## Hubungan Kesesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Abd.Rachim AF.
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
abdrachim@uwgm.ac.id

## Abstract
The measurement of regional government budget can be the foundation for government to  run  government,  carry  out  development  and  develop  society.  More  over  to  measure  the accomplishment, a ratio analysis on regional  government budges was applied, by comparing direct  and  indirect  expenditure  as  well  as  grouping  the  expense  purpose  expenses  for apparatus  and  expenses  for  public  need  considering  the  limited  document  availability,  the researcher investigated regional government budget performance in 2013.
As the result, indirect expenditure roade up 49,39 % of the total of regional goverment budget,  and  the  direct  expenditure  made  up    50,61  %  which  include  honorarium  payment, business trip cost for apparatus need consequently, the expenses for apparatus increased cato 54,86 %  meanwhile, expenses for public development decreased int 45,37 %
Keyword  :  The  measurement  of  regional  government  budget  for  apparatus  and  public expenditvte

## Abstrak
Pengukuran  kinerja  belanja  daerah  dapat  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  pemerintah daerah    dalam  menjalankan  roda  pemerintahan,pembangunnan  dan  kemasyarakatan.Cara yang  digunakan  untuk  mengukur  keberhasilan  adalah  analisis  rasio  belanja  daerah, membandingkan  belanja  tidak  langsung  dan    belanja  langsung  serta  dapat  pula mengkelompokan  anggaran  yang  fokus  untuk  belanja  daerah  digunakan  sebagai    belanja aparatur    dan  belanja  publik.  Mengingat  keterbatasan  dokumen  yang  diperoleh,  maka dilakukan kajian kinerja belanja daerah tahun 2013.
Hasilnya  Penggunaan belanja  tidak  langsung    sebesar  49,39  %  dari  jumlah  belanja daerah,  dan    belanja  langsung  sebesar  50,61  %.Penggunaan  belanja  langsung    ternyata didalam  penjabaran  terdapat  honorair  dan  belanja  perjalanan  dinas  untuk  kepentingan aparatur.  Hasilnya  untuk  belanja  Aparatur  naik  menjadi  sebesar  54,86  %    dan  sedangkan belanja pembangunan dan kemasyarakatan atau publik turun menjadi sebesar 45,37 %
Kata Kunci :  Pengukuran kinerja belanja daerah untuk aparatur dan publik.
1. Bahan disajikan pada acara professor present pada tanggal 2 Mei di hotel selyca Samarinda
2. Guru besar ekonomi pembanguna dan keuangan negara & daerah / Rektor Universitas
Widyagama Mahakam  Samarinda

## A. PEDAHULUAN
1. Latar Belakang
a. Pendapatan Daerah
Berdasarkan  Undang-undang  nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah, APBD  didefinisikan  sebagai  rencana  operasional  keuangan  pemerintah  daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan dan  proyek  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran  tertentu  dan  dipihak  lain menggambarkan  perkiraan  penerimaan  dan  sumber  penerimaan  daerah  guna menutupi pengeluaran yang dimaksud.
Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Pendapatan  Daerah  adalah  semua  penerimaan  kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai  penambah nilai kekayaan bersih dalam satu  tahun  anggaran  dan  tak  perlu  dibayar  lagi  oleh  pemerintah.  Kelompok pendapatan terdiri atas:
a. Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  daerah  yang  dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Dana  perimbangan  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
c. Lain-lain  pendapatan  yang  sah  adalah  pendapatan  lain-lain  yang  dihasilkan  dari bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat.
Analisis  Pendapatan  Daerah  bertujuan  untuk  menganalisis  komponen.  Pendapatan Daerah  sebagai  sumber  penerimaan  daerah  dalam  rangka  menutupi  kebutuhan belanja.Analisis  ini  penting  dalam  rangka  melihat  gambaran  kondisi  pendapatan daerah Provinsi Kalimanta Timur yang ditinjau dari berbagai sudut pandang.
Dalam melakukan analisis pendapatan, terdapat empat rasio yang akan dilihat secara detail, yaitu rasio pajak (tax ratio), rasio pajak per kapita (tax per capita), ruang fiskal ( fiscal space ), serta ketergantungan fiskal. Dua rasio pertama menyoroti pajak daerah
sebagai  sumber  utama  PAD  yang  diperbandingkan  dengan  PDRB  dan  jumlah penduduk,  sedangkan  dua  rasio  terakhir  membahas  kemampuan  daerah  dalam menghasilkan  Pendapatan  Daerah  guna  memenuhi  kebutuhan  belanja  serta kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah dengan tidak tergantung dari pihak eksternal.
Pengukuran  kinerja  belanja  daerah  dapat  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  pemerintah daerah  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan,pembangunnan  dan  kemasyarakatan. Satu  dari  bebagai  cara  yang  digunakan  untuk  mengukur  keberhasilan  adalah menggunakan  analisis  rasio  belanja  daerah  dengan    cara  membandingkan  belanja tidak  langsung  dan    belanja  langsung  serta  dapat  pula  mengkelompokan  anggaran yang  fokus  untuk  belanja  daerah  guna  belanja  aparatur    dan  belanja  publik. Pertanggungjawaban  kepada  publik  merupakan  tuntutan  yang  harus  dipenuhi, Berdasarkan  uraian tersebut, dilakukan penelitian. Mengingat keterbatasan dokumen yang diperoleh, maka dilakukan Kajian kinerja belanja daerah tahun 2013. Penelitian ini  ditetapkan    judul  ”Transformasi  Kinerja  Belanja  Daerah  Pemerintah    Provinsi Kalimantan Timur”.
1. Rencana Pendapatan Daerah pada APBD Kaltim Tahun 2009 -2013
Secara  nominal  target  Pendapatan  Daerah  pada  APBD  Provinsi  Kalimantan  Timur dari  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  Tabel  2 menunjukkan di tahun 2009 sebesar Rp. 5,01 triliun menjadi dua kali lipat lebih yaitu sebesar  Rp.  13  triliun  di  tahun  2013  atau  rata-rata  meningkat  sebesar  18,68%  per tahun. Peningkatan ini selain berasal dari dana perimbangan yang meningkat rata-rata sebesar  12,94%  per  tahun  dibandingkan  tahun  2009,  juga  berasal  dari  kenaikan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  naik  cukup  signifikan,  target  PAD  pada  tahun 2009  sebesarRp.  1,58  triliun,  pada  tahun  2013  rata-rata  naik  sebesar  28,68%  per tahun  menjadi  Rp.  5,60  triliun,  sedangkan  target  Lain-Lain  PAD  yang  Sah  pada tahun 2009 sebesar Rp. 0,28 triliun  naik  rata-rata 8,50% per tahun menjadi Rp 0,44 triliun pada tahun 2013.
Komposisi  Pendapatan  Daerah  pada  APBD  Provinsi  Kalimantan  Timur  tahun  2013 dapat dibagi pada 3 (tiga) bagian utama yaitu PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain
PAD  yang  Sah.  Grafik  5.1  menunjukkan  besarnya  jumlah  uang  dan  persentase  dari Pendapatan  Daerah  pada  APBD  Provinsi  Kalimantan  Timur  pada  Tahun  2013. Terlihat bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan  Timur  yaitu  sebesar  Rp.  5,77  triliun  atau  sebesar  49%  disusul  oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 5,60 triliun atau sebesar 47% sedangkan Lain-Lain  Pendapatan  yang  Sah  hanya  sebesar  Rp.  0,42  triliun  atau  sebesar  4% sebagaimana diagram 1.
Diagram  1 Komposisi Pendapatan Daerah pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 (jutaan rupiah)
1. Realisasi Pendapatan Daerah pada APBD Kaltim Tahun 2009 -2013
Secara  Nominal  Realisasi  Pendapatan  Daerah  pada APBD  Provinsi  Kalimantan  Timur  dari tahun ke tahun
No Uraian 2009 2010 2011 2012 Rata-Rata Pertumbuhan % 1 Pendapatan 5.348.926.283.427    7.041.040.890.545    9.819.128.719.916    11.904.745.269.325 22,14% 1,1 Pendapatan Asli Daerah 2.208.309.129.327    2.711.299.563.203    4.503.238.821.150      5.409.949.386.546 25,11% 1.1.1 Pajak Daerah 1.539.702.679.787          2.023.934.390.285          3.679.366.875.394            4.486.404.585.941 30,65% 1.1.2 Retribusi Daerah 5.621.678.108                10.787.074.050                13.699.032.147                  22.495.631.490 41,44% 1.1.3 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan 121.104.217.782             137.612.246.338             215.652.586.910                208.293.800.917 14,52% 1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 541.880.553.651             538.965.852.531             594.520.326.699                692.755.368.198 6,33% 1,2 Dana Perimbangan 3.122.061.458.764    4.308.464.374.842    5.295.875.915.224      6.089.860.849.779 18,18% 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak 3.100.091.131.764          4.274.656.662.342          5.206.240.970.224            5.984.332.194.779 17,87% 1.2.2 DAU 17.867.202.000                                            -                51.446.845.000                  52.637.761.000 31,01% 1.2.3 DAK 3.811.000.000                33.643.200.000                38.188.100.000                  34.616.130.000 73,60% 1.2.4 Dana Penyesuaian 292.125.000                      164.512.500                                            -                                              - -100,00% 1.2.5 Dana Insentif Daerah -                                            -                                            -                  18.274.764.000 1,3 Lain-Lain PAD yang sah 18.555.695.336         21.276.952.500         20.013.983.542         404.935.033.000 116,14% 1.3.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 1.752.900.236                      926.582.500                      328.500.000                                              - -100,00% 1.3.2 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat 6.302.795.100                11.200.370.000                      885.799.042                  12.890.915.000 19,59% 1.3.3 Dana Penyesuaian -                                            -                  3.103.572.000                389.642.906.000 1020,48% 1.3.4 Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya -                                            -                                            -                                              - 1.3.5 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Pihak Ketiga                10.500.000.000                  9.150.000.000                                            -                                              - -100,00% 1.3.6 Pendapatan Hibah dari  Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri -                                            -                15.696.112.500                     2.401.212.000 -60,89%
Tabel 5.2 STRUKTUR REALISASI PENDAPATAN PROVINSI KALTIM TAHUN 2008-2013
Sumber : Bappeda Kaltim (diolah)
2. Gambaran Umum Realisasi Pendapatan Daerah pada APBD Kaltim Tahun 2009  - 2013
Secara  Nominal  Realisasi  Pendapatan  Daerah  pada  APBD  Provinsi  Kalimantan  Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan Tabel 2 menunjukkan di tahun 2009 sebesar Rp. 5,35 triliun menjadi dua kali lipat lebih yaitu sebesar Rp. 11,90 triliun di tahun 2012 dan target tahun 2013 Rp 13 triliun atau rata-rata meningkat sebesar 22,14% per tahun. Peningkatan ini selain berasal dari dana perimbangan yang meningkat rata-rata  sebesar  18,18%  per  tahun  dibandingkan  tahun  2009  sebesar  Rp.  3,12  triliun menjadi  Rp.  6,09  triliun  pada  tahun  2013,  kenaikan  yang  cukup  signifikan  juga  berasal dari  kenaikan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  realisasi  PAD  pada  tahun  2009  sebesar Rp.  2,21  triliun,  pada  tahun  2013  rata-rata  naik  sebesar  25,11%  per  tahun  menjadi  Rp.
5,41  triliun,  sedangkan  realisasi  Lain-Lain  PAD  yang  Sah  pada  tahun  2009  sebesar  Rp. 18,56  milyar  naik  rata-rata  116,14%  per  tahun  menjadi  Rp  404,94  milyar  pada  tahun 2013.
Komposisi  Realisasi  Pendapatan  Daerah  pada  APBD  Provinsi  Kalimantan  Timur  tahun 2013 dapat  dibagi  pada 3  (tiga)  bagian  utama  yaitu  PAD,  Dana  Perimbangan  dan  Lain- lain PAD yang  Sah. Diagram 2 menunjukkan besarnya jumlah uang dan persentase dari Pendapatan  Daerah  pada  APBD  Provinsi  Kalimantan  Timur  pada  Tahun  2013.  Terlihat bahwa  Dana  Perimbangan  masih  mendominasi  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Timur  yaitu  sebesar  Rp.  6,09  triliun  atau  sebesar  51%  disusul  oleh  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 5,41 triliun atau sebesar 46%
a. Rasio Pajak ( tax ratio )
Rasio pajak  (tax ratio) merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan jumlah penerimaan  pajak  dengan  Produk  Domestik  Regional  Bruto(PDRB).  Rasio  pajak dapat  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  kepatuhan  masyarakat  dalam  membayar pajak, mengukur kinerja perpajakan, dan melihat potensi pajak yang dimiliki.
PDRB  sangat  erat  kaitannya  dengan  pajak  daerah.  PDRB  menggambarkan  kegiatan ekonomi  masyarakat  yang  jika  pertumbuhannya  baik  akan  menjadi  potensi penerimaan pajak diwilayah tersebut. Ada 2 jenis perhitungan PDRB yang digunakan di  Indonesia,  yaitu  PDRB  atas  dasar  harga  berlaku  dan  PDRB  atas  dasar  harga konstan.PDRB  atas  dasar  harga  berlaku  merupakan  nilai  tambah  barang  dan  jasa yang  dihitung  dengan  menggunakan  harga  pada  setiap  tahun  dan  pada  umumnya digunakan  untuk  melihat  pergeseran  struktur  ekonomi  yang  terjadi  disuatu  wilayah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu  sebagai tahun dasar penghitungannya  dan  pada  umumnya  digunakan  untuk  melihat  pertumbuhan ekonomi  yang  terjadi  di  suatu    wilayah  dari  tahun  ke  tahun.  PDRB  yang  akan  di gunakan dalam analisis ini adalah PDRB atas dasar harga berlaku.
Perhitungan  rasio  pajak  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  akan  memberikan  gambaran hubungan  antara  penerimaan  pajak  daerah  dengan  PDRB,  menilai  kondisi  Provinsi Kalimantan Timur, dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya.
Grafik 1 Rasio Pajak Agregat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013
Rasio  pajak  agregat  Provinsi  Kalimantan  Timur  selama  lima  tahun  mengalami peningkatan,  artinya  laju  pertumbuhan  potensi  pajak  diikuti  dengan  pertumbuhan realisasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat Kaltim.
Potensi pajak yang pertumbuhannya tinggi memberi dampak yang positif bila diikuti dengan  penerimaan  di  sector  pajak  sehingga  dapat  menambah  PAD  yang  pada gilirannya  dapat  menggeser  struktur  APBD  yang  masih  didominasi  oleh  Dana Perimbangan,  sehingga  kemandirian  fiskal  Provinsi  Kalimantan  Timur  dapat ditingkatkan.  Akan  tetepi  penerimaan  pajak  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  lebih rendah  bila  dibandingkan  dengan  pertumbuhan  PDRB  disebabkan  banyaknya perusahaan yang melakukan usaha di Kalimantan Timur adalah sector pertambangan yang merupakan sumber penerimaan Negara  yang selanjutnya akan menjadi sumber pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) yang dalam rasio ini tidak diperhitungkan.
b. Rasio Pajak Per Kapita ( tax per capita )
Pajak perkapita ( taxpercapita ) memang belum banyak digunakan dalam menghitung tingkat  keberhasilan  pajak  sebagai  sumber  pendapatan  daerah.Namun,  pajak perkapita dapat digunakan sebagai alternatif alat hitung efektifitas pemungutan pajak daerah.Pajak  perkapita  merupakan  perbandingan  antara  jumlah  penerimaan  pajak yang  dihasilkan  suatu  daerah  dengan  jumlah  penduduknya.  Pajak  per  kapita menunjukkan kontribusi setiap pendudukpada pajak daerah.
Rasio  pajak  per  PDB  merupakan  ukuran  yang  paling  umum  digunakan.  Namun, semakin  tinggi  tingkat  persentase  pajak  akan  semakin  menurunkan  GDP  penduduk setempat  sehingga  ukuran  tersebut  akan  dapat  terlihat  bias.Untuk  tujuan  tertentu, seperti  statistik  yang  lebih  baik,  pajak  per  kapita  (tax  per  person)  dapat  digunakan. Pajak  perkapita  dapat  dihitung  dengan  mengalikan  rasio  pajak  dengan  PDRB perkapita sehingga diperoleh
pajak/PDRBxPDRB/personal= pajak/personal
Grafik 2 Realisasi Pajak Per Kapita Agregat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009- 2013
Pajak  per  kapita  secara  keseluruhan  yang  dapat  dilihat  pada  Grafik  2  menunjukkan bahwa  pajak  perkapita  Provinsi  Kalimantan  Timur  sangat  tinggi,  yaitu  sebesar  Rp 1.172.974 per kapita per tahun pada  tahun 2012, yang berarti  setiap penduduk  yang ada  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  pada  tahun  2012  memiliki  kontribusi  sebesar  Rp 1.172.974  dalam  menghasilkan  penerimaan  daerah  berupa  pajak  daerah.  Hal  ini
disebabkan  oleh  besarnya  basis  pajak  daerah  dan  jumlah  penduduk  yang  masih sedikit.
c. Ketergantungan Fiskal
Ruang  fiscal  ( fiscal  space )  merupakan  suatu  konsep  untuk  mengukur  fleksibilitas yang  dimiliki  pemerintah  daerah  dalam  mengalokasikan  APBD  untuk  membiayai kegiatan  yang  menjadi  prioritas  daerah.  Semakin  besar  ruang  fiscal  yang  dimiliki suatu  daerah  maka  akan  semakin  besar  pula  fleksibilitas  yang  dimiliki  oleh pemerintah  daerah  untuk  mengalokasikan  belanjanya  pada  kegiatan-kegiatan  yang menjadi  prioritas  daerah  seperti  pembangunan  infrastruktur  daerah.Ruangfiscal diperoleh dengan cara  mengurangi  total  Pendapatan  Daerah  dengan  pendapatan yang  sudah  ditentukan  penggunaannya  ( earmarked )  serta  belanja  yang  sifatnya mengikat seperti Belanja Pegawai dan Belanja Bunga.
Efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran didaerah  juga mendukung terciptanya ruang fiskal.Pemerintah daerah   diharapkan  dapat  memanfaatkan  ruang  fiscal  yang dimiliki  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  didaerahnya.Selain  itu, pemerintah  daerah  juga  diharapkan  dapat  membuat  kebijakan  yang  mampu menciptakan  iklim  perekonomian  yang  kondusif.Sektor  riil  seperti  perdagangan  dan perkembangan usaha kecil dan menengah yang selamaini masih belum optimal, harus diberi dukungan kebijakan dari pemerintah.
Grafik 3 Ruang Fiscal Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 - 2013
Ruang  fiscal  Provinsi  Kalimantan  Timur  cukup  besar,  pada  tahun  2012  sebesar 68,11%.  Tingginya  angka  ini  dapat  disebabkan  oleh  pendapatan  yang  tidak  dibatasi penggunaannya  yang  didominasi  oleh  sektor  pertambangan  dan  migas  serta  sector kehutanan dan perkebunan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu memanfaatkan ruang fiscal  yang tinggi  tersebut  untuk  kegiatan  yang  dapat  memacu  pembangunan  di  Kalimantan Timur sehingga diharapkan dengan itu dapat  memacu pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut,  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  pada  sektor-sektor  tertentujuga akan meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah.

## d. Belanja Daerah
Sejak  dilaksanakannya  kebijakan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiscal padatahun2001,  anggaran  Belanja  Daerah  dari  tahun  ketahun  menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari sisi besaran alokasi dana yang dibelanjakan. Belanja  Daerah  digunakan  untuk  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  provinsi  atau  kabupaten/kota  yangterdiri  dari  urusan  wajib  dan  urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Anggaran  Belanja  Daerah  akan  mempunyai  peran  riil  dalam  peningkatan  kualitas layanan  publik  dan  sekaligus  menjadi  stimulus  bagi  perekonomian  daerah  apabila terealisasi  dengan  baik.  Dengan  demikian,  secara  ideal  seharusnya  Belanja  Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan  dalam peningkatan akses masyarakat terhadap  sumber-sumber  daya  ekonomi  yang  bermanfaat  bagi  kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas.
Untuk  menggambarkan  seberapa  besar  belanja  pemerintah  daerah  yang  digunakan dalam  upaya  untuk  menyejahterakan  penduduk  disuatu  daerah,  dapat  digunakan berbagai  macam  tool  misalnya  dengan  pengukuran  rasio  Belanja  Daerah  terhadap jumlah  penduduk  (Belanja  Daerah  perkapita).Semakin  besar  nilai  rasio  Belanja
Daerah  perkapita,  semakin  besar  belanja  yang  dikeluarkan  untuk  menyejahterakan satu  orang  penduduk  wilayah  tersebut  sehingga  semakin  besar  kemungkinan tercapainya.  Sebaliknya,  semakin  kecil  angka  rasionya,  semakin  kecil  dana  yang disediakan pemda untuk menyejahterakan penduduknya.
Namun  demikian,  rasio  ini  sebaiknya  juga  dirinci  lagi  menjadi  perjenis  belanja sehingga  akan  lebih  memperlihatkan  kontribusi  dari  setiap  jenis  belanja  sebagai faktor  yang  mendorong  peningkatan  kualitas  layanan  publik.  Berbagai  macam pengukuran  rasio  belanja  akan  dipaparkan  pada  bab  ini.  Pada  prinsipnya,  dalam tataran kebijakan, untuk menuju pelaksanaan Belanja Daerah yang berdampak positif kepada  masyarakat  perlu  diupayakan  agar  pemerintah  daerah  mempercepat  realisasi belanjanya  dan  menjalankan  kebijakan  belanja  yang  baik,  antara  lain  dengan mendorong agar proses penetapan Perda APBD dapat dilakukan  secara tepat  waktu, menetapkan  anggaran  Belanja  Modal  yang  lebih  besar  dan  tepat  sasaran, mempertajam penggunaan anggaran Belanja Pegawai, dan sebagainya.

## e. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah
Rasio  Belanja  Pegawai  terhadap  total  Belanja  Daerah  digunakan  untuk  mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai yang digunakan  adalah  Belanja  Pegawai  langsung  dan  Belanja  Pegawai  tidak langsung.Rasio  ini  menggambarkan  rasio  Belanja  Pegawai  terhadap  Belanja Daerah.Semakin  tinggi  angka  rasionya  maka  semakin  besar  proporsi  APBDyang dialokasikan  untuk  Belanja  Pegawai.  Begitu  pula  sebaliknya,  semakin  kecil  angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan  untuk Belanja Pegawai APBD
Grafik 4 Rasio Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah
Grafik 4 di atas menunjukkan bahwa rasio belanja pegawai terhadap Belanja Daerah Provinsi  Kalimantan  Timur  pada  tahun  2012  adalah  30,69%,  keleluasaan  anggaran Provinsi  Kalimantan  Timur  cukup  tinggi  karena  hanya  sepertiga  yang  digunakan untuk  pembiayaan  rutin  belanja  pegawai  dan  sisanya  sebesar  dua  pertiga  dapat digunakan  untuk  belanja  modal,  belanja  bantuan  sosial  dan  membantu  anggaran Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Diharapkan  dengan  keleluasaan anggaran  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  dapat  dimanfaatkan  pembiayaan/kegiatan non pegawai, untuk membangun infrastruktur, sumber daya manusia dan percepatan pertumbuhan ekonomi.
f. Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah
Rasio  Belanja  Modal  terhadap  total  Belanja  Daerah  mencerminkan  porsi  Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal.Belanja Modal ditambah belanja  barang  dan  jasa  merupakan  belanja  pemerintah  daerah  yang  mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi  suatu  daerah,  di  samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi Belanja Modal akan  memiliki  multiplier  effect  dalam  menggerakkan  roda  perekonomian  daerah. Oleh  Karena  itu,  semakin  tinggi  angka  rasionya  diharapkan  akan  semakin  baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Grafik  5  Rasio  Realisasi  Belanja  Modal  terhadap  Belanja  Daerah  Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 -2013
Grafik  5  menunjukkan  realisasi  Belanja  Modal  terhadap  Belanja  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  pada  tahun  2013  sebesar  22,04%  rasio  tersebut  mengalami penurunan  bila  dibandingkan  dengan  realisasi  belanja  modal  tahun  2009  dan  tahun 2010  tetapi  naik  sedikit  bila  dibandingkan  dengan  tahun  2011  yang  hanya  memiliki rasio  sebesar  21,81%,  Belanja  modal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah seharusnya  diperbesar  guna  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  infrastruktur  di Provinsi  Kalimantan  Timur  sehingga  laju  pertumbuhan  ekonomi  dapat  ditingkatkan dan ketertinggalan fasilitas dan infrastruktur  didaerah pedalaman Kalimantan  Timur dapatdiperbaiki  sehingga  pemerataan  pembangunan  dapat  dinikmati  oleh  seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Timur.

## g. Rasio Realisasi Belanja Modal terhadap Jumlah Penduduk
Rasio  Belanja  Modal  perkapita  menunjukkan  seberapa  besar  belanja  yang dialokasikan  pemerintah  untuk  pembangunan  infrastruktur  daerah  perpenduduk. Rasio  Belanja  Modal  per  kapita  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  pertumbuhan ekonomi karena Belanja Modal merupakan salah satu jenis  belanja pemerintah yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Rasio ini bermanfaat untuk menunjukkan perhatian  pemerintah  dalam  meningkatkan  perekonomian  penduduknya  dari pembangunan infrastruktur yang dikeluarkan.
Grafik  6  menunjukkan  realisasi  Belanja  Modal  Per  Kapita  Provinsi  Kalimantan Timur  pada  tahun  2012  mengalami  kenaikan  dari  Tahun  2011  yang  hanya  Rp. 481.288  per  kapita  menjadi  Rp.  653.401  per  kapita  pada  tahun  2012  dan  Rp 674,201tahun  2013.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  peningkata  perhatian  Pemerintah Propinsi  Kalimantan  Timr  dalam  meningkatkan  Insfrastruktur  di  Kalimantan  Timur guna percepatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur.
Grafik  6  Rasio  Realisasi  Belanja  Modal  Provinsi  Kalimantan  Timur  Tahun  2009  – 2013 terhadap jumlah penduduk (Rp)

## h. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah
Belanja  Bantuan  Sosial  merupakan  salah  satu  posdalam  belanja  tidak langsung.Secara definisi, Bantuan Sosial adalah  pemberian  bantuan  yang  sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat atau  organisasi  profesi  yang  bertujuan  untuk  kepentingan  umum.  Dalam  Bantuan Sosial  termasuk  antara  lain  bantuan  partai  politik  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Bantuan Sosial ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kegiatan dengan kegiatan yang  dilakukan  oleh  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD),  dimana  keduanya menggunakan  dana  dari  APBD.  Sebagai  contoh,  Bantuan  Sosial  kepada  masyarakat dilingkungan  kumuh,  pondok  pesantren,  bantuan  untuk  bidang  sanitasi,  penyediaan akses air bersih,dan sebagainya yang juga dilaksanakan oleh SKPD. Oleh karena itu, perlu adanya pemantauan terhadap jumlah anggaran  yang  dialokasikan  untuk
Belanja  Bantuan  Sosial.  Agar  pengelolaan  Belanja  Bantuan  Sosial  dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, saat ini Pemerintah telah menetapkan pengaturannya dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah.
Rasio  Belanja  Bantuan  Sosial  terhadap  total  Belanja  Daerah  mencerminkan  porsi Belanja  Daerah  yang  dibelanjakan  untuk  Belanja  Bantuan  Sosial.  Semakin  tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Bantuan  Sosial  dan  begitu  sebaliknya  semakin  kecil  angka  rasio  Belanja  Bantuan Sosial  maka  semakin  kecil  pula  proporsi  APBD  yang  dialokasikan  untuk  Belanja Bantuan Sosial
Grafik  7  Realisasi  Rasio  Belanja  Bantuan  Sosial  terhadap  Belanja  Daerah  Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013
Dari grafik 7 di atas diketahui bahwa realisasi  rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dari  tahun  2009  sampai  Tahun  2012 mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan,  pada  tahun  2009  realisasi  rasio  Benja
Bantuan  Sosial  terhadap  Belanja  Daerah  sebesar  3,01%  turun  menjadi  0,06%  pada tahun  2012  dan  0.08  tahun  2013.  Pemberian  bantuan  sosial  kepada  masyarakat Kalimantan Timur oleh pemerintah prvinsi dilakukan secara selektif dan berorientasi pada  peningkatan  pertumbuhan    sector  riil,  sehingga  bantuan  sosial  hanya  sebagai strimulus  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  dan  menghindari  adanya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial karena sifatnya hanya sementara dan tidak terus-menerus.

## i. Perhitungan Anggaran
Pendapatan  daerah  tahun  2009  sebesar  Rp.  5,01  triliun  menjadi  dua  kali  lipat  lebih yaitu sebesar Rp. 11,80 triliun di tahun 2013 atau rata-rata meningkat sebesar 18,68% per tahun. Peningkatan ini selain berasal dari dana perimbangan yang meningkat rata- rata sebesar 12,94% per tahun dibandingkan  tahun 2009, juga berasal dari kenaikan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  naik  cukup  signifikan,  target  PAD  pada  tahun 2009  sebesarRp.  1,58  triliun,  pada  tahun  2013  rata-rata  naik  sebesar  28,68%  per tahun  menjadi  Rp.  5,60  triliun,  sedangkan  target  Lain-Lain  PAD  yang  Sah  pada tahun 2009 sebesar Rp. 0,28 triliun  naik  rata-rata 8,50% per tahun menjadi Rp 0,44 triliun pada tahun 2013.
Sedangkan  dari  sudut  Belanja  Pegawai  terhadap  total  Belanja  Daerah  digunakan untuk  mengetahui  proporsi  Belanja  Pegawai  terhadap  total  Belanja  Daerah.  Data Belanja  Pegawai  yang  digunakan  adalah  Belanja  Pegawai  langsung  dan  Belanja Pegawai  tidak  langsung.  Terhadap  Belanja  Daerah.  Rasio  belanja  pegawai  terhadap Belanja  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  pada  tahun  2013  adalah  30,69%, keleluasaan  anggaran  Provinsi  Kalimantan  Timur  cukup  tinggi  karena  hanya sepertiga  yang  digunakan  untuk  pembiayaan  rutin  belanja  pegawai  dan  sisanya sebesar dua pertiga dapat digunakan untuk belanja modal, belanja bantuan sosial dan membantu  anggaran  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Diharapkan dengan  keleluasaan  anggaran  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  dapat  dimanfaatkan pembiayaan  /  kegiatan  non  pegawai,  untuk  membangun  infrastruktur,  sumber  daya manusia dan percepatan pertumbuhan ekonomi.
Realisasi  Belanja  Modal  terhadap  Belanja  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  pada tahun  2013  sebesar  22,04%  rasio  tersebut  mengalami  penurunan  bila  dibandingkan dengan  realisasi  belanja  modal  tahun  2009  dan  tahun  2010  tetapi  naik  sedikit  bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya memiliki rasio sebesar 21,81%, Belanja modal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  seharusnya  diperbesar  guna meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  infrastruktur  di  Provinsi  Kalimantan  Timur sehingga  laju  pertumbuhan  ekonomi  dapat  ditingkatkan  dan  ketertinggalan  fasilitas dan  infrastruktur  didaerah  pedalaman  Kalimantan  Timur  dapat  diperbaiki  sehingga pemerataan  pembangunan  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat Kalimantan Timur.
Realisasi  Belanja  Modal  Per  Kapita  Provinsi  Kalimantan  Timur  pada  tahun  2012 mengalami  kenaikan  dari  Tahun  2011  yang  hanya  Rp.  481.288  per  kapita  menjadi Rp.  653.401  per  kapita  pada  tahun  2013.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  peningkata perhatian  Pemerintah  Propinsi  Kalimantan  Timr  dalam  meningkatkan  Insfrastruktur di Kalimantan Timur guna percepatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Realisasi rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur  dari  tahun  2009  sampai  Tahun  2013  mengalami  penurunan  yang  cukup signifikan,  pada  tahun  2009  realisasi  rasio  Benja  Bantuan  Sosial  terhadap  Belanja Daerah  sebesar  3,01%  turun  menjadi  0,06%  pada  tahun  2012  dan  0.08  tahun  2013 Pemberian  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  Kalimantan  Timur  oleh  pemerintah prvinsi  dilakukan  secara  selektif  dan  berorientasi  pada  peningkatan  pertumbuhan sector  riil,  sehingga  bantuan  sosial  hanya  sebagai  strimulus  bagi  masyarakat  yang membutuhkan dan menghindari adanya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial karena sifatnya hanya sementara dan tidak terus-menerus.

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Pencapaian Kinerja
a. Pendapatan Daerah
Pendapatan  Daerah  tahun  2009  sebesar  Rp.  5,01  triliun  menjadi  dua  kali  lipat lebih  yaitu  sebesar  Rp.  11,80  triliun  di  tahun  2013  atau  rata-rata  meningkat sebesar 18,68% per tahun. Peningkatan ini selain berasal dari dana perimbangan
yang  meningkat  rata-rata  sebesar  12,94%  per  tahun  dibandingkan  tahun  2009, juga  berasal  dari  kenaikan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  naik  cukup signifikan, target PAD pada tahun 2009 sebesarRp. 1,58 triliun, pada tahun 2013 rata-rata  naik  sebesar  28,68%  per  tahun  menjadi  Rp.  5,60  triliun,  sedangkan target  Lain-Lain  PAD  yang  Sah  pada  tahun  2009  sebesar  Rp.  0,28  triliun  naik rata-rata 8,50% per tahun menjadi Rp 0,44 triliun pada tahun 2013.
Komposisi  Pendapatan  Daerah  pada  APBD  Provinsi  Kalimantan  Timur  tahun 2013 dapat dibagi pada 3 (tiga) bagian utama yaitu PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain  PAD  yang  Sah.  menunjukkan  besarnya  jumlah  uang  dan  persentase dari  Pendapatan  Daerah  pada  APBD  Provinsi  Kalimantan  Timur  pada  Tahun 2013. Terlihat bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi Pendapatan Daerah Provinsi  Kalimantan  Timur  yaitu  sebesar  Rp.  5,77  triliun  atau  sebesar  49% disusul oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 5,60 triliun atau sebesar 47%  sedangkan  Lain-Lain  Pendapatan  yang  Sah  hanya  sebesar  Rp.  0,42  triliun atau sebesar 4%.
Potensi  pajak  yang  pertumbuhannya  tinggi  memberi  dampak  yang  positif  bila diikuti dengan penerimaan di sector pajak sehingga dapat menambah PAD yang pada  gilirannya  dapat  menggeser  struktur  APBD  yang  masih  didominasi  oleh Dana  Perimbangan,  sehingga  kemandirian  fiskal  Provinsi  Kalimantan  Timur dapat  ditingkatkan.  Akan  tetpi  penerimaan  pajak  di  Provinsi  Kalimantan  Timur lebih  rendah  bila  dibandingkan  dengan  pertumbuhan  PDRB  disebabkan banyaknya perusahaan yang melakukan usaha di Kalimantan Timur adalah sector pertambangan  yang  merupakan  sumber  penerimaan  Negara  yang  selanjutnya akan menjadi sumber pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) yang dalam rasio ini tidak diperhitungkan.
Pajak per kapita secara keseluruhan  yang    menunjukkan  bahwa  pajak perkapita  Provinsi  Kalimantan  Timur  sangat  tinggi,  yaitu  sebesar  Rp  1.172.974 per kapita per tahun pada tahun 2013, yang berarti setiap penduduk yang ada di Provinsi  Kalimantan  Timur  pada  tahun  2012  memiliki  kontribusi  sebesar  Rp 1.172.974 dalam  menghasilkan  penerimaan  daerah  berupa  pajak  daerah.  Hal  ini
disebabkan  oleh  besarnya  basis  pajak  daerah  dan  jumlah  penduduk  yang  masih sedikit.
Ruang  fiscal  Provinsi  Kalimantan  Timur  cukup  besar,  pada  tahun  2013  sebesar 68,11%.  Tingginya  angka  ini  dapat  disebabkan  oleh  pendapatan  yang  tidak dibatasi  penggunaannya  yang  didominasi  oleh  sektor  pertambangan  dan  migas serta sector kehutanan dan perkebunan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu memanfaatkan ruang   fiscal  yang tinggi tersebut untuk  kegiatan yang dapat memacu pembangunan di Kalimantan Timur  sehingga  diharapkan  dengan  itu  dapat  memacu  pertumbuhan  ekonomi. Lebih  lanjut,  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  pada  sektor-sektor tertentu juga akan meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah.

## b. Belanja Daerah
Rasio belanja pegawai terhadap Belanja Daerah Provinsi Kalimantan  Timur pada tahun 2013 adalah 30,69%, keleluasaan anggaran Provinsi Kalimantan Timur  cukup  tinggi  karena  hanya  sepertiga  yang  digunakan  untuk pembiayaan  rutin  belanja  pegawai  dan  sisanya  sebesar  dua  pertiga  dapat digunakan  untuk  belanja  modal,  belanja  bantuan  sosial  dan  membantu anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan dengan keleluasaan  anggaran  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  dapat  dimanfaatkan pembiayaan/kegiatan  non  pegawai,  untuk  membangun  infrastruktur,  sumber daya manusia dan percepatan pertumbuhan ekonomi.
Realisasi  Belanja  Modal  terhadap  Belanja  Daerah  Provinsi  Kalimantan Timur pada tahun 2013 sebesar 22,04% rasio tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2009 dan tahun 2010 tetapi  naik  sedikit  bila  dibandingkan  dengan  tahun  2011  yang  hanya memiliki  rasio  sebesar  21,81%,  Belanja  modal  yang  dilakukan  oleh
pemerintah  daerah  seharusnya  diperbesar  guna  meningkatkan  kualitas  dan kuantitas  infrastruktur  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  sehingga  laju pertumbuhan  ekonomi  dapat  ditingkatkan  dan  ketertinggalan  fasilitas  dan infrastruktur  didaerah  pedalaman  Kalimantan  Timur  dapat  diperbaiki sehingga  pemerataan  pembangunan  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  lapisan masyarakat Kalimantan Timur.
Realisasi  Belanja  Modal  Per  Kapita  Provinsi  Kalimantan  Timur  pada  tahun 2012  mengalami  kenaikan  dari  Tahun  2011  yang  hanya  Rp.  481.288  per kapita  menjadi  Rp.  653.401  per  kapita  pada  tahun  2013.  Hal  ini menunjukkan  adanya  peningkata  perhatian  Pemerintah  Propinsi  Kalimantan Timr  dalam  meningkatkan  Insfrastruktur  di  Kalimantan  Timur  guna percepatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur.

## c. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah
Realisasi  rasio  Benja  Bantuan  Sosial  terhadap  Belanja  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  dari  tahun  2009  sampai  Tahun  2013  mengalami penurunan  yang  cukup  signifikan,  pada  tahun  2009  realisasi  rasio  Benja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah sebesar 3,01% turun menjadi 0,06% pada  tahun  2012  dan  0,08  tahun  2013.  Pemberian  bantuan  sosial  kepada masyarakat  Kalimantan  Timur  oleh  pemerintah  provinsi  dilakukan  secara selektif dan berorientasi pada peningkatan pertumbuhan  sector riil, sehingga bantuan sosial hanya sebagai strimulus bagi  masyarakat  yang membutuhkan dan menghindari adanya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial karena sifatnya hanya sementara dan tidak terus-menerus.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara
Undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan
Undang-undang  nomor  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan  Daerah
Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
………    Sisstem Informasi Keuangan ………………..
Permendagri nomor 13 tahun 2006 jo 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah