## Peran  Pencapaian  Tujuan  Bumdes  Mandiri  Jaya  dalam Pengelolaan Dana Desa
Putri Ayu Lestari 1 * , Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari 2
1,2, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

## A B S T R A K
Tujuan  dari  penelitian  mendiskripsikan  peran  BUMDes  Mandiri  Jaya dalam mengelola dana desa di Desa Sepakung, Kabupaten Semarang. Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  teori  desa  dan  dana  desa serta teori Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jenis penelitian kualitatif dengan  teknik  pengumpulan  data  wawancara  mendalam  dan dokumentasi.  Teknik  analsis  data  penelitian  ini  menggunakan  teknik triangulasi.  Teknik  triangulasi  adalah  teknik  pemeriksa  keabsahan  data atau  kebenaran  data  dengan  melalui  langkah –  langkah  yang  terdiri dari:  reduksi,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  BUMDes  Mandiri  Jaya  secara umum  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  4  Tahun  2015  Pasal  2.  Namun  dilihat  dari  seluruh  perannya, analisis  yang  dilakukan  masih  terdapat  kendala  dalam  implementasi peran  BUMDes  Mandiri  Jaya  antara  lain:  belum  terlaksannya  wadah penyalur  hasil  pertanian  desa  ke  pasar  tradisional,  kurangnya pemahaman pengelola tentang BUMDes, keberadaan BUMDes Mandiri belum  diketahui  oleh  masyarakat  sekitar,  terbatasnya  modal  yang dimiliki oleh BUMDes Mandiri Jaya, serta kendala dalam menemukan kesepakatan bersama untuk ide pengembangan  objek  wisata  yang  di  Desa  Sepakung.  Bagi  penelitian  selanjutnya  diharapkan melakukan  identifikasi  kendala  secara  lebih  detail  dalam  pengelolaan  BUMDes  serta  memperluas narasumber guna untuk mendapatkan informasi yang lengkap.

## A B S T R A C T
The purpose of the research is to describe the role of BUMDes Mandiri Jaya in managing the village funds in the village of soccer, Semarang regency. The theory used in this study was the village theory  and  village  funds  as  well  as  the  theory  of  village-owned  enterprises  (BUMDes).  This  type  of qualitative research with deep interview data collection techniques and documentation. This research data  analytic  technique  uses  triangulation  technique.  The  triangulation  technique  is  a  data  validity checker  technique  or  data  correctness  by  going  through  step-by-step  consisting  of:  reduction,  data presentation,  and  conclusion  withdrawal.  The  results  showed  that  the  role  of  BUMDes  Mandiri  Jaya was generally conducted in accordance with the regulation of the Minister of Rural Development, and transmigration  of  the  Republic  of  Indonesia  No.  4  year  2015  article  2.  But  seen  from  all  roles,  the analysis is still there are constraints in the implementation of the role of BUMDes Mandiri Jaya, among others:  not  yet  the  flow  of  the  village  agricultural  distributor  to  the  traditional  market,  lack  of management  understanding  about  BUMDes,  the  existence  of  BUMDes  Mandiri  is  not  known  by  the surrounding  community,  limited  capital  owned  by  BUMDes  Mandiri  Jaya,  as  well  as  obstacles  in finding a joint agreement for the idea of development of tourism objects in the village. Further research is  expected  to  identify  constraints  in  more  detail  in  the  management  of  BUMDes  and  expand  the resource to obtain complete information.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author. E-mail addresses: a232015262@student.uksw.edu (Putri Ayu Lestari)

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 01 December 2019 Received in revised form 31 December 2019 Accepted 15  January 2020 Available online 26 February 2020
Kata Kunci: Peran, Desa dan Dana Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes
Keywords: Role, village and village funds, village-owned enterprises (BUMDes)..

## 1. Pendahuluan
Keberadaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) berhasil menggerakkan ekonomi desa. Salah satu BUMDes  yang  berhasil  menggerakkan  ekonomi  berada  di  Desa  Ponggok  Kecamatan  Polan  Harjo, Kabupaten  Klaten dengan sukses menghasilkan pendapatan asli desa sebesar Rp5  miliar yang  berfokus pada  wisata  air  (Nazar  2016).  Undang  –  Undang  Nomor  6  tahun  2014  memiliki  maksud  bahwa  sebuah desa  dapat  berdiri  secara  mandiri  dan  dapat  mengelola  perekonomiannya  secara  mandiri,  namun faktanya  berbeda  karena  ternyata  justru  terdapat  fenomena  kecurangan  pengelolaan  dana  desa  yang dapat merugikan negara dan juga masyarakat desa. Sebagai contoh adalah kasus kecurangan yang terjadi di Desa Purwosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan karena tidak benar dalam mengelola dana  desa  yang  harusnya  untuk  kepentingan  masyarakat  desa,  tetapi  untuk  kepentingan  pribadi. Kecurangan ini dilakukan oleh  Agus Wahyono (Kades)  dengan mengambil dana desa dari salah seorang pengurus  BUMDes  tahun  2016  sebesar  Rp60  juta  dan  ditahun  2017  sebesar  Rp82  juta  yang  digunakan untuk kepentingannya bukan untuk kepentingan masyarakat desa (Ida 2016). Kasus lain terjadi di Desa Tubmonas, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten TTS, sembilan warga datang ke kejaksaan untuk melaporkan dugaan  penyelewengan  dana  BUMDes  dan  dana  desa  yang  dilakukanoleh  kepala  desa.  Warga  merasa janggal  karena  di  Desa  Tubmonas  belum  memiliki  BUMDes,  namun  di  dalam  SPJ  terdapat  dana  yang terpakai sebesar Rp 150 juta. Dana tersebut diduga digunakan oleh kepala desa untuk membeli satu unit mobil truk bak kayu (Irvan 2019).
Penelitian terkait BUMDes dilakukan oleh  Kurniasih (2014) yang menyatakan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes belum baik karena kinerja BUMDes belum mencapai nilai efisien dan efektif, ekonomi,  dan  responsibilitas  serta  pemberdayaan  masyarakat  yang  ditunjukkan  dengan  kurangnya pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumber  daya  lokal  desa.  Selain  itu  penelitian  menurut  Ramadana, Ribawanto, and Suwondo (2013) dalam penelitiannya menyatakan keberadaan BUMDes dapat membantu penguatan ekonomi Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, meskipun terdapat kelemahan bahwa  sumber  –  sumber  dana  untuk  peningkatan  pendapatan  desa  oleh  BUMDes  masih  belum  dapat dikatakan  memenuhi  pendapatan  desa  dan  terdapat  kesulitan  pada  modal  sehingga  belum  mampu berkontribusi  secara  baik  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Hayyuna,  Pratiwi,  and  Mindarti  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  BUMDes  Desa  Sepakuk,  Kabupaten Gresik sudah berkontribusi untuk perekonomian desa dan dapat meningkatkan pendapatan desa, tetapi terdapat  kelemahan  Desa  Sepakuk  yaitu  belum  memiliki website ,  karena  menurut  penelitian  bahwa dengan  adanya website dapat  membantu  pemasaran  Desa  Wisata  Sepakuk,  Kabupaten  Gresik  dan mempermudah desa lain untuk melihat produk apa saja yang dimiliki oleh BUMDes Sepakuk, Kabupaten Gresik. Tidak hanya itu  penelitian oleh   Agunggunanto and Darwanto (2016) dalam hasil penelitiannya menjelaskan  BUMDes  mengalami  masalah  pada  keterbatasan  modal  sehingga  menyarankan  untuk mengajukan  bantuan  modal  pada  pihak  ketiga  agar  dapat  membantu,    selain  itu  terdapat  kendala  pada kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  BUMDes,  maka  perlu  diadakan  sosialisasi  untuk masyarakat  agar  mengetahui  pentingnya  partisipan  dalam  program  atau  produk  BUMDes  untuk membantu meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bermaksud ingin mendiskripsikan peran BUMDes  Mandiri  Jaya  dalam  mengelola  dana  desa  di  Desa  Sepakung,  Kabupaten  Semarang.  Dalam upayanya  mencapai  tujuan    alasan  pemilihan  BUMDes  Mandiri  Jaya  di  Desa  Sepakung  karena  BUMDes Mandiri  Jaya  sudah  berdiri  lebih  dari  tiga  tahun,  selain  itu  Desa  Sepakung  dulu  dikenal  sebagai  desa tertinggal kini sudah  menjadi desa yang sangat  berkembang dan bahkan  menjadi  nominasi desa wisata terbaik pada tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan salah satu syarat atau kriteria penilaian yaitu Desa Sepakung sudah memiliki BUMDes.
Penelitian ini diharapkan bermanfaat yang pertama bagi BUMDes Mandiri Jaya di Desa  Sepakung, Kabupaten Semarang untuk membantu mengevaluasi peran terkait peran BUMDes dalam kaitannya untuk pencapaian  tujuan  BUMDes  Mandiri  Jaya  khususnya  dalam  pengelolaan  keuangannya.  Kedua  bagi pemerintah  untuk membantu  memberikan  masukkan kepada pemerintah  terkait kebijakan pengelolaan keuangan  BUMDes  agar  lebih  transparan  karena  BUMDes  dibentuk  untuk  membantu  desa  dalam mengelola keuangan desa dan usaha desa. Ketiga untuk masyarakat penelitian ini memiliki manfaat untuk membantu masyarakat dalam melihat dan menilai peran BUMDes Mandiri Jaya di Desa Sepakung dalam membantu  kemajuan  ekonomi  masyarakat  Desa  Sepakung.  Terakhir  untuk  akademisi  yaitu  untuk menambah  pengetahuan  tentang  peran  BUMDes  yang  nantinya  dapat  menjadi  bahan  penelitian selanjutnya.
Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang  seiring  dengan  sejarah  kehidupan  masyarakat  Indonesia  dan  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa,
khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan  masyarakat  desa  sebagai  subjek  pembangunan,  diperlukan  kebijakan  penataan  dan  pengaturan mengenai  desa  yang  diwujudkan  dengan  lahirnya  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Pemerintah Republik Indonesia 2014).
Menurut Undang – Undang No 6 Tahun 2014  Pemerintah Republik Indonesia (2014) desa adalah desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa,  adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.  Sedangkan  menurut  Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Pemerintah  Republik  Indonesia  (2014)  dana  desa  adalah  dana  yang  sumbernya  berasal  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang    diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi  jumlah  dana  yang  diberikan  untuk  tiap  desa  berbeda  sesuai  dengan  geografis  desa,  jumlah penduduk,  dan  tingkat  angka  kematian.  Adanya  penyaluran  dana  desa  ini  nantinya  akan  meningkatkan pendapatan desa, dengan meningkatnya pendapatan desa yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maka juga harus terdapat laporan pertanggung jawaban dari desa dalam pengelolaan dana tersebut.
Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilatarbelakangi oleh pembangunan ekonomi adil dan merata. Adanya potensi sumber daya yang melimpah, mendorong pemerintah untuk mengajak desa mendirikan Badan  Usaha  Milik  Desa  atau  yang  disebut  BUMDes.  Menurut  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015    pasal  (1)  Pemerintah Republik  Indonesia  (2015),  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  selanjutnya  disebut  BUMDes,  adalah  badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Pendirian  BUMDes  sebagai  wadah  untuk menampung  semua  kegiatan  desa  di  bidang  ekonomi  ataupun  pelayanan  masyarakat  dalam pengelolaannya  dilakukan  oleh  desa  bahkan  dapat  juga  dilakukan  kerja  sama  antar  desa.  Pendirian BUMDes  juga  tidak  lepas  dari  tujuan  pemerintah  untuk  mengembangkan  sebuah  desa  seperti  yang dijelaskan  di  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  pasal  (2)  Pemerintah  Republik  Indonesia  (2015)  pendirian  BUMDes yaitu:  (1)  meningkatkan  perekonomian  desa;  (2)  mengoptimalkan  aset  desa  agar  bermanfaat  untuk kesejahteraan  desa;  (3)  meningkatkan  usaha  masyarakat  dalam  pengelolaan  potensi  ekonomi  desa;  (4) mengembangkan  rencana  kerja  sama  usaha  antar  desa  dan/atau  dengan  pihak  ketiga;  (5)  menciptakan peluang  dan  jaringan  pasar  yang  mendukung  kebutuhan  layanan  umum  warga;  (6)  membuka  lapangan kerja;  (7)  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  perbaikan  pelayanan  umum,  pertumbuhan dan  pemerataan  ekonomi  desa;  (8)  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  desa  dan  Pendapatan  Asli Desa.
Peranan  BUMDes  berada  pada  bidang  ekonomi  dan  bidang  sosial.  Peran  dalam  bidang  ekonomi yaitu membantu  desa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat dengan adanya usaha yang dimiliki oleh BUMDes dan dapat ikut serta berkontribusi terhadap kas desa maupun pendapatan asli desa. Sedangkan peran di bidang sosial yaitu dapat memberdayakan masyarakat, memajukan komunikasi dan kebersamaan  dengan  BUMDes  yang  telah  ada  sampai  sekarang  melalui  kegiatan  yang  ada.  Peranan BUMDes ini juga tercantum di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa  pasal  (89)  Pemerintah  Republik  Indonesia  (2014)  bahwa  hasil  dari  BUMDes  dimanfaatkan  selain untuk  pengembangan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa,  dan  pemberian  bantuan  untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.
Pendirian  BUMDes  harus  berpedoman  dengan  peraturan  desa  tentang  pendirian  desa  dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 5 Pemerintah Republik Indonesia (2015) yaitu : (1) inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat desa; (2) potensi usaha ekonomi desa; (3) sumberdaya alam di desa; (4) sumberdaya manusia yang  mampu  mengelola  BUMDes;  dan  (5)  penyertaan  modal  dari  Pemerintah  Desa  dalam  bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.
Penyertaan  modal  awal  BUMDes  berasal  dari  APB  Desa  yang  terdiri  dari  penyertaan  modal  desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Modal desa berasal dari : (1) hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; (2)  bantuan  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  yang
disalurkan melalui mekanisme APB Desa; (3) kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif  desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; (4) aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  tentang  aset  desa  menurut  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015  pasal (18)  (Pemerintah Republik Indonesia 2015).
Menurut  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 bab III pasal 10 Pemerintah Republik Indonesia (2015) anggota BUMDes terdiri dari penasehat, pelaksana operasional,dan pengawas juga dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Struktur Organisasi BUM Desa
Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
Gambar 1 menjelaskan tentang struktur organisasi BUMDes yang terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional,  dan  Pengawas.  Tugas  dan  wewenang  dari  setiap  struktur  organisasi  BUMDes  menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pemerintah Republik Indonesia (2015) yaitu Penasehat seperti yang terdapat pada pasal 10 huruf a dijabat oleh ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Penasehat memiliki beberapa tujuan yang  harus  dijalankan  yaitu  memberikan  nasihat  kepada  Pelaksana  Operasional  dalam  melaksanakan pengelolaan  BUMDes,  memberikan  saran  dan  pendapat  mengenai  masalah  yang  dianggap  penting  bagi pengelolaan  BUMDes,  mengendalikan  pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan  BUMDes.  Selain  itu  seorang Pelaksana  Operasional  juga  memiliki  wewenang  untuk  meminta  penjelasan  dari  Pelaksana  Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa dan melindungi usaha desa terhadap hal- hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.
Kedua, Pelaksana Operasional memiliki tugas dan mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  pasal  10  Pemerintah Republik  Indonesia  (2015)  berkewajiban  melaksanakan  dan  mengembangkan  BUMDes  agar  menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan /atau pelayanan umum masyarakat desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan melakukan kerjasama dengan lembaga – lembaga perekonomian desa lainnya. Pelaksana Operasional juga berwenang untuk  membuat  laporan  keuangan  seluruh  unit  –  unit  usaha  BUMDes  setiap  bulan,  membuat  laporan perkembangan unit – unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Terakhir, Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  pasal  10  ayat  (1)  huruf  c Pemerintah  Republik  Indonesia  (2015)  bahwa  pengawas  memiliki  kewajiban  menyelenggarakan  Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Berwenang untuk menyelenggarakan  Rapat  Umum  Pengawas  untuk  pemilihan  dan  pengangkatan  pengurus  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2),  penetapan  kebijakan  pengembangan  kegiatan  usaha  dari  BUMDes,  dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

## 2. Metode
Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan di BUMDes Mandiri Jaya yang terletak di Desa  Sepakung,  Kec.Banyubiru,  Kabupaten  Semarang,  Jawa  Tengah.  Jenis  data  yang  akan  digunakan adalah  jenis  data  primer.  Data  primer  diperoleh  secara  langsung  dari  hasil  wawancara  mendalam  dan didukung  dengan  dokumentasi.  Narasumber  dalam  penelitian  adalah  pengelola  BUMDes  Mandiri  Jaya, wawancara dilakukan dengan Bapak Susiyanto selaku penanggung jawab pengelola serta bendahara yaitu Ibu Atik Rahmawati. Wawancara dengan pengelola BUMDes Mandiri Jaya untuk mendapatakan informasi mengenai  program  –  program  BUMDes  untuk  membantu  meningkatkan  perekonomian  Desa  Sepakung. Untuk  mendapatkan  informasi  yang  lengkap  wawancaara  yang  dilakukkan  selain  dengan  pengelola BUMDes  Mandiri  Jaya  penelitian  ini    juga  melakukan  wawancara  dengan  perwakilan  masyarakat  yang dinilai    memahami  pengelolaan  keuangan  BUMDes  Mandiri  Jaya.  Wawancara  dengan  warga  dilakukan kepada  Bapak  Ngusman  dusun  Krajan  selaku  pengurus  balai  desa,  Ibu  Aminah  dusun  Krajan,  Ibu  Siti dusun Jingkol, Bapak Didik selaku  pengelola wisata Gumuk Reco, dan Bapak Mustofa pengelola Cemoro Sewu.
Teknik analsis data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan  keabsahan  data  atau  kebenaran  data  dengan  melalui  tahapan  -  tahapan  yang  terdiri  dari: reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah mengumpulkan dari seluruh data melalui  wawancara  yang  didapat  untuk  dilakukan  pemilahan  data  yang  dianggap  penting.  Data  yang direduksi  adalah  semua  data  yang  termasuk  dalam  masalah  penelitian  yang  akan  digolongkan  kedalam uraian singkat terkait masalah penelitian dan akan mengeliminasi data yang tidak perlu digunakan.
Penyajian data bertujuan agar data hasil dari keseluruhan data yang telah dapat diuraikan ke dalam teks atau tabel, selanjutnya menjadi informasi yang relevan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulann dari sebuah informasi tersebut. Langkah selanjutnya dari teknik triangulasi yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan dari seluruh data yang telah dianalisis  melalui tahapan – tahapan teknik  triangualasi  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan    tahapan  terkahir  adalah menarik kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk teks dengan  tujuan penelitian. Berikut Gambar 2 yang menjelaskan alur dari teknik triangulasi.

## Gambar 2 Teknik Analisis Data

## 3. Hasil dan pembahasan
Gambaran Objek Penelitian
Desa  Sepakung  terbagi  menjadi  12  dusun  yang  terdiri  Dusun  Krajan,  Dusun  Pager  Gedok,  Dusun Watulawang, Dusun Gojati, Dusun Bungkah, Dusun Sepakung Wetan, Dusun Batur, Dusun Gowono, Dusun Nglimut,  Dusun  Kenongo,  Dusun  Jingkol,  dan  Dusun  Srandil  yang  terletak  di  terletak  di  Kecamatan Banyubiru,  Kabupaten  Semarang.  Desa  ini  memiliki  visi  sebagai  “Mewujudkan  Desa  Sepakung  menjadi desa mandiri melalui bidang pertanian, industri kecil, dan wisata desa”, serta memiliki misi antara lain : (1)  Memperbaiki  dan  menambah  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  untuk  meningkatkan  SDM melalui pendidikan formal maupun informal; (2) Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan  hasil  pertanian;  (3)  Meningkatkan  usaha  pertanian;  (4)  Meningkatkan  dan  mengelola Pendapatan Asli Desa; (5) Mewujudkan pemerintah  yang baik dan  bersih  melalui  pelaksanaan Otonomi Daerah.
Pada tahun 2015 Pemerintah Republik Indonesia memiliki program untuk membantu memperbaiki pemerataan perekonomian desa yang disebut dengan program dana desa. Dana desa yang disalurkan ke desa  –  desa  bertujuan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Bersamaan  dengan  program  dana  desa maka dibentuk suatu Badan Usaha Milik Desa atau disebut BUMDes. BUMDes dibentuk untuk membantu
pengelolaan  keuangan  dan  membantu  meningkatkan  usaha  –  usaha  desa.  BUMDes  Mandiri  Jaya  yang berada  di  Desa  Sepakung  berdiri  pada  tanggal  27  November  tahun  2014,  akan  tetapi  untuk  beroperasi tahun  2016.  Berdirinya  BUMDes  Mandiri  Jaya  untuk  membantu    meningkatkan  pendapatan  Asli  Desa dalam  menyelenggarakan  pemerintah  dan  pendapatan  masyarakat  desa  serta  memberikan  pelayanan terhadap  kebutuhan  masyarakat  desa.  Visi  dari  BUMDes  Mandiri  Jaya  “Mewujudkan  kesejahteraan masyarakat Desa Sepakung melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan jasa dengan moto “Mari Bersama  Membangun  Desa”  dan  misi  dari  BUMDes  Mandiri  Jaya  antara  lain:  (1)  Pengembangan  usaha ekonomi  melalui  usaha  simpan  pinjam  syariah  dan  usaha  sektor  riil;  (2)  Pengembangan  ekonomi  desa melalui  pendayagunaan  potensi  desa  dan  pengelolaan  pasar  desa;  (3)  Pemenuhan  kebutuhan  petani melalui  pengadaan  pupuk  dan  benih  pertanian  serta  lumbung  padi;  (4)  mengembangan  jaringan kerjasama bidang ekonomi produktif dengan berbagai pihak; (5) mengelola dana program yang masuk ke desa  bersifat  dana  bergulir  terutama  dalam  rangka  pengentasan  kemiskinan  dan  pengembangan  usaha ekonomi  perdesaan;  (6)  menumbuhkembangkan  usaha  –  usaha  industri  rumah  tangga  yang  produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sepakung; (7) Penggalian dan pengelolaan potensi wisata alam dan budaya yang dapat dikembangkan.
Kepemilikan  pendirian  BUMDes  Mandiri  Jaya  dimiliki  oleh  pemerintah  desa  dan  masyarakat dengan  komposisi  49%  dengan  mayoritas  kepemilikan  adalah  pemerintah  desa.  Struktur  organisasi BUMDes Mandiri Jaya terdiri dari komisaris, badan pengurus/pengelola, dan badan pengawas. Pemilihan pengurus dilakukan dengan musyawarah desa, tahapan selanjutnya dengan ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa. Salah satu syarat menjadi pengurus adalah minimal pendidikan SLTA.  Pengelolaan BUMDes Mandiri Jaya yang bertugas sebagai pelindung adalah kepala desa, BPD Desa Sepakung bertugas sebagai pengawas,  penasehat  ditugaskan  kepada  Bapak  Muhammad  Sa’dullah,  penanggungjawab  oleh  Bapak Susiyanto  Pandu,  sekretaris  ditugaskan  kepada  Muhammad  Najib,  dan  bendahara  oleh  Ibu  Atik Rahmawati. Selain pengelola umum juga di bagi kedalam pengelola unit usaha yaitu terdapat kepala unit usaha  pariwisata  oleh  Bapak  Saifudin,  kepala  unit  jaringan  internet  dipegang  oleh  Bapak  Nurodi,  dan terakhir kepala unit warung BUMDes ditugaskan oleh Ibu Atik Rahmawati.
Peran BUMDes Mandiri Jaya dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Peran  adanya  BUMDes  dalam  rangka  mencapai  tujuan  untuk  meningkatkan  perekonomian  desa ditunjukkan  dengan  program  pinjaman  modal  untuk  usaha  warung,  dengan  tujuan  membantu pemerataan ekonomi dan meningkatkan perekonomian yang ada di Desa Sepakung. Sebagian masyarakat membuka  usaha  warung  untuk  membantu  menambah  penghasilan.  Akan  tetapi  usaha  warung  satu dengan usaha warung lainnya letaknya cukup jauh. Warung yang dimiliki setiap dusun berbeda  –  beda, terdapat  usaha  warung  yang  masih  sangat  sederhana  dan  sudah  berkembang.  Dusun  Krajan  termasuk dusun  yang  lebih  berkembang  dari  dusun  yang  lainnya  karena  letak  Dusun  Krajan  berada  di  sekitar kantor Balai Desa Sepakung.
