Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i1.1798

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERORIENTASI LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DI KOTA BOGOR

## Anton Soeharsono
Institut Pemerintahan dalam Negeri Jakarta, Indonesia
a.soeharsono71@gmail.com
Muchlis Hamdi
Institut Pemerintahan dalam Negeri Jakarta, Indonesia
muchlishamdi@ipdn.ac.id
Dedeh Maryani
Institut Pemerintahan dalam Negeri Jakarta, Indonesia
dedehmaryani@pps.ipdn.ac.id
Masrich
Institut Pemerintahan dalam Negeri Jakarta, Indonesia
marsich@ipdn.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis,  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  implementasi kebijakan  pengelolaan  sampah  lingkungan  strategis  di  Kota  Bogor. Model  penelitian  adalah  kualitatif dengan  teknik  analisis  deskriptif.  Teknik  yang  digunakan  untuk  pengumpulan  data  penelitian  ini  adalah indepth  interview  dan  focus  group  discussion  (FGD).  Hasil  dari  penelitian  menunjukan  bahwa:  1) implementasi kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis belum optimal dilihat dari  a)  produktivitas:  capaian  kelompok  sasaran  masih  rendah;  b)  linearitas:  proses  implementasi kebijakan  belum  sesuai  dengan  spesifikasi  standar;  dan  c)  efisiensi:  sumber  daya  belum  didayagunakan secara  optimal.  2)  Faktor  pendukung  dan  penghambat  implementasi  kebijakan  dilihat  dari  a)  substansi kebijakan:  didukung  adanya  visi  misi  wali  kota,  namun  terhambat  belum  adanya  Peraturan  Walikota sebagai  peraturan  teknis  pelaksanaan;  b)  perilaku  pelaksana:  didukung  leadership  pimpinan  daerah, namun  terhambat  kurangnya  komitmen  pengelola  untuk  menjaga  kontinuitas  pengelolaan  sampah;  c) interaksi  jejaring  kerja:  didukung  adanya  kolaborasi,  namun  terhambat  belum  ada  SOP  pengelolaan sampah  regional;  d)  partisipasi  kelompok  sasaran:  didukung  upaya  pendekatan  persuasif  pemerintah, namun terhambat kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya; dan e) sumber daya:  didukung  adanya  keterlibatan  pihak  di  luar  pemerintah,  namun  terhambat  prosedur  dan  birokrasi pelaksanaan  kebijakan  belum  responsif  dan  akseleratif.  3)  Model  Tata  Kelola  Pengelolaan  Sampah Berorientasi  Lingkungan  Hidup  Strategis  dirumuskan  peneliti  sebagai  model  pengelolaan  sampah  yang ideal.
Kata  Kunci:  Implementasi  Kebijakan  Publik,  Model  Tata  Kelola  Persampahan,  Orientasi  Lingkungan Hidup Strategis.

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  supporting  and  inhibiting  factors  in  the  implementation  of strategic environmental waste management policies in Bogor City. The research model is qualitative with descriptive  analysis  techniques.  The  techniques  used  for  data  collection  in  this  study  were  in-depth interviews and focus group discussions (FGD). The results of the study show that: 1) the implementation of
strategic environmental-oriented waste management policies is not optimal in terms of a) productivity: the achievement  of  the  target  group  is  still  low;  b)  linearity:  the  policy  implementation  process  is  not  in accordance with  standard  specifications; and c)  efficiency: resources have not  been utilized optimally. 2) The supporting and inhibiting factors for the implementation of the policy are seen from a) the substance of the policy: it is supported by the mayor's vision and mission, but is hampered by the absence of a Mayor's Regulation  as  an  implementing  technical  regulation;  b)  behavior  of  executors:  supported  by  regional leadership  leadership,  but  hampered  by  lack  of  management  commitment  to  maintain  continuity  of  waste management; c) interaction of working networks: supported by collaboration, but hampered by the absence of regional waste management SOPs; d) participation of the target group: supported by the government's persuasive approach, but hampered by the lack of public awareness to sort waste from its source; and e) resources:  supported  by  the  involvement  of  parties  outside  the  government,  but  hampered  by  procedures and bureaucracy in implementing policies that have not been responsive and accelerated. 3) The Strategic Environment-Oriented  Waste  Management  Governance  Model  is  formulated  by  researchers  as  an  ideal waste management model.
Keywords: Public Policy Implementation, Waste Management Model, Strategic Environmental Orientation.

## PENDAHULUAN
Sampah  telah  menjadi  masalah  pelik  bagi  sebagian  besar  wilayah  perkotaan.  Hampir seluruh  penduduk  menghasilkan  sampah  setiap  hari,  sepanjang  tahun. 1 Demikian  pula  dengan bertambahnya  populasi  penduduk  jumlah  produksi  sampah  juga  turut  bertambah.  Pertumbuhan populasi  umumnya  dibarengi  dengan  peningkatan  konsumsi. 2 Meningkatnya  konsumsi  berimbas langsung dengan bertambahnya jumlah sampah yang diproduksi. Dengan demikian, pertambahan penduduk  di  sautu  Kawasan  membawa  implikasi  bertambahnya  volume  sampah  yang dihasilkan. 3,4
Wilayah  Kota  Bogor  merupakan  wilayah  yang  secara  topografi  cukup  datar  dan  sedikit bergelombang  pada  bagian  selatan.  Kondisi  ini  sangat  cocok  untuk  pengembangan  kegiatan perkotaan berupa permukiman dan prasarananya serta kegiatan ekonomis lainnya seperti industri, perdagangan  dan  jasa.  Di  samping  itu  wilayah  Kota  Bogor  yang  termasuk  dalam  konstelasi Kawasan Jabodetabek terhubung dengan kota inti yaitu DKI Jakarta melalui jejaring transportasi yang baik sehingga menyebabkan pergerakan penduduk antara kedua kota tersebut menjadi sangat mudah.  Kondisi  tersebut  didukung  dengan  kebijakan  perwilayahan  yang  memberikan  peran pengembangan  kegiatan  perumahan  dan  sarana  pendukungnya  serta  industri  di  Kota  Bogor sebagai kota satelit dalam konstelasi Jabodetabek.
1 Ripley,  Randall  B.,  and  Grace  A.  Franklin. Policy  Implementation  and  Bureaucracy . Brooks/Cole, 1986.
2 Satmaidi, Endra. "Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Menjamin  Terpeliharanya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Bagi Pembangunan Berkelanjutan." Indonesian Journal of Dialectics (IJAD) 5.3 (2015): 127-132.
3 Maolani,  Dedeng  Yusuf,  and  Deding  Ishak.  "Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dili Negara Timor Leste." Kelola: Jurnal Sosial Politik 1.2 (2018): 117- 130.
4 Sudipa,  Nyoman,  et  al.  "Model  Pengelolaan  Lingkungan  di  Kawasan  Pariwisata  Nusa  Penida, Bali." Jurnal Ecotrophic 14.1 (2020): 1-13.
Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Bogor  mencatatkan  timbulan  sampah  kota  Bogor mencapai  600  ton  per  hari,  atau  sekitar  18.000  ton  per  bulan.  Sebanyak  74%  dari  timbulan sampah  (sekitar  450-475  ton/hari)  dibuang  ke  Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA)  Galuga,  dan 26% dari timbulan sampah harian tersebut (sekitar 150 ton/hari) tidak dapat terangkut dan tersisa di  dalam  kota  Bogor. Di lain  pihak,  terdapat  kendala  dengan  mental  masyarakat  terkait  budaya membuang sampah sembarangan, semisal di bantaran sungai. Di satu sisi  masyarakat ingin agar rumahnya  bersih,  namun  tidak  peduli  tempat  lain  menjadi  kotor,  walaupun sebenarnya  warga sudah paham dampak buruk dari pembuangan sampah ke badan dan bantaran sungai.
Di  sisi  lain,  pengelolaan  sampah  di  Kota  Bogor  berada  di  bawah  pengawasan  Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2019  mengenai tugas pokok, tata kerja, fungsi, serta uraian  mengenai tugas jabatan struktural di Dinas Lingkungan Hidup. Sejak tahun 1992 Kota Bogor telah menggunakan Tempat Pembuangan Akhir  (TPA)  di  Desa  Galuga,  Kecamatan  Cibungbulang,  Kabupaten  Bogor.  TPA  ini  memiliki area seluas 13,6 ha. Penanganan sampah yang dilakukan di TPA Galuga dilakukan dengan sistem controlled  landfill ,  yaitu  pembuangan  yang  dilakukan  di  tempat  terbuka  dengan  pemadatan dengan  menggunakan  alat  berat  yang  dilengkapi  dengan  pipa-pipa  sebagai  pengumpul  dan penyalur air lindi dan gas.
Kemudian, manusia yang memiliki kecenderungan kuat untuk selalu hidup berkelompok. 5 Karena  kesadaran  inilah,  maka  manusia  hidup  dalam  suatu  komunitas  sosial  yang  terdiri  dari sejumlah  manusia  yang  hidup  dan  saling  bekerja  sama  satu  sama  lain.  Komunitas  sosial  inilah yang kemudian menjelma menjadi apa yang disebut negara ( state ) setelah para anggota komunitas sosial sepakat mengadakan kontrak sosial untuk hidup bersama. 6,7
Oleh karena itu, pemerintahan berperan dalam mengatur tata kehidupan suatu masyarakat dalam negara. Karena besarnya peran yang dijalankan tersebut tentunya suatu pemerintahan harus pula  dilengkapi  dengan  kekuasaan  atau  kewenangan  berupa  regulasi  dan  sebagainya  serta  alat untuk menjalankan kewenangan dan kekuasaan tersebut berupa aparat birokrasi yang kuat. 8
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  Cahyadi  disebutkan  bahwa  salah  satu  peran  yang melekat  pada  pemerintah  adalah  mengatur  dan  mengurus  negara  termasuk  seperti  perlindungan masyarakat  dan  wilayah  negara,  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  pengelolaan  lingkungan
5 Birkhölzer,  Karl.  "The  Role  of  Social  Enterprise  in  Local  Economic  Development." EMES CONFE (2009).
6 Tchobanoglous, George, H. Theisen, and S. Vigil. "Integrated Solid Waste Management,„Engineering Principles and Management Issues‟ McGraw–Hill." Inc., New York (1993): 949.
7 Kurniawan,  Danang  Aji,  and  Ahmad  Zaenal  Santoso.  "Pengelolaan  Sampah  di  Daerah  Sepatan Kabupaten Tangerang." ADI Pengabdian Kepada Masyarakat 1.1 (2020): 31-36.
8 Van  Meter,  Donald  S.,  and  Carl  E.  Van  Horn.  "The  Policy  Implementation  Process:  A Conceptual Framework." Administration & Society 6.4 (1975): 445-488.
hidup  serta  ketertiban  dan  keamanan  umum. 9 Sebab,  tujuan  utama  dibentuknya  pemerintahan adalah  untuk  menjaga  suatu  ketertiban  masyarakat,  agar  tercipta  kehidupan  masyarakat  yang wajar. Pemerintahan modern pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. 10

