Jurnal Analisa Sosiologi
Oktober 2017, 6(2):  38-53
Relasi Kuasa dan Modal: Studi Perlawanan Masyarakat Desa Nangka terhadap Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gemilang Cahaya Mentari
Irwan Sardi 1

## Abstract
This study aims to see the relations made by the authorities and entrepreneurs related  to  the  opening  of  oil  palm  plantations,has  left  people  neglected  in giving  their  participation,  coupled  with  policy-making  on  the  basis  of materialistic interest, ultimately making the community seek to fight and form a forum to  eliminate  such  an  impartial  policy.The  method  used  is  qualitative research  with  analytical  descriptive  approach.  Data  were  analyzed  through critical  theory  of  Herbert  Marcuse  of  individual  relation,  power  and consciousness.  Ultimately  the  practice  can  be  analyzed  and  viewed  as  a scientific study in  academic field.The results shows, the  relationship  between authorities  and  businessmen  based  more  on  logic  instrumentalist  with  the practice  of  the  unbalanced  relations  in  the  determination  of  policy  and discourse  oil  palm  plantations.  Practice  was  manifest  in  the  results  of decisions  that  harm  the  public  with  the  negotiation  and  manipulation  of structured,  which  ultimately  only  benefit  the  village  the  apparatus  and subordinate.  The  situation  was  conducted  by  village  the  apparatus  as  the highest  authority  in  the  public,  because  it  has  the  authority  in  making decisions. It turns of power owned has been applying of authoritarian power, because  power  was  used  to  enrich  themselves  and  their  group.  Moreover, without the articipation of the public to be involved in taking the policy, finally making an attempt to counteract such power shape. Resistance was none other than  to  disassemble  domination  and  patterns  power  carried  the  village  the apparatus by means of unification through the establishment of environmental care Nangka village. As a forum to disassemble the power of the practice and the public in expressing their aspirations legally.
Keywords:Relation, Power, Capital and Resistance.
1 Program Studi Magister Sosiologi Universitas Sebelas Maret Email: irwandragneel@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  relasi  yang  dilakukan  oleh  pihak penguasa  dan  pengusaha  terkait  pembukaan  perkebunan  kelapa  sawit,  telah membuat  masyarakat  diabaikan  dalam  memberikan  partisipasinya,  ditambah dengan  pembuatan  kebijakan  atas  dasar  kepentingan  materialistis,  akhirnya membuat masyarakat berupaya untuk melakukan perlawanan dan membentuk forum untuk  menghilangkan kebijakan  yang tidak  memihak tersebut. Metode yang  digunakan  ialah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif analitis.  Data  dianalisis  melalui  teknik  analisis  kritis  mengunakan  teori  kritis Herbert  Marcuse  mengenai  konsep  relasi,  kekuasan  dan  kesadaran  individu. Akhirnya  praktik  itu  dapat  dianalisis  dan  dipandang  sebagai  sebuah  kajian ilmiah  dalam  bidang  akademis.  Hasil  penelitian  menunjukan,  hubungan  yang terjadi  antara  penguasa  dan  pengusaha  lebih  didasarkan  pada  logika instrumentalis  dengan  adanya  praktik  relasi  yang  tidak  seimbang  dalam penentuan kebijakan dan wacana pembukaan perkebunan kelapa sawit. Praktik itu  terwujud  dalam  hasil  keputusan  yang  merugikan  masyarakat  dengan adanya  negosiasi  dan  manipulasi  terstruktur,  yang  akhirnya  hanya menguntungkan  pihak  aparatur  desa  dan  bawahanya.  Keadaan  itu  dilakukan oleh  aparatur  desa  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertingi  dan  memiliki wewenang  dalam  membuat  keputusan.  Ternyata  kekuasan  yang  dimilikinya telah  menerapkan  kekuasan  yang  otoriter  dalam  upaya  untuk  memperkaya dirinya  sendiri  dan  golongannya.  Terlebih  lagi  tanpa  adanya  partisipasi masyarakat  untuk  dilibatkan  dalam  mengambil  kebijakan  itu,  akhirnya membuat  masyarakat  berupaya  untuk  melawan  bentuk  kekuasan  tersebut. Perlawanan dilakukan tidak lain adalah untuk membongkar dominasi dan pola kuasa  yang  dijalankan  aparatur  desa  dengan  cara  melakukan  penyatuan melalui  pembentukan  forum  peduli  lingkungan  Desa  Nangka,  sebagai  wadah untuk  membongkar  praktik  kuasa  dan  tempat  masyarakat  dalam menyampaikan aspirasinya secara legal.
Kata Kunci: Relasi, Kuasa, Modal dan Perlawanan.

## PENDAHULUAN
Konsep  pembangunan  di  Indonesia  telah  menjadi  salah  satu  ideologi  yang bercirikan  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat,  membuat  pembangunan  diharapkan  mampu  memberikan dampak  yang positif diberbagai sektor, agar masyarakat  mampu  merasakan dampak  dari  pembangunan  tersebut.  Bukan  hanya  untuk  mencapai masyarakat  dengan  tingkat  kemakmuran  tinggi,  melainkan  juga  untuk mewujudkan masyarakat yang adil (Hakim, 2010:70).
Salah satunya adalah pembangunan dalam sektor industri yang telah banyak  memberikan  perubahan  dalam  masyarakat,  terlebih  lagi  ketika industri yang ditandai dengan penerapan teknologi yang berkembang pesat, membuat  masyarakat  mulai  merubah  pola  perilaku  bercocok  tanam  dari awalnya  bertani  menjadi  masyarakat  industri.  Sebagaimana  kekuasaan manusia  yang  inheren  adalah  kecerdasan  dan  kemampuan  fisiknya  untuk bekerja (Fromm, 2004: 208).
Melihat  konteks  yang  terjadi  pada  aras  lokal  seperti  yang  terjadi  di Bangka  Belitung  dan  fokusnya  di  Desa  Nangka,  Kecamatan  Air  Gegas, Kabupaten  Bangka  Selatan.  Berencana  dari  pembangunan  sektor  industri oleh PT. Gemilang Cahaya Mentari (GCM) berupa pabrik kelapa sawit yang hanya  memerlukan  lahan  seluas  5  –  10  Hektar  di  Desa  Nangka,  nantinya diharapkan  mampu  memberikan  perubahan  positif  bagi  masyarakat  di sekitaran  pabrik  dalam  aspek  ekonomi.  Akan  tetapi,  pada  kenyataannya yang terjadi di lapangan terdapat fakta yang berbeda, lahan masyarakat yang telah mereka bebaskan sudah mencapai 143 Hektar, dan itu akan digunakan untuk  membuka  perkebunan  kelapa  sawit  bukan  pabrik  sawit  seperti rencana awalnya.
Ketidaksesuaian  itu  menimbulkan  kecurigaan  oleh  sebagian  besar masyarakat Desa Nangka kepada aparatur desa selaku memiliki kuasa dalam memberikan  perizinan,  ternyata  aparatur  desa  berelasi  dengan  pihak  PT. Gemilang  Cahaya  Mentari  menghasilkan  persetujuan  perizinan  kepada pihak  pemodal  untuk  membuka  perkebunan  kelapa  sawit.  Tetapi  tidak melibatkan  masyarakat  sebagai  bagian  penting  dalam  aspek  pembangunan,
baik  itu  sosialisasi  dan  relasinya,  serta  tanpa  adanya  transparansi  dalam proses pembebasan lahan masyarakat.
Berdasarkan  keadaan  itu  akhirnya  menimbulkan  pro  dan  kontra dalam  masyarakat  terkait  upaya  pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit. Masyarakat  yang  kontra  kemudian  melakukan  resistensi  dengan  rencana pembukaan  perkebunan  kelapa  sawit  itu,  kemudian  membentuk  suatu “Forum Peduli Lingkungan Desa Nangka” sebagai wadah untuk menentang keberadaan  perkebunan.  Dari  adanya  forum  tersebut  masyarakat  pada awalnya berupaya untuk mengumpulkan tanda tangan dari masyarakat yang merasa keberatan atau menolak keberadaan perkebunan, tidak hanya sampai disitu  ketika  mereka  juga  berupaya  untuk  menemui  kepala  desa  untuk mempertangungjawabkan  terkait  dengan  permasalahan  itu  dengan  cara melakukan  demonstrasi  di  depan  rumah  kepala  desa  untuk  menanyakan arsip proses jual beli serta mengingkan kepala desa mundur dari jabatanya.
Berdasarkan  keadaan  itulah,  maka  penelitian  ini  setidaknya  fokus pada  bahasan  mengenai  bentuk  relasi  yang  terjalin  antara  pemegang kekuasaan  dan  pemilik  modal  yang  menghasilkan  persetujuan  untuk membuka perkebunan kelapa sawit di Desa Nangka, ketika itu tanpa adanya persetujuan dari  masyarakat, terlebih proses  yang dilakukan secara tertutup membuat masyarakat melakukan resistensi terhadap keberadaan perkebunan tersebut yang menghasilkan solidaritas masyarakat untuk melawan aparatur desa .

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  melalui  penelitian kualitatif  dan  pendekatan  deskriptif  analitis.  Dijelaskan  oleh  Rahman  dan Ibrahim  (2009:41),  pada  umumnya  ada  2  jenis  penelitian,  yaitu  penelitian kualitatif  dan  penelitian  kuantitatif.  Penelitian  kualitatif  lebih  berkaitan dengan penyajian data secara kualitas, bukan angka, dan biasanya lebih pada eksplorasi  data,  bukan  pengujian  variabel  serta  lebih  berkenan  dengan proses  yang penuh  nilai. Penelitian  ini  juga  bersifat mengeksplorasi karena mengkaji  secara  khusus  apa  yang  menjadi  objek  penelitian  tersebut  yang
dikaji  secara  terbatas  dan  mendalamdalam  penentuan  informan  yang  akan diwawancara.
Lokasi  penelitian  ini  difokuskan  di  Desa  Nangka,  kecamatan  Air Gegas,  Kabupaten  Bangka  Selatan.  Dalam  hal  ini  peneliti  menilai  lokasi tersebut  merupakan  wilayah  ataupun  daerah  yang  bersingungan  langsung dengan  permasalahan  yang  terjadi  antara  penguasa,  pengusaha  dan masyarakat,  yang  berhubungan  dengan  pembukaan  perkebunan  kelapa sawit.
Kehadiran  perkebunan  kelapa  sawit  yang  tidak  disetujui  oleh masyarakat,  kemudian  melakukan  perlawanan  dan  melahirkan  forum gerakan.  Pengambilan  sampel  dilakukan  secara  acak.  Untuk  pengumpulan data mengunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam  penelitian  ini,  data  akan  dianalisis  dengan  mengunakan  metode analisis  kritis,  sebagai  unit  analisis  dalam  mengungkap  fenomena  sosial  di masyarakat  yang  bertujuan  membongkar  praktik  yang  dilakukan  oleh pengusaha dan pengusaha.
Menurut  Fairclough  dalam  Jorgensen  &  Louise  (2007:149), membedakan antara praktik kewacanaan, teks dan praktik sosial sebagai tiga tataran  yang  bisa  dipisahkan  secara  analitis.  Fokus  pada  analisis  praktik sosial,  dibagi  menjadi  dua  dimensi.  Pertama,  hendaknya  dilakukan eksplorasi hubungan antara praktik kewacanaan dan tatanan wacana. Kedua, tujuan  yang  ingin  dicapai  adalah  memetakan  hubungan  kultural,  sosial  dan nonwacana  dan  struktur  yang  menyusun  konteks  lebih  luas  praktik kewacanaan itu. Proses analisis data adalah mencari dan mengolah berbagai data  yang  mencakup  praktik  wacana  dan  praktik  sosial  bersumber  dari wawancara, pengamatan lapangan dan kajian dokumen untuk menghasilkan temuan laporan penelitian. Sepanjang jangka waktu penelitian, peneliti akan terus  menggali  serta  mencari  data  terkait  permasalahan  penelitian  dari berbagai  sumber  termasuk  informan.  Apabila  masih  terdapat  data  yang belum sama atau berbeda maka peneliti akan mencari terus informasi terkait sampai data yang peneliti dapat adalah sama.
Penelitian  akan  berhenti  mencari  data  sepanjang  data  yang ditemukan sudah  jenuh dan  mampu  menjelaskan  fenomena sosial  yang ada terjadi  di  masyarakat  Desa  Nangka.  Interpretasi  data  merujuk  pada
pengembangan  ide-ide  hasil  temuan  dan  kemudian  direlasikan  dengan kajian  teoritik  berdasarkan  bidang  keilmuan  yang  akan  mendukung  dan menghasilkan  konsep  atau  teori  baru  dalam  memperkaya  khazanah  ilmu pengetahuan. Pengunaan teori kritis dijadikan sebagai alat untuk membantu pengembangan  ide  hasil  temuan  dalam  penelitian  ini.  Kemudian  dalam analisis  ini  akhirnya  akan  muncul  penarikan  kesimpulan  yang  melihat hubungan praktik dan fenomena sosial yang lebih luas di masyarakat, ketika tindakan  yang  dilakukan  oleh  penguasa  mampu  mengungkapkan kemungkinan makna yang terjadi, serta dapat menjawab pertanyaan tentang perubahan dan konsekuensi ideologis berhubungan dengan relasi kuasa dan modal.  Akhirnya  mampu  memetakan hubungan kultural, sosial, nonwacana dan struktur dalam praktik sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hubungan Penguasa dan Pengusaha
Permulaan  hubungan  yang  terjadi  antara  pihak  penguasa  dengan  pihak pengusaha  dalam  upaya  pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit  di  Desa Nangka,  barawal  dari  keinginan  PT.  Gemilang  Cahaya  Mentari  untuk membuka  pabrik  kelapa  sawit,  kemudian  membuat  pihak  pengusaha melakukan  upaya  legalisasi  kepada  pihak  penguasa,  dalam  hal  ini  adalah Pemerintah  Kabupaten  Bangka  Selatan.  Keinginan  pihak  pengusaha  untuk membuka  pabrik  dan  perkebunan  kelapa  sawit  di  Desa  Nangka,  ternyata mendapatkan  dukungan  dari  pihak  Pemkab  Bangka  Selatan  dan  pihak Himpunan Petani Sawit Rakyat (Himpesra) Provinsi Bangka Belitung.
Setelah  mendapatkan  izin  rencana  pembukaan  dan  dukungan  dari beberapa  pihak  tersebut,  kemudian  pihak  PT  Gemilang  Cahaya  Mentari mencoba  untuk  melakukan  pendekatan  dan  menjalin  hubungan  kepada pihak  aparatur  Desa  Nangka  dengan  membawa  bukti  legalitas  Dishutbun, kemudian  menemui  kepala  desa.  Dalam  hal  ini  yang  terlibat  langsung dengan  para  pemilik  modal  adalah  Kepala  Desa  Nangka  yaitu  Suparjo  dan Kadus 1 yaitu Suparta. Keputusan yang didapat dari pertemuan awal antara pihak  penguasa  dan  pengusaha  yaitu  setelah  adanya  pembangunan  pabrik perusahaan  akan  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk  menjual
hasil panen perkebunan kelapa sawit  masyarakat kepada pihak perusahaan, ditambah  lagi  pemberian  bantuan  dana  agar  dapat  membantu  masyarakat Desa Nangka.
Dari  hasil relasi tersebut membuat pihak aparatur desa memberikan kebijakan  untuk  memberikan  perizinan  kepada  pihak  perusahaan  untuk membuka perkebunan di Desa Nangka. Terlebih lagi hubungan yang terjadi dalam  pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit,  secara  umum  berarti kerjasama  pembangunan  dengan  pihak  masyarakat.  Akan  tetapi  upaya  itu dilakukan oleh pihak penguasa tanpa terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada  masyarakat  secara  luas,  melainkan  hanya  kepada  beberapa  orang saja yang termasuk di dalam struktur pemerintahan desa.
Dari  proses  awal  relasi  yang  terjalin  itu,  kemudian  berlanjut  ke tahapan  upaya  pembebasan  lahan.  Dalam  upaya  pembebasan  ini  ternyata kepala desa memerintahkan kepada Budun, Dayat dan Rebuin untuk merayu masyarakat  agar  menjual  lahan  mereka  yang  masuk  dalam  area  yang disepakati  oleh  kedua  pihak.  Budun  bertugas  mendatangi  masyarakat kerumahnya  masing-masing  dengan  membawa  buku  tulis  untuk  mencatat warga  yang  memiliki  perkebunan  kelapa  sawit,  lalu  kemudian menandatanginya,  hal  ini    dilakukan  agar  perusahaan  percaya  bahwa masyarakat  juga  setuju  dengan  pendirian  perkebunan,  Sekaligus  bukti keterlibatan masyarakat.
Sedangkan
Rebuin dan Dayat, mereka bertugas untuk mempengaruhi  masyarakat  supaya  menjual  lahan  mereka  kepada perusahaan.  Proses  pembebasan  ini  cenderung  tertutup,  baik  dari  proses negosiasi dan  sampai pada pembayaran  yang dilakukan kepada pihak  yang memiliki  lahan.  Biaya  ganti  rugi  lahan  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  desa kepada pemilik lahan dengan kisaran 45-50 juta perhektar apabila memiliki tanam tumbuh, sedangkan 25-30 juta apabila tidak memiliki tanam tumbuh.
Ternyata  dalam  hal  ini  terdapat  praktik  yang  sanggat  merugikan masyarakat, dan terdapat logika instrumental dalam proses pembelian lahan tersebut.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Seli  selaku  warga  Desa Nangka  dan  ketua  RT  01,  mengatakan  bahwa  untuk  biaya  ganti  rugi  lahan dari  perusahaan  adalah  80  juta  apabila  memiliki  tanam  tumbuh,  sedangkan 50  juta  tidak  memiliki  tanam  tumbuh.  Dalam  hal  ini,  pihak  desa
memperoleh  keuntungan  yang  sanggat  besar  dari  hasil  pembebasan  lahan. Keuntungan  yang  didapatkan  masing-masing  kisaran  160  Juta  sampai dengan 180  juta. Hal  itu seperti dikatakan Robi,  masing-masing dari orang tersebut mendapatkan satu unit mobil Honda Jazz. Berdasarkan sikap itulah membuat  aparatur  desa  menjadikan  pertimbangan  untuk  mengizinkan pembukaan perkebunan di Desa Nangka.
Gambaran  itu  tampak  jelas  ketika  dalam  pembebasan  lahan masyarakat membuat pihak-pihak yang memiliki kepentingan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.  Disisi  lain pengabaian  hak  masyarakat telah dilakukan,  tanpa  memikirkan  kondisi  dimasa  yang  akan  datang.  Menurut Samekto  (2008:89-90),  adanya  hubungan  yang  terjadi  antara  penguasa  dan pengusaha  akan  mengakibatkan  munculnya  koalisi  kepentingan,  untuk kepentingan-kepentingan seperti inilah setidaknya menciptakan kelangengan  koalisi  antara  penguasa  dan  pengusaha,  maka  rakyat  dan lingkungan  hidup  akan  mudah  dikorbankan.  Penguasa  berkepentingan dengan keuntungan-keuntungan pribadi yang diperoleh karena kewenanganya, sedangkan kekuatan kapitalisme berkepentingan untuk tetap terus menjaga pasokan dan hasil produksi demi akumulasi modal.

## Kekuasaaan Dalam Bentuk Logika Dominasi
Menurut  Mosca  yang  dikutip  oleh  Sastroandmodjo  dalam  Oktorizah (2008:12), dalam masyarakat terdapat dua kelas penduduk. Satu kelas yang menguasai  dan  satu  kelas  yang  dikuasai.  Kelas  pertama  yang  jumlahnya selalu  lebih  kecil,  menjalankan  semua  fungsi  politik,  memonopoli kekuasaan, dan  menikmati keuntungan  yang diberikan  oleh kekuasaan  itu, sedangkan  kelas  kedua  yang  jumlahnya  jauh  lebih  besar,  diatur  dan dikendalikan  oleh  kelas  pertama.  Jabatan  kepala  desa  yang  merupakan kekuasaan  tertinggi  dan  sekaligus  sebagai  pembuat  kebijakan  yang mendorong perubahan masyarakat menuju kesejahteraan, seiring perjalanannya dengan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit telah disalahgunakan  dalam  penerapannya.  Menurut  Poloma  (2010:134), perbedaan dalam tingkat dominasi selalu sangat besar, tetapi pada dasarnya terdapat dua sistem kelas sosial (dalam perkumpulan khusus) yaitu, mereka mereka  yang  memiliki  peranan  dalam  struktur  kekuasaan  atau  institusional melalui  penguasaan  dan  mereka  yang  tidak  berpartisipasi  melalui
penundukan.  Wewenang  yang  diperoleh  sebagai  bagian  dari  institusinya, telah  membuataparatur  desa  melakukan  praktik  dominasi  yang  membuat masyarakat semakin sengsara sebagai akibat pembuatan kebijakan yang tak memihak.  Kebijakan  yang  dibuat  oleh  aparatur  Desa  Nangka  lebih  pada sikap  dasar  kebutuhan  palsu,  karena  kebijakan  yang  mengatasnamakan khalayak  ramai,  telah  menipu  masyarakat.  Penipuan  itu  didasarkan  atas keinginan  mereka  memperoleh  keuntungan  semaksimal  mungkin  dan menempatkan posisi mereka pada sisi yang kokoh di masyarakat atas dasar kewenangannya. Menurut Marcuse dalam Saeng (2012:49), logika dominasi atas  dasar  penciptaan  kebutuhan  palsu,  logika  dominasi  mewujud  dalam sistem  masyarakat  berupa  institusi  sosial,  kebiasaan,    hukum,  adat  dan sistem  nilai  maupun  jaringan  relasi  antar  individu  dan  dunia  kebutuhan. Kemudian  dari  keaadaan  itu  terlihat  dari  sikap  aparatur  dalam  membuat kebijakan atas dasar kepentingan individu.

## Kekuasaan Menghasilkan Resistensi
Pengabaian hak atas masyarakat selalu ditetapkan dalam persolan kebijakan. Sebagaimana  atas  dasar  kebijakan  itulah  pihak  kaum  penguasa  telah mengubah  cara  dalam  melakukan  penindasan  kepada  masyarakat,  cara tersebut  tidak  lagi  pada  tindakan  fisik  yang  justru  akan  menimbulkan perlawanan yang jelas dari para kaum lemah, tetapi lebih pada akal rasional agar mereka patuh terhadap peraturan dan kebijakan yang telah dibuat.
Menurut  Rina  Tarol  selaku  anggota  DPRD  Provinsi  perwakilan Basel  dikutip  Bangkapos  (29/01/2013),  saat  ini  sebagian  warga  ada  yang merasa  resah  lantaran  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  bukan  atas kepentingan rakyat. `Selain persoalan pembangunan perkebunan, masyarakat  juga  berangapan  bahwa  pihak  aparatur  desa  telah  melakukan tindakan  penyalahgunaan  wewenang  berupa  pengelapan  dana  desa.  Seperti dikatakan  Adimas  selaku  warga  yang  menolak  pembangunan  perkebunan, penduduk  Desa  Nangka  sudah  lama  tahu  kalau  kades  dan  perangkatnya tidak benar dalam menjabat, persolannya dana yang diberi pemerintah pusat kepada  desa  tidak  terlihat  sama  sekali  pembangunannya,  padahal  hampir satu milyar pertahun dana untuk masyarakat desa.
Sebelumnya  masyarakat  cenderung  diam  dengan  keadaan  itu,  akan tetapi ketika praktik logika dominasi dimainkan dalam upaya pembangunan
perkebunan  kelapa  sawit  di  Desa  Nangka,  yang  akan  dilakukan  oleh  PT Gemilang Cahaya Mentari, membuat masyarakat mulai  bertindak dan tidak tinggal diam untuk dapat mencegah pembangunan perkebunan kelapa sawit masuk ke dalam wilayah Desa Nangka. Menurut Cote dan Laura  (2013:6), sifat resistensi sangat dipengaruhi oleh  bentuk-bentuk tenaga kerja, kontrol dan  keyakinan  tentang  probabilitas  dan  tingkat  keparahan  pembalasan. Keadaan  itu  menunjukan  bahwa ketika sistem kerja dan kontrol  yang tidak baik, membuat perlawanan akan semakin besar untuk dilakukan.
Senada  dikatakan  Robi  dalam  Rakyat  pos  (28/01/2014),  sebagai Kaur  Desa Nangka bahwa keberadaan PT Gemilang Cahaya  Mentari tanpa melalui sosialisasi. Bahkan, kata Robi, PT Gemilang Cahaya Mentari terus akan  membuka  lahan  karena  sudah  mengantongi  izin  Bupati  Basel.  “Ini akan menciptakan konflik, dan membuat situasi kamtibmas tidak kondusif” ungkapnya.  Sementara  itu,  Bupati  Basel  H  Jamro  mengatakan  perizinan sawit dikeluarkan  berawal dari usulan dari  masyarakat dan perangkat Desa Nangka sendiri.
Sebenarnya untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah Desa  Nangka,  sudah  sejak  dahulu  tidak  dibiarkan.    Menurut  Taufik  selaku tokoh pemuda, sejak tahun 2008 orang tidak setuju dengan masuknya pihak perusahaan  di  Desa  Nangka.  Tindakan  tersebut  sama  dengan  apa  yang dikatakan  oleh  Sahur,  dari  dahulu  masyarakat  tidak  setuju  kalau  ada perusahaan  yang  masuk  ke  wilayah  Desa  Nangka,  dahulunya  masyarakat menolak di sebelah barat desa.

## Terbentuknya Kesadaran Individu dan Kelompok
Selama  ini  masyarakat  Desa  Nangka  hanya  bisa  berbicara  kepada  teman sebaya  dan  tidak  cenderung  mengembangkan  kesadaran  kritisnya  terhadap permasalahan  di  Desa  Nangka.  Menurut  mereka,  selama  masyarakat  masih bisa  makan  dan  tidak  mengangu,  perbuatan  itu  masih  dibiarkan.  Menurut Suryadi  selaku  ketua  FPMDN,  pembiaran  terhadap tindakan  aparatur  desa, ternyata  masih  kuatnya  pengaruh  agama  terhadap  pemikiran  masyarakat Desa  Nangka,  seperti  halnya  menurut  sebagian  besar  masyarakat mengangap,  biarkan  saja  mereka  berbuat  sesuai  dengan  keinginan  mereka, nantinya  mereka  yang  akan  mendapatkan  balasan  di  akhirat.  Akan  tetapi pada  saat  rencana  pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit,  disaat  hak
masyarakat  mulai  dipermainkan  oleh  aparatur  desa  yang  berhubungan dengan  tempat  mereka  untuk  mencari  kehidupan  dan  kesejahteraan, membuat  masyarakat  Desa  Nangka  mulai  tersadar  dan  harus  melakukan perlawanan.
Menurut  Marcuse  dalam  Saeng  (2012:  296),  berpendapat  ditengah kegelapan  masih  ada  sedikit  cahaya,  cahaya  itu  adalah  imajinasi,  imajinasi memiliki fungsi yang sanggat penting dan menentukan dalam keseluruhan struktur psikis.  Melalui  imajinasi  inilah  seseorang  dapat  menyadari  potensi  dirinya  dan sadar  bahwa  selama  ini  telah  ditindas  dengan  cara  yang  cukup  halus (Ariyani, dkk, 2018). Imajinasi  merupakan  kekuatan  mental  yang  memainkan  peran  utama dalam  perwujudan  masyarakat  dan  individu,  aksi  pembebasan  manusia  dan masyarakat  menjadi  mungkin  untuk  dilakukan,  karena  imajinasi  melacak  dan memproyeksikan potensi individu, situasi dan kondisi sosialnya (Saeng, 2012:301).
Berati  imajinasi  adalah  sesuatu  hal  yang  sanggat  penting  untuk mengarahkan manusia menuju penyadaran kritis dan pembongkaran atas kebijakan yang  tidak  memihak (Mahendra,  2018) .  Pengabaian  hak  selama  ini  yang  telah dilakukan  oleh  aparatur  desa  secara  berulang-ulang  dan  puncaknya  ketika berhubungan  dengan  masalah  pembukaan  perkebunan  kelapa  sawit,  membuat masyarakat  Desa  Nangka  tidak  bisa  diam  lagi.  Dari  kumpulan  individu  yang tersadar,  kemudian  masyarakat  membentuk  kelompok  kritis  untuk  melakukan pembongkaran yaitu sebuah forum dengan nama “Forum Peduli Masyarakat Desa Nangka”  untuk  mencegah  tindakan  aparatur  desa  yang  telah  berlaku  sewenang- wenang kepada masyarakat.

## Pendidikan Kritis Sebagai Sebuah Alternatif
Disaat  munculnya  individu  yang  mulai  tersadar  sebagai  manusia  yang dibekali  imajinasi  dan  kemampuan  untuk  bernalar,  penindasan  selama  ini yang  telah  di  lakukan  oleh  aparatur  Desa  Nangka  sudah  tidak  bisa  di toleransi lagi. Maka yang harus dilakukan adalah melalui perjuangan untuk tetap  membongkar  praktik  tersebut  melalui  pendidikan  kritis.  Hal  ini  juga menjadi  sebuah  bukti  bahwa  masyarakat  itu  harus  diberdayakan  dalam mengembangkan  kesejahteraan  bagi  masyarakatnya.  Pendidikan  kritis Marcusian memiliki beberapa tujuan. Pertama, tujuan jangka pendek terarah pada  pembentukan  dan  pembangunan  subjek  baru  untuk  revolusi,  hal  ini adalah  kalangan  yang  belum  tercemar  oleh  sistem  kapitalis.  Kedua,  tujuan
jarak  menengah  berorientasi  pada    aktivitas  pembebasan  manusia  dan lingkungan  dari  dominasi    rezim  dan  struktur  kekuasan  kapitalis  yang dipandu secara buta oleh logika keuntungan.
Pendidikan  ini  adalah  merupakan  serangkaian  aksi  praksis  berupa demonstrasi, pertarungan, perlawanan. Ketiga, tujuan jangka panjang adalah perwujudan realitas dan dunia yang dianimasi dan ditata kelola seturut nilai kebebasan,  dengan  memprioritaskan  kesenangan  dan  keindahan  (Saeng, 2012:311).   Beradasarkan  tujuan  pendidikan  kritis  tersebut,  melalui  Forum Peduli  Lingkungan  Desa  Nangka  masyarakat  berusaha  untuk  mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tujuan itu didasarkan beberapa hal:

## 1. Tujuan jangka pendek
Sebagaimana  ketika  kesadaran  kelompok  telah  membentuk  sebuah forum,  dari  adanya  forum  tersebut  masyarakat  pada  awalnya  berupaya untuk  mengumpulkan  tanda  tangan  dari  masyarakat  yang  merasa keberatan  atau  menolak  keberadaan  perkebunan  tersebut,  yang  akhirnya langkah  itu  membuahkan hasil  yang didapat yaitu 700 tanda tangan dari warga  yang  menolak  keberadaan  perkebunan  sawit  itu.  Dengan  bukti hasil yang telah dikumpulkan oleh forum, sanggat jelas banyakmasyarakat  yang  tidak  setuju  dengan  pembangunan  perkebunan, dari  hal  ini  merupakan  suatu  bukti  bahwa  tujuan  dari  jangka  pendek untuk dapat menyadarkan masyarakat telah tercapai. Pokok persoalannya tidak  hanya  sampai  disitu  ketika  mereka  juga  berupaya  untuk  menemui kepala  desa  untuk  mempertangungjawabkan  permasalahan  itu  dengan cara  melakukan  aksi  langsung  dan  merupakan  tujuan  pendidikan  kritis selanjutnya.
2. Tujuan Jangka Menengah
Tujuan  menengah  melalui  pendidikan  kritis  adalah  dengan  melakukan aksi praksis berupa demonstrasi. Hal ini tergambarkan ketika masyarakat melakukan  demonstrasi  di  depan  rumah  kepala  desa  untuk  menanyakan arsip  proses  jual  beli  serta  mengingkan  kepala  desa  mundur  dari jabatanya. Menurut Suryadi setelah dilakukan pengecekan ke aparat desa tidak  ada  proses  jual  beli  lahan  dan  kearsipanya.  Selain  itu  menurut Samsir  selaku  anggota  komisi  B  DPRD  Basel  kepada  Bangkapos (6/12/2013),  konflik  yang  berkaitan  dengan  perkebunan  kelapa  sawit
yang  terjadi  akhir-akhir  ini  antar  masyarakat  bahkan  sudah  menuju kearah  anarkisme  dan  perang    saudara  antar  sesama  warga  yang  ada  di desa  yang  bersangkutan  seperti  di  Desa  Nangka.    Selain  itu  seperti dikutip  dari  Rakyatpos  (07/01/2014),  Ketua  Forum  Peduli  Lingkungan Desa  Nangka,  Suryadi  mempertanyakan  Bupati  Basel  H  Jamro  yang sudah  mengetahui  penolakan  warga  Desa  Nangka  tetapi  tetap mengizinkan  perusahaan  bekerja  di  Desa  Nangka.  “Kita  minta  Bupati Basel bertindak segera menghentikan dan meniadakan aktivitas PT GCM di  Desa  Nangka  untuk  selamanya,  jangan  kalau  sudah  ada  korban  baru bertindak,  lebih  baik  dari  sekarang.  Menurut  Marcuse  dalam  Saeng (2012:295),  aksi  langsung  merupakan  gerakan  pembebasan,  tindakan konkret  untuk  memecahkan  aneka  persoalan  yang  dihadapi  oleh masyarakat.  hal  ini  dimaksudkan  agar   mampu  diarahkan  kepada  semua struktur kekuasan kapitalis  yang sedang  menjalankan politik penindasan dan  perbudakan.  Selain  itu  diperuntukan  dengan  cara  berfikir  dan bertindak,  relasi  dan  interaksi  dengan  sesama  dan  semua  institusi  di dalam masyarakat, kemudian menciptakan perubahan secara penuh.
3. Tujuan Jangka Panjang
Perlawanan  dan  perjuangan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa Nangka,  sebenarnya  masyarakat  berusaha  untuk  menciptakan  dan melakukan  pembangunan  kerajaan  dimana  manusia  menjadi  tuan  atas dirinya  sendiri.  Atas  dasar  itulah  masyarakat  menginginkan  kebebasan secara  keseluruhan,  bebas  dari  belenggu  penjajahan  nalar  dan  fisik. Penjajahan  selama  ini  merupakan  penjajahan  yang  tidak  tampak,  tetapi dampak yang dirasakan sanggat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. itulah bukti bahwa masyarakat secara keseluruhan telah dikorbankan oleh kebijakan  yang  mengikat  mereka,  tanpa  sedikitpun  mereka  sadari keadaan sebenarnya.
Ketika  kebijakan  yang  telah  membelenggu  dengan  pemberian  izin kepadaperusahaan, perlunya pembongkaran untuk mencegah dampak buruk dimasa  yangakan  datang.    Atas  dasar  solidaritas  yang  dihasilkan  dari kesadaran  individu dan  membentuk kesadaran kelompok, perjuangan untuk menuju  pembebasan  perlu  untuk  dilakukan,  agar  masyarakat  terbebas  dari segala  belenggu  kebijakan  yang  tidak  berdimensi  kemanusiaan.  Akhirnya
menciptakan  masyarakat  yang  terwujudberdasarkan  keadilan  yang  setara disegala  aspek  kehidupannya.  Masyarakat  yang  kuat  dalam  mendukung kemajuan dan  memiliki tingkat partisispasi  yang tinggi dalam  segala aspek kemasyarakatan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, hubungan relasi kuasa dan modal yang dilakukan oleh  penguasa dan pengusaha, dapat dilihat dalam beberapa poin: 1. Hubungan  yang terjadi antara penguasa dan pengusaha  lebih didasarkan pada  logika  instrumentalis  atas  dasar  untung  rugi  yang  terjadi  diantara keduanya,  hal  itu  berhubungan  dengan  pembukaan  perkebunan  kelapa sawit  yang  ada  di  Desa  Nangka.  Suatu  sisi  pengusaha  berupaya  untuk mendapatkan  lahan  masyarakat  untuk  mencapai  keinginan  mereka membuka  perkebunan  kelapa  sawit.  Sedangkan  pihak  aparatur  desa memperoleh  keuntungan  berupa  materi  dari  hasil  penjualan  dan  biaya ganti lahan kepada masyarakat. Keadaan inilah yang menjadi proses awal dalam hubungan yang dilakukan, akibat dari hubungan itu adalah praktik negosiasi  dan  manipulasi  terstruktur  yang  digunakan  oleh  aparatur  desa untuk  menindas  masyarakat  melalui  kebijakan  yang  telah  mereka sepakati  tanpa  adanya  partisipasi  dan  sosialisasi  sebagai  salah  satu elemen  penentu  kebijakan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  hubungan  relasi dan praktik kompromis antara penguasa dan pengusaha telah melahirkan hubungan simbiosis mutualistis.
2. Pola kekuasaan  yang diterapkan oleh aparatur  Desa Nangka adalah pola kekuasaan  yang  otoriter  dan  mewujud  dalam  logika  dominasi  sebagai wadah  aparatur  desa  dalam  mengarahkan  masyarakat  menjadi  satu dimensi  dari  kebijakan  yang  mereka  buat  dengan  pihak  perusahaan. Kemudian  pola-pola  tersebut  mempengaruhi  aparatur  desa  dalam bersikap membuat kebijakan tanpa partisipasi dan hanya atas keuntungan pribadi,  yang  menghilangkan  eksistensi  masyarakat  Desa  Nangka  untuk berpatisipasi  dalam  pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit.Akhirnya pola  kekuasaan  otoriter  yang  dijalankan  oleh  aparatur  desa  melahirkan konflik  di  dalam  masyarakat,  kemudian  dari  keadaan  itulah  membuat masyarakat untuk melakukan perlawanan.
3. Perlawanan  yang  telah  dilakukan  masyarakat,  akhirnya  melahirkan integrasi  kelompok  dan  pembentukan  solidaritas  antara  sesama  individu yang  tertindas  oleh  kebijakan  yang  tidak  memihak.  Integrasi  yang mereka lakukan adalah melalui pembentukan suatu forum yang bernama Forum  Peduli  Lingkungan  Desa  Nangka  (FPLDN),  yang  digunakan untuk melawan aparatur desa dan  menampung aspirasi  masyarakat, agar dengan keberadaan  forum  mampu  mempengaruhi  kebijakan  yang dibuat oleh  aparatur  desa.  Sekaligus  sebagai  alat  untuk  dapat  menciptakan perubahan  dan  akhirnya  tercipta  kerajaan  dimana  manusia  menjadi  tuan atas dirinya dan kerja sebagai permainan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyani,  N.  I.,  Demartoto,  A.,  &  Zuber,  A.  (2018).  HABITUS PENGEMBANGAN  DESA  WISATA  KUWU:  Studi  Kasus  Desa Wisata  Kuwu  Kecamatan  Kradenan  Kabupaten  Grobogan. Jurnal Analisa Sosiologi , 4 (2).
Bangkapos.  06  Desember  2013.  Penolakan  Sawit  Timbulkan  Suasana  Tak Kondusif.
Bangkapos.  18  September  2013.  Pembangunan  Pabrik  CPO  Dapat
Dukungan .
Bangkapos. 29 Januari 2013. Warga Minta Izin Sawit Distop. Cote, Denis dan Laura Cliche. 2013. Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Perkebunan  Sawit  di  Borneo. (Online).  http//www.resistensi masyarakat.com. Diakses 20-2-2014.
Fromm, Erich. 2004. Konsep Manusia Menurut Marx . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Jorgensen, Marianne & Louise J. Philips. 2007. Analisis Wacana Teori dan Metode.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Julianto,  Dwi.  2003. Kritik  Terhadap  Masyarakat  Kapitalisme  (Telaah Terhadap  Pemikiran  Herbert  Marcuse  dan  Jurgen  Habermas). Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Ushuludin –IAIN Sunan Kalijaga. Mahendra,  S.  (2018).  KETERKAITAN  MODAL  SOSIAL  DENGAN STRATEGI  KELANGSUNGAN  USAHA  PEDAGANG  SEKTOR INFORMAL  DI  KAWASAN  WADUK  MULUR:  Studi  Kasus  pada Pedagang  Sektor  Informal  di  Kawasan  Waduk  Mulur  Kelurahan Mulur  Kecamatan  Bendosari  Kabupaten  Sukoharjo. Jurnal  Analisa Sosiologi , 4 (2).
Oktorizah,  Hesti. 2008. Dominasi  Kekuasan dan Perlawanan Masyarakat, Studi  Kasus:  Dominasi  pemerintah  Kota  Terhadap  Pedagang  Pasar Senapelan  Kota  PekanbaruRiau .  Skripsi.  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik- Universitas Sumatera Utara.
Poloma,  Margaret,  M.  2007. Sosiologi  Kontemporer .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Rahman,  Bustami  &  Ibrahim.  2009.  Menyusun  Proposal  Penelitian. Pangkalpinang : UBB Press.
Rakyatpos.07 Januari 2014. Warga Nangka “Serbu” Polsek.
Saeng,  Valentinus.  2012. Herbert  Marcuse:  Perang  Semesta  Melawan Kapitalisme Global. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Samekto,  Adji.  2008. Kapitalisme,  Modernisasi  dan  Kerusakan Lingkungan . Yogyakarta: Genta Press. Situmorang,  Abdul  Wahib.  2007. Gerakan  Sosial .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Suka,  I.Ginting.  2012. Dominasi  Dalam  Perspektif  Teori  Kritis . JurnalVolume XII, No. 1.