## Eutanasia: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora dan Profesionalisme

## Euthanasia: A Medical Review, Bioethics, Humanities and Professionalism
Andi Machmud Rompegading, Bayu Pratama Putra *
* Email: dr.mroe251@gmail.com Program Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa
Diterima: 08 Februari 2023 / Disetujui: 30 April 2023

## ABSTRAK
Konsep  Eutanasia  di  Indonesia  bukanlah  hal  yang  baru  dan  telah  ada  sejak  zaman  dahulu  kala, namun  demikian  hingga  saat  ini  masih  menjadi  pro  dan  kontra  pada  berbagai  aspek  seperti  etika, kemanusiaan, dan profesionalisme baik bagi praktisi medis maupun para pakar hukum. Penelitian ini bertujuan  untuk  merumuskan  konsek  Euthanasia  berdasarkan  beberapa  aspek  yaitu  aspek  medis, bioetika,  humaniora  dan  profesionalisme  sehingga  dapat  menjadi  gambaran  dan  acuan  bagi  setiap pihak  agar  tidak  menimbulkan  berbagai  perdebatan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  kepustakaan,  sedangkan  teknik  analisis  menggunakan  analisis  isi.  Berdasarkan  hasil analisis diperoleh berbagai konsep Euthanasia yang ditinjau dari berbagai aspek yaitu  aspek medis, bioetika, humaniora dan profesionalisme berdasarkan berbagai sumber yang ada.
Kata Kunci: Etika Kedokteran, Hukum Kedokteran, Kematian yang Mudah.

## ABSTRACT
The concept of euthanasia in Indonesia is not new and has existed since ancient times, however, until now there are still pros and cons in various aspects such as ethics, humanity and professionalism for both  medical  practitioners  and  legal  experts.  This  study  aims  to  formulate  a  Euthanasia  concept based on several aspects, namely medical, bioethical, humanities and professionalism aspects so that it  can  become  an  illustration  and  reference  for  each  party  so  as  not  to  cause  many  problems.  The type of research used is library research, while the analysis technique uses content analysis. Based on  the  results  of  the  analysis  obtained  various  concepts  of  Euthanasia  which  are  reviewed  from various  aspects,  namely  medical,  bioethical,  humanities  and  professionalism  aspects  based  on various existing sources.
Keywords : Medical Ethics, Medical Law, Easy Death
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  topik  kedokteran  yang selalu  mengundang  banyak  perdebatan adalah  eutanasia.  Eutanasia  berasal  dari bahasa  Yunani  yaitu  euthanatos  (eu  = baik,  thanatos  =  mati),  secara  sempit dapat  dimaknai  sebagai  kematian  yang mudah  atau  tanpa  penderitaan  (Rumawi, 2022), namun saat ini pengertian
eutanasia  mencakup  sesuatu  yang  lebih luas  yaitu  mengakhiri  hidup  manusia tanpa  sakit  dengan  tujuan  menghentikan penderitaan yang berat baik atas permintaan  pasien  sendiri  maupun  atas permintaan  keluarga.  Perdebatan  akan tindakan medis ini muncul ketika bersinggungan  dengan  aspek  tertentu
seperti  etika  medis,  hukum,  hak  asasi manusia, kultur budaya dan keagamaan.
Terlepas  pro  dan  kontra  yang  telah ada  sejak  lama,  beberapa  negara  di  dunia telah  mengadopsi  dan  memperbolehkan eutanasia.  Pada  Tahun  2001  Belanda menjadi negara pertama yang memperbolehkan eutanasia, diikuti dengan  belgia  pada  tahun  berikutnya. Jepang  adalah  negara  asia  yang  pernah mengizinkan eutanasia walaupun demikian  hanya  1  kasus  yang  tercatat hingga  saat  ini.  Negara  yang  masih memperdebatkan legalitas eutanasia diantaranya  adalah  amerika  serikat  dan swiss  sedangkan  yang  menolak  dengan tegas  seperti  korea  dan  austria.    Di Indonesia  sendiri,  walaupun  belum  ada undang-undang  yang  mengatur  secara khusus mengenai eutanasia namun tindakan  ini  termasuk  dalam  tindakan yang tidak diperbolehkan (Haryadi, 2011; Isnawan, 2015).
Kemajuan  teknologi  di  bidang kedokteran  dewasa  ini  sangat  pesat  dan telah  membawa  banyak  kesembuhan berbagai macam penyakit, namun secangih-cangihnya teknologi kedokteran, ada  saja  penyakit  yang  belum  dapat disembuhan  atau  masih  menyebabkan penderitaan bagi manusia. Dengan adanya penyakit-penyakit  ini  maka  muncul  suatu
tuntutan  untuk  mengakhiri  penderitaan pasien  dengan  eutanasia.  Tuntutan  ini menyebabkan pertentangan dalam hal hak asasi,  yang salah satu poinnya adalah hak untuk  hidup,  dengan  demikian,  manusia juga memiliki  hak untuk mati. Fenomena tuntutan eutanasia telah menimbulkan pro dan  kontra,  tidak  hanya  di  kalangan masyarakat  Indonesia  juga  di  kalangan masyarakat internasional. Perdebatan mengenai  eutanasia  tidak  lagi  terbatas hanya  pada  aspek  medisnya  namun  telah bersinggungan dengan aspek sosial diantaranya  hukum  dan  agama  serta norma-norma  kultur  budaya  yang  ada  di masyarakat.  (Haryadi,  2011;  Sofyan 2017).
Penelitian tujuan untuk merumuskan konsep Euthanasia berdasarkan  beberapa  aspek  yaitu  aspek medis, bioetika, humaniora dan profesionalisme  sehingga  dapat  menjadi gambaran  dan  acuan  bagi  setiap  pihak agar tidak menimbulkan berbagai perdebatan.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan atau library research ,  yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan  data  atau  karya  tulis ilmiah  yang  bertujuan  dengan  objek
penelitian  atau  pengumpulan  data  yang bersifat  kepustakaan,  atau  telaah  yang dilaksanakan  untuk  memecahkan  suatu masalah  yang  pada  dasarnya  bertumpu pada  penelaahan  kritis  dan  mendalam terhadap  bahan-bahan  pustaka yang relevan.
Sebelum  melakukan  telaah  bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih  dahulu  secara  pasti  tentang  dari sumber  mana  informasi  ilmiah  itu  akan diperoleh. Adapun beberapa sumber  yang digunakan  antara  lain;  buku  teks,  jurnal ilmiah,  referensi  statistik,  hasil-hasil penelitian  dalam  bentuk  skripsi,  tesis, disertasi,dan internet, serta sumber- sumber lainnya  yang relevan. Dilihat dari sifatnya,  maka  penelitian  ini  termasuk penelitian  deskriptif,  penelitian  deskriptif berfokus pada  penjelasan  sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan
Setelah  keseluruhan  data  terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu  kesimpulan.  Untuk  memperoleh hasil  yang  benar  dan  tepat  dalam menganalisa  data,  penulis  menggunakan teknik  analisis  isi.  Analisis  isi  (Content Analysis)  adalah  penelitian  yang  bersifat pembahasan  mendalam  terhadap  isi  suatu informasi  tertulis  atau  tercetak  di  media
massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa  semua  bentuk  komunikasi, dari  berbagai  sumber  data.  Sedangkan kaitannya  dengan  pembahasan  yaitu sebagai  salah  satu  upaya  penulis  dalam memudahkan  pemahaman  dengan  cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat  para  pakar  yang  kemudian dijadikan acuan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Aspek Medis Eutanasia
Proses kematian dapat terjadi secara alamiah  maupun  tidak  alamiah.  Ilmu pengetahuan membagi kematian
berdasarkan  penyebab  ini  menjadi  tiga jenis yaitu (Siregar, 2015):
a) Orthothansia  merupakan  kematian yang terjadi karena proses alamiah
b) Dysthanasia,  adalah  kematian  yang terjadi secara tidak wajar
c) Euthanasia,  adalah  kematian  yang terjadi  dengan  pertolongan  atau tidak dengan pertolongan dokter.
Eutanasia  merupakan  bagian  dari suatu  penyebab  kematian.  Berdasarkan para ahli, tindakan ini dapat dibagi dibagi menjadi  (Zaelani,  2008;  Kusumasari, 2022):
a) Eutanasia  aktif  (Active)  adalah suatu  tindakan  yang  dilakukan secara  aktif  oleh  dokter  atau  tenaga medis  lainnya  untuk  mengakhiri
hidup pasien secara medis. Umumnya dilakukan dengan penggunaan obat-obatan yang
bekerja cepat dan mematikan.
Eutanasia  aktif  dibagi  menjadi  dua kelompok  yaitu  (i)  Eutanasia  aktif langsung (direct) adalah
penghentian  hidup  melalui  tindakan medis  yang  diperhitungkan  untuk segera  mengakhiri  hidup  pasien. Misalnya  dengan  pemberian  tablet sianida  atau  suntikan  zat  yang langsung  dimatikan.  (ii)  Eutanasia aktif tidak langsung ( indirect ) adalah    tindakan  medis  yang dilakukan tidak serta merta mengakhiri  hidup  pasien,  tetapi diketahui  bahwa  risiko  tindakan tersebut  dapat  mengakhiri  hidup pasien.  Misalnya,  cabut  steker oksigen atau alat kehidupan lainnya.
b) Eutanasia  Pasif  ( Passive) adalah tindakan menghentikan atau
mencabut  setiap  tindakan  atau
pengobatan  yang  diperlukan  untuk mempertahankan  hidup  manusia,
sehingga pasien diharapkan meninggal setelah tindakan penyelamatan dihentikan.
c) Eutanasia Sukarela ( voluntary )
adalah penghentian pengobatan atau
mempercepat kematian atas
permintaan  pribadi  yang  dilakukan secara  sadar.  Disebut  juga  mercy killing.
d) Eutanasia Non-voluntary adalah keputusan  eutanasia  dilaksanakan pada  pasien  yang  tidak  memiliki kemampuan  mengambil  keputusan seperti  pada  orang  tua  atau  anak kecil dan disampaikan melalui pihak ketiga.
e) Eutanasia  tidak  secara  sukarela ( involuntey )  adalah  jenis  eutanasia yang  dilakukan  pada  pasien  dalam keadaan  tidak  sadar.  Pada  kondisi ini  keinginan  pasien  tidak  diketahui dan    tanpa  permintaan  maupun persetujuan  pasien,  bahkan  dapat bertentangan dengan keinginan pasien. Keluarga pasien yang dianggap  bertanggung  jawab  atas penghentian  bantuan  medis  atau tindakan  lain  untuk  mempercepat kematian. Perbuatan ini sulit dibedakan dengan kejahatan.
2. Aspek Bioetika Eutanasia
Bioetika  adalah  studi  interdisipliner tentang problem-problem yang ditimbulkan oleh perkembangan di bidang biologi  dan  ilmu  kedokteran  baik  pada skala  mikro  maupun  pada  skala  makro yang  memiliki  dampak  pada  masyarakat saat  ini  maupun  pada  masa  yang  akan
datang. Bioetika bersifat pluralistik/terbuka  karena  semua  unsur termasuk agama dan budaya juga dipertimbangkan.  Etika  yang  terkait dengan  tindakan  manusia  yang  dapat diklasifikasi  ke  dalam  model  di  bidang ilmu kesehatan diantaranya model sosiobiologis, model radikal-liberal, model konsekuensi bioetik, model pragmatis-utilitaris, model kasuistik, model  hukum  koadrat,  model  personalis dengan pendekatan ontologies, dan model prinsipalisme. Dalam pembahasan kali ini akan digunakan pendekatan model prinsipalisme (Candra, 2018).
Model  prinsipalisme  merupakan model yang dibuat pertama kali oleh Tom L.  Beauchamp  dan  James  F.  Childress yang menguraikan bahwa untuk mencapai ke  suatu  keputusan  ETIK  diperlukan  4 Kaidah  Dasar  Moral  /  Kaidah  Dasar Bioetik  (Moral  Principle)  yaitu  (Candra,
2018; Beuchamp, 1994): a) Prinsip “Autonomy” ( self-
determination )  Yaitu  prinsip  yang menghormati hak-hak pasien, terutama  hak  otonomi  pasien  ( the rights  to  self  determination )  dan merupakan  kekuatan  yang  dimiliki pasien  untuk  memutuskan  suatu prosedur  medis    .Pada  kasus Eutanasia  keinginan  pasien  untuk
dapat terlepas dari penderitaan harus dihormati  karena  semua  manusia harus  hidup  layak  dalam  artian kesehatan  dan  kualitas  hidup  yang baik.  namun  demikian  dilema  akan muncul  dari  sisi  pemberi  layanan medis  dalam  hal  ini  dokter  dan tenaga  medis  lainnya  karena  akan memutuskan  untuk  melaksanakan tindakan ini atau tidak sesuai dengan pemahaman dan kepribadiannya masing-masing.
b) Prinsip  tidak  merugikan  “Non- maleficence”
Adalah prinsip menghindari  terjadinya  kerusakan atau  prinsip  moral  yang  melarang tindakan yang memperburuk keadaan  pasien.  Prinsip  ini  dikenal sebagai “primum non nocere” atau “ above all do no harm”. Pada prinsip ini eutanasia tentunya tidak dapat di benarkan karena tindakan ini dengan sangat  jelas  akan  menyebabkan perburukan  pasien  yang  kemudian berakhir pada kematian.
c) Prinsip  murah  hati  “Beneficence”
Yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang
ditujukan  ke  kebaikan  pasien  aau mempertimbangkan sisi baik (manfaat)  lebih  besar  daripada  sisi buruknya  (mudharat).  Pada  pasien
yang secara medis sulit sembuh dan mengalami  penderitaan  yang  tidak dapat di atasi maka dapat dipertimbangkan  bahwa  kematian merupakan  jalan  yang  lebih  baik apalagi  jika  konsep  ini  juga  di setujui  oleh  keluarga  dan  pasien  itu sendiri.
d) Prinsip  keadilan    “Justice”  Yaitu
prinsip  moral  yang  mementingkan fairness dan keadilan dalam
bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya ( distributive justice )
atau pendistribusian  dari  keuntungan, biaya  dan  risiko  secara  adil.  Dalam hal  permintaan  akan  eutanasia, prinsip  keadilan  sulit  ditegakkan kecuali syarat dilakukannya
eutanasia diatur secara ketat, karena kalau hanya melihat dari hak pasien untuk mengakhiri hidup maka eutanasia  bias  diperuntukkan  bagi siapa  saja  yang  ingin  mengakhiri hidup tanpa alasan medis yang kuat. Pembuatan keputusan etik, terutama dalam situasi klinik, dapat juga dilakukan dengan  pendekatan  yang  berbeda  dengan pendekatan  kaidah  dasar  moral  diatas. Jonsen,  Siegler  dan  Winslade  (2002) mengembangkan teori etik yang menggunakan 4 topik yang esensial dalam
pelayanan  klinik  ,  yaitu  (Jonsen  et  al, 2003):
a) Medical Indication : semua prosedur diagnostik  dan  terapi  yang  sesuai untuk  mengevaluasi  keadaan  pasien dan  mengobatinya.  Pada  kasus eutanasia  aspek  medis  pasien  harus jelas  dan  memenuhi  syarat  yang ketat bukan sekedar kemauan pasien atau keluarga akan hak kematian.
b) Patient Preferrences
: memperhatikan  nilai  (value)  dan penilaian tentang manfaat dan beban yang akan diterimanya,  yang berarti cerminan kaidah Autonomy. Pertanyaan etiknya meliputi pertanyaan tentang kompetensi pasien,  sifat  volunteer  sikap  dan keputusannya, pemahaman atas informasi,  siapa  pembuat  keputusan bila pasien tidak kompeten, nilai dan keyakinan  yang  dianut  pasien,  dan lain-lain.  Pada  kasus  eutanasia, selain mempertimbangkan keinginan  pasien,  perspektif  agama dan  budaya  perlu  dipertimbangkan. Pasien  harus  sadar  bahwa  tidak  ada agama  yang  menyetujui  tindakan pembunuhan apap pun alasan maupun  kedoknya  dengan  demikian pasien    maupun  keluarga  dapat terhindar  dari  perasaan  bersalah
yang mungkin muncul akibat pelanggaran  ajaran  agama  dan budayanya.
c) Quality of Life : merupakan aktualisasi salah satu tujuan kedokteran, yaitu memperbaiki, menjaga atau meningkatkan kualitas hidup  insani.  Apa,  siapa,  dan bagaimana melakukan penilaian kualitas hidup merupakan pertanyaan  etik  sekitar  prognosis, yang  berkaitan  dengan  kaidah  dasar bioetik yaitu Beneficence, Nonmaleficence  dan  Autonomy. Pada kasus eutanasia, kualitas hidup dapat menjadi salah satu
pertimbangan  pasien  dan  keluarga dalam mengajukan
tindakan eutanasia.  Tenaga  medis  perlu mengetahui  batasan  tegas  indikasi eutanasia sebelum menyetujui permintaan  pasien,  sehingga  alasan kualtas  hidup  yang  buruk  yang diajukan  oleh  pasien  sesuai  dengan prespektif  medis  yang  di  pahami atau  disepakati  oleh  tenaga  medis bersangkutan.
d) Contextual  Features :  Prinsipnya adalah  Loyalty  and  Fairness.  Disini dibahas  pertanyaan  etik  seputar aspek non medis yang mempengaruhi  keputusan,  seperti
faktor  keluarga,  ekonomi,  agama, budaya, kerahasiaan, alokasi sumber daya  dan  faktor  hukum.  Pasien  dan keluarga  serta  tenaga  medis  perlu mendapatkan  informasi  mengenai aspek etik, agama, budaya dan yang paling  utama  adalah  hukum  karena hukun  di  Indonesia  dengan  tegas walaupun  tidak  secara  eksplisit melarang  menghilangkan  nyawa orang  lain  secara  sengaja  atau  tidak sengaja.
Penilaian  etik  kedokteran  pada kasus  eutanasia  di  Indonesia  didasarkan pada  lembaga  utama  yaitu  Ikatan  dokter Indonesia  (IDI).  IDI  memiliki  pedoman yang  disebut  dengan    Kode  etik kedokteran  Indonesia  (KODEKI)  yang dibuat  berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan  RI  tanggal  30  Agustus  1969 No.55/WKSN/1969  dan  mulai  berlaku sejak tanggal 29 Oktober 1969 berdasarkan  Surat  Keputusan  Mentri Kesehatan  RI  tanggal  23  Oktober  1969 tentang  :  Pernyataan  berlakunya  Kode Etik  Kedokteran  Indonesia.  KODEKI pasal  7D  menyatakan  bahwa  “Seorang dokter  harus  senantiasa  mengingat  akan kewajiban melindungi hidup dan makhluk insani” yang secara jelas tidak
memperbolehkan usaha untuk menghilangkan  nyawa.  Selain  itu  pada
pasal  1  yang  berbunyi  “  Setiap  dokter harus menjunjung tinggi,  menghayati dan mengamalkan
sumpah dokter” menjelaskan  keharusan  seorang  dokter mengingat dan mengamalkan sumpahnya, dan  salah  satu  dari  sumpah  dokter  itu adalah  “  Saya  akan  menghormati  setiap hidup  insani  mulai  dari  saat  pembuahan” (Isnawan, 2015)
Pengurus  Besar  Ikatan  Dokter Indonesia  (PB-IDI)  telah  mengeluarkan
Surat Edaran (SE) No.
702/PB/H.2/09/2004  tentang  Euthanasia (tindakan  menghentikan  usia  pasien). Surat  edaran  tersebut  menyatakan  :  (i). Seruan  kepada  seluruh  dokter  untuk menyampaikan  yang  sebenarnya  dan sejujurnya kepada pasien atau keluarganya tentang penyakit yang dideritanya;  (ii).  Tindakan  menghentikan hidup  pasien  pada  tahap  menjelang ajalnya, patut dihormati. Namun demikian dokter  wajib  untuk  terus  merawatnya sekalipun  pasien  dipindahkan  ke  fasilitas pelayanan  lainnya.  Beban  yang  menjadi tanggungan  pasien  harus  diusahakan seringan  mungkin,  dan  apabila  pasien meninggal seyogyangya bantuan diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan.  (iii).  Bahwa  apabila  pasien dan keluarganya menghendaki menempuh cara  pengobatan  “alternatif”,  tidak  ada
alasan melarangnya selama tidak membahayakan  bagi  pasien.  Bahwa dalam  menghadapi  pasien  yang  secara medis  tidak  dimungkinkan  lagi  untuk disembuhkan, termasuk penderita “demetia” lanjut disarankan untuk memberikan  perawatan  hospis  (Hospis Care);  (iv).  Dalam  situasi  dimana  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  kedokteran sudah  tidak  diharapkan  memberikan kesembuhan,  maka  upaya  perawatan pasien  harus  lebih  ditujukan  untuk memperoleh kenyamanan dan meringankan  penderitaan;  5.  PB  IDI mengharapkan  Komite  Medik  di  setiap rumah  sakit  untuk  menyusun  pedoman yang  lebih  rinci  dan  teknis  dalam menghadapi kemungkinan pasien dan atau keluarga yang meminta eutanasia.3

## 3. Aspek Humaniora Eutanasia
Pada  aspek  ini  terdapat  beberapa tinjauan yaitu
a) Hubungan Dengan Hukum Negara.
Secara  yuridis  eutanasia  belum diatur  dalam  hukum  positif  di Indonesia  termasuk  dalam  UU Kesehatan dan UU Praktik
Kedokteran,  sehingga  belum  ada batasan  yang  jelas  yang  mengatur mengenai tindakan eutanasia. Terdapat  beberapa  pasal  dalam KUHP yang sering dikaitkan dengan
masalah  eutanasia  ini  yaitu  pasa 304,  344,  338,  345,  dan  359 (Dharmayanti  &  Nurmawati,  2019;
Pradjonggo, 2016) .Pasal 304
KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan  sengaja  menempatkan  atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara,padahal  menurut  hukum yang  berlaku  baginya  atau  karena persetujuan  dia  wajib  memberi kehidupan,perawatan atau pemeliharaan kepada orang
itu,diancam  dengan  pidana  penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau  pidana  denda  paling  banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Pasal
344 KUHP yang
berbunyi “Barangsiapa  menghilangkan  jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri,  yang  disebutkannya  dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum  penjara  selama-lamanya dua  belas  tahun”.  Pasal  338  KUHP yang berbunyi “Barang  siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang  lain,  dihukum,  karena  makar mati,  dengan  hukuman  penjara selama-lamanya  lima  belas  tahun”. Pasal  340  KUHP  yang  berbunyi “Barang  siapa  dengan  sengaja  dan dengan  rencana  terlebih  dahulu merampas nyawa orang lain,
diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau  pidana  penjara  seumur  hidup atau  selama  waktu  tertentu,  paling lama 20 tahun”.  Pasal  345  KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja menghasut  orang lain  untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan  daya  upaya  kepadanya untuk  itu,  maka  jika  orang  itu  jadi membunuh  diri,  dihukum  penjara selama-lamanya  empat  bulan.”Pasal 359  KUHP  yang  berbunyi  “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya)  menyebabkan  orang lain  mati,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana  kurungan  paling  lama  satu tahun.”
Berdasarkan  ketentuan  semua  pasal diatas maka para pelaku pembunuhan  dengan  sengaja  dan atas  permintaan  korban,  dengan terencana  atau  tidak  tetap  diancam pidana.  Dengan  demikian,  dalam konteks  hukum  positif  di  Indonesia eutanasia  tetap  dianggap  sebagai perbuatan  yang  dilarang.  Dengan demikian  dalam  konteks  hukum positif di Indonesia, tidak dimungkinkan dilakukan
“pengakhiran  hidup  seseorang” sekalipun  atas  permintaan  orang  itu sendiri.  Perbuatan  tersebut  tetap dikualifikasi  sebagai  tindak  pidana dan  akan  memiliki  konsekuensi hukum.  Bagi  keluarga  pasien  yang memberikan persetujuan untuk eutanasia juga akan dianggap sebagai tindakan pidana dan hukuman sesuai 345 KUHP
(Pradjonggo, 2016).
b) Hubungan dengan Hak asasi manusia (Hartawan et al, 2020). Perspektif  HAM  terhadap  konsep eutanasia  sangat  bertentangan  yang tampak dalam beberapa pasal dalam UUD  Negara  Republik  Indonesia 1945  yang  mengatur  tentang  hak asasi  manusia,  antara  lain:  pasal 28A,  pasal  28G  ayat  (2),  dan  pasal 28I  ayat  (1).  Pasal  28A  berbunyi “setiap  orang  berhak  untuk  hidup serta berhak mempertahankan hidup dan  kehidupannya”.  Pasal  28G  ayat 2  berbunyi  “Setiap  orang  berhak untuk  bebas  dari  penyiksaan  dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh  suaka  politik  dari negara  lain”.  Pasal  28I  ayat  1 berbunyi  “Hak  untuk  hidup,  hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani,  hak  beragama,  hak  untuk tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai  pribadi  dihadapan  hukum, dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas dasar  hukum  yang  berlaku  surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apa pun.”  Selain  bertentangan  dengan pasal- pasal tersebut, tindakan eutanasia  juga  bertentangan  dengan pasal  4,  pasal  9  ayat  (1),  dan  pasal 33  ayat  (2)  UU  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia yang menyatakan “Hak untuk hidup, hak  untuk  tidak  disiksa,  hak kebebasan  pribadi,  pikiran  dan  hati nurani,  hak  beragama,  hak  untuk tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai  pribadi  dan  persamaan dihadapan  hukum,  dan  hak  untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku  surut  adalah  hak  asasi manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi dalam  keadaan  apapun  dan  oleh siapapun” (Hartawan et al, 2020).
c) Hubungan Dengan Kultur-budaya.
Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki keberagaman kultur budaya  yang  sangat  banyak.  Lebih dari  300  suku  tersebar  di  seluruh wilayah  Indonesia  yang  tentunya
selain membawa budayanya masing- masing  juga  membawa  budaya campuran  antar  satu  suku  dengan suku  yang  lain.  Kebudayaan  yang berbeda akan membawa nilai norma, sikap  dan  cara  hidup  yang  berbeda pula  namun  demikian  ada  kesaman yang dimiliki oleh kebudayaan yang berbeda-beda ini  yang juga tertuang dalam  ideologi  Indonesia  yaitu Pancasila  sila  pertama  “Ketuhanan Yang  Maha  Esa”.  Sila  pertama  ini akan  membawa  dokter  dan  tenaga medis  serta  pasien  pada  pemahanan bahwa  masalah  hidup  dan  mati adalah        hak    dan    kekuasaan mutlak    dari    Tuhan.  Manusia  tidak bisa  dan  tidak  berhak  mengambil ataupun mengakhiri hidup menurut  kemauannya dan tidak ada
izin  atau  pun  persetujuan  dari seorang manusia yang dapat melegalkan pengambilan nyawa manusia  lainnya  bahkan  nyawanya sendiri karena nyawa tersebut bukan milik manusia (Hardjono, 2022).
d) Hubungan Dengan Agama
Ajaran  agama  katolik  dengan  tegas menolak eutanasia seperti
pernyataan  Paus  Yohanes  Paulus  II yang  mengatakan  bahwa    eutanasia merupakan  tindakan  belas  kasihan
yang  keliru,  belas  kasihan  yang semu,  belas  kasihan  yang  sejati mendorong  untuk  ikut  menanggung penderitaan  sesama,  belas  kasihan itu  tidak  membunuh  orang  yang penderitaannya  tidak  dapat  kita tanggung. Keburukan moral eutanasia ditunjukkan oleh misalnya Evangelium  Vitae    tahun  1995  oleh Yohanes Paulus II yang
menyatakan:  “Eutanasia  dalam  arti ketat  dimengerti  sebagai  tindakan atau pengabaian yang dari hakikatnya  dan  dalam  intensinya menyebabkan kematian, dengan tujuan menghilangkan semua penderitaan.  Eutanasia  ditempatkan, dengan demikian, pada level intensi- intensi  atau  sarana-sarana  yang digunakan.  Eutanasia  merupakan suatu pelanggaran berat pada Hukum  Allah  karena  ia  merupakan suatu  pematian  pribadi  manusia sengaja dan secara moral tidak dapat diterima.  Ini  berkenaan  dengan ajaran  yang didasarkan  pada hukum kodrat,  yang  diajar  oleh  Tradisi Gereja dan oleh Magisterium ordinaris  dan  universal”  (Yamco, 2013).
Ajaran protestan sejak awalnya cara pandang  yang  dilakukan  dalam
menanggapi masalah bunuh diri dan pembunuhan berdasarkan belas kasihan  ( mercy  killing )  adalah  dari sudut  kekudusan  kehidupan  sebagai suatu pemberian Tuhan. Mengakhiri hidup  dengan  alasan  apapun  juga bertentangan  dengan  maksud  dan tujuan  pemberian  tersebut  (Yamco, 2013).  Bunuh  diri  melanggarakan kedaulatan  Tuhan  seperti  yang tertuang  dalam  alkitab  Ulangan 32:39  ”Lihatlah  sekarang,  bahwa Aku,  Akulah  Dia.  Tidak  ada  Allah
kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan...”,  1  Samuel  2:6 “TUHAN mematikan dan menghidupkan”  ,  Pengkotbah  8:8 “Tiada seorangpun berkuasa menahan angin dan tiada
seorangpun berkuasa atas hari kematian.  Tak  ada  istirahat  dalam peperangan,      dan  kefasikan  tidak melepaskan      orang      yang melakukannya” (Mcdowel, 1996).
Ajaran dalam agama Budha,
mempercepat  kematian  seseorang secara  tidak  alamiah  merupakan pelanggaran terhadap perintah utama  ajaran  Budha.  Demikian dapat menjadi karma negatif terhadap siapapun pengambil
keputusan guna memusnakan kehidupan seseorang tersebut (Yamco, 2013).
Ajaran  agama  Hindu,  menolak eutanasia  didasarkan  ajaran  tentang karma, moksa dan akhimsah. Karma merupakan suatu konsekuensi murni dari semua perbuatan atau tindakan, moksa  yaitu  kebebasan  dari  siklus reingkarnasi dan akhimsah merupakan  prinsip  anti  kekerasan atau  pantang  menyakiti  siapapun juga (Yamco, 2013).
Ajaran  agama  Islam  mengakui  hak seseorang  untuk  hidup  dan  mati, namun  hak  tersebut  merupakan anugerah  Allah  kepada  manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan  kapan  seseorang  lahir dan  kapan  ia  mati  (QS  22:66; 2:243).  Oleh  karena  itu,  bunuh  diri diharamkan  dalam  hukum  Islam dalam Al Quran maupun Hadis yang secara eksplisit melarang bunuh diri. Kendati  demikian,  ada  sebuah  ayat yang menyiratkan hal tersebut, “Dan belanjakanlah  (hartamu)  di  jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan  dirimu  sendiri  ke dalam  kebinasaan,  dan  berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai  orangorang  yang  berbuat
baik.”  (QS  2:195),  dan  dalam  ayat lain  disebutkan,  “Janganlah  engkau membunuh  dirimu  sendiri,”  (QS 4:29).

## 4. Aspek Profesinalisme Eutanasia
Profesi  merupakan  suatu  pekerjaan berkualifikasi yang  menuntut  syarat keahlian  tinggi.  Terdapat  tiga  kriteria utama  yang  terpenuhi  pada  pekerjaan dokter sehingga pekerjaan ini dikategorikan sebagai profesi, yang pertama  ialah  bahwa  dokter  merupakan pekerjaan  yang  membutuhkan  keahlian yang  tinggi,  dan  karena  itu  hanya  dapat dilakukan  setelah  menempuh  pendidikan dan  pelatihan  teknis.  Untuk  menetapkan standar dan menjaga keahlian yang tinggi ini maka profesi dokter selalu mengembangkan  pranata  dan  lembaga untuk  mengefektifkan  jasa  profesi,  dan sekaligus juga menilai kemampuan individu-individu  yang  menjalani  profesi tersebut. Di Indonesia lembaga ini dikenal sebagai  Konsil  kedokteran  Indonesia. Kriteria  Kedua  adalah  bahwa  dokter merupakan  pekerjaan  yang  keilmuannya selalu  berkembang  secara  nalar  dan dikembangkan  dengan  teratur  seiring dengan kebutuhan yang dibuktikan dengan  pembaharuan  keilmuan  melalui pelatihan dan simposium. Kriteria terakhir adalah  dokter  memiliki  lembaga  seperti
dan  Ikatan  dokter  Indonesia  untuk mengontrol agar keahlian-keahlian profesional didayagunakan secara
bertanggung  jawab,  bertolak  dari  itikad pengabdian yang tulus dan tak berpamrih, dan semua itu dipikirkan untuk kemaslahatan sesama (Mcdowel, 1996).
Dokter merupakan pekerjaan profesi yang  seperti  halnya  profesi  lainnya, bertumpuh  pada  ideologi  profesionalisme dengan dua  komponen utama yaitu teknik dan  etika  serta  memiliki  ciri-  ciri  sebagai berikut:  (a)  mengikuti  pendidikan  sesuai standar nasional; (b) pekerjaannya berlandaskan etika profesi;
(c) mengutamakan  panggilan  kemanusiaan daripada  keuntungan;  (d)  pekerjaannya legal  melalui  perizinan;  (e)  anggota- anggotanya  belajar  sepanjang  hayat;  (f) anggota-anggotanya  bergabung  dalam suatu organisasi profesi (Mcdowel, 1996).
Dengan demikian
dalam menjalankan pekerjaannya, seorang dokter yang professional akan terikat pada wilayah  etika  profesi  dan  keterampilan serta  pengetahuan  kedokterannya.  Etika profesi  tidak  dapat  dipisahkan  dari persoalan  hubungan  antara  dokter  dan pasien, hubungan ini juga akan bersinggungan  dengan  isu  kultur  budaya dan agama sehingga dokter yang professional
perlu menanggapi
permintaan  eutanasia  dengan  bijak  serta mempertimbangkan  tidak  hanya  faktor kebutuhan medis pasien akan tetapi sudut pandang  lainnya  seperti  hukum,  kultur budaya dan agama.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Eutanasia  yang  bertujuan  untuk membebaskan  manusia  dari  penderitaan oleh  karena  penyakit  yang  bahkan  belum dapat  disembuhkan  dengan  kemajuan teknologi  kedokteran  saat  ini,  masih menjadi  perdebatan  pada  banyak  aspek kehidupan.  Konsep  eutanasia  tidak  boleh hanya  dilihat  dari  sudut  pandang  pasien saja  melainkan  perlu  mempertimbangkan segi  etika,  hukum,  HAM,  kultur  budaya dan agama.
Hingga saat  ini di  Indonesia  masih tidak  memperbolehkan  dan  melegalkan eutanasia  dan  dilihat  dari  berbagai  segi eutanasia  belum  dapat  dibenarkan.  Untuk memperbolehkan tindakan eutanasia akan memerlukan perombakan konsep mendasar mulai dari aturan hukum hingga agama dan kultur budaya.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Rumawi.  Eutanasia  dapatkah  dilakukan  di Indonesia ? [Internet]. Gama Cendekia. 2016.
Haryadi.  (2011).Masalah  Euthanasia  dalam
Hubungannya dengan Hak Asasi
Manusia.  Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 4, no. 5, 2011. Isnawan  F.  Kajian  Filosofis  Pro  dan  Kontra Dilarangnya Eutanasia [Tesis].
Yogyakarta: Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia; 2015. Sofyan  H.  Euthanasia:  Concept  and  Rule  of Law  in  Indonesia.  Journal  of  Law, Policy and Globalization. Vol.58, 2017
Siregar,  R  A,  (2015),  Euthanasia  dan  Hak
Asasi Manusia. Jurnal Hukum To-ra, 1
(3). ISSN 2442-8019
Zaelani  A.  Eutanasia  dalam  pandangan  hak asasi  manusia  dan  hukum  islam. [Skripsi]. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan  hukum  Universitas  Islam  Negeri syarif hidayatullah; 2008.
Kusumasari  D.  Pengaturan  Eutanasia  di Indonesia  [Internet].  Hukum  online. 2011 [cited 20 Oktober 2022].
Candra  X.  Bahan  ajar  Bioetik  :  Eutanasia.
Jakarta. 2018
Beauchamp  TL,  Childress  JF.  Principles  of biomedical  ethics.  4th  ed.  London, Oxford University Press, 1994 Jonsen AR,  Siegler M, WinsladeWJ. Clinical
Ethics : A Practical Approach to ethical decisions  in  clinical  medicine.  5th  ed. New York, NY:McGraw-Hill. 2002 Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia.  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia  Dan  Pedoman  Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode
Etik Kedokteran, 2004
Dhamayanti  NGAAF,  Nurmawati  M  .(2019).
Tinjauan  yuridis  euthanasia  ditinjau dari aspek hukum pidana. Kerta wicara E journal ilmu hukum.
Pradjonggo TS. (2016). Suntik Mati (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 1, Nomor 1, Juni 2016 Hartawan  IGAGU,  Dewi  AASL,  Sutama  IN. (2020). Eutanasia dalam perspektif hak asasi  manusia  dan  hukum  positif  di
Indonesia.Jurnal konstruksi hukum Vol. 1, No 2 oktober 2020.
Hardjono  S  .(2022).  Kedudukan  hukum tenaga  medis  yang  menyuntik  mati (euthanasia)  pasien  dengan  ijin  pihak keluarga  karena  pasien  menderita  sakit berkepanjangan menurut KUHP. Jurnal Ilmiah  Hukum  inrichting  recht  Vol.4, No 1, april 2022
Yamco  AG.  Euthanasia  Dalam  Perspektif Hukum  Positif  Indonesia  Dan  Hak Asasi  Manusia    [Tesis].  Makassar:
Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin; 2013.
Mcdowel    J,  Geisler  N.(1996).  Kasih  Itu
Selalu Benar. Jakarta Professional.
Dewi  RWL,  Suhandi.  Aborsi  Bagi  Korban Pemerkosaan Dalam  Perspektif  Etika Profesi Kedokteran, Hukum  Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan. Perspektif.  Volume  XVI  No.  2  Tahun 2011 Edisi April