Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 2189-2194
Kajian Literatur Peran Mikro Keuangan Syariah BMT Dalam Menggerakkan Keuangan Inklusif
Heny Liya Hasibuan 1) ,  Andri Soemitra 2)
12 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara *Email korespondensi: henyliyahasibuan@gmail.com

## Abstrak
Kemiskinan  dan  kesenjangan  adalah  problem  klasik.  Lembaga  keuangan  secara  umum  belum  mampu mengentaskannya. Harapannya kepada lembaga keuangan mikro termasuk dalam itu adalah BMT. Untuk itulah, kami berupaya mengungkapkan tentang peran lembaga keuangan mikro syariah dalam menggerakan sektor rill. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan strategi studi kasus. Dengan model analisis data dari Hiles dan Huberman, di mana menganalisis data, ada tiga langkah yang diambil. Yakni, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT menggunakan istilah Lasisma yang sepadan dengan keuangan inklusif. Sistemnya sama. Lasisma menjangkau tingkat masyarakat terendah. BMT diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan modal dalam mengembangkan bisnis tanpa jaminan.
Kata  kunci: Mikro, BMT, Keuangan
Saran  sitasi :  Hasibuan,  H.  L.,  &  Soemitra,  A.  (2022).  Kajian  Literatur  Peran  Mikro  Keuangan  Syariah  BMT Dalam  Menggerakkan  Keuangan  Inklusif. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  8 (02),  2189-2194.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4779
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4779

## 1. PENDAHULUAN
Problem ekonomi dalam konteks kekinian adalah belum  mampu  terentaskannya  masalah  kemiskinan dan disertai dengan tingkat pengangguran yang cukup besar. Lembaga pendidikan sebagai salah satu sarana untuk  dapat  memberikan  solusi,  tak  mampu menyelesaikan  problem  kemiskinan.  Malah  banyak lulusannya  yang  menjadi  pengangguran  baru.  Walau pertumbuhan  ekonomi  dalam  data  Badan  Pusat Statistik telah mencapai angka 5,19 persen, akan tetapi tetap saja  kemiskinan menjadi suatu  hal  yang  belum sepenuhnya dapat dituntaskan. Karena neraca ukuran pertumbuhan  ekonomi  lebih  banyak  pada  sektor makro ekonomi.
Padahal  dalam  teks  agama,  ekonomi  menjadi bagian  penting  dari  kehidupan  manusia.  Dalam  al- Qur’an,  tidak  hanya  terdapat  ayat  yang  bekenaan dengan ibadah saja, tetapi juga memiliki porsi tentang muamalah.  Setidaknya  terdapat  beberapa  ayat  Al  - Qur’an yang berkenaan dengan ekonomi. Di antranya:
او ُر ُ كْذا َو ِ َّ للَّا  ِل ْضَف  ْنِم او ُغَتْباَو  ِض ْر َ أ ْ لا يِف او ُر ِش َتْناَف ُةا َل َّصلا  ِتَي ِضُق اَذِإَف َنو ُح ِل ْفُت ْمُك َّ ل َع َ ل ا ًريِث َ ك َ َّ للَّا
Artinya: “Apabila  telah  ditunaikan  shalat,  Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Qs. Al- Jumu’ah/62:10).
Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang telah terbukti efektif mengatasi kemiskinan di semua negara  berkembang,  termasuk  di  Indonesia  (Susilo, 2015).  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  dapat langsung berhubungan dengan masyarakat sektor riil terutama ditingkat usaha mikro kecil, dan menengah yang jumlahnya cukup banyak.
Pengentasan  kemiskinan  dengan  pemberdayaan UMKM  selama  ini  tersekat  oleh  sebuah  pola  yang paling  mendasar  di  dunia  perbankan  yaitu  bankable. Bagi dunia perbankan, bankable adalah syarat mutlak sesuai regulasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  sebagai  pengawas  perbankan  di Indonesia.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  bentuk  kehati- hatian  dalam  melepas  kredit  pada  nasabahnya. UMKM  yang  secara  umum  tidak  bankable,  akan mengalami kesulitan dalam mengakses
kredit/pembiayaan  dari  perbankan.  Oleh  karena  itu
harus dibangun sebuah sistem yang dapat menghapus sekat  antara  dunia  perbankan  yang  menerapkan prudential banking di satu sisi dengan dunia UMKM uang  membutuhkan  suntikan  permodalan  dari  dunia perbankan.  Penghapusan  sekat  iu  dapat  dijembatani dengan menerapkan pola keuangan inklusif ( financial inclusion ).  Keuangan  inklusif  ( financial  inclusion ) merupakan suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk  meniadakan  segala  bentuk  hambatan  terhadap akses  masyarakat  dalam  memanfaatkan  layanan  jasa keuangan dengan didukung oleh berbagai infrastruktur yang mendukung (Gemari, 2011).
Mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim, sehingga  diterapkan  prinsip-prinsip  islam  dalam kehidupan  termasuk  dalam  bidang  ekonomi  yang berbasis non-interest .  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah  yang  melayani  masyarakat,  baik  simpanan maupun  pembiayaan  di  Indonesia  adalah Baitul  Mal wat  Tamwil (BMT).  Model  penerapan  operasional BMT hampir sama seperti Bank. BMT terdaftar secara resmi  sebagai  koperasi  keuangan  syariah  di Departemen Koperasi (Subagyo, 2008).
keungan inklusif juga memiliki upaya agar dapat menjadi salah satu pemicu dari bergeraknya ekonomi dalam  masyarakat.  Perkembangan  dari  keuangan inklusif ini dikarenakan bahwa kelompok masyarakat yang belum punya kemampuan ekonomi cukup besar. Sehingga  sejak  tahun  2008,  setelah  krisis  yang melanda  masalah  keuangan,  maka  dipandang  perlu adanya kebijakan terhadap masyarakat miskin. Selain itu,  lembaga  keungan  mikro  syariah  ini  juga  akan dihadapkan  dengan  tantangan  akan  bergeraknya sektor riil di  masyarakat  yang  bersinggungan langsung dengan hajat kehidupan orang banyak.Sektor  riil  berkenaan  dengan  keuangan  dan jasa.  Temuan  terbaru  adalah  tentang  menguatnya kebutuhan atas jasa sebagai bagian dari sektor riil .

## 2. METODE PENELITIAN
Metode l penelitian l dalam l artikel l ini l adalah l dengan l menggunakan l kajian l literature l review . l Snyder l (2019) l mengatakan l literature l review l adalah l sebuah l metodologi l penelitian l yang l bertujuan l untuk l mengumpulkan l dan l mengambil l intisari l dari l penelitian l sebelumnya l serta l menganalisis l beberapa l overview l para l ahli l yang l tertulis l dalam lteks.Analisis l yang l dipakai l dalam l penelitian l ini l adalah l analisis l deskriptif, l yaitu l suatu l alat l analisis l untuk l menjelaskan, l meringkas, l mereduksi, l menyederhanakan, l mengorganisasi l daya l yang l telah
l diperoleh. l Kemudian l diberikan l pemahaman l dan l penjelasan l sehingga l dapat l dipahami l dengan l baik l oleh l pembaca.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Secara  umum,  dalam  definisi  yang  dirumuskan oleh SK Mengkeu RI No. 792 tahun 1990, Lembaga Keuangan  adalah  semua  badan  yang  kegiatannya bidang  keuangan,  melakukan  penghimpunan  dan membiayai investasi perusahaan. Sementara menurut Asian  Development  Bank  (ADB),  LKM  merupakan lembaga penyedia jasa penyimpanan (deposits), kredit (loans),  pembayaran  berbagai  jenis  transaksi  jasa (payment  service)  serta  transfer  uang  yang ditujukanbagi  masyarakat  miskin  dan  pengusaha kecil.
Dalam definisi yang lain, Ledgerwood menarasikan LKMS sebagai penyedia jasa keuangan bagi  pengusaha  kecil  dan  mikro  serta  berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan. Pemaknaan  cukup  baru  tentanng  Lembaga  Keungan Mikro Syariah dapat dilihat pada definisi dalam acara isl keredit Summit di New York pada tahun 2002 yang menjabarkan  tentang  kredit  mikro  sebagai  program pemberian  kredit  berjumlah  kecil  ke  warga  paling miski  nuntuk  membiayai  proyek  yang  mereka kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan yang memungkinkan  mereka  peduli  terhadap  diri  sendiri dan keluarganya.
Secara  sederhana  peran  lembaga  keuangan adalah  penyalur  dana  dari  unit  surplus  kepada  unit defisit (Soemitra, 2009:29). Berdasarkan kemampuannya
dalam lembaga keuangan intermediasi  lembaga  keuangan  dibagi  menjadi  dua, yakni  :  lembaga  keuangan  depositori  dan  lembaga keuangan nondepositori (Soemitra, 2009:30). Lembaga  keuangan  depositori  merupakan  lembaga keuangan yang melakukan menghimpun dana secara langsung  dalam  bentuk  simpanan,  misalnya  dengan produk  tabungan,  giro,  dan  deposito.  Sedangakan lembaga keuangan nondepositori merupakan lembaga keuangan  yang  fokus  pada  penyaluran  dana  kepada unit deficit.

## 3.2. Prinsip-prinsip Operasional BMT
Sri Harianingrum (2014) yang menguti Muhammad menarasikan bahwa Lembanga Keungan Syari’ah  yang  didalamnya  juga  termasuk  BMT memiliki  prinsip  yang  luas  dalam  system  bagi  hasil
disertai  dengan  memiliki  etik  yang  kuat  dalam menyajehterakan  masyarakat.  Yang  terpenting  juga bahwa,  lembaga  keuangan  syariah  merupakan lembaga keuangan yang dalam menjalankannya harus berdasarkan  prinsip  syariah.  Prinsip  lembaga keuangan syariah diantaranya.
a. Terhindar dari Maysir, Gharar, Haram dan Riba
b. Menjalankan  Bisnis  dan  Aktivitas  Perdagangan yang  Berbasis  pada  Perolehan  Keuntungan  yang Sah menurut Syariah.
c. Menyalurkan Zakat, Infaq, Shadaqah.

## 3.3. Baittul Mall Wat Tamwil
Menurut  Sri  Herianingrum  (2015:  25),  BMT merupakan  lembaga  keungan  yang  merupakan kelanjutkan  dari  ekonomi  Islam.  Kata  Baitul  mal berasal  dari  kata  bait  dan  al-mal.  Bait  artinya bangunan atau rumah, sedangkan al-mal berarti harta benda  atau  kekayaan.  Jadi  baitul  mal  secara  harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan. Ciri penting dari  BMT  adalah  lembaga  keuangan  yang  bergerak sesuai dengan prinsip syar’ah.
Pada dasarnya, munculnya BMT ini dikarenakan banyak  landasan  mendasar  yang  berkenaan  dengan kemiskinan  masyarakat  di  lingkungan  Gapura  dan ketergantungan  yang  besar  terhadap  rentenir. Masyarakat berada di lingkungan yang menguntungkan  secara  ekonomi.  Saat  untuk  butuh modal maka pinjam terhadap rentenir, saat sudah hasil harus mengembalikan kepada rentenir dengan segala bunganya yang harus ditanggung. Sehingga masyarakat tetap berada di dalam kemiskinan.
Masyudi  selaku  ketua  Lembaga  perekonomian NU saat itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul  Maal  wat  Tamwil (BMT),  sebagai  lembaga keuangan  mikro  syariah  yang  bergerak  di  bidang usaha  simpan  pinjam  bagi  anggotanya.  Gagasan  ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajelelanya  peraktek  rentenir.  Informasi  yang diterima Masyudi saat itu, sebanyak 3.311 pedagang kecil  di  wilayah  Kecamatan  Gapura  dan  sekitarnya terjerat praktik rentenir maupun "bank harian", dengan tingkat  bunga  hingga  50  persen  dalam  sebulan. Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004 Pengurus MWC NU  bersama  dengan  peserta  lokakarya  menyepakati gagasan  untuk  mendirikan  sebuah  usaha  simpan pinjam pola syari’ah yang diberi nama BMT ( Baitul Maal wa Tamwil ).
Didirikannya BMT
bertujuan untuk
meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat  pada  umumnya  agar  dapat  mandiri  dan tidak  tergantung  pada  BMT  dengan  memberikan modal  pinjaman.  Namun  demikian  BMT  harus menciptakan  suasana  keterbukaan,  sehingga  dapat mendeteksi  berbagai  kemungkinan  yang  timbul  dari pembiayaan.
Perkembangan  pesat  Baitul  Mal  wa  Tamwil (BMT) menutut pemerintah untuk mengatur kegiatan maupun kelembagaan BMT. Walaupun hingga saat ini BMT  belum  ada  undang-undang  sendiri  tetapi  BMT telah  diakui  keabsahannya  oleh  pemerintah.  Secara lembaga, payung hukum BMT tunduk pada Undang- Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012. Secara spesifik  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Negara Koperasi
dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004
tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.  Sedangkan  ditinjau  dari  segmen  usahanya, BMT termasuk UKM karenanya mengikuti peraturan peraturan terkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil.
Secara  Konseptual,  BMT  memiliki  dua  fungsi, yaitu  baitul  mal  dan  baitul  tamwil.  Baitul  mal memiliki  fungsi  menerima  titipan  dana  zakat,  indak dan  sedekah  serta  mengoptimalkan  distribusinya dengan  memberikan  santunan  kepada  yang  berhak (ashnaf)  sesuai  dengan  peraturan  dan  amanat  yang diterima.  Baitul  tamwil  berfungsi  untuk  melakukan kegiatan  pengembangan  usaha-usaha  produktif  dan investasi  dalam  meningkatkan  kualitas  ekonomi pengusaha  mikro  dan  kecil,  terutama  dengan mendorong  kegiatan  menabung  dan  menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
Sejak tahun 2010, BMT memiliki layanan baru. Yakni  Lasisma.  Layanan  yang  berbasis  jamaah. Layanan ini memang istilah lain dari keungan inklusif. Dalam penuturan Mashudi, Laizma ini menjadi salah satu program prioritas pada tahun 2017. Sebagai suatu program,  Lasisma  ditujukan  untuk  mengentaskan kemiskinan.
Lasisma  juga  diupayakan  sebagai  jawaban  atas kebuntuan ekonomi masyarakat kecil. Bagi masyarakat  miskin  yang  tidak  berpendidikan, berurusan  dengan  Bank  adalah  suatu  persoalan  yang rumit.  Sehingga  untuk  menghindari  kerumitan tersebut, maka kebutuhan modalnya kerapkali kepada rentenir  Sehingga  menjadikan  masyarakat  terlibat dalam  jejaring  yang  menjadikannya  tetap  miskin,
walau pada musim panen atau mendapatkan hasil dari hasil dagangannya.
Disamping itu, keengganan masyarakat terhadap bank  juga  dikarenakan  ada  jarak  antara  masyarakat miskin yang bank yang dianggap berada di basis elit. Jarak  ini  juga  menjadikan  masyarakat  tidak menggunakan  kesempatan  mengambil  modal  dari bank.  Pun  demikian  tentang  tingkat  kepercayaan masyarakat  miskin  terhadap  bank.  Bahwa  dalam konstruk masyarakat miskin di Madura, meminjam ke bank  secara  tidak  langsung  telah  terlibat  dalam praktek  riba.  Memang  tidak  bisa  dinafikan  bahwa dalam  setiap  kelompok  masyarakat  yang  ada  di pedesaan, bahwa bank dianggap haram dan dianggap dekat dengan praktek dosa. Sehingga kian menambah jarak antara masyarakat dengan bank.
Lasisma  ini  sasarannya  kepada  kelompok masyarakat yang membutuhkan terhadap dana untuk memulai  usaha.  Dalam  kelompok  masyarakat biasanya  setidaknya  ada  lima  orang  dalam  setiap kelompok.  Pihak  BMT  akan  mendatangi  terhadap kelompok  kelompok  dalam  masyarakat  yang membutuhkan  modal  tersbut  dengan  tanpa  dengan adanya  syarat-syarat  yang  mengikat,  seperti  jaminan dan lain lainnya. Sebagaimana dalam model keungan inklusif  di  di  perbankan,  bahwa  masyarakat  yang mendapatkan  layanan  keungan  inklusif  tidak  harus menyertakan syarat syarat tertentu yang memberatkan.
Dalam  Lasisma  ini  juga,  masyarakat  yang mendapatkan layanan ini tidak ada tuntutan untuk bagi hasil.  Sekadarnya  saja.  Dalam  bahasa  Mukhlish, seikhlasnya saja. Sehingga hal ini dianggap membantu terhadap  kelompok  masyarakat  yang  memang membutuhkan  modal.  Hal  ini  tentu  akan  sangat berbeda dengan misalnya meminjam terhadap rentenir yang mengharuskan adanya bunga yang berlipat saat mengembalikan  pinjaman.  Karena  memang  berbasis jamaah,  maka  yang  mendapatkan  layanan  ini  adalah kelompok di dalam masyarakat.
Tahapan-tahapan ini untuk menilai tentang jenis usaha  yang  dilakukan  oleh  kelompok.  Jika  memang ada  perkembangan  yang  signifikan,  tentu  akan mendapatkan  kepercayaan  untuk  kian  mendapatkan modal  pada  tahapan  selanjutnya.  Hanya  saja,  yang perlu  dicatat,  bahwa  dalam  Lasisma  ini  bahwa  yang mendatangi  adalah  petugas  dari  BMT  kepada kelompok masyarakat. Sehingga hal ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan modal.

## 3.4. Keuangan Inklusif
Leyshon  dan  Thrift  (1995)  menjelaskan  bahwa keuangan  inklusif  merupakan  antitesis  dari  eksklusi keuangan.  Proses  eksklusi  keuangan  membuat masyarakat miskin tidak dapat mengakses benefit dari sektor  keuangan  dan  memberikan  kerugian  kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sistem keuangan  karena  kurangnya  akses,  jaminan,  riwayat kredit, dan jaringan.
Yang  patut  digaris  bawahi,  bahwa  Strategi keuangan  inklusif  di  Indonesia  bukanlah  sebuah inisiatif  yang  terisolasi,  sehingga  keterlibatan  dalam keuangan  inklusif  tidak  hanya  terkait  dengan  tugas Bank  Indonesia,  namun  juga  regulator,  kementerian dan  lembaga  lainnya  dalam  upaya  pelayanan keuangan  kepada  masyarakat  luas.  Melalui  strategi nasional  keuangan  inklusif  diharapkan  kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.
Pada  bagian  inilah,  menjadi  penting  untuk mengungkap  tentang  keberadaan  dari  LKMS  dalam menggerakkan  keuangan  inklusif  yang  memang berupaya  untuk  juga  sama  sama  mengentaskan kemiskinan.
3.5. Keungan Inklusif dalam BMT dan

## Dampaknya untuk Sektor Rill
Dalam  BMT,  Keungan  Inklusif  yang  menjadi bagian  dari  teoritis  di  awal  berubah  dalam  istilah lasisma.  Yakni  layanan  berbasis  jamaah.  Sebagai suatu  layanan  baru  dalam  BMT,  hal  ini  tentu  saja membutuhkan  kajian  yang  lebih  dalam  dan  utuh. Faktanya  model  keungan inklusif yang  berubah menjadi  Lasisma  ini  memiliki  sasaran  utama  adalah masyarakat yang memiliki kelompok dalam mengembangkan usaha. Terdapat berbagai usaha yang menjadi sasaran. Tetapi secara umum memiliki usaha di bidang perkebunan dan pertanian.
Keberadaan  Bank  sebenarnya  sebagai  pintu penting  bagi  masyarakat  untuk  dapat  meminjamkan modal untuk mulai berwirausaha. Hanya saja, terkesan ada sekat dengan bank yang besar dengan masyarakat pedesaan  yang  merasa  dirinya  sebagai  rakyat  kecil. Jarak yang dianggap jauh juga masih terkendala soal soal agama yang melarang untuk menjadi bagian dari riba.  Sehingga  bank  konvensional  yang  dianggap sekuler  selalu  dijauhi  oleh  masyaraakt  di  dalamnya. Sehingga dibutuhkan suatu lembaga permodalan yang berbasis syariah dan sesuai dengan praktek keislaman yang ada.
Salah  satu  jawabannya  adalah  dengan  adanya BMT  yang  memiliki  banyak  sekali  kegiatan  untuk dapat memberdayakan masyarakat kecil dan tentu saja juga sesuai dengan prinsip syariah. Disinilah memang eksistensi  BMT  dibutuhkan  kehadirannya.  Bahwa memang  dalam  kronologi  pendiriannya,  BMT  ini hanya diupayakan untuk menjawab terhadap masalah masalah yang ada di sekitarnya. Terutama warga yang miskin dan tidak berbadaya.
Lasisma sebagai suatu produk dari BMT memang berupaya  mengentaskan  masalah  yang  terjadi  pada warga  secara  khusus  dan  warga  desa  secara  umum. Salah  satu  caranya  adalah  dengan  mendekati masyarakat  yang  membutuhkan  modal  dan  berbasis kelompok.  Pada  konteks  masyarakat  Madura  yang memang  berkelompok  (Kuntowijoyo:  2004).  Dalam konteks  masyarakat,  kerap  dilakukan  kompolan. Kompolan  merupakan  jenis  pertemuan  antar  suatu masyarakat yang memiliki kegiatan tertentu. Biasanya diisi dengan pengajian, yasinan dan tahlilan.
Pihak  BMT  lalu  masuk  ke  dalam  kelompok masyarakat untuk memberikan modal tambahan agar dapat melakukan kegiatan ekonomi. Dapat dinyatakan,  bahwa  dengan  masuk  dalam  kelompok masyarakat  inilah  yang  menjadikan  saluran  dana  itu bisa  berkembang  dan  dirasakan  oleh  masyarakat. Sebagaimana akan dijabarkan pada bagian selanjutnya tentang  modal-modal  yang  diberikan  oleh  BMT terhadap sektor masyarakat kecil.

## 4. SIMPULAN
Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Istilah keuangan inklusif di BMT dikenal dengan Lasisma (Layanan Berbasis Syari’ah). Sistemnya sama,  hanya  terdapat  perbedaan  istilah.  Dalam temuan  penelitian  ini,  lassima  menjangkau terhadap lapisan  masyarakat  yang  paling  bawah. Pihak  BMT  akan  menandatangi  kelompok masyarakat  yang  membutuhkan  modal  dalam mengembangkan  usaha.  Di  antaranya  kelompok tani,  kumpulan  dan  lain  lain  dalam  tradisi  orang Madura.  Model  lasisma  yang  menyerupai terhadap  keungan  inklusif  ini  memiliki  dampak signifikan dalam mengerakkan ekonomi masyarakat  yang  masih  terjangkau  modal  dari bank.  Kelompok  kelompok  dalam  masyarakat yang  membutuhkan  modal  akan  terbantukan dengan  lasisma.  Temuan  di  lapangan,  bahwa lasisma  ini  memiliki  korelasi  positif  terhadap
usaha  yang  akan  dikembangkan  oleh  kelompok. Apalagi  memang,  lasisma  tidak  mengandaikan jaminan  apapun  dalam  memberikan  modal. Sehingga  memudahkan  masyarakat  untuk  dapat kian  meningkatkan  ekonomi,  tanpa  harus terbebani dengan jaminan.
b. Eksistensi BMT juga memiliki dampak signifikan dalam menggerakkan sektor riil dalam masyarakat. Temuan di lapangan, bahwa motivasi beridirinya  BMT  agar  dapat  menggerakkan ekonomi  masyarakat  yang  ada  dipinggiran. Meliputi  masyarakat  yang  jual  krupuk,  modal pertanian  dan  perkebunan.  Karena  memang, masyarakat  di  daerah  Gapura  sebagai  lokasi lahirnya  BMT  adalah  masyarakat  yang  masih memiliki  ketergantungan  dengan  rentenir  untuk meminjam modal saat akan menggarap sawah dan lahan  pertanian.  BMT  menggerakkan  ekonomi dari masyarakat miskin yang ada di pedesaan. Hal ini  dapat  dilihat  dalam  beberapa  pengakuan  dari nasabah  dari  BMT  yang  merasa  bahwa  dirinya sangat terbantu oleh adanya BMT dalam aktivitas ekonominya. Karena tidak akan cukup modal saat di awal musim untuk bisa menggarap sawah dan lahan pertanian, tanpa dibantu dengan BMT.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  (2002).  Prosedur  penelitian: Suatu  pendekatan  praktek.  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta
Asian  Development  Bank  (ADB).  (2011).  Key indicators  for  Asia  and  the  Pasific  2011: Framework  for  inclusive  growth  indicators, special supplement. Manila: ADB.
Bakker,  Anton  dan  Avhmad  Choris  Zubari.  (1990). Metodologi  penelitian  filsafat.  Yogyakarta:
Kanisus.
Bank  Indonesia.  (2014).  Booklet  financial  inclusion. Jakarta: Bank Indonesia.
Herianingrum,  Sri  dan  Nurul  Farida  Damayanti.
(2014).  Pengaruh  pembiayaan  dana  Baitul  Mal wat  Tamwil  (BMT)  Teladan  terhadap  kinerja usaha  mikro  di  pasar  semolowaru  Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 1(3), 194-204.
Herianingrum, Sri., dan Abdul Muiz Hamid. (2014).
Efektivitas  target  pembiayaan  Baitul  Maal  Wa tamwil  Surya  Gemilang  Desa  Sedayu  Lawas Kecamatan  Brondong  Kabupaten  Lamongan. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 1(3), 119-127.
Herianingrum,  Sri  dan  Rohmah  Diah  Musdiana.
(2015).  Efektivitas  pembiayaan  mudharabah dalam  meningkatkan  kinerja  UMKM  (Studi kasus  pada  BMT  Nurul  Jannah  Gresik).  Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 21-36.
Subagyo, P. Joko. (1991). Metodologi penelitian teori dan praktik. Jakarta: Rhineka Cipta.
Sumitra, Andri. (2009). Bank dan lembaga keuangan syariah. Jakarta: Prenada Media Group