## IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK LAMPU JALAN DI LAMPUNG SELATAN SEHINGGA MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA NEGARA
Oleh: Ventania Gusti Amelza Agung gustiventania@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Naskah Diterima : 05-01-2022 Naskah Diterbitkan : 25-03-2022

## Abstrak
Masalah  korupsi  bukanlah  suatu  masalah  baru  dalam  persoalan  hukum  dan ekonomi  suatu  negara,  karena  pada  dasarnya  masalah  korupsi  telah  ada  sejak ribuan  tahun  lalu,  baik  di  negara  maju  maupun  negara  berkembang.  Penyebab terjadinya  korupsi  ada  berbagai  macam,  tergantung  konteksnya.  Jika  kita  lihat seperti yang kini marak di Indonesia, kasus korupsi umumnya banyak dilakukan oleh  orang  yang  memiliki  jabatan.  korupsi  bisa  saja  terjadi  dari  hal  paling sederhana,  sampai  yang  kompleks.  Namun  sering  kali  terabaikan  dan  seiring berjalannya  waktu  menjadi  kebiasaan  yang  dianggap  normal.  Permasalahan penelitian adalah: Faktor pelaku melakukan tindak pidana korupsi proyek lampu jalan di Lampung Selatan sehingga mengakibatkan kerugian pada Negara (Studi Putusan  :19/Pid.Sus  TPK/2021/PN  Tjk).  Implementasi  pertanggungjawaban pidana  pelaku  tindak  pidana  korupsi  lampu  jalan  di  Lampung  Selatan  sehingga mengakibatkan kerugian pada Negara (Studi Putusan :19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk).  Cara  pelaku  menggantikan  kerugian  Negara  akibat  tindak  dari  pidana korupsi  proyek  lampu  jalan  di  Lampung  Selatan  (Studi  Putusan  :19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk).
Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data primer dan  sekunder,  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan,  dan analisis data dengan analisis kualitatif.
Hasil Penelitian dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,  maka  harus dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  pidana.  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang menetapkan terdakwa dalam Putusan  Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Tjk telah terbukti secara sah dan  meyakinkan  menurut  hukum bersalah  melakukan tindak pidana  “secara  bersama-sama  melakukan  korupsi”  sebagaimana  diatur  dan diancam  pidana  dalam  Pasal  3 jo Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Permberantasan  Tindak Pidana Korupsi jo Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan. Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan untuk mengganti kerugian negara.
Kesimpulan  Implementasi  Pertanggungjawaban  pelaku  tindak    pidana  korupsi yang  dilakukan  oleh  mantan  sekretaris  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  kota Kabupaten  Lampung  Selatan  yang  telah  terbukti  secara  sah  menurut  Undang- Undang telah  merugikan negara dengan  melakukan korporasi atau  memperkaya diri sendiri telah di tetapkan sebagai terpidana dikarenakan perbuatan Terdakwa bertentangan  dengan  program  pemerintah  yang  sedang  gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi. Terdakwa telah ditetapkan sebagai Terpidana dengan  sanksi  berupa  pidana  penjara  1  (satu)  tahun  9  (Sembilan)  bulan  serta membayar  uang  pengganti  sebesar  Rp.247.121.869,37  (dua  ratus  empat  puluh tujuh juta serratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tujuh sen). Kemudian daripada itu adapun pencabutan hak-hak Terdakwa  sebagai seorang pensiunan dari Pegawai Negeri  Sipil  yaitu tidak  lagi menerima uang pensiunan.
Kata  Kunci:  Pertanggungjawaban;  Implementasi;  Tindak  Pidana;  Korupsi;

## Kerugian Negara

## Abstract
The problem of corruption is not a new problem in the legal and economic issues of a country, because basically the problem of corruption has existed for thousands of years, both in developed and developing countries. There are various causes of corruption,  depending  on  the  context.  If  we  look  at  what  is  currently  rife  in Indonesia,  corruption  cases  are  generally  carried  out  by  people  who  have positions. corruption can occur from the simplest things to the complex ones. But it is often neglected and over time it becomes a habit that is considered normal. The research problems are: The factor of the perpetrators of committing a criminal act of corruption in the street light project in South Lampung, resulting in losses to the State (Study of Decision: 19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk). Implementation of criminal responsibility for street lamp corruption in South Lampung, resulting in losses to the State (Study of Decision: 19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk). The way the perpetrators compensate for state losses due to acts of corruption in the street light  project  in  South  Lampung  (Study  of  Decision:  19/Pid.Sus  TPK/2021/PN Tjk).
