## ABO: SEBAGAI STRATEGI PREVENTIF DAN INOVATIF TERHADAP REKONSTRUKSI PENERAPAN NEW NORMAL DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI PELAYANAN KEIMIGRASIAN
ABO: AS A PREVENTIVE AND INNOVATIVE STRATEGY FOR THE RECONSTRUCTION OF NEW NORMAL IMPLEMENTATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE IMMIGRATION SERVICE FUNCTION
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592
https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/379
DOI: 10.52617/jikk.v5i2.379

## Ferdyan Samuel Karunia
Ferdyansamuel20@gmail.com Politeknik Imigrasi Muhadzib Rezki Hilmy Ajibajib442@gmail.com Politeknik Imigrasi
Abstract (In English). The increase in the intensity of the occurrence of disasters coupled  with  the  presence  of  the  Covid-19  pandemic  caused  problems  in  the process of Examination Reports (BAP) at the Immigration Office Class I Non TPI Bekasi. The problem is in the form of a ban on queues at BAP services due to the increased intensity of passport BAP applicants. This study aims to provide ideas in solving problems including BAP queues. The data collection technique used is pursosive  sampling  (destination  sample).  The  primary  data  and  secondary  data that have been collected are then examined qualitatively to then draw conclusions. The  results  of  this  study  are  that  it  is  necessary  to  use  the  Immigration Management Information System (SIMKIM) in creating an online queuing system for the BAP process at the Immigration office, namely through ABO (Online BAP Queue Application).
Keywords :  Disaster;  Minutes  of  Examination  (BAP);  BAP  Online  Queue Application
Abstract (In Bahasa). Kenaikan intensitas terjadinya bencana ditambah dengan kehadiran  pandemi  Covid-19  menyebabkan  permasalahan  pada  proses  Berita Acara  Pemeriksaan  (BAP)  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Non  TPI  Bekasi. Permasalahan tersebut berupa penumpukan antrian pada pelayanan BAP karena kenaikan  intensitas  pemohon  BAP  paspor.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memberikan gagasan dalam menyelesaikan permasalahan penumpukan antrian BAP.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  dipakai  adalah  dengan  pursosive sampling (sampel tujuan). Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dikaji secara kualitatif untuk kemudian mendapatkan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perlunya pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian  (SIMKIM)  dalam  menciptakan  sistem  antrian online pada  proses BAP di kantor Imigrasi yaitu melalui ABO (Aplikasi Antrian BAP Online ).
Kata  Kunci :  Bencana;  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP);  Aplikasi  Antrian  BAP Online

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  dan  mobilitas  manusia  sangat  berkembang pesat.  Aktivitas  perlintasan  antarnegara  semakin  masif.  Meskipun  dalam keadaan pandemi Covid-19, perlintasan antarnegara masih terjadi. Tentunya, ini sangat  mempengaruhi  pelayanan  dan  pengawasan  keimigrasian.  Indonesia terus  mengembangkan  digitalisasi  pada  pelayanan  dan  pengawasan  publik. Oleh  karena  itu,  Pemerintah  terus  mendorong  konsep e-government kepada seluruh kementeriannya (Rahmawati, Atma, Lia, Hariani, 2019).
Selain  itu,  Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003, e-government merupakan  manifestasi  keseriusan  pemerintah  dalam  memanfaatkan  produk teknologi  informasi.  Pada  undang-undang  ini,  pemerintah  mengistruksikan kepada pejabat pemerintah di kementerian untuk melaksanakan digitalisasi demi mewujudkan konsep G2G ( government to government ) dan G2C ( government to customer ).  Dengan  kata  lain,  eksistensi  kementerian  sangat  penting  untuk mengubungkan  Indonesia  yang  terdiri  dari  17.500  pulau  serta  memperlancar arus pelayanan publik. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Imigrasi, terus melakukan pengembangan teknologi informasi keimigrasian yang disebut SIMKIM untuk melayani masyarakat dengan terintergrasi sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang pengimplementasian e-government . Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tiga fungsi utama, yakni pelayanan masyarakat,  penegakan  hukum,  keamanan  negara,  serta  fasilitator pembangunan  ekonomi.  Pemanfaatan  teknologi  pada  Direktorat  Jenderal Imigrasi  diwujudkan  melalui  sistem  pelayanan  yang  terpusat,  yakni  Sistem Informasi  Manajemen  Keimigrasian  (SIMKIM).  Menurut  Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, SIMKIM digunakan untuk mengumpulkan, mengolah,  dan  menyajikan  informasi  untuk  kepentingan  pemerintah  dalam mengambil keputusan. Jauh sebelum pemanfaatan teknologi, pemerintah masih menggunakan paperbased test (PBT) dalam menjalankan fungsi keimigrasian. Keadaan  tersebut  mengurangi  optimalisasi  pengawasan  dan  pelayanan keimigrasian. Misalnya, paspor sangat rawan diduplikasi, perlindungan terhadap WNI di luar negeri kurang maksimal, dan pengawasan entitas yang masuk sulit diintergrasikan dengan daftar pencarian orang. Oleh Karena itu, pembentukan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) sangat mendesak (Aditya, 2020).
Sejak dua tahun belakangan ini, bencana alam serta pandemi Covid-19 di Indonesia cukup masif. Hal ini berdampak pada terhambatnya pelayanan publik di bidang keimigrasian sehingga menyebabkan masyarakat berdatangan untuk melaporkan bahwa paspor mereka mengalami kerusakan ataupun kehilangan. Tentunya, hal ini akan mengakibatkan kerumunan yang akan berdampak pada peningkatan  Covid-19.  seperti  yang  saat  ini,  sebagian  besar  kantor  imigrasi ditutup karena dampak dari peningkatan Covid-19.
Penutupan  kantor  imigrasi  akan  menghambat  proses  pelayanan, pengecekan,  dan  penyelidikan  keimigrasian.  Hal  ini  akan  menimbulkan penumpukan berkas di Kantor Imigrasi (Sekretariat Jenderal, 2020). Kemudian, selama  dua  tahun  belakangan  ini,  pemberangkatan  haji  dan  umroh  ditunda hingga  waktu  yang  tidak  ditentukan  sehingga  akan  menimbulkan  ratusan  ribu
calon haji dan umroh gagal berangkat (Kemenag RI, 2020). Selain itu, intensitas bencana karena alam atau perbuatan manusia juga semakin tinggi. Berdasarkan laporan  Geoportal  Data  Bencana  Indonesia,  bencana  telah  mencapai  1.689 kasus selama tahun 2021 dan total bencana selama 2018-2021 sebanyak 12.300 kasus dengan frekuensi bencana terbanyak adalah bencana banjir yang setiap tahunnya  semakin  meningkat  (BNPB,  2021).  Atas  dasar  data  bencana  serta umroh  dan  haji  tersebut,  permohonan  BAP  berpotensi  mengalami  kenaikan di tengah kenaikan kasus bencana dan penumpukan calon jemaah haji dan umroh.
Proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan kegiatan wawancara yang  dilakukan  oleh  petugas  imigrasi  agar  mengetahui  apa,  kapan,  dan bagaimana  paspor  mereka  bisa  hilang,  rusak,  atau  ingin  megubah  identitas mereka.  Setelah  wawancara  dilaksanakan,  pemohon  dapat  pulang  dan menunggu  hingga  proses  pengecekan,  penyelidikan  dan  pemberian  izin  oleh pejabat  imigrasi  dilaksanakan.  Namun,  proses  BAP  tersebut  terjadi ketidakjelasan informasi terkait jadwal, rentang verifikasi berkas memakan waktu yang  cukup  lama,tidak  menentu,  dan  terkadang  terjadi  penumpukan  berkas dalam proses penyelesaian berita acara pemeriksaan.
Dari  penjelasan  di  atas,  pihak  imigrasi  membutuhkan  sebuah  gagasan yang mencakup kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan petugas imigrasi sehingga peran imigrasi dalam pelayanan masyarakat dalam pencegahan Covid- 19 dengan mengoptimalisasikan penggunaan teknologi sebagai produk layanan masyarakat (Indarti, 2021). Dari gagasan tersebut, kami menuangkan ide karya tulis ilmiah dengan judul “ABO: Sebagai Strategi Preventif dan Inovatif Terhadap Rekonstruksi Penerapan New Normal Dalam Penyelenggaran Fungsi Pelayanan Keimigrasian”

## 2. METODE

## 2.1 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini data menggunakan data yang bersifat primer dan sekunder. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  menggunakan pursosive sampling (sampel  tujuan).  Sampel  tujuan  adalah  sampel  terpilih  yang berdasarkan  pertimbangan  tertentu  (Dr.farida  Nugrahani,  2014).  Kami mengumpulkan sumber data dari wawancara pegawai imigrasi, arsip pemohon paspor di salah satu kantor imigrasi di Indonesia, literasi, dan referensi-referensi yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang diangkat.

## 2.2 Pengolahan Data
Penelitian  ini  mengolah  data  yang  bersifat  primer  dan  sekunder.  Data primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  melalui  wawancara, sedangkan  data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  secara  tidak langsung.  Data  ini  dipelajari  dan  diperoleh  dalam  bentuk  literatur  yang  telah tersedia berupa dokumen, bahan pustaka, foto, dan informasi dari internet yang selaras dengan penelitian ini.

## 2.3 Analisis Data
Analisis  data  merupakan  proses  lanjutan  untuk  memecahkan  masalah dalam penelitian (Dr.farida Nugrahani, 2014) sehingga dapat ditarik kesimpulan
Selanjutnya,  data  tersebut  disajikan  melalui  narasi  dan  diagram  serta  dapat dipertanggungjawabkan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

## 3. HASIL

## 3. 1 SIMKIM

## 1.  Pengertian Simkim
Sistem teknologi informasi merupakan wadah dalam mengkombinasikan antara  teknologi  informasi  yang  telah  berkembang  dan  dikorelasikan  dengan aktivitas orang-orang yang ingin menggunakan teknologi tersebut sebagai alat untuk  mendukung,  mengolah,  dan  memudahkan  pekerjaannya  dalam  sehari- hari(Zahara, 2020). Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai sistem aplikasi yang dikenal dengan SIMKIM. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian atau dikenal dengan  SIMKIM  adalah  database  yang  berguna  dalam  mengumpulkan, mengolah,dan  menyajikan  informasi  dalam  segala  operasional  kegiatan keimigrasian.(Putra, 2019)
Pada  tahun  2002  SIMKIM  dinilai  sangat  diperlukan  dalam  pelaksanaan keimigrasian  karena  keimigrasian  mempunyai  tugas  dalam  pelayanan  serta dalam menjaga kedaulatan negara dari WNA yang dinilai dapat membahayakan Indonesia.  Hingga  saat  ini  SIMKIM  telah  terintegrasi  pada  setiap  komponen sistem  teknologi  baik  dari  pelayanan  masyarakat,  kepegawaian,  keuang,  dan sistem  lainnya  sehingga  SIMKIM  memberikan  manfaat  kepada  Direktorat Jenderal  Imigrasi  yang  begitu  banyak  karena  telah  memberikan  kemudahan dalam mengoperasionalnya.
Berdasarkan  UU  NO  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasaian,  SIMKIM adalah  sistem  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  digunakan  untuk mengumpulkan,  mengolah  dan  menyajikan  informasi  guna  mendukung operasional,  manajemen,  dan  pengambilan  keputusan  dalam  melaksanakan Fungsi  Keimigrasian.  SIMKIM  bertujuan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi dalam pelaksanaan operasional keimigrasian karena SIMKIM menjadi database  utama  bagi  keimigrasian  yang  artinya  dapat  mengakses  seluruh cangkupan  operasional  dalam  lingkup  keimigrasian  seperti  memberikan pelayanan  keimigrasian  bagi  WNI  dan  WNA,  penegak  hukum,  dan  fasilisator pembangunan kesejahteraan(Rahmawati, dkk: 2019).

## 2.  Tata Kelola SIMKIM
Dengan  dibentuknya  SIMKIM  maka  penerapan e-government pada direktorat  imigrasi  semakin  maju.  Maka,  Tata  Kelola  SIMKIM  bertujuan  untuk memastikan bahwa penerapan pada setiap operasional dalam SIMKIM berjalan sesuai dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terpadu atau tidak. Unsur-unsur tata Kelola SIMKIM meliputi:
1. Rencana  Induk  SIMKIM,  memuat  mengenai  visi,misi,  tujuan, sasaran  serta  arah  kebijakan  SIMKIM  yang  mengarah  kepada pengamanan  negara  dalam  menjalankan  trifungsi  keimigrasian  dalam menjaga  kedaulatan  negara  dengan  melakukan  penguatan  dari  sistem teknologi dalam hal pelayanan masyarakat,pengawasan keimigrasian dan pemeriksaan Keimigrasian pada setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas Negara dan di setiap unit pelaksana teknis keimigrasian.
2. Merancang SIMKIM bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan  integrasi  antara  SIMKIM  dengan  aplikasi  pelayanan keimigrasian,  data  keimigrasian,  infrastruktur  keimigrasian,  dan keamanan  keimigrasian  yang  terintegritas  antara  satu  dengan  yang lainnya.
3. Membuat  peta  Rencana  SPBE  yang  disusun  berdasarkan rancangan SPBE dari pusat dan rencana strategis instansi Pusat dalam bentuk program/atau kegiatan SPBE.
4. Rencana  anggaran  SPBE  SIMKIM  yang  disusun  sesuai  proses perencanaan  dan  penganggaran  tahunan  pemerintah  berdasarkan kebutuhan Direktorat Jendral Imigrasi.
5. Terdapat  Proses  Bisnis  penerapan  Aplikasi  SIMKIM,  Keamanan
SIMKIM,  dan  Layanan  SIMKIM  yang  bertujuan  untuk  memberikan pedoman  dalam  penggunaan  data  dan  informasi.  Serta,  terdiri  dari berbagai macam aplikasi yang disesuaikan dengan standar operasional prosedur dan telah ditentukan oleh direktorat teknis terkait.
6. Data  dan  informasi  SIMKIM  terdiri  atas  data  demografis  dan biografis yang berdasarkan standar ICAO. Sehingga, data tersebut dapat diberikan  ke  instansi  lainnya  apabila  dibutuhkan  seperti  Bea  Cukai, PPATK, BNPT, Kemenlu, dan lain sebagainya.
7. Infrastruktur  SIMKIM  yang  menerapkan  sistem  desentralisasi kecuali  pada Biometric  Matching  System .  Karena  data  daerah  pada aplikasi tersebut harus selaras dengan data yang berada dipusat dalam jangka waktu tertentu.
8. Keamanan SPBE menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan,
keaslian, dan kenirsangkalan ( nonrepudiation ) sumber daya terkait data dan  informasi,  Infrastruktur  SIMKIM,  dan  Aplikasi  SIMKIM.  Sehingga, dapat dijamin secara validas dan integritas data keimigrasian yang berada di SIMKIM aman dalam penerapan teknologinya (Aditya, 2020).

## 3. 2 Aplikasi Antrian BAP Online
Selanjutnya,  dalam  penulisan  ini,  kami  menggunakan  tinjauan  pustaka melalui  jurnal-jurnal  penelitian  nasional  dan  teori-teori  yang  menjadi  landasan dalam  penulisan  ini.    Era  disrupsi  teknologi  informasi  ditandai  oleh  kecepatan pengembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Banyak  institusi pemerintahan atau swasta memanfaatkan teknologi untuk melayani pelanggan. Era  teknologi  informasi  menjadi  indikator  penentu  kemajuan  peradaban  suatu bangsa.  Indonesia  melalui  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  sebagai  perpanjangan tangan pemerintah di bidang imigrasi terus melakukan berbagai macam kajian untuk meningkatkan  pelayanan publik.  Pelayanan publik  adalah  inti dari  suatu demokrasi  modern  yang  diterima  publik  sebagai  akibat  dari  keputusan  yang dibuat  oleh  para  para  pejabat  berwenang.  Pelayanan  publik  memiliki keanekaragaman,  manifestasi,  dan  tujuan  sehingga  birokrasi  pemerintah sebagai  organsisasi  terdepan  yang  berhubungan  dengan  pelayanan  publik sangat  perlu  dikembangkan.  Birokrasi  merupakan  unsur  pelaksana  pelayanan publik  yang  mencakup  berbagai  program  pembangungan  dan  kebijakan. Birokrasi yang baik sangat memperhatikan perubahan sistem disertai prosedur kerja yang lebih cepat, akurat, tepat sasaran, dan terbuka akan kritik atau saran (Sanrego and Muhammad, 2013). Birokrasi harus menjadi fasilitator pelayanan
publik. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menpan Nomor 20 tahun 2006 tentang Komponen standar pelayanan publik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk memberi keleluasaan bagi para kementeriannya untuk berinovasi di bidangnya.
Berbagai penelitan dan inovasi tentang kepuasan pelayanan publik telah dan  terus  diteliti.  Salah  satu  indikator  keberhasilan  dalam  melayani  para pemohon adalah sistem antrian. Antrian adalah sebuah proses menunggu. Jika para  pemohon  menunggu  dalam  sebuah  antrian  yang  panjang,  maka  akan menimbulkan  stigma  negatif  terkait  pelayanan  publik.  Agner  Kraup  Erlang, insinyur  berkebangsaan  Denmark,  mengembangkan  suatu  teori  antrian. Menurutnya,  teori  antrian  adalah  teori  yang  mengkaji  sistem  antrian,  adanya antrian ini disebabkan oleh kebutuhan layanan yang melebihi kapasitas antrian. Hal ini akan menghambat para pemohon layanan untuk dilayani oleh petugas. Untuk  meningkatkan  dan  mempertahankan  pemohon,  sebuah  institusi  harus memberikan  pelayanan  yang  cepat  sehingga  dapat  mencegah  kerumunan  di suatu lokasi (Zatnikabumi, 2017).
SPBE dilaksanakan dengan prinsip keamanan, ekfektivtias, keterpaduan, interoperabilitas, akuntabilitas, efisiensi, dan kesinambungan demi menciptakan proses pelayanan yang cepat melalui proses antrian berbasis elektronik. Melalui prinsip ini, banyak cara telah dikembangkan sebelumnya untuk mengatasi proses antrian yang menumpuk seperti sistem pendafataran online , sistem pendaftaran berbasis  SMS Gateway ,  dan  lainnya.  Sistem  pendaftaran online adalah  salah satu solusi untuk mencegah ketidakjelasan, perspektif korupsi, pungutan liar, dan penumpukan atau kerumunan dalam suatu antrian secara real-time (Gunawan, dkk: 2020).

## 3.3 Pemetaan Potensi Masalah
Pada proses rekonstruksi penerapan new normal dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan keimigrasian, peneliti melakukan pemetaan korelasi bencana alam yang terjadi di Indonesia dengan peningkatan permohonan haji dan umroh sebagai  indikator  utama  dalam  mendorong  pelonjakan  pemohon  paspor  yang berpotensi  mengalami  kerusakan,  kehilangan,  dan  perubahan  data  diri  yang nantinya  membutuhkan  proses  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  pada  Kantor imigrasi  setempat.  Selama  tahun  2018-2021  tercatat  adanya  peningkatan bencana  alam  yang  telah  didominisi  dengan  bencan  alam  hidrometeorologi. Berdasarkan data Geoportal Badan Meteorologi, data Haji dan umroh,dan data pemohon Berita Acara Pemeriksaan(BAP) pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi berikut ini pemetaan data bencana alam, pemohon haji dan umroh yang mengalami  penundaan  keberangkatan  selama  masa  Covid-19,  dan  pemohon paspor yang melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP):
1  Pemetaan bencana alam yang terjadi di Indonesia dari tahun 2018-2021
Grafik 1.1 Data Bencana Selama 2018-2021
Berdasarkan  grafik  1.1  di  atas,  kami  menilai  adanya  potensi  besar terhadap lonjakan pengajuan berita acara pemeriksaan di kantor imigrasi akibat paspor mengalami kerusakan atau kehilangan. Hal ini disebabkan dampak dari bencana tersebut. Berdasarkan data dari geoportal, bencana sebanyak 12.300 kejadian dan 32,2% diantaranya merupakan bencana yang intensitasnya sangat tinggi  sehingga  dinilai  dapat  merusak  pemukiman  warga  serta  dokumen- dokumen  masyarakat  tersebut.  Hal  ini  berpotensi  menaikan  pengajuan permohonan  berita  acara  pemeriksaan  di  kantor  imigrasi.    Kerusakan  atau kehilangan paspor, secara masif, akibat banjir pernah terjadi di Bekasi pada awal tahun 2020. Staf intelijen dan penindakan keimigrasian Kantor Kelas I Non TPI Bekasi mengatakan:
“Data  terkait  jumlah  antrian  BAP  Paspor  WNI  pada tahun 2020 terdapat 820 kasus yang disebabkan ada kejadian banjir  besar  pada  awal  tahun.  Bahkan,  antrian  harian mencapai 100 dan berlangsung selama 2 minggu. Kemudian, adanya  beberapa  proses  yang  dilakukan  oleh  petugas imigrasi  terkadang  memakan  waktu  yang  cukup  lama,tidak menentu, dan terjadi penumpukan berkas sehingga pemohon sering  pulang-balik  ke  kantor  imigrasi  setempat  untuk mengecek apakah berkas mereka telah selesai atau belum. ”
Hal  di  atas  menjadi  permasalahan  karena  pemohon  mengalami kehilangan  atau  kerusakan  paspor  saat  pemerintah  sedang  memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi Covid-19.
2  Pemetaan data pemohon paspor yang rusak, hilang, dan perubahan data diri dan data pemohon paspor bagi calon jamaah haji/umroh 202-2021
2018(Januari- Desember) 2019(Januari- Desember) 2020(Januari- Desember) 2021(Januari- Juli) Banjir 884 790 1,609 699 Tanah Longsor 642 728 1,129 365 Karhutla 536 757 618 163 Gempa Bumi 70 57 28 55 884 790 1,609 699 642 728 1,129 365 536 757 618 163 70 57 28 55 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Banjir Tanah Longsor Karhutla Gempa Bumi
Infografik 1.2 data pemohon Haji/Umroh dan BAP Bekasi-Makassar
Dari grafik 1.2 di atas, kami melihat bahwa terdapat potensi penumpukan dan  lonjakan  permohonan  paspor  baru  atau  pergantian  paspor  bagi  calon jemaah  haji  dan  umroh  yang  mengalami  penundaan  keberangkatan  selama pandemi  Covid-19.  Berdasarkan  data  dari  Kementrian  Agama,  kuota  calon jemaah haji dan umroh terpantau mencapai 351.430 ribu calon jemaah haji dan umroh  selama  pandemi  Covid-19.    Kemungkinan  akan  dibukanya  kembali penerbangan  internasional  ditandai  oleh  keputusan  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang pemberian izin masuk pada pemegang visa dan izin  tinggal  tertentu  selama  pandemi  Covid-19  serta  masifnya  pelaksanaan vaksin  pada  setiap  daerah  di  seluruh  dunia.  Oleh  karena  itu,  kesempatan dibukanya kembali penenerbangan internasional semakin dekat sehingga pihak imigrasi harus bersiap untuk melayani kembali para pengguna jasa alat angkut ke negara lain.
Gagasan tersebut mendorong kami untuk membuat sistem model layanan antrian  paspor  imigrasi  sebagai  alternatif  dan  strategi  yang  lebih efektif  dalam pelayanan paspor yang hilang, rusak atau ingin merubah identitas diri di kantor imigrasi dengan optimalisasi dan integrasi data pemohon melalui SIMKIM versi 2.0.  Adapun  inovasi  aplikasi  antrian  secara  daring  yang  kami  rancang  untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu Aplikasi Antrian BAP Online (ABO). Kami berinisiatif untuk memaksimalkan layanan sistem antrian secara daring sebagai fungsi  penghubung  data  layanan  imigrasi  ke  Sistem  Iinformasi  Manajemen Keimigrasian  yang  dapat  diakses  dimanapun  dengan  berfokus  dalam  upaya perekonstruksian sistem antrian pelayanan keimigrasian.
3.4  Integrasi  Pelayanan  publik,  konsep E-government ,  dan Sistem  Antrian  Sebagai  Upaya  Pemulihan  Sistem  Pelayaan Keimigrasian di Indonesia.
Digitalisasi sistem pemerintahan dengan melakukan penerapan e- goverment pada  instansi  imigrasi  terus  didorong  dalam  penyelesaian permasalahan  pelayanan  publik  pada  bidang  keimigrasian.  Menurut
1058, 59% 728, 41% Data Pemohon Berita Acara Pemeriksaan dan
Paspor Bagi Calon Jemaah Haji/Umroh
Bekasi-Makasar 2020-2021 Hilang, rusak, dan perubahan data diri
Data pemohon paspor bagi calon jemaah haji dan
umroh
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  95  Tahun  2008  Pasal  1 ayat  1,  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  merupakan  sistem pemerintahan  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi untuk  memberikan  layanan  publik.  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  merupakan  komponen  penting  karena  unsur  pelayan  publik memberi  akses  bagi  individu,  masayarakat,  atau  korporasi  untuk berproduktivitas.
Kemudian,  Menurut  BAB  I  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2009,  Pelayanan  publik  merupakan  rangkaian  kegiatan  dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas jasa,  barang,  dan  pelayanan  administratif  yang  diselenggarakan  oleh penyelenggara  publik.  Melalui  kedua  undang-undang  di  atas,  sistem berbasis teknologi perlu diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan pada  pelayanan  publik.  Permasalahan  pelayanan  publik,  di  bidang keimigrasian, disebabkan banyak hal, salah satunya adalah sistem antrian yang masih konvensional, tidak jelas, dan tidak berbasis digital. Padahal sistem  antrian  termasuk  dalam  sepuluh  keputusan  kritis  manajemen operasi. Hal ini mengacu pada teori antrian menurut Lee J. Krajewski dan Larry P. Ritzman yang menyebutkan bahwa antrian terjadi karena adanya satu  atau  lebih  konsumen.  Kelebihan  konsumen  menimbulkan  suatu antrian  dan  hal  ini  terlihat  pada  antrian  pelayanan  publik  atau  swasta dengan  kasus  pungutan  liar,  penyelewengan  wewenang  para  pejabat terkait,  antrian  overload,  ketidakpastian  informasi  jadwal,  dan  indeks korupsi pada pelayanan publik meningkat. (Zatnikabumi, 2017)
3.5 Integrasi Teknologi Sebagai Groundbreaking Keimigrasian Di  Tengah  Pandemi  Covid-19  Dan  Intensitas  Bencana  Yang Tinggi
Di era disrupsi teknologi saat ini, semua layanan publik terus dorong menggunakan  teknologi  dalam  melaksanakan  fungsi  pelayanan  publik. Penggunaan  teknologi  ini  mengubah  pola  hidup  manusia  serta  interkasi antarmanusia.  Hal  ini  pun  diterapkan  pada  Direktorat  Jenderal  Imigrasi. Mulai tahun 2002, Direktorat Jenderal Imigrasi mengkaji kebutuhan sistem manajemen  informasi  keimigrasian  (SIMKIM)  versi  1.0  dalam mengintergrasikan semua layanan berbasis daring.
Semua  teknologi  pada  keimigrasian  terhubung  melalui  Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Imigrasi mengkaji grand design SIMKIM versi 2.0. Selanjutnya, penerapan SIMKIM versi 2.0 diterapkan pada tahun 2019 di seluruh unit pelayanan teknis keimigrasian.
Dengan  adanya  perkembangan  SIMKIM  di  atas,  maka  Direktorat Jenderal  Imigrasi  dapat  mendukung  ekosistem  produk  layanan keimigrasian  berbasis  elektronik.  Saat  ini  terdapat  aplikasi  pelayanan keimigrasian secara daring, antara lain aplikasi paspor, visa, perlintasan, nyidakim, cekal, dan lain-lain yang terintergrasi dalam SIMKIM. Selain itu, SIMKIM  telah  diperlengkapi  oleh software dan hardware yang  mumpuni dalam  menjami  kredibilitasn  dan  keamanan  data  keimigrasian.  SIMKIM versi 2.0 diciptakan dengan konsep desentralisasi, artinya kebijakan perihal pelayanan  keimigrasian  secara  daring  dapat  disesuaikan  dengan
karakteristik  wilayahnya  masing-masing.  Misalnya,  Kantor  wilayah keimigrasian memutuskan penambahan atau pengurangan jumlah antrian kuota  pelayanan  keimigrasian  secara  daring  sesuai  level  PPKM  di wilayahnya (Aditya, 2020).
Menurut  Geoportal  Bencana  Indonesia,  sepanjang  tahun  2018 hingga  2021  dari  12.300  bencana  alam  telah  mengakibatkan  629.008 rumah  mengalami  kerusakan.  Di  antara  bencana  tersebut,  banjir menyumbang 32,2%, gempang bumi 1,7%, tanah longsor 23,2%, karhutla 16,86%,  dan  26,1%  bencana  lainnya.  Oleh  karena  itu,  potensi  akan terjadinya pengajuan permohonan berita acara pemeriksaan akan semakin meningkat di kantor imigrasi akibat paspor mereka yang telah rusak atau hilang karena bencana alam.