## LITERATURE REVIEW

## A. Implementasi Kebijakan Publik Oleh Pemerintah
Pada  penelitian  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Penyelenggaraan  Program Wajib  Pendidikan  Dasar  Sembilan  Tahun  di  Kota  Serang  Provinsi  Banten,  1)  implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang tahun 2014-2016 belum berjalan sesuai dengan tujuan kebijakannya, yang tampak terlihat berupa hambatan: a) dari dimensi produktivitas yaitu  sosialisasi  target  program  yang  rendah  dan  masalah  ketersediaan  dan  keakuratan  data program yang dibutuhkan.; b) dari dimensi linearitas yaitu masalah ketersediaan dan kelengkapan SOP  yang  berpihak  pada  kebutuhan  masyarakat  tidak tersedia lengkap;  c)  dari  dimensi  efisiensi yaitu  ketersediaan  sumber  daya  di  bawah  standar;  2)  determinan  yang  mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang Tahun 2014- 2016: a) dari sisi substansi kebijakan: tidak ada kejelasan tentang ukuranukuran dasar dan tujuan-tujuan  kebijakan  wajib  pendidikan  dasar  9  tahun  di  Kota  Serang  dan  belum  dilengkapi dengan  Peraturan  Walikota  yang  mengatur  lebih  lanjut  tentang  pendidikan  dasar,  b)  dari  sisi perilaku tugas pelaksana kebijakan: komitmen, tingkat kinerja, kompetensi, dan ketaatan petugas pelaksana  terhadap  SOP  masih  kurang  memuaskan,  c)  dari  sisi  interaksi  jejaring  kerja  antar organisasi  pelaksana:  komunikasi  dan  interaksi  jejaring  kerja  antar  organisasi  pelaksana  belum memanfaatkan  kemajuan  teknologi  di  bidang  media  sosial;  d)  dari  sisi  partisipasi  kelompok sasaran:  partisipasi  masyarakat  sasaran  belum  memuaskan  (jumlah  angka  putus  sekolah  masih cukup  tinggi);  e)  dari  sisi  ketersediaan  pelaksana,  peralatan,  informasi  dan  teknologi  belum memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
Teori  Hamdi  relevan  dijadikan  acuan  implementasi  kebijakan  wajib  pendidikan  dasar  9 tahun  di  Kota  Serang,  namun  perlu  ada  penambahan  indikator  baik  untuk  dimensi  maupun determinannya. 11 Adapun kontribusi keilmuan dari hasil penelitian ini yaitu menghasilkan model teoretis  baru  implementasi  kebijakan  yang  selalu  menampilkan  dimensi  dan  determinan  secara bersamaan.
9 Cahyadi, Andi, Sriati Sriati, and Andy Al Fatih. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Purbalingga." Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS) 2.2 (2018): 20-24. 10 Costa-Rosa, Abílio da. "A Instituição de Saúde Mental Como Dispositivo Social de Produção de Subjetividade." Estudos de Psicologia (Campinas) 29 (2012): 115-126.
11 Hamdi,  Hamdi.  "Konsep  Perencanaan  dan  Pengembangan  Ruang  Bagi  Pedagang  Kaki  Lima Jalan Sabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat." Planesa 2.2: 212945.
Dalam istilah kebijakan atau policy dapat dimaknai dengan berbagai ragam oleh para ahli maupun  lembaga  Internasional.  Menurut  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  kebijakan merupakan suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu suatu rencana. 12 Dapat pula dimaknai sebagai suatu prinsip tindakan pemerintah menuju tujuan tertentu. 13 Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang  diusulkan  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  yang memberikan  hambatan-hambatan  dan  peluang  terhadap  kebijakan  yang  diusulkan  untuk menggunakan  dan  mengatasi  dalam  rangka  mencapai  suatu  tujuan  atau  merealisasikan  suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. 14
Implementasi kebijakan juga merupakan salah satu aspek penting dari seluruh rangkaian proses  kebijakan,  Udoji  mengemukakan  bahwa “the  execution  of policies is  as  important  if  not more important than policy-naking. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they  are  implemented”. 15 Hal  ini  menggambarkan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan suatu kebijakan. Berbagai kebijakan hanya akan merupakan suatu impian yang berupa rencana bagus belaka yang tersimpan dalam arsip, jika tidak diimplementasikan atau hanya sebagai koleksi semata.
Juga  dijelaskan  bahwa  definisi  Implementasi  Kebijakan  adalah  suatu  penggalan  dari proses kebijakan, yang berisi upaya untuk mengubah target menjadi hasil. 16 Target tersebut adalah konkretisasi  atau  spesifikasi  dari  tujuan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan,  secara  rinci  dan berjenjang  menjadi  program-program  (dan  juga  mungkin  lebih  rinci  lagi,  menjadi  sub-sub program)  dan  kegiatan-kegiatan.  Pengkajian  terhadap  implementasi  kebijakan  selalu menampilkan dua dimensi utama yaitu indikator dan determinan. 17
Dengan  menggunakan  menggunakan  analisis  model  implementasi  kebijakan  Muchlis Hamdi, karena penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana faktor dimensi dan determinan pada pengelolaan  sampah  di  Kota  Bogor.  Selain  itu,  kebijakan  pengelolaan  sampah  di  Kota  Bogor merupakan  program  pemerintah  yang  sudah  mendapatkan  persetujuan  dari  DPRD  yang merupakan wakil dari masyarakat Kota Bogor.
12 Wachid, Abdul, and David Laksamana Caesar. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus." J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat 6.2 (2021): 173-183.
13 Purwanto,  Erwan Agus, and Dyah Ratih Sulistyastuti. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Gave Media, 2012.
14 Mokodompis,  Yuliarto,  Markus  Kaunang,  and  Ventje  Kasenda.  "Implementasi  Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado." Jurnal Eksekutif 3.3 (2019).
15 Sabatier, Paul, and Daniel Mazmanian. "The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis." Policy Studies Journal 8.4 (1980): 538-560.
16 Therivel, Riki, et al. Strategic Environmental Assessment . Routledge, 2013.
17 Rubin, Herbert J., and Irene S. Rubin. Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data . Sage, 2011.

## B. Model Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijaksanaan  sebagai  sebuah  tindakan  yang  dilakukan  individu  atau kelompok  pemerintah  maupun  swasta  yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. 18
Terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan  yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sumber daya sebagai Sumber  Daya  keuangan,  sumber  daya  anggaran,  dan  sumber  daya  peralatan  dan  sumber  daya kewenangan;  Sumber  Daya  manusia  merupakan  salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan. 19 Probably the most essential resources in implementing policy  is  staff ;  Sumber  daya  kewenangan  dimana  kewenangan  ( authority )  yang  cukup  untuk membuat  keputusan  sendiri  yang  dimiliki  oleh  suatu  lembaga  akan  mempengaruhi  lembaga  itu dalam  melaksanakan  suatu  kebijaksanaan.  Kewenangan  ini  menjadi  penting  ketika  mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. 20
Selanjutnya,  model  implementasi  kebijakan  berdasarkan  pendekatan  Merilee  S.  Grindle dikenal  dengan Implementation  as  A  Political  and  Administrative  Procces .  Sebab,  keberhasilan sebuah  kebijaksanaan  untuk  diimplementasikan  sangat  tergantung  pada  tingkat  kemampuan terimplementasinya ( implementability ) kebijaksanaan itu sendiri. Implementability tersebut dapat dilihat dari Isi Kebijaksanaan ( Content of Policy ) dan Konteks Kebijaksanaan ( Context of Policy ).

## C. Pengelolaan Sampah
Berdasarkan  UU  No.18  tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah,  di  uraikan  bahwa sampah  adalah  sisa  kegiatan  sehari-hari  manusia  dan  atau  proses  alam  yang  berbentuk  padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
Perlu  diketahui,  sumber  utama  dari  sampah  membusuk  adalah  sisa-sisa  makanan,  baik sisa  dari  pengolahan  makanan  maupun  sisa  konsumsi,  Hal  itulah  yang  menyebabkan  terjadinya perbedaan  di  setiap  daerah  karena  perbedaan  pola  konsumsi  sebagai  hasil  dari  standar  dan  gaya hidup penduduknya yang berbeda pula. 21
18 Yulistia, Gusrini, Margaretha Suryaningsih, and Dewi Rostyaningsih. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan  Sampah  Kota  Semarang  Menurut  Perda  Nomor  6  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan Sampah." Journal of Public Policy and Management Review 4.3 (2015): 174-185.
19 Yudianto,  Tri,  Prabang  Setyono,  and  I.  Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani.  "Implementasi Kebijakan  dan  Strategi  dalam  Pengelolaan  Sampah  di  Kabupaten  Blora." Jurnal  Kesehatan  Lingkungan Indonesia 20.1 (2021): 21-26.
20 Agustino, Leo. Politik & Kebijakan Publik . AIPI Bandung, 2006.
21 Singhirunnusorn, Wichitra, Kidanun Donlakorn, and Warapon Kaewhanin. "Contextual Factors Influencing  Household  Recycling  Behaviours:  A  Case  of  Waste  Bank  Project  in  Mahasarakham Municipality." Procedia-Social and Behavioral Sciences 36 (2012): 688-697.
Pengelolaan  sampah  didefinisikan  sebagai  suatu  disiplin  yang  berkaitan  dengan pengendalian  atas  timbulan,  penyimpanan,  pengumpulan,  pemindahan  dan  pengangkutan, pengolahan,  dan  pembuangan  sampah;  sedemikian  rupa  sehingga  sesuai  dengan  prinsip-prinsip dalam  kesehatan  masyarakat,  ekonomi,  keteknikan,  konservasi,  estetika,  dan  pertimbangan- pertimbangan lingkungan lainnya termasuk (responsif) terhadap sikap masyarakat umum. 22
Adapun  yang  dimaksud  dengan  pengelolaan  sampah  terpadu  ( integrated  Solid  Waste Management )  adalah  suatu  kerangka  petunjuk  untuk  merencanakan  dan  melaksanakan  sistem pengelolaan sampah baru dan/atau menganalisis serta mengoptimalkan sistem saat ini. 23
Kemudian,  pengelolaan  sampah  3R  sebagaimana  diamanatkan  dalam  undang-undang tersebut  sejalan  dengan  konsep  pengelolaan  sampah  modern  yang  mana  tahap  pengelolaan sampah  modern  terdiri  dari  3R  ( reduce,  reuse,  recycle )  sebelum  akhirnya  dimusnahkan  atau dihancurkan. 24

## D. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS)  adalah  rangkaian  analisis  yang  sistematis, menyeluruh  dan  partisipatif  untuk  memastikan  bahwa  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  telah menjadi  dasar  dan  terintegrasi  dalam  pembangunan  suatu  wilayah  dan/atau  kebijakan,  rencana dan/atau  program  (UU  No.32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup). Maka tujuan utama KLHS adalah untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan.
Oleh  karena  itu,  untuk  menganalisis  bagaimana  implementasi  kebijakan  pengelolaan sampah  di  Kota  Bogor  yang  berorientasi  pada  lingkungan  hidup  strategis,  digunakan  perspektif dimensi produktivitas, linearitas dan efisiensi. 25
Sedangkan,  konsep  untuk  mengamati  keberhasilan  implementasi  terdapat  tiga  dimensi penting,  yakni  produktivitas,  linearitas  dan  efisiensi.  Dengan  kata  lain  baik  buruknya  ketiga dimensi  tersebut  dipengaruhi  oleh  kelima  faktor  yang  telah  disebutkan  di  atas  (perhatikan  arah panah dari lima faktor), dimana perspektif keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari aspek  :  1)  Pengorganisasian,  penyesuaian  dan  penataan  kembali  sumber  daya,  unit-unit  serta
22 Yang,  Ming-Ying,  Manlai  You,  and  Fei-Chuan  Chen.  "Competencies  and  Qualifications  for Industrial Design Jobs: Implications for Design Practice, Education, and Student Career Guidance." Design Studies 26.2 (2005): 155-189. 23 Witjaksono,  Mit.  "Pembangunan  Ekonomi  dan  Ekonomi  Pembangunan:  Telaah  Istilah  dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan." Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan 1.1 (2009).
24 Douglass, Mike. "The Political Economy of Urban Poverty and Environmental Management in Asia:  Access,  Empowerment  and  Community  Based  Alternatives." Environment  and  Urbanization 4.2 (1992): 9-32.
25 Kholil,  Eriyatno,  and  Surjono  Hadi  Sutjahyo.  "Pengembangan  Model  Kelembagaan  Pengelola Sampah  Kota  dengan  Metode  ISM  (Interpretative  Structural  Modeling)  Studi  Kasus  di  Jakarta Selatan." Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 2.1 (2008).
metode  untuk  menjadikan  program  berjalan;  2)  Penafsiran  (interpretasi)  program  menjadi rencana,  pengarahan  yang  tepat  dan  dapat  diterima  serta  dilaksanakan  oleh  para  pelaksana kebijakan.  Dalam  hal  ini  diperlukan  informasi  proses  kebijakan,  standardisasi  yang  jelas,  serta tingkat  dukungan;  dan  3)  Penerapan  (aplikasi)  pelayanan,  pembayaran  atau  lainnya  yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. 26
Pentingnya  kajian  terhadap  pelaksanaan  sautu  kebijakan  publik  untuk  mengukur  dan mengidentifikasi  bagaimana  kebijakan  itu  diimplementasikan  beserta  faktor-faktor  determinan yang  mempengaruhinya,  dapat  menjadi  sautu  masukan  berupa  abstrak  maupun  konsep  untuk merumuskan  dimensi-dimensi  dalam  membangun  konstruksi  model  pengelolaan  sampah  yang sesuai  dengan  tujuan,  sasaran  kebijakan,  serta  orientasi  lingkungan  hidup  strategis.  Untuk  itu, perlu  dianalisis  bagaimana  kondisi  internal  dan  eksternal  para  pelaksana  dengan  menggunakan analisis SWOT.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  akan  menjelaskan  (deskriptif  eksplanatori)  dengan  menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer  melalui in-depth interviews dan focus  group  discussion. Selain  itu  data  sekunder  melalui  berbagai  rujukan  buku,  dokumen, serta  informasi  menggunakan  studi  kepustakaan,  digunakan  untuk  mendukung  data  primer tersebut. 27
Penelitian  kualitatif  adalah  metode  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang berasal  dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan.  Proses  penelitian  ini  diawali  dengan  langkah mengajukan  pertanyaan  dan  prosedur,  mengumpulkan  data  yang  spesifik  dari  para  partisipan, menganalisis  data  secara  induktif  mulai  dari  tema  yang  khusus  ke  umum  dan  mengolah  makna data. 28
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, bahwa studi kasus sebuah eksplorasi dari suatu sistem  yang terikat atau suatu kasus/beragam kasus  yang dari waktu  ke  waktu  melalui  pengumpulan  data  yang  mendalam  serta  melibatkan  berbagai  sumber informasi  yang  kaya  dalam  suatu  konteks.  Sistem  terikat  ini  diikat  oleh  waktu  dan  tempat sedangkan  kasus  dapat  dikaji  dari  suatu  program,  peristiwa,  aktivitas  atau  suatu  individu  dan organisasi.  Dengan  perkataan  lain,  studi  kasus  merupakan  penelitian  dimana  peneliti  menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi
26 Sadler,  Barry. Strategic  Environmental  Assessment:  Status,  Challenges  and  Future  Directions . Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of the Netherlands, 1996.
27 Arikunto, Suharsimi. "Metode Peneltian." Jakarta: Rineka Cipta (2010).
28 Sugiyono,  Dr.  "Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D." (2013).
atau  kelompok  sosial)  serta  mengumpulkan  informasi  secara  terinci  dan  mendalam  dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.
Untuk  menelaah  bagaimana  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  sampah  berorientasi lingkungan  digunakan  3  (tiga)  dimensi  yaitu,  1)  Dimensi  Produktivitas,  yang  diukur  melalui indikator  jumlah  pencapaian  kelompok  sasaran;  2)  Dimensi  Linearitas,  dengan  indikator  derajat kesesuaian  dengan  standar  (prosedur,  waktu,  biaya,  tempat,  dan  pelaksana);  serta  3)  Dimensi Efisiensi,  yang  diukur  dengan  tingkat  pendayagunaan  sumber  daya  (pelaksana,  aset,  dana,  dan teknologi).
Adapun  pada  pelaksanaannya,  kebijakan  yang  diimplementasikan  berhadapan  dengan faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  yang  dianalisis  dengan  dimensi  determinan implementasi kebijakan terdiri dari 5 (lima) faktor, yaitu: 1) Substansi kebijakan dengan indikator konsistensi  derivasi  isi/spesifikasi  kebijakan,  dan  keselarasan  isi  kebijakan  dengan  isi  kebijakan lain;  2)  Perilaku  tugas  pelaksana,  dengan  indikator  motivasi  kerja,  kecenderungan penyalahgunaan  wewenang,  dan  kemampuan  pembelajaran;  3)  Interaksi  jejaring  kerja,  yang diukur  melalui  indikator  kerja  sama  antar  pelaksana,  dan  hubungan  wewenang  antar  tingkatan pemerintahan; 4) Partisipasi kelompok sasaran, indikatornya tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan,  dan  kemampuan  berkontribusi  sesuai  prosedur  yang  ada;  5)  Sumber  daya,  dengan indikator kecukupan dana, ketersediaan pelaksana, kecukupan pelaksana, ketersediaan informasi, dan ketepatan teknologi. 29
Selanjutnya kerangka konseptual penelitian disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 1. Kerangka Konseptual Pemikiran
No Konsep Dimensi Indikator
1 Implementasi
Kebijakan
(Hamdi, 2014) 1. Produktifitas 1. Upaya Pencapaian keompok sasaran 2. Jumlah pencapaian kelompok sasaran 2. Linieritas
1. Sesuai prosedur
2. Sesuai waktu
3. Sesuai biaya
4. Seusai tempat/lahan
5. Kesesuaaian pelaksana
3. Efisiensi 1. Pendayagunaan SDM 2. Pendayagunaan asset
3. Pendayagunaan dana
29 Hamdi,  Hamdi.  "Konsep  Perencanaan  dan  Pengembangan  Ruang  Bagi  Pedagang  Kaki  Lima Jalan Sabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat." Planesa 2.2: 212945.
4. Pendayagunaan teknologi 2 Determinan Implementasi Kebijakan (Hamdi, 2014) 1. Substansi Kebijakan 1. Keselarasan dengan RPJMD/Renstra 2. Keselarasan dengan kebijakan lain 2. Perilaku pelaksana
1. Motivasi kerja
2. Kemampuan pembelajaran pengelola 3. Interaksi jejaring kerja 1. Kerjasama antar pelaksana 2. Hubungan keweanangan pemerintah daerah dan provinsi 4. Partisipasi kelompok sasaran 1. Tingkat penerimaan manfaat kegiatan 2. Kemampuan kontibusi kelompok
kegiatan
3. Peranan teknologi 5. Sumber Daya Ketersediaan dana, SDM, peralatan, informasi, dan teknologi
Data  penelitian  terdiri  atas  sumber  data  sekunder  dan  sumber  data  primer.  Sumber  data sekunder adalah berbagai buku dan dokumen serta sumber informasi lainnya. Sumber data primer adalah sejumlah informan penelitian. Sumber  data  primer  diperoleh  dari  jenis  primer  (data yang  didapat  langsung  dari  sumbernya)  yang  dibutuhkan  untuk  mengungkap  dan  membahas fenomena  yang  dijadikan  obyek  penelitian,  yaitu  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah berorientasi lingkungan hidup strategis di Kota Bogor. Dalam penelitian ini data primer  diambil dengan Teknik wawancara dari para informan dan Focus Group Discussion yang dipilih berdasar teknik purposive sampling .
Informan dalam penelitian ini digunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan para personal yang dijadikan informan atau narasumber dimaksud merupakan orang yang terlibat, bersentuhan,  memiliki  wawasan  dan  pengetahuan,  serta  memiliki  posisi  strategis  atau berkepentingan terkait topic penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berorientasi Lingkungan Hidup Strategis di Kota Bogor
Sejak  tahun  1992  Kota  Bogor  telah  menggunakan  Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA)  di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. TPA ini memiliki area seluas 13,6 ha. Penanganan sampah yang dilakukan di TPA Galuga dilakukan dengan sistem controlled landfill ,
yaitu pembuangan yang dilakukan di tempat terbuka dengan pemadatan dengan menggunakan alat berat yang dilengkapi dengan pipa-pipa sebagai pengumpul dan penyalur air lindi dan gas.
Pengelolaan sampah di Kota Bogor diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 mengenai  Pengelolaan  Sampah  dimana  regulasi  tersebut  berisi  kebijakan  serta  strategi  dalam melaksanakan  pengelolaan  sampah  yang  diturunkan  menjadi  sebuah  arahan  dan  program pengurangan dan penanganan sampah.
Perda  tersebut  menjabarkan  bahwa  pengelolaan  sampah  terdiri  dari  perencanaan, pelaksanaan,  penanganan,  dan  penyediaan  TPS  atau  TPST  atau  TPSA.  Secara  garis  besar pengelolaan  sampah  diturunkan  menjadi  program  pengelolaan  sampah  dengan  konsep  3R  yaitu reduce (mengurangi), reuse (menggunakan  kembali),  serta recycle (mendaur  ulang),  serta  bank sampah. Data yang diperoleh dari laman situs pemerintah kota bogor menyatakan bahwa terdapat 27 TPS3R dan 346 bank sampah.

