Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit
Puja Putri Neland Pujaputri53@gmail.com

## Abstract
This Study aims  to analyze the arrangement for guaranteeing the warehouse receipt system in terms of the legislation in Indonesia and to find out and analyze the form of legal protection for warehouse  receipt  holders  and  recipients  of  warehouse  receipt  guarantee  rights  against bankrupt warehouse  managers  in terms  of  legislation  in  Indonesia.  The  research method  is normative juridical, which is looking  at legal issues from a norm by studying  theories, legal principles and applicable laws and regulations to analyze how legal protection is for warehouse receipt  holders  and  warehouse  receipt  guarantee  recipients  against  bankrupt  warehouse managers. in terms of Indonesian law. The result of the research is that warehouse receipts as securities can be guaranteed by way of handing over receivables in the name and intangible goods must be made with an authentic deed or an underhand deed, which is also regulated in Article  14  of  the  Warehouse  Receipt  System  Law.  Legal  protection  for  warehouse  receipt holders and recipients of collateral rights for warehouse receipts who experience bankruptcy, namely warehouse receipt holders and/or recipients of collateral rights for warehouse receipts receive  compensation  payments  by  claiming  the  payment  at  the  guarantee  institution. implementing  agency  pays  at  least  85%  of  the  warehouse  receipt  issued  by  the  warehouse manager who experienced the failure.
Keywords: Warehouse Manager, Warehouse  Receipt  Guarantee.

## ABSTRAK
Tujuan  penulisan  skripsi  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaturan  penjaminan  sistem  resi gudang  ditinjau  dari  perundang-undangan  di  Indonesia  dan  untuk  mengetahui  dan menganalisis  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  resi  gudang  dan  penerima  hak jaminan resi gudang terhadap pengelola gudang yang pailit ditinjau dari perundang-undang di indonesia. Metode penelitian ialah yuridis normatif, yaitu melihat isu hukum dari suatu norma dengan mempelajari teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku  untuk  menganalisis  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  resi  gudang  dan penerima  hak  jaminan  resi  gudang  terhadap  pengelola  gudang  yang  pailit  ditinjau  dari perundang-undang  di  indonesia.  Hasil  penelitian  adalah  resi gudang sebagai  surat  berharga dapat dijaminkan dengan cara penyerahan piutang atas nama dan barang tak bertubuh harus dibuat dengan akta otentik atau akta dibawah tangan yang hal ini kembali diatur dalam Pasal 14 UU Sistem Resi Gudang. Perlindungan hukum bagi pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan  atas  resi  gudang  yang  mengalami  pailit  yaitu  pemegang  resi  gudang  dan/atau penerima hak jaminan atas resi gudang menerima pembayaran ganti rugi dengan mengklaim
Volume 3 Nomor 3 Oktober 2022     Halaman 504 – 518
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
pembayaraan tersebut pada lembaga jaminan. lembaga pelaksana membayarkan paling sedikit 85%  dari  resi  gudang  yang  diterbitkan  oleh  pengelola  gudang  yang  mengalami  kegagalan tersebut.
Kata Kunci: Pengelola Gudang, Jaminan Resi Gudang

## A. Pendahuluan
Salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  petani  saat  melimpahnya  jumlah ketersediaan  gabah dari hasil  panen  raya ialah merosotnya  harga jual dari  gabah-gabah tersebut. Penundaan penjualan terhadap hasil pertanian tidak dapat dilakukan oleh petani karena  petani  tidak  memiliki  gudang  penyimpanan  yang  cukup  besar  serta  baik  untuk menjaga kualitas hasil pertanian agar tidak rusak. Namun di sisi lain petani dihadapkan dengan  masalah  biaya  untuk  keperluan  masa  tanam  berikutnya  dan  untuk  keperluan sehari-hari.  Oleh karena  itu,  petani  terpaksa menjual  hasil  panennya  meskipun  harga di pasaran tidak stabil dan kurang menguntungkan untuk petani.
Melihat  permasalahan  tersebut,  pemerintah  melakukan  beberapa  upaya  untuk membantu para petani, seperti melalui Pasar Lelang, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi Gudang. Melalui sistem resi gudang petani tidak harus menjual komoditasnya saat panen tetapi dapat menyimpanya terlebih dahulu di gudang-gudang yang telah mendapatkan izin dari  Kementrian Perdagangan  dan  menjualnya  dikemudian  hari  ketika  harga  komoditas menjadi lebih baik. 1 Petani-petani tersebut akan mendapatkan resi gudang sebagai bukti kepemilikan atas barang yang mereka simpan di gudang-gudang yang telah memiliki izin dari  Kementrian  Perdagangan  yang  selanjutnya  resi  gudang  tersebut  dapat  dijadikan sebagai jaminan.
Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Sistem Resi Gudang, pada tahun  2006  pemerintah  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2011  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2006  Tentang  Sistem  Resi  Gudang (selanjutnya  disingkat  UU  Sistem  Resi  Gudang).  Sejak  tahun  2006  pun,  barang  yang disimpan digudang secara resmi telah dapat dijadikan jaminan utang oleh kreditor pemilik barang  apabila  pemilik  gudang  telah  mengeluarkan  resi  gudang  atau  tanda  terima
1 Dwi  Suryahartati,  Arsyad  dan  Dicky  Azwan,  “Eksistensi  Sistem  Jaminan  Resi  Gudang  Dalam Perkembangan Industri Di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Resi Gudang”, Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 120.
penyimpanan  barang. 2 Resi  gudang  ini  kemudian  dapat  digunakan  petani  untuk memperoleh modal baik dari perbankan maupun investor swasta yang dapat digunakan untuk  kebutuhan pada  masa  tanam  dan  kebutuhan  sehari-hari. Dengan menjadikan  resi gudang sebagai jaminan, berarti ada pembebanan hak jaminan atas resi gudang tersebut.
Kedudukan resi gudang sebagai jaminan diperkuat dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Pasal 43 huruf f yang menjelaskan bahwa resi gudang yang  diikat dengan hak jaminan atas resi gudang dapat diterima  sebagai  jaminan  atau  agunan  untuk  memperoleh  fasilitas  kredit  dari  pihak perbankan nasional. Proses penjaminan sertifikat resi gudang dimulai saat pemegang resi gudang menyerahkan resi gudang tersebut pada pihak perbankan sebagai jaminan untuk memperoleh  fasilitas  kredit.  Kemudian  pihak  perbankan  sebagai  penerima  hak  jaminan akan  melakukan  pengecekan  keaslian  dan  kebenaran  data  resi  gudang  tersebut  pada pengelola gudang.
Pengelola gudang sebagai pihak yang melakukan usaha pergudangan tentu dapat mengalami  kebangkrutan  atau  pailit.  Misalnya  pada  kasus  di  daerah  Wajo  (Sulawesi Selatan) dengan  komoditas  rumput laut sebanyak  52.000  kg dan  Magetan (Jawa  Timur) dengan  komoditas  beras  sebanyak  20.000  kg  yang  mengalami  kesulitan  dalam  hal pembayaran biaya gudang sehingga pengelola gudang harus melikuidasi produknya untuk pelunasan  kewajiban.  Hal  ini  juga  terjadi  di  Surakarta,  dimana  sistem  resi  gudang  tidak menguntungkan  karena  tidak  seimbannya  antara  besaran  investasi  dengan  yang dikeluarkan,  sementara  biaya  yang  dibebankan  kepada  petani  relatif  kecil. 3 Kendala- kendala  seperti  ini  menyebabkan  sisrtem  resi  gudang  sulit  untuk  dilaksanakan  dan akhirnya  pengelola  gudang  lebih  memilih  menutup  gudang  sehingga  banyak  gudang- gudang pemerintah yang telah dibangun namun tidak digunakan.
Pailitnya    pengelola  gudang  akan  menyebabkan  pengelola  gudang  tidak  dapat melaksanakan  kewajibannya  dalam  melakukan  pengelolaan  barang.  Untuk  itu  pada perubahan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2006  Tentang  Sistem  Resi  Gudang  menjadi
2 Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 337.
