## IDENTIFIKASI LAHAN TERSEDIA DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SPASIAL UNTUK MENDUKUNG REFORMA AGRARIA: STUDI KASUS PROVINSI RIAU DAN JAWA BARAT
Land Availability Identification using Spatial Information Technology to Support Agrarian Reform: A Case Study of Riau and West Java Provinces
Baba Barus 1,2)* , Dyah Retno Panuju 1) , dan Diar Shiddiq 2)
1) Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB,  Jl. Meranti Kampus IPB Darmaga Bogor 16680
2) Pusat Pengkajian Perencanan dan Pengembangan Wilayah-Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB

## ABSTRACT
The  Indonesian  government—particularly  National  Land  Agency---currently  release  program  named  Agrarian Reform Plus. The agrarian reform execution considered some factors, including land quality, land availability, market access, and  others.  One  of  agrarian  plus  programs  is  land  redistribution.  To  speed  up  land  redistribution  program,  spatial information technology can be utilized due to time efficiency in handling coverage areas. This research aims to test important variables to identify available land for allocation supporting agrarian reform program. The research was conducted in Riau and West Java province. Spatial database was first developed then followed by designing land availability from land status, physical suitability, occupation status, and land cover. By employing multi-criteria evaluation in GIS then available land was determined.  The  research  showed  application  of  different  combination  of  variables  generated  different  land  acreages. Acreages  of  available  land  on  West  Java  and  Riau  showed  different  minimum  requirement  for  standard  of  living.  The difference  on  standard  of  living,  price  structures  and  land  fertility  implied  to  difference  on  minimum  acreage  to  support farmers’  living.  The  farmers  of  West  Java  required  less  land  to  support  their  standard of  living  than  farmers  in  Riau.  The available  land  of  Riau  distributed  in  all  kabupatens/kota,  while  in  West  Java  there  were  some  kabupatens  lack  of  available land for agrarian reform, for instances in Bekasi, Cirebon, Indramayu and Depok.
Keywords: Agrarian reform, database, land allocation, land suitability, multi-criteria evaluation

## ABSTRAK
Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional meluncurkan program pemerintah yang dinamai dengan Reforma Agraria  Plus.  Program  reforma  agraria  tersebut  mempertimbangkan  berbagai  kriteria  lahan  antara  lain  kualitas  dan ketersediaan  lahan,  variabel  akses  pasar  untuk  pemanfaatan  lahan  yang  optimum.  Salah  satu  bentuk  reforma  agraria  plus adalah  program  redistribusi  lahan.  Percepatan  redistribusi  lahan  dapat  dilakukan  jika  proses  identifikasi  lahan  tersedia memanfaatkan  teknologi  informasi  spasial  untuk  efisiensi  waktu  dan  cakupan  area.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji pilihan variabel penting untuk mengidentifikasi lahan tersedia untuk alokasi program reforma agraria. Penelitian dilakukan di Provinsi  Riau  dan  Jawa  Barat.  Identifikasi  lahan  tersedia  diawali  dengan  penyusunan  database.  Selanjutnya  berdasarkan kriteria status  kawasan,  kesesuaian  fisik, status penguasaan, dan penutupan lahan, luas lahan ditapis dengan  metode evaluasi kriteria jamak dan dua alternatif.  Alternatif-1 adalah  kriteria ideal  yaitu tingkat  kesesuaian  minimum  S3, bukan lahan HGU, penggunaan  untuk  pertanian  dan  bukan  kawasan  lindung  serta  dekat  jalan;  dan  alternatif-2  sama  dengan  alternatif-1  kecuali penguasaan  HGU  dalam  waktu  dekat  (<  5  tahun)  habis.  Luas  lahan  yang  diperoleh  didistribusikan  ke  masyarakat petani/nelayan berlahan sempit. Hasil penelitian menunjukan penerapan kombinasi variabel terpilih yang berbeda dalam proses filter menghasilkan luasan berbeda. Hasil identifikasi luas lahan tersedia untuk alokasi program reforma agraria di Jawa Barat dan  Riau  menunjukkan  bahwa  kebutuhan  hidup  minimum  masyarakat  kedua  lokasi  berbeda.  Perbedaan  standar  kebutuhan hidup  minimum  dan  struktur  harga  serta  tingkat  kesuburan  wilayah  berimplikasi  pada  perbedaan  luas  lahan  minimum  bagi petani. Petani di Jawa Barat membutuhkan lahan lebih  kecil untuk  memenuhi  kebutuhan hidup dibandingkan petani di Riau. Lahan tersedia di Riau menyebar di seluruh kabupaten/kota, sedangkan di Jawa Barat beberapa kabupaten tidak terdapat lahan tersedia untuk alokasi khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, Cirebon, Indramayu, dan kota Depok.
Kata kunci: Reforma agraria, database, alokasi lahan, kesesuaian lahan, evaluasi multi-kriteria
* Penulis Korespondensi:   Telp. +6281383600745 ;  Email. bababarus@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Reforma  agraria  telah  menjadi  program  strategis di  berbagai  belahan  dunia  yang  dikembangkan  dengan tujuan untuk mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan,  bahaya  kelangkaan  pangan,  ketimpangan pemanfaatan  tanah,  dan  pembangunan  wilayah.    Berbagai contoh  reforma  agraria  diantaranya  di  Ukraina  (Rusnak, 2010)  dan  Albania  (Koprencka  dan  Muharremi,  2010) berlangsung  untuk  menata  ulang  kepemilikan  lahan  yang terkonsentrasi. Gerakan reforma agraria tersebut diharapkan  memperbaiki  struktur  pemilikan  lahan  agar lebih  adil  dan  terdistribusi  secara  baik  sehingga mengurangi  kesenjangan  pendapatan  antar  kelompok masyarakat  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat miskin.
Data statistik Indonesia (BPS, 2006)
menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2006  jumlah  penduduk miskin  di  Indonesia  mencapai  39.1  juta  jiwa  (17.7%), dimana  63.4%  di  antaranya  merupakan  penduduk perdesaan  dan  bermatapencaharian  utama  sebagai  petani. Lebih  lanjut  BPN  (2007)  merinci  bahwa  petani  yang berlahan  kurang dari 0.5 ha  mencapai 56.5%. Selanjutnya pada tahun 2008 ditunjukkan oleh BPN bahwa konfigurasi penguasaan  tanah  ternyata  berpusat  pada  golongan pemodal yang ditunjukkan oleh proporsi utama penguasaan  lahan  adalah  lahan  usaha  skala  besar  di kehutanan  dan  HGU.  Sementara  itu,  luas  perkebunan rakyat  relatif  kecil  dengan  jumlah  pemilik  sangat  besar (Isa dalam Temenggung, 2008).
Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penguasaan luasan lahan pada masyarakat berlahan sempit melalui beberapa program rintisan untuk pelaksanaan lebih nyata  yaitu  reforma  agraria.  Proses  redistribusi  lahan  ini membutuhkan tahap penyusunan program awal, antara lain identifikasi  lokasi  lahan  tersedia  di  setiap  wilayah, identifikasi  subjek  penerima  alokasi  redistribusi  lahan, serta  berbagai  aspek  lain  terkait  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat yang akan menunjang keberhasilan pelaksanaan  program.    Hingga  saat  ini,  lahan  yang  sesuai dan  tersedia  untuk  alokasi  belum  teridentifikasi  secara baik.  Di  samping  itu,  petunjuk  operasional  terkait  sistem redistribusi juga belum tersedia.
Mengingat  wilayah  Indonesia  sangat  luas  dan menyebar di kurang lebih 17,000 pulau, identifikasi objek lahan  yang  akan  diredistribusi  merupakan  pekerjaan  yang mencakup skala luas. Keragaman karakteristik di berbagai lokasi juga berpeluang sangat besar. Oleh karena itu, untuk dapat  menyajikan  sebaran  spasial  secara  akurat  guna menghindari  kesalahan  alokasi,  teknologi  penginderaan jauh  dan  sistem  informasi  geografis  menjadi  krusial  dan menjadi  pilihan  tepat  untuk  penyediaan  data  objek  lahan. Sistem  informasi  geografis  menawarkan  penanganan administrasi dan database sebaran spasial tanah yang lebih efisien. Teknologi SIG memungkinkan proses pengumpulan,  penyimpanan,  pemanggilan  dan  penyajian data  spasial  untuk  tujuan  tertentu  (Burrough,  1986). Sementara  itu,  penginderaan  jauh  merupakan  teknologi yang  mampu  menangkap  atau  menilai  objek  atau fenomena  tanpa  adanya  interaksi  langsung  dengan  objek
tersebut  (Lillesand et  al .,  2004)  yang  memungkinkan inventarisasi  dalam  skala  luas.  Kombinasi  kedua  teknologi tersebut penting untuk menyediakan basis data spasial guna keperluan  alokasi  lahan  dalam  rangka  reforma  agraria. Sementara  itu,  teknik  analisis  spasial  yang  mampu menggabungkan  berbagai  jenis  data  baik  yang  bersifat spasial dan non spasial dan analisis multikriteria diperlukan dalam  analisis  penetapan  subjek  dan  objek  redistribusi lahan.  Analisis  multikriteria  yang  diperkenalkan  oleh  Petit and  Pular  (1999)  cukup  potensial  untuk  menjadi  pilihan dalam  pengelolaan  berbagai  data  spasial  dan  non  spasial tersebut.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengidentifikasi potensi  pemanfaatan  analisis  multikriteria  dalam  sistem informasi  geografis  untuk  mendukung  identifikasi  subjek dan  objek  redistribusi  lahan  sebagai  bagian  dari  program reforma agraria.
Penelitian ini bertujuan menyusun alternatif tahap multikriteria  yang  mempertimbangkan  aspek  spasial  dan non  spasial  untuk  penetapan  objek  alokasi  lahan  yang mendukung program reforma agraria dan membandingkan alternatif  tahapan  penetapan  objek  alokasi  lahan  untuk mengidentifikasi  lahan  tersedia  yang  potensial  untuk didistribusikan di Provinsi Riau dan Jawa Barat.

## BAHAN DAN METODE

## Lokasi dan Lingkup Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  dua  provinsi  yaitu  Jawa Barat  dan  Riau.  Aktivitas  pengamatan  lapang  dilakukan mencakup kegiatan pengumpulan data dan verifikasi  hasil analisis  spasial  untuk  identifikasi  lokasi  lahan  tersedia sebagai  objek  redistribusi  lahan.  Cakupan  wilayah pengujian  tahapan  alternatif  yang  disusun  adalah  wilayah administratif  Provinsi  Riau  dan  Jawa  Barat.  Unit  wilayah terkecil  yang  dianalisis  adalah  wilayah  kabupaten/kota  di wilayah Provinsi Riau dan Jawa Barat.

## Data
Bahan yang dipakai secara umum dibagi atas data spasial  dan  data  atribut.  Data  spasial  terdiri  dari  citra Landsat  ETM+  Path  Row:  126/059,  127/059,  125/060, 126/060,  127/060,  127/061  Tahun  2008  dan  Path  Row 121/64, 122/64, 121/65, 122/65 tahun 2007, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau tahun 2000- 2015,  Peta  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi (RTRWP) Jawa Barat tahun 2001-2015, Tata Guna Hutan Kesepakatan  (TGHK),  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  untuk pengusahaan  seperti  HPH,  HTI  dan  perkebunan,  data sistem  lahan,  dan  data  iklim,  data  infrastruktur  jaringan jalan.  Sementara  itu  data  atribut  terdiri  dari:  data kebutuhan  standar  kebutuhan  hidup  minimum  wilayah Provinsi  Jawa  Barat  dan  Riau,  data  demografi  terdiri  dari jumlah  KK  total,  jumlah  KK  bekerja  di  sektor  pertanian, data produksi pangan per desa tahun 2008.

## Metode Pengumpulan Data
Data  sekunder  dikumpulkan  dari  lembaga  atau institusi  kompeten,  antara  lain:  data  RTRW  provinsi  dari
BAPPEDA  Provinsi,  data  Tata  Guna  Hutan  Kesepakatan (TGHK)  dari  Dinas  Kehutanan,  data  sistem  lahan  dari BAKOSURTANAL,  data  perizinan  Pemerintah  Provinsi atau  Kabupaten/Kota,  data  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  yang diterbitkan  Badan  Pertanahan  Nasional.  Pengunaan  lahan diinterpretasikan dari citra Landsat TM yang dapat diakses secara  bebas  dari  http:\\glovis.usgs.gov.  Variabel  sosial- ekonomi  dan  kependudukan  diproduksi  oleh  Badan  Pusat Statistik.
Selain  itu  dikumpulkan  data  primer  melalui proses  wawancara  kepada  masyarakat,  yang  lokasinya berdekatan  dengan  lokasi  calon  alokasi  lahan.  Dalam pengumpulan data primer ini dilakukan investigasi tentang kondisi  penduduk  yang  diwawancara  dan  preferensi masyarakat untuk mengusahakan berbagai jenis komoditas.  Data preferensi ini penting untuk menentukan kebutuhan  lahan  untuk  usaha  berbagai  komoditas  terpilih dan karakternya. Berikutnya dari berbagai komoditas yang bersesuaian  dipilih  empat  jenis  komoditas,  dua  jenis mewakili  komoditas  perkebunan  dan  dua  komoditas tanaman hortikultura (semusim).

## Pengolahan Data dan Analisis
Secara  umum  tahapan  yang  diuji  terdiri  dari  5 alternatif dengan kerangka umum tahapan sebagai berikut: (a)  penentuan  lahan  sesuai  berdasarkan  kesesuaian  lahan untuk  kawasan  pertanian  atau  budidaya  pertanian  dan preferensi  komoditas  pertanian  petani  setempat,  (b) penentuan  lahan  tersedia  berdasarkan  aturan  legal  yang mempertimbangkan status lahan, (c) identifikasi tutupan/penggunaan  lahan  saat  ini,  (d)  kedekatan  objek dengan infrastruktur jalan dan pertanian, dan (e) luas lahan per kapita yang dialokasikan. Adapun variabel dan kriteria untuk penetapan objek alokasi pada Tabel 1.
Konsep lahan tersedia yang dikembangkan dalam penelitian  ini  mempertimbangkan  dua  aspek  besar,  yaitu objek  yang  dialokasikan  dan  subjek  penerima  alokasi lahan. Penetapan objek yaitu lahan yang akan didistribusikan  ditapis  berdasarkan  beberapa  aspek  antara lain  kualitas  lahan,  status  lahan  termasuk  perizinan, penggunaan  lahan  saat  ini,  kedekatan  dengan  jaringan infrastruktur, preferensi petani dan sebaran matapencaharian masyarakat setempat.
Berikut  penjelasan  pemanfaatan  aspek  untuk menetapkan  lokasi  objek  untuk  penetapan  lahan  tersedia untuk mendukung program reforma agraria:

## 1. Kualitas lahan (X1)
Secara  operasional  kualitas  lahan  diwakili  oleh variabel  tingkat  kesesuaian  lahan.  Identifikasi  kualitas lahan dilakukan berdasarkan data sistem lahan (RePPProT)  terbitan  Bakosurtanal  berskala  1:250.000. Dalam hal  ini  kriteria  terkait  kesesuaian  lahan dikategorikan atas sesuai (S) dan agak sesuai  ($) untuk 4 komoditas  pilihan  masyarakat.  Lahan  yang  tidak  sesuai secara  otomatis  difilter  dan  tidak  dipertimbangkan  dalam proses identifikasi lahan tersedia.
Tabel 1. Variabel dan kriteria untuk alokasi lahan

## 2. Status peruntukan dan perizinan lahan (X2)
Variabel  proksi  yang  digunakan  untuk  mewakili status lahan adalah (5) bukan kawasan lindung, (6) bukan hutan. Sementara itu status perizinan digali dari status Hak Guna  Usaha  (HGU).  Variabel  proksi  terkait  HGU  adalah (7) lahan bukan termasuk lahan HGU perkebunan maupun perizinan  lainnya.  Identifikasi  status  peruntukan  dan perizinan  ditentukan  berdasarkan  peta  perizinan  yang diperoleh dari Kantor BPN wilayah provinsi setempat.

## 3. Penggunaan Lahan (X3)
Variabel  proksi  terpenting  adalah  (8)  lahan  tidak dimanfaatkan atau diusahakan untuk penggunaan permukiman  atau  industri.  Penggunaan  lahan  merupakan hasil interpretasi citra Landsat ETM+.

## 4. Lokasi dan infrastruktur penunjang (X4)
Lokasi  dan  insfrastruktur  penunjang  digali  untuk mengetahui  kedekatan  dengan  jaringan  infrastruktur. Identifikasi lokasi infrastruktur penunjang didasarkan pada data Potensi Desa (PODES).
Berbagai  variabel  tersebut  diasumsikan  bersifat indifferent atau  sama  penting  pengaruhnya  terhadap penetapan alokasi lahan tersedia. Dengan demikian prinsip multikriteria  untuk  penetapan  lahan  yang  dialokasikan dapat dinotasikan sebagai berikut:
Y = F (X1, X2, ...., X4) Dimana:
Y =    Alokasi lahan (1 = dialokasikan untuk reforma agraria;  0  =  tidak  dialokasikan  untuk  reforma agraria).
No Variabel Kriteria Sumber data 1 Kualitas lahan Minimum $ (sedang) untuk komoditas tertentu Sistem lahan yang diperbaiki Preferensi petani Sesuai dengan : a.    Keinginan masyarakat b.    Komoditas bernilai  tinggi c.    Permintaan pasar Kuesioner analisis permintaan komoditas 2 Status peruntukan lahan Di luar kawasan lindung RTRWP atau TGHK Perizinan atau HGU a.    Di luar lokasi izin   atau belum mantap b.    Dalam perizinan tapi menjelang selesai Data perizinan dan atau HGU 3 Penggunaan lahan a.    Lahan tidak dimanfaatkan b.    Karakter ruang Penggunaan lahan atau citra satelit 4 Infrastruktur Dekat dengan infrastruktur Data jalan, data irigasi 5 5 Luas lahan dialokasikan per kapita Ditetapkan  secara arbitrer Peneliti
X1   =   X11 + ... + X1p (X11 =...= X1p = 1; jika tingkat kesesuaian  penggunaan  tertentu  S1  sampai dengan  S3;  atau  X11  =....=  X1p  =  0  jika  tingkat kesesuaian  untuk  penggunaan  tertentu  N1  atau N2); X11 = kesesuaian untuk tanaman preferensi- 1; X12 = kesesuaian untuk tanaman preferensi-2; dst.
X2   =    X21 + X22 + X23 (X21 = X22 = X23 = 1; jika status  lahan  tidak  melanggar  status  kawasan  atau perizinan; atau X21 = X22 = X23 = 0 jika status lahan  tidak  dapat  dibudidayakan  karena  harus dipreservasi  sebagai  kawasan  lindung  atau  status pemanfaatan  untuk  hak  guna  usaha;  X21  = peruntukan  kawasan  lindung;  X22  =  peruntukan kawasan  hutan;  X23  =  status  hak  guna  usaha dimiliki oleh perusahaan tertentu).
X3  =   Penggunaan lahan (X3 = 1 jika saat ini penggunaannya  semak  belukar  atau  kebun terlantar  dan  X3  =  0  jika  penggunaannya terdefinisi dengan jelas untuk kawasan
permukiman,  industri  atau  lahan  terbangun lainnya).
X4  =   Kedekatan lokasi dengan pusat aktifitas (X4 = 1 jika lokasi dekat dengan jarak < 5 km, dan X4 = 0 jika  lokasi  jauh,  lebih  dari  5  km  dan  sulit ditempuh).
Selanjutnya  disusun  skenario  alternatif  untuk memperoleh  luasan  optimal  yang  diringkas    dalam  Tabel 2.
Tabel 2.  Skenario  alternatif  tahap  identifikasi  lahan  sesuai  dan tersedia untuk objek reforma agraria
No Kriteria Alternatif-1 Alternatif-2 1. Kesesuaian komoditas -1 Sesuai atau sesuai marjinal Sesuai atau sesuai marjinal 2. Kesesuaian komoditas -2 Sesuai atau sesuai marjinal Sesuai atau sesuai marjinal 3. Kesesuaian komoditas -3 Sesuai atau sesuai marjinal Sesuai atau sesuai marjinal 4. Kesesuaian komoditas -4 Sesuai atau sesuai marjinal Sesuai atau sesuai marjinal 5. Status lahan bukan kawasan lindung Ya Ya 6. Status lahan bukan hutan Ya Ya 7. Status bukan budidaya non pertanian Ya Ya 8. Bukan lahan HGU Ya Dalam waktu < 5 tahun status HGU berakhir 9. Pemanfaatan lahan Tidak dimanfaatkan Tidak dimanfaatkan 10. Kedekatan dengan infrastruktur Dekat Dekat 11. Jumlah populasi subjek redistribusi lahan Sesuai data BPS Sesuai data BPS 12. Luas lahan dialokasikan per subjek 2 ha 2 ha
Perbedaan  utama  kedua  alternatif  tersebut  adalah status lahan HGU. Pada alternatif-1 dipilih lahan yang saat ini  bukan  merupakan  lahan  HGU.  Pada  alternatif-2  status lahan  HGU  ditinjau  lebih  detil.  Jika  dalam  lima  tahun  ke depan  (dalam  waktu  dekat)  status  HGU  akan  berakhir, maka  termasuk  lahan  yang  dapat  dialokasikan  sebagai objek  reforma  agraria.  Hal  ini  untuk  memungkinkan memperoleh lahan tersedia lebih luas, jika dari alternatif-1 tidak mencukupi. Demikian juga halnya dengan alternatif- 2.  Perbedaannya adalah alternatif-2 dialokasikan sebesar 2 ha  per  kapita.  Hasil  penyusunan  dua  alternatif  tersebut dibandingkan  untuk  memperoleh  luasan  potensial.  Kedua alternatif  juga  dibandingkan  untuk  mengetahui  alternatif yang  cocok  untuk  dua  wilayah  studi  dan  kemungkinan penerapannya  berdasarkan  luasan  yang  dihasilkan. Pemilihan  angka  2  ha  mengadaptasi  alokasi  lahan  kebun untuk program transmigrasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Preferensi Masyarakat di Jawa Barat dan Riau
Identifikasi  preferensi  masyarakat  dimaksudkan untuk memahami minat subjek atau calon subjek penerima alokasi lahan melalui reforma agraria.  Berdasarkan subjek penerima  alokasi  lahan  tersebut  diidentifikasi  preferensi usahatani  dan  profesi  masyarakat  miskin  yang  menjadi subjek  atau  calon  subjek  program  reforma  agraria  (Barus et  al., 2008).  Preferensi  masyarakat  digali  riwayat  dan sebaran  tanaman  yang  ada  yang  pernah  ditanam  oleh masyarakat  setempat  serta  berdasarkan  kondisi  penutupan lahan  (komoditas)  yang  diusahakan.  Preferensi  penting dalam kaitannya dengan memperoleh peluang pemanfaatan  lahan  yang  paling  operasional  sesuai  dengan minat  masyarakat  (Barus et  al., 2009).  Sementara  itu profesi  digali  dari  data  mata  pecaharian  masyarakat terkini.  Perilaku  profesi  yang  berbeda  diduga  akan menghasilkan pola pengelolaan sumberdaya yang berbeda.

## Identifikasi Lahan Sesuai sebagai Objek Redistribusi di Riau dan Jawa Barat
Di  kedua  wilayah  studi  empat  kesesuaian  lahan diidentifikasi  untuk  empat  komoditas  terpilih  berdasarkan informasi  sekunder.  Komoditas  yang  dipilih  adalah  dua komoditas  perkebunan  yaitu  karet,  kelapa  sawit,  dan  dua komoditas  hortikultura  yaitu  nenas  dan  pisang.  Hasil identifikasi kesesuaian lahan di dua provinsi contoh, yaitu Riau dan Jawa Barat tertera pada Tabel 3.
Total luas lahan yang diidentifikasi Provinsi Riau total  seluas  8,915,015  ha  dan  kurang  lebih  setengahnya sesuai  atau  sesuai  marjinal  untuk  usaha  komoditas  karet maupun  kelapa  sawit.  Sementara  itu  untuk  komoditas nenas  dan  pisang  kurang  lebih  hanya  sepertiganya. Sementara  itu  di  Jawa  Barat  dari  total  luas  lahan  sebesar 3,481,700 ha, hanya 40% yang sesuai atau sesuai marjinal untuk  pengusahaan  karet,  kurang  lebih  30%  sesuai  atau sesuai  marjinal  untuk  pengusahaan  komoditas  kelapa sawit,  25%  sesuai  atau  sesuai  marjinal  untuk  usaha komoditas  nenas,  dan  45%  sesuai  atau  sesuai  marjinal untuk usaha komoditas pisang.
Tabel 3. Total luas dan persentase kesesuaian lahan di Provinsi Riau dan Jawa Barat
No Kelas kesesuaian Karet Sawit Nenas Pisang Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) % Provinsi Riau 1 $ (marjinal) 710,997 8.0 710,997 8.0 698,275 7.8 698,275 7.8 2 N (tidak) 4,923,473 55.2 4,927,096 55.3 5,740,760 64.4 5,727,575 64.6 3 S (sesuai) 3,280,545 36.8 3,276,922 36.7 2,475,981 27.4 2,489,166 27.9 Riau 8,915,015 100 8,915,015 100 8,915,015 100 8,915,015 100 Jawa Barat 1 $ (marjinal) 977,306 28.1 771,870 22.2 157,853 4.5 406,977 11.7 2 N (tidak) 1,545,871 44.4 2,307,322 66.3 2,473,184 71.0 2,073,071 59.5 3 S (sesuai) 958,523 27.5 402,508 11.6 850,663 24.4 1,001,652 28.8 Jawa Barat 3,481,700 100 3,481,700 100 3,481,700 100 3,481,700 100

## Identifikasi Lahan Tersedia di Provinsi Riau dan Jawa Barat
Status peruntukan dan penggunaan lahan menjadi salah  satu  aspek  penting  yang  harus  dipertimbangkan untuk  menapis  lahan  tersedia.  Status  peruntukan  terkait dengan  alokasi  lahan  berdasarkan  RTRW.  Disamping status  peruntukan  juga  perlu  mempertimbangkan  aspek legal yang dalam hal ini terkait erat dengan perizinan yang telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dalam  bentuk  HGU untuk perkebunan, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusahaan  Hutan  (HPH).  Pada  Tabel  4  disajikan  luas HPH,  HTI  dan  izin  perkebunan  skala  besar  di  Provinsi Riau,  sedangkan  di  Tabel  5  disajikan  penguasaan  lahan skala besar di Jawa Barat.
Pada  Tabel  4  disajikan  total  lahan  yang diusahakan untuk hak guna usaha di Provinsi Riau sebesar 3,863,140  ha.  Dari  keseluruhan  lahan  tersebut  proporsi terbesar  adalah  penguasaan  lahan  untuk  perkebunan  skala besar yaitu sebesar 55% diikuti dengan HTI sebesar 44.9% dan  HPH  sebesar  35%.  Dengan  demikian,  lahan  yang memenuhi aspek legal seluas 5,051,875 ha.
Tabel 4.  Penguasaan lahan skala besar di kawasan hutan dan non
hutan di Riau No Status penguasaan skala besar Luas ha % 1 HPH (Hak Pengusaan Hutan) 1,356,224 35.1 2 HTI (Hutan Tanaman Industri) 1,734,537 44.9 3 Perkebunan skala besar 2,128,603 55.1 Total 3,863,140 100
Selanjutnya  data  identifikasi  HGU  di  Jawa  Barat disajikan  pada  Tabel  5.  Secara  umum,  di  Jawa  Barat penguasaan  lahan  oleh  pengusaha  dengan  skala  besar tersebar  di  seluruh  wilayah  kabupaten/kota  dengan  total luasan 122,288 ha.  Penguasaan oleh pengusaha terbesar di Jawa  Barat  ditemukan  di  wilayah  Kabupaten  Sukabumi yaitu  kurang  lebih  50%  dari  total  lahan  HGU  di  Jawa Barat,  diikuti  dengan  Cianjur  (36%)  dan  Bandung  (32%). Dengan  demikian  lahan  yang  memenuhi  aspek  legal adalah seluas 3,359,412 ha.
Tabel 5. Penguasaan lahan usaha skala besar di Jawa Barat
No. Kabupaten/Kota Jumlah HGU Luas ha % 1 Kab. Bogor 31 19,485 15.9 2 Kab. Cianjur 47 36,078 295 3 Kab. Sukabumi 82 61,078 49.9 4 Kab. Karawang 9 1,604 1.31 5 Kab. Purwakarta 8 4,429 3.62 6 Kab. Subang 16 24,616 20.1 7 Kab. Cirebon 3 242 0.20 8 Kab. Majalengka 2 5,997 4.90 9 Kab. Kuningan 3 546 0.45 10 Kab. Bandung 25 32,636 26.7 11 Kab. Sumedang 5 2,845 2.33 12 Kab. Garut 20 28,974 23.7 13 Kab. Tasikmalaya 14 7,382 6.04 14 Kab. Ciamis 11 5,038 4.12 15 Kab. Indramayu 9 7,979 6.53 Jumlah 285 122,288 100

## Penggunaan Lahan di Riau dan Jawa Barat
Penutupan/penggunaan  lahan  merupakan  wujud spasial dari aktifitas manusia (Arsyad, 1989).  Berdasarkan hasil  klasifikasi  penutupan/penggunaan  lahan  terkini  dari hasil  interpretasi  citra  Landsat  ETM+  diketahui  bahwa lahan  di  Provinsi  Riau  terutama  digunakan  untuk perkebunan  (±  50%),  diikuti  dengan  rawa  (±  16%). Penggunaan  lain  memiliki  proporsi  kurang  dari  10% bahkan  beberapa  jenis  penggunaan  proporsinya  kurang dari  1%  antara  lain  penggunaan  pelabuhan,  permukiman, pulau  kecil,  kolam/tambak/empang  dan  tubuh  air. Sementara itu penggunaan lahan di Jawa Barat didominasi oleh  penggunaan  lahan  sawah  (±  29.8%)  diikuti  dengan kebun  campuran  (±  20%),  tegalan/ladang  (±  17%)  dan perkebunan  (±  16.8%).  Struktur  penggunaan  lahan  secara lengkap disajikan pada Tabel 6. Sebaran spasial penutupan/penggunaan  lahan  di  Provinsi  Riau  dan  Jawa Barat disajikan pada Gambar 1.
Identifikasi Lahan Tersedia dengan Teknologi Informasi Spasial (Barus, B., D.R. Panuju, dan D. Shiddiq)
(a) (b) Gambar 1. Peta penutupan/penggunaan lahan di Provinsi (a) Riau dan (b) Jawa Barat (a) (b)
Gambar 2. Peta lahan sesuai dan tersedia untuk pertanian di Provinsi (a) Riau dan (b) Jawa Barat untuk alternatif-2
Konsep  penapisan  objek  reforma  agraria  untuk alokasi lahan sebagaimana dijelaskan pada bagian  metode diterapkan  untuk  menentukan  lahan  tersedia  di  wilayah Provinsi  Riau  dan  Jawa  Barat.  Data  hasil  ideal menunjukkan  secara  total  luas  kawasan  yang  tersedia untuk  keperluan  pengembangan  pertanian  adalah  seluas 613,300  ha.  Lahan  tersebut  menyebar  merata  di  seluruh kabupaten  di  Provinsi  Riau  dan  terluas  berada  di Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir dan Kampar.
Berdasarkan alternatif kedua dengan penambahan kriteria aspek perizinan dan membatasi lahan tersedia tidak kadaluarsa  dalam  jangka  waktu  5  tahun  ke  depan,  lahan tersedia  bertambah  menjadi  1,975,000  ha  (Tabel  7). Peningkatan  luas  cukup  signifikan  dengan  penambahan kriteria  perizinan  tersebut.  Lahan  tersedia  berdasarkan penapisan  ini  menyebar  di  lokasi  yang  relatif  berdekatan sehingga mempermudah pengelolaan dan upaya konsolidasi, jika dibutuhkan.
Alternatif-1  tidak  menghasilkan  lahan  sesuai  di Provinsi Jawa Barat. Penapisan dengan kriteria sebagaimana ditetapkan pada alternatif-1 dengan kombinasi  kriteria  kemampuan  lahan,  zonasi  kawasan, penguasaan  skala  besar  dan  penggunaan  lahan  tidak menghasilkan  lahan  yang  memenuhi  syarat.  Nampaknya kriteria  yang  dipilih  kurang  cocok  diterapkan  di  wilayah ini. Sementara itu berdasarkan alternatif-2 diperoleh lahan tersedia seluas 834,000 ha dengan sebaran terluas di Kota Cimahi,  Kota  Sukabumi  dan  Kota  Banjar.  Wilayah kabupaten/kota  lain  memiliki  potensi  lahan  untuk menunjang  program  reforma  agraria  dengan  luasan terbatas. Lahan tersedia berdasarkan alternatif-2 di wilayah Provinsi Jawa Barat dirinci setiap kabupaten/kota disajikan pada Tabel 8.
Tabel 6.  Luas penutupan/penggunaan lahan di Provinsi Riau dan

## Jawa Barat
No Penutupan/ Penggunaan Lahan Riau Jawa Barat ha % ha % 1 Hutan Alam 334,245 3.7 18,429 0.5 2 Hutan Lahan Kering 584,175 6.6 175,348 5.0 3 Kebun Campuran 483,663 5.4 707,043 20.3 4 Mangrove 193,374 2.2 1,427 0.0 5 Pelabuhan Udara/Laut 113 0.0 300 0.0 6 Perkebunan 4,502,576 50.5 586,121 16.8 7 Permukiman 64,768 0.7 191,449 5.5 8 Pulau Kecil 2,063 0.0 0 0.0 9 Rawa 1,455,851 16.3 2,202 0.1 10 Sawah 92,285 1.0 1,037,522 29.8 11 Semak/ Belukar 236,305 2.7 48,410 1.4 12 Tambak/ Empang 208 0.0 65,151 1.9 13 Tanah Terbuka 253,821 2.8 44,121 1.3 14 Tegalan/ Ladang 638,124 7.2 590,400 17.0 15 Tubuh Air 71,571 0.8 13,778 0.4 16 Awan (Tidak ada data) 8,565 0.1 0 0.0 Jumlah 8,915,015 100 3,481,701 100
Implementasi  konsep  alokasi  lahan untuk penetapan  lahan  tersedia  pada  tahap  ini  dilakukan  dengan membagi  luas  lahan  tersedia  dengan  luas  lahan  optimal yang  dibutuhkan  untuk  budidaya  komoditas  tertentu. Komoditas  yang  diminati  diketahui  dari  hasil  wawancara sehingga  menjamin  penerimaan  komoditas  di  kalangan rumah tangga tani/masyarakat miskin yang menjadi subjek reforma agraria.
Tabel  7.  Sebaran  luas  lahan  tersedia  (000  ha)  di  Provinsi  Riau berdasarkan alternatif-1 dan alternatif-2
Kabupaten Alternatif-1 Alternatif-2 Bengkalis 128 181 Dumai 7.3 80 Indragiri Hilir 42.5 494 Indragiri Hulu 17.7 17.7 Kampar 53.5 271 Pekanbaru 8.1 8.1 Pelelawan 50.5 448 Rokan Hilir 82.9 101 Rokan Hulu 144 144 Sengingi 40.2 177 Siak 38.4 50.6 Jumlah 613 1975 Selain itu, dengan mengacu pada data kependudukan  khususnya  data  jumlah  rumah  tangga  tani yang  ada,  maka  dapat  diperoleh  potensi  maksimal  jumlah petani  yang  dapat  memanfaatkan  lahan  tersedia  tersebut. Untuk masing-masing komoditas tersebut maka kebutuhan ukuran lahan minimum untuk berusaha tani di Riau adalah kelapa  sawit  (2  ha),  karet  (1  ha),  dan  nenas  (0.5  ha), sedangkan untuk Jawa Barat  adalah Singkong-Pisang (0.5 ha)  dan  Padi-Pisang  (0.3  ha).  Sementara  itu  ditemukan bahwa  preferensi  komoditas  di  kedua  wilayah  cenderung berbeda.  Di  Jawa  Barat  preferensi  masyarakat  lebih  pada komoditas  karet,  sengon  dan  pisang.  Ringkasan  alokasi lahan  serta  surplus  dan  minus  lahan  yang  dialokasikan untuk program reforma agraria disajikan pada Tabel 9 dan Tabel 10.  Peta lahan tersedia disajikan pada Gambar 2.
Tabel  8.    Sebaran  luas  lahan  tersedia  (000  ha)  berdasarkan
alternatif-2 di Provinsi Jawa Barat Kabupaten/Kota Luas lahan (ha) % Bandung 27.6 3 Bogor 20.5 2 Ciamis 29.3 4 Cianjur 8.0 1 Garut 27.2 3 Karawang 1.5 0 Kota Bandung 1.3 0 Kota Banjar 109 13 Kota Bogor 4.2 1 Kota Cimahi 384 46 Kota Sukabumi 133 16 Kota Tasikmalaya 6.9 1 Kuningan 5.7 1 Majalengka 12.7 2 Purwakarta 2.5 0 Subang 4.3 1 Sukabumi 12.4 1 Sumedang 19.5 2 Tasikmalaya 24.2 3 Jumlah 834 100
Luas  lahan  tersedia  di  Provinsi  Riau  yang potensial  untuk  dimanfaatkan  sebagai  lahan  budidaya pertanian  adalah  seluas  613,300  ha.  Sedangkan  jumlah
rumah  tangga  tani  di  Provinsi  Riau  berdasarkan  data Potensi  Desa  (PODES)  tahun  2006  adalah  596,907  KK. Jika  mengacu  pada  luas  lahan  optimal  berdasarkan preferensi  masyarakat  yaitu  kelapa  sawit  (2  ha),  karet  (1 ha),  dan  nenas  (0.5  ha),  dengan  memilih  salah  satu komoditas, maka jumlah petani yang berpotensi mendapatkan  lahan  masing-masing  adalah  334,653  KK (kelapa  sawit),  669,306  KK  (karet),  dan  1,338,612  KK (nenas).  Kabupaten  Indragiri  Hulu,  Pekanbaru,  dan  Siak kekurangan  lahan  untuk  kegiatan  reforma  agraria, sebaliknya sebagian besar kabupaten lain memiliki surplus lahan.  Secara  umum  total  lahan  surplus  untuk  objek reforma sebesar 780,986 ha.
T abel  9.    Kebutuhan  alokasi  lahan  untuk  petani  berdasarkan alternatif-2 di Provinsi Riau
Kabupaten Luas (ha) Jumlah RT Tani Eksisting Kebutuhan lahan alokasi (2 ha petani -1 ) (ha) Surplus/ minus untuk alokasi 0.5 ha petani -1 (ha) Bengkalis 181,500 63,538 127,076 54,424 Dumai 79,700 7,300 14,600 65,100 Indragiri Hilir 494,400 113,555 227,110 267,290 Indragiri Hulu 17,700 47,842 95,684 -77,984 Kampar 271,500 99,339 198,678 72,822 Pekanbaru 8,100 51,690 103,380 -95,280 Pelalawan 448,500 4,124 8,248 440,252 Rokan Hilir 101,300 28,723 57,446 43,854 Rokan Hulu 144,300 69,867 139,734 4,566 Sengingi 177,200 64,861 129,722 47,478 Siak 50,600 46,068 92,136 -41,536 Jumlah 1,974,800 596,907 1,193,814 780,986
Tabel 10. Kebutuhan alokasi lahan untuk petani berdasarkan alternatif-2 di Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Luas (ha) Jumlah RT_Tani Aktual Kebutuhan lahan alokasi (2 ha petani -1 ) (ha) Surplus/minus untuk alokasi 2 ha (ha) Surplus/minus untuk alokasi 0.5 ha (ha) Bandung 27,591 456,025 912,050 -884,459 -200,421 Bekasi - 202,761 405,522 -405,522 -101,380 Bogor 20,513 321,075 642,150 -621,637 -140,024 Ciamis 29,319 314,566 629,132 -599,813 -127,964 Cianjur 8,014 358,234 716,468 -708,454 -171,103 Cirebon - 241,522 483,044 -483,044 -120,761 Garut 27,244 354,479 708,958 -681,714 -149,995 Indramayu - 276,174 552,348 -552,348 -138,087 Karawang 1,478 278,327 556,654 -555,176 -137,685 Kota Bandung 1,332 - 1,332 1,332 Kota Banjar 109 2,714 5,428 -5,319 1,248 Kota Bogor 4,222 - 4,222 4,222 Kota Depok - 19,006 38,012 -38,012 -9,503 Kota Cimahi 384 4,522 9,044 -8,660 -1,877 Kota Sukabumi 133 - 133 133 Kota Tasikmalaya 6,916 - 6,916 6,916 Kuningan 5,653 175,735 351,470 -345,817 -82,214 Majalengka 12,724 224,897 449,794 -437,070 -99,724 Purwakarta 2,527 - 2,527 2,527 Subang 4,338 26,814 53,628 -49,290 -9,069 Sukabumi 8,382 369,182 738,364 -729,982 -176,209 Sumedang 19,536 184,371 368,742 -349,206 -72,649 Tasikmalaya 24,249 368,387 736,774 -712,525 -159,944 Jumlah 204,664 4,178,791 8,357,582 -8,152,918 -1,884,731
Luas  lahan  tersedia  bagi  budidaya  pertanian  di Provinsi  Jawa  Barat  mencapai  204,664  ha.  Sedangkan jumlah  rumah  tangga  tani  sebanyak  4,178,791  KK.  Nilai ini menunjukkan tingginya perbedaan antara lahan tersedia dengan  jumlah  rumah  tangga  tani  yang  ada.  Jika  dihitung nisbahnya,  hanya  mencapai  0.04.  Jika  luas  lahan  optimal mengacu  pada  preferensi  komoditas  masyarakat  yaitu adalah  2  ha  lahan  petani -1 ,  maka  kekurangan  lahan  yang tersedia  di  seluruh  wilayah  mencapai  -8,152,918  ha.  Jika alokasi  disesuaikan  dengan  jenis  usahatani  Singkong- Pisang  (0.5  ha),  maka  lahan  tersedia  untuk  alokasi  minus sebesar  -1,884,731  ha.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa program  reforma  agraria  akan  sulit  dilaksanakan  di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Dengan  lahan  tersedia  tersebut,  jumlah  petani yang  memperoleh  alokasi  dengan  alternatif  alokasi  0.5  ha petani -1 sebanyak  409,328  atau  hanya  9.8%  dari keseluruhan  petani  yang  membutuhkan.  Program  reforma agraria  dan  redistribusi  lahan  kepada  petani  tidak mencukupi  kebutuhan  lahan  seluruh  petani  yang  ada  di Jawa Barat. Oleh karena itu program reforma agraria perlu diformulasikan  dengan  pola  berbeda  seperti  program transmigrasi  sehingga  petani  seluruhnya  memiliki  lahan dan  bukan  lagi  hanya  berstatus  buruh  yang  bekerja  untuk lahan pihak lain.

## SIMPULAN
1. Konsep  alokasi  lahan  perlu  mempertimbangkan kualitas  lahan,  status  lahan  termasuk  perizinan, penggunaan  lahan  saat  ini,  kedekatan  dengan  jaringan infrastruktur, preferensi petani dan sebaran matapencaharian.    Dibangun  dua  alternatif  untuk memenuhi  ketersediaan  lahan  untuk  memenuhi kebutuhan  program  reforma  agraria,  yaitu  alternatif-1 dimana  lahan  memenuhi  persyaratan  seluruh  aspek kualitas,  perizinan,  status  kawasan  dan  kedekatan dengan  infrastruktur;  skenario-2  dimana  status  lahan HGU dalam waktu dekat sudah akan berakhir.
2. Total  lahan  di  Provinsi  Riau  adalah  sebesar  8,915,015 ha  dan  hanya  50%  yang  sesuai  untuk  usahatani komoditas kelapa sawit dan karet dan hanya 30% yang sesuai  untuk  usaha  komoditas  nenas  dan  pisang. Sementara  itu  total  lahan  di  Jawa  Barat  yang diidentifikasi seluas 3,481,700 ha dan hanya 40% yang sesuai  atau  sesuai  marjinal  untuk  usaha  karet  dan  ± 30%  untuk  kelapa  sawit,  ±  25%  untuk  nenas  dan  ± 45% untuk pisang.
3. Komoditas yang ditemukan sebagai referensi keperluan alokasi  lahan  untuk  Riau  adalah  karet,  kelapa  sawit, ikan,  dan  nenas,  sedangkan  untuk  Jawa  Barat  adalah pisang,  karet  dan  sengon.  Untuk  masing-masing komoditas tersebut maka kebutuhan ukuran lahan yang tidak  merugikan  dalam  berusaha  tani  di  Riau  adalah kelapa  sawit  (2  ha),  karet  (1  ha),  dan  nenas  (0.5  ha), sedangkan  untuk  Jawa  Barat  adalah  Singkong-Pisang (0.5 ha) dan Padi-Pisang (0.3).
4. Lahan  yang  memenuhi  syarat  dari  aspek  perizinan  di Riau adalah seluas 5,051,875 ha, sedangkan di Provinsi Jawa Barat seluas 3,359,412 ha.
5. Penutupan/penggunaan lahan di Provinsi Riau didominasi  untuk  perkebunan  (50%),  rawa  (16%)  dan penggunaan lain rata-rata di bawah 10%, sedangkan di Provinsi Jawa Barat jenis tutupan/penggunaan dominan adalah  sawah  (29.8%),  kebun  campuran  (20%), tegalan/ladang (17%) dan perkebunan (16.8%).
6. Hasil  penapisan  dengan  berbagai  kriteria  untuk menetapkan  lahan  tersedia  menghasilkan  total  lahan seluas  613,300  ha  untuk  alternatif-1  atau  1,975,000 untuk  skenario-2  di  Provinsi  Riau  serta  204,664  ha untuk  skenario-2  di  Jawa  Barat.  Alternatif-1  di  Jawa Barat tidak menghasilkan lahan tersedia.
7. Berdasarkan  kombinasi  ketersediaan  dan  preferensi masyarakat  maka  lahan  yang  dapat  dialokasikan  di alokasi  di  Provinsi  Riau  seluas  613,300  ha  dengan jumlah  KK  petani  sebanyak  596,907  KK.  Dengan alokasi  2  ha  petani -1 ,  maka  dibutuhkan  objek  lahan seluas 1,193,814 ha dan total lahan surplus 780,986 ha. Selanjutnya lahan tersedia untuk objek alokasi lahan di Provinsi  Jawa  Barat  seluas  204,664  ha  dan  jumlah rumah  tangga  tani  yang  menjadi  subjek  reforma sebanyak  4,178,791  KK.  Dengan  mengalokasikan lahan 2 ha petani -1 maka kekurangan lahan untuk objek reforma agraria  sebesar  -8,152,918 ha dan jika alokasi sebesar  0.5  ha  petani -1 ,  maka  kekurangan  lahan  untuk objek reforma agraria sebanyak -1,884,781 ha.  Potensi redistribusi  lahan  melalui  program  reforma  agraria  di wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  perlu  diformulasikan dengan pola yang berbeda.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih disampaikan kepada Direktorat  Jendral  Pendidikan  Tinggi, Kementrian Pendidikan Nasional atas pembiayaan riset ini, pada tahun 2009-2010,  melalui  anggaran  riset  unggulan  IPB  dan semua pihak yang melancarkan pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, S. 1989. Konservasi  Tanah  dan  Air .  IPB  Press. 290 hlm.
Barus,  B.,  D.R.  Panuju,  M.  Aviciena,  Sutomo,  dan Risnarto. 2008. Penilaian selektifitas dan penetapan  kriteria  kemiskinan  subjek  PPAN. Kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan BPN dengan PT Global Adhikreasindo.
Barus  B.,  D.R.  Panuju,  W.M.  Ahmad,  dan  A.  Syahputra.
2009. Kajian Pengembangan Kebijakan Pertanahan  Mendukung  Pembangunan  Pulau Jawa  Bagian  Selatan .    Laporan  Penelitian. Kerjasama  antara  Pusat  Pengkajian  Perencanaan Pengembangan  Wilayah,  IPB  dengan  Pusat Penelitian  dan  Pengembangan,  Badan  Pertanahan Nasional RI.
Burrough, P.A. 1986. Principles of geographical information  systems  for  land  resources  assesment. Monograph on Soil and Resources Surveys , No.12,
Oxford Science Publications, 194p.
[BPN]  Badan  Pertanahan  Nasional.  2007. Reforma Agraria : Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum dalam  Rangka  mewujudkan  ”Tanah  untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat” .  Dokumen resmi BPN RI.
[BPS]   Badan Pusat Statistik. 2006. Berita Resmi Statistik No. 47/IX/1 September tahun 2006.
Koprencka,  L.  and  O.  Muharremi.  2010.    Institutions  and development. Perspectives of Innovations, Economics & Business , 6: 41-44.
Lillesand,  T.M.,  R.W.  Kiefer,  and  J.W.  Chipman.  2004. Remote Sensing and  Image  Interpretation. 4 th ed. John Wiley & Sons, Inc.,  New York,  763p.
Longley,  P.A.,  M.F.  Goodchild,  D.J.  Maguire,  and  D.W. Thind. 2001. Geographic Information and Science. Wiley.
Petit, C. and D. Pullar. 1999.  An Integrated planning tool based upon multiple criteria  evaluation of spatial information. Computers, Environment and Urban Systems, 23: 339-357 .
Rusnak,  O.  2010. Implementation  Of  Romanian  Agrarian Reform  Regulations  In  Bessarabia  And  Bucovina During Between-War Period . Codrul Cosminului, XVI, 2010, No. 1, p. 93-103.
Temenggung,  Y.A.  2008. Reforma  Agraria  dalam  Upaya Penyediaan  Lahan  untuk  Produksi  Pangan  dan Bioenergi. Makalah  Ilmiah  disampaikan  pada Semiloka  Nasional  Strategi  Penanganan  Krisis Sumberdaya Lahan Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi Fakultas
Pertanian, IPB.