## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 5, Issue 2, December 2023
P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## CRIMINAL LAW ENFORCEMENT POLICIES IN THE FRAMEWORK OF THE FIGHT AGAINST GAMBLING

## KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN
Silfy  Maidianti 1 ,  Liza Nofianti 2 1,2 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sjakhyakirti
E-mail: silfy_maidianti@unisti.ac.id 1 , lizanofianti2@gmail.com 2
ARTICLE  INFO ABSTRACT Correspondent Silfy Maidianti
Silfy_maidianti@unisti.ac.id
Key words: law enforcement, policy, gambling Website: https://idm.or.id/JSER/inde x.php/JSER Page: 480 - 490 This  study  aimed  at  combating  conflicts  experiencing  quite interesting  dynamics.  Because  gambling  is  often  considered  a natural  thing.  However,  on  the  other  hand,  such  violence  is strongly perceived as a negative impact and seriously threatens the social order  of society.  This is not  evident and  the  existence  of a policy through Law  No.  22 of 1954 on lotteries,  Gambling in the historical  process  from  generation  to  generation  should  be eradicated.  Although  reality also shows  that  the  results  obtained by the government can be used for efforts that legalize fighting and prostitution.  However,  despite  that  the  negative  excesses  of gambling outweigh the positive excesses,  therefore the government and the relevant legal apparatus must  take decisive action so that the  public  shuns  and  finally  stops  gambling  so  that  the  prize lottery  does  not  incur  various  national  evils,  so the  government legalized Porkas,  which is the  donation  of funds for sports  funds for  sports.  At  the  end  of  1987, Porkas  changed  to  KSOB  (Gift Sports  Coupon).  In  mid-1988  KSOB  or  SOB  (Gift  Sports Sponsorship)  was  dissolved because  it caused  a negative  impact, namely  the  use  of  small community  funds  and affected  the  local area.
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden
Silfy Maidianti
Silfy_maidianti@unisti.ac.id
Kata kunci:
penegakan hukum, kebijakan, perjudian Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER Hal: 480 - 490 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  penanggulangan  pejudian mengalami  dinamika  yang  cukup  menarik.  Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan  satt.  Namun  di  sisi  lain  kegjatan  tersebut  sangat dirasakan  dampak  negatif  dan  sangat  mengancam ketertiban  sosial  masyarakat.  Hal  int  terlihat  dan  adanya kebijakan  melalui UU  No.  22 Tahun 1954 tentang  undian, Perjudian dalam proses sejarah dari generasi temyata tidnk miidah  untukdiberantas.  Meskipun  kenyataan  juga menunjukkan  bahwa  hasil  peijudian  yangdiperoleh  oleh pemerintah  dapat  digunakan  untuk  usaha-usaha  yang melegalkan  pejudian  dan  prostitusi.  Namun,  terlepas  dari itu  ekses  negatif  dari perjudian  lebih  besar  daripada ekses positif,  oleh  karena  itu  pemerintah  dan  aparat  hukum terkait  harus  mengambil  tindakan  tegas  agar  masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti  melakukan perjudian agar undian berhadiah tidak menimbiilknn. berbagai  keburukan nasional,  maka  pemerintah  melegalkan  Porkas  yakni sumbangan  dana  untuk  olahraga  dana  untuk  olah  raga. Akhir  tahun 1987,  Porkas  berubah  menjadi  KSOB  (Kupon Sumbangan Olah Raga Berhadiah). Pertengahan tahun 1988 KSOB  atau  SOB  (Sumbangan  Olah  Raga  Berhadiah) dibubarkan  karena  menimbulkan  dampak  negatif,  yakni tersedotnya  dana  masyarakat  kecil  dan  mempengaruhi daerah setempat.
Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik  Indonesia  adalah  negara yang  berdasar  atas  hukuin ( rechtsstaai ) dan bukan negara atas kekuasaan ( machlsstaat ), maka kedudiikan hukum harus  ditempatkan di  atas  segaia-galanya.Setiap perbuatan harus  sesuai  dengan aturan  hukum  tanpa  kecuali'.Ketentuan tersebut  tercermin  dalam  pokok-pokok pikiran  yang  terkandung dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa:
“Membentuk  suatu  pemerint ahan  negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluiuh  tumpah  darah  Indonesia  dan  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  memajiikan kesejahteraan umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi nan keadilan sosial...berdasarkan Pancasila".
Ketetapan  MPR  No.  lV/MPR/1999  tentang  Garis  Garis  Besar  Haluan  Negara (GBHN), telah menentukan arah kebijakan di bidang hukum khususnya mengenai sistem  hukum  nasional  yang  menyelunih  dan  terpadu  dengan  mengakui  dan
menghormati hukum  agama dan  hukum  adat, serta  memperbaharui perundang- undangan  warisan  Belanda  dan  hukum  nasional  yang  diskriminatif  termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
Untuk  mengantisipasi  perkembangan  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan perubahan kejahatan tersebut, meka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat ha1 ini merupakan masalah kebijakan yaitu  mengenai pemilihan  sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.
Hukum  pidana  seringkali  digunakan  untuk  menyelesaikan  masalah  sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan.Khususnya masalah perjudian sebagai salah  satu  bentuk  penyakit  masyarakat, satu  bentuk  patologi  sosial.  Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena pejudian merupakan ancaman yang  nyata terhadap norma-norma sosial  yang  dapat  menimbulkan  ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.
Dengan demikian  pe;judian dapat  menjadi menghambat pembangunan nasionai yang  beraspek materiel-spiritual.Karena pejudian mendidik  orang untuk  mencari nafkah  dengan  tidak  sewajamya dan  membentuk  watak  “pemalas”.Sedangkan pembangunan  membutuhkan  individu  yang  giat  bekerja  keras  dan  bermental kuat.Sangat beraiasan kemudian judi harus segera  dicarikan cara dan solusi  yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial  yang  dapat  mengganggu  fungsi  social  dari  masyarakat. Salah satu  usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi pejudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.
Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai social control atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bemıjuan untuk  menganjurkan, mengajak, menyuruh atau b ahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.
Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi social engineering atau rekayasa sosial.
Penggunaan upaya  hukum  termasuk  hukum  pidana, sebagai  salah  satu  upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping  itu  karena tujuannya adalah ııntuk  mencapai kesejahteraan masyarakat pada umunya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial,  yaitu  segala usaha yang  rasional  untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu  masalah yang  termasuk  kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan'.
Hukum  yang  telah  dibuat  itu  akan  terasa manfaatnya jika  dioperasionalisasikan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai,  keinginan-keinginan, ide-  idemasyarakat yang  dituangkan dalam
hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkritisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksaanan inilah sebenamya hukum itu tenıji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu  dalam hukum sering kali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.
Penegakan hukum  pidana untuk  penanggulangan pejudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan satt. Namun di sisi lain kegjatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial  masyarakat. Hal int terlihat dan adanya kebijakan melalui  UU No. 22 Tahun 1954 tentang undian, agar undian berhadiah tidak  menimbiilknn.  berbagai  keburukan nastonal, maka pemerintah melegalkan Porkas yakni sumbangan dana untuk olah raga. Akhir tahun 1987, Porkas berubah menjadi KSOB (Kupon Sumbangan Olah Raga Berhadiah). Pertengahan tahun 1988 KSOB  atau  SOB  (Sumbangan  Olah  Raga  Berhadiah)  dibubarkan  karena menimbulkan  dampak  negatif,  yakni  tersedotnya  dana  masyarakat  kecil  dan mempengaruhi daerah setempat. Akhimya pertengahan Juli  tahun 1988, Menteri Sosial Haryati Subadio dalam rapat kerja dengan Komisi  VIII DPR menghentikan KSOB. Sete1ah pembubaran KSOB, wajah barn judi terselubung lahir pada tanggal 1 Januari 1989 dengan nama SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah). SDSB menyumbang dengan beritikad baik.Meski demikian, sumbangan disinyalir terdapat unsur pejudian dan penipuan terhadap masyarakat. Pada tanggal 25 November 1993, pemerintah mencabut dan membatalkan pemberian izin untuk pemberlakuan SDSB pada tahun 19949.
Ditinjau dari  kepentingan nasional, penyelenggaraan pejudian mempunyai  ekses yang  negatif  dan  merugikan  terhadap  moral  dan  mental  masyarakat terutama generasi  muda.  Peningkatan modus  dari  tindak  pidana perjudian yang  semakin tinggi ini  dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, bahkan sampai yang memakai tekhnologi canggih melalui telepon, internet maupun SMS ( short massageservice ). Data hasil  operasi  perjudian di  Jawa tengah menyebutkan bahwa pejudian melalui SMS selama bulan Januari-Juli 2006 dengan barang bukti HP ( Hand Phone ) terdapat 10 kasus.
Contoh kasus yang juga marak dan telah diharamkan oleh Komisi FatwaMUI yang diketuai KH Ma'ruf Amin pada tanggal 25-27 Mei 2006 di Pesantren Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, yaitu SMS berhadiah yang sedang marak di berbagai media massa, mengandung unsur peijudian.
Perjudian dalam proses sejarah dari generasi temyata tidnk miidah untuk diberantas. Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil peijudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan,sebagai contoh, di DK1 Jakarta semasa pemerintahan Gubemur Ali Sadikin yang melegalkan pejudian dan prostitusi.  Namun, terlepas  dari  itu  ekses  negatif dari  perjudian lebih  besar daripada ekses positif. Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil  tindakan  tegas  agar  masyarakat  menjauhi  dan  akhirnya  berhenti melakukan perjudian.
Berdasarkan  kenyataan  tersebut  di  atas  maka  dalam  rangka  penanggulangan masalah  perjudian  diperlukan  adanya  kebijakan  hukum  pidana  (penal  policy).
Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionaiisasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka  menangani masalah perjudian. Sedangkan yang  kedua  adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana penal ( law reform ) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang- undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Metode penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

## Jenis Dan Sumber Data
Data merupakan informasi yang diperoleh dari penelitian dapat dilakukan dengan berbagai  cara,  antara  lain  dilakukan  melalui  studi  pustaka,  terutama  yang berhubungan dengan data-data sekunder.
1. Studi Kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data skunder dengan  studi  kepustakaan melalui  bebebrapa  literatur  seperti  buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang- undangan dan bahan lainnya.
2. Studi Lapangan, penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara ke berbagai nara sumber yang terkait dengan topic yang dibahas.

## Teknik Pengumpulan Data
Peneliti  mencoba  meneliti  mengenai  kebijakan  formulasi  hukum  pidana  dalam menanggulangi pejudian di  masa kini  dan  di  masa yang  akan datang, kebijakan aplikntif hukum pidana dalam menanggulangi peıjudian.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik pengolahan data dilakukan dengan memeriksa, meneliti  data yang diperoleh  untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dikontribusikan  ke  dalam suatu kesimpulan  dan  disajikan dalam bentuk  uraian- uraian kalimat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Data Penelitian
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Perjudian di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang
Kebijakan hukum pidana (penal policy) bertolak dari pendapat Soedarto, mengandung pengertian:
a. Usaha untuk mewujudkan peraturan yang lebih baik sesuai dengan situasi pada suatu saat. b. Kebijakan dari negara, melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yang  diperkirakan dapat digunakan nutuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
c. Bertolak dari pemahaman tersebut, melaksanakan politik hukum pidana berarti
mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan yang paling baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna.
d. Melaksanakan politik hukum pidana dapat juga berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kaedah  dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
Menurut pendapat tersebut melaksanakan politik hukum pidana berarti di dalamnya terkandung upaya yang mengarah pada penıbahan, perbaikan dan pembaharuan hukum pidana tidak hanya untuk saat ini, melainkan juga kearah masa depan. Oleh karena itu  membicarakan politik hukum pidana termasuk di dalamnya termasuk prospek serta upaya antisipasi dalam mngka membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik.
Mengenai prospek kebijakan hukum pidana mencakup persoalan kebijakan hukum pidana yang berlaku pada saat ini (rus constitutum) dnn kebijakan hukum pidana untuk masa yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan (im constitutuendum 1 yang berupa pemecahan faktor-faktor yang menjadi penghambat secara umum, di dalamnya meliputi faktor substantif atau materi, faktor struktur dan faktor budaya hukum, fungsi antisipatif dan terlebih fungsi adapti .
Dilihat dari sudut “criminal policy”, upaya penanggulangan kejahatan perjudian yang merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral atau sistemik.  Maka upaya penanggulangan perjudian juga harus ditempuh dengan pendekatan yang bersifat sosio kultural,  pendekatan moralis dan edukatif.
Penanggulangan kejahatan peijudian selain dengan menggunakan sarana pidana tetapi tentunya juga harus di kedepankan upaya-upaya yang bersifat fleksibilitas dengan perkembangan kekinian masyarakat. Namun membuat  suatu ketentuan hukum terhadap bidang kesusilaan menjadi suatu hal yang tidak mudah, karena di sinilah terkadang hukum (peraturan penındang -undangan) harus mampu ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keragaman ukuran dan patokan tentang suatu hal yang berkaitan dengan kesusilaan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu, pemerintah harus menyikapi perkembangan tersebut dengan merancang sebuah peraturan yang dapat menjangkau dan mengakomodir kejahatan di bidang kesusilaan khususnya tindak pidana perjudian.
Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini, di samping merumuskan perbuatan- perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sangsi-sangsi apa yang seharusnya dikenakan terhadap si pelanggar.
Adapun alasan yang pada intinya sebagai berikut: Pengelompokkan pejudian sebagai salah satu bentuk delik kesusilaan  masih diteruskan dan dipertahankan oleh konseptor KUHP bam. Pengaturan mengenai Tindak Pidana Kesusilaan dalam Konsep KUHP Tabun 2004/2005 tersebut ada dalam Bab XVI. Adapun nımusan tindak pidana pejudian sebagai mana diatur dalam Pasal 522 sampai dengan Pasal
523 dalam Konsep KUHP. Adapun pasai-pasal yang mengamr masalah peıjudian tersebut adalah:
Pasal 522 Ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:
a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan peijudian;
Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan pejudian, terlepas dari tidak adanya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
b. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
Pasal 522 Ayat (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (i) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat  dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak nutuk menjalankan profesi tersebut.
Pasal 523 Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
Dari ketentuan Pasal 522 ayat (1), Pasal 522 ayat (2) dan Pasal 523, KUHP konsep di atas,  jika dianalisis maka materi perumusan ketentuan pidana mempunyai perbedaan dengan konsep  sebelumnya. Perbedaan tersebut menyangkut redaksi ataupun ancaman pidana yang akan dikenakan.
Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, konsep KUHP masih tetap mempertahankan asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dinimuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu ditegaskan dalam konsep KUHP (Pasal 35), bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana.
Pertanggung-jawaban pidana  berdasarkan kesalahan tenıtama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggung- jawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya di kenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan tejadinya akibat itu atau apabila sekumg-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep KUHP  tidak. mengannt doktrin erfolgshafhıng (doktrin menanggung akibat) secara murni, tetapi tetap  diorientasikan pada asas kesalahan. Hal ini terlihat dari pasal- pasal berikut:
Pasal 39
(1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika  orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.
(2) P erbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, keculai peraturan penindang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
Bahwa seseorang  hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan teijadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.
Pembahasan Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian
Tahap  penerapan hukum pidana merupakan salah satu mata rantai dari keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan oleh karena itu masih ada mata rantai lain yang tidak bisa dilepaskan dari tahapan penerapan pidana secara konkrit. Adapun mata rantai lainnya adalah tahap perumusan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, sedangkan yang menjalin ketiga tahap pemidanaan menjadi satu kesatuan adalah tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu perlindungan terhadap masyarakat.
Tujuan pemidanaan merupakan suatu hal penting dalam setiap penerepan pidana, akan tetapi dalam praktek kebanyakan para hakim menjatuhkan pidana masih terikat  pada pandangan yang yuridis sistematis artinya hakim selalu meredusir kejadian yang hanya memperhatikan faktor- faktor yuridis relevant saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut terdakwa.
Suatu sistem peradilan pidana, proses awalnya adalah dilakukannya penyidikan oleh beberapa penyidik Polri unmk  membuat  berkas perkara yang kemudian apabila telah lengkap berkas perkara dilimpahkan kepada pidak kejaksaan. Untuk dilakukan penuntutan. Selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan dalam persidangan oleh  hakim sehingga sampai pada pemberian pidana dalam arti konkret oleh hakim.
Pembahasan kebijakan aplikatif atau penerapan  hukum pidana dalam upaya penanggulangan perjudian meliputi, bagaimana penerapan ketentuan sanksi yang meliputi penerapan  jenis-jenis dan jumlah atau lamanya pidana pokok dan penerapan tentang pertanggung jawaban pidana.
Sistem sanksi yang terdapat dalam KUHP mengenai sistem  tunggal dimana terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran yang hanya dijatuhkan satu hukuman pokok. Kumulasi juga dapat diterapkan namun umumnya antara pidana pokok dan pidana tambahan. Undang-undang membedakan 2 macam hukuman (pidana) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, terhadap satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok yang berarti kumulasi lebih dari satu pidana pokok tidak diperkenankan dalam beberapa hal kumulasi antara pidana pokok dan tambahan.
Perumusan jenis sanksi pidana terhadap  tindak pidana perjudian hanya menggunakan pidana penjara atau pidana denda. Artinya denda yang diancamkan dalam perumusan delik adalah suatu jumlah denda tertentu. Artinya perumusan bentuk sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian adalah bersifat alternatif. Namun dalam penerapannya jenis pidana denda jarang sekali dikenakan terhadap si pembuat.
Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian terkait dengan masalah penerapan jenis-jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam praktek penerapan sanksi pidana minimum
yang telah dikenakan, dan dijatuhkan keputusan (vonis) hakim tetap mengacu pada KUHP sebagai sistem induk.
Sekali lagi penulis menegaskan bahwasanya walaupun Undang- Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Pejudian telah diterbitkan, bukan berarti ketentuan yang ada dalam KUHP  akan dikesampingkan. Hal  ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP. Walaupun peraturan perundang- undangan bisa saja membuat aturan yang menyimpang utan bersifat khusus dari sistem induk (KUHP) tetap dimungkinkan asalkan dalam kebijakan formulasinya mencantumkan pedoman pemidanaan. Ketentuan int sangat diperlukan untuk dalam rangka mengoperasionalkan  peraturan penındang -undangan tersebut. KUHP (WvS) menetapkan minimum umum tetap satu hart dan ini hanya terdapat dalam penjelasan Pasal yang memuamya secara tersendiri sesuai dengan ancaman pidana.
Adapun maksimum umum yang ditetapkan oleh KUHP yaitu 15 Tahun dan dapat menjadi 20 tahun apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau apabila ada pemberatan pidana. Dengan dianutnya sistem maksimum ini, menurut Colin Howard* 4 , sistem ini merupakan praktek legislatif yang tradisional dan merupakan cara terbaik  nutuk mendistribusikan kekuasaan pemidanaan dari badan legislatif kepada badan atau kekuasaan pemidanaan lainnya di tingkat bawah. Ada tiga keuntungan yang menyolok dari sistem menurut Colin Howard yaitu:
a. Sistem ini menunjukan tingkat keseriusan tindak pidana kepada badan- badan atau kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah,
b. Memberikan fleksibilitas dan kebijaksannnn (diskresi) kepada kekuasaan- kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah itu, dan
c. Melindungi kepentingan-kepentingan si pelanggar itu sendiri  dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan itu di tingkat bawah itu.
Penerapan Pertanggung jawaban Pidana kebijakan pertanggung jawaban pidana yang tertuang dalam KUHP akan terkait dengan asas pertanggungjawaban pidana atau asas kesalahan dalam hukum pidana, yang menentukan bahwa pada prinsipnya tiada pidana tanpa kesalahan. Prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan ada kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana dan merupakan pasangan asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, pada prinsipnya  seseorang sudah dapat dipidana  apabila telah terbukti kesalahan melakukan tindak  pidana. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis-jenis pidana dan jumlah pidananya.

## SIMPULAN
Simpulan dari penelitian Analisis Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek  Indonesia Periode 2019 sampai 2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa, secara parsial variabel ROA, ROE, DER dan EPS berpengaruh positif terhadap harga saham. Sedangkan secara simultan variabel ROA berpengaruh positif terhadap harga saham,
variabel ROE berpengaruh positif terhadap harga saham, variabel EPS berpengaruh positif terhadap harga saham dan variabel DER tidak berpengaruh positif terhadap harga saham.

## DAFTAR PUSTAKA
Afni, Nur &  Darman. (2021). Analisis Faktor  Fundamental dan Risiko  Sistematik terhadap  Harga  Saham  pada  Perusahaan  Manufaktur.  Jurnal  Ilmu Manajemen Universitas Tadolako. Vol 7, No. 4.345-354
Amanda WBBA dan Wahyu Ario. (2013) Analisis Fundamental dan Resiko Sistematik terhadap Harga Saham Perbankan yang Terdaftar pada Indeks LQ 45. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 1, No. 3. 205-219
Ariefianto, Moch. Doddy.( 2012). Ekonometrika" Jakarta: Erlangga.
Dwi, Yuli & Preatmi. (2020). Pengaruh Analisis Fundamental dan Resiko Sistematik terhadap  Harga  Saham  pada  Pasar  Modal  Syariah.  Jurnal  Ekonomi Manajemen Bisnis. Vol 1, No. 1. 2716-0238
Hartono, Jogianto, (2014). Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Kedua, BPFE UGM, Yogyakarta
Hilmi,  Ibnu  dkk  (2019).  Pengaruh  Faktor  Fundamental  dan  Resiko  Sistematis terhadap Harga Saham (Studi Kasus pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2017).2019. Jurnal Ekonomi, Vol 21, No. 3. 254-267
Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2015). Dasar-dasar Manajemen Keuangan (Ketujuh). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Jogiyanto.  (2009). Teori  Portofolio  dan  Analisis  Investasi.  Edisi  Keenam,  Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Koto, M. dan R. Ridho. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham Industri Makanan dan Minuman di Indonesia. Jurnal Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi. 349-353
Maulana, Fitria. (2017). Analisis Faktor Fundamental dan Resiko Sistematik terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. 2017. Jurnal KINDAI. Vol, 13, 13-122.
Nuraeni,  R.,  S.  Mulyati.,  T.  E.  Putri.  (2018). Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Persistensi Laba (Studi Kasus pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di  Bursa Efek  Indonesia Tahun 2013-2015). Accounting Reserach Journal of Sutaatmadja. 1(1): 83-107
Oktavia, Fanny  &  Sari.  (2023). Pengaruh Analisis  Fundamental terhadap  Risiko Sistematis Saham. Jurnal Aktuaria. Vol 2, No.1. 20-29
Smart, Scott B., Lawrence J. Gitman, dan Michael D. Joehnk. (2014). Fundamentals of Investing , Thirteenth Edition." Boston: Pearson,
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D." Bandung: Alfabeta.
Onny,  Ade  &  Natal. (2022). Analisis  Pengaruh  Faktor  Fundamental dan  Risiko Sistematis terhadap Harga Saham Studi Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2019. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol 1, No 2. 93-101
Wahyudi, Rahmad dkk. (2023). Analisa Faktor Fundamental dan Risiko  Sistematik terhadap Harga Saham Properti di BEI. Journal of Social Science Reseach. Vol. 3, No 2. 14192-14207
Yahya, Adibah  &  Y.  Miftahul. (2019). Pengaruh Analisis  Fundamental terhadap Resiko SIstematis Saham. Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa. Vol. 4, No. 2, 90-102