Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia

## Suryana
Dosen STAI Nahdlatul Ulama ( STAINU ) Tasikmalaya Jalan Argasari No.31, Argasari, Cihideung, Tasikmalaya, Jawa Barat – 46112 e-mail: suryana@gmail.com

## Abstrak
Sejarah  pertumbuhan  dan  perkembangan  madrasah  di  Indonesia,  ada  dua momentum  yang  sangat  menentukan  eksistensi  madrasah;   pertama,  SKB  3 Menteri  1975  yang  menjadi  pintu  masuk  pengakuan  madrasah  sebagai  lembaga pendidikan Islam yang setara dengan sekolah umum; kedua, UU Sisdiknas Nomor 2/1989 yang  menjadikan  madrasah  bukan saja sebagai lembaga  pendidikan yang setara  dengan  sekolah  umum,  lebih  dari  itu  madrasah  diakui  sebagai  sekolah umum  berciri  khas  agama  Islam.  Dengan  kata  lain,  sejak  UU  Sisdiknas  Nomor 2/1989  diberlakukan,  madrasah  dapat  dikatakan  sebagai  “sekolah  umum  plus”. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam kini ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Munculnya SKB tiga menteri (Menteri Agama,  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  dan  Menteri  dalam  Negeri) menandakan  bahwa  eksistensi  madrasah  sudah  cukup  kuat  beriringan  dengan sekolah umum. Di samping itu, munculnya SKB tiga menteri tersebut juga dinilai sebagai  langkah  positif  bagi  peningkatan  mutu  madrasah  baik  dari  status,  nilai ijazah  maupun  kurikulumnya.  Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  lahirnya  UU Sisdiknas  No  20  tahun  2003.  UU  ini  menjadikan  pendidikan  Islam  (madrasah) semakin  diakui  dan  turut  berperan  dalam  peningkatan  kualitas  bangsa,  selain  itu pertumbuhan  dan  perkembangan  pendidikan  Islam  (madrasah)  lebih  baik dibanding dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya.\
Kata Kunci: pertumbuhan, perkembangan, madrasah di Indonesia.

## Pendahuluan
Ketika  menjelaskan  sejarah  pertumbuhan  dan  perkembangan   pendidikan Islam  di  Indonesia,  Mahmud  Yunus  (1996:  34-53)  menyebut  tahun  1900  M sebagai era pembatas antara masa sebelum dan sesudahnya.  Sebelum tahun 1900 M,  pendidikan  Islam  berlangsung  secara  tradisional  dalam  bentuk  pendidikan surau/langgar  dan  pesantren.  Materi  pelajaran  murni  diniyah;  metode  mengajar
bersifat individual, ceramah, dan hafalan; belum menggunakan meja-kursi, papan tulis,  dan  ruang  kelas.  Perubahan  mulai  terjadi  di  awal  abad  20  yang  ditandai dengan  munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam modern berupa madrasah dan  sekolah  umum  berciri  khas  Islam.  Secara  umum,  kemunculan  lembaga- lembaga  modern  ini  ditandai  dengan  perubahan   pada  aspek-aspek;  kurikulum (memperkenalkan  mata  pelajaran  umum),  metode  (memperkenalkan  metode- metode  mengajar  modern),  dan  sarana  (mulai  menggunakan  meja,  kursi,  papan tulis, dan sistem klas).
Dalam  perspektif  historis,  Indonesia  merupakan  sebuah  negeri  muslim yang  unik,  letaknya  sangat  jauh  dari  pusat  lahimya  Islam  (Mekkah).  Meskipun Islam baru masuk ke Indonesia pada abad ke tujuh, dunia internasional mengakui bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  mayoritas  penduduknya beragama Islam. Hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan Pendidikan Agama Islam di Indonesia.
Lembaga Pendidikan Agama Islam pertama didirikan di Indonesia adalah dalam  bentuk  pesantren  (Sarijo,  1980;  Dhofier,  1982).  Dengan  karaktemya  yang khas  "religius  oriented",  pesantren  telah  mampu  meletakkan  dasar-dasar pendidikan  keagamaan  yang  kuat.  Para  santri  tidak  hanya  dibekali  pemahaman tentang  ajaran  Islam  tetapi  juga  kemampuan  untuk  menyebarkan  dan mempertahankan Islam.
Masuknya  model  pendidikan  sekolah  membawa  dampak  yang  kurang menguntungkan bagi umat Islam saat itu, yang mengarah pada lahirnya dikotomi ilmu  agama  (Islam)  dan  ilmu  sekuler  (ilmu  umum  dan  ilmu  sekuler  Kristen). Dualisme  model  pendidikan  yang  konfrontatif  tersebut  telah  mengilhami munculnya  gerakan  reformasi  dalam  pendidikan  pada  awal  abad  dua  puluh. Gerakan reformasi tersebut bertujuan mengakomodasi sistem pendidikan sekolah ke dalam lingkungan pesantren (Toha dan Mu'thi, 1998). Corak model pendidikan ini dengan cepat menyebar tidak hanya di pelosok pulau Jawa tetapi juga di luar pulau Jawa. Dari situlah embrio madrasah lahir.

## Pengertian Madrasah
Kata ‘madrasah’ berasal dari bahasa Arab ‘madrasah’ yang artinya ‘tempat belajar’.  Sebagai  tempat  belajar,  kata  ‘madrasah’  dapat  disama-kan  dengan  kata ‘sekolah’. Namun, dalam kerangka sistem pendidikan nasional keduanya berbeda. Sekolah  dikenal  sebagai  lembaga  pendidik-an  tingkat  dasar  dan  menengah  yang kurikulumnya  menitikberatkan   pada  mata  pelajaran  umum,  dan  pengelolaannya berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional.
Sedangkan  madrasah  dikenal  sebagai  lembaga  pendidikan  keagamaan tingkat  dasar  dan  menengah  yang,  karenanya,  lebih  menitikberatkan  pada  mata pelajaran  agama,  dan  pengelolaannya  menjadi  tanggungjawab  Departemen Agama.  Dalam  sejarah  perkembangan  madrasah  di  Indonesia,  dikenal  dua   jenis madrasah,  madrasah  diniyah   dan  madrasah  non-diniyah.  Madrasah  diniyah merupakan  lembaga  pendidikan  keagamaan  yang  kuriku-lumnya  100%  materi agama.  Adapun  madrasah  non-diniyah   adalah  lembaga  pendidikan  keagamaan yang  kurikulumnya,  di  samping  materi  agama,  meliputi  mata  pelajaran  umum dengan prosentase beragam.
Seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah dalam dunia  pendidikan, makna madrasah (khususnya pada madrasah non-diniyah) mengalami perubahan. Semula madrasah dipandang sebagai institusi  pendidikan keagamaan. Kemudian, terutama  pasca  pengesahan  UU  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  2/1989, madrasah  dipandang  seba-gai  sekolah  umum  berciri  khas  Islam,  atau  dapat dikatakan  “sekolah   plus”.  Perubahan  definisi  tersebut  berimplikasi  pada perubahan  kurikulum,  status,  dan  fungsi  madrasah  dalam  sistem  pendidikan nasional

## Eksistensi Madrasah
Madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  di  Indonesia  relatif  lebih muda  dibanding  pesantren.  Ia  lahir  pada  abad  20  dengan  munculnya  Madrasah Manba'ul  Ulum  Kerajaan  Surakarta  tahun  1905  dan  Sekolah  Adabiyah  yang didirikan  oleh  Syekh  Abdullah  Ahmad  di  Sumatera  Barat  tahun  1909  (Malik Fadjar,  1998).  Madrasah  berdiri  atas  inisiatif  dan  realisasi  dari  pembaharuan
sistem  pendidikan  Islam  yang  telah  ada.  Pembaharuan  tersebut,  menurut  Karl Sternbrink (1986), meliputi tiga hal, yaitu:
1.  Usaha menyempumakan sistem pendidikan pesantren,
2.  Penyesuaian dengan sistem pendidikan Barat, dan
3.  Upaya  menjembatani  antara  sistem  pendidikan  tradisional  pesantren  dan sistem pendidikan Barat.
Madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  kini  ditempatkan  sebagai pendidikan  sekolah  dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Munculnya  SKB  tiga menteri  (Menteri  Agama,  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  dan  Menteri dalam  Negeri)  menandakan  bahwa  eksistensi  madrasah  sudah  cukup  kuat beriringan  dengan  sekolah  umum.  Di  samping  itu,  munculnya  SKB  tiga  menteri tersebut juga dinilai sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu madrasah baik dari  status,  nilai  ijazah  maupun  kurikulumnya  (Malik  Fadjar,  1998).  Di  dalam salah  satu  diktum  pertimbangkan  SKB  tersebut  disebutkan  perlunya  diambil langkah-langkah  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  pada  madrasah  agar lulusan  dari  madrasah  dapat  melanjutkan  atau  pindah  ke  sekolah-sekolah  umum dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

## Problema Madrasah
Sebagai  upaya  inovasi  dalam  Sistem  Pendidikan  Islam,  madrasah  tidak lepas  dari  berbagai  problema  yang  dihadapi.  Problema-problema  tersebut, menurut Darmu'in (1998), antara lain:
1.  Madrasah  telah  kehilangan  akar  sejarahnya,  artinya  keberadaan  madrasah bukan  merupakan  kelanjutan  pesantren,  meskipun  diakui  bahwa  pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia.
2.  Terdapat  dualisme  pemaknaan  terhadap  madrasah.  Di  satu  sisi,  madrasah diidentikkan  dengan  sekolah  karena  memiliki  muatan  secara  kurikulum  yang relatif  sama  dengan  sekolah  umum.  Di  sisi  lain,  madrasah  dianggap  sebagai pesantren  dengan  sistem  klasikal  yang  kemudian  dikenal  dengan  madrasah diniyah.
Dengan  demikian,  sebagai  sub  sistem  pendidikan  nasional,  madrasah belum memiliki jati diri yang dapat dibedakan dari lembaga pendidikan lainnya. Efek pensejajaran madrasah dengan sekolah umum yang berakibat berkurangnya proporsi pendidikan agama dari 60% agama dan 40% umum menjadi 30% agama dan 70% umum dirasa sebagai tantangan yang melemahkan eksistensi pendidikan Islam. Beberapa permasalahan yang muncul kemudian, antara lain:
1.  Berkurangnya muatan materi pendidikan agama. Hal ini dilihat sebagai upaya pendangkalan  pemahaman  agama,  karena  muatan  kurikulum  agama  sebelum SKB  dirasa  belum  mampu  mencetak  muslim  sejati,  apalagi  kemudian dikurangi.
2.  Tamatan  Madrasah  serba  tanggung.  Pengetahuan  agamanya  tidak  mendalam sedangkan pengetahuan umumnya juga rendah.
Diakui bahwa model pendidikan madrasah di dalam perundang-undangan negara,  memunculkan  dualisme  sistem  Pendidikan  di  Indonesia.  Dualisme pendidikan  di  Indonesia  telah  menjadi  dilema  yang  belum  dapat  diselesaikan hingga  sekarang.  Dualisme  ini  tidak  hanya  berkenaan  dengan  sistem pengajarannya  tetapi  juga  menjurus  pada  keilmuannya.  Pola  pikir  yang  sempit cenderung  membuka  gap  antara  ilmu-ilmu  agama  Islam  dan  ilmu-ilmu  umum. Seakan-akan muncul ilmu Islam dan ilmu bukan Islam (kafir). Padahal dikhotomi keilmuan  ini  justru  menjadi  garapan  bagi  para  pakar  pendidikan  Islam  untuk berusaha menyatukan keduanya.
Dualisme  pendidikan  Islam  juga  muncul  dalam  bidang  manajerialnya, khususnya  di  lembaga  swasta.  Lembaga  swasta  umumnya  memiliki  dua  top manager  yaitu  kepala  madrasah  dan  ketua  yayasan  (atau  pengurus).  Meskipun telah ada garis kewenangan yang memisahkan kedua top manager tersebut, yakni kepala  madrasah  memegang  kendali  akademik  sedangkan  ketua  yayasan (pengurus) membidangi penyediaan sarana dan prasarana, sering di dalam praktik terjadi  overlapping.  Masalah  ini  biasanya  lebih  buruk  jika  di  antara  pengurus yayasan tersebut ada yang menjadi staf pengajar. Di samping ada kesan mematai- matai  kepemimpinan  kepala  madrasah,  juga  ketika  staf  pengajar  tersebut
melakukan  tindakan  indisipliner  (sering  datang  terlambat),  kepala  madrasah merasa tidak berdaya menegumya.
Praktek  manajemen  di  madrasah  sering  menunjukkan  model  manajemen tradisional,  yakni  model  manajemen  paternalistik  atau  feodalistik.  Dominasi senioritas  semacam  ini  terkadang  mengganggu  perkembangan  dan  peningkatan kualitas pendidikan. Munculnya kreativitas inovatif dari kalangan muda terkadang dipahami sebagai sikap yang tidak menghargai senior. Kondisi yang demikian ini mengarah  pada  ujung  ekstrem  negatif,  hingga  muncul  kesan  bahwa  meluruskan langkah atau mengoreksi kekeliruan langkah senior dianggap tabiat su'ul adab.
Dualisme  pengelolaan  pendidikan  juga  terjadi  pada  pembinaan  yang dilakukan  oleh  departemen  yaitu  Departemen  Pendidikan  Nasional  (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag). Pembinaan Madrasah di bawah naungan Depag berhadapan  dengan  Sekolah  umum  di  bawah  pembinaan  Depdiknas  sering menimbulkan kecemburuan sejak di tingkat (SD dan MI) hingga perguruan tinggi. Dari  alokasi  dana,  perhatian,  pembinaan  manajerial,  bantuan  buku  dan  media pembelajaran,  serta  penempatan  guru,  hingga  pemberian  beasiswa  pendidikan lanjut  sering  tidak  sama  antara  yang  diterima  oleh  sekolah  umum  (Depdiknas) dengan madrasah (Depag).
Kesenjangan antara madrasah swasta dan madrasah negeri pun tampaknya juga  menjadi  masalah  yang  belum  tuntas  diselesaikan.  Gap  tersebut  meliputi beberapa  hal  seperti  pandangan  guru,  sarana  dan  prasarana,  kualitas  input  siswa dan  sebagainya  yang  kesemuanya  itu  berpengaruh  baik  langsung  maupun  tidak langsung  kepada  mutu  pendidikan.  Yang  demikian  ini  karena  munculnya  SKB tiga menteri tersebut belum diimbangi penyediaan guru, buku-buku dan peralatan lain dari departemen terkait (Malik Fadjar, 1998).

## Madrasah di Era Modern
Persepsi  masyarakat  terhadap  madrasah  di  era  modern  belakangan semakin  menjadikan  madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  unik.  Di  saat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, di saat filsafat hidup manusia modern  mengalami  krisis  keagamaan  (Haedar  Nashir,  1999)  dan  di  saat
perdagangan  bebas  dunia  makin  mendekati  pintu  gerbangnya,  keberadaan madrasah tampak makin dibutuhkan orang.
Terlepas  dari  berbagai  problema  yang  dihadapi,  baik  yang  berasal  dari dalam  sistem  seperti  masalah  manajemen,  kualitas  input  dan  kondisi  sarana prasarananya,  maupun  dari  luar  sistem  seperti  persyaratan  akreditasi  yang  kaku dan  aturan-aturan  lain  yang  menimbulkan  kesan  madrasah  sebagai  'sapi  perah', madrasah  yang  memiliki  karakteristik  khas  yang  tidak  dimiliki  oleh  model pendidikan lainnya itu menjadi salah satu tumpuan harapan bagi manusia modern untuk  mengatasi  keringnya  hati  dari  nuansa  keagamaan  dan  menghindarkan  diri dari  fenomena  demoralisasi  dan  dehumanisasi  yang  semakin  merajalela  seiring dengan kemajuan peradaban teknologi dan materi. Sebagai jembatan antara model pendidikan  pesantren  dan  model  pendidikan  sekolah,  madrasah  menjadi  sangat fleksibel  diakomodasikan  dalam  berbagai  lingkungan.  Di  lingkungan  pesantren, madrasah  bukanlah  barang  yang  asing,  karena  memang  lahirnya  madrasah merupakan inovasi model pendidikan pesantren. Dengan kurikulum yang disusun rapi,  para  santri  lebih  mudah  mengetahui  sampai  di  mana  tingkat  penguasaan materi  yang  dipelajari.  Dengan  metode  pengajaran  modern  yang  disertai  audio visual aids, kesan kumuh, jorok, ortodok, dan exclusive yang selama itu melekat pada  pesantren  sedikit  demi  sedikit  terkikis.  Masyarakat  metropolit  makin  tidak malu  mendatangi  dan  bahkan  memasukkan  putra-putrinya  ke  pesantren  dengan model  pendidikan  madrasah.  Baik  mereka  yang  sekedar  berniat  menempatkan putra-putrinya  pada  lingkungan  yang    baik  (agamis)  hingga  yang  benar-benar menguasai  ilmu  yang  dikembangkan  di  pesantren  tersebut,  orang  makin  berebut untuk mendapatkan fasilitas di sana. Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, misalnya, penuh dengan putra putri konglomerat, sekali daftar tanpa mikir bayar, lengkap  sudah  fasilitas  didapat.  Ma'had  Al-Zaitun  yang  berlokasi  di  daerah Haurgelis  (sekitar  30  KM  dari  pusat  kota  Indramayu),  yang  baru  berdiri  pada tahun  1994,  juga  telah  menjadi  incaran  masyarakat  modern  kelas  menengah  ke atas,  bahkan  sebagian  muridnya  berasal  dari  negara-negara  sahabat,  seperti Malaysia,  Singapura  dan  Brunai  Darussalam.  Dengan  demikian,  model
pendidikan  madrasah  di  lingkungan  pesantren  telah  memiliki  daya  tawar  yang cukup tinggi.
Model-model pondok pesantren modern seperti itu, kini telah bermunculan di  berbagai  daerah.  Di  Kecamatan  Sukorejo,  Kabupaten  Kendal  misalnya,  juga ada  pondok  pesantren  "Darul  Amanah"  yang  mengutamakan  penguasaan  bahasa asing yakni Bahasa Arab dan Inggris. Pondok Pesantren yang didirikan oleh para alumni  Pondok  Pesantren  Modem  Gontor  Ponorogo  pada  tahun  1990  itu  telah menampung sekitar 1300 santri (siswa).
Melihat  kenyataan  seperti  itu,  tuntutan  pengembangan  madrasah  akhir- akhir  ini  dirasa  cukup  tinggi.  Pengembangan  madrasah  di  pesantren  yang  pada umumnya  berlokasi  di  luar  kota  dirasa  tidak  cukup  memenuhi  tuntutan masyarakat. Oleh karena itu banyak model pendidikan madrasah bermunculan di tengah  kota,  baik  di  kota  kecil  maupun  di  kota-kota  metropolitan.  Meskipun banyak  madrasah  yang  berkembang  di  luar  lingkungan  pesantren,  budaya agamanya,  moral  dan  etika  agamanya  tetap  menjadi  ciri  khas  sebuah  lembaga pendidikan  Islam.  Etika  pergaulan,  perilaku  dan  performance  pakaian  para santrinya  menjadi  daya  tarik  tersendiri,  yang  menjanjikan  kebahagiaan  hidup dunia akhirat sebagaimana tujuan pendidikan Islam (Al-Abrasyi, 1970; Jalaluddin dan Said, 1996).
Realitas  menunjukkan  bahwa  praktek  pendidikan  nasional  dengan kurikulum yang dibuat dan disusun sedemikian rupa bahkan telah disempurnakan berkali-kali,  tidak  hanya  gagal  menampilkan  sosok  manusia  Indonesia  dengan kepribadian utuh, bahkan membayangkan realisasinya saja terasa sulit. Pendidikan umum  (non  madrasah)  yang  menjadi  anak  emas  pemerintah,  di  bawah  naungan Depdiknas, telah gagal menunjukkan kemuliaan jati dirinya selama lebih dari tiga dekade.  Misi  pendidikan  yang  ingin  melahirkan  manusia-manusia  cerdas  yang menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kekuatan iman dan taqwa plus budi pekerti luhur, masih tetap berada pada tataran ideal yang tertulis dalam  susunan  cita-cita  (perundang-undangan).  Tampaknya  hal  ini  merupakan salah satu indikator dimana pemerintah kemudian mengakui keberadaan madrasah sebagian dari sistem pendidikan nasional.
Pendidikan moral yang dilaksanakan melalui berbagai cara baik kurikuler (Pendidikan Nasional dan Ketahanan Nasional atau PPKN) maupun ko kurikuler (Penataran  P-4)  telah  melahirkan  elit  politik  yang  tidak  mampu  tampil  sebagai uswatun  hasanah  (teladan  yang  baik)  bahkan  memberikan  kesan  korup  dan membodohi  rakyat.  Kegiatan  penataran  dan  cerdas  cermat  P-4  (Pedoman Penghayatan  dan  pengamalan  Pancasila)  tidak  lebih  dari  aktivitas  ceremonial karakteristik.  Disebut  demikian  karena  kegiatan  tersebut  telah  meloloskan  para juara dari peserta yang paling mampu menghafal buku pedoman dan memberikan alasan pembenaran, bukan mereka yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancsila  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dengan  demikian,  para  peserta  penataran atau  cerdas  cermat  P-4  berlomba-lomba  menghafal  butir-butir  Pancasila  tanpa berusaha melaksanakannya di dalam kehidupan nyata. Itulah di antara faktor yang mempengaruhi turunnya moralitas bangsa ini (Dradjat, 1971).
Setelah kebobrokan moral dan mental merebak dan merajalela, orang baru bangun  dan  sadar  bahwa  pendidikan  moral  yang  selama  ini  dilakukan  lebih berorientasi pada pendidikan politik pembenaran terhadap segala pemaknaan yang lahir  atas  restu  regim  yang  berkuasa.  Upaya  pembinaan  moral  yang  bertujuan meningkatkan harkat dan martabat manusia sesuai dengan cita-cita nasional yang tertuang dalam perundang-undangan telah dikesampingkan dan menjadi jauh dari harapan.
