## TINJAUAN YURIDIS PELEPASAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PADA PERJANJIAN PARKIR DI KOTA MAKASSAR
Muhammad Abrari Mansyur 1 , Eman Solaiman 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
aldomnsr@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  terkait  masalah  pengeloloan  paskir  ataupun  perlindungan  bagi  konsumen pengguna jasa parkir yaitu mengenai keamanan kendaraan yang dititipkan di tempat parkir tersebut. Seringnya terjadi kesalahan ataupun kehilangan kendaraan dan barang-barang di  tempat  parkir menyebabkan terjadinya perselisihan  antara  konsumen  dengan  petugas  parkir.  Dikarenakan  begitu  banyak  petugas  parkir  yang  tidak mau  bertanggung  jawab  terhadap  hilangannya  barang  atau  kendaraan  konsumen  atau  pengunjung.  Bukan hanya  petugas  parkir,  pengelola  jasa  parkir  pun  biasanya  tak  ingin  mengambil  resiko  jika  terjadi  kehilangan suatu barang ataupun  kendaraan. Adapun pengelola parkir biasanya selalu beralasan bahwa hal tersebut telah sesuai  dengan  kesepakatan  yang  terikat  antara  penanggungjawab  dan  konsumen  yang  telah  tertera  di  karcis parker  tersebut,  yakni,  “ Pengelola  parkir  tidak  bertanggungjawab  terhadap  kehilangan  barang  dan kendaraan” , dengan berbagai macam kalimat yang bermakna sama. Kata Kunci: Pertanggung jawaban,Perjanjian, Pengelolaan Parkir

## Abstract
This  research  discusses  the  problem  of  managing  passages  or  protecting  consumers  who  use  parking services,  namely  regarding  the  safety  of  vehicles  deposited  in  the  parking  lot.  Frequent  errors  or  loss  of vehicles  and  items  in  the  parking  lot  cause  disputes  between  consumers  and  parking  attendants.  Because  so many  parking  attendants  do  not  want  to  be  responsible  for  the  loss  of  goods  or  vehicles  of  consumers  or visitors. Not only parking attendants, parking service managers usually don't want to take risks if an item or vehicle  is  lost.  The  parking  manager  usually  always  argues  that  this  is  in  accordance  with  the  bound agreement  between the person in  charge and the consumer that is stated on the parking  ticket, namely, "The parking  manager  is  not  responsible  for  the  loss  of  goods  and  vehicles",with  various  kinds  of  sentences  that have the same meaning.
Keywords: Accountability, Agreement, Parking Management

## PENDAHULUAN
klausula  baku  adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan  atau  perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib  dipenuhi oleh konsumen.” 1
Setiap  klausula  baku  yang  telah  dibuat  di  antara  pelaku  usaha  atau  pengelola  jasa parkir  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  sebagaimana  yang  tertera  dalam  Pasal  18 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Aturan  mengenai  pencantuman  klausula  baku merupakan  salah  satu  bentuk  keseimbangan  mengenai  kedudukan  antara  konsumen  dan pengelola  usaha  berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak.  Ketentuan  ini  di  karnakan  untuk mencegah atas munculnya berbagai tindakan yang dapat merugikan konsumen karena faktor
1 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
yang tidak seimbang dengan konsumen dan pengelola parkir, ketidaktahuan dan sebagainya, yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  pengelola  usaha  untuk  mendapatkan  keuntungan  dalam melanggar aturan.
Penggunaan  klausula  baku  dalam  karcis  parkir  yang  terdapat  tentang  siapa penanggungjawab  jika  konsumen  kehilangan  suatu  barang  atau  kendaraan  di  lokasi  parkir tersebut,  Tapi  melihat  kenyataan  bahwa  pengelola  serta  penjaga  parkir  menolak bertanggungjawab  dan  berlindung  pada  klausula  baku  yang  telah  tertuang  di  dalam  karcir parkir tersebut. Lalu bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen jika terjadi kehilangan suatu  barang  ataupun  kendaraan  di  lokasi  parkir,  pihak  pengelola  parkir  harus  tetap bertanggung  jawab  jika  terjadi  kehilangan  kendaraan  di  lokasi  parkir  berdasarkan wanprestasi jika dianggap terpenuhinya asas konsensualisme pada saat kendaraan diparkir, namun apabila dianggap belum terdapat kesepakatan, maka tanggung jawab tersebut dapat berakibat hukum.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan  merupakan penelitian lapangan ( field research ) yang akan  meneliti  terkait  gejala-gejala  atau  peristiwa  yang  terjadinya  dalam  masyarakat. 2 Penelitian yang dilakukan merupakan study kasus terkait dengan Auto Parking yang berada di  Kota  Makassar.  Penelitian  ini  berangkat  dari  temuan  fakta  lapangan  yang  akan  dikaji melalui  pengdekatan  perundang-undangan.  Oleh  karena  itu,  peneliti  secara  langsung  akan melakukan  interaksi  dengan  objek  penelitian  serta  informan  dan  menjadi  intsrumen  utama dalam  pengumpulan  dan  pengolahan  data  hasil  temuan  fakta  lapangan  dan  mengaitkannya dengan aturan yang ada.
