## URGENSI  IMPLEMENTASI LAPORAN KEBERLANJUTAN PADA SEKTOR PEMERINTAH
Rizky Amalia 1) ; Amrie Firmansyah 2)*
1) 4132220051_kiky@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) amriefirmansyah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *)Penulis Korespondensi

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor Pemerintah Indonesia.  Pendekatan scoping  review dipilih  dalam  penelitian  ini  dengan  dokumentasi  sebagai  teknik pengumpulan data. Sumber data berasal dari artikel-artikel penelitian, buku, website dan referensi ilmiah lainnya. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  laporan  keberlanjutan  telah  diterapkan  oleh  instansi  pemerintah  di berbagai  negara  terutama  pada  pemerintah  daerah.  Pelaporan  keberlanjutan  juga  memberikan  banyak  manfaat. Selain  efisiensi  anggaran,  pengungkapan  laporan  keberlanjutan  adalah  wujud  transparansi  dan  akuntabilitas terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor pemerintah perlu direncanakan dengan baik terutama oleh Pemerintah sebagai regulator, agar dapat meminimalisasi risiko seperti ketidakkonsistenan  dalam  penyusunan  laporan  keberlanjutan  tahunan.  Penelitian  ini  mengimplikasikan  bahwa instansi pemerintah dalam bidang pengawasan dan pemeriksa dapat menjadi pionir dalam penerapan pelaporan keberlanjutan  di  sektor  publik.  Penelitian  ini  menyediakan  literatur  ulasan  potensi  implementasi  pelaporan keberlanjutan di sektor pemerintahan.
Kata Kunci: Laporan Keberlanjutan, Pemerintah Indonesia, Urgensi Implementasi

## Abstract
This research analyzes the urgency of implementing sustainability reporting in the Indonesian Government sector. A scoping review approach was chosen for this research, with documentation as a data collection technique. Data sources come from research articles, books, websites, and other scientific references. The results of this research show that sustainability reports have been implemented by government agencies in various countries, especially local  governments.  Sustainability  reporting  also  provides  many  benefits.  Besides  budget  efficiency,  disclosing sustainability reports is a form of transparency and accountability towards the environment and society. However, the implementation of sustainability reporting in the government sector needs to be planned well, especially by the Government as the regulator, to minimize risks such as inconsistencies in the preparation of annual sustainability reports.  This  research  implies  that  government  agencies  in  supervision  and  inspection  can  be  pioneers  in implementing  sustainability  reporting  in  the  public  sector.  This  research  provides  a  literature  review  of  the potential implementation of sustainability reporting in the government sector.
Keywords: Government of Indonesia, Sustainability Report, Urgency of Implementation

