## TINDAK PIDANA PELANGGARAN PIDANA LALU LINTAS OLEH ANAK DALAM PROSES ACARA PERADILAN CEPAT

## Agustinus Herwindu Wicaksono
Pengadilan Negeri Kuala Kapuas E-mail: herwindu84@gmail.com

## Abstract :
The purpose of this study is to analyze the position of children as traffic violators in fast judicial proceedings and analyze the legal consequences of judicial proceedings in fast judicial proceedings if they are wrong in placing children as defendants. This research uses statute approach and a conceptual approach.
The results of the study found that: First, the juvenile justice system does not handle or decide on traffic violations so that children who commit traffic violations will not regret their actions or not in the form of deterrent effects. Second , placing children as defendants will be very detrimental to children who commit traffic  violations  because  the  perpetrators  of  child violations  of  traffic violations  cannot  be  placed  in a fast judicial event considering that the perpetrators are children so that they are not effective in resolving cases not in traffic violations .
Keywords: Child Crime, Traffic violations and Fast Judgment Program.

## Abstrak :
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas  dalam  acara  peradilan  cepat  dan  menganalisis  akibat  hukum  pada  proses  peradilan dalam  acara  peradilan  cepat  apabila  salah  dalam  menempatkan  anak  sebagai  terdakwa . Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil  penelitian  ditemui  bahwa: Pertama, sistem  peradilan  pidana  anak  tidak  menangani atau memutuskan tindak pidana pelanggaran lalu lintas sehingga anak yang melakukan tindak pidana  pelanggaran  lalu  lintas  tidak akan  menyesali  perbuatannya atau  tidak ada  berupa  efek jera. Kedua, menempatkan anak sebagai terdakwa akan sangat merugikan anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebab pelaku anak tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditempatkan dalam acara peradilan cepat mengingat pelaku adalah  anak sehingga tidak efektif dalam penyelesaian perkara tidak pidana pelanggaran lalu lintas .
Kata kunci : Pidana Anak, Pelanggaran Lalu Lintas dan Acara Peradilan

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sistem Peradilan adalah suatu keseluruhan  komponen  peradilan  nasional, pihak-pihak  dalam  proses  peradilan  hirarki kelembagaan peradilan maupun aspek-aspek yang  bersifat  prosedural  yang  saling berkaitan  sedemikian  rupa  yang  dimana mewujudkan keadilan hukum apabila komponen-komponen  sistemnya  berfungsi dengan  baik.  Di  Indonesia  peradilan  terbagi menjadi  dua,  yaitu  Peradilan  Umum  dan Peradilan  Khusus.  Peradilan  umum  adalah peradilan  bagi  rakyat  pada  umumnya,  baik menyangkut perkara pidana maupun perkara-perkara  perdata.  Peradilan  khusus terdiri  atas  peradilan  agama,  peradilan militer  dan  peradilan  tata  usaha  negara. Ketiga  peradilan  ini  mengadili  perkara- perkara  tertentu  atau  mengenai  golongan rakyat tertentu. 1
Menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Pasal  10 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  bahwa kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggara- kan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945  demi  terselenggaranya  Negara  hukum berdasarkan Pancasila.
Perubahan  terhadap  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan Anak,  dilakukan  dengan  tujuan  agar  dapat
1 Ahmad Mujahidin, 2006. Peradilan Satu Atap di Indonesia .Bandung: Refika Aditama.Hlm.25
terwujud peradilan yang benar-benar menjamin  perlindungan  dan  kepentingan terbaik  bagi  Anak  yang  berhadapan  dengan hukum.  Adapun  substansi  yang  diatur    di dalam  perubahan  terhadap  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1997  sebagaimana  telah diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012, antara lain mengenai penempatan  Anak  yang  menjalani  proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan yang paling  mendasar  dalam  Undang-Undang  ini adalah  pengaturan  secara  tegas  mengenai Restoratif Justice dan Diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan  Anak  dari  proses  peradilan sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan hukum  dan  diharapkan  Anak  dapat  kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. 2
Undang-Undang tentang Sistem Peradi- lan  Pidana  Anak  ini  mengatur  mengenai keseluruhan  proses  penyelesaian  perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap  penyelidikan  sampai  dengan  tahap pembimbingan  setelah  menjalani  pidana. Kata peradilan tidak diartikan sebagai badan peradilan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 24  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  dalam  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Sistem  Peradilan
2 Maidin Gultom, 2010. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Refika Aditama: Bandung. Hlm.32
Pidana  Anak  adalah  bagian  dari  badan peradilan umum, maka sidang perkara Anak dengan  sendirinya  mencakup  berbagai lingkup wewenang badan peradilan umum. 3
Kondisi  lalu  lintas  di  Indonesia terutama di kota-kota besar saat ini jauh dari kata  tertib.  Contohnya  banyak  kendaraan yang  tidak  taat  pada  rambu-rambu  lalu lintas,  seperti  halnya  sering  kita  jumpai  di kota-kota  besar,  banyak  sekali  pengendara motor  atau  mobil  sering  kali  menerobos lampu  merah  disaat  tidak  ada  polisi  yang sedang  menjaga,  mengemudi  kendaraan sambil  bermain  Handphone  atau  menelpon, lalu  pengemudi  juga  tidak  memiliki  Surat Ijin  Mengemudi,  mengemudikan  kendaraan melawan  arah  dan  masih  banyak  lagi pelanggaran  -  pelanggaran  lainnya. Kurang- nya kesadaran masyarakat membuat pemerintah  akan  menangani  ketertiban dalam  berlalu  lintas,  sehingga  pemerintah membuat  peraturan  baru  seputar  lalu  lintas dan jalan raya yaitu Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  yang    merupakan  perubah- an  dari  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1992  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan.  Peraturan  ini  diharapkan  biasa membuat  masyarakat  tertib  dalam  berlalu lintas  dan  ramah  bagi  para  pengguna  jalan dan mengerti terhadap sanksi yang diberikan.
Tetapi
pada praktik
3 Abintoro Prakoso, 2013. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak . PT Laksbang Grafik: Yogyakarta.Hlm.18
kesehariannya  masih  banyak  masyarakat yang melanggar lalu lintas.
Dalam  pelanggaran  lalu  lintas  sering sekali  yang  melakukan  pelanggaran  lalu lintas  adalah  Anak,  dan  tidak  jarang  juga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia ataupun luka parah,  bentuk  pelanggaran  yang  paling sering  dilakukan  oleh  anak  yaitu  melanggar lampu merah, melawan arah, tidak menggunakan  helm,  balapan  liar  dan  tidak memiliki  surat  ijin  mengemudi.   Surat  Izin Mengemudi  (SIM) adalah  bukti  registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada  seseorang  yang  telah memenuhi  persyaratan  administrasi,  sehat jasmani  dan  rohani,  memahami  peraturan lalu  lintas  dan  terampil  mengemudikan kendaraan  bermotor.  Menurut  Pasal  77  ayat (1)Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan disebutkan  setiap  orang  yang  mengemudi- kan  Kendaraan  Bermotor  di  jalan  wajib memiliki  Surat  Izin  Mengemudi  sesuai dengan  jenis  Kendaraan  Bermotor,  dan sementara  anak  yang  berumur  17  Tahun kebawah  belum  diwajibkan  untuk  memiliki surat  ijin  mengemudi  (SIM)  dalam  artian Anak  tidak  diperbolehkan  menggunakan kendaraan  bermotor  sesuai  dengan  Pasal  81 ayat (1)  huruf  a Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan,  namun  pada  kenyataannya banyak anak yang berusia 17 tahun kebawah
masih  menggunakan  kendaraan  bermotor  di jalan. 4
Berbicara  tentang  pelanggaran  lalu lintas  yang  dilakukan  oleh  anak,  artinya berbicara  tentang  kenakalan  anak,  dimana berbicara  tentang  kenakalan  anak  tidak terlepas  dari  faktor-faktor  pendorong  atau motivasi  sehingga  seorang  anak  melakukan kenakalan atau pelanggaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud  motivasi  adalah  dorongan  yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan  dengan  tujuan  tertentu.  Menurut Romli Atmasasmita  bentuk  motivasi itu  ada dua  macam  yaitu  :  “Motivasi  intrinsik  dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari  luar,  sedangkan  motifasi  ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar”. 5
Mengenai  alat  bukti  pelanggaran  lalu lintas  ketika  anggota  polisi  lalu  lintas  yang melihat    pengguna  kendaraan  telah  melang- gar  lalu  lintas  maka  polisi  lalu  lintas melakukan  penindakan  dengan  member- hentikannya  dengan  dasar  kewenangan sesuai  dengan  Pasal  260  ayat  (1)  huruf  a Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2009
4 Lihat Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
5 Febri Rahardian. Kajian Kriminologi Tentang Pelanggaran Lalu Lintas. http://febryrahadian .blogspot.com/2014/07/kajian-kriminologi-tentang- pelanggaran_21.html.  Diakses Pada Tanggal 11 November 2018.
Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan, peristiwa  tersebut  dikategorikan  dengan tertangkap tangan sesuai Pasal (1)  angka 19 KUHAP.  Dalam  proses  pemeriksaannya merupakan  acara  pemeriksaan  cepat  yang diatur  dalam  Pasal  211  dan  Pasal  212 KUHAP  dengan  tertangkap  tangannya pelanggar  lalu  lintas  maka  pihak  kepolisian akan  memberikan  bukti  tilang  dengan  nama pelanggar  lalu  lintas,  seharusnya  apabila pelanggar  tersebut  adalah  Anak  maka  nama yang  tertera  didalam  bukti  tilang  dan  yang hadir  dalam  persidangan  adalah  anak  yang melakukan  pelanggara  lalu  lintas  tersebut, akan  tetapi  pada  kenyataanya  sering dijumpai  didalam  persidangan  di  Pengadian Negeri  kehadirannya  masih  dapat  diwakili oleh  orang  tua  anak  yang  melakukan pelanggaran  lalu  lintas.  Menurut  Pasal  213 KUHAP dijelaskan Terdakwa tindak pidana pelanggaran  lalu  lintas  dapat  hadir  sendiri didalam  persidangan  atau  dapat  menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya  (terdakwa),  sementara  apabila pelanggaran  tersebut  dilakukan  oleh  Anak, maka  Anak  yang  melakukan  pelanggaran tidak  dapat  memberikan  kuasa  karena  tidak cakap hukum.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (BW)  pada  Pasal  330  yang  belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai  umur  genap  21  tahun  dan  tidak kawin, begitu pula cakap hukum pada Pasal 45  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan  sebelum  umur 16  Tahun,  serta cakap hukum pada Pasal 1 angka 3 Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi  Anak  yang  berkonflik  dengan hukum  adalah Anak  yang  telah  berumur  12 (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Dalam  persidangan  tindak  pidana pelanggaran  lalu  lintas  pada  anak  sering ditemukan bahwa yang menghadiri persidangan  pelanggaran  tindak  pidana  lalu lintas adalah orang tua anak yang melakukan pelanggaran  lalu  lintas  untuk  mewakili dalam sidang tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
Pada  Pasal  267  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum disebutkan Pelanggar yang tidak dapat hadir dalam sidang tindak pidana pelanggaran lalu lintas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dapat  menitipkan  denda  kepada  bank  yang ditunjuk  oleh  Pemerintah,  artinya  setiap orang  yang  melakukan  tindak  pidana  lalu lintas  maka  tidak  perlu  untuk  hadir  dalam persidangan  tindak  pidana  pelanggaran  lalu lintas  termasuk  Anak,  akan  tetapi  apabila setiap  Anak  melakukan  pelanggaran  lalu lintas  hanya  diberikan  sanksi  denda  tanpa ada  efek  jera  maka  tidak menutup
kemungkinan  Anak  akan  terus  melakukan pelanggaran  lalu  lintas  karena  Anak  selalu diberi  ijin  oleh  orang  tuanya  untuk menggunakan kendaraan bermotor sedangkan  Anak  tersebut  tidak  memiliki Surat  Ijin  Mengemudi  (SIM)  dan  tidak cakap  dalam  berkendara.  Undang-Undang Nomor 22  Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan  Angkutan  Jalan  tidak  menuangkan tentang  pelanggaran  lalu  lintas  terhadap Anak  dalam  artian  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan tersebut terdapat ketidakpastian norma hukum.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak juga  tidak  menangani  atau  memberikan penjelasan  terdapat  perkara  tindak  pidana pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh Anak karena tindak pidana pelanggaran lalu lintas  diselesaikan  dalam  sistem  peradilan umum,  apabila  Anak  yang  melakukan pelanggaran  lalu  lintas  seharusnya  hal  itu dapat  diselesaikan  melalui  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  mengingat  pelanggaran  lalu lintas tersebut dilakukan oleh Anak.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan,  serta  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012    Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  dan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Hukum  Acara  Pidana  tidak  memberikan penjelasan  secara  spesifik  terhadap  tindak
pidana  lalu  lintas  yang  dilakukan  anak, sehingga  dari  latar  belakang  yang  ada penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan judul “TINDAK PIDANA

## PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH

## ANAK DALAM PROSES ACARA PERADILAN CEPAT”.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas maka  dapat  ditarik  rumusan  masalah  yaitu, Bagaimana kedudukan Anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas dalam acara peradilan  cepat  dan  Bagaimana  akibat hukum  pada    proses  peradilan  dalam  acara peradilan cepat apabila salah dalam menempatkan anak sebagai terdakwa.

## PEMBAHASAN

## KEDUDUKAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  merupakan landasan  kerangka  hukum  Indonesia.  Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah  Mahkamah  Agung    dan  badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan  yang  berada  dibawah  Mahkamah Agung  meliputi  badan  peradilan    dalam lingkungan  peradilan  umum;  peradilan agama;  peradilan  militer;  dan  peradilan  tata usah negara. Undang-undang ini
membedakan  antara  empat  lingkungan peradilan  yang  masing-masing  mempunyai lingkungan  wewenang  mengadili  tertentu dan  meliputi  badan-badan  peradilan  tingkat pertama dan tingkat banding. 6
Peradilan agama, Peradilan Militer, dan Peradilan  Tata  Usaha  Negara  merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara- perkara  tertentu  atau  mengenai  golongan rakyat  tertentu.  Peradilan  umum  adalah peradilan  bagi  rakyat  pada  umumnya, mengenai  baik  perkara  perdata  maupun perkara pidana. Tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa Peradilan  Anak,  Pengadilan  Niaga,  dan sebagainya.  Sebagaimana  disebut  diatas, bahwa  perbedaan  isilah  Peradilan  Umum dengan  Peradilan  khusus  ini  terutama disebabkan  oleh  adanya  perkara-perkara atau  golongan  rakyat  tertentu.  Golongan rakyat  tertentu  misalnya  dalam  Peradilan Agama  adalah  tentang  nikah,  talak,  rujuk dan  lain-lain  bagi  yang  beraga  Islam. Peradilan  Militer  menyangkut  perkara- perkara pidana dan disiplin militer bagi yang berstatus militer. 7
Kemungkinan  menempatkan  Peradilan khusus  disamping  empat  Badan  Peradilan yang  sudah  ada,  berdasarkan  Pasal  27 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009
6 Lihat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang  48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
7 Maidin Gultom, 2010. Op Cit . Hlm. 91
Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  dapat diketahui  bahwa  Pengadilan  khusus  hanya dapat  dibentuk  dalam  salah  satu  lingkungan peradilan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  25  yang  diatur  dengan  Undang- Undang.  Sesuai  dengan  hal  ini  Peradilan Pidana  Anak  merupakan  Peradilan  khusus, merupakan  spesialisasi  dan  diferensiasinya dibawah Peradilan  Umum. Peradilan Pidana Anak  diatur  dalam  UU  SPPA.  Dapatlah dikatakan  bahwa  Pengadilan  Anak  adalah pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman  yang berada dilingkungan Peradilan  Umum. Sistem  Peradilan    Pidana  Anak  adalah keseluruhan  proses  penyelesaian  perkara Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, mulai  tahap  penyelidikan  sampai  dengan tahap  pembimbingan  setelah  menjalani pidana  (Pasal  1  angka  1  UU  SPPA).  Di Indonesia  belum  ada  tempat  bagi  suatu Peradilan Pidana Anak masih dibawah ruang lingkup  Peradilan  Umum.  Secara  intern dilingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk  hakim  yang  khusus  mengadili perkara-perkara  pidana  anak.  Peradilan Pidana  Anak  melibatkan  anak  dalam  proses hukum  sebagai  subjek  tindakan  pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut,  dan  menegakkan  wibawa  hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan  iklim  yang  tertib  untuk memperoleh keadilan.  Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis,
psikologis  dan  sosiologis,  kondisi  fisik, mental  dan  sosial  anak,  menempatkan  anak pada kedudukan khusus. 8
Peradilan pidana anak bertujan memberikan  yang  paling  baik  bagi  Anak, tanpa  mengorbankan  kepentingan  masyara- kat  dan  tegak  keadilan.  Tujuan  peradilan pidana  anak  tidak berbeda dengan peradilan lainnya,  sebagimana  diatur  dalam  Pasal  25 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan  bahwa  badan  peradilan  yang berada dibawah Mahkamah Agung menliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer,  dan  peradilan  tata  usaha  negara. Sidang  peradilan  pidana  anak  yang  dapat juga  disebut  sebagai  sidang  anak,  bertugas dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  perkara  anak  sebagaimana ditentukan  dalam  peraturan  perundang- udangan yang berlaku.
Menurut  pasal  1  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi    sebagai  berikut  :  “Sistem peradilan  pidana  anak  adalah  keseluruhan proses  penyelesaian  perkara  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  mulai  tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menajalani pidana” Selanjutnya  Pasal  16  Menurut  Pasal  1 ayat  (1)  Undag-Undang  Nomor  11  Tahun
8 Ibid . Hlm 92
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang  berbunyi  sebagai  berikut:  “Ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga  dalam  acara  peradilan  pidana  anak, kecuali  ditentukan  lain  dalam  Undang- Undang ini”. 9
Kata  terpenting  dalam  ketentuan  diatas adalah  “mengadili”.  Perbuatan  mengadili berintikan  mewujudkan  keadilan,  hakim melakukan  kegiatan  dan  tindak-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.  Setelah  itu  mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam mengadili,  hakim  berusaha  menegakkan kembali hukum yang dilanggar. 10
Salah satu usaha penegakkan hukum itu adalah  melalui peradilan anak sebagai suatu usaha  perlindungan  anak  untuk  mendidik Anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan  anak  diselenggarakan  dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki  sikap  dan  perilaku  Anak sehingga  ia  dapat  meninggalkan  perilaku buruk  yang  selama  ini  telah  ia  lakukan. Perlindungan anak, yang diusahakan dengan
9 Lihat Pasal 16 Menurut pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
10 Bambang Poenonomo, 1982. Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Peradilan. Ghalia Indonesia: Jakarta, Hlm. 88
memberikan  bimbingan  atau  pendidikan dalam  rangka  rehabilitasi  dan  resosialisasi, mengambil landasan peradilan pidana anak. Berdasarkan Pasal 1  butir 1  a Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1979  Tentang Kesejahteraan  Anak  mentukan  sebagai berikut  :  “Kesejahteraan  anak  adalah  suatu tata  kehidupan  dan  penghidupan  anak  yang dapat  menjamin  pertumbuhan  dan  perkem- bangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani  maupun  sosial”. 11 Mewujudkan kesejahteraan  anak,  menegakkan  keadilan merupakan  tugas  pokok  badan  peradilan menurut  Undang-Undang.  Peradilan  tidak hanya  mengutamakan  penjatuhan  pidana saja  tetapi  juga  perlindungan  bagi  masa depan  Anak,  merupakan  sasaran  yang dicapai  oleh  peradilan  pidana  anak.  Filsafat peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan  kesejahteraan  Anak,  sehingga terdapat  hubungan  erat  antara  peradilan pidana anak dengan Undang-Undang Kesejahteraan anak (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).
Peradilan  Pidana  Anak  hendaknya memberikan pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek  perlindungan  anak  dalam  peradilan pidana  anak  ditinjau  dari  segi  sikologis bertujuan agar Anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakukan tidak senonoh, kecemasan  dan  sebagainya.  Mewujudkan
11 Lihat Pasal 1 butir 1 a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
hal  ini  perlu  ada  hukum  yang  melandasi, menjadi  padoman  dan  sasaran  tercapainya kesejahteraan  dan  kepastian  hukum  guna menajamin perlakuan maupun tindakan yang diambil  terhadap  anak.  Dalam  mewujudkan kesejahteraan Anak, Anak perlu diadili oleh suatu  badan  peradilan  tersendiri.  Usaha mewujudkan  kesejahteraan  anak  adalah bagian  dari  meningkatkan  pembinaan  bagi semua  anggota  masyarakat,  yang  tidak terlepas  dari  kelanjutan  dan  kelestarian peradapan  bangsa,  yang  penting  bagi  masa depan bangsa dan negara.
KEDUDUKAN ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN

## LALU LINTAS DALAM  SISTEM  PERADILAN  DI INDONESIA
Pemberian  hukuman  atau  sanksi  dan proses  hukum  yang  berlangsung  dalam kasus  pelanggaran  hukum  oleh  Anak memang  berbeda  dengan  kasus  pelanggaran hukum  oleh  orang  dewasa,  karena  dasar pemikiran  pemberian  hukuman  oleh  Negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah mahkluk yang bertanggungjawab dan mampu  mempertanggungjawabkan  segala perbuatannya. Sementara Anak diakui sebagai  individu  yang  belum  dapat  secara penuh bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh  sebab  itulah  dalam  proses  hukum  dan pemberian  hukuman,  (sebagai  sesuatu  yang pada akhirnya hampir tidak dapat
dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum),  Anak  harus  mendapat  perlakuan khusus  yang  membedakannya  dari  orang dewasa.  Anak  bukanlah  untuk  dihukum, melainkan  harus  diberikan  bimbingan  dan pembinaan,  sehingga  bisa  tumbuh  dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah  Yang  Maha  Kuasa  sebagai  calon generasi  penerus  bangsa  yang  masih  dalam perkembangan  fisik  dan  mental.  Terkadang anak  mengalami  situasi  yang  sulit  yang membuatnya  melakukan  tindakan  yang melanggar hukum. 12
Dalam  Undang-undang  No.  11  tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hukum  acara  peradilan  pidana  anak  diatur dalam  Bab  III  mulai  dari  Pasal  16  sampai dengan  pasal  62,  artinya  ada  47  Pasal  yang mengatur hukum acara pidana anak. Sebagai bentuk  pemberian  jaminan  perlindungan hak-hak  anak  maka,  Penyidik,  Penuntut Umum,  dan  Hakim  wajib  memberikan perlindungan  khusus  bagi  Anak  yang diperiksa  karena  tindak  pidana  yang dilakukannya dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dalam situasi darurat serta perlindungan  khusus  dan  dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan (Pasal 17). 13
12 Santi kusumaningrum, Hukum Bagi Anak Dibawah Umur http://www.hukumonline. com/klinik/detail/cl112/ hukum-bagi-anak-bawah- umur Diakses Pada Tanggal 02 Januari 2019 13 Abintoro Prakoso, 20l3. Op Cit . Hlm. 152.

## PERTANGGUNGUNGJAWABAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS
Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum merupakan  bagian  masyarakat  yang  tidak berdaya  baik  secara  fisik,  mental  dan  sosial sehingga dalam penangannya perlu perhatian khusus. Anak-anak yang terlindugi dengan  baik  menciptakan  generasi  yang berkualitas  yang  dibutuhkan  demi  masa depan  bangsa.  Karena  alasan  kekurangan fisik, mental dan sosialnya anak membutuhkan  bimbingan  yang  khusus termaksud  dalam  perlindungan  hukum  baik sebelum  maupun  sesudah  dilahirkan.  Anak berhak  memperoleh  perlindungan  khusus dan  memperoleh  kesempatan  yang  dijamin berdasarkan  hukum  dan  sarana  lain,  untuk tumbuh  dan  berkembang  baik  fisik,  mental dan sosial.
Tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang.
Dilarangnya  perbuatan  tersebut  dikarenakan apabila  seseorang  malakukan  tindak  pidana maka  akan  ada  hak  orang  lain  yang dirampas  oleh  pelaku.  Misalnya  dengan melakukan  tindak  pidana  pelanggaran  lalu lintas  maka  sesungguhnya  pelaku  dapat merampas  hak  hidup  seseorang  apabila terjadi  kecelakaan  lalu  lintas.  Atas  hal  itu Undang-Undang  akan  memberikan  sanksi kepada  siapa  saja  orang  yang  terbukti melakukannya
Beberapa pakar atau ahli dalam konteks hukum  pidana  memberikan  pendapatnya mengenai  definisi strafbaarfeit sebagai bahan  pertimbangan  dalam  membahas mengenai  tindak  pidana.  Mengenai  definisi tindak pidana, Moeljatno memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa  yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu  suatu  kejadian  atau  keadaan  yang ditimbulkan  oleh  kelakuan  orang)  artinya larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya. 14
Yang  mampu  bertanggungjawab  yang dapat  dipertanggungjawab  pidana  kan,  E.Y. Kanter dalam bukunya menambahkan bahwa  kemampuan  bertanggung  jawab didasarkan  pada  keadaan  dan  kemampuan jiwa  ( geestelijke  vermogens ),  dan  bukan pada  keadaan  dan  kemampuan  berfikir ( verstandelijke  vermogens ),  dari  seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan  dalam  Pasal  44  KUHP adalah verstandelijke vermogens . 15 Pertanggung- jawaban  pidana  terhadap  seorang  Anak dibawah  umur,  sebagai  subjek  pelaku  yang melakukan  tindak  pidana,  bahwa  anak tersebut  dapat  bertanggungjawab  secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa. Hal ini 14 P.A.F.  Lamintang,  2014. Dasar-Dasar  Hukum Pidana Di Indonesia .  Sinar Grafika: Jakarta. Hlm.5
15 E.Y. Kanter, 1982. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya . Alumni: Jakarta. Hlm 249-250
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak dilaksanakan  berdasarkan  asas,  perlindung- an,  keadilan,  nondiskriminasi,  kepentingan terbaik  bagi  Anak,  penghargaan  terhadap pendapat  bagi  Anak,  kelangsungan  hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak proposional, perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan sebagai  upaya  terakhir,  dan  penghindaran pembalasan. 16
Dalam  hukum  pidana  pengertian  Anak pada  hakikatnya  menunjuk  pada  persoalan batas  usia  pertanggungjawaban  pidana, dalam  Bab  III  Buku  I  KUHP  mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan  atau  memberatkan  pidana. Tentang  hal  yang  memperingankan  pidana dimuat  pada  Pasal  45,  Pasal  46  Dam  Pasal 47.
Menurut Pasal 45
yang memperingankan  pidana  ialah  sebab  si pembuat  atau  dader  adalah  seseorang  Anak yang  umumnya  belum  mencapai  16  (enam belas)  tahun,  inilah  satu-satunya  dasar  yang memperingankan pidana umum yang ditentukan  dalam  KUHP  Buku  I  Bab  III. Menurut  Pasal  45  bahwa  terhadap  seorang yang  belum  dewasa  yang  dituntut  pidana karena  melakukkan  suatu  yang  belum dewasa yang dituntut pidana karena
16 Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
melakukan  yang  dituntut  pidana  melakukan suatu  perbuatan  ketika  umurnya  belum  16 (enam  belas)  tahun.  Maka  hakim  dapat menetukan  salah  satu  diantara  3  (tiga) kemungkinan yaitu sebagai berikut :
a. Memerintahkan agar Anak itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun; b. Memerintahkan agar Anak itu diserahkan kepada  pemerintah,  tanpa  pidana  apapun yang  dimana  apabila  perbuatan  yang dilakukannya  berupa  kejahatan  atau  salah pelanggaran.
c. Menjatuhkan pidana.  Kemungkinan  yang pertama  dan  kedua  adalah  berupa  tindakan (maatregel) atau kebijaksanaan. 17
Sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  kepada Anak  harus  didasarkan  pada  kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.
Penjatuhan pidana atau tindakan  merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan  dan  bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan  anak,  keadaan  rumah,  keadaan lingkungan,  dan  laporan  dari  pembimbing kemasyarakatan. 18
17 Alfitra, 2018. Hapus Nya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana . Raih Asa Sukses: Jakarta. Hal. 6-7.
18 Wagianto Sutedjo, 2006. Hukum Pidana Anak. Refika Aditama: Bandung. Hlm 88.

## PROSES  ACARA  PERADILAN  CEPAT DALAM SISTEN PERADILAN DI INDONESIA
Peraturan  hukum  positif  yang  berlaku di  Indonesia  adalah  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  dimana  KUHP sendiri  merupakan  kodifikasi  dari  hukum pidana  dan  berlaku  untuk  semua  golongan penduduk,  yaitu  golongan  timur  asing, bumiputera,  dan  Eropa.  Dengan  demikian dapat  dikatakan  ada  suatu  bentuk  kesamaan atau  keseragaman  dalam  peraturan  hukum pidana  yang  berlaku  di  Indonesia.  Sejak adanya  Undang-Undang  Nomor  73  tahun 1958 yang menentukan berlakunya Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1946  tentang peraturan  hukum  pidana  untuk  seluruh Indonesia,  hukum  pidana  materil  Indonesia menjadi  seragam  untuk  seluruh  tanah  air. Menurut  ketentuan  KUHAP  ada  tiga  acara pemeriksaan di dalam menyelesaikan perkara  pidana  yakni  Acara  Pemeriksaan Biasa,  Acara  Pemeriksaan  Singkat  dan Acara  Pemeriksaan  Cepat.  Ketiga  acara Pemeriksaan  tersebut  dijalankan  berdasar- kan bentuk corak perkara  yang diterimanya, sehingga apabila jenis perkara yang diterimannya  adalah  perkara  biasa  maka harus pula diselesaikan dengan mengunakan acara  pemeriksaan  biasa,  jika  yang  diterima itu  jenis  perkara  berdasarkan  pasal  203 KUHAP, maka acara yang digunakan adalah Acara  Pemeriksaan  Singkat.  Namun  jika perkara  itu  adalah  perkara  yang  diancam
dengan pidana penjara atau kurungan paling lama  tiga  bulan  dan  atau  denda  sebanyak- banyaknya  tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah  dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka perkara tersebut harus diselesaikan  dengan  acara  pemeriksaan cepat. 19
Dibedakan bahwa kejahatan merupakan rechtsdelict atau delik hukum dan pelanggaran  adalah  merupakan wetsdelict atau  delik  Undang-Undang.  Delik  hukum adalah  pelanggaran  hukum  yang  dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan  seperti  pembunuhan,  melukai orang  lain,  mencuri  dan  sebagainya. Sedangkan delik Undang-Undang melanggar  apa  yang  ditentukan  oleh undang-  undang. 20 Seperti  yang  telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada perbuatan  kejahatan  terdapat  sifat  tercela dan  pada  pelanggaran  tidak  terdapat  sifat tercela.
Dalam  Undang-undang  Nomor  22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan  diatur  mengenai  tentang  larangan- larangan  dan  kewajiban-kewajiban  bagi pengguna  dan  penyelenggara  jalan.  Dalam Undang-undang  tersebut  terdapat  pasal- pasal  yang  memiliki  ketentuan  sanksi pidana,  dari  pasal-pasal  tersebut  dapat dikategorikan  perbuatan  yang  dikatakan
19 Rusli Muhammad, 2013. Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial . UII Pres: Yongyakarta. Hlm. 63
20 Teguh Prasetyo, 2010. Hukum Pidana Edisi Revisi . PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta. Hlm. 58
sebagai  perbuatan  pelanggaran  lalu  lintas.
Perbuatan  pelanggaran  yang  dimaksud adalah  pelanggaran-pelanggaran  yang  tidak memuat  delik-delik  kejahatan  yang  diatur pada  Pasal  359  sampai  dengan  Pasal  360 KUHP.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan juga  memiliki sanksi-sanksi pidana.  Dalam  penerapan  perumusan  sanksi pidananya,  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan menggunakan sistem alternatif.  Sistem  alternatif  adalah  sistem dimana  pidana  penjara  dirumuskan  secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya, berdasarkan  urutan-urutan  jenis  sanksi pidana  dari  yang  terberat  sampai  yang teringan. Dengan demikian, hakim diberikan kesempatan  memilih  salah  satu  jenis  pidana yang  dicantumkan  dalam  pasal  yang bersangkutan. 21
Menurut  ketentuan  Pasal  10  KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan  pada  seseorang  yang  telah melakukan  tindak  pidana,  dimana  hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:
1. Pidana Pokok
a. Pidana mati;
b. Pidana penjara;
c. Kurungan; dan
d. Denda
21 Lilik Mulyadi, 2004. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi  dan  Victimologi .  Djambatan:  Jakarta. Hlm. 19
2. Pidana Tambahan
a. Pencabutan hak-hak tertentu;
a. Perampasan barang-barang tertentu; dan
b. Pengumuman putusan hakim Dalam  Undang-Undang    Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan  tentang  ini  ancaman  sanksi pidana  yang  diterapkan  dalam  pasal- pasalnya adalah pidana pokok berupa pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Selain  ancaman  pidana  pokok,  Undang- Undang  ini  juga  menerapkan  ancaman pidana  tambahan  berupa  pencabutan  Surat Izin  Mengemudi  atau  ganti  kerugian  yang diakibatkan  oleh  tindak  pidana  maupun pelanggaran  lalu  lintas.  Adapun  penindakan pelanggaran  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan dilakukan berdasarkan tata acara pemeriksaan  cepat.  Tata  acara  pemeriksaan tindak  pidana  pelanggaran  tertentu  terhadap Undang-Undang    Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan dilakukan  dengan  menerbitkan  Surat  Tilang dan pelaksanaan persidangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hari sidang yang tersebut dalam surat tilang. 22

## KETENTUAN PIDANA DALAM PERLINDUNGAN ANAK
Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014
Tentang  Perlindungan  Anak  telah  mengatur tentang perlindungan khusus yang merupakan  suatu  bidang  Pembangunan
22 Ibid . Hlm 25
Nasional.  Menurut  Romli  Atmasasmita “Melindungi  anak  adalah  melindungi manusia,  dan  membangun  manusia  seutuh mungkin.  Hakekat  Pembangunan  Nasional adalah  pembangunan  manusia  Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah  perlindungan  anak  berarti  tidak akan  memantapkan  pembangunan  nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan  berbagai  permasalahan  sosial yang  dapat  mengganggu  penegakan  hukum, ketertiban,  keamanan,  dan  pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita  ingin  mengusahakan  pembangunan nasional”. 23
Dalam masyarakat setiap orang mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri,  yang  tidak  sama,  tetapi  juga terkadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan  hukum  dalam  menata  kepentingan tersebut,  yang  menyangkut  kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak yang  dimana  disebut  dengan  hukum perlindungan anak.
Arif  Gosita  mengatakan  bahwa  hukum perlindungan  Anak  adalah  hukum  (hukum terltulis maupun tidak tertulis) yang menjamin Anak benar-benar dapat melaksanakan  hak  dan  kewajibannya. 24
23 Romli Atmasasmita, 1997. Peradilan Anak di Indonesia . Mandar Maju: Bandung. Hlm. 166.
24 Arif  Gosita, 1989. Masalah Perlindungan Anak. Akademi Pressindo: Jakarta. Hlm. 53
Bismar  Siregar  Mengatakan  bahwa  aspek hukum  perlindungan  anak,  lebih  dipusatkan kepada    hak-hak  anak  yang  diatur  hukum dan  bukan  kewajiban,  mengingat  secara hukum  (yuridis)  Anak  belum  dibebani kewajiban.  Bismar  siregar  mengatakan masalah  perlindungan  hukum  bagi  anak- anak  merupakan  salah  satu  sisi  pendekatan untuk  melindungi  anak-anak  Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara  yuridis,  tetapi  perlu  pendekatan  yang lebih  luas,  yaitu  ekonomi,  sosial,  dan budaya. 25
Jadi alasan dari adanya hukum perlindungan  Anak  adalah  untuk  mengatur segala sesuatu tentang Anak agar kepentingannya dapat dilindugi dan dihormati.
Salah  satu  prinsip  yang  digunakan dalam  perlindungan  Anak  adalah  Anak  itu modal  utama  kelangsungan  hidup,  bangsa dan  keluarga,  untuk  itu  hak-hak  harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri  hak-haknya,  banyak  pihak  yang mempengaruhi  kehidupannya,  negara  dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan  perlindungan  hak-hak  anak itu.
Agar perlindungan Anak dapat diselenggarakan dengan baik,  dianut  prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik  Anak  harus  dipandang  sebagai of paramount importence (memperoleh
25 Bismar Siregar, Dkk. 1986. Hukum Dan Hak-Hak Anak. Rajawali: Jakarta. Hlm 22
prioritas  tertinggi)  dalam  setiap  keputusan yang  menyangkut  Anak  tanpa  prinsip  ini perjuangan  untuk  melindungi  anak  akan mengalami  banyak  batu  sandungan.  Prinsip the  best  interest  of  the  child digunakan karena  dalam  banyak  hal  anak  korban ataupun  pelaku  disebabkan  ketidaktahuan karena  usia  perkembangannya.  Jika  ini diabaikan maka masyarakat akan menciptakan  monster-monster  yang  lebih buruk dikemudian hari.
Perlindungan  Anak  mengacu  pada pemahaman  bahwa  perlindungan  harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Nasib Anak  tergantung  dari  beberapa  faktor  yang makro  maupun  mikro,  yang  langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan  kota,  dan  segala  penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan  bahan-bahan  yang  tidak  relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan,  dan  sebagainya  tidak  dapat ditangani  oleh  sektor  terlebih  keluarga  atau Anak  itu  sendiri.  Perlindungan  terhadap Anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkat. 26
KETENTUAN

## PIDANA DALAM

## SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
1. Sanksi  Pidana  Dalam  Sitem  Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
26 Irwanto,  1997 .  Perlindungan  Anak  Prinsip  Dan Persoalan Mendasar , Makalah, Seminar Kondisi Dan Penanggulangan Anak Jermal. Medan. Hlm.2-4
menganut double  track  system .  Yang dimaksud  dengan double  track  system adalah  sistem  dua  jalur  dimana  selain mengatur  sanksi  pidana  juga  mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (double track system), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan,  baik  bagi  pelaku,  korban,  dan masyarakat. Sehingga menurut hemat penulis  lewat  sistem  dua  jalur  Hakim  dapat menentukan  penjatuhan  sanksi  terhadap Anak yang  sesuai  dan  patut  untuk dipertanggung  jawabkan  oleh  anak  yang berkonflik  dengan  hukum.  Pada  umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum  seringkali  dianggap  sebagai  tujuan dari  hukum  pidana.  Oleh  sebab  itu,  apabila pelanggar  telah  diajukan  ke  muka  sidang kemudian  dijatuhi  sanksi  pidana,  maka perkara  hukum  dianggap  telah  berakhir. Pandangan  demikian,  telah  memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan  hukum  pidana  adalah  sanksi pidana  sebagaimana  yang  diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar. 27
2. Sanksi Tindakan Dalam Sistem

## Peradilan Pidana Anak
Pada  BAB  V  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  menyebutkan  tentang  pidana dan tindakan yang artinya sanksi terdiri dari atas pidana dan tindakan dengan
27 Agung Wahyono Dan Sita Rahayu, 1993 . Tinjaun Tentang Peradilan Anak Di Indonesia . Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 56
memperhatikan  apa  yang  dimaksudkan. Dalam  hak  ini  seacara a  contrario yang dimaksud  dengan  tindakan  adalah  apa  yang dibebankan  kepada  orang  yang  melakukan tindak  pidana  yang  bukan  merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas delik  yang bukan terwujud suatu nestapa  yang  ditimpahkan  negara  pada pembuat delik itu. E Utrech mengemukakan bahwa hukuman bertujuan memberi penderitaan yang istimewa kepada pelanggar supaya dapat merasakan akibat perbuatannya  sedangkan  tujuan  tindakan lebih  bersifat  melindungi  dan  mendidik lebih  bersifat  sosial.  Selanjutnya  E  Utrecht mengemukakan bahwa dalam praktik terjadi bahwa perkara  yang  memperlihatkan bahwa pembatasan  antara  hukuman  dan  tindakan itu  hanyalah  teoritis  saja  dan  praktik  sukar untuk ditentukan. 28

## 3. Sanksi  Administratif  Dalam  Sitem Peradilan Pidana Anak
I.O Vasn Wijk atau Wileem
Konijnenbelt  mengemukan  bahwa  yang dimaksud dengan sanksi administrasi adalah sarana-sarana  kekuatan  menurut  hukum publik  yang  dapat  diterapkan  oleh  Hakim badan  atau  jabatan  TUN  sebagai  reaksi terhadap mereka  yang tidak menaati norma- norma hukum TUN. 29
28 E Utrecht, 1987. Hukuman Pidana II , Cetakan Ketiga. Pustaka Tinta Mas: Surabaya. Hlm. 360
29 Indro Harto, 1993. Usaha Memahami Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I. Pustaka Sinar Harapn: Jakarta. Hlm. 238
Menurut J.J Oosternbring yang dimaskud dengan sanksi administratif adalah sanksi  yang  muncul  dari  hubungan  antara pemerintah  dan  warga  negara  dan  yang dilaksanakan  tanpa  perantara  pihak  ketiga yaitu  tanpa  perantara  kekuasaan  peradilan, tetapi  dapat  secara  langsung  dilaksanakan oleh  administrasi  sendiri.  Selanjutnya  J.J Oosternbring mengingatkan bahwa perkataan tanpa perantara kekuasaan peradilan tersebut perlu digarisbawahi dalam arti bahwa penerapan sanksi administrasi itu pada  dasarnya  tanpa  perantaraan  hakim namun  dalam  beberapa  hal  ada  pula  sanksi administrasi  yang  harus  melalui  proses peradilan. Oleh karena itu pada kenyataannya  termasuk    sanksi  administrasi itu  tidak  hanya  sanksi  yang  diterapkan  oleh pemerintah  sendiri,  tetapi  juga  sanksi  yang dibebankan  oleh  hakim  administrasi  atau instansi banding administrasi 30

## .

## PENUTUP
Dari  hasil  pembahasan  penulis  dapat menyimpulkan  hasil  dari  penelitian  sebagai berikut:  kedudukan  Anak  sebagai  pelaku pelanggaran lalu lintas dalam acara peradilan  cepat  bahwa  Jika  pelaku  tindak pidana  pelanggaran  lalu  lintas  adalah  anak maka  anak  yang  melakukan  pelanggaran lalu  lintas  harus  bertanggung  jawab  atas perbuatannya  sebab  perbuatan  dari  anak
30 Ridwan H R, 2011 Hukum Administratif Negara Cetakan Keenam . Raja Garafindo Persada: Jakarta. Hlm. 299
pelaku pelanggaran lalu lintas dapat merugikan  diri  sendiri  maupun  orang  lain, dalam  sistem  peradilan  pidana  Anak  tidak menangani  atau  memutuskan  tindak  pidana pelanggaran  lalu  lintas  sehingga  anak  yang melakukan  tindak  pidana  pelanggaran  lalu lintas  tidak  akan  menyesali  perbuatannya atau  tidak  ada  berupa  efek  jera  kecuali apabila pelaku anak tindak pidana pelanggaran  lalu  lintas  telah  menyebabkan kecelakaan  lalu  lintas  yang  menimbulkan orang  lain  luka  ringan  dan  luka  berat  atau menyebabkan  hilangnya  nyawa  seseorang maka  tindak  pidana  tersebut  dapat  di selesaikan  melalui  peradilan  Anak  apabila pelaku  Anak  dan  korban  ataupun  keluarga dari  korban  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut ingin  berdamai  maka  dapat  diselesaikan melalui diversi.
Akibat  hukum  dari  proses  peradilan dalam  acara  peradilan  cepat  apabila  salah dalam menempatkan Anak sebagai terdakwa akan sangat merugikan anak yang melakukan  tindak  pidana  pelanggaran  lalu lintas  sebab  pelaku  anak  tindak  pidana pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditempatkan  dalam  acara  peradilan  cepat mengingat  pelaku  adalah  anak  sehingga tidak  efektif  dalam  penyelesaian  perkara tidak pidana lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abintoro  Prakoso,  2013. Pembaruan  Sistem Peradilan Pidana Anak . PT Laksbang Grafik: Yogyakarta. Agung  Wahyono  Dan  Sita  Rahayu,  1993 . Tinjaun  Tentang  Peradilan  Anak Di Indonesia . Sinar Grafika:
Jakarta.
Ahmad  Mujahidin,  2006. Peradilan  Satu Atap di Indonesia .Bandung: Refika Aditama.
Alfitra,  2018. Hapus  Nya  Hak  Menuntut Dan  Menjalankan  Pidana .  Raih Asa Sukses: Jakarta.
Arif    Gosita,  1989. Masalah  Perlindungan Anak. Akademi Pressindo: Jakarta. Bambang  Poenonomo,  1982. Pandangan
Terhadap Azas-Azas Umum Hukum  Acara  Peradilan. Ghalia Indonesia: Jakarta.
Bismar  Siregar,  Dkk.  1986. Hukum  Dan Hak-Hak Anak. Rajawali: Jakarta. E  Utrecht,  1987. Hukuman  Pidana  II ,
Cetakan  Ketiga.  Pustaka  Tinta Mas: Surabaya.
E.Y.  Kanter,  1982. Asas-asas  Hukum Pidana Di Indonesia Dan
Penerapannya . Alumni: Jakarta.
Indro  Harto,  1993. Usaha  Memahami
Undang-Undang Tentang
Peradilan  Tata  Usaha  Negara Buku  I. Pustaka  Sinar  Harapn: Jakarta.
Irwanto,  1997 .  Perlindungan  Anak  Prinsip Dan Persoalan Mendasar ,
Makalah,  Seminar  Kondisi  Dan Penanggulangan Anak Jermal.
Medan. Lilik Mulyadi, 2004. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi
dan
Victimologi . Djambatan: Jakarta.
Maidin  Gultom,  2010. Perlindungan  Hukum
terhadap Anak  dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Refika
Aditama:
Bandung.
P.A.F.  Lamintang,  2014. Dasar-Dasar
Hukum Pidana  Di  Indonesia .
Sinar Grafika: Jakarta. Ridwan  H  R,  2011 Hukum  Administratif Negara  Cetakan  Keenam .  Raja Garafindo Persada: Jakarta.
Romli Atmasasmita,  1997. Peradilan  Anak
di Indonesia . Mandar Maju:
Bandung. Rusli Muhammad, 2013. Lembaga
Pengadilan Indonesia Beserta
Putusan  Kontroversial .  UII  Pres:
Yongyakarta.
Teguh Prasetyo,  2010. Hukum  Pidana  Edisi
Revisi .  PT.  Rajagrafindo  Persada:
Jakarta.
Wagianto Sutedjo,  2006. Hukum  Pidana
Anak. Refika Aditama: Bandung.
Undang -Undang  Nomor  4  Tahun  1979
Tentang Kesejahteraan Anak
Undang -Undang No. 22 tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Undang -Undang    48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang- Undang Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
Febri Rahardian. Kajian Kriminologi
Tentang  Pelanggaran  Lalu  Lintas. http://febryrahadian.blogspot.com/
2014/07/kajian-kriminologi- tentang-pelanggaran_21.html. Diakses Pada Tanggal 11 November 2018. Santi  kusumaningrum,  Hukum  Bagi  Anak Dibawah Umur
http://www.hukumonline.
com/klinik/detail/cl112/ hukum- bagi-anak-bawah-umur Diakses Pada Tanggal 02 Januari 2019