## INTERNALISASI BUDAYA SIPAKATAU, SIPAKAINGE, SIPAKALEBBI DAN

## PAMMALI DALAM KEPATUHAN PAJAK UMKM KOTA MAKASSAR

## SYAHRIANA RAMADANI 1,2
BAHAR SINRING TENRIWARU

## UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

## ABSTRACT
This study aims to determine the role of the philosophy of sipakatau, sipakainge, sipakalebbi and pammali in improving SMEs tax compliance in Makassar City. This study  uses  a  qualitative  method  with  an  ethnographic  approach  with  interpretive paradigm  by  Max  Weber  and  the  informants  used  in  this  study  are  SMEs  and  tax officials in Makassar City. Data methods used are data reduction, triangulation, data presentation, data verification, conclusions, and the final meaning of the study. The results  of  this  study  stated  that  internalizing  the  culture  of  sipakatau,  sipakainge, sipakalebbi  and  pammali  would  be  able  to  improve  the  SMEs tax  compliance  of  in Makassar City.
Keywords: Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi, Pammali, SMEs Tax Compliance
ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan  budaya sipakatau, sipakainge,  sipakalebbi dan pammali dalam  meningkatkan kepatuhan  pajak  UMKM di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi  dengan  paradigma  interpretif  oleh  Max  Weber  dan  informan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pelaku  UMKM  dan  aparat  pajak  di  Kota Makassar. Metode data yang digunakan adalah reduksi data, triangulasi, penyajian data,  verifikasi  data  serta  kesimpulan  akhir  dari  penelitian.  Hasil  penelitian  ini menyatakan  bahwa  dengan  menginternalisasikan  budaya sipakatau,  sipakainge, sipakalebbi dan pammali akan mampu dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Kota Makassar.
Kata-kata  Kunci: Sipakatau,  Sipakainge,  Sipakalebbi, Pammali ,  Kepatuhan Pajak UMKM
1 Correspondence Author
2 E-mail: Ramadanisyahri2@gmail.com
Article Info: Received 15 January 2021 │ Revised 25 February 2021 │ Accepted 30 April 2021

## 1.  PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1: Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi kriteria  usaha  mikro.  Usaha kecil  adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha  bukan  merupakan  anak  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau  usaha besar  dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  merupakan  salah  satu  bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu negara. Usaha  kecil  dan  menengah  sangat  berperan  dalam  perekonomian  Indonesia, sebagai  contoh  usaha  kecil  dan  menengah  sangat  berperan  penting  pada  saat terjadinya  krisis  moneter  tahun  1998  dan  dipandang  sebagai  suatu  penyelamat dalam  proses  perekonomian  Indonesia,  mendorong  laju  pertumbuhan  ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja (Dwiyanti, 2018).
Setiap  tahunnya  jumlah  pertumbuhan  UMKM  terus  meningkat.  Hal  ini  bisa dilihat  dari  banyaknya  badan  usaha  yang  berdiri.  Tingkat  pertumbuhan  usaha tersebut dapat dilihat pada tabel 1:
Tabel 1. Tingkat Pertumbuhan Usaha Unit usaha 2018 2019 UMKM 62.922.617  64.194.057 Usaha Besar (UB) 5.460 5.550
Sumber:  Data  Kementerian  Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah (2019)
Berdasarkan  data  pada  tabel  1,  terlihat  bahwa  UMKM  merupakan  jenis  usaha yang  lebih  dominan  di  Indonesia  dibandingkan  dengan  jenis  usaha  besar.  Di  Kota Makassar  sendiri  dari  data  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota  Makassar  pada  tahun 2019 tercatat jumlah pelaku UMKM sejauh ini sebanyak 16.492 yang bergerak pada beragam  sektor.  Semakin  meningkatnya  jumlah  dan  pertumbuhan  UMKM  maka diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak. Namun hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada.
Pada tahun 2019 jumlah pelaku UMKM di Indonesia diprediksi mencapai 58,97 juta  oleh  data  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Badan  Pusat  Statistik, dan United  Nation  Population  Fund tetapi  jumlah  penerimaan  pajak  dari  sektor UMKM  pada  tahun  2018  hanya  sebesar  Rp  5,7  triliun.  Jika  dibandingkan  dengan total  penerimaan  pajak  yang  mampu  dikumpulkan  DJP  pada  tahun  2019,  sebesar Rp 1.315,93 triliun maka kontribusi dari UMKM hanya 0,43%-nya saja. Bukan hanya
dari  jumlah  kontribusi  penerimaan  pajak,  jika  dilihat  dari  jumlah  wajib  pajak-pun UMKM  masih  sangat  minim,  yaitu  hanya  sebanyak  1,8  juta  wajib  pajak  saja (Mayowan,  2016).  Rendahnya  realisasi  dalam  penerimaan  pajak  salah  satunya disebabkan  oleh  masalah  kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  tidak  menyampaikan kewajiban  sesuai  dengan  seharusnya.  Kepatuhan  adalah  motivasi  seseorang, kelompok  atau  organisasi  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuai  dengan  aturan yang  ditetapkan.  Di  dalam  pajak,  aturan  yang  berlaku  adalah  Undang-Undang Perpajakan.  Jadi, kepatuhan  pajak  merupakan kepatuhan  seseorang,  dalam  hal  ini adalah  wajib  pajak  terhadap  peraturan  atau  Undang-Undang  Perpajakan  (Mory, 2015).
Dari  hasil  observasi  peneliti  memilih  Pasar  Segar  ( Food  Court )  dan  Pasar Sambung  Jawa/Senggol  (Pasar  Malam)  sebagai  penelitian  kali  ini.  Alasan  peneliti mengambil objek tersebut karena melihat fenomena/isu di lapangan di mana peneliti memandang kedua tempat tersebut termasuk dalam jenis UMKM yang berkembang. Demikian  penelitian  kali  ini  berusaha  mengkaji  peranan  kearifan  lokal  sebagai bentuk  inovasi  baru  dalam  menunjang  kepatuhan  pajak  UMKM  di  Kota  Makassar. Berbicara  tentang  kearifan  lokal  juga  membicarakan  warisan  ajaran  hidup  yang disampaikan  oleh  para  pendahulu  suatu  suku  atau  bangsa  bagi  penerusnya. Warisan ajaran hidup itu melalui berbagai karya, di antara karya tersebut berbentuk tertulis, karya seni tulis, seni lantun, dan sebagainya (Koestoro, 2010: 123). Menurut Human  Ecology  Theory ,  terdapat  hubungan  timbal  balik  antara  lingkungan  dengan tingkah  laku.  Warisan  budaya  dapat  mempengaruhi  bagaimana  seseorang menjalankan kehidupannya termasuk ke dalam kehidupan profesi (Putri et al. , 2014). Di Pulau Sulawesi terdiri dari empat suku besar yaitu Makassar, Bugis, Mandar, dan  Toraja.  Penelitian  ini  mengarah  pada  falsafat  suku  Bugis  yaitu Sipakatau, Sipakainge,  Sipakalebbi, dan Pammali.  Sipakatau berarti  saling  memanusiakan, Sipakainge berarti saling mengingatkan, dan Sipakalebbi berarti saling mengahargai serta  saling  memuji  satu  sama  lain. Sipakalebbi (saling  menghormati)  dan Sipakainge (saling  mengingatkan)  adalah  unsur  utama  dalam  upaya  menopang terwujudnya  sifat Sipakatau .  Dua  sifat  ini  tidak  dapat  berdiri  sendiri  karena  tanpa sikap  saling  mengingatkan  tentu  sikap  saling  menghargai  tidak  dapat  diwujudkan, dan  lebih  berbahaya  lagi  jika  menasihati  tanpa  adanya  sikap  menghargai  maka kebaikan yang diharapkan akan berbuah bencana (Khotimah, 2013).
Budaya Sipakatau,  Sipakainge, dan Sipakalebbi bertujuan  untuk  menciptakan manusia yang memiliki karakter kuat, sehingga nilai ini sangat menberikan pengaruh positif  terhadap  pembentukan  kepribadian  setiap  individu  khususnya  masyarakat Suku  Bugis  yang  berkediaman  di  Makassar.  Selain  itu,  falsafah  hidup  masyarakat Suku  Bugis  adalah Pammali sebagai  larangan  yang  berfungsi  untuk  budi  pekerti agar tetap pada norma-norma yang ada. Implementasi budaya Pammali bagi pelaku UMKM  diharapkan  akan  memberikan  sugesti  bahwa  menyalahi  peraturan  akan memberikan dampak yang merugikan bagi dirinya sendiri di kemudian hari.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah etnografi. Etnografi adalah studi mendalam  tentang  perilaku  alami  dalam  sebuah  budaya  atau  seluruh  kelompok sosial.  Pendekatan  etnografi  ini  berdasarkan  paradigma  interpretif,  yaitu menginterpretatif  yang  terjadi  di  lapangan  dengan  menganalisis  realita  sosial semacam ini dan bagaimana realita sosial tersebut tercipta (Ary et al., 2010: 459)
Melihat  dan  menelaah  secara  detail  falsafah  dan  nilai  tersebut  tentu  sangat memiliki  makna  yang  dalam,  sehingga  apabila  nilai-nilai  tersebut  bisa  diadopsi dengan baik maka akan mengarah pada pola prilaku dan sikap pelaku UMKM yang sangat  ideal  untuk  patuh  pada  peraturan  yang  yang  termaksud  peraturan perpajakan.  Hal  inilah  yang  melatarbelakangi  dilakukannya  penelitian  tentang Internalisasi  Budaya Sipakatau,  Sipakainge,  Sipakalebbi dan Pammali Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM Kota Makassar.

## 2.  LANDASAN TEORI

## Human Ecology Theory
Istilah ekologi diciptakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1899. Human ecology theory mengasumsikan  bahwa  terdapat  hubungan  timbal  balik  antara  lingkungan dengan tingkah laku. Lingkungan dapat mempengaruhi tingkah laku atau sebaliknya, tingkah  laku  juga  dapat  mempengaruhi  lingkungan.  Penekanan  teori  ini  adalah adanya setting dalam  lingkungan.  Lingkungan  tersusun  atas  struktur-struktur  yang saling  mempengaruhi  di  mana  dalam  struktur-struktur  tersebut  terdapat setting tertentu pula (Made, 2017).

## Theory of Planned Behaviour (TPB)
Teori  ini  digunakan  untuk  mempelajari  perilaku  manusia  terutama  terkait  minat dan teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku karena  munculnya  minat  perilaku  ditentukan  oleh  dua  faktor  penentu,  yaitu  sikap terhadap perilaku ( behavioral belief ) dan kontrol perilaku ( control belief ) (Pranadata, 2014:19).

## Pengertian Pajak
Pajak  adalah  pembayaran  atau  iuran  rakyat  atau  masyarakat  kepada  kas negara  berdasarkan  undang-undang  atau  peraturan  yang  berlaku  (yang  dapat dipaksa)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik  (kontraprestasi),  yang  langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran/anggaran umum negara (Mardiasmo, 2016: 3)
Fungsi pajak menurut Resmi (2013: 3), yaitu:
1.  Fungsi Penerimaan ( Budgetair ) sebagai sumber dana yang akan diperuntukkan bagi pembiayaan/pengeluaran pemerintah.
2.  Fungsi  Mengatur  ( Regulerend )  sebagai  alat  untuk  mengatur/melaksanakan kebijakan di bidang sosial maupun perekonomian.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  kepatuhan  berarti  tunduk  atau  patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut  Septi Mory  (2015) kepatuhan adalah motivasi  seseorang,  kelompok  atau  organisasi  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuai  dengan  aturan  yang  ditetapkan.  Dalam  pajak,  aturan  yang  berlaku  adalah Undang-Undang  Perpajakan.  Jadi,  kepatuhan  pajak  merupakan  kepatuhan seseorang,  dalam  hal  ini  adalah  wajib  pajak  terhadap  peraturan  atau  Undang- Undang Perpajakan.

## Kriteria Kepatuhan Pajak
1.  Tepat  waktu  dalam  menyampaikan  surat  pemberitahuan  untuk  semua  jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2.  Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak  kecuali  telah memperoleh izin mengangsur dan menunda pembayaran pajak.
3.  Dalam  laporan  keuangan  diaudit  oleh  akuntan  publik  atau  badan  pengawas keuangan  pemerintah  dengan  pendapat  wajar  tanpa  pengecualian  selama  tiga tahun berturut-turut.
4.  Tidak  pernah  dipidana  berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  ketetapan  hukum  tetap  dalam  jangka  waktu  lima  tahun  terakhir. karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

## Pemahaman Wajib Pajak
Pemahaman  peraturan  perpajakan  adalah  suatu  proses  di  mana  wajib  pajak memahami  dan  mengetahui  tentang  peraturan  dan  undang-undang  serta  tata  cara perpajakan  dan  menerapkannya  untuk  melakukan  kegiatan  perpajakan  seperti, membayar  pajak,  melaporkan  SPT,  dan  sebagainya.  Jika  seseorang  telah memahami  dan  mengerti  tentang  perpajakan  maka  akan  terjadi  peningkatan  pada kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013).

## Definisi dan Penggolongan UMKM
Definisi  UMKM  menurut  Kementrian  Koperasi  dan  UMKM  adalah  Usaha  Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih  paling  banyak  Rp  200.000.000,  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  besar  dari  Rp  200.000.000  s.d.  Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan (Aufar, 2014: 8).

## Kriteria-Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Tabel 2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM) No Usaha Kriteria Asset Omzet Karyawan 1. Usaha Mikro Maks 50 juta Maks. 300 Juta < 4 orang 2. Usaha Kecil >50 Juta – 500 Juta >300 Juta – 2,5 Milyar 5 s/d < 19 orang 3. Usaha Menengah >500 Juta – 10 Milyar >2,5 Milyar – 50 Milyar 20 s/d < 99 orang Sumber: https://www.v2cconsultant.com (2019)

## Kearifan Lokal
Kebudayaan Indonesia, terbentuk dari puncak-puncak budaya lokal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Kebudayaan Bugis-Makassar mempunyai ungkapan yang  mempengaruhi  kehidupan  bermasyarakat  seperti  budaya Pangngali, Sipakalebbiri, Sipakatau, Sipiada, Sipakalompo, dan seterusnya. Ungkapan budaya- budaya  tersebut  tercermin  dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia  yang  akan  menjadi manusia  seutuhnya  seperti  yang  terdapat dalam  ungkapan  Makassar,  yakni  “… ammanyu  siparampe,  tallang  sipaumba,  tinro  sipabangung,  takkalupa  sipakainge, abbulo sibatang accera, sitongka-tongka ” yang maksudnya bahwa jika hanyut saling berpegangan, jika tenggelam  saling  memunculkan,  jika keliru  saling  mengingatkan, serta sekata dan tolong-menolong (Ilham, 2013: 64).
Budaya Bugis Makassar mengandung esensi nilai luhur yang universal, namun hingga  saat  ini  kurang  teraktualisasi  secara  sadar  dan  dihayati  dalam  kehidupan sehari-hari,  jika  ditelusuri  secara  mendalam,  hakikat  kebudayaan  Makassar sebenarnya bertitik sentral pada konsep mengenai ‘tau’ (manusia), yang melahirkan penghargan atas sesama manusia.
Budaya Sipakatau Sipakatau dapat  diartikan  sebagai  memanusiakan  manusia. Sipakatau merupakan salah satu pesan orang-orang terdahulu (pappasenna tau rioloe) di suku Bugis-Makassar  yang  perlu  dijadikan  pegangan  hidup.  Sebagaimana  yang disebutkan dalam sebuah kitab yang menyatakan bahwa upasekko makketenning ri limae  akkatenningeng:  mammulanna,  ri  a da  tongeng’e;  maduanna,  ri  lempu’e; matelllunna,  ri  getteng’e;  maeppana,  sipakatau’e;  malimanna,  mappesonae  ri Dewata  Seuwae. Artinya  yaitu  saya  pesankan  kamu  pada  kelima  pegangan: pertama,  pada  kata  benar;  kedua,  pada  kejujuran;  ketiga,  pada  keteguhan  hati; keempat,  pada  saling  menghargai/saling  memanusiakan;  kelima,  berserah  diri kepada Tuhan Yang Maha Esa (Mallombasi, 2012: 167).
Nilai sipakatau menghendaki  setiap  individu  untuk  memandang  atau memperlakukan  dengan  segala  penghargaannya  tanpa  memandang  kondisi  sosial ataupun fisiknya.
Budaya Sipakainge
Budaya sipakainge hadir sebagai penuntun bagi masyarakat Bugis untuk saling mengingatkan satu sama lain. Selain itu, sipakainge ini diperlukan dalam kehidupan untuk memberikan masukan baik berupa kritik dan saran satu sama lain. Mengingat manusia  tidak  terlepas  dari  kekhilafan  dan  dosa  sehingga  sebagai  manusia  yang hidup  dalam  struktur  masyarakat  diharapakan  saling  mengingatkan  ketika melakukan  tindakan  yang  di  luar  norma  dan  etika  yang  ada.  Kritik  dan  saran  ini tentunya  dibutuhkan  untuk  melakukan  perbaikan  atas  kesalahan  dan  kekurangan yang dilakukan (Razak, 2015).

## Budaya Sipakalebbi
Nilai sipakalebbi identik  dengan  puji-pujian,  yang  berarti  sesama  manusia senantiasa  saling  memuji  satu  sama  lain  dan  saling  menghargai  demi  menjaga keharmonisan kehidupan sehari-hari. Manusia biasa tidak dapat dipisahkan dengan hati nurani, yang senantiasa menyenangi segala hal yang berbau dengan keindahan baik  berupa  barang  hingga  kata-kata  atau  pujian.  Mengakui  kelebihan  orang  lain serta  kekurangan  diri  sendiri,  dan  menerima  semua  keadaan  itu  dengan  hati  yang terbuka  serta  saling  menutupi  kekurangan  masing-masing  atau  saling  bahu- membahu  dalam  segala  kegiatan  merupakan  bentuk  penghargaan  terhadap  satu sama lain (Razak, 2015).

## Budaya Pammali
Pammali secara  etimologis  menurut  Subroto  &  Setiawan  (2014)  berarti larangan,  hal  yang  tabu  untuk  dilakukan,  dan  bila  dilanggar  biasanya  akan berdampak  pada  rejeki,  jodoh,  keturunan,  dan  sebagainya. Pammali (Bugis – Pammali ) berarti larangan atau pantangan untuk berbuat atau mengatakan sesuatu. Biasanya  tiap pammali itu  mempunyai  sifat  sakral  dan  berfungsi  melindungi (Mattulada, 2015: 68).
Kata pammali lebih populer diucapkan dan didengar oleh masyarakat Indonesia. Dalam  bahasa  Bugis,  kata pammali mempunyai  makna  sama  dengan  kata diappemalianggi, yang  jika  di-Indonesiakan  sepadan  dengan  pantang  atau  tabu. Lahirnya budaya pammali ini didasarkan oleh adat dan kebiasaan masyarakat Bugis. Mereka  menganggap pammali sebagai  sesuatu  yang  harus  dijauhi,  karena melanggar pammali akan  memperoleh  ganjaran  dan  kutukan  (Darmapoetra,  2014: 70). Pammali adalah  wujud  dari  tradisi  lisan  yang  diwariskan  melalui  perkataan secara turun-temurun dari leluhur kita dulu hingga saat ini (Ihwana, 2016).
Bentuk-bentuk pammali : pammali dalam masyarakat Bugis dapat dibagi menjadi dua  bagian,  yaitu pammali dalam  bentuk  perkataan  dan pammali dalam  bentuk perbuatan. Pammali dalam  bentuk  perkataan  biasanya  berupa  kata-kata  yang dilarang  atau  pantang  untuk  diucapkan.  Kata-kata  yang  pantang  untuk  diucapkan disebut  kata  tabu.  Salah  satu  contohnya  yaitu  larangan  menyebut  kata  “buaya”, karena  hal  ini  berarti  akan  hadir  suatu  petaka,  yakni  buaya  meminta  korban  jiwa. Atas dasar inilah, masyarakat bugis yang kental dengan budaya pammali mengganti kata “buaya” menjadi dengan kata “tau risalo”, penjaga sungai. Sedangkan pammali dalam  bentuk  perbuatan  merupakan  tingkah  laku  yang  dilarang  untuk  dilakukan guna menghindari  datangnya  bahaya,  karma  atau  berkurangnya  rezeki. Salah  satu contohnya  yaitu riappemallianggi  moppang  nasaba’  wedding  magatti  mate tomatoatta , artinya kita dilarang tidur tengkurap karena bisa menyebabkan orang tua cepat meninggal (Made, 2017).

## 3.  METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
1.  Jenis data digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif yang didapat langsung dalam observasi, wawancara dan bahan tertulis di dokumen.
2.  Sumber data
a.  Data  primer,  sumber  data  yang  langsung  memberikan  data  kepada  peneliti dari  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  dalam  bentuk  wawancara  bertujuan sebagai pengambilan keputusan.
b.  Data  sekunder,  adalah  data  atau  informasi  yang  diperoleh  selain  dari  objek penelitian,  dalam  hal  ini  penelaan  pustaka  sebagai  pendukang  teori  dalam penelitian ini.

## Metode Pengumpulan Data
1.  Observasi  adalah  proses  sitematis  dalam  merekam  pola  perilaku  manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek proses tersebut mengubah fakta menjadi data.
2.  Wawancara  menurut  P.  Joko  Subagyo  (2011:  39)  adalah  suatu  kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan  pertanyaan-pertanyaan  pada  para  responden.  Wawancara bermakna  berhadapan  langsung  antara interviewer dengan  responden,  dan kegiatannya dilakukan secara lisan.
3.  Dokumentasi,  yaitu  pengumpulan  data  dan  informasi  yang  ditemukan  di lapangan dari hasil proses tanya - jawab antara peneliti dan narasumber.

## Metode Analisis Data
1.  Reduksi data
Tahap reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan  data  kasar  yang  diperoleh  di  lapangan.  Kegiatan  ini dilakukan  secara  berkesinambungan  sejak  awal  penelitian  hingga  akhir pengumpulan data. Proses reduksi data, data yang tidak penting akan dikurangi sehingga  data  yang  dipilih  akan  diproses  ke  langkah  selanjutnya.  Teori  yang tepat dalam hal di lapangan adalah dengan Human Ecology Theory dan Theory of Planned Behavior.
2.  Triangulasi Peneliti  ini  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber  (data)  dan  triangulasi metode  untuk  menguji  keabsahan  data  yang  berhubungan  dengan  masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.
3.  Penyajian data
Data  yang  diperoleh  terorganisasikan  dan  mudah  dipahami.  Data  penelitian kualitatif  penyajian  data  dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat,  tabel,  grafik, dan sejenisnya.
4.  Verifikasi data
Verifikasi ini merupakan pemikiran peneliti selama penelitian berlangsung mulai dari  penyusunan  dan  pengolahan  data,  tinjauan  kembali  dengan  seksama
berupa  tukar  pikiran  dengan  para  ahli  (pembimbing)  serta  membandingkan dengan temuan lain yang berkaitan dengan peneliian kali ini.
5.  Pemaknaan
Selanjutnya  data  yang  telah  dianalisis,  dijelaskan  dan  dimaknai  dalam  bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Dari  hasil  wawancara  peneliti  menunjukkan  bahwa  semua  informan  pelaku UMKM  belum  sadar  pentingnya  membayar  pajak  yang  di  mana  kesadaran  wajib pajak  yang  menjadi  hal  utama  yang  harus  didobrak.  Setiap  kantor  pajak  telah melakukan  kebijakan  melalui  program Business  Development  Service yang bertujuan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  tetapi  ini  tidak  terlepas  dari kesadaran  wajib  pajak  itu  sendiri  karena  kesadaran  merupakan  hal  penting  untuk ditanamkan dalam diri sendiri baik sebagai wajib pajak maupun sebagai masyarakat. Kurangnya kesadaran sebagai wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan terhadap perpajakan. Adanya pengetahuan yang lebih baik akan memberikan sikap memenuhi  kewajiban  dengan  benar  melalui  keberadaan  sistem  perpajakan  negara yang dianggap adil.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan  kepercayaan  untuk  melaksanakan  kegotong-royongan  nasional  melalui peran  aktif  dalam  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  besaran  pajaknya  ke Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  atau  melalui  sistem  administrasi  online  yang  sudah dibuat  oleh  pemerintah  yang  disebut Self  Assessment  System. Namun,  terdapat konskuensi  dalam  sistem  pemungutan  pajak  ini.  Karena  wajib  pajak  memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil apapun. Oleh  karena  itu,  peneliti  melakukan  inovasi  baru  dengan  menginternalisasi filosofi  budaya sipakatau,  sipakainge,  sipakalebbi dan pammali agar  dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM Kota Makassar.

## Pembahasan
Sipakatau Sipakatau merupakan nilai dasar yang berdimensi sosial-horisontal dan vertikal yang  berarti  saling  memanusiakan,  saling  menghargai  dan  saling  memperlakukan sebagai  manusia.  Ditinjau  dari  etimologi  daeng  Kembong  dalam  Made  (2017)  kata sipakatau terdiri atas tiga morfem  yaitu morfem bebas tau yang berarti “orang atau manusia ”  dan  mofem  terikat  – paka dapat  berarti “menjadikan”  sesuai  kata  dasar yang diikutinya serta awalan si - yang berati “saling”. Hal ini sejalan dengan informan Sri :
“ Sipakatau itu saling menghormati, jadi kita sesama tetangga jualan pasti saling menghormarti  terlebih  jika  orang  itu  lebih  tua  daripada  saya  sama  halnya  juga kalau  ada  pelanggan  baik  muda  atau  tua  pasti  ada  rasa  saling  menghargai” (Wawancara 5 Juni 2020)
Jadi,  kata sipakatau dapat  berarti “saling  memanusiakan”  atau  saling menghormati. Saling menghormati ketika kita bawa ke dalam kepatuhan wajib pajak adalah  bagaimana  kita  bisa  menghormati  atau  mematuhi  peraturan  peundang- undangan,  terutama  dalam  hal  ini  ketika  berbicara  pajak  UMKM  yang  peraturan pajaknya  telah  diatur  oleh  DJP  dalam  PPh  Final  untuk  peredaran  bruto  yang  pada intinya  ketidakpatuhan  wajib  pajak  dapat  menyebabkan  tidak  terjalankannya  fungsi pajak  sebagaimana  mestinya,  dilihat  dari  fungsi budgetair (sumber  keuagaan negara)  artinya  pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  pemerintah  untuk membiayai  pengeluaran,  baik  rutin  maupun  pembangunan  resmi.  Maka  dengan  itu peran  UMKM  di  Indonesia  sering  dikaitkan  dengan  masalah-masalah  ekonomi  dan sosial  dalam  negeri  seperti  tingginya  tingkat  kemiskinan,  ketimpangan  distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan serta masalah urbanisasi.

## Sipakainge
Budaya Sipakainge hadir  sebagai  penuntun  bagi  masyarakat  Bugis  sebagai bukti  bahwa  manusia  adalah  individu  yang  tidak  lepas  dari  kekurangan  dan kesalahan. Sipakainge yang  berarti  saling  mengingatkan  merupakan  salah  satu upaya  pencegahan  agar  manusia terhindar  dari perbuatan  yang melanggar  norma- norma yang telah ditetapkan. Bentuk dari budaya tersebut dapat berupa kritikan atau saran.  Kritik  dan  saran  ini  tentunya  dibutuhkan  untuk  melakukan  perbaikan  atas kesalahan dan kekurangan yang dilakukan (Razak, 2015).
Hal ini tercermin oleh informan Anchi: “Iya  saya  terapkan  ketiga  budaya  itu,  seperti sipakaingge kalau  ada  karyawan saya  yang  tinggahkan  melanggar  aturan-aturan  yang  saya  buat  di  café  pasti saya  te gur,  tapi  tegurnya  berdua  saja  bukan  di  ruang  publik”  (Wawancara  21 April 2020) Berdasarkan  hasil  wawancara  bisa  dikatakan  bahwa Sipakainge sangat dibutuhkan  di  lingkungan  usaha  mereka  untuk  menunjang  kerja  tim  yang  hebat. Hubungannya  dengan  pajak,  sesama  wajib  pajak  akan  lebih  baik  jika  dalam pembayaran pajak kita saling megingatkan tentang waktu pembayaran pajak, saling mengingatkan  untuk  tetap  patuh  terhadap  peraturan  perpajakan,  saling mengingatkan  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  pajak.  Karena  dengan  saling mengingatkan  juga  akan  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  akan  kewajiban pembayaran pajak.

## Sipakalebbi
Sipakalebbi adalah  konsep  yang  memandang  manusia  sebagai  makhluk  yang senang  dipuji  dan  diperlakukan  dengan  selayaknya.  Manusia  pantas  diperlakukan sesuai  dengan  kelebihannya  masing-masing.  Saling  memuji  akan  menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siapapun yang berada dalam kondisi tersebut.
Hal ini sejalan dengan informan H.Sampara:
“Saya terapkan itu sipakalebbi karena orang-orang senang dipuji yang menurut saya berdampak baik terhdap saya, saya terapkan sipakalebbi itu baik sesama penjualan  saya  atau  sama  pelanggan  karena  menurut  saya  sangat menuntungkan dengan diri saya sendiri” (Wawancara 5 Juni 2020)
Hubungannya  dengan  lingkungan  pajak  dapat  menjaga  keharmonisan  antara wajib pajak dengan fiskus, yang seharusnya saling menghargai satu sama lain agar wajib  pajak  merasa  nyaman  apabila  dalam  pelayanan  fikus  terhadap  wajib  pajak terjalin hubungan saling menghargai dan begitupula sebaliknya fiskus akan merasa nyaman melayani wajib pajak ketika wajib pajak berlaku sopan, pada sipakalebbi ini lebih menekankan etika sopan santun satu sama lain.

## Pammali
Cerita-cerita  tentang pammali dalam  kalangan  orang  Bugis  digolongkan  ke dalam rapang , erat kaitannya dengan panggadereng (Mattulada, 2015: 69). Karena itu,  orang  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap pammali dapat  dianggap melanggar panggadereng .  Dengan  kata  lain, pammali dianggap  sebagai  media pendidikan  budi  pekerti,  karena  bertujuan  sebagai  pegangan  moral  yang  mampu membentuk pribadi luhur.
Sejalan dengan infroman Sri menyatakan: “ Pammali itu seperti lebih berhati-hati dalam melakukan atau bertindak sesuatu yang  melanggar  adat  ataupun  tradisi  dengan  mengingat  dampak  yang  akan  di peroleh kedepannya” (Wawancara 5 Juni 2020)
Kepercayaan terhadap pammali di zaman modern ini sudah tidak sekental pada zaman  dahulu  karena  sebagian  besar  masyarakat  menganggap pammali sebagai takhayul.
Hal tersebut di ungkapkan oleh informan Anchi : “Saya kurang tau mengenai pammali, menurut saya itu Cuma istilah Orang dulu” (Wawancara 21 April 2020) Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  implementasi pammali di  dunia  usaha, khususnya  bagi  UMKM  belum  dapat  digeneralisasikan  sehingga  peran  budaya pammali hanya  sebagai  pengetahuan  beberapa  masyarakat  saja  namun  bagi masyarakat  yang  masih  memegang  teguh  kepercayaan  tersebut,  akan diimplementasikan dalam menjalankan profesinya.
Dengan  demikian,  apabila  dihubungkan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak,  maka secara  otomatis  para  pelaku  UMKM  akan  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan profesinya, sehingga pelanggaran terhadap ketidakpatuhan dapat dicegah.
Peran budaya sipakatau, sipakainge, sipakalebbi dan pammali ini didukung oleh Human  Ecology  Theory bahwa  terdapat  hubungan  timbal  balik  antara  lingkungan dengan  tingkah  laku.  Di  mana  lingkungan  dapat  mempengaruhi  tingkah  laku  atau sebaliknya.  Penelitian  ini  juga  didukung  oleh Theory  of  Planned  Behavior menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk  berperilaku  dengan  didorong  oleh  faktor behavioral  belief merupakan keyakinan  individu  akan  hasil  dari  suatu  perilaku  dan  evaluasi  atas  hasil  tersebut dan control  belief merupakan  keyakinan  tentang  keberadaan  hal-hal  yang mendukung  atau  menghambat  perilaku  yang  akan  ditampilkan  dan  persepsinya tentang  seberapa  kuat  hal-hal  yang  mendukung  dan  menghambat  perilakunya tersebut.
Apabila  kita  tinjau  dari  perspektif  kepatuhan  pajak  kepada  UMKM  di  Kota Makassar dengan menginternalisasikan nilai-nilai budaya Bugis ini maka seseorang akan  tabu,  takut  dan  malu  untuk  melakukan  sebuah  kesalahan  apalagi  melakukan pelanggaran  yang  telah  diatur  oleh  negara  dalam  peraturan  perpajakan  untuk memunuhi kewajiban selaku wajib pajak sehingga memberi dampak positif terhadap pembentukan  kepribadian  setiap  individu  khususnya  bagi  pelaku  UMKM  yang  baik bersuku Bugis maupun bukan dari suku Bugis.
Ketika  telah  menanamkan  nilai-nilai  budaya  ini  maka  kesadaran  wajib  pajak dapat  meningkat  dalam  melaporkan  hingga  membayar  pajaknya  masing-masing. Tingginya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  melaporkan  pajaknya  merupakan  sebuah keberhasilan  dari  sistem  pemungutan  pajak  saat  ini  yaitu Self  Assessment  System yang di mana diperlukan kesadaran dan peran aktif wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajaknya.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  maka masyarakat  suku  Bugis  yang  berkediaman  di  Kota  Makassar  perlu  mengingat kembali  dan menerapakan  budaya sipakatau,  sipakainge,  sipakalebbi dan pammali sebagai pegangan hidup yang luhur dalam bermasyarakat mapun bernegara.

## 5.  KESIMPULAN

## Simpulan
1.  Nilai-nilai sipakatau, sipakainge, sipakalebbi dan pammali apabila diinternalisasikan  ke  dalam  diri  wajib  pajak  maka  tentu  akan  mampu meningkatkan  kepatuhan  pajak  UMKM  di  Kota  Makassar.  Nilai  budaya sipakatau memiliki arti sang menghargai dan menghormati akan kewajiban wajib pajak  terhadap  suatu  negara, sipakainge artinya  memberi  nasihat,  kritik  dan teguran  untuk  diri  sendiri  maupun  orang  lain  yang  membangun  agar  tidak menghindari pajak serta sipakalebbi artinya memberi pujian dan memperlakukan manusia dengan selayaknya antara pelayanan fiskus dan wajib pajak maupun  sebaliknya.  Budaya pammali berperan  membangun  budi  pekerti yang luhur bagi manusia sebagai pengendalian diri dalam lingkungan usaha dan masyarakat. Meski tidak semua orang dapat menerima atau menyakini budaya ini  yang  sebenarnya  memberi  dampak  positif  terhadap  pencegahan ketidakpatuhannya wajib pajak
2.  Nilai-nilai budaya lokal ini bertujuan tentang sebuah nilai yang terbentuk dalam koridor  cinta  kasih  yang  diwujudkan  pada  rasa  kepedulian  dengan  demikian pelaku  UMKM  dalam  menjalankan  kewajibannya  menjadikan  budaya  lokal  ini sebagai pegangan disetiap perbuatan dan tindakan.

## Saran
1.  Diperlukan  konsistensi  dan  peran  wajib  pajak  dan  aparatur  pajak  untuk mengamalkan  dan  melaksanakan  nilai-nilai  tersebut  yang  tentunya  dapat dimulai dari pribadi sendiri.
2.  Menjadikan  nilai sipakatau,  sipakainge,  sipakalebbi dan pammali sebagai tameng  dan  menjauhkan  diri  dari  setiap  tindakan  yang  dapat  menimbulkan perbuatan melanggar peraturan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal / Buku:
Adiasa,  N.  (2013).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. Accounting Analysis. journal. Vol. 2. No. 3
Arikunto,  Suharsimi.  (2016). Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
Aufar,  A.  (2014).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penggunaan  Informasi Akuntansi Pada UMKM. Bandung: Universitas Widyatama.
Ary, D., Jacobs, L., Razavieh, A.  (2010). Introduction to Research in Education 8th edition. Wardswoth Cengage Learning. Canada: Nelson Education ltd
Bank  Indonesia  dan  LPPI.  (2015).  Profil  Bisnis  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM). Bank Indonesia Dan LPPI
Darmapoetra, J. (2014). Pewaris Keberanian Luhur . Makassar: Arus Timur.
Dwiyanti,  R.  (2018).  Penerapan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro  Kecil dan Menengah di Pasar Segar Panakkukang Kota Makassar.
Emzir.  (2012). Metodologi  penelitian  pendidikan  kuantitatif  dan  kualitatif .  Bandung: Rajagrafindo Persada.
Ihwana.  (2016).  Analisis  Ungkapan  Pammali  Dalam  Kehidupan  Masyarakat  Bugis Kecamatan Gantrang Kabupaten Bulukumba" .
Ilham,  M.  (2013).  Budaya  Lokal  dalam  Ungkapan  Makassar  dan  Relevansinya dengan Sarak: Suatu Tinjauan Pemikiran Islam. Makassar: Alauddin University Press.
Inka primadandani, Syaf’i, H. (2017). Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap Pada KPP Pratama Mulyorejo .3(46), 509-521
Isnawan,  Ganjar.  (2012). Akuntansi  Praktis  Untuk  UMKM  (Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah). Jakarta: Laskar Aksara.
Khotimah, K. (2016). Pengamalan Nilai Sipakatau, Sipakalibbi, Sipakainge, di Lingkungan Forum Komunikasi Mahasiswa Bone-Yogyakarta. THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam, 14 (2), 202-229. Retrieved from http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyyat/article/view/1167/775
Koestoro. (2010). Kearifan Lokal da- lam Arkeologi Seri Warisan Budaya Sumatera Bagian Utara. No. 0510. Medan: Balai Arkeologi.
Made,  M.  (2017).  Internalisasi  Budaya Sipakatau,  Sipakainge,  Sipakatau, sipakalebbi, dan Pammali Pada Kegiatan Operasional Perusahan Dalam Upaya Peningkatan  Efektitas  Sistem  Pengendalian  Internal  Sistem  Pengendalian. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar , 01 , 1 –7.
Mardiasmo.  (2016). Perpajakan  Edisi  Terbaru  2016. Yogyakarta:  Penerbit  ANDI. Nuritomo.
Mallombasi,  M.  (2012). Pappaseng :  Wujud  Idea  Budaya  Sulawesi  Selatan. Makassar:  Bidang  Sejarah  dan  Kepurbakalaan,  Dinas  Kebudayaan  dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan.
Mattulada, M. (2015). Antropologi Politik Orang Bugis. Yogyakarta: Ombak.
Mayowan, Y.   (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi  Tarif  Pajak  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM. 10(1), 1 –8.
Moleong,  Lexy  J.  (2004). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Moleong,  Lexy  J.  (2007). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya
Subagyo,  P.  (2011). Metodologi  Penelitian  Dalam  Teori  Dan  Praktek .  Jakarta  : Aneka Cipta.
Pranadata,  I.  (2014).  Pengaruh  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan Perpajakan,  dan  Pelaksanaan  Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  pada  KPP  Pratama  Batu. Skripsi (S1):  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang
Putri,  P.,  Kamayanti,  I.,  Kamayanti,  A.  (2014)  Etika  Akuntan  Indonesia  Berbasis Budaya  Jawa,  Batak,  dan  Bali:  Pendekatan  Antropologis. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa FEB
Razak,  F.  (2015).    Kuasa  Wacana  Kebudayaan  Bugis  Makassar  dalam  Pilkada  di Kabupaten  Pinrang  (Studi  Kasus:  Implementasi  Nilai-Nilai Sipakatau,  Sikainge dan Sipakalebbi dalam Memobilisasi Massa pada Pilkada Pinrang Tahun 2013. Jurnal Politik Profetik 5, no. 1, 16- 35
Resmi, S. (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat
Resmi, S. (2013). Perpajakan, Teori dan Kasus Edisi 7. Buku 1 . Jakarta: Penerbit PT Salemba Empat
Riduwan. (2010). Teknik pengumpulan data. Edisi kelima. Yogyakarta: BPFE.
Septi,  M.  (2015).  Pengetahuan  Layanan  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Kondisi Keuangan  di  Wilayah  KPP  Pratama  Tanjung  Balai  Persandingan  UU Perpajakan
Subroto,  N.&  Setiawan,  P.  (2014).  Perancangan  Buku  Ilustrasi  Mengenai  Pamali Sunda Seputar Kehamilan. Jurnal Tingkat Sarjana Bidang Senirupa dan Desain, no. 1 ,1-6
Sugiyono.  (2012). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta
UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1
Yuliana  Vera  Y  Sinaga.  (2017).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  Dan  Kualitas Pelayanan  Fiskus  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pelaku  UMKM  di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul
Waluyo, (2011). Perpajakan Indonesia, Edisi10. Jakarta: Salemba
Zuldafrial. (2012). Penelitian Kualitatif . Surakarta: Yuma Pustaka

## Internet:
Depkop.go.id.(2020,  18  Desember).  Kementrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil
Menengah. Diakses pada 22 Desember 2019, dari
http://www.depkop.go.id/data umkm.
Sulawesi.bisnis.com  (2019,  22  November)  UMKM  Makassar  butuh  fasilitasi  akses digital memilik daya saing  Merujuk pada data Dinas Koperasi dan UMKM  Kota Makassar  jumlah,telah  dijual  keluar  negeri.  Diakses  pada  5  Januari  2020,  dari https://sulawesi.bisnis.com/read/20191122/540/1173433/umkm-makassar- butuh-fasilitasi-akses-digital
Keuangan.kontan.co.id.  (2018,  05  Oktober)  Jumlah  pelaku  UMKM  2018  diprediksi mencapai  58,97  juta  orang.  Diakses  pada  5  Januari  2020,  dari https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-pelaku-umkm-di-2018-diprediksi- mencapai-5897-juta-orang
V2cconsultant.com  (2019,  23  Desember)  4  kategori  UMKM  Indonesia,  Usah  Anda termasuk yang mana?. Diakses pada 17 April 2020, dari https://www.v2cconsultant.com/en/news-detail/4-kategori-umkm-di-indonesia- usaha-anda-termasuk-yang-mana-221