## Workshop Penggunaan Sistem Informasi Pembayaran SHP Versi 1.0 Koperasi Unit Desa (KUD) Hemat
Imam Saputra * , Kurnia Ulfa, Annisa Fadillah Siregar
Teknik Informatika, Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Budi Darma, Medan, Indonesia Email: 1* saputraimam69@gmail.com, 2 kurniaulfa82@gmail.com, 3 annisa.fsir@gmail.com (*: coressponding author)
Abstrak- Koperasi  Unit  Desa  Hemat  terletak  di  Desa  Sinunukan  IV  yang  merupakan  sebuah  desa  yang  berada  kecamatan Sinunukan, kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara. Kecamatan ini termasuk kawasan pantai barat Sumatera Utara dengan komoditas utama masyarakatnya pertanian dan perkebunan kelapa sawit. Terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan yaitu PT. Sago Nauli dan PT. Gruti. Koperasi Unit Desa Hemat bekerja sama dengan PT. Sago Nauli untuk mengolah  hasil  perkebunan  kelapa  sawit  milik  warga  setempat  dengan  sistem  perkebunan  kelapa  sawit  plasma,  yaitu perkebunan  kelapa  sawit  milik  warga  yang  perawatan  dan  pengembangannya  dilakukan  oleh  PT.  Sago  Nauli  melalui perantaraan Koperasi Unit Desa Hemat. Koperasi Unit Desa Hemat mengelola lahan seluas 684 kapling atau setara dengan 1368 hektar lahan kelapa sawit, dan memiliki anggota sebanyak 762 anggota aktif. Sisa Hasil Produksi (SHP) selalu di bagikan kepada anggota pemilik lahan sawit secara rutin di pertengahan bulan. Setiap anggota memiliki sebuah buku yang digunakan sebagai  bukti  sekaligus  sebagai  buku  untuk  menuliskan  data  pembagian  SHP.  Penulisan  dalam  buku  tersebut  masih menggunakan cara yang manual sehingga rentan terhadap kesalahan ataupun pemalsuan data. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang berbasis komputer untuk dapat meminimalisir kesalahan ataupun pemalsuan data. Kendala lain yang dihadapi adalah  pasokan  listrik  yang  kurang  stabil  dan  sering  padam  menjadikan  penggunaan  barang-barang  elektronik  yang bersumber dari listrik rentan kerusakan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi yang handal yang dapat digunakan untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang terjadi dan dapat bertahan dari kondisi pasokan listrik yang kurang stabil dan sering padam.
Kata Kunci: Sistem Informasi; Sisa Hasil Produksi; KUD Hemat
Abstract- Koperasi Unit Desa Hemat  in collaboration with PT. Sago Nauli to process the results of oil palm plantations owned by  local  residents  with  a  plasma  oil  palm  plantation  system,  namely  oil  palm  plantations  owned  by  residents  whose maintenance and development are carried out by PT. Sago Nauli through the mediation of Koperasi Unit Desa Hemat. manages 684 plots of land or the equivalent of 1368 hectares of oil palm land, and has 762 active members. The remaining Production Results  (SHP)  are  always  distributed  to  members  of  the  oil  palm  land  owners  regularly in  the  middle of  the  month.  Each member has a book that is used as evidence as well as a book to write down the distribution of SHP data. The writing in the book still uses a manual method so it is prone to errors or data falsification. Therefore a computer-based system is needed to minimize errors or falsification of data. Another obstacle faced is the unstable supply of electricity and frequent blackouts, making  the  use  of  electrically  sourced  electronic  goods  vulnerable  to  damage.  Therefore,  a  reliable  information  system  is needed  that  can  be  used  to  overcome  errors  that  occur  and  can  withstand  unstable  and  frequent  power  outages.  The implementation of this training program lasted for 2 days, due to the limited time of the participants in this community service activity. the implementation of activities is carried out at the Savings Village Unit Office. The training program is carried out by explaining as well as simulating the use of the SHP payment information system. By knowing and understanding the steps for using the Remaining Production Payment Information System (SHP), the management of the Cahaya Village Cooperative Unit no longer needs to record transactions manually to book members, printing member books can be done through the system that has been built.
Keywords: Information System; Rest Production; Unit Village Cooperation

## 1. PENDAHULUAN
Koperasi  Unit  Desa  Cahaya  merupakan  salah  satu  koperasi  unit  desa  yang  terletak  di  desa  Sinunukan  IV,  kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara. Koperasi Unit Desa Hemat bekerja sama dengan PT. Sago Nauli untuk mengolah hasil perkebunan kelapa sawit milik warga setempat dengan sistem perkebunan kelapa sawit plasma, yaitu perkebunan kelapa sawit milik warga yang perawatan dan pengembangannya dilakukan oleh PT. Sago Nauli melalui perantaraan Koperasi Unit Desa Hemat.
Koperasi Unit Desa Hemat mengelola lahan seluas 684 kapling atau setara dengan 1368 hektar lahan kelapa sawit,  dan  memiliki  anggota  sebanyak  762  anggota  aktif.  Sisa  Hasil  Produksi  (SHP)  selalu  di  bagikan  kepada anggota  pemilik  lahan  sawit  secara  rutin  di  pertengahan  bulan.  Setiap  anggota  memiliki  sebuah  buku  yang digunakan sebagai bukti sekaligus sebagai buku untuk menuliskan data pembagian SHP. Penulisan dalam buku tersebut masih menggunakan cara yang manual sehingga rentan terhadap kesalahan ataupun pemalsuan data. Oleh  karena  itu  dibutuhkan  sistem  yang  berbasis  komputer  untuk  dapat  meminimalisir  kesalahan  ataupun pemalsuan data.
Kendala  lain  yang  dihadapi  adalah  pasokan  listrik  yang  kurang  stabil  dan  sering  padam  menjadikan penggunaan barang-barang elektronik yang bersumber dari listrik rentan kerusakan. Oleh karena itu dibutuhkan
sistem informasi yang handal yang dapat digunakan untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang terjadi dan dapat bertahan dari kondisi pasokan listrik yang kurang stabil dan sering padam.
Sistem  informasi  pembayaran  SHP  yang  dirancang  menggunakan  bahasa  pemrograman  Visual  Basic dengan database mysql. Aplikasi ini berbasis desktop dan di aplikasikan pada personal komputer berjenis laptop agar  dapat  bertahan  dari  pasokan  listrik  yang  kurang  stabil  dan  sering  padam  (Asinjery,  2020).  Untuk  dapat berkomunikasi  antara  komputer  satu  dengan  yang  lainnya  maka  menggunakan  jaringan  lokal  atau  Local  Area Network  menggunakan  Kabel  UTP  dan  Hub/Switch.  Kendala  lain  yang  disebabkan  oleh  pasokan  listrik  yang kurang  stabil  adalah  penggunaan  printer  dot  matrix  yang  bekerja  bergantung  pada  aliran  arus  listrik.  Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan UPS (Uninterupted Power Supply) yang dapat menggantikan sumber listrik dari baterai ketika pasokan listrik dari PLN padam sehingga printer dapat bekerja walaupun listrik PLN padam.
Ada  beberapa  penelitian  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  sistem  informasi  yang  digunakan  untuk membantu mengolah data, dan dengan penggunaan sistem tersebut banyak kelebihan yang di dapatkan. Penelitian yang  dilakukan  oleh  Suci  Anggraini  yang  berjudul  Sistem  Informasi  Pembayaran  SPP  di  SMK  Negeri  4  Dumai Berbasis  SMS  Gateway  menyimpulkan  bahwa  dengan  adanya  sistem  tersebut  maka  akan  mempermudah pekerjaan bendahara dalam pengolahan dan manajemen data pembayaran SPP dan dapat memberikan informasi secara langsung kepada orang tua/wali melalui SMS Gateway (Anggraini, Sofiyan, & Khumaini, 2018). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hesty Kumala Sari yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Pembayaran SPP Berbasis Web didukung Notifikasi SMS menyimpulkan bahwa sistem informasi pembayaran SPP berbasis web ini dapat berjalan secara valid, praktis dan efisien (Sari, Ambiyar, Sukardi, & Sari, 2022).
Berdasarkan kelebihan-kelebihan yang di miliki oleh penggunaan sistem informasi yang berbasis komputer dengan mempertimbangkan kondisi lapangan maka di buatlah sistem informasi pembayaran SHP versi 1.0 untuk di aplikasikan di Koperasi Unit Desa Hemat. Untuk memberikan pemahaman pengoperasian sistem informasi yang telah  di  bangun  maka  perlu  di  adakan  workshop  penggunaan  sistem  informasi  pembayaran  SHP  versi  1.0  di Koperasi  Unit  Desa  Hemat.  Hal  ini  di  maksudkan  agar  terjadi  transfer  knowledge  yang  di  miliki  oleh  para narasumber  kepada  para  pegawai  atau  staf  sehingga  penggunaan  sistem  informasi  pembayaran  ini  dapat maksimal dan  hasil  dari  pengabdian  masyarakat  yang  di lakukan  oleh  para  dosen  dapat di manfaatkan  dan  di adopsi oleh masyarakat yang menjadi objek ataupun mitra pengabdian masyarakat.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Sisa hasil produksi merupakan nilai yang dibayarkan kepada anggota aktif sebuah organisasi setelah di kurangi dengan  biaya  produksi.  Pembayaran  Sisa  Hasil  Produksi  (SHP)  Koperasi  Unit  Desa  Hemat  dilakukan  setiap pertengahan  bulan.  Sisa  Hasil  Produksi  (SHP) yang  dibagikan  kepada  anggota  merupakan  jumlah  hasil  panen kelapa sawit di kurangi dengan biaya produksi mulai dari perawatan lahan, panen, pemeliharaan, pengangkutan, pemupukan dan lain sebagainya. Sehingga besaran nilai yang terima oleh anggota merupakan nilai bersih yang telah di kurangi biaya produksi.
Koperasi berasal dari bahasa inggris co-operation, cooperative atau bahasa latin coopere , atau dalam bahasa belanda cooperatie yang berarti bekerja sama. Pada tahun 1958 kata kooperasi dalam bahasa Indonesia dengan dua huruf o tetapi berdasarkan undang-undang No. 79 tahun 1958 kata kooperasi telah diubah menjadi koperasi. Koperasi adalah perkumpulan orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi  secara  bersama-sama  melalui  pembentukan  perusahaan  bersama  yang  dikelola  dan  diawasi  secara demokratis (Hasan, Supatminingsih, & Ahmad, 2021).
Dalam  membangun  ekonomi  pedesaan,  pemerintah  mengeluarkan  kebijaksanaan  berupa  Instruksi Presiden (Inpres) yang bersifat dinamis dan materi pengaturannya dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi lingkungan yang ada. Pada awal pembangunan KUD, partisipasi masyarakat pedesaan relatif rendah. Hal ini dikarenakan jeratan kemiskinan dan keterbelakangan yang merupakan warisan penjajahan di masa lampau. Pemerintah memprakarsai dan memacu pembangunan KUD secepatnya menjadi badan usaha yang mandiri dan tangguh serta mensejajarkan dirinya dengan pelaku atau badan ekonomi dan usaha lainnya. Kebijakan dan strategi pembangunan  KUD  disusun  secara  terencana,  terarah  dan  terpadu  dengan  tetap  memperhatikan  potensi  dan aspirasi  masyarakat  pedesaan.  Peran  pemerintah  didasarkan  oleh  keinginan  untuk  mempercepat  tumbuh kembang KUD yang pada awal pendiriannya masih kecil dan lemah baik dari skala usaha maupun pengelolaannya.
Sebagai  program  pertama  pemerintah  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan adalah program bimbingan masal (Bimas) dengan memerankan koperasi pertanian sebagai penyalur kredit bimas bagi petani. Dengan kondisi koperasi pada saat itu umumnya berskala kecil, menjadikan peranan koperasi dalam program bimas kurang efektif dan efisien.
Melalui inpres No. 4 tahun 1973 tentang unit desa, di mana keikutsertaan koperasi dalam pembangunan dipertegas dengan diterapkannya konsep Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai bentuk badan hukum pembangunan koperasi  dengan  mengembangkan  usahanya  merupakan  landasan  operasional  dalam  membina  koperasi  di pedesaan.
Pembangunan koperasi dikaitkan dengan pembangunan pertanian. Dengan  demikian inpres No. 4 tahun 1973 merupakan tonggak yuridis keberadaan KUD, yang di dalamnya terkandung beberapa konsep strategis yaitu unit  desa  merupakan  kesatuan  agroekonomis  dalam  satu  wilayah,  yang  dibina  dan  dibentuk  dalam  rangka meningkatkan  produksi  pertanian.  Mempunyai  fungsi-fungsi  penyuluhan  pertanian,  pengkreditan,  penyaluran sarana  produksi,  pengolahan  dan  pemasaran  hasil  pertanian.  Wilayah  unit  desa  dapat  mencakup  satu  atau beberapa  desa  dalam  satu  wilayah  atau  lebih  wilayah  kecamatan  di  dalam  satu  kabupaten  dengan  luas  areal persawahan yang berkisar antara 600 sampai 100 hektar. Fungsi KUD melaksanakan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, secara bertahap ditingkatkan sehingga pada gilirannya mampu melaksanakan fungsi penyuluhan, pengkreditan, dan penyaluran sarana produksi yang sebelumnya merupakan fungsi dari unsur-unsur unit desa lainnya seperti Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Bank Rakyat Indonesia, pengecer, dan warung unit desa. BUUD merupakan lembaga ekonomi unti desa yang bergabung dan melebur dalam KUD.
Dalam Inpres No. 2 tahun 1978 tentang BUUD/KUD sebagai penyempurnaan dari Inpres No. 2 tahun 1973 di mana landasan usaha KUD diperluas menjadi daerah pedesaan sebagai suatu kesatuan potensi ekonomi. Usaha ekonomi KUD yang semula berorientasi pada wilayah unit desa diubah menjadi berorientasi pada potensi ekonomi pedesaan.  Selain  itu,  harapan  BUUD/KUD  adalah  daerah  wilayah  pedesaan  sebagai  satu  kesatuan  ekonomi tersendiri maka BUUD/KUD yang tadinya merupakan koperasi pertanian yang serba usaha pada tahap selanjutnya berubah menjadi koperasi aneka usaha (Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1978).
Selanjutnya  untuk  memampukan  KUD  sehingga  dapat  berdiri  di  atas  kemampuannya  sendiri,  maka pemerintah  mengeluarkan  inpres  No.  4  tahun  1984  tentang  pembinaan  pengembangan  KUD,  sebagai penyempurnaan  dari  Inpres  No.  2  tahun  1978,  sejak  itu  peran  BUUD digantikan  oleh  Badan  Pembimbing  dan Pelindung  KUD.  Di  bidang  usaha  KUD  diberi  kesempatan  usaha  seluas-luasnya  dan  pemerintah  menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi peningkatan pelayanan kepada anggotanya (Instruksi Presiden No. 4 tahun 1984 tentang pembinaan pengembangan KUD).
Dalam  inpres  tersebut  di  pertegas  peranan  KUD  sebagai  pusat  pengembangan  wilayah  perekonomian pedesaan.  Materi  inpres  No.  4  tahun  1984  pada  dasarnya  merupakan  langkah  pemerintah  untuk  lebih menyempurnakan konsep KUD dan memberikan bantuan kepada KUD agar lebih mampu berdiri sendiri sebagai organisasi  yang  mandiri. Melalui  inpres  No.  4 tahun  1984  maka  fungsi  KUD sebagai  koperasi  Pertanian  Serba Usaha ditingkatkan menjadi Koperasi Pedesaan Serba Usaha. KUD ditetapkan sebagai satu-satunya koperasi di pedesaan  yang  anggotanya  terdiri  dari  seluruh  warga  desa.  Sebagai  konsekuensinya  ,  KUD  harus  mampu mengelola seluruh kegiatan ekonomi pedesaan untuk melayani warga desa yang menjadi anggotanya.
Pada  tahun  1992  sampai  Desember  1996  terdapat  9226  KUD  dengan  anggota  13,667  juta  orang  yang tersebar  di  3549  kecamatan  atau  9,4  persen.  Dari  jumlah  tersebut  terdapat  6720  unit  KUD Mandiri  dan  KUD Mantap. Di samping itu di setiap kabupaten telah berhasil dikembangkan paling sedikit satu KUD mendiri inti yang berfungsi  sebagai  lokomotif pertumbuhan  koperasi  di  daerah  sekitarnya.  Seluruh KUD mandiri  telah  memiliki manajer yang pada umumnya lulusan perguruan tinggi (sarjana). Dari keberhasilan di atas, kita menyadari bahwa KUD belum tumbuh di semua desa yang jumlahnya lebih dari 50.000 desa termasuk beberapa desa yang berada di daerah terpencil. Namun dengan jumlah yang ada sekarang, KUD telah memberikan sumbangan yang berarti bagi kegiatan ekonomi di pedesaan.
Pelaksanaan  program  pelatihan  ini  berlangsung  selama  2  hari  dari  pukul  08.00-11.00  WIB  karena keterbatasan  waktu  dari  para  peserta  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini. pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  di Kantor Unit Desa Hemat. Dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Persiapan dan perencanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Melakukan  koordinasi  dengan  kepala  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (LPPM) Universitas Budi Darma untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan kegiatan.
2. Mengirimkan  surat  permohonan  kepada  Ketua  Pengurus  Koperasi  Unit  Desa  Hemat  untuk  melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara tatap muka selama 2 hari.
3. Menjadwalkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan waktu dan jumlah peserta yang telah disepakati.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh tempat dilaksanakannya pengabdian masyarakat ini. panitia telah menyiapkan satu buah laptop yang bertindak sebagai server dan satu buah laptop yang bertindak sebagai client yang sudah terhubung melalui jaringan lokal menggunakan kabel UTP. Dengan demikian maka para peserta workshop dapat langsung melakukan simulasi cara penggunaan Sistem Informasi Pembayaran Sisa Hasil Produksi (SHP) Versi 1.0 Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Hemat.
Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  memberikan  transfer  knowledge  agar  para  pengurus  KUD  Hemat  dapat menggunakan Sistem Informasi Pembayaran Sisa Hasil Produksi (SHP) Versi 1.0 pada Koperasi Unit Desa (KUD)
Hemat dengan baik dan benar. Setiap awal dimulai dengan presentasi dari pemateri dengan memberikan dasar- dasar implementasi Sistem Informasi Pembayaran Sisa Hasil Produksi (SHP) Versi 1.0 pada Koperasi Unit Desa (KUD)  Hemat  dengan  menjelaskan  kebutuhan  minimal  sistem  agar  dapat  berjalan  dengan  benar  atau  sering disebut dengan minimum requirement.  Sehingga di kemudian hari jika ingin melakukan penggantian unit laptop dapat  mengetahui  laptop  dengan  spesifikasi  seperti  apa  yang  dapat  mengakomodasi  kebutuhan  dari  Sistem Informasi Pembayaran Sisa Hasil Produksi (SHP) versi 1.0 pada Koperasi Unit Desa (KUD) Hemat.
Setelah menjelaskan minimum requirement selanjutnya menjelaskan komponen pendukung agar sistem dapat berjalan dengan lancar. Komponen pendukung ini merupakan bagian dari software seperti XAMPP yang bertindak sebagai server lokal. Selanjutnya dilakukan praktikum penggunaan Sistem Informasi Pembayaran Sisa Hasil Produksi (SHP) versi 1.0 di mulai dengan penginputan data pada form master sampai pembuatan transaksi hingga dengan pencetakan laporan pembayaran Sisa Hasil Produksi.
Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan kepada para pengurus Koperasi Unit Desa  Hemat  untuk  dapat  menggunakan  Sistem  Informasi  Pembayaran  Sisa  Hasil  Produksi  (SHP).  Materi pengabdian  masyarakat  ini  disesuaikan  dengan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Koperasi  Unit  Desa  Hemat dengan memanfaatkan fasilitas yang terdapat pada Koperasi tersebut. Selanjutnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  dapat  berperan  strategis  dan  taktis  untuk  meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  para pengurus Koperasi Unit Desa Hemat.

## 3.1 Penjelasan Kegiatan
Peserta  pelatihan  adalah  para  pengurus  Koperasi  Unit  Desa  Hemat  berjumlah  8  orang  yaitu,  1  orang  Ketua pengurus, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara dan 1 orang dari bagian simpan pinjam, 1 orang bagian humas, 1 orang wakil ketua dan 2 orang siswa PKL. Program pelatihan kepada masyarakat selama 2 hari yaitu tanggal 12- 13 September 2022 pada pukul 08.00-11.00 WIB dan berlokasi di Kantor Koperasi Unit Desa Hemat di Kecamatan Sinunukan IV, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

## 3.2 Tingkat Pemahaman Tentang Kegiatan Yang Berlangsung
Dengan  mengetahui  dan  memahami  langkah-langkah  untuk  melakukan  penggunaan  Sistem  Informasi Pembayaran  Sisa  Hasil  Produksi  (SHP)  para  pengurus  Koperasi  Unit  Desa  Cahaya  tidak  perlu  lagi  melakukan pencatatan transaksi secara manual ke buku anggota, pencetakan buku anggota dapat dilakukan melalui sistem yang telah dibangun. Pengabdian kepada masyarakat khususnya kepada para pengurus Koperasi Unit Desa Hemat ini  terbilang  cukup  sukses  melakukan  transfer  knowledge  ditandai  dengan  kemampuan  para  pengurus  untuk mengoperasikan Sistem Informasi pembayaran Sisa Hasil Produksi (SHP).

## 4. KESIMPULAN
Dari  kegiatan  Workshop  Penggunaan  Sistem  Informasi  Pembayaran  SHP  Versi  1.0  Koperasi  Unit  Desa  (KUD) Hemat  dapat  disimpulkan  bahwa  Tim  pelaksana  telah  berhasil  melakukan  transfer  knowledge  tentang pengoperasian Sistem Informasi Pembayaran Sisa Hasil Produksi (SHP) versi 1.0 kepada para pengurus Koperasi Unit Desa  Hemat. Para peserta pelatihan sangat antusias mengikuti pelatihan yang dilaksanakan dan memiliki respons yang positif dikarenakan pelatihan tersebut berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi dan peserta pelatihan mampu memahami materi yang diberikan karena di kemas untuk dapat dengan mudah dipahami.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, S., Sofiyan, A., & Khumaini, H. (2018). Sistem Informasi Pembayaran SPP di SMK Negeri 4 Dumai Berbasis SMS Gateway. Jurnal Informatika Manajemen dan Komputer, X (2), 66-72. Asinjery. (2020). Konsep Sistem Informasi. Penayang. Hasan, M., Supatminingsih, T., & Ahmad, I. S. (2021). Koperasi & UMKM. Bandung: Media Sains Indonesia. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1978. (t.thn.).
Instruksi Presiden No. 4 tahun 1984 tentang pembinaan pengembangan KUD. (t.thn.). Sari, H. K., Ambiyar, Sukardi, & Sari, D. S. (2022). Pengembangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis Web . JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), VII (2), 107-112.