## PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PEMBELAAN TERPAKSA
1) Julaiddin, 2) Rangga Prayitno
1) Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: julaiddinmr@gmail.com
2) Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: ranggaprayitno@gmail.com

## ABSTRACT
The  value  of  justice  is  indeed  abstract  and  can  be  a  benchmark  for  the  consideration  of justice  of  each  person  is  different.  Depends  on  the  value  that  bases  its  paradigm on  justice itself. However, in practice there are still many violations and deviations from the purpose of the  law  itself,  both  intentional  and  unintentional.  The  role  of  law enforcement  should  be  to carry  out  their  duties  in  accordance  with  applicable  provisions.  The  crime  of  murder  in  a forced  defense,  explaining  an  act  of  murder  which  is clear in  the end  has  severe sanctions, both  Indonesian criminal  law.  Therefore from  the  existence  of  compulsion  or force  impulse which  is  the  reason  for  the  eradication  of  criminal  acts  in  bringing  up  a  criminal  act  of murder,  whether  in  the  end  was  punished  as  a  justification  or  forgiveness  in  Indonesian criminal law.
Keywords: Law Enforcement, Murder Crimes, Forced Defenses, Positive Law

## ABSTRAK
Nilai  keadilan  memanglah  bersifat  abstrak  dan  bisa  jadi  tolak  ukur  pertimbangan  keadilan setiap  orang  berbeda-beda.  Tergantung  pada  nilai  yang  mendasarkan  paradigmanya  atas keadilan  itu  sendiri.  Akan  tetapi  dalam  pratiknya  masih  banyak  ditemukan  pelanggaran- pelanggaran  serta  penyimpangan-penyimpangan  terhadap  tujuan  hukum  itu  sendiri,  baik disengaja  maupun  tidak  disengaja.  Sudah  semestinya  peran  penegak  hukum  melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tindak pidana pembunuhan dalam pembelaan  terpaksa,  menjelaskan  suatu  tindak  pidana  pembunuhan  yang  sudah  jelas  pada akhirnya memiliki sanksi yang berat, baik itu hukum pidana Indonesia. Maka dari itu dengan adanya keterpaksaan atau dorongan daya paksa yang menjadi alasan penghapus tindak pidana dalam  memunculkan  suatu  tindak  pidana  pembunuhan  apakah  pada  akhirnya  dihukumi menjadi suatu alasan pembenar ataukah pemaaf dalam hukum pidana Indonesia.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pembunuhan, Pembelaan Terpaksa, Hukum Positif

## PENDAHULUAN
Pada  asasnya  hukum  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  korban  maupun pelaku,  sehingga  esensi  kepastian,  kemanfaatan  dan  keadilan  sebagai  tujuan  hukum  dapat terwujud  dengan  baik.  Tetapi,  tidak  jarang  ditemui  beberapa  kasus  yang  dirasa  menciderai
rasa  “keadilan”.  Nilai  keadilan  memanglah  bersifat  abstrak  dan  bisa  jadi  tolak  ukur pertimbangan keadilan setiap orang berbeda-beda. Tergantung pada nilai yang mendasarkan paradigmanya atas keadilan itu sendiri. Hal tersebut juga berlaku bagi aparat penegak hukum yang  memiliki  dasar  paradigma  tersendiri  mengenai  suatu  persoalan  hukum  dan  keadilan. Penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk  menanggulangi  kejahatan  secara  rasional, memenuhi  rasa  keadilan  dan  berdaya  guna  (Julaiddin,  2018).  Keadilan  menjadi  penekanan dalam sebuah negara hukum (Julaiddin & Sari, 2019).
Akan  tetapi  dalam  pratiknya  masih  banyak  ditemukan  pelanggaran-pelanggaran serta  penyimpangan-penyimpangan  terhadap  tujuan  hukum  itu  sendiri,  baik  disengaja maupun  tidak  disengaja.  Sudah  semestinya  peran  penegak  hukum  melaksanakan  tugasnya sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  (Hutabarat,  1985).  Hukum  pidana  sebagai realisasi  kaidah-kaidah  hukum  yang  dibentuk  atau  dibuat  manusia  dan  untuk  mengatur manusia  itu  sendiri  dalam  hal  ini  yang  mengatur  tentang  pelanggaran-pelanggaran  dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman sebagai pertanggung jawaban dari perbuatannya.
Pembelaan  diri  adalah  merupakan  salah  satu  hak  dan  kewajiban  yang  diberikan Undang-undang  kepada  setiap  orang  untuk  memelihara  keselamatan  hidupnya,  baik keselamatan  jiwa,  harta  benda  maupun  kehormatanya.  Dan  pada  dasarnaya  pembelaan  diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain,  harta  benda  dan  kehormatanya  dari  perbuatan  jahat  pihak  lain,  yang  hendak  merusak atau merugikan secara melawan hukum.
Dalam  praktiknya  upaya  pembelaan  diri  dalam  suatu  tindak  pidana  memang  tidak selalu mudah. Hal ini didasarkan pada acuan asas proporsionalitas atau keseimbangan, bahwa suatu upaya pembelaan diri harus seimbang dengan ancaman yang akan datang atau sedang berlangsung.    Sebagaimana  disampaikan  oleh  Prof.  Wirjono  Prodjodikoro  dalam  bukunya Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia,  bahwa  ukuran  proporsionalitas  memang  tidak memiliki ukuran baku karena penilaian setiap orang bisa jadi berbeda-beda dan dipengaruhi kondisi sosial-kultural dimana tindak pidana itu terjadi (Prodjodikoro, 2003).
Sehingga  dalam  hal  menentukan  apakah  suatu  pembelaan  diri  tersebut  sah  secara hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  49  Ayat  (1)  KUHP  atau  malah  termasuk  suatu “pembelaan  yang  melebihi  batas  ( noodweer  exces )”.  Dalam  kasus  Eko  Sulistiono  yang merupakan satpam PCS PT Pelindo II cabang Teluk Bayur yang sedang melakukan patroli di lokasi dan melihat korban Adek Firdaus berjalan mengarah dan masuk ke area mess PT CSK. Satpam  kemudian  meneriaki  korban  dan  menyuruh  turun.  Korban  pun  turun  dengan  wajah emosi  dan  mengeluarkan  senjata  tajam,  sehingga  terjadi  pertengkaran  yang  dilanjutkan dengan perkelahian, yang mengakibatkan korban Adek Firdaus meninggal dunia.
Kronologis  tersebut  menggambarkan  peristiwa  terjadinya  pembunuhan  karena membela diri tertuju pada jiwa. Berkaitan dengan hal itu, maka pemidanaan yang difoniskan tentunya  perlu  ada  kecermatan.  Mengingat  pelaku  menghilangkan  nyawa  tidak  lain  untuk mempertahankan  nyawanya  sendiri.  Selain  itu  pelaku  pada  mulanya  tidak  ada  niat  ataupun rencana untuk membunuh, namun ia melakukannya karena adanya daya paksa.
Secara  sederhana  pembelaan  diri  melampaui  batas  tersebut  apabila  keseimbangan dalam  hal  pembelaan  diri  dilakukan  secara  berlebihan.  Meskipun  begitu  pembelaan melampaui batas tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 49
Ayat  (2)  KUHP,  hal  tersebut  didasarkan  pada  adanya  perasaan  berupa  emosi  ketakutan, amarah, kebingungan akibat serangan terhadapnya yang bereaksi pada upaya pembelaan yang melebihi  batas.  Perlu  kecermatan  dalam  menilai  apakah  suatu  tindakan  pembelaan  dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri melampaui batas yang diperbolehkan atau dilarang.
Berdasarkan  uraian  kasus  diatas  penulis  tertarik  untuk  membahas  tulisan  ini  dalam beberapa  permasalahan  yaitu  bagaimana  pengaturan  hukum  terhadap  pembelaan  terpaksa sebagai alasan penghapusan penuntutan pidana.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau content analysis , yang  menggunakan  data  sekunder  yaitu  penelitian  yang  bersifat  pembahasan  mendalam terhadap  isi  suatu  dokumen  tertulis  baik  dari  buku  maupun  tulisan  ilmiah  lainnya  yang relevan dengan pengaturan hukum pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penegakan  Hukum  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan  dalam  Pembelaan terpaksa
Pada  prinsipnya,  hukum  pidana  adalah  untuk  mencari  kebenaran  materiil  yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya yang seharusnya  dituntut  dan  didakwa.  Untuk  tujuan  itulah  pihak  kepolisian  harus  melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi, sangat dimungkinkan seorang tersangka kemudian ditahan untuk kepentingan penyidikan (dasar hukumnya: Pasal 20 KUHAP).
Pada  dasarnya,  sesuai  dengan  asas  legalitas,  setiap  perbuatan  tidak  dapat  dipidana kecuali ada peraturan perundang-undangan  yang telah mengaturnya terlebih dahulu (Pasal 1 ayat  (1)  KUHP).  Secara a  contrario dapat  diartikan  bahwa  setiap  perbuatan  yang  telah ditentukan  merupakan  perbuatan  pidana  dalam  peraturan  perundang-undangan,  dapat dipidana.  Dalam  KUHP  tidak  ditentukan dan  dijelaskan  pengertian  pembelaan terpaksa  dan apakah  pembelaan  merupakan  hak  atau  kewajiban  seseorang.  Tetapi  oleh  ahli  hukum, dijelaskan  secara  rinci mengenai  apa  yang  dimaksud  pembelaan  terpaksa ini.  Karena  dalam pasal tersebut hanya menyebutkan tindak pidana “barang siapa  yang melakukan pembelaan terpaksa”, dalam keadaan seketika itu karena adanya sifat terpaksa atau terdorong oleh situasi yang darurat atau mendesak dan bukan merupakan anjuran atau perintah.
Pembelaan terpaksa ( noodweer ) adalah suatu rechtsverdediging yakni sebagai suatu hak  untuk  memberikan  perlawanan  hukum.  Perlawanan  tersebut  dipandang  sebagai retchmating atau  dipandang  sah  menurut  hukum  bukan  karena  orang  yang  mendapat serangan  itu  telah  melakukan  suatu  pembelaan,  melainkan  karena  pembelaan  dirinya  itu merupakan  suatu rechtsverdediging ,  karena  dengan  adanya  serangan  kita  mempunyai  hak untuk melawan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain (Lamintang, 2014).
Ditinjau  dari  segi  ajaran  atau  pandangan  monistis  tentang  delik,  maka  dalam  hal adanya noodweer, perbuatan itu dianggap tidak memenuhi unsur melawan hukum, sedangkan pada noodweerexes, perbuatan pidana tetap ada, tetapi unsur bertanggungjawab pidana, yakni kesalahan  pembuat  terhapus.  Secara  ringkas  dan  sederhana  pembelaan  terpaksa  dan perlampuan pembelaan terpaksa dapat dibedakan sebagai berikut: Noodweer ialah pembelaan
yang diberikan  karena sangat mendesak terhadap penyerangan  yang mendadak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum. Unsur-unsurnya ialah:
a. penyerangan yang nyata-nyata:
1) melawan hukum
2) mendesak dan sekonyong- konyong mengancam.
b. penyerangan itu harus mengenai:
1) badan ( lijf ) sendiri atau orang lain
2) kehormatan kesusilaan ( eerbaarheid )
3) atau barang ( goed ) yang diserang atau orang lain.
Dengan demikian pembelaan itu harus membela diri atau orang lain dan melindungi harta  benda  dan  kesusilaan  dalam  keadaan  terpaksa,  sebagaimana  dalam  kasus  satpam  PCS PT  Pelindo  II  cabang  Teluk  Bayur  jika  tidak  melawan  kehendak  si  korban  maka  akan beresiko mati terkena senjata tajam.
Pengaturan Pembelaan Terpaksa ( Noodweer ) Dalam Hukum Positif
Dalam  sistem  hukum  pidana  positif  (KUHP),  pelaku  tindak  pidana  tidak  dapat dikenakan  pidana  apabila  tidak  dapat  dasar  peniadaan  pidana  sebagai  berikut  (Moeljatno, 1993):
a. Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana, adalah (Hamzah, 2004):
1) Keperluan membela diri atau noodweer (pasal 49 ayat 1 KUHP);
2) Melaksanakan ketentuan undang-undang (pasal 50 KUHP);
3) Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (pasal 51 ayat 1 KUHP)
Ketiga alasan ini menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan.
b. Alasan yang memaafkan pelaku, hal ini termuat dalam:
1) Pasal 44 ayat 1 KUHP, yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya,  disebabkan  jiwanya  cacat  dalam  tubuhnya  (gebrekkigeontwikkeling) atau terganggu karena penyakit;
2) Pasal 48 KUHP, yang menyatakan seorang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana;
3) Pasal 49 ayat 2 KUHP, menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang  langsung  disebabkan  oleh  kegoncangan  jiwa  yang  hebat  karena  serangan  atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;
4) Pasal  51  ayat  1  KUHP,  yang  menyatakan  terhapusnya  pidana  karena  perintah  jabatan tanpa  wenang,  jika  yang  diperintah  dengan  i’tikad  baik  mengira  bahwa  perintah diberikan  dengan  wenang,  dan  pelaksanaannya  termasuk  dalam  lingkungan.  Dua keadaan jiwa sebagaimana disebut dalam pasal 44 ayat 1 adalah keadaan jiwa sebagai penyebab tidak dapat dipertanggungjawbkannya atas semua perbuatannya.
c. Alasan pengahpusan pidana
1) Pemaaf  dalam  pasal  44  KUHP  tidak  mampu  bertanggung  jawab,  adaya  daya paksaan/darurat, pembelaan terpaksa.
2) Pembenar dalam pasal 49, 50, 51 KUHP dengan keadaan darurat, pembelaan terpaksa, ketentuan undang-undang.
Dalam noodweer mengandung  asas subsidariteit yaitu  harus  adanya  keseimbangan antara kepentingan yang dibela, cara yang dipakai dan kepentingan yang dikorbankan, maka yang  diserang  tidak  boleh  menggunakan  cara  yang  memberikan  kerugian  lebih  besar  pada penyerang, dengan kata lain pembelaan yang diberikan tidak boleh melampaui batas (Abidin Farid,  2007).  Dan  asas propositionaliteit yaitu  tidak  semua  alat  dapat  dipakai,  hanya  yang masuk  akal.  Karena terdapat  pembelaan yang  dilakukan  harus  sesuai  dengan  serangan  yang bersifat melawan hukum, sedangkan pembelaan diri harus disebabkan terpaksa karena tidak ada jalan lain. Jadi, dalam membuktikan suatu kasus hakim harus benarbenar memperhatikan asas tersebut apakah merupakan alasan dalam noodweer atau bukan.
Menurut  Profesor  Pompe  tentang  sebab-sebab  mengapa  seseorang  yang  didalam suatu noodweeer telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  itu  tidak  dapat  dihukum,  alasannya bahwa apa yang telah ia lakukan itu adalah merupakan haknya,  yakni hak nya  yang bersifat alamiah  untuk  melakukan  pembelaan  terhadap  sesuatu  yang  melawan  hukum  dan  bukan merupakan  kewajiban  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  di  dalam  pasal-pasal  50  dan  51 KUHP (Lamintang, 2014).
Jadi,  pembelaan  diri  merupakan  hak  yang  diberikan  oleh  undang-undang  dan merupakan tugas kewajiban untuk mempertahankan diri atau hartanya dan masyarakat tidak memperoleh  keuntungan  atau  tidak  ada  kemaslahatan  dalam  menjatuhkan  hukuman  atas orang  yang  membela  diri  karena  ia  bukan  pembuat  kejahatan.  Dalam  suatu  peristiwa serangan yang terjadi dalam pembelaan terpaksa, maka harus dilihat dengan cermat dan teliti, terlihat  disini  bahwa  rasa  keadilanlah  yang  harus  menentukan  sampai  dimanakah  keperluan noodweer dibutuhkan  yang  menghalalkan  perbuatan  yang  bersangkutan  terhadap  seorang penyerang.
