## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 - 1104

## PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI
Redin
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  RUMAH TANGGA (KDRT) DI  KECAMATAN SINTANG Kartika Agus Salim AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK  TANPA PENETAPAN PENGADILAN

## Rini Safarianingsih
HUKUM ADAT TERHADAP PENCEMARAN DAN PENGERUSAKAN LINGKUNGAN DI DESA SUNGAI ULUK PADA MASYARAKAT SUB SUKU KANTUK KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT Genpepa Sedia
AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME

## Patrisia Mutia Jersi Hartiana

## Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang PERAHU Volume 9 Nomor 2 Halaman 1 - 55 Sintang September 2021 ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104
ISSN 2338 – 333X e-ISSN 2775-1104
Volume 9, Nomor 2, September 2021, Halaman 1- 55

## DAFTAR ISI

## PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI
Redin ............................................................................................................................................. 1-10

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN SINTANG
Kartika Agus Salim ...................................................................................................................... 11-20

## AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
Rini Safarianingsih ...................................................................................................................... 21-32

## HUKUM  ADAT  TERHADAP  PENCEMARAN  DAN  PENGERUSAKAN  LINGKUNGAN  DI DESA  SUNGAI  ULUK  PADA  MASYARAKAT  SUB  SUKU  KANTUK  KOTA  PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT
Genpepa Sedia ............................................................................................................................. 33-44

## AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME
Patrisia Mutia Jersi Hartiana ...................................................................................................... 45-55

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal PERAHU, Volume 9 Nomor 2, September 2021 kali ini menyajikan topik-topik mengenai :  Hpengawasan  Pekerjaan  Konstruksi  Oleh  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Terhadap  Penyedia  Jasa Konstruksi Di Kabupaten Melawi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (Kdrt)  Di  Kecamatan  Sintang,  Akibat  Hukum  Pengangkatan  Anak  Tanpa Penetapan Pengadilan, Hukum Adat Terhadap Pencemaran Dan Pengerusakan Lingkungan Di Desa Sungai Uluk Pada Masyarakat Sub Suku Kantuk Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat , Ambigu Pendidikan Deradikalisasi Bagi Terpidana Terorisme
Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan  hukum  sebagai  upaya  meningkatkan  pengetahuan  mahasiswa  dan  dapat  menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.

## AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
Rini Safarianingsih
Abstract
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Y.C. Oevaang Oeray No. 92 Sintang
Email: rinisafarie72@ymail.com