Sedangkan untuk Dusun Pager Gedok jaraknya sangat jauh dengan balai desa membuat dusun ini sedikit  tertinggal  pembangunan  infrastruktur  dan  ekonominya.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  BUMDes Mandiri  Jaya  membuat  program  pinjaman  modal  usaha  warung  untuk  membantu  pemerataan  ekonomi dan  meningkatkan  perekonomian  desa.  Diharapkan  masyarakat  dapat  membuka  usaha  warung  untuk menambah  penghasilan  masyarakat.  Program  pinjaman  modal  yang  ditawarkan  oleh  BUMDes  Mandiri Jaya  memiliki  pengembalian  modal  dengan  bunga  yang  rendah.  Usaha  warung  skala  kecil  modal  yang dapat dipinjam maksimal sebesar Rp 1.000.000 dengan bunga pengembalian sebesar 0% dan 1% untuk pengembalian  modal  dengan  modal  yang  dapat  dipinjamkan  lebih  dari  Rp  1.000.0000.  Tetapi  jumlah peminjam  modal  dibatasi  oleh  BUMDes  Mandiri  Jaya  dikarenakan  jumlah  dana  yang  dimiliki  masih terbatas.  Jika  tidak  terdapat  pembatasan  numlah  peminjam  maka  dikhawatirkan  BUMDes  Mandiri  Jaya tidak dapat menjalankan program yang lainnya untuk membantu meningkatkan perekonomian desa.
Tujuan lain dari program pinjaman dana yang sudah dijelaskan diatas juga untuk membantu usaha warung yang dimiliki masyarakat agar tetap dapat terus beroperasi dan berkembang. Jika usaha semakin berkembang  maka  penghasilan  masyarakat  juga  akan  meningkat  dan  perekonomian  masyarakat  juga meningkat.  Selain  itu  peminjam  modal  juga  dengan  cepat  dapat  mengembalikan  modal  yang  sudah dipinjam untuk pengembangkan usahanya. Hal tersebut juga berdampak bagi BUMDes Mandiri Jaya, jika dana  yang  dipinjamkan  sudah  kembali  maka  BUMDes  dapat  menjalankan  program  –  program  BUMDes yang lainnya.
Hasil  wawancara  dengan  sebagian  masyarakat  bahwa  masyarakat  sudah  mengetahui  dan merasakan  dampak  adanya  program  BUMDes  Mandiri  Jaya  tentang  program  pinjaman  modal  usaha. Dampak  yang  dirasakan  oleh  masyrakat  berupa  mudahnya  mendapatkan  pinjaman  modal  untuk mengembangkan  usahanya.  BUMDes  Mandiri  Jaya  bersedia  membantu  memberikan  pinjaman  modal untuk  pelaku  usaha  warung  tersebut  dengan  tujuan  untuk  membantu  meningkatkan  perekonomian
masyarakat Desa Sepakung. Selain itu  masyarakat mendapat fasilitas kemudahan lainnya berupa bunga yang  rendah  dengan  syarakat  dan  ketentuan  yang  berlaku  berdasarkan  penjelasan  sebelumnya  yaitu bunga pengembalian modal sebesar 0% dan 1%.
Peran  BUMDes  Mandiri  Jaya  dalam  Mengoptimalkan  Aset  Desa  Agar  Bermanfaat  Untuk  Kesejahteraan Desa Peran BUMDes Mandiri Jaya dalam mengoptimalkan aset desa dengan mengajak pengelola wisata yang  ada  di  Desa  Sepakung  melakukan  studi  banding  ke  objek  wisata  Umbul  Ponggok  Klaten.  Dengan harapan ilmu yang didapatkan bisa di implementasikan di Desa Sepakung dalam pengelolaan desa wisata. Potensi  yang  dimiliki  oleh  Desa  Sepakung  kemudian  dimanfaatkan  oleh  masyrakat  desa  untuk membangun  sebuah  objek  wisata  alam  dengan  memanfaatkan  pemandangan  alam  Gunung  Telomoyo. Objek wisata yang dimiliki oleh Desa Sepakung saat itu terdapat 5 objek wisata  yaitu Objek wisata Kali Kulon, Cemoro Sewu, Klarasan Hill, Gumuk Reco, dan Air Terjun Goa Semar. Objek wisata yang dikelola oleh BUMDes Mandiri Jaya saat ini hanya Cemoro Sewu dan Gumuk Reco karena ketiga objek wisata yang lain sudah tidak lagi beroperasi.
Objek wisata Kali Kulon terdapat sebuah pohon besar yang dirubah menjadi rumah pohon. Rumah pohon  tersebut  berada  pada  dekat  dengan  kawasan  persawahan  yang  akan  memberikan  nilai  tambah untuk keindahan dari objwk wisata Kali Kulon. Selain itu para pengunjung juga dapat berfoto di rumah pohon.  Harga  tiket  masuk  ke  lokasi  pengunjung  hanya  perlu  membayar  seharga  Rp  4.000.  Selanjutnya Wisata  alam  Cemoro  Sewu  terletak  di  Dusun  Jingkol.  Wisata  Cemoro  Sewu  menawarkan  wisata  alam berupa  pemandangan  alam  Gunung  Telomoyo.  Pengunjung  dapat  menikmati  pemandangan  alam  dari ketinggian dan dapat melakukan foto dengan latar belakang pemandangan alam gunung Telomoyo. Harga tiket masuk yang ditawarkan yaitu Rp 8.000.
Berikutnya  ada  Wisata  Klarasan  Hill  adalah  tempat  didataran  tinggi  Desa  Sepakung  yang menawarkan spot foto dengan pemandangan yang sangat indah. Selain itu ada wisata Gumuk Reco yang memiliki beberapa spot foto yaitu ada ayunan langit, ondo langit, dan panjat tebing. Ayunan langit adalah spot foto pertama kali yang ada di wisata Gumuk Reco. Harga tiket masuk lokasi hanya Rp 9.000/orang. Semakin banyaknya pengunjung yang datang maka pendapatan dari Gumuk Reco meningkat terlebih saat hari libur pendapatan bisa naik hingga 4 kali lipat dari hari biasa. Pendapatan dari ayunan langit dibuatlah spot yang lainnya berupa ondo langit dan panjat tebing. Sewa alat keamanan panjat tebing hanya dihargai senilai Rp 15.000.
Terakhir  adalah  wisata  Air  Terjun  Goa  Semar  yang  terletak  di  Dusun  Srandil.  Wisata  ini  berupa pemandangan air terjun yang berasal dari mata air alami Desa Sepakung. Tiket masuk yang ditawarkan juga terjangkau senilai Rp 5.000. Tetapi dari kelima objek wisata yang ada sampai sekarang hanya objek wisata  Gumuk  Reco  dan  Cemoro  Sewu  yang  masih  aktif  beroperasi  dan  menjadi  kunjungan  wisatawan. Tidak  beroperasinya  ketiga  objek  wisata  Air  Terjun  Goa  Semar,  Klarasan  Hill,  dan  Kali  Kulon  karena kurangnya pengembangan wisata dengan baik dan pengembangan inovasi untuk memajukan wisata.