Menurut  Profesor  Pompe,  masalah  ada  tidaknya  pertanggungjawaban  pidana diputuskan  oleh  hakim,  menurutnya  dapat  dipertanggungjawabkan  itu  berkaitan  dengan kesalahan.  Orang  dapat  menyatakan  dapat  dipertanggungjawabkan  itu  sendiri  merupakan kesalahan.  Menurut  Pompe  selanjutnya  dapat  dipertanggungjawabkan  bukanlah  merupakan bagian inti tetapi tidak dapat dipertanggungjawankan itu merupakan dasar peniada hukuman atau hapusnya hukuman (Hamzah, 2004).
Perbuatan  yang  dilakukan  dalam  pembelaan  terpaksa  harus  perbuatan  yang seimbang  dengan  bahaya  atau  ancaman  serangan,  adanya  keseimbangan  itu  sangat  penting agar  seseorang  yang  melakukan  pembelaan  tidak  melebihi  batas  perbuatannya  dalam melindungi dirinya dari serangan. Dengan perubahannya hukum yang dahulunya pada abad- 18  keadaan  pembelaan  terpaksa  hanya  membolehkan  seseorang  membela  dirinya  sendiri tetapi  pada  masa  sekarang  pembelaan  terpaksa  tidak  hanya  membela  dirinya  sendiri  tetapi juga  membela  orang  lain.  Rasa  keadilan  harus  selalu  ditegakkan  dalam  memberikan hukuman,  keadilan  menghendaki  agar  sesuatu  hukuman  harus  sesuai  dengan  besarnya kesalahan pembuat dan hakim harus teliti dalam menjatuhkan hukumannya.

## KESIMPULAN
Tindak  pidana  pembunuhan  dalam  pembelaan  terpaksa,  menjelaskan  suatu  tindak pidana  pembunuhan  yang  sudah  jelas  pada  akhirnya  memiliki  sanksi  yang  berat,  baik  itu hukum  pidana  Indonesia.  Maka  dari  itu  dengan  adanya  keterpaksaan  atau  dorongan  daya
paksa yang menjadi alasan penghapus tindak pidana dalam memunculkan suatu tindak pidana pembunuhan apakah pada akhirnya dihukumi menjadi suatu alasan pembenar ataukah pemaaf dalam hukum pidana Indonesia.
Dalam hal tersebut sebenarnya pelaku sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang  dirumuskan  dalam  peraturan  pidana.  Akan  tetapi  ada  beberapa  alasan  yang  dapat menyebabkan  pelaku  tidak  dipidana,  atau  dikecualikan  dari  penjatuhan  sanksi  pidana sebagaimana  yang  telah  dirumuskan  dalam  peraturan  perundnag-undangan  dan  ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin Farid, Z. (2007). Hukum Pidana I . Jakarta: Sinar Grafika.
Hamzah, A. (2004). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rieneka Cipta.
Hutabarat,  R.  (1985). Persamaan  Di  Hadapan  Hukum  “Equality  Before  The  Law”  Di Indonesia (1st ed.). Jakarta: Ghalia Indonesia.
Julaiddin. (2018). of Swara Justisia. UNES Journal of Swara Justisia , 2 (1), 74–88. R
Julaiddin  &  Sari,  H.  P.  (2019).  Citizen  Lawsuit  (Gugatan  Warga  Negara)  Terhadap Penyelenggara  Negara  Dalam  Mencari  Keadilan. Unes  Journal  of  Swara  Justisia , 1 (1), 13–23.
Lamintang, P. A. F. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia . Bandung: P.T. Citra Aditya Bhakti.
Moeljatno.  (1993). Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggung  jawaban  Dalam  Hukum  Pidana . Jakarta: Bina Aksara.
Prodjodikoro, W. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia . Bandung: Eresco.