## PRODEO DALAM PERADILAN SEMA NOMOR 10 TAHUN 2010
Nawa Angkasa
STAIN  Jurai Siwo Metro E-mail : angkasanawa@yahoo.co.id

## Abstract
The  parties  who  could  not  afford,  can  file  a  lawsuit/petition  in prodeo. The State can’t afford it should be proved by certificate of the head of the concerned villages. In the register matter it will be recorded. All receipts and expenditure, though none in the journal must remain recorded. Before a lawsuit is recorded in the register book, plaintiff in advance are to apply for litigants in prodeo, which if granted, the Judge makes the determination about the permit litigants in prodeo, after previously opposing parties are given the opportunity to respond to the petition. About granting permission beracara in prodeo applies to each level of the judiciary in own-¬ itself and can not be given to all levels of the judiciary. Defendant who cannot afford to pay the fees, are also eligible to apply in such a way the prodeo above. The petition against the litigants in prodeo, the  judge  makes  the  determination  of  diizinkannya  beracara  in prodeo after previously opposing parties are given the opportunity to determine ¬ patan to respond (in accordance with article 237, and HIR Article 273 RBg).
Keywords : litigants, prodeo, judicial

## Abstrak
Para  pihak  yang  tidak  mampu,  dapat  mengajukan  gugatan/ permohonan  secara  prodeo.  Keadaan  tidak  mampu  itu harus  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  Kepala  Desa/
Kelurahan  yang  bersangkutan.  Dalam  register  perkara  hal  itu akan  dicatat.  Semua  penerimaan  dan  pengeluaran,  meskipun nihil dalam jurnal harus tetap dicatat. Sebelum suatu gugatan dicatat  dalam  buku  register,  penggugat  terlebih  dahulu  hams mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, yang apabila dikabulkan, Hakim membuat penetapan tentang izin berperkara secara prodeo, setelah sebelumnya pihak lawan diberi kesempatan untuk  menanggapi  permohonan  tersebut.  Perihal  pemberian izin  beracara  secara  prodeo  ini  berlaku  untuk  masing-masing tingkat peradilan secara sendiri- sendiri dan tidak dapat diberikan untuk  semua  tingkat  peradilan  sekaligus.  Pihak  Tergugat  yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, juga berhak untuk mengajukan  permohonan  secara  prodeo  dengan  cara  seperti tersebut di atas. Terhadap permohonan berperkara secara prodeo, Hakim membuat penetapan tentang diizinkannya beracara secara prodeo setelah sebelumnya pihak lawan diberi kesem patan untuk menanggapi (Sesuai dengan Pasal 237 HIR dan Pasal 273 RBg).
Kata kunci : berperkara, prodeo, peradilan

## Pendahuluan
Saat ini banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memberikan  bantuan  hukum  secara  gratis  kepada  masyarakat khususnya  bagi  masyarakat  yang  kondisi  perekonomiannya tergolong masyarakat kurang mampu. Sementara kasus hukum yang sedang dihadapi adalah kasus hukum yang membutuhkan jasa professional untuk menanganinya, bantuan hukum seperti ini sering dikenal dengan prodeo atau probono.
Kata  Prodeo  dan  Probono  dalam  dunia  hukum  sering disamakan  pemakaianya  bagi  beberapa  kalangan,  karena  pada prinsip kedua kata ini memilki makna yang sama yaitu dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma apakah itu beracara di  pengadilan,  pendampingan,  memberikan  pendapat  hukum, atau pun untuk konsultasi masalah hukum yang dihadapi.  Tetapi sebenarnya kedua istilah ini merupakan dua istilah yang memang berbeda satu sama lain.
Ketidakmampuan    masyarakat    secara    finansial    untuk menuntut  haknya  sesuai dengan  prosedur  hukum,  sehingga perlu diadakan kebijaksanaan  untuk dapat mengajukan  perkara
dengan  tidak  terbentur  oleh  biaya,  khususnya  dalam berperkara perdata,  oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  prosedur  untuk mengajukan  perkara-perkara  secara  cuma-cuma/tidak  perlu membayar panjer perkara (prodeo). 1
Bagi  pihak  yang  kurang  mampu,  dapat  mengajukan gugatan  secara cuma-cuma  yang  disebut  dengan  berperkara secara  prodeo.  Hal  tersebut  sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu  peradilan  cepat,  sederhana  dan  murah.  namum  masih banyak    masyarakat    yang    kurang    mampu    tidak    memahami cara  berperkara secara  prodeo  di pengadilan,  dan  tidak  berani berperkara  di pengadilan,  walaupun mereka ingin mengajukan gugatan di pengadilan.
Pengukuhan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang  sama  di  depan  hukum  serta  jaminan  kepada  setiap  orang yang berhak mendapatkan akses keadilan ( justice for all ). Hal ini bahkan merupakan hak dasar setiap orang yang bersifat universal. Konsep ini menjadi penting karena negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu,  sehingga  sering  tidak  bisa  mewujudkan  haknya  untuk mendapatkan  keadilan  (yang  semestinya  terselenggara  dalam kaitannya dengan konsep negara hukum).
Untuk  mewujudkan  terselenggaranya  gagasan  negara hukum (konstitusionalisme) tersebut, maka negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin  atau  orang  yang  tidak  mampu  sehingga  tidak  ada  yang terlepas dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.
1 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia  Edisi  kelima , (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 16

## Pembahasan Bantuan Hukum
Bantuan berasal dari kata dasar yaitu “bantu” yang artinya: tolong ; kemudian di berikan imbuhan an, maka menjadi bantuan yang  meruapkan  kata  benda  yang  artinya:  barang  yang  dipakai untuk membantu; pertolongan; sokongan.
Hukum  merupakan  kata  dasar  yang  merupakan  kata benda yang memiliki arti: (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang di kukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
(2) Undang-undang;  oeraturan;  dsb  untuk  mengatur  pergaulan  hidup manusia; (3) Patokan (Jaidah; ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu; dll.
Ada  beberapa  definisi  bantuan  hukum  yang  sudah  ada. Black’s  Law  Dictionary mendefinisikan  bahwa  bantuan  hukum adalah “Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who can not afford private counsel.” Menurut The International Legal Aid , bantuan hukum didefinisikan sebagai “The legal aid work is an accepted plan under which the services of the legal profession are made available to ensure that no one is deprived of the right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his or her lack of financial  resources” 2
Selain  itu,  menurut  Adnan  Buyung  Nasution,  bantuan hukum  adalah  sebuah  program  yang  tidak  hanya  merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan  tatanan  masyarakat  yang  tidak  adil  menuju  tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan.
2 Frans Hendra Winarta, Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.

## Prodeo
Berperkara  dalam  arti  bahasa  dapat  diambil  dari  kamus besar bahasa Indonesia yaitu: Cuma-Cuma; gratis; sebagai contoh “Buku  ini  saya  berikan  kepada  kamu  secara  prodeo.”  Bila mendapatkan  kata  depan  menjadi  “hotel  prodeo”,  maka  akan berarti  tempat  yang  paling  tidak  diinginkan  di  tinggali  untuk orang-orang baik yaitu : penjara; lembaga pemasyarakatan;. 3
Beracara  secara  prodeo  adalah  berperkara  secara  cuma- cuma atau tanpa biaya di depan  pengadilan. 4 Dalam berperkara secara prodeo, maka pihak yang ingin berperkara secara prodeo harus  membuktikan  bahwa  dirinnya  benar-benar  tidak  mampu, sehingga  pihak  pengadilan  memberikan  surat  penetappan berperkara secara prodeo. 5

## Dasar Hukum
(Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) R.Bg.
1.
Pasal 237 – 241HIR/ Pasal 273-277 R.Bg., Pasal 242 – 243
2. HIR/  Pasal  278  –  281R.Bg,  dan  Pasal  12-  14  Undang- Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. SEMA No. 10 Tahun 2012, tentang Pemberian Layanan
3.
Hukum
Perma  No.  1  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pemberian 4. Layanan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Tidak  Mampu  Di Pengadilan SK  Dirjen  Badilum  No :  52/DJU/SK/HK.006  /5  /
5. Tahun  2014  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan Mahkamah  Agung  Ri  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 6
3 KBBI  1.5.1  Update  to http://ebsoft.web.i d,  ©Copy  Right2012, tentang Beperkara, dan Bantuan Hukum.
4 Mohamad Toufik Makarao, Pokok–Pokok Hukum Acara Perdata , (Cipta,
Jakarta: Rineka, 2004 ), h. 13
5 Darwan  Prints, Strategi  Menyusun  dan  Menanganni  Gugatan  Perdata ,
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal.16
6 http://pn-muaraenim.go.id/index.php/layanan-publik/62- layanan- hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/28-hak-biaya-perkara-cuma-cuma- prodeo, diunduh pada 12 Januari 2016

## Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo
Mengajukan  permohon  berperkara  secara  cuma-cuma 1. (prodeo) tertulis atau lisan. Permohoan tersebut dilampiri: 2. Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  yang 3. dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  /Lurah/Kepala  wilayah setempat  yang  menyatakan  bahwa  benar  yang bersangkutan  tidak  mampu  membayar  biaya  perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu 4. Keluarga  Miskin  (KKM),  Kartu  Jaminan  Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau  dokumen  lainnya  yang  berkaitan  dengan  daftar Penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu ; atau Surat  Pernyataan  tidak  mampu  yang  dibuat  dan
5. ditandatangani  Pemohon  dan  diketahui  oleh  Ketua Pengadilan Negeri.

## Prosedur pengajuan berperkara secara prodeo
Permohonan  berperkara  secara  prodeo  diajukan 1. bersama-sama  dengan  surat  gugatan/permohonan dan  melampirkan  surat  keterangan  tidak  mampu  dari Kepala  Desa/Lurah  atau  yang  setingkat  dan  diketahui oleh camat.
Meja  I  membuat  SKUM  Rp.  0,-  dan  menyerahkannya 2. kepada Pemohon. Pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan dan
3.
SKUM kepada Kasir.
Kasir  menyerahkan  kembali  sehelai  surat  gugatan/
4. permohonan bersama SKUM kepada pihak. Meskipun SKUM Rp. 0,- penerimaan dan pengeluaran 5. keuangan  perkara  harus  tetap  dicatat  dalam  jurnal dan buku induk.
Meja II mencatat dalam register perkara dan memproses 6. lebih lanjut bagaimana prosedur. Setelah  Majelis  Hakim  menerima  berkas  dari    Ketua 7. Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah,  Ketua Majelis  menerbitkan  PHS  disertai    perintah  kepada Jurusita/Jurusita  Pengganti  memanggil  para  pihak untuk  diadakan  sidang    insidentil    mengenai  ketidak mampuannya.
Untuk berperkara secara prodeo yang dananya dibantu 8. oleh negara:
Biaya  dibebankan  pada  DIPA  Pengadilan Agama/
a.
Mahkamah Syar’iyah. 7
Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya b.
pemanggilan, redaksi dan  materai.
Biaya  prodeo  dapat  dialokasikan  untuk  perkara
c.
tingkat  pertama,  tingkat  banding  dan    tingkat kasasi.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung
d.
No.  10  tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pemberian bantuan  Hukum,  berperkara  secara  prodeo  dapat dibiayai dari DIPA. Mekanisme  pembiayaan  perkara  prodeo  yang e.
dibiayai DIPA adalah sebagai berikut : Tata  cara  pengajuan  dan  proses  penanganan
a)
administrasinya        sama  dengan  tata  cara pengajuan dan proses penanganan administrasi prodeo biasa. Pemanggilan pertama kepada para pihak oleh b) Jurusita tanpa biaya (prodeo biasa). Jika  permohonan  berperkara  secara  prodeo c) dikabulkan Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan  salinan  amar  Putusan  Sela kepada  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA) untuk  kemudian  dibuatkan  Surat  Keputusan
7 Peroman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan agama, BUKU II,  ©CopyRight,  Edisi  Revisi,  2013,  Jakarta:  Mahkamah  Agung  RI  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, h. 12
bahwa  biaya  perkara  tersebut  dibebankan kepada  DIPA  Pengadilan  Agama/Mahkamah Syar’iyah. Berdasarkan  Surat  Keputusan  KPA  tersebut,
d)
Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada Kasir sebesar yang telah ditentukan DIPA. Kasir  membuat  SKUM  dan  membukukan
e) bantuan  biaya  tersebut  dalam  Buku  Jurnal
Keuangan  dan  mempergunakan  biaya sesuai  kebutuhan    selama    proses    perkara berlangsung.
Dalam  hal  terdapat  sisa  anggaran  perkara f) prodeo sebagaimana dimaksud pada huruf (h) angka  (2),  sisa  tersebut  dikembalikan  kepada KPA (Bendahara Pengeluaran).

## Adinistrasi Biaya Perkara Prodeo
Terhadap  perkara  prodeo  tetap  dibuatkan  SKUM  Rp.
1. 0,00 dan dicatat dalam jurnal.
Jika  permohonan  prodeonya  tidak  dikabulkan,  maka
2. pemohon harusmembayar panjar biaya perkara. 8
Jika  pemohon  membayar  panjar  biaya  perkara,
3. pembayaran tersebut  dibuatkan SKUM dan dibukukan di dalam buku jurnal dan buku keuangan lainnya.
Dalam hal perkara secara prodeo dibiayai oleh Negara 4. melalui  DIPA,  penerimaan  dan  pengeluaran  biaya tersebut  dimasukkan  dalam  buku  jurnal    dan    buku keuangan lainnya  sebagai tambahan panjar. 9
8 Peroman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan agama, BUKU II,  ©CopyRight,  Edisi  Revisi,  2013,  Jakarta:  Mahkamah  Agung  RI  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, h. 31
9 Peroman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan agama, BUKU II,  ©CopyRight,  Edisi  Revisi,  2013,  Jakarta:  Mahkamah  Agung  RI  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, h. 31

## Beracara Secara Prodeo
Penggugat/Pemohon  yang  tidak  mampu,  dapat 1. mengajukan  permohonan  berperkara  secara  prodeo bersamaan  dengan  surat  gugatan/permohonan,  baik secara tertulis atau lisan. Jika  Tergugat/Termohon  selain  dalam  bidang 2. perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara  prodeo,  maka  permohonan  itu  disampaikan pada  waktu  menyampaikan  jawaban  atas  gugatan Penggugat/Pemohon. (Pasal 238 ayat (2) HIR/Pasal 274 ayat (2)  RBg). Pemohon mampu harus melampirkan surat keterangan 3. tidak  mampu  dari  Kepala  Desa/Kelurahan  atau  yang setingkat  (Banjar,  Nagari  dan  Gampong)  (Pasal  60B Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009)  atau        surat keterangan  sosial  lainnya  seperti:  Kartu  Keluarga Miskin  (KKM),  Kartu  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat (Jaskesmas),  Kartu  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 4. Agama/Mahkamah Syar’iyah untuk menangani perkara tersebut melakukan sidang insidentil.
Di  dalam    sidang  tersebut  memberikan  kesempatan
5. kepada pihak lawan untuk menanggapi. 10
Majelis hakim membuat putusan sela tentang dikabulkan
6. atau tidaknya permohonan perkara secara prodeo.
Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam 7.
Berita Acara Sidang.
Dalam  hal  permohonan  berperkara  secara  prodeo 8. tidak  dikabulkan,  Penggugat/Pemohon  diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dijatuhkan Putusan Sela.
Jika    tidak  dipenuhi    maka    gugatan/permohonan 9. tersebut dicoret dari daftar perkara.
Contoh amar Putusan Sela : 10.
10 Ibid., h. 71-78
Permohonan berperkara prodeo dikabulkan :
a.
Memberi  izin  kepada  Pemohon/Penggugat
1) untuk berperkara secara prodeo. Memerintahkan  kedua belah pihak untuk
2) melanjutkan perkara.
Permohonan  berperkara  secara  prodeo  tidak
b. dikabulkan:
Tidak  memberi  izin  kepada  Pemohon / 1)
Penggugat untuk berperkara secara prodeo. Memerintahkan kepada Pemoho/Penggugat
2)
untuk membayar panjar biaya perkara. Dalam  hal  berperkara  secara  prodeo  dibiayai  negara 11. melalui DIPA Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah, maka    jumlah    biaya    beserta    rinciannya    harus dicantumkan dalam  amar  putusan.  Contoh  :  “Biaya yang    timbul    dalam  perkara  ini  sejumlah  Rp........... dibebankan kepada negara”.
Pemberian  izin  beracara  secara  prodeo  ini  berlaku 12. untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri- sendiri  dan  tidak      dapat  diberikan      untuk      semua tingkat   peradilan sekaligus. 11
Permohonan    beracara    secara    prodeo    dapat    juga 13. diajukan untuk tingkat banding dan kasasi.
Permohonan  beracara  secara  prodeo  untuk  tingkat 14. banding  dilakukan  dengan  langkah-langkah  sebagai berikut :
Permohonan  berperkara  secara  prodeo  diajukan a. secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah  Syar’iyah  yang  memutus  perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan. Permohonan  tersebut  disertai  dengan  surat
b. keterangan  tidak    mampu    dari  Kepala  Desa/ Kelurahan  atau  yang  setingkat  (Banjar,    Nagari,
11 Peroman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan agama, BUKU II,  ©CopyRight,  Edisi  Revisi,  2013,  Jakarta:  Mahkamah  Agung  RI  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, h. 73
dan    Gampong)    atau    surat  keterangan    lain seperti:    kartu    Keluarga    Miskin    (KKM),  Kartu Jaminan      Kesehatan      Masyarakat      (Jaskesmas), Kartu  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). Permohonan tersebut dicatat oleh Panitera dalam
c. daftar tersendiri.
Dalam  tenggang  waktu  14  (empat  belas)  hari  sejak d. permohonan   itu   dicatat   oleh   Panitera,   Hakim yang ditunjuk   (Hakim   yang   menyidangkan pada tingkat  pertama)  memerintahkan  Panitera  untuk memberitahukan  permohonan  itu  kepada  pihak lawan dan   memerintahkan   untuk   memanggil kedua      belah  pihak    supaya    datang    di    muka Hakim    untuk    dilakukan  pemeriksaan  tentang ketidakmampuan Pemohon. Hasil    pemeriksaan    Hakim  dituangkan  dalam e. Berita Acara Sidang. Jika  pemohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan f. patut  untuk  diperiksa  permohonan  prodeonya ternyata ia tidak hadir  tanpa  alas   an   yang  sah serta   tenggat   waktu banding  telah  habis,  maka pemohon  dianggap  tidak mengajukan banding. 12 Dalam  tenggang  waktu  paling  lambat  7  (tujuh) g. hari  setelah    pemeriksaan,    berita    acara    hasil pemeriksaan dilampiri permohonan  izin  beracara secara    prodeo    dan  surat    keterangan    Kepala Desa/Kelurahan    atau    yang  setingkat    harus sudah  dikirimkan ke  Pengadilan  Tinggi Agama/ Mahkamah Syar’iyah Aceh bersama-sama dengan Bundel A. Permohonan    tersebut    dicatat    oleh    panitera h. pengadilan  tinggi/    mahkamah    syar’iyah    aceh dalam  daftar  khusus dengan nomor yang diambil
12 Peroman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan agama, BUKU II,  ©CopyRight,  Edisi  Revisi,  2013,  Jakarta:  Mahkamah  Agung  RI  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, h. 73
dari surat umum. Ketua    Pengadilan    Tinggi    Agama/Mahkamah i.
Syar’iyah Aceh  menunjuk  hakim  untuk  memeriksa permohonan tersebut. Hakim  tingkat  banding  memeriksa  dan  memutus
j. permohonan  prodeo   tersebut   dan  dituangkan dalam bentuk  penetapan  yang  nomornya  sama dengan  surat penunjukan. Setelah  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah
k. menerima  penetapan  Pengadilan  Tinggi  Agama/ Mahkamah Syar’iyah Aceh dan permohonan izin beracara  secara  prodeo  dikabulkan,  Pengadilan Agama/mahkamah  syar’iyah  memberitahukan penetapan tersebut kepada pemohon. Dalam  tenggang  waktu  14  (empat  belas)  hari
l. sejak pemberitahuan,  atas  permohonan  pemohon, panitera  membuat    akta    permohonan    banding dan  memproses lebih lanjut. Dalam hal permohonan  berperkara  secara  prodeo m. ditolak,  maka  Pemohon  harus  membayar  biaya banding dalam  tenggang  waktu  14  (empat belas) hari setelah penetapan Pengadilan Tinggi    Agama/ Mahkamah Syar’iyah Aceh diberitahukan kepada Pemohon. Dalam hal pemohon tidak membayar biaya perkara
n. dalam  tenggat    waktu  sebagaimana    tersebut    di atas, maka  putusan  pengadilan  agama/mahkamah syar’iyah berkekuatan hukum tetap. 13
Permohonan  beracara  secara  prodeo  untuk  tingkat 15. kasasi  dilakukan  dengan  langkah-langkah  sebagai berikut :
Permohonan  diajukan  kepada  Ketua  Mahkamah
a.
Agung  melalui  Ketau  Pengadilan  Agama/ mahkamah  syar’iyah  dengan    dilampiri    surat
13 Peroman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan agama, BUKU II,  ©CopyRight,  Edisi  Revisi,  2013,  Jakarta:  Mahkamah  Agung  RI  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, h. 74
keterangan    tidak    mampu    dari  Kelurahan/ Desa  atau  yang setingkat  (Banjar,  Nagari, dan Gampong)  atau  Surat  Keterangan  lain  seperti: Kartu  Keluarga  Miskin  (KKM),  Kartu  Jaminan Kesehatan  Masyarakat      (Jaskesmas),      Kartu Program   Keluarga Harapan  (PKH)  atau  Kartu Bantuan  Langsung  Tunai (BLT). Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama/Mahkamah b.
Syar’iyah  memeriksa      permohonan      berperkara secara   prodeo yang kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
Berita  acara  pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud
c.
pada huruf   (b)   hanya berisi hasil  pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon. Permohonan  beracara  secara  prodeo,  berita  acara
d. hasil  pemeriksaan        Majelis  Hakim  Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah,          keterangan tidak    mampu  bersama  Bundel  A  dan  B  dikirim oleh   Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah ke Mahkamah Agung. Panitera   dalam   surat   pengantar   pengiriman e. berkas permohonan  kasasi  mencantumkan  kalimat “Pemohon  kasasi      mengajukan      permohonan berperkara   secara prodeo”. 14

## Pencabutan Gugatan
Pencabutan    gugatan    yang    dilakukan    sebelum 1. penunjukan Majelis  Hakim,  dituangkan  dalam  bentuk Penetapan  Ketua Pengadilan. Pencabutan    gugatan    yang    dilakukan    setelah
2. penunjukan Majelis   Hakim   dan   belum   ditetapkan hari      sidangnya  dituangkan  dalam  bentuk  Penetapan Ketua Majelis.
14 Peroman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan agama, BUKU II,  ©CopyRight,  Edisi  Revisi,  2013,  Jakarta:  Mahkamah  Agung  RI  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, h. 75
Pencabutan gugatan yang dilakukan setelah ditetapkan 3. hari sidang   dituangkan   dalam   bentuk   penetapan   di dalam persidangan.
Pencabutan    gugatan    yang    dilakukan    sebelum
4. memberikan  jawaban  tidak  perlu  minta  persetujuan tergugat.
Pencabutan   gugatan   yang   diajukan   setelah   Tergugat
5. memberikan    jawaban,    harus    dengan    persetujuan Tergugat (Pasal 271 – 272 Rv).
Amar penetapan/putusan sebagai berikut : 6. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara
a. nomor dari pemohon.
Memerintahkan    panitera    untuk    mencatat
b.
pencabutan  perkara  tersebut  dalam  regiater perkara.
Memerintahkan    penggugat/pemohon    untuk c. membayar biaya perkara sejumlah Rp. … (……..).
Pencabutan perkara gugatan/permohonan d. secara    prodeo  dalam  sidang    insidentil,    amar penetapannya   sebagai berikut:
Mengabulkan  permohonan  pencabutan
1) perkara  nomor ….. dari pemohon.
Memerintahkan  panitera  untuk  mencatat
2) pencabutan perkara tersebut. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp. 0,00 3) (nihil) 15

## Prosedur  Berperkara  Secara  Prodeo  Dengan  Biaya  Dipa Pengadilan
Pada  dasarnya  semua  perkara  perdata  yang  menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :
Gugatan cerai. 1. Gugatan hutang-piutang.
2.
15 Peroman pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan agama, BUKU II,  ©CopyRight,  Edisi  Revisi,  2013,  Jakarta:  Mahkamah  Agung  RI  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, h. 81
Gugatan tanah.
3. Permohonan perubahan nama 4. Permohonan pengangkatan anak, dll 5.
Pemohon/Penggugat  berhak  mendapatkan  semua  jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

## Langkah-Langkah Mengajukan Permohonan Prodeo
Diajukan oleh Pemohon 1.
Datang  ke  kantor  Pengadilan  Negeri  setempat.
a. Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan  pembebasan  biaya  perkara  ,  dicatat dalam  buku  register  permohonan  pembebasan biaya perkara, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri  melalui  Panitera/Sekretaris  setelah memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara. Datang ke Pengadilan Negeri dan menemui bagian b. pendaftaran perkara. Membuat  surat  permohonan  /  gugatan  untuk c. berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya. Surat permohonan dapat dibuat sendiri dapat pula d.
meminta  bantuan  kepada  Pos  Bantuan  Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan. Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat e. permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan  menghadap  kepada  Ketua  Pengadilan setempat.
Melampirkan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu f.
(SKTM)  atau  jaminan  social  lainnya  (lihat  syarat- syarat diatas)
Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan g. berkas permohonan pembebasan biaya perkara  berdasarkan  pertimbangan  Panitera/
Sekretaris  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dan  mengeluarkan  Surat  Penetapan  Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada  tanggal  sama  dengan  diajukannya  surat permohonan  layanan  pembebasan  biaya  perkara apabila  permohonan  dikabulkan  dibuat  dalam rangkap 3 (tiga) masing - masing untuk arsip berkas perkara, Panitera/Sekretaris dan pemohon ; Apabila  pada  hari  yang  bersangkutan,  Ketua h.
Pengadilan  Negeri  tidak  berada  di  tempat,  maka surat  penetapan  tersebut  dapat  dikeluarkan  oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk; Ketua Pengadilan Negeri berwenang menetapkan
i.
besaran satuan biaya sesuai dengan kondisi wilayah masing - masing;
Panitera/Sekretaris  selaku  Kuasa  Pengguna j.
Anggaran  membuat  surat  keputusan  untuk membebankan  biaya  perkara  kepada  anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara sebesar: Perkara Permohonan maksimal Rp. 187.000,00.
1)
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah),
Perkara  Perdata  Gugatan  maksimal  Rp.
2) 2.185.000,00.  (dua  juta  seratus  delapan  puluh lima ribu rupiah)
Banding  maksimal  sebesar  :  Rp.  897.000,00
3)
(delapan  ratus  sembilan  puluh  tujuh  ribu rupiah)
Kasasi maksimal sebesar : Rp. 1.137.000,00 (satu
4) juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) Peninjauan  Kembali  maksimal  sebesar  :  Rp.
5) 2.137.000,00 (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
Permohonan  eksekusi  hanya  untuk  panjar
6) biaya eksekusi sebesar : Rp. 1.077.000,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
Diajukan oleh TERGUGAT atau TERMOHON 2. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan
a.
secara  tertulis  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri dengan  dilampiri  syarat-syarat  tersebut  di  atas, sebelum Tergugat/Termohon memberikan jawaban, dan  Panitera/Sekretaris  memeriksa  ke  lengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara ;
Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan b. berkas permohonan pembebasan biaya perkara  berdasarkan  pertimbangan  Panitera/ Sekretaris  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan  mengeluarkan  Surat  Penetapan  Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya surat permohonan  layanan  pembebasan  biaya  perkara apabila  permohonan  dikabulkan  dibuat  dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Panitera/Sekretaris dan pemohon; Apabila  pada  hari  yang  bersangkutan,  Ketua c.
Pengadilan  Negeri  tidak  berada  di  tempat,  maka surat  penetapan  tersebut  dapat  dikeluarkan  oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk ;
Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat/
1)
Termohon dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat /
Termohon , dengan amar putusan berbunyi: “ Memb
2) ebankan biaya perkara kepada Negara ”; 16 Diajukan terhadap perkara dengan upaya hukum d. banding, kasasi atau PK Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku  untuk  1  tingkat  peradilan.  Jika  Pemohon/ Penggugat  mengajukan  banding  atau  kasasi maka  Pemohon/Penggugat  harus  mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.
Jika  dalam  perkara  tingkat  pertama  sudah 1)
16 http://www.pn-bantul.go.id/index .php/layanan-hukum/layanan- hukum-bagi-masyarakat kurang-mampu/prosedur-beracara-secara-prodeo
bebas  biaya,  maka  pengajuan  banding,  kasasi maupun  pengajuan  PK  harus  disertai  surat penetapan  pembebasan  biaya  perkara  yang telah  dikeluarkan  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri; Permohonan  pembebasan  biaya  perkara 2) diajukan  pertama  kali  oleh  Pemohon  pada tingkat banding maupun kasasi, harus diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam  undang-undang  dan  permohonan  di sampaikan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri melalui Panitera/Sekretaris ; Panitera/Sekretaris  selaku  Kuasa  Pengguna 3) Anggaran  membuat  surat  keputusan  untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran Negara  dengan  menyebut  besaran  anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara , Berdasarkan  surat  keputusan  dimaksud 4)
bendahara  Pengeluaran  menyerahkan  biaya layanan  pembebasan  biaya  perkara  kepada kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam surat keputusan tersebut, dengan bukti kuitansi ; Kasir  membukukan  biaya  dimaksud  dalam 5) buku jurnal dan buku induk keuangan perkara, kecuali  biaya  pendaftaran,  biaya  redaksi  dan leges yang dicatat nihil ;

## Perkara Eksekusi
Perkara  yang  dimohonkan  Eksekusi  Prosedur 1) dan  Mekanisme  pembebasan  biaya  perkara pada  dasarnya  sama  dengan  permohonan diatas  yaitu  diajukan  secara  tertulis  kepada Ketua  Pengadilan  Negeri  dengan  dilampiri syarat-syarat tersebut di atas, Ketua Pengadilan Negeri melakukan 2) pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya  perkara  berdasarkan  pertimbangan
Panitera/Sekretaris  dan  mengeluarkan  Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan  dibuat  dalam  rangkap  3  (tiga) masing-masing  untuk  arsip  berkas  perkara, Panitera/Sekretaris dan pemohon; Panitera/Sekretaris  selaku  Kuasa  Pengguna 3) Anggaran  membuat  surat  keputusan  untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran Negara  dengan  menyebut  besaran  anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara.

## Simpulan
Berdasarkan  SEMA  No.  10  Tahun  2010  tentang  Bantuan Hukum,  dinyatakan  bahwa  prodeo  adalah  proses  berperkara  di pengadilan  secara  cuma-cuma  dengan  dibiayai  negara  melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara  secara  cuma-cuma  (prodeo)  adalah  masyarakat yang  tidak  mampu  (miskin)  secara  ekonomis,  semua  perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo. Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara  secara  prodeo  pada  tingkat  banding  atau  kasasi. Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara  cuma-cuma  yang  berkaitan  dengan  pemeriksaan  perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

## DAFTAR PUSTAKA
Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi kelima , Liberty Yogyakarta, hal.16 Frans Hendra Winarta, 2009, Pro Bono Publico: Hak Konstitusional
Fakir  Miskin  untuk  Memperoleh  Bantuan  Hukum ,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Mohamad  Toufik  Makarao,  2004 ,  Pokok  –  Pokok  Hukum  Acara Perdata , Rineka Cipta, Jakarta hal.13 Darwan Prints, 1996, Strategi Menyusun dan Menanganni Gugatan Perdata , PT. Citra Aditya Bakti, bandung, hal.16 Perodan pelaksanaan tugas dan Administrasi peradilan agama, BUKU  II,  ©CopyRight,  Edisi  Revisi,  2013,  Jakarta: Mahkamah  Agung  RI  Direktorat  Jenderal  Badan Peradilan Agama
KBBI  1.5.1  Update  to http://ebsoft .web.id,  ©Copy  Right2012, tentang Beperkara, dan Bantuan Hukum. http://www.pn-bantul.go.id/index.php/layanan-hukum/ layanan-
hukum-bagi-masyarakat
kurang-mampu/prosedur- beracara-secara-prodeo
http://pn-muaraenim.go.id/index.php/layanan-publik/62- layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/28- hak-biaya-perkara-cuma-cuma-prodeo