## RUANG PUBLIK DAN KOMUNIKASI DIALOGIS ORANG RIMBA DI TAMAN NASIONAL BUKIT DUA BELAS PROVINSI JAMBI
Public Sphere And Dialogical Communication Of Orang Rimba In Jambi Province Bukit 12 National Park
Pera Nurfathiyah 1)
Dosen Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi Email : pera_nur@unja.ac.id

## ABSTRACT
The Orang Rimba as a Remote Indigenous Community (KAT) are marginalized due to the government's policy of changing the function of forest land to oil palm and rubber plantations. This condition encourages development  actors  such  as  NGOs  to  carry  out  empowerment  with  public  sphere  and  dialogical communication between jungle people and the government, private sector and NGOs in the form of physical public spaces in the form of dialogue and non-physical public spaces in the form of community radio. The objectives of this study are: (1) To explain physical and non-physical public sphere activities of jungle people in  aspiring  to  their  desires,  (2)  to  explain  the  dialogical  communication  process  in  public  sphere  in discussing government policy issues. This research method is a literature study from research articles and books relating to public sphere and dialogical communication. This study uses a critical paradigm with a qualitative  approach  using  critical,  historical  and  practical  theories  in  studying  the  public  sphere  as emancipatory.  This  case  study  research  is  aimed  at  conducting  a  study  of  public  sphere  as  a  form  of dialogical  communication  between  jungle  people  and  stakeholders.  The  results  showed  that  the  public sphere  in  empowering  jungle  people  was  in  the  form  of  (1)  discussion,  dialogue  and  deliberation  in overcoming forest tenure problems, (2) coaching at the NGO basecamp in facilitating formal schools, (3) coaching through Benor FM Radio to improve children's skills -Kids of Orang Rimba in technology
Keywords: Dialogical communication, empowerment, public sphere

## ABSTRAK
Orang  Rimba  sebagai  Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT)  mengalami  marjinalisasi  karena  kebijakan pemerintah  dalam  alih  fungsi  lahan  hutan  menjadi  lahan  perkebunan  sawit  dan  karet.  Kondisi  ini mendorong pada aktor pembangunan seperti LSM untuk melakukan pemberdayaan dengan ruang publik dan komunikasi dialogis antara orang rimba dengan pemerintah, swasta maupun LSM dalam bentuk ruang publik fisik berupa dialog dan ruang publik non fisik berupa radio komunitas. Tujuan penelitian ini yaitu : (1) Menjelaskan  aktivitas  ruang  publik  fisik  dan  non  fisik  orang  rimba  dalam  mengaspirasikan  keinginan mereka,  (2)  Menjelaskan  proses  komunikasi  dialogis  di  ruang  publik  dalam  membicarakan  masalah kebijakan pemerintah. Metode penelitian ini adalah studi literatur dari artikel hasil penelitian dan buku yang berkenaan  dengan  ruang  publik  dan  komunikasi  dialogis.  Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  kritis dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori kritis, historis dan bersifat praktis dalam mengkaji ruang publik  sebagai  emansipatoris.  Penelitian  studi  kasus  ditujukan  untuk  melakukan  kajian  ruang  publik sebagai bentuk komunikasi dialogis antara orang rimba dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang publik dalam memberdayakan orang rimba adalah  dalam bentuk (1) diskusi, dialog dan musyawarah dalam mengatasi permasalahan penguasaan hutan, (2) pembinaan di basecamp LSM  Warsi  dalam  memfasilitasi  sekolah  formal,  (3)  pembinaan  melalui  Radio  Benor  FM  untuk meningkatkan keahlian anak-anak Orang Rimba dalam teknologi.
Kata kunci: Komunikasi dialogis, pemberdayaan, ruang publik

## PENDAHULUAN
Orang  Rimba  merupakan  suatu  masyarakat  lokal  yang  telah  lama  menghuni  kawasan  Taman  Nasional Bukit  Duabelas  (TNBD)  di  Provinsi  Jambi.  TNBD  sebagai  kawasan  tempat  tinggal  Orang  Rimba  yang sebagian besar juga ditumbuhi oleh tumbuhan dan hewan asli setempat yang memberikan kontribusi dalam membentuk  bentang  alam  (lanskap)  selama  beberapa  generasi.  Aktivitas  Orang  Rimba  yaitu  memanen sejumlah hasil hutan terutama produk hutan non kayu sehingga mereka sangat tergantung dengan sumber daya  hutan  sebagai  sumber  makanan  dan  tempat  tinggal.  Penetapan  kawasan  TNBD  sebagai  taman nasional  dalam  SK  Menhutbun  RI  No.  258/Kpts-II/2000  memberikan  legalitas  dan  jaminan  ruang  hidup Orang Rimba dalam mengakses sumber daya alam (SDA).
Keberadaan SK Menhutbun RI dalam beberapa tahun ini terjadi pergeseran kepentingan dengan kebijakan pemerintah pada era orde baru dengan pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) menjadi penanda eksploitasi hutan alam tropika di luar Jawa termasuk di Provinsi Jambi begitu nyata terjadi. Jumlah HPH tercatat 600 unit HPH dengan areal hutan produksi seluas 64 juta Ha pada tahun 2000. Menurut data dari Departemen Kehutanan, laju deforestasi nasional dalam 10 tahun terakhir telah mencapai 1,6 juta ha per tahun. Deforestasi terjadi disebabkan karena eksploitasi HPH seperti pada rezim Orde Baru, juga ditambah dengan maraknya kegiatan illegal loging sejak tahun 1999, pembukaan lahan untuk usahatani perkebunan rakyat dan perkebunan swasta, kebakaran hutan, dan perebutan kekuasaan atas lahan hutan (ekonomi politik) antara perusahaan HPH dengan masyarakat adat (Awang 2003; 2006;Wrangham 2003).
Dampak kebijakan HPH pada hutan adalah terjadinya deforestrasi yang mengakibatkan kerusakan SDA. Kondisi ini telah terjadi pada masa kolonial dimana negara senantiasa menjadi puncak dari hukum, hal dan aturan  serta  memonopoli  semua  kewenangan,  kekuasaan  dan  penyelenggaraan  negara  yang  berlanjut dan mencapai klimaks pada masa orde baru (Dove 1983; Lynch & Harwell 2006) dimana negara memaknai secara  sepihak  berbagai  aturan  pengelolaan  SDA  sehingga  memudahkan  proses  pengambilalihan  hak- hak kepemilikan masyarakat adat atas tanah untuk pemanfaatan yang lebih produktif. Kebijakan negara yang monopoli menimbulkan konflik komunitas Orang Rimba, negara dan swasta yang apabila cara seperti ini  berlangsung  dalam  waktu  yang  lama  dapat  memperlemah  komunitas  Orang  Rimba  dalam  hal  :  (1) ekonomi pasar yang telah mengubah pola dan orientasi ekonomi rakyat menjadi ekonomi yang pro-pasar. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  munculnya  dominasi  pasar  atau  semacam  internasionalisasi  ekonomi,  (2) intervensi negara yang makin kuat sehingga menghancurkan tatanan sosial-kultural dan memarginalkan masyarakat lokal atau masyarakat adat dari kearifan yang dimiliki.
Hutan sebagai tempat hidup Orang Rimba yang terus menerus di eksploitasi menyebabkan Orang Rimba dihadapkan dengan berbagai persoalan saat ini, antara lain: (1) ekosistem TNBD yang telah berubah dan beralih  fungsi  menjadi  perkebunan  kelapa  sawit,  karet  dan  termasuk  HTI.  Kondisi  ini  berakibat  kepada penurunan sumber daya hutan yang bisa dimanfaatkan oleh Orang Rimba, (2) adanya perubahan cara- cara hidup Orang Rimba yang dipengaruhi budaya orang  dari luar (masyarakat luar), hal ini menyebabkan Orang Rimba menjadi tidak berdaya sehingga ketidakberdayaan Orang Rimba menggugah berbagai aktor seperti  LSM  dan  lembaga  lainnya  untuk  melakukan  pemberdayaan  melalui  pendidikan  penyadaran  dan advokasi untuk membangun kesadaran kritis Orang Rimba. Kesadaran kritis yang terbangun membentuk opini publik dan aspirasi yang mendorong Orang Rimba memperjuangkan keadilan sosial. Ruang publik terbentuk  melalui  media  alternatif  dalam  bentuk  komunikasi  secara  langsung,  seperti  forum-forum musyawarah sebagai bentuk demokrasi deliberatif yang mendorong terciptanya suasana dialogis dan kritis diantara mereka. Dialog kritis dalam berbagai bentuk komunikasi yang dibawakan lewat ruang sosial semi- otonom (ruang publik) membuat komunitas Orang Rimba berkesempatan untuk melakukan refleksi-diri dan berani  melakukan  resistensi  memperjuangkan  hak-haknya  sebagai  bagian  dari  warga  negara  yang berdemokrasi. Artikel ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan aktivitas ruang publik Orang Rimba dalam mengaspirasikan  keinginan  mereka,  (2)  Menjelaskan  proses  komunikasi  dialogis  di  ruang  publik  dalam membicarakan  masalah  kebijakan  konservasi  apakah  berjalan  secara  emansipatoris  atau  ada  dominasi dari satu pihak kepada pihak lainnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  literatur  dari  artikel  hasil  penelitian  dan  buku  yang  berkenaan dengan  ruang  publik  dan  demokrasi  deliberatif.  Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  kritis  dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori kritis Jurgen Habermas mazhab Frankfrut sebagai filosofi kritis, historis  dan  bersifat  praktis  dalam  mengkaji  ruang  publik  sebagai  emansipatoris  (McCharty  2015). Penelitian  studi  kasus  ini  melakukan  kajian  mengenai  pemanfaatan  ruang  publik  sebagai  bentuk komunikasi dialogis antara pemangku kepentingan dengan Orang Rimba di wilayah TNBD Provinsi Jambi. Pendekatan  penyelesaian  permasalahan  dalam  penelitian  ini  digunakan  teori  ruang  publik,  tindakan Komunikatif dan komunikasi deliberatif dari Jurgen Habermas yang fokus kepada komunikasi antar subjek sebagai  penyelesaian  masalah  dengan  dialog  tanpa  tekanan  dan  intervensi  sehingga  menghasilkan konsensus.
Teori  Tindakan  Komunikatif  Habermas  menyediakan  wadah  untuk  dijadikan  analisis  dalam  melihat pemberdayaan  Orang  Rimba  yang  dilakukan  oleh  LSM  sebagaimana  idelanya  komunitas  sasaran seharusnya  dijadikan  subjek  dari  pemberdayaan  tersebut  bukan  objek.  Pendekatan  teori  tindakan komunikatif  habermas  mengatakan  bahwa  komunikasi  yang  dibangun  harus  berdasarkan subject  to subject. Argument  yang  disampaikan  masing-masing  subjek  yaitu  Orang  Rimba  harus  dilandasi  pada  3 klaim komprehensibilitas yaitu (1) klaim ketepatan, (2) klain kebenaran, dan (3) klaim kejujuran.
Gambar 1. Kerangka Pemikiran penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran kondisi Orang Rimba
TNBD merupakan kawasan hutan lindung dan cagar biosfer yang ditetapkan melalui SK Mentri Kehutanan nomor  285/Kpts-II/2000  tanggal  23  Agustus  tahun  2000  tentang  penunjukkan  kawasan  TNBD  seluas 60.500  ha  yang  terletak  di  tiga  kabupaten  di  Provinsi  Jambi  yaitu,  Kabupaten  Sarolangun  (6.758  ha), Kabupaten  Batanghari  (41.259  Ha),  dan  Kabupaten  Tebo  (12.483  Ha).  Ratusan  tahun  sebelum  TNBD ditetapkan sebagai hutan lindung dan cagar biosfer, telah ada komunitas adat yang mendiami daerah ini yaitu  Orang  Rimba.  Penetapan  TNBD  sebagai  kawasan  bagi  kehidupan  Orang  Rimba  menjadi  legal dengan adanya SK dari menteri kehutanan.
Tindakan Komunikatif Ruang Publik Komunikasi Dialogis Marginalisasi Orang Rimba
Ruang Publik Fisik (Diskusi,musyawarah/de mokrasi deliberatif ) Ruang  Publik    Non  Fisik Radio  Komunitas  (FM Benor) Program Pemberdayaan oleh LSM Situasi pembicaraan yang ideal Emansipatoris
Perubahan luas kawasan TNBD yang mulanya ditetapkan seluas 60.500 Ha, kini berkurang menjadi 54.780 Ha  pada  tanggal  10  Juni  2014  disebabkan  karena  banyaknya  lahan  yang  beralih  fungsi  menjadi perkebunan  kelapa  sawit  dan  karet  oleh  perusahaan.  Dominasi  kapitalis  yang  didukung  oleh  corak demokrasi  liberal,  telah  memunculkan  yang  disebut  oleh  Habermas  sebagai  kolonisasi.  Kolonisasi  itu terjadi manakala sistem pengendalian, yaitu uang (kapitalis) dan kekuasaan (negara) mendominasi sistem integrasi sosial dan budaya yang disebut sebagai dunia kehidupan.
Kebijakan  pemerintah  yang  memberikan  legalitas  kepada  perusahaan  untuk  mengembangkan  usaha perkebunan kelapa sawit dan karet secara tidak langsung menyebabkan Orang Rimba sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT) menjadi marjinal. Kawasan hutan TNBD yang sumber pangan, sandang, papan bagi Orang  Rimba  menjadi  terbatas  karena  telah  dikuasai  oleh  perusahaan  dan  menjadi  komoditas  pasar. Kebijakan  pemerintah  memberikan  dampak  terhadap  kehidupan  Orang  Rimba  yang  semakin memprihatinkan  yaitu  mereka  terpaksa  harus  terusir  dari  hutan  sehingga  mereka  tidak  hanya  tinggal  di dalam TNBD, tapi terpaksa tinggal di jalan lintas, di desa-desa sekitar TNBD, di dalam perkebunan kelapa sawit bahkan berjalan berkilo-kilo sampai ke Provinsi Sumatera Barat untuk mencari penghidupan.
Orang  Rimba  di  kawasan  TNBD  mengalami  kekurangan  pangan  pada  tahun  2015  sedikitnya  11  Orang Rimba  di  kawasan  TNBD  meninggal.  Mereka  diduga  tewas  akibat  kekurangan  pangan  dan  air  bersih. Kemudian studi yang dilakukan oleh Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, dengan KKI Warsi tahun 2016,  menemukan  prevalensi  hepatitis  B  di  kalangan  Orang  Rimba  di  Jambi  mencapai  33,9  persen. Sebanyak empat dari 10 orang anggota komunitas Orang Rimba mengidap penyakit hepatitis B (Komunitas Konservasi  Indonesia  Warsi  (KKI  Warsi),  http://warsi.or.id/,  diakses  3  Maret  2019).  Marginalisasi  Orang Rimba  mengakibatkan  terganggunya  sistem  ekologis  dan  tergerusnya  tatanan  sosial  ekonomi  kultural mereka  karena  struktur  sosial  masyarakat  yang  pro  terhadap  sistem  kapitalis.  Kontestasi  pemanfaatan sumber  daya  hutan  antara  Orang  Rimba  versus  PT.  Wahana  Printis  dalam  satu  kasus  di  bagian  timur TNBD, menegaskan bahwa praktek dominasi suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan dari negara yang  berpihak  kepada  korporasi  (kapitalis)  untuk  mengembangkan  usahanya  di  dalam  kawasan  hutan dengan mengabaikan hak-hak komunal Orang Rimba masih terjadi sehingga melahirkan konflik diantara keduanya (Muchlis, F, 2017).

## Ruang Publik Fisik Orang Rimba
Ruang  publik  Public  sphere  merupakan  wilayah  kehidupan  sosial  sehingga  orang  dapat  mendiskusikan masalah kepentingan umum; di mana mereka dan dapat berdiskusi dan berdebat mengenai isu-isu atau permasalahan yang terjadi di masyarakat tanpa dibatasi oleh adat, dogma, dan kekuasaan, dan di mana mereka  dapat  menyelesaikan  perbedaan  pendapat  melalui  argument  yang  rasional  sehingga  terbentuk opini publik. Akses ke ruang publik dapat terbuka untuk semua masyarakat, masyarakat bertindak sebagai publik ketika berhadapan dengan urusan yang berkaitan dengan kepentingan umum tanpa ada paksaan (Adult,  2012).  Ruang  publik  sebagai  arena  untuk  memberikan  pengaruh  yang  tercipta  saat  individu melibatkan  orang  lain  dalam  berkomunikasi  melalui  percakapan,  memberikan  argumen,  berdebat, berdiskusi tentang subyek yang menjadi perhatian atau permasalahan bersama yang dapat mempengaruhi komunitas yang lebih luas. Dalam ruang publik bukan hanya penyampaian kata-kata saja akan tetapi terjadi pertukaran  visual  dan  tindakan  simbolik  non  verbal  seperti  banner,  foto,  banner,  film  dan  bentuk  visual lainnya  (Cox,  2010).  Dalam  artikel  ini  yang  dibahas  adalah  percakapan,  penyampaian  argumen  berupa diskusi,  komunikasi  non  verbal  yang  terjadi  dalam  ruang  publik  Orang  Rimba  dan  penggunaan  media komunitas Orang Rimba. Ruang publik merupakan jembatan interaksi antara penguasa dan masyarakat. Kekuatan  mencapai  legitimasi  dan  pengalaman  masyarakat  serta  memahami  arah  yang  diinginkan masyarakat melalui dialog dalam ruang publik, sementara masyarakat dapat menyuarakan kepentingannya agar  dapat  diakomodir  oleh  penguasa.  Ruang  publik  dapat  mewujudkan  masyarakat  yang  bebas  dari penindasan-penindasan, masyarakat yang egaliter, masyarakat yang dewasa dalam menanggulangi krisis yang  mereka hadapi (Hardiman,1993), hal  ini disebabkan karena  masyarakat yang terlibat dalam ruang publik memiliki status yang sama sehingga diskusi berlangsung secara terbuka, bebas dan menggunakan argument yg rasional.
Ruang  publik  tidak  terbatas  sebagai  tempat  pertemuan  secara  fisik  saja  melainkan  sebagai  merupakan wahana  komunikasi  warga  dalam  mereproduksi  ruang  di  antara  mereka  (Arendt  dan  Habermas dalam Hardiman, 2009) sehingga ruang publik merupakan suatu keberagaman atau sebuah jejaring yang sangat kompleks  dimana  setiap  bentuk  persekutuan  atau  setiap  komunitas  dapat  membangun  sebuah  ruang publiknya  sendiri.  Ruang  publik  menjadi  penting  karena  didalamnya  terjadi  diskusi  secara  kritis  tentang kepentingan publik yang terkait dengan hubungan antara negara dan masyarakat. Ruang publik meliputi seluruh wilayah kehidupan sosial yang memungkinkan bagi pembentukan opini publik dan seluruh warga masyarakat  berhak  untuk  memasuki  dunia  tersebut.  Perbincangan  mengenai  kepentingan  umum  yang diikuti  oleh  orang-orang  privat  dapat  ditemui  dalam  ruang  publik.  Forum  perbincangan  ini  melibatkan individu  yang  akan  bebas  mengeluarkan  pendapatnya  dan  bahkan  mengemukakan  opininya  secara terbuka.  Ruang  publik  ini  dapat  dikatakan  sebagai  kekuatan  yang  dipergunakan  untuk  refleksi  kritis terhadap  pemerintahan  negara.  Diskusi  publik  yang  berlangsung  akan  membentuk  opini  yang dirasionalisasikan dan hanya dapat berlangsung dalam ruang publik.
Dalam  ruang  publik  terjadi  diskusi  yang  bebas,  terbuka  dan  adil,  sehingga  suasana  yang  kondusif  ini memungkinkan  munculnya  argumentasi-argumentasi  kritis  mengenai  berbagai  isu  sehingga  terjadi emansipasi.  Emansipasi  merupakan  kemampuan  untuk  membebaskan  diri  dari  segala  dominasi  yang dialaminya,  sehingga  seseorang  mampu  mengemukakan  eksistensi  diri  atau  pemikirannya.  Proses emansipatori akan terjadi jika akses publik terhadap komunikasi terbuka dan mereka dapat terlibat sebagai subjek  dalam  proses  komunikasi  yang  terkait  dengan  kepentingannya  sehingga  membebaskannya  dari kesadaran  palsu  ( false  consciousness ).  Masyarakat  madani  (civil  society)  akan  tercapai  apabila  kondisi masyarakat  bertemu  dan  berdebat  akan  sesuatu  secara  kritis  maka  akan  terbentuk  apa  yang  disebut dengan masyarakat madani ( civil society ). Masyarakat madani merupakan masyarakat yang berbagi minat, tujuan,  dan  nilai  tanpa  paksaan  yang  dalam  teori  dipertentangkan  dengan  konsep  negara  yang  bersifat memaksa  (Edgar  2006).  Situasi  kehidupan  sosial  yang  memungkinkan  komunikasi  yang  ideal  menjadi persyaratan  untuk  terciptanya  komunikasi  yang  ideal  yang  disebut  oleh  Habermas  sebagai  situasi pembicaraan yang ideal ( ideal speech situation ). Ranah publik yang sejati menurut Habermas adalah ranah publik yang memiliki situasi seperti ini. Pada pokoknya, situasi pembicaraan yang ideal itu adalah situasi di mana tidak ada ketimpangan kuasa antara orang-orang yang terlibat dalam pembicaraan atau diskusi yang berlangsung (Edgar 2006).
Orang  Rimba  merupakan  komunitas  adat  yang    hidup  dalam  keterbatasan  dalam  berbagai  aspek kehidupannya sehingga program pemberdayaan yang dilakukan oleh aktor pembangunan bertujuan untuk membangun  kesadaran  kritis  untuk  melakukan  tindakan  komunikatif  dalam  bentuk  ruang  publik  dan komunikasi dialogis untuk membangun opini publik. Ruang publik dalam penelitian ini adalah ruang dimana Orang Rimba terbebas dari intervensi hegemonis pemerintah dan swasta. Ruang publik dapat menciptakan opini publik yang menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan. Hal ini sesuai pendapat Paterson (2000) mengatakan  bahwa  dalam  alam  demokrasi,  agenda  kebijakan  sangat  dipengaruhi  oleh  opini  publik  dan kekuatan publik diperkuat oleh fakta bahwa opini  diukur dan diperlakukan dengan penuh perhatian oleh pembuat  kebijakan.  Pemikiran  Habermas  tentang  ruang  publik  dapat  menjadi  tawaran  bagi  munculnya kesepahaman  bersama.  Ruang  publik  mengacu  pada  kemungkinan-kemungkinan  bagi  rasionalisasi emansipatoris  yang  disembunyikan  dan  diancam  oleh  ideologi  positivistik  dari  kesadaran  teknokratik (Pusey 2011).
Ruang  publik  yang  berwujud  diskusi  dan  musyawah  antar  Orang  Rimba  memberikan  penyadaran  kritis akan kondisi yang dialami orang rimba sehingga memunculkan tindakan komunikatif sebagai upaya untuk mencapai  konsensus.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Habermas  (1996)  bahwa  proses  mencapai konsensus  terlaksana  dalam  apa  yang  disebut  dengan  diskursus  praktis  yang  mengandaikan  adanya situasi bicara ideal ( ideal speech situation ). Setiap peserta berupaya mencapai konsensus tentang aturan- aturan atau norma-norma hukum. Hukum di sini berfungsi sebagai jembatan antara tindakan komunikatif dan tindakan strategis yang diikat oleh tindakan komunikatif (Hardiman 2009). Penelitian Muchlis, F (2017) mengungkapkan bahwa konsensus dapat terjadi pada ruang publik Orang Rimba dengan mensyaratkan adanya “intelectual  organic” dari  NGO  melalui  pemberdayaan  untuk  melahirkan  kesadaran  kritis. Konsensus  menjadi  argumen  terbaik  Orang  Rimba  yang  dibawa  ke  ruang  politik  negara  untuk dipertentangkan  dengan  argumentasi  pengua sa “negara” dan modal “korporasi” yang  di dalamnya juga
membawa kepentingan kapitalis. Kesadaran kritis secara kolektif juga menjadikan Orang Rimba “berani” melakukan “resistensi” mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak komunalnya.

## Ruang Publik Non Fisik Orang Rimba
Ruang  publik  non  fisik  yang  digunakan  Orang  Rimba  dalam  menyamapikan  aspirasinya  adalah  radio komunitas  yang  dikenal  dengan  nama  Benor  FM.  Radio  komunitas  Orang  Rimba  ini  diinisiasi  oleh  KKI WARSI sebagai salah satu NGO yang fokus pada isu-isu konservasi dan Orang Rimba di Jambi. Lokasi Studio  Benor  FM  berada  di  atas  bukit  sebelah  selatan  TNBD,  Desa  Bukit  Suban  (SPI),  Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi (102° 32' 6.014" BT dan 1° 55' 7.179" LS). Waktu tempuh dari Bandara Sultan Taha menuju ke lokasi dibutuhkan waktu 5-6 jam dengan jarak sekitar 395 Km (Sukmareni, Hermayulis. 2013). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Muchlis, F (2017), Benor FM dapat menjangkau sekitar 10-20  kilometer  sehingga  masyarakat  luar  yang  tinggal  di  sekitar  TNBD  dapat  mengakses  Benor  FM. Topografi TNBD yang berbukit menyebabkan Benor FM belum dapat diakses oleh semua kelompok Orang Rimba. Terdapat dua kelompok Tumenggung yang dapat dijangkau, yaitu Kelompok Tumenggung Nggrip Kedundung Muda dan Tumenggung Tarip di Sungai Semapui, Pakuhaji Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. Upaya untuk mendekatkan radio Benor FM kepada Orang Rimba senantiasa diupayakan oleh aktor pembangunan seperti KKI Warsi membagikan 10 radio transistor di beberapa kelompok Orang Rimba yang tinggal di TNBD. Satu radio dipakai untuk beberapa keluarga. Pada Tahun 2014 yang lalu, ketika ada kunjungan  Gubernur  Jambi,  Gubernur  HBA  saat  itu  membantu  memberikan  sumbangan  100  unit  radio kepada Orang Rimba.
Kehadiran Benor FM sebagai radio komunitas dan sekaligus menjadi ruang publik yang ideal seperti yang dicita-citakan  Orang  Rimba.  Radio  sebagai  media  komunikasi  bagi  Orang  Rimba  untuk  berbagi kegelisahan mengenai kondisi sosial, politis, ekonomi, budaya dan sebagainya. Ruang publik ideal yang ditransformasikan  jurnalisme  warga  tersebut diharapkan  menjadi  ruang  bebas  bagi  warga  negara  untuk menyatakan  sikap,  gagasan,  pandangan  dan  kritik  terhadap  kondisi  sekitar.  Benor  FM  sebagai  media teknologi  yang  relatif  baru  dalam  komunitas  Orang  Rimba,  sehingga  tak  ada  kelompok  yang  memiliki kekuasaan dalam menggunakan radio ini. Benor FM sebagai media baru dan institusi baru dibangun atas dasar kesadaran untuk membebaskan komunitas dari dominasi informasi kelompok dominan. Anak-anak muda  Orang  Rimba  dapat  mendorong  Benor  FM  menjadi  institusi  yang  relatif  bebas  dominasi  dan berproses menjadi sebuah ruang publik yang diidealkan oleh Habermas. Eksistensi radio Benor FM bukan berarti tidak mungkin tergeser atau bahkan jatuh menjadi sistem baru yang kemudian juga menundukkan manusia dengan sistemnya jika Benor FM berada dibawah kekuasaan penguasa yang mengikuti pola-pola operasi media mainstream dengan segala tatanan administratif, jam siaran, sistem produksi teks, standar penyiaran  dan  lain-lain.  Jika  kondisi  seperti  ini  terjadi  maka  kekuatan  media  komunitas  yang  menyatu dengan  komunitasnya  akan  menjadi  lemah  karena  sistemnya  kemudian  kembali  menundukkan kepentingan komunitasnya.
Hasil  penelitian  Muchlis,  F  (2017)  menunjukkan  bahwa  Radio  Benor  FM  hadir  sebagai  media pemberdayaan  sekaligus  ruang  publik  Orang  Rimba  dalam  memperjuangkan  ruang  kebebasan  untuk menyatakan  opini  publik  dan  membangun  wacana  publik.  Secara  praktis,  radio  Benor  FM  merumuskan dan menyampaikan secara luas berbagai kepentingan-kepentingan Orang Rimba yang selama ini sering diabaikan  oleh  lembaga  representasi-representasi.  Kehadiran  radio  Benor  FM  menjadi  salah  satu  cara untuk menyuarakan tentang adat istiadat dan tentang keseharian Orang. Waktu siaran radio Orang Rimba dari pukul 08.00-17.00 WIB, dengan penyiar asli Orang Rimba. Radio ini dikembangkan mulai tahun 2011, namun baru efektif beroperasi sejak tahun 2012.
Ruang  publik  berupa  forum  dialog  antara  Orang  Rimba  dengan  pemerintah  menurut  hasil  penelitian Nurhaliza (2018) ada dan mereka diberikan kesempatan untuk berdialog akan tetapi kurang efektif karena keterbatasan  Orang  Rimba  dalam  baca  tulis  sehingga  sudah  berkali-kali  mereka  memanfaatkan  forum tersebut untuk mengadu dan berdialog tetapi mereka masih saja  termarginalisasi. Hegemoni dan dominasi kekuasaan pemerintahan masih menguasai kebijakan sehingga Orang Rimba jarang diikutsertakan dalam proses  pembangunan.  Hal  ini  yang  menjadi  pemikirian  Gramsci  (1999),  lewat  konsep  hegemoninya,  ia
mengkhawatirkan  keterpinggiran  masyarakat  karena  adanya  hegemoni  dari  pihak  penguasa  beserta kelompok-kelompoknya yang bersatu untuk mempertahankan eksistensi mereka.
Untuk  mengatur  tata  sosial,  hukum  dan  adat  di  komunitas  Orang  Rimba  terdapat  organisasi  sosial  di komunitas  Orang  Rimba.  Struktur  organisasi  sosial  pada  Orang  Rimba  terdiri  dari  :  (1)  Tumenggung, merupakan Kepala adat atau pemimpin tertinggi di komunitas Orang Rimba (disebut sebagai rajo ). Mereka berperan  sebagai  penegak  hukum  yang  memutuskan  perkara,  pemimpin  upacara  ritual  dan  umumnya memiliki  kemampuan  dan  kesaktian.  (2)  Depati,  merupakan  pengawas  terhadap  kepemimpinan tumenggung.  (3)  Mangku,  adalah  mereka  yang  memberikan  aturan  dan  penimbang  keputusan  dalam sidang  adat.  (4)  Menti,  berperan  sebagai  hakim  dalam  menyidang  Orang  Rimba  secara  adat.  (5)  Anak Dalam adalah orang kepercayaan Mangku dan mengkaji jika terjadi kesalahan rakyat. (6) Debalang Batin adalah Pengawal Tumenggung. (7) Tengganas/Tengganai, adalah pemegang keputusan tertinggi dalam sidang  adat  yang  dapat  membatalkan  keputusan,  dan  (8).  Jenang,  adalah  penghubung  Orang  Rimba dengan orang luar (Sukmareni, Hermayulis. 2013).
Orang  Rimba  melakukan  tindakan  komunikatif  melalui  musyawarah  di  tingkat  internal  mereka  yang didampingi oleh NGO sebagai fasilitator dan memberi masukan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Orang  Rimba.  Pilihan  musyawarah  dalam  beberapa  tahapan  merupakan  bentuk  demokrasi  deliberatif sebagaimana yang dijelaskan oleh Habermas. Kata ‟deliberasi‟ berasal dari bahasa Latin deliberatio yang artinya  ‟konsultasi‟,  ‟menimbang-nimbang‟,  ‟atau  musyawarah‟.  Demokrasi  deliberatif  dalam  bentuk musyawarah akan meningkatkan intensitas partisipasi Orang Rimba dalam proses pembentukan aspirasi dan  opini,  agar  resistensi  memperjuangkan  hak-hak  komunalnya  murni  kepentingan  komunitas,  bukan sebagian orang dan memenuhi harapan seluruh warga dalam komunitas. Musyawarah antar temenggung dan anggota komunitas membuka ruang bagi setiap peserta memiliki akses atau kesempatan yang sama untuk  menyampaikan  unek-uneknya  terkait  dan  mereka  bebas  berbicara  dan  tidak  dibatasi.  Pandangan yang  sama  terhadap  isu,  yakni  kepentingan  akan  adanya  ruang  hidup  sebagai  sumber  pangan  dan ekonomi utama mereka yang telah diklaim dimiliki oleh perusahaan dan telah ditanami pohon karet.  Isu yang  sama  dan  diangkat  dalam  forum  musyawarah  menjadi  perhatian  bersama  karena  dapat mempengaruhi nasib semua anggota komunitas.
Ruang  publik  yang  terbentuk  dari  hasil  musyawarah  diarahkan  pada  pencapaian  tujuan  emansipatoris (membebaskan)  komunitas  Orang  Rimba  dari  kekuatan-kekuatan  ideologi  dan  kepentingan  pribadi, kepentingan  kekuasaan  dan  ekonomi,  sehingga  diskursus  akan  ditentukan  oleh  kekuatan  argumentasi yang terbaik (ideal speech situation). Ruang publik yang kondusif memerlukan akses informasi yang terus menerus  tentang  tindakan-tindakan  apa  yang  harus  dilakukan  secara  bersama,  sehingga  diperlukan advokasi untuk membangun rational-critical deliberation dalam pembentukan opini publik yang dilakukan oleh  NGO  KKI-Warsi.  Kegiatan  musyawarah  di  antara  empat  temenggung  yaitu  Nyenong,  Marituha (sekarang  digantikan  oleh  Menyurau  karena  meninggal  dunia),  Ngamal,  Nyenong  dan  Ngirang  menjadi basis membangun soliditas di komunitas sebelum mereka mendatangi kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari dan melakukan protes atas dibukanya lahan mereka oleh PT WP.

## Komunikasi Dialogis sebagai upaya pemberdayaan Orang Rimba
Komunikasi  dialog  merupakan  komunikasi  transaksional  antara  pengirim  (sender)  dengan  penerima (receiver) dalam menyampaikan pesan sehingga terjadi interaksi dan terjadi pemaknaan yang sama dalam periode waktu tertentu  pada waktu tertentu. Dialog merupakan bentuk tindakan komunikasi yang menurut Habermas  (2012)  peserta  yang  terlibat  dalam  suatu  dialog  sebelum  melakukan  dialog  harus  memenuhi persyaratan  yaitu  :  (1)  bahwa  tindakan  yg  diindikasikan  lewat  speech  merupakan  yg  paling  efektif  dan efisien sebagai alat untuk mencapai tujuan, (2) bahwa tindakan itu adalah benar dan pantas sesuai dengan norma  yang  berlaku,  (3)  bahwa  pengalaman  subjektif  sebagaimana  yang  diekspresikan  pada  tindakan speech itu adalah tulus dan autentik. Peserta yang melakukan dialog sebelum berbicara atau merespon pembicaraan orang lain melakukan komunikasi intrapersonal dengan dirinya sendiri. Peserta dalam dialog tidak memiliki kedaulatan ego dan membangun kesadaran diri untuk saling mengenal, menghormati dan berbagi  pembicaraan  (Muchlis,  2017).  Dalam  dialog  tidak  ada  yang  menjadi  objek  komunikasi,  semua peserta dialog memiliki hak yang sama untuk mengungkapkan pendapatnya secara rasional dan jujur, tidak
ada  tekanan  dari  orang  lain  dan  merupakan  suara  yang  berasal  dari  hati  nuraninya  tanpa  ada  paksaan yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
Komunikasi dialog merupakan kunci dari pemberdayaan (Cangara, 2019) hal ini diperkuat oleh pendapat Freire (2000) bahwa dalam proses pemberdayaan terdapat proses penyadaran kritis yang menghendaki setiap orang yang terlibat  dalam dialog  menyadari kondisi dirinya  melalui refleksi dan tindakan  totalitas, penyadaran  kritis  tersebut  dilakukan  melalui  komunikasi  dalam  bentuk  dialog.  Narayan  (2002) mengungkapkan  bahwa  pemberdayaan  sebagai  suatu  perluasan  aset  dan  kemampuan  orang  untuk berpartisipasi  dalam  bernegosiasi  dengan  cara  memberikan  pengaruh,  mengendalikan,  dan  meminta pertanggungjawaban lembaga dalam hal ini penguasa pembuat kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Penelitian  ini  menggunakan  teori  kritis  yakni  Tindakan  Komunikatif  Habermas  sebagai  landasan  dalam melihat aktivitas pemberdayaan Orang Rimba yang dilakukan oleh aktor pembangunan yaitu  KKI Warsi. Gagasan  utama  dalam  Tindakan  Komunikatif  yang  disampaikan  Habermas  yaitu  komunikasi  membuka jalan untuk saling memahami antar aktor sehinga sampai kepada konsensus atau kesepakatan bersama. Konsensus  dapat  dicapat  melalui  dialog  yang  dibangun,  yaitu  kebenaran  subjektif  masing-masing  aktor dikomunikasikan  sehingga  mencapai  kebenaran  intersubjektif.  Alat  yang  digunakan  disini  yaitu  bahasa. Dialog  ini  dibangun  melalui  komunikasi  aktif  antara  Orang  Rimba  dengan  fasilitator  dengan  cara  hidup bersama  Orang  Rimba  dan  berbahasa  serta  melakukan  cara-cara  seperti  mereka  agar  diterima  dalam komunitas  Orang  Rimba  sehingga  memudah  dalam  melakukan  pemberdayaan  nantinya.  Kondisi kehidupan  Orang  Rimba  yang  mengalami  marginalisasi  akibat  kebijakan  pemerintah  menjadi  perhatian aktor  pembangunan  yaitu  KKI  Warsi  dan  lembaga  lainnya    untuk  membantu  Orang  Rimba  keluar  dari permasalahan  mereka.  Terdapat  beberapa  program  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  KKI  Warsi (Nurhaliza, 2018), yaitu :

## 1.  Memfasilitasi Pendidikan Anak-anak Rimba
Fokus  pendidikan  yang  dibina  oleh  KKI  Warsi  melakukan  pemberdayaan  terhadap  Orang  Rimba  pada fokus  bidang  pendidikan  baca  tulis  hitung  (BTH).  Pembinaan  dibedakan  menjadi  2  bentuk  berdasarkan lokasi pembinaan yang terdiri dari :
(1)  Pembinaan pendidikan di Basecamp KKI Warsi Pembinaan pendidikan anak-anak rimba yang dilakukan di basecamp KKI Warsi yang berada di TNBD bagian selatan, secara administrasi berada di Desa Bukit Suban. Terdapat delapan orang anak-anak rimba yang tinggal dan dibina di basecamp KKI Warsi yang semuanya laki-laki. Rentang usianya yaitu 6 tahun – 15 tahun. Kedelapan orang ini merupakan anak-anak yang memiliki keinginan untuk belajar dan  mendapat  izin  dari  orangtuanya  untuk  dibina  oleh  KKI  Warsi.  Pembinaan  pendidikan  yang dilakukan bertujuan untuk memampukan anak-anak rimba membaca, menulis, dan berhitung (BTH) termasuk membiasakan mereka agar dapat hidup sehat, bersih, dan teratur.
(2)  Pembinaan kelas jauh
Pembinaan  dilakukan  secara  jarak  jauh  yang  dilakukan  oleh  fasilitator  dengan  cara  kunjungan  ke masing-masing  kelompok  Orang  Rimba  yang  ada  di  TNBD  yang  terdiri  dari  kelompok  Air  Hitam, Kejasung,  Terab,  dan  Makekal.  Waktu  kunjangan  fasilitator  ke  masing-masing  kelompok  tidak menentu, biasanya sekali dua minggu atau bahkan sekali sebulan. Waktu kunjungan fasilitator berada di kelompok berkisar antara 5 – 1 minggu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kesiapan anak Orang  Rimba  yang  kehidupannya  masih  nomaden.  Dari  data  yang  didapatkan  berdasarkan  studi literatur hasil penelitian diperkirakan sekitar 79 orang anak yang ikut dalam program pembinaan kelas jauh.
2. Respon Orang Rimba terhadap Ilmu Pengetahuan

## (1) Pendidikan Alternatif oleh KKI Warsi
KKI  Warsi melakukan pemberdayaan  dibidang  pendidikan melalui tiga aktivitas yaitu : (1)  pembinaan  di basecamp KKI Warsi untuk memampukan anak-anak rimba baca, tulis, dan hitung (BTH) dan hidup bersih, sehat, serta teratur, (2) kelas jauh dengan pembelajaran BTH, (3) peningkatan softskill anak-anak rimba
dengan media Radio Benor FM. Ketiga aktivitas yang dilakukan ini diharapkan mereka dapat meningkatkan kapasitas melek huruf dan teknologi informasi. Dari hasil komunikasi dialogis disepakati bahwa aktivitas pendidikan yang dilakukan KKI Warsi mendapat dukungan dengan syarat harus tetap sesuai dengan norma dan  nilai  yang  dianut Orang  Rimba,  seperti  aturan  perempuan  dibatasi  berinteraksi  dengan  masyarakat luar sehingga tidak mendapat dukungan dari keluarga untuk berpendidikan. Kemudian tidak ada larangan bagi  anak-anak  yang  dibina  KKI  Warsi  untuk  tetap  melakukan  ritual  budayanya  sewaktu-waktu  seperti melangun. Namun dari total keseluruhan Orang Rimba yang ada di TNBD berjumlah 3205 jiwa, hanya 97 anak yang mengikuti kelas jauh dan delapan anak yang dibina di basecamp KKI Warsi. Orang Rimba masih banyak memiliki anggapan bahwa pendidikan hanya untuk masyarakat luar, sedangkan Orang Rimba tidak membutuhkan pendidikan untuk hidup dan mencari makan di dalam hutan.
(2). Sekolah Formal
Anak yang sudah bisa berjalan bagi Orang Rimba dianggap sudah bisa membantu orang tuanya seperti membantu  Induknya  (Ibunya)  mencari  bahan  pangan  di  hutan  seperti  mencari  umbi-umbian  dan menangkap  ikan.  Orang  Rimba  yang  sudah  memiliki  ladang,  maka  anak-anak  membantu  induknya menjaga ladang dari hama monyet. Ubi kayu merupakan tanaman yang umumnya ditanam untuk makanan sehari-hari, sehingga Orang Rimba beranggapan bahwa tabu untuk menyuruh anaknya kesekolah. Orang Rimba tidak terbiasa menyiapkan kebutuhan anak kesekolah. Anak Orang Rimba harus membantu orang tuanya,  sehingga  anak-anak  Orang  Rimba  yang  bersekolah  biasanya  yang  diminta,  diajak  dan  dibiayai sekolahnya oleh fasilitator KKI Warsi.
Anak-anak  Orang  Rimba  yang  bersekolah  dan  dibina  KKI  Warsi  umumnya  laki-laki.  Bagi  Orang  Rimba, hanya  laki-laki  yang  boleh  berpisah  tempat  tinggal  dari  orangtuanya.  Sementara  anak  perempuan diwajibkan  mengikuti  dan  tinggal  bersama  Orangtua.  Kegiatan  anak  perempuan  rimba  umumnya membantu orangtuanya mencari bahan makanan di hutan dan menjaga ladang bagi yang memiliki ladang. Mulai sekitar pukul 06:00 pagi sampai matahari tenggelam mereka diwajibkan menjaga ladang dari hama monyet. Kewajiban ini didasarkan atas budaya rimba yang menganut sistem matrilineal.
Kegiatan  pemberdayaan  melalui  komunikasi  dialogis  antara  Orang  Rimba  dengan  fasilitator  Warsi berlangsung secara dialog yang menggunakan prinsip Habermas. Habermas (2012) mengatakan bahwa dialog dibangun dalam komunikasi dialogis dilakukan tanpa paksaan. Dialog antara aktor pembangunan dengan Orang Rimba dilakukan tanpa paksaan dengan memengang prinsip klaim agar tercapai suatu aksi komunikasi yang ideal yaitu :

## 1.  Klaim ketepatan
Adanya kesepakatan yang dibangun oleh aktor komunikasi dalam hal ini KKI Warsi dengan Orang Rimba berupa norma dan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh Orang Rimba yang tidak boleh dilanggar. Hal ini  dilakukan  agar  dialog  berjalan  dengan  lancar  dan  kegiatan  pemberdayaan  dapat  diterima  dengan kesadaran  penuh  dan  dilaksanakan  dengan  penuh  tanggung  jawab.  Klaim  ketepatan  memberikan pengetahuan  bagi  Orang  Rimba  bahwa  tujuan  pemberdayaan  merupakan  tujuan  mereka  juga.  Klaim ketepatan memungkinkan kedua aktor saling memahami norma dan nilai yang dimiliki oleh masing-masing aktor, sehingga dialog yang berdasarkan pada norma dan nilai dari masing-masing aktor dapat dipadukan menjadi  saling  memperkuat  kegiatan  pemberdayaan.  Budaya  Orang  Rimba  yang  meminimalisir perempuan rimba untuk bersentuhan dengan budaya orang Terang menyebabkan kegiatan pemberdayaan dilakukan secara bertahap untuk sampai kepada perempuan rimba.

## 2.  Klaim kebenaran
Komunikasi  dialogis  yang  dilakukan  kedua  aktor  ini  dalam  memenuhi  syarat  kebenaran  yaitu  masing- masing mengungkapkan kebenaran subjektif agar tercapainya kebenaran intersubjektif. Komunikasi yang terjadi memperlihatkan kesukaan dan ketidaksukaannya terhadap cara-cara tertentu. Aktor pembangunan dalam hal ini KKI Warsi hidup bersama Orang Rimba selama bertahun-tahun sehingga untuk melakukan observasi  kepada  kehidupan  sehari-hari  Orang  Rimba,  sehingga  komunikasi  dialogis  yang  terjadi memperlihatkan  realita  yang  sebenarnya  dari  masing-masing  aktor.  Kedua  aktor  yang  melakukan komunikasi  dialogis  harus  dapat  menjadi  pendengar  dalam  mencari  titik  temu  dari perbedaan  pendapat dari masing-masing sehingga aturan yang disampaikan dapat diterima sebagai sebuah kata sepakat atau konsensus.  Klaim  ini  dapat  memberikan  kesempatan  kepada  kedua  aktor  terutama  Orang  Rimba  untuk
memberikan argumen kepada aktor pembangunan mengenai apa yang menjadi kebutuhan Orang Rimba dalam kehidupannya agar dapat memampukan mereka melalui kegiatan pemberdayaan yang ditawarkan oleh aktor pembangunan.
3.  Klaim kejujuran, Program pemberdayaan terhadap Orang Rimba dilakukan melalui dialog yang didasarkan pada kejujuran. Kegiatan pemberdayaan dimulai dari perencanaan sampai evaluasi dan monitoring dilalukan berdasarkan dialog.  Hal    ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  (Nurhaliza,  2018)  bahwa  kegiatan  pemberdayaan  Orang Rimba  merupakan  dialog    yang  berdasarkan  pada  kejujuran.  Harus  adanya  kesesuaian  antara  yang didalam pikiran, perkataan, dan perbuatan  masing-masing  aktor. Keberpihakan KKI  Warsi sebagai  LSM terhadap pengembangan kehidupan Orang Rimba khususnya pendidikan saat ini menjadikan KKI Warsi memfasilitasi semua kebutuhan anak-anak rimba dalam menunjang pendidikannya. KK Warsi memberikan bantuan berupa buku, peralatan menulis, tas, sepatu, baju sekolah, transposrtasi maupun makan tiga kali sehari dan tempat tinggal untuk mengatasi keterbatasan dalam pendidikan Orang Rimba.
Menurut  Habermas  (2012)  pemberdayaan  dengan  klaim  kejujuran  ini  harus  konsisten  dilakukan,  begitu juga  dengan  pembinaan  pendidikan  yang  dilakukan  KKI  Warsi  di  Desa  Bukit  Suban  telah  konsisten dilakukan  dari  tahun  2007  sampai  saat  ini.  Habermas  mengatakan  bahwa  dialog  dapat  terjadi  jika  ada kejujuran  dalam  menyampaikan  pendapat,  hal  ini  terjadi  di  ruang-ruang  publik  Orang  Rimba,  seperti  di hutan, sudung, basecamp KKI Warsi dan sebagainya dengan catatan dialog tersebut harus berisi 3 klaim kebenaran di atas. Ruang publik berfungsi sebagai menyelesaikan masalah yang dihadapi Orang Rimba melalui berdiskusi dan debat secara bebas dari tekanan manapun agar tercapai konsensus yang rasional dikedua aktor dalam kegiatan pemberdayaan pendidikan Orang Rimba.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Ruang publik Orang Rimba di TNBD terdiri  dari ruang publik fisik dan ruang publik non fisik. Ruang publik fisik berupa diskusi dan musyawarah sedangkan ruang publik non fisik berupa radio komunitas FM Benor
2.  Komunikasi  dialogis  yang  terjadi  dalam  kegiatan  pemberdayaan  berlangsung  secara  demokrasi deliberatif  dan  memenuhi  persyaratan  terjadinya  komunikasi  yang  ideal  antara  aktor  pembangunan dalam  hal  ini  KKI  Warsi  dengan  Orang  Rimba  yaitu  adanya  klaim  ketepatan  dalam  menyampaikan pendapat, klaim kebenaran dan klaim kejujuran.

## Saran
Ruang publik fisik, non fisik dan komunikasi dialogis antara Orang Rimba dengan Orang Rimba dan Orang Rimba dengan aktor pembangunan masih perlu ditingkatkan intensitasnya sebagai wujud hak dari setiap warga  negara  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan.  Agar  kegiatan  pemberdayaan  kepada Orang  Rimba  dapat  dilakukan  secara  berkelanjutan  diperlukan  pendekatan  dialog  dan  budaya  Orang Rimba.

## DAFTAR PUSTAKA
Adut A 2012. A Theory of the Public Sphere. Sociological Theory 30(4) 238 –262© American Sociological Association DOI: 10.1177/0735275112467012 http://stx.sagepub.com. Awang, S. 2003. Politik Kehutanan Masyarakat . Yogyakarta (ID): Kreasi Wacana
Cangara,  H,  2019.  Komunikasi  Pembangunan.  Telaah  Untuk  memahami  konsep, filosofi,  serta  peranan komunikasi terhadap pembangunan dan pembangunan komunikasi dan era digital. Rajawali Pers. Cetakan 1. Juni 2020. Depok. ISBN : 978-623-231-384-2
Dove  M.  1983.  Theories  Of  Swidden  Agriculture  And  The  Political  Economy  Of  Ignorance. Agroforestry Systems 1(2):85-99. Edgar A. 2006. Habermas: The Key Concepts . Oxon ( US): Routledge
Freire. 2000. Pendidikan Kaum Tertindas (Terj). Jakarta (ID): LP3ES Gramsci A. 1999. Selected From Prison Notebook. London (GB): Lawrence & Wishart. Habermas,  2012.  Ruang  Publik.  Sebuah  kajian  tentang  kategori  masyarakat  borjuis.  Penterjemah  Yudi Santoso. Cetakan keempat. Penerbit Kreasi wacana. Bantul. ISBN : 979-3722-81-9 Habermas,  2012. Ruang  Publik,  Sebuah  Kajian  tentang  Kategori  Masyarakat  Borjuis .  Penerjemah  Yudi Santoso. Yogyakarta (ID): Kreasi Wacana
Habermas, 1996. Between Facts and Norms : Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge (GB) : MIT Press.
Hardiman, 1993. Menuju Masyarakat Komunikatif : Ilmu, Masyarakat, Politik dan Posmodernisme menurut Jurgen Habermas, Yogyakarta (ID): Kanisius.
Hardiman,  2009. Demokrasi  Deliberatif:  Menimbang  ‘Negara  Hukum’  dan  ‘Ruang  Publik’  dalam  Teori Diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta (ID): Kanisius Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI Warsi), http://warsi.or.id/, diakses 3 Maret 2019). Mc.Charty T 2015. Teori Kritis Jurgen Habermas . Bantul (ID): Kreasi Wacana. Muchlis,  Fuad.  2017. Praktik  Komunikasi  Dalam  Pemberdayaan  Orang  Rimba  di  Taman  Nasional  Bukit Duabelas  Provinsi  Jambi. Bogor: Disertasi Program  Studi  Komunikasi  Pembangunan  Pertanian dan Pedesaan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Narayan, D. (Ed.) (2002). Empowerment and poverty reduction: A sourcebook . Washington, DC: The World Bank
Nurhaliza, S. 2018. Pemberdayaan pendidikan Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) oleh KKI Warsi. Jurnal Sosial Budaya (e-ISSN 2407-1684 | p-ISSN 1979-2603) Vol. 15, No. 2, Desember 2018. Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Pusey M. 2011. Habermas: Dasar dan Konteks Pemikirannya. Yogyakarta (ID): Resist Book. Paterson. 2000. Understanding Global Environmental Politics: Domination Accumulation and Resistance . New York (US): St. Martin‟s. (Pusey 2011).
Sukmareni, Hermayulis. 2013. 22 Tahun WARSI Bersama Masyarakat . Jambi (ID): KKI Warsi.