Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Individu Yang Memiliki Hubungan Kekeluargaan Dalam Putusan No. 74/pailit/2010/pn.niaga.jkt.pst. jo Putusan No. 156 k/pdt.sus.2011
Avita Adriyanti, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas
“ Program Studi Magister Kenotariatan ” “ Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ”
Email: aadrianti@gmail.com

## Abstract ”
One  of  the  ways  that  entrepreneurs  can  develop  their  business  is  debt,  but  debt  can  also  lead  to bankruptcy.  In  essence,  bankruptcy  can  serve  by  both  individuals  and  legal  entities  which  are included in Article 1 number 3 in  jo. 11 of UU No. 37/2004. One of the bankruptcy cases against individuals  who  have  family  relation  is  the  case  between  HERRY  SUSANTO  HARSONO  vs ALIONG  and  NY.  JOIN  TO  FAH.  In  fact,  the  defendants  are  mother  and  son  who  run  a  family business. The research method in the article uses the normative juridical method, namely research on  positive  legal  principles  with  the  literature  study  data  technique  from  secondary  data.  The research  results  of  this  article  include:  first,  the  familial  relationship  in  the  bankruptcy  petition against individuals whose debtors have familial relationships, in fact, it does not affect the Decision No.  74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.  jo  Putusan  No.  156  K/Pdt.Sus.2011.  Second,  the  legal consequences  of  bankruptcy  decisions  against  individuals  can  be  seen  from  the  consequences related to bankruptcy assets as well as on their personal status as well as other rights as citizens and other private rights against debtors.
Key words: legal consequences; bankruptcy; individual; family relation

## Abstrak
Salah  satu  cara  yang  dapat  ditempuh  pengusaha  dalam  mengambangkan  bisnisnya  adalah  utang, namun utang juga dapat mengakibatkan pailit. Hakikatnya pailit dapat dialami oleh siapapun, baik individu maupun ” badan hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 3 ” jo 11 UU No. 37/ 2004. Salah satu kasus  kepailitan  terhadap  individu  yang  memiliki  hubungan  kekeluargaan  adalah  kasus  antara HERRY SUSANTO HARSONO melawan ALIONG dan NY. TJU TO FAH. Para Termohon Pailit faktanya adalah Ibu dan anak yang menjalankan usaha keluarga. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan  metode  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum  positif  dengan teknik  pengumpulan  data  studi  kepustakaan  dari  data  sekunder.  Hasil  penelitian  dari  artikel  ini meliputi: pertama, hubungan  kekeluargaan  pada  permohonan  pailit  terhadap  individu  yang debiturnya  memiliki  hubungan  kekeluargaan  kenyataannya  tidak  berpengaruh  pada  Putusan  No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan  No.  156  K/Pdt.Sus.2011. Kedua, Akibat  hukum  atas putusan pailit terhadap individu dapat dilihat dari akibat terkait harta pailit serta terhadap status diri pribadinya serta hak-hak lain selaku warga negara dan hak privat lainnya terhadap debitur.
Kata kunci: akibat hukum; kepailitan; individu; hubungan kekeluargaan

## A. Pendahuluan
Seiring kemajuan teknologi di era globalisasi memberi akibat yang signifikan terhadap perkembangan  dunia  bisnis  kian  yang  kian  menjamur  sehingga  mengakibatkan  persaingan yang  semakin  kompetitif.  Terdapat  dua  hal  yang  harus  dilakukan  oleh  pelaku  bisnis  dalam mengembangkan  usaha  bisnis,  yakni  kemampuan  dalam  menghasilkan  produk  dan kemampuan  mengahadapi  persaingan  dengan  pelaku  bisnis  lainnya.  (Faizah,  NH.,  &  Suib, 2019).  Cara  yang  dapat  ditempuh  oleh  pengusaha  dalam  mengambangkan  bisnisnya  salah satunya adalah melakukan utang. Utang sebagai tambahan modal dalam memperlancar bisnis memiliki kelebihan seperti meningkatkan kedisiplinan manajer serta menurunkan pajak  yang harus dibayar karena pajak akan menurun apabila perusahaan memiliki utang dan kekurangan yang berhubungan dengan timbulnya biaya keagenan dan biaya kepailitan (Darsono, 2018).
Pengertian utang dapat dilihat dari beberapa pandangan, menurut Hukum Perdata utang memiliki ” arti luas yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi  dari  perikatan  dan  arti  sempit  yaitu  perikatan  merupakan  akibat  dari  perjanjian khusus  yaitu  utang  piutang  yang  mewajibkan  debitur  membayar  kembali  jumlah  uang  yang telah  dipinjam  dari  kreditur ” (Miharja,  2019).  Sedangkan  menurut  Hukum  Kepailitan,  yaitu dalam ” Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang ” (selanjutnya  disebut  UUKPKPU)  pada  intinya utang  merupakan  sebuah  kewajiban  yang  dinyatakan  dalam  sejumlah  uang  atau  dapat dipersamakan  dalam  jumlah  uang  dalam  bentuk  mata  uang  Indonesia  (rupiah)  ataupun  mata uang asing, secara langsung ataupun yang akan timbul di hari kemudian, yang timbul karena perjanjian  maupun  undang  undang  yang  wajib  dipenuhi  oleh  Debitur.  Apabila  tidak  dapat dipenuhi,  maka  harta  kekayaan  debitur  lah  yang  digunakan  untuk  memenuhi  kewajiban tersebut kepada Kreditur.
Utang  hakikatnya  dapat  dibedakan  berdasarkan  jangkauan  waktu  pelunasannya,  yaitu utang  lancar  dan  utang  tidak  lancar.  Utang  yang  memiliki  jangkauan  pelunasan  lancar merupakan  pemenuhan  kewajiban  perusahaan  kepada  pihak  lain  dalam  jangka  waktu  yang normal, seperti: Wesel bayar (note payable), Utang dagang (account payable) , Utang deviden (dividends  payable),  Utang  pajak,  Kewajiban  yang  harus  di  penuhi (accruals  payable), Penghasilan  yang  di  tangguhkan (deferred  revenue) ,  dan  Utang  jangka  panjang  yang  telah jatuh tempo (maturing long term debt) . Sedangkan Utang yang memiliki jangkauan pelunasan Tidak  Lancar  merupakan  pemenuhan  kewajiban  perusahaan  pada  pihak  lain  dalam  jangka waktu  melebihi  satu  tahun,  seperti:  Utang  obligasi (bond  payable), Utang  hipotik (mortgage
note  payable) ,  dan  Wesel  bayar  jangka  panjang  ( note  payable-long  ter) (Saputro,  J.S.H, Rosita, & Syukuria, 2015) .
Pengusaha  dalam  melakukan  pembayaran  utang  tersebut  tidak  jarang  mengalami kesulitan  yang  mengakibatkan  kebankrutan  atau  pailit.  Beberapa  definisi  mengenai  pailit dapat dilihat di bawah ini:
1. Kepailitan  adalah  proses  hukum  di  mana  hutang  perusahaan,  individu,  dan  terkadang pemerintah  yang  mengalami  kesulitan  keuangan  diselesaikan.  Debitur  mengajukan pailit karena mereka tidak dapat membayar utangnya pada saat jatuh tempo dan / atau karena memiliki kewajiban melebihi asetnya (White, 2011).
2. Menurut  R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio  keadaan  dimana  pembayaran  utang-utang yang  telah  dihentikan  oleh  seorang  debitur  disebut  dengan  pailit.  Guna  menjamin kepentingan  bersama  dari  para  krediturnya,  harus  dilakukan  campur  tangan  majelis hakim (Nopriansyah, 2019).
3. Engga  Prayogi  menyebutkan  pailit  merupakan  usaha  kreditur  untuk  mendapatkan pembayaran yang seimbang yang dilakukan secara adil dan tertib (Prayogi, 2016).
4. Pasal  1  angka  1  UUKPKPU:  “Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan Debitur  Pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  di  bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ini.”
Beberapa  definisi  yang  telah  dituliskan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  hakekatnya pailit  merupakan  adanya  hutang  yang  tidak  dapat  dibayar  pada  saat  jatuh  tempo  oleh debitur ” yang  membutuhkan  campur  tangan ” majelis  hakim  untuk  menjamin  kepentingan bersama  krediturnya.  Pailit  hanya  dapat  dilakukan  permohonan  pernyataan  pailit  baik permohonan  debitur  sendiri  maupun  kreditur  (satu  atau  lebih)  yang  mana  harus  memenuhi persyaratan  yang  telah  diatur  dalam    Pasal  2  ayat  (1)  UUKPKPU  yang  pada  intinya  adalah Debitur yang memiliki: kreditur minimal 2 atau lebih, utang yang tidak dibayar lunas minimal satu, utang yang tidak dibayar tersebut telah jatuh waktu, dan dapat ditagih.
Syarat  dari  permohonan  pailit  tersebut  mengindikasikan  bahwa  pada  dasarnya  pailit tidak  hanya  terkait  dengan  debitur  dan  kreditur  saja,  tetapi  juga  pihak-pihak  lain.  Serlika Aprita berpendapat bahwa para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan meliputi: Pemohon Pailit,  Debitur,  Kreditur,  Hakim  Pengawas,  Hakim  Pengadilan  Niaga  (Hakim  Pemutus perkara), Kurator, Ahli, Pengurus, dan Panitia Kreditur (S. Aprita, 2019).
Hakikatnya  pailit  dapat  dialami  oleh  siapapun,  baik  individu  maupun  badan  hukum sebagaimana disebutkan dalam ” Pasal 1 angka 3 jo angka 11 UUKPKPU yang mana Debitur adalah ” orang  yang  mempunyai  utang  karena  perjanjian  atau  undang-undang  yang
pelunasannya  dapat  ditagih  di  muka  pengadilan. ” Sedangkan  setiap  orang  yang  dimaksud adalah ” orang perseorangan atau korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan  hukum  dalam  likuidasi. ” Individu  yang  mengalami  pailit  bisa  saja  memiliki  hubungan kekeluargaan.  Keluarga  memiliki  filosofi  yang  sangat  mendalam,  dimana  hakekat  dari keluarga adalah untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram dengan cara menyayangi, menghargai,  menghormati,  rukun  dan  bersikap  baik  dalam  bentuk  perkataan  maupun tindakan(Ja’far,  2020).  Utang  kepada  keluarga  sering  diminati  karena  tidak  melalui  proses yang  sulit,  bahkan  utang  kepada  keluraga  biasanya  dapat  dilakukan  tanpa  menggunakan perjanjian tertulis dan tanpa agunan atau jaminan. Hal ini senada dengan Sholeh Dipraja yang menyebutkan  bahwa  “biasanya  jika  utang  kepada  keluarga  tidak  dibebani  bunga  dan  lebih fleksibel  dalam  pengembalian.  Yang  jelas  tidak  ada  biaya  administrasi  dan  asuransi  serta povisi” (Dipraja, 2011).
Salah  satu  kasus  kepailitan  terhadap  individu  yang  memiliki  hubungan  kekeluargaan adalah  kasus  antara  HERRY  SUSANTO  HARSONO  sebagai  Pemohon  Pailit  melawan ALIONG  alias  PETRUS  MARTEN  Alias  WILLY  sebagai  Termohon  Pailit  I  dan  NY.  TJU TO FAH Alias RITA sebagai Termohon Pailit II dalam Putusan No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No. 156 K/Pdt.Sus.2011. Termohon Pailit I  &  II faktanya  adalah  Ibu  dan  anak  yang  berusaha  menjalankan  sejenis  usaha  keluarga  yang bernama  Toko  Mulia  Perkasa  yang  menjual  alat-alat  audio  yang  berkedudukan  di  Jakarta. Bahwa  dikarenakan  hubungan  antara  Termohon  Pailit  I  dan  II  adalah  Ibu  dan  anak,  maka dalam  menjalankan  transaksi  bisnispun  Pemohon  pailit  jadi  merasa  percaya  dengan  Para Termohon  Pailit,  namun  ternyata  kepercayaan  Pemohon  Pailit  telah  dikhianati  oleh  Para Termohon Pailit  yaitu dengan  adanya hutang  yang mana sampai dengan sekarang cicilannya terhenti atau tidak terselesaikan.
Berdasarkan latar belakang  yang telah  yang telah diuraikan tersebut  menimbulkan dua permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana pengaruh hubungan kekeluargaan pada permohonan pailit  terhadap  individu  dalam  Putusan  No.  74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan  No. 156  K/Pdt.Sus.2011  ?  dan kedua, bagaimana  akibat  hukum  atas  putusan  pailit  terhadap individu ?
Permasalahan  tersebut  akan  dianalisis  menggunakan  dua  teori,  yaitu: pertama, Teori Creditors  Bargain yang  mendasarkan  pada  tiga  premis,  yaitu  para  pihak  yang  terlibat cenderung tidak mau duduk membuat keputusan bersama-sama, para pihak yang terlibat lebih mementingkan kepentigan sendiri, tidak mau mengalah dan tidak mau rugi, dan dalam dalam situasi tersebut berakibat tindakan sendiri-sendiri lebih buruk dibandingkan dengan hasil jika
ada kerjasama diantara para pihak (Fauzi, 2019). Kedua, Teori Kemanfaatan atau utility yang menurut Jeremy Betham hukum harus dapat memberikan kesenangan atau kenikmatan untuk sebagian  besar  masyarakat.  Hukum  dinilai  baik-buruk,  adil  atau  tidaknya  tergantung kebahagiaan  yang  diberikan  oleh  hukum  terhadap  manusia,  dengan  demikian  kemanfaatan hukum merupakan kebahagiaaan (happiness) yang dirasakan oleh masyarakat (Suadi, 2018).
Setelah melakukan penelusuran, belum dijumpai pembahasan yang sama terkait dengan Akibat  Hukum  Kepailitan  Terhadap  Individu  Pailit  yang  Memiliki  Hubungan  Kekeluargaan dalam  Putusan  No.  74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan  No.  156  K/Pdt.Sus.2011. ” Penelitian lain yang dapat dijadikan sebagai pembanding dengan penulisan ini yaitu: Pertama, Readytya Aji dan Albertus Sentot Sudarwanto yang meneliti mengenai akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap harta kekayaan debitur serta perbuatan hukum debitur sebagaimana dalam  Putusan  Pengadilan  Niaga  No.  03/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg.  (Aji,  R  & Sudarwanto,  2019)  Unsur kebaruan dalam artikel ini terdapat  pada pembahasan  yaitu subjek debitur yang merupakan individu, bukan badan hukum seperti penelitian sebelumnya. Kedua, Sonyendah Retnaningsih yang intinya membahas mengenai kurangnya rasa keadilan terhadap perlindungan hukum terhadap debitur pailit individu dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia.  (Retnaningsih,  2017).  Kebaruan  dalam  artikel  ini  adalah  terdapat  pada  objek penelitiannya, dimana dalam penelitian sebelumnya objek penelitian tidak terfokus pada satu kasus,  sedangkan  dalam  artikel  ini  lebih  ditekankan  dalam  satu  kasus  yaitu “ Putusan  No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan  No.  156  K/Pdt.Sus.2011. ” Ketiga, Arini  Dyah Septiana  yang  penelitiannya  membahas  mengenai  kasus  putusan  pailit  Leo  Kusuma  Wijaya yang  pada  intinya  membahas  kepailitan  perorangan  yang  masih  memiliki  hubungan kekerabatan (Septiana, 2011). Unsur kebaruan dalam artikel ini adalah objek yang dianalisis, penelitian  sebelumnya  yang  dibahas  adalah  hubungan  kekerabatan  antara  pemohon  dan termohon  pailit  sebagai  saudara  kandung,  sedangkan  dalam  artikel  ini  membahas  mengenai termohon pailit yang memiliki hubungan kekeluargaan yaitu ibu dan anak.

## B. Metode Penelitian
Penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan kebenaran dari segi epistemologi yaitu kebenaran dari sebuah teori menggunakan sebuah metode penelitian (Marzuki, 2019) Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum  positif  yang  tertulis  dalam  perundang-undangan.  Soerjono  Soekanto  menyatakan penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  dengan  menggunakan  bahan  pustaka  atau data sekunder (Qamar, N, 2017). Data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, atau data yang diperoleh tidak  langsung  dari  lapangan  seperti  studi  kepustakaan  dan  bacaan  lainnya  (Diantha,  2017). Data-data  yang  telah  dikumpulkan  akan  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  kualitatif sehingga  menghasilkan  pembahasan  terkait  dengan  Akibat  Hukum  Kepailitan  Terhadap Individu  Pailit  yang  Memiliki  Hubungan  Kekeluargaan ” (Studi  Kasus  Putusan  No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No. 156 K/Pdt.Sus.2011). ”

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Pengaruh Hubungan Kekeluargaan Pada Permohonan Pailit Terhadap Individu ” Dalam  Putusan ” No.  74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan  No.  156 K/Pdt.Sus.2011 ”
Hakikatnya,  utang  tidak  hanya  dapat  mengatasi  masalah  kurangnya  aktiva  bagi pengusaha, namun utang juga dapat mengakibatkan perkara yang baru, yaitu apabila utang tersebut  tidak  dapat  dikembalikan  oleh  seorang  Debitur.  Debitur  yang  memiliki  keadaan tidak  mau  atau  tidak  mampu  membayar  utang  sehingga  menimbulkan  akibat  berhenti membayar utang akan menimbulkan kerugian bagi Kreditur yang bersangkutan. Cara yang dapat  dilakukan  untuk  menyelesaikan  hal  tersebut  ada  dua,  yaitu  sesuai  hukum  dan  tidak sesuai  dengan  hukum.  Terkait  cara  penyelesaian  dengan  hukum,  biasanya  para  pebisnis lebih  memilih  menggunakan  alternatif  menyelesaikan  sengketa (alternatif  dispute resolution/ADR) atau  perdamaian  maupun  penundaan  kewajiban  membayar  utang  dan kepailitan (Burlian, 2018).
Prinsip  dasar  kepailitan  mulanya  didasarkan  pada  Pasal  1131  dan  1132  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer).  Kedua  pasal  tersebut  intinya  menjelaskan bahwa  semua  aset  si  berhutang  (debitur),  baik  yang  bergerak  ataupun  yang  tidak,  yang sudah ada ataupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segara perikatannya. Aset milik debitur tersebut dengan demikian menjadi jaminan bersama bagi orang yang memberikan hutang kepadanya (kreditur). Apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya maka benda-benda tersebut akan dijual dan pendapatan penjualan benda-benda tersebut  dibagi  secara  seimbang  menurut  besar  kecilnya  utang  kepada  masing-masing kreditur, kecuali dalam hal ini diantara para kreditur tersebut terdapat alasasan-alasan yang sah  untuk  didahulukan.  Kedua  pasal  tersebut  kemudian  diadopsi  dalam  UUKPKPU. Intinya,  sebagai  upaya  untuk  kepentingan  kreditor  secara  bersama-sama,  suatu  penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitur dapat disebut sebagai kepailitan. Debitur yang pailit hanya  mengenai  kekayaan  untuk  mendapatkan  pembayaran  bagi  semua  orang  berpiutang
secara  adil  sebagai  suatu  usaha  bersama  yang  disebut  sebagai Faillisement dan  tidak mengenai pribadi dari orang yang dinyatakan pailit (debitur). (Astiti, 2014)
Berbicara mengenai kepailitan tidak luput dari pembahasan mengenai subjek hukum. Secara  definisi,  segala  sesuatu  yang  dapat  menjadi  pendukung  hak  dan  kewajiban  dapat disebut dengan subjek hukum (Ali, 2017). Subjek hukum dalam dunia hukum manusia dan badan  hukum.  Sebagai  subjek  hukum,  manusia  memiliki  hak  sejak  saat  ia  dalam kandungan  dan  berakhir  saat  meninggal.  Dua  alasan  yuridis  yang  menyebutkan  manusia sebagai  subjek hukum,  adalah manusia mempunyai  hak-hak sebagai  subjek dan memiliki kewenangan hukum setelah ia cakap untuk menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan  kewajiban.  Namun,  menurut  Psal  1130  KUHPerdata  tidak  semua  manusia  sebagai subjek hukum memiliki kewenangan serta kecakapan melakukan perbuatan hukum, ” orang yang  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  adalah  orang  yang  sudah  dewasa  yaitu  telah berumur 21 tahun atau sudah kawin. Sementara itu, yang disebut dengan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang ditaruh dibawah  pengampuan,  seorang  wanita  bersuami  (aturan  ini  sekarang  telah  dihapuskan), serta orang yang tidak sehat rohani/jiwanya (Is, 2017).
Telah  dikatakan  sebelumnya  bahwa  pailit  dapat  menimpa  subjek  hukum  baik individu  maupun  badan  hukum  sebagai  seorang  debitur.  Pernyataan  Pengadilan  Niaga merupakan pendahuluan untuk menyatakan debitur yang pailit, baik atas perohonan debitur sendiri  maupun  atas  permintaan  krediturnya  (sendiri  atau  bersama-sama)  (Sosiawanm U.M,  2017).  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  permohonan  pernyataan  pailit  tidak terpengaruh  mengenai  hubungan  hukum  antara  para  kreditur  dengan  debitur  maupun hubungan  hukum  antara  debitur  satu  dengan  debitur  lainnya.  Pernyataan  pailit  dapat menimpa setiap pihak baik debitur perorangan maupun badan hukum sepanjang memenuhi ketentuan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UUKPKPU.  Susanti  Adi  Nugroho  menyebutkan  bahwa ketentuan kepailitan yang menimpa orang perorangan (natuurlijk persoon) maupun badan hukum  tidak  dibedakan  dalam  UUKPKPU.  Padahal  banyak  norma  yang  tidak  dapat diterapkan  kepada  perorangan (natuurlijk  persoon) tetapi  hanya  dapat  diterapkan  kepada kepailitan badan hukum maupun sebaliknya (Nugroho, 2018).
UUKPKPU  juga  mengatur  mengenai  pembuktian  secara  sederhana  yang  harus dipenuhi  untuk  menyatakan  seorang  debitur  menjadi  pailit  yaitu  dalam  Pasal  8  ayat  (4) yang menyebutkan bahwa:
“Permohonan  pernyataan  pailit  harus  dikabulkan  apabila  terdapat  fakta ” atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan ” untuk dinyatakan ” pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal ” 2 ayat (1) telah dipenuhi”.
Pembuktian  sederhana  tersebut  harus  ditetapkan  dalam  sebuah  putusan  pernyataan pailit  paling  lambat  60  hari  setelah  permohonan  pernyatan  pailit  didaftarkan  oleh  pihak debitur sendiri  maupun  kreditur atau beberapa kreditur.  Fakta  atau keadaan  yang terbukti secara sederhana dapat dijelaskan bahwa adanya dua atau lebih kreditor dan terdapat utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar sehingga disebut sebagai pembuktian sederhana. Hal ini merupakan sifat mutlak yang harus dipenuhi oleh hakim dalam penjatuhan putusan pailit. Perwujudan  makna  yang luas dari segi  norma adalah pemenuhan syarat  formil  dan syarat  materiil  untuk  menjatuhkan  sebuah  putusan  pailit.  Namun,  keadilan,  kecepatan, keterbukaan, dan keefektifan dianggap kurang memadai dalam penyelesaian permasalahan utang piutang dengan tujuan untuk dapat mewadahi perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat (Putra, 2019).
Kasus  Putusan  No.  74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan  No.  156 K/Pdt.Sus.2011  yang  debiturnya  memiliki  hubungan  kekeluargaan  ibu  dan  anak kenyataannya tetap dikabulkan oleh majelis hakim di tingkat pertama dan dikuatkan pada tingkat  kasasi  karena  pembuktian  secara  sederhana  adanya  utang  yang  telah  jatuh  waktu dan  tidak  dibayar  serta  dua  atau  lebih  kreditor  yang  telah  terpenuhi.  Pembuktian  secara sederhana tesebut dapat diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut:
1. Terdapat  Utang  oleh  Termohon  Pailit  Yang  Telah  Jatuh  Waktu  Dan  Dapat Ditagih oleh Pemohon Pailit;
1.1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  pailit  memiliki  hubungan  hukum  yaitu  hubungan dagang sejak tahun 2008, saat itu Para Termohon Pailit mempunyai hutang kepada Pemohon Pailit atas pengambilan LCD TV sejumlah 171 unit yang mana hutangnya belum terselesaikan yaitu sebesar Rp.822.525.000;
1.2. Bahwa  berdasarkan  surat  tertanggal  03  Desember  2009  Perihal  Permohonan Negoisasi  kewajiban  Hutang  yang  berasal  dari  kantor  Kuasa  hukum  Termohon Pailit I yaitu Kaspudin Nor & Rekan bahwa dalam surat tersebut kuasa hukum dari Termohon Pailit I mengakui mempunyai kewajiban hutang sebagai akibat jual beli barang  elektronik,  untuk  pembelian  sebesar  Rp.  822.525.000,  maka  Termohon Pailit I mengajukan usulan untuk penyelesaian hutang dagang dengan pembayaran perbulan meningkat dan penyesuaian sebagai berikut : Tahun 1 s/d 2 : sejumlah Rp. 10.000.000,-/ bulan Tahun 3 s/d 4 : sejumlah Rp. 12.000.000,-/ bulan Tahun 5 : sejumlah Rp. 20.000.000.-/ bulan Tahun 6 : Sejumlah Rp.12.000.000.-/ bulan (selama 4 bulan) Tahun 7 : sejumlah Rp.6.525.000,-/ bulan (selama 1 bulan) s/d LUNAS
Adapun  cara  pembayaran  yg  diajukan  Termohon  Pailit  I  dengan  transfer  ke Bank BCA Pemohon Pailit setiap bulannya (BCA no Rekening : 602.030.2028, atas nama : Sugianto H Gembira );
1.3. Bahwa  setelah  Termohon  Pailit  I  mengajukan  Negosiasi  kewajiban  hutang,  yang mana  akan  dicicil  beberapa  selama  6  tahun  yaitu  berkisar  diatas  Rp.10.000.000,- Per-Bulan,  maka  Pemohon  Pailit  sangat  berkeberatan  mengingat  jangka  waktu cicilan yang begitu panjang;
1.4. Bahwa  sejak  permohonan  Negosiasi  Kewajiban  Hutang  dilakukan  oleh  Termohon Pailit  I.  Dan  faktanya  sampai  diajukannya  permohonan  pailit  ini,  Para  Termohon Pailit  tidak  mempunyai  itikad  baik  untuk  melunasi  hutang  sesuai  permohonan negoisasi dan Para Termohon Pailit hanya melakukan Pembayaran:
a. Tanggal  4  Desember  2009  sebagai  Cicilan  la.  Via  Transfer  BCA  Sejumlah Rp.6.000.000,-
b. Tanggal  4  Desember  2009  sebagai  Cicilan  lb.  Via  Transfer  BCA  Sejumlah Rp.1.500.000,-
c. Tanggal  4  Desember  2009  sebagai  Cicilan  Ic.  Via  Transfer  BCA  Sejumlah Rp.2.500.000,-
d. Tanggal  5  Januari  2010  sebagai  Cicilan  II.  Via  Transfer  BCA  Sejumlah Rp.5.000.000,-
1.5. Bahwa  terbukti  Pemohon  Pailit  I  pernah  menerima  pembayaran  hutang  dari Termohon pailit II melalui Giro, yang mana sudah dibayarkan yaitu :
- Giro tanggal10 Desember 2008 sejumlah Rp. 1.400.000,-
- Giro tanggal 27 April 2009 sejumlah Rp. 4.950.000,-
- Giro tanggal 16 Juni 2009 sejumlah Rp. 4.400.000,-
1.6. Bahwa  perlu  Majelis  Hakim  ketahui  Termohon  pailit  I  berada  dalam  Rutan Salemba  atas  tindak  pidana  penipuan  dan  penggelapan  LCD  TV  milik  Pemohon Pailit ;
1.7. Bahwa  dikarenakan  Termohon  Pailit  tidak  melakukan  pembayaran  hutangnya senilai  Rp.  822.525.000,-,  maka  hal  tersebut  mempengaruhi  perputaran  modal usaha Pemohon Pailit, sehingga karena tertunggaknya hutang tersebut untuk dapat menutupi  perputaran  modal  usaha  maka  Pemohon  Pailit  mengalami  kerugian dengan  menjual  rumahnya  dalam  hal  ini  Pemohon  Pailit  meminta  kepada  Majelis Hakim  Yang  Terhormat  untuk  menghukum  Termohon  Pailit  mengganti  kerugian Pemohon  Pailit  senilai  Rp.  300.000.000,-  berikut  bunganya  5  %  sejak  permohon pailit ini didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;
1.8. Bahwa  berdasarkan  uraian  diatas,  maka  sudah  sepatutnya  secara  hukum,  majelis Hakim untuk menyatakan kewajiban Para Termohon Pailit sebesar Rp.822.525.000,-  dan  hal  tersebut  merupakan  Hutang  Para  Termohon  Pailit  yang sudah  jatuh  tempo  dan  dapat  di  tagih  sampai  dengan  adanya  putusan  yang mempunyai  kekuatan hukum  yang tetap dan/atau pelunasan pembayaran  dari Para Termohon Pailit.
2. Para Termohon Pailit mempunyai minimal 2 Kreditur 2.1. Bahwa  selain  memiliki  hutang  sebagaimana  telah  dijelskan  sebelumnya,  Para Termohon  Pailit  mempunyai  Utang  kepada  lebih  dari  2  Kreditur  yang  salah  satu lainnya  lagi  adalah  Saudara  Basuki  Lesmana  sebesar  Rp.  470.000.000,-  dengan yang mana sekarang masih dicicil Rp.10.000.000/bulan dan buktinya belum selesai cicilannya yang mana faktanya hutang yang masih tertunggak kurang lebih sebesar Rp. 370.000.000,-;
2.2. Bahwa oleh karena unsur pokok kepailitan, yaitu adanya 2 atau lebih Kreditur serta adanya  utang  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih,  telah  terpenuhi  syarat
secara sederhana sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4)  UUKPKPU  maka  Para  Termohon  Pailit  demi  hukum  harus  dinyatakan  pailit; karena cicilan pembayaran kepada Pemohon Pailit II & III sampai dengan sekarang terhenti dan belum lunas.
Apabila  dikaitkan  dengan  Teori Creditors  Bargain melihat  Putusan ” No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan  No.  156  K/Pdt.Sus.2011 ” telah  memenuhi tiga  premis,  yaitu  para  pihak  yang  terlibat  cenderung  tidak  mau  duduk  membuat keputusan  bersama-sama,  para  pihak  yang  terlibat  lebih  mementingkan  kepentigan sendiri,  tidak  mau  mengalah  dan  tidak  mau  rugi,  dan  dalam  dalam  situasi  tersebut berakibat  tindakan  sendiri-sendiri  lebih  buruk  dibandingkan  dengan  hasil  jika  ada kerjasama diantara para pihak.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  dalil  Pemohon  Pailit  yang  menyatakan  bahwa  setelah Termohon  Pailit  I  mengajukan  Negosiasi  kewajiban  hutang,  yang  mana  akan  dicicil beberapa  selama  6  tahun  yaitu  berkisar  diatas  Rp.10.000.000,-  per  bulan,  maka Pemohon  Pailit  sangat  berkeberatan  mengingat  jangka  waktu  cicilan  yang  begitu panjang serta tidak adanya itikad baik dari Para Termohon Pailit untuk melunasi hutang sesuai permohonan negoisasi dan Para Termohon Pailit hingga permohonan pernyataan pailit  tersebut  diajukan.  Padahal  dalam  hal  ini  sudah  jelas  Termohon  Pailit  mengakui utang-utangnya  berdasarkan  surat  tertanggal  03  Desember  2009  Perihal  Permohonan Negoisasi kewajiban Hutang  yang berasal dari kantor Kuasa hukum Termohon Pailit  I yaitu Kaspudin Nor & Rekan bahwa dalam surat tersebut kuasa hukum dari Termohon Pailit  I  mengakui  mempunyai  kewajiban  hutang  sebagai  akibat  jual  beli  barang elektronik, untuk pembelian sebesar Rp. 822.525.000.
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja,  sebagaimana  dikutip  oleh  Iwan  Sidharta menyebutkan  pembuktian  keberadaan  utang  harus  jelas  dengan  tidak  adanya  bantahan dari  debitur.  Kreditor  harus  sudah  menegur  Debitur  untuk  memenuhi  kewajiban utangnya,  tetapi  debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya  tersebut  sampai  dengan lewatnya jangka waktu tersebut termasuk utang gaji karyawan (Sidharta, 2018).

## 2. Akibat Hukum Atas Putusan Pailit Terhadap Individu
Kepailitan  merupakan  sebuah  solusi  hukum  yang  dapat  ditempuh  terhadap ketidakmampuan  debitur  (pihak  pengutang)  untuk  memenuhi  kewajibannya  kepada kreditor (pihak pemberi utang) dalam waktu yang telah ditentukan yang tepat waktu untuk memenuhi  kewajibannya  kepada  pihak  pemberi  hutang  (kreditor)  (Natalia,  2018).  Sarana
hukum  kepailitan  ini  pada  kenyataannya  memiliki  akibat  yang  luar  biasa  terhadap kelangsungan  usaha  yang  dijalankan,  terutama  dalam  hal  ini  terkait  dengan  kewenangan hukum Debitur untuk mengelola harta kekayaannya.
Hal  tersebut  senada  dengan  Adegbemi  Babatunde  Onakoya dan Ayooluwa  Eunice Olotu  yang  intinya  menyatakan  bahwa  kepailitan  yang  berlaku  untuk  individu  dan  badan hukum  memiliki  akibat  dapat  melepaskan  seluruh  asetnya  untuk  melunasi  utangnya (Onakoya, A.B & Olutu, 2017).  Tidak hanya itu, Juditia Damlah menyatakan bahwa: sejak tanggal putusan pernyataan pailit memiliki akibat hukum terhadap debitur yaitu ia (debitur pailit)  kehilangan  hak  dalam  melakukan  pengurusan  dan  penguasaan  atas  harta kekayaannya  termasuk  pengurusan  harta  pailit  yang  kemudian  beralih  ke  tangan  kurator atau Balai Harta Peninggalan. (Damlah, 2017)
Munir  Fuady  sebagaimana  dikutip  oleh  Serlika  Aprita  menjelaskan  bahwa  dengan pailitnya  si  debitur,  banyak  akibat  yuridis  yang  diberlakukan  kepadanya  oleh  undang- undang. Dua metode pemberlakuan akibat kepailitan yaitu: (S. & A. R. Aprita, 2019).
1. Berlaku demi hukum: untuk terjadinya akibat yuridis, tidak dapat diberikan andil secara langsung  oleh  siapapun  yang  terlibat  dalam  proses  kepailitan.  Misalnya  larangan  bagi debitur  meninggalkan  tempat  tinggalnya  meskipun  dimungkinkan  hakim  pengawas memberikan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UUKPKPU.
2. Berlaku  secara Rule  of  Reason: memiliki  arti  bahwa  akibat  hukum  berlaku  jika diberlakukan oleh pihak tertentu setelah memiliki alasan yang wajar, jadi tidak berlaku secara  otomatis.  Misalnya  dengan  pailitnya  perusahaan  sebagai  badan  hukum,  tidak secara otomatis terhentinya operasi dalam perusahaan tersebut.
UUKPKPU menjelaskan akibat dari adanya kepailitan dalam 43 pasal, yaitu Pasal 21 sampai dengan Pasal 64. Adapun akibat-akibat yuridis dari adanya putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur maupun diri debitur adalah sebagai berikut: (Shubhan, 2014).
1. Terdapat  putusan  serta-merta  yaitu  putusan  yang  dapat  dijalankan  lebih  dahulu: Putusan  kepailitan  memiliki  asas  serta-merta  dan  dapat  dijalankan  terlebih  dahulu meski terdapat upaya hukum lebih lanjut. Hal ini disebabkan karena kepailitan adalah alat  mempercepat  likuidasi  terhadap  harta-harta  debitur  untuk  pembayaran  utang- utangnya  serta  sarana  untuk  mencegah  perebutan  harta  debitur  dari  eksekusi  yang ilegal dari para kreditur.
2. Sitaan umum: sitaan umum meliputi harta debitur yang masuk harta pailit beserta apa yang  diperoleh  selama  kepailitan.  Hakekat  dari  sitaan  umum  adalah  mencegah perebutan harta debitur dari eksekusi  yang  ilegal dari para kreditur serta  penghentian lalu  lintas  transaksi  harta  pailit  oleh  debitur  untuk  mencegah  kerugian  para krediturnya.
3. Kehilangan  wewenang  dalam  harta  kekayaan:  wewenang  yang  hilang  hanya  terbatas pada  harta  kekayaannya  dan  tidak  terhadap  status  diri  pribadinya  (hak  keperdataan) serta hak-hak lain selaku warga negara.
4. Perikatan  setelah  pailit:  harta  pailit  tidak  dapat  digunakan  untuk  membayar  segala perikatan debitur yang timbul setelah putusan pailit.
5. Pembayaran  utang  debitur  pailit:  semua  terkait  tuntutan  dan  gugatan  mengenai  hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan dan pembayaran piutang dari si pailit setelah adanya putusan pailit harus dilakukan oleh atau kepada kurator.
6. Penetapan  Putusan  Pengadilan  Sebelumnya:  penghentian  seketika  harus  dilakukan terhadap  penetapan  pelaksanaan  pengadilan  yang  menyangkut  setiap  bagian  dari kekayaan  debitor  yang  telah  dimulai  sebelum  kepailitan.  Selain  itu,  tidak  ada  suatu putusan yang dilaksanakan termasuk menyandera debitur sejak penetapan pailit.
7. Hubungan  Kerja  dengan  Para  Pekerja:  Pekerja  dapat  diberhentikan  oleh  kurator dengan  mengindahkan  jangka  waktu  sesuai  dengan  perjanjian  maupun  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dengan  pemberitahuan  paling  singkat  45 hari  sebelumnya  maupun  sebaliknya  yaitu  para  pekerja  dapat  memutuskan  hubungan kerja dengan debitur pailit.
8. Kreditor  Separatis  dan Stay (Penangguhan  Hak):  Kreditor  separatis  (pemegang jaminan  kebendaan)  dapat  menjalankan  hak  eksekusinya  seakan-akan  tidak  terjadi kepailitan.  Namun,  setelah  kreditor  separatis  diberi  waktu  untuk  menjual  sendiri terdapat  ketentuan  khusus  mengenai  masa  tangguh (stay) dan  eksekusi  jaminan  oleh kurator.
9. Organ-Organ  Perseoran  Terbatas:  pernyataan  pailit  terhadap  seorang  debitur  yang menjabat  sebagai  direktur  dan  komisaris  dari  perseroan  terbatas  mengakibatkan direktur  dan  komisaris  tersebut  tidak  diperbolehkan  menjadi  direktur  dan  komisaris dari perseroan terbatas lainnya.
10. Actio  Pauliana  dalam  Kepailitan: Actio  pauliana sebagaimana  Pasal  41  –  47  UUK- PKPU  ditujukan  oleh  Kurator  dengan  persetujuan  Hakim  Pengawas.  Hal  ini  berbeda dengan actio pauliana dalam KUH Perdata yang hanya diajukan oleh Kreditor.
11. Paksa Badan (Gijzeling) : Debitor pailit harus dipastikan benar-benar membantu tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.
12. Ketentuan  Pidana:  debitur  yang  pailit  dapat  dikenakan  ketentuan  pidana  yang  diatur dalam Pasal 396 sampai Pasal 403 KUHP.
UUKPKPU  tidak  membedakan  aturan  untuk  kepailitan  badan  hukum,  kepailitan perorangan, serta kepailitan usaha kecil. Akibat hukum bagi debitur perorangan hakikatnya sama  dengan  badan  hukum,  tetapi  karena  debitur  adalah  perorangan  maka  harta  pribadi merupakan  sember  dari  tanggung  jawab  atas  utang-utang  debitur.  Apabila  debitur  telah menikah  sumber  pelunasan  piutangnya  adalah  harta  bersama,  sebagaimana  Pasal  64  ayat (1) UUKPKPU yang menyebutkan bahwa:
“Kepailitan  suami  atau  istri  yang  kawin  dalam  suatu  persatuan  harta,  diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut”.
Hal  tersebut  berarti  sepanjang  tidak  terdapat  pemisahan  harta  bersama  dalam perkawinan,  kepailitan  debitur  individu  yang  telah  menikah  menjadi  kepailitan  juga  bagi pasangannya.  Dengan  demikian,  utang  melekat  pada  diri  pribadi  debitur  perorangan (Retnaningsih, 2017).
Kepailitan  yang  dialami  oleh  debitur  perorangan  dalam  UUKPKPU  dapat  dibagi menjadi  dua,  yaitu  akibat  hukum  terkait  harta  pailit  bagi  debitur  perorangan  yang  terikat
dalam  satu  perkawinan  dengan  persatuan  harta  perkawinan,  maupun  perkawinan  dengan perjanjian kawin. Pasal 23 UUKPKPU, menyebutkan bahwa debitur pailit meliputi suami atau  istri  yang  menikah  dalam  persatuan  harta.  Hal  ini  mengartikan  bahwa  akibat kepailitan  dari  debitur  yang  terikat  perkawinan  berimplikasi  pula  terhadap  pasangan perkawinannya dan harta perkawinan jika dalam perkawinan tersebut tidak ada perjanjian pemisahan harta tanpa mempersoalkan slapa yang berutang atau berposisi sebagal  debitur prinsipal (Ginting, 2018). Sedangkan apabila dalam perkawinan terdapat perjanjian kawin pisah  harta,  maka  kepailitan  debitur  tidak  mempengaruhi  status  hukum  pasangan maritalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan 63 UU KPKPU.
Akibat hukum dari kepailitan yang dialami individu tidak hanya terbatas pada harta pailitnya  saja,  tetapi  juga  terhadap  status  diri  pribadinya  (hak  keperdataan  lainnya)  serta hak-hak  lain  selaku  warga  negara  seperti  hak  politik  dan  hak  privat  lainnya.  Terhadap status  diri  pribadinya,  kenyataannya  kepailitan  tidak  memiliki  akibat  bagi  hak keperdataannya  seperti  menikahkan  anaknya.  Sementara  itu,  debitur  masih  berwenang untuk melakukan perbuatan keperdataan seperti menikah, menerima hibah sekalipun hibah tersebut  demi  hukum  menjadi  bagian  harta  pailit,  mengurus  harta  kekayaan  pihak  lain, menjadi kuasa pihak lain (Aji, R & Sudarwanto, 2019).
Terkait  dengan  Putusan  Nomor:  74/Pailit/2010/Pn.Niaga-Jkt.Pst.  Jo  Putusan  Nomor 156  K/  Pdt.Sus/2011,  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  24  ayat  (1) jo Pasal  15 UUKPKPU, debitur kehilangan hak dalam mengurus serta menguasai harta kekayaannya, hak tersebut  beralih kepada Kurator  yang ditunjuk  yaitu  Kristian  Lukas  Simanjuntak, SH dan Anthony Maruli Purba, SH dari Law Firm Effendy Saragih Anthony MP & Associates sejak  hari  putusan  pailit  diucapkan  yaitu  tanggal  5  Januari  2011.  Kurator  dalam  hal  ini memegang kendali penuh atas harta kekayaan debitur.
Apabila  dikaitkan  dengan  Teori  Kemanfaatan  atau utility yang  menyatakan  bahwa Hukum dinilai baik-buruk, adil atau tidaknya tergantung kebahagiaan yang diberikan oleh hukum terhadap manusia, dengan demikian kemanfaatan hukum merupakan kebahagiaaan (happiness) yang  dirasakan  oleh  masyarakat  kenyataannya  belum  terpenuhi  dalam UUKPKPU  terkait  akibat  hukum  bagi  debitur  perorangan  yang  mengalami  kepailitan. Tidak  dibedakannya  akibat  hukum  bagi  debitur  peroangan  dan  debitur  badan  hukum menimbulkan  “ketidakadilan  karena  kedua  gologan  Debitur  tersebut  memiliki  ciri  yang sangat berbeda.” (Sjahdeini, 2016).

## D. Simpulan
Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  dan  analisis  pada  artikel  ini  adalah: Pertama, Hubungan kekeluargaan pada permohonan pailit terhadap individu yang debiturnya memiliki hubungan  kekeluargaan  ibu  dan  anak  kenyataannya  tidak  berpengaruh  pada  Putusan ” No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan  No.  156  K/Pdt.Sus.2011 ” karena  dalam  putusan pernyataan  pailit  hanya  dibutuhkan  pembuktian  secara  sederhana  yaitu  terpenuhinya  adanya utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  tidak  dibayar  serta  dua  atau  lebih  kreditor  sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU. Kedua, Akibat hukum atas putusan pailit terhadap individu terkait  harta  pailit  bagi  debitur  perorangan  dapat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  yang terikat  dalam  satu  perkawinan  dengan  persatuan  harta  perkawinan  (berimplikasi  terhadap pasangan  perkawinannya  dan  harta  perkawinan  tanpa  mempersoalkan  slapa  yang  berutang atau berposisi sebagal debitur prinsipal) dan  perkawinan dengan perjanjian kawin (kepailitan debitur  tidak  mempengaruhi  status  hukum  pasangan  maritalnya).  Sedangkan  terhadap  status diri pribadinya (hak keperdataan lainnya) serta hak-hak lain selaku warga negara seperti hak politik dan hak privat lainnya, kepailitan tidak memiliki akibat hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Ali, A. (2017). Menguak Tabir Hukum-Edisi Kedua . Jakarta: Kencana.
Aprita,  S.  (2019). " Penetapan  Asas  Kelangsungan  Usaha  Menggunakan  Uji  Insolvensi:Upaya Mewujudkan  Perlindungan  Hukum  Berbasis  Keadilan  Restrukturitatif  Bagi  Debitur  Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. " Jember: CV. Pustaka Abadi.
Aprita, S. & A. R. (2019). Etika Profesi Kurator . Jember: CV. Pustaka Abadi.
Diantha,  I.  M.  .  (2017). " Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum. " Jakarta: Penerbit Kencana.
Dipraja, S. (2011). " Golden Planner Pasti Kaya dengan Investasi Emas!. " Jakarta: Tangga Pustaka. Fauzi,  M.  (2019). Lembaga  Kepailitan:  Di  Antara  Dua  kUTUB  kEPENTINGAN .  Yogyakarta: LeutikaPro.
Ginting, E. (2018). Hukum Kepailitan Buku Kesatu: Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika. Is, M. . (2017). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana.
Ja’far, K. (2020). Hukum Keluarga Islam di Indonesia . Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
Marzuki, P. . (2019). Penelitian Hukum-Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
Miharja, M. (2019). Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: Qiara Media.
Nopriansyah,  W.  (2019). Hukum  Bisnis  di  Indonesia  Dilengkapi  dengan  Hukum  Bisnis  dalam
Prespektif Syariah. Jakarta: Penerbit Kencana
Nugroho,  S.  (2018). Hukum  Kepailitan  di  Indonesia  dalam  Teori  dan  Praktik  Serta  Penerapan Hukumnya. Jakarta: Penerbit Kencana.
Prayogi, E. (2016). 233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis. Yogyakarta: Medpress Digital.
Qamar,  N.  dkk.  (2017). Metode  Penelitian  Hukum  (Legal  Research  Method). Jakarta:  CV  Social Politic Genius.
Septiana, A. . (2011). Analisis Yuridis Kepailitan Perorangan yang Terikat Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Putusan Pailit Leo Kusuma Wijaya) . Jakarta: Universitas Indonesia.
Shubhan,  M.  .  (2014). Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  Peradilan .  Jakarta: Kencana.
Sjahdeini, S. . (2016). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan-Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 . Jakarta: Kencana.
Sosiawan  U.M,    dkk.  (2017). Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Uang-Studi Hukum  Dalam  Rangka  Penyusunan  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  No.  37 Tahun 2004 .
Suadi,  A.  (2018). Sosiologi  Hukum:  Penegakan,  Realitas,  dan  Nilai  Moralitas  Hukum. Jakarta: Kencana.

## Artikel Jurnal :
Aji,  R  &  Sarwanto,  A.  (2019).  Akibat  Hukum  Putusan  Pernyataan  Pailit  Pengadilan  Niaga  No.
01/Pdt/SUS-Pailit/2015/PN.Niaga Smg. Jurnal Privat Law.
Astiti, S. (2014). Sita Jaminan Dalam Kepailitan. Jurnal Yuridika .
Burlian,  P.  (2018).  Kewenangan  Pengajuan  Permohonan  Pailit  Terhadap  Perusahaan  Asuransi.

## Jurnal Hukum Doctrinal.
Damlah,  J.  (2017).  Akibat  Hukum  Putusan  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jurnal Lex Crimen.
Darsono, H. W. . &. (2018). Pengaruh Struktur Utang Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2011-2013). Jurnal Managemen Dan Bisnis Sriwijaya .
Faizah, NH., & Suib, M. S. (2019). UMKM Dalam Persaingan Di Era Globalisasi Ekonomi (Studi di UKM Hunay Probolinngo). Upajiwa Dewantara .
Natalia,  T.  .  (2018).  Akibat  Hukum  Kepailitan  Terhadap  Kreditor  Pemegang  Hak  Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan. Jurnal Mnajemen Dan Bisnis Sriwijaya .
Onakoya,  A.B  &  Olutu,  A.  .  (2017).  Bankcruptcy  and  Insolvency:  An  Exploration  of  Relevant Theories. International Journal of Economics and Financial Issues .
Putra,  A.  .  (2019).  Keabsahan  Penolakan  Permohonan  Pailit  Berdasarkan  Alasan  Debitur  Dalam Keadaan Solven. Jurnal Jurist-Dictio .
Retnaningsih, S. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Debitur Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia. Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper .
Saputro,  J.S.H,  Rosita,  &  Syukuria,  A.  (2015).  Pengaruh  Pengelolaan  Sumber  Dana  Hutang  Dan Modal Sendiri Terhadap Kinerja Usaha Mikro. Jurnal Paradigma .
Sidharta, I. (2018). Pembuktian Sederhana Dalam Putusan Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor 515 K/PDT.SUS/2016). Jurnal Legal Reasoning .
White,  M.  .  (2011).  Corporate  and  Personal  Bankruptcy  Law. Annual  Review  of  Law  and  Social Science
Peraturan Perundang-Undangan
KUHPerdata
KUHPidana
UUKPKPU