## 3.6  Alur  Aplikasi  Antrian  Berita  Acara  Pemeriksaan  Online (ABO)
1.  Dalam  mengakses  ABO,  pemohon  dapat  mengaksesnya  melalui web browser atau aplikasi yang nantinya dapat diunduh pada Playstore atau Appstore pada setiap pemilik smartphone . Pengguna harus mengetikkan antrian.BAP.Imigrasi.co.id pada url bar jika menggunakan web browser . Kemudian, halaman awal ABO akan muncul seperti pada gambar 1.1.
Gambar 1.1 Tampilan Awal ABO Versi Aplikasi
Tahap  ini  terdapat  fitur sign-in dan sign-up bagi  pengguna. Pengguna  harus  memiliki  akun e-mail untuk  dapat  masuk  ke  dalam aplikasi  tersebut.  Apabila  pengguna  sudah  pernah  memiliki  akun  ABO, maka  dapat  memasukkan  akun e-mail yang  terdaftar  pada  ABO  dan memasukan kata sandinya. Bagi pengguna baru, ABO akan mengirimkan konfirmasi  melalui e-mail yang  telah  didaftarkan  sehingga  terdapat autentikasi data antara ABO dan e-mail yang digunakan.
2.  Setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi, pengguna akan diminta unuk mengisi produk layanan yang dibutuhkan seperti gambar 1.2. Pada tahap ini, ABO akan menampilkan sejumlah layanan seperti pilih lokasi BAP dan produk layanan lainnya. Di samping itu, ABO juga terdapat fitur trakcing progress yang membantu pemohon dalam memantau tahapan verifikasi berkas yang dilakukan.

## Gambar 1.2 Layanan ABO
3. Setelah  memilih  layanan  produk,  pemohon  dapat  mengisi  formulir registrasi  dengan  dokumen  dan  data  yang  sesuai  seperti  pada  gambar 1.3.  Selanjutnya,  pengguna  dapat  memilih  jadwal  yang  tersedia  pada kantor imigrasi setempat dengan ketentuan bahwa pendaftaran dilakukan maksimal  satu  hari  sebelum  BAP  dilakukan.  Sebagai  tambahan, pengguna dapat memilih sesi lain apabila hari yang dituju telah mencapai kuota batas yang telah ditentukan.

## Gambar 1.3 Tampilan Formulir Registrasi Data Diri
4. Setelah pengguna mengisi data dan mengisi jadwal kedatangan, pengguna akan menerima  bukti  antrian  berupa  kode booking yang  berbentuk QR  Code , pengguna menyimpan bukti QR Barcode ini dalam bentuk tangkapan layar atau dapat  mengunduh  kode booking -nya  yang  terletak  pada  sebelah  kiri  bawah aplikasi ABO. Selanjutnya, pengguna akan mendapatkan pemberitahuan melalui e-mail yang menyatakan konfirmasi terkait jadwal antrian BAP online .
Gambar 1.4 Tampilan Konfirmasi Jadwal ABO Melalui ABO dan E-mail
5.  Sebagai  tambahan, tracking  progress merupakan  fitur  baru  bagi pelayanan publik di bidang keimigrasian yang ditunjukkan pada gambar 1.5. Fitur ini memberi kejelasan terkait tahapan proses hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di kantor imigrasi karena hasil pemeriksaan tersebut tidak  langsung  diputuskan  apakah  berhasil  atau  tidak  pada  hari  itu.  Ini disebabkan kantor imigrasi harus memverifikasi dan mengajudikasi data yang  dilampirkan  sehingga  membutuhkan  beberapa  hari  untuk memproses hasil berita acara pemeriksaan tersebut
Gambar 1.5 Tampilan Tracking Progress
Setelah semua proses telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai, pengguna  dapat  melanjutkan  ke  tahap  selanjutnya,  yakni  pengguna mengunduh  surat  pengantar  penggantian  paspor  ke customer  service paspor di kantor imigrasi terkait. Selain itu, ABO juga terdapat fitur rating aplikasi  yang  menunjukkan  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan publik  berbasis  elektronik  dalam  menunjang  inovasi  pengembangan layanan publik kemigrasian.

## 4. PENUTUP

## 4.1 KESIMPULAN
Pihak  imigrasi  memiliki  tantangan  dalam  menghadapi  permalsahan pelayanan publik mulai dari sistem antrian, proses penyelesaian yang dilakukan oleh pemohon, hingga kejelasan tahapan proses yang dilakukan selama BAP di kantor  imigrasi  setempat.  Minimnya  digitalisasi  produk  keimigrasian  serta ketiadaan  fitur tracking  progress pada  layanan  keimigrasian  di  Indonesia. Sehingga, menghambat pelayanan publik di bidang keimigrasian. model layanan sistem  antrian  berbasis  digital  dari  layanan  aplikasi  antirna  BAP online di Indonesia,  diharapkan  dapat  menjadi  solusi  dalam  upaya  rekonstruksi  yang preventif dan inovatif terhadap pelayan keimigrasian pada masa new normal dan pasca new normal.

## 4.2 SARAN
koordinasi dan kolaborasi sangat dibutuhkan antara praktisi dan pegawai imigrasi dengan pendekatan yang lebih terorganisir supaya mencapai hasil yang maksimal.  Implementasi  model  Aplikasi  Antrian  Berita  Acara  Online  (ABO) diperlukan  kerja  sama  dan  kerja  keras  bagi  setiap  pihak  supaya  informasi mengenai  layanan  baru  yang  dihadirkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi sebagai upaya  keimigrasian dalam menghadapi New Normal selama pandemi dan pasca pandemi Covid-19 dapat tersampaikan. Kemudian, implementasi ABO memerlukan sumber daya manusia baik di tingkat Direktorat Jenderal Imigrasi, maupun unit pelayanan teknis dibawahnya yang ahli di bidang sistem teknologi sehingga dapat memberikan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman yang pesat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## 1.  BUKU
Nugrahani, Farida M. H.2014. METODE PENELITIAN KUALITATIF , Solo: Cakra Books.

## 2.  Artikel Jurnal
Aditya,  Y.  (2020)  “PENERAPAN  E -GOVERNMENT  DALAM  SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN (SIMKIM) PADA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI”, 4(2), pp. 83– 91. Diakses pada 16 September pukul 20.10 WIB
Gunawan,  R.  dkk . (2020)  “Realtime  Monitoring  Antrian  Pendaftaran  Pasien Puskesmas  Berbasis  Android  Dalam  Upaya  Penanggulangan  Penyebaran Covid- 19”, Abdi Teknoyasa , 1(2), pp. 50 – 54. doi: 10.23917/abditeknoyasa.v1i2.215. Diakses pada 16 September pukul 19.50
WIB
Indarti, S. T. (2021) “Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid -19: dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM , 12(1), p. 19.
doi: 10.30641/ham.2021.12.19-36. Diakses pada 19 September pukul 20.36 WIB
Putra,  B.  (2019)  “OBSERVASI  DAN  ANALISIS  MENGENAI  TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN PADA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DI

## BEBERAPA
NEGARA”, 1(1), pp. 81– 88. Available at:
https://journal.poltekim.ac.id/tematics .  Diakses  pada  20  September  pukul 20.16 WIB
Rahmawati,  Atma,  Lia,  Hariani,  D.  (2019)  “Analisis  Penerapan  E -Government Pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) Di Kantor Imigrasi Kelas  1  Kota  Semarang”, Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling , 53(9), pp. 1689 – 1699. Laman: http://www.fisip.undip.ac.id . Diakses pada 16 September pukul 19.20 WIB Sanrego,  Y.  D.  and  Muhammad, R.  (2013)  “Analisa  Perbandingan  Model Birokrasi  Indonesia:  Model  Modern  David  Osborne,  Ted  Gaebler,  dan Pendekatan Konsep Islam Perspektif Umer Chapra”, Al- Muzara’ah , 1(1), pp.
19 – 38. doi: 10.29244/jam.1.1.19-38. Diakses pada 21 September pukul 13.20 WIB
Z ahara, E. (2020) “Implementasi Apapo Dalam Model Penerimaan Teknologi”,
Jurnal  Ilmiah  Kajian  Keimigrasian  Politeknik  Imigrasi ,  3(1),  pp.  12 – 26. Diakses pada 13 September pukul 14.21 WIB

## 3.  Skripsi
Zatnikabumi,  A.  (2017)  “ANALISIS  SISTEM  ANTRIAN  DENGAN  METODE MULTICHANNEL  (STUDI  KASUS  PADA  KANTOR  IMIGRASI  KELAS  1 BANDUNG)”, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents , pp.
10 – 41.

## 4.  Undang-Undang

## UU NO 6 Tahun 2006 Tentang Keimigrasian
Jende ral, S. (2020) “Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenkumham No.: SEK - 04.  OT.02.02  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Sementara  Kegiatan Perkantoran  Dalam  Rangka  Mencegah  Penyebaran  Wabah  Coronavirus Disease  (Covid-19)  Di  Lingkungan  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia”.
Kemenag RI (2020) “KMA Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji 2020.pdf”. Kementerian Agama Republik Indonesia.
5.  Website resmi
BNPB (2021) GEOPORTAL DATA BENCANA INDONESIA