3 Erwidodo,  Ema  Suryani,  dan  Iwan  Setiajie  Anugerah.,  “Analisis  Kinerja  Dan  Kendala Penyebarluasan Sistem Resi Gudang Di Indonesia”, Laporan Akhir Analisis Kebijakan, Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian Dan Kebijakan pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta, 2014, hlm. 38.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2011  Tentang  Sistem  Resi  Gudang  lahirlah  sebuah lembaga baru yakni lembaga jaminan yang berfungsi untuk melindungi hak dari pemegang resi gudang dan hak dari penerima hak jaminan atas resi gudang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 D huruf a yang menyatakan bahwa, “Lembaga jaminan memiliki fungsi melindungi  hak  pemegang  resi  gudang  dan/atau  penerima  hak  jaminan  apabila  terjadi kegagalan,  ketidakmampuan,  dan/atau  kebangkrutan  pengelola  gudang  dalam menjalankan kewajibannya”.
Namun pada Pasal 37 D huruf a tidak dijelaskan bentuk perlindungan seperti apa yang diberikan lembaga jaminan pada pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan atas resi gudang apabila pengelola mengalami kebangkrutan atau pailit, karena dalam hal terjadinya kebangkrutan atau pailitnya pengelola gudang maka ada 2 pihak yang dirugikan, yaitu pemegang resi gudang sebagai pemilik barang dan penerima hak jaminan resi gudang sebagai kreditur. yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum bagi pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan atas resi gudang tersebut.
Ketentuan  mengenai  lembaga  jaminan  juga  diatur  pada  Pasal  19  Peraturan Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Lembaga  Pelaksana  Penjaminan  yang dinyatakan bahwa, “Dalam  hal resi gudang  dibebankan  hak jaminan,  lembaga  pelaksana mendahulukan  pengantian  kerugian  kepada  penerima hak  jaminan  dari  pada  pemegang resi  gudang”.  Ketentuan  ini  dapat  dilakukan  jika  terjadi  wanprestasi  oleh  debitur  yaitu pemegang resi gudang sedangkan dalam hal ini tidak terjadi wanprestasi tetapi pengelola gudang sebagai pihak ketigalah yang mengalami pailit atau bangkrut sehingga menjadikan barang digudang rusak, busuk, berjamur dan tidak laku lagi untuk dijual. Hal ini tentu akan merugikan pemegang resi gudang sebagai pemilik barang dan penerima hak jaminan resi gudang apabila sewaktu-waktu debiturnya tidak membayar utang.
Berdasarkan  penjelasan  dari  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut untuk menulis karya tulis berupa skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit (Ditinjau Dari Perundang-undang Di Indonesia).
Permasalahan  ini    berfokus  pada  pengaturan  penjaminan  Sistem  Resi  Gudang ditinjau  dari  perundang-undangan  di  indonesia  dan  bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikan  pada  pemegang  resi  gudang  dan  penerima  hak  jaminan  resi  gudang  apabila
pengelola  gudang  mengalami  pailit  atau  bangkrut.  Didalam  UU  Sistem  Resi  Gudang pengaturan  mengenai  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  resi  gudang  dan penerima  hak  jaminan  terhadap  pengelola  gudang  yang  pailit  belum  diatur  secara  jelas sehingga menimbulkan kekaburan pada norma tersebut.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  yuridis  normatif  dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasi  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan masalah yang dibahas dan menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang  diteliti  serta  mengevaluasi  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
B. Pembahasan
1. Pengaturan penjaminan Sistem Resi Gudang Ditinjau Dari Perundang-Undangan Di Indonesia.
Penjaminan  resi  gudang  sebagai  salah  satu  instrumen  pembiayaan dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  pembangunan  dibidang  ekonomi khususnya  kelancaran  produksi  dan  distribusi  barang  dalam  sistem  perdagangan. Selain itu juga untuk membantu petani atau pelaku usaha dalam memperoleh kredit sebagai modal untuk meningkatkan usahanya.
Bentuk perjanjian penjaminan resi gudang ini dibuat dalam akta perjanjian hak jaminan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  UU  Sistem  Resi  Gudang  yang menyatakan  bahwa  “Pembebanan  hak  jaminan  terhadap  resi  gudang  dibuat  dengan akta perjanjian hak jaminan”. Tujuannya agar memberikan perlindungan dan kekuatan hukum pada para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna pada penyelesaian sengketa.
Jaminan  resi  gudang  sejak  dulu  sebenarnya  telah  ada  dan  diatur  dalam KUHPerdata namun masih belum diatur secara khusus seperti dalam UU Sistem Resi Gudang  saat  ini.  Dalam  KUHPerdata  sendiri  penjaminan  resi  gudang  diatur  dalam ketentuan Pasal 613 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa,
“Penyerahan  piutang-piutang  atas  nama  dan  barang-barang  lain  yang  tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang  melimpahkan  hak-hak  atas  barang-barang  itu  kepada  orang  lain.
Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan  kepadanya  atau  disetujuinya  secara  tertulis  atau  diakuinya. Penyerahan surat-surat  utang  atas  tunjuk  dilakukan  dengan  memberikannya sedangkan  penyerahan  surat-surat  utang  atas  perintah  dilakukan  dengan memberikannya bersama endosemen surat itu”.
Ketentuan  dalam  KUHPerdata  ini  menjelaskan  bahwa  resi  gudang  sebagai  surat berharga dapat dijaminkan dengan cara penyerahan piutang atas nama dan barang tak bertubuh harus dibuat dengan akta otentik atau akta dibawah tangan yang hal ini juga kembali diatur dalam Pasal 14 UU Sistem ResiGudang.
Pada penjaminan resi gudang ada beberapa prosedur pembebanan hak jaminan resi  gudang  yang  harus  dipenuhi.  Tata  cara  pembebanan  dan  pemberitahuan pembebanan  hak  jaminan  resi  gudang  ini  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008, sebagai berikut :
1. Calon  penerima  hak  jaminan  menyampaikan  permohonan  verifikasi  resi  gudang yang akan dibebani hak jaminan kepada Pusat Registrasi.
2. Pusat Registrasi melakukan verifikasi terhadap:
a. Keabsahan resi gudang.
b. Keabsahan pihak pemberi hak jaminan.
c. Jangka waktu resi gudang.
d. Nilai resi gudang pada saat diterbitkan.
e. Telah atau belum dibebaninya hak jaminan atas resi gudang
3. Apabila hasil verifikasi yang dilakukan oleh pusat registrasi menyatakan bahwa resi gudang  tersebut sah,  maka  selanjutnya  Pusat  Registrasi  memberitahukan bahwa resi gudang tersebut dapat dijaminkan.
4. Pemberi dan penerima hak jaminan menandatangani perjanjian pembebanan hak jaminan  atas  resi  gudang  yang  merupakan  perjanjian  ikutan  dari  perjanjian pokoknya  yaitu  perjanjian  kredit.  Penandatanganan  perjanjian  pembebanan  hak jaminan atas resi gudang dapat dilakukan di bawah tangan atau di hadapan pejabat notaris.  Dapat  dilakukan  penambahan  dan  penyesuaian  terhadap  perjanjian pembebanan  hak  jaminan  atas  resi  gudang  sesuai  dengan  kebutuhan  sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 9 Tahun 2011 tentang  Sistem Resi Gudang dan peraturan pelaksanaannya.
5. Penerima hak jaminan memberitahukan terjadinya penjaminan resi gudang pada pusat registrasi dan pengelola gudang dan melampirkan syarat-syarat berikut:
a. Bukti konfirmasi resi gudang dapat dibebani hak jaminan dari pusat registrasi.
b. Fotokopi perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang.
c. Fotokopi resi gudang.
Paling  lambat  pada  hari  berikutnya  setelah  penandatanganan  perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang. Risiko yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan  penerima  hak  jaminan  dalam  hal  keterlambatan  atau  tidak memberitahukan pembebanan hak jaminan atas resi gudang sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hak jaminan.
6. Pusat  registrasi  melakukan  pemutakhiran  status  resi  gudang  dan  mencatat pembebanan hak jaminan ke dalam buku daftar pembebanan hak jaminan.
7. Pusat “ registrasi  mengirimkan  bukti  konfirmasi  telah  diterima  dan  telah dilakukannya  pencatatan  pemberitahuan  pembebanan  hak  jaminan  kepada penerima hak jaminan, pemberi hak jaminan dan pengelola gudang paling lambat hari  berikutnya  setelah  berkas  pemberitahuan  pembebanan  hak  jaminan  telah diterima dengan ” lengkap.
8. Apabila “ terdapat  perubahan  pembebanan  hak  jaminan  resi  gudang,  maka penerima hak jaminan harus memberitahukan perubahan tersebut kepada pusat registrasi,  sebagaimana  ketentuan  dalam  lampiran  Peraturan  Kepala  Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi ” Nomor:  09/BAPPEBTI/PER- SRG/7/2008.
Selama  masa  penjaminan  resi  gudang  sebagai  jaminan  utang  tentu  ada kemungkinan terjadinya cidera janji oleh pemegang resi gudang. Untuk itu dalam hak jaminan  resi  gudang  dilekatkan  kekuatan eksekutorial dengan  ketentuan  sebagai berikut:
1. Penerima  hak  jaminan  mempunyai  hak  untuk  menjual  objek  jaminan  atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung (Pasal 16 ayat (1) UU Sistem Resi Gudang).
2. Sebelum  melakukan  penjualan  melalui  lelang  umum  atau  penjualan  langsung penerima hak jaminan harus memberitahukan kepada pemberi hak jaminan, pusat
registrasi, dan pengelola gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang umum atau penjualan langsung.
3. Penerima “ hak jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil  penjualan  resi  gudang  dikurangi  biaya  penjualan  dan  biaya  pengelolaan ” (Pasal 16 ayat (2) UU Sistem Resi Gudang).
4. Apabila “ hasil  lelang  umum  atau  penjualan  langsung  setelah  dikurangi  biaya penjualan dan biaya pengelolaan (biaya penyimpanan dan biaya asuransi) melebihi nilai penjaminan, penerima hak jaminan wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi hak ” jaminan.
5. Jika “ hasil lelang umum atau penjualan langsung setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan (biaya penyimpanan dan biaya asuransi) tidak mencukupi untuk  pelunasan  utang,  pemberi  hak  jaminan  tetap  bertanggung  jawab  atas  sisa utang yang belum ” dibayar.
Apabila  pemegang  resi  gudang  tidak  membayar  angsuran  atau  cidera  janji sebagaimana yang diperjanjikan maka “ penerima hak jaminan atas resi gudang berhak melakukan  penjualan  langsung  terhadap  resi  gudang  tersebut.  Penjualan  objek  hak jaminan  dalam  pemberi  hak  jaminan  cidera  janji  terhadap  kewajibannya  kepada penerima  hak  jaminan  diatur  dengan  ketentuan  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor:  09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008  yang dilakukan dengan tata cara sebagai ” berikut:
1. Penerima “ hak  jaminan  melakukan  pemberitahuan  tentang  rencana  penjualan objek hak jaminan akibat cidera janjinya pemberi hak jaminan kepada pemberi hak jaminan, pusat registrasi dan pengelola gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan  penjualan  langsung  atau  lelang  umum.  Pemberitahuan  ini dimaksudkan ” untuk:
a. Dalam “ hal  penjualan  dilakukan  melalui  penjualan  langsung  maka pemberitahuan paling sedikit harus, memuat: nomor penerbitan resi gudang; deskripsi  barang  yang  meliputi  jenis,  tingkat  mutu,  jumlah  dan  kelas  barang (bila ada); harga yang ditawarkan; dan waktu serta tempat penjualan ” langsung.
b. Dalam “ hal  penjualan  dilakukan  melalui  lelang  umum  maka  pemberitahuan paling sedikit harus, memuat: nomor penerbitan resi gudang; deskripsi barang
yang meliputi  jenis,  tingkat mutu, jumlah dan  kelas barang (bila  ada); waktu serta tempat penjualan lelang ” umum.
c. Dalam “ hal penerima hak jaminan ingin melakukan penjualan langsung maka untuk  memastikan  bahwa  penjualan  langsung  dilakukan  dengan mengupayakan harga terbaik yang menguntungkan para pihak, penerima hak jaminan  wajib  mendapat  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  pemberi  hak ” jaminan.
d. Dalam “ hal barang yang disimpan jangka waktunya telah habis atau akan rusak atau dapat merusak barang lain, atau jika tidak segera dilakukan penjualan nilai komoditas akan menjadi turun, maka penerima hak jaminan dapat melakukan penjualan  langsung  tanpa  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  pemberi  hak ” jaminan.
e. Penerima “ hak  jaminan  melakukan  penjualan  objek  hak  jaminan,  baik  resi gudang  ataupun  barang  sebagaimana  tercantum  dalam  resi  gudang,  tanpa memerlukan penetapan ” Pengadilan.
f. Penerima “ hak jaminan menyampaikan pemberitahuan kepada Pusat Registrasi mengenai pengalihan resi gudang kepada pembeli resi gudang akibat penjualan objek hak jaminan karena cidera janji pemberi hak jaminan kepada penerima hak ” jaminan.
2. Pusat “ registrasi menyiapkan rekening resi gudang untuk pembeli resi gudang dan melakukan  pemindahbukuan  kepemilikan  resi gudang  dari  rekening  resi  gudang pemberi hak jaminan resi gudang kepada rekening resi gudang pembeli resi gudang sebagai pemegang resi gudang hasil ” penjualan.
3. Pusat “ registrasi  menyampaikan  bukti  konfirmasi  telah  dilakukannya pemindahbukuan kepemilikan resi gudang dari rekening resi gudang pemberi hak jaminan  resi  gudang  ke  rekening  resi  gudang  pembeli  resi  gudang  atau  bukti konfirmasi  telah  dilakukannya  pencatatan  penjualan  barang  dalam  hal  terjadi penjualan  barang,  kepada  penerima  hak  jaminan,  pemberi  hak  jaminan,  dan Pengelola ” Gudang.
Hak  jaminan  atas  resi  gudang  ini  dapat  hapus  karena  beberapa  hal, Hapusnya  hak  jaminan  atas  resi  gudang  ini  harus  diberitahukan  pada  pusat registrasi  secepatnya  agar  segera  dilakukan  perubahan  catatan  oleh  pusat
registrasi.  Tata  cara  pemberitahuan  hapusnya  pembebanan  hak  jaminan  resi gudang  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas Perdagangan  Berjangka Komoditi Nomor: 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008, sebagai berikut:
1. Penerima  hak  jaminan  memberitahukan  tentang  hapusnya  pembebanan  hak jaminan  kepada  Pusat  Registrasi  dan  pemberi  hak  jaminan  paling  lambat  3 (tiga) hari setelah hapusnya pembebanan hak jaminan.
2. Pusat Registrasi melakukan verifikasi terhadap:
a. Identitas pihak pemberi hak jaminan.
b. Identitas pihak penerima hak jaminan.
c. Verifikasi kepada penerima hak jaminan mengenai hapusnya utang pokok atau pelepasan pembebanan hak jaminan
3. Pusat registrasi mencoret catatan pembebanan hak jaminan pada buku daftar pembebanan  hak  jaminan  paling  lambat  1  (satu)  hari  setelah  menerima pemberitahuan tersebut.
4. Pusat  registrasi  menyampaikan  bukti  konfirmasi  telah  diterimanya pemberitahuan dan telah dilakukannya pencoretan pembebanan hak jaminan pada  buku  daftar  pembebanan  hak  jaminan  kepada  penerima  hak  jaminan, pemberi hak jaminan dan pengelola gudang paling lambat hari berikutnya.
2. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Resi  Gudang  Dan  Penerima  Hak Jaminan Resi Gudang Ditinjau Dari Perundang-undangan Di Indonesia.
Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi hak-hak  masyarakat  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Bentuk perlindungan yang diberikan lembaga jaminan ini ialah dengan melakukan penyelesaian dan penanganan terhadap pengelola gudang yang gagal berdasarkan hak subrogasi yang diberikan oleh pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan atas resi gudang. Hak subrogasi ialah peralihan hak  tagih  dari  pemegang  resi  gudang  dan/atau  penerima  jaminan  kepada  penjamin setelah  penerima  jaminan  dan/atau  pemegang  resi  gudang  menerima  pembayaran klaim  dari  penjamin. 4 Dalam  melakukan  penyelesaian  dan  penanganan  terhadap pengelola  gudang  yang  gagal  ini,  lembaga jaminan  bertindak  sebagai  kreditor  pada
4 Iswi Hariyani, Ir. R. Serfianto, D.P, & Cita Yustisia S, Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembagkan dan Memajukan Perusahaan, Visi Media, Jakarta, 2011, hlm. 268.
pengelola gudang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 F ayat (3) UU Sistem Resi Gudang bahwa,
“Dalam  melakukan  penyelesaian  dan  penanganan  pengelola  gudang  gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga jaminan dapat bertindak sebagai kreditur  terhadap  pengelola  gudang  yang  berdasarkan  hak subrogasi dari pemegang  resi  gudang  dan/atau  pemegang  hak  jaminan  yang  dapat mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga”.
Bentuk  perlindungan  lain  yang  diberikan  lembaga  jaminan  yaitu  dengan mewajibkan  setiap  pengelola  gudang  untuk  menjadi  peserta  penjaminan  yang dilaksanakan  oleh  lembaga  jaminan.  Hal  ini  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  37  H  UU Sistem  Resi  Gudang  yang  menyatakan  bahwa,  “Setiap  pengelola  gudang  yang melakukan  kegiatan  usaha  di  wilayah  republik  Indonesia  wajib  menjadi  peserta penjaminan  yang  dilaksanakan  lembaga  jaminan”.  Apabila  pengelola  gudang melakukan  pelanggan  terhadap  ketentuan  ini  maka  lembaga  jaminan  dapat memberikan sanksi administratif berupa denda pada pengelola gudang.
Pengelola gudang yang merupakan peserta jaminan ini diharuskan membayar premi atas setiap barang yang disimpan di gudang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal  15  huruf  C  PP  Lembaga  Pelaksana  Penjaminan  Sistem  Resi  Gudang  yang menyatakan bahwa, “Setiap peserta penjaminan Lembaga Pelaksana wajib membayar Premi Penjaminan atas setiap barang yang disimpan di gudang”. Premi ini dibayarkan setiap 6 bulan sekali pada lembaga jaminan. Selain premi pengelola gudang juga harus membayar  kontribusi  awal  berupa  uang  jaminan  pada  saat  pertama  kali  menjadi peserta penjaminan.
Dana  dari  pembayaran  kontribusi  awal  pengelola  gudang  dan  pembayaran premi atas setiap barang di gudang serta sumber dana lain yang sah secara peraturan perundang-undangan, seperti hasil investasi, denda dan angaran pendapatan belanja negara  sebagai  pendana  awal  lembaga  jaminan  ini  yang  nantinya  akan  digunakan sebagai  pembayaran  klaim  apabila  terjadi  kegagalan  atau  kebangkrutan  terhadap pengelola  gudang.  Lembaga  Pelaksana  dalam  hal  ini  Jamkrindo  hanya  mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh Pemegang Resi Gudang dan atau Penerima Hak Jaminan atas wanprestasi yang dilakukan oleh Pengelola Gudang.
Lembaga  Pelaksana  tidak  menjamin  kerugian  yang  disebabkan  oleh  keadaan memaksa ( overmacht / force majeur ). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pada Pasal 17 ayat (2) PP Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resu Gudang dijelaskan bahwa Lembaga Pelaksana tidak menjamin kerugian apapun yang disebabkan oleh keadaan kahar. Maka dalam  hal  ini  jelas  bahwa  Lembaga  Pelaksana  hanya  bertanggungjawab  sebatas wanprestasi  nya  Pengelola  Gudang  dalam  memenuhi  kewajibannya  dan  tidak  dapat diajukan atas dasar overmacht atau forcemajeur .
Adapun tata cara pengajuan pembayaran klaim tersebut, antara lain: 5
1. Pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan mengajukan klaim kepada lembaga pelaksana.
2. Lembaga pelaksana melakukan verifikasi serta meminta data dan informasi yang dibutuhkan kepada pengelola gudang dan juga pusat registrasi.
3. Dalam  melakukan  verifikasi  lembaga  pelaksana  berkoordinasi  dengan  badan pengawas resi gudang.
4. Lembaga pelaksana melakukan peninjauan dan memberikan hasil verifikasi berupa keputusan menolak atau menerima klaim dalam waktu 14 hari kerja sejak klaim diajukan.
5. Dalam  hal  pengajuan  klaim  memenuhi  persyaratan  untuk  diterima,  lembaga pelaksana membayarkan klaim kepada pemegang resi gudang dan/atau penerima hak  jaminan.  Apabila  dokumen  resi  gudang  memiliki  hak  tagih  utama  (kreditur preferen)  adalah  penerima  hak  jaminan  sehingga  lembaga  pelaksana mendahulukan  penggantian  kerugian  kepada  penerima  hak  jaminan  daripada pemegang resi gudang. Namun jika resi gudang  tidak dibebankan jaminan, maka hak tagih utama tetap kepada pemegang resi gudang.
Dalam  melakukan  pembayaran  klaim  pada  pemegang  resi  gudang  dan/atau penerima hak jaminan atas resi gudang terhadap kegagalan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya, lembaga pelaksana membayarkan paling sedikit 85% dari resi  gudang  yang  diterbitkan  oleh  pengelola  gudang  yang  mengalami  kegagalan tersebut. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 16 PP Lembaga Pelaksanaan Penjaminan
5 Benta  Madya  Savitri,  “Analisis  Yuridis  Tanggung  Gugat  Kegagalan  Pengelola  Gudang  Oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Volume 24 Nomor 2, 2019, hlm. 121.
Sistem  Resi  Gudang  yang  menyatakan  bahwa,  “Lembaga  pelaksana  menjamin paling sedikit 85% (delapan puluh lima perseratus)  dari resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang”.
Ketentuan  dalam  pasal  ini  menimbulkan  keraguan  dalam  pelaksanaannya karena  pada  penjelasan  Pasal  16  PP  Lembaga  Pelaksana  Penjaminan  Sistem  Resi Gudang  ini  tidak  dijelaskan  lagi  secara  lebih  rinci,  mengenai  lembaga  pelaksana menjamin paling sedikit 85% dari resi gudang yang diterbitkan tersebut dimaksudkan 85%  untuk  setiap  resi  gudang  atau  85%  dari  jumlah  seluruh  resi  gudang  yang diterbitkan.

## C. Kesimpulan

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Pengaturan  penjaminan  resi  gudang  sebagai  instrumen  pembiayaan  diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UU Sistem Resi Gudang mengatur resi gudang hanya dapat  dibebani  satu  hak  jamianan.  Dalam  pembebanan  hak  jaminan  resi gudang, penerima hak jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang pada pusat registrasi dan pengelola gudang yang diatur dalam Pasal 13 UU Sistem Resi Gudang. Pembebanan hak jaminan ini harus dibuat dengan akta perjanjian hak jaminan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Sistem Resi Gudang.
b. Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  resi  gudang  dan  penerima  hak jaminan  resi  gudang  terhadap  pengelola  gudang  yang  pailit  ialah  pengelola gudang harus menjadi peserta penjaminan yang dilaksanakan lembaga jaminan. Pengelola gudang juga harus membayar premi setiap 6 bulan sekali atas barang yang  disimpan  di  gudang.  Dana  dari  premi  ini  kemudian  digunakan  untuk pembayaran klaim pada pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan resi  gudang  yang  dibayarkan  paling  sedikit  85%  dari  resi  gudang  yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang mengalami kegagalan tersebut.
2. Saran
Bagi pemerintah  diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih baik mengenai  Undang-Undang  Sistem  Resi  Gudang  kepada  pelaku  usaha  khususnya petani yang menjadi target utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Sistem Resi Gudang ini, dikarenakan masih kurangnya pemahaman mereka mengenai lembaga jaminan resi gudang.

## Daftar Pustaka
Buku
Ginting, Elyta Ras. Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
Iswi Hariyani, Ir. R. Serfianto, D.P, & Cita Yustisia S. Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan  Cara  Cerdas  Mengembagkan  dan  Memajukan  Perusahaan. Visi  Media, Jakarta, 2011.

## Jurnal/Majalah Ilmiah/Skripsi/Tesis
Benta  Madya  Savitri  “Analisis  Yuridis  Tanggung  Gugat  Kegagalan  Pengelola  Gudang  Oleh Lembaga  Pelaksana  Penjaminan  Sistem  Resi  Gudang”,  Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga Volume 24 Nomor 2,
2019.
Erwidodo,  Ema  Suryani,  dan  Iwan  Setiajie  Anugerah.  “Analisis  Kinerja  Dan  Kendala Penyebarluasan Sistem Resi Gudang Di Indonesia”, Laporan Akhir Analisis Kebijakan, Pusat  Sosial  Ekonomi  Dan  Kebijakan  Pertanian,  Badan  Penelitian  Dan  Kebijakan pertanian, Kementerian
Pertanian, Jakarta, 2014.
Suryahartati, Dwi., Arsyad dan Dicky Azwan. “Eksistensi Sistem Jaminan Resi Gudang Dalam Perkembangan  Industri  Di  Provinsi  Jambi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2011 Tentang  Resi  Gudang”,  Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora  LPPM  Universitas Jambi,
Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
.  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi.
. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang.