Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## IMPLEMENTASI PERMENHUB NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG (STUDI KASUS WILAYAH SIDOARJO)
Mukhammad Islammudin 1 , H. R.Adianto Mardijono 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: udinscouth@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  dan  menguraikan  pelaksanaan  pengawasan  Unit Pelaksana  Penimbangan  Kendaraan  Bermotor  di  Trosobo  Sidoarjo  mengenai  kendaraan  angkutan barang yang mana dalam pelaksanaannya apakah sesuai dengan Undang-Undang yaitu PERMENHUB nomor  18  tahun  2021.  Selain  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendapatkan  gambaran tentang tantangan yang dihadapi di lapangan mengenai pelaksanaan pengawasan angkutan barang di Sidoarjo. Penulis pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini membuahkan hasil berupa data deskriptif seperti perkataan, tulisan hingga perilaku subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah para pengemudi kendaraan pengangkut barang dan staf pengawas Unit Pelaksana  Penimbangan  Kendaraan  Bermotor  Trosobo.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan oleh penulis yakni wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi, serta observasi. Temuan penelitian ini  menunjukkan  bahwa  Unit  Pelaksana Penimbangan  Kendaraan  Bermotor  (UPPKB)  Trosobo  telah menjalankan tugas dengan baik, meskipun dalam pelaksanaan terdapat kendala yang ditemui, seperti kurangnya  jumlah  personil  pengawasan,  fasilitas-fasilitas  pendukung  yang  kurang  optimal  dan minimnya  sinergisme  yang  kokoh  terhadap stakeholder maupun  pihak  yang  tergabung  dalam penanganan pengawasan kendaraan bermotor.
Kata Kunci: Pengawasan, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor

## Abstract
This article aims to describe and describe the implementation of supervision of the Motorized Vehicle Weighing  Unit  in  Trosobo  Sidoarjo  regarding  goods  transport  vehicles  which  in  practice  are  in accordance with the Law, namely PERMENHUB number 18 of 2021. In addition, the purpose of this research  is  to  get  an  overview  of  challenges  faced  in  the  field  regarding  the  implementation  of supervision of goods transport in Sidoarjo. The author in this study uses a type of empirical juridical research. This type of research produces results in the form of descriptive data such as speech, writing to the behavior of the research subjects. The subjects of this study were drivers of goods transport vehicles and supervisory staff of the Trosobo Motor Vehicle Weighing Unit. Data collection techniques used by the authors are interviews, literature studies, documentation, and observation. The findings of this study indicate that the Trosobo Motorized Vehicle Weighing Unit (UPPKB) has carried out its duties well, even though there were obstacles encountered in the implementation, such as a lack of supervisory  personnel,  less  than  optimal  supporting  facilities  and  a  lack  of  solid  synergy  with stakeholders and other parties. involved in the handling of motorized vehicle control.
Keywords: Supervision, Motorized Vehicle Weighing Unit

## PENDAHULUAN
Di  era  globalisasi  saat  ini  ilmu  teknologi  sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia. Perkembangan ilmu teknologi dapat berpengaruh pada berbagai aspek di kehidupan manusa dikarenakan dapat mempermudah berbagai aktivitas maupun pekerjaan manusia. Salah satu ilmu  teknologi  yaitu  teknologi  transportasi.  Transportasi  tidak  hanya  sebagai  alat  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
berpergian namun juga dapat memberikan manfaat besar pada segala aspek, salah satunya di aspek ekonomi.
Pentingnya penyelenggaraan transportasi ini tergambar dari semakin banyak orang- orang membutuhkan jasa angkutan jasa angkutan guna pergerakan atau mobilitas manusia hingga  barang  ke  penjuru,  bahkan  transportasi  berguna  sebagai  faktor  pendorong pertumbuhan daerah bahkan menjadikan wilayah menjadi berkembang. Dengan mengetahui begitu besar sumbangsih transportasi tersebut, perlu pengelolaan tata aturan lalu lintas serta angkutan jalan yang  seimbang sehingga dapat menciptakan jasa transportasi yang terpadu sesuai kebutuhan masyarakat yang memberikan rasa aman, nyaman, efektif serta efisien.
Transportasi meliputi transportasi darat, laut maupun udara. Pada saat ini mayoritas masyarakat  menggunakan  transportasi  darat  untuk  mengirim  barang  maupun  logistik  di daerah.  Namun  praktiknya  saat  pengiriman  barang  seringkali  menimbulkan  permasalahan akibat  dari  muatan  yang  melampaui  kapasitas  atau  truk  Over  Dimension  Over  Loading (ODOL).  Akibatnya  insfrastruktur  jalan  rusak  dan  tingkat  kecelakaan  lalu  lintas  pada  suatu daerah semakin meningkat.
Investigasi  terhadap  7  jembatan  timbang  di  Indonesia  yang  dilakukan  Ditjen Perhubungan  Darat  pada  tahun  2018  mengungkapkan  bahwa  sebanyak  75%  perilaku operator mengakibatkan pelanggaran muatan berlebih, sebanyak 25% termasuk pelanggaran muatan diatas 100%. Sebanyak 9.225 truk pengangkut barang dilaporkan melanggar aturan di Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor selama 14 hari masa pemantauan 8-22 Juli 2019 (UPPKB). 1
Dikutip  pada  berita  online  Bisnis.com,  Ketua  Umum  MTI,  Agus  Taufik  Mulyono menuturkan bahwa penyebab terjadinya pelanggaran ODOL karena 2 penyebab yakni alasan internal dan eksternal. Faktor internal, antara lain kondisi truk yang memungkinkan memuat barang  melebihi  kapasitas,  tuntutan  pengembalian  modal,  dan  SDM  pengemudi;  faktor eksternal  antara  lain  pemilik  kendaraan  atau  pengemudi  dan  penegak  hukum  yang  masih murah dan tidak adil seperti persaingan antar jasa transportasi. 2
Pelanggaran  Over  Dimension  Over  Loading  (ODOL)  merupakan  pelanggaran  yang dilakukan oleh kendaraan yang mengangkut barang. Over Dimension merupakan pelanggaran
1 Rezky Yostisa, Kajian Pengendalian Over Dimensi Over Loading , Balitbanghub, 27 April 2021
2 Dany Saputra, Ternyata! Ini Penyebab Truk ODOL Muncul di Indonesia , Bisnis.com, 17 Maret 2022
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dengan memodifikasi dimensi pada kendaraan bermotor yang tidak sinkron dengan standar dan  aturan  yang  berlaku.  Sedangkan  untuk  pelanggaran  Over  Loading  merupakan  kondisi dimana  kendaraan  memuat  melebihi  batas  beban  yang  ditetapkan  di  Undang-Undang. Pelanggaran ODOL ini dilakukan oleh oknum untuk mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan saat pengiriman barang seperti biaya pemeliharaan kendaraan, biaya operasional kendaraan yang  meliputi  biaya  ijin,  surat  perlengkapan  dan  lain  sebagainya.  Untuk  menanggulanggi pelanggaran  ODOL  sehingga  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2021 atau bisa  disingkat  dengan  PERMENHUB  RI  Nomor  18  Tahun  2021  merupakan  peraturan  yang digunakan untuk mengatur kendaraan di jalan raya. Didalam peraturan tersebut memuat dan mengatur  kriteria  dimensi  kendaraan  bermotor  di  jalan  raya,  dikarenakan  masing-masing kendaraan memiliki pengelompokan berdasarkan kelas jalannya. Tujuan dari pengelompokan kendaraan  yaitu  sebagai  upaya  pencegahan  kerusahan  jalan  dan  mencegah  kerusakan kendaraan pengangkut beban.
Disahkannya Peraturan tersebut menuai banyak pro maupun kontra di masyarakat. Pada hakikatnya peraturan memberikan pemikiran yang positif, tetapi pada pelaksanaannya pengemudi maupun para pengusaha menolak terlebih terkait peraturan truk ODOL karena dirasa  merugikan  bagi  mereka.  Apabila  hal  ini  tidak  diselesaikan  segera,  maka  berpotensi terjadinya  kerusakan  jalan  sehingga  menimbulkan  kecelakaan.  Maka  diperlukan penanggulangan  secara  maksimal  dan  antar  pemangku  kepentingan  yang  meliputi Kementerian  Perhubungan,  Pemerintah  Daerah,  pelaku  usaha  angkutan  dan  pelaksana  di lapangan,  masyarakat  serta  Polisi  RI  dan  PNS  dibidangnya  harus  bersinergi  terhadap pelanggar ODOL ini.

## METODE PENELITIAN
Metode  mempunyai  definisi  sebuah  proses,  prinsip  dan  tata  cara  untuk menanggulangi masalah namun definisi dari penelitian yakni melakukan penyelidikan yang dilakukan  dengan  berhati-hati  dan  lengkap  yang  berkenaan  dengan  sebuah  indikasi  untuk menambah  pengetahuan.  Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  metode  penelitian
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
merupaan  sebuah  proses,  prinsip  dan tata  cara dalam menanggulangi  masalah  atau  gejala yang terjadi guna sebagai bekal pengetahuan.
Pendekatan  penelitian hukum  empiris  digunakan  untuk  penelitian ini.  Penelitian  ini bisa  disebut  dengan  penelitian  sosiologis,  yang  mana  dalam  pelaksanaannya  meneliti  di lapangan.  Menurut  Soekanto  (2010:34)  penelitian  hukum  sosiologis  merupakan  suatu penelitian yang berfokus pada peraturan-peraturan tertulis selanjutnya melihat bagaimana implementasi di lapangan. Pada penelitian ini, status hukum tidak hanya dipandang sebagai suatu  norma  namun  hukum  dilihat  sebagai  fakta  sosial  yang  terdapat  didalam  masyarakat tersebut. Sehingga dalam prakteknya penelitian ini membutuhkan pengamatan dilapangan.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  sebagai  salah  satu metodenya atau bisa disebut statute approach. Pada pendekatan ini dipakai untuk menelaah dasar hukum pada isu hukum yang akan diteliti. Topik hukum yang dikaji yakni penelitian yang mencakup  adat  atau  kebiasaan  yang  tertuang  dalam  PERMENHUB  No  18  Tahun  2021 mengenai pengawasan angkutan darat.
Penelitian ini merupakan contoh studi hukum empiris, karena mengacu pada sumber hukum  primer  dan  sekunder  untuk  temuannya.  Saat  melakukan  penelitian,  teknik pengumpulan  bahan  hukum  melambangkan  kegiatan  yang  paling  krusial  dalam  sebuah penelitian. Tujuan dilakukan pengumpulan bahan hukun untuk memperoleh data dari sumber dan objek penelitian. Adapun peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan yakni a) wawancara;
b) studi kepustakaan;
c) dokumentasi serta observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Pelaksanaan Pengawasan UPPKB Trosobo
Pengawasan  angkutan  barang  di  Sidoarjo  saling  berkaitan  dengan  berbagai  instansi yaitu  Dinas  Perhubungan,  Unit  Pelaksana  Penimbang  Kedaraan  Bermotor  (UPPKB)  dan instansi kepolisian terdekat. Ketiga pihak tersebut saling berkoordinasi dan bersinergi dalam pengawasan lalu lintas terutama dalam penanganan pengawasan angkutan barang.
UPPKB  ini  dibawah  naungan  Kementerian  Perhubungan  memiliki  kedudukan  yang krusial  dalam  memelihara  dan  memantau  kendaraan  angkutan  barang  di  jalan.  Unit  ini merupakan solusi adanya kendaraan angkutan yang melanggar  melebihi kapasitas maupun modifikasi kendaraan yang tidak sesuai standar yang berlaku, yang mana resiko yang terjadi sangat  fatal  apabila  kondisi  ini  tidak  segera  ditangani.  Resiko  seperti  kerusakan  jalan  yang akan berakibatkan pada kecelakaan kendaraan semakin meningkat.
UPPKB memiliki fungsi yang penting yaitu fungsi pemantauan (melihat dan memantau kendaraan  kelebihan  muatan  maupun  modifikasi  kendaraan  di  jalan),  fungsi  pengawasan (melakukan pemantauan muatan serta berbagai macam barang yang dibawa) bahkan unit ini memiliki  fungsi  penindakan  (melakukan  penindakan  kepada  pelanggar  seperti  pemberian hukuman  yang  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku).  Fungsi  pemantauan sebaiknya dilaksanakan secara terus-menerus demi mewujudkan kenyamanan berlalu lintas di jalan.
Menurut  Robbins dan  Coulter,  menetapkan  pedoman  adalah tahap  pertama  dalam mengadopsi pemantauan. Sebagaimana dikemukakan oleh Robbins dan Coulter dalam buku Satriadi (2016: 290), penetapan standar adalah proses penetapan tujuan jangka panjang yang terukur yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kemajuan yang dibuat menuju  tujuan  tersebut.  Salah  satu  cara  untuk  memandang  standar  adalah  sebagai penegasan  cara  yang  digunakan  seseorang  untuk  mencapai  tujuannya.  Penetapan  standar yang dimaksud pada penelitian ini yakni patokan dalam kegiatan pengawasan dan hukuman yang diberi untuk pelanggar.
Demi memaksimalkan kualitas dari pelayanan UPPKB Trosobo, untuk itu satuan kerja dari UPPKB sudah menentukan patokan pelaksanaan secara formal dan berlangsung secara menyeluruh pada setiap UPPKB. Pelaksanaan patokan tersebut merupakan unsur yang krusial dalam pelaksanaan tugas, yang mana patokan ini untuk mengontrol kualitas dari pelayanan UPPKB. Dalam upaya menjaga standar tersebut, diperlukan pengadaan evaluasi secara terus- menerus.
Sanksi merupakan pemberian hukuman atau pinalti terhadap pemilik kendaraan yang memuat  barang  yang  melebihi  ketentuan  yang  berlaku.  Pemberian  sanksi  terhadap pelanggaran  muatan  bisa  berbentuk  teguran  maupun  tilang.  Pada  realitanya  penindakan pelanggar berupa administrasi, maka penindakan berupa penilangan dan perampasan tanda
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
bukti lulus uji kendaraan. Sedangkan untuk  kecurangan tonase yang berlebih melebihi 5%, aturan  pemuatan,  ukuran  kendaraan  bermotor  dan  kualifikasi  teknik,  dan  memadai  untuk perjalanan, lantas pemberian hukuman berbentuk penilangan, perampasan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor dan pembatasan atau menunda operasional kendaraan.
Evaluasi  kinerja  berdasarkan  penuturan  Robbins  dan  Coulters  di  buku  Satriadi (2016:290)  merupakan  langkah  yang  dilaksanakan  secara  berkesinambungan  dan  setara ketekunannya  dalam  wujud  evaluasi  harian,  mingguan  maupun  bulanan  maka  tergambar antara  kualitas  dan  kuantitas  hasil.  Evaluasi  kinerja  yang  dimaksud  pada  jurnal  ini  yaitu melaksanakan  kegiatan  pengawasan  di  lapangan  secara  bersinambungan  serta memanifestasikan laporan terhadap aktifitas pengawasan yang telah dilaksanakan.
Evaluasi  kinerja  membagikan  potret  mengenai  betapa  tim  UPPKB  Trosobo  dengan Kementerian  Perhubungan  Darat  menjaga  patokan  yang  terdapat  di  masing-masing pelaksanaan di lapangan. Pada konteks berikut ini akan dibahas mengenai apakah petugas UPPKB melakukan pengawasan secara rutin atau tidak. Dalam pengukuran kerja ini berjalan dengan baik apabila seluruh anggota dan pihak terlibat saling kerjasama.
Kegiatan pengawasan di lapangan yaitu kegiatan pengawasan yang sudah ditentukan diawal program, serta mempunyai memiliki tujuan yang terukur maka kegiatan pengawasan yang dilaksanakan bisa berkontribusi bentuk nyata kondisi di lapangan. Kegiatan pengawasan di lapangan yaitu salah satu macam kegiatan pengawasan secara terus-menerus dilaksanakan agar menggambarkan secara eksplisit berkenaan dengan kendaraan seperti jenis, muatandan hal  pendukung  lain  dalam  kegiatan  pengawasan  di  lapangan.  Pelaksanaan  pengawasan kendaraan  angkutan  barang  telah  dilakukan  dengan  baik.  Meskipun  pada  kenyataannya proses  membandingkan  selalu  dilaksanakan  guna  pada  proses  pelaksanaan  pengawasan selalu sesuai dengan patokan yang telah ditetapkan.
Laporan merupakan macam kegiatan pengawasan isidental yang didapat dari beragam pihak seperti masyarakat, petugas penyidik lapangan serta pemerintah. Kegiatan pengawasan berdasarkan pada informasi dari beragam pihak yaitu salah satu bentuk isidental, maka dalam pelaksanaan  pengawasan  ini  dirasa  cukup  efektif  lantaran  penemuan  di  lapangan dimungkinkan benar sesuai dengan informasi tersebut. UPPKB Trosobo sudah melaksanakan pengawasan secara terus-menerus di lapangan dan sangat terbuka menerima informasi dari beragam  pihak.  Hal  ini  memungkinkan  alternatif  kegiatan  pengawasan  diilaksanakan  agar
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
berjalan  dengan  optimal  guna  memberantas  kendaraan  yang  melanggar.  Kegiatan pengawasan  pada  kendaraan  angkutan  barang  sudah  dilaksanakan  secara  benar.  Namun dalam  kegiatan  pembandingan  pihak  UPPKB  Trosobo  selalu  berupaya  memberikan  yang terbaik sesuai patokan yang telah ditetapkan di awal.
Proses  membandingkan  dari  penuturan  Robbins  dan  Coulter  di  buku  Satriadi (2016:290) merupakan membandingan target yang akan dicapai dengan patokan yang sudah ditetapkan di awal program, kemungkinan hasil yang diperoleh bisa jadi lebih rendah, lebih tinggi atau sama dengan standar.
Evaluasi performa pegawai meliputi evaluasi di setiap pegawai yang berada di UPPKB Trosobo  dalam  melakukan  pekerjaannya  dan  hal-hal  yang  diinginkan  dapat  memajukan proses  pengawasan  agar  kegiatan  tersebut  bisa  efisien  dan  efektif.  Tak  hanya  itu, membandingkanpun  melihat  sejauh  mana  pekerjaan  pegawai,  patokan  pelaksanaan pengawasan serta apakah evaluasi yang diperlukan guna peningkatan pelayanan agar lebih maksimal.
Terdapat kegiatan mencocokkan antara pelaksanaan dengan standar yaitu salah satu macam  evaluasi  terhadap  kegiatan  pengawasan  yang  sudah  dikerjakan.  Dalam  kegiatan muncul  kelebihan  maupun  kekurangan  dari  pelaksanaan  pengawasan  di  UPPKB  Trosobo. Parameter  kegiatan  pengawasan  sudah  ditentukan  di  UPPKB  Trosobo  yaitu  berbentuk pengawasan secara terus menerus dan isidental. Dalam kegiatan pengawasan terus-menerus merupakan  pemeriksaan  pada  kendaraan  bermotor  yang  berada  di  penimbangan  UPPKB Trosobo  serta  pengawasan  secara  isidental  berupa  informasi  yang  diterima  oleh  berbagai kalangan terhadap kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan standar di jalan raya.
Proses perbaikan  yaitu  salah  satu  jenis  evaluasi berdasarkan  pada  beragam  macam tindakan pengawasan yang dilaksanakan demi hasil akhir pengawasan menjadi lebih optimal. Pemberian sanksi kepada petugas yang melanggar SOP perusahan sudah dilakukan. Hukuman yang  dikasihkan  kepada  pelanggar  sesuai  dengan  jenis  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pelanggar  tersebut,  sanksi  tersebut  sudah  diatur  di  perundangan  yang  resmi.  Pemberian hukuman tahap awal berupa peringatan secara lisan dan apabila dirasa masih membangkang dan  melanggar  aturan  yang  berlaku  maka  dikenakan  hukuman  secara  tertulis.  UPPKB berupaya  memberikan  yang  terbaik  dalam  pelaksanaan  pengawasan,  namun  masih  perlu perbaikan mengenai SDM yang terbatas.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Tindakan harus diambil atau action menurut penuturan Robbins dan Coulter dalam buku Satriadi (2016: 290), tindakan terdiri dari memutuskan dan menerapkan tindakan untuk memperbaiki  masalah.  Jika  situasi  aktual  berbeda  dari  yang  ideal,  tindakan  korektif  harus diambil.  Kegiatan  studi  ini  meliputi  penilaian  pengawasan  yang  ada  dan  membuat rekomendasi untuk peningkatan.
Pada  kegiatan  serta  operasional  UPPKB  Trosobo  tentu  menemui  kendala  yang dihadapi  di  lapangan.  Kendala  tersebut  tidak  jarang  bukan  kehendak  dari  pegawai  UPPKB Trosobo. Beragam kendala yang hadir senantiasa menjadi bahan perbaikan agar dalam proses pengawasan  UPPKB  Trosobo  terus  menerus  memperbaiki  serta  meningkatkan  kinerja pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang menggunakan jasa penimbangan kendaraan di UPPKB Trosobo.
Proses evaluasi yaitu sebuah tindakan terakhir yang dilaksanakan untuk mengetahui segala  bentuk  dan  jenis  pengawasan  yang  sudah  dilaksanakan  sebelumnya,  pengawasan tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan atau tidak, dan proses pengawasan tersebut apa sudah berjalan efektif dan efisien atau tidak serta apakah berdampak pada hasil kinerja pegawai  pengawasan  atau  tidak.  Pada  realitanya  UPPKB  Trosobo  sudah  melaksanakan pekerjaannya  dengan  sebaik-baiknya,  tapi  dalam  penyempurnaan-penyempurnaan dilaksanakan  guna  kepentingan  melahirkan  suasana  kerja  yang  optimal.  Perbaikan  dapat berbentuk  menambahkan  anggota  pegawai  pengawasan.  Namun  dalam  pelaksanaan pengawasan sudah ditetapkan skema pembagian jam kerja, akan tetapi masih dirasa kurang karena jumlah kendaraan yang masuk di penimbangan UPPKB Trosobo cukup banyak dalam setiap harinya sehingga tidak dapat mencukupi personil dilapangan dengan arus kendaraan masuk di UPPKB. Oleh sebab itu, UPPKB Trosobo tidak dapat beroperasi selama 24 jam setiap harinya.
Kegiatan perbaikan atau kegiatan penyempurnaan yaitu sebuah hasil akhir dari proses evaluasi  yang  sudah  dilaksanakan  yang  mana  dapat  memperoleh  temuan  di  lapangan kelebihan  maupun  kekurangan  saat  pelaksanaan  pengawasan  di  UPPKB  Trosobo  yang digunakan  untuk  penyempurnaan  pelaksanaan  pengawasan  kedepannya.  Kendala  saat  ini yang  dihadapi  oleh  UPPKB  Trosobo  yakni  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  dan  sarana prasarana  penunjang  operasional  lainnya.  Pegawai  UPPKB  Trosobo  mengetahui  masih minimnya  pegawai  yang  saat  ini  membuat  beberapa  aspek  pengawasan  menjadi  kurang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
optimal, misalnya pada pegawai yang bertugas di penimbangan atau  pegawai penindakan. Perihal ini membuat pemilik kendaraan bermotor bisa bebas menerobos saat waktu longgar. Oleh karena itu, dengan minimnya Sumber Daya Manusia menyebabkan UPPKB Trosobo tidak bekerja 24 jam.
Sarana  dan  prasarana  UPPKB  Trosobo  membutuhkan  pembaharuan.  Di  lapangan sarana  dan  prasarana  UPPKB  dirasa  kurang  dari  standar.  Sedangkan  sarana  dan  prasarana merupakan  salah  satu  komponen  yang  krusial  dalam  membantu  kelancaran  pegawai. Dinantikan semoga Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana penunjang dapat tersalurkan dengan optimal.
Pengoperasian skema penimbangan yang terdapat di kendaraan bermotor yaitu suatu hal yang dikatakan suatu keharusan. Alasan utama yang paling penting fungsi penimbangan yaitu guna meningkatkan faktor keamanan bagi pengguna jalan. Terkhusus pada kendaraan yang  bermuatan  berat  yang  dipergunakan  oleh  perusahaan  berskala  besar.  Tak  hanya  itu pengoperasian  sistem  penimbang  juga  untuk  menciptakan  arus  lalu  lintas  yang  stabil  dan efektif sehingga dapat menciptakan kualitas jalan yang baik.

## Kendala Pelaksanaan Pengawasan di Sidoarjo
Setelah  dilakukan  penelitian  dilapangan  dan  beberapa  informasi  dari  narasumber yang bersangkutan, peneliti bisa merangkum bahwa pegawai UPPKB Trosobo saat melakukan pengawasan  terkait  kendaraan  angkutan  barang Over  Dimention  Over  Loading bisa dinyatakan sudah melaksanakan pekerjaannya dengan bagus. Akan tetapi dalam pelaksanaan terdapat kekurangan yang tidak bisa dihindari yaitu:
a) Minimnya  Sumber  Daya  Manusia  yang  akseptabel.  UPPKB  Trosobo  mengetahui bahwasanya  pegawai  yang  ada  di  UPPKB  Trosobo  saat  ini  kurang  memenuhi  patokan yang  dikehendaki.  Berdasarkan  temuan  penelitian  ini,  terlihat  jelas  bahwa  jumlah pegawai  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  Direktorat  Jenderal Perhubungan Darat dalam dokumennya yang berjudul road map revitalisasi pelaksanaan penimbangan  kendaraan  bermotor  tahun  2017-2024.  Secara  khusus,  petugas pengawasan minimal dibentuk pola tiga regu yang berjumlah 48 petugas sedangkan pola empat regu yang berjumlah 60 petugas. Dalam kenyataanya, petugas yang ideal dibentuk tiga regu agar bisa melaksanakan tugasnya selama 24 jam.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
b) Minimnya  fasilitas  penunjang  yang  terdapat  di  UPPKB  Trosobo.  Fasilitas  merupakan penunjang dalam operasional di UPPKB Trosobo. Akan tetapi dalam kenyataanya fasilitas penunjang tersebut masih kurang memadai seperti tempat penampungan barang-barang yang  diturunkan  dari  kendaraan  angkutan  barang.  Hal  ini  dapat  berpengaruh  pada penurunan kinerja petugas UPPKB Trosobo.
c) Rendahnya  sinergisme  dari  pihak  yang  bersangkutan  misalkan  lembaga  yang  dikelola oleh  pemerintah  serta  perusahaan  yang  bergantung  dengan  penggunaan  alat  jasa penimbangan  kendaraan  angkutan  barang  di  UPPKB  Trosobo.  Dengan  terdapat sinergisme yang kokoh dinantikan dapat memaksimalkan pemahaman tentang seberapa pentingan  kendaraan  angkutan  barang  dalam  membawa  muatan  dalam  kuantitas dimensi dan muatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  pengawasan  truk  ODOL  oleh  Kementerian  Perhubungan  Darat  telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, akan tetapi masih dapat dikatakan belum efektif lantaran  kurangnya  SDM  di  UPPKB  Trosobo  dan  fasilitas  penunjang  lainnya  dapat menghambat  proses  pelaksanaan  pengawasan.  Pada  pelaksanaan  pengawasan  truk  ODOL, Dinas  Perhubungan  Jawa  Timur  sudah  berupaya  dalam  melaksanakan  penindakan  kepada pelanggar yakni dengan cara memberikan peringatan atau teguran atau penurunan muatan barang agar pelanggar tidak melaksanakan kesalahan tersebut.
Kendala dalam pelaksanaan pengawasan truk ODOL yaitu a) masih kurangnya petugas lapangan, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan kurang maksimal; b) pada jasa angkutan barang masih belum ada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pada jasa pengangkutan  barang  masih  sebatas  kesepakatan  antara  owner  komoditas  barang  dengan owner kendaraan bermotor; dan kurang terjalin sinkronisasi yang bagus antara stakeholder atau  pemangku  kepentingan  seperti  pihak  Dinas  Perhubungan,  petugas  pengawasan, kepolisian dan instansi terkait.
Dari permasalahan tersebut disarankan UPPKB Trosobo untuk mampu mengisi SDM yang kosong dengan pengajuan tambahan honorer maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) ke pemerintah  agar  dapat  mencukupi  standar  minimal  petugas  yang  telah  ditetapkan  di peraturan  yang  berlaku.  UPPKB  Trosobo  juga  disarankan  dapat  menunjang  fasilitas
pendukung dengan melakukan perancangan jangka waktu singkat untuk akan menciptakan rancangan  keuangan  atau  rancangan  anggaran  yang  dibagikan  kepada  Kementrian Perhubungan  Darat.  Maka  pihak  yang  bersangkutan  bisa  memberikan  anggaran  tersebut guna keperluan perbaikan fasilitas-fasilitas yang ada di UPPKB Trosobo.
Pihak  Dinas  Perhubungan  Jawa  Timur  juga  perlu  melaksanakan  sosialisasi  kepada seluruh instansi yang bersangkutan serta terkhusus kepada mitra kendaraan dan masyarakat untuk membagikan pemberitahuan terkait Over Dimention Over Loading serta menyarankan kepada pemilik kendaraan dan supir untuk tidak memodifikasi tanpa sesuai aturan Undang- Undang  beserta  mengangkut  barang  bawaan  sesuai  dengan  aturan  muatan  kendaraan bermotor yang tertuang didalam Undang-Undang yang berlaku. Tak hanya itu saja perlunya kesadaran antara pemilik kendaraan, supir dan penyewa untuk mengikuti aturan yang berlaku agar terjaga ketertiban dan keselamatan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amiruddin, Pengantar Penelitian Hukum , PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2006.
Muchsan, Sistem  Pengawasan  terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah  dan  Peradilan  Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogjakarta, 1986 Soejito Irawan., Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

## Undang-Undang
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Referensi Online
Saputra,  Dany., Ternyata!  Ini  Penyebab  Truk  ODOL  Muncul  di  Indonesia ,  Bisnis.com,  2022 (online) ( https://today.line.me/id/v2/article/kEOnJRL ), diakses pada tanggal 14 April 2022. Yostisa, Rezky., Kajian Pengendalian Over Dimensi Over Loading , Balitbanghub, 2021 (online) ( https://baketrans.dephub.go.id/berita/kajian-pengendalian-over-dimensi-over-loading ) diakses pada tanggal 13 April 2022.