## RANCANGAN SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA AKUNTABILITAS KOPERASI ASPEK ORGANISASI
Yulia Yudihartanti 1 , Syahib Natarsyah 2 , Rintana Arnie 3
1,2,3 Prodi Sistem Informasi, STMIK Banjarbaru Jl. A. Yani Km 33 Loktabat Banjarbaru, Kalimantan Selatan E-mail : 1 yuliaydh@yahoo.co.id, 2 syahib.stmik@gmail.com, 3 rintana.bjm@gmail.com

## ABSTRAK
Menurut Kepmen Koperasi & UKM no. 43 Tahun 2004, akuntabilitas koperasi adalah kewajiban pengurus  atau  pengelola  koperasi  untuk  mempertanggungjawabkan  hasil  kerja  yang  dicapai. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang membidangi koperasi baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota melakukan penilaian kinerja akuntabilitas pada koperasi di wilayah kerja masing- masing.  Pemetaan  kondisi  koperasi  secara  riil  belum  dapat  diketahui  secara  jelas  untuk  tiap koperasi.  Hal  ini  yang  menjadi  kendala  dalam  program  pembinaan  untuk  menuju  koperasi  yang sehat.  Pada  penelitian  ini  akan  dibuatkan  rancangan  sistem  terutama  yang  berkaitan  dengan struktur  basis  data  dari  penilaian  kinerja  akuntabilitas  koperasi  aspek  organisasi.  Yang  diawali dengan  diagram  konteks  sebagai  gambaran  umum  sistem  yang  akan  dibangun,  relasi  tabel  dan desain  form  yang  berfungsi  sebagai  interface  antara  user  dengan  sistem.  Penerapan  teknologi informasi  pada  penelitian  ini  diharapkan  akan  memudahkan  untuk  membuat  program-program pembinaan  kedepan  terhadap  koperasi  berdasarkan  informasi  yang  diketahui  dari  hasil  penilaian tersebut, baik secara internal maupun maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder), agar  koperasi menjadi  sehat,  tanggung,  mandiri,  dan menjadi  lembaga  profesional  sesuai  dengan jatidirinya sesuai dengan amanat konstitusi.
Kata kunci : Penilaian kinerja, Akuntabilitas Koperasi, Aspek Organisasi .

## ABSTRACT
Cooperative accountability is the duty of the board or manager of the cooperative to account for the work achieved. Local Government Work Units (SKPD) in charge of cooperatives at both provincial and district / city levels undertake an assessment of accountability performance at cooperatives in their  respective  working  areas.  The  mapping  of cooperative  conditions in  real  can not be  clearly known for each cooperative. This is a constraint in the coaching program to a healthy cooperative. In  this  research  will  be  made  system  design  especially  related  with  database  structure  from performance  appraisal  of  cooperative  accountability  of  organizational  aspect.  Which  begins  with the context diagram as a general overview of the system to be built, table relations and form design that  serves  as  the  interface  between  the  user  and  the  system.  The  application  of  information technology  in  this  study  is  expected  to  make  it  easier  to  make  future  coaching  programs  on cooperatives based on information that is known from the results of the assessment, either internally or as well as other stakeholders, so that cooperatives become healthy, responsibility, independent , and  become  a  professional  institution  in  accordance  with  its  identity  in  accordance  with  the mandate of the constitution.
Keywords : Performance appraisal, Cooperative Accountability, Organizational Aspects..

## PENDAHULUAN
Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah (SKPD)  yang  membidangi  koperasi  baik tingkat  propinsi  maupun  kabupaten/kota melakukan penilaian kinerja akuntabilitas pada  koperasi  di  wilayah  kerja  masing- masing.  Pemetaan kondisi koperasi secara  riil  belum  dapat  diketahui  secara jelas  untuk  tiap  koperasi.  Hal  ini  yang menjadi kendala dalam program pembinaan  untuk  menuju  koperasi  yang sehat.  Akuntabilitas  Koperasi  terdiri  dari 4  unsur  yaitu:  Akuntabilitas  Organisasi, Akuntabilitas  Manajemen  Pelayanan  dan Bisnis,  Akuntabilitas  Keuangan  dan Akuntabilitas  Manfaat  dan  Dampak. Sedangkan  yang  akan  dibahas  pada tulisan  ini  hanya  unsur  yang  pertama saja, yaitu unsur Akuntabilitas Organisasi. Pedoman Penerapan Akuntabilitas Koperasi dituangkan dalam
Kepmen Koperasi & UKM no. 43 Tahun 2004,  kemudian  disempurnakan  dengan Peraturan  Menteri  Koperasi  Dan  UKM Nomor 20 Tahun 2015 yang pada intinya menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  adalah suatu  perwujudan  kewajiban  entitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan- tujuan  dan  sasaran-sasaran  yang  telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung  jawaban  yang  dilaksanakan secara  periodik.  Akuntabilitas  Koperasi adalah kewajiban pengurus atau pengelola koperasi untuk mempertanggung  jawabkan  hasil  kerja yang dicapai [1]. Penelitian yang berjudul “Perancangan  dan  Pembuatan  Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Pemasaran dengan  Metode  Balanced  Scorecard Studi kasus PT. Semen Gresik” menjelaskan  bahwa  penerapan  teknologi informasi  juga  banyak  dilakukan  untuk menilai kinerja sebuah perusahaan maupun  lembaga  pemerintahan,  karena pengukuran  kinerja  perusahaan  menjadi hal  yang  sangat  penting  bagi  manajemen untuk melakukan evaluasi  terhadap
performa  perusahaan  dan  perencanaan tujuan  di  masa  mendatang.  Berbagai informasi  dihimpun  agar  pengukuran kinerja  perusahaan  menjadi  hal  yang sangat  penting  bagi  manajemen  untuk melakukan  evaluasi  terhadap  performa perusahaan  dan  perencanaan  tujuan  di masa  mendatang.  Berbagai  informasi dihimpun  agar  pekerjaan  yang  dilakukan dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan. Hal ini dilakukan  untuk  mencapai  efisiensi  dan efektivitas  pada  seluruh  proses  bisnis perusahaan [2].
Dalam  penelitiannya  berjudul “Sistem  Informasi  Penilaian  Kinerja Pegawai  pada  Badan  Kepegawaian  dan Diklat  Surabaya”,  menyimpulkan  bahwa aplikasi  yang  dibuat  dapat  membantu pejabat penilai dalam menilai pegawainya. Sehingga dapat menghasilkan  informasi  untuk  proses pembinaan pegawai [3].
Penerapan  teknologi  informasi pada  penelitian  ini  diharapkan  akan memudahkan  untuk  membuat  program- program  pembinaan  kedepan  terhadap koperasi  berdasarkan  informasi  yang diketahui  dari  hasil  penilaian  tersebut, baik  secara  internal  maupun  maupun pihak-pihak  lain  yang  berkepentingan (stakeholder), agar  koperasi  menjadi sehat,  tanggung,  mandiri,  dan  menjadi lembaga profesional sesuai dengan jatidirinya sesuai dengan amanat
konstitusi.

## METODE
Gagasan  ini  diawali  dengan mengikuti beberapa tahapan dalam metode life cycle pada proses pengembangan  sistem  informasi,  dengan tahapan-tahapan utama yaitu: (1) Analisis  permasalahan  dan  kebutuhan sistem, dengan cara: - Mengkaji model proses atau prosedur sistem penyusunan unsur- unsur  dan  indikator  yang  akan digunakan untuk melakukan penilaian  akuntabilitas  koperasi yang berpedoman pada Permenkop
nomor  43  Tahun  2005  dan  no  20 Tahun 2015. - Mengidentifikasi permasalahan- permasalahan  yang  terjadi  dalam proses  penilaian  kinerja  berbasis akuntabilitas, termasuk permasalahan  dalam  hubungannya dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi. - Berdasarkan hasil kajian permasalahan, selanjutnya diidentifikasi kebutuhan dari berbagai  aspek  dalam  hal  ini tentang mekanisme proses penilaian  dan  pengukuran  kinerja akuntabilitas  organisasi.  Aspek teknologi    pendukung,  serta  aspek manajemen data yang sesungguhnya dibutuhkan. - Pengumpulan data dilakukan dibeberapa  kantor  dinas  koperasi &  UKM  dan  kantor  koperasi  di provinsi/kabupaten/kota yang dijadikan  sampel  dalam  penelitian ini.
(2) Desain  sistem,  yang  terdiri  atas: desain  Arsitektur  Sistem  Aplikasi, desain  proses  bisnis  sistem  aplikasi, dan desain sistem database.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemodelan  Sistem  Informasi mencakup  pemodelan  Program  Aplikasi dan  pemodelan  basis  Data.  Pemodelan Program  Aplikasi  terdiri  atas  Pemodelan Sistem  Aplikasi,  Pemodelan  Database, serta  pemodelan  Antarmuka  Dialog Layar Terminal.

## A. Diagram Konteks
Pada  Gambar  1  adalah  diagram konteks  yang  menggambarkan  suatu sistem  secara  garis  besar  (global), termasuk  aliran  dari input (masukan)  ke proses  kegiatan  (sistem),  dan  dari  proses ke output (keluaran)  menjadi  sebuah informasi yang terpadu.
Gambar 1. Diagram Konteks Penilaian Akuntabilitas

## B. Relasi Tabel
Relasi  tabel  ini  menunjukkan hubungan antara tabel-tabel yang dibangun untuk melakukan proses penilaian akuntabilitas organisasi. Penilaian tersebut diantaranya: kelengkapan  legalitas  koperasi,  rumusan visi  dan  misi,  ketaatan  terhadap  UU
koperasi,  kelengkapan  peraturan  internal koperasi, ketertiban penyelenggaraan organisasi, tingkat kesadaran untuk memperbaiki akuntabilitas,
kinerja pengembangan  sumber  daya  manusia, tingkat  pemahaman,  tingkat  partisipasi anggota.    Relasi  tabel  ditunjukkan  pada Gambar 2.

## C. Desain Antarmuka
Desain antarmuka yang dibangun adalah  desain  form  data aspek  organisasi yang  merupakan  form  yang  dirancang untuk memasukkan data aspek organisasi baik  yang  bersifat  kualitatif  maupun kuantitatif  sesuai  dengan  koperasi  yang dinilai.
Data kualitatif untuk aspek organisasi  dimasukkan  dalam  bentuk desain  form  pada  Gambar  3,  sedangkan untuk  data  kuantitatif  dimasukkan  dalam bentuk desain form pada Gambar  4.
Gambar 2. Relasi Tabel  Penilaian Akuntabilitas Organisasi
Gambar 3. Desain Form Data Aspek Organisasi
Gambar 4. Desain Form  Aspek Organisasi Data Kuantitatif

## SIMPULAN
Hasil analisis data yang diperoleh dari kajian awal di lapangan mengindikasikan bahwa penilaian akuntabilitas koperasi belum terimplementasikan  secara  optimal  baik pada  Dinas  Koperasi  di  tingkat  provinsi maupun kabupaten/kota Kalimantan Selatan,  maupun  pada  tingkat  koperasi
secara self assesment, implikasinya sangat  sulit  untuk  mengetahui  informasi capaian  kinerja  koperasi  dlihat  dari penerapan akuntabilitasnya.
Rancangan  sistem  yang  telah dibuat diharapkan
dapat
diimplementasikan  dalam  bentuk  model prototype sehingga penilaian
akuntabilitas organisasi dari suatu koperasi  dapat  dilaksanakan  dan  dapat diketahui hasil penilaiannya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha
Kecil  dan  Menengah  RI, Petunjuk Teknis  Kepmenneg  KUKM  NO.43  / KEP.M.KUKM  /  VII  /  204  Tentang Pedoman  Penerapan  Akuntabilitas Koperasi, Jakarta  :  Deputi  Bidang Kelembagaan  Koperasi  dan  UKM, 2005.
[2]  Yudi  Hardiyanto,  AHN  Ali,  HA
Pambudi, Perancangan dan Pembuatan Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Pemasaran dengan  Metode  Balanced  Scorecard Studi  kasus  PT.  Semen  Gresik , Jurnal, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember , 2005. [3]  Dwi Meutia Agustina, M.J.Dewiyani  Sunarto,  Kurniawan Jatmika, Sistem  Informasi  Penilaian Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian  dan  Diklat  Surabaya ,
Jurnal Sistem Informasi,  JSIKA Vol 2 No. 2 / ISSN: 2338-137X, 2013.