Vol.  5 No. 1, Juni 2018 Hal :1 – 4

## PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERGURUAN TINGGI YAYASAN UNIVERSITAS LABUHANBATU

## TONI
Prodi Pendidikan PKn STKIP Labuhan Batu Email: toni300586@gmail.com
Diterima Februari 2018  dan Disetujui Maret 2018

## ABSTRAK
Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Yayasan Universitas Labuhanbatu (Y-ULB) sangat penting  keberadaanya  ditengah-tengah  masyarakat,    mengingat  prinsip  persamaan  di  mata hukum  atau  sesuai  dengan  amanah  Undang-undang  Dasar  Pasal  1  ayat  (3)  menyatakan bahw a.  “ Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum ”.  dan  selanjutnya    Pasal  27  ayat  (1)  UUD 1 945  menyatakan  bahwa.  “ Setiap  Warga  Negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum dan  pemerintahan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya ”.  Sebagian  besar  dari  masyarakat  kita  masih  hidup  dibawah  garis  kemiskinan, minimnya  pengetahuan  hukum  bagi    masyarakat  merupakan  hambatan  dalam  menerapkan hukum di masyarakat. Terlebih  lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum yang sangat rendah.  Lembaga  bantuan  hukum  juga  diatur  didalam  peraturan  perundang-undangan diantaranya,  undang-undang  No.  16  tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum,  undang-undang No.48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  undang-undang  No.18  Tahun  2003 Tentang Advokat, undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaga bantuan  hukum  perguruan  tinggi  tersebut  diharapkan  dapat  bermitra  dengan  Pemerintah  dan instansi-instasi penegak hukum yang lain, guna menambah penunjang kenerja LBH Perguruan Tinggi yang lebih propisional dalam penegakan hukum.
Kata Kunci : Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi YULB, Masyarakat.

## PENDAHULUAN
Bahwa Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Yayasan Universitas  Labuhanbatu  (  Y-ULB)  sangat penting keberadanya ditengah-tengah masyarakat  mengingat  prinsip  persamaan dimata hukum atau sesuai dengan amanah Undang-Undang  Dasar  Pasal  1  ayat  (3) menyatakan  bahwa, Negara  Indonesia adalah  negara  hukum ”.  Selanjutnya    Pasal
27  ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan  bahwa
“ Setiap
Warga
Negara
bersamaan kedudukannya di dalam  hukum  dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ”.  Apalagi  dengan  sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup dibawah  garis  kemiskinan,  dan  minimnya pengetahuan  hukum  masyarakat  juga merupakan  hambatan  dalam  menerapkan hukum  dalam  masyarakat.  Terlebih    lagi budaya  hukum  dan  tingkat  kesadaran hukum  yang  sangat  rendah  di  Indonesia. Lembaga  Bantuan  Hukum  selain  karena
mengusung konsep baru dalam pelaksanaan  program  bantuan  hukum  di Indonesia,  Lembaga  Bantuan  Hukum  juga dianggap  sebagai  cikal  bakal  bantuan hukum  yang  terlembaga  yang  dikatakan paling  berhasil  pada  masanya.  Hingga pendirian  Lembaga  Bantuan  Hukum  ini kemudian  mendorong  tumbuhnya  berbagai macam  dan  bentuk  organisasi  dan  wadah bantuan hukum di Indonesia.
Kesadaran  dan  pemahaman  hukum masyarakat  yang  rendah  ini  dapat  berupa ketidakmengertian masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan  hak  dari  orang  miskin  yang dapat  diperoleh  tanpa  bayar  ( pro  bono publico )  sehingga  setiap  orang  dapat memperoleh  haknya  untuk  mendapatkan layanan hukum, selama ini yang sering kita dengar  hanya  orang  kaya  yang  mampu untuk  berperkara    ketika  terjadi  persolan hukum  dan  bisa  menyewa  jasa  pengacara, sedangkan masyarakat miskin hanya isapan jempol untuk menyelesaikan
Vol.  5 No. 1, Juni 2018 Hal :1 – 4
persolan  hukum  dikarenakan  keterbatasan finansial  keungan  jika  menyewa  jasa pengacara.  Profesi  advokat  sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia ( Officium Mobile ),  karena  mewajibkan pembelaan  kepada  semua  orang  tanpa membedakan  latar  belakang  ras,  warna kulit,  agama,  budaya,  dan  sosial  ekonomi. Peran  Profesi  Advokat  bukan    sekedar mencari    nafkah    semata,    tetapi    juga harus  memperjuangkan  nilai  idealisme  dan moralitas.
Istilah legal  assistance dipergunakan untuk menunjuk pengertian bantuan hukum yang  diberikan  baik  kepada  mereka  yang tidak  mampu  yang  diberikan  secara  cuma- cuma  maupun  pemberian  bantuan  hukum oleh para penasehat hukum yang mempergunakan Honorarium.
Bantuan Hukum  yang  diberikan  oleh  Perguruan Tinggi  Yayasan  universitas  Labuhanbatu (Y-ULB)  tidak  terlepas  dari  Lembaga Bantuan Hukum. Sejarah dan perkembangan bantuan hukum
di Indonesia  tak  lepas  dari  peran  serta lembaga  ini,  meskipun  sudah  ada  undang- undang  tersendiri  tentang  bantuan  hukum, pada  undang-undang  No.  16  Tahun  2016, juga  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  No.83  Tahun  2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian  Bantuan  Hukum  Secara  Cuma- Cuma memberikan pengerian dari lembaga ini,  yang  diatur  dalam  pasal  1  angka  6,
dimana dikatakan bahwa Lembaga
Bantuan  Hukum  adalah  lembaga  yang memberikan bantuan hukum kepada
pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.
Tujuan  dan  fungsi  LBH  Perguruan Tinggi  didirikan  dengan  konsep  awal melindungi  masyarakat  dari  penindasan hukum  yang  kerap  menimpa  Masyarakat yang lemah. Konsep ini kemudian dituangkan  dalam  Anggaran  Dasar  LBH yang didalamnya disebutkan:
1.  Memberi  pelayanan  hukum  kepada rakyat miskin
2.  Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran  hukum  rakyat,  terutama mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum 3.  Memberikan perubahan dan perbaikan  hukum  untuk  mengisi kebutuhan  baru  dari  masyarakat yang berkembang. Harapanya Bantuan Hukum Perguruan  Tinggi  Yayasan  Universitas
Labuhanbatu  dapat  memberikan  kontribusi yang besar kepada masyarakat luas dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat  yang  ingin  mencari  keadilan. Dalam  memberikan  bantuan  hukum  harus menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keadilan  dan moralitas selaku profesi yang profesional.

## METODE PENELITIAN Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Universitas  Labuhan  Batu  Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara

## Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  bulan Desember  2017  sampai  dengan  Januari 2018

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif  analisis,  yakni  metode  yang menjelaskan  mengenai  suatu  fakta  atau fenomena hukum, dengan mendeskripsikan untuk memecahkan masalah yang berkenaan  dengan  masalah  yang  akan diteliti .

## Sumber Data
1.  Data  Primer,  yaitu  data  yang  diperoleh secara  langsung  dari  observasi  saat penelitian berupa melakukan wawancara  kepada  pengurus  Bantuan Hukum Perguruan  Tinggi Yayasan Universitas Labuhanbatu dengan menganalisis  data  yang  didapatkan  dari risponden.
2.  Data Sekunder, yaitu data yang
diperoleh  secara  tidak  langsung  melalui penelitian kepustakaan (library research) berupa  mengumpulkan  referensi  berupa buku-buku, kaya tulis ilmia, artikel-artikel dari  internet  serta  dokumen-dokumen dianggap  penting  masalah  dibahas untuk penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Data  Penelitian  ini,  penulis  akan menyaring  sebagai  bahan  analisis  dengan menggunakan teknik sebagai berikut:
a.  Observasi  ( pengamatan ),  kegiataan observasi yang dilakukan oleh peneliti  diperoleh  data  sementara yaitu menghayati peran dari
Vol.  5 No. 1, Juni 2018 Hal :1 – 4
Perguruan tinggi Labuhanbatu dalam memberikan bantuan. b.  Wawancara ( interview ) awal, peneliti memperoleh data sementara, Wawancara bertujuan untuk memperoleh  pengetahuan  tentang makna-makna subyektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti. c.  Dokumentasi  diperoleh  data  primer berupa  gambar,  Pengumpulan  data dengan dokumen merupakan
pelengkap dari penggunaan metode observasi  dan  wawancara  dalam penelitian kualitatif.

## Analisis data
Setelah
data
diperoleh dan
dikumpulkan,  data  tersebut  dipelajari  dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah.  Kemudian  dibahas  dengan  cara analisis kualitatif yaitu dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan selanjutnya  membandingkan  antara  data dengan  peraturan  perundang-undangan atau  pendapat  para  ahli  dan  hasil  analisis selanjutnya penulis diuraikan  dalam bentuk kalimat yang sederhana dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan  Tinggi  Yayasan  Universitas Labuhan Batu Peran  Lembaga  bantuan  hukum perguruan  tinggi  sangat  dibutuhkan  bagi masyarakt umum dalam hal dapat membantu  dari  aspek  hukum  terkait permasalahan-permasalahan  yang  berada ditengah-tengah masyarakat. Era globalisasi  ini  mengakibatkan  banyaknya persoalan-persoalan  masalah  hukum  yang dihadapi  oleh  masyarakat,  peran  dari lembaga  bantuan  hukum  perguruan  tinggi ini  diharapkan  oleh  masyarakt  agar  dapat menjawab kebutuhan dari masyarakat yang ingin  mencari  keadilan.  Lembaga  bantuan hukum  dalam  pelayananya  dapat  berupa menangani  (Perkara  Litigasi  dan  Non litigasi) terkait  Perkara  Hukum  Perdata,
Hukum  Pidana,  Hukum  Atministrasi  negara dan  pada intinya sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat umum atau dapat dikatakan peran LBH harus dapat propisional dalam menjalankan tugasnya.
Adapun  Lembaga  Bantuan  Hukum didirikan  dengan  konsep  awal  melindungi masyarakat  dari  penindasan  hukum  yang kerap  menimpa mereka. Konsep ini
kemudian  dituangkan  dalam  Anggaran Dasar  LBH  yang  didalamnya  disebutkan bahwa Fungsi dan tujuan LBH adalah:
1.  Memberi pelayanan  hukum kepada rakyat miskin
2.  Mengembangkan dan
meningkatkan  kesadaran  hukum rakyat,  terutama  mengenai  hak- haknya sebagai subjek hukum
3.  Mengusahakan perubahan dan perbaikan  hukum  untuk  mengisi kebutuhan  baru  dari  masyarakat yang berkembang (Kadafi, 2002).
Mengenai  pengaturan  pemberian bantuan  hukum  bagi  masyarakat  yang tidak  mampu  untuk  mencari  keadilan diatur dalam:
1.  Menurut  Undang-undang  dasar
1945 a.  Pasal  1  ayat  (3)  mengenai,
“Negara indonesia adalah negara hukum”. b.  Pasal  27  ayat  (1)  mengenai, “Setiap Warga Negara bersamaan  kedudukannya  di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan  itu  dengan  tidak ada kecualinya 2.  Menurut Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2011  Tentang Bantuan Hukum a.  Pasal 4 ayat (1) b.  Pasal 5 ayat (1). 3.  Menurut Undang-Undang Nomor  48  tahun  2009  tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman a.  Pasal 56 ayat (1) b.  Pasal 56 ayat (2) c.  Pasal 57 ayat (1)
d.  Pasal 57 ayat (2)
e.  Pasal 57 ayat (3)
4.  Menurut  Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. a.  Pasal 22 ayat (1)
b.  Pasal 22 ayat (2)
5.  Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, bab VII KUHAP.
a.  Pasal 69
b. Pasal 70.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Pada  dasarnya  Peran  lembaga bantuan hukum Perguruan Tinggi Yayasan Universitas  Labuhanbatu  dapat  membantu
Vol.  5 No. 1, Juni 2018 Hal :1 – 4
masyarakat  yang  kurang  mampu  dibidang permasalahan  hukum,  dalam  hal  ini  peran dari  LBH  tersebut  dapat  memberikan manfaat  yang  besar  kepada  masyarakat, agar  masyarakat  mengetahui  keberadaan dari  pada  LBH  Perguruan  tinggi  tersebut. Maka perlu diadakan sosialisasi kesegalah lapisan masyarakat umum, lembaga bantuan  hukum  diatur  didalam  peraturan perundang-undangan diantaranya Undang- undang  Dasar  1945,  undang-undang  No. 16  tahun  2011,  undang-undang  No.48 Tahun  2009,  Undang-undang  No.  18 Tahun  2003,  undang-undang  No.  8  Tahun 1981. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi  tersebut  diharapkan  dapat  bermitra dengan  Pemerintah  dan  instansi-instasi penegak hukum yang lain, guna menambah  penunjang  kenerja  LBH  yang lebih propisional dalam penegakan hukum.

## Saran
Lembaga Bantuan Hukum Perguruan  Tinggi  Yayasan  Universitas
Labuhanbatu lebih aktif dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan  pertolongan  hukum,  dalam penegakan  hukum  diharapkan  propisional dan  tidak  membeda  bedakan  dari  setiap masyarakat yang
membutuhkan pertolongan  hukum.    Tegakkan  hukum walaupun langit hari ini akan runtuh. Dalam menjalankan fungsi dan peranannya, Lembaga Bantuan Hukum perlu lebih turun ke masyarakat agar dapat lebih menyadarkan  masyarakat  akan  hak-hak mereka dalam bantuan hukum

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. 1983. Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia. Cendana Press, Jakarta.
Harahap,  Yahya.  2009. Pembahasan  Dan Penerapan  KUHAP:  Penyidikan  dan Penuntutan. Sinar Grafika, Jakarta.
Kadafi, Binziad dkk. 2002. Advokat Indonesia  Mencari  Legitimasi  Studi Tentang  Tanggung  Jawab  Profesi Hukum  di  Indonesia. Pusat  Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.
Soekanto,  Soerjono.  1985. Penelitaian Hukum Normatif. Rajawali, Jakarta.
Undang-Undang  Dasar 1945
Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003
Tentang Advokat.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011 Tentang Bantuan Hukum.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Winarta,  Hendra.  2000. Bantuan  Hukum: Suatu  Hak  Asasi  Manusia  Bukan Belas Kasihan. Elex Media Komputindo, Jakarta.