## Restruktrurisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah  Dalam Perbankan
Syari’ah

## Cita Sary Dja’akum
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang citasary@walisongo.ac.id
Abstrak
Perkembangan  ekonomi  dalam  pembangunan  memiliki keterkaitan  yang  mendalam  terhadap  dunia  perbankan. Kerjasama keduanya dalam hal opersional sangat dibutuhkan demi  kehidupan  yang  sehat.  Pelaku  ekonomi  dapat  terus menjalankan  usahanya  dengan  dana  yang    dikucurkan  oleh bank  sebagai  modal  untuk  usaha  yang  terus  berlanjut  dan berkembang. Bank bisa terus berjalan dengan pegelolaan dana yang tepat diantaranya adalah memberikan pembiayaan pada pelaku  ekonomi.  Dengan  kerjasama  keduanya  maka  terjalin simbiosis  mutualisme  untuk  dapat  mempertahankan  dan melebarkan sayapnya.
Managemen bank  syariah  berbeda  dengan  dengan bank konvensional hal ini  dijadikan prinsip tersendiri bahwa setiap pelaku  usaha  menginginkan  pembiayaan  yang  diberikan  oleh bank  tetapi  dengan  prinsipnya  masing-masing  guna memperoleh keyakinan dan kepercayaan. Dengan kemantapan hati  diinginkan  bahwa  kedua  belah  pihak  dapat  memeroleh manfaat rohani dan jasmani dalam kerjasamanya. Akan tetapi apakah  pembiayaan  pada  bank  syariah  sudah  sesuap  dengan syariat?  Terutama  dalam  hal  akadnya?  Inilaah  yang  menjadi kegelisahan  bagi  penulis  untuk  dapat  membahas  dan mengupas salah satu akad pembiayaan yang terdapat di bank syariah.
Kata kunci : Akad, pembiayaan, syariah
A. Pendahuluan Dalam  suatu  negara  yang  sedang  berkembang, peranan  perbankan  dalam  pembangunan  ekonomi  suatu bangsa,  memiliki  peranan  yang  sangat  penting.  Keduanya saling  mempengaruhi  dalam  arti  perbankan  dapat menyalurkan  dana,  bagi  kegiatan  ekonomi  sehingga  bank
48
yang  sehat  akan  memperkuat  kegiatan  ekonomi  suatu bangsa dan pihak lainnya akan dapat membangun usahanya dengan adanya suntikan dana.
Dalam  kegiatan  penyaluran  dana  bank  syariah melakukan  investasi  dan  pembiayaan.  Disebut  investasi karena  prinsip  yang  digunakan adalah  prinsip  penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung  pada  kinerja  usaha  yang  menjadi  obyek penyertaan  tersebut  sesuai  dengan  nisbah  bagi  hasil  yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank  syari’ah  menyediakan  dana  guna  membiayaai kebutuhan  nasabah  yang  memerlukannya  dan  layak memperolehnya.
Pembiayaan  atau  disebut  dengan financing yaitu pendanaan  yang  diberikan  oleh  suatu  pihak  kepada  pihak lain  untuk  mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan. 1 Dalam  undang-undang  perbankan  No.  10  tahun  1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi hasil.
2 Dalam  kaitannya  dengan  pembiayaan  pada perbankan  syariah  atau  istilah  teknisnya  disebut  sebagai aktiva  produktif.  Menurut  ketentuan  Bank  Indonesia  aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam bentuk  rupiah  maupun  valuta  asing  dalam  bentuk pembiayaan,  pitang,  qardh,  surat  berharga,  penempatan,
1 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17.
2 Prinsip  syariah  yang  dimaksud  yaitu  aturan  perjanjian  bedasarkan hokum  islam  antara  bank  dan  pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana  atau pembiayaan  kegiatan  usaha  atau  kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan  sesuai dengan  syari’ah,  antara  lain:  pembiayaan  berdasarkan  bagi  hasil (mudharabah),  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  penyertaan  (musyarakah), prinsip  jual  beli  barang  dengan  memperoleh  keuntungan  (murabahah), pembiayaan  barang  modal  berdasarkan  prinsip  sewa  murni  tanpa  pilihan (ijarah),  atau  dengan  adanya  pilihan  pemindahan  kepemilikan  atas  barang yang  disewa  dari  pihak  bank  oleh  pihak  lain  (ijarah  wa  iqtina).  Undang- undang No. 10 Tahu 1998.
penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan  kontijensi  pada  rekening  administrasi  serta  sertifikat wadiah bank Indonesia.
