## Analisis Akuntansi Utang Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Pada UAPBUN Ba-999.05
Deni Herdiyana Politeknik Keuangan Negara STAN deni.herdiyana@pknstan.ac.id

## ABSTRACT
The  study  was  conducted  to  analyze  the  implementation  of  payable  accounting  for  transfer  to  the  regions  and village funds, and also comparing the accounting standards regarding transfers to the regions and village  funds with  the  implementation  carried  out  by  UAPBUN  BA-999.05.  The  research  method  used  is  a  qualitative approach, namely literature study and descriptive analysis.
The  conclusion  of  the  study  is  that  in  general  the  recognition,  measurement,  recording,  presentation  and assessment of TKDD have referred to the applicable regulations. However, there are differences in the recording of accounts for TKDD payables transactions.
Keywords: UAPBUN BA-999.05;  transfers to regions;  village funds;  TKDD payables

## ABSTRAK
Penelitian  dilakukan  untuk  menganalisa  penerapan  akuntansi  utang  transfer  ke  daerah  dan  dana  desa  serta membandingkan  antara  standar  akuntansi  pemerintahan  mengenai  transfer  ke  daerah  dan  dana  desa  dengan impelementasi  yang  diselenggarakan  oleh  UAPBUN  BA-999.05.  Metode  penelitian  yang  digunakan  melalui pendekatan kualitatif yaitu studi literatur dan analisis deskriptif.
Kesimpulan  dari  penelitian  adalah  secara  umum  praktik  pengakuan,  pengukuran,  pencatatan,  penyajian  dan pengungkapan  utang  TKDD  telah  mengacu  pada  peraturan  yang  berlaku.  Akan  tetapi,  terdapat  perbedaan pencatatan akun untuk transaksi utang TKDD.
Kata kunci: UAPBUN BA-999.05; transfer ke daerah; dana desa; utang TKDD

## 1. PENDAHULUAN
Mulai  tahun  2000,  Indonesia  merupakan negara  yang  menerapkan  sistem  otonomi  daerah sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  UUD  1945 pasal  18  ayat  2  Pasca  Amandemen,  yang  berbunyi “pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten, dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan”. Menurut UU  Nomor 23 Tahun 2014, otonomi  daerah  adalah  hak,  kewajiban,  dan wewenang  daerah  otonom  untuk  mengatur  urusan pemerintah dan masyarakatnya sendiri dalam sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pada  tahun 2019  terdapat  524  daerah  otonom  yang  terdiri  atas 34  provinsi,  416  kabupaten,  dan  98  kota (Nainggolan, 2020).
Otonomi  daerah  merupakan  penyerahan urusan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah, dengan  nama  lain  adalah  desentralisasi.  Pelimpahan kewenangan  tersebut  tidak  terlepas  dari  pelimpahan pengelolaan  fiskal  atau  desentralisasi  fiskal  di
daerah yang diwujudkan dengan adanya pemungutan pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  serta  pemberian transfer  ke  daerah  (Murniasih  &  Mulyadi,  2011). Lebih  lanjut,  Oates  (1999)  menyatakan  bahwa desentralisasi  fiskal  berperan  dalam  meningkatkan kinerja  ekonomi  dan  politik  pada  berbagai  tahap pembangunan di suatu negara.
Pemerintah  pusat  telah  mengalokasikan belanja negara berupa Transfer ke Daerah dan Dana Desa  (TKDD)  dalam  APBN  setiap  tahunnya  dalam rangka  mendanai  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal sesuai  dengan  asas  money  follow  function  (Bahl, 2015,  dikutip  dalam  Christia  &  Ispriyarso,  2019). Selain  itu,  prinsip  money  follow  program  atau penganggaran berbasis kinerja juga mulai diterapkan pemerintah dalam menyusun APBN guna mendukung  integrasi  antara  belanja  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  amanat Presiden  Joko  Widodo  ("Konsep  Money  Follow Program dalam Penganggaran,"
2020).
Pengalokasian  dan  realisasi  transfer  ke  daerah
dilakukan  untuk  mengurangi  ketimpangan ekonomi,  baik  secara  vertikal  maupun horizontal  (Haryanto,  2015).  Tujuan  akhir adanya kebijakan transfer ini adalah pemerataan  akses  pelayanan  publik  di daerah  (Murniasih  &  Mulyadi,  2011).  Oleh karena  itu,  kolaborasi  dan  sinergi  sangat dibutuhkan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  untuk  memajukan  dan menjunjung  keadilan  bagi  semua  daerah  di Indonesia  sesuai  dengan  sila  ke-5  dari Pancasila  yang  berbunyi  “keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lebih lanjut,
desentralisasi fiskal di Indonesia menitikberatkan pada desentralisasi pengeluaran, sehingga daerah diberikan dana transfer yang besar dan memiliki kewenangan  yang  luas  untuk  melakukan pengeluaran  (Christia  &  Ispriyarso,  2019). Berdasarkan  Laporan Keuangan Transfer  ke Daerah  dan  Dana  Desa  (BA  BUN  999.05)
Tahun  2021 Audited ,  alokasi  belanja  negara untuk  transfer  ke  daerah  dan  dana  desa sebesar Rp795,69 triliun, sedangkan realisasi transfer  ke  daerah  dan  dana  desa  mencapai Rp785,71  triliun  atau  turun  sebesar  1,25  % dari nilai alokasi. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mewakili Kementerian
Keuangan menyelenggarakan
kebijakan akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  transfer  ke daerah  dan  dana  desa  (UAPBUN  BA-999.05). Kewenangan tersebut diatur dalam PMK Nomor 217/PMK.01/2018  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja  Kementerian  Keuangan  dan  dalam penyelenggaraannya mengacu pada PMK
Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD).  Akuntansi dan pelaporan  keuangan  TKDD  termasuk  dalam ruang  lingkup  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Pusat  (SAPP)  sehingga penyelenggaraannya harus sesuai dengan ketentuan SAPP yang berlaku demi mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya pengelolaan  anggaran  transfer  ke  daerah  dan dana  desa.  Keandalan  penyajian  Laporan keuangan  UAPBUN  BA-999.05  juga  akan memengaruhi  opini  audit  BPK  terhadap Laporan  Keuangan  BUN  (LKBUN)  dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penelitian  sebelumnya  telah  dilakukan oleh Amelia (2016), dengan meninjau kebijakan akuntansi  transfer  ke  daerah  dan  dana  desa tahun anggaran 2014-2015. Penelitian dilakukan
dengan  membandingkan  LKTD  tahun  2014 yang mengacu pada PMK
Nomor 183/PMK.07/2013 yang menggunakan basis kas menuju  akrual  dengan  LKTD  tahun  2015  yang mengacu  pada  PMK  Nomor  241/PMK.07/2014 yang  menggunakan  basis  akrual.  Dalam penelitian  ini,  penulis  mengangkat  sudut pandang  yang  berbeda  melalui  analisis  atas penerapan  akuntansi  utang  transfer  ke  daerah dan  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  DJPK setelah diberlakukannya basis akrual.
Tujuan penulis dalam menyusun penelitian ini antara lain:
1. Menganalisa penerapan akuntansi dan pelaporan  keuangan  untuk  akun  kewajiban transfer  ke  daerah  dan  dana  desa  yang diselenggarakan oleh UAPBUN BA-999.05.
2. Membandingkan  antara  peraturan  yang berlaku mengenai kebijakan akuntansi kewajiban  transfer  ke  daerah  dan  dana  desa dengan  praktik  yang  diselenggarakan  oleh UAPBUN BA-999.05.
Pembahasan  yang  dilakukan  dalam penelitian ini mencakup pengakuan, pengukuran,  pencatatan,  dan  penyajian  akun utang  transfer  ke  daerah  dan  dana  desa  pada Laporan  Keuangan  Transfer  ke  Daerah  dan Dana  Desa  UAPBUN  BA-999.05  Tahun Anggaran 2018-2019.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sistem  Akuntansi  Transfer  ke  Daerah dan Dana Desa (SATD) DJPK  berperan  sebagai  UAPBUN  BA- 999.05,
memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan  kebijakan  akuntansi  TKDD dengan  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, PMK Nomor 221/PMK.05/2016, PMK Nomor 215/PMK.05/2016, dan PMK Nomor 83/PMK.05/2018. Penyelenggaraan akuntansi TKDD
meliputi  pengakuan,  pengukuran,  pencatatan, penyajian,  hingga  pengungkapan  kejadian terkait  TKDD.  Basis  yang  digunakan  dalam pencatatan  transaksi  dan  penyusunan  laporan keuangan  adalah  basis  akrual,  sedangkan  basis kas  tetap  masih  digunakan  untuk  menyusun LRA  sepanjang  APBN  disusun  dengan  basis kas.

## 2.2 Akuntansi Utang TKDD
Utang  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa menurut  PMK  Nomor  83  Tahun  2018,  terjadi sehubungan  dengan  realisasi  anggaran  TKDD
tahun anggaran berjalan lebih kecil dari transfer yang  menjadi  hak  Pemerintah  Daerah  pada tahun  anggaran  berjalan,  dan  sampai  dengan akhir tahun anggaran berjalan Pemerintah Pusat belum melakukan penyaluran yang menjadi hak masing-masing  Pemerintah  Daerah.  Sementara itu,  proses  pelaksanaan  anggaran  TKDD  tahun anggaran  berjalan  yang  masih  berlangsung, pagu  anggaran  dan/  atau  sisa  pagu  anggaran TKDD  yang  belum  terealisasi  tidak  dicatat  dan disajikan  sebagai  Utang  TKDD  di  Neraca. Utang  TKDD  diakui  sebagai  utang  ketika  dana Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kurang jumlah yang  menjadi  hak  Pemerintah  Daerah  pada tahun  anggaran  yang  bersangkutan  dan  telah ditetapkan  sebagai  utang  TKDD  berdasarkan dokumen  penetapan  kurang  salur  dan/  atau kurang  bayar  atau  yang  dipersamakan  sesuai ketentuan  dan  peraturan  mengenai  pengelolaan Tranfsfer ke Daerah dan Dana Desa.
2.3. Penelitian sebelumnya di bidang Akuntansi Publik
Penelitian Akuntansi Publik di Indonesia telah  dilakukan  oleh  Mir,  Harun,  and  Sutiyono (2019) melalui multiple case study method yang menyimpulkan  bahwa  laporan  akrual  belum digunakan  secara  efektif  dalam  pengambilan keputusan, pemantauan aset, perumusan anggaran dan evaluasi kinerja program pemerintah  daerah.  Selanjutnya,  Kobayashi, Yamamoto,  and  Ishikawa  (2016)  melakukan penelitian  di  Jepang  melalui  metodologi  survey yang  menunjukkan  bahwa  informasi  akrual hanya  berguna  untuk  manajemen  kinerja sedangkan untuk penganggaran, evaluasi, manajemen  aset  atau  manajemen  utang  kurang berperan. Lebih lanjut, hasil penelitian menemukan  bahwa  pemerintah  pusat  memiliki pengaruh signifikan dalam pelaksanaan akuntansi akrual di Jepang.
Sementara itu, Krishnan (2021) melakukan penelitian  di  India  yang  menemukan  bahwa tuntutan  akuntabilitas  dan  transparansi  yang lebih  besar,  baik  dari  dari  publik  nasional maupun permintaan lembaga keuangan internasional  menjadi  alasan  utama  untuk
mencari legitimasi yang lebih besar oleh entitas. Penelitian  berikutnya  dilakukan  melalui  tinjaun pustaka  sistematis  terhadap  beberapa  negara yang  menyimpulkan  bahwa  manfaat  retoris Public Sector Accrual Accounting (PSAA) sulit untuk  dipahami  dan  terdapat  kekurangan mengenai akuntabilitas, transparansi, dan keputusan  yang  mengganggu  sektor  publik. Selanjutnya,  penelitian  telah  dilakukan  melalui survey untuk mengevaluasi difusi-adopsi akuntansi  akrual  di  pemerintah  daerah  Sri Lanka.  Penelitian  tersebut  dapat  mengetahui keberhasilan  dan  keragu-raguan  difusi  dan adopsi  standar  akuntansi  berbasis  akrual.  Hasil penelitian  menyimpulkan  bahwa  koordinasi yang kuat antara pemerintah dan asosiasi profesi dianggap  penting  dalam  mengembangkan  dan menyebarluaskan  reformasi  keuangan  di  sektor publik.

## 3. METODOLOGI
Metode penelitian yang digunakan melalui  pendekatan  kualitatif  yaitu  studi literatur.  Untuk  menunjang  penelitian  tersebut dilakukan  metode  pengumpulan  data  yang terdiri atas studi kepustakaan dan wawancara.
Metode  studi  kepustakaan  dilakukan dengan  menelaah  dan  mengumpulkan  data  dari berbagai  literatur  (Nazir,  2014).  Literatur  yang digunakan  antara  lain  peraturan  perundang- undangan,  laporan  keuangan  UAP  BUN  BA- 999.05,  karya  ilmiah,  jurnal,  dan  situs  internet yang  berkaitan  dengan  transfer  ke  daerah  dan dana desa.
Wawancara  menurut  Hardani  et  al. (2020)  adalah  tanya  jawab  lisan/percakapan antara  dua  orang  atau  lebih  dengan  maksud tertentu. Wawancara dilakukan dengan berdialog  dengan  Bapak  Gagah  Aradika  selaku pegawai Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Dana Transfer (APDT) pada Direktorat Kapasitas  dan  Pelaksanaan  Transfer  di  DJPK secara  daring.  Metode  ini  digunakan  untuk memperoleh  informasi  tambahan  dari  data primer  dan  konfirmasi  atas  informasi  yang terdapat dalam data sekunder.

## 3. HASIL  DAN PEMBAHASAN
DJPK  selaku  UAPBUN  BA-999.05 menyelenggarakan  kebijakan  akuntansi  TKDD dengan  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintah, PMK Nomor 221/PMK.05/2016  tentang  Perubahan  Atas PMK  Nomor  216/PMK.05/2015  tentang  Tata Cara  Penyusunan  dan  Penyampaian  Laporan Keuangan BUN, PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,  dan  PMK  Nomor  83/PMK.05/2018 tentang  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Penyelenggaraan  akuntansi  TKDD  oleh DJPK dan unit di bawahnya meliputi pengakuan,  pengukuran,  pencatatan,  penyajian, hingga  pengungkapan  kejadian  terkait  TKDD.
Basis  yang  digunakan  dalam  pencatatan transaksi  dan  penyusunan  laporan  keuangan adalah  basis  akrual,  sedangkan  basis  kas  tetap masih  digunakan  untuk  menyusun  LRA sepanjang  APBN  disusun  dengan  basis  kas. Proses  penyelenggaraan  akuntansi  oleh  BA BUN-999.05 dijelaskan dalam Gambar 1.

## Sumber: Laporan Keuangan TKDD TA 2019
Gambar 1. Proses Penyelenggaraan Akuntansi BUN BA-999.05
Saat  ini,  hampir  seluruh  kegiatan akuntansi di Kementerian Keuangan
menggunakan aplikasi terintegrasi, termasuk DJPK  sendiri  dalam  melaksanakan  praktik akuntansi  TKDD.  Berdasarkan  wawancara dengan  narasumber,  pada  Tahun  Anggaran (TA)  2019,  aplikasi  utama  yang  digunakan UAP BUN-999.05 adalah Sistem Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara (SPAN)  serta  beberapa  aplikasi  pendukung, yakni Online Monitoring SPAN (OMSPAN),  Sistem  Aplikasi  Keuangan Tingkat  Instansi  (SAKTI),  Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (MonSAKTI), dan Sistem Informasi PNBP  Online  (SIMPONI).  Penggunaan aplikasi-aplikasi  tersebut  dimulai  pada  saat pengakuan transaksi hingga penyajian laporan  keuangan  yang  dihasilkan  secara otomatis. Pencatatan jurnal pun ikut dilakukan secara otomatis, baik jurnal akrual maupun  kas,  terutama  jurnal  operasional TKDD yang cenderung berulang dan terjadi sepanjang  tahun  anggaran,  serta  merupakan kewenangan  UAKPA  BUN.  Sementara  itu, penjurnalan  secara  manual  tetap  dilakukan untuk  jurnal  penyesuaian  dan  jurnal  koreksi yang  kewenangannya  berada  pada  UAKPA BUN dan UAPBUN.
4.1 Tinjauan  Penerapan  Akuntansi Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa a. Pengakuan Pengakuan  utang  TKDD  oleh  BA
BUN-999.05 yaitu pada saat adanya kekurangan  penyaluran  transfer  dari  yang seharusnya menjadi hak pemda hingga akhir tahun anggaran dan ditandai dengan dikeluarkannya  PMK  kurang  salur/kurang bayar atau dokumen lain yang
dipersamakan.  Jika  terdapat  kurang  salur yang  belum  diketahui  secara  pasti  besarnya, kekurangan  tersebut  diakui  sebagai  utang TKDD  diestimasi.  Penyaluran  transfer sebagai  penyelesaian  atas  utang  TKDD menggunakan SPM/SP2D.
Sumber: diolah , 2023
Gambar 2. Trend Utang Transfer Periode 2018 - 2022
Berdasarkan  Tabel  1,  terlihat  trend kenaikan dan penurunan utang transfer, baik Kewajiban  TKD  maupun  Kewajiban  TKD Estimasi.  Terdapat  Kewajiban  TKD  yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp24.143.153.891.576 di tahun 2018,
kemudian mengalami penurunan menjadi Rp 10.316.654.476.421 di tahun 2019.
Selanjutnya,  pada  tahun  2020  naik  kembali menjadi  Rp  11.159.928.742.993.  Sementara itu,  di  tahun  2021  Kewajiban  TKD  hanya berasal  dari  DAK  Non  Fisik  sebesar  Rp 110.719.821.377  dan  mengalamai  kenaikan menjadi Rp 165.968.874.317 di tahun 2022, sedangkan  Kewajiban  TKD  yang  berasal DBH muncul kembali sebesar Rp
3.968.894.493.111.
Adapun  Kewajiban  TKD  Estimasi yang  berasal  dari  DBH  sebesar  Rp
18.365.740.145.628 pada tahun 2018, kemudian  mengalami  kenaikan  menjadi  Rp 38.418.499.003.958. Sementara itu, di tahun 2020  mengalami  penurunan  menjadi  Rp 32.709.162.110.820. Selanjutnya, Kewajiban TKD  Estimasi  mengalami  kenaikan  secara berturut-turut  di  tahun  2021  dan  2022 masing-masing menjadi Rp 40.407.016.887.624 dan Rp 45.707.179.744.949. Pengakuan dan penyelesaian  utang  TKDD  TA  2019  berasal dari beberapa penetapan, antara lain:
a. Pada  tanggal  16  Mei  2019,  Menteri Keuangan  menerbitkan  PMK  Nomor 77/PMK.07/2019  yang  menetapkan penyaluran  kurang  bayar  DBH  TA 2019 sebagai penyelesaian utang TKDD.
b. Pada  tanggal  8  Oktober  2019,  terdapat pengakuan  utang  TKDD  akibat  kurang bayar  DBH  TA  2018  dan  penetapan nilai  kurang  bayar  DBH  s.d.  TA  2017 yang  masih  belum  diselesaikan  yang ditetapkan dalam PMK Nomor 140/PMK.07/2019.
c. Pada  tanggal  31  November  2019, kembali  ditetapkan  penyaluran  kurang bayar DBH TA 2019 sebagai penyelesaian  utang  TKDD  dengan diterbitkannya PMK Nomor 167/PMK.07/2019. d. Pada  tanggal  4  Desember  2019,  terbit PMK Nomor 180/PMK.07/2019
tentang  perubahan  rincian  DBH  dan Penyaluran  DBH  yang  mengakibatkan penyesuaian  transfer  yang  masih  harus dibayar (YMHD).
e. Pengakuan  kewajiban  TKD  diestimasi TA  2019  berasal  dari  estimasi  kurang bayar DBH berdasarkan Nota Kesepakatan Final antara Kementerian/Lembaga  dengan  BPK RI.
Berdasarkan  cara  pengakuan  utang
TKDD serta dokumen sumber yang digunakan dalam pengakuan dan penyelesaian utang TKDD, praktik
pengakuan  utang  TKDD  oleh  BA  BUN- 999.05  telah  sesuai  dengan  PMK  Nomor 83/PMK.05/2018.
b. Pengukuran
Utang  TKDD  diukur  sebesar  nilai nominal  yang  terdapat  pada  dokumen penetapan kurang salur/kurang bayar, sedangkan  utang  TKDD  diestimasi  diukur sebesar  nilai  nominal  dari  perhitungan  dan verifikasi  KPA.  Penyelesaian  utang  TKDD diukur sebesar nilai bruto sesuai SPM/SP2D. Berikut  adalah  hasil  pengukuran  utang TKDD  berdasarkan  dokumen  penetapan untuk tahun 2019:
a. Nilai  penyaluran  kurang  bayar  DBH TA  2019  sebagai  penyelesaian  utang TKDD  berdasarkan  PMK  Nomor 77/PMK.07/2019 sebesar Rp4,93 triliun.
b. Nilai  pengakuan  utang  TKDD  yang ditetapkan dalam PMK Nomor
140/PMK.07/2019  akibat kurang bayar DBH TA 2018 sebesar Rp23,69 triliun dan penetapan nilai kurang bayar DBH s.d.  TA  2017  yang  masih  belum diselesaikan  sebesar  Rp19,21  triliun. Kurang  bayar  DBH  TA  2018  tersebut berasal  dari  kewajiban  TKD  estimasi TA 2018 yang direklasifikasi.
c. Nilai  penyaluran  kurang  bayar  DBH TA  2019  sebagai  penyelesaian  utang TKDD  berdasarkan  PMK  Nomor 167/PMK.07/2019 sebesar Rp5,00
triliun.
d. Nilai  penyesuaian  kurang  bayar  DBH disesuaikan dengan nominal perubahan penyaluran transfer dalam PMK Nomor 180/PMK.07/2019.
e. Nilai pengakuan kewajiban TKD diestimasi  TA  2019  berdasarkan  Nota Kesepakatan Final antara Kementerian/Lembaga dengan BPK RI sebesar Rp38,42 triliun. Berdasarkan tinjauan atas cara pengukuran  utang  TKDD  yang  dilakukan oleh UAPBUN BA-999.05 beserta dokumen-dokumen sumbernya, maka praktik  pengukuran  utang  TKDD  telah sesuai dengan PMK Nomor 83/PMK/05/2018. c. Pencatatan
Pencatatan pengakuan dan penyelesaian utang dilakukan secara otomatis  maupun  manual  oleh  UAPBUN maupun UAKPA BUN dengan cara:
a. Pencatatan atas pengakuan utang
berdasarkan  PMK  dilakukan  secara manual  dalam  buku  besar  akrual  dengan menambah  nilai  beban  TKDD  disisi debit  dan  utang  TKDD  di  sisi  kredit, sementara  atas  utang  yang  berasal  dari utang TKDD estimasi TA 2018 dilakukan reklasifikasi dengan menjurnal utang  TKDD  diestimasi  pada  utang TKDD pada buku besar akrual.
b. Penyaluran transfer sebagai penyelesaian utang  berdasarkan  SP2D  menghasilkan jurnal  secara  otomatis  di  aplikasi  SPAN dengan  mendebit  beban  TKDD  dan mengkredit  DKEL  lalu  mendebit  utang TKDD  dan  mengkredit  beban  TKDD pada buku besar akrual.
c. Pencatatan utang TKDD estimasi dilakukan secara manual dengan
mendebit  beban  TKDD  dan  mengkredit utang TKDD diestimasi pada buku besar akrual.
Dengan  demikian,  pencatatan  utang TKDD oleh BA BUN-999.05 telah mengikuti  ketentuan  dalam  PMK  Nomor 83/PMK.05/2018.

## d. Penyajian
Nilai  utang  TKDD  yang  firm  dan utang  TKDD  diestimasi  disajikan  dalam Neraca  dalam  pos  kewajiban  jangka  pendek dan  tersaji  pada  Lampiran  8.  Saldo kewajiban  dalam  neraca  UAP  BUN  BA- 999.05  per  31  Desember  2019  adalah Rp24,14  triliun.  Saldo  tersebut  merupakan gabungan dari kewajiban TKD dan kewajiban  TKD  diestimasi.  Nilai  kewajiban TA  2019  mengalami  penurunan  sebesar
14,56% dibandingkan TA 2018.
Saldo  kewajiban  TKD  TA  2019 sebesar Rp10,32 triliun mengalami penurunan  sebesar  57,27%  dibandingkan dengan  TA  2018.  Penurunan  ini  disebabkan karena telah tersalurkannya sebagian kurang bayar  periode  sebelumnya.  Kewajiban  TKD seluruhnya  berasal  dari  kurang  bayar  DBH. Rincian mutasi kewajiban TKD selama 2019 tersaji dalam Lampiran 10.
Kewajiban  TKD  diestimasi  TA  2019 sebesar Rp38,42 triliun mengalami kenaikan sebesar  109,2%  dibandingkan  TA  2018. Saldo  tersebut  berasal  dari  potensi  selisih
antara realisasi penerimaan pajak dan PNBP SDA  dengan  transfer  DBH  pajak  dan  DBH SDA  yang  telah  tersalurkan.  Saat  nilai kewajiban  tersebut  telah  dapat  dihitung secara  pasti,  nilainya  akan  direklasifikasi menjadi kewajiban TKD.
Berdasarkan  cara  pengklasifikasian dan  penyajian  utang  TKDD  di  CaLK  oleh UAPBUN  BA-999.05  telah  sesuai  dengan PMK  Nomor  83/PMK.05/2018,  hanya  saja terdapat  perbedaan  penyebutan  nama  akun. UAPBUN  BA-999.05  menggunakan  nama akun  “utang  TKDD”  dan  “utang  TKDD diestimasi”  dalam  penjelasan  kebijakan akuntansinya,  sama  dengan  penyebutan dalam  PMK  Nomor  83/PMK.05/2018. Namun, dalam laporan keuangannya menggunakan nama akun “kewajiban TKD” dan “kewajiban TKD diestimasi”.
5. PENUTUP
5.1. Kesimpulan Praktik pengakuan, pengukuran, pencatatan,  penyajian  dan  pengungkapan utang  TKDD  telah  mengacu  pada  PMK
Nomor  83/PMK.05/2018.  Namun  demikian,
terdapat  perbedaan  penyebutan  nama  akun.
PMK Nomor 83/PMK.05/2018 dan penjelasan kebijakan akuntansi menggunakan  akun  “utang  TKDD”  dan “utang TKDD diestimasi”, sedangkan dalam praktiknya UAPBUN BA-999.05
menggunakan nama akun “kewajiban TKD” dan “kewajiban TKD diestimasi”.
Adapun,  penyelenggaraan  akuntansi TKDD  oleh  DJPK  dan  unit  di  bawahnya telah  menerapkan  basis  akrual  untuk pencatatan utang TKDD serta untuk penyusunan laporan keuangan berupa neraca. Lebih lanjut, pencatatan dan pelaporan telah menggunakan aplikasi terintegrasi,  yaitu  aplikasi  utama  adalah
SPAN  dan  aplikasi  pendukung  adalah
OMSPAN, MONSAKTI dan SIMPONI.
5.2 Saran UAPBUN BA-999.05 perlu melakukan  pembaruan  dan  penyesuaian nama-nama  akun  dalam  pencatatan  dan penyajian laporan keuangan dengan peraturan  terbaru,  yakni  PMK  Nomor 83/PMK.05/2018  terutama  pada  bagian utang  TKDD.  Hal  ini  dimaksudkan  agar menghasilkan  keselarasan  antara  peraturan dan penerapan akuntansi yang
diselenggarakan  oleh  UAPBUN  BA-999.05 pada tahun-tahun anggaran selanjutnya. Selanjutnya,  aplikasi  SPAN  perlu ditingkatkan fiturnya agar seluruh pencatatan  jurnal  dapat  dilakukan  secara otomatis,  bukan  hanya  untuk  pencatatan jurnal  operasional  yang  bersifat recurring, tetapi juga untuk jurnal penyesuaian. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan akuntansi  semakin  akurat  dan  terhindar  dari kesalahan  yang  disengaja  maupun  tidak disengaja (human error).

## DAFTAR PUSTAKA
Bahl, R. (2000). Intergovernmental Transfers in Developing and Transition  Countries:  Principle  and Practice. The World Bank. Boschmann, N. (2009). Fiscal Decentralization  and  Options  for Donor  Harmonisation.  Ministry  of
Foreign Affairs of Denmark.
Christia,  A.  M.,  &  Ispriyarso,  B.  (2019). Desentralisasi  Fiskal  dan  Otonomi Daerah  di  Indonesia.  Law  Reform, 15(1), 149-163.
Hardani,  Andriani, H., Ustiawati, J.,  Utami, E.  F.,  Rahmatul,  R.,  Asri,  R.,  .  .  .
Hikmatul, N. (2020). Metode Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif.
Pustaka Ilmu. Haryanto,  J.  T.  (31  Agustus  2015). Desentralisasi Fiskal Seutuhnya. Kementerian Keuangan. https://www.kemenkeu.go.id/publikas i/artikel-dan-opini/desentralisasi- fiskal-seutuhnya.
Herdiyana,  D.  (2018).  Analisis  Pengakuan dan  Penyajian  Lebih  Bayar  dan
Kurang  Bayar  Dana  Bagi  Hasil  pada Laporan Keuangan BUN BA-999.05. Balance Vocation Accounting Journal, 2(2), 29-46. Kobayashi, M., Yamamoto, K., & Ishikawa, K.  (2016).  The  usefulness  of  accrual information in non ‐ mandatory environments:  The  case  of  Japanese local government. Australian Accounting Review, 26(2), 153-161. Konsep  Money  Follow  Program  dalam Penganggaran. (2020, Juli 14). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved from https://www.djkn.kemenkeu.go.id/be rita/baca/21247/Irjen-Kemenkeu-
Konsep-Money-Follow-Program-
dalam-Penganggaran-Wujudkan- Indonesia-yang-Maju-dan- Berdaulat.html Krishnan,  S.  R.  (2021).  Decision ‐ making processes of public sector accounting reforms in India—Institutional perspectives.
Financial
Accountability & Management.
Mir, M., Harun, H., & Sutiyono, W. (2019).
Evaluating  the  implementation  of  a mandatory  dual  reporting  system:
The case of Indonesian local government.  Australian  Accounting Review, 29(1), 80-94.
Murniasih,  E.,  &  Mulyadi,  M.  (2011). Pengaruh  Transfer  Pemerintah  Pusat terhadap  Perilaku  Fiskal  Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomi dan
Pembangunan Indonesia. Nainggolan,  E.  (23  Januari  2020).  Kepala Daerah Mau, Daerah Maju. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/arti kel/baca/12954/Kepala-Daerah-
Mau-Daerah-Maju.html.
Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Nurhemi, & Suryani R., G. (2015). Dampak Otonomi  Keuangan  Daerah  terhadap
Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan
Perbankan, 18(2), 184-206. Nursadi, H. (2009). Perimbangan Keuangan Antara  Pusat  dan  Daerah:  Transfer Pusat ke Daerah, Pemerataan Keuangan  Daerah  dan  Kapasitas Daerah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 254-276. Oates,  W.  E.  (1999).  An  Essay  of  Fiscal
Federalism.  Journal  of  Economic Literature.
Sow, M.,  &  Razafimahefa, I. (2015). Fiscal Decentralization  and  the  Efficiency of  Public  Service  Delivery.  IMF
Working Paper. Ulinnuha,  I.  A.  (2016).  Tinjauan  atas Penerapan Kebijakan Akuntansi Belanja  Transfer  Pada  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Selaku  Pengguna  Anggaran  BA- BUN  999.05  Tahun  Anggaran  2014-
2015.  Politeknik  Keuangan  Negara STAN.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2018 tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  Tahun  Anggaran 2019.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat  dan  DaerahKeputusan  Menteri Keuangan  Nomor  02/KMK.01/2001 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Departemen.
Peraturan  Presiden  Nomor  66  Tahun  2006 tentang  Perubahan  Keempat  atas Peraturan  Presiden  Nomor  10  Tahun 2005  tentang  Unit  Organisasi  dan
Tugas Eselon I Kementerian Negara. Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000
tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi, Kewenangan,  Susunan  Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.
Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2004 tentang  Unit  Organisasi  dan  Tugas
Eselon I Departemen. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan  Transfer  ke  Daerah  dan Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang  Bayar  dan  Lebih  Bayar  Dan Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2019. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan  dan  Keuangan  Pemerintah Pusat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi  Dan  Pelaporan  Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual. Laporan  Keuangan  Transfer  ke  Daerah  dan Dana  Desa  BA  BUN  999.05  Tahun Anggaran 2018.
Laporan  Keuangan  Transfer  ke  Daerah  dan
Dana  Desa  BA  BUN  999.05  Tahun Anggaran 2019. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (14  Juli  2020).  Konsep  Money Follow Program dalam Penganggaran. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/ber ita/baca/21247/Irjen-Kemenkeu- Konsep-Money-Follow-Program- dalam-Penganggaran-Wujudkan- Indonesia-yang-Maju-dan- Berdaulat.html