## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2012-2032 DI KOTA BENGKULU
Oleh:

## NOVLIZA EKA PATRISIA, EVA OKTARIANTI
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu

## ABSTRACT
Implementation of spatial policy Bengkulu happened complex problems such as conflicts occur land, water shortages and land conversion. This research uses descriptive qualitative research approach. As the results show that: 1. Product policy Local Regulation number 14 in 2012 on Bengkulu Spatial Planning is good 2. Implementation of spatial policy Bengkulu is well enough but there are still some discrepancies that occur in the implementation. In the application  of  the  Sustainable  Urban  Development  concept  is  appropriate  but  the environmental  issues  become  crucial  issues  encountered  in  the  implementation  of  spatial policy  in  realizing  about  Sustainable  Urban  Development  3.  The  factors  enabling  in  the implementation    of      spatial    policy    in      Bengkulu    are    policy    on    Bengkulu  spatial planning,  socialization,  liveliness  implementor.  While  the  factors  inhibiting  in    this research  are  public awareness and land conversion.

## Keywords: spatial decentralization, policy implementation, sustainable urban development

## PENDAHULUAN
Pembangunan
nasional adalah rangkaian  upaya  pembangunan  yang berkesinambungan  yang  meliputi  seluruh aspek  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan negara,  untuk,  untuk  melaksanakan  tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan  dalam  Pembukaan  Undang- Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Rangkaian  upaya  pembangunan tersebut  memuat  kegiatan  pembangunan yang  berlangsung  tanpa  henti,  dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.
Pembangunan  di  daerah  pada  masa reformasi  mengalami  pergeseran  pada kewenangannya.  Adapun  berdasarkan Undang-  Undang  No.32  tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah  pasal  14  ayat 2, urusan wajib yang menjadi kewenangan  pemerintahan  daerah  untuk kabupaten/kota  merupakan  urusan  yang berskala kabupaten/kota adalah
kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan  pengawasan tata  ruang. Pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan sendiri  dalam  urusan  otonomi  daerah khususnya  yaitu  dalam  perencanaan, pemanfataan,  dan  pegawasan  tata  ruang. Pemerintah  daerah  dapat  melakukan kewenangan  dalam  pembuatan  kebijakan tersebut.    Pasolong  (2008,  h.    38-39) secara  konseptual  kebijakan  publik  dapat dilihat  dari  Kamus  Administrasi  Publik Chandler  dan  Plano  (1988,  h.107), mengatakan  bahwa  kebijakan  publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada.
Seringkali  kebijakan  yang  telah dibuat  pemerintah  mengalami  beberapa hambatan atau kurang berhasil pada tahap implementasi kebijakan itu sendiri. Namun  dalam  implementasi  kebijakan tersebut harapan dari pemerintah dan juga lapisan  masyarakat  sebenarnya  adalah
dapat  terwujudnya  pembangunan  yang berkelanjutan  dari  berbagai  kebijakan yang  telah  dilakukan.  Seiring  dengan konsep  pembangunan  berkelanjutan  yang telah  dilaksanakan  pemerintah , yang melalui  sidang  umum  PBB  tahun  1987 disepakati  sebagai  asas  bersama  seluruh negara  di  dunia  sekaligus  menjadi pedoman  pemerintah  Indonesia.  Namun seiring    berjalannya    waktu    pem- bangunan  seringkali  memiliki  masalah yang  kompleks  dan  berdampak  pada lingkungan.  Selanjutnya    melalui    KTT Bumi    di      Rio    de  Janeiro    1992    asas dan    konsep    tersebut  dituangkan    dalam program    dunia    disebut  Agenda  21. Namun pada perkembangan pembangunan  kota  berkelanjutan  lebih berkembang lagi yaitu menurut Budihardjo  (2005,  h.27)  menjelaskan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan  diperlukan  lima  prinsip dasar  yang  dikenal  dengan  Panca  E: En- vironment  (Ecologi),  Economy  (Em- ployment),  Equity Engagement, dan Energy ,  ( Reseaarch  Triangle  Institute, 1996) .
Pada  saat  ini  masalah  lingkungan menjadi  masalah  krusial  yang  pada intinya
berpengaruh
terhadap pembangunan  kota  berkelanjutan.  Ketika ketidakseimbangan  lingkungan  terjadi maka dapat mempengaruhi proses implementasi  kebijakan  yang  dilakukan. Di  Kota  Bengkulu  kebijakan  tata  ruang wilayah tercantum dalam Peraturan Daerah  No.  14  tahun  2012  tentang Rencana    Tata    Ruang    Wilayah  Kota
Bengkulu Implementasi    kebijakan  tata ruang wilayah di Kota Bengkulu seringkali
menemui
baberapa
permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain terjadinya konflik pemanfaatan   ruang,   Permasalahan yang terjadi lainnya adalah terjadinya defisit air yang  disebabkan  karena  hutan  kurang memenuhi standar.
Kawasan  hutan  di  Kota  Bengkulu meliputi  hutan  negara  dan  hutan  rakyat dengan  tercantum  dalam  Undang-undang
No.  26  tahun  2007  tentang  Penataan Ruang  dan  wilayah  dengan  luas  areal mencapai  9.482  ha.  Luas  kawasan  hutan ini hanya mencapai 13,76% sehingga jauh dari  standar  yang  disyaratkan  sebanyak 30%.  Selain  itu    alih  fungsi  lahan  sering dijumpai.  Di  dalam  permukiman  di pinggiran  kota  tampak  ditemui  petak- petak kebun yang berselang-seling dengan perumahan    penduduk.    Selain    itu    pada areal  hutan    yang    secara    keruangan cenderung  lebih berfungsi “lindung” juga terdapat  pemanfaatan  lain  yang  bersifat budidaya  seperti  perkebunan  maupun pertanian rakyat. Dari pemaparan masalah di atas tergambar jelas bahwa permasalahan implementasi kebijakan tata ruang  wilayah  sangat  kompleks  maka pemerintah  Kota  Bengkulu    berupaya untuk  menerapkan  konsep  pembangunan kota  berkelanjutan  dalam  implementasi kebijakan tata ruang wilayah.
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis produk  kebijakan  Peraturan  Daerah  No.
14  tahun  2012  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu berdasarkan Desentralisasi Spasial,
implementasi kebijakan tata ruang
wilayah dalam mewujudkan pembangunan  kota  berkelanjutan  serta faktor  pendukung    dan    penghambat dalam  implementasi      kebijakan      tata ruang      wilayah  dalam  mewujudkan pembangunan  kota  berkelanjutan  di  Kota Bengkulu.

## TINJAUAN PUSTAKA
Kebijakan    Publik      dan      Model Implementasi Kebijakan Publik
Menurut  Thomas  R.  Dye  yang dikutip oleh Syafii (2006, h.105) kebijakan  publik  adalah  apa  pun  juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak
mengerjakan sesuatu (mendiamkan) sesuatu  itu  ( whatever  government  choose to  do  or  not  to  do ).  Model  implementasi kebijakan      yang      dikembangkan  oleh George C. Edward III dinamakan
Direct and Indirect Im pact on Implementation .  Dalam  pendekatan  yang diteorimakan  oleh  Edward  III,  terdapat empat  variable  yang  sangat  menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan  yang  dikutip  oleh  Agustino (2008,  h.149)  yaitu  komunikasi,  sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

## Otonomi Daerah
Dalam  Undang-Undang  Nomor    32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip  otonomi  daerah  menggunakan prinsip  otonomi  seluas-luasnya,  dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus  dan  mengatur  semua  urusan pemerintah  di  luar  yang  menjadi  urusan pemerintah    yang    ditetapkan    dalam Undang-  Undang  ini.  Daerah  memiliki kewe-nangan  membuat  kebijakan  daerah untuk  memeberi  pelayanan,    peningkatan peran  serta,  prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.  Sejalan dengan  prinsip  tersebut  dilak-sanakan pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung  jawab.  Prinsip    otonomi nyata  adalah  suatu  prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan
dilaksanakan
berdasarkan tugas,
wewenang, dan kewajiban yang senyatanya  telah  ada  dan  berpotensi untuk    tumbuh,    hidup    dan  berkembang sesuai  dengan  potensi  dan  kekhasan daerah (Kaloh (2007, h. 72-73)).

## Desentralisasi Spasial
Smith   (1985,  h.8-12)   yang   dikutip oleh Muluk (2006, h.8) mengungkapkan      bahwa  desentralisasi mencakup beberapa elemen yakni: 1) Desentralisasi memerlukan pembatasan area,  yang bisa didasarkan pada  tiga  hal  (pola  spasial  kehidupan sosial  dan  ekonomi,  rasa    identitas politik,  dan  efisiensi pelayanan publik yang bisa dilaksanakan).
2) Desentralisasi    yang    meliputi    pula pelendegasian       wewenang,       baik itu  wewenang      politik      maupun kewenangan  birokratis.  Pemerintah
Daerah memiliki kewenangannya sendiri  dalam  desentralisasi  spatial. Hal  ini  dipertegas  dalam  Undang- undang  No.32  tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  pasal  14  yaitu: urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan  yang  berskala  kabupaten/kota meliputi:
a) Perencanaan     dan     pengendalian pembangunan;
b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d) Penyediaan  sarana  dan  prasarana umum;
e) Penanganan bidang kesehatan;
f) Penyelenggaraan pendidikan;
g) Penanggulangan masalah sosial;
h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i) Fasilitasi   pengembangan    koperasi, usaha kecil dan menengah;
j) Pengendalian lingkungan hidup;
k) Pelayanan pertanahan;
l) Pelayanan kependudukan, dan
catatan sipil;
m) Pelayanan administrasi umum pemerintah- an;
n) Pelayanan  administrasi  penanaman modal;
o) Penyelenggaraan  pelayanan  dasar lainnya;
p) Urusan    wajib    lainnya    yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Perencanaan Tata

## Ruang Wilayah
Menurut   Conyer     &   Hills   (1994) yang  dikutip  oleh  Tarigan  (2004,  h.4) perencanaan  adalah    suatu    proses    yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan  atau  pilihan-pilhan berbagai  alternatif  penggunaan  sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.
Direktorat  Bina  Tata  Perkotaan  dan
Pedesaan  Ditjen  Cipta  Karya  Dep.  PU (1996)  yang  dikutip  oleh  Tarigan  (  2004, h.43)  memberikan  definisi  tentang  ruang sebagai  berikut:  “Ruang  adalah  wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan  ruang  udara,  termasuk    di    dalamnya lahan    atau    tanah,    air,  udara  dan  benda lainnya  serta  daya  dan  keadaan,  sebagai satu  kesatuan  wilayah  tempat  manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan  kegiatan  serta  memelihara kelangsungan hidupnya.”

## Pembangunan Kota Berkelanjutan
Secara  umum  konsep  pembangunan kota  berkelanjutan  didefinisikan  sebagai pembangunan  kota  yang  mengedepankan adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial- budaya  dan  lingkungan hidup.  Keseimbangan ini  penting  untuk menjamin    adanya  keberlanjutan  dalam pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang tersedia, tanpa mengurangi peluang generasi yang akan datang untuk menikmati kondisi yang sama. Budihardjo  (2005,  h.27)  menjelaskan untuk menciptakan kota yang
berkelanjutan  diper-  lukan  lima  prinsip dasar  yang  dikenal  dengan  Panca  E:
Environment (Ecologi), Economy
(Employment),  Eqiuty  Engagement, dan
Energy ,  ( Reseaarch    Triangle    Institute, 1996) .  Budihardjo    (2005,    h.29)    Kota yang  berkelanjutan    mesti    memiliki ekonomi    yang  kuat,  lingkungan  yang serasi,  tingkat  sosial  yang  relatif  setara penuh  keadilan,  kadar  peran  serta masyarakat  yang  tinggi,  dan  konservasi energi yang terkendali dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian          ini          menggunakan metode penelitian      kualitatif      dengan pendekatan  deskripstif.  Bogdan  dan Taylor  (1975,  h.5)  yang  dikutip    oleh Moleong    (2000,    h.3)  mendefinisikan metodologi  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan  dari    orang-orang  dan    perilaku
yang    dapat    diamati.  Pendekatan  ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara      holistik      (utuh).      Pendekatan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan deskriptif dirancang untuk
mengumpulkan informasi tentang
keadaan-keadaan  nyata  sekarang.  Jadi penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu  objek,  gejala,  keadaan  dengan menggambarkan,
menguraikan, menginterpretasikan,  dan  diambil  suatu kesimpulan  dalam  bentuk  tulisan  yang sistematis.  Fokus  dalam  penelitian  ini adalah  sebagai berikut:
1.  Produk   Kebijakan   Peraturan   Daerah No.14    tahun   2012    tentang   Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Bengkulu berdasarkan Desentralisasi Spasial
2.  Implementasi    Kebijakan Tata Ruang  Wilayah  Dalam  Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan 3.  Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan  tata  ruang  wilayah  dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan di kota Bengkulu.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Produk  Kebijakan  Peraturan    Daerah No.14 tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Bengkulu berdasarkan Desentralisasi Spasial Produk      kebijakan      tata      ruang wilayah  Kota  Bengkulu  yang  tertuang dalam  Peraturan  Daerah    No.    14    tahun 2012    tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kota  Bengkulu  sudah  baik. Peraturan  Daerah  No.  14  tahun      2012 tentang   Rencana   Tata   Ruang Wilayah Kota Bengkulu  memberikan arahan yang baik dan sudah disusun secara sistematis.
Implementasi      Kebijakan      Tata Ruang  Wilayah  Dalam  Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan A. Analisis  Kesesuaian  Rencana  Tata Ruang Wilayah dengan

## Implementasinya
Berdasarkan        hasil        penelitian analisis  implementasi  menggunakan model imple- mentasi George Edward III  yang dikutip oleh Agustino (2008, h.149-153) yaitu sebagai berikut:

## 1) Komunikasi
Komunikasi dilakukan oleh Badan
Perencanaan  Pembangunan  Kota Bengkulu, Dinas Pekerjaan Umum dan  Badan  Lingkungan  Hidup Kota Bengkulu sudah baik.
Namun masih sering terjadi miskomunikasi dengan masyarakat  dalam  implemntasi kebijakan tata ruang wilayah Kota
Bengkulu.
2) Sumber Daya
Sumber  daya  dalam  implementasi kebijakan  tata  ruang  wilayah terdiri dari Sumber daya pendukung dari pemerintah daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan  Kota  Bengkulu, Dinas Pekerjaan Umum dan
Badan  Lingkungan  Hidup  sudah baik.  Sumber  daya  pendukung lainnya  adalah  pendanaan  yang sudah mencukupi.
3) Disposisi
Disposisi  atau  sikap  positif  antar implementor  kebijakan  tata  ruang wilayah  sudah  menunjukan  sikap positif yang baik. 4) Struktur Birokrasi Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan tata  ruang wilayah sudah jelas. Badan Perencanaan  Pembangunan  Kota Bengkulu sebagai pengatur kebijakan, Dinas Pekerjaan Umum
Kota Bengkulu memiliki kejelasan struktur  sebagai  pelaksana  teknis di  lapangan  bersama  dengan Badan  Lingkungan  Hidup  yang fokus      terhadap      implementasi kebijakan      tata  ruang  dalam membangun
kesinambungan lingkungan yang kondusif.
Namun  analisis  kesesuaian  rencana
tata ruang wilayah Kota Bengkulu dengan implementasinya diwarnai dengan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut adalah sebagai berikut:
a)  Konflik    lahan    yang  banyak melibatkan  masyarakat  dengan pemerintah atau pihak swasta.
b)   Defisit air di Kota Bengkulu
c)    Alih  fungsi  lahan  pertanian  ke non-  pertanian  yang  banyak terjadi di Kota Bengkulu.
d)  Konversi        kawasan        lindung untuk  kawasan  budidaya  dan wisata.
B. Penempatan  Wilayah    Strategis Kota Bengkulu ditinjau dari kawasan    strategis    pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan berdasarkan Peraturan  Daerah  No.  14  tahun 2012  tentang  Rencana    Tata Ruang  Wilayah Kota Bengkulu Secara  umum  berdasarkan  hasil penelitian  pemerintah  daerah  Kota Bengkulu  sudah  tepat      dalam menempatkan    wilayah    strategis yang  meliputi  kawasan  strategis ekonomi,  kawasan  strategis  sosial budaya  dan  kawasan  strategis  daya dukung lingkungan.
Kawasan
strategis    tersebut    sudah    tertuang dalam Peraturan Daerah  No.14 tahun 2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kota Bengkulu.
C. Pengendalian  Pemanfaatan  Tata Ruang  Wilayah    Kota  Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah No.

## 14 tahun 2012
Pengendalian        pemanfataan        tata ruang  wilayah  Kota  Bengkulu  sudah dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah Kota  Bengkulu.    Pemerintah    daerah Kota  Bengkulu  dalam  melakukan pengendalian  pemanfaatan tata  ruang wilayah  Kota  Bengkulu  dengan melalui:
1) Ketentuan  umum peraturan  zonasi
2)    Ketentuan Perizinan
3)   Ketentuan pemberian insentif dan di- sinsetif,dan
4)      Arahan pengenaan  sanksi.
Namun  praktek  di  lapangan  saat ini masih ada beberapa masalah yang sering  terjadi.  Masalah  yang  sering kali muncul adalah maslah perizinan. Banyak  terjadi  di  lapangan,  ada bangunan  terbangun  yang  belum sesuai  dengan  kebijakan  tata  ruang wilayah. Selain itu,  tempat terbangun yang belum memiliki izin mendirikan bangunan.  Masalah-masalah  tersebut diperparah  lagi  dengan  alih  fungsi lahan yang semakin merebak di Kota Bengkulu.
D. Penerapan    Konsep    Pembangunan Kota Berkelanjutan dalam Implementasi Kebijakan Tata Ruang

## Wilayah Kota Bengkulu
Berdasarkan      hasil      penelitian penerapan  konsep  Pembangunan  Kota
Berkelanjutan dalam Implementasi
Kebijakan  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:
1) Ekonomi Penerapan  konsep  pembangunan kota  berkelanjutan  ditinjau  dari aspek  ekonomi  di  Kota  Bengkulu telah  mampu  dilakukan  dengan baik.  Hal  ini  terlihat  dengan keadaan  ekonomi  yang  kondusif dan  berkelanjutan.  Ekonomi  di Kota Bengkulu telah mampu menggambarkan  pertumbuhan  yang signifikan sehingga mampu memberikan keberlanjutan ekonomi. 2) Ekologi (Lingkungan)
Penerapan  konsep  pembangunan kota  berkelanjutan  dalam  aspek ekologi (lingkungan) di Kota Bengkulu  kurang  optimal.  Masalah yang    masih  dihadapi  adalah masalah sampah. Sampah ini
banyak  berseliweran  di  dalam  Kota khususnya jalan-jalan  protokal  kota.
Selain  itu  masalah  lingkungan lainnya  yaitu  alih  fungsi  lahan pertanian    ke    non-pertanian    dan masalah  konversi  kawasan  lindung untuk  budidaya  masih  banyak dijumpai.
3) Equity (Pemerataan)
Equity (pemerataan)    di  Kota Bengkulu  telah  dilakukan  dengan baik Hal   ini  terlihat   dengan tidak adanya  disparitas  yang  terjadi  antar kecamatan.  Dapat  dilihat  secara keseluruhan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  antara  pusat  kota  dan kecamatan-kecamatan  lain  di  Kota Bengkulu  menunjukan  keunikan yaitu dapat tumbuh beberengan.
4) Engagement (Peran Serta)
Peran  serta  yang  ditunjukan  oleh pemerintah  daerah  sudah  baik namun  peran  serta  masyarakat pengguna ruang kurang baik karena masyarakat  masih      banyak      yang menyalahi      penggunaan  ruang  di Kota Bengkulu.
5) Energi
Energi  di  Kota  Bengkulu  sudah cukup  bagus.  Salah  satu  program yang
dikembangkan oleh Pemerintah  Kota  Bengkulu  adalah energi  biogas  yang  berasal  dari kotoran ternak. Dengan program ini maka energi biogas dapat meningkatkan energi di Kota
Bengkulu. Namun dalam
pengembangannya masih perlu pihak  lain  untuk  mengembangkan program ini sekaligus untuk menerapkan  konsep  pembangunan kota  berkelanjutan  pada  aspek energi dengan berkelanjutan.
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat    dalam  implementasi kebijakan  tata ruang wilayah dalam mewujudkan  pembangunan  kota berkelanjutan di Kota Bengkulu A. Faktor Pendukung
Faktor    pendukung    berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1)  Kebijakan      yang    ditetapkan
oleh  pemerintah  daerah  Kota
Bengkulu  tentang    arahan  dalam pengaturan  tata ruang wilayah
2) Sosialisasi,
3) Keaktifan implementor B. Faktor Penghambat Faktor penghambat yang diperoleh  dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kesadaran masyarakat
2) Alih fungsi lahan

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.  Produk  kebijakan  Peraturan  Daerah
No.  14  tahun  2012  tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Bengkulu sudah baik dan disusun secara sistematis.
2.  Analisis      kesesuaian      rencana      tata ruang  wilayah  Kota  Bengkulu  dengan implementasinya diwarnai dengan ketidaksesuaian.  Ketidaksesuaian  itu lebih  mengarah  pada    alih    fungsi lahan,  konflik lahan dan defisit air.
3.  Penempatan    Kawasan    strategis ekonomi,  kawasan    strategis    sosial budaya    dan  kawasan    strategis kepentingan  fungsi    dan  daya  dukung lingkungan  secara  umum  telah  sesuai dengan    arahan    Paraturan    Daerah No.14  tahun    2012    tentang    Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu.
4. Pengendalian        Pemanfaatan        tata Ruang  Wilayah  Kota  Bengkulu  sudah berdasarkan  Paraturan        Daerah No.14  tahun  2012  tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Bengkulu.
Namun dalam prakteknya masih dijumpai beberapa alih fungsi lahan.
5.  Penerapan        konsep        pembangunan kota  berkelanjutan    sudah    diterapkan di  Kota  Bengkulu.  Namun  masalah lingkungan  merupakan  aspek  yang hingga  saat  ini  masih  memerlukan
perhatian.
6. Faktor  pendukung  dan  penghambat yakni  kesadaran  masyarakat  dan  alih fungsi lahan.

## SARAN
Berdasarkan    hasil    penelitian,    maka saran  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1.  Diharapkan  adanya  sinergitas  yang baik antar implementor dalam implementasi  kebijakan      tata      ruang wilayah   ini. Karena kerjasama antara pemerintah daerah masih sering terjadi misscomunication .
2.  Diharapkan   pemerintah   daerah Kota Bengkulu    menghukum  secara  tegas bagi  pelanggar  yang  tidak  mematuhi Peraturan  Peraturan  Daerah  No.    14 Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu
3.  Pemerintah  daerah  Kota  Bengkulu diharapkan selalu gencar menggaungkan  sosialisasi  mengenai Peraturan    Daerah    No.    14  Tahun 2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kota Bengkulu. Karena tergolong      peraturan      daerah  yang baru berjalan.
4.  Diharapkan      masyarakat      lebih sadar  akan  pentingnya  mematuhi Peraturan  Daerah  No.  14  tahun  2012 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kota  Bengkulu,  karena  kesadaran terhadap  lingkungan  masih  sangat kurang.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung, Alfabeta Badan    Lingkungan    Hidup    Kota Bengkulu. 2011. Kajian
Lingkungan    Hidup    Strategis.
Bengkulu. Badan  Perencanaan  Pembangunan  Kota Bengkulu. 2013. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  Kota  Bengkulu  2008- 2012 . Bengkulu.
Budiharjo,  Eko  dan  Djoko  Sujarto.    2005
Kota Berkelanjutan. Bandung, Alumni. Kaloh.  2007. Mencari  Bentuk  Otonomi
Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab  Kebutuhan  Lokal  dan
Tantangan  Global .  Jakarta,  Rineka Cipta.
Moleong.    2000. Metodologi  Penelitian
Kualitatif .
Bandung, Remaja Rosdakarya. Muluk, Khairul. 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang: Banyumedia. Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung, Alfabeta.
Peraturan  Daerah  Nomor  14  Tahun  2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Kota  Bengkulu,  Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bengkulu. Syafii, Inu Kencana..2006. Ilmu Administrasi  Publik  (edisi  revisi) . Jakarta, Rineka Cipta.
Tarigan,  Robinson.  2004 Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta,
Bumi Aksara. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Otoda