## Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran dan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari
Abdul Jabar Rahim 1 dan Agustinus Samosir 2 * 1)  Universitas Muhammadiiyah Kendari 2)  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mura Lubuklinggau Samosiragustinusmh@Gmail.Com

## Abstrak
Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusian yang sangat berat, mempunyai dampak luar  biasa,  terutama  pada  generasi  muda  suatu  bangsa  yang  beradab.  Fokus  penelitian  ini  adalah  mengungkap kejahatan  narkotik  lintas  negara  yang  penyebaran  dan  perdagangan  gelapnya  dilakukan  lintas  batas  negara. Penelitian ini juga mengungkap cara menegakan supremasi hukum dalam memberantas peredaran dan penggunaan narkotika  dan  psikotropika  di  Kendari.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  perlu  adanya  peningkatan  sarana  dan prasarana yang lebih canggih dalam pengoptimalkan pencegahan peredaran Narkoba di Kota Kendari. Penyuluhan dan pencegahan juga harus diberikan lebih intensif di kantor-kantor pemerintahan, di sekolah, maupun di kampus. Pengawasan dari pihak kepolisian dan pemberian  hukuman yang maksimal terhadap para pengedar narkotika juga menjadi kunci utama pemberantasan narkoba di Kendari.
Kata kunci : Kriminologi; peredaran narkotika; kota Kendari

## Abstract
Narcotics  and  Psychotropic  crimes,  which  are  very  serious  humanitarian  crimes,  have  tremendous  impacts, especially  in the  younger generation of a civilized nation. The focus of this research  is to  uncover cross-country narcotics crimes whose distribution and illicit trade are carried out across national borders. This study also revealed how to  uphold  the  rule  of  law  in  combating  the  circulation  and  use  of  narcotics  and  psychotropic  substances  in Kendari. The results of the analysis show that there is a need for more sophisticated facilities and infrastructure to be optimized in the prevention of drug trafficking in Kendari City. Counseling and prevention must also be given more  intensively  in  government  offices,  in  schools,  and  on  campus.  Supervision  by  the  police  and  giving maximum punishment to narcotics dealers is also the main key to eradicating drugs in Kendari.
Keywords : Criminology; drug trafficking; Kendari city

## I.  PENDAHULUAN
Narkotika  dan  psikotropika,  dalam  rentan sejarahnya  telah  di  kenal  dalam  peradaban,  yang semula  berguna  untuk  kesehatan.  Dalam perkembangan  yang  cepat,  ternyata,  tidak  hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan, dan  pada  akhirnya  melumpuhkan  produktivitas kemanusiaan,  yang  berpotensi  menurunkan derajat  kemanusiaan.  Karena  perderan  secara ilegal  terhadap  seluruh  jenis  narkotika  dan psikotropika,  pada  akhirnya  menjadi  perhatian
umat  manusia  yang  beradab,  bahkan  menjadi suatu  nomenklatur  baru  dalam  kejahatan,  yakni kejahatan narkoba.
Pada zaman prasejarah di negeri Mesopotamia (Irak dan Iran), di kenal GIL, sebagai bahan yang menggembirakan,  dan  mulanya  digunakan  untuk obat  sakit  perut,  selanjutnya  dengan  cepat menyebar di dunia barat dan Amerika Serikat. Di Tiongkok, bahan sejenis GIL ini di kenal sebagai candu,  dan  dalam  sejarahnya  candu  ini  pernah menghancurkan  Tiongkok  sekitar  1840-an.
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved Halaman 6
Published: 28/02/2019
How  To  Cite:  Rahim,  A,  J.,  Samosir,  A . 2019. Tinjauan  Kriminologi  terhadap  Peredaran  dan  Penggunaan  Narkotika  dan Psikotropika yang dilakukan oleh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari .Volume 13, Nomor 1. Hal 6 - 11. http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.917.6-11
Karena  dipergunakan  sebagai  alat  subversif  oleh Inggris,  sehingga  dikenal  dengan  perang  candu ( The  Opium  War ).  1839-184,  yang  dimenangka oleh  Inggris,  setelah  berhasil  merusak  mental lawannya  melalui  candu.  Bahan  lain  sejenis  GIL adalah Jadam ,  yang  masuk  sebagai  obat  keras, dan  zat-zat  sejenis  ini,  berkembang  dengan  pesat di  dunia.  Pada  masa  penjajahan  Belanda, pemakaiannya  obat  candu  sudah  dilakukan larangan  melalui  perundang-undangan,  yang pemakainnya  dilakukan  oleh  kalangan  menengah dan warga golongan Cina (Makaro 2005) .
Berbagai  daun,buah,akar  dan  bunga  dari  jenis tanaman  yang  sudah  lama  di  ketahui  oleh manusia  purba  akan  efek  morfologinya.  Sejarah mencatat,  ganja  sudah  dipergunakan  sejak  tahun 2700  SM. Opium telah  digunakan  bangsa  mesir kuno  untuk  menenagkan  bagi  yang  menangis. Dalam  perkembangannya,  di  temukan  berbagi teknik  penyulingan  dan  mulailah  dikenal  candu yang  berasal  dari  pegunungan  Mediterina,  dan asia dikenal  sebagai daerah The Golden Triangle (segi  tiga  emas  ),  yakni  diantara  perbatasan Birma,  Thailand,  dan  Laos,  yang  dapat menghasilkan  2/3  candu  gelap  dunia.  Kebiasaan menghisap  candu  secara  besar-besaran  terjadi  di India  dan  China,  selanjutnya  Amerika.  Inggris dalam  sejarahnya  pernah  menjual  candu  dalam jumlah  yang  besar-besaran    kepada  China, selanjutnya  Amerika.  Inggris    dalam  sejarahnya pernah menjual candu dalam jumlah besar kepada China,  oleh  maskapai  Inggris, Britist  East  India Company  (BEIC) ,  dan  Belanda,  hingga  berakhir dengan peristiwa perang candu tahun 1839-1942, yang  berakhir  dengan  kekalahan  Cina,  dan berakibat dibukanya pelabuhan-pelabuhan sebagai  pintu  masuk  candu  hingga  ke  Sumatra dan  Jawa  melalui  kongsi  dagang  VOC (Mardani 2008) .
Industri  narkotik  dan  psikotropika  sebenarnya adalah  sebuah  kosekuensi  dari  rentetan  panjang revolusi politik yang berlangsung selama abad ke- 19.  Revolusi  industri  bukan  merupakan  berbagai perkembangan  yang  saling  berkaitan,  yang berpuncak  pada  transformasi  dunia  barat.  Pabrik berkembang  pesat  berkat  kemajuan  teknologi, birokrasi  ekonomi  besar,  yang  muncul  untuk memberikan  pelayanan  yang  dibutuhkan  oleh industri  dan  sistem  ekonomi  kapitalis.  Harapan utama  dari  kapitalis  adalah  sebuah  pasar  bebas, tempat  memperjualkan  berbagai  produk  industri, sehingga  dalam  sistem  ekonomi  kapitalis  inilah seseorang  akan  mendapatkan  keuntungan  sangat besar,  sementara  sebagian  besar  lainnya  yang
bekerja membanting tulang dalam jam kerja yang panjang  menerima  upah  yang  rendah (Ritzer 2008) .
Istilah  narkotika  dan  psikotropika  bukan  lagi istilah  asing  bagi  masyarakat,  mengingat  begitu banyaknya  berita  baik  dari  media  cetak,  maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan  narkotika  dan  psikotropika  serta bagaimana  korban  dari  berbagai  kalangan  dan usia berjatuhan akibat penggunaanya. Penggunaan  narkotika  dan  psikotropika  dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berprestasi  terhadap  suatu  hal.  Hilangnya kemampuan kensentrasi dan mengambil keputusan.  Pada  hakikatnya  perbuatan  pidana sesungguhnya  perbuatan  yang  cenderung  tidak akan dilakukan oleh manusia apabila kemampuan berprestasi manusia tersebut dalam keadaan baik. Oleh  karena  itu,  penggunaan  narkotika  jelas mempunyai kaitan yang erat dalam menimbulkan suatu kejahatan.
Alasan ekonomis penggunaan narkotik, karena sifat  narkotik  yang  memabukan  dan  menjadikan setiap  orang  dapat  melakukan  kejahatan  demi memenuhi  kebutuhan  atas  zat  adiktif  yang  telah di  kontaminasi.  Kejahatan narkotik  dan pasikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang  berat,  yang  mempunyai  dampak  luar  biasa, terutama  pada  generasi  muda  suatu  bangsa  yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan  lintas  negara,  karena  penyebaran  dan perdagangan  gelapnya  dilakukan  dalam  lintas negara.  Dalam  kaitannya  dengan  negara Indonesia,  sebagai  negara  Hukum.  Dalam kaitannya  dengan  negara  Indonesia,  sebagai negara  hukum,  negara  hukum  yang  dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Secara umum,  dalam  setiap  negara  yang  menganut paham  negara  hukum  terdapat  tiga  prinsip  dasar, yaitu  supremasi  hukum  ( supremacy  of  law ), kesetaraan dihadapan hukum ( equality before the law ),  dan  penegakan  hukum  dengan  cara  yang tidak bertentangan dengan hukum ( due procces of law ). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara,  hukum  mempunyai  ciri-ciri  adanya jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia,kekuasaan kehakiman atau pradilan yang merdeka, legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik  pemerintah/negara  maupun  warga  negara dalam  bertindak  harus  berdasar  atas  hukum (Majelis  Permusyarakatan  Rakyat  Republik Indonesia  2008) .  Hukum  adalah  himpunan
Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran dan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
petunjuk  hidup,  yang  mengatur  tata  tertib  dalam suatu  masyarakat,  dan  seharusnya  di  taati  oleh anggota  masyarakat  yang  bersangkutan (Utrecht 1996) .
Kriteria bagi suatu negara yang modern adalah negara  yang  menerima  dan  menerapkan  inovasi- inovasi baru demi kehidupan yang terus menerus lebih  baik  bagi  rakyat.  Kekuasaan  pemerintah dalam  negara  modern  yang  berdasarkan  hukum artinya  dalam negara hukum pemerintah  yang di bentuk secara demokratis hanya menyelenggarakan kekuasaan politiknya, terbatas pada  kerangka  mandat  konstitusi (Syaiful  Bakhri 2012) .
Hukum  merupakan  sesuatu  yang  berkenaan dengan  kehidupan  manusia.  Hukum  lahir  dalam pergaulan dan perkembangan di tengah masyarakat.  Serta  berperan  di  dalam  hubungan antar  individu  dan  antar  kelompok.  Hukum mengejawantah  dalam  pergaulan  itu,  dalam bentuk  ketentuan-ketentuan  yang  juga  di namakan kaidah-kaidah atau norma-norma sosial. Narkotik  dan  Psikotropika  sebagai  masalah  pada masyarakat majemuk dan berkaitan dengan dunia internasional, jelas memerlukan adanya perangkat -perangkat  hukum  dalam  bentuk  undang-undang tertulis. Hukum narkotik merupakan hukum yang dapat  menjangkau  ke  masa  depan  dan  senantiasa mampu  mengakomodir  permasalahan  narkotik dari masa ke masa (Ruslan Saleh 1996) .
Secara substansi bahwa penggunaan narkotika dan  psikotropika  adalah  merupakan  konsep  dari pada  hukum  kesehatan  menurut  Undang-Undang Kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009,  yang menganggap penggunaan narkotik dan psikotropika  di  tempatkan  atau  pada  sasaran terhadap ilmu kesehatan dalam bidang kedokteran namun  karena  kurang  waspada  terhadap penyalahgunaan  maka  pemerintah  memberikan suatu  batasan  hukum  terhadap  penggunaan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun  2009  tentang  Narkotik  dan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1997  tentang Psikotropika.
Dengan  adanya  Undang-Undang  Narkotika dan  Psikotropika,  maka  sebagai  hukum  yang mengatur  tentang  tertib  dalam  masyarakat. Hukum  dilihat  sebagai  suatu  pertumbuhan dinamis, didasarkan pada suatu keyakinan bahwa hukum  itu  terjadi  sebagai  suatu  yang  di rencanakan,  dari  situasi  tertentu  menuju  pada suatu tujuan  yang tidak yuridis,  karenanya faktor diluar hukumlah yang memelihara
berlangsungnya proses pertumbuhan dinamis dari hukum itu (Ruslan Saleh 1996) .
Penegakan  hukum  kejahatan  narkotika  dan psikotropika,  dilakukan  dengan  sangat  gencar, tetapi  organisasi  mafianya  juga  tersusun  dengan rapi,  yang  memungkin  terlibatnya  penegak hukum  atau  mantan  penegak  hukum.  Sehingga, sangat sulit dilakukan pemberantasannya. Jumlah narkotika dan psikotropika, semakin banyak, dan para  pemakainnya  juga  terus  bertambah.  Tidak hanya dari kalangan keluarga yang tidak bahagia, tetapi  juga  telah  menjalar  pada  masyarakat ekonomi menengah dan kalangan yang berbahagia. Masuk jalur norkotika dan psikotropika  di  kenal  melalui  segi  tiga  emas ( golden triangle ), yang terletak antara Thailand,Myanmar,  dan  Laos.  Di  Indonesia, peredaran  narkotika  dilakukan  dengan  berbagai cara, dan cara-cara tersebut sudah mendekati cara mafia internasional.
Walaupun  pencegahan  narkotika  dan psikotropik berdasarkan perundang-undangan sudah  sangat  ketat  dengan  penggunaan penyadapan,  pembelian  terselubung,  dan pengawasan  terhadap  penyerahan  barang yang  memungkinkan  kemudahan  proses pembuktian,  tetapi  masih  saja  terbuka  jalan peredaran  gelap  dan  pemakaiannya  yang justru  berkembang  di  hampir  lembaga institusi  hingga  para  penegak  hukum  di berbagai  tingkatannya.  Inilah  yang  menjadi dasar  pemikiran  secara  teoretis  untuk mengkaji  tentang  “Tinjauan  Kriminologi terhadap Peredaran dan Penggunaan Narkotika  dan  Psikotropika  yang  dilakukan oleh Narapidana pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Kendari”

## II.  METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  model  penelitian hukum  empiris  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan  serta  pendekatan  kasus. Pendekatan  perundang-undangan  akan  dilakukan melalui  data  sekunder,  sedangkan  bahan  hukum yang  diperoleh  dari  berbagai  bahan  hukum  yang relevan dengan penelitian ini menjadi pendukung sumber  data  primer  yang  peneliti  dapatkan  dari pengamatan  dan  wawancara  langsung  ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari.

## III.PEMBAHASAN
Kriminologi  sebagai  ilmu  sosial  yang
Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran dan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
mempersoalkan  segala  macam  gejala  sosial beserta  ruang  lingkup  gejolak  arti  itu  sendiri sehingga  para  ahli  kriminologi  memberikan pengertian  menurut  disiplin  ilmunya  masing- masing. Menurut Andi Zainal Abdin Farid, bahwa kriminologi  adalah  ilmu  pengetahuan  yang mempelajari  faktor-faktor  penyebab  kejahatan, dan  cara  bagaimana  menanggulanginya  (Farid, 1986). Sesuai itu, Bonger menyatakan kriminologi  adalah  ilmu  pengetahuan  yang bertujuan  menyelidiki  gejala-gejala  kejahatan seluas-luasnya (Kartini kartono 1981).
Selanjutnya,  secara  etimologis  kriminologis berasal  dari  kata  “ crime ”  yang  artinya  kejahatan, sedangkan “ logos ” yang artinya ilmu pengetahuan.  Secara  lengkap,  kriminologi  dapat diartikan  sebagai  ilmu  pengetahuan  yang mempelajari  tentang  kejahatan (Kartini  kartono 1981) .
Berdasarkan  pengertian  tersebut  di  atas, maka  kriminologi  mengandung  pengertian yang sangat luas. Di katakan demikian karena didalam  mempelajari  kejahatan  tidak  lepas dari  berbagai  pengaruh  sudut  pandang.  Ada yang memandang kriminologi dari sudut latar belakang  timbulnya  kejahatan,  dan  ada  pula yang  memandang  kriminologi  sudut  prilaku di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti merinci pengertian kriminologi menurut para ahli,  dengan  maksud  untuk  mempermudah dalam memahami dan membedakan pengertian  tiap-tiap  bagiannya.  Menurut Bonger,  bahwa  bagian-bagian  kriminologi antara lain: a)  Antropologi kriminal, ilmu pengetahuan  tentang  manusia  yang jahat, satu bagian dari alam.
b) Sosiologi  kriminal,  ilmu  pengetahuan tentang  kejahatan  sebagai  suatu  gejala masyarakat,  jadi  pokoknya  tentang sampai  di  mana  letak  sebab-sebab kejahatan  didalam  masyarakat  (etiologi sosial)
c)  Psikologi  kriminal,  ilmu  pengetahuan tentang  kejahatan  dipandang  dari  sudut ilmu  jiwa  penjahat,  dapat  ditujukan semata-mata kepada kepribadian perorangan.
d) Psiko dan neuro patologi,  ilmu
pengetahuan  tentang  penjahat  yang dihinggapi sakit jiwa, sakit urat syaraf.
e)  Peneologi,  ilmu  pengetahuan  tentang timbulnya  dan  tumbuhnya  hukuman serta  arti  dan  manfaatnya (Kartini kartono 1981).
Mabel  Elliot,  mendefinisikan  bahwa kriminologi  adalah  kejahatan  keseluruhan kelakuan  yang  dilarang  dan  dipidana  oleh negara  sebagaimana  dirumuskan  dalam undang-undang. Sementara Sutherland, mengemukakan  pendapatnya  juga  bahwa kriminologi adalah kriminal behavior (kelakuan  yang  bersifat  jahat)  adalah kelakuan  yang  melanggar  undang-undang hukum  Pidana,  bagaimanapun  morilnya  atau tidak patutnya suatu perbuatan.
Teori-teori Tentang Penyebab Timbulnya Kejahatan
Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan  mengenai  sebab  kejahatan  secara sistematis  merupakan  hal  baru,  meskipun sebenarnya  hal  tersebut  telah  di  bahas  oleh banyak  ahli  kriminologi.  Teori  tentang  sebab- musabab kejahatan berubah menurut perkembangan  zaman,  Ninik  Widiyanti  dan Yulius Waskita, membagi sebab-musabab kejahatan  dalam  fase-fase  pendahuluan  yang berkembang  dari  zaman  ke  zaman  sebagai berikut:
1)  Zaman Kuno
2)  Zaman Abad Pertengahan
3)  Permulaan  zaman  baru  dan  masa  sesudah revolusi Prancis
4)  Masa sesudah Revolusi Prancis 1830 mulai di  kenal  sebab  kejahatan  dari  faktor-faktor sosial ekonomi (Ninik W dkk 1987).
Teori  tertua  tentang  sebab-sebab  kejahatan adalah  teori  Roh  jahat  yang  dikatakan  oleh  R. Soesilo  mengemukakan  bahwa  orang-orang menjadi  jahat  karena  pengaruh-pengaruh  roh-roh jahat (R.  Soesilo  1995) .  Sejalan  perkembangan ilmu  dan  tekhnologi,  teori-teori  tentang  sebab- musabab  kejahatan  semakin  berkembang  pula, pola pikir masyarakat semakin meningkat tentang hal  tesebut,  sehingga  mempengaruhi  pola  pikir. Lemert  mengembangkan  teori labelling bahwa penyimpangan  diakibatkan  oleh  saja  konflik kebudayaan,  tetapi  terlebih  lagi  intesitas  reaksi sosial  terhadap  berbagai  penyimpangan  prilaku
Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran dan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
sosipatik  yang  merupakan  yang  tidak  di  setujui secara sosial Ralf Dahrendof juga mengembangkan  teori  konflik  berdasarkan perspektif, bahwa: 1)  Masyarakat senantiasa berada dalam proses prubahan  yang  di  tandai  oleh  pertentangan yang  terus  menerus  diantara  unsur- unsurnya
2)  Teori konflik melihat bahwa setiap element memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial.
3)  Teori  konflik  juga  menilai  ketentuan  yang terdapat  didalam  masyarakat  itu  hanyalah disebabkan  adanya  tindakan  pemaksaan kekuasaan  dari  atas  oleh  golongan  yang berkuasa (Soetomo 1995).
untuk  lebih  melengkapi  teori-teori  tentang sebab  kejahatan,  akan  dipaparkan  teori  lain tentang hal tersebut. Teori yang dimaksud adalah teori  penyimpangan  budaya  “cultural  deviance Theories  “  dalam  teori  ini  terdiri  atas  tiga  teori utama yaitu:
Social disorganozation;
Social  disorganozation  theory  memfokuskan pada  perkembangan  area-area  yang  angka kejahatannya  tinggi  yang  berkaitan  dengan disintegrasi  nilai-nilai  konfensional  yang  di sebabkan  oleh  industrialisasi  yang  cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.
Diffential asscaition;
Differentialassciationtheory, orang yang belajar  melakukan  kejahatan  sebagai  akibat berhubungan (contac) dengan nilai-nilai dan sikap anti sosial serta pola tingkah laku kriminal.
Culture conflict.
Cultureconflict menegaskan bahwa kelompok- kelompok  yang  berlainan  belajar  conduc  norms (aturan  yang  mengatur  tingkah  laku)  yang berbeda  dan  aturan  yang  mengatur  tingkah  laku dari  suatu  kelompok  bertentangan  dengan  aturan konvesional.  Ketiga  teori  di  atas  menyatakan bahwa penjahat dan delinquent pada kenyataanya menyesuaikan diri bukan pada  nilai  konfensional melainkan  pada  norma-norma  yang  menyimpang dari nilai kelompok dominan dalam masyarakat.

## Konsep Tindak Pidana
Tindak  Pidana  (delik)  berasal  dari  istilah Belanda  yaitu  “ Strafbaarfeit ”,  dimana
Strafbaarfeit tersebut  dapat  terjemahkan dalam beberapa istilah di antaranya: peristiwa pidana,  perbuatan  pidana,  perbuatan  yang dapat  di  hukum,  pelanggaran  pidana,  dan delict .  Istilah-istilah  di  atas  dapat  diarik kesimpulan,  bahwa  pada  hakekatnya  istilah yang  paling  tepat adalah  istilah  “delik”  yang berasal bahasa latin “ delictum ” dan “ delicta ”. Utrecht  memandang  rumusan  Simons  itu merupakan  rumusan  yang  lengkap  yang meliputi:  diancam  dengan  pidana  oleh hukum, bertentangan denga hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.  Selanjutnya  Van  Hamel merumuskan  delik  sebagai  berikut:  “delik adalah  kelakuan  manusia  yang  dirumuskan dalam  undang-undang  melawan  hukum  yang patut dipidana yang dilakukan oleh kesalahan (Andi  Hamzah 1994). Selanjutnya Moeljatno mengemukakan  adanya  syarat-syarat  suatu delik sebagai berikut:
1) Adanya Unsur perbuatan ( feit )
 Dilarang  oleh  Undang-Undang  dan  di ancam pidana.
 Melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf).
 Tidak patut penurut pandangan masyarakat (sifat melawan hukum materil).
2) Adanya unsur pembuat (dader)
 Adanya kesalahan.
 Dapat  dipertanggungjawabkan  (tidak  ada alasan pemaaf) menginsyafi bahwa perbuatan itu keliru (Moeljatno 1983) . dalam  pendapat  lain  juga  dikemukakan  oleh salah  seorang  pakar  hukum  P.A.F  Lamintang, istilah  strafbaarfeit  diterjemahkan  sebagai  tindak pidana,  beliau  merumuskan  sebagai  tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh  seseorang  yang  dapat  pertanggungjawabkan atas  tindakannya  sebagai  suatu  tindakan  yang dapat  di  hukum (Lamintang  1984) .  Di  Zaman Yunani Kuno, pelacuran dikontrol oleh pemerintah  dan  polisi.  Mereka  dikumpulkan dalam  rumah-rumah  pelacuran  yang  disebut dicterian. Kontrol tersebut dimaksudkan agar:
a)  Ada pertanggungjawaban penyelenggara b)  Tidak  merusak  moral  anak-anak  dan
Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran dan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
pemuda-pemuda remaja. c)  Tidak melanggar aturan-aturan agama d)  Tidak penghianatan Negara.
Kriminalisasi Kejahatan Narkotika dan Psikotropika
Kejahatan narkotika dan psikotropika semakin menunjukan pemakaian yang sangat pesat. Bukan hanya pemakaiannya yang
sangat memperhatinkan, tetapi juga industri secara gelap terhadap  narkotika  dan  psikotropika  justru  yang terbesar  didunia  dilakukan  di  Indonesia. Kejahatan  narkotika  dan  psikotropika  selain masalah  kemanusiaan,  juga  mempunyai  dimensi kejahatan lanjutan. Berdampak pada perekonomian  nasional,  pengingkaran  terhadap kemanusiaan,  dan  dapat  berakibat  kerusakan akhlak  dan  moral  suatu  bangsa.  Dalam sejarahnya,  perang  terhadap  narkotika  dan psikotropika  dapat  mengakibatkan  hubungan antar  negara  menjadi  terganggu.  Karenanya, kejahatan  ini  harus  mendapatkan  perhatian  yang sistematik.
Penyalahgunaan  narkotika  merupakan  jenis kejahatan  yang  mempunyai  potensi  atau  dampak sosial  yang  sangat  luas  dan  kompleks.  Terlebih ketika  yang  melakukannya  adalah  anak-anak, maka  dampak  sosial  akan  menimbulkan kehancuran  baik  fisik  maupun  mental  yang teramat  panjang.  Namun,  kompleksitas  dalam penanggulanggannya menimbulkan masalah yang sangat  rumit.  Undang-Undang  Narkotika  dan Psikotropika,  sebagai  hukum  yang  mengatur tentang  tertib  dalam  masyarakat.  Hukum  dilihat sebagai  suatu  pertumbuhan  yang  dinamis, didasarkan  pada  suatu  keyakinan  bahwa  hukum itu  terjadi  sebagai  suatu  yang  direncanakan,  dari situasi  tertentu  menju  pada  suatu  tujuan  yang akan dicapai. Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan  yuridis,  karenanya  faktor  diluar  hukumlah yang memelihara berlangsungnya proses pertumbuhan dinamis  dari hukum itu. Penegakan kejahatan  Narkotika  dan  Psikotropika,  dilakukan dengan  sangat  gencar,  tetapi  organisasi  mafianya juga  tersusun  dengan  rapi,  yang  memungkinkan terlibatnya  penegak  hukum  atau  mantan  penegak hukum.  Sehingga,  sangat  sulit  dilakukan pemberantasannya. Jumlah Narkotika dan Psikotropika,  semakin  banyak,  dan  para pemakainya  juga  terus  bertambah,  tidak  hanya dari kalangan keluarga yang tidak bahagia, tetapi juga  telah  menjalar  pada  masyarakat  ekonomi menengah  dan  kalangan  yang  berbahagia. Masuknya  jalur  Narkotika  Psikotropika  dikenal
melalui  segi  tiga  emas  (goldentringle),  yang terletak  antara  Thailand,  Myanmar,  Laos.  Di Indonesia  peredaran  narkotika  dilakukan  dengan berbagai  cara,  dan  cara-cara  tersebut  sudah mendekati cara mafia internasional (Ruslan Saleh 1996).

## IV. SIMPULAN
Pencegahan terhadap peredaran Narkoba yang terjadi  saat  ini  terlebih  di  Kota  Kendari,  sarana prasarana perlu di tingkatkan lagi dengan kualitas pendeteksi  yang  lebih  canggih.  Penyuluhan  dan pencegahan  selalu  diberikan  seperti  di  kantor- kantor  pemerintahan,  di  sekolah,  maupun  di kampus-kampus  tersebut,  pengawasan  dari  pihak kepolisian.  Sistem  penegakannya  memberikan hukuman yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakhri, S 2012. Kejahatan Narkotik Dan Psikotroipika. Jakarta: Gramata Publishing.
Hamzah,  A.  1994.  Asas-Asas  Hukum  Pidana. Bandung: Rineka Cipta.
Kartono, K. 1981. Patologi Sosial. Bandung: Rajawali Pers.
Lamintang.  1984.  Delik-Delik  Khusus.  Bandung:
Tarsito,.
Majelis  Permusyarakatan  Rakyat  Republik  Indonesia.
2008.  Panduan  Pemasyarakatan  Undang Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
Mardani.  2008.  Penyalahgunaan  Narkoba  Dalam Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Pidana Nasional,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Moeljatno. 1983. Kriminologi. Jakarta: Bina Aksara. Ninik, W dkk. 1987. Pengantar Kriminologi. Bandung: Remaja Karya.
Ritzer, G. 2008. Teori Sosiologi Modern. Yogyakarta:
Kencana Preneda Media Group.
Saleh, R 1996. Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional. Jakarta: Karya Dunia Pikir. Soetomo. 1995. Masalah Sosial. Jakarta: Pustaka Jaya. Soesilo, R 1995. Kenakalan Remaja. Jakarta: Politea. Taufik, M, M. 2005. Tindak Pidana Narkotika . Bogor: Galia Indonesia.
Utrecht.  1996. Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia . Jakarta.
Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran dan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved