## MANAJEMEN KOMITE SEKOLAH
Qomaruddin

## Qomaruddin53@yahoo.co.id
Universitas Qomaruddin

## ABSTRAK
Untuk  menampung  dan  menyalurkan  partisipasi  masyarakat,  komite  sekolah sebagai perwakilan dari masyarakat dan orang tua siswa memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi jalannya sekolah. Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah antara lain meliputi: pertama, mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. Kedua, meningkatkan tanggung jawab  dan  peran  aktif  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  peyelenggraan  pendidikan. Ketiga,  menciptakan  suasana  dan  kondisi  yang  transparan,  akuntabel  dan  demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang berkualitas.
Kata kunci : manajemen, komite dan sekolah.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Pendidikan  merupakan  salah  satu  kunci  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup manusia,  selain  itu  pendidikan  bertujuan  untuk  memanusiakan  manusia, mendewasakan,  mengubah  perilaku  serta  meningkatkan  kualitas  menjadi  lebih  baik. 1 Sadar  akan  pentingnya  sebuah  pendidikan  dapat  memberikan  harapan  dan kemungkinan  yang  lebih  baik  di  masa  yang  akan  datang,  serta  mendorong  berbagai upaya  dan  perhatian  dari  seluruh  lapisan  masyarakat  terhadap  setiap  gerak  langkah dan perkembangan dunia pendidikan.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan selalu mengalami perubahan seiring  dengan  perkembangan  zaman  karena  menyesuaikan  kehidupan  sosial masyarakat  yang  terus  meningkat.  Pada  akhirnya  pendidikan  akan  selau memerlukan perbaikan  dan  peningkatan  kualitas  baik  dalam  pengelolaan  maupun  manajemen pendidikan sekolah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat. Hal
1 Nanang  Fattah, Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan ,  (Bandung  :  PT  Remaja  Rosdakarya,  2013), hal. 35
ini  menjadi  penyebab  bahwa  pendidikan  memang  sejatinya  tidak  dapat  dipisahkan dengan kehidupan manusia.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Nasional. Baik itu melalui pelatihan kompetensi guru, pengadaan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan  sampai  peningkatan  kualitas  pengelolaan  manajemen  pendidikan  tapi masih belum bisa menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan secara signifikan.
Menyadari  pentingnya  sebuah  pendidikan  pemerintah  berupaya  meningkatkan kualitas  pendidikan  Nasional,  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  UU  No  20  Tahun 2003  mengenai  Sistem  Pendidikan  Nasional  bahwasannya  untuk  membantu  sekolah meningkatkan  kualitas  pendidikan  maka  dibentuklah  Komite  Sekolah  sebagai  sebuah wadah  dari  organisasi  masyarakat  sekolah  yang  mempunyai  komitmen  dan  loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dengan adanya Komite Sekolah ini  diharapkan  dapat  mewadahi  peran  serta  masyarakat  serta  mampu  menampung aspirasi dari semua lapisan masyarakat untuk lebih memiliki sekolah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan.
Keberadaan Komite Sekolah ini telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2000  tentang  Program  Pembangunan  Nasional  2000-2004,  dalam  rangka pemberdayaan  dan  peningkatan  peran  serta  masyarakat  perlu  dibentuk  dewan pendidikan    untuk  tingkat  kabupaten/kota,  dan  komite  sekolah  untuk  tingkat  satuan pendidikan.  Dalam  undang-undang  tersebut  telah  ditindak  lanjuti  dalam  keputusan Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  004/U/2002  tanggal  2  April  tentang  Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 2
Untuk  menampung  dan  menyalurkan  partisipasi  masyarakat,  komite  sekolah sebagai perwakilan dari masyarakat dan orang tua siswa memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi jalannya sekolah. Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah antara lain meliputi: pertama, mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. Kedua, meningkatkan tanggung jawab  dan  peran  aktif  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  peyelenggraan  pendidikan.
2 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 92
Ketiga,  menciptakan  suasana  dan  kondisi  yang  transparan,  akuntabel  dan  demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang berkualitas. 3
Pada  kenyataannya  Komite  Sekolah  di  sebagian  besar  lembaga  pendidikan  masih belum  bisa  berkinerja  sesuai  dengan  peran  dan  fungsi  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah,  bahkan  sebagian  masyarakat  beranggapan  bahwa  Komite  Sekolah merupakan  orgaisasi  sekolah  yang  beranggotakan  perwakilan  orang  tua  siswa  yang hanya  bergerak  sebagai  penyumbang  materi  saja,  bahkan  ada  yang  hanya  sekedar dibentuk sebagai simbolik demi memenuhi persyaratan mendapatkan subsidi. Padahal Komite  Sekolah  dibentuk  sebagai  wadah  bertemunya  pihak  sekolah,  orang  tua  dan masyarakat  guna  membahas  segala  perkembangan  yang  terjadi  di  sekolah,  baik  itu berkaitan  dengan  peserta  didik  maupun  kelembagaan  mengenai  sistem  dan  kinerja yang dirasa kurang berjalan secara optimal.
Upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  tidak  hanya  menjadi  tanggung jawab  sekolah  saja,  melainkan  perlu  adanya  kerja  sama  dengan  masyarakat,  karena masyarakat  yang  tergabung  dalam  Komite  Sekolah  dapat  bersinergi  untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagai bentuk hubungan kerja sama antara sekolah dan kehidupan dalam masyarakat sebagai wujud kepedulian masyarakat. Dengan begitu perlu adanya bantuan sebagai wujud kinerja dari pemberdayaan Komite Sekolah untuk bersama-sama  mencapai  tujuan  pendidikan.  Akan  tetapi  Komite  Sekolah  yang  lebih mendukung ke rana finansial serta cenderung disetir oleh pihak yayasan dimana komite sekolah  sendiri  kurang  kritis  akan  kebijakan  sekolah  yang  secara  tidak  langsung menunjukkan  bahwa  tingkat  kepedulian  dan  peran  serta  Komite  Sekolah  dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Meski begitu, serta merupakan salah satu SMK yang memiliki siswa terbanyak diwilayah kabupaten gresik.
Pendidikan merupakan masalah semua pihak karena itu sebagai bagian dari respon terhadap  kebijakan  pemerintah  sesuai  Undang-undang  dan  Keputusan  Menteri Pendidikan Nasional,  sebuah lembaga pendidikan harus berupaya seoptimal mungkin memberdayakan  dan  mengikutsertakan  Komite  Sekolah  sebagai  partner  kerja.  Hal  ini
3 Wahab  Hasbullah  dan  Ismeth  Abdullah  (eds.), Manajemen  Strategi  Keorganisasian  Publik (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), Cet. 1, hlm. 53
dilakukan  agar  semua  pihak  dalam  masyarakat  dapat  terlibat  dalam  suksesnya pendidikan  dengan  kualitas  yang  lebih  baik  sekaligus  menjalin  hubungan  baik  antara lembaga dan masyarakat sekitar.

## KAJIAN PUSTAKA

## Komite Sekolah
Dulu  kita  mengenal  Badan  Persatuan  Orang  Tua  Murid  dan  Guru  (POMG),  dan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) sebelum akhirnya dibentuk sebuah institusi  yang  lebih  ideal  yaitu  Komite  Sekolah.  Dalam  penyelenggaraan  pendidikan, Komite  Sekolah  memiliki  peranan  yang  sangat  menentukan.  Dengan  kata  lain, keberhasilan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dipengaruhi  oleh  orang  tua, masyarakat  atau  stakeholder  pendidikan  yang  saling  bekerja  sama  dan  bertanggung jawab  dalam  proses  pendidikan.  Sama  halnya  dengan  penerapan  konsep  Partisipasi Berbasis  Masyarakat  dan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  yang  membentuk  komite sekolah,  dimana  pihak  sekolah,  keluarga,  masyarakat  atau  stakeholder  ikut  berperan serta  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  agar  sekolah  dan  stakeholder  dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
Komite  Sekolah  diartikan  sebagai  suatu  badan  mandiri  yang  mewadahi  peran serta  orang  tua  dan  masyarakat  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  sekolah. 4 Komite  Sekoah  juga  dapat  diartikan  sebagai  badan  atau  lembaga  nonpolitis  dan nonprofit  yang  dibentuk  berdasarkan  musyawarah  demokratis  oleh  para stakeholders pendidikan  di  tingkat  sekolah  sebagai  representasi  berbagai  unsur  yang  bertanggung jawab pada peninngkatan kualitas proses dan hasil pendidikan 5
Dalam  Undang-undang    Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  pada  pasal  56  ayat  3  menyebutkan  bahwa  Komite  Sekolah  atau  madrasah sebagai  lembaga  mandiri  dibentuk  dan  berperan  dalam  peningkatan  mutu  pelayanan
4 Agus Haryanto, Suparlan, loc. Cit.
5 Hadi Permadi dan Daeng Arifin. Transformasional Kepala Sekolah dan Komite Sekolah (Bandung : PT Sarana Pancak Arya Nusa, 2018) hlm. 30
pendidikan  dengan  memberikan  pertimbangan,  arahan  dan  dukungan  tenaga,  sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 6
Undang-undang  no.25  tahun  2000  tentang  Progam  Pembangunan  Nasional menyatakan  bahwa  Komite  Sekolah  merupakan  suatu  badan  mandiri  yang  bersifat independen  dan  bersumber  dari  prakarsa  masyarakat  sebagai  sebuah  wadah penampung  aspirasi,  gagasan,  dan  ide  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada jalur sekolah maupun luar sekolah. 7
Berdasarkan  uraian  pengertian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  Komite  Sekolah merupakan suatu lembaga mandiri pada satuan pendidikan yang dibentuk berdasarkan musyawarah  demokratis  oleh  para stakeholders yang  berperan  memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana,  pengawasan, serta sebagai  wadah  penampung  aspirasi,  gagasan,  dan  ide  masyarakat  dalam  rangka meningkatkan kualitas, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan.

## Kedudukan dan Sifat Komite Sekolah
Kedudukan  Komite  Sekolah  tidak  di  bawah  kepala  sekolah  atau  di  bawah bayang-bayang  kekuasaan  kepala  sekolah.  sekolah  dapat  dibentuk  dengan  beberapa alternatif kedudukan sebagai berikut:
a. Berkedudukan  di  satu  sekolah  yang  bersangkutan.  dimana  Komite Sekolah dibentuk untuk sekolah yang bersangkutan saja.
b. Dibentuk  di  satu  kompleks  persekolahan  yang  terdiri  dari  beberapa sekolah, baik itu jenjang maupun jenis sekolahnya. 8
Komite Sekolah merupakan suatu badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hierarkis  dengan  sekolah  maupun  lembaga  pemerintah  lainnya.  Komite  Sekolah memiliki kemandirian masing-masing, akan tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling
6 Permendikbud nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 56 ayat 3
7 Permendikas nomor 25 tahun 2000 tentang program pebangunan nasional
8 Agus Haryanto, Suparlan, Yudistira, op. cit. hlm. 80
bekerja  sama  sejalan  dengan  konsep  manajemen  berbasis  sekolah  atau  bisa  disebut MBS. 9

## Tujuan Komite Sekolah
Tujuan  dibentuknya  sebuah  Komite  Sekolah  menurut  pendapat  Arikunto  yakni agar ada organisasi masyarakat sekolah yang konsen, komit, mempunyai loyalitas dan peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Organisasi ini dikembangkan secara khas dan  berakar  dari  budaya,  demografis,  ekologis,  nilai  kesepakatan,  serta  kepercayaan yang dibangun sesuai potensi dari masyarakat setempat. 10
Tujuan  dibentuknya  Komite  Sekolah  menurut  pendapat    M.Misbah  yakni  agar ada  organisasi  masyarakat  sekolah  konsen,  komit,    mempunyai  loyalitas  dan  peduli pada peningkatan kualitas pendidikan. 11 Sedangkan tujuan dibentuknya Komite Sekolah menurut  pendapat  Sri  Wardiah  dkk  yakni  untuk  meningkatkan  tanggung  jawab  dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
Menutut  Rusman  tujuan  dibentuknya  Komite  Sekolah  yakni  untuk  mewadahi, menjalankan  aspirasi  dan  prakarsa  masyarakat  dalam  melahirkan  kebijakan operasional  dan  program  pendidikan  di  satuan  pendidikan  serta  meningkatkan tanggung  jawab  dan  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di satuan  pendidikan.  Selain  itu  untuk  menciptakan  suasana  dan  kondisi  trasparan, akuntabel dan demokratis.
Adapun secara umum, tujuan dibentuknya Komite Sekolah adalah:
a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan  kebijakan  operasional  dan  program  pendidikan  di  satuan pendidikan.
b. Meningkatkan  rasa  tanggung  jawab  dan  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
9 Ibid., hlm. 80-81
10 Arikunto. Tips Sakti Membangun Organisasi Sekolah (Yogyakarta : Diva Press, 2010), hlm.119
11 M Misbah, Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan. Vol. 14 No. 14, STAIN Purwokerto,2009, hal. 68
c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel serta demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. 12

