Muhammadiyah Law Review  5 (1), Januari 2021, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## PERWUJUDAN NIALAI-NILAI DALAM KELEMBAGAAN NEGARA UNTUK MEMBENTUK PERATURAN

## Watoni Noerdin

## DPRD Provinsi Lampung

## ABSTRACT
Formation of the legislation is a requirement in the development of national law which can only be achieved if supported by a good method, which is binding on all institutions authorized to make Regulations. Indonesia is a country that has a legal obligation to carry out the development of a good national law, which is done in a planned, sustainable, and integrated into the national legal system. The concept of the establishment of laws and regulations in Indonesia includes several concepts, namely the concept of the establishment of legislation must be in accordance with State law concept of Pancasila. In addition, the concept of the establishment of legislation that either must prioritize the protection of Human Rights. The concept of the establishment of legislation that  both  must  put  forward  the  principle  of  equality  before  the  law.  The  concept  of  the establishment  of  legislation  that  either  should  be  in  accordance  with  the  principles  of  the formation of legislation predetermined by law. Henceforth, the concept of the establishment of law established by legal authority, elected by the people in a democracy.
Keywords: Value, organization, legislation.

## 1. PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan sebutan sebagai negara hukum, Indonesia memiliki  aturan-aturan  hukum  yang  berbentuk  perundang-undangan.  Bentuk  peraturan perundang-undangan  ini  berfungsi  untuk  mengatur  masyarakat  ke  arah  yang  lebih  baik  lagi. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam  rencana  untuk  membentuk  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  baik.  Peraturan perundang-undangan yang baik yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki dasar atau landasan yang disebut dengan Grundnorm .
Bagi  bangsa  Indonesia, Grundnorm merupakan  landasan  bagi  pembentukan  peraturan perundang-undangan. Grundnorm merupakan pondasi bagi terbentuknya hukum yang memiliki keadilan. Pancasila merupakan Grundnorm bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari segala  sumber  hukum  di  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  jika  pembentukan  peraturan  perundang- undangan di Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila, maka peraturan perundang-undangan belum *Coresponding author. E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
memiliki dasar yang kuat untuk diundangkan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan belum memenuhi konsep dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada.
Membentuk  suatu  peraturan  perundang-undangan  tentunya  membutuhkan  rencana  atau plan yang baik untuk menentukan ke arah mana peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk. Dengan rencana yang baik, maka akan terbentuk pula suatu peraturan perundang-undangan yang baik.  Dalam  merencanakan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  tentunya  tidak  lepas dengan apa yang disebut dengan konsep. Konsep inilah yang nantinya memiliki peran aktif dalam membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  baik.  Dapat  membentuk  suatu  peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian, keadilan, dan manfaat.
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  tentunya  membutuhkan  konsep  sebagai modal  awal  dalam    membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  baik.  Konsep  inilah  yang nantinya  akan  mengarahkan  perturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  menjadi  peraturan perundang-undangan  yang  baik,  yang  terarah,  yang  memiliki  keadilan,  kepastian  dan  dapat mendistribusikan  manfaat.  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disingkat  NKRI) merupakan negara hukum  yang membutuhkan konsep dalam membentuk hukum.  Hukum  yang berlaku, jika dibentuk dengan menggunakan konsep yang baik, yang terencana dengan baik, maka hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh NKRI akan menjadi hukum yang  baik  yang  mencerminkan  keadilan.  oleh  karena  itu,  konsep  pembentukan  peraturan perundang-undangan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  membentuk  suatu  peraturan perundang-undangan yang baik.
Konsep  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  harus  benar-benar sesuai  dengan norma dasar serta asas-asas dalam pembentukan peraturan  perundang-undangan. Dengan  demikian,  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  akan  membentuk  hukum  yang sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia itu sendiri dengan mengedepankan konsep yang baik dalam  membentuk  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  baik,  yang  mampu  mengatur, menjaga dan melindungi seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  masalah conseptual approach yang mengaji nilai-nilai lembaga dalam pembentukan peraturan, diantaranya adalah asas equality before the law , konsep negara hukum pancasila.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Kelembagaan dalam kenegaraan
Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan  yang  baik.  Dalam  menyusun  peraturan  perundang-undangan  yang  baik menurut I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu 46
asas-asas yang formal dan asas-asas yang material. Asas-asas yang formal meliputi: asas tujuan yang jelas atau beginsel van duideleijke doelstelling ; asas organ/lembaga yang tepat atau beginsel van het juiste orgaan ; asas perlunya pengaturan atau het noodzakelijkheids beginsel ; asas dapatnya dilaksanakan  atau het  beginsel  van  uitvoerbaarheid ;  asas  konsensus  atau het  beginsel  van consensus .
Sedangkan asas-asas materiil antara lain meliputi: asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau het  beginsel  van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek ;  asas tentang dapat dikenali atau het beginsel van de kenbaarheid ; asas perlakuan yang sama dalam hukum atau het  rechtsgelijkheidsbeginsel ;  asas  kepastian  hukum  atau het  rechtszekerheids  beginsel ;  asas pelaksanakan  hukum  sesuai  keadaan  individual  atau het  beginsel  van  de  individuele rechtbedeling . 1 Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  meliputi:  kejelasan  tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.
Di samping itu materi muatan  yang dimuat  dalam  peraturan perundang-undangan harus mencerminkan  asas  pengayoman,  kemanusiaan  dan  kebangsaan  serta  kekeluargaan, kenusantaraan,  bhinneka  tunggal  ika,  keadilan  serta  kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas  pembentukan  peraturan  perundangundangan  di  atas  mencerminkan  bentuk  peraturan perundang-undangan  yang  baik.  Jika  itu  diterapkan  ke  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan,  maka  akan  terbentuk  suatu  peraturan  perundangundangan  yang  baik  yang  sesuai dengan  asas-asas  yang  sudah  tercantum  di  dalam  undang-undang  tanpa  meninggalkan  prinsip- prinsip keadilan.
Sedangkan  A.  Hamid  S.  Attamimi  berpendapat  mengenai  pembentukan  peraturan perundang-undanganyang baik. Pendapat Attamimi menyebutkan bahwa, pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut: Cita Hukum Indonesia; Asas Negara  Berdasar  Atas  Hukum  dan  Asas  Pemerintahan  yang  berdasar  Konstitusi;  Asas-asas lainnya. 2 Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  mengutamakan  kejelasan  tujuan, dalam  arti  tujuan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  harus  jelas,  memenuhi
1 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan , Yogyakarta: Kanisius, 2010, h. 228.
2 Attamimi, A. Hamid S, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV”, Disertasi Doktor , Jakarta: Universitas Indonesia, 1990, h. 32

## Perwujudan Nialai-Nilai Dalam Kelembagaan Negara Untuk Membentuk Peraturan Watoni Noerdin
keinginan masyarakat banyak agar dapat menciptakan kepastian yang berkeadilan sehingga dapat mendistribusikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, konsep lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan harus merupakan lembaga yang kredibel, yang diakui secara demokratis  oleh  masyarakat  banyak. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus menyesuaikan  antara  jenis,  hierarki,  dan  materi  muatan  serta  asas  yang  sesuai  dengan  dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.
b) Nilai-nilai dalam kelembagaan Negara membentuk suatu peraturan
Konsep pembentukan peraturan perundangundangan merupakan rencana atau plan dalam membentuk  hukum.  Hukum  pada  hakekatnya  adalah  produk  penilaian  akal-budi  yang  berakar dalam  hati  nurani  manusia  tentang  keadilan  berkenaan  dengan  perilaku  manusia  dan  situasi kehidupan manusia. Penghayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakatan tertentu, orang seyogyanya berperilaku dengan cara tertentu, karena hal itu adil atau memenuhi rasa keadilan. 3 Keadilan merupakan nilai abstrak yang perlu perwujudan dalam bentuk  norma  hukum  sebagai  sarana  untuk  mewujudkan  nilai-nilai  tersebut  dalam  kehidupan bermasyarakat. 4
Perwujudan  nilai-nilai  norma  hukum  dalam  masyarakat  terbentuk  melalui  aturan perundang-undangan. Aturan perundangundangan yang dibentuk harus memenuhi rasa keadilan. Menurut  Sajipto  Rahardjo,  dalam  proses  pembuatan  rancangan  undang-undang  harus memperhatikan peran dari asas hukum. Sistem hukum termasuk peraturan perundang-undangan yang  dibangun  tanpa  asas  hukum  hanya  akan  berupa  tumpukan  undang-undang.  Asas  hukum memberikan arah yang dibutuhkan. Di waktu-waktu yang akan datang masalah dan bidang yang diatur pasti semakin bertambah. Maka pada waktu hukum atau undangundang dikembangkan, asas hukum  memberikan  tuntutan  dengan  cara  bagaimana  dan  ke  arah  mana  sistem  tersebut  akan dikembangkan.  Salah  satu  hal  yang  penting  dalam  sebuah  pemerintahan,  baik  dalam  tingkat nasional  maupun  daerah  adalah  pembentukan  produk  hukum  yang  sangat  diperlukan  karena diperlukan untuk merespon kepentingan masyarakat.
Dalam membentuk hukum, diperlukan pedoman sehingga produk hukum yang diterbitkan nantinya akan kuat demi hukum dan dapat diimplementasikan di kemudian hari. Berawal dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang kemudian disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  diundangkan  pada  tanggal  12  Agustus  2011, maka setiap pembentukan produk hukum mempunyai dasar dan pedoman. Pembentukan Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  tersebut
3 Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia , Bandung: FH Unika Parahyangan, 2010, h. 88.
4 Mahmutarom HR., Rekonstruksi Konsep Keadilan , Semarang:  Badan Penerbit Undip, h. 119.
merupakan pelaksanaan perintah Pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembentukan  undang-undang  ini  didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  negara  Indonesia merupakan  negara  hukum.  Sebagai  negara  hukum,  segala  aspek  kehidupan  dalam  bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan sistem hukum nasional. Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  adalah  dasar  hukum  bagi  pembentukan  peraturan  perundang- undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini dibentuk untuk menciptakan tertib  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  agar  konsepsi  dan  perumusan  normanya mantap, bulat, dan harmonis, tidak saling bertentangan, dan tumpang tindih satu sama lain. Melalui undang-undang  tersebut,  diharapkan  semua  lembaga  yang  berwenang  membentuk  peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis.
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  merupakan  syarat  dalam  rangka pembangunan  hukum  nasional  yang  hanya  dapat  terwujud  apabila  didukung  oleh  metode  yang baik,  yang  mengikat  semua  lembaga  yang  berwenang  membuat  peraturan  perundangundangan. Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  mempunyai  kewajiban  melaksanakan  pembangunan hukum  nasional  yang  baik,  yang  dilakukan  secara  terencana,  terpadu  dan  berkelanjutan  dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum tersebut diharapkan dapat menjamin perlindungan hak dan kewajiban  segenap  rakyat  Indonesia  dengan  berdasarkan  pada  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar 1945.
Konsep  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  harus  mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia terutama perlindungan hak dalam memperoleh keadilan. Konsep pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  mengedepankan  perlindungan  Hak  Asasi Manusia  karena  hukum  ada  dari  manusia  dan  untuk  manusia  sebagai  subyek  hukum.  Hukum dibentuk untuk manusia sehingga Hak Asasi Manusia harus diwujudkan dalam perlindungannya yang  dilakukan  oleh  hukum.  Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  tentunya mengedepankan Hak Asasi  Manusia  agar kepastian hukum  memberikan  perlindungan terhadap hak-hak asasi termasuk perlindungan terhadap hak dalam memperoleh keadilan. Di dalam nilai- nilai  Pancasila, Hak Asasi  Manusia tercermin dari sila ketiga  yaitu kemanusiaan  yang  adil dan beradab.  Memanusiakan  manusia  sebagai  makhluk  yang  beradab  sebagai  manusia  dan memberikan  keadilan  seluas-luasnya  bagi  manusia  dalam  perlindungan  hak  dan  kewajibannya yang dilakukan oleh negara.
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  dibuat  oleh  lembaga  yang  kredibel yang  dipilih  secara  demokrasi  oleh  rakyat  Indonesia.  Lembaga  kredibel  ini  meliputi  pemegang

## Perwujudan Nialai-Nilai Dalam Kelembagaan Negara Untuk Membentuk Peraturan Watoni Noerdin
kekuasaan  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  membentuk  peraturan  perundang-undangan. Berdasar  modal  demokrasi,  maka  konsep  pembentukan  perundang-undangan  dibentuk  oleh pemegang kekuasaan yang sah, yang dipilih oleh rakyat, dan dengan mandat yang sah dari rakyat memiliki  kewenangan  untuk  membentuk  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  peraturan perundang-undangan yang dibentuk memiliki kekuatan hukum yang sah yang diakui oleh seluruh masyarakat dalam memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat.
;

## 4. PENUTUP
Konsep  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  meliputi  beberapa konsep  yaitu  konsep  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  sesuai  dengan  konsep Negara  Hukum  Pancasila.  Konsep  Negara  Hukum  Pancasila  merupakan  konsep  dasar pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  karena  Pancasila  merupakan Grundnorm bagi  bangsa  Indonesia.  Selain  itu,  konsep  pembentukan  peraturan  perundang- undangan yang baik harus mengedepankan perlindungan HAM terutama perlindungan hak dalam memperoleh keadilan.
Konsep  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  harus  mengedepankan persamaan di hadapan hukum sesuai dengan asas equality befor the law . Persamaan di hadapan hukum merupakan hak bagi manusia dalam memperoleh keadilan hukum.Persamaan di hadapan hukum  berfungsi  sebagai  tolak  ukur  persamaan  hak  dalam  memperoleh  keadilan  tanpa memandang kedudukan dan derajat seseorang. Kedudukan yang sama di hadapan hukum tentunya membutuhkan asas atau dasar dalam merealisasikan asas equality before the law tersebut. Konsep pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  harus  sesuai  dengan  asas-asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  oleh  undang- undang. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan asas yang digunakan dalam  membentuk  suatu  aturan  perundang-undangan.  Untuk  selanjutnya,  konsep  pembentukan perundang-undangan dibentuk oleh pemegang kekuasaan yang sah, yang dipilih oleh rakyat secara demokrasi.

## Daftar Pusataka

## Buku:
Attamimi, A. Hamid S, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  Negara:  Studi  Analisis  mengenai  Keputusan  Presiden  yang  Berfungsi Pengaturan  dalam  Kurun  Waktu  PELITA  I-PELITA  IV”,  Disertasi  Doktor,  Jakarta: Universitas Indonesia, 1990
Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, Bandung: FH Unika Parahyangan, 2010 Mahmutarom HR., Rekonstruksi Konsep Keadilan, Semarang:  Badan Penerbit Undip Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  Ilmu  Perundangundangan:  Jenis,  Fungsi,  dan  Materi  Muatan,
Yogyakarta: Kanisius, 2010

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan   Perundang-undangan.