## PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

## ENFORCEMENT IN GOVERNMENT’S PROCUREMENTS OF GOODS AND
SERVICES BY KPPU: INDONESIAN COMPETITION COMMISSION AND KPK:

## CORRUPTION ERADICATION COMMISSION
Adam Khafi Ferdinand 1 , Sunarto DM 2 , Maya Shafira 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Email: adamkferdinand12@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Email: mayashafira2@gmail.com
3 Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Email: sunarto54@fh.unila.ac.id
Submitted: June 24, 2020; Reviewed: July 15, 2020; Accepted: July 29, 2020 DOI: 10.25041/cepalo.v4no2.2006

## Abstrak
Persekongkolan  tender  dan  tindak  pidana  korupsi  memiliki  hubungan  erat  karena  berkaitan dengan  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  dilakukan  pemerintah,  karena  sebagian  atau seluruhnya  pengadaan  dibiayai  dari  APBN/APBD  atau  anggaran  negara  lainnya.  Perbuatan dalam  persekongkolan  tender  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  tindak  pidana korupsi.  Oleh  karena  itu,  terdapat  dua  lembaga  penegak  hukum  yang  berwenang  menindak para  pelakunya,  yakni  KPPU  dan  KPK.  Tujuan  dari  penulisan  jurnal  ini  untuk  mengetahui bagaimana  upaya  penegakan  hukum  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  yang dilakukan  oleh  KPPU  dan  KPK,  serta  apa  saja  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses penegakan  hukumnya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penulisan  hukum  normatif  yang didukung  dengan  data  dan  informasi  dari  wawancara/kuisioner.  Sementara  itu,  pendekatan yang  dilakukan  yakni  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach )  dan pendekatan komparatif ( comparative approach ). Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa penegakan hukum dalam pengadaan  barang dan  jasa pemerintah  yang dilakukan oleh  KPPU terhadap  perkara  persekongkolan  tender  dilaksanakan  berdasarkan  Undang-Undang  Anti Monopoli,  Perkom  No.1/2019  dan  Perkom  No.2/2010  (Pedoman  Pasal  22).  Sedangkan, penegakan  hukum  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  dilakukan  oleh  KPK terhadap  perkara  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan  Undang-Undang  Tipikor,  Undang- Undang  KPK  dan  KUHAP.  Kedua  lembaga  tersebut  memang  memiliki  ruang  lingkup  dan kewenangannya  masing-masing,  namun  keduanya  juga  memiliki  kerjasama  dalam  hal pengawasan  dan  penegakan  hukum  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  yang tertuang  dalam Memorandum  of  Understanding (MoU)  antara  KPPU  dan  KPK.  Sementara itu,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  yang  dilakukan  oleh  KPPU  dan  KPK,  antara  lain  faktor  peraturan  perundang- undangan (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

## Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2020: hlm. 111-128.
Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
Kata Kunci: KPK, KPPU, Penegakan, Pengadaan.

## Abstract
Conspiracy of tender and corruption are both have related in government’s procurements of goods  and  services,  because  the  procure  partially  or  completely  are  being  financed  by APBN/APBD  or  another  state  budgeter.  The  act  in  the  conspiracy  of  tender  also  is categorized  as  an  act  of  corruptions.  Therefore,  there  are  two  law  enforcement  institutions which  have  the  authority  to  punish  the  perpetrators,  that  are  KPPU  and  KPK.  The  purpose from  this  journal  is  to  find  out  about  how  the  efforts  in  law  enforcement  on  government’s procurements of goods and services by KPPU and KPK, and what are the influence factors in the  law  enforcements  process.  This  research  is  used  with  law  normative  method  which  is supported  with  data  and  information  from  interview  or  questionnaire.  Futhermore,  these article  is  using  with  statue  approach  and  comparative  approach.  The  results  from  this research  are  the  law  enforcement  in  government’s  procurements  goods  and  services  by KPPU on tender conspiracy case have implemented of  based in  Anti Monopoly Law, KPPU Law  Number  1  of  2019  and  KPPU  Law  Number  2  of  2010  (Guidelines  of  Article  22). Whereas,  law  enforcement  in  government’s  procurements  goods  and  services  by  KPK  on corruption case have implemented of based in Corruption Law, KPK Law and KUHAP. Both institutions have scope and authority for each other, however both of them have cooperation in  terms  of  supervision  and  the  law  enforcement  in  government’s  procurements  goods  and services  which  is  poured  on  Memorandum  of  Understanding  (MoU)  between  KPPU  and KPK.  Other  than  that,  there  are  many  factors  that  influence  the  law  enforcement  in government’s procurements goods and services by KPPU and KPK, there are law factor, law enforcer factor, tools/facilities factor, public factor and culture factor.
Keywords: KPK, KPPU, Enforcement, Procurement.

## A. Pendahuluan
Pengadaan  barang  dan  jasa  merupakan  upaya  pemerintah  selaku  pengguna  barang  dan jasa  guna  mendapatkan  barang/jasa  yang  diinginkan.  Oleh  karenanya,  pemerintah  perlu mengatur  norma,  prinsip-prinsip,  metode  serta  proses  pengadaan  barang  dan  jasa. 1 Dimana dibentuklah  Keputusan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2003  (Keppres  No.80/2003)  tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,  yang dalam perkembangannya telah dilakukan perubahan  sebanyak  7  (tujuh)  kali.  Pada  mulanya  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa dilaksanakan  secara  konvensional.  Namun  dalam  praktik  pelaksanaannya  terdapat  banyak terjadi  penyimpangan-penyimpangan  dari  prinsip  dan  etika  serta  ketentuan  pengadaan barang/jasa  pemerintah.  Penyimpangan  tersebut  ada  yang  berwujud  penyimpangan administrasi  juga  ada  yang  berupa  tindakan  korupsi  yang  merugikan  keuangan  atau perekonomian  negara.  Penyimpangan  administrasi  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  kerap  terjadi  dengan  ditemukannya  kesamaan  berkas  dokumen  penawaran  yang diajukan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain pada saat pelelangan. Ada juga perbuatan dari panitia tender yang melakukan tindakan post bidding ataupun meloloskan
1 Dwi  Haryati,  Anugrah  Anditya,  Richo  Andi  Wibowo,  “PELAKSANAAN  PENGADAAN  BARANG/JASA SECARA  ELEKTRONIK  ( E-PROCUREMENT )  PADA  PEMERINTAH  KOTA  YOGYAKARTA”, Mimbar Hukum 23, no. 2 (2011): 328-342, 328, DOI: 10.22146/jmh.16192.
perusahaan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  pelelangan. 2 Apabila  penyimpangan- penyimpangan  tersebut  ditemukan  unsur  perbuatan  melawan  hukum  seperti  suap/gratifikasi bahkan  berpotensi  merugikan  keuangan  negara,  hal  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai tindak pidana korupsi.
Memperhatikan berbagai penyimpangan tersebut serta selaras dengan kemajuan ilmu dan teknologi,  maka  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  saat  ini  telah  dilakukan  melalui sarana  internet/elektronik  atau  biasa  yang  dikenal  dengan E-Procurement .  Amanat pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik  tersebut  telah  tercantum  pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres No. 54/2010). Menurut Pasal 106 Perpres No.54/2010, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik dengan cara e-tendering atau e-purchasing . 3 Guna  melakukan  penyempurnaan  regulasi  di  bidang pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  dirumuskan  aturan terbaru oleh  Lembaga  Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP)  dimana  akhirnya  Perpres  No.54/2010  diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres  No.  16/2018).  Perpres  No.16/2018  ini  dibuat  lebih  sederhana,  mudah  dikontrol  dan diawasi sehingga diharapkan dapat  mempercepat dan  mempermudah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 4
Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah memang sudah beberapa kali diubah dan pelaksanaanya pun saat ini sudah menerapkan sistem elektronik ( e-procurement ). Namun nyatanya sampai sekarang tetap saja berbagai macam penyimpangan dan juga praktik Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN)  yang  dilakukan  secara  manual  kerap  kali  terjadi dengan  berbagai  macam  modifikasi.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  perbuatan  suap  menyuap dan  gratifikasi  yang  masih  lumrah  terjadi  sehingga  proses  pelelangan  kerap  terpengaruh praktik kotor tersebut  walaupun  pelelangan  dilakukan secara elektronik.  Bentuk KKN dalam pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  biasanya  dapat  terindikasi  dengan  adanya persekongkolan  dalam  pelaksanaan  tender  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  dilakukan  oleh antara  para  pelaku  usaha  maupun  antara  pelaku  usaha  bersama-sama  dengan  panitia pengadaan  (panitia  tender)  dengan  tujuan  mengatur  pemenang  lelang/tender  pengadaan. Praktik persekongkolan tender sendiri dapat mengakibatkan proses lelang/tender berlangsung tidak  adil,  dapat  merugikan  panitia  tender  ataupun  peserta tender  yang  memiliki  itikad  baik, bahkan praktik tersebut dapat mengarah ke persaingan tidak sehat.
Sejak  Tahun  2000  sampai  Tahun  2020,  kasus  persekongkolan  tender  atau  perkara pelanggaran  terhadap  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (UU  No.5/1999  atau  UU  Anti Monopoli),  masih  tetap  menjadi  kasus  terbesar  yang  ditangani  oleh  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  (KPPU)  yakni  sebesar  67%  dengan  235  perkara. 5 Kasus-kasus  tersebut hampir seluruhnya  berkaitan dengan pengadaan barang dan  jasa  yang dilakukan pemerintah, baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Penyimpangan  dari  praktik persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa juga berimplikasi dengan timbulnya dampak lain berupa merugikan keuangan negara akibat praktik tender yang koruptif. Menurut data  dari Indonesia  Corruption  Watch (ICW),  disepanjang  Tahun  2017  sektor  pengadaan
2 Dalam  Penjelasan  Pasal  79  ayat  (2)  Perpres  No.54/2010,  tindakan post  bidding yaitu  tindakan  mengubah, menambah, mengganti  dan/atau mengurangi  Dokumen  Pengadaan dan/atau  Dokumen  Penawaran  setelah  batas akhir pemasukan penawaran.
3 Purnomo  Edy  Mulyono,  “ANALISIS  PELAKSANAAN  PENGADAAN  BARANG/JASA  SECARA ELEKTRONIK  PADA  PEMERINTAH  KABUPATEN  GRESIK”, Airlangga  Development  Journal 1,  no.  1 (2017): 32-42, 37, DOI: 10.20473/adj.v1i1.18010.
4 https://jdih.lkpp.go.id/news/14/siaran-pers-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018-tentang-pengadaan- barangjasa-pemerintah, diakses pada 31 Mei 2020, 12.36 WIB.
5 http://putusan.kppu.go.id/, diakses pada tanggal 8 September 2020, 19.40 WIB
barang  dan  jasa  merupakan  wilayah  yang  rentan  akan  korupsi.  Terdapat  84  kasus  yang diproses hukum dengan kerugian negara mencapai Rp1,02 Triliun. Hal ini menunjukan bahwa sektor pelayanan publik (pengadaan barang dan jasa) sangat rentan untuk dikorupsi. 6
Berdasarkan  perhitungan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  kasus-kasus  di  sektor pengadaan  barang  dan  jasa  telah  mencapai  jumlah  kerugian  negara  hampir  1  Triliun  rupiah. Data  survey  dari Indonesia  Procurement  Watch (IPW)  pun  memperlihatkan  bahwa  sekitar 93%  pengusaha  melakukan  suap/gratifikasi  guna  memenangkan  tender  proyek  pengadaan barang  dan  jasa.  Nilai  proyek  sebesar  12,35  Triliun  rupiah  dari  97  perkara  tender  yang merupakan  gabungan  proyek  swasta  maupun  proyek  pemerintah  seperti  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN)  yang  anggaranya  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN),  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Dari  jumlah  tersebut, setidaknya  telah terbukti terjadi persekongkolan sebesar 8,6 Triliun . 7 Persekongkolan tender dan  tindak  pidana  korupsi  memang  memiliki  hubungan  erat  karena  berkaitan  dengan pengadaan  barang  dan  jasa  yang  dilakukan  pemerintah.  Pengadaan  yang  dilakukan pemerintah  tentunya  sebagian  atau  seluruhnya  dibiayai  dari  APBN/APBD  atau  anggaran negara  lainnya.  Perbuatan-perbuatan  dalam  persekongkolan  tender  juga  dapat  dikategorikan sebagai  perbuatan  tindak  pidana  korupsi.  Oleh  karena  itu,  terdapat  dua  lembaga  penegak hukum yang berwenang menindak para pelakunya, yakni KPPU dan KPK.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana  upaya  penegakan  hukum  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  yang dilakukan  oleh  KPPU  dan  KPK?  Apa  saja  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum dalam pengadaan  barang dan  jasa pemerintah  yang dilakukan  oleh  KPPU dan  KPK? Penelitian  ini  menggunakan  metode  penulisan  hukum  normatif  yaitu  metode  menggunakan metode  kepustakaan  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  sekunder  dan  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan isu-isu hukum tersebut, kemudian didukung dengan data dan informasi  dari  wawancara/kuisioner  dengan  narasumber  serta  bahan-bahan  sekunder  lainnya yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Objek  kajian  dari  penelitian  ini  yaitu penegakan  hukum  yang  dilakukan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  dan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Sementara  itu,  pendekatan  yang  dilakukan  menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statue approach ) dan pendekatan komparatif ( comparative approach ).

## B. Pembahasan
1. Upaya  Penegakan  Hukum  dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  yang dilakukan Oleh KPPU dan KPK
Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan  suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan. 8 Upaya-upaya  penegakan  hukum dilaksanakan agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya, termasuk upaya penegakan hukum di  sektor  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah.  Permasalahan  berupa  penyimpangan- penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memang sudah menjadi lingkup kewenangan dari KPPU dan KPK. Oleh karenanya, terlebih dahulu penulis akan menguraikan dasar  aturan  hukum  dari  kedua  lembaga  tersebut  dan  hubungan  antar  keduanya  dalam menangani perkara persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
6 https://news.detik.com/berita/d-3885311/icw-korupsi-pengadaan-barang-2017-meningkat, diakses pada 31 Mei 2020, 12.50 WIB
7 Deputi  Penelitian  dan  Pengembangan  KPK, Laporan  Hasil:  Kajian  Pencegahan  Korupsi  Pada  Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah , (Jakarta: KPK, 2014), 9
8 Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis . (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 25.

## a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
KPPU merupakan lembaga  independen  yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (UU Anti  Monopoli). KPPU  yang  ada  sekarang  ini  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  1999, 9 namun  Keppres  ini  kemudian  terakhir  kali diubah  menjadi  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  80  Tahun  2008  tentang  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 30 ayat (1) dan Pasal  34  UU  Anti  Monopoli.  KPPU  sebagai  institusi  yang  diberi  mandat  untuk  mengawasi dan menegakkan pelaksanaan atas UU Anti Monopoli.
KPPU  merupakan  lembaga  negara  komplementer  ( state  auxiliary  organ )  jika  dilihat dalam  konteks  ketatanegaraan. 10 Sebagai  suatu  organ  khusus,  KPPU  memiliki  tugas  ganda, dimana  KPPU  memiliki tugas untuk  menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, KPPU juga  berperan  dalam  menciptakan  dan  memelihara  iklim  persaingan  usaha  yang  kondusif. 11 Selain itu juga, KPPU memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum khususnya hukum persaingan  usaha.  Kewenangan  tersebut  diatur  dalam  Pasal  36  dan  Pasal  47  UU  Anti Monopoli. Dimana KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya persaingan usaha tidak sehat. 12 KPPU juga berwenang untuk memanggil saksi-saksi maupun menilai dokumen dan alat bukti lainnya hingga memutuskan dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran persaingan usaha.
Adapun sumber KPPU untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha berasal dari adanya  laporan  atau  atas  dasar  inisiatif  dari  KPPU  sendiri.  Tata  cara  penanganan  perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh KPPU mengacu pada Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  1  Tahun  2010  (Perkom  No.1/2010), namun Perkom tersebut sudah tidak berlaku lagi dan diubah menjadi Perkom Nomor 1 Tahun 2019  (Perkom  No.1/2019).  Dalam  Pasal  2  Perkom  No.1/2019  dinyatakan  sumber  perkara  di KPPU  terdiri  dari  Laporan  dan  Inisiatif. 13 Terdapat  beberapa  tahapan  dalam  proses  suatu perkara di KPPU yang dapat diklasifikasi sebagai berikut:
1) Tahap pengumpulan dugaan pelanggaran (laporan atau inisiatif),
2) Tahap penyelidikan (investigasi);
3) Tahap pemeriksaan pendahuluan;
4) Tahap pemeriksaan lanjutan; dan
5) Tahap penjatuhan dan eksekusi putusan.
Sama  seperti  perkara  persaingan  usaha  lainnya,  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum perkara  persekongkolan  tender,  KPPU  juga  mengacu  pada  Perkom  No.1/2019.  Dalam mengidentifikasi  perkara  persekongkolan  tender,  KPPU  biasanya  menggunakan  pendekatan rule of reason . Hal ini karena dalam Pasal 22 UU Anti Monopoli terdapat unsur “…sehingga dapat  mengakibatkan  terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat”.    KPPU  akan  menganalisis
9 Rosdalina  Bukido  dan  Laila  F.  Bamatraf,  “PERANAN  KOMISI  PENGAWAS  PERSAINGAN  USAHA (KPPU) DALAM MENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK  MONOPOLI  DAN  PERSAINGAN  USAHA  TIDAK  SEHAT”, Jurnal  Ilmiah  Al-Syir’ah 15,  no.  1 (2017): 56-73, 58
10 Rilda Murniati, Hukum Persaingan Usaha (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), 145
11 Apectriyas  Zihaningrum  dan  Munawar  Kholil,  "PENEGAKAN  HUKUM  PERSEKONGKOLAN  TENDER BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  5  TAHUN  1999  TENTANG  LARANGAN  PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT", Privat Law 4, no. 1 (2016):107-116, 80
12 Wisny, “PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER”, Pakuan Law Review 1, no. 2 (2015): 359-381, 369-370, DOI: 10.33751/palar.v2i2.941.
13 Pasal  2  Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  No.  1  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
dampak  negatif  atau  akibat  yang  ditimbulkan  dari  persekongkolan. 14 Rule  of  reason sendiri merupakan  suatu  pendekatan  dengan  melakukan  analisis  terhadap  pasar  beserta  dampaknya terhadap  persaingan,  dimana  dampak  dari  perbuatan  pelaku  usaha  tersebut  dinilai  terlebih dahulu sebelum dinyatakan melanggar undang-undang. 15
Khusus perkara persekongkolan tender, KPPU juga memiliki pedoman  yang diatur dalam Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  2  Tahun  2010  (Perkom  No.2/2010) tentang  Pedoman  Pasal  22  UU  Anti  Monopoli  tentang  Larangan  Persekongkolan  dalam Tender (Pedoman Pasal 22). Pedoman tersebut dibuat untuk memfokuskan guna memberikan pengertian  yang  jelas,  cakupan  serta  batasan  ketentuan  larangan  persekongkolan  tender. Pedoman  juga  ditujukan  baik  untuk  para  pelaku  usaha  maupun stakeholders lainnya  agar mendapat  dasar  pemahaman  dan  arah  yang  jelas  pelaksanaan  Pasal  22  UU  Anti  Monopoli. Pedoman  juga  dibuat  secara  sederhana  dan  jelas  yang  terdiri  dari  tujuan  dan  cakupan pedoman,  pasal  terkait  dengan  persekongkolan  tender,  jenis  persekongkolan  tender  hingga aturan sanksi  yang dapat dijatuhkan KPPU kepada pelaku persekongkolan tender. Walaupun Perkom  No.  2/2010  memberikan  penjelasan  ketentuan  persekongkolan  tender,  namun demikian dalam proses penegakan hukum UU Anti Monopoli tetap mendahulukan pandangan dan putusan komisi serta tidak hanya terbatas pada pedoman saja.

## b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Berbeda dengan KPPU, KPK merupakan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi dan wewenang dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. 16 KPK dibentuk sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor).  Atas  dasar  amanat  tersebut, pada  tanggal  27  Desember  2002  disahkanlah  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  (UU No.30/2002)  tentang  KPK.  Saat  isni  UU  No.30/2002  telah  mengalami  perubahan  kedua menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  (UU No.19/2019)  atau dikenal dengan UU KPK.  UU  KPK  yang  terbaru  ini  mulai  berlaku  setelah  disahkan  oleh  DPR  dan  Pemerintah pada tanggal 17 September 2019. 17
Ketika melaksanakan tugasnya, KPK harus memiliki lima acuan sebagai pedoman, antara lain:  kepastian  dalam  melaksanakan  pedoman,  transparan,  memiliki  sifat  yang  akuntabilitas, mengutamakan  kepentingan  publik,  dan  proporsionalitas.  KPK  memiliki  tanggung  jawab yang  besar  kepada  masyarakat  luas  dan  harus  memberikan  laporannya  secara  terbuka, lengkap, berkala kepada Lembaga Eksekutif (dalam hal ini Presiden), Legislatif (dalam hal ini DPR),  dan  BPK. 18 KPK  memiliki  dasar  hukum  dalam  proses  penanganan  perkara  tindak pidana korupsi baik pada tahap penyelidikan, tahap penyidikan hingga tahap penuntutan yang dilakukan  berdasarkan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku,  yakni  Undang-Undang  Nomor  08 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  UU
14 Rilda Murniati, Op.Cit., 147
15 Andi Fahmi Lubis, et al. , Hukum Persaingan Usaha , ed.2, (Jakarta: KPPU, 2017), 89
16 Muhammad Habibi, “INDEPENDENSI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PERUBAHAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  30  TAHUN  2002  TENTANG  KOMISI  PEMBERANTASAN KORUPSI”, Jurnal Cepalo 4, no. 1 (2020): 41-51, 42, DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1962.
17 https://news.detik.com  /berita/d-4748948/uu-kpk-baru-berlaku-ini-pasal-pasal-yang-mulai-aktif,  diakses  pada Selasa, 14 April 2020, 15.33 WIB.
18 Mahardika dan  Firman  Wijaya,  “KAJIAN  YURIDIS  FUNGSI  PENCEGAHAN  KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN  BARANG  DAN  JASA  SECARA  ELEKTRONIK  DI  PROVINSI  DKI  JAKARTA”, Jurnal Hukum Adigama 1, no. 2 (2018): 1-25, 6, DOI: 10.24912/adigama.v1i2.2925.
Tipikor. 19 UU  KPK  berperan  sebagai  ketentuan  bersifat  khusus  mengenai  hukum  acara peradilan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  KPK.  Sedangkan  KUHAP  merupakan ketentuan yang bersifat umum dalam hukum acara peradilan pidana di peradilan umum.
Dalam  pelaksanaannya,  UU  Tipikor,  UU  KPK  dan  KUHAP  memiliki  ketentuan  yang saling melengkapi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 UU Tipikor, Pasal 38 dan Pasal 62 UU KPK.  Dari  ketiga  ketentuan  tersebut,  menandakan  bahwa  berlaku  asas  hukum lex  specialis derogat  legi  generalis. Dimana  UU  Tipikor  dan  UU  KPK  sebagai  ketentuan  khusus  ( lex specialis ),  sedangkan  KUHAP  sebagai  ketentuan  umum  ( lex  generalis ).  Mengenai  tugas KPK,  UU  KPK  mengaturnya  di  dalam  Pasal  6.  Dimana  KPK  berwenang  untuk  melakukan pencegahan  dan  pemberantasan  (penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan)  terhadap  tindak pidana  korupsi.  KPK  juga  berwenang  untuk  melakukan  koordinasi  dan  supervisi  dengan instansi/lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi lainnya serta melaksanakan penetapan hakim  dan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap. 20 Penjelasan lebih lanjut dari wewenang KPK tersebut, diatur lebih jelas pada pasal-pasal berikutnya, yakni pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU KPK.
Mengenai proses penyelidikan, KPK melakukan penyelidikan berdasarkan informasi/laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik. Selain itu, penyelidikan KPK juga dapat dilakukan dengan adanya  laporan polisi ataupun dari berita acara  pemeriksaan.  Terdapat  2  (dua)  macam  penyelidikan  yang  dikenal  dalam  penanganan perkara di KPK  yakni  Penyelidikan Terbuka dan  Penyelidikan Tertutup (seperti  penyadapan dan  operasi  tangkap  tangan). 21 Pemeriksaan  KPK  pada  tahap  penyelidikan  dilakukan  untuk mengetahui adanya perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang/korporasi dengan  terdapat  bukti  yang  cukup  sehingga  memenuhi  syarat  pelaku  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  11  UU  KPK.  Kemudian  pada  tahap  penyidikan,  KPK  akan  melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat pembuktian berdasarkan hukum acara pidana, melakukan pembuktian terhadap tersangka, melakukan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penyitaan maupun penggeledahan), menggabungkan beberapa perkara (jika perlu) serta melaporkan dan menindaklanjuti jika ditemukan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyidik KPK juga  dapat  meminta  bantuan  kepada  instansi  lain  yang  melibatkan  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas dan  Pembangunan (BPKP) guna menghitung adanya jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan si pelaku. 22
Selama melaksanakan tugasnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan, KPK berwenang untuk  meminta  bantuan  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan  dan  penyitaan  kepada instansi  lain,  pencekalan  ke  luar  negeri,  meminta  keterangan  keadaan  keuangan  pelaku, memblokir  rekening,  memberhentikan  jabatan  sementara,  meminta  data  kekayaan  beserta pajaknya,  meminta  hentikan  maupun  tunda  transaksi  keuangan,  meminta  bantuan  pencairan orang/aset  serta  dapat  melakukan  penyadapan  (walaupun  saat  ini  harus  melalui  izin  dewan pengawas terlebih dahulu). 23 Permasalahan persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  tentunya  sudah  menjadi  ruang  lingkup kewenangan  bagi  KPPU  dan  KPK.  Dimana  KPPU  menindak  para  pelaku  ke  dalam  perkara persekongkolan  tender  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Anti  Monopoli.  Sedangkan  KPK
19 Pasal  39  ayat  (1)  UU  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  LN  No.  137  Thn.  1999, TLN No. 4250.
20 Pasal 6 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, LN No. 137 Thn. 1999, TLN No. 4250.
21 Pusat  Edukasi  Antikorupsi  (KPK), Modul  Materi  Tindak  Pidana  Korupsi (Jakarta:  Komisi  Pemberantasan Korupsi, 2020), 48.
22 Yayan  Indriana,  “PENGEMBALIAN  GANTI  RUGI  KEUANGAN  NEGARA  PADA  PERKARA  TINDAK PIDANA KORUPSI”, Jurnal Cepalo 2, no. 2 (2018): 121-128, 125, DOI: 10.25041/cepalo.v2no2.1769.
23 Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2oo2 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
menindak  para  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah sebagaimana  diatur  dalam  UU  Tipikor.  Kedua  lembaga  tersebut  memiliki  wewenangnya masing-masing.  Khusus  terhadap  perkara  persekongkolan  tender  yang  terindikasi  tindak pidana  korupsi,  keduanya  dapat  melakukan  penegakan  hukum.  Membahas  mengenai  praktik persekongkolan  tender,  persekongkolan  sendiri  memiliki  3  (tiga)  bentuk  persekongkolan yakni:
1) Persekongkolan Horizontal, persekongkolan yang dilakukan antar pelaku usaha;
2) Persekongkolan  Vertikal,  persekongkolan  yang  dilakukan  pelaku  usaha  dengan  panitia tender/lelang; dan
3) Persekongkolan Gabungan (Horizontal  &  Vertikal), persekongkolan  yang dilakukan antar pelaku usaha dan panitia tender/lelang. 24
Persekongkolan  tender  yang  terindikasi  tindak  pidana  korupsi  dapat  ditemukan  dalam persekongkolan tender vertikal maupun gabungan (horizontal & vertikal), karena di dalamnya biasanya  terdapat  perbuatan  KKN  yang  menyebabkan  persaingan  tidak  sehat  bahkan berpotensi  merugikan  keuangan  negara.  PPU  memiliki  kewenangan  untuk  menindak  para pelaku dari ketiga bentuk persekongkolan tersebut. Namun sayangnya, KPPU tidak memiliki wewenang  untuk  menjatuhkan  sanksi  kepada  panitia  tender  yang  terlibat  melakukan persekongkolan.  Hal  tersebut  membuat  KPPU  memiliki  kewenangan  yang  timpang  dalam mengatasi permasalahan persekongkolan tender.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  KPPU  dapat  melakukan  kerja  sama  dengan  lembaga penegak  hukum  lainnya,  salah  satunya  dengan  KPK.  KPK  dapat  menindak  pelaku  yang terlibat  dalam  persekongkolan  tender  apabila  terdapat  indikasi  tindak  pidana  korupsi. Terutama dalam persekongkolan tender vertikal dan gabungan. Mengingat, berdasarkan kedua bentuk  persekongkolan  tersebut  terdapat  keterlibatan  panitia  tender/pelelangan  yang merupakan  unsur  penyelenggara  negara/pegawai  negeri  sebagaimana  UU  Tipikor.  Hal tersebut  juga  menjadi  kewenangan  KPK  yang  diatur  dalam  Pasal  11  UU  KPK.  Di  bawah dapat  dilihat  lingkup  kewenangan  KPK  dalam  menangani  perkara  persekongkolan  tender (vertikal dan gabungan) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah:
Gambar 2: Lingkup Kewenangan KPK dalam Persekongkolan Tender Vertikal dan Gabungan
Sumber: Diskusi Publik Bersama KPPU & KPK 25
24 Asmah,  “PENERAPAN  SANKSI  DENDA  TERHADAP  KASUS  PERSEKONGKOLAN  TENDER  JALAN NASIONAL”, Jurnal Yudisial 12, no. 2 (2019): 197-214, 203, DOI: /10.29123/jy.v12i2.280.
Mengacu  pada  gambar  di  atas,  terhadap  persekongkolan  gabungan  dan  vertikal,  KPK memiliki  wewenang  untuk  menangani  perkara  tersebut  karena  terdapat  keterlibatan  Aparat Penegak  Hukum  (APH)/Penyelenggara  Negara  dan  orang-orang  yang  terkait  sebagaimana diatur  dalam  UU  Tipikor  dan  UU  KPK.  Hal  tersebut  juga  dipertegas  pada  BAB  V  Perkom No.2/2010,  dimana  jika  dalam  persekongkolan  tender  terdapat  keterlibatan  pegawai negeri/penyelenggara  negara,  KPPU  dapat  menyampaikan  persekongkolan  tersebut  kepada atasan  pegawai  yang  bersangkutan  ataupun  kepada  lembaga  penegakan  hukum  seperti Kejaksaan  dan  KPK.” 26 Ketentuan  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  persekongkolan  tender yang menjadi lingkup kewenangan KPPU, juga dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang  menjadi  kewenangan  KPK.  KPPU  akan  memproses  pelaku  persekongkolan,  lalu terhadap korporasinya KPPU dapat menjatuhkan sanksi administrasi. Tetapi jika di dalamnya terdapat  pejabat  pemerintah/penyelenggara  negara  yang  mengatur  proses  tender  ataupun menerima  suap/gratifikasi,  KPK  dapat  menindak  para  pelakunya  ke  dalam  sistem  peradilan tindak  pidana  korupsi.  Berikut  ini  perbandingan  kewenangan  penegakan  hukum  KPPU  dan KPK dalam penegakan hukum di pengadaan barang dan jasa pemerintah:
Tabel 1. Perbandingan Kewenangan KPPU dan KPK dalam Penegakan Hukum di Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dasar Hukum:
1. UU No.5/1999 (UU Anti Monopoli)
2. Perkom No.2/2010 (Pedoman Pasal 22)
3. Perkom No.1/2019 (Tata Cara
Penanganan Perkara oleh KPPU)
Dasar Hukum: 1. UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001 (UU Tipikor)
2. UU No.30/2002 jo. UU No.19/2019 (UU KPK) 3. UU No.8/1981 (KUHAP) Dalam perkara persekongkolan di pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah, ruang lingkup KPPU mencakup Persekongkolan Horizontal, Persekongkolan Vertikal dan Persekongkolan  Gabungan  (Horizontal  & Vertikal) Dalam perkara persekongkolan di pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah, ruang  lingkup  KPK  hanya  mencakup Persekongkolan Vertikal dan Persekongkolan  Gabungan  (Horizontal  & Vertikal) Berwenang  menindak  pelaku  usaha  yang melakukan  Persekongkolan  Tender  dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Berwenang  menindak  pelaku  (baik  dari pelaku usaha maupun penyelenggara negara/pegawai  negeri)  yang  melakukan tindak  pidana  korupsi  dalam  pengadaan barang dan jasa pemerintah
Tidak  dapat  menjatuhkan  sanksi  kepada panitia  tender  (penyelenggara  negara/ pegawai  negeri),  hanya  dapat  dijadikan sebagai  Terlapor.  Sanksi  hanya  dapat dijatuhkan  oleh  atasan  dari  pegawai  negeri yang dimaksud Dapat  menindak  panitia  tender  karena merupakan  penyelenggara  negara/pegawai negeri  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11 UU  KPK.  Namun,  penjatuhan  sanksi  tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor
25 Erlangga Adikusumah, “KPK, Korupsi dan Persekongkolan Tender” (Materi disampaikan pada acara Diskusi Publik  Bersama  KPPU  &  KPK:  Menyikapi  Permasalahan  dan  Penyelesaian  Hukum  dalam  Persekongkolan Tender, Bandar Lampung, 25 Februari 2020).
26 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 18.
Sanksi  yang  dijatuhkan  berupa  sanksi administratif Sanksi yang dapat dikenakan berupa  sanksi perampasan  kemerdekaan  (pidana  penjara dan/atau  pidana  kurungan)  serta  pidana denda Persekongkolan  tender  diatur  dalam  Pasal 22 dan penjatuhan sanksinya mengacu pada Pasal 47, Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 UU No.5/1999 Penjatuhan  sanksi  dapat  mengacu  pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 11,
Pasal  12  dan  Pasal  15  UU  No.31/1999 jo.
UU No.20/2001
Dapat  dilihat  bahwa  KPPU  dan  KPK  memiliki  ruang  lingkup  dan  kewenangannya masing-masing  dalam  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  penyimpangan  dalam pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  khususnya  terkait  perkara  persekongkolan  tender. Namun,  keduanya  juga  memiliki  kerjasama  dalam  hal  pengawasan  dan  penegakan  hukum dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah.  Kerja  sama  tersebut  tertuang  dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara KPPU dan KPK. 27 MoU tersebut di dalamnya berisi  kerjasama  mengenai  pertukaran  informasi  dan  data  terkait  dengan  sistem  utilitas nasional,  pemberian  keterangan  sebagai  narasumber  atau  ahli  baik  dari  segi  perdataan  atau pertukaran  informasi  kasus  KPPU  yang  masuk  kewenangan  KPK  maupun  sebaliknya. 28 KPPU  dapat  melakukan  investigasi  terhadap  pengadaan  yang  terindikasi  persekongkolan tender,  apabila  ditemukan  persekongkolan  vertikal  atau  gabungan  (ada  keterlibatan  panitia tender), hal tersebut dapat berpotensi  mengarah ke praktik korupsi.  KPPU dapat  melakukan pertukaran  informasi  kepada  KPK  ataupun  instansi  penegak  hukum  tindak  pidana  korupsi lainnya. Putusan KPPU yang inkracht juga dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik.  Sebaliknya,  jika  KPK  dapat  mengidentifikasi  proses  pengadaan  yang  terindikasi persekongkolan  dalam  tender,  KPK  juga  dapat  melakukan  pertukaran  informasi  kepada KPPU.
KPPU  dan  KPK  merupakan  lembaga  pemberantas  praktik-praktik  curang  dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melihat urgensi dari suatu pengadaan barang dan jasa sangat  berpengaruh  dalam  pembangunan  negara.  Salah  satu  kasus  dalam  pengadaan  barang dan jasa pemerintah yang terlebih dahulu diusut oleh KPPU sebagai perkara persekongkolan tender,  lalu  kemudian  kasus  tersebut  juga  diusut  oleh  KPK  karena  terdapat  tindak  pidana korupsi  dalam  pengadaannya,  yakni  kasus  Pengadaan  E-KTP  oleh  Direktorat  Jenderal Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Dirjen  Dukcapil)  Kementerian  Dalam  Negeri (Kemendagri)  Tahun  Anggaran  2011  dan  Tahun  Anggaran  2012.  Sejak  awal  pengadaan, proyek  E-KTP  ini  memang  sudah  bermasalah,  terdapat  politik  anggaran  dan ‘kongkalingkong’ oleh orang-orang dari DPR, Kementerian dan BUMN/Swasta yang terkait. Pengadaan  juga  telah  diatur  siapa  yang  menang  dan  siapa  saja  yang  menerima  keuntungan. Hal  tersebut  dibuat  sedemikian  rupa  seolah-olah  semua  syarat  terpenuhi. 29 Pada  proses penegakan hukum  kasus Pengadaan E-KTP, KPPU terlebih dahulu  mengusut kasus tersebut dan menemukan adanya persekongkolan tender gabungan (horizontal vertikal) antara pelaku usaha  dengan  panitia  tendernya.  Kasus  ini  merupakan  salah  satu  kasus  yang  pertama  kali ditangani KPPU lalu kemudian dilimpahkan ke KPK. Dimana KPK kemudian mengusut para pelaku  dalam  kasus  tersebut  dengan  dakwaan  memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  dan korporasi dalam proyek E-KTP sehingga membuat negara rugi Rp. 2,3 triliun.
27 https://www.kppu.go.id/id/blog/2014/07/kppu-kpk-sepakat-kerjasama-penegakan-hukum-persaingan/,  diakses pada 14 Mei 2020, 01.32 WIB
28 Hasil Kuisioner dengan Rosanna Sarita selaku Investigator Madya (Penugasan pada Bagian Kepaniteraan) di KPPU pada 29 Mei 2020
29 Hasil Wawancara dengan Mohamad Nur Aziz, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) 16 Penuntutan di KPK pada 12 Mei 2020 pukul 09.02 WIB
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Penegakan  Hukum  dalam  Pengadaan  Barang dan Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh KPPU dan KPK
Penegakan  hukum  pidana  merupakan  suatu  proses  guna  mewujudkan  keinginan  hukum yaitu  pikiran-pikiran  badan  pembuat  undang-undang  yang  dirumuskan  dalam  peraturan hukum  menjadi  kenyataan. 30 Penegakan  hukum  pidana  pidana  yang  rasional  terdiri  dari  tiga tahap, yakni: 31
a. Tahap  Formulasi,  adalah  tahap  penegakan  hukum  pidana in  abstracto oleh  badan pembentuk undang-undang.
b. Tahap  Aplikasi,  adalah  tahap  penegakan  hukum  pidana  (penerapan  hukum  pidana)  oleh aparat-aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
c. Tahap  Eksekusi,  adalah  tahap  penegakan  (pelaksanaan)  hukum  pidana  secara  kongkret oleh aparat pelaksana pidana.
Berbeda  dengan  tahap  kesatu  yang  merupakan  kegiatan  pembentukan  undang-undang, tahap  kedua  dan  ketiga  merupakan  tahapan  kegiatan  penegakan  hukum  ( law  enforcement ). Dalam  upaya  penegakan  hukum,  terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya adalah: 32 a. Faktor Peraturan Perundang-undangan (substansi hukum)
b. Faktor Penegak Hukum
c. Faktor Sarana & Fasilitas
d. Faktor Masyarakat
e. Faktor Kebudayaan
Pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  sejatinya  merupakan  salah  satu  alat  untuk menggerakan  roda  perekenomian  dalam  rangka  meningkatkan  perekonomian  nasional  guna terciptanya  kesejahteraan  rakyat  dan  peningkatan  mutu  sumber  daya  manusia. 33 Pengadaan barang dan jasa juga dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi  masyarakat.  Namun  pada  pelaksanaannya,  banyak  menimbulkan  permasalahan  hukum dan menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit. 34 Sampai saat ini masih banyak terjadi penyimpangan disetiap tahapan-tahapan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Tahapan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara umum dapat dikelompokan menjadi 4 (empat) tahap, yaitu: 35 a. Tahap persiapan;
b. Tahap proses pengadaan;
c. Tahap penyusunan kontrak; dan
d. Tahap pelaksanaan kontrak.
Tahapan-tahapan tersebut  menunjukan  bahwa  dalam  kegiatan  pengadaan barang dan  jasa pemerintah  terdapat  proses  yang  tidak  singkat,  terdapat  perencanaan  hingga  selesainya
30 Soerjono Soekanto , Faktor-Faktor Yang Memepengaruhi Penegakan Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), 5
31 Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional , (Jakarta: Karya Dunia Piker, 1996), 15.
32 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Bunga Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, (Bandung:  Citra  Aditiya  Bakti, 2009), 173
33 Rendra  Alfonso  Sitorus,  Syafruddin  Kalo,  Mahmul  Siregar,  M.  Ekaputra,  “TINJAUAN  YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN RSUD SIDIKALANG:  STUDI  PUTUSAN  PENGADILAN  NEGERI  MEDAN  NO.  61/PID.SUS-TPK/2016/PN- MDN”, USU Law Journal 7, no. 7 (2019): 80-91, 81.
34 Beridiansyah,  “ANALISIS  YURIDIS  TERHADAP  PENGADAAN  BARANG  DAN  JASA  GUNA MENCEGAH KORUPSI”, Integritas 3, no. 2 (2017): 79-103, 84, DOI: 10.32697/integritas.v3i2.103.
35 Muhammad  Rezza  Kurniawan  dan  Pujiyono,  “MODUS  OPERANDI  KORUPSI  PENGADAAN  BARANG DAN  JASA  PEMERINTAH  OLEH  PNS” Jurnal  Law  Reform 14,  no.  1  (2018):  115-131,  119,  DOI: 10.14710/lr.v14i1.20241.
seluruh proses kegiatan memperoleh barang atau jasa. 36 Di setiap tahapan-tahapan pengadaan tersebut, terdapat titik rawan penyimpangan diantaranya terdapat mark up , pengaturan/rekayasa pemenang tender hingga menimbulkan praktik-praktik KKN yang dapat merugikan  negara. 37 Penyimpang-penyimpangan  tersebut  dapat  teridentifikasi  dari  adanya praktik persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi.  Persekongkolan tender merupakan bentuk  kerja  sama  baik  yang  dilakukan  oleh  sesama  pelaku  usaha  maupun  dengan  panitia tender untuk  menciptakan pengaturan dan persaingan  semu dalam proses tender/pelelangan. Sementara  itu,  persekongkolan  tender  dalam  proyek  pemerintah  juga  menimbulkan  praktik- praktik  koruptif.  Salah  satunya  seperti  suap,  gratifikasi,  penyalahgunaan  wewenang, perbuatan curang dan sebagainya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Upaya  aparat  penegak  hukum  seperti  KPPU  dan  KPK  dalam  mengatasi  permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih terus menerus dilakukan. Namun upaya tersebut  tidak  berbanding  lurus  dengan  realitas  yang  dihadapi  dimana  masih  banyak  kasus- kasus  persekongkolan  tender  dan  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  di  dalam  pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah.  Upaya  tersebut  juga  tidak  terlepas  karena  terdapat  dari  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukumnya  itu  sendiri.  Terdapat  faktor-faktor  yang mempengaruhi  proses  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  KPPU  dan  KPK  dalam mengatasi permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, diantaranya adalah:

## a. Faktor Peraturan Perundang-undangan (subtansi hukum)
Proses  pemeriksaan  yang  dilakukan  KPPU  memang  harus  dilakukan  dengan  serangkaian kegiatan.  Namun  terdapat  berbagai  macam  kendala  yang  timbul  antara  lain  terkait  dengan penggeledahan, pemanggilan para pihak, pembuktian dan eksekusi putusan. KPPU  memang memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penelitian  dan  penyidikan,  namun  KPPU  tidak berwenang  melakukan  penggeledahan  terhadap  pelaku  usaha  yang  terindikasi  melakukan persekongkolan.  Selain  itu  KPPU  juga  sering  terkendala  dengan  kerahasiaan  perusahaan sehingga  membutuhkan  waktu  untuk  dapat  membuktikan  terjadinya  pelanggaran  terhadap UU  Anti  Monopoli.  Kemudian,  KPPU  juga  kesulitan  terhadap  pemanggilan  para  pihak dimana  KPPU  tidak  dapat  memaksa  kehadiran  para  pihak  maupun  para  saksi.  Adanya pembatasan  terhadap  alat  bukti  dan  juga  kekuatan  mengikat  dari  putusan  KPPU  menjadi sebuah  problematika.  Hal  tersebut  membuat  KPPU  membuktikan  terjadinya  pelanggaran persaingan  usaha  tidaklah  gampang.  Apalagi  peraturan  yang  berkaitan  dengan  tender pemerintah  yang  selalu  berubah  seiring  dengan  pergantian  pemerintahan.  KPPU  seharusnya memiliki  kewenangan-kewenangan  tersebut  seperti  lembaga  penegak  hukum  lainnya  agar dapat  memudahkan  proses  pembuktian  dalam  menegakan  hukum  persaingan  usaha.  Seperti halnya KPK, hampir kewenangan-kewenangan tersebut dimiliki oleh KPK (kecuali mengenai eksekusi  putusan)  sehingga  dapat  memudahkan  proses  pembuktian  tindak  pidana  korupsi. Walaupun  begitu,  tetap  saja  KPK  juga  memiliki  kelemahan  dalam  melakukan  penegakan hukum.  Dimana  dalam  UU  KPK  yang  terbaru  (UU  No.19/2019),  upaya  paksa  seperti penyitaan  dan  penggeledahan  serta  tindakan  penyadapan  yang  saat  ini  harus  melalui  izin dewan pengawas.
Selain itu, KPPU juga tidak memiliki wewenang dalam menjatuhkan sanksi kepada pihak lain selain dari unsur pelaku usaha, seperti panitia tender/lelang. Hal tersebut memperlihatkan
36 Sabrina  Dyah  Nayabarani,  “MEMBANGUN  TRANSPARANSI  PENGADAAN  BARANG  DAN  JASA MELALUI  PENINGKATAN  PERAN  ICT  DALAM  MEREDUKSI  KORUPSI”, Jurnal  Hukum  & Pembangunan 47, no. 4 (2017): 477-496, 483, DOI: 10.21143/.vol47.no4.1586.
37 Musa  Darwin  Pane,  “ASPEK  HUKUM  PENGADAAN  BARANG  DAN  JASA  PEMERINTAH  SUATU TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH”, Jurnal Media Hukum 2, no. 2 (2017): 147-155, 152, DOI: 10.18196/ jmh.2017.0090.147- 155.
KPPU  memiliki  ketimpangan  yang  sangat  kontras  dalam  menegakan  hukuman  bagi  para pelaku persekongkolan. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan lembaga KPPU ini  seperti ‘Macan Ompong’. 38 Problematika mengenai eksekusi putusan KPPU juga menjadi hambatan dalam  penegakan  hukum  persaingan  usaha.  Dimana  semua  putusan  yang  dikeluarkan  oleh KPPU haruslah  mendapat penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN). Belum  lagi  jika terdapat keberatan dari pelaku usaha, terhadap putusan KPPU tersebut PN dapat menguatkan atau membatalkan putusan berdasarkan Pasal 44 UU Anti Monopoli. 39

## b. Faktor Penegak Hukum
KPPU  memang  memiliki  fungsi  penegakan  hukum  khususnya  hukum  persaingan  usaha, akan tetapi  KPPU  bukanlah  lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Kedudukan  KPPU lebih  merupakan  lembaga  administratif  dan  sanksi  yang  dijatuhkan  pun  merupakan  sanksi administratif. Hal tersebut sangat berimplikasi pada proses penegakan hukum karena terdapat ketidakpastian  kekuatan  menghukum  dari  KPPU  baik  hukuman  pidana  maupun  perdata.  Di lain  sisi,  terdapat  KPK  yang  memiliki  wewenang  dalam  penegakan  hukum  pidana  terhadap pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Namun  sampai  sekarang  masih  saja  terdapat  pihak- pihak  yang  ingin  melemahkan  lembaga  tersebut  dengan  melakukan  berbagai  cara  karena dianggap telah ‘mengganggu’ budaya korupsi di negeri ini.
KPPU dan KPK memang telah memiliki kerja sama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah.  Namun  sayangnya,  dalam  kerja  sama tersebut tidak ada pembuatan daftar perkara yang pernah ditangani bersama antara KPPU dan KPK  sehingga  informasi  dan  data  perkara terlihat  masih  minim.  Koordinasi  antar  keduanya juga  seharusnya  menjadi trigger  mechanism bagi  aparat penegak  hukum  lainnya. Trigger mechanism sendiri  berarti  mendorong  atau  sebagai  stimulus  agar  upaya  penegakan  hukum menjadi  lebih  efektif  dan  efisien.  Selain  KPPU  dan  KPK,  sebenarnya  dalam  mengatasi permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintah juga menjadi wewenang dari Kepolisian dan  Kejaksaan.  Namun,  kedua  lembaga  tersebut  kerap  dinilai  kurang  konsisten  dan  tidak tegas  dalam  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  proyek  pemerintah,  terutama  di  proyek pemerintah  daerah.  Banyak  kasus-kasus  korupsi  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  di pemerintah  daerah  yang  melibatkan  oknum-oknum  aparat  penegak  hukum  dari  Kepolisian ataupun  Kejaksaan.  Oknum-oknum  dari  kedua  instansi  tersebut  kerap  menerima  sejumlah uang fee (gratifikasi)  baik  dari  pelaku  usaha  maupun  pejabat  pengadaan  agar  praktik  kotor yang dilakukan dalam pengadaan tersebut berjalan  lancar.  Walaupun begitu,  Kepolisian dan Kejaksaan  juga  sering  menangani  kasus-kasus  korupsi  di  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah.  Integritas  moral  dari  aparat  penegak  hukum  sendiri  sangat  mempengaruhi jalannya proses penegakan hukum di Indonesia. Sementara itu, KPK juga memiliki kerjasama dengan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  maupun  Badan  Pengawas  Keuangan  dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit kerugian negara. Proses audit sendiri biasanya memakan  waktu  yang  lama  sehingga  hal  tersebut  juga  dapat  mempengaruhi  proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.

## c. Faktor Sarana dan Fasilitas
Hampir di  seluruh daerah  memiliki  instansi penegak hukum,  namun untuk KPPU sendiri kantor  wilayahnya  (kanwil)  cukup  terbatas.  Contohnya  di  pulau  Sumatera,  KPPU  hanya memiliki dua kanwil yang berada di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Lampung. Selain itu,  KPK  juga  sekarang  tidak  dapat  membentuk  perwakilan  di  daerah  karena  kewenangan
38 https://inilah.com/news/253014 2/19-tahun-kppu-tetap-saja-macan-ompong, diakses pada 4 Mei 2020.
39 Rai  Mantili,  Hazar  Kusmayanti  dan  Anita  Afriana,  “PROBLEMATIKA  PENEGAKAN  HUKUM PERSAINGAN  USAHA  DI  INDONESIA  DALAM  RANGKA  MENCIPTAKAN  KEPASTIAN  HUKUM”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2016): 116-132, 130, DOI: 10.22304/pjih.v3n1.a7 .
tersebut  telah  dihapus  dalam  UU  KPK  yang  baru.  Hal  tersebut  tentunya  membuat  upaya penegakan hukum di daerah-daerah terkesan lebih diminimalisir.

## d. Faktor Masyarakat
Banyak  pelaku  usaha  yang  berebut  mendapatkan  pekerjaan  melalui  seleksi  yang  tidak benar  (tidak  tranpsparan  dan  diskriminasi).  Mereka  menyuap  pejabat  pengadaan  agar perusahaan  mereka  diloloskan.  Adapun  tim-tim  sukses  dari  seorang  kepala  daerah  yang terpilih  sering  meminta-minta  jatah  proyek.  Hal  tersebut  membuat  sebuah  kebiasaan  yang buruk dari setiap proyek-proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya proyek di daerah.  Keberadaan  tokoh-tokoh  besar  juga  mempengaruhi  proses  penegakan  hukum. Apalagi  melihat  bentuk  politik  di  Indonesia  yang  sering  kali  mempengaruhi  proses penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi.  Tidak  sedikit  penegakan  hukum  tindak  pidana korupsi  yang  kerap  melibatkan  penyelenggara  negara  dan  pejabat  negara  terkesan  lambat karena  sulitnya  mencari  bukti-bukti  dan  petunjuk.  Media  pun  juga  kadangkala  juga  dapat mengganggu mempengaruhi proses penegakan hukum. Walaupun karena media bisa menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, kadangkala isu-isu yang tak sedap dapat menyita fokus para aparat penegak hukum. Masyarakat juga seharusnya dapat menjadi pelapor aktif apabila menemukan  adanya  praktik  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  sehingga  dapat  memudahkan proses penegakan hukum dan bukan malah ikut menjadi bagian dari praktik busuk tersebut.

## e. Faktor Kebudayaan
Kebiasaan perilaku koruptif dengan kualitas moral yang rendah telah menjadi endemik di negeri  ini,  ditambah  penerapan  prinsip  antikorupsi  di  suatu  lingkungan  hanya  dilakukan sebatas formalitas. Karakter bangsa yang sudah biasa menganggap bentuk-bentuk pemberian baik  berupa  hadiah  ataupun  imbalan  seperti  upeti/uang fee (suap  dan  gratifikasi)  dalam pengadaan  barang  dan  jasa  menjadi  hal  yang  lumrah  terjadi.  Kemudian,  kurang  kuatnya penerapan  budaya  malu  di  kalangan  para  pejabat negara  ditambah  dengan  pendapatan  yang dianggap  kurang  memadai,  dijadikan  alasan  oleh  penyelenggara  negara  tersebut  untuk melakukan  tindakan  koruptif  pada  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah. Sementara  itu,  masyarakat  juga  yang  sudah  banyak  merasa  lelah  dan  pada  akhirnya  apatis terhadap  penegakan  hukum  yang  kurang  tegas  terhadap  para  pelaku  koruptor.  Penegakan hukum  terhadap  persekongkolan  tender  dan  tindak  pidana  korupsi  yang  timbul  dari pengadaan  barang  dan  jasa  haruslah  dilaksanakan  secara  tegas  dan  tanpa  diskriminasi  serta harus  dilakukan  secara  terus-menerus,  sehingga  diharapkan  adanya  efek  jera  agar  tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tumbuhnya kesadaran untuk berani mengatakan tidak kepada segala bentuk penyelewengan dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran akan berdampak tumbuhnya  kepercayaan  ( trust )  dari  bangsa  lain  kepada  Indonesia  untuk  mewujudkan Indonesia yang sejahtera, tertib dan patuh hukum sebagai syarat good governance and clean governance.

## C. Kesimpulan
Upaya penegakan  hukum  dalam pengadaan  barang dan  jasa pemerintah  yang  dilakukan oleh  KPPU  terhadap  perkara  persekongkolan  tender  berdasarkan  UU  No.5/1999  (UU  Anti Monopoli),  Perkom  No.1/2019  dan  Perkom  No.2/2010  (Pedoman  Pasal  22).  Sedangkan penegakan  hukum  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  dilakukan  oleh  KPK terhadap perkara tindak pidana korupsi berdasarkan UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001 (UU Tipikor),  UU  No.30/2002 jo. UU  No.19/2019  (UU  KPK)  dan  KUHAP.  Kedua  lembaga tersebut  memang  memiliki  ruang  lingkup  dan  kewenangannya  masing-masing,  namun keduanya  juga  memiliki  kerjasama  dalam  hal  pengawasan  dan  penegakan  hukum  dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah  yang tertuang dalam Memorandum of Understanding
(MoU)  antara  KPPU  dan  KPK.  Kasus-kasus  persekongkolan  tender  yang  diputus  KPPU (yang  terindikasi  tindak  pidana  korupsi)  dapat  ditindaklanjuti  oleh  KPK.  Begitu  pun sebaliknya,  dimana  kasus-kasus  korupsi  di  sektor  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah yang ditangani KPK juga dapat diusut juga oleh KPPU.
Terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  dalam  pengadaan  barang dan  jasa  pemerintah  yang  dilakukan  oleh  KPPU  dan  KPK,  antara  lain  faktor  peraturan perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat  dan  faktor  kebudayaan.  KPPU  memiliki  kendala  terkait  kewenangan  dalam penggeledahan, pemanggilan para pihak, pembuktian dan eksekusi putusan, selain itu  KPPU juga  tidak  dapat  menjatuhkan  sanksi  bagi  panitia  tender  dalam  perkara  persekongkolan tender. Sementara  itu,  KPK  juga  mengalami  kesulitan  terkait  upaya  paksa  seperti  penyitaan dan  penggeledahan  serta  tindakan  penyadapan  yang  saat  ini  harus  melalui  izin  dewan pengawas. KPK juga saat ini tidak dapat membuka kantor perwakilan di daerah karena dalam UU  terbaru  kewenangan  tersebut  telah  dihapus.  Kemampuan  dan  integritas  moral  dari  para penegak  hukum,  serta  kerjasama  antar  lembaga  sangat  mempengaruhi  proses  penegakan hukum  di  Indonesia.  Kemudian,  praktik  budaya  korupsi  yang  sudah  dianggap  lazim  dapat diminimalisir  apabila  masyarakat  lebih  pro-aktif  dalam  melaporkan  dugaan  praktik  curang dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  terutama  di  daerah-daerah,  sehingga  laporan tersebut dapat memudahkan aparat penegak hukum dalam menindak para pelakunya.

## Saran
Diharapkan  pemerintah  dan  pembuat  undang-undang  dapat  memperbaharui  hukum terutama terkait kewenangan KPPU mengenai upaya penggeledahan, pemanggilan saksi dan pembuktian  agar dapat memudahkan proses penegakan  hukum persaingan usaha. Selain  itu, diharapkan agar ketentuan  mengenai kantor perwakilan  KPK di daerah dapat dikembalikan. KPPU  dan  KPK  dapat  meningkatkan  kerja  sama  dalam  menindak  para  pelaku  kejahatan  di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga dapat membuat daftar perkara yang  pernah  ditangani  bersama  dan  dipublikasi  secara  terbuka  agar  dapat  bermanfaat  dan berguna bagi para praktisi, akademisi/pemerhati hukum serta masyarakat umum. Diharapkan kepada semua penegak hukum dapat melakukan tugasnya secara profesional dan menjunjung integritas  moral  yang  tinggi,  agar  apa  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  terhadap  penegak hukum dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Jurnal
Asmah.  “PENERAPAN  SANKSI  DENDA  TERHADAP  KASUS  PERSEKONGKOLAN TENDER  JALAN  NASIONAL”, Jurnal  Yudisial 12,  no.  2,  2019:  197-214, http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i2.280.
Beridiansyah.  “ANALISIS  YURIDIS  TERHADAP  PENGADAAN  BARANG  DAN  JASA GUNA  MENCEGAH  KORUPSI”, Integritas 3, no. 2, 2017: 79-103, https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.103.
Bukido, Rosdalina., Bamatraf,  Laila  F.  “PERANAN  KOMISI  PENGAWAS PERSAIANGAN  USAHA  (KPPU)  DALAM  MENEGAKAN  UNDANG-UNDANG NOMOR  5  TAHUN  1999  TENTANG  LARANGAN  PRAKTIK  MONOPOLI  DAN PERSAINGAN  USAHA  TIDAK  SEHAT”, Jurnal  Ilmiah  Al-Syir’ah 15,  no.  1,  2017: 56-73.
Habibi,  Muhammad.  “INDEPENDENSI  KEWENANGAN  KOMISI  PEMBERANTASAN KORUPSI  PASCA  PERUBAHAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  30  TAHUN  2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”, Jurnal  Cepalo 4, no. 1, 2020: 41-51, https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1962.

## Haryati,  Dwi,  Anugrah  Anditya.,  Wibowo,  Richo  Andi.  “PELAKSANAAN  PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK ( E-PROCUREMENT ) PADA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA”, Mimbar  Hukum 23,  no.  2,  2011:  328-342, https://doi.org/10.22146/jmh.16192.
Indriana,  Yayan.  “PENGEMBALIAN  GANTI  RUGI  KEUANGAN  NEGARA  PADA PERKARA  TINDAK  PIDANA  KORUPSI”, Jurnal  Cepalo 2,  no.  2,  2018:  121-128, https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769.
Kurniawan, Muhammad Rezza., Pujiyono. “MODUS OPERANDI KORUPSI PENGADAAN BARANG  DAN  JASA  PEMERINTAH  OLEH  PNS”. Jurnal  Law  Reform 14,  no.  1, 2018: 115-131, https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20241.
Mahardika.,  Wijaya,  Firman.  “KAJIAN  YURIDIS  FUNGSI  PENCEGAHAN  KOMISI PEMBERANTASAN  KORUPSI  DALAM  PEMBERANTASAN  TINDAK  PIDANA KORUPSI  PENGADAAN  BARANG  DAN  JASA  SECARA  ELEKTRONIK  DI PROVINSI  DKI  JAKARTA”. Jurnal  Hukum  Adigama 1,  no.  2,  2018:  1-25,  6, http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2925.

## Mantili,  Rai.,  Kusmayanti,  Hazar.,  Afriana,  Anita.  “PROBLEMATIKA  PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DALAM RANGKA
MENCIPTAKAN  KEPASTIAN  HUKUM”, Padjajaran  Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  1, 2016: 116-132, https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7 .
Mulyono,  Purnomo  Edy.  “ANALISIS  PELAKSANAAN  PENGADAAN  BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK”. Airlangga Development Journal 1, no. 1, 2017: 32-42, http://dx.doi.org/10.20473/adj.v1i1.18010.
Nayabarani,  Sabrina  Dyah.  “MEMBANGUN  TRANSPARANSI  PENGADAAN  BARANG DAN  JASA  MELALUI  PENINGKATAN  PERAN  ICT  DALAM  MEREDUKSI KORUPSI”. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 47,  no.  4,  2017:  477-496,  483, http://dx.doi.org/10.21143/.vol47.no4.1586.
Pane,  Musa  Darwin.  “ASPEK  HUKUM  PENGADAAN  BARANG  DAN  JASA PEMERINTAH  SUATU  TINJAUAN  YURIDIS  PERATURAN  PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH”, Jurnal Media Hukum 2, no. 2, 2017: 147-155, 10.18196/ jmh.2017.0090.147- 155.
Sitorus,  Rendra  Alfonso,  Syafruddin  Kalo,  Mahmul  Siregar,  M.  Ekaputra.  “TINJAUAN YURIDIS  PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  KORUPSI  PENGADAAN  ALAT KESEHATAN  RSUD  SIDIKALANG:  STUDI  PUTUSAN  PENGADILAN  NEGERI MEDAN NO. 61/PID.SUS-TPK/2016/PN-MDN”, USU Law Journal 7, no. 7, 2019: 80- 91.
Wisny.  “PENERAPAN  SANKSI  ADMINISTRATIF  OLEH  KOMISI  PENGAWAS PERSAINGAN  USAHA  (KPPU)  TERHADAP  PELAKU  USAHA  YANG MELAKUKAN  PERSEKONGKOLAN  DALAM  TENDER”. Pakuan  Law  Review 1, no. 2, 2015: 359-381, 10.33751/palar.v2i2.941.
Zihaningrum, Apectriyas., Kholil, Munawar. "PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT." Privat Law 4, no. 1, 2016:107-116.

## B. Buku
Deputi  Penelitian  dan  Pengembangan  KPK. Laporan  Hasil:  Kajian  Pencegahan  Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah . Jakarta: KPK, 2014. Lubis, Andi Fahmi. et al. , Hukum Persaingan Usaha , ed.2, Jakarta: KPPU, 2017.
Muladi.,  Arief,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, Bandung:  Citra Aditiya Bakti, 2009.
Murniati, Rilda. Hukum Persaingan Usaha, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.
Pusat  Edukasi  Antikorupsi  (KPK). Modul  Materi  Tindak  Pidana  Korupsi .  Jakarta:  Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020.
Raharjo,  Satjipto. Penegakan  Hukum  Sebagai  Tinjauan  Sosiologis .  Yogyakarta:  Genta Publishing, 2009.
Saleh,  Roeslan. Pembinaan  Cita  Hukum  Dan  Asas-Asas  Hukum  Nasional ,  Jakarta:  Karya Dunia Piker, 1996.
Soekanto , Soerjono. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1983.
C. Internet
https://jdih.lkpp.go.id/news/14/siaran-pers-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018-tentang- pengadaan-barangjasa-pemerintah, diakses pada 31 Mei 2020, 12.36 WIB.
https://news.detik.com/berita/d-3885311/icw-korupsi-pengadaan-barang-2017-meningkat, diakses pada 31 Mei 2020, Pukul 12.50 WIB.
https://news.detik.com/berita/d-4748948/uu-kpk-baru-berlaku-ini-pasal-pasal-yang-mulai- aktif diakses pada Selasa, 14 April 2020, 15.33 WIB.
https://www.kppu.go.id/id/blog/2014/07/kppu-kpk-sepakat-kerjasama-penegakan-hukum- persaingan/, diakses pada 14 Mei 2020, 01.32 WIB.
https://inilah.com/news/253014  2/19-tahun-kppu-tetap-saja-macan-ompong,  diakses  pada  4 Mei 2020.
http://putusan.kppu.go.id/, diakses pada tanggal 8 September 2020, 19.40 WIB.

## D. Peraturan dan Dokumen
Adikusumah,  Erlangga.  “KPK,  Korupsi  dan  Persekongkolan  Tender”  (Materi  disampaikan pada  acara  Diskusi  Publik  Bersama  KPPU  &  KPK:  Menyikapi  Permasalahan  dan Penyelesaian  Hukum  dalam  Persekongkolan  Tender,  Bandar  Lampung,  25  Februari 2020)
Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  No.  1  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, LN No. 137 Thn. 1999, TLN No. 4250.