## PENDAHULUAN
An  adopted  child defines  as  a  child’s rights are transferred from original parents, legal guardian, or other people who are responsible for the  care,  education,  and  nurturing  of  the  child, into  adoptive  parents  based  on  a  decision  or court  order,  as  regulated  in  Article  1  Number  1 Government Regulation No. 54 of 2007 about the
Implementation of Child Adoption.
Children adoptions apply for both married couples and women or men who are single as long as  they  have  a  highly  motivated  to  raise  a  child. In the process adoption, the prospective adoptive parents  need  a  statement  from  the  parents  when handing over the  child. Adoption  of children has
become a practice among Indonesian people and has  been  taken  up  by  religious  and  non-Islamic state  judiciaries.  Adoption  does  not  break  the blood relationship between the adopted child and his  or  her  born  parent.  Section  6  (1)  states  that adoptive parents are obliged to notify the adoptive child of the birth and birth parent, and Section 6 (2) takes into account the motivation of the child in question for birth and birth parent notification. moreover, adoption of a child is considered valid if  a  court  decision  is  made  and  entered  into  the registry documents.
Keywords: Consequences, Law, Adoption,
Pengangkatan anak menurut hukum merupakan  pengalihan  anak  terhadap  orangtua angkat dari orangtua kandung secara keseluruhan dan  dilakukan  menurut  aturan  perundang- undangan.  Kewajiban  dan  tanggung  jawab orangtua  kandung  beralih  kepada  orang  tua angkatnya,  namun  hubungan  orangtua  kandung dengan anak yang telah diangkat orang lain tidak serta merta putus hubungan, sebab pengangkatan anak  bersifat  pengasuhan,  pemberian  kasih sayang  dan  pemberian  pendidikan,  menurut Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  menyatakan  pengangkatan anak ini pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak,  yang  dilaksanakan  berdasarkan  adat kebiasaan  setempat  dan  ketetentuan  peraturan perundang-undangan. Pengangkatan sebagaimana yang  dimaksud  tidaklah  memutuskan  hubungan darah  antara  anak  yang  diangkat  dan  orang  tua kandungnya.
Proses  pengangkatan  anak  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yaitu  mencakup pengangkatan  anak  yang  dilakukan  secara langsung (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang  berada  langsung  dalam  pengasuhan  orang
tua  kandung),  pengangkatan  anak  melalui lembaga pengasuhan anak (pengangkatan anak yang  dilakukan  oleh  calon  orang  tua  angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga  pengasuhan  anak  yang  ditunjuk oleh  Menteri),  anak  angkat  yang  diasuh  dan diperlakukan  seperti  anak  keturunannya sendiri,  sehingga  dapat  menimbulkan  akibat hukum,  yaitu  anak  tersebut  mempunyai kedudukan  hukum  terhadap  orang  tua  yang mengangkatnya, mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri,  juga  termasuk  hak  untuk  dapat mewarisi  kekayaan  harta  dari  orang  tua angkatnya setelah meninggal dunia.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Makamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 jo Surat Edaran Makamah  Agung  Nomor  6  Tahun  1983 tentang  penyempurnaan  SEMA Nomor 2  Tahun  1979  Tentang  Pengangkatan Anak,  prosedur  pengangkatan  anak  yaitu mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan  Negeri  meliputi  daerah  dimana anak  yang  hendak  mau  diangkat,  dalam  hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan  sosial  maka  harus  melampirkan surat  izin  tertulis  dari  menteri  sosial  bahwa yayasan  yang  bersangkutan  telah  diizinkan bergerak dibidang pengangkatan anak.

## PEMBAHASAN
A. Peraturan Pemerintah   Nomor 54 Tahun  2007  Tentang  Pelaksanaan

## Pengangkatan Anak
Menurut  Pasal  1  angka  1  Peraturan Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  Tentang Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak, yang dimaksud  Anak  angkat  adalah  anak  yang haknya  dialihkan  dari  lingkungan  kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke  dalam  lingkungan  keluarga  orang  tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
Pengangkatan anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri saja, tetapi juga  dibolehkan  untuk  wanita  atau  pria yang  masih  lajang  asal  memiliki  motivasi yang  kuat  untuk  mengasuh  seorang  anak. 1
Adapun  proses  yang  harus  dijalankan  oleh calon  orangtua  angkat  adalah  dengan  surat pernyataan  orangtua  ketika  menyerahkan anak.  Pengangkatan  anak  telah  menjadi kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah di akomodir melalui Lembaga Peradilan Agama bagi  yang  beragama  Islam  dan  Lembaga Peradilan  Negeri  bagi  yang  beragama  bukan islam. 2
Syarat  anak  yang  akan  diangkat menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor.54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah :
1 Ali  afandi.1986. Hukum  Waris Hukum  Keluarga  Hukum  Pembuktian. Jakarta:  Bina Aksara. hal. 93.
2 M.  Budiarto.1985. Pengangkatan Anak  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum. Jakarta:  Akademika presindo.hal. 24.
1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan,
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
4. Memerlukan perlindungan khusus.
Usia  anak angkat sebagaimana dimaksudkan diatas meliputi :
1. Anak  belum  berusia  6  (enam)  tahun, merupakan prioritas utama;
2. Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun,
3. Sepanjang  ada  alasan  mendesak,  dan Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan  belum  berusia  18  (delapan  belas) tahun,
4. Sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
Menurut  M.  Budiarto  pengangkatan anak  dalam  hukum  islam  hanya  dapat dibenarkan  apabila  memenuhi  ketentuan- ketentuan sebagai berikut: 3
a. Tidak  memutus  hubungan  darah  anatara anak  yang  diangkat  dengan  orangtua kandung dan keluarganya.
b. Anak  angkat  tidak  berkedudukan  sebagai ahli  waris  dari  orangtua  angkatnya, melainkan  tetap  sebagai  ahli  waris  dari orangtua  kandungnya,  demikian  juga orangtua  angkatnya  tidak  berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
c. Anak  angkat  tidak  boleh  menggunakan nama orangtua angkatnya secara langsung, kecuali  sekedar  sebagai  alamat  atau  tanda pengenal diatas.
d. Orangtua angkatnya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya
Sebagaimana     yang     dikemukakan di  atas  bahwa  dalam  Pasal  4  Peraturan Pemerintah  Nomor  54  tahun  2007  tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyatakan pula pengangkatan  anak  tidak  memutuskan hubungan  darah  antara  anak  yang  diangkat dengan  orang  tua  kandungnya.  Selanjutnya dalam  Pasal  6  (1)  menyatakan  orang  tua angkat      wajib      memberitahukan      kepada anak      angkatnya      mengenai      asal-usulnya dan  orang  tua  kandungnya,  dan  Pasal  6 (2)  Pemberitahuan  asal-usul  dan  orang  tua kandungnya  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  dengan  memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Disamping itu  pengangkatan  anak  dianggap  sah  apabila telah  dilakukan  penetapan  pengadilan  dan dilakukan pencatatan dalam akta catatan sipil. Catatan  sipil  merupakan  suatu  catatan  yang menyangkut  kedudukan  hukum  seseorang. Dilihat  dari  kelembagaan  catatan  sipil, lembaga  ini  tugas  utamanya  melakukan pencatatan  sipil.  Menurut  Undang-  Undang Administrasi  dan      Kependudukan      Nomor 24  tahun  2013  tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2006  Tentang
Administrasi Kependudukan,  Pasal  1  Ayat (15)  yang  berbunyi  Pencatatan  Sipil  adalah pencatatan  peristiwa  penting  yang  dialami oleh  seseorang  dalam  register  Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
Pengangkatan  anak  harus  melewati penetapan  pengadilan  seperti  yang  terdapat dalam  pasal  20  Peraturan  Pemerintah  nomor 54  tahun  2007  tentang  pengangkatan  anak, menyebutkan permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyartaan diajukan ke Pengadilan  untuk  mendapatkan  penetapan Pengadilan. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul  dengan  adanya  pengangakatan  anak tanpa  melalui  proses  d apat  mengakibatkan terjadinya  kesalahpahaman  antara  yang  halal dan yang haram. Misalnya dengan masuk nya anak  angkat  menjadikan  ia  sebagai  mahram yang  mana  ia  tidak  boleh  menikah  dengan orang  yang  seharusnya  dapat  atau  boleh dinikahi,  dan  juga  ia  dapat  melihat  aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya, terganggunya hubungan keluarga beserta hak- haknya, akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga  yang  telah  ditetapkan  dalam  Islam, akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum  antara  anak  dan  orangtua  biologis putus  sama  sekali  dan  timbul  hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam  hal  perwalian  misalnya  untuk  anak angkat  perempuan  yang  beragama islam  bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya  hanya  lah  orangtua  kandungnya
atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.
Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila  pengangkatan  anak  yang  dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan  juga  anak  angkat  karena  tidak  terdapat suatu  bukti  yang  sah  bahwa  pengangkatan anak  ini  dilakukan  menurut  aturan  yang berlaku. Menurut  Mukti  Arto  putusan  ialah penyataan  hakim  yang  dituangkan  dalam bentuk  tertulis  dan  diucapkan  oleh  hakim dalam  sidang  terbuka  untuk  umum,  sebagai hasil  dari  pemeriksaan  perkara  gugatan ( kontentius ).  Sedangkan  penetapan  ialah juga  pernyataan  hakim  yang  dituangkan dalam  bentuk  tertulis  dan  diucapkan  oleh hakim  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum sebagai  hasil  dari  pemeriksaan  permohonan ( voluntair ). 4
Pengertian pengangkatan anak dirumuskan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan Pengangkatan  Anak  pada  Pasal  1  angka  2 disebutkan bahwa Pengangkatan anak adalah suatu  perbuatan  hukum  yang  mengalihkan seorang  anak  dari  lingkungan  kekuasaan orang  tua,  wali  yang  sah,  atau  orang  lain yang  bertanggung  jawab  atas  perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam    lingkungan    keluarga    orang    tua angkat.    Pengertian    anak    angkat    dalam
4 Mukti  Arto.1996. Praktek  Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 168
Pasal  1  angka  2 adalah  anak  yang  haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang  tua,  wali  yang  sah,  atau  orang  lain yang  bertanggung  jawab  atas  perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke  dalam  lingkungan  keluarga  orang  tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan  pengadilan.  Selanjutnya  dalam Pasal  1  angka  3  Orang  tua  adalah  ayah  dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, merumuskan  pengertian  anak  angkat,  yaitu pada  Pasal  1  angka  9  disebutkan  bahwa Anak  angkat  adalah  anak  yang  haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang  tua,  wali  yang  sah,  atau  orang  lain yang  bertanggung  jawab  atas  perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan
Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  Pasal  42,  anak yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dari suatu perkawinan yang sah, Pasal 43 ayat (1) Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  keperdataan  dengan ibunya dan keluarga ibunya, Pasal 44 ayat (2) Pengadilan  memberikan  keputusan  tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.
Bahwa       dalam       Undang-Undang Nomor  4 Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan
Anak,  menyatakan  dalam  Pasal  10  ayat  (3) pencabutan  dan  pengembalian  kuasa  asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim, Pasal 12 ayat (1) Pegnangkatan anak menurut adat  dan  kebiasaan  dilaksanakan  dengan mengutamakan  kepentingan  kesejahteraan anak,  Ayat  (2)  kepentingan  kesejahteraan anak  yang  termaksud  dalam  ayat  (1)  diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, Ayat (3)  Pengangkatan  anak  untuk  kepentingan kesejahteraan  anak  yang  dilakukan  diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan  perundang-undangan.  Selanjutnya dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan, dalam  Pasal  47  (1)  Pencatatan  pengangkatan anak  dilaksanakan  berdasarkan  penetapan pengadilan di tempat pemohon, (2) Pencatatan  pengangkatan  anak  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  wajib  dilaporkan oleh  Penduduk  kepada  Instansi  Pelaksana yang  menerbitkan  Kutipan  Akta  kelahiran paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  setelah diterimanya  salinan  penetapan  pengadilan oleh  Penduduk.  (3)  Berdasarkan  laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan  Sipil  membuat  catatan  pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. Dari penetapan peraturan ini bahwa penetapan pengangkatan anak didasarkan atas putusan atau penetapan pengadilan, selain itu perubahan status anak dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
