Lubuk  Dalam  adalah  salah  satu  dari  14 kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Siak. Kecamatan  Lubuk  Dalam  didirikan  pada tahun  2002  sebagai  tindak  lanjut  dari pemekaran  Kabupaten  Bengkalis  menjadi beberapa  daerah  termasuk  Kabupaten  Siak dan Kabupaten Rokan Hilir dan terbaru adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Di Kecamatan  Lubuk  Dalam  sendiri  terdapat  7 desa  yakni  Empang  Baru,  Lubuk  Dalam, Rawang  Kao,  Rawang  Kao  Barat,  Sialang Baru, Sialang Palas dan Sri Gading.
Berdasarkan sejarah, Kecamatan Lubuk Dalam sangat menarik untuk menjadi perhatian.  Lubuk  Dalam  adalah  pemekaran dari  Kecamatan  Kerinci  Kanan.  Kecamatan Kerinci Kanan hasil pemekaran dari Kecamatan Tualang. Tulang hasil pemekaran Kecamatan  Siak  ketika  masih  bagian  dari Kabupaten Bengkalis.
Kecamatan  Lubuk  Dalam  berdiri berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Siak Nomor 41 Tahun 2022, yang merupakan hasil  pemekeran  dari  Kecamatan  Kerinci Kanan.  Tujuan  pemekaran  kabupaten  dan
terkhusus  berdirinya  Kecamatan  Lubuk Dalam adalah kemudahan pelayanan administrasi, jangkauan, keamanan, peningkatan ekonomi, infrastruktur, pendidikan,  kesehatan  dan  lainnya.  Selain itu juga untuk meningkatkan investasi lokal yang  menunjang  daerah,  nasional  dan internasional.
Dari pemekaran ini tentunya memberikan  kepuasan  kepada  masyarakat dalam  berbagai  urusan  yang  ada  di pemerintahan.  Harapannya  tentu,  lebih mudah,  tidak  berbelit-belit,  perizinan  yang gampang,  waktu  penyelesaian  yang  cepat. Oleh karena itu yang mendukung
Kecamatan
Lubuk Dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah Undang-undang  Nomor  25  tahun  2009 tentang  pelayanan  publik.  Di  Kecamatan Lubuk  Dalam  dalam  penyelenggaraan administrasi  pemerintah  juga  disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada sehinga diharapkan tidak menimbulkan urusan yang tumpang  tindih,  berbelit-belit  atau  lainnya. Keberadaan  struktur  organisasi  sudah

## KUALITAS PELAYANAN PRIMA DI KANTOR CAMAT LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK
Hernimawati 1 ; Surya Dailiati 2 ; Sudaryanto 3 ; Johan 4
Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso Km 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 Fax. (0761) 52581 E-mail : sudaryantofia@unilak.ac.id (Koresponding)
Submit:  26 Mei  2024                                  Review:   27 Mei 2024
Publish: 26 Juni 2024
Abstract : Lubuk Dalam is one of 14 sub-districts in Siak Regency. Lubuk Dalam District was established based on Siak Regency Regional Regulation Number 41 of 2022, which is the result of  the  expansion  of  Kerinci  Kanan  District.  The  Lubuk  Dalam  District  Government  has implemented many programs and activities for the community. On the other hand, there are still problems  in  public  services,  namely  a  lack  of  information  from  the  government  regarding programs  and  activities  for  the  community  and  a  lack  of  coordination  between  the  District Government and the village government regarding paperwork. Sinambela (2019:6), the aim of public service is to satisfy the community. To achieve this satisfaction requires excellent service quality. The research was conducted at the Lubuk Dalam District Head Office, Siak Regency, Jl.  Head  Office,  Pasie  Lubuk  Dalam,  28671.  The  resource  persons  in  this research  were  the State  Civil  Apparatus  of  the  Lubuk  Dalam  District  Head  Office,  Siak  Regency  and  the community. The sources and types of data in this research are primary and secondary data. As a result, the quality of public services, in this case excellent service in Lubuk Dalam District, Siak Regency, is carried out based on transparency, accountability, conditionality, participation, equality of rights, balance of rights and obligations.
Keywords: Service, Excellent, Lubuk Dalam
menjadi  keharusan  agar  kerja-kerja  atau program kegiatan yang dibuat berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing- masing pihak. Setiap bidang memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan perannya seperti bagian administrasi, pemerintahan,  pemberdayaan,  kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban.
Kecamatan  Lubuk  Dalam  memiliki luas  +  22.993  Ha  dan  secara  umum  berisi kawasan sawit yang dimiliki masyarakat dan perusahaan. Di kecamatan ini terdapat  6 desa, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 1. Luas Kecamatan Lubuk Dalam.
N o Kamp ung Pusat Pemerint ahan Luas Wilay ah (Ha) DUS UN R T R K Jarak Dengan Ibu Kota
Kecam atan (Km)
1 2 3 4 5 6 7 8 1 Lubuk Dalam Dusun Raja Gasib 82.25 3 20 5 1 2 Rawan g Kao Rawang Kao 81.17 3 13 3 1 3 Sri Gading Dusun Sidomuly o 13.58 3 18 6 4 4 Sialang Baru
Dusun Pring Gading 16.94
3 21 6 3
5 Sialang Palas Dusun Rejosari 10.83 2 16 4 7 6 Empan g Baru
Dusun Sidomuly o 16.66 2 15 4 7 7 Rawan g Kao Barat Dusun Sialang Bakti 8.50
2 8 2 1 Jumlah 22.99 3 18 11 1 30
Sumber:  Johan/  Kecamatan  Lubuk  Dalam,
2023
Pemerintah Kecamatan Lubuk
Dalam telah banyak melaksanakan berbagai program  dan  kegiatan  bagi  masyarakat.  Di sisi lain masih terdapat permasalahan dalam pelayanan  publik  yakni:  (1)  Kurangnya informasi dari pemerintahan terhadap program  dan  kegiatan  kepada  masyarakat and  (2)  Masih  kurangnya  koordinasi  antara Pemerintah  Kecamatan  dengan  Pemerintah desa dalam urusan dokumen.
Sinambela (2019:6), tujuan pelayanan  publik  adalah  untuk  memuaskan masyarakat.  Untuk  mencapai  kepuasan
tersebut dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:
1. Transparansi;  terbuka,  mudah,  dapat diakses,
2. Akuntabilitas;  dapat  dipertanggung jawabkan,
3. Kondisional;  sesuai  dengan  kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima  berpegang  pada  prinsip efisiensi dan efektivitas,
4. Partisipasif; adanya peran serta masyarakat
5. Kesamaan  hak;  tidak  diskriminasi dalam hal suku, ras, agama, golongan, status sosial,
6. Keseimbangan  hak  dan  kewajiban; mempertimbangkan aspek keadilan. Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan  publik  yang  dapat  diakses dengan  mudah  oleh  masyarakat.  Kantor kecamatan merupakan salah tempat berlangsungnya  pelayana  publik  yang biasa mengurus keperluan masyarakat.

## METODE
Penelitian  dilakukan  di  Kantor Camat  Lubuk  Dalam  Kabupaten  Siak,  Jl Kantor Camat, Pasie Lubuk Dalam, 28671. Narasumber  dalam  penelitian  ini  adalah Aparatur Sipil Negara Kantor Camat Lubuk Dalam  Kabupaten  Siak  dan  masyarakat. Sumber  dan  jenis  data  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  dan  sekunder.  Untuk menghimpun  data  yang  diperlukan,  maka dipergunakan  teknik  pengumpulan  data observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Data  yang  telah  terkumpul  selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## HASIL
Kualitas pelayanan publik dalam hal ini  pelayanan  prima  di  Kecamatan  Lubuk Dalam Kabupaten Siak dilakukan berdasarkan transparansi, akuntabilitas, kondisional,  partisipasif,  kesamaan  hak, keseimbangan hak dan kewajiban. Pelayanan  prima  ditujukan  untuk  kegiatan internal dan eksternal kantor, hal ini tampak diantaranya dalam penyelenggaran Musabaqah  Tilwatil  Quran  (MTQ),  bazar

## 384
desa, izin keramaian pasar malam, pembuatan Sasaran  Kinerja  Pegawai  (SKP),  pengesahan proposal  sekolah  swasta,  peringatan  hari besar,  patroli  kebakarn  hutan  dan  lahan. Kegiatan  lainnya  dalam  pelayanan  prima diwujudkan dalam laporan organisasi kemasyarakatan  (ormas),  Malam  Muda Kreatif, gotong royong.
Aturan  yang  menjadi  rujukan  dalam melakukan  pelayanan  prima  oleh  Aparatur Sipil  Negara  Kecamatan  Lubuk  Dalam misalnya,  Intruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun 2006  tentang  Paket  Kebijakan  Perbaikan Iklim Investasi, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang  Percepatan  Pemberantasan  Korupsi. Kemudian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik,  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang Perangkat Daerah.
Peraturan perundangan tersebut menjadi  rujukan  bagi  Aparatur  Sipil  Negara Kecamatan  Lubuk  Dalam  Kabupaten  Siak guna memberikan pelayanan kepada masyarakat  dalam  lingkup  administrasi kantor, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, ketentraman dan  ketertiban  masyarakat,  keuangan  dan kepegawaian,  serta  perencanaan  dan  umum. Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  pelayanan prima  ini  sesuai  dengan  visi,  yakni; terwujudnya  sistem  pelayanan  administrasi terpadu kecamatan yang baik.

## PEMBAHASAN
Penerapan kualitas pelayanan prima di Kecamatan  Lubuk  Dalam  Kabupaten  Siak sudah dilaksanakan secara transparan. Transparan  yang  dimaksud  sesuai  dengan perencanaan tata ruang di program pelayanan kanto  camat.  Diterapkan  kepada  seluruh masyarakat  desa  dan  semua  pelayanan  yang bersifat  gratis.  Bagi  sumber  daya  manusia yang  ada  di  Kantor  Camat,  keterbukaan merupakan prinsip yang sangat penting dalam perencanaan  yang  melibatkan  partisipasi masyarakat.
Masyarakat  diberikan  kemudahan dalam pelayanan, diperlancar, bahkan dengan
menggunakan  teknologi  digital  seperti andorid,  masyarakat  tidak  perlu  datang  ke kantor  camat  untuk  menyerahkan  berkas. Cukup  dengan  menggunakan  teknologi android  tersebut,  setelah  lengkap  dan  ada jawaba  baru  datang  ke  kantor  camat  untuk mengambil berkas atau permintaan administrasi yang dimaksud.
Dengan demikian masyarakat diberikan  kemudahan  akses  tanpa  harus banyak  mengurus  administrasi  atau  usaha. Hal ini yang menurut Zahara, selaku petugas administrasi  di  kantor  tersebut,  yang senantiasa dijaga dan dipertahankan dengan baik. “Dengan  motto;  senyum,  sapa  dan tegur,  kami  memberikan  pelayanan.  Tidak ada  yang  ditutupi,  semua  bisa  diakses. Persyarata dan lainnya bisa diakses secara online maupun offline,” demikian dikatakan Zahara.
Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di  Kantor  Camat  Lubuk  Dalam  memahami bahwa  akuntabilitas  adalah  sebuah  konsep etika yang dekat dengan administrasi publik, pemerintahan, yang pelakasanaanya dilaksanakan secara jujur dari segi anggaran. Artinya, tidak hanya melayani dengan ramah berdasarkan prosedur yang berlaku.
Bahkan untuk peningkatan kepuasan pelayanan  kepada  masyarakat  di  Kantor Camat Lubuk Dalam juga juga dicantumkan standar  operasional  prosedur  (SOP)  untuk setiap  layanan.  Kemudian  terdapat  layanan pengaduan  bagi  masyarakat.  Camat  Lubuk Dalam telah mengeluarkan surat keputusan. Surat  ini  untuk  menunjuk  seorang  petugas kecamatan  yang  bertugas  dalam  melayani pengaduan  masyarakat.  Surat  keputusan tersebut  (SK)  tertuang  dalam  SK  No. 06.a/KPTS/2020.
Salah satu ruang pelayanan masyarakat  yang  terdapat  di  Kecamatan Lubuk Dalam tersebut, cukup representatif. Namun  harus  dibenahi  karena  kasus  covid- 19 sudah tiada ada lagi sehingga pembatasan jarak harus sudah dihapuskan.
Dalam memberikan pelayanan publik  yang  prima  kepada  masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Camat Lubuk Dalam menyesuaikan dengan kondisi
385
dan  kemampuan  yang  ada  namun  tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.  Berusaha  mampu  menghindari kesalahan, pemborosan, dalam menggunakan anggaran.  Anggaran  yang  ada  disesuaikan dengan  program  dan  kegiatan  yang  telah direncanakan.
Oleh karena itu, para pegawai (ASN) senantiasa  meningkatkan  kemampuan  dalam pelayanan  dan  menyelesaikan  pekerjaan dengan  baik  sesuai  dengan  tujuan  yang diharapkan.  Kemudian  disesuaikan  dengan standar opersional prosedur yang sudah ada. Menurut  Zahara,  selaku  ASN,  tujuan  yang diharapkan adalah tercapainya Visi Kecamatan Lubuk Dalam yakni terwujudnya sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang baik dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk  mencapai  hal  ini  maka  pihak kecamatan  sudah  melakukan  berbagai  cara seperti  meningkatkan  profesionalitas  kinerja, membangun  kepercayaan  masyarakat  dan mewujudkan  perlindungan/  kepastian  hukum bagi masyarakat.
Untuk  itu  dalam  mengatasi  masalah yang ada di masyarakat dilakukan pngecekan terlebih  dahulu,  dilakukan  dengan  segera, pendelegasian,  pengambilan  keputusan  yang cepat.  Kemudian  memberikan  kesempatan kepada  pihak  terkait  untuk  menjelaskan kondisi yang ada sesuai data dan fakta.
Keterlibatan masyarakat dalam peningkatan  kualitas  pelayanan  prima  sangat diperlukan.  Kondisi  yang  terkadang  muncul sulitnya membawa masyarakat dalam kegiatan  gotong  royong.  Oeh  karena  itu khususnya  diperlukan  ketegasan  kepada pimpinan  RT  (Rukun  Tangga)/  RW  (Rukun Warga).  Partisipasi  lainnya  yang  sangat diperlukan misalnya dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
Untuk  ini  bagi  warga  yang  mau terlibat tentu harus terdaftar di Kantor Camat. Keberhasilan  dalam  penanganan  kebakaran hutan dan lahan tentunya akan memperlancar urusan administrasi di kantor camat. Kondisi asap  yang  membahayakan  otomatis  akan mematikan aktifitas sosial.
Mengikuti  prosedur  dalam  pelayanan
kondisi covid 19 beberapa waktu lalu sangat dirasakan.  Hal  ini  dikarenakan  bagi masyarakat  tidak  mengikuti  prosedur  yang ada  maka  otomatis  tidak  dapat  dilayani.  Di lain  pihak  masyarakat,  dapat  memberikan masukan terhadap kelemahan dan kekurangan  yang  ada  dari  ASN  sehingga kedepannya  menjadi  lebih  baik  lagi. Termasuk dalam pembuatan rencana program dan kegiatan pemerintaha kecamatan.
Masyarakat  yang  ada  di  Kecamatan Lubuk  dalam  terdiri  atas  berbagai  etnis/ suku,  walaupun  didominasi  oleh  Suku Melayu. Di Kecamatan Lubuk Dalam selain Suku  Melayu  terdapat  suku  lainnya  seperti Jawa dan Batak. Masyarakat hidup berdampingan  dengan  rukun  dan  damai. Kondisi  ini  turut  membantu  pelayanan  di kantor  pemerintahan  sehingga  pelayanan yang  baik/  berkualitas  dan  prima  dapat diwujudkan.
ASN  memberikan  kesamaan  hak bagi  setiap  warga  untuk  mendapatkan pelayanan/  urusan  di  kantor  pemerintah. Semua diperlakukan sama tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan. Bahkan jika terdapat pelayanan yang kurang prima, pemerintah menyediakan/ memberikan  kesempatan  untuk  melakukan pengaduan.
Menjamin  tercapai  kesamaan  hak, Pemerintah  Kantor  Camat  Lubuk  dalam membuat  loket  pengaduan.  Hal  ini  untuk memastikan  pencapaian  pelayanan  prima dengan  memberikan  kesempatan  kepada warga menyampaikan aspirasinya. Hasilnya aparatur kecamatan dan masyarakat  merasa haknya terlindungi.
Dalam rangka memberikan pelayanan  yang  prima  kepada  masyarakat, Pemerintah  Kecamatan  Lubuk  Dalam Kabupaten Siak menjaga berlakunya keseimbangan  hak  dan  kewajiban  bagi masyarakat. Hak mereka diantaranya mendapatkan  pelayanan  dalam  berbagai urusan  sedangkan  kewajiban  diantaranya mengikuti  standar  operasional  prosedur (SOP) yang berlaku atau aturan lainnya.
Misalnya, kewajiban membayar

## 386
pajak  tertentu  guna  mendapatkan  urusan administrasi berikutnya. Hal ini dimaksudkan supaya  warga  tidak  lalai  dengan  kewajiban- kewajiban yang diberlakukan. Menurut ASN Kantor  Camat  Lubuk  Dalam,  Johan,  di kantornya  tanpa  adanya  pengutipan  biaya pelayanan.  Tamu  yang  datang  disambut dengan baik dan ramah.
Apapun
permasalahan tentang kekurangannya
persyaratan  dibahas  secara  terbuka  namun jika  bisa  dibantu  tanpa  persayaran  yang lengkap. Pihaknya, sebagai pelayan administrasi  siap  membantu  jika  itu  tidak melanggar  undang-undang  dan  ketentuan, masalah  anggaran  dan  ketentuan  lain  juga dilakukan secara terbuka dengan mengadakan musyawarah atau rapat staf.
Tabel  3.  Anggaran  Pemerintah  Kecamatan Lubuk Dalam
No Tahun Anggaran (Rp) Ket 1 2021 1.800.000.000 2 2022 1.900.000.000 3 2023 2.200.000.000 Jumlah 5.900.000.000 Sumber: Kantor Camat Lubuk Dalam Anggaran yang
ada ini penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Misalnya  di  tahun  2021  sebesar  Rp 1,9  milyar  disesuaikan  dengan  kondisi musibah  yang  melanda  yakni  Covid-19. Penggaran digunakan untuk gaji dan opersional  kantor.  Tahun  2022  mengalami kenaikan karena ada penambahan di anggaran perubahan. Tahun 2023, mengalami peningkatan  dan  diperuntukkan  bagi  gaji, opersional,  pengadaan  dan  kegiatan  lainnya. Terutama  sekali  di  tahun  2021,  terlihat  hak- hak warga dipenuhi karena kondisi covid-19. Namun kewajiban warga dalam penyelenggaraan  pemerintah  tetap  harus dilaksanakan.

## SIMPULAN
Penelitian
ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelayanan  publik  di  Kantor  Camat Lubuk Dalam sudah memenuhi pelayanan yang prima, dengan indikator yang paling dominan adalah transparansi dan akuntabilitas.
2. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas  pelayanan  yang  prima adalah  dengan  memenuhi  sarana dana  pranasana  komunikasi  seperti jaringan internet

## DAFTAR RUJUKAN
Abu Ahmadi dan Noor Salimi, 2008, Dasar- Dasar  Pendidikan  Agama  Islam, Bumi Aksara, Jakarta.
Agus  Dkk,  2012, Modul  Monitoring Penegakan Hukum, ICW, Jakarta. Akbar  dan  Mohi,  2018,  Studi  Evaluasi
Kebijakan, Ideas Publishing, Gorontalo. Anggara Sahya. 2012. Perbandingan
Administrasi  Negara .  CV  Pustaka Setia, Bandung.
Beddy  Iriawan,  2012. Sistem  Politik Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta Chrisyanti, 2011, Pengantar Ilmu
Administrasi, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
Danang  Sunyoto  dan  Burhanuddin,  2011,
Perilaku  Organisasional ,  CAPS,
Yogyakarta.
Deddy  Mulyadi,  2015.  Studi  Kebijakan
Publik  Dan  Pelayanan  Publik, Alfabeta, Bandung.
Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
MPR RI, 2012, Ketetapan MPR RI Nomor I/ MPR/  2003  Tentang  Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan  MPR  Sementara  dan Ketetapan  MPR  RI  Tahun  1960  - 2002, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta
Padmo Wahjono dan Nazaruddin Syamsuddin, 2009, Pengantar Ilmu Politik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Pasolong Harbani, 2014, Teori Administrasi
Publik, Alfabeta, Bandung.
Riant  Nugroho  dan  Randy  Wrihatnolo, 2011,  Manajemen  Perencanaan Pembangunan,  Kompas  Gramedia,
Jakarta.
Ridwan  HR,  2010,  Hukum  Administrasi Negara,  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta. Sinambela, Lijak Potak, dkk, 2014, Reformasi Pelayanan  Publik,  Bumi  Aksara, Jakarta. Sinambela, Lijak Potak, dkk, 2019, Reformasi Pelayanan  Publik,  Bumi  Aksara, Jakarta. Siti  Fajar  dan  Tri  Heru,  2013, Manajemen Sumber  Daya  Manusia ,  UPP  STIM
YKPN, Yogyakarta. Subhan  Sofhian  dan  Asep  Sahid,  2011,
Pendidikan Kewarganegaraan, Fokus Media, Bandung.
Theresia  dkk,  2014,  Pembangunan  Berbasis Masyarakat, Alfabeta, Bandung Veni  Angriani,  2021,  Evaluasi  Strategi Pengembangan  Terhadap  Koperasi Syariah  Di  Kota  Pekanbaru,  Jurnal Jiana, Pekanbaru. Wibowo, 2010, Budaya Organisasi, Rajawali Pres, Jakarta. Yusuf  Muri,  2014,  Metode  Penelitian; Kuantitatif  Kualitatif  dan  Penelitian Gabungan,  Prenada  Media  Grup, Jakarta.