Perbankan  dalam  fungsinya  sebagai financial intermediary selalu  menghadapi  permasalahan  klasik  yaitu timbulnya  pembiayaan  bermasalah.  Debitur  mengalami kesulitan  keuangan  dan  aliran  kas  yang  negatif,  sehingga sulit untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank. Ketidak mampuan  debitur  memenuhi  kewajibannya,  membuat kualitas  pembiayaan  bank  memburuk  dan  mengurangi pendapatan  bank.  Meningkatnya  pembiayaan  bermasalah akan  mempengaruhi  kelancaran  operasional  suatu  bank karena  akan  menyebabkan  terganggunya  pendapatan operasional  bank.  Oleh  karena  itu  setiap  bank  selalu berusaha  untuk  mengatasi  munculnya  pembiayaan bermasalah.  Berbagai  macam  upaya  yang  dilakukan  bank dan salah satunya adalah cara restrukturisasi pembiayaan. Secara teoritikal restrukturisasi pembiayaan merupakan  salah  satu  strategi  perbaikan  kualitas  aktiva produktif,  diluar  strategi  pemutusan  hubungan  dengan debitur  yang  dapat  dilakukan  baik  dengan  penyelesaian melalui  jalur  hukum,  penghapusan  pembiayaan,  maupun dengan  tidak  memperpanjang  lagi  pembiayaan  yang  jatuh tempo.  Cara  ini  dapat  dilakukan  oleh  bank  dengan  melihat itikad  baik  debitur,  prospek  usahanya  dan  jaminan  yang diberikan.

## B. Pembahasan 1. Pengertian Pembiayaan
Menurut  Undang-undang  perbankan  No.10  tahun 1998,  pembiayaan  adalah  penyediaan  uang/tagihan  yang dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan atau  kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan uang/tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan imbalan bagi hasil.
Menurut  Muhammad, pembiayaan  atau Financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak  lain  untuk  mendukung  investasi  yang  telah direncanakan,  baik  dilakukan  sendiri  maupun  lembaga.
50
Dengan  kata  lain,  pembiayaan  adalah  pendanaan  yang dikeluarkan  untuk  mendukung  investasi  yang  telah direncanakan. 3
Dari  kedua  pengertian  tersebut  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  pembiayaan  adalah  pendanaan  yang diberikan  oleh  satu  pihak  (bank)  kepada  pihak  lain (investor/nasabah)  untuk  mendukung  investasi  yang direncanakan  dan  dengan  kesepakatan  bahwa  pihak  yang dibiayai  akan  mengembalikan  dana  tersebut  dengan imbalan atau bagi hasil.
2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Secara  makro,  pembiayaan  bertujuan  untuk meningkatkan  ekonomi  umat,  tersedianya  dana  bagi peningkatan usaha, meningkatkan, produktivitas, membuka  lapangan  kerja  baru,  dan  terjadi  distribusi pendapatan.  Adapun  secara  mikro,  pembiayaan  diberikan bertujuan  untuk  memaksimalkan  laba,  meminimalkan resiko,  pendayagunaan  sumber  ekonomi,  dan  penyaluran kelebihan  dana. 4 Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan  dan fungsi  pembiayaan  adalah  meningkatkan  daya  guna  uang , meningkatkan daya guna barang , meningkatkan peredaran uang , menimbulkan,  kegairahan  berusaha , stabilitas ekonomi , dan  sebagai  jembatan  untuk  meningkatkan pendapatan nasional. 3. Analisis Kelayakan Pembiayaan Risiko pembiayaan bermasalah/macet dapat diperkecil  dengan  melakukan  analisa  pembiayaan,  yang tujuan  utamanya  adalah  menilai  seberapa  besar kemampuan  dan  kesediaan  debitur  atau  nasabah  dalam mengembalikan  pembiayaan  yang  mereka  pinjam  dan membayar margin keuntungan bagi hasil sesuai dengan isi hasil  perjanjian  pembiayaan. Berdasarkan  penilaian  ini, bank syariah dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung oleh bank. Dengan demikian, pihak bank  dapat  memutuskan  apakah  permintaan  pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diterima.
3 Muhammad, Manajemen Dana  Bank  Syari’ah, (Yogyakarta:  AMP YKPN, 2005).  hlm. 17.
4 Ibid. hlm. 17-18
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
Analisis  pembiayaan  merupakan  langkah  penting untuk  realisasi  pembiayaan  dikoprasi  syari’ah.  Analisis pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  pelaksana  pembiayaan dikoprasi syari’ah. Analisis ini bertujuan untuk:
1. Menilai kelayakan calon peminjam 2. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
Dalam  menganalisa  pembiayaan  ada  beberapa pendekatan  analisis  pembiayaan  yang  dapat  diterapkan oleh pengelola lembaga keuangan syari’ah: 1. Pendekatan jaminan, artinya koprasi dalam memberikan  pembiayaan  selalu  memperhatikan kuantitas  dan  kualitas  jaminan  yang  dimiliki  oleh penjamin. 2. Pendekatan  karakter,  artinya  koprasi  mencermati secara  sungguh-sungguh  terkait  dengan  karakter nasabah.
3. Pendekatan  kemampuan  pelunasan,  artinya  koprasi menganalisis  kemampuan  nasabah  untuk  melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
4. Pendekaatn  dengan  studi  kelayakan,  artinya  koprasi memperhatikan  kelayakan  usaha  yang  dijalankan  oleh nasabah peminjam. 5.Pendekatan  fungsi-fungsi  koprasi,  artinya  koprasi memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary  keuangan,  yaitu  mengatur  mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. Dalam  pelaksanaannya  untuk  mengurangi  resiko tersebut,  jaminan  pemberian  pembiayaan  dalam  arti keyakinan  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan  merupakan  faktor  penting  yang  harus diperhatikan oleh bank.
Dalam  hal  ini  pihak  bank  harus  melakukan penilaian  yang  umum  untuk  mendapatkan  nasabah  yang benar-benar  membutuhkan  dan  beritikad  baik,  maka dilakukan dengan analisis 5C + 1S sebagai berikut :
1. Character
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
52
Pemberian pembiayaan bank dasarnya adalah juga kepercayaan  atau  keyakinan  atas  kemampuan  dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang dijanjikan.
2. Capacity
Yaitu  penilaian  mengenai  kemampuan  calon debitor  untuk  melunasi  kewajiban-kewajibannya  dan kegiatan  usaha  yang  dilakukannya  yang  akan  dibiayai dengan pembiayaan bank.
3. Capital Capital  adalah  modal  sendiri  yang  dimiliki  oleh calon  debitur,  besar  capital  ini  dapat  kita  lihat  dari neraca  pembukuan,  yaitu  berupa  himpunan  laba  yang ditahan, cadangan dan lain-lain.
4. Collateral Adalah  barang  jaminan  yang  diserahkan  oleh debitur  sebagai  jaminan  atas  pembiayaan  yang diterimanya dari bank.
5. Condition Of Economy Yaitu  situasi  dan kondisi  ekonomi  politik,  sosial, budaya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian  atau  keuangan  pada  suatu  saat  dan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan/debitur yang menerima pembiayaan. 6. Shariah Penilaian  ini  dilakukan  untuk  menegaskan  bahwa usaha  yang  akan  dibiayaai  benar-benar  usaha  yang tidak  melanggar  syariah  sesuai  dengan  fatwa  DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya”
Selain  prinsip  5C  diatas  penilaian  terhadap kelayakan  pembiayaan  dapat  dilakukan  juga  dengan unsur penilaian 7P, yaitu:
1.

## Personality
Yaitu  menilai  nasabah  dari  segi  kepribadian  atau tingkah  lakunya  sehari-hari  maupun  kepribadiannya masa  lalu.  Penilaian  personality  juga  mecakup  sikap, emosi,  tingkah  laku  dan  tindakan  nasabah  dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
2. Party
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
Yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal,  loyalitas  serta  karakternya.  Nasabah  yang digolongkan  kedalam  golongan  tertentu  akan mendaaptkan fasilitas yang berbeda dari koprasi.
3. Purpose
Yaitu  untuk  mengetahui  tujuan  nasabah  dalam mengambil  kredit,  termasuk  kredit  yang  diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam- macam  sesuai  kebutuhan.  Sebagai  contoh  apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.4. Prospect
Yaitu  untuk  menilai  usaha  nasabah  di  masa  yang akan  datang  menguntungkan  atau  tidak  atau  dengan kata  lain  mempunyai  prospek  atau  sebaliknya.  Hal  ini penting  mengingat  jika  suatu  fasilitas  kredit  yang dibiayai  tanpa  mempunyai  prospek,  bukan  hanya koprasi yang akan rugi akan tetapi juga nasabah. 5. Payment
Merupakan  ukuran  bagaimana  cara  nasabah mengembalikan  kredit  yang  telah  diambil  atau  dari sumber  mana  saja  dana  untuk  mengembalikan  kredit.
Semakin  banyak  sumber  penghasilan  debitur  maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahannya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
6. Profitability
Untuk  menganalisis  bagaimana  kemampuan nasabah  dalam  mencari  laba.  Profitability  diukur  dari period eke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin  meningkat,  apalagi  dengan  tambahan  kredit yang akan diperolehnya. 7.

## Protection.
Tujuannya  adalah  bagaimana  menjaga  agar  kredit yang  diberikan  mendapatkan  jaminan  perlindungan, sehingga  kredit  yang  diberikan  benar-benar  aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. 5

## 4. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syari’ah
5 Kasmir, Dasar-Dasar  Perbankan, (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 119-120.
54
Di  antara  jenis-jenis  pembiayaan  dalam  perbankan syari’ah adalah; 6
A. Aktiva  produktif,  dialokasikan  dalam  bentuk pembiayaan dengan prinsip;
1. Bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah);
2. jual beli (Murabahah, Salam dan Istishna’); 3. sewa  (Ijarah,  Ijarah  Muntahiya  Biltamlik/Wa Iqna);
4. surat  berharga  syari’ah  (wesel,  obligasi  syari’ah, sertifikat dana syari’ah dan surat berharga lainnya);
5. penempatan  (penanaman  dana  bank  syari’ah  pada bank syari’ah lainnya);
6. penyertaan  modal  (penanaman  modal  dalam bentuk saham);
7. penyertaan  modal  sementara  (penyertaan  modal untuk  mengatasi; kegagalan  pembiayaan  dan  atau piutang);
8. transaksi  rekening  administratif  (komitmen  dan kontinjensi  berdasarkan  prinsip  syari’ah  yang terdiri  atas  bank  garansi,  akseptasi/endosemen, irrevocable  letter  of  credit (L/C)  yang  masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, dan garansi lainnya);
9. sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI). B. Aktiva  tidak  produktif,  dialokasikan  dalam  bentuk
Pinjaman Qardh.
Adapun  jenis-jenis  pembiayaan  bank  syari’ah menurut Karim  adalah sebagai berikut : 7
1. Pembiayaan Modal Kerja Syari’ah
Yaitu  pembiayaan  jangka  pendek  yang  diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja  usahanya  berdasarkan  prinsip-prinsip  syari’ah. Jangka  waktu  untuk  pembiayaan  modal  kerja  ini maksimum  adalah  satu  tahun  dan  dapat  diperpanjang sesuai  dengan  kebutuhan.  Perpanjangan  fasilitas pembiayaan modal kerja ini dilakukan atas dasar hasil
6 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah , hlm.  22-25
7 Adiwarman  Karim, Bank  Islam,  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan, Jakarta: Rajawali Press, 2009. Hlm. 231
analisis  terhadap  debitur  dan  fasilitas  pembiayaan secara keseluruhan.
Dalam pemberian pembiayaan ini perlu dilakukan analisa terlebih dahulu, yang meliputi jenis usaha, skala usaha,  tingkat  kesulitan  usaha  yang  dijalankan  dan karakter  transaksi  dalam  sektor  usaha  yang  akan dibiayai. 2. Pembiayaan Investasi Syari’ah Pembiayaan  investasi  Syari’ah  yaitu  pembiayaan jangka  menengah  atau  jangka  panjang  untuk pembelian  barang-barang  modal  yang  diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi (penggantian mesin  atau  peralatan  lama  yang  sudah  rusak), modernisasi  (penggantian  menyeluruh  mesin  atau peralatan  lama  dengan  yang  baru  yang  tingkat teknologinya  lebih  tinggi),  ekspansi  (penambahan mesin  atau peralatan) dan relokasi proyek yang sudah ada  (pemindahan  lokasi  proyek  atau  pabrik  secara keseluruhan).  Jangka waktu  pembiayaan  ini  maksimal adalah 12 tahun.
3. Pembiayaan Konsumtif Syari’ah
Pembiayaan  Konsumtif  Syari’ah  yaitu  pembiayaan yang  diberikan  untuk  tujuan  diluar  usaha  dan umumnya bersifat perorangan.
4. Pembiayaan Sindikasi Yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu  lembaga  keuangan bank  untuk  satu  objek pembiayaan  tertentu.  Pada  umumnya  pembiayaan  ini diberikan  bank  kepada  nasabah  korporasi  yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.
5. Pembiayaan Berdasarkan Take Over Yaitu  pembiayaan  yang  timbul  sebagai  akibat  dari take  over terhadap  transaksi  nonsyari’ah  yang  telah berjalan  yang  dilakukan  oleh  bank  syari’ah  atas permintaan nasabah.
6. Pembiayaan Letter of Credit (L/C) Adalah  pembiayaan  yang  diberikan  dalam  rangka menfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.
56
5. Kriteria Pembiayaan Bermasalah Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila: a) Pembiayaan tersebut tidak lancar;
b) Pembiayaan  di mana  debiturnya  tidak  memenuhi persyaratan yang dijanjikan;
c) Pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran; d) Pembiayaan yang memiliki potensi merugikan; e) Pembiayaan  yang  memiliki  potensi  menunggak dalam satu waktu tertentu; Menurut  ketentuan  pasal  4  ayat  1  peraturan bank  indonesia  No  08/19/PBI/2006  tentang  penilaian kualitas aktiva bank umum, kualitas kredit dibagi menjadi 4  kolektibilitas  yaitu  :  lancar,  kurang  lancar,  diragukan, dan macet.
Kualitas  Kredit  yang  dipergunakan  dalam lingkungan Perbankan terbagi :
a. Lancar, apabila ; 1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, atau 2)  terdapat  tunggakan  angsuran  pokok  dan/atau bunga  tidak  lebih  dari  1  (satu)  bulan  dan  Kredit belum jatuh tempo. b. Kurang Lancar, apabila; 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih  dari  1  (satu)  bulan  tetapi  tidak  lebih  dari  3 (tiga) bulan; dan/atau 2)  kredit  telah  jatuh  tempo  tidak  lebih  dari  1  (satu) bulan. c. Diragukan, apabila; 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih  dari  3  (tiga)  bulan  tetapi  tidak  lebih  dari  6 (enam) bulan; dan/atau
2)  kredit  telah  jatuh  tempo  lebih  dari  1  (satu)  bulan
tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.
d. Macet, apabila; 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) bulan;
2) kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
3)  kredit  telah  diserahkan  kepada  Badan  Urusan
Piutang Negara (BUPN); dan/atau 4) kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit. 6. Langkah-langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Semakin  meningkatnya  NPF  dan  pentingnya kualitas pembiayaan bagi kinerja perbankan syariah telah mengharuskan  seluruh  perbankan  syariah  memiliki kebijakan dan prosedur tertulis restrukturisasi pembiayaan. Dalam kebijakan dan prosedur restrukturisasi  pembiayaan  tersebut  harus  ditetapkan pejabat  atau  pegawai  khusus  yang  mengurus restrukturisasi  pembiayaan  didukung  dengan  penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang direstrukturisasi  dan  kriteria  pembiayaan  yang  dapat direstrukturisasi  serta  jumlah  maksimal  pelaksanakan restrukturisasi  pembiayaan  non  lancar  ini  dapat dilaksanakan.
Dalam  pembukuan  bank  Islam  hanya  penerimaan dan  pengeluaran  yang  benar-benar  terjadi  saja.  Oleh karena  itu,  sistem  yang  lazim  digunakan  bank  Islam adalah  sistem  pembukuan  yang  berbasis  tunai  ( cash basis ).  Sebagai  konsekuensi  dari  sistem  pembukuan berbasis  tunai  ( cash  basis ),  maka  setiap  ada  gejala kesulitan  yang  dihadapi  nasabah  pemakai  fasilitas pembiayaan bank Islam, harus segera diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariat, yaitu: 8
1. Dibuatkan perjanjian baru tanpa tambahan biaya,
2. diberi pinjaman baru dari pos pembiayaan kebajikan (al-qardhul hassan ),
3. ditutup utangnya dari hibah zakat, infak, sedekah,
4). ditutup utangnya dari hasil sita jaminan,
5).  ditutup  utangnya  dengan  penyertaan  sementara oleh bank Islam yang telah memenuhi syarat.
8 Veitzal  Rifa’ie  dan  Andria  Permata  Veitzal, Islamic  Financial Mangement, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).Hlm. 206.
58

## 7. Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Ada  dua  pendekatan  yang  harus  dulakaukan perbankan  syariah  dalam  menangani  sebuah  pembiayaan bermasalah, yaitu;
1. Stay Strategy
Stay  Strategy adalah  strategi  saat  Bank  masih ingin  mempertahankan  hubungan  bisnis  dengan nasabah  dalam  konteks  waktu  jangka  panjang. dalam pendekatan  ini  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan adalah;
a. Rescheduling Rescheduling adalah memperpanjang jangka waktu pembiayaan.  Dalam  hal  ini  si  debitur  diberikan keringanan  dalam  masalah  jangka  waktu  pemiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6  bulan  menjadi  satu  tahun  sehingga  si  debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu  pembiayaan.  Dalam  hal  ini  jangka  waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya  pun  misalnya  dari  36  kali  menjadi  48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran b. Reconditioning
Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada  seperti;  Penundaan  pembayaran  marjin  sampai waktu  tertentu.  Dengan  maksud  hanya  marjin  yang dapat  ditunda  pembayarannya,  sedangkan  pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
Penurunan  marjin,  dimaksudkan  agar  lebih meringankan  beban  nasabah. Sebagai  contoh  jika marjin  per  tahun  sebelumnya  dibebankan  20  % diturunkan menjadi  18  %.  Hal  ini  tergantung  dari pertimbangan  yang  bersangkutan.  Penurunan  marjin akan  mempengaruhi  jumlah  angsuran  yang  semakin mengecil,  sehingga  diharapkan  dapat  membantu meringankan nasabah.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
Pembebasan  marjin,  dalam  pembebasan  marjin diberikan  kepada  nasabah  dengan pertimbangan nasabah  sudah  akan  mampu  lagi  membayar pembiayaan  tersebut.  Akan  tetapi  nasabah  tetap mempunyai  kewajiban  untuk  membayar  pokok pinjamannya sampai lunas.
c. Restructuring Dengan  menambah  jumlah  pembiayaan.  Dan dengan menambah equity.
Kemudian pedekatan  yang  yang  harus  dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah;
2. Phase out Strategy
Phase  out  Strategy adalah  strategi  saat  pada prinsipnya bank  tidak ingin  melanjutkan  hubungan bisnis  lagi  dengan  nasabah  yang  bersangkutan  dalam konteks  waktu  yang  panjang, kecuali  bila  ada  faktor- faktor  lain  yang  sangat  mendukung  kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Dalam pendekatan ini langkah-langkah yang harus ditempuh adalah;
a. melalui BASYARNAS (Badan  Arbitrase  Syariah Nasional),  penyelesaian tersebut  dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. b.  Pengadilan, dapat  berupa:  (i)  Eksekusi  Hak Tanggungan  (HT)  atas  agunan;  (ii)  Eksekusi agunan yang diikat secara Fidusia yang didaftarkan ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  (KPF);  Melakukan gugatan  terhadap  aset-aset  lainnya  milik  nasabah; baik  yang  berlokasi  di  dalam  maupun  di  luar negeri; (iv) Pelaporan pidana terhadap nasabah.
c . Melibatkan  pihak  kepolisian,
Alternatif terakhir ini (hard approach) dilakukan apabila: 1) Nasabah tidak dapat dihubungi. 2) Nasabah melarikan diri. 3) Nasabah  tidak  mempunyai  itikad  baik  untuk menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya  nasabah  memiliki  kemampuan untuk itu. 4) Nasabah tidak bersedia menyerahkan agunannya
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
60
Sedangkan dalam praktek perbankan syari’ah, yang hal  ini  juga  diprakteknya  perbankan  syari’ah  dalam menangani pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
1. Analisa sebab kemacetan Dalam  menganalisa  sebab  kemacetan  pembiayaan dapat dilakukan dengan dua aspek yaitu:
a. Aspek internal Aspek internal dilakukan dengan:
1) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
2) Manajemen kurang baik atau rapi
3) Laporan keuangan tidak lengkap 4) Penggunaan  dana  yang  tidak  sesuai  dengan perencanaan 5) Perencanaan yang kurang matang 6) Dana  yang  diberikan  tidak  cukup  untuk menjalankan usaha tersebut.
b. Aspek eksternal Aspek eksternal dilakukan dengan: 1) Aspek pasar kurang mendukung
2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang
3) Kebijakan pemerintah
4) Pengaruh lain diluar usaha
5) Kenakalan peminjam 2. Menggali potensi peminjam Nasabah  yang  mengalami  kemacetan  dalam memenuhi  kewajiban  harus  dimotivasi  untuk  memulai kembali  atau  membenahi  dan    mengantisipasi  penyebab kemacetan  usaha  atau  angsuran.  Untuk  itu  perlu  digali potensi  yang  ada  pada  peminjam  agar  dana  yang  telah digunakan  lebih  efektif  digunakan.  Hal-hal  yang  perlu diperhatikan:
1) Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
2) Adakah peminjam memiliki usaha lainnya?
3) Adakah penghasilan lain peminjam?
3. Melakukan Perbaikan akad
4. Memberikan  pinjaman  ulang,  mungkin  dalam bentuk: pembiayaan al-qardhul hasan; Murabahah atau Mudharabah.
5. Penundaan pembayaran
6. Memperkecil  angsuran  dengan  memperpanjang waktu atau akad dan margin baru (rescheduling)
7. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
8. Dasar Hukum Restrukturisasi Pembiayaan
Ada dua cara dalam restrukturisasi pembiayaan: 1. Tidak mengubah Akad. Hal ini didasarkan kepada Fatwa DSN  tentang  restrukturisasi,  yaitu:  (1)  Fatwa  DSN  No. 46/DSN/MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Al-Khasm  Fi  al- Murabahah );  (2) Fatwa  DSN  No.  47/DSN/MUI/II/2005  tentang Penyelesaian  Piutang Murabahah Bagi  Nasabah  Tidak
Mampu Bayar;
2. Mengubah akad.  Hal  ini  didasarkan  kepada  fatwa  DSN, yaitu; (1)  Fatwa  DSN  No.  48/DSN/MUI/2005,  tentang Penjadualan  Kembali  Tagihan Murabahah ;  (2)  Fatwa DSN  No.  49/DSN/MUI/2005  tentang  Konversi Akad Murabahah .
Sedangkan  landasan  operasional  untuk  kedua macam restrukturisasi pembiayaan tersebut adalah (a) SK Dir  BI. No.  31/150/Dir/1998,  tentang  Restrukturisasi Kredit;  (b)  PBI  No.  2/15/2000  tentang  Restrukturisasi Kredit;  (c)  PBI  No.  5/7/2003  tentang  KAP  Bagi  Bank Syariah; (d) PBI No. 5/9/2003, tentang PPAP Bagi Bank Syariah; (e) PAPSI 2003.
Dalam Peraturan Bank Indoensia Nomor:
8/21/PBI/2006 Bab IV pasal 46  ayat (1) sebagai berikut; 9
a. Kebijakan restrukturisasi wajib disetujui oleh komisaris;
b. Prosidur restrukturisasi wajib disetujui oleh paling kurang oleh Direksi; c. Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi; d. Kebijakan dan prosidur restrukturisasi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan menejemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku.
9 lihat  Abdul  Ghafur  Anshori, Payung  Hukum  Perbankan  Syariah, Yogyakarta, UII Press, 2007. Hlm. 372-373

## 62
Ayat  (  2)  bank  hanya  dapat  melakukan  Restrukturisasi Pembiayaan  terhadap  nasabah  yang  memenuhi  kriteria sebagai berikut; a. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran/atau pemenuhan kewajiban; dan
b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
Ayat  (3)  upaya  dan  mekanisme  restrukturisasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  wajib  dilakukan dengan  mengacu  kepada  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional dan  standar  akuntansi  keaungan  yang  berlaku  bagi  bank syariah.  ayat  (4)  penggolongan  kualitas  atas  Pembiayaan yang distrukturisasi adalah sebagai berikut:
a. Paling tinggi Kuarang Lancar untuk pembiayaan yang sebelum  direstrukturisasi  tergolong  diragukan  atau macet;
b. Kualitas  tidak  berubah  untuk  Pembiayaan  yang sebelum  direstrukturisasi  tergolong  lancar,  Dalam perhatian Khusus atau Kurang lancer.
Ayat  (5)  Kualitas  pembiayaan  sebagaimana  yang dimaksud pada ayat (4) dapat:
a. Menjadi  lancar,  apabila  tidak  terjadi  tunggakan angsuran  pokok  dan/atau  bagi  hasil/margin/ fee atau kewajiban  lain  sejenis  selama  3  (tiga)  kali  pereode pembayaran berturut-turut dan/atau secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan; atau b. Kemabali  sesuai  dengan  kualitas  sebelum  dilakukan Restrukturisasi  Pembiayaan  atau  kualitas  sebenarnya apabila  lebih  buruk  sesuai  dengan  kriteria sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasa  9  atau  jika debitur  tidak  memenuhi  kriteria  dan/atau  sayaray- syarat  dalam  perjanjian  Restrukturisasi  Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai.
Kemudian  dalam  pasal  47  Peraturan  Bank  Indoensia Nomor:  8/21/PBI/2006  Bab  IV    dijelaskan  sebagai berikut;
a. Pembiayan yang akan direstrukturesasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usahan nasabah dan kemampuan membayar sesuai dengan proyeksi arus kas;
b. Pembiayaan  kepada  Pihak  Terkait  yang  akan direstrukturisasi  wajib  dianalisis  oleh  konsultan keuangan  indipenden  yang  memiliki  izain  usaha  dan reputasi baik;
c. Analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan indipenden terhadap Pembiayan yang direstrukturisasi dan  setiap  tahapan  dalam  pelaksanaan  Rekstrukrisasi Pembiayaan  wajib  didokumentasikan  secara  lengkap dan jelas;
d. Ketentuan  yang  dimaksud  pada  huruf  a,  huruf  b  dan huruf  c  juga  diterapkan  dalam  hal  dilakukan restrukturisasi ulang Pembiayaan.

## C. Kesimpulan
Dalam  manejemen  pembiayaan  ada  beberapa  hal  yang dilakukan  terkait  dengan  penanganan  pembiayaan bermasalah  dalam  perbankan  syariah    Ada  dua  pendekatan yang harus dulakukan perbankan syariah dalam menangani sebuah  pembiayaan  bermasalah,  yaitu;  1). Stay  Strategy . Dalam  pendekatan  ini  langkah-langkah  yang  harus dilakukan adalah a). Rescheduling, b). Reconditioning, c). Restructuring. Pendekatan  kedua, Phase  out  Strategy . Dalam pendekatan ini langkah-langkah yang harus ditempuh adalah  a).  melalui  BASYARNAS,    b).  Pengadilan,  c). Melibatkan  pihak  kepolisian.  Selain  pendekatan  tersebut, juga  ada  beberapa  cara  yang  harus  dilakukan  dalam menangani  pembiayaan  bermasalah  dalam  perbankan syariah yaitu; Analisa sebab kemacetan, yang meliputi aspek internal dan aspek ekternal.
Yang  menjadi  dasar  Restrukturisasi  Pembiayaan bermasalah adalah Fatwa DSN tentang restrukturisasi, yaitu: (1) Fatwa DSN No. 46/DSN/MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Al-Khasm Fi al-Murabahah); (2) Fatwa DSN  No.  47/DSN/MUI/II/2005  tentang  Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar dan fatwa DSN, (1) Fatwa DSN No. 48/DSN/MUI/2005, tentang
64
Penjadualan  Kembali  Tagihan  Murabahah;  (2)  Fatwa  DSN No. 49/DSN/MUI/2005 tentang Konversi Akad Murabahah. Selain  fatwa  DSN  tersebut  di  atas  adalah  (a)  SK  Dir  BI. No.  31/150/Dir/1998,  tentang  Restrukturisasi  Kredit;  (b)
PBI  No.  2/15/2000  tentang  Restrukturisasi  Kredit;  (c)  PBI
No.  5/7/2003  tentang  KAP  Bagi  Bank  Syariah;  (d)  PBI  No.
5/9/2003, tentang PPAP Bagi Bank Syariah; (e) PAPSI 2003 dan Dalam Peraturan Bank Indoensia Nomor: 8/21/PBI/2006 Bab IV pasal 46.

## Daftar Pustaka
Anshori,  Abdul  Ghafur,  Payung  Hukum  Perbankan  Syariah, (Yogyakarta, UII Press, 2007). Adiwarman A Karim, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi ketiga (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2006). Gemala  dewi, Aspek-Aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan Perasuransian  Syariah  di  Indonesia, (Jakarta:  Prenada Media, 2004). Sudrasono,  Heri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004). Karnaen Parwataatmadja & H. Muhammad Syafii Antonio, Apa dan  Bagimana  Bank  Islam, (Yogyakarta:  PT  Dana  Bakti Wakaf, 1992).
Kasmir, Dasar-Dasar  Perbankan, (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2007)
Muahammad, Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syari’ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).
_______, Manajemen  Dana  Bank  Syari’ah,  (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).
Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia, 2007). Suhartono  Zulkifli, Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan Syari’ah, (JakartaL: Zikrul hakim, 2003). Veithzal  Rivai dkk, Bank  and  Financial  Institution Management , (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007). Z.  Dunil, Kamus  Istilah  Perbankan  Indonesia ,  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).
Zainul  Arifin, Dasar-Dasar  Manajemen  Bank  Syari’ah Edisi Revisi, Cet 4, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006). Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  No.10  tahun  1998  tentang

## Perbankan
Pasal  4  ayat  1,  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  08  tahun 2006, tentang Kualitas Aktiva Produktif.