.  Calon  orang  tua  angkat  harus memenuhi syarat-syarat:
1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur  paling  rendah  30  (tiga  puluh) tahun  dan  paling  tinggi  55  (lima  puluh lima) tahun;
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. Berkelakuan  baik  dan  tidak  pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak  atau  belum  mempunyai  anak  atau hanya memiliki satu orang anak;
8. Dalam  keadaan  mampu  ekonomi  dan sosial;
9. Memperoleh  persetujuan  anak  dan  izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. Membuat  pernyataan  tertulis  bahwa pengangkatan anak adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak,
kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
12. Telah  mengasuh  calon  anak  angkat paling  singkat  6  (enam)  bulan,  sejak  izin pengasuhan diberikan; dan
13. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala
instansi sosial.
Menurut  Tata   cara   atau   Prosedur
Pengangkatan Anak dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada  Instansi  Sosial  Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
a) Surat  penyerahan  anak dari  orang  tua/walinya kepada instansi sosial;
b) Surat  penyerahan  anak dari Instansi Sosial
P r o p i n s i / K a b / K o t a kepada  Organisasi  Sosial (orsos);
c) Surat  penyerahan  anak dari  orsos  kepada  calon orang tua angkat;
d) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami- istri  calon  orang  tua angkat;
e) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
f) Fotokopi    surat     nikah calon orang tua angkat;
g) Surat  keterangan  sehat jasmani berdasarkan keterangan  dari  Dokter
Pemerintah;
h) Surat  keterangan  sehat secara mental berdasarkan keterangan
Dokter
Psikiater;
i) Surat keterangan
penghasilan  dari  tempat calon  orang  tua  angkat bekerja.
2. Permohonan  izin  pengangkatan  anak diajukan  pemohon  kepada  Kepala  Dinas
Sosial/Instansi  Sosial  Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Ditulis  tangan  sendiri  oleh  pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
b) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
c) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
3. Dalam  hal  calon  anak  angkat  tersebut sudah  berada  dalam  asuhan  keluarga calon  orang  tua  angkat  dan  tidak  berada dalam  asuhan  organisasi  sosial,  maka calon  orang  tua  angkat  harus  dapat membuktikan  kelengkapan  surat-surat mengenai  penyerahan  anak  dan  orang tua/wali  keluarganya  yang  sah  kepada calon  orang  tua  angkat  yang  disahkan oleh  instansi  social  tingkat  Kabupaten/ Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian  dalam  hal  latar  belakang  dan data  anak  yang  diragukan  (domisili  anak berasal).
4. Proses  Penelitian  Kelayakan  dan  Sidang Tim  Pertimbangan  Izin  Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
5. Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Sosial/ Instansi  Sosial  Propinsi/Kab/Kota  bahwa
calon orang tua angkat dapat  diajukan ke Pengadilan  Negeri  untuk  mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.
6. Penetapan Pengadilan.
7. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan
Pengadilan  yang  dimaksud  adalah Pengadilan  Negeri  tempat  anak  yang  akan diangkat  itu  berada berdasarkan Surat Edaran  Mahkamah  Agung      Nomor      6 Tahun  1983  tentang  Penyempurnaan  Surat Edaran  Nomor 2  Tahun  1979  mengenai Pengangkatan Anak . Pengadilan Agama juga dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum  Islam  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan Agama.
Dalam  hal  ini  kepastian  hukum mempunyai 3 (tiga) arti sebagai berikut : 5
1. Pasti  mengenai  peraturan  hukumnya  yang mengatur  masalah  pemerintah  tertentu yang abstrak.
2. Pasti  mengenai  kedudukan  hukum  dari subjek  dan  objek  hukumnya  dalam pelaksanaan  peraturan-peraturan  Hukum Administrasi Negara.
3. Mencegah kemungkinan timbulnya
perbuatan sewenang-wenang
(eigenrichting) dari  pihak  manapun,  juga
tidak dari pemerintah
Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa)
5 Bachsan  Mustafa.2001. Sistem  Hu- kum  Administrasi  Negara  Indonesia. Bandung:  Cipta Aditya Bakti. hal. 53
yang  ikut  menyebabkan  (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. 6 Penyebab adalah hal atau sesuatu yang membuat itu terjadi. 7
Faktor atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak yaitu: 8
1. Bagi PNS ada keinginan agar memperoleh tunjangan gaji dari pemerintah. 2. Keinginan untuk  mempunyai  anak,  bagi  pasangan  yang tidak mempunyai anak. 3.Adanya harapan dan kepercayaan  akan  mendapatkan  anak  setelah mengangkat  anak  atau  sebagai  “pancingan”. 4.  Masih  ingin  menambah  anak  yang  lain jenis  dari  anak  yang  telah  dipunyai.  5.  Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.
Sedangkan  menurut  Lulik,  faktor- faktor  yang  melatar  belakangi  dilakukannya pengangkatan anak adalah karena: 9
1. Ingin mempunyai keturunan, ahli waris. 2. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri. 3. Memberikan teman untuk anak kandung. 4. Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihnya terhadap  orang  lain  yang  dalam  kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya.
Pengangkatan anak dapat pula dilakukan karena alasan-alasan tidak mempunyai  keturunan,  tidak  ada  penerus
6 http://kbbi.web.id/faktor diakses 5
November 2018
7 Ibid.
keturunan  dan  rasa  kekeluargaan  dan kebutuhan tenaga kerja. Bahwa pada dasarnya latar  belakang  atau  sebab-sebab  seseorang melakukan  pengangkatan  anak  adalah  sama, yaitu  yang  paling  utama  adalah  karena  tidak mempunyai keturunan.
Pada  umumnya  faktor  yang  banyak mempengaruhi  efektivitas  suatu  perundang- undangan  adalah  profesional  dan  optimal pelaksanaaan  peran,  wewenang  dan  fungsi dari  para  penegak  hukum,  baik  di  dalam penjelasan  tugas  yang  dibebankan  terhadap diri  mereka  maupun  dalam  penegakan perundang-undangan tersebut.
Terdapat  5  (lima)  syarat  bagi  efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi: 10
Mudah atau tidaknya makna isi aturan- aturan  itu  ditangkap.  Luas  tidaknya kalangan  didalam  masyarakat  yang mengetahui  isi  aturanaturan  yang bersangkutan.  Efisien  dan  efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum  dicapai dengan bantuan aparat  administrasi  yang  menyadari melibatkan  dirinya  kedalam  usaha mobilisasi  yang  demikian,  dan  para warga  masyrakat  yang  terlibat  dan merasa  harus  berpartisipasi  dalam proses  mobilisasi  hukum.  Adanya mekanisme    penyelesaian    sengketa yang    tidak    hanya    harus    mudah
8 Ahmad Kamil dan M. Fauzan.
Op.Cit .hal.65
9 Djatikumoro,  Lulik,  2011. Hukum Pengangkatan  Anak  di  Indonesia ,  Bandung:  PT  Citra
Aditya Bakti.hal.47
10 Clerence  J.Dias.  1975.Research  on
Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of  Legal  Service  Program  in  Developing  Countries , Wash. U.L. Q 147 . P. 150
dihubungi  dan  dimasukan  oleh  setiap warga  masyarakat,  akan  tetapi  harus cukup  effektif  menyelesaikan  sengketa. Adanya  anggapan  dan  pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat  yang  beranggapan  bahwa aturan-atauran  dan  pranata-pranata hukum  itu  memang  sesungguhnya berdaya mampu efektif.
Selain  itu  efektifitas  suatu  peraturan perundang-undangan menurut Priyo Gunarto, berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut : 11
Relevansi  aturan  hukum  dengan kebutuhan  orang  yang  menjadi  target Kejelasan dari rumusan subtansi aturan hukum,  sehingga  mudah  dipahami oleh orang yang menjadi target hukum. Sosialisasi  yang  optimal  kepada semua  orang  yang  menjadi  target hukum.  Undang-undang  sebaiknya bersifat  melarang,  bukan  bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitur  lebih  mudah  dilaksanakan daripada  hukum  mandatur.  Sanksi yang  akan  diancam  dalam  undang- undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang  yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan
11 Marcus  Priyo  Gunarto.2011. Krimi- nalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisa- si Perda dan Retribusi , Universitas Diponegoro Sema- rang.hal. 71
untuk dilaksanakan.
Demikian  juga  bagi  mereka  yang memutuskan  untuk  tidak  menikah  atau  tidak terikat dalam perkawinan. Untuk mengadopsi anak  secara  sah,  negara  sudah  mengatur tata  cara  adopsi  anak  dalam  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak  disertai  dengan  peraturan  pelaksana dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah  Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan  Anak,  selain  itu  mekanisme adopsi  anak  dijelaskan  dengan  lebih  rinci dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, meliputi  beberapa  tahapan  yaitu tahapan  adopsi  atau  pengangkatan  anak dimulai dari tahap persiapan dokumen pribadi seperti Kartu Keluarga, KTP, Surat Nikah atau Akta  Nikah  dan  Akta  Kelahiran  calon  Anak Angkat  yang mencantumkan nama orang tua kandungnya,  dokumen  yang  sudah  lengkap kemudian  diserahkan  kepada  Dinas  Sosial untuk  selanjutnya  dilakukan  uji  kelayakan orang tua angkat, jika calon orang tua angkat dinilai  layak  untuk  melakukan  pengangkatan anak, maka Dinas Sosial akan mengeluarkan Surat  Ijin  Pengasuhan  Sementara  bagi  calon orang tua angkat selama 6 bulan, jika selama 6 bulan, calon orang tua angkat dinilai layak untuk dijadikan orang tua angkat, maka Dinas Sosial  dapat  mengeluarkan  rekomendasi untuk  hal  tersebut  dan  tahap  selanjutnya
adalah  pengajuan  permohonan  penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun  Pengadilan  Agama.  Jika  penetapan pengangkatan anak dikabulkan, maka pemohon  dapat  segera  melaporkan  kepada Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil setempat  untuk  dibuatkan  catatan  pinggir pada  akta  kelahiran  anak  yang  diangkat, catatan  pinggir  yang  dimaksud  adalah keterangan bahwa anak yang tercantum dalam akta  kelahiran  telah  diangkat  oleh  pasangan suami istri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
Adapun  proses  pengangkatan  anak  di Pengadilan Negeri yaitu:
1. Calon  orang  tua  angkat  mengajukan permohonan  ke  pengadilan      negeri, calon  anak  angkat  berasal  dari  lembaga pengasuhan  anak  maka  lembaga  tersebut harus  mendapat  izin  tertulis  dari  menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk.
2. Setelah  mengajukan  surat  permohonan, petugas  dinas  sosial  akan  mengecek mulai  dari  kondisi  ekonomi,  tempat tinggal,  penerimaan  dari  calon  saudara angkat (bila sudah punya anak), pergaulan sosial,  kondisi      kejiwaan      dan      lain- lain.  Pengecekan  keuangan  dilakukan untuk  mengetahui  pekerjaan  tetap  dan penghasilan memadai. Bagi warga Negara asing (WNA), harus ada persetujuan atau izin untuk mengadopsi bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal.
3. Kemudian calon orangtua dan anak angkat diberi  waktu  untuk  saling  mengenal  dan berinteraksi. Pengadilan akan mengizinkan membawa  si  anak  untuk  tinggal  selama enam hingga 12 bulan, di bawah pantauan dinas sosial.
4. Setelah itu menjalani persidangan dengan menghadirkan minimal dua saksi, pengadilan  mendengar  langsung  saksi- saksi,  calon  orang  tua  angkat,  orang  tua kandung, badan atau  yayasan sosial  yang telah mendapat izin dari pemerintah di sini yaitu  Kemsos,  seorang  petugas/pejabat instansi  sosial  setempat,  calon  anak angkat (jika dia sudah bisa diajak bicara) dan pihak kepolisian setempat (Polri).
5. Pengadilan memeriksa bukti-bukti berupa surat-surat  resmi,  akte  kelahiran/akte kenal lahir yang ditandatangani wali kota atau  bupati  setempat,  surat  resmi  pejabat lainnya,  akte  notaris  dan  surat-surat  di bawah tangan (korespondensi), surat-surat keterangan,  pernyataan-pernyataan  dan surat  keterangan  dari  kepolisian  tentang calon orangtua angkat dan anak angkat.
6. Sebelum  dikeluarkan  penetapan  sebagai jawaban dari permohonan adopsi, pengadilan memeriksa dalam persidangan tentang  latar  belakang  motif  kedua  belah pihak (pihak yang melepas dan pihak yang menerima anak angkat).
7. Hakim menjelaskan tentang akibat hukum yang  ditimbulkan  setelah  melepas  dan
mengangkat  calon  anak  angkat.  Sebelum memberikan penetapan hakim memeriksa keadaan  ekonomi,  kerukunan,  keserasian kehidupan  keluarga,  serta  cara  mendidik orangtua  angkat.  Kira-kira  tiga  hingga empat bulan proses penetapan status anak adopsi atau anak angkat itu selesai.
8. Setelah  menjalani  sidang,  ada  dua kemungkinan yaitu permohonan disetujui  atau  ditolak.  Bila  disetujui, akan  dikeluarkan  surat  penetapan  dari pengadilan  yang  berkekuatan  hukum. Penetapan  itu  disertai  akta  kelahiran pengganti  yang  menyebutkan  status anak sebagai anak angkat orang tua yang mengadopsi.  Selanjutnya,  dicatatkan  ke kantor  catatan  sipil.  Adopsi  tidak  bisa dibatalkan oleh siapapun.

## KESIMPULAN
Pengangkatan  anak  harus  dilakukan berdasarkan  peraturan  yang  berlaku,  proses pengangkatan  anak  harus  melalui  penetapan Pengadilan  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan  pengadilan  dapat  menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat  maupun  orangtua  angkatnya.  Akibat- akibat  hukum  yang  dapat  timbul  seperti misalnya,  terganggunya  hubungan  anak angkat  dengan  anggota  keluarga  lain  dalam
hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masingmasing  seperti  yang  telah  diatur didalam perundang-undangan. Dengan adanya penetapan  pengadilan  atas  pengangkatan anak  ini  menjadikan  anak  angkat  mendapat kepastian hukum yang sangat penting didalam statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Arto,  Mukti.1996. Praktek  Perkara  Perdata Pada Pengadilan Agama , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2012.
Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Bachsan Mustafa.2001 Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
Budiarto,  M,  1985. Pengangkatan  Anak Ditinjau  dari  Segi  Hukum .  Jakarta: Akademika Pressindo.
Djatikumoro, Lulik, 2011.
Hukum Pengangkatan  Anak  di  Indonesia ,
Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Dias,J.Clerence.  Research  on  Legal  Service And  Proverty: its  Relevance  to  the Design  of  Legal  Service  Program  in Developing Countries , Washington. Gunarto,  Marcus  Priyo.2011. Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi  Perda  dan  Retribusi , Universitas Diponegoro Semarang
Kamil,  Ahmad  dan  Fauzan,  M.,  2010.  Hukum Perlindungan  dan  Pengangkatan Anak  di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kartini Kartono. 1980. Pengantar Metodologi Riserch Sosial . Alumni Bandung.
Pandika, Rusli, 2012. Hukum Pengangkatan Anak .Jakarta: Sinar Grafika.
Soerjono  Soekanto.2008. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. PT.Grafindo Persada:Jakarta
------------------------------1986. Pengantar  Pe-
nelitian Hukum . Jakarta:Universitas Indonesia Press.
Soleman  B  Taneko1993. Pokok-Pokok  Studi  Hukum  dalam  Masyarakat, Rajawali Press:Jakarta
Sunggono,  Bambang,  2012. Metodologi Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D . Jakarta: Alfabeta Sugono,
Bambang. 2005 Metode penelitan Hukum ,  Raja Grafindo Persada: Jakarta
Tarigan, Josep R dan Suparmoko.1999. Metode Pengumpulan Data Edisi 1 (Untuk llmu-ilmu sosial dan ekonomi), BPFE: Yogyakarta
Taneko,  B.Soleman.1993. Pokok-Pokok  Studi  Hukum  dalam  Masyarakat .  Rajawali  Press: Jakarta.
Tobing, GHS.Lumban.1999. Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga:Jakarta
Waluyo, Bambang. 1991 Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta: sinar grafika Zaini,  Muderis,  1999.  Adopsi  Suatu  Tinjauan dari  Tiga  Sistem  Hukum.  Jakarta:  Sinar Grafika

## Peraturan Perundang-undangan:
Staatblad Tahun 1917 Nomor 129 tanggal 29
Maret 1917.
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang  Nomor  23   Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan  Pemerintah  Indonesia  Nomor
54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 jo Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak
Keputusan  Menteri  Sosial  RI  Nomor  41/HUK/  KEP/VII/1984  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak