## PROBLEMATIKA LAPAK BAGI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI JALAN H.M YASIN LIMPO NO.36 KELURAHAN ROMAN POLONG KEC.SOMBA OPU KAB.GOWA
Mukraidin 1 , Jumadi 2
1,2 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

## Mukraidin388@gmail.com

## Abstrak
Pokok  Permasalah  dari  penelitian  ini  adalah  Problematika  Lapak  Bagi  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Di Jalan  H.M  Yasin  Limpo  No.36  Kelurahan  Roman  Polong  Kec.Somba  Opu  Kab.Gowa,  Pokok  permasalahan dibagi  menjadi  tiga  yaitu:  1.Bagaiman  status  perizinan  lapak  bagi  pedagang  kaki  lima  di  jalan  H.M  Yasin Limpo.  2.Bagaimana  perhatian  pemerintah  terhadap  pedagang  kaki  lima  di  jalan  H.M  Yasin  Limpo. 3.Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan pedagang kaki lima di jalan H.M Yasin Limpo.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  dengan  metode  kualitatif  deskriptif  data  yang  diperoleh yaitu dengan wawancara langsung dengan informan yang terkait dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status pedagang kaki lima di jalan H.M Yasin Limpo izin resmi dari pemerintah ternyata tidak ada yang memilikinya, dan peran pemerintah daerah setempat dalam hal ini Kelurahan  mereka  hanya  bisa  melakukan  edukasi  sama  pihak  penjual  agar  tidak  melakukan  penjuan  di  pingir jalan, tampa ada yang  merasa keberatan atas keberadaan pedagang tersebut   maka pemerintah setempat belum bisa mengambil tindakan keras seperti membubarkan pedagang sebab itu adalah salah satu sumber pendapatan masyaratnya,  namun  menurut  sebagian  warga  keberadaan  pedagang  kaki  lima  tersebut  akan  mengangu kemacetan jalan serta akan merusak tata kelolah kota yang baik meskipun keberadaan juga membuat masyarakat sekitar mempermudah dalam berbelanja.
Implikasi  dari  penelitian  ini  yaitu  diperlukan  tindakan  serius  dari  pemerintah  setempat  dalam  hal menangani persoalan pedagang kaki lima sebab sudah jelas dalam peraturan daerah kabupaten gowa No.5 tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima tampa ada yang di rugikan sehingga pedagang bisa melakukan penjualanya dengan aman dan kondunsif.
Kata kunci: Pedagang Kaki Lima, Perizinan Lapak Pedagang, Pemerintah.

## Abstract
The main problem of this research is the problems of cadger on Jalan HM Yasin Limpo No.36, Romang Polong, Somba Opu, Gowa regency, the main problem is divided into three, namely: 1. How is the license status of  stalls  for  cadger  on  HM  Yasin  Limpo.  2.  How  is  the  government's  attention  to  the  cadger  on  H.M  Yasin Limpo. 3. How do the people view the existence of cadger on H.M Yasin Limpo.
This type of research is field research with descriptive qualitative methods of data obtained, namely by direct interviews with relevant informants and documentation.
The  results  of  this  study  indicate  that  the  status  of  cadger  on  HM  Yasin  Limpo  has  no  official  permit from the government, and the role of the local government in this case their sub-district can only educate the seller so as not to do outings on the side of the road, without anyone objecting to the existence of these traders, the local government has not been able to take strong action such as dismissing the traders because it is one of the  sources  of  community  income,  but  according  to  some  residents  the  existence  of  these  cadger  will  reduce road  congestion  and  will  damage  good  city  governance  although  existence  also  makes  it  easier  for  the surrounding community to shop.
The  implication of  this  research  is  that  serious  action  from  the  local  government  is  needed  in dealing with the problem of street vendors because it is clear in the regional regulation of Gowa Regency No.5 of 2009 concerning the arrangement and guidance of street vendors without any loss so that traders can carry out their sales safely. and conductive.
Keywords: Street Vendors, Trader License, Government.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesiaadalah  Negara  Kesatuan  yang  berbentuk  republik,  negara kesatuanadalah  negara  yang  merupakan  bentuk  negara  yang  paling kuat sebab persatuan dan  kesatuanya  sangat  tinggi.  Bentuk  adanya  negara  kesatuanadalah  dengan  adanya pemerintahan daerah yang dilakukakan dengan desentralisasi atau otonomi. 1
Sebagai  Negara  hukum yang  bertujuan  mewujudkan  kesejahteraan umum  Pemerintah  dalam  menjalankan  kegiatan  roda  organisasinya  guna dalam rangka    pembangunan    mesti    mengfungsikan    hukum    yang    berlaku  sebagai  aturan  atau kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan sesuai dengan fungsinya, menurut CFG. Sunaryati Hartono, dalam bukunya hukum ekonomi pembangunan Indonesia adalah: 2 Hukum sebagai pemelihara  ketertiban  dan  keamanan,  Hukum  sebagai  sarana  pembangunan,  Hukum sebagaisarana pendidikan, Hukum sebagai pendidikan masyarakat.
Pembangunan merupakan bagian dari rencana pemerintah dalam membangun sebuah daerah  agar  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  sebab  pembangunan  juga  akan meningkatkan  pertumuhan  ekonomi  suatu  daerah  sehinga  perlu  pemerintah  merencankan dengan baik. 3
Desentralisasi  adalah  suatu  sistem  pengelolaan  yang  dari  pemerintah  pusat memberikan  kewenangn  kepada  pemerintah  daerah    untuk  bagaimana  mengembangkan potensi-potensi daerah sehingga pembangun daerah dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan  daerah  masing-masing  yang  bersangkutan.Pertumbuhan  penduduk  dikota-kota besar di  Indonesia semakin bertambah sangat tinggi, tetapi pertumbuhan  kota-kota tersebut ternyata  tidak  diikuti  oleh  kecepatan  pertumbuhan  idustri  serta  kemajuan  di  bidang-bidang lainya.  Sejak  terjadinya  reformasi  maka  di  Indonesia  pada  tahun  1998    negara  indonesia mulai  terjatuh  bangkrut  dari  berbagai  bidang  salah  satunya  dibidang  ekonomi  banyak sekali dinamika yang terjadi misalnya dibidang ekonomi yang cenderung beralih pada sektor informal, kegiatan di sektor informal itu salah satunya pedagang kaki lima, semenjak krisis mononer  itu  terjadi  banyak  masyarakat  yang  terjun    di  dunia  itu  kembali  gulung  tikar, sehingga  banyak masyarakat yang terputus pekerjaan dan kemudian menjadi penganguran. 4
Pedagang  kaki  lima  adalah  salah  satu  sector  informal  yang  dominan  di
1 Sirajuddin dkk, Hukum Adminstrasi Pemerintahan Daerah, Malang (Setara Press, 2016),h.4
2 Hasni,  hukum  penataan    ruang  dan  penatagunaan  tanahdalam  kontek  UUPA-UUPR- UUPPLH,(Jakarta,PT Raja Grafindo persada), 2016,h,1-2
3 Sitti Aisyah dan Juliastuti,Pengaruh pembangunan Grand Mall terhadap pendapatan UMKM di Kota Palu(Analisis Ekonomi Syariah), Jurnal ISTIQRA Vol.3 No.1 Juni 2015.
4 Islahuddin,2017 Peranan  Pedagang  Kaki  Lima  dalam  mengatasi  Tingakt  Penganguran  di  Kota Makassar, (Makassar,Skripsi UINAM,2017) h.19.
Daerah  perkotaan,  sebagai  salah  satu  wujud  kegiatan  yang  menghasilkan  atau mendistribusikan barang dan jasa,  barang  yang akan di jual di  pingir-pingir jalan seperti di lihat di pusat kota yang ramai akan pengunjung, namun mereka itu rata- rata dari golongan bawah.  Pemerintah  telah  mewujudkan  berbagai  istrumen  tekait  persoalanyang  ada  salah satunya di sector informal. 5
Sector  informal  sangat  berperang  penting  dalam  menjalankan  kontribusi  dan sumbagan  bagi  pembangunan  sector  perkotaan  karena  mampu  menarik  tenaga  kerja, terutama bagi masyarakat yang berkelas bawah sehinga mengurangi problem   penganguran serta mampu meningkatkan penghasilan masyarakat miskin.
Bahwasanya  persoalan  PKL  pemerintah  mengatur  dalam  peraturan  perundang- undagan yang berlaku dalam pemerintahan kabupaten  gowa susuai dengan  otonomi  daerah sebgaiana  yang  telah  di  cantumkan  dalam  UUD  1954  pasal  18  ayat  2  Menyatakan; pemerintah  daerah  propinsi,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 6
Dengan berkembangnya jaman namun diantaranya taraf penganguran Semakin tinggi yang  harus  dihadapi  negara  yang  bekembang,  berbagai  dinamika  atau  perubahan  yang terjadi dalam kehidupan bermasyarat itupun sering terjadi dari berbagai bidang diantaranya bidang ekonomi, pendidikan, pertanian, keamanan, media, hukum dan lain sebagainya.
Penganguran adalah   hal  yang sangat konplain  yang tidak bisa dibiarkan begitu saja berjalan  namun  negara  harus  mampu  mengambil  tindakan  secara  cepat  karena  dilihat  dari setiap saat  penganguran  semakin  menumpuk, hal itu  semua rawan terjadi  dalam  kehidupan social  dan  menimbulkan  meningkatnya  kemiskinan  dikarenakan  kurangnya  lapangan pekerjaan yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi hal yang demikian semakin besar. 7
Pemerintah  dalam  menjalankan  kegiatan  roda  organisasi  dalam  rangka      Sebagai pembangunan  mesti  membetuk  rencana-rencana  yang  ingin  diimplementasi  kendalam rangkuman  capaian  tujuan  sehinga  menjadi  pemerintah  yang  baik  namun  agar  mencapai tujuan  itu  mesti  harus  ada  kesadaran  hukum  yang  mesti  harus  ada  dalam  diri  masyarakat sehingga tercipta tujuan yang di rencanakan. 8
5 Ashabul  kahfi,  Perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja,  jurnal  Jurisprudensi  UINAM,Volume  3 No ,2 Desember,2018,h 6
6 Undang –Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1954, Pasal 18, Ayat (2)
7 Islahuddin  ,2017 Peranan  Pedagang  Kaki  Lima  dalam  Mengatasi  Tingakt  Penganguran  di  Kota Makassar, (Makassar: Skripsi UINAM,2017)h. I.
8 Ahkam  Jayadi,membuka  tabir  kesadaran  hukum,  jurnal  Jurisprudentie  UINAM,Volume  4,  No.2 ,Desember 2017,h.18
Dalam  menjalankan  otonomi  yang  baik  maka  negara  memberikan  kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus   serta memberikan  otonomi   pada daerah  untuk  dipergunakan  seluas-luasnya  sehingga  daerah  memiliki  kemandirin  dalam mengurus  serta  mengatur  daerah  sendiri  (Desentralisasi),  tanpa  memngurangi      kekuasaan pemerintah pusat karena keputusan tertiggi ada pada pusat. 9
Konsep  desentralisasi  di  Indonesia  menganut  desentralisasi  yang  beragam. Desentralisasi  yang  dengan  segala  bentuknya  yang  membawa  bangsa  ini  untuk  mampu membiayai  dan  mengurus  kepentingan  daerahnya,dan  pemerintah  daerah  harus  mampu menyerap  pendapatan  daerah  sendiri  seperti,  pajak,  restibusi  maupun  pendapatan  yang lainya. 10
Dengan diberikan asas Desentralisasi itu maka diharapkan kepada pemerintah  daerah  untuk  dapat  membuat  peraturan  atau  kebijakan  tersendiri  tanpa ada  pertentangan  dengan    garis  kebijakan  pemerintahan  pusat  dan  juga  diharapkan  untuk saling  bertangung  jawab  serta  menunjang  baik  dari    tingkat  local  maupun  pusat    sehinga mampu  meningkatkan  kualitas  kemampuan  pemerintahan  yang baik. 11
Berdasarkan  pasal  14  undang-undang  Nomor  32  tahun  2014  tentang  pemerintahan daerah,di  lihat  juga  dari  seberapa  besar  peran  pemerintah  propinsi  sebagai  perwakilan pemerintah  pusat,  urusan  wajib  pemerintah  daerah  akan  semakin  menjadi  lebih  luas  antara lain  didalamnya  tentang  perencanaan  dan  penataan  pembagunan  dan  juga  penyelengaraan ketertiban  dan  ketentraman  terhadap  masyarakat,  dalam  pelaksanaanya    pemerintah    harus mampu  melihat  keteraturan  dan  ketertiban daerah  agar  terciptannya  kondisi  daerah  yang aman  terhadap  masyarakat.  Maka  sering  perkembang  kehidupan  sosial  masyarakat  yang hidup  saling  berkebutuhan  serta  berkepentingan  antara  satu  sama  lain  misalnya  didunia perdagangan atau persaingan usaha diberbagai daerah semakin meningkat. 12
Bisa  kita  ketahui  bahwa  problematika  yang  sering  terjadi  di  kawasan  jalan-jalan poros  di  indonesia  misalnya  pedagang  kaki  lima  semakin  meningkat,  Pedangang  kaki  lima (PKL)  misalanya  dalam  menjalakan  aktifitasnya  sering  kita  jumpai  dan  lihat  di  tempat- tempat  umum  seperti  taman,  trotoar,  halter,  bus  dan  lain-lain  yang  seharunya  itu  tidak
9 Andi Sefriani, Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa,Jurnal Yurisprudensi Ilmu Hukum Uinam, Vol.7 No.1,Juni 2020,h.66
10 Tri  Suhendra  Arbani,  Kebijakan  pemerintah  terhadap  pengalokasian  dana  alokasi  umum  dan ketergantungan pemerintah daerah, Jurnal Al-Adl. Vol.13 No.1 Januari 2020.
11 Dessy Tri Pujiastuti, Pelaksanaan Peraturan Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006  Tentang  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kabupaten  Karanganyar,  Studi  Kasus  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta),h,15
12 Abd.  Rais  Asmar,  Kedudukan  Gubernur  dalam  penyelengaraan  pemerintah  daerah,  jurnal jurisprudentie UINAM,Vol.2 No.2 2015.
dibiarkan  begitu  saja,  sebab  akan  menimbulkan  kemacetan      karena    memarkirkan kendaraanya  dipingir jalan dan lain sebagainya, Namun Untuk mengatasi hal yang demikian maka perlu ada keseriusan dari pemerintahan daerah setempat. 13
Dengan melihat kondisi yang demikian dan juga amanah dari UU No 32
Tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah  yang  membahas  bahwa  daerah  berhak mengeluarkan  peraturan  daerah  tujuannya  agar  pemerintah  bisa  menerapkan  pemerintahan yang baik maka dengan itu pemerintah harus mampu melihat hal demikian. 14
Peran pemerintah bukan hanya menjalakan undang-undang saja namun harus mampu menyerapkan  aspirasi  masyarakt  yang  ada  dibawanya.  Hal  itu  penting  sesuai  tugas  dan wewenangnya  sebab  tujuan  tersebut  bagaiman  untuk  mensejahterkan  masyarakat terkhususnya  lagi  di  bidang  ekonomi  sebagaimana  ketentuan  dalam  pasal  33  ayat  1  UUD 1945  yang  menyebutkan;  perekonomian  di  susun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  asas kekeluargaan. 15
Dengan    melihat    kondisi    yang    berkaitan    dengan    pedangang    kaki    lima  (PKL) maka  pemerintah  kabupaten  gowa  telah  mengeluarkan  peraturan  daerah    Nomor  5  tahun 2009  tentang  penataan  dan  pembinaan  pedagang  kaki  lima.  Sehingga  kepentingan  dan keberlangsungan  pedangan  bisa  diatur  dan  ditata  oleh  pemerintah  sehingga  mampu menciptakan faktor    ketertiban keamanan dan kebersihan.
Dalam  menjalankan  pedagang  kaki  lima  sebagaiman  diatur  dalam  pasal  8 menjelaskan  bahwa;  1.  Tempat  usaha  pedagang  kaki  lima  diatur  oleh  pemerintah  daerah dalam  penetapan  usaha  sebagaiman  diatur  pasal  (1)  mempertimbangkan  factor  sosial, ekonomi  ketertiban,  keamanan,      kebersihan      dan      kesehatan      serta  rencana  tata  ruang kota. 16
Dalam proses   perencanaan   tata   ruang   jarang   terjadi   memperhatikankebutuhan serta    keberadaan    ruang-ruang    yang    layak    untuk    keberlangsungan  PKL,  namun  yang tersedia  hanya  diperuntukan  untuk  kepentingan  kegiatan  yang  formal  saja,  sehingga kondisi  seperti  inilah  yang  menimbulkan  pedagang  kaki  lima  menempati  tempat  atau
13 M.  Taufik  hidayat,  2015 Evolusi  Program  Relokasi  Pedagang  Kaki  Lima  dalam  Rangka Refitalissi Banjir Kanal Barat (BKB) Kota Semarang ,(Skripsi.Universitas diponegoro Semarang) 2015, h. 3.
14 Samsuddin  Rajab,  Problematika  HAM  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  ,  Jurnal  Al-Daulah UINAM, Vol.2 No.2, Desember 2013
15 Jumadi,  Kedudukan  peraturan  daerah  (perda)  kabupaten/kotasebagai  instrumen  otonomi  daerah dalam system perundang-undangan di indonesia, Artikel,ha,28
16 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gowa  (PERDA)  Nomor  5  Tahun  2009 Tentang  Penataan  dan Pedagang Kaki Lima
ruang  seperti  trotoar,sehingga  mereka  menjadi  obyek  penertiban  oleh  pihak  yang berwenang. 17
Dalam menjalankan usahanya PKL sangat gigih dalam memajukan usahanya  dan  bisa  kita  jumpai  dalam  kehidupan  semakin  hari  melebarnya  tempat PKL, sehinga perlu   pemerintah harus turun tangan dalam menata dan mengatur penempatan PKL  Sehingga  dilihat  rapi  dan  terarut  sebagai  mana  diataur  dalam pasal  8   Perda  No.5 tahun 2009 perda kabupaten Gowa tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. 18
Ketika kita bericara peraturan daerah maka tentu kita juga akan membahas persoalan keuangan daerah. 19 Sebagaimana yang di jelaskan dalam peraturan daerah kabupaten gowa bahwa  dalam  menjalankan  pedagang  kaki  lima  maka  harus  melakukan  perizinan  sehinga terdaftar, terkhususnya pedagang di jalan H.M Yasin Limpo setiap hari semakin bertambah, dengan  demikian  peneliti  mencoba  melakukan  analisi  awal  bagaiman  problem  dan  proses perizinan  lapak  bagi  pedagang  kaki  lima  di  jalan  H.M  Yasin  Limpo,  namun  saya  melihat masih banyak yang melakukan perdagangan tanpa melakukan perizinan.
Keberadaan  PKL  di  jalan  H.M  Yasin  Limpo  ini  sudah  bertahun-tahun  sejak berdirinya  kampus  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  yang  berada  di  Romang  Polong  ini, apalagi  lokasinya  depan  kampus  sehingga  para  pedagang  merasa  banyak  pengunjung  dan pembelinya
PKL kalau kita lihat telah melanggar sebab mereka melakukan penjualan di fasilitas umum  seperti  bahu  jalan,troroar  sehingga  akan  melanggar  peraturan  daerah  seperti ketertiban,keamana,kebersihan  keindahan   lingkungan  serta  akan membuat arus lalu lintas akan menjadi macet. 20

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan pendekatan  yuridis  empiris. Adapun metode pengumpulan  data  yakni  dengan metode  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  serta  menggambarkan  fakta  yang  terja
17 Retno widjayanti, Karakteristik aktivitas pedagang kaki lima pada kawasan komersial di pusat kota, studi kasus simpang lima semarang , jurnal,2009, h 5.
18 Peraturan  daerah  kabupaten  gowa  (PERDA  GOWA)  No.5  tahun  2009 ,  penataan  dan  pembinaan pedagang kaki lima.
19 Marilang  Dkk,  Pajak  seagai  sumber  pembangunan  daerah  kaupaten  gowa  ,  jurnal  Iqtishaduna UINAM, Vol.1 No.1 Oktober 2019
20 Ryza  Dwi  Erlinda  Dkk,Kajian  yuridis  tentang  izin  pedagang  kaki  lima  di  jalan  jawa  untuk mewujudkan penyelengaraan pemerintahan yang baik, Jurnal Univesitas Jember,April, 2014,1,(1),h,35
lapangan serta mengkaji dari berbagai literature yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pedagang Kaki Lima
Pedagang    kaki    lima    adalah    suatu    usaha    yang    biasa    dibongkar  pasang  yang berskala  kecil  untuk  memenuhi  kehidupan  sehari-hari  yang  berada  di  tempat  umum  atau ditanah Negara. 21
Pedagang  kaki  lima  menurut  kamus  bahasa  Indonesia  Koentemporer  (1991),  adalah pedagang  yang  menjual  barang  daganganya  dipingir  jalan  atau  di  dalam  usahanya mengunakan  sarana  peralatan  yang sering mudah di  bongkar pasang  atau  dipindahkan  yang mengunakan bagian jalanan atau trotoar, atau tempat-tempat yang bukan untuk berusaha atau miliknya.
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun
2012  tentang  koordinasi  penataan  dan  pemberdayaan  pedagang  kaki  lima  adalah sebagai  berikut;  Pedagang  kaki  lima  yang  disingkat  PKL  adalah  pelaku  usaha  yang melakukan  usaha  perdagangan  dengan  menggunakan  sarana  usaha  yang  bergerak  maupun tidak  bergerak,mengunakan  prasarana  kota,fasilitas  sosial,fasilitas    umum,lahan    dan bangunan  milik  pemerintah  dan/atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap. 22
Adapun pengertian pedagang kaki lima menurut para ahli, yaitu: 23
1. Rais dan Umboh, (1990) pedagang dapat diartikan sebagai penyalur barang dan jasa- jasa perkotaan
2. Manning  dan  Tadjudin    Noer  Efendi  (1985)  menyebutkan  bahwa  pedagang  kaki lima adalah salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting dikebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah dan Amerika latin.
3. Menurut  Breman  (1988),  pedagng  kaki  lima  merupakan  usaha  kecil yang dilakukan oleh  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah  (gaji  harian)  dan  mempunyai  modal yang  terbatas  dalam  bidang  ekonomi,  pedagang  kecil  ini  termasuk  dalam  sektor informal  dimana  merupakan  pekerjaan  yang  tidak  tetap  dan  tidak  terampil  serta golongan-golongan yang tidak terikatpada aturan hukum.
21 Peraturan Daerah  Kabupaten Gowa (PERDA GOWA), Penatanan dan  Pembinaan Pedagang Kaki Lima, 2009, h 5.
22 Perpres, Koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, No.125, tahun 2012.
23 Islahuddin, Peranan  Pedagang  Kaki  Lima  dalam  Menanggulangi  Tingkat  Penganguran  dalam Perspektif  Ekonomi Islam , proposal, 2017,h,33
Karaktristik pedagang kaki lima merupakan bagain dari sektor informal maka dengan itu secara mendasar karakteristik PKL adalah sebagai berikut (Manning,1996): 24
1. Tidak terstruktur atau terorganisir serta tidak mempunyai ijin.
2. Tidak memiliki usaha yang permanen.
3. Tidak memiliki keahlian dan keterampilan khusus.
4. Modal dan perputaran usahanya berskala relatif kecil.
5. Sarana berdagang bersifat mudah di pindahkan atau bongkar pasang. Ciri-ciri pedagang kaki lima Menurut   Kartono,dkk,   sebagai   berikut: 25
1. Ada yang bertempat tinggal pada lokasi tersebut, ada juga yang berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, seperti penjual stan, kereta dorong, yang mengunakan pikulan.
2. Menjajakan  bahan  makanannya,  minuman,  barang  konsumsi  lainnya  yang  tahan lama secara eceran.
3. Umumnya  bermodal  kecil,  terkadang  alat  bagi  memilik  modal  dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.
4. Kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar.
5. Volume  peredaran  uang  tidak  seberapa  besar,  para  pembeli  umumnya  merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
6. Tawar  menawar  antara  penjual  dan  pembeli  merupakan  relasi  ciri  yang  khas  pada usah.a perwaligangan pedagang kaki lima.
7. Dalam  pelaksanaan  pekerjaanya  ada  yang  secara  penuh,  sebagian  lagi melaksanakan setelah  kerja  atau  pada  waktu  senggang  dan  ada  pula  yang  melaknakan  secara musiman.
8. Barang yang dijual biasanya merupakan convenience jarang sekali specialty goods.
9. Dan  sering  kali  berada  dalam  suasana  psikologi  tidak  tenang,  diliputi perasaan takut kalau  tiba-tiba  kegiatan  mereka  dihentikan  oleh  tim  penertiban  Umum  (TEBUM) dan satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah.
Hak  dan  kewajiban  pedagang  kaki  lima,  Adapun  hak  dan  kewajiban  pedagang  kaki lima antara lain: 26
24 Sumarwanto, Pengaruh  Pedagang  Kaki  Lima  Terhadap  Keserasian  dan  Ruang  Publik  di Kota Semarang , Untag Semarang, Jurnal, h.3.
25 Popi Rosita, Kajian Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Beraktivitas dan Memilih Lokasi Pedagang di Kawasan Perkantoran Kota Semarang, Skripsi, Universitas di Ponegoro Semarang, 2006, h.32.
26 Peraturan daerah kabupaten Gowa (PERDA GOWA), Penatanan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, 2009, h. 5.
1. Hak pedagang kaki lima.
Hak  adalah  kewenangan  yang  diberikan  oleh  hukum  yang  umum  kepada  subjek hukum misalnya kewenangan untuk membangun rumah  yang pengunanya terserah mau mempergunakan  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  asusila  atau  kaidah  serta  norma- norma  yang  berlaku. 27 Pedagang  kaki  lima  berhak  mendapatkan  lokasi  tempat  usaha yang di tetapkan oleh pemerintah daerah.

## 2. Kewajiban pedagang kaki lima.
Setiap  pedagang  kaki  lima  wajib  bertangung  jawab  atas  ketertiban,  keamanan kebersihan,keindahan  lingkungan  dan  keamana  di  sekitar  tempat  usaha  serta  wajib memiliki izin usaha.

## B. Status Izin Pedagang Kaki Lima
Izin    merupakan    hal    yang    sangat    perlu    dilakukan    oleh  setiap    pedagang  sebab dengan izin maka perdagan kita akan terjamin oleh undang-undang.
Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut; 28
a. Mengisi Formulir permohonan izin usaha.
b. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon
c. Foto copy nomor pokok pajak (NPWP)
d. Surat persetujuan tetangan dan dan foto copy KTP tetangga
e. Gambar danah lokasi
f. Surat  kuasa  ahli  bermaterai  cukup,  apabila  pengurusan  perizinan  tidak  langsung  di urus oleh pemohon
g. Foto copy sertifiktat/ bukti kepemilikan tanah yang sah Pas ukuran foto 3x4 sebanyak 3 lembar.
h. rekomendasi dari dinas terkait
Berikut  Hasil  Wawancara  dengan  salah  satu  pedagang  di  jalan  H.M  Yasin  Limpo yang  menyatakan  bahwa  sejak  awal  mereka  melakukan  penjualan  di  jalan  H.M  Yasin Limpo  pihak  pemerintah  keluraha  setempat  telah  memberitauhkan  kepadanya  bahwa  agar tidak  menjual  terlalu  di  pingir  sehingga    tidak    mengangu    arus    lalu    lintas    dan    telah memeritauhkan sewaktu-waktu    jalanan    akan   diperlebar    maka    mereka    sebagai    penjual
27 Rahman  Syamsudin  dan  Ismail  Aris,  Merajut  hukum  di  Indonesia,Makassar  :  Mitra  Wacana Media,2014,h,33
28 Keputusan    kepala  dinas  penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  kabupaten  gowa, standar pelayayn ijin usaha perdagangan,2017 ,h,17
harus bersiap untuk di renofasi tempat penjualannya dan terkait status izin yang sah mereka tidak memilikinya. 29
Dari  pernyataan  di  atas  selaras  dengan  penjual  kedua yang  menyatakan ‘’sejak saya melakukan penjualan di sini kurang lebih sudah dua tahun kami tidak pernah melakukan ijin secara  resmi  kepada  pemerintah  namun  kami  hanya  membayar  tempat  sama  pihak  yang punya  untuk  melakukan penjualan’’ 30
Dari pernyataan satu  dan dua selaras pula  dengan pernyatan  dari  yang ke  tiga  yang menyatakan  ‘’  bahwa  kami  juga  di  sini  hanya  membayar  tempat  sampa  pihak  yg  punya tanah terkait ijin kami tidak pernah melakukanya. 31
Berdasarkan  hasil  Wawancara  di  atas  menunjukan  bahwa  pedagang  tidak  pernah melakukan  pembuatan  surat  izin  secara  sah,  mereka  hanya  menyewa  kepada  pihak  yang punya tanah untuk melakuakan usahanya.

## C. Pandangan Pemerintah Terhadap Pedagang Kaki Lima
Ada beberapa poin mengapa pemerintah harus berperang atas pedagang kaki lima di jalan H.M Yasin Limpo antara lain: 32

## 1. Adanya perizinan.
Dengan  diberinya  izin  oleh  pemerintah  kabupaten  gowa  kepada  pedagang  kaki  lima yang  berkeinginan  untuk  menjadi  pedagang  kaki  lima  maka  pemerintah  harus melaksanakan  langkah-langkah  sehingga  pedagang  biasa  mejalankan  usahanya dengan baik dan tentram.
2. Adanya penataan tempat usaha.
Perlu  adanya  penataan  pedagang  kaki  lima  oleh  pemerintah  sebagaimana  dalam peraturan  pemerintah  kabupaten  gowa  nomor  5  tahun  2009    bertujuan    supaya pedagang  kaki  lima  tidak  menempati lokasi yang umum sehingga dapat mengangu ketertiban  umum,  Pemerintah  daerah  bertujuan  mewujudkan  alokasi  tempat  usaha yang  layak  untuk  memberikan  kesempatan  serta  mampu  menciptakan  lingkungan yang   bagus,indah   bersih,   serta   harus   memberdayakan Penataan  pedagang  kaki lima  dilakukan    oleh  pemerintah  merupakan  mewujudkan  tempat  usaha  yang nyaman, aman, produktif serta mensejahterakan masyarakat.
29 Julfianti,(30 tahun, penjual buah), wawncara, jalan H.M Yasin limpo 22 November 2020.
30 Limin sanawi, ( 36 tahun, penjual barang campuran peilik kios), wawancara, jln H.M Yasin limpo, 29 November 2020
31 Maftur (27 tahun, tukang cukur) wawncara, jln. H.M Yasin Limpo, 14 Desember 2020
32 Handam  dkk Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pelaksanaan  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  di PasarMinasamaupaKabupatenGowa , JurnalIlmuPemerintahan, UniversitasMuhammadiyah Makassar.
3. Pembinaan pedagang.
Penataan  pembinaa  pedagang  kaki  lima  yang    dilakukan  diharapkan  tidak  hanya menjadi eksistensi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Peraturan   Daerah dengan baik,  namun  Pemerintah  Daerah  sebagai  perpanjangan  tangan  dari  Pemerintah  Pusat harus  memberikan  pembinaan  dan  penyuluhan  kepada  pedagang  untuk  kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gowa  berperan  melalui  pemberian  bimbingan  dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima di jalan H,M Yasin  Limpo, dengan memberikan pelatihan dan pembinaan.
Pemerintah  harus  melakuakan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang    akan dilaksanaknya penataan kepada seluruh  pedanag  kaki lima agar pedagang tidak merasa di rugikan di kemudian hari atas penataan tersebut dengan memberikan sosialisasi penempatan dan pengelompokkan pedagang berdasarkan jenis jualan mereka Pengelompokkan  tersebut dilakukan  agar  memudahkan  pengawasan dan menjadikan Pedagang di jalan H .M Yasin Limpo agar tertata dengan baik.
berikut  Wawancara  dengan  pak  lurah  romang  polong  yang  manyatakan bahwa;
‘’Berbicara  pedagang  kaki  lima  di  jalan  H.  M  Yasin  Limpo  memang  sudah  lama mereka  beroperasi  di  sepanjang  jalan  itu  namun  kami  sebagai  pemerintah  setempat  hanya bisa mengedukasi mereka lahan siapa yang mereka pake untuk berdagang, kami mengangap bahwa selama tidak ada laporan  dari  masyarakat  yang  merasa  keberatan  atau  dari  pihak yang punya tanah kami selaku pemerintah tidak akan langsung turun. Lanjut tuturnya terkait dengan penertiban kami tidak langsung turun begitu saja harus ada keterkaitan dengan pihak Babinsa  dinas  perhubungan  ketua  lpm  dan  lain  sebagainya  dan  itu  harus  ada  intruksi  dari atas.
Menurut  kami  ketika  ingin  menertibkan  pedagang  itu  maka  di  mana  lagi  tempat masyarakat  kami  untuk  mencari  nafkah  untuk  menghidupkan  kelurga  dan  anak-anak mereka.melainkan  sekarang  kami  dari  pihak  pemerintah  setempat  sudang  mengedukasi kepada  pedagang  bahwa  suatu  saat  akan  tiba  waktunya  akan  di  tertibkan  maka  untuk  para pedagang harus bersiap menerima hal yang demikian. 33
Berdasarkan  wawancara  dengan  pemerintah  setempat  di  atas  menujukan  bahwa pemerintah  telah  berupaya  untuk  mengedukasi  kepada  pedagang  untuk  bersiap-siap  suatu saat tempat penjualan mreka bisa jadi akan di bonkar,  terkait  soal  di  tertibkan  pemerintah
33 Andi  Mapatandru,(  58  tahun,  lurah  romang  polong,)  wawancara,  kantor  lurah  romang  polong  2, Desember 2020
melihat  bahwa  itulah  salah  satu  tempat  mata  pencaharian  mereka  untuk  menafkahi keluarga dan anak- anak mereka untuk hidup.
Padahal  kalau  kita  melihat  lebih  teliti  mreka-mereka  yang  penjuanl  itu  rata-rata bukan  orang  asli  kelurahan  romang  polong  rata-rata  merak  datang  sengaja  menjual  di pingiran  jalan  sebab  sentralnya  keramain  para  mahasiwa  dan  masyarakat  sehingga  mereka bisa mendaptkan keuntugan ketiga menjual di sepanjang jalan tersebut.

## D. Pandagan Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima
Berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa;
‘’  Menurut  saya  terkait  pedagang  kaki  lima  di  jalan  H.M  Yasin  limpo  ini Merupakan  sebuah  produk  pemerintah  dan  harus  memiliki  izin  dan  ketika  ini  di  biarkan begitu  saja  maka  akan  menimbulkan  kemacetan  dan  hal  itu  biasanya  para  pejabat-pejabat yang  merasakan  kemacetan.kalau  kita  sebagai  masyarakat  biasa  macet  itu  adalah  hal  biasa namu bagi pejabat macet itulah sesuatu yang mengangu aktifitas dan menguras waktu mereka sebab menurut mereka waktu itu adalah uang.
Penatanan  wilayah  dan  tata  kotanya  juga  sudah  rancu  akhirnya  beginilahjadinya padahal kalau saya lihat  masyarat itu siap di atur semasi aturan itu tidak merugikan mereka karena pada dasarnya masyatakat  yah memang harus di atur sebab hukumya telah mengatur hal  demikian.  Sebab  pada  dasarnya  hukum  sifatnya  memaksa  maka  mau  tidak  mau masyarakat harus di atur untuk kepentigan bersama. 34
Dari  penyataan  di  atas  selaras  yang  menyatakan‘’  bahwa  menurut  saya keberadaan pedagang  ini  memang  perlu  memerintah  perhatikan  dengan  serius  sebab  hari-demi  hari pedagang semakin bertambah sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas, apalagi jalan ini sudah  termasuk  jalan  propinsi  sehingga  menguna  jalan  sudah  semakin  ramai  bisa  kita  lihat setiap  hari  sabtu  dan  minggu  di  sepanjang  jalan  ini  sangat  macet  itu  salah  satunya  banyak kendaraan  yang  parkir  sembarang  di  pingir  jalan.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  harus  lebih berani ambil resiko untuk menata wilayah agar terlihat indah dan bersih. 35
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  di  atas  bahwa  agar  terhindar  dari kemacetan  lalu  lintas  maka  pemerintah  harus  lebih  bertegas  untuk    mangatur    pedagang sebagaimana    yang    di    jelaskan    dalam    perda  gowa  No.5  tahun  2009  itu  maka  pedagang tidak akan mudah dan banyak yang menjual sembarang di pingir jalan tersebut Saya melihat di sini pemerintah  sedikit  kurang  tegas  untuk  mengatur  hal  demikian  padahal sebenarnya
34 Rauf,  (23  tahun  masyarakat  romang  polong)  wawncara,  rumah  warga  Jln.H  M  Yasin  limpo  14 desember 2020
35 Muhtar, , (56,tahun masyarakat romang  polong)  wawncara, rumah warga  Jln.H M Yasin limpo 14 desember 2020
mudah  untuk  di  atur  tingal  bagaiman  pemerintas  tegas  mau  tidak  mau  masyarakat  harus terima.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  data  yang  telah  dihimpun  dan  analisis  oleh  peneliti,  maka  terkait pokok-pokok permasalahan yang dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut;
1. Status  izin  pedagang  kami  lima  di  jalan  H.M  Yasin  Limpo  ternyata  tidak  ada  yang memilikinya  sebab  minimnya  pehamaman  mereka  tentang  kebijakan  pemerintah, mereka  hanya  melakukan  pembayaran  sama  pihak  pemilik  tanah  untuk  disewakan tanahnya lalu mereka mempergunakan untuk menjual.
2. Peran pemerintah untuk penangani pedagang kaki lima adalah pihak pemerintah telah melakukan  edukasi  sama  pihah  pedagang  di  sepanjang  jalan  untuk  mengingatkan supaya  tidak  melakukan  penjualan  di  pingir  jalan  sekali  sebab  akan  menimbulkan kemacetan, untuk melakukn penertiban pihaknya tidak akan langsung turun tampa ada laporan  dari  masyarakat  yang  merasa  keberatan  atau  yang  dirugikan    tentang keberadaan pedagang kaki lima tersebut.
3. Menurut  pandagan  masyarakat  keberaaddan  pedagang  di  sepanjang  jalan  ini  jelas akan  merusak  pandagan  atau  kelola  tata  kota  yang  salah  yang  dimana  menurut pedagang tidak boleh menjual dipingiran  jalan  minimal  5-10  meter dari bahu  jalan raya  tapi  kenyataan  dalam  lapangan  banyak  sekali  yang  menjual  langsung  dibahu jalan dan ini akan menimbutan suatu permasalahan besar untuk lalu lintas. Disisi lain tentang  keberadaan  pedagang  juga  ini  memiliki  dampak  positif  yang  di  mana  akan mempermudah  masyarakat  setempat  untuk  berbelanja,  bahkan  harganya  pula  murah sehingga tidak membuat lagi masyarakat harus jauh-jauh mencari sebab sudah ada di sekitar  mereka  sendiri.  Namun  merlu  memang  harus  ada  ketegasan  dari  pemerintah untuk  mengatasi  pedagang  ini  agar  mereka  bisa  menjual  dengan  tempat  yang  di sediakan dan ditata rapi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Rais  Asmar,  Kedudukan  Gubernur  dalam  penyelengaraan  pemerintah  daerah,  jurnal jurisprudentie UINAM,Vol.2 No.2 2015.
Ade DarmawanDkk, Aspek hukum bisnis, Widina Bakti Persada, Bandung, September 2020, Ahkam  Jayadi,membuka  tabir  kesadaran  hukum,  jurnal  Jurisprudentie  UINAM,Volume  4,
No.2 Desember 2017
Andi Mapatandru,( 58 tahun, lurah romang polong,) wawancara, kantor lurah romang polong
2, Desember 2020
Andi  Sefriani,  Telaah  Terhadap  Asas  Transparansi  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa,Jurnal Yurisprudensi Ilmu Hukum Uinam, Vol.7 No.1,Juni 2020
Ashabul  kahfi,  Perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja,  jurnal  Jurisprudensi UINAM,Volume 3 No ,2 Desember,2018
C.S.T  .kansil  dan  Cristine  S.T.  Kansil.  Pokok-pokok  pengetahuan  hukum dagang indonesia,(Cet.IV;Jakarta;Sinar Grafindo,2008)
Dessy Tri Pujiastuti, Pelaksanaan Peraturan Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kabupaten  Karanganyar,  Studi  Kasus Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UMKM. (Skripsi,  Universitas Sebelas Maret Surakarta)
Handam dkk Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki
Hasni,  hukum  penataan  ruang  dan  penatagunaan  tanahdalam  kontek  UUPA-UUPR- UUPPLH,(Jakarta,PT Raja Grafindo persada), 2016
Islahuddin,2017 Peranan  Pedagang  Kaki  Lima  dalam  mengatasi  Tingakt  Penganguran  di Kota Makassar, (Makassar,Skripsi UINAM,2017)
Istiqomah dkk, Peranan komisi pengawasan persaingan usaha dalam pengawasan kasus kartel usaha,jurnal, Alauddin Law Develompent (ALDEV) Vol.1 No.2 Agustus 2019.
Julfianti,(30 tahun, penjual buah), wawncara, jalan H.M Yasin limpo 22 November 2020. Jumadi,  Kedudukan  peraturan  daerah  (perda)  kabupaten/kotasebagai  instrumen  otonomi daerah dalam system perundang-undangan di indonesia, Artikel,
Keputusan  kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten gowa, standar pelayayn ijin usaha perdagangan,2017
Kurniati  dkk,  Transaksi  perdagangan  di  wilayah  perbatasan  kabupaten  sambas  prespektif maslaha, Jurnal Diskursus islam, Vol.05 No.2 Agustus 2017.
Lima
PasarMinasamaupaKabupatenGowa ,JurnalIlmuPemerintahan,Universitas Muhammadiyah Makassar.
Limin sanawi, (  36  tahun, penjual barang  campuran   pemilik  kios),  wawancara, jalan
H.M Yasin limpo, 29 November 2020
M.  Taufik  hidayat,  2015 Evolusi  Program  Relokasi  Pedagang  Kaki  Lima  dalam  Rangka Refitalissi Banjir Kanal Barat (BKB) Kota Semarang ,(Skripsi.Universitas diponegoro Semarang) 2015,
Maftur (27 tahun, tukang cukur) wawncara, jln. H.M Yasin Limpo, 14 Desember 2020
Marilang Dkk, Pajak seagai sumber pembangunan daerah kaupaten gowa , jurnal Iqtishaduna UINAM, Vol.1 No.1 Oktober 2019
Muhtar,  ,  (56,tahun  masyarakat  romang    polong)  wawncara, rumah  warga  Jln.H  M  Yasin limpo 14 desember 2020
Peraturan  Daerah Kabupaten Gowa  (PERDA) Nomor 5  Tahun  2009 Tentang Penataan  dan Pedagang Kaki Lima
Perpres, Koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, No.125, tahun 2012. Popi  Rosita, Kajian  Karakteristik  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  dalam  Beraktivitas  dan Memilih  Lokasi  Pedagang  di  Kawasan  Perkantoran  Kota  Semarang, Skripsi, Universitas di Ponegoro Semarang, 2006
Rahman Syamsudin dan Ismail Aris, Merajut hukum di Indonesia,Makassar : Mitra Wacana Media,2014,
Rauf, (23 tahun masyarakat  romang polong)  wawncara, rumah warga  Jln.H M Yasin limpo 14 desember 2020
Retno  widjayanti, Karakteristik  aktivitas  pedagang  kaki  lima  pada  kawasan  komersial  di pusat kota, studi kasus simpang lima semarang , jurnal,2009,
Ryza  Dwi  Erlinda  Dkk,Kajian  yuridis  tentang  izin  pedagang  kaki  lima  di  jalan  jawa  untuk mewujudkan penyelengaraan pemerintahan yang baik, Jurnal Univesitas Jember,April, 2014,1,(1)
Samsuddin Rajab, Problematika HAM dalam pelaksanaan otonomi daerah , Jurnal Al-Daulah UINAM, Vol.2 No.2, Desember 2013
Sirajuddin dkk, Hukum Adminstrasi Pemerintahan Daerah, Malang (Setara Press, 2016)
Sitti Aisyah dan Juliastuti,Pengaruh pembangunan Grand Mall terhadap pendapatan UMKM di Kota Palu(Analisis Ekonomi Syariah), Jurnal ISTIQRA Vol.3 No.1 Juni 2015.
St.Nurjannah,Pembinaan  dan  pengawasan  pemerintah  terhadap  perlindungan  konsumen, Jurnal AL-Daulah UINAM, Vol.1 No.2  Juni 2013
Sumarwanto, Pengaruh  Pedagang  Kaki  Lima  Terhadap  Keserasian  dan  Ruang  Publik  di Kota Semarang , Untag Semarang, Jurnal,
Tri Suhendra Arbani, Kebijakan pemerintah terhadap pengalokasian dana alokasi umum dan ketergantungan pemerintah daerah, Jurnal Al-Adl. Vol.13 No.1 Januari 2020.
Undang –Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1954, Pasal 18, Ayat (2)