Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998

## PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PENERIMA MANFAAT DI PERKOTAAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN PASCA COVID 19
Topik Ismail 1 *, Septiana Dwiputrianti 2 , Nita Nurliawati 3
1 Balai Besar Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Bandung
2,3 Politeknik STIA LAN Bandung *Corresponding author: topik.ismaiel@gmail.com

## ABSTRACT
The  poverty  reduction  program  is  still  one  of  the  government's  priorities, especially since the Covid-19 pandemic. The data shows that many households or communities still need help in meeting  basic  needs. At  the same time, the scope  of  supporters  does  not  provide  opportunities  to  improve  welfare  on  an ongoing  basis  or  to  get  out  of  vulnerability.  The  study  aims  to  analyze  the welfare conditions of poor households in urban areas by bringing them closer to the basic needs and scope of welfare. Supporting environmental information from  both  internal  and  external  in  efforts  to  reduce  poverty.  Local governments  urgently  need  this  study  to  support  poverty  alleviation programs.  This  study  used  a  survey  approach  from  data  from  household groups  receiving  Program  Keluarga  Harapan  assistance  in  Babakan  Ciparay District  obtained  from  e-PKH  data  since  the  Covid  19  Pandemic.  This  data supports  conducting  a  multidimensional  analysis  of  poverty  levels  in  urban areas through Nested Spheres of Poverty (NESP). This study shows that the average  beneficiary  family  living  in  urban  areas  shows  optimism  to  prosper,
even though they are experiencing a crisis of basic needs and spheres of well- being.  Recommendations  are  given  the  need  to  improve  the  evaluation  of  the welfare  of  beneficiary  households,  to  be  more  effective  and  sustainable  by bringing multidimensional closer to look at various aspects of subjectivity and objectivity, basic needs, such as Education; Health; standard of living; and the scope of welfare with the Sustainable Livelihoods approach.

## PENDAHULUAN
Ide  dasar  dari  suatu  pembangunan bertujuan untuk menaikan kualitas atau kepuasan hidup. Untuk menilai dampak  proyek  pembangunan  dalam
pengentasan kemiskinan sangat penting menggunakan metode pengukuran kesejahteraan.  Fakta  secara  umum, mengukur kesejahteraan menitik A R T I C L E   I N F O
Article history: Received: September 02, 2022 Revised: December 16, 2022
Accepted: February 10, 2023

## Keywords:
Household Welfare; Poverty; Nested Spheres of Poverty; Program Keluarga Harapan.
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
beratkan pada pendapatan dan konsumsi  dibandingkan  dengan  garis kemiskinan. Namun, ukuran ini dikritik karena  mengabaikan  aspek  kemiskinan non-moneter (Ravindra Deyshappriya & Minuwanthi,  2020);  Takeshi,  2018). Apabila  kemiskinan  dilihat  secara menyeluruh  maka  tidak  aman  untuk mengandalkan pada satu ukuran kemiskinan  dan  tidak  secara  akurat mewakili  deprivasi  non-moneter  dalam mengidentifikasi  orang  miskin.  Sebab, kemiskinan terdiri dari banyak hal yang saling terkait, yakni kekurangan sumber daya material/pendapatan dan kekurangan  kemampuan  (Kuhumab, 2018;  Su  et  al.,  2021).  Meskipun pengurangan  kemiskinan  pendapatan juga  menunjukkan  penurunan  dalam indikator  lainnya  (Alkire  et  al.,  2015). Mungkin ada indikator lain yang dapat diidentifikasi yang sangat terkait dengan  deprivasi  dalam  dimensi  non- moneter lainnya. Luasnya dimensi yang mencirikan kesejahteraan membuat sulit untuk  diukur  sehingga  ada  tantangan lebih  lanjut  untuk  mengintegrasikan langkah-langkah kesejahteraan ke dalam pemodelan kebijakan dan menghubungkan dengan analisis ekonomi makro  (Alkire, 2015). Langkah preferensi dalam kebijakan pengukuran kesejahteraan  non-moneter  mengacu kepada kapabilitas (Alkire, 2015; Kuhumab,  2018),  dan  kesejahteraan
subjektif  (Alatartseva  &  Barysheva, 2015; Cummins, 2018; Dolan et al., 2011; Khomaini,  2020;  Nugroho  et  al.,  2022; Rojas,  2014;  Takeshi,  2018).  Ini  untuk mempertimbangkan tujuan utama kebijakan  seperti  progress  pemantauan, menginformasikan desain dan penilaian kebijakan (Dolan et al., 2011).
Ada  saran  kebijakan  dari  hasil ukuran  dan  pemantauan  kemiskinan melalui  moneter  dan  non-moneter untuk mengetahui kendala kesejahteraan  masyarakat  bersifat  lokal. Misalnya  Gonner  (2007)  melakukan studi ukur dalam pemantauan kemiskinan  di  Kutai  Barat,  Kalimantan Timur dengan mendekatkan kesejahteraan subjektif, kemiskinan multidimensi  dan  aksesbilitas  layanan. Kesimpulannya  adalah  konsep  yang diterapkan  dapat  mudah  disesuaikan dengan kondisi setempat/lokal dibandingkan dengan indikator kemiskinan  nasional.  Sebagai  contoh, suatu  daerah  mempunyai  komoditas dan  karakteristik  yang  berbeda  di  tiap daerah lainnya. Ini dapat menggambarkan  tentang  kelemahan yang dianggap kritis, moderat dan baik dalam melihat kemiskinan dan kesejahteraan  karena  masing-masing indikator  saling  terkait  satu  sama  lain. Hal  ini  dapat  digambarkan  apabila seseorang mengalami kekurangan dalam layanan dasar/multidimensi
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
maka dapat mengarah kepada deprivasi akses  sosial,  ekonomi,  layanan  publik dan  dapat  mempengaruhi  kualitas hidup. Ada hubungan antara kesejahteraan subjektif dengan pendapatan yang menunjukkan hubungan positif (Alatartseva & Barysheva,  2015;  Alkire,  2015;  Hadna  & Askar,  2022;  Martínez  &  Maia,  2018; McGuire  et  al.,  2022;  Rojas,  2014; Takeshi, 2018).
Kesejahteraan  subjektif  merupakan penilaian  subjektif  orang  terhadap kualitas  hidup  dan  belum  dapat dijelaskan  pada  ukuran  kesejahteraan objektif  (Takeshi,  2018).  Ada  pengaruh dampak  pada  kesejahteraan  subjektif kepada  kemiskinan  pendapatan,  garis kemiskinan dan kemiskinan multidimensi (Takeshi, 2018). Pendapatan  yang  lebih  rendah  dapat memperburuk pada kesejahteraan subjektif dan sebaliknya. Namun, pendapatan  di  bawah  garis  kemiskinan tidak  memiliki  pengaruh  tambahan setelah  ada  pengendalian  pendapatan. Kemiskinan  multidimensi  lebih  ke sarana  untuk  menangkap  kompleksitas kemiskinan  yang  mempertimbangkan berbagai  dimensi  kesejahteraan  seperti pendidikan,  kesehatan,  standar  hidup (Alkire  et  al.,  2015),  dan  akses  dalam memenuhi  lingkup  kebutuhan  dasar, seperti alam, sosial, ekonomi, infrastruktur dan layanan publik
(Gonner, Haug, Cahyat, Wollenberg, W, et al., 2007).
Pendekatan moneter dan non moneter memungkinkan dalam mengukur kesejahteraan minimum dalam  melaksanakan  program  bantuan tunai  bersyarat  (BTB).  BTB  dipandang sebagai cara yang efektif dalam investasi pembangunan manusia melalui komitmen
untuk memberdayakan  diri  dan  menciptakan generasi  di  masa  depan  dan  BTB menjadi  alat  kebijakan  yang  tepat  di masa pandemi (Braun & Ikeda, 2020). Di beberapa negara berkembang mendekatkan  BTB  untuk  pengentasan kemiskinan  dan  hasil  program  telah menaikan  kesejahteraan  masyarakat miskin  serta  berdampak  positif  sesuai tujuan  program  itu  sendiri.  Namun terlepas  dari  kesuksesan  tersebut,    BTB memiliki  dampak  yang  berbeda  pada dimensi  non-moneter  (kesejahteraan subjektif)  (Martínez  &  Maia,  2018). Dalam  kasus  bantuan  tunai,  diperoleh pandangan yang beragam dari penerima  manfaat  kaitan  uang  yang diterima (Kalama et al., 2021). Misalnya program MFA di Kolombia
mengkonfirmasi tidak memiliki
pengaruh  terhadap  jaringan  sosial  dan komunitas atau persepsi tentang kondisi kehidupan  keluarga  penerima  manfaat (Martínez  &  Maia,  2018),  di  Meksiko penerima manfaat di perkotaan
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
mengalami opportunity  cost (Behrman  et al.,  2012) . Penerima  manfaat program BRIM/BSH  di  Malaysia  menyampaikan bahwa bantuan tunai tidak mempengaruhi pendapatan rumah tangga  secara  besar-besaran  karena hanya cukup untuk menutupi kebutuhan  sehari-hari  dan  melunasi hutang yang tinggal di daerah perkotaan (Kalama et al., 2021). Kasus di Indonesia terdapat catatan dalam program  BTB,  yaitu  sejauh  ini  belum ada  pengaruhnya  terhadap  distribusi pengeluaran  konsumsi  bagi  sasaran yang berada di kuantil terendah (Hadna &  Askar,  2022).  Ini  mengarah  kepada penjelasan  kemiskinan  sebagai  akibat dari kurangnya sumber daya, keterampilan,  kebebasan  dan  pilihan untuk  masa  depan  yang  lebih  baik (Gonner, Haug, Cahyat, Wollenberg, W, et al., 2007).
Sebagaimana respon penerima bantuan di Malaysia, Meksiko, Indonesia
dan Kolombia yang merupakan berbagai aspek fundamental kehidupan  penerima  bantuan  dalam kesejahteraan.  Artinya,  kondisi  ini  juga menggambarkan  kemiskinan  dengan cara  yang  sangat  subjektif,  didorong oleh perasaan kekurangan,
ketidakmampuan dan kerentanan. Apalagi wabah virus COVID-19 melanda  dunia,  jutaan  orang  terinfeksi COVID-19  dan  meningkatkan  estimasi
dampak  pandemi  terhadap  kemiskinan global.  Di  Indonesia,  jumlah  orang berisiko COVID-19 mempunyai korelasi dengan jumlah orang miskin multidimensi di suatu provinsi (Thaariq et  al.,  2020).  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan ukuran kesejahteraan kembali dalam penentuan target sasaran,  calon  penerima,  pemantauan dalam  pelaksanaan  dan exit program. Pelaksanaan  ini  mengarahkan  manfaat kepada  masyarakat  miskin  atau  rentan dari  program  yang  merupakan  fitur penting  dari  BTB  yang  ditinjau  (Rossel et al., 2019).
Ada  beberapa  alasan  pendekatan moneter  dan  non  moneter  dalam mengukur kemiskinan dan kesejahteraan  pada  BTB,  di  antaranya perbedaan  karakteristik  wilayah  di
Indonesia baik perkotaan atau pedesaan.  Secara  subjektif,  perkotaan meningkatkan  pada  kebahagiaan  dan kepuasan  dibandingkan  pedesaan  yang hanya meningkatkan kebahagiaan dalam  modal  sosial  (Nugroho  et  al., 2022).  Alasan  utama  adalah  modal sosial  di  perkotaan  memiliki  asosiasi manajemen  dan  infrastruktur  dengan masyarakat  ketimbang  di  pedesaan, seperti  ketersediaan  fasilitas  sarana prasarana  dan  infrastruktur.  Namun, akan  berbeda  jika  rumah  tangga  yang kondisi sosial ekonominya rendah yang dapat  mempengaruhi  kualitas  hidup
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
(Diener, 1984; Diener et al., 1993; Diener & Ryan, 2015; Muhammed & Abubakar, 2020).  Hal  ini  terkait  penyebab  faktor kemiskinan  perkotaan  (Rukumnuaykit, 2015).  Melihat  hal  itu,  penggunaan konsep  dan  model  multidimensi  dapat diadaptasi secara lokal untuk mengukur dan  memantau  kemiskinan  (Gonner, Haug,  Cahyat,  Wollenberg,  W,  et  al., 2007).  Pendekatan  multidimensi  untuk mengidentifikasi penerima manfaat yang secara eksplisit mempertimbangkan  berbagai  tujuan BTB  ( conditional  cash  transfer )  dan berbagai  kekurangan  rumah  tangga miskin  (Azevedo  &  Robles,  2013). Sebab,  pada  dasarnya  program  CCT menggabungkan redistribusi dan tujuan struktural  (Azevedo  &  Robles,  2013; Martínez & Maia, 2018).
Kaitan  BTB,  dalam  hal  ini  PKH,  ada beberapa  hal  yang  diperoleh  bagi penerima  manfaat.  Pertama  penerima manfaat yang exit program kemungkinan dapat kembali ke kondisi sebelum  menjadi  peserta  program (Syamsulhakim  &  Khadijah,  2021).  Ini dilatarbelakangi  7%  rumah  tangga berada di desil 1 memiliki alasan karena menganggap keluarga lain lebih membutuhkan  program  dan  penerima yang exit dari  program  tanpa  adanya ekonomi  inklusif  (Syamsulhakim  & Khadijah, 2021). Kedua penerima manfaat  yang  aktif  dapat  dihadapkan
dengan  tantangan  pada  preferensi  dan akses  yang  berbeda  terhadap  sumber daya  (Chiappori  &  Meghir,  2014)  yang dapat  mengakibatkan opportunity  cost dan masih terdapat peserta PKH berada di  atas  garis  kemiskinan  (Sembiring, 2022). Apalagi penerima bantuan merupakan  pekerja  di  sektor  informal, mereka  paling  berdampak  di  era COVID-19  (Hastuti  et  al.,  2020). Gambaran  kedua  kasus  tersebut  yang kemungkinan  menggambarkan  jumlah graduasi  PKH.  Sebab,  jumlah  graduasi mandiri lebih sedikit ketimbang graduasi  alamiah,  yakni  837.531  secara alamiah dan graduasi mandiri sebanyak 341.773  (Syamsulhakim  &  Khadijah, 2021).
Perbandingan jumlah graduasi mandiri  dan  alamiah  memberikan gambaran pada kemampuan
pemutakhiran  data  sosial  ekonomi terkait: kesulitan penilaian secara objektif, penilaian subjektif oleh Pendamping PKH, penilaian masyarakat  atau  penerima  bantuan secara sukarela melepas/ exit dari program  serta  merasa  enggan  untuk melepas  bantuan  (Syamsulhakim  & Khadijah, 2021). Tentunya, untuk mengetahui kondisi kesejahteraan rumah  tangga  perlu  dilihat  kembali tingkat kesejahteraan penerima bantuan PKH. Hal ini berkaitan dengan sebagian besar  ukuran  kesejahteraan  empiris
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
terhenti  di  tingkat  rumah  tangga
(Chiappori,  2016).  Apalagi  fokus  yang berkembang  dalam  literatur  tentang evaluasi dampak program anti kemiskinan  ditempatkan  kembali  pada pendekatan penghitungan (Levine et al., 2012).  Oleh  karena  itu,  pentingnya melihat  kesejahteraan  guna  menjawab permasalahan  graduasi  mandiri  dan mengetahui  deprivasi  kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat penting dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan rumah tangga  penerima  manfaat  PKH  secara multidimensi.
Gambar 1. Tingkat Kesejahteraan Terendah Kota Bandung
Gambar 2. Jumlah KPM, Jumlah Graduasi Kota Bandung Keterangan:
KPM = Keluarga Penerima Manfaat JG = Jumlah Graduasi Berbagai penelitian PKH telah dilakukan,  seperti  PKH  berjalan  efektif (Cahyadi et al., 2020; World Bank, 2011), dampak  program  pada  kesehatan, pendidikan, modal manusia (Cahyadi et al., 2020), pentingnya resertifikasi/graduasi KPM PKH (Puteri, 2021), dan graduasi KPM PKH (Syamsulhakim  &  Khadijah,  2021).
Namun studi pengukuran kesejahteraan keluarga  penerima  manfaat  dalam pemantauan Program Keluarga Harapan  perkotaan  belum  dilakukan secara  moneter  dan  non-moneter,  baik dari kesejahteraan subjektif dan kesejahteraan objektif. Indikator kesejahteraan subjektif dapat berkontribusi dalam studi kesejahteraan
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Andir Arcamanik Babakan Ciparay Bandung Kulon Batununggal Bojongloa Kidul Cibeunying Kaler Cibiru Cidadap Babakan Ciparay Kiaracondong Mandalajati Rancasari Sukajadi Sumur Bandung Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 0 2000 4000 6000 8000 Bandung Kulon Bojongloa Kaler Ujungberung Kiaracondong Sukajadi Cibeunying… Coblong Cicendo Arcamanik Rancasari Lengkong Gedebage Cidadap Cinambo Bandung Wetan KPM 2020 KPM 2019 JG 2020 JG 2019
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
dan  kemiskinan  selain  indikator  sosial ekonomi  (Rojas,  2014).  Hal  ini  menjadi dasar perlunya penelitian yang memberikan  penjelasan  secara  lebih mendalam mengenai kesejahteraan sebagai penerima manfaat PKH perkotaan,  khususnya  di  Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Alasan dasar  pemilihan  Kecamatan  Babakan Ciparay memiliki jumlah rumah tangga yang  berada  di  desil  satu  tertinggi  di Kota  Bandung  (12.35%)  dibandingkan dengan  kecamatan  lain  (Gambar  1). Kecamatan  Babakan  Ciparay  memiliki jumlah penerima manfaat PKH sebanyak  3211  dengan  jumlah  kedua tertinggi  setelah  Kecamatan  Bandung Kulon.  Selain  itu,  jumlah  graduasi
tertinggi  di  Kota  Bandung  meskipun yang  terjadi  graduasi  secara  alamiah, jumlah graduasi di tahun 2020 sebanyak 502  secara  alamiah  sementara  graduasi mandiri  nol  penerima  (gambar  2). Provinsi Jawa Barat mempunyai jumlah penerima bantuan terbesar di Indonesia dan  masyarakat  miskin  terbanyak kedua  di  Indonesia,  yakni  berjumlah 4.188.520  jiwa.  Jawa  Barat  mendapat bantuan  PKH  hampir  40.2%  dari penduduk  miskin  di  Provinsi  Jawa Barat.  Hal  ini  mengarah  kepada ketimpangan atau distribusi pendapatan  antar  penduduk  sebesar 0.403 dengan pendapatan per kapita per bulan per orang sebesar 421.757 baik di pedesaan maupun 428.832 di perkotaan
Tabel 1. Total Keluarga Penerima Manfaat, Mayarakat Miskin, Gini Rasio dan Garis Kemiskinan di
Provinsi Jawa Barat No PROVINSI KPM Penduduk Miskin Gini rasio Garis Kemiskinan 2021 (Sept 2020) (Mar 2020) Pedesaan (Mar 2021) Perkotaan (Mar 2021) 1 JAWA BARAT 1,685,066 4,188,520 0.403 421,757 428,832 Data sekunder, diolah penulis
Berdasar  jenis  graduasi,  Kecamatan Babakan  Ciparay  melalui  graduasi alamiah  maka  dapat  dipastikan  rumah tangga yang exit program dapat kembali miskin  apabila  tanpa  melihat  kembali ukuran kesejahteraan penerima program.  Hal  senada  terkait  adanya asosiasi  faktor  kesejahteraan  yang membentuk subjektifitas penerima
bantuan  BTB  di  Kecamatan  Babakan Ciparay  (Ismail  et  al.,  2022) . Selain  itu, Kecamatan  Babakan  Ciparay  berada  di perkotaan,  memiliki  fasilitas  dan  akses yang  mudah  ke  sarana  pendidikan, kesehatan,  ekonomi,  infrastruktur  bagi masyarakat  yang  tinggal  serta  belum mengalami kebanjiran/kekeringan/- angin besar (BPS Kota Bandung, 2020).
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
Berdasar  dari  kelayakan  huni  tahun 2017  dan  2018  Kecamatan  Babakan Ciparay  ada  kenaikan  secara  signifikan di tiap indikator. Hal sama terjadi pada tahun  2017  dan  2018  dalam  indeks kebahagiaan yang menunjukkan adanya peningkatan  persepsi  masyarakat  di
Kecamatan Babakan Ciparay Masyarakat Kecamatan Babakan Ciparay
menunjukkan tingkat
kebahagiaan  (2017:  71.51,  2018:  72.34) meskipun  ada  penurunan  nilai  indeks per  tahunnya  di  pekerjaan  (2017:  70.26, 2018:  69.70),  lingkungan  (2018:  74.85, 2017:  75.76),  keamanan  (2018:  72.20, 2017:  77.88),  Keharmonisan  keluarga (2018:  76.59,  2017:  77.53),  hubungan sosial  (2018:72.57,  2017:  73.25)  dan ketersediaan  waktu  luang  (2018:  69.27, 2017:  72.37).  Oleh  karena  itu,  melihat latar  belakang  tersebut  maka  perlu dilakukan analisis ukuran kesejahteraan penerima manfaat dengan model moneter  dan  non  moneter.  Hasilnya juga  dapat  digunakan  oleh  Fasilitator PKH  atau  lembaga  terkait  dalam pemantauan  kesejahteraan  penerima untuk  mengetahui  kondisi  kelemahan kesejahteraan  penerima  bantuan.  Selain itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis ukuran kesejahteraan rumah  tangga  penerima  PKH  di Kecamatan  Babakan  Ciparay  Kota Bandung dengan mendekatkan moneter dan non moneter.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan kuantitatif deskripsi diadopsi  dalam  penelitian  ini  karena tujuannya untuk melihat tingkat kesejahteraan  rumah  tangga  penerima bantuan  Program  Keluarga  Harapan  di Kecamatan  Babakan  Ciparay  Kota Bandung.  Sebanyak  3211  rumah  tangga penerima  bantuan  yang  masih  aktif dijadikan populasi dengan menggunakan  random  sampel  dalam menentukan sampel. Untuk
menggeneralisir  dari  random  sampling dan  menghindari  kesalahan  atau  bias, harus memiliki ukuran sampel (Taherdoost,  2020).  Formula  umum menghitung  ukuran  sampel  dalam survey  menggunakan 𝑛 = (𝑁∗𝑋) 𝑁+𝑁−1 di
mana 𝑋 = ( 𝑍𝛼 22 ∗𝑃(1−𝑃) 𝑀𝑂𝐸 2 (Etikan & Babatope, 2019).
Penelitian  ini  mendeskripsikan  dari hasil  survey  dengan  pengolahan  data menggunakan Nested  Spheres  of  Poverty (NESP) . Model  NESP  digunakan  untuk menawarkan dasar komprehensif dalam penilaian kemiskinan dan kesejahteraan multidimensi  di  tingkat  rumah  tangga (Gonner  et  al.,  2007).  Konsep  NESP merupakan  model  bertingkat  dengan berpusat  pada  kesejahteraan  subjektif dikelilingi  oleh  aspek  inti  kemiskinan termasuk kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan  dan  lingkungan  pendukung: alam,  politik,  ekonomi,  dan  sosial
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
dengan  layanan  dan  sarana  (Gonner, Haug,  Cahyat,  Wollenberg,  de  Jong,  et al., 2007).
Penghitungan indeks dilakukan dengan  penjumlah  skor  yang  diperoleh dari hasil jawaban setiap pertanyaan/pertanyaan dalam satu variabel  melalui  penjumlahan  skor minimum  dari  skala  nilai  terendah  dari pernyataan/pertanyaan dalam satu variabel dan menjumlahkan skor maksimum dari perolehan skala tertinggi  atau  dengan  formulasi = (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ) − (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛.) (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠.) − (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛.) 𝑥100 .
Penentuan  kesejahteraan  rumah  tangga menggunakan tiga indikasi, yaitu kritis, moderat dan baik dari hasil pengukuran. Pengolahan data menggunakan  bantuan  aplikasi  SPSS versi 25 dan Ms. Office Excel versi 2019 dengan mengacu kepada tahapan pengukuran kesejahteraan yang dilakukan oleh (Cahyat et al., 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel  3  menjelaskan  demografi penerima  manfaat  PKH  di  Kecamatan Babakan  Ciparay.  Data  menunjukkan penerima  bantuan  BTB  di  Kecamatan Babakan  VCiparay  masuk  di  bawah garis  kemiskinan.  Hal  ini  mengarah kepada  rata-rata  pendapatan  masih  di bawah  satu  juta  ( mean 2.20,  SD  1.328).
Mempunyai jumlah anak antara 2 dan 3 anak  ( mean 2.75,  SD  0.890)  yang  harus
dirawat dan membiayai sekolah anaknya  hampir  ke  dua-duanya  hingga jenjang  yang  lebih  tinggi,  masih bertempat  tinggal  bersama  dengan keluarga  ( mean 1.50,  SD  0.779)  lainnya. Sementara  penerima  manfaat  masuk usia  produktif,  yaitu  41  sampai  dengan 50  tahun  ( mean 2.55,  SD  0.715)  dengan pendidikan  ( mean 2.70,  SD  0.832) mengarah lulusan SMP. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kesulitan dalam meraih peluang usaha di wilayah perkotaan,  terkecuali  mereka  memiliki potensi yang dijadikan untuk membentuk atau mengembangkan keterampilan yang dimiliki guna menunjang peningkatan keuangan. Setidaknya  dengan  masih  memiliki pasangan  ( mean 1.92,  SD  0.268)  maka bisa membantu suaminya yang berprofesi sebagai pedagang.
Temuan  atas  kondisi  kesejahteraan rumah  tangga  dijelaskan  di  bawah  ini sesuai dengan sub-kesejahteraan (kesejahteraan  subjektif,  kesejahteraan inti  dan  kesejahteraan  pendukung). Tabel  3  menyajikan  statistik  rata-rata nilai  ukuran  kesejahteraan  melalui nested  spheres  of  poverty penerima manfaat di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dengan lingkup subjektif, core (kesehatan, pendidikan dan standar hidup),  dan context (alam,  ekonomi, sosial, politik dan layanan dan infrastruktur).  Penentuan  kesejahteraan
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
rumah tangga menggunakan tiga indikasi,  yaitu  kritis,  moderat  dan  baik
dari  hasil  per  kuartil  untuk  membaca kondisi kesejahteraan. Tabel 2. Statistik Profil Penerima Manfaat Pendap atan Jumlah Anak Jumlah Anak Sekola h Jumlah KK Usia Resp. Pekerjaa n Pasanga n Pendidi -kan Status Kawin Respon- den 343 343 343 343 343 343 343 343 Mean 2.20 2.75 1.65 1.50 2.55 2.29 2.70 1.92 SD 1.328 .890 .739 .779 .715 .822 .832 .268 Sumber: data deskriptif, diolah oleh penulis Tabel 3. Statistik NESP Penerima Manfaat Subjekti f Core Context Subjektif Kesehata n Pendidika n St_Hidu p Alam Ekonom i Sosial Politi k Infras_La y N Valid 343 343 343 343 343 343 343 343 343 Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mean 52.62 69.51 89.41 58.99 88.44 44.35 63.44 75.32 61.22 Std. Error of Mean 1.40 0.80 1.23 0.85 1.15 0.94 1.01 0.92 0.96 Median 50.00 66.67 100.00 59.26 100.0 0 38.89 62.96 75.00 60.61 Std. Deviation 25.88 14.76 22.83 15.71 21.31 17.33 18.74 17.09 17.70 Variance 669.68 217.92 521.01 246.89 453.9 2 300.17 351.22 291.90 313.21 Skewness 0.19 -0.06 -2.08 -0.14 -1.64 0.66 0.08 -0.47 -0.07 Std. Error of Skewness 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 Kurtosis -0.77 0.07 3.28 0.11 1.35 0.42 -0.45 -0.19 -0.15 Std. Error of Kurtosis 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 Range 100.00 80.95 100.00 88.89 66.67 94.44 88.89 87.50 93.94 Minimum 0.00 19.05 0.00 11.11 33.33 5.56 11.11 12.50 6.06 Maximum 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0 0 100.00 100.00 100.00 100.00 Percentile s 25 33.33 61.90 100.00 48.15 66.67 33.33 48.15 62.50 48.48 50 50.00 66.67 100.00 59.26 100.0 0 38.89 62.96 75.00 60.61 75 75.00 80.95 100.00 70.37 100.0 0 55.56 77.78 87.50 72.73
Sumber: data deskriptif, diolah oleh penulis

## Kesejahteraan Subjektif
Penghitungan nested spheres of poverty untuk  mengetahui  ukuran  kondisi
subjektif dari skor rata-rata indeks yang diperoleh.  Berdasarkan  jumlah  rumah tangga,  penerima  manfaat  yang  masuk
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
kondisi  kritis  sebanyak  43.44  persen, sebanyak  25.07  persen  berada  dalam kondisi baik, dan sebanyak 31.49 persen masuk  dalam  kondisi  moderat  (gambar 4).  Temuan  ini  menunjukkan  bahwa lebih  dari  sepertiga  kondisi  responden merasa  kondisi  subjektifnya  kritis  di tengah  pandemik.  Akan  tetapi  secara rata-rata, kondisi kesejahteraan subjektif responden masuk dalam kondisi moderat ( mean 52.62, SD 25.88, min 0.00, median 50.00, max 100.00).
Hasil  ukur  mengindikasikan  adanya subjektifitas keluarga penerima manfaat atas  tingkat  kualitas  individu  dari situasi  kehidupan  di  tempat  mereka tinggal yang berbeda dalam kesejahteraan.  Ketimpangan  nilai  skor subjektif tiap penerima manfaat dibentuk berdasar pada persepsi mereka.  Artinya  subjektif  penerima manfaat  yang  berada  di  daerah  mereka tinggal  dapat  ditentukan  dari  beberapa faktor yang mampu memberikan penilaian kepada dirinya sendiri seperti kondisi kesehatan, pendidikan, demografi  (Cramer  et  al.,  2004)  rumah tangga, faktor personal dan pengalaman (Camfield  &  Skevington,  2008).  Ini senada  dengan  hasil  asosiasi  faktor- faktor  kesejahteraan  yang  membentuk subjektifitas penerima BTB di Kecamatan  Babakan  Ciparay  (Ismail  et al., 2022).
Gambar 4. Persentase Kondisi Kritis, Moderat dan Baik Subjektif Penerima Manfaat di Kecamatan Babakan Ciparay
Komponen Dasar ( Core )
Pendekatan  kemiskinan  tidak  hanya melalui analisis moneter tentang mengukur  kemampuan  daya  beli, pendapatan  atau  pengeluaran  namun ada  lebih  luas  kepada  dimensi  lain (Budiantoro et al., 2013) seperti pendidikan,  kesehatan  dan  standar hidup  (Alkire  et  al.,  2021).  Apabila masyarakat tidak bisa mengakses terhadap  layanan  dasar  pendidikan, kesehatan,  kualitas  hidup  dari  standar kehidupan  maka  itu  bisa  dikatakan miskin (Budiantoro et al., 2013). Rumah tangga yang memiliki kondisi keterbatasan  pada  kebutuhan  dasar berdampak  pada  kondisi  kesejahteraan psikologis (Rukumnuaykit, 2015) seperti keterbatasan lahan yang terpaksa tinggal  satu  rumah  dengan  keluarga lain, meskipun secara aset mereka yang tinggal  di  perkotaan  terpenuhi  dalam menunjang  kehidupannya.  Pengukuran kemiskinan multidimensi menurut
43,44 31,49 25,07 0% 20% 40% 60% 80% 100% Subjektif Kritis Moderat Baik
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
OPHI  dan  UNDP,  memandang  bahwa kemiskinan lebih holistik dan mendalam dalam permasalahan kesehatan,  pendidikan  dan  kualitas kehidupan.
Gambar 5. Persentase Kondisi Kritis, Moderat, dan Baik Pada Komponen Dasar ( Core ) Per Rumah Tangga Penerima Manfaat PKH
Berdasar  persentase  jumlah  keluarga penerima manfaat (gambar 5),
menunjukkan  perbandingan  kondisi antar komponen/kebutuhan dasar.
Kondisi standar hidup penerima manfaat  lebih  dari  setengah  penduduk penerima manfaat di Kecamatan Babakan  Ciparay  masuk  dalam  kondisi kritis  (56.85%),  meskipun  ada  26.82 persen  masuk  dalam  kondisi  baik  dan 16.33  persen  dalam  kondisi  moderat 16.33  persen.  Hal  yang  sama  terjadi pada  kesehatan  yang  memiliki  grafik menyerupai  standar  hidup.  Ada  50.73 persen rumah tangga penerima manfaat dalam  kondisi  kritis  dan  20.12  persen
masuk  dalam  kondisi  moderat  serta 29.15 persen masuk dalam kondisi baik. Namun, skor rata-rata menunjukkan hal lain  (kesehatan: mean 69.51,  SD  22.83, min 0.00, median 66.67 max 100.00, standar hidup: mean 58.99, SD 15.71, min 11.11, median 59.26, max 100.00, tabel 1). Sementara,  pendidikan  justru  memiliki jumlah  persentase  yang  lebih  tinggi ketimbang standar hidup dan kesehatan.  Pendidikan  bagi  penerima manfaat di Kecamatan Babakan Ciparay menunjukkan keberagaman nilai persentase  pada  kondisi  moderat  dan kritis, yakni masing-masing 10.20 persen  dan  jauh  lebih  rendah  dari standar hidup dan kesehatan, sementara sebanyak  79.59  persen  masuk  kondisi baik.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  data statistik mean 89.41, SD 22.83, min 00.00, median 100, max 100.00).
Lingkup Kesejahteraan ( Spheres Welfare )
Model NESP menawarkan hubungan yang  jelas  dengan  berbagai  sektor pemerintah  dalam  mendukung  upaya mandiri  untuk  keluar  dari  kemiskinan bagi masyarakat miskin. Bahwa peluang kondisi  alam,  keuangan/ekonomi,  fisik, sosial dan layanan mampu meningkatkan  peluang  penghidupan dan  menunjukkan  bagaimana  faktor- faktor  tersebut  berhubungan  satu  sama lain untuk mendapatkan mata
50,73 20,12 29,15 10,20 10,20 79,59 56,85 16,33 26,82 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 Kritis Moderat Baik Kesehatan
Pendidika
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
pencaharian  berkelanjutan  (Gonner  et al.,  2007;  Serrat,  2017)  dan  membantu dalam  menentukan  prospek  dalam mencapai  standar  kesejahteraan  yang lebih  tinggi  serta  dapat  memandu dukungan  strategis  untuk  di  daerah (Gonner et al., 2007). Namun jika dalam lingkup kesejahteraan kurang mendukung hal itu dapat menyebabkan deprivasi kesejahteraan.
Gambar  6  menunjukkan  jumlah persentase rumah tangga dalam lingkup kesejahteraan  di  Kecamatan  Babakan Ciparay.  Sebagaimana  dalam  skor
penghitungan dari masing-masing rumah tangga penerima manfaat, lingkup  kesejahteraan  di  Kecamatan Babakan Ciparay menunjukkan (gambar 4)  lebih  dari  sebagian  rumah  tangga menganggap  alamnya  dalam  kondisi baik  (60.06%).  Sementara  ke  lima lingkup kesejahteraan ekonomi (52.19%), sosial (46.06%), politik (41.40%),  infrastruktur  dan  layanan (52.48)  masuk  dalam  kondisi  kritis  atau mendominasi  dari  tiap  ke  lima  lingkup kesejahteraan.
Gambar 6. Persentase Kondisi Kritis,Moderat dan Baik Lingkup Kesejahteraan ( Contex t) di Kecamatan Babakan Ciparay
Lingkup  alam  (mutu  air,  tanah  dan udara)  di  Kecamatan  Babakan  Ciparay dirasakan oleh penerima manfaat dengan  kondisi  baik  (60.06)  meskipun 39.94  persen  dalam  kondisi  kritis  ( mean 88.44, SD 21.31, min 33.33, median 100.00, max  100.00 ).  Hal  yang  sama  terjadi  di lingkup  ekonomi  bahwa  ada  20.41 persen  penerima  manfaat  mendapatkan peluang  kerja,  mampu  menabung, pengeluaran, dapat bantuan dari
pemerintah  pusat/daerah  dan  dan memiliki  pinjaman  ( mean  44.35,  SD 17.33,  min  5.56,  median  38.89,  max  100 ). Artinya,  mereka  dapat  menyisihkan uang  untuk  menabung  dan  mereka masih  mendapatkan  bantuan  dari pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah, meskipun sebanyak 27.41 persen penerima manfaat dalam kondisi moderat  dan  52.19  persen  mengalami kondisi  ekonomi  kritis.  Sementara
39,94
52,19 46,06 41,40
52,48 0,00
27,41 34,40 29,45
24,20 60,06 20,41 19,53 29,15 23,32 0% 50% 100% Alam Ekonomi Sosial Politik
Infasev Kritis Moderat Baik
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
ketersedian infrastruktur dan ruang/layanan  public,  yakni  mutu layanan kesehatan/pendidikan, ketersediaan ruang publik, keterbatasan akses  perolehan  barang  dan  jasa  hanya 23.32  persen  dirasakan  oleh  penerima manfaat  meskipun  hampir  setengah rumah tangga (52.48 persen) menunjukkan  kondisi  kritis  atau  belum diselenggarakan oleh penerima manfaat ( mean  61.22,  SD  17.70,  min  6.06,  median 60.61,  max  100.00 ).  Dalam  hal  politik ( mean  75.32, SD 17.09, min 12.50, median 75.00,  max  100.00 ),  terdapat  hal  yang sama,  yakni  19.53  persen  penerima manfaat  mendapatkan  kondisi  baik dalam  kemudahan  akses  informasi, partisipasi dengan masyarakat/keluarga dan  kesetaraan  hak  sebagai  masyarakat di  tempat  tinggalnya  namun  terdapat 52.19  persen  menunjukkan  kritis  dan 27.41  moderat.  Kemudian,  di  aspek sosial menunjukkan 46.06 persen menandakan  adanya  kondisi  kritis dalam  hal  kepercayaan  bermasyarakat, keamanan,  toleransi  dan  partisipasi bermasyarakat.
Kesejahteraan Rumah Tangga Penerima Manfaat Di Perkotaan
Temuan studi ini membuat kontribusi  untuk  melengkapi  literatur sekarang,  yaitu  melakukan  resertifikasi guna memenuhi prasyarat kondisionalitas keluarga penerima
manfaat (Puteri, 2021; Rossel et al., 2019) untuk mengidentifikasi ukuran kesejahteraan  penerima  bantuan  guna meningkatkan kesejahteraan. Pengukuran kemiskinan dan kesejahteraan secara holistik dilihat dari moneter  dan  non-moneter.  Melihat konsep tersebut, kesejahteraan penerima bantuan di perkotaan, Kecamatan  Babakan  Ciparay,  rata-rata mengalami deprivasi kesejahteraan.
Deprivasi  kesejahteraan  penerima bantuan memiliki dua penyebab. Pertama  melihat  dari  hasil  rata-rata indeks  kesejahteraan  (tabel  3)  lebih dominan kondisi kritis di tiap indikatornya.  Bahwa  hasil  analisis  dari hasil  ukur  indeks  kesejahteraan  rata- rata  dengan  model nested  spheres  of poverty (NESP)  menunjukkan  lingkup kesejahteraan  ekonomi,  sosial,  politik dan  infrastruktur  &  layanan  masuk dalam  keadaan  kritis,  dibandingkan kondisi  alam  dalam  kondisi  baik. Kondisi  ini  mengarah kepada  penerima bantuan mengalami keterbatasan dalam mengakses.  Misal  lingkup  ekonomi, mereka belum memaksimalkan membeli barang, menabung, melakukan usaha  dan  kemudahan  mencari  kerja. Lingkup  sosial,  penerima  manfaat masih kurang dalam melakukan kegiatan dan dukungan sosial. Lingkup politik masih kurang  dalam mengambil
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
sikap  seperti  memutuskan  sesuatu, menentukan pilihan, dan menyelesaikan baik di internal maupun eksternal. Lingkup layanan dan ketersediaan  infrastruktur  penerima bantuan  masih  kurang  merasakan meskipun  beberapa  layanan  mereka merasa  menerima  layanan  pendidikan, layanan  kesehatan,  layanan  publik (pemerintah). Lingkup kesejahteraan ini menggambarkan keterkaitan dalam masing-masing indikator. Padahal, hubungan  institusi  dengan  masyarakat merupakan partisipasi dalam mengambil  kebijakan.  Misalnya  orang yang  kurang  beruntung  secara  sosial lebih  mungkin  terpapar  jaringan  sosial dan  dukungan  sosial  yang  buruk (Weyers et al., 2008).
Kesejahteraan inti (kemiskinan dimensi)  dua  indikator  kesehatan  dan standar  hidup  masuk  dalam  kondisi kritis.  Kritisnya  kesehatan  penerima manfaat dikaitkan dengan pola kesehatan dan pemenuhan gizi misalnya  pemenuhan  nutrisi.  Mereka hanya  cukup  memenuhi  kebutuhan makan  tanpa  melihat  seberapa  baik kandungan nutrisi. Adapun, pendidikan  memberikan  kondisi  baik mengingat mereka menyekolahkan anak mereka. Hasil indeks kesejahteraan  subjektif  terlihat  berbeda dari  faktor  kesejahteraan  lainnya.  Rata-
rata persepsi penerima bantuan menilai kondisi hidup mereka merasa puas saat ini  meskipun  melihat  jumlah  terdapat 43.44%  dalam  kondisi  kritis.  Saat  ini, penilaian kemiskinan multidimensi dapat  digunakan  untuk  intervensi dalam  target  dan  pengawasan  rumah tangga  (Alkire  et  al.,  2015;  Wietzke, 2015).  Beberapa  alasan  ini  menangkap dinamika jangka panjang dalam kemiskinan  dan  kesejahteraan  rumah tangga  dan  kebutuhan  praktis  untuk melakukan penargetan dan pemantauan intervensi  dalam  dimensi  yang  berbeda (Wietzke, 2015).
Kedua,  rata-rata  demografi  rumah tangga  penerima  bantuan  masih  di bawah garis kemiskinan perkotaan yang menunjukkan  penghasilan  di  bawah satu  juta  ( mean 2.20,  SD  1.328),  garis kemiskinan  di  Kota  Bandung  428.832 (tabel  1).  Ukuran  rumah  tangga mempunyai
asosiasi
dengan kemiskinan. Faktor pendorong kemiskinan  berasal  dari  determinan kemiskinan  di  tingkat  rumah  tangga karena mendorong dalam meningkatkan pendapatan seperti: umur, ukuran rumah tangga, pendidikan,  etnis,  status  pekerjaan, status  perkawinan,  sektor  kehidupan, sifat  cacat  kepala  rumah  tangga, memiliki lahan dan menerima remitansi (Ravindra Deyshappriya &
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
Minuwanthi,  2020).  Adapun  ukuran keluarga di perkotaan dapat membentuk  kualitas  hidup  secara subjekti (Diener et al., 1993; Kittiprapas, 2009; Lehman et al., 1995). Oleh karena, ukuran  keluarga  penerima  bantuan  di Kecamatan  Babakan  Ciparay  dapat mengalami kualitas hidup yang rendah, seperti  mereka  masih  hidup  bersama dengan kepala keluarga lain dalam satu rumah,  memiliki  anak  di  atas  dua,  usia yang produktif namun memiliki pendidikan rendah.
Secara  moneter,  demografi  penerima bantuan  dapat  memberikan  pengaruh terhadap  status  kemiskinan  rumah tangga.  Kemiskinan  keluarga  dapat disebabkan faktor internal seperti penghasilan (Hayati & Syafrida Nasution, 2020). Sering kali, orang yang memiliki  penghasilan  rendah  sulit melakukan  investasi    karena  kapasitas tabungan yang rendah dan akses kredit yang  sulit  (Rossel  et  al.,  2019). Berkenaan  dengan  kebutuhan  pokok, penduduk perkotaan dapat meningkatkan ketimpangan pendapataan  akibat  kenaikan  harga beras  bagi  mereka  yang  tinggal  di  luar produsen beras (Badolo & Traoré, 2015). Jika  penghasilan  penerima  bantuan rendah  dan  mengalami  kenaikan  pada kebutuhan  pokok,  ada  penundaan pemenuhan  kebutuhan  penting  lainnya
demi  mewujudkan  kebutuhan  primer ( opportunity  cost. ) . Rumah  tangga  yang dikepalai  perempuan  program  BTB tidak selalu cukup mengatasi kemiskinan  awal.  Rumah  tangga  yang dikepalai oleh perempuan lebih mungkin  berada  dalam  kemiskinan ketimbang  dikepalai  oleh  laki-laki (Pukuh  &  Widyasthika,  2018)  maka penerima  bantuan  berstatus  janda  (8%) menghadapi  kesulitan  yang  sama. Meskipun  kondisi  tersebut  menjadi berbeda  apabila  penerima  manfaat mempunyai  pekerjaan  yang  mampu memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga dan penerima bantuan masih memanfaatkan  bantuan  yang  diterima (Rubio-Sanchez  et  al.,  2021).  Selain  itu, ibu yang kurang berpendidikan biasanya menghadapi kendala keuangan yang lebih besar dan keputusan untuk melanjutkan pendidikan  lebih  tinggi  jauh  lebih sensitif  daripada  keputusan  mengenai sekolah  dasar  (Feng,  2021)  terutama bagi  penerima  manfaat  sudah  menjadi single parent.
Pengukuran  indeks  kesejahteraan melalui NESP dilakukan secara mandiri atau  berdiri  sendiri  di  tiap  indikator. Terkait  faktor  apa  saja  yang  dapat menjadi penghambat dalam meningkatkan  kesejahteraan  penerima bantuan  telah  diketahui.  Namun,  studi
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
ini  belum  melihat  asosiasi  atau  yang mempengaruhi  satu  sama  lain  dari dampak  program.  Namun,  jika  melihat asosiasi  faktor  kesejahteraan  dengan subjektifitas penerima bantuan di Kecamatan Babakan Ciparay menunjukkan  berbeda.  Ada  asosiasi faktor  kesejahteraan  yang  membentuk subjektifitas  penerima  BTB  ( conditional cash  transfer )  di  Kecamatan  Babakan Ciparay  (Ismail  et  al.,  2022).  Hal  yang sama  dalam  temuan  program  bantuan tunai,  khususnya  bantuan  tanpa  syarat ( unconditional cash transfer ) yang menyimpulkan bahwa dampak program bantuan tunai belum meningkatkan  kesejahteraan  subjektif, namun  dampak  program  tersebut memberikan  kepuasan  pada  penerima bantuan  (Khomaini,  2020).  Namun temuan penelitian ini dengan melakukan ukur kesejahteraan subjektif menunjukkan kondisi baik.
Secara umum, subjektif mendapatkan dampak  dari  non  moneter  dalam  hal kesejahteraan inti dan lingkup kesejahteraan,  walaupun  hasilnya  akan berbeda di tiap indikator yang digunakan. Sebagaimana kondisi subjektif  penerima  bantuan  dalam kondisi  baik  namun  kualitas  atau kepuasan  hidup  dapat  berubah  jika dihadapkan  pada  perubahan  kondisi ekonomi (pendapatan, kemiskinan,
dependensi), layanan pendidikan, kondisi  lingkungan,  layanan  kesehatan, keamanan publik, kondisi sosial (Muhammed & Abubakar, 2020), psikologis  dan  material  yang  dialami oleh  masyarakat  miskin  berkontribusi pada  status  kesehatan  (Camfield  & Skevington,  2008).  Hal  ini  dapat  terjadi jika  dihadapkan  pada  situasi  wabah penyakit,  seperti  wabah  COVID-19, kehilangan pekerjaan, dan lainnya yang mempengaruhi kondisi keuangan masyarakat miskin atau rentan.
Individu/keluarga  yang  tidak  dapat memenuhi  kebutuhan  dasarnya  dapat dikaitkan dengan kurangnya dukungan sumber  daya  di  daerah  sehingga  dapat mempengaruhi subjektif. Apalagi penerima  BTB  merupakan  keluarga miskin  yang  berada  di  desil  terendah tingkat  kesejahteraanya.  Semakin  parah jika  penerima  bantuan  tinggal  di perkotaan dihadapkan dengan karakteristik  daerah  itu  sendiri.  Untuk membantu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidup dibutuhkan modal manusia,  sosial,  alam,  fisik,  dan ekonomi.  Tujuannya  adalah  untuk menciptakan nilai bagi penerima bantuan dan meningkatkan keterampilan guna memanfaatkan sumber  daya  secara  berkelanjutan melalui sustainable  livelihood .  Strategi
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
sustainable  livelihood untuk  menghindari kerentanan,  dan  keputusan  kebijakan (Serrat,  2017)  karena  keputusan  dalam menilai atau mengukur kemiskinan/kesejahteraan  melihat  dari segala dimensi.
Ukuran kesejahteraan dengan melihat aspek moneter dan non moneter dapat menjawab bagaimana kerentanan penerima bantuan melalui NESP terlihat.  Selain  mengidentifikasi  faktor kesejahteraan,  dapat  dilakukan  dalam proses  penerapan  persyaratan  BTB. Persyaratan dapat meningkatkan kerentanan  penerima  karena  implikasi kebijakan  (Rossel  et  al.,  2019).  Dalam pengertian  ini,  dikhawatirkan  dari dampak  kebijakan  yang  ada  dapat menyampingkan  kualitas  layanan  yang buruk  bagi  penerima  bantuan  sehingga membuat  mereka  lebih  rentan.  Oleh karena  itu,  menegaskan  bahwa  konteks pelaksanaan  BTB  melihat  hambatan teritorial  dan  jarak  geografis  (Nieto- Aleman  et  al.,  2019).  Singkatnya,  jika program BTB memperkenalkan persyaratan dalam memberikan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan maka meningkatkan kualitas pelaksanaan BTB tanpa menyampingkan  yang  sudah  ada. Beberapa  penelitian  juga  menunjukkan bahwa  pengelolaan  persyaratan  dapat memberikan  ruang  untuk  kesalahan
informasi  dan  kebijaksanaan  di  pihak aktor  lokal,  yang  dapat  menyebabkan kesulitan  dalam  penerimaan  penerima bantuan. BTB telah membuktikan manfaat  bagi  masyarakat  miskin  dan telah  menjadi  alat  yang  tepat  waktu pandemi  COVID-19  (Braun  &  Ikeda, 2020).
Akhirnya,  ukuran  kesejahteran  dan ukuran keluarga dapat diketahui. Sistem pemantauan kemiskinan regional/lokal  dengan  mendekatkan moneter  dan  non-moneter  dalam  BTB memberikan
informasi yang komprehensif dan relevan untuk perencanaan  tingkat  regional  hingga kecamatan  (Gonner,  Haug,  Cahyat, Wollenberg,  de  Jong,  et  al.,  2007).  Ini dilakukan  untuk  memotret  kemiskinan regional.  Kemiskinan  regional  terjadi dalam  keadaan  yang  sangat  berbeda, seperti kelangkaan sumber daya, konflik, kebebasan memilih, dan ketidaksetaraan.  (Nieto-Aleman  et  al., 2019).  Informasi  tentang  komponen dasar  (pendidikan,  kesehatan  dan standar hidup) dan lingkup kesejahteraan  ( spheres  welfare )  dapat membantu dalam perencanaan ditingkat  provinsi/kabupaten.  Ini  untuk mengetahui titik-titik kemiskinan supaya dapat mengidentifikasi kebutuhan  untuk  rumah  tangga  yang mengalami kemiskinan akut (kebutuhan
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
dasar), antisipasi kemiskinan yang tidak didukung  oleh  lingkup  kesejahteraan, identifikasi  strategis  dalam  mengurangi kemiskinan kronis dan mampu mengidentifikasi  area  prioritas  untuk pembangunan  yang  lebih  merata  dan melacak  perubahan  data  kemiskinan dari  waktu  ke  waktu.  Sementara  itu, studi ini hanya mengukur kesejahteraan sehingga mempunyai keterbatasan dalam  melihat  dampak  dari  program. Oleh  karena  itu,  perlu  mendekatkan konsep  yang  sama  untuk  penelitian  ke depan agar lebih baik.

## KESIMPULAN
Studi ini melengkapi literatur kesejahteraan yang menggunakan analisis  deskriptif  dalam  mengukur kesejahteraan penerima BTB di perkotaan.  Melalui  pengukuran  dengan menggunakan indeks kesejahteraan nested spheres of poverty untuk menentukan kondisi penghambat/kelemahan
penerima manfaat dalam
meningkatkan kesejahteraan.
Hasil
analisis menunjukkan  bahwa  secara  rerata indeks  subjektifitas  penerima  bantuan masih optimis dengan kondisi kesejahteraan sekarang, meskipun secara jumlah rumah tangga mengalami kritis.  Sementara  lingkup  multidimensi dan  lingkup  pendukungnya  mengarah
ke deprivasi kesejahteraan bagi penerima bantuan yang notabene ukuran  keluarga  penerima  bantuan masih  di  bawah  garis  kemiskinan. Sampai  saat  ini  BTB  telah  menambah pendapatan  mereka  dalam  mengakses kesehatan  dan  pendidikan.  Namun struktur  BTB  saat  ini  menawarkan kemungkinan untuk membuat kesenjangan  di  kalangan  masyarakat menciptakan  ketimpangan  di  kalangan miskin karena ketimpangan akan semakin  parah  jika  yang  termiskin kurang  mendapatkan  manfaat  dari program.  Jika  ini  dihadapkan  pada penerima  aktif  maka  mereka  yang tinggal  di  perkotaan  dan  memiliki kesejahteraan  di  kuantil  terendah  serta memiliki  penghasilan  rendah  dapat mengalami opportunity cost dalam memenuhi  kebutuhan  hidup.  Sebab, hasil studi menunjukkan kondisi demografi  penerima  bantuan  masih  di bawah  garis  kemiskinan.  Adapun  bagi eks  penerima  bantuan  dapat  kembali memparah pada kemiskinan multidimensi  (kesehatan  dan  standar hidup).
Pentingnya  program  BTB  dalam mengentas  kemiskinan  untuk  generasi anak, alternatif kebijakan untuk masalah  tersebut  dengan  resertifikasi guna memenuhi prasyarat kondisionalitas keluarga penerima
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
manfaat. Pemerintah pusat/daerah perlu preferensi ukuran kesejahteraan kembali dalam penentuan target sasaran calon
penerima, pemantauan pelaksanaan  dan exit program  melalui pendekatan  moneter  dan  non  moneter. Sebab, hal ini dapat dilihat faktor-faktor yang menghambat dalam meningkatkan kesejahteraan  penerima  BTB.  Misalnya memperluas konvergensi program bantuan  kepada  penerima  BTB  dan mengoptimalkan  asistensi  sosial  untuk meningkatkan mata pencaharian berkelanjutan dan kondisi sosial ekonomi    melalui  keterampilan  sebagai upaya  dasar  memenuhi  standar  hidup yang layak.

## DAFTAR PUSTAKA
Alatartseva,  E.,  &  Barysheva,  G .  (2015).
Well-being: Subjective and Objective Aspects.  Procedia  -  Social  and Behavioral  Sciences,  166,  36 – 42. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014 .12.479
Alkire, S. (2015) . The Capability Approach and  Well-Being  Measurement  for Public  Policy.  In  OPHI  Working Paper  94  (Issue  November  2019). https://doi.org/10.1093/oxfordhb/978 0199325818.013.18
Alkire,  S.,  Foster,  J.,  Seth,  S.,  Santos,  M.
E.,  Roche,  J.  M.,  &  Ballón,  P.
(2015). Multidimensional  Poverty
Measurement  and  Analysis.  In Oxford University Press (First, Vol. 11,  Issue  3).  Oxford  University Press.
https://doi.org/https://doi.org/10.109
3/acprof:oso/9780199689491.001.00
01
Alkire,  S.,  Nogales,  R.,  Quinn,  N.  N.,  & Suppa, N. (2021). Global multidimensional poverty and COVID-19:  A  decade  of  progress  at risk?  Social  Science  and  Medicine, 291.
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2
021.114457 Azevedo,  V.,  &  Robles,  M.  (2013) . Multidimensional Targeting: Identifying Beneficiaries of Conditional Cash Transfer Programs. Social Indicators Research, 112(2), 447 – 475.
https://doi.org/10.1007/s11205-013- 0255-5
Badolo, F., & Traoré, F. (2015) . Impact of rising  world  rice  prices  on  poverty and  inequality  in  Burkina  Faso. Development  Policy  Review,  33(2),
221 – 244.
https://doi.org/10.1111/dpr.12099
Behrman,  J.  R.,  Gallardo-García,  J.,
Parker,  S.  W.,  Todd,  P.  E.,  & Vélez-Grajales,  V.  (2012). Are conditional cash transfers effective in urban areas? Evidence from Mexico.
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
Education  Economics,  20(3),  233 – 259. https://doi.org/10.1080/09645292.20 12.672792
BPS.  Gini  Ratio  Provinsi  2022-2020 webiste https://www.bps.go.id/dynamictable/
2017/04/26%2000:00:00/1116/gini- ratio-provinsi-2002-2018.html BPS. Garis Kemiskinan
(Rupiahj/Kapita/Bulan)  Menurut Provinsi  dan  Daerah  2021-2022 website https://www.bps.go.id/indicator/23/1 95/1/garis-kemiskinan-menurut- provinsi.html BPS.  Jumlah  Penduduk  Miskin  (Ribu Jiwa)  Menurut  Provinsi  dan Daerah 2021-2022
website https://www.bps.go.id/indicator/23/1
85/1/jumlah-penduduk-miskin- menurut-provinsi.html
Braun,  R.  A.,  &  Ikeda,  D.  (2020). Why Cash  Transfers  Are  Good  Policy  in the  COVID-19  Pandemic.  Federal Reserve  Bank  of  Atlanta,  Policy Hub,
04.
https://doi.org/10.29338/ph2020-04 Budiantoro,  S.,  Fanggidae,  V.,  Saputra,
W.,  Maftuchan,  A.,  &  Artha,  D.
(2013) .  Multidimensional  Poverty
Index (MPI): Konsep dan
Pengukurannya  di  Indonesia.  In
PRAKARSA Economic Policy
Working Paper.
Cahyadi,  N.,  Hanna,  R.,  Olken,  B.  A., Prima,  R.  A.,  Satriawan,  E.,  & Syamsulhakim, E. (2020). Cumulative  Impacts  of  Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia. American Economic Journal: Economic Policy, 12(4), 88 –
110.
https://doi.org/https://doi.org/10.125
7/pol.20190245
Cahyat,  A.,  Gönner,  C.,  &  Haug,  M.
(2007). Assessing Household
Poverty  and  Wellbeing – A  Manual with  Examples  from  Kutai  Barat, Indonesia.  Center  for  International Forestry
Research.
https://doi.org/https://doi.org/10.175 28/cifor/002265
Camfield, L., & Skevington, S. M. (2008).
On subjective well-being and quality of life. Journal of Health Psychology, 13(6),
764 – 775. https://doi.org/10.1177/1359105308
093860
Chiappori,  P.  (2016). Welfare  and  the Household.  March  2018,  1 – 25. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/978 0199325818.013.26
Chiappori,  P.  A.,  &  Meghir,  C.  M.
(2014) . INTRA-HOUSEHOLD
WELFARE.  In  NBER  Working
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
Papers  20189,  National  Bureau  of Economic  Research,  Inc.  (Vol.  39,
Issue 20189). http://www.nber.org/papers/w20189.
pdf
Cummins,  R.  A.  (2018). Subjective Wellbeing  as  a  Social  Indicator. Social  Indicators  Research,  135(3),
879 – 891. https://doi.org/10.1007/s11205-016- 1496-x
Data  Kota  Bandung .  Website  Indeks Survey  Skor  Kecamatan  di  Kota Bandung: http://data.bandung.go.id/dashboard/ indeks-survey/skor-kecamatan di akses 18 Juni 2022
Diener,  E.  (1984). Subjektive  Well-being. In  Psychological  Bulletin  (Vol.  95, Issue  3,  pp.  542 – 575).  American
Psychological Association, Inc.
Diener,  E.,  &  Ryan,  K.  (2015) .  Subjective well-being :  a  general  overview. 39(4), 391 – 406.
Diener,  E.,  Sandvik,  E.,  Seidlitz,  L.,  &
Diener, M. (1993) . The Relationship Between  Income  and  Subjective Well-being  Realtive  or  Absolute?
Social  Indicators  Research,  28,  195 – 223.
Dolan,  P.,  Layard,  R.,  &  Metcalfe,  R.
(2011). Measuring  subjective  well-
being  for  public  policy.  February. http://www.statistics.gov.uk/
Etikan, I., & Babatope, O. (2019). A Basic Approach  in  Sampling  Methodology and  Sample  Size  Calculation.  Med Life Clin, 1(1006), 50 – 54.
Feng,  N. (2021) . The Effect of Sibling Size on Childrens Educational Attainmenty: Evidence From Indonesia. ECNU Review of Education, 4(4), 830 – 856. https://doi.org/https://doi.org/10.117 7/209653112092170
Gonner, C., Haug, M., Cahyat, Wollenberg, de Jong, W., Limberg,  G.,  Cronkleton,  P., Moeliono,  M.,  &  Becker.  (2007) . Capturing nested spheres of poverty: a model for multidimensional poverty  analysis  and  monitoring. Capturing Nested Spheres of Poverty:
A Model for Multidimensional  Poverty  Analysis and Monitoring. https://doi.org/10.17528/cifor/00225 5 Hadna,  A.  H.,  &  Askar,  M.  W.  (2022) . The  Impact  of  Conditional  Cash Transfers on Low-Income Individuals  in  Indonesia.  Austrian Journal of South-East Asian Studies, 15(1), 23 – 42.
https://doi.org/10.14764/10.ASEAS- 0067
Hastuti,  Ruhmaniyati,  &  Widyaningsih, D.  (2020). Pelaksanaan  PKH  dan
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
Program  Sembako  dalam  Rangka Mitigasi  Dampak  Covid-19.  In Catatan  Penelitian  SMERU  (Issue
2).
Hayati,  H.,  &  Syafrida  Nasution,  E.
(2020) .  Influencing  Factors  to  the Family  Welfare  in  Mulyasejati Village  Torwards  Citarum  Harum. KnE Social Sciences, 2020, 194 – 205.
https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7 873
Ismail, T., Dwiputranti, S., &
Nurliawati,  N.  (2022). Faktor Kesejahteraan Objektif Dalam Subjektifitas Penerima Manfaat Program  Keluarga  Harapan  Di
Wilayah  Perkotaan.  Jurnal  Media Administrasi  Terapan,  03(2),  158 – 167. https://doi.org/https://doi.org/10.311 13/jmat.v3i2.63
Kalama,  K.  K.,  Hoqueb,  M.  K.  A.,  & Jahanc,  W.  (2021). Ichrd  2021. April. https://www.researchgate.net/profile/ Khaled-Kalam- 2/publication/351578708_INTERN ATIONAL_SEMINAR_ON_HUM AN_RESOURCE_DEVELOPMEN T_ICHRD_2021_ICHRD_2021_An alysis_of_Financial_Performance_an d_Corporate_Sustainability_Perform ance_Linkage_Evidence_from_the_B ankin
Kementrian  Sosial. Sebaran  KPM  dan SDM  PKH  di  Indonesia.  Website https://pkh.kemensos.go.id/?pg=dash ome
Khomaini, A. A. (2020). Dampak Program Bantuan  Tunai  (Cash  Transfer) terhadap  Kesejahteraan  Subyektif  di Indonesia. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan  Negara  Dan  Kebijakan Publik, 5(1), 1 – 16.
https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.1 61
Kittiprapas,  S.  (2009). Subjective-well- being:  New  paradigm  for  measuring progress  and  public  policies.  3rd OECD World Forum.
Kuhumab,  S.  K.  (2018). Amartya  Sen’s Capability  Approach  as  theoretical foundation  of  human  development. Journal of Sociology and
Development, 1(March), 128 – 134.
Lehman,  A.  F.,  Rachuba,  L.  T.,  &
Postrado, L. T. (1995).
Demographic  influences  on  quality of  life  among  persons  with  chronic mental  illnesses.  Evaluation  and Program  Planning,  18(2),  155 – 164. https://doi.org/10.1016/0149- 7189(95)00006-W
Levine,  S.,  Batana,  J.,  Muwonge,  & Maweki,  Y.  (2012). OPHI  W ORKING  P  APER  N  O  .  55  A Robust  Multidimensional  Poverty
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
Profile  for  Uganda.  In  Oxford Poverty  and  Human  Development Initiative. http://ophi.qeh.ox.ac.uk/ Martínez,  D.  M.,  &  Maia,  A.  G.  (2018).
The  Impacts  of  Cash  Transfers  on Subjective  Wellbeing  and  Poverty: The  Case  of  Colombia.  Journal  of Family  and  Economic  Issues,  39(4),
616 – 633. https://doi.org/10.1007/s10834-018-

## 9585-4
McGuire,  J.,  Kaiser,  C.,  &  Bach- Mortensen,  A.  M.  (2022) .  A systematic review and meta-analysis of  the  impact  of  cash  transfers  on subjective  well-being  and  mental health  in  low-  and  middle-income countries. Nature Human Behaviour, 6(3), 359 – 370.
https://doi.org/10.1038/s41562-021-

## 01252-z
Muhammed,  Z.,  &  Abubakar,  I.  R.
(2020). Improving  the  Quality  of Life  of  Urban  Communities  in
Developing Countries. January,
357 – 370. https://doi.org/10.1007/978-3-319- 95726-5_25
Nieto-Aleman,  P.  A.,  Garcia-Alvarez- Coque,  J.  M.,  Roig-Tierno,  N.,  & Mas-Verdú,  F.  (2019) .  Factors  of regional poverty reduction in
Colombia: Do institutional
conditions matter? Social Policy and
Administration,  53(7),  1045 – 1063. https://doi.org/10.1111/spol.12474
Nugroho,  T.  W.,  Hanani,  N.,  Toiba,  H.,
&  Sujarwo,  S.  (2022). Promoting Subjective  Well ‐ Being  among  Rural and  Urban  Residents  in  Indonesia: Does Social Capital Matter?
Sustainability  (Switzerland),  14(4). https://doi.org/10.3390/su14042375
Pukuh, N., & Widyasthika, H. F. (2018) . Women  Left  Behind?  Findings  from Female Headed Household in Indonesia.  International  Conference and  Workshop  on  Gender,  October, 397 – 410.
Puteri,  G.  C.  (2021). The  Importance  Of
Strengthening Mechanism And Instruments For Resertification/Graduation Of Family  Hope  Program  Beneficiaries. Jurnal  Sosial  Humaniora  Terapan, 3(2), 41 – 46.
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10
.7454/Jsht.V3i2.140
Ravindra  Deyshappriya,  N.  .,  & Minuwanthi,  R.  W.  W.  .  (2020). Determinants  of  Poverty:  Is  Age Non-Linearly Related with Poverty? Evidence from Sri Lanka. International Journal of Asian Social Science, 10(4), 181 – 192. https://doi.org/10.18488/journal.1.20
20.104.181.192
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
Rojas,  M.  (2014). Well-being  and  the Complexity of Poverty : A Subjective
Well-being Approach. January.
Rossel,  C.,  Courtoisie,  D.,  &  Marsiglia,
M.  (2019). How  could  conditional cash transfer
programme
conditionalities reinforce vulnerability?  Non-compliers  and
policy  implementation  gaps  in
Uruguay’s Family
Allowances.
Development  Policy  Review,  37(1),
3 – 18. https://doi.org/10.1111/dpr.12327
Rubio-Sanchez, Y. Y., Rodríguez-Juárez, E.,  &  Polo  Jiménez,  S.  D.  (2021) .
Effect  of  Conditional  Cash  Transfer Programs  When  the  Head  of  the Household  Is  Female  in  Mexico. Journal  of  International  Women’s Studies, 22(3), 3 – 12.
Rukumnuaykit,  P.  (2015). Urbanisation, Poverty  and  Subjective  Well-Being: Empirical  Evidence  from  Thailand. Urban  Policy  and  Research,  33(1),
98 – 118. https://doi.org/10.1080/08111146.20 14.980901
Sembiring,  R.  K.  (2022). Analysis  of  Non Poor  Households  Have  Received
Conditional  Cash  Transfer.  Jurnal
Dinamika  Ekonomi  Pembangunan,
5(1), 563 – 575. https://doi.org/10.33005/jdep.v5i1.31
6
Serrat,  O.  (2017). Knowledge  Solutions: Tools,  Methods,  and  Approaches  to Drive  Organizational  Performance. Knowledge Solutions:
Tools,
Methods,  and  Approaches  to  Drive
Organizational  Performance,  1 –
1140. https://doi.org/10.1007/978-
981-10-0983-9
Su, F., Song, N., Ma, N., Sultanaliev, A.,
Ma, J., Xue, B., & Fahad, S. (2021) . An assessment of poverty alleviation measures  and  sustainable  livelihood capability  of  farm  households  in rural china: A sustainable livelihood approach. Agriculture (Switzerland), 11(12). https://doi.org/10.3390/agriculture1 1121230
Syamsulhakim,  E.,  &  Khadijah,  N. (2021). Graduating from a Conditional  Cash  Transfer  Program in  Indonesia.  In  Graduating  from  a Conditional  Cash  Transfer  Program in
Indonesia.
https://doi.org/10.1596/36784
Taherdoost, H. (2020). Sampling Methods in  Research  Methodology ;  How  to Choose  a  Sampling  Technique  for Research  Hamed  Taherdoost  To  cite this version : HAL Id : hal-02546796 Sampling  Methods  in  Research Methodology ;  How  to  Choose  a Sampling
Technique for. International  Journal  of  Academic
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 1, Juni 2023 (461-486) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15998
Research  in  Management  (IJARM),
5(2296 – 1747), 18 – 27.
Takeshi,  A.  (2018). Subjective  Well-Being and  Objective  Poverty  Indices: Evidence  from  Panel  Data  in  South Africa Takeshi Aida. 1 – 6.
Thaariq,  R.  M.,  Wahyu,  M.  F.  R.,
Ningrum,  D.  R.,  &  Aidha,  C.  N. (2020). Prakarsa Working Paper 01 -
Multidimensional  Poverty  and  the Risk  of  COVID-19  in  Indonesia.
Perkumpulan PRAKARSA.
Weyers,  S.,  Dragano,  N.,  Möbus,  S.,
Beck, E. M., Stang, A.,
Möhlenkamp,  S.,  Jöckel,  K.  H., Erbel, R., & Siegrist, J. (2008). Low socio-economic  position  is  associated with poor social networks and social support:  Results  from  the  Heinz Nixdorf  Recall  Study.  International Journal for Equity in Health, 7, 1 – 7. https://doi.org/10.1186/1475-9276- 7-13
Wietzke, F.-B. (2015). Who is poorest? An asset-based analysis
of
multidimensional wellbeing.
Development  Policy  Review,  33(1),
33 – 59.
https://doi.org/10.1111/dpr.12091
World  Bank.  (2011) .  Program  Keluarga Harapan:  Main  Findings  from  the Impact  Evaluation  of  Indonesia’s Pilot  Household  Conditional  Cash Transfer Program (Issue June).