The  research  method  is  juridical  normative  and  empirical,  using  primary  and secondary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis with qualitative analysis.
The results of the study, in this case the Panel of Judges, did not find things that could  eliminate  criminal  liability,  either  as  a  justification  or  excuse  for forgiveness, so the Defendant must be held accountable for his actions. Because the  Defendant  is  capable  of  being  responsible,  he  must  be  found  guilty  and sentenced. The Tanjung Karang  District  Court determined  that the defendant  in Decision Number 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Tjk had been legally and convincingly proven guilty by law of committing a crime "together with corruption" as regulated and subject to criminal penalties in Article 3 jo Article 18 paragraph (1) of Law
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Article 55 paragraph (1 ) 1st of the Criminal Code and with imprisonment for 1 (one) year and 9 (nine) months. The defendant was also sentenced to additional penalties to compensate the state for losses.
Conclusion  Implementation  of  accountability  for  perpetrators  of  corruption committed by the former secretary of the Cleanliness and Parks Office of South Lampung Regency which has been legally proven according to the law has harmed the  state  by  doing  corporations  or  enriching  oneself  has  been  designated  as  a convict because the Defendant's actions are contrary to the program government which is intensively eradicating corruption. The defendant has been designated as a convict  with a sanction in the form of imprisonment  for 1 (one) year 9 (nine) months and pay compensation of Rp. point thirty seven cents). Then from that, the Defendant's rights as a pensioner from a Civil Servant were revoked, namely he no longer received pension money.
Keywords: Accountability; Implementation; Criminal act; Corruption; State Losses

## I. PENDAHULUAN
Dalam  ukuran  umum,  korupsi  adalah  semua  tindakan  tidak  jujur  dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Di Indonesia, hampir setiap pemilihan kepala daerah tak lepas dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala daerah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Tak semudah yang diucapkan,  komitmen  pemberantasan  korupsi  memang  berat  untuk  dilakukan. Segala upaya pemberantasan korupsi dicanangkan di setiap periode pemerintahan negara ini.
Masalah  korupsi  bukanlah  suatu  masalah  baru  dalam  persoalan  hukum  dan ekonomi  suatu  negara,  karena  pada  dasarnya  masalah  korupsi  telah  ada  sejak ribuan  tahun  lalu,  baik  di  negara  maju  maupun  negara  berkembang.  Dalam pengertian modern, sejarah korupsi mungkin tidak setua kejahatan lainnya seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Namun jika diperhatikan dari berbagai pengertian  dan  batasan  yang  pernah  dirumuskan,  korupsi  merupakan  derivasi
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
(turunan)  dari  berbagai  kejahatan  seperti  pencurian,  perampokan,  dan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat ( abuse of power ). 1
Penyebab  terjadinya  korupsi  ada  berbagai  macam,  tergantung  konteksnya.  Jika kita lihat seperti  yang kini  marak di Indonesia, kasus korupsi umumnya banyak dilakukan  oleh  orang  yang  memiliki  jabatan.  korupsi  bisa  saja  terjadi  dari  hal paling  sederhana,  sampai  yang  kompleks.  Namun  sering  kali  terabaikan  dan seiring  berjalannya  waktu  menjadi  kebiasaan  yang  dianggap  normal.  Tanpa mereka sadari, tindakan korupsi sekecil apa pun sebenarnya telah merugikan orang lain.
Pelaku  korupsi  itu  sendiri  relatif  sama,  yaitu  mulai  dari  swasta,  kepala  daerah, anggota  dewan,  pejabat  pusat  maupun  daerah.  Seperti  contohnya  di  2016  kasus Tindak  Pidana  Korupsi  Proyek  Lampu  Jalan  yang  dilakukan  oleh  mantan Sekretaris  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kabupaten  Lampung  Selatan sehingga perbuatannya dapat berdampak merugikan negara.
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  lebih  efektif  untuk  mencegah  dan memberantas  tindak  pidana  korupsi,  Undang-Undang  menetapkan  ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang  merupakan  pemberatan  pidana.  Undang-Undang  juga  menetapkan  pidana penjara  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak  dapat  membayar  pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.
Korupsi yang ada di Indonesia ini bisa dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra  ordinary  crime) ,  karena  tidak  hanya  merusak  sendi-sendi  keuangan  dan perekonomian negara, tetapi juga telah merusak pilar-pilar budaya, sosial-politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, bahkan keutuhan dan kesatuan negara pun terancam.  Konsepsi  mengenai  korupsi  baru  timbul  setelah  adanya  pemisahan antara  kepentingan  keuangan  pribadi  dari  seorang  pejabat  negara  dan  keuangan jabatannya, prinsip ini muncul di Barat setelah adanya Revolusi Perancis dan di negara-negara  Anglo-Saxon,  seperti  Inggris  dan  Amerika  Serikat,  timbul  pada
1 Egi Sudjana, 2008, Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati , JP Books, Surabaya Hlm.1.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
permulaan  abad  ke-19.  Sejak  itu  penyalahgunaan  wewenang  demi  kepentingan pribadi, khususnya dalam soal keuangan, dianggap sebagai tindak pidana korupsi. 2
Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan coruptie. Dari Bahasa Belanda itu lahirlah kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). 3
Dalam  pengertian  yuridis  sebagaimana  ditegaskan  Undang-Undang  nomor  31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa, korupsi adalah sebagai berikut :
1. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi bahwa  setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan keuangan negara.
2. Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan negara atau perekonomian negara. 4
Masyarakat yang berdaya dapat melakukan kontrol dan memberi masukan selama proses  penegakan  hukum,  bahkan  di  saat  penegakan  hukum  formal  lemah  dan tidak  dapat  menghadapi  tindak  pidana  tersebut,  masyarakat  dapat  tampil  untuk berpartisipasi melalui sistem dan tatanan yang demokratis dan transparan. Bentuk dan  sifat  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  tersebut  harus  diselenggarakan secara demokratis dalam suasana yang menghargai nilai-nilai dan rasa kepatutan
2 Bambang Hartono. 2011. Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Keadilan Progresif, vol. 2 No. 1, Bandar Lampung.
3 WJS Poerwadarminta. 1982 . Kamus Umum Bahasa Indonesia , PN Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 524 4 Zainudin  Hasan.  2018. Implikasi  pengembalian  keuangan  negara  terhadap  putusan  hakim  dalam perkara  tindak  pidana  korupsi  dana  bantuan  program  nasional  pembangunan  masyarakat  mandiri pedesaan di provinsi lampung. Jurnal keadilan progresif. vol. 9 No. 2 Bandar Lampung, Hlm. 137.
serta  keadilan  masyarakat  tanpa  harus  mengabaikan  perlindungan  dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.
Berbagai upaya perbaikan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga independen dan  masyarakat  seperti  yang  sudah  dikemukakan  di  atas  disertai  niat  dan kesungguhan  untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi  secara  adil  dan  tidak pandang bulu pasti akan membuahkan hasil. Walaupun korupsi tidak akan hilang sama sekali, tetapi paling tidak dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi sehingga  upaya  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  dapat tercapai.
Diantaranya  bentuk  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  banyak  terungkap  sejak reformasi yaitu korupsi yang dampaknya dapat menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 2 UU PTPK tentang tindak pidana korupsi. Telah banyak sekali kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara berhasil disidangkan, mulai dari kasus- kasus yang hanya melibatkan “orang biasa” sampai yang melibatkan “orang-orang besar” seperti gubernur, jenderal polisi hingga menteri yang sebelumnya seperti tidak tersentuh dalam penindakan tindak pidana korupsi. Bahkan  Aparatur Sipil Negara ada juga yang ikut terjerumus dalam perbuatan yang dilarang tersebut.
Sebagai  contoh  kasus  Tindak  Pidana  Korupsi  Proyek  Lampu  jalan  di  Lampung Selatan  sehingga  mengakibatkan  kerugian  negara  yang  dilakukan  oleh  mantan Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung  Karang  menetapkan  terdakwa  dalam  Putusan  Nomor  19/Pid.Sus- Tpk/2021/PN  Tjk telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  hukum bersalah  melakukan  tindak  pidana  “secara  bersama-sama  melakukan  korupsi” sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  3 jo Pasal  18  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Permberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan dengan pidana penjara selama  1 (satu) tahun dan 9
(sembilan)  bulan.  Terdakwa  juga  dijatuhi  pidana  tambahan  untuk  mengganti kerugian  negara  sebesar  Rp.247.121.869,37  (dua  ratus  empat  puluh  tujuh  juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan tiga puluh tujuh sen)  dikurangi  dengan  Uang  Titipan  sebesar  Rp.167.121.869,00  (seratus  enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah),  sehingga  sisa  uang  penganti  yang  harus  dibayar  oleh  terdakwa  sebesar Rp.80.000.000,37 (delapan puluh juta tiga puluh tujuh sen).
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji permasalahan sebagai berikut:
1. Faktor  pelaku  melakukan  tindak  pidana  korupsi  proyek  lampu  jalan  di Lampung Selatan sehingga mengakibatkan kerugian pada Negara (Studi
Putusan Nomor 19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk)?
2. Bagaimanakah Implementasi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana  korupsi  proyek  lampu  jalan  di  Lampung  Selatan  sehingga mengakibatkan kerugian pada Negara (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk)?
3. Bagaimana  pelaku  menggantikan  kerugian  negara  akibat  dari  tindak pidana korupsi proyek lampu jalan di Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk)?

## II. METODE PENELITIAN
Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah secara  yuridis  normatif  dan  empiris.  Pendekatan  yuridis  normatif  dimaksudkan untuk  mengumpulkan  berbagai  macam  peraturan  perundang-  undangan,  teori- teori  dan  literatur-literatur  yang  erat  kaitannya  dengan  masalah  yang  akan dibahas.  Sedangkan  pendekatan  empiris  dilakukan  dengan  cara  meneliti  serta
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
mengumpulkan  data  primer  yang  telah  diperoleh  secara  langsung  pada  objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian.  Menggunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh dari  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan,  dan  analisis  data  dengan  analisis kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor  Penyebab  Pelaku  Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi Lampu  Jalan  di  Lampung  Selatan  Sehingga  Mengakibatkan Kerugian Pada Negara
Beberapa  faktor  penyebab  seseorang  melakukan  korupsi,  selain  rendahnya  gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya  adalah  kekuasaan  pemerintah  yang  dibarengi  dengan  faktor kesempatan  bagi  pegawai  pemerintah  untuk  memenuhi  kekayaan  mereka  dan kroninya.  Itulah  mengapa  korupsi  yang  dikatakan  sebagai extra  ordinary  crime karena  bukan  hanya  kejahatan  yang  merugikan  uang  negara,  tetapi  dapat berdampak  pada  seluruh  program  pembangunan,  kualitas  pendidikan  menjadi rendah,  kualitas  bangunan  menjadi  rendah,  mutu  pendidikan  jatuh,  serta kemiskinan tidak tertangani.
Menurut keterangan dari Bapak Hendro Wicaksono selaku hakim di Pengadilan Negeri  Tajung  Karang,  setelah  persidangan  tindak  pidana  korupsi  tersebut berdasarkan    keterangan  saksi  dan  keterangan  terdakwa  yang  banyak  berperan adalah  Terdakwa,  meskipun  sebenarnya  beliau  mengaku  hanya  sebagai penyandang  dana.  Berawal  dari  adanya  proyek  pengerjaan  lampu  jalan  di Lampung  Selatan  bersama  dengan  PPTK  dalam  hal  ini  yang  berperan menjalankan,  membuat pelaksanaan dan perencanaan proyek tersebut kemudian yang  membeli  material  adalah  Terdakwa.  Menurut  beliau  faktor  tindak  pidana korupsi  yang  dilakukan  terdakwa  tersebut  adalah  tidak  lain  semata-mata  untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri.
Berdasarkan hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Kalianda, Bapak Sukri selaku jaksa  menegaskan  bahwa  terbukti  terdakwa  Tiopan  yang  melakukan,  menyuruh melakukan  atau  ikut  serta  melakukan  penyimpangan  uang  anggaran  pekerjaan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Kegiatan  Pengadaan  dan  Pemasangan  Lampu  Penerangan  Jalan  Umum Konvensional sebanyak 35 (tiga puluh lima) titik di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung  Selatan  pada  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kabupaten  Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016. Terdakwa melakukan pembelian  bahan material terkait  kabel  dan  lampu  yang  tidak  sesuai  spesifikasi  dalam  kontrak  untuk pekerjaan  tersebut.  Beliau  menegaskan  alasan  umumnya  motivasi  terpidana melakukan  tindak  pidana  korupsi  tidak  lain  untuk  mencari  keuntungan  atau mencari kekayaan sesuai dengan unsur-unsurnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sigit  selaku  kasubag  di  BPKAD menegaskan  bahwa  tidak  mengetahui  persis  apa  faktor  penyebab  terpidana melakukan  korupsi  karena  tugas  dari  BPKAD  sendiri  hanya  membantu pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  kebijakan  daerah  yang  bersifat  spesifik khususya dibidang administrasi keuangan daerah, akan teteapi beliau menjelaskan bahwa  Terdakwa  dijatuhi  pidana  tambahan  untuk  mengganti  kerugian  negara tersebut.
Berdasarkan hasil  wawancara dengan Bapak Khaerul Anwar Inspektorat Pemda di  Lampung  Selatan  tidak  menegtahui  jelas  apa  motif  dari  terdakwa  sehingga melakukan  perbuatan  terlarang  tersebut  akan  tetapi  menjelaskan  bahwa  telah dicabutnya hak-hak pensiunan Terdakwa, karena seperti yang kita ketahui bahwa Terdakwa  merupakan  pensiunan  dari  Pegawai  Negeri  Sipil.  Pak  Khaerul menjelaskan  yang  mengelurkan  surat  rekomendasi  tercabutnya  hak  hak kepegawaian itu merupakan Inspektorat pemda tersebutlah  yang berperan .
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  dengan  Bapak  Suta  Ramadhan  selaku Penasihat Hukum Terdakwa menegaskan bahwa ada dua faktor yang mendasari seseorang  itu  melakukkan  korupsi,  ada  yang  bersifat  intenal  dan  eksternal.  Bila dilihat  dari  segi  internal  perbuatan  dorongan  seseorang  melakukan  korupsi disebabkan  bisa  saja  karena  dorongan  kebutuhan  (gaji  yang  tidak  mencukupi), dorongan  keserakahan  (tamak),  moral  yang  kurang  kuat,  gaya  hidup  yang konsumtif,  sifat  malas  (ingin  banyak  uang  tanpa  harus  susah  payah),  keimanan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
yang  lemah  (tidk  mengamalkan  ajaran  agama).  Sedangkan  jika  kita  lihat  dari faktor  eksternal  penyebab  terjadinya  korupsi  yaitu  lingkungan  (korupsi  sudah menjadi  budaya  atau  sistem),  peluang  (lemahnya  pengawasan),  sistem akuntabilitas yang tidak memadai, lemahnya peraturan Perundang-Undangan dan aparat hukum, pemimpin yang tidak memberi teladan, tidak ada kultur organisasi yang benar, dan sebagainya.

## B. Implemntasi  Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidna  Korupsi
Proyek Lampu Jalan di Lampung Selatan Sehingga

## Mengakibatkan Kerugian Pada Negara
Telah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  korupsi  merupakan  salah  satu  bentuk kejahatan  yang  mendapat  perhatian  yang  begitu  luas  dan  serius  dari  berbagai kalangan. Korupsi tidak lagi hanya ditempatkan sebatas sebagai suatu isu dalam tataran  domestik  suatu  negara,  tetapi  telah  menjadi  suatu  penyakit  global  yang harus  dicegah  dan  diberantas.  Adanya  langkah-langkah  untuk  melakukan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  yang  disebutkan  ternyata mampu membawa angin segar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Adanya langkah-langkah tersebut telah mendorong berhasil dibongkarnya berbagai kasus tindak  pidana  korupsi  dalam  berbagai  bentuk  hingga  pelakunya  disidangkan  di pengadilan  dan  dijatuhi  pidana.  Salah  satu  bentuk  tindak  pidana  korupsi  yang banyak terungkap sejak reformasi adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam Pasal 2 UU PTPK.
Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik  sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,  maka  harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  pidana,  tegas  nya.  Bahwa selain pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana terdakwa
dijatuhkan  hukuman  pidana  kurungan  1  tahun  9  bulan,  serta  membayar  uang pengganti sebesar Rp.247.121.869,37 (dua ratus empat puluh tujuh juta serratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tujuh  sen)  dikurangi  dengan  Uang  Titipan  sebesar  Rp.167.121.869,00  (serratus enam  puluh  tujuh  juta  seratus  dua  puluh  satu  ribu  delapan  ratus  enam  puluh sembilan rupiah ganti kerugian negara, sehungga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.80.000.00,37 (delapan puluh juta rupiah tiga puluh  tujuh  sen),  dengan  ketentuan  apabila  terdakwa  tidak  membayar  uang pengganti  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  setelah  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk  membayar  uang  pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan. Adapun Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Bapak Sukri selaku Jaksa Penuntut Umum  menyatakan  bahwa    saat  ini  terdakwa  sedang  menjalankan  putusan pengadilan terkait pidana penjara yaitu 1 tahun 9 bulan. Dalam putusan tersebut ada  putusan  tambahan  berupa  uang  pengganti  dan  denda.  Dengan  penjabaran yakni;  serta  membayar  uang  pengganti  sebesar  Rp.247.121.869,37  (dua  ratus empat  puluh  tujuh  juta  serratus  dua  puluh  satu  ribu  delapan  ratus  enam  puluh sembilan  rupiah  koma  tiga  puluh  tujuh  sen)  dikurangi  dengan  Uang  Titipan sebesar Rp.167.121.869,00 (serratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah ganti kerugian negara, sehungga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.80.000.00,37 (delapan  puluh  juta  rupiah  tiga  puluh  tujuh  sen),  dengan  ketentuan  apabila terdakwa  tidak  membayar  uang  pengganti  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  setelah putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  hukum  tetap,  maka  harta  bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan. Adapun Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sigit  Pramono  selaku  Kasubbag umum di BPKAD mengatakan bahwa terdakwa harus membayar kerugian dengan kemudian uang tersebut akan dimasukkan kedalam kas Negara. Berdasarkan hasil wawancara  dengan  Bapak  Khaerul  Anwar  selaku  Inspektur  Pembantu  V  pada Inspektorat  pemda  Lampung  Selatan  menerangkan  bahwa  PNS  yang  terpidana mendapatkan  sanksiberupa  pencabutan  hak-hak  tertentu  sebagai  Aparatur  Sipil Negara atau pensiunannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Suta  Ramadhan  selaku  Penasihat Hukum  dari  terdakwa  menjelaskan  bahwa  selain  pidana  pokok  berupa  pidana penjara  sebagaimana  tertera  dalam  Pasal  3  Undang  Undang  No.31  tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  mana  terdakwa  dijatuhkan yaitu  1  tahun  9  bulan  pidana  penjara.  Dalam  putusan  tersebut  ada  putusan tambahan  berupa  uang  pengganti  dan  denda.  Dengan  penjabaran  yakni;  serta membayar  uang  pengganti  sebesar  Rp.247.121.869,37  (dua  ratus  empat  puluh tujuh juta serratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah koma  tiga  puluh  tujuh  sen)  dikurangi  dengan  Uang  Titipan  sebesar Rp.167.121.869,00  (serratus  enam  puluh  tujuh  juta  seratus  dua  puluh  satu  ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah ganti kerugian negara, sehungga sisa uang  pengganti  yang  harus  dibayar  oleh  Terdakwa  sebesar  Rp.80.000.00,37 (delapan  puluh  juta  rupiah  tiga  puluh  tujuh  sen),  dengan  ketentuan  apabila terdakwa  tidak  membayar  uang  pengganti  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  setelah putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  hukum  tetap,  maka  harta  bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi  uang pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Adapun Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

## C. Ganti  Kerugian  Negara  Akibat  Tindak  Pidana  Korupsi  Proyek Lampu Jalan di Lampung Selatan
Perhitungan  kerugian  keuangan  negara  merupakan  bagian  ujung  atau  hilir  dari suatu  perkara  tipikor  dan  yang  menjadi  ranah  persidangan.  Dalam  pemeriksaan dipersidangan  dapat  saja  Hakim  atau  Majelis  Hakim  menyatakan  ada  dan/atau tidak ada kerugian keuangan negara atau jumlah kerugian keuanga negara sama atau  tidak  sama  dengan  yang  didakwakan  atau  dituntut.  Mengenai  unsur mengganti kerugian keuangan negara aparat penegak hukum telah  bekerjasama dengan instansi terkait yaitu Badan Pemeriksaan Kekuasaan atau Badan Pengawas Keuangan  dan  Pembangunan  yang  membantu  Penyidik  menghitung  kerugian negara.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Hendro  selaku  Hakim,  Terdakwa mengmbaliakan kerugian Negara yaitu dengan berdasarkan pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  tersebut,  dapat  dimengerti  apabila  penegakan  hukum  terhadap pembayaran  uang  pengganti  dengan  cara  menyita  dan  melelang  harta  benda terpidana  korupsi  oleh  pihak  kejaksaan  tidak  dapat  dilaksanakan  sebagaimana yang  menjadi  tuntutan  rasa  keadilan  masyarakat,  karena  ketentuannya  bersifat fakulatif  dan  dapat  digantikan  dengan  pidana  penjara  dijatuhi  pidana  tambahan untuk  mengganti  kerugian  negara  dengan  pidana  subsider.  Adanya  sebagian pengembalian  kerugian  keuangan  negara  Hakim  berpendapat  bahwa  sebagian kerugian  keuangan  negara  dalam  perkara a  quo telah  dipulihkan  namun  belum seluruhnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukri selaku Jaksa Penuntut Umum dikarnakan dana yang diterima oleh Terdakwa sehubungan kegiatan pemasangan lampu penerangan jalan umum Tahun 2016 sejumlah Rp164.121.869,37 (seratus
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
enam  puluh  empat  juta  seratus  dua  puluh  satu  ribu  delapan  ratus  enam  puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp84.121.869,00 (Delapan puluh empat juta seratus duapuluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah)  yang dititipkan melalui Jaksa Penuntut Umum, maka uang tersebut akan dirampas dan disetorkan ke kas Negara sebagai pembayaran  uang  pengganti  kerugian  keuangan  Negara,  sedangkan  sisanya sejumlah  Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa  sehingga  kepada  Terdakwa  patut  dijatuhi  hukuman  tambahan  berupa pembayaran  uang  pengganti  sejumlah    Rp.80.000.000,00  (delapan  puluh  juta rupiah).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sigit selaku kasubag di BPKAD Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp84.121.869,00 (Delapan puluh empat juta seratus duapuluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang dititipkan melalui Jaksa Penuntut Umum, maka uang tersebut akan dirampas dan  disetorkan  ke  kas  Negara  sebagai  pembayaran  uang  pengganti  kerugian keuangan Negara, sedangkan sisanya sejumlah  Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga kepada Terdakwa patut dijatuhi  hukuman  tambahan  berupa  pembayaran  uang  pengganti  sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Apabila dalam waktu 1 bulan para terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti,  jaksa  penuntut  umum  memiliki kewenangan  di  dalam  Undang-Undang  untuk  merampas  harta  terpidana dengan maksud menutupi uang pengganti tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Khaerul  Anwar  selaku  Inspektorat Pemda  Lampung  Selatan  mengatakan  bahwa  sanksi  yang  diberiakan  kepada Terdakwa atau mantan asn yang melakukkan tindak pidana korupsi kan dicabut hak- haknya termasuk tidak lagi menerima uang pensiunan dari PNS tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Suta  Ramadhan  selaku  penasihat hukum  mengatakan  terdakwa  telah  mengganti  kerugian  negara  serta  telah membayar  hukuman  tambahan.  Melalui  pidana  uang  pengganti  tersebut
berdasarkan  keputusan  Jaksa  Agung  Nomor:  Kep-518/J.A/11/2001  tanggal  1 november 2001, dilakukan dengan cara:
a. Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada  terpidana  untuk  menghadap  jaksa  eksekutor  di  kantor  Kejaksaan kalianda
b. Terpidana  dipanggil  dan  menghadap  Jaksa  eksekutor  ditanya  tentang kesanggupan  membayar  uang  pengganti  yang  telah  dijatuhkan  oleh pengadilan. Pada tahap ini dibuat surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup dalam membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/ kepala desa.
c. Setelah  diterima  uang  pengganti  dari  terpidana  maka  kepada  kejaksaan
Negeri  membuat  surat  (D-4)  yang  memerintah  jaksa  eksekutor/  Kasi Pidsus/Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan yang pengganti atas nama  terpidana  yang  bersangkutan  kepada  Kasubagbin  Kejaksaan. Bendahara khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1x24  jam  harus  menyetorkan  uang  penggantindengan  blanko  setoran Penerima  Negara  Bukan  Pajak  ke  kas  Negara  dengan  mata  anggaran penerimaan  (MAP)  423473  melalui  bank.  Berdasarkan  JAM  BIN  Nomor. 005/C/Cu/01/08  dan  Permenkeu  Nomor.  19/PMK.  05/2007,  MAP  diubah menjadi Nomor 423614 berlaku sejak Januari 2008. UU No. 31 Tahun 1999 melalui Pasal 18  Ayat (2)  memang  menetapkan jangka  waktu  yang sangat singkat  yakni  1  (satu)  bulan  bagi  terpidana  untuk  melunasi  pidana  uang pengganti.  Adapun  UU  No.  31  Tahun  1999  juga  menyediakan  cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.

## VI. PENUTUP
Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi diantaranya kekuasaan pemerintah  yang  dibarengi  dengan  faktor  kesempatan  bagi  pegawai  pemerintah untuk  memenuhi  kekayaan  dan  kroninya.  Selain  itu  ada  faktor  eksternal  yaitu adanya peluang atau lemahnya pengawasan. Dari kasus Mantan Sekretaris Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  di  Kabupaten  Lampung  Selatan  berdasarkan hasil wawancara dari berbagai pihak dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mendasari  dari  kasus  ini  ialah  semata-mata  hanya  untuk  menguntungkan  diri sendiri serta unsur-unsurnya.
Implementasi Pertanggungjawaban pelaku tindak  pidana korupsi yang dilakukan oleh  mantan  sekretaris  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  kota  Kabupaten Lampung Selatan  yang telah  terbukti secara sah  menurut  Undang-Undang telah merugikan negara dengan melakukan korporasi atau memperkaya diri sendiri telah di  tetapkan  sebagai  terpidana  dikarenakan  perbuatan  Terdakwa  bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana  korupsi.  Implementasi  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana korupsi  proyek  lampu  jalan  di  Lampung  Selatan  sehingga  mengakibatkan kerugian pada Negara  yang dilakukan oleh  mantan sekretaris Dinas  Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan telah ditetapkan sebagai terdakwa dengan  sanksi  berupa  pidana  penjara  1  (satu)  tahun  9  (Sembilan)  bulan.  Selain pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  mana  terdakwa dijatuhkan  hukuman  pidana  kurungan  1  tahun  9  bulan,  serta  membayar  uang pengganti sebesar Rp.247.121.869,37 (dua ratus empat puluh tujuh juta serratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tujuh  sen)  dikurangi  dengan  Uang  Titipan  sebesar  Rp.167.121.869,00  (serratus enam  puluh  tujuh  juta  seratus  dua  puluh  satu  ribu  delapan  ratus  enam  puluh sembilan rupiah ganti kerugian negara, sehungga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.80.000.00,37 (delapan puluh juta rupiah tiga puluh tujuh  sen). Kemudian daripada itu adapun pencabutan hak-hak Terdakwa
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
sebagai  seorang pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil  yaitu tidak lagi  menerima uang pensiunan.
Perhitungan  ganti  kerugian  Negara  akibat  tindak  pidana  korupsi  Proyek  Lampu Jalan di Lampung Selatan, yang mana terdakwa dijatuhkan hukuman membayar uang  pengganti  sebesar  Rp.247.121.869,37  (dua  ratus  empat  puluh  tujuh  juta serratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah koma tiga puluh  tujuh  sen)  dikurangi  dengan  Uang  Titipan  sebesar  Rp.167.121.869,00 (serratus  enam  puluh  tujuh  juta  seratus  dua  puluh  satu  ribu  delapan  ratus  enam puluh sembilan rupiah ganti kerugian negara, sehungga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.80.000.00,37 (delapan puluh juta rupiah tiga puluh tujuh sen) dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh  juta  rupiah).  Perhitungan  kerugian  keuangan  Negara  merupakan  bagian ujung atau hilir dari suatu perkara tindak pidana korupsi dan yang menjadi ranah persidangan, yang mana dalam hal ini aparat penegak hukum telah bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Badan Pemeriksaan Keuanga Aset Daerah dan yang membantu  penyidik  menghitung  kerugian  Negara.  Mekanisme  upaya pengembalian  kerugian  Negara  atau  perekonomian  Negara  melalui  pidana  uang pengganti tersebut telah tertera berdasarkan Keputusan jaksa Agung Nomor; Kep- 518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Egi  Sudjana,  2008, Republik  Tanpa  KPK  Koruptor  Harus  Mati ,  JP  Books,
Surabaya.
WJS Poerwadarminta. 1982 . Kamus Umum Bahasa Indonesia , PN Balai Pustaka,
Jakarta.

## B. Undang-undang
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  1945  hasil Amandemen ke IV
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakukan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  yang  kemudian  diperbaharuhi dengan  keluarnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010  diperbaharuhi dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

## C. Sumber Lain
Bambang Hartono. 2011. Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Keadilan Progresif, vol. 2 No. 1, Bandar Lampung.
Zainudin Hasan. 2018. Implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan program nasional pembangunan masyarakat mandiri pedesaan di provinsi lampung.
Jurnal keadilan progresif. vol. 9 No. 2 Bandar Lampung.