## PEMBAHARUAN HUKUM PP NO 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN HALAL
PUNIRA 1 , ELFRIDA RATWATI GULTOM 2
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti upie_kilwalaga@yahoo.co.id 1 , elfrida.r@trisakti.ac.id 2
Abstract: The  implementation  of  the  halal  assurance  sector  is  the  process  of  regulating, supervising, and certifying products and services that meet halal standards. This abstract will explain  the  importance  of  implementing  the  halal  assurance  sector,  including  the  role  of certification bodies, the certification process, the challenges faced, and the benefits provided. The  implementation  of  the  halal  guarantee  package  is  very  important  in  ensuring  that  the products  and  services  consumed  by  Muslims  are  in  accordance  with  the  principles  of  the Islamic religion. This research aims to be able to find out what is related to the regulation of PP  No.  39  of  2021  Concerning  the  Implementation  of  Halal  Guarantees.  This  research  uses normative qualitative research, namely the type of research that will be used, namely the study of literature by collecting reading sources and information that is relevant and related to the problem. The theory used is the theory of the legal system and legal certainty. The conclusion from this study is that there are rules regarding the offer of halal guarantee packages and the importance of providing halal guarantee packages.
Keywords: Arrangement, Administration, Halal
Abstrak: Penyelenggaraan  bidang  jaminan  halal  adalah  proses  pengaturan,  pengawasan,  dan sertifikasi  terhadap  produk  dan  layanan  yang  memenuhi  standar  halal.  Abstrak  ini  akan menjelaskan  pentingnya  penyelenggaraan  bidang  jaminan  halal,  termasuk  peran  lembaga sertifikasi,  proses  sertifikasi,  tantangan  yang  dihadapi,  dan  manfaat  yang  diberikan. Penyelenggaraan  bidang  jaminan  halal  sangat  penting  dalam  memastikan  bahwa  produk  dan layanan  yang  dikonsumsi  oleh  umat  Muslim  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  agama  Islam. Adapun  penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  dapat  mengetahui  terkait  pengaturan  PP  No  39 Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Jaminan  Halal.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitikan  normative  kualitatif  dadn  jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  yakni  studi kepustakaan  dengan  cara  mengumpulkan  sumber  bacaan  dan  informasi  yang  relevan  dan berkaitan  dengan  permasalahan  ini.Teori  yang  digunakan  menggunakan  teori  sistem  hukum dan  kepastian  huku,  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  yakni  adanya  aturan  mengenai penyelenggaraan  bidang  jaminan  halal  serta  berkenaan  dengan  faktor  pentingnya penyelenggaraan bidang jaminan halal.
Kata Kunci: Pengaturan, Penyelenggaraan, Halal

## A. Pendahuluan
Jaminan  produk  halal  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  agama  Islam,  yang  menetapkan bahwa  konsumsi  makanan,  minuman,  obat-obatan,  kosmetik,  dan  barang  konsumsi  lainnya harus  sesuai  dengan  ketentuan  kehalalan.  Bagi  umat  Muslim,  penting  untuk  mengonsumsi produk  yang  diperoleh  dan  diproses  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Pertumbuhan  jumlah konsumen  Muslim  di    seluruh  dunia  telah  meningkatkan  permintaan  akan  produk  halal. Konsumen  Muslim  semakin  sadar  akan  pentingnya  memilih  dan  mengonsumsi  produk  yang sesuai  dengan  prinsip-prinsip  halal.  Oleh  karena  itu,  jaminan  produk  halal  memberikan keyakinan  dan  kepercayaan  kepada  konsumen  Muslim  bahwa  produk  yang  mereka  konsumsi telah memenuhi standar kehalalan. Dalam era globalisasi dan perdagangan internasional yang semakin  meningkat,  ada  kebutuhan  untuk  memastikan  bahwa  produk  yang  diimpor  dan diekspor  memenuhi  persyaratan  kehalalan  yang  berlaku  di  negara-negara  tujuan.  Jaminan produk  halal  menjadi  penting  dalam  menjaga  kualitas  dan  kehalalan  produk  yang dipertukarkan antar negara. Jaminan produk halal juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan konsumen  Muslim  dari  produk  yang  tidak  halal  atau  mungkin  mengandung  bahan-bahan
haram.  Melalui  proses  sertifikasi  dan  pengawasan  yang  ketat,  konsumen  dapat  memiliki keyakinan bahwa produk yang mereka beli sesuai dengan prinsip-prinsip halal.(Yakub, 2021)
Produk  halal  adalah  produk  yang  memenuhi  persyaratan  dan  standar  kehalalan  dalam agama  Islam.  Istilah  "halal"  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  secara  harfiah  berarti "diperbolehkan"  atau  "sesuai  dengan  syariat  Islam".  Produk  halal  diperuntukkan  bagi konsumen Muslim yang memiliki keyakinan agama dan nilai-nilai yang mengharuskan mereka mengonsumsi  makanan,  minuman,  dan  produk  lain  yang  memenuhi  persyaratan  kehalalan. Produk  halal  harus  mengikuti  ketentuan  penggunaan  bahan  tambahan  yang  halal.  Bahan tambahan  seperti  pewarna,  perasa,  pengawet,  dan  emulsifier  harus  berasal  dari  sumber  yang halal dan tidak mengandung bahan non-halal. Beberapa negara memiliki lembaga atau otoritas yang  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  sertifikasi  halal  pada  produk.  Sertifikasi  halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk telah memenuhi persyaratan  kehalalan yang  ditetapkan.  Produk  halal  memiliki  nilai  penting  bagi  konsumen  Muslim  yang menginginkan  kepastian  bahwa  apa  yang  mereka  konsumsi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip agama  Islam.  Selain  itu,  produk  halal  juga  memiliki  potensi  pasar  yang  besar  karena permintaan  yang  terus  meningkat  dari  konsumen  Muslim  di  seluruh  dunia.(Hamidah,  2022). Dalam  hal  Kepercayaan  Publik  dan  Integritas  Industri  produk  halal  membantu  membangun kepercayaan  publik  terhadap  industri  makanan  dan  minuman,  obat-obatan,  kosmetik,  dan barang  konsumsi  lainnya.  Dengan  adanya  sertifikasi  halal  dan  pelabelan  yang  jelas,  industri dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip kehalalan dan meningkatkan integritas mereka di mata konsumen.(Irham, 2022)
Penyelenggaraan  bidang  jaminan  halal  adalah  proses  pengaturan,  pengawasan,  dan sertifikasi  terhadap  produk  dan  layanan  yang  memenuhi  standar  halal.  Abstrak  ini  akan menjelaskan  pentingnya  penyelenggaraan  bidang  jaminan  halal,  termasuk  peran  lembaga sertifikasi,  proses  sertifikasi,  tantangan  yang  dihadapi,  dan  manfaat  yang  diberikan. Penyelenggaraan  bidang  jaminan  halal  sangat  penting  dalam  memastikan  bahwa  produk  dan layanan  yang  dikonsumsi  oleh  umat  Muslim  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  agama  Islam. Lembaga  sertifikasi,  seperti  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  di  Indonesia,  Jabatan  Kemajuan Islam  Malaysia  (JAKIM)  di  Malaysia,  dan  World  Halal  Council  (WHC)  sebagai  lembaga internasional, memainkan peran kunci dalam memberikan sertifikasi halal. Mereka melakukan pemeriksaan  dan  pengujian  produk  serta  mengawasi  proses  produksi  agar  sesuai  dengan standar halal yang telah ditetapkan.(Charity, 2017; Fatima et al., 2023; Saidpudin et al., 2015). Proses  sertifikasi  halal  melibatkan  pemeriksaan  bahan-bahan  yang  digunakan,  metode produksi,  pengolahan,  dan  kebersihan.  Produsen  atau  penyedia  layanan  harus  memenuhi persyaratan  khusus  dan  menjalani  audit  yang  ketat  untuk  memastikan  bahwa  produk  mereka benar-benar  halal.  Setelah  lulus  pemeriksaan,  produk  atau  layanan  tersebut  akan  diberikan label  atau  tanda  yang  menunjukkan  kehalalan  mereka.  Namun,  penyelenggaraan  bidang jaminan  halal  juga  dihadapkan  pada  tantangan.  Beberapa  tantangan  termasuk  kurangnya harmonisasi  standar  halal  di  berbagai  negara,  kurangnya  kepatuhan  dari  produsen,  dan maraknya  penyalahgunaan  label  halal.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  terus  meningkatkan kerjasama  antara  lembaga  sertifikasi,  pemerintah,  dan  produsen  untuk  memperkuat  sistem jaminan halal. Penyelenggaraan bidang jaminan halal memiliki manfaat yang signifikan. Bagi konsumen  Muslim,  sertifikasi  halal  memberikan  keyakinan  dan  kepastian  bahwa  produk  dan layanan  yang  mereka  konsumsi  sesuai  dengan  ajaran  agama  mereka.  Ini  membantu  menjaga kepercayaan  konsumen  dan  memberikan  mereka  pilihan  yang  lebih  luas  dalam  memenuhi kebutuhan  halal.  Di  sisi  lain,  bagi  produsen,  sertifikasi  halal  memungkinkan  mereka  untuk menjangkau  pasar  Muslim  yang  lebih  besar  dan  memperluas  bisnis  mereka  ke  negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan Secara keseluruhan, penyelenggaraan bidang jaminan halal  adalah  elemen  penting  dalam  memastikan  kehalalan  produk  dan  layanan  yang dikonsumsi  oleh  umat  Muslim.  Melalui  lembaga  sertifikasi,  proses  sertifikasi  yang  ketat, peningkatan  kerjasama,  dan  kepatuhan  produsen,  sistem  jaminan  halal  dapat  memberikan manfaat  yang  signifikan  bagi  konsumen  dan  produsen.  Dalam  konteks  ini,  pengembangan sistem jaminan produk halal, termasuk lembaga sertifikasi dan regulasi terkait, bertujuan untuk memenuhi  kebutuhan  dan  harapan  konsumen  Muslim  serta  memastikan  kepatuhan  terhadap
prinsip-prinsip  kehalalan  dalam  produksi  dan  distribusi  produk.  Adanya International Organization for Standardization (ISO) yang menjadi titik acuan dan standar kualitas, namun mengenai ke halalan di dalam islam tidak mengenai dengan sebutan tolerannsi. Jika ada suatu bahan  yang  diragukan  ke  halalannya  perlu  dilakukan  sertifikasi  halal  agar  memberikan kepastian  terhadap  produk  tersebut.  Adanya  sebuah  kesadaran  untuk  memproses  dan menyertakan  sertifikasi  halal  pada  produsen  dengan  focus  makanan,  obat-obatan,  dan kosmetika  menjadikan  sertifikasi  halal  ini  menjadi  suatu  titik  ukur  atau  acuan  yang  penting. Bukan  hanya  mengenai  pada  pengurusan  sertifikasi  halal  namun  juga  tahapan  serta  Lembaga penyelenggara  halal  tersebut  apakah  memiliki  kriteria  tertentu  agar  makanan  tersebut  masuk pada  kategori  halal.  Mengenai  penanganan  terhadap  sertifikat  produk  halal  ini  mengacu  pula pada  perundang-undnagan.  Adapun  Undang-Undang  yang  mengatur  yakni  Undang-Undang No.7  Tahun  1996  Tentang  Pangan,  Undang-Undanag  No.8  Tahun  1999  Tentang  Label  dan Iklan Pangan, Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Adapun PERKABPOM  yang  mengatur  mengenai  pencantuman  logo  halal.  Adanya  penelitian sebelumnya  dilakukan  oleh  May  Lim  Charity  (2017)  mengenai  jaminan  produk  halal  pada penelitian  ini  dibahas  mengenai  suatu  produk  atau  layanan  telah  memenuhi  standar  dan persyaratan  halal  yang  ditetapkan  dalam  ajaran  agama  Islam.  Jaminan  ini  diberikan  kepada produk  atau  layanan  yang  tidak  mengandung  bahan  haram,  diproduksi  atau  diproses menggunakan  proses  yang  halal,  dan  memenuhi  persyaratan  kelayakan  halal  yang ditetapkan.(Charity,  2017).  Penelitian  selanjutnya  yakni  oleh  Aam  Slamet  Rusydiana  (2020) mengenai  analisis  sentimen  sertifikasi  halal.  Inti  dari  penelitian  ini  membahas  mengenai sertifikasi halal dan pentingnya pengurusan tersebut untuk menjaga kwalitas dari pembeli dan juga  konsumen.  (Slamet  Rusydiana  &  Marlina,  2020)Penelitian  selanjutnya  dilakukan  oleh Nadia Fatima (2023) mengenai Implementasi UU NO.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.  Pada  penelitian  terkahir  ini  tidak  ada  bahasan  mengenai  Peraturan  Pemerintah  No.39 Tahun  2021.  hanya  membahas  seputar  sertifikasi  halal  dan  lembaganya(Fatima  et  al.,  2023). Adanya  kebaharuan  pada  penelitian  ini  yakni  dengan  membahas  mengenai  Peraturan Pemerintah  No.  39  Tahun  2021  mengenai  Penyelenggaraan  Jaminan  Halal  di  Indonesia. Dibahas  mengenai  Undang-Undang  terdahulu,  serta  melihat  pula  dari  faktor  persamaan  dan perbandingan  antara  negara  Indonesia  dengan  negara  lainnya.  Serta  faktor  persamaan  terkait keberlakuaan jaminan halal ini di tinjau dari pembaharuan hukum.

## B. Metodologi Penelitian
Metode  pendekatan  yang  diadopsi  oleh  penulis  untuk  melakukan  kegiatan  penelitian ini  ialah  berpegang  kepada  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  normatif merujuk  kepada  arah  penelitian  untuk  memberikan  fokusnya  kepada  data  kepustakaan  yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder ini berisi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier. Penelitian ini mencakup kepada sudut pandang mengenai  Lembaga sertifikasi halal ditinjau dari pembaharuan hukum. Metode ini melibatkan pencarian,  pemilihan,  dan  analisis  literatur  yang  relevan  yang  telah  diterbitkan  sebelumnya tentang  jaminan  halal.  Melalui  studi  literatur,  peneliti  dapat  memahami  perkembangan  teori, konsep,  regulasi,  dan  praktik  terkait  jaminan  halal.  Metode  ini  juga  dapat  membantu  dalam mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan  yang ada dan area penelitian  yang perlu dijelajahi lebih  lanjut.  Selain  itu  penulis  juga  menggunakan  metode  analisis  peraturan  ,  Metode  ini melibatkan  analisis  dokumen  terkait  jaminan  halal,  seperti  undang-undang,  peraturan, kebijakan,  pedoman,  laporan  riset,  dan  publikasi  lembaga  sertifikasi  halal.  Analisis  dokumen dapat  memberikan  wawasan  tentang  kerangka  hukum  dan  regulasi  yang  mengatur  jaminan halal,  perubahan  kebijakan  yang  terjadi,  serta  perspektif  lembaga  pemerintah  atau  lembaga terkait(Indonesia, 2019).

## C. Hasil Dan Pembahasan

## 1. Regulasi Penyelenggara Jaminan Halal di Indonesia
Penyelenggara jaminan halal adalah entitas, organisasi, atau lembaga yang bertanggung jawab  untuk  melaksanakan  proses  sertifikasi  dan  pengawasan  terhadap  produk,  makanan,
minuman,  atau  layanan  yang  mengklaim  sebagai  produk  halal.  Tugas  utama  penyelenggara jaminan  halal  adalah  memastikan  bahwa  produk  atau  layanan  yang  mereka  sertifikasi memenuhi  persyaratan  dan  standar  kehalalan  sesuai  dengan  prinsip  agama  Islam. Penyelenggara jaminan halal biasanya bekerja berdasarkan kerangka hukum yang ada, seperti peraturan  pemerintah  atau  badan  regulator  yang  mengatur  jaminan  halal  dalam  suatu  negara. Mereka dapat berupa  lembaga pemerintah, badan independen, organisasi  Islam, atau lembaga sertifikasi  yang  memiliki  otoritas  dan  kapabilitas  untuk  melakukan  audit,  inspeksi,  dan verifikasi terhadap produk halal.(Artadita & Lestari, 2019)
Tugas  dan  tanggung  jawab  penyelenggara  jaminan  halal  dapat  mencakup  beberapa  hal berikut  diantaranya  Pengembangan  standar  kehalalan:  Penyelenggara  jaminan  halal  dapat terlibat dalam pengembangan standar, pedoman, atau regulasi terkait kehalalan. Mereka dapat berperan  dalam  menyusun  kriteria  dan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  produk  atau layanan  untuk  memperoleh  sertifikasi  halal,  Sertifikasi  produk  halal:  Penyelenggara  jaminan halal  bertugas  untuk  melakukan  proses  sertifikasi  terhadap  produk  atau  layanan  yang mengklaim  sebagai  halal.  Mereka  akan  melakukan  audit,  inspeksi,  dan  verifikasi  terhadap seluruh  rantai  pasokan,  mulai  dari  bahan  baku  hingga  proses  produksi,  untuk  memastikan kepatuhan  terhadap  standar  kehalalan  yang  telah  ditetapkan,  Pengawasan  dan  pengendalian: Penyelenggara jaminan halal melakukan pengawasan terhadap produsen, pemasok, dan pelaku usaha  yang  telah  memperoleh  sertifikasi  halal.  Mereka  dapat  melakukan  pengawasan  rutin, pengujian  sampel,  dan  audit  berkala  untuk  memastikan  pemeliharaan  kepatuhan  terhadap standar  kehalalan.,Edukasi  dan  kesadaran:  Penyelenggara  jaminan  halal  juga  memiliki  peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait kehalalan. Mereka dapat memberikan edukasi, pelatihan, dan  informasi kepada produsen, konsumen, dan pelaku bisnis  terkait  prinsip  dan  manfaat  jaminan  halal.(PP  Nomor  39  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2021)
Pentingnya  peran  penyelenggara  jaminan  halal  adalah  untuk  memastikan  kepercayaan dan kepastian bagi konsumen Muslim dalam memilih dan mengonsumsi produk halal. Melalui upaya sertifikasi dan pengawasan  yang dilakukan, penyelenggara  jaminan halal berkontribusi dalam memastikan bahwa produk yang dijual di pasaran sesuai dengan persyaratan kehalalan yang diharapkan oleh konsumen Muslim.

## 2. Pengaturan tentang Jaminan Produk Halal
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal  di  Indonesia  pada  tahun  2017  hubungan  antara  MUI  dengan  BPJPH  saling berkesinambungan  juga  memiliki  keunikan  tersendiri  pada  hubungannya  yang  menjelaskan seputar  hubungan  negara  dengan  agama.    Bahwa  dinyatakan  Negara  sebagai  lembaga  yang dapat  mengatur  dan  membuat  serta  melahirkan  suatu  Undang-Undang  khususnya  berkenaan dengan UU No33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dengan adanya regulasi tersebut telah  mengubab  eksistensi  sertifikat  tersebut  dari  semula  fakultatif  berubah  ke  imperatif terutama  bagi  produk  luar  negeri.  Tempo  lalu,  keterangan  halal  tersebut  juga  tidak  dapat disebut sebagai fakultatif dikarenakan negara belum memberikan ujaran maupun perintah yang mewajibkan  produsen  menyertakan  sertifikasi  halalnya.  Serta  negara  tidak  memberikan fasilitas  pilihan  terkait  pencantuman  logo  halal  dan  sertifikasi  tersebut.  (Aprilia  &  Priantina, 2022).
Pengurusan  sertifikasi  halal  ini  maka  prosen  diberikan  keuntungan  dari  segi marketingnya.  Dengan  melihat  masyarakat  indonesia  dengan  penduduk  muslim  terbanyak membuat  branding  mengenai  sertifikasi  halal  ini  sangat  menguntungkan  serta  memberi  suatu kepastian  dan  kemanan  bagi  masyarakat  yang  beragama  islam.Bukan  berarti  semua  muslim mempersoalkan  seputar  halal  dan  haram,  namun  adanya  tinkat  keimanan  seseorang  juga berpengaruh  dalam  menentukan  hal  tersebut.  Maka  persoalan  pengurusan  sertifikasi  halal sangat meguntungkan dibanding tidaknya. Mengenai sertifikasi halal ini bukan saja membahas seputar  halal dan  haram  saja, melainkan seputar penyampaian informasi  kebenaran mengenai barang yang akan dikonsumsi atau digunakan.
Pada  Tahun  2014  Indonesia  memiliki  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) Indonesia menetapkan kerangka  hukum  untuk  penyelenggaraan  jaminan  halal  di  Indonesia.  Beberapa  poin  penting yang tercakup dalam UU JPH adalah sebagai berikut. Pertama berkenaan dengan Definisi dan Ruang  Lingkup  yakni  UU  JPH  mendefinisikan  produk  halal  sebagai  produk  yang  memenuhi syarat kehalalan berdasarkan ketentuan agama Islam. UU ini berlaku untuk semua jenis produk yang  dikonsumsi,  digunakan,  atau  diterapkan  oleh  manusia,  termasuk  makanan,  minuman, obat-obatan,  kosmetik,  bahan  pangan,  produk  farmasi,  bahan  biologi,  dan  produk-produk lainnya.  Kedua,  Lembaga  Pengelola  Jaminan  Produk  Halal  yakni  UU  JPH  menetapkan pembentukan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  sebagai  lembaga  yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan jaminan produk halal. BPJPH berada di bawah Kementerian Agama dan memiliki peran dalam sertifikasi, pengawasan, pengendalian, dan  penegakan  hukum  terkait  jaminan  produk  halal.  Ketiga,  Sertifikasi  Halal  yakni  UU  JPH mengatur  tentang  proses  sertifikasi  halal  yang  harus  dilakukan  oleh  produsen  atau  pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal untuk produk mereka. Proses sertifikasi meliputi pengajuan  permohonan,  pemeriksaan,  pengujian,  audit,  dan  penilaian  terhadap  kehalalan produk  dan  proses  produksinya.  Sertifikat  halal  diterbitkan  oleh  Lembaga  Pemeriksa  Halal (LPH) yang telah mendapatkan akreditasi dari BPJPH. Keempat, Pengawasan dan Penegakan Hukum  yakni  UU  JPH  memberikan  kewenangan  kepada  BPJPH  untuk  melakukan pengawasan, pemeriksaan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap produk halal. Sanksi dan  tindakan  hukum  ditetapkan  bagi  pelanggaran  terhadap  ketentuan  UU  JPH,  termasuk penarikan  sertifikat  halal,  larangan  produksi  atau  distribusi,  denda,  dan  tindakan  pidana  jika ada niat penipuan atau  pemalsuan.(Hamidah, 2022)

## 3. Perubahan UU Menjadi PP
Mengenai Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) maka  seiring  berjalan  nya  waktu  muncul  pula  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.39  Tahun  2021 Tentang  Bidang  Jaminan  Produk  Halal  adanya  PP  ini  sekaligus  mencabut  PP  No.  31  Tahun 2019 tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk  Halal.(Peraturan  Pemerintah  RI,  2021).  Jaminan  produk  halal  yang  disingkat  JPH tersebut  merupakan  suatu  kepastan  hukum  terhadap  kehalalan  suatu  produk  yang  dapat dibuktikan  oleh  sertifikat  halal,  sedangkan  lembaga  pemeriksa  halal  (LPH)  merupakan lembaga  yang  melakukan  kegiatan  pemeriksanaan  dan/atau  pengujian  terhadap  kehalalan produk.  Pertimbangan  PP  39  tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Jaminan  Produk  Halal adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  perlu  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  tentang Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan  Produk  Halal.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  mengamanatkan  negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadah  menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama Islam beribadah dan menjalankan ajaran  agamanya,  negara  berkewajiban  memberikan  pelindungan  dan  jaminan  tentang kehalalan  Produk  yang  dikonsumsi  dan  digunakan  masyarakat.  Namun  saat  ini  Produk  yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya.(Yakub, 2021).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama  Islam beribadah dan menjalankan  ajaran  agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan  dan  jaminan  tentang  kehalalan  Produk  yang  dikonsumsi  dan  digunakan masyarakat.  Namun  saat  ini  Produk  yang  beredar  di  masyarakat  belum  semua  terjamin kehalalannya. Penyusunan Peraturan Pemerintah ini merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja.  Peraturan  Pemerintah  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian hukum  dan  jaminan  bagi  masyarakat  atas  kehalalan  Produk  yang  masuk,  beredar,  dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  memiliki  peran  sentral  dalam  pengaturan  dan penyelenggaraan jaminan halal di Indonesia. MUI mengeluarkan fatwa-fatwa terkait kehalalan produk  dan  menjadi  lembaga  otoritatif  yang  memberikan  sertifikasi  halal.Pada  tahun  2019, pemerintah  Indonesia  mendirikan  BPJPH  sebagai  badan  yang  bertanggung  jawab  atas pengaturan dan penyelenggaraan jaminan produk halal. BPJPH berperan dalam mengeluarkan sertifikat  halal,  mengawasi  lembaga  sertifikasi  halal,  serta  melakukan  pengawasan  dan pengendalian  terhadap  produk  halal.  Sistem  sertifikasi  halal  di  Indonesia  didasarkan  pada prinsip-prinsip  yang  ditetapkan  oleh  MUI.  Proses  sertifikasi  melibatkan  pemeriksaan dokumen,  audit  terhadap  proses  produksi,  serta  pengujian  laboratorium  untuk  memastikan kehalalan  produk.Meskipun  Indonesia  memiliki  sistem  sertifikasi  halal  yang  kuat,  tantangan terkait harmonisasi  standar  halal masih  ada.  Standar  halal di  Indonesia dapat berbeda dengan standar  di  negara  lain,  yang  dapat  mempersulit  perdagangan  dan  pengakuan  internasional. Industri dan produsen memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal.
Mereka perlu menjalankan proses produksi yang sesuai dengan prinsip halal, mengikuti aturan  yang  ditetapkan,  serta  bekerja  sama  dengan  lembaga  sertifikasi  halal  untuk mendapatkan  sertifikasi.  Dalam  rangka  meningkatkan  pengaturan  terkait  jaminan  halal  di Indonesia,  perlu  terus  dilakukan  upaya  harmonisasi  standar  halal,  peningkatan  pengawasan, dan pemantauan terhadap kepatuhan produsen. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, MUI, BPJPH,  dan  industri  juga  penting  untuk  memastikan  kualitas  dan  integritas  jaminan  halal  di Indonesia.  Dengan  demikian,  masyarakat  Muslim  Indonesia  dapat  memiliki  kepercayaan  dan akses yang lebih baik terhadap produk dan layanan yang halal sesuai dengan keyakinan agama mereka.(Syafitri et al., 2022) 4 . Faktor Diperlukan Jaminan Halal
Ada  beberapa  faktor  yang  diperlukan  untuk  menjalankan  jaminan  halal  yang  efektif.  Berikut adalah  beberapa  faktor  yang  penting  dalam  penyelenggaraan  jaminan  halal  sebagai  berikut pertama,  Kebijakan  dan  Komitmen  yakni  Penting  bagi  perusahaan  atau  lembaga  untuk memiliki kebijakan dan komitmen yang kuat terhadap jaminan halal. (Nurhasah et al., 2018)Ini mencakup  kesadaran  akan  pentingnya  mematuhi  prinsip-prinsip  kehalalan,  serta  tekad  untuk menjalankan  praktik  bisnis  yang  sesuai  dengan  persyaratan  halal.  Kedua,  Sertifikasi  Halal berkenaan  dengan  Sertifikasi  halal  oleh  lembaga  yang  terakreditasi  memberikan  jaminan kehalalan produk  atau  layanan. Proses sertifikasi melibatkan pemeriksaan dan penilaian  yang ketat terhadap bahan, proses produksi, dan metode yang digunakan. Sertifikasi halal membantu membangun  kepercayaan  konsumen  Muslim  dan  memberikan  bukti  bahwa  produk  atau layanan  tersebut  memenuhi  standar  halal  yang  ditetapkan.  Ketiga,  Pengendalian  dan  Audit maka  Penyelenggaraan  jaminan  halal  membutuhkan  sistem  pengendalian  yang  baik  untuk memastikan  kesesuaian  dengan  standar  halal.  Proses  audit  internal  dan  eksternal  membantu memantau  dan  mengevaluasi  kepatuhan  terhadap  prosedur  dan  persyaratan  jaminan  halal. Pelatihan  dan  Kesadaran  yakni  Pelatihan  yang  tepat  kepada  karyawan  mengenai  prinsip- prinsip  jaminan  halal  penting  untuk  memastikan  pemahaman  yang  baik  dan  penerapan  yang konsisten. Kesadaran akan kebutuhan konsumen Muslim dan pemahaman tentang persyaratan halal  akan  membantu  menjaga  integritas  jaminan  halal.  Pengawasan  dan  Inspeksi  yakni Pengawasan  yang  ketat  terhadap  proses  produksi,  penyimpanan,  dan  distribusi  produk  halal penting  untuk  memastikan  kesesuaian  dengan  standar  halal.  Inspeksi  yang  berkala  dilakukan oleh otoritas terkait atau lembaga yang berwenang membantu menjaga kualitas dan kehalalan produk. Label dan Informasi Produk yakni Penyediaan label halal yang jelas dan mudah dibaca pada  kemasan  produk  memberikan  informasi  kepada  konsumen  tentang  status  kehalalan produk  tersebut.  Informasi  yang  jelas  tentang  bahan-bahan  yang  digunakan  dan  proses produksi  yang  terlibat  juga  membantu  konsumen  dalam  membuat  pilihan  yang tepat.(Kusumastuti,  2020).  Semua  faktor  ini  saling  terkait  dan  diperlukan  untuk  menciptakan sistem  jaminan  halal  yang  kuat  dan  dapat  dipercaya.  Dengan  menerapkan  praktik-praktik  ini, perusahaan  atau  lembaga  dapat  memenuhi  harapan  konsumen  Muslim  dan  membangun reputasi yang baik dalam hal kehalalan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Berbagai
negara  memiliki  regulasi  dan  pendekatan  yang  berbeda  dalam  bidang  jaminan  halal.  Berikut adalah  perbandingan  antara  Indonesia  dan  beberapa  negara  lain  terkait  bidang  jaminan halal:(Husin et al., 2021)
a.Indonesia:  Indonesia  memiliki  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk  Halal  yang  mengatur  jaminan  halal  di  negara  tersebut  sebagaimana  aturan tersebut  sudah  di  atur  pula  pada  PP  Nomor  39  Tahun  2021.  Regulasi  ini  menetapkan Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  sebagai  lembaga  yang bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  dan  pelaksanaan  jaminan  produk  halal.  Sertifikasi halal  dilakukan  oleh  Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH)  yang  telah  mendapatkan akreditasi dari BPJPH. Indonesia memiliki salah satu sistem jaminan halal yang terbesar di  dunia,  dengan  melibatkan  berbagai  sektor  seperti  makanan,  minuman,  farmasi, kosmetik, dan produk lainnya.
b.Malaysia:  Malaysia  memiliki  Departemen  Kemajuan  Islam  Malaysia  (JAKIM)  yang bertanggung  jawab  atas  jaminan  halal  di  negara  tersebut.  JAKIM  mengeluarkan sertifikat  halal  melalui  proses  sertifikasi  yang  melibatkan  pemeriksaan  dan  audit  yang ketat  terhadap  produk  dan  proses  produksi.  Sertifikasi  halal  Malaysia  dikenal  di  dunia internasional  dan  menjadi  acuan  bagi  negara-negara  lain.  Malaysia  juga  memiliki Lembaga  Pengembangan  Industri  Halal  Malaysia  (HDC)  yang  bertujuan  untuk mempromosikan dan mengembangkan industri halal di negara tersebut.
c. Uni Emirat Arab (UEA): UEA memiliki Lembaga Standar dan Metrologi Emirat (ESMA) yang  bertanggung  jawab  atas  regulasi  jaminan  halal  di  negara  tersebut.  ESMA menetapkan standar  halal dan prosedur sertifikasi yang  harus diikuti oleh produsen dan perusahaan. UEA juga memiliki Otoritas Keuangan dan Jaminan Halal Dubai (DFHCA) yang bertujuan  untuk mengembangkan Dubai sebagai pusat jaminan halal global. UEA aktif dalam mengembangkan inisiatif dan infrastruktur untuk memfasilitasi perdagangan produk halal.
d.Turki:  Turki  memiliki  Badan  Jaminan  Halal  Turki  (GIMDES)  yang  bertanggung  jawab atas  regulasi  jaminan  halal  di  negara  tersebut.  GIMDES  mengeluarkan  sertifikat  halal dan  mengatur  standar  halal  untuk  berbagai  produk  dan  industri.  Turki  juga  memiliki Kompleks Industri Halal yang besar di Istanbul, yang berfungsi sebagai pusat penelitian, pengembangan, dan promosi industri halal.
Perlu  dicatat  bahwa  pendekatan  dan  regulasi  jaminan  halal  dapat  bervariasi  antara negara.  Setiap  negara  memiliki  aturan,  lembaga,  dan  prosedur  yang  khas  untuk  memastikan kehalalan  produk  dan  layanan.  Penting  bagi  produsen  dan  konsumen  untuk  memahami persyaratan  yang  berlaku  di  negara  mereka  masing-masing  dan  mengacu  pada  lembaga  yang berwenang dalam hal jaminan halal.

## 5. Persamaan Halal di Beberapa Negara
Terdapat  beberapa  persamaan  antara  Indonesia  dengan  negara-negara  lain  mengenai bidang  jaminan  halal.  Beberapa  persamaan  tersebut  antara  lain:(Sonia  Cipta  Wahyurini  & Trianasari, 2020)
a.Regulasi  Halal:  Indonesia  dan  negara-negara  lain  memiliki  peraturan  dan  regulasi  yang mengatur jaminan halal. Setiap negara memiliki badan  atau lembaga yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan sertifikasi halal dan mengawasi kepatuhan industri terhadap standar halal.
b.Sistem  Sertifikasi  Halal:  Negara-negara  tersebut  memiliki  sistem  sertifikasi  halal  yang serupa.  Prosedur  dan  proses  pengajuan  sertifikasi  halal,  termasuk  pengujian  bahan- bahan, pemeriksaan produk, dan audit pabrik, umumnya serupa di banyak negara.
c.Label  Halal:  Di  Indonesia  dan  negara-negara  lainnya,  produk  halal  biasanya  diberi  label yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan halal. Label halal ini  memberikan  keyakinan  kepada  konsumen  bahwa  produk  tersebut  dapat  dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam.
d.Kesadaran  Konsumen:  Indonesia  dan  negara-negara  lainnya  memiliki  tingkat  kesadaran yang tinggi terkait dengan pentingnya jaminan halal bagi konsumen Muslim. Konsumen semakin  memperhatikan  sertifikasi  halal  pada  produk  yang  mereka  beli  dan  cenderung memilih produk yang memiliki label halal.
e.Perdagangan  Produk  Halal:  Indonesia  dan  negara-negara  lainnya  menjadi  bagian  dari perdagangan  produk  halal  internasional.  Mereka  memiliki  perjanjian  kerjasama  dengan negara lain  untuk memfasilitasi ekspor dan impor produk halal  serta memperluas akses pasar bagi produsen halal.
f.Promosi Industri Halal: Negara-negara tersebut juga aktif dalam mempromosikan industri halal,  baik  melalui  pameran  dagang,  konferensi,  maupun  kegiatan  lainnya.  Mereka berusaha untuk memperluas jangkauan pasar produk halal dan meningkatkan kesadaran global terhadap jaminan halal.
Meskipun  ada  persamaan  dalam  bidang  jaminan  halal,  perbedaan  juga  ada  tergantung pada peraturan, interpretasi agama, dan konteks sosial dan budaya setiap negara.

## D. Penutup
Mengenai pengaturan terkait dengan penyelenggaraan jaminan halal di Indonesia  Tidak dapat dipisahkan oleh PP No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan halal. Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  memiliki  peran  sentral  dalam  pengaturan  dan penyelenggaraan jaminan halal di Indonesia. MUI mengeluarkan fatwa-fatwa terkait kehalalan produk  dan  menjadi  lembaga  otoritatif  yang  memberikan  sertifikasi  halal.Pada  tahun  2019, pemerintah  Indonesia  mendirikan  BPJPH  sebagai  badan  yang  bertanggung  jawab  atas pengaturan dan penyelenggaraan jaminan produk halal. BPJPH berperan dalam mengeluarkan sertifikat  halal,  mengawasi  lembaga  sertifikasi  halal,  serta  melakukan  pengawasan  dan pengendalian  terhadap  produk  halal.  Sistem  sertifikasi  halal  di  Indonesia  didasarkan  pada prinsip-prinsip  yang  ditetapkan  oleh  MUI.  Proses  sertifikasi  melibatkan  pemeriksaan dokumen,  audit  terhadap  proses  produksi,  serta  pengujian  laboratorium  untuk  memastikan kehalalan  produk.Meskipun  Indonesia  memiliki  sistem  sertifikasi  halal  yang  kuat,  tantangan terkait  harmonisasi  standar  halal  masih  ada.  Penyelenggaraan  jaminan  halal  di  Indonesia menjadi sangat penting karena adanya beberapa faktor krusial yang memperlihatkan kebutuhan akan  sistem  jaminan  halal  yang  kuat.  Indonesia  memiliki  populasi  Muslim  terbesar  di  dunia, yang mendasari kebutuhan akan kepatuhan terhadap ajaran agama dalam konsumsi produk dan layanan.  Dalam  konteks  ini,  penyelenggaraan  jaminan  halal  menjadi  sarana  penting  untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.Selain itu,  faktor  penting  lainnya  adalah  kepercayaan  dan  kepuasan  konsumen  Muslim.  Dengan adanya  jaminan  halal,  konsumen  Muslim  dapat  memiliki  keyakinan  dan  rasa  nyaman  dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan kebutuhan agama mereka. Penyelenggaraan jaminan halal  juga  melindungi  konsumen  dari  produk  haram  atau  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  agama  Islam,  sehingga  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen.  Di  sisi  lain, penyelenggaraan  jaminan  halal  juga  berdampak  pada  perluasan  pasar  dan  daya  saing  global. Dengan memiliki sistem jaminan halal yang kuat, Indonesia dapat mengekspor produk halal ke pasar  global,  terutama  negara-negara  dengan  populasi  Muslim  yang  besar.  Hal  ini  membuka peluang  ekonomi  baru  dan  meningkatkan  daya  saing  industri  halal  Indonesia.Terakhir, kepentingan  ekonomi  dan  industri  halal  juga  menjadi  faktor  penting  yang  mendorong kebutuhan  penyelenggaraan  jaminan  halal.  Pertumbuhan  industri  halal  berkontribusi  pada pertumbuhan  ekonomi  dan  penciptaan  lapangan  kerja  di  Indonesia.  Dalam  konteks  ini, penyelenggaraan  jaminan  halal  menciptakan  iklim  bisnis  yang  kondusif  bagi  industri  dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal. Dengan mempertimbangkan faktor- faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan jaminan halal di Indonesia menjadi
sangat diperlukan. Hal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan agama umat Muslim, tetapi juga berdampak positif pada kepercayaan konsumen, perlindungan konsumen, perluasan pasar, dan pertumbuhan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  pemerintah,  lembaga  sertifikasi  halal,  dan  pelaku industri perlu bekerja sama untuk memperkuat sistem jaminan halal yang ada dan memastikan bahwa produk dan layanan yang dikonsumsi oleh umat Muslim di Indonesia adalah halal dan memenuhi standar yang ditetapkan.

## Daftar Pustaka
Agung,  R.  H.  P.  A.,  Sudaryat,  &  Suryamah,  A.  (2022).  Pendaftaran  Perizinan  Melalui  OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum. JURNAL MERCATORIA , 15 (2). https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.7793 Aprilia,  S.,  &  Priantina,  A.  (2022).  Analisa  Strategi  Peningkatan  Sertifikasi  Halal. IJMA: International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues , 2 (1).
Artadita,  S.,  &  Lestari,  Y.  D.  (2019).  Halal  Slaughterhouse  Certification:  The  Comparison between  Two  Halal  Certification  Bodies. Binus  Business  Review , 10 (3). https://doi.org/10.21512/bbr.v10i3.5968
Charity, M. lim. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (1). Fatima, N., Ema Jumiati,  I., & Yulianti, R. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal. JDKP  Jurnal  Desentralisasi  Dan Kebijakan Publik , 4 (1). https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6267 Fauziah, D. R. (2021). Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku UMKM. Journal Of Islamic Economics and Business Studies , 4 (2). Hamidah,  F.  R.  (2022).  Efektivitas  Badan  penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 3 (April). Husin,  A.  S.,  Hasnita,  N.,  &  Evriyenni,  E.  (2021).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Keputusan  Pembelian  Produk  Makanan  Berlabel  Halal  Dikalangan  Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. EKOBIS SYARIAH , 3 (1). https://doi.org/10.22373/ekobis.v3i1.10035
Indonesia, K. K. R. (2019). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. In Djkn (Issue 2). Irham,  M.  A.  (2022). Ditetapkan,  Label  Halal  Indonesia  Berlaku  Nasional .  Sabtu,  12  Maret 2022.
Karunia,  A.  A.  (2022).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia  Dalam Perspektif  Teori  Lawrence  M.  Friedman. Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan  Ekonomi , 10 (1).
Kusumastuti, D. K. (2020). Minat Beli Produk Halal di Indonesia: Studi Pemetaan Sistematis.
Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah , 2 (2). https://doi.org/10.24090/mabsya.v2i2.3929
Nurhasah,  S.,  Munandar,  J.  M.,  &  Syamsun,  M.  (2018).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Minat  Beli  Produk  Makanan  Olahan  Halal  pada  Konsumen. Jurnal  Manajemen  Dan Organisasi , 8 (3). https://doi.org/10.29244/jmo.v8i3.22473 Peraturan  Pemerintah  RI.  (2021).  PP  No.  39  tahun  2021  Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan Produk Halal. Goverment of The Republic of Indonesia , 086085 . PP  Nomor  39  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan  Produk  Halal,
Goverment of The Republic of Indonesia (2021).
Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis Umkm. Journal Of Applied Business And Banking (JABB) , 2 (2). https://doi.org/10.31764/jabb.v2i2.5644
Saidpudin,  W.,  Abd  Hamid,  N.  ’Adha,  Norziah,  O.,  Miskam,  S.,  Abd.  Wahab,  N.,  Mohd Shahwahid,  F.,  Syed  Ager,  S.  N.,  &  Abdullah,  M.  (2015).  World-AR  2015  (02)  - Pensijilan  Halal  di  Rantau  Asia:  Malaysia,  Brunei,  Indonesia  dan  Thailand. World Academic and Research Congress , 9th–10th (December).
Slamet Rusydiana, A., & Marlina, L. (2020). Analisis Sentimen terkait Sertifikasi Halal. JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics) , 5 (1).
https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1405
Sonia  Cipta  Wahyurini,  &  Trianasari,  N.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Label  Halal  Dan  Harga Terhadap  Keputusan  Pembelian  Kosmetik  Wardah. Jurnal  Mitra  Manajemen , 4 (1). https://doi.org/10.52160/ejmm.v4i1.321
Syafitri,  M.  N.,  Salsabila,  R.,  &  Latifah,  F.  N.  (2022).  Urgensi  Sertifikasi  Halal  Food  Dalam Tinjauan  Etika  Bisnis  Islam. Al  Iqtishod:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Ekonomi Islam , 10 (1). https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305 Yakub,  A.  (2021).  Rekonstruksi  Hukum  Penyelenggaraan  Jaminan  Produk  Halal  Berbasis Nilai Keadilan. In PQDT - Global .