BUMDes Mandiri Jaya membantu mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat  dengan  melakukan  pengoptimalan  pemanfaatan  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  desa  yaitu pengembangan potensi desa wisata. Pengembangan yang dilakukan dengan melakukan studi banding ke desa  wisata  Umbul  Ponggok.  Studi  banding  ke  Umbul  Ponggok  diikuti  oleh  seluruh  pengurus  BUMDes, seluruh  Perangkat Desa Sepakung, POKDARWIS,  dan sebagian  warga  masyarakat yang mengelola objek wisata Desa Sepakung. Tujuan melakukan studi banding adalah untuk belajar mengenai pengelolaan desa wisata yang ada di Umbul Ponggok yang nanti ilmunya bisa diterapkan di Desa Sepakung.
Setelah melakukan wawancara dengan pengelola sebagai penanggungjawab BUMDes Mandiri Jaya dilakukan  konfirmasi  kepada  salah  satu  pengelola  objek  wisata  agar  mendapatkan  informasi  yang dibutuhkan  mengenai  program  BUMDes  Mandiri  Jaya  dalam  membantu  pengelolaan  objek  wisata  yang ada  di  Desa  Sepakung.  Hasil  wawancara  yang  didapatkan  dengan  pengelola  objek  wisata  Gumuk  Reco berpendapat  jika  studi  bading  yang  diselenggarakan  pada  tahun  2018  bertujuan  untuk  membantu pengembangan  objek  wisata  yanga  ada  di  Desa  Sepakung.  Namun  tidak  semua  yang  didapat  di  objek wisata Umbul Ponggok dapat diterapkan di Desa Sepakung karena letak geografis yang dimiliki berbeda.
Peran BUMDes Mandiri Jaya dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa
Peran  BUMDes  untuk  mencapai  tujuannya  dalam  meningkatkan  usaha  masyarakat  salah  satunya dengan  cara  membantu  memasarkan  usaha  masyarakat.  Di  Desa  Sepakung  terdapat  usaha  masyarakat yaitu usaha gula semut, gula aren, kripik, dan souvenir. BUMDes Mandiri Jaya membantu agar usaha yang dimiliki  oleh  masyarakat  dapat  meningkat  dan  dapat  menjadi  sumber  penghasilan  dengan  melakukan pemasaran  hasil  usaha  masyarakat  melalui  media  online  seperti    instagram  dan  facebook.  Namun
berdasarkan hasil wawancara dengan Pengelola BUMDes Mandiri Jaya yang ada di Desa Sepakung, belum dapat mengembangkan usahanya melalui media online dikarenakan terbatasnya persediaan hasil usaha yang ada.
Peran  BUMDes  Mandiri  Jaya  Mengembangkan  Rencana  Kerja  Sama  Usaha  Antar  Desa  dan/atau  dengan Pihak Ketiga
Pengembangan  rencana  kerja  dengan  pihak  ketiga  dilakukan  oleh  BUMDes  Mandiri  Jaya  dengan bekerja sama dengan pasar tradisional untuk penyaluran hasil pertanian milik masyarakat. Selain bekerja sama  dengan  pasar  tradisional  BUMDes  Mandiri  Jaya  juga  bekerjasama  dengan  agen  BNI  46  sebagai penyalur  dana  dari  pemerintah  dalam  melakukan  penyaluran  bantuan  berupa  sembako  kepada masyarakat  yang  membutuhkan.  Untuk  terwujudnya  peran  BUMDes  Mandiri  Jaya  dalam mengembangakan rencana kerja sama antar desa, kedepannya BUMDes berupaya menjadi penyalur hasil pertanian masyarakat ke pasar tradisional. Agar masyarakat tidak menjual hasil pertanian ke tengkulak dengan harga yang sangat rendah. Namun upaya tersebut belum dapat dilakukan karena sebelum adanya BUMDes  Mandiri  Jaya  masyarakat  sudah  menjual  hasil  pertaniannya  kepada  para  tengkulak  yang berdatangan ke rumah petani. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah seorang warga sebagian masyarakat  memilih  menjual  hasil  panennya  kepada  tengkulak,  tetapi  juga  terdapat  masyarakat  yang menjual hasil panennya ke pasar tradisional.
Selain  menjadi  penyalur  hasil  pertanian  ke  pasar  tradisional,  BUMDes  Mandiri  Jaya  juga  sebagai penyalur  bantuan  sembako  melalui  kerja  sama  dengan  agen  BNI  46  dan  pemerintah  sebagai  pemberi bantuan kepada masyarakat berupa bantuan beras sebanyak 5kg dan 1kg telur. Tujuan program tersebut adalah pemerintah ingin membantu pemerataan ekonomi dalam bentuk pangan kepada masyarakat yang kurang mampu. Bantuan tersebut  dapat diambil setiap sebulan sekali dengan menunggu informasi dari pengelola BUMDes Mandiri Jaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyrakat program tersebut telah membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan tersebut.
Peran BUMDes Mandiri Jaya dalam Menciptakan Peluang dan Jaringan Pasar yang Mendukung Kebutuhan Layanan Umum Warga
Terwujudnya  tujuan  BUMDes  Mandiri  Jaya  dalam  menciptakan  peluang  dan  jaringan  pasar. BUMDes dapat menjadi wadah penyedia jasa layanan listrik, tabungan dan simpan pinjam, atau pasar desa berbasis online. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat desa menerima pelayanan umum. Di Desa Sepakung  BUM  Desa  memiliki  program  simpan  pinjam  dan  tabungan  yang  bekerja  sama  agen  BNI  46. Selain  itu  masyarakat  juga  dapat  menabung  ataupun  melakukan  pinjaman  modal  dengan  bunga  yang rendah yaitu 1%. Namun dengan bunga yang masih rendah kenyataannya masyarakat belum banyak yang tertarik dengan program BUMDes Mandiri Jaya Sepakung yang bekerja sama dengan agen BNI 46. Karena sebelum  adanya  agen  BNI  46  salah  seorang  warga  yang  memiliki  warung  usaha  berkembang  sudah menawarkan  tabungan  dan  simpan  pinjam  dengan  bekerja  sama  dengan  agen  BRI  dengan  bunga  yang lebih rendah yaitu 0,5% tanpa syarat dibandingkan dengan agen BNI 46 sebesar 1%.
Adanya simpan pinjam yang diberikan BUMDes kepada masyarakat desa. Membantu  pemerataan ekonomi  desa  dan  warung  usaha  yang  membutuhkan  modal  untuk  agar  tetap  beroperasi  saat  tidak memiliki  modal.  Masyarakat  merasakan  kemudahan  peminjaman  modal  melalui  BUMDes  Mandiri  Jaya daripada melalui bank, karena bunga pengembalian modal sangat ringan yaitu  0% bagi peminjam modal kurang  dari  Rp  1.000.000  dan  1%  bagi  peminjam  lebih  dari  Rp  1.000.000.  Tetapi  terdapat  warga  yang rumahnya  jauh  dari  balai  desa  dan  kantor  BUMDes  yaitu  berada  di  Dusun  Jingkol.  Tidak  semua masyarakat mengetahui keberadaan BUMDes dan aktivitasnya. Seperti program bumdes simoan pinjam salah  satu  masyarakat  yang  menjadi  narasumber  beliau  tidak  tahu  bahwa  BUMDes  memiliki  program tersebut.
Peran BUM Desa Mandiri Jaya Sepakung dalam Membuka Lapangan Pekerjaan BUMDes  Mandiri  Jaya  harus  bisa  menjadi  wadah  untuk  membuka  lapangan  pekerjaan  bagi masyarakat. Desa Sepakung termasuk desa wisata  maka dapat dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa sebagai pengelola dan penjaga tiket masuk wisata dan menjual voucher wifi. Pembagian hasil penjualan voucher wifi untuk warung atau objek wisata sebesar 25% dari penjualan voucer  dan  75%  dikelola  oleh  pihak  BUMDes  Mandiri  Jaya.  Selain  itu  penjaga  tiket  masuk  dan  penjaga spot  foto  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Sepakung.  Diharapkan  dapat  membantu  membuka  lapangan pekerjaan  bagi  masyarakat  Desa  Sepakung  dan  menurunkan  tingkat  pengangguran.  Pengelola  wisata Cemoro Sewu juga beranggapan jika BUMDes Mandiri Jaya telah membantu membuka lapangan pekerjaan bagi  masyarakat  desa  dengan  memberikan  pengelolaan  wisata  sepenuhnya  kepada  masyarakat  desa dengan menjaga loket tiket masuk wisata.
Peran BUMDes Mandiri Jaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perbaikan Pelayanan Umum, Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Desa
BUMDes Mandiri Jaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat  melalui perbaikan layanan umum dengan melakukan pengecekan tersedianya MCK yang bersih  dan baik bagi masyarakat, tersedianya air bersih,  dan  jaringan  wifi.  Layanan  umum  yang  berada  di  Desa  Sepakung  dapat  dikatakan  sudah  baik. Mulai  dari  MCK  yang  sudah  bersih  dan  baik,  serta  terdapat  pengecekan  MCK  dilakukan  oleh  petugas kesehatan  langsung  tiap  3  bulan  sekali.  Warga  juga  berpendapat  bahwa  MCK  yang  dimilikinya  saat  ini sudah  baik.  Pada  bulan  kemarin  petugas  kesehatan  datang  ke  rumah  warga  untuk  melakukan pemeriksaan MCK yang ada dirumah setiap warga di Desa Sepakung.
Masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan air bersih, karena Desa Sepakung memiliki sumber  mata  air  yang  berasal  dari  pegunungan.  Cara  penyaluran  air  bersih  kerumah  warga  dengan pemasangan pipa – pipa yang diambil dari tampungan air yang sudah dibuat oleh warga di dekat mata air yang selanjutnya akan disalurkan ke rumah – rumah warga. Layanan umum berupa pemasangan jaringan wifi,  karena  di  Desa  Sepakung  termasuk  kawasan  tanpa  jaringan,  BUMDes  Mandiri  Jaya    melakukan pemasangan  pemancar  jaringan  wifi  disetiap  titik  dusun.  Yang  tujuannya  dapat  membantu  masyarakat desa untuk mempermudah menerima informasi yang ada di desa dan juga komunikasi antar masyarakat.
Peran  BUM  Desa  Mandiri  Jaya  Sepakung  dalam  Meningkatkan  Pendapatan  masyarakat  desa  dan Pendapatan Asli Desa
Untuk  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  desa  dan  Pendapatan  Asli  Desa  BUMDesa  Mandiri Jaya Sepakung melakukan menyediakan voucher wifi yang dapat diperoleh di warung – warung terdekat dengan berbagai macam harga yaitu 5rb/3 jam, 15rb/7 hari, dan 30rb/30 hari. Adanya usaha penjualan voucher wifi yang dimiliki oleh desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Sepakung. Selain itu  BUMDes  Mandiri  Jaya  melakukan  pemasaran  objek  wisata  Desa  Sepakung  melalui  media  instargam untuk menarik pengunjung untuk tertarik datang ke objek wisata yang ada di  Desa Sepakung. Pemasaran objek  wisata  yang  dilakukan  oleh  BUM  Desa  sudah  berhasil  karena  pengunjung  yang  berdatangan terutama dihari libur dapat meningkat  hingga 3 kali lipat dari hari biasa, dengan demikian  penghasilan dari  objek  wisata  juga  semakin  meningkat  dari  penjualan  tiket  parkir  dan  tiket  masuk  ke  objek  wisata. Total dari keseluruhan pendapatan wisata 30% akan diberikan ke Pendapatan Asli Desa. Menurut penjaga loket tiket memang benar bahwa pengunjung di hari libur bisa mencapai 3 kali lipat dari hari biasanya.
Peran BUMDes Mandiri Jaya secara umum sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  Pasal  2. Namun  dilihat  dari  seluruh  perannya,  analisis  yang  dilakukan  masih  terdapat  kendala  dalam implementasi peran BUMDes Mandiri Jaya sebagai wadah penyalur rencana kerja sama antar desa untuk meningkatkan usaha masyarakat. Salah satu yang perlu dilakukan BUMDes adalah sebagai penyalur hasil pertanian masyarakat desa kepada pasar tradisional dengan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Selain itu keberadaan BUMDes Mandiri Jaya juga belum nampak oleh masyarakat. Hal tersebut didukung dengan  peran  yang  dilakukan  oleh  BUMDes  Mandiri  Jaya  menurut  masyarakat  adalah  aktivitas  dari pemerintah  desa.  Jadi  masyarakat  belum  mengetahui  bahwa  BUMDes  Mandiri  Jaya  berdiri  sebagai lembaga sendiri bukan menyatu dengan pemerintahan desa.
Keberadaan BUMDes Mandiri Jaya bagi sebagian masyarakat masih belum banyak yang memahami, begitupula  dengan  program  –  program  yang  dimiliki  oleh  BUMDes  Mandiri  Jaya  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  perekonomian  desa.  Peminjaman  dana  untuk  usaha  warung  menjadi  salah  satu  contoh program yang dicanangkan BUMDes Mandiri Jaya. Akan tetapi bagi masyarakat yang mengetahui program pinjaman  modal  usaha  warung  sudah  merasa  terbantu  berbeda  dengan  masyarakat  yang  tidak mengetahui  program  tersebut.  Permasalahan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  BUMDes adalah tidak meratanya sosialisai yang dilakukan pihak BUMDes Mandiri Jaya serta perangkat desa karena tehambat  oleh  jangkauan  wilayah  yang  terlalu  luas  dan  juga  jarak  antara  satu  dusun  dengan  dusun lainnya.
BUMDes sudah berusaha dalam membantu masyarakat pemiik usaha mikro untuk dapat membantu memasarkan hasil produksinya melalui media online, akan tetapi dari hasil wawancara dengan BUMDes Mandiri  Jaya  mereka  memiliki  kendala  bahwa  pemilik  usaha  mikro  belum  sanggup  untuk  melakukan pemasaran hasil produksi usahanya lewat media sosial, karena jumlah hasil produksi yang tersedia tidak cukup  besar  untuk  mengikuti  jumlah  permintaan  konsumen.  Namun  tidak  hanya  itu  saja  kendala  yang dihadapi Desa Sepakung,  namun BUMDes Mandiri Jaya terdapat kelemahan lain. Kelemahan lain adalah masalah terbatasnya ketersediaan modal yang dimiliki oleh BUMDes Mandiri Jaya. Karena modal adalah faktor  utama  dalam  penggerak  jalannya  program  –  program  BUMDes  Mandiri  Jaya.  Jika  membutuhkan dana yang cukup besar maka BUMDes harus melalukan pembuatan proposal anggaran yamg diserahkan
kepada kepala desa untuk meminta persetujuan anggaran. Selain terdapat kelemahan pada ketersediaan modal yang dimiliki, juga terdapat kendala pada kurangnya pemahaman tentang BUMDes bagi pengelola BUMDes itu sendiri. Dikarenakan pergantian pengurus yang baru.
Selain  itu  juga  terdapat  kendala  bahwa  POKDRWIS  dan  BUMDes  Mandiri  Jaya  tidak  pernah menemukan titik temu dalam memberikan inovasi baru untuk pengembangan wisata. Serta laporan bagi hasil  dari  pendapatan  wisata  yang  diserahkan  kepada  pemerintah    para  pengelola  tidak  pernah  tahu untuk  apa  saja  pendapatan  tersebut.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena  kurangnya  sosialisasi  tentang keberadaan BUMDes yang ada di Desa Sepakung keseluruh masyarakat

## 4. Simpulan dan saran
Secara umum sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2015 bahwa semua peran BUMDes sudah  berusaha dilakukan oleh BUMDes Mandiri Jaya. Namun masih terdapat kendala yang dihadapi oleh BUMDes Mandiri Jaya. Kendala yang  dihadapi  yaitu  belum  terlaksannya  wadah  penyalur  hasil  pertanian  desa  ke  pasar  tradisional, kurangnya  pemahaman  pengelola  tentang  BUMDes  itu  sendiri,  keberadaan  BUMDes  Mandiri  belum diketahui  oleh  masyarakat  sekitar,  terbatasnya  modal  yang  dimiliki  oleh  BUMDes  Mandiri  Jaya,  serta kendala  dalam  menemukan  kesepakatan  bersama  untuk  ide  pengembangan  objek  wisata  yang  di  Desa Sepakung.
Keterbatasan  penelitian  ini  adanya  pergantian  pengelola  BUMDes  Mandiri  Jaya  pada  saat melakukan  penelitian,  membuat  informasi  yang  didapatkan  kurang  lengkap.  Selain  itu  sulitnya  mencari narasumber  yang  memahami  tentang  BUMDes  disebabkan  kurangnya  masyarakat  dalam  mengetahui tentang  keberadaan  dan  peran  BUMDes.  Bagi  penelitian  selanjutnya  diharapkan  melakukan  identifikasi kendala  secara  lebih  detail  dalam  pengelolaan  BUMDes  serta  memperluas  narasumber  guna  untuk mendapatkan informasi yang lengkap.

## Daftar Rujukan
Agunggunanto,  Yusuf,  and  Darwanto.  2016.  “Pengembangan  Desa  Mandiri  Melalui  Pengelolaan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).” Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis 13 (No 1): 67–81.
Hayyuna,  Rizka,  Ratih  Nur  Pratiwi,  and  Lely  Indah  Mindarti.  2014.  “Strategi  Manajemen  Aset  BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada BUMDES Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik).” Jurnal Administrasi Publik 2 (1): 1–5.
Ida.  2016.  “Desa  Miskin  Masuk  Nominasi  Terbaik  Sejateng.”  Radar  Semarang,  2016. http://radarsemarang.com/2016/05/25/desa-miskin-masuk-nominasi-terbaik-se-jateng/.
Irvan.  2019.  “9  Warga  Tubmonas  Lapor  Dugaan  Korupsi  Dana  Desa  Ke  Kejaksaan,”  2019. https://voxntt.com/2019/02/04/9-warga-tubmonas-lapor-dugaan-korupsi-dana-desa-ke- kejaksaan/40587/.
Kurniasih,  Denok.  2014.  “Problem  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Di  Kabupaten Banyumas.” Jurnal Administrasi Publik Dan Politik I (III): 182–88.
Nazar, Nurdin. 2016. “Ganjar: BUMDes Yang Sukses Ini Inspiratif, Bisa Jadi Rujukan.” Kompas.Com, 2016. https://regional.kompas.com/read/2016/06/15/15370001/Ganjar.BUMDes.yang.Sukses.Ini.Inspir atif.Bisa.Jadi.Rujukan.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2014a.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  60  Tahun  2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2014b.  Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa. Salinan Undang - Undang No 6 Tahun 2014.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2015.  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang  Pendirian,  Pengurusan  Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto, and Suwondo. 2013. “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  Sebagai  Penguatan  Ekonomi  Desa  (Studi  Di  Desa  Landungsari,  Kecamatan  Dau,
Kabupaten Malang).”
Jurnal Administrasi Publik (JAP) 53 (9): 1689–99.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.