JURNAL PENJAMINAN MUTU Volume 10 Nomor 01  2024 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ISSN : 2407-912X (Cetak) UNIVERSITAS HINDU NEGERI ISSN : 2548-3110 (Online)
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/JPM

## URGENSI AKSELARASI PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI KEDINASAN
MELALUI PELAKSANAAN AKREDITASI
Oleh

## A’ang Subiyakto
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, aang_subiyakto@uinjkt.ac.id aang_subiyakto@uinjkt.ac.id
Diterima 16 Maret 2024, direvisi 10 Juni 2024, diterbitkan 28 Februari 2024

## Abstract
The  fact  is  that  issues  related  to  change,  complexity  and  uncertainty  have  had  a significant  impact  on  the  world  of  higher  education,  including  official  college.  This implies the importance of the ability to survive, adapt and compete from  the college in line with the dynamics of current developments. Regardless of the various problems, it has been proven that the official colleges are a national asset that has an important and strategic role in the development of human resources in Indonesia. The purpose of this descriptive paper was to explain the urgency of implementing quality assurance among the official  colleges  through accreditation. Descriptive analysis  was carried out  based on  studies  and  related  laws  and  regulations.  This  paper  showed  that  accreditation  is important  because  it  is  related  to  aspects  of  quality  assurance,  legitimacy  and credibility,  international  recognition,  access  to  public  and  private  funds,  transfer  and acceptance  opportunities,  and  improving  quality  and  accountability.  The  use  of reference  materials,  techniques  and  depth  of  descriptive  analysis  may  certainly  be different  from  other  similar  studies.  However,  this  paper  may  be  one  of  reference materials  for  stakeholders,  especially  in  addressing  the  need  to  accelerate  the  quality assurance efforts of official college through accreditation.
Keywords: Quality assurance,  Accreditation, Official college .

## Abstrak
Faktanya,  permasalahan  terkait  perubahan,  kompleksitas  dan  ketidakpastian  telah memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  dunia  pendidikan  tinggi,  termasuk perguruan  tinggi  kedinasan.  Hal  ini  menyiratkan  pentingnya  kemampuan  bertahan, beradaptasi dan bersaing dari perguruan tinggi sejalan dengan dinamika perkembangan saat  ini.  Terlepas  dari  berbagai  permasalahan  yang  ada,  terbukti  perguruan  tinggi kedinasan  merupakan  aset  nasional  yang  mempunyai  peranan  penting  dan  strategis dalam  pembangunan  sumber  daya  manusia  di  Indonesia.  Tujuan  dari  penulisan deskriptif  ini  adalah  untuk  menjelaskan  urgensi  penerapan  penjaminan  mutu  pada perguruan tinggi kedinasan melalui akreditasi. Analisis deskriptif dilakukan berdasarkan
kajian  dan  peraturan  perundang-undangan  terkait.  Tulisan  ini  menunjukkan  bahwa akreditasi  penting  karena  berkaitan  dengan  aspek  penjaminan  mutu,  legitimasi  dan kredibilitas,  pengakuan  internasional,  akses  terhadap  dana  publik  dan  swasta,  peluang transfer  dan  penerimaan,  serta  peningkatan  kualitas  dan  akuntabilitas.  Penggunaan bahan  referensi,  teknik  dan  kedalaman  analisis  deskriptif  tentu  dapat  berbeda  dengan penelitian lain yang sejenis. Namun tulisan ini dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi  para  pemangku  kepentingan,  khususnya  dalam  menyikapi  kebutuhan  percepatan upaya penjaminan mutu perguruan tinggi kedinasan melalui akreditasi.
Kata Kunci : Penjaminan Mutu, Perguruan Tinggi, Akreditasi

## I. PENDAHULUAN
Tiga  isu  penting  yang  menjadi perhatian para stakeholder dunia
pendidikan  tinggi  di  dekade  terakhir adalah terkait dengan internasionalisasi, inovasi  disruptif,  dan  tantangan  pasca pandemi  penyakit  virus  corona  kode 2019  (corona  virus  disease  2019  code [COVID-19])  dalam  penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Pertama,  fenomena  globalisasi membawa  pengaruh  signifikan  kepada sektor  pendidikan  tinggi  dalam  konteks entitas  lokal  (Ge,  2022;  Lee  & Stensaker,  2021;  Reddy  et  al.,  2023). Para  peneliti  tersebut  memaparkan bahwa  hal  ini  berkaitan  dengan  aspek standarisasi pendidikan dengan penerapan  praktisnya  dalam  bentuk sistem akreditasi untuk menjamin mutu.
Kedua, tingginya percepatan perkembangan teknologin informasi dan komunikasi  (TIK)  tidak  bisa  disangkal lagi  telah  memengaruhi  dan  merubah dunia pendidikan tinggi sehingga memunculkan permasalahan terkait
bagaimana  merespon  isu  perubahan, kompleksitas,
dan ketidakpastian (Hermsen  et  al.,  2016;  Johnson  & Ramadas,  2020). Johnson and Ramadas (2020)  mengulas  bahwa  kemampuan adaptif  sejalan  isu  disruptif  ini  menjadi salah  satu  kunci  utama  keberhasilan pendidikan tinggi di masa depan.
Ketiga,  pandemi  COVID-19  telah berdampak  besar  dan  merubah  pola pikir  stakeholder  dunia  pendidikan tinggi (Fauzi, 2022; Reuge et al., 2021).
Tantangannya adalah
bagaimana menjamin  kelangsungan  sektor  ini  di masa depan melalui bantuan teknologi.
Ringkasnya,  ketiga  isu  tersebut mensiratkan  pentingnya  kemampuan bertahan,  beradaptasi,  dan  bersaing dunia  pendidikan  tinggi  sejalan  dengan dinamika perkembangan jaman, termasuk juga perguruan tinggi kedinasan (PTK).
PTK  adalah  perguruan  tinggi negeri  (PTN)  yang  menyelenggarakan pendidikan  profesi  di  lingkungan  kerja
Kementerian  lembaga  atau  lembaga pemerintah non kementerian
(KL/LPNK).  Satuan  pendidikan  tinggi ini  telah  berperan  penting  dalam pembangunan  sektor  pendidikan  di Indonesia  dengan  semua  permasalahan sampai  saat  ini  (Ferdianto  et  al.,  2022; Soge  &  Indahdewi,  2022;  Wijayanti  & Selawati, 2020).
Wijayanti and Selawati (2020) dan Ferdianto  et  al.  (2022)  memaparkan bahwa  sejumlah  PTK  saat  ini  telah menyelenggarakan  pendidikan  tinggi non kedinasan, membuka program studi selain  yang  dibutuhkan  secara  internal KL/LPNK,  dan  menerima  peserta  didik bukan  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  atau calon  pegawai  negeri  sipil  (CPNS).
Wijayanti dan Selawati (2020)
mengindikasikan  hal  ini  berpotensi menimbulkan  tumpang  tindik  dengan tugas pokok dan fungsi dari PTN vokasi di  bawah  naungan  kementerian  yang membawahi pendidikan tinggi.
Lebih  lanjut,  Ferdianto  et  al. (2022)  menjelaskan  bahwa  Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  14  Tahun  2010 tentang  Pendidikan  Kedinasan  sudah tidak  sesuai  untuk  diterapkan  karena masing-masing  KL/LPNK  mempunyai kekuatan  fungsi  organisasi  birokrasi yang  berbeda.  Terlepas  dari  berbagai diskursus terkait PTK yang
berkembang,  sudah  terbukti  bahwa keberadaan  PTN  ini  adalah  aset nasional  yang  memiliki  peran  penting dan  strategis  dalam  pembangunan sektor  ekonomi  dan  sumber  daya manusia (SDM) nasional.
Kajian dari Ferdianto et al. (2022) dan  Soge  and  Indahdewi  (2022)
menunjukan penjaminan mutu pendidikan    tinggi    (PM-DIKTI)  yang berkelanjutan  menjadi  mendesak  untuk dilakukan. Penjaminan mutu merupakan proses sistematis, berkesinambungan  dan  berkelanjutan untuk  pengembangan  dan  peningkatan mutu      suatu      institusi      berdasarkan standar yang telah ditetapkan (Bhakti & Ridwan, 2022; Mitra, 2023).
Merujuk  kepada  tiga  isu  tentang dunia  pendidikan  tinggi  di  dekade terakhir  dan  fenomena  eksistensi  PTK di  Indonesia,  hal  yang  lebih  menarik untuk dibahas adalah bagaimana menjamin pengembangan dan
peningkatan  mutu  secara  berkelanjutan dari  PTK  berdasarkan  standar  nasional pendidikan tinggi (SN-DIKTI) sehingga memiliki  daya  saing  sejalan  dengan dinamika  perkembangan  tugas  pokok
dan fungsinya. Tujuan penulisan makalah  ini  adalah  memaparkan  secara deskriptif urgensi akselarasi penjaminan mutu PTK melalui akreditasi. Sasarannya  adalah  menjelaskan  urgensi perlunya  penjaminan  mutu  tersebut  di atas  berdasarkan  kajian  literatur  terkait. Pembahasan  dilakukan  menggunakan analisis  secara  deskriptif  keterkaitan antar substansi dari sumber pustaka yag digunakan.
Harapannya,
paparan restropektif  dalam  artikel  ini  menjadi salah  satu  bahan  referensi  bagi  pihak yang  berkepentingan  khususnya  dalam menyikapi  perlunya  upaya  akselerasi penjaminan mutu PTK melalui akreditasi.
Selanjutnya  bagian  pembahasan membahas  tentang  PTK  di  Indonesia, penjaminan  mutu  pendidikan  di  PTK, dan  Urgensi  Akselarasi  Penjaminan Mutu PTK melalui akreditasi.  Terakhir, makalah  ini  ditutup  dengan  bagian kesimpulan.

## II. PEMBAHASAN

## 2.1. Perguruan Tinggi Kedinasan di Indonesia
Secara  historis,  keberadaan  PTK dilatar-belakangi  kebutuhan  terhadap SDM  yang  memiliki  kemampuan  dan ketrampilan khusus terkait fungsi kedinasan  pemerintahan  di  KL/LPNK (Ferdianto  et  al.,  2022;  Wijayanti  & Selawati,  2020).  Tujuan  khusus  secara sektoral  ini  sejalan  dengan  Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  14  Tahun  2010 tentang  Pendidikan  Kedinasan  yang menyatakan bahwa pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan  dan  ketrampilan  pegawai negeri  sipil  (PNS)  dan  calon  pegawai negeri  sipil  (CPNS)  pada  KL/LPNK sesuai  dengan  pelaksanaan  tugas  pokok dan fungsi sektoral dari KL/LPNK.
Kajian oleh Wijayanti and Selawati  (2020)  dan  Ferdianto  et  al. (2022)  memaparkan  bahwa  sejumlah PTK  kemudian  tidak  hanya  mendidik para  PNS  dan  CPNS  sejalan  dengan perkembangannya,  tetapi  juga  calon
peserta  didik  dari  masyarakat  umum. Tambahan  lagi,  sejumlah  PTK  juga membuka  program  studi  baru  selain yang dibutuhkan secara internal KL/LPNK  (Ferdianto  et  al.,  2022; Wijayanti & Selawati, 2020).
Wijayanti  and  Selawati  (2020) mengulas  hal  ini  sejalan  dengan  tujuan pendidikan tinggi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)  tahun  2015-2019  kaitannya untuk  meningkatkan relevansi  dan daya saing  pendidikan  tinggi  melalui  strategi pengembangan  program  studi  inovatif. Ferdianto  et  al.  (2022)  memaparkan sejumlah  PTK  membuka  program  studi selain  yang  dibutuhkan  secara  internal KL/LPNK  adalah  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat industri terkait di lingkungan KL/LPNK.
