PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Implementasi  Tugas dan Kewenangan  Notaris dalam  Pelaksanaan  Transaksi  Jual Beli Tanah (Studi  Kasus Sengketa Tanah  di Wilayah  Jakarta Barat)
Adara Skyla Sakinah*, Siti Hajati Hoesin**
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia E-mail: adara.skyla11@ui.ac.id, sitihajati@yahoo.com
Naskah diterima : 11/05/2022, revisi : 28/05/2022, disetujui 30/06/2022

## Abstract
Notaries  have  the  authority  to  make  authentic  deeds  related  to  land  sale  and purchase  transactions.  However,  in  practice  various  problems  often  arise  due  to  non- compliance with  existing legal  provisions by  a  notary. Not  infrequently happens,  in  the process  of  making  and  signing  the  deed,  the  notary  does  not  carry  out  his  duties, authorities, and obligations such as reading and signing the deed in front of the parties. In fact, notaries often do not apply the precautionary principle in making a deed in which the appellant uses a false identity. This of course causes losses to both the notary himself, as well as  the  land  owner.  Thus, the  notary  can  be  penalized. The  purpose  of  writing  this journal is to analyze the duties, authorities, and obligations in cases that are not carried out by a notary so that there is a loss to the parties, as well as what legal actions can be taken by the aggrieved party. The method used is a juridical-normative research method, namely  library  law  research,  carried  out  by  examining  library  materials  or  secondary data. The results of the research obtained are that reading and signing the deed in front of an audience is an obligation to be carried out by a notary in carrying out land sale  and purchase transactions. The notary must be responsible if the contents of the deed are not in accordance with the intentions of the parties. For the loss of the parties, a notary can be sued for an unlawful act in a district court.
Keywords: notary; unlawful act; land sale and purchase; civil sanction.

## Abstrak
Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan transaksi  jual  beli  tanah.  Namun,  pada  prakteknya  seringkali  timbul  berbagai permasalahan akibat tidak dipatuhinya ketentuan hukum yang ada oleh notaris. Tidak jarang terjadi, dalam proses pembuatan maupun penandatanganan akta, notaris tidak melakukan tugas, kewenangan, serta kewajibannya seperti melakukan pembacaan dan penandatanganan  akta  di  hadapan  penghadap.  Bahkan,  notaris  seringkali  tidak menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  membuat  akta  yang  penghadapnya menggunakan identitas palsu. Hal tersebut tentu menyebabkan kerugian baik terhadap notaris itu sendiri, maupun penghadap sebagai pemilik hak atas tanah. Sehingga, notaris dapat  dijatuhkan  sanksi.  Tujuan  penulisan  jurnal  ini  adalah  menganalisis  tugas,
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
kewenangan, serta kewajiban apa dalam kasus yang tidak dilakukan notaris sehingga terjadi  kerugian  kepada  para  penghadap,  serta  tindakan  hukum  apa  yang  dapat dilakukan  pihak  yang  dirugikan  tersebut.  Adapun  metode  yang  digunakan  adalah metode  penelitian  yuridis-normatif  yaitu  penelitian  hukum  kepustakaan,  dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pembacaan dan penandatanganan akta dihadapan penghadap adalah suatu kewajiban untuk dilakukan oleh notaris dalam melaksanakan transaksi jual beli tanah. Notaris  wajib bertanggungjawab  apabila  isi akta  tidak sesuai  dengan  maksud para pihak. Atas kerugian para pihak, maka notaris dapat diajukan gugatan perbuata n melawan hukum ke pengadilan negeri secara perdata.
Kata Kunci: notaris; perbuatan melawan hukum; jual beli tanah; sanksi perdata.

## A. Pendahuluan
Pada dasarnya tanah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki dan memanfaatkan tanah. Kepemilikan tanah tersebut dapat dilakukan berbagai cara, seperti hibah, mewaris, tukar-menukar, ataupun dengan cara jual-beli. 1 R. Subekti menyatakan, bahwa “perjanjian jual  beli  adalah  suatu  ikatan  bertimbal  baik  dimana  pihak  yang  satu  (penjual)  berjanji menyerahkan hak milik suatu barang, sedangkan pihak lain (pembeli) berjanji membayar harga atas jumlah sebagai imbalan dari peroleh hak milik tersebut”. 2
Jual beli tanah di Indonesia, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“ UUPA ”), yaitu menurut hukum adat, jual beli tanah harus dilakukan secara terang dan tunai. Terang mempunyai arti bahwa jual beli tersebut  dilakukan  dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang,  dalam  hal  ini  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT).  Sedangkan,  yang  dimaksud  dengan  tunai  adalah  penjual memindahkan penguasaan  tanahnya  kepada pembeli  untuk  selama-lamanya,  sedangkan pembeli membayarkan harga kepada penjual.
Menurut  Prof.  Boedi  Harsono,  jual  beli  tanah  dalam  hukum  adat  bukan  suatu perbuatan  hukum  perjanjian  obligatoir.  Dalam  hukum  adat,  jual  beli  tanah  adalah perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan dengan pembayaran tunai. Artinya, jual beli terjadi bersamaan pada saat harga yang telah disetujui dibayar penuh oleh pembeli. Sehingga,  tidak  ada  penyerahan  secara  yuridis  sebagai  pemenuhan  kewajiban  penjual. Maka jual  beli tanah  berdasar pengertian  hukum adat,  pengaturannya termasuk  hukum tanah. 3
Notaris  memiliki  peran  penting  dalam  pembuatan  akta  otentik  yang  berkaitan dengan  pertanahan.  Hal  tersebut  diatur  pada  Pasal  15  ayat  2  huruf  f  Undang-Undang
1 Karolus  K. Medan,  ‘Jual-Beli Tanah  di Bawah  Tangan ditinjau  dari UUPA’  (1987) 17  Hukum  dan Pembangunan.hlm  284.
2 R. Subekti, Aneka Perjanjian , cet.10, (Citra  Aditya Bakti 1995).hlm 2.
3 Boedi  Harsono, Undang-Undang  Pokok Agraria , bagian II,  Jilid III  (Djambatan  1981).hlm 27-28.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  sebagaimana  diubah  oleh  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (“ UUJN ”).
Notaris adalah  pejabat  umum yang  memiliki  kewenangan dalam  pembuatan  akta otentik sejauh  pembuatan  akta  otentik  tertentu tidak  dikhususkan  untuk  pejabat  umum lainnya.  Pembuatan  akta  otentik  tersebut  dilakukan  karena  diwajibkan  oleh  peraturan perundang-undangan  dan  juga  kemauan  para  pihak  yang  berkepentingan  dalam memastikan hak dan kewajiban para pihak tersebut agar terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan tersebut dan juga masyarakat. 4 Pentingnya notaris dalam kehidupan masyarakat, lebih khususnya dalam membuat suatu akta  otentik  yang  digunakan  sebagai  alat  bukti,  maka  dapat  dilihat  bahwa  notaris mempunyai  kedudukan  sebagai  pejabat  umum  yang  merupakan  perpanjangan  tangan pemerintah. 5
Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang kuat dan sempurna. Dengan demikian, notaris dalam menjalankan profesinya harus memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan individu notaris. Persyaratan tersebut tidak hanya diatur dalam kode etik, tetapi juga terdapat pada UUJN. Namun tidak jarang terjadi,  notaris melakukan pelanggaran  terhadap kode etik  maupun undang-undang, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja.
Seperti  halnya  yang  terjadi  pada  kasus  yang  sedang  ramai  di  masyarakat,  yaitu sengketa  tanah  di  wilayah  Jakarta  Barat  yang  dialami  oleh  salah  satu  publik  figur  di Indonesia, yang berinisial NZ. 6 NZ mengaku bahwa dirinya dan keluarganya telah menjadi korban  atas  penggelapan  aset  lahan  dan  bangunan  yang  diperkirakan  mencapai  Rp17 miliar. Aset tersebut merupakan aset milik ibu kandung NZ, yaitu CIM. Saat ini, CIM telah meninggal dunia. Diduga bahwa aset tersebut hilang akibat proses penggelapan aset yang dilakukan oleh mantan asisten rumah tangganya, yaitu RK. 7
Kejadian tersebut berawal pada saat CIM mengira surat-surat terkait aset tanahnya hilang,  sehingga  CIM  meminta  tolong  kepada  RK  untuk  mengurus  surat-surat  tersebut kepada pihak berwenang,  dalam hal  ini Badan  Pertanahan Nasional  (BPN), Notaris,  dan PPAT. 8 Namun pada kenyataannya, saat RK mengurus surat-surat terkait, RK secara diam-
4 Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia ,  cet. 7 (Sinar Grafika 2018).hlm 29.
5 Muhammad  Haris,  ‘Pengawasan  Majelis  Pengawas  Daerah  terhadap  Notaris  setelah  berlakunya Undang-Undang  No.  2  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris’ (2014) 14 Syariah: Jurnal Hukum  dan Pemikiran . hlm 2.
6 CNN  Indonesia,  ‘Kronologi  Lengkap  Kasus  Mafia  Tanah  Nirina  Zubir’  ( CNN  Indonesia ,  2021) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211118080653 -20-722758/kronologi-lengkap-kasus-mafia- tanah-nirina-zubir> accessed 1 March 2022.
7 ibid . 8 ibid .
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
diam menyalahgunakan dan telah melakukan  proses balik nama seluruh sertifikat  tanah tersebut atas namanya pribadi. 9
Pada saat RK berhadapan kepada kantor notaris yang berinisial FRD, yaitu seorang notaris yang berkedudukan di Tangerang, RK mengaku sebagai anak angkat dari CIM dan bermaksud  untuk  berkonsultasi  terkait  pengurusan  balik  nama  sertifikat  tanah  serta pembuatan surat kuasa menjual sertifikat tanah. RK mengaku tindakannya adalah amanat dari CIM. Di pertemuan selanjutnya, RK membawa CIM ke kantor Notaris FRD dan meminta CIM  menandatangani  akta  surat  kuasa  menjual,  namun  Notaris  FRD  menolak  karena terdapat beberapa persyaratan yang belum lengkap. 10
RK kemudian kembali datang ke kantor Notaris FRD untuk melakukan proses balik nama sertifikat tanah, dan membuat akta jual beli tanah. Notaris FRD pun membuatkan draf akta  jual  beli  dan  meminta  agar  para  pihak  yang  tertera  pada  sertifikat  turut  hadir menghadap  untuk  melakukan  penandatanganan  akta  jual  beli.  Namun,  RK  keberatan dengan syarat tersebut dan menyatakan bahwa nama-nama para pihak yang tertera dalam sertifikat  sibuk  dan  berhalangan  untuk  hadir.  RK  pun  mengatakan  bahwa  RK  bersedia untuk  mengantarkan  draf  akta  jual  beli  kepada  para  pemilik  sertifikat  tanah  untuk dilakukan  penandatanganan.  Sehingga,  Notaris  FRD  mempercayai  perkataan  RK  dan memberikan draf  akta jual  beli tersebut  kepada RK  dengan mensyaratkan  RK  membuat dokumentasi  saat  penandatanganan  akta  jual  beli  terkait.  Selain  itu,  RK  juga  diduga memberikan identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu kepada Notaris FRD, hal ini dibuktikan dengan NIK yang didaftarkan RK saat melakukan peralihan kepemilikan tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 11 Dalam keseluruhan proses balik  nama  sertifikat  tanah  tersebut, Notaris  FRD  dibantu  dengan  Notaris/PPAT dengan inisial IR dan ER, yaitu notaris yang berkedudukan di Jakarta Barat  dikarenakan aset tanah pada sertifikat tanah terkait berada di Jakarta Barat.
Terhadap keseluruhan enam aset tersebut, terdapat dua sertifikat tanah yang telah dijual  kepada  pihak  ketiga.  Sedangkan  empat  aset  lainnya  digadaikan  RK  kepada  pihak Bank. Terhadap kasus  tersebut, total  terdapat lima  pihak yang  dilaporkan kepada  pihak kepolisian, yaitu RK dan suaminya, dan tiga orang pihak Notaris/PPAT, berinisial FRD, IR, dan ER. 12
Kasus tersebut mencerminkan bahwa notaris tersebut, tidak menjunjung tinggi kode etik maupun  undang-undang yang  mengatur tugas  dan kewenangannya  sesuai Pasal  16 ayat 1 huruf a dan m UUJN. Kedua pasal tersebut mengatur bahwa ”notaris wajib bertindak
9 Aulia Damayanti, ‘Belajar dari Kasus Nirina Zubir Ini Modus Operandi Mafia Tanah’ ( Detik Finance , 2021)  <https://finance.detik.com/properti/d-5815241/belajar-dari-kasus-nirina-zubir-ini-modus-operandi- mafia-tanah> accessed 10 February 2022.
10 Rizky  Adytia  Pramana  dan  Ferdinan,  ‘Notaris  Kasus  Mafia  Tanah  Nirina  Zubir  Bantah Berkomplotan,  ( Voi ,  2021)  <https://voi.id/berita/106075/notaris-kasus-mafia-tanah-nirina-zubir-bantah- berkomplotan>  accessed 10 February  2022.
11 Yogi Ernes, ‘Lawyer Nirina: NIK Riri Khasmita di Akta Jual Beli Tanah Tak Terdaftar’( Detik  News ,
2021) <https://news.detik.com/berita/d-5819699/lawyer-nirina-nik-riri-khasmita-di-akta-jual-beli-tanah- tak-terdaftar?single=1>  accessed 10 February 2022.
12 CNN Indonesia, Loc. Cit.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang terkait dalam perbuatan hukum.” 13 Selain itu, ”notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap, dengan dihadiri minimal dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan  akta  wasiat  di  bawah  tangan,  selanjutnya  ditandatangani  saat  itu  juga  oleh penghadap, sanksi, dan notaris.” 14 Notaris dalam hal ini, tidak bertindak saksama. Sehingga, terjadi  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  terkait,  seperti  pemalsuan  identitas  dan pemberian keterangan  palsu.  Selain  itu,  notaris juga  tidak  membacakan  akta  dihadapan para penghadap.
Pemaparan diatas menunjukkan bahwa terdapat permasalahan hukum yang timbul. Dokumen  dan  keterangan  palsu  dari  penghadap  adalah  suatu  ancaman  bagi  notaris. Walaupun notaris tidak bertanggungjawab atas dokumen dan keterangan palsu yang dibuat oleh  para  penghadap,  namun  hal  ini  seringkali  merugikan  pihak  notaris  maupun  pihak ketiga.  Sehingga  notaris  dalam  hal  ini  seharusnya  lebih  bertindak  saksama.  Selain  itu, lalainya  notaris  dengan  tidak  membacakan  akta  dihadapan  para  penghadap  juga menyebabkan  terjadinya  kerugian  pada  pemilik  hak  atas  tanah,  sehingga  notaris  dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri.
Topik  ini  menarik  untuk  dikaji  lebih  mendalam,  yaitu  terkait  betapa  pentingnya notaris  dalam  menerapkan  kesadaran  tinggi  dari  diri  pribadi  notaris  untuk  berpegang teguh pada kode etik maupun undang-undang jabatan notaris, khususnya pada transaksi jual beli tanah, kemudian berlanjut dengan pembahasan dampak tidak adanya kewajiban bagi  notaris  secara  hukum  untuk  memastikan  kembali  keaslian  dokumen  maupun keterangan para penghadap.

## B. Metode Penelitian
Penelitian adalah suatu usaha menganalisis dan mengadakan konstruksi secara metodologis,  sistematis,  konsisten,  serta  merupakan  sarana  untuk  memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 15 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan, dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. 16 Penggunaan  metode  penelitian  tersebut  bertujuan  untuk  menjawab permasalahan  hukum  dalam  penelitian,  serta  mengkaji  lebih  dalam  kasus  hukum sengketa  tanah  di  wilayah  Jakarta  Barat  yang  sedang  berjalan.  Kasus  tersebut  akan dianalisis dengan pendekatan praktik profesi notaris.
13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.hlmPs.  16 ayat 1 huruf a.
14 Ibid .hlmPasal 16 ayat 1 huruf m 15 Sri  Mamudji,hlm et  al ., Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum (Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia 2005).hlm 2.
16 Soerjono  Soekanto  dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum  Normatif, Suatu  Tinjauan Singkat , (Raja Grafindo Persada 2003).hlm 13
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Jenis data  yang  akan  digunakan  adalah data  sekunder.  Data  sekunder  adalah suatu data yang diperoleh dari kepustakaan. 17 Sumber data sekunder hukum dilihat dari kekuatan mengikatnya, terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan penjelasan sebagai berikut:
1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. 18 Pada  penelitian  ini,  bahan  hukum  primer  yang  digunakan  adalah peraturan  perundang-undangan,  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, UUPA, dan UUJN;
2) Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan-bahan  yang  memberikan  informasi- informasi yang berhubungan dengan sumber primer dan implementasinya. 19 Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, artikel ilmiah, jurnal, makalah, laporan penelitian, dan penelusuran internet.
3) Bahan hukum  tersier adalah  bahan-bahan  yang memberikan  informasi,  petunjuk ataupun  penjelasan  dari  sumber  primer  atau  sumber  sekunder. 20 Bahan  hukum tersier yang akan digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka. Studi dokumen adalah suatu langkah awal dalam melakukan penelitian. Dengan  melakukan  studi  dokumen,  akan  terlihat  bahwa  suatu  penelitian  terkait memang  layak  diteliti. 21 Studi  dokumen  didapatkan  melalui  buku  serta  artikel  pada perpustakaan maupun melalui internet.

## C. Pembahasan

## C.1. Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Tanah

## Tugas dan Kewenangan Notaris Secara Umum
Kewenangan notaris adalah  suatu kewenangan  atribusi bersumber  dari UUJN  dalam melakukan pembuatan akta otentik, termasuk pembacaan dan penandatanganannya, atas objek yang  diperjanjikan dalam  akta. Hal  ini  dilakukan sesuai  wilayah kerja  dari  notaris terkait. 22
Otentisitas suatu akta notaris bersumber pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu “Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau  dihadapan Pejabat Umum  yang berwenang untuk  itu ditempat di  mana akta itu dibuatnya.” 23
17 Sri Mamudji et al ., Metode Penelitian  dan Penulisan Hukum ,  hlm. 28.
18 ibid .hlm30.
19 ibid .hlm31. 20 ibid . 21 ibid . hlm29. 22 I Wayan Arya Kurniawan, ‘Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap’ (2018) 3 Jurnal Hukum  Kenotariatan. hlm  493.
23 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata hlm Burgelijk  Wetboek ,  diterjemahkan  oleh  R.  Subekti  dan  R. Tjitrosudibio  (Balai Pustaka 2017).hlmPs. 1868.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Ketentuan pasal tersebut memberikan perintah terhadap pembuat undang-undang agar diadakan suatu ketentuan yang mengatur tentang pejabat umum, bentuk akta otentik, dan kewenangan pejabat umum. Suatu akta dinyatakan otentik apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 1868 KUHPerdata tersebut, yaitu: 24
1) akta wajib dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum
2) akta wajib dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
3) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta dibuat, wajib memiliki wewenang untuk membuat akta tersebut.
Berdasarkan UUJN, yaitu undang-undang organik pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdata, menunjuk  notaris  sebagai  pejabat  umum,  bentuk  akta  notaris  sebagai  akta  otentik,  dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum. 25
Pasal 1 angka 1 UUJN dengan jelas telah menyebutkan bahwa notaris adalah  pejabat umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pada pasal tersebut, dapat disimpulkan bawa notaris memiliki kewenangan lain selain membuat akta otentik.
Wewenang atau kewenangan adalah suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada  suatu  badan  jabatan  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan mengatur  jabatan  yang  bersangkutan.  Sehingga,  segala  wewenang  terdapat  batasan- batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangannya. 26
Pasal 15 UUJN menjelaskan lebih lanjut kewenangan dari seorang notaris, yaitu sebagai berikut:
“(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya  itu sepanjang pembuatan  akta itu tidak  juga ditugaskan  atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
a. Mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
24 Pieter  Latumeten, Dasar-Dasar  Pembuatan  Akta  Kuasa  Otentik  Berikut  Contoh  Berbagai  Akta  Kuasa Berdiri Sendiri dan Accessoir, (Badan Penerbit  Fakultas Hukum  Universitas Indonesia 2018).hlm 30.
25 ibid .hlm 30.
26 G.H.S.  Lumban Tobing, Peraturan  Jabatan Notaris, ( Erlangga 1996).hlm 77
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
g. Membuat akta risalah lelang.
(3) Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”
Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  dasarnya  kewenangan  notaris terbagi menjadi empat kategori, yaitu:
1) Kewenangan untuk membuat akta otentik, sesuai Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 15 ayat 1 UUJN;
2) Kewenangan lainnya sebagaimana diatur UUJN, sesuai Pasal 15 ayat 2 UUJN;
3) Kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sesuai Pasal 15 ayat 3 UUJN; dan
4) Kewenangan lain berdasarkan undang-undang lainnya, sesuai Pasal 1 angka 1 UUJN.

## Kewajiban Notaris secara Umum
Dalam menjalankan jabatannya, melekat pula kewajiban-kewajiban notaris yang harus dipatuhi,  yang  apabila  tidak  dilaksanakan  ataupun  dilanggar,  notaris  akan  dijatuhkan sanksi  akibat  tindakannya  tersebut.  Kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  notaris  telah diatur pada  Pasal 16  UUJN, salah  satunya  yaitu notaris  harus bertindak  jujur,  saksama, mandiri, tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan hukum, 27 sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN. Notaris juga memiliki kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para penghadap dengan kehadiran  oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. 28 Hal ini diatur pada Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN. Namun, terdapat ketentuan pengecualian terkait pembacaan akta notaris pada Pasal 16 ayat 7 UUJN. Dinyatakan bahwa pembacaan  akta  tidak  wajib  dilakukan  jika  penghadap  menghendaki  agar  akta  tidak dibacakan  karena  para  penghadap  tersebut  sudah  membaca  sendiri,  mengetahui,  dan memahami isi akta. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila dinyatakan dalam penutup akta dan pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris. 29 Namun, ketentuan pada Pasal 16 ayat 8 UUJN lebih lanjut mengatur bahwa pembacaan kepala akta, komparisi, dan penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta tetap wajib  dibacakan  oleh  Notaris.  Dengan  catatan  bahwa  ketentuan  tersebut  dikecualikan dalam hal pembuatan akta wasiat. 30 Dalam kata lain, akta wasiat tetap diwajibkan  untuk dilakukan seluruh pembacaan aktanya.
Ketentuan tersebut  tidak  berlaku  apabila  notaris  secara  sengaja  tidak  membacakan akta yang dibuat dihadapan seluruh penghadap. Dalam arti bahwa akta harus dibacakan tidak hanya pada salah satu penghadap saja, melainkan kepada seluruh penghadap dalam
27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ttentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.hlmPs.  16 ayat 1 huruf a.
28 ibid., Ps. 16 ayat 1 huruf m.
29 ibid. , Ps. 16 ayat 7.
30 ibid ., Ps. 16 ayat 10.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
akta.  Begitu  pula  apabila  para  penghadap  meminta  kepada  notaris  agar  akta  tidak dibacakan, namun notaris tidak menyatakan hal tersebut pada bagian penutup akta bahwa notaris tidak membacakan aktanya atas keinginan para pihak.
Selanjutnya, jika memang para pihak tidak menghendaki akta untuk dibacakan, notaris tidak dapat mencantumkan pada bagian penutup akta bahwa notaris telah membacakan isi akta dan para penghadap telah memahami isi akta tersebut. Dengan dilakukannya hal-hal tersebut,  akan  berakibat  pada  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  tidak  sesuai  kehendak penghadap, bahkan  para  penghadap dimungkinkan  tidak  memahami isi  akta  dan  dapat berakibat  salah  satu  pihak  dalam  akta  melakukan  wanprestasi,  ataupun  akta  tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jika ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat 1 huruf m dan Pasal 16 ayat 7 tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, namun ketentuan tersebut tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat. 31
Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa kewajiban pembacaan akta oleh notaris adalah  salah  satu  syarat verlijden dari  suatu  akta.  Apabila  notaris  sendiri  melakukan pembacaan dari suatu akta, maka para penghadap akan memiliki jaminan bahwa mereka menandatangani  apa  yang  mereka  dengar  sebelumnya  dibacakan  oleh  notaris  dan penghadap  memperoleh  keyakinan  bahwa  akta  yang  dibacakan  sesuai  dengan  yang dikehendaki  oleh  para  penghadap. 32 Pembacaan  akta  juga  berkaitan  dengan  kekuatan pembuktian formil, yaitu bahwa akta notaris wajib memberikan kepastian mengenai apa yang dinyatakan  dan  kepastian  mengenai  segala hal  yang  tercantum  dalam  akta  sesuai dengan kehendak para penghadap pada notaris. 33
Pada  dasarnya  pembacaan  akta  memiliki  manfaat  bagi  notaris,  yaitu  sebagai  suatu kontrol  terhadap  akta  otentik  yang  telah  dibuat  oleh  notaris.  Sehingga,  jika  ditemukan kesalahan ataupun terdapat perubahan dari isi akta yang belum sesuai dengan kehendak para  penghadap,  notaris  dapat  memperbaikinya. 34 Hal  tersebut  penting  untuk diperhatikan, jika  pembacaan  akta  tidak  dilakukan oleh  notaris  maka  akta  otentik  yang dibuat  oleh  notaris  akan  menjadi  cacat  yuridis  dan  menimbulkan  akibat  hukum  akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Sehingga, kerugian akan dialami para pihak, bahkan notaris itu sendiri. Hal ini dikarenakan dengan adanya masalah pada akta yang dibuat oleh notaris, kemungkinan besar notaris akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diperiksa, seperti Majelis Pengawas Notaris, polisi, dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh notaris. 35
Pada dasarnya, seorang notaris memiliki peran penting sebagai pejabat umum dalam mencegah adanya itikad buruk dari salah satu pihak yang dapat menimbulkan sengketa.
31 ibid ., Ps. 16 ayat 9 dan 10.
32 G.H.S.  Lumban Tobing ,  Op. Cit. hlm201.
33 I Wayan Arya Kurniawan, Op. Cit. hlm494.
34 ibid ., hlm. 496.
35 ibid.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar akta yang dibuat tidak menimbulkan kemungkinan sengketa pada kemudian hari. 36

## Peran Notaris dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Tanah
Dalam melaksanakan tugasnya, notaris berperan untuk memberikan pelayanan hukum bagi  masyarakat,  yaitu  dalam  membuat  akta  otentik  mengenai  segala  perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maupun yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. 37 Salah satunya adalah  pembuatan akta otentik  yang berkaitan dengan  transaksi jual  beli tanah.
Yang  dimaksud  dengan  jual  beli  menurut  Pasal  1457  KUHPerdata  adalah  “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan  dan  pihak  lain  untuk  membayar  harga  yang  telah  dijanjikan.” 38 Sedangkan, menurut  M.  Yahya  Harahap,  jual  beli  adalah  ”suatu  persetujuan  yang  mengikat  antara penjual untuk menyerahkan suatu barang/benda ( zaak ) dan pihak lain sebagai  pembeli mengikat diri dan berjanji untuk membayar harganya.” 39
Menurut  KUHPerdata,  perjanjian  jual  beli  hanya  bersifat  obligatoris,  yang  berarti tindakan jual beli tersebut belum memindahkan hak milik. Jual beli baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua pihak, yaitu memberikan kepada pembeli suatu hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijual. Suatu pemindahan hak milik baru akan terjadi saat dilakukannya perbuatan hukum penyerahan/ levering secara yuridis.  Dalam  hal  penyerahan  barang  tak  bergerak,  seperti  tanah,  penyerahan  terjadi dengan pembuatan akta jual belinya.
Namun,  dalam  hal  transaksi  jual  beli  tanah,  tidak  tunduk  pada  ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata, melainkan tunduk pada hukum adat. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 5 UUPA, yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat. 40 Sebagaimana telah dijelaskan, dalam transaksi jual beli tanah menurut hukum adat, dilakukan dengan asas terang dan tunai.
Demi kelancaran administrasi terkait kegiatan jual beli tanah notaris berwenang untuk membuat suatu akta pengikatan jual beli dengan tujuan para pihak akan saling terikat. Akta pengikatan jual beli,  atau yang  disebut dengan  Perjanjian Pengikatan  Jual Beli  (“ PPJB ”), dibuat oleh notaris sebelum akta jual beli dibuatkan oleh PPAT, sebagai syarat transaksi
36 Fidela Faustina  dan H. Siti  Hajati Hosein,  ‘Perlindungan Hukum Terhadap  Pihak yang  Beritikad Baik dalam  Perjanjian Jual  Beli  Tanah (Studi  Kasus Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  2518  K/Pdt/2018)’ (2022) 8 Pakuan Law Review.  hlm 36.
37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.hlmPs.  15 ayat 1
38 Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata hlm Burgelijk Wetboek . Op.Cit. hlmPs.  1457.
39 M.  Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum  Perjanjian , cet. 2 (Alumni  1986).hlm181.
40 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria , UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104
Tahun 1960, TLN No. 104, Ps. 5.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
jual beli  tanah  dan/atau bangunan. 41 Menurut  R.  Subekti, PPJB  adalah  suatu  perjanjian antar penjual dan pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli karena terdapat unsur -unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa PPJB dibuat oleh notaris disebabkan  belum terpenuhinya  unsur-unsur untuk  menjual atau  membeli tanah, antara lain sertifikat hak atas tanah belum ada karena masih dalam proses, atau jika belum dilakukannya pelunasan harga atau pajak yang dikenakan terhadap jual beli hak atas tanah, sehingga proses transaksi jual beli  menjadi tertunda. 42 Hal ini dikarenakan  suatu perjanjian mengenai  tanah  terkandung  unsur-unsur  wajib  sebelum  dapat  dilaksanakan suatu perjanjian pokok, berupa akta jual beli, sehingga tercapai tujuan akhir bagi pihak- pihak. 43 Kewenangan notaris dalam membuat PPJB tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat 1 huruf f UUJN.

## Tugas dan Kewenangan Notaris FRD dalam Pembuatan serta Penandatanganan Akta dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dikaitkan dengan Kasus
Dari kasus tersebut, dapat ditemukan beberapa permasalahan hukum yang perlu diperhatikan dan dikaji secara mendalam. Diketahui bahwa Notaris FRD tidak mematuhi prosedur  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  tanah  sebagaimana  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan. Notaris FRD membiarkan RK untuk mengantarkan draf akta jual beli kepada pihak-pihak terkait dengan alasan bahwa para pihak sedang sibuk dan tidak bisa hadir.  Hal ini  jelas melanggar  ketentuan Pasal  16 ayat  1 huruf  m UUJN,  yaitu notaris memiliki  kewajiban  untuk membacakan  aktanya  di hadapan  penghadap  dengan kehadiran dua  orang saksi  dan ditandatangani  saat itu  juga oleh  penghadap, saksi,  dan notaris. 44 Dapat  dilihat  dalam  kasus  bahwa  Notaris  FRD  tidak  membacakan  maupun melakukan penandatanganan akta jual beli terkait dihadapan seluruh penghadap. Notaris FRD  secara  sukarela  mengabulkan  permintaan  RK  agar  akta  jual  beli  tersebut  tidak dibacakan dan ditandatangani dihadapan notaris.
Sebagaimana pengaturan pada Pasal 16 ayat 7 UUJN memang terdapat pengecualian pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki hal tersebut. Namun untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  terdapat  beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi, salah satunya adalah dengan dinyatakannya dalam penutup akta bahwa para penghadap tidak menghendaki pembacaan akta, selanjutnya pada setiap halaman minuta akta wajib diparaf  oleh  seluruh  penghadap,  saksi,  dan  notaris.  Sehingga,  jika  dilihat  pada  kasus,
41 I  Gusti  Ayu  Agung  Devi  Maharani  Ariatmaja,  ‘Kewenangan  Notaris  dalam  Transaksi  Jual  Beli Tanah  dan  Bangunan:  Studi  Kasus  Penahanan  Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan’  (2018)  40 Jurnal  Kertha Patrika .hlm113.
42 Shabrina  Mahfuzh, Widodo  Suryandono, Pieter  Latumenten ,  ‘Jenis Norma  dan Sanksi  Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan  Jual Beli dengan Kuasa Menjual (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MPPN/VII/2019)’ (2019) 1 Indonesian Notary.hlm2.
43 Baswedan,  T.  B.  T., ‘Kajian  Yuridis  Pembatalan  Akta  Pengikatan  Jual  Beli  (Pjb)  Tanah  yang Dibuat Dihadapan Notaris’ (2014) 4 Premise Law Jurnal.hlm4-5.
44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.hlmPs.  16 ayat 1 huruf m.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dengan tidak adanya kehadiran dari salah satu pihak, yaitu CIM sebagai penjual dalam akta, maka  fakta  telah  jelas  menunjukan  bahwa  akta  tidak  dilakukan  pembacaan  dihadapan penghadap,  juga  tidak  ditandatangani  saat  itu  juga  oleh  penghadap.  Sehingga,  sesuai dengan Pasal 16 ayat 7 UUJN, akta yang dibuat oleh notaris FRD tersebut hanya mempunyai kekuatan  sebagai  akta  di  bawah  tangan. 45 Dengan  tidak  dibacakannya  akta  tersebut, notaris  menjadi  tidak  memiliki  suatu  kontrol  atas  akta  yang  dibuatnya.  Sehingga,  jika terdapat  kesalahan  atau  perubahan  isi  akta  yang  belum  sesuai  dengan  kehendak  para penghadap,  notaris  tidak  menyadarinya  dan  tidak  akan  dilakukan  suatu  perbaikan terhadap akta.
Selain itu, pada kasus juga dapat dilihat bahwa RK memberikan KTP palsu kepada Notaris FRD. Namun, akta jual beli tersebut ditandatangani oleh notaris dan balik  nama sertifikat tanah telah terjadi. Pada dasarnya notaris memang tidak bertanggung jawab atas isi akta jika  terdapat penghadap  yang menggunakan  identitas diri  palsu, karena  notaris hanya  menuangkan  apa  yang  dikehendaki  penghadap  melalui  keterangannya  tersebut. KTP  palsu  yang  diberikan  penghadap  bukanlah  kewenangan  notaris  untuk  menilai keasliannya. Keterangan dan dokumen palsu yang diberikan tersebut menjadi  tanggung jawab  para  pihak. 46 Namun  di  sisi  lain,  hal  ini  menunjukan  bahwa  Notaris  FRD  tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, yaitu  notaris  wajib  bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Notaris tidak saksama pada saat penghadap memberikan identitas palsunya tersebut. Seharusnya notaris memeriksa segala dokumen  yang dimiliki  penghadap  yang akan  dilampirkan pada  pembuatan  akta otentik, untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas para pihak.
Akibat  dari  pelanggaran  Pasal  16  ayat  1  huruf  a  UUJN  tersebut,  notaris  dapat dijatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan  hormat,  atau  pemberhentian  dengan  tidak  hormat. 47 Keadaan  tersebut menunjukan bahwa dengan tidak adanya suatu peraturan yang mewajibkan notaris untuk melakukan  pemeriksaan  dan  memastikan  kembali  keaslian  identitas  para  pihak,  justru seringkali  memicu  timbulnya  sengketa.  Notaris  seringkali  dirugikan  karena  peristiwa tersebut.
C.2. Sanksi Atas Pelanggaran atas Peraturan Undang-Undang yang Dilakukan Oleh Notaris
Sanksi  atas  Pelanggaran  Hukum  yang  Dilakukan  Notaris  secara  Perdata, Administratif, Kode Etik, dan Pidana
45 ibid. hlmPs. 16 ayat 9. 46 Nurul Aina, ‘Pertanggung Jawaban Notaris Akibat Adanya Pemalsuan Identtas Diri Debitor dalam Akta Perjanjian Kredit  Pada Bank’ (2016) 11 Premise  Law Journal. hlm9.
47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.hlmPs.  16 ayat 11.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Apabila notaris  melakukan  penyimpangan  terhadap  kewenangan  dan  kewajibannya sebagaimana  diatur  dalam  UUJN  maupun  kode  etik,  baik  disengaja  maupun  karena kelalaiannya, maka notaris dapat dikenakan beberapa sanksi, baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik, maupun sanksi pidana. 48

## Sanksi Perdata
Sanksi perdata merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi dalam memenuhi kepentingannya. 49 Sanksi keperdataan  adalah  suatu  sanksi  yang  dijatuhkan  karena  adanya  peristiwa  hukum wanprestasi  atau  perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatige  daad ).  Dalam  konteks  ini, adalah terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris karena melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan yang diatur dalam UUJN. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
Sesuai pada Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, menurut Prof. Rosa Agustina terdapat unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut: 50
a. Harus ada suatu perbuatan
Perbuatan  tersebut  dapat  bersifat  positif  maupun  bersifat  negatif.  Hal  ini  dapat diartikan bahwa tingkah laku tersebut dapat berupa berbuat ataupun tidak berbuat. 51
b. Perbuatan tersebut melanggar hukum Dalam arti luas, perbuatan melawan hukum yaitu:
1) Melanggar hak subyektif orang lain Hal ini diartikan melanggar  suatu wewenang khusus  yang diberikan oleh  hukum terhadap seseorang. Hak subyektif dalam yurisprudensi diartikan sebagai: a) hak- hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik; dan b) hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan suatu hak mutlak lainnya. 52 Hak subyektif dinyatakan dilanggar apabila adanya suatu pelanggaran terhadap tingkah laku dengan dasar hukum tertulis maupun tidak yang  seharusnya tidak boleh dilanggar pelaku,  dan tidak terdapat alasan pembenarnya menurut hukum. 53
2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
48 Mardiyah,  I  Ketut  Rai Setiabudhi,  dan  Gde  Made Swardhana,  ‘Sanksi  Hukum  Terhadap  Notaris yang  Melanggar  Kewajiban  dan  Larangan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris’  (2017)  2  Jurnal  Ilmiah  Prodi Magister  Kenotariatan.hlm 111.
49 Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum (Citra Aditya Bakti 1993).hlm 63.
50 Rosa  Agustina, Perbuatan  Melawan  Hukum ,  cet.1  (Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia 2003).hlm 36.
51 ibid. 52 ibid .hlm 38.
53 ibid .hlm 39.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. 54
3) Bertentangan dengan kaedah kesusilaan
Dalam  arti  bertentangan  dengan  norma-norma  moral  yang  diakui  masyarakat sebagai suatu norma hukum. Dalam kata lain norma yang ada di masyarakat, yang tidak termasuk hukum, kebiasaan, dan agama. 55
4) Bertentangan dengan kepatuhan
Berarti,  harus  mempertimbangkan  antara  kepentingan  sendiri  dan  kepentingan orang  lain,  serta  tunduk  pada  apa  yang  menurut  masyarakat  patut  dan  layak. 56 Kategori dari bertentangan terhadap kepatutan adalah perbuatan yang merugikan orang  lain  tanpa  kepentingan  layak  dan  perbuatan  tidak  berguna  yang menimbulkan bahaya bagi pihak lain. 57
c. Adanya kesalahan
Suatu  tindakan  dianggap  oleh  hukum  mengandung  unsur  kesalahan  jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) ada unsur kesengajaan ( schuld ); atau 2) ada unsur kelalaian ( alpa ); dan 3) tidak ada alasan pembenar atau pemaaf. 58
d. Adanya kerugian
Kerugian terbagi  atas  kerugian materiil  dan  immateriil. Kerugian  materiil  adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita. 59 Dalam KUHPerdata tidak diatur dengan jelas pasal-pasal mengenai kerugian materiil, maka terhadap hal ini kembali mengacu pada pasal-pasal yang mengatur mengenai wanprestasi, yaitu yang diatur pada Pasal 1243-1252    KUHPerdata. 60 Pada  Pasal  1243  KUHPerdata  diatur  bahwa  seseorang diwajibkan  untuk  membayar  penggantian  biaya  dan  kerugian  terhadap  orang  yang dirugikannya. 61 Biaya yang dimaksud adalah biaya atas semua perbuatan nyata yang dikeluarkan.  Sedangkan  kerugian  yang  dimaksud  termasuk  atas  kerusakan  barang, kehilangan  keuntungan,  terlambat  menyerahkan  barang,  dan  lain  sebagainya. Selanjutnya,  pada  Pasal  1246  KUHPerdata  dinyatakan  bahwa  biaya  ganti  rugi  yang dapat dituntut terdiri atas kerugian yang dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya. 62 Kerugian tersebut juga harus nyata dan dapat diduga, maka ganti rugi materiil harus dirinci. 63 Biaya dan kerugian tersebut hanya mencakup hal-hal yang
54 ibid. 55 ibid.
56 ibid .hlm 40.
57 ibid .hlm 41.
58 Indah Sari, ‘Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata ’ (2020) 11 Jurnal Ilmiah Hukum  Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma .hlm 68.
59 Bimo Prasetio dan Rizky Dwinanto, ‘Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?’  (Hukum  Online 2011)  <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan- kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9>  accessed 1 March 2022.
60 Rosa Agustina, Op.Cit. hlm  61.
61 Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata hlm Burgelijk Wetboek . Op.Cit. hlmPs.  1243.
62 i bid .hlmPs. 1246.
63 ibid .hlmPs. 1247.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
menjadi  akibat  langsung  dari  perbuatan  melawan  hukum  tersebut. 64 Kerugian immateriil yang dimaksud dapat berupa rasa sakit, kehilangan kesenangan hidup, dan rasa takut.
e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian Dalam  hal  melihat  sebab  suatu  peristiwa  maka  terdapat  dua  teori,  yaitu  teori conditio sine qua non oleh Von Buri dan teori adequate oleh Von Kries. Teori condition sine qua non berarti tiap-tiap syarat atau semua faktor yang turut serta atau bersama- sama  menjadi  penyebab  suatu  akibat  dan  tidak  dapat  dihilangkan  dari  rangkaian faktor-faktor yang menumbulkan akibat harus dianggap causa (akibat). 65 Sedangkan, teori adequate adalah  bahwa  yang  menjadi  sebab  dari  rangkaian  faktor  yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab saja yang dapat diterima, yaitu yang sebelumnya telah diketahui oleh pembuat. 66 Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang dapat  dianggap sebagai sebab  dari akibat yang  timbul adalah  suatu perbuatan yang seimbang dengan akibat tersebut. Dasar dari perbuatan seimbang yang dimaksud adalah perhitungan yang layak. 67
Dalam  hal  tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  notaris  terkait  sanksi  perdata, disebutkan  dalam  pasal-pasal  pada  UUJN,  yaitu  ketentuan  pada  pasal  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m, ayat 7 dan ayat 8, Pasal 41 yang menunjuk Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, Pasal 44 ayat 1 sampai ayat 4, Pasal 48 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 50 ayat 1 sampai ayat 4 dan Pasal 51 ayat 2. Pada pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh  notaris  pada  pasal-pasal  terkait,  mengakibatkan  suatu  akta  hanya  memiliki kekuatan pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan  dan  dapat  menjadi  alasan  bagi pihak yang dirugikan untuk  meminta ganti biaya rugi kepada notaris. 68

## Sanksi Administratif
Sanksi administratif adalah sanksi yang timbul dari hubungan antara pemerintah dan warganya. Tanpa perantara seorang hakim, sanksi tersebut dapat dijatuhkan langsung oleh pemerintah. 69 Sanksi  administratif  terhadap  notaris  adalah  sanksi  akibat  notaris melakukan  pelanggaran  atas  UUJN,  terdiri  atas  peringatan  tertulis,  pemberhentian sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  dan  pemberhentian  dengan  tidak  hormat. Sanksi administrasi dapat dikenakan kepada notaris dikarenakan melanggar pasal-pasal-
64 ibid .hlm Ps. 1248.
65 A. Zainal Abidin Farid, Hukum  Pidana 1 (Sinar Grafika 2007).hlm209.
66 Lhedrik Lienarto, ‘Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non dalam Tindak Pidana di Indonesia’ (2016) V Lex Crimen .hlm 36. 67 Rosa Agustina. Op.Cit .  hlm 67. 68 Mardiyah, I Ketut  Rai Setiabudhi, dan Gde Made  Swardhana.Op.Cit.hlm  111.
69 Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Gramedia Pustaka Utama 2003). hlm 15.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
pasal berikut: Pasal 7 ayat 1, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58 dan Pasal 59. 70

## Sanksi Kode Etik
Terkait  sanksi  kode  etik,  diatur  dalam  Kode  Etik  Notaris  Ikatan  Notaris  Indonesia Kongres Luar Biasa di banten 29-30 Mei 2015 (“ Kode Etik Notaris 2015 ”). Pada Pasal 4 Kode  Etik  Notaris  2015  diatur  larangan-larangan  seorang  notaris.  Pengaturan  tentang sanksi dalam  Kode  Etik  Notaris  2015  ditemukan pada  Pasal  6  Kode  Etik  Notaris  2015. Disebutkan  bahwa  sanksi  yang  dikenakan  terhadap  anggota  Ikatan  Notaris  Indonesia (“ INI ”)  yang  melakukan  pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  2015  dapat  berupa  teguran, peringatan,  pemberhentian  sementara  dari  keanggotaan  perkumpulan,  pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari  keanggotaan  perkumpulan. 71 Penjatuhan  sanksi  tersebut  disesuaikan  dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota INI. 72

## Sanksi Pidana
Untuk melihat apakah seorang notaris dapat dijatuhkan sanksi pidana atau tidak, dapat mengacu  pada  pengaturan  yang  terdapat  pada  UUJN.  Jika  notaris  terbukti  melakukan tindak pidana dengan tidak mengindahkan prosedur dan ketentuan mengenai pembuatan akta sesuai  yang ditentukan  UUJN, maka  notaris dapat  dijatuhkan sanksi  pidana.  Sanksi pidana  terhadap  notaris  tidak  diatur  secara  eksplisit  dalam  UUJN,  sehingga  ketentuan terkait  hal  itu  tunduk  terhadap  ketentuan  pidana  umum,  yaitu  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana. 73

## Penerapan Sanksi Notaris FRD atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan
Kelalaian  notaris  dalam  kasus  dengan  jelas  menyebabkan  terjadinya  kerugian  pada pemilik hak atas tanah. Kasus diatas menunjukan bahwa notaris telah melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN, sehingga notaris dapat dijatuhkan sanksi perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 16  ayat 9 UUJN,  yaitu akta yang  bersangkutan hanya mempunyai  kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, peristiwa dalam kasus  juga  telah  memenuhi  seluruh  unsur-unsur  yang  terdapat  pada  Pasal  1365 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:
a. Harus ada suatu perbuatan
Perbuatan tersebut bersifat negatif, yaitu Notaris FRD tidak mematuhi ketentuan UUJN, yaitu tidak dilakukan pembacaan akta dan penandatanganan akta dihadapan para pihak.
b. Perbuatan tersebut melanggar hukum
70 Mardiyah, I Ketut  Rai Setiabudhi, dan Gde Made  Swardhana. Op.Cit. hlm 111. 71 Perubahan  Kode  Etik  Notaris  Kongres  Luar  Biasa  Ikatan  Notaris  Indonesia  Banten,  29 -30  Mei 2015.hlmPs. 6 ayat 1.
72 ibid .hlmPs. 6  ayat 2.
73 Mardiyah, I Ketut  Rai Setiabudhi, dan Gde Made  Swardhana. Op.Cit. hlm 116.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Perbuatan  yang  dilakukan  Notaris  FRD  merupakan  suatu  perbuatan  yang melanggar  hukum.  Notaris  FRD  melanggar  hak  subjektif  orang  lain,  yaitu  dengan melakukan  pelanggaran  terhadap  tingkah  laku  baik  berdasarkan  hukum  tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis yang dimaksud adalah Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN. Terhadap tingkah laku tersebut juga tidak ada alasan pembenar menurut hukum. Atas pelanggaran pasal tersebut juga  menunjukan adanya perbuatan yang  dilakukan oleh pelaku  yang  bertentangan terhadap  kewajiban  hukumnya, dalam  hal  ini  adalah perbuatan pidana penggelapan. Selain itu,  perbuatan Notaris FRD juga  bertentangan dengan kaedah kesusilaan,  yaitu tidak  mematuhi aturan hukum  dalam membuat  dan menandatangani  akta  jual  beli  tanah,  sehingga  merugikan  pihak  lain  yaitu  NZ  serta keluarganya  sebagai  ahli  waris  dari  CIM,  pemilik  sertifikat  atas  tanah.  Kemudian, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat,  yaitu  perbuatan  Notaris  FRD  sangat  merugikan  orang  lain  tanpa kepentingan yang layak.
c. Adanya kesalahan Terdapat  suatu  unsur  kesengajaan  yang  dilakukan  oleh  Notaris  FRD,  yaitu dengan sengaja  tidak  membacakan akta  dihadapan  para penghadap,  dan  melakukan penandatanganan akta tanpa kehadiran para penghadap.
d. Adanya kerugian Terdapat kerugian yang dialami oleh NZ beserta keluarganya. Tindakan Notaris FRD yang tidak membacakan maupun tidak melakukan penandatanganan akta jual beli dihadapan para penghadap, jelas menimbulkan kerugian kepada NZ serta keluarganya. Hal tersebut dapat berpotensi terjadinya suatu pemalsuan maupun penipuan. Dengan dibacakannya akta oleh notaris, notaris dapat mengetahui jika akta telah sesuai dengan kehendak  para  penghadap.  Begitu  juga  sebaliknya,  penghadap  dapat  mengetahui apakah isi akta telah sesuai dengan keinginannya, sehingga jika ada kesalahan atau isi akta  tidak  sesuai,  dapat  dilakukan  perbaikan  sebelum  dilakukan  penandatanganan. Sedangkan dalam kasus, Notaris FRD tidak membacakan akta dihadapan CIM, sebagai salah satu pihak dalam akta. Akibatnya, penipuan tersebut benar-benar terjadi. Dimana CIM tidak berkehendak untuk menjual properti sebagaimana tertuang dalam akta, dan CIM  kehilangan  kekuasaan  hak  atas  tanahnya  karena  telah  beralih  pada  RK.  Hal  ini berakibat NZ serta keluarganya sebagai ahli waris kehilangan hak atas harta waris dari ibu kandungnya, CIM.
Kemudian, tidak dilakukannya penandatanganan setelah dilakukan pembacaan akta berakibat terjadinya penipuan. RK menyatakan bahwa ia akan mengantarkan akta jual beli kepada CIM sebagai pihak dalam akta, namun kenyataannya RK memalsukan tanda tangan CIM. Sehingga, NZ serta keluarganya mengalami kerugian.
e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian Terdapat dua teori terkait hubungan kausal tersebut. Pertama, teori conditio sine qua non ,  yaitu  tiap-tiap  sebab  yang merupakan  syarat  untuk  timbulnya  suatu  akibat adalah sebab dari akibat. Jika dihubungkan dengan kasus, berarti tindakan kelalaian CIM yang meminta bantuan orang lain untuk mengurus sertifikat tanah atas nama dirinya,
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
tindakan RK dalam memberikan keterangan palsu bahwa nama-nama para pihak dalam sertifikat tanah tidak dapat hadir, pernyataan RK untuk mengantarkan draf akta kepada para pihak, serta tindakan Notaris FRD yang mengabulkan permintaan RK untuk tidak membacakan  maupun  menandatangani  akta  dihadapan  para  pihak,  keseluruhan kegiatan tersebut merupakan penyebab dari peristiwa kerugian yang dialami NZ dan keluarga.
Kedua, teori adequate yaitu perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat  yang  timbul  adalah  perbuatan  yang  seimbang  dari  perbuatan.  Pada  teori  ini, ukurannya adalah akal sehat. Sehingga, jika dikatitkan dengan kasus maka perbuatan yang menjadi  sebab dari  kerugian pihak  terkait adalah  tindakan RK  atas  keterangan palsu yang  diberikannya,  dan  tindakan  Notaris FRD  beserta  rekannya  atas  tindakan penandatanganan  akta  jual  beli  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terhadap  perbuatan  melawan  hukum  tersebut,  pihak  yang  dirugikan  dapat menggugat notaris  menurut  hukum  acara  perdata  ke  pengadilan  negeri.  Pihak  yang dirugikan tersebut harus dapat membuktikan melalui proses peradilan ke pengadilan negeri bahwa notaris telah melanggar baik dari sisi lahiriah, formil, dan materiil  dari akta otentik yang dibuatnya. Sehingga, pihak yang mengalami kerugian dapat meminta penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris. 74

## D. Penutup
Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Dalam membuat akta, notaris wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur. Salah satunya adalah kewajiban melakukan pembacaan akta, sebagai salah satu syarat verlijden dari suatu akta. Pada saat itu juga, notaris, saksi, dan penghadap juga wajib untuk melakukan penandatanganan akta terkait. Apabila notaris membacakan akta, para penghadap akan memiliki jaminan bahwa mereka menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya dibacakan  oleh  notaris  dan  penghadap  memperoleh  keyakinan  bahwa  akta  yang dibacakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh para penghadap. Hal tersebut penting untuk  diperhatikan,  jika  pembacaan  akta  tidak  dilakukan  oleh  notaris,  maupun penandatanganan tidak dilaksanakan saat itu juga, maka akta otentik yang dibuat oleh notaris  akan  menjadi  cacat  yuridis  dan  menimbulkan  akibat  hukum  akta  tersebut menjadi  akta  dibawah  tangan.  Sehingga,  kerugian  akan  dialami  para  pihak,  bahkan notaris itu sendiri. Sebaiknya, notaris lebih memperhatikan ketentuan hukum yang ada dalam pembuatan maupun penandatanganan akta otentik, khususnya dalam transaksi jual beli tanah. Hal ini bertujuan agar notaris dijauhkan dari penjatuhan sanksi hukum. Selain  itu,  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  juga  wajib  menerapkan  prinsip kehati-hatian.  Notaris  seringkali  menerima  dokumen  palsu,  seperti  KTP  palsu  yang diberikan oleh penghadap.  Pada dasarnya  notaris memang  tidak bertanggung  jawab atas isi  akta jika  terdapat penghadap  yang menggunakan  identitas diri  palsu,  karena
74 Mardiyah, I Ketut  Rai Setiabudhi, dan Gde Made  Swardhana. Op.Cit .hlm118.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
notaris hanya menuangkan apa  yang dikehendaki penghadap melalui  keterangannya tersebut.  Namun, di sisi lain apabila notaris menerima KTP Palsu dan tidak melakukan pemeriksaan  kembali  terhadap  KTP  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  notaris  tidak menerapkan prinsip  kehati-hatian  sebagaimana diatur  pada  Pasal  16 ayat  1  huruf  a UUJN, sehingga notaris dapat dikenakan sanksi. Keadaan tersebut menunjukan bahwa adanya kekosongan  hukum terkait  kewajiban  notaris untuk  melakukan  pemeriksaan dan  memastikan  kembali  keaslian  identitas  para  pihak.  Dengan  tidak  adanya  aturan tersebut, justru seringkali memicu timbulnya sengketa. Seharusnya, peraturan hukum yang mengatur hal itu segera dibuat agar tidak terjadi sengketa yang sama secara terus- menerus.

## E. Biodata Singkat Penulis
Adara Skyla Sakinah,  telah menyelesaikan  pendidikan Program  Sarjana Hukum  pada Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  dan  saat  ini  sedang  melanjutkan  Program Pascasarjana Magister Kenotariatan (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: adara.skyla11@ui.ac.id.
Dr. H. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., C.N., saat ini adalah staf pengajar Bidang Studi Hukum Administrasi Negara  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia  sejak  tahun  1988.  Telah memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 1986, Magister Hukum pada tahun 1996, dan Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2006 dari Universitas Indonesia. Dr. H. Siti Hajati Hoesin juga aktif dalam mengikuti berbagai pelatihan dalam lingkup nasional maupun internasional.  Saat  ini  Beliau  masih  menjadi  anggota  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah  DKI  Jakarta  (2019-2022),  dan  anggota  Dewan  Pengupahan  Kota  (Depeko) Depok sejak 2018 .

## F. Ucapan Terimakasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. H. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., C.N., atas bimbingannya dalam proses penulisan  jurnal dan penelitian  karya ilmiah ini.  Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada orang tua, kerabat, dan sahabat atas dukungannya.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1 (Sinar Grafika 2007).
Budi Harsono, Undang-Undang Pokok Agraria, bagian II, Jilid III (Djambatan 2018).
G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Erlangga 1996).
Jan Remmelink, Hukum  Pidana, Komentar  atas  Pasal-Pasal Terpenting  dari  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Indonesia (Gramedia Pustaka Utama 2003).
M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Alumni 1986).
Pieter Latumeten, Dasar-Dasar Pembuatan Akta Kuasa Otentik Berikut Contoh Berbagai Akta Kuasa Berdiri Sendiri  dan Accessoir (Badan  Penerbit Fakultas Hukum  Universitas Indonesia 2018).
R. Subekti, Aneka Perjanjian (Citra Aditya Bakti 1995).
Rosa  Agustina, Perbuatan  Melawan  Hukum (Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia 2003).
Soerjono  Soekanto  dan  Purnadi  Purbacaraka, Sendi-Sendi  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum (Citra Aditya Bakti 1993).
Supriadi. Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia (Sinar Grafika 2018).

## B. Artikel Jurnal
Baswedan,  T.  B.,  ‘Kajian  Yuridis  Pembatalan  Akta  Pengikatan  Jual  Beli  (Pjb)  Tanah  yang Dibuat Dihadapan Notaris’ (2014) 4 Premise Law Jurnal.
Fidela  Faustina  dan  H.  Siti  Hajati  Hosein,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pihak  yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2518 K/Pdt/2018)’ (2022) 8 Pakuan Law Review.
I Gusti Ayu Agung Devi Maharani Ariatmaja, ‘Kewenangan Notaris dalam Transaksi Jual Beli Tanah  dan  Bangunan:  Studi  Kasus  Penahanan  Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan’ (2018) 40 Jurnal Kertha Patrika.
I  Wayan  Arya  Kurniawan,  ‘Tanggung  Jawab  Notaris  atas  Akta  yang  Tidak  Dibacakan Dihadapan Para Penghadap’ (2018) 3 Jurnal Hukum Kenotariatan.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Indah Sari, ‘Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata’ (2020) 11 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
Karolus K. Medan, ‘Jual-Beli Tanah di Bawah Tangan ditinjau dari UUPA’ (1987) 17 Jurnal Hukum dan Pembangunan.
Lhedrik Lienarto, ‘Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non dalam Tindak Pidana di Indonesia’ (2016) V Lex Crimen.
Muhammad  Haris,  ‘Pengawasan  Majelis  Pengawas  Daerah  terhadap  Notaris  setelah berlakunya Undang-Undang No.  2 Tahun 2004  tentang Perubahan atas  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris’  (2014)  14  Syariah:  Jurnal Hukum dan Pemikiran.
Nurul Aina, ‘Pertanggung Jawaban Notaris Akibat Adanya Pemalsuan Identtas Diri Debitor dalam Akta Perjanjian Kredit Pada Bank’ (2016) 11 Premise Law Journal.
Shabrina  Mahfuzh,  Widodo  Suryandono,  Pieter  Latumenten,  ‘Jenis  Norma  dan  Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Kuasa Menjual (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MPPN/VII/2019)’ (2019) 1 Indonesian Notary.

## C. Sumber Internet
Aulia  Damayanti,  ‘Belajar  dari  Kasus  Nirina  Zubir  Ini  Modus  Operandi  Mafia  Tanah’ (detikFinance,  2021)  <https://finance.detik.com/properti/d-5815241/belajar- dari-kasus-nirina-zubir-ini-modus-operandi-mafia-tanah>.
Rizky  Adytia  Pramana  dan  Ferdinan,  ‘Notaris  Kasus  Mafia  Tanah  Nirina  Zubir  Bantah Berkomplotan’  (Voi,  2021)    <https://voi.id/berita/106075/notaris-kasus-mafia- tanah-nirina-zubir-bantah-berkomplotan>.
Yogi  Ernes,  ‘Lawyer  Nirina:  NIK  Riri  Khasmita  di  Akta  Jual  Beli  Tanah  Tak  Terdaftar’ (detikNews, 2021) <https://news.detik.com/berita/d-5819699/lawyer-nirina-nik- riri-khasmita-di-akta-jual-beli-tanah-tak-terdaftar?single=1>.
Bimo Prasetio  dan Rizky  Dwinanto,  ‘Di  Mana Pengaturan  Kerugian Konsekuensial  dalam Hukum Indonesia?’ (Hukum Online, 2011)
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian- konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9>.
CNN Indonesia, ‘Kronologi Lengkap Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir’ (CNN Indonesia, 2021) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211118080653-20- 722758/kronologi-lengkap-kasus-mafia-tanah-nirina-zubir>.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni  2022, Halaman  617-638 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan lembaran Negara Nomor 5491).
Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29 -30 Mei 2015.