## OPTIMALISASI ASET HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) MILIK PERSEROAN TERBATAS DI DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA
Abdus Salam 1 , Darminto Hartono 2

## ABSTRAK
Putusan kepailitan menunjuk kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk mewakili Perseroan Terbatas (PT) melakukan tindakan hukum menyangkut harta Perseroan Terbatas (PT) untuk tujuan pemenuhan hak para Kreditornya. Di dalam praktek  Kurator  sangat  terbatas  di  dalam  melakukan  tindakan  hukum  berkaitan dengan  aset  tak  berwujud  khususnya  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  milik perseroan terbatas. Padahal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset yang paling potensial saat perseroan terabatas ada pada kegiatan usaha.
Tujuan  Penelitian  ini  adalah Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  milik  perusahaan- perusahaan  yang  mengalami  kepailitan  masih  akan  dioptimalkan  jika  Hak Kekayaan  Intelektual (HKI) tersebut mempunyai peran penting bagi perusahaan- perusahaannya.  Penelitian  ini  menggunakan metode  sosio-legal  dengan menggunakan  pendekatan  ekonomi  untuk  menganalisis  masalah  hukum  yang sedang  diteliti.  Hasil  penelitian  ini  memberikan  informasi  bahwa  cara mengoptimalkan aset kekayaan intelektual hanya bisa dilaksanakan selama tahap kelangsungan usaha.
Kata Kunci  : Perseroan  Terbatas  (PT),  hukum  kepailitan,  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI).
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Perseroan  Terbatas (PT) merupakan  subjek  hukum  perdata  dalam  bentuk badan  hukum  perdata, 3 sebelumnya  tunduk  pada  buku  I  KUHPerdata  yang mengatur  tentang  hukum  orang dan  KUHD  tentang  Perseroan  Terbatas,  namun saat  ini  tunduk  pada  Undang - undang  No.  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas. Sebagai  badan  hukum,  Perseroan  Terbatas  mempunyai  harta  kekayaan sendiri  yang  terpisah  dengan  harta  kekayaan  organ  perseroan  terbatas  (RUPS, direksi,  dan  komisaris),  dan  mampu  bertanggung  jawab  secara  mandiri  atas perbuatan hukum yang mengatasnamakan Perseroan Terbatas (PT). 4
Kekayaan  Perseroan  Terbatas  dapat  berupa  benda  yang  mempunyai  wujud fisik (tangible asset) seperti bangunan, tanah, kendaraan, dan dapat berupa benda yang tidak mempunyai wujud fisik (intangible asset) seperti distributor networks, advertising programs, training materials, parts annuities, customer relationships, dan Intellectual  Property  Right. 5 Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  termasuk didalam kekayaan perusahaan yang tidak mempunyai wujud fisik (tangible asset), dengan  demikian  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  turut  menjadi  jaminan  atas utang-utang perusahaan. Walaupun KUHPerdata belum mengatur mengenai HKI (Hak  Kekayaan  Intelektual),  namun  menurut  konsep  hukum  perdata  HKI merupakan  benda,  sehingga  disamping  tunduk  pada  Undang-undang  mengenai HKI, juga tunduk pada buku II KUHPerdata khususnya mengenai hukum benda, dengan syarat tidak diatur lain di dalam Undang - undang yang mengatur khusus mengenai HKI itu.
3 Nindyo Pramono, Op.Cit., hal. 33
4 R  Ali  Rido, Badan  Hukum  dan  Kedudukan  Badan  Hukum  Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung : Alumni Bandung, 2004), halaman 45
5 Gordon  V.  Smith,  Russel  L.  Parr, Valuation  of  Intellectual  Property  and  Intangible  Assets, (New York : The United States of America, 1994), halaman 34

## HUKUM KEPAILITAN
Di  dalam  KUHPerdata  hukum  kepailitan  menjadi  bagian  dari  hukum perutangan atau hukum  perikatan  yang  terdapat  di  dalam  buku  III . 6 Undang- undang  No.  37  Tahun  2007  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang    beberapa  ketentuan  pasal nya  juga  merujuk  pada  beberapa ketentuan  di  dalam buku  III  KUHPerdata.  Diantara  Pasal - pasal KUHPerdata yang  sering  disebut  di  dalam  penyusunan  dan  penjelasan  ketententuan-ketentuan hukum  pailit  di  Indonesia  adalah Pasal  1233  KUHPerdata  yang  pada  pokoknya menerangkan  bahwa  perikatan  lahir  dari  perjanjian  dan  Undang-undang, ketentuan  ini  sering  menjadi  rujukan  di  dalam  menjelaskan  pengertian utang bahwa utang adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian ataupun undang-undang. Pasal lainnya adalah Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, yang menerangkan bahwa benda  milik  Debitor  baik  benda  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak demi  hukum menjadi  jaminan  atas  utang-utang  Debitor,  dan  masing - masing
6 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutangan, (Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM, 1980), halaman 8
PKPU Kepailitan Pengurusan Pemberesan Jual aset Going concern Tidak damai Rapat kreditor Verifikasi Pengumuman Insolvensi Di bawah
tangan
Damai Lelang Going concern Second way out Rescheduling Debt to swap Hair cut First way out Pembayaran
kreditor  mempunyai kesempatansama(paritas  creditorum) di  dalam  pemenuhan hak atas utang-utang Debitornya kecuali undang - undang menentukan lain.
Jika  sebuah  Perseroan  Terbatas  (PT)  ada  pada  status pailit  maka Hak Kekayaan  Intelektual (HKI) milik  Debitor  berupa  paten,  merek,  desain  industri, desain tata letak sirkuit terpadu, hak cipta, serta rahasia dagang merupakan bagian dari budel  pailit.  Seluruh  kelompok  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  tersebut dapat  disita  untuk  keperluan  pemenuhan  utang - utang  Debitor  terhadap  para kreditornya.  Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  jatuh  pailit  tidak  lagi  cakap  di  dalam melakukan segala kegiatan hukum menyangkut aset-aset miliknya, untuk itu harus diwakili  oleh  kurator atau  Balai  Harta  Peninggalan  (BHP).  Kurator yang  telah ditunjuk  untuk  mewakili  Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  jatuh  pailit  mempunyai tanggung  jawab untuk  mengoptimalkan  aset-aset  tersebut,  hal  ini  diatur  secara tegas pada Pasal 72 UUK dan PKPU bahwa “Kurato r bertanggung jawab terhadap kesalahan  atau  kelalaiannya  dalam  melaksanakan  tugas  pengurusan  dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”.
Putusan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  membawa pengaruh  yang  berbeda  bagi Debitor  jika  dibandingkan  dengan  putusan  pailit. Perbedaannya  diantaranya  adalah  kalau  di  dalam  kepailitan  harta  Perseroan Terbatas  (PT)  ada  pada  status  penyitaan  sehingga  perusahaan  pailit  sama  sekali tidak  dapat  melakukan  kegiatan  hukum  menyangkut  harta kekayaan  tersebut,  di dalam  PKPU    harta  Perseroan  Terbatas  (PT)  ada  pada  status  pengawasan.  UUK dan PKPU masih memberikan hak kepada perusahaan yang ada pada status PKPU untuk  melakukan  kegiatan  hukum  menyangkut  harta  kekayaan  tersebut  namun harus  bersama dengan  pengurus.  Pengurus  merupakan  orang  perorangan  yang diangkat  oleh  pengadilan  untuk  bertindak  bersama  Debitor  mengurus  harta Debitor pada waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal 234 ayat  (4)  UUK  dan  PKPU  menentukan  bahwa  “Pengurus  be rtanggung  jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor”.
Optimalisasi  aset  HKI di  dalam  hukum  kepailitan berarti  tindakan pengoptimalan aset HKI pada saat kepailitan dan PKPU yakni suatu proses untuk
menjadikan  aset  HKI  benar - benar  terberdayakan  dengan  cara  melakukan tindakan  yang  paling  maksimal  untuk  aset  HKI  tersebut  sehingga  aset  HKI menjadi  memiliki  nilai  paling  tinggi  atau  paling  baik  dan berguna  di  dalam mewujudkan tujuan kepailitan dan PKPU. Masing - masing jenis Hak Kekayaan Intelektual  (HKI)  memiliki  sifat  dan  karakteristik  yang  berbeda,  sehingga  perlu melakukan  tindakan-tindakan  yang  berbeda  di  dalam  mengoptimalkannya.  Aset HKI  seperti  merek  mempunyai hubungan  yang  sangat  dekat  dengan  aktivitas bisnis,  dengan  demikian  mengoptimalkan  merek  di  dalam  kepailitan  sangat  erat kaitannya dengan kegiatan meneruskan perusahaan (going concern) baik di dalam kepailitan maupun di dalam PKPU.
Di  dalam  kepailitan  kurator seringkali  tidak  memprioritaskan tindakan pengurusan terutama perdamaian dan / atau meneruskan usaha Debitor, padahal terdapat  aset-aset  Debitor  tertentu  yang  mempunyai  hubungan  erat  dengan kegiatan  usaha  Debitor  sehingga  hanya  bisa  mencapai  nilai  tertinggi  jika  usaha Debitor  diteruskan (going  concern). Kurator  lebih  sering  memprioritaskan  fase pemberesan  dibandingkan  fase  pengurusan,  padahal konsep hukum kepailitan  di dalam UUK dan PKPU  adalah mendahulukan fase pengurusan khususnya damai dan meneruskan usaha Debitor (going concern), daripada fase pemberesan  yakni menjual aset-aset Debitor. Hal ini tercermin di dalam ketentuan - ketentuan UUK dan  PKPU  khususnya  mengenai  cara  melakukan  pencegahan dan  pembatalan kepailitan  yakni  ketentuan  mengenai Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang(PKPU),  perdamaian  di  dalam  kepailitan,  melanjutkan  usaha  Debitor  di dalam kepailitan, serta upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.
Memperhatikan  fakta - fakta  mengenai  sedikitnya  kegiatan restrukturisasi utang dan restrukturisasi perusahaan pada saat kepailitan maka bisa disimpulkan bahwa  fase  pengurusan  di  dalam  kepailitan  hanya  ditujukan  untuk  kepentingan pemberesan, praktik seperti ini tentunya bertolak belakang dengan konsep hukum kepailitan  kita.  UUK  dan  PKPU  mengatur  mengenai  perdamaian  di  dalam kepailitan,  dan perdamain di dalam kepailitan dapat membatalkan putusan pailit. Selain perdamaian di dalam kepailitan, UUK dan PKPU juga mengatur mengenai kegiatan  meneruskan  usaha  perusahaan (going  concern) yang dilakukan  setelah
fase  perdamaian.  Tapi  sayangnya  perdamaian  ataupun  meneruskan  usaha perusahaan untuk kepentingan optimalisasi aset Debitor di dalam kepailitan jarang sekali dilakukan, terlebih untuk aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
2. Metode Penelitian
Berdasarkan pada tujuannya penelitian ini merupakan penelitian hukum yang sosiologis  atau socio - legal  research yakni  penelitian  yang  berpedoman  pada langkah-langkah  observasi  dan  analisa  yang  bersifat  empiris-kuantitatif. 7 Pada awalnya ditujukan untuk meneliti data sekunder selanjutnya penelitian dilakukan pada data primer di lapangan  atau terhadap masyarakat. 8 Penelitian ini ditujukan dalam  rangka  mengetahui  efektifitas  hukum  di  dalam  realita  dan  mencari solusinya. 9 Penelitian  akan  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam  (in  depth Interview),  dengan  para  narasumber  yang  kompeten  dan  terkait  dengan  masalah yang diteliti untuk mendapatkan data primer, selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis hingga mampu menjawab permasalahan yang ada.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hambatan-hambatan  Kurator  dan  Pengurus  di  Dalam  Mengoptimalisasi HKI Pada Saat Kepailitan dan PKPU
Sejauh  ini  Kurator  kurang  maksimal  di  dalam  memanfaatkan  harta  Debitor khususnya  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) karena  beberapa  alasan  :  Pertama, Hak Kekayaan  Intelektual (HKI)  yang seharusnya didaftarkan belum didaftarkan ke  Direktorat  Jenderal  HKI.  Kedua,  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  sedang disengketakan di Pengadilan. Ketiga, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Hak Cipta sulit ditentukan nilainya. Tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator menyangkut  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  sangat  terbatas  yakni mengupayakan  agar  Debitor  mendapatkan royalti  yang  seharusnya  didapatkan menurut  kontrak  lisensi  yang  telah  dibuat,  atau  menjual  aset  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI) jika hal itu dimungkinkan.
7 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  (Jakarta  :  Ghalia Indonesia, 1988), halaman 35
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1984), hal. 52 -53
9 Ibid
Alasan  yang  paling  mendasari  mengapa  kurator  tidak  mengoptimalkan  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  adalah  karena  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) belum didaftarkan. Tindakan optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hanya dilakukan  terhadap  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  yang  telah  terdaftar  dan masih  memiliki  nilai  saat  perusahaan  pailit,  dengan  cara  melanjutkan  perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dulunya sudah ada dan melikuidasi aset  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Jika  mungkin  dilikuidasi  maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan dilikuidasi, namun hal ini tergantung pada calon pembeli yang akan membelinya.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  kurator  terkait  dengan  optimalisasi  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  masih  terbatas  pada  aset  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI)  yang  pasti  menambah  perolehan budel  pailit,  seperti  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI)  yang sedang dilisensikan dan Hak Kekayaan  Intelektual (HKI) yang  bisa  dijual. 10 Apabila  terdapat  perjanjian  lisensi  mengenai  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  yang  masih  dilaksanakan  pada  saat  Perseroan  Terbatas  (PT) dinyatakan  pailit,  maka  perjanjian  lisensi  tersebut  akan  dianalisa  apakah  perlu dilanjutkan atau tidak, kalau tidak perlu dilanjutkan maka kurator akan melakukan perhitungan  mengenai  piutang  yang  seharusnya  diterima  oleh  Debitor.  Apabila tidak ada perjanjian lisensi yang sedang berjalan, maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  dioptimalkan  melalui    pemberesan,  yakni  dengan  cara  menjual  aset  Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik melalui lelang atau penjualan di bawah tangan. 11
Di  dalam  PKPU  secara  mayoritas  pengurus  tidak  mempunyai  pengalaman mengenai  cara  melakukan  optimalisasi  aset  Hak Kekayaan Intelektual  (HKI), karena  tindakan  yang  dilakukan  pengurus adalah mengusulkan  perdamaian kepada  para  Kreditornya. 12 Apabila terdapat  tindakan  lain  di  luar  perdamaian, tindakan  tersebut  hanya  berupa tindakan  bersama Debitor  meneruskan  usaha perusahaan.  Pengurus tidak  pernah melakukan  tindakan - tindakan yang  khusus
10 Wawancara  dengan Aprilda Fiona (Kurator  dan  Pengurus  Indonesia),  Jakarta,    tanggal  17 Maret 2014
11 Wawancara  dengan James  Purba  (Ketua  Asosiasi  Kurator  Indonesia),  Jakarta,    tanggal 19 Desember 2013
12 Wawancara  dengan Aji  Wijaya  (Kurator  dan  Pengurus  Indonesia),  Jakarta,    tanggal  19 Desember 2013
untuk  aset Hak Kekayaan Intelektual  (HKI).  Hambatan - hambatan  menyangkut tindakan  pengurus  terhadap  aset - aset  Hak Kekayaan Intelektual  (HKI) tidak banyak  dirasakan  pada  saat  PKPU,  karena  putusan  PKPU  tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan - kegiatan perusahaan yang sebelumnya sudah dilakukan. 13
Umumnya  pengurus  akan memprioritaskan  kegiatan  menyangkut  usulan perdamaian  dibandingkan  dengan  kegiatan  menyangkut  aktivitas  perusahaan  dan aset-aset  Debitor,  namun  demikian  tidak  berarti  pengurus  melepaskan  tanggung jawabnya  terhadap  kegiatan  perusahaan.  Pengurus  tetap  melakukan monitoring terhadap  kegiatan  perusahaan  agar  perusahaan  tetap  berjalan  normal  seperti sebelum  putusan  PKPU, 14 bahkan  akan  terus  memikirkan  agar  perusahaan semakin baik, karena kondisi perusahaan juga akan berpengaruh terhadap diterima atau tidak usulan damai yang disampaikan oleh pengurus kepada para Kreditor.
1) Cara  Melakukan  Optimalisasi  HKI  di  Dalam  Kepailitan  dan  PKPU Menurut Teori Hukum Ekonomi
2) Tindakan  Meneruskan  Usaha  Perusahaan  (going  concern dalam kepailitan)
2. Cara  Mengoptimalisasi  HKI  di  Dalam  Kepailitan  dan  di  Dalam  PKPU Menurut Perspektif Hukum Ekonomi
a. Di Dalam Kepailitan
Aset yang mempunyai peran paling dominan saat perusahaan berjalan normal, akan mempunyai  nilai  rendah  saat  likuidasi.  Aset-aset  yang  mempunyai  peran paling  dominan  tentunya  adalah  aset - aset  yang  mempunyai special  purpose seperti  Paten,  Hak  Merek,  Hak  Rahasia  Dagang,  Hak  Desain  Industri,  jaringan distributor,  jaringan  konsumen,  sistem  periklanan,  dsb.  Aset-aset  dengan kegunaan  khusus  umumnya  bukan  aset  yang  diperdagangkan,  sehingga  tidak
13 Ibid.
tunduk pada nilai pasar, aset - aset tersebut memiliki nilai di dalam entitas bisnis tempat aset tersebut berada. 15
Salah  satu  cara  yang  tepat  di  dalam  memaksimalkan kegiatan  dalam  PKPU atau kegiatan  meneruskan  usaha  perusahaan (going  concern dalam  kepailitan) adalah reorganisasi atau restrukturisasi perusahaan. Restruktirasi perusahaan akan meningkatkan  kemampuan  aset-aset  yang  memiliki special  purpuse melalui permodalan yang lebih baik ataupun managemen pengelola, sehingga aset dengan special  purpose akan  memiliki  nilai  lebih  tinggi. The  law  of  corporate reorganizations  is  conventionally  justified  as  a way  to  preserve  a  firm’s  going - concern value: Specialized assets in a particular firm are worth more together in that firm than anywhere else. 16
Aset - aset  yang  memiliki special  purpose akan  terselamatkan  dari keterpurukan  nilai,  mengingat  nilai  aset  dengan special  purpose saat going concern lebih  tinggi    dibandingkan  nilai  saat  likuidasi. 17 Upaya restrukturisasi perusahaan  di  dalam  kepailitan  akan  relevan  jika  dilakukan  atas  pertimbangan - pertimbangan diantaranya  :  perusahaan  yang  dipailitkan  mempunyai  aset  yang didedikasikan  untuk  kegiatan ekonomi  tertentu, aset  tersebut  harus  tetap  berada bersama  perusahaan,  dan  ketiadaan  aset  tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap aktiva perusahaan. 18 Dengan demikian, setelah mempertimbangkan beberapa cara memaksimalkan  aset  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  pada  saat going  concern maka  melalui  kegiatan  meneruskan  usaha  perusahaan  (going  concern dalam kepailitan) Debitor  pailit  dengan  diwakili  Kurator  dapat  melakukan  tindakan- tindakan sebagai berikut :
1) Melakukan  negosiasi  pembayaran  dan  penambahan  modal  usaha, selanjutnya perusahaan akan dikelola secara mandiri oleh Debitor. Atau
2) Melakukan  tindakan restrukturisasi perusahaan  baik  itu  merger,  akuisisi,  atau pun konsolidasi, dengan pihak lain atau dengan Kreditor sendiri.
3) Tindakan Optimalisasi HKI Melalui Likuidasi
15 Fernando Torres, Op.,cit., halaman  5
16 Douglas G. Baird and Robert K. Rasmussen, Op., cit., halaman 2
17 Gordon V. Smith, Russel L. Parr, Op.,cit., halaman  413
18 Ihyaul Ulum, Intellectual Capital Konsep, (Malang : Graha Ilmu, 2009), halaman 21 - 22
Likuidasi  aset  berarti  menguangkan  aset  atau  mencairkan  aset,  yakni melakukan  pengalihan  hak  milik  aset  dalam  kondisi  mendesak  dan  dalam  waktu cepat yang berdasar pada kemauan pembeli melalui berbagai bentuk peralihan hak milik yang bisa dilakukan terhadap aset, 19 bisa berupa jual beli, kompensasi utang, pertukaran  aset,  dsb.  Dalam  konteks  ini,  segala  bentuk  peralihan  aset - aset  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  ditujukan  untuk    membayar  utang - utang  Debitor terhadap  para  Kreditornya.  Kalau  merujuk pada  teori value  in  liquidaton bisa diketahui bahwa aset-aset yang memiliki kegunaan khusus (special purpose) akan memiliki  nilai  rendah  saat  likuidasi,  demikian  seterusnya  semakin  khusus  aset maka semakin rendah nilai aset di dalam likuidasi. 20
Di  dalam  likuidasi  aset  dengan special  purpose mungkin  memiliki  nilai  tapi rendah  atau  tidak  memiliki  nilai  sama  sekali.  Nilai  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI) tidak semata - mata diukur berdasarkan kegunaannya, karena faktor umur ekonomi  juga  ikut  menentukan. 21 Tabel  dan  grafik  di  bawah  ini  menunjukkan kondisi aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada fase likuidasi. Pada tabel dan grafik  di  bawah  ini  digambarkan  kondisi  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  milik perusahaan  pada  tahun  ke - 8  (kedelapan)  dari  pertama  kali  legalitas  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  tersebut  diperoleh.    Keputusan  untuk going concern atau likuidasi harus segera disepakati karena perusahaan telah dimohonkan pailit.
19 Gordon V. Smith, Russel L. Parr, Op.,cit., halaman 410
20 Ibid., halaman  411 - 414
21 Ibid., halaman 214
Jika PT selaku pemilik HKI dipailitkan sementara HKI sudah berumur 8 tahun
Item pembagian Paten Paten
Sederhana
Merek Rahasia
Dagang Desain Industri DTLST Hak Cipta Sisa umur ekonomis ≤ 12 th ≤ 2 th tak terbatas tak terbatas ≤ 2 th ≤ 2 th ≤ 42 th Partial liquidation bisa bisa bisa tidak bisa Bias Bisa Bisa Pengurangan faktor manfaat ada ada tidak ada tidak ada Ada tidak ada Nilai dalam pemberesan ada kecil ada tidak ada kecil kecil Ada
Melalui gambar grafik akan diketahui posisi masing-masing jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya.
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  umur  ekonomis  aset  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  sangat  menentukan  di  dalam  memilih  tindakan likuidasi  atau going  concern.  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  yang  bisa  dilikuidasi  secara parsial  belum  tentu  memiliki  nilai  baik  saat  likuidasi,  karena  akan  dilihat  waktu melakukan likuidasi dan hal ini berkaitan dengan umur ekonomis yang ditentukan menurut jangka waktu kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana diatur  di  dalam  Undang-undang.  Semakin  banyak umur  efektif (sisa  umur ekonomis)  maka  semakin  mungkin  aset  tersebut  untuk  dilikuidasi  secara  parsial (parsial  liquidation).  Waktu  8  (delapan)  tahun  hanya  sebagai  contoh,  dengan demikian  terbuka  kemungkinan  untuk  memilih waktu  lebih panjang atau  lebih pendek.  Prinsip  atau  pedoman  yang  dipakai  adalah  semakin pendek sisa  umur ekonomis suatu aset  maka  semakin  tidak  layak untuk  dilikuidasi, 22 dan  jika dipaksakan maka akan  menimbulkan  kerugian.  Jika  optimalisasi  merek  dalam kepailitan hanya dilakukan melalui likuidasi, maka disarankan untuk melikuidasi
22 Wawancara  dengan Armen  Lukman  (Advokat  dan  Konsultan  Hukum  Indonesia),  Jakarta, tanggal 18 Februari 2014
Value in use (dlm PKPU)
2 3 4 5 6 7
1.Hak merek 2.Hak Cipta 3.Paten 4.Paten sederhana 5.DTLST 6.Desain industri 7.Rahasia dagang
1 Value in going concern (dlm pailit) Value in liquidation
Gambar 4.1
merek dalam waktu maksimal 3 (tiga) tahun sejak merek tersebut tidak digunakan, karena  Undang-undang  Merek  mengatur  bahwa  merek  yang  tidak  dimanfaatkan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun akan dicabut oleh pemerintah.

## b. Di Dalam PKPU
Pada  saat  Perseroan  Terbatas  (PT)  berada  pada  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  maka  aset - aset  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) masih  bisa  dioptimalkan  oleh  Perseroan  Terabatas  (PT)  melalui  kegiatan  usaha perusahaan seperti biasanya. Hanya tindakan - tindakan berkaitan dengan masalah itu  harus  dilakukan  bersama  dengan  pengurus.  Pengurus  bersama  manajemen Perseroan  Terbatas  (PT)  perlu  melakukan  evaluasi  terhadap  seluruh  unit  usaha, melakukan  tindakan - tindakan  yang  dinggap  perlu  seperti  mempersempit  atau memperluas  usaha,  melakukan  penambahan  modal,  mengkonversi  utang  dengan saham, dsb., sejauh perbuatan tersebut tidak berkaitan dengan likuidasi aset.
Pengurus perlu melakukan audit investigasi untuk mengetahui Hak Kekayaan Inteletual  (HKI)  yang  dimiliki  perusahaan,  mengkaji  legalitas  HKI,  menganalisa kapasitas  masing - masing  HKI  di  dalam  kegiatan  usaha,  dan  jika  diperlukan menilai  HKI  dan  mencatatkannya  di  dalam  laporan  keuangan. “The  brand valuation process increases the amount of information held by the company about its brand and it should be developed so that it can be used as a management tool for value creation. A good brand valuation process is a tool that helps maintain a coherent  strategy  over  time  and  assign  marketing  resources  consistently” . 23 Melakukan  tindakan  penilaian  terhadap  merek  perusahaan  misalnya,  tindakan menilai  merek  perusahaan dapat  dilakukan  oleh  pengurus  bekerja  sama  dengan appraisel dan  akuntan  publik.  Tindakan  penilain  ini  penting dalam  rangka menciptakan  manajemen  nilai,  sebagai  cara  membantu  mempertahankan  strategi koheren dari  waktu  ke  waktu,  serta  dalam  rangka  menetapkan dan mempertahankan sumber daya pemasaran secara konsisten.
Seperti  yang  sudah  disampaikan  di  awal  bahwa  kegiatan  usaha  perusahaan dalam  PKPU  tidak jauh berbeda  dengan  keadaan  sebelum  PKPU,  saat  PKPU
23 Ibid., halaman 15
kegiatan usaha perusahaan  masih berjalan normal sehingga pengurus lebih mudah di  dalam  melakukan  optimalisasi  aset - aset  Debitor  khususnya  Hak  Kekayaan Intelektual.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
1. Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  milik  Perseroan  Terbatas  (PT)  tidak teridentifikasi  sebagai  aset  di  dalam laporan  keuangan  perusahaan, sehingga  tidak  diketahui  berapa  nilai  aset-aset  tersebut.  Terkadang  aset- aset  tersebut  juga  belum  diakui  sah  sebagai  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI) milik Perseroan Terbatas (PT) karena  belum terdaftar atau masih dalam sengketa kepemilikan.
2. Hak  Kekayaan  Intelektual  merupakan  bagian  dari intangible  assets dimana  di  dalam  teori  penilaian  termasuk  di  dalam  aset-aset  dengan kegunaan  khusus (special  purpose),  maka  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI)  sebaiknya  dimanfaatkan  bersama  usaha.  Likuidasi  terhadap  Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara parsial (partial liquidation) sebaiknya dilakukan pada saat going concern dengan mempertimbangkan sifat HKI nya dan umur ekonomis HKI nya.
b. Saran
1. Kurator  terlebih  dahulu  perlu  memahami  kapasitas  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  yang  dimiliki  perusahaan  tentunya  dengan  melibatkan pejabat penilai dan para pakar lainnya, dalam rangka mengetahui sejauh mana  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  mendapat  perlindungan  dan memiliki prospect.  Tindakan - tindakan  kurator  dalam  rangka pemanfaatan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  harus  diputuskan  setelah mendengar pendapat para ahli.
2. Kurator  dan  pengurus  wajib  melakukan  penilaian  terhadap  unit  usaha Debitor,  untuk  mengetahui  bagaimana  kondisi  perusahaan  yang  sedang dimohonkan  pailit  atau  PKPU  apakah  masih  memiliki prospect dan mampu  memenuhi  utang-utang  jangka  panjang.  Di  dalam  menilai prospect perusahaan,  para  ahli  harus  menyertakan  hak  kekayaan intelektual  (HKI)  sebagai  bagian  yang  dinilai.  Jika  perusahaan  masih
mungkin  untuk  berkembang  maka  tindakan  yang  paling  tepat  untuk dipilih  adalah  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU). Sebaliknya  jika  perusahaan  tidak  lagi  memiliki prospect dan  harus dipailitkan, kurator perlu memanfaatkan fase meneruskan usaha Debitor sebagai  cara  mengoptimalkan  pemanfaatan  aset - aset  HKI.  Dalam rangka  mengoptimalkan  pemanfaatan  HKI,  usaha  Debitor  dapat diteruskan  dan  pada  waktu  yang  tepat  HKI  bisa  dilikuidasi.  Hukum perundang-undangan perlu mengatur standar pengurusan dan pemberesan Hak Kekayaan Intelektual pada saat Kepailitan dan PKPU.

## DAFTAR PUSTAKA
Fuady, Munir, 2010, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
Muhammad,  Abdulkadir,  2007, Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan
Intelektual, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
H.  Man  S.  Sastrawidjaja, 2006, Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung : PT. Alumni

## Ahmad  Yani dan Gunawan  Widjaja, 2008, Transplantasi  Trusts  dalam
KUHPerdata, KUHD, dan UU Pasar Modal, Jakarta: Rajawali Pers
Hartono, Sri Redjeki, 2007, Hukum Kepailitan, Malang : UMM Press
Busro, Achmad, 2011, Hukum  Perikatan  Berdasarkan  Buku  III  KUHPerdata,
Yogyakarta : Percetakan Pohon Cahaya
Prakoso, Djoko, 1987, Bambang  Riyadi, Dasar  Hukum  Persetujuan  Tertentu  di Indonesia, Jakarta : Bina Aksara
Salim H.S., 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta
: Sinar Grafika
Budiono,  Herlien,  2007, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang Kenotariatan, Bandung : Citra Aditya Bakti
H.R.  Daeng  Naja, 2006, Contract  Drafting cet.2, Bandung  : PT.  Citra  Aditya Bakti
Suhardo,  Etty  S.,  2012, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Lisensi  HKI, Semarang  :

## MIH UNDIP
Umar  Purba, Achmad  Zen, 2011, Hak  Kekayaan Intelektual  Pasca  TRIPs, Bandung : PT. Alumni