SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue III, September 2023; 925-938 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.32877
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Keabsahan Perkawinan Beda Agama di  Kota Makassar; Studi Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam
Iqrahayu 1* , M. Thahir Maloko 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: 1 iqrahaayu@gmail.com, 2 m.thahirmaloko@gmail.com
*Corresponding Author
[Submitted: 03 November 2022] [Reviewed: 12 April 2023] [Revisions: 09 November 2023] [Accepted: 10 September 2023] [Published: 30 September 2023]

## Abstrak
Ulama Menyepakati bahwa wanita yang beragama Islam (Muslimah) diharamkan melangsungkan pernikahan  antara  laki-laki  yang  bukan  berasal  dari  agama  yang  sama  dengannya.  Akan  tetapi, pada kenyataannya perkawinan beda agama masih terus terjadi dalam masyarakat. Pokok masalah pada  penelitian  ini  adalah  bagaimana  Analisis  Perkawinan  Beda  Agama  di  Kota  Makassar Kecamatan Biringkanaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perkawinan beda agama di kota  Makassar,  Kecamatan  Biringkanaya  dan  Untuk  mengetahui  dan  memahami  relevansi penerapan perkawinan beda Agama dengan konsep UU No. 1 Tahun 1974 serta mengetahui dan memahami  keabsahan  perkawinan  beda  Agama  menurut  Hukum  Islam.  Peneliti  menggunakan metode  kualitatif,  penelitian  ini  bersifat  penelitian  lapangan  (field  research)  yaitu  peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data, kemudian data tersebut dijadikan sebagai  data  utama  atau  data  primer.  Sedangkan  sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif  yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian di  analisa.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  secara  otentik  perkawinan  beda  agama menurut konsep UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. UU No.1  Tahun  1974  tidak  secara  tegas  melarang  perkawinan  beda  agama  sehingga  terjadilah kekosongan  hukum.  Menurut  Hukum  Islam  tentang  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia menjelaskan  bahwa  dasar  hukum  perkawinan  beda  agama  tidak  diperbolehkan  karena menyangkut perbedaan keimanan.
Kata  Kunci:  Keabsahan  Perkawinan;  Perkawinan  Beda  Agama;  Undang-Undang  Perkawinan; Hukum Islam

## Abstract
Ulama agreed that women who are Muslim (Muslimah) are forbidden to marry between men who are not from the same religion as her. However, in reality interfaith marriages still continue to occur in society. The main problem in this study is how to analyze interfaith marriage in Makassar City, Biringkanaya District. The purpose of this study is to determine interfaith marriage in the city of Makassar, Biringkanaya District and to know and understand the relevance of the application of interfaith marriage with the concept of Law No. 1 of 1974 and know and understand the validity of interfaith marriage according to Islamic Law. Researchers use qualitative methods, this research is field research, which is a direct review of the location studied to obtain data, then the data is used as  the  main  data  or  primary  data.  While  the  nature  of  this  research  is  descriptive,  that  is,  it describes regularly the problem under study in accordance with the data obtained then analyzed. The results of this study show that authentically interfaith marriage according to the concept of
Keabsahan Perkawinan Beda Agama di  Kota Makassar; Studi Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Iqrahayu, et. al.
Law  No.  1  of  1974  concerning  marriage  states  that  a  valid  marriage  is  a  marriage  carried  out according to their respective religions and beliefs. Law No. 1 of 1974 does not expressly prohibit interfaith marriage, resulting in a legal vacuum. According to Islamic Law on interfaith marriage in Indonesia explains that the legal basis for interfaith marriage is not permissible because it involves differences in faith.
Keywords: Validity of Marriage; Interfaith Marriage; Marriage Act; Islamic Law.

## 1. Pendahuluan
Nikah  secara  hakiki  bermakna  persetubuhan,  sedangkan  menurut  terminologi  adalah suatu  akad  yang  berisi  pembolehan  melakukan  persetubuhan  dengan  menggunakan  lafadz menikahkan. 1 Pernikahan umumnya merupakan sebuah ketentuan yang melahirkan satu ikatan lahir  maupun  batin  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk  melangsungkan  kehidupan  secara bersama dalam satu rumpun rumah tangga dan membuat keturunan berdasarkan pada syariat Islam.  Allah  swt telah  mensyariatkan perkawinan  dengan  tujuan  agar tercipta  hubungan  yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka. 2
Indonesia  ialah  negara  dengan  beragam  suku  di  dalamnya,  sehingga  terkadang masyarakat di Indonesia harus menghadapi bermacam perbedaan, termasuk perbedaan agama. Perbedaan-perbedaan  tersebut  menimbulkan  banyaknya  kemungkinan  yang  terjadi  di masyarakat. 3 Salah  satunya  dalam  memilih  pasangan,  tidak  jarang  seseorang  bertemu  dan menjatuhkan pilihan pada seseorang yang memilik perbedaan keyakinan atau perbedaan agama dengannya. Di Indonesia sendiri, pernikahan beda agama masih menjadi sebuah masalah. 4 Pada umumnya, para Ulama bersepakat bahwa wanita yang beragama Islam (Muslimah) diharamkan melangsungkan  pernikahan  antara  laki-laki  yang  bukan  berasal  dari  agama  yang  sama dengannya.
Perkawinan  memiliki  makna  dan  kedudukan  yang  sangat  berperan  penting  dalam  tata kehidupan manusia, sebab dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami
1 M.Tahir Maloko, “Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 234 – 41, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10627.
2 Nur Aisyah, “Dispensi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng,” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 4, no. 2 (2017): 174 – 88, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4062.
3 Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, “Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya  Dalam  Fikih  Nikah,” Al-Risalah  Jurnal  Ilmu  Syariah  Dan  Hukum 21,  no.  1  (2021):  45 – 59, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247.
4 A. Aziz Rabiah, Perkawinan Yang Sukses Dan Bahaya Kawin Dengan Wanita Non-Islam (Surabaya: Sarana Ilmiah Press, 1989).
istri  sehingga  menjadi  satu  keluarga. 5 Dalam  UDHR  (Universal  Declaration  of  Human  Right) terdapat  pasal  yang  menyatakan  bahwa  agama  tidak  menjadi  penghalang  keabsahan perkawinan. Sebagaimana bunyinya, sebagai berikut: “ Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution .”
Para  perumus  KHI  Tahun  2004,  menjadikan  hal  ini  menjadi  dasar  dalam  memutuskan: bahwa Pernikahan yang berbeda agama diperbolehkan apabila tujuan utama pernikahan masih dalam batasan-batasan yang  ditentukan; Pernikahan  yang berbeda  agama  dapat  dilaksanakan atas dasar saling menghormati dan saling menjunjung tinggi hak kebebasan dalam melaksanakan ajaran  agama  dan  keyakinan  masing-masing  setiap  pasangan;  Setiap  pasangan  yang  akan melangsungkan pernikahan beda agama, perlu mengetahui terlebih dahulu penjelasan mengenai pernikahan  beda  agama  dan  konsekuensi  yang  terjadi,  sehingga  ke  depan  dapat  menyadari segala kemungkinan yang terjadi ke depan.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia  yang  diatur  pada  pasal  22  ayat  (1)  yaitu; “Setiap  orang  bebas  memeluk  agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Juga dalam pasal 10 ayat (1) lebih menegaskan lagi bahwa; “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah”. 6 Sehingga  pelarangan  perkawinan beda agama dianggap melanggar prinsip hak kebebasan atas setiap orang beragama adalah suatu tindakan membeda-bedakan.
Pembahasan terkait perkawinan beda agama ini juga banyak menyita perhatian beberapa masyarakat  di  Kota  Makassar  Kecamatan  Biringkanaya,  dimana  Kota  Makassar  memiliki masyarakat dari berbagai daerah, suku, dan agama yang berbeda pula. Di Kota Makassar tidak hanya  terdapat  masyarakat  Muslim  saja  ada  juga  masyarakat  non-muslim,  khususnya  di Kecamatan Biringkanaya. Berangkat dari gambaran kehidupan masyarakat Kota Makassar inilah, selanjutnya yang menjadi latar belakang penulis untuk membahasnya dalam penelitian ini. Hal
5 Muh  Saleh  Ridwan.  Rusni.,  “Kahi’  Pura  Sebagai  Pernikahan  Passampo  Siri’  Studi  Kasus  Di  Sinjai;  Analisis Perbandingan  Imam  Mazhab  Dan  Hukum  Adat,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan Hukum 2, no. 2 (2021): 340 – 47, https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I2.19446.
6 M Thahir Maloko, Muh Ikhwan Darsa, and A Intan Cahyani, “The Husband’s Obligation to Provide for His Wife in Ṣīgat Taklīk  Ṭalāk: Analysis of the Madhhab of Jurisprudence,” PAREWA SARAQ: JOURNAL OF  ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW 1, no. 2 (November 30, 2022), https://ejournal.sulselmui.com/index.php/PS/article/view/13.
Keabsahan Perkawinan Beda Agama di  Kota Makassar; Studi Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Iqrahayu, et. al.
ini dianggap menarik oleh penulis apabila Perkawinan Beda Agama khususnya di Kota Makassar di Kecamatan Biringkanaya diangkat menjadi diskusi pembahasan dan penelitian secara ilmiah guna mengungkap serta memahami Perkawinan Beda Agama tersebut.

## 2. Literatur Review
Penelitian  tentang  Analisis  Perkawinan  Beda  Agama  di  Kota  Makassar  Kecamatan Biringkanaya ditinjau dari Perkawinan Beda Agamanya sudah cukup banyak yang dilakukan oleh para  ilmuan,  khususnya melalui  field  research dan library  research. Penelitian  dengan  judul “Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, Oleh Jane Marlen Makalew. Melalui jurnal ini, Jane Marlen menguraikan bagaimana sebenarnya akibat hukum dari perkawinan beda agama. Sedangkan penelitian ini membahas masalah Perkawinan Beda Agama, Keabsahan, dan Keharmonisan  berumah  tangga  dalam  sebuah  Perkawinan  Beda  Agama. 7 Jurnal  oleh  Thahir Maloko  dengan  judul “ Mengatasi  Kejenuhan  Suami-Istri  Perspektif  Ulama  Mazhab ”.  Dalam peninjauan tersebut, membahas bahwa bagaimana jalannya sebuah hukum Perkawinan dengan baik.  Sedangkan  penelitian  ini  membahas  masalah  Perkawinan  Beda  Agama,  Keabsahan,  dan Keharmonisan berumah tangga dalam sebuah Perkawinan Beda Agama. 8
Perkawinan  beda  agama  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  Undang-Undang  Perkawinan termaksud  pencatatannya  mengakibatkan  terjadinya  ketidakpastian  hukum.  Apabila  benar- benar  terjadi  kasus  seperti  itu,  maka  status  hukum  perkawinan  tersebut  menjadi  tidak  jelas. Berdasarkan  hasil  wawancara  oleh  bapak  kepala  KUA  Subhan mengatakan  bahwa  “Tidak  ada yang  melangsungkan  perkawinan  beda  agama  di  KUA  Kecamatan  Biringkanaya,  adapun  yang mendaftarkan diri untuk melangsungkan perkawinan dan memiliki agama yang berbeda pihak KUA akan menyarankan untuk melakukan pindah agama terlebi h dahulu (Muallaf)”
Adapun  fakta  di  lapangan  yang  terdapat  perkawinan  beda  agama  kemungkinan  besar mereka  melakukan  perkawinan  tersebut  di  pengadilan  negeri  atau  di  daerah  yang memberlakukan perkawinan beda agama tersebut atau kemungkinan besar mereka melakukan perkawinan dengan agama yang sama namun ketika akad nikah telah selesai kedua mempelai
7 Jane Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” Lex Privatum 1, no. 2 (2013): 131 – 44, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1710.
8 M. Thahir Maloko and Arif Rahman, “Mengatasi Kejenuhan Suami - Istri Perspektif Ulama Mazhab,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 230 – 40, https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.16059.
kembali lagi ke masing-masing agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing- masing. Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa “tiap -tiap perkawinan dicatat menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  UU  Nomor  1  Tahun  1974  ditetapkan  : pertama,  perkawinan  yang  dilakukan  menurut  agama  dan  kepercayaanya  pihak-pihak  yang melakukan perkawinan adalah sah, dan kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan sejarah hukum keluarga di Indonesia, pada awalnya perkawinan beda agama disebut  dengan  istilah  perkawinan  campuran,  landasan  hukumnya  terdapat  pada  ketentuan pasal 1 GHR (Regeling of de Gemengde Huwalijen Staatsblaad 1898 No.158) yang menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, termasuk nikah beda agama karena berlainan agama (interreligeus). Dalam pasal 7 ayat (2) GHR yang menjelaskan bahwa perbadaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukan menjadi penghalang perkawinan. Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat dipahami bahwa  perkawinan  campuran  menurut  UU  perkawinan  menunjuk  pada  perbedaan kewarganegaraan  Indonesia  dengan  kewarganegaraan  asing,  bukan  perbedaan  agama.  Hal  ini berakibat  bahwa  sejak  keluarnya  UU  perkawinan  No.1  tahun  1974,  aturan  tentang  tidak  di perbolehkannya nikah beda agama berlaku. 9

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  Penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini  digunakan  untuk menguraikan  data  yang  memiliki  hubungan  atau  bersangkutan  dengan  situasi  yang  terjadi, pertentangan  antara  dua  keadaan  atau  lebih,  serta  perbedaan  antar  fakta  yang  ada  dan pengaruhnya terhadap suatu kondisi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan  yang  mencakup  penyebaran  tes,  wawancara,  observasi,  dan  penelurusan  dokumen, juga  menggunakan  studi  pustaka  yaitu  menjelaskan,  merujuk  teori-teori,  menyelidiki  gagasan dari berbagai tulisan baik itu buku, jurnal, majalah, karya ilmiah, Koran, atau dan lain-lain. Sesuai
9 Muhammad Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah) (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2010).
Keabsahan Perkawinan Beda Agama di  Kota Makassar; Studi Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Iqrahayu, et. al.
dengan  topik  pembahasan,  fokus,  atau  variabel  penlitian.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Pernikahan Beda Agama di Biringkanaya
Secara  otentik  Hukum  Perkawinan  telah  mengatur  tentang  dasar  perkawinan  yang dimana  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  ditegaskan mengenai  pengertian  bahwa  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masalah ibadah nikah Pernikahan Beda Agama di Indonesia  bisa  dilihat  dari  banyaknya  manipulasi  Hukum  Terhadap  Pasangan  Beda  Agama  di Indonesia hukum hingga yurisprudensi Mahkamah Agung.
