## MOGOK   KERJA SEBAGAI   UPAYA   MEWUJUDKAN   HAK   BURUH
Sunarno,S.H, M.Hum.

## Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract  :  The  working  strike  is  the  basic  right  of  worker.  Therefore,  everyone  can  not  stop implementing his right. If anyone is against this regulation, so can be punished.This right is implemented in according to regulation specially UU Nomor 13 Tahun 2003 and  Kepmenakertrans  Nomor:  Kep-232/Men/2003  in  order  to  evaluate  as  a  legal working strike.The working stike can only be implemented at the certain factory, and there are no time’s regulation to implement working strike.
Key words: The working strike and to implement

## PENDAHULUAN
Hubungan kerja merupakan bagian dari Hubungan Industrial Pancasila  yang mendasarkan atas prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu, pengusaha dan pekerja/buruh harus berusaha menghilangkan perbedaan pendapat dan mencari persamaan ke arah persetujuan di  antara  mereka.  Pada  prinsipnya  kedua  belah  pihak  harus  menyadari  bahwa  setiap permasalahan  yang  timbul,  tidak  diselesaikan    dengan  paksaan  sepihak,  tetapi  disel;esaikan berdasarkan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945.  Hal  ini  dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (16)  UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  yang menyatakan bahwa  Hubungan  Industrial  adalah  suatu  hubungan  yang  terbentuk  antara  para  pelaku  dalam proses  produksi  barang  dan/atau  jasa  yang  terdiri  dari  unsur  pengusaha,  pekerja/buruh,  dan pemerintah  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  1945.  Kenyataannya  mogok kerja  sering  terjadi  di  banyak  perusahaan,  meskipun  pada  akhirnya  hak  pekerja/buruh  belum dapat sepenuhnya terwujud.
Tindakan sepihak, baik pemogokan oleh buruh/pekerja maupun penutupan perusahaan oleh pengusaha  adalah  tindakan  yang  sangat  merugikan  perusahaan,  sebab  produksi  akan  terhambat yang dampaknya dapat memengaruhi ekonomi rakyat. Lebih-lebih kalau produksinya merupakan
barang-barang    yang  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  banyak.  Oleh  karena  itu,  tindakan demikian perlu dicegah agar proses produksi barang dan/atau jasa tidak terhambat.
Pada  saat  ini,  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  adalah  hak  asasi manusia  yang  dijamin  oleh  Pasal  28  UUD  1945,  karena  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat di  muka  umum  merupakan  perwujudan  demokrasi  dalam  tatanan  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Lebih  lanjut  tentang  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di  muka umum diatur dalam UU  Nomor 9 Tahun 1998.  Menurut undang-undang tersebut menyampaian pendapat di muka umum  dapat dilaksanakan dengan: unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Mogok kerja tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## PERMASALAHAN
Uraian  berikut  ini  akan  menjelaskan,  bagaimanakah  penyelesaian  secara  hukum  bagi buruh/pekerja yang melakukan mogok kerja?

## PEMBAHASAN
Pada  umumnya  manusia  cenderung    tidak  bersabar  dan  tidak  berlapang  hati,  sehingga acapkali  ia  selalu  mendesakkan  pendapatnya  kepada  orang  lain.  Dalam  Negara  demokrasi, tindakan  membungkam  pendapat  yang  tidak  umum,  bukan  saja  salah,  akan  tetapi  juga  dapat menghancurkan,  sebab  tindakan  ini  mengandung  arti  perampasan  kesempatan  orang  lain  untuk berkenalan dengan buah pikirannya yang mungkin saja benar, atau pun setengah benar. Dengan demikian,  pembungkaman  segala  pertukaran  pikiran  berarti  menganut  anggapan  bahwa  kita selalu benar (Pradjoto, 1983: 32).
Pembungkaman  atau  melakukan  tindakan  dalam  bentuk  penekanan  terhadap  salah  satu pihak,  merupakan  senjata  yang  kadangkala  berhasil  untuk  mencapai  tujuan.  Tindakan  tersebut
dikatakan  mogok  kalau  dilakukan  oleh  buruh/pekerja  terhadap  pengusaha  dan  dikatakan penutupan  perusahaan  jika  dilakukan  oleh  pengusaha/organisasi  pengusaha  terhadap buruh/pekerja.
Hak  mogok  merupakan  hakekat  dari  hak  untuk  berorganisasi  yang  dilindungi  Konvensi ILO  Nomor  87  tentang  Kebebasan  Berserikat  dan  Perlindungan  Hak  Untuk  Berorganisasi. Mogok  merupakan  hak  dasar  dari  buruh/pekerja  yang  diakui  hampir  di  seluruh  dunia  sebagai salah  satu  cara  utama  bagi  para  buruh/pekerja  atau  Serikat  Pekerja  untuk  dapat  membela kepentingan  ekonomi  dan  sosial  mereka,  demikian  pula  bagi  pengusaha/organisasi  pengusaha (Mohd. Syaufii Syamsuddin, 2004: 350).
Oleh  karena  itu,  mogok  kerja  sebagai  upaya  buruh/pekerja    atau  serikat  buruh/serikat pekerja  harus  tetap  dipelihara  agar  seluruh  tatanan  pengusaha  dan  kelembagaan  baik  supra struktur maupun infra struktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum  yang bertentangan  dengan  maksud,  tujuan,  arah  dari  proses  keterbukaan  dalam  pembentukan  dan penegakkan  hukum  sehingga  tidak  menciptakan  disintegrasi  antara  pengusaha  dengan buruh/pekerja, tetapi justru harus dapat menciptakan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.
Dengan  demikian,  mogok  harus  dilaksanakan  dengan  penuh  tanggung  jawab,  sejalan dengan  ketentuan-ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip  hukum internasional  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  29  Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut:
1. Setiap  orang  memiliki  kewajiban  terhadap  masyarakat  yang  memungkinkan  pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh;
2. Dalam  pelaksanaan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  harus  tunduk  semata-mata  pada pembatasan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  dengan  maksud  untuk  menjamin
pengakuan  dan  penghargaan  terhadap  hak  serta  kebebasan  orang  lain,  dan  untuk  memenuhi syarat-syarat  yang  adil  bagi  moralitas,  ketertiban,  serta  kesejahteraan  umum  dalam  suatu masyarakat yang demokratis;
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Bertitik  tolak  dari  perkembangan  hukum,  baik  yang  dilihat  dari  sisi  kepentingan  nasional maupun dari sisi kepentingan buruh/pekerja dan pengusaha, maka dalam melakukan mogok kerja hendaknya  berlandaskan  asas-asas  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  5  UU  Nomor  9  Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu: asas keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban,  asas  musyawarah  dan  mufakat,  asas  kepastian  hukum  dan  keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat.
Berlandaskan atas kelima asas tersebut, maka pelaksanaan mogok kerja diharapkan dapat mencapai  tujuan  dan  dapat  mewujudkan  kebebasan  yang  bertanggung  jawab  sebagai  salah  satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, setiap dilakukan mogok kerja tidak akan menciptakan suasana yang meresahkan masyarakat.
Mogok  kerja  bukanlah  hak  mutlak  tanpa  batas.  Hak  mogok  dapat  dibatasi  baik  waktu maupun tempatnya. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 memang tidak ada pengaturan mengenai waktu  sedangkan  mengenai  tempat  diatur  secara  limitatif    apabila  buruh/pekerja  melakukan mogok kerja. Akan tetapi, kalau kita membaca  Pasal 9 UU Nomor 9 Tahun 1998, saya kira pasal ini dapat dipakai sebagai acuan, dinyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum tidak dapat  dilakukan  di  lingkungan  istana  kepresidenan,  rumah  sakit,  pelabuhan  udara  atau  laut, stasiun kereta  api, terminal angkutan darat, dan  obyek-obyek vital nasional, di tempat ini kalau
dilakukan mogok keja akan membahayakan keselamatan orang banyak. Di samping itu pada hari besar nasional juga tidak boleh diadalan penyampaian pendapat di muka umum.
Ada  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  para  buruh/pekerja  jika  hendak  melakukan mogok kerja agar mogok kerja dapat dikatakan sah menurut hukum. Jika mogok kerja dilakukan dengan  sah  maka  buruh/pekerja  akan  menerima  haknya  sesuai  dengan  undang-undang  yang berlaku.  Sebaliknya,  jika  mogok  kerja  dilakukan  dengan  tidak  sah,  maka  buruh/pekerja  akan menerima semua sanksi yang telah disiapkan.

## 1. Mogok Kerja Yang Sah
Mogok  kerja  diatur  dalam  Pasal  137  s.d.  Pasal  145  UU  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.  Ada  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  apabila  pekerja/buruh  akan melakukan mogok kerja.
Mogok  kerja  sebagai  hak  dasar  pekerja/buruh  dan  serikat  pekerja/serikat  buruh  harus dilaksanakan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
Pengertian gagalnya perundingan dalam pasal tersebut yaitu tidak tercapainya kesepakatan dalam  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  yang  dapat  disebabkan  karena  pengusaha tidak  mau  melakukan  perundingan  atau  perundingan  mengalami  jalan  buntu.  Mogok  kerja merupakan  salah  satu  alternatif  yang  ditawarkan  oleh  UU  Nomor  13  Tahun  2003  di  samping diselesaikan  melalui  undang-undang  yaitu  UU  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial.  Berdasarkan  UU  Nomor  2  Tahun  2004,  penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial  dapat  diselesaikan  di  luar  pengadilan  dan  melalui  pengadilan hubungan  industrial.  Penyelesaian  Perselisihan  hubungan  industrial  di  luar  pengadilan  dapat dilakukan melalui Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase.
Mogok kerja dinyatakan sah apabila:
a. Pelaksanaan  mogok  kerja  bagi  pekerja/buruh  yang  bekerja  pada  perusahaan  yang  melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa  manusia  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  tidak  mengganggu  kepentingan  umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain (Pasal 139 UU No. 13/2003).
Pengertian  perusahaan  yang  melayani  kepentingan  umum  dan/atau  perusahaan  yang  jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia dijelaskan dalam Penjelasan undang- undang tersebut secara limitatif yaitu rumah sakit, dinas pemadam kebakaran, penjaga pintu perlintasan kereta api, pengontrol pintu air, pengontrol arus lalu lintas udara, dan pengontrol lalu  lintas  laut.  Sedangkan  pengertian  pemogokan  yang  diatur  sedemikian  rupa  yaitu pemogokan yang dilakukan oleh para pekerja/buruh yang tidak sedang menjalankan tugas.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas,  maka    Pasal  139  UU  No.  13  Tahun  2003  tidak berlaku  terhadap  pekerja/buruh  di  stasiun  kereta  api,  terminal  angkutan  darat,  dan  obyek- obyek  vital  nasional,  karena  penyebutan  perusahaan  yang  melayani  kepentingan  umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur secara limitatif.  Masalah kapan mogok kerja   tidak boleh dilakukan, juga tidak diatur. Jika dibandingkan  dengan  UU  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 139 UU nomor 13 Tanun 2003 masih banyak lubang-lubang yang  harus  ditutup.  Dalam  Pasal  9  ayat  (2a)  UU  Nomor  9  Tahun  1998  dinyatakan  bahwa penyampaian pendapat di muka umum tidak boleh dilakukan pada hari besar nasional Ketentuan Pasal 139 ini juga hanya menentukan agar mogok kerja menjadi sah harus diatur sedemikian  rupa  sehingga  tidak  mengganggu  ketertiban  umum  dan/atau  membahayakan keselamatan  orang  lain.  Seandainya  telah  diatur  sedemikian  rupa  tetapi  masih  juga  terjadi
gangguan  terhadap  ketertiban  umum  dan/atau  membahayakan  keselamatan  orang  lain  maka hal demikian tidak menjadikan mogok kerja  menjadi tidak sah.
Oleh  karena  itu,  menurut  hemat  kami  agar  pelaksanaan  mogok  kerja  dapat  berjalan  dengan lancar  perlu  pemberitahuan  dan  kordinasi  dengan  polisi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  13 UU  Nomor  9  Tahun  1998  yang  menyatakan  bahwa  setelah  menerima  surat  pemberitahuan Polisi wajib:
1) berkordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum;
2) berkordinasi  dengan  pimpinan  instansi/lembaga  yang  akan  menjadi  tujuan  penyampaian pendapat;
3) mempersiapkan pengamanan tempat .
Jika  mogok  kerja  dilakukan  dengan  berkordinasi  dengan  polisi,  maka  keadaan  tertib  dan damai  tentu  akan  terwujud,  sebab  mogok  kerja  tidak  akan  mengganngu  keamanan  dan ketertiban  umum,  dan/atau  mengancam  keselamatan  jiwa  dan  harta  benda  milik  perusahaan atau pengusaha atau orang lain atau milik masyarakat.
b. Sekurang-kurangnya  dalam  waktu  tujuh  hari  kerja  sebelum  mogok  kerja  dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pegusaha  dan  instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  setempat.
Pemberitahuan sekurang-kurangnya memuat: (1) waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri  mogok  kerja,  (2)  tempat  mogok  kerja,  (3)  alasan  dan  sebab-sebab  mengapa melakukan  mogok  kerja,  dan  (4)  tanda  tangan  ketua  dan  sekretaris  dan/atau  masing-masing ketua  dan  sekretaris  serikat  pekerja/serikat  buruh  sebagai  penanggung  jawab  mogok  kerja (Pasal 140 ayat 2 UU Nomor 13/2003).
Instansi  ketenagakerjaan  dan  pihak  perusahaan  yang  menerima  surat  pemberitahuan mogok kerja, memberikan tanda terima. Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi ketenagakerjaan  wajib  menyelesaikan  masalah  yang  menyebabkan  timbulnya  pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkan dengan para pihak yang berselisih.      Perundingan yang  menghasilkan  kesepakatan,  dibuatkan  Perjanjian  Bersama  yang    ditandatangani  oleh  para pihak dan pegawai dari instansi ketenagakerjaan sebagai saksi.
Ketentuan  ini  dapat  diartikan  bahwa  terhadap  mogok  kerja  yang  tidak  diberitahukan sebelumnya  kepada  instansi  Depnaker  dan  kepada  pengusaha,  dapat  memberi  peluang  kepada siapa pun untuk menghalang-halangi pekerja dan serikat pekerja untuk menggunakan hak mogok kerja.
Pengusaha,  terhadap  pekerja/buruh  yang  mogok  kerja  yang  dilakukan  dengan pemberitahuan terlebih dulu, dilarang untuk:
1) mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja lain dari luar perusahaan;
2) memberikan  sanksi  atau  tindakan  balasan  dalam  bentuk  apa  pun  kepada  pekerja/buruh  dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.
Dalam  ketentuan  ini  tidak  ada  syarat  yang  menentukan  jumlah  penanggung  jawab  pada setiap  jumlah  tertentu,  misalnya  setiap  seratus  orang  pelaku  mogok  kerja  ada  seorang    sampai lima  orang  penanggung  jawab.  Ketentuan  yang  ada  bahwa  berapa  pun  jumlah  pemogok  kerja, yang  bertanggung  jawab  adalah  ketua  dan  sekretaris  serikat  pekerja/serikat  buruh  yang  mogok kerja.  Bagaimana  kalau  ketua  dan  sekretaris  serikat  pekerja/serikat    buruh  tidak  menyetujui mogok kerja, apakah kemudian tidak boleh mogok kerja.
Oleh  karena  itu,  menurut  hemat  kami  lebih  baik  yang  bertanggung  jawab  adalah pekerja/buruh  di  luar  ketua  dan  sekretaris,  serta  ditentukan  jumlah  pekerja/buruh  yang
bertanggung jawab pada setiap jumlah tertentu dari pekerja apabila dilakukan mogok kerja. Hal ini akan mempermudah pengawasannya.
Mogok  kerja  yang  dilakukan  oleh  pekerja/buruh  yang  tidak  menjadi  anggota  serikat pekerja,  pemberitahuannya  ditandatangani  oleh  perwakilan  yang  ditunjuk  sebagai  kordinator dan/atau penangung jawab mogok kerja.
Untuk  menyelamatkan  alat  produksi  dan  asset  perusahaan,  pengusaha  dapat  mengambil tindakan  sementara  dengan  cara  melarang  para  pekerja  yang  mogok  kerja  berada  di  lokasi kegiatan proses produksi, atau bila dianggap perlu melarang pekerja yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan.
Perundingan  yang  menghasilkan  kesepakatan,  dibuatkan  perjanjian  bersama  yang ditandatangani  oleh  para  pihak  dan  pegawai  dari  instansi  ketenagakerjaan  sebagai  saksi.  Akan tetapi, jika perundingan tidak mengahasilkan kesepakatan, pegawai dari instansi ketenagakerjaan segera  menyerahkan  masalah  yang  menyebabkan  terjadinya  mogok  kerja  kepada  lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang. Jika di tempat ini pengusaha dan pekerja/buruh  tidak  menghasilkan  kesepakatan,  maka  atas  dasar  perundingan  antara  pengusaha dengan  serikat  pekerja/serikat  buruh  atau  penanggung  mogok  kerja,  mogok  kerja  dapat diteruskan atau diberhentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.
Siapa pun tidak dapat menghalang-halangi pekerja dan serikat pekerja untuk menggunakan hak  mogok  kerja  yang  dilakukan  secara  sah,  tertib,  dan  damai.  Siapa  pun  dilarang  melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja dan pengurus serikat pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai. Bentuk menghalang-halangi antara lain, dengan cara: (1) menjatuhkan hukuman, (2) mengintimidasi dalam bentuk apa pun, atau (3) melakukan mutasi yang  merugikan.    Jika  ketentuan  ini  dilanggar,  menurut  Pasal  185  UU  Nomor  13  Tahun  2003,
pihak  yang  melanggar  dikenai  sanksi  pidana  penjara  paling  singkat  satu  tahun  dan  paling  lama empat  tahun  dan/atau  denda  paling  sedikt  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp  400.000.000,00  (empat  ratus  juta  rupiah).  Sebaliknya,  pekerja  berhak  mendapatkan upah dalam hal pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normative  yang  sungguh-sungguh  dilanggar  oleh  pengusaha.  Pengertian  sungguh-sungguh melanggar hak normative adalah pengusaha secara nyata tidak bersedia memenuhi kewajibannya yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  perjanjian  kerja  bersama, atau  peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan,  meskipun  sudah  ditetapkan  dan diperintahkan oleh pejabat di bidang ketenagakerjaan. Bahkan, pembayaran upah pekerja/buruh yang  mogok  tidak  menghilangkan  ketentuan  pengenaan  sanksi  terhadap  pengusaha  yang melakukan pelanggaran ketentuan normative.

## 2. Mogok Kerja Yang Tidak Sah
Akibat  hukum  dari  mogok  kerja  yang  tidak  sah  diatur  dalam  Keputusan  Menteri.Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep-232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak sah.Menurut Keputusan Menteri tersebut bahwa mogok kerja tidak sah apabila dilakukan: a. bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau
b. tanpa  pemberitahuan  kepada  pengusaha  dan  instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan; dan/atau
c. dengan pemberitahuan kurang dari tujuh hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau
d. isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d  UU Nomor 13 tahun 2003.
Mogok  kerja  yang  dilakukan  secara  tidak  sah  dikualifikasikan  sebagai  mangkir. Pemanggilan  untuk  kembali  bekerja  bagi  pelaku  mogok  kerja  yang  tidak  sah  dilakukan  oleh pengusaha  dua  kali  berturut-turut  dalam  tenggang  waktu  tujuh  hari  dalam  bentuk  pemanggilan secara patut dan tertulis. Pengertian pemanggilan secara patut tidak dijelaskan dalam Keputusan Menteri,  sebagai  rujukan  kita  dapat  membaca  dalam  Pasal  145  dan  Pasal  146  UU  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  KUHAP  yang  menyatakan  bahwa  penerimaan  surat  panggilan  oleh terdakwa sendiri atau pun orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan,  yang sudah diterima oleh  yang  bersangkutan  selambat-lambatnya  tiga  hari  sebelum  siding  dimulai  yang  memuat tanggal,  hari,    jam,  dan  untuk  perkara  apa  ia  dipanggil.  Pekerja/buruh  yang  tidak  memenuhi panggilan  dimaksud  dianggap  mengundurkan  diri.  Apabila  dalam  hal  mogok  kerja  yang dilakukan secara tidak sah mengakibatkan hilangnya nyawa manusia  yang berhubungan dengan pekerjaannya dikualifikasikan sebagai kesalahan berat.

## PENUTUP
Kesimpulan :
a. Mogok  kerja  adalah  hak  dasar  pekerja/buruh,  tetapi  pelaksanaannya  harus  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
b. Seorang  pun  tidak  dapat  menghalang-halangi  pekerja/buruh  yang  melakukan  mogok  kerja, dan jika dilanggar dapat dijatuhi sanksi.
c. Tempat mogok kerja sifatnya terbatas.
Saran-saran :
a. Ketentuan  tentang  waktu  pelaksanaan  mogok  kerja  supaya  diatur  agar  mudah pengawasannya.
b. Setiap ada kegiatan mogok kerja supaya berkordinasi dengan kepolisian agar lebih terjamin pengawasannya.
c. UU  Nomor  9  Tahun  1998  kiranya  harus  dipakai  sebagai  rujukan  dalam  melakukan  mogok kerja.
--------------------

## DAFTAR  PUSTAKA
Hardijan Rusli. 2004. Hukum Ketenagakerjaan 2003. Jakarta: Ghalia Indonesia
Lalu  Husni.  2005.  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Melalui  Pengadilan  Dan  di Luar Pengadilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Mohs.  Syaufii  Syamsudin.  2004.  Norma  Perlindungan  dalam  Hubungan  Industrial.Jakarta: Sarana  Persada.
Pradjoto. 1983. Kebebasan Berserikat di Indonesia.Jakarta: Sinar Harapan