Keberhasilan pendidikan secara kuantitatif didasarkan pada teori Benjamin S.  Bloom  (1956)  yang  dikenal  dengan  nama  Taxonomy  of  Educational Objectives,  yang  mencakup  tiga  domain  yaitu  kognitif,  afektif  dan  psikomotor. Meskipun  demikian,  keberhasilan  output  (lulusan)  pendidikan  hanyalah merupakan keberhasilan kognitif. Artinya, anak yang tidak pemah shalat pun, jika ia  dapat  mengerjakan  tes  PAl  (Pendidikan  Agama  Islam)  dengan  baik  maka  ia bisa  lulus  (berhasil),  dan  jika  nilainya  baik,  maka  ia  pun  dapat  diterima  pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Lain halnya dengan outcome (performance) seorang  alumni  Madrasah,  bagaimanapun  nilai  raport  dan  hasil  ujiannya,  moral keagamaan  yang  melekat  pada  sikap  dan  perilakunya  akan  menjadi  tolok  ukur bagi  keberhasilan  lembaga  pendidikan  yang  menjadi  tempat  ia  belajar.  Karena
itulah keberhasilan out-come disebut keberhasilan afektif dan psikomotorik. Bagi lembaga  pendidikan  "Madrasah",  kedua  standar  keberhasilan  (output  dan outcome) yang mencakup tiga domain taxonomy of educational objectives, tidak dapat  dipisahkan.  Di  samping  Madrasah  mendidik  kecerdasan,  ia  juga  membina moral dan akhlak siswanya (Al-Abrasyi, 1970; Abdullah, 1994). Itulah nilai plus madrasah dibandingkan sekolah umum yang menekankan pembinaan kecerdasan intelek (aspek kognitif).

## Peran Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Madrasah
Munculnya  kebijakan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  dalam  bidang pendidikan  yang  bertujuan  untuk  memberi  peluang  kepada  peserta  didik  untuk memperoleh  keterampilan,  pengetahuan,  dan  sikap  yang  dapat  memberikan kontribusi  kepada  masyarakat,  tidak  mengagetkan  para  pengelola  madrasah. Madrasah  juga  lebih  survive  dalam  kondisi  perubahan  kurikulum  yang  sangat cepat,  karena  kehidupan  madrasah  tidak  taklid  kepada  kurikulum  nasional. Manajemen  desentralisasi  memberikan  kewenangan  kepada  sekolah  untuk melaksanakan PBM sesuai dengan kebutuhan yang dikondisikan untuk kebutuhan lokal.  Dengan  demikian,  maka  madrasah  mendapatkan  angin  segar  untuk  bisa lebih exist dalam mengatur kegiatannya tanpa intervensi pemerintah pusat dalam upaya  mencapai  peningkatan  mutu  pendidikannya.  Melalui  proses  belajar mengajar  yang  didasari  dengan  kebutuhan  lokal,  kurikulum  tidak  terbebani dengan  materi  lain  yang  sesungguhnya  belum  atau  bahkan  tidak  relevan  bagi peningkatan  pengetahuan  dan  keterampilan  peserta  didik  pada  jenjang  tersebut. Efektivitas  proses  belajar  mengajar  diharapkan  bisa  tercapai  sehingga menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggi.
Adapun  meningkatnya  keterlibatan  pemerintah  dalam  pendidikan menyebabkan  para  pengelola  madrasah  memfokuskan  pada  program-program tambahan  sebagai  sarana  meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Program  remidial dan kursus untuk meningkatkan perkembangan kognitif, sosial dan emosional dari siswa  yang  berkemampuan  rendah  dalam  taraf  perekonomian  dan  hasil  belajar
merupakan  program-program  kompensasi,  bukan  untuk  menggantikan  program- program yang ada.
Sebagai  lembaga  pendidikan  yang  lahir  dari  masyarakat,  madrasah  lebih mudah  mengintegrasikan  lingkungan  eksternal  ke  dalam  organisasi  pendidikan, sehingga  dapat  menciptakan  suasana  kebersamaan  dan  kepemilikan  yang  tinggi dengan  keterlibatan  yang  tinggi  dari  masyarakat.  Keterlibatan  masyarakat  bukan lagi terbatas seperti peranan orang tua siswa (POMG) yang hanya melibatkan diri di  tempat  anaknya  sekolah.  Melainkan  keterlibatan  yang  didasarkan  kepada kepemilikan lingkungan.
Sesuai dengan jiwa desentralisasi yang menyerap aspirasi dan partisipasai masyarakat  dalam  pengembangan  dan  peningkatan  kualitas  pendidikan, masyarakat  dituntut  untuk  memiliki  kepedulian  yang  tinggi  memperhatikan lembaga  pendidikan  yang  berada  di  lingkungan  setempat.  Hal  ini  dapat menumbuhkan sikap kepemilikan yang tinggi dengan memberikan kontribusi baik dalam  bidang  material,  kontrol  manajemen,  pembinaan,  serta  bentuk  partisipasi lain  dalam  rangka  meningkatkan  eksistensi  madrasah  yang  selanjutnya  menjadi kebanggaan lingkungan setempat.
Akhirnya  madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  yang  hidup  dari, oleh dan untuk masyarakat belum mendapatkan sentuhan pikiran dan tangan  kita semua. Peningkatan mutu tidak akan terealisir tanpa andil semua pihak. Untuk itu, demi  peningkatan  mutunya  maka  madrasah  perlu  dibantu,  dibela  dan diperjuangkan.

## Implikasi UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 Terhadap Pendidikan Islam
Terlepas  dari  pro  kontra  yang  timbul,  UU  Sisdiknas  No  20  tahun  2003 akhirnya disahkan pada tanggal 8 Juli 2003. UU ini menjadikan pendidikan Islam (madrasah) semakin diakui dan turut berperan dalam peningkatan kualitas bangsa, selain  itu  pertumbuhan  dan  perkembangan  pendidikan  Islam  (madrasah)  lebih baik  disbanding  dengan  kebijakan-kebijakan  sebelumnya.  UU  ini  juga   dinilai oleh  penggerak  pendidikan  sebagai  titik  awal  kebangkitan  pendidikan  Islam. Karena  secara  eksplisit,  UU  ini  menyebutkan  peran  dan  keudukan  pendidikan
Islam  serta  menjadikan  posisi  pendidikan  agama  sebagai  bagian  integral  dari sistem  pendidikan  nasional.   Sehingga  hal  ini  menunjukkan  adanya  pengakuan bangsa  terhadap  sumbangan  besar  pendidikan  Islam  (agama)  dalam  upaya mendidik dan mencerdaskan bangsa. UUSPN No 20 tahun 2003 juga menjadikan pendidikan  Islam  (madrasah)  semakin  diakui  dan  turut  berperan  dalam peningkatan kualitas bangsa.
Madrasah dalam sistem pendidikan nasioanal diposisikan sama dan setara sebagai lembaga pendidikan (persekolahan), yaitu sebagai bagian tak terpisahkan dari  sistem  pendidikan  nasional.  Sebagai  lembaga  pendidikan  baik  madrasah maupun  sekolah  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,,  mandiri,  dan  menjadi  warga  Negara  yang demokratis serta bertanggung jawab.
Kesetaraan  lembaga  pendidikan  madrasah  dengan  sekolah  mensyaratkan perlakuan  sama  (tanpa  diskriminasi)  dari  pemerintah,  baik  pendanaan, kesempatan,  dan  perlakuan.  Hal  ini  berbeda  dengan  UUSPN  No  2  tahun  1989, yang  tidak  secara  eksplisit  menyebutkan  madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan yang  setara  dengan  lembaga  persekolahan  sehingga  berimplikasi  kepada perlakuan,  perhatian,  dan  pendanaan  program  pendidikan  yang  dilaksanakan. Sikap diskriminatif terhadap madrasah sebelum disahkannya UUSPN No 20 tahun 2003  lebih  disebabkan  karena  anggapan  bahwa  madrasah  merupakan  lembaga pendidikan  agama  yang  berjarak  dengan  sistem  pendidikan  nasional.  Pandangan semacam  ini  berawal  dari  sistem  pendidikan  yang  dualistik  antara  pendidikan umum  (nasional)  yang  mengambil  peran  lebih  dominan  di  satu  pihak  dan pendidikan  agama  (Islam)  di  lain  pihak.  Dengan  disahkannya  UUSPN  No  20 tahun  2003  madrasah  benar-benar  terintegrasi  dalam  sistem  pendidikan  nasional sehingga mendapat legalitas, persamaan dan kesetaraan.
Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, disahkan oleh DPR pada  tanggal  11 Juni  2003, dan diberlakukan pada
tanggal  8  Juli  2003.  [9]  Dalam  Batang  Tubuh  Undang-Undang  tersebut  memuat 22 Bab, dan 77 Pasal, adalah cukup ideal dan akomodatif dalam mengatur sistem pendidikan di Indonesia, termasuk sistem pendidikan Islam. Secara berturut-turut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Bab  II,  pasal  1  bahwa  :  “Pendidikan nasional  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945”.  Secara  konseptual,  dasar  pendidikan  nasional  ini mengandung nilai-nilai yang tidak diragukan lagi kehandalannya, amat ideal dan luhur,  dan  secara  konsensus  seluruh  bangsa  Indonesia  sudah  menerimanya. Karena  hakekat  kedua  dasar  tersebut  secara  filosofis  merupakan  bagian  dari filsafat  Islam,  artinya  seluruh  kandungan  isi  dan  maknanya  tidak  bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan tercerminkan dalam ajaran Islam. Karena itu, kedua dasar  tersebut  harus  diterjemahkan  dan  ditafsirkan  secara  Islami,  dengan  pola menginternalisasikan nilai-nilai Islami ke dalam seluruh kandungan isi dan makna kedua dasar tersebut. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan  satuan  pendidikan  akan  terisi  oleh  nilai-nilai  yang  semakin identik dengan ajaran Islam.
Sedangkan  hakekat  fungsi  pendidikan  nasional  yang  ditetapkan  dalam Pasal  2,  yakni  :  “mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa”. Kalimat ini sederhana, namun memiliki makna yang dalam dan luas. Di mana  bangsa  yang  cerdas  adalah  bangsa  yang  dibangun  atas  tiga  pilar.  Pertama, memiliki  kemampuan  dalam  menguasai  berbagai  aspek  kehidupan,  baik  aspek ekonomi,  sosial, politik, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun aspek agama. Kedua, memiliki watak kepribadian yang luhur dan anggun, patriotis dan nasionalis,  serta  watak  bekerja  keras  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Ketiga, memiliki  peradaban  yang  humanis  religius,  serta  kewibawaan  yang  tinggi, sehingga  bangsa-bangsa  lain  tidak  memperlakukan  dan  mengintervensi  bangsa Indonesia  sekehendaknya.  Semua  ini  menjadi  tanggung  jawab  pendidikan, termasuk pendidikan Islam.
Untuk  itu,  setiap  satuan  pendidikan,  termasuk  pendidikan  Islam  dituntut dalam  programnya  mencerminkan  tiga  pilar  tersebut,  sehingga  dapat mencerdaskan  kehidupan  peserta  didik.  Dengan  kata  lain,  pendidikan  Islam dituntut  mampu  mengembangkan  kemampuan  peserta  didik  dalam  menguasai berbagai aspek kehidupan termasuk aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dipandu  secara  utuh  oleh  keimanan  dan  ketakwaan,  sehingga  akan  menampilkan sosok manusia yang berketrampilan luhur dan tinggi.
Selanjutnya,  tujuan  pendidikan  yang  ditetapkan  dalam  pasal  tersebut adalah : “Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
Konsep  ini  akan  menghasilkan  manusia  yang  sempurna  (insan  kamil), yakni  terbinanya  seluruh  potensi  yang  dimiliki  baik  jasmani,  intelektual, emosional, sosial, agama dan sebagainya. Dengan demikian, ia dapat mengemban tugas  hidupnya  dengan  baik  dan  penuh  tanggung  jawab,  baik  yang  berkenaan dengan kepentingan pribadi, masyarakat, bangsa dan negaranya. Untuk itu, setiap penyelenggaraan  satuan  pendidikan  dituntut  agar  dapat  mengorientasikan  dan menjabarkan tujuan tersebut.
Implikasinya  terhadap  pendidikan  Islam  adalah  menuntut  terwujudnya suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  yang  Islami,  kondusif,  harmonis,  dan penuh  dialogis.  Proses  pembelajaran  yang  seperti  ini  akan  mendorong  peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan iman,  kedalaman  ilmu,  dan  ketrampilan profesional,  sehingga dapat bertanggung jawab  dalam  mengemban  tugas  hidupnya  sebagai  ‘abdullah  sekaligus  sebagai khalifatullah fil ardhi, dalam rangka mewujudkan rahmatan lil ‘alamin.
2. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
Sebagaimana  ditetapkan  dalam  Bab  III,  pasal  4  :  “Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip demokratis, berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural,  dan  kemajemukan  bangsa; prinsip  satu  kesatuan  yang  sistemik;  prinsip  pembudayaan  dan  pemberdayaan
peserta  didik;  prinsip  keteladanan,  membangun  kemauan,  dan  mengembangkan kreativitas  peserta  didik;  prinsip  pengembangan  budaya  membaca,  menulis  dan berhitung; prinsip pemberdayaan semua komponen masyarakat”.
Prinsip  penyelenggaraan  pendidikan  yang  seperti  ini  menunjukkan  prinsip  yang holistik (menyeluruh), terbuka dan akomodatif dari berbagai aspirasi atau tuntutan masyarakat  akan  pentingnya  pendidikan  bagi  anak  bangsa.  Aksentuasi  prinsip- prinsip  tersebut  terletak  pada  penyelenggaraan  pendidikan  yang  demokratis, berkeadilan, desentralisasi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pendidikan yang seperti ini akan memberikan kebebasan dalam berfikir dan berkreasi positif bagi anak didik, serta terbuka bagi masyarakat.
Implikasinya  terhadap  pendidikan  Islam  adalah  menuntut  agar  dalam penyelenggaraan  satuan  pendidikan  Islam  diletakkan  pada  prinsip  berwawasan semesta, demokratis, keterpaduan yang sistemik, pembudayaan dan pemberdayaan, uswatun hasanah, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dari prinsip-prinsip inilah akan melahirkan paradigma baru dalam pendidikan Islam. 3. Hak dan Kewajiban
Dijelaskan dalam Bab IV, pasal 5 : “Setiap warga negara mempunyai hak yang  sama  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu”,  dan  “Setiap  warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”.  Konsep  ini  lebih  menekankan  pada  pemerataan  pendidikan  bagi setiap  warga  negara  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu.  Ada  indikasi bahwa  permasalahan  menonjol  yang  dihadapi  pendidikan  nasional,  sebagaimana diungkapkan mantan Mendiknas Yahya A. Muhaimin, yaitu : (1) masih rendahnya pemerataan  memperoleh  pendidikan,  (2)  masih  rendahnya  mutu  dan  relevansi pendidikan, dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan”.
Ditetapkannya  hak  dan  kewajiban  warga  negara  tersebut  dalam  rangka mengantisipasi,  mengatasi  dan  menuntaskan  adanya  kesenjangan  memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk itu semua warga negara (orang tua, masyarakat, dan  Pemerintah/Pemerintah  Daerah)  dilibatkan  secara  langsung  dalam penyelenggaraan  pendidikan.  Untuk  tujuan  itu  UU  Sisdiknas  mempersyaratkan adanya  badan  hukum  pendidikan,  sebagaimana  diamanatkan  pasal  53  UU
Sisdiknas: “(1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh  pemerintah  atau  masyarakat  berbentuk  badan  hukum  pendidikan,  (2) Ketentuan  tentang  badan  hukum  pendidikan  diatur  dengan  undang-undang tersendiri”.
Implikasi  terhadap  pendidikan  Islam,  adalah  menuntut  agar  pendidikan Islam ke depan dapat meningkatkan pemerataan, mutu dan relevansi pendidikan, serta  manajemen  pendidikan  bagi  warga  negara  dalam  memperoleh  pendidikan. Hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bagi semua pihak itu tentu pula ditindaklanjuti  dengan  menghilangkan  diskriminasi  dari  Pemerintah,  baik  antara sekolah swasta dengan negeri maupun Islam dengan umum. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah,  ditegaskan  perlu  adanya  kerja  sama  yang  lebih  erat,  kokoh,  teratur  dan merata  antara  Pemerintah,  masyarakat  dan  sekolah  (negeri/swasta)  dalam mengatasi  berbagai  persoalan  yang  terjadi  di  dunia  pendidikan  termasuk  dunia pendidikan Islam, terutama terkait dengan masalah pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, serta manajemen pendidikan.
4. Peserta Didik
Ditetapkan dalam Bab V, pasal 12 bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak : “mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang  dianutnya  dan  diajarkan  oleh  pendidik  yang  seagama”,  dan  “mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya”. Substansi Bab  ini  menekankan  arti  pentingnya  pendidikan  agama  bagi  peserta  didik  yang sesuai  dengan  agama  yang  dianutnya, karena bertujuan  untuk melindungi  akidah agama  dalam  rangka  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  sesuai  dengan agama  yang  dianutnya.  Hal  ini  sebagai  realisasi  dari  Pancasila,  terutama  sila pertama : “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31  ayat  3  :  “Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem pendidikan  nasional,  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  …”,  serta  untuk mewujudkan  tujuan  pendidikan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, sebagaimana di atas.
Pendidikan agama ini memiliki transmisi spiritual yang lebih nyata dalam proses pembelajaran. Kejelasannya terletak pada keinginan untuk mengembangkan keseluruhan aspek dalam diri anak didik secara berimbang, baik aspek  intelektual,  imajinasi  dan  keilmiahan,  kultural  serta  kerpibadian.  Hak peserta  didik  untuk  mendapatkan  pendidikan  agama,  perlu  disesuaikan  dengan bakat, minat dan kemampuannya. Karena itu, dalam mengimplementasikan pasal tersebut perlu ditekankan kepada penciptaan atmosfir dan proses pembelajarannya,  sehingga  peserta  didik  benar-benar  memahami,  menghayati, dan mengamalkan dari setiap apa yang diajarkan.
5. Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan
Dalam  Bab  VI  dijelaskan  secara  rinci  mengenai  jalur,  jenjang  dan  jenis pendidikan. Pada pasal 13 disebutkan : “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”, dan “diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak  jauh”.  Dalam  penjelasan  dijelaskan,  pasal  tersebut  cukup  jelas.  Namun  di sini ada kalimat yang menimbulkan berbagai penafsiran, yakni “yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Jika kata “melengkapi” ini tidak dijelaskan secara rinci  dalam  konteks  apa  ia  digunakan,  maka  akan  timbul  penafsiran-penafsiran lain.
Pengertian  ini  bisa  menunjukkan  tiga  konteks;  pertama,  adanya  suatu barang  tapi  kurang  lantas  ditambah,  sehingga  menjadi  lengkap,  kedua  adanya suatu barang, lantas ditambah barang lain, dan ketiga, tidak adanya suatu barang, lantas  diadakan.  Jika  konteks  pertama  digunakan  dalam  menafsirkan  kata “melengkapi”, maka akan menunjukkan bahwa program-program yang ada pada jalur  pendidikan  formal  yang  kurang/belum  terlaksana,  akibat  faktor  lain  seperti sedikitnya  waktu  belajar,  kurangnya  sarana  dan  prasarana,  atau  belum terpahamkannya  program  tersebut  oleh  peserta  didik,  dan  lain  sebagainya,  maka dapat  ditambah  program-program  tersebut  melalui  jalur  pendidikan  nonformal atau  informal,  yang  berfungsi  sebagai  penambah  atau  pendukung  program  yang sudah ada.
Implikasinya  sama-sama  diakui  keberadaannya  tetapi  tidak  disetarakan hasil  pendidikannya.  Sebagai  contoh  misalnya,  keberadaan  antara  Madrasah Ibtidaiyah  (MI)  sebagai  jalur  pendidikan  formal,  dengan  Taman  Pengajian  Al- Qur’an  (TPA  atau  TPQ)  sebagai  jalur  pendidikan  nonformal.  Dengan  demikian, pasal  26  ayat  6  tentang  hasil  pendidikan  nonformal,  dan  pasal  27  ayat  2  tentang hasil pendidikan informal perlu ditinjau kembali.
Jika  konteks  kedua  digunakan  digunakan  dalam  menafsirkan  kata “melengkapi”,  maka  akan  menunjukkan  bahwa  program-program  yang  ada  di jalur  pendidikan  formal,  dan  sudah  terlaksana  dengan  baik  atau  sempurna,  maka bisa menambah program-program lain yang tidak ada di jalur pendidikan formal, melalui  jalur  pendidikan  nonformal  atau  informal  yang  berfungsi  sebagai pelengkap.  Jika  penafsiran  ini  yang  digunakan  maka  sebagai  salah  satu  syarat adalah peserta didik harus menempuh jalur pendidikan formal. Implikasinya  sama-sama  diakui  keberadaannya,  dan  hasil  pendidikannya disetarakan dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian atau lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
Dengan  demikian  pasal  26  ayat  6,  dan  pasal  27  ayat  2  perlu  ditindak lanjuti. Konteks  ketiga, jika  konteks ini yang digunakan  dalam  menafsirkan kata “melengkapi”,  maka  menunjukkan  bahwa  program-program  yang  tidak  ada  di jalur  pendidikan  formal,  dapat  diadakan  dan  dikembangkan  melalui  jalur pendidikan  nonformal  atau  informal  yang  bersifat  pengganti.  Dengan  demikian pasal 26 ayat 6 , dan pasal 27 ayat 2, perlu ditindak lanjuti.
Namun  perlu  di  garis  bawahi,  jika  peserta  didik  hanya  menempuh  pada jalur  pendidikan  nonformal,  atau  informal  dengan  mendasarkan  pada  pasal  26 ayat  6  dan  pasal  27  ayat  2,  dan  tidak  mengikuti  jalur  pendidikan  formal,  maka sangat  dikhawatirkan,  ke  depan  jalur  pendidikan  formal  akan  mengalami degradasi, karena ditinggalkan atau tidak dimasuki lagi oleh peserta didik, dan ini akan menimbulkan persoalan yang lebih kompleks lagi, terutama masalah aturan yang  menyangkut  syarat  rekruitmen  calon  pegawai  negeri  atau  swasta,  atau menyangkut  masalah  diversifikasi  kurikulum  yang  sudah  ditetapkan  dalam Undang-Undang ini.
Oleh karena itu pasal 13, pasal 26 ayat 6 dan pasal 27 ayat 2 perlu adanya penjelasan yang jelas dan rinci. Demikian juga kata “jarak jauh” sering diartikan dengan kelas jauh, padahal maknanya sangat jauh berbeda. Pemerintah  di  era  Reformasi  lebih  radikal  dalam  memasukkan  kebijakan pendidikan agama (religius education) dalam Undang-Undang. Dijelaskan bahwa madrasah  adalah  lembaga  pendidikan  formal  yang  diakui  baik  pada  level  dasar maupun  level  lanjutan.  Pasal  17  ayat  2  berbunyi  :  “Bentuk  pendidikan  dasar adalah  Sekolah  Dasar  (SD),  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  atau  sekolah-sekolah  lain yang sederajat, dan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ada Sekolah Menengah  Pertama  (SMP),  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  atau  sekolah-sekolah lain yang sederajat”.
Pasal  18  ayat  3  menyebutkan  :  “Bentuk  dari  Sekolah  Menengah  Umum (SMU)  adalah  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  Madrasah  Aliyah  (MA)  juga Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK),  Madrasah  Aliyah  Kejuruan  (MAK)  atau sekolah-sekolah  lain  yang  sederajat”.Demikian  juga  dengan  pesantren.  Lembaga pendidikan  asli  Indonesia  ini  secara  eksplisit  telah  diakui  eksistensinya.  Dalam pasal  30  ayat  4  disebutkan  :  “Bentuk  pendidikan  agama  bisa  berupa  pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera dan pendidikan lain yang sejenis”
Tetapi  sayangnya,  berbagai  kebijakan  pemerintah  yang  relatif  membawa angin  segar  bagi  pengembangan  pendidikan  Islam  tersebut  kurang  dapat diimplementasikan  dengan  baik.  Hal  ini  disebabkan  belum  diselesaikannya persoalan  mendasar  yang  terjadi  dalam  dunia  pendidikan  nasional,  terutama madrasah dan pesantren; yaitu :
Pertama,  telah  terjadi  dualisme  dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Bukan saja  antar  lembaga  pendidikan  di  bawah  Departemen  Agama  dengan  lembaga  di bawah  Departemen  Pendidikan  Nasioanl,  tetapi  juga  dengan  lembaga-lembaga pendidikan di bawah departemen lainnya. Dualisme ini kalau ditarik ke belakang, sesungguhnya  merupakan  warisan  kolonial  Belanda,  yang  secara  bersamaan memberlakukan sistem pendidikan Islam pribumi (madrasah dan pesantren) yang berjalan  sesuai  ciri  khasnya  serta  sistem  pendidikan  pribumi  model  Belanda (sekolah)  yang  berkembang  menjadi  pusat  pengajaran  dan  pelatihan  bagi  kaum
elit  pribumi  yang  memiliki  hubungan  dengan  pemerintah  Hindia  Belanda. Kedua,  kualifikasi  dan  kompetensi  tenaga  pengajar  pada  lembaga  pendidikan madrasah  dan  pesantren  masih  rendah.  Sering  terjadi  seorang  guru/ustadz  harus mengajar  bidang  studi  yang  sama  sekali  bukan  keahliannya  atau  bahkan pengangkatan  guru  tidak  memperhatikan  kualifikasi  ijazah  yang  dimilikinya. Ketiga,  terjadi  dikotomi  keilmuan  di  kalangan  siswa  madrasah  dan  pesantren. Dkotomi  ini  tidak  terlepas  dari  persepsi  ulama  dan  para  pengelola  pendidikan Islam  terhadap  ilmu-ilmu  umum.  Kurangnya  penghargaan  terhadap  ilmu-ilmu umum  ini  masih  dijumpai  sampai  sekarang,  meski  jumlahnya  sudah  semakin kecil.
Keempat,  kondisi  lingkungan  persekolahan  dalam  mengimplementasikan pendidikan  yang  bersifat  non-akademik  relatif  rendah.  Lingkungan  masyarakat kita,  selama  ini  memaknai  pendidikan  secara  reduktif,  yakni  sebatas  aktivitas pembelajaran  kognisi  saja.  Sehingga  ketika  muncul  gagasan  pendidikan  non- akademik,  masyarakat  kurang  mendukungnya.  Kondisi  ini  terjadi  karena  di lembaga-lembaga sekolah tidak dapat menterjemahkan konsep-konsep metodologi pada tataran sekolah.
Permasalahan-permasalahan  di  atas,  ditambah  persoalan  lain  seperti rendahnya  pendanaan  pendidikan,  terbatasnya  sarana  dan  prasarana,  proses pembelajaran,  dan  lain-lain,  manakala  tidak  segera  diselesaikan,  akan mengakibatkan  kendala  serius  dalam  pengembangan  mutu  pendidikan  Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan
Sebagaimana ditetapkan dalam Bab IX, pasal 35, menyebutkan : “Standar nasional  pendidikan  terdiri  atas  standar  isi,  proses,  kompetensi  lulusan,  tenaga kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pengelolaan,  pembiayaan,  dan  penilaian pendidikan  yang  harus  ditingkatkan  secara  berencana  dan  berkala”.  Konsep  ini jelas  dan  rinci  sebagai  bahan  acuan  dalam  penyelenggaraan  satuan  pendidikan termasuk  acuan  pengembangan  program-programnya.  Oleh  karena  itu, implikasinya  terhadap  pendidikan  Islam  adalah  setiap  penyelenggaraan  satuan
pendidikan, harus mengacu kepada standar nasional pendidikan tersebut, sehingga dapat secara kompetitif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. 7. Kurikulum
Sebagaimana  ditetapkan  dalam  Bab  X  pasal  36,  37,  38  yang  intinya dijelaskan  :  “Pengembangan  kurikulum  dilakukan  dengan  mengacu  standar nasional  pendidikan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional,  dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”.  Pengembangan  kurikulum  yang  ditetapkan  ini,  dalam  rangka  membekali peserta  didik  dengan  berbagai  kemampuan  yang  sesuai  dengan  tuntutan  zaman. Seiring  dengan  pemberlakuan  otonomi  daerah,  yang  berpengaruh  juga  pada pemberian otonomi pendidikan, menuntut adanya pengembangan kurikulum yang lebih  akomodatif  di  sekolah.  Oleh  karena  itu,  setiap  satuan  pendidikan  Islam dituntut  untuk mampu  mengembangkan  kurikulum, selain mengacu  pada standar nasional  pendidikan,  juga  harus  mengacu  pada  keragaman  kultur,  dan  potensi lingkungan daerah, sebagai bentuk pengembangan kurikulum muatan lokal, yakni menggali  dan  memberdayakan  keragaman  kultur  dan  potensi  daerah  sebagai bagian dari pengembangan kurikulum pendidikan. Dengan mengorientasikan pada peningkatan  keimanan  dan  ketakwaan  sebagai  pemandu  dalam  menggali  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  untuk  menggali  dan  memberdayakan  keragaman kultur dan potensi daerah, akan tampil sosok yang berketrampilan dan berakhlak mulia dalam rangka memenuhi tuntutan dunia kerja.
8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Fokus  analisis  ini  lebih  diarahkan  pada  pasal  40  ayat  2.  Alasannya  pasal dan  ayat  inilah  inti  dalam  Bab  XI.  Dalam  pasal  dan  ayat  tersebut  dijelaskan  : “Pendidik  dan  tenaga  kependidikan  berkewajiban  :  Menciptakan  suasana pendidikan  yang  bermakna,  menyenangkan,  kreatif,  dinamis  dan  dialogis; Mempunyai  komitmen  secara  profesional  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan, dan  memberi  teladan  dan  menjaga  nama  baik  lembaga,  profesi  dan  kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya”. Konsep yang ideal ini jika dapat diaplikasikan dalam setiap penyelenggaraan satuan pendidikan Islam, maka akan  terwujud  akuntabilitas  lembaga  pendidikan  Islam  yang  mandiri  menuju
keunggulan,  dan  pada  gilirannya  akan  mewujudkan  kemajuan  suatu  bangsa  dan negara.
Tentunya  kewajiban-kewajiban  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  seperti inilah  yang  dituntut  dan  diharapkan,  sebab  pendidik  dan  tenaga  kependidikan merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada di titik sentral  dari  setiap  usaha  reformasi  pendidikan  yang  diarahkan  pada  perubahan- perubahan  kualitatif.  Setiap  usaha  peningkatan  mutu  pendidikan  seperti pembaharuan  kurikulum,  pengembangan  metode-metode  mengajar,  penyediaan sarana  dan  prasarana  hanya  akan  berati  manakala  melibatkan  tenaga  pendidik (guru/dosen) dan tenaga kependidikan.
Namun  demikian,  kewajiban-kewajiban  yang  luhur  dan  amat  berat tersebut,  perlu  diimbangi  dengan  peningkatan  gaji.  Perlu  dibuat  peraturan  gaji khusus  untuk  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang  memungkinkan  struktur penggajian  tersebut  berbeda  dengan  PNS  lainnya,  sehingga  pendidik  dan  tenaga kependidikan tidak perlu melakukan aktivitas-aktivitas lain, selain berkonsentrasi secara profesional  dalam  menjalankan tugas-tugas  yang luhur  dan berat tersebut. Realisasi dari harapan ini adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
9. Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sebagaimana ditetapkan dalam Bab XII pasal 45 ayat 1 dijelaskan bahwa : “Setiap  satuan  pendidikan  formal  dan  nonformal  menyediakan  sarana  dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan  potensi  fisik,  kecerdasan  intelektual,  sosial,  emosional,  dan kejiwaan  peserta  didik”.  Pasal  ini  menekankan  pentingnya  sarana  dan  prasarana dalam satuan pendidikan, sebab tanpa didukung adanya sarana dan prasarana yang relevan, maka pendidikan tidak akan berjalan secara efektif.
Pendayagunaan  sarana  dan  prasarana  (hardware)  tidak  hanya  secara fungsional membuat lembaga pendidikan Islam bersifat efektif, efisien, melainkan lebih  dari  itu  akan  memunculkan  citra  di  mata  publik  sebagai  lembaga  yang bergengsi. Namun di sini yang lebih ditekankan adalah sarana dan prasarana yang sesuai  dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan  semua  potensi  peserta  didik,  dan
disesuaikan  dengan  kondisi  daerah  di  mana  satuan  pendidikan  itu diselenggarakan, serta kemampuan pengelola dalam menggunakannya.
10. Pendanaan Pendidikan
Fokus  dari  analisis  ini  lebih  diarahkan  pada  pasal  46  ayat  1  yang menetapkan:  “Pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat”.  Dan  pasal  47  ayat  a  dan  2, yakni  :  “Sumber  pendanaan  pendidikan  ditentukan  berdasarkan  prinsip  keadilan, kecukupan,  dan  berkelanjutan,  dan  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  serta masyarakat  mengerahkan  sumber  daya  yang  ada  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Pasal  ini  nampak  terlalu  politis,  artinya  keberanian  pemerintah  dan pemerintah  daerah  dalam  mengalokasikan  dana  untuk  sektor  pendidikan  selain gaji  pendidik  dan  biaya  pendidikan  kedinasan  adalah  minimal  20  persen  dari APBN  dan  APBD,  ditambah  lagi  dalam  pasal  34  ayat  2,  disebutkan  bahwa “Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib  belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Jika hal ini dapat diwujudkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, maka akan dapat membantu benar  dalam  suksesnya  pendidikan  di  Indonesia,  namun  di  sini  lagi-lagi  ada tambahan kata “bersama dengan masyarakat”.
Di  sinilah  letak  politisasi  tersebut,  sehingga  pihak  sekolah  pada  jenjang pendidikan  dasar,  masih  ada  pemungutan  biaya  sekolah.  Namun  demikian  tidak menjadi  masalah,  asal  pemerataan,  mutu  dan  relevansi  pendidikan,  serta manajemen  pendidikan  lebih  ditingkatkan,  sehingga  dapat  mengantarkan  anak didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## Penutup
Sejarah  pertumbuhan  dan  perkembangan  madrasah  di  Indonesia,  ada  dua momentum  yang  sangat  menentukan  eksistensi  madrasah;   pertama,  SKB  3 Menteri  1975  yang  menjadi  pintu  masuk  pengakuan  madrasah  sebagai  lembaga pendidikan Islam yang setara dengan sekolah umum; kedua, UU Sisdiknas Nomor 2/1989  yang  menjadikan  madrasah  bukan saja sebagai lembaga  pendidikan yang
setara  dengan  sekolah  umum,  lebih  dari  itu  madrasah  diakui  sebagai  sekolah umum  berciri  khas  agama  Islam.  Dengan  kata  lain,  sejak  UU  Sisdiknas  Nomor 2/1989  diberlakukan,  madrasah  dapat  dikatakan  sebagai  “sekolah  umum  plus”. Nampaknya, pengakuan dan kesetaraan ini masih terus diuji di lapangan, apakah pengelola madrasah mampu mengemban tugas ganda, sebagai sekolah umum plus sebagai lembaga pendidikan Islam.
UU  Sisdiknas  No  20  tahun  2003  akhirnya  disahkan  pada  tanggal  8  Juli 2003. UU ini menjadikan pendidikan Islam (madrasah) semakin diakui dan turut berperan  dalam  peningkatan  kualitas  bangsa,  selain  itu  pertumbuhan  dan perkembangan  pendidikan  Islam  (madrasah)  lebih  baik  disbanding  dengan kebijakan-kebijakan  sebelumnya.  Madrasah  dalam  sistem  pendidikan  nasioanal diposisikan  sama  dan  setara  sebagai  lembaga  pendidikan  (persekolahan),  yaitu sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Sebagai lembaga pendidikan  baik  madrasah  maupun  sekolah  berfungsi  mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## Daftar Pustaka
Al-Abrasyi,  Moh.  Athiyah,  1970.  Dasar-dasar  Pokok  Pendidikan  Islam,  Bulan
Bintang.
Bloom,  B.5.  1956.  Toxomony  of  Educational  Objectives,  the  Classification  of Educational  Goals,  Hand  Book  I:  Cogniti  Domain.  New  York:  Long  mans, Green and Co.
Dradjat,  Z.  1971.  Membina  Nilai-nilai  Moral  di  Indonesia.  Jakarta:  Bulan Bintang.
Darmuin.1998.  Prospek  Pendidikan  Islam  di  Indonesia:  Suatu  Telaah  terhadap Pesantren dan  Madrasah. Dalam  Chabib  Thoha dan Abdul Muth'i.  PBM-PAI di Sekolah: Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  bekerja  sarna  dengan  Fakultas  Tarbiyah  lAIN Walisongo Semarang.
Dhofier, Z. 1982. Tradisi Pesantren.Jakarta: LP3ES.
Fadjar, M.A. 1998. Madrasah dan Tantangan Modernitas. Bandung: Mizan.
Jalaluddin  dan  Said,  U.  1996.  Filsafat  Pendidikan  Islam:  Konsep  dan Perkembangan. Jakarta: Grafindo Persada.
Nashir,  H.  1999.  Agama  dan  Krisis  Kemanusiaan  Modern.  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.
Sarijo, M. 1980. Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia. Jakarta: Dharma Bakti. Sternbrink. K.A. 1986. Pesantren, Madrasah dan Sekolah. Jakarta: LP3ES.
Thoha, Chabib,  dan Muth'i, A. 1998. PBM-PAI di Sekolah: Eksistensi dan Proses Belajar  Mengajar  Pendidikan  Agama  Islam.  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar bekerja sama dengan Fak. Tarbiyah lAIN Walisongo Sernarang.
Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasinal  (UU  RI,  No.2  Tahun  1989)  dan Peraturan Pelaksanaannya, (1994). Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasinal (UU RI, No 20 tahun 2003).
Yunus,  Mahmud,  1996. Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia. Jakarta  : Hidakarya Agung.