## ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT BAGI DEBITOR TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN 

## Umul Khair
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh e-mail: umul.khair01@gmail.com

## Abstract
The research and discussion of the problems as outlined in this scientific work is done with the aim of knowing which legal provisions apply to the creditors holding the Mortgage Rights in the case of the decree of declaration of bankruptcy, considering there are two different legal provisions, namely Bankruptcy Law Number 37 of 2004 and Insurance Rights Act No. 4 of 1996. This research is a Yuridi Normative research. Data obtained through literature research. The purpose of library research is to obtain secondary data. Primary data obtained through library research, then the data were analyzed qualitatively. From the result of the research, it is known that the Commercial Court judge  in  determining  the  decision  of  bankruptcy  statement  based  its  decision  on  the  provisions  of Law  No.  34  of  2004,  and  the  judges  use  legal  principle  of  lex  posteriori  derogate  legi  priori  to determine which legal provisions should be applied. Thus, both the bankrupt debtor and the creditor are subject to the provisions of bankruptcy, so that the holder of the mortg who has the position of the preferred creditor can only exercise his / her right of execution of the burden of the mortgage for a  period  of  two  months  after  a  ninety-day  suspension  period  since  the  bankruptcy  decision  was pronounced.
Keywords: Due to Law, Debtor, Creditor, Deposit Rights

## Abstrak
Penelitian dan pembahasan masalah yang dituangkan di dalam karya ilmiah  ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketentuan hukum mana yang berlaku bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam hal ditetapkan putusan pernyataan pailit, mengingat ada dua ketentuan hukum yang  berbeda,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian Yuridi  Normatif.  Data  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  .  Maksud  penelitian  kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian kepustakaan, kemudian data  dianalisis  secara  kualitatif.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  hakim  Pengadilan  Niaga dalam  menetapkan  putusan  pernyataan  pailit  mendasarkan  putusannya  pada  ketentuan  Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004, dan para hakim tersebut menggunakan asas hukum  lex posteriori derogate  legi  priori  untuk  menentukan  ketentuan  hukum  mana  yang  harus  diterapkan.  Dengan demikian  baik  debitor  pailit  maupun  kreditornya  tunduk  pada  ketentuan-ketentuan  kepailitan, sehingga kreditor pemegang hak tanggungan yang mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferen hanya  dapat  melaksanakan  hak  eksekusinya  atas  benda  yang  dibebani  hak  tanggungan  untuk selama jangka waktu dua bulan setelah menjalani masa penangguhan selama sembilan puluh hari sejak putusan pailit diucapkan.
Kata kunci : Akibat Hukum, Debtor, Kreditor, Hak Tanggungan
 Naskah diterima: 24 Februari 2018, direvisi: 11 Maret 2018, disetujui untuk terbit: 28 Maret 2018

## PENDAHULUAN
Pada  pertengahan  tahun  1997  negara- negara Asia dilanda krisis moneter yang telah memporandakan  sendi-sendi  perekonomian. Dunia  usaha  merupakan  dunia  yang  paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah  melanda.  Indonesia  memang  tidak sendiri  dalam  merasakan  dampak  krisis tersebut,  namun  tidak  dapat  di  pungkiri bahwa  negara  kita  adalah  salah  satu  negara yang  paling  menderita  dan  merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia  usaha  yang  gulung  tikar,  sedangkan yang  masih  dapat  bertahanpun  hidupnya menderita.  Untuk  mengantisipasi  adanya kecenderungan  dunia  usaha  yang  bangkrut yang  akan  berakibat  pula  pada  tidak  dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh  tempo,  maka  pemerintah  melakukan perubahan-perubahan  yang  cukup  signifikan dalam  peraturan  perundang-undangan,  salah satunya  adalah  dengan  melakukan  revisi undang-Undang kepalitan yang ada.
Inisiatif  pemerintah  untuk  merevisi undang-undang  kepalitan,  sebenarnya  timbul karena  adanya  tekanan  dari International Monetery  Fund (IMF ) ,  yang  mendesak supaya  Indonesia  menyempurnakan  sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan  kewajiban  oleh  debitor  kepada kreditor.  IMF  merasa  bahwa  peraturan kepailitan yang merupakan warisan pemerintah  kolonial  Belanda  selama  ini kurang memadai dan kurang dapat memenuhi tuntutan  zaman.  Indonesia  tidak  dapat mengelak  desakan  IMF  yang  seolah-olah mendikte tersebut. Setelah negara kita hampir bangkrut karena krisis ekonomi yang berkepanjangan, IMF bagaikan dewa penolong  yang  memberikan  setetes air  dalam
kehausan.  Namun  untuk  dapat  menikmati bantuan  IMF  tersebut  mau  tidak  mau Indonesia  harus  mengikuti  aturan  main  yang
telah disusun sedemikian rupa oleh IMF agar bantuan yang berupa hutang tersebut mengucur ke Indonesia untuk dapat mempertahankan napas ditengah-tengah kesulitan ekonomi yang menghimpit Indonesia.
Dengan  makin  terpuruknya  kehidupan perekonomian nasional, sudah dapat dipastikan  akan  makin  banyak  dunia  usaha yang ambruk dan rontok sehingga tidak dapat meneruskan  kegiatannya  termasuk  dalam memenuhi kewajiban kepada kreditor. Keambrukan  itu  akan  menimbulkan  masalah besar jika aturan main yang ada tidak lengkap dan sempurna.
Untuk  itu  perlu  ada  aturan  main  yang dapat  digunakan  secara  cepat,  terbuka  dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditor dan debitor untuk mengupayakan penyelesaian yang adil. 1
Salah  satu  sarana  hukum  yang  menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan relevansinya  dengan  kebangkrutan  dunia usaha  adalah  peraturan  kepailitan,  termasuk peraturan  tentang  penundaan  kewajiban pembayaran  utang.  Sebelum  Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dikeluarkan, masalah kepailitan dan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  di Indonesia  diatur  di  dalam Faillisement Verordening Peraturan  Kepailitan  ( Staatblad 1905 Nomor 217 junto staatblad Tahun 1906 Nomor  348).  Dalam  masa-masa  tersebut, hingga  dilakukan  revisi  atas  Undang-undang Kepailitan,  urusan  kepailitan  merupakan suatu  yang  jarang  muncul  ke  permukaan. Kekurangan  populeran  masalah  kepailitan ini karena  banyak  pihak  yang  kurang  puas terhadap pelaksanaan kepailitan.
1 Ahmad Yani, dan Gumawan Wijaya, 2002, Seri  Hukum  Bisnis,  Kepailitan ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 1-2
Banyaknya  urusan  kepailitan  yang  tidak tuntas,  lamanya  waktu  persidangan  yang diperlukan,  tidak  adanya  kepastian  hukum yang  jelas,  merupakan  beberapa  dari  sekian alasan  yang  ada.  Secara  psikologis  mungkin hal  ini  dapat  diterima,  karena  setiap pernyataan  kepailitan  berarti  hilangnya  hak- hak  kreditor,  atau  bahkan  hilangnya  nilai piutang  karena  harta  kekayaan  debitor  yang dinyatakan  pailit  itu  tidak  mencukupi  untuk menutupi semua kewajibannya kepada kreditor.
Akibatnya  dalam  peristiwa  kepailitan, tidak  semua  kreditor  setuju  dan  bahkan  akan berusaha keras untuk menentangnya. Perubahan atas Peraturan Kepailitan
( Failissements  Verordening - Staatsblad 1905
Nomor juncto Staatsbald Tahun 1906 Nomor 348),  pertama  kali  ditetapkan  dalam  bentuk Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- undang  pada  tanggal  22  April  1998,  Tentang perubahan  atas  Undang-undang  tentang Kepailitan.  Peraturan  Pemerintah  pengganti Undang-undang  ini  selanjutnya  ditetapkan menjadi  Undang-undang  Nomor  4  Tahun 1998. Dalam prakteknya pelaksanaan
Undang-Undang  Kepalitan  Nomor  4  Tahun
1998  ini  mengalami  berbagai  masalah sehingga  akhirnya  dilakukan  revisi  yang kemudian dengan perubahan-perubahan tersebut  ditetapkan  menjadi  Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang mulai berlaku sejak 18 Oktober 2004.
Dengan adanya revisi terhadap peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran  diharapkan  dapat  memecahkan sebagian persoalan penyelesaian utang piutang.  Selanjutnya  selain  untuk  memenuhi kebutuhan  dalam  rangka  penyelesaian  utang piutang  tersebut  diatas  perlu  ada  mekanisme penyelesaian  sengketa  yang  adil,  cepat, terbuka  dan  efektif  melalui  suatu  pengadilan khusus  di  lingkungan  Peradilan  Umum  yang
dibentuk  secara  khusus  dan  diberikan  tugas tertentu  di  bidang  perniagaan  termasuk  di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran.
Hak eksekusi kreditor khususnya pemegang  Hak  Tanggungan  terhadap  harta kekayaan  debitor  yang  telah  dijadikan jaminan  oleh  debitor  pailit  atas  kewajiban- kewajibannya,  diatur  di  dalam  Pasal  56  Ayat 1,  Undang-undang  Kepailitan  Nomor  37 Tahun  2004.  Di  samping  ketentuan  tersebut, hak eksekusi kreditor pemegang Hak Tanggungan  juga  di  dalam  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996,  Tentang  Hak Tanggungan Atas Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan  Dengan  Tanah  yang  mulai  berlaku sejak tanggal 9 April 1996. Pasal 21 Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda- benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah menyebutkan  bahwa  apabila  pemberi  hak tanggungan  dinyatakan  pailit,  pemegang  Hak Tanggungan  tetap  berwenang  melakukan segala  hak  yang  diperolehnya  menurut ketentuan Undang-undang tersebut.
Di  dalam  penjelasannya  lebih  lanjut ditegaskan bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang  Hak  Tanggungan  Nomor  4 Tahun  1996  tersebut  adalah  untuk  lebih memantapkan kedudukan
diutamakan pemegang Hak Tanggungan dengan mengecualikan  berlakunya  akibat  kepailitan pemberi Hak tanggungan terhadap objek Hak Tanggungan.  Di  dalam  Undang-Undang Kepailitan  Nomor  37  Tahun  2004,  tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai  bagaimana  hubungan  ketentuan Pasal  56  ayat  1  Undang-Undang  Kepailitan Nomor  37  Tahun  2004  dengan  ketentuan Pasal  21  Undang-Undang  Hak  Tanggungan Nomor 4 tahun 1996.
Akibat  dari  ketidakjelasan  tersebut  akan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi  kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan. Untuk  mengkaji  lebih  lanjut,  maka  penulis mengangkat  dalam  suatu  penelitian  dengan judul:  “Analisis  Yuridis  terhadap  akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit bagi debitur terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan”.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, karena mempelajari  dan  meneliti  hubungan timbal  balik  antara  hukum  dengan lembaga-lembaga sosial yang lain.
Spesifikasi  Penelitian  ini  adalah penelitian deskriptif  analitis .  Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf  deskripsi,  yaitu  menganalisis  dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga  dapat  lebih  mudah  untuk dipahami  dan  disimpulkan.  Deskriptif dalam  arti  bahwa  dalam  penelitian  ini, penulis bermaksud untuk menggambarkan dan  melaporkan  secara  rinci,  sistematis dan menyeluruh, mengenai segala sesuatu yang  berkaitan  dengan  akibat  hukum putusan  pernyataan  pailit  bagi  debitor terhadap kreditor pemegang hak tanggungan.
Populasi  adalah  seluruh  objek  atau seluruh  individu  atau  seluruh  gejala  atau seluruh  kejadian  atau  seluruh  unit  yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah  semua  pihak  yang  terkait  dengan putusan  pernyataan  pailit  bagi  debitor terhadap kreditor pemegang hak
tanggungan,  yaitu  Hakim  Pengadilan Niaga,
Kreditor pemegang Hak Tanggungan, Kurator dan Hakim
Pengawas.  Dalam  penelitian  ini,  teknik penarikan  sampel  yang  digunakan  oleh penulis  adalah  teknik purposive  non random  sampling, 2 sehingga  subjek- subjek  yang  dituju  dapat  diperoleh  dan berguna bagi penelitian ini.
Dalam  penelitian  hukum,  mencakup bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan hukum  yang  mengikat.  Bahan  hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder. Data tersebut antara lain: bahan Hukum  Primer,  yaitu  bahan  hukum  yang mengikat  yang  meliputi:    Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata), Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang (KUHD),    Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1998  Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1998  Tentang  Perubahan  atas undang-Undang Tentang Kepailitan,
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 Tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan dengan  Tanah,  sedangkan  bahan  Hukum Sekunder,  Yaitu  bahan  hukum  yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  terdiri  dari:  berbagai  bahan perpustakaan  yang  membahas  mengenai
2 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri , Ghalia Indonesia, Hlm. 44
kepailitan,  berbagai  bahan  perpustakaan
yang membahas mengenai hak tanggungan  dan  berbagai  hasil  penelitian mengenai  kepailitan dan hak tanggungan, hasil  seminar,  lokakarya  dan  simposium mengenai  kepailitan dan hak tanggungan, bahan  Hukum  Tertier  yaitu  bahan  hukum yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder  meliputi: Kamus Hukum dan Kamus Umum bahasa Indonesia.
Dari  data-data  telah  diperoleh  baik dari  penelitian  kepustakaan  maupun penelitian lapangan kemudian dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan untuk mempermudah melakukan  analisisnya,  yang  dilakukan
secara kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis yang dilakukan secara kualitatif  adalah  analisis  data  yang mengelompokkan  dan  menyeleksi  data yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan menurut  kualitas  dan  kebenarannya, kemudian  dihubungkan  dengan  teori- teori yang diperoleh dari studi kepustakaan  sehingga  diperoleh  jawaban atas  permasalahan  yang  diajukan.  Dalam analisis menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian  dari  hal  yang  sifatnya  khusus ke hal yang sifatnya umum. 3
3 Fuady,  Munir,  2002 ,  Hukum  Pailit  1998 Dalam  Teori  dan  Praktek ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, Hlm. 23

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Yuridis terhadap Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap

## Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor
Putusan  pernyataan  pailit  membawa akibat  hukum  yang  baik  bagi  debitor pemberi Hak Tanggungan maupun kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan. Dengan  adanya  putusan  pernyataan  pailit mengakibatkan  harta  kekayaan  debitor sejak putusan tersebut dikeluarkan, masuk menjadi  harta  pailit (faillieten  boedel), debitor pailit demi hukum kehilangan hak penguasaan dan hak Tanggungan (kreditor  preferen)  yang  mempunyai  hak separatis,  ditangguhkan  untuk  jangka waktu 90 hari.
Jika  melihat  ketentuan  tentang  hak eksekusi kreditor pemegang Hak Tanggungan,  ada  dua  ketentuan  hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan hak dari  para  kreditor  pereferen  setelah adanya  putusan  pernyataan  pailit  untuk dapat  mengambil  pelunasan  atas  piutang- piutangnya yaitu, Undang-Undang Kepailitan  Nomor  37  Tahun  2004  dan Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Di dalam Undang-Undang Kepailitan  pengakuan  hak  separatis  dari kreditor  preferen  diwujudkan  di  dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang
Kepailitan  Nomor  37  Tahun  2004,  yang menyebutkan  bahwa  setiap  kreditor  yang memegang  Hak  Tanggungan,  Gadai, Jaminan  Fidusia,  Hipotek,  atau  Hak Agunan  atas  kebendaan  lainnya,  dapat mengeksekusi  haknya  seolah-olah  tidak terjadi kepailitan dengan tetap
memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-undang Kepailitan.
Akan tetapi pengaturan yang kontradiksi  dengan  Pasal  56  ayat  1 Undang-Undang  Kepailitan  Nomor  37 Tahun  2004,  hak  preferen  dari  kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk
mengeksekusi  hak  atas  tanah  yang dibebani  Hak  Tanggungan  ditangguhkan pelaksanaannya (stay) untuk jangka waktu paling  lama  90  hari  terhitung  sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. 4
Dalam  penjelasan  Pasal  56  ayat  1 Undang-Undang  Kepailitan  Nomor  37 Tahun  2004  tersebut  dinyatakan  bahwa maksud penangguhan ini bertujuan antara lain  untuk  memperbesar  kemungkinan tercapainya perdamaian atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan  harta  pailit  atau  untuk memungkinkan  kurator  melaksanakan tugasnya secara optimal. Selama berlangsungnya jangka waktu
penangguhan  segala  tuntutan  hukum untuk  memperoleh  pelunasan  atas  suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan  peradilan,  dan  bagi  kreditor  pihak ketiga  dimaksud  dilarang  mengeksekusi atau  memohonkan  sita  atas  benda  yang menjadi agunan.
Ketentuan  Pasal  56  ayat  1  Undang- Undang  Kepailitan  justru  mengingkari hak  separatis  kreditor  pemegang  Hak Tanggungan  yang  diakui  oleh  Pasal  55 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, karena
4 Kartono, 1985, Kepailitan dan Pengundurna  Pembayarann, Pradnya  Paramita, Jakarta, Hlm.  30
menentukan bahwa yang dibebani dengan Hak  Tanggungan  merupakan  harta  pailit. Ketentuan  hukum  yang  menentukan terjadinya keadaan yang disebut standstill atau automatic  stay ,  yaitu  keadaan status quo bagi  debitor  dan  para  kreditor, biasanya  diberikan  oleh  undang-  undang bukan  setelah  debitor  dinyatakan  pailit oleh  pengadilan,  tetapi  justru  selama berlangsungnya  pemeriksaan  pailit  yaitu sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan oleh pengadilan, atau diberikan  selama  dilakukan  negosiasi antara  debitor  dan  para  kreditor  dalam rangka rektruksisasi utang.
Setelah debitor dinyatakan pailit yang terjadi  hanyalah  likuidasi  terhadap  harta pailit.  Selama  masa  penundaan (stay) kurator  dapat  menggunakan  harta  pailit berupa benda bergerak atau tidak bergerak  atau  menjual  harta  pailit  yang berupa benda bergerak yang berada dalam pengawasan curator dalam rangka kelangsungan  usaha  debitor,  sepanjang untuk  itu  telah  diberikan  perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak  ketiga  (Pasal  56  ayat  3  Undang- Undang Kepailitan).
Di  sini  terlihat  bahwa  Undang- Undang  Kepailitan  tidak  memisahkan benda-benda yang dibebani Hak
Tanggungan  sebagai  benda  yang  bukan merupakan harta pailit. Sehingga membuat lembaga Hak tanggungan menjadi  tidak  ada  artinya,  filosofi  dan tujuan  dari  adanya  Hak  Tanggungan menjadi kabur.
Pasal  59  ayat  1  Undang-Undang Kepailitan  Nomor  37  Tahun  2004,
menentukan  bahwa  kreditor  pemegang saham  Hak  Tanggungan  baru  dapat melaksanakan  hak  eksekusinya  dalam jangka  waktu  paling  lambat  2  bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  178  ayat  1  Undang-Undang Kepailitan  Nomor  37  Tahun  2004. Apabila  dalam  jangka  waktu  tersebut pemegang Hak Tanggungan belum melaksanakan  hak  eksekusinya  terhadap benda yang menjadi agunan, maka kurator
harus menuntut kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk
menyerahkan benda yang menjadi agunan tersebut  untuk  selanjutnya  dijual  sesuai dengan  cara-cara  yang  diatur  oleh  Pasal 185  Undang-Undang  Kepailitan  No.37 tahun  2004,  tanpa  mengurangi  hak kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan untuk  menerima  pelunasan  dari  hasil penjualan  tersebut  (Pasal  59  ayat  2 Undang-Undang  Kepailitan  Nomor  37 Tahun 2004).
Pasal 21 Undang-Undang hak Tanggungan  menyebutkan  bahwa  apabila pemberi  Hak  Tanggungan  dinyatakan pailit,  maka  pemegang  Hak  Tanggungan tetap  berwenang  melakukan  segala  hak yang  diperolehnya  menurut  ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan. Hal ini berarti  bahwa  hak  dari  pemegang  Hak Tanggungan  tetap  dijamin  walaupun pemberi  Hak  Tanggungan  dinyatakan pailit,  jaminan  tersebut  lebih  diperjelas lagi  dalam  Penjelasan  Pasal  21  Undang-
Undang Hak Tanggungan yang menyebutkan  bahwa  ketentuan  Pasal  21 Undang-Undang Hak Tanggungan
tersebut  lebih  memantapkan  kedudukan diutamakannya pemegang Hak Tanggungan dengan mengecualikan berlakunya  akibat  kepailitan  terhadap objek Hak Tanggungan. 5
Ketentuan  Pasal  21  Undang-Undang Hak  Tanggungan  memberikan  penegasan mengenai  kedudukan  yang  preferen  dari pemegang  Hak  Tanggungan  terhadap objek  Hak  Tanggungan  kreditor-kreditor lain.  Dengan  demikian  objek  Hak Tanggungan  tidak  akan  disatukan  dengan harta  kepailitan  untuk  dibagikan  kepada kreditor-kreditor lain dari Hak
Tanggungan. Dengan ketentuan ini berarti hak  separatis  dari  kreditor  preferen pemegang Hak Tanggungan tidak terpengaruh  oleh  putusan  pernyataan pailit. Ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang- Undang  Kepailitan  adalah  sejalan  dengan Ketentuan  Pasal  21  Undang-Undang  Hak Tanggungan  dan  hak  separatis  dari pemegang  hak  Tanggungan  sebagaimana ditentukan  di  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata.
Sebagaimana  telah  disebutkan  diatas bahwa  salah  satu  alas  an  dilakukannya penangguhan hak pemegang Hak Tanggungan  untuk  mengeksekusi  objek
Hak Tanggungan adalah untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan  harta  pailit,  artinya bahwa  debitor  yang  sebelum  kepailitan telah  dibebani  dengan  Hak  Tanggungan merupakan  harta  pailit  ketika  debitor dinyatakan pailit.
5 ST. Remy Sjahdeini, 1999, Hak Tanggungan: Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok Dan Masalah Yang  Dihadapi Oleh Perbankan , Alumni, Bandung, Hlm. 7
Dari  ketentuan  Pasal  56  ayat  1  dan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang
Kepailitan  Nomor  37  Tahun  2004  serta penjelasannya jelas terlihat bahwa ketentuan  Pasal  56  ayat  1  dan  Pasal  59 ayat  1  tersebut  bertentangan  dengan ketentuan  Pasal  21  Undang-Undang  Hak Tanggungan.  Kedua  Pasal  56  ayat  1  dan 59 ayat 1 tersebut menghapus kewenangan  atau  hak  dari  kreditor pemegang Hak Tanggungan yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Tanggungan.
Sehubungan dengan adanya pertentangan antara Undang-Undang Kepailitan khususnya Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan, maka timbul masalah hukum  mengenai  undang-undang  mana yang harus diberlakukan. Membaca suatu undang-undang  tidaklah  mudah  karena tidak  sekedar  membaca  bunyi  kata- katanya  saja (naar  de  letter  van  de  wet), tetapi harus pula mencari arti, makna atau tujuannya.  Jadi  membaca  suatu  Undang- undang  tidaklah  cukup  dengan  membaca Pasal-Pasalnya  saja,  tetapi  harus  pula dibaca penjelasan-penjelasannya dan juga konsiderennya.  Bahkan  mengingat  bahwa hukum  itu  adalah  suatu  sistem,  maka untuk  memahami  suatu  Pasal  dalam undang-undang  atau  untuk  memahami suatu  undang-undang  sering  harus  dibaca juga  Pasal-pasal  lain  dalam  satu  undang- undang  itu  atau  peraturan  perundang- undangan yang lain.
Membaca Undang-Undang Kepailitan  secara  keseluruhan  mulai  dari konsiderens sampai dengan
penjelasannya,  penulis  menemukan  tidak
ada satupun ketentuan yang menyinggung mengenai  hubungan  ketentuan-ketentuan kepailitan dengan peraturan yang tercantum  di  dalam  Undang-Undang  Hak
Tanggungan khususnya Pasal 21. Sehingga terkesan bahwa ketika
merancang undang-undang tersebut pembuat Undang-Undang Kepailitan melupakan  atau  tidak  memperhatikan perundang-undangan  yang  terkait  lainnya yang seharusnya dilakukan secara komprehensif.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan terhadap beberapa putusan hakim Pengadilan
Niaga, semua perkara kepailitan diperiksa dan diputus berdasarkan  Undang-undang  kepailitan dan  sama  sekali  tidak  menyinggung ketentuan  Pasal  21  Undang-Undang  Hak Tanggungan.  Segala  akibat  hukum  atas pernyataan  pailit  baik  bagi  debitor  pailit maupun  kreditornya  adalah  tunduk  pada ketentuan-ketentuan kepailitan.
Dari  uraian  tersebut  diatas  dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan  Pasal  59  ayat  2  Undang-Undang Kepailitan  telah  mengabaikan  berlakunya hak  separatis  dari  kreditor  pemegang  hak Tanggungan, serta kreditor sebagai pemegang hak Tanggungan telah kehilangan  kedudukan  sebagai  kreditor preferen,  di  samping  itu  juga  ketentuan Pasal  59  ayat  1  dan  ayat  2  adalah  tidak realistis. Di dalam praktik sangat sulit dan bahkan  hampir  tidak  mungkin  bisa dilakukan  penjualan  benda  yang  menjadi agunan  dalam  jangka  waktu  2  bulan. Misalnya  sebuah  bank  yang  menerima sebuah  pabrik  tekstil  atau  sebuah  hotel
berbintang  sebagai  agunan  berdasarkan pembinaan  Hak  Tanggungan,  amat  sulit untuk melakukan penjualan benda agunan tersebut  dalam  jangka  waktu  2  bulan. Proses  penjualan  mulai  dari  persiapan transaksi  kemudian  pelaksanaan  jual  beli sampai  kepada  penyelesaian  pembayaran pabrik  tekstil  atau  hotel  berbintang tersebut  dapat  memakan  waktu  lebih  dari dua  bulan,  bahkan  bisa  sampai  1  tahun atau 2 tahun.
Penetapan  ketentuan  bahwa  hak eksekusi kreditor pemegang Hak
Tanggungan  harus  ditangguhkan  untuk jangka waktu selama 90 hari sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-undang  Kepailitan  merupakan ketentuan  yang  dapat  merugikan  kreditor pemegang Hak Tanggungan yang mempunyai  kedudukan  sebagai  kreditor preferen atau yang diutamakan (asas droit de  preference). Peluang  kerugian  yang mungkin terjadi adalah kreditor pemegang Hak  Tanggungan  akan  kerugian  yang mungkin terjadi adalah kreditor pemegang Hak  Tanggungan  mendapatkan  calon pembeli  yang  bersedia  membeli  benda yang  menjadi  jaminan  tersebut  dengan harga mahal, akan tetapi kreditor pemegang  Hak  Tanggungan  tidak  dapat melaksanakan  hak  eksekusinya  karena adanya  masa  penangguhan  tersebut  dan kesempatan  tersebut  belum  tentu  bisa diperolehnya pada saat masa penangguhan berakhir. 6
6 J  Satrio,  2000 ,  Hukum  Jaminan  Hak Jaminan Kebendaan , Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 38
Jika  benda  yang  dijadikan  jaminan berupa  rumah  atau  gedung  yang  tidak ditempati,  maka  masa  penangguhan tersebut  dapat  menurunkan  nilai  atau harga  jualnya  karena  ada  kemungkinan rumah  atau  gedung  yang  tidak  ditempati tersebut selama masa penangguhan mengalami
kerusakan yang mengakibatkan  menurunnya  nilai  atau harga  jualnya.  Lebih  jauh  lagi  karena adanya masa penanggungan, parate eksekusi  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang  Hak  Tanggungan  sebagaimana ditentukan di dalam pasal 6 menjadi tidak berguna  lagi.  Karena  tujuan  untuk memberikan  kemudahan  dan  kepastian bagi  kreditor pemegang  Hak Tanggungan untuk  melakukan  hak  eksekusi  atas  Hak Tanggungan menjadi tidak terwujud.
Penyelesaian  Hukum  Dan  Kriteria Yang  Digunakan  Dalam  Menentukan Hukum Yang Berlaku
Dari  uraian  tersebut  diatas  dapat diketahui bahwa semua perkara kepailitan diperiksa  dan  diputus  oleh  Hakim Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan  yang  tercantum  di  dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga timbul  permasalahan  kedua  dari  tesis  ini yaitu  kriteria  atau  tolok  ukur  apa  yang digunakan  oleh  Hakim  sehingga  90 mereka  memeriksa  dan  memutus  perkara kepailitan semata-mata hanya berdasarkan Undang-Undang
Kepailitan, tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan
terkait lainnya yang ada di dalam Undang -Undang Hak Tanggungan.
Pada hakekatnya yang dilakukan oleh hakim  di  dalam  menghadapi  suatu  kasus
adalah  hakim  harus  menyelesaikannya dan  untuk  itu  hakim  harus  tahu,  mencari dan menemukan hukumnya untuk diterapkan  pada  kasus  tersebut.  Menurut pandangan  klasik  semua  hukum  terdapat secara  lengkap  dan  sistematis  dalam undang-undang  dan  tugas  hakim  adalah mengadili  sesuai  atau  menurut  bunyi undang-undang. 7
Tugas  hakim  untuk  memeriksa  dan memutus suatu perkara diajukan kepadanya  dan  hakim  tidak  boleh menolak dengan alas an bahwa hukumnya tidak  jelas  atau  tidak  ada,  hal  ini  selaras dengan  fungsi  hakim  sebagai  corong Undang-undang. Dalam menentukan ketentuan  hukum  yang  berlaku  untuk menyelesaikan  kasus-kasus  kepailitan, hakim  Pengadilan  Niaga  berpedoman pada  asas  hukum  yang  dapat  digunakan oleh  hakim  untuk  dapat  menentukan hukum  yang  harus  diterapkan,  yaitu  asas hukum  yang  dikenal  dengan asas  Lex
Posteriori  derogat  legi  priori yaitu  jika terjadi  konflik  antara  Undang-undang yang  lama  dengan  yang  baru,  dan Undang-undang yang baru tidak mencabut  Undang-undang  yang  lama yang  berlaku  ialah  Undang-undang  yang baru. Oleh karena Undang-Undang
Kepailitan  Nomor  37  Tahun  2004  lebih baru  daripada  Undang-Undang Hak
Tanggungan  Nomor  4  Tahun  1996  dan dalam  Undang-Undang  Kepailitan  tidak ada  ketentuan  yang  menyebutkan  bahwa Undang-Undang  Hak  Tanggungan  tidak berlaku,  maka  yang  harus  dipilih  adalah
7 Aria  Suyudi,  Eryanto  Nugroho,  dan  Herni Sri Nurbayanti, 2004, Kepailitan Di Negeri Pailit , Dimensi, Jakarta, Hlm. 44
Undang-Undang  Kepailitan  Nomor  37 tahun 2004.
Apabila  dalam  melaksanakan  pilihan hukum itu diberlakukan asas lex specialis derogate  lex  generalis, maka  timbul masalah untuk menentukan mana yang lex specialis , Undang-Undang Hak Tanggungan atau Undang-undang Kepailitan, karena undang-undang tersebut  sama-sama  mengatur  hal  yang spesialis yaitu masalah kepailitan dan Hak Tanggungan. 8
Setiap putusan hakim harus memperhatikan tiga faktor yang seyogyanya diterapkan secara proposional,  yaitu  keadilan,  kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam kenyataannya  mungkin  sulit  sekali  untuk menerapkan  secara  proporsional  ketiga faktor  tersebut  di  dalam  suatu  putusan, tetapi  paling  tidak  dalam  setiap  putusan ada ketiga factor tersebut.
Dalam  melakukan  pilihan-pilihan hukum  tersebut  diatas  sudah  seharusnya hakim  memikirkan  secara  cermat  dan hati-hati  apakah  pilihan  hukum  yang dilakukan  berdasarkan  pada  asas lex posteriori  derogate  legi  priori akan menghasilkan suatu putusan yang mencerminkan  atau  mengandung  ketiga faktor tersebut diatas.
Putusan  hakim  harus  mengandung keadilan  baik  bagi  debitor  pailit  maupun bagi  kreditor  pemegang  hak  tanggungan. Putusan  hakim  Pengadilan  Niaga  yang dalam  menentukan  ketentuan  mana  yang
8 Rachmadi  Usman,  2004, Dimensi  Hukum Kepailitan Di Indonesia ,   Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 11
berlaku bersandar pada asas lex posteriori derogate  legi  priori hanya  adil  buat debitor  pailit  saja,  hal  ini  terkait  dengan dasar  pemikiran  yang  menjadi  latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan  sebagaimana  tertulis  di  dalam penjelasan  umum  atas  Undang-Undang Kepailitan  yang  menyebutkan  bahwa  ada beberapa  faktor  perlunya  pengaturan mengenai  kepailitan  dan  penundaan kewajiban membayar utang, yaitu:
Pertama, untuk menghindari perebutan  harta  debitor  apabila  dalam waktu  yang  sama  ada  beberapa  kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
Kedua, untuk  menghindari  adanya kreditor  pemegang  hak  tanggungan  yang menuntut  haknya  dengan  cara  menjual barang milik debitor
tanpa memperhatikan  kepentingan  debitor  atau para kreditor lainnya.
Ketiga, untuk  menghindari  adanya kecurangan-kecurangan  yang  dilakukan oleh  salah  seorang  kreditor  atau  debitor sendiri.
Dari  ketiga  dasar  pemikiran  tersebut jelas  terlihat  bahwa  tujuan  dari  Undang- undang  Kepailitan  lebih  banyak  untuk melindungi kepentingan
debitor, sedangkan kepentingan kreditor pemegang  Hak  Tanggungan  sebagai kreditor  preferen  dan  mempunyai  hak parate eksekusi dimana hak tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang Hak Tanggungan  menjadi  terabaikan.  Jadi jelas bahwa putusan hakim dalam perkara kepailitan  tersebut  tidak  memberi  rasa keadilan  yang  seimbang  antara  debitor
pailit dan kreditor pemegang hak tanggungan.
Di  samping  itu  penetapan  mengenai ketentuan  mana  yang  berlaku  yang didasarkan pada kriteria asas lex posteriori  derogate  legi  priori tersebut tidak  menghasilkan  suatu  putusan  yang dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi kreditor  pemegang  hak  tanggungan.  Pada saat kreditor menerima benda agunan dari debitor  sebagai  pemberi  hak  tanggungan dimana  benda  agunan  tersebut  telah dibebani  dengan  hak  tanggungan,  maka seluruh  hak  dan  kewajiban  dari  debitor dan  kreditor  tunduk  pada  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  di  dalam  Undang- undang  Hak  Tanggungan  yang  memuat asas-asas  Hak  Tanggungan  sebagaimana ditentukan  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  antara  lain  asas droit  de preference serta parate eksekusi.
Hak  Tanggungan  merupakan  hak jaminan yang dimaksudkan untuk menjamin  pelunasan  utang  debitor  yang memberikan  hak  utama  kepada  kreditor sebagai  pemegang  hak  jaminan  untuk didahulukan  dalam  pelunasan  piutangnya terhadap  kreditor-kreditor  lain  apabila debitor  cidera  janji.  Akan  tetapi  begitu debitor  dinyatakan  pailit  oleh  suatu putusan  hakim,  maka  akibat  hukum  dari putusan  pailit  tunduk  pada  ketentuan- ketentuan  Undang-Undang  Kepailitan, dimana  hak  kreditor  untuk  mengeksekusi benda  jaminan  hanya  diberikan  untuk jangka  waktu  selama  dua  bulan  sejak dimulainya  keadaan  insolvensi  setelah menjalani  masa  penundaan  selama  90 (sembilan  puluh)  hari  sejak  adanya
putusan pernyataan pailit. Keadaan demikian jelas menimbulkan
ketidakpastian  hukum  bagi  kreditor, kedudukan  yang  diutamakan  sebagai kreditor  menjadi  tidak  ada  artinya  lagi karena  kewenangan  untuk  mengambil pelunasan  piutangnya  yang  dijamin  oleh benda agunan tersebut dibatasi oleh waktu yaitu hanya selama 2 bulan.
Lebih  lanjut  penggunaan asas  hukum lex posteriori derogate legi priori sebagai criteria  atau  pedoman  hakim  dalam menerapkan hukum yang berlaku terhadap perkara kepailitan telah menghasilkan  suatu  putusan  pernyataan pailit  yang  tidak  memberi  manfaat  bagi kreditor.  Jangka  waktu  dua  bulan  yang diberikan kepada kreditor untuk mengeksekusi  benda  agunan  sangat  tidak realistis,  sangat  sulit  sekali  dalam  waktu yang  sedemikian  singkat  kreditor  dapat mendapatkan  pembeli.  Apabila  dalam jangka  waktu  dua  bulan  kreditor  tidak dapat  menjual  benda  agunan  tersebut maka  benda  yang  menjadi  agunan  harus diserahkan kepada kurator untuk dijual. 9
Hal  ini berarti  status  kreditor sebagai kreditor preferen berubah menjadi kreditor konkuren yang tidak lagi memiliki  hak  separatis,  yang  merupakan hak  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada kreditor  bahwa  agunan  yang  dibebani dengan  hak  jaminan  tidak  termasuk  harta pailit, dan kreditor berhak untuk
melakukan eksekusi
berdasarkan kekuasaanya  sendiri  yang  diberikan  oleh undang-undang  sebagai  perwujudan  dari
9 J Satrio, Op.Cit, Hlm. 17
hak  kreditor  untuk  didahulukan  dari  pra kreditor  lainnya.  Sehubungan  dengan berlakunya  hak  separatis  tersebut,  maka pemegang  hak  tanggungan  tidak  boleh dihalangi haknya untuk melakukan eksekusi  atas  hak  tanggungan  atas  harta kekayaan  debitor  yang  dibebani  dengan hak tanggungan itu.
Undang-undang  Kepailitan  ternyata tidak menjunjung tinggi hak separatis dari para kreditor pemegang hak tanggungan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  terhadap permasalahan  yang  diteliti,  dapat  ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Hakim dalam memeriksa dan memutus  perkara  kepailitan  semata- mata hanya berdasarkan pada ketentuan-ketentuan  yang  tertuang dalam  Undang-undang  Kepailitan tanpa  memperhatikan  ketentuan  lain seperti Undang-undang Hak Tanggungan. Pemegang Hak Tanggungan yang mempunyai kedudukan  sebagai  kreditor  yang diutamakan hanya dapat melaksanakan  hak  eksekusinya  atas benda  yang dibebani  hak tanggungan untuk  dua  bulan  setelah  menjalani masa penangguhan selama 90 (sembilan  puluh)  hari  sejak  putusan pailit diucapkan.
2. Dengan  berlandaskan  pada  asas hukum lex  posteriori  derogate  legi priori, sebagai criteria dalam melakukan  pilihan  hukum,  hakim telah  mengeluarkan  suatu  putusan yang tidak memberikan rasa keadilan,
serta  kepastian  hukum  bagi  kreditor. Bahkan  lebih  jauh  lagi  putusan tersebut  tidak  memberi  manfaat  bagi kreditor, karena putusan hakim
tersebut telah mengabaikan asas serta mengaburkan filosofi yang terkandung di dalam hak tanggungan.

## SARAN
1. Dalam  memeriksa  dan  memutus suatu  perkara  kepailitan  hendaklah hakim  tidak  hanya  berdasarkan  pada Undang-undang Kepailitan saja, tetapi juga memperhatikan ketentuan- ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang  Hak  Tanggungan, dengan  mengecualikan  berlakunya ketentuan  Pasal  56  ayat  1  dan  Pasal 59  ayat  1  dan  2  Undang-undang Kepailitan,  sehingga  ketentuan  Pasal 21  Undang-undang  Hak  Tanggungan tetap berlaku.
2. Agar  pengecualian  tersebut  diatas dapat  diterapkan  hendaklah  hakim tidak  mendasarkan  kriteria  pilihan hukum  pada  asas lex  posteriori
derogate legi priori, sehingga putusan pernyataan pailit yang dikeluarkanya dapat memberikan rasa keadilan  dan  kepastian  hukum  serta manfaat bagi kreditor.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  dan  Syukur  penulis  ucapkan  ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan  Rahmat  dan  Karunia-Nya,
sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan  penulisan  karya  ilmiah  ini yang  berjudul: “ Akibat  Hukum  Putusan Pernyataan  Pailit  Bagi  Debitor  Terhadap
Kreditor  Pemegang  Hak  Tanggungan”. Sebagai salah satu dari realisasi Tridarma
Perguruan
Tinggi yaitu dibidang penelitian  pada  Sekolah  Tinggi  Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh.
Sebagai manusia biasa penulis menyadari  bahwa  dalam  penulisan  dan penyajian  karya  ilmiah  ini  masih  banyak kekurangan  dan  jauh  dari  kesempurnaan bila ditinjau dari segi  ilmiah maupun tata bahasa, yang disebabkan karena keterbatasan  kemampuan  yang  penulis miliki.  Penulis  menyadari  bahwa  tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak  mungkin  karya  ilmiah  ini  dapat diselesaikan.  Oleh  karena  itu  pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati,  penulis  ingin  mengucapkan  terima kasih  dan  penghargaan  yang  sebesar- besarnya kepada:
1. Bapak  Dr.  Eviandi  Ibrahim  S.H.,
M.Hum selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja
Payakumbuh.
2. Kedua  orang  penulis  yaitu  ayahanda Dasri D dan Ibunda Misda R
3. Suamiku  tercinta  (Mahyudin)  yang memotivasi  penulis  dan  membantu secara  moril  dan  materil    penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini
4. Anak-anakku    tersayang  penerus hidup bunda Hasrat Al-ghaffari, Aqis Al-muzaki dan Habib Al-ghazali.
5. Seluruh rekan-rekan dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum    Putri  Maharaja  (STIH-PM) yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan satu-persatu.
Umul Khair: Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi...
Penulis  menyadari  bahwa  karya ilmiah  ini  tidak  luput  dari  kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran  yang  membangun  guna  perbaikan karya  ilmiah  ini.  Akhirnya  kepada  Allah SWT  penulis  berserah  diri  dan  semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat, Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Fuady,  Munir,  2002 ,  Hukum  Pailit  1998 Dalam  Teori  dan  Praktek ,  Citra
Aditya Bakti, Bandung.
Kartono, 1985, Kepailitan dan Pengundurna Pembayarann,
Pradnya Paramita, Jakarta.
Mertokusumo,  Sudikno,  2002, Hukum Acara  Perdata  Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
Mertokusumo,  Sudikno,  2001, Penemuan Hukum  Sebuah  Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
Satrio,  J,  2000 ,  Hukum  Jaminan  Hak Jaminan  Kebendaan ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Situmorang,  Victor  M.,  Hendri  Soekarso, 1994, Pengantar  Hukum  Kepailitan Di Indonesia , Rineka Cipta: Jakarta.
Sjahdeini,  ST.  Remy,  2004, Hukum Kepailitan, Memahami Failissementsverordening Juncto Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1998 ,   Pustaka Utama Grafiti,
Jakarta.
Sjahdeini, ST. Remy, 1999, Hak
Tanggungan: Asas-asas, Ketentuan- ketentuan  Pokok  Dan  Masalah
Yang Dihadapi Oleh Perbankan ,
Alumni, Bandung.
Soekardono,  R,  1982, Hukum  Dagang Indonesia  Kapita  Selekta ,  Rajawali, Jakarta.
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, Metodologi Penelitian Hukum  Dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Subekti, 1980, Poko-pokok Humum
Perdata , Intermassa, Jakarta. Suyudi,  Aria  dan  Eryanto  Nugroho,  dan Herni Sri Nurbayanti, 2004, Kepailitan Di Negeri Pailit , Dimensi, Jakarta.
Usman, Rachmadi, 2004, Dimensi Hukum Kepailitan  Di  Indonesia ,  Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.
Yani,  Ahmad  dan  Gumawan  Wijaya,
2002, Seri Hukum Bisnis, Kepailitan ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  4  Tahun  1996  Tentang Hak Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Banda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.