e-ISSN : 2621-4105

## KEDUDUKAN POTONGAN PAJAK PRIBADI TERHADAP ZAKAT YANG TELAH DIBAYARKAN
Agus Budi Yuwono

## Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa kedudukan potongan pajak  pribadi  terhadap  zakat  yang  telah  dibayarkan.  Permasalahan  yang  dibahas dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kedudukan  potongan  pajak  pribadi  terhadap zakat  yang  telah  dibayarkan  berdasarkan UU  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Zakat dan permasalahan yang timbul atas potongan pajak pribadi terhadap zakat yang telah dibayarkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  yuridis normatif    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kedudukan  potongan  pajak  pribadi terhadap  zakat  yang  telah  dibayarkan  berdasarkan  UU  Nomor  23  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Zakat  adalah  bahwa  zakat  yang  telah  dibayarkan  akan mengurangi penghasilan bruto atas pajak pribadi, bukan mengurangi nominal pajak pribadi. Permasalahan yang timbul atas potongan pajak pribadi terhadap zakat yang telah  dibayarkan  adalah  masih  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  terkait  adanya peraturan  mengenai  pemotongan  pajak  pribadi  atas  zakat  yang  dibayarkan.  Hal  ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan tersebut terhadap masyarakat. Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  perlu  upaya  mensosialisasikan  mengenai zakat  sebagai  pengurang  penghasilan  bruto  yang  dilakukan  secara  terintegrasi  bagi dari lembaga keagamaan maupun lembaga perpajakan.

## Kata kunci : pemotongan pajak pribadi; zakat; penghasilan
e-ISSN : 2621-4105

## POSITION OF PERSONAL TAX CUTTING TOWARD ZAKAT THAT HAS BEEN PAID
Agus Budi Yuwono Master of Law, University of Semarang

## ABSTRACT
The purpose of this research is to discuss and analyze the position of personal tax deductions on zakat that has been paid. The problem discussed in this study is  how  the  position  of  personal  tax  deductions  for  zakat  that  has  been  paid based on Law Number 23 of 2011 concerning Zakat and problems arising from personal tax deductions for zakat that has been paid. The method of approach used in this research is normative juridical. The results of the study show that the position of personal tax deduction on zakat that has been paid based on Law Number 23 Year 2011 on Management of Zakat is that zakat that has been paid will  reduce  the  gross  income  of  personal  tax,  not  reduce  the  nominal  tax personal. The problem that arises from the deduction of personal tax on zakat that  has  been  paid  is  the  lack  of  public  knowledge  related  to  the  existence  of regulations regarding the deduction of personal tax on zakat paid. This is due to the lack of socialization regarding these regulations to the public. To overcome this  problem,  it  is  necessary  to  socialize  about  zakat  as  a  reduction  in  gross income  which  is  carried  out  in  an  integrated  manner  for  religious  institutions and taxation institutions.

## Keywords: personal tax deduction; zakat; income
e-ISSN : 2621-4105

## A. Pendahuluan
Zakat dan pajak adalah sama-sama mempunyai fungsi pemungutan. Pada zakat, fungsi pemungutannya dapat dilakukan oleh terkena kewajiban membayar zakat  dan  dapat  langsung  disalurkan  kepada  orang  yang  berhak  menerimanya atau  dilakukan  oleh  suatu  badan  atau  lembaga  resmi  (BAZ  atau  LAZ)  yang dibentuk  untuk  memungut  zakat  serta  mendistribusikan  kepada  delapan golongan  yang  berhak  menerima  zakat.  Sedangkan  dalam  pajak,  fungsi pemungutannya dilakukan oleh negara melalui Dirjen Pajak. 1
Permasalahan  yang  melibatkan  penduduk  miskin  sangat  kompleks, sehingga  sulit  untuk  diselesaikan.  Kemiskinan  bukan  hanya  disebabkan  oleh faktor  alamiah  saja,  namun  faktor  pemerataan  pembangunan  juga  memberikan pengaruh terhadap masalah ini. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan pemberdayaa masyarakat berbasis kepada zakat. 2
Saat  ini  undang-undang  menjadikan  zakat  sebagai  salah  satu  faktor pengurang  penghasilan  bruto  wajib  pajak  orang  pribadi  dan  badan  usaha  yang dimiliki  oleh  seorang  muslim  didalam  menentukan  besarnya  penghasilan  kena pajak.  Hal  ini  diharapkan  dapat  meminimalkan  beban  ganda  yang  dipikul  oleh umat  Islam  sebagai  wajib  pajak  dan  muzzaki.  Pola  perlakuan  tersebut  adalah yang  optimal  untuk  mengelola  dan  mengakomodasi  zakat  dan  pajak,  yang kenyataannya  kedua  hal  tersebut  merupakan  dua  sumber  pemungutan  yang sama-sama  dihimpun  dari  masyarakat.  Apabila  upaya  pengelolaan  dan pengakomodasian  ini  telah  berjalan  baik,  dapat  memberikan  suatu  efek  yang produktif  dalam  pembangunan  nasional.  Jika  dilihat  dari  fungsi  dasarnya membayar zakat bisa disamakan nilainya dengan membayar pajak  yakni sama- sama  dimaksudkan  untuk  melaksanakan  kewajiban  yang  bertujan  untuk kemaslahatan umat dan bangsa.
1 Sri Andriani, Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat , JRAK, Vol. 4 No.1 Februari 2013, hlm.14
2 Abdul  Aziz,    Pendayagunaan  Zakat  Sebagai  Upaya  Pengentasan  Kemiskinan, Jurnal  Ius Constituendum Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2016, Semarang, hlm 85 .

## e-ISSN : 2621-4105
Sebagai  umat  muslim  dan  warga  negara  yang  baik  tentulah  kewajiban membayar  zakat  dan  pajak  harus  dipenuhi.  Dengan  adanya  ketentuan  bahwa zakat sebagai pengurang pajak, maka diharapkan kesadaran umat muslim  untuk membayar  zakat  sehingga  potensi  zakat  yang  ada  dapat  terealisasi.  Warga Negara  Indonesia  yang  beragama  islam  berkewajiban  mengeluarkan  zakat sebagai realisasi pelaksanaan perintah agama dan berkewajiban pula membayar pajak  sebagai  realisasi  ketaatan  kepada  pemerintah  yang  juga  diwajibkan  oleh agama.  Zakat  nantinya  akan  didistribusikan  kepada  8  asnaf  yang  tercantum dalam  Al  Qur’an,  sedangkan  pajak  akan  masuk  kepada  APBN  yang  akan digunakan untuk kepentingan rakyat dan membangun fasilitas umum.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul  :  “KEDUDUKAN  POTONGAN  PAJAK  PRIBADI  TERHADAP ZAKAT  YANG  TELAH  DIBAYARKAN  DALAM  KAJIAN  UU  NOMOR  23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT”.
B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana  kedudukan  potongan  pajak  pribadi  terhadap  zakat  yang  telah dibayarkan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat ?
2. Bagaimana permasalahan yang timbul atas potongan pajak pribadi terhadap zakat yang telah dibayarkan dan bagaimana solusinya ?

## C. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah normatif,  sehingga  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Metode pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan,  sedangkan  metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

## D. PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Potongan  Pajak  Pribadi  Terhadap  Zakat  Yang  Telah dibayarkan berdasarkan Uu Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Zakat  yang  dapat  mengurangi  Penghasilan  Kena  Pajak  adalah  zakat yang  diserahkan  atau  dibayar  kepada  amil  zakat  yang  disahkan  oleh Pemerintah.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  Pasal  9  ayat(1)  huruf  g  Undang- Undang  Nomor 36 Tahun 2008  yang menyatakan bahwa untuk menentukan
e-ISSN : 2621-4105
besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan kecuali zakat yang diterima oleh Badan Amil  Zakat  atau  Lembaga  Amil  Zakat  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh pemerintah.
Lebih lanjut pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang  Bantuan  atau  Sumbangan  Termasuk  Zakat  atau  Sumbangan Keagamaan  yang  Sifatnya  Wajib  yang  Dikecualikan  Dari  Objek  Pajak Penghasila  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  zakat  adalah  zakat  yang diterima  oleh  Badan  Amil  Zakat  atau  Lembaga  Amil  Zakat  yang  dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan penerima zakat yang berhak.
Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat  menyebutkan  bahwa  zakat  yang  dibayarkan  oleh  muzaki  kepada BAZNAS  atau  LAZ  dikurangkan  dari  Penghasilan  Kena  Pajak.  Demikian halnya  dalam  Pasal  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2010 menyebutkan  bahwa  apabila  pengeluaran  untuk  zakat  atau  sumbangan keagamaan  yang  sifatnya  wajib  tidak  dibayarkan  kepada  Badan  Amil  Zakat atau Lembaga Amil Zakat tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Pasal 1 ayat(1) huruf a dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010  tentang  Tata  Cara  Pembebanan  Zakat  atau  Sumbangan Keagamaan  yang  Sifatnya  Wajib  yang  dapat  Dikurangkan  dari  Penghasilan Bruto, juga mengatur bahwa zakat yang dapat dikurangkan pada Penghasilan Kena Pajak adalah zakat atas penghasilan  yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri  yang  dimiliki  oleh  pemeluk  agama  Islam  kepada  Badan  Amil  Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan Badan  Amil  Zakat  atau  Lembaga  Amil  Zakat  yang  dibentuk  berdasarkan Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat dan perubahannya. Selanjutnya  pada  Pasal  4  ayat(2)  menyatakan  bahwa  apabila  pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada  Badan  Amil  Zakat  atau  Lembaga  Amil  Zakat,  atau  lembaga
e-ISSN : 2621-4105
keagamaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat(1),  pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  3  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor PER-6/PJ/2011, zakat tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila :
1. tidak  dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak  kepada  badan  amil  zakat;  lembaga amil  zakat;  atau  lembaga  keagamaan,  yang  dibentuk  atau  disahkan Pemerintah; dan/atau
2. bukti  pembayarannya  tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  diketahui  ada  syarat-syarat  tertentu  agar zakat  dapat  mengurangi  penghasilan  bruto  salah  satunya  adalah  bahwa  zakat wajib  dibayarkan  kepada  badan  amil  zakat  yang  dibentuk  dan  disahkan  oleh pemerintah.
Pemotongan  pajak  pribadi  oleh  wajib  pajak  dikarenakan  zakat  yang dibayarkan  tersebut  sesuai  dengan  teori  kemaslahatan.  Sebagaimana  diketahui, secara  sederhana  maslahat (al-mashlahah) diartikan  sebagai  sesuatu  yang  baik atau  sesuatu  yang  bermanfaat.  Pembayaran  zakat  yang  pada  akhirnya  akan mengurangi jumlah pajak akan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya umat  muslim  yang  juga  sebagai  wajib  pajak.  Dengan  adanya  pengurangan tersebut, beban ganda yang harus ditanggung sedikitnya dapat berkurang.
Zakat  disebut  sebagai  alat  distribusi  kekayaan  yang  berkeadilan,  hal    ini telah dijelaskan oleh para ulama karena :
1. Zakat  menunjukkan  bahwa  Islam  mengakui  kepemilikan  pribadi  dan melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.
2. Islam melarang harta benda hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja sebagaimana  terjadi  dalam  masyarakat  barat  dengan  adanya  peraturan  bank dan  perserikatan-perserikatan  spekulatif  yang  pada  akhirnya  menimbulkan
e-ISSN : 2621-4105
pemberontakan kaum buruh kepada kaum pemilik modal. Dengan demikian, zakat mencegah terjadinya benturan sosial. 3
Hal  tersebut  sejalan  dengan  tujuan  pengelolaan  zakat  menurut  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  yang  menyatakan  bahwa  pengelolaan zakat bertujuan untuk :
a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat Pengelolaan  zakat  yang  baik  akan  memudahkan  langkah  sebuah  lembaga pemungut  zakat  untuk  mencapai  tujuan  inti  dari  zakat  itu  sendiri,  yaitu optimalisasi  zakat. Dengan  bertindak  efisien  dan  efektif,  lembaga  pemungut zakat mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.
b. Meningkatkan  manfaat  zakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai  pada  orang  yang  tepat  dan  menyalurkan  dana  zakat  tersebut  dalam bentuk  yang  produktif  sehingga  mampu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan  zakat  untuk  hal  yang  produktif  dapat  dilakukan dengan  mendirikan  Rumah  Asuh,  melakukan  pelatihan home  industry , mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.
Dengan adanya kebijakan mengenai potongan pajak atas zakat yang telah dibayarkan,  maka  diharapkan  masyarakat  sebagai  wajib  zakat  dengan  sukarela membayar zakat kepada badan/lembaga yang disahkan oleh pemerintah. Dengan membayar  kepada  badan/lembaga  yang  disahkan  oleh  pemerintah,  maka pemerintah dalam mengelola zakat untuk kemaslahatan umat.
Pemotongan  pajak  pribadi  atas  zakat  yang  telah  dibayarkan  juga  telah memenuhi    asas  kepastian  hukum.  Hal  ini  sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam UU  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan    Zakat  dan  UU  Perpajakan maupun  peraturan  pelaksanaannya  sudah  diatur  secara  jelas  mengenai  hal tersebut.  Peraturan  perundang-undangan  tersebut  merupakan  suatu  ketentuan atau  ketetapan  hukum  suatu  negara  yang  mampu  menjamin  hak  dan  kewajiban
3 Bayu Taufiq Possumah, Agar Zakat Lebih Produktif, http://www.academia.edu , (diakses 28 Desember 2014).
e-ISSN : 2621-4105
setiap  warga  negara.  Dengan  adanya  peraturan  perundangan-undangan  tersebut, pemotongan pajak pribadi atas zakat  yang telah dibayarkan telah memenuhi asas kepastian  hukum.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  peraturan  dibuat  dan diundangkan  secara  pasti  dan  telah  mengatur  secara  jelas  dan  logis  mengenai pemotongan pajak pribadi atas zakat yang telah dibayarkan oleh muzaki.
2. Permasalahan Yang Timbul Atas Potongan Pajak Pribadi Terhadap  Zakat Yang Telah Dibayarkan Serta Solusinya
Beberapa permasalahan yang timbul atas peraturan mengenai pengurangan penghasilan kena pajak atas zakat yang telah dibayarkan, yaitu :
1. Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  terkait  adanya  peraturan  mengenai pemotongan pajak pribadi atas zakat yang dibayarkan
Pembayaran  zakat  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak
(penghasilan  bruto)  telah  berlaku  sejak  2001.  Namun  sampai  saat  ini  masih banyak Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau pembayar zakat (muzaki)  yang  belum  memanfaatkan  pengurangan  penghasilan  bruto  atas Pajak Penghasilan (PPh) tersebut.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu upaya mensosialisasikan zakat  sebagai  pengurang  penghasilan  bruto.  Hal  ini    tidak  cukup  hanya dilakukan oleh BAZNAS dan Kementerian Agama saja, tetapi membutuhkan koordinasi,  kerjasama  dan  sinergi  dengan  instansi  terkait,  terutama  jajaran Direktorat Jenderal Pajak.  Koordinasi, kerjasama dan sinergi itulah yang ke depan  perlu  dibangun  di  tingkat  institusi,  karena  bagi  umat  Islam  zakat  dan pajak adalah dua kewajiban yang seiring dan paralel. 4
Amil  zakat  dan  pegawai  pajak  di  semua  kantor  pelayanan  diharapkan dapat  memberi  informasi  dan  penjelasan  kepada  para  muzaki  dan  Wajib Pajak yang dilayaninya terkait dengan adanya peraturan mengenai zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat yang hanya diperhitungkan sebagai pengurang  penghasilan  bruto,  memang  belum  memenuhi  harapan  maksimal
4 Didin Hafidhuddin, Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak,
( http://pusat.baznas.go.id , diakses 1 Januari 2018).
e-ISSN : 2621-4105
para  muzaki  dan  lembaga  zakat  di  tanah  air.  Akan  tetapi,  menurut  kaidah fiqih, “Apa yang tidak didapat seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya.” Jika  kita  belum  berhasil  memperjuangkan  zakat  sebagai  pengurang  pajak, maka zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak jangan disia-siakan.
2. Belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  sanksi apabila tidak membayar zakat
Pengelolaan  zakat  di  Indonesia  telah  ditopang  oleh  sebuah  perangkat hukum yaitu UU No.23 tahun  2011. Namun pengelolaan zakat di Indonesia hingga  kini  belum  memberikan  hasil  yang  optimal,  baik  pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat. Karena sampai saat ini dana zakat belum mampu  memberikan  pengaruh  yang  lebih  besar  bagi  terwujudnya kesejahteraan  umat  Islam.  Sebagai  payung  hukum  dalam  pengelolaan  zakat di Indonesia, undang-undang tersebut tidak secara tegas merinci para Muzaki dan  sanksi  bagi  yang  tidak  berzakat.  Undang-undang  ini  hanya  sebatas pengelolaan semata.
Untuk ke depannya, perlu adanya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengeolaan Zakat secara menyuluruh, sehingga ada kejelasan apabila terjadi pelanggaran dalam penghitungan zakat.
Saat  ini  pemerintah  Indonesia  berencana  akan  memotong  2,5  persen dari  gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  untuk  membayarkan  zakat.  Ketentuan itu berlaku khusus PNS muslim dan akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).  Pemotongan  gaji  demi  zakat  bagi  PNS  muslim  itu  tidak bersifat mandatory (wajib) ,  sehingga PNS  Muslim  yang  menolak  bisa mengajukan  keberatan.  Pemerintah  berdalih  landasan  hukum  untuk mewajibkan  penghasilan  PNS    dipotong  zakat  adalah    UU  23  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Zakat,  PP  14  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Zakat, Inpres 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dan Permenag 52  Tahun  2014  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Perhitungan  Zakat  Mal  dan Zakat Fitrah.

## e-ISSN : 2621-4105
Wacana  pemerintah  memungut  zakat  dari  aparatur  sipil  negara  (ASN) beragama  Islam  mengundang  polemik  karena  menimbulkan  pro    dan  kontra. Pihak  PNS  sendiri  ada  yang  setuju  dan  ada  yang  keberatan.  Sementara  pihak MUI  setuju  bahwa  potensi  zakat  harus  lebih  dioptimalkan  dan  dimanfaatkan untuk  sebesar-besarnya  kemaslahan  umat  Islam.  Namun  MUI  mengharapkan dalam  pelaksanaannya  harus  melalui  sebuah  perencanaan  yang  baik,  kesiapan institusi  zakat  yang  profesional,  kapabel  dan  akuntabel.  Selain  itu,  harus melibatkan  para  pihak  yang  memiliki  kepentingan  terhadap  zakat.  Sehingga dalam  pelaksanaannya  mendapat  dukungan  dan  kepercayaan  dari  umat  Islam serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## E. PENUTUP
Kedudukan  potongan  pajak  pribadi  terhadap  zakat  yang  telah  dibayarkan berdasarkan  UU  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  adalah bahwa  zakat  yang  telah  dibayarkan  akan  mengurangi  penghasilan  bruto  atas pajak  pribadi.  Artinya,  zakat  tidak  mengurangi  nominal  pajak  pribadi,  tetapi dalam perhitungannya, zakan akan dikurangkan dari penghasilan bruto  sehinga dalam  hal  ini  zakan  akan  mengurangi  penghasilan  kena  pajak  (PKP).    Syarat tersebut antara lain melampirkan bukti pembayaran zakat dan pembayaran zakat dilakukan kepada badan/lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah. Permasalahan yang timbul atas potongan pajak pribadi terhadap zakat yang telah dibayarkan  adalah  masih  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  terkait  adanya peraturan mengenai pemotongan pajak pribadi atas zakat  yang dibayarkan.  Hal ini  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  mengenai  peraturan  tersebut  terhadap masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu upaya mensosialisasikan  mengenai  zakat  sebagai  pengurang  penghasilan  bruto  yang dilakukan  secara  terintegrasi  bagi  dari  lembaga  keagamaan  maupun  lembaga perpajakan.  Permasalahan  lainnya  adalah  belum  ada  peraturan  perundang- undangan yang mengatur mengenai sanksi apabila tidak membayar zakat. Untuk mengatasi  permasalahan  tersebut  untuk  ke  depannya,  perlu  adanya  peraturan pemerintah  yang  mengatur  mengenai  pelaksanaan  UU  Nomor  23  Tahun  2011
e-ISSN : 2621-4105
tentang  Pengeolaan  Zakat  secara  menyuluruh,  sehingga  ada  kejelasan  apabila terjadi pelanggaran dalam penghitungan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Aji Damanuri, Pendayagunaan Zakat  Studi  Implikasi  Hukum  Zakat  Terhadap Pemberdayaan  Mustahik  di  Lembaga  Amil  Zakat  Infaq  dan  Shadaqah Muhammadiyah, (http://hmipositive.blogspot.com, diakses 20 Januari 2015).

## Jurnal
Abdul Aziz,  Pendayagunaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Ius Constituendum Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2016, Semarang. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v1i2.552
Sri  Andriani,  Zakat  sebagai  Pengurang  Pajak  Penghasilan  Pada  Badan  Amil  Zakat, JRAK, Vol. 4 No.1 Februari 2013

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan
Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara
Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan
Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat

## Website
e-ISSN : 2621-4105
Bayu Taufiq Possumah, Agar Zakat Lebih Produktif, http://www.academia.edu ,
(diakses 28 Desember 2014).
Didin Hafidhuddin, Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak,
( http://pusat.baznas.go.id , diakses 1 Januari 2018).
“Menjadi Wajib Zakat atau Wajib Pajak Dulu ?”, ( https://www.kompasiana.com , diakses 10 November 2017).