## ANALISIS KETEPATAN KODE DIAGNOSA PENYAKIT ANTARA RUMAH SAKIT DAN BPJS MENGGUNAKAN ICD-10 UNTUK PENAGIHAN KLAIM DI RUMAH SAKIT KELAS C SEKOTA PEKANBARU TAHUN 2016
Henny Maria Ulfa, Haryani Octaria, Tri Purnama Sari Program Studi D3 RMIK-STIKES Hang Tuah Pekanbaru Jl. Mustafa Sari No.5, Tengkerang Sel., Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 2800
1 Hennyulfa84@gmail.com

## Abstract
The  implementation  of  the  diagnostic  coding  should  be  completed  and  corrected  in accordance  with  ICD-10  directives.  The  information  obtained  from  the  Class  C  Hospital  in Pekanbaru  City  was  occurred  a  mistake  in  determining  the  main  diagnosis  and  secondary diagnosis  which  affects  to  the  difference  in  encoding  disease  between  hospitals  and  BPJS, then  the  diagnose  code  will  be  returned  from  the  verifier  to  the  hospital  coder  staff,  that impact  on  the  delay  in  the  process  of  claiming  BPJS.  This  reseach  employs  qualitative metodh  within  total  informan  are  seven  people.  The  result  of  this  research  found  that  the quality coding, the element of quality coding (reliability, validity, completnes and timely), the coding  policies  and  procedures,  the  standards  and  coding  ethics  (clear  and  consistent)  are good.  We  recommend  for hospital  to  conduct  a  training  and  education  for  the  coder’s  staff continuously, and for BPJS to provide the information on current regulations and involve the hospital in making its regulation.
Keyword: code accuracy, bpjs, billing claims

## Abstrak
Proses  rumah  sakit  terhadap  pengkodean  harus  dimonitor  untuk  beberapa  elemen  kualitas pengkodean yaitu Konsisten bila dikode petugas berbeda kode tetap sama (reliability), Kode tepat sesuai diagnosis dan tindakan (validity), Mencakup semua diagnosis dan tindakan yang ada  di  rekam  medis (completenens). Di  Rumah  Sakit  Kelas  C  Se-kota  Pekanbaru  terdapat perbedaan  kode  antara  rumah  sakit  dan  ferivikasi  BPJS  salah  satunya  untuk  tindakan apendiksitis  dan  apendiksitis  yang  disertai  dengan  pelengkatan  maka  akan  dikode  dengan apendektomy.Informen penelitian berjumlah 7 orang yang terdiri dari direktur rumah sakit, kepala  rekam  medis,koding,  dan  ferivikator  BPJS.  Hasil  yang  diperoleh  bahwa  Kualitas pengkodean, Elemen kualitas pengkodean baik itu reliability, validity, completnes dan tepat waktu,  dan  Kebijakan  dan  prosedur  pengkodean  untuk  rumah  sakit  sudah  bagus,  Standar dan  etika  pengkodean  yang  meliputi  jelas  dan  konsisten,  saran  adanya  pelatihan  dan pendidikan  untuk  petugas  koder  selain  itu  BPJS  dapat  memberikan  informasi  mengenai peraturan-peraturan  terbaru  dan  mengikut  sertakan  keterlibatan  dari  pihak  rumah  sakit dalam pembuatan peraturan.
Kata kunci: ketepatan kode, bpjs, penagihan klaim

## Pendahuluan
Salah satu  kompetensi  seorang perekam  medis  adalah  mampu  menetapkan kode  penyakit  dan  tindakan  medis  dengan lengkap  dan  tepat. Coding merupakan penentukan  kode  daridiagnosis  penyakit berdasarkan klasifikasi penyakit yang berlaku di  Indonesia  yaitu  ICD-10  ( International Statistical  Classification  of  Diseases  and Related  Health  Problem  Tenth  Revisions ) dengan  menggunakan  kombinasi  huruf  dan angka  yang  bertujuan  untuk  mempermudah pengelompokan penyakit dan operasi (Depkes, 2006).
Banyak  kasus  terjadinya  kesalahan dalam  mengkode  diangosa  oleh  petugas rekam  medis  dikarenakan  ketidaklengkapan diagnose  yang  ditulis  oleh  dokter.  Menurut Kasim  dan  Erkadius  dalam  Hatta  (2008) proses  rumah  sakit  terhadap  pengkodean harus  dimonitor  untuk  beberapa  elemen kualitas  pengkodean  yaitu  Konsisten  bila dikode  petugas  berbeda  kode  tetap  sama (reliability), Kode  tepat  sesuai  diagnosis dan tindakan (validity), Mencakup semua diagnosis  dan  tindakan  yang  ada  di  rekam medis (completenens).
Data  yang  diperoleh  dari  DepKes  pada tahun  2008  sekitar  65%  rumah  sakit  di Indonesia  yang  ikut  berpartisipasi  dalam sistem  case  mix/  INA  CBG’s  belum  membuat diagnosis yang lengkap dan jelas berdasarkan ICD-10  serta  belum  tepat  pengkodeaanya. Apabila  informasi  yang  dicantumkan  pada dokumen  rekam  medis  penulisannya  tidak lengkap,  maka  kemungkinan  kode  diagnosis juga tidak akurat dan berdampak pada biaya pelayanan  kesehatan.  Ketidakakuratan  kode diagnosis  akan  mempengaruhi  data  dan informasi  laporan,  ketepatan  tarif  INA  CBG’s yang pada saat ini digunakan sebagai metode pembayaran untuk pelayanan pasien jamkesmas, jamkesda,  jampersal, askes PNS yang diselenggarakan oleh BPJS di Indonesia. Apabila  petugas  kodefikasi  salah  dalam menetapkan  kode  diagnosis  maka  jumlah pembayaran  klaim  juga  akan  berbeda (Suyitno, 2007).
Informasi  yang  diperoleh  dari  Rumah Sakit  Kelas  C  Se-kota  Pekanbaru  terjadi kekeliruan  dalam  menentukan  diagnose utama dan diagnose sekunder yang berdampak  kepada  perbedaan  pengkodean penyakit  antara  rumah  sakit  dengan  BPJS sehinga  dengan  adanya  perbedaan  kode tersebut maka kode diagnose akan dikembalikan  dari  verifikator  ke  petugas koder rumah sakit yang berdampak terhadap keterlambatan  dalam  proses  pengklaiman BPJS.  Adapun  perbedaan  kode  tersebut terjadi pada pasien dengan penyakit Tuberculosis yang  berobat  kerumah  sakit dengan  keluhan  demam  sehingga  petugas koder rumah sakit akan menggkode penyakit Tuberculosis (A16.9)  sedangkan petugas verifikator mengkode penyakit demam (R50.9)  hal  ini  terjadi  karena  petugas  koder rumah  sakit  hanya  melihat  penyakit  yang sudah  ada  sebelum  berobat  ke  rumah  sakit tanpa  melihat  penyakit  yang  membawa pasien tersebut mencari pelayanan kesehatan yaitu  untuk  mengobati  demamnya  bukan Tuberculosis. Begitu  juga  dengan  penyakit kanker  pada  saluran  pencernaan  berobat kerumah  sakit  dengan  keluhan  muntah- muntah  maka  yang  seharusnya  dikode  dan diklaim  yaitu  muntah-muntah  (R11)  bukan kanker pada saluran pencernaanya (D37.9).
Cukup sulit untuk menentukan ketepatan  kode  diagnose  pasien  terutama yang  berhubungan  dengan  diagnose  utama maupun  sekunder  sehingga  kode  diagnose tersebut  diterima  oleh  verifikator  BPJS  tanpa adanya  pengembalian  lagi  ke  koder  rumah sakit.  Untuk  menghindari  terjadi  perbedaan kode  antara  Rumah  Sakit  dan  BPJS  dari berbagai kasus penyakit yang telah
ditemukan  dalam  setiap  pengobatan  pasien membutuhkan upaya pendekatan yang cukup lama  dan  intensif  sehingga  ketepatan  kode dapat  diterima  dan  pihak  rumah  sakit  tidak menunggu  lama  dalam  proses  pengklaiman BPJS tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul  Analisis  Ketepatan  Kode Diagnosa  Penyakit  Antara  Rumah  Sakit  dan BPJS  Menggunakan  ICD-10  Untuk  Penagihan Klaim  di  Rumah  Sakit  Kelas  C  Sekota Pekanbaru Tahun 2016.
Untuk  mengetahui  Analisis  Ketepatan Kode  Diagnosa  Penyakit  Antara  Rumah  Sakit dan  BPJS  Menggunakan  ICD-10  Untuk Penagihan Klaim di Rumah Sakit Kelas C Se- kota Pekanbaru Tahun 2016.

## Koding
Menurut  Depkes  RI  (2006), coding adalah  membuat  kode  atas  diagnosis penyakit  berdasarkan  klasifikasi  penyakit yang berlaku yang bertujuan untuk mempermudah  pengelompokkan  penyakit dan  operasi  yang  dapat  dituangkan  dalam bentuk  angka.  Menurut  Depkes  RI  (2006), coding merupakan  pemberian  penetapan kode dengan menggunakan huruf atau angka atau  kombinasi  huruf  dalam  angka  yang mewakili  komponen  data.  Kegiatan  dan tindakan  serta  diagnosis  yang  ada  di  dalam rekam  medis  harus  diberi  kode.  Selanjutnya, hasil yang diperoleh diindeks untuk mempermudah pelayanan dalam hal penyajian  informasi  untuk  menunjang  fungsi perencanaan, manajemen, dan riset di bidang kesehatan
Coding bertujuanuntuk  menyeragamkan nama  dan  golongan  penyakit,  cidera,  gejala, dan  faktor  yang  mempengaruhi  kesehatan (Depkes RI, 2006).
Abdelhak  dkk  (2001)  menyebutkan bahwa coding memiliki  fun  gsi  yang  sangat penting dalam pelayanan manajemen informasi kesehatan. Data klinis yang terkode dibutuhkan  untuk  mendapatkan  kembali informasi  atas  perawatan  pasien,  penelitian, perbaikan,  pelaksanaan,  perencanaan  dan fasilitas  manajemen  dan  untuk  menentukan biaya  perawatan  kepada  penyedia  pelayanan kesehatan.
Menurut  (Hatta,  2008),  hal-  hal  yang penting  dalam  pengkodean  untuk  dapat menciptakan ketepatan dan kecepatan pengkodean penyakit yaitu sebagai berikut.
1) Kualitas Pengkodean Kualitas  data  terkode  merupakan  hal penting bagi kalangan  tenaga personal Manajemen Informasi Kesehatan, fasilitas
asuhan  kesehatan,  dan  para  professional Manajemen Informasi Kesehatan.
2) Standar dan Etika
Standar dan etika pengkodean (coding) yang  dikembangkan  AHIMA,  meliputi beberapa  standar  yang  harus  dipenuhi oleh coder professional, antara lain :
a) pengkode  harus  mengikuti  sistem klasifikasi  yang  sedang  berlaku dengan memilih pengkodean diagno- sis dan tindakan yang tepat;
b) akurat, komplet dan konsisten untuk menghasilkan data yang berkualitas;
c) pengkode  harus  ditandai  dengan laporan  kode  yang  jelas  dan konsisten  pada  dokumentasi  dokter dalam rekam medis pasien;
d) pengkode      professional      harus berkonsultasi      dengan      dokter  un- tuk  klasifikasi  dan  kelengkapan pengisian data diagnosis dan tindakan;
e) Pengkode  professional  tidak  meng- ganti kode pada biil pembayaran;
f) pengkode      professional      harus mengembangkan  kebijakan  peng- kodean di institusinya;
g) pengkode professional  harus secara  rutin  meningkatkan  kemam- puannya dibidang pengkodean;
h) pengkode  professional  senantiasa berusaha  untuk  memberi  kode  yang paling sesuai untuk pembayaran.
3) Elemen Kualitas Pengkodean Audit  harus  dilakukan  untuk  me- review kode  yang  telah  dipilih  oleh petugas. Proses  rumah  sakit  pengkodean  harus dimonitor untuk
beberapa elemen sebagai berikut .
(a) Konsisten  bila  dikode  petugas  ber- beda kode tetap sama (reliability).
(b) Kode  tepat  sesuai  diagnosis  dan tindakan (validity).
(c) Mencakup  semua  diagnosis  dan tindakan  yang  ada  di  rekam  medis (completenens).
4) Kebijakan dan Prosedur Pengkodean Setiap  fasilitas  pelayanan  kesehatan rumah  sakit  maupun  puskesmas  harus membuat kebijakan dan prosedur pengkodean  sesuai  dengan  tenaga  dan fasilitas  yang  dimilikinya.  Kebijakan  dan prosedur  tersebut  merupakan  pedoman bagi  tenaga  pengkodean  agar  dapat melaksanakan pengkodean dengan konsisten.  Kebijakan  ditetapkan  oleh organisasi rumah sakit (ARSADA, PERSI), IDI  (Ikatan  Dokter  Indonesia),  PORMIKI (Perhimpunan Perekam Medis dan
Informasi  Kesehatan  Indonesia)  maupun organisasi terkait lainnya.
5) ICD-10
Menurut  WHO  (2004),  ICD-10  atau International Statistical Classification of Diseases  and  Related  Health  Problems Tenth  Revision adalah  suatu  daftar kode tunggal  kategori  tiga  karakter masing-masing dapat dibagi lagi menjadi  hingga  sepuluh  subkategori empat karakter. Pada
revisi sebelumnya  digunakan  sistem  kode numerik.  ICD-10  ini  menggunakan kode  alfanumerik,  yaitu  kombinasi antara huruf alfabet dan angka.  Fungsi ICD-10  sebagai  sistem  klasifikasi penyakit dan masalah terkait kesehatan digunakan untuk kepentingan informasi statistik morbiditas dan mortalitas.

## BPJS Kesehatan
BPJS  adalah  badan  hukum  yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan (Peraturan
BPJS
kesehatan Nomor 1 tahun 2014 pasal 1)
Visi dan Misi
Dalam penyelenggarakan BPJS kesehatan  memiliki  visi  dan  misi  untuk mencapai  mutu  pelayanan  yang  baik kepada seluruh penduduk indonesia peserta jaminan kesehatan nasional ini (www.bpjs – kesehatan go.id di akses 18 maret)
Visi BPJS Kesehatan Seluruh penduduk indonesia memeliki jaminan kesehatan
nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan yang  diselenggarakan  oleh  BPJS  kesehatan handal,unggul, dan terpacaya
Misi BPJS Kesehatan a) Membangun  kemitraan  strategis  dan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasaan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)
b) Menjalankan  dan    memantapkan  Sistem jaminan pelayanan kesehatan yang efektif, efesiensi,  dan  bermutu  kepada  peserta melalui  kemitraan  yang  optimal  dan fasilitas kesehatan
c) Mengoptimalkan pengelolaan
dana
program  jaminan  sosial  dana  BPJS kesehatan secara efektif, efesiensi, transparan dan akuntantabel untuk keseinambungan program
d) Membangun  BPJS  kesehatan  yang  efektif berlandasan  prinsip-prinsip  tata  kelola organisasi  yang  baik  dan  meningkatkan kompetensi  pegawai  untuk  mencapai kinerja unggul
e) Mengimplementasi  dan  mengembangkan sistem  rencanaan  dan  evaluasi,  kajian manajemen mutu.

## Metode Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  selama  7  bulan 2  minggu  yaitu  pada  bulan  pertama  dan kedua  merupakan  tahapan  dimana  dilakukan studi  pendahuluan,  pada  bulan  ke  tiga, keempat  dan  kelima  dilakukan  pengumpulan data  dan  pengolahan  data,  dan  pada  bulan keenam dan ketujuh analisis dan penyelesaian  pelaporan  penelitian.  Penelitian ini dilaksanakan di Rumah
Sakit Kelas C Se-kota Pekanbaru Tahun 2016.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah perbedaan pengkodean penyakit Rumah Sakit dan  BPJS  menggunakan  ICD-10.  Dalam penelitian  ini  yang  menjadi  Informan  Utama adalah  Direktur  di  Rumah  Sakit  Kelas  C  Se- kota Pekanbaru tahun 2016. Sedangkan yang menjadi  Informan  Kunci  adalah  petugas koding  dan  verifikator  BPJS  di  Rumah  Sakit Kelas C Sekota Pekanbaru Tahun 2016.

## Hasil dan Pembahasan
Hal Yang Penting Dalam Pengkodean

## 1. Kualitas Pengkodean
Pada  penelitian  ini  berdasarkan  hasil wawancara  mendalam  terhadap  informan utama, mereka menjelaskan bahwa menurut  mereka  kualitas  pengkodean penyakit  itu  tergantung  terhadap  kualitas codernya  sendiri  oleh  karena  itu  sangat diperlukannya pelatihan yang akan mengurangi  klaim  yang  dikembalikan kembali  dari  ferivikator  BPJS  ke  Rumah sakit.  Saat  hal  ini  dikonfirmasi  kepada petugas ferivikator BPJS mengenai kualitas pengkodean  penyakit  di  rumah  sakit masing  sudah  bagus  kalaupun  ada perbedaan  koding  itu  hanya  masalah peraturan  yang  mengatur  saja  sementara untuk  kualitas  kodernya  di  rumah  sakit sudah pernah mengikuti pelatihan.

## 2. Standar  dan  Etika  Pengkodean Penyakit
a) Jelas  dan  Konsistensi
Berdasarkan penuturan dari informan, mereka menyebutkan  bahwa  pengkodean  yang jelas  dan  konsistensi  di  masing-masing rumah  sakit  sudah  bagus.  Saat  hal  ini dikonfirmasi  kepada  petugas  ferivikator BPJS  mengenai  pengkodean  yang  jelas
dan konsistensi diketahui bahwa masing-masing  rumah  sakit  sudah bagus  walaupun  ada beberapa  kode yang dikembalikan tetapi tidak banyak.
b) Tidak  Mengubah  Kode  dan  Kode yang sesuai
Berdasarkan  penuturan  dari  informan, mereka  menyebutkan  bahwa  tidak pernah mengubah kode penyakit pasien BPJS,  kode  yang  mereka  tulis  sesuai dengan  penyakit  atau  tindakan  pada resume  medis  yang  diberikan  kepada pasien,  selain  itu  merubah  kode  sama dengan  halnya  melanggar  hukum.  Saat dikonfirmasi  kepada  petugas  ferivikator BPJS tentang hal ini, mereka menyampaikan bahwa rumah sakit tidak pernah  mengubah  kode  yang  akan diklaim  ke  pihak  BPJS,  semua  yang dikode  sesuai  dengan  yang  ada  di resume medis pasien.
3. Elemen Kualitas pengkodean Penyakit.
a) Reability (Kemampuan).
Dari  hasil  wawancara  mendalam terhadap informan, mereka menyebut- kan bahwa kemampuan petugas koder dalam  mengkode  diagnose  penyakit maupun  tindakan  sudah  bagus  karena diberikan  pelatihan  yang  memadai, selain  dilengkapi  dengan  ICD  10  dan ICD  9  CM,  mereka  juga  dibekali dengan    program  penentuan    kode penyakit
dan tindakan. Saat dikonfirmasi kepada petugas
ferivikator    BPJS    tentang    hal    ini, mereka  menyampaikan  bahwa  rumah sakit      kemampuan  petugas  dalam mengkode  diagnose    sudah  bagus, hanya  saja  masih  perlu  memahami aturan-aturan  yang  ada  di  ICD  untuk menghindari perbedaan kode.
b) Akurat dan Lengkap Dari    hasil  wawancara  mendalam Terhadap  informan,  mereka  mengung- kapkan  bahwa  kelengkapan  diagnose dapat  menciptakan  keauratan    kode diagnose    selain    itu  kode    yang akurat    ditentukan    oleh  kelngkapan diagnose  maupun  kodenya  itu  sendiri. Saat  dikonfirmasi  kepada  petugas ferivikator    BPJS    tentang    hal    ini, mereka  menyampaikan  bahwa  rumah sakit untuk keakuratan dan kelengkapan  kodenya  masih    perlu ditingkatkan      lagi,      karena      nanti berhubungan dengan pengkaliman.
c) Tepat Waktu Dari  hasil  wawancara  mendalam terhadap  informan,  mereka  Mengung- kapkan  bahwa  mereka  mengkode diagnose  penyakit  tepat waktu setiap harinya tidak  ada kode yang  menjadi PR    untuk    hari    ini  dikode  besok harinya.  Saat  dikonfirmasi  kepada petugas ferivikator  BPJS  tentang  hal ini,  mereka  menyampaikan  bahwa rumah  sakit      untuk    tepat      waktu dalam  mengkode  maupun  mengklaim sudah  bagus  walaupun  ada  beberapa kode  Yang  diperbaiki  namuntetap diselesaikan      pada      hari  itu      juga namun    jika    ada    kode    yang    tidak dapat  diselesaikan  hari  itu  juga  maka akan diselesaikan besok harinya.

## 4. Kebijakan dan Prosedur Pengkodean
Dari    hasil  Wawancara  mendalam terhadap  informan,  mereka  mengung- kapkan  bahwa  mereka  kebijakan  dan prosedur  mengkode  diagnose  penyakit sesuai dengan aturan yang  ada  baik  itu di  ICD    10  maupun    peraturan,    namun pada    saat  diklaim  terjadi  perbedaan kode dengan BPJS yang tidakdiketahuinya peraturan  mereka  yang  berubah-ubah. Saat dikonfirmasi kepada petugas ferivikator      BPJS      tentang      hal      ini, mereka  menyampaikan  bahwa  rumah sakit  dan  BPJS  memiliki  kebijakan dan prosedur pengkodean penyakit, panduan- nya yaitu peraturan dan ICD 10. Kebijakan  rumah  sakit  yang  dituangkan dalam  bentuk  SK  Direktur,  Protap (Prosedur  Tetap)  atau  SOP  (Standard Operating  Procedures)  akan  mengikat dan  mewajibkan  semua  petugas  di rumah sakit yang terlibat dalam pengisian  lembar-lembar  rekam  medis untuk  melaksanakannya  sesuai  dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
Hasil  penelitian  ini  terhadap  kebijakan dan  prosedur  pengkodean  mengungkapkan dalam  rangka  penjaminan  kualitas  penye- lenggaraan pelayanan rekam medis di rumah sakit,  kebijakan  yang  dituangkan  dalam aturan  tertulis  akan  sangat  berperan  sebagai dasar  pelaksanaan  dan  pedoman  penyeleng- garaan  pelayanan  rekam  medis,  sehingga pengawasan  juga  menjadi  lebih  mudah dengan  adanya  standar  atau  acuan  yang baku.  Adanya  akreditasi  rumah  sakit  juga dapat  menjadikan  acuan  penyelenggaraan pelayanan rekam medis berkualitas di rumah sakit.

## Kesimpulan
Kualitas  pengkodean  untuk  rumah sakit sudah bagus dengan mengikut sertakan petugas  kodernya  untuk  mengikuti  pelatihan yang  dapat  meningkatkan  kemampuannya dalam  menentukan  kode  yang  akurat  dan tepat.
Standar  dan  etika  pengkodean  yang meliputi  jelas  dan  konsisten,  tidak  merubah kode  dan  kode  yang  sesuai  di  tiap  rumah sakit  sudah  bagus  dan  tidak  ada  yang melanggar  standar  dan  etika  pengkodean penyakit
Elemen  kualitas  pengkodean  baik  itu reliability,  validity,  completnes  dan  tepat waktu  untuk  di  rumah  sakit  sudah  bagus, meskipun  terjadinya  perbedaan  kode  dapat diselesaikan  hari  itu  juga  untuk  diklaim kembali ke pihak ferivikator BPJS.
Kebijakan  dan  prosedur  pengkodean yang  ada  di  rumah  sakit  sudah  bagus  hanya saja  dengan  adanya  kebijakan  maupun peraturan  yang  berubah  dari  BPJS  sehingga membuat  adanya  kode  yang  berbeda  selain itu  koder  rumah  sakit  tidak  memperhatikan dan  memahami  catatan  yang  ada  di  dalam volume 1.

## Daftar Pustaka
Abdelhak  M.,  Grostick  S.,  Hanken  M.  A.,  and Jacobs E. B. (2001). Health Information of A Strategic Resource 2 nd
Edition . Philadelphia: Sunders Company.
Depkes  RI.  (2006). Pedoman  Pengelolaan Rekam Medis Rumah Sakit Di Indonesia. Jakarta: Direktorat  Jenderal  Pelayanan Medik.
Hariyanto, Maiga  dan  Ansyori  (2014) Peran Pengetahuan  dan  Sikap  Dokter  dalam Ketepatan  Koding  Diagnosis  berdasar ICD  10,  Jurnal  Kedokteran  Brawijaya, Vol. 28, Suplemen No. 1, 2014
Hatta,
G. (2008). Pedoman  Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta: UI Press
Hatta,
G. (2011). Pedoman  Manajemen
Informasi Kesehatan di
Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta: UI Press
Huffman  E.  K.  1994. Health Information Management . Illinois: Phsycians’ Record Company.
Keputusan  Menteri  Kesehatan,  Nomor:
1161/Menkes/SK/X/2007 tentang
Penetapan Tarif Ruma Sakit Berdasarkan Indonesia Diagnosctic
Related (INA DRG)
Naga,  M.A.  (2001). Pemanfaatan Kodefikasi Diagnosis Sistem ICD-X bagi Kepentingan  Informasi Medis .
Jakarta: PORMIKI DKI.
Peraturan
Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor:  269/MENKES/PER/
III/2008 tentang Rekam Medis
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor         377/Menkes/SK/ III/2007 tentang Standar Profesi Perekam Medis Suyitno. 2007.
Membangun  Sistem  Casemix  Tingkat Rumah   Sakit   (Experience   Sharing).

## Kumpulan  Makalah  Seminar  dan  Pelatihan
Sistem Casemix INA-DRG’s Yogyakarta
Undang-undang  N0.  44  Tahun  2009  Tentang
Rumah Sakit. Jakarta,
Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia dan Presiden Republik Indonesia.
World    Health    Organization.    (2004). International Statistical  Classification  of Diseases  and  Ralated  Health  Problem . Geneva: WHO