## KAJIAN PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG LPMP PROVINSI ACEH
Fadli a,* , Muttaqin Muttaqin b , Mochammad Afifuddin c a Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah kuala, Banda Aceh
b,c Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh *Corresponding author, email address: : fadli.lpmp.aceh@gmail.com

## A R T I C L E  I N F O                                 A B S T R A C T
© 2018 Magister Teknik Sipil Unsyiah.All rights reserved

## 1. PENDAHULUAN
Saat  gempa  dan  tsunami  26  Desember  2004,  LPMP Provinsi  Aceh  yang  awalnya  terletak  di Jalan Laksamana Malahayati Km. 14,5, ikut terkena dampak kerusakan pada gedung, baik rusak ringan maupun rusak berat. Selanjutnya dilakukan relokasi ke Jalan Banda Aceh – Medan Km. 12,5 Niron, Aceh Besar. Selama rentang waktu 2007 s.d. 2016, telah dilakukan pembangunan gedung-gedung baru, berupa gedung administrasi dan gedung-gedung pendukung pendidikan lainnya.
Pemeliharan  terhadap  bangunan  gedung-gedung  pasca  gempa  dan  tsunami  tahun  2004,  telah dilakukan investigasi secara visual. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga keandalan bangunan gedung agar  bangunan  selalu  layak  fungsi.  Perumusan  permasalahan  penelitian  ini  adalah,  melihat  kondisi eksisting  dari  bangunan-bangunan  yang  ada  di  LPMP  Provinsi  Aceh  Unit  1.  Penelitian  ini  bertujuan untuk melihat kondisi eksisting pada bangunan-bangunan yang ada.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1  Bangunan Gedung Negara
Menurut Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  45/PRT/M/2007,  bangunan  Gedung  Negara adalah  bangunan  gedung  untuk  keperluan  dinas  yang  menjadi/akan  menjadi  kekayaan  milik  negara

## Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan (JARSP)
Journal of Archive in Civil Engineering and Planning
E-ISSN: 2615-1340; P-ISSN: 2620-7567
Journal homepage: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JARSP/index

## ISSN: 2088-9860
Journal homepage: http://jurnal.unsyiah.ac.id/aijst
ISSN: 2088-9860
Journal homepage: http://jurnal.unsyiah.ac.id/aijst
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) of Aceh Province is a technical  service.  Education  and  Culture  Ministry  in  Aceh  is  not technical service which results in an understanding of the importance of building  maintenance  is  insufficient.  The  objective  of  this  study  is  to review the existing condition of the buildings in LPMP Unit 1 of Aceh Province,  the  organizational  structure  and  define  the  scope  of maintenance  on  The  existing  Buildings  of  LPMP  Unit  1  of  Aceh province.  The  result  of  the  analysis  reveals  that  as  for  work  program standard  operational  procedure  that  has  been  owned  by  the  Agency  is still not appropriate.  This is directly related to unavailable of technical guidelines.  Furthermore,  it  is  in  accordance  with  the  opinion  of respondents,  which  70%  answered  The  Unavailable  of  Standard Operational Procedure.  Regarding financing aspect whether funds from the  government  are  high  but  the  allocation  of  funds  for  building maintenance  is  still  insufficient  due  to  depending  on  the  allocation  of funds available from the ministry. It is expected that the LPMP of Aceh Province to pay more attention to the building maintenance and perform routine maintenance.

## Article History:
Recieved 19 March 2018 Recieved in revised form 22 May 2018 Accepted 30 May 2018
Keywords: Organizing, Building,  Standard Operational Procedure, Routine maintenance, LPMP
seperti:  gedung  kantor,  gedung  sekolah,  gedung  rumah  sakit,  gudang,  dan rumah  negara,  dan  diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN , dan/atau perolehan lainnya yang sah. Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  45/PRT/M/2007,  Pemeliharaan  Bangunan adalah usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi atau dalam usaha  meningkatkan  wujud  bangunan,  serta  menjaga  terhadap  pengaruh  yang  merusak.  Pemeliharaan Bangunan  juga  merupakan  upaya  untuk  menghindari  kerusakan  komponen/elemen  bangunan  akibat keusangan/kelusuhan sebelum umurnya berakhir.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 menyebutkan, Pemeliharaan bangunan gedung  adalah  kegiatan  menjaga  keandalan  bangunan  gedung  beserta  prasarana  dan  sarananya  agar bangunan  gedung  selalu  laik  fungsi (preventive  maintenance), dan  perawatan  adalah  kegiatan memperbaiki  dan/atau  mengganti  bagian  bangunan  gedung,  komponen,  bahan  bangunan,  dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap layak fungsi.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008  menyebutkan, pekerjaan pemeliharaan meliputi  jenis  pembersihan,  perapihan,  pemeriksaan,  pengujian,  perbaikan  dan/atau  penggantian  bahan atau  perlengkapan bangunan gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung.
Lingkup pemeliharaan gedung tersebut yaitu :
a. Arsitektural
b. Struktural
c. Mekanikal (tata udara, sanitasi, plambing dan transportasi)
d. Elektrikal (catu daya, tata cahaya, telepon, komunikasi dan alarm)
e. Tata ruang luar
f. Tata grha (house keeping)

## 2.2  Prinsip Dasar Pemeliharaan Bangunan
Mulyandari dan Adisaputra (2010), menyebutkan prinsip dasar pemeliharaan bangunan adalah :
a. Pemeliharaan harus dilakukan secara terencana sesuai dengan spesifikasi bahan yang dipakai serta disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang mungkin mempengaruhi selama masa pakai bangunan
b. Apabila  rencana  pemeliharaan  diabaikan,  akan  memperparah  tingkat  kerusakan  material  atau komponen struktur.
c. Pemilihan  kualitas  material  dan  kualitas  pekerjaan  secara  relatif  menambah  umur  penggunaan sehingga mengurangi intensitas jadwal pemeliharaan.
d. Perancang harus memperhitungkan jika terjadi penurunan kualitas bahan seiring berjalannya waktu hingga prosedur pemeliharaan dapat dilakukan secara mudah dan tepat.
e. Dalam perancangan kita perlu memikirkan secara detail pembuatan komponen bangunan serta jenis bahan  sehingga  memudahkan  proses  pekerjaan  pemeliharaan,  alasannya  adalah  detil  rumit memerlukan pemeliharaan yang sulit sehingga biaya pemeliharaan akan menjadi lebih tinggi pula.
f. Rendahnya kualitas pelaksanaan serta tidak tersedianya as built drawing dan informasi lainnya akan mempersulit proses pemeliharaannya.
g. Perancang  sering  tidak  dilibatkan  secara  langsung  dalam  proses  pemeliharaan  sehingga  pelaku pemeliharaan akan sulit mendapatkan informasi tentang bangunan tersebut.
h. Pemeliharaan merupakan pekerjaan minimal yang harus dilakukan dalam upaya menjaga bangunan agar dapat dipakai sesuai umur rencana.
i. Pemeliharaan harus dilakukan secara rutin dan berkala sesuai dengan umur rencana
j. Pemeliharaan harus dilakukan sepanjang umur bangunan dan dilakukan dalam kondisi ada atau tidak kerusakan pada bangunan tersebut
Permen PU  Nomor  24/PRT/M/2008,  menyebutkan  bahwa  organisasi  pengoperasian  dan pemeliharaan bangunan gedung dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas bangunan yang meliputi luas dan dimensi bangunan, sistem bangunan yang digunakan, teknologi yang diterapkan, serta aspek teknis dan nonteknis lainnya, seperti :
a. Ukuran fisik bangunan
b. Jumlah bangunan
c. Jarak antar bangunan
d. Moda transportasi yang digunakan oleh pekerja dan penyelia
e. Kinerja produksi atau operasional dari tiap lokasi
f. Jenis peralatan dan perlengkapan
g. Jenis dan fungsi bangunan gedung
Organisasi  ini  yang  bertanggung  jawab  atas  kelancaran  operasional  bangunan,  pelaksanaan pengoperasian  dan  perawatan  sesuai dengan  prosedur  yang  sudah  ditetapkan  secara efisien  dan  efektif. Untuk itu dibutuhkan organisasi dengan ketentuan :
a. Seluruh personil mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dan terukur.
b. Seluruh personil merupakan tenaga terampil dan handal, sudah terlatih dan siap pakai.
c. Manajemen menerapkan pemberian imbalan dan sanksi yang adil

## 2.3  Struktur Organisasi Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
Permen  PU  Nomor  24/PRT/M/2008,  menyebutkan  bahwa  Struktur  organisasi  Pemeliharaan  dan Perawatan Bangunan Gedung adalah :
a. Dipimpin oleh seorang manajer bangunan (building manager)
b. Sekurang-kurangnya  memiliki  empat  departemen,  yaitu  Teknik (engineering), tata  grha (house keeping), layanan pelanggan, dan Aministrasi & Keuangan
c. Departemen engineering dan tata grha memiliki penyelia (supervisor)
d. Departemen umum dibantu oleh beberapa staf
e. Setiap penyelia memiliki tim pelaksana

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1  Sumber dan Jenis Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  skunder.  Data  primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan kuisioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur terkait.

## 3.2  Situasi dan Lokasi Objek
Subjek  penelitian  pada  penulisan  ini  adalah  kajian  masalah  pemeliharaan  dan  perawatan  terhadap bangunan  gedung  pemerintah,  yang  menjadi  objek  penelitian  adalah  pengelola  dan  bangunan  gedung pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Aceh Unit 1, yang terletak di Jalan Banda Aceh – Medan  Km.  12,5,  Niron,  Aceh  Besar.  LPMP  Provinsi  Aceh  merupakan  instansi  vertikal  yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah.  LPMP  Provinsi  Aceh  memiliki  tugas melaksanakan  penjaminan  mutu  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  kesetaraan  pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Metode  pengumpulan  data  ialah  teknik  atau  cara-cara  yang  dapat  digunakan  oleh  peneliti  untuk pengumpulan  data. Metode  (cara  atau  teknik)  menunjuk  suatu  kata  yang  abstrak  dan  tidak  diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian
(tes),  dokumentasi  dan  lainnya.  Peneliti  dapat  menggunakan  salah  satu  atau  gabungan  tergantung  dari masalah yang dihadapi.
Pada dasarnya ada dua macam metode pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel secara acak ( Probabilty  Sampling )  dan  tidak  acak  ( non  probability ),  namun  penulis  untuk  penelitian  ini  peneliti mengambil metode sampel secara tidak acak ( Non Probabilty Sampling ). Pengambilan sampel diperoleh dengan Non probability sampling , tidak seluruh unsur, dalam suatu populasi memiliki kesempatan yang sama  untuk  dipilih  dalam  sampel.  Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah quota sampling kerena penentuan sampel dilakukan dengan memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam  jumlah  yang  diinginkan.  Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  responden  yang  berhubungan dengan masalah pemeliharaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Berdasarkan  sumber,  maka  data  penelitian  yang  dibutuhkan  adalah  data  primer  dan  data  skunder, yang akan dilakukan pengumpulan data tersebut dengan cara :
a. Pengumpulan data primer, yaitu data yang akan dikumpulkan sendiri oleh penulis berupa observasi, wawancara dan kuisioner.
Teknik pengumpulan data ini akan dilakukan dengan cara :
1) Observasi terhadap kondisi eksisting bangunan gedung, dengan menggunakan daftar simak sesuai contoh  yang  digunakan  untuk  penilaian  kelayakan  fungsi  bangunan,  berdasarkan  Permen  PU Nomor : 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dalam hal ini penulis  menggunakan  contoh  daftar  simak  dari  Peraturan  Walikota  Yogyakarta  Nomor  5  Tahun 2013  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Bangunan  Gedung.  Daftar  simak  dapat  dilihat  pada  Lampiran  B.4.2.  Berdasarkan  daftar simak  tersebut  akan  dikaitkan  dengan  analisis  biaya  perawatan,  seperti  terlampir  pada  Lampiran B.4.3.  Selanjutnya  akan  dilakukan  observasi  terhadap  struktur  organisasi  LPMP  Provinsi  Aceh, terkait dengan proses pemeliharaan dan perawatan, seperti tercantum pada Lampiran B.4.4, yang akan  mengkaitkan  Permen  PU  Nomor  24/PRT/M/2008  dengan  Permendikbud  Nomor  8/2015. Selanjutnya  dilakukan  observasi  terkati  dengan  standar  kebersihan,  seperti  tercantum  pada Lampiran B.4.7, sesuai dengan Permen PU Nomor : 24/PRT/M/2008.
2) Wawancara dengan pemangku kepentingan pemeliharaan, berdasarkan struktur organisasi yang ada di  LPMP  Provinsi  Aceh,  dalam  hal  ini  adalah  Kepala  Sub  Bagian  Umum.  Daftar  pertanyaan wawancara dapat dilihat pada Lampiran B.4.5. sampai dengan Lampiran B.4.9.
3) Kuisioner  dengan  pertanyaan  tertutup  dan  akan  diberikan  kepada  responden  yang  berhubungan dengan masalah pemeliharaan baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu 5 (lima) orang pejabat struktural, 5 (lima) orang staf yang menjabat atau yang pernah menjabat pada bagian rumah tangga dan perlengkapan. Model Isian Kuesioner dapat dilihat pada Lampiran B.3.1.
b. Pengumpulan data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari literatur terkait, dalam hal ini data- data yang menjadi acuan adalah dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008, tentang  Pedoman  Pemeliharaan  dan  Perawatan  Bangunan  Gedung,  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010, tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung, buku  Pemeliharaan  Bangunan  : Basic  Skill  Facility  Management ,  hasil  penelitian  terdahulu  yang berkaitan dengan masalah pemeliharaan terhadap bangunan gedung, serta berbagai literatur lain yang berkaitan  dengan  pemeliharaan  bangunan  gedung.  Data  sekunder  ini  digunakan  sebagai  teori, pedoman, konsep dan variabel guna mendukung penelitian serta untuk membantu menjawab seluruh permasalahan penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1  Hasil Penelitian
Berdasarkan  permasalahan  dan  metodologi  yang  dikemukakan  pada  bab  sebelumnya,  maka diperoleh  hasil  sesuai  dengan  analisa  yang  telah  dilakukan,  selanjutnya  dilakukan  pembahasan  sesuai
dengan  teori – teori  yang  ada.  Hasil  dan  pembahasan  yang  diuraikan  meliputi  :  kondisi  eksisting  dari bangunan-bangunan  yang  ada  di  LPMP  Provinsi  Aceh  Unit  1,  struktur  organisasi  pemeliharaan  pada LPMP Provinsi Aceh, serta lingkup pemeliharaan dan perawatan terhadap bangunan-bangunan yang ada di LPMP Provinsi Aceh.
Dari hasil survei melalui form daftar simak  kondisi eksisting dari bangunan-bangunan yang ada di LPMP Provinsi Aceh Unit 1 dapat dilihat pada rangkuman tabel yang mencakup hasil keseluruhan daftar simak kelaikan fungsi bangunan gedung yang ada di LPMP provinsi aceh, sebagai berikut :
1. Gedung Utama
Fungsi Bangunan : Gedung Pengelolaan Administrasi Luas Bangunan : 1286 m² Jumlah Lantai : 2 (dua) Lantai Uraian Renovasi :Telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali perbaikan, namun belum menyeluruh. Alamat : Jl. Banda Aceh - Medan, Km. 12,5 Niron - Aceh Besar.

## Tabel 1.
Rekapitulasi Daftar Simak Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Pengelolaan Administrasi.
Daftar Simak Kelaikan Fungsi Bangunan No Penilaian Konstruksi 1 Penutup Atap Kondisi Keseluruhan : Kurang Baik 2 List Plang Kondisi Keseluruhan : Baik 3 Kerangka Atap Kondisi Keseluruhan : Sedang 4 Plafond Kondisi Keseluruhan : Sedang 5 Dinding Luar Kondisi Keseluruhan : Kurang Baik 6 Partisi Kondisi Keseluruhan : Sedang 7 Pintu Dan Jendela Kondisi Keseluruhan : Sedang 8 Tangga Kondisi Keseluruhan : Baik 9 Lantai Kondisi Keseluruhan : Sedang 10 Kolom Dan Balok Kondisi Keseluruhan : Baik 11 Plat Kondisi Keseluruhan : Sedang
Daftar Simak Kelaikan Fungsi Bangunan No Penilaian Konstruksi 12 Pondasi Kondisi Keseluruhan : Baik 13 Unit penghantar Udara (AHU/AC) Kondisi Keseluruhan : Sedang 14 Pompa (Sumur) Kondisi Keseluruhan : Baik 15 Pipa Air Kondisi Keseluruhan : Sedang 16 Pipa Air kotor Kondisi Keseluruhan : Sedang 17 Sistem Instalasi Listrik Kondisi Keseluruhan : Sedang 18 RTH Privat Kondisi Keseluruhan : Baik 19 IPAL/ Septic Tank – SP
Kondisi Keseluruhan : Baik
Untuk  lingkup  pemeliharaan  dan  perawatan  terhadap  bangunan-bangunan  yang  ada  di LPMP  Provinsi  Aceh  Unit  1,  dalam  hal  ini  peneliti  mendapatkan  hasil  dari  kuesioner  dan wawancara.  Kuesioner  dilakukan  terhadap  unsur  pimpinan,  Staf  yang  membidangi  masalah rumah tangga dan Staf Umum, yaitu Kepala LPMP Provinsi Aceh, Kepala Sub. Bagian Umum, Kepala  Seksi  Sistem  Informasi,  Kepala  Seksi  Pemetaan  Mutu  dan  Supervisi,  Kepala  Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan, 4 (empat) orang staf Rumah Tangga/Perlengkapan, dan 1  (satu)  orang  staf  Pengelola  Perencanaan  Anggaran/Pejabat  Pembuat  Komitmen.  Selanjutnya juga  dilakukan  wawancara  terhadap  Kepala  Sub.  Bagian  Umum,  sebagai  penanggung  jawab masalah kerumah tanggaan .

## 4.2 Pembahasan
Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran kondisi eksisting bangunan yang ada di LPMP Provinsi Aceh serta manajemen pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, berdasarkandaftar simak dan kuesioner.
1. Gedung Utama (Pengelola Administrasi)
Gedung  Utama  (Pengelola  Administrasi), merupakan  gedung  2  (dua)  lantai  dengan  luas bangunan 1.286 m2, yang difungsikan untuk kegiatan administrasi perkantoran.  Gedung utama ini, mulai dibangun tahun 2007 (Tahap I) dan 2008 (Tahap 2). Kondisi list plang dalam keadaan baik, meskipun terdapat cat yang mengelupas dan lengkung. Selebihnya kondisi keseluruhan adalah baik. Dinding batu bata/partisi bagian luar maupun bagian dalam, terdapat retak rambut yang diakibatkan muai susut lapisan plesteran atau acian. Terjadi pengapuran, akibat reaksi kimia antara lapisan cayt dengan udara lembab atau air. Selanjtunay terdapat permukaan dinding yang lembab/basah akibaat
adanya resapan air dari luar, permukaan dinding yang ditumbuhi lumut/jamur, akibat ermukaan air yang selalu mengandung air, dan permukaan dinding yang ditumbuhi tanaman yang terbawa angin.
Keadaan  yang  dijumpai  pada  langit-langit  plafond  yaitu,  kotor/berbercak,  yang  disebabkan adanya ebocoran atap, dan prosedur pembersihan langit-langit yang keliru. Kondisi lantai pada lantai satu  dan  selasar  telah  mengalami  penurunan,  menyebabkan  pada  permuakaan  lantai  bangunan terjadinya keretakan, remuk, rusak serta pecah dan patah. Pada bagian pelat beton bangunan gedung, terjadi kebcoran yang diakibatkan oleh campuran beton yang tidak kedap air, juga proses pengerjaan yang  kurang  baik.  Untuk  sistem  penerangan,  perlu  dilakukan  pemeliharaan,  dimana  lampu-lampu dan ballast memerlukan pemeliharaan, perawatan dan pergantian suku cadang.
Pada  komponen  pekerjaan  non  standar,  pada  bagian  elektrikal  sebesar  30%  harus  dilakukan pembenahan,  dikarenakan  pengkabelan  yang  dibuat  tidak  rapi  sehingga  sangat  mengganggu keindahan gedung. Penangkal petir khusus dibutuhkan dikarenakan posisi gedung yang terletak pada bagian  terbuka  (100%).  Interior  dibutuhkan  perawatan  lebih  lanjut,  yaitu  sebesar  20%  yang diperuntukkan bagi perbaikan furniture yang telah rusak. Untuk mengantisipasi pencegahan terhadap bahaya  rayap,  maka  dibutuhkan  100%  biaya  pencegahan  biaya  rayap.  Selanjutnya  yang  harus menjadi perhatian dari sisi kebersihan, dikarenakan kondisi gedung hanya digunakan pada saat-saat tertentu menyebabkan hanya dibersihkan pada saat digunakan saja, sedangkan saat tidak digunakan kondisi  gedung  terkesan  tidak  terurus  dan  berdebu.  Hal  ini  terkait  dengan  tanggung  jawab  dari pengelola gedung. Secara keseluruhan, kebutuhan biaya perawatan komponen pekerjaan non standar adalah Rp. 1.814.340.209,-. (seperti tercantum pada Lampiran B, Tabel B 4.3.1)
Jumlah  personil  adalah  9  (sembilan)  orang  dan  mereka  belum  memiliki  keterampilan  dalam bidangnya,  menyebabkan  pelayanan  kebersihan  yang  dilakukan  masih  sangat  kurang.  Seperti  terlihat bahwa :
- Diffuser/grill sebagian berdebu dan banyak sarang laba-laba;
- Plafond yang sebagian berdebu dan bersarang laba-laba;
- Kaca yang sebagian tidak bening, bernoda, berdebu, dan frame kaca tidak bersih
- Saklar/stop kontak yang berdebu dan bernoda;
- Furniture yang sebagian berdebu dan bernoda;
- Lantai yang bernoda, buram, nat lantai tidak bersih;
- Toilet yang memiliki keset kaki yang berdebu, basah dan bau
- Tangga  dengan  railing  yang  berdebu,  bernoda,  bordes  yang  berdebu,  dan  pegangan  besi  yang berdebu.
-
5 KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1   Kesimpulan
Dari hasil analisis penelitian, kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut :
1. Dari hasil pengamatan langsung dengan menggunakan daftar simak, terhadap seluruh gedung LPMP Provinsi  Aceh  Unit  1,  ada  beberapa  hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  oleh  pihak  terkait,  seperti penutup atap, talang, dinding luar dan dalam, lantai, pintu dan jendela, dan kebersihan.
2. Terkait dengan Struktur Organisasi, dapat direkomendasikan sebagai berikut : Agar proses pemeliharaan  dan  perawatan  berjalan  dengan  baik,  perlu  dilakukan  penambahan  personil untuk  Tenaga  Teknisi  Sarana  dan  Prasarana  Kantor,  Pengelola  Wisma,  Pramuwisma  dan tenaga cleaning service, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah bangunan yang ada.

## 5.2  Saran
Dari hasil analisis penelitian, diberikan saran yang berhubungan adalah sebagai berikut :
1. Diharapkan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Prosedur  Operasional  Standar  (POS)  pemeliharaan  gedung  agar  lebih  terkoordinir,  dikarenakan berkaitan langsung dengan petunjuk pelaksanaan teknis pemeliharaan.
2. Memanfaatkan  staf  dan  tenaga  kebersihan  yang  ada  secara  maksimal  untuk  menangani  masalah pemeliharaan  dan  perawatan,  serta  melakukan  penambahan  pegawai/tenaga  kebersihan  untuk mengontrol pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung yang ada, atau menggunakan jasa pihak ke tiga.

## 6.  DAFTAR PUSTAKA
Kementerian Pekerjaan Umum. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan. Jakarta.
Kementerian Pekerjaan Umum. 2010. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan . Jakarta.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Aceh. Prosedur Operasional Standar (POS). Banda Aceh.
Mardalena. 2010. Evaluasi Pengaruh Faktor-Faktor Manajemen Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Pada Kantor Pemerintah Kota Banda Aceh. Program Magister Teknik Sipil. Program Pascasarjana Univeritas Syiah Kuala.