Peranan Satuan Petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak terhadap penurunan angka Dwelling Time
The role of Unit Officer Polres of Tanjung Perak Port against the decrease of Dwelling Time numbers
Ardian Satrio Utomo
Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya, 60286, Jawa Timur, Indonesia E-mail: ardian.satrio.utomo-2015@pasca.unair.ac.id

## Abstrak
Kasus yang ditemukan di Pelabuhan Tanjung Perak adalah akumulasi kontainer lebih dari 6-7 hari. Hal ini tentu sangat  merugikan  berbagai  pihak.  Tujuan  kajian  ini  adalah  untuk  mencari  tahu  dan  menganalisa  peranan kepolisian  nasional  terhadap  penurunan  tingkat  waktu  berdiam  di  Pelabuhan  Tanjung  Perak.  Semakin  lama waktu  tinggal,  semakin  tinggi  biaya  logistik  barang.  Dalam  studi  ini  metode  yang  digunakan  adalah  metode kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  pengamatan,  dan  wawancara.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  lamanya  waktu  tinggal  hingga  6  sampai  7  hari  di  Pelabuhan Tanjung  Perak  masih  banyak  yang  tidak  dilaporkan  punahnya  ilegal,  kerjasama  lintas  sektoral  di  Pelabuhan Tanjung  Perak  Surabaya  dan  gugus  tugas  waktu  tinggal  masih  belum  optimal  dan  kurang  perilaku  kesadaran terhadap  Importir.  Peran  polisi  dalam  mengurangi  waktu  tinggal  di  Pelabuhan  Tanjung  Perak  seperti melaksanakan  kegiatan tindakan  di  lapangan  sebagai  tindak  lanjut pengawasan  waktu tinggal  untuk mencegah punahnya ilegal; melakukan pengamatan dan patroli ke tempat, objek di dalam terminal kontainer; melaksanakan pengamanan pada saat tinggal pos; melampirkan stiker peringatan ke kontainer yang telah ada selama lebih dari sepuluh  hari;  koordinasi  dengan  lembaga  lintas  sektoral,  dan  melakukan  kegiatan  informasi  dan  komunikasi melalui media.
Kata kunci : waktu tinggal; port; wadah; kontrol sosial; Surabaya

## Abstract
The purpose of this study was to find out and analyze the role of the National Police towards a decrease in the dwelling time rate at the Port of Tanjung Perak. The longer the dwelling time, the higher the logistics costs of the  goods.  The  case  found  in  Tanjung  Perak  Port  is  the  accumulation  of  containers  over  6-7  days.  This  is certainly  very  detrimental  to  various  parties.  In  this  study  the  method  used  is  a  qualitative  method.  Data collection techniques used were observation, and interviews. The results showed that the factors that influence the duration of dwelling time up to 6 to 7 days at Tanjung Perak Port are still many unreported illegal levies, cross-sectoral cooperation in the port of Tanjung Perak Surabaya and the Dwelling time Task Force is still not optimal and lack of awareness behavior on importers. Police role in reducing the dwelling time rate at Tanjung Perak Port such as to carry out action activities on the ground as a follow-up to dwelling time supervision to prevent  illegal  levies;  carry  out  observations  and  patrols  to  the  place,  objects  inside  the  Container  terminal; carrying  out  safeguards  at  the  dwelling  time  post;  attaching  warning  stickers  to containers  that  have  been  in place  for  more  than  ten  days;  coordination  with  cross-sectional  agencies,  and  conducting  information  and communication activities through the media.
Keywords : dwelling time; port; container; social control; Surabaya

## Pendahuluan
Pelabuhan  merupakan  bagian  dari  mata  rantai  transportasi  laut,  dan  memiliki  fungsi  sebagai  tempat pertemuan (interface) antar dua angkutan atau berbagai kepentingan yang saling terkait (Haver, 2002; Ducruet,  Koster  &  Van  der  Beek,  2009;  Banister,  2012).  Hal  ini  membawa  konsekuensi  terhadap pengelolaan  segmen  usaha  pelabuhan  tersebut  agar  pengoperasiannya  dapat  dilakukan  secara  efektif, efisien  dan  profesional  sehingga  pelayanan  pelabuhan  menjadi lancar, aman,  dan  cepat  dengan  biaya yang  terjangkau.  Pada  dasarnya  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pelabuhan  adalah  pelayanan  terhadap kapal,  dan  pelayanan  terhadap  muatan (barang  dan  penumpang)  (Takola, 2013;  Dwarakish  &  Salim, 2015).
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 ayat 20, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun  2009 tentang Kepelabuhanan Pasal 1 ayat  19  disebutkan  bahwa  terminal  adalah  fasilitas  pelabuhan  yang  terdiri  atas  kolam  sandar  dan tempat  kapal  bersandar  atau  tambat,  tempat  penumpukan,  tempat  menunggu  dan  naik  turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
Dwelling  time yang  ada  di  Indonesia  masih  sangat  tertinggal  dibandingkan  dari  beberapa  negara tetangga,  seperti  Singapura,  Malaysia,  Thailand,  Vietnam  dan  Filipina  (Utami,  2015;  Tentowi  et  al, 2016).  World  Bank  menyebutkan  bahwa  kinerja  logistik  Indonesia  diukur  dari  komponen Logistics Performance  Index (LPI)  masih  belum  efisien.  Lemahnya  dukungan  sektor  logistik  nasional  menjadi pemicu  berbagai  permasalahan  dalam  distibusi  barang  dikarenakan  kurangnya  efisiensi  pelayanan kepabeanan  serta  infrastruktur  terutama  terkait  masalah  lamanya  waktu  bongkar  muat  barang  di pelabuhan  ( dwelling time ) (Shi &  Yang, 2013; Rafi & Purwanto, 2016). Permasalahan dwelling time ini  dapat menghambat kinerja perdagangan  internasional, yang  dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia  (Absari  et  al,  2016),  termasuk  di  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya.  Namun pada  kenyataannya  yang  terjadi  di  pelabuhan  Tanjung  Perak  berkaitan  dengan  bongkar  muat  barang masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Hal tersebut  terutama berkaitan  dengan tarif-tarif yang harus dibayarkan oleh para importir kepada para penyelenggara pelabuhan.
Salah  satu  contoh  kasus  yang  terjadi  di  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya,  yaitu:  pada  hari  Kamis, tanggal  20  bulan  Oktober  tahun  2016,  pukul:  15.00  WIB  Anggota  Sat  Reskrim  Polres  Pelabuhan Tanjung Perak beserta Anggota Dittipideksus Barreskrim Mabes Polri  dan Ditreskrimsus Polda Jatim mengamankan 2 (dua) buah Kontainer CBHU8742435 dan CBHU9549020 yang berisi kulit pada saat pemeriksaan ditemukan penarikan pungli oleh PT. Akara Multi Karya sebelum keluar TPS Surabaya, penarikan  pengecekan  tersebut  dilakukan  setelah  keluar  SPPB  dan  terbit  SP2  dalam  pemeriksaan tersebut  segel  pelayaran  dipotong  dan  diganti  segel  PT.  AKARA  dan  stiker  karantina  dan    setiap container  yang  datang  dikenai  biaya  sebesar  Rp  500.000,00  s/d  Rp  2.500.000,00,  Pukul:  18.40  WIB Anggota  Sat  Reskrim  Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  beserta  Anggota  Dittipideksus  Barreskrim Mabes  Polri  dan  Ditreskrimsus  Polda  Jatim  melaksanakan  kordinasi  dengan  Legal  dan  Operasional Manager PT. TPS Surabaya terkait perkara Suap dan Pungli dari PT. Akara Multi Karya yang terjadi di  Blok  W  Terminal  Peti  Kemas  PT.  TPS  Surabaya,  setelah  itu  anggota  yang  terlibat  Anggota  Sat Reskrim melakukan penangkapan yaitu Direktur PT. Akara Multi Karya atas nama pemiliki berinisial AH beserta beberapa dokumen dan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak dilakukan Pemeriksaan sebagai  saksi.  Sdr.  Shidqi  sebagai  Kepala  Keuangan  PT.  Akara  Multi  Karya  datang  ke  Polres Pelabuhan  Tanjung  Perak  dan  dari  hasil  pemeriksaan  sdr.  Shidqi  ditemukan  adanya  aliran  dana mencurigakan ke beberapa orang salah satunya ke sdr. Rahmat Satria.
Dari kasus di atas, dapat  dijelaskan bahwa  masih banyaknya tindakan-tindakan  ilegal  yang terjadi  di Pelabuhan  Tanjung  Perak,  salah  satunya  tindakan  pungli  tersebut  di  atas  yang  mana  dapat menghambat  waktu dwelling  time (Kementerian  Perdagangan,  2015;  DA  &  Erika,  2017) . Dengan semakin  lamanya  waktu dwelling  time yang  terjadi  maka  semakin  besar  juga  tarif  yang  harus dibayarkan oleh para pengguna jasa di pelabuhan sehingga mereka akan semakin tidak diuntungkan.
Implementasi  kebijakan  seringkali  dikaitkan  dengan  kepentingan-kepentingan  politis,  sehingga terdapat  intervensi  tertentu  di  dalamnya.  Sejalan  dengan  teori  di  atas,  George  C.  Edward  III  dalam Agustino  (2012),  mengemukakan  bahwa  terdapat  variabel-variabel  yang  dapat  menentukan keberhasilan implementasi kebijakan  yakni:  (1) Komunikasi; merupakan faktor yang terkait dengan pelaksanaan  kebijakan  yang  dibicarakan  dan  dinyatakan  secara  jelas,  tepat  dan  konsisten,  sehingga penerapan  kebijakan  tidak  keluar  dari  sasaran  yang  hendak  dicapai.  Sumberdaya;  merupakan  faktor yang  terkait  dengan  unsur-unsur  yang  dimiliki  oleh  organisasi  dalam pelaksanaan  kebijakan tersebut. Sumber  daya tersebut  dapat berupa kecakapan impelemntator, yakni  meliputi  kecakapan sumber  daya yang terkait dengan keterikatan, kepemimpinan, tindakan pengaturan antar pelaksana dan budaya yang dipercaya; (2) Disposisi; dimana  faktor  yang terkait dengan  watak dan karakteristik pihak pelaksana baik  secara  sikap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan.  Disposisi  juga  terkait

## Utomo: “Peranan satgas Dwelling Time Polres Pelabuhan Tanjung Perak”
dengan  konsistensi  pelaksana  dan  diselaraskan  dengan  kemampuan  yang  dimiliki  sehingga  dalam praktiknya  tidak  terjadi  bias.  Struktur  birokrasi;  terkait  dengan  fakta  bahwa  dalam  perencanaan dibutuhkan  struktur  pelaksana/implementator  yang  menjalankan  kebijakan  tersebut.  Hal  ini  terkait dengan suatu tugas  dan  fungsi  dalam  setiap unsur  sangat  mempengaruhi pelaksanaan  kebijakan  itu sendiri.
Menurut  Soejono  Sukanto  (2009)  peran (role )  merupakan  aspek  dinamis  dari  suatu  kedudukan  atau (status).  Apabila  seseorang  melakukan  hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan  kedudukanaya  maka  dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan ( role theory) yang lain yaitu “peranan atau peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatau situasi lain relatif bebas ( independent )  tergantung  pada  orang  yang  menjalankan  peran  tersebut,  jadi  setiap  orang  akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.
Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal  5  ayat  (1),  Polisi  merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri.  Tugas  pokok Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah:  (a)  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat; (b)  menegakkan  hukum;  dan  (c)  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat  (Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia).  Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas salah satunya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan  hukum acara pidana dan peraturan  perundang- undangan lainnya.
Menurut  definisi  World  Bank  (2011), dwelling  time adalah  waktu  yang  dihitung  mulai  dari  suatu petikemas  (kontainer)  dibongkar  dan  diangkat  ( unloading )  dari  kapal  sampai  petikemas  tersebut meninggalkan  terminal  pelabuhan  melalui  pintu  utama. Dwelling  time adalah  lama  waktu  yang dihitung  sejak  barang  dibongkar  dari  kapal  sampai  dengan  barang  keluar  pelabuhan  (Nurminarsih  et al, 2015).
Proses  yang  menentukan  lamanya dwelling  time di  pelabuhan  terbagi  atas  tiga  tahap,  yakni pre- clearance , customs clearance , dan post-clearance . Pre-clearance adalah proses peletakan petikemas di tempat  penimbunan  sementara  (TPS)  di  pelabuhan  dan  penyiapan  dokumen  pemberitahuan  impor barang  (PIB).  Adapun customs  clearance adalah  proses  pemeriksaan  fisik  petikemas  (khusus  untuk jalur  merah),  lalu  verifikasi  dokumen-  dokumen  oleh  Bea  Cukai  dan  pengeluaran  surat  persetujuan pengeluaran barang (SPPB). Sementara kegiatan postclearance adalah saat petikemas diangkut ke luar kawasan pelabuhan dan pihak pemilik petikemas  melakukan pembayaran ke  operator pelabuhan. Jadi, angka dwelling  time adalah  hasil  penjumlahan  dari  komponen  pre-clearance,  customs  clearance,  dan post- clearance tadi.
Dwelling time di Surabaya mencapai rata – rata 6,9 hari. Hal itu lebih lama jika dibandingkan dengan negara-negara  lain  seperti  Singapura  yang  memiliki dwelling  time 1,5  hari,  Hong  Kong  2  hari, Perancis  3  hari,  Los  Angeles,  Amerika  Serikat  4  hari,  Australia  3  hari,  Port  Klang,  Malaysia  4  hari, dan  Leam  Chabang,  Thailand  5  hari  (Artakusuma,  2012).  Semakin  lama dwelling  time maka  biaya logistik  dari barang tersebut akan semakin tinggi. Hal ini tentunya sangat  merugikan berbagai pihak. Untuk  pihak  pelabuhan  Tanjung  Perak,  semakin  lama dwelling  time maka  akan  semakin  tinggi yard occupancy  ratio ,  dan  itu  akan  mengakibatkan  tidak  adanya  lahan  untuk  bongkaran  dari  kapal  yang akan sandar.
Manajemen storage operation adalah salah satu fungsi manajemen Pelabuhan  yang mempunyai peran penting seiring dengan meningkatnya volume perdagangan dan beragamnya jenis muatan yang melalui Pelabuhan  dewasa  ini  (Suranto,  2004).  Jika  ingin  mengelola  dan  mengawasi  lapangan  pengumpul ( storage )  secara  efesien.  Kita  harus  memahami  terlebih  dahulu storage seperti  apa  yang dikehendaki
oleh  pengguna  jasa  (pemilik  barang  atau  transportir)  dan  lain  sebagainya.  Hal  yang tercermin  dalam kebutuhan  adalah  betapa  pentingnya  keberadaan  lapangan  penumpukan  di  Pelabuhan  dan  mengapa mereka  membutuhkan storage serta  jenis  apa  saja  yang  dibutuhkan  oleh  mereka.  Mengetahui  betapa pentingnya storage dalam  perdagangan  Internasional  ( international  trade) merupakan  titik  awal pelayanan dalam manajemen storage operation.
Dengan  mempelajari storage  operation, diharapkan  dapat  memahami  tahap-  tahap  yang  harus dilakukan  dalam  mengelola  lapangan  penumpukan  yang  meliputi:  (1)  Operasi  penumpukan  dan pengelolaannya;  (2)  Memperkirakan  permintaan  area  penumpukan;  (3)  Menghitung space penumpukan; (4) Memonitor tingkat pengguna area penumpukan; (5) Kebijaksanaan penumpukanSecara  umum,  fungsi  utama  manajemen  penumpukan  adalah  perencanaan,  pengawasan menghitung storage area, dan mengantisipasi kelemahan – kelemahan storage operation.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Hamidi (2010) adalah penelitian  yang  menghasilkan  dan  mengolah  data  yang  sifatnya  deskriptif,  seperti  transkripsi wawancara,  catatan  lapangan,  gambar,  foto  rekaman  video  dan  lain-lain.  Dalam  penelitian  kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.
Hasil  penelitiannya  ditekankan  pada  memberikan  gambaran  secara  objektif  tentang  keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki (Abdurrahman, 2005:22). Penelitian  ini bersifat empiris, dimana peneliti ingin menjelaskan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan penurunan angka dwelling time di  Pelabuhan  Tanjung  Perak.  Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resort (Polres)  Tanjung  Perak  Surabaya,  karena  di  wilayah  hukum  ini  terdapat  masalah dwelling  time yang cukup lama, dibandingkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Unit penganalisian atau unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian.
Unit  analisis  dalam  penelitian  ialah  pengetahuan  institusi  kepolisian  terutama  satuan  kepolisian  di Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  megenai dwelling  time Pelabuhan  Tanjung  Perak.  Peneliti menggunakan  teknik snowball  sampling ,  yangmana  merupakan  teknik  pengambilan  sampel  dengan bantuan key-informan , dan  dari key informan inilah akan berkembang sesuai petunjuknya. Penentuan key informan akan dihentikan apabila peneliti menganggap data yang diinginkan telah cukup (Lusiana et  al,  2015).  Informan  yang  dimaksud  adalah  Kapolres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  dan  Penanggung jawab  Pelabuhan  Tanjung  Perak,  Ditreskrimsus  Polda  Jatim  dan  Anggota  Sat  Reskrim  Polres Pelabuhan  Tanjung  Perak,  Tersangka  pada  Kasus Dwelling  Time .  Teknik  pengumpulan  data menggunakan observasi dan wawancara.

## Hasil dan Pembahasan
Gambaran permasalahan dwelling time di pelabuhan Tanjung Perak
Dwelling  time adalah  waktu  yang  dihitung  mulai  dari  suatu  petikemas  (kontainer)  dibongkar  dan diangkat ( unloading ) dari kapal sampai petikemas tersebut  meninggalkan terminal pelabuhan  melalui pintu  utama. Dwelling  time adalah  lama  waktu  yang  dihitung  sejak  barang  dibongkar  dari  kapal sampai  dengan  barang  keluar  pelabuhan.  Menurut  informan  penelitian, dwelling  time di  Pelabuhan Tanjung  Perak  termasuk  masih  belum  seoptimal  di  negara-  negara  tetangga  lainnya,  berikut pernyataan yang dimaksud Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak
“Dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak, sejatinya  belum seoptimal seperti di negara-negara tetangga,  ini  karena  kita  masih  terkendala  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  oleh  Satgas Dwelling time Polres Tanjung Perak”
Utomo: “Peranan satgas Dwelling Time Polres Pelabuhan Tanjung Perak”
Informan  di atas,  menjelaskan apabila dwelling time yang terjadi  di Pelabuhan Tanjung Perak  masih belum optimal karena terkendala beberapa hal yang harus diperhatikan oleh petugas dan pelaksana di Pelabuhan tersebut. hal-hal yang perlu diperhatikan dalam dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak adalah  kondisi  TPS  (tempat  penimbunan  sementara),  pengelolaan  tps  hingga  perilaku  importir. masalah dwelling time di Surabaya, khsusunya d Pelabuhan Tanjung Perak, menjadi perhatian karena mencapai  6  sampai  dengan  7  hari.  Namun  demikian  pengurangan dwelling  time sesuai  instruksi Presiden  merupakan  hal yang  kompleks  karena banyak  pihak yang terlibat dalam  keseluruhan proses arus  barang  di  pelabuhan  dan  cukup  sulit  menganalisa  pihak  mana  yang  paling  berkontribusi  pada dwelling  time secara  keseluruhan. Dwelling  time yang  terjadi  di  Pelabuhan  Tanjung  Perak  terbagi menjadi  proses pre-  clearance , customs  clearance ,  dan post-clearance .  Pada  masing-  masing  proses tersebut melibatkan banyak pihak di luar DJBC seperti Pelindo, Operator Terminal serta Agen Kapal, dan Pengelola Tempat Penimbunan Sementara.
Faktor-faktor  yang  berpengaruh  dalam dwelling  time di  pelabuhan  Tanjung  Perak  terhadap pungutan liar
Pungutan  liar atau  biasa  disingkat  pungli  dapat  diartikan  sebagai  pungutan  yang  dilakukan  oleh  dan untuk  kepentingan  pribadi  oknum  petugas  secara  tidak  sah  atau  melanggar  aturan  (Gultom,  2010; Safuan  &  Budiandru,  2019).  Pungli  merupakan  salah  satu  bentuk  penyalahgunaan  wewenang  yang memiliki  tujuan  untuk  memudahkan  urusan  atau  memenuhi  kepentingan  dari  pihak  pembayar pungutan  (Sarjiyanto,  2017).  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pungli  melibatkan  dua  pihak  atau lebih,  baik  itu  pengguna  jasa  ataupun  oknum  petugas  yang  biasa  melakukan  kontak  langsung  untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.
Pungutan  liar  juga  terjadi  di  Pelabuhan  Tanjung  Perak,  yang  dilakukan  sejumlah  importir  dan  pihak pelabuhan  untuk  memudahkan  pengurusan  penyimpanan  petikemas,  padahal  berkas-  berkas kelengkapan  kepabean  dan  pembayaran  pajak  belum  diselesaikan  atau  belum  dibayar.  potensi  pungli karena  adanya  motivasi  kepentingan  pribadi  di  Pelabuhan  Tanjung  Perak.  Setiap  orang  dapat melakukan  pungli  tak  terkecuali  pejabat  negara  maupun  swasta,  dimana  adanya  faktor-faktor  yang mendorong  dan  memberikan  peluang  untuk  terjadinya  praktik  pungutan  liar  antara  lain  seperti birokrasi  yang  berbelit-belit,  pengumpulan  dana  yang  tidak  dilindungi  oleh  Undang-  undang  atau peraturan,  sistem  yang  tidak  “ open  management’ ,  wewenang  yang  tidak  terkendali  serta  motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri (Anita & Asmadewa, 2017).
Salah  satu  sumber  permasalahan  terbesar  sering  terjadinya  praktik  pungli  yaitu  terletak  pada pengawasan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan serta pengaturan hak dan kewajiban lembaga-lembaga  negara  dalam  urusan penyelenggaraan  kepentingan  perseorangan  dan  kepentingan masyarakat. Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di  telinga  masyarakat.  Walaupun  sebenarnya  dalam  Kitab  Undang-undang  sudah  diatur  hal-hal mengenai korupsi dan pungutan liar.
Kurang optimalnya kerjasama lintas sektoral di pelabuhan Tanjung Perak dan satgas Dwelling Time
Pelabuhan  sebagai  infrastruktur  transportasi  laut  mempunyai  peran  yang  sangat penting  dan  strategis untuk pertumbuhan  industri dan perdagangan serta  merupakan segmen usaha yang  dapat memberikan kontribusi  bagi perekonomian  dan pembangunan  nasional  karena  merupakan  bagian  dari  mata  rantai dari sistem transportasi maupun logistik. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan pelabuhan dilakukan secara efektif, efisien, dan profesional sehingga pelayanan pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat.
Pada dasarnya kecenderungan sistem pengelolaan pelabuhan sejalan dengan tatanan, arah, sasaran, dan tuntutan pelayanan pelabuhan serta perkembangan pola distribusi dan transportasi barang dibutuhkan adanya aliansi  strategic antara  penyelenggara  pelabuhan  dengan  pihak-pihak  swasta  yang  terkait dengan  kegiatan  bongkar  muat  dalam  upaya  meningkatkan  produktivitas,  mengoptimalkan
penggunaan  fasilitas  dan  peralatan  serta  pengembangan  pelabuhan  dalam  bentuk  kerja  sama  sejajar ( win-win ) dan saling membutuhkan (sinergi).
Penyelenggara  pengawasan  kegiatan  di Pelabuhan  Tanjung  Perak  dilaksanakan  oleh  beberapa  pihak, yaitu  pemangku  kepentingan  Pelabuhan  Tanjung  Perak  tersebut,  seperti  Otoritas  Pelabuhan,  Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, pihak  Bea  Cukai, dan pihak PT. Terminal  Peti Kemas Surabaya, hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan penggunaan fasilitas dan peralatan  serta  pengembangan  pelabuhan  dalam  bentuk  kerja  sama  sejajar  ( win–win )  dan  saling membutuhkan  (sinergi).  Akan  tetapi,  demikian  terdapat  indikasi  bahwa  kerjasama  ini  kurang maksimal,  hal  ini  diketahui  dari penyimpanan petikemas yang terkadang tidak  dilaporkan pada pihak kepabeanan, meskipun sudah berhari-hari di Pelabuhan.

## Kurangnya kesadaran perilaku pada importer
Kecenderungan  perilaku  atau  karakteristik  dari  para  importir  berperan  penting  untuk  mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran pelaksanaan jasa pelabuhan. Karakter penting  yang  harus  dimiliki  oleh  importir  misalnya  kejujuran  dan  komitmen  yang  tinggi  dalam pelaporan  serta  perlengkapan  berkas  impor  yang  menjadi  kewajiban  importir  tersebut.  Perilaku importir dimana sudah memperoleh Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) namun tidak segera mengeluarkan  barang  dari  TPS.  Ini  juga  dapat  menyebabkan dwelling  time relatif  lama.  Sejatinya sikap dari importir ini akan sangat mempengaruhi dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak. Padahal dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 6A (1) menjelaskan bahwa: Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses  kepabeanan.
Importir sendiri mengaku pengurusan berkas di Kepabeanan terkadang memiliki prosedur yang rumit tentang  kelengkapan  berkas,  sehingga  lebih  mudah  sedikit  menunda  pelaporan.  Hal  ini  justru  sangat merugikan untuk kelancaran proses dwelling time tersebut. Apabila importir memiliki sikap yang baik maka  dia  akan  dapat  menjalankan  penggunaan  jasa  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh pembuat  kebijakan,  sebaliknya  apabila  sikapnya  tidak  mendukung  maka  implementasi  tidak  akan terlaksana dengan baik.
Peran Polri dalam menurunkan angka dwelling time di pelabuhan Tanjung Perak
Implementasi program sangat diperlukan agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan. Menurut informan Polres  Tanjung  Perak  berupaya  untuk  melakukan  tindak  lanjut  berupa  pengawasan.  salah  satu  peran polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  adalah  melakukan  tindak  lanjut  pengawasan Dwelling  time untuk mencegah Pungli. Petugas pelayan publik harus dibuat takut atau jera untuk melakukan pungli, hal ini yang dipayakan oleh petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
Efek  jera  ditentukan  oleh  seberapa  berat  sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap  oknum  yang  terbukti melakukan  pungli,  karena  pungli  akan  sulit  dihilangkan  seperti  halnya  korupsi.  Sesungguhnya, pengendalian, pengawasan, pemantauan,  dan  evaluasi  atas  apa  yang  terjadi  di  lapangan  dapat diketahui dengan cepat dari bidang administrasi. Dengan kata lain, bahwa administrasi tersebut dapat dikelola  dan  merupakan  sarana  pengawasan  yang  baik.  Penerapan  pengawasan  disertai  sanksi  atas pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan.
Pelaksanaan pengawasan saja faktanya dinyatakan tidak cukup, sehingga diperlukan upaya yang lebih mendalam untuk mengetahui tindakan penyimpanagan yang menimbulkan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak. Pelaksanaan pengawasan dinilai  masih kurang  optimal, sehingga  langkah selanjutnya dalah  pelaksanaan  observasi  terhadap  tempat,  benda,  barang  di  dalam  Terminal  Peti  Kemas,  ini dilakukan agar hal-hal penghambat dwelling time dapat diidentifikasi dengan tepat.
Penanganan dwelling  time yang  dilakukan  oleh  kepolisian  merupakan  sebuah  pelayanan  yang diberikan kepada pengguna jasa angkut barang serta impor ekspor yang membutuhkan. Kepolisian di

## Utomo: “Peranan satgas Dwelling Time Polres Pelabuhan Tanjung Perak”
Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  sendiri  sangat  diwajibkan  untuk  selalu  memantau  kegiatan  di Pelabuhan,  sebagai  bentuk  memberi  pelayanan  serta  perlindungan  kepada  pengguna  jasa  angkut barang  serta  impor  ekspor  yang  membutuhkan.  Terlebih  lagi,  setiap  harinya  ada  bongkar  muat  dan jumlahnya  sering  berubah-ubah,  maka  diperlukan  posko  untuk  memantau  dwelling  time.  Setiap  hari ada kapal yang sandar maka adanya container yang dibongkar  untuk diturunkan dipenampungan TPS ( Pre Clearance ) dan ada container yang keluar dari TPS yang sudah melalui tahap Post Clearance.
Stiker seringkali digunakan untuk memberi informasi singkat mengenai suatu hal, dalam hal ini pihak Polres Pelabuhan Tanjung Perak menggunakan stiker untuk memberi peringatan kepada pengguna jasa Pelabuhan  Tanjung  Perak.  untuk  memberi  sosialisasi  dan peringatan  salah  satunya  kita  mengunakan stiker, yang isinya peringatan terhadap kontainer-kontainer yang sudah lebih 10 hari di dalam terminal Peti  Kemas  Surabaya.  stiker  peringatan  pada  umumnya  ditempel  dibagian  pintu  container  importir, sehingga  mudah  diketahui  oleh  pemiliknya.  Tujuan  dari  penempelan  tersebut  adalah  agar  informasi dapat  segera  diketahui  oleh  pemilik  konteiner  tersebut  dan  segera  menjadi  perhatian.  Terlebih  lagi apabila  penimbunan  konteiner  sudah  lebih  dari  10  hari.  Padahal  pihak  pemangku  kepentingan  telah mendapat peringatan dari Presiden untuk meminimalisir dwelling time hingga 3,13 hari saja.
Struktur  organisasi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.  Aspek struktur organisasi  ini  melingkupi  dua hal  yaitu mekanisme  dan struktur birokrasi itu sendiri.  Aspek pertama  adalah  mekanisme,  dalam  implementasi  kebijakan  biasanya  sudah  dibuat standart  operation procedur (SOP).  Dalam  penelitian  ini,  adanya  SOP  digunakan  untuk  pedoman  pelaksanaan  program dwelling time, dimana optimalnya hubungan tatacara kerja antar sektoral dengan Standard Operating Procedure (SOP) telah dibuat sehingga diharapkan tidak ada sektoral yang menafsirkan sendiri setiap tugas yang diembannya.
Komunikasi  merupakan  faktor  yang  berperan  penting  sebagai  acuan  bagi  implementator  (pelaksana) kebijakan guna mengetahui apa yang harus dikerjakan. Dalam hal komunikasi pada program dwelling time, perlu pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan seluruh pengguna jasa Pelabuhan Tanjung Perak. Hal ini  dikarenakan pengguna jasa Pelabuhan Tanjung Perak  masih banyak  melakukan pelanggaran. pelaku  importir  ada  yang  melakukan  pelanggaran  dengan  alasan  banyaknya  urusan  berkas  di kepabeanan, sehingga akan lebih mudah apabila barang dapat ditimbun dulu di Pelabuhan.
Dengan demikian, perlu dilakukan sosialisasi yang dapat menjelaskan resiko pelanggaran kepabeanan dalam  masalah dwelling  time .  kedudukan  media  massa  dalam  perkembangan  masyarakat  sangat penting.  Kemudian,  banyaknya  stasiun  televisi,  stasiun  radio,  perusahaan  media  cetak,  baik  itu  surat kabar, majalah, dan media cetak lainnya yang hadir semakin terlihat bahwa  fungsi media massa sangat krusial  dalam  kehidupan  masyarakat,  sehingga  kepolisian  pun  melihat  hal  ini  sebagai  peluang  untuk mensosialisasikan  kebijakan  yang  telah  direncanakan  untuk  masyarakat  melalui  meda  massa,  begitu halnya dengan masalah dwelling time tersebut.

## Simpulan
Permasalahan dwelling  time dapat  menghambat  kinerja  perdagangan  internasional,  yang  dapat berpengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia,  termasuk  di  Pelabuhan  Tanjung  Perak Surabaya.  Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut.  Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  lamanya dwelling  time hingga  terjadi  6  sampai  7  hari  di  Pelabuhan Tanjung  Perak  adalah  masih  banyak  tindakan  pungutan  liar  yang  tidak  dilaporkan,  kerjasama  lintas sektoral  di pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya  dan  Satgas Dwelling  time masih  kurang  optimal  dan kurangnya kesadaran perilaku pada importir.
Peran  Polri  terhadap  penurunan  angka dwelling  time di  Pelabuhan  Tanjung  Perak  adalah melaksanakan  kegiatan action di  lapangan  sebagai  tindak  lanjut  pengawasan dwelling  time demi mencegah  pungli;  melaksanakan  observasi  dan  patroli  terhadao  tempat,  benda  barang  di  dalam terminal  Peti  Kemas  PT.  TPS  Surabaya;  melaksanakan  penjagaan  di  posko dwelling  time dalam kawasan  PT. Terminal  Peti  Kemas;  penempelan  stiker  peringatan  terhadap  kontainer-kontainer  yang
sudah  lebih  10  hari  di dalam  Terminal  Peti  Kemas  Surabaya;  koordinasi  dengan  lintas  sekotral,  dan melakukan kegiatan sosialisasi dan komunikasi melalui media.
Saran  yang  dapat  diberikan  oleh  peneliti  sebagai  bentuk  kontribusi  keilmuan,  yaitu  sebagai  berikut: (1) Berkenaan dengan peraturan Menteri Perdagangan RI: 48/M- DAG /PER/7/2015, tentang pasal yg mengatur  agar  importir  wajib  memiliki  perijinan  impor  atas  barang  yang  dibatasi  impornya,  agar sanksi  yang  disebut  sebagaimana  dalam pasal  53  ayat 3  UU  No  17  tahun  2006  tentang  Kepabeanan dapat  diterapkan  secara  tegas,  maka  perlu  ditunjuk  salah  satu  pihak  yg  menjadi  eksekutor  terhadap pelanggaran  tersebut;  (2)  Mewajibkan  importir  untuk  melengkapi  dokumen  impor  sebelum  sebelum barang bongkar di terminal serta mewajibkan importir  memiliki gudang penyimpanan, sehingga tidak memanfaatkan  TPS  untuk  menyimpan  barang  sementara;  (3)  Memberikan  sanksi/teguran  kepada importir/pengguna  jasa  yang  tidak  segera  menyiapkan  barang  yang  akan  diperiksa  setelah menyerahkan PIB (khusus penjaluran merah).

## Daftar Pustaka
Absari HN, Hanif MF, Tjakra VP & Prathama WA (2016) Reducing dwelling time and logistics cost by implementing dry port. Maritime Economics & Logistics 2 (3):14-24. Agustino L (2012) Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta. Anita  SL  &  Asmadewa  I  (2017)  Analisis  dwelling  time  pada  Pelabuhan  Tanjung  Priok  melalui penerapan theory of constraits. Artikel Kepabeanan 2:73- 83.
Artakusuma  A  (2012)  Analisis  import  container  dwelling  time  di  pelabuhan  peti  kemas  Jakarta International  Container  Terminal  (JICT)  Tanjung  Priok.  Jurnal  Fakultas  Teknik  Sipil  dan Lingkungan:1-4.
DA PD & Erika B (2017) Effect of sedimentation volume on productivity and dwelling time of ships at bom baru port. MATEC Web of Conferences 138:7006.
Ducruet  C,  Koster  HRA  &  Van  der  Beek  DJ  (2009)  Commodity  variety  and  seaport  performance. Regional Studies 44 (9):1221–1240. doi:10.1080/00343400903167904
Dwarakish  GS  &  Salim  AM  (2015)  Review  on  the  role  of  ports  in  the  development  of  a nation. Aquatic Procedia 4 (1):295-301.
Gultom  E  (2010)  Birokrasi  pemicu  tindakan  kekerasan  petugas  di  pelabuhan  Indonesia. UNISIA 61:291-303.
Hamidi  (2010)  Metode  Penelitian  dan  Teori  Komunikasi.  Malang:  Universitas  Muhammadiyah Malang Press.
Kementerian  Perdagangan  (2015)  Laporan  Akhir  Analisis  Pemenuhan  Kebutuhan  Barang  Pokok  di Daerah Perbatasan. Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan.
Lusiana et al (2015) Buku Ajar: Metode Penelitian Kebidanan. Yogyakarta: Deepublish.
Nurminarsih  S  &  Rusdiansyah  A,  Siswanto  N  &  Gani  AZ  (2015) Dynamic-inventory  Ship  Routing Problem (D-ISRP) model considering port dwelling time information. Procedia Manufacturing 4:344–351. doi:10.1016/j.promfg.2015.11.050
Rafi S & Purwanto B (2016) Dwelling time management: Antara harapan dan kenyataan di Indonesia. Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik 2 (2).
Safuan S & Budiandru B (2019) Modus  kecurangan  & program anti  kecurangan  di pelabuhan (studi kasus pelabuhan di Jakarta). Owner 3 (2):54-65.
Sarjiyanto S (2017) Service of transportation and logistics at TPKS Semarang to shorten the dwelling time in AEC era. Journal of Theory and Applied Management 10 (2):136-149.
Shi  Y & Xiaoguang  Y (2013) The public transportation system  of  high  quality  in Taiwan.  Procedia- Social and Behavioral Sciences 96: 1350-1361.
Soekanto S (2009) Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers.
Takola  DM  (2013)  Analysis  of  Import  Container  Dwelling  time  In  Surabaya  Container  Terminal (TPS) Port of Tanjung Perak. Surabaya: ITS.
Tentowi  RA,  Sumadikara  TS  &  Panggabean  R  (2016)  Politik  Hukum  Tata  Kelola  Kepelabuhanan Nasional Studi Kasus Dwelling Time Di Tanjung Priok-Jakarta.

## Utomo: “Peranan satgas Dwelling Time Polres Pelabuhan Tanjung Perak”
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean.
Utami  WS  (2015)  Percepatan  dwelling  time:  strategi  peningkatan  kinerja  perdagangan  internasional
Pelabuhan Tanjung Priok. Economics Development Analysis Journal 4 (1).
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj