Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PENGANIAYAAN DALAM MENERAPKAN RESTORATIF JUSTICE
M. Yusuf DM 1 , Roy Ando Sirait 2 , Reski 3 , Henny Susylawaty Ginting 4 , Rezky Imelda 5 1,2,3,4,5 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia yusufdm@gmail.com, royando@gmail.com, reski@gmail.com, hennysg@gmail.com, rezkyimeldaa@gmail.com
Naskah diterima: 5 November 2023; revisi: 3 Desember 2023; disetujui: 30 Desember 2023

## Abstract
The  National  Police  Regulations  of  the  Republic  of  Indonesia  or  what  are  often  called  the National Police Regulations concerning the Handling of Criminal Acts based on Restorative Justice  is  a  step  by  the  National  Police  in  realizing  the  resolution  of  criminal  acts  by prioritizing  Restorative  Justice  which  emphasizes  restoration  to  its  original  state  and balancing the protection and interests of victims and perpetrators. Criminal acts that are not oriented towards punishment are a legal necessity in society. The National Police Regulation on Handling Crimes based on Restorative Justice is a new concept in criminal law enforcement that accommodates the norms and values that apply in society as a solution while providing legal certainty, especially for the benefit and sense of justice of the community, in order to respond to the development of the legal needs of society that fulfills the sense of justice of all parties. , which is a form of Polri's authority in accordance with Article 16 and Article 18 of Law No. 02 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. The method used is normative legal research. Based on the research results, it is known that the Republic of Indonesia Police Regulation (Perpol) no. 8 of 2021 concerning law enforcement for acts of abuse applies a restorative justice approach, which can be understood from a legal sociology perspective  as  an  effort  to  restore  social  relations  and  resolve  conflicts  fairly.  Restorative justice  emphasizes  the  rehabilitation  of  perpetrators  and  restoring  relationships  between perpetrators and victims, creating social balance and reducing stigmatization. This approach reflects a paradigm shift from punitive sanctions to social improvement, which is expected to make a positive contribution to the social dynamics of society
Keywords: Criminal Acts of Persecution, Restorative Justice, Sociology of Law
* Alamat korespondensi: Universitas Lancang Kuning E-mail: yusufdm@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Pada  tanggal  19  Agustus  2021,  Kapolri  Jenderal  Polisi  Drs.  Listyo  Sigit  Prabowo,  M.Si. menandatangani  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  08  Tahun  2021  tentang Penanganan  Tindak  Pidana  berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  tercatat  dalam  Berita  Negara  Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan  penyelesaian  tindak  pidana  dengan  mengedepankan  Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat  sebagai  solusi  sekaligus  memberikan  kepastian  hukum  terutama  kemanfaatan  dan  rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhui rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Menurut Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 bahwa Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat,  atau  pemangku  kepentingan  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  melalui  perdamaian  dengan  menekankan  pemilihan  kembali  pada  keadaan semula.
Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyatan umum dan khusus.  Persyaratan  umum  berlaku  pada  kegiatan  Penyelenggaraan  fungsi  Reserse  Kriminal, penyelidikan,  atau  penyidikan,  sedangkan  persyaratan  khusus  hanya  berlaku  untuk  tindak  pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:
1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak radikalisme dan sparatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. bukan  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara,  tindak  pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
Sedangkan pesyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:
1. Perdamaian  dari  dua  belah  pihak  yang  dibuktikan  dengan  kesepakatan  perdamaian  dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika;
2. Pemenuhan  hak-hak  korban  dan  tanggung  jawab  pelaku,  berupa  pengembalian  barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti  kerusakan  yang  ditimbulkan  akibat  tindak  pidana.  Dibuktikan  dengan  surat pernyataan  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  ditandatangani  oleh  pihak  korban  (kecuali untuk tindak pidana narkotika)
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif , Pasal 6 (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
a. Mengembalikan barang;
b. Mengganti kerugian;
c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana
Tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 Kitab undang-undang hukum pidana, maka ketika seseorang terbukti memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan 355 Kitab undang-undang hukum pidana maka dapat dilakukan proses penegakan hukum pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Hambatan  dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif  Justice Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  08  Tahun  2021  adalah adanya uang damai dari korban, sehingga apabila tidak dipenuhi korban tidak mau berdamai, sedangkan upayanya adalah perlunya hati nurani korban dan tidak meminta uang damai.
Permasalahan diatas dilatarbelakangi oleh fokus suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas  suatu  penyelesaian  perkara  pidana.  Pandangan  terhadap  arti  dari  suatu  tindak  pidana  dan pemidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini adalah “ is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty ” (pelanggaran negara didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah) sehingga bersifat kaku tidak memberikan kebebasan pada korban dan terdakwa dalam menyelesaikan perkaranya, namun yang terjadi adalah masih banyak korban yang meminta uang damai kepada pelaku sehingga pelaku yang dalam hal ini tidak mempunyai apa-apa tidak bisa memenuhinya, sehingga  menimbulkan  permasalahan  keadilan Restoratif Justice tidak  dapat  diberikan,  dan permasalahan tersebut masuk ke Pengadilan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  bersifat  normatif,  yaitu  penelitian  yang  berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Penegakan Hukum Tindak Penganiayaan Dalam Menerapkan Restoratif Justice Menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Dari Perspektif  Sosiologi  Hukum.  Peter  Mahmud  Marzuki  merumuskan  penelitian  hukum  sebagai  suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan displin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.
Selanjutnya  dijelaskan  pula  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan penelitian adalah
a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( Statute Approach ) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian
b. Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti
b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer
c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan- bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti.
Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara  deskriptif  kualitatif.  Penarikan  kesimpulan  menggunakan  logika  berpikir  deduktif,  yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan  hukum  berupa  nilai-nilai,  asas-asas,  konsep-konsep,  dan  norma-norma  hukum  yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna pernyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penegakan Hukum Tindak Penganiayaan Dalam Menerapkan Restoratif Justice Menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Dari Perspektif Sosiologi Hukum
Sosiologi  hukum  pada  hakikatnya  lahir  dari  hasil  -hasil  pemikiran  para  ahli  baik  di  bidang filsapat hukum, ilmu dan maupun sosiologi. Salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebat  atau  latar  belakang  tombulnya  ketimpangan  antara  tata  tertip  masyrakat  yang  di  cita-citakan dengan keadaan masyrakat yang ada dalam kenyataan adapun pengrtian sossiologi hukum menurut para ahli:
1. Soerjono Soerkanto
Sosiologi  hukum  adalah  suatu  cabang  ilmu  pengetahuan  yang  secara  analitis  dan  empiris menganalisa atau mempelari hubungan timbaql balik antara hukum dengan gejala-gejala lain.
2. Satjipto Raharjo
Sosiologi  hukum  adalah  pengatuhuan  hukum  terhadap  pola  prilaku  mayrakat  dalam  kontek sosial.
Dengan  memepelajari  sosiologi  hukum  kita  dapat  mengetahui  bahwa  tujuan  hukum  adalah untuk  memeberikan  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan  kapega  masyarakat  serta  dalam kehidupan bermasyarakat. Struktur sosial dapat di defenisikan seabagai tatanan sosial dalam kehidupan bermasyrakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan debgab batas-batas  perangkat  unsur-unsur  sosial  yang  menunjuk  pada  suatu  keteraturan  perilakau,  sehingga dapat memeberikan bentuk sebagai suatu masyarakat.
Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat  sebagai  solusi  sekaligus  memberikan  kepastian  hukum  terutama  kemanfaatan  dan  rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhui rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Restorative Justice merupakan pendekatan yang mengutamakan kepentingan dari semua pihak, untuk itu dalam menerapkan Restorative Justice harus memenuhi beberapa syarat, baik itu syarat dari diri pelaku, maupun dari luar diri pelaku.
1. Syarat dari diri pelaku
a. Usia anak
b. Ancaman hukumannya (maksimal 7 tahun)
c. Pelaku mengakui kesalahan dan meyelesaikan perbuatannya
d. Sifat dan jumlah pelanggaran yang pernah dilakukan sebelumnya
2. Syarat dari luar diri pelaku
a. Dampak perbuatan terhadap korban Korban akan menginginkan respon yang berbeda-beda pada keadaan yang hampir sama karena setiap kejahatan memberikan dampak yang berbeda-beda dan situasi yang unik bagi korban. Kalau kejahatan berdampak serius pada korban, misalnya luka berat dan korban  tidak  dapat  memaafkan  pelaku,  meskipun  pelaku/anak  tidak  bermaksud demikian, maka keadilan restoratif mungkin tidak dapat menjadi pilihan.
b. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk menyelesaikan perkara diluar sistem peradilan yang berlaku.
Permintaan  untuk  melakukan Restorative  Justice harus  ada  persetujuan  dari  pihak korban,  bahwa  korban  bersedia  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  di  luar  jalur peradilan. Persetujuan korban untuk menyelesaikan di luar jalur peradilan merupakan salah satu bentuk permintaan pertanggung jawaban secara langsung mengarah terhadap korban,  bukan  terhadap  negara.  Apabila  dilihat  sistem  peradilan  di  Indonesia, Indonesia  menganut  pemidanaan  Retributive  atau  pembalasan,  jadi  pelaku  harus bertanggung jawab langsung terhadap negara bukan terhadap korban, sehingga ganti kerugian baik materiil maupun immateril terhadap korban tidak maksimal.
c. Persetujuan dari kepolisian atau kejaksaan sebagai institusi yang memiliki diskresioner
Kepolisian  atau  kejaksaan  maupun  pengadilan  merupakan  penegak  hukum  yang berwewenang di dalam menyelesiakan perkara yang terjadi, maka dari itu persetujuan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dari  kepolisian  dan  kejaksaan  merupakan  faktor  penting  dapat  terlaksananya Restorative Justice . Kepolisian dan kejaksaan dan pengadilan merupakan mediator atau fasilitator didalam pendekatan Restorative Justice , dan di setiap tingkatan hukum baik itu dari penyelidikan penuntutan sampai dengan persidangan, Setiap aparat penegak hukum  baik  kepolisian  maupun  kejaksaan  wajib  menawarkan Restorative  Justice terhadap para pihak yang berperkara. Dengan adanya Undang-Undang 11 Tahun 2012 setiap  penegak  hukum  wajib  menawarkan  pendekatan Restorative  Justice terhadap para pihak yang bersengketa.
d. Dukungan masyarakat setempat untuk melaksanakan penyelesaiaan diluar sistem peradialan
Masyarakat  merupakan  salah  satu  yang  merasakan  akibat  dari  pelanggaran  yang terjadi,  dengan  adanya  pelanggaran  maka  terjadi  kerusakan  di  dalam  kehidupan bermasyarakat. Sehingga harus ada pemulihan kembali agar kehidupan bermasyarakat menjadi  normal.  Maka  dari  itu  masyarakat  memiliki  andil  yang  sangat  besar  agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan melalui Restorative Justice . Dukungan dari  masyarakat  agar  pemasalahan  diselesaikan  di  luar  peradilan  atau  dengan  cara musyawarah  merupakan  bentuk  penerimaan  kembali  pelaku  pelanggaran  ke  dalam lingkungan  masyarakat,  dengan  memberikan  hukuman-hukuman  berdasarkan kesepakatan antara para pihak.
Jika  melihat  penyelesaian  hukum Restorative  Justice menurut  Peraturan  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif  bahwa Persyaratan  umum,  penanganan  tindak  pidana  berdasarkan  keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:
1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak radikalisme dan sparatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
Sedangkan pesyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:
1. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika;
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6 (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
a. mengembalikan barang;
b. mengganti kerugian;
c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana
Menurut  Pasal  1  huruf  3  Peraturan  Polisi  Nomor  8  Tahun  2021  bahwa  Keadilan Restoratif adalah  Penyelesaian  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku,  keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari  penyelesaian  yang  adil  melalui  perdamaian  dengan  menekankan  pemilihan  kembali  pada keadaan semula.
Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyatan umum dan  khusus.  Persyaratan  umum  berlaku  pada  kegiatan  Penyelenggaraan  fungsi  Reserse  Kriminal, penyelidikan,  atau  penyidikan,  sedangkan  persyaratan  khusus  hanya  berlaku  untuk  tindak  pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Penghantian  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  dilakukan  dengan  mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak  lain  yang  terkait  dengan  dilengkapi  surat  persyaratan  perdamian  dan  bukti  telah  dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda,  sedangkan  untuk  tingkat  Polres  dan  Polsek  ditujukan  kepada  Kapolres.  Berdasarkan  surat permohonan  pengentian  penyelidikan  dan  penyidikan,  penyidik  dalam  kegiatan  penyelidikan  akan melakukan  penelitian  kelengkapan  dokumen,  klarifikasi  kepada  para  pihak  yang  dituangkan  dalam berita  acara,  melaksanakan  gelar  khusus,  dan  apabila  hasil  terpenuhi  maka  akan  diterbitkan  surat perintah  penghentian  penyelidikan  (SPP-Lidik)  dan  surat  ketetapan  penghantian  penyelidikan (SK.Lidik)  dengan  alasan  demi  hukum.  Sedangkan  penyidik  dalam  kegiatan  penyidikan  setelah menerima  surat  permohonan  penghentian  penyidikan  akan  melakukan  pemeriksaan  tambahan  yang dituangkan  dalam  berita  acara,  klarifikasi  terhadap  para  pihak  yang  dituangkan  dalam  berita  acara, melaksanakan  gelar  khusus,  dan  apabila  hasil  terpenuhi  maka  akan  diterbitkan  surat  perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghantian penyidikan (SK.Sidik) dengan alasan demi  hukum  berdasarkan  keadilan restoratif ,  mengirim  surat  pemberitahuan  penghentian  dengan melampirkan surat ketetapan pengentian penyidikan kepada Jaksa penuntut umum.
Prinsip restorative justice atau keadilan restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga  penegak  hukum  di  Indonesia.  Menurut  Kevin  I.  Minor  dan  J.T.  Morrison  dalam  buku  " A Theoritical Study and Critique of Restorative justice , in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative justice : International  Perspectives ", restorative  justice adalah  suatu  tanggapan  kepada  pelaku kejahatan  untuk  memulihkan  kerugian  dan  memudahkan  perdamaian  antara  para  pihak.  Keadilan restoratif  adalah  suatu  metode  yang  secara  filosofinya  dirancang  untuk  menjadi  suatu  resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan  dari  konflik  tersebut.  Sedangkan  menurut  laman  resmi  Mahkamah  Agung,  prinsip restorative justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan/merekayasa dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “ law as a tool of social engineering ” yang merupakan inti pemikiran  dari  aliran pragmatic  legal  realism itu,  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  kemudian dikembangkan  di  Indonesia.  Menurut  pendapat  Mochtar  Kusumaatmadja,  konsepsi  hukum  sebagai sarana  pembaharuan  masyarakat  Indonesia  lebih  luas  jangkauan  dan  ruang  lingkupnya  daripada  di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam  proses  pembaharuan  hukum  di  Indonesia  (walau  yurisprudensi  memegang  peranan  pula)  dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indonesia.
Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “ tool ” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop dan policy-oriented dari Laswell dan Mc Dougal. Hukum yang digunakan sebagai  sarana pembaharuan  itu  dapat  berupa  undang-undang  atau  yurisprudensi  atau  kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang- undangan,  yurisprudensi  juga  berperan  namun  tidak  seberapa.  Agar  supaya  dalam  pelaksanaan perundang-undangan  yang  bertujuan  untuk  pembaharuan  itu  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya, hendaknya  perundang-undangan  yang  dibentuk  itu  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  inti  pemikiran aliran sociological Jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam  masyarakat.  Sebab  jika  ternyata  tidak,  akibatnya  ketentuan  tersebut  akan  tidak  dapat dilaksanakan  dan  akan  mendapat  tantangan-tantangan.  Beberapa  contoh  perundang-undangan  yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya.
Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Gunnar  Myrdal  sebagai softdevelopment yaitu  dimana  hukum-hukum  tertentu  yang  dibentuk  dan diterapkan  ternyata  tidak  efektif.  Gejala-gejala  semacam  itu  akan  timbul,  apabila  ada  faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang  harus  diidentifikasikan,  karena  suatu  kelemahan  yang  terjadi  kalau  hanya  tujuan-tujuan  yang dirumuskan  tanpa  mempertimbangkan  sarana-sarana  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tersebut.  kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak hanya  berhenti  pada  pemilihan  hukum  sebagai  sarana  saja  tetapi  pengetahuan  yang  mantap  tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana  untuk  mengubah  ataupun  mengatur  perilaku  warga  masyarakat.  Sebab  sarana  yang  ada, membatasi  pencapaian  tujuan,  sedangkan  tujuan  menentukan  sarana-sarana  mana  yang  tepat  untuk dipergunakan.
Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah  dilakukan  secara  sadar  oleh  masyarakatnya.  Di  sini  hukum  tidak  hanya  dipakai  untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk  mengarahkannya  kepada  tujuan-tujuan  yang  dikendaki,  menghapuskan  kebiasaan  yang dipandangnya  tidak  sesuai  lagi,  menciptakan  pola-pola  kelakuan  baru  dan  sebagainya.  Inilah  yang disebut  sebagai  pandangan  modern  tentang  hukum  itu  yang  menjurus  kepada  penggunaan  hukum sebagai instrumen yaitu law as a tool social engineering .
Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (Law as a tool of social engineering  and  social  controle) yang  bertujuan  menciptakan harmoni  dan  keserasian  agar  secara optimal  dapat  memenuhi  kebutuhan  dan  kepentingan  manusia  dalam  masyarakat.  Keadilan  adalah lambang  usaha  penyerasian  yang  harmonis  dan  tidak  memihak  dalam  mengupayakan  kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara.
Peraturan  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Perpol)  No.  8  Tahun  2021  mengenai  penegakan hukum  tindak  penganiayaan  menerapkan  pendekatan  restoratif  justice,  yang  dapat  dipahami  dari perspektif sosiologi hukum sebagai upaya untuk memulihkan hubungan sosial dan mengatasi konflik secara berkeadilan. Restoratif justice menekankan rehabilitasi pelaku dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, menciptakan keseimbangan sosial, serta mengurangi stigmatisasi. Pendekatan ini mencerminkan  perubahan  paradigma  dari  sanksi  punitif  ke  perbaikan  sosial,  yang  diharapkan  dapat memberikan kontribusi positif terhadap dinamika sosial masyarakat Prinsip keadilan restoratif atau restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog  dan  mediasi.  Dialog  dan  mediasi  dalam  keadilan  restoratif  melibatkan  beberapa  pihak  di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari restorative justice adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan restoratif adalah penegakan  hukum  yang  selalu  mengedepankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

## IV. KESIMPULAN
Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021 mengenai penegakan hukum tindak  penganiayaan  menerapkan  pendekatan  restoratif  justice,  yang  dapat  dipahami  dari  perspektif sosiologi  hukum  sebagai  upaya  untuk  memulihkan  hubungan  sosial  dan  mengatasi  konflik  secara berkeadilan. Restoratif justice menekankan rehabilitasi pelaku dan pemulihan hubungan antara pelaku dan  korban,  menciptakan  keseimbangan  sosial,  serta  mengurangi  stigmatisasi.  Pendekatan  ini mencerminkan  perubahan  paradigma  dari  sanksi  punitif  ke  perbaikan  sosial,  yang  diharapkan  dapat memberikan kontribusi positif terhadap dinamika sosial masyarakat.

## REFERENSI
Artidjo Al kostar, Restorative Justice , Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 262 September 2007, (Jakarta: IKAHI, 2007)
DS. Dewi, Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia , (Depok, Indie
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Publishing,  2011),  hlm.  34-38.,  Sebagaimana  Dikutip  Oleh  Laras  Astuti, Penyelesaian  Tindak Pidana  Pencurian  Oleh  Anak  Melalui  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice) , Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang  :Bayumedia, 2001)
Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)
Mochtar Kusumaatmadja. Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan . (Bandung: Binacipta, 2006) Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008) Shidarta , Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan,( Jakarta: CV Utomo, 2006) Soekanto Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) Soekanto, Sarjono, 1998, Pokok-Pokok Sosisologi Hukum : PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia