## DAMPAK BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERHADAP
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN LOMBOK UTARA (KLU)
L. Fathurrahman Universitas 45 Mataram Email: laluatung@gmail.com

## Abstrak
Progran  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  dimulai  sejal  Juli  2005,  telah  berperan mesukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Mulai Tahun 2009, pemerintah mengembangkan peran  BOS  dari  perluasan  ditambah  peningkatan  kualitas.  Penelitian  ini  ingin  mengetahui  realisasi Program  BOS  dan  dampaknya  terhadap:  a.  beban  pembiayaan  orang  tua  murid;  b.  peningkatan  kualitas pembelajaran;  c.  penanggulangan  siswa  putus  sekolah,  di  Kabupaten  Lombok  Utara.  Beban  biaya pendidikan  orang  tua  dilihat  dari  jenis,  jumlah,  dan  sifat  penarikan  dana.  Peningkatan  kualitas  hasil belajar  dilihat  dari  peningkatan  kelulusan  dan  kenaikan  nilai  hasil  ujian  nasional  tiga  tahun  terkhir. Selanjutnya  penanggulangan  putus  sekolah  dilihat  dari    jumlah,  sebab-sebab  dan  upaya penanggulangannya dengan bantuan biaya dana BOS. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif- kualitatif  expos  facto,  dilakukan  pada  SD//MI,  SMP/MTs,  dan  Madrasah  Salafiyah  Ula/  Wusthodi  tiga kecamatan yaituTanjung,  Kayangan, dan Bayan mewakili Kabupaten Lombok Utara(KLU),. Berdasarkan pertimbangan  purposive,  ditetapkan  sekolah  sampel    dengan  klaster  sumber  data  yang  terdiri  dari:  1. kepala sekolah 17 orang; 2. guru 34 orang; 3. pengurus komite/ yayasan 16 orang; 4. pengawas 8 orang; 5. siswa aktif 20 orang; 6. siswa putus sekolah 23 0rang; 7. wali siswa aktif 20 orang; 8. Wali siswa putus sekolah  17  orang;  9.  kepala  UPTD  Pendidikan3  orang,  sehingga  seluruhnya  berjumlah  172  orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1.Pelaksanaan program  BOS  pada  SD/MI,  SMP/MTs,  dan  Madrasah  Salafiyah  Ula/  Wustho  telah  sesuai  Peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan  Dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Tahun Anggaran  2013;  2.  ProgramBOS  telah  dirasakan  manfaatnya  pada  SD/MI,  SMP/MTs,  Madrasah Salafiyah  Ula/Wustho;  3.  Program  dana  BOS  pada  SD/MI,  SMP/Mts,  Madrasah  Salafiyah  Ula/Wustho membantu mengurangi beban pembiayaan pendidikan olehmasyarakat orang tua murid; 4. Dampak Dana BOS pada SD/MI, SMP/Mts, dan Madrasah Salafiyah Ula/ Wusthountuk peningkatan kualitas pendidikan nampak  pada  penyediaan  sarana  prasarana  dan  alat  bantu  pembelajaran,  peningkatan  kualitas  tenaga pendidik,  dan  upaya  peningkatan  kualitas    siswa;  5.  Tetapi  dampak  bantuan  dana  BOS  belum  nampak pada  peningkatan  hasil  belajar  dan  pada  penanggulangan    drop  out  pada  siswa  SD/MI,  SMP/MTs, Madrasah  Salafiyah  Ula/  Wustho.  Berdasarkan  temuan  di  atas  direkomendasikan  beberapa  perbaikan yaitu:  1.  Pemerintah  perlu  mengatasi  kelambatan  penerimaan  dana  BOS;  2.  Kepala  sekolah  perlu meningkatkan  alokasi  dana  BOS  menunjang  kualitas  proses  pembelajaran,  penanggulan  siswa  putus sekolah,  meningkatkan  penggunaan  metode  pembelajaran;  3.  Pemerintah  kabupaten  terutama  instansi pendidikan agar turut serta membina penanggulangan siswa putus sekolah.
Kata kunci: Bantuan Operasional Sekolah, kualitas pendidikan

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Pembangunan  pendidikan  dilaksanakan  secara  sistimatis  sejak  awal  REPELITA  I  Tahun 1969.Program  pembangunan  meliputi  pemerataan,  peningkatan  kualitas,  relevansi,  dan  efisiensi  serta efektifitas  penyelenggaraan  pendidikan.Pembiayaan  menjadi  tanggung  jawab  bersama  anatara pemerintah,  masyarakat,  dan  orang  tua  siswa.Realisasi  dari  tanggung  jawab  pemerintah  berkembang dalam  berbagai  model  dan  yang  terakhir  dalam  bentuk  Bantuan  Operasional  Sekolah(BOS)  untuk lembaga  pendidikan  dasar  yaitu  Sekolah  Dasar  (SD)/Madrasah  Ibtidaiyah  (MI),  Sekolah  Menengah
Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (Mts) serta sederajat. Tanggung jawab  masyarakat dan orang tua dalam bentuk bantuan langsung yang diberikan  ke sekolah atau bentuk pungutan kepada orang tua murid melalui  organisasinya    di  sekolah  yaitu  POM,berubah  menjadi    BP3,  kemudian  menjadi  bernama    SPP saat  bantuan  dipungutdari  orang  tua  dan  bernamai  DPP  saat  dana  pungutan  dari  orang  tua  tersebut disalurkan  kembali  ke  sekolah  yang  bersangkutan,  dan  yang  terakhir  berubah  lagi  menjadi  pungutan melalui Komite Sekolah.
Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  adalah  program  pendanaan  pemerintah  terhadap lembaga pendidikan dasar dalam rangka wajib belajar 9 tahun meliputi biaya operasional non-personalia yaitu biaya bahan atau peralatan habis pakai  dan biaya sarana prasarana penunjang terdiri dari daya, air, telephone,  pemeliharaan,  konsumsi,  lembur,  transportasi,  pajak,  dan  penunjang  lainnya  (Permendikbud No,  76,  2012).  Kebijakan  dana  BOS  diberlakukansejak  Tahun  2005termasuk  pada  wilayah  Kabupaten Lombok Utara.
Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan salah satu kabupaten dari sepuluh kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat,  merupakan kabupaten baru dari pecahan Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2008,  meliputi  lima  kecamatan  yaitu  Kecamatan Tanjung,  Pemenang,  Gangga,  Kayangan  dan  Bayan,  dengan  jumlah  penduduk  200.072  orang  (KLU, 2001),  berbatasan  wilayah  utara-selatan  dengan  Kabupaten  Lombok-Barat.  Hasil  pembangunan pendidikan saat ini mencapai jumlah lembaga pendidikan dasar SD/MI sebanyak 135/33 buah, SMP/MTs sebanyak 16/45 buah, dan pendidikan Salafiyah Ula/ Wustho masing-masing satu buah.
Upaya  peningkatan  kualitas  pendidikan  dengan  memanfaatkan  bantuan  dana  BOS  di  Kabupaten Lombok Utara berlangsung sejalan dengan upaya pada kabupaten / kota lain di seluruh wilayah Republik Indonesia.  Peningkatan  kualitas  pendidikan  sedikitnya  menyangkut  dua  hal  yaitu  kualitas  proses  dan output  pendidikan.  Kualitas  proses  pendidikan  menyangkut  kulitas  komponen      kegiatan  proses pembelajaran  yaitu  sarana  prasaran,  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  siswa,  kurikulum  dan  bahan sesuai  standar  fungsonal  efektif  dan  efisien  dalam  rangka  mencapai  tujuan.  Kualitas  output  pendidikan menyangkut keberhasilankelangsungan pendidikan anak didik pada tingkat, jenjang dan jenisnya.Pelaksanaan  bantuan  dana  BOS  yang  telah  berlangsung  lama  dan  diharapkanberdampak  untuk menghilangkan  beban  masyarakat  orang  tua  murid  dalam  pembiyaan  pendidikan  sehingga  perlu dilakukan  studi/ penelitian evaluasi keberhasilan dampak tersebut.
Studi dampak bantuan dana BOS di Nusa Tenggara Barat telah dilakukan di Kota Mataram. Hasil studi  menunjukkan:  1.  Jika  dilihat  dari  biaya  per  siswa  per  tahun,  pemenuhan  biaya  pendidikan  SD/MI melalui dana BOS dikota Mataram belum mencapai ketersediaan ideal pembiayaan; 2. Telah diupayakan peningkatan  kulitas  pembelajaran  namun  belum  optimal;  3.  Dari  sisi  metode  jalur  menurut  statistik, secara  langsung  pembiayaan  dari  dana  BOS  mempunyai  pengaruh  significan  terhadap  kualitas  UASBN yaitu 37,5% , tetapi upaya peningkatan kualitas secara rtidak langsung yaitu melalui jalur kepala sekolah tidak berpengaruh signifikan.
Pembangunan pendidikan di Kabupaten Lombok Utara harus dilanjutkan. Untuk itu sangat penting didukung informasi detail seperti di Kota Mataram tentang realisasi dan dampak dana BOS, pembiayaan pendidikan,  beban  orang  tua,  putus  sekolah,  kualitas  pendikan,  dan  berbagai  informasi  terkait  lainnya. Oleh karena itu studi evaluasi dampak danaBOS di Kabupaten Lombok Utarasangat perlu dilaksanakan.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas rumusan masalah dalam penelitian iniadalah:
1. Bagaimana pengelolaan dana  bantuan Biaya  Operasional Sekolah (BOS) pada  SD/MI, SMP/MTs, dan sederajat di Kabupaten Lombok Utara?.
2. Apakah  bantuan  Biaya  operasional  Sekolah  (BOS)  berpengaruh  terhadap  penanggulangan  siswa drop  out  (DO)  atau  putus  sekoalh  pada  SD/MI,  SMP/MTs,  dan  sederajat  di  kabupaten  Lombok Utara?.
3. Apakah bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh terhadap kualitas  dan hasil proses pembelajaran pada SD/MI, SMP/MTS, dan sederajat di Kabupaten Lombok Utara?.
Dampak Bantuan Operasional Sekolah ... (L. Fathurrahman)
4. Apakah  bantuan  biaya  Operasional  Sekolah  (BOS)  dapat  mengurangi  beban  orang  siswa  dalam pembiayaan  pendidikan  pada  SD/MI,  SMP/MTs,  dan  sederajat  sepereti  Madrasah  Salafiyah  di Kabupaten Lombok Utara.
1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  gambaran  empiris  pengelolaan  dana  Biaya Operasional  Sekolah  (BOS),  dan  dampaknya  terhadap  peningkatan  kualitas  pembelajaran, penanggulangan drop out, dan meringankan beban orang tua siswa pada SD/MI, SMP/MTs, dan sederajat di Kabupaten Lombok Utara.

## 1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil studi/penelitian inibagi berbagai fihak antara lain:
1. Hasil  studi/penelitian  ini  sangat  bermanfaat  untuk  memperkaya  hasanah  informasi  ilmu pengetahuan  tentang  kebijakan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)untuk  berbagai kepentingan studi dan penelitian lebih lanjuttentang pembiayaanpendikan terutama oleh masyarakat orang tua siswa,Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan peningkatan kualitas pendidikan.
2. Hasil  studi  penelitian  ini  akan  sangat  bermanfaat  untuk  penyempurnaan  kebijakan  tentang  dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)    secara  khususmenyangkut  pengelolaan,  pembebanan  biaya pendidikan  kepada  masyarakat  orang  tua  siswa,  peningkatan  kualitas  pendidikan  termasuk penanggulangan  siswa  drop  out  sekolah  dan  berbagai  kebijakan  pendidikan  lainnya  baik  untuk pemerintah pusat, Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun Kabupaten Lombok Utara.
3. Bagi  kepala  sekolah,  orang  tua  siswa,  dan  siswa  sendiri  sangat  bermanfaat  untuk  kepentingan pembinaan  penyelenggaran  pendidikan  sehari-hari  baik  menyangkut  pengelolaan  dana  BOS, peningkatan  kualitas  penyelenggaraan  pendidikan,  pembebanan  pembiayaan  pendidikan  terhadap orang tua siswa, usaha penanggulangan drop out sekolah,
1.5. Ruang Lingkup Penelitian. Ruang lingkup penelitian ini meliputi:
1. Kondisi geografis dan sosial ekonomi Kabupaten Lombok Utara.
2. Kondisi lembaga pendidikan dasar meliputi SD/MI, SMP/MTs, Madrasah Salafiah sederajat.
3. Pembiayaan  pendidikan  SD/MI.  SMP/MTs,  Madrasah  Salafiyah,  meliputi  sumber-sumber pembiayaan  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat  dalam  bentuk  dana  BOS  ataupun  yang  lain, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara  Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten  Lombok Utara, orang tua murid, dan  masyarakat lainnya.
4. Pengelolaan  bantuan  dana  BOS  meliputi  jumlah,  penerimaan,  petunjuk  penggunaandan  substitusi beban orang rua siswa dalam penanggulangan putus sekolah.
5. Kualitas pendidikan meliputi:
a. .Kualitas proses pembelajaran.
b. Nilai hasil belajar meliputi nilai USBN/UNdan tingkat kelulusan dalam tiga tahun terakhir.
c. Ketidakberlanjutan  pendidikan  atau  drop  out,  mulai  klas  I  sampai  klas  VI  SD/MIdan  klas  VII sampai IX pada SMP /MTs serta sederajat.
Masing-masing lingkup di atas akan dikaji secara empiris berdasarkan data  primer dan dataskunder dari sumber-sumber yang diperlukan.

## II. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1. Peranan Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia sangat mentukan  kelansungan  kehidupan  suatu bangsa  karena sumber daya manusia  merupakan  subyek  sekaligus  obyek  pembangunan  bangsa.  Produktifitas  suatu  bangsa  dalam menyangga  keberlangsungannya  tergantung  pada  kualitas  sumber  daya  manusianya.  Kualitas  sumber daya  manusia  tersebut  ditentukan  oleh  penyelenggaraan  pendidikan.  Untuk  itu  Pemnerintah  Indonesia telah  menyelenggarakan  pembangunan  pendidikannya  dalam  rangka    penyediaan  sumber  daya  manusia berkualitas  secara  sistimatis  sejak  Repelita  I  Tahun  1969.  Dalam  penyelenggaraan  pembangunan pendidikan  tersebut  disesuaikan  dengan  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  kesatuan  dimana sebagian  kewenangan  diserahkan  menjadi  otoinomi  pemeruintahan  daerah.  Sehingga  pembangunan
Dampak Bantuan Operasional Sekolah ... (L. Fathurrahman)
pendidikan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  provinsi  dan  kabupaten  sesuai kewenangan masing-masing.

## 2.2. Perkembangan Pembangunan Pendidikan
Perkembangan  pendidikan  berkualitas  suatu  bangsa  diperlukan  dukumgam  ekonomi  yang  akan menjadi  sumber  pembiayaan  penyelenggaraan  pendidikannya.  Sebuah  instuitusi  pendidikanberkualitas membutuhkan ketersediaan sarana prasarana yang cukup dan layak serta guru yang memiliki kempetensi memadai.  Untuk  mendudkung  pembangunan  pendidikan  pemerintah  Indonesia  konstitusional  telah menetapkan  mengalokasikan    20%  dana  APBN    yang  diharapkan  akan  dapat  memacu  mengejar ketertinggalan pendidikan.
Sejak    Orde  Baru,  program  pembangunan  pendidikan  diarahkan  menuju  Perluasan  Kesempatan Belajar, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Keterkaitan Pendidikan Dengan Masyarakat, dan Pengelolaan  Pendidikan  Secara  Efektif  dan  Efisien.  Perluasan  kesempatan  belajar  menginginkan penyerapan penduduk usia sekolah minimal 7tahun sebanyak mungkin terserap pada lembaga pendidikan sekolah  dan  perguruan  tinggi.  Salah  satu  wujud  perluasan  kesempatan  belajar  adalah  penerapan Kebijakan  Wajib  Be;ajar  9  Tahun  terhadap  penduduk  usia  7  –  12  Tahun  untuk  mengikuti    pendidikan dasar  yaitu  SD/MI  dan  SMP/  MTs.  Peningkatan  kualitas  pendidikan  menyangkut  proses  dan  hasil pendidikan. Proses pendidikan berkualitas adalah proses pendidikan yang didukung kurikulum, guru dan tenaga kependidkan lainnya,  sarana prasarana, siswa, bahan, dan lingkungan pendidikan  yang  layak dan memenuhi  persyaratan.  Kualitas  hasil  pendidikan  menyangkut  keluaran  pendidikan  yang  memenuhi persyarakatan  untuk  mengikuti  jenjang  pendidkan  lebih  lanjut  atau  secara  fungsional  mampu  memenuhi kebutuhan  masyarakat  pada  tingkat  jenjang  dan  jenis  pendidikan  yang  diselesaikannya.  Keterkaitan dengan  kebutuhan  masyarakat  menyangkut  isi  pendidikan  yang  perlangsung  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakatakan  kebutuhan  sumberdaya  manusia  yang  diperlukan.  Selanjutnya  pengelolaan  pendidikan harus mampu mewujudkan tujuannya sebagaimana yang diharapkan tanpa pemborosan.
Pada  lingkup  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  sejalan  dengan  pembangunan  pendidikan  secara nasional  diarahkan  untuk  mengatasi  permasalahan  pendidikan  yang  dihadapi  termasuk  pada  Kabupaten Lombok  Utara  meliputi:  rendahnya  kualitas,besarnya  jumlahbuta  aksara,  dan  tingginya  angka  drop  out. Rendahnya  kualitas  pendidikan  yang  berkaitan  erat  dengan:  1.  Tenaga  pendidik;  2.  Peserta  didik;  3. sarana  prasarana  pendidikan;  4.  Strategi  dan  metode  pembelajaran;  serta  5.  Manajemen  pengelolaan sekolah.Permasalahan  pendidikan  tersebut  terus  diusahakan  untuk  dituntaskan  melaluli  berbagai  upaya pembangunan pendidikan yang dilakukan secara berkelanjutan.

## 2.3. Pembiayaan Pendidikan
Sebelum  Undang-Undang  No  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  ditetapkan, anggarakan  pendidkan  yang  dialokasikan  melalui  APBN  maupun  APBD    sangat  sedikit  sekali  yaitu berkisar  antara  6-8%.    Diantara  negara-negara  di  dunia  anggaran  ini  termasuk  terkecil.  Keterbatasan anggaran  yang  disediakan  untuk  pembiayaan  pendidikan  diperkirakan  menjadi  salah  satu  sumber rendahnya  kualitas  pendidikan.  Tetapi  dengan  berlakunya  Undang-undang  Sistem  Pendidikan  tersebut perubahan  mendasar  terjadi  dimana  ditetapkan  bahaw  pembiayaan  pendidikan  harus  dialokasikan sedikitnya  sebesar  20%  APBN  dan  20%  APBD  baik  pada  APBD  provinsi  maupun  kabupaten sebagaimana  ditetapkan  dalam  Undan-Undang  dasar  1945.  Upaya  mewujudkan  ketetapan  Undang- Undang tersebut tidak serta merta, usaha pencapaian 20% tersebut tetap berjalan bertahap. Bahkan upaya percepatan dilakukan melalui penetapan  keputusan Mahkamah Konstitusi  yaitu yudicial review pasal 49 Undang-undang  No.  20  Tahun  2003  dengan  keputusannya  nomor  011/PUU-11/2005  tanggal  5  Oktober 2005.
Seiring dengan berlakunya otonomi daerah sejak sekitar Tahun 2000 sebagian urusan pemerintahan termasuk  bidang  pendidikan  didesentralisasikan  ke  kabupaten/  kota,  sehingga  mempengaruhi  pola pembiayaan    pendidikan  oleh  pemerintah  pusat  yang  menerapkan  beberapa  model  penyaluran.  Model- model  tersebut  antara  lain:  1.  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)    dan  dana    dekonsentrasi    dari  pemerintah pusat kepada gubernur selaku  wakil pemerintah pusat; 2. Dana Alokasi Umum atau DAUyang langsung ke kabupaten/  kota; 3. Dana yang langsung kekabupaten kota atau  sekolah, yang dapat berbentuk Dana Alokasi  Khusus  atau  DAK.  bantuan  langsung,  blok  grand,  dan  Imbal  Swadaya.  Pembiayaan  pendidikan
Dampak Bantuan Operasional Sekolah ... (L. Fathurrahman)
oleh  pemerintah  pusat  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  kewenangannya  antara  lain  penentu  kebijakan dan  standar  pendidikan,  penyelenggaraan  pendidikan  karakter,  dan  pengendalian  kualitas pendidikan.Disamping  pembiayaan  oleh  pembiayaan  oleh  pemerintah  pusat,  pembiayaan  juga dialokasikan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten. Meskipun pembiayaan oleh pemerintah pusat, provinsi,  dan  kabupaten  kota  tersedia,  biaya  dari  masyarakat  juga  tetap  berjalan  termasuk  masyarakat orang  tua  murid.  Sejak  berlakunya  kebijakan  wajib  belajar  pendidikan  dasar  9  tahun  pembiayaan  dari masyarakat orang tua murid pada SD/MI, SMP/MTs dan seterajat ditiadakan tetapi secara nyata bantuan masyarakat orang tua murid masih diperlukan.
Sejak  Juli  Tahun  2005  bantuan  pemerintah  pusat  ditetapkan  dengan  Model  danaBantuan Operasional Sekolah disingkat BOS yang merupakan penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagisatuan  pendidikan  dasar  yaitu  SD/MI  dan  SMP/MTs  sederajat  sebagai  pelaksana  Wajib  Belajar  9 Tahun. Meskipun untuk pembiayaan non personalia tetapi pada pembiayaan beberapa jenis investasi dan personaliadana BOS diperbolehkan. Dalam perkembangannya ternyata Dana BOS sangat berperan dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sehingga sejak Tahun 2009 Dana Bos mulai diarahkan dalam  rangka  peningkatan  kualitas  pendidikan.  Hal  ini  berarti  Dana  Bos  tidak  hanya  digunakan  untuk sarana dan prasarana tetapi mulai dapat digunakan untuk program akademik  seperti peningkatan metode dan strategi proses pembelajaran.

## 2.4. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
Program  BOS  merupakan  model  bantuan  pembiayaan  pendidikan  dari  pemerintah  pusat  ke sekolahdalam  rangka  menuntaskan  wajib  belajar  9  tahun  yangpada  umumnya  bertujuan  meringankan beban  masyarakat  terutama  orang  tua  murid.Secara  khusus  bantuan  Dana  BOS  bertujuan  untuk:  1. Membebaskan  pungutan  bagi  seluruh  siswa  SD/MI  dan  SMP/MTs    sederajat;  2.  Membebaskan  sluruh siswa  miskin  dari  segala  bentuk  beban  pungutan  pembiyaan  pendidikan  pada  SD/MI  dan  SMP/MTs sederajat  baik  negeri  maupun  swasta;  3.  Meringankan  beban  biaya  operasi  sekolah  bagi  siswa  sekolah swaata.
BerdasarkanPeraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Npmor  76  tahun 2012  Tentang  Petunjuk  Teknis  Penggunaan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Dana  Bantuan Operasional Sekolah ditetapkan penggunaan dana BOS meliputi:
1. Pembelian/  Penggandaan  buku  teks  pelajaran  yaitu  untuk  mengganti  yang  rusakatau  memenuhi kekurangan.
2. Pembiayaan  seluruh  kegiatan  dalam  rangka  penerimaan    siswa  baru  yaitu  biaya  pendaftaran, penggandaan  formulir,  administrasi  pendaftaran  dan  pendaftaran  ulang,  pembuatan  spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut seperti foto copy, konsumsi panitia, dan uang lembur.
3. Pembiayaan  kegiatan  pembelajaran  remedial,  PAKEM,  pembelajaran  kontekstual,  pembelajaran pengayaan,  persiapan  ujian,  olahraga,  kesenian,  pramuka,  palang  merah  remaja,  UKS,  dan sejenisnya.
4. Pembiayaan  ulangan  harian,  ulngan  umum,  ujian  sekolah,  dan  laporan  hasil  belajar  siswa, honorarium baik pembiayaan persiapan maupun pelaksanaan.
5. Pembelian bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, kertas, pensil dan lain-lain.
6. Pembiayaan  langganan  daya  dan  jasa  yaitu  listrik  air  dan  telephone,  internet,  modem,  termasuk biaya pemasangan baru, pengadaan genset bila belum ada sambungan listrik.
7. Pembiyaan perawatan sekolah.
8. Pembayan honorarium guru dan tenaga kependidikabn honorer termasuk tenaga administrasi.
9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/ MGMP, dan KKKS/ MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh bantuan Block Grant, penggunaan dana BOS untuk KKG/ MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperbolehkan.
10. Pemberian  bantuan  seragam,  sepatu,alat  tulis  dan  bantuan  biaya  transportasi  untuk  siswa    yang menerima  bantuan  siswa  miskin.  Bahkan  bila  dipandang  perlu  dan  lebih  ekonomis  dapat  juga untuk  membeli  alat  transportasi  sederhana  yang  akan  menjadi  barang  inventaris  sekolah  seperti sepeda, perahu penyebrangan, dan lain sebagainya.
Dampak Bantuan Operasional Sekolah ... (L. Fathurrahman)
11. Pembiayaan pengelolaan Dana BOS seperti alat tulis kantor, insentif bendahara, dan transportasi dalam rangka pengambilan dana BOS ke Bank atau PT POS.
12. Pembelian  komputer  (desktop/  work  station)  dan  printer  untuk  kegiatan  belajar  siswa,  masing- masing 1 unit dalam 1 tahun anggaran.
13. Bila  komponen  No.  1  sampai  dengan  12  di  atas  telah  terpenuhi    pendanaannya  dari  dana  BOS, kemudian  masih  terdapat  sisa  dana,  maka  sisa  dana  tersebut  dapat  dipergunakan  untuk  membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah.
Disamping  petunjuk  penggunaan  Dana  BOS,  Peraturan  Menteri  tersebut  di  atas  juga  secara  tugas dan jelas tidak memperbolehkan untuk dipergunakan pada komponen-komponen berikut ini.
1. Disimpan dalam waktu lama dengan maksud untuk dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada fihak lain.
3. Membiayai  kegiatan  yang  tidak  menjadi  prioritas  sekolah  dan  memerlukan  biaya  besar    seperti studi banding, studi tour ( karya wisata ) dan sejenisnya.
4. Membiayai  kegiatan  yang  diselenggararakan  UPTD/  SKPD  kecamatan,  Kabupaten/  Kota, Provinsi, Pusat, lebih-lebih lagi sekolah tidak ikut serta pada kegiatan tersebut.
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
6. Membeli  pakaian  seragam  bagi  guru/  siswa  untuk  kepentingan  pribadi    (bukan  inventaris) sekolah.
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
8. Membangun gedung/ ruang baru.
9. Membeli bahan/ alat yang tidak mendukung proses pembelajaran.
10. Menanamkan saham.
11. Membiayai  kegiatan  yang  telah  dibiayai  dari  sumber  dana  pemerintah  pusat  atau  pemerintah daerah secara penuh/ wajar misal  guru kontrak/ guru bantu.
12. Kegiatan  penunjang  yang  tidak  ada  kaitannya  dengan  operasi  sekolah  misalnya  iuran  dalam rangka perayaan hari besar nasional atau keagamaan.
13. Membiayai  kegiatan  dalam  rangka  mengikuti  pelatihan/  sosialisasi/  pendampingan  terkait program  BOS/  Perpajakan  Program  BOS  yang  diselenggarakan  instansi/  lembaga  di  luar  dinas pendkidikan kabupaten/ kota/ provinsi/ ataupun pusat.
14. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah.

## 2.5. Peningkatan Kualitas Pendidikan
Peningkatan  kualitas  pendidikan  sebagai  salah  satu  sasaran  bantuan  dana  BOS  berkaitan  dengan pembiayaan  proses  dan  ketersediaan  komponen-komponen  yang  menunjang  kualitas  pembelajaran  yang meliputi:  1.  peserta  didik;  2.  tenaga  pendidik  dan  kependidikan;  3.sarana  dan  prasarana  termasuk kurikulum dan metode pembelajaran;  4. manajemen sekolah.
Suatu  pendidikan  berkualitas  dapat  diindikasi  dari  tiga  ha  yaitu  input,  proses,  dan  output.  Input pendidikan  meliputi  peserta  didik,  tenaga  pendidik,  kurikulum,  dan  sarana  prasarana  pendidikan.  Proses pendidikan atau pembelajaran adalah interaksi dan interkomunikasi antar semua komponen pembelajaran. Sedangkan  output  pendidikan  merupakan  hasil  dari  proses  pembelajaran  berupa  lulusan  dengan peningkatan pengetahuan , ketrampilan, dan sikap.
Input  pendidikan  dinilai  berkualitas  terhadap  peserta  didik,  pendidik,  kurikulum  dan  sarana prasarana.  Peserta  didik  berkualitas  adalah  apabila  memiliki  tingkat  multi  kecerdasan  dan  derajat kesehatan  serta  semangat  dan  motivasi  setiap  individu  sebagai  obyek  dan  subyek  dalam  proses pembelajaran.  Pendidik  berkualitas  sebagai    subyek  pembelajaran  meliputi  tingkat  pendidikan, penguasaan Iptek, masa kerja dan pengalaman mendidik. Disamping itu semangat dan motivasi berkorban untuk  kemajuan  peserta  didik  juga  sangat  menentukan  kualitas  seorang  pendidik.  Selanjutnya  kualitas kurikulum  sebagai  konten  pembelajaran  meliputi  tingkat  relevansi  antara  muatan  kurikulum  dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta tuntutan perubahan dan kemajuan masyarakat sebagai pengguna output pendidikan. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan meliputi ketersediaan, kecukupan dan  kelayakan  semua  komponen  penunjang  yang  dapat  memperlancar  proses  pembelajaran  berkualitas. Tersedianya input yang cukup dan berkualitas menjadi prasyarat  terwujudnya proses pembelajaran yang
Dampak Bantuan Operasional Sekolah ... (L. Fathurrahman)
berkualitas.  Interaksi  dan  interkomunikasi  yang  dinamis  antara  pendidik  dengan  peserta  didik  dalam proses  pembelajaran  dengan  dukungan  sarana  prasarana  serta  metode  pembelajaran  yang  memadai memungkinkan  proses  pembelajaran  berlangsung  efektif  dan  efisien.  Penggunaan  media  pembelajaran dan  penerapan  metode-metode  pembelajaran  inovatif  dapat  berlangsung  apabila  ditunjang  dengan kemampuan  guru  yang  memadai  dan  dengan  dukungan  dana  yang  cukup.  Untuk  meningkatkan  kualitas input,  proses  dan  output  pendidikan  termasuk  kualitas  tenaga  pendidik  dalam  memanfaatkan  media  dan metode  pembelajaran  inovatif,  tenaga  pendidik  memerlukan  berbagai  pelatihan  /  penataran  secara kontinyu  dan  periodik.  Tuntutan  kualitas  ini  memerlukan  dukungan  pembiayaan  baik  yang  bersumber dari  dana  BOS  maupun  sumber-sumber  lainnya.    Sehingga  pengalokasian  dana  BOS  untuk  memenuhi ketersediaan  sarana  dan  prasarana  pembelajaran  serta  menunjang  keefektifan  proses  pembelajaran menjadi salah satu indikasi dampak dana BOS terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

## 2.6. Kerangka Fikir
Kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang  berkualitas  antara  lain  dengan  menerapkan  wajib  belajar  9  tahun  yaitu  untuk  SD/MI  sederajat selama 6 tahun dan SMP/Mts sedrajat selama 3 tahun terhadap penduduk usia 7-15 tahun. Implikasi dari kebijakan  ini  adalah  beban  pembiayaan  pada  jenjang  pendidikan  dasar  sepenuhnya  berada  pada  fihak pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.Oleh  karena  itu  pemerintah  menetapkan kebijakan memberikan bantuan biaya operasional  dalam bentuk dana BOS untuk SD/MI dan SMP MTs sederajat.
Pada  awalnya,  kebijakan  bantuan  dana  BOS  diorientasikan  untuk  perluasan  kesempatan  belajar yaitu  pada  peningkatan  daya  tampung  lembaga  pendidikan  dan  mengurangi  beban  pembiayaan pendidikan  masyarakat  miskin.  Perkembangan  selanjutnya  bantuan  dana  BOS  diarahkan  juga  untuk peningkatan  kualitas  pendidikan.  Berkurangnya  beban  masyarakat  miskin  terhadap  pembiayaan pendidikan  diarahkan  untuk  mencegah  terjadinya  siswa  drop  out  atau  putus  sekolahyang  disebabkan ketidakmampuan  ekonomi  orang  tua.  Sejalan  dengan  itu  bantuan  dana  BOS  diarahkan  juga  untuk menunjang kelancaran proses pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
Peranan  dana  BOS  dalam  proses  pendidikan  berlangsung  melalui  pembiayaan  pengadaan  sarana dan  prasarana  pembelajaran  yang  cukup,  pengembangan  kemampuan  guru  dalam  mengelola  proses pembelajaran  dalam  bentuk  penggunaan  metode-metode  pembelajaran  inovatif  dan  lainnya  termasuk kemampuan  guru  menggunakan  bantuan  peralatan  ICT.  Disamping  itu,  bantuan  dana  BOS  juga  dapat diarahkan  untuk  menghilangkan  atau  mengurangi  kendala-kendala  proses  pembelajara  yang  bersuimber dari  peserta  didik  atau  siswa  seperti  memberi  bantuan  biaya  transportasi  bagi  siswa  yang  tempat tinggalnya  jauh  dari  sekolah,  biaya  pakaian  seragam  dan  sepatu  bagi  siswa  yang  tidak  mampu.  Hal  lain yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  mengalokasikan  dana  BOS  untuk  meningkatkan  motivasi  siswa dengan  memberikan  reward  atau  hadiah  berupa  uang  atau  barang  kepada  mereka  yang  berprestasi. Sehingga  dana  BOS  akan  berperan  dalam  peningkatan  kualitas  pendidikan  tidak  hanya  melalui peningkatan jumlah lulusan dan nilai hasil belajar, melainkan juga pada berkurangnya siswa  drop out.

## III. METODE PENELITIAN

## 3.1. Lokasi Penelitian
Studi  penelitian  ini  berlangsung  di  Kabupaten  Lombok  Utara  yang  merupakan  salah  satu  dari sepuluh  kabupaten/  kota  pada  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Kondisi  alam  geografis  dan  kemajuan pendidikannya dapat dipandang sama dengan kondisi kabupaten kota Provuinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu kota kabupaten ini adalah Tanjung berada berada pada posisi sekitar 50 Km menuju arah utara dari Kota mataram ibu kota Provinsi Nusa Tengagara Barat. Untuk mencapai lokasi penelitian dapat dicari melalui dua  jalan  yaitu  dari  Mataram  langsung  terusmenuju  ke  utara  dan  melalui  tepi  pantai  Senggigi  juga  dari Mataram kea rah utara. Bila wilayah Kabupaten Lombok Utara dilahat membujur selatan ke utara, maka kecamatan  Tanjung  berada  kedua  dari  Selatan  setelah  Kecamatan  Pemenang  yang  paling selatan.Sedangkan  Kecamatan  Bayan  adalah  yang  paling  utara  dan  Kecamatan  Kayangan  di  sebelah selatan  Kecamatan  Bayan.Bagian  utara  wilayah  Kabupaten  Lombok  Utara  bersebelahan  timur-barat dengan  Kabupaten  Lombok  Timur  sehingga    juga  dapat  dijangkau  melalui  Kabupaten  Lombok
Dampak Bantuan Operasional Sekolah ... (L. Fathurrahman)
Timur.Untuk  mencapai  lokasi  penelitian  tidak  mengalami  banyak  kesulitan  karena  terjangkau  oleh transportasi umum.
Kemajuan  Kabupaten  Lombok  Utara  dapat  dipandang  sama  dengan  kabupaten  kota  di  Provinsi Nusa Tenggara barat. Demikian juga halan dengan kemajuan pendidikannya.Perkembangan pendidikan di Kabupaten Lombok Utara saat penelitian berlangsung dapat dilihat pada table ebrikut ini.
Tabel 3.1.Keadaan Lembaga Pendidikan Dasar di kabupaten Lombok Utara
No. SEKOLAH LEMBAGA SISWA GURU 1. Sekolah Dasar ( SD) 135 25.512 885 2. Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) 35 3.251 326 3. SMP 16 6.671 193 4. MTs 45 3.931 669 5. Madrasah Salafiyah Ula 1 51 4 6. Madrasah salafiyah Wustho 1 54 4 Jumlah 233 39.470 2.081
Sumber: data dan Informasi Pendidikan tahun Pelajara 2010/ 2011.

## 3.2. Populasi Dan Sampel Penelitian
Populasi  penelitian  ini  meliputi  seluruh  wilayah  Kabupaten  Lombok  Utara  dengan  fokus  pada keadaan  pendidikannya  terutama  pendidikan  dasar  meliputi  jenjang  SD/MI  dan  SMP/MTs  sederajat sesuai Tabel 3.1. di atas. Sampel penelitian ditetapkan secara purposive dengan mempertimbangkan letak wilayah, kepadatan penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, jenis layanan pendidikan (sekoah), dan angka drop out sehingga diperoleh rincian sebagaimana berikut ini.
1. Kecamatan Tanjung meliputi:
a. Sekolah  Dasar  Negeri  4  (SDN  4)  Sigar  Penjalin  :  1).  Kepala  Sekolah;  2).  Guru  Kelas  1  dan Kelas 2 masing-masing  satu orang; 3).siswa drop out Kelas 1 dan Kelas 2 masing-masing satu orang; 4).siswa aktif Kelas 1dan Kelas 2masing-masing dua orang; 5). orang tua siswa drop out Kelas  1dan  orang  tua  siswa  aktif  Kelas  2  masing-masing  satu  orang;  dan  6).  pengurus  komite sekolah satu orang.
b. Sekolah Dasar negeri 2 (SDN 2) Tegal Maja:1). Kepala Sekolah;  2). Guru keleas 5 dan Kelas 6 masing-masing satu orang; 3) siswa drop out Kelas 5 dan Kelas 6 masing-masing satu orang; 4). siswa aktif Kelas 5 dan Kelas 6 masing-masing dua orang; 5). orang tua siswa drop out sekolah Kelas 5dan orang tua siswa aktif  Kelas 6 masing-masing  satu orang; dan 6). pengurus komite sekolah satu orang.
c. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ishlahul Ithihad: 1). Kepala Sekolah ; 2). guru Kelas 3 dan Kelas 4 masing-masing satu orang;  3). siswa drop out Kelas 3 dan Kelas 4 masing-masing satu orang; 4).siswa aktif Kelas 3 dan Kelas 4 masing-masing dua orang; 5). orang tua siswa drop out Kelas 3 dan orang tua siswa aktif Kelas 4 masing-masing satu orang; dan 6). Pembina yayasan sekolah satu orang.
d. Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  1  (SMPN  1)  Tanjung,  terdiri  dari:  1).  Kepala  Sekolah;  2). wali kelas dan guru bidang studi masing-masing satu orang; 3). siswa drop outKelas 7, 8, dan 9 masing-masing satu orang; 4).siswa aktif Kelas 7,8,dan 9 masing-masing satu orang; 5). orang tuadrop out Kelas 7,  dan 9, ditambah orang tua siswa aktif Kelas 8 masing-masing satu orang; dan 6). pengurus komite sekolah satu orang.
e. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sunan Kalijaga Tanjung terdiri dari: 1). Kepala sekolah; 2). Wali kelas  dan  guru  bidang  studi  masing-masing  satu  orang;  3).  Siswa  drop  outKelas  7,  8,  dan  9 masing-masing satu orang; 4). Siswa aktif Kelas  7,8,dan 9 masing-masing satu orang; 5). Orang tua siswa drop out Kelas 7,  dan 9, ditambah orang tua siswa aktif Kelas 8 masing-masing satu orang; dan 6). pengurus yayasan pembina satu orang.
f. Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  Tarbiyatul  Kopang  Tanjung  terdiri  dari:  1).  Kepala  Sekolah;  2). wali kelas dan guru bidang studi masing-masing satu orang; 3). siswa drop out Kelas 7, 8, dan 9
Dampak Bantuan Operasional Sekolah ... (L. Fathurrahman)
masing-masing satu orang; 4). Siswa aktif Kelas  7,8,dan 9 masing-masing satu orang; 5). orang tua siswa drop out Kelas 7,  dan 9, ditambahorang tua siswa aktif  Kelas 8 masing-masing satu orang; 6). pengurus yayasan pembina satu orang.
2. Kecamatan Kayangan meliputi:
a. Sekolah  Dasar  Neger  1  (SDN  1)  Kayangan:  1).  Kepala  Sekolah;  2).  guru  Kelas  1  dan  kelas  2 masing-masing  satu orang; 3).  siswa drop out Kelas 1 dan Kelas 2 masing-masing satu orang; 4). siswa aktif Kelas 1 dan Kelas 2masing-masing dua orang; 5). orang tua siswa drop out Kelas 1 dan orang tua siswa aktif Kelas 2 masing-masing satu orang; dan 6). pengurus komite sekolah satu orang.
b. Sekolah Dasar Negeri 1 (SDN1) Santong terdiri dari : 1). Kepala Sekolah; 2). guru Kelas 5 dan Kelas 6 masing-masing  satu orang; 3)  siswa  drop out Kelas 5 dan  kelas 6 masing-masing satu orang; 4). siswa  aktif Kelas 5 dan Kelas 6 masing-masing dua orang; 5).  orang tua  siswa  drop out  Kelas  5  dan  orang  tua  siswa  aktifKelas  6  masing-masing    satu  orang;  dan  6).  pengurus komite sekolah satu orang.
c. Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  Marakitta’limat:  1).  Kepala  Sekolah  ;  2).  Guru  Kelas  3 dan  Kelas  4 masing-masing  satu  orang;    3).siswa  drop out  Kelas  3  dan  Kelas  4  masing-masing  satu  orang; 4).siswa aktif Kelas 3 dan Kelas 4 masing-masing dua orang; 5). orang tua siswa drop outKelas 3  dan  orang  tua  siswa  aktif  Kelas  4  masing-masing  satu  orang;  dan  6).  pengurus  yayasan pembina satu orang.
d. Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 (SMPN  1) Kayangan, terdiri dari: 1). Kepala  Sekolah; 2). wali kelas dan guru bidang studi masing-masing satu orang; 3). siswa drop out Kelas 7, 8, dan 9 masing-masing satu orang; 4). siswa aktif Kelas  7,8,dan 9 masing-masing satu orang; 5). orang tua siswa drop out Kelas 7,  dan 9, ditambah orang tua siswa aktif Kelas8  masing-masing satu orang; dan 6). pengurus komite sekolah satu orang.
e. Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  Al    Bagiyatussolihin  terdiri  dari:  1).  Kepala  Sekolah;  2).  wali kelas  dan  guru  bidang  studi  masing-masing  satu  orang;  3).  siswa  drop  out  Kelas  7,  8,  dan  9 masing-masing satu orang; 4). siswa aktif Kelas  7,8,dan 9 masing-masing satu orang; 5). Orang tua siswa drop out Kelas 7,  dan 9, ditambahorang tua siswa aktif Kelas 8  masing-masing satu orang; dan 6). pengurus yayasan pembina satu orang.
3. Kecamatan Bayan meliputi:
a. Sekolah Dasar Neger 1  (SDN 1)  Bayan terdiri dari : 1). Kepala Sekolah; 2).  guru Kelas 1 dan Kelas  2  masing-masing    satu  orang;  3).  siswa  drop  out  sekolah  Kelas  1  dan  Kelas  2  masing- masing satu orang; 4).  siswa aktif Kelas 1 dan Kelas 2masing-masing dua orang; 5). orang tua siswa  drop  out  Kelas  1  dan  orang  tua  siswa  aktif  Kelas  2  masing-masing  satu  orang;  dan  6). pengurus komite sekolah atu orang.
b. Sekolah  Dasar  Negeri  1  (SDN2)  Anyar  terdiri  dari  :1).  Kepala  Sekolah;    2).  guru  Kelas  5  dan Kelas 6 masing-masing satu orang; 3)  siswa  drop out Kelas 5 dan Kelas 6 masing-masing satu orang; 4). siswa  aktif Kelas 5 dan Kelas 6 masing-masing dua orang; 5).  orang tua  siswa  drop out  Kelas  5  dan  orang  tua  siswa  aktif  Kelas  6  masing-masing    satu  orang;  dan  6).  pengurus komite sekolah satu orang.
c. MadrasahSalafiyah Ula Sambik Elen : 1). Kepala Sekolah ; 2). tutor satu orang;  3). siswa drop out dua orang; 4).siswa aktif dua orang; 5).  orang tua siswa drop out dan orang tua siswa aktif masing-masing satu  orang; 6). pengurus yayasan satu orang.
d. Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 (SMPN 1)  Bayan terdiri dari: 1). Kepala Sekolah; 2). wali Kelas  dan  guru  bidang  studi  masing-masing  satu  orang;  3).  siswa  drop  out  Kelas  7,  8,  dan  9 masing-masing satu orang; 4). siswa aktifKelas 7,8,dan 9 masing-masing satu orang;  5). orang tua siswa drop out Kelas 7,  dan 9, ditambah  orang tua siswa aktif Kelsa  8 masing-masing satu orang; dan 6). pengurus komite sekolah satu orang .
e. Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  Nurul  Bayan  terdiri  dari:  1).  Kepala  Sekolah;  2).  wali  kelas  dan guru bidang  studi masing-masing satu orang; 3). siswa drop out dua orang; 4). siswa  aktif dua
Dampak Bantuan Operasional Sekolah ... (L. Fathurrahman)
orang; 5). orang tua siswa drop out sekolah dan orang tua siswa aktif masing-masing satu orang; 6). pengurus yayasan pembina satu orang.
4. Pejabat Struktural dan Fungsional kabupaten.
Untuk  melengkapi  kebutuhan  lelengkapan  infomasi  maka  beberapa  pejabat  strultural maupun  fungsional  kabupaten  dan  kecamatan  juga  ikut  menjadi  sumber  data  informasi.  Pejabat tersebut  adalah  Kepala  Kantor  Pendidikan  Kabupaten  Lombok  Utara,  Kepala  Kantor  Departemen Agama kabupaten Lombok Utara, Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan, dan pengawas pendidikan.
3.3. Metode Pengumpulan Data
Metode  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data  adalah  metode  wawancara  terpimpin  (Guide Interview) sebagai metode pokok dan metode dokumentasi sebagai metode pelengkap.
1. Metode Wawancara.
Metode  wawancara  terpimpindipergunakan  untuk  mengumpulkan  data-data  primer  langsung  dari subyek  penelitian  yang  ditetapkan  sebagai  nforman.Sebagai  pedoman  dalam  wawancara  disiapkan  9 jenis format yang terdiri darp : a). format 01 untuk kepala sekolah meliputi 25 pertanyaan; b). format 02  untuk  guru-guru  meliputi  22  pertanyaan;  c).  format  03  untuk  pengurus  komite  sekolah/  pengurus yayasan  Pembina  meliputi  20  pertanyaan;  d).  format  04  untuk  pengawas  sekolah  meliputi  9  butir pertanyaan;  e).  format  05  untuk  siswa  yang  masih  aktif  meliputi  20  pertanyaan;  f).  format  06  untuk siswa drop out; g). format 07 untuk orang  tua siswa  aktif mliputi 15 pertanyaan; h). format 08 untuk orang  tua  siswa  drop  out  meliputi  15  pertanyaan;  dan  i).  format  09  untukKepala  Dinas  Pendidikan Kabupaten/ ka. Kandepag Kabupaten/ Ka UPTD pendidikan Kecamatan.
Pelaksanaan  wawancara  oleh  6  (enam)  orang  enumerator  yang  sudah  terlatih  dan  berpengalaman serta  berpendidikan  minimal  S1.Enumerator  dibagi  menjadi  2  (dua)  orang  di-  masing-masing  lokasi kecamatan.Sebelum  pelaksanaan  wawancara  para  enumerator  diberikan  pelatihan  dan  petunjuk tentang  format-format  pertanyaanyang  dijadikan  pedoman  dalam  melakukan  wawancara.Pelaksanaan wawancara berlangsung serempak pada tiga  kecamatan yaitu Tanjung, Kayangan, dan Bayan tanggal 23 – 28 September 2013 selama 6 hari epektif.
2. Metode Dokumentasi.
Metode dokumentasi dilakukan untuk  mengumpulkan data-data  sekunder  yang diasumsikan dapat menunjang  dan  memperkuat  data  primer.  Data  skunder  yang  dikumpulkan  dari  berbagai  hal  antara lain:  keadaan  sekolah  termasuk  perkembangannya,  keadaan  siswa,  keadaan  guru,  RAPBS  sekolah, pengelolaan  danaBOS,  laporan  realisasi  anggaran  sekolah,  dan  dokumen  penunjang  lainnya. Dokumen-dokumen  tersebut  dikumpulkan  dengan  mengunjungi  kantor  instansi  terkait  seperti  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Lombok-Utara,  Kantor  UPTD  Pendidikan  Kecamatan  Tanjung,  UPTD Pendidikan Kecamatan Kayangan, UPTD Pendidikan Kecamatan Bayan, dan beberapa instansi terkait lainnya.

## 3.4. Metode Analisa Data
Data  hasil  wawancarayang  dihimpun  enumerator,  selanjutnya  diedit  dan  direkap  leh  peneliti  dalam format data kuantitatif. Pada proses editingdan tabulasi data peneliti dbantu oleh enumerator sekaligus memberikan  konfirmasi  terhadap  data  /informasi  yang  sudah  dikumpulkan.  Pada  tahap  pertama, tabulasi  dilakukan  pada  masing-masing  kecamatan  dan  pada  tahap  kedua  tabualasi  data  kecamatan dihimpun dalam tabulasi kabupaten.
Berdasarkan  datayang  ditabulasi.  Dilakukan  analisa  dengan  etode  statistik  deskriptif  dan  metode kualitatif  (  induksi-deduksi).  Metode  statistik  deskriptif  digunakan  untuk  mengetahui  modus persebaran  data  kuantitatif  sebagai  sebagai  dasar  merumuskan  kesimpulan.  Metode  kualitatif dilakukan  dengan  menggunakan  kaidah  logika  formal  (induksi-deduksi)  terhdap  kecendrungan (volume)  jawaban  infoeman  pada  setiap  butir  pertanyaan  dan  menjadi  indikator-indikator    setiap  sub dari permasalahan penelitian.
Dampak Bantuan Operasional Sekolah ... (L. Fathurrahman)

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uraian berikut merupakan penampilan dan analisa data baik dari data primer maupun sekunder yang mengantar kepada simpulan.

## 4.1. Kondisi Geografis Dan Administratif Kabupaten Lombok Utara
Kabupaten  Lombok  Utara  (KLU)  terletak  di  bagian  utara  Pulau  Lombok,  berbatasan  dengan Kabupaten  Lombok  Barat  di  sebelah  selatannya,  dengan  Kabupaten  Lombok  Timur  sebelah  timurnya, dengan  Selat  Lombok  sebelah  baratnya,  dan  Laut  Jawa  di  sebelah  utaranya.  Luas  wilayahnya  ,emcapai 806,75  Km2  yang  secara  geografis  terdiri  dari  daratan  dan  pulau-pulau  kecil  (gili).  Wilayah  daratannya terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi serta pantai.Sedangkan kepulauannya melipuyi Gili Air, Gili Meno, dan Gili Terawangan.
Secara  administrative  Kabupaten  Lombok  Utara  (KLU)  adalah  kabupayen  baru  hasil  pecahan  dari Kabupaten  Lombok-Barat  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2008.,  mwliputi  5  kecamatan yang  membawahi  33  desa  dimana  21  diantaranya  masih  termasuk  desa  tertinggal  (Data  Dan  Informasi Pendidikan  NTB  2010/2011).  Jumlah  penduduknya  200.072  jiwa  dengan  penduduk  miskin  mencapai 39,27%  (NTB  Dalam  Angka  2011),  sehingga  kepadatan  penduduknya  mencapai  276  jiwa  per  Km2. Penyebaran penduduk per kecamatan dapat dilihat pada table berikut ini.
Tabel 4.1. Pembagian Wilyah Kependudukan Kabupaten Lombok Utara
No. Kecamatan Penduduk Jumlah penduduk Kepadatan Laki Perempuan 1. Tanjung 21.962 22.644 44.606 386 2. Pemenang 16.462 16.084 32.546 251 3. Gangga 19.996 20.870 40.836 260 4. Kayangan 18.334 19.079 37.413 331 5. Bayan 21.943 22.728 44.671 153 Total 98.957 101.405 200.072 276
Sumber: Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka 201.
Keadaan  penduduk  di  atas  bila  dilihat  dari  kelompok  usiayang  dapat  menunjukkan  penduduk usia sekolah dapat dilihat pada table berikut.
Tabel 4.2.Keadaan Penduduk Kabupaten Lombok Utara menurut Kelompok Usia.
Umur Kecamatan Jumlah Penduduk Tanjung Pemenang Gangga Kayangan Bayan 0-4 4.123 2.998 4.070 4.546 5.233 21.060 5-9 4.069 3.305 4.233 4.167 5.301 21.075 10-14 4.390 3.335 4.154 3.846 4.889 20.614 14-19 3.991 3.317 3.585 3.349 3.939 18.181 20-24 3.667 3.432 3.591 3.112 3.716 17.518 25-29 4.294 3.353 3.960 3.384 4.112 19.103 30- 34 3.723 2.633 3.532 2.856 3.302 16.046 Dst Jumlah 44.606 32.546 40.836 37.413 44.671 200.072
Sumber: Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka 2011.

## 4.2. Kondisi Sosial Ekonomi  Dan Budaya
Penduduk Kabupaten Lombok Utara mayoritas Suku Sasak, umumnya menggantungkan kehidupan ekonominya  dari  sektor  pertanian,  perkebunan  dengan  hasil  utama  berupa  beras,    kopi,  dan  kelapa. Sebagian lainnya dari sektor perdagangan, industri rumah tangga, dan jasa pariwisata.

## 4.3. Profil Pendidikan.
Hasil  pembangunan  pendidikan  saat  ini  meunjukkan  penngkatan  sarana  prasarana    yang  sangat berarti.Perkembangan lenbaga pendidkan dapat dilihat pada table di bawah ini.
Dampak Bantuan Operasional Sekolah ... (L. Fathurrahman)

## Tabel 4.3.Keadaan Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Lombok Utara
No. Jenjang Dan Jenis Lemb. PendidikanNegeri/ Swasta Jumlah Lembaga Tahun Pelajaran 10/11 11/12 12/13 1. Sekolah Dasar 130 146 147 2. Sekolah Menegah Pertama (SMP) 15 38 39 3. Sekolah Menegah Atas (SMA) 9 9 9 4. Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) 7 7 7 5. Madrasah Ibtidaiyah (MI) 35 35 35 6. Madrasah Tsanawiyah (MTs) 45 45 45 7. Madrasah Aliyah (MA) 20 20 20 8. Madrasah Salafiyah 1 1 1 Jumlah 262 301 303
Sumber: Data DinasPendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2012).
Data  tabel  di  atas  menunjukkan  perkembangan  lembega  pendidikan  yang  tadinya  pada  Tahun 2010.2011  berjumlah  262  menjadi  303  pada  Tahun  2012/2013.  Peningkatan  ini  terutama  terdapat  pada lembaga pendidikan dasar SD dan SMP sederajat yang mengindikasikan keberhasilan cukup berarti pada kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
1. Profil Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah.
a. Profil Siswa.
Sekolah  Dasar  di  kabupaten  Lombok  Utara  pada  Tahun  2012  berjumlah  146  buah  dengan rombongan  belajar  sebanya  872  kelas.  Kenudian  pada  Tahun  2013  terdapat  peningkatan  menjadi 147 buah dengan rombongan belajar menjadi 875 kelas. Peningkatan yang tidak besar pada sekolah dan rombongan belajardiikuti peningkatan jumlah siswa  yang lebih besar yaitu 24.953 orang pada Tahun  2012  menjadi  25.048  pada  Tahun  2013,  hampir  100  orang  siswa.  Gambaran  rinci  tentang peningkatan siswa dapat dilihat pada table berikut.
Tabel 4.4.jumlah sekolah, Kelas, Dan Siswa SD Tahun 2012 dan Tahun 2013.
Tahun 2012 Jumlah Sekolah Dasar 146 Tahun 2013 Jumlah Sekolah Dasar 147 Kelas Rombongan Belajar Jum;ah Siswa Kelas Rombongan Belajar Jumlah Siswa I 146 4.413 I 147 4.676 II 146 4.229 II 147 4.266 III 146 4.328 III 146 4.129 IV 146 4.106 IV 146 4.103 V 144 4.010 V 145 4.019 VI 144 3.867 VI 144 3.855 Total 872 24.953 Total 872 25.048
Sumber: Data Primer Diolah.
Secara keseluruhan table di atas menjelaskan peningkatan jumlah peningkatan siswa yang dapat dinilai sangat berarti. Lebih-lebih bila diperhatikan peningkatan jumlah siswa  pada Tahun 2012  dan  2013  terdapat  pada  kelompok  belajar  kelas  I  dan  Kelas  II.  Sehingga  hal  ini  dapat diartikan  memperkuat  secara  berarti  keberhasilan  kebijakan  wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  9 Tahuni.
b. Profil Guru.
Guru  sebagai  salah  satu  komponen  pendidikan  memilik  peranyang  sangat  strategis  dalam prndidikan dan pembelajaran. Guru sebagai pendidik merupakan sumber utama ilmu, pengetahuan, ketrampilan, dan nilai  bagi  siswanya. Guru adalah teladan dan panutan  yang baik dan ideal untuk dapat  digugu  dan  ditiru  oleh    siswa.  Sehingga  konpetensi  guru  menjadi  sangat  penting  dalam penyelenggaraan pendidikan.
Profil guru Sekolah Dasar pada Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat dari tingkat pendidikan maupun  golongannya.Dari  sisi  tingkat  pendidikan  dapat  diketahui  kompotensi  berdasarkan  ijazah yang  dimiliki  guru,  sedangkan  dari  pangkat  dan  golongan  dapat  menunjukan  pengalaman  kerja guru-guru  tersebut.Pengalaman  keja  yang  tinggi  menunjukkan  bahwa  guru-guru  yang  ada  cukup layak dan dapat dinilai memiliki kemampuan dan kompotensi memadai untuk melaksanakan tugas
Dampak Bantuan Operasional Sekolah ... (L. Fathurrahman)
pokok  dan  fungsi  sebagi  guru.  Pengalaman  kerja  yang  tinggi  akan  memberikan  kemapuan pemahaman  permasalahan  pendidikan  yang  tinggi  pada  guru  dan  memiliki  kemampuan  untuk mengatasi  permasalahn  pendidikan  yang  dihadapi  pata  siswanya.  Untuk  mengetahui  kondisi  guru di  Kabupaten  Lombok  Utara  dapat  dilihat  pada  tabel  berikut  ini.Pemahaman  terhadap  tingkat kemampuan  guru  dapat  memberikan  gambaran  tentang  kemungkinan  keberhasilan  dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan.
Tabel 4.5.Profil Guru SD Berdasarkan Tk. Pendidikan, GolonganDan Sertifikasi.
No, Guru Menurut  Pendidikan Guru Menurut Golongan Guru Menurut Sertifikasi 1. SMTA/ SPG 206 II/a 6 Sertifikasi 373 2. Diploma 267 II/b 61 Belum 333 3. S1(Strata Satu) 232 II/c 56 4. S2 (Strata Dua) 1 II/d 36 5. III/a 40 6. III/b 28 7. III/c 33 8. III/d 66 9. IV/a 379 10. IV/b 1 Jumlah 706 706 706
Sumber: Data Primer Diolah.
Tabel di atas menjelaskan bayak guru-Sekolah Dasar di Kabupaten Lombok Utara cukup layak karena  sebagian  besar  gurunya  memiliki  pedidikan  tamatan  di  atas  SLTA  yaitu  Diploma,  Strata Satu bahkan ada yang Strata dua.Kelayakan kemudian ditunjang oleh dominasi menonjol sebagian besar guru golongan III ke atas dan dari jumlah tersebut ternyata lebih banyak yang telah memiliki sertifikat pendidik. Sisanya yang belum sedang dalam proses sertifikasi.
2. Profil Sekolah Menengah Pertama  / Madrasah Tsanawiyah.
a. Profil Siswa.
Gambaran  yang  jelas  tentang  perkembangan  siswa  SMP/  Madrasah  Tsanawiyan  dapat  dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 4.6.Jumlah sekolah, Kelas, Dan Siswa SD Tahun 2012 dan Tahun 2013
Keadaan SMP/ MTs Tahun 2012 Keadaan SMP/ MTs Tahun   2013 Kelas Romb. Belajar Jml.  Siswa Kelas Romb. Belajar Jml. Siswa VII 38 2.571 VII 36 2.469 VIII 36 2.390 VIII 36 2.540 IX 33 2.170 IX 36 2.253 Total 107 7.131 Total 108 7.262
Sumber: Data Primer Diolah.
Secara  keseluruhan  jumlah  siswa  SMP  /  MTs  dari  Tahun  2012  ke  Tahun  2013  menunjukkan peningkatan.  Kenaiknan  jumlah  tersebut  menunjkkan  peningkatan  jumlah  penyerapan  siswa  usia sekolah yang mengikuti pendidikan.
b. Profil Guru.
Keadaan guru SMP / MTS di Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat pada table berikut. Tabel 4.7 Profil Guru SD Berdasarkan Tk. Pendidikan, Golongan Dan Sertifikasi
No. Guru  Menurut  Pendidikan Guru Menurut Golongan Guru Menurut Sertifikasi 1. SMTA 1 II/b 3 Sertifikasi 64 2. Diploma 8 II/c - Belum 119 3. S1(Strata Satu) 173 II/d 1 4. S2 (Strata Dua) 1 III/a 29 5. III/b 28 6. III/c 25 7. III/d 17 8. IV/a 79 Junlah 183 183 183 Sumber: Data Primer Diolah.
Profil  guru  SMP/MTS  dapat  dipandang  layak  karena  dari  183  orang  guru  hanya  1  orang  yang berpendidikan  SMTA  dan  ini  merupakan  guru  lama  berada  pada  sekolah  swasta.  Selebihnya  adalah pendidikan  tinggi  hanya  8  orang  yang  Diploma,  173  orang  S1  bahkan  ada  satu  orang  S2.  Untuk golongan  juga  didominasi  oleh  Golongan  III  dan  IV,  demikian  juga  halnya  dengan  sertifikasi,  yang telah menyelesaikan sekitar 30an % dan sisanya dalam proses yang akan segera tuntas.

## 4.4. Sistem Pembiayaan Pendidikan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  merupakan  bentuk  bantuan  pemerintah  pusat  yang disalurkan  ke  sekolah-sekolah/  madrasah-madrasah  atau  lembaga  pendidkan  lainnya  melalui pemerintah  provinsi  yang  diikuti  petunjuk  teknis  dan  pelaksanaan  penggunaannya.Pelaksanaan bantuan  Dana  BOS  telah  berlangsung  sejak  Tahun  2005  yang  diharapkan  mampu  mengurangi  beban masyarakat  orang  tua  murid  terutama  yang  kurang  mampu  di  Seluruh  Indonesia  termasuk Kabubapaten  Lombok  Utara.Disamping  pembiayaan,  melalui  BOS  juga  diharapkan  meningkatkan kualitas pendidikan dengan menurunkan jumlah siswa putus sekolah.
1. Penerimaan Bantuan dana BOS Pada SD Dan Sederajat.
Sekolah  Dasar  (SD)  dan  yang  sederajat  yang  telah  menerima  bantuan  Dana  BOS  pada  Tahun 2012  sebanya  130  sekolah/  lembaga  yang  mencapai  25.051  siswa  dengan  jumlah  dana  mencapai Rp14.529.580.000,-  (  Empat  belas  milyard  lima  ratus  dua  puluh  sembilan  juta  lima  ratus  delapan puluh ribu rupiah). Pada Tahun 2013 jumlah lembaga yang menerima meningkat menjadi 147 sekolah tetapi  jumlah  siswa  menurun  menjadi  25.035  sehingga  jumlah  danapun  menurun  yang  mencapai Rp14.520.300.000  (Empat  belas  milyard  lima  ratus  dua  puluh  juta  tiga  ratus  ribu  rupiah).  Jumlah  ini menunjukkan  setiap  siswa  menerima  bantuan  satu  tahun  sebesar  Rp580.000  atausekitar  Rp50.000 untuk setiap bulan.Persebaran penerimaan bantuan setiap kecamatan dapat dilihat pada table berikut.
Tabel 4.8. Jumlah SD, Siswa, Dana BOS Per Kecamatan di KabupatenLombok Utara
No. Kecamatan Tahun 2012 Tahun 2013 Jumlah Sekolah Jumlah Siswa Jumlah BOS (000) Jumlah Sekolah Jumlah Siswa Jumlah BOS (000) 1 Pemenang 22 4.159 2.412.220 24 4.101 2.378.580 2 Tanjung 32 5.187 3.008.460 34 5.530 3.207.400 3 Gangga 27 4.779 2.771.820 28 4.911 2.848.380 4 Kayangan 23 4.889 2.835.620 25 4.679 2.713.820 5 Bayan 26 6.037 3.501.460 36 5.814 3.372.120 130 25.051 14.529.580 147 25.035 14.520.300
Sumber : Data Primer Diolah.
Tabel di atas menunjukkan meskipun terdapat data jumlah siswa dan dana BOS menuruan tetapi terdapat kenaikan signifikan pada jumlah lembaga.
2. Penerimaan Bantuan dana BOS Pada SMP Dan Sederajat.
Persebaran bantuan dana BOS pada SMP sederajat dapat dilihat pada rabel berikut.
Tabel 4.9. Jumlah SMP, Siswa dan  Dana BOS Per Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara
No. Kecamatan Tahun 2012 Tahun 2013 Jumlah Sekolah Jumlah Siswa Jumlah BOS (000) Jumlah Sekolah Jumlah Siswa Jumlah BOS (000) 1 Pemenang 3 541 384.110 3 520 369.200 2 Tanjung 6 1.823 1.294.330 6 1.861 1.321.310 3 Gangga 7 1.502 1.066.420 7 1.494 1.060.740 4 Kayangan 9 1.664 826.440 11 1.302 924.470 5 Bayan 9 1.825 1.295.750 11 1.943 1379.530 34 6.855 4.867.050 38 7.120 5.055.200
Sumber : Data Primer Diolah.
Tabel di atas menjelaskan bahwa dari Tahun 2012 ke 2013 jumlah lembaga, siswa dan dana pada SMPmeningkat. Yang menarik pada Tabel 4.9.ini peningkatan terkonsentrasi pada Kecamatan Kayangan dan Bayan. Mungkin peningktan pada kecamatan lainnya akan disusul pada tahun-tahun berikutnya.
3. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
Dampak Bantuan Operasional Sekolah ... (L. Fathurrahman)
Penyaluran  dana  BOS  dilakukan  dari  provinsi  yaitu    oleh  Biro  Keuangan  Setda  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  langsung  kerekening  sekolahsetiap  triwulan  setelah  menerima  laporan berkaitan  terutama  penerimaan  siswa  baru  secara  berjenjang  mulai  dari  sekolah  ke  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Lombok  Utara  dilanjutkan  ke  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Nusa  Tenggara Baratdimana  penyaluran  dana  BOS  sebelumnya  dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan  Pemuda  Dan Olahraga  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  yang  juga    langsung  ke  rekening  sekolah.  Perubahan penyaluran  Oleh  Biro  Keuangan  Setda  Provinsi  adalah  sesuai  Juklak  Juknis  terkaitterakhir meskipun terkesan memperpanjang alur birokrasi.
Penerimaan bantuan dana BOS di sekolah  masih ditemui adanya keterlambatan sebagaiman data pada table berikut ini.
Tabel 4.10. Klasifikasi Penerimaan Dana BOS Di Sekolah
No. Klasifikasi Penerimaan Jumlah % 1. Selalu Terlambat 11,76 2. Kadang Terlambat 58,52 3. Tidak Pernah Terlambat 29
Sumber : Data Primer Diolah.
Tabel  diatas  menunjukan  bahwa  hanya  sekitar  29%  yang  tidak  pernah  mengalami keterlambatan,  selebihnya  sebagian  besar  kadang  terlambat  yang  mencapai  separuh  lebih  sasaran peneima  dan  sejumlah  kecil  yang  yang  selalu  terlambatHasil  studi  menjelasakan  keterlambatan bukan  disebabkan  oleh  masalah  prinsip  tetapi  umumnya  masalah-masalah  teknis  yang  dapat diartikan bahwa upaya untuk mencapai tepat waktu kurang diusahakan secara sungguh-sungguh.
Pemanfaatan bantuan Dana BOS  harus dilakukan melalui proses perencanaan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah yang disingkat RAPBS. Semua kegiatan yang harus  didukung  penganggaran  harus  tercantum  pada  RAPBS.Namunternyata    tidak  semua  satuan lembaga  pendidikan  penerima  bantuan  dana  BOS  menerapkan  sistim  RAPBS.  Hasil  study menunjukkan tidak selalu sesuai sistim RAPBS.
Tabel 4.11. Klasifikasi Penerimaan Dana BOS Di Sekolah
No. Klasifikasoi Penyusunan RAPBS Jumlah % 1. Tidak Pernah Menyusun RAPBS 5,88 2. Kadang Menyusun RAPBS 5.88 3. Selalu Menyusun RAPBS 88,23
Sumber : Data Primer Diolah.
Tabel  di  atas  menjelaskan  hanya  sekitar  88,23%  lembaga  penyelenggara  pendidikan  dasar penerima  bantuan  dana  BOS  yang  secara  tertib  selalu  menyusun  RAPBS  dalam  mendukung berbagai  kegiatan  penyelenggaraan  pendidikan.  Selebihnya  ada  yang  tidak  pernah  menyusun RAPBS dan ada juga yang hanya kadang-kadang saja.
Dalam  penyusunan  RAPBS  ternyata  proses  penyusunannya  tidak  dilakukan  secara  tertib sesuai menurut Juklak Juknis. Semestinya penyusunanRAPBS harus dengan melibatkan fihak-fihak terkait  tertentu.Tetapi  ternyata  studi  menunjukkan  tidak  demikian,  karena  ada  fihak  yang  hanya kadang-kadang dilibatkan seperti pada table berikut ini.
Tabel 4.12. Keterlibatan Komponen Sekolah Dalam Penyusunan RAPBS.
No. Klasifikasoi Keterlibatan Penyusunan RAPBS Jumlah % 1. Tidak Ada Yang Terlibat - 2. Kadang Terlibat 5.88 3. Selalu terlibat 94,11
Sumber : Data Primer Diolah.
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  belum  lengkap  semua  satuan  lembaga  pendidikan  dasar penerima bantuan dana BOS yang selalu melibatkan fihak-fihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan RAPBS.
Dampak Bantuan Operasional Sekolah ... (L. Fathurrahman)
Penggunaan  bantuan  dana  BOS  pada  dasarnya  diperuntukkan  untuk  2sasaranpokok  yaitu yanguntuk  peningkatan  kualitas  danuntuk  sarana  penunjang  pendidikan.  Kedua  sasaran  pokok tersebut  kemudian  menurut  juklak/  juknis  dirinci  menjadi  20  kegiatan  dengan  empat  macam kualifikasi  tahap  pelaksanaan  yaitu:  a.  tidak  pernah  dilaksanakan:  b.  sedang  dilaksanakan;  c. dilaksanakan sebagian; dan d. selesai dilaksanakan. Kegiatan ini dapat dilihat pada table berikut.
Tabel 4.13. Alokasi Bantuan Dana BOS
No. Sasaran Penggunaan Klasifikasi penggunaan (%) a b c d 1. Perawatan Gedung 5,9 23,5 52,9 17,6 2. Pengadaan Buku Pelajaran 0,0 0,0 29,4 70,6 3. Pengadaan Media Pembelajaran 0,0 5,9 70,6 23,5 4. Pelatihan Penataran Guru 17,6 17,6 47,1 17,6 5. Seminar Guru 17,6 17,6 47,1 17,6 6. Penelitian / Karya Tulis Guru 47,1 35,3 17,6 23,5 7. Pembinaan Bakat Siswa 0,0 17,6 52,9 29,4 8. Bimbingan/ Remedial Siswa 0,0 11,8 29,4 58,8 9. Bantuan Transport siswa Miskin 52,9 5,9 11,8 29,4 10. Bantuan Pakaian Siswa Miskin 52,9 5,9 11,8 29,4 11. Pembinaan Imtaq 35,3 0,0 29,4 35,3 12. Pembinaan Pramuka Dan PMR 0,0 5,9 23,5 70,6 13. Pembinaan Siswa Putus Sekolah 5,9 11,8 35,3 47,1 14. Pengadaan ATK 23,5 11,8 29,4 35,3 15. Pengadaan Perangkat ICT 11,8 5,9 35,3 47,1 16. Pengadaan Daya listrik DLL. 5,9 5,9 17,6 70,6 17. Penerimaan Siswa baru 5,9 0,0 11,8 82,4 18. Ulangan 0,0 0,0 0,0 100 19. Honor Guru Dan Pegawai Lepas. 5,9 11,8 0,0 82,4 20. Lainnya 0,0 0,0 5,9 11,8
Sumber : Data Primer Diolah.
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  penggunaan  dana  untuk  semua  kegiatan  tidak  berpola pada  dukungan  kegiatan  tertentu.  Semua  sasaran  kegiatan  menjadi  perhatian  yang  samauntuk dilaksanakan  sehingga  penggunaan  dana  sepenuhnya  menjadi  kewenangqan  kepala  sekolah  untuk mengarahkankepada  pioritas  kebijakan.  Untuk  itu  perlu  arahan  pada  juklak  atau  juknis  untuk meningkatkan  penajaman  penggunaan  dana  dalam  rangka  penuntasan  wajib  belajar  pendidikan dasar9 tahun dan meningkatkan kulitas pendidikan.
Pemahan  guru  dan  fungsionallain  sebagai  pelaku  dan  pembinapendidikan    termasuk keterlibatan mereka dalam pengelolaan  dana BOS dapat dilihat pada table berikut ini.
Tabel 4.14. Pemahaman Guru , Pengawas, Yayasa, Terhadap Dana BOS
Komponen Pengetahuan Tentang Dana BOS Keterlibatan Alokasi Dana BOS Banyak Sedikit Tidak ada Banyak Sedikit Tidak ada Guru 100% 0% 0% 88% 12% 0% Pengawas 100% 0% 0% 100% 100% 0% Yayasan 100% 0% 0% 100% 100% 0%
Sumber : Data Primer Diolah
Tabel  diatas  menunjukkan  pengelolaan  bantuan  dana  BOS  cukup  transparan  karena  fihak terkait  yaitu  guru,  pengawas,  yayasan  mengetahui  dan  terlibat  seuai  keperluan  dalam pengelolaannya.  Hanya  sekitar  12%  saja  guru  dari  lembaga  pendidikan  sasaran  penerima  bantuan yang merasa kurang dilibatkan.
4.5. Pengaruh Dana BOS Terhadap Beban Biaya Pendidikan Oleh Masyarakat
Kebijakan  pemerintah  ingin  mengurangi  beban  masyarakat  terutama  untuk    pembiyaan pendidikan dasar yaitu SD dan SMP sederajat. Studi di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan bahwa kebijakan  tersebut  telah  dapat  dinikmati  oleh  masyarakat  secara  bervariasi.  Ada  satuan  lembaga pendidikan dasar yang merasa tercukupi kebutuhan pembiayaan pendidikanya namun ada yang merasa masih  memerlukan  tambahan  biaya  lagi  karena  ternyata  standar  kualitas  pendidikan  pada  satuan pendidikan dasar penerima bantuan dana BOS terdapat perbedaan. Sehingga beberapa lembaga satuan pendidikan dasar masih tetap memerlukan tambahan biaya pendidikan dari masyarakat.
Dampak Bantuan Operasional Sekolah ... (L. Fathurrahman)
Secara umum jenis biaya pendidikan menurut sumbernya pada satuan lembaga pendidikan dasar bervariasi  yaitu:1.  Bantuan  bock  grant  dari  Kemedikbud  pusat;  2.bantuan  pemerintah  provinsi;  3. biaya  pendidikan  dari  pemerintah  Kabupatn;  4.  bantuan  dana  BOS;  5.  bantuan  masyarakat  orang  tua murid; 6. bantuan para dermawan; 7. dari sumber lainnya.
Hasil studi lapangan menunjukkan sesuai tabel berikut ini.
Tabel 4.15. Keterlibatan Komponen Sekolah Dalam Penyusunan RAPBS No. Klasifikasoi Keterlibatan Penyusunan RAPBS Jumlah % 1. Block Grant Bantuan Pusat. 29,4 2. Bantuan Pemerintah Provinsi 52,9 3. Pembiayaan pemerintah Kabupaten 58,8 4. Bantuan Dana BOS 100 5. Orang Tua Murid 35,3 6. Dermawan 23,5 7. Sumber Lainnya 23,5
Sumber : Data Primer Diolah
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  hanya  bantuan  dan  bOS  yang  menjangkau  seluruh  lembaga pendidikan  dasar.Selebihnya  bervariasi.Ada  sekolah  yang  meiliki  sumber  biaya  semuanya,  ada  yang sebagian  saja  yang  ada  dengan  kondisi  yang  bervariasi.Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Utara nampaknya  hanya  membantu  membiayai  sekolah  negeri  saja.Sumber-sumber  pembiayaan tradisionallembaga  pendidikan  dasar  yaitu  orang  tua  murid    masih  tetap  berlangsung  meskipun  tidak pada semua satuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengurangan beban masyarakat orang tua murid terhadap beban biaya pendidikan tetapi pengurangan beban tersebut tidak mampu mengatasi seluruh  pembiayaan  pendidikan.Sehinggga  biaya  satuan  persiswa,  per  guru,  persekolah  pada  setiap satuan lembaga pendidikan dasar berbeda-beda.
Gambaran di atas diperkuat juga oleh hasil studi yang lebih tajam sebagaimana table berikut ini.
Tabel 4.16. Peranan Orang Tua Dalam Pembiayaan Pendidikan Dasar.
No. Lembaga Pendidikan Pungutaqn Biaya   Orang Tua Keterangan Pungut Tidak Pungut N S 1. Sekolah dasar - Tidak Pungut V 2. SMP - Tidak Pungut V 3. Madrasah Ibtidaiyah V - V 4. Madrasah Tsanawiyah V - V 5. Madrasah Salafiah v - V
Sumber: Hasil Wawancara
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  pembiayaan  pendidikan  dasar  oleh  masyarakat  orang  tua dilakukan  hanya  pada  lembaga  pendidikan  swasta.  Sedangkan  yang  negeri  tadinya  adalah  juga berbentuk sama dengan lembaga pendidikan swasta tetapi setelah ada bantuan dan BOS berubah tidak dalam bentuk pungutan lagi tetapi umumnya dalam bentuk sumbangan. Memperhatikan bahwa kondisi ekonomi  masyarakat  Kabupaten  Lombok  Utara  adalah  sama,dapat  dinilai    kemampuanmasyarakat orang  tua  murid  pada  sekolah  negeri  dan  swasta  juga  sama,  sehingga  masyarakat  orang  tua  murid lembaga  pendidikan  dasar  negeri  adalah  potensi  untuk  sewaktu  waktu  akan  dapat  menjadi  sumber pungutan  yang  efektif.  Jadi  kehadiran  bantuan  dana  BOS  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dasar untuk negeri di Kabupaten Lombok Utara dapat dinilai sangat membantu masyarakat orang tua murid karena  dapat  merubah  sumber  pembiayaan  masyarakat  orang  tua  murid  dari  efektif  menjadi  patensi dengan kata lain saat ini tidak dipungut lagi.

## 4.6. Dampak Pembiayaan Dana BOS Terhadap Kualitas Pendidikan
Studi  dampak  bantuan  dana  BOS  di  Kabupaten  Lombok  Utara  difokuskan  pada  kualitas pembelajaran, kualitas lulusan, dan penanggulangan siswa putus sekolah.
1. Dampak Dana BOS Terhadap Kualitas Proses Pembelajaran.
Dampak  dana  BOS  terhadap  kualitas  pembelajaran  dapat  diidentifikasi  dari  alokasi  dana  BOS dalam rangka: a. menyediakan sarana dan alat bantu pembelajaran; b. meningkatkan kemampuan guru; c. meningkatkan kualitas belajar siswa; d. kualitas metode dan strtegi pembelajaran.
a. Alokasi Dana BOS Untuk Sarana Dan Alat Bantu Pelajaran.
Dampak Bantuan Operasional Sekolah ... (L. Fathurrahman)
Untuk memahami perhatian terhadap alat bantu diklasifikasikan menjadi 4 yaitu:  1. belum pernah dilaksanakan;  2.  direncanakan  untuk  dilaksanakan;  3.  dilaksanakan  sebagian;  4.  Telah  dilaksanakan sepenuhnya.  Dari  klasifikasi  ini  dapat  dilihat  keadaan  di  Kabupaten  Lombok  Utara  seperti  pada  table berikut ini.
Tabel 4.17. Pengalokasian Dana BOS Untuk Sarana,Prasarana, Dan Alat Bantu.
No. Kegiatan dibiayai Dana BOS Pilihan Jawaban (%) 1 2 3 4 1. Perawatan Gedung 9,3 20,4 40,7 29,6 2. Pengadaan Buku Pelajaran dan Perpustakaan 0,0 11,1 27, 8 59,3 3. Pengad. media pembelajaran dan alat peraga 0,0 13,0 46, 3 35,2 4. Pengadaan bahan habis pakai sperti ATK DLL. 1,9 0,0 0,0 61,1 5. Pengadaan Perangkat ICT, Komputer, Laptop. 5,6 14,8 25,9 48,1 6. Pembayarana Daya Seperti Listrik Dll. 5,6 5,6 22,2 61,1
Sumber: Data Primer Diolah
Tabel di atas menunjukkan bahwa  pembiayaan bantuandana BOS untuk berbagai jenis sarana dan prasarana  telah  dilakukan  oleh  hampir  semua  satuan  pendidikan  dasar.  Pada  saat  study  berlangsung, hanya  beberapa  lembaga  yang  belum  melaksanakan  untuk  kegiatan  pengadaan  buku  dan  peralatan,  dan hanya  sedikit  lembaga  yang  dalam  tahap  perencanaan  dan  sebagian  besar  sedang  atau  telah  selesai melaksanakan  Perbedaan  tahap  ini  sesungguhnya  disebabkan  oleh  tuntutan  kondisi  sarana  prasarana lembaga satuan pendidikan dasar yang ternyata ada yang masih baik atau harus diperbaiki.
b. Alokasi Dana BOS Untuk Meningkatkan Kemampuan Guru.
Usaha peningkatkan kemampuan guru dilakukan melakukan melalui kegiatan pelatihan/ penataran, dskusi  atau  seminar  inovasi  pembelajaran,  dan  penelitian  atau  penyusunan  karya  tulis  ilmiah.Untuk memahami  alokasi  bantuan  dana  BOS  dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan  guru  dilakukan  4 klasifikasi  yaitu:  1.  Belum  pernah  dilaksanakan;  2.  Direncanakan  untuk  dilaksanakan;  3.  Dilaksanakan sebagian; dan 4. Dilaksanakan sepenuhnya.Hasil studi menujukkan seperti table berikut ini.
Tabel 4.18: Alokasi Dana BOS untuk Peningkatan Kemampuan Guru
No. Kegiatan dibiayai Dana BOS Pilihan Jawaban (%) 1 2 3 4 1. Pelatihan/Penataran Profesionalitas Guru 9,8 25,5 43,1 21,6 2. Diskusi/seminar inovasi pembelajaran 19,6 29,4 39,2 9,8 3. Peneliti Atau Penyusunan Karya Tulis Ilmiah 37,3 37,3 19,6 5,9
Sumber: Data Primer Diolah.
Tabel  di  atas  menjelaskan  bahwa  kegiatan  peningkatan  kemampuan  guru  yang  banyak dilaksanakan  adalah  pelatihan  dan  penataran,  sedangkan  penelitian  maupun  penyusunan  karya  tulis sebagian  besar  belum  dilaksanakan.  Hal  ini  mengindikasin  bahwa  perhatian  dukungan  dana  terhadap usaha peningkatan kemampuan guru masih belum optimal.
c. Alokasi Dana BOS Untuk Meningkatkan Kualitas Siswa.
Siswa  atau  peserta  didik  merupakan  obyek  sekaligus  subyek  pada  proses  pembelajaran  dalam rangka  pendidikan.  Meningkatkan  kemampuan  siswa  berarti  meningkatkan  kemampuan  siswa  untuk berperan  sebagai  subyek  dan  obyekdalam  kegiatan  pendidikan.  Untuk  meningkatkan  kemampuan  siswa tersebut  dilakukan  melalui:  pembinaan  minat  seperti  bakat  dan  kegemaran,  kemudian  bimbingan  atau remedial bagi siswa yang bermasalah dalam belajar, selanjutanya pembinaan mental iman dan taqwa, dan yang  terakhir  PMR  dan  kegiatan  penunjang  lainnya.  Kegiatan-kegiatan  di  atas  kemudian  dilihat  dari  4 klasifikasi yang sama dengan kegiatan sebelumnya. Keadaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.19 : Alokasi Dana BOS untuk Peningkatan Kualitas Siswa.
No. Kegiatan dibiayai Dana BOS Pilihan Jawaban (%) 1 2 3 4 1. Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kegemaran 2,0 9,8 52,9 15,3 2. Remedial/ Bimbingan Bagi Siswa Bermasalah 0,0 5,9 29,4 64,7 3. Pembinaan Iman Dan Taqwa (Imtaq) 3,9 7,8 19,0 74,5 4. Pembinaan PMR, Pramuka, Dll. 3,9 7,8 27,5 60,8 Sumber: Data Primer Diolah.
Dampak Bantuan Operasional Sekolah ... (L. Fathurrahman)
Table  di  atas  menunjukan  bahwa  alokasi  dana  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  siswa  telah dilakukan  untuk  semua  jenis  kegiatan.  Ada  sebagian  kecil  lembaga  pendidikan  dasar  yang  belum merencanakan  sama  sekali,  sebagian  kecilnya  lagi  hanya  mencapai  tahap  penyusunan  rencana  dan sebagian besar sisanya yang mencapai sekitar 88% sedang arau telah selesai melaksanakan.
d. Alokasi Bantuan Dana BOS Untuk Kualitas Metode dan Strategi Pembelajaran.
Untuk  memahami  usaha  peningkatan  kualitas  dan  strategi  pembelajaran  dengan  memanfaatkan dukungan  alokasi  bantuan  dana  BOS,  studi  ini  memperhatikan  dari  sisi  mempersiapkan  perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP,  alat peraga/ media dan lain-lain,menerapkan metode bervariasi sesuai materi,  menggunakan  metode  pembelaran  inovatifseperti  PAKEM,  PHL,  CL,  Portofolio  dan  lain-lain, menggunakan  bahan-bahan  ajar  seperti  buku  dan  LKS,  memanfaatkan  media  pembelajaran,  dan  selalu memeriksa sekaligus memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan tugas-tugas siswa. Kegitaan-kegitan tersebut  sebagimana  upaya  sebelumnya  dilihat  dari  klsifikasi  tidak  pernah  dilaksanakan,  direncanakan, sedang dilaksanakan dan telah selesai dilaksanakan.Hasil studi dapat dilihat pada table berikut ini.
Tabel 4.20: Alokasi Dana BOS Untuk Kualitas Metode dan Strategi Pembelajaran
No. Kegiatan dibiayai Dana BOS Pilihan Jawaban (%) 1 2 3 4 1. Selalu Menyiapkan perangkan Pembelajaran 0 35.3 11,8 52,9 2. Menggunakan metode bervariasi 0 11,8 52,9 29,4 3. Menerapkan Metode Pembelajaran Inovatif 0 23,5 35,3 41,2 4. Menggunakan Bahan Ajar 0 17,6 41,2 58,8 5. Memanfaatkan Media Pembelajaran 0 17,6 58,8 23,5 6. Memeriksa Dan Memberikan Umpan Balik 0 17,6 35,3 58,8
Sumber: Data Primer Diolah
Tabel di atas menjelaskan bahwa alokasi bantuan dana BOS untuk meningkatkan kualitas metode dan  strategi  pembelajaran  untuk  seluruh  kegitan  telah  dilaksanakan.  Tidak  seperti  kegiatan-kegiatan sebelumnya  ada  yang  tidak  melaksanakan  sama  sekali.  Tetapi  untuk  peningkatan  kualitas  metode  dan strategi  pembelajaran  dilaksanakan  oleh  semua  satuan  penyelenggara  pendidikan  dasar.  Dalam pelaksanaannya sebagian  kecil masih dalam perencanaan selebihnya yang merupakan bagian  yang besar sedang melaksanakan atau telah selesai melaksanakan.

## 4.7. Dampak Bantuan Dana BOS Terhadap Kualitas Hasil Belajar.
Kualitas hasil belajar sering ditunjukkan oleh hasil belajar siswa baik pada ujian nasional maupun ujian  sekolah.Hasil  belajar  ditentukan  oleh  dua  faktor  yaitu  Faktor  Internal  dan  Faktor  Eksternal.Faktor Internal bersumber dari siswa sendiri berupa tingkat kecerdasan, motivasi, minat/ bakat, fasilitas individu, dan  kelompok  siswa.Pengembangan  patensi  Faktor  Internal  tersebut  menjadi  pendukung  yang  sangat berarti  hasil  belajar        siswa.Sedangkan  Faktor  Eksternal  merupakan  hal-hal  diluar  siswa  sendiri.  Oleh karena  itu  pengalokasiandana  BOS  dalam  rangka  mendukung  pengembangan  potensi  internal  siswa menjadi  indikator  dampak  dana  BOS  terhadap  kualitas  hasil  belajar  yang  kemudian  dapat  dilihat  pada tingkat kelulusan dan nilai rata-rata hasil ujian siswa.
a. Dampak Dana BOS Terhadap Tingkat Kelulusan.
Tingkat kelulusan SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada table berikut ini.
Tabel 4.21. Perkembangan Kelulusan SD/MI dan SMP/MTS Sederajat 3 tahun
Tahun Pelajaran Peserta Ujian Jumlah Lulusan % Kelulusan 2010/2011 856 855 99,8 2011/2012 876 876 100 2012/2013 821 812 100
Sumber: Data Primer Diolah
Tabel  di  atas  menjelaskan  bahwa  pada     pengamatan  data  selama  3  tahun  ada  kenaikan  kelulusan siswa  SD/MI  dan  SMP/MTs  meskipun  tidak  besar  karena  dalam  prosesntase  yang  kecil  tetapi  mampu
Dampak Bantuan Operasional Sekolah ... (L. Fathurrahman)
mencapai  angka  maksimal  100%.Pada  tahun  berikut  prestasi  maksimal  mampu  dipertahankan  yang mengindikasikan bahwa bantuan dana BOS memiliki dampak terhadapi tingkat kelulusan.
b. Dampak Dana BOS Terhadap Tingkat Peningkatan Hasil Ujian. Dampak bantuan dana BOS terhadap kualitas belajar  siswadapat dilihat pada table berikut ini Tabel 4.22: Nilai Rata-Rata Hasil UASBN/ UN Pada SD/MI dan SMP/MTs
Tahun Pelajaran Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran Jumlah Rata Rata Bahasa Indonesia Mate matika IPA Bahasa Inggris 2010/2011 6,9 7,0 6,4 7,4 27,7 6,9 2011/2012 6,4 6,4 6,0 73 27,0 6,7 2012/2013 67,7 6,5 6,2 7,1 25,5 6,4
Sumber: Data Primer Diolah.
Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil USBN/UN dalam 3 tahun semakin menurun. Hal ini  mengindikasikan  bahawa  bantuan  dana  BOS  pada  SD/MI  dan  SMP/MTS  sederajat  belum  memiliki dampak terhadap peningkatan hasil belajar UASBN/UN. Rata hasil ujian justru semakin menurun

## 4.8. Dampak Bantuan Dana BOS Terhadap Penanggulangan Siswa Drop Out
Siswa drop out atau putus sekolah merupakan permasalahan yang serius menghambat keberhasilan Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  9  Tahun.  Pengamatan  dalam  3tahun  mulai  dari  tahun  pelajaran 2010/2011  ternyata  siswa  drop  out  semakin  meningkat.  Pada  Tahun  2011/2012  di  kecamatan  sampel yaitu Kecamatan Tanjungterdapat siswa drop out  sebanyak 7 orang, Kecamatan Kayangan 1 orang,  dan Kecamatan  Bayan  5  orang  sehingga  jumlah  semuanya  menjadi  13  orang.  Pada  tahun  berikutnya meningkat menjadi 22 orang yaitu Kecamatan Tanjung 6 orang, Kayangan 1 orang, dan Bayan 15 orang.
Sangat  diharapkan  dengan  adanya  bantuan  dan  BOS  dapat  menjadi  salah  satu  solusi  untuk mengatasi  permaslahan  siswa  putus  sekolah.Sehingga  dapat  diharapkan  kesuksesan  Wajib  Belajar Pendidikan  Dasar  9  Tahun  dan  meningkatkan  kualitas  pendidikan.Untuk  itu  perlu  pemahaman  lebih dalam tentang drop out.
a. Sebab Terjadinya drop Out.
Studi ini memperoleh gambaran sebab-sebab terjadinya siswa drop out cukup bervariasi. Dari hasil wawancara  terhadap  siswa  sebab  yang  paling  banyak  terungkap  adalah  pengalaman  siswa  yang  kurang nyaman  di  sekolah  antara  lain,  takut  kepada  guru,  dimarah  guru,  dan  perkelahian  sesama  teman sekolah,kemudian  disusul  oleh  kondisi  fisik  dan  lingkungan  anak.  Badan  siswa  yang  kecil  yang  diikuti dengan posisi sekolah yang cukup jauh dan kurang didukung oleh kesadaran keluarga tentang arti penting pendidikan.  Lebih  jauh  lagi  kondisi  lingkungan  yang  kurang  mendukung  adalah  kebiasaan  buruk perkawainan  usia  dini  terutama  anak  perempuan  dan  kesulitan  ekonomi  keluarga  dimana  anak  berperan menjadi  tulang  punggung  ekonomi.  Keseluruhan  sebab  di  atas  baik  secara  sendiri  maupun  akumulasi mendorong siswa drop out.
b. Upaya Penanggulangan Siswa Drop Out.
Berbagai  uoaya  telah  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah  drop  out    antara  lain  melaui  panggilan terhadap  orang  tua,  membujuk  siswa,  melibatkan  apparat  desa,  melibatkan  tokoh  agama  dan  tokoh masyarakat serta melalui bantuan biaya transportasi untuk ke sekolah. Kualifikasi terhadap upaya tersebut adalah  tidak  pernah,  jarang,  dan  selau.Tabel  berikut  menunjukkan  pelaksanaan  upaya-upaya  yang dilakukan tersebut
Tabel 4.23 :Tindakan Sekolah MengatasiSiswa Drop Out.
No. Bentuk Tindakan Sekolah Sekolah yang Melakuakan (%) Tidak Pernah Jarang Selalu 1. Memanggil Orang Tua 17,6 17,6 64,7 2. Membujuk siswa 11,8 5,9 82,4 3. Melibatkan Aparat Desa 52,9 35,3 11,8 4. Melibatkan Toga Dan Toma 41,2 35,3 23,5 5. Memberikan  Uang  Transport  Sekolah  PP.  Untuk Siswa Rumah Jauh 70,6 17,6 11,6
Sumber: Data Primer Diolah.
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  melalui  bantuan  dana  BOS  semua  upaya  telah  dilaksanakan Yang  paling  banyak  dilaksanakan  adalah  memanggil  orang  tua  dan  membujuk  siswa.  Sedangkan  yang paling  sedikit  dilaksanakan  adalah  melibatkan  aparat  desa,  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat,  serta bantuan biaya transportasi. Bila nanti usaha-uasaha di atas telah dilaksanakan scara memadai dan sunguh- sungguh diperkirakan angka drop outakan menurun bahkan dapat tidak ada lagi.
V. PENUTUP
5.1. Simpulan-Simpulan
Berdasarkan hasil study dapat ditarik beberapa simpulan-simpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  program  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  pada  SD/MI  dan  SMP/MTS  dan Madrasah  Salafiyah  di  Kabupaten  Lombok  Utara  telah  berjalan  sesuai  menurut  prosedur  dan mekanismesebagaimana  diatur  dalam  Perarturan  Mentri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis  Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan  Dana  Bantuan  Operasional  SekolahTahun  Anggaran  2013.  Kekurangan  hanya  berupa sedikit keterlambatan penerimaan oleh sekolah, terkadang ada guru yang merasa kurang dilibatkan dalam  pengelolaan  yang  dipercaya  akan  menjadi  semakin  baik  dalam  proses  pengelolaannya  ke depan.
2. Masyarakat  orang  tua  murid  sangat  merasakan  manfaatBantuan  Dana  BOS  dalam  membantu mengurangi  beban  pembiayaan  pendidikan  putera  puterinya  yangterasa  sangat  berat.  Demikian halnya  dengan  lembaga  pendidikan  dasar  9  tahun  yaitu  SD/MI,  SMP/MTS,  dan  Madrasah Salafiyan  di  Kabupaten  Lombok  Utara,  yang  juga  merasa  sangat  terbantu  dengan  dukungan bantuan pembiayaan dari dana BOS  sehingga berbagai program penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sebagaimana diharapkan  sehingga dapat diharapkan akan mampu mensukseskan  program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Dampak bantuan dana BOS terhadap peningkatan kualitas pendidikan pada SD/MI, SMP/MTs, dan Madrasah  Salafiyah  di  Kabupaten  Lombok  Utara  hanya  tampak  pada  penyediaan  sarana-prasaran dan  alat  bantu  pendidikan,  peningkatan  kualitas  tenaga  pendidikan,  dan  pada  upaya  peningkatan kualitas siswa. Namun dampak bantuan dana BOS  belum nampak pada peningkatan kualitas hasil belajar.
4. Dampak  bantuan  dana  BOS  terhadap  penanggulangan  siswa  drop  out  pada  SD/MI.  SMP/MTs,  dan Madrasah Salafiyah dapat dinilai belum nampak. Hal  ini disebakan oleh hal-hal berikut ini.
a. Sebab utama siswa drop out tidak hanya pada sisi ekonomi orang tua saja tetapi beberapa sebab lain seperti kebiasaan kurang baik yaitu kawin usia dini, peranan anak sebagai tulang pungung ekonomi keluarga,  kesadaran rendah pada orang tua  tentang  arti  penting  pendidikan.  Hal  lain yang menarik yang  menjadi  sebab  siswa  drop  out  adalah  adanya  kesan  siswa  tentang  proses  pendidikan  yang berlangsung  di  sekolah  kurang  nyaman,  kurang  menyenangkan  bahkan  menakutkan  siswa  seperti sikap guru yang memarahi siswa, kurangnya pengawasan terhadap siswa sehingga tidak perlu terjadi suasana permusuhan/ perkelahian/ penghinaan antar siswa di sekolah,
b. Penanggulangan  siswa  drop  out  oleh  sekolah  perlu  lebih  sistimatis  yaitu  terprogram,  terencana meliputi berbagai usaha dan terutama keterlibatan fihak-fihak yang terkait seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat termasu aparat desa maupun dusun.
5.2. Saran-Saran.
Berdasarkan simpulan study ini maka diajukan beberapa  saran kepada fihak yang  berkaitan untuk ditindak  lanjuti  dalam  rangka  pemanfaatan  bantuan  dana  BOS  guna  mensukseskan  pelaksanaan  wajib belajar pendidikan dasar 9  tahun  sekaligus peningkatan  kualitas pendidikan  di  Kabupaten  Lombok  Utara sebagai berikut.
1. Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah  Daerah Kabupaten Lombok Utara  khususnya  yang  mebidangi  pelaksanaan  bantuan  dana  BOS  untuk  SD/MI,  SMP/MTs  dan Madrasah  Salafiyah  agar  melakukan upaya-upaya  guna  mencegah  terjadinya  kelambatan  penerimaan bantuan oleh sekolah.
2. Kepada  para  Kepala  Sekolah/  Madrasah  SD/MI,  SMP/MTs,  dan  Salafiyahdalam  mengelola bantuan agar meningkatkan porsi untuk menunjang kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas proses belajar mengajar seperti pengembangan kemapuan guru, melaksanakan penelitian dan penyusunan
karya  tulis,  proses  pembelajaran  yang  kondusif,  menerapkan  pembelajaran  innovatif  terutama metode PAKEM yang dapat mewujudkan suasana belajar yang aman dan menyenangkan.
3. Menyarankan Kepada Kepala Sekolah/ MadrasahSD/MI, SMP/MTs, dan Salafiyah  untuk meningkatkan  perhatian  khusus  terhadap  penanggulangan  siswa  drop  out    terutama  yang disebabkan  oleh  berbagai  kebiasaankurang  mendukung  yaitu  dengan  meningkatkan  alokasi anggaran,  terencana,  dan  sistimatis  dan  juga  melibatkan  tokoh  agama  maupun  tokoh  masyarakat terutama aparat pemerintahan desa dan dusun.
4. Disarankan  kepada  fihak  akademisi  maupun  fihak-fihak  lain  yang  memiliki  perhatian  terhadap masalah pendidikan untuk menindak lanjuti hasil studii ini pada lingkup yang lebih luas terutama berkaitan dengan upaya penanggulangan siswa drop out.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  M.  et  al.  (eds),  2007, Ilmu  dan  Aplikasi  Pendidikan  (Handbook), Tim  Pengembangan  Ilmu  Pendidikan FIP-UPI, Bandung, PT. Imperial Bhakti Utama.
Anonim, peraturan Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pentunjuk  Teknis Pelaksanaan  Penerimaan dan  pertanggung  Jawaban Program  Bantuan  Operasional Sekolah tahun 2012.
Arends, R.I., 1997. Classroom Instruction And Management , new York: The Mc Graw Hill Company. …………..,2007, Learning To Teach, Seventh Edition . New York: The Mc Graw Hill Company. Arikunto, S. 2010, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek , Jakarta: Rineka Cipta. Biro pusat Statistik, 2010, Nusa Tenggara Barat dalam angka . Dahar, R.W. 1988 , Teori-Teori Belajar , Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan tenaga Kependidikan.
Degeng  I  N  S,  1989, Teori  Pengajaran  I:  Taksonomi  Variabel ,  Malang:  Program  Magister  Manajemen Pendidikan, Universitas Terbuka.
………….  ,  1990. Teori  Pengajaran  2:  Terapan ,  Malang,  Program  Magister  Manajemen  Pendidikan Universitas Terbuka.
Depdiknas,  2006, Kepmendiknas  Nomor  22  Tentang  Standar  Isi  Dan  Kompetensi  Satuan  Pendidikan dasar Dan Menengah , Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
Dinas  Pendidikan  Pemuda  Dan  KebudayaanKabupaten  Lombok  Utara,  2010,  Buku  Saku  Pendidikan Kabupaten Lombok Utara.
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2010. Buku Saku Pendidikan. Dini  Irawati, 2013, Standar Pelayanan Minimal Dan Standar  Nasional Pendidikan, Sebagai Acuan Mutu pendidikan Di Indonesia, SubmittedBy Admin On Wed.  02/06/2013-11 : 47.
Donna  J.  Dockery,  (Terjemahan  Oleh  Mukti  Asikin),  Masalah  Putus  Sekolah  (Drop  Out):  Indikator,  Ternd, Dan Intervensi Bagi konselor Sekolah , Journal Of School Counseling , Volume 10, Number 12, 2012. Kerlinger,  F.N.,1986, Azaz-Azaz  Penelitian  Behavioral ,  Terjemahan  Oleh  Simatupang,  L.R.,  1990, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
Margono,  2008 ,  Hubungan  Antara  Alokasi  Anggaran  Pendidikan  Dengan  Mutu  Pendidikan  Jenjang SMP(Studi Kasus di SMP Kabupaten Purworejo), Yogyakarta: FE UGM. Ratih,  K.,  2013,  Mutu  Pendidikan  Guru  Inti  Kualitas  Pendidikan,  htp/www/ mutu  pendidikan ,  Diunduh, Oktober 2013.
Santoso,  Dwi,  2007, Kefektifan  Penggunaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Dalam  rangka  Program Peningkatan Mutu pembelajaran Di SD se kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar (Abstrak). Sudirdjo,S.  &  Siregar,  E.  2008,  Media  Pengajaran  Sebagai  Pilihan  Dalam  SPengajaran.  Dalam  Prawira Dilaga&  Siregar  (Eds), Mozaik  TeknologiPengajaran  (p.12-13) .    Jakarta,  Kencana  Prenada  Media Group. trategi
Sugiyono,  2009, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  Reseach  &  Development ,  Bandung,  CV. Alfabeta.
Supriadi, D., 2004, Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah , Bandung, Rosdakarya.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru Dan Dosen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157).
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , Semarang, Aneka Ilmu.