## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2021-04-25 Accepted: 2021-05-04
Published: 2021-09-01

## MEREFLEKSIKAN ENVIROMENTAL ACCOUNTING DALAM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY SEKTOR PERTAMBANGAN
Fifink Praiseda Alviolita Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram fifinkpraiseda@gmail.com

## Roni Sulistyanto Luhukay
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram roni.luhukay@yahoo.com
Abstrak  : Penelitian  ini  membahas    krisis  lingkungan  hidup  tidak  lagi  dipahami  sekedar  isu  melainkan telah  menjelma  sebagai  suatu  ancaman  ( threat )  terutama  bagi  negara (state ),.  luasnya  dampak  negatif yang  ditimbulkan  dari  kegiatan  atau  aktivitas  produksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  korporasi  tidak  jarang terjadinya  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan,  berbagai  cara  dilaksanakan  sebgai  usaha penanggulangan,  pencegahan  sampai  pertanggungjawaban  terhadap  rusaknya  lingkungan.  Kelemahan pada  di  rasakan  pada  fungsi  penegakan  hukum  terhadap  korporasi  yang  melakukan  perusakan lingkungan  hidup  penerapan Enviromental  Accounting yang  merupakan  Langkah  revolusi  oleh pemerintah dalam menjawab problematika kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang semakin menurun merupakan  jawaban  dari  permasalahan  yang  selama  ini  di  harapkan,  serta  mengoptimalkan pertanggungjawaban  dan  penerapan environmental  accounting sebagai  jembatan  penguatan  kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap lingkungan di Indonesia.
Kata kunci : Enviromental Accounting, Corporate Social Responsbility, Pertambangan.
Abstract: This  study  discusses the  environmental  crisis  which  is  no  longer  understood  as  just  an  issue but  has  become  a  threat,  especially  for  the  state.  The  extent  of  the  negative  impacts  arising  from  the activities or production activities carried out by a corporation is not uncommon for environmental pollution and  destruction,  various  methods  are  carried  out  as  efforts  to  overcome,  prevent  and  account  for environmental  damage.  The  weakness  felt  in  the  function  of  law  enforcement  against  corporations  that destroy  the  environment,  the  application  of  Environmental  Accounting,  which  is  a  revolutionary  step  by the  government  in  responding  to  the  decreasing  problems  of  environmental  quality  in  Indonesia,  is  the answer  to  the  problems  that  have  been  expected,  as  well  as  optimizing  accountability  and implementation.  environmental  accounting  as  a  bridge  to  strengthen  the  capacity  of  the  Ministry  of Environment in carrying out a supervisory function on the environment in Indonesia.
Keywords: Environmental Accounting, Corporate Social Responsibility, Mining

## PENDAHULUAN
Lingkungan hidup merupakan bagian mutlak yang tidak dapat dipisahkan  dari  kehidupan  manusia. [ 1 ] Hal  ini  dikarenakan  lingkungan  hidup mengandung berbagai unsur fundamental  yang  berpengaruh  besar terhadap  kehidupan  manusia  sebagai makhluk  individu  dan  sosial.  Dengan demikian  lingkungan  hidup  memiliki peranan  besar  terhadap  kelangsungan hidup manusia.
Lingkungan hidup sebagai sumber  daya  merupakan  aset  yang diperlukan untuk mensejahterakan rakyat.  Hal  ini  sesuai  dengan  perintah Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945) yang  menyatakan  bahwa  “Bumi  dan  air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan ketentuan tersebut negara berkewajiban untuk mengelola lingkungan agar sumber  daya  alam  dapat  dipergunakan sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran rakyat demi tercapainya tujuan negara. [ 2 ] Sehingga  dalam  rangka pemanfaatan  sumber  daya  alam  maka kemakmuran  rakyatlah  yang  harus diutamakan  dan  pemanfaatan  sumber daya  alam  harus  pula  mementingkan kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup demi keberadaan generasi selanjutnya.
Dalam konteks Indonesia, pentingnya perlindungan lingkungan hidup  erat  hubungannya  dengan  tujuan Indonesia  untuk  mencapai  kedaulatan lingkungan  ( ecocracy ).  Dalam  hal  ini upaya  untuk  mencapai  kedaulatan lingkungan  telah  dinormakan  dalam konsitusi. [ 3 ] Hal  ini  dibuktikan  dengan Pasal  28  H  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun 1945 [ 4 ] yang  secara  jelas  menentukan
hak konstitusional Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan
lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat. Dengan ketentuan  tersebut norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi.  Selain  itu,  konstitusionalisasi lingkungan  hidup  juga  tercermin  dalam konsep  demokrasi  yang  terkait  dengan prinsip pembangunan berkelanjutan ( sustainble  development )  dan  wawasan lingkungan  sebagaimana  ditegaskan dalam  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  NRI 1945. [ 5 ] Sehingga  menjadi  kewajiban bagi Negara
Indonesia untuk menetapkan  standar  dan  norma  hukum nasional untuk menghormati ( to respect ),  melindungi  ( to  protect ),  dan memenuhi ( to fulfill ) hak-hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Seiring  dengan  perkembangan industrialisasi  yang  semakin  pesat,  hal ini  berdampak  pada  semakin  besar resiko  kerusakan  lingkungan.  Sebab pada umumnya korporasi dan organisasi bisnis lainnya hanya menerapkan konsep maksimalisasi laba (salah  satu  dari  konsep  yang  dianut kaum kapitalis),Konsep ini juga mendorong korporasi untuk selalu mencari  cara  agar  dapat  berproduksi secara  efisien.  Dampak  dari  prinsip- prinsip  tersebut  diantaranya  adalah kurang diperhatikannya program pengelolaan  lingkungan  dan  rendahnya tingkat kinerja lingkungan serta rendahnya  minat  korporasi  terhadap konservasi lingkungan. [ 6 ] Kerusakan lingkungan hidup yang  terjadi  di  Indonesia  dapat  dilihat dari berbagai data statistik yang menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Indonesia semakin menurun. [ 7 ] Kementerian  Lingkungan  Hidup  (2007) mencatat bahwa telah terjadi penurunan
kualitas  lingkungan  hidup  pada  tahun 2006 disebabkan karena terjadi peningkatan polutan secara signifikan di media  air  dan  udara.  Selain  itu,  terjadi juga  peningkatan  kasus  pencemaran limbah  domestik  dan  limbah  bahan berbahaya dan beracun (B3). [ 8 ] Pemantauan  35  sungai  di  Indonesia yang  dilakukan  30  Badan  Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedalda) Provinsi, menunjukkan bahwa 35 sungai tersebut  sudah  tercemar,  berdasarkan kriteria kelas kedua.
Dampak  yang  ditimbulkan  dari kerusakan  lingkungan  hidup  akibat industrialiasasi memang sangatlah besar.  Sehingga,  dewasa  ini  krisis lingkungan  hidup  tidak  lagi  dipahami sekedar  isu.  Krisis  lingkungan  hidup telah menjelma menjadi ancaman ( threat )  terutama  bagi  negara (state ), baik  dalam  skala  nasional,  regional bahkan internasional. [ 9 ] Hal ini dikarenakan  krisis  lingkungan  hidup telah  membawa  dampak  yang  sangat besar bagi kehidupan manusia. Mengingat luasnya dampak negatif yang ditimbulkan dari pencemaran dan perusakan  lingkungan,  maka  berbagai cara dilakukan sebagai usaha penanggulangan,  termasuk  dalam  hal ini  penggunaan  akuntansi  lingkungan ( environmental accounting ).
Dalam  akuntansi  secara  umum yang  terjadi  adalah  pengukuran  dan pencatatan  terhadap  dampak  yang timbul  dari  hubungan  antara  korporasi dengan  pelanggan  atau  konsumen produk namun dalam akuntansi lingkungan  lebih  cenderung  menyoroti masalah aspek sosial atau dampak dari kegiatan  secara  teknis,  misalnya  pada saat  penggunaan  alat  atau  bahan  baku korporasi yang kemudian akan menghasilkan  limbah  produksi  yang berbahaya.  Bidang  ini  amat  penting
sebab  khususnya  di  Indonesia  saat  ini terlalu  banyak  korporasi  baik  badan usaha  milik  negara  maupun  swasta yang dalam pelaksanaan operasi usaha ini  menimbulkan  kerusakan  ekosistem karena adanya limbah produksi korporasi yang tentu memerlukan alokasi biaya penanganan khusus untuk hal tersebut. [ 10 ] Pada perkembangannya, akuntansi  tidak  hanya  sebatas  proses pertanggungjawaban  keuangan  namun juga  mulai  merambah  ke  wilayah pertanggungjawaban  sosial  lingkungan sebagai  ilmu  akuntansi  yang  relative baru. Akuntansi lingkungan menunjukkan  biaya  riil  atas  input  dan proses  bisnis  serta  memastikan  adanya efisiensi  biaya,  selain  itu  juga  dapat digunakan untuk mengukur biaya kualitas  dan  jasa.  Tujuan  utamanya adalah dipatuhinya perundangan perlindungan
lingkungan untuk
menemukan  efisiensi  yang  mengurangi dampak  dan  biaya  lingkungan. [ 11 ]
Akuntansi lingkungan juga menggambarkan upaya untuk menggabungkan  manfaat  lingkungan dan  biaya  ke  dalam  pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi lingkungan  berkaitan  dengan  dampak lingkungan sebuah bisnis. [ 12 ] Konsep akuntansi lingkungan atau green  accounting sebenarnya sudah  mulai  berkembang  sejak  tahun 1970-an  di  Eropa,  diikuti  dengan  mulai berkembangnya penelitian-penelitian yang terkait dengan isu green accounting tersebut  di  tahun  1980- an. [ 13 ] Di  Jepang  laporan  lingkungan muncul  sejak  tahun  1993.  Kesadaran untuk menerbitkan laporan itu meningkat  setelah  di  tahun  2001 Pemerintah Jepang mengeluarkan pedoman penyusunan laporan
lingkungan.  Hasilnya,  pada  tahun  2003
lebih dari 380 korporasi besar di Jepang telah mengeluarkan laporan lingkungan. Dari  100  korporasi  terbesar  di  Jepang, 78%  di  antaranya  telah  menerbitkan laporan  lingkungan  pada  tahun  2003. Jepang  merupakan  negara  yang  paling peduli  terhadap  penerbitan  laporan keberlanjutan. Di Hong Kong laporan ini pertama  kali  dipublikasikan  pada  tahun 1997,  kemudian  sejak  itu  hingga  tahun 2003  sudah  20  korporasi  menerbitkan laporan keberlanjutan secara rutin setiap tahun. [ 14 ] Salah satu contohnya di
Indonesia  adanya  isu  eksternal  yang terjadi  pada  tahun  2010  di  PG. Modjopanggoong terlibat masalah lingkungan,  limbah  hasil  produksi  PG dianggap  mencemari  sungai  Ngrowo yang ada  di Tulungagung.  Pada  waktu itu,    masalah    ini    diangkat    ke    publik oleh    Suara    Media  Nasional    pada bulan    april    2010.    Disitu    dituliskan bahwa    PG.    Modjopanggoong  punya andil  cukup  besar  dalam  pembuangan limbahnya  ke  sungai  Ngrowo.  Dalam menghitung      biaya      lingkungan,  PG. Modjopanggoong masih   menggunakan cara      yang      sederhana.      Korporasi belum      menerapkan Environmental Cost  Accounting dalam  menghitung biaya  lingkungan  yang  terjadi  disana. Biaya    lingkungan    itu    sendiri    adalah biaya    yang    terjadi    karena    kualitas lingkungan yang buruk, biaya lingkungan  bisa  disebut  juga  sebagai biaya  kualitas  lingkungan.    Dalam penulisan    aktifitas  lingkungan,    penulis mencoba memberikan usulan perubahan  nama  akun.    Jadi  ada beberapa nama akun aktifitas lingkungan  an  mungkin      tidak      sama dengan      nama      akun      atau      aktifitas yang      di      PG.  Modjopanggoong. Adapun  aktifitas    yang  terjadi    terkait dengan lingkungan pada PG.
