap nasabah bank untuk memperoleh kredit, yaitu Prospect dan payment . Hal ini dianggap penting karena dalam setiap pemberian kreditnya, bank  harus  yakin  bahwa  pinjaman  yang  digunakan  oleh  nasabahnya  dalam  mengembangkan  usaha  tepat  sasaran. Kemudian  pihak  bank  menyakinani  bahwa  nasabahnya  dapat  membayar  pinjamannya  dalam  waktu  yang  telah disepakati.
Sedangkan  Prinsip  5C  yaitu  terkait  adanya  keyakinan  pihak  bank  pada  calon  nasabahnya  yang  memiliki keperibadian  yang  baik  yang  dapat  ketahui  dari  data  pribadi  dan  usahanya  yang  pernah  dijalankannya.  Selain  itu keyakinan bank akan kemampuan calon nasabahnya dalam mengembangkan usahanya sehingga memiliki kemampuan untuk  melunasi  hutangnya.  Selain  itu,  hal  yang  lebih  penting  lagi  yang  perlu  menjadi  pertimbangan  bank  dalam memberikan kriditnya kepada calon nasabahnya yaitu  modal (capital) dan jaminan (collateral). Dalam hal ini pihak bank akan meneliti bagaimana calon nasabahnya apakah sudah efiktif dalam menggunakan modal yang ada.
Jaminan (collateral) adalah hal yang pokok yang harus dimiliki oleh setiap calon nasabah yang berkeinginan untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank. Hal ini merupakan sarana pengaman bagi bank jika seandainya sewaktu – waktu calon nasabah tidak dapat melakukan kewajiban melunasi pinjamannya.
Namun  dalam  prakteknya,  bank  dalam  pemberian  kreditnya  kepada  setiap  calon  nasabah  yang  mengajukan pinjaman  dana  kepadanya  selalu  menggunakan  dasar  kepercayaan,  selain  itu  juga  bank  menerapkan  suatu  prosedur kehatian- hatian 2 .
Saat  ini  jumlah  penduduk  Indonesia  sudah  hampir  mencapai  267  juta  jiwa,  dimana  sebagian  besarnya berdomisili didaerah perkotaan. Kondisi ini tidak sebanding dengan ketersedian lapangan kerja yang ada. Secara sosial, tentu  akan  berdampak  pada  tingginya  tinggkat  pengangguran  dan  berakibat  timbulnya  masalah  sosial,  salah  satunya adalah makin meningkatnya tindak kriminalitas.
Guna  mengatasi  tingginya  tingkat  pengangguran  di  daerah  perkotaan  maka  perlu  adanya  “kehadiran” pemerintah untuk meningkatkan perekonimian masyarakat perkotaan dengan menggalakan dunia usaha salah satunya pelaku - pelaku usaha kecil.
Dari  data  yang  diperoleh,  keberadaan  pelaku  usaha  khususnya  usaha  kecil  terus  mengalami  peningkatan jumlahnya. Pada tahun 2018 saja jumlah pelaku usaha kecil sudah mencapai 58,97 juta orang 3 .
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, terutama yang terkait dengan permasalahan modal dan pendampingan manajemen,  salah  satunya  adalah  Pemerintahan  mengeluarkan  paket  kebijakan  dibidang  ekonomi,  Peket  kebijakan tersebut yaitu dengan dikeluarkannya aturan tentang lembaga pembiayaan yang secara khusus lagi tentang perusahan modal ventura 4 .

## Rumusan Masalahan
Berdasarkan penjelasan uraian yang terdahulu, maka permasalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: bidang hukum apakah berlaku pada sistem pembiayaan Modal Ventura.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara etimologi, dalam istilah bahasa Indonesia  modal ventura berarti usaha yang dapat mengandung suatu resiko.  Dalam  Bahasa  inggris  dikenal  dengan  venture  capital.  Selain itu  ventura  capital  dapat  diartikan juga  sebagai suatu sumber yang penting bagi pelaku usaha dalam memulai usahanya dengan investasi dari pihak lain yang berisko tinggi, tetapi dalam perjalannya, perusahaan pasangan modal ventura dapat menikmati keuntungan yang besar dalam bisnis perusahaan pasangan usahanya. Pengertian ini dapat dilihat secara jelas dalam pengertian Dictionary of Business. Selain  definisi  diatas,  para  ahli  juga  banyak  memberikan  definisinya  tentang  modal  ventura.  Salah  satunya Ricard  B  Simatupang  memberikan  definisinya 5 yang  mengatakan  bahwa  kegiatan  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh suatu  badan  usaha  dengan  cara  menyertakan  modalnya  kedalam  suatu  badan  usaha  atau  pelaku  usaha  yang  dikenal dengan istilah perusahaan pasangan usaha guna menunjang usahanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Dalam peraturan menteri Keuangan, itu dijelaskan juga bahwa Perusahaan yang menerima penyertaan modal dan  pendampingan  managemen  dari  perusahaan  modal  ventura  disebut  dengan  perusahaan  pasang  usaha (PPU).
2 Ibid , hlm. 61
3 keuangan.kontan.jumlah-pelaku-umkm-di-2018-diprediksi-mencapai-5897jutaorang, diakses tanggal 27 Februari 2020
4 Peraturan  Presiden  No.  9  Tahun  2009  Tentang  Lembaga  Pembiayaan  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura.
5 Richard B Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rieke Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 105
perusahaan ini (modal ventura) dapat berbetuk koperasi, perusahaan dagang, perorangan maupun perusahaan berbentuk perseroan terbatas.
Dalam  Kitab  Undang  –  undang  Hukum  Dagang (KUHD) khususnya  pasal  6  tidak  secara  tegas  memberikan definisi tentang perusahaan. Dalam pasal ini hanya menjelaskan bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan baik orang perorangan,  kelompok  orang  maupun  badan  hukum  harus  dilakukan  dengan  cara  membuat  pencatatan  pada  setiap kegiatannya usahanya. Artinya KUHD tidak menjelaskan secara otentik mengenai pengertiannya.
Dalam peraturan yang terkait, pengertian perusahan dapat ditemui dalam undang – undang Nomor 3 tahun 1982. Undang – undang ini adalah peraturan perundangn – undangan yang berisi mengenai kewajiban mendaftar pada setiap orang  atau  badan  huku  yang  akan  mendirikan  perusahaan.  Namun,  Sebelum  lebih  lanjut  membahas  pengertian  atau definisi  perusahaan  menurut  peraturan  perundang  –  undangan  ini,  akan  dijelaskan  terlebih  dahulu  pengertiannya menurut para ahli.
Abdul  Kadir  Muhammad 6 secara  tegas  memberikan  pengertian  perusahaan.  yaitu  setiap  kegiatan  yang dilakukan  oleh  badan  usaha  dalam  menjalankan  usahanya  pada  kegiatan  perekonomian  yang  dilaksanakan  secara berkesinambungan yang permanen yang bertujuan untuk mendapatkan keuntunagn dan dengan didapat dilihat dalam bentuk pembukuan.
Menurut 7 Molengraaff , Selain itu para ahli juga menjelaskan, perusahaan merupakan semua kegiatan dibidang ekonomi  yang  dilaksanakan  dengan  cara  terus  menerus,  dengan  tujuan  kegiatannnya  adalah  untuk  mencari  untung dengan cara melakukan usaha jual beli maupun dengan melaksanakan pernajian dagang.
Definisi  yang  dikemukannya  ini  hanya  menjelasakan  keseluruhan  perbuatan  yang  dilakukan  secara  terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Rumusan yang dikemukakan oleh Molengraaff tersebut hanya meliputi jenis usaha dan tidak meliputi perusahaan sebagai badan usaha.
Dari  definisi  –  definisi  perusahan  yang  telah  diuraikan  diatas,  ada  juga  para  ahli  hukum  yang  memberikan batasan  bahwa  suatu  usaha  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  perusahan  haruslah  usaha  yang  dijalankannya  itu  dibuat dalam  suatu  pembukuan,  yang  menjelaskan  secara  terperinci  mengenai  keuntungan  dan  kerugian  serta  keadaan keuangan perusahaan.
Sedangkan  dalam  pasal  1  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  perusahaan  yang  wajib daftar dengan rinci menjelaskan yang dimaksud dengan perusahaan yaitu semua jenis usaha yang didirikan secara tetap, selain itu dalam tiap menjalankan usahanya secara terus menerus, didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia dan tujuan didirikannya adalah untuk mendapatkan keuntungan.
Penjelasan  diatas  merupakan  rincian  pengertian  dari  Perusahaan  dalam  bentuk  badan  hukum.  Hal  ini sebagaimana selaras dengan penjelasan dari pasal 3 keputusan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan 8 .
Dalam hal ini, Subekti dan Tjitrosoedibio 9 memberikan definisi tentang badan hukum yaitu: suatu perkumpulan yang keberadaannya oleh hukum dianggap sebagai sebagi manusia yang juga mempunyai hak dan kewajiban, memiliki harta kekayaan dan dapat melakukan gugatan di muka hukum.
Lebih  lanjut  Wirojono  Prodjodikoro 10 memberikan  pengertian  badan  hukum  yang  dapat  dijabarkan  sebagai suatu persekutuan atau organisasi yang keberadaannya ada disamping manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum serta dapat malakasanakan hak dan kewajiban.
Kontrak penyertaan modal adalah sebagai perbuatan subyek hukum menyertai atau menyertakan modal, baik berupa uang tunai ataupun penyetoran dalam bentuk lain, pada suatu perusahaan baik miliknya sendiri ataupun bukan pemiliknya, dimana modal modal tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk melanjutkan aktivitas usahannya.
Abdul Kadir Muhammad 11 memberikan definisi modal ( equity ) dalam 2 ( dua ) macam. Adapun pengertiannya dapat diuraikan dalam arti bahwa modal bukan hanya dalam pengertian sejumlah yang tersedia untuk menjalankan suatu usaha tapi juga modal dalam pengertian yang lebih luas yaitu tidak terbatas pada sejumlah uang melaikan segala sesuatu berjaitan dengan barang – barang yang menunjang dalam menjalankan usaha.
Mengenai segi hukum yang berlaku dalam pembiayaan Modal Ventura, Menurut Abdulkadir Muhammad 12 pembiayaan modal Ventura bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik segi hukum perdata maupun hukum
6 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 13
7 Chidir Ali, Badan Hukum , Bandung, Alumni, 1987, hlm. 79.
8 Kepres Nomor 61 Tahun 1988 sebagimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
9 Subekti,R dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta 1978, hlm. 15
10 Chaidir Ali, Badan Hukum, Alumni Bandung, hlm 20
11 Abdul  Kadir  Muhammad  dan  Rilda  Muniarti, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra  Aditya  Bekasi,  Bandung, 2001, hlm. 16
12 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 7.
publik Untuk mengetahui lebih jelas mengenai aspek hukum berlaku pada Perusahaan Modal Ventu ra (PMV) akan diuraikan sebagai berikut :

## Bidang Hukum Perdata
Dalam  prakteknya  timbulnya  kontrak  perjanjian  pembiayaan  ini  biasanya  diajukan  terlebih  dahulu  oleh PPU. Kehendak tersebut selanjutnya oleh para pihak (PMV dan PPU) dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (kontrak), didalam  isinya  menerangkan  mengenai  adanya  sesuatu  yang  harus  dilakukan  kedua  belah  pihak. Disamping  itu  juga,  isi  kontrak  memuat  kesepakatan  sebagaimana  yan g  telah  ditentukan  dalam  peraturan perundang – undangan ini kecuali hal – hal yang ditentukan dan disepakati. Bersama.
Dari  penjelasan  dapat  dipahami  bahwa  perjanian  pembiayaan  yang  dibuat  oleh  para  pihak  dalam  bisnis Modal Ventura ini yang melandasinya adalah aturan  – aturan dalam hukum perdata serta adanya asas kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian.

## Asas Kebebasan Berkontrak
Seperti diuraikan sebelumnya bahwa perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi perjanjian yang dibuat dengan secara lisan dan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam tulisan (kontrak). Dalam praktek, bentuk perjanjian yang banyak digunakan oleh para pebisnis yaitu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
Begitupun perjanjian pembiayaan yang dibuat perusahaan Modal Ventura dengan PPU selalu dituangkan dalam perjanjian  tertulis.  Tujuannya  adalah  untuk  dapat  dipergunakan  sebagai  alat  bukti  bagi  para  pihak  guna  menjamin adanya kepastian hukum (legal certainty).
Sebagai dokumen utama, maka kontrak Modal ventura haruslah dibuat dengan memperhatikan unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal dalam KUH Perdata 13 (pasal 1320 KUH Perdata) . Hal ini menjadi keharusan karena apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat – syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal ini maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum, bahkan perjanjian itu dapat dibatalkan. Sebaliknya, apabila perjanjian  yang  dibuat  itu  telah  memenuhi  syarat  –  syarat  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  pasal  1320,  maka perjanjian itu akan mengikat dan menjadi undang – undang bagi PMV dan PPU.
Selain pengertian daiatas, kebebasan berkontrak juga dapat diartikan adanya kebebasan yang dimiliki pembuat perjanjian untuk memilih isi maupun bentuk perjanjian, asalkan tidak bertentangan peraturan yang ada dan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
Berdasarkan  data,  bahwa  dalam  prakteknya  cara  pengikatan  yang  dibuat  PMV  bersama  PPU  dilakukan menggunakan akta Notaris bukan akta dibawah tangan. Adapun kelemahan kontak yang dibuat dengan menggunakan akta dibawah tangan:
1. Kemungkinan terdapat kekurangan data dan klausula penting yang seharusnya dicantumkan.
2. PPU dapat menyangkal dan tidak mengerti mengenai perjanjian yang ditanda tanganinya
3. Kontrak asli yang dibuat para pihak hilang

## Perundang-Undangan Bidang Hukum Perdata
Sampai saat ini, ketentuan dalam hukum perdata masih menjadi dasar utama dalam perjanjian pembiayaan ini. Terutama sebagaimana yang diatur dalam buku 3 yaitu yang mengatur tentang perikatan. Lebih khusus lagi aturan yang relavan dengan kontrak Modal Ventura.
Selain itu berlaku pula peraturan yang terkait antara lain  UU Perseroan Terbatas. Hal ini karena  pihak yang terlibat pada tahapan penyertaan modal ventura baik PMV maupun PPU sering  bentuk perseroan terbatas, walaupun dalam prakteknya penyertaan modal melalui PMV dapat juga berupa perseorangan. Terlebih apabila dalam penyertaan modalnya dilakukan dengan cara pembelian saham PPU, terutama dalam hal adanya keharusan pengambil alihan saham, hal ini mesti diputuskan bersama dalam RUPS sebagaimana diatur dalam UU PT.

## Bidang Hukum Publik
Mengigat  bisnis  modal  ventura  banyak  menyangkut  kepentingan  publik  maka  undang-undang  administrasi yang  relavan  berlaku  pula  pada  PMV.  Ketentuan  tersebut  dapat  berupa  undang-undang.  Peraturan  Presiden,  dan Peraturan Mentri yang terkait. Hal ini akan dijabarkan dibawah ini:

## Peraturan Yang Berhubungan Dengan Hukum Publik
a. Peraturan yang mengatur tentang pertanahan, hal ini berlaku apabila PT.SSV akan melakukan penyertaan modal kepada PPU dalam hal pembebasan lahan yang akan digunakan oleh PPU serta melihat status hak kepemilikan tanah yang akan dijadikan jaminan oleh PPU.
13 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bekasi, Bandung, 2001, hlm. 25
b. Aturan  mengenai  adanya  kewajiban  mengenai  kewajiban  daftar  perusahaan,  ketentuan  digunakan  apabila  PMV akan melakukan pendaftaran baik itu melakukan daftaran ulang maupun pendaftaran likuidasi perusahaan.
c. Kesemua  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  pajak  tentang  pajak,  berlakunya  UU  ini  dalam  hal  PMV  akan melaksanakan kewajibannya baik itu membayar pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan maupun jenis pajak lainnya.

## Peraturan Yang Berhubungan Dengan Lembaga Pembiayaan
Ketentuan yang meliputi peraturan baik dalam jenis usaha, aturan mengenai pendirian dan perizinan pendirian usaha, modal usaha, tentang kepemilikan saham, dalam hal pembatasan kegiatan usaha, pengawasan dan pembinaan, maupun sanksi pelanggaran.
Mengenai hal diatas akan lebih dijelas dibawah ini:
a. Pada tahun 1973, pemerintah mengluarkan Peraturan yang merupakan cikal bakal dan merupakan langkah awal berdirinya kegiatan usah pembiayan modal ventura yang ada di tanah air kita. Hal inipun merupakan dasar hukum berdirinya perusahaan pembiayaan PT. Bahana.
b. Pepres Nomor 9 tahun 2009, Selain memberikan definisi tentang modal ventura, ketentuan ini juga secara umum mengatur  mengani  bentuk  dari  perusahaan  ini.  Ditegaskan  bahwa  perusahaan  hanya  dapat  berbentuk  badan hukum  maupun  koperasi.  Mengenai  kepemilikan  saham,  menurut  ketentuannya  dapat  dimiliki  baik  oleh  warga nagara  perseorangan  maupun  badan  hukum.  Untuk  kepemiliki  saham  diluar  ketentuan  ini  hanya  dimungkinkan maksimal 85% dari modal disetor. Lebih lanjut dijelaskan bahwa adanya larangan penarikan oleh PMV kepada masyarakat dalam bentuk dana meskipun itu dalam bentuk surat berharga. Dikecualikan  dalam penerbitan surat keterangan sanggup bayar yang digunakan untuk jaminan pada bank sebagai kreditornya.
c. Peratruran  lainnya  yang  terkait  dengan  lembaga  ini  adalah  ketentuan  dalam  hal  tata  cara  lembaga  ini melaksanakan  kegiatannya  sebagaimana  ditur  dalam  kepMenKeu  tahun  2012  nomor  18/PMK.010/2012 dinyatakan bahwa usaha lembaga pembiayaa tersebut meliputi modal ventura. Cara penyertaan modalnya hanya berisfat  sementara,  setelah  itu  akan  dilakukan  penarikan  kembali  modalnya (divestasi). Dengan  mekanisme kewajiban melaporkannya kepada menteri paling lambat 3 bulan prosesnya dilaksnakan.

## SIMPULAN
Bidang  hukum  yang  berlaku  pada  Perusahaan  Modal  Ventura  berkaitan  dengan  hukum  Perdata  dan  Publik, antara lain:
a. Aspek Hukum Perdata
Aspek  perdatanya  meliputi  adanya  asas  kebebasan  berkontrak  dan  aturan  –  aturan  yang  terdapat  pada  buku  III KUH perdata terutama dalam hal yang mengenai perikatan atau perjanjian, disamping peraturan yang mengatur Perseroan Terbatas
b. Aspek hukum publik
Sebagai  kegiatan  ekonomi  yang  beroreintasi  bisnis  terutama  yang  terfokus  pada  pembiayaan,  maka pendekatannya  tidak  hanya  sebatas  kebutuhan  ekonomi  saja.  Hal  inipun  harus  juga  didukung  pada  pendekatan hukum (legal approach). Mengingat usaha yang dijalankan PMV dibidang jasa pembiayaan, maka hal ini tentu tak lepas dari adanya kepentingan masyarakat umum, utamanya berkaitan dengan bidang administratif. Peraturan perundang – undangan bersifat administratif yaitu Undang-undang, Peraturan – peraturan Presiden, dan beberapa peraturan Menteri.

## DAFTAR PUSTAKA Daftar Buku
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bekasi, Bandung, 2001 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Muniarti, Lembaga keuangan dan Pembiayaan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Chidir Ali, Badan Hukum , Alumni, Bandung, 1987 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005 Subekti, R dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta 1978 Richard B Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rieke Cipta, Jakarta, 2003 Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi dalam Dinamika . Djambatan, Jakarta, 2000 https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-pelaku-umkm-di-2018-diprediksi-men- capai-5897-juta-orang

## Peraturan Peundang - undangan
Kitab Undang - undang Hukum Perdata Undang - undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroaan terbatas Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura.