## Implikasi Perubahan Status Desa Bergas Lor Menjadi Kelurahan Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

## Tresty Putri Surjadi, Yunanto, Irawati
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: trestyxxx@gmail.com

## Abstract
Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Law) Article 11 permits the transfer of status from village to village so that the change in status will have legal consequences. Then after the change of status as did the Bergas Lor Village, Bergas District, Semarang Regency, it can be known about the purpose of the change, namely in improving the welfare of the community. The method used in this study is sociological juridical that is analyzed and connected with applicable legal materials. The data used in this research were obtained from literature study and field study. Field study here is by conducting direct interviews with the village head / lurah concerned. The results showed that there  were  three  legal  consequences  of  the  change  in  status,  namely  in  terms  of  autonomy,  the administration  of  government  affairs,  and  the  use  of  shifting  budgets.  The  change  in  status  can improve the welfare of the community for the Bergas Lor District. Bergas Lor Urban Village uses welfare  indicators in  Article  46  of  the  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  1  of  2017  concerning Village Arrangement.
Keywords : legal consequences; village; kelurahan; community welfare

## Abstrak
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) Pasal 11 diperbolehkan perpindahan status dari desa menjadi kelurahan sehingga dari perubahan status tersebut akan memunculkan akibat hukum. Kemudian setelah perubahan status tersebut seperti yang dilakukan oleh Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dapat diketahui mengenai tujuan perubahan tersebut yaitu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  yuridis  sosiologis  yaitu  dianalisa  dan  dihubungkan  dengan  bahan-bahan  hukum  yang berlaku.   Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan  studi  kepustakaan  dan  studi lapangan.    Studi  lapangan  di  sini  adalah  dengan  melakukan  wawancara  langsung  kepada  kepala desa/lurah  yang  bersangkutan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  tiga  akibat  hukum  dari perubahan  status  tersebut  yaitu  dari  segi  otonomi,  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan,  dan penggunaan  anggaran  yang  beralih.   Perubahan  status  tersebut  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  bagi  Kelurahan  Bergas  Lor.    Kelurahan  Bergas  Lor  memakai  indikator  kesejahteraan dalam Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
Kata kunci : akibat hukum; desa; kelurahan; kesejahteraan masyarakat

## A. Pendahuluan
Sistem Pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terbagi menjadi beberapa  daerah  tertentu  yang  akan  dibantu  oleh  badan  perwakilan  sebagai  bentuk  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar
1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas daerah provinsi  yang  kemudian  daerah  provinsi  dibagi  menjadi  Kabupaten  dan  Kota  yang  tiap-tiap Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota  itu  mempunyai  pemerintahan  yang  diatur  oleh  Undang- Undang.  Selain itu, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat mengatur dan mengurus  sendiri  pemerintahannya  berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  serta Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 7, maksud dari asas otonomi adalah  prinsip  dasar  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  berdasarkan  Otonomi  Daerah. Sedangkan Pasal 1 angka 11, tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah  Pusat  atau  dari  Pemerintah  Daerah  provinsi  kepada  Daerah  kabupaten/kota  untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
Otonomi  daerah  di  Indonesia  telah  membuka  ruang  bagi  pemerintah  daerah  untuk bertanggung  jawab  dalam  mengurus  urusan  rumah  tangganya  sendiri.  Ini  merupakan  solusi alternatif  dalam  mengatasi  berbagai  persoalan  yang  terjadi  karena  masalah  ketimpangan pembangunan  baik  antara  pusat  dan  daerah  maupun  antar  daerah  kabupaten  dan  kota. Ketidakseimbangan  yang  terjadi  sebagai  akibat  pembangunan  yang  tidak  merata  hingga menyebabkan  tingginya  angka  kemiskinan  di  Indonesia.Hal  itu  pula  terjadi  karena  adanya hubungan  antara  pusat  dan  daerah,  di  mana  sebelum  muncul  otonomi  daerah,  dari  aspek perencanaan, pelayanan, dan pengawasan masih cenderung dipegang oleh pemerintah pusat dan sering  terjadi  tumpang  tindih  antara  institusi  yang  melakukan  pengawasan.  Menghadapi persoalan  tersebut,  strategi  pemerintah  untuk  mengatasi  ketimpangan  pembangunan  nasional dengan menaruh perhatian besar terhadap pembangunan pedesaan (Aziz, 2016)
Oleh  sebab  itu  lahir  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (selanjutnya disebut  UU  Desa),  tentunya  ini  peluang  besar  untuk  desa  semakin  mengembangkan  dalam berbagai  bidang  dan  desa  diperlakukan  sama  dengan  pemerintah  pusat  ataupun  pemerintah daerah  sehingga  desa  menjadi  mempunyai  kedudukan  yang  kuat  pula.   Desa  diperkenankan mengurus  dan  mengatur  daerahnya  sendiri  kecuali  bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama. Kelima hal tersebut masih menjadi urusan pemerintah pusat yang absolut.  Pemerintahan desa dilakukan atas dasar sila ke 4 Pancasila yaitu demokrasi  yang  berpangkal  pada  permufakatan  dalam  pemusyawaratan  yang  dipimpin  oleh hikmah kebijaksanaan(Asshiddiqie, 2007).
Adapun  perbedaan  antara  desa  dan  kelurahan  yang  lain  berdasarkan  prinsip  Undang- Undang adalah bahwa desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih berdasarkan pilkades, yaitu pemilihan oleh masyarakat desa yang berarti telah melaksanakan prinsip demokrasi dan status kepala  desa  bukan  PNS  sedangkan  kelurahan  dipimpin  oleh  seorang  lurah  yang  langsung ditunjuk  oleh  bupati  atau  walikota  dan  status  lurah  merupakan  PNS.   Kemudian  tugas  dan wewenang  desa  diberikan  secara  desentralisasi  (penyerahan  Urusan  Pemerintahan  oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi)(Pemerintah Daerah, 2014) sedangkan kelurahan memiliki sifat dekonsentrasi (pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada  instansi  vertikal  di  wilayah  tertentu,  dan/atau  kepada  gubernur  dan  bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum) Masa jabatan kepala desa 6 tahun dan maksimal 3 periode memimpin sementara kelurahan tidak ada batasan sampai pensiun.  Sumber dana yang didapat desa dari APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) sedangkan kelurahan dari  APBD  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah).   Terakhir,  mata  pencaharian  dan kebudayaannya  desa  cenderung  agraris  dan  homogen  sedangkan  kelurahan  non-agraris  dan heterogen.Melalui perbedaan yang disebutkan maka jelas apabila hendak mengubah status desa ke kelurahan tersebut tidak semudah yang dibayangkan.
Kelurahan  sebagai  organisasi  yang  paling  dekat  dan  berhubungan  langsung  dengan masyarakat  merupakan  ujung  tombak  keberhasilan  pembangunan  kota,  di  era  otonomi  daerah seperti  sekarang  ini,  kelurahan  akan  terlibat  langsung  dalam  perencanaan,  pengendalian pembangunan  dan  pelayanan.  Dikatakan  sebagai  ujung  tombak,  karena  kelurahan  berhadapan langsung  dengan  masyarakat,  oleh  karena  itu  kelurahan  harus  mampu  menjadi  tempat  bagi masyarakat atau diteruskannya aspirasi dan keinginan kepada pihak yang berkompeten. (Somba, 2015)
Kelurahan merupakan bagian dari kecamatan dan saat ini memiliki kedudukan yang sama dengan desa.  Kelurahan mendapatkan tugas dari kecamatan atau tingkatan yang lebih tinggi lagi karena kewenangan yang di didapat kelurahan adalah dekonsentrasi. Antara kelurahan dan desa dapat melakukan kerjasama dengan diatur oleh pejabat tingkat atas yang bersangkutan.   Kerjasama  yang  diatur  oleh  pejabat  tingkat  atas  yang  bersangkutan  adalah kerjasama yang mengakibatkan beban bagi masyarakat desa dan kelurahan yang bersangkutan. Apabila  terjadi  perselisihan,  penyelesaiannya  juga  diatur  oleh  pejabat  tingkat  atas  yang bersangkutan. (Kansil, 2004)
Dengan  munculnya  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah (selanjutnya  disebut  UU  Pemda)  tepatnya  Pasal  209  ayat  2,  kelurahan  menjadi  bagian  dari
kecamatan yang berarti kedudukan kelurahan setara dengan desa.  Kelurahan dan desa tercakup dalam kecamatan.  Namun, kewenangan mereka berbeda karena desa diberi kesempatan untuk mengurus  pemerintahannya  sendiri  seperti  mengeluarkan  peraturan  desa  yang  akan  mengikat secara  internal.    Sedangkan  kewenangan  kelurahan  hanya  membantu  kecamatan  karena  tidak memiliki otonomnya, sehingga tidak heran apabila kewenangan desa lebih kuat.  Oleh sebab itu, muncul  kedua  peraturan  tersebut  (Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah)  yang  isinya memperbolehkan perpindahan status dari desa ke kelurahan.
Perubahan  status  desa  menjadi  kelurahan  merupakan  kebijakan  atau  upaya  pemerintah dalam  rangka  membentuk  kelurahan  baru  dengan  tujuan  tercapainya  efektivitas  dan  efisiensi pelayanan  kepada  masyarakat.  Desa  juga  diberikan  kewenangan  untuk  mengurus  keuangan desanya sendiri di mana distribusi keuangan dari pusat ke daerah (Abidin, 2015).Keuangan desa di  pegang  oleh  Kepala  Desa.Apabila  desa  berubah  status  menjadi  kelurahan  maka  bagaimana soal  keuangan  tersebut  sementara  kelurahan  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  daerahnya  termasuk  keuangan.Mengenai  keuangan  dapat  dilihat  dari  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  mengenai  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 yaitu tentang Pengelolaan Aset Desa.
Kemudian dalam Penjelasan Pasal 11 ayat 2 Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa apabila desa mengubah status menjadi kelurahan maka asset desa yang telah  dimiliki  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  kabupaten/kota.  Hal  tersebut mengacaubalaukan apabila dilihat dari segi keuangan. Melihat esensi dari pengaturan desa, salah satunya  bertujuan  untuk  mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan  partisipasi  masyarakat  desa  untuk pengembangan  potensi  dan  aset  desa  guna  kesejahteraan  bersama.Maka  dari  itu,  jelas  bahwa tujuan  pemerintah  dalam  keinginannya  untuk  mengubah  status  juga  perlu  memperhatikan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak hanya melihat kepentingan elite politik saja.Selain itu, lebih dalam lagi  diatur dalam Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 1  Tahun 2017 tentang Penataan Desa di mana Pasal 5 huruf b disebutkan bahwa tujuan penataan desa salah satunya adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Hal ini berarti di berbagai peraturan selalu ingin mengutamakan tentang pemenuhan dan peningkatan kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Meskipun mengenai tolak ukurnya sendiripun masih belum jelas soal kesejahteraan tersebut. Selain itu, dengan diperbolehkan perpindahan status dari desa menjadi kelurahan tersebut akan menghilangkan otonomi desa.
Oleh  sebab  itu,  artikel  ini  akan  membahas  mengenai    status  dari  desa  berubah  menjadi kelurahan  maka  tentu  aset  desa  menjadi  hilang  karena  menjadi  milik  pemerintah
kabupaten/kota.   Namun  dengan  berpindahnya  aset  tersebut,  bukan  berarti  pemerintah  desa maupun  pemerintah  pusat  lepas  tangan  melainkan  harus  bertujuan  untuk  pemenuhan  atau peningkatan  kepentingan  masyarakat  untuk  tujuan  kesejahteraan  masyarakat  bersama.(Basri, 2003)  Perlu  dikaji  lebih  dalam  mengenai  bagaimana  perubahan  pengelolaan  aset  desa  yang terjadi akibat perpindahan status tersebut agar dapat meningkatkan kemakmuran rakyat dalam Desa Kidul dan Kelurahan Bergas Lor.
Terdapat  beberapa    teori  terkait  dengan  artikel  ini  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang dalam menjalankan pemerintahan ada asas-asas seperti desentralisasi  (Pemberian kewenangan pemerintah  daerah  untuk  menyelenggarakan  pemerintahannya,  dilaksanakan  melalui  suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah), dekonsentrasi (Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah  tertentu,  dan/atau  kepada  gubernur  dan  bupati/wali  kota  sebagai  penanggung  jawab urusan pemerintahan umum), dan tugas pembantuan (tugas ikut melaksanakan urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasnya). Kemudian  urusan  pemerintahan  ada  absolut  sebagai  pelaksanaan  asas  dekonsentrasi  dan konkuren  sebagai  pelaksanaan  asas  desentralisasi  yang  menyebabkan  adanya  otonomi. Selanjutnya dijelaskan mengenai teori Pemerintahan Desa yang didalamnya dijelaskan mengenai sejarah, pengertian, serta desa dan otonomi desa. Teori tentang Kelurahan mengingat topik artikel ini  tentang  perubahan  status  dari  desa  menjadi  kelurahan.  Kemudian  ada  teori  tentang  akibat hukum  (sesuatu  yang  timbul  dari  adanya  peristiwa  hukum  sebagai  permulaan  dan  dalam peristiwa hukum tersebut tentu ada hubungan hukum yang dihasilkan antara subjek hukum dan objek hukum) dan kesejahteraan baik dari konsep maupun negara kesejahteraan karena semua teori di atas saling terkait.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  dapat  ditemukan  beberapa  masalah,  mengenai Bagaimana akibat hukum perubahan status Desa Bergas Lor menjadi Kelurahan Bergas Lor serta Apakah perubahan status dari desa menjadi kelurahan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terdapat beberapa penelitian sebelumnya dengan judul dan penulis sebagai berikut:
1. Haryanto Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Lambung  Mangkurat  dengan  judul  “Dampak  Perubahan  Status  Desa  menjadi Kelurahan  terhadap  Pelayanan    Publik  di  Kelurahan  Paringin  Kota  Kabupaten  Balangan”. Fokus  penelitian  pada  bagaimana  dampak  perubahan  status  desa  menjadi  kelurahan  di
Kabupaten Balangan serta bagaimana kondisi sosial budaya masyarakatnya setelah berubah status.  (Haryanto, 2012)
2. Ibnun  Aslamadin  dan  Retno  Saraswati  dengan  judul  “Alih  Status  Desa  menjadi  Kelurahan dalam  Aspek  Perwujudan  Good  Governence  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Slawi  Kabupaten Tegal)”. Fokus penelitian pada aspek hukum serta hambatan perlaihan status desa menjadi kelurahan terkait good governance.(Saraswati, Retno & Aslamadin, n.d.)
3. Nadiyah  dengan  judul  “Akibat  Hukum  Perubahan  Desa  menjadi  Kelurahan  atas  Tanah Bengkok  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa”.  Fokus penelitian pada akibat hukum perubahan desa menjadi kelurahan terhadap tanah bengkok dan konsep aturan hukum tentang tanah bengkok yang akan datang.(Nadiyah, 2016)
Artikel  ini  akan  mengkaji    perubahan  status  dari  Desa  Bergas  Lor  menjadi  Kleurahan Bergas  Lor  dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  sehingga  ketiga  penelitian  tersebut  di  atas meskipun membahas perubahan status desa menjadi kelurahan namun obyek nya berbeda seperti adanya  tanah  bengkok  lalu  terkait  permerintahan  yang  baik  serta  pelayanan  publik  di  mana penulis fokus kepada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda yaitu Tegal, Balangan, serta penulis sendiri berlokasi penelitian di Ungaran,Jawa Tengah.

## B. Metode Penelitian
Metode  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris adalah penelitian terhadap data primer  bidang  hukum.  (Amirudin,  2004)Data  primer  diperoleh  dari  observasi  dan  wawancara. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sehingga dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis.(Ashofa,  2001)  Metode  Deskriptif  yaitu  prosedur pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan  atau  melukiskan  keadaan  objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta  – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  sudah  terkumpul  ditarik  dengan  menggunakan  metode analisis empiris kualitatif.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Implikasi perubahan status Desa Bergas Lor menjadi Kelurahan Bergas Lor
a. Hasil Wawancara
Dalam  Kelurahan    Bergas  Lor  yang  telah  berubah  status  nya  dari  desa  menjadi kelurahan selama 20 tahun hingga tahun 2017 ini, aset desa yang dulunya digunakan untuk gaji perangkat desa, saat ini aset desa seperti tanah bengkok misalnya di lelang secara umum sehingga  tidak  hanya  dimiliki  oleh  perangkat  pemerintah  tetapi  warga  secara  umum  bisa memiliki  hak  untuk  memiliki  tanah  bengkok  tersebut.  Akibatnya,  kepemilikan  aset  desa yang  dalam  hal  ini  adalah  tanah  bengkok  tidak  menjadi  eksklusif  hanya  dimiliki  oleh perangkat  desa  tetapi  masyarakat  desa  juga  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  dapat mengelola,  perlu  diingat  bahwa  tanah  bengkok  tidak  bisa  dimiliki  tetapi  hanya  bisa disewakan  untuk  dapat  dikelola.  Dengan  begitu,  Bapak  Rinto  selaku  Kepala  Lurah mengatakan  bahwa  tanah  bengkok  yang  dimiliki  dalam  Kelurahan  Bergas  Kidul  tersebut mengalami  peningkatan  karena  semakin  terbuka  kesempatan  bagi  seluruh  warga  namun jumlah pastinya tidak dapat disebutkan.
Kemudian dengan berubah status tersebut, masyarakat lebih senang karena tidak ada biaya  administrasi  ,  statusnya  dianggap  sebagai  daerah  perkotaan  dan  dengan  begitu otomatis  akan  meningkatkan  harga  tanah,  serta  pelayanan  masyarakat  meningkat  karena kelurahan diwajibkan tidak untuk  mempersulit masyarakat  tetapi  ada kelemahannya  yaitu mengenai  dana  bantuan.    Sejak  keluar  peraturan  Tahun  2015  tentang  APBN  (Anggaran pendapatan  Belanja  Negara),  desa  mendapat  bantuan  1  Milyar  lebih  dalam  setahun sementara kelurahan hanya mendapatkan 60 juta rupiah dalam setahun kemudian perangkat desa  yang  telah  berubah  status  menjadi  kelurahan  maka  beberapa  perangkat  desa  masih diperbantukan  dan  biasanya  perubahan  status  tersebut  mendekati  masa  jabatan  perangkat yang akan habis masa jabatannya yang sisanya akan diberhentikan dengan hormat.  Melihat anggaran desa lebih besar dari kelurahan dan desa memiliki kewenangan untuk mengelola wilayahnya  sendiri  termasuk  program-program  yang  akan  dilaksanakan  tidak  perlu mengajukan  kepada  pemerintah  diatasnya,  Kelurahan  Bergas  Lor  sebenarnya  ingin mengubah kembali statusnya menjadi desa bahkan telah di musyawarahkan dengan sejumlah kepala keluarga dalam kelurahan tersebut namun Pemerintah Kabupaten/Kota menanggapi bahwa apabila kelurahan tersebut ingin melakukan pembangunan apapun maka hanya perlu mengajukan  keinginannya  yang  berarti  secara  halus  seperti  menolak  perubahan  kembali status nya menjadi desa.  Selain itu data menunjukkan pula bahwa Tahun 1997, orang yang mendapatkan  raskin  (beras  miskin)  adalah  88  Kepala  Keluarga  sedangkan  Tahun  2017
diketahui 97 Kepala Keluarga  yang berarti terjadi peningkatan orang  yang meminta beras miskin.  Hal ini terjadi disebabkan karena perubahan penduduk di mana penduduk banyak yang keluar masuk dalam Kelurahan Bergas Lor dan korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari suatu perusahaan.
b. Akibat Hukum Terhadap Perubahan Status dari Desa menjadi Kelurahan pada Desa Bergas Lor.
Terkait dengan aset desa yang berubah status desa menjadi kelurahan, seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa tersebut dialihkan menjadi aset kelurahan.(Sirajuddin, 2016) Pengalihan sarana dan prasarana tersebut berdasarkan hasil musyawarah masyarakat setempat yang selanjutnya dibuat berita acaranya. Sarana dan prasarana tersebut selanjutnya dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.  Hal tersebut dapat mempengaruhi hak masyarakat desa.  Maka dari  itu,  untuk  menjawab  rumusan  masalah  pertama  akan  dilihat  dari  3  segi  yaitu  segi otonomi, administrasi atau penyelengaraan pemerintahan, dan asetnya.

## 1) Dilihat dari Segi Otonomi
Otonomi  merupakan  kewenangan  untuk  mengurus  wilayahnya  sendiri.  Pasal  11 ayat (1) dalam UU Desa dikatakan bahwa Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan  prakarsa  Pemerintah  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.  Dari pasal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap otonomi serta urusan pemerintahan. Selain  itu,  adanya  prakarsa  Pemerintah  Desa  dan  BPD  menunjukkan  bahwa  desa memiliki  otonomi  sehingga  pejabatnya  bisa  melakukan  kewenangannya  tetapi  tidak lupa  pula  tetap  memperhatikan  pendapat  masyarakat  desa  apabila  hendak  melakukan perubahan status tersebut demi kepentingan masyarakat umum.
Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  luas  sehingga  tidak  mungkin  segala urusan dari tingkat pusat sampai ke daerah di urus oleh pusat.(Damanik, 2012)  Maka dari  itu,  Negara  Indonesia  mengakui  adanya  otonomi  daerah  di  mana  Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Dengan adanya Pasal 18 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Indonesia juga membuktikan adanya perhatian  pemerintah  terhadap  desa  yang  berarti  sejak  Indonesia  merdeka  pun  desa sudah dihargai lewat otonomi daerah yang pemerintah berikan.(Huda, 2013)
Memberikan status otonomi bagi desa di samping untuk menghormati hak asal-usul dalam  masyarakat  setempat  juga  sebenarnya  untuk  mempermudah  Pemerintah Kabupaten/Kota  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  karena  desa  dapat
menjadi  pemakrasa  utama  dalam  mengurus  daerahnya  sendiri,  padahal  secara kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota  jangkauan  wilayahnya  sudah  relatif  kecil dibanding  pemerintah  provinsi  tetapi  untuk  menyelaraskan  tujuan  otonomi  maka menurut penulis, status otonomi kepada desa tetap diperlukan. Apalagi  memang desa merupakan  dasar  berdirinya  Negara  Indonesia  sehingga  pemerintahan  tidak  boleh melupakan hal tersebut. Tanpa desa atau kumpulan desa maka Negara Indonesia tidak bisa berdiri.
Hal ini berbeda dengan kelurahan yang tidak memiliki kewenangan sendiri karena pembentukan kelurahan bukanlah sesuatu yang wajib di mana dalam UU Pemda tidak menyebutkan  bahwa  kelurahan  adalah  bagian  dari  perangkat  daerah.  Namun  apabila dilihat dari segi otonomi yang dimiliki oleh desa maka apabila berubah status menjadi kelurahan  maka  status  desa  tersebut  akan  hilang  sekaligus  otonominya  juga  hilang karena perbedaan asas antara desa dan kelurahan.  Desa menerapkan asas desentralisasi baik administratif maupun politik sementara kelurahan menerapkan asas dekonsentrasi. Maka dari itu, apabila melihat pengertian desentralisasi dan dekonsentrasi akan terlihat sekali  perbedaannya  di  mana  desentralisasi  berarti  mempunyai  hak  untuk  mengurus sendiri sementara dekonsentrasi berarti tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus wilayahnya  sendiri  sehingga  apa  yang  dilakukan  kelurahan  harus  bergsntung  pada tingkat  di  atasnya  yaitu  kecamatan.    Selain  itu,  dengan  tidak  ada  kewenangan  untuk mengatur wilayahnya sendiri maka kelurahan akan kesulitan untuk melakukan berbagai kegiatan  dalam  rangka  menyatukan  warga  dan  meningkatkan  pelayanan  maupun kesejahteraan masyarakat karena segala sesuatu yang kelurahan ingin lakukan harus atas dasar  persetujuan  dari  pimpinan  kabupaten/kota  yaitu  bupati/walikota  maupun  yang berada  di  tingkat  atasnya  lagi.    Sedangkan  desa  apabila  hendak  menyelenggarakan kegiatan  desa,  tidak  perlu  mendapatkan  persetujuan  siapapun  tetapi  mengadakan musyawarah  dengan  aparat  desa  yang  biasanya  didasari  oleh  permintaan  warga setempat juga seperti yang dilakukan oleh Desa Bergas Kidul.

## 2) Dilihat dari Segi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Desa  dapat  menjadi  arena  politik  paling  dekat  bagi  relasi  antara  masyarakat dengan pemegang kekuasaan  yaitu perangkat  Desa. Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting
pemerintah  Desa  adalah  memberi  pelayanan  administratif  (surat-menyurat)  kepada warga.( Naskah Akademik RUU Desa , n.d.)
Dalam  penelitian  ini,  lebih  difokuskan  kepada  urusan  pemerintahan  konkuren untuk  dapat  melaksanakan  otonomi  daerah.    Otonomi  daerah  dimiliki  oleh  provinsi sampai tingkat kecamatan saja serta desa, kelurahan tidak termasuk.(Koentjaraningrat, 1981)    Hal  tersebut  karena  urusan  pemerintahan  desa  dilaksanakan  berdasarkan  asas desentralisasi  sementara  kelurahan,  kedudukannya  setara  dengan  desa  dan  berada  di bawah kecamatan tetapi asas yang dianut kelurahan adalah dekonsentrasi yang dalam pelaksanaannya juga dimungkinkan untuk dilakukan tugas pembantuan dari tingkat di atasnya yaitu kecamatan.
Seperti  yang dilakukan Kelurahan Bergas Lor, Bapak Rinto mengatakan bahwa keuntungannya menjadi kelurahan adalah dianggap sebagai perkotaan sehingga harga jual tanah menjadi meningkat serta pengurusan administrasi tidak dipungut biaya namun kelurahan menjadi tidak ada pemasukan.  Kemudian dalam Pasal 372 UU No 23 tahun 2014 juga diakui Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota  dapat  menugaskan  sebagian  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangannya  kepada  Desa.  Pendanaan  untuk  melaksanakan  Urusan  Pemerintahan yang  ditugaskan  kepada  Desa  oleh  Pemerintah  Daerah  Kab/Kota  dibebankan  kepada APBD  Kab/Kota. Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  desa  memang  selalu  diberi kewenangan untuk melakukan urusan pemerintahan termasuk urusan pemerintahan dari pusat.
Melihat penjelasan di atas maka apabila desa berubah status menjadi kelurahan maka  dari  segi  kewenangan  untuk  melakukan  urusan  pemerintahan  juga  akan mengalami  gangguan  dan  butuh  waktu  untuk  penyesuaian  karena  struktur pemerintahannya berbeda, kewenangannya berbeda, dan lain-lain.  Terbukti pula dari Kelurahan  Bergas  Lor  sebagai  ilustrasi  bahwa  ada  penggantian  kepengurusan pemerintahan  di  mana  saat  menjadi  kelurahan  maka  status  pegawai  nya  menjadi Pegawai  Negeri  Sipil  dan  pemilihannya  ditunjuk  oleh  Pemerintahan  Kabupaten/Kota sementara pejabat desa dipilih oleh masyarakat desa lewat BPD.

## 3). Dilihat dari Segi Penggunaan Anggaran (Aset)
Mengingat  bahwa  aset  desa  merupakan  barang  milik  desa  yang  berasal  dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.  Maka aset desa tersebut perlu didata, dicatat, dan dilaporkan oleh pejabat yang bertugas untuk mengurus dan di koordinasikan dengan sekretaris desa. (Sedarmayanti, 2003) Maka dari itu, apabila perubahan status dari desa menjadi kelurahan diperbolehkan maka sudah tidak bisa mendapatkan dana desa serta APBDes  karena  akan  dikelola  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota.    Hal  tersebut  dapat mengurangi pemasukan kas desa sehingga bisa terjadi kesejahteraan masyarakat tidak meningkat  karena  aset  yang  sudah  dikelola  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota, masyarakat  desa  atau  yang  sudah  menjadi  masyarakat  kelurahan  menjadi  tidak mempunyai  hak  untuk  ikut  campur  tangan  dalam  mengurus  aset  tersebut.(Syafurdin, 2006)  Apalagi sudah tidak mendapatkan anggaran dan dana desa yang jumlahnya cukup besar semenjak muncul peraturan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2015.
Meskipun  dengan  berubahnya  status  tersebut,  barang-barang  milik  desa  bisa dilelang setelah berpindah status  tetapi  penulis beranggapan bahwa hal  tersebut  tidak efektif  karena  dalam  Permendagri  Nomor  4  Tahun  2007  pun  tentang  Pedoman Pengelolaan  Kekayaan  Desa  Pasal  15  dikatakan  bahwa  kepemilikan  tanah  desa  tidak bisa beralih kepemilikan kecuali demi kepentingan umum, itupun juga harus didasarkan pada  keputusan  kepala  desa  yang  disetujui  pula  oleh  BPD  dan  Bupati/Walikota  atau Gubernur secara tertulis.  Oleh karena itu, akan sulit sekali dalam mengelola aset desa khususnya tanah kas desa apabila berpindah status dari desa menjadi kelurahan karena akan mempengaruhi pengelolaan aset desa.
2. Pelaksanaan Perubahan Status Desa Bergas Lor menjadi Kelurahan Bergas Lor dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Dalam Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (selanjutnya disebut Permendagri Penataan Desa), ada syarat yang harus dipenuhi untuk Perubahan status Desa menjadi Kelurahan yaitu sebagai berikut:
luas  wilayah  tidak  berubah;  jumlah  penduduk  paling  sedikit  8.000  jiwa  atau  1.600 kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga  untuk  di  luar  wilayah  Jawa  dan  Bali;  sarana  dan  prasarana  pemerintahan  bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan; potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan  produksi,  serta  keanekaragaman  mata  pencaharian;  kondisi  sosial  budaya  masyarakat berupa  keanekaragaman  status  penduduk  dan  perubahan  dari  masyarakat  agraris  ke
masyarakat  industri  dan  jasa;  meningkatnya  kuantitas  dan  kualitas  pelayanan;  akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik; kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan batas usia Desa minimal 5 tahun sejak pembentukan.
Berdasarkan syarat-syarat dalam pasal tersebut dapat dikatakan sebagai tolak ukur untuk mengukur  kesejahteraan  suatu  masyarakat  dalam  wilayah  tertentu.  Perubahan  status  ini memenuhi  perihal  di  atas  sehingga  bila  suatu  desa  dapat  menjadi  kelurahan  bila  telah bercirikan  perkotaan.  Dengan  bercirikan  perkotaan  seyogyanya  perubahan  tersebut mendorong  tercapainya  kesejahteraan  masyarakat  setempat.    Maksud  dari  bercirikan perkotaan adalah wilayah administratif desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam  hal  kepadatan  penduduk,  persentase  rumah  tangga  pertanian,  dan  sejumlah  fasilitas perkotaan, sarana Pendidikan formal, sarana Kesehatan dan lain sebagainya.(Sari, Mekar., & Safitri, Diah., 2014)
Seperti  yang dilakukan oleh Kelurahan Bergas Lor yang melakukan perubahan status tersebut dikarenakan mata pencaharaiannya sudah tidak agraris saja tetapi sudah banyak yang bekerja sebagai buruh di pabrik juga.  Selain itu, dengan harga tanah yang cenderung tinggi setelah  berubah  status  maka  dianggap  bahwa  kelurahan  tersebut  sebagai  daerah  perkotaan. Mengenai kualitas pelayanan juga meningkat karena pengurusan administrasi tidak dikenakan biaya  lagi  seperti  sebelum  berubah  status  menjadi  kelurahan.    Pemungutan  biaya  untuk kepengurusan administrasi sebenarnya berguna untuk pemasukan kas desa.  Oleh sebab itu, apabila  sudah  berubah  statusnya  maka  tidak  ada  pemungutan  biaya  kembali  sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dan bebas untuk berulang kali kembali ke kelurahan untuk mengurus  sesuatu.    Kemudian  selain  dipenuhi  syarat  tersebut,  Kelurahan  Bergas  Lor  telah mengalami peningkatan baik dari segi sarana prasarana, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan apabila dibandingkan pada saat menjadi desa karena telah menjadi kelurahan selama 20 tahun ini  sehingga  sudah  banyak  mengalami  perkembangan.  Jadi,  melihat  hal  tersebut  dapat dikatakan bahwa kesejahteraan Kelurahan Bergs Lor meningkat.
Oleh sebab itu, meskipun dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan memiliki akibat hukum  dari segi  aset,  urusan pemerintahan, dan penyelenggaraan tetapi berdasarkan data  yang  ada  bahwa  Kelurahan  Bergas  Lor  memenuhi  persyaratan  sebagai  indikator kesejahteraan sehingga dapat dikatakan bahwa dengan berubahnya status dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Mengingat  bahwa  kehendak  Pembuat  Undang  –Undang    adalah demi kepentingan kesejahteraan rakyat sehingga perubahan status harus dapat meningkatkan
kesejahteraan.    Peningkatan  kesejahteraan  tersebut  juga  tergantung  kerjasama  dari  pejabat atau pemerintahan serta keaktifan masyarakat.

## D. Simpulan
Akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan status desa menjadi kelurahan ada 3 akibat yaitu dari segi otonomi (otonomi asli desa menjadi hilang), penyelenggaraan urusan pemerintahan (aparat  dan  jabatan  menjadi  berganti  maupun  bertambah  serta  berkurang),  dan  penggunaan anggaran (anggaran antara desa dan kelurahan berbeda serta dalam kelurahan tidak dikenal dana desa).
Perubahan  status  desa  menjadi  kelurahan  tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.    Melihat  data  Desa  Bergas  Kidul  dan  Kelurahan  Bergas  Lor  dapat dikatakan  bahwa  indikator  kesejahteraan  mengenai  sarana  prasarana  tidak  dipenuhi  oleh Kelurahan  Bergas  Lor  karena  sarana  prasarana  seperti  kantor  kelurahan  dan  jalan  rusak  yang berarti ada aparat yang tidak melaksanakan pemanfaatan sarana prasarana dengan baik.  Kemudian indikator kesejahteraan mengenai mata pencaharian yang beragam dipenuhi Kelurahan Bergas Lor karena  mata  pencahariannya  sudah  beragam  seperti  adanya  karyawan  swasta/BUMN/BUMD, guru, dokter, dan lain sebagainya. Selain itu, adanya peningkatan dalam kualitas pelayanan karena pengurusan  administratif  tidak  dipungut  biaya  yang  berarti  memenuhi  indikator  kesejahteraan mengenai  adanya  peningkatan  pelayanan  masyarakat.  Transportasi  dan  komunikasi  juga  baik karena  ada  angkutan  umum,  becak,  serta  ojek  sehingga  memenuhi  indicator  kesejahteraan mengenai  transportasi  dan  komunikasi  yang  meningkat.  Terakhir  adalah  dengan  berubah  status menjadi  kelurahan  maka  otomatis  akan  dianggap  sebagai  wilayah  perkotaan.  Dari  6  indikator tersebut hanya 1 yang tidak dipenuhi oleh Kelurahan Bergas Lor sehingga tetap dapat dikatakan bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Amirudin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ashofa. (2001). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Basri. (2003). Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi . Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.
Damanik. (2012). Otonomi Daerah, Etonasionalisme, dan masa Depan Indonesia . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Huda, N. M. (2013). Hukum Tata Negara . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kansil, C. (2004). Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah . Jakarta: Sinar Grafika.
Koentjaraningrat. (1981). Metode-Metode Penelitian Masyarakat . Jakarta: Gramedia.
Nadiyah. (2016). Akibat Hukum Perubahan Desa menjadi Kelurahan atas Tanah Bengkok setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .
Naskah Akademik RUU Desa . (n.d.).
Saraswati, Retno & Aslamadin, I. (n.d.). Implementasi Alih Status Desa menjadi Kelurahan dalam Aspek Perwujudan Good Governance (Studi Kasus di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal) . Sedarmayanti. (2003). Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah . Bandung: Mandar Maju. Sirajuddin. (2016). Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah . Malang: Setara Press.
Syafurdin,  A.  (2006). Kapita  Selekta  Hakikat  Otonomi  dan  Desentralisasi  Dalam  Pembangunan Daerah . Yogyakarta: Citra Media

## Artikel Jurnal:
Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. Jurnal  Ekonomi  &  Kebijakan  Publik ,  Vol.6,(1),  pp.  61–76. Retrieved  from http: //doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156.
Aziz,  N.  L.  L.  (2016).  Otonomi  Desa  dan  Efektivitas  Dana  Desa. Jurnal  Penelitian  Politik ,
Vo.13(No.2), pp. 193–211. Retrieved from http:
https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art12.
Haryanto. (2012). Dampak Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan terhadap Pelayanan Publik di Kelurahan Paringin  Kota Kabupaten  Balangan. Ilmu Politik Dan Pemerintahan  Lokal , Vol.1, (No.1).
Sari, Mekar., & Safitri, Diah., & S. (2014). Klasifikasi Wilayah Desa-Perdesaan dan Desa-Perkotaan Wilayah  Kabupaten  Semarang  dengan  Support  Vector  Machine  (SVM), Gaussian , Vol.3,(No.4), pp.752. Retrieved from file:///C:/Users/ASUS/Downloads/8086-15464-1-SM.pdf
Somba, S. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Lurah di Kelurahan Aertembaga Kota Bitung. Politico , 2 , 2. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/8641.

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  241  Tahun  2014  pasal  1  tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  28  Tahun  2006  tentang  Pembentukan,  Penghapusan,
Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.