## PERAN SERTA PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN USAHA DAGANG KECIL DAN MENENGAH (UDKM) DI JAWA TENGAH
Endang Swastuti
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang
Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang.
Telp (024) 8316187; Fax (024) 8316193

## Abstrak
Berdasarkan  hasil  analisis  Partisipasi  Perempuan  dalam  Manajemen  Usaha  Kecil  dan Menengah  Perdagangan  (UDKM)  di  Jawa  Tengah,didapatkan  bahwa  kepemilikan  perempuan  atas UDKM lebih dari laki-laki, bagaimanapun, akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang diterima oleh perempuan sebagai akibat dari upaya manajemen masih lebih rendah dari laki-laki, karena perempuan masih dibebani dengan tugas-tugas yang domestik. Untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan akses, kontrol, dan manfaat dari partisipasi perempuan dalam manajemen UDKM  sehingga keadilan gender dan kesetaraan dapat dicapai.
Kata kunci: Access, Manfaat, Pengendalian dan Partisipasi

## Abtract
Base on the analysis Participation of Women in Management of Small and Medium Enterprises Trade (UDKM) in Central Java, the result that women's ownership over UDKM more than men, however, access, control, participation and benefits received by women as a result of management efforts still lower than men, because women are still burdened with tasks that are domestic. For that we need efforts to increase access, control, and benefits of women's participation in the management UDKM, so that gender justice and equality can be achieved.
Keywords: Access, Benefits, Control and Participation

## Pendahuluan
Usaha  Dagang  Kecil  dan  Menengah  (UDKM)  dan  Industri  Kecil  dan  Menengah  (IKM) merupakan bentuk usaha yang tangguh, dan memiliki posisi strategis dalam pembangunan. Hal ini telah terbukti, selama masa krisis ekonomi yang berlangsung di Indonesia sekitar tahun 1998, Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan bentuk usaha yang tangguh dan mampu survive. Hal ini disebabkan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM)   mampu beradaptasi dalam hal biaya, produksi, dan pemasaran dengan cepat. Selain itu kemudahan memasuki pasar, membuat Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM)   menjadi salah satu usaha yang menarik dalam mencari  solusi  di  masa  krisis  ekonomi  yang  telah  banyak  membuat  usaha-usaha  besar  melakukan pemutusan hubungan kerja. Karyawan yang terkena PHK banyak yang memasuki   Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai sektor informal. Disamping itu peranan strategis Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah
(IKM) dapat ditunjukkan (1) Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) lebih banyak daripada usaha besar, serta bersifat padat karya sehingga mampu menyerap jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada usaha besar yang cenderung bersifat padat modal dan  padat  teknologi;  (2)  Usaha  Dagang  Kecil  dan  Menengah  (UDKM)  serta  Industri  Kecil  dan Menengah (IKM)lebih banyak menggunakan bahan baku lokal dan memiliki dampak berganda   bagi perkembangan unit-unit usaha pendukung lainnya, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta perdagangan kecil dan menengah;   dan (3) perkembangan   Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki multiplier effect pengembangan industri kreatif di daerah, terutama usaha pengelolaan bahan makanan, rumah makan (kuliner), garment, fashion, karya seni, perhiasan dan lain-lain yang banyak menggunakan bahan baku   lokal dan tenaga kerja lokal.  Dengan demikian, keberadaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat memberikan suatu kontribusi positif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan efek negatif urbanisasi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.
Menurut data Bappeda Jawa Tengah (2010), UMKM yang ada di Jawa Tengah sebanyak 1,5 juta unit usaha dan mampu menyerap lebih kurang 5 juta orang, yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Oleh karena itu secara nasional Jawa Tengah disebut sebagai “Jantungnya Usaha Mikro dan Kecil  di Indonesia”, dengan produk unggulan antara lain :  pakaian jadi, tenun, batik, produk kerajinan dari  kulit,  mebelair  dan  berbagai  produk-produk  makanan  olahan  yang  bersifat  khas  daerah  Jawa Tengah.
Berdasarkan data  Dinas Koperasi dan UMKM, jumlah  UMKM yang telah dibina pada tahun 2010    sebanyak  67.616  unit  dan  pada  tahun  2011  meningkat  menjadi    sebanyak  70.222  unit,  atau meningkat sebesar 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan  pengelompokan usaha, UMKM yang telah dibina terdiri dari : (1) UMKM non pertanian sebanyak 23.374 unit; (2) UMKM pertanian sebanyak 10.097 unit; UMKM perdagangan sebanyak 28.362 unit dan (4) UMKM jasa sebanyak 8.389 unit (RKPD Provinsi Jawa Tengah 2013).
Terkait  dengan  besarnya  omset  dan  jumlah  tenaga  kerja  yang  terserap  menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Besarnya omset UMKM yang telah dibina tersebut pada tahun 2011 sebesar Rp. 14,74 trilyun atau meningkat sebesar 40,94% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp. 10,46 trilyun. Sedangkan banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam   UMKM pada tahun 2010 diketahui sebanyak  285.335  orang  dan  pada  tahun  2011  meningkat  menjadi  sebanyak  293.877  orang  atau meningkat  sebesar  2,99%  dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Hal  yang  menggembirakan  yaitu  tenaga kerja yang terserap adalah tenaga kerja lokal,  dan sebagian besar merupakan tenaga  kerja perempuan baik yang terampil maupun  tenaga kerja kurang terampil di perdesaan (Mudrajad, 2007).
Fasilitasi  dan  pemberdayaan  UMKM  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perdagangan,  khususnya kelompok usaha dagang skala kecil dan menengah (UDKM)   pada tahun 2011 sebanyak 229.894 unit dengan  jumlah  tenaga  kerja  terserap  sebesar  662.674  orang,  atau  rata-rata  setiap  unit  UDKM mempekerjakan sebanyak 2 – 4 orang pekerja dengan rata-rata modal usaha sebesar Rp 5 juta – Rp 10 juta setiap  unit  usaha.  Unit-unit  usaha  UDKM  sebagian  besar  mempekerjakan  tenaga  kerja  perempuan kelompok usia produktif (15 – 55 tahun) dan jangkauan kegiatan usaha di tingkat  lokal, baik diperkotaan dan    perdesaan.  Fasilitasi  dan  pengembangan    usaha  yang  diberikan  pada  UDKM  akan  dapat meningkatkan    keterampilan  usaha,  akses  permodalan,  jaminan  keberlangsungan  usaha  dan meningkatkan sumbangan ekonomi rumah tangga.
Pengelolaan  UDKM  pada  umumnya  dikelola  secara  bersama-sama  oleh  laki-laki  dan perempuan dalam suatu keluarga, meskipun pada awalnya usaha tersebut dirintis oleh perempuan  (istri), namun pada akhirnya keterlibatan laki-laki (suami) dalam kadar tertentu tidak dapat dihindarkan.
Pengelolaan secara bersama-sama ini menyebabkan membaurnya manajemen usaha dan manajemen rumah tangga, sehingga seringkali terjadi kekacauan manajemen usaha, karena tidak ada pemilahan secara  tegas  antara  manajemen  usaha  dan  menajemen  keluarga.  Pendapatan  usaha  yang  semestinya digunakan  untuk  meningkatkan  usaha  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluaga  yang  bersifat mendesak dan bersifat tidak terduga.
Selain persoalan manajemen usaha, sektor industri kecil, dan menengah juga lekat dengan isu gender, terutama yang bertalian dengan aktifitas produktif dan reproduktif yang tidak setara antara laki- laki  dan  perempuan.  Perempuan  pelaku  usaha  biasanya  mempunyai  jam  kerja  yang  lebih  panjang dibanding laki-laki, sebab, selain harus mengelola usaha mereka juga masih dibebani kegiatan-kegiatan domestik. Ketidakseimbangan peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga tidak saja  meminggirkan  perempuan  tetapi  juga  berdampak  terhadap  efesiensi  usaha.  Padahal  perempuan potensial  untuk  melakukan  berbagai  kegiatan  produktif  yang  menghasilkan  dan  dapat  membantu ekonomi keluarga, dan lebih luas lagi ekonomi nasional, apalagi potensi tersebut menyebar di berbagai bidang  maupun  sektor.  Dengan  potensi  tersebut  perempuan  potensial  berperan  aktif  dalam  proses recovery ekonomi yang   masih diselimuti berbagai permasalahan ini. Dalam kondisi demikian kajian dengan tema “peranserta perempuan dalam pengelolaan usaha dagang kecil dan menengah” relevan untuk  dibicarakan,  khususnya  dalam  upaya  menyiasati  pemulihan  ekonomi  serta  meningkatkan kemandirian dan kemampuan perempuan. Perempuan sangat potensial dan memiliki kompetensi dalam pengembangan  usaha  kecil  dan  menengah,  sehingga  perempuan  sebagai  pelaku  bisnis,  pengelola, pembina/ pendamping, ataupun sebagai tenaga kerja, tentu saja masih terus perlu ditingkatkan kualitas dan profesionalismenya melalui peningkatan kemampuan dan ketrampilannya. Oleh karena itu perlu dikaji peranserta perempuan dalam pengelolaan UDKM.

## Perumusan Masalah
Perempuan memiliki berbagai kelebihan seperti keuletan, etos kerja yang tinggi, juga  memiliki kelemahan-kelemahan yang menghambat peranan dan partisipasinya dalam perekonomian Indonesia. Namun  demikian,  keterlibatan  perempuan  dalam  pengelolaan  UDKM  masih  sangat  terbatas,  karena masih tingginya domestifikasi peranan perempuan. Untuk itu perlu dilakukan studi secara mendalam guna memperoleh gambaran kemampuan dan peranserta perempuan dalam pengelolaan usaha dagang kecil dan menengah di Jawa Tengah.

## Tujuan dan Kegunaan.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  pada  studi  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana  peranserta perempuan dalam pengelolaan usaha dagang kecil dan menengah di Jawa Tengah.

## Metodologi
Untuk  menganalisis  peranserta  perempuan  dalam  pengelolaan  usaha  dagang  kecil  dan menengah, digunakan analisis gender dan Gender Analysis Pathway (GAP).  Menurut Permendagri 15 tahun  2008,  analisis  gender  merupakan  analisis  untuk  mengidentifikasi  dan  memahami  pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, serta partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis gender  adalah  suatu  proses  menganalisis  data  dan  informasi  secara  sistematis  tentang  laki-laki  dan
perempuan, untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab laki-laki  dan  perempuan,  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Untuk  melakukan  analisis  gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan.  Data  gender  ini  kemudian  disusun  menjadi  indikator  gender.  Guna  memudahkan pemahaman dan bagaimana mengaplikasikan analisis gender, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu :
? Menghimpun  masalah-masalah  kesenjangan  gender,  faktor-faktor  penyebab  dan  upaya pemecahannya.
? Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender yang biasanya terjadi karena adanya diskriminasi gender antara kondisi normatif dengan obyektif.
? Mengidentifikasi  kesenjangan  gender  dari  aspek  peran,  akses,  kontrol,  dan  manfaat,  guna menentukan isu gender secara menyeluruh.
Sedangkan  analysis  Gender  Analysis  Pathway  (GAP)  digunakan  untuk  mengidentifikasi langkah-langkah intervensi atau tindakan yang diperlukan, berupa kebijakan, program serta rencana kegiatan  yang  dimungkinkan  untuk  dapat  direalisasikan  dengan  memperhatikan  kepentingan perempuan  dan  laki-laki.  Gender  Analysis  Pathway  merupakan  metode  yang  telah  banyak dikembangkan  di  Indonesia,  terutama  dalam  proses  perencanaan  program-program  yang  responsif gender. Tujuan penggunaan metode GAP adalah untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek  akses,  peran,  manfaat  dan  kontrol  yang  diperoleh  laki-laki  dan  perempuan  dalam  program- program  pembangunan  yang  menjadi  pokok  bahasan,  mulai  dari  aspek  kebijakan  sampai  dengan monitoring dan evaluasi.
Data pilah gender adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin: laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Data gender dapat menggambarkan status, peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat.  Definisi  tersebut  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan Nomor 06 tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan  Data  Gender  dan Anak,  yang  menjelaskan  bahwa  data  gender  adalah  data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan data pilah adalah  data yang ada sudah dipilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan  laki-laki  di  seluruh  bidang  pembangunan  yang  meliputi  bidang  pendidikan,  bidang  kesehatan, bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya, bidang kekerasan terhadap perempuan serta kelembagaan pengarusutamaan gender.
Data gender mencakup data terpilah gender dan data spesifik gender. Data terpilah gender yaitu data yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Data spesifik gender yaitu data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin dan telah mengarah pada isu gender. Data gender dapat berupa data kuantitatif yang diperoleh dari BPS, data sektor, atau data sekunder yang relevan lainnya. Data gender dapat juga berupa data kualitatif yang diperoleh dari observasi, FGD, dan wawancara mendalam, atau data hasil riset kualitatif.
Keterlibatan perempuan Indonesia dalam kegiatan ekonomi sebagai wirausaha  telah ada sejak dahulu,  karena  sejak  dahulu  telah  banyak  perempuan  yang  terjun  dalam  dunia  perdagangan.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Endang Swastuti dan Nurchayati (2007) menyebutkan bahwa, dari 100 responden yang diteliti 37% (37 perempuan) bekerja sebagai pedagang kecil dan menengah dan 33 % bekerja sebagai pegawai swasta dan hanya 11% yang bekerja sebagai petani. Kondisi ini menunjukkan
? bahwa, perempuan lebih banyak bekerja di sektor   informal. Namun demikian peranserta perempuan dalam pengelolaan UDKM masih banyak mengalami berbagai hambatan, misalnya perempuan  sampai saat  ini  masih  saja  terjadi  ketimpangan  -  ketimpangan  terhadap  perempuan,  sehingga  menyebabkan dampak  yang  tidak  menguntungkan  bagi  perempuan.  Studi  yang  dilakukan  oleh  Rahayu  (2007) menyebutkan  bahwa  usaha  mikro  terutama  digerakan  oleh  perempuan,  namun  perempuan  tidak sepenuhnya  memiliki  kendali  atas  usaha  yang  dijalankannya.  Demikian  juga  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Endang  Swastuti  dan  Nurchayati  (2007)  menyebutkan  bahwa,  aktivitas  ekonomi keluarga  banyak  didukung  oleh  perempuan,  karena  keterlibatan  perempuan  dalam  mencari  nafkah sangat  besar,  yaitu  91%  responden  perempuan  menyatakan  ikut  bekerja,  namun  demikian  dalam memutuskan  pengelolaan  keuangan  rumah  tangga  masih  didominasi  oleh  suami.  Kondisi  ini menunjukkan bahwa, tanggungjawab perempuan terhadap pekerjaan (domestik) masih sangat besar, namun akses dan kontrol terhadap sumberdaya yang dimiliki hanya sedikit.
Untuk menganalisis peranserta perempuan dalam pengelolaan UDKM dilihat dari  empat faktor utama untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender, yaitu:Akses, yaitu peluang atau kesempatan dalam  memperoleh  atau  menggunakan  sumber  daya  tertentu.  Analisis  terhadap  faktor  akses  akan diketahui  apakah  intervensi  pembangunan  memberi  ruang  atau  membuka  pintu  bagi  laki-laki  dan perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut.
? Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang/ kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Analisis terhadap faktor partisipasi akan menunjukkan apakah laki-laki dan  perempuan  terlibat  secara  nyata  dalam  proses  intervensi  tersebut.  Bilamana  tidak,  apa kendala yang dihadapi ?
? Kontrol merupakan penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Analisis  terhadap  faktor  kontrol  akan  diketahui  apakah  laki-laki  dan  perempuan  sama-sama memiliki  kekuatan/kekuasaan  terhadap  pengambilan  keputusan  terkait  dengan  intervensi tersebut.
? Manfaat  merupakan  kegunaan  sumber  daya  yang  dapat  dinikmati  secara  optimal.  Analisis terhadap faktor manfaat akan diketahui apakah intervensi itu benar-benar menguntungkan laki- laki  dan  perempuan?  Keuntungan  mana  yang  akan  bertambah,  atau  mana  yang  akan menguntungkan untuk laki-laki dan mana yang akan menguntungkan untuk perempuan?
Dengan melakukan analisis akses, kontrol, partisipasi dan manfaat perempuan dalam mengelola sumberdaya,  khususnya  usaha  dagang  kecil  dan  menengah,  maka  akan  dapat  diketahui  peranserta perempuan dalam pengelolaan usaha dagang kecil dan menengah.

## Analisis

## Analisis Gender Pada UDKM dan IKM di Jawa Tengah
Sentra  industri  pengolahan  pangan  Provinsi  Jawa  Tengah  tersebar  di  beberapa  penjuru kabupaten kota,   jumlah unit usaha yang ada sebanyak 103.201 unit usaha, sedangkan jumlah tenaga kerjanya mencapai 248.434 orang yang bekerja di beberapa sentra. Nilai investasi industri pengolahan pangan Provinsi Jawa Tengah per tahunnya mencapai Rp. 246.703.636 dan nilai produksi per tahun senilai  Rp  3.391.544.772.    Sentra  industri  pangan  banyak  terdapat  di  kabupaten  Batang,  terbukti  di kabupaten Batang ada sekitar 36 sentra industri pangan.
Industri sandang yang ada   hampir terdapat di semua kabupaten di Jawa Tengah. Terutama di Kabupaten Kudus karena disana terdapat 17 jenis sentra industri sandang.  Jumlah unit usaha yang ada sebanyak 46.205 unit usaha dan mempunyai jumlah tenaga kerja 159.722 orang. Nilai investasi per tahun
industri  sandang  ini  mencapai  Rp  596.028.784  sedangkan  nilai  produksinya  mencapai  Rp 22.547.747.518.
Sentra  industri  kimia  dan  bahan  bangunan  banyak  terdapat  di  kabupaten  Magelang,  yaitu sebanyak 19 jenis sentra . Jumlah unit usaha yang ada sebanyak 25.119 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 82.548 orang. Nilai investasi pertahun senilai Rp 176.977.847 dan nilai produksi per tahun mencapai  Rp 8.035.454.236.
Sentra industri kerajinan paling banyak di temui di kota Magelang. Disana terdapat hamper 46 jenis industri kerajinan yang tersebar di beberapa pusat kota magelang. Adapun jumlah unit usaha yang ada di kota Magelang sebanyak 67.979 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 184.928 orang. Dari banyaknya jenis industri kerajinan Jawa Tengah di tahun 2011 nilai investasi per tahun mencapai Rp 286.025.275 dengan nilai produksi per tahunnya mencapai Rp 9.468.763
Sentra industri logam dan elektro di Jawa Tengah didominasi oleh kota Tegal dengan jumlah jenis industri sebanyak 14 jenis. Namun demikian, jika dibandingkan dengan sentra-sentra industri yang lain, sentra industri logam dan elektro memiliki jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja yang paling kecil yaitu sejumlah 23.712 unit usaha dan 14.852 orang tenaga kerja. Nilai investasi  dan nilai produksi per tahunnya juga lebih sedikit jika di banding dengan sentra-sentra industri yang lain yang tersebar di Jawa Tengah. Nilai investasi per tahunnya yaitu Rp 26.719.713 dan nilai produksinya hanya mencapai Rp 349.104.826 per tahun..
Usaha  kecil  dan  industri  kecil  adalah  salah  satu  penopang  kegiatan  perekonomian  yang mempunyai peranan sangat besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Usaha dan industri kecil di Provinsi Jawa Tengah menurut data yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai tahun 2011 mencapai  angka  223.105  unit.  Keberadaan  sentra-sentra  usaha  dan  industri  kecil  berada  tersebar  di seluruh wilayah kabupaten/kota dan mempunyai keragaman jenis produk yang dihasilkan. Secara garis besar jenis-jenis usaha kecil dan industri kecil yang ada tersebut dimasukan dalam 5 klaster besar yaitu; sandang, pengolahan makanan, kerajinan, kimia dan bahan bangunan, serta logam dan elektro.
Industri kecil yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar bergerak di sektor pengolahan makanan, sedangkan paling kecil adalah sektor logam dan elektro. Industri pengolahan makanan ini tersebar  di  semua  wilayah  Jawa  Tengah  dengan  jumlah  yang  banyak  karena  usaha  ini  tidak  begitu membutuhkan modal yang besar, ketrampilan khusus, ketersediaan bahan baku, pemasaran yang mudah dan  bersifat  lokal.  Produk  yang  dihasilkan  dari  industri  ini  antara  lain  tahu,  tempe,  aneka  keripik, pengolahan hasil perikanan, dan sebagainya.
Dari data dapat dilihat bahwa usaha-usaha yang pemiliknya perempuan paling tinggi adalah bidang sandang yaitu 19.132 pemilik perempuan dari total 25.701 unit usaha yang ada, sedangkan bidang lain memang masih banyak dikuasai oleh kaum laki-laki sebagai kepala rumah tangga.

## Kepemilikan Usaha
Berdasarkan  hasil  survey  140  responden,  kepemilikan  usaha  sebagian  besar  dimiliki  oleh perempuan 67,85%.

## Tingkat Pendidikan  Responden
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pendidikan pemilik usaha UDKM dan IKM rata-rata SD (Sekolah Dasar) sebanyak 48%,  dan SMP sebanyak 48%.
Tingkat  pendidikan  berdasarkan  jenis  kelamin  dapat  diketahui  bahwa  perempuan  memiliki pendidikan formal lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan yang memiliki pendidikan Sekolah
Dasar  sebesar    82,09  %,  pendidikan  sekolah  menengah  pertama  sebanyak  55,77%,  SMA sebanyak  25%  dan  diploma  sebesar  44,44%.  Sedangkan  laki-laki  yang  memiliki  pendidikan  SD sebanyak 17,91%, SMP sebanyak 44,33%, SMA sebanyak 75% dan diploma sebanyak 55,56%.

## Gambar 1

## Tingkat Pendidikan Responden IKM dan UDKM Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Hasil Penelitian
Dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut pemerintah telah berupaya dengan memberikan pendidikan non formal kepada IKM dan UDKM tersebut. Namun demikian dikarenakan keterbatasan anggaran,  belum  semua  IKM  dan  UDKM  mendapatkan  pelatihan.  Berdasarkan  data  penelitian responden  yang  telah  mendapatkan  pelatihan  sebanyak  54%  dan  yang  tidak  mendapatkan  pelatihan sebanyak 46%. Jenis pelatihan yang diterima hanya pelatihan teknik dan keuangan.
Keterbatasan  SDM  usaha  kecil  baik  dari  segi  pendidikan  formal  maupun  pengetahuan  dan keterampilannya  sangat  berpengaruh  terhadap  manajemen  pengelolaan  usahanya,  sehingga  usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang  dihasilkannya.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  akses  istri  (perempuan)  dalam  mendapatkan peningkatan sumberdaya dalam hal ini pelatihan sangat kecil hanya 21% sedangkan suami (laki-laki) sebesar 70%. Demikian juga dengan partisipasi mengikuti pelatihan lebih banyak laki-laki dalam hal ini suami dibandingkan perempuan (istri).
Peningkatan produksi dengan menggunakan teknologi masih belum optimal. Pengusaha IKM dan UDKM masih menggunakan cara-cara yang biasa. Berdasarkan hasil survei 40,71% belum memiliki ketrampilan dalam penguasan teknologi
Melihat fenomena di atas jelas dapat diartikan bahwa untuk mencapai kapasitas SDM yang baik sangat kecil. Hal ini dikarenakan akses dan partisipasi dikuasai oleh laki-laki namun dalam pengelolaan produksi menjadi tanggung jawab perempuan (istri). Alasan yang dikemukakan adalah laki-laki dalam hal ini suami memiliki waktu yang banyak dibandingkan dengan perempuan. Perempuan dalam hal ini istri  tidak  mengikuti  pelatihan  dikarenakan  harus  mengasuh  anak  dan  pekerjaan  rumah  tangga  serta fokus pada pelaksanaan produksi. Adanya domestifikasi terhadap perempuan ini menyebabkan beban kerja perempuan menjadi lebih berat, karena disamping harus mengurus usaha (produksi) juga harus mengurus  pekerjaan-pekerjaan  rumah  tangga,  akibatnya  perempuan  tidak  mempunyai  waktu  untuk
mengikuti kegiatan pelatihan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan dirinya. Berdasarkan hasil penelitian bagi IKM yang memiliki omset 500 ribu sampai 100 juta tidak memiliki pencatatan keuangan. IKM yang memiliki pencatatan keuangan sebesar 27%, sedangkan sisanya tidak melakukan pencatatan.
Alasan IKM dan UDKM tidak melakukan pencatatan keuangan adalah kurangnya waktu untuk melakukan pencatatan sehingga mereka tidak melakukan pencatatan, mereka menganggap pencatatan adalah  sesuatu  yang  rumit,  mereka  tidak  lupa  cara  melakukan  pencatatan  dan  pencatatan  dianggap sesuatu yang tidak penting.

## Gambar 2

## Alasan IKM dan UDKM Tidak Melakukan Pencatatan Keuangan
Sumber: Hasil Penelitian
Bagi IKM dan UDKM yang melakukan pencatatan, pencatatan keuangan dilakukan oleh istri, anak dan karyawan. Melihat permasalahan di atas maka isu gender yang ditemukan adalah perempuan pemilik usaha memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dalam rangka meningkatkan  kapasitas  pemiliki  usaha  rencana  aksi  yang  akan  dilaksanakan  adalah  peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan menajemen usaha dan pengelolaan keuangan.

## Jaringan Pemasaran
Penjualan produk-produk IKM dan UDKM hanya sekitar Jawa Tengah, ada beberapa IKM yang memasarkan produknya sampai keluar Jawa Tengah. IKM merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. Berdasarkan hasil penelitian hanya 19% IKM  yang  melakukan  promosi  secara  terprogram,  hampir  sebagian  besar  IKM  tidak  melakukan promosi. Alasan responden tidak melakukan promosi adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya melakukan promosi, kurangnya pengetahuan tentang promosi dan terbatasnya anggaran karena promosi mahal. Sedangkan bagi IKM yang melakukan promosi, media yang digunakan adalah pameran, dan radio.   Isu gender yang dapat dilihat adalah perempuan tidak memiliki akses jaringan pemasaran yang baik dan tidak memiliki kemampuan teknologi yang baik .

## Pembedaan peran laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan usaha
Pembedaan peran laki-laki dan perempuan sangat terlihat dalam IKM dan UDKM. Pembedaan peran ini dikarenakan sifat pekerjaan yang membutuhkan fisik yang kuat, dan ketrampilan. Kondisi ini sangat berpengaruh pada pemberian gaji pada karyawan laki-laki dan perempuan.

## Gambar 3
Keberadaan Pembedaan Peran Laki-laki dan Perempuan

## Pada IKM dan UDKM
Sumber: Hasil Penelitian
Gaji laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan gaji perempuan, terutama mereka (perempuan) yang  bekerja  secara  borongan.  Perempuan  mengambil  kegiatan  ini  dengan  maksud  sebagai  pengisi waktu  senggang.  Dalam  dunia  ketenagakerjaan  disebut  dengan putting  out  system (POS). Restrukturisasi ekonomi global akibat krisis ekonomi dan meningkatnya kompetisi mendorong industri untuk  menggunakan  “ putting-out  system” (POS)  sebagai  alternatif  sistem  produksi  yang menguntungkan karena bisa mengurangi biaya produksi.
Melalui POS, sebagian besar proses produksi yang sebelumnya dilakukan dalam perusahaan dipindahkan ke rumah pekerjanya (pekerja rumahan) yang juga berarti memindahkan biaya produksi yang terkait dengan tempat produksi. Hal ini telah mendorong pertumbuhan industri berbasis POS dan Pekerja Rumahan ( home-workers atau home-based workers ). Jenis industri ini merambah dalam banyak komoditas,  seperti  batik  (kain,  kulit,  kayu),  tenun,  konveksi,  meubel  (kayu  dan  rotan),  kulit,  tanah (gerabah, dll), makanan, monel, dll. Jenis industri ini telah lama ada tetapi krisis ekonomi menjadikannya semakin meningkat, penting, kompleks, dan berbeda dengan industri berbasis POS pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa POS mengalami proses transformasi yang penting dan berimplikasi pada posisi dan  peran  Pekerja  Rumahan.    Namun  fenomena  POS  dan  Pekerja  Rumahan  masih ”disembunyikan“/“tersembunyi” dari berbagai pihak. Implikasinya belum ada kebijakan yang secara jelas  mengarah  pada  pemberdayaan  dan  perlindungan  mereka.  Hal  ini  berimplikasi  pada  rendahnya kinerja industri mikro-kecil-menengah (IMKM) berbasis POS. Ada fakta yang kontras bahwa Pekerja Rumahan memainkan peran penting untuk mendukung industri agar tetap “bertahan” dan eksis, namun mereka termarginalkan (termasuk tanpa perlindungan) dalam sistem ini.   Hal ini terjadi karena IKM berbasis  POS  dan  pengrajin  terbelit  dalam  persoalan  yang  kompleks  yang  menyebabkan  kinerja keduanya  rendah,  seperti  tampak  dalam:  tidak  mempunyai  daya  saing,  produksi  dan  produktifitas rendah,  kontinuitas  usaha  dan  kerja  rendah,  berpotensi  terhadap  persoalan  ketenagakerjaan  (Pekerja Rumahan tidak tercatat sebagai tenaga kerja dan tidak dilindungi UU Ketenagakerjaan), penguasaan teknologi yang terbatas, issue gender, issue lingkungan berkaitan dengan ekolabel, penggunaan bahan kimia beresiko pada kesehatan, limbah zat warna, dan pencemaran lingkungan lainnya.

## Gambar 4
Alasan Pembedaan Peran Laki-laki dan Perempuan

## Pada IKM dan UDKM

## Sumber: Hasil Penelitian
Pelaksanaan putting out system dikarenakan tempat usaha yang terbatas sehingga harus dibawa pulang, sebagai kerja sambilan bagi perempuan.   Disisi pemilik usaha pengambilan keputusan untuk putting out system selain tempat kerja yang terbatas, dan upah yang diberikan lebih murah.
Gambar 5 Pelaksanaan Putting Out System Pada IKM dan UDKM
Sumber: Data Penelitian

## Gambar 6
Alasan Pelaksanaan Putting Out System Pada IKM dan UDKM
Sumber: Hasil Penelitian
Isu  gender  yang  muncul  adalah  munculnya  pelibatan  anak  dalam  proses  produksi,  dan rendahnya gaji karyawan (perempuan) pada pelaksanaan POS .

## Promosi
Salah  satu  cara  untuk  mengembangkan  pemasaran  adalah  dengan melaksanakan promosi. Promosi yang dilaksanakan oleh IKM dan UDKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah adalah pameran yang dilaksanakan pemerintah daerah, pada IKM yang menengah telah melakukan promosi dengan menggunakan internet. IKM yang telah mampu menggunakan teknologi untuk melakukan promosi jumlahnya tidak banyak. Dalam melakukan promosi, pemilik  usaha  belum  memanfaatkan  teknologi  dalam  melakukan  promosi.  Promosi  yang  dilakukan masih tradisional yaitu mengikuti pameran yang disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil survei hampir sebagian besar tidak memiliki pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi dalam melakukan promosi.

## Kepemilikan Modal,  Tempat Usaha dan Peralatan
Jumlah modal yang dimiliki pengusaha IKM dan UDKM berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:
Gambar 7 Modal Yang dimiliki IKM dan UDKM
Sumber: Hasil Penelitian
Permodalan  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  IKM  dan  UDKM  pada umumnya, demikian juga hasil penelitian memperlihatkan permodalan menjadi permasalahan.
Permasalahan mendasar yang sering dihadapi pemilik usaha IKM adalah lemahnya penetrasi pasar dan kurang luasnya jangkauan wilayah pemasaran, karena itu untuk memajukan usaha kecil yang memiliki  daya  saing  yang  kuat  adalah  dengan  membangun  strategi  pemasaran  yang  baik  dan  tepat sasaran. Pemasaran merupakan upaya mengatur strategi dan cara agar konsumen mau mengeluarkan uang yang mereka miliki untuk menggunakan produk atau jasa yang dimiliki sebuah perusahaan, dalam hal ini usaha kecil dan menengah. Dengan strategi pemasaran yang baik posisi usaha kecil dan menengah menjadi  kuat  dan  patut  diperhitungkan  dalam  kegiatan  ekonomi  nasional  yang  akhirnya  membawa keuntungan  bagi  usaha  tersebut.
Isu gendernya adalah masih rendahnya kemampuan perempuan dalam menggunakan teknologi sebagai media promosi.

## Gambar 8 Permasalahan Yang Dihadapi IKM dan UDKM
Sumber: Hasil Penelitian
Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya  permodalan  pada  industri  kecil  dan  menengah  dikarenakan  IKM  memiliki  sifat  yang tertutup, yang hanya mengandalkan modal dari si pemilik dengan jumlah terbatas. Akses IKM dalam memperoleh  pinjaman  dari  perbankan  atau  lembaga  keuangan  lainnya  sulit,  hal  ini  dikarenakan persyaratan secara administrative dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Berdasarkan hasil penelitian modal yang dimiliki IKM dalam memulai usaha berasal dari modal sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, selama ini IKM mengandalkan modal dari pengepul dan pemberi bahan baku. Akses IKM dan UDKM kedalam lembaga keuangan dan perbankan masih sangat terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan masih terbatasnya perempuan dalam mengakses lembaga keuangan mikro dan perbankan, dikarenakan terbatasnya pemahaman mereka akan sumber-sumber pembiayaan.

## Kepemilikan Peralatan
Peningkatan  produksi  IKM  harus  ditunjang  dengan  peralatan  yang  memadai.  Berdasarkan penelitian 25% IKM mengalami permasalahan tentang terbatasnya peralatan.  Peralatan yang diberikan pemerintah sudah tidak dapat digunakan karena sudah banyak yang rusak. Selain fasilitasi peralatan yang diterima IKM dan UDKM belum sesuai dengan kebutuhan produksi dan belum sesuai dengan kondisi fisik pengelola atau pekerja perempuan.

## Gender Analysis Pathway (GAP)
Berdasarkan  analisis  gender  terhadap  UDKM  dan  IKM,  ditemukan  adanya  permasalahan- permasalahan  yang  dapat  digunakan  untuk  merumuskan  Gender  Analysis  Pathway.  Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah :
• Rendahnya  kapasitas  SDM  pemilik  usaha  perempuan  dibandingkan  laki-laki,  maka  perlu adanya kebijakan dilakukannya pelatihan manajemen usaha bagi pemilik UDKM dan IKM, terlebih bagi kaum perempuan, yang peranannya cukup besar dalam pengelolaan UDKM dan IKM, sehingga kapasitas SDM perempuan akan setara dengan kapasitas SDM laki-laki.
• Upah  tenaga  kerja  perempuan  lebih  rendah  daripada  laki-laki.  Untuk  dapat  mengurangi kesenjangan ini, perlu dilakukan rencana tindak, yaitu meningkatkan ketrampilan perempuan yang bekerja pada UDKM dan IKM, agar upah tenaga kerja perempuan setara dengan laki-laki.
• Masih kurangnya kapasitas perempuan dalam melakukan pengembangan jaringan pemasaran, sehingga  perlu  dilakukan    pelatihan  ketrampilan  pengembangan  jaringan  pemasaran  bagi
pengusaha perempuan pada IKM dan UDKM, untuk meningkatkan peranan perempuan dalam pengelolaan UDKM dan IKM.
• Masih kurangnya kapasitas perempuan dalam penguasan teknologi baik tekonologi promosi maupun  teknologi  produksi,  maka  rencana  aksi  yang  perlu  dilakukan  adalah  memberikan pelatihan pengembangan teknologi dalam pengembangan pemasaran bagi pemilik IKM dan UDKM,  khususnya  kaum  perempuan,  sehingga  UDKM  dan  IKM  dapat  menggunakan teknologi (internet) dalam melakukan kegiatan pemasaran dan kesetaraan gender dapat tercapai.
• Masih  terbatasnya  pemilik  usaha  terutama  perempuan  dalam  mengakses  permodalan  di lembaga  perbankan  dan  lembaga  keuangan  mikro.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  perlu  adanya fasilitasi temu usaha dengan lembaga keuangan mikro dan perbankan, sehingga pelaku UDKM dan  IKM,  terutama  perempuan  mampu  melakukan  akses  terhadap  permodalan  di  lembaga perbankan dan lembaga keuangan mikro.

## Penutup
Peranserta perempuan dalam pengelolaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) masih sangat terbatas, hal ini dapat dilihat dari :Berdasarkan hasil survey 140 responden, kepemilikan usaha sebagian besar dimiliki oleh perempuan (67,85%), namun demikian akses, partisipasi dan kontrol dalam mengikuti  peningkatan  kapasitas  masih  dipegang  suami,  hal  ini  dikarenakan  suami  memiliki  waktu luang yang lebih banyak daripada istri. Dalam mengelola usaha isteri masih dibebani dengan pekerjaan- pekerjaan domestik, sehingga dalam pelaksanaan produksi isteri kurang fokus, disamping itu suami yang mendapatkan  pelatihan  namun  yang  mengelola  usaha  dan  melakukan  proses  produksi  adalah  istri. Kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan UDKM.
Dalam hal jaringan pemasaran, suami memiliki akses, partisipasi dan kontrol yang lebih besar dibanding  istri,  hal  ini  dikarenakan  suami  memiliki  waktu  luang  lebih  besar,  sehingga  suami  lebih memahami pasar dibanding istri.Pemberian bantuan dari pemerintah kepada UDKM terutama UDKM yang  dikelola  perempuan  tidak  memperhatikan  kondisi  fisik  perempuan.Dalam  ketenagakerjaan, putting  out  system dilakukan  sebagai  alternatif  sistem  produksi  yang  menguntungkan  karena  bisa mengurangi biaya produksi. Hal ini dilakukan karena tempat usaha yang terbatas sehingga harus dibawa pulang,  sebagai  kerja  sambilan  bagi  perempuan,  yang  menyebabkan  upah  perempuan  lebih  kecil daripada laki-laki.
Akses  perempuan  terhadap  lembaga  keuangan  masih  sangat  terbatas,  karena  terbatasnya pemahaman perempuan terhadap sumber-sumber pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013
Anonim,   Peraturan Menteri Dalam Negri No.: 15 tahun 2008 Tentang. Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
Anonim, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
Anonim, Profil Usaha Kecil dan Menengah (UKM)  Jawa Tengah, Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, Tahun 2012
Anonim, Profil Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM)  Jawa Tengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Tengah, Tahun 2012
Endang Swastuti dan Nurchayati, Peranserta Perempuan Sebagai Pelaku dan Penerima Manfaat Pembangunan di Kabupaten Semarang, Tahun 2007
Endang Swastuti dan Nurchayati, Dampak Pembakuan Peran Gender Terhadap Perempuan Kelas Atas dan Kelas Bawah Di Kota Semarang, Tahun 2007
Endang Swastuti, Analisis Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Berbasis Gender di Jawa Tengah, Tahun 2012
Fakih  Mansour,  2005,  Analisis  Gender  &  Transformasi  Sosial,  Pustaka  Pelajar  Offset,  cetakan  ke Sembilan
Rahayu, Upaya Penguatan Usaha Mikro dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan di Bantul, Yogyakarta, Tahun 2007.