Adapun  sumber  data  primer  pada  pendekatan  kali  ini  adalah  hasil  wawancara  yang dilakukan  peneliti  sedangkan  sumber  data  sekundernya  adalah  data  pendukung  yang sifatnya  mengikat  yang  diperoleh  dari  buku,  jurnal,  peraturan  perUndang-Undangan  serta artikel yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat dijadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini.
2 Suharismi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan  Praktek (Jakarta:  Rineka  Cipta,  2013),  h. 121.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis  Terhadap  Keabsahan  Jual  Beli  Boedel  Warisan  Tanpa  Adanya  Surat Penetapan Ahli Waris di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa
Secara teoritis, unsur pelanggaran hukum penerapan klausula baku dalam dimasukkan sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum apabila dalam penerapan klausula baku tersebut di  dalam  karcis  parkir  kemudian  menimbulkan  kehilangan  barang  konsumen  yang menyebabkan  kerugian  konsumen  itu  sendiri.  Apabila  di  dalam  praktek  bisnis  ada  pelaku yang menggunakan klausula baku yang masuk kategori terlarang sebagaimana hal itu telah ditetapkan  oleh  pasal  18  ayat  1  UUPK  maka  tindakan  pelaku  bisnis  tersebut  dapat  masuk kategori perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 B.W.  Dari  pasal  1365  B.w.  tersebut,  seseorang  hanya  bertanggung  gugat  atas  kerugian orang.  Perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian  itu  bersifat  melanggar  hukum  (perbuatan melanggar hukum). 3
Salah  satu  syarat  sah  perjanjian  yang  pertama  adalah  adanya kesepakatan .  Merujuk konsep  perikatan  di  BW,  apabila  sebuah  perjanjian  tidak  memenuhi  unsur  kesepakatan sebagai  salah  satu  syarat  sahnya  perjanjian  maka  akibatnya  adalah  perjanjian  itu  dapat dibatalkan.  Perjanjian  baku  adalah  membuat  keseragaman  ukuran  pelaku  usaha  dalam menjalankan usahanya. Perjanjian baku ini tentu telah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku usaha dan telah ditetapkan secara sepihak isinya. Selain melanggar syarat sah kesepakatan, perjanjian  yang  memuat  klausula  baku  juga  melanggar  asas  konsensualisme  dinyatakan secara eksplisit di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa syarat sah  sebuah  perjanjian  adalah  harus  terdapat  kesepakatan  di  antara  dua  pihak.  Selain  itu perjanjian  baku  juga  melanggar  asas  kebebasan  berkontrak.  Dalam  hal  pihak  konsumen tidak  adanya  kebebasan  dalam  membuat  perjanjian  dan  hanya  menerima  secara  sepihak, maka perjanjian batal demi hukum.
Tindak kejahatan terhadap kendaraan terjadi ketika kendaraan sedang di parkir baik di pinggir jalan maupun di lahan parkir yang di kelola oleh pengusaha parkir. Untuk mengtasi tingginya  tingkat  kejahatan  pemilik  kendaraan  juga  telah  mempersiapkan  keamanan terhadap  kendaraan.  Pemilik  kendaraan  memperlengkapinya  dengan  alarm,  kunci  setir, ataupun dengan memakai saklar tambahan agar kendaraannya dapat lebih aman atau barang yang ada di dalam kendaraan tersebut tidak hilang.
3 Taufik Yahya dlll, “Perlindungan Konsumen Atas Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Jasa Perparkiran di Kota Jambi,” Majalah Hukum Forum Akademika, h. 35
Perlengkapan keamanan yang digunakan pemilik kendaraan tersebut karena di dalam kenyataannya  pihak  penyelenggara  parkir  sebagian  besar  tidak  memberikan  perlindungan terhadap kendaraan tersebut. Penyelenggara parkir biasanya menempatkan klausula baku di dalam karcis: “ Kerusakan  atas  kendaraan  yang  di  parkirkan  dan  kehilangan  atas  barang- barang di dalam kendaraan”, yang  biasanya  tertera  pada  tiket  atau  karcis  parkir,  spanduk dan papan informasi atau pengumuman di area parkiran .
Dalam hukum perdata sering dijumpai istilah perjanjian, yaitu satu pihak mengikatkan diri dengan pihak lain untuk melaksanakan suatu sebagaimana yang telah di perjanjikan, hal ini  bias  disamakan  dengan  seorang  konsumen  yang  memarkirkan  kendaraannya  di  suatu tempat parkir yang resmi, maka secara tidak langsung dia telah mengkatkan dirinya dengan pengelola  parkir  tersebut,  dimana  isi  dari  perjanjian  tersebut  tertuang  di  dalam  tiket  parkir yang  dimana  isi  perjanjian  parkir  itu  memuat  berbagai  hak  dan  kewajiban  para  pihak  serta resiko yang timbul.
Adapun  syarat-syarat  sahnya  perjanjian  disebutkan  dalam  pasal  1320  Kitab  undang- undang Hukum Perdata Yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
Apabila di hubungkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen, secara prinsipil hukum perlindungan  konsumen  menganut  asas  the privty  of  contrac. Artinya,  pelaku  usaha  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  hukumnya  sepanjang  ada  kontraktual  antara  dirinya  dan konsumen.  Oleh  karena  itu  tidak  mengherankan  bila  ada  pandangan  hokum  perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hokum perikatan perdata. Salah satu aspek yang berkaitan erat  antara  kegiatan  perparkiran  dengan  hukum  perlindungan  konsumen  melalui  undang- undang perlindungan konsumen menetapkan hak-hak konsumen, sebagai berikut;. 4
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, kesalamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan
3. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan jasa
4. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang di gunakan
4 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
5. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  menyelesaikan  sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk di perlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak  untuk  mendapatkan  dispensasi,  ganti  rugi  dan  atau  penggantian  jika  barang  dan jasa tersebut hilang atau rusak karena kesalahan produsen barang dan jasa
9. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya. 5
Jadi,  secara  hukum  perlindungan  konsumen  tentang  penerapan  klausula  baku  dalam tiket parkir kendaraan tidak memiliki keabsahan, di tambah pemerintahan daerah (PEMDA) Makassar  belum  mengakomudir  peraturan  terkait  dengan  perparkiran  di  Makassar  hal  ini melalui  penelusuran  penulis  serta  wawancara  dengan  bapak  Ir.Assarudin  Mamonto,  MM. (Kabag.Umum).  Hal ini juga di dasari dengan putusan hakim dari contoh kasus di atas yang dimana pertimbangannya Adalah bahwa hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak  Adalah  cacat  Hukum.  Kesepakatan  yang  terjadi  diantara  kedua  belah  pihak,  adalah keterpaksaan dalam hal ini konsumen pengguna jasa parkir tidak memiliki pilihan lain selain parkir di situ dan menerima klausula baku yang di tetapkan oleh penyedia jasa parkir secara sepihak.
Oleh  karena  itu  terjadi  kekosongan  hukum  terkait  mengenai  perparkiran  di  kota Makassar.  Penulis  memberikan  saran  berupa  untuk  diadakannya  peraturan  derah  (PERDA) yang  mengatur  mengenai  perparkiran  secara  umum  dan  pencantuman  klausula  baku  secara Khusus.  Hal  ini  di  tujukan  untuk  tidak  terjadi  lagi  berupa  kerugian  yang  dialami  oleh pengguna jasa parkir seperti kasus diatas dan korban lain bisa di minimalisir.

## B. Analisis Penegakan hukum Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya SuratPenetapan Ahli      Waris di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa
Klausula baku, sebagi bagian dari perjanjian yang telah di cantumkan sebelumnya dan di  ajukan  oleh  salah  satu  pihak  dalam  bentuk  perjanjian,  pada  dasarnya  akan  dianggap berlaku,  berdasarkan  penawaran  dan  penerimaan  yang  terjadi  pada  saat  perjanjian  dibuat. Namun,  dalam  beberapa  kondisi,  keberlakuan  klausula  baku  seperti  ini  dapat  di  batalkan atau  dianggap  batal.  Peraturan  perundang-undangan  mengatur  dasar  keberlakuan  klausula seperti ini, begitu dengan beberapa keadaan yang dapat mengakibatkan suatu klausula dapat di batalkan atau di anggap batal. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibawah, dibawah ini akan di uraikan lagi apa yang mendasari keberlakuan klausula seperti
5 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen(Jakarta;prenadamedua group,2016), h.50-51.
ini, serta kapan klausula dapat di batalkan atau di anggap batal demi hukum.

## 1. Dasar keberlakuan klausula bak
Dasar keberlakuan klausula baku, terutama bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian  yang memuat  klausula  baku,  dapat  di  simpulkam  dari  bunyi  pasal  1  angka  10 UU  perlindungan  konsumen,  yaitu  bahwa  “Klausula  baku  yang  telah  di  persiapkan  dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan perjanjian mengikat dan wajib di penuhi konsumen.
Meskipun  tidak  secara  spesifik  tertuju  pada  ihwal  klausula  baku,  patut  juga    di perhatikan  pengaturan  Pasal  1253  KUH  Perdata,  yang  mengatakan  bahwa  “Suatu perikatan  bersyarat  adalah  manakala  ia  di  gantungkan  pada  suatau  peristiwa  yang  masih akan dating dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perjanjian menurut terjadi  atau  tidaknya  peristiwa  tersebut”.  Selain  itu,  sebagian  dari  suatu  perjanjian, diberlakukan  klausula  baku  juga  dapat  didasarkan  pada  keberlakukan  perjanjian  yang isinya meliputi klausula tersebut, sebagaimana dimaksud pada kalimat pertama Pasal 1338 KUH  Perdata  bahwa  “Semua  persetujuan  yang  didapat  sesuai  dengan  undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
2. Dasar Pembatalan Klausula Baku
Dalam UU Perlindungan Konsumen yang secara tegas mengatur mengenai klausula baku,  telah  diatur  pula  syarat-syarat  yang  harus  di  penuhi  agar  suatu  klausula  baku diperbolehkan  untuk  di  cantumkan  dalam  suatu  perjanjian.  Pasal  18  UU  Perlindungan Konsumen  memuat  daftar  klausula-klausula  yang  dilarang,  baik  itu  karena  subtansinya (Pasal  18  Ayat  1  UU  Perlindungan  konsumen),  maupun  bentuknya  yang  dapat  diketahui secara  jelas  oleh  pihak  lawannya  (Pasal  18  Ayat  2  UU  Perlindungan  Konsumen). Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut, diancam dengan kebatalan (Pasal 18 Ayat 3 UU perlindungan konsumen, setiap klausula baku sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Perlindungan Konsumen tersebut, dinyatakan batal demi hukum.
Klausula  baku  yang  dilarang  untuk  dimuat  atau  dicantumkan  pada  setiap  dokumen atau  perjanjian  berdasarkan  subtansinya,  menurut  Pasal  18  Ayat  1  UU  Perindungan Konsumen, akan dianggap ada, apabila Klausula tersebut terkait dengan:
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang di bayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen dari pelaku usaha baik secara langsung maupun  tidak  langsung  untuk  melakukan  segala  tidankan  sepihak  yang  berkaitan dengan barang yang di beli konsumen secara angsuran
e. Mengatur  perilhal  pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan  barang  atau  pemamfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
f.  Memberi hak terhadap pelaku usaha untuk mengurai manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
g. Menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang  berupa  atauran  baru, tambahan, lanjutan, atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
h. Menyatakan  bahwa  konsumen  memberi  kuasa  kepada  pelaku  usaha  untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang di beli oleh konsumen secara angsuran.
Sementara  itu,  Klausula  baku  yang  dilarang  berdasarkan  letak  dan  bentuknya  diatur dalam  Pasal  18  Ayat  2  UU  Perlindungan  Konsumen.  Menurut  ketentuan  tersebut,  pelaku usaha  dilarang  mencantumkan  klausula  baku  yang  letak  atau  bentuknya  sulit  terlihat  atau tidak dapat dibaca secara jelas atau sulit dimengerti.
Dalam  bagian  penjelasan  terhadap  kedua  pasal  diatas,  UU  Perlindungan  Konsumen menyatakan  larangan  ini  di  maksudkan  untuk  menempatkan  kedudukan  konsumen  setara pelaku  usaha  berdasarkan  prinsip  kebebasan  berkontrak.  Sehingga  konsekuensi  dari pencantuman  klausula  baku  yang  dilarangan  tersebut,  baik  dari  sisi  subtansi  maupun bentuknya,  menurut  Pasal  18  Ayat  3  UU  Perlindungan  Konsumen,  menyebabkan  dokumen atau perjanjian terkait dinyatakan batal demi hukum.
Selain  berdasarkan  ketentuan  UU  Perlindungan  Konsumen  diatas,  dasar  pembatalan klausula  baku,  sebagaimana  telah  dijabarkan  dalam  bagian  literature,  dapat  juga  didasarkan pada  ketentuan-ketentuan  dalam  KUH  Perdata.  Secara  konseptual,  Pembatalan  klausula berdasarkan KUH Perdata, dapat dilakukan berdasarkan dua konsep pokok, yaitu:
1. Unconscionability, jika  klausula  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan, atau itikad baik atau kewajaran dan kepatutan.
2. Undueinfluence, jika  terdapat  kedudukan  atau  pengaruh  tidak  seimbang  yang mengakibatkan  cacatnya  kehendak  salah  satu  pihak  dalam  menyepakati  berlakunya tersebut.
Begitu  juga  dengan  Pasal  1254  KUH  Perdata  yang  memberikan  pengaturan  bahwa semua syarat yang bertujuan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, suatu yang  bertentangan  dengan  kesusilaan  yang  baik,  atau  sesuatu  yang  di  larang  undang- undang,  Adalah  batal,  dan  berakibat  bahwa  perjanjian  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan hukum  mengikat.  Dengan  demikian,  dasar-dasar  pembatalan  dengan  berdasarkan  KUH Perdata  yang  dapat  digunakan  untuk  menuntut  pembatalan  terhadap  klausula  baku dihadapan hakim yaitu:
1. Cacatnya  kehendak  lawan  yang  diasumsikan  menerima  tawaran  klausula  baku,  hanya berdasarkan  kepercayaan  atas  kewajaran  tindakan  pengguna  klausula  itu.  Mengenai kesepakatan  atau  bertemunya  penawaran  dengan  penerimaan  ini,  diatur  dalam  Pasal 1320  Angka  1  KUH  Perdata.  Apabila  klausula  benar-benar  keterlaluan  (tidak  wajar), maka  pihak  lawan  dapat  beralasan  bahwa  pada  umumnya  orang  tidak  akan  mau menerima  tawaran  untuk  terkait  klausula  seperti  itu.  Hal  ini  membuat  pihak  tersebut dapat menyatakan bahwa sebenarnya tak pernah ada kesepakatan para pihak, sehingga (klausula dalam) perjanjian itu seharusnya di nyatakan tidak mengikat.
2. Klausula  (sebagian  dari  isi  perjanjian)  yang  sangat  memberatkan  pihak  lawan  atau konsumen  juga  dapat  dianggap  sebagai  suatu  sebab  yang  bertentangan  dengan ketertiban  umum  dan  atau  kesusilaan,  Misalnya,  (mereka  klausul  tersebut  membuat orang  atau  konsumen  secara  umum  menjadi  takut  untuk  bertransaksi).  Dalam  hal  ini Pasal  1320  angka  4  jo.  Pasal  1337  KUH  Perdata  dapat  digunakan  sebagai  dasar pembatalan perjanjian yang membuat klasula baku tersebut. “ Pasal 1337 KUH Perdata Suau sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.
3. Suatu  perjanjian  juga  dapat  dibatalkan,  ketika  dalam  pelaksanaan  isinya,  karena  ada satu  atau  lebih  klausula  yang  sangat  memberatkan  salah  satu  pihaknya,  sehingga menyebabkannya  bertentangan  dengan  prinsip  itikad  baik.  Prinsip  itikad  baik  pada dasarnya, tercapai apabila kedua belah pihak akan bertindak berdasarkan kewajaran dan kepatutan  dalam  melaksanakan  perjanjian  tersebut.  Terkait  hal  ini  gugatan  dapat didasarkan  pada  Pasal  1338  KUH  Perdata  “  Semua  persetujuan  yang  dibuat  sesuai undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alas an-alasan yang ditentukan  oleh  undang-undang  persetujuan  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik”. Namun,  perlu  di  perhatikan  bahwa  bukan  perjanjiannya  yang  dibatalkan,  melainkan
klausula baku yang tidak memenuhi itikad yang baik (salah satu atau para) pihaknya itu menjadi tidak perlu dilaksanakan atau tidak mengikat. 6
Perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan parkir terhadap penggunaan klausula baku  dalam  karcis  parkir  berdasarkan  UU  No.  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  bagi  pengguna  jasa  layanan  parkir  atas pencantuman  klausula  baku  dalam  karcis  parkir  yang  diterapkan  di  Kota  Makassar,  maka dalam hal terjadi kehilangan barang konsumen maka hal ini merupakan tanggung jawab dari pihak pengelola parkir. Dalam hal ini, mengenai pencantuman klausula baku di karcis parkir jika  terjadi  kehilangan  atau  kerusakan  konsumen  dishub  dapat  berpendapat  bahwa  hal tersebut merupakan tanggung jawab pengelola.

## KESIMPULAN
Secara  hukum  perlindungan  konsumen  tentang  penerapan  klausula  baku  dalam  tiket parkir  kendaraan  tidak  memiliki  keabsahan,  di  tambah  pemerintahan  daerah  (PEMDA) Makassar  belum  mengakomudir  peraturan  terkait  dengan  perparkiran  di  Makassar  hal  ini melalui  penelusuran  penulis  serta  wawancara  dengan  bapak  Ir.Assarudin  Mamonto,  MM. (Kabag.Umum).  Hal ini juga di dasari dengan putusan hakim dari contoh kasus di atas yang dimana pertimbangannya Adalah bahwa hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak  Adalah  cacat  Hukum.  Kesepakatan  yang  terjadi  diantara  kedua  belah  pihak,  adalah keterpaksaan dalam hal ini konsumen pengguna jasa parkir tidak memiliki pilihan lain selain parkir di situ dan menerima klausula baku yang di tetapkan oleh penyedia jasa parkir secara sepihak.  Oleh  karena  itu  terjadi  kekosongan  hukum  terkait  mengenai  perparkiran  di  kota Makassar.
Perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan parkir terhadap penggunaan klausula baku dalam karcis parkir berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan parkir atas pencantuman klausula baku dalam karcis parkir yang diterapkan di Kota Makassar, maka dalam hal terjadi kehilangan barang konsumen maka hal ini merupakan tanggung jawab dari pihak pengelola parkir.  maka  sebaiknya  pelaku  usaha  dalam  hal  ini  pengelola  parkir  mematuhi  peraturan perundang-undangan  yang  sudah  berlaku,  terutama  UU  perlindungan  konsumen  yang  jelas melarang penggunaan klausula baku, sehingga posisi antara konsumen dengan pelaku usaha
6 Ahmad  Fikri  Assegaf, Penjelasan  hukm  tentang  klausula  baku (Jakarta;pusat  study  hukum  dan kebijakan Indonesia,2014),h.108-115.
berada  pada  posisi  yang  sejajar.  Dan  apabila  masih  ditemukan  pencantuman  klausula  baku dalam karcis parkir oleh pengelola parkir, sebaiknya Dinas perhubungan memberikan sanksi yang  tegas  berupa  sanksi  administrasi  dan  pencabutan  izin  dari  pengelola  parkir  tersebut. Serta mngenai perlindungan hukum bagi konsumen akibat pencantuman klausula baku dalam karcis parkir yang masih ditemukan di bebrapa pusat perparkiran, seperti pusat perbelanjaan di wilayah Makassar harus di tingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto  Suharismi: Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktek ;  Jakarta:  Rineka  Cipta,
2013.
Assegaf,  Ahmad  Fikri: Penjelasan  hukm  tentang  klausula  baku ;Jakarta;pusat  study  hukum dan kebijakan Indonesia,2014.
Basri, “Perlindungan Hukum Terhadap  Konsumen Parkir,” Perspektif, Volume  XX,  No.  1 Januari,( 2015)
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South  Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  Fuady,  M.  I.  N.,  Prasetya,  M.,  &  Umar,  K.  (2021).  The  effect  of  the  COVID-19 pandemic  on  the  crime  of  theft. International  Journal of Criminology and Sociology , 10 , 305- 312.
Nurlaelah. (2020). Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Siri' Na Pacce di Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pendidikan Karakter. Gowa: Jariah Publishing Media.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the  prank  video  on  the  youtube.  In International  Conference  on  Environmental  and  Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Yahya Taufiq, dlll.”Perlindungan Konsumen Atas Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Jasa Perparkiran di Kota Jambi,” Majalah Hukum Forum Akademika.
Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen; Jakarta:prenadamedua group,2016.