Wijayanti  and  Selawati  (2020) juga menjelaskan bahwa perkembangan di  atas  belum  diikuti  dengan  perangkat aturan  dan  tata  kelola  yang  cukup.
Selanjutnya mereka menjelaskan bahwa hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindik dengan tugas pokok dan fungsi  dari  perguruan  tinggi  sejenis  di bawah  naungan  kementerian  yang membawahi pendidikan
tinggi.
Ferdianto  et  al.  (2022)  menjelaskan bahwa  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No. 14  Tahun  2010  tentang  Pendidikan Kedinasan  sudah  tidak  sesuai  untuk diterapkan karena masing-masing
KL/LPNK  mempunyai  kekuatan  fungsi organisasi  birokrasi  yang  berbeda  yang juga  mampu  melaksanakan  pelayanan
Masyarakat, khususnya
pada Pendidikan bidang keahlian tertentu.
Di  sisi  lain,  Bab  XIII  Ketentuan Peralihan  PP  No.  14  Tahun  2010  telah secara  eksplisit  menyatakan  alternatif pilihan  peralihan  bagi  PTK  menjadi perguruan  tinggi  vokasi  negeri  dengan bergabung ke PTN di bawah kementerian yang membawahi pendidikan  tinggi  atau  berdiri  sendiri sebagai perguruan tinggi KL/LPNK.
Ringkasnya, saat ini penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan  oleh  PTK  telah  berkembang sejalan  dinamika  perubahan  dunia pendidikan  tinggi.  Secara  umum,  PP Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan  Kedinasan  sebagai  bentuk aturan  turunan  Pasal  29  ayat  (4)  UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SINDIKNAS  telah memberikan  rambu- rambu  jelas  dalam  penyelenggaraan pendidikan  tinggi  kedinasan,  mulai  dari aspek  ketentuan  umum,  fungsi  dan karakteristik, penyelenggaraannya, tenaga  pendidik  dan  tenaga  pendidikan, peserta  didik,  sarana  dan  prasarana, pendanaan,  pendirian,  evaluasi  dan akreditasi,  pengawasan,  kerja  sama, sanksi, dan termasuk ketentuan peralihannya.
2.2. Penjaminan Mutu Pendidikan
di Perguruan Tinggi Kedinasan
Saat  ini,  peraturan  yang  berlaku dalam  pelaksanaan  penjaminan  mutu pendidikan tinggi (PM-DIKTI) di Indonesia  adalah  Peraturan  Menteri Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  Dan Teknologi  PERMENDIKBUDRISTEK)
Nomor  53  Tahun  2023  tentang  PM- DIKTI. Peraturan dibuat untuk mengintegrasikan  pengaturan  mengenai sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan penyelenggaraan akreditasi  dengan  pertimbangan  untuk mendorong peningkatan
mutu pendidikan tinggi, serta sinkronisasi dan harmonisasi  pengaturan  mengenai  PM-
DIKTI. Peraturan Menteri ini mendefinisikan PM-DIKTI sebagai kegiatan  sistemik  untuk  meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan PM-DIKTI dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-DIKTI)
sebagai  rangkaian  unsur  dan  proses terkait  mutu  pendidikan  tinggi  yang
saling  berkaitan  dan  tersusun  secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan  mutu  pendidikan  tinggi secara  berencana  dan  berkelanjutan. SPM-DIKTI terdiri dari Sistem
Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI)  dan
Sistem  Penjaminan  Mutu  Eksternal (SPME).
Tidak seperti SPMI direncanakan, dilaksanakan,  dievaluasi,  dikendalikan, dan  dikembangkan  oleh  masing-masing perguruan  tinggi,  SPME  dilakukan melalui akreditasi oleh lembaga akreditasi.  PERMENDIKBUDRISTEK Nomor  53  Tahun  2023  tentang  PM- DIKTI  menyatakan  bahwa  akreditasi perguruan  tinggi  (APT)  dilakukan  oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi program studi  (APS)  dilakukan  oleh  lembaga akreditasi  mandiri  (LAM)  berdasarkan rumpun/cabang  ilmu  atau  kewilayahan di  bawah  koordinasi  BAN-PT.  Standar yang digunakan adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-
DIKTI)  sebagai  satuan  standar  yang meliputi  standar  nasional  pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar  pengabdian  kepada  masyarakat dan  standar  internal  masing-masing perguruan tinggi.
Kaitannya  dengan  pelaksanaan PM-DIKTI  di  PTK,  beberapa  studi (Ferdianto  et  al.,  2022;  Soge  & Indahdewi, 2022; Wijayanti & Selawati,
2020) memaparkan PTK telah melaksanakan PM-DIKTI melalui
SPMI  yang  dilakukan  secara  mandiri oleh  unit/lembaga  internal  PTK  sesuai penetapan  aturan  oleh  masing-masing pimpinan  KL/LPNK  sesuai  Pasal  19 Ayat  (4)  PP  No.  14  Tahun  2010  dan SPME  dalam  bentuk  akreditasi  yang dilakukan oleh BAN-PT sesuai Pasal 20 Ayat (2) PP No. 14 Tahun 2010.
Soge  and  Indahdewi  (2022)  yang
mengkaji
tentang implementasi kewenangan PM-DIKTI  di  PTK bidang pemasyarakatan  menyebutkan  bahwa PM-DIKTI  di  PTK  tersebut  dilakukan mengacu  kepada  peraturan  menteri  dari Kementerian
yang membawahi pendidikan tinggi dan peraturan menteri KL/LPNK. Singkatnya, saat ini
pelaksanaan  PM-DIKTI  telah  menjadi keharusan  bagi  setiap  perguruan  tinggi termasuk  PTK  dalam  rangka  merespon tuntutan internal dan eksternal kaitannya dengan pengembangan kelembagaan di masa depan. 2.3.Akreditasi Sebagai Urgensi Akselarasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Kedinasan Akreditasi pendidikan tinggi merupakan  proses  penilaian  eksternal yang dilakukan oleh lembaga akreditasi yang secara legal dan formal mempunyai wewenang untuk
mengevaluasi  kualitas  dan  standar pendidikan  tinggi  berdasarkan  kriteria yang  telah  ditetapkan.  Sesuai  amanat peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  akreditasi  pendidikan  tinggi  di Indonesia saat ini dilaksanakan berdasarkan  PERMENRISTEK  No.  53 Tahun  2023  yang  dikeluarkan  oleh KEMENRISTEK  sebagai  kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Tujuannya adalah untuk menentukan  kelayakan  program  studi dan  perguruan  tinggi  atas  dasar  kriteria yang mengacu pada SN-DIKTI, termasuk  pendidikan  tinggi.  Kriteria penilaian  yang  digunakan  adalah  SN- DIKTI  dan  standar  pendidikan  tinggi yang  ditetapkan  oleh  masing-masing perguruan tinggi.
Peraturan tersebut di atas menyatakan bahwa APT dilakukan oleh BAN-PT,  sedangkan  APS  dilakukan oleh  LAM  sesuai  jenis  rumpun/cabang ilmu  atau  kewilayahan  di  bawah koordinasi  BAN-PT  berdasaran  SN- DIKTI.  BAN-PT  setidaknya  memiliki enam  peran  dan  tugas,  yaitu:  (1) mengembangkan sistem akreditasi nasional;  (2)  melaksanakan  akreditasi institusi;  (3)  melaksanakan  penilaian kelayakan  prodi  /PT  baru  bersama
Ditjen Dikti; (4) memberikan rekomendasi  dan  (5)  evaluasi  terhadap LAM, serta (6) melaksanakan akreditasi program  studi  yang  belum  memiliki LAM serumpun. Pendeknya,  seperti  halnya  APT dan  APS  terhadap  PTN  di  bawah KEMENDIKBUDRISTEK,  perguruan tinggi agama (PTA) di bawah Kementerian  Agama,  dan  perguruan tinggi  swasta  (PTS),  tidak  terkecuali PTK dan program studi yang dikelolanya  juga  wajib  melakukan akreditasi sesuai amanat
PERMENRISTEK  No.  53  Tahun  2023 tentang PM-DIKTI. Dalam  konteks  PTK,  akreditasi penting  dilakukan  karena  beberapa alasan,  antara  lain  terkait  dengan  aspek jaminan kualitas, legitimasi dan kredibilitas,  pengakuan  internasional, akses  ke  dana  publik  dan  swasta, kesempatan  transfer  dan  penerimaan, dan meningkatkan kualitas dan akuntabilitas. Pertama,  akreditasi  memberikan
jaminan  kepada  pemangku  kepentingan termasuk mahasiswa, orang tua, pengguna  lulusan,  dan  masyarakat umum bahwa PTK dan program studi di bawahnya  memenuhi  standar  yang ditetapkan.  Ini  memastikan  bahwa  PTK tersebut  memberikan  pendidikan  yang berkualitas kualitas berdasarkan standar yang  berlaku  dan  relevan  sejalan perkembangan jaman (Anwar & Setiawan,  2020;  Febrianti  &  Syukri, 2023).  Ge  (2022),  Lee  dan  Stensaker (2021),  dan  Reddy  et  el.  (2023) memaparkan  bahwa  penerapan  praktis penjaminan mutu sebuah penyelenggara pendidikan  tinggi  utamanya  adalah dalam bentuk akreditasi.
Kedua,  akreditasi  menambahkan legitimasi  dan  kredibilitas  dari  PTK yang  terakreditasi.  Sulaiman  et  al. (2021)  menjelaskan  bahwa  akreditasi merupakan  suatu  keharusan  untuk dijaga  keberlanjutannya  karena  akan berdampak dengan konsekuensi terhadap eksistensi penyelenggara pendidikan tersebut. PTK akan
dianggap  memiliki  reputasi  yang  lebih baik  dan  lebih  dapat  dipercaya  oleh pemangku kepentingannya. Dalam konteks  persaingan  nasional  apalagi
global,  akreditasi  menjadi  keharusan untuk  dilakukan  (Ge,  2022;  Lee  &
Stensaker, 2021; Reddy et al., 2023). Ketiga, akreditasi membantu institusi mendapatkan pengakuan internasional.  PTK  yang  terakreditasi lebih  mungkin  diakui  oleh  lembaga pendidikan  dan  pemberi  kerja  di  luar negeri,  memungkinkan  lulusan  untuk bersaing dalam  skala  global.  Ini  sejalan dengan perkembangan di sejumlah PTK saat ini yang tidak hanya menyelenggarakan  program  pendidikan kedinasan  (Ferdianto  et  al.,  2022;  Soge &  Indahdewi,  2022;  Wijayanti  & Selawati,  2020).  Harapannya,  PTK tidak  hanya  terakreditai  secara  nasional tetapi  juga  dapat  terakreditasi  secara internasional untuk bisa bersaing secara internasional. Keempat, banyak program bantuan keuangan, hibah penelitian, dan sumber  daya  lainnya  hanya  tersedia untuk perguruan tinggi
yang terakreditasi. Oleh karena itu, akreditasi membuka  pintu  bagi  akses  ke  dana publik  dan  swasta  yang  penting  untuk pertumbuhan  dan  pengembangan  PTK. Terlepas dari isu pendanaan penyelenggaraan program pendidikan di PTK  (Wijayanti  &  Selawati,  2020), peluang-peluang  pendanaan  tambahan dari luar KL/LPNK dapat dimungkinkan dengan perolehan akreditasi PTK. Kelima,  mahasiswa  dari  PTK yang terakreditasi
memiliki kemungkinan  yang  lebih  baik  untuk mentransfer  kredit  mereka  ke  institusi lain  atau  untuk  diterima  di  program studi  lanjut  tertentu  yang  memerlukan gelar dari perguruan tinggi terakreditasi. Hal  ini dimungkinkan dilakukan karena penggunaan  standar  pendidikan  tinggi yang  sama  (Limbong  &  Asbari,  2024). Johnson and Ramadas (2020) mengulas bahwa  kemampuan  adaptif  sejalan  isu
disruptif  ini  menjadi  salah  satu  kunci utama keberhasilan pendidikan tinggi di masa depan. Keenam, proses akreditasi mendorong PTK untuk terus meningkatkan  kualitas  mereka  melalui evaluasi, pengendalian, dan peningkatan secara  berkelanjutan.  Ini  menciptakan budaya akuntabilitas di antara pemangku  kepentingan  internal  dari
PTK  untuk  memberikan  pendidikan yang  lebih  baik  kepada  mahasiswa. Kajian-kajian  dari  Hermsen  et  al. (2016),  Johnson  dan  Ramadas  (2020), Reuge  et  al.  (2021),  dan  Fauzi  (2022) mengisyaratkan bahwa kemampuan adaptasi  para  pemangku  kepentingan
PTK  menjadi  salah  satu  faktor  utama dalam merespon isu perubahan,
kompleksitas,  dan  ketidakpastian  dari dunia pendidikan tinggi.
Secara ringkas, kajian-kajian sebelumnya menunjukan bahwa menunjukan PM-DIKTI yang berkelanjutan  menjadi  mendesak  untuk dilakukan  di  PTK.  Penjaminan      mutu merupakan proses
sistematis, berkesinambungan  dan  berkelanjutan untuk  pengembangan  dan  peningkatan mutu  PTK  berdasarkan  SN-DIKTI. Selain  melalui  SPMI,  pelaksanaan praktisnya  juga  melalui  SPME  dalam bentuk  akreditasi  (Bhakti  &  Ridwan, 2022;  Mitra,  2023;  Soge  &  Indahdewi, 2022).

## III. SIMPULAN
Saat ini, tidak terbantahkan bawah isu-isu  terkait  perubahan,  kompleksitas, dan  ketidakpastian  telah  membawa pengaruh signifikan pada dunia pendidikan  tinggi,  termasuk  PTK. Paparan deskriptif artikel ini memaparkan  bahwa  pelaksanaan  PM- DIKTI di antara PTK menjadi salah satu upaya untuk memastikan
pengembangan  dan  peningkatan  mutu secara  berkelanjutan  PTK  berdasarkan sehingga  memiliki  daya  saing  sejalan dengan  dinamika  perkembangan  tugas pokok dan fungsinya. Selain SPMI yang telah  dilakukan  secara  mandiri,  SPME dalam bentuk akreditasi penting dilakukan  karena  beberapa  alasan, antara lain terkait dengan aspek jaminan
kualitas,  legitimasi  dan  kredibilitas, pengakuan  internasional,  akses  ke  dana publik  dan  swasta,  kesempatan  transfer dan  penerimaan,  dan  meningkatkan kualitas dan akuntabilitas. Terlepas dari berbagai  diskursus  terkait  PTK  yang berkembang,  sudah  terbukti  bahwa keberadaannya  adalah  aset  nasional yang  memiliki  peran  penting  dan strategis  dalam  pembangunan  sektor ekonomi dan SDM di Indonesia. Pemaparan bahasan dalam makalah  ini  tentu  masih  terbatas  terkait dengan  penggunaan  bahan  referensi,
teknik, dan kedalaman analisis deskriptifnya.  Sehingga  hasilnya  akan berbeda  dengan  kajian  sejenis  lainnya. Hanya  saja,  paparan  deskriptif  dan restropektif  dalam  makalah  ini  bisa menjadi  salah  satu  bahan  referensi  bagi pihak  yang  berkepentingan  khususnya dalam menyikapi perlunya upaya akselerasi penjaminan mutu PTK melalui akreditasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  S.,  &  Setiawan,  D.  (2020). Suksesi  Akreditasi  Sebagai  Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Equivalent:  Jurnal  Ilmiah  Sosial Teknik, 2(2), 88-103. https://doi.org/https://doi.org/10.592 61/jequi.v2i2.5 Bhakti,  Y.  B.,  &  Ridwan,  A.  (2022). Urgensi  Sistem  Penjaminan  Mutu Internal & Eksternal Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan
Tinggi.  Jurnal  Penjaminan  Mutu,
8(02), 244-253.
Fauzi,  M.  A.  (2022).  E-learning  in higher  education  institutions  during COVID-19  pandemic:  current  and future  trends  through  bibliometric
analysis.  Heliyon,  8(5),  e09433. https://doi.org/https://doi.org/10.101 6/j.heliyon.2022.e09433
Febrianti, I., & Syukri, M. (2023). Peran Akreditasi dalam Meningkatkan Mutu Layanan di Lembaga Pendidikan. JUMPIS: Jurnal Manajemen  Pendidikan  Islam,  1(1), 11-23. Ferdianto, J., Hizmi, S., Batubara, R. E., Widjaya, H. R.,  & Akib, H. (2022). Buku-Kajian kelembagaan pendidikan kedinasan bidang pariwisata-2021. Ge,  Y.  (2022).  Internationalisation  of higher  education:  new  players  in  a changing scene. Educational Research  and  Evaluation,  27(3-4),
229-238.
https://doi.org/10.1080/13803611.20 22.2041850
Hermsen,  S.,  Frost,  J.,  Renes,  R.  J.,  & Kerkhof,  P.  (2016).  Using  feedback through digital technology to disrupt and  change  habitual  behavior:  A critical  review  of  current  literature. Computers  in  Human  Behavior,  57, 61-74. https://doi.org/https://doi.org/10.101 6/j.chb.2015.12.023
Johnson,  S.,  &  Ramadas,  G.  (2020).
Disruptions  in  the  Process  of Engineering Education - A Curriculum Design Perspective.
Procedia  Computer  Science,  172, 277-282.
https://doi.org/https://doi.org/10.101 6/j.procs.2020.05.044
Lee,  J.  J.,  &  Stensaker,  B.  (2021). Research on internationalisation and globalisation  in  higher  education— Reflections  on  historical  paths, current  perspectives  and  future possibilities.  European  Journal  of Education, 56(2), 157-168. https://doi.org/https://doi.org/10.111 1/ejed.12448 Limbong,  A.  M.,  &  Asbari,  M.  (2024). Transformasi  Standar  Nasional  dan Akreditasi Pendidikan Tinggi.
Journal  of  Information  Systems  and
Management  (JISMA),  3(1),  101-
105. Mitra,  M.  (2023).  Urgensi  Percepatan Penjaminan  Mutu  Perguruan  Tinggi Melalui Akreditasi Perguruan Tinggi.  Jurnal  Ilmiah  Promis,  4(2), 91-99. Reddy,  J.  S.,  Sharma,  R.,  &  Gupta,  N. (2023).  The  accreditation  paradigm: a comparative analysis of accreditations for management programmes.  International  Journal of  Educational  Management,  38(1), 73-95.
https://doi.org/https://doi.org/10.110
8/IJEM-05-2023-0250 Reuge,  N.,  Jenkins,  R.,  Brossard,  M., Soobrayan, B., Mizunoya, S., Ackers,  J.,  Jones,  L.,  &  Taulo,  W. G.  (2021).  Education  response  to COVID  19  pandemic,  a  special issue proposed by UNICEF:
Editorial review. Int J Educ Dev, 87,
102485. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.20 21.102485 Soge,  M.  M.,  &  Indahdewi,  L.  (2022). Implementasi kewenangan penjaminan mutu internal perguruan tinggi kedinasan bidang pemasyarakatan.  Jurnal  Penjaminan Mutu, 8(02), 192-202.
Sulaiman, A., Nurdin, H., & Zulyadi, T.
(2021).  Komunikasi  Peningkatan Akreditasi  Program  Studi.  Jurnal Peurawi:  Media  Kajian  Komunikasi Islam, 4(1), 61-76. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2 2373/jp.v4i1.9407
Wijayanti, A., & Selawati, B. A. (2020).
Perbaikan  kebijakan  tata  kelola perguruan tinggi kedinasan. Integritas:  Jurnal  Antikorupsi,  6(1), 73-91.