## APLIKASI KONSEP AKAD MURÂBAHAH PADA BPRS METRO MADANI CABANG KALIREJO LAMPUNG TENGAH
Siti Zulaikha dan  Handayani
STAIN Jurai Siwo Metro sitizulaikhayusuf@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  lebih  dalam  mengenai aplikasi konsep akad murâbahah pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah. Tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data,  wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan responden sebagi informan dipilih melalui penelusuran orang-orang yang berkompeten dan dapat  mewakili  serta  representatif  dalam  penggalian  informasi yang  dibutuhkan.  Dalam  hal  ini,  kegiatan  interview  dilakukan dengan pimpinan BPRS Metro Madani cabang Kalirejo Lampung Tengah, Admind Pembiayaan (bagian legal dan perikatan) pada pembiayaanmurâbahah, AO (Account Officer). Semua data-data tersebut  dianalisis  secara  induktif.  Berdasarkan  hasil  penelitian, aplikasi  konsep  akad  murâbahah  pada  BPRS  Metro  Madani Cabang  Kalirejo  Lampung  Tengah  yaitu:  Nasabah  mengajukan permohonan  pembiayaan,  AO  (Account  Officer)  melakukan analisis  pembiayaan,  setelah  pembiayaan  disetujui  maka  pihak bank segera menginformasikan kepada nasabah untuk melakukan akad,  apabila  bank  memiliki  barang  murâbahah  maka  langsung dilakukan  akad  murâbahah.  Namun,  jika  BPRS  Metro  Madani belum memiliki barang murâbahah, maka digunakan akad wakâlah
30 Siti Zulaikha dan Handayani
(walaupun pada dasarnya akad murâbahah juga dilaksanakan pada saat itu juga namun dengan format tanggal yang berbeda), Setelah penandatanganan  akad  selesai,  selanjutnya  dilakukan  pencairan dana  ke  rekening  nasabah,  kemudian    nasabah  mendebit  uang tersebut untuk membeli barang murabahah untuk dan atas nama bank. Tahap selanjutnya, yaitu penyerahan barang, yaitu apabila menggunakan  akad  wakâlah  barang  berpindah  dari  developer langsung  ke  nasabah.  Namun,  jika  langsung  menggunakan akad  murâbahah  barang  berpindah  dari  developer  ke  bank,  dan dari  bank  ke  nasabah. Dan  tahap  terakhir  yaitu,  nasabah  mulai melakukan  pembayaran  atau  pengembalian  dana   berupa  harga pokok ditambah dengan keuntungan bank yang sudah disepakati pada saat awal akad.
Kata Kunci: Akad dan murabahah

## Abstract
This research aims to find out more about the concept application of   Murabahah   at   BPRS   Metro   Madani   Branch   Kalirejo Central  Lampung  .  This  is  a  qualitative  descriptive  study using data collection techniques , interviews , observations and documentations . Determination of the respondents as informants were selected through a search of people who are competent and able  to  represent  and  representative  in  extracting  the  required information . In this case , the activities of interviews were done not only with the leaders of BPRS Metro Madani branch Kalirejo Central Lampung but also Admind Financing ( legal section and engagement ) on murâbahah financing and AO ( Accounts Officer ) . All these data are analyzed inductively. Based on the result of the research , there are some concepts application of Murabahah at  BPRS  Metro  Madani  Branch  Kalirejo  Central  Lampung  , they are: Customer apply for financing , AO ( Accounts Officer ) analyzes the financing. After funding is approved, the bank will immediately inform the client to perform the contract or akad , if the bank has the goods of murabaha, the contract is immediately done.  However  ,  if  BPRS  Metro  Madani  do  not  have  goods
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
of  Murabaha  yet  ,  wakalah  here  is  used  (  although  basically Murabahah  is  also  carried  out  at  that  time  but  with  different date formats ) , after the signing of the contract completed , there will  be  disbursement  of  funds  to  the  customer‟s  account,  then the customer debets the money to purchase murabahah goods for and on behalf of the bank . The next step is delivery of goods. If wakalah  contract is used, the goods move from the developer to the customer. Otherwise, if murabahah contract is directly used, the goods will move from developer to the bank, and from    the bank  to  the  customer  .  The  last  step  is  the  customers  begin  to make payments or refunds in the form of the cost plus an agreed bank profit at the beginning of the contract .
Keywords : Contract and murabahah

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  menjadi pionir dalam mengembangkan Perbankan Syariah di kawasan Asia Tenggara. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan Perbankan Syariah  di  Indonesia  tergolong  cepat  dan  pesat.  Aset  Perbankan Syariah di Indonesia yang berjumlah Rp. 1,79 triliun pada tahun 2000  berkembang  menjadi  Rp.  63,4  triliun  pada  akhir  tahun 2009. 1 Dan  per  Oktober  2013  berdasarkan  data  Bank  Indonesia (BI) tercatat aset Perbankan Syariah meningkat menjadi Rp. 235,1 triliun sehingga diketahui pertumbuhanya meningkat sekitar 131 kali lipat dalam kurun waktu 22 tahun sejak (tahun 1992). Dengan kondisi tersebut, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pada tahun 2014 aset Perbankan Syariah akan naik 19 hingga 29 %. 2
Meskipun  demikian,  masih  ada  sebagian  masyarakat Indonesia yang berasumsi bahwa bank Syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk manarik simpati masyarakat muslim dibidang  perbankan.  Mereka  berpendapat  bahwa  bank  Syariah merupakan  bank  konvensional  dengan  istilah-istilah  perbankan yang menggunakan istilah-istilah Islam.
1 Muhammad, Manajemen Bank syariah, ( Yogyakarta: UPP STIM YKPN,
2011), h. 52
2 www. Kemenkeu.go.id, diakses pada (28-02-2014)
32 Siti Zulaikha dan Handayani
Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu penyaluran dana pada bank Syariah, yaitu melalui produk pembiayaan murâbahah . Murâbahah adalah  akad  yang  dipergunakan  dalam  perjanjian jual-beli  barang  dengan  menyatakan  harga  pokok  barang  dan keuntungan ( margin ) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 3
Dalam operasionalnya BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah menyediakan berbagai  produk pembiayaan iB sebagai berikut:
(1) Pembiayaan   dengan   prinsip   jual-beli   ( murâbahah dan
Istishna ),
(2) Pembiayaan    dengan    prinsip    bagi    hasil    ( mudhârabah, mudhârabah muqayyadah , dan musyarakah ,
(3)  Sewa menyewa (Pembiayaan ijarah , dan pembiayaan ijarah multijasa . 4
Prinsip jual-beli murâbahah merupakan produk yang paling diminati  oleh  nasabah  BPRS  Metro  Madani  Cabang  Kalirejo Lampung Tengah. 5 Hal tersebut dilihat berdasarkan data nasabah pembiayaan pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah. Sebagai berikut:
Bulan NO   Produk Pembiayaan Jan Feb Mar Apr 1 Murâbahah 14 11 9 13 2 Isthisna 0 1 0 0 3 Mudhârabah 0 0 0 0 4 Mudhârabah Muqayyadah 0 0 0 0 5 Musyarakah 0 0 0 0 Tabel 1
Data Nasabah Pembiayaan BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah Tahun 2014 6
3 Muhamad, Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 65 4 Dokumentasi, Brosur BPRS Metro Madani , Tahun 2014
5 Wahyu Agung Saputro, Kepala Cabang BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah, Wawancara , Rabu, 12 Maret 2014
6 Herwinda, Admind Pembiayaan BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah, Wawancara , Rabu, 23 Maret 2014
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
Aplikasi  konsep  akad  pada  pembiayaan murâbahah tersebut,  dilakukan  dengan  dua  model.  Model  pertama: dilakukan  dengan  menggunakan  akad murâbahah yang  disertai dengan  akad wakâlah kepada  nasabah  untuk  membeli  barang atas  nama  bank.  Model  kedua:  langsung  dilakukan  dengan akad murâbahah . 7 Akad murâbahah dengan  menggunakan  akad wakâlah lebih   sering    digunakan   oleh   BPRS   Metro   Madani Cabang  Kalirejo  Lampung  Tengah.  Karena,  tidak  adanya persediaan terhadap barang yang diinginkan oleh calon nasabah murâbahah . 8 Maka,  dengan  digunakannya  akad wakâlah tersebut, BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah baru bisa melaksanakan  akad murâbahah setelah  barang murâbahah selesai dibeli  dan  bank  mendapatkan  kepemilikan  serta  penguasaan atas barang murâbahah . Namun, dalam aplikasi konsep akadnya BPRS  Metro  Madani    Cabang  Kalirejo  Lampung    Tengah melakukan akad wakâlah dan akad murâbahah pada  waktu yang sama. 9 Berdasarkan data tersebut, makalah dengan judul aplikasi konsep akad murâbahah pada BPRS Metro Madani Cabang kalirejo Lampung  Tengah  menjadi  penting  bagi  peneliti  untuk  diteliti, guna  mengetahui  lebih  dalam  mengenai  aplikasi  konsep  akad murâbahah pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah.
Penelitian lapangan ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian  ini  berupaya  menguraikan  atau  memaparkan  situasi suatu  kejadian  yang  diteliti  berdasarkan  data  hasil  survey  dan membandingkannya dengan teori yang ada.
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  dua  sumber data  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  yang  hendak diungkapkan,  yaitu  sumber  data  primer  dan  data  sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud ialah:
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memperoleh  sumber data  primer  dari  pihak  pengelola  BPRS  Metro  Madani  Cabang Kalirejo Lampung Tengah yaitu, pimpinan BPRS Metro Madani cabang Kalirejo Lampung Tengah, Admind Pembiayaan (bagian
7 Ibid.; 8 Ibid.;
9 Herwinda, Admind Pembiayaan BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah, Wawancara, Rabu, 12 Maret 2014
34 Siti Zulaikha dan Handayani
legal  dan  perikatan)  pada  pembiayaan murâbahah ,  AO (Account Officer) .
Selain  data  primer,  peneliti  juga  menggunakan  data sekunder  dan  merujuk  pada  literatur  yang  berkaitan  dengan masalah  aplikasi  konsep  akad murâbahah. Informasi  peneliti peroleh  dari  berbagai  sumber  kepustakaan,  dokumen-dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
Untuk  memudahkan  dalam  mengetahui  kondisi  yang diinginkan,  maka  peneliti  menggunakan  metode  wawancara. Penentuan  responden  sebagi  informan  dipilih  melalui penelusuran orang-orang yang berkompeten dan dapat mewakili serta representatif dalam penggalian informasi yang dibutuhkan. Dalam  penelitian  ini,  kegiatan interview dilakukan  dengan pimpinan  BPRS  Metro  Madani  Cabang  Kalirejo  Lampung Tengah,  admind  pembiayaan  (bagian  perikatan  dan  legal),  dan AO (Accoun  Officer) .  Dengan  menggunakan  wawancara  bebas terpimpin.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  juga  mengamati  tentang bagaimana aplikasi  konsep akad murâbahah yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah.

## Pembahasan

## A.   Pengertian Akad
Secara bahasa akad mempunyai beberapa arti diantaranya yaitu mengikat, yang artinya mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian  keduanya  menjadi  sebagai  sepotong  benda. 10 Artinya, akad  mengimplikasikan  kewajiban  yang  muncul  dari  perjanjian bersama, karena ada pengikatan terhadap niat dan juga pernyataan dari kedua belah pihak.
Menurut   terminologi   Ulama   Fiqih,   pengertian   akad adalah ”perikatan yang ditetapkan dengan ijâb-qabûl berdasarkan ketentuan  syara  yang  berdampak  pada  objeknya”. 11 Dengan demikian, ijâb-qabûl adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk
10 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 44 11 Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44
menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara.
Dasar Hukum Akad
”Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”... (QS Al-Maidah:1). 12
Akad  (perjanjian)  yang  dimaksud  dari  ayat  tersebut  di atas,  yaitu  di  mana  Allah  menyuruh  agar  hamba-hambaNya memenuhi janji prasetia terhadap Allah dan perjanjian-perjanjian yang mereka buat kepada sesamanya. 13 Agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atas dasar kezhaliman.

## B.   Syarat dan Rukun Akad
Ulama fiqih menetapkan bahwa, akad yang telah memenuhi rukun  dan  syaratnya  mempunyai  kekuatan  mengikat  terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. 14

## 1.  Syarat Akad
Akad  mempunyai  syarat  yang  ditentukan  oleh  Syariah yang wajib disempurnakan, yaitu sebagai berikut: 15
a.   Pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum (mukallaf).
b.  Objek  akad  tidak  bertentangan  dengan  Syariah  serta berbentuk  harta  dan  dapat  dinilai  dengan  harta,  serta dimiliki.
c.    Shighât (ada  lafal ijâb dan qabûl ).  Lafal ijâb yaitu  suatu pernyataan  atau  penawaran  yang  dibuat  terlebih  dahulu
12 Departemen  Agama  RI, Al-Qur`an  dan  Terjemahanya, alih  bahasa: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI (Semarang: PT Karya Toha Putra, tt) , h. 156 13 Ibid., h. 155 14 Muamalat  Institute  , Perbankan  Syariah  Dalam  Perspektif  Praktisi ,(ttp: tnp, tt), h. 30
15 Muhammad Nizarul Alim, Muhasabah Keuangan Syariah, (Solo: Aqwam, 2011),h. 22-23
36 Siti Zulaikha dan Handayani
untuk  menciptakan  kewajiban,  sedangkan qabûl adalah pernyataan penerimaan atas penawaran yang diberikan.

## 2.  Rukun Akad
Rukun adalah tiang, sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perbuatan. 16 Rukun- rukun akad adalah sebagai berikut: 17
1.    Dua pihak atau lebih yang melakukan akad, pihak ini ialah seseorang yang secara langsung terlibat dalam akad. Pihak tersebut  dipersyaratkan  harus  memiliki  kelayakan  untuk melakukan  akad  sehingga  perjanjian  atau  akad  tersebut dianggap  sah.  Kelayakan  terwujud  dengan  beberapa  hal berikut:
a.  Mampu membedakan yang baik dan yang buruk, pihak tersebut  berakal  lagi  baligh  dan  tidak  dalam  keadaan tercekal.
b.  Bebas  memilih.  Tidak  sah  akad  yang  dilakukan  orang di bawah paksaan.
c.  Akad dianggap berlaku bila tidak memiliki pengandaian yang disebut khiyâr (hak pilih).
2.      Objek  akad  (transaksi),  yaitu  barang  yang  dijual  dalam akad  jual-beli.  Dalam  hal  tersebut  juga  ada  beberapa persyaratan  sehingga  akad  tersebut  dianggap  sah,  yakni sebagai berikut:
3.   Barang  tersebut  harus  suci.  Oleh  sebab  itu  akad  tidak bisa  diberlakukan  pada  benda  najis  secara dzati, seperti bangkai.
4.      Barang  tersebut  harus  bisa  digunakan  dengan  cara  yang disyariatkan.
5.    Komoditas harus bisa diserah terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada.
6.    Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan.
7.    Harus  diketahui  wujudnya  oleh  orang  yang  melakukan
16 Ibid., h . 35
17 Shalah ash-Shawi. Abdullah al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.27
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
akad  jual-beli  bila  merupakan  barang-barang  yang  dijual langsung.  Dan  harus  mengetahui  ukuran,  jenis  serta kriterianya  apabila  barang-barang  itu  berada  dalam kepemilikan namun tidak berada dilokasi transaksi.
8.    Lafazh (shighât) akad, adalah ungkapan yang dilontarkan oleh  orang  yang  melakukan  akad  untuk  menunjukkan keinginannya   serta   mengandung   serah   terima   ( ijâb- qabûl ).
Dengan  terpenuhinya  syarat  dan  rukun  tersebut  di  atas, dalam setiap transaksi perbankan Syariah, maka kegiatan tersebut dinyatakan  sah  karena  perikatan  telah  dilakukan  sesuai  dengan Syariah.

## C.   Pengertian Murâbahah dan Dasar Hukum Murâbahah

## 1.  Pengertian Murâbahah
Salah  satu  kegiatan  muamalah  yang  paling  populer digunakan  oleh  perbankan  Syariah  adalah,  dengan  jual-beli Murâbahah.  Murâbahah adalah  akad  yang  dipergunakan  dalam perjanjian  jual-beli  barang  dengan  menyertakan  harga  pokok barang  dan  keuntungan (margin) yang  disepakati  oleh  penjual dan  pembeli. 18 Karena  dalam  definisinya  disebut  adanya keuntungan  yang  disepakati,  maka  karakteristik murâbahah adalah  si  penjual  harus  memberi  tahu  pembeli  tentang  harga pembelian  barang  dan  menyatakan  jumlah  keuntungan  yang ditambahkan pada biaya tersebut. 19 Kemudian bank membiayai sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang  yang  telah disepakati  kualifikasinya,  dimana  bank  membeli  barang  yang diperlukan  oleh  nasabah  atas  nama  bank  sendiri  kemudian menjual  barang  tersebut  kapada  nasabah  sebesar  harga  jual yaitu  harga  pokok  barang  ditambah  keuntungan.  Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank dapat mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  tersebut
18 Muhamad, Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah , (Yogyakarta:
UII Press, 2011), h. 65
19 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 103
38 Siti Zulaikha dan Handayani
dari pihak ketiga untuk dan atas nama bank. Untuk kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah.

## 2.  Dasar Hukum Murâbahah
Dalam  Islam,  perdagangan  dan  perniagaan  selalu  dihubungkan dengan  nilai-nilai  moral,  sehingga  transaksi  bisnis  yang  bertentangan dengan  kebijakan  tidaklah  bersifat  Islami.  Meskipun Al-Quran  tidak pernah  secara  langsung  membicarakan murâbahah meski  di  sana ada sejumlah acuan tentang jual-beli, laba-rugi, dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada Hadis yang memiliki rujukan langsung  kepada murâbahah ,  maka  para fuqaha membenarkan murâbahah dengan dasar yang lain. 20 Yaitu sebagai berikut: a.   Al-Quran Surah Al-Baqarah [2]:275
“… Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba…” 21
Maksud dari ayat tersebut di atas, bahwa Allah telah menghalalkan keuntungan melalui perniagaan, yakni jual- beli dan mengharamkan riba atas bunga yang diambil oleh pemilik  hutang,  karena orang  yang  berhutang  menunda tempo dan menangguhkan pembayaran hutangnya. Allah berfirman  bahwa  kedua  jenis  keuntungan  itu  tidaklah sama,  yakni  penambahan  harta  pada  satu  sisi  berasal dari  jual-beli  dalam  jangka  tertentu  dan  pada  sisi  lain keuntungan  melalui  penundaan  pembayaran  yang  telah jatuh tempo. 22 b.   Al-Quran Surah AN-Nisa [4]:29
20 Ibid.; 21 Departemen Agama RI, op.cit, h . 122
22 Shalih  Fauzan  Al-Fauzan, Perbedaan  Antara  Jual-Beli  dan  Riba  Dalam Syariat Islam , (Solo: At-Tibyan, 2002), h. 55
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
“Hai  orang  yang  beriman!  Janganlah  kalian  saling  memakan (mengambil)  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  sukarela diantaramu…” (QS AN-Nisa:29). 23
Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain  dengan  cara batil, 24 baik  karena ada  unsur riba atau yang  lainnya  yang  tidak  diperbolehkan  dalam  Syariah. Dan segala transaksi yang didasari faktor saling meridhai adalah  boleh,  kecuali  jika  terdapat  ajaran  Syariat  yang mengharamkannya.
c.   Hadis Nabi riwayat al-Bazzar:
25
“Dari  Rifa‟ah  Ibnu  Rafi‟  bahwa  Nabi  Shallallaahu  „alaihi  wa Sallam  pernah  ditanya:  Pekerjaan  apakah  yang  paling  baik?. Beliau  bersabda:  “Pekerjaan  seseorang  dengan  tangannya  dan setiap  jual-beli  yang  bersih.”  Riwayat  al-Bazzar.  Hadis  shahih menurut Hakim.” 26
Maksud  dari  hadis  tersebut  di  atas,yaitu  tentang metode yang dianjurkan dalam melakukan jual-beli juga
23 Departemen Agama RI, op.cit, h . 122
24 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 27
25 Hadis Riwayat al-Bazzar, hadis shahih menurut Hakim. Sumber kitap
Bulughul Marâm Min Adillatil Ahkâm , Hadis No.800
26 Alhafish Ibn Hajar Al‟ Asqalani, Bulughul Marâm Min Adillatil Ahkâm, alih  bahasa:  A.  Hassan, Terjemah  Bulughul  Marâm, Cet.  XXVIII  (Bandung:  CV Penerbit Diponegoro, 2011), h. 341
40 Siti Zulaikha dan Handayani
dikaitkan  dengan  akhlak  atau  etika,  sehingga  dalam meraih keuntungan bukanlah atas dasar kezhaliman atau merugikan pihak lain. 27
d.   Fatwa DSN-MUI Merujuk  Fatwa  DSN  Nomor  04/DSN-MUI/ IV/2000   tanggal   01   April   2000   tentang murâbahah bahwa:
“Mayoritas  ulama  tentang  kebolehan  jual-beli dengan  cara murâbahah (Ibnu  Rusyd, Bidâyah  al-Mujtahid , juz  2,  hal.161; lihat  pula  al-Kasani, Bada‟i  as-sana‟i , juz  5 Hal. 220-222)”. 28
Fatwa  DSN  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal  01  April  2000  Memberikan  ketentuan  tentang murâbahah yaitu sebagai berikut: 29
Ketentuan umum murâbahah dalam Bank syariah:
a)  Bank  dan  nasabah  harus  melakukan  akad murâbahah yang bebas riba .
b)  Barang  yang  diperjual-belikan  tidak  diharamkan oleh Syariah Islam.
c)  Bank  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga pembelian  barang  yang  telah  disepakati kualifikasinya.
d)   Bank  membeli  barang  yang  diperlukan  nasabah atas nama bank sendiri,   dan pembelian ini harus sah dan bebas riba .
e)  Bank   harus   menyampaikan   semua   hal   yang berkaitan  dengan  pembelian,  misalnya  jika pembelian dilakukan secara utang.
f)  Bank  kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada nasabah    (pemesan)    dengan    harga    jual    senilai harga  beli  plus  keuntungannya.  Dalam  kaitan ini  Bank  harus  memberitahu  secara  jujur  harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang
27 Muamalat Institute, op.cit , h. 33
28 Tim penulis DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional , Edisi ke Empat 29 Ibid.;
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
diperlukan.
g)  Nasabah  membayar  harga  barang  yang  telah disepakati  tersebut  pada  jangka  waktu  tertentu yang telah disepakati.
h)   Untuk   mencegah   terjadinya   penyalahgunaan atau   kerusakan   akad   tersebut,   pihak   bank dapat  mengadakan  perjanjian  khusus  dengan nasabah.
i) Jika  bank  hendak  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk membeli  barang  dari  pihak  ketiga,  akad  jual-beli murâbahah harus  dilakukan  setelah  barang,  secara prinsip,  menjadi milik bank.
Ketentuan murâbahah kepada nasabah:
a.  Nasabah  mengajukan  permohonan  dan  janji  pembelian
suatu barang atau aset kepada bank.
b.  Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli  terlebih  dahulu  aset  yang  dipesannya secara sah dengan pedagang.
c.  Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)- nya sesuai dengan janji yang,
d.  Telah  disepakatinya,  karena  secara  hukum  janji tersebut  mengikat;  kemudian  kedua  belah  pihak harus membuat kontrak jual beli.
e.  Dalam   jual   beli   ini   bank   dibolehkan   meminta nasabah  untuk  membayar  uang  muka  saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
f.  Jika  nasabah  kemudian  menolak  membeli  barang tersebut,  biaya  riil  bank  harus  dibayar  dari  uang muka tersebut.
g.  Jika  nilai  uang  muka  kurang  dari  kerugian  yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
h.  Jika  uang  muka  memakai  kontrak  „ urbun sebagai alternatif dari uang muka
i.  Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
42 Siti Zulaikha dan Handayani
j.  Jika  nasabah  batal  membeli,  uang  muka  menjadi milik  bank  maksimal  sebesar  kerugian  yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan  jika  uang  muka  tidak  mencukupi,  nasabah wajib melunasi kekurangannya.

## C.   Syarat dan Rukun Murâbahah
1.  Syarat Murâbahah
a.  Penjual   harus   memberitahu   biaya   modal   kepada nasabah.
b.  Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
c.  Kontrak harus bebas dari riba.
d.  Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
e.  Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. 30

## 2.  Rukun Murâbahah
a.  Pelaku  akad,  yaitu bâi‟ (penjual)  adalah  pihak  yang memiliki  barang  untuk  dijual,  dan musytar (pembeli) adalah  pihak  yang  memerlukan  dan  akan  membeli barang.
b.  Objek akad, yaitu mabi (barang dagangan) dan tsaman
(harga).
c .  Shighât, ( ijâb dan qabûl) . Yaitu, ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya, serta mengandung serah terima. 31
Rukun  merupakan  suatu  bagian  yang tidak  terpisahkan dari  suatu  perbuatan  yang  menentukan  sah  atau  tidaknya perbuatan  tersebut. 32 Maka  kedua  komponen  tersebut
30 Nur  Rianto  Al  Arif, Lembaga  Keuangan  Syariah  Suatu  Kajian  Teoritis Praktis, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2012), h. 151
31 Ibid.; 32 Gemala  Dewi, Pengertian,  Unsur-Unsur,  Rukun  &  Syarat  Akad  Bahan
Ajar Kuliah Hukum Perikatan Islam FHUI , (ttp: tnp, 2011, h. 1
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
Skema Murâbahah Dengan Pesanan 34
merupakan  hal  yang  penting  dalam  pelaksanaan  sebuah  akad ( murâbahah )  untuk  menentukan  sah  atau  tidaknya  akad  yang telah dilakukan.

## D.  Jenis-Jenis Murâbahah
Berdasarkan jenisnya murâbahah terbagi menjadi dua yaitu:
1 .  Murâbahah dengan   pesanan   ( murâbahah  to  the   purchase order).
Dalam murâbahah jenis  ini,  penjual  melakukan  pembelian barang  setelah  ada  pemesan  dari  pembeli. Murâbahah dengan pesanan  dapat  bersifat  mengikat  atau  tidak  mengikat  pembeli untuk  membeli  barang  yang  dipesannya.  Jika  bersifat  mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. 33

## Gambar 2: Mudharabah dengan pesanan

## 2.  Murâbahah Tanpa Pesanan
Murbahah jenis  ini  bersifat  tidak  mengikat  karena  barang sudah dimiliki oleh penjual.
33 Sri Nurhayati. Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia , (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 163 34 Ibid.;

## Gambar 3: Murâbahah Tanpa Pesanan
35

## E.   Akad Murâbahah
Akad murâbahah adalah  perjanjian  jual-beli  barang  pada harga   asal   dengan   tambahan   keuntungan   yang   disepakati. Dalam murâbahah ,  penjual  harus  memberi  tahu  harga  produk yang  ia  beli  dan  menentukan  suatu  tingkat  keuntungan  sebagai tambahannya. 36
Berdasarkan  kutipan  di  atas,  dapat  dipahami  akad murâbahah merupakan perjanjian atas transaksi penjualan barang dengan  menyatakan  harga  perolehan  dan  keuntungan (margin) yang  disepakati  oleh  penjual  dan  pembeli.  Yang  pembayaran atas  akad  jual-beli  tersebut  dapat  dilakukan  secara  tunai  atau tangguh.
Aplikasi  konsep  akad  pada  pembiayaan murâbahah pada  BPRS  Metro  Madani  Cabang  Kalirejo  Lampung  Tengah dilakukan dengan dua model . model pertama: dilakukan dengan menggunakan akad murâbahah yang disertai dengan akad wakâlah kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  atas  nama  bank.  Model kedua: langsung dilakukan dengan akad murâbahah . 37
Dalam  konteks  tersebut  di  atas,  peneliti  akan mengilustrasikan  aplikasi  konsep  akad murâbahah dalam  objek
35 Ibid.; 36 Gemala    Dewi,    Aspek-Aspek    Hukum    Dalam    Perbankan    dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 229
37 Wahyu Agung Saputro,op.cit.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
murâbahah yang  berbeda,  karena  pelaksanaan  model  akad  pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah ditentukan berdasarkan  objeknya.  Berikut  ilustrasi  dari  dua  model  aplika konsep  akad murâbahah yang  dipraktikkan  oleh  BPRS  Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung tengah:

## Gambar 4 38

## Aplikasi Pembiayaan Murâbahah Dengan Akad Wakâlah
Keterangan sebagai berikut:
1.    Calon   nasabah   mengajukan   permohonan   pembiayaan untuk pembelian ATK dan kertas sebesar Rp. 50.000.000,- kepada  BPRS  Metro  Madani  Cabang  Kalirejo  Lampung Tengah  dengan  membawa  semua  berkas-berkas  yang dibutuhkan.
2.    BPRS Metro Madani menyetujui permohonan pembiayaan untuk pembelian ATK dan Kertas seharga Rp. 50.000.000, kemudian  dilakukan  akad wakâlah sekaligus  akad
murâbahah, selama  12  bulan.  Untukpembelian  ATK  dan kertas  dengan  total  pembiayaan  sebesar  Rp.  57.600.000,-. (sudah termasuk keuntungan bank sebesar Rp. 7.600.000,-).
Serta  penandatanganan  surat  kuasa  jual,  dan  surat pengakuan hutang. ( catatan: meskipun pelaksanaan akad wakâlah dengan murâbahah dilakukan   dalam   satu   waktu,
38 Ibid.
46 Siti Zulaikha dan Handayani
tanggal  antara  akad wakâlah dengan murâbahah dibuat berbeda, tanggal pada akad wakâlah dibuat tiga hari lebih dahulu dibandingkan dengan akad murâbahah ).
3.    Setelah akad selesai dilanjutkan dengan penyerahan atau pencairan dana ke rekening nasabah.
4.    Kemudian  nasabah  mendebit  uang  tersebut  yang selanjutnya  nasabah  diminta  untuk  membeli  barang  atau objek murâbahah kepada developer sebesar Rp.50.000.000,-.
5.    Penyerahan atau pengiriman barang langsung dari developer kepada nasabah,
6.   Nasabah   menyerahkan   bukti   pembelian   atau   kuitansi asli  atas  pembelian  barang  kepada  BPRS  Metro  Madani Cabang  Kalirejo  lampung  Tengah.  Dalam  hal  ini,  BPRS Metro  Madani  Cabang  kalirejo  memberikan  batas  waktu peyerahan  bukti  pembelian,  yaitu  tiga  hari  setelah  dana disalurkan.
7.    Nasabah mulai melakukan pembayaran atau pengembalian dana  berupa  harga  pokok.  Dengan  margin  keuntungan sebesar   Rp.   7.600.000,-   kepada   BPRS   Metro   Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah hingga sebelas bulan ke depan. 39 Aplikasi konsep akad murâbahah dengan
menggunakan  akad wakâlah yang  dilakukan  oleh   BPRS Metro   Madani   Cabang   kalirejo   Lampung   Tengah   seperti yang   telah   diilustrasikan   di   atas,   merupakan   model   akad yang   paling   sering   digunakan   oleh   BPRS   Metro   Madani. Yaitu,  dengan  cara  nasabah  membeli  sendiri  barang  yang diinginkan,  hal  ini  terjadi  karena  kebutuhan  barang  yang diinginkan  oleh musytari (pembeli)  bervariasi,  terutama  untuk kebutuhan modal kerja. Dan bagaimanapun bai‟ (penjual) harus memberikan pelayanan terbaik dan tidak mengecewakan musytari (pembeli),  seperti  untuk  menghindari  ketidaksesuaian  atas barang yang dibeli oleh bai‟ (penjual) atas kriteria atau spesifikasi barang  yang  dikehendaki  oleh musytari (pembeli),  sehingga penggunaan akad wakâlah tersebut, dianggap sebagai cara yang
39 Ibid.;
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
paling praktis dan efisien untuk pelaksanaan pembiayaan pada akad murâbahah.
Berdasarkan hal tersebut di atas, BPRS Metro Madani selaku bai‟ (penjual) membolehkan musytari untuk membeli barang yang diinginkan  kepada developer dengan cara bai‟ memberikan  kuasa kepada musytari dengan wakâlah .
Gambar  5 40

## Aplikasi Konsep Akad Dengan Murâbahah
Keterangan sebagai berikut:
1.    Calon   nasabah   mengajukan   permohonan   pembiayaan untuk pembelian Motor Beat-FI CW seharga Rp. 13.500.000,- kepada  BPRS  Metro  Madani  Cabang  Kalirejo  Lampung Tengah  dengan  membawa  semua  berkas-berkas  yang dibutuhkan.
2.   BPRS Metro Madani menyetujui permohonan pembiayaan,  kemudian  BPRS  Metro  Madani  Cabang
Kalirejo  Lampung  Tengah  melakukan  pembelian  Motor Beat-FI  CW  yang  diminta  nasabah  kepada developer sebesar Rp.13.500.000,-
3.    Setelah itu dilakukan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murâbahah selama  12  bulan  untuk  pembelian  Motor  Beat tersebut, dengan total pembiayaan sebesar Rp. 15.552.000,-.
48 Siti Zulaikha dan Handayani
(sudah termasuk keuntungan bank sebesa Rp. 2.052.000,-)
4.      Ketika  terjadi  akad  maka  kepemilikan  barang  langsung berpindah dari penjual kepada pembeli.
5.    Penyerahan atau pengiriman barang dari developer kepada bank , dan kemudian bank mengirim kepada nasabah,
6.  Nasabah  menerima  barang  berupa  Motor  Beat  sesuai dengan spesifikasi  yang telah disepakati pada awal akad antara BPRS Metro Madani dengan nasabah.
7.    Nasabah mulai melakukan pembayaran atau pengembalian dana  berupa  harga  pokok  ditambah  dengan  margin keuntungan  sebesar  Rp.1.296.000,-  kepada  BPRS  Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah hingga sebelas bulan ke depan. 41
Secara teori pelaksanaan berdasarkan ilustrasi tersebut di atas, adalah yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Karena  kepemilikan  barang  sudah  ada  pada  saat  BPRS  Metro Madani  Cabang  Kalirejo  Lampung  Tengah  melaksanakan  akad murâbahah. Namun dalam praktiknya pembiayaan dengan model aplikasi  konsep  akad  langsung  dengan murâbahah hanya  dapat digunakan  pada  saat  BPRS  Metro  Madani  memiliki  barang  atau menjalin  kerja  sama  dengan developer atas  barang  yang  akan dijadikan  sebagai  objek murâbahah .  Hal  tersebut,  terjadi  karena BPRS  Metro  Madani  Cabang  Kalirejo  Lampung  Tengah  tidak memiliki  persediaan  barang  sendiri  dan  kurangnya  menjalin kerjasama  dengan  agen  investasi  yang  memiliki  barang  sebagai objek jual-beli murâbahah.
Beberapa  jenis  objek murâbahah yang  pernah  digunakan dalam  pembiayaan murâbahah oleh  BPRS  Metro  Madani  Cabang Kalirejo  Lampung  Tengah  yaitu,  untuk  modal  usaha,  renovasi, pembelian  rumah,  pembelian  tanah,  dan  kendaraan.  Tidak  ada pembatasan  terkait  dengan  objek  jual-beli murâbahah tersebut  di atas,  kecuali  barang  yang  dilarang  oleh  Islam  untuk  diperjual- belikan seperti minuman keras. 42
Kesimpulan
41 Ibid.;
42 Ibid. , Jum‟at, 13 Juni 2014
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  di  atas,  peneliti dapat   mengambil   kesimpulan   bahwa,   aplikasi   konsep akad murâbahah pada  BPRS  Metro  Madani Cabang  Kalirejo Lampung Tengah, sebagai berikut:
1.    Calon   nasabah   mengajukan   permohonan   pembiayaan dengan membawa semua berkas yang dibutuhkan.
2.    AO (Account   Officer) melakukan   analisis   pembiayaan dalam bentuk memorendum pembiayaan, untuk diajukan ke pimpinan cabang atau direksi.
3.  Apabila  pembiayaan  disetujui,  maka  setelah  itu  calon nasabah dikonfirmasi untuk melaksanakan akad.
4.      Apabila  BPRS  Metro  Madani  Cabang  Kalirejo  Lampung Tengah Memiliki barang atau menjalin kerja sama dengan developer atas barang yang dibutuhkan nasabah, maka akad yang dilaksanakan langsung dengan murâbahah.
5.      Apabila  BPRS  Metro  Madani  Cabang  Kalirejo  Lampung Tengah  belum  memiliki  barang  atau  kerjasama  dengan developer atas  barang  yang  akan  dijadikan  sebagai  objek murâbahah .  Maka,  BPRS  Metro  Madani  Cabang  kalirejo Lampung Tengah menggunakan akad wakâlah . Walaupun pada  dasarnya  akad murâbahah juga  dilaksanakan  pada saat itu juga namun dengan format tanggal yang berbeda. Setelah penandatanganan akad selesai, setelah itu dilakukan pencairan  dana  ke  rekening  nasabah  untuk  selanjutnya nasabah  mendebit  uang  tersebut  untuk  membeli  barang murabahah untuk dan atas nama bank.
6.  Penyerahan  barang,  yaitu  apabila  menggunakan  akad wakâlah barang  berpindah  dari developer langsung  ke nasabah.  Namun,  jika  langsung  menggunakan  akad murâbahah barang  berpindah  dari developer ke  bank,  dan dari bank ke nasabah.
7.    Nasabah mulai melakukan pembayaran atau pengembalian dana   berupa harga pokok ditambah dengan keuntungan bank yang sudah disepakati pada saat awal akad. Berdasarkan  Aplikasi  konsep  akad murâbahah pada  BPRS Metro  Madani  Cabang  Kalirejo  Lampung  Tengah  tersebut  di
50 Siti Zulaikha dan Handayani
atas, belum sesuai dengan ketentuan Syariah. Karena BPRS Metro Madani  Cabang  Kalirejo  Lampung  Tengah  tidak  komitmen terhadap pelaksanaan akad murâbahah, yaitu dengan melaksanakan akad murâbahah sebelum  objek murâbahah ada  dalam  penguasaan BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah.
Terjadinya  aplikasi  konsep  akad  yang  demikian,  tidak lepas  dari  adanya  kendala  yang  dihadapi  oleh  BPRS  Metro Madani cabang Kalirejo Lampung Tengah dalam penerapan akad murâbahah. Yaitu,  belum  siapnya  Sumber  Daya  manusia  (SDM) BPRS  Metro  Madani  Cabang  kalirejo  Lampung  Tengah  dalam melaksanakan  kegiatan  perbankan  yang  sesuai  dengan  sistem Syariah,  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  produk pembiayaan murâbahah dan BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo kurang  menjalin  kerjasama  dengan  agen  investasi  atas  objek murâbahah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010) Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) Alhafish  Ibn  Hajar  Al‟  Asqalani, Bulughul  Maram  Min  Adillatil Ahkaam, Alih Bahasa:A. Hassan, Terjemah Bulughul Maram, Cet. XXVIII (Semarang: CV Penerbit Diponegoro, 2011) Bagya  Agung  Prabowo, Jurnal  HukumE-Book,  ( Yogyakarta:  UII Press 2009) Dedi Nastain, AO (Account Officer) BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo  Lampung  Tengah, Wawancara, Senin,  28  April 2014 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahanya, Alih Bahasa: Lajnah  Pentashih  Mushaf  Al-Quran  Departemen  Agama RI, (Semarang: PT Karya Toha Putra, tt) Gemala  Dewi, Aspek-Aspek  Hukum  Dalam  Perbankan  dan
Perasuransian Syariah di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2006) Pengertian,  Unsur-Unsur,  Rukun  &  Syarat  Akad  Bahan  Ajar  Kuliah
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
Hukum Perikatan Islam FHUI, ( tt: tp, 2011) Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2010) Husaini  Usman,  Purnomo  Setiadi  Akbar, Metodologi  Penelitian Sosial , (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
Herwinda,  Admind  Pembiayaan  (Bagian  Perikatan  dan  Legal),
Wawancara, ( Senin, 28 April 2014) Muhamad, Audit   dan   Pengawasan   Syariah   Pada   Bank   Syariah,
(Yogyakarta: UII Press, 2011)
Muhammad  Syafi‟i  Antonio, Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktik, ( Jakarta: Gema Insani, 2001) Muhammad, Bank syariah , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) Manajemen Bank syariah, ( Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011) Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi , (Jakarta: Erlangga, 2000) Muhammad  Nizarul  Alim, Muhasabah  Keuangan  Syariah,  ( Solo: Aqwam, 2011) Muamalat  Institute, Perbankan  Syariah  Dalam  Perspektif  Praktisi ,
(ttp: tnp, tt)
Muhammad, Sistem  dan  Prosedur  Operasional  Bank  Syariah,
( Yogyakarta: UII Press, 2000)
Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) Pusat  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (P3M),
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi, ( Metro: STAIN Jurai Siwo Metro) Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Shalah  ash-Shawi. Abdullah al-Mushlih, Fikih  Ekonomi  Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2004) Shalih Fauzan Al-Fauzan, Perbedaan Antara Jual-Beli dan Riba Dalam
Syariat Islam , (Solo: At-Tibyan, 2002)
Suraya  Murcitaningrum, Pengantar  Metodologi  Penelitian  ekonomi
( Yogyakarta: Prudent Media, 2013)
Sri  Nurhayati.  Wasilah, Akuntansi  Syariah  di  Indonesia ,  (Jakarta: Salemba Empat, 2008) Tim penulis DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional ,
52 Siti Zulaikha dan Handayani

## Edisi ke Empat
Usman Rianse, Abdi, Metodelogi Penelitian Sosial dan EkonomiTeori dan Aplikasi Cet. Ke- 3 , (Bandung: Alvabeta, 2012) Veithzal  Rivai.  Andria  Permata  Veithzal, Islamic  Financial Management , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008) Veithzal Rivai. Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi , (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
Wahyu  Agung  Saputro,  Kepala  Cabang  BPRS  Metro  Madani Cabang  Kalirejo  Lampung  Tengah, Wawancara, Senin,  28 April 2014 www. Kemenkeu.go.id, diakses pada 28-02-2014 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

## EKONOMI ISLAM DALAM PERSFEKTIF EKONOMI GLOBAL

## Azmi Sirajuddin
STAIN Jurai Siwo Metro Email: azmi@yahoo.com

## Abstrak
Membahas tentang ekonomi dalam suatu negara, sangat penting untuk  terlebih  dahulu  memahami  tentang  kondisi  ekonomi dalam  negara  tersebut.  Melalui  ekonomi,  suatu  negara  dapat menyejahterakan    penduduknya  terutama  ekonomi  Islam  yang memberi perhatian kepada setiap muslim agar memiliki ekonomi yang lebih baik dalam hidup dan keluarganya. Indonesia memiliki penduduk  muslim  paling  banyak  jika  dibandingkan  dengan negara-negara lain di seluruh dunia . Ekonomi Islam memberikan banyak  fungsi  dan  manfaat  untuk  muslim  dan  setiap  negara muslim.  Karena  hal ini  mengajarkan  kita  bagaimana  berhemat dan  mendukung  setiap  muslim  untuk  mempelajari  ilmu ekonomi. Ekonomi Islam adalah ekonomi global karena bertujuan agar mendapatkan kesejahteraan secara merata. Ekonomi Islam hadir bertujuan untuk menghindari krisis keuangan yang sering dihadapi  negara-negara  muslim.  Dengan  adanya  perbankan syariah akan membantu mengurangi masalah ekonomi yang ada. Bank syariah adalah bank yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu bank yang mengikuti aturan-aturan syariah,  terutama  bagaimana  membuat  transaksi  syariah  , penentuan harga bank syariah yang didasarkan pada kesepakatan antara bank dan orang yang menabung di bank. Jadi  ekonomi
54 Azmi Sirajuddin
Islam  dapat  diterima  oleh  semua  orang  dan  semua  negara  di dunia, inilah yang disebut ekonomi global dalam Islam.
Kata kunci: Ekonomi , Global , Ekonomi Islam .

## Abstract
Discussing  about  economy  of  a  country  is  very  importanat  to understand  about  the  economy  of  a  country.  By  economy,  a country  can  give  welfare  and  gratification  to  its  population especially  islamic  economy  concerns  to  every  moslim  to  have a  good  economy in  his  life  and  family.  Indonesia  has  the  most moslem compared to other countries all over the world. Islamic economy  gives  many  functions  and  benefits  to  a  moslem  and every moslem country. Because it teaches us how to be economical or economize  and encourages to a moslem to study economics. The islamic economy is  the  global economy. It is  caused by its functions  to  be  everage  in  gaining  on  economy.  The  islamic economy  avoids  financial crisis  for  every  country  of  a  moslem country. With appearing of syariah banking makes the economic problems are discreasing, syariah bank is a bank with its operation is suitable with principal of Islam. The meaning is a bank with its operation follows the regulations of syariah. Especially how to make transaction of syariah, determination of price of syariah bank is based on an aqreement between a bank and depositors. So islamic economy can be receipt by all people and all countries in the world, this is the globel Economy in Islam.
Keyword : Economy, Global, Islamic economy.

## Pendahuluan
Ekonomi  mempunyai  peranan  sangat  penting  bagi keberlangsungan  kehidupan  manusia  di  muka  bumi  ini.  Allah menciptakan  alam  semesta  berikut  segala  isinya  agar  dikelola oleh  manusia.  Manusia  adalah  makhluk  Allah  yang  paling mulia  jika  manusia  selalu  patuh  kepada  sunnatullah.  Namun
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
apa   yang terjadi?   Manusia   selalu   merusak   alam   semesta yang  mengakibatkan  semua  yang  ada  di  muka  bumi  ini  tidak mendapatkan  tempat  sesuai  dengan  aturan  Tuhan.  Demikian pula dalam bidang perekonomian di mana manusia harus menjaga sumber  alam  baik  yang  ada  di  daratan  maupun  di  lautan  agar ke  dua  sumber  tersebut  terjaga  dan  tertata  rapi  demi  kebaikan manusia  itu  sendiri.  Bidang  perekonomian  sangat  siknifikan untuk  dilestarikan  dan  dikembangkan  dengan  menggunakan ilmu  dan  teknologi namun  tidak  melupakan  ajaran  agama. 1 Jika perekonomian suatu bangsa baik dan maju serta diikuti kepatuhan kepada ajaran Allah maka manusia akan menikmati perekonomian tersebut yang menunjang kehidupan baik berbangsa (bernegara) maupun  bermasyarakat.  Ekonomi  baik  yang  dimiliki  secara pribadi maupun negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam  menunjang  keutuhan  rumah  tangga  dan  negara.  Islam adalah agama yang sempurna di mana ajaran Islam dalam bidang ekonomi memberikan porsi yang sangat penting bagi kelestarian manusia  baik  secara  individu  maupun  bermasyarakat  apa  lagi dalam  kancah  negara.  Ekonomi  Islam  adalah  ekonomi  samawi yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, yaitu Muhammad SAW.  Beliau  memberikan  suritauladan  dalam  melakukan transaksi ekonomi baik ketika beliau menjadi pedagang maupun hidup di masyarakat muslim dan khususnya ketika beliau hidup di  tengah-tengah  keluarganya.  Dimensi  ekonomi  Islam  adalah dimensi  ekonomi  global  yang  berarti  ekonomi  Islam  membawa kemaslahatan  baik  duniawi  maupun  ukhrawi.  Ekonomi  Islam tidak  mengenal  monopoli,  serakah,  penindasan  dan  penipuan, namun  ekonomi  Islam  menjauhkan  semua  hal  tersebut  di  atas. Oleh  karena  itu,  dalam  tulisan  ini  penulis  sangat  tertarik  untuk menulis  dalam  bentuk  kajian  berdasarkan  ekonomi  Islam  dan kajian  dalam  bentuk  pengalaman  di  lapangan.  Sosiologi  hukum yang  memperhatikan  hukum  tersebut  dipatuhi  oleh  masyarakat atau tidak khususnya sosiologi ekonomi Islam di mana masyarakat muslim ketika melakukan transaksi mereka patuh kepada hukum Allah, yaitu  mereka melakukan transaksi berdasarkan syar‟i baik mikro maupun makro. Sekarang kita lihat bahwasanya ekonomi
56 Azmi Sirajuddin
bernuansa syariah telah muncul di mana-mana dari belahan dunia. Di  Indonesia  lembaga  keuangan  syariah  bermunculan  di  mana- mana dan lembaga keuangan ini ternyata dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Ini adalah kenyataan yang nyata bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi global. Pemahaman dalam bidang  Ekonomi  Islam    dewasa  ini  sangat  urgent,  oleh  karena itu,  Kemenag  harus  bekerja  keras  mendirikan  Perguruan  Tinggi Islam  yang  berkompetensi  dan  berdaya  saing  dalam  memahami Ekonomi Islam yang dapat diterima secara global (universal). 2
Ekonomi  dalam  Al  Quran  merupakan  tuntunan  hidup yang mendasar dalam aktivitas ekonomi dan bersifat saling terkait dengan pemikiran dimensi kehidupan yang lain. Manusia sebagai makhluk yang membutuhkan kehidupan yang baik, maka konsep ekonomi  Islam  adalah  mengajak  seorang  muslim  untuk  bekerja semaksimal mungkin seakan ia akan hidup panjang dan ia harus mengerjakan amalan-amalan akhirat seakan ia akan mati besok. 3
Itu berarti  ekonomi  Islam tidak hanya untuk mencari dunia  saja namun kampung akhirat harus lebih diutamakan. Dalam ekonomi Islam seorang muslim bekerja jujur, keras, cerdas, disiplin, dengan demikian seorang muslim dapat memberikan yang terbaik ketika terjadi  transaksi  ekonomi.  Ini  menunjukkan  ekonomi  Islam mengutamakan kemaslahatan umat secara global. 4
Ekonomi Islam adalah sebuah subsistem yang saling terkait dengan  subsistem  lainnya  dalam  kehidupan,  baik  pemikiran dalam  bidang  politik,  sosial,  budaya,  ataupun  etika  kehidupan. Pemikiran  ekonomi  merupakan  salah  satu  pilar  dari  bangunan sistem kehidupan yang bersumber dari Al Quran, sebuah konsep yang merupakan bagian dari sistem kehidupan yang komprehensif dan holistik. Sistem ekonomi tidaklah hadir dalam ruang kosong dan berdiri sendiri, namun ia akan saling terkait dengan subsistem kehidupan lainnya. Pemikiran ekonomi yang terdapat dalam Al- Quran akan senantiasa berhubungan dan saling menopang dengan subsistem  kehidupan  lainnya  guna  mewujudkan  sebuah  sistem
2 Ibid. h. 49 3 Mohammad Daud Ali. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988), h.220
4 Ibid. h. 225
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
kehidupan yang integratif. 5 Tuntunan Islam yang tertuang dalam Al-Quran merupakan way of life bagi kehidupan seorang muslim, juga sebuah sistem kehidupan yang dapat diyakini sebagai „peta‟ untuk  menuju  kemaslahatan  bagi  kehidupan  manusia.  Sistem kehidupan  Islam  memiliki  beberapa  konsep  dasar,  prinsip,  serta aturan  yang  bersifat  global  dan  detil  yang  akan  memberikan tuntunan  bagi  detil  kehidupan  manusia.  Aturan  yang  ada, bersumber  dari  Al-Quran  sebagai  sumber  utama,  serta  hadist- hadist Nabi. Kedua sumber tersebut memberikan tuntunan dasar bagi  kehidupan  manusia,  dan  telah  terbukti  berhasil  diterapkan dalam kehidupan Nabi dan kedua khalifah yang pertama.
Islam  bukanlah  konsep  kehidupan  yang  bersifat  statis, stagnan dan tidak bisa mengikuti perkembangan dan perubahan zaman,  namun  prinsip  kehidupan  yang  terdapat  dalam  Islam merupakan  sebuah  tatanan  yang  bersifat  dinamis  dan  mampu bergerak  untuk  mengikuti  dinamika  kehidupan.  Aturan  Islam disinyalir  mampu  berfluktuasi seiring  dengan  perubahan  zaman dan  kebutuhan-kebutuhan  akan  sebuah  pembaharuan.  Konsep Ekonomi  Islam  mampu  untuk  di-up  grade  sesuai  dinamika kebutuhan manusia yang senantiasa berubah, memberikan solusi dan  alternatif  atas  segala  persoalan  hidup  manusia,  tentunya tetap   bersandar   pada   aturan-aturan dasar   Islam.   Adanya perubahan    dalam    dimensi    kehidupan    manusia,    baik    dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, menuntut Islam untuk  menghadirkan  aturan  dan  rambu-rambu  dasar  dalam operasionalnya.  Islam  akan  berinteraksi  secara  integratif  dengan perubahan yang ada, dan selanjutnya akan mampu memberikan alternatif hukum dan aturan dasar yang harus diperhatikan oleh manusia. Hukum dan aturan-aturan  Islam mempunyai elastisitas terhadap  pembaharuan  dan  perubahan,  ia  akan  bergerak  secara linear dengan perkembangan dan dinamika kehidupan manusia, terdapat „korelasi positif‟ antara aturan Islam dengan beragamnya perubahan dalam setiap dimensi kehidupan manusia.
Elastisitas  aturan  Islam  semakin  dituntut  untuk  hadir dalam  kehidupan,  seiring  dengan  munculnya  peradaban  baru yang hidup berdampingan dengan komunitas muslim. Peradaban
5 Ibid. h. 227
58 Azmi Sirajuddin
tersebut membawa perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam setiap dimensi kehidupan, hadirnya fenomena ini memaksa aturan  Islam  untuk  memberikan  pernyataan  sikap  yang  jelas terhadap  perubahan.  Dalam  masyarakat  muslim  telah  terjadi proses asimilasi budaya setempat dengan budaya baru, hasil dari „perselingkuhan  budaya‟  tersebut,  menuntut  adanya  sikap  yang tegas  dari  Islam,  baik  yang  berupa  hukum  atau  aturan  dasar, maupun batasan-batasan yang harus diperhatikan. Dalam bidang ekonomi  misalnya,  aktifitas  ekonomi  dalam  komunitas  muslim telah  terinfiltrasi  dengan  nilai-nilai  kapitalis  ataupun  sosialis, sehingga  menuntut  Islam  untuk  menghadirkan  sistem  ekonomi alternatif yang dapat dijadikan sebagai pilihan, akhirnya muncul sistem  ekonomi  Islam  atau  prinsip  dasar  Islam  dalam  kegiatan ekonomi. 6
Prinsip  dasar  ekonomi  yang  terdapat  dalam  Al-Quran hanyalah  satu,  namun  ia  bersifat  universal.  Dalam  arti,  semua masyarakat  muslim  harus  mengikuti  aturan  tersebut  dalam menjalankan aktivitas ekonomi, namun dalam tataran aplikasinya bisa mengambilkan kebijakan tertentu disesuaikan dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Untuk mengimplementasikan prinsip dasar  ekonomi  dalam  Al-Quran,  bisa  jadi  berbeda  antara  satu negara dengan negara lain, hal itu dikarenakan terdapat perbedaan konteks  ataupun  situasi  masyarakat  yang  melatarbelakanginya. Dalam  kehidupan  ekonomi  masyarakat  muslim  yang  paling penting adalah perlu dirumuskannya kaidah, konsep dasar, serta tujuan-tujuan yang harus dicapai sistem ekonomi Islam, tentunya hal  itu  bersumber  dari  hukum-hukum  Islam  yang  bersifat  kekal dan  abadi.  Untuk  itu,  diperlukan  sebuah  upaya  dari  intelektual muslim  guna  merekonstruksi  persoalan  dimaksud,  dengan melakukan  penelitian,  kajian  dan  analisis  teks-teks  ekonomi yang  terdapat  dalam  Al-  Quran  dan  Hadist  Nabi.  Nilai-nilai yang mampu dikaji dari kedua sumber tersebut, diharapkan bisa bersenyawa dengan realitas yang ada, sehingga akan melahirkan peradaban  baru  dalam  kehidupan  manusia  yang  syarat  dengan
6 M.  Kamal  Hassan. Beberapa  Pengamatan  Umum  tentang  Ilmu-ilmu Kemasyarakatan dan Pengajian Islam dalam Konteks Pembangunan Negara. Makalah Seminar Cet II, (Bangi: UKM, 1980).
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
norma dan etika. 7
Sampai  dewasa  ini,  terdapat  dua  mainstream  sistem ekonomi yang diterapkan dalam kehidupan, yaitu sistem kapitalis dan sosialis, kemudian disusul oleh hadirnya sistem ekonomi Islam yang  dijadikan  sebagai  salah  satu  alternatif.  Dalam  perjalanan sejarah,  ideologi  yang  dibawa  oleh  sistem  sosialis  mengalami stagnansi  dan  tidak  mampu  menjawab  perubahan  zaman. Ideologi  ekonomi  yang  dibawa  dalam  kehidupan,  tidak  mampu mengakomodir  persoalan-persoalan  mendasar  dan  kebutuhan manusia, dan akhirnya mengalami keruntuhan. Sistem sosialis (bisa disebut juga dengan sistem komunis) pertama kali diperkenalkan di  Uni  Soviet  sekarang  Rusia,  di  mana  sistem  ini  mempunyai prinsip  dasar  untuk  tidak  mengakui  adanya  kepemilikan  dan kebebasan    individu    dalam    berekonomi,    serta    dinafikannya kehadiran pasar bebas dalam aktivitas ekonomi. Dalam sistem ini, manusia  sebagai  pelaku  ekonomi  tidak  mempunyai  kebebasan untuk  menjalankan  hak-haknya,  kebebasan,  kehormatan  dan hak-hak  manusia  dikorbankan  demi  menegakkan  nilai-nilai sosialis yang ditawarkan oleh Karl Marx. 8 Dengan terpasungnya kebebasan  dan  hak-hak  manusia  dalam  berekonomi  merupakan langkah  awal  yang  akan  menggiring  sistem  tersebut  ke  ambang kehancuran, karena seperti yang telah disadari bahwa elemen itu merupakan  sesuatu  yang  asasi  dalam  kehidupan  manusia,  dan kita tidak bisa menafikannya. Akhirnya, terdapat pergolakan dari masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini  telah  dikebiri,  terjadi  perlawanan  terhadap  sistem  yang  ada guna meraih nilai-nilai kebebasan dan kehormatan mereka sebagai sosok manusia. Sebagai makhluk, manusia merasa memiliki „nilai‟ yang  tidak  bisa  dijajah  dan  dieliminasi  akan  keberadaannya, terlebih  mereka  mempunyai  dimensi  lain  dalam  hidup,  yakni kebutuhan spiritual.
Konsep  sosialisme  yang  diterapkan  di  Uni  Soviet,  pada akhirnya  mengalami  perubahan  seiring  dengan  dinamika kehidupan,  setidaknya  terdapat  3  langkah  yang  telah  ditempuh
1984).
7 Ibid
8 A.M  Saefuddin. Studi  SistemEkonomi  Islam ,  (Jakarta:  Media  Dakwah,
60 Azmi Sirajuddin
yang   mengindikasikan   adanya   pengkikisan   terhadap   nilai- nilai  sosialisme.  Ketiga  persoalan  dimaksud  adalah  sebagai berikut:  Ketika  terjadi  perseteruan  antara  kapitalis  dan  sosialis, terdapat  bentuk-bentuk  hubungan  politik   internasional yang  bertujuan  untuk  meredam  konflik  yang  ada.  Terdapat upaya   negara   bagian   Uni   Soviet   untuk   saling   membantu dan  melemahkan  tajamnya  perselisihan  di   antaranya. Terdapat perlawanan dari kaum proletar terhadap birokrasi dan sistem  sentralisasi,  keduanya  disinyalir  sebagai  instrumen  yang dapat merusak manajemen produksi serta distribusi pendapatan pada  masyarakat,  sehingga  muncul  persoalan  ekonomi  yang menumpuk.  Dengan   terinspirasi  konsep  kebebasan  dalam berekonomi, masyarakat memperjuangkan hak-hak mereka demi mendapatkan kemaslahatan yang hakiki. 9
Berusaha  untuk  menghilangkan  konsep  pengkultusan terhadap  individu  tertentu  yang  disadari  menimbulkan  dampak negatif bagi masyarakat sosialis, selain itu, terdapat upaya untuk meruntuhkan sistem partai tunggal dalam pemerintahan. Dengan sistem  tersebut,  masyarakat  tidak  bebas  untuk  menyuarakan kepentingan dan kebutuhan mereka dalam birokrasi, karena mereka harus  mengikuti  kehendak  partai  bersangkutan.  Sistem  partai tunggal  ini,  memasung  kebebasan  dan  hak-hak  manusia  dalam birokrasi, karena tidak terdapat keleluasaan untuk menyuarakan kepentingan. Dengan semangat nilai-nilai demokrasi, masyarakat menuntut   adanya   kebebasan   mengutarakan   pendapat,   baik yang  sejalan  maupun  bertentangan  dengan  kehendak  birokrasi. Dengan  menjamurnya  nilai-nilai  demokrasi,  akhirnya  perjanjian Uni Soviet mengalami perpecahan dan sistem sosialis mengalami kehancuran,  begitu  juga  yang  terjadi  di  negara-negara  Eropa Timur yang menganut sosialisme, kecuali Korea Utara dan Kuba. Dengan berakhirnya sistem sosialis  dan  komunis, terdapat masa transisi  untuk  mengkonversi  sistem  sosialis  menjadi  kapitalis sebagaimana dilakukan oleh Cina dan Vietnam. 10
Menurut penulis, untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam  tidak  diperlukan  upaya  untuk  mencari  konseptual  Islam
9 Ibid. h. 67 10 Ibid. h. 67
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
dalam  hal  kegiatan  ekonomi  secara  terperinci,  seperti  konsep produksi, investasi, distribusi, pertukaran, konsumsi dan kegiatan yang berhubungan dengan produksi, karena hal itu akan memeras tenaga intelektual muslim. Persoalan tersebut, kita serahkan pada sistem yang telah berlaku pada saat ini, kita tinggal mengadopsi sistem  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam,  dan  menyingkirkan mekanisme  yang  bertentangan  dengannya.  Selain  itu,  kita  juga tidak  perlu  untuk  menyamakan  atau  meminjam  istilah  sistem ekonomi yang telah ada, dengan konsep dasar ekonomi yang kita lahirkan dari Al-Quran, misalnya dengan mengatakan Sosialisme Islam atau Kapitalisme Islam.
Satu  hal  yang  perlu  disadari  bahwa  pemikiran  ekonomi yang  terdapat  dalam  Al-Quran  merupakan  konsep  dasar  yang tidak independen, suatu konsep yang tidak bisa ditegakkan tanpa adanya  keterkaitan  dan  penopang  dari  subsistem  kehidupan lainnya,  baik  dalam  bidang  politik,  sosial,  budaya,  maupun etika  masyarakat  muslim.  Masing-masing  elemen  ini,   harus saling  terkait  guna  mewujudkan  sebuah  sistem  kehidupan  yang integratif.  Pemikiran  ekonomi  yang  terdapat  dalam  Al-  Quran tidak  bisa  dipisahkan  dengan  konsep-konsep  Al-Quran  lainnya, karena  ia  bersifat closely  related dengan  konsep-konsep  tersebut. Konsep  ekonomi  tidak  bisa  dijalankan  secara  parsial,  namun  ia harus  diintegrasikan  dengan  nilai-nilai  politik,  sosial,  budaya, etika dan keyakinan masyarakat yang bersumber dari Al-Quran. Bagi suatu negara yang menjadikan Al-Quran sebagai pijakannya, sistem ekonomi yang dibangun haruslah bersenyawa secara positif dengan dimensi kehidupan lain merupakan   sebuah keniscayaan untuk menghubungkan dan membuat kaitan relasional di antara subsistem kehidupan guna mewujudkan sebuah sistem kehidupan yang holistik.
Dengan  munculnya  peradaban  baru  dalam  kehidupan manusia,  hal  itu  akan  memberikan  perubahan  terhadap  gaya hidup  dan  nilai-nilai  yang  dipegang  dalam  kehidupan,  terlebih dalam bidang ekonomi. Peradaban ini akan membawa perubahan yang  cukup  signifikan bagi  kehidupan,  sehingga  memacu  Islam untuk  bisa  menghadirkan  pemikiran  ataupun  nilai-nilai  untuk mengakomodir  perubahan  sebagai  konsekwensi  atas  hadirnya
62 Azmi Sirajuddin
peradaban   baru.   Dalam   konteks   ekonomi,   sistem   ekonomi yang  telah  berkembang  akan  mempengaruhi  aktivitas  ekonomi masyarakat  muslim,  sehingga  diperlukan  pencerahan  nilai-nilai dari  perspektif  Islam.  Khazanah  pemikiran  Islam  semakin  luas diperkaya dengan pengalaman empiris yang telah dilakukan oleh kedua  khalifah  pertama,  nilai-nilai  yang  tercatat  dalam  sejarah tersebut memberikan kontribusi bagi  dinamika pemikiran Islam. Tentunya,  fenomena  ini  akan  memperkaya  pemikiran  ekonomi yang  mungkin  akan  diterapkan  oleh  negara  tertentu.  Apa  yang telah  dicatat  oleh  ulama,  dijadikan  sebagai  bahan inspirasi guna mengembangkan  pemikiran  dan  kebijakan  yang  mungkin  akan diambil  oleh  komunitas  tertentu  seiring  dengan  perkembangan kebutuhan manusia. Pemikiran dan kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing negara bisa jadi berbeda antara satu dengan lainnya,  perbedaan  tersebut  hanyalah  merupakan  kebijakan strategis  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  sosio-ekonomi masyarakat  yang  melatarbelakanginya,  dan  yang  terpenting konsep  dasarnya  tidak  dilupakan.  Dengan  adanya  perbedaan kebijakan di negara maju, berkembang, atau bahkan terbelakang, hal itu akan memperkaya khazanah pemikiran Islam, baik dalam tataran teoritis maupun aplikatif.
Menurut  keyakinan  penulis,  dewasa  ini  merupakan  masa team building , suatu kondisi masyarakat untuk saling bekerjasama guna  mewujudkan  tujuan  bersama.  Sudah  saatnya  untuk melepaskan  nilai-nilai  individu  dan  egoisme  masing-masing pihak,  variabel  primordialisme  harus  ditinggalkan  dan  diganti dengan  nilai  tolong  menolong  dan  saling  menopang  satu  sama lain.  Dalam  masyarakat  muslim,  harus  dikembangkan  sebuah kesadaran  untuk  bersatu  guna  merealisasikan  tujuan  yang diimpikan oleh Islam. Mungkin, kita bisa smengaca pada realitas yang  telah  ditorehkan  dalam  sejarah  oleh  masa  kekhalifahan. Khalifah  Islam  yang  merepresentasikan  bentuk  pemerintahan Islam,  terdiri  dari  berbagai  macam  wilayah  dan  negara  yang mempunyai kultur yang beragam, namun hal itu bisa disatukan di bawah „kata khalifah‟. Bendera kekhalifahan mampu menyatukan suku-suku  yang  berbeda  serta  memiliki  budaya  dan  kebiasaan yang  beragam.  Seharusnnya,  negara-negara  Islam  dewasa  ini
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
mau bersatu guna memikirkan langkah ke depan bagi kemajuan dan  kejayaan Islam. Apa yang telah dicapai  oleh kedua khalifah pertama dan khalifah Umar bin Abdul Aziz (Umar bin Abdul Aziz bin Marwan, khalifah kelima, Ahmad bin Hanbal  meriwayatkan dalam  hadits:  “Sesungguhnya  Allah  akan  mengutus  di  setiap seratus tahun, orang yang akan meluruskan persoalan umat atas agamanya“ dan Umar bin Abdul Aziz merupakan pilihan, beliau merupakan sosok yang zuhud, wara‟ dan tidak mau tertipu oleh gemerlapnya  dunia)  setidaknya  bisa  dijadikan  sebagai  inspirasi dalam  menjalankan  sistem  kehidupan  bagi  masyarakat  muslim. Miniatur  kehidupan  yang  telah  dicontohkan  oleh  khalifah dimaksud,  tentunya  tidak  terlepas  dari  dampak  negatif,  namun kita sebagai muslim yang cerdas harus mampu melakukan koreksi dan mengikuti nilai-nilai yang positif bagi kehidupan. 11
Apa  yang  telah  dilkukn  khalifah,  setidaknya  dapat dijadikan sebagai pendorong bagi masyarakat muslim dewasa ini guna  melakukan  kebangkitan  untuk  memperbaiki  realitas  yang ada. Sejarah telah menyaksikan dinamika kehidupan masyarakat muslim berikut perangkat kehidupan yang dibutuhkan, baik dari segi  hukum,  aturan  ataupun  pemikiran-pemikiran  yang  relevan dengan  realitas  yang  ada.  Dinamika  Islam  menyentuh  seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, ataupun etika masyarakat, fenomena ini menunjukkan dinamisnya hukum dan  aturan  Islam  untuk  menjawab  perubahan  zaman.  Realitas yang  sekarang  terjadi  dalam  masyarakat  muslim,  sudah  saatnya untuk dicarikan solusi ataupun alternatif dalam perspektif Islam. Intelektual  muslim  harus  bekerja  keras  untuk  merekonstruksi apa  yang  telah  dituliskan  ulama  terdahulu  dengan  melihat realitas yang ada, baik dari segi teoritis maupun praksis. Namun, satu hal yang perlu dicatat, tidak boleh keluar dari aturan dasar yang  telah  ditentukan  oleh  agama.  Pembaharuan  yang  akan dilakukan  oleh intelektual  muslim harus  mengikuti  aturan  baku yang  telah  ditetapkan  agama,  agama  telah  menetapkan  aturan- aturan  maupun  instrumen  yang  mungkin bisa digunakan  untuk melakukan pembaharuan.
Al-Quran mungkin hanya akan menyediakan aturan global
11 Mohammad Daud Ali. h. 231
64 Azmi Sirajuddin
tanpa disebutkan secara terperinci, kemudian kita menggunakan hadist  sebagai  penjelas  atau  pemerinci  aturan  yang  ada  dalam Al-  Quran.  Namun,  jika  aturan  tersebut  belum  mendapatkan kejelasan, kita bisa menggunakan instrumen ijma, qiyas, istihsan, masalih  mursalah,  dan urf  untuk  menyelesaikan  persoalan  yang ada.  Selain  itu,  kita  bisa  menggunakan  kaidah  al  ma‟ruf  „urfan ka  al  masyruthi  syarthan  (sesuatu  yang  telah  menjadi  kebiasaan bisa  dijadikan/  dianggap  sebagai  syarat),  al  dhalurat  tubihu  al mahdzurat   (kondisi    darurat    dapat    memperbolehkan   sesuatu yang  dilarang),  maa  la  yudraku  kulluh  laa  yutraku  kulluh  (apa yang  tidak  bisa  kita  capai  secara sempurna, jangan  ditinggalkan semuanya)  ataupun  kaidah  apa  yang  dianggap  baik  oleh  kaum muslim,  maka  hal  itu  juga  baik  di  hadapan  Allah,  dan  masih banyak kaidah lainnya. 12
Kehidupan  ekonomi  merupakan  elemen  penting  bagi sebuah  negara,  tidak  jarang  persoalan  yang  dihadapi  negara berangkat  dari  persoalan  ekonomi.  Bahkan  yang  lebih  ekstrim, persoalan  ekonomi  akan  memberikan  dampak  bagi  etika  dan akhlak masyarakat suatu negara. Untuk itu, sedang saatnya bagi satu  negara  untuk  mengadopsi  sistem  ekonomi  yang  bersifat komprehensif dan integratif bagi kehidupan. Sebuah sistem yang saling  berkaitan  dengan  subsistem  kehidupan  lainnya,  dan  itu hanya  didapatkan  dalam  Islam.  Selanjutnya,  nilai-nilai  ekonomi yang  telah  didapatkan  dari  Islam,  kita  harmonisasikan  dengan realitas  perekonomian  kontemporer,  bagaimana  nilai  tersebut mampu menghadirkan solusi bagi persoalan yang muncul. Konsep ekonomi  Islam  ditantang  untuk  menjwab  persoalan  ekonomi kontemporer, bagaimana Islam mempunyai solusi bagi kemajuan negara-negara miskin dan terbelakang, bagaimana Islam mengatasi persoalan  debt-trap  yang  sedang  membelenggu  negara-negara berkembang  terhadap  negara-negara  maju,  bagaimana  Islam mampu  menghadirkan  konsep  ekonomi  yang  akan  memberikan kemajuan  yang  sama bagi  negara-negara  Barat dan  Timur,  serta persoalan-persoalan mendasar lainnya yang harus dicarikan solusi dalam  perspektif  Islam.  Intinya,  sudah  saatnya  bagi  komunitas
12 Aulawi  A.  Wasit. Arbitrase  Dalam  Persfektif  Hukum  Islam ,  Makalah, (Jakarta: 1994).
muslim  untuk  bersatu  guna  mencari  solusi  bagi  permasalahan ekonomi  yang  ada,  dengan  tidak  meninggalkan  nilai-nilai  Islam sebagai pijakan dalam hidup.

## Pembahasan

## A.   Konsep Ekonomi Islam
Sementara ahli ekonomi Islam   memberi definisi ekonomi Islam adalah merupakan madzhab ekonomi Islam, yang terjelma di  dalamnya  bagaimana  cara  Islam  mengatur  kehidupan perekonomian,  dengan  apa  yang  dimiliki  dan  ditunjukkan  oleh madzab ini tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai- nilai  moral  Islam  dan  nilai-nilai  ilmu  Ekonomi,  atau  nilai-nilai sejarah  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah-masalah  siasat perekonomian  maupun  yang  ada  hubungannya  dengan  uraian sejarah  masyarakat manusia. 13
Sebagian lagi lainnya berpendapat   bahwa ekonomi Islam merupakan  sekumpualan  dasar-dasar  umum  ekonomi  yang  kita simpulkan  dari  Al  Quran  dan  As-Sunnah,  dan  itu  merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar- dasar tersebut sesuai dengan  tiap lingkungan dan masa 14 .
Sementara  lainnya  mendefinisikannya sebagai  ilmu   yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya, sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam. 15
Definisi pertama, menurut  pandangan kami, sama seperti definisi  kedua  sari  Profesor  Doktor   Muhammad  Abdullah  Al- Arabi, „alaihi rahmatu‟llah. Kistimewaan definisi ini adalah bahwa ia menyatakan bahwa ekonomi Islam terdiri dari dua bagian : Salah satu di antaranya tetap, sedang yang lain dapat berubah-ubah.
Yang  pertama  adalah  yang  diistilahkan  dengan “sekumpualan   dasar-dasar   umum   eknomi   yang   disimpulkan
13 Muhammad Baqir As-Shodr, Ekonomi Kita , Cetakan Kedua, Darul-Fikir Berikut hal. 9, 1373 H/1968 M.
14 Muhammad  Abdulla  Al-Arabi:  Tentang  ekonomi  Islam  yang  beliau sampaikan di  ruang kuliah besar pada  Universitas Al-Azhar, yang merupakan hasil-hasil cetakan tata Usaha Umum Kebudayaan Islam di Al-Azhar : Himpunan Kebudayaan Kedua  untuk kuliah umum h. 21
15 Muhammad Syauqi Al-Fanjari, Jalan Masuk Ke Ekonomi Islam , Literatur yl hal. 55-56
66 Azmi Sirajuddin
dari Al Quran dan As-Sunnah”, yang ada hubungannya dengan urusan-urusan ekonomi semisal  firman Allah Taala:
“Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk mu”, 16
“Tidaklah  kamu  perhatikan  sesungguhnya  Allah  telah menundukkan untuk (kepentingan-mu apa yang di langit  dan apa yang di bumi dan menyempurnakan nikmatmu lahir dan batin”. 17
Kedua  ayat  ini,  dan  banyak  lagi  semisalnya  dalam  Al- Quran,  meletakkan  prinsip  ekonomi  yang  penting,  memutuskan bahwa segala cara usaha pokok asalnya adalah boleh.
Firman Allah Taala:
”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 18
Ayat  ini  meletakkan  prinsip  umum,  yaitu  dihalalkannya berjual  beli  dan firman-Nya juga:
“Bagi  orang  laki-laki  ada  bahagian  dari  pada  apa  yang  mereka usahakan,  dan  bagi  Para  wanita  (pun)  ada  bahagian  dari  apa yang mereka. 19
16 Al-Baqarah: 29 17 Lukman 20 18 Al-Baqarah: 275 19 An-Nisa: 32
Firman  ini  meletakkan  prinsip  umum,  dengan  keputusan bahwa hasil pekerjaan kembali kepada yang mengajarkannya, tak ada perbedaan dalam soal ini antara laki-laki dan wanita.
Dan firman-Nya:
“…Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu sekalian 20 .
Firman ini meletakkan kaidah umum, dengan memutuskan bahwa pimpinan harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan dalam  masyarakat  manakala  tidak  ada  keseimbangan  di  antara mereka yang dipimpinnya.
Sabda Rasulullah Saw.
“Semua   muslim   atas   muslim   lainnya,   haram   darahnya, kehormatannya dan hartanya”. 21
Hadis   ini   meletakkan prinsip   umum,   yakni   haram menganiaya  dengan  menerjang  hak  atas  harta  orang  Islam lainnya….begitu  seterusnya  ayat-ayat  dan  hadis-hadis  yang meletakkan  prinsip-prinsip  ini  tidak  berubah  ataupun  berganti serta  cocok  untuk  setiap  saat  dan  tempat,  tanpa  peduli  dengan tingkat kemajuan ekonomi dalam masyarakat.
Sebagian ahli mengistilahkan dasar-dasar ini dengan istilah “Madzhab Ekonomi Islam” 22
Kedua adalah oleh Profesor Doktor Muhammad Abdullah Al-Arabi diistilahkan dengan ”Bangunan perekonomian yang kita dirikan di  atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai  dengan tiap lingkungan dan masa”
Dengan  kata  tersebut  di  atas,  ia  maksudkan    cara-cara penyesuaian atau pemecahan masalah ekonomi yang dapat dicapai oleh para ahli dalam negara  Islam, sesuai dan sebagai pelaksanaan dari  prinsip-prinsip  yang  lalu  itu.  Seperti  keterangan  tentang riba  yang  diharamkan  dan  juga  perbuatan-perbuatan  yang  ada
20 Al-Hasyr: 7 21 Hadis  diriwayatkan  oleh  At-Tirmidzy,   dikatakan  olehnya  hadis  ini hadis hasan.
22 Muhammad Syauqi Al Fanjari: literatur y.l. h. 56 dst
68 Azmi Sirajuddin
padanya  sifat  riba, batas  harta  yang  cukup  dalam  hubungannya dengan  zakat,  praktek  perimbangan  antara  kehendak-kehendak negara dan belanjanya, dan bagaimana cara merelisir perimbangan di dalam masyarkat..dst.
Ciri  asasi  dari  cara  pemecahan  dan  penyesuaian- penyesuaian  ini  adalah  berbeda  dengan  prinsip-prinsip  umum yang   tercakup    dalam   bagian    pertama   tadi,  dapat    berubah- ubah  sesuai  dengan  perbahan  situasi,  tempat  dan  waktu.  Cara pemecahan dan penyesuaian-penyesuaian ini dapat berubah dari satu  ke  lain  lingkungan  menurut  situasi  dari  satu  ke  lain  waktu menurut  perubahan-perubahan  yang  datang  kepada  lingkungan tersebut dari waktu ke waktu.
Sementara ahli mengistilahkan cara-cara penyesuaian yang berubah-ubah  ini  dalam  bidang  ekonomi  dengan  istilah  “sistem atau  sistem-sistem  ekonomi  Islam” 23 ,  untuk  membedakan  dari prinsip-prinsip ekonomi yang tidak menerima perubahan maupun pergantian,  yakni  yang  diistilahkan  dengan  Madzhab  Eknomi, seperti pernah ditrangkan.
Ingin kami alihkan pandangan  bahwa keterikatan dengan prinsip-prinsip  ekonomi  umum  yang  tercakup  dalam  bagian pertama   tadi,  bukan  berarti   menghentikan  kaum  muslimin, tidak  pula  bermaksud  mencegah  mereka  dari  ijtihad  (usaha) menemukan cara pemecahan yang cocok bagi peroblem-problem ekonomi merka. Hal itu sebabnya adalah;
Prinsip-prinsip umum ini hanya sedikit dan terbatas, dan gandengannya hanya dengan kebutuhan-kebutuhan pokok yang pasti  dihajatkan  oleh  setiap  masyarakat,  tanpa  peduli  tingkat kemajuan ekonominya. Itulah sebabnya mengapa prinsip-prinsip umum ini cocok untuk setiap saat dan tempat.
Dalam bidang pelaksanaan prinsip-prinsip ini, atau dalam bidang-bidang lain yang tidak diputuskan hukumnya oleh salah satu  dari  prinsip-prinsip  ini,  tiap  masyarakat  dari  masyarakat- masyarakat  Islam  berhak,  bahkan  wajib  berijtihad  menemukan pendapat bagi pemecahan problema-problema ekonomi, menurut situasi masyarakat yang berubah-ubah tersebut, dengan petunjuk dari kitab Al- Quran dan As-Sunnah.
23 Muhammad Syaugi Al Fanjari: literatur y.l. hal. 56 dst

## B.   Ciri-ciri Ekonomi Islam
Ekonomi  Islam  mempunyai  ciri-ciri  khusus,  yang membedakannya dari ekonomi hasil penemuan  manusia. Ciri-ciri ini rinkasannya adalah sebagai berikut:

## 1.  Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam
Kalau  ekonomi  hasil  penemuan  manusia,  dengan  sebab situasi kelahirannya, terpisah benar-benar dari agama 24 , maka hal
24 Pemisahan  antara  agama  dan  ide  ekonomi  dimulai  sejak  abad-abad pertengahan.  Situasi  di  mana  benar-benar  terjadi  pemisahan  ini  ringkasnnya adalah  bahwa  setelah roma jatuh,  berubah  gereja  merupakan  satu sistem yang resmi, dan bertambah banyak kekuatan materiil dan morilnya. Di segi materiil, gereja  termasuk  tiang  utama  bagi  sistem  feodal,  dengan  semakin  luasnya  hak milik tanahnya. Dan di segi moril, gereja dapat mendirikan persatuan madzhab yang  dapat ia himpun merupakan kekuatan internasional. Kekuatan yang dapat dihimpun  oleh  gereja  ini,  materiil  dan  moril,  memberkan  kemampuan  untuk mengaku  berhak  mengatur  semua  perhubungan  dan  tingkah-laku  manusia seluruhnya di atas bumi. Berdasarkan kekuatan inilah maka gereja mengambil kesimpulan  dari  beberapa  kitab  Injil  dan  pendapat-pendapat      para  pendeta gereja  yang  terkemuka  akan  satu  ide  yang  bersikap  memusuhi  keenakan duniawi.  Dasar  dari  semua  itu  adalah  pengakuan  bahwa  Isa  Al-Masih  tidak mengakui usaha di  belakang tumpukan harta, dan bahwasanya Al-Qiddis Girum pernah  mengatakan  :  “orang  kaya  adalah  dzalim  atau  ahli  waris  dari  seorang dzalim”.  Gerakan  juga  mengumandangkan  pengharamkan  berniaga,  katanya: “menghilangkan  sifat  tamak,  artinya  harus  juga  menghilangkan  sebab  yang membawa  orang  bersifat  tamak.  Selanjutnya  harus  menghilangkan  rasa  hajat kepada  perniagaan”,  dan  semisal  Augustin  yang  merasa  khawatir  kalau-kalau perniagaan dapat memalingkan orang dari usahanya mendekatkan diri kepada Allah. Itulah sebabnya mengapa pada abad-abad pertengahan merajalela Madzhab Grejani ini, yang mengatakan: seorang  masehi haruslah bukan seorang pedagang”.
Akan tetapi semakin luasnya pasar-pasar daan pertumbuhan perniagaan pada akhir abad-abad pertengahan, memberi isyarat kepada cara berfikir gereja seperti  tadi,  bahwa  ia  terkebelakang  cara  berfikirnya,  tidak  sejalan  dengan perkembangan zaman.
Dansia-siasaja,gerejalaluberusahamembebaskandiridarikeingkarannya itu, dan kembali sedikit demi sedikit dari sikapnya mengharamkan perniagaan dan  memusuhi  kekayaan.  Meskipun  gereja  itu  sendiri  berusaha  memajukan kembali  keruntuhan-keruntuhannya,  sejalan  dengan  kebutuhan  zaman,  tapi  ia tak mampu membebaskan diri dari tabiatnyha yang asl. Oleh karena itu,  semakin lebar  juga  jurang  di  antara  ajaran-ajaran  gereja  dan  perkembangan  kehidupan perekonomian  .  ajaran-ajaran  ini  tak  mampu  lagi  melakukan  integrasi  dengan perkembangan  ini.  Di  sinilah  terjadi   perpisahan  antara  kaidah-kaidah  agama dan kaidah-kaidah perilaku insani. Kaidahj-kaidah agama yang disimpulkan dan dikemukakan  gereja  untuk  masyarakat  tak  lagi  merupakan  peraturan  tingkah laku, agama lalu bebas dari semua cabang berfikir lain, khususnya ekonmi.
70 Azmi Sirajuddin
terpenting yang membedakan ekonomi Islam adalah hubungannya yang sempurna dengan agama Islam, baik sebagai aqidah maupun syariat.
Berdasarkan  keterangan  tersebut  di  atasi,  maka  tidak selayaknya kita mempelajari ekonomi Islam terlepas dari aqidah dan  syariat  Islam.  Karena  sistem  ekonomi  Islam   adalah  bagian dari  syariat,  dan  erat  hubungannya  dengan  aqidah  selaku  dasar kehidupan seorang muslim.   Hubungan   ekonomi Islam dengan aqidah ini akan tampak, sebagai misal, dalam pendangan   Islam kepada seluruh alam ini, yang dipandangnya sebagai  dititahkan untuk  patuh  dan  haram   yang  menjiwai  orang   Islam  tatkala  ia melangkah pada satu di antara sekian banyak cara ia bermuamalat, dan  akhirnya  akan  tampak  pada  kepercayaan  adanya  unsur pengawasan yang dirasakan orang Islam dari alam  gaib.
Dalam   keyakinan   kita,   memandang   kepada   ekonomi Islam sebagai sebagian saja dari sistem Islam yang mencakup, ini merupakan  hal   yang  paling  nyata  dari  apa  yang  membedakan ekonomi Islam dari ekonomi lainnya. Ekonomi Islam yang sifatnya universal dan banyak memberikan dampak positif seperti dengan adanya perbankan syariah yang muncul di belahan dunia, bahkan ketika terjadi krisis ekonomi secara global, hanya ekonomi Islam dengan perbankan syariahnya yang tetap exis (tegak/kokoh), juga perbankan  syariah  di  Indonesia  seperti  Bank  Muamalat  Jakarta dan cabang-cabangnya serta diikuti oleh BMT-BMT yang tersebar di  pelosok  bumi  Indonesia  tetap  berdidiri  tegak  dan  ini  yang menyebabkan  Ekonomi  Islam  dikenal  baik  di  kalangan  orang Islam maupun orang non muslim. 25

## Para  pemikir  Islam  yang  sekaligus  juga  para  ahli  dan
Dan meski berlubang kali diusahakan memasukkan unsur moral  dalam ide ekonomi, tapi semua usaha ini kembali mengalami kegagalan ide ekonomi sejak  saat  itu  bebas  dari  agama,  berdiri  di  atas  kepentingan  keuntungan,  dan tidak memlihara satu kehormatanpun dari moral.
Demikian,  manakala  ide  ekonomi  itu  berubah  menjadi  ilmu  ekonomi pada akhir-akhir abad kedelapan belas, dan ketika terjadi dua revolusi perancis dan  industri,  pemisahan  antara  ekonomi  dan  agama  lebih  pahit  lagi,  lebih diabaikan dan lebih mantap.
Dalam  hal  ini  kembalilah  baca:  Ercik  Rowi:  Sejarah  Fikiran  Ekonomi, terjemahan (dalam bahasa Arab) oleh Rasyid Al-Barawi, Darul Kitab AL-Arabi, Percetakan dan penerbitan, kairo th. 1968 hal. 39 dst.
25 Mohammad Daud Ali. Op. cit. H.221
pakar ekonomi telah tersadar sedari lama bahwasanya Islam juga turut  berperan  dalam  ekonomi.  Hal  ini  terdapat  dalam  ajaran Islam seperti tidak berlebih–lebihan dalam membelanjakan uang, membelanjakan harta di jalan Allah, larangan terhadap bunga dan zakat selain kewajiban dalam islam juga berperan sebagai aktivitas sosial  yang  sangat  efektif  dalam  proses  redistribusi  kekayaan. Namun  hal  ini  sulit  diwujudkan  berkaitan  dengan  motivasi ekonomi seetiap individu yang berbeda – beda.
Dalam upaya mewujudkannya para pakar ekonomi Islam mengatur  beberapa  patokan–patokan  yang  menjadi  tolok  ukur individu dan lembaga–lembaga dalam  berekonomi agar tercapai ekonomi yang berlandaskan Islam. Diantaranya seperti :
1.  Tiap  individu  untuk  peduli  sesama  dan  melaksanakan tujuan sosial dalam semua kegiatan ekonomi
2.   Tujuan sosial tersebut ialah
a.  Pemenuhan kebutuhan dasar mausia
b.  Keseimbangan dan pemerataan pembagian pendapatan
/ kekayaan
c.  Stabilitas
d.  Pengembangan ekonomi
3.   Motivasi   dan   kepentingan   ekonomi   masing   –   masing pelaku  ekonomi  bersandingan  dengan  tujuan  sosial  dan kepedulian terhadap sesama
4.   Setiap  individu  tidak  berlebihan  dan  menghindari  gaya hidup mewah dan berlebih–lebihan Dalam  mencapai  tujuan  sosial  setiap  individu  haruslah bekerjasama untuk   mencapainya   Lalu untuk kelembagaan para pakar ekonomi islam mengatur :
1.   Penggantian bunga dengan bagi hasil
2.   Pembuatan  uang  melalui  investasi  bukan  melalui  proses peminjaman
3.  Institusi  sosial  milik  negara  bertanggung  jawab  atas kesadaran tujuan sosial masing – masing lembaga
4.  Zakat  berperan  sebagai  instrumen  pentung  dan  efektif untuk redistribusi kekayaan dari yang kaya ke yang miskin dan untuk tujuan kesadaran sosial
72 Azmi Sirajuddin
5.   Pendapatan  minimum  dipastikan  untuk  setiap  individu. Namun  dalam  memperolehnya  haruslah  sesuai  dengan kemampuannya atau usahanya.
Dari  beberapa  poin  diatas  yang  telah  dijadikan  patokan guna tercapainya Ekonomi yang berlandaskan Islam, sudah jelas bahwa  inti  dari  semuanya  adalah  keadilan,  dan  menurut  saya dalam  hal  ini  lebih  menitik  beratkan  pada  aktivitas  sosial  dan keadilan itu sendiri sebagai fondasi atau dasar dari terbentuknya Ekonomi  yang  berlandaskan  Islam.  Lalu  disusul  oleh  zakat yang  merupakan  kewajiban  dan  instrumen  yang  terbukti  efektif untuk  meredistribusi  kekayaan  di  sebuah  negara  atau  wilayah agar  tidak  terjadi  penumpukan  kekayaan  yang  menyebabkan perputaran uang menjadi sulit. Yang juga merupakan bentuk lain dalam aktivitas sosial dan keadilan sebagai dasar Ekonomi yang berandaskan Islam.
Lantas  apa  yang  dimiliki  para  pakar  ekonomi  tersebut untuk mewujudkan hal ini?
Sudah banyak intsrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan  hal  ini  namun  kembali  saya  sampaikan  adalah bahwa instrumen terampuh ialah zakat, lalu di iringi dengan bagi hasil  yang  menggantikan  bunga  atau  dalam  Islam  di  sebut  riba yang diharamkan. Sekali mendayung, dua tiga pualu terlampaui, tidak hanya mewujudkan keadilan yang baik untuk kepentingan bersama juga menghindari para pelaku ekonomi dari sesuatu yang diharamkan Allah SWT.
Mereka yang tertarik dengan Ekonomi yang berlandaskan Islam bisa dengan mudah mempelajarinya, sudah banyak institusi pendidikan yang dapat mendidik dan membinanya. Mempelajari Ekonomi  Syariah  bukan  hanya  sekedar  Ekonomi  namu  juga Syariah  yang  artinya  mereka  yang  belajar  juga  dituntut  untuk paham dan dapat mengamalkan syariat – syariat tersebut. Sekali lagi, dua tiga pulau terlampaui dalam sekali mendayung. Terlebih mereka yang mempelajari ini bisa saja bukan dari kalangan Islam, dan karna itu melalui ini dakwah bisa dilakukan sambil menggali Ilmu. Subhanallah.
Perlahan   –   lahan   dunia   mulai   menyadari   akan   hal ini,   sedikit   demi   sedikit   perusahaan   maupun   bank   mulai
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
memegang   prinsip   Syariah   dalam   kegiatan   ekonominya. Seperti  penghapusan  bunga  dan  menggantikannya  dengan kegiatan  bagi  hasil  dalam  pananaman  investasi.  Namun  jika dibandingkan  dengan  mereka  yang  belum  tersadar  jumlah  ini masihlah sedikit. Disinilah tantangannya, menurut saya bahwa untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan sebuah lembaga negara yang  saling  terintegrasi  dengan  lembaga  lainnya  dan  berbagai elemen  masyarakat  yang  bertanggung  jawab  atas  kesadaran sosial dan keadilan jika suatu negara tersebut bukan negara Islam atau  mayoritas  islam,  dan  lembaga  yang  bertanggung  jawab atas  kesadaran  Zakat  jika  suatu  negara  tersebut  merupakan negara Islam.
Ekonomi  yang  berlandaskan  Islam  sangatlah  diperlukan, bukan  hanya  untuk  kepentingan  Islam  sendiri  namun  untuk kepentingan  umat  manusia  dalam  kegiatan  ekonominya.  Agar tercapai  keseimbangan  dan  keadilan  dalam  setiap  kegiatan ekonomi,  yang  darinya  permasalahan  atau  perselisihan  yang sering  timbul  dalam  perekonomian  tidak  akan  ada  lagi  karena tidak akan ada pihak yang dirugikan. Mereka yang untung atau rugi, puas atau  tidak puas, tergantung pada usaha yang mereka lakukan  dalam  kegiatan  ekonomi  dan  tidak  dapat  menyalahkan orang  lain,  itulah  keadilan.  Berbagai  macam  sumber  daya  yang dibutuhkan  untuk  mencapai  hal  ini  sudah  ada  seperti  para  ahli ekonomi  Islam  yang  telah  merumuskan  poin  –  poin  acuan  agar tercapainya  suatu  Ekonomi  yang  berlandaskan Islam.  Didukung lagi  dengan  lembaga  pendidikan  yang  menghasilkan  para  ahli ekonomi muda dan baru yang lebih siap lagi dalam menghadapi tantangan ini.
Jika  dilihat  dari  kondisi  global  tentang  kesadaran  akan perlunya  Ekonomi  yang  berlandaskan  Islam  terdapat  dua permasalahan.  Pertama,  menunggu  kesadaran  muncul  dari masing  –  masing  individu,  kemudian  terus  menerus  hingga  ke tingkat negara. Kedua, memberikan kesadaran kepada dunia akan pentingnya  Ekonomi  yang  berlandaskan  Islam.  Dan  poin  kedua inilah yang menurut saya merupakan tantangan sebenarnya yang harus dihadapi oleh para kaum muslim umumnya dan para ahli ekonomi Islam khususnya.
74 Azmi Sirajuddin

## 2.  Kegiatan ekonomi dalam Islam bercita-cita luhur
Sistem-sistem hasil penemuan manusia, baik itu kapitalisme maupun sosialisme,   bercita-cita   merealisir keuntungan materiil semata-mata  bagi  pengikut-pengikutnya.  Itulah cita-citanya,  dan demikianlah tujuan ilmunya.
Hasilnya  adalah  persaingan  yang  menghancurkan,  yang telah  dan  tengah  berkisar  baling-balingnya  di  antara  blok-blok berbagai  negara,  dengan  maksud  menguasai  perekonomian, memonopoli  pasar-pasar  dan  sumber-sumber  bahan  baku  di berbagai negara.
Persaingan serupa inilah penyebab terjadinya dua perang Dunia  pertama  daan  kedua, 26 dan  persaingan  semacam  inilah pula yang tengah mengancam dunia dewasa ini dengan    perang nuklir ketiga antara  dua blok kapitalis dan komunis.
Adapun dalam  lingkungan ekonmi  Islam, sudah tentulain ketentuan-ketentuannya. Demikian itu karena  kegiatan ekonomi, kalau  hanya  bertujuan  mendapatkan  keuntungan  materiil  saja, sesungguhnya ia  tidak mempunyai  tujuan  sebagai  cita-cita  yang sebenarnya. Akan tetapi keuntungan materiil itu hanyalah sebagai perantara belaka bagi tujuan yang lebih besasr dan cita-cita yang lebih  luhur,  yaitu  memakmurkan  bumi  dan  mempersiapkannya untuk  kehidupan  insani,  sebagai  kepatuhan  terhadap  perintah Allah dan realisasi dari khilafat 27 , di bumi Allah, karena percaya bahwa manusia pasti akan berdiri dan apa yang telah dibaktikan kepadanya.
Tentu saja besar bedanya antara mendapatkan keuntungan
26 Tiap kali pasar-pasar yang tersedia semakin sempit buat menjal hasil- hasil produksi negara-negara industri yang maju  ini, tiap itu tiap pula tak  dapat dielakkan penceburan dalam kancah peperangan, sejauh mana terbuka  kembali pasar-pasar  baru  yang  lain,  sehingga  satu  peristiwa  berganti  dengan  sastu peristiwa berganti dengan yang lain dala beberapa pertempuran ekonomi. Bukti yang paling nyata atas hal ini adalah keadaan jerman persis menjelang perang Dunia Kedua. Pasar-pasarnya telah demikian sempitnya, sementara produksinya demikian  banyak  sampai  batas  kemajuan  yang  sangat  tinggi.  Padahal  ia  tidak memiliki negara-negara  jajahan, di man akania jual hasil produksinya. Di sinilah maka Hitler dalam satu pidatonya pada bulan juli 1938 pernah mengumumkan: perang jerman menduduki tanah-tanah negara-negara sekitarnya. Dan mulailah dengan demikian Perang Dunia Kedua.
27 Khilafat: amanat Tuhan kepada umat manusia untuk  mengatur dunia dan melaksanakan hukum-hukum-Nya. (pent)
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
materiil sebagai tujuan dan sebagai cita-cita, dengan ia merupakan perantara  belaka  dari  tujuan  yang  lebih  besar  dan  cita-cita  yang lebih  luhur,  yakni  memakmurkan  bumi  dan  mempersiapkannya bagi  kehidupan  insani,  serta  merealisir  kesejahteran  hidup  dan harta kekayaan untuk  manusia seluruhnya.
Perbedaan  itu  dalam  suasana  sistem  ekonomi  yang pertama, kalau cita-cita adalah memperoleh keuntungan materiil belaka,   maka   yang   akan   ada   hanyalah   egoisme,  monopoli, mementingkan diri sendiri dengan  usaha  mengumpulkan  harta kekayaan  dunia  dan  mencegahnya  dari  orang  lain,  seperti  yang terjadi  dalam  sistem-sistem  ekonomi  yang  senantiasa  bertarung itu. Inilah agaknya penyebab bermacam-macam peperangan dan kehancuran.
Adapun  dalam  suasana  yang  kedua,  di  mana  cita-cita adalah  kemakmuran  seluruh  bumi,  maka  persaingan,  egoisme dan monopoli akan berubah menjadi saling pengertian dan saling tolong-menolong antara negara-negara dan bangsa-bangsa untuk memakmurkan bumi dan mengeksploitier  kekayaan-kekayaanya dengan cara terbaik demi kemaslahatan seluruh umat manusia.
Jadi cita-cita kegiatan ekonomi menurut Islam bukanlah persaingan,   menopoli,   menguasai   maupun   mementingkan diri  sendiri  dengan  usaha  mengumpulkan  semua  harta kekayaan dunia dan mencegahnya dariorang lain, seperti  yang terjadi  dalam   lingkungan  sistem-sistem  ekonmi    penemuan manusia.  Tapi  cita-citanya    adalah  usaha  merealisir  kekayaan, kesejahteraan  hidup  dan  keuntungan  umum  bagi  masyarakat seluruhnya,  karena  niat  melaksanakan  hak  khilafat  dan mematuhi perintah Allah Swt.:
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan)  negeri  akhirat,  dan  janganlah  kamu  melupakan bahagianmu  dari  (kenikmatan)  duniawi  dan  berbuat  baiklah (kepada  orang  lain)  sebagaimana  Allah  telah  berbuat  baik, kepadamu,  dan  janganlah  kamu  berbuat  kerusakan  di  (muka) bumi.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang-orang  yang berbuat kerusakan. 28
76 Azmi Sirajuddin
3.  Pengawasan  atas  pelaksanaan  kegiatan  ekonomi  dalam Islam  adalah  pengawasan  yang  sebenarnya,  yang mendapat kedudukan utama.
Telah  kami  sebutkan  bahwa  sistem-sistem  ekonmi yhasil  penemuan  manisia  sama  sekali  terpisah  dari  agama  dan menyinkirkan   pengaruhnya    dari  kehidupan  perekonomian. Bahkan  sebagain  sistem-sistem ini  sada  yang  mengingkari  agam secara keseluruhan, seperti sosialisme Marxisme.
Akibatnya, pengawasan kegiatan ekonomi pada lingkungan sistem sistem  ini diserahkan bulat-bulat kepada  kekuasaan umum untuk melaksanakan pengawsan tersebut sesuai denan  peraturan. Jadi otomatis pengawsan ini hnyalah pengawasan luar belaka, yang tak mampu menjamin  terrealisirnya cita-cita. Buktinya adalah apa yag dapat disaksikan dalam lingkungan sistem-sistem ini, seperti larinya merka dalam kegiatan ekonomi tiap kali negara lalai, atau tiap kali alat-lat negara tak mampu memergoki mereka. 29
Adapun  dalam  lingkungan  ekonmi  Islam,  di  samping adanya  pengawasan  syariat  yang   dilaksanakan  oleh  kekuasaan umum,  ada  pula  pengawasan  yang  lebih  ketat  dan  lebih  aktif, yakni  pengawasan  daari  hati  nurani  yang  telah  Islam,  yang terbina di atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan di hari akhir.
Hati nurani ini adalah hasil bumi Islam, hasil iklim Islam dan hasil pendidikan Islam, yang  dijiwai dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, lalu ia dengarkan dan sangat terkesan dengan keduanya:
“Dan Allah ada bersamamu di mana saja kamu ada”.
“Sesungguhnya   bagi   Allah  tidak   ada   sesuatu   pun   yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit.
Dia tatkala Rasul keselamatan itu ditanya tentang maksud berbuat baik, sabdanya:
“(Adalah  berbuat  baik  itu)  engkau  sembah  Allah  seolah-olah
29 Sebagai contoh,  surat-surat kabar selalu menyajikan kepada kita dari waktuke waktu dengan angka-anka yag menecemaskan tentang jumlah orang- orang yang lari dari pungutan pajak, dan jumlah-jumlah abstrak yang hilang dari berbagai negara tiap tahunnya akibat dariterjadinya pelarian ini.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
engkau lihat dia. Jika tiada engkau lihat akan dia, dia sesungguhnya melihatmu”. 30
Dan  kalapun  seorang  muslim  merasa  bahwa  ia  dapat saja  selamat  dari  pengawasan kekuasaan ,   maka  sungguh  ia  tak akan  dapat  selamat  dari  pengawasan Allah. Perasaan  seperti  ini sebenarnya  lebih  mampu  menjamin  bagi  keselamatan  tingkah laku masyarakat dan tiadanya penyelewengan kegiatan ekonomi.
4.  Ekonomi  Islam  merealisir  keseimbangan  antara kepentiangan individu dan kepentingan masyarakat Tidak dapat diragukan, bahwa cita-cita tiap sistem ekonomi adalah merealisir kepentingan bagi pengikut-pengikutnya. Akan tetapi kepentingan ini kadang-kadang ada yang bersifat khusus, kadang-kadang pula bersifat umum.
Sistem-sistem  ekonomi  itu  berbeda  satu sama  lainnya dalam sikap  masing-masing terhadap dua kepentingan ini.
Ekonomi  Kapitalisme  memandang  kepada  induvidu sebagai poros semua yang ada, dan sebagai tujuan dari semua yang ada ini. Oleh sebab itu ekonomi kapitalisme sangat mementingkan kepentingan  individu  dan  mendahlukannya  dari  kepentingan orang banyak seluruhnya. Dan mutlak dalam soal hak individu dan kemerdekaan ekonomi. Alasan sistem kapitalisme dalam sikapnya terhadap individu ini adalah bahwa di sana tak ada pertentangan anatara  kepentingan      individu  dan  kepentingan  orang  banyak, dan bahwasanya individu-individu itu ketika berusaha merealisir kepentingan-kepetntingan  khusus,  maka  sebenarnya  pada  saat yang sama mereka merealisir kepentingan orang banyak.
Didahulukannya  kepentingan    khusus  dari pada kepentingan  umum  dalam  sistem  kapitalisme   banyaklah keburukkan-keburukannya. Yang paling nyata adalah timbulnya bermacam-macam  krisis,  ratanya  pengangguran,  tidak  adanya keseimbangan yang menyolok antara pendapatan dan kekayaan, dan timbulnya berbagai macam monopoli.
Adapun  timbulnya  bermacam-macam  krisis  dan  ratanya pengangguran,  penyebabnya  adalah  para  produsen  sendiri. Mereka  maunya  hanya  berupaya  mendapatkan  sejumlah  besar
78 Azmi Sirajuddin
keuntungann  saja,  mempertahankan  barang  dagangannya  yang telah   jadi,   yang  diperuntukkan   bagi   pemuasan   kebutuhan- kebutuhan  yang  besar  pendapatannya.  Tapi  ternyata  barang dagangannya  ini  melebihi  kebutuhan  pasar-pasar.  Lalu  hal  ini menyebabkan, sesuai dengan hukum penyediaan dan permintaan, runtuhnya  harg,  yaitu  hal  yang  memungkinkan  terjadinya kerugian besar bagi para produsen, yang menyebabkan terhentinya produksi dan tutupnya pabrik-pabrik, lalu ratalah pengangguran. Hal  inilah  yag  telah   mendorong  negara-negara   industri  untuk mencari pasar-pasar buat  menjal hasil-hasil produksinya, yang di negerinya sendiri tak mampu menjualnya. Suatu hal yang menjadi sebab adanya gejala penjajahan. 31
Adapun  ketidak  seimbangan  yang  menyolok  antara pendapatan  dan  kekayaan,  adalah  disebabkan  dari  keluasan kesempatan  yang  disediakan  oleh  sistem  kapitalisme  bagi individu,  seperti  kemerdekaan  ekonomi  tanpa  batas,  dan  hak dalam laba tanpa serikat. Biasanya hal  itu, dengan tidak adanya persaingan yang adail, menjadadi sebab terpusatnya kekayaan di tangan sekelompok kecil dari individu –individu yang menikmati pendapatan    yang    tinggi,    memegang    kendali    segala    urusan, danb  mengarahkan  semua  kemungkinan  demi  mewujudkan kepentingan-kepentingan.  Adapun  individu-individu  selebihnya dari  rakyat,  mereka  menderita  kehidupan  yang  sempit. Ketidakseimbangan  yang  menyolok  ini  antara  pendapatan- pendapatan,  dengan  penganiayaan  terhadap  masyarakat  yang nyata  ia  jelmakan,  akan  menjadi  sebab  adanya  beberapa  akibat yang tragis.
Paling ringan adalah apa yang  disaksikan oleh masyarakat di mana terjadi ketidakseimbangan semisal ini, seperti keresehan, hura-hura  dan  kegoncangan-kegoncangan,  di  samping  adanya lapisan   masyarakat   yang   fakir-fakir   atau   ketiadaan.   Akibat mana,  apabila diremehkan begitu saja penanggulangan terhadap sebab-sebabnya, akan berakibat adanya revolusi terhadap sistem itu  sendiri  keseluruhannya,  akan  berakibat  adanya  reolusi terhadap   sistem   itu   sendiri   keseluruhannya  dan   perpecahan.
hal. 202 31 Perinciannya lihat kembali: Dr. Khoz‟al Al- Birmani: Sejarah Ekonomi,
Baik revolusi terhadap sistem itu sendiri secara keseluruhan dan perpecahan,maupun  revolusi  prancis  tahun  1789,  atau  revolusi Rusia tahun 1917, tak lain adalah saksi utama atas apa yang kami katakan itu.
Juga  kemerdekaan  ekonomi  yang  merupakan  semboyan yang  dijunjung  tinggi  daan  diterapkan  oleh  sistem  kapitalisme, adalah  serupa  senjata  yang  memiliki      dua  mata.  Kemerdekaan serupa  ini  meskipun  memberi  kesempatan  kepada  individu untuk membuahkan hartanya menurut cara yyang ia kehendaki, tapi sering kali kemerdekaan itu sendiri menimbulkan bermacam monopoli, karena ia   tak mampu mewujudikan persaingan yang sempurna
Sedang  sistem  ekonomi  sosialisme,  adalah  kebalikan  dari sistem  kapitalisme,  mendahulukan  kepentingan  orang  banyak dari pada kepentingan individu. Bahkan praktis ia mengorbankan sam    sekali    kepentingan    individu    untuk    tujuan    kepentingan orang banyak. Atas dasar inilah, maka sistem ini tidak  mengakui sama  sekali  adanya  hak  milik  individu  bagi  alat-alat  produksi. Sebagaimana ia   juga tidak mengakui adanya   dengan hak milik umum  dan  kemerdekaan  ekonomi  umum,  atau  hak  milik  dan kemerdekaan orang banyak.
Tidak  kurang  keburukan-keburukan  jalan  ini,  pada akhirnya,  dari  keburukan-keburukan  sistem  kapitalisme,  kalau tidak  lebih  banyak  lagi.  Tidak  diakuina  hak  milik  individu  dan kemerdekaan ekonomi, bertentangan dengan fitrah manusia dan menyebabkan kesedihan-kesedihan yang tak dapati negara-negara sosialis, utamanya sovyet Uni,  menderita kemunduran produksi, baik kuantitas maupun kualitas.
Para  ahli  yang senantiasa  berusaha  menghindari kelemahan produksi hasil-hasil  pertanian, berkesimpulan bahwa sebabnya adalah tidak diakuinya hak milik individu, seperti juga mereka berkesimpulan bahwa kemunduran kualitas dalam hasil- hasil  industri  adalah  karena  tidak  adanya  motif  pribadi,  yang disebabkan dari tidak diperbolehkannya hak memiliki.
Instansi-instansi  resmi  di  Sovyet  Uni  sendiri  telah mengakui kegagalannya dalam produksi pertanian, karena tujuh garis   perencanaan   yang   diletakkan   untuk   menambah   target
80 Azmi Sirajuddin
produksi, yang selesai tahun 1969, ternyata hanya mencapai 10% saja  dari  rencana  semula. 32 oleh  karenanya  instansi-instansi  ini mengajukan saran-saran pemecahan untuk menambah produksi, yang terpenting adalah:
Memberi  dorongan  keberanian  dengan  motif  materiil kepada  kaum  buruh  dalam  bidang  pertanian.  Hal  itu  dapat terlaksana  denan  menghilangkan  ikatan-ikatan   tentang  jumlah ternak  yang  diperbolehkan  memilikinya  oleh  individu-individu dalam sawah-sawah bersama
Sedang  dalam  lapangan  industri  dan  perdaganga,  Sovyet Uni,  setelah  lima  puluh   tahun  menerapkan  cara  sosialismenya, mulai memasukkan percobaan-percobaan baru, berdasasrkan atas diperkuatnya motif laba. 33
Percobaan-percobaan  baru di Sovyet Uni ini menunjukkan kembalinya  lagi  kepada  fitrah  manusia  dan  semua  tuntutan- tuntutannya, seperti instink ingin mengumpulkan dan mengambil hasil  serta  ingin  memiliki.  Kita  sekarang  akandapati  di  Rusia Suara-suara  jeritan  menuntut  dikembalikannya  hak-hak  milik khusus  dalam  pertanian,  daan  menuntut  dijadikannya  hak-hak milik ini sebagai dasar penting, demi peningkatan taraf hidup di Sovyet Uni 34
Demikianlah  sikap  ekonomi  sosialis  dan  usahanya memajukan kepentingan khusus atas kepentingan umum.
Adapun  ekonomi  Islam  ia  tidak  merumuskan  terlebih dalhulu   adanya   pertentangan   antara   kepentingan   individu dan  kepentingan  individu  dan  kepentingan  orang  banyak,   dan selanjutna  mengorbankan  kepentingan  individu  dalam  rangka kepentingan  orang  banyak  secara  terus-menerus,  seperti  yang dilakukan oleh ekonomi sosialisme
Juga  Islam  terlebih  dahulu  tidak  merumuskan  bahwa individu, ketika berusaha merealisir kepentingannya sebenarnya selalu meralisir juga kepentingan orang banyak, dan selanjutnya terus  menerus  mendahulukan  kepentingan  individu  atas kepentingan   orang   banyak,   semacam   kaidah,   seperti   yang
32 Lihat sk. Al-Ahram Mesir edisi 1April 1965 33 Lihat sk. Al-Ahram edisi 31 mei 1965 34 Lihat sk. Al-Ahram Mesir edisi 17 November 1965, nukilkan dari surat kabar Sovyet (Comunist)
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
dilakukan oleh ekonomi kapitalisme
Ekonomi  Islam  memiliki  siasat  tersendiri,  yang  tidak memusatkan  kepada  individu  belaka,  seperti  halnya  ekonomi kapitalisme,  dan  juga  tidak  memusatkan  kepada  masyarakat saja, seperti halnya ekonomi sosialisme. Tepi siasatnya ini berdiri atas  dasar  perhatian  kepada  dua  kepentingan  bersama-sama, dan  berdya  upaya  menyelenggarakan  keseimbangan  antara keduanya.
Dengan  kata  lain,  Islam  mengakui  masing-masing kepentingan individu dan kepentingan orang banyak, selama tidak ada  di sana  pertentangan  di  antara  keduanya,  atau  selam  masih mungkin dipertemukan di antara keduanya. Buktinya, dalam soal hak  milik,  Islam  masih  mengakui  hak  milik  individu,  dan  pada saat yang sama, msaih mengakui hak milik orang banyak. Satu di antara keduanya tidak diabaikannya demi yang lain. Dan dalam soal  kemerdekaan,  Islam  mengakui  kemerdekaan  bagi  individu. Tapi dalam dhal ini, ia tdiak mengakui kemerdekaan bagi individu. Tapi  hal  ini,  ia  tidak  melampaui  batas  dengan  membebaskanny secara mutlak tanpa batas, sehingga akan membahayakan  orang banyak. Dan akan lebih jelas soal siasat ekonomi Islam ini kelak pada penyajian tentang dasar-dasar umum ekonomi Islam dalam bab pertama dar buku ini.
Adapun jika di sana terjadi pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan individu dan kepentingan orang banyak, dan tak mungkin diselenggarakan keseimbangan atau pertemuan antara  kedua  kepentingan  ini,  maka  Islam  akan  mendahulukan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan inidividu.
Dalil-dalil  atas  keterangan  di  atas  antara  lain  adalah larangan  Rasulullah  Saw.  Tentang  jual  beli  antara  orang  kota yang  bertindak  sebai  komissioner  dengan  penduduk  padang pasir, seraya sabdanya: “Biarkan orang-orang itu dikaruniai rizki Allah,  seorang  dari  yang  lain”.  Dalam  hal  ini  ada  didahulukan kepentingan umum, yaitu kepentingan penduduk kota seluruhnya, meskipun ada pula dilalaikannya kepentingan penduduk padang pasir  dengan  diberinya  pula  nasihat,  dan  juga  dilalaikannya kepentingan  orang  kota  tersebut  kalau jual  beli itu  dengan  jalan mewakilkan orang dengan pemberian upah.
82 Azmi Sirajuddin
Di  antaranya  lagi  ada  pula  Rasulullah  pernah  mencegah orang  menyongsong  untuk  menemui  para  penunggang  unta, pembawa  dagangan.  Di  sini  kepentingan  umum  kembali didahulukan,  yaitu  kepentingan  orang  sepasar,  didahulukan atas kepentingan khusus, yakni kepentingan dan menjualnya lagi dengan laba yang hanya akan kembali kepada dirinya.
Di  antaranya  lagi  larangan  tentang  monopoli  barang dagangan,  dengan  menimbunnya  dan  bermaksud  menjualnya kelak dengan harga yang sangat tinggi, kalau kebutuhan pembili akan barang tersebut telah diinginkan mendesaknya para ulama mujtahid  berkesimpulan,  dengan  adanya  larangan  perbatan monopoli  tersebut,  tentang  bolehnya  mengeluarkan  bahan makanan  dari  tangan  monopoli  secara  paksa.   Ada  pula  di  sini mendahulukan  kepentingan  umum,  yaitu  kepentingan  orang banyak   dalam penyediaan bahan makanan pokok yang    sangat dibutuhkan untuk hidup merka, didahulukan    atas kepentingan khusus, yaitu kepentingan monopolis untuk memperoleh laba.

## B.   Pentingnya Ekonomi Islam
Tak  seorang  pun  menyangkal,  tentang  pentingnya  studi ekonomi saat kini. Pertarungan yang terjadi di antara kedua blok Timur  dan Barat, sebabnya kembali sebagian besar kepada sebab- sebab ekonomis. Problema pokok yang merepotkan kini,   adalah apa  yag  diistilahkan  dengan  dunia  ketiga,  yang  terdiri  dari negara-negara  Asia,  Afrika,  dan  Amerika  Latin,  yakni  problema kemunduran ekonomi  dan  perlunya  mempertumbuhnya ekonomi.
Kalau  ekonomi  Islam  belum  berperan  sampai  kini,  tidak berarti kurang pentingnya ekonomi Islam. Sebab sebgaimana kita tahu,  bahwa  jauhnya  ekonomi  Islam  dari  arena,  bukanlah  lain sebabnya  karena  terpecahnya  duni  Islam  dan  jatuhnya  sebagian besar dunia Islam ke bawah kekejaman penjajahan, yang berusaha sekuat tenaga menjauhkan syariat Islam, termasuk   di dalamnya ekonmi  Islam,  dari  penerapannya  di  negeri-negeri  Islam  yang mereka duduki.
Ketika dunia Islam mulai bangun dan menyelamatkan diri dari penjajahan, dunia  Islam  mendapatkan dirinya menghadapi
dua kenyataan yang saling bertentangan:
Pertama: besarnya sumber-sumber dan bahan-bahan baku yang ia miliki
Kedua:  keadaan  ekonomi  yang  sangat  mundur  yang  ia derita, meskipun memiliki kekayaan yang melimpah.
Kalau dunia Islam, dan sebagai pelapor adalah dunia Arab, mulai tahu sedalam mana kemunduran ekonominya,  khususnya setelah  berdirinya  negeri  Israil  dengan  idam-idamannya  akan menguasai ekonomi dunia Arab‟ tapi dunia Islam msih juga lalai akan peranan yang sangat penting yang mungkin dapat dimainkan oleh ekonomi Islam dalam merealisir kesatuan dan pertumbuhan ekonomi 27 .Buktinya  negara-negara  Islam  berlaku  penjilat  yang rakus,  ada  kalanya  di  belakang  madzhab  kapitalisme,  ada  pula kalanya di belakang madzhab sosialisme, seolah-olah tak ada jalan lain bagi pertumbuhan ekonomi di luar kedua madzhab ini.
Dan sangat disayangkan bahwa hal itu semakain sempurna, pada  saat  mana  sementara  ahli  ekonomi  asing  mengumumkan, bahwa di sana ada madzhab ekonomi ketiga, yaitu ekonomi Islam, yang  akan  memimpin  masa  depan  dunia.  Karena  ia  merupakan susunan  hidup  yang  sempurna,  memiliki  semua  keistimewaan dan terhindar dari semua keburukan 35
Surat hal yang tak dapat diragukan adalah bahwa ekonomi Islam akan mungkin memainkan peranan utama dalam merealisir pertumbuhan  ekonomi  dalam  duni  Islam.  Kalau  pertumbuhan ekonomi di negara man pun hanya dapat sempurna sesuai dengan rencana  yang  telah  dipelajari,  akan  tetapi  dapat   juga  diterima oleh para ekonomi pada umumnya, dan masih juga belum cukup dengan  penguasaan  negara-negara  atas  bidang-bidang  pokok dari  ekonomi  bangsa.  Akan  tetapi  masalah  pokok  yang  sangat diperlukan  adalah  ikut  sertanya  seluruh  bangsa  dengan  semua individu-individunya  dalam  merealisir  pertumbuhan.  Masing- masing dari mereka melaksanakan pekerjaan yang telah ditugaskan secara sangat sempurna,dan menjauhkan diri dari semua bentuk penyelewengan dan eksploitasi.
Di  sini  ekonomi  Islam  dapat  memainkan  peranan  yang tak munkin dapat dimainkan oleh ekonomi man   pun dari hasil
35 Lihat kembali keterangan yang lalu pada hal. 10
84 Azmi Sirajuddin
penemuan  manusia.  Maksudnya,  daalam  lingkungan  ekonomi Islam,    andil  dalam  rencana  pertumbuhan  dapat  lebih  aktif  dan lebih  jauh  dari  penyelewengan  maupun  eksploitasi.  Sebab  andil ini dapat saja berubah menjadi semacam ibadat. Dan ikut bersama itu, alat pengawasan akan tumbuh lebih kuat dari alat apa saja dari semua negara, yaitu takut kepada Allah dan perhatian terhadap- Nya, yang bersemayam dalam hati-nurani individu muslim.
Perbedaan  antara  ekonomi  Islam  dan  ekonomi  hasil penemuan  manusia  dalam  hal  ini,  adalah  bahwa  ekonomi  Islam hanyalah bagian belaka dari sistem Islam yang mencakup dengan aqidah  dan  syariatnya,dan  bahwasanya  hubungan  ini  memberi kesempatan  kepada  kegiatan  ekonomi  untuk  dapat  saja  bersifat ibadat, seperti juga menumbuhkan kontrol yang sebenarnya dari dalam diri muslim sendiri, dan bukan dari luar.

## Simpulan
Ekonomi  yang  berlandaskan  Islam  sangatlah  diperlukan, bukan  hanya  untuk  kepentingan  Islam  sendiri  namun  untuk kepentingan  umat  manusia  dalam  kegiatan  ekonominya.  Agar tercapai  keseimbangan  dan  keadilan  dalam  setiap  kegiatan ekonomi  yang  darinya  permasalahan  atau  perselisihan  yang sering  timbul  dalam  perekonomian  tidak  akan  ada  lagi  karena tidak akan ada pihak yang dirugikan. Mereka yang untung atau rugi, puas atau tidak puas, tergantung pada usaha yang mereka lakukan  dalam  kegiatan  ekonomi  dan  tidak  dapat  menyalahkan orang  lain,  itulah  keadilan.  Berbagai  macam  sumber  daya  yang dibutuhkan  untuk  mencapai  hal  ini  sudah  ada  seperti  para  ahli ekonomi  Islam  yang  telah  merumuskan  poin  –  poin  acuan  agar tercapainya  suatu  Ekonomi  yang  berlandaskan Islam.  Didukung lagi  dengan  lembaga  pendidikan  yang  menghasilkan  para  ahli ekonomi muda dan baru yang lebih siap lagi dalam menghadapi tantangan ini.
Jika  dilihat  dari  kondisi  global  tentang  kesadaran  akan perlunya  Ekonomi  yang  berlandaskan  Islam  terdapat  dua permasalahan.  Pertama,  menunggu  kesadaran  muncul  dari masing  –  masing  individu,  kemudian  terus  menerus  hingga  ke tingkat negara. Kedua, memberikan kesadaran kepada dunia akan
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
pentingnya Ekonomi yang berlandaskan Islam. Poin kedua inilah yang  menurut  penulis  merupakan  tantangan  sebenarnya  yang harus dihadapi oleh para kaum muslim umumnya dan para ahli ekonomi Islam khususnya.
Berdasarkan  kajian  tersebut  di  atas,  disinilah  tampak pentingnya ekonomi Islam dan peranannya dalam hubungannya dengan  dunia  Islam.  Ia  merupaka  jalan  yang  akan  mengikatkan seluruh  bangsa-bangsa  di  dunia  ini  dalam  keimanan.  Yakni  hal yang  banyak   memungkinkan  aktifnya  peranan  ekonomi  Islam dan sangat menjamin terlaksananya.
Ada peranan lain yang masih mungkin dapat dilaksanakan oleh ekonomi Islam, yaitu kalau sudah terlebih dahulu ada lapangan penerapan  dalam  dunia  Islam  sendiri  yakni  melaksanakan penerapan ekonomi Islam tersebut sampai terwujudnya kesatuan ekonomi  bagi  seluruh  dunia.  Kesatuan  ekonomi  ini  merupakan jalan masuk yang sangat penting ke arah kesatauan politik
Dalam  keyakinan  penulis,  dunia  Islam  apabila  mau mengambil  ilham  dari  contoh-contoh  peristiwa  yang  lalu,  pasti akan mengerti beberapa anugerah saat kini, dan tahu bagaimana merealisir  angan-angan  di  masa  depan.  Sebab  dunia  Islam  tak bimbang lagi dalam soal kesatuan ini. Hal itu karena apa yang telah kita  saksikan  kemarin  dan  yang  tengah  kita  saksikan  sekarang, jelas menunjukkan bahwa tak satu tempat pun di dunia ini bagai sponsor-sponsor yang kurus dan lemah.
Sungguh  kasihan,  negara-negara  Eropa  Barat  sendiri telah   lebih  dalam  menyadari  akan  masa  kininya,  dan  paling merasa  cemas  akan  masa  depannya,  melebihi  dunia  Islam. Hal  itu  tampak  ketika  mereka  bermaksud  membuat  balans dan  jaminan  dalam  menghadapi  dua  kekuatan  raksasa.  Maka didirikanlah di antara mereka kesatuan ekonomi dengan nama “Pasar Eropa Bersama”. Menurut pandangan kebanyakan para pengamat  dari  para  ahli,  kesatuan  ini  merupakan  jalan  masuk dan pendahuluan bagi kesatuan politik di antara negara-negara yang  tergabung.  Maka  nampaklah  kebenaran  ekonomi  Islam sesuai  dengan  ekonomi  Global  yang  memberikan jalan  terbaik Way Of Life.

## 86 Azmi Sirajuddin

## DAFTAR PUSTAKA
Alma, Buchari, t.t. Ajaran Islam dalam Bisnis, Bandung: Alfabet. Antonio,  Muhammad  Syafi‟i,  2001, Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke Praktik, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia) Asy‟arie, Musa, 1987, Islam Etos Kerja Pemberdayaan Ekonomi Umat ,
(Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam) Ali,  Mohammad  Daud. Sistem  Ekonomi  Islam  Zakat  dan  Wakaf (jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) Aulawi, A. Wasit. Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam . Makalah (Jakarta: 1994)
Al-Jaziri,  Abd  ar-Rahman,  1969. Al-Fiqh  ala  Madzahib  al-arba‟ah , (Kairo: Maktabah Tijarah Kubra) Al-Maliki, Abdurrahman, Politik Ekonomi Islam, Terjemahan oleh Ibnu Sholah  dari  As-Siyasah  al-Igtishadiyyah  al-Mutsla ,  Cetakan Pertama. (Bangil: al-Izzah, 2001) Beekun, Rafik Issa, Islamic Business Ethics , (Verginia: International, Institute of Islamic Trought, 1997) Behasti, Muhammad H., 1992, Kepemilikan Dalam Islam, Terjemahan oleh  Lukman  Hakim  dan  Ahsin  M.  dari   Ownership  in  Islam, Cetakan Pertama. (Jakarta; Pustaka Hidayah) Basyir, Ahmad Azhar, Asas-asa Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) , Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
Dar  al-Khair, Al-Qur‟an  al-karim  bi  al-Rasm  al-„Utsmani ,  Cetakan Kedua, (Beirut, 1402 H) Djamil, Fathurrahman “Hukum Perjanjian Syariah”, Dalam Mariam Darus Badrulzaman dkk, Komplikasi Hukum Perikatan, Cetakan Pertama. (Bandung: Citra Aditya Bakti) Hasan, Nik Mustafa Hj. Nil, 1992, “Prinsip-prinsip Ekonomi Islam” Dalam  M.  Rusli  Karim  (Ed.),  Berbagai  Aspek  Ekonomi  Islam , Cetakan  Pertama.  (Yogyakarta:  Tiara  Wacana  Yogya  dan P3EI UII)
Hasan,  M.  Kamal. Beberapa  Pengamatan  Umum  tentang  Ilmu- ilmu  Kemasyarakatan  dan  Pengajian  Islam  dalam  Konteks Pembangunan  Negara. Makalah Seminar cetakan kedua (Bangi:
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
UKM, 1980). Ibn Jazi, Muhammad ibn Ahmad, 1984. Al-Qawanin al-Fiqhiyyah, ( Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi)
Karim, Adiwarman Azwar (Ed.), 2002. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , Cetakan Kedua, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia) Manan, M. Abdul, 1997. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan oleh M. Nastangin , (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf)
Naqvi,  Syed  Nawab  Haider,  1981.  (Ethics  and  Economics:  An Islamic Synthesis, London: The Islamic Foundation) Prawiranegara, Syafruddin. Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: tp dan tt).
Rahman,  Afzalur,  1995. Doktrin  Ekonomi  Islam,  Terjemahan  oleh Soeroyo  dan  Nastangin  dari  Economic  Doctrines  of  Islam , (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf)
Shiddiqi,  Mohammad  Nejatullah,  1986. Pemikiran  Ekonomi  Islam; Suatu  Penelitian  Kepustakaan  Masa  Kini,  Terjemahan  oleh A.M. Saefuddin dari Muslim Economic Thinking; A Survey of Contemporary Literature, Cetakan Pertama. (Jakarta: Lembaga Islam  untuk  Penelitian  dan  Pengembangan  Masyarakat (LIPPM) ,1991. Kegiatan Ekonomi dalam Islam, Terjemahan oleh Anas Sidik. (Jakarta: Bumi Aksara) Shihab, M. Quraish, 1997. “Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur‟an, Dalam Ulumul Qur‟an, No. 3, VII/ 1997.
Saefuddin,   A.M. Studi   Sistem   Ekonomi   Islam (Jakarta:   Media Dakwah, 1984).
88 Azmi Sirajuddin

## ASPEK HUKUM  PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH (JUAL BELI) BERMASALAH
(STUDI PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDAR LAMPUNG)
Amnawaty dan Siska Liana
Fakultas Hukum Unila Email: amnawati@yahoo.com

## Abstrak
Pemberian  pembiayaan  al-Murabahah  kepada  nasabah  debitur merupakan  salah  satu  layanan  dari  bank  syariah.Pemberian pembiayaan  tersebut  mengacu  pada  pedoman  internal berdasarkan  prinsip  kehati-hatian  (prudential).permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor pembiayaan bermasalah dan  bagaimana  upaya  penyelesaian  pembiayaan  al-Murabahah yang  bermasalah.  Dengan   pokok-pokok  yang  dibahas  faktor– faktor penyebab pembiayaan al-Murabahah menjadi bermasalah, upaya penyelesaian pembiayaan al-Murabahah bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk  memperoleh gambaran lengkap, rinci  dan  sistematis  tentang  masalah  yang  telah  disebutkan di  atas.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif terapan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif.  Adapun pendekatan  masalah  dilakukan  dengan  pendekatan  applied process  study  dan  menggunakan  data  sekunder.  Data  yang diperoleh  lalu  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  dan pembahasan menunjukkan bahwa yang menjadi  faktor penyebab pembiayaan al-Murabahah bermasalah terdiri dari faktor internal bank,  faktor  internal  nasabah  debitur,  dan  faktor  eksternal.
90 Amnawaty dan Siska Liana
Upaya pencegahan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi pembiayaan  al-Murabahah  bermasalah.  Upaya  yang  ditempuh untuk menangani pembiayaan al-Murabahah bermasalah terbagi menjadi 2 kategori yaitu upaya penyelamatan (rescue) dan upaya penyelesaian. Baik upaya penyelamatan (rescue) maupun upaya penyelesaian tersebut, berakibat hukum terealisasinya pelunasan pembiayaan al-Murabahah yang dimaksud.
Kata kunci: al-murabahah, pembiayaan bermasalah

## Abstract
Giving al - Murabaha financing to debitors is one of the services from  syariah  bank.  The  giving  financing  refers  to  internal guidelines based on the principle of prudence (prudential). The problems  in  this  study  are  what  are  the  problematic  financing factors  and  how  are  the  efforts  of  al-Murabahah  financing  in solving  the  problematic  al-murabahah  financing.  There  are some points discussed in this research about the causing factors of  problematic  al-Murabahah  financing  and  their  efforts  to overcome them. This reserach aims to obtain a complete, detail, and systematic description about the problems mentioned above. This research is  a  normative law applied by using  descriptive method. The approach of the problem was done by the applied study process using secondary data. The data obtained were then analyzed  qualitatively.  Results  of  the  research  and  discussion show  us  that  the  causal  factors  of  problematic  al-Murabahah financing that  consists  of the bank‟s internal factors,  internal factors  debetors  ,  and  external  factors.  Prevention  efforts aimed  to  reduce  al-Murabaha  problematic  financing  which are divided into two categories, they are rescue efforts (rescue )  and  settlement  efforts.  Both  rescue  efforts  (rescue)  and  the settlement efforts, resulting in realization of the legal settlement proposed.
Keywords : al–murabaha, problematic financing
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1

## Pendahuluan
Perbankan  syariah  yang  berfungsi  sebagai  lembaga keuangan  yang  menghimpun  dana    dari  masyarakat    dan menyalurkan  kembali  pada  masyarakat  berdasarkan  prinsip syariah  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  orang  banyak, menyediakan  fasilitas  pembiayaan  (istilah    “kredit”  pada perbankan konvensional). Oleh karena itu, bagi pihak-pihak yang membutuhkan  dana  (modal)  dapat  mengajukan  permohonan pembiayaan pada bank syariah.
Bank  syariah  dalam  kegiatannya  tidak  menggunakan sistem  bunga  kepada  nasabahnya  ( interest  free  banking  system ) tetapi  menerapkan imbalan atau bagi hasil pada produk-produk dan layanannya termasuk pembiayaan. Dalam Islam sistem bunga (riba) telah dilarang dengan tegas oleh al-Qur‟an dan Hadis antara lain dalam   Q.S.al-Baqarah: 278-279 Ayat di atas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Dalam hadis dikemukakan antara lain :
“…..dan  Allah  pasti  akan  menghitung  amalanmu.  Allah  telah melarang  kamu  mengambil  riba,  oleh  karena  itu  hutang  akibat riba   harus   dihapuskan.Modal   (uang   pokok)   kamu   adalah hak  kamu.Kamu  tidak  akan  menderita  ataupun  mengalami ketidakadilan.”(H.R. Bukhari)
“Jabir  berkata  bahwa  Rosulullah  saw  mengutuk  orang-orang yang  memakan  riba,  orang  yang  membayarnya,  dan  orang yang  mencatatnya  dan  dua  orang  saksinya.  Kemudian  beliau bersabda,”Mereka itu semuanya sama”.(H.R. Muslim)
Penjelasan  dari  al-Qur‟an  dan  Hadis  merupakan  dasar penentuan haramnya bunga (riba). Bagi seorang muslim, keyakinan akan kebenaran pelarangan bunga (riba) harus diikuti suatu upaya yang  kuat  dan  sungguh-sungguh  untuk  tidak  melakukannya serta mencari alternatif usaha atau solusi bisnis yang bebas bunga (riba) termasuk dalam memperoleh pinjaman dana dari lembaga keuangan seperti bank.
Seperti halnya kredit pada bank konvensional, pembiayaan yang  diberikan  oleh  bank  syariah  mengandung  risiko  sehingga
92 Amnawaty dan Siska Liana
dalam  pelaksanaannya  bank  harus  menerapkan  prinsip  kehati- hatian  ( prudential )  antara  lain  bank  tidak  diperkenankan memberikan  pembiayaan  tanpa  surat  perjanjian  tertulis,  bank tidak  diperkenankan  memberikan  pembiayaan  yang  melebihi batas maksimal pembiayaan ( legal lending limit ), dan menerapkan prinsip 5 C ( Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral ) sebagai salah satu faktor penilaian pemberian pembiayaan. 1
Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perbankan)  menetapkan bahwa  dalam  memberikan  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip Syariah,  Bank  Umum  wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan analisis  yang  mendalam  atas  itikad  dan  kemampuan  serta kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau mengembalikan  pembiayaan  dimaksud  sesuai  dengan  yang diperjanjikan. 2
Sehubungan  dengan  asas  kehati-hatian  ( prudential ), sebenarnya pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF)  bank   syariah   tergolong   rendah.   Dari   warta   Majalah INVESTOR edisi 93 (27 Januari –8 Februari 2004) diketahui bahwa pada  November  2003,  dari  total  pembiayaan  sebesar  Rp  5,5 triliun, yang masuk kategori NPF hanya Rp 185,2 miliar atau 3,4 %.  Sedangkan  kredit  bermasalah  atau non  performing  loan  ( NPL) bank  konvensional  pada  periode  yang  sama  sekitar  7,9  %.  Data tersebut sekaligus menggambarkan bahwa dalam pelaksanaannya, meskipun bank telah menggunakan prinsip kehati-hatian dan telah melakukan analisis pembiayaan,  namun bank tetap menghadapi risiko yang cukup besar diantaranya pengembalian pembiayaan/ kredit yang tidak tepat waktu atau bermasalah. 3
Risiko  juga  tidak  terlepas  pada  penyaluran  pembiayaan yang  dilakukan  oleh  PT  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Bandar Lampung  (Selanjutnya  disebut  BSM).  Berdasarkan  data  yang
1 Institut    Bankir    Indonesia.Konsep,    Produk    dan    Implementasi Operasional Bank Syariah.Jakarta: Djambatan, 2001
2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor    7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182
3 Majalah INVESTOR Edisi 93, tanggal 27 Januari – 8 Februari 2004
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
diperoleh,  dapat  diketahui  bahwa  selama  kurun  waktu  1  (satu) tahun sejak diresmikan, yaitu dari bulan Mei 2003 sampai dengan Bulan  Mei  2004,  PT  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Bandar Lampung telah menyalurkan pembiayaan al-Murabahah kepada 108 (seratus delapan) nasabah debitur dari  207 (dua ratus tujuh) jumlah  total  nasabah  debitur.  Dari  108 (seratus delapan)  debitur pembiayaan al-Murabahah tersebut, terdapat 1 (satu) pembiayaan al-Murabahah yang bermasalah. Ini berarti terdapat   0,93 % dari keseluruhan    pembiayaan    al-Murabahah    yang    disalurkan    PT Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Bandar  Lampung  yang  menjadi pembiayaan bermasalah. 4
Secara  umum  pembiayaan bermasalah  merupakan pembiayaan  yang  dapat  menimbulkan  persoalan  bukan  hanya terhadap   bank   selaku   lembaga   pemberi   pembiayaan   tetapi juga  terhadap  nasabah  penerima  (debitur).  Oleh  karena  itu bagaimanapun juga pembiayaan bermasalah ini harus diselesaikan dengan  berbagai  cara.  Jika  pembiayaan  tersebut  menjadi  macet, maka  secara  tidak  langsung  juga  akan  merugikan  masyarakat pemilik    dana.    Berdasarkan    uraian    yang    telah    dikemukakan pada  latar  belakang,  maka  yang  menjadi  permasalahanadalah Faktor  apakah  yang  menyebabkan  pembiayaan  al-Murabahah bermasalah  dan  bagaimanakah  upaya  penyelesaian  pembiayaan al-Murabahah yang bermasalah.

## Pembahasan

## A.   Pengertian Prinsip Syariah
Asal  kata  “syari‟ah”  adalah  dari  bahasa  arab  yaitu  asy- syara‟,  asy-syari‟at,  atau  asy-syariah.  Secara  etimologi,  kata syari‟ah mengandung arti jalan (ke sumber mata air) yang harus ditempuh oleh setiap muslim. Sedangkan menurut istilah, syari‟ah adalah  sistem  norma  Illahi  yang  mengatur  hubungan  manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan  sosial,  hubungan  manusia  dengan  benda  dan  alam lingkungan hidupnya. 5
4 Dokumentasi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung
5 Tim  Penyusun  IDI.2002,  Islam  untuk  Disiplin  Ilmu  Hukum.Jakarta,
94 Amnawaty dan Siska Liana
Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, istilah “prinsip syariah”  dikenal  secara  luas  sejak  diundangkannya  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  (Undang-Undang  Perbankan). Istilah sebelumnya yang digantikan oleh istilah “prinsip syariah” adalah “prinsip bagi hasil” sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf ( c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Adapun pengertian “prinsip syariah” berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Perbankan menentukan:
“Aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah);
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah); pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan  memperoleh  keuntungan  (murabahah);  pembiayaan barang  modal  berdasarkan  prinsip  sewa  murni  tanpa  pilihan (ijarah);  atau  dengan  adanya  pilihan  pemindahan  kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).” 6
DalamUndang-UndangPerbankan, keberadaan (eksistensi) bank   berdasarkan   prinsip   syariah   terdapat   didalam   usaha Bank  Umum  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat  dengan  perumusan berbeda.
Rumusan Bank Umum disebutkan pada Pasal 6 huruf (m) berbunyi:
“Bank  Umum  menyediakan  pembiayaan  dan/atau  melakukan kegiatan  lain  berdasarkan  prinsip  syari‟ah,  sesuai  dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.” 7
Sedangkan  rumusan  untuk  Bank  Perkreditan  Rakyat disebutkan pada Pasal 13 huruf (c ) yang berbunyi:
DEPAG RI, hal.12.
6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor    7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182
7 Ibid
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
“Bank  Perkreditan  Rakyat  menyediakan  pembiayaan  dan penempatan  dana  berdasarkan  prinsip  syari‟ah,  sesuai  dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

## B.   Bagi Hasil Sebagai Karakteristik Bank Syariah
Menurut  Muhammad  Abdul  Manan,  konsep  perbankan syari‟ah  (Islam)  pada  dasarnya  bersumber  pada  konsep  Islam tentang  uang.  Dalam  Islam  uang  itu  tidak  menghasilkan  bunga atau laba dan tidak dipandang sebagai komoditi. Telah diketahui bahwa  riba  (bunga/ interst )  dilarang.  Kedudukan  bank  Islam dalam  hubungan  dengan  pasar  khususnya  adalah  sebagai  mitra investor  dan  pedagang,  sedangkan  dalam  konsep  bank  di  barat (bank konvensional), hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. 8
Tidak   digunakannya   sistem   riba/bunga/ interst inilah yang menjadi karakteristik   bank syariah. Keuntungan diperoleh bank  syari‟ah  dengan  menggunakan  sistem  bagi  hasil  ( profit and  loss  sharing  system ).Suhrawadi  K.  Lubis  berpendapat  bahwa perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah adalah  sistem  operasinya.Bank  konvensional  sistem  operasinya didasarkan pada bunga. 9
Orang  yang  menanamkan  uangnya  pada  bank  motifnya antara   lain   untuk   mendapatkan   “bunga”,   sedangkan   pada bank  syariah  pemilik  dana  menanamkan  uangnya  pada  bank tidak  untuk  mendapatkan  bunga,  akan  tetapi  dalam  rangka mendapatkan  keuntungan  dengan  jalan  “bagi hasil”.  Dana  yang ditanamkan  oleh  nasabah  pada  bank  tersebut  kemudian  oleh pihak  bank  disalurkan  kepada  orang-orang  yang  membutuhkan (sebagai  modal  dalam  berusaha).  Penyaluran  tersebut  diadakan dengan perjanjian bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan. 10
8 Pendapat M.Abdul Manan dari bukunya Islamic Economic Theory and Practice, ini dikutip Tim Penyusun IDI.ibid.,hal. 250.
9 Suhrawardi  K.Lubis,  2000,  Hukum  Ekonomi  islam,  Jakarta,  Sinar Grafika, hal.48-49
10 Ibid.

## 96 Amnawaty dan Siska Liana

## C.   Pembiayaan al-Murabahah
Pada  Pasal  1  butir  12  Undang-Undang  Perbankan disebutkan   bahwa   pembiayaan   berdasarkan  prinsip    syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu   berdasarkan   persetujuan   atau   kesepakatan   antara   bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk mengembalikan  uang/tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 11
Pola  pembiayaan  bank  syariah  mempunyai  ciri  yang spesifik  dibanding  bank  konvensional.  Pada  bank  konvensional penilaian  kelayakan  semata-mata  berdasarkan business  wise , sedangkan  pada  bank  syariah  penilaian  kelayakan  pembiayaan selain berdasarkan business  wise juga mempertimbangkan syariah wise , artinya usaha tersebut layak dibiayai baik dari sisi prospek usahanya maupun dari sisi syariahnya.
Didalam  proses  jual  beli,  apabila  nasabah  tidak  memiliki uang tunai (modal) untuk bertransaksi langsung dengan penjual barang ( suplier ); maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan pembayaran tangguh (diangsur) melalui perantaraan bank syariah sebagai  penyedia  pembiayaan  al-Murabahah.  Lihat  gambar dibawah ini: 12

## Skema Pembiayaan al-Murabahah
11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor    7  Tahun 1992  tentang Perbankan.Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182
12 Makalah Agus Darmawan, Bank Syariah : Sistem Perbankan Alternatif Penopang Pemberdayaan Ekonomi Umat, h.14.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
Al-Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual  menyebutkan  harga  jual  yang  terdiri  atas  harga  pokok barang  dan  tingkat  keuntungan  tertentu  atas  barang,  dimana harga    jual    tersebut    disetujui    oleh    pembeli.    Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 13
Sebagai  contoh  al-Murabahah,  bila  ada  nasabah  yang membutuhkan kendaraan Panther tetapi tidak memiliki uang tunai. Ia  bisa  mendatangi  bank  syariah  dan  mengajukan  permohonan pembelian   mobil   Panther.   Jika   permohonannya   dikabulkan, bank akan membelikan mobil Panther seharga (misalnya) Rp 110 juta. Tetapi ada kesepakatan, seperti halnya mekanisme jual beli, bank  akan  mengambil  untung  (penentuan  margin  keuntungan). Misalnya  disepakati  bank  akan  menjual  mobil  Panther  tersebut seharga  Rp  120  juta  kepada  nasabah  dengan  cicilan  selama  10 bulan, maka besarnya angsuran yang harus dibayar nasabah per bulannya sebagai berikut:
Perhitungannya: Harga beli mobil : Rp  110.000.000,- Margin keuntungan : Rp  10.000.000,- + Total harga penjualan : Rp  120.000.000,- Jangka waktu pembiayaan  : 10 bulan Jadi angsuran per bulan : Rp   12.000.000,-
Keabsahan  transaksi  al-Murabahah  tergantung  pada pemenuhan  rukun  dan  syarat  perjanjiannya.Bila  tidak  terpenuhi maka perjanjian jual beli tersebut berarti batal atau fasid. Didalam Surat  Edaran  Pembiayaan  Nomor  4/003/PEM  Perihal  Buku Pedoman  Pembiayaan  (selanjutnya  disebut  SE  BSM  No.4/003/ PEM)  disebutkan  rukun  dan  syarat  al-Murabahah  sebagai berikut 14 :
Rukun al-Murabahah terdiri:
1.   Penjual ( ba‟i)
13 Institut   Bankir   Indonesia,   2001, Konsep,   Produk   dan   Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta, Djambatan, h.66 dan 76-79.
14 Surat Edaran Pembiayaan  Nomor 4/003/PEM perihal Buku  Pedoman
Pembiayaan  Bank Syari‟ah  Mandiri  tanggal 1 Maret 2002
98 Amnawaty dan Siska Liana
2.   Pembeli ( mustariy )
3.   Barang yang dibeli ( mabi‟ ) 4.   Harga ( Tsaman )
5.   Ijab Qabul Sedangkan syarat al-Murabahah adalah:
1.   Pihak yang berakad :
a.  Ridha/kerelaan kedua belah pihak
b.  Punya kekuasaan untuk melakukan jual beli
2.   Barang/objek jual beli:
a.  Barang  itu  ada  meskipun  tidak  ditempat  namun  ada pernyataan
b.  kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
c.  Barang itu milik sah penjual.
d.  Barang yang diperjualbelikan harus berwujud.
e.  Tidak termasuk yang diharamkan.
f.  Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual.
g.  Apabila  berupa  benda  bergerak  maka  benda  itu  bisa langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan benda tidak bergerak bisa dikuasai pembeli setelah  dokumentasi  jual  beli  dan  perjanjian/akad diselesaikan.
3.   Harga:
a.  Harga  jual  bank  adalah  harga  beli  ditambah keuntungan.
b.  Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. (Q.S. An-Nisa:29)
c.  Sistem  pembayaran  dan  jangka  waktunya  disepakati bersama.

## D. Pembiayaan Bermasalah
Istilah“masalah”menunjukkanadanyasuatukesulitanyang memerlukan  pemecahan  atau  suatu  kendala  yang  mengganggu pencapaian  tujuan  atau kinerja  yang  optimal.  Masalah  itu  dapat juga merupakan suatu penyimpangan atau ketidakserasian antara keharusan dan kenyataan. Inti dari rumusan masalah yang harus memperoleh jawaban adalah memperbaiki kesalahan bila memang
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
ada  kesalahan  yang  dijumpai  dan  menghilangkan  kendala  bila memang ada kendala yang ditemukan.
Dalam  Surat  Edaran  Pembiayaan  Nomor  4/012/PEM tanggal  4  September  2002  perihal  Revisi  Kebijakan  Pembiayaan Bank  Syariah  Mandiri  (selanjutnya  disebut  SE  BSM  No.4/012/ PEM)  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pembiayaan bermasalah  adalah  pembiayaan  yang  diperkirakan  tidak  akan terbayar  kembali  baik  sebagian  atau  seluruhnya,  atau  debitur tidak  dapat  membayar  kembali  kewajibannya  sesuai  dengan jadual yang telah disepakati. 15
Penggolongan  pembiayaan  bermasalah  diukur  dari kolektibilitasnya.  Kolektibilitas  adalah  keadaan  pembayaran pokok  atau  angsuran  berikut  bagi  hasil/margin  keuntungannya oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Sesuai dengan SE BSM No.4/012/PEM, penilaian tingkat kualitas/kolektibilitas  pembiayaan  BSM  dilakukan  atas  dasar unsur kuantitatif dan unsur judgement dengan berpedoman pada ketentuan  penentuan  kolektibilitas  pembiayaan  yang  ditetapkan Bank Indonesia 16 . Rincian penilaian  tersebut meliputi : Penilaian  atas  dasar  unsur  kuantitatif;  sesuai  dengan kriteria  yang  telah  ditetapkan  yangmenghasilkan  penggolongan pembiayaan:
1.  Lancar/Kolektibiliti I
1)  Pembayaran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan  persyaratan akad.
2)  Nasabah  selalu  menyampaikan  informasi  keuangan secara teratur dan akurat.
3)  Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
2.  Dalam Perhatian Khusus/Kolektibiliti II
1)  Terdapat  tuggakan  angsuran  pokok  dan  atau  margin sampai dengan 90 hari.
15 Surat Edaran Pembiayaan Nomor 4/012/PEM perihal Revisi Kebijakan
Pembiayaan Bank Syari‟ah Mandiri tanggal 4 september 2002
16 Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  5/7/PBI/2003  tentang  Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah khususnya pasal 3 ayat (1).
100 Amnawaty dan Siska Liana
2)  Nasabah  menyampaikan  informasi  keuangan  secara teratur dan masih akurat.
3)  Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
4)  Pelanggaran  terhadap  persyaratan  perjanjian  piutang yang tidak prinsipil.
3.  Kurang Lancar/Kolektibiliti III
1)  Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari.
2)  Nasabah  menyampaikan  informasi  keuangan  tidak teratur dan meragukan.
3)  Dokumentasi  perjanjian  piutang  kurang  lengkap  dan dan pengikatan agunan kuat.
4)  Pelanggaran   terhadap   persyaratan   pokok   perjanjian piutang.
5)  Perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan  keuangan.

## 4.  Diragukan/Kolektibiliti IV
1)  Terdapat   tunggakan   pembayaran   angsuran   pokok dan  atau  margin yang telah melewati  180 hari  sampai dengan 270 hari.
2)  Nasabah   tidak   menyampaikan   informasi   keuangan atau tidak dapat  dipercaya.
3)  Dokumentasi   perjanjian   piutang   tidak   lengkap   dan pengikatan agunan   lemah.
4)  Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
5.  Macet/Kolektibiliti V
1)  Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari.
2)  Dokumentasi  perjanjian  piutang  dan  atau  pengikatan agunan tidak ada.
Penilaian  Kualitatif  ;  atas  dasar  unsur judgement menurut  penilaian  bank,  baik  ditinjau  dari  segi  keadaan  usaha,
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
manajemen  debitur  maupun  agunan  pembiayaan  yang  dikuasai bank  diperkirakan  debitur  yang  bersangkutan  tidak  mampu mengembalikan   sebagian   atau   seluruh   kewajibannya   maka sesuai  berat-ringannya  permasalahan  yang  dihadapi  debitur, pembiayaan tersebut dapat digolongkan pada kolektibilitas yang lebih rendah.
Jadi secara umum, pembiayaan bermasalah diindikasikan untuk  pembiayaan  yang  berpotensi  menunggak  dalam  suatu waktu tertentu dan mengandung potensi untuk merugikan bank.

## B.   Faktor  Penyebab  Pembiayaan  al-Murabahah  Menjadi Bermasalah
Meskipun  pembiayaan  al-Murabahah  sudah  dinyatakan layak  untuk  diberikan  pada  nasabah  debitur,  kemungkinan pengembaliannya  kelak  mengalami  kemacetan  selalu  ada. Timbulnya  pembiayaan  bermasalah  sebagaimana  disebutkan dalam  SE  BSM  No. 4/003/PEM  dapat  disebabkan  oleh berbagai faktor yaitu faktor internal bank, faktor internal nasabah debitur, dan faktor eksternal.
1.   Faktor Internal Bank
Keadaan yang tergolong faktor internal bank antara lain:
a.  Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat.
b.  Kuantitas, kualitas, dan integritas sumber daya manusia yang kurang memadai.
c.  Memberikan  perlakuan  khusus  kepada  nasabah  yang kurang tepat/berlebihan sehingga evaluasi pembiayan tidak independen.
d.  Kelemahan  organisasi  dan  sistem  serta   prosedur pembiayaan     sehingga    memungkinkan  terjadinya penyalahgunaanwewenangdalampemutusanpersetujuan pemberian  pembiayaan  dan  ketidakmampuan  bank dalam melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah secara dini.
e.  Prasarana   dan   sarana   lain   yang   tersedia   kurang mendukung  baik  yang  berkaitan  dengan  teknis pekerjaan maupun administrasinya.
102 Amnawaty dan Siska Liana

## 2.  Faktor Internal Nasabah Debitur
Penyebab yang berasal dari internal nasabah debitur  dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain 17 :
a.  Aspek legal/yuridis;
Misalnya  tidak  terpenuhinya  persyaratan  tentang keaslian/keabsahan  dokumen-dokumen  pembiayaan (termasuk adanya tindakan pemalsuan dokumen).
b.  Aspek manajemen;
Misalnya  penyimpangan  dari  tujuan  penggunaan pembiayaan,  kesalahan  dalam  kebijakan  perusahaan misalnya terlalu ekpansif, adanya itikad tidak baik dari nasabah.
c.  Aspek finansial;
Misalnya kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan dan aktifitas usaha nasabah yang tidak efisien. d.  Aspek teknis/produksi;
Misalnya target produksi tidak tercapai, ketidakmampuan memenuhi AMDAL, dan kelemahan teknis produksi/ketidakmampuan untuk menghasilkan barang/jasa sesuai kebutuhan pasar.
e.  Aspek pemasaran ;
Misalnya  kondisi  pasar  yang  berubah  menjadi  jenuh ( over supply ), adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial., dan kesalahan strategi pemasaran.
f.  Aspek agunan;
Misalnya  agunan  yang  diserahkan  tidak  dapat (mempunyai  kelemahan)  untuk  diikat  secara  yuridis sempurna dan nilai agunan tidak sesuai (di mark up ).

## 3.  Faktor Eksternal
Penyebab  pembiayaan  menjadi  bermasalah  dari  faktor eksternal diantaranya akibat krisis ekonomi/moneter/perubahan makro ekonomi, adanya perubahan regulasi oleh otoritas moneter maupun instansi terkait lainnya yang diberlakukan terhadap bank atau nasabah debitur, perkembangan teknologi yang tidak dapat
17 Usman,Rachmadi. Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Islam  di  Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
diikuti baik oleh pihak bank maupun nasabah, ketidakmampuan nasabah  dalam  memenuhi  ketentuan  AMDAL,  bencana  alam dan/atau gangguan keamanan (kerusuhan masa) yang menimpa nasabah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ahmad Muzakkir, dapat diketahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan al-Murabahah  bermasalah  pada  PT  BSM  Cabang  Bandar Lampung.Penyebabnya  adalah  dari  faktor  internal  nasabah debitur  yaitu  adanya  itikad  kurang  baik  dari  nasabah  debitur dalam  hal  pembayaran angsuran  pembiayaan  dari  bank  dimana nasabah tersebut tidak mau atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
Adapun dari faktor internal bank, berdasarkan wawancara dengan  Bapak  Hendro  Kusworo  yang  merupakan  Pengawas Intern  dan  Kepatuhan,  selama  kurang  lebih  1  tahun  PT  BSM Cabang  Bandar  Lampung  beroperasi,  tidak  ada  atau  belum menunjukkan   pengaruh   yang   negatif   terhadap   pembiayaan yang  telah  disalurkan  kepada  masyarakat.  Pihak  manajemen bank  selalu  berusaha  mengantisipasi  kendala-kendala  yang diperkirakan akan terjadi dan menghambat operasional bank.
. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, PT BSM
Cabang  Bandar  Lampung  telah  menambah  jumlah  personelnya sehingga  kekurangan  sumber  daya  manusia  tidak  terjadi.Selain itu, prasarana dan teknologi yang digunakan oleh unit-unit usaha masyarakat (terutama untuk pembiayaan al-Murabahah produktif dan konsumtif) di Bandar Lampung dan sekitarnya masih dapat diikuti perkembangannya oleh petugas bank terkait.
Dari  faktor  eksternal,  belum  secara  signifikan mempengaruhi  kualitas  pembiayaan  yang  diberikan  PT  BSM Cabang  Bandar  Lampung  kepada  nasabah  debitur.  Meskipun demikian,  situasi  pemilihan  umum  perlu  diperhitungkan  terkait dengan kekhawatiran gangguan keamanan atau kerusuhan massa. Oleh karena itu, PT BSM Cabang Bandar Lampung menganjurkan nasabah debitur untuk melindungi usahanya melalui asuransi.
Dari  uraian  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  timbulnya pembiayaan  al-Murabahah  bermasalah  pada  PT  BSM  Cabang
104 Amnawaty dan Siska Liana
Bandar  Lampung,  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  nasabah debitur, yaitu itikad kurang baik dari debitur dalam hal membayar pembiayaan kepada bank.

## C.  Upaya  Penyelesaian  Pembiayaan  al-Murabahah  yang Bermasalah
Pada  tahap  pengawasan  ( monitoring )  akan  diketahui tingkat kolektibilitas pembiayaan yang tengah berjalan, termasuk ada atau tidaknya gejala-gejala pembiayaan bermasalah atau akan bermasalah.
Semua  pembiayaan  al-Murabahah  yang  digolongkan bermasalah   dikelola   secara   objektif   dan   profesional   sesuai dengan  kebijakan  dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Bank tidak  melakukan  pengecualian  dalam  penanganan  pembiayaan bermasalah  termasuk  kepada  debitur  yang  berafiliasi  dengan bank  ataupun  kepada  debitur  besar  tertentu.  Oleh  karena  pada dasarnya,  didalam  Islam  diketahui  bahwa  para  pihak  yang mengadakan  perjanjian  harus  memenuhi  janjinya.  Bila  terdapat perselisihan  maka  diupayakan  dengan  cara  bermusyawarah. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur‟an 18 :
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah serta sempurnakanlah perjanjian-  perjanjian itu”. (Q.S. al-Maidah : 1)
“ Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”. (Q.S. al-Israa : 34)
“  Bermusyawarahlah  dalam  sesuatu  urusan.  Setelah  kamu membulatkan  tekad  maka  bertakwaqalah  kepada  Allah”.  (Q.S. Ali Imran: 159)
Penanganan pembiayaan bermasalah pada PT BSM seperti yang  terdapat  dalam  pedoman  pembiayaan  baik  SE  BSM  No. 4/003/PEM maupun SE BSM No. 4/012/PEM meliputi 19 :
18 Al-Quran  Departemen  Agama  RI  (ed). Al-Quran  dan  terjemahannya dengan Transliterasi , Semarang:PT Karya Toha PutraSemarang,1998/1418H
19 Surat Edaran Pembiayaan Nomor 4/003/PEM perihal Buku Pedoman Pembiayaan  Bank Syari‟ah Mandiri tanggal 1 Maret 2002
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1

## 1.  Penyelamatan (Rescue) Pembiayaan
Tindakan  penyelamatan  dilakukan  dalam  rangka  untuk meneruskan  hubungan  dengan  nasabah  debitur  yang  masih memiliki  prospek  dan  atau  itikad  baik. Penyelamatan  dilakukan dengan cara:
a.  Penagihan intensif;
Penyelamatan  pembiayaan  yang  dilakukan  melalui penagihan  secara  intensif  kepada  nasabah  agar  memenuhi semua  kewajibannya,  baik  dilakukan  bank  sendiri  atau menggunakan jasa pihak ketiga.
b. Penjadualan kembali ( rescheduling );
Penyelamatan  pembiayaan  yang  hanya  menyangkut jadwal  pembayaran  pokok  dan/atau  tunggakan  pembayaran margin dan/atau jangka waktu pembiayaan.
c.  Persyaratan kembali ( reconditioning );
Penyelamatan  pembiayaan  dengan  cara  merubah sebagian/seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas hanya  pada  perubahan  jadwal  pembiayaan,  jangka  waktu, dan/atau  persyaratan  lainnya  sepanjang  tidak  menyangkut perubahan maksimum pembiayaan.
2.  Penataan kembali ( restructuring );
Berdasarkan  SEBI  No.31/12/UPPB  tanggal  12  November 1998,  pengertian  dari  restrukturisasi  pembiayaan  berdasarkan prinsip syariah adalah upaya bank agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, antara lain meliputi:
a.  Penurunan tingkat bagi hasil/margin
b.  Pengurangan tunggakan bagi hasil/margin
c.  Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
d.  Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
e.  Penambahan fasilitas pembiayaan
f.  Pengambilalihan  aset  nasabah  sesuai  ketentuan  yang berlaku
g.  Konversi  pembiayaan  menjadi  penyertaan  pada perusahaaan nasabah
Tindakan  restrukturisasi  ditempuh  karena  pembiayaan yang diberikan melebihi kemampuan nasabah ( over financing ) atau
106 Amnawaty dan Siska Liana
nasabah masih kekurangan dana ( under financing ), dengan syarat agunan yang dikuasai bank dapat menutupi dan memenuhi syarat yuridis. Keempat upaya diatas dapat dilakukan untuk menangani permasalahan    tidak    hanya    pada    pembiayaan    al-Murabahah, tetapi juga untuk pembiayaan jenis lainnya seperti al-Musyarakah (penyertaan modal) dan Mudharabah (bagi hasil).

## D.  Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Apabila  penanganan  terhadap  pembiayaan  bermasalah tidak  dapat  dilakukan  melalui  salah  satu  bentuk  penyelamatan ( rescue )  tersebut  diatas,  maka  harus  dilakukan  langkah-langkah penyelesaian permasalahan pada pembiayaan dimaksud dan atau pengakhiran pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dapat ditempuh melalui cara 20 :
1.  Management Assistancy;
Management  Assistancy adalah  bantuan  konsultasi  dan manajemen profesional yang diberikan bank kepada nasabah yang  masih  mempunyai  prospek  dan  mempunyai  itikad baik  untuk  melunasi  kewajibannya,  namun  lemah  didalam pengelolaan  perusahaan  (nasabah  mengalami  kesulitan manajemen  seperti  perencanaan  kurang  terarah,  organisasi lemah,  pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab  tidak  jelas, motivasi  rendah)  baik  dengan  cara  menempatkan  petugas bank  maupun  meminta  bantuan  pihak  ketiga  (konsultan) sebagai anggota manajemen.
2.  Penyertaan Bank; BerdasarkanSEBINo.31/12/UPPBtanggal12November
1998,  penyertaan  adalah  penyertaan  modal  sementara  pada perusahaan  nasabah  pembiayaan  untuk  mengatasi  akibat kegagalan pembiayaan.

## 3.  Novasi

## Novasi adalah suatu akad yang menyebabkan hapusnya
20 Hadiwidjaja  dan  Rivai  Wirasasmita. Analisis  Kredit. Bandung:  Pionir Jaya, 1997
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
suatu  perikatan  yang  pada  saat  bersamaan  timbul  perikatan lainnya sebagai pengganti perikatan semula.

## 4.  Likuidasi
Likuidasi   adalah  penjualan   barang   jaminan   yang hasilnya  dipergunakan  untuk  melunasi  kewajiban  nasabah kepada bank, baik dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan atau  oleh  pemilik  barang  agunan  dengan  persetujuan  dan dibawah pengawasan bank.
Bentuk  likuidasi  tersebut  adalah  nasabah  dengan sukarela menjual sendiri barang agunan yang telah diagunkan kepada  bank  maupun  aktiva  lainnya  yang  tidak  dijaminkan yang hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank.

## 5.  Pencairan Agunan dan Pemberian Keringanan
Penyelesaian  pembiayaan  yang  bermasalah  dapat dilakukan dengan mencairkan agunan yang dilakukan dengan cara  baik  pelelangan  oleh  bank  maupun  penebusan  agunan oleh nasabah atau pemilik barang agunan dengan menyetorkan sejumlah uang yang ditetapkan oleh bank. Selain itu bank juga dapat memberikan keringanan dalam jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah.

## 6.  Penyelesaian melalui Pengadilan
Terhadap nasabah-nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya,  penyelesaian  pembiayaannya  dapat  dilakukan dengan cara penyelesaian melalui pengadilan.
Apabila   penyelesaian    pembiayaan  dengan     cara mengajukan  gugatan  ini  akan  dilaksanakan,  maka pelaksanaannya dilakukan secara selektif, kasus per kasus dan harus ada persetujuan direksi dengan memperhatikan   posisi hukum bank ( legal positioning ).

## 7.  Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional
Indonesia (Basyarnas)
Sejalan  dengan  prinsip operasional  bank,  maka  dalam penyelesaian  perselisihan  dalam  hubungan  bank  dengan
108 Amnawaty dan Siska Liana
nasabah  sejauh  mungkin  ditempuh  dengan  upaya  damai/ musyawarah  mufakat.  Dalam  hal  tidak  tercapai  kesepakatan maka sesuai dengan pilihan hukum ( choice of law ) sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan, maka perselisihan tersebut dapat  diselesaikan  melalui  lembaga  arbitrase  dalam  hal  ini adalah Basyarnas.
Pemeriksaan  sengketa  dilakukan  secara  langsung, tertutup  dan  tertulis  di  depan  persidangan  di  tempat kedudukan Basyarnas atau ditempat lain sesuai kesepakatan. Tetapi  putusan  harus  diambil  dan  dijatuhkan  di  tempat kedudukan  Basyarnas.  Putusan  Basyarnas  tersebut  bersifat final binding artinya mempunyai kekuatan yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap   dan tidak ada upaya hukum lain. Apabila salah satu pihak (dalam hal ini nasabah debitur) tidak melaksanakan  putusan  yang  telah  ditetapkan  oleh  arbiter, maka  putusan  tersebut  harus  didaftarkan  pada  pengadilan. Hal ini disebabkan karena putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk  dieksekusi  dari  pengadilan. 21 Oleh  karena  itu,  unsur kepercayaan  dan  keyakinan  pihak  bank  terhadap  itikad  baik nasabah  debitur  sangat  diperlukan  sebelum  memulai  proses berarbitrase.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Ahmad  Muzakkir, upaya  penyelesaian  yang  dapat/umum  dilakukan  terhadap pembiayaan  al-Murabahah  bermasalah  adalah  upaya  likuidasi, pencairan agunan dan pemberian keringanan, penyelesaian melalui pengadilan, dan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia  (Basyarnas).Upaya  lainnya  tidak  diterapkan  karena pembiayaan  Al-Murabahah  pada  prinsipnya  tidak  menyangkut bagi  hasil  melainkan  jual  beli  Adapun  penanganan  pembiayaan bermasalah  di  PT  BSM  Cabang  Bandar  Lampung  mengacu  pada masih  ada  atau  tidaknya  prospek  pembiayaan  nasabah  debitur tersebut.Umumnya  pembiayaan  bermasalah  tumbuh  secara bertahap, dengan memberikan beberapa gejala yang menunjukkan
21 Penjelasan pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok- Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  35 Tahun 1999. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh badan arbitrase yang ada di Indonesia.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
indikator ( red flag) pada petugas bank terkait.Indikator tersebut dapat terlacak  pada  tahap monitoring karena  pada  tahap  ini  dilakukan pemantauan administratif pembiayaan al-Murabahah yang tengah berjalan.  Pemantauan  administratif  pembiayaan  al-Murabahah antara  lain  melalui  laporan  keuangan  nasabah,  kelengkapan dokumen  pembiayaan,  dan  pembayaran  angsuran  pembiayaan. Bila nasabah   dinilai masih memiliki prospek dan atau itikad baik maka diusahakanlah upaya penyelamatan ( rescue ).
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Ahmad  Muzakkir, upaya  penanganan  pembiayaan  al-Murabahah  bermasalah  di  PT BSM  Cabang  Bandar  Lampung  adalah  melalui  penagihan  intensif dan penjadualan kembali/ resceduling (upaya penyelamatan/ rescue ).
Penagihan intensif dilakukan dengan cara penagihan melalui surat (pendekatan secara administratif) dan penagihan langsung ke tempat  nasabah  debitur  (OTS /On  The  Spot) oleh  petugas  PT  BSM Cabang Bandar Lampung (tidak menggunakan jasa pihak ketiga), guna  menagih  uang  angsuran  pembiayaan  yang  tertunda.  Cara ini  diharapkan,  selain  untuk  menjalin  silahturahmi,  juga  untuk mengetuk nurani nasabah agar segera membayar tunggakannya.
Dengan   penagihan  langsung,  biasanya  bank  dapat mengetahui  informasi  bila  ada  hal  lain  yang  menyebabkan pembiayaan  al-Murabahah  bermasalah.  Informasi  juga  dapat diperoleh  dari  pihak  lain  seperti  para  suplier,  para  pelanggan, anggota  pengurus  atau  karyawan,  atau  anggota  keluarga. Kelengkapan informasi sangat penting dalam upaya merumuskan penanganan yang tepat terhadap pembiayaan al-Murabahah yang bermasalah.Dalam  hal  ini,  setelah  mendapat  informasi  melalui penagihan  secara  langsung,  PT  BSM  Cabang  Bandar  Lampung kemudian  melakukan  perubahan  jadual  pembayaran  dan  atau jangka  waktu  pembiayaan    ( rescheduling ).Masih   berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Muzakkir, penagihan intensif dengan  mengedepankan  musyawarah  mufakat  sampai  saat  ini terbukti  efektif  dan  efisien  dalam  penanganan  pembiayaan  al- Murabahah  bermasalah  di  PT  BSM  Cabang  Bandar  Lampung. Meskipun  demikian,  bila  dikemudian  hari  dari  hasil monitoring terlihat    tindakan  penyelamatan  ( rescue )  ternyata  prestasi pembayaran  tetap  lemah  ataupun  kualitas  manajemen  usaha
110 Amnawaty dan Siska Liana
nasabah  sudah  tidak  dapat  diperbaiki  lagi  maka  dilakukanlah upaya  penyelesaian  (pengakhiran)  pembiayaan  al-Murabahah yang  paling  tepat  sesuai  dengan  kondisi  mutakhir  pembiayaan yang dimaksud.
Dari keseluruhan upaya-upaya penyelesaian
(pengakhiran)    pembiayaan    al-Murabahah    bermasalah,    dilihat dari  segi  efektifitas dan  efisiensi, apabila  memenuhi  persyaratan sebagaimana  tercantum  dalam  akad,  PT  BSM  Cabang  Bandar Lampung  lebih  mengutamakan  upaya  pencairan  agunan  dan pemberian  keringanan  dibandingkan  upaya  penyelesaian  secara litigasi  melalui  pengadilan  negeri  (PN).  Akan  tetapi  ,  upaya- upaya  penyelesaian  lainnya  tidak  tertutup  kemungkinan  akan digunakan bila situasi dan kondisi mensyaratkan demikian. Sebab penanganan  suatu  pembiayaan  bermasalah  dapat  berbeda-beda meski jenis pembiayaannya sama-sama al-Murabahah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa penanganan pembiayaan al-Murabahah bermasalah, pihak PT BSM Cabang Bandar Lampung menggunakan upaya penagihan intensif dengan  mengedepankan  musyawarah  mufakat  dan  penjadualan kembali  ( rescheduling )  dalam  pelaksanaannya.  Khusus  upaya penagihan intensif yang termasuk kategori penyelamatan ( rescue ) ini,  didalam  prakteknya  efektif  mengatasi  itikad  kurang  baik dari  nasabah  karena  merupakan  upaya  pendekatan  (psikologis) terhadap  nasabah  debitur  sendiri.Jadi  dengan  digunakannya upaya ini, dapat menyadarkan si nasabah debitur yang lalai untuk segera melunasi pembiayaannya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.  Faktor  penyebab  pembiayaan  al-Murabahah  menjadi bermasalah  dapat  digolongkan  menjadi  3  yaitu  faktor internal  bank,  faktor  internal  nasabah  debitur,  dan  faktor eksternal.
2.  Upaya  penyelesaian  pembiayaan  al-Murabahah  yang bermasalah pada PT BSM Cabang Bandar Lampung sesuai
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
SE BSM No. 4/003/PEM maupun SE BSM No. 4/012/PEM meliputi  2  upaya  yaitu  upaya  penyelamatan  ( rescue )  dan upaya  penyelesaian  (pengakhiran).  Yang  termasuk  upaya penyelamatan  yaitu  penagihan  intensif,  penjadualan kembali  ( resceduling ),  persyaratan  kembali  ( reconditioning ), dan  penataan  kembali  (restucturing).  Sedangkan  yang termasuk  upaya  penyelesaian  (pengakhiran)  pembiayaan al-Murabahah   bermasalah   adalah   likuidasi,    pencairan agunan  dan  pemberian  keringanan,  penyelesaian  melalui pengadilan, dan penyelesaian melalui Basyarnas.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran Departemen Agama RI (ed). Al-Quran dan terjemahannya dengan  Transliterasi ,  (Semarang:  PT  Karya  Toha PutraSemarang,1998/1418H.) Amnawaty. Aspek Hukum perbankan Syariah. (Bahan ajar, penerima Hibah Dikti 2006) ------------. Hukum dan hukum Islam . (Bandar lampung: Universitas Lampung,2006) Hadiwidjaja  dan  Rivai  Wirasasmita. Analisis  Kredit. (Bandung: Pionir Jaya, 1997) Institut  Bankir  Indonesia. Konsep,  Produk  dan  Implementasi Operasional Bank Syariah. ( Jakarta: Djambatan, 2001) K. Lubis, Suhrawardi. Hukum Ekonomi Islam. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  Perdata  Indonesia.  ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)
Pasaribu, Chairuman  dan Suhrawardi K.  Lubis. Hukum Perjanjian dalam Islam. ( Jakarta:  Sinar Grafika, 1996) Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan  Singkat. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)

## 112 Amnawaty dan Siska Liana
Subekti, R. Hukum Perjanjian. (Jakarta: Intermasa, 1994) Suparni,  Niniek  dan  Andi  Hamzah  (ed). Kitab  Undang-Undang hukum Perdata. ( Jakarta: Rineka Cipta, 1995. Cet. Ke-3) Syafi‟i  Antonio,  Muhammad. Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik. ( Jakarta: Gema  Insani Press, 2001)
Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia.
(Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2002)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Peraturan  BI  Nomor  5/7/PBI/2003 tentang Kualitas  Aktiva Produktif   Bagi Bank Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 55 BPS.
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari‟ah tanggal 12 Mei 1999.
Surat   Edaran   Pembiayaan   Nomor   4/003/PEM perihal Buku Pedoman  Pembiayaan   Bank  Syari‟ah  Mandiri  tanggal  1 Maret 2002.
Surat  Edaran  Pembiayaan  Nomor  4/012/PEM perihal Revisi Kebijakan  Pembiayaan   Bank  Syari‟ah  Mandiri  tanggal  4 september 2002.
Azwar, Kebijakan  BI  mengenai  Pengembangan  Perbankan  Syariah di  IndonesiA. Makalah  disampaikan  pada  Seminar Peran    Pemerintah    dan    Lembaga Keuangan    dalam
mengembangkan UMKM Berbasis Syariah, (Fakultas Ekonomi  Universitas Lampung, tanggal 6-7 Maret 2004) Darmawan, Agus. Bank Syariah: Sistem Perbankan Alternatif Penopang Pemberdayaan  Ekonomi  Umat. Makalah  disampaikan  pada Seminar Peran Pemerintah dan Lembaga Keuangan dalam Mengembangkan  UMKM  Berbasis  Syariah,  (Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, tanggal 6-7 Maret 2004) Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 20, Agustus-September 2002) Majalah INVESTOR (Edisi 93, tanggal 27 Januari–8 Februari 2004) Majalah MODAL (Nomor 15/II-Januari 2004) Majalah MODAL (Nomor 18/II–April 2004) Harian “KOMPAS”  (tanggal 26 Juni 2004)
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1

## IMPLEMENTASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM HUKUM EKONOMI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI

## ELLY NURLAILI
Mahasiswa Program Doktor KPK UNILA-UNDIP
Email: elly7040@yahoo.co.id

## Abstrak
Ekonomi  kerakyatan  adalah  sistem  ekonomi  yang  melekat  pada pribadi  bangsa  Indonesia.  Bagaimana  mengelola  sistem  ekonomi di  Indonesia  telah  diamanatkan  dan  diatur  dalan  UUD  1945. Kesejahteraan  rakyat  harus  menjadi  tujuan  utama  dalam pengaturan  ekonomi  kerakyatan.  Belum  terpecahkan  problem kesejahteraan  di  Indonesia,  bangsa  ini  telah  dihadapkan  pada globalisasi  dan  modernisasi  ekonomi  sebagai  tantangan  serius dalam  mempertahankan  kearifan  budaya  ekonomi  bangsa  tanpa harus tertinggal dari fenomena dunia tersebut. Hal tersebut menjadi pekerjaan  rumah  yang  sangat  berat  bagi  struktur  pemerintahan dalam menggagas peraturan dan kebijakan ekonomi Indonesia yang harus  tetap  mengedepankan  ekonomi  kerakyatan.  Problematika ini harus mampu dipecahkan secara bijak dalam perspektif hukum ekonomi  Indonesia  dengan  memperhatikan  hukum  ekonomi internasional yang terus berkembang pesat seperti bola salju.
Kata kunci: kesejahteraan, globalisasi, hukum ekonomi

## Abstract
Democratic economy is an economic system that is attached to
114 Elly Nurlaili
the  personal  Indonesian  citizen.  The  way  how  to  manage  the economic system in Indonesia has been mandated and regulated in 1945 Constitution.   The citizen‟s welfare should become the main goal in   admission of democratic economy. The problems of welfare in Indonesia aren‟t solved yet because the nation has been exposed to globalization and modernization of the economy as  a  serious  challenge  in  maintaining  the  nation‟s  economic wisdom without having left behind the world of phenomena. It became a very heavy homework for the structure of government in initiating legislation and policies of the Indonesian economy which must continue to promote the democratic economy. These problems should be solved wisely in law perspective of Indonesian economy  by  paying  attention  to  International  economic  law which grows rapidly like a snowball .
Keywords: welfare , globalization , economic law

## Pendahuluan
Kongres  Pancasila  yang  diselenggarakan  di  Yogyakarta sejak tanggal 30 mei 2009 sampai dengan 1 juni 2009 menghasilkan beberapa  kesimpulan  berhubungan  dengan  kesejahteraan  rakyat dalam perspektif pancasila 1 , yaitu :
1.    Pembangunan  yang  sudah  dilaksanakan  belum  mampu mensejahterakan seluruh  rakyat  Indonesia.  Bahwa kesejahteraan rakyat masih menunjukkan kesenjangan yang lebar, pemusatan kekayaan pada individu atau kelompok orang,  sehingga  keadilan  dan  kemakmuran  yang  dicita- citakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 belum tercapai.
2.   Untuk kesejahteraan rakyat diperlukan kecerdasan rakyat. Pendidikan harus merata dan berlandaskan pada nilai-nilai pancasila.
3.   Indonesia   memiliki   sumber   daya   alam,   sumber   daya
1 Kongres Pancasila, Pancasila dalam Berbagai Perspektif ,  Kerjasama UGM dengan Mahkamah Konstitusi,   dilaksanakan Yogjakarta   Tanggal 30 Mei s.d. 1 juni 2009
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
manusia,  yang  seharusnya   mampu  mensejahterakan rakyat  Indonesia dengan tetap  menjaga  kelestarian lingkungannya.
4.   Sistem ekonomi pancasila diyakini dapat mensejahterakan rakyat Indonesia setara dengan negara-negara di dunia.
5.  Kesejahteraan  sosial  menciptakan  prinsip  tidak  ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Kesejahteraan sosial meliputi demokrasi politik dan ekonomi.
6.  Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam  kongres  tersebut  seluruh  peserta  sepakat  untuk
merumuskan  8  rekomendasi  terkait  dengan  sistem  ekonomi Pancasila 2 . Rekomendasi tersebut adalah:
1.  Harus  ada  kebijakan  politik  pemerintah  berdasar  pada amanat   konstitusi   yang   berpihak   pada   kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan kebijakan ke arah negara kesejahteraan (welfare state) .
2.   Pemerintah  menyediakan dan menjamin pendidikan bagi seluruh  rakyat  melalui  perencanaan,  implementasi  dan evaluasi.  Pendidikan  harus  dapat  diakses  merata  secara nasional  dan  menghasilkan  manusia  cerdas  dengan  sikap terbuka  terhadap  perubahan  dan  menghasilkan  manusia cerdas.
3.   Nasionalisasi  sektor-sektor  yang  memegang  hajat  hidup orang banyak.
4.   Meninjau  ulang  perjanjian-perjanjian  ekonomi  yang merugikan perekonomian nasional.
5.    Perundang-undangan,  peraturan  pemerintah,  keputusan presiden, dan peraturan daerah yang berkaitan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya air dan mineral hendaknya direvisi.
6.   Mendorong dialog kritis untuk mengurangi ketergantungan termasuk pada utang.
7.   Pemerintah  perlu  kembali  memperhatikan  pengendalian jumlah  penduduk.  Pemerintah  perlu  lebih  fokus  dalam
2 Ibid.
116 Elly Nurlaili
membuat kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan untuk daerah-daerah atau wilayah yang terpinggirkan. Rekomendasi   yang   diusulkan   tersebut   memunculkan sebuah  pertanyaan  besar.  Setelah  lebih  dari  60  tahun  merdeka, ternyata aspek kesejahteraan rakyat masih menjadi persoalan besar bagi negara yang belum terpecahkan. Jika dikaji lebih mendalam, prinsip  ekonomi  pancasila  sebagai  ciri  khas  sistem  ekonomi bangsa  Indonesia  mulai  tergerus  pergerakan  globalisasi  zaman. Sistem ekonomi Pancasila kemudian harus mampu membuktikan ketahanannya  melawan  arus  modernisasi  dan  globalisasi  di segala  bidang  terutama  ekonomi.  Keunggulan  tersebut,  jika mampu dibuktikan, akan dapat mempertahankan ciri khas bangsa Indonesia dengan konsep “ welfare state” yang selalu diusung dalam pengembangan sistem ekonomi Indonesia.
Pertanyaan  yang  kemudian  muncul  adalah  mampukah sistem ekonomi  pancasila yang berbasiskan ekonomi  kerakyatan menjawab  tantangan  globalisasi.  Problem  inilah  yang membutuhkan  pemikiran  dan  penanganan  serius  dari  seluruh lapisan jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk  menggagas  program  kerja  dan  peraturan  perundang- undangan yang dapat memberikan  penguatan ( empowering) bagi sistem ekonomi pancasila. Dengan daya dukung tersebut, ekonomi pancasila  diharapkan  mampu  membendung  arus  globalisasi ekonomi dan mempertahankan budaya ekonomi kerakyatan yang telah  ditanamkan  selama  ini.  Namun,  harapan  tersebut  akan  di batas angan-angan jika tidak ada upaya untuk mewujudkannya. Upaya implementasi itulah yang menjadi harapan terbesar dalam mempertahankan sistem ekonomi pancasila.

## Pembahasan

## A.   Globalisasi dan Nilai-nilai yang Berkembang
G lobalisasi  tidak  pernah  diprakarsai  oleh  negara-negara berkembang yang miskin, tetapi oleh para pemodal besar ( capitalist) yang  memerlukan  ekspansi  pasar  atas  barang-barang  yang  di negeri asalnya semakin jenuh. Globalisasi sesungguhnya dimulai pada abad ke-18 dan 19 pada saat revolusi industri di Inggris amat
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
meningkatkan  hasil-hasil  industri  yang  mencari  pasar.  Namun globalisasi  pada  abad  ke-20  jauh  lebih  agresif,  dengan  ditandai liberalisasi  di  segala  bidang  yang  dipaksakan  melalui  struktur adjustment program oleh lembaga keuangan global dan disepakati oleh rezim GAAT dan perdagangan bebas, suatu organisasi global yaitu  WTO.  Sejak  itulah  sebuah  era  baru  muncul  menggantikan era sebelumnya. 3
Sejak  saat  itu  dunia  memasuki  apa  yang  dikenal  dengan era  globalisasi,  yaitu  suatu  proses  pengintegrasian  ekonomi nasional  kepada  sistem  ekonomi  dunia  berdasarkan  keyakinan pada perdagangan bebas yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak  zaman  kolonialisme.  Mengenai  ini   Petras  dan  Voltmeyer secara  tegas  mengungkapkan  bahwa  globalisasi  saat  ini  adalah imperialisme baru dalam bentuknya sebagai  system baru “ global governance ”  yang  terstruktur  dalam  jaringan new  international capitalist class 4
Sesungguhnya  penerapan  ekonomi  global  ada  unsur paksaan   terhadap   negara   di   dunia   terutama   negara-negara sedang  berkembang,  yang  sebenarnya  mereka  tidak  siap  dan tidak  memiliki  kemampuan  bersaing  yang  selama  ini  memang sudah diciptakan oleh negara-negara maju pelopor terbentuknya ekonomi global, yaitu adanya ketergantungan di bidang ekonomi. Untuk  itu  teori-teori  globalisasi  menunjukkan  bahwa  globalisasi sesungguhnya mengandung fenomena sebagai berikut: 5

## 1.  Homogenisasi
Fenomena  globalisasi  yang  disebabkan  oleh  kemajuan teknologi  komunikasi  baik  yang  bersifat  satu  arah  dan  massal (tv, radio, film dan sebagainya) maupun yang dua arah (telefon, internet) yang paling menghawatirkan adalah berlanjutnya proses homogenisasi  masyarakat  global  itu  sendiri.  Nilai-nilai  budaya, vitalias,  dan  potensi  yang  asli  ditinggalkan  dan  nilai-nilai  yang telah dipaket dan diproduksi secara massal, diiklankan dan dijual
3 Suhanadji   dan   Waspodo   TS, Moderenisasi   dan   Globalisasi   Studi Pembangunan dalam Perspektif  Global, Malang: Insan Cendikia, 2004, h. 89
4 Ibid.
5 Huala  Adolf, Hukum  Ekonomi  Internasional  Suatu  Pengantar ,  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h, 16

## 118 Elly Nurlaili
ke  pasar  massal  lalu  diadopsi  beramai-ramai.  Oleh  karena  itu, dengan  era  pasar  bebas  akan  membuat  kehilangan  keunikan- keunikan kultural kita masing-masing.

## 2.  Ketergantungan
Negara-negara  maju  sebagai  pelopor  globalisasi menciptakan ketergantungan Negara-negara di dunia, kebanyakan Negara-negara  berkembang  yang  membuat  peralatan-peralatan teknologi  maju,  alih  teknologi  tidak  akan  pernah  terjadi  secara suka  rela,  karena  Negara-negara  maju  amat  menyadari  betapa pentingnya  mempertahankan  keunggulan  mereka  dalam  bidang teknologi,  komunikasi,  dan  informasi,  demikian  juga  Negara- negara  maju  menciptakan  ketergantungan  keuangan (financial) dalam melaksanakan pembangunan Negara-negara berkembang, berupa pinjam uang dan investasi, sehingga Negara-negara yang terjerat dengan utang tidak dapat berbuat banyak.
3.  Keterbukaan dan Integrasi
Kemajuan  dibidang  teknologi  dan  informasi  menjadikan dunia  semakin  terbuka  dan  terintegrasi.  Batas-batas  wilayah geografi suatu Negara tidak begitu penting lagi, banyak orang yang terbiasa  menggunakan  jasa  komunikasi  dan  informasi,  kuatnya arus informasi yang hampir setiap hari membanjiri dunia makin sulit untuk dikontrol oleh kekuatan Negara sehingga menjadikan arus globalisasi ini terus menggelinding tanpa ada yang mampu menolaknya.
Sunaryati  hartono,  telah  mengingatkan,  bagaimana pengaruh  globalisasi  terhadap  kehidupan  bangsa  dan  negara Indonesia  dalam  pembangunan  hukum  nasional,  khususnya hukum  ekonomi: 6 ….Kita  juga  tidak  perlu  dan  tidak  boleh menutup  diri  terhadap  moderenisasi  dan  globalisasi  itu,  karena suka atau tidak suka akhir abad ke-20 ini diluar kehendak bangsa kita, memang sudah merupakan suatu realitas hidup yang tidak dapat dipungkiri. Karena itu, perlu kita siapkan diri untuk dapat menarik  manfaat  dari  era  globalisasi  itu  dan  dilain  pihak  dapat menangkal  pengaruh-pengaruh  negatif  yang  dapat  membawa
6 C.F.G.  Sunaryati  Hartono, Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum Nasional , (Bandung: Alumni, 1991), h, 71.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
bangsa  kita  dalam  situasi  yang  hampir  serupa  dengan  situasi yang dihadapi nenek moyang kita pada akhir abad ke-17, dimana bangsa kita akan tertekan – bukan oleh bangsa atau negara lain, tetapi  –  oleh  perusahaan-perusahaan  transnasional…..  disinilah diperlukan  peraturan-peraturan  hukum  ekonomi  Indonesia yang cukup jeli, untuk di satu pihak mengembangkan kerja sama internasional  dibidang  ekonomi,  tetapi  di  lain  pihak  memasang rambu-rambu yang cukup ampuh untuk melindungi hajat hidup maupun kepribadian dan jati diri bangsa  Indonesia didalam badai globalisasi  itu.  Di  sini  pula  tampak  betapa  hukum  nasional  kita menentukan ketahanan nasional.
Beranjak  dari  kondisi  ini,  ada  dua  pokok  pikiran  yang perlu dikaji   dalam kaitanya dengan ekonomi global yakni:   ada dua  hukum  yang  hidup  berdampingan  yaitu  hukum  nasional dan  hukum  internasional,  kedua   nilai  hukum  terbsebut   akan bersinggungan di dalam pelaksanaannya.

## B.   Nilai-Nilai  Dasar  dalam  Pembangunan  Hukum Ekonomi Indonesia
Pembangunan hukum ekonomi tidak terlepas dari kerangka pembangunan hukum nasional. Nilai dasar pembangunan hukum nasional secara jelas disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Di dalam  pembukaan  tersebut  pendirian  asasi  yang  secara  singkat berhubungan dengan soal-soal kemerdekaan bangsa, penjajahan, ketuhanan, kebebasan, dan pemerintahan. Pendirian asasi tersebut di dalam penjelasan UUD 1945 diberikan uraian ringkas dengan sebutan  Pokok-Pokok  Pikiran  dalam  Pembukaan.  Pokok-pokok pikiran ini merupakan nilai dasar pembentukan hukum nasional, yaitu yang berisi sebagai berikut. 7
1.   “Negara” begitu bunyinya yang melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dengan berdasar  atas  persatuan  dengan  mewujudkan  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam “Pembukaan” itu  diterima  aliran  pengertian  Negara  persatuan,  negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya.
7 Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

## 120 Elly Nurlaili
Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala  paham  perseorangan.  negara  menurut  pengertian “pembukaan”  itu  menghendaki  persatuan,  meliputi segenap  bangsa  Indonesia  seluruhnya.  Inilah  suatu  dasar negara yang tidak boleh dilupakan.
2.   Negara    hendak    mewujudkan    keadilan    bagi    seluruh rakyat.
3.   Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar 1945 harus  berdasar  atas  kedaulatan  rakyat  dan  berdasar  atas permusawaratan  perwakilan.  Memang  aliran  ini  sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
4.  Pokok  pikiran  yang  keempat,  yang  terkandung  dalam “pembukaan”  ialah  Negara  berdasar  atas  ke-Tuhanan yang  Maha  Esa  menurut  dasar  kemanusiaan  yang  adil dan beradab. Oleh karena itu, Udang- undang Dasar harus mengandung  isi  yang  mewajibkan  pemerintah  dan  lain- lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan  yang  luhur  dan  memegang  teguh  cita-cita moral rakyat yang luhur”.
Istilah  pokok-pokok  pikiran  yang  dipergunakan dalam  penjelasan  UUD  1945  menunjukkan  kepada  jiwa  yang mewujudkan cita–cita hukum ( rechtsidee ) kita. Cita hukum adalah pengertian  hukum  kita  kalau  kita  ikuti  dengan  seksama  bunyi penjelasan dari UUD 1945 telah ditentukan bahwa filsafat hukum kita  yang  dasarnya  adalah  pancasila.  Dengan  begitu,  apa  yang disebut  menurut  hukum  di  Indonesia  tidak  dapat  sama  dengan pengertian  hukum  dari  tata  hukum  lain.  Di  dalam  menghadapi persoalan pengertian hukum rechtsidee kita, artinya menurut UUD 1945, maka butir ide yang harus selalu mendapat perhatian yaitu : 8
1.   Bahwa  di  dalam  memahami  hukum,  perlu  diperhatikan fungsi hukum, menurut filsafat kita  ( pokok pikiran 1)
2.   Bahwa  didalam  memahami  hukum  perlu  diperhatikan
8 Ibid.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
tujuan hukum menurut filsafat ( pokok pikiran 2 )
3.    Bahwa  di  dalam  memahami  hukum  perlu  diperhatikan sumber  kemauan  yang  dinyatakan  dalam      filsafat  kita  ( pokok pikiran 3)
4.   Bahwa  di  dalam  memahami  hukum  perlu  diperhatikan sifat  isi  ketentuan  hukum  itu  dilihat  dari  segi  moral  dan susila bangsa  (pokok pikiran 4 )
5.    Bahwa  di  dalam  memahami  hukum  perlu  diperhatikan pelaksanaan hukum dilihat dari segi susila dan moral rakyat yang luhur. Ringkasnya, kualitas susila
dan  moral
dari pelaksanaan hukum yang memutus atau menjalankan hukum (pokok pikiran 4)

## C.   Ekonomi Kerakyatan dalam Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi
Dalam  negara  berdasarkan  paham  integralisme  ini,  yang sering pula disebut berdasar paham kolektivitisme dan terkadang disebut komunitarianisme, anggota masyarakat/ individu berada sebagai makhluk sosial (homosocius) dan sekaligus makhluk politik ( homo-politicus ).  Dalam  bidang  ekonomi  wujud  dari  integralisme ini  adalah  berlakunya  paham  kebersamaan (mutualism) dan kekeluargaan (brotherhood) berikut kepentingan bersama ( mutual- interest) yang menyertainya, ditempatkan pada kedudukan utama. Kolektivisme  adalah  representasi  paham  kebersamaan.Indonesia menganut paham kolektivisme (kebersamaan). Indonesia menolak individualisme  dan  liberalisme.  Dengan  ruh  kebersamaan  itu Indonesia  menegaskan  kemerdekaannya  berdasarkan  doktrin kebangsaan dan kerakyatan berkat munculnya “ rasa-bersama “. 9
Budaya suatu bangsa merupakan faktor utama pembentuk lembaga  yaitu  aturan-aturan  yang  melarang  atau  membolehkan suatu tindakan dilakukan seseorang. Douglas North menegaskan tiga komponen lembaga, yaitu:
1.   Batasan-batasan informal ( informal constraints )
2.   Aturan-atauran formal ( formal rule)
9 Mubyarto  , Kembali  ke  Ekonomi  Pancasila, (Yogjakarta:  Adita  Media, 1998), h. 9

## 122 Elly Nurlaili
3.   Paksaan  pematuhan  terhadap  keduanya  ( enforcement  of both )
Ekonomi  kelembangaan  adalah  cabang  ekonomi  yang percaya  peran  besar  lembaga-lembaga  kinerja  ekonomi  suatu masyarakat, karena batasan-batasan dan aturan-aturan yang dibuat masyarakat yang bersangkutan dipatuhi atau    dapat dipaksakan pematuhanya. Jika lembaga adalah aturan main, maka organisasi adalah  pemain,  yaitu  kelompok-kelompok  masyarakat  dan perorangan  warga  masyarakat  yang  terikat  dalam  kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. 10
Jika  lembaga  pada  umumnya  berperan  positif  dalam membantu  masyarakat  meningkatkan  kesejahteraan,  atau  dalam hal  koperasi  mampu  memperjuangkan  kepentingan  ekonomi anggota-anggotanya,  maka  pemerintah  atau  negara  ( the  state ) yang demokratis harus mampu berperan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau sekedar meningkatkan kepastian hukum. 11
Pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan  adalah  kebijaksanaan dan  program  yang  telah  lama  dikembangkan  pemerintah  dalam bentuk  membantu  ekonomi  rakyat  sebagai  kegiatan  produksi bukan  kegiatan  konsumsi,  tujuannya  jelas  untuk  membantu akan  permodalan  kecil  yang  mudah  dan  murah  tanpa  jaminan fisik  seperti  dalam  hal  Perum  Pegadaian.  Program  IDT  adalah contoh  kongkret  upaya  pemberdayaan  ekonomi  rakyat  berupa bantuan  modal  pada  kelompok  masyarakat  (pokmas)  disertai pendampingan. Program IDT ini sangat berhasil di D.I. yogyakarta dan Bali,  tetapi  bisa  disebut gagal  di  Kalimantan Barat, Maluku, dan Irian Jaya. 12
Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum, ada beberapa hal  yang  secara   kritis   terutama   hukum   ekonomi   mendapat perhatian, yaitu :
1.   Mendesain  struktur  ekonomi  Indonesia  sebagai  bagian pembangunan hukum nasional.
248 10 Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi , (yogjakarta : BPFE, 2000)  Hlm,
11 Ibid , h. 250
12 MubYarto, Kembali  ke  Ekonomi  Pancasila, (Yogakarta:  Adita  media, 1998), h, 75
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
2.   Adaptasi   kecendrungan   hukum   ekonomi   internasional kedalam hukum ekonomi nasional.
3.   Membangun  paradigma  hukum  pancasila  sebagai paremeter pembangunan hukum.
Dalam  mendesain  struktur  hukum  ekonomi  nasional haruslah  perpedoman  dengan  cita  hukum  dan  nilai-nilai  dasar yang  terjabar  dalam  UUD  1945.Nilai  yang  dimunculkan  adalah nilai   budaya   bangsa   Indonesia.   Nilai   tersebut   merupakan dasar   bagi pembangunan hukum ekonomi nasional yang dapat menimbulkan   struktur   ekonomi  sosial   masarakat   Indonesia sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Sedangkan  perangkat hukum yang dibutuhkan adalah perangkat hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di dalam era global dan  mampu  menampung  cita  hukum  nasional  dalam  rangka mencapai  tujuan  nasional,  sehingga  kesetaraan  hukum  dan kesejahteraan negara Indonesia sama dengan negara-negara lain. 13
Sedangkan  adaptasi  terhadap  kecendrungan  global  dilakukakan melalui  ratifikasi konvensi  internasional .Inilah salah satu  esensi yang  diamanatkan  oleh  pembukaan  UUD  1945  yaitu  ikut  serta menciptakan ketertiban dunia.

## Simpulan
Era globalisasi, yaitu suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional  kepada  sistem  ekonomi  dunia  berdasarkan  keyakinan pada perdagangan bebas yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak zaman kolonialisme.  globalisasi saat ini adalah imperialisme baru  dalam  bentuknya  sebagai  sistem  baru  “ global  governance ” yang  terstruktur  dalam  jaringan new  international  capitalist  class. Tetapi kita tidak dapat menghindar dari badai globalisasi, karena sesuai dengan amanat UUD 1945, Indonesia harus ikut serta dalam ketertiban dunia.
Beranjak  dari  kondisi  ini,  ada  dua  pokok  pikiran  yang perlu dikaji   dalam kaitanya dengan ekonomi global yakni:   ada
13 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-konsep  Hukum  dalam  Pembangunan, Pusat studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT (Bandung: Alumni, 2002), h. 188-189
124 Elly Nurlaili
dua  hukum  yang  hidup  berdampingan  yaitu  hukum  nasional dan  hukum  internasional,  dua  nilai  hukum  terbsebut  akan bersinggungan  didalam  pelaksanaannya.  dan   menjadi   tugas pemerintah  atau  Negara   harus  mampu  berperan  memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau sekedar meningkatkan kepastian hukum.
Salah satu bentuk bentuk perlindungan pemerintah adalah dengan  pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan.  Pemberdayaan ekonomi    kerakata    adalah    kebijaksanaan    dan    program    yang telah  lama  dikembangkan  pemerintah  dalam  bentuk  membantu ekonomi  rakyat  sebagai  kegiatan  produksi  bukan  kegiatan konsumsi,  tujuanyna  jelas  untuk  membantu  akan  permodalan kecil  yang  mudah  dan  murah  tanpa  jaminan  fisik seperti  dalam hal Perum Pegadaian. Program IDT adalah contoh kongkret upaya pemberdayaan  ekonomi  rakyat  berupa  bantuan  modal  pada kelompok masyarakat (pokmas) disertai pendampingan. Program IDT  ini   sangat  berhasil  di  D.I.  yogakarta,  dan  Bali,  tetapi  bisa disebut gagal di Kalimantan Barat, Maluku, dan irian Jaya. Tapi ini saja belum cukup, masih tetap harus diupayakan bentuk-bentuk perlindungan bagi usaha-usaha rakyat   Kalau bukan pemerintah melindungi, siapa lagi?

## DAFTAR PUSTAKA
Hartono, C.F.G  Sunaryati , Politik Hukum  Menuju Sistem Hukum Nasional , (Bandung: Alumni, 1991) Maman  Suherman,  Ade, Aspek  Hukum  dalam  Ekonomi  Global , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi ,  (Yogjakarta: BPFE, 2000)
Mubyarto, Kembali ke Ekonomi Pancasila , (Yogjakarta: Adita Media,
1998)
Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan,  ( Pusat  Studi  Wawasan  Nusantara,  Hukum, dan  Pembangunan  Bekerjasama  dengan  PT  ,  Bandung: Alumni, 2002) Kartasasmita,  Ginanjar, Penanggulangan  Kemiskinan  Melalui
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
Pelaksanaan  Inpres  Desa  Tertinggal ,  (Malang:  Universitas Brawijaa Fakultas Ilmu Administrasi, Tanpa Tahun) Rukminto, Adi    Isbandi, Intervensi    Komunitas    Pengembangan Masarakat  Sebagai  Upaa  Pemberdaaan  Masarakat ,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) Suhanadji  dan  Waspodo  TS, Moderenisasi  dan  Globalisasi  Studi Pembangunan   dalam   Perspektif  Global ,   (Malang:   Insan Cendikia, 2004) Adolf,  Huala, Hukum  Ekonomi   Internasional  Suatu  Pengantar ,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
Kongres Pancasila, Pancasila dalam Berbagai Perspektif,  ( Kerjasama UGM  dengan  Mahkamah  Konstitusi,  dilaksanakan Yogjakarta  Tanggal 30 Mei s.d. 1 juni 2009) Undang-Undang Dasar 1945
RISIKO PEMBIAYAAN DALAM AKAD ISTISHNA PADA BANK UMUM SYARIAH
Enny Puji Lestari
STAIN Jurai Siwo Metro Email: enny_pujilestari@yahoo.com

## Abstrak
Krisis  perbankan  tanah  air  tahun  2007  membuat  gejolak perekonomian  di  Indonesia  tidak  stabil.  Dalam  situasi  dan keadaan  yang  seperti  ini,  diperlukan  resiko  pembiayaan  yang merupakan faktor penting dalam mewujudkan sistim perbankan yang sehat. Akan tetapi, peraturan-peraturan terutama mengenai resiko pembiayaan perbankan dalam kenyataannya belum cukup menjamin sistim perbankan bebas dari semua masalah terutama dalam pembiayaan istishna.
Kata Kunci: Risiko Pembiayaan, Istishna, Bank Umum Syariah

## Abstract
The  banking  crisis  of  homeland  happened  in  2007  creates economic  turmoil  in  Indonesia   becomes  unstable.  In  the  such situations and circumstances, it needs the risk of financing which becomes an important factor in achieving a good banking system . However , the rules that especially concern to the risk of bank financing in fact is not enough to guarantee the banking system free from all the problems , especially in istishna financing .
Keyword: Risk Financing, Istishna, Syariah Banks

## 128 Enny Puji Lestari

## Pendahuluan
Aktivitas  suatu  badan  usaha  atau  perusahaan  pada dasarnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  mengelola  risiko.  Bank syariah  merupakan  salah  satu  dari  unit  bisnis  yang  juga  akan mengalami risiko. Dimana dalam aktivitas berupa penghimpunan dana  dan  pembiayaan  pada  masyarakat,  selalu  diliputi  dengan ketidakpastian.  Untuk  mampu  mengelola  risiko  yang  dihadapi sebagai upaya untuk memperkecil kerugian dalam aktivitas bisnis yang mungkin terjadi.
Risiko  ini  timbul  mengingat  adanya  ketidakpastian  pada kolektabilitas pembiayaan dan pelunasan kewajiban dari debitur. Jika debitur tidak dapat melunasi kewajiban kepada bank, maka dana  dari  masyarakat  penabung  yang  diharapkan  berputar memberikan  keuntungan,  dalam  aplikasinya  hangus  pada pembiayaan  macet.  Sehingga  sangat  penting  bagi  bank  untuk melakukan pengelolaan portofolio pembiayaan yang tepat, untuk menurunkan probabilitas terjadinya pembiayaan bermasalah.
Industri  bank  syariah  memiliki  karakteristik  risiko pembiayaan  dalam  hal  gagal  bayar  yang  berbeda  dengan  bank konvensional. Perbedaan risiko tersebut terletak pada karakteristik pola  produk  dalam  menyalurkan  pembiayaan  yang  hanya  ada pada bank syariah. Penyaluran dana tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk akad, seperti sistem bagi hasil dan jual beli dengan menggunakan  akad  istishna.  Sehingga,  membutuhkan treatment khusus  dalam  melakukan risk  control (menghindari  resiko, pemisahan  dan  diversifikasi,  perlindungan  dan  pengurangan resiko,  pemindahan  non-asuransi)  dan risk  management (sebuah cara  yang  sistematis  dalam  memandang  sebuah  resiko  dan menentukan  dengan  tepat  penanganan  resiko  tersebut  terutama dalam akad jual beli/istishna).
Bank  syariah  banyak  menggunakan  produk  dalam penyaluran pembiayaan salah satunya adalah akad istishna yang mempunyai  rata-rata  risiko  cukup  tinggi,  yang  menyebabkan menurunnya  tingkat  pembiayaan  tersebut  sebesar  (528  tahun 2013  per-oktober). 1 Berbeda  dengan  pembiayaan  yang  ada  di
1 www.bi.go.id , diakses tanggal (19-11-2014)
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebesar (18.371 tahun 2013 per- oktober). 2 Hal ini dikarenakan bank syariah kurang menerapkan resiko  pembiayaan  ( risk  control dan risk  management) yang menyebabkan gagal bayar dalam pembiayaan istishna .
Penerapan  resiko  pembiayaan  dalam  akad  istishna merupakan  salah  satu  cara  untuk  menciptakan  perbankan  yang sehat,  yang  pada  gilirannya  akan  berdampak  positif  terhadap perekonomian  nasabah  secara  makro  dan  mikro  atau  negative apabila  penerapan  risk  control  dan  risk  management  tersebut disalahgunakan.  Terutama  resiko  pembiayaan  yang  ada  pada kebanyakan Bank Syariah yang sebagian besar menyalahgunakan resiko  pembiayaan  tersebut,  terutama  dalam  pemberian pembiayaan pada nasabah istishna (resiko pembiayaan yang terjadi akibat  keinginan  bank  untuk  berekspansi,  yang  menyebabkan berkurangnya peer control terhadap nasabah.
Keadaan ini akan memicu munculnya moral hazard sehingga meningkatkan  potensi  terjadinya  penyimpangan  penggunaan pembiayaan yang pada akhirnya meningkatkan resiko pembiyaan, dan kesulitan nasabah dalam membayar barang yang dibeli pada saat  barang  telah  jadi  dibuat  dan  tidak  sesuai  dengan  kriteria. Padahal,  jika  investor  mendirikan  bank,  dia  harus  berani  pula menanggung resiko pembiayaan. Karena, resiko pembiayaan akan menghambat berputar kembalinya dana kepada debitur lain yang membutuhkannya untuk mengembangkan operasi bisnisnya.
Oleh karena itu, diperlukan penerapan resiko pembiayaan istishna yang di dalamnya terdapat indentifikasi resiko (menyusun daftar  resiko,  menganalisis  karakteristik  risiko,  mengambarkan proses terjadinya risiko, membuat daftar sumber terjadinya risiko dan  menetukan  pendekatan  atau  instrument  yang  tepat  untuk di  identifikasi  risiko),  analisis  resiko  ,dan  evaluasi  resiko  yang dimiliki  oleh  setiap  bank  dalam  menangani  resiko  pembiayaan gagal  bayar  secara  professional,  serta  mencegahnya  terulang kembali. Hal inilah yang menarik untuk diteliti, guna mengetahui konsep resiko pembiayaan dalam mengurangi gagal bayar dalam pembiayaan istishna.
2 Ibid.

## 130 Enny Puji Lestari

## Pembahasan

## A.   Pengertian Istishna
Istishna adalah akad jual beli dimana produsen ditugaskan untuk  membuat  suatu  barang  pesanan  dari  pemesan.  Istishna adalah akad jual beli atas dasar pesanan antar nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta oleh nasabah. Bank akan meminta  produsen  untuk  membuatkan  barang  pesanan  sesuai dengan permintaan nasabah. Setelah selesai nasabah akan membeli barang  tersebut  dari  bank  dengan  harga  yang  telah  disepakati bersama. 3
Al-Istishna‟ adalah  akad  jual  beli  pesanan  antara  pihak produsen / pengrajin/penerima pesanan ( shani‟) dengan pemesan ( mustashni‟ )  untuk  membuat  suatu  produk  barang  dengan spesifikasi  tertentu  ( mashnu‟ )  dimana  bahan  baku  dan  biaya produksi  menjadi  tanggungjawab  pihak  produsen  sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir. 4
Secara umum landasan syariah yang berlaku pada bai‟ as- salam juga  berlaku  pada bai‟  al-istishna‟. Menurut  Hanafi, bai‟  al- istishna‟ termasuk akad yang dilarang karena mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki  oleh penjual,  sedangkan dalam istishna‟, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Namun mazhab Hanafi menyutui kontrak istishna‟  atas dasar istisnha. 5
Al-Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dngan spesifikasi  yang  telah  disepakati  dan  menjualnya  dengan  harga dan pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. Istina adalah akad penjualan  antara al-Mustashni (pembeli)  dan as-Shani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad Istishna pembeli  menugasi  prosuden  untuk  membuat  atau  mengadakan al-Mashni  (barang  pesanan)  sesuai  spesifikasi yang  disyaratkan
3 Gita  Danupranata, Manjaemen  Perbankan  Syariah ,  (Jakarta  :  Salemba Empat, 2013),  h.112
4 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syari‟ah Dari Teori ke Prraktek , (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), h.113-114 5 Abd. Hadi, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), h.100
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
dan menjualnya dengan harga yang disepakati. 6
Dalam  fatwa  DSN  MUI  akad  istishna  adalah  akad  jual beli dalm bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan  persyaratan tertentu yang disepakati  antar pemesan (pembeli, mustashni ‟) dan penjual (pembuat, shani ‟). 7
Pembiayaan istishna adalah penyediaan dana atau tagihan untuk  transaksi  jual  beli  melalui  pesanan  pembuatan  barang (kepada nasabah produsen), yang dibayar oleh bank berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  dengan  nasabah  pembiayaanyang harus melunasi utang/kewajibannya sesuai dengan akad. 8
Maka dapat saya simpulkan bahwa istishna‟   bisa disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang  produsen  suatu  barang  atau  yang  serupa  sebagai  pihak ke-2,  agar  pihak  ke-2  membuatkan  suatu  barang  sesuai  yang diinginkan  oleh  pihak  1  dengan  harga  yang  disepakati  antara keduanya, yakni pembiayaan yang dicirikan oleh pembayaran di muka dan penyerahan barang secara tangguh.

## B.   Landasan Hukum
Akad  istishna‟  adalah  akad  yang  halal  dan  didasarkan secara syar‟i di atas petunjuk Al-Qur`an, As-Sunnah dan Al-Ijma‟ di kalangan muslimin dan diatur dalam undang-undang dan fatwa.

## 1.  Al-Qur`an
Pembiayaan  istishna  di  atur  dalam  Al-Quran  Qs.  Al Baqarah: 275
h.146 6 Ismail  , Perbankan  Syariah ,  (Jakarta  :  Prenada  Media  Group,  2011),
7 Adiwarman A Karim, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan , (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2010) h.126
8 Burhanuddin S , Aspek hukum Lembaga keuangan Syariah ,  (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h.79
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan lantaran  (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang- orang  yang  telah  sampai  kepadanya  larangan  dari  Rabbnya, lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba),  maka  baginya  apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya  (terserah)  kepada  Allah.  Orang  yang  meng-ulangi (mengambil  riba),  maka  orang  itu  adalah  penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
Berdasarkan  ayat  ini  dan  lainnya  para  ulama‟ menyatakan  bahwa  hukum  asal  setiap  perniagaan  adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

## 2.  As-Sunnah
As-Sunnah dalam pembiayaan istishna‟ yaitu :
Dari  Anas  RA  bahwa  Nabi  SAW  hendak  menuliskan  surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja- raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka  beliau  pun memesan agar  ia  dibuatkan  cincin  stempel dari  bahan  perak.  Anas  menisahkan:  Seakan-akan  sekarang  ini
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
aku  dapat menyaksikan  kemilau putih  di tangan beliau.”  (HR. Muslim)
Perbuatan  nabi  ini  menjadi  bukti  nyata  bahwa  akad istishna‟  adalah  akad  yang  dibolehkan. 9 Sebagian  ulama menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  umat  Islam  secara  de- fakto telah bersepakat merajut konsensus (ijma‟) bahwa akad istishna‟  adalah  akad  yang  dibenarkan  dan  telah  dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang  mengingkarinya.  Dengan  demikian,  tidak  ada  alasan untuk melarangnya. 10

## 3.  Fatwa
Sedangakan berdasarkan Fatwa yang mengatur tentang jual  beli  istishna‟  yaitu  Fatwa  DSN  MUI  No.06/DSN-MUI/ IV/2000. 11
a.   Pelaku, harus cakap hukum dan baligh.
b.   Objek akad:
1.  Ketentuan tentang pembayaran
a)  Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau mamfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya.
b)  Harga  yang  telah  ditetapkan  dalam  akad  tidak boleh berubah. Akan tetapi    apabila  setelah akad ditandatangani  pembeli  mengubah  spesifikasi dalam  akad  maka  penambahan  biaya  akibat perubahan ini menjadi tanggung  jawab pembeli. c)  Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. d)   Pembayaran   tidak   boleh   berupa   pembebasan utang.
2.  Ketentuan tentang barang
a)  Barang  pesanan  harus  jelas  spesifikasinya  (jenis, ukuran, motu) sehingga tidak ada lagi jahalah dan
9 Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam jilid 7, h. 115
10 Al Mabsuth oleh As Sarakhsi  jilid 12 , h 138 11 Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna

## 134 Enny Puji Lestari
perselisian dapat dihindari.
2)  Barang pesanan diserahkan kemudian.
3)  Waktu dan penyerahan pesanan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
4)  Barang  pesanan  yang  belum  diterima tidak boleh dijual.
5)  Tidak   boleh   menukar   barang   kecuali   dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
6)  Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau mebatalkan akad.
7)  Dalam  hal  pemesanan  sudah  dikerjakan  sesuai dengan  kesepakatan,  hukumnya  mengikat,  tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena  ia  telah  menjalankan  kewajibannya  sesuai dengan kesepakatan
Dan juga Fatwa Tentang Jual Beli Istishna‟ Pararel No. 22/DSN-MUI/III/2002 adalah. 12
a.   Jika LKS melakukan transaksi istishna‟, untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istishna‟ lagi  dengan  pihak  lain  pada  objek  yang  sama,  dengan syarat istishna‟ pertama tidak tergantung (Mu‟allag) pada istishna‟ kedua.
b.   LKS  selaku  mustashni‟  tidak  diperkenankan  untuk memungut MDC ( Margin During Construction ) dari nasabah ( Shani‟ ) karena hai ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.
c.   Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya atau  jika  terjadi  perselisihan   diantara  para  pihak,  maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah Tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
d.  Fatwa  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkannya,  dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1

## C.   Skema atau Alur Transaksi Istishna
Skema atau alur istishna sebagai berikut:
1 PENJUAL 2 3

## PENJUAL
Keterangan :
1.   Pembeli dan penjual menyepakati akad istishna
2.   Barang diserahkan kepada pembeli
3.   Pembayaran dilakukan oleh pembeli

## Skema Istishna paralel
2 1 PENJUAL PENJUAL 4 PENJUAL 3 5 Keterangan :
1.   Pembeli dan penjual menyepakati akad istishna
2.   Penjual memesan dan membeli pada pemasok
3.   Barang diserahkan oleh pemasok
4.   Barang diserahkan kepada pembeli
5.   Pembayaran dilakukan oleh pembeli
Dalam kontrak istishna, pembuat barang menerima pesanan pembeli. Pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad istishna dapat  dilaksanakan  di  muka.  Dengan  cara  angsuran,  dan  atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang. Adapun  mekanisme  pembayaran  akad  istishna  dapat  dilakukan dengan tiga cara yaitu :
1). Pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum aset istishna diserahkan oleh bank syariah kepada pembeli akhir (nasabah)
2).    Pembayaran  dilakukan  pada  saat  penyerahan  barang, yaitupembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran  termin  sesuai  dengan  progres  pembuatan aset istishna. Cara pembayaran ini yang umum dilakukan dalam pembiayaan istishna bank syariah.
136 Enny Puji Lestari
3).  Pembayaran  ditangguhkan,  yaitu  pembayaran  dilakukan setelah aset istishna diserahkan oleh bank kepada pembeli akhir. 13

## D.  Rukun dan syarat akad istishna
Menurut  pendapat  Gita  Danupranata  rukun  istishna adalah  ada  pembuat/produsen,  ada  pemesan/pembeli,  ada barang  atau  proyek  yang  dipesan,  ada  kesepakatan  haraga  jual dan  ada  pengikatan. 14 Sedangkan  syarat  istishna  adalah  pihak yang berakad harus paham hukum, produsen sanggup memenuhi persyaratan  pemesanan,  objek  yang  dipesan  jelas  spesifikasinya, harga  jual  adalah  harga  pesanan  ditambah  keuntungan,  harga jua  tetap  selama  jangka  waktu  pemesanan  dan  jangka  waktu pembuatan disepakati bersama. 15
Sedangkan  menurut  pendapat  Ascarya  rukun  dari  akad istishna  yang  harus  dipenuhi  dalam  transaksi  adalah, Pertama pelaku  akad  yaitu mustashni‟ (pembeli)  adalah  pihak  yang membutuhkan  dan  memesan  barang  dan shani‟ (penjual)  adalah pihak  yang  memproduksi  barang  pesanan. Kedua objek  akad yatiu barang atau jasa ( mashnu‟ ) dengan spesifikasinya dan harga ( tsaman) , dan Ketiga, Shigha yaitu ijab dan qobul. 16
Menurut  pendapat  Imam  Syafii  Antonio  Rukun istishna ‟ adalah sebagai berikut :
1.  Al-mustashni (pembeli/pemesan)
•  Hendaknya  menentukan  jenis,  bentuk  dan  sifat  yang dipesan
•  Tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
•  Dalam   hal   terdapat   cacat   atau   barang   tidak   sesuai dengan  kesepakatan,  pemesan  memiliki  hak  pemilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad
2.  As-shani ( penjual)
13 Ismail., OpCit , h.147
14 Gita Danupranata., Op Cit , h.112
15 Ibid ., h. 112-113 16 Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank  Syariah .  (Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada, 2007) h. 97
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
•  Boleh menjual barang yang dibuat oleh orang lain yang mempunyai  kualitas  dan  kuantitas  yang  dikehendaki oleh pemesan.
•  Tidak  boleh  menukar  barang  kecuali  dengan  barang yang  sejenis  sesuai  dengan  kesepakatan  barang  yang dipesan.
3.  Al-mashu (barang yang dijual)
•  Harus jelas ciri-cirinya
•  Barang  yang  dipesan  hendaknya  barang  yang  biasa dijual belikan secara pesanan oleh banyak orang.
•  Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
•  Penyerahannya dilakukan kemudian
•  Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan
•  Bahan-bahan  untuk  membuat  barang  hendaknya  dari pihak penjual
4.  Harga
•  Harga barang yang dipesan boleh dibayar semua pada saat akad
•  Harga barang yang dipesan boleh dibayar semua pada saat penyerahan barang
•  Secara  angsuran sesuai dengan kesepakatan
•  Pembayaran  tidak  boleh  dalam  bentuk  pembebasan utang
5.  Sighat atau ucapan/ijab kabul. 17
Sedangakan Syarat istishna‟ menurut Syafii Antonio adalah sebagai berikut :
1.   Modal transaksi al-istishna‟
•  Modal harus diketahui
•  Penerimaan pembayaran salam
2.   Al-mashu (barang)
•  Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang
•  Harus bisa diidentifikasi secara jelas
•  Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari
17 Syafi‟I Antonio, Op . cit , hlm 114
138 Enny Puji Lestari
•  Kebanyakan  ulama  mensyaratkan  penyerahan  barang harus  ditunda  pada  suatu  waktu  kemudian,  tetapi mazhab syafi‟i membolehkan penyerahan segera.
•  Boleh  menentukan  tanggal  waktu  dimasa  yang  akan datang untuk penyerahan barang
•  Tempat penyerahan
•  Penggantian muslam fiihi dengan barang lain. 18

## E.   Proses Risiko dalam Pembiayaan Istishna
Sebelum dijelaskan tentang poses risiko dalam pembiayaan istishna  penulis  akan  menjelaskan  terlebih  dahulu  proses pembiayaan dalam konsep ekonomi syariah.
Proses  dasar  pembiayaan  meliputi  aplikasi,  analisis permohonan   pembiayaan,   penyusunan   struktur  pembiayaan dan  penyiapan  dokumen  pembiayaan,  realisasi  pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan. 19
Pembiayaan  yang  berpotensi  untuk  tidak  dapat  dilunasi sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  dan  disetujui bersama,  bank  wajib  memberikan  penilaian  tentang  kualitas pembiayaan  tersebut.  Penilaian  kualitas  pembiayaan  itu  pada umumnya harus sesuai dengan ketentuan penilaian kolektibilitas yang ditetapkan oleh bank sentral.
Penillaian  terhadap  kualitas  pembiayaan  yang  dilakukan berdasarkan  pada  kemampuan  membayar  mengacu  pada ketetapan pembayaran angsuran pokok dan atau pencapaian rasio antara  Realisasi  Pendapatan  (RP)  dengan  Proyeksi  Pendapatan (PP). 20 PP  dihitung  berdasarkan  analisis  kelayakan  usaha  dan arus  kas  nasabah  selama  jangka  waktu  pembiayaan.  Misalnya pembiayaan  berjangka  waktu  dua  tahun,  jadwal  pembayaran bagi hasil ditetapkan selama 6 bulan, maka PP ditetapkan setiap 6 bulan. 21
Bank syariah dapat mengubah PP berdasarkan kesepakatan
18 Ibid., 19 Zainul Arifin, Dasar-Dasar  Manajemen Bank Syariah ,   (Jakarta : Azkia Publisher, 2009), h. 254 20 Ibid ., h. 256-257 21 Ibid.,
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
dengan  nasabah  sepanjang  terdapat  perubahan  atas  kondisi ekonomi  makro,  pasar  dan  politik  yang  mempenggaruhi  usaha nasabah. Bank syariah wajib mencantukan PP dan perubahan PP dalam perjanjian pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah, dan  harus  terdokumentasi  secara  lengkap,  yaitu  sekurang- kurangnya  tersedia  dokumentasi  pembiayaan  yang  meliputi aplikasi,  analisis,  keputusan  dan  pemantauan  atas  pembiayaan serta file lainya yang terkait dengan PP beserta perubahannya.
Pembiayaan  merupakan  kegiatan  uatama  bank,  sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat  merugikan  bank  dan  juga  berakibat  kepada  masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Oleh karena itu harus dilakukan proses manajemen risiko, sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko.
Proses  manajemen  risiko  pada  bank  Islam  dapat  diawali dengan  melakukan  tahap  penentuan  konteks.  Pada  tahap  ini semua  hal  terkait  dengan  rincian  manajemen  risko  diperjelas dan  didefinisikan. Tahap  penentuan  konteks  tersebut  bertujuan untuk   memperoleh   gambaran   menyeluruh   atas   parameter dasar,  ruang  lingkup,  dan  kerangka  kerja  manajemen  risiko, mengidentifikasi  lingkungan  penerapan  manajemen  risiko, mengetahui  dan  menetapkan  para  pemangku  kepentingan utama,   dan  menetapkan  kriteria  untuk  menganalisi  dan mengevaluasi  risiko.  Oleh  karena  itu,  hal-hal  yang  dilakukan dalam  tahap  penentuan  konteks  harus  meliputi  (i)  identifikasi risiko yang menjadi area asal kepentingan (domain of interest) , (ii) perencanaan proses manajemen risiko selanjutnya, (iii) pemetaan lingkup sosial manajemen risiko, identitas dan tujuan pemangku kepentingan,  (iv)  kriteria  dan  dasar  untuk  mengevaluasi  risiko, (v)  mendefinisikan  kerangka  kerja  untuk  aktivitas  dan  agenda identifikasi,  (vi)  mengembangkan  kriteria  analisis  risiko-risiko yang  terlibat  dalam  proses  dan  (vii)  mitigasi  dan  solusi  risiko dengan  menggunakan  teknologi,  SDM,  dan  sumber  daya  yang ada. 22 Bagan   proses   manajemen   risiko   dapat   digambarkan sebagai berikut.
22 Imam Wahyudi Dkk, Manajemen Risiko Bank Islam , (Jakarta : Salemba Empat , 2010), h. 62

## 140 Enny Puji Lestari

## Proses Manajemen Risiko
Menentukan Konteks
Identifikasi risiko
Analisis risiko
Evaluasi risiko

## Perlakuan risiko
Suatu   proses  yang  mengaitkan  suatu  kegiatan  dengan kegiatan  lainnya  dalam risk  management sebagai  tindakan  untuk mengendalikan  berbagai  risiko  yang  akan  terjadi.  Rangakian kegiatan  tersebut  disajikan  dalam  gambar  proses  manajemen risik  tersebut. Risk  management dapat  berupa  tindakan  untuk mengorbankan  suatu resources tertentu  yang  dikuasai.  Hal  ini dilakukan demi perolehan return di masa depan, walaupun masih diselimuti ketidakpastian. 23
Proses manjemen risiko tersebut diatas mengambarkan alur penyelesaian terjadinya risiko, tahapan yang dilalui dengan cara menganalisis  setiap  risiko  yang  akan  terjadi  dan  sudah  terjadi. Setelah dianalisis akan tergambar risiko, agar tidak terjadi risiko dilakukan dengan dengan cara mitigasi yaitu meminimalisir tidak terjadi  risiko.  Pada  pembiayaan  akad  istishna  risiko  yang  sering muncul adalah gagal bayar.
Mitigasi  risiko  pada  perbankan,  khususnya  bak  Islam merupakan proses yang rumit. Sebelum mitigasi risiko diterapkan bank  terlebih  dahulu  harus  mengenali  karakteristik  setiap  risiko yang akan dimitigasi. Mulai dari sumber penyebabnya, mekanisme terjadinya  risiko,  dan  dampak  kerugian  yang  ditimbulkannya.
23 Masyhud Ali, Manajemen Risiko , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 315
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
Ketika bank menyalurkan penjaman kepada debitur, maka sumber terjadinya  risiko  pembiyaan  adalah  ketika  debitur  kehilangan kemampuan   untuk   membayar   cicilan   pinjamannya   kepada bank.  Maka  untuk  mengantisipasi  kemungkinan  gagal  bayarnya debitur,  bank  biasannya  membuat  alokasi  presntasi  penyisihan tertentu untuk berjaga-jaga jika debitur gagal bayar. Selain itu bank biasanya juga meminta debitur menyediakan agunan yang dapat dilikuidasi ketika debitur tidak mampu melunasi utangnya. 24
Risiko  pembiayaan  sering  kali  dikaitkan  dengan  risiko gagal  bayar.  Risiko  ini  mengacu  pada  potensi  kerugian  yang dihadapi  bank  ketika  pembiyaan  yang  diberikannya  macet. Debitur mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur  menyerahkan  porsi  keuntungan  yang  seharusnya diperoleh oleh bank dan telah diperjanjikan diawal. Konsekuensi risiko  pembiayaan  ini  hanya  berlaku  untuk  akad  berbasis  utang yaitu jual beli pada akad istishna.
Akad istishna dalam melakukan transaksi  jual  beli terjadi sebelum barang diproduksi atau dibangun. Harga dan spesifikasi barang harus sudah disepakati ketika kontrak dan tidak berubah setelahnya.  Setelah  penjual  dan  pembeli  menyepakati  kontrak istishna,  penjual  telah  mengeluarkan  tenaga  dan  pikiran  untuk mendesain,   mengalkulasi   komposisi   dan   kebutuhan   bahan baku,  mencari  pemasok  dan  seterusnya.  Sedangkan  jual  belinya terjadi ketika serah terima barang dan pembayaran dari pembeli. Pembayaran harga dapat dilakukan pada saat barang diterima dari penjual atau pembayaran dapat dilakukan secara cicil dan dapat diteruskan meskipun melewati waktu serah terima barang. 25
Pembiayaan  yang  dilakukan  pada  akad  istishna  dapat menimbulkan beberapa titik risiko pembiayaan bagi  bank Islam, seperti  kegagalan  kontraktor  menyerahkan  rumah  pada  waktu yang  dijanjikan,  tidak  sepenuhnya  spesifikasi  rumah  atau  gagal bayarnya  debitur  selama  masa  kontrak.  Adapun  faktor  penentu risiko gagal bayar pada akad istishna adalah sebagai berikut :
24 ImamWahyudi , Dkk, Ibid. h.74 25 Ibid, h.62
142 Enny Puji Lestari
1.      Bank  bukan  pemilik  material  yang  digunakan  developer (produsen  dan  subkontraktor)  untuk  memproduksi  aset dalam kasus istishna paralel, sehingga bank tidak memiliki hak  klaim  atas  aset  jika  terjadi  kasus  wanprestasi.  Cara mitigasi  risikonya  adalah  bank  perlu  mengikat  produsen atau  subkontaktor  untuk  memaksanya  memenuhi kontrak.
2.    Risiko pengiriman yang terjadi akibat bank tidak mampu menyelesaikan  produksi  barang  sesuai  jadwal  akibat keterlambatan    pengiriman    barang    dari    subkontraktor. Cara  mitigasi  risikonya  adalah  bank  perlu  melakukan pengawasan  ketat  agar  tidak  terjadi  wanprestasi  atau keterlambatan pengiriman barang dari subkontraktor
3.      Bank  mengalami  risiko  kualitas  atas  pengiriman  barang inferior oleh subkontraktor. Cara mitigasinya adalah bank dapat meminta jaminan kualitas dari subktraktor.

## F.  Kritik terhadap resiko pembiayaan istishna
Risiko  pembiayaan  istishna  semakin  tampak  ketika perekonomian  dilanda  krisis  atau  resesi.  Turunnya  penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi  kewajiban membayar  utang-utangnya.  Ketika  bank  akan  mengeksekusi pembiayaan  macetnya,  bank  tidak  memperoleh  hasil  yang memadai,  karena  jaminan  yang  ada  tidak  sebanding  dengan besaranya  pembiayaan  yang  diberikannya.  Dan  tentu  saja  bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, jika mempunyai pembiayaan macet yang besar.
Risiko  tersebut  dapat  ditekan  dengan  beberapa  cara diantaranya  pertama  memberi  batas  wewenang  keputusan pembiayaan  bagi  setiap  nasabah  yang  mengajukan,  berdasarkan kapabilitasnya ( autorize limit) melalui: 2626
1.    Charachter (watak) yang berarti, bank harus dapat menilai calon debitur memiliki pembawaan, karakter, dan sifat-sifat
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
yang  baik  dalam  melaksanakan  kewajiban-kewajibannya (kewajiban dalam membayar pembiyaan istishna)
2.    Kemampuan  ( capacity ),  yang  berarti  bank  harus  dapat menilai  calon  debitur  memiliki  kemampuan-kemampuan secara ekonomis (pada masa sekarang dan masa mendatang) dalam melakukan pembayaran pembiayaan istishna.
3.    Modal  ( capital ),  yang  berarti  bank  harus  dapat  menilai calon  debitur  memiliki  asset-aset  ekonomis  yang  dapat dijadikan  sarana  calon  debitur  melaksanakan  kewajiban- kewajibannya  (melakukan  pembayaran  pembiayaan istishna)
4.    Jaminan ( collateral ), yang berarti, bank harus dapat menilai asset calon debitur yang dijaminkan memiliki nilai ekonomis yang  proposional  dengan  jumlah  pinjaman  (pembiayaan) yang diberikan bank kepada calon pembiayaan istishna.
5.    Kondisi   ekonomi   ( condition   of   economy ),   yang   berarti bank  harus  dapat  menilai   stabilitas  kondisi  ekonomi dan  keuangan  calon  debitur,  pada  saat  peminjaman  dan perkiraan pada masa mendatang.
6.    Constrains, yaitu faktor hambatan seperti sosial psikologis yang  ada  pada  suatu  daerah  yang  menyebabkan  suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.
Kedua,  batas  jumlah  ( pagu )  pembiayaan  yang  dapat diberikan  pada  usaha  atau  perusahaan  tertentu  yang  harus berdasarkan BMPK istishna (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dalam nomor 30 pasal 9 menyebutkan: 2727
1.    Penyediaan dana dalam bentuk pembiayaan kepada 1 (satu) peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20 %
(dua puluh persen) dari modal BPR
2.    Penyediaan  dana  dalam  bentuk  pembiayaan  kepada  1 (satu) kelompok peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari modal BPR. Ketiga,  bank  syariah  bisa  mengurangi  pembiayaan
27 Anwar Nasution, Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan , h.2
144 Enny Puji Lestari
bermasalah  di  istishna  dengan  cara  meminta  uang  muka/DP kepada nasabah dengan ketentuan: 2828
1.    Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima
2.   Jika   transaksi   dilaksanakan,   maka   urbun/uang   muka diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang
3.    Jika  transaksi  istishna  tidak  dilaksanakan,  maka  urbun dikembalikan  kepada  nasabah  setelah  dikurangi  dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank
Dalam memahami konsep penyelesaian risiko pembiayaan istishna dari skema pembiayaan, dan mendefinisikan secara lebih komprehensif,  juga  mampu  mengindentifikasi  titik-titik  risiko pada  setiap  tahapan  dari  proses  risiko  tersebut,  akhirnya  dapat diharapkan.  Penggunaan  sistem  mitigasi  risiko  menjadi  lebih terarah, tersistematis dan bersifat holistik.
Dengan  alat  mitigasi  bank  dapat  meminimalkan  risiko terjadinya  moral hazard (situas  dimana  suatu  pihak  yang bertransaksi  melakukan  tindakan  yang  didasari  atas  niat  yang tidak baik yang berpotensi menimbulkan kerugian), yang mungkin dilakukan  debitur  melalui  pemberian  laporan  keuangan  yang salah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Hadi, Dasar-Dasar  Hukum  Ekonomi  Islam, (Surabaya:  Putra Media Nusantara, 2010) Adiwarman  A  Karim, Bank  Islam,  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010) Al Mabsuth oleh As Sarakhsi  jilid 12 Anwar  Nasution, Pokok-pokok  Pikiran  tentang  Pembinaan  dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah . (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007)
28 28 Ibid.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
Burhanuddin S , Aspek hukum Lembaga keuangan Syariah , (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010)
Fatwa  DSN  MUI  No.06/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Jual  Beli Istishna
Fatwa  No.  22/DSN-MUI/III/2002  Tentang  Jual  Beli  Istishna‟ Pararel Gita Danupranata, Manjaemen Perbankan Syariah , (Jakarta : Salemba Empat, 2013), Ibnul Humaam, Fathul Qadir (jilid 7) Imam   Wahyudi   Dkk, Manajemen   Risiko   Bank   Islam ,   (Jakarta: Salemba Empat , 2010) Ismail , Perbankan Syariah , (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syari‟ah Dari Teori ke Prraktek ,
(Jakarta: Gema Insani Pers, 2005)
Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah ,  (Jakarta: Azkia
Publisher, 2009)
Masyhud Ali, Manajemen Risiko , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) www.bi.go.id
146 Enny Puji Lestari
PROSPEK PENERAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TERHADAP PERSAINGAN USAHA BERSIFAT

## MONOPOLISTIK
Titut Sudiono
Alumni Pascasarjana IAIN Raden Intan Bandar Lampung
Email: titutsudiono@yahoo.com

## Abstrak
Sebagai  warga  Indonesia  kita  patut  bangga  terhadap Pertumbuhan  dunia  usaha  di  Indonesia.  Di  berbagai  sektor usaha telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, baik sektor industri maupun jasa, sehingga pada gilirannya muncul persaingan yang seharusnya dipandang sebagai hal positif, dimana dengan  adanya  persaingan  itu  sendiri  para  pelaku  usaha  akan berlomba-lomba  untuk  terus  memperbaiki  produk  ataupun  jasa yang dihasilkan sehingga pelaku usaha terus menerus melakukan inovasi  dan  berupaya  keras  memberi  produk  atau  jasa  yang terbaik untuk para konsumen. Akan tetapi realitas yang terjadi di kalangan pelaku usaha adalah terjadinya persaingan yang tidak sehat  yang  mengarah  kepada  bentuk  monopolistik  yang  tanpa disadari  dapat  merugikan  pelaku  usaha  lainnya  dan  tentunya sangat bertentangan dengan Hukum Ekonomi Islam, serta patut dilakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan  tersebut  seperti  yang diatur di dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Kata Kunci: Persaingan, Monopoly, Ekonomi Islam
148 Titut Sudiono

## Abstract
As indonesian citizens, we have to be proud of Business growth in Indonesia. In some business sectors, its rapid growth development is shown in both industrial and service sectors. For this case, there should be positive competition where the businesses will compete by  improving  the  quality  of  products  or  services  produced  so that businesses   will always create new innovation and strives to provide the best products or services  for consumers . But the reality occurred among businesses is the unfair competition that leads  to  monopolistic  form  which  can  unwittingly  harm  other businesses  and  of  course  it  is  contrary  to  the  Laws  of  Islamic Economics.   Therefore  there  should  be  monitoring  to  the  such reality as stipulated in UU No. 5 of 1999 about Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition .
Keyword: Competition , Monopoly and Islamic Economics

## Pendahuluan
Pengertian  “persaingan”  berasal  dari  kata  “saing”, kata  saing  mempunyai  persamaan  kata  dengan  “lomba”  (atau mengatasi,  dahulu  mendahului)  sehingga  kata  “persaingan” mempunyai  arti  usaha  memperlihatkan  keunggulan  masing- masing yang dilakukan oleh perorangan (perusahaan negara pada bidang perdagangan produksi, persenjataan dan sebagainya).
Marshall  C.  Howard  berpendapat  bahwa  persaingan merupakan  istilah  umum  yang  dapat  digunakan  untuk  segala sumber daya yang ada. Persaingan adalah “jantungnya” ekonomi pasar  bebas.  Menurut  teori,  suatu  sistem  ekonomi  pasar  bebas memiliki  ciri:  adanya  persaingan,  bebas  dari  segala  hambatan, tersedianya sumber daya yang optimal. 1
Dengan  adanya  persaingan,  pelaku  usaha  dipaksa untuk  menghasilkan  produk-produk  berkualitas.  Perusahaan- perusahaan   yang   dikelola   dengan   efisien   akan   memperoleh
1 Marshall  C.  Howard, Competition  Is  The  Heart  Of  Free    Enterprice Economy, Anti Trust aw and Trade Regulation : Selected Issues and Case Studies , (USA: Englewood Cliffs, New Jersey, 1983), h. 2.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
keuntungan  yang  besar  dan  tetap  eksis,  sebaliknya  perusahaan yang  tidak  efisien akan mengalami  kekalahan  dalam  persaingan bisnis, sebagai suatu konsekuensi logis dari persaingan sempurna adalah terciptanya harga yang bersaing dan kualitas barang yang baik, serta adanya berbagai pilihan terhadap suatu produk barang dan jasa.
Dalam  upaya  merebut  konsumen  sebanyak-banyaknya pelaku  usaha  yang  menghasilkan  barang  selalu  berusaha memperbaiki  mutu  barang  sejenis  agar  lebih  laku  dipasaran.  Di samping  memiliki  aspek  positif  sebagaimana  tersebut  di  atas, persaingan juga tidak  bisa dihindari faktor-faktor negatif. Faktor- faktor negatif itu terjadi khususnya pada persaingan  bebas mutlak dalam kebebasan berusaha yang mutlak ini menumbuhkan pelaku usaha  yang  hanya  menginginkan  keuntungan  sebesar-besarnya. Dalam  persaingan  demikian  tidak  diinginkan  adanya  campur tangan pemerintah.
Dalam  menghadapi  persaingan,  pelaku  usaha  selalu berusaha  melakukan  diversifikasi  dan  ekstensifikasi  usaha,  oleh karena  itu  tidak  mengherankan  apabila  pelaku  usaha  berhasrat menguasai berbagai sektor industri  strategis,  mulai dari  industri hulu  hingga  hilir,  sehingga  salah  satu  dampak  negatif  dari persaingan    adalah  kepemilikan  suatu  usaha  berada  dalam  satu tangan (konglomerat) sehingga ia bisa mengendalikan pasar yang akhirnya akan mengarah pada iklim persaingan yang tidak sehat.
Pengaturan  perekonomian  dengan  perundang-undangan tujuannya adalah untuk menciptakan struktur ekonomi  nasional dalam  rangka  mewujudkan  demokrasi  ekonomi  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945.  Pengaturan  tersebut untuk  menghindari  kemungkinan  terjadinya  hal-hal  sebagai berikut:
1.    Sistem free   fight   liberalism yang   dapat   menumbuhkan ekploitasi manusia dan bangsa lain, yang dalam sejarahnya di  Indonesia  telah  menimbulkan  kelemahan  struktur ekonomi nasional dalam posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi dunia.
2.    Sistem  etatisme  dalam  arti  bahwa  negara  berserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan
150 Titut Sudiono
mematikan  potensi  serta  daya  kreasi  unit-unit  ekonomi diluar sektor negara.
3.    Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. 2
Dari  isi  GBHN  mulai  tahun  1973  sampai  dengan  tahun 1998, nampak bahwa GBHN selalu memberikan kesempatan pada pelaku  usaha  untuk  tumbuh  dan  berkembang,  bahkan  sampai membentuk  perusahaan  raksasa  yang  dikenal  dengan  istilah konglomerat yang menjurus pada praktek monopoli.
Praktek  monopoli  akan  terjadi  bila:   Monopoli  diberikan kepada satu atau beberapa perusahaan tertentu saja, tanpa melalui Undang-undang;  dan  monopoli  atau  kedudukan  monopolistik diperoleh dari kerjasama antara dua atau lebih organisasi sejenis baik dalam bentuk pengaturan persaingan diantara mereka sendiri maupun dalam bentuk peleburan atau fusi.
Adanya  konsentrasi  pasar  sebetulnya  tidaklah  selalu berakibat  jelek  bagi  perekonomian,  sepanjang  industri  tersebut dapat bekerja secara efisien dan tidak memanfaatkan konsentrasi yang  tinggi  untuk  mengekploitasi  konsumen  dengan  harga produk yang cukup mahal. Hal ini umumnya dapat terjadi apabila konsentrasi  tersebut  diperoleh  melalui  suatu  proses  persaingan alamiah,  dengan  kompetisi  yang  sehat  telah  melahirkan  hanya satu atau beberapa perusahaan yang mendominasi pasar.
Apabila suatu pasar mempunyai produk tertentu dan hanya satu perusahaan yang ada dalam lingkup geografis yang menjual produk  tersebut,  dengan  cara  sedemikian  rupa  dapat  menutup kemungkinan perusahaan lain untuk memproduksi dan menjual produk  yang  sama,  maka  perusahaan  tersebut  dapat  dikatakan telah   melakukan   monopoli.   Sebaliknya   apabila   perusahaan lain   diberikan   kesempatan   yang   sama   untuk  memproduksi barang tersebut, tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan maka perusahaan tadi tidak dapat dikatakan melakukan monopoli.
Namun  demikian  persoalan  yang  sering  muncul  adalah
h. 23. 2 GBHN 1998, Butir G, Kaidah Penuntun (Surakarta: PT. Pabelan, 1998),
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
terjadinya suatu konsentrasi yang berbentuk monopoli/oligopoli karena  berbagai  perlindungan  ataupun  fasilitas  birokrasi  serta adanya  kolusi  bisnis  yang  mempersempit  atau  menghalangi masuknya  pesaing-pesaing  baru  ke  dalam  pasar.  Disamping adanya  akibat-akibat  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  pada konsumen  karena  tingginya  harga,  konsentrasi  yang  menekan munculnya  persaingan  banyak  menimbulkan  inefisiensi  dalam perekonomian.  Sebagai  mata  rantai  adanya  ketidakefisiennan tersebut,  maka  industri  yang  demikian  membutuhkan  proteksi terhadap  pesaing  dari  luar  dan  sangat  rendah  kemampuan ekspornya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kelompok komoditi yang diproduksikan, dimana  konsentrasi  pasar dalam negerinya tinggi, kebanyakan orientasi kepasar ekspornya rendah. 3
Dengan kondisi yang demikian dapat dibayangkan bahwa industri  yang  seperti  itu  akan  sangat  rentan  dalam  persaingan bebas,  atau  jika  tidak  ada  proteksi  dan  fasilitas  yang  diberikan oleh  pemerintah.  Dengan  tidak  adanya  perlindungan  berupa proteksi, kuota dan sejenisnya, maka bukan saja sulit menembus pasar luar negeri namun juga akan sulit untuk mempertahankan pasar dalam negeri.
Pasar dapat dikatakan dalam keadaan persaingan sempurna yaitu:
Bila   terdapat   banyak   penjual   dan   pembeli   kuantitas, barang-barang  yang  dijual  oleh  penjual  dan  dibeli  oleh  pembeli relatif  kecil  jumlahnya  dibandingkan  dengan  kuantitas  barang- barang  yang  tersedia  pada  suatu  pasar,  sehingga  penjual  tidak dapat mempengaruhi harga dari barang tersebut. Semua pembeli dan  penjual  memiliki  informasi  yang  cukup  mengenai  harga- harga  yang  berlaku  dipasar  dan  mengenai  kualitas  barang  yang di  jual,  serta  terdapat  kebebasan  perusahaan  untuk  masuk  dan keluar dari pasar yang bersangkutan. 4
Dalam  ekonomi  Islam,  pasar  merupakan  pusat  terjadinya penyediaan ( supply ) dan permintaan ( demand ) barang. Kedudukan pasar dalam Islam begitu tinggi, sebab selain bidang pertanian dan
3 Edy  Suandi  Hamid  dan  Hendrie  Anto, Ekonomi  Indonesia  Memasuki Milenium III , (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 50.
4 Moch Faisal Salam, Pertumbuhan Hukum Bisnis Di Indonesia , (Bandung: Pustaka, 2001), h. 315.
152 Titut Sudiono
perdagangan merupakan salah satu profesi yang sangat dianjurkan oleh Islam. Karakteristik pasar Islam ialah di dalamnya terdapat aturan,  mekanisme  dan  nilai-nilai  Islam  yang  dijadikan  standar aktifitas. Karakteristik  inilah  yang  menjadi  kekhasan  Islam  yang tidak mengenal dikotomi ranah dunia dan akherat. Aktifitas bisnis yang  berorientasi  materiil  selalu  diimbangi  dengan  kecintaan membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berekonomi. Sehingga Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam bermuamalah.
Pada  dasarnya  jika  pasar  sudah  bekerja  dengan sempurna,    maka    tidak    ada    alasan    untuk    mengatur    tingkat harga.  Penetapan  harga  justru  akan  mendistorsi  harga  sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Jadi regulasi harga  dapat  dilakukan  pada  situasi  tertentu  saja.  Pemerintah dapat  melakuakan  regulasi  harga  apabila  pasar  bersaing  tidak sempurna,  dan  keadaan  darurat.  Apabila  terpaksa  menentapkan harga,  maka  konsep  harga  yang  adil  harus  menjadi  pedoman. Adapun beberapa keadaan darurat diantaranya adalah harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran, menyangkut barang-barang yang amat dibutuhkan masyarakat, terjadi ketidakadilan. 5
Menurut Mannan yang dikutip tim P3EI UII regulasi harga harus menunjukkan tiga fungsi dasar:
1.      Fungsi  ekonomi  yang  berhubungan  dengan  peningkatan produktivitas  dan  peningkatan  pendapatan  masyarakat miskin  melalui  alokasi  dan  realokasi  sumber  daya ekonomi.
2.   Fungsi   sosial   dalam   memelihara   keseimbangan   sosial antara masyarakat kaya dan miskin.
3.    Fungsi moral dalam menegkkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya  yang  berkaitan  dalam  transaksi  ekonmi misalnya kejujuran, keadilan dan kemanfaatan. 6
Regulasi   harga   menentukan   bahwa   harga   ditentukan oleh  kekuatan  pasar,  yakni  kekuatan  penawaran  ( supply )  dan
5 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonom Islam UII, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 335-341.
6 Ibid h. 342
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
permintaan ( demand ). Dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah di larang melakukan intervensi terhadap harga. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 5 Tahun 1999 mengindikasikan adanya larangan untuk  melakukan  persekongkolan  dalam  rangka  menetapkan harga di pasar. Berbicara tentang regulasi harga, tentu kita ingat bahwa  pengawasan  harga  muncul  pertama  kali  pada  zaman Rasulullah Saw. Pada masa itu Rasulullah bertindak sebagai Hasib (pengawas) –versi Indonesia, KPPU- Komisi Pengawas Persaingan Usaha–. Kondisi saat itu, masyarakat dihadapkan dalam kondisi harga  yang  melambung  tinggi,  sehingga  sahabat  meminta  Rasul untuk  menurunkan  harga.  Namun  demikian,  Rasul  menolak permintaan sahabat tersebut. Rasul mengatakan ”Allah mengakui adanya  kelebihan  dan  kekurangan,  Dia-lah  pembuat  harga berubah dan menjadi harga sebenarnya, saya berdo‟a agar Allah tidak membiarkan ketidakadilan seseorang dalam darah atau hak milik.” 7
Keuntungan yang besar merupakan salah satu tujuan dari monopoli,  karena  di  dalam  monopoli  selalu  mengoptimalkan keuntungan  dalam  praktek  persaingan,  monopoli  tidak  selalu dilarang  oleh  Pemerintah,  ada  beberapa  monopoli  yang diperbolehkan oleh pemerintah, antara lain:
1.      Monopoli  yang  diberikan  kepada  penemu  barang  baru, seperti  oktroi  dan  paten.  Maksudnya  untuk  memberikan intensif bagi pemikir yang kreatif dan inovatif.
2.    Monopoli yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN, lazimnya  barang  yang  diproduksi  dianggap  menguasai hajat  hidup  orang  banyak.  Sebagai  misal,  PLN,  Garuda, Telkom dan sebagainya.
3.  Monopoli  yang  diberikan  kepada  perusahaan  swasta dengan kredit pemerintah.
4.      Monopoli  dan  kedudukan  monopolistik  yang  diperoleh secara natural karena monopolis menang dalam persaingan yang dilakukan secara sehat. Dalam hal demikian memang tidak  apa-apa,  namun entrance (masuknya  siapa  saja  ke dalam investasi yang sama harus terbuka lebar-lebar).
7 Ibid., h.160
154 Titut Sudiono
5.      Monopoli  dan  kedudukan  monopolistik  yang  diperoleh secara  natural  karena  investasinya  terlalu  besar  sehingga hanya  satu  saja  yang  berani  dan  bisa  merealisasikan invesastinya. Meskipun demikian, pemerintah tetap harus bersikap  persuasif  dan  kondusif  di  dalam  memecahkan monopoli.
6.    Monopoli dan kedudukan monopolistik yang terjadi karena pembentukan kartel ofensif dan defensif.
7.    Monopoli  yang  diberikan  kepada  suatu  organisasi dengan  maksud  untuk  membentuk  dana  bagi  yayasan, yang dananya lalu dipakai untuk tujuan tertentu, seperti, kegiatan sosial dan sebagainya. 8
Membahas  mengenai  hukum  persaingan  dan  monopoli merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  ekonomi,  tentu  tidak akan  lepas  dari  pembahasan  dari  mengenai  Pasal  33  Undang- undang  Dasar  1945  yang  berfungsi  sebagai  panduan  normatif dalam menyusun kebijakan-kebijakan ekonomi nasional. Melalui Pasal  33  Undang-undang  Dasar  1945  tersirat  bahwa  tujuan pembangunan ekonomi yang hendak dicapai haruslah berdasarkan kepada demokrasi yang bersifat kerakyatan yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 melindungi kepentingan rakyat melalui pendekatan kesejahteraan dengan  membiarkan  mekanisme  pasar  berjalan  dengan  bebas, Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 juga memberikan petunjuk bahwa  jalannya  perekonomian  nasional  tidak  diserahkan  begitu saja  kepada  pasar,  tetapi  memerlukan  peraturan  perundang- undangan untuk mengatur jalannya perekonomian nasional. Ayat 1  Pasal  33  Undang-undang  Dasar  1945  mengandung  arti  bahwa perekonomian  tidak  dibiarkan  tersusun  sendiri  atau  terbentuk secara  mandiri  berdasarkan  kekuatan-kekuatan  ekonomi  yang ada atau kekuatan pasar bebas. Ayat tersebut juga mengandung arti adanya upaya membangun secara struktural melalui tindakan nyata yang merupakan tugas negara. 9
8 Kwik Kian Gie, Analisa Ekonomi Politik Indonesia , (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII dan Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 243-244.
9 Sri Edi Swasono, Demokrasi Ekonomi Keterkaitan Usaha Partisipatif Versus Konsentrasi Ekonomi, Makalah Seminar Pancasila sebagai Idiologi Negara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara , (Jakarta: 1989), h. 17.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1

## Pembahasan
A.   Prospek penerapan hukum ekonomi islam dan undang- undang  no.  5  tahun  1999  terhadap  persaingan  usaha bersifat monopolistik
Membahas  tentang  prospek  persaingan  usaha,  tentunya tidak  akan  lepas  dari  kajian  pasar.  Hal  ini  disebabkan  karena pasar merupakan tempat transaksi munculnya sebuah persaingan usaha antara pelaku usaha. Pelaku  usaha  sebenarnya  merupakan pesaing di antara mereka sendiri kemudian melakukan konsolidasi dan bergabung bersama dalam suatu wadah bisnis atau asosiasi. Asosiasi  mengatur  tugas  dan  tanggung  jawab  anggotanya,  juga mengeluarkan  peraturan  internal  yang  dapat  dikategorikan menghambat  perdagangan  (misalnya  peraturan  dasar  tentang komisi, masalah diskon, waktu melakukan transaksi, atau jaminan berusaha)  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk  lain  dari hambatan perdagangan ( nonprice trade restraint ).
Di samping itu, asosiasi dapat menetapkan keputusan untuk anggotanya  agar  menolak  berhubungan  dengan  pelaku  usaha lain  yang  tidak  menjadi  anggota  asosiasi  mereka  ( refusal  to  deal ) yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan akan menyebabkan terhalangnya pendatang baru masuk dalam usaha ini. Oleh sebab itu, perjanjian baik yang sifatnya vertikal maupun horisontal yang ditetapkan  oleh  asosiasi  dan  wajib  di  patuhi  anggotanya  akan dapat  pada  akhirnya  mengganggu  mekanisme  pasar  di  antara mereka sendiri.
Perjanjian  diantara  mereka  tidak  semuanya  berakibat negatif  bagi  persaingan  dan  mungkin  saja  menghasilkan keuntungan.  Perjanjian  yang  dilakukan  dapat  ditujukan  untuk mengurangi  risiko  usaha,  menciptakan  efisiensi dan  mendorong inovasi, efisiensi biaya ketika melakukan riset penelitian bersama sampai pada pengembangan jaringan distribusi. Namun perjanjian yang  sifatnya  horizontal  diantara  pelaku  usaha  yang  bersaing dapat  saja  mengakibatkan  berkurangnya  proses  persaingan karena mengurangi keinginan inovatif, terjadinya dominasi pasar, ataupun  berupaya  membatasi  masuknya  pesaing  baru.  Pelaku usaha dan pesaing dapat juga berjanji untuk membatasi produksi
156 Titut Sudiono
sehingga akan menyebabkan harga naik, menetapkan harga yang sama, dan merugikan kepentingan konsumen.
Persaingan usaha sendiri  dalam kamus manajamen dapat diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  bersaing/  bertanding  diantara pengusaha atau pembisnis  yang satu dengan pengusaha lainnya di dalam memenangkan pangsa pasar ( share market ) dalam upaya melakukan penawaran produk barang dan jasa kepada konsumen dengan berbagai strategi pemasaran yang diterapkan. Persaingan usaha   terdiri   atas   persaingan   sehat   ( healthy   competition )   dan persaingan gorok leher ( cut throat competition ).
Menurut teori persaingan sempurna ekonomi klasik, pasar terdiri  atas  sejumlah  produsen  dan  konsumen  kecil  yang  tidak menentu.  Kebebasan  masuk  dan  keluar,  kebebasan  memilih teknologi dan metode produksi, serta kebebasan dan ketersediaan informasi,  semuanya  dijamin  oleh  pemerintah.  Dalam  keadaan pasar seperti ini, dituntut adanya teknologi yang efisien, sehingga pelaku pasar akan dapat bertahan. 10
Namun  sistem  ekonomi  seperti  ini,  dituduh  oleh  kaum sosialis  hanya  melindungi  pemilik  faktor  produksi.  Sehingga ada  tudingan  bahwa  kaum  kapitalis  telah  membuat  keputusan ekonomi  yang  mengejar  kepentingan  individu,  menekankan tingkat  upah  yang  minimal  dan  mendorong  keuntungan  yang sebesar-besarnya,  mengkonsetrasikan  ekonomi  pada  sebagian kecil  orang  saja.  Selanjutnya,  sistem  ekonomi  pasar  bebas  juga telah membawa kepada ketidakstabilan dalam aktivitas ekonomi dan perputaran usaha. 11
Dalam  ilmu  hukum  monopoli,  dikenal  beberapa  sikap monopolistik, yaitu:
1.    Mempersulit masuknya para pesaing ke dalam bisnis yang bersangkutan;
2.    Melakukan   pemasungan   ( captive )   sumber   suplai   yang penting atau outline distribusi yang penting;
3.    Mendapatkan hak paten yang dapat mengakibatkan pihak pesaingnya   sulit   untuk   menandingi   produk   atau   jasa
10 Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Cet. Ke-1, h. 371. 11 Ibid., h. 372.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
tersebut;
4.    Integrasi  ke  atas  atau  ke  bawah  yang  dapat  menaiki persediaan  modal  bagi  pesaingnya  atau  membatasi  akses pesaingnya kepada konsumen atau supplier;
5.    Mempromosikan produk secara besar-besaran;
6.    Menyewa tenaga-tenaga ahli yang berlebihan;
7.    Pembedaan  harga  yang  dapat  mengakibatkan  sulitnya bersaing dari pelaku pasar lain;
8.      Kepada  pihak  pesaing  disembunyikan  informasi  tentang pengembagan produk, tentang waktu atau skala produksi;
9.    Memotong harga secara drastis; membeli atau mengakuisisi pesaing-pesaing  yang  tergolong  kuat  atau  tergolong prospektif;
10.  Menggugat  pesaing-pesaingnya  atas  tuduhan  pemalsuan hak paten, pelanggaran hukum anti monopoli dan tuduhan- tuduhan lainnya. 12
Pasar sebagai tempat persaingan usaha merupakan tempat bertemunya  penjual  dan  pembeli  yang  disana  terjadi  transaksi. Secara garis besar pasar dapat dibagi menjadi dua, pertama: pasar nyata atau konkrit, atau tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk  melakukan  transaksi  jual  beli  barang  atau  jasa,  misalnya pasar  tradisional,  kedua;  pasar  abstrak,  merupakan  pasar  yang penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung, misalnya pasar bursa komoditi dan bursam saham.
Sebuah negara dengan kebijakan, baik pasar bebas ataupun ekonomi  terencana  memiliki  dasar  argumen  tersendiri  mengapa salah satunya dipilih sebagai landasan kebijakan. Selama lebih dari dua dekade bangsa Indonesia mengalami pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi yang diperintah dan pada akhir 1990-an mengalami  transisi  ekonomi  pada  mekanisme  pasar  adalah  hal baru baik bagi pemerintah, para pelaku usaha maupun konsumen. Sistem  ekonomi  terencana  tidak  memberikan  ruang  gerak  yang bebas bagi para pelaku usaha dalam berbisnis.
Ekonomi terencana menjadi pilihan Indonesia pada masa
12 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsing Era Persaingan Sehat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), h. 8.
158 Titut Sudiono
orde  baru  disebabkan  oleh  beberapa  alasan. Pertama ,  pasar bebas  tidak  memberikan  keuntungan bagi  para pendatang  baru. Pendatang  baru  memiliki  lebih  banyak  ketidakleluasaan  untuk berkompetisi  pada  pasar  bebas.  Oleh  sebab  itu  pemerintah membantu  para  pendatang  baru  tersebut  dengan  memberikan subsidi,  tarif,  pinjaman  lunak,  dan  bantuan  teknologi  dari pemerintah  mampu  membantu  pendatang  baru  untuk  bertahan hidup dan memperluas bisnis mereka.
Kedua ,  perdagangan  dunia  tidak  sempurna.  Tidak  ada persaingan  bebas  tanpa  adanya  hambatan  dalam  perdagangan dunia  dan  terjadi  distorsi  pada  pasar.  Dunia  terbagi  menjadi beberapa blok perdagangan di mana tiap blok-nya memliki aturan yang  berbeda  dan  memberikan  keistimewaan  pada  anggota blok  tersebut.  Terdapat  struktur  oligarki  pada  beberapa  industri seperti  industri  pesawat  terbang  yaitu  Airbus  dan  Boeing  yang didominasi  oleh  Amerika  Serikat  serta  Konsorsium  Uni  Eropa. Dengan  menggunakan  mekanisme  pasar  bebas  itu  sendiri  maka tidak  ada  satupun  perusahaan  yang  mampu  bersaing  dalam industri  tersebut,  sehingga  sekali  lagi  dengan  intervensi  negara hal ini dapat diatasi.
Ketiga ,  intervensi  pemerintah  menjadikan  biaya  transaksi lebih murah. Sebuah perusahaan besar yang menguasai dari hulu hingga  hilir  dapat  mengurangi  biaya  produksi.  Sistem  ekonomi terencana  tersebut  pada  akhirnya  malah  memberikan  peluang bagi  para  pengusaha  untuk  melakukan  kolusi,  korupsi  dan nepotisme  dengan  penguasa.  Gotong-royong  dan  kebersamaan antara pengusaha dengan penguasa kala itu menciptakan sebuah kolaborasi  yang  baik  dalam  rangka  menaikkan  pertumbuhan ekonomi namun dengan mengorbankan rakyat sebagai konsumen yang menanggung beban infesiensi yang ditimbulkan. Tidak adanya prosedur yang demokratis dan pengawasan yang cukup kuat oleh rakyat  mengakibatkan  korupsi  dan  nepotisme  merajalela  pada birokrasi.  Intervensi  pemerintah  pada  pasar  dan  perekonomian tidak  didasarkan  pada  penghitungan  rasional  dalam  rangka efisiensi,  akan  tetapi  dalam  banyak  hal  telah  tercampur  karena adanya dorongan untuk melakukan korupsi dan nepotisme.
Pada  saat  itu  sepertinya  para  pejabat  dengan  perilaku
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
predatornya  masih  mengontrol  dan  menjalankan  perekonomian. Namun  hal  tersebut  menjadi  sebuah  virus  tersembunyi  yang belum  terdeteksi  hingga  pada  akhir  1997.  Virus  tersebut  diam- diam  telah  menyebar  ke  seluruh  jaringan  yang  meruntuhkan tidak  saja  perekonomian  tetapi  juga  berimbas  pada  tatanan kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Sejak  saat  itu  Indonesia  tidak henti-hentinya melakukan perbaikan untuk memulihkan kembali perekonomiannya  termasuk  beralih  pada  sistem  mekanisme pasar.
Milton Friedman dan Buchanan, 13 menjabarkan asumsinya mengenai pasar bebas dan mengapa mekanisme pasar lebih dipilih daripada  ekonomi  terencana. Pertama, individu  bersifat  rasional dan self-interested , dan tidak akan melakukan perdagangan kecuali mereka  mendapatkan  keuntungan  darinya. Kedua, kegiatan ekonomi  bukanlah  apa  yang  disebut  dengan zero  sum  game oleh karena setiap orang berhak memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi. Ketiga, terdapat  keuntungan  yang  komparatif  dalam perdagangan  dimana  orang-orang  akan  melakukan  pertukaran berdasarkan  keuntungan  komparatif  tersebut. Keempat, apabila seorang individu dapat menjadi lebih baik tanpa merugikan pihak lain maka keseluruhan masyarakat akan juga menjadi lebih baik. Kelima, pasar adalah sebuah wilayah yang sangat rumit sehingga tak  ada  satupun  individu  yang  mampu  mengelola  kerumitan pasar daripada mekanisme pasar bebas itu sendiri. Keenam, adanya “tangan tak terlihat” atau “invisible hand” dalam pasar yang akan bekerja dengan sendirinya, dan hanya pelaku usaha yang efisien saja yang mampu bertahan dalam pasar yang demikian. Ketujuh, persaingan  bebas  sangat  positif  bagi  perekonomian  oleh  karena dapat  mendorong  pelaku  ekonomi  untuk  mampu  bekerja  lebih efisien  (lebih  murah  namun  lebih  baik).  Berdasarkan  asumsi- asumsi  tersebut  maka  pasar  bebaslah,  dan  bukan  pemerintah, yang  akan  menjalankan  roda  perekonomian  lebih  efisien  dan membantu pertumbuhan ekonomi nasional lebih cepat. 14
Pasar,  negara,  individu  dan  masyarakat  selalu  menjadi
13 Ibid., h. 22. 14 Peranan pemerintah masih diperlukan walaupun terbatas dan sangat kecil yaitu dalam bentuk perlindungan pada mekanisme pasar tersebut, dalam bentuk regulasi yang dapat mendukung berjalannya mekanisme pasar tersebut.
160 Titut Sudiono
diskursus  hangat  dalam  ilmu  ekonomi.  Menurut    ekonomi kapitalis (klasik) 15 , pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam  sistem  perekonomian.  Ekonomi  kapitalis  menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan  permasalahan ekonomi, mulai dari  produksi,  konsumsi  sampai  distribusi.  Semboyan  kapitalis adalah lassez  faire  et  laissez  le  monde  va  de  lui  meme 16 (Biarkan ia  berbuat  dan  biarkan  ia  berjalan,  dunia  akan  mengurus  diri sendiri).  Maksudnya,  biarkan  sajalah  perekonomian  berjalan dengan  wajar  tanpa  intervensi   pemerintah,  nanti   akan  ada suatu  tangan  tak  terlihat (invisible  hands) yang  akan  membawa perekonomian  tersebut  ke  arah equilibrium. Jika  banyak  campur tangan  pemerintah,  maka  pasar  akan  mengalami  distorsi  yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (inefisiency) dan ketidakseimbangan.
Menurut  konsep  tersebut,  pasar  yang  paling  baik  adalah persaingan  bebas (free  competition) ,  sedangkan  harga  dibentuk oleh  oleh  kaedah supply  and  demand. Prinsip  pasar  bebas   akan menghasilkan equilibrium dalam  masyarakat,  di  mana  nantinya akan  menghasilkan    upah (wage) yang  adil,  harga  barang (price) yang  stabil  dan  kondisi  tingkat  pengangguran  yang  rendah (full employment). Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara    turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu equilibrium pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan  yang  adil  dan  arif  dari  berbagai  kepentingan  yang bertemu di pasar.  Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan  berbagai  upaya  akademis  untuk  meyakinkan  bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (self regulating) . Sementara itu, sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh  Karl  Max 17 menghendaki  maksimasi  peran  negara.  Negara
15 Tokoh  pendiri  ekonomi  kapitalis  adalah  Adam  Smith  (1723-1790) dengan  bukunya An  Inquiry  into  the  Nature  and  Causes of  The Wealth  of  Nations, New Rochelle,, N.Y : Arlington House, 1966.
16 Marshal Green, The Economic Theory, terj. Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi, (Jakarta, Aribu Matra Mandiri, 1997), h.12 17 Pada hakekatnya pemikiran sistem ekonomi sosialis sudah ada sebelum kemunculan Karl Max, seperti Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772- 1837), dan Louis Blanc (1811-1882),   namun Bapak sosialisme yang termasyhur
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
harus  menguasai  segala  sektor  ekonomi  untuk  memastikan keadilan  kepada  rakyat  mulai  dari means  of  production sampai mendistribusikannya  kembali  kepada  buruh,  sehingga  mereka juga  menikmati  hasil  usaha.  Pasar  dalam  paradigma  sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (capitalist) yang  serakah  sehingga  monopoli means  of  production dan melakukan ekspolitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Karena itu equilibrium tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian  masyarakat.  Negara  harus  berperan  signifikan untuk mewujudkan equilibrium dan keadilan ekonomi di pasar. Menurut  faham  ini,  harga-harga  ditetapkan  oleh pemerintah,  penyaluran   barang  dikendalikan  oleh  negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar. Semua warga masyarakat adalah  ”karyawan”  yang  wajib  ikut  memproduksi  menurut kemampuannya  dan  akan  diberi  upah  menurut  kebutuhannya. Seluruh  kegiatan  ekonomi  atau  produksi  harus  diusahakan bersama.  Tidak  ada  usaha  swasta,  semua  perusahaan,  termasuk usaha  tani,  adalah  perusahaan  negara (state  entreprise) .  Apa  dan berapa yang diproduksikan ditentukan berdasarkan perencanaan pemerintah pusat (central planning) dan diusahakan langsung oleh negara.
Kedua  ajaran  sistem  ekonomi  di  atas  cukup  berkembang dalam  pemikiran  ekonomi  kontemporer,  walaupun  akhirnya sistem  ekonomi  sosialis  mengalami  kemunduran   dan   mulai ditinggalkan.  Lalu  bagaimana  konsep  ekonomi  Islam  tentang mekanisme  pasar  tersebut,  Bagaimana  ajaran  Nabi  Muhammad Saw  dan  para  ulama  tentangnya.  Bolehkah  negara  intervensi harga  (pasar)  dan  sejauhmana  kebolehan  tersebut.  Dan  apa  saja jenis distorsi pasar yang dilarang Islam.
Ekonomi  Islam memandang  bahwa  pasar,  negara,  dan individu  berada  dalam  keseimbangan  (iqtishad),  tidak  boleh ada  sub-ordinat,  sehingga  salah  satunya  menjadi  dominan  dari yang lain.  Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas
adalah Karl Marx (1818-1883M), karena ia menggabungkan pikiran-pikiran dari banyak ahli yang mendahuluinya. Buku Marx yang terkenal adalah Das Capital terbit tahun 1867 dan Manifesto Comunis terbit tahun 1848
162 Titut Sudiono
menentukan  cara-cara  produksi  dan  harga,  tidak  boleh  ada gangguan  yang  mengakibatkan  rusaknya  keseimbangan  pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri  secara  adil  (fair).  Distorasi  pasar  tetap  sering  terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.
Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (laissez faire), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (capitalist) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asymetrik informasi juga menjadi permasalahan yang  tidak  bisa  diselesaikan  oleh  pasar.  Negara  dalam  Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar,  tugasnya  adalah mengatur   dan  mengawasi  ekonomi,  memastikan  kompetisi di  pasar  berlangsung  dengan  sempurna,  informasi  yang  merata dan  keadilan  ekonomi.  Perannya  sebagai  pengatur  tidak  lantas menjadikannya  dominan,  sebab  negara,  sekali-kali  tidak  boleh mengganggu  pasar  yang  berjalan  seimbang,  perannya  hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.
Konsep  makanisme  pasar  dalam  Islam  dapat  dirujuk kepada  hadits  Rasululllah  Saw  sebagaimana  disampaikan  oleh Anas  RA,  sehubungan  dengan  adanya  kenaikan  harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini  terlihat dengan jelas bahwa  Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun)    mengajarkan konsep  mekanisme  pasar  dari  pada  Adam  Smith.  Dalam  hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

## Harga barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
pada  zaman  Nabi  Saw,  lalu  orang-orang  pun  berkata:”Wahai Rasulullah, harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami. Maka Rasulullah Saw bersabda:”Sesungguhnya Allah lah al-Musa‟ir (Yang Maha Menetapkan harga), al-Qabidh, al-Basith, dan ar-Raziq. Dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa  dengan  Allah  dalam  keadaan  tidak  ada  seorang  pun dari kalian yang menuntutku dengan kezhaliman dalam masalah darah  (nyawa)  dan  harta”.  (HR.  al-Khomsah  kecuali  an-Nasa‟i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) .18
Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah Saw dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang  alamiah  impersonal.  Rasulullah  menolak  tawaran  itu  dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya.
Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini  dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum supply and demand . Menurut pakar ekonomi  Islam  kontemporer,  teori  inilah  yang  diadopsi  oleh Bapak  Ekonomi  Barat,  Adam  Smith  dengan  nama  teori invisible hands .  Menurut  teori  ini,  pasar  akan  diatur  oleh  tangan-tangan tidak kelihatan (invisible  hands). Bukankah teori invisible hands itu lebih tepat dikatakan God Hands (tangan-tangan Allah). 19 Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena  ketentuan  harga  tergantung  pada  hukum supply and demand.
Namun  demikian,  ekonomi  Islam  masih  memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melalukan intervensi harga (price  intervention) bila  para  pedagang  melakukan  monopoli  dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.
Pasar sebagai mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah  dan  telah  berlangsung  sejak  peradaban  awal  manusia.
18 Ad-Darimy, Sunan Ad-Darimy, (Beirut: Darul Fikri, tt.), h. 78. 19 Adiwarman Karim, Kajian Ekonomi Islam Kontemporer , (Jakarta, TIII,
2003), h. 76.
164 Titut Sudiono
Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam  perekonomian.  Praktik  ekonomi  pada  masa  Rasulullah dan Khulafaurasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar.  Rasulullah  sangat  menghargai  harga  yang  dibentuk  oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu price intervenstion seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar  yang  wajar.  Namun,  pasar  di  sini  mengharuskanadanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy), dan  keadilan (justice). Jika nilai-nilai  ini  telah  ditegakkan,  maka  tidak  ada  alasan  untuk menolak harga pasar. 20
Menurut Ibnu Taimiyah price intervenstion dapat dibedakan menjadi  dua,  yaitu: price  intervenstion yang  zalim,  dan price intervenstion yang adil. Ibnu Taimiyah menjelaskan tiga keadaan dimana price intervenstion harus dilakukan:
1.   Produsen  tidak  mau  menjual  barangnya  kecuali  pada harga  yang  lebih  tinggi  dari  pada  reguler  market  price, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dipaksa untuk memaksa produsen agar mau menjual barangnya dan menentukan harga (price intervenstion) yang adil.
2.    Produsen  menawarkan  pada  harga  yang  terlalu  tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga  yang  terlalu  rendah  menurut  produsen.  Dalam keadaan  ini  pemerintah  bisa  menjadi  mediator  antara prosuden  dan  konsumen,  kemudian  pemerintah  harus mendorong kepada produsen untuk menentukan harga.
3.    Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja yang menolak bekerja keculi pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang  berlaku,  sehingga  pemerintah  dapat  melakukan intervensi dengan memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya. 21
Selain  melarang  intervensi  harga,  ada  beberapa  larangan
20 Tersedia  secara lengkap di http://hafidalbadar.blog.uns. ac.id/2009/06/04/mekanisme-pasar-dan-regulasi-harga-menurut-ibnu- taimiyah , diakses tanggal 1 Agustus 2014. 21 Ibid.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
yang diberlakukan Rasulullah Saw untuk menjaga agar seseorang tidak  dapat  melambungkan  harga  seenaknya  seperti  larangan menukar  kualitas  mutu  barang  dengan  kualitas  rendah  dengan harga yang sama serta mengurangi timbangan barang dagangan. 22
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  menurut  Islam  negara memiliki  hak  untuk  melakukan  intervensi  dalam  kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan  kegiatan  ekonomi  yang  tidak  mampu  dilaksanakan oleh  masyarakat.  Intervensi  harga  oleh  pemerintah  bisa  karena faktor alamiah maupun  non  alamiah. Pada umumnya intervensi pemerintah  berupa  kebijakan  dalam  regulasi  yang  berhubungan dengan  permintaan  dan  penawaran  dan  intervensi  dalam menentukan  harga.  Intervensi  dengan  cara  membuat  kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (market  intervention) biasanya  dikarenakan  distorsi pasar  karena  faktor  alamiah.  Bila  distori  pasar  terjadi  karena faktor non alamiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan intervensi harga pasar. 23
Mekanisme  pasar,  regulasi  dan  moral  harus  ada  dalam satu  kesatuan,  satu  paket  pemikiran.  Dengan  adanya  moral  dan harga saja, boleh jadi belum mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan masyarakat. Maka dari itu, peran efektif negara sebagai  mitra,  katalisator  dan   fasilitator,  sangat  dibutuhkan untuk  mewujudkan  misi  Islam.  Berdasarkan  hadis  di  atas  telah menekankan  perlunya  peran-peran  tersebut.  Al-Qur‟an  hanya menyediakan norma-norma dan memerintahkan kaum muslimin untuk  menjalankan  norma-norma  itu,  dengan  harapan  kaum muslimin mentaatinya. Namun beberapa dari mereka tidak mau mematuhinya,  khususnya  manakala  moral  lingkungan  telah rusak. Maka dari itu negara mempunyai peranan penting melalui pendidikan, dorongan dan pencegahan untuk tingkah laku yang membahayakan  masyarakat  seperti  kezaliman,  kecurangan, penipuan, dan keculasan dengan tidak mematuhi perjanjian dan tanggung jawab.
22 Adiwarman  A.  Karim, Ekonomi  Mikro  Islami, (Jakarta:  Rajawali  Pers,
2010), Cet. Ke-3, h. 182. .
23 Suud  Fuadi, Mekanisme  Pasar  Islami  dan  Pengendalian  Harga, artikel diakses tanggal 18 Agustus 2014 .
166 Titut Sudiono
Perhatian  pada   pentingnya  peranan  negara   telah dicerminkan  oleh  tulisan  ulama-ulama  terkemuka  sepanjang sejarah.  Al-Mawardi  misalnya,  telah  menyatakan  bahwa keberadaan  sebuah  pemerintah  yang  efektif,  sangat  diperlukan untuk  mencegah  kezaliman  dan  pelanggaran.  Sedangkan  Ibn Taimiyah  pun  menekankan  Islam  dan  negara  mempunyai hubungan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Satu  pihak  tidak  dapat menjalankan  perannya  dengan  baik  tanpa  adanya  negara  yang memainkan peranan penting, dan negara mungkin akan terpuruk dalam  pemerintahan  yang  tidak  adil  dan  tirani  tanpa  pengaruh syari‟ah.  Demikian  pula  Baqir  al-Sadr  sebagaimana  dikutip  oleh Umer  Chapra  mengatakan  bahwa  intervensi  pemerintah  dalam ruang  lingkup  kehidupan  perekonomian  adalah  penting  dalam menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam. 24
Syarat  utama  untuk  menjamin  sebuah  sistem  ekonomi pasar yang fair dan adil adalah perlunya suatu peran pemerintah yang sangat canggih yang merupakan kombinasi dari prinsip non- intervention. Dalam  teori  Adam  Smith  seperti  yang  dikutip  oleh Mustafa Edwin bahwa peran bahkan campur tangan pemerintah tidak ditolak sama sekali atas dasar prinsip no harm, yaitu bahwa demi  menegakkan  prinsip  keadilan no  harm, pemerintah  harus campur  tangan.  Jadi,  bahkan  sebaliknya,  dalam  situasi  tertentu pemerintah  justru  dituntut  untuk  campur  tangan.  Dalam  situasi seperti itu, pemerintah yang tidak ikut campur tangan justru akan dianggap tidak adil. Situasi seperti ini adalah situasi di mana ada pihak tertentu yang dilanggar hak dan kepentingannya atau yang dirugikan oleh pihak lain secara tidak sah. 25
Dengan  demikian,  pemerintah  tidak  mewakili  wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal.  Ibnu  Taimiyah  mengatakan  jika  masyarakat  melakukan transaksi  dalam  kondisi  normal  tanpa  ada  bentuk  distori  atau penganiayaan  apapun  dan  terjadi  perubahan  harga  karena sedikitnya  penawaran  atau  banyaknya  permintaan,  maka  ini merupakan kehendak Allah SWT. 26
24 Mustafa  Edwin  Nasution,  dkk., Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 189.
25 Ibid., h. 161. 26 Ibid. h.163
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
Harus  diyakini  nilai  konsep  Islam  tidak  memberikan ruang  intervensi  dari  pihak  manapun  untuk  menentukan  harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut  pihak-pihak  tertentu  untuk  ambil  bagian  menentukan harga.  Pengertian  darurat  di  sini  adalah  pada  dasarnya  peranan pemerintah  ditekan  seminimal  mungkin.  Namun  intervensi pemerintah sebagai pelaku usaha dapat dibenarkan hanyalah jika pasar  tidak  dalam  keadaan  sempurna,  dalam  arti  ada  kondisi- kondisi  yang  menghalangi  kompitisi  yang fair terjadi  ( market failure ).
Tetapi  jika  terjadi  kegagalan  pasar  di  luar  sebab-sebab ketidakadilan  dari  pelaku  pasar,  negara  boleh  melakukan intervensi  sepanjang  kegagalan  pasar  tersebut  mengancam kebutuhan  minimal  rakyat.  Dan  dalam  prakteknya  peran lembaga   pengawas   dan   regulator   pasar   begitu   signifikan dalam perekonomian Islam. Ada  dua bentuk pengawasan yang dilakukan  pemerintah  dalam  mekanisme  pasar,  yaitu pertama: kesungguhan  dalam  mewujudkan  tujuan  negara, kedua: kontrol dilakukan  oleh  lembaga  independen,  yaitu al-hisbah yang berfungsi  untuk  menegakkan  aturan  main  mekanisme  pasar. Jadi kebebasan mekanisme pasar dalam Islam sangat diakui dan dijaga sepanjang ketentuan-ketentuan dan tujuan-tujuan syari‟ah dapat  terlaksana  dan  terpelihara  dengan  baik.  Misalnya  tujuan syari‟ah  yang  menyebutkan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  bagi semua masyarakat dapat terpenuhi, maka sepatutnya intervensi dalam  bentuk  apapun  dari  siapapun  tudak  boleh  dilakukan dalam menentukan pergerakan harga yang ada di pasar. Harga secara murni ditentukan penuh oleh mekanisme permintaan dan penawaran. 27
Pada dasarnya mekanisme pasar perekonomian Islam dan konvensional memiliki karakteristik yang sama, yaitu mekanisme pasar  bebas.  Tapi  yang  membedakan  adalah  mekanisme pengawasan  dalam  pasar  Islami.  Sepanjang  mekanisme  berjalan dengan  adil  dan  tidak  mengancam  terpenuhinya  kebutuhan seluruh rakyat, maka negara dalam hal ini otoritas ekonomi tidak
27 Ali Sakti, Analisis Teoritis; Ekonomi Islam (Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern), (Bandung: Paramadigma dan AQSA Publishing, 2006), Cet. Ke-1, h. 97 .
168 Titut Sudiono
akan mengintervensi pasar dalam bentuk apapun. 28
Persaingan  yang  sehat  dalam  ekonomi  pasar  bebas memberikan  empat  keuntungan. Pertama ,  persaingan  akan memberikan  harga  yang  kompetitif. Kedua ,  adanya  peningkatan kualitas  hidup  oleh  karena  inovasi  yang  terus-menerus. Ketiga , mendorong  dan  meningkatkan  mobilitas  masyarakat. Keempat , adanya efisiensi baik efisiensi produktif maupun alokatif. 29
Kemudian  pentingnya  membahas  tentang  persaingan usaha dalam konteks hukum disebabkan karena persaingan yang memaksa perusahaan untuk menekan biaya menjadi lebih rendah, yang kemudian persaingan ini memaksa perusahaan untuk selalu menciptakan  produk  baru  dan  inovatif  serta  menguntungkan konsumen.  Dalam hal ini tidak selamanya mekanisme pasar dapat bekerja dengan baik karena yang akan berperan didalamnya hanya perusahaan  yang  mempunyai  modal  besar  dan  dekat  dengan pemerintah. Selain itu dalam pasar nantinya akan ada usaha untuk menghindari  atau  menghilangkan  terjadinya  persaingan  antar pelaku  usaha  untuk  dapat  memperoleh  keuntungan  yang  besar. Sehingga memerlukan aturan main yang kemudian diatur dalam Undang-Undang  No  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Undang-undang ini disahkan tanggal 5 Maret 1999, tetapi baru efektif berlaku satu tahun kemudian.
Judul  undang-undang ini  memang cukup panjang karena berangkat dari hasil kompromi Pemerintah dan DPR saat itu. DPR menginginkan  nama  “UU  Antimonopoli”  untuk  menunjukkan ada  dorongan  keras  mengatasi  ketidakadilan  ekonomi  akibat ulah  kelompok  usaha-usaha  besar  era  Orde  Baru.  Sementara Pemerintah  lebih  menyukai  nama  “UU  Persaingan  Usaha  yang Sehat”  untuk  menekankan  tugas  Pemerintah  menciptakan  iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak.
Ada  banyak  terminologi  yang  diintroduksi  dalam  UU No. 5 Tahun 1999 ini. Sebagian di antaranya dapat dilihat dalam ketentuan umumnya. Namun, untuk menyamakan persepsi ada
28 Ibid., h. 97 . 29 Kenneth M. Davidson, “ Creating Effective Competition Institutions: Ideas for Transitional Economies ”, Asian-Pacific Law and Policy Journal , Vol. 6, 2005, h. 3.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
beberapa diantaranya yang perlu dikemukakan.
Pertama ,  undang-undang  ini  membedakan  istilah “monopoli”  dan  “praktek  monopoli”.  Kata monopoli adalah  kata yang bermakna netral, yaitu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran  barang  dan/atau  atas  penggunaan  jasa  tertentu  oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Penguasaan demikian tidak harus berarti negatif. Ada jenis monopoli tertentu yang tidak bisa dihindari demi alasan efisiensi ( natural monopoly ) atau karena dilindungi oleh undang-undang ( statutory monopoly ). Yang dilarang adalah praktek monopoli , yang oleh undang-undang ini  diartikan  sebagai  monopoli  yang  menimbulkan  persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Jadi, monopoli  bisa  berdampak  positif  dan  bisa  negatif.  Sayangnya, UU No. 5 Tahun 1999 tidak cukup konsisten untuk menggunakan pembedaan dua istilah di atas. Hal itu terlihat dari pemakaian judul Bagian Pertama dari Bab IV tentang Kegiatan yang Dilarang. Di situ dicantumkan istilah “monopoli” sebagai salah satu jenis kegiatan yang dilarang, yang seharusnya tertulis “praktek monopoli”.
Kedua , sekalipun UU No. 5 Tahun 1999 sering diberi nama lain  sebagai  UU  Antimonopoli,  pada  dasarnya  monopoli  hanya salah satu jenis kegiatan yang disebut-sebut dalam undang-undang ini.  Di  samping  ada  bentuk-bentuk  kegiatan  yang  dilarang,  juga ada  bentuk-bentuk  perjanjian  yang  dilarang.  Penyebutan  UU Antimonopoli seperti gagasan DPR saat itu untuk menyebut UU No. 5 Tahun 1999, dengan demikian, menjadi kurang tepat. Akan lebih baik jika digunakan istilah UU Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UU Antipersaingan Curang.
Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut ketentuan  UU  No.  5  Tahun  1999  adalah  setiap  perorangan  atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak, yang didirikan  atau  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam wilayah  Republik  Indonesia  yang  menyelenggarakan  berbagai kegiatan  usaha  dalam  bidang  ekonomi. 30 Dengan  demikian, kategori pelaku usaha dalam hal ini termasuk orang perorangan,
30 Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 tahun 1999, LN. No. 33 tahun 1999, Pasal 1 ayat 5.
170 Titut Sudiono
badan  usaha  badan  hukum,  badan  usaha  bukan  badan  hukum, dan berbagai bentuk perkumpulan lainnya.
Berkaitan  dengan  penetapan  harga,  perjanjian  penetapan harga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak Sehat. Dalam prakteknya ada beberapa bentuk perjanjian penetapan harga, yaitu penetapan harga  antara  pelaku  usaha  ( price  fixing );  penetapan  harga  yang berbeda  terhadap  barang  dan  atau  jasa  yang  sama  (diskriminasi harga);  penetapan  harga  di  bawah  harga  pasar  dengan  pelaku usaha lain ( predatory price ); dan penetapan harga jual kembali ( resale price maintenance ).
Penetapan harga antar pelaku usaha ( price fixing) menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5  tahun 1999, pelaku  usaha  dilarang  mengadakan  perjanjian  dengan  pelaku usaha  pesaingnya  guna  menetapkan  suatu  harga  tertentu  atas suatu  barang  dan/atau  jasa  yang  akan  diperdagangkan  pada pasar bersangkutan. Larangan muncul sebab perjanjian seperti itu akan  meniadakan  persaingan  usaha  diantara  pelaku  usaha  yang mengadakan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, hal ini dianggap per  se  illegal. Dalam  pasal  5  ayat  (1)  dikatakan  bahwa  perjanjian penetapan harga dilarang tanpa melihat efek negatif dari perjanjian tersebut  terhadap  persaingan.  Dengan  kata  lain,  walaupun  efek negatif  terhadap  persaingan  usaha  kecil,  perjanjian price  fixing tetap dilarang.
Akan  tetapi  undang-undang  memberikan  perkecualian terhadap  larangan  membuat  perjanjian  tentang  penetapan  harga antar  pelaku  usaha  ini,  yaitu  jika  perjanjian  penetapan  harga tersebut dibuat: Dalam suatu usaha patungan ( joint venture ), atau; didasarkan pada undang-undang yang berlaku ( Vide Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999).
Dalam  undang-undang  tidak  dijelaskan  usaha  patungan seperti apa yang bisa dikecualikan. Bila usaha patungan membuat collateral  restraint ,  yakni  perjanjian  yang  membatasi  kompetisi dimasa  datang  antara  para  pihak,  usaha  ini  bisa  menghadapi tuntutan  pelanggaran  peraturan  dibidang  anti  monopoli  dan persaingan   usaha   tidak   sehat.   Dengan   demikian   tidak   bisa
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
dikatakan  bahwa  semua  perjanjian  dalam  usaha  patungan  tidak akan  merugikan  persaingan.  Perlu  dibuatkan  penjelasan  lagi mengenai kriteria usaha patungan yang dapat dikecualikan.
Kemudian  tentang  Penetapan  harga  yang  berbeda terhadap  barang  dan  atau  jasa  yang  sama  (diskriminasi  harga). Pembuatan  perjanjian  yang  berisikan  penetapan  harga  berbeda terhadap  bar  ang  dan  atau  jasa  yang  sama  dilarang  oleh  Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 tahun  1999. Berdasarkan ketentuan pasal  6  tersebut,  diskriminasi  harga  dilarang  apabila  pelaku usaha membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain yang mengakibatkan pembeli satu harus membayar harga yang tidak sama atau berbeda dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama, karena hal ini dapat menimbulkan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  dikalangan pelaku usaha atau dapat merusak  persaingan usaha. Dalam hal ini terdapat tiga jenis dan tingkatan strategis diskriminasi harga, dimana  setiap  tingkatan  menuntut  informasi  yang  berbeda mengenai konsumen, yaitu:
1.  Diskriminasi  harga  sempurna,  dimana  produsen  akan menetapkan  harga  yang  berbeda  untuk  setiap  konsumen. Dengan menerapkan strategi ini, produsen akan menyerap seluruh surplus konsumen, sehingga dapat mencapai laba yang paling tinggi.
2.    Pada situasi dimana produsen tidak dapat mengidentifikasi maksimum  harga  yang  dapat  dikenakan  untuk  setiap konsumen,  atau  situasi  dimana  produsen  tidak  dapat melanjutkan  struktur  harga  yang  sama  untuk  tambahan unit penjualan, maka produsen dapat menetapkan strategi diskriminasi  tingkat  harga  kedua,  dimana  produsen  akan menerapkan sebagian dari surplus konsumen. Pembeli yang bersedia membeli barang lebih banyak diberikan harga per unit yang lebih murah. Strategi ini banyak dilakukan pada penjualan grosir atau pasar swalayan besar.
3.      Bentuk  terakhir  diskiminasi  harga  umumnya  diterapkan produsen yang mengetahui bahwa permintaan atas produk mereka beragam secara sistematik berdasarkan karakteristik
172 Titut Sudiono
konsumen dan kelompok demografis. 31
Sedangkan  kaitannya  dengan  penetapan  harga  di  bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain ( predatory price) , penetapan harga ini dilarang oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Pasal 7 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  untuk  menetapkan harga  di  bawah  pasar,  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pada satu sisi, penetapan harga di bawah  biaya  marginal  akan  menguntungkan  konsumen  dalam jangka pendek tetapi di pihak lain akan sangat merugikan pesaing (produsen  lain).  Strategi  yang  tidak  sehat  ini  pada  umumnya beralasan bahwa harga yang ditawarkan merupakan hasil kinerja peningkatan efisiensi perusahaan. Strategi ini akan menyebabkan produsen  menyerap  pangsa  pasar  yang  lebih  besar,  yang dikarenakan berpindahnya konsumen pada penawaran harga yang lebih  rendah.  Pada  jangka  yang  lebih  panjang,  produsen  pelaku predatory pricing akan dapat bertindak sebagai monopolis. Adapun  kaitannya  dengan  penetapan  harga  jual  kembali ( resale  price  maintenance ),  sama  halnya  dengan  penetapan  harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain  ( predatory price). Penetapan  harga  jual  kembali  dilarang  oleh  Pasal  8  Undang- undang  Nomor  5  tahun  1999.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  8 ini,  pelaku  usaha  ( supplier )  dilarang  membuat  perjanjian  dengan pelaku  usaha  lain  (distributor)  untuk  menetapkan  harga  vertikal ( resale price maintenance ), dimana penerima barang atau jasa selaku distributornya tidak boleh menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang telah diterimanya dari suplier tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sebelumnya diantara supplier dan distributor, sebab hal itu akan dapat  menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Dari  bunyi pasal 8 terlihat bahwa perjanjian penetapan harga vertikal hanya dilarang  apabila  dapat  mengakibatkan  terjadinya  persaingan usaha tidak sehat.
Dalam  teori  ilmu  hukum,  larangan  terhadap  tindakan persaingan usaha tidak sihat pada garis besarnya dilakukan dengan
31 Rachmadi  Usman, Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Cet. Ke-1, h. 49-50.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
menggunakan salah satu dari dua teori, yaitu doktrins Per Se dan doktrin Rule of Reason. Larangan yang bersifat Per Se merupakan bentuk larangan yang tegas dalam rangka memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam memaknai norma-norma larangan dalam persaingan usaha. Dalam praktek, pengaturan ini berguna agar pelaku usaha sejak awal mengetahui rambu-rambu terhadap perbuatan  apa  saja  yang  dilarang  dan  harus  dijauhkan  dalam praktik usaha guna menghindari munculnya potensi resiko bisnis yang besar dikemudian hari sebagai akibat pelanggaran terhadap norma-norma larangan tersebut. Apabila pelaku usaha tidak dapat mengendalikan  dirinya  dan  melanggar  ketentuan  hukum  yang mengatur  ( Per  Se  Illegal ),  maka  Komisi  Pengawasan  Persaingan Usaha  cukup  membuktinya  bahwa  telah  terjadi  pelanggaran. Pelanggaran  terhadap  larangan  yang  bersifat Per  Se, ancaman pidana  pokoknya  lebih  rendah  daripada  pelanggaran  terhadap larangan yang bersifat Rule of Reason ( vide Pasal 48). 32
Doktrin Rule  of  Reason berasal  dari  tradisi comon  law ( case law ). Dalam doktrin Rule of Reason, jika suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Ciri-ciri pembeda terhadap larangan yang bersifat Rule  of  Reason adalah  bentuk  aturan  yang  menyebutkan  adanya persyaratan  tertentu  yang  harus  terpenuhi  sehingga  memenuhi klasifikasi adanya potensi bagi  terjadinya praktik  monopoli atau praktik  persaingan  usaha.  Perbuatan-perbuatan  yang  dimaksud jika terbukti merupakan perbuatan yang menghalangi persaingan (anti  kompetitif)  selain  menghadapi  sanksi  administratif  (Pasal 47), juga diancam sanksi pidana, baik pidana pokok (Pasal 48 ayat 1) maupun pidana tambahan (Pasal 49). 33
Pendekatan per  se  illegal dan rule  of  reason adalah  konsep klasik dalam hukum persaingan usaha. Kedua pendekatan ini juga berlaku pada UU No. 5 Tahun 1999, sehingga ada bentuk perjanjian atau kegiatan yang per se , namun ada juga bentuk perjanjian atau kegiatan yang rule of reason .
Secara sederhana, kedua pendekatan itu dapat disandingkan
32 Johnny  Ibrahim, Hukum  Persaingan  Usaha:  Filosofi, Teori  dan  Implikasi Penerapannya di Indonesia, (jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007), h. 222-224.
33 Ibid., h. 227.
174 Titut Sudiono
dengan delik formal dan delik material. Pada delik formal, unsur- unsur  pidananya  sudah  dianggap  lengkap  begitu  perbuatannya itu selesai dilakukan, sehingga tidak perlu ada pembuktian lebih lanjut.  Pada  delik  material,  unsur-unsur  itu  belum  lengkap  jika syarat  akibat  perbuatan  itu  tidak  tercakup  di  dalamnya.  Tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah contoh jenis delik material  karena  akibatnya  harus  berupa  kehilangan  nyawa.  Jika belum ada korban yang mati, belum dapat disebut pembunuhan.
Pada  hakikatnya,  semua  tindakan  yang  terlarang  secara per  se diasumsikan  mengandung  konsekuensi  yang  lebih  berat dibandingkan  dengan rule  of  reason .  Misalnya,  Pasal  5  Ayat  (1) tentang  perjanjian  penetapan  harga:  “Pelaku  usaha  dilarang membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  untuk menetapkan  harga  atas  suatu  barang  dan  atau  jasa  yang  harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.” Pasal ini dimasukkan dalam kategori terlarang secara per se . Pendekatan per se dan rule of reason sebenarnya tidak cukup jelas diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Biasanya indikator yang dipakai  adalah  ada  atau  tidaknya  anak  kalimat  dalam  rumusan suatu pasal, yakni jika terdapat kata-kata “ …patut diduga… ” atau “ …yang  dapat  mengakibatkan…. ”      Pasal  5  Ayat  (1)  di  atas  tidak mencantumkan  anak  kalimat  tersebut,  sehingga  termasuk per se .  Lain  halnya  dengan  Pasal  7  yang  berbunyi:  “Pelaku  usaha dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya untuk  menetapkan  harga  di  bawah  harga  pasar,  yang  dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
Kata “dapat” yang digunakan dalam pasal-pasal UU No. 5 Tahun 1999 sengaja dipakai antara lain untuk menunjukkan bahwa pelanggaran sudah dinyatakan terjadi jika perbuatan itu memang berpotensi  merusak  persaingan.  Jadi,  dengan  kata  “dapat”  di sini  bisa  berarti  bahwa  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  perbuatan (perjanjian) tadi tidak perlu eksis terlebih dulu.
Jadi  apapun  alasannya,  tindakan  pelaku  usaha  yang mengarah  pada  kegiatan  produksi  atau  pemasaran  barang  dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, melawan hukum   atau   mengahambat   persaingan   usaha   berarti   telah
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
melanggar undang-undang. Apabila itu semua diimplementasikan dengan  baik,  tentunya  akan  menciptakan  kondisi  pasar  yang penuh  dengan  pelaku  usaha  yang  baik,  mendorong  kegiatan pelaku  usaha,  memungkinkan  pelaku  usaha  baru  masuk  pasar, dan efisiensi kegiatan pelaku usaha dapat ditingkatkan, dan harga akan seimbang.
Didalam  UU  No.  5  Tahun  1999  juga  mengatur  tentang sanksi.  Ada  tiga  jenis  sanksi  yang  diintroduksi  dalam  undang- undang  ini,  yaitu  tindakan administratif , pidana  pokok ,  dan pidana tambahan .  Komisi  Pengawas  Persiangan  Usaha  (KPPU)  hanya berwenang memberikan sanksi tindakan administratif. Sementara pidana  pokok  dan  pidana  tambahan  dijatuhkan  oleh  lembaga lain,  dalam  hal  ini  peradilan,  kemudian  yang  dimaksud  dengan tindakan administratif adalah 34 :
1.    penetapan pembatalan perjanjian;
2.    perintah untuk menghentikan integrasi vertikal;
3.  perintah  untuk  menghentikan  kegiatan  yang  terbukti menyebabkan praktek monopoli dan anti-persaingan dan/ atau merugikan masyarakat;
4.  perintah  untuk  menghentikan  penyalahgunaan  posisi dominan;
5.    penetapan  pembatalan  penggabungan/peleburan  badan usaha/pengambilalihan saham;
6.    penetapan pembayaran ganti rugi;
7.    pengenaan denda dari 1 milyar s.d. 25 milyar rupiah. Sekalipun hanya berwenang menjatuhkan sanksi tindakan
administratif, kewenangan KPPU itu bersinggungan dengan semua pasal  dalam UU No. 5 Tahun 1999. Artinya, semua pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dapat dijatuhkan sanksi tindakan administratif. Deskripsinya adalah sebagai berikut:
NO PASAL URAIAN PIDANA POKOK PIDANA TAMBA- HAN ADMINIS- TRATIF 1 2 3 1 Ps. 4 Oligopoli Ya – – Ya Ya
34 Johnny Ibrahim, ibid, h. 245
176 Titut Sudiono
2 Ps. 5 Penetapan harga – Ya – Ya Ya 3 Ps. 6 Diskriminasi harga – Ya – Ya Ya 4 Ps. 7 Penetapan  di  bawah harga pasar – Ya – Ya Ya 5 Ps. 8 Penetapan harga maksimal – Ya – Ya Ya 6 Ps. 9 Pembagian wilayah Ya – – Ya Ya 7 Ps. 10 Pemboikotan Ya – – Ya Ya 8 Ps. 11 Kartel Ya – – Ya Ya 9 Ps. 12 Trust Ya – – Ya Ya 10 Ps. 13 Oligopsoni Ya – – Ya Ya 11 Ps. 14 Integrasi vertikal Ya – – Ya Ya 12 Ps. 15 Perjanjian tertutup – Ya – Ya Ya 13 Ps. 16 Perjanjian dengan pihak asing Ya – – Ya Ya 14 Ps. 17 Monopoli Ya – – Ya Ya 15 Ps. 18 Monopsoni Ya – – Ya Ya 16 Ps. 19 Penguasaan pasar Ya – – Ya Ya 17 Ps. 20 Jual rugi – Ya – Ya Ya 18 Ps. 21 Penetapan biaya secara curang – Ya – Ya Ya 19 Ps. 22 Sekongkol tender – Ya – Ya Ya 20 Ps. 23 Sekongkol informasi rahasia – Ya – Ya Ya 21 Ps. 24 Sekongkol hambat pesaing – Ya – Ya Ya 22 Ps. 25 Penyalahgunaan posisi dominan Ya – – Ya Ya 23 Ps. 26 Jabatan rangkap – Ya – Ya Ya 24 Ps. 27 Pemilikan saham Ya – – Ya Ya 25 Ps. 28 Gabung, lebur, ambil alih Ya – – Ya Ya 26 Ps. 41 Hambat penyelidik/ pemeriksa – – Ya Ya Ya
Sumber: www.kppu.go.id
Keterangan:
•  Pidana pokok 1: denda Rp 25 milyar s.d. Rp 100 milyar atau kurungan pengganti denda selama 6 bulan.
•  Pidana pokok 2: denda Rp 5 milyar s.d. Rp 25 milyar atau kurungan pengganti denda selama 5 bulan.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
•  Pidana pokok 3: denda Rp 1 milyar s.d. Rp 5 milyar atau kurungan pengganti denda selama 3 bulan.

## Pidana tambahan:
•  pencabutan izin usaha;
•  larangan   menduduki   jabatan   direksi/komisaris   dari   2 tahun s.d. 5 tahun;
•  penghentian  kegiatan  atau  tindakan  tertentu  yang menyebabkan timbulnya kerugian pihak lain.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  uraian  pembahasan  di  atas,  maka penulis  dapat  memberikan  kesimpulan,  yaitu  Bahwa  prospek penerapan   Hukum   Ekonomi   Islam   dan   UU   No.   5   Tahun 1999   terhadap   persaingan   usaha   yang   bersifat monopolistik, tentunya    berpandangan    bahwa    persaingan    atau    kompetisi yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  diperbolehkan  dalam penerapannya, asalkan persaingan usaha itu diterapkan secara sehat, akan tetapi apabila persaingan usaha yang dilaksanakan itu  bersifat monopolistik dalam  rangka  mengambil  keuntungan yang  sebanyak-banyaknya , maka  pandangan  ekonomi  Islam melarangnya.  Larangan  tersebut  disebabkan  karena  ekonomi Islam  memberikan  garisan  bahwa  persaingan  usaha  harus dilakukan  secara  sehat  ( fair  play )  dengan  prinsip  kejujuran ( honesty ), keterbukaan ( transparancy ), dan keadilan ( justice ).
Adapun  menurut  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999, persaingan  usaha  merupakan  persaingan  yang  diperbolehkan, akan  tetapi  apabila  persaingan  antar  pelaku  usaha  dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum  atau  menghambat  persaingan  usaha,  maka  menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha tersebut dilarang.

## 178 Titut Sudiono

## DAFTAR PUSTAKA
Marshall  C. Howard, Competition  Is  The Heart  Of    Free  Enterprice Economy, Anti Trust aw and Trade Regulation : Selected Issues and Case Studies , USA: Englewood Cliffs, New Jersey, 1983 GBHN  1998,  Butir  G,  Kaidah  Penuntun  Surakarta:  PT.  Pabelan, 1998 Edy Suandi Hamid dan Hendrie Anto, Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III , Yogyakarta: UII Pres, 2000 Moch  Faisal  Salam, Pertumbuhan  Hukum  Bisnis  Di  Indonesia , Bandung: Pustaka, 2001 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonom Islam UII, Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 Kwik Kian Gie, Analisa Ekonomi Politik Indonesia , Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII dan Gramedia Pustaka Utama, 1994 Sri  Edi  Swasono, Demokrasi  Ekonomi  Keterkaitan  Usaha  Partisipatif Versus Konsentrasi Ekonomi, Makalah Seminar Pancasila sebagai Idiologi Negara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara , Jakarta: 1989
Muhammad, Ekonomi  Mikro  dalam  Perspektif  Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Cet. Ke-1 Munir  Fuady, Hukum  Anti  Monopoli  Menyongsing  Era  Persaingan Sehat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994
Tokoh pendiri ekonomi kapitalis adalah Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations, New Rochelle,, N.Y: Arlington House, 1966. Marshal Green, The Economic Theory, terj. Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi, Jakarta, Aribu Matra Mandiri, 1997 Ad-Darimy, Sunan Ad-Darimy, (Beirut: Darul Fikri, tt.), h. 78. Adiwarman  Karim,  Kajian Ekonomi  Islam  Kontemporer ,  (Jakarta, TIII, 2003), h. 76. Tersedia  secara  lengkap  di http://hafidalbadar.blog.uns. ac.id/2009/06/04/mekanisme-pasar-dan-regulasi-harga- menurut-ibnu-taimiyah , diakses tanggal 1 Agustus 2014. Tersedia  secara  lengkap  di www.kppu.go.id diakses  tanggal  2 Agustus 2014.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet. Ke-3 Suud Fuadi, Mekanisme Pasar Islami dan Pengendalian Harga, artikel diakses tanggal 18 Agustus 2014 .
Mustafa Edwin Nasution, dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,
Jakarta: Kencana, 2007 Ali  Sakti, Analisis  Teoritis;  Ekonomi  Islam  (Jawaban  atas  Kekacauan Ekonomi  Modern), Bandung:  Paramadigma  dan  AQSA
Publishing, 2006, Cet. Ke-1 Kenneth  M.  Davidson,  “ Creating  Effective  Competition  Institutions: Ideas for Transitional Economies ”, Asian-Pacific Law and Policy Journal , Vol. 6, 2005 Indonesia, Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 tahun 1999, LN. No.
33 tahun 1999, Pasal 1 ayat 5.
Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Cet. Ke-1 Johnny  Ibrahim, Hukum  Persaingan  Usaha:  Filosofi,  Teori  dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, (jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007
180 Titut Sudiono

## BISNIS ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM

## Selvia Nuriasari, MEI

## STAIN Jurai Siwo Metro
Email: selviasari7@yahoo.com

## Abstrak
Bisnis  online  adalah  aktivitas  bisnis  yang  dilakukan  oleh  para pelaku bisnis baik itu organisasi bisnis maupun individu dengan memanfaatkan  media  elektronik.  Bisnis  online  dikenal  dengan istilah e-commerse dimana   e- commerse terbagi dua yaitu B2B dan B2C. B2C atau business to consumer menjadi primadona bagi para pebisnis dalam mempromosikan produknya melalui media elektronik terutama media sosial dan blog. Permasalahan timbul dari  adanya  aktivitas  bisnis  ini  adalah  pertanggungjawaban terhadap  konsumen  atau  pelanggan.  Pelanggaran  yang  sering sekali dilakukan oleh  pebisnis  B2C ini  adalah sikap tidak jujur terhadap  konsumen  tentang  produk  yang  ditawarkan  seperti menyembunyikan informasi produk tersebut dimana kelemahan utamanya  adalah  calon  konsumen  hanya  mengetahui  produk melalui  gambar  dan  informasi  produk  yang  diminati  dari keterangan yang diberikan oleh pebisnis online. Maka prinsip – prinsip etika bisnis  harus diterapkan secara tegas  dalam bisnis online demi melindungi konsumen. Dalam penelitian ini, penulis tertarik membahas tentang bisnis online ditinjau dari kacamata Islam  dan  kaitannya  dengan  etika  bisnis  dalam  bisnis  online ini.
Kata kunci: bisnis online (e-commerse), B2C, etika bisnis Islami

## 182 Selvia Nuriasari

## Abstract
Online  business  is  a  business  activity  conducted  by  the business  both  business  organizations  and  individuals  by utilizing  electronic  media  .  Online  business  is  known  as  e  - commerse  where  it  is  divided  into  two  terms,  B2B  and  B2C .  B2C  or  business  to  consumer  becomes  the  most  well  known for  businesses  to  promote  their  products  through  electronic media , especially social media and blogs . The problems of this business is that the responsibility to the consumer or customer . Violations are often carried by B2C businesses are their dishonest attitude to consumers about the products offered, such as hiding information about the products where its main weakness is the potential  consumers  only  know  the  product  through  product images from the information given by the online businesses . So the principles of business ethics must be applied strictly in the online  business  for  the  sake  of  protecting  consumers  .  In  this study  ,  the  writers  are  interested  in  discussing  about  online business  in  terms  of  islamic  views  and  its  relationship  with business ethics in this online business .
Keywords: online business (e-commerse), B2C, Islamic business ethics

## Pendahuluan
Bisnis  online  adalah  aktivitas  bisnis  yang  dilakukan  oleh para  pelaku  bisnis  baik  itu  organisasi  bisnis  maupun  individu dengan  memanfaatkan  media  elektronik.  Bisnis  online  dikenal dengan  istilah e-commerse dimana e-  commerse terbagi  dua  yaitu B2B  dan  B2C.  B2B  adalah business  to  business  commerse dan  B2C adalah business to consumen  commerse .  Berkaitan dengan penelitian yang  bersifat  kualitatif  deskriptif  ini,  penulis  akan  membahas tentang  B2C  dimana  di  Indonesia  B2C  menjadi  primadona  bagi para pelaku bisnis terutama pebisnis yang bermodal kecil dalam mempromosikan  produknya  baik  barang,  jasa  maupun  ide. Melalui  media  elektronik  terutama  media  sosial,  para  pelaku
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
bisnis berusaha menjangkau konsumen secara efisien dan efektif. Sebutlah facebook,  twitter,  whats  App, dan we  chat, merupakan beberapa dari sekian banyak media sosial yang dijadikan sarana berbisnis secara online. Selain media sosial tersebut, bisnis online juga membuat seperti blog untuk mempermudah  dalam menjual produk-produknya.
Menjamurnya  bisnis  online  ini  disebabkan  bahwa masyarakat sebagai konsumen dalam berkomunikasi, bersosialisasi saat  ini  cenderung  lebih  suka  menggunakan,  antara  lain  media sosial, dikarenakan antara lain lebih cepat dan praktis, jangkauan lebih  luas  serta  lebih  murah.  Peluang  inilah  yang  kemudian dimanfaatkan para pebisnis kecil yang diikuti oleh   perusahaan– perusahaan besar untuk melakukan bisnis online yang kemudian direspon positif oleh masyarakat.
Permasalahan  timbul  dari  adanya  aktivitas  bisnis  adalah mengenai  tanggungjawab  terhadap  konsumen  atau  pelanggan. Dimana  tujuan  adanya  bisnis  adalah  menyenangkan  atau memuaskan konsumen dengan menawarkan barang, jasa bahkan ide ataupun pemikiran yang bernilai nyata. Pelanggaran aktivitas bisnis  yang  dilakukan  pelaku  bisnis  adalah  sikap  tidak  jujur terhadap  konsumen  terhadap  produk  yang  ditawarkan  seperti tidak  jujur  terhadap  produknya  sendiri  atau  menyembunyikan informasi produk tersebut.
B2C  ini  banyak  dikuasai  oleh  para  wirausahawan  yang memiliki  modal  yang  tidak  besar  yang  tidak  mampu  bersaing secara  langsung  di  pasar  dengan  perusahaan–perusahaan bermodal besar. Seperti transaksi jual beli lainnya juga melibatkan ketidakpuasan  konsumen  terhadap  produk,  pelayanan  atau informasi produk yang dinilai merugikan konsumen.
Berbagai  macam  kasus  mengiringi  bisnis  ini,  seperti kekecewaan konsumen terhadap produk yang telah diterimanya dan ternyata tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan konsumen tidak  dapat  mengembalikan  produk  yang  telah  dibelinya. Konsumen  tentunya  merasa  tertipu,  akan  tetapi  tidak  bisa mengembalikan produk yang telah dibeli. Kelemahan utama dari B2C ini adalah bahwa produk yang ditawarkan oleh pebisnis online, hanya dapat dilihat oleh calon konsumen secara tidak langsung
184 Selvia Nuriasari
dimana  konsumen  hanya  mendapatkan  gambar  dan  informasi tentang produk yang diminati dari keterangan yang diberikan oleh pebisnis B2C. Biasanya informasi yang diberikan tentang produk tersebut  sangat  sedikit.  Inilah  salah  satu  penyebab  terjadinya pelanggaran dalam aktivitas B2C. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan  yang  jelas  berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen yang melakukan transaksi B2C. Tentu saja konsumen dirugikan. Sayangnya juga pengawasan terhadap transaksi B2C belum ada, yang berdampak pada pelanggaran etika bisnis dari pihak pelaku bisnis  yang  mengakibatkan  ketidakpuasan  konsumen.  Padahal dengan  adanya  peraturan  dan  pengawasan  yang  tegas  terhadap B2C,  maka  tentunya  akan  terbangun  etika  bisnis  para  pelaku B2C  yang  baik,  yang  akan  mampu  meminimalisir  terjadinya kasus–kasus yang merugikan konsumen. Maka etika bisnis harus diterapkan  secara  tegas  dalam  bisnis  online  demi  melindungi konsumen.
Islam  memiliki  aturan  yang  jelas  mengenai  transaksi jual  beli  sebagai  landasan  bertransaksi  bisnis  bagi  umat  Islam. Sebagai  pelaku  bisnis  dan  juga  konsumen  sebaiknya  mengerti tentang  transaksi  bisnis  yang  di halal kan  dimana  tidak  boleh mengandung maghriblis ( maysir,  gharar,  riba,  tadlis )  dengan keharusan  memenuhi  rukun  dan  syarat  jual  beli.  Kemudian dalam bertransaksi bisnis harus  berdasarkan pada  prinsip etika bisnis antara lain harus berdasar atas dasar suka sama suka dan tidak  saling  menzalimi.  Memang  B2C  ini  tidak  ada  dalam  fiqh yang ada, akan tetapi prinsip dasar bisnis dan etika bisnis dalam bertransaksi telah ada dan membutuhkan ijtihad yang mendalam tentang transaksi B2C ini agar tidak melanggar prinsip transaksi bisnis islami .  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  penulis tertarik  untuk  membahas  tentang  bisnis  online  ditinjau  dari kacamata Islam dan kaitannya dengan etika bisnis dalam bisnis online ini. Adapun penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang  bersifat  deskriptif  kualitatif  yang  akan  mendeskripsikan tentang  “Etika  Bisnis  Online  dalam  Kacamata  Islam”.  Bisnis online yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah B2C yaitu business to consumer.

## Pembahasan
A.   Definisi B2C ( Business to Consumen )
E-commerse atau electronic commerse atau bisnis online yaitu segala   aktivitas   bisnis   yang   menggunakan   media   elektronik. e-commerse terbagi dua yaitu business to business disingkat dengan B2B dan business to consumer disingkat dengan B2C.
B2B  atau business  to  business  commerse yaitu  adanya transaksi bisnis antar organisasi bisnis dengan mengunakan media elektronik, sedangkan B2C atau business to consumer commerse yaitu adanya  transaksi  bisnis  antara  pelaku  bisnis  dengan  konsumen dengan mengunakan media elektronik.
Dengan kata lain, B2C adalah jenis transaksi jual beli antara organisasi bisnis atau pedagang dengan konsumen menggunakan media elektronik. Banyak media elektronik yang digunakan dalam menjual  produk  seperti  media  sosial  ( yahoo, facebook,  twitter, dan lain - lain) dan e-koran.

## B.   Etika Bisnis Islami
Etika  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu ethos yang  artinya karakter atau kebiasaan. Etika adalah standar – standar perilaku bermoral  yaitu  perilaku  yang  diterima  oleh  masyarakat  sebagai benar versus salah. 1 Etika tidak pernah lepas dari segala aktivitas kehidupan manusia termasuk aktivitas bisnis. Ada beberapa alasan mengapa etika tidak pernah lepas dari aktivitas bisnis manusia :
Pertama, masyarakat  kita  pada  dasarnya  dibangun  atas dasar  aturan  –  aturan  etika. 2 Keputusan  –  keputusan  bisnis seharusnya berada dalam kerangka etika bisnis yang membentuk lingkungan bisnis disekitarnya. Bahwa etika bisnis menjadi lampu dalam  berbisnis.  Jika  ingin  mengembangkan  bisnisnya  tentunya harus memperhatikan perilaku bisnis yang ada di wilayah tersebut dan  melakukan  penyesuaian  –  penyesuaian  demi  memudahkan diterimanya bisnis tersebut. Norma-norma, nilai – nilai agama dan
1 William G. Nickles, James M. McHugh dan Susan M. McHugh. Pengantar Bisnis Edisi Delapan Buku Dua (Terj.). (Jakarta :  Salemba Empat, 2010). h. 117
2 Iwan  Triyuwono. Perspektif,  Metodologi  dan  Terori  Akuntansi  Islam. (Jakarta : Rajawali Pers, 2006). h. 73
186 Selvia Nuriasari
budaya menjadi nafas etika yang harus dipatuhi para pelaku bisnis. Walaupun bisnis online tersebut lintas negara, lintas budaya, tetapi tetap harus memperhatikan Norma-norma, nilai – nilai agama dan budaya. Disini peran pemerintah sangatlah penting.
Kedua, bisnis  merupakan  kekuatan  yang  mempunyai pengaruh  sangat  besar  terhadap  kehidupan  masyarakat,  yang sebanding dengan kekuatan agama dan politik. 3
Ketiga, manusia sebagia agen yang secara aktif menjalankan bisnis. 4 maka manusia harus memiliki kapasitas sebagai individu yang mampu membangun dan menciptakan jaringan bisnis yang kuat. Oleh sebab itu dibutuhkan   individu yang profesional dan terpercaya.
Etika  adalah  prinsip  –  prinsip  yang  harus  ditaati  oleh para  pelaku  bisnis  dalam  bertransaksi,  bertingkah  laku  dan berhubungan  dalam  bisnis  yang  mana  etika  bisnis  bersumber pada  norma-norma,  nilai  –  nilai  agama  dan  budaya  di  wilayah tersebut.  Ada  beberapa  teori  etika  yang  dikemukakan  oleh  para ahli antara lain :
a.   Teori Etika Utilitarianisme
Teori  etika  utilitarianisme  berasal  dari  Inggris  yang lahir dari respon masyarakat terhadap revolusi industri yang mampu  mengubah  konstruksi  masyarakat  agraris  menjadi masyarakat  industri.  Teori  ini  terletak  pada  prinsip  utiliti yaitu:
“ suatu tindakan akan dinyatakan baik atau salah bergantung pada kecenderungannya untuk memberikan kebahagiaan yang besar bagi sejumlah besar individu ” 5
Teori  ini  berpandangan  bahwa  suatu  tindakan  dapat dikatakan benar ataupun salah jika telah telah terlihat hasilnya atau  konsekuensi  dari  tindakan  tersebut,  maka  jika  tindakan yang  dilakukan  tersebut  mampu  menciptakan  kebahagiaan dan  meminimalisir  penderitaan  maka  tindakan  tersebut dikatakan  benar.  Ukuran  etika  ini  adalah  kebahagiaan.  Yang menjadi permasalahan adalah ukuran kebahagiaan bagi setiap
3 Ibid. h. 73
4 Ibid. h. 73 5 Ibid. h. 75 - 79
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
individu dan bagi masyarakat padahal masing-masing individu dan  masyarakat  memiliki  perbedaan  dalam  memahami  apa itu kebahagiaan. Contohnya jika menjual minuman beralkohol akan  mampu  membuat  seseorang  bahagia,  tentunya  bisnis minuman  beralkohol  menjadi  diperbolehkan  dengan mengindahkan dampak buruk dari minuman tersebut bahkan mengindahkan  norma-norma,  nilai  –  nilai  dan  agama  yang berlaku di suatu daerah.
2.   Teori Etika Deontologis
Teori etika deontologis dibangun oleh Immanuel Kant yang memandang bahwa itikad baik sebagai satu-satunya dasar moralitas  sebuah  tindakan.  Itikad  baik  adalah tindakan  yang dilakukan untuk alasan – alasan prinsip, dari rasa kewajiban, tidak ada yang lain. Kewajiban disini adalah ketentuan normal atau  disebut  dengan  hukum  moral  yang  dibangun  oleh manusia rasional untuk dirinya dan untuk masyarakat. 6
3.   Teori Etika yang Bersumber dari Agama
Agama  merupakan  sumber  etika  yang  dijadikan pedoman  untuk  mengetahui  benar  dan  salah  atas  segala tindakan  manusia. 7 Hal  ini  dikarenakan  agama  merupakan ciptaanNya  dimana  Tuhan  sebagai  otoritas  tertinggi  penentu nilai – nilai yang baik dan benar. Oleh sebab itu, masyarakat yang  beragama  akan  menjadikan  ajaran-ajaran  agamanya sebagai landasan moralitas dalam semua aktivitas kehidupan termasuk etika bisnis, dengan mendapatkan imbalan atas apa yang ia lakukan yaitu pahala di akhirat dan posisi yang baik di mata masyarakat. Salah satunya adalah etika bisnis Islami.
Dalam Islam, etika bisnis Islami ini bersumber dari al Qur‟an dan Hadits dengan fokus utamanya adalah aktivitas bisnis. Etika bisnis Islami mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terkait dengan  kontrak  kerjasama  bisnis  yang  bertujuan  menciptakan keadilan,  kejujuran,  transparansi  dan  saling  menolong.  Etika  ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah  SWT  atas  segala  aktivitas  bisnis  yang  dilakukan. Syariah merupakan sumber nilai etika bisnis Islami dimana setiap Muslim
6 Ibid. h. 75 - 79 7 Ibid. h. 75 - 79
188 Selvia Nuriasari
wajib meyakini al Qur‟an dan Hadits sebagai dua sumber utama dalam menentukan benar dan salah. Syariah bukan hanya sumber hukum  tetapi  juga  sebagai  sumber  etika  bagi  setiap  Muslim. Syariah disini akan selalu berkembang dengan menyesuaikan diri dengan „bahasa” zaman yang akan semakin kompleks.
“Syariah...  adalah  sistem  yang  komprehensif  yang  melingkupi seluruh bidang hidup manusia. Ia (syariah) bukan sekedar sebuah sistem hukum, tetapi sistem yang lengkap yang mencakup hukum dan moralitas” 8
Dengan landasan ketauhidan dalam berbisnis, maka Islam menuntut  individu  untuk  tidak  hanya  mengenal  ilmu  tentang ketuhanan juga dituntut untuk mentaati aturan yang ada. Inilah dua  hal  yang  ditekankan  dalam  sikap  kepribadian  dalam  segala aktivitas kehidupan manusia terutama aktivitas bisnis.
Ketauhidan dan ketaatan pada syariah akan mempengaruhi individu  dalam  menjalani  aktivitas  bisnisnya  ( ihsan )  yang  akan memunculkan sikap tawakal yang muncul untuk menerima hidup secara tepat tetapi bukan pasrah yaitu bahwa jika telah berusaha maka  ia  akan  mengetahui  bahwa  apa  yang  telah  ia  lakukan secara  maksimal  pada  dasarnya  hasil  akhirnya  akan  diserahkan kepadaNya  yang  artinya  ia  akan  mengakui  akan  keterbatasan dirinya  dan  mengetahui  bahwa  akan  selalu  ada  campur  tangan Tuhan didalam setiap usahanya, yang memunculkan sikap ikhlas atas  hasil  akhir  dari  usahanya.  Inilah  ruh  dalam  etika  bisnis Islami  bahwa  ketika  individu  melakukan  aktivitas  bisnisnya maka  ia  mengetahui  bahwa  aktivitas  bisnis  harus  dilandasi spirit    ketauhidan    dan   ketaqwaan   kepadaNya    dengan    yakin dan  percaya  pada  kemampuan  dirinya  untuk  menciptakan  dan mengembangkan spiritual bisnis dan tahu bahwa pada akhirnya ia akan tunduk dan patuh pada sunatullah dengan ihsan, tawakal dan ikhlas.

## C.   Prinsip – prinsip Etika Bisnis Islami
Prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islami antara lain:
8 Ibid. h. 89
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
a.  Keadilan dan Transaksi yang Jujur Keadilan dan kejujuran merupakan hal utama berbisnis dimana  setiap  individu  yang  beraktivitas  bisnis  diharuskan untuk bersikap adil yang artinya telah menjaga keseimbangan. Beberapa prinsip yang bersumber dari prinsip keadilan antara lain :
1)  Berakhak baik.
2)  Jujur.
3)  Larangan  menaikkan  harga  tanpa  ada  maksud untuk   menyerahkan   objek   transaksi   tersebut yang  telah  merugikan  masyarakat  karena  telah menciptakan distorsi di pasar.
4)  Larangan melebih – lebihkan kualitas dan kuantitas produk yang dijual untuk mendapatkan laba dan untuk meningkatkan penjualan.
5)  Transparansi.
b.  Memenuhi Perjanjian dan Melaksanakan Kewajiban
c.  Memenuhi Semua Akad yang Telah disepakati
d.  Halal dan Haram dalam Transaksi
Seorang Muslim diperbolehkan untuk mentransaksikan apapun  selama  : Pertama, halal  baik  halal  zatnya  maupun halal  cara  perolehannya  dan  pemanfaatanya  serta  menjauhi sesuatu yang diharamkan dalam Islam baik itu haram zatnya. Kedua ,  haram  selain  zatnya. Ketiga, haram  dikarenakan  tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat dari transaksi bisnis.
e.  Pemasaran   yang   bebas   dan   penentuan  harga   yang wajar
Islam  memberikan  kebebasan  untuk  memasuki  jenis bisnis  yang  halal  akan  tetapi  terikat  oleh  kontrak  atau  akad. Islam  menggambarkan  pasar  bebas  dimana  harga  dikatakan wajar  jika  merupakan  hasil  dari  kekuatan  permintaan  dan penawaran  yang  berfungsi  secara  bebas  yang  menghindari ketidakadilan.  Nabi  Muhammad  telah  melarang Ghaban-e- Fahish yang berarti menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi  dan  memberikan  kesan  kepada  pelanggan  bahwa  ia benar- benar dikenai harga yang sesuai dengan harga pasar. 9
9 Ibid, h. 108
190 Selvia Nuriasari
Bahkan jika pebisnis menciptakan harga suatu produk dibawah dari  biaya  yang  dikeluarkan  dengan  alasan ketaqwaan dan kedermawanan ,  tentunya  akan  membuat  permasalahan  baru bagi yang lainnya  yang tentunya akan mengganggu aktivitas bisnis yang murni. Penentuan harga yang wajar dalam bisnis adalah  harga  yang  ditimbulkan  dalam  aktivitas  bisnis  ini murni berdasarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran yang murni .
D.  B2C ( Business to Consumer ) dan Salam
Penelitian  ini  hanya  akan  membahas  tentang business  to consumer atau disingkat B2C ditinjau dari etika bisnis Islami . Hal ini timbul karena penulis melihat bahwa banyak para pelaku bisnis elektronik  ini  yang  Muslim  akan  tetapi  penulis  melihat  bahwa banyak terjadi penyimpangan dalam aktivitas bisnis tersebut yang ditimbulkan  dari  ketidakpuasan  konsumen  terhadap  produk yang telah dibeli konsumen, akan tetapi karena penagwasan dan payung  hukum  yang  masih  lemah  mengakibatkan  konsumen tidak dapat menuntut.
Sebagaimana   dijelaskan   diatas   bahwa   salah   satu   jenis e-commerse adalah  B2C  kepanjangan  dari business  to  consumer commerse yaitu  adanya  transaksi  jual  beli  antara  penjual  dan pembeli  dengan  mengunakan  media  elektronik  seperti  media sosial ( yahoo, facebook, twitter, dan lain - lain) dan e-koran ataupun melalui blog. Adapun produk dari B2C antara lain :
1.   Produk   yang   berwujud   seperti   pakaian,   sepatu,   tas, perhiasan dan lain – lain
2.   Produk tidak berwujud seperti jual pulsa, menjual aplikasi komputer
3.   Produk jasa seperti pendidikan online B2C mungkin dapat dikatakan sama dengan salam dimana penjual dan pembeli menggunakan perantara dalam bertransaksi. B2C  dan salam memiliki  beberapa  persamaan  yaitu  ada  penjual, ada pembeli, ada produk yang diperjualbelikan, ada uang dan ada ijab qabul, yang terkandung dalam rukun salam 10 .
10 Wiroso, Produk Perbankan Syariah , (Jakarta : LPFE, 2009) h. 214
Tentunya  dalam  B2C  kedua  pihak  ada  akad  atau kesepakatan  yang  biasanya  tercantum  di  media  elektronik  yang digunakan yang mengikat keduabelah pihak.
Pada  B2C,  dapat  disimpulkan  sama  dengan salam akan tetapi  tentunya ada perbedaannya yang harus diperhatikan oleh penjual  yang  sering  sekali  mengabaikan  atau  tidak  mengetahui tentang transaksi jual beli yang di halal kan adalah :

## 1.  Zat dari Produk
B2C tentunya menjual produk halal dan haram karena para  pelakunya  bukan  hanya  dari  umat  Muslim.  Banyak produk  yang  dijual  bukanlah  produk  yang  legal,  penjual di  media  elektronik  juga  menjual  produk  ilegal  seperti “tas branded” dengan  kualitas  dan  harga  jauh  dibawah  tas yang  aslinya.  Ataupun  menjual  video  porno  via  online yang  membutuhkan  perhatian  khusus  pemerintah  sebagai regulator.  Tidak  semua  konsumen    mengetahui  atau memperdulikan  bahwa  produk  tersebut  ilegal  atau haram , konsumen  hanya  mengetahui  bahwa  produk  tersebut merupakan   produk  yang   mereka  inginkan.  Dengan demikian,  B2C  dapat  dikatakan  sama  dengan salam yang artinya diperbolehkan untuk mengadakan transaksi jual beli via  online  selama  tidak  memperjualbelikan  produk  yang diharamkan zatnya

## 2.  Informasi tentang Produk
Dalam B2C, produk hanya dapat dilihat dari gambar dan informasi yang biasanya tidak lengkap yang dicantumkan ke dalam media elektronik yang digunakan sebagai media seperti facebook . Sedangkan dalam salam, produk haruslah barang yang dapat  ditakar  dan  ditimbang. Jumhur  fuqoha membolehkan salam pada barang – barang yang dapat ditentukan sifat dan bilangannya 11 .  Adapun  syarat  –  syarat salam yang  disepakati oleh para fuqoha yaitu antara lain:
a.  Bahwa harga dan barang dapat diserahkan kemudian (dalam  waktu  tertentu),  dan  dilarang  pada  barang–
11 Ibnu Rusyd . Bidayatul Mujtahid. Penerj. Imam Ghazali Said (Jakarta : Pustaka Amani, 2002) h. 16
192 Selvia Nuriasari
barang yang tidak dapat diserahkan kemudian 12 . b.  Barang   tersebut   hendaknya   dapat   ditentukan,   baik dengan takaran, timbangan, atau bilangan, Jika barang tersebut memang bisa ditentukan, atau bisa ditentukan dengan sifat, maka itu memenuhi syarat 13 .
c.  Pada  masa  yang  sudah ditentukan,  barang  persamaan itu  harus  sudah  ada.  Juga  harga  barang  tidak  boleh tertunda  terlalu  lama  agar  tidak  termasuk  dalam  jual beli tenggang waktu dengan tenggang waktu.
Maka   disini   dapat   disimpulkan   bahwa   objek salam harus  jelas!!  Dapat  ditakar,  ditimbang  dan  dapat  ditentukan sifat  produknya  merupakan  syarat  mutlak  dari  barang  yang akan  diperjualbelikan  dalam salam. Maka  disini,  penjual  harus menjelaskan secara rinci sifat produk tersebut agar transaksi salam mencapai  kata ridha. Berbeda  dengan  B2C,  penjual  tidak  atau belum memiliki kewajiban untuk menjelaskan secara rinci produk yang  ditawarkan  ke  konsumen.  Misalnya  saja,  penjual  menjual pakaian  dengan  hanya  mencantumkan  jenis  kain  dari  pakaian tersebut padahal satu jenis kain memiliki tingkatan kualitas yang berbeda  -  beda.  Kejelasan  sifat  barang  harus  diperhatikan  oleh penjual karena ini akan berkaitan dengan tanggung jawab penjual terhadap  pembeli  yang  merupakan  apliaksi  dari  etika  bisnis.  Di Amerika  Serikat,  penjualan  properti  via  online  ataupun  tidak, sudah ada payung hukumnya dimana penjual harus memberikan informasi  serinci  –  rincinya  kepada  calon  pembeli.  Hal  ini disebabkan  adanya  laporan  ketidakpuasan  konsumen  terhadap properti  yang  telah  dibeli  yaitu  informasi  yang  diberikan  tidak sesuai  dengan  yang  sebenarnya.  Maka,  untuk  meminimalisir kecurangan atau agar tidak terjadi assymetris information, transaksi B2C harus mencantumkan sejelas-jelasnya informasi produk.
E.   Etika Bisnis Islami Business to Consumer (B2C)
Sebagaimana  dijelaskan  diatas  bahwa  etika  adalah prinsip–prinsip yang harus ditaati oleh para pelaku bisnis dalam
12 Ibid. h. 19 13 Ibid.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
bertransaksi,  bertingkah  laku  dan  berhubungan  dalam  bisnis yang mana etika bisnis bersumber pada norma-norma, nilai–nilai agama dan budaya di wilayah tersebut, dimana etika bisnis Islami berlandaskan pada al Qur‟an dan Hadits. Kunci dalam etika bisnis adalah tauhid  ilahiah yaitu  bahwa  manusia  hidup  hanya  untuk beribadah padaNya, jiwa raga manusia adalah milikNya, otomatis iman,  islam  dan  ihsan  haruslah  tercermin  dalam  diri  manusia. Inilah bentuk ketaatan manusia pada Allah SWT.
Jika pelaku bisnis berpegang pada ketauhidan dan ketaatan maka sudah seharusnya jika para pelaku bisnis menyadari bahwa produk  yang  ditawarkan  via  online  tersebut  bukanlah  produk yang  diharamkanNya.  Disinilah  akan  memunculkan  sikap tanggungjawab  terhadap  produk  yang  ditawarkan  tersebut  baik barang, jasa maupun ide. Business to Consumer (B2C) adalah bentuk aktivitas bisnis yang akan diridhaiNya jika berpegang pada prinsip – prinsip etika bisnis Islami. Adapun prinsip – prinsip yang harus dipegang  teguh  oleh  para  pelaku  bisnis  yang  dijadikan  sebagai landasan beretika bisnis islami dalam Business to Consumer (B2C):

## 1.  Keadilan dan Transaksi yang Jujur
Ada beberapa hal yang sering terjadi akibat dari B2C ini antara lain :
a.  Barang yang dibeli tidak sesuai dengan kriteria barang yang dijual via online
b.  Barang yang diterima cacat dari asalnya
c.  Barang yang diterima cacat akibat di perjalanan
d.  Tidak  adanya  asuransi  atau  jaminan  jika  barang  yang telah  dibeli  rusak  atau  tidak  sesuai  dengan  kriteria barang yang dijual via online
Keadilan  dan  kejujuran  merupakan  hal  utama  dalam berbisnis.  Prinsip  keadilan  sebagai  salah  satu  landasan  dasar dalam  berbisnis  Islami  yang  mewajibkan  bagi  setiap muslim harus bersifat adil dengan melarang segala kecurangan dalam aktivitas  bisnisnya,  dengan  berlandaskan  pada  dua  prinsip utama yaitu prinsip suka sama suka ( an taraddin minkum ) dan tidak ada pihak yang saling mendzalimi.
“Hai  orang  –  orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling
194 Selvia Nuriasari
memakan harta sesamamu denga jalan yang batil, kecuali denga jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri mu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS an Nisaa’: 29)
Prinsip  suka  sama  suka  ( an  taraddin  minkum )  disini adalah  bahwa  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  transaksi jual beli tidak merasa terpaksa. Kemudian prinsip tidak saling menzalimi disini adalah bahwa baik penjual maupun pembeli tidak merasa tidak adil atas kesepakatan bertransaksi tersebut, dimana  kedua  belah  pihak  tidak  saling  menyembunyikan informasi  atau  tidak  terjadinya assymetris  information pada produk  yang  disepakati.  Disinilah  yang  menjadi  penekanan utama  ketika  melakukan  bisnis  online  dimana,  seharusnya penjual/pebisnis online memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang  produk  yang  dijualnya  tersebut.  Di  Amerika  Serikat sendiri  telah  menerapkan  prinsip  tersebut  yang  dikarenakan banyaknya keluhan yang datang dari para konsumen terhadap rumah yang telah mereka beli yang ternyata memiliki banyak cacat  tetapi  tidak  dicantumkan  atau  disebutkan  selama transaksi  sedang  berlangsung.  Kasus  yang  cukup  menyita perhatian masyarakat AS beberapa tahun terakhir adalah kasus rumah  berhantu  yang  dibeli  konsumen  dan  baru  diketahui ketika  telah  ditempati.  Akibatnya  pemerintah  AS  meminta pihak penjual untuk mencantumkan sedetil-detilnya informasi tentang rumah yang akan dijual tersebut, sehingga assymetris information tidak  terjadi.  Maka  sudah  seharusnya  pebisnis online  mencantumkan  informasi  produk  yang  ditawarkan tersebut  secara  rinci  dan  jelas  agar  konsumen  tidak  merasa dirugikan. Disini peran pemerintah sangat penting. sayangnya, perhatian  pemerintah  RI  masih  sangat  minim  bahkan pengawasan terhadap bisnis online dapat dikatakan tidak ada.
Gharar merupakan salah satu hal yang menyebabkan transaksi menjadi haram atau dibatalkan atau tidak sah dikarenakan salah satu pihak sengaja menyembunyikan informasi tersebut yang jelas-jelas merugikan salah satu pihak yang sama sekali tidak mengetahuinya  yang  disebut  dengan assymetris  information seringsekali ditemukan dalam transaksi jual beli online akibat
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
tidak  jujur  yang  tentunya  memunculkan  ketidakadilan  bagi yang dirugikan. Pada B2C, sering terjadi assymetris information yang biasanya dilakukan oleh penjual. Sebagai konsumen B2C, penulis melihat bahwa penjual sering sekali menyembunyikan informasi produk dengan hanya memberikan sedikit informasi tentang produk tersebut, seperti  kualitas produk yang sering sekali tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan yang hanya dapat diketahui setelah produk sampai ditangan. Tentunya ini merugikan  konsumen  dan  mengindikasikan  bahwa  penjual tidak memiliki itikad baik dalam menjual produknya. Kejujuran merupakan bagian dari akhlakul karimah bagi seorang Muslim dimana baik atau buruknya akhlak pebisnis akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bisnis yang dijalankan. Hal inilah yang harus diperhatikan dan dipahami serta diimplementasikan oleh penjual terutama penjual beragama Islam bahwa pa yang ia  kerjakan  tentunya  melibatkan  Allah  SWT.  Diluar  dari  itu, agar  mampu  meminimalisir  kecurangan  akibat assymetris information tersebut, maka peran pemerintah untuk membuat payung  hukum  yang  jelas  dan  tegas!!  Kemudian  berkaitan dengan penetapan harga dimana penjual dilarang melakukan najasy yaitu  menaikkan  harga  tanpa  ada  maksud  untuk menyerahkan  objek  transaksi  tersebut  yang  telah  merugikan masyarakat  karena  telah  menciptakan  distorsi  di  pasar. Sebagaimana  tercantum  dalam  hadits  ini  :  “ Nabi  Muhammad saw  mengatakan  :  “sebuah  najasy  (seseorang  /  sebuah  agen  yang berperan  menaikkan  harga  dalam  suatu  lelang)  adalah  pelaku  riba terkutuk ”. 14 Strategi pemasaran yang paling sering digunakan oleh penjual adalah dengan sengaja melebih – lebihkan kualitas dan kuantitas  produk hanya demi mendapatkan laba sebesar – besarnya dan demi meningkatkan minat konsumen ataupun calon  rekanan  agar  tertarik  untuk  membeli  atau  inves  pada produk tersebut. Ini sama saja merekaya produk agar mampu meningkatkan penjualan dan sengaja merekayasa permintaan agar  mampu  menarik  perhatian  konsumen.  Melakukan kebohongan publik yang dilarang dalam Islam. Seperti iklan
14 Muhammad  Ayub. Understanding  Islamic  Finance  :  A-Z  Keuangan Syariah. (Jakarta : 2009. Gramedia), 105
196 Selvia Nuriasari
– iklan yang menyesatkan yang melebih-lebihkan fakta yang sebenarnya.
2.  Memenuhi Perjanjian dan Melaksanakan Kewajiban
Ketika  pihak  yang  berbisnis  telah  menyetujui  akad, otomatis pihak – pihak yang terkait harus mampu memenuhi perjanjiantersebutdanwajibmelaksanakannyatanpaterkecuali. Perjanjian pada B2C biasanya berisi perjanjian yang berusaha melindungi penjual dari kecurangan pembeli, seperti pembeli yang membayar dengan kartu kredit orang lain. Sayangnya isi perjanjian tersebut tidak atau kurang melindungi konsumen.

## 3.  Memenuhi Semua Akad yang Terlah disepakati
Suatu  transaksi  dikatakan  cacat  yang  akan mengakibatkan  dibatalkannya  suatu  transaksi  jika  salah  satu rukun dan syarat transaksi tidak terpenuhi.

## 4.  Halal dan Haram dalam Transaksi
Halal  dan  haram  dalam  berbisnis  merupakan  salah satu  rambu  –  rambu  berbisnis.  Bahwa  seorang  Muslim diperbolehkan  untuk  mentransaksikan  apapun  selama  : Pertama, halal baik halal zatnya maupun halal cara perolehannya dan pemanfaatanya serta menjauhi sesuatu yang diharamkan dalam  Islam  baik  itu  haram  zatnya. Kedua ,  haram  selain zatnya. Ketiga, haram dikarenakan tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat dari transaksi bisnis. Dengan demikian, para pelaku  bisnis  tidak  boleh  sama  sekali  mengatakan  bahwa bisnis yang dijalankannya hanya untuk memenuhi kebutuhan dan  keinginan  konsumen  semata.  Para  pelaku  bisnsi  harus memeperhatikan halal dan haram!!
5.  Pemasaran yang bebas dan penentuan harga yang wajar
Islam   memberikan   kebebasan   untuk   memasuki   jenis bisnis yang halal akan tetapi terikat oleh kontrak atau akad. Islam menggambarkan  pasar  bebas  dimana  harga  dikatakan  wajar jika  merupakan  hasil  dari  kekuatan  permintaan  dan  penawaran yang  berfungsi  secara  bebas  yang  menghindari  ketidakadilan. Nabi  Muhammad  telah  melarang  Ghaban-e-Fahish  yang  berarti menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dan memberikan
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
kesan kepada pelanggan bahwa ia benar- benar dikenai harga yang sesuai  dengan  harga  pasar. 15 Bahkan  jika  pebisnis  menciptakan harga suatu produk dibawah dari biaya yang dikeluarkan dengan alasan ketaqwaan dan kedermawanan ,  tentunya  akan  membuat permasalahan   baru   bagi   yang   lainnya  yang   tentunya   akan mengganggu aktivitas bisnis yang murni.
Penentuan  harga  yang  wajar  dalam  bisnis  adalah  harga yang ditimbulkan dalam aktivitas bisnis ini murni berdasarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran yang murni . Telah dijelaskan diatas bahwa pebisnis diharuskan untuk menetapkan harga produk yang dijualnya secara wajar yaitu harga yang ditimbulkan dalam aktivitas bisnis ini murni berdasarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran yang murni . Dalam pemasaran, ada empat faktor yang  harus  diperhatikan  dalam  suatu  produk  yaitu  “4P ”, price, product,  place dan promotion. 16 Price atau  harga  merupakan  salah satu faktor yang harus diperhatikan secara seksama sebelum suatu produk dan jasa diperjualbelikan. Harga adalah salah satu unsur bauran  pemasaran  yang  menghasilkan  pendapatan  yang  paling mudah disesuaikan 17 , sedangkan unsur-unsur bauran pemasaran yang  lainnya  yaitu  produk,  tempat  dan  promosi  unsur-unsur lainnya membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian dan otomatis  akan  menimbulkan  biaya  bagi  perusahaan.  Penetapan harga  yang  menempati  unsur  bauran  pemasaran  ini  merupakan unsur yang paling penting karna selain akan berdampat pada naik turunnya pendapatan suatu perusahaan juga akan menimbulkan kesan  positif  dan  negatif  konsumen  terhadap  suatu  produk  dan jasa. Harga merupakan salah satu faktor penting dari pemasaran, jika  tidak  cermat  dalam  menetapkan  harga  produk,  maka  akan berakibat  pada  kegagalan  mendapatkan  keuntungan  yang diharapkan pebisnis yang akan mempengaruh persepsi konsumen terhadap produk dan juga pada penentuan posisi merek terhadap produk  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari,  negatifnya  persepsi
15 Ibid, h. 108 16 William  G.  Nickles,  James  M.  McHugh  dan  Susan  M.  McHugh. Pengantar Bisnis Edisi Delapan Buku Dua (Terj.). (Jakarta :  Salemba Empat, 2010).
h. l87
17 Philip  Kotler dan Kevin Lane Keller. Manajemen Pemasaran Edisi Kedua Belas Jilid 2 (Jakarta : PT. Indeks, 2007). h. 77
198 Selvia Nuriasari
masyarakat  terhadap  suatu  produk  yang  diakibatkan  tingginya mark-up yang  ditetapkan  pebisnis  yang  tentunya  berdampak buruk  bagi  kelangsungan  bisnis  tersebut.  Dalam  bisnis  online sering  sekali  pebisnis  menawarkan  harga  produk  yang  tinggi diatas kewajaran dan konsumen teryakinkan karena produk yang ditawarkan seakan – akan berkualitas. Tetapi ketika konsumen telah menerima  produk  tersebut  ternyata  tidak  sesuai  dengan  harga, akibatnya konsumen yang telah memiliki pengalaman bertransaksi dengan pebisnis tersebut, akan trauma bahkan akan menyebarkan informasi  tersebut  ke  konsumen  lainnya.  Biasanya,  harga  yang tinggi  di  pasaran  akan  menunjukkan  tingginya  kualitas  dan merek produk tersebut di mata konsumen. Begitu juga sebaliknya, jika  harga  produk  tersebut  rendah,  maka  menunjukkan  kualitas dan  merek  produk  dan  jasa  tersebut  rendah.  Dengan  demikian, ketepatan  dalam  penetapan  harga  produk  dan  jasa  maka  akan mudah didalam pemasarannya yang otomatis akan meningkatkan pendapatan  perusahaan  tersebut  dan  meningkatkan  citra  dari produk dan jasa tersebut. Sedangkan dalam Islam, maksimalisasi laba itu memang dibolehkan karena manusia diberikan motivasi hidup untuk terus menerus meningkatkan kualitas hidup selama tidak bertentangan dengan moral Islam.
Maksimalisasi   laba   dalam   Islam   adalah   berdasarkan pada  tiga  (3)  faktor  yaitu  pandangan  Islam  tentang  bisnis 18
(bisnis  merupakan  sarana  beribadah  padaNya  dan  kewajiban menjalankan  bisnis  yang  beretika  Islami),  perlindungan  kepada konsumen,  dan  bagi  hasil  diantara  faktor  yang  mendukung. Dengan  demikian,  dalam  B2C,  disini  penjual  jangan  hanya mementingkan  kepentingan  sendiri  yang  menginginkan  laba semata, memang Islam tidak membatasi penetapan harga produk selama  tidak  menzalimi  dan  harga  tersebut  sesuai  dengan  apa yang  telah  dikeluarkan  penjual  serta  sesuai  dengan  resikonya. Meskipun faktanya penetapan harga jual sering sekali tidak sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan dalam B2C ini dimana bisa jadi penetapan harga jual bukanlah dengan perhitunagn yang cermat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah.
18 Muhammad. Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam. (Yogyakarta : BPFE, 2004). h. 276

## 5.  Meneladani Etika Bisnis Rasulullah
B2C  atau  apapun  bentuk  bisnis  yang  ditekuni,  meskipun Islam memberikan kebebasan bagi penjual maupun pembeli untuk memenuhi  kebutuhan  dan  keinginan  duniawi,  akan  tetapi  ada koridor – koridor yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis ini. Prinsip jual beli dan prinsip etika binsis Islami seharusnya menjadi sandaran dalam melakukan aktivitas bisnis.  Dengan meneladani cara  berdagang  Rasulullah,  maka  kesuksesan  berbisnis  akan mudah digapai dan tentunya akan mendapat rahmatNya. Karena bagaimanapun juga, penjual melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan  keuntungan  dengan  cara  memuaskan  kebutuhan, keinginan,  dan  permintaan  konsumen,  apalagi  saat  ini  aktivitas bisnis  berorientasi  pada hubunagn  pelanggan. Maka etika  bisnis islami, harus,  mau  tidak  mau,  diaplikasikan.  Disini,  penulis menjelaskan  sepintas  tentang  bagaimana  Rasulullah  berdagang agar dapat dijadikan contoh bagi para pelaku B2C.
Rasulullah  terkenal  sebagai  pebisnis  yang  jujur,  adil,  dan tidak  pernah  membuat  konsumen  kecewa,  tidak  pernah  ada keluhan dari pelanggan terhadapnya, Rasul juga selalu menepati janji  dan  selalu  menawarkan  produk  yang  berkualitas  serta transparan  dalam  memberikan  informasi  terhadap  produk  yang ditawarkannya.  Beliau  selalu  bertanggungjawab  terhadap  setiap transaksi  yang  dilakukannya.  Sebagaimana  tercantum  dalam Hadits-hadits dibawah ini : 19
“Berusaha  untuk  mendapatkan  penghasilan  halal  merupakan suatu kewajiban, disamping tugas – tugas lain yang diwajibkan” (HR Baihaki)
“Tidak  ada  satu  pun  makanan  yang  lebih  baik  daripada  yang dimakan dari hasil keringat sendiri” (HR al Bukhari)
“Pedagang  yang  jujur  dan  dapat  dipercaya  termasuk  golongan para  nabi,  orang  –  orang  yang  benar  –  benar  tulus  dan  para syuhada” (HR al Yirmidzi, al Damiri, al Daruqutni)
“Segaka sesuatu yang halal dan haram sudah jelas, tetapi diantara
19 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula. Syariah Marketing. (Bandung, Mizan, 2006). h. 45
200 Selvia Nuriasari
keduanya terdapat hal – hal yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa berhati  – hati terhadap barang yang  meragukan  berarti  telah  menjaga  agama  dan  kehormatan dirinya.  Tetapi  barang  siapa  yang  mengikuti  hal  –  hal  yang meragukan  berarti  telah  menjerumuskan  pada  yang  haram, seperti  seorang  gembala  yang  menggembalakan  binatangnya di  sebuah ladang  yang  terlarang  dan  membiarkan binatang  itu memakan rumput disitu. Setiap penguasa mempunyai peraturan- peraturan yang tidak boleh dilanggar, dan Allah melarang segala sesuatu yang dinyatakan haram” (HR Bukhari Muslim)
“Allah memberikan rahmatNya pada setiap orang yang bersikap baik  ketika  menjual,  membeli,  dan  membuat  suatu  penyataan” (HR Bukhari)
Dalam   berdagang,   ada   tiga   hal   yang   diterapkan Rasulullah, yaitu :
a.  Menetapkan harga pokok atau harga beli suatu produk dengan  membandingkan  biaya  yang  dikeluarkan,  dan keuntungan  yang  diinginkan  penjual  dan  disepakati oleh  pembeli.  Dengan  demikian,  praktik  dagang Rasulullah ini terhindar dari riba, tidak menzalimi dan mengandung  unsur  kerelaan  sebagai  landasan  dalam bertransaksi.
b.  Dalam  berdagang,  Rasulullah  menjunjung  tinggi profesionalisme.  Profesionalisme  disini  terlihat  dari tidak ada tawar menawar yang alot dan pertengkaran 20
antara  Rasulullah  dengan  calon  pembeli  yang  selama ini  sering  dijumpai  di  kehidupan  sehari-hari  dalam bertransaksi.  Rasulullah  sendiri  pernah  mengatakan mengenai  pentingnya  sikap  profesionalisme  dalam segala  aktivitas,  sebagaimana  dalam  hadits  riwayah Bukhari, yaitu:
“apabila  urusan  (manajemen)  diserahkan  kepada  yang  bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (HR Bukhari)
c.  Rasulullah  juga  terkenal  dengan  transparansinya
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
dalam menjelaskan harga beli, biaya yang dikeluarkan dan  keuntungan  yang  diinginkan.  Maka  rumusnya adalah sebagai berikut: Harga jual= harga beli + biaya+ keuntungan 21
Rasulullah  adalah  seorang syariah marketer  yang  sukses dikarenakan  kejujuran  dan  keadilan  dalam  mengadakan aktivitas  bisnisnya.  Rasulullah  sangat  menganjurkan  umatnya untuk berdagang dan berbisnis karena akan menimbulkan sikap kemandirian  dan  kesejahteraan  bagi  diri  dan  keluarga  tanpa tergantung ataupun menjadi beban orang lain: “ berdaganglah kamu, sebab dari sepuluh bagian penghidupan, sembilan diantaranay dihasilkan dari berdagang ” 22 dan juga dalam Surah al Naba‟ ayat 11 :
“Dan  kami  menjadikan  siang  untuk  mencari  penghidupan”.
(QS. al Naba’ : 11)
Al  Qur‟an  sendiri  memberikan  motivasi  untuk  berbisnis sebagaimana  tercantum  dalam  surah  al  Baqarah  ayat  2  dan  275 dan surah al Jumu‟ah ayat 10 :
“Tidak  ada  dosa  bagimu  untuk  mencari  karunia  (rezeki  hasil perniagaan) dari Tuhan mu “  (QS. al Baqarah : 2)
“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ” (QS. al Baqarah : 275)
Motivasi–motivasi  tersebut  diatas  menjelaskan  bahwa Allah  SWT  akan  memberikan  pahala  atas  bisnis yang  dilakukan setiap  Muslim  jika  ia  melakukan  aktivitas  bisnis  yang  islami. Profesionalisme  menjadi  kunci  utama  kesuksesan  suatu  bisnsi dimana Rasulullah saw dengan tegas mengatakan bahwa : “ apabila urusan  (manajemen)  diserahkan  kepada  yang  bukan  ahlinya,  maka tunggulah  kehancurannya ”  (HR  Bukhari).  Sikap  profesionalisme Rasulullah terlihat mampu menjalankan bisnisnya secara baik dan mampu menghasilkan keuntungan yang baik sehingga Khadijah mempercayakan  sepenuhnya  atas  usahanya  kepada  Rasulullah. Kredibilitas  Rasulullah  sebagai  pebisnis  sangatlah  tinggi. Kejujuran dan selalu menjaga hubungan baik dan ramah dengan
21 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula. Syariah Marketing. (Bandung, Mizan, 2006). h. . 50
22 Ibid. halaman . 47
202 Selvia Nuriasari
para konsumen sebagai pondasi dasar dalam berbisnis.
“Hai  orang–orang  beriman,  bertaqwalah  kepada  Allah,  dan hendaklah  kamu  bersama  orang  –  orang  yang  jujur”  (QS  at Taubah : 119)
Selain  prinsip–prinsip  utama  yang  disebutkan  diatas, Rasulullah  juga  tidak  pernah  berbisnis  yang  haram,  seperti membeli barang–barang yang diharamkan dalam al Qur‟an seperti minuman keras.
“Wahai orang–orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik dari yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepadaNya. Ia  mengharamkan  atas  kamu  bangkai,  darah,  daging  babi,  dan daging  hewan  yang  disembelih  dengan  tidak  menyebut  nama Allah ” (QS. Al Baqarah : 175, QS al Maidah : 3)
Selain  itu  Rasulullah  juga  melarang  terlalu  banyak memberikan  sumpah  palsu  hanya  demi  produknya  laku  karena sama saja melakukan penipuan.
“Hindarilah  banyak  bersumpah  ketika  melakukan  transaksi bisnis, sebab dapat menghasilkan sesuatu penjualan yang cepat tapi menghapuskan berkah”  (HR Bukhari Muslim)
Sumpah  palsu  sering  sekali  dijadikan  alat  bagi  pedagang demi  meyakinkan  pembeli  terhadap  kualitas  dan  harga produk  yang  ditawarkan  meskipun  pada  dasarnya  pedagang sama  sekali  tidak  mengetahuinya  ataupun  tahu  tetapi  todak memberitahukannya.  Sengaja  menyembunyikan  informasi  atas produk  yang  ditransaksikan  sama  saja  telah  melakukan  gharar dan  sama  –  sama  tidak  mengetahui  informasi  atas  produk  yang ditransaksikan  sama  saja  telah  melakukan  tadlis.  Oleh  sebab  itu seorang pebisnis harus berhati – hati dalam melakukan transaksi. Rasulullah juga memiliki  etos kerja yang kuat dimana  semangat menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, amanah, tidak bergantung pada siapapun merupakan contoh dari etos kerja yang kuat dari beliau.
“Bekerjalah  kamu,  maka  Allah  dan  Rasul-Nya  serta  orang- orang  mukmin  akan  melihat  pekerjaanmu  itu,  dan  kamu  akan dikembalikan  kepada (Allah)  Yang mengetahui  akan yang  gaib
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
dan  yang  nyata,  lalu  diberitakan-Nya  kepada  kamu  apa  yang telah kamu kerjakan” (QS. At-Taubah ayat 105)
“Sesungguhnya  Allah  tidak  akan  mengubah  nasib  manusia sebelum mereka mengubah apa yang ada pada dirinya. (QS. Ar- Ra‟du ayat 11).
“dan  bahwasannya  seorang  manusia  tidak  akan  memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”. (QS.Al-Najm ayat 39).
Seseorang dikatakan mulia dikarenakan pada perbuatannya terhadap keluarga dan masyarakat. Bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan  keberkahan  dan  juga  kesejahteraan  di  dunia, merupakan pembuka bagi kehidupan seseorang di akhirat kelak. Kerja  dalam  Islam  bukan  hanya  sekedar  mencari  rezeki  untuk menghidupi  diri  dan  keluarga  tetapi  mencakup  segala  bentuk pekerjaan  yang  mempunyai  unsur  kebaikan  dan  keberkahan bagi  diri,  keluarga  dan  masyarakat  serta  negara  atau  yang  telah disebutkan  pada  bab  sebelumnya  bahwa  kerja  atau  berkerja bukan hanya sekedar profit oriented tetapi juga benefit oriented. Rasulullah  SAW  menjadikan  bekerja  sebagai  aktualisasi  atas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT, dimana tujuan utamanya  bukan  untuk  menumpuk  kekayaan  duniawi  tetapi mencari keridhaan Allah SWT. Disebutkan daam hadits bahwa ada seseorang  yang berjalan  melalui  tempat  Rasulullah  SAW.  Orang tersebut  sedang  bekerja  dengan  sangat  giat  dan  tangkas.  Para sahabat  kemudian  bertanya;  “ Wahai  Rasulullah,  andaikata  bekerja semacam orang itu dapat digolongkan jihad fi sabilillah, maka alangkah baiknya.” Mendengar itu Rasul pun menjawab, “Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, itu adalah fi sabilillah; kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orangtuanya yang sudah lanjut usia, itu adalah fi sabilillah; kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, itu juga fi sabilillah .” (HR Ath-Thabrani). Ada empat sifat Rasulullah dalam mengelola bisnis yang mengandung nilai–nilai moral yang tinggi, yaitu sebagai berikut:
a.  Shiddiq (benar dan jujur)
Sifat shiddiq yang memang tercermin pada Rasulullah dalam segala aspek kehidupan yang selalu jujur kepada rekanan, konsumen, kompetitor bisnis ataupu kepada karyawan. Sikap
204 Selvia Nuriasari
jujur Rasulullah juga terlihat dari landasan ucapan, keyakinan dan perbuatan beliau yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.  Sikap  jujur  seharusnya  diaplikasikan  dalam  aktivitas bisnis  terutama  dalam  pemasaran  yang  dapat  dilihat  dari menciptakan  iklan  –  iklan  yang  tidak  berlebih  –  lebihan  dan manipulatif.
b.  Amanah (kredibel)
Kredibilitas  seorang  wirausaha  akan  terlihat  dari bagaimana  ia  bersungguh  –  sungguh  menepati  janji  untuk memenuhi  sesuatu  yang  tentunya  tidak  melanggar  syariat Islam.
c.  Fathonah (cerdas)
Seorang  wirausaha  tentunya  seseorang  yang  cerdas dimana  ia  dituntut  untuk  mampu  atau  jeli  dalam  melihat peluang  yang  kemudian  dibisniskan  serta  dikembangkan secara baik dengan mengoptimalkan potensi yang ada didirinya dan  sumber  daya  yang  dimilikinya.  Disini  dibutuhkan keseimbangan  antara  iman  dan  ilmu  akan  menjadikan bisnis seseorang semakin berkembang.
d.  Thabligh (komunikatif)
Seorang  wirausaha  diharuskan  komunikatif  atau  mampu mengkomunikasikan  visi  dan  misi  dari  bisnisnya  dihadapan karyawan, pemegang saham ataupun pihahk-pihak yang terkait, dimana komunikasi yang dibangun tentunya mengandung ketiga komponen  diatas  dan  to  the  point  dan  berbicara  secara  benar. Pembicaraan  yang  berbobot  dan  benar  akan  mampu  menarik perhatian karyawan dan pemegang saham ataupun pihak – pihak terkait lainnya.

## Simpulan
Islam memiliki aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli sebagai landasan bertransaksi bisnis bagi umat Islam. Aturan yang menjadi landasan utama dalam berbisnis tersebut bersumber dari Al-Qur‟an dan juga hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Aturan tersebut harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis apa pun sehingga cara  dan  hasil  yang  didapat  dari  bisnis  tersebut  menjadi  halal.
Begitu juga dengan bisnis online yang sangat rentan kecurangan. Satu hal yang harus digarisbawahi di sini bahwa sebagai seorang pebisnis seharusnya berpandangan bahwa bisnis yang digelutinya ini adalah modal untuk ke surga.

## DAFTAR PUSTAKA
Hermawan   Kartajaya   dan   Muhammad   Syakir   Sula. Syariah Marketing. Bandung. Mizan. 2006. Ibnu Rusyd . Bidayatul Mujtahid. Penerj. Imam Ghazali Said. Jakarta. Pustaka Amani. 2002 Iwan Triyuwono. Perspektif, Metodologi dan Terori Akuntansi Islam. Jakarta. Rajawali Pers. 2006 Muhammad Ayub. Understanding Islamic Finance : A-Z Keuangan
Syariah. Jakarta. 2009. Gramedia. Muhammad. Ekonomi  Mikro  dalam  Perspektif  Islam. Yogyakarta. BPFE. 2004 Philip   Kotler dan Kevin Lane Keller. Manajemen Pemasaran Edisi Kedua Belas Jilid 2 Jakarta. PT. Indeks. 2007 William  G.  Nickles,  James  M.  McHugh  dan  Susan  M.  McHugh.
Pengantar  Bisnis  Edisi  Delapan  Buku  Dua (Terj.).  Jakarta. Salemba Empat. 2010 Wiroso, Produk Perbankan Syariah . Jakarta. LPFE.  2009.
206 Selvia Nuriasari