Modjopanggoong adalah sebagai
berikut: [ 15 ] salah  satu  contoh  korporasi yang  melakukan  penerapan  akuntansi lingkungan. Namun sayangnya, pengungkapan  akuntansi  lingkungan  di negara-negara  berkembang  khususnya di  Indonesia  memang  masih  sangat kurang.
Hal  tersebut  dibuktikan  dengan pernyataan  aktivis  dari  Lingkar  Studi CSR  Jalal  menjelaskan  bahwa  dari ribuan korporasi tambang yang beroperasi  di  Indonesia,  hanya  sekitar 10  korporasi  yang  secara  serius  dan berkelanjutan menjalankan program CSR. [ 16 ] Banyak
penelitian yang
berkembang  di  area Social  Accounting Disclosure memperlihatkan bahwa pihak korporasi melaporkan kinerja lingkungannya  masih  sangat  terbatas. Faktor  keterbatasan  itu  adalah  tidak adanya lembaga khusus yang mengatur dan  lemahnya  sanksi  hukum  yang berlaku  di  negara  tersebut.  Bahkan terdapat hubungan yang negative antara  sanksi  hukum  pengungkapan lingkungan yang wajib dengan penyimpangan  aturan  yang  dilakukan oleh korporasi. [ 17 ]
Di  Indonesia,  Ikatan  Akuntansi Indonesia  (IAI)  telah  menyusun  suatu standar pengungkapan akuntansi lingkungan  dalam  Pernyataan  Standar Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  No.  32 dan  33.  Kedua  PSAK  ini  mengatur tentang  kewajiban  korporasi  dari  sektor pertambangan dan pemilik Hak Pengusahaan  Hutan  untuk  melaporkan item-item  lingkungannya  dalam  laporan keuangan. [ 18 ] Selain itu, Indonesia juga telah  memiliki  suatu  kerangka  kerja untuk  konservasi  lingkungan  yakni dengan  diterbitkannya  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  (selanjutnya  disebut UU  PPLH)  yang  menggantikan  UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan  Hidup  yang  merupakan revisi peraturan sebelumnya tahun 1982 tentang Manajemen Lingkungan.
Dalam  UU  PPLH  sebenarnya telah  terdapat  aturan  yang  mengatur tentang kewajiban korporasi yang beresiko  tinggi  terhadap  lingkungan hidup  atau  menunjukkan  ketidaktaan kepada  peraturan  perundang-undangan untuk melakukan audit lingkungan secara  berkala. [ 19 ] Kemudian  diatur lebih  rinci  dalam  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Audit Lingkungan.

## POKOK PERMASALAHAN
Melihat dari identifikasi
permasalahan  tersebut  diatas,  maka sangat dibutuhkan suatu konsep mengenai  akuntansi  lingkungan  yang handal,  konsisten,  dan  tegas  yang mampu mencegah dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang  muncul.  Oleh  karena  itu  Lembaga yang  menaungi  akuntansi  lingkungan sangat dibutuhkan dan mendesak untuk dibentuk  mengingat  belum  optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah  terkait  lingkungan  hidup seperti  yang  tercantum  dalam  UU Nomor  32  Tahun  2009  tentang  PPLH dan  Peraturan  teknis  terkait.  Sehingga hal ini berdampak pada masih maraknya berbagai pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pesatnya industrialisasi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  di  gunakan dalam  penelitian    ini  adalah yuridis normatif ,  yaitu  peneliti  menelaah  bahan hukum  baik  primer,  sekunder,  maupun
tersier  untuk  menjawab  permasalahan yang  menjadi  fokus  penelitian.  Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah:    Pendekatan perundang-undangan ( statute- approach ),  yaitu  dengan  menelaah peraturan perundang-undangan [ 19 ] yang  berkaitan  dengan  lingkungan hidup  dan  tindak  pidana  lingkungan.
Dan
Pendekatan konseptual ( conseptual  approach ),  yaitu  dengan menelaah  dan  memahami  konsep- konsep [ 20 ] lingkungan hidup, Tanggung Jawab Korporasi ( Corporation  Social  Responsbilty ),  dan Akuntansi Lingkungan ( Envirometal Accounting ).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kondisi Akuntansi Lingkungan dan

## Corporate  Social  Responsibility
Korporasi Pertambangan Di Indonesia Akuntansi  lingkungan merupakan salah  satu  sarana  untuk  menyajikan informasi,
apakah korporasi
menerapkan kebijakan lingkungan dalam operasionalnya. Peranan akuntan dalam  hal  ini  cukup  krusial.  Saat  ini korporasi  tidak  hanya  dituntut  mencari keuntungan/laba  semata  tetapi  juga harus memperhatikan dampak lingkungan disekitarnya. Dari segi ekonomi, memang korporasi diharapkan mendapatkan
keuntungan yang setinggi-tingginya. Tetapi di aspek sosial, maka korporasi harus memberikan  kontribusi  secara  langsung kepada  masyarakat  yaitu  meningkatkan kualitas  kehidupan  masyarakat  dan lingkungannya. [ 21 ]
Akuntansi  lingkungan merupakan isu  baru  yang  kemudian  berkembang terkait  dengan  pembangunan  yang
berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan dunia sekarang tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi  kebutuhannya.  Hal  ini  terkait dengan  kebutuhan  untuk  memproteksi lingkungan. [ 22 ]
Dalam lampiran I Permen Lingkungan  Hidup  tersebut  dijelaskan tentang kriteria usaha dan/atau kegiatan  yang  diwajibkan  melakukan EA  secara  berkala  yang  didalamnya juga termasuk usaha dan/atau kegiatan yang  bergerak  dibidang  sumber  daya energy dan mineral termasuk pertambangan. Permen tersebut menyatakan  periode  EA  untuk  bidang energy  dan  sumber  daya  mineral dilakukan    dalam  jangka  waktu  yang bervariasi.  Untuk  jenis  usaha/kegiatan dibidang  pengolahan  minyak  dan  gas bumi  dilakukan  dalam  rentan  waktu  5 tahun sekali.Untuk jenis usaha dan/atau  kegiatan  dibidang  transmisi migas  jika  dilakuakan  didarat  maka audit  dilakukan  dalam  jangka  waktu  2 tahun sekali tetapi untuk yang dilakukan  dilaut  jangkawaktunya  5 tahun sekali. Sedangkan untuk eksploitasi  mineral  dan  pengolahannya yang  menghasilkan tailing di  bawah laut maupun didarat serta bahan galian radioaktif dan pengolahannya dilakukan EA  dalam  jangka  waktu  5  tahun sekali. [ 23 ]
Kriteria  yang  terdapat  dalam pasal  19  Permen  Lingkungan  Hidup untuk  dapat  dilakukan  EA  terhadap usaha  yang  menunjukkan  ketidaktaan terhadap perundang-undangan di bidang  pengelolaan  dan  pelestarian lingkungan hidup adalah a.  adanya dugaan pelanggaran
terhadap peraturan perundang-
undangan  di  bidang  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b.  pelanggaran  tersebut  telah  terjadi paling  sedikit  3(tiga)  kali  dan berpotensi tetap terjadi lagi di masa datang; dan
c.  belum  diketahui  sumber  dan/atau
penyebab ketidaktaatannya.
Selanjutnya  pasal  50  dan  51  UU PPLH  menyebutkan  apabila  usaha dan/atau kegiatan yang memiliki kewajiban  untuk  melakukan  EA  tidak melaksanakan hal tersebut maka menteri  dapat  menugasi  pihak  ketiga untuk  melakukan  EA.  Audit  lingkungan dilakukan  oleh  auditor  lingkungan  hidup yang  memiliki  sertifikat  kompetensi auditor lingkungan hidup. [ 24 ]
Tindak  lanjut  dari  hasil  EA  yang telah  dilakukan  oleh  penanggung  jawab usaha  menurut  pasal  27  Permen Lingkungan  Hidup  adalah  menyerahkan hasil  audit  kepada  menteri  lingkungan hidup.  Selanjutnya  menteri  lingkungan hidup  mengumumkan  hasil  EA  melalui multimedia.  Lalu  disebutkan  dalam pasal  49  ayat  (5)  biaya  pengumuman dan publikasi ditanggung oleh penanggung  jawab  uasaha  dan/atau kegiatan.
Ada beberapa hal yang perlu kita amati lebih jauh tentang pengaturan EA di Indonesia, diantaranya:
1.  Interval  waktu  untuk  melakukan  EA terhadap  usaha  dan/atau  kegiatan yang  bergerak  di  bidang  energy  dan sumber  daya  mineral  yang  relative lama.  Jika  kita  cermati  lebih  dalam interval waktu antara 2-5 tahun untuk melakukan EA terhadap suatu usaha dan/kegiatan yang mempunyai dampak yang besar terhadap lingkungan akan menimbulkan
kerugian  yang  sangat  besar.  Contoh nyatanya adalah dalam setahun saja jika  tidak  dikelola  dengan  baik  nilai kerusakan  lingkungan  yang  dialami dari sektor pertambangan di Kalimantan  timur  mencapai  Rp  31,5 triliun. [ 25 ] 2.  Kalimat pasal 19 Permen
Lingkungan Hidup yang menyatakan “ pelanggaran  tersebut  telah  terjadi paling  sedikit  3  (tiga)  kali  … ”  hal  ini dapat  diartikan  bahwa  pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan  tentang  pengelolaan  dan pelestarian  lingkungan  hidup  yang masih  dilakukan  satu  atau  dua  kali tidak  diberikan  tindakan  berupa  EA. Padahal korporasi yang telah diberikan  Ijin  Usaha  Pertambangan di  Indonesia  mencapai  10.  922. [ 26 ] Jika  setengah  saja  dari  korporasi yang memiliki ijin tersebut melakukan  satu  atau  dua  kali pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan pelestarian lingkungan  hidup,  bisa  dibayangkan bagaimana  kerusakan  lingkungan yang timbul di Indonesia.
3.  Pasal 50 mengatakan bahwa “ Apabila  penanggung  jawab  usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri dapat melaksanakan  atau  menugasi  pihak ketiga yang independen untuk
melaksanakan audit lingkungan hidup  …. ”  Dari  bunyi  pasal  tersebut dapat  kita  simpulkan  bahwa  auditor
lingkungan  hidup  tersebut  ditunjuk dan dibiayai oleh penanggung jawab usaha/dan kegiatan yang akan diaudit.  Hal  ini  akan  bertentangan dengan  teori  efektivitas  audit  yang mengharuskan  auditor  yang  mandiri dan  tidak  mempunyai  kepentingan apapun tentang fasilitas yang sedang  diaudit. [ 27 ] Ha  ini  dapat menjadikan  hasil  audit  dari  Auditor tidak  obyektif  dan  rawan  akan manipulasi.
4.  Ketentuan tentang pengumuman dan  publikasi  dari  hasil  EA  yang terdapat  dalam  pasal  2 juncto pasal 49  (5)  tidak  dilaksanakan.  Hal  ini menurut  penulis  dikarenakan  tidak adanya saksi jika tidak
melaksanakan  hal  tersebut  serta tidak  adanya  mekanisme  tata  cara pembiayaan pengumuman dan
publikasi  oleh  kementrian  yang biayanya ditanggung
oleh penanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan.
5.  Tidak  adanya  tindak  lanjut  dari  EA yang  telah  di  hasilkan.Sehingga mengakibatkan rekomendasi dari EA yang dilakukan menjadi sia-sia. [ 28 ] Di  Indonesia  CSR  ( Corporate Social  Responsibility )  merupakan  salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh  korporasi  yang  bergerak  dalam bidang sumber daya alam, bukan hanya dibebankan pada BUMN. Melalui Undang-Undang  No.  40  tahun  2007 pasal  74  tentang  Perseroan  Terbatas (UU  PT)  dan    Undang-Undang  No.  25 tahun 2007 pasal 15(b) dan pasal 16 (d) tentang  Penanaman  Modal  (UU  PM), maka  setiap  perseroan  atau  penanam modal  yang  bergerak  di  bidang  sumber
daya  alam  diwajibkan  untuk  melakukan sebuah  upaya  pelaksanaan  tanggung jawab korporasi yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan..  Perlu  diingat  pembangunan suatu negara bukan hanya tangungjawab  pemerintah  saja,  tetapi industry  dan  korporasi  juga  berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. [ 29 ]
CSR  saat  ini  ditandai  dengan adanya inisiatif standar secara internasional  dalam  bentuk  ISO,  yaitu ISO  26000.  ISO  26000  menyatakan bahwa Corporate  Social  Responsibility adalah bentuk kepedulian sosial korporasi  yang  saat  ini  menjadi  aspek pentingdalam rangka meningkatkan kinerja  korporasi,  disamping  (ISO9000) isu kualitas dan (ISO 14000) lingkungan. [ 30 ]
Secara
implementatif, perkembangan CSR di Indonesia masih membutuhkan  banyak  perhatian  bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat  luas  dan  korporasi.  Di antara  ribuan  korporasi  yang  ada, diindikasikan  belum  semua  korporasi benar-benar  menerapkan  konsep  CSR dalam  kegiatan  korporasinya.  CSR masih  merupakan  bagian  lain  dari manejemen korporasi, sehingga keberadaannya
dianggap tidak
memberikan  kontribusi  positif  terhadap kelangsungan korporasi.
Padahal
sesuai dengan UU yang ada, keberadaan CSR melekat secara inherent dengan  manajemen  korporasi, sehingga  bidang  kegiatan  dalam  CSR pun  masih  dalam  kontrol  manejemen korporasi. [ 31 ]
Korporasi  tersebut  menganggap CSR  sebagai  sebuah  pemborosan, karena  anggaran  korporasi  terserap untuk kegiatan yang tidak
mendatangkan keuntungan. Jika dilaksanakan,  praktek  CSR  yang  terjadi sekarang  ini  berindikasi  pada  praktek public relation belaka sehingga terkesan imagesentris dan mendahulukan program-program  yang  bisa  dilihat  oleh publik (sebagai strategi komunikasi). [ 32 ] Di  sisi  lain,  ketika  inisiatif  CSR digulirkan,  banyak  organisasi  gerakan sosial yang langsung skeptis dengannya.  Menurut  mereka,  CSR hanya  akan  menjadi  cara  baru  untuk memoles  citra  korporasi.  Kalau  citra ramah lingkungan yang diinginkan korporasi-padahal kinerja lingkungannya tidak setinggi pencitraan yang dilakukan hal  itu  disebuat  sebagai  greenwash. Belakangan juga muncul istilah bluewash untuk  pemolesan  citra  sosial. Secara  retoris,  Craig  Bennett  dari Friends  of  The  Earth  International pernah menyatakan “ For every company  that  sincerely  implements  its CSR  policies,  there  are  hundreds  who greenwash,  and  for  each  of  these  there are  hundreds  more  who  don’t  even bother with that ”. [ 33 ]
Akan  tetapi  dalam  Global  CSR Survey memperlihatkan betapa pentingnya  CSR.  Bayangkan,  dalam survei  di  10  negara  tersebut,  mayoritas konsumen  (72%)  mengatakan  sudah membeli  produk  dari  suatu  korporasi serta  merekomendasikan  kepada  yang lainnya  sebagai  respon  terhadap  CSR yang  dilakukan  korporasi  tersebut. Sebaliknya,  sebanyak  61%  dari  mereka sudah  memboikot  produk  dari  korporasi yang  tidak  punya  tanggung  jawab sosial.  CSR  kini  bukan  lagi  sekadar program charity yang  tak  berbekas. Melainkan telah menjadi pedoman untuk menciptakan profit dalam jangka panjang ( CSR for profit ). [ 34 ] Karena itu, tidak  ada  salahnya  jika  korporasi menganggarkan biaya yang lebih
banyak  untuk  CSR  terutama  dalam bidang lingkungan hidup untuk mewujudkan kelestarian lingkungan.
Tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi telah diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.  Demikian  pula SAK  (Standar  Akuntansi  Keuangan) telah  menuangkannya  dalam  bentuk petunjuk perlakuan akuntansi tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Namun  dalam  kenyataannya  di lapangan,  kesadaran  korporasi  untuk melakukan pelaporan akuntansi lingkungan    masih  rendah.  Rendahnya kesadaran
pelaporan dampak lingkungan  disebabkan  oleh  beberapa kendala  pelaporannya. [ 35 ] Pentingnya akuntansi  lingkungan,  perlu  dilakukan upaya untuk meningkatkan penerapannya.  Salah  satu  cara  yang dapat ditempuh adalah dengan membentuk suatu lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan akuntansi lingkungan di Indonesia.
Dengan adanya pelaporan akuntansi lingkungan diharapkan
sebagai  upaya  yang  inovatif  sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial yang mampu untuk mengembalikan lingkungan
sehingga antara
pemannfaatan  dan  keberlangsungan lingkungan hidup dapat diperhatikan.

## 2. Enviromental  Accounting  Sebagai
Upaya Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsbility Sektor Pertambangan di Indonesia Pengadopsian prinsip yang digagas oleh Pemerintah Jepang melalui Environmental
Accounting Guidelines  (EAG) pada  tahun  2005 yang  selanjutnya  diterapkan  dalam konsep  yang  digagas  oleh  penulis
diharapkan  dapat  membawa  dampak yang  lebih  baik  bagi  pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  korporasi  di Indonesia.  Berdasarkan  uraian  dalam EAG  Japan  2005,  fungsi  akuntansi lingkungan  dapat  dibedakann  menjadi dua yaitu,fungsi internal dan eksternal. [ 36 ] Mengingat pentingnya peran akuntansi lingkungan untuk menentukan  kebijakan  korporasi  yang akan  berdampak  pada  lingkungan, maka  seharusnya  fungsi  internal  dan eksternalnya  harus  dapat  diaplikasikan.
Dengan adanya pengawasan dijalankannya  akuntansi  lingkungan  di setiap korporasi di Indonesia, diharapkan  dapat  mencegah  terjadinya kerusakan  lingkungan  besar-besaran sebagai  akumulasi  dari  kerusakan- kerusakan  lingkungan  yang  disebabkan oleh  limbah  dan  kegiatan  industri. environmental  accounting ke  dalam tubuh  Kementerian  Energi  dan  Sumber Daya  Mineral  di  Indonesia  merupakan langkah  yang  membuka  kesempatan bagi pemerintah untuk dapat mengontrol lebih jauh kegiatan korporasi pertambangan  dan  dampaknya  kepada lingkungan,  sekaligus  sebagai  bentuk pertanggungjawaban korporasi pertambangan  terhadap  penggunaan sumber  daya  alam  serta  dampak kegiatannya.  Sehubungan  dengan  hal ini,  mengacu  kepada  Peraturan  Menteri Negara  ESDM  Nomor  22  Tahun  2013 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri Negara ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral.
Berikut bagan struktur organisasi  Kementerian  Energi  dan Sumber Daya Mineral Environmental Accounting sebagai  perangkat  dalam  mengolah data lingkungan menjadi sebuah informasi  berbentuk  angka  yang  dapat
dijadikan pertimbangan dalam
penghitungan
biaya lingkungan
merupakan  salah  satu  bidang  keahlian yang diperlukan dalam rangka pengawasan
sumberdaya
pertambangan yang dikelola oleh korporasi tambang.
Selanjutnya,  pada  Pasal  909 ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Nomor  22 Tahun  2013  yaitu  “masing-masing kelompok
Jabatan Fungsional
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dikoordinasikan  oleh  seorang  Pejabat Fungsional  yang  diangkat  oleh  Kepala
Pusat.  Pada  ayat  (3),  Jumlah  Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan  dan  beban  kerja.  Pasal  909 ayat  (4),  Jenis  dan  jenjang  Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
Mengacu  pada  ketentuan  tersebut, maka penulis menggagas pelembagaan environmental
accounting
pada
Kelompok  Jabatan  Fungsional  Pusat Data dan Teknologi
Environmental  Accounting yang ada  di  tubuh  Kementerian  Energi  dan Sumber Daya Mineral dijalankan berdasarkan ruang lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  yaitu  perencanaan, pemanfaatan,
pemeliharaan, pengawasan,  dan  penegakan  hukum. Kelima  ruang  lingkup  tersebut  akan dibagi ke dalam 3 sub bidang penanganan akuntansi lingkungan,.
Environmental Accounting akan menjadi bagian  di  dalam  Kementerian  Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  yang  fokus menangani  dan  memantau  aktvitas korporasi-korporasi  pertambangan  yang
ada  di  Indonesia  yang  berhubungan dengan  lingkungan  hidup  baik  dari  segi perencanaan (pendaftaran dan permohonan izin korporasi),
pengawasan  dalam  kegiatan  operasi korporasi  (dampaknya  pada  perubahan lingkungan  serta  pelaksanaan  CSR), serta penegakan hukum apabila sebuah korporasi terbukti melakukan pelanggaran  terhadap  lingkungan  hidup dalam  aktivitas  produksinya.  Perhatikan bagan berikut:
Pembidangan di Dalam Divisi Environmental Accounting [ 37 ]
Penjelasan per sub divisi:
1.  Pemberian  izin  untuk  mendirikan korporasi  ataupun  izin  melakukan kegiatan  tertentu  harus  diserta dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Sub divisi yang pertama  dari  divisi Environmental
Accounting akan berkontribusi
dalam  penyajian  data real dari rancangan kegiatan operasi korporasi  sehingga  jenis  izin  yang akan dikeluarkan pun sesuai dengan  kondisi  dan  kebutuhan pengelolaan lingkungan (tidak merusak lingkungan) 2.  Pelaporan Akuntansi Berkala dalam  Kegiatan  Operasi  Korporasi yaitu  Kegiatan  korporasi  yang dijalankan  hamper  setiap  hari

## Jabatan Fungsional
Environmental Accounting Pelaporan Akuntansi Kegiatan Operasi berkala Akuntansi dalam Penegakan Hukum Pelaporan Akuntansi LingkunganPerencanaan
secara  otomatis  mempengaruhi bentukan dan kondisi alam.
Pengaruh  tersebut  sebagian  besar berdampak negative terhadap lingkungan. Konsep CSR ( Corporate  Social  Responsibility ) tidak cukup untuk memulihkan dan mengkondisikan  lingkungan  yang sehat  terlebih  apabila  peruntukan CSR harus dibagi dengan kegiatan sosial  yang  sudah  diagendakan oleh  korporasi  yang  bersangkutan. Kebijakan  yang  terdapat  di  dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang
menyatakan besaran  CSR  adalah  2  %  dari keuntungan  korporasi  sama  sekali bukan  solusi  yang  baik  untuk pemulihan  atau  bentuk  tanggung jawab lingkungan dari suatu korporasi. Oleh karena itu, keberadaan Environmental Accounting dalam menyajikan biaya lingkungan yang harus ditanggung  menjadi  penting  dalam penghitungan tanggung jawab lingkungan yang seharusnya ditanggung oleh suatu korporasi.
3.  Akuntansi Lingkungan dalam
Penegakan  Hukum  yaitu  Dalam menentukan  besarnya  kerugian yang  diakibatkan  oleh  korporasi, akuntansi lingkungan sangat berperan menyajikan biaya
lingkungan  yang  harus  ditanggung oleh  korporasi  yang  melakukan pelanggaran  hukum  di  bidang lingkungan.  Hasil  audit  akuntansi lingkungan berkontribusi besar dalam  pemenuhan  keadilan  pada
pelanggaran lingkungan oleh korporasi.

## KESIMPULAN
1.  Kondisi  Akuntansi  Lingkungan  dan
Corporate Social Responsibility Korporasi Pertambangan telah diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula SAK (Standar Akuntansi Keuangan) telah menuangkannya dalam bentuk petunjuk perlakuan akuntansi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun dalam kenyataannya di lapangan, kesadaran korporasi untuk melakukan pelaporan akuntansi lingkungan
masih rendah.
Rendahnya  kesadaran  pelaporan dampak lingkungan disebabkan oleh beberapa kendala pelaporannya 2. Enviromental  Accounting Sebagai Upaya Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsbility Sektor Pertambangan dalam menentukan besarnya kerugian  yang  diakibatkan  oleh korporasi, akuntansi lingkungan sangat  berperan  menyajikan  biaya lingkungan  yang  harus  ditanggung oleh  korporasi  yang  melakukan pelanggaran hukum di bidang lingkungan.  Hasil  audit  akuntansi lingkungan berkontribusi besar dalam  pemenuhan  keadilan  pada pelanggaran lingkungan oleh korporasi.

## REFERENSI
[ 1 ] N.H.T. Siahaan,
Hukum Lingkungan , Pancuran Alam, Jakarta, 2006, hlm. 1
[ 2 ] UUD  NRI  1945  dalam  Alinea  IV
Pembukaan [ 3 ] Jimly Asshiddiqie,2010, Green
Constitution (Nuansa Hijau Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945) , Raja Grafindo Persada, Jakarta.,hlm 3 [ 4 ] Jimly Asshiddiqie, Op.Cit , hlm. 8 [ 5 ] Wahyu  Mega  Pratiwi, Akuntansi
Lingkungan Sebagai Strategi Pengelolaan  Dan  Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan Pada Persahaan Manufaktur ,
Jurnal  Online  Universitas  Negeri Surabaya. 2014. Hlm. 7
[ 6 ] Prayekti  Murharjanti  dkk, Menuju Peradilan Pro Lingkungan , Indonesia  Center  for  Enviromental
Law (ICEL), Jakarta, 2009, hlm. 1 [ 7 ] Kementerian  Negara  Lingkungan Hidup  Republik  Indonesia  2006, KNLH, 2007, hlm. 14.
[ 8 ] Bambang Sugiri, Pergeseran Kebijakan  Hukum  Pidana  tentang
Pencemaran  Lingkungan  Hidup dalam  Undang-Undang  Nomor  32
Tahun  2009  tentang  Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Disertasi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tidak Diterbitkan, Malang, 2012, hlm. 3. [ 9 ] Jati Andrianto, Pentingnya Akuntansi  Di  Era  Green  Market , http://www.financeindonesia.org/co ntent.php?3.  diakses  tanggal  15
Maret 2015.
[ 10 ] Ibid., [ 11 ] Wahyu Mega Pratiwi, 2014, Akuntansi  Lingkungan  Sebagai
Strategi Pengelolaan dan Pengungkapan  Tanggung  Jawab Lingkungan pada Korporasi Manufaktur, Universitas Negeri Surabaya , hlm 8.
[ 12 ] Jati  Andrianto,  2007.  Pentingnya Akuntansi  Di  Era  Green  Market, http://www.financeindonesia.org/co ntent.php?3.  Diaksestanggal  15 Maret 2015.
[ 13 ] Anomim, Jalan  Panjang  Audit Lingkungan ,  Akuntan  Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 10.
[ 14 ] Ina  Setyaningtyas, Penerapan
Enviromental Cost Accounting Pada  PG.  Modjopanggoong  di Kabupaten  Tuungagaung  (online) , Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, http://download.portalgaruda.org/ar ticle.php?article=119192&val=5455
, 5 April 2015
[ 15 ] http://finance.detik.com/read/2012/0 7/14/154959/1965426/4/ribuan- korporasi-tambang-di-ri-hanya-10- yang-jalankan-csr,  di  akses  pada hari 12 april 2020 pukul 16;00 wib. [ 16 ] Ina Setyaningtyas, Penerapan
Enviromental Cost Accounting Pada  PG.  Modjopanggoong  di Kabupaten  Tuungagaung  (online) , Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Hlm3 [ 17 ] Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2009 (Revisi). Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta. 2009.
[ 18 ] Pasal 49 UU PPLH ayat 1, 2 dan 3 [ 19 ] Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana,  Jakarta,  2007, Hal. 96.
[ 20 ] Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Malang,
2007, Hal. 391.
[ 21 ] Verani  Carolina  dkk, Akuntansi Lingkungan: Solusi untuk Problematika Penerapan Corporate  Social  Responsibility  di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional  “Problematika  Hukum dalam  Implementasi  Bisnis  dan Investasi (Perspektif Multidisipliner).
[ 22 ] M.  Gaffikin, Accounting  Theory
Research , Regulation and Accounting  Practice,  N.  S.  W.:
Pearson Education, 2008 [ 23 ] lampiran I Peraturan Menteri Nomor
3  tahun  2013  tentang  Audit
Lingkungan.
[ 24 ] Pasal  50  dan  51  UU  PPLH  tanpa mengurangi makna yang terkandung.
[ 25 ] Data  Jaringan  Advokasi  Tambang
Provinsi Kalimantan Timur.
[ 26 ] Data  Jaringan  Advokasi  Tambang
(JATAM). [ 27 ] Hiro Tugiman, Menuju Audit Internal
Organisasi  Yang  Efefektif.  2004, hlm. 58. [ 28 ] Ibid., [ 29 ] Hasan
Asy’ari,
Implementasi Corporate  Social  Responsibility (Csr)    Sebagai  Modal  Sosial  Pada Pt  Newmont,  2009,  tesis,  tidak dipublikasikan, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 12.
[ 30 ] Rachman, Panduan
Lengkap
Perencanaan  CSR, 2011,Jakarta, Penebar Swadaya, hlm. 37. [ 31 ] Andi  Mapisangka,  Implementasi
CSR terhadap Kesejahteraan Hidup  Masyarakat,  2009,  JESP
Vol. 1, No. 1, hlm. 40.
[ 32 ] Tim Penyusun Universitas Parahayangan., Op.Cit. hlm. 5 . [ 33 ] Hasan
Asy’ari,
Implementasi Corporate  Social  Responsibility (CSR)  Sebagai Modal Sosial Pada
Pt  Newmont,  2009,  tesis,  tidak
dipublikasikan,
Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 78. [ 34 ] . Ibid., hlm 79 [ 35 ] Verani Carolina, dkk. Op.cit, hlm 7 [ 36 ] Environmental Accounting Guidelines, 2005 , Ministry of
Environment Japan)
[ 37 ] Ibid.,