## PENDAHULUAN
Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  di  Indonesia  diatur  dengan  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Selain itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan  perusahaan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  nomor  47  Tahun  2012  tentang Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan.  Selanjutnya,  Otoritas  Jasa  Keuangan  menerbitkan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  No.  51  Tahun  2017  tentang  Penerapan  Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Menurut Pope & Lim (2020), aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dituangkan dalam laporan keberlanjutan akan meningkatkan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Popli et al (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang mampu mengoordinasikan respon perusahaan atas lingkungan ekternal akan mencegah penurunan kinerja keuangan.
Regulasi  atas  penerapan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan,  yang  saat  ini  lebih banyak dinamakan dengan keberlanjutan, lebih banyak mengatur sektor korporasi. Pemerintah sebagai  regulator  belum  mengatur  mengenai  kewajiban  implementasi  keberlanjutan  pada instansi  di  sektor  pemerintah.  Pelaporan  keberlanjutan  merupakan  wujud  akuntabilitas  dari suatu  entitas  kepada  pemangku  kepentingan  terhadap  tiga  aspek  penting  yaitu  ekonomi, lingkungan dan sosial. Implementasi keberlanjutan di sektor pemerintah juga sejalan dengan
konsep pada Sustainability Development Goals (SDGs). Selain itu, implementasi keberlanjutan dan yang dituangkan dalam laporan keberlanjutan merupakan wujud akuntabilitas pemerintah terhadap aspek ekonomi, lingkungan dan sosial
Standar  GRI  yang  merupakan  salah  satu  standar  dalam  penyusunan  laporan keberlanjutan  menyatakan  bahwa  laporan  keberlanjutan  merupakan  praktik  pelaporan organisasi  secara  terbuka  akan  dampaknya  terhadap  ekonomi,  lingkungan,  dan/atau  sosial, termasuk juga kontribusi positif atau negatifnya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (GRI,  2016).  Di  sisi  lain,  pelaporan  keberlanjutan  di  Indonesia  belum  bersifat  wajib dilaksanakan  ( mandatory ).  Adapun  instansi  sektor  pemerintah  yang  telah  menyusun  laporan keberlanjutan adalah BPK di tahun 2020.
Terbatasnya  regulasi  yang  mengatur  implementasi  di  sektor  pemerintahan mengakibatkan  rendahnya  laporan  keberlanjutan  yang  diterbitkan  oleh  instansi  pemerintah. Padahal laporan keberlanjutan merupakan cerminan aktivitas sosial, lingkungan dan ekonomi oleh  suatu  entitas  termasuk  instansi  pemerintah  yang  berguna  bagi  pemangku  kepentingan. Informasi dalam laporan keberlanjutan mencerminkan bahwa aktivitas-aktivitas ekonomi yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah telah mengakomodasi dampak lingkungan dan sosial atau belum. Selain itu, aktivitas keberlanjutan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sejalan dengan  konsep  SDGs  sehingga  kinerja  keberlanjutan  pemerintah  akan  meningkat.  Namun, masih  rendahnya  pengungkapan  dan  pelaporan  aktivitas  lingkungan  sosial  dan  lingkungan dalam  aktivitas  ekonomi  pemerintah,  para  pemangku  kepentingan  belum  mendapatkan informasi keberlanjutan yang lengkap. Padahal informasi keberlanjutan yang dituangkan dalam laporan  keberlanjutan  merupakan  bentuk  transparansi  informasi.  Selain  itu,  regulasi  yang mengatur  instansi  pemerintah  dalam  melaporkan  aktivitas  keberlanjutannya  masih  terbatas. Oleh karena itu, ulasan atas potensi implementasi laporan keberlanjutan di sektor pemerintahan perlu dielaborasi lebih lanjut.
Beberapa penelitian sebelumnya, sebagian besar mengulas dan menguji dampak laporan keberlanjutan  pada  sektor  korporasi.  Menurut  Farhana,  &  Adelina,  (2019),  laporan keberlanjutan  digunakan  oleh  investor  sebagai  informasi  bernilai  tambah  untuk  membuat keputusan  investasi,  dan  tidak  hanya  berfokus  pada  keuntungan  jangka  pendek  saja,  namun juga  keuntungan  jangka  panjang.  Informasi  dalam  laporan  keberlanjutan  juga  dapat menguntungkan  semua  pemangku  kepentingan.  Penelitian  Maswain  (2020)  menunjukkan bahwa  pengungkapan  pelaporan  keberlanjutan  dapat  meningkatkan  nilai  perusahaan.  Hasil penelitian tersebut sejalan dengan temuan dari Kurniawan et al. (2018). Sementara itu, ulasan pelaporan  keberlanjutan  pada  sektor  pemerintah  masih  terbatas.  Penelitian  Williams  et  al., (2011)  menyimpulkan  bahwa  separuh  responden  di  Australia  setuju  agar  pemerintah melaporkan setidaknya satu bidang keberlanjutan dengan pelaporan sosial yang paling umum. Yasbie & Barokah (2018) menyatakan bahwa laporan keberlanjutan bagi universitas maupun organisasi sektor publik lainnya mampu menunjukkan akuntabilitas dan transparansi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas lembaga di mata masyarakat. Alsayegh et al. (2023)  memberikan  bukti  empiris  bahwa  pelaporan  keberlanjutan  memiliki  dampak  positif terhadap SDGs nasional. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaporan keberlanjutan tingkat negara memiliki peran positif dalam hubungan antara tata kelola nasional dan SDGs.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengulas  urgensi  penerapan  laporan  keberlanjutan  di sektor  pemerintah  Indonesia.  Adapun  ulasan  dalam  penelitian  sebelumnya  lebih  banyak dilakukan  pada  sektor  korporasi.  Sementara  itu,  penelitian  yang  berkaitan  dengan  laporan keberlanjutan  di  sektor  pemerintah  Indonesia  masih  jarang  diulas.  Padahal,  laporan keberlanjutan saat ini semakin dianggap sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan manajemen,  praktik  akuntansi,  dan  praktik  pelaporan,  baik  di  perusahaan  maupun  di  sektor publik. Selain itu, sektor pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan
SDGs yang sejalan dengan konsep keberlanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam  menyediakan  literatur  yang  mengulas  implementasi  keberlanjutan  pada  sektor pemerintah khususnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah  Indonesia  dalam  mengidentifikasi  regulasi  yang  dapat  diterapkan  pada  instansi pemerintah baik di level pusat maupun di level daerah.

## KAJIAN PUSTAKA Teori Legitimasi
Teori legitimasi menyatakan bahwa pada dasarnya tak satu pun organisasi memiliki hak untuk bertahan hidup, namun setiap kegiatan operasionalnya tergantung pada dukungan yang lebih  luas  dari  masyarakat.  Strategi  teori  legitimasi  adalah  mengamankan  legitimasi  sebagai sumber  daya  yang  berharga  (Dowling  &  Pfeffer,  1975;  Ashforth  &  Gibbs,  1990;  Suchman, 1995).  Teori  ini  dapat  memotivasi  pengelola  organisasi  atau  manajer  dalam  melakukan pelaporan  keberlanjutan.  Teori  legitimasi  bermanfaat  untuk  mempelajari  perilaku  organisasi dan menentukan batasan norma dan nilai masyarakat dalam isu lingkungan.
Legitimasi  sangat  penting  bagi  perusahaan  karena  norma  dan  nilai  masyarakat menetapkan  batasan,  dan  reaksi  terhadap  batasan  ini  sehingga  mendorong  analisi  perilaku organisasi  dengan  memperhatikan  lingkungan  sekitar.  (Ghozali  &  Chariri,  2014).  Harmoni antar  nilai-nilai  sosial  melekat  dalam  operasional  organisasi,  oleh  karena  itu  organisasi berupaya mengembangkan standar-standar yang  ada dalam tatanan sosial masyarakat  karena merupakan  bagian  dari  tatanan  sosial  tersebut.  Keselarasan  ini  dianggap  sebagai  legitimasi. (Ghozali & Chariri, 2014). Namun, jika cita-cita sosial suatu organisasi berbeda dengan cita- cita masyarakat,  maka legitimasinya akan terancam.  Hal  ini biasa disebut dengan legitimacy gap (Ghozali  &  Chariri,  2014).  Organisasi  kemudian  mengurangi legitimacy  gap dengan mengidentifikasi  aktivitas-aktivitas  yang  berada  dalam  kendalinya.  Hasilnya,  pengungkapan lingkungan  dan  sosial,  seperti  pelaporan  keberlanjutan,  dapat  membantu  perusahaan mendapatkan kepercayaan publik..

## Teori Pemangku Kepentingan
Teori  pemangku  kepentingan  menyoroti  pentingnya  akuntabilitas  organisasi  yang melebihi  sekadar  performa  keuangan  atau  ekonomi  yang  sederhana  (Damayanti  & Hardiningsih,  2021).  Menurut  teori  pemangku  kepentingan,  perusahaan  cenderung  secara sukarela memberikan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial, dan intelektual mereka yang melampaui apa yang diperlukan untuk memenuhi harapan nyata para pemangku kepentingan atau apa yang diakui oleh para pemangku kepentingan.
Teori  pemangku  kepentingan  menggabungkan  isu-isu  etika  dan  manajemen.  Elemen etika memverifikasi bahwa semua pemangku kepentingan mempunyai hak atas perlakuan adil oleh  organisasi,  dan  manajer  harus  menjalankan  organisasi  dengan  mempertimbangkan kepentingan  semua  pihak.  Teori  pemangku  kepentingan  berpendapat  bahwa  keberadaan organisasi  bergantung  pada  dukungan  dari  para  pemangku  kepentingan,  sehingga  kegiatan organisasi juga harus memperhitungkan persetujuan dari para pemangku kepentingan tersebut (Damayanti  &  Hardiningsih,  2021).  Pemangku  kepentingan  memberikan  dukungan  melalui pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.

## Pelaporan Keberlanjutan
Meutia  (2022)  menyatakan  bahwa  pratik  pelaporan  keberlanjutan  telah  muncul  dan berkembang  di  tingkat  global  dengan  karakteristik  yang  berbeda.  Regulasi,  legitimasi,  dan insentif pada dasarnya merupakan isu global, namun norma dan tuntutan lokal juga berdampak pada  praktik.  Selain  laporan  keuangan,  kebutuhan  informasi  terkait  dengan  perusahaan  juga mencakup informasi non-keuangan yang semakin mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  (Martani  et  al.,  2016).  Selain  kerusakan
lingkungan  seperti  perubahan  iklim  dan  pemanasan  global,  masyarakat  dan  investor  juga menginginkan informasi tentang cara dunia usaha mengelola dampak lingkungan dari operasi mereka  untuk  menjamin  bahwa  mereka  bertanggung  jawab  secara  ekologis.  Pelaporan  ini dimasukkan  dalam  laporan  tahunan  perusahaan  atau  terpisah  dari  laporan  keuangan,  dengan penekanan pada operasi non keuangan.
Di sektor swasta, pelaporan keberlanjutan merupakan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan dan menunjukkan upaya yang dilakukan dalam mempertanggungjawabkan operasi  bisnisnya  terhadap semua pemangku kepentingan dengan tujuan  mencapai  kinerja  perusahaan  yang  berkelanjutan  menuju  pembangunan  yang berkelanjutan  (Rofelawaty,  2014).  Pelaporan  keberlanjutan  mencakup  pelaporan  tentang dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan. Konsep ini sejalan dengan konsep triple bottom  line ,  CSR,  dan  aspek  lainnya  (Rofelawaty,  2014).  Dalam  pelaporan  keberlanjutan, organisasi menyajikan informasi mengenai saldo dan kinerja berkelanjutan mereka, baik yang berkontribusi negatif maupun positif terhadap pembangunan suatu negara.
Penerapan  pelaporan  keberlanjutan  memiliki  beberapa  keuntungan,  antara  lain perusahaan menjadi lebih peduli terhadap masyarakat dan lingkungan dengan memberikan nilai tambah,  meningkatkan  reputasi  perusahaan,  mengurangi  risiko  yang  dapat  mengakibatkan kerugian,  dan  meningkatkan  kepercayaan  pemegang  saham  dan  pemangku  kepentingan lainnya. Menurut Kerangka Pelaporan GRI, pelaporan keberlanjutan adalah jenis laporan yang menampilkan hasil dan dampak yang terjadi di suatu perusahaan dari waktu ke waktu, dalam konteks komitmen perusahaan, pendekatan strategis, dan manajemen (GRI, 2016).
Salah  satu  yang  menyediakan  standar  dalam  pelaporan  keberlanjutan  adalah  Global Reporting Initiative (GRI). GRI adalah organisasi internasional yang tujuan utamanya adalah mendorong keterbukaan dalam pengungkapan standar dan pedoman pelaporan keberlanjutan. Permintaan  untuk  pengungkapan  yang  lebih  transparan  dapat  memberikan  tekanan  pada perusahaan  untuk  mengumpulkan,  mengelola,  dan  berbagi  informasi  secara  berkelanjutan. Pelaporan keberlanjutan  dalam  kerangka  GRI memberikan manfaat  seperti  mengatur kinerja organisasi  agar  mematuhi  undang-undang,  norma,  inisiatif  sukarela,  standar  kinerja,  dan peraturan  perundang-undangan.  Selain  itu,  pelaporan  keberlanjutan  dengan  menggunakan standar  GRI  memungkinkan  perbandingan  kinerja  organisasi  dari  periode  ke  periode  dan menunjukkan komitmen organisasi terhadap pembangunan berkelanjuta (GRI, 2016).
Laporan keberlanjutan mempunyai beberapa tujuan. Pertama, berfungsi sebagai alat untuk  membandingkan  dan  menilai  kinerja  jangka  panjang  sesuai  dengan  undang-undang, norma,  kode  etik,  standar  kinerja,  dan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  organisasi  non- pemerintah dan entitas lainnya. Kedua, untuk menggambarkan kontribusi organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Ketiga, membandingkan kinerja organisasi dengan periode yang lalu atau dengan perusahaan lain.

## SDGs (Sustainable Development Goals)
Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, yang sering dikenal sebagai SDGs, adalah kesepakatan  pembangunan  baru  yang  berupaya  memandu  transformasi  menuju  hak  asasi manusia  dan  kesetaraan.  SDGs  mendorong  pembangunan  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan (Bappenas, nd). Metode SDGs didasarkan pada prinsip universal, integratif, dan inklusif untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal, atau “ No-one Left Behind ”. SDGs terdiri dari  17  tujuan  dan  169  target  yang  bertujuan  untuk  mempertahankan  dan  mencapai  tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang berakhir pada tahun 2015. (Bappenas, nd).
SDGs memiliki empat pilar. Pertama, Pilar Pembangunan Sosial yang bertujuan untuk mencapai  pemenuhan  hak  dasar  manusia  secara  adil  dan  setara  dan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat.  Kedua,  Pilar  Pembangunan  Lingkungan  bertujuan untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagai
pendukung  keberlangsungan  seluruh  kehidupan.  Ketiga,  Pilar  Pembangunan  Ekonomi  yang bertujuan untuk mencapi pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui peluang kerja dan usaha yang berkelanjutan, inovasi, industri inklusif, infrastruktur yang memadai, energi bersih yang terjangkau  dan  didukung  oleh  kemitraan  dan  keempat  Pilar  Pembangunan  Hukum  dan  Tata kelola  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  dan  tata  kelola  yang  efektif, transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif,  guna  menciptakan  stabilitas  keamanan  dan  mencapai negara berdasarkan hukum.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan scoping  review . Penelitian ini memanfaatkan data  dari  berbagai  sumber  referensi,  antara  lain  publikasi  jurnal  dan  website  resmi.  Scoping review  merupakan  strategi  penelitian  yang  digunakan  untuk  menemukan  literatur  secara mendalam dan ekstensif dari berbagai sumber yang terkait dengan permasalahan kajian (Arksey O’Malley,  2005).  Tujuan  dari scoping  review adalah  untuk  menjawab  pertanyaan  subjek penelitian  dengan  mengumpulkan  beragam  sumber  publikasi  penelitian  yang  sebanding  dan membuat pemetaan untuk membuat kesimpulan. Pendekatan scoping review yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model Arskey dan O'Malley (2015) yang terdiri dari beberapa tahapan:  merumuskan  pertanyaan  penelitian,  mencari  studi  yang  relevan,  memilih  studi, memetakan data dengan tabel, menyusun, merangkum, dan melaporkan hasil.

## Identifikasi Pertanyaan Penelitian
Rumusan  pertanyaan  penelitian  dengan  menggunakan  konsep P ( Population),  C (concept), C (Context). Tabel  berikut merupakan uraian  konsep  PCC  yang digunakan dalam penelitian ini:
Tabel 1. PCC Penelitian P ( Population) Government sector, Indonesia C (concept) Implementation, Development C (Context) Sustainability Reporting
Menurut Adams et al. (2014), isu keberlanjutan pada sektor publik seperti pemerintah daerah, universitas, dan rumah sakit di Indonesia belum mendapat perhatian yang banyak dari peneliti keberlanjutan.

## Identifikasi Studi yang Relevan
Studi  yang  dipilih  harus  sesuai  dengan  kriteria  inklusi.  Kriteria  inklusi  termasuk penelitian  berbahasa  Indonesia  dan  bahasa  Inggris,  penelitian  yang  diterbitkan  antara  tahun 2016  hingga  2023,  semua  jenis  penelitian  akan  dimasukkan  dalam  tahap  seleksi  ini,  dan penelitian yang tersedia secara penuh dan dapat  diakses. Di sisi lain, studi yang tidak sesuai dengan P ( Population ), C ( Concept ), C ( Context ) merupakan kriteria eksklusi yang dikeluarkan dalam data penelitian. Strategi pencarian literatur dijelaskan dalam Gambar 1.

## Gambar 1. Strategi Pencarian Literatur
Secara rinci, hasil pemilihan artikel literatur sebagai data penelitian tersaji sebagaimana Gambar 2.
Gambar 2. Hasil Pemilihan Literatur 1000 485 476 5 5 3 12 2 2 1 1 0 1000 374 370 3 3 1 D A T A B A S E   S E A R C H I N G Y E A R   D E L E T E D D U P L I C A T E   R E M O V E D S C R E E N E D E L I G I B L E I N C L U D E D Database Searching Year Deleted Duplicate Removed Screened Eligible Included Crossref 1000 485 476 5 5 3 Google Scholar 12 2 2 1 1 0 Semantic Scholar 1000 374 370 3 3 1

## HASIL PEMILIHAN STUDI PENELITIAN
Crossref Google Scholar
Semantic Scholar
Sumber literatur diperoleh melalui pencarian dengan menggunakan aplikasi Harzing’s Publish or Perish yang menghasilkan data source tersedia dari Crossref, Google Scholar, dan Semantic Scholar . Kata kunci yang digunakan terbatas untuk pencarian literatur dalam Bahasa Inggris  antara  lain sustainability  reporting ,  dan  lebih  khusus  disortir  dengan  kata  kunci government , implementation dan development .  Sementara  itu,  pencarian  kata  kunci  literatur yang  relevan  dalam  Bahasa  Indonesia  masih  terbatas  ditemukan.  Strategi  penelusuran  ini bertujuan  untuk  memperoleh  penelitian  yang  sudah  dipublikasikan  dan  memiliki  sitasi  yang lebih  tinggi.  Berdasarkan  pencarian  pada  aplikasi  pada data  source yang  tersedia  dengan menggunakan kata kunci yang telah ditentukan sebelumnya, ditemukan 2012 artikel berkaitan dengan  topik  penelitian.  Artikel  dari  setiap  data  source  yang  tersedia  berasal  dari Crossref sebanyak 1000 artikel, Google Scholar 12 artikel, dan Semantic Scholar 1000 artikel.

## Seleksi Studi
Proses  seleksi  studi  dilakukan  dengan  melakukan  skrining  berdasarkan  judul  dan abstrak. Setelah itu, artikel-artikel yang lolos dari tahap skrining dipelajari secara menyeluruh untuk  menentukan  apakah  artikel-artikel  tersebut  sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Artikel- artikel yang sesuai selanjutnya disusun dalam bentuk tabel yang mencakup informasi tentang nama penulis, tahun penerbitan, judul, desain penelitian, hasil, dan kesimpulan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil fase identifikasi didapatkan 2012 artikel berkaitan dengan topik penelitian. Artikel dari  setiap  data  source  yang  tersedia  berasal  dari Crossref sebanyak  1000  artikel, Google Scholar 12  artikel,  dan Semantic  Scholar 1000  artikel.  Dalam  fase  penyaringan  didapatkan sembilan artikel penelitian. Penyaringan dilakukan dengan menghapus hasil pencarian di luar tahun yang sesuai dengan tujuan penelitian dan artikel yang memiliki duplikasi dengan artikel lainnya yang ditemukan. Pada fase kelayakan didapatkan sembilan artikel dan dapat dilanjutkan ke  fase  berikutnya.  Pada  fase  terakhir,  artikel  penelitian  yang  dipilih  sebagai  rujukan  utama sebanyak  empat  artikel  yang  berasal  dari  data  source  Crossref  sebanyak  tiga  artikel  dan Semantic  Scholar  sebanyak  satu  artikel.  Pemilihan  akhir  artikel  ini  dilakukan  dengan pertimbangan  faktor  kesesuaian  terhadap  pertanyaan  penelitian  dan  jumlah  sitasinya. Selanjutnya, artikel yang dipilih dilakukan analisis. Adapun artikel final yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar data penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sofia et al. (2016), Niemann  Hoppe (2018), Othman et al. (2017), dan Hossain (2018).
Penelitian  Sofia  et  al.  (2016)  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  indikator-indikator pengungkapan pelaporan keberlanjutan yang terkait dengan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial pemerintah daerah, serta menentukan faktor-faktor penting yang harus diungkapkan oleh pemerintah  daerah  dalam  laporan  keberlanjutannya.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  faktor utama model pengungkapan laporan keberlanjutan terdiri dari lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pengungkapan faktor lingkungan memuat  21 indikator, faktor ekonomi terdiri  dari 6 (enam) indikator pengungkapan, sedangkan faktor sosial memuat tiga dimensi yaitu ketenagakerjaan (8 indikator), masyarakat (12 indikator), dan hak asasi manusia (10 indikator).
Penelitian  Niemann,    Hoppe,  (2018)  menyajikan  kerangka  kerja  yang  cocok  untuk menilai praktik dan hasil di kehidupan nyata. Evaluasi eksplorasi di Amsterdam, Basel, Dublin, Freiburg,  Nuremberg  dan  Zurich  menunjukkan  bahwa  pelaporan  keberlanjutan  dapat bermanfaat bagi perubahan organisasi, manajemen dan komunikasi namun juga menyebabkan 'kelelahan' dan penghentian.
Penelitian  Othman  et  al.  (2017)  mengkaji  pengungkapan  keberlanjutan  pemerintah daerah Selandia Baru selama lima tahun sebelum adanya perubahan dalam lingkungan legislatif melalui diperkenalkannya Rancangan Undang-Undang Pelaporan Lingkungan. Hasil penelitian tersebut  menunjukkan  bahwa  pelaporan  lingkungan  hidup  pemerintah  daerah  berfokus  pada
informasi non-moneter tingkat yang lebih rendah, dan informasi moneter. Hasil penelitian juga menunjukkan  bahwa  dewan  lokal  Selandia  Baru  secara  sukarela  melaporkan  informasi keberlanjutan yang konsisten dengan indikator GRI walaupun tidak adanya pedoman wajib.
Penelitian  Hossain  (2018)  meneliti  praktek  pelaporan  keberlanjutan  yang  dilakukan oleh otoritas pemerintah daerah di Australia Barat yang saat itu masih belum memiliki pedoman pelaporan wajib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas pemerintah daerah di Australia Barat  meningkatkan  pengungkapan  keberlanjutan  untuk  melegitimasi  inisiatif  sosial  dan lingkungan. Hasil penelitian ini berimplikasi pada kebijakan bagi regulator dan/atau pemerintah di  Australia  Barat,  dan  implikasi  praktis  bagi  otoritas  dewan  lokal  dan/atau  manajer  dalam mengembangkan kesadaran akan operasi berkelanjutan.  Penelitian ini berkontribusi terhadap meningkatnya kesadaran otoritas  pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan layanan yang berkelanjutan.
Hasil  analisis  konten  terhadap  keempat  artikel  terpilih  menunjukkan  bahwa  langkah- langkah penyusunan protokol penelitian pada dasarnya hampir serupa. Namun, ketika ditelaah secara  mendalam,  setiap  artikel  yang  menjelaskan  langkah-langkah  penyusunan  protokol menguraikan  komponen  yang  berbeda-beda  secara  rinci.  Hasil  telaah  artikel  jurnal  atas informasi umum tersaji dalam Tabel 2.
Tabel 2. Telah Artikel Jurnal No Penulis Metode Pengumpulan dan Pemrosesan Data Tujuan/Pertanyaan Penelitian 1 Sofia et al. (2016) Studi dokumentasi dan kuesioner dengan analisis faktor terkonfirmasi. Mengidentifikasi indikator pengungkapan pelaporan keberlanjutan oleh pemerintah daerah terkait ekonomi, lingkungan dan sosial. 2 Niemann, Hoppe, (2018) Analisis  dokumen  and  pendapat  dari informan kunci Bagaimana praktik pelaporan keberlanjutan  berkembang  sekaligus sebagai  pionir  pada  pemerintah  lokal Eropa, dan apa dampaknya? 3 Othman et al. (2017) Analisis konten Menilai informasi sosial dan lingkungan yang dilaporkan oleh dewan lokal dalam berbagai dokumen publik. Meneliti  tren  dan  orientasi  pelaporan keberlanjutan  oleh  pemerintah  daerah Selandia  Baru  dengan  mengidentifikasi kesenjangan  antara  praktik  pemerintah daerah  dan  pedoman  Global  Reporting Initiative (GRI). 4 Hossain (2018) Analisis Konten Situs Web Menginvestigasi luas, volume, sifat dan pola  pelaporan  keberlanjutan  oleh otoritas pemerintah daerah WA ( Western Australian ).

## Pentingnya Pelaporan Keberlanjutan pada Sektor Pemerintah
Berdasarkan keempat studi yang telah dipaparkan sebelumnya, pelaporan keberlanjutan memiliki  manfaat  yang  dapat  diadaptasi  oleh  Pemerintah  Indonesia.  Pertama,  pelaporan keberlanjutan  memberikan  nilai  utama  bagi  masyarakat.  Hal  ini  konsisten  dengan  penelitian sebelumnya yang telah menunjukkan pola peningkatan pelaporan situs web tentang informasi keberlanjutan  ketika  organisasi  berusaha  berkomunikasi  dengan  pemangku  kepentingan  dan untuk melegitimasi perilaku keberlanjutan (Jose  Lee 2007; Coupland 2006; Rikhardsson et al.,  2002).  Kedua,  pelaporan  keberlanjutan  merupakan  alat  pembelajaran,  manajemen,  dan komunikasi. Ketiga, pelaporan keberlanjutan dapat menciptakan efisiensi anggaran. Keempat, pelaporan keberlanjutan merupakan bukti manfaat organisasi, misalnya, mengenai peningkatan motivasi  staf  dan  kapasitas  manajemen  data.  Kelima,  pelaporan  keberlanjutan  memberikan bukti  empiris  bahwa  praktik  keberlanjutan  penting.  Keenam,  pelaporan  keberlanjutan
memberikan  bukti  empiris  bahwa  pengungkapan  keberlanjutan  dapat  mewujudkan  harapan masyarakat.

## Risiko Pelaporan Keberlanjutan pada Sektor Pemerintah
Implikasi  penerapan  pelaporan  keberlanjutan  juga  perlu  menjadi  pelajaran  berharga yang  perlu  dipahami  sebelum  penerapan  pelaporan  keberlanjutan  dilakukan  secara komprehensif pada pemerintah Indonesia. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat banyak hal  yang  masih  harus  dipastikan  terlebih  dahulu  agar  tahapan  implementasi  pelaporan keberlanjutan yang diusulkan dapat berjalan optimal. Komitmen pimpinan organisasi di sektor pemerintah  perlu  dipastikan  karena  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam mewujudkan  pelaporan  keberlanjutan.  Penyempuranaan  payung  hukum  pelaporan keberlanjutan di Indonesia seperti pengaturan pihak yang wajib melaporkan, konten yang perlu dilaporkan,  format  pelaporannya  perlu  dilakukan.  Selain  itu,  sumber  daya  manusia  yang mampu  secara  teknis  dapat  mengukur,  mencatat,  dan  melaporan  terkait  aspek  ekonomi, lingkungan dan sosial perlu dipersiapkan.  Implikasi penerapan pelaporan keberlanjutan yang masih  belum  dipahami  oleh  banyak  pihak  akan  sulit  dilakukan  dengan  baik.  Adapun pengungkapan  aktivitas  dalam  pelaporan  keberlanjutan  pemerintah  ketika  diberlakukan, mungkin belum dilakukan atas kesadaran pengungkapan melainkan karena adanya tekanan tren ataupun kewajiban pengungkapan.
.

## PENUTUP Simpulan
Pengungkapan  laporan  keberlanjutan  dalam  setiap  entitas  tergantung  pada  kebutuhan pemangku  kepentingan  utama  termasuk  adanya  tekanan  dari  pihak  eksternal  organisasi. Pemerintah Indonesia dan PBB bekerja sama untuk mencapai SDGs secara efektif. Pada 2016, Pemerintah  Indonesia  telah  menandatangani  Perjanjian  Paris  tentang  Perubahan  Iklim  pada Upacara Tingkat Tinggi Penandatanganan Perjanjian Paris ( high-level Signature Ceremony for the Paris Agreement) . Pelaporan keberlanjutan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas atas pencapaian SDGs dan tindaklanjut Perjanjian Paris. Pelaporan keberlanjutan tidak hanya melaporkan aktivitas ekonomi, lingkungan dan sosial, namun pengukuran atas aktivitas tersebut berdasarkan  indikator  dan  dijamin  oleh assurer .    Penelitiani  ini  menyimpulkan  bahwa implementasi  pelaporan  keberlanjutan  di  sektor  pemerintah  membutuhkan  persiapan  matang agar dapat meminimisasi risiko seperti kelelahan dan penghentian pelaporan. Persiapan tersebut antara  lain  regulasi,  komitmen  pimpinan,  sumber  daya  manusia,  dan  keputusan  pada mandatory/voluntary disclosure .

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan.  Pertama,  fitur  umum  pencarian  masih  terbatas pada sumber data yang tersedia. Masih banyak sumber data yang belum dieksplorasi lebih jauh. Kedua,  penelitian  ini  lebih  banyak  menggunakan  referensi  dengan  lokus  pada  pemerintah daerah pada negara-negara tertentu dan tidak memetakan berdasarkan negara maju dan negara berkembang  sehingga  belum  benar-benar  mencerminkan  kondisi  yang  dimiliki  Indonesia sebagai negara berkembang.

## Saran
Penelitian  selanjutnya  dapat  mengeksplorasi  lebih  jauh  terkait  praktik  pelaporan keberlanjutan  di  sektor  pemerintah  dengan  memperluas  kata  kunci  dan  database  pencarian sehingga dapat menghasilkan penelitian yang komprehensif. Kehadiran laporan keberlanjutan diharapkan dapat membantu pencapaian SDGs dan meningkatkan legitimasi. Oleh karena itu pemerintah  harus  mengambil  langkah  terbaru  untuk  mengimplementasikan  pelaporan keberlanjutan. Pemerintah sebagai regulator harus mulai mempertimbangkan dan memperbarui regulasi yang berlaku, parameter serta standar yang digunakan dalam pelaporan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams, C. A., Muir, S.,  Hoque, Z. (2014). Measurement of sustainability performance in the public sector. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal , 5 (1), 46– 67. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-04-2012-0018
Alsayegh,  M.  F.,  Ditta,  A.,  Mahmood,  Z.,    Kouser,  R.  (2023).  The  role  of  sustainability reporting and governance in achieving sustainable development goals: an international investigation. Sustainability, 15(4), 3531. https://doi.org/10.3390/su15043531
Arksey,  H.,    O'Malley,  L.  (2005).  Scoping  studies:  towards  a  methodological framework. International  journal  of  social  research  methodology, 8(1),  19-32. https://doi.org/10.1080/1364557032000119616
Ashforth,  B.  E.,    Gibbs,  B.  W.  (1990).  The  double-edge  of  organizational  legitimation.
Organization Science, 1 (2), 177–194. http://dx.doi.org/10.1287/orsc.1.2.177 Bappenas.  (nd).  SDGs  knowledge  hub:  agenda  2030  untuk  pembangunan  berkelanjutan. https://sdgs.bappenas.go.id/
Coupland, C. (2006). Corporate social and environmental responsibility in web-based reports: currency in the banking sector? Critical Perspectives on Accounting, 17, (7), 865–881. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2005.01.001.
Damayanti, A.,  Hardiningsih. P. (2021). Determinan pengungkapan laporan berkelanjutan. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 22 (1), 75-189. http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i1.2756 Dienes, D., Sassen, R., and Fischer, J. (2016). What are the drivers of sustainability reporting? A systematic review. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 7 (2), 154–189. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2014-0050
Dowling, J.,  Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: social values and organizational behavior. The Pacific Sociological Review, 87 (Suppl 1), 299–317.
https://doi.org/10.1039/F29817702213
Farhana, S.,  Adelina, Y. E. (2019). Relevansi nilai laporan keberlanjutan di Indonesia. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10 (3),
615-628. http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.36
Ghozali,    I.,    Chariri,  A.  (2014).  Teori    akuntansi,  edisi    4.    Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
GRI. (2016). GRI - 101: Landasan 2016. Global Reporting Initiative. https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english- language/
Hossain,  M.  M.  (2018).  Sustainability  reporting  by  Australian  local  government authorities. Local Government Studies, 44 (4), 577-600.
https://doi.org/10.1080/03003930.2018.1471397
Jose,  A.,    Lee,  S.  M.  (2007).  Environmental  reporting  of  global  corporations:  a  content analysis  based  on  website  disclosures. Journal  of  Business  Ethics,72 (4),  307–321. doi:10.1007/s10551-006-9172-8.
Kurniawan, T., Sofyani, H.,  Rahmawati, E. (2018). Pengungkapan sustainability report dan nilai perusahan: studi empiris di Indonesia dan Singapura. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 16 (1), 1-20. http://dx.doi.org/10.30595/kompartemen.v16i1.2100 Meutia,  I.  (2022). Monograf:  perkembangan  sustainability  report  di  Indonesia (pendekatan systematic literature review) . Dapur Kata Kita. https://repository.unsri.ac.id/74404/ Martani, D., Siregar, S. V. N. P., Wardhani, R.,  Mita, A. F., Tanujaya, E. (2016). Akuntansi keuangan menegah berbasis PSAK Buku 1 . Edisi 2. Salemba Empat. Maswain,  M.  J.  (2020). Pengaruh  pengungkapan  laporan  berkelanjutan,  tata  kelola perusahaan yang baik, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan .  Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, UIN Jakarta.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52182/1/MIMIN%20JUNI ARTI%20MASWAIN-FEB.pdf
Niemann, L.,  Hoppe, T. (2018). Sustainability reporting by local governments: a magic tool? Lessons  on  use  and  usefulness  from  European  pioneers. Public  management review, 20 (1), 201-223. https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1293149
Othman, R., Nath, N.,  Laswad, F. (2017). Sustainability reporting by New Zealand's local governments. Australian Accounting
Review , 27(3), 315-328. https://doi.org/10.1111/auar.12153
Pope, S.,  Lim, A. (2020). The governance divide in global corporate responsibility: the global structuration  of  reporting  and  certification  frameworks,  1998–2017.  Organization Studies, 41(6), 821–854. https://doi.org/10.1177/0170840619830131
Popli, M., Akbar, M., Kumar, V.,  Gaur, A. (2017). Performance impact of temporal strategic fit:  entrainment  of  internationalization  with  pro-market  reforms .  Global  Strategy Journal, 7 (4), 354–374. https://doi.org/10.1002/gsj.1160
Rikhardsson,  P.,  Andersen,  R.,    Jacob,  A.  (2002).  Sustainability  reporting  on  the  internet.
Greener Management International , (40) , 57-75. http://dx.doi.org/10.9774/GLEAF.3062.2002.wi.00006
Rofelawaty, B. (2014). Analisis praktik pelaporan berkelanjutan (sustainability reporting) pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Jurnal Aplikasi Manajemen , 12 (2), 258-268. https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/647
Sofia,  A.,  Purnomo, B. S.,  Apandi,  N.  N.,    Yuniarti,  R.  D.  (2016,  April).  Development  of sustainability  reporting  guidelines  for  Indonesian  local  government.  In 1st  UPI international  conference  on  sociology  education (pp.  21-28).  Atlantis  Press. https://doi.org/10.2991/icse-15.2016.6
Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: strategic and institutional approaches. Academy of Management Review , 20 (3), 571–610. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331 Williams, B., Wilmshurst, T.,  Clift, R. (2011). Sustainability reporting by local government in Australia: Current and future prospects. Accounting Forum, 35 (3), 176–186. https:// doi.org/10.1016/j.accfor.2011.06.004
Yasbie, B.,  Barokah, Z. (2018). Sustainability Reporting By Universities In Indonesia. The Indonesian Journal of Accounting Research , 21 (03), 363–394. http://doi.org/10.33312/ijar.400