Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law September-2023, Vol.8, No.2, hal.72-96 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910
©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo.http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN TERHADAP DANA NASABAH DI PASAR MODAL
1 Anita, 2 Muhammad Fachrurrazy, 3 Frman Muhammad Arif,
4 Muammar Arafad Yusmad, 5 Fitriani Jamaluddin
1 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo Alamat Surat
E-mail: anita0062@iainpalopo.ac.id , muh_fachrurrazy@iainpalopo.ac.id , firmanarif@iainpalopo.ac.id , muammar_arafat@iainplopo.ac.id , fitriani_jamaluddin@iainpalopo.ac.id ,

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  analyze  the  form  of  legal protection  for  customers  who suffer losses due to fraudulent funds in the capital market, the role and efforts of the Financial Services Authority in protecting customers in the capital market, and how sharia economic law reviews in resolving disputes in the capital market.
This type of research is normative legal research through a juridical approach which is carried  out  by  examining  various  legal  rules  such  as  in  Laws  and  Regulations  No.  8  of  1995 concerning Capital Markets in Chapter X  I concerning fraud, market manipulation and insider trading, as well as cases related to the capital market, namely the case of PT Sarijaya Permana Sekuritas.  Related  to  dispute  resolution  in  Islamic  law  explained  in  the  Al-Quran  surah  Saad verse  26  Data  collection  techniques  using  Library  Research  techniques  (literature  study), namely a data collection technique that collects legal materials obtained from various sources such as books, journals, and online written media related to the object of discussion. The data analysis  technique  used  is  qualitative  data  analysis  technique,  namely  anal    yzing  data  by collecting  data,  presenting  data  and  drawing  conclusions,  then  the  data  is  arranged  in descriptive form by describing the data that has been obtained in the form of logical sentence descriptions, then interpreted and given conclusions.
The  results  of  this  study  indicate  that:  First,  legal  protection  of  customers  who  suffer losses  due  to  violations  committed  by  securities  companies  can  apply  the  return  of unauthorized profits by the OJK to the Securities Company to provide loss compensation funds to customers. Second, based on Law Number 21 of 2011 OJK has a role to form regulations for improvements  in  the  field  of  capital  markets  including  to  protect  customers  as  consumers. Third,  dispute  resolution  in  Islam  can  be  through  peace  mechanisms  (sulh),  arbitration (tahkim), and courts (Al- qada).
Keywords : Legal Protection, Theft of funds, Capital market

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  tentang  bentuk  perlidungan  hukum terhadap  para  nasabah  yang  dirugikan  akibat  adanya  penipuan  dana  di  pasar  modal, bagaimana  peran  dan  upaya  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  melindungi  nasabah  di  pasar
moda,l  bagaimana  tinjauan  hukum  ekonomi  syariah  dalam  penyelesaian  sengketa  di  pasar modal.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative melalui pendekatan yuridis yang dilakukan  dengan  dengan  cara  mengkaji  berbagai  aturan  hukum  seperti  dalam  Peraturan Undang-Undangan No. 8 Tahun 1995 tentang  Pasar Modal dalam BAB XI tentang penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam, serta kasus-kasus yang berhubungan dengan pasar  modal  yaitu  kasus  PT.  Sarijaya  Permana  Sekuritas.  Terkait  dengan  penyelesaian sengketa  dalam  hukum  Islam  dijelaskan  dalam  Al-Quran  surah  Saad  ayat  26  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  teknik  Library  Research  (studi  kepustakaan),  yaitu  suatu teknik  pengumpulan  data  yang  mengumpulkan  bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  dari berbagai  sumber  seperti  buku,  jurnal,  dan  media  tulis  online  yang  berkaitan  dengan  objek pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu menganalisis  data  dengan  cara  mengumpulkan  data,  menyajikan  data  dan  menarik kesimpulan,  kemudian  data  disusun  dalam  bentuk  deskriptif  dengan  mendeskripsikan  data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  Pertama,  perlindungan  hukum  terhadap nasabah  yang  mengalami  kerugian  akibat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  perusahaan sekuritas  dapat  menerapkan  pengembalian  keuntungan  tidak  sah  oleh  OJK  kepada  pihak Perusahaan  Sekuritas  memberikan  dana  kompensasi  kerugian  kepada  nasabah.  Kedua, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK mempunyai peran untuk membentuk peraturan-peraturan  guna  perbaikan  di  bidang  pasar  modal  termasuk  untuk  melindungi nasabah  sebagai  konsumen.  Ketiga,  penyelesaian  sengketa  dalam  Islam  dapat  melalui mekanisme perdamaian (sulh), arbitrase (tahkim), dan pengadilan (Al- qada).
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencurian dana, Pasar modal

## PENDAHULUAN
Pasar modal (capital market) menjadi sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan  oleh  pelaku  usaha  yang  memerlukan  tambahan  modal,  juga sebagai  alternatif  pembiayaan  bagi  masyarakat  nasabah.  Andrew  M. Chisholm memberikan definisi bahwa capital markets are places where those who  require  additional  funds  seek  out  others  who  wish  to  invest  their excess. 1 Definisi  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  Alan  N.  Rechtschaffen bahwa  pasar  modal  merupakan  tempat  bertemunya  pihak  yang  memiliki kelebihan  kapasitas  modal  (nasabah)  dengan  pihak    yang  membutuhkan tambahan modal, baik modal jangka pendek maupun modal jangka panjang. 2 Pasar  modal  merupakan  tempat  atau  sistem  untuk  memenuhi  kebutuhan dana untuk modal yang diperlukan perusahaan dan merupakan pasar tempat
1 Andrew  M.  Chisholm, “An  Introduction  to  Capital  Market,  Products,  Strategies, Participants,John Willey & Son. Ltd”., New York, 2002, h. 1.
2 Alan N. Rechtschaffen., “Capital markets, Derivatives and The Law, Oxford University Press”, Inc., New York, 2009, h.4.
74 | Anita, Muhammad Fachrurrazy, Firman Muhammad Arif,  Muammar Arafat Yusmad, dan Fitriani Jamaluddin
orang membeli dan menjual efek. 3 Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pasar modal  adalah  seluruh  kegiatan  yang  mempertemukan  penawaran  dan permintaan dana jangka panjang. 4
Pasar  modal  dipandang  sebagai  salah  satu  sarana  yang  efektif  untuk mempercepat  pembangunan  suatu  negara.  Hal  ini  dimungkinkan  karena pasar  modal  merupakan  wahana  yang  dapat  pengerahan  dana  jangka panjang  dari  masyarakat  untuk  disalurkan  ke  sektor-sektor  yang  produktif. Apabila  pengerahan  dana  masyarakat  melalui  lembaga-lembaga  keuangan maupun  pasar  modal  sudah  dapat  berjalan  dengan  baik,  maka  dana pembagunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin dikurangi. 5
Kegiatan investasi di pasar modal tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan  keinginan  para  nasabah  atau  keinginan  para  pihak  yang berkepentingan,  terdapat  banyak  hal  yang  menjadi  persoalan  pada  saat kegiatan jual beli saham/efek di pasar modal saat sedang berlangsung. 6
Terkait  belum  optimalnya  perlindungan  hukum  nasabah  terhadap kerugian  akibat  pelanggaran  hukum  di  pasar  modal  karena  mindset  dari nasabah  yang  beranggapan  bahwa  setiap  kerugian  yang  terjadi  merupakan resiko  serta  konsekuensinya  dalam  berinvestasi  yang  tentunya mengakibatkan  tidak  adanya  motivasi  serta  inisiatif  dari  nasabah  untuk meminta pertanggug jawaban kepada pelaku pelanggaran Peraturan Undang- Undangan  di  pasar  modal,  namun  tidak  jarang    juga  nasabah    tidak  sadar yang dilakukan secara rapi dan sempurna sehingga mengakibatkan nasabah tidak  menyadari  pelanggaran  maupun  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat pelanggaran  tersebut.  Ada  beberapa  fakta  yang  terkait  dengan  gambaran- gambaran  belum  optimalnya  perlindungan  hukum  mengenai  pasar  modal terkait pengaturannya dalam regulasi yang ada di Indonesia. 7
Terdapat  contoh  pelanggaran  di  bidang  pasar  modal  yang  telah dilakukan direksi suatu Perusahaan Sekuritas yang mengakibatkan nasabah mengalami  kerugian.  Pada  kasus  tersebut  direksi  Perusahan  Sekuritas
3 A.  Abdurrahman, “Ensiklopedi  Ekonomi  Keuangan    dan  Perdagangan”, Jakarta,  Pradnya Paramita, 19921,h. 169.
4 Pusat Bahasa Departemen Pendiikan Nasional , “Kamus Bahasa Indonesia”, Jakarta, 2008, h. 1129. 5 Ana  Rokhamatussa’diyah  dan Suratman, “Hukum  Investasi  &  Pasar  Modal  “, Jakarta: Sinar Grafika,  2015, h. 165.