Wahyono  Darmabrata  Guru  besar  hukum  perdata  Universitas  Indonesia  menyebutkan ada empat cara manipulasi hukum yang ditempuh pasangan beda agama, yaitu:
1) Meminta penetapan pengadilan
2) Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama
3) Pendudukan sementara pada salah satu agama, dan
4) Menikah di luar negeri. 10
Selain  itu  Undang-Undang tersebut  juga tidak  secara  tegas  melarang perkawinan beda agama sehingga terjadilah kekosongan hukum. Pertimbangan penulis dalam membahasnya lebih jauh adalah Perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beda agama sehingga terjadilah kekosongan hukum. 11
Tidak  adanya  pengaturan  perkawinan  beda  agama  secara  tegas  dan  eksplisit  dalam Undang-Undang Perkawinan termaksud pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian  hukum. 12 Apabila  benar-benar  terjadi  kasus  seperti  itu,  maka  status  hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas. Alhasil ada beberapa mulai dari PNS hingga masyarakat
10 Abdul Syukur dan Tim Hukumonline.com, Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia (jakarta: Lentera Hati, 2008).
11 Lutfiana Dwi Mayasari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum Dalam Perkawinan Campuran,” JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 1, no. 1 (2020): 37 – 58, https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.140.
12 Muhammad  Husni  Abdulah  Pakarti,  “Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Surakarta  Terhadap  Perkawinan  Beda Agama  Yang  Legal  Secara  Hukum  Negara,” Mutawasith:  Jurnal  Hukum  Islam 5,  no.  2  (2022):  99 – 110, https://doi.org/https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.445.
umum lainnya, bahkan aktifis LSM Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP) Ahmad Nurcholish telah melangsungkan perkawinan beda agama. kepala KUA Subhan, S.Ag mengemukakan:
“ Tidak  ada  yang  melangsungkan  perkawinan  beda  agama  di  KUA  Kecamatan Biringkanaya,  adapun  yang  mendaftarkan  diri  untuk  melangsungkan  perkawinan  dan memiliki  agama  yang  berbeda  pihak  KUA  akan  menyarankan  untuk  melakukan  pindah agama  terlebih  dahulu  (Muallaf)  dan  menurut  kepala  KUA  Subhan,  S.Ag  adapun  fakta dilapangan  yang  terdapat  perkawinan  beda  agama  kemungkinan  besar  mereka melakukan  perkawinan  tersebut  di  pengadilan  negeri  atau  di  daerah  yang memberlakukan  perkawinan  beda  agama  tersebut  atau  kemungkinan  besar  mereka melakukan perkawinan dengan agama yang sama namun ketika akad nikah telah selesai kedua  mempelai  kembali  lagi  ke  masing-masing  agama  sehingga  masyarakat menyebutkan bahwa itu adalah perkawinan beda agama, tapi jika ditinjau dari konsep UU No.1 Tahun 1974 perkawinan tersebut masih SAH secara hukum namun jika ditinjau dari  Hukum  Islam  tentu  saja  bisa  dikatakan  perkawinan  tersebut  sudah  Haram hukumnya ”.
Mengenai  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia,  terdapat  ketentuan  dalam  Undang- Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pasal 35 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 beserta penjelasannya disebutkan bahwa untuk perkawinan yang dilakukan antar umat beda agama yang disebutkan bahwa untuk perkawinan yang dilakukan antar umat beda  agama  yang  ditetapkan  oleh  Pengadilan. 13 Pengaturan  ini  diharapkan  dapat  mengakhiri ketidakjelasan yang terjadi selama ini terkait dapat atau tidaknya perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia diakui oleh Negara. Selama ini bagi pasangan-pasangan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan, umumnya dilakukan dengan cara menikah di luar negeri atau jika  menikah  di  Indonesia  umumnya  mereka  mengganti  agamanya  sementara  atau  secara permanen agar perkawinan mereka dapat dilaksanakan. Adakalanya mereka menikah dua kali, misalnya pertama nikah di Gereja, kemudian menikah di Kantor Urusan Agama secara Islam.
Adapun hasil Wawancara yang dilakukan dengan Narasumber Pelaku perkawinan beda agama, beliau melakukan perkawinan tersebut di daerah Batam sekitar 23 tahun silam menurut narasumber  selama  pernikahan  kedua  belah  pihak  mampu  mengatasi  masalah-masalah  yang terjadi dalam rumah tangga mereka, mulai dari segi financial, ibadah, hingga pendataan mereka. 4.2. Relevansi Penerapan Perkawinan Beda Agama dengan Konsep UU No. 1 Tahun 1974
13 Annisa  Hidayati,  “Analisis  Yuridis  Pencatatan  Perkawinan  Beda  Agama  (Tinjauan  Terhadap  Pasal  35  Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan),” Jentera Hukum Borneo 5, no. 2 (2022): 21 – 47, https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/jantera/article/view/440.
Keabsahan Perkawinan Beda Agama di  Kota Makassar; Studi Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Iqrahayu, et. al.
Di  Indonesia,  secara  yurudis  formal,  perkawinan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan  yang  dilakukan  menurut  agama  dan  kepercayaannya  masing-masing.  Dalam  ayat berikutnya  ditetapkan  bahwa  “tiap -tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan : pertama , perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya pihak-pihak yang melakukan perkawinan adalah sah  dan kedua ,  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UU Perkawinan adalah:
1. Apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Perkawinan  tersebut  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Ketentuan  mengenai  pencatatan  perkawinan  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawin an (“PP 9/1975”). Apabila perkawinan dilakukan oleh orang Islam maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat.
Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam pasal 35 hurug a jo. Penjelasan pasal 35 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”). Berikut beberapa pasal UU Adminduk Pasal 34 UU Adminduk mengenai pencatatan perkawinan. Pasal 34 UU Adminduk: 14
1. Perkawinan  yang  sah  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  wajib dilaporkan  oleh  penduduk  kepada  Instansi  pelaksana  ditempat  terjadinya  perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
14 Himpunan  Peraturan  Perundanng-Undangan, Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil (Bandung: Fokusmedia, 2011).
2. Berdasarkan  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  pejabat  Pencatatan  Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
3. Kutipan akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.
5. Data  hasil  pencatatan  atas  peristiwa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  dan  dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec. kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
7. Pada  tingkat  kecamatan  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  pada UPTD Instansi Pelaksana.
Pasal 35 UU Adminduk:
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:
1. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan: dan
2. Perkawinan  Warga  Negara  Asing  yang  dilakukan  di  Indonesia  atas  permintaan  warga Negara Asing yang bersangkutan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  tentang  perkawinan  yang  di  tetapkan  oleh  pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, sedangkan yang dimaksud dengan  perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan  dapat  dilihat  dalam  penjelasan  Pasal  35 huruf a UU Adminduk yaitu, perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. 15 Jika perkawinan  beda  agama  tersebut  antara  pasangan  agama  Islam  dan  non-Islam,  maka  jelas pencatatannya dilakukan di KCS. Akan tetapi bagaimana dengan perkawinan beda agama di mana salah satu mempelainya beragama Islam. Untuk itu kita dapat merujuk pada pengaturan yang terdapat  pada  peraturan  Pemerintah  No.9  tahun1975  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP9/1975).
15 Abdul Syukur dan Tim Hukumonline.com, Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia .
Keabsahan Perkawinan Beda Agama di  Kota Makassar; Studi Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Iqrahayu, et. al.
Pada  Pasal  2  ayat  (1)  PP  9/1975  dikatakan bahwa  pencatatan perkawinan dari  mereka yang  melangsungkan  perkawinan  menurut  agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  No.32  Tahun  1954  tentang  Pencatatan  Nikah, Talak,  dan  Rujuk  (yaitu  KUA).  Melihat  dari  pasal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  hanya perkawinan  yang  dilangsungkan  menurut  agama  Islam  yang  dicatatkan  di  KUA.  Ini  berati perkawinan  beda  agama,  jika  dilakukan  dengan  penetapan  pengadilan,  dicatatkan  di  Kantor Catatan Sipil.

## 4.3. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam
Menurut Hukum Islam tentang perkawinan beda agama di Indonesia menjelaskan bahwa dasar  hukum  perkawinan  beda  agama  menurut  perundang-undangan,  kemudian  di  analisis keabsahan  menurut  hukum  Islam.  Berdasarkan  sejarah  hukum  keluarga  di  Indonesia,  pada awalnya  perkawinan  beda  agama  disebut  dengan  istilah  perkawinan  campuran,  landasan hukumnya  terdapat  pada  ketentuan  pasal  1  GHR  (Regeling  of  de  Gemengde  Huwalijen Staatsblaad 1898 No.158) yang menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, termasuk nikah beda agama  karena  berlainan  agama  (interreligeus).  Dalam  pasal  7  ayat  (2)  GHR  yang  menjelaskan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukan menjadi penghalang perkawinan.
Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat dipahami bahwa perkawinan campuran menurut UU  perkawinan  menunjuk  pada  perbedaan  kewarganegaraan  Indonesia  dengan kewarganegaraan asing, bukan perbedaan agama. Hal ini berakibat bahwa sejak keluarnya UU perkawinan  No.1  tahun  1974,  aturan  tentang  tidak  di  perbolehkannya  nikah  beda  agama berlaku. 16 Pemberlakuan nikah beda agama selanjutnya terdapat dalam hukum agama masing- masing, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa  “perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing -masing  agamanya dan kepercayaan itu”.
Walaupun persoalan pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan  secara  tekstual,  namun  apabila  dipahami  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  peran hukum  agama  berkedudukan  sebagai  pramameter,  sehingga  penentuan  boleh  tidaknya perkawinan  tergantung  dari  hukum  agama.  Apabila  dalam  hukum  agama  menyatakan  sahnya
16 Muhammad Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah) .
perkawinan,  maka  sah  juga  menurut  hukum  negara. 17 Sementara  itu,  dalam  penerapannya  di dalam kehidupan bermasyarakat dan menurut Harun Nasution. 18 Hukum Islam telah mengatur pernikahan untuk pemeluk agama Islam, tentang pernikahan beda agama yaitu:
1. Keputusan  majelis  Tarjih  muhammadiyah  ke  22  tahun  1989  di  Malang  jawa  Timur menjelaskan bahwa menurut hukum Islam, pernikahan wanita non muslim dengan laki- laki muslim adalah haram. hal ini mengandung arti bahwa pernikahan beda gama dalam segala bentuknya tidak diperbolehkan. 19
2. Pasal 40 poin (c) dan pasal 44 KHI inpres No.1/1991, menamakan perkawinan beda agama dengan  sebutan  perkawinan  antar  pemeluk  agama.  Pada  pasal  40  poin  (c)  KHI menyatakan  bahwa  dilarang  melangsungkan  pernikahan  antara  seorang  wanita  yang tidak beragama Islam.
3. Munculnya permasalahan hukum tentang nikah beda agama, menurut UU perkawinan No.1 Tahun 1974 ternyata telah dijelaskan dalam pasal 8 huruf (f) “ perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dil arang kawin”. 20 Jadi menurut UU perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan beda agama termasuk pernikahan yang dilarang.
4. Pasal  118  KHI  yang  menjelaskan  bahwa  murtad  dapat  digunakan  sebagai  alasan perceraian, adanya murtad mesti disebabkan oleh nikah beda agama. Perumus KHI yang berkedudukan sebagai mujtahid berpendapat bahwa penetapan dilarangnya nikah beda agama  bertujuan  untuk  membentuk  kemaslahatan,  demi  mempertahankan  agama. Mereka  lebih  memprioritaskan  kepentingan  agama  daripada  kenikmatan  jiwa  manusia
17 Siti Nur Baetillah, “Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia,” MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam 1, no. 1 (2023): 65 – 79, https://ejournal.stai- mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/140.
18 Muh. Rasywan Syarif, “Rational Ideas Harun Nasution Perspective of Islam ic Law,” Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 1, no. 1 (2021): 10 – 25, https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.21017.
19 Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam ,” Media Syari’ah: Wahana Kajian
Hukum Islam Dan Pranata Sosial 22, no. 1 (2020): 48 – 64, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719.
20 Aik  Fauzan  Fikri,  Pepe  Iswanto,  and  Ayi  Ishak  Sholih  Muchtar,  “Kebolehan  Pernikahan  Beda  Agama  Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam ,” Istinbath; Jurnal Penelitian Hukum Islam 14, no. 2 (2020): 191 – 230, https://doi.org/https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.481.
Keabsahan Perkawinan Beda Agama di  Kota Makassar; Studi Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Iqrahayu, et. al.
nya dan menempatkan pemeliharaan kepentingan agama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 21
Nikah  beda  agama,  menurut  hukum  Islam  tidak  diperbolehkan  karena  menyangkut perbedaan  keimanan.  Berdasarkan  fatwa  MUI  Nomor:  4/MUNAS  VII/MU/8/2005  yang  di cetuskan pada hasil musyawarah Nasional ke II pada tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 1980 yang menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram, 22 alasannya adalah :
a. Al- Qur’an  surat  al -Baqarah/2:221  yang  menjelaskan  bahwa  diharamkan  laki-laki  muslim menikah degan wanita tidak muslim sehingga mereka beriman. Selain itu juga menjelaskan bahwa diharamkan bagi wali menikahkan wanita yang berada dibawah tanggung jawabnya dengan laki-laki non Islam.
b. Al- Qur’an  surat  al -Mumtahanah/60:10  menjelaskan,  supaya  laki-laki  beriman  tidak mempertahankan pernikahannya dengan wanita non Islam, begitu juga wanita non muslim supaya dikembalikan kepada laki-laki muslim, karena perkawinan mereka diharamkan oleh Allah.
c. Al- Qur’an  surat  al -Tahrim/66:6  memerintahkan  supaya  orang-orang  beriman  menjaga  dan memelihara  diri  sendiri  dan  keluarganya  dari  api  neraka.  Jumhur  ulama  ushul  bahwa perbuatan yang wajib itu sifatnya mengikat dan harus dilaksanakan. 23
d. Sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam al-Thabarani yang mengajarkan bahwa nikah itu setengah dari ajaran agama. Dan kita diperintahkan untuk hati-hati terhadap sisanya.
e. Sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ibn al- Sura‟i yang mengajarkan tentang pentingnya pengajaran pendidikan agama bagi orangtua kepada anaknya.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  di  pahami  keabsahan  perkawinan  beda  agama bahwa :
a. Nikah beda agama dalam segala bentuknya dilarang.
b. Wali  perempuan  (ayah, kakek,  dan  saudara dari kerabat laki-laki) dilarang  menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki non muslim.
21 Faiq Thobroni, “Kawin Beda Agama Dalam Legeslasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM,” Al-Mawardi Journal Islamic Law, 11, no. 2 (2011): 169.
22 Jaih Mubarok, Pembahuruan Hukum Perkawinan Di Indonesia. (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015).
23 Hamzah Hasan, “Implementasi Nilai -Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana  Islam ,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 92 – 118, https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650.
c. Wali  perempuan  (ayah,  kakek  dan  saudara  dari  kerabat  laki-laki)  dilarang mempertahankan perkawinan beda agama anak perempuan dengan laki-laki non muslim, karena  hubungan  batin  pasangan  tersebut  menurut  hukum  Islam  termasuk  perbuatan zina sebab perkawinannya sudah tidak sah lagi.
d. Bagi umat Islam, dianjurkan tidak melakukan nikah beda agama, apabila melakukan nikah beda agama hendaknya sesuai dengan hukum Islam demi menjaga dan menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka.
e. Para orang tua hendaknya mengajarkan kepada anaknya supaya mempunyai keimanan dan  ketakwaan  kepada  Allah  saw,  sehingga  tidak  melakukan  nikah  beda  agama  yang melanggar ketentuan Islam.
Al- Qur’an menjelaskan  berbagai  macam  peristiwa  masa  lalu  yang  dijadikan  sebagai pelajaran  dan  ikhtiar  bagi  setiap  generasi. 24 Hukum  Islam  dapat  memenuhi  kebutuhan  setiap masyarakat dan menyatukan hal-hal baru pada masa yang berbeda dan kondisi lingkungan yang beragam. 25 Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual dalam hubungan vertical dengan tuhan saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dalam interaksi sosial kemasyarakatan guna memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi oleh umat Islam, 26 untuk mendapatkan kemaslahatan atau istislah.
Hukum  Islam  memiliki  nilai-nilai  plural  di  dalamnya.  Pandangan  agama  Islam  terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak memperkenankannya. 27 Dalam al Qur’an dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam QS. Al-Baqarah/2:221.
Terjemahnya:
“Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita -wanita  musyrik,  sebelum  mereka  beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia
24 Azman Arsyad, “Falsafah Hukum Jihad Masa Kini Dalam Surah Al - Shaf,” Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 242 – 53, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11648.
25 Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 16, no. 1 (2018): 118 – 34, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525.
26 Abdi  Wijaya,  “Daya  Serap  Lembaga -Lembaga  Fatwa  Terhadap  Masalah-Masalah  Hukum  Kontemporer;  Studi Komparatif  Lembaga  Fatwa  MUI,  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  Dan  Bahtsul  Masail  NU,” Mazahibuna:  Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 180 – 99, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624.
27 Arif  Rahman,  “Al -Daruriyat  Al-Khams  Dalam  Masyarakat  Plural;  Analisis  Perbandingan  Ulama  Tentang  Makna Maslahat,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 25 – 41, https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664.
Keabsahan Perkawinan Beda Agama di  Kota Makassar; Studi Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Iqrahayu, et. al.
menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita- wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah  mengajak  ke  surga  dan ampunan  dengan  izin-Nya.  Dan  Allah  menerangkan  ayat- ayat-Nya  (perintah-perintah-Nya)  kepada  manusia  supaya  mereka  mengambil pelajaran”. 28
Larangan  perkawinan  dalam  QS  al-Baqarah/2:221  itu  berlaku  bagi  laki-laki  maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam.

## 5. Kesimpulan
Pernikahan beda agama yang terjadi d Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya memang terjadi, namun pasangan tersebut tidak menikah di KUA kecamatan tersebut melainkan menikah di  Batam.  Relevansi  Perkawinan  beda  agama  menurut  konsep  UU  No.  1  Tahun  1974  bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing- masing. Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa “tiap -tiap perkawinan dicatat menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pada  UU  No.  1  Tahun  1974  tidak  secara  tegas melarang  perkawinan  beda  agama  sehingga  terjadilah  kekosongan  hukum.  Perkawinan  beda agama  dalam  pandangan  Hukum  Islam  diharamkan,  serta  beberapa  ulama  sepakat  melarang adanya pernikahan beda agama karena menyangkut perbedaan keimanan.

## Daftar Pustaka
A. Aziz Rabiah. Perkawinan Yang Sukses Dan Bahaya Kawin Dengan Wanita Non-Islam . Surabaya: Sarana Ilmiah Press, 1989.
Abdul  Syukur  dan  Tim  Hukumonline.com. Tanya  Jawab  Tentang  Nikah  Beda  Agama  Menurut Hukum Di Indonesia . jakarta: Lentera Hati, 2008.
Aisyah,  Nur.  “Dispensi  Pernikahan  Di  Bawah  Umur  Pada  Masyarakat Islam  Di  Kabupaten Bantaeng.” Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum 4,  no.  2 (2017): 174 – 88. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4062.
Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. “Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri  Serta  Implikasi  Hukumnya  Dalam  Fikih  Nikah.” Al-Risalah  Jurnal  Ilmu  Syariah  Dan Hukum 21,  no.  1  (2021):  45 – 59.  https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al- risalah.v1i1.22247.
28 Kementerian Agama, Al- Qur’an Dan Terjemahannya , Edisi 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).
Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam .” Media Syari’ah: Wahana  Kajian  Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial 22,  no.  1  (2020):  48 – 64. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719.
Arsyad,  Azman.  “Falsafah  Hukum  Jihad  Masa  Kini  Dalam  Surah  Al - Shaf.” Mazahibuna  Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 242 – 53. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11648.
Faiq  Thobroni.  “Kawin  Beda  Agama  Dalam  Legeslasi  Hukum  Perkawinan  Indonesia  Perspektif HAM.” Al-Mawardi Journal Islamic Law, 11, no. 2 (2011): 169.
Fikri,  Aik  Fauzan,  Pepe  Iswanto,  and  Ayi  Ishak  Sholih  Muchtar.  “Kebolehan  Pernikahan  Beda Agama  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam .” Istinbath;  Jurnal  Penelitian  Hukum  Islam 14,  no.  2  (2020):  191 – 230. https://doi.org/https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.481.
Hasan,  Hamzah.  “Implementasi  Nilai -Nilai  Kewajiban  Asasi  Manusia;  Telaah  Hukum  Pidana Islam .” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  (2019):  92 – 118. https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650.
Hidayati, Annisa. “Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Administrasi  Kependudukan).”
Jentera Hukum Borneo 5, no. 2 (2022): 21 – 47. https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/jantera/article/view/440.
Jaih  Mubarok. Pembahuruan  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia. Bandung:  Simbiosa  Rekatama Media, 2015.
Kementerian  Agama. Al- Qur’an  Dan  Terjemahannya .  Edisi  2019.  Jakarta:  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
M.Tahir  Maloko.  “Nikah  Muhallil  Perspektif  Empat  Imam  Mazhab.” Mazahibuna:  Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 234 – 41. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10627.
Makalew, Jane. “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” Lex Privatum 1, no. 2 (2013): 131 – 44. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1710.
Maloko,  M.  Thahir,  and  Arif  Rahman.  “Mengatasi  Kejenuhan  Suami -Istri  Perspektif  Ulama Mazhab.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  2  (2020):  230 – 40. https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.16059.
Maloko, M Thahir, Muh Ikhwan Darsa, and A Intan Cahyani. “The Husband’s Obligation to Provide for His Wife in Ṣīgat Taklīk Ṭalāk: Analysis of the Madhhab of Jurisprudence.” PAREWA SARAQ: JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW 1, no. 2 (November 30, 2022). https://ejournal.sulselmui.com/index.php/PS/article/view/13.
Mayasari, Lutfiana Dwi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum Dalam Perkawinan Campuran.” JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 1, no. 1 (2020):
Keabsahan Perkawinan Beda Agama di  Kota Makassar; Studi Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Iqrahayu, et. al.
37 – 58. https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.140.
Muhammad Anshary. Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah) . Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2010.
Pakarti,  Muhammad  Husni  Abdulah.  “Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Surakarta  Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara.” Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 5, no. 2 (2022): 99 – 110. https://doi.org/https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.445.
Perundanng-Undangan, Himpunan Peraturan. Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil . Bandung: Fokusmedia, 2011.
Rahman,  Arif.  “Al -Daruriyat  Al-Khams  Dalam  Masyarakat  Plural;  Analisis  Perbandingan  Ulama Tentang Makna Maslahat.” Mazahibuna: Jurnal  Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 25 – 41. https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664.
Rusni., Muh Saleh Ridwan. “Kahi’ Pura Sebagai Pernikahan Passampo Siri’ Studi Kasus Di Sinjai; Analisis  Perbandingan  Imam  Mazhab  Dan  Hukum  Adat.” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum 2,  no.  2  (2021):  340 – 47. https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I2.19446.
Siti  Nur  Baetillah.  “Perkawinan  Beda  Agama  Dan  Implikasinya  Terhadap  Penegakan  Hukum Keluarga  Di  Indonesia.” MIM:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 1,  no.  1  (2023):  65 – 79. https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/140.
Syarif,  Muh.  Rasywan.  “Rational  Ideas  Harun  Nasution  Perspective  of Islam ic  Law.” Al-Risalah Jurnal  Ilmu  Syariah  Dan  Hukum 1,  no.  1  (2021):  10 – 25.  https://doi.org/10.24252/al- risalah.v1i1.21017.
Syatar,  Abdul.  “Relevansi  Antara  Pemidanaan  Indonesia  Dan  Sanksi  Pidana.” DIKTUM:  Jurnal Syariah Dan Hukum 16, no. 1 (2018): 118 – 34. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525.
Wijaya,  Abdi.  “ Daya  Serap  Lembaga-Lembaga  Fatwa  Terhadap  Masalah-Masalah  Hukum Kontemporer; Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 180 – 99. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624.