## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Berbasis Gender Online Dengan Tipe Morphing
Syafirah Khansa Aribah Milansari syafirah.khansa.aribah-2018@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
This study aims to look at the KBGO with the morphing type using a criminal law point of view and to see the criminal responsibility of the perpetrators of morphing. Currently, the regulations regarding KBGO, in this case, morphing, are still insufficient to enforce the law on the existence of online gender-based violence, online gender-based violence has the urgency to be discussed. At least. It can be seen that the main problem brought only to the occurrence of the criminal act of making, distributing, or providing pornography and the criminal act of manipulating Electronic Information or Electronic Documents with the aim that the Electronic Information or Electronic Documents are considered as if the data were authentic. In fact, in the realization of the crime, online gender-based violence has occurred, which in this paper has become a legal issue to be discussed. Keywords: Online Gender-Based Violence; Morphing; Criminal
Liability.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  KBGO  dengan  tipe morphing menggunakan sudut pandang hukum pidana dan melihat pertanggungjawaban  pidana  pelaku  morphing.  Saat  ini  peraturan mengenai  KBGO,  dalam  hal  ini  morphing,  masih  belum  cukup untuk  melakukan  penegakan  hukum  atas  adanya  perbuatan kekerasan berbasis gender online. Setidaknya. dapat dilihat bahwa persoalan utama yang dibawa hanya pada terjadinya tindak pidana membuat,  menyebarluaskan,  atau  menyediakan  pornografi  dan tindak  pidana  melakukan  manipulasi  Informasi  Elektronik  dan/ atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elekronik  tersebut  dianggap  seolah-olah  data yang otentik.Bahkan dalam realisasi kejahatan tersebut telah terjadi kekerasan  berbasis  gender  secara  online  yang  dalam  tulisan  ini menjadi permasalahan hukum untuk dibahas.
Kata Kunci: Kekerasan  Berbasis  Gender  Online;  Morphing; Pertanggungjawaban Pidana.

## Jurist-Diction
Volume 7 No. 1, Januari 2024
How to cite: Syafirah Khansa Aribah Milansari, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Berbasis Gender Online Dengan Tipe Morphing’ (2024) Vol. 7 No. 1 Jurist- Diction
Histori artikel: Submit 19 Desember 2023; Diterima 4 Januari 2024; Diterbitkan 31 Januari 2024.
DOI:
10.20473/jd.v7i1.54841 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 146 Syafirah Khansa: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap...

## Pendahuluan
Dunia  maya  saat  ini  menjadi  jawaban  dari  adanya  keingingan  untuk melakukan aktivitas yang biasanya hanya dapat dilakukan dengan bertatap muka, seperti  berkomunikasi,  mendapatkan,  menyebarluaskan  informasi  ( free  flow  of information ) serta kebebasan mengemukakan pendapat ( freedon of speech ) tanpa mengindahkan  lagi  norma-norma  yang  berlaku  dalam  kehidupan  sehari-hari. 1
Namun harus diperhatikan, dunia maya yang saat ini sedang marak menjadi tempat dalam melakukan berbagai aktivitas dapat memunculkan efek positif dan negatif.
Media sosial bukan hanya tempat untuk sekedar bersosialisasi semata namun juga  sudah  meluas  menjadi  sarana  bertukar  informasi,  bermain,  bahkan  untuk mencari  jodoh  ( dating ).  Penggunaan  media  sosial  oleh  banyak  orang  kerap  kali tidak  dibarengi  dengan  kemampuan  literasi  yang  baik,  sehingga  aktivitas  yang terjadi di media sosial cenderung menjadi ancaman apabila dalam berkomunikasi atau bertukar informasi berisikan hal-hal melanggar hukum yang pada ujungnya akan menimbulkan permasalahan hukum.
Kekerasan  berbasis  gender  online  kerap  kali  menjadi  bahan  diskursus, apalagi  mengenai  tipe-tipe  perbuatannya.  Setidaknya  terdapat  berbagai  tipe-tipe kekerasan  berbasis  gender  online  berupa: revenge porn ; malicious distribution ;
cyber harassment ; impersonate ; cyber stalking ; cyber recruitment ; sexting ; cyber hacking ; morphing , unidentified .
Penanganan  kasus  kekerasan  berbasis  gender  online  yang  masih  belum memadai  membawa  proses  hukum  yang  cenderung  menjadi  bahan  diskursus. Apalagi  mengenai  kekerasan  gender  berbasis  online,  sejatinya  harus  dilakukan pemeriksaan  yang  mendalam  guna  mengetahui  bagaimana  kekerasan  berbasis gender online dapat terjadi, dimana hal tersebut berimplikasi terhadap penjatuhan putusan  bagi  pelaku.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dengan  menilik  pada  2  (dua) putusan hakim yaitu:
1.  Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua dengan Putusan Nomor 77/
1 Abdul Wahib dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) (Refika Aditama Bandung 2010).[32].
Pid.Sus/2020/PN.Atb.; dan
2.  Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin dengan Putusan Nomor 3/Pid. Sus/2021/PN.Prn.
Menilik  dua  perkara  di  atas,  kekerasan  berbasis  gender  online  memiliki urgensi untuk dibahas.
Adanya perkara yang tidak menggali secara luas mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam ranah kekerasan berbasis gender online tentu sangat mengkhawatirkan.  Sejatinya,  dengan  upaya  menggali  secara  dalam  mengenai perbuatan mengenai kekerasan berbasis gender online diharapkan dapat mewujudkan adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

## Metode Penelitian
Penelitian  hukum  sejatinya  adalah  kegiatan  ilmiah  yang  berdasarkan  pada metode sistematika dan pemikiran yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya.

## Kekerasan Berbasis Gender Online Dengan Tipe Morphing Yang Dapat Dikuslifikasikan Sebagai Tindak Pidana
Berbeda  dengan  jenis  kelamin,  gender  merupakan  perolehan  dari  proses belajar dan proses sosialisasi melalui kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Gender membedakan antara laki-laki dan perempuan secara sosial, mengacu pada unsur emosional, kejiwaan, dan sosial (bukan kodrat, buatan manusia dari proses belajar). Sehingga gender bernuansa psikologis, sosiologis dan budaya.
Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender ( gender inequalities). 2 Namun hingga kini upaya untuk mereduksi ketidakadilan gender masih sulit untuk dilakukan. Ketidakadilan gender  merupakan  sistem  dan  struktur  dimana  kaum  laki-laki  dan  perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.
2 Mansour Faqih, Analisis Gender & Transformasi Sosial (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2003).[8].

## 148 Syafirah Khansa: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap...
Kekerasan  berbasis  gender  rentan  dilakukan  melalui  media  teknologi informasi  yang  mana  dengan  adanya  perbuatan  tersebut  memunculkan  istilah kekerasan  berbasis  gender  online.  Kekerasan  berbasis  gender  online  merupakan bentuk kekerasan gender yang dilakukan dengan media teknologi dan informasi dengan tujuan untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas. Jadi korban diserang karena gender dan identitas seksualnya. 3
Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  bahwa  korban  adalah  orang  yang  mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak  pidana.  Merujuk  pada  definisi  korban  tersebut,  maka  dalam  kerangka kekerasan berbasis gender online dapat saja korban mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi.
Perbuatan  kekerasan  berbasis  gender  online  juga  memiliki  berbagai  tipe- tipe seperti: revenge porn ; malicious distribution ; cyber harassment ; impersonate ; cyber stalking ; cyber recruitment ; sexting ; cyber hacking ; morphing , unidentified .
Moeljatno  menyatakan  bahwa  tindak  pidana  merupakan  suatu  perbuatan yang melanggar hukum, merugikan masyarakat serta terdapat ancaman hukuman tertentu atas perbuatan yang dilakukan. 4
Perbuatan  kekerasan  berbasis  gender  online  sebagai  suatu  unsur  tindak pidana  tidak  terlepas  dari  proses  kriminalisasi  terhadap  perbuatan  tersebut. Sehingga,  guna  mengetahui  adanya  perbuatan  pidana  pada  kekerasan  berbasis gender  online  harus  diperhatikan  apakah  terdapat  larangan  atas  dilakukannya perbuatan itu, dan apakah perbuatan tersebut betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut.
Morphing sesungguhnya  merupakan  suatu  teknik  penerapan  efek  pada
3 Puteri Hikmawati, “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Consti- tutum dan Ius Constituendum ( The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective) ” (Negara Hukum, Vol. 12 No. 1, Juni 2021).[61].
4 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi ( Rineka Cipta, Jakarta 2008).[59].
objek (gambar) yang kemudian berubah secara perlahan-lahan menjadi objek lain, dengan kata lain terjadi transisi dari gambar satu ke gambar lain. Atas dasar definisi tersebut,  setidak-tidaknya  dapat  diketahui morphing memiliki  kriteria  (unsur) sebagai berikut:
a.  Perbuatan dengan teknik tertentu berupa penerapan efek pada suatu objek (foto atau gambar) tertentu;
b.  Objek  yang  menerima  efek  tersebut  secara  perlahan-lahan  mengalami transisi  (perubahan)  sehingga  menyerupai  objek  lain  yang  berbeda  dari objek awal.
Tipe morphing merupakan salah satu kekerasan berbasis gender online yang rentan dilakukan oleh pelaku kejahatan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan  Catatan  Tahunan  2021:  Catatan  Tahunan  Kekerasan  Terhadap Perempuan  Tahun  2020  diketahui  bahwa  terdapat  sebanyak  370  laporan  terkait dengan  ancaman  distribusi  foto/video  pribadi  yang  dilakukan  melalui  bantuan teknologi untuk menyebarkan informasi yang salah.
Pengungkapan hal-hal yang bersifat pribadi dan intim menjadi salah satu yang menjadi  cenderung  untuk  dimanfaatkan  oleh  pelaku  kekerasan  berbasis  gender online dengan tipe morphing . Kasus yang relevan dengan perbuatan tersebut terjadi pada  perkara  dengan  Putusan  Nomor  77/Pid.Sus/2020/Pn.Atb  bahwa  Terdakwa pada kasus tersebut melakukan tangkapan layar pada foto profil Anak Korban dan melakukan perubahan hingga membuat foto anak bermuatan pornografi. Disamping itu terdapat pula kasus lain pada perkara dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/
PN.Prn  dimana  Terdakwa  melakukan  perubahan  pada  foto  milik  Saksi  Dewi Nurjanah dengan menambahkan kalimat “KERNA AKU MURAHAN. ANAK KU JADI ANAK HARAM.”
Memperhatikan  perkara  pada  Putusan  Nomor  77/Pid.Sus/2020/PN.ATB bahwa Anak Korban telah melarang Terdakwa untuk tidak memuat foto anak korban di facebook . Namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya yang terkualifikasi sebagai kekerasan berbasis gender online dengan tipe morphing dimana Terdakwa melakukan perbuatan pada foto Anak Korban. Ketimpangan distribusi kekuasaan

## 150 Syafirah Khansa: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap...
pada  kasus  tersebut  tentu  menjadi  suatu  persoalan  yang  harusnya  mendapat perhatian. Karena perbuatan pelaku kekerasan berbasis gender online dengan tipe morphing tidak hanya sekedar melakukan perubahan pada suatu foto atau video saja, lebih dari itu terdapat suatu hubungan pula antara pelaku dan korban.
Memperhatikan  ketentuan  hukum  positif  di  Indonesia  yang  belum mengakomodir secara jelas mengenai perbuatan kekerasan berbasis gender yang khususnya tipe morphing , maka yang dapat dianalisis selanjutnya adalah mengenai hukum  positif  sekarang  di  Indonesia  dalam  mengakomodir  perbuatan  tersebut dalam konteks tindak pidana guna mewujudkan penegakan hukum.
Salah  satu  hukum  positif  yang  telah  dibentuk  sebagai  landasan  dalam melakukan aktivitas di dunia maya adalah UU ITE.
Pasal  27  ayat  (1)  jo  Pasal  45  ayat  (1)  UU  ITE  dapat  digunakan  untuk memproses  pelaku  kekerasan  berbasis  gender  online  dengan  tipe morphing . Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  dan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia bahwa fokus perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah pada  perbuatan  mentransmisikan,  mendistribusikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan melanggar  kesusilaan,  dan  bukan  pada  perbuatan  kesusilaannya.  Berikutnya, disebut sebagai “membuat dapat diaksesnya” jika pelaku sengaja membuat publik bisa  melihat,  menyimpan  ataupun  mengirimkan  kembali  konten  melanggar kesusilaan tersebut.
Merujuk  pada  hal  tersebut,  maka  perbuatan  dari  pelaku  kekerasan  berbasis gender online dengan tipe morphing yang dapat dijerat dengan pasal ini terbatas pada tindakan pelaku yang mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya  foto  dan/atau  video  korban  yang  telah  diubah  tanpa  hak  oleh  pelaku. Memperhatikan  hal  tersebut,  maka  perbuatan  pelaku  dalam  berhubungan  dengan korban, peroleh foto dan/atau video korban hingga perbuatan pelaku dalam melakukan perubahan foto dan/atau video korban tanpa hak sebagai suatu kerangka perbuatan kekerasan berbasis gender online tidak dapat dijerat oleh pasal 27 ayat (1) UU ITE.
Pasal  32  ayat  (1)  jo.  Pasal  48  ayat  (1)  UU  ITE  dapat  digunakan  untuk menjerat perbuatan pelaku kekerasan berbasis gender online dengan tipe morphing yang melakukan perubahan pada foto dan/atau video milik korban. Pasal tersebut memberikan larangan  kepada  setiap  orang  yang  salah  satunya  untuk  melakukan perubahan pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain. Ketentuan tersebut tidak memberikan batasan mengenai Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik,  sehingga  dianalisis  melalui  pengertian  Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, maka foto dan/atau video milik orang lain yang diperoleh  oleh  pelaku  dapat  dikualifikasikan  sebagai  suatu  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang untuk diubah.
Guna  memberikan  batasan  terhadap  perbuatan-perbuatan  dalam  konteks pornografi,  maka  dibentuk  UU  Pornografi  sebagai  landasan  untuk  melakukan pencegahan, perlindungan serta penegakan hukum. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi mendefinsikan  pornografi  sebagai  gambar,  skesa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara, bunyi,  gambar  bergerak,  animasi,  kartun,  percapakan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi  dan/atau  pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Sehubungan  dengan  karakteristik  muatan  pornografi,  maka  ketentuan  yang dalam  UU  Pornografi  dapat  digunakan  guna  menjerat  pelaku  kekerasan  berbasis gender online dengan tipe morphing , sebab pelaku gambar dan/atau video milik korban yang telah dilakukan perubahan oleh pelaku dapat saja bermuatan pornografi sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang dapat disertai dengan kekerasan. Berikut dapat diuraikan beberapa pasal yang termuat dalam UU Pornografi kaitannya dengan kekerasan berbasis gender online dengan tipe morphing .
a.  Pasal  4  ayat  (1)  UU  Pornografi:  Setiap  orang  dilarang  memproduksi, membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan, mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk  persenggamaan  yang  menyimpang;  b.  kekerasan  seksual;  c.
Syafirah Khansa: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap...
masturbasi  atau  onani;  d.  ketelanjangan  atau  tampilan  yang  mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.
b.  Pasal  29  UU  Pornografi:  Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat, memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam miliar rupiah). Menilik delik pada pasal tersebut, maka pelaku kekerasan berbasis gender online dengan tipe morphing dapat dijerat pada perbuatan memproduksi pornografi.
Memproduksi berarti mengeluarkan hasil; menghasilkan.
Merujuk  pada  Penjelasan  Pasal  6  larangan  “memiliki  atau  menyimpang”  tidak termasuk untuk dirinya sendiri atau kepentingan sendiri. Perbuatan memanfaatkan konten pornografi  menjadi  salah  satu  perbuatan  yang  dapat  terjadi  pada  kekerasan  berbasis gender online dengan tipe morphing , apalagi tujuan dari kekerasan berbasis gender online tersebut guna memperoleh keuntungan baik itu berupa seksual maupun finansial yang kemudian berujung pada perasaan tidak nyaman dan kerugian pada diri korban. 5
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka kekerasan berbasis gender online  dengan  tipe morphing dapat  dijerat  dengan  beberapa  unsur  delik  yang termaktub dalam tindak pidana pornografi seperti memproduksi, mempertontonkan, memperdengarkan,  memanfaatkan,  memiliki  dan/atau  menyimpan  foto  dan/atau video yang hanya telah diubah menjadi konten pornografi saja.

## Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online Dengan Tipe Morphing
Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  kemampuan  berpikir  pada  pelaku sebagai  suatu  keadaan  normal  psikis  dan  kemahiran,  dimana  pelaku  dipandang
5 Puteri Hikmawati, Op.Cit . [61].
mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan  yang  dilakukan,  mampu  menginsyafi  bahwa  perbuatan-perbuatan yang  dilakukan  bertentangan  dengan  ketertiban  masyarakat,  dan  mampu  untuk menentukan kehendak dalam berbuat.
Persoalan  mengenai  kesengajaan  dapat  ditinjau  dari  dua  teori  yakni,  teori kehendak  dan  teori  pengetahuan. 6 Moeljatno  berpandangan  bahwa  tidak  ada perbedaan prinsip antara kedua teori tersebut terkait kesengajaan terhadap unsur- unsur  delik.  Teori  pengetahuan  mempunyai  gambaran  dari  apa  yang  ada  dalam kenyataan,  sedangkan  teori  kehendak  menyatakan  kehendak  untuk  mewujudkan unsur-unsur  delik.  Meskipun  demikian,  Moeljatno  lebih  dapat  menerima  teori pengetahuan  daripada  teori  kehendak  dengan  alasan  bahwa  di  dalam  kehendak untuk  melakukan  sesuatu  sudah  ada  pengetahuan  tentang  hal  itu,  namun  tidak sebaliknya, seseorang yang mengetahui belum tentu menghendaki suatu perbuatan.
Disamping kesengajaan, bentuk kesalahan lainnya adalah kealpaan. Perbedaan antara kealpaan dengan kesengajaan adalah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat bila dibandingkan dengan ancaman delik-delik kealpaan.
Guna menilik pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan berbasis gender online dengan tipe morphing yang dalam hal ini merupakan unsur subjektif, maka tidak dapat dipisahkan pula dari actus reus atau unsur objektif tindak pidana.
Perbuatan  kekerasan  berbasis  gender  online  dengan  tipe morphing yang dapat dijerat dengan pasal di atas adalah actus reus berupa mendistribusikan dan/ atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ketika perbuatan tersebut dapat dibuktikan telah dilakukan oleh pelaku, selanjutnya dapat dilihat dari sisi pertanggungjawaban pidana pelaku.
Guna menilik pertanggungjawaban pidana pelaku, pada pasal di atas telah dirumuskan  pula  unsur  subjektif  yakni  kemampuan  bertanggung  jawab  “setiap orang” dan kesalahan yang secara konstitutif disebut “dengan sengaja dan tanpa
Syafirah Khansa: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap...
hak”.  Sebaliknya, bilamana dalam pembuktian diketahui bahwa pelaku kekerasan berbasis gender online dengan tipe morphing tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab serta alasan lain yang didasarkan pada alasan penghapus pidana, maka pelaku tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan.
Perihal  unsur  tanpa  hak,  P. A.  F.  Lamintang  menyatakan  bahwa  tanpa  hak termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, yang bertentangan dengan hak orang lain, yang teah dilakukan tanpa hak atau kewenangan, dan semua perbuatan yang telah dilakukan secara tidak sah. 7 Pertanggungjawaban pidana juga dapat tidak dilakukan oleh pelaku apabila unsur dengan sengaja dan tanpa hak yang merupakan  unsur  subjektif  dari  diri  pelaku  tidak  dapat  dibuktikan.  Hal  tersebut mengingat pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada unsur subjektif, namun juga terkait dengan pemenuhan unsur objektif pada pasal yang dikenakan.
Terdapat perbedaan yang mencolok dengan rumusan delik dalam beberapa pasal  UU  ITE  yang  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya.  Perbedaannya  adalah tidak adanya unsur subjektif berupa kesalahan yang dirumuskan secara konstitutif pada pasal-pasal UU Pornografi yang diuraikan di atas. Hal tersebut menimbulkan implikasi terhadap pembuktian dan pertanggungjawaban pidana pelaku.
Tidak adanya rumusan unsur kesalahan dalam pasal-pasal tersebut berkaitan dengan teori dualisme yang telah dijabarkan pada bahasan sebelumnya. Kesalahan merupakan faktor penentu dari pertanggungjawaban pidana dan dipisahkan dengan tindak pidana, maka unsur kesengajaan sebagai unsur utama dari kesalahan tidak terdapat pada rumusan pasal-pasal tersebut.
Guna membuktikan kesalahan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana, teori dualisme mengajarkan bahwa yang dibuktikan terlebih dahulu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai tindak, setelah itu hakim melangkah untuk meneliti atau mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan dari pelaku.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kesalahan pelaku kekerasan berbasis gender online dengan tipe morphing yang dapat dijerat dengan pasal-pasal UU Pornografi
7 P.A.F.Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Ibid .[365].
di  atas  tidak  termasuk  dalam  unsur  tindak  pidana.  Namun  setelah  perbuatan pada  pasal-pasal  tersebut  terbukti,  maka  dapat  dianalisis  lebih  lanjut  mengenai kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan dari pelaku.
Kriteria morphing sebagai tindak pidana kekerasan berbasis gender online menurut UU TPKS dapat dirujuk pada beberapa pasal sebagai berikut:
1.  Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS: mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang  ditujukan  terhadap  keinginan  seksual;  dipidana  karena  melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Berdasarkan  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  b,  kekerasan  berbasis  gender  online yang terkualifikasi sebagai morphing menurut UU TPKS memiliki kriteria sebagai berikut;
a.  Perbuatan  mentransmisikan  informasi  elektronik  dan/  atau  dokumen elektronik  yang  bermuatan  seksual  di  luar  kehendak  penerima  yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
b.  Dimana  muatan  seksual  tersebut  merupakan  hasil  dari  penyuntingan dengan teknik morphing ;
c.  di  luar  kehendak  atau  tanpa  persetujuan  orang  yang  menjadi  objek perekaman, gambar, atau tangkapan layar.
2. Pasal 14 ayat (2) UU TPKS: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan  maksud:  a.  untuk  melakukan  pemerasan atau  pengancaman,  memaksa;  atau  b.  menyesatkan  dan/atau  memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Berdasarkan  Pasal  14  ayat  (2),  kekerasan  berbasis  gender  online  yang terkualifikasi sebagai morphing menurut UU TPKS memiliki kriteria sebagai berikut:
a.  Perbuatan  mentransmisikan  informasi  elektronik  dan/  atau  dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
b.  Dimana muatan seksual tersebut merupakan hasil dari penyuntingan dengan
Syafirah Khansa: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap...
teknik morphing ;
c.  Diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman, gambar, atau tangkapan layar;
d.  Dengan  tujuan  untuk  melakukan  pemerasan,  pengancaman,  memaksa, menyesatkan, dan/atau memperdaya seseorang;
e.  Supaya  orang  tersebut  melakukan,  membiarkan  melakukan,  atau  tidak melakukan sesuatu.
Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(selanjutnya  disebut  sebagai  “KUHAP”)  bahwa  “Putusan  pengadilan  adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Pada Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Atb  diketahui  bahwa  Majelis  Hakim  menyatakan Terdakwa telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana membuat, menyebarluaskan, atau menyediakan pornografi terhadap Anak Korban sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama.
Surat dakwaan alternatif menimbulkan konsekuensi dimana Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan saja untuk dibuktikan baik itu dakwaan alternatif pertama atau kedua. Pada perkara tersebut Majelis Hakim telah memilih dakwaan alternatif pertama untuk dibuktikan. Merujuk pada ketentuan yang termaktub pada KUHAP, tindakan Majelis Hakim sudah tepat dengan memberikan pertimbangan yang  merujuk  ke  surat  dakwaan  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum sebagaimana disebutkan pada Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”
Namun  pengaturan  tersebut  cenderung  menimbulkan  persoalan  bilamana proses peradilan pidana, khususnya pada rangkaian sidang pengadilan bertujuan untuk menemukan kebenaran materil. Seperti yang telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, bahwa pada perkara dengan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Atb terdapat  perbuatan  yang  tidak  dijerat  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  yakni  adanya ancaman kekerasan atau menakut-nakuti Anak Korban yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Pasal 29 UU ITE.
Perbuatan  tersebut  termaktub  sebagai  bagian  dari  fakta-fakta  hukum yang  terungkap  di  persidangan.  Fakta  tersebut  sejatinya  merupakan  bagian  dari kebenaran  materil  yang  merupakan  tujuan  dari  hukum  acara  pidana.  Kebenaran materil  menjadi  suatu  kebenaran  yang  selengkap-lengkapnya  dari  suatu  perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan  guna  menemukan  apakah  terbukti  bahwa  suatu  tindak  pidana  telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. 8
Perkara  dengan  Putusan  Nomor  132/Pid.Sus/2014/PN.Bna  memberikan putusan yang pertimbangannya tidak didasarkan pada pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebaliknya, Majelis Hakim justru memberikan putusan dengan pasal yang berbeda dengan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim atas dasar barang bukti serta penerapan pasal yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
Contoh tersebut berkaitan dengan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dimana terdapat asas prioritas dalam penerapannya, sebagai berikut: 9
a.  Keadilan hukum ( gerechtigkeit );
Aristoteles meletakkan pembagian keadilan secara proporsional yang terbagi menjadi  keadilan  distributive,  keadila  komutatif,  dan  keadilan  vendikatif. Salah satu yang menjadi fokus dalam bahasan ini adalah keadilan vendikatif yang berarti keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. 10
b.   Kemanfaatan hukum ( zweckmassigkeit );
Kemanfaatan  atau zweckmassigkeit merupakan  tujuan  hukum  menurut penganut aliran utilitaranisme yang berpandangan bahwa keadilan terpenuhi
8 Lilik Mulyadi, Op. Cit ., 2012 [7-8].
9 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti, Bandung 2012 ) [45].
10 Serlika Aprita dan Rio Adhitya, Filsafat Hukum (Rajawali Pers Depok 2020) [373].

## 158
Syafirah Khansa: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap...
ditentukan  berdasarkan  kemanfaatannya  apakah  mampu  memberikan kebahagiaan bagi orang banyak atau tidak. 11
c.   Kepastian hukum ( rechtssicherheit ).
Sudikto  Mertokusumo  berpandangan  bahwa  salah  satu  syarat  yang  harus dipenuhi  dalam  penegakan  hukum  adalah  dengan  memperhatikan  kepastian hukum.  Kepastian  hukum  merupakan  jaminan  bahwa  hukum  dijalankan,  dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya kemudian suatu putusan dapat dijalankan, walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, indivualistik dan tidak menyamaratakan.
Dikaitkan dengan perkara tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti Anak Korban sejatinya dapat memperhatikan tujuan hukum yang telah diuraikan. Menilik asas prioritas, bahwa keadilan hukum menjadi tujuan hukum pertama yang harus diperhatikan. Perbuatan Terdakwa yang tidak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dapat saja dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan menggunakan pasal selain yang didakwakan. Disamping itu, apabila perbuatan tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dapat saja mewujudkan kemanfaatan, apalagi merujuk pada bagian keadaan yang memberatkan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, sehingga dengan dijeratnya perbuatan  Terdakwa  tersebut  dapat  memberikan  kebahagiaan  bag  masyarakat.
Hanya  saja  memang  seperti  yang  dijelaskan sebelumnya  terdapat hukum  positif yakni  Pasal  182  ayat  (4)  KUHAP  yang  mengatur  bahwa  Majelis  Hakim  dalam melakukan musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan.
Langkah lain yang dapat dilakukan oleh Majelis Hakim kaitannya dengan perbuatan  yang  tidak  didakwa  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  adalah  merumuskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan. Hal tersebut  diatur  dalam  Pasal  197  ayat  (1)  huruf  f  KUHAP  yang  berbunyi  “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan
11 Bahder Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum (Citra Aditya Bakti Bandung 2001) [42].
pasal  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  hukum  dari  putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”
Perihal  maksud  dari  keadaan  yang  memberatkan  tidak  secara  jelas  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan.  Secara  umum,  faktor  pemberatan  pidana dapat dibedakan menjadi legal aggravating circumstances , yaitu faktor pemberatan pidana  diatur  dalam  undang-undang  yang  dirumuskan  sebagai  unsur  tindak pidana. judicial aggravating circumstances , yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang  penilaiannya  merupakan  kewenangan  pengadilan. Judicial aggravating circumstances menentukan bentuk dan tingkat pidananya.
Selanjutnya  dapat  diberikan  contoh  pertimbangan  keadaan  memberatkan dalam putusan-putusan yang menjatuhkan pidana maksimum, sebagai berikut: 12
1.  Putusan Mahkamah Agung RI No. 1261/K/Pid.Sus/2015 yang memperberat pemidanaan  menjadi  pidana  penjara  14  (empat  belas)  tahun,  denda  Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membayar uang pengganti serta pencabutan  hak  untuk  dipilih  dalam  jabatan  publik,  dengan  pertimbangan keadaan memberatkan sebagai berikut:
•  Terdakwa  sebagai  anggota  DPR  RI  telah  mengkhianati  kepercayaan rakyat;
•  Terdakwa sebagai angota DPR RI, ketua fraksi, dan ketua umum partai seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
•  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  yang  sedang  giat- giatnya memberantas korupsi disegala bidang.
2.  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  1036  K/Pid.Sus/2008  dimana  Majelis Hakim tingkat kasasi menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat banding kurang pertimbangan hukum ( onvoldoende gemotiveerd ). Hal ini dikarenakan kurang mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu digunakannya jenis alat penangkap ikan yang dapat merusak ekosistem perairan Indonesia, sehingga Mahkamah Agung memperberat pidana yang dijatuhkan.
Keadaan  yang  memberatkan  pada  perkara  dengan  Putusan  Nomor  77/Pid.
Syafirah Khansa: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap...
Sus/2020/PN.Atb dapat diuraikan sebagai berikut:
 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 Perbuatan Terdakwa telah melecehkan Anak Korban.
Muatan  keadaan  yang  memberatkan  pada  perkara  tersebut  masih  belum menunjukkan adanya kekhawatiran akan adanya kekerasan berbasis gender online dengan tipe morphing yang marak terjadi. Apalagi perbuatan kekerasan berbasis gender  online  dengan  tipe morphing juga  bermuatan  ancaman  kekerasan  yang digunakan dengan gambar dan/atau video korban yang telah dilakukan perubahan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat saja menambahkan beberapa keadaan memberatkan  lainnya  yang  berhubungan  dengan  perkara  diatas,  seperti  tidak mendukung program pemerintah yang sedang berusaha untuk mencegah kekerasan berbasis  gender  online.  Bahkan  sebagai  keadaan  yang  memberatkan  juga  dapat diperhatikan  dari  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  perbuatan  pelaku  misalnya, pengaruhnya terhadap kondisi psikologis Anak Korban.
Keadaan yang memberatkan tersebut dapat berhubungan dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Merujuk pada Pasal 29 UU Pornografi bahwa terdapat ancaman  minimum  dan  maksimum  pidana  yakni  paling  singkat  6  (enam)  bulan dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit Rp  250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pada amar Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/ PN.Atb, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Adanya keadaan memberatkan selain dari yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka dapat saja berpengaruh terhadap penjatuhan pidana yang diberikan terhadap Terdakwa.
In casu ,  sekalipun  UU  ITE,  UU  Pornografi,  dan  UU  TPKS  sama-sama berkedudukan sebagai lex specialis terhadap KUHP yang tergolong lex generali , menurut hemat penulis, morphing yang dilakukan oleh pelaku lebih tepat dikenakan terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a UU TPKS yang berbunyi sebagai  berikut,  “Setiap  Orang  yang  tanpa  hak:  mentransmisikan  informasi
elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
Pendapat  demikian  didasarkan  pada  beberapa  alasan  yang  penulis  akan diuraikan sebagai berikut:
1.  Sekalipun pasal tersebut tidak secara letterlijk mengkhususkan bagi korban yang masih anak-anak, namun Pasal 14 ayat (3) UU TPKS secara implisit membuka peluang diterapkannya tindak pidana pada Pasal 14 ayat (2) huruf a di atas sebagaimana dikutip sebagai berikut, “Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah  Anak  atau  Penyandang  Disabilitas”.  Oleh  karena  itu,  tindak  pidana sebagaimana dimaksud oleh penulis juga dapat diberlakukan dalam hal korban masih di bawah 18 tahun, alias anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU TPKS. Dimana dalam perkara ini korban masih berusia 17 tahun;
2.  Penyebaran  (transmisi)  informasi/dokumen  elektronik  bermuatan  seksual yang  dilakukan  oleh  pelaku  secara  spesifik  ditujukan  untuk  pemerasan atau pengancaman, yakni apabila korban tidak mengirimkan pulsa kepada pelaku  dan  tidak  berhubungan  seksual  dengan  pelaku,  maka  foto  korban yang telah diedit dengan teknik morphing akan disebarkan di sosial media.
Hal demikian secara spesifik memenuhi rumusan unsur “untuk melakukan pemerasan  atau  pengancaman,  memaksa,  seseorang  supaya  melakukan sesuatu”.
Bentuk surat dakwaan alternatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan salah satu dakwaan saja. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim pada  perkara  dengan  Putusan  Nomor  3/Pid.Sus/2021/PN.Prn  memilih  langsung dakwaan alternatif kesatu untuk dibuktikan yaitu Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE. K dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

## 162 Syafirah Khansa: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap...
Majelis Hakim pada pertimbangan putusan memasukkan Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.” Pasal tersebut pada dasarnya tidak berkaitan dengan pembuktian perkara  ini,  sebab  Pasal  17  ayat  (2)  dimaksudkan  untuk  konteks  Transaksi Elektronik  saja.  Apalagi  Transaksi  Elektronik  dilakukan  berdasarkan  Kontrak Elektronik  atau  bentuk  kontraktual  lainnya  sebagai  bentuk  kesepakatan  yang dilakukan oleh para pihak.
Dihubungkan  dengan  perkara  ini,  maka  tidak  terdapat  suatu  Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Dewi Nurjanah sebagai korban.  Sehingga  penggunaan  Pasal  17  ayat  (2)  yang  menjadi  bagian  dari pertimbangan Majelis Hakim tidak tepat untuk digunakan. Disisi lain, apabila Majelis Hakim ingin menggunakan asas itikad baik yang tidak diwujudkan oleh Terdakwa maka dapat merujuk pada Pasal 3 UU ITE yang menyatakan bahwa “Pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dilaksanakan  berdasarkan  asas kepastian  hukum,  manfaat,  kehati-hatian,  itikad  baik,  dan  kebebasan  memilih teknologi atau netral teknologi.” Asas itikad baik pada pasal tersebut bersifat luas yang dapat dimaknai harus dilakukan pada pemanfaatan teknologi informasi seperti halnya dalam penggunaan facebook yang dilakukan oleh Terdakwa.
Selain  itu,  Majelis  Hakim  dalam  memberikan  pertimbangan  mengenai keadaan yang memberatkan justru hanya memberikan satu poin saja yakni perbuatan Terdakwa  meresahkan  masyarakat.  Padahal  pada  pertimbangan  uraian  unsur pasal, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Saksi Dewi Nurjanah. Hal tersebut berkaitan dengan perbuatan  Terdakwa  yang  dapat  dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  kekerasan berbasis gender online dengan tipe morphing .
Terdakwa telah melakukan manipulasi foto milik Saksi Dewi Nurjanah yang sesuai dengan pandangan Majelis Hakim bahwa manipulasi adalah upaya dengan kepandaian atau alat perangkat tertentu berbuat curang melakukan rekayasa atau
penipuan  dengan  mengubah  sesuatu,  yaitu  informasi  elektronik  dan/atau  data elektronik untuk mempengaruhi orang lain dengan maksud melakukan perbuatan yang  mencapai  suatu  tujuan  yang  merugikan  orang  lain.  Fakta  tersebut  dapat dirumuskan  kembali  sebagai  keadaan  yang  memberatkan  yang  kemudian  dapat menjadi  tambahan  pertimbangan  bagi  Majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana  pada amar putusan bagi Terdakwa
Kemudian,  dalam  kasus  ini  penulis  sependapat  dengan  Pasal  35  UU  ITE sebagai rujukan dari Majelis Hakim dalam memutuskan perbuatan morphing yang dilakukan oleh pelaku yang didasarkan pada alasan sebagai berikut:
1.  Perbuatan morphing yang  dilakukan  oleh  pelaku  berupa  penyuntingan terhadap foto korban menggunakan tulisan-tulisan tidak senonoh yang seolah- olah korban menawarkan dirinya di facebook sebagai pekerja seks komersial, dimana hal demikian dilakukan dengan kesadaran sehingga unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;
2.  Korban tidak pernah memberikan persetujuan atas penggunaan fotonya yang kemudian  disunting  oleh  pelaku  sehingga  unsur  “tanpa  hak  atau  melawan hukum” telah terpenuhi;
3.  Informasi yang disebarkan oleh pelaku bukanlah fakta, melainkan rekayasa pelaku  dengan  teknik morphing sehingga  seolah-olah  yang  seolah-olah korban menawarkan dirinya di facebook sebagai pekerja seks komersial. Oleh karena itu, unsur “manipulasi informasi elektronik agar seolah-olah informasi elektronik tersebut dianggap benar” telah terpenuhi;
4.  Padahal  korban  tidak  pernah  menghendaki  fotonya  digunakan  sedemikian rupa  untuk  ditambahkan  kalimat-kalimat  tidak  senonoh  dan  disebarkan  di facebook  sehingga  telah  jelas  bahwa  pelaku  mencoba  untuk  berpura-pura menjadi korban di facebook untuk tujuan mempermalukan korban;
5.  Tidak dapat diterapkannya UU TPKS karena pelaku tidak memiliki tujuan untuk memuaskan keinginan seksualnya sehingga Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS tidak dapat diterapkan. Melainkan bertujuan untuk mempermalukan korban dengan menggunakan foto korban yang ditambahkan kalimat-kalimat tidak  senonoh  dan  disebarkan  di  facebook  dengan  tujuan  untuk  tujuan mempermalukan korban;
6.  Sebenarnya  perbuatan  pelaku  juga  dapat  dijerat  dengan  Pasal  35  UU Pornografi  yang  berbunyi,  “Setiap  orang  yang  menjadikan  orang  lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00  (enam  miliar  rupiah)”.  Hal  demikian  dikarenakan produk  pornografi  tidak  hanya  sebatas  pada  gambar  atau  foto,  melainkan

## Syafirah Khansa: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap...
mencakup tulisan yang memuat kecabulan yang melanggar norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, yakni berupa tulisan  yang  disematkan  pada  foto  korban  oleh  pelaku  seperti  “KERNA AKU MURAHAN .ANAK KU JDI ANAK HARAM” dan “siap d boking”, dimana  korban  seolah-olah  diposisikan  sebagai  perempuan  yang  ingin menawarkan  jasa  seks  komersial  dan  merendahkan  martabatnya  sendiri sebagai perempuan. Kendati demikian, Pasal 35 UU ITE dirasa lebih tepat karena rumusan pasalnya dirasa lebih spesifik mencakup perbuatan pelaku yang melakukan manipulasi informasi elektronik di facebook dengan tujuan seolah-olah hal demikian dianggap benar yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak/melawan hukum.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan atas dua rumusan masalah yang dikemukakan penulis, Morphing sekurang-kurangnya memiliki dua kriteria, yakni i) perbuatan dengan teknik tertentu berupa penerapan efek pada suatu objek (foto atau gambar) tertentu; dan ii) objek yang menerima efek tersebut secara perlahan-lahan mengalami transisi (perubahan) sehingga menyerupai objek lain yang berbeda dari objek awal.
Menilik  peraturan  perundang-undangan  bahwa  pengaturan  mengenai kekerasan berbasis gender online masih belum diatur secara tegas. Hingga saat ini, perbuatan-perbuatan  kekerasan  berbasis  gender  online  secara  khusus  untuk  tipe morphing masih diidentifikasi menggunakan pasal-pasal yang termaktub dalam UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS. Oleh karena itu dapat juga ditafsirkan bahwa morphing  sebagai  tindak  pidana  kekerasan  berbasis  gender  online  sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE, Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE, Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU Pornografi, Pasal 6 jo. Pasal 32 UU Pornografi, dan Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (2) UU TPKS. Padahal ketiga undang-undang tersebut masih belum dapat  memenuhi  rasa  keadilan,  kepastian  serta  kemanfaatan  hukum,  khususnya bagi korban, dimana kedua undang-undang tersebut tidak mencerminkan perspektif gender pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan berbasis gender online dengan tipe morphing dapat diuraikan melalui pemenuhan unsur-unsur yang termuat dalam delik.Diketahui bahwa terdapat perbedaan antara ketentuan pasal UU ITE dan UU
Pornografi dimana tidak adanya unsur subjektif berupa kesalahan yang dirumuskan secara  konstitutif  pada  pasal-pasal  UU  Pornografi.  Hal  tersebut  menimbulkan implikasi terhadap pembuktian dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Hal tersebut dengan dianutnya teori dualisme yang mengajarkan bahwa yang dibuktikan terlebih dahulu  adalah  perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum  sebagai  tindak  pidana, setelah itu hakim dapat mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan dari pelaku. Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan berbasis gender online dapat dilihat secara kasuistis pada Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/ Pengadilan Negeri Atambua a.n. Terdakwa Charles Una dan Putusan Nomor 3/Pid. Sus/2021/Pengadilan Negeri Paringin a.n. Terdakwa Ahmad Riduan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Nasution A. Karim, Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana (CV Pantjuran Tujuh, Jakarta 1981).
Chazawi  Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Raja  Grafindo  Persada, Jakarta 2002).
Hamzah Andi, Hukum Pidana (Sinar Grafika Jakarta  2017).
Sofyan  Andi  dan  Nur  Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana (Pustaka  Pena  Press,
Makassar 2016).
Hiarji  Eddy  O.S., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta 2014).
Hakim Lukman, Asas-asas Hukum Pidana (CV. Budi Utama Yogyakarta 2009).
Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Sinar Grafika Jakarta 2001).
Faqih Mansour, Analisis Gender & Transformasi Sosial (Pustaka Pelajar Yogyakarta 2003).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Rineka Cipta Jakarta 2008).
Prasetyo, Teguh, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana (Nusa Media Bandung, 2010).
166 Syafirah Khansa: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap...
Prohodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Refika Aditama, Bandung 2009).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana sudah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.