Volume XVII No. 3, Desember 2014

## PENGARUH KEADILAN PROSEDURAL TERHADAP PENGANGGARAN PARTISIPATIF MELALUI KOMITMEN ORGANISASI

## Andry Arifian Rachman
Fakultas Ekonomi Universitas Bandung an25dry@yahoo.com

## ABSTRACT
This study aims to examine: (1) the influence of procedural fairness to participative budgeting;  and  (2)  the  influence  of  procedural  fairness  to  participative  budgeting through organization commitment.The purpose of descriptive research method used in this study is to obtain a description of the characteristics of the variables and then verification  is  applied  to  determine  the  relationships  between  variables  through hypothesis  testing.  The  population  in  this  research  is  165  officers  in  55  Local Government Unit Agencies (SKPDs) in West Java Province. Validity and reliability of  questionnaires  are  tested  before  examining  the  hypotheses.  Structural  Equation Modeling  (SEM)  is  used  as  the  analysis  technique  in  this  research.The  research findings  are  as  follows:  (1)  procedural  fairness  hasa  positive  effect  on  the participative  budgeting;  and  (2)  procedural  fairness  has  a  positive  effect  on  the participative budgeting through organization commitment.
Keywords :procedural fairness, organizational commitment, participative budgeting

## PENDAHULUAN
Anggaran  merupakan  alat  bagi  manajemen  dalam  menjalankan  fungsi perencanaan  dan  pengendalian.  Manajemen  menjadikan  anggaran  sebagai  pedoman kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu  dan  sebagai  alat  untuk  mengukur keberhasilan/ketidakberhasilan  organisasi  di  dalam  mencapai  target  anggaran. Perilaku  manusia  mempunyai  peranan  penting  dalam  proses  penyusunan anggaran,  mulai  dari  penetapan  tujuan  dan  pengalokasian  sumber  daya  yang dimiliki,  pelaksanaan  anggaran,  sampai  dengan  pengawasan  dan  evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran (Siegel dan Marconi1989).
Penting  untuk  dipahami  aspek  perilaku  disfungsional  maupun  perilaku fungsional  para  manajer  atas  proses  penyusunan  anggaran.  Perilaku  disfungsional (dysfunctional  behavior) sebagai  efek  samping  penganggaran,  meliputi: ketidakpercayaan (distrust) ,  resistensi (resistance) ,  konflik  internal (internal
conflict) ,  maupun  efek-efek  samping  lainnya  yang  tidak  dikehendaki  (Siegel  dan Marconi1989).
Perilaku fungsional (functional behavior) yang diharapkandalam penganggaran berupa peningkatan kinerja manajer karena termotivasi oleh anggaran yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja mereka, karena anggaran yang telah disusun  merupakan  kontrak  kerja  tahunan  yang  harus  dapat  diwujudkan.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran merupakan annual performance contract atau fixed  performance  contract bagi  para  manajer  pelaksana  di  mana  kinerja manajer  akan  diukur  berdasarkan  pencapaian  anggaran  secara  efisien  dan  efektif (Hope dan Fraser2003; Suharman 2006).
Tabel 1 Hasil Studi Empiris Mengenai Hubungan Penganggaran Partisipatif dengan Kinerja No. Peneliti
Hasil Penelitian 1. Bass dan Levitt (1963) Hubungan positif signifikan 2. Cherington dan Cherington (1973) 3. Milani (1975)
4. Ivancevich (1976)
5. Kenis (1979)
6. Merchant (1981)
7. Locke et al . (1984)
8. Brownell dan McInnes (1986)
9. Brownell dan Hirst (1986)
10. Chenhall dan Brownell (1988)
11. Dosset et al . (1979)
Hubungan positif tidak signifikan
12. Latham dan Michael (1979)
13. Mia (1988) 14. Latham dan Yulk (1976) Hubungan negatif tidak signifikan 15. Latham dan Marshall (1982) 16. Stedry (1960)
Hubungan negatif signifikan
17. Bryan dan Locke (1967)
18. Campbell dan Gingrich (1986)
Sumber:berbagai jurnal (diolah)
Berbagai  penelitian  telah  dilakukan  umumnya  menguji  hubungan  antara partisipasi dengan kinerja (sebagai konsekuennya), dengan hasil yang bertentangan (tidak konsistensi), seperti dapat dilihat pada Tabel 1.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  mengenai variabel  anteseden  dari  penganggaran  partisipatif.  Shields  dan  Shields  (1998) menyatakan  bahwa  penelitian  itu  penting  tidak  hanya  memahami  konsekuensi penganggaran  partisipatif,  tetapi  juga  untuk  menginvestigasi  antesedennya. Penelitian  ini  memilih  dua  faktor  sebagai  variabel  anteseden  penganggaran partisipatif  yang  potensial,  yaitu:  keadilan  prosedural  dan  komitmen  organisasi dengan alasan sebagai berikut.
Volume XVII No. 3, Desember 2014
Pertama,  keadilan (fairness) merupakanperan  keadilan  dalam  proses penganggaran  yang  telah  menjadi  fokus  riset  dalam  akuntansi  keperilakuan.  Libby (1999)  mengakui  bahwa  organisasi  yang  bekerja  dengan  sumber-sumber  yang terbatas  tidak  dapat  memenuhi  semua  permintaan  yang  berkaitan  dengan penganggaran.  Oleh  karena  itu,  harus  ada  prosedur  yang  adil  untuk mendistribusikan sumber daya yang terbatas tersebut.
Dilihat  dari  sudut  pandang  penganggaran,  keadilan  prosedural  merupakan persepsi  bawahan  atas  keadilan  proses  yang  digunakan  oleh  pimpinan  (atasannya) untuk mengevaluasi kinerja bawahan, mengkomunikasikan umpan balik dari kinerja yang dicapai, dan menentukan penghargaan bagi bawahan (Lau dan Lim 2007 dalam Yucel  dan  Gunluk  2007).  Pengaruh  keadilan  prosedural  terhadap  penganggaran partisipatif  dapat  dilihat  dari  meningkatnya  inisiatif  dan  berbagi  informasi  antara atasan dan bawahan (Wang dan Nayir2010).
Kedua,komitmen  organisasi  merupakan  loyalitas  individu  yang  diberikan kepada  organisasi  tempat  di  mana  individu  tersebut  bekerja  (Porter et  al .,  1974 dalam Wong-On-Wing et al. ,2010). Steers dalam Sopiah (2008) menyatakan bahwa komitmen  organisasi  dapat  dilihat  dari:  a)  kepercayaan  dan  penerimaan  yang  kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi; b) kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan  organisasi  dan  c)  keinginan  yang  kuat  untuk  mempertahankan keanggotaan organisasi.
Penting  bagi  organisasi  (baik  di  dalam  organisasi  privat  maupun  organisasi sektor publik), untuk memahami komitmen dari para anggota organisasinya. Clinton (1999) dalam Wong-On-Wing et al . (2010) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan  anteseden  dari  penganggaran  partisipatif.  Hal  ini  diharapkan  bahwa dengan adanya komitmen individu yang lebih kuat serta dengan keterlibatan mereka di  dalam  organisasi  yang  lebih  tinggi  maka  dapat  dicapai  tingkat  partisipasi  dalam penyusunan anggaran yang lebih tinggi.
Komitmen  organisasi  mendorong  manajer  berpartisipasi  dalam  proses penganggaran.  Kepercayaan  yang  kuat  dari  manajer  terhadap  dan  diterimanya tujuan-tujuan  dan  nilai-nilai  organisasi,  mendorong  manajer  bersedia  berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Manajer  yang memiliki  komitmen  yang tinggi  merasa memiliki  organisasinya  sehingga  mau  berpartisipasi  dalam  proses  penyusunan anggaran.  Komitmen  organisasi  mendorong  partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran karena dengan partisipasi tersebut para manajer dapat mengusulkan kepada manajer atasannya mengenai usaha-usaha terbaik  yang bermanfaat bagi organisasi dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang dipimpinnya (Supriyono2006).
Mardiasmo  (2005)  menyatakan  bahwa  anggaran  sektor  publik  mempunyai peranan  penting:a)anggaran  merupakan  alat  bagi  pemerintah  untuk  mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup  masyarakat;  b)  anggaran  diperlukan  karena  adanya  masalah  keterbatasan
sumber daya (scarcity of resources) , pilihan (choise) dan trade offs; serta c) anggaran diperlukan  untuk  meyakinkan  bahwa  pemerintah  telah  bertanggung  jawab  terhadap rakyat.
Mengingat  pentingnya  anggaran  sektor  publik  tersebut,  maka  seharusnya APBD  disusun  berdasarkan  prinsip-prinsip  pokok  anggaran  sektor  publik.  Sebagai contoh,  Permendagri  Nomor  22  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Penyusunan  APBD Tahun  Anggaran  2012  menyatakan  bahwa  dalam  penyusunan  APBD  harus memperhatikan  prinsip-prinsip:  a)  APBD  disusun  sesuai  dengan  kebutuhan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah;  b)  APBD  harus  disusun  secara  tepat  waktu sesuai  tahapan  dan  jadwal;  c)  penyusunan  APBD  dilakukan  secara  transparan;  d) penyusunan  APBD  harus  melibatkan  partisipasi  masyarakat;  e)  APBD  harus memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan;  serta  f)  substansi  APBD  dilarang bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  peraturan  yang  lebih  tinggi  dan  peraturan daerah lainnya.

## Keadilan Prosedural
Berdasarkan  literatur  organisasional  istilah  yang  digunakan  adalah procedural  justice ,  namun  menurut  Dellaportas et  al .  (2005)  dapat  pula  digunakan istilah fairness. Untuk  kepentingan  penelitian  ini  maka  penulis  menggunakan  istilah fairness .  Teori  tentang  keadilan  prosedural  berhubungan  dengan  prosedur-prosedur yang digunakan organisasi untuk mendistribusikan hasil dan sumber daya organisasi kepada  para  anggotanya,  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Robbins  dan  Judge (2008)  keadilan  prosedural  merupakan  keadilan  yang  dirasakan  atas  proses  yang digunakan  untuk  menentukan  hasil.  Keadilanprosedural  berhubungan  dengan keadilan  dan  kelayakan  prosedur-prosedur  yang  digunakan  untuk  mengalokasikan keputusan-keputusan  dalam  organisasi  (Frixell  1992;  Conlon  1993  dan  Aquino 1999).
Kinnersley et  al .(2008)  menyusun  kriteria  atas  prosedur  penganggaran pemerintah yang adil, yang diadopsi dari Leventhal (1980), Greenberg (1986), Tyler (1988), Magner dan Johnson (1995), Magner et al . (2000), serta Staley dan Magner
(2007) yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut.
a. Formal Budgetary Procedures Fairness, meliputi hal-hal berikut.
Voice, adanya  kesempatan  yang  mencukupi  untuk  menyuarakan  pendapat- pendapat  aparat  mengenai  keputusan  penganggaran  yang  dapat  mempengaruhi program-program  mereka. Appeal, adanya  prosedur  penganggaran  yang  berisi ketentuan  yang  memperbolehkan  aparat  untuk  mempertimbangkan  keputusan penganggaran  yang  dapatmempengaruhi  program-program  mereka. Accuracy, adanya  prosedur  penganggaran  formal  yang  dapat  memastikan  bahwa  keputusan penganggaran mempengaruhi program berdasarkan informasi yang
akurat. Consistency, prosedur  penganggaran  formal  harus  dapat  diterapkan  secara konsisten. Ethicality, prosedur  penganggaran  formal  harus  sesuai  dengan  standar
Volume XVII No. 3, Desember 2014
etika  dan  moral  yang  meliputi  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan- peraturan.
b. Budgetary Procedures Implementation Fairness, meliputi hal-hal berikut.
Interpersonal  sensitivity ,  adanya  kepedulian,  perhatian,  rasa  hormat  yang diberikan kepada aparat pada saat menerapkan prosedur penganggaran. Consideration  of  opinions ,  memberikan  pertimbangan  yang sungguh-sungguh  atas  pendapat  yang  disampaikan  dalam  rangka  penyusunan anggaran. Explanations, penjelasan  yang  mencukupi,  jelas  dan  tepat  waktu  untuk alasan-alasan  yang  disampaikan  pada  saat  mengambil  keputusan  mengenai penganggaran. Bias  suppression ,  menghindari  adanya  bias  diantara  satu  unit dengan unit lain pada saat menerapkan prosedur penganggaran.

## Komitmen Organisasi
Komitmen organisasi yang tinggi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, karena  terciptanya  komitmen  yang  tinggi  akan  mempengaruhi  situasi  kerja  yang profesional. Hal ini antara lain dikarenakanorganisasi membutuhkan karyawan yang memiliki komitmen organisasi  yang tinggiagar organisasi dapat terus bertahan serta meningkatkan jasa dan produk yangdihasilkannya.
Mowday  (1982)  menyatakan  bahwa  komitmen  organisasional  merupakan dimensi  perilaku  penting  yang  dapat  digunakan  untuk  menilai  kecenderungan karyawan  untuk  bertahan  sebagai  anggota  organisasi.Minner  dalam  Sopiah  (2008) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai sebuah sikap, memiliki ruang lingkup yang  lebih  global  daripada  kepuasan  kerja,  karena  komitmen  organisasi menggambarkan  pandangan  terhadap  organisasi  secara  keseluruhan,  bukan  hanya aspek pekerjaan saja.
Allen  dan  Meyer  (1990)  merumuskan  tiga  dimensi  komitmen  organisasi, yaitu: affective, continuance dan normative . Ketiga hal ini lebih tepat dinyatakan sebagai  komponen  atau  dimensi  dari  komitmen  berorganisasi,  daripada  jenis- jenis  komitmen  berorganisasi.  Hal  ini  disebabkan  hubungan  anggota  organisasi dengan organisasi mencerminkan perbedaan derajat ketiga dimensi tersebut.
a. Affective commitment
Komitmen afektif berkaitan dengan keterikatan emosional  karyawan, identifikasi dan  keterlibatan  karyawan  pada  organisasi.  Karyawan  yang  memiliki  komitmen afektif  yang  kuat  akan  terus  bekerja  dalam  organisasi  karena  mereka  memang ingin (want to) melakukan hal tersebut. Dengan demikian komitmen afektif terjadi jika  karyawan  ingin  menjadi  bagian  dari  organisasi  karena  adanya  ikatan emosional.

## b. Continuance commitment
Continuance commitment berkaitan dengan an awareness of the costs associated with leaving the organization . Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan untung rugi  dalam  diri  karyawan  berkaitan  dengan  keinginan  untuk  tetap  bekerja  atau justru  meninggalkan  organisasi.  Karyawan  yang  bekerja  berdasarkan  komitmen berkelanjutan  ini  bertahan  dalam  organisasi  karena  mereka  butuh (need  to) melakukan hal tersebut karena tidak adanya pilihan lain.
Dengan demikian komitmen berkelanjutan terjadi jika karyawan tetap bertahan pada  suatu  organisasi  karena  membutuhkan  gaji  dan  keuntungan-keuntungan lain,  atau  karena  karyawan  tersebut  tidak  menemukan  pekerjaan  lain.  Anggota organisasi  dengan continuance  commitment yang  tinggi  akanterus  menjadi anggota  dalam  organisasi  karena  mereka  memiliki  kebutuhan  untuk  menjadi anggota organisasi tersebut.

## c. Normative commitment
Komitmen  normatif  berkaitan  dengan  perasaan  wajib  untuk  tetap  bekerja  dalam organisasi.  Karyawan  yang  memiliki  komitmen  normatif  yang  tinggi  merasa bahwa  mereka  wajib (ought  to) bertahan  dalam  organisasi.  Dengan  demikian komitmen normative terjadi  karena  timbulnya  nilai-nilai  dalam  diri karyawan.Karyawan  bertahan  menjadi  anggota  organisasi  karena  adanya kesadaran  bahwa  komitmen  terhadap  organisasi  merupakan  hal  yang seharusnya dilakukan .

## Penganggaran Partisipatif
Brownell  (1982)  menyatakan,  penganggaran  partisipatif  adalah  tingkat keterlibatan  danpengaruh  individu  dalam  penyusunan  anggaran,  sementara  Chong (2002)  menyatakansebagai  proses  dimana  bawahan/pelaksana  anggaran  diberikan kesempatan  untukterlibat  lebih  dalam  dan  mempunyai  pengaruh  dalam  proses penyusunan anggaran.Kesempatan yang diberikan diyakini meningkatkan pengendalian  dan  rasaketerlibatan  dikalangan  bawahan/pelaksana  anggaran. Partisipasi  manajer  dalamproses  penganggaran  mengarah  kepada  seberapa  besar tingkat  keterlibatan  manajerdalam  menyusun  anggaran  serta  pelaksanaannya  untuk mencapai target anggaran(Kenis1979).
Partisipasi  secara  luas  pada  dasarnya  merupakan  proses  organisasional, paraanggota  organisasi  terlibat  dan  mempunyai  pengaruh  dalam  suatu pembuatankeputusan  yang  berkepentingan  dengan  mereka.  Partisipasi  dalam kontekspenyusunan  anggaran  merupakan  proses  para  individu,  yang  kinerjanya dievaluasidan  memperoleh  penghargaan  berdasarkan budget  emphasis ,  terlibat  dan mempunyaipengaruh dalam penyusunan target anggaran (Brownell1982).
Sebagaimana  yangdikemukakan  Milani  (1975),  tingkat  keterlibatan  dan pengaruh  bawahanterhadap  pembuatan  keputusan  dalam  proses  penyusunan
Volume XVII No. 3, Desember 2014
anggaran  merupakan  faktorutama  yang  membedakan  antara  anggaran  partisipatif dengan  anggaran  nonpartisipatif.Aspirasi  bawahan  lebih  diperhatikan  dalam  proses penyusunan  anggaranpartisipatif,  sehingga  lebih  memungkinkan  bagi  bawahan melakukan negosiasidengan atasan mengenai target anggaran  yang menurut mereka dapat dicapai.
Leventhal  (1980)  serta  Lind  dan  Tyler  (1988)  dalam  Maiga  dan  Jacobs (2007)  menyatakan  bahwa  keadilan  prosedural  berhubungan  dengan  pengaruh prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang adil terhadap sikap dan perilaku orang-orang  yang  terlibat  di  dalam  dan  dipengaruhi  oleh  keputusan-keputusan mereka.  Keadilan  prosedural  diakui  mempunyai  manfaat  positif  terhadap partisipasi para karyawan di dalam pengambilan keputusan (Lind dan Tyler 1988 dalam Maiga dan Jacobs 2007).
Dilihat  dari  sudut  pandang  penganggaran , keadilan  prosedural  merupakan persepsi  bawahan  atas  keadilan  proses  yang  digunakan  oleh  pimpinan  (atasannya) untuk mengevaluasi kinerja bawahan, mengkomunikasikan umpan balik dari kinerja yang dicapai dan menentukan penghargaan bagi bawahan (Lau dan Lim, 2007 dalam Yucel  dan  Gunluk  2007).  Pengaruh  keadilan  prosedural  terhadap  penganggaran partisipatif  dapat  dilihat  dari  meningkatnya  inisiatif  dan  berbagi  informasi  antara atasan dan bawahan (Wang dan Nayir2010).
Sedangkan  menurut  pendapat  Lindquist  (1995)  dalam  Zainuddin  dan  Isa (2011)  dengan  adanya  partisipasi  memperbolehkan  para  bawahan  untuk menyampaikan voice dan vote sehingga  mereka  dapat  merasakan  bahwa  prosedur- prosedur  tersebut  adil.  Pada  saat  mereka  mempunyai voice dan vote maka  mereka akan merasa mempunyai keterlibatan yang tinggi atas pengendalian proses di dalam anggaran mereka.
Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis pertama dapat ditetapkan sebagai berikut.
H1: Keadilan  prosedural  berpengaruh  positif  terhadap  penganggaran partisipatif.
Secara  empiris  penelitian  Cropanzano  dan  Folger  (1991)  serta  Kim  dan Mauborgne  (1993)  dalam  Lau  dan  Moser  (2008)  membuktikan  adanya  hubungan positif  antara  keadilan  prosedural  dengan  komitmen  organisasi.  Bakshi et  al .(2009) dalam  Murtaza et  al .(2011)  juga  menyatakan  bahwa  keadilan  prosedural  dan distributif  secara  signifikan  berhubungan  dengan  komitmen  organisasi  karyawan  di India,  begitu  pula  hasil  penelitian  Lambert et  al .(2005)  dalam  Murtaza et  al .(2011) menyatakan bahwa keadilan prosedural dan distributif berhubungan positif signifikan dengan komitmen organisasi.
Clinton  (1999)  dalam  Wong-On-Wing et  al .  (2010)  menyatakan  bahwa komitmen  organisasi  merupakan  anteseden  dari  penganggaran  partisipatif.  Hal  ini
diharapkan  bahwa  dengan  adanya  komitmen  individu  yang  lebih  kuat  serta  dengan keterlibatan mereka di dalam organisasi yang lebih tinggi maka dapat dicapai tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran yang lebih tinggi.
Komitmen  organisasi  mendorong  manajer  berpartisipasi  dalam  proses penganggaran.  Kepercayaan  yang  kuat  dari  manajer  terhadap  dan  diterimanya tujuan-tujuan  dan  nilai-nilai  organisasi,  mendorong  manajer  bersedia  berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Manajer  yang memiliki  komitmen  yang tinggi  merasa memiliki  organisasinya  sehingga  mau  berpartisipasi  dalam  proses  penyusunan anggaran.  Komitmen  organisasi  mendorong  partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran karena dengan partisipasi tersebut para manajer dapat mengusulkan kepada manajer atasannya mengenai usaha-usaha terbaik  yang bermanfaat bagi organisasi dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang dipimpinnya (Supriyono 2006).
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  hipotesis  kedua  dapat  ditetapkan  sebagai berikut.
H2: Keadilan  prosedural  berpengaruh  positif  terhadap  penganggaran partisipatif melalui komitmen organisasi.

## Model Penelitian
Berdasarkan  hubungan  antarvariabel  maka  dapat  digambarkan  model penelitian sebagai berikut.

## METODA PENELITIAN

## Metoda Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  berbagai  teknik  pengumpulan  data yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  data  yang  dibutuhkan  dalam  membuktikan hipotesis  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  penulis  melalui:  a) kuesioner  tertutupberisi  daftar  pertanyaan  yang  disebarkan  kepada  responden aparatur pemerintahan daerah, dalam hal ini pejabat yang terlibat dalam penyusunan anggaran  pada  SKPD  (eselon  II,  III  dan  IV)  Pemprov  Jawa  Barat.  Penyebaran kuesioner  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  data  langsung  dari  responden  dengan
Keadilan Prosedural Komitmen Organisasi Penganggaran Partisipatif Gambar 1 Model Penelitian
Volume XVII No. 3, Desember 2014
harapan  memperoleh  data  yang  objektif  dan  b)  wawancara,peneliti  melakukan komunikasi langsung dengan para aparatur pemerintahan daerah yang terlibat dalam penyusunan  anggaran  pada  SKPD  Pemprov  Jawa  Barat.  Wawancara  ini  dilakukan untuk  mendapatkan  informasi  yang  akurat  dari  para  praktisi  yang  sangat  berguna dalam  menambah  wawasan  dan  pengetahuan  peneliti  yang  pada  akhirnya  akan berpengaruh pada hasil maupun kesimpulan penelitian.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  aparat  pemerintah  daerah  pada  55 SKPD.  Berdasarkan purposive  sampling aparat  yang  menjadi  sampel  adalah sebanyak  tiga  responden  dari  setiap  SKPD,  yaitu  sebanyak  165  responden,  sebagai representasi  dari  eselon  II,  III  dan  IV  yang  terlibat  langsung  dalam  penyusunan anggaran  di  setiap  SKPD.Sebanyak  122  kuesioner  dapat  diterima  kembali  dari  165 kuesioner yang dibagikan.

## Operasionalisasi Variabel
Variabel  keadilan  prosedural  (Independen/X)diukur  dengan  menggunakan procedural fairness scale untuk menilai respon manajer, terdiri atas enam unsur yang dikembangkan  oleh  Magner  dan  Johnson  (1995).  Kemudian  Maiga  dan  Jacobs (2007) berdasarkan ukuran yang digunakan oleh Leventhal (1980) memperbaharuinya  dengan  menambahkan  dua  unsur  sehingga procedural  fairness scale ini menjadi delapan unsur.
Komitmen organisasi (Intervening/Y)diukur dengan menggunakan instrumen yang disusun oleh Mowday et al .(1979) yang terdiri atas sembilan butir pertanyaan. Instrumen  ini  telah  banyak  digunakan  secara  luas  dan  divalidasi  (telah  teruji) diantaranya oleh: Nouri dan Parker (1996), Subramaniam dan Mia (2001), Supriyono (2005), Parker dan Kyj (2006), Yahya et al .(2008), serta Lau dan Moser (2008).
Variabel penganggaran partisipatif (Dependen/Z)diukur dengan menggunakan instrumen yang diperkenalkan oleh Milani (1975). Instrumen ini telah banyak digunakan secara luas dan divalidasi (telah teruji) dalam studi-studi akuntansi manajemen  yang  dilakukan  oleh  Brownell  (1982),  Brownell  dan  Hirst  (1986), Chenhall  dan  Brownell  (1988),  Mia  (1988),  Brownell  dan  Dunk  (1991),  Harrison (1992),  Lau et  al .  (1995),  Nouri  dan  Parker  (1998),  Lau  dan  Buckland  (2001),
Wentzel  (2002),  Chong  dan  Chong  (2002),  Lau  dan  Tan  (2006),  serta  Maiga  dan Jacobs (2007).

## Metoda Analisis Data
Data  yang  diperoleh  dari  para  responden  perlu  diuji  validitas  dan reliabilitasnya  untuk  menghindari  hal-hal  yang  dapat  dan  meragukan  keabsahan penelitian ini, maka diperlukan pengujian-pengujian terhadap alat ukur tersebut. Uji validitas dan reliabilitas untuk memenuhi persyaratan utama yaitu: a) valid/sahih; b) reliabel/handal dan c) praktis (Cooper dan Schindler 2006).
Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan Structural Equation Modeling  (SEM) dengan  bantuan Software  Lisrel  versi  8.7 .  Analisis  ini  digunakan untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  dari  variabel  independen  terhadap  variabel dependen  serta  dapat  diketahui  besarnya  pengaruh  variabel  independen  baik  secara langsung maupun tidak langsung.

## HASIL ANALISIS

## Hasil Pengujian Alat Ukur Penelitian
Sebelum data hasil kuesioner penelitian dianalisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas  terhadap  alat  ukur  penelitian  untuk membuktikan  apakah  alat  ukur  yang  digunakan  memiliki  kesahihan (validity) dan keandalan  ( reliability )  untuk  mengukur  apa  yang  seharusnya  menjadi  fungsi ukurnya,  yaitu  untuk  menguji  apakah  kuesioner  telah  mengukur  secara  cermat  dan tepat apa yang ingin diukur pada penelitian ini.
Pengujian validitas menggunakan korelasi product moment (indeks validitas) dimana  butir  pernyataan  dinyatakan  valid  jika  koefisien  korelasi  butir  pernyataan  0,30  (Kaplan-Saccuzzo  2005).  Kemudian  pengujian  reliabilitas  menggunakan metoda alpha-cronbach dan  hasilnya  dinyatakan  reliabel  jika  koefisien  reliabilitas lebih besar dari 0,70 (Kaplan-Saccuzzo 2005).
Tabel 2 Rangkuman Hasil Uji Validitas Kuesioner Penelitian
Variabel Kisaran Nilai Indeks Validitas Keterangan Keadilan Prosedural 0,576 – 0,781 Semua Valid Komitmen Organisasi 0,503 – 0,702 Semua Valid Penganggaran Partisipatif 0,651 – 0,862 Semua Valid Sumber: Lampiran Output Uji Validitas dan Reliabilitas
Rangkuman  hasil  pengujian  validitas  dan  reliabilitas  masing-masing kuesioner penelitian bisa dilihat pada  Tabel 2.Berdasarkan hasil uji validitas seperti disajikan  pada  Tabel  2  dapat  dilihat  nilai  terendah  dari  indeks  validitas  ketiga variabel lebih besar dari nilai kritis 0,30. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh  item  pernyataan  yang  digunakan  untuk  mengukur  ketiga  variabel  sudah valid.
Tabel 3 Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian Variabel Koefisien Reliabilitas Keterangan Keadilan Prosedural 0,935 Reliabel Komitmen Organisasi 0,926 Reliabel Penganggaran Partisipatif 0,918 Reliabel Sumber: Lampiran Output Uji Validitas dan Reliabilitas
Volume XVII No. 3, Desember 2014
Pada Tabel 3 dapat dilihat nilai koefisien reliabilitas kuesioner ketiga variabel lebih  besar  dari  0,70,dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  kuesioner  ketiga variabel sudah andal dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

## Analisis Deskriptif Data Hasil Kuesioner
Gambaran  data  hasil  penelitian  dapat  digunakan  untuk  memperkaya pembahasan,  melalui  gambaran  data  tanggapan  responden  dapat  diketahui bagaimana  tanggapan  responden  terhadap  setiap  indikator  variabel  yang  sedang diteliti.  Agar  lebih  mudah  dalam  menginterpretasikan  variabel  yang  sedang  diteliti, dilakukan  kategorisasi  terhadap  skor  tanggapan  responden.  Menurut  Cooper  dan Schindler (2006) untuk data ordinal atau data interval/ratio yang memiliki distribusi asimetris, ukuran pemusatan dapat dilakukan melalui distribusi rentang antarkuartil. Pada penelitian ini pengkategorisasian rata-rata skor tanggapan responden dilakukan menggunakan nilai kuartil dengan ketentuan sebagai berikut.
Skor minimum (1) – Kuartil I (2,5) : Rendah/Buruk/Tidak pernah Kuartil I (2,5)  – Kuartil II(4) : Kurang/Kadang-kadang Kuartil II (4)  – Kuartil III (5,5) : Cukup/Sering Kuartil III (5,5)  – Skor maksimum (7) : Tinggi/Baik/Selalu

## Keadilan Prosedural
Keadilan prosedural diukur menggunakan dua dimensi dan dioperasionalisasikan menjadi 17 butir pernyataan .Berikut hasil kategorisasi rata-rata skor  tanggapan  responden  terhadap  masing-masing  dimensi  pada  variabel  keadilan prosedural .
Pada  Tabel  4  dapat  dilihat  bahwa  hasil  perhitungan grand  mean skor tanggapan  responden  mengenai  keadilan  prosedural  sebesar  5,54  berada  pada interval  5,5-7,0.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  keadilan  prosedural menurut  sebagian  besar  aparat  SKPD  pada  Pemprov  Jawa  Barat  sudah  tinggi. Selanjutnya  bila  dilihat  berdasarkan  dimensi,  rata-rata  skor  tanggapan  responden terhadap  dimensi formal  budgetary  procedures  fairness termasuk  dalam  kategori tinggi,  sedangkan  rata-rata  skor  tanggapan  responden  terhadap  dimensi budgetary procedures implementation fairness termasuk dalam kategori cukup.
Tabel 4 Rekapitulasi Mean Skor Jawaban Responden Mengenai Keadilan Prosedural No Dimensi Mean Skor Kriteria 1 Formal budgetary procedures fairness 5,75 Tinggi 2 Budgetary procedures implementation fairness 5,25 Tinggi Grand Mean 5,54 Tinggi Sumber: Kuesioner diolah kembali

## Komitmen Organisasi
Komitmen  organisasidiukur  melalui  tiga  dimensi  dan  dioperasionalisasikan menjadi  20  butir  pernyataan.  Berikut  rata-rata  skor  penilaian  responden  terhadap masing-masing dimensi pada variabel komitmen organisasi.
Tabel 5 Rekapitulasi Mean Skor Jawaban Responden Mengenai Komitmen Organisasi No Dimensi Mean Skor Kriteria 1 Affective Commitment 5,58 Tinggi 2 Continuance Commitment 5,28 Cukup 3 Normative Commitment 5,60 Tinggi Grand Mean 5,49 Cukup Sumber: Kuesioner diolah kembali
Pada  Tabel  5  dapat  dilihat  bahwa  hasil  perhitungan grand  mean skor tanggapan  responden  mengenai  komitmen  organisasi  sebesar  5,49  berada  pada interval  4–5,5.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  komitmen  organisasi sebagian besaraparat SKPD pada PemprovJawa Barat cukup tinggi. Selanjutnya bila dilihat  berdasarkan  dimensi,  rata-rata  skor  tanggapan  responden  terhadap  dimensi continuance  commitment termasuk  dalam  kategori  cukup,  sedangkan  rata-rata  skor tanggapan  responden  terhadap  dimensi affective  commitment dan normative commitment termasuk dalam kategori tinggi.

## Penganggaran Partisipatif
Penganggaran partisipatifdiukur
melalui dua dimensi dan dioperasionalisasikan menjadi tujuh butir pernyataan. Berikut rata-rata skor penilaian responden terhadap masing-masing dimensi pada variabel penganggaran partisipatif.
Pada  Tabel  6  dapat  dilihat  bahwa  hasil  perhitungan grand  mean skor tanggapan  responden  mengenai  penganggaran  partisipatif  sebesar  6,05  berada  pada interval  5,5-7,0.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasisebagian besaraparat  SKPD  pada  PemprovJawa  Barat  sudah  tinggi.  Selanjutnya  bila  dilihat berdasarkan  dimensi,  rata-rata  skor  tanggapan  responden  terhadap  dimensi  tingkat partisipasi maupun pengaruh yang dirasakan termasuk dalam kategori tinggi.

## Tabel 6
Rekapitulasi Mean Skor Jawaban Responden Mengenai Penganggaran Partisipatif No Dimensi Mean Skor Kriteria 1 Tingkat partisipasi 6,10 Tinggi 2 Pengaruh yang dirasakan 5,98 Tinggi Grand Mean 6,05 Tinggi Sumber: Kuesioner diolah kembali
Volume XVII No. 3, Desember 2014

## Pengujian Hipotesis
Selanjutnya  sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  yaitu  untuk  menguji  pengaruh dari  keadilan  prosedur(X)  terhadap  penganggaran  partisipatif(Z)melalui  komitmen organisasi  (Y)  maka  penelitian  ini  melakukan  serangkaian  analisis  kuantitatif  yang relevan dengan tujuan penelitianmenggunakan SEM . Dalam SEM ada dua jenis model yang terbentuk, yaitu model pengukuran dan model struktural.
Model  pengukuran  menjelaskan  proporsi variance masing-masing  variabel manifes  (indikator)  yang  dapat  dijelaskan  di  dalam  variabel  laten.  Melalui  model pengukuran akan diketahui indikator mana yang lebih dominan dalam merefleksikan variabel  laten.  Setelah  model  pengukuran  masing-masing  variabel  laten  diuraikan selanjutnya akan dijabarkan model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing- masing variabel laten independen (exogenous latent variable) terhadap variabel laten dependen (endogenous latent variable) .
a. Hasil Uji Kecocokan Model
Uji  kecocokan  model (goodness  of  fit) dilakukan  untuk  mengetahui  apakah model  yang  diperoleh  telah  tepat  dalam  menggambarkan  hubungan  antarvariabel yang  sedang  diteliti  sehingga  dapat  dikategorikan  kedalam  model  yang  baik.  Uji kecocokan  model  dalam SEM dapat  dilihat  berdasarkan  beberapa  kriteria  pengujian kecocokan model seperti disajikan pada tabel berikut.
Tabel 7
Hasil Uji kecocokan Model
Ukuran Goodness of Fit Nilai Hasil Estimasi Chi-Square 300,9   (p-value  = 0,002) RMSEA 0,055* GFI 0,822 AGFI 0,777 RMR 0,068* SRMR 0,068* NFI 0,937* CFI 0,976* IFI 0,976* RFI 0,927* *memenuhi kriteria model yang baik
Berikut penjelasan dari masing-masing uji kecocokan model tersebut.
1. Hasil  pengujian  kecocokan  menggunakan  uji  2 (chi-square) untuk  model  yang diteliti  diperoleh  nilai  sebesar  300,9  dengan p-value =  0,002.  Menurut  Hair et  al . (2006)  dalam SEM tidak  diinginkan p-value yang  kecil  (secara  statistik signifikan).  Kembali  pada  hasil  diatas  dapat  dilihat p-value lebih  kecil  dari  0,05 menunjukkan  bahwa  uji  2 signifikan.  Jadi  bila  mengacu  pada  hasil  uji  2 maka model yang diperoleh belum memenuhi kriteria. Namun masih menurut Hair et al .
(2006),  sulitnya  mendapatkan p-value lebih  besar  dari  0,05  pada  uji  2 maka dikembangkan beberapa ukuran kecocokan model lainnya.
2. RMSEA(Root  Mean  Square  Error  of  Approximation) ,  ukuran  lainya  yang  masih memiliki hubungan dengan uji  2 adalah RMSEA . Berapa nilai RMSEA yang baik masih  diperdebatkan,  namun  menurut  Hair et  al .  (2006)  bila  nilai RMSEA dibawah 0,08 model masih bisa diterima.
3. Dilihat  dari  nilai GFI(Goodness  of  Fit  Index) untuk  model  yang  diteliti  sebesar 0,822  menunjukkan  model  yang  diperoleh  belum  memenuhi  kriteria,di  mana menurut  Hair et  al .  (2006)nilai GFI lebih  besar  dari  0,90  menunjukkan  model yang baik.
4. RMR(Root  Mean  Square  Residual) pada  model  yang  diteliti  sebesar  0,068, demikian  juga  nilai  standarisasinya (SRMR) sebesar  0,068.  Menurut  Hair et  al . (2006)  nilai StandardizedRoot  Mean  Square  Residual(SRMR) kurang  dari  0,08 memenuhi kriteria model yang baik.
Hasil  ukuran  kesesuaian  absolut  menunjukkan  model  yang  diperoleh memenuhi  kriteria goodness  of  fit pada  ukuran RMSEA (0,055<  0,08)  dan SRMR (0,068<  0,080)  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  model  hasil  estimasi  dapat diterima, artinya model empiris yang diperoleh masih sesuai dengan model teoritis.

## b. Model Pengukuran
Model  pengukuran  merupakan  model  yang  menghubungkan  antara  variabel laten  dengan  variabel  manifes.  Pada  penelitian  ini  terdapat  sepuluh  variabel  laten dengan  jumlah  variabel  manifes  sebanyak  23.  Variabel  laten  keadilan  prosedur terdiri  atas  sembilan  variabel  manifes,  komitmen  organisasi  terdiri  atas  sembilan variabel manifes danpenganggaran partisipatif terdiri atas lima variabel manifes.
Sumber : Hasil pengolahan Lisrel versi 8.7
X 1 X 2 X 3 KP 1 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 KP 2 KP 0.736 0.689 0.748 0.751 0.792 0.717 0.678 0.846 0.795 0.966 0.867 Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y 9 KO 1 KO 2 KO 3 KO 0.686 0.694 0.626 0.817 0.987 0.933  1 Z 1 Z 2 PP 1 Z 3 Z 4 PP 2 Z 5 PP 0.828 0.755 0.851 0.874 0.751 0.980 0.877  2 0.311 0.458 0.525 0.440 0.435 0.373 0.486 0.541 0.285 0.367 0.333 0.530 0.246 0.368 0.518 0.526 0.375 0.608 0.450 0.315 0.430 0.275 0.235 0.437 0.634 0.413 0.504 0.598
Volume XVII No. 3, Desember 2014
Pada  uji  kecocokan  model (goodness  of  fit) menyimpulkan  bahwa  model dapat  diterima,  artinya  model  yang  diperoleh  dapat  digunakan  untuk  menguji hipotesis  penelitian  yang  telah  diajukan.  Menggunakan  metoda  estimasi maximum likelihood diperoleh  diagram  jalur full  model pengaruh  keadilan  prosedur  terhadap penganggaran partisipatifmelalui komitmen organisasiseperti pada Gambar 2.
Melalui bobot faktor yang terdapat pada Gambar 2 dapat dilihat pada variabel laten  keadilan  prosedur  (KP),  dimensi  KP 1 ( formal  budgetary  procedures  fairness ) lebih  kuat  dalam  mencerminkan  variabel  laten  keadilan  prosedurdibanding KP 2 ( budgetary procedures implementation fairness ) . Selanjutnya pada variabel laten komitmen  organisasi  (KO),  dimensi  KO 2 (continuance  Commitment) paling  kuat dalam mencerminkanvariabel  laten komitmen organisasi,  kemudian disusul  dimensi KO 3 (normative commitment) . Sedangkan dimensi KO 1 (affective commitment) paling lemah  dalam  mencerminkanvariabel  laten  komitmen  organisasi.  Terakhir  pada variabel laten penganggaran partisipatif (PP), dimensi PP 1 ( tingkat partisipasi ) lebih kuat dalam mencerminkan variabel laten penganggaran
partisipatifdibandingPP 2 ( pengaruh yang dirasakan ).
Selanjutnya  dilakukan  pengujian  apakah  indikator-indikator  yang  digunakan untuk  mengukur  keadilan  prosedur,  komitmen  organisasi  danpenganggaran partisipatifmemiliki  derajat  kesesuaian  yang  tinggi  melalui  pendekatan construct reliability dan variance  extracted .  Hasil  pengujian  untuk  masing  masing  indikator variabel laten diuraikan pada tabel berikut.

## Tabel 8
Construct Reliability dan Variance Extracted
Model Pengukuran Masing-Masing Variabel
Variabel Dimensi First Order Second Order CR VE CR VE Keadilan Prosedural KP 1 0,861 0,553 0,914 0,842 KP 2 0,846 0,580 Komitmen Organisasi KO 1 0,835 0,631 0,939 0,837 KO 2 0,771 0,529 KO 3 0,765 0,522 Penganggaran Partisipatif PP 1 0,771 0,628 0,927 0,865 PP 2 0,866 0,684
Sumber: Hasil pengolahan Lisrel versi 8.7
Berdasarkan  hasil  order  pertama  dari confirmatory  factor  analysis dapat dilihat nilai Composite Reliability (CR) masing-masing dimensi lebih besar dari 0,70 yang  menunjukkan  bahwa  indikator  memiliki  kekonsistenan  dalam  mengukur dimensinya  masing-masing.  Selanjutnya  nilai AverageVariance  Extracted(AVE) masing-masing  dimensi  lebih  besar  dari  0,50  menunjukkan  bahwa  secara  rata-rata lebih  dari  50  persen  informasi  yang  terdapat  pada  masing-masing  indikator  bisa tercermin melalui dimensinya.
Kemudian  berdasarkan  hasil  order  kedua  dari confirmatory  factor  analysis dapat  dilihat  nilai Composite  Reliability  (CR) masing-masing  variabel  lebih  besar dari  0,70  yang  menunjukkan  bahwa  dimensi  memiliki  kekonsistenan  dalam mengukur  variabelnya  masing-masing.  Selanjutnya  nilai Average  Variance Extracted(AVE) masing-masing  variabel  lebih  besar  dari  0,50  menunjukkan  bahwa secara  rata-rata  lebih  dari  50  persen  informasi  yang  terdapat  pada  masing-masing dimensi bisa tercermin melalui variabelnya.

## c. Model Struktural
Model  struktural  adalah  model  yang  menghubungkan  variabel  laten exogenous dengan  variabel  laten endogenous atau  hubungan  variabel endogenous dengan variabel endogenous lainnya. Berikut rangkuman nilai-nilai  yang digunakan dalam model struktural.
Tabel 9 Rangkuman Hasil Uji Statistik Sub Struktur Jalur Koefisien Jalur t hitung * R-Square Pertama KP  KO 0,634 5,353 0,402 Kedua KP  PP 0,413 3,347 0,689 KO  PP 0,504 3,790 *t kritis = 1,96 Sumber: Hasil pengolahan Lisrel versi 8.7
Melalui nilai R-square dapat diketahui bahwa keadilan prosedur (KP) secara parsial  memberikan  pengaruh  sebesar  40,2  persen  terhadap  komitmen  organisasi (KO)  dan  sisanya  sebesar  59,8persen  merupakan  pengaruhfaktor-faktor  lain  yang tidak  diteliti.Kemudian  keadilan  prosedur  (KP)  dan  komitmen  organisasi  (KO) secara  bersama-sama  memberikan  pengaruh  sebesar  68,9persen  terhadap penganggaran  partisipatif  (PP),  sedangkan  sisanya  sebesar  31,1persen  merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
Selanjutnya  dilakukan  pengujian  hipotesis  untuk  membuktikan  ada  tidaknya pengaruh  keadilan  prosedur  terhadap  penganggaran  partisipatifmelalui  komitmen organisasi.

## Pengaruh  Keadilan Prosedural Terhadap Penganggaran partisipatif
Hasil pengujian statistik pengaruh keadilan procedural terhadap penganggaran partisipatif dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 10 Hasil Pengujian Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Penganggaran partisipatif Koef. Jalur t hitung t kritis Ho Ha 0,413 3,347 1,96 Ditolak diterima Sumber: Hasil pengolahan Lisrel versi 8.7
Volume XVII No. 3, Desember 2014
Berdasarkan  hasil  pengujian  dapat  dilihat  nilai  t hitung variabel  keadilan prosedural  (3,347)  lebih  besar  dari  t kritis (1,96).  Karena  nilai  t hitung lebih  besar dibanding t kritis , maka pada tingkat kekeliruan limapersen diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa keadilan  prosedural  secara  parsial  berpengaruh  positif  terhadap  penganggaran partisipatifaparat SKPD di PemprovJawa Barat. Secara langsung keadilan prosedural memberikan kontribusi sebesar 17,1persen  terhadap penganggaran partisipatifaparat SKPD di PemprovJawa Barat.
Pengaruh  Keadilan  Proseduralterhadap  Penganggaran  Partisipatif  Melalui Komitmen Organisasi
Selanjutnya untuk menguji pengaruhkeadilan proseduralterhadappenganggaranpartisipatifmelalui komitmen organisasisebagai variabel  intervening  digunakan Sobel  test (Kline  2011),  yaitu  dengan  mengalikan koefisien dari  masing-masing jalur.
Tabel 11 Hasil UjiPengaruh Keadilan Prosedural terhadap Penganggaran Partisipatif Melalui Komitmen Organisasi Pengaruh tidak langsung t hitung t kritis Ho Ha 0,634 × 0,413 × 0,504 3,097 1,96 ditolak Diterima Sumber: Hasil pengolahan Lisrel versi 8.7
Berdasarkan  hasil  pengujian  dapat  dilihat  nilai  t hitung pengaruhkeadilan proseduralterhadappenganggaran  partisipatif  melalui  komitmen  organisasi  (3,079) lebih  besar  dari  t kritis (1,96).  Karena  nilai  t hitung lebih  besar  dibanding  t tabel ,  maka dengan  tingkat  kekeliruan  limapersen  diputuskan  untuk  menolak  Ho  sehingga  Ha diterima.  Jadi  berdasarkan  hasil  pengujian  dapat  disimpulkan  bahwa  keadilan proseduralberpengaruh  positif  terhadappenganggaran  partisipatifmelaluikomitmen organisasi.  Dengan  kata  lain  secara  tidak  langsung  melalui  komitmen  organisasi, keadilan prosedural memberikan pengaruh sebesar 13,2persen terhadap penganggaran partisipatif.

## PEMBAHASAN
Keadilan  prosedural  merupakan  sisi  keadilan  dalam  penganggaran  yang memperhatikan  aspek  prosedur  yang  digunakan  dalam  melakukan  distribusi anggaran.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keadilan  prosedural melalui dimensi formal budgetary procedures fairness yang ditunjukkan oleh adanya kesempatan  untuk  menyampaikan  pendapat  dalam  hubungannya  dengan  keputusan penganggaran,  ketentuan  yang  memperbolehkan  aparat  dalam  mempertimbangkan keputusan  anggaran,  keputusan  anggaran  mempengaruhi  program  atas  dasar informasi  yang  akurat,  konsistensi  dalam  menerapkan  prosedur  penganggaran  dan
kesesuaian  prosedur  penganggaran  dengan  etika  dan  moral,  lebih  banyak direfleksikan  oleh  adanya  kesesuaian  prosedur  penganggaran  dengan  etika  dan moral.
Sedangkan budgetary  procedures  implementation  fairness yang  ditunjukkan oleh  adanya  kepedulian,  perhatian  dan  rasa  hormat  dalam  menerapkan  prosedur penganggaran,  adanya  pertimbangan  yang  sungguh-sungguh  atas  pendapat  yang disampaikan dalam penyusunan anggaran, adanya penjelasan yang mencukupi, jelas dan  tepat  waktu,  serta  menghindari  bias  antarunit  dalam  menerapkan  prosedur anggaran  lebih  banyak  direfleksikan  oleh  adanya  penjelasan  yang  mencukupi,  jelas dan tepat waktu dalam menerapkan prosedur penganggaran.
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa formal  budgetary  procedures fairness dan budgetary  procedures  implementation  fairness dalam  kategori  tinggi. Formal  budgetary  procedures  fairness lebih  merefleksikan  keadilan  prosedural. Artinya  bahwa  aparat  SKPD  telah  memahami  adanya  prosedur  dalam  penyusunan anggaran  dan  prosedur  penganggaran  tersebut  telah  dirasakan  adil  dalam hubungannya  dengan  distribusi  anggaran  untuk  masing-masing  wilayah  tanggung jawabnya.
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  keadilan  prosedural mempengaruhi  penganggaran  partisipatif,  dengan  adanya  keadilan  prosedural  yang tinggi  maka  dapat  meningkatkan  penganggaran  partisipatif  aparat  SKPD PemprovJawa  Barat.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan oleh Leventhal (1980) serta Lind dan Tyler (1988) dalam Maiga dan Jacobs (2007), Lau dan  Lim (2002) dalam  Yucel  dan Gunluk (2007), Wang dan Nayir  (2010) dan Linquist  (1995) dalam  Zainuddin dan  Isa (2011)  artinya bahwa keadilan  prosedural berhubungan dengan pengaruh prosedur-prosedur pengambilan keputusan  yang  adil terhadap sikap dan perilaku aparat SKPD yang terlibat di dalam dan dipengaruhi oleh keputusan-keputusan  mereka  yang  berhubungan  dengan  penyusunan  anggaran. Keadilan  prosedural  mempunyai  manfaat  yang  baik  (positif)  terhadap  partisipasi aparat  SKPD  dalam  pengambilan  keputusan  anggaran  hal  ini  dapat  dilihat  dari meningkatnya inisiatif dan berbagi informasi antara atasan dan bawahan.
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  pengujian  statistik  menunjukkan  bahwa komitmen  afektifdan  komitmen  normatif  mempunyai  skor  yang  tinggi  sedangkan komitmen  berkelanjutan (continuance) mempunyai skor  cukup. Komitmen berkelanjutan  lebih  merefleksikan  komitmen  organisasi  dengan  maksud  bahwa aparat  yang  memiliki  komitmen  berkelanjutan  yang  tinggi  tetap  menjadi  anggota organisasi  karena  pertimbangan  kebutuhan  untuk  tetap  menjadi  anggota  organisasi tersebut.
Secara  normatif  seharusnya  aparat  PNS  memiliki  komitmen  afektif.  Aparat dengan  komitmen  afektif  yang  tinggi  menunjukkan  adanya  keterkaitan  emosional dan  keterlibatan  yang  tinggi  dalam  mencapai  tujuan  organisasi.  Namun,  bukti
Volume XVII No. 3, Desember 2014
empiris  menunjukkan  ternyata  bentuk  komitmen  organisasi  aparat  SKPD  masih bersifat komitmen berkelanjutan, artinya adanya pertimbangan untung rugi jika tetap bertahan  atau  meninggalkan  organisasi  tempatnya  bekerja  di  mana  status  sebagai PNS merupakan dambaan bagi mereka.Sesuai dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa aparat bekerja pada SKPD karena memang sudah menjadi tugasnya dan akan tetap  bertahan  dalam  lingkungan  SKPD  meskipun  sangat  terbuka  kemungkinan terjadinya mutasi/rotasi ke SKPD lain sebagai bentuk penugasan yang harus mereka terima.
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  komitmen  organisasi mempengaruhi penganggaran partisipatif, dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi  maka  dapat  meningkatkan  penganggaran  partisipatif  aparat  SKPD PemprovJawa  Barat.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan Bakshi et  al .(2009)  dalam  Murtaza et  al .(2011)  juga  menyatakan  bahwa  keadilan prosedural  dan  distributif  secara  signifikan  berhubungan  dengan  komitmen organisasi karyawan di India, begitu pula hasil penelitian Lambert et al .(2005) dalam Murtaza et  al .(2011)  menyatakan  bahwa  keadilan  prosedural  dan  distributif berhubungan positif signifikan dengan komitmen organisasi, serta Supriyono (2006) dan  Clinton  (1999)  dalam  Wong-On-Wing et  al. (2010)  yang  menyatakan  bahwa komitmen  organisasi  mempengaruhi  penganggaran  partisipatif.  Artinya,  dengan adanya  prosedur  penyusunan  anggaran  yang  adil  dan  ditunjang  dengan  adanya komitmen  dari  individu  (dalam  hal  ini  adalah  aparat  SKPD)  yang  lebih  kuat/tinggi serta keterlibatan aparat  di  dalam organisasi  yang lebih  tinggi dapat dicapai  tingkat partisipasi aparat dalam penyusunan anggaran yang lebih tinggi pula.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Simpulan
Keadilan  prosedural  secara  langsung  berpengaruh  positif  terhadap penganggaran  partisipatif  begitu  pula  keadilan  prosedural  secara  tidak  langsung melalui komitmen organisasi berpengaruh terhadap penganggaran partisipatif.Hal ini berarti bahwa keadilan prosedural berhubungan dengan pengaruh prosedur-prosedur pengambilan  keputusan  yang  adil  terhadap  sikap  dan  perilaku  aparat  SKPD  yang terlibat  di  dalam  dan  dipengaruhi  oleh  keputusan-keputusan  mereka  yang berhubungan  dengan  penyusunan  anggaran  yang  sesuai  dengan  bidang  tanggung jawabnya.  Keadilan  prosedural  mempunyai  manfaat  positif  terhadap  partisipasi aparat  SKPD  dalam  pengambilan  keputusan  anggaran  hal  ini  dapat  dilihat  dari meningkatnya  inisiatif  dan  berbagi  informasi  antara  atasan  dan  bawahan.Pada akhirnya  dengan  prosedur  penyusunan  anggaran  yang  adil  dan  ditunjang  dengan adanya  komitmen  aparat  SKPD  yang  lebih  kuat/tinggi  serta  keterlibatan  aparat SKPD di  dalam organisasi  yang lebih tinggi  dapat  dicapai  tingkat  partisipasi  aparat dalam penyusunan anggaran yang lebih tinggi pula.

## Rekomendasi
1. Keadilan dalam pelaksanaan prosedur penganggaran dapat lebih baik lagi, jika pimpinan dapat memberikan perhatian yang lebih, memberikan pertimbangan yang sungguh-sungguh dan memberikan penjelasan yang lebih baik pada saat bawahan  menerapkan  standar  operasional  prosedur  dalam  penyusunan anggaran.
2. Pimpinan  tidak  hanya  memberikan  penugasan  sesuai  dengan  Tupoksinya (Tugas  Pokok  dan  Fungsi)  akan  tetapi  dapat  juga  memberikan  penugasan  di luar Tupoksinya dalam lingkungan  SKPD  yang  bersangkutan sehingga dapat lebih  meningkatkan  jalinan  emosional  antara  aparat  dengan  organisasinya, agar  dapat  tercapai  komitmen  aparat  SKPD  terhadap  organisasinya  sesuai dengan yang diharapkan (affective commitment) .
3. Tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat lebih ditingkatkan lagi, apabila  pimpinan  dapat  lebih  melibatkan  bawahannya  baik  dalam  hal penyusunan  program,  kegiatan,  maupun  anggaran  sehingga  para  bawahan menilai  bahwa  mereka  telah  memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam penyusunan anggaran SKPD.

## DAFTAR PUSTAKA
Allen,  N.J.,  dan  J.  P.  Meyer.  1990.  The  measurement  and  antecedents  of  affective, continuance  and  normative  commitment  to  organization. Journal  of Occupational Psychology. Vol.63: 1–18.
Aquino,  K.,  M.  U.  Lewis,  dan  M.  Bradfield.  1999.Justice  constructs,  negative affectivity,  and  employee  deviance:  A  proposed  model  and  empirical test. Journal of Organizational Behavior. Vol.20: 1073–1091.
Brownell,  P.  1982.  The  role  of  accounting  data  in  performance  evaluation, budgetary  participative  and  organizational  effectiveness. Journal  of Accounting Research. Vol.20 (Spring): 12-27.
______and  M.Hirst.  1986.  Reliance  on  accounting  information,  budgetary participation, and task uncertainty: Tests of a three-way interaction. Journal of Accounting Research. Vol.24 No.2: 241–249.
______and M. McInnes. 1986.  Budgetary participation, motivation,  and managerial performance. The Accounting Review. Vol.56 No.4: 587– 600.
______and  A.  Dunk.  1991.  Task  uncertainty  and  its  interaction  with  budgetary participation  and  budget  emphasis:  Some  methodological  issues  and empirical  investigation .  Accounting,  Organizations,  and  Society .  Vol.16:
693-703.
Volume XVII No. 3, Desember 2014
Bryan,  J.  F.,  dan  E.  A.  Locke.  1967.  Goal  setting  as  a  means  of  increasing motivation. Journal of Applied Psychology. Vol.53 No.3: 274-277.
Campbell, D. J., dan K. F. Gingrich. 1986. The interactive effects of task compexity and  participation  on  task  performance:  A  field  experiment. Organizational Behavior and Human Decision Processes: 162-180.
Chenhall,  R.  H.,  dan  P.  Brownell.  1988.  The  effect  participative  budgeting  on  job satisfaction  and  performance:  Role  ambiguity  as  an  intervening variable. Accounting, Organization, and Society. Vol.13 No.3: 225-233.
Chong, V. K., dan K. M. Chong. 2002. Budget goal commitment and informational effects  of  budget  participation  on  performance:  A  structural  equation modeling approach. Behavioral Research In Accounting . Vol.14.
Cherrington,  D.  J.,  dan  J.  O.  Cherrington.  1973.  Appropriate  reinforcement contigencies  in  the  budgeting  process .Journal  of  Accounting  Research (supplemen): 225-253.
Conlon,  D.  E.  1993.  Some  tests  of  the  self-interest  and  group-value  models  of procedural  justice:  Evidence  from  an  organizational  appeal  procedure . Academy of Management Journal. Vol.36: 1109-1124.
Cooper, D. R., dan P. S. Schindler. 2006. Business Research Methods. Ninth Edition. International Edition. Mc Graw Hill.
Cropanzano, R., dan R. Folger. 1991. Procedural Justice And Worker Motivation. In R.  M.  Steers  &  L.  W.  Porter  (Eds.). Motivation  And  Work  Behavior5th  Ed. New York: McGraw-Hill.
Dellaportas,  S.,  K.  Gibson,  R.  Alagiah,  M.  Hutchinson,  P.  Leung,  dan  D.  V. Homrigh.  2005. Ethics,  Governance  &  Accountability  A  Professional Perspective . John Willey & Sons Australia Ltd.
Dossett, D.L., G. P. Latham, dan T. R. Mitchell. 1979. The effects of assigned versus participatively set goals, KR, and individual differences when goal difficulty is held constant . Journal of Applied Psychology. Vol.64: 291-298.
Hope,  J.,  dan  R.  Fraser.  2003. Beyond  Budgeting:  How  Managers  Can  Break  Free from the Annual Performance Trap. Harvard Business School Press. Boston. Massachusetts.
Fryxell,  G.  E . 1992.  Perceptions  of  justice  afforded  by  formal  grievance  systems  as predictors  of  a belief in  a just workplace. Journal of  Business Ethics. Vol . 11 No.8: 635-647.
Greenberg, J. 1986. Determinants of perceived fairness of performance evaluations .
Journal of Applied Psychology. Vol.71: 340–342.
Hair, J.F., W. C. Anderson, B. J. Black, R. E. Babin,  Anderson, dan  L.  R. Tatham. 2006. Multivariate  Data  Analysis .  Sixth  Edition.  Pearson  Education International.
Harrison,  G.  L.  1992.  The  cross-culturally  generalizability  of  the  relation  between participation,  budget  emphasis  and  job-related  attitudes. Accounting, Organization, and Society. Vol.17 No.1: 1–15.
Ivancevich, J. 1976. The effects of goal setting on performance and job satisfaction.
Journal Of Applied Psychology (October): 605-612.
Kaplan,  R.  M.,  dan  D.  P  Saccuzo.  2005. Psychological  Testing,  Principles, Aplications, and Issues. SixthEdition. Thomson Wadsworth, Belmont USA.
Kenis,  I.  1979.  Effect  of  budgetary  goal  characteristics  on  managerial  attitudes  and performance. The Accounting Review . Vol.54: 707-721.
Kinnersley, R. L., dan N. R. Magner. 2008. Fair governmental budgetary procedures: Insights from past research and implications for the future . Journal of Public Budgeting, Accounting, and Financial Management. Vol.20 No.3: 355-374.
Kline,  R.  B.  2011. Principles  and  Practices  of  Structural  Equation  Modeling. New York: Third Edition.The Guilford Press.
Latham, G. P., dan L. M. Saari. 1979. The effects of holding goal difficulty constant on assigned  and participatively  set  goals. Academy of  Management  Journal. Vol.22: 163-168.
Lau,  C.  M.,  dan  E.  Lim. 2002. TheIntervening  effects  of  participation  on  the relationship  between  procedural  justice  and  managerial  performance. The British Accounting Review. Vol.34: 55-78.
______dan  S.  L.  C.  Tan.  2006.  The  effect  of  procedural  fairness  and  interpersonal trust  on  job  tension  in  budgeting. Managerial  Accounting  Research: 171– 186.
______dan  A.  Moser.  2008.  Behavioral  effects  of  non  financial  performance measures:  The  role  of  procedural  fairness. Behavioral  Research  in Accounting . Vol.20 No.2: 55–71.
Levanthal, G. S. 1980. What should be done with equity theory? New approaches to the  study  of  fairness  in  social  relationships. Social  Exchange:  Advances  in Theory and Research : 27-55.
Libby,  T.  1999.  The  influence  of  voice  and  explanation  on  performance  in  a participative budgeting setting. Accounting Organization and Society . Vol.24 No.2: 125-137.
Locke, E.A. 1984. Goal Setting: A Motivational  Technique that Works! Englewood Cliffs.NJ. Prentice-Hall.
Volume XVII No. 3, Desember 2014
Magner, N. R.,  dan G. G. Johnson. 1995. Municipal officials reactions to  justice in budgetary resource allocation. Public Administrative Quarterly . Vol.18 No.4: 439-456.
Maiga,  A.  S.,dan  F.  A.  Jacobs.  2007.  Budget  participation’s  influence  on  budget slack: The role of fairness perceptions, trust, and goal commitment. Journal Accounting Management Research. Vol.5 No.1.
Merchant, K. A. 1981. The design of the corporate budgeting system: Influences on managerial  behavior  and  performance. The  Accounting  Review .  (October): 813-829.
Milani, K. W. 1975. The relationship of participation in budget-setting to industrial supervisor  performance  and  attitudes:  A  Field  Study. The  Accounting Review : 274-285.
Mowday,  R.  T. 1979. The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behaviour. Vol.14: 224-247.
Murtaza, G., I. Shad., K. Shahzad., M. K. Shah, dan A. K. Nadeem. 2011. Impact of distributive and procedural justice on employee’s commitment: A case of  public  organization  of  Pakistan. European  Journal  of  Economics, Finance, and Administrative Sciences . Vol.29: 73-80.
Nouri, H., dan R. J. Parker. 1998. The relationship between budget participation and job  performance:  The  roles  of  budget  adequacy  and  organizational commitment. Accounting, Organization, and Society . Vol.23: 467-483.
Parker, R. J., dan L.Kyj. 2006. Vertical information sharing in the budgeting process. Accounting, Organization, and Society. Vol.31: 27-45.
Robbins,  S.  R.,  dan  T.  A.  Judge.  2008. Perilaku  Organisasional. Jakarta:  Penerbit Salemba Empat.
Shields,  J.  F.,  dan  M.  D.  Shields.  1998.  Antecedents  of  participate  budgeting . Accounting, Organization, and Society. Vol.23 No.1: 49-76.
Siegel,  G.,  dan  H.  K.  Marconi.  1989. Behavioral  Accounting. South-Western Publishing Co. Cincinnati.
Sopiah. 2008. Perilaku Organisasional . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Staley, A. B., dan N. R. Magner. 2007. Budgetary fairness, supervisory trust, and the propensity  to  create  budgetary  slack:  Testing  a  social  exchange  model  in  a government  budgeting  context. Advances  in  Accounting  Behavioral Research. Vol.10: 159-182.
Stedry,  G.1960. Budget  Control  and  Cost  Behavior .  Englewood  Cliff,  N.J:  Prentice Hall.Inc.
Subramaniam,  N.,  dan  L.  Mia.  2001.  The  relation  between  decentralised  structure, budgetary  participation  and  organisational  commitment  the  moderating  role of  managers  value  orientation  towards  innovation. Accounting,  Auditing  &
Accountability Journal. Vol.14. No.1: 12-29.
Suharman,  H.  2006.  Pengaruh budget  emphasis terhadap  kinerja  manajerial. Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi . Vol.7 No. 3(Februari).
Supriyono,  R.  A.  2006.  Pengaruh  variabel  perantara  komitmen  organisasi  dan partisipasi penganggaran terhadap hubungan antara usia dan kinerja manajer di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.1 (Februari): 31-45.
Tyler,  T.  R.,  dan  S.  L.  Blader.  2003.  The  group  engagement  model:  Procedural justice,  social  identity,  and  cooperative  behavior. Personality  and  Social Psychology Review . Vol.7 No.4: 349-361.
Wang,  K.  Y.,  dan  D.  Z.  Nayir.  2010.  Procedural  justice,  participation,  and  power distance: Information sharing in Chinese firms. Available at
www.emeraldinsight.com.
Wentzel,  K.  2002.  The  influence  of  fairness  perceptions  and  goal  commitment  on managers’  performance  in  a  budget  setting. Behavioral  Research  In Accounting . Vol.14.
Wong-On-Wing, B., L. Guo, dan G. Lui. 2010. Intrinsic and extrinsic motivation and participation  in  budgeting:  Antecedents  and  concequences .  Behavioral Research in Accounting. Vol.22. No.2: 133-153.
Yahya,  M.,  N.  N.  N.  Ahmad,  dan  A.  H.  Fatima.  2008.  Budgetary  participation  and performance:  Some  Malaysian  evidence. International  Journal  of  Public Management. Vol.21 No.6: 658-673.
Yucel, R., dan M. Gunluk. 2007. Effect of budgetary control and justice perceptions on the relationship between budgetary particpation and performance. Journal of Global Strategic Management. (October): 82-93.
Zainuddin, S., dan C. R. Isa. 2011. The role of procedural fairness in the relationship between budget participation and motivation. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. Vol.5 No.9: 1.464-1.473.