A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 07 N O . 02 (2021) 1 -9
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Implementasi Kebijakan Pembuatan Izin Mendirikan Bandungan (IMB)  Di Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) Kota Bandung
(Policy Implementation in the Building Permit (IMB) at the Office of Investment Board One Stop-Service – Bandung)
Tatik Fidowaty
Universitas Komputer Indonesia, Kota Bandung, 40132, Indonesia

## A RTICLE I NFORMATION

## ABSTRACT
Received: Oct 22, 2021 Revised: Nov 03, 2021 Accepted: Nov 25, 2021 Available online: Oct 26, 2021
This research was carried out to acknowledge the factors that influence  the  implementation  of  the  One-Stop  Integrated Licensing  Service  Management  Information  System  (SIM- PPTSP)  policy  in  the  building  permits  at  the  Bandung  City, Indonesia. This research is motivated by the IMB service that has not been maximized, this can be observed from the lack of public  interest  in  managing  the  building  permit  due  to  the convoluted  process,  the  high  cost,  and  the  long  process  of obtaining  the  license  (IMB).  Based  on  this  background,  the authors  researched  with  the  major  hypothesis,  whether  the factors  of  communication,  resources,  disposition,  and bureaucratic  structure  together  affect  the  implementation  of SIM-PPTSP policies in the city. The theory of Edward III (1980) was  applied  in  the  study.  Participants  of  the  study  were selected  through  a  simple  random  sampling  technique.  The data  collection  procedure  was  carried  out  by  distributing questionnaires,  observations,  and  reviewing  works  of literature. Questionnaires were distributed to 58 employees at the Bandung City Government's Integrated Licensing Service Agency. The data analysis method used is path analysis. The results  show  that  from  the  sub-variables  of  communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, there is one sub-variable  that  is  not  significant  to  policy  implementation, namely  resources.  This  confirms  that  the  sub-variable resources have not been implemented properly. When viewed simultaneously, the effect is large; 0.928.

## K EYWORDS
Policy Implementation, Building Permits (IMB), Management Information System, Public Services
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ): Fidowaty, T. (2021 Implementasi Kebijakan Pembuatan Izin Mendirikan Bandungan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Asia- Pacific Journal of Public Policy , 7 (2), 1-9.

## PENDAHULUAN
Pada saat ini perijinan di Kota Bandung masih mengalami banyak kendala atau permasalahan. Masyarakat dan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perijinan oleh pemerintah yang tidak memiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, waktu pemrosesan ijin yang tidak pasti dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan terutama biaya-biaya yang tidak resmi sehingga masyarakat yang akan membuat perijinan mendirikan bangunan seringkali harus bolak-balik dari satu meja kemeja lain.
Proses birokrasi yang berbelit-belit ini, sering membuat masyarakat merasa dipermainkan oleh aparatur pemerintah tanpa bisa melakukan komplain atau pengaduan, sehingga berakibat munculnya citra buruk terhadap pemerintah. Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung, merupakan perijinan yang sulit dan berbelit-belit hal ini dikarenakan IMB memerlukan persayaratan yang panjang mulai dari ijin lokasi, ijin gangguan, AMDAL dan ijin reklame. Selain melalui tahapan-tahapan ini, pemohon juga harus beberapa kali mengikuti rapat koordinasi dengan instansi terkait.
Terkait  dengan  pemberian  jasa  pelayanan  kepada  masyarakat.  Intruksi  Peresiden  Nomor  03 Tahun  2006  Tentang  Paket  Kebijakan  Perbaikan  Investasi  dan  Permendagri  No.  24  Tahun  2006 Tentang Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) merupakan jawaban terhadap pelayanan kepada  masyarakat.    Pemerintah  Kota  Bandung  sendiri  telah  melakukan  beberapa  terobosan  baru. Salah  satu  bentuk  terobosan  itu  adalah  dengan  dibentuknya  Badan  Pelayanan  Perijinan  Terpadu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Jo. Nomor 29 Tahun 2008 Tentang  Pedoman  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  16 Tahun 2009 Tentang   Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.
Dengan  adanya  SIM-PPTSP  pemerintah  dapat  memangkas  alur  birokrasi  yang  panjang  dan berbelit-belit sehingga mayarakat bisa mendapatkan IMB dengan cepat. Ide dasar dari kebijakan SIM- PPTSP ini adalah mengintegrasian seluruh proses perijinan kedalam suatu sistem pelayanan perijinan terpadu  satu  pintu (one-stop-service) supaya  masyarakat  yang  akan  mendirikan  bangunan  bisa mendapatkan  pelayanan  yang  berkualitas  dan  cepat  mengingat  banyaknya  masyarakat  yang  akan mendirikan bangunan. Penggunaan SIM-PPTSP dapat menjadi alat bantu badan pelayanan perijinan terpadu Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas pelayanan perijinan khususnya ijin mendirikan bangunan kepada masyarakat dan dunia usaha serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Bandung.

## TINJAUAN PUSTAKA
Jones (1996) menyampaikan implementasi kebijakan, yaitu: Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect (implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk  melaksanakan  sebuah  program  yang  dimaksudkan  untuk  menimbulkan  akibat  tertentu). Karena implementasi kebijkan merupakan suatu tahapan yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan publik bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan karena kebijakan yang di buat hanya akan menjadi sebuah impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip apabila tidak di implementasikan.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Thoriq (2005) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik Pada Prona Swadaya di Kabupaten  Semarang  maka,  keberhasilan  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  dapat  diukur menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:
1. Kepatuhan petugas pembuatan IMB terhadap aturan yang berlaku
2. Pelaksanaan tahapan-tahapan pembuatan IMB
3. Pencapaian target jumlah pembuatan IMB
4. Keluasan bidang tanah dalam pembuatan IMB
5. Kecepatan proses pembuatan IMB
6. Keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan proses pembuatan IMB
7. Kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat
8. Pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pembuatan IMB
Edwards  III mengatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: “1. Comunication 2. Resources 3. Disposition
4. Bureaucratic Structure ”. (Edwards III, 1980).
Pertama, Komunikasi  dapat  dibayangkan  sebagai  suatu  prosesatau  aliran,  dimana  terdapat langkah-langkah  antara  satu  sumber  dan  penerima  yang  menghasilkan  pentransferan  dan pemahaman  makna  Robbin  S.  P  (1996:22-23).  Komunikasi  implementasi  mensyaratkan  agar implementor  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan,  komunikasi  diartikan  sebagai  proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Menurut Edwards III (1980:25) komunikasi kebijakan  memiliki  beberapa  macam  dimensi,  antara  lain  dimensi  transformasi  ( transmission ), kejelasan ( clarity ) dan konsistensi ( consistency ).
Kedua, sumber  daya  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  terhadap terlaksanakanya  keberhasilan  terhadap  suatu  implementasi,  walaupun  isi  kebijakan  sudah dikomunikasikan  secara  jelas  dan  konsisten,  akan  tetapi  apabila  implementor  kekurangan  sumber daya  untuk  melaksanakan  kebijakan  maka  tidak  akan  berjalan  dengan  efektif.  Sumber  daya  yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.
Ketiga ,  disposisi  adalah  watak  atau  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  pelaksana  kebijakan, disposisi  itu  seperti  komitmen,  kejujuran,  dan  sifat  demokratik.  Apabila  pelaksana  kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.
Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo (2007:105) terdapat tiga macam elemen  yang  dapat  mempengaruhi  disposisi,  antara  lain: “Tiga  eleme n  yang  dapat  mempengaruhi disposisi,  yaitu:  pengetahuan  ( cognition ),  pemahaman  dan  pendalaman  ( comprehension  and understanding )  terhadap  kebijakan,  arah  respon  mereka  apakah  menerima,  netral  atau  menolak ( acceptance, neutrality, and rejection ), intensitas terhadap kebijakan”.
Elemen  yang  dapat  mempengaruhi  disposisi  adalah  pengetahuan,  dimana  pengetahuan merupakan  elemen  yang  cukup  penting  karena  dengan  pengetahuan  tinggi  yang  dimiliki  oleh aparatur dapat memabantu pelaksanaan implementasi tersebut.
Keempat , struktur  birokrasi  merupakan  suatu  badan  yang  paling  sering  terlibat  dalam implementasi  kebijakan  secara  keseluruhan.  Struktur  Organisasi  bertugas  melaksanakan  kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode explanatory  research dengan  pendekatan  kuantitatif.  Teknik  penentuan  sampel  menggunakan  simple  random  sampling dengan jumlah responden sebanyak 58 orang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif variabel X dan Y
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan,  maka  %  tanggapan  responden  terhadap  variabel  X adalah
Tabel 1: Akumulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel X No. Sub Variabel % Skor Kriteria 1. 2. 3. 4. Comunication Resources Disposition Bureaucratic Structure 68,79 68,10 69,22 69,24 Baik Baik Baik Baik
Akumulasi jumlah skor jawaban responden untuk varibel X dari 17 butir pertanyaan dalam bentuk garis kontinum sebagai berikut:
Jumlah  skor tanggapan responden atas 17 butir pertanyaan pada variabel X  adalah 796 + 790 + 803 + 1004 = 3393. Jadi dengan berpedoman pada pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden dapat diliha pada Tabel 2. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka % tanggapan responden terhadap variabel Y adalah sebagai berikut:
Tabel 2: Akumulasi Tanggapan Responden Variabel Y No. Indikator % Skor Kriteria 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kepatuhan  petugas  pembuatan  IMB  terhadap aturan yang berlaku Pelaksanaan tahapan-tahapan pembuatan IMB Pencapaian target jumlah pembuatan IMB
Keluasan bidang tanah dalam pembuatan IMB
Kecepatan proses pembuatan IMB Keluhan  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  proses pembuatan IMB Kesesuaian biaya Pemahaman masyarakat dalam kebijakan pembuatan IMB 69,31 73,45 70,34 70,34 67,93 68,97 67,57 63,45 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Akumulasi jumlah skor jawaban responden untuk varibel Y dari 8 butir pertanyaan dapat dilihat pada garis kontinum di bawah ini:
Tidak baik              kurang baik Cukup Baik                    Baik                  Sangat baik 986 1774,8                      2563,6                    3352,4                             4141,2                       4930 Jumlah skor tanggapan responden = 3393
Tidak baik              Kurang baik            Cukup baik                   Baik                  Sangat baik
464 835,2 1206,4                   1577,6                     1948,8                      2320
Jumlah skor tanggapan responden = 1590
Jumlah  skor tanggapan responden atas 8 butir pertanyaan pada variabel Y  adalah 201 + 213 + 204 + 204 + 197 + 200 + 187 + 184 = 1590. Jadi dengan berpedoman pada pengklasifikasian jumlah skor tanggapan  responden  dapat  diartikan  bahwa secara  keseluruhan  tanggapan  responden  terhadap variabel Y (implementasi kebijakan IMB) dalam kategori cukup baik.
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, di dapat koefisien korelasi variable bebas X dengan variable Y, sebagai berikut:
1. Koefisien korelasi X 1 dengan variable Y, r = 0,7 30, ini berarti terdapat hubungan yang kuat antara X 1 dengan variable Y. karena nilai r korelasinya > 0, artinya terjadi hubungan yang linear positif, semangkin besar variable  X 1 maka semangkin besar nilai Y.
2. Koefisien korelasi X 2 dengan variable Y, r = 0,570, ini berarti terdapat hubungan yang cukup antara X 2 dengan variable Y. karena nilai r korelasinya > 0, artinya terjadi hubungan yang linear positif, semangkin besar variable  X 1 maka semangkin besar nilai Y.
3. Koefisien korelasi X 3 dengan variable Y, r = 0,761, ini berarti terdapat hubungan yang kuat antara X 1 dengan variable Y. karena nilai r korelasinya > 0, artinya terjadi hubungan yang linear positif, semangkin besar variable  X 3 maka semangkin besar nilai Y.
4. Koefisien korelasi X 4 dengan variable Y, r = 0,941 ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara X 1 dengan variable Y. karena nilai r korelasinya > 0, artinya terjadi hubungan yang linear positif, semangkin besar variable  X 4 maka semangkin besar nilai Y.
Berdasarkan  matriks  korelasi  tersebut  di  atas  kemuadian  dihitung  matriks  inversnya.  Dari pengolahan software didapatkan matriks invers seperti yang terlihat pada table 3 di bawah ini:
Tabel 3: Matriks Invers Korelasi antara Variable Bebas (X) dengan Variable Terikat (Y) X_1 X_2 X_3 X_4 X_1 1,000 -0,723 0,162 -0,591 X_2 -0,723 1,000 -0,456 0,349 X_3 0,162 -0,456 1,000 -0,481 X_4 0,349 0,349 -0,481 1,000

## a Dependent Variable: Y
Selanjutnya berdasarkan pada hasil perhitungan matriks korelasi dan invers dapat dihitung koefisien jalur, pengaruh langsung secara keseluruhan dari X 1 sampai X 4 serta koefisien jalur variable lainnya diluar varabel tersebut.
Tabel 4: Besarnya Koefisien Jalur
Pengaruh Individual P
yx1 = 0,082
P yx2 = -0,05 P yx3 = 0,265 P yx4 = 0,730 Pengaruh secara bersamaan 0,928 Pengaruh koefisien residu 0,072 * Sumber: Hasil olahan SPSS
Berdasarkan  hasil  analisis  jalur  ( path  analysis )  yang  terdapat  dalam  lampiran,  koefisien determinasi  (R 2 )  yang  digunakan  untuk  mengetahui  besarnya  kontribusi  variable  independen terhadap  perubahan  variable  dependean  dilihat  dari  table  5.41  di  atas,  maka  pengaruh  secara keseluruhan dari empat sub variable terhadap variable Y adalah 0,928 sedangkan pengaruh variable lainnya diluar X 1 sampai X 4 sebesar 1-0928 atau sebesar 0,072. Sehingga hasil tersebut mengandung arti variable  Y  dapat  dijelaskan  oleh  variable  bebas  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi
kebijakan sebesar 92,8 % sedangkan sisanya 7,2 % di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Untuk diagram jalurnya dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:
Gambar 1: Hasil Perhitungan Berdasarkan Diagram Jalur Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan SIM-PPTSP dalam Pembuatan IMB

## Uji F
Dari table F = 2,546. Oleh karena nilai F hitung > F tabel H 0 di tolak dan H 1 diterima sehingga dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  anatara  sub  variable communication (X 1 ) , resources (X 2 ) , disposition (X 3 ) , bureaucratic  structure (X 4 )  yang  secara  bersama-sama  mempengaruhi implementasi kebijakan (Y).

## Uji- t
Dari  hasil  pengujian  dari  table  5.43  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  ada  satu  yang  tidak signifikan, adapun interprestasinya sebagai berikut:
1. Untuk  uji  hipotesis  hubungan  antara communication dengan  implementasi  kebijakan  diperoleh t hitung 2,777  >  t tabel, maka  Ho  ditolak,  artinya  terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara communication dengan implementasi kebijakan
2. Untuk uji hipotesis hubungan antara resources dengan implementasi kebijakan diperoleh t hitung = - 9,722 < t tabel, maka Ho diterima, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara resources dengan implementasi kebijakan
3. Untuk uji hipotesis hubungan antara disposition dengan implementasi kebijakan diperoleh t hitung = 7,361 > t tabel, maka Ho ditolak, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara disposition dengan implementasi kebijakan
4. Untuk  uji  hipotesis  hubungan  antara bureaucratic  structure dengan  implementasi  kebijakan diperoleh t hitung = 20,277 > t tabel, maka Ho ditolak, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara bureaucratic structure dengan implementasi kebijakan
Analisis  Pengaruh  Parsial  Sub  Variabel  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Implementasi Kebijakan SIM-PPTSP dalam Pembuatan IMB
Apabila  dilihat  berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis,  maka  secara  parsial  dapat  dikatakan bahwa,  untuk  sub  variable communication  (X 1 ) berpengaruh  sebesar  0,135  atau  13,5  %  terhadap implementasi kebijakan SIM-PPTSP dalam pembuatan IMB. Hal ini bisa diterima karena sub variable communication sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Informasi mengenai syarat pembuatan, Harga, lamanya  pembuatan  IMB  dan  lain  sebagainya  sudah  tersedia  di  dalam  SIM-PPTSP  sehingga masyarakat  pembuat  IMB  dapat  mengetahui  dan  mempersiapkan  segala  sesuatu  yang  diperlukan untuk membuat IMB. Akan tetapi apabila kita lihat besarnya pengaruh yang hanya sebesar 13,5 % menunjukan bahwa komunikasi yang terjalin antara aparatur dengan pembuat IMB belum maksimal
hal  ini  dikarenakan  dalam  SIM-PPTSP  terkadang  hanya  terjalin  komunikasi  satu  arah  saja  dari aparatur  kepada  masyarakat  begitupun  juga  sebaliknya.  Pembuatan  IMB  melalui  SIM-PPTSP  juga tidak dapat selesai apabila pembuat IMB tidak datang ke BPPT untuk melengkapi persyaratan dan melakukan penandatanganan berkas.
Untuk Sub variable resources , berdasarkan teori dari Edward III, merupakan salah satu faktor yang  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  pengimplementasian  suatu  kebijakan,  Edward  III mengatakan bahwa walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka tidak  akan  berjalan  dengan  efektif.  Tetapi untuk  pengimplementasian  kebijakan  SIM-PPTSP  dalam pembuatan IMB pada BPPT Kota Bandung  berdasarkan hasil uji statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap  implementasi  kebijakan  karena  hasil  uji  statistik  sebesar  -0,055  atau  -5,5  %  menunjukan bahwa resources tidak  berpengaruh  besar  terhadap  implementasi  kebijakan  SIM-PPTSP,  hal  ini  di sebabkan karena dari beberapa indikator yang ada belum dilaksanakan dengan baik oleh aparatur. Dalam  pengimplementasian  suatu  kebijakan    aparatur  yang  tidak  mempunyai  kemampuan  yang baikpun  tetep  dapat  bekerja  seperti  biasa  dan  tidak  ada  sanksi  yang  tegas.  Begitupun  juga  untuk ruangan, kursi dan peralatan yang lainnya, sehingga pengaruhnya negatif
Untuk sub variable disposition, berdasarkan hasil uji hipotesis sebesar 0,396 atau sebesar 39,6 % menunjukan pengaruh antara disposition terhadap implementasi kebijakan IMB, pengaruhnya cukup besar,  hal  ini  dikarenakan  watak  atau  karakteristik  yang  baik  yang  dimiliki  pelaksana  kebijakan seperti komitmen, kejujuran, kesopanan merupakan hal yang harus di miliki oleh setiap  aparatur. Apabila  aparatur  tidak  memiliki  watak  ataupun  karakteristik  yang  baik  maka  akan  menghambat implementasi kebijakan. Dalam pengimplementasian kebijakan SIM-PPTSP watak atau karakteristik aparatur sudah dalam kategori baik.
Berdasarkan uji statistik, dari keempat sub variable, sub variable Bureaucratic Structure sebesar 0,884  atau  8,44  %  merupakan  sub  variable  yang  pengaruhnya  paling  besar  dalam  implementasi kebijakan SIM-PPTSP,  hal ini dikarenakan Bureaucratic Structure merupakan hal yang sangat penting dalam  pengimplementasian  kebijakan,  suatu  kebijakan  tidak  akan  terlakasana  tanpa  adanya Bureaucratic  Structure yang  baik    dan  jelas.  Aparatur  harus  ditempatkan  sesuai  dengan  keahlian masing-masing  dengan  wewenang  dan  tanggungjawab  yang  jelas. Bureaucratic  Structure yang  baik akan menghasilkan pengimplementasi kebijakan yang baik pula.

## Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  SIM-PPTSP  dalam Pembuatan IMB.
Berdasarkan hasil  pengujian hipotesis  diperoleh  keterangan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara communication, resources, disposition dan bureaucratic structure terhadap implementasi kebijakan, hal ini ditunjukan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,928 atau sebesar 92,8 % (R 2 Y (X 1 , X 2, X 3, X 4 )). Sedangkan pengaruh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini sebesar PY ε sebesar 0,072 atau 7,2 %. Hal ini  menunjukan  bahwa  secara  keseluruhan  empat  faktor  tersebut  sangat  menentukan  dalam implementasi kebijakan SIM-PPTSP dalam pembuatan IMB pada BPPT Kota Bandung.
Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukan bahwa F hitung = 171,490 dan F table = 2,546. Oleh karena  nilai  F hitung >  F tabel H 0 di  tolak  dan  H 1 diterima  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat pengaruh yang signifikan anatara sub variable communication , resources , disposition , bureaucratic structure yang  secara  bersama-sama  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  SIM-PPTSP  dalam  pembuatan IMB pada BPPT Kota Bandung dengan tingkat kepercayaan 95 %.
Dengan  demikian  secara  empirik  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan yang  meliputi communication,  resources,  disposition dan bureaucratic  structure berpengaruh  signifikan terhadap  implementasi  kebijakan  SIM-PPTSP  sehingga  apabila  faktor-faktor  tersebut  dilaksanakan
dengan baik dan terus menerus maka implementasi kebijakan SIM-PPTSP dalam pembuatan IMB-pun akan berjalan dengan baik pula.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
1. Communication berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Walaupun pengaruhnya kecil, akan tetapi dalam implementasi kebijakan SIM-PPTSP dalam pembuatan IMB.
2. Resources berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan  SIM-PPTSP  dalam pembuatan IMB. Hal ini dikarenakan aparatur tidak mendapatkan sanksi yang tegas apabila tidak melakukan pekerjaan yang baik.
3. Disposition berpengaruh  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan  SIM-PPTSP  dalam pembuatan  IMB,  pengaruhnya  cukup  besar  yang  merupakan  pengaruh  kedua  terbesar  setelah bureaucratic  structure, hal  ini  disebabkan  watak  atau  karakteristik  aparatur  BPPT  Kota  Bandung sudah cukup baik.
4. Bureaucratic  structure berpengaruh  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan, bureaucratic structure merupakan sub variable yang pengaruhnya paling besar terhadap kebijakan SIM-PPTSP dalam  pembuatan  IMB.  Hal  ini  disebabkan bureaucratic  structure yang  ada  pada  BPPT  sudah terlaksana dengan baik.
5. Communication , resources , disposition , dan bureaucratic  structure secara  simultan  berpengaruh terhadap  implementasi  kebijakan,  pengaruhnya  sangat  besar  terhadap  implementasi  kebijakan SIM-PPTSP dalam pembuatan IMB.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka sarannya adalah sebagai berikut:
1. Untuk mempermudah komunikasi antara masyarakat pembuat IMB dengan aparatur, lebih baik di  buat  kolom  diskusi  interaktif  dalam  SIM-PPTSP  sehingga  apabila  ada  masyarakat  pembuat IMB  yang  kurang  mengerti  tenntang  persyaratan  IMB  dan  sebagainya  dapat  berdiskusi  secara langsung tampa harus datang ke BPPT.
2. Sumber  daya  yang  ada  pada  BPPT  perlu  di  tingkatkan  baik  sumber  daya  manusia  maupun sumber daya peralatan yang lainnya, dengan cara sekolah lagi, seminar bahkan menambahkan infrastruktur. Untuk aparatur yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebaiknya diberikan sanksi yang tegas.
3. Watak ataupun karakteristik aparatur seperti kejujuran, keramahan harus lebih baik lagi, supaya pelayanan dapat dilakukan lebih maksimal lagi, aparatur yang melayani pembuat IMB dengan baik akan membuat masyarakat masyarakat memiliki keinginan untuk datang membuat IMB.
4. Bureaucratic structure sudah dilaksanakan dengan baik sehingga, BPPT perlu mempertahankannya, jangan sampai terjadi penurunan ataupun kemunduran.
5. Untuk lebih memaksimalkan keberhasilan implementasi kebijakan SIM-PPTSP dalam pembuatan IMB sebaiknya empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan secara  bersamaan  dan  seimbang,  sehingga  tidak  terjadi  ketimpangan  antara  faktor  yang  satu dengan faktor yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. 1998. Perkembangan Dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies ). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Anderson, James E. 1979. Public Policy Making.Second Edition . New York: Holt Rinehart and Winston Edwards III, George. 1980. Implementing Public Policy . Washington DC: Congressional Querterly Press. Grindle, Merilee. S. 1980. Politics And Policy Implementation In The Third World . New Jersey: Princeton University Press Islamy, Irpan. 2004. Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara . Jakarta: CV.Bumi Aksara Jones, Charles O. 1996. Kebijakan Publik (Public Policy) . Editor: Nashir Budiman. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ndraha, Taliziduhu. 2005. Kybernologi, Beberapa Konstruksi Utama. Tanggerak: Cirao Credentia Centre Riduwan.  2003. Skala   Pengukuran  Variabel-Variabel  Penelitian. Bandung: Alfabeta. Robbins,  Stephen  P.  1996. Perilaku  Organisasi,  Edisi  Bahasa  Indonesia,  Jilid  I  dan  II .  Jakarta:  PT. Prenhallindo.
Sedarmayanti. 1995. Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja . Bandung: Ilham Jaya. Tachjan, 2008. Implementasi Kebijakan Publik . Bandung: AIPI Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S.  2003. Kebijakan  Publik  yang  Membumi .  Yogyakarta:  Yayasan  Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset Wahab, Solihin. 2004. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.