## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 1, Juni 2020, hlm. (60-68) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index
Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Tentang Pemberian Kuasa dalam Perjanjian Kredit Bank di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Khusus Banten

## Dika Ratu Marfu’atun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Jln. Syehk Nawawi, Banjar Sari, Cipocok Serang-Banten E-mail: ratudikamarfuatun@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8464
Info Artikel
|Submitted : 1 Juli 2020
|Revised : 2 September 2020 |Accepted : 2 September 2020
How  to  cite:  Dika  Ratu  Marfu’atun,  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Penggunaan Klausula  Baku  Tentang  Pemberian  Kuasa  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di  Pt.  Bank Pembangnan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Khusus Banten”, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 1, (Juni, 2020)”, hlm. 60-68.

## ABSTRACT
The bank's main business activities are in the form of withdrawing funds from the community in the form of deposits and redistributing them to the community in the form of credit. The form of a bank credit agreement  is  in  the  form  of  a  standard  agreement  whose  terms  are  determined  by  the  bank.  Article  18 paragraph  (1)  UUPK  provides  conditions  for  making  standard  clauses  aimed  at  providing  protection  to consumers. Article 18 paragraph (1) letter d of UUPK is declared prohibiting authorization from consumers to  business  actors  unilaterally  both  directly  and  indirectly,  in  practice  there  are  still  business  actors  who mention  unilateral  authorization,  one  of  which  is  in  the  Guna  Bhakti  Credit  Agreement  at  BJB  Bank  in Article 11 there is a unilateral clause of authorization by consumers to business actors. Giving power is an agreement, but the authorization may not be done unilaterally, this is contrary to Article 18 paragraph (1) letter d UUPK, then the agreement should be null and void because it is not in accordance with the legal terms of the agreement, because The Banking Act does not specifically regulate unilateral authorization but rather the element of trust and regulates lending. Basically the debtors do not feel aggrieved by the inclusion of a standard clause on authorization unilaterally, because so far Bank BJB has never done anything outside of the authority limit because BJB's bank is based on the principle of trust, but the clause on authorization is unilaterally contradictory with legislation namely Article 18 paragraph (1) letter d UUPK.
Keywords: Consumer Protection, Standard Clause, Credit Agreement.

## ABSTRAK
Kegiatan  usaha  utama  bank  berupa  menarik  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit.  Bentuk perjanjian kredit perbankan adalah berbentuk perjanjian standar yang syarat-syaratnya ditentukan oleh pihak bank. Pasal 18 ayat (1) UUPK memberikan syarat-syarat pembuatan klausula baku yang bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen.  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  d  UUPK dinyatakan pelarangan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha secara sepihak baik langsung maupun tidak langsung, pada prakteknya masih ada pelaku usaha yang mencantumkan mengenai pemberian kuasa secara sepihak, salah satunya dalam perjanjian Kredit Guna Bhakti di Bank  BJB  dalam  Pasal  11  terdapat  klausula  pemberian  kuasa  secara  sepihak  oleh  konsumen kepada pelaku usaha. Pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian, tetapi pemberian kuasa tidak boleh dilakukan secara sepihak, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, maka seharusnya perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian yaitu  sebab  suatu  yang  halal,  sedangkan  Undang-Undang  Perbankan  tidak  mengatur  secara khusus  mengenai  pemberian  kuasa  secara  sepihak  tetapi  lebih  ke  unsur  kepercayaan  serta mengatur tentang pemberian kredit. Pada dasarnya para debitur tidak merasa dirugikan dengan adanya  pencantuman  klausula  baku  tentang  pemberian  kuasa  secara  sepihak,  karena  selama  ini Bank BJB tidak pernah melakukan hal-hal di luar dari batas kewenangan  karena pihak bank BJB berdasarkan  asas  kepercayaan,  tetapi  klausula  tentang  pemberian  kuasa  secara  sepihak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Perjanjian Kredit.

## A. PENDAHULUAN
Kegiatan  usaha  utama  bank berupa  menarik  dana  dari  masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada
masyarakat  dalam  bentuk  memberikan dana  pinjaman  atau  utang  kepada nasabahnya  atau  yang  lebih  popular dengan  sebutan  kredit.  Pengaturan tentang  kredit  di  Indonesia  mengacu pada ketentuan  hukum  perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.  Pengertian  tentang  kredit terdapat  dalam  Pasal  1  angka  11 Undang-undang Perbankan, yang menyatakan: “Kredit adalah  penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam- meminjam  antara  bank  dengan  pihak lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga”. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  kredit  adalah persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam- meminjam  antara  bank  dengan  pihak nasabah  (konsumen),  yang  mewajibkan nasabah  sebagai  pihak  peminjam  untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu  dengan  jumlah  bunga,  imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.
Menurut  Munir  Fuady,  elemen- elemen yuridis dari suatu kredit, sebagai berikut:
1. Adanya kesepakatan antara debitur  dengan  kreditur  yang disebut dengan perjanjian kredit;
2. Adanya  para  pihak,  yaitu  pihak kreditur dan debitur;
3. Adanya  kesanggupan  atau  janji untuk membayar utang;
4. Adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang; 5. Adanya  perbedaan  waktu  antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit. 1
1 Munir  Fuady, Pengantar  Hukum  Bisnis , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 111.
Berdasarkan elemen-elemen tersebut,  maka  suatu  pemberian  kredit akan  dilandasi  oleh  suatu  perjanjian kredit,  di  mana  perjanjian  pinjam- meminjam  menjadi  dasar  acuan  dalam perjanjian  kredit.  Hubungan  hukum antara  nasabah  dengan  bank  terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk kredit perbankan yang ditawarkan. Menurut H.P.
Panggabean,  pada  umumnya,  bentuk perjanjian  kredit  perbankan  adalah berbentuk  perjanjian  standar  yang syarat-syaratnya ditentukan sepihak oleh pihak  bank.  Debitur  tidak  memiliki posisi  tawar  ( bargaining  position )  yang menguntungkan. 2 Perjanjian yang dibuat secara  sepihak  oleh  pihak  bank  adalah untuk mengurangi risiko dalam pelaksanaan  kredit  perbankan,  dan risiko  tersebut  akan  ditanggung  baik oleh  pihak  bank  maupun  oleh  nasabah kredit  perbankan.  Dengan  demikian, perjanjian  kredit  perbankan  dibuat dalam bentuk baku oleh bank di mana di dalamnya  terdapat  klausula-klausula baku, hal ini membuat kedudukan pihak bank  lebih  kuat  jika  dibandingkan dengan  kedudukan  nasabah  yang  pada akhirnya  menimbulkan  ketidaksetaraan kedudukan  dalam  perjanjian  kredit perbankan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  (selanjutnya  disebut Undang-Undang Perbankan) yang mengatur secara khusus tentang perbankan  tidak  ditemukan  adanya pengaturan  yang  secara  tegas  dapat dijadikan dasar hukum dalam memberikan jaminan kepastian
perlindungan  terhadap  nasabah  sebagai konsumen dalam pelaksanaan perjanjian kredit  yang  lazimnya  dilakukan melalui
2 H.P.  Panggabean, Praktik  Standaard Contract  (Perjanjian  Baku)  dalam  Perjanjian  Kredit Perbankan , PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 15
standar  kontrak/kontrak  baku.  Bentuk perjanjian kredit perbankan selalu dalam bentuk kontrak (perjanjian) baku,  dalam kontrak  baku,  syarat  ditentukan  pihak kreditur, dan pihak debitur (nasabah/konsumen) memiliki kebebasan  yang  sangat  kecil,  yaitu debitur  dapat  menerima  atau  tidak syarat-syarat yang diajukan sepihak oleh kreditur. 3 Perlindungan hukum bagi nasabah  kredit  perbankan  menjadi penting, karena secara
faktual kedudukannya  relatif  lemah.  Perjanjian kredit  bank  yang  seharusnya  dibuat berdasarkan  kesepakatan  para  pihak, karena  alasan  efisiensi  diubah  menjadi perjanjian sepihak yang telah dipersiapkan oleh pelaku usaha. Nasabah  hanya  mempunyai  pilihan menerima atau menolak perjanjian yang dimaksud. Keberatan terhadap perjanjian  standar  dapat  terjadi,  di antaranya:
1. Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak;
2. Tidak  mengetahui  isi  dan  syarat- syarat  perjanjian  standar  dan kalaupun  tahu  tidak  mengetahui jangkauan akibat hukumnya;
3. Salah  satu  pihak  secara  ekonomis lebih kuat;
4. Ada  unsur  “terpaksa”  dalam menandatangani perjanjian, adapun alasan penciptaan perjanjian  standar  adalah  demi efisiensi. 4 Lemahnya posisi debitur tersebut disebabkan  pula  antara  lain  perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan  rasa  aman,  peraturan perundang-undangan  yang  ada  kurang memadai untuk secara langsung melindungi  kepentingan  dan  hak-hak konsumen.  Perjanjian  kredit  yang
3 Ibid. , hlm. 17-18.
4 Yusuf  Shofie, Perlindungan  Konsumen dan  Instrumen-Instrumen  Hukumnya ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 17.
menggunakan standar kontrak senantiasa  membebani  nasabah  dengan berbagai macam kewajiban dan tanggung  jawab  atas  risiko  yang ditimbulkan selama perjanjian
berlangsung ditujukan kepada debitur. 5 Pemberian  kuasa  adalah  suatu perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan  atau  perjanjian  yang  sering kita  lakukan  dalam  kehidupan  sehari- hari,  oleh  karena  bermacam-macam alasan, di samping kesibukan sehari-hari sebagai  anggota  masyarakat  yang  telah maju  (modern),  sehingga  tindakan memberi  atau  menerima  kuasa,  perlu dilakukan  untuk  menyelesaikan  salah satu atau beberapa masalah tertentu. 6 Pemberian  kuasa  juga  bisa diartikan  sebagai  suatu  persetujuan dengan    mana  pihak  yang  satu memberikan  kuasa  kepada  pihak  yang lain  (penerima      kuasa),  yang menerimanya  untuk  atas  namanya sendiri atau tidak menyelenggaraka satu perbuatan hukum atau lebih untuk yang memberi  kuasa  itu.  Pemberian  kuasa dalam  ketentuan  pencantuman  klausula baku  pada  prinsipnya  diperbolehkan tetapi  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  seperti tercantum dalam  Pasal 18 ayat (1)  huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya  disebut  UUPK)  yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dalam
menawarkan  barang  dan/atau jasa  yang  ditujukan  untuk
5 Harris  Budi  Hartanto,  “Pelaksanaan Perlindungan  Hukum  Bagi  Debitur  dalam Perjanjian  Kredit  Perspektif  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (Studi  pada  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR)  Tri  Hasta  Prasojo  di  Jaten  Karanganyar”, Naskah  Publikasi  Skripsi ,  Surakarta:  Fakultas Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta, 2015, hlm. 3.
6 Djaja  S.  Meliala, Pemberian  Kuasa Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata , Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 1.
diperdagangkan dilarang membuat  atau  mencantumkan klausula  baku  pada  setiap dokumen  dan/atau  perjanjian apabila  menyatakan  pemberian kuasa  dari  konsumen  kepada pelaku  usaha  baik  secara langsung maupun tidak langsung  untuk  melakukan segala  tindakan  sepihak  yang berkaitan  dengan  barang  yang dibeli  oleh  konsumen  secara angsuran”.
Pasal  18  ayat (1)  UUPK memberikan  syarat-syarat  pembuatan klausula  baku  yang  bertujuan  untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  d UUPK dinyatakan pelarangan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku  usaha  secara  sepihak  baik langsung  maupun  tidak  langsung,  pada prakteknya  masih  ada  pelaku  usaha yang mencantumkan mengenai pemberian kuasa secara sepihak.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka penelitian  ini  membahas  mengenai perjanjian  kredit  bank  di  Bank  bjb. Adapun  dalam  Pasal  11  angka  1 Perjanjian  bjb  Kredit  Guna  Bhakti terdapat  ketentuan  yang  tidak  sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d di atas, di mana isi perjanjian tersebut menyatakan:
“Bank  bjb  berhak  dan  dengan ini  diberi  kuasa  oleh  Debitur, untuk  sewaktu  waktu  tanpa memerlukan persetujuan terlebih  dahulu  dari  Debitur untuk mendebet seluruh rekening milik Debitur yang ada pada bank bjb untuk pembayaran  seluruh  Hutang termasuk  premi  asuransi,  biaya biaya pengikatan barang Agunan,  dan  biaya  lain  yang timbul  karena  dan  untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit.”
Isi  perjanjian  kredit  yang  dibuat secara  sepihak  oleh  Bank  bjb  di  atas menyebutkan  bahwa  pihak  bank  bjb berhak  dan  diberi  kuasa  oleh  debitur untuk sewaktu-waktu mendebet seluruh rekening milik debitur tanpa memerlukan persetujuan terlebih
dahulu.  Berdasarkan  Pasal  18  ayat  (1) huruf  d  menyatakan  adanya  larangan mencantumkan  klausula  baku  pada setiap  dokumen  dan/atau  perjanjian yang menyatakan  pemberian  kuasa dari konsumen  kepada  pelaku  usaha  baik secara langsung maupun tidak langsung untuk  melakukan  segala  tindakan sepihak  yang  berkaitan  dengan  barang yang  dibeli  oleh  konsumen  secara angsuran.
Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d  ini  sangat  penting  untuk  melindungi nasabah,  mengingat  bahwa  masih banyak  pihak  bank  yang  menetapkan klausula-klausula baku yang menyatakan tunduknya nasabah kepada aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang dibuat  sepihak  oleh  pihak  bank  kepada nasabah  yang  memanfaatkan  fasilitas kredit.  Ketentuan  yang  terdapat  dalam Pasal  18  ayat  (1)  huruf  d  dimaksudkan untuk  melakukan  pembatasan  dalam pembuatan klausula baku dalam perjanjian kredit, dan dapat memberikan perlindungan yang lebih kepada nasabah, namun sampai saat ini klausula dalam  perjanjian  kredit  tersebut  masih diberlakukan dan mengabaikan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang
Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang  di  atas,  maka  maka  penulis tertarik  untuk  membuat  jurnal  dengan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana  perlindungan  konsumen tentang pemberian kuasa dalam perjanjian kredit di PT.
Bank Pembangunan  Daerah  Jawa  Barat  dan Banten  Tbk.  Kantor  Cabang  Khusus
Banten  dihubungkan  dengan  Undang- Undang Perlindungan Konsumen?

## B. PEMBAHASAN
Konsumen  yang  menggunakan fasilitas  Bank  disebut  sebagai  nasabah.
Pengertian konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain  maupun  makhluk  hidup  lain  dan tidak untuk diperdagangkan”,
sedangkan  pengertian  nasabah  diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan, yang menyatakan: “Nasabah adalah  pihak  yang  menggunakan  jasa bank”.  Dengan  demikian  konsumen bank  merupakan  nasabah  pemakai  jasa bank yang tersedia bagi masyarakat.
Perlindungan hukum yang diberikan  oleh  Undang-Undang  Nomor
8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen kepada konsumen antara lain melalui  pengakuan  atas  hak  dan kewajiban  konsumen,  selain  kepada konsumen Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  memberikan perlindungan  hukum  juga  kepada pelaku usaha melalui hak dan kewajibannya.  Pemberian  perlindungan yang  seimbang  kepada  konsumen  dan pelaku  usaha  adalah  merupakan  salah satu asas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan
Konsumen. Nasabah sebagai konsumen
memiliki  hak-hak  yang  tertuang  dalam Pasal  4  Undang-Undang  Perlindungan
Konsumen, sebagai berikut:
Hak konsumen adalah:
1. hak  atas  kenyamanan,  keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa; 2. hak untuk memilih barang dan/atau  jasa  serta  mendapatkan barang  dan/atau  jasa  tersebut
sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak  atas  informasi  yang  benar, jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak  untuk  didengar  pendapat dan keluhannya  atas  barang  dan/atau jasa yang digunakan;
5.
hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan  konsumen  secara patut;
6. hak  untuk  mendapat  pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak  untuk  diperlakukan  atau dilayani  secara  benar  dan  jujur serta tidak diskriminatif; 8. hak untuk mendapatkan kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
Nasabah  sebagai  konsumen  juga memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut: Kewajiban konsumen adalah: 1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 2. beritikad  baik  dalam  melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar  sesuai  dengan  nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti  upaya  penyelesaian hukum  sengketa  perlindungan konsumen secara patut.
Hak  dan  kewajiban  nasabah sebagai  konsumen  perbankan  tersebut diatur sebagai bentuk perlindungan bagi
nasabah  dengan  tidak  mengabaikan perlindungan  bagi  bank  sebagai  pelaku usaha  melalui  kewajiban  nasabah tersebut.  Nasabah  dapat  memilih fasilitas bank sesuai dengan kepentingan atau  kebutuhannya,  salah  satunya adalah  fasilitas  kredit  perbankan.  Bank merupakan  suatu  badan  usaha  yang berbadan  hukum  yang  bergerak  di bidang  jasa  keuangan,  selain  dapat menghimpun  dana  dari  masyarakat secara langsung juga dapat menyalurkan dana  kembali  ke  masyarakat  melalui fasilitas kredit.
Perjanjian  yang  dibuat  secara sepihak  oleh  pihak  bank  adalah  untuk mengurangi  risiko  dalam  pelaksanaan kredit perbankan, namun dalam mencantumkan  klausula  baku  tentang pemberian  kuasa  pada  perjanjian  kredit BJB  harus  disesuaikan  dengan  Pasal  18 ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, teori perlindungan hukum ini digunakan untuk melihat bahwa perlindungan  merupakan  sebuah  hak yang dimiliki seseorang untuk melindungi  kepentingannya,  sehingga dalam  hal  ini  secara  tidak  langsung menekan  hak  dari  debitur  sehingga memiliki kebebasan yang sangat kecil.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  ke  tiga  debitur  kredit  BJB  Guna Bhakti  yakni  Bapak  Dahri,  Bapak Suryadi,  dan  Bapak  Hadi  Mulyawan, mereka  tidak  mengetahui  adanya  Pasal 11 tetapi mereka tidak merasa dirugikan, karena  selama  ini  pun  bank  BJB  tidak pernah  meelakukan  hal-hal  di  luar  dari batas  kewenangan  Bank  BJB  untuk pembayaran  seluruh  hutang,  dengan adanya  klausula  tentang  pemberian kuasa  tersebut  walaupun  memang bertentangan tetapi pihak BJB harus taat hukum  terhadap  peraturan  perundang- undangan  karena  memang  pihak  bank BJB  berdasarkan  asas  kepercayaan, dimana  Asas  kepercayaan  adalah  suatu asas  yang  menyatakan  bahwa  usaha bank dilandasi oleh hubungan
kepercayaan  antara bank dengan nasabahnya.  Pada  kasus  pemberian kuasa  ini  pihak  debitur  dan  pihak kreditur  sama  sama  saling  memberikan kepercayaan, dikarenakan pada dasarnya  merka  saling  membutuhkan, pihak  kreditur  membutuhkan  nasabah guna memberikan
keuntungan, sedangkan  pihak  debitur  membutuhkan jasa  dari  pihak  kreditur,  namun  tetapi akan  lebih  baik  jika  pihak  bank  dalam mencantumkan  klasula  baku  itu  harus taat hukum.
Asas  kepecayaan  ini  sangat penting  dalam  kegiatan  usaha  bank, karena  kepecayaan  dapat  menimbulkan keyakinan.  Oleh  karena  itu  para  pihak terlebih  dahulu  harus  menumbuhkan kepercayaan  di  antara  mereka,  bahwa satu sama lain akan memenuhi janji yang di sepakati atau melaksanakan prestasinya  dikemudian  hari,  tanpa adanya  kepercayaan  itu  tidak  mungkin akan  diadakan  oleh  para  pihak.  Prinsip Asas kepercayaan ini digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak kreditur dan pihak debitur Perlindungan hukum bagi nasabah  selaku  konsumen  di  bidang perbankan  menjadi  penting,  karena perjanjian  kredit  yang  dibuat  dalam bentuk  baku  yang  tidak  mungkin dilakukan  negosiasi  antara  nasabah  dan bank.  Seluruh  nasabah  terpaksa  harus menandatangani perjanjian kredit karena kebutuhan  akan  dana  yang  bersumber dari kredit tersebut. 7
Perlindungan  hukum  menurut Satjipto  Rahardjo,  dalam  perlindungan terdapat  hak  yang  harus  dijaga  dan dihormati. Hak mengandung pengertian milik,  kepunyaan,  wewenang  atau kekuasaan  untuk  berbuat  sesuatu  yang ditentukan oleh undang-undang. Satjipto Rahardjo  menyebutkan  hak  sebagai
7 Johannes  Ibrahim, Cross  Default  dan Cross  Collateral  sebagai  Upaya  Penyelesaian  Kredit Bermasalah, PT  Refika  Aditama,  Bandung,  2009, hlm. 47.
kekuasaan  yang  diberikan  oleh  hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi  kepentingan  orang  tersebut.
Hak  mengandung  unsur  perlindungan,
kepentingan,
juga kehendak. 8 Selanjutnya, Satijipto Raharjo menyatakan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang diberikan  oleh  hukum.  Hukum  dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan  yang  sifatnya  tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga  prediktif  dan  antisipatif.  Hukum dibutuhkan  untuk  mereka  yang  lemah dan  belum  kuat  secara  sosial,  ekonomi dan  politik  untuk  memperoleh  keadilan sosial. 9
Perlindungan hukum merupakan upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman kepada masyarakat. Perlindungan
hukum  yang  diberikan  kepada  subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang  bersifat  preventif  maupun  yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang  tertulis.  Dengan  kata  lain  dapat dikatakan  bahwa  perlindungan  hukum sebagai  suatu  gambaran  tersendiri  dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep  bahwa  hukum  memberikan suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
10 Nasabah sebagai konsumen dalam hal ini perlu dilindungi kedudukannya berkaitan dengan klausula pemberian kuasa agar seimbang dengan  pihak  bank,  karena  dengan adanya klausula tersebut dapat dikatakan bahwa pihak bank
memanfaatkan  lemahnya  kedudukan konsumen  untuk  menekan  debitur
8 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum . Alumni, Bandung, 2014, hlm. 53.
9 Ibid.
10 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta,1984, hlm. 133.
dengan  membuat  klausula  pemberian kuasa  tersebut  sehingga  yang  terjadi adalah  ketidakseimbangan  posisi  tawar di  antara  mereka.  Di  satu  sisi  bank berada  dalam  posisi  kuat  karena berkedudukan  dalam  posisi  kuat  yang memiliki  dana,  sedangkan  di  sisi  lain debitur begitu lemah karena berkedudukan  sebagai  pihak  “terpaksa” menandatangani perjanjian kredit dikarenakan  kebutuhan  kredit  amat besar. Undang-Undang  Perlindungan Konsumen sudah memberikan
perlindungan  apabila  ada  konsumen yang dirugikan pelaku usaha, dalam hal ini  nasabah  Bank  BJB  apabila  merasa dirugikan  dengan  adanya  klausula tentang  pemberian  kuasa  pemotongan pembayaran  seluruh  hutang  secara sepihak  oleh  Bank  dapat  mengajukan gugatan  melalui  lembaga  yang  bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen  dan  pelaku  usaha  atau melalui  peradilan  yang  berada  di lingkungan  peradilan  umum.  Hal  ini terantum  dalam  Pasal  45  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:
(1)  Setiap  konsumen  yang  dirugikan dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku usaha  atau  melalui  peradilan  yang berada di lingkungan peradilan umum; (2)  Penyelesaian  sengketa  konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar  pengadilan  berdasarkan  pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
(3)  Penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  tidak  menghilangkan  tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
(4)  Apabila  telah  dipilih  upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan,  gugatan  melalui  pengadilan hanya  dapat  ditempuh  apabila  upaya tersebut  dinyatakan  tidak berhasil  oleh
salah  satu  pihak atau  oleh  para pihak yang bersengketa.

## C. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  yang telah  diuraikan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut: Perlindungan konsumen tentang pemberian kuasa dalam perjanjian kredit di  PT.  Bank  Pembangunan Daerah  Jawa Barat  dan  Banten  Tbk.  Kantor  Cabang Khusus  Banten  pada  dasarnya  telah tertuang melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal ini dimaksudkan  untuk  mengurangi  risiko kerugian  pada  konsumen  dalam  hal  ini nasabah kredit Bank BJB. Pada dasarnya para  debitur  atau  konsumen  tidak merasa  dirugikan  dengan  adanya
pencantuman  klausula  baku  tentang pemberian  kuasa  secara  sepihak  untuk melakukan  pemotongan  seluruh  hutang karena selama ini Bank BJB tidak pernah melakukan  hal-hal  di  luar  dari  batas kewenangan untuk pemotongan pembayaran  seluruh  hutang,  karena pihak  bank  BJB  berdasarkan  asas kepercayaan,  untuk  nasabah  yang merasa  dirugikan  dapat  mengajukan gugatan melalui  lembaga  yang  bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen  dan  pelaku  usaha  atau melalui  peradilan  yang  berada  di lingkungan  peradilan  umum.  Hal  ini tercantum  dalam  Pasal  45  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmawati,  Dwi.  “Gender  Bias  in Javanese  Society:  A  Study  in Language  Forms  Choice  to  Men and  Women.” Humaniora ,  2018. https://doi.org/10.21512/human iora.v9i3.4937.
Fuady,  Munir. Pengantar  Hukum  Bisnis . Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2016.
Garner,  Bryan  A. Black’s  Law  Dictionary 10th Edition . West Group , 2014.
Hartanto,  Harris  Budi. Pelaksanaan
Perlindungan  Hukum  Bagi  Debitur Dalam  Perjanjian  Kredit  Perspektif Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  (Studi  Pada  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tri Hasta Prasojo  Di  Jaten  Karanganyar . FH UNS . Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. Ibrahim,  Johannes. Cross  Default  Dan Cross  Collateral  Sebagai  Upaya Penyelesaian  Kredit  Bermasalah . Bandung: Refika Aditama, 2009. Januarsyah, Mas Putra Zenno. “Penerapan  Prinsip  Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana
Korupsi.” Jurnal Yudisial , 2017. Meliala, Djaja S. Pemberian Kuasa Menurut Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata . Bandung: Tarsito, 1982.
Panggabean,  H.P. Praktik  Standaard Contract  (Perjanjian  Baku)  Dalam Perjanjian Kredit Perbankan . Bandung: Alumni Bandung, 2012. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Alumni Bandung, 2014. Rosen,  Maggie.  “A  Feminist  Perspective on  the  History  of  Women  as Witches.” Dissenting Voices , 2017. Shofie,  Yusuf. Perlindungan  Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian
Hukum . Jakarta: UI Press, 1984.