## Bekasi pada Masa Kolonial (1925-1945)
Pancar Catur Ramdiansyah Jurusan Ilmu Sejarah dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Email: pancarcatur@gmail.com

## Abstract
The  colonial  period  in  Indonesia  was  filled  with  several  historical  events.  All  of  Indonesia's territory  at  that  time  was  controlled  by  the  colonialists.  This  also  happened  in  the  Bekasi  area. This study  will  discuss the conditions of the Bekasi  area  during  the  colonial  period. During the reign of the Dutch East Indies, Bekasi was one of the districts (kewedanan) of the regenschap of Meester Cornelis, the residency of Batavia. Then during the Japanese occupation between 1942- 1945, it changed its name to Bekasi Gun. In addition, a review of the geographical conditions was also  carried  out  when  Bekasi  was  still  a  kewedanan.  Then,  the  ethnic  groups  that  occupy  the Bekasi  area  are  identified,  namely  the  Sundanese,  the  Bekasi-Malay  ethnic,  and  the  Javanese ethnicity.  Identification  is  also  useful  for  getting  a  fairly  clear  picture  of  the  cultural  structure, social  structure,  economic  structure,  as  well  as  the  government  system  in  Bekasi  during  the colonial period.
Keywords: Bekasi, Colonial,Historiography.

## Pendahuluan
Bekasi  adalah  sebuah  kota  di  Jawa  Barat,  Indonesia  yang  terletak  di perbatasan  timur  Jakarta.  Bekasi  adalah  salah  satu  kota  tertua  di  Indonesia,  dan memiliki  sejarah yang cukup panjang. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Bekasi  merupakan  salah  satu  distrik  (kewedanan)  dari  afdeeling/regenschap Meester Cornelis, residensi Batavia. 1 Berdasarkan Citra Daerah Kabupaten Bekasi Dalam  Arsip  1800-1900,  Bekasi  di  akhir  abad  ke-19  dipenuhi  tanah-tanah partikelir.  Artinya  banyak  tuan  tanah  yang  memiliki  tanah  yang  luas.  Sehingga menyebabkan banyak rakyat menderita karena harus membayar sewa tanah yang mahal.    Pada  masa  pendudukan  Jepang  antara  tahun  1942-1945,  status  Bekasi tetap  mejadi  kewedanan  namun  berganti  nama  menggunakan  bahasa  Jepang dengan sebutan Bekasi Gun. kondisi masyarakat Bekasi tidak jauh berbeda bahkan memburuk.  Karena  harus  menyerahkan  seluruh  kepemilikan  hasil  bumi  serta hewan  ternak.  Berdasarkan  dinamika  tersebut,  membuat  penulis  tertarik  untuk meneliti  kondisi  daerah  Bekasi  terutama  dalam  beberapa  aspek  sperti  sturktur sosial, ekonomi, pemerintahan maupun budaya.
1 Encyclopaedie  van  Nederlandsche-Indie  Eerste  Deel (Leiden:  N.V  v/h  E.J  Brill,  1917),
22.

## Metode Penelitian
Dalam  mengungkapan  kembali  peristiwa  bersejarah  ini,  penulisan menggunakan  studi  perpustakaan  dengan  menggunakan  sumber-sumber  yang relevan dengan permasalahan, yaitu arsip-arsip baik yang terdapat di Pemda Tk. II Bekasi,  Arsip  Nasional  RI,  Arsip  Kementrian  Jajahan  (Algemeene Rijkssaarscheif) di Den Haag negeri Belanda; surat kabar, buku-buku dan artikel. Selain itu metode penelitian sejarah yang digunakan dalam penulisan ini meliputi empat  tahap  penelitian  sejarah  yang  bertujuan  untuk  merekonstruksi  suatu peristiwa  sejarah,  yaitu    heuristik  (pengumpulan  sumber),  kritik  sumber (verifikasi),  interpretasi,      Historiografi. 2 Dilanjutkan  dengan  tinjauan  kondisi geografi  ketika  Bekasi  masih  menjadi  kewedanan.  Tinjauan  dilakukan  untuk mengungkap  wilayah  Bekasi,  baik  dari  segi  luas  maupun  implikasinya  karena sejarah  tidak  bisa  dilepaskan  dari  segi  ruang  dan  waktu.  Identifikasi  etnis-etnis yang  menempati  wilayah  Bekasi,  yakni  etnis  Sunda,  etnis  Melayu-Bekasi,  dan etnis  Jawa.  Identifikasi  etnis  di  Bekasi  dilakukan  karena  mereka  merupakan subjek  sejarah.  Identifikasi  juga  berguna  untuk  mendapatkan  gambaran  yang cukup jelas terkait kondisi masyarakat pada masa itu, baik ditinjau secara budaya, sosial, ekonomi, maupun, sistem pemerintahan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Geografi Bekasi
Pembahasan  daerah  Bekasi  secara  geografi,  sangat  dipengaruhi  oleh keputusan politik pemerintah yang menetapkan batas-batas wilayahnya. Tentunya untuk  mengutamakan  kepentingan  dan  kelancaran  administratif  pemerintah. Berdasarkan kepentingan penelitian ini, penulis mengkaji hal itu dari dua periode, yaitu  periode  kekuasaan  pemerintah  kolonial  Belanda  antara  tahun  1800-1942. Periode  kedua  pada  masa  pendudukan  Jepang  dari  tahun  1942-1945  sebelum proklamasi kemerdekaan.