## Peran Komite Sekolah
Komite  Sekolah  sebagai  suatu  wadah  yang  menampung  dan  menyalurkan partisipasi  masyarakat  terhadap  peningkatan  kualitas  pendidikan  di  sekolah mengemban  empat  peran  yang  saling  terkait  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  yakni pemberi  pertimbangan  (advisory  agency),  pemberi  dukungan  (supporting  agency), pengawasan (controlling agency), dan badan mediator (mediator agency). 13
a. Pemberi pertimbangan (advisory agency)
Komite  Sekolah  dalam  fungsinya  sebagai  badan  pertimbangan  bagi sekolah,  diantaranya  berperan  mengidentifikasi  berbagai  potensi  sumber daya  pendidikan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Fungsi  ini  berguna  dalam memberikan  pertimbangan  mengenai  sumberdaya  pendidikan  yang  ada dalam  masyasakat  yang  dapat  diperbantukan  di  sekolah.  Secara menyeluruh  indikator  kinerja  Komite  Sekolah  dalam  perannya  sebagai badan pertimbangan. 14
Dari  sini  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Komite  Sekolah merupakan  badan  yang  memberikan  pertimbangan,  bermusyawarah menyampaikan  gagasan  maupun  usulan-usulan  kepada  sekolah  atau yayasan  sebagai  pengambilan  kebijakan  untuk  meningkatkan  kualitas pendidikan.  Namun  pada  kenyataannya  kebanyakan  dari  Komite  Sekolah dalam  memberikan  pertimbangan,  gagasan  maupun  usulan  cenderung bersifat  pasif,  dimana  Komite  Sekolah  hanya  bergantung  pada  keputusan salah satu pihak saja.
b. Pemberi dukungan (supporting agency)
Badan  yang  memberi  dukungan  pada  setiap  penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Baik berupa
12 Agus Haryanto, Suparlan, Yudistira. Op.cit., hlm. 81
13 Ibid., hlm. 81-83
14 Hasbullah. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 90
dana,  tenaga,  maupun  pikiran  dengan  harapan  tujuan  dari  pendidikan nasional  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  seimbang  serta  dapat menunjang  kebutuhan  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  pendidikan  di sekolah.  Komite  Sekolah  sebagai  pemberi  dukungan  misalnya  pemecahan masalah kekurangan guru, biaya sekolah bagi murid yang kurang mampu, tenaga  untuk  memperbaiki  kerusakan  sekolah.  Pemberdayaan  sarana prasarana  sekolah  melalui  sumberdaya  masyarakat  dilakukan  dengan koordinasi dewan pendidikan.
c. Melakukan pengawasan (controlling agency)
Badan  yang  melaksanakan  pengawasan  sosial  kepada  sekolah.
Dimana  Komite  Sekolah  memperkecil  peluang  terhadap  penyalahgunaan dan  keluaran  penggunaan  dana  dengan  melakukan  pengawasan  secara transparan  dan  akuntabel  pada  pendanaan  pendidikan  dalam  Rencana Anggaran  Pembelajaran  Sekolah  (RAPBS).  Disamping  mengawasi  alokasi dana  dan  sumber  daya  bagi  penyelenggaraan  kegiatan  di  sekolah,  komite sekolah  juga  berperan  untuk  mengontrol  setiap  pengambilan  keputusan dan  perencanaan  pendidikan  di  sekolah  sehingga  hasil  dari  pengawasan pada  sekolah    dijadikan  bahan  pertimbangan  dalam  penyelenggaraan kegiatan  pendidikan    dan  peningkatan  kualitas  pendidikan,  serta mempermudah dalam proses evaluasi kegiatan yang telah diselenggrakan.
d. Badan mediator (mediator agency)
Komite  Sekolah  yang  berperan  sebagai  badan  mediator  dalam penyelenggaraan  program  pendidikan  lebih  kepada  upaya  memfasilitasi berbagai  masukan  dari  masyarakat  terhadap  kebijakan  dan  program pendidikan  yang  ditetapkan  sekolah  atau  lembaga  pendidikan.  Dimana Komite  Sekolah  memiliki  peran  untuk  mengkomunikasikan  berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah terkait dalam bidang pendidikan.
Dari  uraian  diatas,  dapat  dipahami  bahwa    Komite  Sekolah  di  lembaga pendidikan  menjadi  tali  pengikat  ukhuwah  antara  sekolah  dengan  orang  tua  dan masyarakat.  Maksudnya,  Komite  Sekolah  menciptakan  kerja  sama  antara  pemerintah
sekolah dan masyarakat dengan memberi pemahaman untuk saling pengertian, saling mendukung  dan  bersinergi  dengan  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  kebanyakan lembaga masyarakat bersifat pasif dan acuh dalam urusan pendidikan.
Empat  peran  Komite  Sekolah  yang  telah  disebutkan  diatas  memiliki  indikator kinerja  yang  berbeda-beda,  disesuaikan  dengan  bentuk  peran  yang  dilakukan  oleh Komite Sekolah. Adapun pemaparan dari keempat peran tersebut, bahwasannya Komite Sekolah merupakan partner bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Komite Sekolah  memberikan  pertimbangan  pada  sekolah  dan  yayasan  pendidikan  dalam merumuskan  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  sekolah,  serta  memberikan  dukungan tidak hanya berupa dana melainkan juga berupa gagasan dalam ragka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pendidikan. Komite Sekolah juga berperan untuk mengontrol atau  melakukan  pengawasan  sosial  sebagaimana  halnya  ketika  sekolah  menyususn RAPBS  atau  laporan  pertanggung  jawaban  kepada  masyarakat.  Disamping  itu  juga Komite  Sekolah  berperan  menjadi  mediator  antara  sekolah  dengan  orag  tua  dan masyarakat,  menjadi  tali  pengikat  ukhwah  antara  sekolah  dengan  orang  tua  dan masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan.
Oleh karenanya diharapkan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, orang tua  dan  masyarakat  ikut  serta  berpartisipasi  dan  berperan  aktif  dalam  pendidikan. Dengan  ini  Komite  Sekolah  tidak  hanya  menjadi  stempel  dan  eksekutor  bagi  kepala sekolah.
Komite Sekolah sebagai mitra kerja sekolah yang telah dibentuk sesuai dengan jenjang dan jenis sekolah memiliki wewenang sebagai berikut:
a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b. Bersama-sama  sekolah  menetapkan  rencana  strategis  pengembangan sekolah.
c. Bersama-sama sekolah menetapkan standar pelayanan sekolah.
d. Bersama-sama sekolah membahas bentuk kesejahteraan personil sekolah.
e. Bersama-sama sekolah menetapkan RAPBS.
f. Mengkaji pertanggungjawaban program sekolah dan implementasinya.
g. Mengkaji kinerja sekolah.
h. Mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring dan melaporkan hasil-hasilnya untuk dibahas dalam forum Komite Sekolah.
i. Merekomendasikan  kepala  sekolah  atau  guru  berprestasi  dan  memenuhi persyaratan  professional  serta  administratif  secara  normatif  sesuai peraturan (hukum) yang berlaku guna promosi dan mutasi yang diajukan kepada  pihak  berwenang,  dalam  hal  ini  Kepala  Dinas  Pendidikan Kecamatan, Kota atau Kabupaten.
j. Menerima kepala sekolah dan guru yang promosi atau mutasi dari sekolah lain  sesuai  dengan  persyaratan  professional  dan  administrasi  secara normative  sesuai  peraturan  (hukum)  yang  berlaku  untuk  promosi  dan mutasi.
k. Melaporkan  kepala  sekolah  atau  guru  yang  melanggar  etika  professional dan administratif secara normatif, sesuai peraturan (hukum) yang berlaku, dan  diajukan  kepada  pihak  berwenang  untuk  ditindaklanjuti.  Keputusan mengangkat, memutasikan, dan memberhentikan kepala sekolah dan guru bukan merupakan wewenang Komite Sekolah. 15

## Fungsi Komite Sekolah
Fungsi  Komite  Sekolah  merupakan  penjabaran  dari  peran  Komite  Sekolah, karenanya  agar  peran-peran  dalam  Komite  Sekolah  dapat  berjalan,  maka  Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Memberi  masukan,  pertimbangan,  dan  rekomendasi  kepada  satuan pendidikan mengenai:
1) Kebijakan dan program pendidikan
2) RAPBS
3) Kriteria tenaga satuan kependidikan
4) Kriteria tenaga kependidikan
5) Kriteria fasilitas pendidikan
6) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
15 Hadi Permadi dan Daeng Arifin. Op.cit.,. 32
b. Mendorong  orang  tua  dan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pendidikan.
c. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
d. Mendorong  tumbuhnya  perhatian  dan  komitmen  masyarakat  terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
e. Melakukan  evaluasi  dan  pengawasan  terhadap  kebijakan,  program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
f. Melakukan kerja sama dengan masyarakat. 16

## Tugas Pokok Komite Sekolah
Komite  Sekolah  sesuai  dengan  kewenangannya  mempunyai  tugas  pokok  sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan rapat-rapat dewan sesuai program yang ditetapkan.
b. Bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan visi dan misi.
c. Bersama-sama  sekolah  menyusun  standar  pelayanan  pembelajaran  di sekolah.
d. Bersama-sama  sekolah  membahas  hasil  tes  standar  yang  dilakukan  oleh lembaga/institusi  eksternal  dalam  upaya  menjaga  jaminan  mutu  serta melihat kondisi pembelajaran sekolah sesuai standar kompetensi siswa.
e. Bersama-sama  sekolah  menyusun  rencana  strategis  pengembangan sekolah.
f. Bersama-sama  sekolah  menyusun  dan  menetapkan  rencana  program sekolah tahunan termasuk RAPBS.
g. Membahas  dan  turut  menetapkan  pemberian  tambahan  kesejahteraan yang  diperoleh  dari  masyarakat  kepada  kepala  sekolah,  tenaga  guru,  dan tenaga administrasi sekolah.
h. Bersama-sama sekolah mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan, baik bersifat akademis maupun yang bersifat non akademis
16 Agus Haryanto, Suparlan, Yudistira. Op.cit., hlm. 83
i. Menghimpun  dan  menggali  sumber  dana  dari  masyarakat  untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekolah.
j. Mengelola  kontribusi  masyarakat  baik  berupa  uang,  tenaga,  pikiran, barang, dan peluang yang diberikan kepada sekolah.
k. Mengevaluasi  program  sekolah  secara  proporsional  sesuai  kesepakatan pihak  sekolah,  meliputi:  pengawasan  penggunaan  sarana  dan  prasarana sekolah, pengawasan keuangan secara berkala dan berkesinambungan.
l. Bersama-sama mengidentifikasi berbagai permasalahan dan pemecahannya dengan pihak sekolah.
m. Memberikan  masukan  dalam  pengembangan  kurikulum  nasional  maupun lokal sesuai dengan standar yang disepakati.
n. Memberikan motivasi atau penghargaan, baik berupa materi maupun non materi.
o. Memberikan otonomi profesional kepada guru dalam melaksanakan tugas- tugas kependidikannya sesuai dengan kaidah dan kompetensi guru.
p. Membangun jaringan kerja sama dengan pihak luar sekolah yang bertujuan untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  proses  dan  hasil  pendidikan  di sekolah.
q. Memantau kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah.
r. Mengkaji  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  program  yang dikonsultasikan oleh kepala sekolah.
s. Menyampaikan  usul  atau  rekomendasi  kepada  pemerintah  daerah  guna meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan sekolah. 17

## Akuntabilitas (Tanggung Gugat) Komite Sekolah
Komite  Sekolah  sesuai  dengan  kewenangan  dan  fungsinya,  melakukan  akuntabilitas sebagai berikut:
a. Komite  Sekolah  menyampaikan  hasil  dari  kajian  pelaksanaan  program sekolah  kepada  para stakeholders secara  periodik,  baik  yang  bersifat
17 Hadi Permadi dan Daeng Arifin. Op.cit., hlm. 32-33
keberhasilan  maupun  bersifat  kegagalan  dalam  pencapaian  tujuan  dan sasaran program sekolah.
b. Menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  bantuan  masyarakat  baik berupa  materi  maupun  berupa  nonmaterial  kepada  masyarakat  dan pemerintah setempat.
c. Kewenangan  pengelolaan  keuangan  terkait  dengan  pembiayaan pendidikan, yang diperoleh dari bantuan masyarakat atau orang tua guna kepentingan  pembelajaran  yang  ditetapkan  melalui  rapat  RAPBS,  harus menjadi  bagian  tanggung  jawab  Komite  Sekolah.  Hal  itu,  baik  dalam pengeluaran,  penggunaan  dan  pengawasan  melalui  kesepakatan  ke  dua belah pihak yang sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku.
d. Keuangan untuk operasional pendidikan di setiap sekolah, khususnya yang berasal  dari  pemerintah  dan  masyarakat  menjadi  taggung  jawab  kepala sekolah. Komite Sekolah dapat memperoleh informasi dengan transparansi dan akuntabel mengenai peruntukan dan pertanggungjawabannya.
e. Hasil Penlitian Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah . 18
Akuntabilitas  kepada stakeholder ini  bersama-sama  mengetahui  kemajuan, keberhasilan  dan  kelebihan  sekolah  baik  dalam  penyelenggaraan  kegiatan pembelajaran  maupun  sarpras  pendidikan.  Sehingga  mereka  sebagai  partner  dan pengguna  jasa  pendidikan  merasa  puas  pada  pelayanan  sekolah  tersebut.  Begitupun sebaliknya,  Komite  Sekolah  bersama stakeholder akan  berusaha  semaksimal  mungkin untuk  mencari  solusi  bersama  jika  sekolah  mengalami  kemunduran,  kegagalan  dan kekurangan, hal ini dilakukan demi sukses dan majunya sekolah.

## Struktur Organisasi Komite Sekolah
Komite  Sekolah  merupakan  badan/lembaga  mandiri  yang  dibentuk  sebagai wadah  peran  serta  orang  tua  dan  masyarakat  guna  berpartisipasi  dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Proses  pembentukan  Komite  Sekolah  menganut    tiga  pinsip  manajemen.  Pertama, demokratis  dimana  proses  pemelihan  anggota  dan  pengurus  dilakukan  dengan
18 Ibid, 33-34
musyawarah  mufakat  atau  dilakukan  dengan  pemungutan  suara.  Kedua,  transparan dimana pembentukan Komite Sekolah mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses  sosialisasi  oleh  panitia  persiapan,  kriteria  calon  anggota,  proses  seleksi  calon anggota,  pengumuman  calon  anggota,  proses  pemilihan  serta  penyampaian  hasil pemilihan  dilakukan  secara  terbuka  dan  diketahui  oleh  masyarakat  luas.  Ketiga, akutabel dimana panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. 19
Struktur organisasi Komite Sekolah perlu dibentuk meski Komite Sekolah bukan merupakan  lembaga  birokrasi.  Dengan  adanya  ketiga  prinsip  manajemen  modern dalam  proses  pembentukan  Komite  Sekolah  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  diatas sangat menentukan dalam keoptimalan pelaksanaan peran dan fungsi Komite Sekolah.
a. Kepengurusan Komite Sekolah
Kepengurusan  Komite  Sekolah  sudah  diatur  berdasarkan  AD/ART yang  sekurang-kurangnya  terdiri  atas  ketua,  sekretaris,  bendahara,  serta bidang-bidang  tertentu  sesuai  dengan  kebutuhan.  kepengurusan  Komite Sekolah  yang  dipilih  berdasarkan  musyawarah.  Untuk  komposisi kepengurusan  Komite  Sekolah  tergantung  pada  kondisi  dan  kebutuhan masing-masing sekolah atau satuan pendidikan yang bersangkutan. selain itu,  khusus  jabatan  ketua  sebaiknya  bukan  berasal  dari  kepala  satuan pendidikan,  begitu  pula  pada  adinistrasi  dalam  Komite  Sekolah  yang sebaiknya bukan bagian dari pegawai sekolah.
Mekanisme  kinerja  pengurus  Komite  Sekolah  yang  telah  disebutkan dalam  Panduan  Umum  Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah  yakni sebagai berikut:
1) Pengurus  Komite  Sekolah  terpilih  bertangung  jawab  kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesusai AD/ART.
2) Pengurus  Komite  Sekolah  menyusun  program  kerja  dengan  fokus utama guna meningkatkan pelayanan pendidikan.
19 Hasbullah. Op.cit., hlm. 99
3) Apabila  dalam  masa  jabatannya  pengurus  Komite  Sekolah  dinilai tidak  produktif,  maka  musyawarah  anggota  dapat  memberhntikan atau mengganti dengan kepengurusan baru.
4) Pembiayaan  Komite  Sekolah  diambil  dari  anggaran  Komite  Sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah. 20
Jadi, struktur organisasi yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan  bidang-bidang  tertentu  dipilih  berdasarkan  musyawarah  yang dilakukan  oleh  seluruh  anggota  Komite  Sekolah  secara  demokratis  dan terbuka yang mempunyai tujuan agar struktur kepengurusan dalam Komite Sekolah  memiliki  sifat  transparan  da  akuntabel.  Selain  itu,  agar memudahkan tercapainya tujuan pembangunan dalam satuan pendidikan.
b. Keanggotaan Komite Sekolah
Anggota pengurus Komite Sekolah merupakan perwakilan dari orang tua  siswa  dan  masyarakat,  oleh  karena  itu  keanggotaan  Komite  Sekolah harus  mecerminkan  orang  tua  dan  masyarakat.  Keanggotaan  Komite Sekolah  melibatkan dua unsur yakni unsur masyarakat dan unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggaraan kegiatan pendidikan serta Badan Pertimbangan  Desa.  Adapun  komponen  keanggotaan  Komite  Sekolah berdasarkan unsur masyarakat meliputi:
1) Perwkilan orang tua siswa/wali siswa.
2) Tokoh masyarakat seperti kepala dusn, ulama, budayawan.
3) Anggota  masyarakat  seperti lembaga  swadaya  masyarakat peduli akan pendidikan.
4) Pejabat pmerintah setempat.
5) Dunia usaha dan dunia industri
6) Pakar pendidikan.
7) Organisasi profesi tenaga kependidikan seperti PGRI.
8) Perwakilan siswa atau alumni. 21
20 Agus Haryanto, Suparlan, Yudistira. Op.cit., hlm .  97
21 Agus Haryanto, Suparlan, Yudistira. op.cit., hlm. 96
Jumlah anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga  penyelenggra  kegiatan  pendidikan,  serta Badan Pertimbangan Desa paling banyak berjumlah tiga orang. Sedangkan untuk jumlah  anggota  komite  sekolah  secara  menyeluruh  pling  sedikit  yakni  9 orang.  Intinya  jumlahny  harus  ganjil.  Aapun  anggota  pengurus  dalam komite sekolah telah diatur dalam AD/ART.
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah Komite  Sekolah  sebagai  sebuah  organisasi  wajib  memiliki  Anggaran
Dasar  sebagai  pedoman  yang  bersifat  umum  serta  memiliki  Anggaran Rumah Tangga yang merupakan penjabaran dari Anggran Dasar.   AD/ART disusun  sebelum  pelaksanaan  organisasi  Komite  Sekolah.  Adapun  tujuan diperlukannya  AD/ART  Komite  Sekolah  agar  ada  satu  pijakan  bersama dalam  menjalankan  organisasi  yang  telah  disepakati  dan  ditetapkan bersama anggota dan pengurus. Anggaran Dasar Komite Sekolah sekurang- kurangnya memuat:
1) Nama dan tempat kedudukan
2) Dasar, tujuan dan kegiatan
3) Keangotaan dan kepengurusan
4) Hak dan kewjiban anggota dan pengurus
5) Keuangan
6) Mekanisme kerja dan rapat-rapat
7) Perubahan AD/ART, serta pembubaran organisasi 22
Anggaran  Rumah  Tangga  Komite  Sekolah  sekurang-kurangnya memuat:
1) Mekanisme  pemlihan  dan  penetapan  anggota  dan  pengurus  Komite Sekolah
2) Rincian tugas Komite Sekolah
3) Meknisme rapat
4) Kerja sama dengan pihak lain
5) Ketentuan penutup 23
22 Ibid., hlm. 99

## Kualitas/ Mutu Pendidikan
Kata kualitas ini berasal dari bahasa Inggris “quality”. Kata ini sebearnya berasal dari  bahasa  latin,  yaitu  qualitas  yang  masuk  ke  dalam  bahasa  Inggris  melalui  bahasa Perancis  Kuno  “qualite”.  Dalam  kamus  lengkap  bahasa  Inggris,  kata  itu  mempunyai banyak arti, tiga diantaranya:
a. Suatu sifat atau atribut yang has dan membuat berbeda.
b. Standar tertinggi sifat kebaikan.
c. Memiliki sifat kebaikan tertinggi. 24
Kualitas merupakan tingkat, taraf atau derajat kebaikan sesuatu. Sedang dalam KBBI kualitas merupakan ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajat. 25
Sedangkan kualitas menurut beberapa ahli didefinisikan sebagai berikut:
a. Kualitas  menurut  Joseph  Juran  yang  dikutip  oleh  M.N.  Nasution  yaitu kecocokan  penggunaan  produk  untuk  memenuhi  kebuuhan  dan  kepuasan pelanggan atau kualitas sebagai kesesuaian terhadap spesifikasi. 26 Konsep juran  disini  lebih  berfokus  pada  aspek  kesesuaian  antara  tujuan  dan manfaat,  apabila  suatu  produk  atau  jasa  dapat  menyesuikan  tujuan  dan manfaat yang diharapkan pelanggan maka produk atau jasa tersebut dapat dikatakan  berkualitas.  Deikatakan  demikian  karena  dapat  memberikan kepuasan  serta  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  pelanggan  atas  suatu produk atau jasa.
b. Menurut W. Edwards Deming yang dikutip oleh M.N. Nasution menyatakan bahwa  kualitas  merupakan  kesesuaian  dengan  kebutuhan  pasar maksudnya  yakni  apapun  yang  menjadi  kebutuhan  dan  keinginan kosumen. 27 Perusahaan  yang  bermutu  yakni  perusahaan  yang  menguasai pasar  karena  hasil  produsinya  sesuai  dengan  kebutuhan  konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Apabila konsumen puas,
23 Agus Haryanto, Suparlan, Yudistira. loc.cit
24 Arbangi, Dakir, Umiarso. Op. cit., hlm. 84
25 Barnawi dan M. Arifin. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 14
26 Arbangi, Dakir, Umiarso. Loc. Cit.
27 Arbangi, Dakir, Umiarso. Loc. cit
maka mereka akan setia untuk membeli produk perusahaan tersebut, baik berupa barang ataupun jasa.
c. Menurut  Philip  B.  Crosby  yang  dikutip  oleh  M.N  Nasution  menyatakan bahwa  kualitas  merupakan    kesesuaian  dengan  yang  disyaratkan, distandarkan  atau  bisa  diartikan  bahwa  kualitas  sebagai  nihil  cacat, kesempurnan dan kesesuaian terhadap persyaratan. 28 Philip B. Crosby ini lebih  berfokus  pada  persyaratan  yang  wajib  dipenuhi  oleh  suatu  produk agar memiliki kualitas yang baik. Semua produk atau jasa dikatakan tidak berkualitas apabila melenceng persyaratannya. Persyaratan tersebut dapat berubah  sesuai  dengan  keinginan  pelanggan,  kebutuhan  organissi, pemasok dan sumber pemerintah, terknologi, serta pasar atau persaingan.
d. Menurut  Feigenbaum,  kualitas  adalah  kepuasan  pelanggan  yang sepenuhnya. 29 Mmaksudnya yakni suatu produk dianggap bermutu apabila dapat  memberikan  kepuasan  sepenuhnya  kepada  pelanggan  atau konsumen,  jadi  intinya  yakni  sesuai  dengan  harapan  konsumen  atas produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau produsen.
e. Menurut  Garvin  dan  Davis,  kualitas  adalah  suatu  kondisi  dinamik  ada hubungannya  dengan  produk,  tenaga  kerja,  proses,  dan  tugas  serta lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi harapan pelanggan. 30 Konsep kualitas  menurut  Garvin  dan  Davis  menjelaskan  bahwa  kualitas  disini harus  bersifat  menyeluruh,  baik  itu  produk  maupun  prosesnya.  Konsmen memiliki selera atau harapan pada suatu produk selalu berubah-ubah, oleh karena  itu  kualitas  produk  ataupun  jasa  harus  berubah  atau  disesuaikan dengan harapan konsumen. Dengan berubahnya kualitas produk atau jasa diperlukan  peningkatan  keterampilan  dari  tenaga  kerja,  serta  perubahan proses  produksi  dan  tugas  agar  produk  dapat  memenuhi  harapan pelanggan atau konsumen.
28 Arbangi, Dakir, Umiarso. Loc. cit.
29 Arbangi, Dakir, Umiarso. Loc. cit
30 Abdul Hadis dan Nurhayati. Manajemen Mutu Pendidikan . (Bandung :  CV Alfabeta, 2010), hlm. 86
Menurut  tulisan  dari  L.C  Solmon  yang  mengtakaan  bahwa  kualitas  pendidikan dari  sudut  pandang  ekonomi  diperlukan  pertimbangan  tentang  bagaimana  kualitas tersebut diukur. Sudut pandang dalam mengukur kualitas pendidikan, sebagai berikut:
a. Pandangan yang mengunakan pengukuran pada hasil pendidikan
b. Pandangan yang melihat pada proses pendidikan
c. Pendekatan teri ekonomi yang menekankan pada akibat positif pada siswa atau  pada  penerima  manfaat  pendidikan  lainnya  yang  diberikan  oleh institusi. 31
Mutu  pendidikan  menurut  Dzaujak  Ahmad  yakni  kemampuan  sekolah  terhadap pengelolaan  secara  operasional  dan  efisien  terhadap  kompoen-komponen  yang berkaitan  dengan  sekolah  sehingga  menghasilkan  nilai  tambah  terhadap  komponen tersebut menutut standar yang berlaku. 32

## Standar Kualitas Pendidikan
SNP  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  menyebutkan bahwa pendidikan di Indonesia meliputi 8 komponen standar yang merupakan kriteria minimal  tentang  sistem  pendidikan  seluruh  wilayah  NKRI  sebagai  acuan  dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. SNP tersebut mengalami berbagai perubahan  dari  tahun  ke  tahun  untuk  menyesuaikan  dinamika  perkembangan masyarakat. Adapun ringkasan substansi 8 Standar Nasional Pendidikan yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu:

