## PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PADA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP HARTA DEBITOR PAILIT
Nouval Rivaldi Putra a, Aal Fachru Rozi Ardhana b, Nyulistiowati c, Deviana Yuanitasari d a Universitas Padjajaran, Email: nouvalrivaldi26@gmail.com b Universitas Padjajaran, Email: aalfachrurozi@gmail.com c Universitas Padjajaran, Email: nyulistiowati@unpad.ac.id b Universitas Padjajaran, Email: deviana.yuanitasari@unpad.ac.id
Naskah diterima: 6 November 2023; revisi: 8 November 2023; disetujui: 9 November 2023 DOI: 10.55551/jip.v4i2.65

## Abstrak:
Pemberian  utang  atau  kredit  oleh  kreditor  dalam  kedudukannya  sebagai  orang perseorangan  maupun  badan  hukum  kepada  debitor,  sudah  lazim  terjadi  dalam kehidupan  masyarakat.  Pada  jaman  sekarang  ini  jarang  menemukan  seorang pengusaha  yang  tidak  menggunakan  fasilitas  utang  (pinjaman  atau  kredit)  dalam bentuk utang jangka pendek. Pengaturan dalam hukum kepailitan awalnya memang memberikan  kewenangan  kepada  kreditor  pemegang  hak  jaminan,  untuk  dapat mengeksekusi  tanpa  terpengaruh  dengan  adanya  kepailitan,  PT  Bringin  Srikandi Finance  melakukan  perbuatan  hukum    mengalihkan  hak  atas  tanah  PT  Panghegar Kana Legacy yang sekarang dalam posisi pailit menjadi atas nama PT Bringin Srikandi Finance  yang  mana  adalah  salah  satu  kreditor  dari  PT  Panghegar  Kana  Legacy. Penelitian  ini  akan  mengkaji  penerapan  asas  itikad  baik  pada  pengalihan  hak  atas tanah yang dilakukan kreditor terhadap harta debitor yang pailit. Melalui pendekatan Yuridis  normatif  dengan  metode  deskriptif  analitis,  dapat  ditentukan  bahwa  hal tersebut merupakan perbuatan melaawan hukum dan tidak mengindahkan asas itikad baik sama sekali.
Kata Kunci: Pailit; Perbuatan melawan hukum; Itikad baik

## LATAR BELAKANG
Perekonomian  menjadi  sarana  penunjang  hidup  setiap  orang.  Bermacam- macam jenis usaha dari berbagai sektor digeluti demi keberlangsungan hidup yang layak. Usahausaha tersebut dapat digolongkan dari mulai usaha kecil sampai usaha yang besar. Konsep ini didasari oleh dorongan mendasar yang ada pada diri manusia berupa kebutuhan dan keinginan yang membuat manusia menjadi terpacu untuk bisa memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan  juga  keinginan  untuk  melakukan  lebih  dari generasi sebelumnya.
Untuk menjalankan usaha (bisnis) tentu diperlukan modal sebagai pondasi awal ketika  memulai  membangun  suatu  usaha.  Modal  tersebut  bisa  didapatkan  dengan berbagai  cara,  salah  satunya  adalah  dengan  cara  membuat  kesepakatan  utang- piutang  atau  pinjammeminjam.  Dalam  pelaksanaannya  utang  yang  digunakan sebagai modal awal ini seharusnya bisa menunjang keberhasilan usaha sebagai salah satu aspek pendorong. 1
Pemberian utang atau kredit oleh kreditor dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan  maupun  badan  hukum  kepada  debitor,  sudah  lazim  terjadi  dalam kehidupan  masyarakat.  Pada  jaman  sekarang  ini  jarang  menemukan  seorang pengusaha  yang  tidak  menggunakan  fasilitas  utang  (pinjaman  atau  kredit)  dalam bentuk utang jangka pendek, jangka menengah maupun utang iangka panjang. Utang sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia ekonomi, bisnis dan perdagangan.  Untuk  memperoleh  pinjaman  dari  para  kreditor  yang  hanya  dapat dilakukan apabila perlindungan hukum bagi para kreditor dalam hal debitor cidera janji tidak  melunasi  utang  tersebut  pada  waktunya  dapat  menggunakan  alternatif  lain sebagai sumber pelunasan utang (pinjaman atau kredit).
Perjanjian kredit dalam kesepakatan dua belah pihak yang menimbulkan utang piutang, baik antara kreditor yang memberikan pinjaman kepada debitor, berdasarkan syarat  dan  kondisi  yang  telah  disepakati  bersama.  Dengan  adanya  jaminan  hak tanggungan yang telah dijaminkan, melalui proses pengkreditan apabila debitor cidera janji atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar utang yang telah jatuh waktu, sebagai itikad baik kreditor akan memberikan surat peringatan akan tetapi apabila  debitor  masih  lalai  dan  tidak  menanggapi  untuk  melunasi  utangnya,  maka
1 A.E. Palindria, J. Filemon, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari, Implikasi Pembuktian Sederhana Permohonan Pailit Sebagai Langkah Strategis Pelunasan Utang, Tlutuh Sawo: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Humaniora Vol. 7, No. 1, Januari 2023, hlm. 32.
pihak  kreditor  sebagai  pemegang  hak  jaminan  dapat  memprosesnya  melalui  jalur kepailitan.
Kepailitan  dimulai  ketika  debitur  tidak  dapat  melunasi  utangnya  tepat  waktu karena sebab apapun, meninggalkan harta kekayaan debitur, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari,  sebagai  jaminan  atas  hutangnya.  dapat  dijual  sebagai  sumber  pengembalian. Harta debitur tidak hanya dipergunakan untuk menjamin pelunasan utangnya, tetapi juga untuk menjamin segala kewajiban lain yang timbul karena gadai atau kewajiban- kewajiban lain yang timbul menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata. 2
Salah  satu  aturan  yang  dapat  menangani  permasalahan  debitor  yang  tidak mampu  membayar  hutangnya  terhadap  resistor  adalah  dengan  kepailitan. 3 Pengaturan  dalam  hukum  kepailitan  awalnya  memang  memberikan  kewenangan kepada  kreditor  pemegang  hak  jaminan,  untuk  dapat  mengeksekusi  tanpa terpengaruh  dengan  adanya  kepailitan.  Namun  ada  batasan  waktunya  sesuai berdasarkan  Pasal  59  UU  Kepailitan.  Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan. Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini  (Pasal  1  ayat  (1)  UU  Kepailitan).  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan menganalisis  tentang  penerapan  asas  itikad  baik  pada  pengalihan  hak  atas  tanah yang dilakukan kreditor terhadap debitor pailit.
Selama  menjalankan  usaha,  suatau  badan  usaha  terkadang  tidak  mencapai tujuan dalam mencari keuntungan sesuai harapan kadang kala membuat akibat yang mana  badan  usaha  mengalami  kerugian.  Apabila  suatu  badan  usaha  mengalami kerugian,  maka  para  pengurus  berupaya  sedapat  mungkin  meminimalisir  kerugian sehingga tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Adapun upaya-upaya tersebut yaitu :
1)  Pergeseran bidang usaha yang dijalankan
2)  Fokus menjalankan satu bidang usaha
3)  Efisiensi kerja dan tenaga kerja
2 Imam Ghazali Anwar, Hanif Hasyimawan Mubarak, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari, Perjanjian Perdamaian Sebagai Langkah Restrukturisasi Hutang dalam PKPU, Journal Of Comprehensive Science, Vol.2 No.6 Juni 2023.
3 Jechyko Ali Putra Pratama, Muhammad Nur Kaffa Ismail, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari, Analisis Terjadinya Penolakan PKPU Terhadap PT Garuda dan Terbebas dari Pailit Pada Masa Pandemic, Journal Of Comprehensive Science, Vol.2 No.6 Juni 2023.
4)  Efisiensi  permodalan  dibeberapa  bidang  (misal  untuk  bidang  pemasaran ataupun produksi); dan
5)  Meminjam  (modal  uang  atau  barang)  dari  pihak  lain  atau  pihak  ketiga  guna menunjang keberlangsungan usaha.
Suatu  keadaan  dimana  si  pengusaha  tidak  mampu  lagi  membayar  utang- utangnya,  apabila  keadaan  seperti  itu  terjadi  maka  baik  atas  kesadaran  pihak pengusaha ataupun atas perkarsa dari pihak lain dapat meminta pengembalian utang dengan kompensasi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak, namun jika hal itu tidak tercapai maka pihak yang memberikan pinjaman (kreditor) dapat menempuh jalur lain yaitu  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  perusahaan  yang  berutang (debitor). 4 Selain hal tersebut, lembaga kepailitan juga menyediakan mekanisme yang terbuka,  baik  oleh  pihak  debitur  maupun  kreditur,  sehingga  dapat  dicapai  suatu putusan yang adil, cepat, dan efektif dalam penyelesaian utang piutang. 5
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU) adalah upaya restrukturisasi utang debitor dalam persidangan. Melalui PKPU, debitor diberi kesempatan  untuk  memperbaiki  keadaan  ekonominya  dan  menghasilkan  laba sehingga menghindarkan suatu perusahaan dari pailit. Selain itu, dalam rapat kreditor dan  debitor  yang  difasilitasi  oleh  pengurus  serta  diawasi  oleh  Hakim  Pengawas  ini bisa mendapatkan pilihan-pilihan penyelesaian yang bersifat win-win solution.
Banyak  pelaku  usaha  yang  memilih  PKPU  karena  PKPU  merupakan  sarana yang  memberikan  waktu  kepada  debitor  untuk  menunda  pelaksanaan  pembayaran utang-utangnya. Hal ini akan membuka harapan yang besar bagi debitor untuk dapat melunasi  utang-utangnya.  Dengan  memberikan  kesempatan  kepada  debitor  untuk merestrukturisasi  utang-utangnya,  debitor  dapat  melakukan  komposisi  (dengan mengubah  susunan/anggota  pemegang  sahamnya)  atau  melakukan  reorganisasi usahanya, agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat membayar lunas utang- utangnya.  Namun pada kenyataannya banyak kasus PKPU yang gagal dan debitor otomatis pailit. 6 Pada kasus PT Panghegar Kana Legacy yang merupakan unit dari perusahaan Panghegar Group telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta
5 Ibid
6 R.Anton Suyatno, “ Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ”, Jakarta: Kencana, 2012, hlm.
22
7 Nauval Rijaalul Haq Wahyuddin, Yeti Sumiyati , “ Efektivitas Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Rangka Menciptakan Keberlangsungan Usaha”, Prosiding ilmu hukum: Universitas Islam bandung Vol 7 Nomor 1, 2021, hlm 464.
Pusat  dengan  Nomor:  55/Pdt.  Sus/PKPU/2015/PN.  Niaga  JKT.  PST  Jo.  Nomor: 22/Pdt. Sus/Pailit/2015/PN. Niaga JKT. PST dimana mayoritas kreditor baik separatis dan konkuren tidak menyetujui atas perpanjangan PKPU yang diajukan debitor, yang saat ini digugat oleh salah satu kreditornya karena adanya transaksi pengalihan hak atas tanah milik debitor yaitu PT Panghegar kana Legacy yang dalam pailit kepada kreditor lainnya yaitu PT Bringin Srikandi Finance berdasarkan Putusan Mahkamah Agung  Nomor  664 K/Pdt.Sus-Pailit/2023  Jo.  Putusan  PN  JAKARTA  PUSAT  Nomor 49/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.
Dalam melakukan suatu perjanjian haruslah dilakukan berdasarkan asas itikad baik,  itikad  baik  adalah  suatu  perbuatan  yang  tidak  mementingkan  diri  sendiri  saja namun  juga  melihat  kepentingan  orang  lain  yang  ditandai  dengan  perbuatan  tanpa tipu muslihat, tanpa tipu daya, tanpa mengganggu pihak lain dan tanpa akal-akalan. Sedangkan pengertian itikad baik dalam perjanjian adalah niat baik dari para pihak- pihak  yang  melakukan  suatu  perjanjian  untuk  tidak  merugikan  mitra  janjinya  serta tidak merugikan kepentingan umum. Prinsip itikad baik sebenarnya telah diatur dalam Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPer  yang  berbunyi  “suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan dengan itikad baik”.
Berdasarkan fakta hukum diatas maka penulis tertarik untuk meneliti “Penerapan Asas Itikad Baik Pada Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Kreditor Terhadap Harta  Debitor  Yang  Dinyatakan  Pailit”  dengan  merumuskan  kedalam  2  identifikasi masalah yaitu:
1.  Bagaimana penerapan asas itikad baik pada peralihan hak atas tanah yang dilakukan kreditor terhadap debitor yang dinyatakan pailit?
2.  Bagaimana  akibat  hukum  peralihan  hak  atas  tanah  dilakukan  kreditor terhadap harta debitor yang dinyatakan pailit ditinjau dari asas itikad baik?

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis  yang menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan teori-teori  hukum  dan  praktik  pelaksanaan  hukum  positif  yang  berkaitan  dengan permasalahan 7 ,  Metode  Pendekatan  Peneliti  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  normatif  dengan  berusaha  melakukan  sinkronisasi  ketentuan-ketentuan
7 Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri , Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98.
hukum  yang  berlaku  dalam  penerapan  peraturan-peraturan  hukum  secara  praktik dilapangan dan Tahapan Penelitian Berkenan dengan metode yuridis normatif yang digunakan,  akan  dilakukan  penelitian  kepustakaan  yang  bersumber  dari  peraturan perundang-undangan, literatur-literatur.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Penerapan  Asas  Itikad  Baik  Pada  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Yang  Dilakukan Kreditor Terhadap Debitor Yang Dinyatakan Pailit
Definisi perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (KUHPerdata),  yaitu  bahwa  perjanjian  atau  persetujuan  adalah  suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang  lain  atau  lebih.  Utang  piutang  dalam  KUHPerdata  disebut  dengan  perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754 berbunyi pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu  jumlah  barang-barang  tertentu  dan  habis  karena  pemakaian  dengan  syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama. Utang piutang diawali dengan suatu perjanjian antara dua subjek hukum yang disebut dengan debitur dan kreditur, kemudian diikuti dengan perjanjian penyerahan benda sebagai jaminan.
Jaminan  adalah  sesuatu  yang  diberikan  kepada  kreditur  untuk  menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang  timbul  dari  suatu  perikatan.  Untuk  perjanjian  utang  piutang  hendaknya  dibuat secara  tertulis  karena  dengan  bentuknya  yang  tertulis  akan  lebih  mudah  untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena  dalam  hukum  perdata,  bukti  tertulis  merupakan  bukti  utama.  Kesengajaan maupun  lalai,  kedua  hal  tersebut  menimbulkan  akibat  yang  berbeda  dimana  akibat adanya kesengajaan, debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang- undang”.
Dalam  pelaksanaan  suatu  perjanjian  membawa  konsekuensi  bahwa  seluruh harta  kekayaan  seseorang  atau  badan  yang  diakui  sebagai  badan  hukum,  akan dipertaruhkan  dan  dijadikan  jaminan  atas  setiap  perikatan  atau  kontrak  orang peroangan  dan  atau  badan  hukum  tersebut,  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam Pasal  1131  KUH  Perdata.  Berdasarkan  kesengajaan  dan  kelalaian  dapat menimbulkan  akibat  yang  berbeda  karena  dengan  adanya  kesengajaan  si  debitur,
maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian.
Permasalahan  sengketa  utang-piutang  yang  disebabkan  debitur  lalai  dalam memenuhi suatu prestasi yang telah diperjanjikan yaitu mengembalikan utang yang merupakan  tanggung-jawab  pihak  debitur  merupakan  masalah  bagi  pihak  kreditur. Pihak  kreditur  tidak  mungkin  mengambil  barang-barang  milik  pihak  debitur  untuk pelunasan utang pihak debitur, karena hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya perkara  pidana  yang  dapat  merugikan  pihak  kreditur.  Selain  dalam  penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang melalui Hukum Perdata,  namun pelaku usaha  juga  menggunakan  proses  penyelesaian  perkara  wanprestasi  melalui  PKPU atau pun kepailitan. Itikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan kontrak. Para pihak  dalam  membuat  maupun  melaksanakan  kontrak  harus  memperhatikan  asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan kontrak tersebut harus mengindahkan norma- norma  kepatuhan  dan  kesusilaan.  Mengenai  pelaksanaan  asas  itikad  baik  yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang  menyatakan  bahwa  suatu  kontrak  tidak  hanya  mengikat  untuk  hal-hal  yang dengan  tegas  dinyatakan  dalam  suatu  kontrak,  tetapi  juga  mengikat  untuk  segala sesuatu  yang  menurut  sifat  kontrak  diwajibkan  oleh  kepatutan,  kebiasaan  dan undang-undang. 8 Penerapan konsep PKPU dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  harus mengutamakan  untuk  melakukan  restrukturisasi  karena  PKPU  menjadi  ruang restrukturisasi  untuk  debitur  dan  krediturnya  terhadap  utang-utang  yang  tidak  bisa atau sulit untuk dibayar saat jatuh tempo. Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang  dikenal  dalam  hukum  perjanjian.  Ketentuan  tentang  itikad  baik  ini  dinyatakan dalam  Pasal  1338  ayat  (3)  yang  m enyatakan  bahwa  “setiap  perjanjian  harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
Begitu  pentingnya  itikad  baik  tersebut  sehingga  dalam  perundang-undangan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khususnya yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa  akibat  lebih  lanjut  bahwa  kedua  belah  pihak  harus  bertindak  dengan mengingat  kepentingan-kepentingan  yang  wajar  dari  pihak  lain.  Karena  dengan adanya asas itikad baik, maka masing-masing pihak yang melakukan perjanjian dapat
8 Toriq Akbar, Suhendro , dan Yetti “ Asas Itikad Baik Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Retail” NCSSR: Universitas lancang kuning, Hlm.1014.
memberikan jaminan terpenuhinya segala hak-hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian. Apabila perjanjian yang dilakukan dengan tidak memiliki itikad baik, maka  salah  satu  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  akan  kehilangan  hak  dan melalaikan  kewajibannya  sehingga  memberikan  kerugian  bagi  pihak  yang berkepentingan. 9
Itikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian. Para pihak dalam membuat  maupun  melaksanakan  perjanjian  harus  memperhatikan  asas  itikad  baik, yaitu  dalam  melaksanakan  perjanjian  tersebut  harus  mengindahkan  norma-norma kepatuhan  dan  kesusilaan.  Mengenai  pelaksanaan  asas  itikad  baik  yang berhubungan erat dengan kepatuhan juga dijelaskan dalam pasal 1339 KUHPer yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas  dinyatakan  dalam  suatu  kontrak,  tetapi  juga  mengikat  untuk  segala  sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.
Salah  satu  dampak  akibat  lalainya  debitor  untuk  melaksanakan  tanggung jawabnya  untuk  membayar  utang  mengakibatkan  suatu  perusahaan  atau  badan hukum  dinyatakan  pailit,  sebelum  dinyatakan  pailit  debitor  dapat  melakukan permohonan untuk PKPU, hal ini terjadi pada perseroan terbatas PT Panghegar kana Legacy  yang  ingin  memperpanjang  masa  PKPU  namun  mayoritas  kreditor  baik separatis  dan  konkuren  tidak  menyetujui  atas  perpanjangan  PKPU  yang  diajukan debitor.  Dari  134  kreditor  konkuren  yang  hadir,  92,54%  menyatakan  tidak  setuju terhadap  proposal  perdamaian.  Adapun,  sisanya  sebesar  7,46%  menyatakan dukungannya,  sehingga  perseroan  tersebut  dinyatakan  pailit,  namun  dalam  proses pailit  ternyata  ada  indikasi  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  debitor  dan salah  satu  kreditor  konkurennya,  dengan melakukan  transaksi  pengalihan  hak  atas tanah milik debitor menjadi atas nama kreditor tanpa sepengetahuan kreditor lainnya, hal ini jelas tidak mengindahkan asas itikad baik dalam penyelesaian utang-piutang, sebagaimana  yang  seharusnya  menjadi  hal  penting  yang  harus  dilakukan  oleh masing-masing  pihak,  maka  dari  itu  kreditor  yang  telah  dirugikan  menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta  Pusat  dengan  Putusan  Nomor  49/Pdt.Sus-Gugatan  Lain-Lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst. Hakim mengabulkan sebagian tuntutan yang dilakukan penggugat dan Menyatakan bahwa perbuatan hukum Tergugat yang telah mengalihkan hak melalui
9 Suharnoko, Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus , Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm.
4.
jual-beli dan peralihan ke atas nama Tergugat terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan  Nomor  1142/Desa Pecatu,  Sertipikat  Hak  Guna Bangunan  Nomor 1143/Desa  Pecatu,  Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  1144/Desa  Pecatu, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1145/Desa Pecatu dan Sertipikat Hak Guna Bangunan  Nomor  1146/Desa  Pecatu  adalah  perbuatan  yang  tidak  menunjukkan iktikad baik dan dengan cara melawan hukum.
Asas  itikad  baik  dalam  pelaksanaan  perjanjian  berarti  adalah  kepatutan,  yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang- wenang dari salah satu pihak. 10 Makna itikad baik mengacu kepada standar perilaku yang  reasonable  yang  tidak  lain  bermakna  bahwa  orang  harus  mematuhi  janji  dan perkataannya  dalam  segala  keadaan,  atau  suatu  keadaan  yang  mencerminkan standar  keadilan  atau  kepatutan  masyarakat  sebagai  penghormatan  tujuan  hukum. Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat.

## Akibat  Hukum  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Yang  Dilakukan  Kreditor  Terhadap Harta Debitor Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Asas Itikad Baik
Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas dianggap seolah-olah sebagai suatu person atau subyek hukum tersendiri ( artificial person ) yang mandiri sehingga mempunyai hak untuk menjadi pemegang hak dan kewajibannya sendiri, sedangkan Direksi  sebagai  bagian  dari  organ  perseroan  terbatas  adalah  satu-satunya  organ perseroan  yang  berhak  dan  berwenang  untuk  mewakili  perseroan  sebenarnya hanyahlah  sub  dari  suatu  subyek  hukum  yang  bernama  perseroan  terbatas.  Dari pengertian  di  atas  maka  dalam  melakukan  kewajibannya  untuk  melakukan pengurusan  perseroan  maka  ada  pembatasan  kewenangan  bagi  Direksi  bahwa  ia tidak diperkenankan untuk bertindak diluar maksud dan tujuan dari perseroan serta untuk  melakukan  tindakan  yang  berada  di  luar  kewenangannya  sebagaimana ditentukan  di  dalam  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  Anggaran  Dasar,  dan Peraturan lain yang berlaku.
Dengan dipenuhinya syarat-syarat pembatasan kewenangan yang berlaku maka setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi Perseroan akan dianggap tetap
10 R. Subekti , Hukum Perjanjian , Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1983, hlm. 27.
mengikat  perseroan.  Ini  berarti  perseroan  harus  tetap  menanggung  segala  akibat hukumnya  sehingga  berdasaran  hal  ini  maka  untuk  menciptakan  kepastian  hukum mengenai  kewenangan  bertindak  untuk  dan  atas  nama  perseroan,  pada  banyak negara  telah  diberlakukan  mekanisme  keterbukaan (disclosure) tertentu  yang mewajibkan  perseroan  untuk  mengumumkan  kewenangan  bertindak  Direksi  dan setiap anggotanya termasuk pihak-pihak lainnya yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk bertindak  untuk  dan  atas  nama  perseroan  serta  pembatasan  kewenang- kewenangannya.
Menurut teori hukum perjanjian yang modern bahwa asas itikad baik bukan baru mulai  dilaksanakan  setelah  ditanda  tangani  perjanjian  dan  pelaksanaan  perjanjian, akan tetapi harus sudah dilaksanakan (ada) sejak tahap perundingan (pra perjanjian), jadi janji-janji pra perjanjian selayaknya mempunyai dampak (akibat) hukum dan dapat dituntut  ganti  rugi  jika  janji  tersebut  dilanggar/diingkari.  Ridwan  Khairandy menjelaskan  bahwa  standar  itikad  baik  dalam  tahap  pra  kontrak  didasarkan  pada kecermatan dalam berkontrak. Dengan asas ini, para pihak masing-masing memiliki kewajiban  untuk  menjelaskan  dan  meneliti  fakta  material  yang  berkaitan  dengan perjanjian  tersebut.  Dengan  standar  tersebut,  perilaku  para  pihak  dalam melaksanakan perjanjian dan penilaian terhadap isi perjanjian harus didasarkan pada prinsip kerasionalan dan kepatutan. Dalam teori itikad baik, kewajiban ini melahirkan predikat  “beritikad  baik”  atau  sebaliknya  “beritikad  buruk”  bagi  para  pihak  dalam pelaksanaan perjanjian. 11
Itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPer merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan dari suatu perjanjian agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika  pelaksanaan  perjanjian  melanggar  perasaan  keadilan  satu  diantara  dua  pihak. Asas itikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan, dalam arti tuntutan adanya kepastian hukum yang berupa pelaksanaan perjanjian tidak boleh melanggar norma- norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan. 12
Sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  21  UUK  dan  PKPU,  Kepailitan  meliputi seluruh  kekayaan  debitur  pada  saat  putusan  pernyataan  pailit  ditetapkan  dan  juga mencakup  semua  kekayaan  yang  diperoleh  oleh  debitur  selama  berlangsungnya
11 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Jakarta : Universitas Indonesia, 2013, hlm. 134.
12 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Bandung : Mandar Maju, 2012, hlm. 94.
kepailitan  misalnya  karena  hibah  atau  warisan.  Yang  dimaksud  dengan  kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan. Dari konsekuensi Pasal  21  UUK  dan  PKPU  maka  setiap  dan  seluruh  Perikatan  antara  Debitur  yang dinyatakan Pailit dan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak akan dan  tidak  dapat  dibayar  dari  harta  pailit  kecuali  bila  perikatan-perikatan  tersebut mendatangkan  keuntungan  bagi  harta  kekayaan  itu.  Dan  oleh  karena  itu,  maka gugatan-gugatan  yang  diajukan  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  pemenuhan perikatan  dari  harta  pailit,  selama  dalam  kepailitan,  yang  secara  langsung  diajukan kepada Debitur Pailit hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan. Dalam hal pencocokan tidak disetujui, maka pihak yang tidak menyetujui pencocokan tersebut  demi  hukum  mengambil  alih  kedudukan  debitur  pailit  dalam  gugatan  yang sedang berlangsung tersebut. Meskipun gugatan tersebut hanya memberikan akibat hukum dalam bentuk pencocokan namun hal itu sudah cukup untuk dapat dijadikan sebagai salah satu bukti yang dapat mencegah berlakunya daluwarsa atas hak dalam gugatan tersebut.
Dalam  kasus  ini,  dimana  terdapat  indikasi  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan debitor dan salah satu kreditor konkurennya, dengan melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah milik debitor menjadi atas nama kreditor, antara lain:
a.  Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Pecatu seluas 1.500 m2 sesuai dengan  Gambar  Situasi  Nomor  1228/1991  yang  terletak  di  Desa  Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali;
b.  Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1143/Desa Pecatu, seluas 500 m2 sesuai dengan  Gambar  Situasi  Nomor  1227/1991,  yang  terletak  di  Desa  Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali;
c.  Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1144/Desa Pecatu, seluas 2.000 m2 sesuai dengan  Gambar  Situasi  Nomor  1225/1991,  yang  terletak  di  Desa  Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali;
d.  Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1145/Desa Pecatu, seluas 2.000 m2 sesuai dengan  Gambar  Situasi  Nomor  1226/1991,  yang  terletak  di  Desa  Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali;
e.  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  1146/Desa  Pecatu,  seluas  33.500  m2 sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 830/1990 tanggal 14- 2-1990, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.
Perbuatan hukum tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan kreditor lainnya yang masih  memiliki  piutang  yang  belum  ditunaikan  oleh  debitor,  sebetulnya  perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitor mengenai harta kekayaan dapat diminatakan pembatalan kepada pengadilan dengan tujuan untuk memberi perlindungan kepada kreditur yang dikenal dengan akta Actio Paulina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341 KUHPerdata dapat kita jumpai dalam Pasal 41-42 UUK dan PKPU yang secara rinci mengatur Lembaga Perlindungan Kreditur tersebut. Namun kreditor yang merasa dirugikan menggugat debitor dan kreditor yang terlibat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  dengan  putusan  hakim  yang  menyatakan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan sama sekali tidak menunjukkan iktikad baik dan dengan cara melawan hukum maka perbuatan  hukum  tersebut  haruslah  dinyatakan  tidak  sah  dan  tidak  mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Hakim  juga  memerintahkan  kepada  Turut  Tergugat  untuk  melaksanakan pemberesan harta pailit sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan, terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Pecatu,  Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  1143/Desa  Pecatu,  Sertipikat  Hak Guna Bangunan  Nomor  1144/Desa Pecatu,  Sertipikat  Hak  Guna Bangunan  Nomor 1145/Desa  Pecatu  dan  Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  1146/Desa  Pecatu tersebut juga memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta pailit kepada Kreditor Konkuren sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Kepailitan perseroan terbatas baik secara langsung ataupun tidak langsung akan menimbulkan akibat hukum bagi para pengurusnya terutama bagi direksi perseroan. Ada  banyak  persoalan  tentang  akibat  hukum  yang  timbul  dari  putusan  mengenai kepailitan  perseroan  terbatas  salah  satuya  adalah  mengenai  sejauh  mana pertanggungjawaban terhadap adanya kepailitan perseroan terbatas, apakah badan hukumnya itu sendiri yang akan memikul tanggung jawab ataukah organ perseroan dalam hal ini direksi yang akan bertanggung jawab secara pribadi.
Dari hasil putusan tersebut jelas memberikan akibat hukum kepada tergugat atas perbuatan  hukum  yang  mereka  lakukan,  dimana  perbuatan  hukum  tersebut dinyatakan  tidak  sah  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  sehingga tergugat  harus  bertanggungjawab  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukan  serta membayar denda sesuai peraturan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Penerapan  asas  itikad  baik  pada  peralihan  hak  atas  tanah  yang  dilakukan kreditor terhadap debitor yang dinyatakan pailit dalam kasus ini tidak dilaksanakan, karena dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat dengan mengalihkan hak atas tanah debitor pailit (turut tergugat) menjadi atas nama tergugat sama sekali tidak menerapkan asas itikad baik.
Akibat hukum peralihan hak atas tanah dilakukan kreditor terhadap harta debitor yang  dinyatakan  pailit ditinjau  dari  asas  itikad  baik dalam  kasus  ini  yaitu  perbuatan hukum yang dilakukan tergugat tidaklah sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang  mengikat  sehingga  pihak  tergugat  harus  membayar  kerugian  yang  diterima penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
A.E.  Palindria,  J.  Filemon,  Nyulistiowati  Suryanti,  Deviana  Yuanitasari, Implikasi Pembuktian  Sederhana  Permohonan  Pailit  Sebagai  Langkah  Strategis Pelunasan Utang, Tlutuh Sawo: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Humaniora Vol. 7, No. 1, Januari 2023.
Aman. 1998. M.E.P.T, “ Kredit Perbankan” , Liberty, Yogyakarta.
Annalisa Yahanan. 2017. “Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia”. Bandung Penerbit Mangku Bumi.
British  Broadcasting  Corporation.  2017.  Noken  Papua  Mendapat  Pengakuan UNESCO. http://www.bbc.co.uk/indonesia/ber- ita_indonesia/2012/12/121205_noken _unesco. diakses: 16 Mei.
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
Ginting, A.Y., “Aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah negara Sebagai Objek Jaminan” ,
Lex Crimen, Vol 6 Nomor 4.
Happy  Warsito,  Annalisa  Yahanan,  Ahmad  Romsan,  Nashriana,  dan  Vegitya Ramadani  Putri.  2015. “Sistem  Hukum  di  Indonesia”.  Palembang:  Universitas Sriwijaya Press.
Imam  Ghazali  Anwar,  Hanif  Hasyimawan  Mubarak,  Nyulistiowati  Suryanti,  Deviana Yuanitasari, Perjanjian  Perdamaian  Sebagai  Langkah  Restrukturisasi  Hutang dalam PKPU, Journal Of Comprehensive Science, Vol.2 No.6 Juni 2023.
Irwansyah.  2017.  “Jejak  Demokrasi  Lingkungan  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009”. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa . 21 (2).
Ivida  Dewi  dan  Herowati  Poesoko.  2016. “Hukum  Kepailitan:  Kedudukan  dan  Hak Kreditor  Separatis Atas  Benda  Jaminan  Apabila  Debitor  Pailit”, Laksbang Pressindo Yogyakarta.
Jechyko  Ali  Putra  Pratama,  Muhammad  Nur  Kaffa  Ismail,  Nyulistiowati  Suryanti,
Deviana Yuanitasari, Analisis Terjadinya Penolakan PKPU Terhadap PT Garuda dan  Terbebas  dari  Pailit  Pada  Masa  Pandemic,  Journal  Of  Comprehensive Science, Vol.2 No.6 Juni 2023.
Muhammad Syaifuddin. 2012. Hukum Kontrak, Bandung : Mandar Maju. Natalia,  T.S.  , “Akibat  Hukum  Kepailitan  Terhadap  Kreditor  Pemegang  Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Hak Tanggungan”, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol 16 Nomor 3.
Nauval  Rijaalul  Haq  Wahyuddin,  Yeti  Sumiyati. 2021.  “ Efektivitas  Restrukturisasi Utang  pada  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dalam  Rangka Menciptakan Keberlangsungan Usaha”, Prosiding ilmu hukum: Universitas Islam bandung Vol 7 Nomor 1.
R.Anton Suyatno. 2012. “ Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ”, Jakarta: Kencana.
Ridwan Khairandy. 2013. Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Jakarta: Universitas Indonesia.
Ronny Haniatjo Soemitro. 1990. Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri , Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
Salawati  Mat  Basir,  Rohani  Abdul  Rahim.  2016.  “Penghijrahan  Buruh  Migran  dan Keperluan  Kepada  Rejim  Migrasi  Antarabangsa”  dalam  Kamal  Halili  Hassan (Ed). Buruh Asing dan Migrasi Isu Perundangan.
Suharnoko.  2004. Hukum  Perjanjian  :  Teori  dan  Analisa  Kasus ,  Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group.
Sulistyowati Irianto (Ed). 2017. “Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Thamrin.  2019.  Wawancara:  Peran  Notaris  dan  PPAT  bagi  Masyarakat  Adat. Bandung.
Toriq Akbar, Suhendro , dan Yetti “ Asas Itikad Baik Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Retail” NCSSR: Universitas lancang kuning.