## Tabel 2. Kemampuan Lahan kota Bogor
Wilayah Pelayanan Kemampuan Lahan Tidak Mampu Kurang Mampu Sedang Cukup Mampu Mampu Total A 310,171 53,571 705,624 501,635 86,699 1657,7 B 301,477 90,547 664,497 318,567 67,312 1442,4 C 280,101 178,419 1418,248 740,658 107,156 2724,58 D 123,493 252,157 1036,901 390,631 12,578 1815,75 E 363,585 223,134 1557,453 1200,540 157,038 3501,75 Total 11142,2 Sumber: RPJMD Kota Bogor 2019-2014
Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa kemampuan lahan Kota Bogor cukup mampu  dalam  menampung  pertambahan  jumlah  penduduk  dengan  memperhitungkan  kualitas lingkungan  dan  prasarananya  sehingga  penduduk  yang  tinggal  di  Kota  Bogor  memperoleh keamanan  dan  kenyamanan  dalam  melakukan  aktivitas  di  Kota  Bogor.  Dari  hasil  analisis kemampuan  lahan,  wilayah  Kota  Bogor  cenderung  memiliki  kemampuan  lahan  di  kelas  sedang jika akan dikembangkan sebagai kawasan perkotaan. Maka dari itu, Kota Bogor dapat diarahkan menjadi  kawasan  yang  memiliki  fungsi  untuk  dapat  dikembangkan  sebagai  kawasan  perkotaan, termasuk  di  dalamnya  infrastruktur  pengelolaan  persampahan,  dimana  dikembangkan  Kawasan sebagai  Tempat  Pengolahan  dan  Pemrosesan  Akhir  Sampah  (TPPAS)  dan  Stasiun  Pengolahan Antara (SPA) di Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal. Namun demikian, berdasarkan
Peraturan  Daerah  No.6  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Perda  No.8  Tahun  2011  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor tidak lagi ditetapkan adanya kawasan sebagai TPPAS dan SPA, namun ditetapkan diperbanyak TPS di setiap kelurahan.

## Tabel 3. Risiko Persampahan kota Bogor
No Kecamatan Rendah Sangat Tinggi Sedang Tinggi Total (ha) 1 Kec. Bogor Barat 302,85 433,23 281,45 1.314,03 2.331,55 2 Kec. Bogor Selatan 150,49 1.485,77 816,45 597,35 3.050,05 3 Kec. Bogor Tengah 306,34 353,99 176,34 836,67 4 Kec. Bogor Timur 312,58 462,65 272,77 1.048,00 5 Kec. Bogor Utara 345,38 324,71 1.142,05 1.812,14 6 Kec. Tanah Sareal 222,73 759,12 474,38 603,77 2.060,01 Total 1.649,36 3.140,78 2.250,98 4.106,31 11.138,42 Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031
Kemudian,  KLHS  dipertimbangkan  dari  jasa  ekosistem,  dimana  jasa  ekosistem  adalah produk  yang  dihasilkan  oleh  ekosistem  untuk  dapat  dimanfaatkan  oleh  manusia.  Dalam  setiap ekoregion yang terdiri dari beberapa tipe ekosistem, terdapat satu atau lebih jasa ekosistem yang dihasilkan.
Berdasarkan  hasil  identifikasi  isu  dari  berdasarkan  hasil  telaahan  6  muatan  KLHS  yang menghasilkan  7  isu  strategis,  dimana  yang  relevan  dengan  topik  penelitian  yang  diambil  yaitu: Timbulan  sampah  Kota  Bogor  yang  dominan  pada  kawasan  permukiman;  dan  pesatnya pertumbuhan  penduduk  di  Kota  Bogor.  Dengan  demikian,  permasalahan  yang  terjadi  adalah pengelolaan  sampah  yang  belum  terpadu.  Sampai  saat  ini  sampah  masih  menjadi  permasalahan yang belum terpecahkan khususnya di kota-kota besar, permasalahan yang timbul terutama karena besarnya  volume  sampah  yang  berbanding  lurus  dengan  pertumbuhan  penduduk  yang  cukup tinggi, Keterbatasan untuk pembuangan akhir sampah, sampai saat ini Kota Tempat Pembuangan Akhir  Sampah  (TPA)  masih  terletak  di  Kabupaten  Bogor  dan  Teknik  pengolahan  sampah  yang masih konvensional.

## B. Produktivitas Kebijakan
Dimensi  pertama  untuk  menganalisis  bagaimana  kebijakan  pengelolaan  sampah berorientasi  lingkungan  hidup  strategis  yaitu  dimensi  produktivitas,  dimana  dalam  perspektif dimensi ini dilihat dari upaya yang dilakukan dan seberapa banyak pencapaian kelompok sasaran.
Terkait upaya  yang dilakukan untuk  mencapai target informan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota  Bogor  mengatakan  bahwa  TPS3R  merupakan  hal  yang  kejar  untuk  Pengelolaan  sampah kawasan  lingkungan,  dan  kalau  bisa  menurutnya  dari  kawasan  lingkungannya  sendiri  itu  sudah direduksi/dikurangi,  kemudian  pemilahan  sampah  disumber  bukan  di  TPS  tapi  di  sumber  dari kawasan-kawasan tadi yang masuk ke dalam TPS3R nanti kita kerja sama dengan bank sampah.
Sejalan  dengan  keterangan  informan  di  atas,  informan  Bapak  Febby  Dharmawan  selaku Kabid Persampahan DLH Kota Bogor juga mengungkapkan bahwa: “Untuk pengelolaan TPS3R saat ini kita punya 30 tapi yang berjalan itu ada 28 saat ini mulai dari 2010 sampai dengan tahun sekarang  berkembang  TPS3R  dan  untuk  disana  ada  pemilahan  sampah  organik  dan  anorganik untuk  menjadi  kompos  untuk  menjadi  bioregister  lalu  berkembang  lagi  seiring  dengan berkembangnya  teknologi  ke  budidaya  maggot  dan  bank  sampah  unit  saat  ini,  memang  tidak semua  TPS3R  itu  ada  budidaya  maggot  dan  bank  sampahnya  hanya  beberapa  bagian  saja beberapa TPS yang mempunyai budidaya maggot sama bank sampah.”
Sementara itu, keterangan terkait capaian kelompok sasaran, juga dikemukakan informan Ibu Lusi sebagai berikut:
“Bentuk TPS 3 R  yang ada jumlahnya sebenarnya ada 30  ya tapi yang jalan ada 28 iya kemudian  ada  juga  bank  sampah  hanya  bedanya  kalo  di  bank  sampah  kan  pengolahan sampahnya lebih hanya untuk ke anorganik kalo di TPS 3 R itu kumpulan sampah organik dan an-organik dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pengelola.”
Dari  berbagai  keterangan  keseluruhan  informan  yang  diwawancara  yang  kemudian  pada proses  pengkodean  didapatkan  bahwa  berdasar emerging  code yang  relevan  mengarah  pada selective  coding atau  coding- coding tema  terpilih yaitu  upaya  pencapaian  sasaran  dan  jumlah sasaran  ( Lampiran  Coding Wawancara ),  didapatkan  bahwa  rata-rata  informan  mengemukakan pandangannya  mengenai  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mencapai  kelompok sasaran  dai kebijakan  pengelolaan  sampah  berorientasi  lingkungan  hidup  strategis dapat  dikatakan  cukup berjalan dengan baik, akan tetapi masih belum mendongkrak tingkat capaian kelompok sasaran.

## C. Linearitas Kebijakan
Terkait upaya yang dilakukan untuk mencapai target informan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mengatakan:
“Kalau  kita  lihat  kebijakan  pengelolaan  sampah  ke  depan  memang  kebijakan  di  Kota Bogor  untuk  pengelolaan  sampah  itu  sebetulnya  akan  sejalan  dengan  kebijakan pemerintah  pusat  bahwa  ada  upaya  melakukan  pengurangan  sampah.  Jadi  sebetulnya kalau  kita  lihat  pengurangan  sampah  itu  adalah  kalau  kita  berdasarkan  trend  jumlah
penduduk  teorinya  sampah  itu  akan  selalu  meningkat  setiap  tahun  akan  naik  terus  naik kalau kita lihat melalui grafik dan tindakannya bisa saya kasih, dia akan naik terus ke atas, yang di atas naik ke atas. Kalau tidak ada upaya pengurangan, apapun yang kita lakukan maka  hanya  akan  menambah  luas  TPA,  TPA  terus,  nah  ini  maka  akan  jadi  kebijakan strategis,  karena  apa,  kalau  kita  hanya  memperluas  TPA  terus  maka  sampai  kapanpun ngga  akan  cukup  pak,  maka  harus  ada  teknologi  harus  ada  upaya  untuk  mengurangi sampah.  Kebijakan  kami  di  Kota  Bogor  adalah  di  dalam  Jaksrada  melakukan  upaya pengurangan sampah sesuai dengan turunan Jaksra nasional nah ini kita lihat yang paling bawah yang kuning adalah upaya pengurangan sampah yang selalu kita coba tingkatkan, kalo  upaya  pengurangan  sampahnya  naik  yang  bawah  ini  maka  upaya  yang  harus  kita tangani sepanjang tahun harusnya turun, nah yang di tengah ini pak turun.”
Informan  Bapak  Rama  dari  PSTRP  Jabar  yang  mengemukakan  pandangannya  sebagai berikut:
“Awal  itu  tahun  2008  pak,  jadi  2008  itu  sudah  ada  permintaan  dari  Kota  Bogor  dan Kabupaten Bogor atas kendalanya persampahan di wilayahnya yang terutama itu di Depok si pak sebetulnya,  yang  kedata  sebagai  limbah  itu  sampai  saat  ini  memang  sudah  over  limit  lah  gitu untuk penampungannya di TPA, awalnya dari situ kita melakukan DMB tahun 2010 an iya, awal pembangunan infrastruktur itu tahun 2012 sudah starting dan list akhirnya kita melakukan galang KPBU sistem KPBU itu tahun 2017 cuman diresmikan itu tahun 2019 akhir.”
Dari  keterangan  informan,  dapat  memberikan  gambaran  bahwa  di  tingkat  pelaksana  di Kota  Bogor  bahwa  waktu  kebijakan  terkait  pengelolaan  sampah  berorientasi  lingkungan  hidup strategis ini telah dijalankan cukup lama dengan tindak lanjut yang bertahap.
Keterangan beberapa informan terkait dukungan anggaran tersebut memberikan gambaran bahwa dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Bogor pada dasarnya ada, namun bagi pengelola sampah  di  tingkatan  masyarakat,  terutama  di  wilayah-wilayah  lingkup  daerah  merasakan kekurangan dukungan anggaran.
Selanjutnya,  dalam  perspektif  linearitas,  indikasi  bagaimana  pelaksanaan  kebijakan pengelolaan  sampah  berorientasi  lingkungan  hidup  strategis  juga  dapat  dilihat  dari  ketersediaan lahan,  dimana  terkait  tempat  atau  lahan  in  disampaikan  oleh  informan  Bapak  Febby  yang mengatakan:
“Sekarang  yang dibutuhkan itu kalo lahan 3x3 aja orang dipinggir rumah bapak apakah bersedia  nah  kadang  kan  gitu  padahal  mereka  juga  menghasilkan  sampah  itu  dilematikanya persampahannya pak. nah kalo penegakan hukum ada pengawas dari lingkungan hidup tokoh PNS juga  ada  gitu  cuman  ga  sebanding  pak  karena  pns  nya  cuma  6  orang  untuk  mencakupi  1  Kota
Bogor gitu kan, kami juga terkendala sama 1 pak SDM, kami ini lebih banyak PKWT pak PNS kami  dibawah  kami  itu  untuk  jumlah  PNS-nya  itu  untuk  di  kami  263  tenaga outsourcing -nya PKWT-nya  itu  ada  1300  dan  masih  ada  yang  PKK  dan  itu  bentar  lagi  banyak  yang  memasuki usia-usia pensiun kaya supir mandor udah ga ada regenerasi pak.”
Hal  tersebut  juga  senada  disampaikan  oleh  informan  Ibu  Lus  yang  mengemukakan keterangan berikut : “Kita punya 68 kelurahan minimal kita punya 68 TPS3R sedangkan sekarang baru  30  pak  nah  kendalanya  itu  pertama  lahan  pak,  karena  untuk TPS3R  itu  kan  minimal  butuh lahan 200 meter, sedangkan kalo di kota 200 meter orang lebih baik untuk bangun kontrakan.”
Dari beberapa keterangan informan tersebut di atas perihal ketersediaan lahan atau tempat pengelolaan  sampah  berorientasi  lingkungan  hidup  strategis,  memberikan  gambaran  bahwa  di Kota  Bogor  masih  terdapat  kesulitan  untuk  mendapatkan  lahan-lahan  untuk  dijadikan  sebagai sarana  pengolahan  sampah.  Idealnya  pengelolaan  sampah  menjalankan  strategi  yang  mana penanganan  sampah  kota  harus  diarahkan  pada  pengurangan  sampah  di  sumber. 30 Hal  ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap lahan yang semakin sulit diperoleh.

## D. Efisiensi Kebijakan
Dimensi  selanjutnya  yang  dijadikan  sebagai  perspektif  untuk  mengkaji  bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis yaitu efisiensi kebijakan,  dimana  dimensi  ini  digambarkan  melalui  indikasi  tingkat  pendayagunaan  terhadap sumber  daya  manusia,  aset,  dana  dan  teknologi.  Terkait  sumber  daya  manusia,  informan  Bapak Bambang selaku pengurus KSM TPS3R mengemukakan pandangannya sebagai berikut:
“Untuk sementara ini yang kami dapat untuk dari kebijakan Kota Bogor itu alhamdullah dibantu  juga  dalam  segala  macam  halnya  berbentuk  pelatihan-pelatihan,  untuk  masalah pengelolaan  sampah  ini  termasuk  masalah  maggot  juga,  masalah  ternak  lele  juga  iya  gitu.” Keterangan  tersebut  dapat  menggambarkan  bahwa  pada  dasarnya  pemerintah  Kota  Bogor berupaya  melakukan  pendayagunaan  dalam  hal  SDMSDM  hingga  di  tingkatan  pelaksana kebijakan, dalam hal ini masyarakat dalam kelembagaan KSM TPS3R.
Selanjutnya,  dikemukakan  pula  oleh  informan  Bapak  Bambang  perihal  upaya pendayagunaan SDM dalam pengelolaan sampah, sebagai berikut:
“Cuma kita sudah hampir setahun dua tahun ya belum ada pelatihan lagi, tapi rencananya katanya bilamana kondisi di bulan Desember ini tidak ada pandemi akan ada pelatihan lagi untuk masalah sisi pelaporan sifatnya langsung melalui AHP atau gimana saya kurang tahu, nah dari situ untuk masalah pengelolaan sampah itu kebijakan ari pemerintah ada untuk masalah BOP tapi kita
30 Puspitawati, Yuni, and Mardwi Rahdriawan. "Kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan  Konsep  3R  (reduce,  reuse,  recycle)  di  Kelurahan  Larangan  Kota  Cirebon." Jurnal  Pembangunan Wilayah & Kota 8.4 (2012): 349-359.
harus  bisa  memanfaatkan  itu  dari  kemasyarakat  jadi  kita  dapet  BOP,  jadi  kita  dapat  BOP,  jadi bukannya  BOP  secara  langsung  untuk ini, melalui  sistimnya  kita  dapat  4  orang  tapi  kan  kita  ini pekerja ada 17 pak, gak  mungkin hanya 4 orang ini  yang dapat, nah akhirnya kita dikumpulkan dibagi  rata  ada  yang  kebagian  berapa    beda-beda  gitulah,  nah  dari  situ  kita  untuk  masalah kelanjutannya  dinas  melakukan  pertama  awal  dulu  untuk  permodalan  lah  gitu  kalo  semacam maggot  ke,  pelatihannya  segala  macam  setelah  kesena  lepas  ya  kadang-kadang  ada  yang  maju yang bisa lanjut ada yang engga gitu pak ya, Cuma kebetulan kalo saya ma lanjut masalah maggot juga, lele ada juga tetep gitu, nah masalah pengembangan inovasi itu bagaimana wilayah masing- masing, gitu masalah disini bisanya apa kan beda-beda pak, diwilayah itu beda-beda, disana beda, disini  beda  gitu  nah  kebetulan  kalau  disini  ma  saya  kemarin  itu  sifatnya  masalah  bikin  bata  itu kita terus terang pak kalo kita hanya bisa  membantu dalam hal untuk pengurangan pembuangan sampah ke Galuga itu.”
Keringanan  beberapa  informan  di  atas  memberikan  gambaran  bahwa  pendayagunaan SDM dalam pengimplementasikan kebijakan pengelolaan Sampah berorientasi lingkungan hidup strategis  ini  belum  optimal.  Hal  ini  dilihat  dari  kurangnya  ketersediaan  SDM  terutama  di tingkatan pelaksana pengolahan sampah di daerah. Selain itu, upaya untuk memberdayakan SDM dengan  meningkatkan  kapasitas  dan  kapabilitas  SDM  melalui  pelatihan-pelatihan  pun  belum secara optimal dilakukan melalui berbagai kegiatan yang merata, rutin dan berkesinambungan.
Dari berbagai keterangan keseluruhan informan  yang diwawancara  yang kemudian pada proses  pengkodean  didapatkan  bahwa  berdasar emerging  code yang  relevan  mengarah  pada selective  coding atau coding-coding tema  terpilih yaitu  upaya  pencapaian  sasaran  dan  jumlah sasaran  ( Lampiran  Coding  Wawancara ),  didapatkan  bahwa  rata-rata  informan  mengemukakan pandangannya  mengenai  efisiensi  kebijakan  yang  dilihat  dari  perspektif  bagaimana pendayagunaan  SDM,  aset,  dana  dan  teknologi  dalam  mendukung  keberhasilan  pencapaian sasaran tan dukungan dari kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis, dimana coding - coding yang  didapatkan  dari  pengolahan  analisis  keterangan  informan  perihal pendayagunaan  SDM,  Sebagian  besar  keterangan  dari  informan  memberikan  gambaran  bahwa ketersediaan  SDM  di  tingkat  pemerintah  Kota  Bogor  cukup  memadai,  akan  tetapi  di  tingkatan pengelola yakni KSM TPS3R masih kekurangan SDM. Selain itu, didapatkan bahwa upaya untuk meningkatkan  kapasitas  dan  kapabilitas  SDM  belum  begitu  banyak  dilakukan  secara  merata, masif dan berkelanjutan.

## E. Model pengelolaan Sampah
Model  pengelolaan  sampah  terdiri  dari  berbbagai  tahapan  pemodelan  yang  dijelaskan melalui gambar berikut:
Gambar 1. Tahap Proses Pemodelan
Pada  tahap  perumusan  model  dilalui  sebelumnya  oleh  analisis  SWOT,  dengan  demikian disajikan  analisis  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman  yang  bersumber  dari  lingkungan internal maupun eksternal yang diperoleh dari elaborasi temuan penelitian atas rumusan masalah bagaimana implementasi dan determinan implementasi kebijakan.
Berikut  disajikan  matrik  IFAS  dengan  pembobotan  dan  pemberian  skor  yang  diperoleh melalui kuesioner dari responden:
Tabel 4. Matrik Faktor Internal (IFAS) Pengelolaan Sampah Kota Bogor
Faktor Kunci Internasl Bobot Rating Skor Komentar Kekuatan ( Strengh)
1. Regulasi  berupa  Undang-Undang
hingga  Peraturan  Daerah  sebagai landasan  kabijakan  pengelolaan sampah  berorientasi  lingkungan hidup strategis 0.18 4.00 0.73 Regulasi sebagai pedoman
2. Adanya  visi  misi  dari  Wali  Kota
selaku  pemimpin  daerah  dalam
hal penanganan permasalahan persampahan 0.17 4.00 0.67 Visi  dan  misi  dalam  RPJMD sebagai arahan pengelolaan
3. Adanya upaya upaya yang 0.15 4.00 0.60 Upaya melalui pemberdayaan
dilakukan  pemrintah  kota  Bogor melalui  pendakatan  persuasive oleh wali kotanya dengan  melalui berbagai saluran komunikasi,
untuk  meningkatkan  partisipasi
kelompok sasaran
komnitas dan sosialisasi melalui media sosial 4. Adanya  program  dan  kegiatan pengelolaan  persampahan  sebagai turunan dan visi misi wali kota 0.18 4.00 0.71 Program  Bank  Sampah  dan Bogorku Bersih harus disosialisasikan dengan masif
5. Adanya  kerjasama  lintas  OPD
dalam program-program yang
mendukung program-program yang mendukung program pengelolaan persampahan 0.17 3.67 0.61 Kerja sama lebih ditingkatkan Total 3.32 Kelemahan ( weakness )
1. Belum adanya peraturan Wali
Kota sebagai acuan teknis dan pelaksanaan engelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis yang dapat dijadikan rujukan peraturan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis 0.12 1.67 0.19 Perlu regulasi yang jelas
2. Keterbatasan sumber dana pembiayaan untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis 0.13 1.67 0.22 Perlu sumber dana yang mendukung 3. Keterbatasan sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan pengelolaan sampah 0.12 2.00 0.23 Perlu adanya SDM yang mendukung
berorientsi lingkungan hidup strategis
4. Keterbatasan teknologi dan
perlatan yang memadai untuk
mendukung kelancaran implementasi kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis 0.10 1.67 0.17 Harus mengikuti perkembangan zaman 5. Kurangnya komitmen para pengelola untuk menjaga kontinuitas pengelolaan sampah yang sesuai dengan KLHS 0.15 1.33 0.20 Perlu sosialisasi dan edukasi yang intensif Total 1.02
Sebagaimana  disajikan  pada  tabel  matrik  IFAS  di  atas,  diketahui  berdasarkan  penilaian rata-rata responden terhadap faktor-faktor kekuatan, didapatkan bahwa skor tertinggi pada faktor kekuatan yaitu adanya regulasi berupa Undang-undang hingga Peraturan Daerah sebagai landasan kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis dengan skor 0.73, sehingga responden menilai pentingnya regulasi sebagai pedoman dari kebijakan yang diimplementasikan. Sementara, responden rata-rata menilai faktor kelemahan dengan skor tertinggi sebesar 0.23 yaitu keterbatasan  sumber  daya  manusia  untuk  mendukung  kelancaran  implementasi  kebijakan pengelolaan  sampah  berorientasi  lingkungan  hidup  strategis,  sehingga  responden  menilai  SDM melupakan elemen penting yang sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan.
Berdasarkan  poin  skor  tertinggi  dari  kedua  faktor  tersebut,  sebagaimana  penilaian responden, maka tergambarkan bahwa kondisi internal Pemerintah Kota Bogor memiliki kekuatan dukungan  dari  kerangka  regulasi  sebagai  pedoman  pengimplementasian  kebijakan,  sehingga program-program  terlegitimasi,  sehingga  responden  memandang  regulasi  sebagai  aspek  sangat penting. Selain itu, tergambarkan pula bahwa kelemahan yang dimiliki terkait kekurangan SDM, sehingga  responden  memandang  dibutuhkan  penambahan  SDM  maupun  pemberdayaan  SDM yang  ada.  Dengan  demikian,  pada  aspek  kekuatan  dan  kelemahan,  jalannya  kebijakan  yang terlegitimasi  sesuai  pijakan  regulasi  harus  dikuatkan  oleh  elemen  SDM  yang  memadai,  baik kapasitas, kualitas maupun kuantitas.

## KESIMPULAN
Kesimpulan penelitian yaitu: 1) implementasi kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan  hidup  strategis  belum  optimal  dilihat  dari  perspektif  a)  produktivitas:  capaian kelompok  sasaran  masih  rendah;  b)  linearitas:  proses  implementasi  kebijakan  belum  sesuai dengan spesifikasi standar; dan c) efisiensi: sumber daya belum didayagunakan secara optimal. 2) Faktor  pendukung  dan  penghambat  implementasi  kebijakan  dilihat  dari  perspektif  a)  substansi kebijakan:  didukung  adanya  visi  misi  wali  kota,  namun  terhambat  belum  adanya  Peraturan Walikota  sebagai  peraturan  teknis  pelaksanaan;  b)  perilaku  pelaksana:  didukung leadership pimpinan  daerah,  namun  terhambat  kurangnya  komitmen  pengelola  untuk  menjaga  kontinuitas pengelolaan  sampah;  c)  interaksi  jejaring  kerja:  didukung  adanya  kolaborasi,  namun  terhambat belum  ada  SOP  pengelolaan  sampah  regional;  d)  partisipasi  kelompok  sasaran:  didukung  upaya pendekatan  persuasif  pemerintah,  namun  terhambat  kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk memilah sampah dari sumbernya; dan e) sumber daya: didukung adanya keterlibatan pihak di luar pemerintah, namun terhambat prosedur dan birokrasi pelaksanaan kebijakan belum responsif dan akseleratif. 3) Model Tata Kelola Pengelolaan Sampah Berorientasi  Lingkungan Hidup Strategis dirumuskan  peneliti  sebagai  model  pengelolaan  sampah  yang  ideal,  terdiri  dari  dimensi collaborative  governance (kolaborasi) ,  based  goals (standar  dan  tujuan  kebijakan), based  actor (actor-aktor  kebijakan), based  action (kegiatan  pelaksanaan),  dan based  procedure  &  resources (prosedur dan sumber daya).

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. Politik & Kebijakan Publik . AIPI Bandung, 2006.
Arikunto, Suharsimi. "Metode Peneltian." Jakarta: Rineka Cipta (2010).
Birkhölzer,  Karl.  "The  Role  of  Social  Enterprise  in  Local  Economic  Development." EMES CONFE (2009).
Cahyadi,  Andi,  Sriati  Sriati,  and  Andy  Al  Fatih.  "Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah Melalui  Bank  Sampah  Di  Kabupaten  Purbalingga." Demography  Journal  of  Sriwijaya (DeJoS) 2.2 (2018): 20-24.
Costa-Rosa, Abílio da. "A Instituição de Saúde Mental Como Dispositivo Social de Produção de Subjetividade." Estudos de Psicologia (Campinas) 29 (2012): 115-126.
Douglass,  Mike.  "The  Political  Economy  of  Urban  Poverty  and  Environmental  Management  in Asia:  Access,  Empowerment  and  Community  Based  Alternatives." Environment  and Urbanization 4.2 (1992): 9-32.
Hamdi, Hamdi. "Konsep Perencanaan dan Pengembangan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima Jalan Sabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat." Planesa 2.2: 212945.
Kholil,  Eriyatno,  and  Surjono  Hadi  Sutjahyo.  "Pengembangan  Model  Kelembagaan  Pengelola Sampah  Kota  dengan  Metode  ISM  (Interpretative  Structural  Modeling)  Studi  Kasus  di Jakarta Selatan." Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 2.1 (2008).
Kurniawan,  Danang  Aji,  and  Ahmad  Zaenal  Santoso.  "Pengelolaan  Sampah  di  Daerah  Sepatan Kabupaten Tangerang." ADI Pengabdian Kepada Masyarakat 1.1 (2020): 31-36.
Maolani,  Dedeng  Yusuf,  and  Deding  Ishak.  "Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  dalam Pengelolaan  Sampah  di  Kabupaten  Dili  Negara  Timor  Leste." Kelola:  Jurnal  Sosial Politik 1.2 (2018): 117-130.
Mokodompis,  Yuliarto,  Markus  Kaunang,  and  Ventje  Kasenda.  "Implementasi  Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado." Jurnal Eksekutif 3.3 (2019).
Purwanto,  Erwan  Agus,  and  Dyah  Ratih  Sulistyastuti. Implementasi  Kebijakan  Publik:  Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Gave Media, 2012.
Puspitawati,  Yuni,  and  Mardwi  Rahdriawan.  "Kajian  Pengelolaan  Sampah  Berbasis  Masyarakat dengan  Konsep  3R  (reduce,  reuse,  recycle)  di  Kelurahan  Larangan  Kota  Cirebon." Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota 8.4 (2012): 349-359.
Ripley,  Randall  B.,  and  Grace  A.  Franklin. Policy  Implementation  and  Bureaucracy . Brooks/Cole, 1986.
Rubin, Herbert J., and Irene S. Rubin. Qualitative  Interviewing:  The Art of Hearing Data . Sage, 2011.
Sabatier,  Paul,  and  Daniel Mazmanian.  "The  Implementation  of  Public  Policy:  A  Framework  of Analysis." Policy Studies Journal 8.4 (1980): 538-560.
Sadler,  Barry. Strategic  Environmental  Assessment:  Status,  Challenges  and  Future  Directions . Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of the Netherlands, 1996.
Satmaidi,  Endra.  "Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS)  dalam  Menjamin  Terpeliharanya Daya  Dukung  dan  Daya  Tampung  Lingkungan  Hidup  (DDDTLH)  Bagi  Pembangunan Berkelanjutan." Indonesian Journal of Dialectics (IJAD) 5.3 (2015): 127-132.
Singhirunnusorn,  Wichitra,  Kidanun  Donlakorn,  and  Warapon  Kaewhanin.  "Contextual  Factors Influencing  Household  Recycling  Behaviours:  A  Case  of  Waste  Bank  Project  in Mahasarakham  Municipality." Procedia-Social  and  Behavioral  Sciences 36  (2012):  688- 697.
Sudipa,  Nyoman,  et  al.  "Model  Pengelolaan  Lingkungan  di  Kawasan  Pariwisata  Nusa  Penida,
Bali." Jurnal Ecotrophic 14.1 (2020): 1-13.
Sugiyono,  Dr.  "Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D." (2013).
Tchobanoglous, George, H. Theisen, and S. Vigil. "Integrated Solid Waste Management,„Engineering  Principles  and  Management  Issues‟  McGraw–Hill." Inc.,  New York (1993): 949.
Therivel, Riki, et al. Strategic Environmental Assessment . Routledge, 2013.
Van Meter, Donald S., and Carl E. Van Horn. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." Administration & Society 6.4 (1975): 445-488.
Wachid, Abdul, and David Laksamana Caesar. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus." J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat 6.2 (2021): 173-183.
Witjaksono,  Mit.  "Pembangunan  Ekonomi  dan  Ekonomi  Pembangunan:  Telaah  Istilah  dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan." Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan 1.1 (2009).
Yang,  Ming-Ying,  Manlai  You,  and  Fei-Chuan  Chen.  "Competencies  and  Qualifications  for Industrial  Design  Jobs:  Implications  for  Design  Practice,  Education,  and  Student  Career Guidance." Design Studies 26.2 (2005): 155-189.
Yudianto,  Tri,  Prabang  Setyono,  and  I.  Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani.  "Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora." Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia 20.1 (2021): 21-26.
Yulistia,  Gusrini,  Margaretha  Suryaningsih,  and  Dewi  Rostyaningsih.  "Implementasi  Kebijakan Pengelolaan  Sampah  Kota  Semarang  Menurut  Perda  Nomor  6  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan Sampah." Journal of Public Policy and Management Review 4.3 (2015): 174- 185.