## a. Standar isi
Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi  guna  mencapai  kmpetensi  lulusan  pada  jenjang  dan  jenis pendidikan  tertentu. 33 Maksud  kompetensi    disini  berarti  berupa seperangkat  sikap,  pengetahuan  dan  ketrampilan  yang  harus  dimiliki, dihayati,  dan  dikuasai  oleh  pesdik  setelah  mempelajari  suatu  muatan pembelajaran,  menamatkan  suatu  program,  atau  menyelesaikan  suatu
31 Uhar Suharsaputra. Administrasi Pendidikan (Bandung: PT Revika Aditama, 2010), hlm. 230
32 Sri Minarti. Loc. cit
33 Barnawi dan M Arifin, op. cit., hlm. 48
pendidikan  tertentu.  Adapun  tingkat  kompetensi  merupakan  kriteria kompetensi  yang  mencakup  ranah  sikap  apiritual  dan  sosial  yang  harus dipenuhi  oleh  peserta  didik  pada  tiap  tingkat  kelas  dalam  rangka pencapaian atandar kompetensi lulusan.
b. Standar proses
Standar  proses  adalah  kriteria  mengenai  pelaksanaan  pembelajaran pada  suatu  lembaga  pendidikan  atau  satuan  pendidikan  utuk  mencapai suatu  standar  kompetensi  lulusan. 34 Standar  proses  ini  perlukan  agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien, dimana terdiri diri dari pertama ,  perencanaan  proses  pembelajaran  yakni  susunan  atau rancangan  silabus  dan  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  pada  setiap muatan  pembelajaran. Kedua, pelaksanaan  proses  pembelajaran  yang meupakan  implementasi  dari  pelaksanaan  proses  pembelajaran. Ketiga, penilaian hasil pembeajaran. Keempat , pengawasan proses pembelajaran.
c. Standar kompetensi lulusan
Standar  kompetensi  lulusan  adalah  kriteria  mengenai  kualifikasi kemampuan  lulusan  yang  mencakup  ranah  sikap,  pengetahuan,  dan keterampilan. 35 Dapat  dijelaskan  bahwa  standar  kompetensi  lulusan  ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar  penilaian  pendidikan,  standar  pendidikdan  tenaga  kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan serta standar pembiayaan. Standar  kompetensi  lulusan  ini  memerlukan  adanya  monitoring  dan evaluasi  secara  berkala  berkelanjutan  dalam  stiap  periode  untuk mengetahui  ketercapaian  dan  kesesuaian  lulusan  dengan  standar kompetensi  lulusan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Selain  itu  juga sbagai  bahan  masukan  dan  penyempurnaan  standar  kompetensi  lulusan yang akan datang.
d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan  pra  jabatan  dan  kelaykan  fisik  maupun  mental,  serta
34 Barnawi dan M Arifin, op.cit., hlm. 50
35 Ibid, hlm. 45
pendidikan  dalam  jabatan. 36 Disini  pendidik  harus  memiliki  kualifikasi akademik  yang  dibuktikan  dengan  ijazah  dan  sertifikat  keahlian  sesuai dengan  ketentuan  peundang-undangan  yang  berlaku.  Selain  itu  pendidik harus  memiliki  kompetensi  sebagai  agen  pembelajaran  serta    memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional.
e. Standar sarana dan prasarana
Standar  sarana  dan  prasarana  merupakan  kriteria  mengenai  ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah,perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, serta sumber belajar lain yang  diperlukan  guna  menunjang  proses  pembelajaran,  termasuk penggunan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. 37 Sarana  disini  berarti segala perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan prasarana  berarti  fasilitas  dasar  untuk  menjalankan  fungsi  satuan pedidikan. Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas tentunya memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
f. Standar pengelolaan
Standar  pengelolaan  merupakan  kriteria  mengenai  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengawasan  kegiatan  pendidikan  pada  tingkat  satuan pendidikan, kbupaten/kota, provinsi, atau nasional agar mencapaii efisiensi dan  efektivitas  penyelenggaraan  pendidikan. 38 Standar  pengelolaan  disini terbagi menjadi tiga. Pertama, standar pengelolaan oleh satuan pendidikan dimana  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  menerapkan manajemen berbasis sekolah, hal ini dibuktikn dengan pengelolaan satuan pendidikan  yang  dilaksanakan  secara  mandiri,  efisien  dan  akuntabel. Kedua ,  standar  pengelolaan  oleh  pemerintah  daerah  yakni  menysun rencana  kerja  tahunan  bidang  pendidikan  yang  disetujui  dan dipertanggungjawabkan  oleh  Gubernur  atau  Bupati. Ketiga, standar pengelolaan  oleh  pemerintah  yakni  menyusun  rencana  kerja  tahunan bidang pendidikan dengan memperioritaskan beberapa program-program
36 Ibid, hlm. 59
37 Ibid, hlm. 67
38 Ibid, hlm. 71
tertentu  dimana  pemerintah  pusat  dan  daerah  bersama-sama menyelenggarakan sekolah dengan taraf internasional.
g. Standar pembiayaan pendidikan
Standar  pembiayaan  pendidikan  adalah  standar  yang  mengatur komponen  dan  besarnya  biaya  dalam  operasi  satuan  pendidikan  yang berlaku  selama  satu  tahun. 39 Standar  pembiayaan  pendidikan  disini meliputi biaya investasi, biaya operasi serta biaya personal.
h. Standar penilaian pendidikan
Standar  penilaian  pendidikan  adalah  kriteria  mengenai  mekanisme, prosedur,  dan  instrument  penilaian  dari  hasil  belajar  peserta  didik. 40
Penilaian  disini  digunakan  untuk  menilai  pencapaian  kompetensi  peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hail belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomir 19 Tahun 2005 pasal 4 menjelaskan bahwa  Standar  Nasional  Pendidikan  bertujuan  menjamin  mutu  pendidikan nasional  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 41 Adapun  indikator  atau kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur dari kualitas pendidikan yaitu:
a. Hasil akhir pendidikan.
b. Hasil  langsung  pendidikan  yang  meupakan  titik  tolak  pengukuan  kualitas pendidikan  pada  suatu  lembaga  pendidikan.  Missal  tes  tulis,  daftar  cek, anekdot, skala rating, dan skala sikap.
c. Proses pendidikan.
d. Instrumen input yang merupaan alat berinteraksi dengan siswa.
e. Raw input dan lingkungan. 42
Pendidikan  yang  bermutu  menurut  Depdikbud,  sebagaimana    yang dikutipoleh Sugeng Listyo meliputi:
39 Ibid, hlm. 77
40 Ibid, hlm. 78
41 Sri Minarti. Op. cit., hlm. 232
42 Arbangi, Dakir, Umiarso. Op. cit., hlm. 91
a. Masukan  yaitu  siswa  yang  diseleksi  secara  ketat  dengan  menggunakan prosedur  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  dengan  kriteria sebagaiberikut:
1) Prestasi belajar superior dengan indikator angka raport, Nilai murni, dan hasil prestasi akademik.
2) Skor psikotes meliputi intelegensi dan kreatuvitas
3) Tes fisik.
b. Sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  untuk  mengetahui  kebutuhan belajar siswa serta menyalurkan minat dan bakatnya, baik dalam kegiatan kurikuler maupun dalam kegiatanekstra kurikuler.
c. Lingkungan  belajar  yang  kondusif  untuk  berkembangnya  potensi keunggulan  menjadi  yang  nyata  baik lingkungan  fisik  maupun  lingkungan sosial psikologis.
d. Guru  tenaga  kependidikan  yang  menangani  harus  unggul  baik  dari  segi penguasaan  materi  pelajaran,  metode  mengajar,  maupun  dari  segi komitmen dalam melaksanakan tugas.
e. Kurikulumnya  diperkaya  dengan  pengembangan  dan  improvisasi  secara maksimal  sesuai  dengan  tuntutan  belajar  peserta  didik  yang  memiliki kecepatan  belajar.  Motivasi  belajar  yang  lebih  tinggi  dibanding  dengan siswa seusianya.
f. Kurun  waktu  belajar  lebih  lama  dibandingkan  dengan  sekolah  lain. Karenanya  pelu  asrama  untuk  memaksimalkan  pembinaan  serta menyalurkan  minat  dan  bakat  peserta  didik,  selain  itu  juga  untuk menampung para peserta didik dari berbagai lokasi.
g. Proses  belajar  mengajar  harus  berkualitas  dan  hasilnya  dapat dipertanggungjawabkan  secara  akuntabel  baik  kepada  peserta  didik, lembaga, maupun masyarakat.
h. Sekolah  yang  unggul  tidak  hanya  memberikan  manfaat  kepada  peserta didik  di  sekolah  tersebut  saja  tetapi  harus  memilikiresonasisosial  kepada lingkungan sekitarnya.
i. Nilai  lebih  sekolah  unggul  terletak  pada  perlakuan  tambahan  diluar kurikulum  nasional  melalui  pengebangan  kurikulum,  program  pengayaan
dan  perluasan,  pengajaran  remedial,  pelayanan  bimbingan  dan  konseling yang berkualitas, pembinaan kreatifitas da disiplin. 43
Dari  beberapa  indikator  diatas  yang  menjelaskan  bahwasannya pendidikan  yang  berkualitas  mengacu  pada  hasil  pendidikan  dimana    capaian prestasi  oleh  sekolah  baik  lingkup  akademis  maupun  nonakademissekolah mampu  mengembangkan  anak  sepenuhnya.  Sehingga  antara  proses  dan konteks  pendidikan  saling  berhubungan,  dimana  input/raw  input  dan proses/lingkungan  harus  selalu  mengacu  pada  mutu  hasil  output  yang  akan dicapai, begitu j uga dengan siswa itu sendiri. Dukungan dari orang tua dalam penyelenggaraan suatu pendidikan mengingatkan betapa mereka sangat peduli terhadap  belajar  anak  baik  dirumah  maupun  disekolah.  Karenanya  sekolah yang  bermutu  akan  banyak  diminati  oleh  masyarakat  karena  dinilai  memiliki kualitas yang unggul.

## Total Quality Management (TQM) di Lembaga Pendidikan
Menurut Mulyadi manajemen mutu terpadu atau TQM adalah pendekatan sistem secara  menyeluruh  dan  merupakan  bagian  terpadu  strategi  tingkat  tinggi.  Sistem  ini bekerja  secara  horizontal  menembus  fungsi  dan  departemen,  melibatkan  semua karyawan dari atas sampai bawah, meluas ke hulu dan hilir, mencakakup mata rantaii dan customer. Sedangkan menurut Hadari Nawawi, TQM adalah manajemen fungsional dengan pendekatan yang secara terus menerus difokuskan pada peningkatan kualitas, agar  produknya  sesuai  degan  standar  kualitas  dari  masyarakat  yang  dilayani  dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan masyarakat. 44
Dari  pengertian  diatas  maka  dapat  dipahami  bahwa  manajemen  mutu  terpadu atau  Total  Quality  Management  (TQM)  merupakan  sistem  manajemen  yang mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja secara terus menerus  atas  jasa,  manusia,  produk,  serta  lingkungan  dalam  memperbaiki  kualitas suatu pendidikan. Karakteristik TQM menurut Hadari Nawawi sebagai berikut:
a. Fokus pada pelangan, baik pelanggan internal maupun eksternal.
43 Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah/Madrasah (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 66
44 Arbangi, Dakir, Umiarso. Op. cit., hlm. 93
b. Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas.
c. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan suatu keputusan dan pemecahan suatu masalah.
d. Memiliki komitmen jangka penjang.
e. Membutuhkan kerja sama tim.
f. Memperbaiki proses secara kesinambungan.
g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
h. Memberkan kebebasan yang terkendali.
i. Memiliki kesatuan yang terkendali.
j. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. 45
Adapun  menurut  Hadari  Nawawi,  TQM  dikatakan  sukses  apabila  menimbulkan gejala-gejala sebagai berikut:
a. Tingkat konsistensi suatu produk dalam memberikan pelayanan umum dan pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  peningkatan  kualitas Sumber daya manusia mengalami peningkatan secara terus menerus.
b. Kekeliruan  dalam  bekerja  yang  berdampak  menimbulkan  berkurangnya ketidakpuasan dan komplain dari masyarakat yang dilayani.
c. Semakin meningkatnya disiplin waktu dan disiplin kerja.
d. Inventarisasi  aset  orgaisasi  semakin  sempurna,  terkendali,  dan  tidak berkurang atau bahkan hilang tanpa diketahui sebab-sebabnya.
e. kontrol  berlangsung  efektif  terutama  dari  atasan  langsung  melalui pengawasan melekat, sehingga mampu menghemat pembiayaan, mencegah penympangan  dalam  pemberian  pelayanan  umum  dan  pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
f. Pemborosan dana dan waktu dalam bekerja dapat dicegah.
g. Peningkatan  keterampilan  dan  keahlian  bekerja  terus  dilaksanakan sehingga  metode  bekerja  selalu  mampu  mengadaptasi  perubahan  dan perkembangan  ilmu  pengetahuan  serta  teknologi,  sebagai  cara  bekerja
45 Ibid, hlm. 95
yang  paling  efektif,  efisien  dan  produktif,  sehingga  kualitas  produk  dan pelayanan umum terus mengalami peningkatan. 46
Tabel 2.1 Sub-Bab Kajian Pustaka Variabel X Variabel Y Komite Sekolah Kualitas pendidikan Kedudukan dan sifat Komite Sekolah standar kualitas pendidikan
 Standar isi
 Standar proses
 Standar kompetensi kurikulum
 Standar pendidik dan tenaga kependidikan
 standar sarpras
 standar pengelolaan
 standar pembiayaan
 Standar penilaian
Tujuan komite sekolah Peran Komite Sekolah
 pemberi pertibangan
 pemberi dukungan
 melakukan pengawasan serta
 sebagai badan mediator
Fungsi Komite Sekolah Tugas pokok Komite Sekolah Akuntabilitas Komite Sekolah Struktur organisasi Komite Sekolah
 Kepengurusan Komite Sekolah
 Keanggotaan Komite Sekolah
 AD/ART Komite Sekolah

## TQM di lembaga
pendidikan

## KESIMPULAN
Pendidikan  yang  berkualitas  mengacu  pada  hasil  pendidikan  dimana    capaian prestasi  oleh  sekolah  baik  lingkup  akademis  maupun  nonakademissekolah  mampu mengembangkan  anak  sepenuhnya.  Sehingga  antara  proses  dan  konteks  pendidikan saling  berhubungan,  dimana  input/raw  input  dan  proses/lingkungan  harus  selalu mengacu  pada  mutu  hasil  output  yang  akan  dicapai,  begitu  j  uga  dengan  siswa  itu sendiri.  Dukungan  dari  orang  tua  dalam  penyelenggaraan  suatu  pendidikan
46 Ibid.
mengingatkan  betapa  mereka  sangat  peduli  terhadap  belajar  anak  baik  dirumah maupun  disekolah.  Karenanya  sekolah  yang  bermutu  akan  banyak  diminati  oleh masyarakat karena dinilai memiliki kualitas yang unggul

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori,  Muslich  dan  Sri  Iswati.  2019. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif .  Surabaya: Airlangga, Universitas Press.
Arifin. 2017. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan . Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
Arikunto. 2010. Tips Sakti Membangun Organisasi Sekolah .Yogyakarta : Diva Press.
Arikunto,  Suharsimi.  2014. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta  : Rineka Cipta.
Fattah,  Nanang.  2013. Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan .  Bandung  :  PT  Remaja Rosdakarya.
Hasil  Analisis SWOT oleh pihak SMK Assa’adah pada tanggal 12 Agustus 2018.
Haris, Abdul dan Nurhayati. 2010. Manajemen Mutu Pendidikan. Bandung :  CV Alfabeta Hasbullah. 2012. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Jakarta : Raja Grafindo Persada Hasbullah,  Wahab  dan  Ismeth  Abdullah.  2010. Manajemen  Strategi  Keorganisasian Publik . Bandung: PT. Refika Aditama.
Jihad, Asep dan Abdul Haris. 2013. Evaluasi Pembelajaran . Yogyakarta: Multi Pressindo. Minarti, Sri. 2011. Manajemen Sekolah . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Misbah,    M.  2009. Peran  dan  Fungsi  Komite  Sekolah  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan. Jurnal  Pemikiran  Alternatif  Kependidikan.  Vol.  14  No.  14,  STAIN Purwokerto.
Permadi,Hadi  dan  Daeng  Arifin.  2018. Transformasional  Kepala  Sekolah  dan  Komite Sekolah . Bandung : PT Sarana Pancak Arya Nusa
Permendikbud Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Permendikas nomor 25 tahun 2000 tentang program pebangunan nasional Prabowo,  Sugeng  Listyo.  2008. Manajemen  Pengembangan  Mutu  Sekolah/Madrasah . Malang: UIN Press.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta