## Keabsahan Wali Nikah pada Kasus Kawin Lari dalam Perspektif Hukum Islam
The Validity of The Marriage Guardian in The Case of Elopement in The Perspective of Islamic Law
Fadilah Syafitra 1 , Sia Khosyi’ah 2
12 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: fadilahsyafitra@gmail.com
Info Artikel
Abstract
Diterima* 01 Juli 2022 Revisi I* 26 Juli 2022
Revisi II*
10 Agustus 2022 Disetujui* 23 November 2022
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  membahas  pandangan  hukum  Islam terhadap keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari. Metode penelitian yang  digunakan  yaitu  metode  kualitatif  dengan  yuridis  normatif.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  observasi  dan  wawancara terhadap  tiga  pasangan  kawin  lari  dan  terhadap  kepala  KUA  setempat. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor kawin lari terjadi atas ketidaksetujuan  orang  tua  terhadap  rencana  pernikahan  para  calon mempelai.  Ketidaksetujuan  itu  disebabkan  oleh  ketidaksiapan  secara finansial  dan  belum  cukup  umurnya  calon  mempelai.  Dampak  yang ditimbulkan  berupa  masalah  internal  keluarga,  permasalahan  dalam administrasi negara dan masalah sosial kemasyarakatan. Ketiga pasangan kawin  lari  tersebut  menikah  tanpa  adanya  wali  yang  mendapatkan  izin perwalian  dari  wali  nasab.  Selain  itu,  pernikahan  dilakukan  tanpa mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan agama karena tiga dari enam orang tersebut di bawah umur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik  secara  agama  maupun  secara  hukum  Indonesia,  pernikahan  ketiga pasangan tersebut tidak sah.
Kata Kunci : Wali nikah; Kawin lari; Hukum Islam
The purpose of this study is to discuss the view of Islamic law on the validity of marriage guardians in cases of elopement. The research method used is a qualitative method with normative juridical. Data collection was carried out by observation and interview techniques for three elopement pairs and with the head of the local KUA. The results and discussion showed that the elopement factor occurred due to the parents' disapproval of the bride and groom's  wedding  plans.  The  disapproval  was  caused  by  financial unpreparedness  and  not  being  old  enough  for  the  bride  and  groom.  The impacts  caused  are  in  the  form  of  internal  family  problems,  problems  in state  administration  and  social  problems.  The  three  elopement  couples were  married  in  the  absence  of  a  guardian  who  obtained  guardianship permission from the guardianship of the nasab. In addition, marriages are performed without applying for marriage dispensation to religious courts because  three  of  the  six  are  minors.  So  it  can  be  concluded  that  both religiously  and  legally  in  Indonesia,  the  marriage  of  the  three  couples  is invalid.
Keywords: Guardian of marriage; Mating run; Islamic law

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan adalah ikatan atau juga bisa disebut kesepakatan secara bersama yang diawali dengan akad pernikahan dan dilaksanakan oleh pihak  calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan untuk menempuh kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah,  dan  rahmah . 1 Menurut  Ahmad  Gandur  di  dalam  bukunya  “ Al-ahwal  Al- Syakhsiyah  fi  Al-Tasyri’  Al-Islamiy” mengatakan  bahwa  pernikahan  atau  perkawinan adalah  akad  atau  perjanjian  dibolehkannya  bercampur  antara  pria  dan  wanita  dengan tuntutan kebiasaan kemanusian dan antara keduanya baik pria ataupun wanita keduanya akan timbul hak dan kewajiban. 2
Perkawinan adalah bukti bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 49. 3
َنو ُرَّكَذَت  ۡمُكَّلَعَل ِنۡيَج ۡو َز اَنۡقَلَخ ٍء ۡيَش ِ لُك نِم َو
“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”
Perkawinan  bukan  hanya  melampiaskan  hawa  nafsu  saja,  namun tujuannya yaitu mengikat kedua insan dengan perjanjian yang suci dengan asma Allah agar keduanya bersama-sama meraih ridha-Nya.
Di  negara  Indonesia  mengenai  perkawinan  terdapat  berbagai  macam  istilah seperti  monogami,  poligami,  perkawinan  adat,  perkawinan  sedarah,  perkawinan  beda agama,  perkawinan  lari,  serta  perkawinan  lainya.  Namun  dalam  penelitian  ini  akan berfokus  pada  pembahasan  mengenai  perkawinan  lari  yang  sudah  tidak  asing  lagi  di telinga masyarakat. Kawin lari merupakan suatu bentuk perkawinan yang tercela di mata masyarakat. Adapun sebabnya yaitu karena salah satu pihak keluarga tidak menyetujui perkawinan ini, namun pasangan tersebut tetap ingin melangsungkan pernikahan karena saling mencintai. Perkara yang menjadi suatu kesulitan bagi pasangan kawin lari yaitu tidak adanya wali nasab sebagai salah satu rukun utama dalam pernikahan. Kawin lari yang pada umumnya dilakukan di daerah lain menjadi lebih rumit karena sulit ditentukan siapa  yang  akan  menjadi  wali  dalam  akad  nikah,  sementara  wali  tersebut  mutlak keharusannya sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. 4
Sejumlah  penelitian  telah  dilakukan  terkait  topik  kawin  lari.  Diantaranya  oleh Farida  Ariany  (2017),  berjudul  “Adat  Kawin  Lari  "Merariq"  pada  Masyarakat  Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah),” Jurnal Sangkareang Mataram . Artikel ini merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  berfokus  pada  permasalahan  dalam  kehidupan
1 Oyo Sunaryo Mukhlas, Pranata Sosial Hukum Islam (Bandung: PT Refika Aditama, 2015).
2 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan  Undang- Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009).
3 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahan (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010).
4 Sinarti, “Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam” (UIN Alauddin Makasar, 2017).
Fadilah Syafitra, Sia Khosyi’ah
masyarakat.  Temuan  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  alasan-alasan  yang melatarbelakangi  masyarakat  Lombok  Tengan  melakukan  merariq  yaitu  untuk menunjukkan kemampuan pasangan kawin lari memegang tanggung jawab untuk mandiri menjalankan  kehidupan  bersama,  adanya  ketidaksetujuan  antara  salah  satu  pihak,  dan paksaan/ ketidaktahuan pihak perempuan bahwa dirinya dibawa lari oleh pasangannya. 5 Selanjutnya penelitian Murni, dkk (2019), dengan judul “Penerimaan Masyarakat Terhadap Perilaku Kawin Lari (Study Kasus Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa),” Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi. Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  melakukan  wawancara  dan  observasi.  Hasil penelitian  membuktikan  bahwa  dalam  budaya  masyarakat  Sasak,  pelaku  kawin  lari dikenakan sanksi adat dengan denda uang panai. Pandangan masyarakat terhadap hal ini adalah suatu perilaku yang tercela karena menyangkut harga diri dan martabat keluarga. 6 Selain  itu  juga  terdapat  penelitian  Hijriani,  dkk  (2022)  berjudul  “Risiko  Kawin  Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna,” Jurnal Pendidikan Tambusai. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  kualitatif  dengan  pendekatan  empiris.  Hasil  dari penelitian ini yaitu faktor terjadinya kawin lari disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya syarat dan pembiayaan perkawinan tidak dapat dipenuhi, perempuan belum mendapatkan izin menikah, perempuan telah bertunangan/dijodohkan, orang tua atau keluarga menolak lamaran pihak laki-laki, dan perempuan telah hamil lebih dulu. Dampak yang ditimbulkan yaitu timbulnya kedudukan superior dan inferior, tidak tercatatnya perkawinan, masalah dalam  administrasi  negara,  segala  bentuk  hubungan  hukum  yang  berkaitan  dengan administrasi  perkawinan  tidak  dapat  dilakukan,  keharmonisan  keluarga  tidak  tercipta, ketidakmampuan pasangan untuk mempertahankan perkawinan, dan lain sebagainya. 7
Penelitian saat ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu topik yang dibahas sama-sama tentang kawin lari. Akan tetapi keduanya memiliki perbedaan, yang mana pada penelitian terdahulu membahas adat suatu masyarakat tentang kawin lari, bentuk  penerimaan  masyarakat  terhadap  pelaku  kawin  lari  dan  alasan  serta  dampak terjadinya kawin lari. Sedangkan penelitian sekarang menganalisis keabsahan wali nikah dalam perkara kawin lari yang ditinjau dari hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan literatur  review dari  segi  perbedaan  penelitian  sekarang  dengan  penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini penting dilakukan.
Sebuah  penelitian  memiliki  kerangka  berpikir  sebagai  alur  berjalannya  sebuah penelitian. Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan berupa kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan untuk menjalin kehidupan rumah tangga dengan tujuan sakinah,
5 Farida Ariany, “Adat Kawin Lari ‘Merariq’ Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah),” Jurnal Sangkareang Mataram 3, no. 3 (2017): 10–13.
6 Murni Murni, Asis Muslimin, and Suardi Suardi, “Penerimaan Masyarakat Terhadap Perilaku Kawin Lari (Study  Kasus  Kelurahan  Malakaji  Kecamatan  Tompobulu  Kabupaten  Gowa),” Equilibrium:  Jurnal Pendidikan Sosiologi 7, no. 2 (2019): 257–63.
7 Hijriani Hijriani et al., “Risiko Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau Di Desa Lagasa Kabupaten Muna,”
Jurnal Pendidikan Tambusai 6, no. 1 (2022): 1521–27.
mawaddah,  dan  rahmah  yang  bermuara  pada  keridhaan  Allah. 8 Dalam  pernikahan terdapat  rukun  yang  mana  jika  tidak  terpenuhinya  rukun  tersebut  maka  tidak  sahlah sebuah  pernikahan.  Adapun  salah  satu  rukun  tersebut  adalah  wali  nikah.  Wali  nikah dalam  hukum  Islam  dinilai  sangat  berpengaruh  secara  signifikan  mengingat  posisinya penting  sehingga  menjadi  salah  satu  penentu  sah  atau  tidaknya  sebuah  pernikahan. Adapun  yang  berhak  menjadi  wali  nikah  bagi  calon  mempelai  wanita  yaitu  ayah  dan kakek garis keturunan ke atas ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, kemenakan  laki-laki  sekandung,  kemenakan  laki-laki  seayah,  paman  kandung,  paman seayah,  saudara  sepupu  seayah,  wali  sulthan/hakim,  dan  orang  yang  ditunjuk  oleh mempelai  (wali  muhakkam).  Wali  yang diwakilkan  tersebut  dapat  dilakukan  jika  wali nasab tidak ada atau jauh dan terdapat kendala penting. 9 Hal ini tentunya telah disetujui oleh  wali  nasab  terlebih  dahulu.  Kawin  lari  dengan  sejumlah  alasan  tidak  dibenarkan karena  pernikahan  tersebut  seringkali  mengabaikan  keberadaan  wali  nasab.  Pada umumnya, kawin lari menggunakan wali hakim yang bertindak sebagai wali dari pihak wanita, padahal yang demikian tersebut tidak dibenarkan kecuali terdapat kuasa dari wali nasab yang ada.
Penelitian  ini  berpijak  pada  teori munakahat dalam  disiplin  ilmu ahwal  asy- syahsiyyah. Ayat-ayat tentang pernikahan sangat banyak diuraikan dalam Al-Qur’an dan hadis  Nabi  Muhammad  Saw.  Sedangkan  dari  segi  tinjauan  hukum  negara,  pernikahan tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor.1  tahun  1974  tentang  perkawinan  pada  Bab  1 pasal 1 yang mana di dalamnya dinyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 10
Sebuah  penelitian  memiliki  formula  penelitian  yang  mencakup  permasalahan utama, tujuan penelitian, rumusan masalah dan harapan atau manfaat dari hasil penelitian nantinya. Permasalahan utama dari penelitian ini adalah terdapat kasus kawin lari yang marak terjadi di kalangan muda-mudi yang mengisyaratkan pada ketiadaan wali nasab sebagai penentu dari sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas pandangan hukum Islam terhadap keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari. Sedangkan rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari. Penelitian ini diharapkan memberi implikasi manfaat sebagai tinjauan atau salah satu rujukan dari permasalahan keabsahan wali nikah pada kawin lari. Diharapkan pula penelitian ini juga bermanfaat secara praktis bagi  pembaca  dan  masyarakat  terutama  untuk  sebagai  penambah  wawasan  akan
8 Sohari Sahrani Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
9 Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah Dan Praktiknya Di Indonesia,” Al-‘Adalah 10, no. 2 (2001).
10 Fadila Rahmatullah, “Larangan Perkawinan Pambayan Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).
Fadilah Syafitra, Sia Khosyi’ah
pentingnya seorang wali dalam pernikahan agar pernikahan yang dilakukan sah secara agama dan mendapat ridha dari Allah Swt.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskriptif  analitis. 11 Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian dilaksanakan pada  bulan Desember  2020  hingga  Januari  2021  di  Nagari  Tluk  Inderapura,  Kecamatan  Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sumber primer data penelitian yaitu dari hasil observasi  dan  wawancara  terhadap  tiga  pasangan  yang  melakukan  kawin  lari  dan terhadap pejabat KUA setempat, sedangkan sumber sekunder meliputi berbagai literatur yang menjadi rujukan dalam pengolahan dan penyusunan hasil penelitian seperti artikel jurnal, buku, skripsi/ tesis dan lain sebagainya. Adapun teknik analisis data yaitu teknik kualitatif  memilah  dan  mengkategorisasikan  data,  sebelum  pada  akhirnya  diolah  dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan. 12

## C. PEMBAHASAN
1. Wali Nikah
a. Perwalian dalam hukum Islam
Para fuqaha telah bersepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh  wali  yang  memegang  hak  memeliharanya,  baik  dia  lakukan  sendiri  maupun dilakukan  oleh  orang  lain.  Jika  terdapat  perwalian  yang  seperti  ini,  maka  sah  dan terlaksana akad perkawinan. Jika tidak ada akadnya batal menurut pendapat jumhur dan menurut mazhab Hanafi adalah mauquf (terkatung). Jika akad berlangsung dari seorang laki-laki dengan pelaksanaan dari dirinya sendiri, maka sah akadnya menurut kespakatan fuqaha. Jika berlangsung dengan perwakilan dari syariat maka sah juga dengan bentuk perwalian. Jika akad perkawinan ini berlangsung dengan perwakilan dari seseorang, maka sah dengan bentuk perwakilan. 13
Kata  wali  adalah  isim  fi’il,  masdarnya  adalah  wilayah.  Kata  wilayah  secara etimologi  berarti  al-sultah  (kekuasaan)  dan  al-qudrah  (kemampuan).  Karena  itu,  wali berarti sahibu al-sultah (yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan).
Istilah wali bila ditelusuri dalam Al-Qur’an dengan segala derivasinya terdapat 234 kata,  wali  merupakan  derivatif  dari  kata  wilayah.  Kata  wilayah  mempunyai  makna etimologis lebih dari satu, antara lain bermakna pertolongan nusruh seperti yang tersebut dalam QS. Al-Maidah:57. 14 :
11 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
12 Sandu Siyato and Ali Sodik, Dasar Metode Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
13 Wahbah Az-zuhaili, Fiqih Islam Waadillatuhu , 9th ed. (Bandung: Gema Insani, 2011).
14 Abdillah Mustari, Reinterpretasi  Konsep-Konsep  Hukum  Islam (Makasar:  Alauddin  Universeri  Press, 2011).
َنْيِذَّلا اوُذ ِخَّتَت  َلَ ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي َراَّفُكْلا َو ْمُكِلْبَق  ْنِم  َبٰتِكْلا اوُت ْوُا َنْيِذَّلا َنِ م اًبِعَل َّو ا ًو ُزُه ْمُكَنْيِد ا ْوُذَخَّتا َنْيِنِم ْؤُّم ْمُتْنُك  ْنِا َ هاللّٰ اوُقَّتا َو  ََۚءۤاَيِل ْوَا
“ Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah  kamu  menjadikan pemimpinmu  orang-orang  yang  membuat  agamamu  jadi  bahan  ejekan  dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang  kafir  (orang  musyrik).  Dan  bertakwalah  kepada  Allah  jika  kamu orang-orang beriman”.
Atau berarti cinta (muhabbah) disebut dalam QS. Al-Taubah: 71. 15
ِرَكْنُمْلا ِنَع َن ْوَهْنَي َو  ِف ْو ُرْعَمْلاِب َن ْو ُرُمْأَي  ٍٍۘضْعَب ُءۤاَيِل ْوَا ْمُهُضْعَب ُتٰنِم ْؤُمْلا َو َن ْوُنِم ْؤُمْلا َو َن ْوُمْيِقُي َو
ا  َن ْوُت ْؤُي َو َةوٰلَّصلا َح ْرَيَس  َكِٕى ٰۤلوُاۗ ٗهَل ْوُسَرَو َ هاللّٰ َنْوُعْيِطُيَو َةوٰكَّزل ٌمْيِكَح  ٌزْي ِزَع َ هاللّٰ َّنِاۗ ُ هاللّٰ ُمُهُم
" Orang-orang  yang  beriman  lelaki  dan  perempuan,  sebahagian  mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. ”
Selain itu, wilayah juga bermakna al-sultah berarti penguasaan dan perlindungan. Apabila dikaitkan subjeknya, disebut sahib al-sultah yang artinya orang yang mempunyai kekuasaan dan perlindungan. Sedangkan dalam fikih, wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan tasarruf tanpa intervensi orang lain.
Bisa juga bermakna kekuasaan dan kemampuan. Dikatakan "al-Waali" yang berarti pemilik kekuasaan. Dalam istilah, fuqaha memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak  dengant  anpa  bergantung  kepada  izin  seseorang.  Orang  yang  melaksanakan akad ini dinamakan wali. Termasuk di antaranya adalah firman-Nya, " Hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur ” (al-Baqarah: 82).
Perwalian  terhadap  seorang  perempuan  merupakan  sebuah  syarat  mutlak  bagi sahnya  salah  satu akad  perkawinan  menurut  mazhab  Syafi'i.  Seorang  perempuan  tidak mengawini  dirinya  dengan  izin  walinya,  atau  perempuan  yang  lainnya  dengan perwakilan, dan dia iuga tidak bisa menerima perkawinan dari seseorang. Ada dua jenis perwalian  yakni  perwalian ijbar dan  perwalian ikhtiar .  Perwalian ijbar adalah  yang dimiliki  oleh  bapak,  dan  kakek  ketika  tidak  ada  bapak.  Maka  seorang  bapak  boleh mengawinkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunahkan untuk meminta izinnya. Pada anak perawan yang telah mencapai usia baligh dan berakal dalam meminta izin untuk mengawinkannya cukup dengan diamnya dalam pendapat yang paling  shahih.  Dalilnya  adalah  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  ad-Daruquthi,  "Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, dan yang mengawinkan anak perawan adalah bapaknya."
Juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim “Anak perawan dimintakan izinnya oleh bapaknya,  izinnya  adalah  diamnya”  (HR.  Muslim).  Hadits  riwayat  Muslim  ini menjadikan  permintaan  izinnya  sebagai  sesuatu  yang  sunnah.  Karena  anak  perawan sangat pemalu, manakala dia belum digauli oleh seorang laki-laki. Sedangkan perwalian ikhtiar dimiliki bagi semua wali' ashabah dalam mengawinkan seorang perempuan janda. Seorang  wali  tidak  boleh  mengawinkan  seorang  janda  kecuali  dengan  izinnya.  Jika  si janda tersebut masih anak kecil, maka dia tidak dikawinkan sampai dia mencapai usia
15 RI, Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahan .
Fadilah Syafitra, Sia Khosyi’ah
baligh karena izin anak kecil tidak dianggap sehingga dia dilarang untuk dikawini sampai dia mencapai usia baligh. Mengawinkan janda yang telah baligh harus dengan izin yang jelas  dan  tidak  cukup  sekadar  diamnya  saja.  Hal  ini  disebabkan  karena  dia  juga  telah mengetahui  maksud  pernikahan,  maka  dia  tidak  boleh  dipaksa,  berbeda  dengan  anak perawan. Dalil izinnya yang bersifat terang-terangan adalah hadits, "Seorang wali tidak memiliki urusan dengan janda." Janda memberikan izin dengan lafal perwakilan boleh karena makna dalam kedua hadits ini adalah satu. Dengan demikian, perbedaan diantara anak perawan dan janda adalah pada hukum izin dan jenisnya. Anak perawan sunah untuk diminta izinnya, dan pemberian izinnya adalah diamnya. Sedangkan janda harus diminta izinnya dengan ungkapan pemberian izin yang jelas. 16
Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, karena tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan. Hal tersebut telah ditegaskan oleh madzhab Malikiyah, madzhab Syafi’iyah dan Madzhab Hanbaliyah. Kompilasi Hukum Islam  pun  telah  menegaskan  dalam  pasal  19 17 bahwa  wali  nikah  dalam  perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
Adapun  seorang  wali  harus  memenuhi  kriteria  tertentu  yang  telah  ditetapkan syariat.  Diantara  syarat-syarat  menjadi  seorang  wali  adalah  beragama  Islam,  baligh, berakal sehat, laki-laki, dan adil. Adil yang dimaksudkan disini adalah wali taat beragama Islam dan wali tidak mendapat tekanan apapun, maka disamping keempat syarat tersebut di atas, maka seseorang sudah cakap bertindak sebagai wali. Orang-orang yang dianggap sah  bertindak  sebagai  wali  mempelai  perempuan  menurut  pendapat  Imam  Syafi’iyah yang dianut oleh umat Islam Indonesia adalah: 1) Ayah; 2) Kakek (bapaknya ayah) dan seterusnya keatas dari garis laki-laki; 3) Saudara laki-laki kandung; 4) Saudara laki-laki seayah;  5)  Kemenakan  laki-laki  kandung;  6)  Kemenakan  laki-laki  seayah;  7)  Paman kandung;  8)  Paman  seayah;  9)  Saudara  sepupu  laki-laki  seayah;  10)  Wali  sultan (penguasa  tertinggi)  yang  disebut  juga  hakim  (bukan  Qadhi,  hakim  pengadilan);  11) Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan (wali muhakkam). 18
Terdapat lima macam wali nikah diantaranya wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali  maula,  dan  wali mujbi r,  yaitu:  1)  Wali  nasab,  merupakan  wali  nikah  karena  ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan; 2) Wali hakim, merupakan hakim atau qadhi. Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya” (HR. ibnu Majjah, Abu Daud, Ahmad). Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal berikut: a) Tidak adanya wali  nasab;  b)  Tidak  cukup  syarat-syarat  wali  nasab;  c)  Wali  nasab  hilang  atau  pergi dalam  perjalanan  sejauh  dua  hari  perjalanan;  d)  Wali  nasab  dipenjara  atau  tidak  bisa ditemui; e) Wali nasab ‘adol ; f) Wali nasab mempersulit; g) Wali nasab ihram; h) Wali nasab sendiri yang akan menikah; i) Wanita yang dinikah gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada; 3) Wali tahkim merupakan wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Wali tahkim terjadi apabila: a) Wali nasab tidak ada; b) Wali nasab hilang atau berpergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya; c) Tidak ada qadi atau  pegawai  pencatatan  nikah,  talak,  dan  rujuk;  4)  Wali maula ;  yaitu  wali  yang menikahkan  budaknya,  artinya  majikanya  sendiri.  Laki-laki  boleh  menikahkan
16 Az-zuhaili, Fiqih Islam Waadillatuhu .
17 Fauzan Januri, Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).
18 Jamaluddin and Nanda Amalia, Bahan Ajar Hukum Perkawinan (Lhokseumawe: Unimalpress, 2016).
perempuan  yang  berada  dalam  perwalianya  apabila  perempuan  tersebut  rela menerimanya.  Perempuan  yang  dimaksud  adalah  hamba  sahaya  yang  berada  dibawah kekuasaannya;  5)  Wali mujbir merupakan  seorang  wali  yang  berhak  menikahkan perempuan dibawah perwalianya tanpa meminta persetujuan atau pendapat dari mereka terlebih  dahulu. 19 Bagi  orang  yang  kehilangan  kemampuanya,  seperti  orang  gila, perempuan  yang  belum  mencapai  umur mumayyiz, termasuk  perempuan  yang  masih gadis, boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya.

## b. Status Wali dalam Perkawinan
1) Status wali dalam perkawinan menurut Madzhab Hanafiyah Madzhab  Hanafiyah  berpandangan  bahwa  status  wali  menurut  madzhab Hanafiyah  bukan  merupakan  rukun  sebagai  syarat  sahnya  pernikahan,  melainkan posisi wali sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.
2) Status wali dalam perkawinan menurut Madzhab Maliki Imam Malik sebagai imam dalam madzhab Malikiyah berpendapat bahwa “ Tidak terjadi  pernikahan  kecuali  dengan  wali.  Wali  adalah  syarat  sahnya  pernikahan sebagaimana  riwayat  hadits  Asyhab .”  Atas  pemikiran  Imam  Malik  ini,  maka pengikutnya  yang  dikenal  dengan  Malikiyah  lebih  tegas  berpendapat  bahwa  wali adalah  rukun  dari  sebagian  rukun  nikah  dengan  dalil  QS.  Al-  Baqarah  Ayat  232 mazhab  Malikiyah  berpendapat  bahwa  jika  wanita  yang  baligh  dan  berakal  sehat tersebut masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Maksudnya wali tidak boleh mengawinkan wanita  janda  itu  tanpa  persetujuannya.  Sebaliknya  wanita  itupun  tidak  boleh mengawinkan  dirinya  tanpa  restu  sang  wali.  Namun,  pengucapan  akad  adalah  hak wali.  Akad  yang  diucapkan  hanya  oleh  wanita  tersebut  tidak  berlaku  sama  sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.
3) Status Wali dalam perkawinan menurut Madzhab Syafi’iyah Menurut madzhab Syafi’iyah bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Secara umum, ulama Syafi’iyah membedakan wali menjadi tiga yaitu wali dekat ( aqrab ), wali jauh ( ab’ad ), dan wali hakim. Bagi imam Al-Syafi’i, yang berhak menjadi wali adalah ayah dan keluarga dari pihak laki-laki. Posisi  ayah  dalam  madzhab  Syafi’I adalah  mutlak  sebagai  wali  yang  paling  utama, sebagaimana Al-Syafi’i berkata: “tidak terjadi aqad seseorang selagi masih ada bapak baik kepada gadis maupun janda”.
4) Status wali dalam perkawinan menurut Madzhab Hanbaliyah Sama  halnya  dengan  madzhab  Malikiyah  dan  madzhab  Syafi’iyah,  madzhab Hanbaliyah memandang wali sangat penting ( dhoruri ). Dalam pernikahan tanpa wali atau  orang  yang  menggantikan  wali,  maka  nikahnya  batal  atau  tidak  sah.  Hadits tentang wali yang digunakan dalam madzhab Hanbaliyah yaitu: “dari Abu Burdah ibn Abi Musa dari bapaknya berkata, Rasullullah Saw., bersabda: tidak ada nikah, kecuali dengan wali” (Hadits riwayat Ahmad dan empat Imam Hadits dan telah menshahihkan Ibn Madini, Tirmidzi, dan Ibn Hiban). Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., yang
19 Aden Rosadi, Hukum Dan Administrasi Perkawinan (Bandung: Simbiosa rekatama media, 2021).
Fadilah Syafitra, Sia Khosyi’ah
berbunyi:  “ Sesungguhnya  nikah  tanpa  wali  adalah  batil ”  (Dedi  Supriyadi  dan Mustofa, 2009: 3-19) . 20
2. Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
a. Pasal tentang perwalian Pasal 107
1) Perwalian  hanya  terhadap  anak  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  dan  atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah  dewasa,  berpikiran  sehat,  adil,  jujur  dan  berkelakuan  baik,  atau  badan hukum.
Pasal 108
Orang  tua  dapat  mewasiatkan  kepada  seseorang  atau  badan  hukum  untuk melakukan  perwalian  atas  diri  dan  kekayaan  anak  atau  anak-anaknya  sesudah  ia meninggal dunia.
Pasal 109 Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Pasal 110
1) Wali  berkewajiban  mengurus  diri  dan  harta  orang  yang  berada  di  bawah perwaliannya  dengan  sebaik-baiknya  dan  berkewajiban  memberikan  bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
4) Dengan  tidak mengurangi  ketentuan  yang  diatur  dalam  pasal  51  ayat  (4)  Undang- undang  No.1  tahun  1974,  pertanggungjawaban  wali  tersebut  ayat  (3)  harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.
Pasal 111
1) Wali  berkewajiban  menyerahkan  seluruh  harta  orang  yang  berada  di  bawah perwaliannya,  bila  yang  bersangkutan  telah  mencapai  umur  21  tahun  atau  telah menikah.
2) Apabila  perwalian  telah  berakhir,  maka  Pengadilan  Agama  berwenang  mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.
Pasal 112
20 Rosadi.
Wali  dapat  mempergunakan  harta  orang  yang  berada  di  bawah  perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir. 21

## b. Rukun dan syarat perkawinan Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)
Rukun dan syarat wali nikah ini dijelaskan pada bagian ketiga: Pasal 19
Wali  nikah  dalam  perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20
1)  Yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  ialah  seorang  laki-laki  yang  memenuhi  syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
2)  Wali nikah terdiri dari :
a) Wali nasab;
b) Wali hakim.
Pasal 21
1) Wali  nasab  terdiri  dari  empat  kelompok dalam  urutan  kedudukan,  kelompok  yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga,  kelompok  kerabat  paman,  yakni  saudara  laki-laki  kandung  ayah,  saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3) Apabila  dalam  satu  kelompok  sama  derajat  kekerabatan  aka  yang  paling  berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.
4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

## Pasal 22
Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur,  maka  hak  menjadi  wali  bergeser  kepada  wali  nikah  yang  lain  menurut  derajat berikutnya.
Pasal 23
21 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
Fadilah Syafitra, Sia Khosyi’ah
1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.
3. Kawin  Lari  di  Nagari  Tluk  Kualo,  Nagari  Inderapura,  Kecamatan  Airpura, Pesisir Selatan, Sumatera Barat

## Tabel 1. Identitas Pasangan Kawin Lari
Nam a Sua mi Umur saat Menik ah Alamat asal Nam a Istri Umur saat Menik ah Alam at asal Tanggal Kawin Lari Temp at Kawi n Lari Penyeba b AR 23 Medan Baik, Nagari Tluk Kualo Y 16 Meda n Baik, Nagar i  Tluk Kualo 21  Juli 2016 Airhaj i Belum siap secara finansial RM 35 Medan Baik, Nagari Tluk Kualo Inderapu ra DL 15 Kota Padan g 22 Septemb er 2020 Airhaj i Mempel ai perempu an belum cukup umur MN 29 Lubuk Ubai, Nagari Tluk Kualo HJ 17 Tapan  22 Maret 2020 Sungai Penuh Mempel ai perempu an belum cukup umur
Sumber: Hasil wawancara (Desember 2020-Januari 2021)

## a. Kronologi Kawin Lari
Pasangan pertama, yaitu responden AR dan Y sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dan berencana melanjutkan ke jenjang pernikahan. Permintaan dari Y dipenuhi oleh AR  sehingga  AR  mendatangi  keluarga  Y.  Pada  awalnya  rencana  pernikahan  tersebut disetujui oleh pihak perempuan, akan tetapi saat ingin menetapkan tanggal pernikahan, pihak  perempuan  menyatakan  ketidaksanggupan  secara  finansial  dan  meminta  agar rencana  tersebut  diundur.  Selang  empat  bulan,  tetap  tidak  ada  kejelasan  dari  pihak perempuan tentang tanggal pernikahan. Sehingga pasangan tersebut nekat untuk kawin lari ke daerah lain.
Pasangan kedua, responden RM dan DL. Kedua orang ini terpaut usia yang cukup jauh, yaitu 20 tahun. Keduanya saling kenal mengenal dalam proses ta’aruf dan pihak keluarga laki-laki menyetujui rencana pernikahan tersebut. Pihak laki-laki berniat datang ke rumah pihak perempuan pada waktu tertentu, namun sebelum hal tersebut terealisasi, datanglah penolakan dari keluarga perempuan. Selang satu bulan kemudian, perempuan tersebut datang ke rumah pihak laki-laki meskipun menempuh jarak sekitar 200 km dan menyatakan  ingin  dinikahi.  Keduanya  akhirnya  menikah  di  daerah  Airhaji  berdekatan dengan domisili asli pihak laki-laki.
Pasangan ketiga, responden MN dan HJ pun juga mengalami permasalahan yang sama. Keduanya hendak menikah namun terhalang oleh umur Wanita yang belum cukup sesuai  peraturan  Undang-Undang.  Akhirnya  setelah  satu  bulan  berlalu,  kedua  calon mempelai  melangsungkan  pernikahan  di  daerah  Sungai  Penuh  tanpa  persetujuan keluarga.

## b. Faktor Penyebab Kawin Lari

## 1) Tidak adanya restu dari orang tua
Tidak adanya restu dari orang tua merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kawin  lari  di  Nagari  Tluk  Inderapura,  Kecamatan  Airpura,  Kabupaten  Pesisir  Selatan, Sumatera  Barat.  Dalam  hal  ini  restu  dari  orang  tua  tentu  merupakan  suatu  hal  yang penting,  terutama  jika  terkait  perihal  pernikahan.  Orang  tua  lumrahnya  selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya, dengan cara selektif memilih calon menantu agar anaknya hidup berkecukupan. Adapun pelamar anak mereka merupakan orang yang kurang secara finansial dan rendah dari segi pendidikan sehingga membuat orang tua ragu untuk melepas anaknya dinikahi orang lain.
Pernikahan  yang  baik  adalah  menikah  dengan  mendapatkan  izin  dari  orang  tua karena  orang  tua  dari  pihak  perempuanlah  yang  akan  menjadi  wali  dalam  pernikahan yang  legal.  Apabila  melakukan  pernikahan  tanpa  adanya  persetujuan  dari  orang  tua terutama  dari  ayah  pihak  perempuan,  maka  akan  menjadi  masalah  ikatan  hubungan keluarga antara anak dengan orangtua dan hal tersebut harus dihindari, oleh karena itu antara  orang  tua  dan  anak  harus  memiliki  hubungan  yang  baik  agar  kelak  tidak  ada masalah dalam internal keluarga (Wawancara, HJ, 22 Desember 2020).
2) Belum cukup umur
Belum  cukup  umur  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  kawin lari. Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974  bahwasanya  batas  minimal  umur  baik  laki-laki  maupun  perempuan  berumur  19 tahun.  Pada  kasus  ini,  2  dari  3  pasangan  yang  diwawancarai,  pihak  perempuan  belum cukup  umur  untuk  menikah  secara  hukum  sehingga  tidak  bisa  didaftarkan  secara administrasi negara (Wawancara, RM, 1 Januari 2020).
3) Faktor ekonomi
Sebagaimana permasalahan responden pertama, pihak perempuan belum siap untuk mengadakan  pernikahan,  karena  secara  adat  cukup  banyak  hal  yang  perlu  disiapkan. Sehingga  pihak  perempuan  meminta  pihak  laki-laki  untuk  bersabar  dengan  kendala tersebut. Akan tetapi jika menginginkan tetap dilangsungkannya pernikahan, pihak laki- laki diminta untuk membantu pembiayaan kebutuhan rumah nantinya. Hal ini menjadi
Fadilah Syafitra, Sia Khosyi’ah
pelik  karena  ekonomi  laki-laki  pun  belum  stabil,  sehingga  tidak  dapat  menuruti permintaan pihak perempuan (Wawancara, AR, 22 Desember 2020).

## c. Dampak Kawin Lari
Suatu  kejadian  baik  perbuatan,  sikap,  dan  pekataan  yang  tidak  dilakukan  secara positif  dan  mengandung  sifat  negatif,  akan  menimbulkan  dampak  bagi  pelaku,  seperti halnya kawin lari yang terjadi di Nagari Tluk Kualo Inderapura, menimbulkan dampak tersendiri. Karena perkawinan ini perkawinan yang tidak resmi dan atas kehendak dari calon mempelai laki-laki atau perempuan tanpa persetujuan dari orang tua dan keluarga kerabat pihak perempuan, berdasarkan wawancara dengan bapak Wali Nagari Tluk Kualo Inderapura,  kawin  seperti  ini  akan  menimbulkan  beberapa  dampak  yang  buruk diantaranya yaitu:
1) Segi  keluarga,  diantaranya  tidak  harmonisnya  hubungan  antara  pelaku  kawin  lari dengan orang tua, hubungan antara suami istri tidak selalu harmonis karena banyaknya aturan legal yang tidak diikuti, status anak dikemudian hari, kemungkinan perceraian yang tinggi dan lainnya.
2) Segi hukum, diantaranya tidak tercatatnya pernikahan yang sah secara hukum, tidak dilayani haknya oleh instansi pemerintah karena pernikahan dianggap tidak sah karena tidak  terdaftar,  pengurusan  kartu  keluarga,  buku  nikah,  kartu  tanda  penduduk,  akta kelahiran anak dan lainnya.
3) Segi sosial, diantaranya pengucilan oleh masyarakat terhadap pelaku kawin lari dan berimbas terhadap keluarga, karena kawin lari sama sekali tidak dipandang dan tidak dibenarkan oleh Niniak Mamak (orang yang dihormati dalam kaum).
Adapun pandangan bapak KUA kecamatan Airpura untuk tidak terjadi lagi kasus kawin lari atau meminimalisir kasus kawin lari tersebut di daerahnya yaitu pentingnya meningkatkan peran tali tigo sapilin yang ada dalam nagari, yaitu Ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai .
Ninik mamak merupakan pemimpin adat yang mana dipilih secara turun temurun dimana fungsinya untuk melindungi kemenakan serta menyelesaikan permasalahan yang ada  disebuah  kampung  berdasarkan  adat. Alim  ulama adalah  orang  yang  ada  didalam sebuah  masyarakat  yang  mempunyai  ilmu  pengetahuan  tentang  ajaran  islam  dan mengajarkanya  dimasyarakat.  Sedangkan cadiak  pandai juga  merupakan  orang  yang setara dengan alim ulama yaitu mempunyai ilmu pengetahuan umum yang luas kemudian fungsinya  membuat  aturan  untuk  mengatur  hal-hal  yang  ada  disebuah  kampung  atau daerah dan menciptakan kedamaian dan ketentraman dimasyarakat.
Peran tali tigo sapilin sangat penting dalam masyarakat karena mereka dibutuhkan untuk mengatur pemerintah dan norma dan adat yang ada dalam masyarakat khususnya dalam  kasus  ini  di  Nagari  Tluk  Inderapura,  Kecamatan  Airpura,  Kabupaten  Pesisir Selatan,  Sumatera  Barat.  Sebab  orang-orang  tersebutlah  yang  peranannya  penting dimasyarakat  dan  juga  mengatasi  masalah-masalah  seperti  ini  karena  akan  berdampak juga pada kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu baik peran ninik mamak, alim ulama ,  dan cadiak  pandai harus  berjalan  sesuai  dengan  fungsinya  (Wawancara, Azzisman/KUA Airpura, 23 Desember 2020).
4. Keabsahan Wali Nikah dalam Kasus Kawin Lari menurut Hukum Islam
Wali merupakan salah satu dari rukun nikah,  sehingga jika tidak ada wali dalam akad pernikahan maka pernikahan tersebut tidak sah.
Para ulama berselisih pendapat dalam kedudukan wali dalam hal menjadi syarat sah akad nikah atau tidak. Hal tersebut disebabkan tidak adanya dalil pasti yang dapat dijadikan rujukan karena dalam Al-qur’an tidak ada suatu ayat secara jelas mewajibkan adanya wali. Akan tetapi dalam petunjuk nash terdapat ayat yang mengisyaratkan bahwa dalam suatu pernikahan dikehendaki adanya wali.
Adapun pendapat dan nash tentang wali tersebut akan dijelaskan dibawah ini: a. Jumhur ulama
Jumhur ulama yang sepakat diantara imam mazhab yaitu Syafi’iyah, Hanabilah dan Malikiyah. Pendapat ini mengemukakan bahwa akad nikah tidak sah tanpa wali baik pada pernikahan gadis maupun janda. 22
Q.S  Al- Baqarah ayat 232
اَذِا َّنُهَجا َو ْزَا َنْحِكْنَّي  ْنَا َّنُه ْوُلُضْعَت  َلََف َّنُهَلَجَا َنْغَلَبَف َءۤاَسِ نلا ُمُتْقَّلَط اَذِا َو ْنَم  ٖهِب ُظَع ْوُي  َكِلٰذ ۗ  ِف ْو ُرْعَمْلاِب ْمُهَنْيَب ا ْوَضا َرَت ْمُتْنَا َو ُمَلْعَي ُ هاللّٰ َو ۗ  ُرَهْطَا َو ْمُكَل ىٰك ْزَا ْمُكِلٰذ ۗ  ِر ِخٰ ْلَا  ِم ْوَيْلا َو ِ هللّٰاِب ُنِمْؤُي ْمُكْنِم َناَك َن ْوُمَلْعَت  َلَ Artinya: “ Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka jangan kamu (para  wali)  menghalangi  mereka  kawin  lagi  dengan  bakal  suaminya,  apabila  telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih  baik  bagimu  dan  lebih  suci.  Allah  mengetahui,  sedang  kamu  tidak  kamu mengetahui ”. 23
Asbabun  nuzul  ayat  ini  yaitu  berdasarkan  sebuah  riwayat  tentang  kisah  seorang sahabat  bernama    Ma’qil  Ibn  Yasar  yang  menikahkan  saudari  perempuannya  dengan seorang laki-laki muslim. Setelah beberapa hari kemudian saudarinya tersebut diceraikan dengan  talak  satu,  setelah  habis  masa  iddahnya  mereka  berdua  ingin  rujuk  kembali, kemudian datanglah laki-laki tersebut bersama Umar bin Khattab untuk meminang atau rujuk kembali. Kemudian Ma’qil menjawab: “Hai orang celaka! aku memuliakan engkau dan aku nikahkan engkau dengan saudariku tetapi kau ceraikan dia. Demi Allah tidak aku kembalikan dia”. 24
Maka turunlah QS. Al-Baqarah ayat 232 ini yang mengisyaratkan bahwa wali tidka boleh  menghalangi  keinginan  perkawinan  dua  orang  yang  hendak  menikah.  Sehingga dapat disimpulkan dari ayat ini bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali  dan  wali  pun  tidak  boleh  menghalangi  pernikahan  tanpa  sebab  syar’i.  Dengan demikian,  jika  merujuk  pada  kasus  kawin  lari  yang  terjadi,  maka  wanita  tidak  bisa menikah tanpa adanya wali yang menikahkannya dengan calon mempelai laki-laki. Jadi, ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menjadikan wali sebagai rukun nikah dan salah satu syarat pernikahan dapat dikatakan sah di mata agama. 25
b. Q.S  An-nur Ayat 32
ٖ  ْۗمُكِٕىۤاَمِا َو ْمُكِداَبِع  ْنِم َنْي ِحِلهصلا َو ْمُكْنِم ى ٰماَيَ ْلَا اوُحِكْنَا َو
22 Andewi Suhartini, Fiqih Munakahat Kajian Empat Madzhab (Bandung: Prospect Bandung, 2008).
23 RI, Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahan .
24 Qamarudin Shaleh, Asbabun Nuzul (Bandung: CV.Diponegoro., 1984).
25 Suhartini, Fiqih Munakahat Kajian Empat Madzhab .
Fadilah Syafitra, Sia Khosyi’ah
Artinya, “ Nikahkanlah orang-orang yang tidak bersuami atau tidak beristri dari padamu ”. 26
Ayat  tersebut  ditujukan  kepada  wali  bahwa  wali  yang  berhak  menunaikan kewajibannya untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Nash ini menunjukkan secara langsung bahwa hal tersebut merupakan wajib dan dapat menjadi sebab untuk wali menjadi rukun dalam sebuah pernikahan.
c. Hadits  Aisyah  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Dawud,  At-Tirmidzi,  Ibnu  Majjah  dan Addarimi :
ْنَع َةَشِئاَع  ْنَع َة َو ْرُع  ْنَع ِ ي ِرْه ُّزلا  ْنَع ىَسوُم  ِنْب  َناَمْيَلُس  ْنَع ٍجْي َرُج  ِنْبا  ْنَع  ٍم ِصاَع وُبَأ اَنَثَّدَح ِهْيَلَع ُ َّاللّٰ ىَّلَص ِ يِبَّنلا
اَهُحاَكِنَف ٌلِطاَب اَهُحاَكِنَف ٌلِطاَب اَهُحاَكِنَف اَهِ يِل َو  ِنْذِإ  ِرْيَغِب  ْتَحِكُن ٍةَأَرْما اَمُّيَأ  َلاَق َمَّلَس َو ٍم ِصاَع وُبَأ  َلاَق او ُرَجَتْشا  ْنِإَف ٌلِطاَب ُناَطْلُّسلاَف او ُرَجاَشَت  ْنِإَف ًة َّرَم َلاَق َو ٍم ِصاَع وُبَأ َلاَق اَه ِج ْرَف ْنِم َّلَحَتْسا اَمِب  ُرْهَمْلا اَهَلَف اَهَباَصَأ  ْنِإَف ُهَل َّيِل َو  َلَ  ْنَم ُّيِل َو َةَنَس َّيَلَع ُه َلَْمَأ
ٍةَئاِم َو َنيِعَب ْرَأ َو ٍ تِس
Artinya: Telah  menceritakan  kepada  kami  Abu  'Ashim  dari  Ibnu  Juraij  dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah dari Nabi  beliau bersabda, "Siapapun  wanita  yang  dinikahkan  tanpa  seizin  walinya,  maka  nikahnya  tidak  sah, nikahnya  tidak  sah,  nikahnya  tidak  sah,  walaupun  mereka  berseteru."  Abu  'Ashim berkata;  Dan  sesekali  beliau  bersabda,  "Apabila  mereka  saling  berseteru,  maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali, apabila telah digauli, maka wanita tersebut mendapatkan maharnya karena ia telah menghalalkan farjinya 27 " Dalil  tersebut  menunjukkan  batalnya  akad  nikah  yang sighat  ijab nya  diucapkan oleh  wanita  baik  gadis atau  janda,  sekufu’  atau  tidak,  dengan izin  wali  ataupun  tidak, secara langsung untuk dirinya atau selaku wakil.
d. Hanafiah
Menurut  Hanafiah,  Zufar,  Sya’by  dan  Zuri  berpendapat  bahwasanya  seorang perempuan  berhak  dan  boleh  menikahkan  dirinya  sendiri.  Dengan  syarat  perempuan tersebut sudah baligh dan berakal, maka sah secara mutlak pernikahannya tanpa adanya wali,  baik  gadis  ataupun  janda,  sekufu  dengan  calon  suaminya  atau  tidak,  atas  izin walinya atau tidak, baik diucapkan secara langsung maupun ada wakilnya dari laki-laki lain atau perempuan lain yang bukan walinya.
Adapun dalil atau rujukan yang digunakan oleh golongan ini yaitu 28 : Q.S Al-Baqarah Ayat 234
َف َۚ ا ًرْشَع َّو  ٍرُهْشَا َةَعَب ْرَا َّنِهِسُفْنَاِب َنْصَّب َرَتَّي اًجا َو ْزَا َن ْو ُرَذَي َو ْمُكْنِم َن ْوَّف َوَتُي َنْيِذَّلا َو
اَمْيِف ْمُكْيَلَع َحاَنُج  َلََف َّنُهَلَجَا َنْغَلَب اَذِا ْٰٓيِف َنْلَعَف
ٌرْيِبَخ َن ْوُلَمْعَت اَمِب ُ هاللّٰ َو  ِۗف ْو ُرْعَمْلاِب َّنِهِسُفْنَا Artinya: “ Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri  (hendaklah  para  istri  itu)  menangguhkan  dirinya  (beriddah)  empat  bulan sepuluh  hari.  Kemudian  apabila  telah  habis  iddahnya,  maka  tiada  dosa  bagimu  (para
26 RI, Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahan .
27 Abu Ahmad As-Sidokare, “Hadis Sunan Ad-Dharimi No. 2089,” Web Hadis 9 Imam Revisi, 2009.
28 Suhartini, Fiqih Munakahat Kajian Empat Madzhab .
wali)  membiarkan  mereka  berbuat  terhadap  diri  mereka  menurut  yang  patut.  Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. 29
Kemudian  mengenai  keabsahan  wali  nikah  pada  kasus  kawin  lari  ini,  pada prinsipnya kawin lari akan sah jika terdapat tawkil (perwakilan) dari wali nasab kepada wali muhakkam atau wali hakim pemerintah ( qadhi atau dalam sistem di Indonesia adalah kepala KUA). Tawkil ini  disampaikan  dalam  bentuk  pernyataan  secara  tertulis  melalui surat dilengkapi dengan matrai 6000 dan disaksikan oleh dua orang saksi. Namun jika tidak terdapat hal yang demikian, maka pernikahan tersebut dipandang tidak sah.
Selanjutnya,  bagi  pasangan  yang  melakukan  pernikahan  dibawah  umur  harus mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama. Hal ini telah diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 bahwa baik laki-laki maupun perempuan minimal umur menikah adalah 19 tahun. 30
Dalam  kasus  kawin  lari  di  Nagari  Tluk  Kualo,  tiga  pasangan  tersebut  tidak memiliki wali muhakkam atau wali hakim yang secara resmi diberikan amanah oleh wali nasab untuk menikahkan calon mempelai, sehingga baik dari segi agama maupun hukum, pernikahan tersebut dinilai tidak sah (Wawancara, Azzisman/ Kepala KUA Kecamatan Airpura, 23 Desember 2020).

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menemukan  terdapat  kasus  kawin  lari  di  nagari  Tluk  Kualo, kecamatan Airpuran, kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat sebanyak 3 kasus. Faktor yang  menjadi  penyebab  adanya  kawin  lari  ini  adalah  dari  segi  finansial  dan  pihak perempuan  yang  masih  di  bawah  umur.  Berdasarkan  telaah  nash  dan  merujuk  kepada pendapat  jumhur  ulama,  suatu  pernikahan  dapat  dikatakan  sah  jika  adanya  wali  nikah yang menjadi salah satu rukun utamanya. Jika sekiranya tidak terdapat wali nasab, maka perwalian  dapat  diwakilkan  kepada  wali muhakkam (orang  yang  ditunjuk)  atau  wali hakim (kepala KUA) dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Akan tetapi ketiga pasangan tersebut tidak memenuhi syarat dan menikah tanpa dihadiri ataupun diizinkan oleh  wali  nasabnya.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pernikahan  ketiga  pasangan tersebut tidak sah menurut agama dan tidak diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

## Saran
Adapun  saran  berdasarkan  penelitian  ini  adalah  perlunya  wawasan  terkait pernikahan baik bagi calon mempelai ataupun keluarga. Selain itu, pada praktiknya, orang yang dimintai menjadi wali muhakkam seharusnya adalah orang yang mengerti ketetapan agama dan hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan dampak dikemudian hari.
29 RI, Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahan .
30 Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan  Undang-Undang Perkawinan .
Fadilah Syafitra, Sia Khosyi’ah

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Ahmad  As-Sidokare.  “Hadis  Sunan  Ad-Dharimi  No.  2089.”  Web  Hadis  9  Imam Revisi, 2009.
Ariany,  Farida.  “Adat  Kawin  Lari  ‘Merariq’  Pada  Masyarakat  Sasak  (Studi  Kasus  Di Kabupaten Lombok Tengah).” Jurnal Sangkareang Mataram 3, no. 3 (2017): 10– 13.
Az-zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Waadillatuhu . 9th ed. Bandung: Gema Insani, 2011.
Bisri,  Cik  Hasan. Penuntun  Penyusunan  Rencana  Penelitian  Dan  Penulisan  Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Hijriani,  Hijriani,  Suriani  Bt  Tolo,  La  Ode  Munawir,  Kasmawati  Kasmawati,  Erni Danggi,  St.  Jawiah,  La  Ode  Abdul  Manan,  and  Yaya  Alfia.  “Risiko  Kawin  Lari (Silayyang)  Suku  Bajau  Di  Desa  Lagasa  Kabupaten  Muna.” Jurnal  Pendidikan Tambusai 6, no. 1 (2022): 1521–27.
Jamaluddin,  and  Nanda  Amalia. Bahan  Ajar  Hukum  Perkawinan .  Lhokseumawe: Unimalpress, 2016.
Januri,  Fauzan. Pengantar  Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial .  Bandung:  CV  Pustaka Setia, 2013.
Mukhlas,  Oyo  Sunaryo. Pranata  Sosial  Hukum  Islam .  Bandung:  PT  Refika  Aditama, 2015.
Murni,  Murni,  Asis  Muslimin,  and  Suardi  Suardi.  “Penerimaan  Masyarakat  Terhadap Perilaku  Kawin  Lari  (Study  Kasus  Kelurahan  Malakaji  Kecamatan  Tompobulu Kabupaten Gowa).” Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi 7, no. 2 (2019): 257– 63.
Mustari,  Abdillah. Reinterpretasi  Konsep-Konsep  Hukum  Islam .  Makasar:  Alauddin Universeri Press, 2011.
Rahmatullah,  Fadila.  “Larangan  Perkawinan  Pambayan  Di  Nagari  Sungai  Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
RI,  Kementrian  Agama. Al-Qur’an  Tajwid  Dan  Terjemahan .  Bandung:  PT  Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah Dan Praktiknya Di Indonesia.” Al-‘Adalah 10, no. 2 (2001).
Rosadi,  Aden. Hukum  Dan  Administrasi  Perkawinan .  Bandung:  Simbiosa  rekatama media, 2021.
Shaleh, Qamarudin. Asbabun Nuzul . Bandung: CV.Diponegoro., 1984.
Sinarti.  “Legalitas  Wali  Nikah  Silariang  (Kawin  Lari)  Perspektif  Hukum  Islam  Dan Kompilasi Hukum Islam.” UIN Alauddin Makasar, 2017.
Siyato,  Sandu,  and  Ali  Sodik. Dasar  Metode  Penelitian .  Yogyakarta:  Literasi  Media
Publishing, 2015.
Suhartini,  Andewi. Fiqih  Munakahat  Kajian  Empat  Madzhab .  Bandung:  Prospect Bandung, 2008.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana, 2009.
Tihami, Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap . Jakarta: Rajawali Pers, 2014.