Secara geografis Bekasi terletak di pantai Utara Pulau Jawa yang membujur antara 1060 48' 79 - 1070 77' 29 BT, dengan luas wilayah sekitar 39.000 hektar. Di  sebelah  barat  berbatasan  dengan  distrik  Meester  Cornelis  dan  regenschaap Batavia,  di  sebelah  timur  berbatasan  dengan  distrik  Cikarang  dan  residensi Karawang,  disebelah  selatan  berbatasan  dengan  regenschap  Buitenzorg  dan residensi  Cianjur,  sedangkan  disebelah  utara  berbatasan  dengan  Laut  Jawa  dan Kepulauan  Seribu.  Batas  wilayah  umumnya  ditandai  dengan  sungai,  bukit,  luat, dan batas tanah antara tuan tanah.
Kewedanan  Bekasi  beriklim  tropis  dengan  musim  hujan  dan  musim kemarau, terdapat sungai yang melewati kewedanan Bekasi, yakni Sungai Bekasi dan  Sungai  Jambe.  Kondisi  topografinya  terdiri  dari  dataran  rendah  yang digunakan sebagai perkebunan di daerah Teluk Pucung dan Cakung. Juga terdapat
2 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), XIX.
perikanan di rawa-rawa seperti Rawa Kalong, Rawa Duku, Rawa Panjang, Rawa Roko,  Rawa  Sapi, Rawa  Panggulan,  Rawa  Pasung,  Situ  Cerewet, dan  perikanan laut di Marunda. Di tempat-tempat lainnya berupa persawahan-persawahan seperti di Tanah Dua Ratus Lima, Teluk Pucung, Kedung Gede, Cerewet,  Pengasingan, Jati, Kandang, dan Bulu.

## B. Etnis Penduduk Bekasi
Penduduk  Kewedanan  Bekasi  mayoritas  adalah  etnis  Melayu–Betawi dengan  jumlah  154.470  jiwa  pada  tahun  1927. 3 Jika  ditinjau  dari  bahasa  yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari juga budaya serta tradisi, terdapat dua etnis mayoritas, yaitu etnis Melayu yang berdialek Betawi dan etnis Sunda yang berbahasa sunda. Sebagian kecil etnis Jawa, dan etnis lainnya yang tersebar yaitu, Padang, Ambon, Batak, Cina dan Arab. 4 Sehingga menyebabkan terjadinya proses asimilasi  dan  akulturasi.  Namun,  ciri-ciri  khas  tradisi  mereka  masing-masing masih dipertahankan.
Keberadaan  penduduk  yang  berasal  dari  berbagai  etnis  tersebut  telah mempengaruhi pola hidup dan bahasa. Oleh karena itu, dialek masyarakat Bekasi akan terdenagr berbeda-beda antara satu  wilayah denga wilayah lainnya. dengan demikian,  hal  itu  mempengaruhi  pula  perkembangan  kebudayaan  Bekasi  yang pada dasarnya campuran budaya Sunda, Jawa, Cina, Eropa (barat), dan Islam yang tercermin dalam berbagai jenis kesenian di Bekasi.

## C. Struktur Pemerintahan
Di  dalam Staatsblad (lembaran  negara)  1925  No.383  tertanggal  14 Agustus  1925 dan mulai  berlaku 1  Januari  1926  disebutkan bahwa Regentschap Meester  Cornelis, terdiri  atas  empat  distrik,  yaitu Meester  Cornelis ,  Kebayoran,
Bekasi,  dan  Cikarang.  Distrik  Bekasi  dibagi  dalam  tiga  onderdistrik  yang didalamnya  terdapat  tanah-tanah  dan  dibagi  lagi  dalam  kesatuan  administrasi terkecil yang disebut kampung. 5
Struktur  pemerintahan  Daerah Regentschap  Meester  Cornelis di
Keresidenan Batavia pada tahun 1925 sebagai berikut: 6 Gubernur : W.P. Hillen Residen Batavia : J.Ch. De Bergh 1. Regentschap Batavia
 Asisten Residen : P.H. Willemse
3 Memori  Serah  Terima  Jabaran  1921-1930  (Jawa  Barat) (Jakarta:  Arsip  Nasional Republik Indonesia, 1976).
4 Nana Suparman, Mengenal Bekasi Kota Patriot (Bekasi: Rahman Press, 1985). hal: 193 5 Mr. L. W. C. Van den Berg, Het Inlandshe Gemeentewezen op Java en Madoera , dalam BKI (1901)
6 “Regeering Alamanak” (Batavia, 1927), 290–92.
 Regent (Bupati) : R.A.A. Achmad Djajadiningrat
2. Regentschap Meester Cornelis
 Asisten Residen
: A.E. Catalami
 Regent (Bupati) : R. Tumenggung Abdurachman  Patih : R. Adinegara Regentschap Secretaris : R. Djajasman Wedana (kepala distrik) di Regentschap Meester Cornelis : 1. Meester Cornelis : R. Sujito Muktisangkojo 2. Kebayoran : R. Munji 3. Bekasi : R. Kantasuminta 4. Cikarang : Mas Atnawiria
Pada  masa  pendudukan  Jepang  tahun  1942  sampai  dengan  tahun  1945 terjadi  reorganisasi  dan  terdapat  beberapa  perubahan  nama  organisasi pemerintahan  dan  nama  tempat.  Salah  satunya  yakni  perubahan  nama Regentschap  Meester  Cornelis menjadi Jatinegara  Ken berdasarkan  Oendang Oendang  No.  30  tahoen 2602  tentang  perubahan  nama  negeri  dan  nama daerah, tepatnya tanggal 1 September 1942.
Isi undang-undang tersebut yakni sebagai berikut: Wilayah OENDANG-OENDANG NO.30 TAHOEN 2602 Tentang Mengoebah Nama Negeri dan Nama Daerah Nama negeri dan nama daerah jang dibawah ini daerah sebagai berikoet:
1. Java dioebah menjadi Djawa
2. Jang  dimaksoed  dengan Djawa dalam  pengertian  pemerintah  ialah Poelaoe Djawa sadja selanjoetnya akan diseboet Poelaoe Djawa
3. Meester Cornelis doebah menjadi Djatinegara Oendang-oendang  ini  moelai  berlakoe  pada  tanggal  1,  Boelan  9,  Tahoen Syoewa (2602)
Batavia, tanggal 1, Boelan 9
Tahoen Syoewa 17 (2602)
Panglima Besar Balatentara Dai Nippon 7
Jatinegara  berdasarkan  maklumat Batavia  Syuu No.1  tahun  1942  tentang pembagian wilayah di keresidenan Batavia dibagi tuga Gun, yakni:
I. Cawang-Jatinegara, berpusat di Cawang Gun, terdiri dari :
1. Pondok Gede son, tempat kedudukan sontyo berada di Pondok Gede kulon
2. Pasar Rebo son, tempat kedudukan sontyo berada di Kramatjati
3. Pulogadung son, tempat kedudukan sontyo berada di Pulogadung.
4. Pasar Minggu son, tempat kedudukan sontyo berada di Pasar Minggu. II. Bekasi gun daerahnya meliputi :
1. Bekasi son, tempat kedudukan sontyo berada di Bekasi
7 Oendang-oendang No. 30 tentang  Mengoebah  Nama Negeri dan Nama Daerah. Kan Po No. 2 tahun ke 1 bulan 9-2602,  3
2. Cibitung son, tempat kedudukan sontyo berada di Cibitung
3. Cilincing son, tempat kedudukan sontyo berada di Cilincing III. Cikarang gun daerahnya meliputi:
1. Cikarang son, tempat kedudukan sontyo berada di Cikarang.
2. Sukatani son. tempat kedudukan berpusat di Srengseng.
3. Cabangbungin son, tempat kedudukan sontyo berada di Cabangbungin. Batavia, tanggal 20 boelan 11 tahoen Syoowa 17 (2602)
Berdasarkan  maklumat  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  Bekasi  gun  terdiri atas  tiga  Son  dan  lima  belas  daerah  adat  (kampung).  Bekasi  Gun  dipimpin  oleh seorang Guntyo. Masa itu Gontyo dijabat oleh Rukadi. Son (kecamatan) dipimpin oleh orang Indonesia sampai bentuk yang terendah, yakni Ku.
Terdapat  beberapa  perbedaan  apabila  melihat  luas  pembagian  wilayah tersebut  jika  dibandingkan  dengan  masa  sebelumnya.  Pada  masa  Regentschap Meester  Cornelis  dan  masa  Jatinegara  Ken,  wilayahnya  meliputi  Jatinegara- Kebayoran,  Mauk,  Bekasi,  dan  Cikarang.  Kabupaten  Jatinegara  hanya  meliputi daerah  Kewedanan  Bekasi  dan  Kewedanan  Cikarang  yang  mendapat  tambahan Kecamatan  Cibarusah  (Cibarusah  masa  kolonial  Belanda  merupakan  salah  satu onder  distrik  di  Regentschap  Buitenzorg).  Kedua  kewedanan  tersebut  kemudian dipecah menjadi empat, yaitu Kewedanan Bekasi, Tambun, Cikarang, Srengseng. Bupati Kabupaten Jatinegara Pada waktu itu dijabat oleh R. Umar Said. 8

## D. Struktur Sosial
Distrik Bekasi terkenal sebagai daerah pertanian yang sangat subur, namun sistem  kepemilikan  tanahnya  banyak  dikuasai  oleh  tuan-tuan  tanah  (kaum Partikelir)  yaitu  sejumlah pengusaha Eropa dan saudagar Cina. 9 Tanah partikelir ini muncul akibat terjadinya praktek penjualan tanah yang dilakukan oleh Belanda sejak VOC berkuasa antara Tahun 1620—1799. Praktek penjualan tanah ini juga didukung  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  dengan  mengeluarkan  dekret Staatdblad  van  Nederlandsch-Indie 1836  nomor  19  soal Reglement  Omtrent  de Particuliere Landerijen, Gelegen ten Westen der Rivier Tjimanoek alias peraturan tentang  tanah  partikelir  di  sebelah  barat  Sungai  Cimanuk,  mengatur  bagaimana soal  sewa,  jual-beli,  dan  pengelolaan  tanah.  Termasuk  di  Bekasi.  Dalam  aturan itu, tuan tanah juga diberikan hak istimewa dalam mengatur tenaga kerjanya.
Di tanah partikelir  ditempatkan kepala desa atau demang, yang diangkat oleh  residen  dan  digaji  oleh  tuan  tanah.  Kepala  desa  dibantu  oleh  seorang  juru tulis,  seorang  kepala  kampung  atau  lebih,  alim  ulama  (amil),  seorang  pencalang (pegawai  politik  desa),  seorang  kebayan  (pesuruh  desa),  dan  seorang  ulu-ulu
8 Pemda  Jawa  Barat, Sejarah  Jawa  Barat (Bandung:  Pemda  Provinsi  Jawa  Barat,  1993), 461–62.
9 Robert Cribb, Jakarta in the Indonesia Revolution 1945-1949 (Jakarta: Grafiti, 1990), 30.
(penguasa  pertanian). 10 Untuk  pengawasan  tanah,  biasanya  para  tuan  tanah mempekerjakan pegawai atau pembantu dekatnya yang disebut Potia atau S’lands opziener .  Seorang  yang  menjabat  potia  harus  berasal  dari  keturunan  Cina,  dan biasanya  diangkat  oleh  tuan  tanah  secara  pribadi  atau  atas  dasar  persaudaraan. 11 Potia ini bertugas menjalan kan dan mengwasai para pekerja, serta mewakili tuan tanah  apabila  tidah  ada  di  tempat.  Sehingga  seluruh  pekerja  harus  mematuhi perintah  potia  sebagai  wakil  tuan  tanah  dan  menerima  laporan  dari  mandor. Seorang mandor biasanya mengawasi sebidang tanah, yang sering disebut dengan wilayah  kemandoran.  Beberapa  wilayah  kemandoran  ini  berada  di  bawah kekuasaan  seorang  camat  polisi  atau  camat  tanah,  yang  kedudukan  dan kekuasaanya  sebanding  dengan  kepala  pemerintahan  wilayah  kecamatan sekarang.
Dalam  prakteknya,  mandor  ini  sering  bertindak  melampaui  batas kemanusiaan  terhadap  pekerja,  yang  kebanyakan  di  antaranya  adalah  pemilik sebelumnya. Hal ini tidak mengherankan karena kebanyakan para mandor berasal dari para jagoan atau jawara yang ditakuti rakyat.
Hampir  seluruh  wilayah  Bekasi terdiri atas  tanah-tanah  persawahan yang luasnya  sekitar  65.000  Ha.  Di  daerah  Setu  dan  Lemahabang  (bagian  Kabupaten Bekasi),  selain  terdiri  atas  persawahan  juga  terkenal  sebagai  tanah  perkebunan yang  banyak  menghasilkan  buah-buahan.  Perkebuna  karet  terdapat  di  daerah Cakung  (Bojongrangkong),  Pondok  Gede,  dan  Tambun.  Bagian  Utara  distrik Bekasi  adalah  daerah  rawa-rawa  (ranca  atau  meras)  yang  sulit  ditanami.  Tanah Rawa  tersebut  banyak  diberikan  kepada  penduduk  pribumi  dengan  membayar sewa  (cukai)  sebanyak  20%  dari  hasil  panen  kepada  tuan  tanah  yang  berada  di wilayah kepemilikannya. 12
Hampir seluruh mata pencaharian utama penduduk bekasi adalah bercocok tanam,  yakni  menanam  padi  dan  palawijaya,  sebagian  kecil  membuat  kerajinan- kerajinan  tangan  seperti  anyaman  bambu  dan  lainnya.  dibandingkan  dengan distik-distrik lainnnya di Keresidenan Batavia,  penanaman padi di disteik  bekasi ini  jauh  lebih  baik.  Hasil  padi  di  distrik  Bekasi  rata-rata  mencapai  30-40  pikul setiap bau (1  bau=7096,5M²  atau  0,8Ha),  sedangkan  di  distrik-distrik  lainnya hanya mampu menghasilkan padi antara 15-30 pikul setiap bau. Usaha pertanian terseb  ut  dikerjakan  di  tanah  milik  secara  turun-temurun,  tanah  usaha  (tanah partikelir) dan tanah sewaan.
10 J. Tideman, Tanah Dan Penduduk Di Indonesia; Penduduk Kabupaten Batavia, Meester Cornlis, Dan Buitenzorg , ed. Hasan Basrti (Jakarta: Bhratara, 1974), 54.
11 Pemda  Kabupaten  Bekasi, Sejarah  Bekasi:  Sejak  Pemerintahan  Purnawarman  Sampai Orde Baru (Bekasi: Pemda Kab.Bekasi, 1992), 19.
12 Husein Kamaly, Sejarah Terbentuknya Kabupaten Bekasi, Stensilan (Bekasi: t.p, 1973), 6.
Mobilitas  penduduk  di  distrik  Bekasi  cukup  tinggi.  Perubahan  tersebut bisa  dilihat  dari  jumlah  penduduk  daerah  itu  pada  tahun  1927  adalah  162.000 jiwa, terdiri dari 30 penduduk Eropa, 7.500 penduduk Timur Asing, dan 156.470 jiwa  penduduk  pribumi.  Menurut  hasil  laporan  serah  terima  jabatan  Residen Batavia, L.C.C.A  van der Hoek, jumlah penduduk meningkat menjadi lebih dari 200.000 jiwa pada tahun 1940.
Dalam  menunjang  mobilitas  penduduk  di  distrik  Bekasi  dan  hubungan antar  daerah  dibangun  sarana  jalan  raya  antara  Batavia-Karawang,  sarana transportasi  lainnya  adalah  jalur  kereta  api  besar  yangmenghubungkan  antara Batavia-Bandung,  melalui  cikampek.  Selain  itu  dalam  bidang  pendidikan  juga terdapat  beberapa  sekolah.  Di  distrik  Bekasi  terdapat  pula  tiga  buah  sekolah rakyar dan empat buah sekolah kelas dua. 13
Dengan  berkuasanya  pemerintahan  tentara  Jepang  di  Keresidenan Jatinegara,  khususnya  di  distrik  Bekasi,  tidak  membawa  perubahan  sosial ekonomi ke arah yang lebih baik. Karena pemberlakuan sistem ekonomi perang, yakni  hasil  pertanian  seperti  padi  dan  palawija  serta  hewan  yang  ada  di Bekasi Gun dicatat,  dihimpun,  dan  wajib  diserahklan  pada  penguasa  militer  Jepang. Rakyat  bekasi  pun  mengalami  keterpurukan  akibat  pemerasan  tersebut  yang berlangsung  tahun  1942-1945.  Keadaan  semakin  buruk  dengan  diperlakukannya Romusha (kerja  paksa)  sehingga  yang  tinggal  kebanyakan  para  orang  tua,  anak- anak, dan wanita. 14
Pemerintah militer Jepang mengambil alih seluruh kegiatan ekonomi dan pengawasannya.  Harta  milik  Belanda  dirampas  dan  menjadi  milik  pemerintah Jepang. Tanah-tanah partikelir diurus oleh suatu kantor yang dinamakan Siryooti Kanrikoosya , berdasarkan undang-undang Balatentara Dai Nippon No 17 tanggal 1 Juni 2602 (1942). Sebelum itu dinyatakan dalam pasa 1 undang-undang No 17 tersebut  bahwa:  “ Sekalian  tanah  pasrtikelir  menjadi kepunyaan  balatentara  Dai Nippon sejak undang-undang ini mulai berlaku. Tetapi tanah parikelir kepunyaan bangsa Indonesia untuk sementara waktu keadaanya tetap sebagai biasa”
Bagi  penduduk  distrik  Bekasi,  undang-undang  tanah-tanah  partikelir tersebut  tidak  membawa  perbaikan  apapun,  bahkan  sebaliknya.  Terkait  undang- undang iti dalam harian Asia Raya tanggal 2 Juni 2602 (1942) dimuat penjelasan yang ditujukan pada penduduk dan tuan-tuan tanah. Dejalskan bahwa: “walaupun tanah-tanah itu diambil dari tuan tanah, janganlah disangka bahwa tuan  dalam segala  hal  bebas  dari  kewajiban  tuan  tentang  tanah  itu.  terlebih  dahulu hendaklah tuan ketahui, bahwa walaupun tanah-tanah itu sudah pindah ke bawah pengawasan Pemerintah Balatentara Dai Nippon hal itu sekali-kali tidak berarti
13 Tideman, Tanah  Dan  Penduduk  Di  Indonesia;  Penduduk  Kabupaten  Batavia,  Meester Cornlis, Dan Buitenzorg , 69.
14 Kodam  V/Jaya, Sejarah  Perjuangan  Rakyat  Jakarta,  Tangerang,  Dan  Bekasi:  Dalam Menegakan Kemerdekaan RI (Jakarta: Kodam V/Jaya dan PT Virgo, 1975), 126–27.
bahwa  tanah-tanah  itu  diberikan  kepada  rakyat  biasa  yang  mendiami  tanah itu...lagi  pula  janganlah  dipikir  bahwa  tuan  tidak  lagi  mempunyai  kewajiban sampai  sekarang.  Kalau  ada  orang  berpikir  seperti  diatas  itu,  maka  pikiran  itu salah sekali. Pada waktu ini tuan-tuan mesti juga melakukan sekalian kewajiban tuan,  seperti  membayar  sewa  tanah,  atas  melakukan  pekerjaan  Rodi  atau  kerja paksa.  Cuma  saja  sekalian  kewajiban  mesti  dilaksanakan  itu  bukan  tuan  tanah yang dahulu, tetapi untuk pemerintah Dai Nippon...Tuan-tuan hendaklah...bekerja keras  untuk  Balatentara  Dai  Nippon  dan  menambah  hasil  yang  tuan  dapat...”. Sehingga  bagi  rakyat  di  distrik  Bekasi,  tanah-tanah  partikelir  itu  tetap  bersifat tanah partikelir, yang berganti hanyalah tuan tanahnya.
Menurut konsepsi masyarakat Bekasi, orang terpadang adalah orang kaya yang memiliki banyak tanah, baik berupa sawah maupun tanah lapang dan mampu menunaikan  ibadah  haji.  Status  haji  memiliki  keududukan  terpandang  meskipun untuk membayar biaya haji ini harus menjual tanah atau menggadaikannya.
Struktur  sosial  masyarakat  Bekasi  secara  garis  besar  terbagi  menjadi  dua golongan,  yakni  golongan  atas  (priyayi)  dan  golongan  bawah.  Golongan  atas merupakan  golongan  yang  memerintah  pada  masa  kolonial  terdiri  dari  bupati, patih, sekretaris keresidenan, wedana, camat, demang, juru tulis, kepala kampung, amil,  pencalang,  kebayan,  ulu-ulu,  potiah,  mandor,  dan  para  tuan  tanah. Sedangkan golongan bawah terdiri dari petani, buruh tani, pedagang, dan lainnya.
Golongan  atas  ini  secara  kuantitas  jumlahnya  lebih  sedikit  dibandingkan dengan  golongan  bawah.  Meskipun  golongan  atas  jumlahnya  sedikit,  namun mereka memiliki kedudukan yang lebih mencolok dibandingkan dengan golongan bawah.  Pada  pihak  golongan  atas  terdapat  legitimasi  untuk  menjalankan kekuasaan  serta  mempunyai  hak  istimewa  atas  pelayanan  dan  pengabdian  dari golongan  bawah  dan  golongan  bawah  harus  menerima  segala  macam  kewajiban serta  situasi  kehidupan.  Hubungan  ini  terjadi  dari  sistem  yang  secara  struktural diciptakan  dan  dipaksakan  oleh  kolonial  dalam  melanggengkan  kekuasaan  di Indonesia walaupun dalam beberapa kasus ada perlawanan dari golongan bawah, misalnya kasus perlawanan petani di Tambun (1869).
Selain  itu,  terdapat  kelompok  lain  yang  cuku  memiliki  peranan  dalam masyarakat Bekasi, yakni kelompok rohaniawan Islam yang biasanya terdiri dari kiyai,  amil,  dan  ustaz.  Ketiga  kelompok  ini  memiliki  peranan  dan  posisi  yang berbeda-beda yakni sebagai berikut:
Kiyai , biasanya menduduki posisi tertinggi  yang tampak dari cara pengormatan, nasihat,  dan  fatwanya  menjadi  tolak  ukur  dalam  setiap  kegiatan  keagamaan masyarakat  Bekasi. Biasanya merka juga memiliki  pondok pesantren  dan masjid serta aktis dalam kemasyarakatan.
Amil ,  merupakan  suatu  kedudukan  forma  yang  dibuat  oleh  pemerintah  kolonial dalam  menangani  urusan-urusan  kegamaan  dalam  masyarakat,  misalnya pernikahan, perceraian, kematian, dan zakat.
Ustaz ,  biasanya  merupakan  guru  mengaji  anak-anak,  baik  di  rumah  atau  di langgar. Umumnya mereka lulusan dari pesantren dan setelah lulus mengabdikan imu agamanya untuk masyarakat lingkungannya.

## E. Struktur Ekonomi
Masyarakat di kewedanan Bekasi masih bertumpu pada sektor agraria. Hal tersebut terlihat  dari  struktur sosial masyarakat  yang didasarkan pada pemilikian tanag  dan  penguasaan  tanah,  melainkan  terlihat  pula  pada  struktur  ekonominya. Sebagian  besar  mereka  tinggal  di  daerah  perkampungan  yang  antar  kampung dipisahkan  oleh  sawah,  kebun,  rawa,  atau  sungai  dengan  sifat  ekonominya tertutup.  Ketertutupan  ini  ditandai  dengan  hampir  seluruh  kebutuhan  hidup warganya  dicukupi  oleh  daerah  itu  sendiri  yang  menyebabkan  kebutuhan  pada perdagangan dan penggunaan uang relatif terbatas.
Sistem ekonomi  yang tertutup ini merupakan akumulasi dari  sistem yang diciptakan kaum kolonial yang tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk  melakukan  dagang  dengan  pedagang  dari  luar,  dikarenakan  sistem perdagangan  monopoli  yang  dijalankan  pada  masa  VOC  dan  sistem  penyerahan wajib.  Meskipun  pada  masa Bataafshe  Republiek antara  tahun  1795-1806, khususnya  pada  masa  Gubernur  Jenderal  Dir  van  Hogendorp  (1799-1808), dilakukan  perubahan  di  tingkat  daerah,  yakni  keududkan  bupati  dan  penguasa daerah  diatur  kembali,  pemilikan  tanah  atau  penguasaanya  sebagai  sumber pemerasan dicabut. Tanah dikembalikan pada rakyat untuk ditanami secara bebas.
Sebagai  ganti  penyerahan  wajib  diberlakukan  pajak  berupa  hasil  bumi. Diharapkan  dengan  sistem  baru  ini  rakyat  akan  lebih  giat  lagi  menanam  dan mengolah  hasil  pertanian  seperti  kopi,  beras,  lada,  coklat,  kapas,  dan  minyak kelapa. 15 namun  kebijakan  ini  tidak  berjalan  mulus  disebabkan  keengganan  para pemilik  tanah  intuk  menyerahkan  tanahnya  kepada  rakyat,  bahkan  sebaliknya tanah  pastikelir  semakin  bertambah  banyak  termasuk  di  Batavia.  Ini  akibat  dari lemahnya sistem kontrol dan terbatasnya tenaga administrasi pemerintah kolonial sehingga tidak mampu mencegah kecurangan yang dilakukan para tuan tanah. 16
Pada  masa  Gubernur  Jenderal  Herman  William  Daendels  tahun  1806- 1811,  kondisi  ekonomi  dan  pertanahan  di  Bekasi  semakin  parah.  Daendels menjual  tanah  yang  dikuasainya.  Tanah  yang  dikuasainya  tersebut  berdasarkan surat usulan tanggal 22 Maret 1808 dan surat keputusan tanggal 9 Agustus 1808, tanah-tanah di sekitar Batavia dan Buitenzorg yang meliputi: Kedong Badang, De Nambo,  Bekasi,  Papisangan,  Durian  Seribu,  Bojong  Sari,  Curug  atau  Cinangka
15 Sartono  Kartodirjo, Pengantar  Sejarah  Indonesai  Baru;  1500-1900  Dari  Emperium Sampai Imperium, Jilid I (Jakarta: Gramedia, 1987), 290–91.
16 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid IV (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 283.
dijual  kepada  masyarakat  dengan  harga  seluruhnya  192.000  Rijkds. 17 tentu  saya penjualan tanah ini dimanfaatkan oleh kaum partikelir yang berasal dari etnis Cina dan Eropa karena mereka yang memiliki uang.
Masa  Thomas  Stamford  Raffles  tahun  1811-1816  tidah  jauh  berbeda. Untuk  meningkatkan  pendapatan  dan  menutup  defisit  keuangan  pemerintah, Raffles  menjual  tanah  termasuk  di  Bekasi.  Total  penjualan  tanah  1.493.500 Rijkds. 18 Kebijakan  Raffles  untuk  menerapkan  sistem  sewa  tanah  dan penananman  tanaman  ekspotr  di  Batavia  mengalami  kegagalan.  Hal  ini disebabkan mayoritas tanah di sekitar Batavia dimiliki perseorangan (partikelir).
Periode  sistem  politik  ekonomi  liberal  antara  tahun  1870-1900,  Raffles membuka areal perkebunan karet di distrik Bekasi, tetapi itu bukan milik pribumi masyarakat  Bekasi,  melainkan  milik  China  dan  Eropa.  orang  Bekasi  hanya menjadi  buruh  di  perkebunan  karet  tersebut.  Luas  tanah  yang  dimiliki  partikelir hampir  tiga  per  empat  wilayah  Bekasi.  Bahkan  menurut  Residen  Batavia, L.G.C.A.  Van  der  Hoek,  sampai  tahun  1934  distrik  Bekasi  dan  Cikarang seluruhnya masih berupa tanah partikelir. 19
Pada masa pendudukan jepang antara tahun 1942-1945, pasukan Jepang di Bekasi  menginstruksikan  rakyat  Bekasi  untuk  melakukan  pembongkaran  dan penjarahan seluruh harta dari toko-toko orang Cina. Rakyat pun dengan antusias menyerbu  toko  tersebut.  Penyerbuan  ini  dilandasi  balas  dendam  terhadapt  para tuan tanah Cina yang banyak menguasai tanah dan telah menindas serta menjadi antek Belanda. dalam satu hari saja, hampir seluruh rumah dan toko milik orang Cina  diserbu  dan  dikuasai,  terutama  di  daerah  Kranji  dan  Tambun.  Akibatnya banyak orang Cina dan Eropa meninggalkan Bekasi. 20 Namun, itu hanya bersifat sementara  karena  kemudia  tentara  pendudukan  Jepang  menerapkan  sistem ekonomi  perang  yang  mewajibkan  masyarakat  menyerahkan  hasil  pertanian, peternakan,  dan  lain-lainnyakepada  jepang  sehingga  pada  masa  itu  keadaan ekonomi masyarakat Bekasi menjadi lebih buruk.

## F. Struktur Budaya
Identifikasi  budaya  masyarakat  bekasi  pada  masa  kolonial masih  bersifat agraris-agamis karena “tanah” tidah hanya berfungsi ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Hal itu dapat dilihat dari pranata-pranata budaya yang berlaku dalam  masyarakat  Bekasi.  Pranata  pertama  adalah  “mata  pencaharian  pokok
17 Kartodirjo, Pengantar  Sejarah  Indonesai  Baru;  1500-1900  Dari  Emperium  Sampai Imperium, Jilid I , 216–17.
18 Bekasi, Sejarah Bekasi: Sejak Pemerintahan Purnawarman Sampai Orde Baru , 19.
19 Taufik  Abdullah, Sejarah  Lokal  Di  Indonesia (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press, 1985), 48.
20 Bekasi, Sejarah Bekasi: Sejak Pemerintahan Purnawarman Sampai Orde Baru , 36.
bercocok  tanam”  yang  terbagi  dalam  beberapa  jenis  pekerjaan,  yakni  sebagai berikut:
 Sebagai petani pemilik lahan pertanian, jumlahnya sedikit.
 Sebagai buruh tani jumlah terbesar dari penduduk Bekasi.
 Sebagai  pedagang  tetap  dan  musiman,  pada  saat  paceklik  berdagang  apa saja.
 Sebagai pengrajin anyaman bambu untuk bahan membuat rumah.
 Sebagai  nelayan  tambak  untuk  didaerah-daerah  pantai  seperti Cabangbungin.
 Sebagai peternak berupa sapi, kambing, ayam, babi.
Dilihat dari jenis-jenis pekerjaan tersebut, dapat diketahui bahwa tanah memiliki fungsi ekonomi begitu dominan dengan berbagai variannya.
Pranata  kebudayaan  kedua  adalah  fungsi  rumah  bagi  masyarakat  Bekasi yang bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga berfungsi sebagai kegiatan sossial, kepercayaan,  pendidikan,  dan  ekonomi.  Misalnya  masyarakat  Bekasi  juga menyelenggarakan  pertemuan  kampung  atau  mengdakan  kenduri  (hajatan).  Dari bentuk  arsitektur  rumah-rumah  asli  penduduk  Melayu-Bekasi  berbentuk  seperti goglo ala Betawi. Hampir seluruh bilik rumah yang terbuat dari kayu bisa dibuka sehingga  bisa  menampung  banyak  orang  yang  datang.  Ini  berarti  pula  tidak  ada satu [un yang perlu dirahasiakan dari isi rumah. 21
Pranata  kebudayaan  ketiga  masyarakat  Bekasi  adalah  kelompok  sosial yang  ada  pada  masa  itu  adalah  pertama  kelompok  sosial  yang  berdasarkan hubungan kekerabatan (viriokal) yang luas, biasanya terjalin cukup akrab dengan fungsi  gotong  royong  dan  toleransi  dalam  berbagai  kegiatan  sosial,  ekonomi, budaya,  bahkan  agama.  kedua  kelompok  ke-RTan  yang  dibentuk  masa  Jepang tidak  hilang  begitu  saja,  namun  tetap  dipakai  dalam  bermasyarakat  dan pemerintahan.  Kelompok  ketiga  kelompok  sosial  perkampungan  (komunal). Ikatan  ini  terjalin  biasanya  dengan  gotong  royong  membuat  rumah,  bertani, menjaga lingkungan atau ronda bersama.
Pranata  lainnya  adalah  pranatan  perilaku  sosial,  yakni  berupa  kebiasaan- kebiasaan  masyarakat  Bekasi,  misalnya  kebiasaan  bertegur  sapa  anatar  warga kampung.dengan  bahasa  akrab,  atau  salam  dan  mencium  tangan  pada  para sesepuh  atau  kiai,  dan  mengirimkan  makanan  pada  tetangga  sekita  saat mengadakan acara hajatan.
Dalam pranata kesenian masyarakat Bekasi menunjukan kemapuan untuk menangkap jiwa zamannya, misalnya isi cerita lenong yang bercerita tentang masa partikelir,  wayang  bercerita  Mahabrata  meskipun  isinya  juga  tentang  dakwah Islam dan sebagainya.
21 Hariyuddin, Pergeseran Kultural Di Kampung Urban: Studi Di Kampung Pintu Air, Bekasi Selatan (Jakarta: Depag RI, 1996), 43.

## Kesimpulan
Bekasi  pada  masa  kolonial  merupakan  sebuah  kewedanan.  Pada  masa pemerintahan Hindia Belanda, Bekasi merupakan salah satu distrik (kewedanan) regenschap Meester Cornelis , residensi Batavia. Lalu setelah kedatangan Jepang berganti  nama  menjadi Bekasi  Gun .  Daerah  ini  dihuni  oleh  beberapa  etnis. Sehingga mempengaruhi kebudaayan yang beragam dalam Masyarakat Bekasi.
Kondisi  Bekasi selama masa kolonial dipenuhi tanah partikelir. Sehingga mempengaruhi  kondisi  masyarakat  pada  masa  itu.  Dalam  struktur  sosial, masyarakat  Bekasi  terbagi  dalam  dua  golongan  atas  dan  bawah.  Golongan  atas yakni ia yang berkuasa dalam pemerintahan dan yang menguasai tanah yang luas. Golongan  bawah  yakni  ia  yang  menyewa  tanah  dari  para  tuan  tanah  dan  juga rakyat biasa. Selain itu juga ada golongan lain yang berperan dalam urusan sosial dan keagamaan masyarakat.
Mayoritas  masyarakat  Bekasi  bekerja  pada  sektor  agraris.  Banyak  dari mereka  menderita  akibat  adanya  tanah  partikelir.  Dikarenakan  mereka  harus membayar  sewa  tanah  maupun  wajib  pajak  yang  tinggi  dari  hasil  pertanian mereka.  Lalu  pada  pendudukan  Jepang,  kondisi  masyarakat  Bekasi  semakin memburuk.  hal  ini  dikarenakan  mereka harus menyerahkan juga hasil pertaniam serta hewan ternak.
Struktur  kebudayaan  masyarakat  Bekasi  juga  dipengaruhi  oleh  kondisi pertanahan. Selain itu, juga terdapat beberapa pranata-pranata kebudaayan lainnya dalam masyarakat Bekasi yang merupakan campuran budaya Sunda, Jawa, Cina, Eropa (barat), dan Islam.

## Daftar Sumber

## Arsip
Arsip Nasional Republik Indonesia, Memoir van Overgave (serah terima jabatan) 1921-1930; Jawa Barat (Jakarta: Arsip Nasional RI, 1976)
Geweestelijk Bestuur Batavia, RegeeringAlamanak (1927).
Oendang-oendang  No.  30  tentang  Mengoebah  Nama  Negeri  dan  Nama  Daerah. Kan Po No. 2 tahun ke 1 bulan 9-2602

## Books
Abdullah  ,  Taufik. Sejarah  Lokal  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press, 1985.
Cribb,  Robert. Jakarta  in  the  Indonesia  Revolution  1945-1949 .  Jakarta:  Grafiti, 1990.
Encyclopedia  van  Nederlandsch-Indie  (ENI),  ‘s  (Gravenhage:  Martinus  Nijhof, 1917).
Hariyuddin. Pergeseran  Kultural  di  Kampung  Urban:  Studi  di  Kampung  Pintu Air, Bekasi Selatan . Jakarta: Depag RI, 1996.
Kartodirdjo,  Sartono. Pengantar  Sejarah  Indonesai  Baru;  1500-1900  dari Emperium sampai Imperium , Jilid I. Jakarta: Gramedia, 1987. Kamaly, Husein. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Bekasi, Stensilan. Bekasi: t.p, 1973.
Kodam  V/Jaya. Sejarah  Perjuangan  Rakyat  Jakarta,  Tangerang,  dan  Bekasi: dalam  Menegakan  Kemerdekaan  RI .  Jakarta:  Kodam  V/Jaya  dan  PT Virgo, 1975.
Kuntowijoyo. Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
Mr.  L.  W.  C.  Van  den  Berg, Het  Inlandshe  Gemeentewezen  op  Java  en Madoera , dalam BKI (1901)
Poesponegoro,  Marwati  Djoened. Sejarah  nasional  indonesia ,  Jilid  IV.  Jakarta:
Balai Pustaka, 1990.
Pemda  Jawa  barat, Sejarah  Jawa  Barat ,  Bandung:  Pemda  Provinsi  Jawa  Barat, 1993.
Pemda  Kabupaten  Bekasi, Sejarah  Bekasi:  sejak  pemerintahan  Purnawarman sampai Orde Baru (Bekasi: Pemda Kab.Bekasi, 1992).
Suparman, Nana. Mengenal Bekasi Kota Patriot . Bekasi: Rahman Press, 1985.
Tideman,  J. Tanah  dan  Penduduk  di  Indonesia;  Penduduk  Kabupaten  Batavia, Meester  Cornlis,  dan  Buitenzorg ,  (terjemahan  Hasan  Basrti).  Jakarta: Bhratara, 1974.