6 Suhrawardi K. Lubis, “Etika Profesi Hakim”. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h, 24.
7 Aldre  Rivan  Rivaldy.  “ Tinjauan  Umum  Mengenai  Kejahatan  Dan  Pelanggaran  Di  Pasar Modal”. Sekolah  Tinggi  Akuntansi  Negara  (STAN).  5  Desember  2011.  Di  akses  Melalui http://goo.gl/ks0AVN.
dianggap  melakukan  tindak  penipuan  terhadap  para  nasabahnya,  yang berakibat  nasabahnya  mengalami  kerugian.  Akibat  ulah  pihak  direksi perusahaan  sekuritas  itu  13.074  nasabah  menderita  kerugian  sebesar Rp.235,6  miliar.  Herman  Ramli  bersama  dua  direksi  PT.  Sarijaya  Permana Sekuritas  melakukan  pelanggaran  di  bidang  pasar  modal  dengan  cara melakukan transaksi jual/beli  saham di bursa efek, padahal transaksi yang dilakukan  tersebut  tanpa  sepengetahuan  atau  order  para  nasabah,  selama kurang lebih 6 (enam) tahun. Herman Ramli melakukan transaksi jual/beli saham  dengan  menggunakan  rekening  17  (tujuh  belas)  nasabah nominee, dan  untuk  membayar  transaksi  tersebut,  Herman  Ramli  mendebet  dana 13.074  nasabah  yang  tersimpan  di main  account Sarijaya.  Pada  akhir putusan  memutuskan  Direksi  PT.  Sarijaya  Permana  Sekuritas  terbukti melakukan  pelanggaran  di  bidang  pasar  modal  dan  dihukum  untuk mengganti kerugian para nasabahnya. 8
Perkara  penipuan  diatur  dalam  Pasal  378  KUHP  yang  menyebutkan bahwa:  barangsiapa  dengan  maksud  hendak  menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain  dengan  melawan  hak,  baik  dengan  karangan  perkataan- perkataan  bohong,  membujuk  orang  supaya  memberikan  sesuatu  barang, membuat  utang  atau  menghapuskan  piutang,  dihukum  karena  penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
Terkait dengan kejahatan yang dilakukan di pasar modal oleh pelaku, maka  pasal  yang  dikenakan  adalah  BAB  XI  UU.No.  8  Tahun  1995  tentang Pasar  Modal  yang mengatur  Penipuan,  manipulasi  pasar  dan  perdagangan orang  dalam.  Dijelaskan  dalam  Pasal  90,  dalam  perdagangan  efek  setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:
1. Menipu  atau  mengelabui  pihak  lain  dengan  menggunakan  saran dan/atau cara apapupun
2. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain
3. Membuat  pernyataan  tidak  benar  mengenai  fakta  yang  material  atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak  menyesatkan  mengenai  keadaan  yang  terjadi  pada  saat pernyataan  dibuat  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  atau menghindarkan  kerugian  untuk  diri  sendiri  atau  pihak  lain  dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. 9
8 Ariq  Putra. “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Investor  Yang  Dirugikan  Terkait  Dengan Transaksi  IPO  Di  Pasar  Modal  (Studi  Putusan  Nomor.  72/Pdt/2012/PT.DKI)”. Dalam  Skripsi Fakultas  Syariah  dan  Hukum  University  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  2018,  h. 35-36
9 Hasbullah  F.  Sjawie,  “ Beberapa  Catatan  Terhadap  Tindak  Pidana  Pasar  Modal  Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Ekonomi” . Era Hukum  No. 2/ Tahun 16 Oktober 2016, h. 353.
76 | Anita, Muhammad Fachrurrazy, Firman Muhammad Arif,  Muammar Arafat Yusmad, dan Fitriani Jamaluddin
Alternatif  penyelesaian  sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian sengketa  atau pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak  yakni, penyelesaian  diluar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi,  atau  penilaian  ahli. 10 Dalam  pasar  modal  terdapat  lembaga alteratif  penyelesaian  sengketa  yang  dikenal  dengan  Badan  Arbitrase  Pasar Modal  Indonesia  (BAPMI) yang  mengkhususkan  diri  pada  sengketa  perdata di bidang pasar modal. BAPMI menawarkan tiga jenis layanan dalam rangka penyelesaian  sengketa  pihak-pihak  yang  bersengketa  di  pasar  modal  yakni pendapat mengikat, mediasi, dan arbitrase. 11

## 1) Arbitrase
Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  dengan  cara menyerahkan keweangan kepada pihak ketiga yang netral dan independent yang  disebut  arbiter,  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  pada  tingkat pertama  dan  terakhir,  dan  putusannya  tersebut  bersifat  final  dan  mengikat bagi  para  pihak,  tidak  dapat  diajukan  banding,  kasasi  atau  penijauan kembali. 12 BAPMI  pada  hakikatnya  mirip  dengan  pengadilan,  dan  arbiter dalam,  proses  arbitrase  adalah  mirip  hakim  pada  proses  litigasi. 13 Arbitrase merupakan  pilihan  dan  kesepakatan  para  pihak  yang  bersengketa,  Proses Arbitrase baru dapat dilaksanakan setelah ada permohonan dari pihak yang bersengketa kepada BAPMI,  Para pihak berhak menentukan  apakah Arbiter akan  berjumlah  satu  (Arbiter  Tunggal)  atau  lebih  (Majelis  Arbitrase),  Para pihak  bebas  menentukan  tempat  Arbitrase,  Para  pihak  berhak  memilih Arbiter,  Arbiter  dipilih  berdasarkan  keahliannya,  Proses  persidangan dilangsungkan  menurut  peraturan  BAPMI,  Persidangan  Arbitrase berlangsung  tertutup  untuk  umum,  Putusan  Arbitrase  tidak  mengenal presiden atau yurisprudensi, Arbiter dapat mengambil keputusan atas dasar keadilan  dan  kepatutan (ex  aequo  et  bono) ,  tidak  semata-mata  atas  dasar ketentuan hukum, Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding, Putusan Arbitrase tidak terbatasi oleh batas yurisdiksi Negara.
2) Mediasi
10 Rachmadi  Usman, “Piihan  Penyelesaian  Sengketa  Diluar  Pengadilan”. (Bandung:PT.  Citra Aditya Bakti, 2013), h. 339
11 Badan  Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia,  “ Badan  Arbitrase  Pasar  Modal Indonesia“. URL:http://www.bapmi.org/in/faq.php.diakses tangggal 28 mei 2021 12 Badan  Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia,  “ Badan  Arbitrase  Pasar  Modal Indonesia“. URL:http://www.bapmi.org/in/faq.php.diakses tangggal 6 Juni 2021.
13 Badan  Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia, “Badan  Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia”, URL: http://www.bapmi.org/in/faq.php. diakses tanggal 10 Juni 2021.
Salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  BAPMI  menggunakan mediasi.  Adapun  mediasi  di  BAPMI  merupakan  cara  penyelesaian  masalah melalui perundingan diantara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak  ketiga  yang  netral  dan  independen,  yang  disebut  mediator.  Dalam proses  mediasi  di  BAPMI,  mediator  tidak  diperbolehkan  bertindak  sebagai saksi/saksi  ahli  atau  konsultan  dalam  perkara  yang  sama.  Mediator  juga harus  mengambil  inisiatif  untuk  memulai  pertemuan,  mengusulkan  jadwal dan agenda pertemuan kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. 14
3) Pendapat Mengikat
Pendapat  mengikat  BAPMI  adalah  pendapat  yang  diberikan  oleh BAPMI  atas  permintaan  para  pihak  mengenai  penafsiran  suatu  ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang bisa membuka perselisihan lebih jauh. Hal ini dilakukan sebagai jaring pengaman agar meminimalisir sengketa yang akan terjadi  di  kemudian  hari.  Pendapat  ini  bertujuan  untuk  memberikan  satu pemahaman yang utuh kepada para pihak sehingga sengketa dapat dihindari.
Pendapat ini bersifat final dan mengikat para pihak yang memintanya untuk dilaksanakan,  oleh  karena  itu  tidak  dapat  diajukan  perlawanan  atau bantahan.  Adapun  setiap  tindakan  yang  bertentangan  dengan  pendapat mengikat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian. Sesuai dengan ketentuan Pasal  1338  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  mendefinisikan “semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 15
Berdasarkan  masalah  tersebut  maka  penulis  akan  meneliti  tentang bentuk  perlidungan  hukum  terhadap  para  nasabah  yang  dirugikan  akibat adanya  penipuan  dana  di  pasar  modal,  dan  Bagaimana  peran  dan  upaya Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  melindungi  nasabah  di  pasar  modal Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa di pasar modal sehingga penelitian ini  akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul:  Perlindungan  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap Penipuan Dana Nasabah Di Pasar Modal.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normative  melalui pendekatan  yuridis  yang  dilakukan  dengan  dengan  cara  mengkaji  berbagai aturan hukum seperti dalam Peraturan Undang-Undangan No. 8 Tahun 1995
14 Rachmadi  Usman, “Piihan  Penyelesaian  Sengketa  Diluar  Pengadilan”. (Bandung:PT.  Citra Aditya Bakti, 2013), h. 339 15 R.Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, “Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata” ,  (Jakarta:  PT Pradnya Paramita, 2008), h. 342.
78 | Anita, Muhammad Fachrurrazy, Firman Muhammad Arif,  Muammar Arafat Yusmad, dan Fitriani Jamaluddin
tentang Pasar Modal dalam BAB XI tentang penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan  orang  dalam,  serta  kasus-kasus  yang  berhubungan  dengan pasar  modal  yaitu  kasus  PT.  Sarijaya  Permana  Sekuritas.  Terkait  dengan penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dijelaskan dalam Al-Quran surah Saad ayat 26.
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Library Research (studi kepustakaan),  yaitu  suatu  teknik  pengumpulan  data  yang  mengumpulkan bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  seperti  buku, jurnal, dan media tulis online yang berkaitan dengan objek pembahasan.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis  data kualitatif  yaitu  menganalisis  data  dengan  cara  mengumpulkan  data, menyajikan  data  dan  menarik  kesimpulan,  kemudian  data  disusun  dalam bentuk deskriptif dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dalam bentuk  uraian  kalimat  yang  logis,  kemudian  ditafsirkan  dan  diberi kesimpulan.

## Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Para Nasabah yang di Rugikan Akibat Adanya Penipuan Dana di Pasar Modal
Pelaku  pasar  modal  dituntut  untuk  memahami  dan  menguasai  sistem hukum  yang  menjadi  landasan  bergeraknya  industri  pasar  modal  di Indonesia.  Secara  khusus,  hukum  pasar  modal  memiliki  karakteristik  yang berbeda dengan sistem hukum lainnya. Dengan mengetahui sumber-sumber hukum  serta  perlindungan  hukum  yang  ada  di  dalamnya  dapat  membantu pengadilan dalam menetapkan suatu keputusan yang berlaku di pasar modal. Hal  ini  tentunya  juga  dapat  membuat  perusahaan  pasar  modal  berhati-hati dalam melakukan kegiatan dalam pasar modal. 16
Landasan hukum merupakan perangkat mutlak yang ada dan harus ada di  pasar  modal.  Hal  ini  terkait  dengan  luasnya  bidang  industri  yang  ada dalam pasar modal. Kehadiran Undang-Undang mengenai pasar modal begitu ditunggu oleh pihak-pihak terkait dalam industri pasar modal. 17
Tujuan  dari  adanya  landasan  hukum  ini  agar  pihak  yang  melakukan pelanggaran  tidak  dapat  menikmati  keuntungan  yang  diperolehnya  secara tidak sah melalui pengalihan atau pencairan asetnya yang ada pada lembaga
16 Mochamad  Ali  Fajar. “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Yang  Dirugikan  Akibat Adanya Penyalahgunaan Dana Oleh Direksi Dari Perusahaan Sekuritas Di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor. 72/PDT/2012/PT.DKI)”. Universitas Islam Malang Fakultas Hukum Malang 2022
17 Suratman, Munir, M. B. M & Rokhmatussa’dyah, A. “Aspek Hukum Pasar Modal “ . Malang: Setera Press. (2020). h. 13.
jasa  keuangan.  Otoritas  Jasa  Keuangan  merupakan  salah  satu  lembaga  yang berwenang  untuk  memberikan  perintah  tertulis  berupa  permintaan pemblokiran kepada lembaga jasa keuangan dimaksud serta perintah tertulis berupa pemindahbukuan dan pencairan aset kepada pihak  yang melakukan pelanggaran  serta  lembaga  jasa  keuangan.  Dana  yang  dihimpun  dari pengenaan  pengambilan  keuntungan  tidak  sah  dapat  digunakan  untuk memberikan  kompensasi  kerugian  kepada  korban  pelanggaran  atau pengembangan  industri  pasar  modal.  Melalui  pengenaan  pengambilan keuntungan  tidak  sah  kepada  pihak  yang  melakukan  atau  pihak  yang menyebabkan    terjadinya  pelanggaran  dimaksud.  Otoritas  Jasa  Keuangan dapat  melakukan  aksi remedial (remedial action) dengan membentuk dana kompensasi kerugian nasabah (Disgorgement Fund) yang akan dikembalikan kepada  nasabah  yang  dirugikan.  Dengan  adanya  pengaturan  mengenai pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian nasabah diharapkan  dapat  meningkatkan  perlindungan  dan  kepercayaan  nasabah dalam berinvestasi di pasar modal. 18
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  adalah  lembaga  Negara  yang  dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2011  yang  berfungsi menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non bank seperti asuransi, dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan,  dan  lembaga  jasa  keuangan  lainnya. Tugas  pengawasan  industri  keuangan  non  bank  dan  pasar  modal  secara resmi  beralih  dari  Kementerian  Keuangan  dan  Bapepam-LK  ke  OJK  pada tanggal  31  Desember  2012.  Sedangkan  pengawasan  di  sektor  perbankan beralih  ke  OJK  pada  tanggal  31  Desember  2013  dan  Lembaga  Keuangan Mikro pada tahun 2015.
Berdasarkan  kewenangan  OJK  Yang  telah  menetapkan  ketentuan  agar adanya  pencegahan  terjadinya  kerugian  bagi  nasabah.  Sebagaimana diuraikan dalam  Pasal 92 POJK No. 3/Pojk.04/2021 yang menguraikan:
1) OJK berwenang memberikan perintah tertulis kepada setiap pihak guna memenuhi  ketentuan  Peraturan  Undang-Undangan  dibidang  pasar modal,  mencegah  kerugian  masyarakat,  dan  melindungi  kepentingan masyarakat.
2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. Perintah untuk melaksanakan kegiatan tertentu, atau
18 Purboningtyas, D. A., & Prabandari, A. P . “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia  oleh  Securities  Investor  Protection  Fund”. Notarius,  12(2),  789-810.  (2019).  Hlm 807
80 | Anita, Muhammad Fachrurrazy, Firman Muhammad Arif,  Muammar Arafat Yusmad, dan Fitriani Jamaluddin
b. Perintah untuk tidak melaksanakan kegiatan tertentu.
3) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) dapat dikenakan secara  sendiri  atau  secara  bersama-sama  dengan  pengenaan  sanksi administratif.
4) Pihak yang tidak mematuhi perintah tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1)  diproses  lebih  lanjut  ke  tahap  penyidikan  sesuai  dengan  ketentuan undang- undang mengenai OJK.
5) Proses  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  tidak  menghapuskan kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan perintah tertulis.
6) Selain  pemrosesan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  OJK  dapat mengajukan gugatan perdata atau permohonan pernyataan pailit melalui Kejaksaan Republik Indonesia.
Menurut  Muchsin  perlindungan  hukum  adalah  suatu  hal  yang melindungi subjek-subjek hukum melalui Peraturan Undang-Undangan yang berlaku  dan  dipaksakan    pelaksanaannya  dengan  suatu  sanksi.  Perlidungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 19
1) Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mencegah  sebelum  terjadinya pelanggaran.  Hal  ini  terdapat  dalam  Peraturan  Undang-Undangan dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta  memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2) Perlindungan  hukum  refresif  adalah  perlindungan  akhir  yang  berupa sanksi  seperti  denda,  penjara,  dan  hukuman  tambahan  yang  diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 20
Perlindungan  hukum  merupakan  hak  setiap  warga  negara  terutama negara  yang  menetapkan  sebagai  negara  hukum,  sehingga  lahir  konsep adanya  supermasi  hukum.  Hakikat  perlindungan  hukum  adalah  kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau  untuk  mendapatkan  hak-haknya    berdasarkan  hukum  serta  menjamin adanya kepastian untuk  terwujudnya keadilan. 21
Berdasarkan  sistem  keperdataan,  maka  perbuatan-perbuatan  yang termasuk  dalam  kategori  pelanggaran  merupakan  bagian  dari  suatu perbuatan  melawan  hukum.  Ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata  yang mengatakan,  bahwa  tiap  perbuatan  melawan  hukum,  yang  menimbulkan
19 Muchsin. “Perlindungan Hukum Preventif Dan Perlindungan Hukum Refresif” 20 Muchsin, “Teori Perlidungan Hukum”. h. 8 21 Mhd. Teguh Syuhada Lubis. “ Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia ”. Medan: CV. Pustaka Prima, 2021, h. 186.
kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya menyebabkan  kerugian  itu  menggangti  kerugian  tersebut.  Selanjutnya menurut Pasal 1366 KUHPerdata, Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk  kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya,  tetapi  juga  untuk  kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. 22
Sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  111  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal,  yang  menyebutkan  sebagai  berikut: “ SetiapPihak  yang  menderita  kerugian  sebagai  akibat  dari  pelanggaran  atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi,  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  Pihak  lain  yang memiliki  tuntutan  yang  serupa,  terhadap  Pihak  atau  Pihak-Pihak  yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut”.
Perlu diperhatikan memang tuntutan ganti rugi yang dilayangkan oleh nasabah  yang  dirugikan  sebagai  akibat  dari  pelanggaran  Undang-Undang Pasar  Modal  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  sekuritas  sebagai  pihak  yang bertanggungjawab,  terlebih  dahulu  harus  dibuktikan  tentang  hal  benar tidaknya  pelanggaran  itu  dilakukan  oleh  perusahaan  sekuritas  yang dimaksud dan memang perusahaan tersebut yang harusnya bertangungjawab atas kerugian yang diderita nasabah. 23
Sebagaimana  ketentuan  Pasal  111  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1995  tentang  Pasar  Modal  di  atas,  tentu  merupakan  dasar  hukum  dari perlindungan hukum terhadap nasabah dari tindakan pelanggaran di bidang pasar  modal  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  sekuritas.  Demi  perlindungan terhadap  nasabah  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  perusahaan sekuritas  di  bidang  pasar  modal  yang  dapat  merugikan  pihak  nasabah, untukitu  OJK  berdasarkan  kewenangannya  telah  membuat  berbagai peraturan  untuk  melindungi  nasabah  diantaranya  yaitu  POJK  Nomor 65/Pojk.04/2020  tentang  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  Dan  Dana Kompensasi  Kerugian  Investor  di  Bidang  Pasar  Modal,  POJK  Nomor 49/Pojk.04/2016  tentang  Dana  Perlindungan  Pemodal,  POJK  Nomor 3/Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Tujuan  dari  perlindungan  hukum  adalah  untuk  mencapai  suatu keadilan,  sebab  fungsi  hukum  tidak  hanya  dalam  upaya  mewujudkan
22 P.N.H. Simanjuntak .” Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia”. Jakarta: Djambatan,2009, h. 357 23 Neneng  Dwiyanti. “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Atas  Kerugian  Akibat Pelanggaran Perusahaan Sekuritas”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2022
82 | Anita, Muhammad Fachrurrazy, Firman Muhammad Arif,  Muammar Arafat Yusmad, dan Fitriani Jamaluddin
kepastian  hukum,  tetapi  juga  agar  tercapainya  jaminan  dan  keseimbangan yang sifatnya tidak  sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi  berfungsi juga untuk  menciptakan  keseimbangan  antara  kepentingan  pengusaha  dengan konsumen  (nasabah),  penguasa/pemerintah  dengan  rakyat.  Bahkan  hukum sangat  dibutuhkan  untuk  melindungi  pihak  yang  lemah  atau  belum  kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. 24
Ketentuan  tersebut  juga  merupakan  bentuk  dari  perlindungan  hukum yang  dapat  diberikan  kepada  nasabah  yang  mengalami  kerugian  karena adanya  pihak  yang  melakukan  pelanggaran  di  bidang  pasar  modal.  Hal tersebut  senada  juga  dengan  ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata menyebutkan:  “ Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ”.
Akibat  dari  suatu  perbuatan  melawan  hukum  adalah  timbulnya kerugian.  Kerugian  sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum  diharuskan supaya  diganti  orang  yang  karena  salahnya  menimbulkan  kerugian  itu  atau oleh  sipelaku  perbuatan  melawan  hukum.  Dengan  demikian  Pasal  1365 KUHPerdata mengatur tentang kewajiban bagi sipelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang timbul karenanya di  satu pihak dan hak untuk penggantian kerugian bagi orang yang dirugikan. 25
Penegakan (perlindungan hukum) berbagai peraturan di bidang Pasar Modal,  perlu  diatur  ketentuan  tentang  pengenaan  sanksi  administratif. Dengan  mengingat  ragam  serta  jenis  pelanggaran  yang  ada  dalam  kegiatan Pasar  Modal,  maka  pada  dasarnyaPeraturanOtoritas  Jasa  Keuangan menyerahkan lebih lanjut mengenai pengaturan sanksi administrasi  kepada OJK dalam batas yang ditetapkan dalam POJK Nomor 3/Pojk.04/202.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas, merupakan kaidah- kaidah  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Undang-Undangan  demi  terciptanya perlindungan  hukum  bagi  para  nasabah  yang  merasa  dirugikan  akibat adanya  pihak  dalam  hal  ini  perusahaan  sekuritas  yang  melakukan pelanggaran  di  bidang  Pasar  Modal.  Dengan  kata  lain  dengan  adanya ketentuan sanksi tersebut, menjadi peringatan bagi perusahaan-perusahaan sekuritas  agar  memperhatikan  ketentuan  Undang-Undang  Pasar  Modal  dan tidak  melanggarnya,  yang  berpotensi  merugikan  para  nasabah.  Hal  ini  yang menyebabkan  pada  kenyataannya  jarang,  bahkan  sedikit  kasus  di  pasar
24 Dyah Ayu Purboningtyas dan Adya Prabandari. Op.Cit., hlm 793-794.
25 P.N.H. Simanjuntak .” Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia”. Jakarta: Djambatan,2009, h.
modal  yang  diselesaikan  hingga  kepengadilan  maupun  melalui  non  litigasi sendiri, tentunya  terjadi  karena  banyak  faktor  yang  melatarbelakangi. Pada umumnya  pelanggaran  di  pasar  modal  lebih  banyak  diselesaikan  secara internal  dengan  menjatuhkan  sanksi  administratif  maupun  jika membahayakan  sistem  pasar  modal  tersebut  baru  dilanjutkan  ketahap penyidikan.  Namun  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  pasar  modal belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 26
Bentuk pemberian sanksi administratif pada pihak pelanggar di bidang pasar  modal  guna  melindungi  nasabah  yang  dirugikan.  Sanksi  administratif tersebut  bukan  hanya  terdapat  dalam  1  (satu)  peratuaran  perundang- undangan saja, melainkan juga terdapat dibeberapa peraturan terkait sanksi administratif  bagi  pelaku  pelanggar.  Sanksi  administratif  tersebut  dapat dilihat  berdasarkan  ketentuan  Pasal  102  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 28 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  49  /Pojk.04/2016  tentang  Dana  Perlindungan  Pemodal, serta  Pasal  93  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  3/Pojk.04/2021 tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  di  Bidang  Pasar  Modal.  Untuk  itu  dapat dirangkai pada pokoknya bagi pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau menyebabkan  terjadinya  pelanggaran  atas  ketentuan  Peraturan  Undang- Undangan di bidang Pasar Modal, serta merugikan nasabah dapat dikenakan sanksi  administratif  berupa:  Peringatan  tertulis,  Denda  berupa  kewajiban untuk  membayar  sejumlah  uang  tertentu,  Pembatasan  kegiatan  usaha, Pembekuan kegiatan usaha, Pencabutan izin usaha, Pembatalan persetujuan, Pembatalan  pendaftaran,  Pencabutan  efektifnya  Pernyataan  Pendaftaran; dan/atau pencabutan izin orang perseorangan.
Dapat  dipahami  bahwa  nasabah  merupakan  suatu  proses  yang menyangkut resiko. Oleh karena itu, perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah dalam suatu kegiatan bisnis, harus mencakup jaminan terhadap nasabah  untuk  memperoleh  informasi  yang  lengkap  mengenai  risiko investasi yang dihadapi. Esensi perlindungan nasabah dalam kegiatan pasar modal terlihat dari bentuk-bentuk pengaturan yang dikeluarkan baik melalui Undang-Undang, maupun peraturan-peraturan lainnya. 27
26 Raysa Mayasonda, dkk. “Kajian Terhadap Rencana Pengaturan Disgorgement Dalam Pasar Modal Indonesia” . Dalam jurnal cendekia hukum, Volume 6, Nomor 1, September 2020, h. 3.
27 Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. Op.Cit., h.  351.
84 | Anita, Muhammad Fachrurrazy, Firman Muhammad Arif,  Muammar Arafat Yusmad, dan Fitriani Jamaluddin

## Peran dan Upaya Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah di Pasar Modal
Munculnya  pelanggaran  di  bidang  pasar  modal  tidak  terlepas  dari adanya  persaingan  antara  perusahaan  efek  yang  melakukan  kegiatan usahanya  di  bursa  efek  dalam  pasar  modal.  Akibat  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  perusahaan  efek  tersebut,  secara  umum  berakibat  nasabah menderita kerugian. Oleh karena itu diperlukanlah peran   beserta upaya dari lembagan/instansi  (sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah)  yang berwenang  untuk  menyelesaikan  persoalan  terkait  pelanggaran  di  bidang pasar  modal  yang  dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan  efek  (sekuritas) tersebut.  Pembangunan  perekonomian  nasional  yang  diselenggarakan berdasarkan demokrasi eknomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Peningkatan  pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh kinerja organ dalam perusahaan terbatas  (seperti  perusahaan  efek)  yang  dapat  menjamin  iklim  dunia  usaha yang kondusif. 28
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  OJK  me    mpunyai peran  untuk    membentuk  peraturan-peraturan  guna  perbaikan  di  bidang pasar  modal  termasuk  untuk  melindungi  nasabah  sebagai  konsumen. Peraturan OJK yang dimaksud yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/Pojk.04/2021  tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  di  Bidang  Pasar  Modal. Sehingga dengan POJK Nomor 3/Pojk.04/2021 mempertegas kedudukan OJK yang  berperan  sebagai  lembaga  yang  melakukan  pengaturan  dan pengawasan  demi  tujuan  perlindungan  nasabah  atas  kerugian  yang  di akibatkan  pihak  yang  melanggar  peraturan  di  bidang  Pasar  Modal. Sebelumnya  juga  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  OJK,  OJK  melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap salah satunya ialah kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
Peran  OJK  dalam  melaksanakan  tugas  pengaturan  dalam  melindungi pada  kegiatan  di  pasar  modal,  dapat  terlihat  secara  rinci  pada  ketentuan Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  OJK,  yang menguraikan sebagai berikut:
Untuk  melaksanakan  tugas  pengaturan  sebagaimana  dimaksud dalamPasal 6, OJK mempunyai wewenang:
28 Tuti  Rastuti.  “ Seluk  Beluk  Perusahaan  dan  Hukum  Perusahaan” .  Bandung:  PT.  Refika Aditama,2015, h. 138.
1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini
2. Menetapkan Peraturan Undang-Undangan di sektor jasa keuangan
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
6. Menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan  perintah  tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
7. Menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan  pengelola  statuter pada Lembaga Jasa Keuangan
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,
9. Menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  pengenaan  sanksi  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang  undangan  di  sektor  jasa keuangan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat pentingnya peran OJK dalam fungsi pengaturan pada kegiatan lembaga jasa keuangan khususnya di bidang Pasar  Modal.  Terlebih  pada  saat  sekarang  ini  pada  kegiatan  usaha  pasar modal  terdapat  banyak  persoalan  berupa  pelanggaran  di  bidang  peraturan Pasar  Modal.  Berbagai  aturan  yang  berlaku  hingga  saat  ini  sebagai  bentuk kepastian  hukum  dalam upaya  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  terhadap kerugian yang dialaminya akibat dari adanya pelanggaran Peraturan Undang- Undangan dalam pasar modal. Namun berbagai kerugian yang timbul akibat pelanggaran  hukum  pasar  modal  saat  ini  sangat  jarang  yang  dapat terfasilitasi  melalui  aturan  perlindungan  nasabah  yang  ada  secara  perdata ini.
Salah satu alasan terkuat belum efektifnya perlindungan hukum nasabah terhadap  kerugian  akibat  pelanggaran  hukum  pasar  modal  karena  mindset dari  nasabah  yang  beranggapan  bahwa  setiap  kerugian  yang  terjadi merupakan  risiko  serta  konsekuensinya  dalam  berinvestasi  yang  tentunya mengakibatkan  tidak  adanya  motivasi  serta  inisiatif  dari  nasabah  untuk mengajukan  ganti  rugi  serta  meminta  pertanggung  jawaban  kepada  pelaku pelanggaran  peraturan  perundang-  undangan  di  pasar  modal,  namun  tidak jarang  juga  nasabah  tidak  sadar  akan  kerugian  yang  dialaminya  karena karakteristik  pelanggaran  di  pasar  modal  yang  dilakukan  secara  rapi  dan sempurna  sehingga  mengakibatkan  nasabah  tidak  menyadari  pelanggaran maupun kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. 29
OJK  dibentuk  dengan  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  jasa  keuangan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan  akuntabel,  serta  mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh
29 Raysa  Mayasonda,  dkk. “Kajian  Terhadap  Rencana  Pengaturan  Disgorgemen  Dalam  Pasar Modal Indonesia” . Dalam jurnal cendekia hukum, Volume 6, Nomor 1, September 2020
86 | Anita, Muhammad Fachrurrazy, Firman Muhammad Arif,  Muammar Arafat Yusmad, dan Fitriani Jamaluddin
secara  berkelanjutan  dan  stabil,  dan  mampu  melindungi  kepentingan konsumen  dan  masyarakat.  Dengan  tujuan  ini,  OJK  diharapkan  dapat mendukung  kepentingan  sektor  jasa  keuangan  nasional  sehingga  mampu meningkatkan  daya  saing  nasional.  Selain  itu,  OJK  harus  mampu  menjaga kepentingan  nasional,  antara  lain,  meliputi  sumber  daya  manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap  mempertimbangkan  aspek  positif  globalisasi.  Otoritas  Jasa  Keuangan dibentuk  dan  dilandasi  dengan  prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  baik,  yang meliputi  independensi,  akuntabilitas,  pertanggung  jawaban,  transparansi, dan kewajaran ( fairness ). 30
Peran  OJK  dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  perlindungan nasabah  yang  mengalami  kerugian  akibat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Perusahaan Sekuritas, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang OJK, yaitu peran OJK dalam fungsi pengawasan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Menetapkan  kebijakan  operasional  pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan.
2. Mengawasi  pelaksanaan  tugas  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh Kepala Eksekutif.
3. Melakukan  pengawasan,  pemeriksaan,  penyidikan,  perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa  Keuangan, pelaku, dan/atau  penunjang  kegiatan  jasa  keuangan  sebagaimana  dimaksud dalam Peraturan Undang-Undangan di sektor jasa keuangan.
4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
7. Menetapkan  sanksi  administratif  terhadap  pihak  yang  melakukan pelanggaran  terhadap  peraturan  perundangundangan  di  sektor  jasa keuangan.
8. Memberikan  dan/atau  mencabut:Izin  usaha,orang  perseorangan, Efektifnya  pernyataan  pendaftaran,  Surat  tanda  terdaftar,  Persetujuan melakukan  kegiatan  usaha,  Pengesahaan,  Persetujuan  atau  penetapan pembubaran,  dan  Penetapan  lain,  sebagaimana  dimaksud  dalam Peraturan Undang-Undangan di sektor jasa keuangan. 31
Peran  atau  tugas  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  OJK  menggunakan sistem pengawasan yang terintegrasi, dimana seluruh aktifitas di bidang jasa keuangan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  lembaga  keuangan  di  Indonesia harus tunduk pada OJK, kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
30 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
31 Pasal 9 Tentang Otoritas Jasa Keuangan , peran OJK dalam fungsi pengawasan
Terpadunya  kebijakan  yang  ditetapkan  dan  dijalankan  OJK  menjadi  ukuran terintegrasinya pelaksanaan tugas OJK. 32
Perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  dilaksanakan  berdasarkan prinsip  adanya  jaminan  pemerintah  agar  nasabah  dapat  memperoleh informasi dan faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Prinsip ini menjiwai Undang-Undang Pasar Modal. 33 OJK melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  berlandaskan  asas-asas  sebagai berikut: Asas independensi, Asas kepastian hukum, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas profesionalitas, Asas integritas, Asas akuntabilitas. 34
Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip “ checks and balances ”. Hal  ini  diwujudkan  dengan  melakukan  pemisahan  yang  jelas  antara  fungsi, tugas,  dan  wewenang  pengaturan  dan  pengawasan.  Fungsi,  tugas,  dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui  pembagian  tugas  yang  jelas  demi  pencapaian  tujuan  Otoritas  Jasa Keuangan.  Tugas  anggota  Dewan  Komisioner  meliputi  bidang  tugas  terkait kode etik, pengawasan internal melalu mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan  konsumen,  serta  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengawasan untuk  sektor  Perbankan,  Pasar  Modal,  Perasuransian,  Dana  Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 35
Begitu rumitnya mekanisme dalam kegiatan pasar modal dan banyaknya para  pelaku  pasar  modal,  menimbulkan  persolan-persoalan  dalam  hukum pasar  modal.  Setelah  dikemukakan  beberapa  persoalan  hukum  diatas  atau hal  yang  cukup  penting  untuk  dikaji  yaitu  masalah  tanggung  jawab  para pelaku,  jika  terjadi  hal-hal  yang  merugikan  pihak-pihak  tertentu  atau merugikan kepentingan umum untuk menentukannya tidaklah mudah, akan tetapi tergantung kepada berbagai faktor, situsi dan kondisi oleh karenanya diperlukan  pendekatan case  by  case .  Namun  demikian  kita  dapat  menarik secara umum berdasarkan general law yaitu bahwa setiap pihak yang terlibat dalam  kegiatan  pasar  modal  dapat  diminta  tanggung  jawab  hukum  apabila terdapat  unsur  kesalahan.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  kegiatan  pasar  modal ada kemungkinan banyak yang ikut mengkontribusi kesalahan secara yuridis
32 Purboningtyas dan Adya Prabandari. Op.Cit ., hlm 794.
33 Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. Op.Cit ., hlm 360.
34 Penjelasan Atas Undang-UndangNomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
88 | Anita, Muhammad Fachrurrazy, Firman Muhammad Arif,  Muammar Arafat Yusmad, dan Fitriani Jamaluddin
sehingga terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat tersebut. 36 Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya hukum dari lembaga yang berwenang dalam hal ini  ialah  OJK  untuk  mengatasi  persoalan-persoalan  di  bidang  pasar  modal, khususnya  terhadap  pelanggaran  di  bidang  pasar  modal  yang  merugikan pihak nasabah.
Hukum  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia  berbeda  dengan norma-norma  yang  lain.  Karena  hukum  itu  berisi  perintah  dan/atau larangan,  serta  membagi  hak  dan  kewajiban.  Sudikno  Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum  dan  perlindungan  hukum.  Sudikno  Mertokusumo  berpendapat bahwa: Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai  tujuan.  Hukum  mempunyai  sasaran  yang  hendak  dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib,  menciptakan  ketertiban  dan  keseimbangan.  Dengan  tercapainya ketertiban  didalam  masyarakat  diharapkan  kepentingan  manusia  akan terlindungi.  Dalam  mencapai  tujuannya  itu  hukum  bertugas  membagi  hak dan  kewajiban  antar  perorangan  didalam  masyarakat,  membagi  wewenang dan menegur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. 37
Atas  dasar  ketentuan  diatas,  maka  dapat  dipahami  upaya  yang  dapat dilakukan  OJK  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  keadilan  dalam penegakan hukum di bidang pasar modal demi perlindungan nasabah adalah melalui  penerapan  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  ( Disgorgement ) Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dilakukan agar Pihak yang melakukan pelanggaran  tidak  dapat  menikmati  keuntungan  yang  diperolehnya  secara tidak sah.

## Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal
Terdapat  asas-asas  umum  dalam  Hukum  Islam  yang  dapat  diterapkan dalam  persoalan  hukum  yang  dihadapi  oleh  umatnya.  Asas  umum  hukum Islam meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum, antara lain adalah asas  keadilan,  asas  kepastian  hukum,  asas  kemanfaatan.  Dalam  lapangan hukum  perdata,  dikenal  asas  kebolehan  atau  mubah,  asas  kemaslahatan hidup,  asas  kebebasan  dan  kesukarelaan,  asas  adil  dan  mudarat  dan mengambil    manfaat,  asas  kebajikan,  asas  kekeluargaan,  asas  adil  dan berimbang, asas mendahulukan kewajiban dari hak, asas larangan merugikan
36 Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti. Op.Cit ., hlm 354.
37 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. Op.Cit ., hlm 267.
diri  sendiri  dan  orang  lain,  asas  kemampuan  berbuat,  asas  kebebasan berbuat, asas kebebasan berusaha, asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa,  asas  perlindungan  hak,  asas  hak  milik berfungsi  sosial,  asas  perjanjian tertulis atau diucapkan didepan sanksi. 38
Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam, bahkan  disebutkan  sebagai  asas  bagi  semua  asas  huum  Islam.  dalam  Al- Quran  disebutkan  lebih  dari  1000  kali.  Dalam  asas  keadilan  ini  menyuruh manusia  berlaku  adil  dan  menegakan  keadilan.  Sebagaimana  disebutkan dalam  Al-Quran  surah  Sad  ayat  26.  Allah  Swt  memerintahkan  penegak hukum  sebagai  khalifah  di  bumi  menyelenggarakan  hukum  sebaik-baiknya, berlaku  adil  terhadap  sesama  manusia,  tanpa  memandang  kedudukan,  asas usul  dan  keyakinan  yang  dipeluk  oleh  pencari  keadilan  itu. 39 Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Sad 26 yang berbunyi:
ى ٰوَهْلا ِعِبَّتَت  َلْ َو ِ قَحْلاِب  ِساَّنلا َنْيَب ْمُكْحاَف  ِض ْرَ ْلْا ىِف ًةَفْيِلَخ َكٰنْلَعَج اَّنِا ُدواَدٰي ُيَف ِلْيِبَس  ْنَع  َكَّل ِض ِ هاللّٰ ِهاللّٰ ِلْيِبَس  ْنَع َن ْوُّل ِضَي َنْيِذَّلا َّنِا ٌدْيِدَش  ٌباَذَع ْمُهَل اَمِب

## ِباَس ِحْلا َم ْوَي ا ْوُسَن
Terjemahan :
“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di  muka  bumi,  maka  berilah  keputusan  (perkara)  di  antara  manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan  kamu  dari  jalan  Allah.  Sesungguhnya  orang-orang  yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. 40
Ayat ini, Allah menjelaskan pengangkatan Nabi Daud sebagai penguasa dan  penegak  hukum  di  kalangan  rakyatnya.  Allah  menyatakan  bahwa  dia mengangkat Daud sebagai penguasa yang memerintah kaumnya. Pengertian penguasa  diungkapkand  engan  khalifah,  yang  artinya  pengganti,  adalah sebagai  isyarat  agar  Daud  dalam  menjalankan  kekuasaannya  selalu  dihiasi dengan  sopan-santun  yang  baik,  yang  di  ridhai  Allah,  dan  dalam melaksanakan  peraturan  hendaknya  berpedoman  kepada  hidayah  Allah. Dengan  demikian,  sifat-sifat  khalifah  Allah  tercermin  pada  diri  pribadinya.
38 Dr. Muzakkir Abubakar, S.H., S.U. “Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Menurut Sistem Hukum Islam”. h. 7-10.
39 AM saifuddin ,”Sistem Ekonomi Islam”. Panjimas No. 411, 1983: h. 45.
40 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan , (Surabaya:Sad:26)
90 | Anita, Muhammad Fachrurrazy, Firman Muhammad Arif,  Muammar Arafat Yusmad, dan Fitriani Jamaluddin
Rakyatnya pun tentu akan menaati segala peraturannya dan tingkah lakunya yang  patut  diteladani.  Selanjutnya  Allah  menjelaskan  bahwa  Dia  menyuruh Nabi  Daud  agar  memberi  keputusan  terhadap  perkara  yang  terjadi  antara manusia dengan keputusan yang adil dengan berpedoman pada wahyu yang diturunkan  kepadanya.  Dalam  wahyu  itu  terdapat  hukum  yang  mengatur kesejahteraan  manusia  di  dunia  dan  kebahagiaan  mereka  di  akhirat.  Oleh sebabitu  Allah  melarang  Nabi  Daud  memperturutkan  hawa  nafsunya  dalam melaksanakan  segala  macam  urusan  yang  berhubungan  dengan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Pada Ayat  ini terdapat  isyarat  yang  menunjukkan  pengangkatan  Daud  sebagai  rasul  dan tugas-tugas  apa  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  seorang  rasul  yang mengandung  pelajaran  bagi  para  pemimpin  sesudahnya  dalam melaksanakan  kepemimpinannya.  Pada  akhirayat  Allah  menjelaskan  akibat dari orang yang memperturutkan hawa nafsu dan hukuman apa yang pantas dijatuhkan  kepadanya.  Memperturutkan  hawa  nafsu  menyebabkan seseorang  kehilangan  kesadaran.  Dengan  demikian,  ia  akan  kehilangan control pribadi sehingga ia tersesat dari jalan yang di ridhai Allah. Kemudian apabila  kesesatan  itu  telah  menyelubungi  hati  seseorang,  ia  lupa  akan keyakinan  yang  melekat  dalam  hatinya  bahwa  diatas  kekuasaannya  masih ada yang lebih berkuasa. Itulah sebabnya orang yang memperturutkan hawa nafsu  itu  diancam  dengan  ancaman  yang  keras,  yang  akan  mereka  rasakan deritanya dihari pembalasan, hari diperhitungkannya seluruh amal manusia guna diberi balasan yang setimpal. 41
Penyelesaian  sengketa  dalam  Islam  mengandung  makna  baik  sebagai lembaga  yang  dapat  menyelesaikan  masalah  adalah  melalui  mekanisme perdamaian (sulh), arbitrase (tahkim), dan pengadilan (Al- qada). 42

## 1) Konsep perdamaian (sulh)
Konsep  perdamaian  seperti  yang  terdapat  didalam  kitab-kitab  fiqih merupakan  suatu  doktrin  utama  hukum  Islam  dalam  konteks  muamalah untuk menyelesaiakan persengketaan.  Perdamaian bukanlah hanya pranata hukum  positif  semata,  melainkan  lebih  kepada  sifat  fitrah  manusia,  yang pada dasarnya manusia memang menginginkan perdamaian. 43
41 Departemen Agama RI, Tafsir Al-Qur’an dan Terjemahan ,  (Surabaya:Sad:26) 42 Yusna Zaidah,” Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syariah Di Indonesia”. Aswaja Pressindo, Yogjakarta, 2015, h. 5 43 Abdul Manan,” Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan  Agama”.
Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012, h. 437
Sulh secara  bahasa  adalah  meredam  pertikaian.  Menurut  istilah sulh artinya  akad  atau  perjanjian  yang  dibuat  untuk  menyelesaiakan  pertikaian antara  dua  pihak  yang  bersengketa  guna  untuk  mencapai  kesepakatan damai. 44 Menurut  Sayyid  Sabiq, sulh adalah  akad  yang  mengakhiri persengketaan antara dua pihak. 45
Sulh merupakan  kesepakatan  antara  para  pihak  yang  bersengketa untuk  membuat  kesepakatan  damai.  Imam  Zakariya  menyebutkan sulh merupakana  kad  yang  dibuat  oleh  para  pihak  yang  membuat  kesepakatan untuk  mengakhiri  persengketaan  mereka. 46 Kedudukan sulh dalam  Islam sangat jelas  karena merupakan salah satu jalan penyelesaian sengketa yang sangat  disukai  oleh  pihak-pihak  yang  ingin  menyelesaikan  persengketaan. Islam  sangat  menitik  beratkan  pemakaian  konsep sulh ini.  Mekanisme  ini sering  dipakai  dalam  persengketaan  yang  melibatkan  kontrak perdagangan. 47

## 2) Konsep Arbitrase (tahkim)
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalan  tahkim  telah  lama  dipraktekkan sejak zaman Rasulullah Saw. Menurut bahasa, tahkim bermakna permintaan memutuskan  hukuman.  Menurut  Wahbah  Al-Zuhaili,  seorang  ulama kontemporer  dalambidanghukum  Islam,  tahkim  adalah  apabila  kedua  bela pihak  yang  bersengketa  mengangkat  seseorang  untuk  menyelesaikan persengketaan antar mereka. 48
Tahkim adalah  tempat  berlindungnya  kedua  belah  pihak  yang bersengketa kepada seseorang yang mereka sepakati dan disetujui serta rela menerima  keputusan  orang  yang  ditunjuk  untuk  menyelesaikan  sengketa mereka,  atau  tempat  berlindungnya  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa kepada  seseorang  yang  mereka  tunjuk  (sebagai  penengah)  untuk memutuskan  atau  menyelesaiakan  persengketaan  yang  terjadi  diantara mereka.  Kedua  definisi  tersebut  menunjukkan  bahwa  pengangkatan  dan pemilihan seorang juru damai (hakam) dilakukan secara sukarela oleh kedua
44 AW  Munawir.  “ Kamus  Al-Munawir”, Yogjakarta:Pondok  Pesantren  Al-Munawir  ,  1984,  h. 437 45 Sayyid Sabiq .”Fiqh Sunnah”. Juzu’3, Dar Al-Fath, Kairo, 2000, h. 210 46 Abu  Zakariya  bin  Yahya-Nawawi .”Mugni  Al-Muhtaj,  dikutip  Dari  Syahrial  Abbas,  Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional ”. Kencana, Jakarta 2009, h. 160
47 Rahma Ismail. “Mekanisme Penyelesaian Pertikaian Alternatif dan Perbandingannya Dengan Islam, Makalah Undang-Undang Jilid 1”. UKM, Bangi, 2003, h. 47 48 Wahbah Al-Zuhaili. “ Al-Fiqh Al-Islamiyah Wa Adilatullah”. Damaskus, Dar Al Fikr. 1997
92 | Anita, Muhammad Fachrurrazy, Firman Muhammad Arif,  Muammar Arafat Yusmad, dan Fitriani Jamaluddin
belah pihak yang terlibat persengketaan. 49 Untuk melaksanakan tugas sebagai juru  damai  tidak  ada  pejabat  resmi,  artinya  jika  terjadi  persengketaan tersebut  maka  akan  ditunjuk  juru  damai  yang  bertugas  menyelesaikan persengketaan tersebut. 50

## 3) Lembaga Peradilan Syariah (Al-Qada)
Hukum  Islam  tidak  dapat  dipisahkan  dari  realitas  masyarakat,  untuk dapat  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  didalam  Hukum  Islam  diperlukan peradilan  yang  dalam  Islam  disebut Al-Qada.  Al-  Qada dibutuhkan  untuk mengatur  masalah-masalah  yang  tumbuh  didalam  masyarakat  yang berkaitan  dengan  tingkah  laku  manusia  yang  pada  dasarnya  bersifat mementingkan  diri  sendiri.  Lembaga  peradilan  ini  merupakan  wujud  dari realisasi  sosial.  Dalam  hal  ini,  terlihat  bahwa  hukum  Islam  bukan  hanya sekedar  ketentuan  yang  dipaksakan  dari  luar  masyarakat,  hal  ini dikarenakan  lembaga  peradilan  yang  menguji  berlaku  atau  tidaknya ketentuan  hukum  tersebut  ditentukan  oleh  bentuk  kekuasaan  yang  ada dalam  masyarakat.  Menurut  konsep  Fiqh,  kekuasaan  lembaga  peradilan merupakan limpahan dari kekuasaan umum. 51
Peradilan syariah adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis- jenis  perkara  yang  boleh  diselesaikan  seluruhnya  merupakan  jenis  perkara menurut  agama  Islam.  Lebih  jelasnya,  Pengadilan  Syariah  merupakan peradilan  Islam  limitif  yang  disesuaikan  dengan  keadaan  di  Indonesia.  Jika ditinjau  dari  asas-asas  hukum  acara,  tentunya  ada  prinsip-prinsip kesamaannya  secara  umum  disamping  secara  khusus  tentu  ada  pula perbedaan antara hukum acara peradilan umum dan hukum acara perdata.
Bentuk mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam pasar modal diantaranya:
1. Negosiasi  merupakan  proses  unik  dimana  keterlibatan  pihak  ketiga netral  tidak  diperlukan.  Para  pihak  bersengketa  mengontrol  sendiri proses  dan  hasilnya.  Berbeda  dengan  proses  alternatif  penyelesaian sengketa  lain,  seperti  halnya  mediasi,  yang  mana  pihak  ketiga  netral diperlukan  untuk  memfasilitasi  negosiasi  antara  pihak  bersengketa. Negosiasi  dilakukan  semata-mata  didasari  oleh  kebijaksanaan  pihak
49 Abdul Aziz Dahlan. “Ensiklopedia Hukum Islam”. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve , Jakarta. 1997, h. 157.
50 Ramlah Yusuf Rangkuti. “ Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam, Instrumen  Penting Bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang” . Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 2001. h, 143.
51 Salam Madkur, “Al-Qadha’ fi al- Islam” Kairo, Dar al-Nahdhah al-Arabiyah 1964, h. 30-31
bersengketa  dan  hanya  patuh  pada  ketentuan-ketentuan  mereka  yang tetapkan sendiri.
2. Mediasi.  Salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  populer.  Mediasi dapat digunakan penyelesaian berbagai sengketa, seperti sengketa antar individu,  sengketa  bisnis,  dan  lain-lain.  Mediasi  merupakan  negosiasi yang  difasilitasi,  artinya  mediasi  terdapat  proses  negosiasi  melibatkan pihak ketiga netral, disebut sebagai mediator. Mediator membantu pihak bersengketa bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa.
3. Konsiliasi  yaitu  suatu  penyelesaian  sengketa  yang  berkaitan  investasi pihak ketiga/konsiliator, yang mana konsiliator bersifat aktif, mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya  ditawarkan  kepada  para  pihak  yang  bersengketa.  Apabila pihak  yang  bersengketa  tidak  mampu  merumuskan  suatu  kesepakatan, maka  pihak  ketiga  dapat  mengajukan  usul  solusi  jalan  keluar  dari sengketa.  Oleh  karena  itu,  konsiliator  tidak  berwenang  membantu putusan, namun hanya berwenang membuat rekomendasi, pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak.
4. Arbitrase  sebagai  bentuk  ajudikasi  dimana  pembuat  keputusan  netral bukan  seorang  hakim  atau  pejabat  lembaga  pemerintahan.  Arbitrase dikategorikan  sebagai  bentuk  ajudikasi  karena  dalam  prosesnya seseorang adjudicator memutuskan  hasil  sengketa.  Ada  dua  bentuk arbitrase  yaitu, arbitrasead  hoc dan arbitrase  institusional.  Arbitrasead hoc yaitu  arbitrase  tidak  berlembaga,  arti  arbitrase ad  hoc bersifat insidental,  dibentuk  khusus  untuk  memeriksa  dan  memutus penyelesaian  sengketa  tertentu  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Arbitrase ad  hoc dibentuk  setelah  sengketa  terjadi  dan  keberadaannya  berakhir setelah sengketa diputuskan. 52
Pada  dasarnya  akar  dari  bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa tentunya  karena  adanya  perundingan  dan  hasil  kata  sepakat  seperti negosiasi dan mediasi. Segala efektivitas sangat ditentukan dari itikad baik para pihak dengan menaati hasil perundingan atau sepakat tersebut. Secara teori seharusnya tidak mungkin ada kesepakatan damai yang tidak dipatuhi dan dijalankan oleh salah satu pihak guna memenuhi sepakat damai dengan secara  rela  dari  pihak.  Sehingga  tidak  ada  unsur  paksa  dari  pihak  ketiga guna  mencapai  hasil  akhir  dari  proses  perundingan.  Setiap  tindakan  salah
94 | Anita, Muhammad Fachrurrazy, Firman Muhammad Arif,  Muammar Arafat Yusmad, dan Fitriani Jamaluddin
satu  pihak  bertentangan  dengan  hasil  sepakat  tersebut  menjadi  tindakan wanprestasi. 53
Arbitrase  menjadi  salah  alternatif  penyelesaian  sengketa  para  pihak yang  menyerahkan  kewenangan  kepada  pihak  netral  yang  disebut  dengan arbiter,  guna  mendapatkan  putusan.  Arbitrase  memiliki  kemiripan  sistem beracara  dengan  litigasi  pengadilan,  dan  arbiter  mirip  hakim,  namun  ada beberapa perbedaan mendasar, yakni
1. Jika arbitrase sifatnya tertutup untuk umum, namun pengadilan sifatnya terbuka untuk umum.
2. Tuntutan  arbitrase  dapat  terjadi  berdasarkan  perjanjian  arbitrase, sedangkan pengadilan tidak membutuhkan persetujuan pihak lawan.
3. Proses bicara arbitrase fleksibel, sedangkan pengadilan kaku.
4. Arbiter  dapat  dipilih  berdasarkan  keahliannya,  sedangkan  hakim  tidak dapat dipilih oleh para pihak.
5. Putusan arbitrase bersifat final, sedangkan pengadilan dapat mengajukan ketidakpuasan  ke  pengadilan  lebih  tinggi  yaitu  banding,  kasasi,  dan  PK (Peninjauan Kembali).
6. Hakim mengenai yurisprudensi, arbiter tidak.
7. Hakim cenderung memutus perkara atas dasar ketentuan hukum, arbiter dapat pula memutuskan atas dasar keadilan dan kepatutan. 54

## PENUTUP
1. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  sekuritas  Sebagaimana ketentuan  Pasal  111  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang Pasar  Modal  di  atas,  tentu  merupakan  dasar  hukum  dari  perlindungan hukum  terhadap  nasabah  dari  tindakan  pelanggaran  di  bidang  pasar modal  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  sekuritas.  Demi  perlindungan terhadap  nasabah  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  perusahaan sekuritas  di  bidang  pasar  modal  yang  dapat  merugikan  pihak  nasabah, untuk  itu  OJK  berdasarkan  kewenangannya  telah  membuat  berbagai peraturan untuk melindungi  nasabah diantaranya yaitu POJK Nomor 65 /Pojk.04/2020  tentang  Pengembalian  Keuntungan  Tidak  Sah  Dan  Dana Kompensasi  Kerugian  nasabah  di  Bidang  Pasar  Modal,  POJK  Nomor
53 Ruru, Bacelius, “Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Mel alui Mekanisme Penyelesaian Di Luar Pengadilan” 2007. http://www.bapmi.org/en/ref_articles5.php
54 BEJ,  Tim, “BAPMI  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  di  Pasar  Modal”.  2007. http://bapm.org/in/ref _articles15.php
49/Pojk.04/2016  tentang  Dana  Perlindungan  Pemodal,  POJK  Nomor 3/Pojk.04/2021  tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  Di  Bidang  Pasar Modal.
2. Peran  dan  upaya  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  melidungi  nasabah  di pasar  modal.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  OJK mempunyai  peran  untuk  membentu  peraturan-peraturan  guna perbaikan  di  bidang  pasar  modal  termasuk  untuk  melindungi  nasabah sebagai  konsumen.  Peraturan  OJK  yang  dimaksud  yaitu  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Sehingga dengan POJK Nomor  3/Pojk.04/2021  mempertegas  kedudukan  OJK  yang  berperan sebagai  lembaga  yang  melakukan  pengaturan  dan  pengawasan  demi tujuan perlindungan nasabah atas kerugian yang diakibatkan pihak yang melanggar  peraturan  di  bidang  Pasar  Modal.  Sebelumnya  juga  dalam Pasal  6  Undang-Undang  OJK,  OJK  melaksanakan  tugas  pengaturan  dan pengawasan  terhadap  salah  satunya  ialah  kegiatan  jasa  keuangan  di sektor Pasar Modal
3. Penyelesaian  sengketa  dalam  Islam  mengandung  makna  baik  sebagai lembaga  yang  dapat  menyelesaikan  masalah  adalah  melalui  mekanisme perdamaian ( sulh), arbitrase ( tahkim), dan pengadilan (Al- qada). Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan  kelangsungan  hidupnya  atau  mengenai  bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku: Andrew M. Chisholm, “An Introduction to Capital Market, Products, Strategies, Participants,John Willey & Son. Ltd”., New York, 2002, h. 1. Alan  N.  Rechtschaffen., “Capital  markets,  Derivatives  and  The  Law,  Oxford University Press”, Inc., New York, 2009, h. 4.
A. Abdurrahman, “Ensiklopedi Ekonomi Keuangan  dan Perdagangan”, Jakarta, Pradnya Paramita, 19921, h. 169.
Abdul Aziz Dahlan. “Ensiklopedia Hukum Islam”. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve , Jakarta. 1997, h. 157.
Abdul  Manan,” Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif  Kewenangan Peradilan  Agama”. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012, h. 437
AW  Munawir.  “ Kamus  Al-Munawir”, Yogjakarta:Pondok  Pesantren  Al- Munawir, 1984, h. 437
96 | Anita, Muhammad Fachrurrazy, Firman Muhammad Arif,  Muammar Arafat Yusmad, dan Fitriani Jamaluddin
Abu  Zakariya  bin  Yahya-Nawawi .”Mugni  Al-Muhtaj,  dikutip  Dari  Syahrial Abbas,  Mediasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan Hukum Nasional ”. Kencana, Jakarta 2009, h. 160
AM saifuddin ,”Sistem Ekonomi Islam”. Panjimas No. 411, 1983: h. 45. Dr.  Muzakkir  Abubakar,  S.H.,  S.U. “Kajian  Yuridis  Penyelesaian  Sengketa Keluarga Ditinjau Menurut Sistem Hukum Islam”. h. 7-10.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan , (Surabaya:Sad:26) Mhd.  Teguh  Syuhada  Lubis.  “ Hukum  Pembuktian  Dalam  Peradilan  Di
Indonesia ”. Medan: CV. Pustaka Prima, 2021, h. 186.
Yusna Zaidah,” Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syariah
Di Indonesia”. Aswaja Pressindo, Yogjakarta, 2015, h. 5

## Sumber Artikel Jurnal
Mochamad Ali Fajar. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Dirugikan
Akibat  Adanya  Penyalahgunaan  Dana  Oleh  Direksi  Dari  Perusahaan Sekuritas Di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor. 72/PDT/2012/PT.DKI)”. Universitas  Islam  Malang  Fakultas  Hukum Malang 2022
Neneng  Dwiyanti. “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Atas  Kerugian Akibat  Pelanggaran  Perusahaan  Sekuritas”, Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2022 Ramlah  Yusuf  Rangkuti.  “ Sistem  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Islam, Instrumen    Penting  Bagi  Konsep  Ekonomi  Islam  Mendatang” .  Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 2001. h, 143.
Raysa  Mayasonda,  dkk. “Kajian  Terhadap  Rencana  Pengaturan  Disgorgemen Dalam Pasar Modal Indonesia” . Dalam jurnal cendekia hukum, Volume 6, Nomor 1, September 2020

## Sumber Artikel Online
BEJ,  Tim, “BAPMI  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  di  Pasar  Modal”. 2007. http://bapm.org/in/ref _articles15.php
Badan  Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia,  “ Badan  Arbitrase  Pasar  Modal Indonesia“. URL:http://www.bapmi.org/in/faq.php.diakses tangggal
28 mei 2021
Badan  Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia,  “ Badan  Arbitrase  Pasar  Modal Indonesia“. URL:http://www.bapmi.org/in/faq.php.diakses  tangggal  6 Juni 2021.
Ruru,  Bacelius, “Penyelesaian  Sengketa  di  Pasar  Modal  Mel  alui  Mekanisme Penyelesaian Di Luar Pengadilan” 2007. http://www.bapmi.org/en/ref_articles5.php