## HUBUNGAN HUKUM DAN AKIBAT KEGAGALAN HASIL KESEPAKATAN DALAM PELAYANAN REPRODUKSI MELALUI TEKNOLOGI BAYI TABUNG
Oleh:
Namira Fadhya Yogasara 1)
Veronica Komalawati 2)
Sherly Ayuna Putri 3)
Universitas Padjadjaran, Sumedang 1,2,3)
E-mail: namira18009@mail.unpad.ac.id 1)

## ABSTRACT
Reproductive  services  through  IVF  technology  are  a  form  of  medical  service  in  the  form  of providing medical assistance to help married couples who have difficulty having children due to infertility. The legal relationship between doctor and patient is a type of inspanning verb tenis, so  that  if  there  is  a  failure  to  achieve  a  result  then  it  cannot  be  sued  based  on  a  contractual relationship.  However,  in  reality  problems  arise  from  results  that  are  not  in  accordance  with what  is  desired,  causing  a  lawsuit  for  default.  This  study  aims  to  determine  and  formulate  the occurrence of legal relations and the consequences if there is a failure in the implementation of reproductive services through IVF technology in terms of Book III of the Civil Code concerning Engagement  and  Law  no.  29  of  2004  concerning  Medical  Practice.  The  research  results  show that legal relations occur in the implementation of reproductive services through IVF technology if  there  is  an  agreement  as  outlined  through  informed  consent  (consent  based  on  prior information),  medical  actions  performed  in  reproductive  services  through  IVF  technology include  phases  pre  action,  action  and  post  action.  Based  on  the  law  of  engagement,  the  legal relationship  between  doctors  and  patients  is  categorized  as  a  type  of  inspanning  verb  tennis agreement  so  that  if  there  is  a  failure  to  achieve  the  agreed  results  in  reproductive  services through IVF technology, the legal consequences cannot be carried out because the doctor only has the obligation of  inspanning  verb tennis, namely the fulfillment  of  maximum effort  (effort  ) with  the  results  of  these  efforts  cannot  be  ascertained  and  cannot  be  categorized  as  an  act  of Default.  But  if  a  loss  occurs  to  the  patient,  the  patient  can  claim  compensation  by  proving  the doctor's mistake or negligence in carrying out his legal obligations.
Keywords: Legal Relation, Outcome Failure, Reproductive Services, and IVF Technology.

## ABSTRAK
Pelayanan  reproduksi  melalui  teknologi  bayi  tabung  merupakan  salah  satu  bentuk  pelayanan kedokteran  berupa  pemberian  pembantuan  dokter  dalam  membantu  pasangan  suami  istri  yang sulit  memiliki  keturunan  karena  ketidaksuburan  (infertilitas).  Hubungan  hukum  antara  dokter dan  pasien  merupakan  jenis  perikatan  inspanningverbintenis,  sehingga  apabila  terjadi  suatu kegagalan  dalam  mencapai  hasil  maka  tidak  dapat  dituntut  berdasarkan  suatu  hubungan kontraktual.    Namun,  pada  kenyataannya  timbul  permasalahan  dari  hasil  yang  tidak  sesuai dengan  apa  yang  diinginkan  sehingga  menimbulkan  gugatan  wanprestasi.  Penelitian  ini bertujuan untuk menentukan dan merumuskan terjadinya hubungan hukum dan akibatnya apabila terjadi  kegagalan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  reproduksi  melalui  teknologi  bayi  tabung ditinjau  dari  Buku  III  KUHPerdata  tentang  Perikatan  dan  Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004
tentang Praktik Kedokteran.Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan hukum terjadi dalam pelaksanaan  pelayanan  reproduksi  melalui  teknologi  bayi  tabung  apabila  adanya  kesepakatan yang  dituangkan  melalui  informed  consent  (persetujuan  didasarkan  informasi  sebelumnya), tindakan  medik  yang  dilakukan  dalam  pelayanan  reproduksi  melalui  teknologi  bayi  tabung meliputi fase pra tindakan, tindakan dan pasca tindakan. Didasarkan hukum perikatan, hubungan hukum  antara  dokter  dan  pasien  dikategorikan  sebagai  jenis  perikatan  inspanningverbintenis sehingga  apabila  terjadi  kegagalan  dalam  mencapai  hasil  yang  disepakati  pada  pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung, maka akibat hukumnya tidak bisa dilaksanakan k arena dokter  hanya  memiliki  kewajiban  inspanningverbintenis  yaitu  terpenuhinya  usaha  maksimal (ikhtiar)  dengan  hasil  dari  usaha  tersebut  tidak  dapat  dipastikan  dan  tidak  dapat  dikategorikan sebagai  perbuatan  Wanprestasi.  Tetapi  apabila  terjadi  kerugian  pada  pasien,  pasien  dapat menuntut  ganti  kerugian  dengan  membuktikan  adanya  kesalahan  atau  kelalaian  dokter  dalam menjalankan kewajiban hukumnya.
Kata  Kunci:  Hubungan  Hukum,  Kegagalan  Hasil,  Pelayanan  Reproduksi,  dan  Teknologi Bayi Tabung.
1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara hukum berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, rumusan  ini  memberikan  sifat  khas  bagi Negara  Indonesia  yang  dijelaskan  dalam Pasal  29  Undang-Undang  Dasar  1945 dengan  mengakui  keberadaan  Tuhan  YME menurut  dasar  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab  yaitu  negara  kebangsaan  yang memelihara  budi  pekerti  kemanusiaan  yang luhur  dan  memegang  teguh  cita-cita  rakyat yang  luhur.  Negara  tidak  memaksakan agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME karena  setiap  orang  punya  keyakinan masing-masing.  Maka  negara  dalam  hal  ini menjamin  kemerdekaan  setiap  warganya untuk  memeluk  agama  dan  kepercayaan sesuai  dengan  hati  nuraninya  yang  disebut
sebagai  Hak  Kebebasan  Beragama  yang tercantum pula pada Pasal 22 UU HAM.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  bangsa Indonesia memiliki pandangan bahwa hidup adalah  titipan  dari  Tuhan,  manusia  sebagai mahluk  Tuhan  hanya  berhak  untuk  hidup dan mempertahankan kehidupan yang tertuang  dalam  Pasal  28A  UUD  1945  yang terkandung  didalamnya  hak  untuk  hidup, hak  yang  melekat  pada  diri  setiap  orang sejak  orang  tersebut  masih  di  dalam kandungan.
Setiap orang dilahirkan merdeka, memiliki  martabat  (kesamaan  derajat),  dan hak-hak yang sama. Manusia adalah mahluk tuhan  paling  sempurna,  manusia  diciptakan berpasang-pasangan  dengan  tujuan  sang pencipta yaitu untuk melanjutkan keturunan. Hal  tersebut  dilindungi  di  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  sebagai  wujud  Hak
Asasi  Manusia  yaitu hak untuk  melanjutkan keturunan  sebagaimana  pada  Pasal  28B UUD  1945  yaitu  “Setiap  orang  berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah.” Dengan  demikian  ini  menunjukan  bahwa pembentukan keluarga hanya boleh dilakukan  melalui  perkawinan  yang  sah menurut  hukum  masing-masing  agamanya dan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia  untuk  memperoleh  keturunan hanya  boleh  dilakukan  melalui  perkawinan yang  sah  sesuai  dengan  aturan  perkawinan menurut  hukum  dan  agama  masing-masing. Pasal  1  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  (UU  Perkawinan), menyatakan  bahwa,  “Perkawinan  ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Tujuan dari perkawinan adalah membangun  keluarga  yang  bahagia,  banyak anggapan  bahwa  kebahagiaan  keluarga adalah dengan hadirnya anak pada pernikahan sebagai harapan penerus keturunan dari pasangan suami-istri. Namun, terkadang  kenyataan  yang  terjadi  belum
tentu  sama  dengan  harapan  yang  dimiliki, tidak jarang pasangan suami-istri yang telah menikah bertahun-tahun tetapi belum dikaruniai keturunan.
Secara  alamiah,  pasangan  suami  istri yang sulit memiliki keturunan terjadi karena pasangan tersebut mengalami ketidaksuburan (infertilitas), suatu  kondisi yang  menunjukkan  adanya  masalah  pada sperma atau sel telur.
Dalam  situasi  demikian,  selain  dari keinginan  pribadi,  banyak  pasangan  suami- istri  mengusahakan  berbagai  cara  untuk mendapatkan  keturunan.  Cara-cara  tersebut diantara  lain  yaitu  pengangkatan  anak (adopsi),  pengobatan  alamiah/buatan,  terapi kesehatan, dan sebagainya.
Apabila  langkah-langkah  tersebut  tidak berhasil  untuk  mendapatkan  keturunan, maka  terdapat Ultimum  Remedium atau langkah  terakhir  dengan  memanfaatkan perkembangan  teknologi  kesehatan  sebagai bentuk  dari  12  hak  reproduksi  yang  salah satunya  yaitu  hak  untuk  mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan.
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi, bioteknologi  dan  sains  modern  pada  dunia medis,  ditemukan  banyak  teknologi  baru yang  membantu  dan  memberi  manfaat khususnya  pada  kemajuan  ilmu  kedokteran mengenai  pelayanan  reproduksi  terhadap
pasangan suami-istri yang mengalami ketidaksuburan (infertilitas) atau sulit mendapatkan  keturunan.  Berbagai  alternatif dari  perkembangan  teknologi,  salah  satunya yaitu  dapat  dilakukan  dengan  Inseminasi Buatan  atau  disebut  sebagai In  Vitro Fertilization (IVF) seperti program kehamilan  bayi  tabung  yaitu  menyatukan benih  sperma  laki-laki  dengan  benih  telur wanita  dalam  suatu  tabung  (cawan  petri), yang  kemudian  setelah  menyatu  akan dikembalikan  ke  dalam  rahim  wanita pemilik benih tersebut. Tetapi, pada penerapannya  di  Indonesia  tetap  harus memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan di dalam Undang-Undang.
Pada  program  kehamilan  bayi  tabung, dapat  memungkinkan  memberikan  bantuan untuk  memilih  jenis  kelamin  anak  laki  laki atau  perempuan,  terdapat  teori  medik pemilihan jenis kelamin sebelum pembuahan,  dimana  sperma  kromosom  X dan  sperma  kromosom  Y  diisolasi  sebelum membuahi  telur  untuk  menghasilkan  bayi jenis  kelamin  perempuan  atau  laki-laki. Sperma  membawa  kromosom  X  atau  Y, sedangkan telur hanya membawa kromosom X. Bila telur dibuahi oleh sperma kromosom X jadilah anak perempuan, bila telur dibuahi oleh sperma kromosom Y jadilah anak laki.
Menurut  para  ahli,  angka  keberhasilan menentukan  jenis  kelamin  melalui  bayi tabung ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan  akurasinya  tak  bisa  lebih  dari 70  persen,  tapi  ada  pula  yang  meyakini tingkat keberhasilannya 80-90 persen. Sehinnga,  tidak  bisa  dijamin  akurasinya mencapai 100%.
Penawaran  menggunakan  teknologi  bayi tabung  itu  pada  mulanya  bertujuan  untuk menawarkan  bantuan  sebagai  upaya  untuk memiliki  keturunan  bagi  orang  yang mengalami  gangguan  kesehatan  reproduksi. Namun,  dengan  seiring  perkembangan teknologi dan bioteknologi yang memungkinkan  untuk  menentukan  jenis kelamin  pada  anak,  maka  terjadi  perubahan orientasi  pada  penyelenggaraan  pelayanan reproduksi  melalui  teknologi  bayi  tabung yang  menyebabkan  ketertarikan  bagi  pihak- pihak  yang sudah memiliki keturunan tetapi tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan, sehingga  menggunakan  metode  kehamilan bayi  tabung  dengan  tujuan  untuk  memiliki keturunan sesuai yang diharapkan.
Hal  tersebut  dipengaruhi  oleh  adat  serta budaya  di  Indonesia  yang  menganggap kebahagiaan keluarga itu dengan diperolehnya  keturunan  dan  keturunan  itu akan menerima harta kekayaan orang tuanya dari generasi ke generasi, sehingga di dalam
tata  hukum  Indonesia,  bukan  sekedar mendapatkan keturunan, tetapi juga pewarisan.  Meskipun  pada  dasarnya,  anak itu adalah keturunan bapak ibunya sehingga tidak  hanya  bisa  menurut  garis  bapak  atau garis ibu  saja tetapi  secara umum  yaitu satu garis  keturunan.  Oleh  karena  itu,  ada kedudukan  yang  sama  baik  anak  laki  laki dan perempuan.
Akan  tetapi,  apabila  dikaitkan  dengan Indonesia adalah negara hukum berdasarkan ketuhanan, maka tiap penduduknya memiliki hak kebebasan beragama dan diberi kebebasan untuk menjalankan hukum agama masing-masing  yang  apabila  dilihat  dari prinsip pokok tentang pewarisan baik secara adat ataupun agama yang umumnya bertumpu  pada  sistem  patrilineal  atau  garis keturunan laki-laki, sehingga pada pelaksanaannya, banyak kelompok masyarakat  tertentu  menganggap  bahwa anak  yang  diharapkan  itu  adalah  anak  laki laki, sekalipun sudah mendapatkan keturunan perempuan.
Seperti  dalam  kasus  tentang  kegagalan hasil  program  bayi  tabung  dalam  perkara perdata berdasarkan putusan nomor
325/PDT.G/2017/PN.SBY JO.
268/PDT/2018/PT  SBY,  bahwa  pasangan suami-istri  yang  telah  memiliki  satu  anak perempuan dan melakukan program
kehamilan  bayi  tabung  di  Rumah  Sakit Siloam  Surabaya  dengan  tujuan  untuk memiliki  anak  laki  laki  tetapi  hasilnya perempuan,  sehingga  mengajukan  gugatan karena  tidak  sesuai  dengan  hasil  yang diinginkan.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  kasus gugatan  yang  telah  diuraikan  di  atas, hendaknya  penulis  tertarik  untuk  meneliti isu  hukum  mengenai  hubungan  hukum dalam  pelaksanaan  pelayanan  reproduksi melalui teknologi bayi tabung dan akibatnya jika  terjadi  kegagalan  dalam  mencapai  hasil yang  disepakati.  Oleh  karena  itu,  judul  dari penulisan  ini  adalah  “Hubungan  Hukum Dalam Pelayanan Reproduksi Melalui Teknologi Bayi Tabung  Dan  Akibat Kegagalan Hasil Yang Disepakati.” Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  terjadinya  hubungan  hukum dalam  pelaksanaan  pelayanan  reproduksi melalui teknologi bayi tabung dan akibatnya jika  terjadi  kegagalan  dalam  mencapai  hasil yang  disepakati  ditinjau  dari  Buku  III KUHPerdata tentang Perikatan dan Undang- Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran .

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Terjadinya  hubungan  hukum  dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi
melalui  teknologi  bayi  tabung  ditinjau dari  Buku  III  KUHPerdata  tentang Perikatan  dan  Undang-Undang  No.  29
Tahun 2004 tentang Praktik

## Kedokteran.
Pada  hakikatnya  hukum  menghendaki adanya  penataan  hubungan  antara  manusia. Hubungan  hukum  adalah  hubungan  antara subjek  hukum  yang  menimbulkan  akibat hukum.  Pada  hubungan  hukum  termasuk juga  hubungan  antara  dokter  dan  pasien yang  diatur  pada  peraturan  perundang- undangan  sehingga  kepentingan  masing- masing  dapat  terjamin  dan  tidak  ada  yang melanggar kepentingan pihak lain.
Hubungan  dokter  dan  pasien  berawal pada  saat  pasien  datang  ke  dokter  untuk meminta  pertolongan  atas  permasalahannya di  bidang  kesehatan,  seperti  menyatakan keluhannya kemudian ditanggapi oleh dokter,  meskipun  tidak  secara  tertulis  dan nyata,  namun  tetap  tersirat  dengan  gerakan atau  disebut  sebagai implied  consent.
Sehingga  dengan  adanya  hal  tersebut  sudah terdapat  suatu  hubungan  hukum  antara dokter pasien yang disebut Kontrak/Perikatan/Transaksi Terapeutik.
Secara  yuridis,  Transaksi  Terapeutik adalah  hubungan  hukum  dalam  pelayanan medis  antara  dokter  dengan  pasien  secara profesional yang berdasarkan pada
kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan.
Transaksi  Terapeutik  merupakan  bagian dari hulp verleningsconitract, yaitu perikatan  untuk  memberikan  pertolongan. Perikatan  untuk  memberikan  pertolongan terbagi menjadi 2 kategori yaitu inspanningsverbintenis adalah perikatan berdasarkan  usaha  yang  maksimal,  dan r esultaatsverbintenis adalah perikatan berdasarkan hasil kerja.
Pada  Transaksi  Terapeutik,  kewajiban dokter  berupa  upaya  keras  dan  sungguh- sungguh  dalam  mengobati  dan  memulihkan kesehatan pasien, tujuannya menyembuhkan dan/atau  menyelamatkan  kehidupan  pasien. Sehingga,  Transaksi  Terapeutik  berbeda dengan  perjanjian  pada  umumnya,  yaitu perbedaan yang terletak pada obyek perjanjiannya,  dimana  bukan  hasil  yang menjadi  tujuan  utamanya  suatu  perjanjian ( resultaatverbintens ),  melainkan  terletak pada upaya yang dilakukan untuk kesembuhan pasien ( inspaningverbintenis ).
Oleh  karena  itu,  Transaksi  Terapeutik termasuk pada jenis perikatan inspanningverbintenis ,  yaitu  suatu  perikatan yang  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  dan usaha keras ( met zorg en inspanning ) karena prestasinya  berupa  suatu  upaya,  maka hasilnya  jelas  belum  pasti. Akibatnya,
apabila  upaya  itu  gagal,  dalam  arti  pasien tidak menjadi sembuh atau bahkan meninggal,  hal  ini  merupakan  risiko  yang harus  dipikul  baik  oleh dokter  maupun  oleh pasien.
Dalam Hukum Perdata, Transaksi Terapeutik merupakan jenis  perikatan untuk memberi  pembantuan  atau  pertolongan dokter  kepada  pasien  yang  mengalami gangguan  kesehatannya  yang  didasarkan kepercayaan  antara  dokter  dan  pasien. Sehingga, Transaksi Terapeutik berdasarkan pada  pemberian  pembantuan  yang  dapat dikategorikan  sebagai  pengurusan  urusan orang  lain (zaakwaarneming) yang  diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdata.
Kewajiban  menolong  itu  adalah  moral, sehingga apabila dihubungkan dengan landasan hubungan hukum pemberian pembantuan  sesuai  pada  Pasal  1354-1358 KUHPerdata,  maka  hubungan  hukum  itu terjadi  karena  adanya  kesepakatan  dengan batasan  bahwa  hubungan  kedokteran  adalah menolong sebaik baiknya bertujuan mengutamakan  kesehatan  pasien  dengan cara sampai selesai sesuai dengan kemampuan  manusia  dan  tidak  boleh melebihi, baik orang yang memberi bantuan maupun yang dibantu tidak boleh merugikan ataupun  dirugikan  secara  timbal  balik. Dengan  kata  lain,  kewajiban  moral  dokter
menjadi kewajiban hukum, kewajiban hukum  itu  menimbulkan  hubungan  hukum yang  bertimbal  balik.  Artinya,  kewajiban dokter  merupakan  hak  pasien,  hak  pasien merupakan kewajiban dokter dengan prestasi  yang  harus  dilakukan  oleh  masing- masing pihak. Penjelasan mengenai hak dan kewajiban  yang  timbul  dalam  hubungan dokter  dan  pasien  tercantum  pada  Pasal  50- 53  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran (UUPK).
Berdasarkan Buku III KUHPerdata tentang  Perikatan,  hubungan  hukum  antara dokter  dan  pasien  dapat  bersumber  pada perjanjian dan peraturan perundang- undangan  sebagaimana  tercantum  pada Pasal  1233  KUHPerdata  yang  menyatakan bahwa: “Perikatan dapat dibagi menjadi dua golongan  yaitu  perikatan  yang  bersumber pada  persetujuan  (perjanjian)  dan  perikatan yang bersumber pada undang-undang.”
Namun,  Transaksi  Terapeutik  memiliki sifat  yang  lebih  khusus  sehingga  berbeda dengan  hubungan  hukum  pada  umumnya. Maka  dari  itu,  tidak  semua  ketentuan KUHPerdata  dapat  diterapkan.  Selain  itu, KUHPerdata tidak mengenal istilah Transaksi Terapeutik sesuai pada Pasal 1319 menyatakan: “Untuk  semua  perjanjian  baik yang  mempunyai  suatu  nama  khusus, maupun  yang  tidak  terkenal  dengan  suatu
nama tertentu, tunduk pada peraturan umum mengenai perikatan pada umumnya.”
Pada ketentuan umum, Transaksi Terapeutik  dianggap  sah  berdasarkan  pada perikatan yang bersumber dari asas konsensualisme,  asas  kebebasan  berkontrak dan  syarat  sah  perjanjian  yang  diatur  pada Pasal  1338  jo.  Pasal  1320  KUHPerdata dengan objek prestasinya berupa serangkaian kegiatan kedokteran atau disebut  tindakan  medis  dapat  berupa memberikan sesuatu dan/atau berbuat sesuatu  berkaitan  dengan  kualifikasinya keahliannya di bidang kedokteran.
Suatu  hubungan  hukum  dianggap  sah apabila  memenuhi  syarat  subjektif  dan objektif,  yaitu  kesepakatan  untuk  saling mengikatkan  diri    dan  kecakapan  untuk saling memberikan prestasi  (dengan berbuat atau  tidak  berbuat)  mengenai  suatu  hal  atau suatu  sebab  yang  diperbolehkan.  Dari  sudut kecakapan (bekwaam) ,  ketidakseimbangan pengetahuan  dan  kemampuan (different  of knowledge  and  ability) mungkin  akan menempatkan  pasien  pada  posisi  yang „lemah'.  Oleh  sebab  itu,  yang  harus diutamakan  dalam  Transaksi  Terapeutik adalah  terbentuknya  saling  percaya  dalam usaha  membangun  kesederajatan  di  antara kedua belah pihak.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  29 Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran (UUPK), Transaksi Terapeutik terjadi karena  adanya  kesepakatan,  kesepakatan adalah  perbuatan  hukum  bersama.  Dokter bertujuan untuk menolong pasien, sedangkan pasien berusaha untuk memulihkan kesehatannya.
Sehingga terdapat kerja sama antara dokter dan pasien yang  berdasarkan  pada  Pasal  19  (UUPK), menyatakan: “Praktik Kedokteran diselenggarakan  berdasarkan  kesepakatan antara  dokter  (atau  dokter  gigi)  dengan pasien  dalam  upaya  untuk  pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.”
Artinya,  bahwa  adanya  kesepakatan  itu merupakan  syarat  terjadinya  hubungan hukum antara dokter dan pasien. Berdasarkan  hak  asasi  manusia,  Transaksi Terapeutik juga terkandung didalamnya dua asas hak asasi manusia diantaranya:
1. Hak  untuk  menentukan  nasibnya sendiri (the right to self-determination)
2. Hak  atas  informasi  (the  right  to information).
Sebelum  melakukan  tindakan  medis, maka diperlukan izin atau persetujuan pasien yang disebut dengan Informed Consent yang dijelaskan  pada  Pasal  49  Undang-Undang
Nomor  29  tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran,  menjelaskan  pengertian  dari Informed  Consent yaitu:  “Suatu  izin  atau persetujuan  pasien  atas  upaya  medis  yang akan  dilakukan  dokter  terhadap  dirinya, setelah  pasien  mendapat  informasi  dari dokter  mengenai  upaya  medis  yang  dapat dilakukan  untuk  menolong  dirinya,  disertai informasi  mengenai  segala  risiko  yang mungkin terjadi.”
Artinya, sebelum tindakan medis dilakukan,  dokter  harus  telah  mendapat  izin atau persetujuan tindakan kedokteran (informed  consent) dari  pasien  dan/atau keluarganya.  Sekalipun  tindakan  medis merupakan  pemberian  pembantuan,  tetapi tetap  harus  ada  ijin  dari  pasien.  Tindakan medis yang bersifat invasive terhadap tubuh pasien  dan  yang  hanya  dapat  dilaksanakan oleh  dokter  didasarkan  kemampuan  khusus profesionalnya  harus  dilakukan  secara  teliti dan hati2 dengan mengutamakan keselamatan  pasien.  Sehingga  sebelum tindakan  kedokteran  tersebut  dilakukan, maka  pasien  berhak  atas  informasi  tentang tindakan  yang  akan  dilakukan  dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk  menolong  dirinya,  disertai  penjelasan tentang  segala  risiko  yang  mungkin  terjadi. Penjelasan tersebut sekurang-kurangnya mencakup  diagnosis  dan  tata  cara  tindakan
medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, persetujuan tersebut dapat diberikan  baik  secara  tertulis  maupun  lisan sesuai Pasal 45 UUPK menyatakan: “Setiap tindakan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi  terhadap  pasien  harus  mendapat persetujuan. Persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.”
Untuk  itu,  hukum  menegaskan  bahwa pasien berhak atas informasi kedokteran dan dokter  berkewajiban  memberikan  informasi kepada  pasien  berkaitan  dengan  tindakan kedokteran yang akan dilakukannya. Menurut  Appelbaum  bahwa,  untuk  menjadi doktrin  hukum  maka Informed  Consent harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
1. Adanya  kewajiban  dari  dokter  untuk menjelaskan informasi kepada pasien.
2. Adanya  kewajiban  dari  dokter  untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari pasien, sebelum dilaksanakan perawatan.
Dapat disimpulkan bahwa, “kesepakatan” pada  hubungan  hukum  dokter  dan  pasien (Transaksi  Terapeutik)  yang  dimaksudkan adalah persamaan kehendak yang mempunyai arti berbeda dengan “kesepakatan” dalam perjanjian timbal balik yaitu  persesuaian  kehendak,  dan  juga
berbeda  dengan informed  consent yaitu  ijin atau  persetujuan  setelah  diinformasikan. Dengan  kata  lain informed  consent bukan kesepakatan. Konsekuensinya, hak informasi pasien  tidak  habis  dengan  pemberian informed consent , dan komunikasi terapeutik tetap dapat dilakukan jika dibutuhkan.
Hubungan  hukum  antara  dokter  dan pasien (Transaksi Terapeutik) dalam pelaksanaan  pelayanan  reproduksi  melalui teknologi  bayi  tabung  terjadi  melalui  tiga fase tindakan medis  yaitu fase pra tindakan, tindakan, dan pasca tindakan:
1. Fase Pra Tindakan Hubungan  antara  dokter  dan  pasien berawal  saat  pasien  datang  ke  Dokter Spesialis  Kandungan  untuk  melakukan konsultasi atas permintaannya dengan tujuan memiliki  keturunan.  Dalam  fase  ini  terjadi komunikasi  yang  pada  ilmu  kedokteran disebut  sebagai  wawancara  pengobatan, dimana  dokter  mencari  informasi  sebanyak- banyaknya  mengenai  keluhan  pasien  agar dokter  bisa  menentukan  diagnosa  sehingga dapat  dicantumkan  upaya-upaya  apa  yang bisa dilakukan.
Setelah dilakukan wawancara pengobatan,  dokter  melakukan  tindakan klinis  umum  atau  pemeriksaan  fisik  yaitu sebuah  proses  dari  seorang  ahli  medis memeriksa  tubuh  pasien  untuk  menemukan
tanda  klinis  penyakit.  Hasil  pemeriksaan akan  dicatat  dalam  rekam  medis.  Lalu setelah  dokter  menemukan  suatu  gejala sehingga  harus  ada  upaya  yang  dilakukan sebagai salah satunya yaitu dokter menawarkan program kehamilan bayi tabung  yang  kemudian  dokter  memberikan edukasi  seperti  prosedur,  persiapan  yang harus dilakukan, tingkat keberhasilan, manfaat,  risiko,  komplikasi  tindakan,  biaya serta memberikan Informed Consent.
Setelah  pasien  setuju,  pasien  harus melalui tahap seleksi pasien dengan berbagai persyaratan administrasi yaitu harus dilakukan  oleh  pasangan  suami  istri  yang sah  dengan  menunjukkan  buku  nikah  sipil serta  melakukan  test  kesehatan  secara  fisik dan  mental.  Apabila  dianggap  layak,  maka bisa  memulai  dan  mengikuti  program  bayi tabung  dengan  melakukan  pembayaran sesuai yang ditentukan dan memberikan izin yang tercantum pada Informed Consent.
Dalam  hal  ini,  telah  terjadi  kesepakatan (persamaan  kehendak)  antara  dokter  dan pasien, sehingga dengan adanya hal tersebut sudah  terdapat  suatu  hubungan  hukum antara dokter pasien yang disebut Kontrak/Perikatan/Transaksi Terapeutik.
2. Fase Tindakan
Pada fase tindakan, dilakukan penyuntikan  obat  untuk  merangsang  sel
telur,  pengambilan  sel  telur,  pembuahan, pengembangan  embrio,  penanaman  embiro ke  rahim  dan  selanjutnya  menunggu  hasil dengan pengamatan terjadinya kehamilan. 3. Fase Pasca Tindakan Bila  terjadi  kehamilan,  dokter  akan menyarankan  pasien  agar  menjalani  kontrol kehamilan rutin, sehingga komunikasi antara dokter  dan  pasien  dari  fase  pra  tindakan, tindakan,  dan  pasca  tindakan  tetap  dapat dilakukan dan tidak terputus.
Berdasarkan  penjabaran  Penulis  diatas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa,  hubungan hukum  antara  dokter  dan  pasien  pada pelaksanaan  pelayanan  reproduksi  melalui teknologi  bayi  tabung  merupakan  jenis perikatan inspanningverbintenis yang berdasarkan  pada  pemberian  pembantuan oleh  dokter  kepada  pasien.  Pemberian pembantuan harus dilakukan sebaik-baiknya sampai selesai, tetapi tidak tanpa batas, tidak boleh  melebihi  dari  kebutuhan  medis  orang yang  dibantu,  dan  tidak  boleh  merugikan (harus  mengutamakan  keselamatan  orang yang  dibantu)  sehingga  harus  berdasarkan pada  standar  keselamatan  pasien  dengan obyek  prestasinya  berupa  usaha  yang sungguh-sungguh  (ikhtiar)  menggunakan suatu  teknologi  bayi  tabung  sesuai  standar yang  berlaku.  Sehingga  keberhasilan  dari suatu  perikatan  dengan  upaya  sungguh-
sungguh itu adalah tercapai dan terpenuhinya  suatu  prosedur  teknologi dengan  hasil  dari  usaha  tersebut  tidak  dapat dipastikan.
Menurut  pendapat  Penulis,  terjadinya hubungan  hukum  antara  dokter  dan  pasien dalam  pelaksanaan  pelayanan  reproduksi melalui  teknologi  bayi  tabung  apabila adanya kesepakatan antara dokter dan pasien sesuai  dengan  Pasal  19  UUPK,  kemudian kesepakatan  dilakukannya  tindakan  medik dalam pelayanan reproduksi melalui teknologi  bayi  tabung  terjadi  apabila  pasien dan  atau  keluarganya  telah  memberikan informed  consent (persetujuan  didasarkan informasi  sebelumnya). Informed  Consent jika didasarkan pada prinsip hukum perikatan, maka pada hakikatnya merupakan salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  agar masing-masing  pihak  dapat  memenuhi kewajiban  hukumnya  sesuai  dengan  harkat dan martabatnya yaitu sebagai subjek hukum yang  bertanggung  jawab.  Apabila  telah  ada kesepakatan dan persetujuan maka hubungan  hukum  antara  dokter  dan  pasien tetap  terjadi  dan  tidak  terputus  sampai  fase tindakan dan pasca tindakan.
Dengan  demikian,  hubungan  hukum antara  dokter  dan  pasien  pada  pelaksanaan pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung telah mendapatkan dasar pembenaran
hukum  berdasarkan  Buku  III  KUHPerdata tentang  Perikatan  dan  Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran  yang  dikategorikan  sebagai perbuatan  menurut  hukum  atau  perbuatan yang  sah  dan  menimbulkan  hubungan hukum serta akibat hukum.
B. Akibatnya  jika terjadi  kegagalan dalam  mencapai  hasil  yang  disepakati pada  pelayanan  reproduksi  melalui teknologi  bayi  tabung  ditinjau  dari Buku III KUHPerdata tentang Perikatan  dan  Undang-Undang  No.  29 Tahun 2004 tentang Praktik

## Kedokteran.
Pada  dasarnya,  ilmu  kedokteran  adalah profesi  mulia  untuk  menolong  orang  lain tetapi seorang dokter dan tenaga medis tidak dapat  menjamin  hasil  karena  hubungan hukum  antara  dokter  dan  pasien  merupakan perikatan inspanningverbintenis yang berdasarkan  pada  pemberian  pembantuan oleh  dokter  kepada  pasien  dengan  obyek prestasinya  berupa  usaha  yang  sungguh- sungguh (ikhtiar) menggunakan suatu teknologi  bayi  tabung  sesuai  standar  yang berlaku.  Sehingga  keberhasilan  dari  suatu perikatan  dengan  upaya  sungguh-sungguh itu  adalah  tercapai  dan  terpenuhinya  suatu prosedur  teknologi  dengan  hasil  dari  usaha tersebut  tidak  dapat  dipastikan.  Hubungan
hukum  dokter  dan  pasien  (Transaksi Terapeutik) dibuktikan dalam bentuk Informed  Consent (persetujuan)  sebagai bukti  bahwa  dokter  telah  melakukan  upaya disertai bukti-bukti pendukung.
Hubungan  hukum  antara  dokter  dan pasien berdasarkan pada pemberian pembantuan  yang  harus  dilakukan  sebaik- baiknya  sampai  selesai,  tetapi  tidak  tanpa batas,  tidak  boleh  melebihi  dari  kebutuhan medis  orang  yang  dibantu,  dan  tidak  boleh merugikan (harus mengutamakan keselamatan  orang  yang  dibantu).  Dalam hubungan  hukum  pemberian  pertolongan, baik  orang  yang  menolong  maupun  yang ditolong  tidak  boleh  merugikan  ataupun dirugikan secara timbal balik. Tak seorangpun  dapat  dirugikan,  siapa  yang merugikan wajib mengganti kerugian.
Dalam  kasus  gugatan  program  bayi tabung  atas  dasar  Wanprestasi  terjadi  di Surabaya dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya  Nomor  325/PDT.G/2017/PN.SBY jo. 268/PDT/2018/PT.SBY, bahwa pasangan suami-istri telah memiliki satu anak perempuan lalu melakukan program kehamilan  bayi  tabung  di  Rumah  Sakit Siloam  Surabaya  dengan  tujuan  untuk memiliki  anak  laki  laki  tetapi  hasilnya perempuan,  sehingga  mengajukan  gugatan
atas  dasar  wanprestasi  karena  tidak  sesuai dengan hasil yang diinginkan.
Program kehamilan bayi tabung memungkinkan untuk memilih jenis kelamin, menurut para ahli, angka keberhasilan  menentukan  jenis  kelamin melalui  bayi  tabung  ini  berbeda-beda.  Ada yang  mengatakan  akurasinya  tak  bisa  lebih dari  70%,  tapi  ada  pula  yang  meyakini tingkat  keberhasilannya  80-90%.  Tidak dapat  dijamin  akurasinya  mencapai  100%. Oleh  karena  itu,  program  kehamilan  bayi tabung  memiliki  kemungkinan  meleset (missdiagnosis) dengan  presentase  10-15% yang tercantum pada Informed Consent yang telah  ditandatangani  secara  sukarela  oleh Para Penggugat sebelum melakukan program bayi tabung.
Di bidang hukum Perdata terdapat 2 (dua) bentuk  pertanggungjawaban  dokter  yang pokok  yaitu:  pertanggungjawaban  atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi,  dan  pertanggungjawaban  atas kerugian  yang  disebabkan  karena  perbuatan melawan hukum.
Pengertian  wanprestasi  adalah  suatu keadaan di mana seseorang tidak memenuhi kewajibannya  yang  didasarkan  pada  suatu perjanjian/kontrak.  Menurut  ilmu  hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila tidak
melakukan  apa  yang  disanggupi  akan dilakukan;  melakukan  apa  yang  dijanjikan, tetapi terlambat; dan melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;  serta  melakukan  sesuatu  yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sehubungan dengan itu, maka wanprestasi yang dimaksudkan dalam tanggung  jawab  perdata  seorang  dokter adalah  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang tertera  dalam  suatu  Transaksi  Terapeutik yang telah dia adakan dengan pasiennya.
Pada  pertimbangan  hukum  dan  amar putusan,  gugatan  atas  dasar  wanprestasi tersebut  tidak  dapat  dikabulkan  karena seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi  apabila  melanggar  ketentuan Pasal  1234  KUHPerdata  dengan  tidak melakukan  apa  yang  disanggupi  akan dilakukan;  melakukan  apa  yang  dijanjikan, tetapi terlambat; dan melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;  serta  melakukan  sesuatu  yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Dalam  kasus  gugatan  program  bayi tabung  atas  dasar  wanprestasi  ini,  dokter tidak  pernah  menyatakan  atau  menjanjikan hasil  kepada  pasien.  Dokter  telah  berupaya semaksimal  mungkin  agar  pasien  dapat
memiliki  keturunan,  sehingga  dokter  telah memenuhi “prestasi” pada perikatan inspanningverbintenis yaitu dengan melakukan  “upaya  yang  maksimal”.  Oleh karena  itu,  tidak  dapat  digugat  atas  dasar perbuatan  ingkar  janji  (wanprestasi)  karena tidak memenuhi unsur-unsur dari wanprestasi itu sendiri.
Jika  didasarkan  pada  wanprestasi,  maka pasien harus mempunyai bukti-bukti kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban dokter  sesuai  dengan  standar  profesi  medis yang berlaku dalam suatu kontrak terapeutik.  Dalam  praktiknya  tidak  mudah untuk  melaksanakannya,  karena  pasien  juga tidak  mempunyai  cukup  informasi  dari dokter mengenai tindakan-tindakan apa yang merupakan  kewajiban  dokter  dalam  suatu kontrak  terapeutik.  Selain  itu,  sangat  sulit dalam  pembuktiannya  karena  perikatan antara  dokter  dan  pasien  adalah  bersifat inspanningverbintenis .
Gugatan  atas  dasar  wanprestasi  hanya dapat  dilakukan  apabila  ada  perjanjian antara para pihak, dalam hal ini, dokter telah menyanggupi  suatu  keberhasilan  kepada pasien ( resultaatverbintenis ) sedangkan hubungan  dokter  dan  pasien  berdasarkan usaha yang maksimal ( inspanningverbintenis ),  sehingga  klausula antara  dokter  dan  pasien  dianggap  batal
demi  hukum  artinya  adalah  dari  semula dianggap  tidak  pernah  ada  dilahirkan  suatu perjanjian  dan  tidak  pernah  ada  suatu perikatan.
Transaksi  Terapeutik  bukan  kontrak komersial,  bukan  berdasarkan  perjanjian, namun  berdasarkan  pada  standar  dari pelayanan  kedokteran.  Sehingga,  apabila timbul  suatu  tuntutan,  maka  tuntutannya tidak  dapat  berdasarkan  pada  wanprestasi, tetapi atas dasar profesi atau etik.
Didasarkan tanggung jawab dokter, maka pelanggaran  yang  dilakukan  dokter  adalah pelanggaran  profesional  berdasarkan  kode etik,  dokter  tidak  boleh  menjanjikan  suatu hasil  atau  keberhasilan  kepada  pasien, apabila dokter menjanjikan maka melanggar Etik Murni Kedokteran.
Pelanggaran  suatu  kode  etik  tidak menimbulkan sanksi formal bagi pelakunya, sehingga terhadap kasus pelanggaran umumnya hanya dilakukan tindakan koreksi berupa  teguran  dan  bimbingan.  Secara maksimal  hanyalah  memberikan  saran kepada Departemen Kesehatan untuk melakukan  tindakan  administratif  sebagai suatu langkah pencegahan terhadap kemungkinan pengulangan pelanggaran yang sama di kemudian hari atau pencegahan  akan  kemungkinan  semakin besarnya intensitas pelanggaran tersebut.
Tetapi  justru  disinilah  letak  perbedaan antara  etika  dan  hukum.  Sanksi  etika ditetapkan  oleh  kelompok  profesi  yang menetapkan  kode  etik  tersebut,  sedangkan sanksi hukum ditetapkan melalui wewenang pemerintah. Hukum lebih tegas menunjukkan  apa  yang  harus  atau  apa  yang tidak boleh dilakukan, sedangkan etika lebih mengandalkan  itikad  baik  dan  kesadaran moral  para  pelakunya.  Itulah  sebabnya timbul  kesulitan  untuk  menilai  pelanggaran etika selama pelanggaran itu tidak merupakan  pelanggaran  hukum.  Sebab mengukur  itikad  baik  dan  nilai-nilai  moral seseorang  bukanlah  hal  yang  mudah, terutama  dalam  profesi  dokter  yang  serba tertutup dan penuh ketidakpastian.
Suatu  pelanggaran  hukum  merupakan perbuatan  yang  tidak  etis,  sebab  menurut pandangan  etis  seseorang  harus  mematuhi hukum yang berlaku. Tetapi suatu pelanggaran  kode  etik  kedokteran  tidak selalu  merupakan  pelanggaran  hukum.  Jika dokter  melanggar  etik,  sanksinya  adalah sanksi  administratif,  bukan  hukuman  badan atau penjara. Bahkan, ada beberapa pelanggaran  etik  yang  sanksinya  berupa sanksi  moral  saja,  ini  terkait  dengan pelanggaran Etik Murni.
Kemudian para penggugat menuntut ganti rugi  atas  dasar  Perbuatan  Melawan  Hukum
(PMH)  tanpa  kesalahan  (tanggung  jawab mutlak)  yang  diatur  pada  Pasal  1367 KUHPerdata,  menyatakan:  "Seorang  tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan  karena  perbuatannya  sendiri, tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan karena perbuatan orang-orang  yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya"
Pertanggungjawaban  atas  kerugian  yang disebabkan  karena  perbuatan  melawan hukum  (PMH)  yang  dalam  arti  luas berdasarkan Arrest  Hoge  Raad 31  Januari 1919 adalah mencangkup pengertian: berbuat  atau  tidak  berbuat  yang  melanggar hak  orang  lain  dan  bertentangan  dengan kewajiban  hukum  sendiri  atau  kesusilaan atau  kepatutan  dalam  masyarakat,  baik terhadap  diri  atau  benda  orang  lain.  Ini berarti kesalahan diartikan secara luas, yang meliputi: kesengajaan, kelalaian, dan kurang berhati-hati.  Hal  tersebut  diatur  pada  Pasal 1365-1367  KUHPerdata  tentang  perbuatan melawan hukum.
Hasil  putusan  pada  tuntutan  ganti  rugi atas  dasar  PMH  tidak  dapat  dikabulkan karena  tidak  ada  bukti  dokter  malakukan perbuatan  melawan  hukum  (PMH)  seperti yang  diajukan  oleh  Para  Pengugat.  Gugatan melawan  hukum  dapat  diajukan  apabila
melanggar  itikad  baik,  melanggar  norma masyarakat dan atas dasar PMH sebagaimana  yang  telah  dijelaskan,  bagi siapa  saja  yang  merasa  dirugikan  dapat menuntut ganti rugi, tetapi dasar tuntutannya itu  tidak  dapat  dikabulkan  karena tidak  ada bukti  dokter  malakukan  perbuatan  melawan hukum  (PMH)  seperti  yang  diajukan  oleh Para  Pengugat,  sebab  perihal  biaya  yang telah  dikeluarkan  oleh  Para  Penggugat bukanlah suatu kerugian melainkan kewajiban  dari  Para  Penggugat  yang  pada dasarnya meminta bantuan atau pertolongan dari Tergugat I (dokter).
Berdasarkan analisis penulis diatas, maka dapat disimpulkan  mengenai akibatnya jika terjadi kegagalan dalam mencapai hasil yang disepakati pada pelayanan reproduksi melalui teknologi bayi tabung, bahwa akibat hukumnya  tidak  dapat  dilaksanakan  k arena secara  hukum,  dokter  hanya  memiliki kewajiban inspanningverbintenis yaitu terpenuhinya  usaha  maksimal  (ikhtiar) dengan  menggunakan  suatu  teknologi  bayi tabung sesuai standar yang berlaku. Sehingga  keberhasilan  dari  suatu  perikatan dengan  upaya  sungguh-sungguh  itu  adalah tercapai  dan  terpenuhinya  suatu  prosedur teknologi  dengan  hasil  dari  usaha  tersebut tidak dapat dipastikan.
Menurut pendapat penulis, apabila terjadi kegagalan  dalam  mencapai  hasil  yang disepakati didasarkan Buku III KUHPerdata tentang  Perikatan,  tidak  dapat  dikategorikan sebagai  perbuatan  Wanprestasi,  akan  tetapi apabila  terjadi  kerugian  pada  pasien,  pasien dapat  menuntut  ganti  kerugian  dengan membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dokter dalam menjalankan kewajiban  hukumnya.  Didasarkan  Undang- Undang  Praktik  Kedokteran,  seorang  dokter harus menjalankan profesi dengan memenuhi  kewajibannya  yang  memiliki kewajiban  untuk  memenuhi  norma  etik  dan norma hukum dalam menjalankan profesinya.  Salah  satu  ketentuan  dalam menjalankan  profesi  yaitu  melaksanakan tugas  profesionalnya  didasarkan  pada  niat baik,  yaitu  berupaya  dengan  sungguh- sungguh  berdasarkan  pengetahuannya  yang dilandasi  dengan  sumpah  dokter,  kode  etik, dan standar profesinya untuk menyembuhkan  atau  menolong  pasien. Sehingga, dokter bertanggungjawab berdasarkan  pada  moralnya.  Apabila  dokter menjanjikan  hasil  tertentu,  maka  telah melanggar  kode  etik  kedokteran  yang termasuk pada jenis pelanggaran Etik Murni dan  tidak  dapat  dituntut  ganti  rugi  secara hukum.
Menurut  pendapat  Penulis,  p asien  dapat menuntut ganti rugi dengan gugatan perdata atau  disebut  sebagai  malpraktek  perdata apabila  memenuhi  semua  unsur-unsur  sah kelalaian  (l egal  elements  of  negligence ), namun pada kasus tersebut, dasar tuntutannya  tidak  dapat  dikabulkan  karena pelanggaran yang dijatuhi merupakan Pelanggaran  Etik  Profesi  yang  termasuk pada  jenis  Pelanggaran  Etik  Murni  bukan berdasarkan  pada  Wanprestasi  atau  PMH. Pelanggaran  etik  kedokteran  belum  tentu merupakan  pelanggaran  hukum  karena pelanggaran suatu Kode Etik tidak menimbulkan sanksi formal bagi pelakunya. Jika dokter melanggar etik, sanksinya adalah sanksi  administratif,  bukan  hukuman  badan atau penjara. Bahkan, ada beberapa pelanggaran  etik  yang  sanksinya  berupa sanksi  moral  saja,  ini  terkait  dengan Pelanggaran Etik Murni.
Dengan  demikian,  menurut  pendapat Penulis,  forum  pengaduan  apabila  terjadi kegagalan  dalam  mencapai  hasil  yang disepakati  pada  program  kehamilan  bayi tabung  bukan  Pengadilan  tetapi  forum  yang berhak mengadili adalah Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang umumnya hanya dilakukan tindakan koreksi berupa  teguran  dan  bimbingan,  namun secara  maksimal  dengan  dilakukannya
sanksi  administratif  sebagai  suatu  langkah pencegahan terhadap kemungkinan pengulangan atau pencegahan pada pelanggaran  yang  sama  di  kemudian  hari seperti  dicabut  praktek sementara  atau tidak dapat berpraktek.

## 3. SIMPULAN
1) Hubungan hukum terjadi dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi melalui  teknologi  bayi  tabung  apabila adanya  kesepakatan  antara  dokter  dan pasien yang dituangkan melalui informed consent (persetujuan didasarkan informasi sebelumnya) sebagaimana yang tercantum pada Pasal 45 Undang-Undang No.29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran. Tindakan medik yang dilakukan  dalam  pelayanan  reproduksi melalui  teknologi  bayi  tabung  meliputi fase  pra  tindakan,  tindakan  dan  pasca tindakan.  Ketiga  fase  tersebut  harus dilakukan dengan upaya sungguh- sungguh dari dokter sesuai dengan tandar Operasional  Prosedur  (SOP).  Didasarkan hukum  perikatan,  hubungan  hukum antara  dokter  dan  pasien  dikategorikan sebagai jenis perikatan inspanningverbintenis yang  berdasarkan pada  pemberian  pembantuan  oleh  dokter kepada  pasien  dengan  obyek  prestasinya
berupa  usaha  yang  sungguh-sungguh (ikhtiar)  menggunakan  suatu  teknologi bayi  tabung  sesuai  standar  yang  berlaku. Sehingga keberhasilan dari suatu perikatan dengan upaya sungguh- sungguh itu adalah tercapai dan terpenuhinya  suatu  prosedur  teknologi dengan  hasil  dari  usaha  tersebut  tidak dapat dipastikan.
2) Apabila terjadi kegagalan dalam mencapai  hasil  yang  disepakati  pada pelayanan  reproduksi  melalui  teknologi bayi  tabung,  maka  pertanggungjawaban dokter atas kerugian yang di derita pasien didasarkan  kesalahan  akibat  Perbuatan Melawan  Hukum  (PMH).  Dokter  hanya memiliki kewajiban inspanningverbintenis yaitu  terpenuhinya usaha  maksimal  (ikhtiar)  dengan  hasil dari usaha tersebut tidak dapat dipastikan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai  perbuatan  Wanprestasi.  Tetapi apabila  terjadi  kerugian  pada  pasien, pasien  dapat  menuntut  ganti  kerugian dengan  membuktikan  adanya  kesalahan atau  kelalaian  dokter  dalam  menjalankan kewajiban hukumnya.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Wasito  dan  Taufiq  Hidayat ,  Apa dan  Bagaimana  Fertilisasi  dengan
Bantuan,
Jurnal
Kedokteran, Jakarata: Universitas Yarsi, 2005. Dulce Zamora, “Choosing The Sex of Your Child”,
https://www.webmd.com/baby/featur es/choosing-sex-of-your-child, [19/05/2022]
Desriza  Ratman,  Aspek  Hukum  Informed Consent  Dan  Rekam  Medis  Dalam
Transaksi  Terapeutik.  Jakarta:  Keni Media, 2013. Eftekhaari, T., (et.al), “Ethical
Considerations  In  Sex  Selection”.
Journal Education Health Promotion. (2015).
Endang Kusuma Astuti, Transaksi Terapeutik  Dalam  Upaya  Pelayanan Medis Di Rumah Sakit, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 253. Hargianti  Dini  Iswandari.  Aspek  Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang  Republik  Indonesia No  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran,  Semarang,  Universitas Soegiopranoto,  Jurnal  Ilmu  Hukum,
2006. Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum
Kedokteran  di  Dunia  Internasional, Jakarta: Medical Law, 1993.
Indra  N.C  Anwar  dan  Taufik  Jamaan,
Manual  Inseminasi  Intra  Uterus, Jakarta: Puspa Swara, 2003, hlm. 3. Veronica  Komalawati.  Hukum  dan  Etika Dalam  Praktek  Dokter.  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.
______.  Peranan  Informed  Consent  Dalam Transaksi  Terapeutik  (Persetujuan
Dalam Hubungan Dokter dan
Pasien), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.
_______. Hubungan Hukum Antara Pasien - Rumah  Sakit  -  Tenaga  Kesehatan Dalam  Pelayanan  Kesehatan  Di Rumah  Sakit,  Disampaikan  Dalam Pelatihan  Konsultan  Hukum  Medis Dan  Kesehatan  Angkatan  Ke  III  13 Mei - 27 Juni 2022.