## PENGARUH CAGAR BUDAYA TERHADAP DEMOKRATISASI DI CIREBON RAYA
Taufan H. Akbar 1) , Nala Nourma N. 2) , Amara Thesa S. 3) , M. Fadel Ar-raffi 4) , Yoga Dwiyanto 5)
1,2,3,4,5) Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

## Abstrak
Di wilayah Cirebon Raya terdapat tiga keraton yaitu: Keraton Kasepuhan, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Kanoman. Seiring perkembangan zaman fungsi keraton kini menjadi cagar budaya dan wisata sejarah. Cagar budaya dan wisata sejarah ini menjadi poin penting dalam proses perpolitikan di Indonesia. Proses berjalannya demokratisasi di wilayah Cirebon Raya merupakan salah satu hal yang penting dan menyangkut Cagar Budaya dan Wisata Sejarah karena memberikan pengaruh dalam perpolitikan di wilayah Cirebon Raya. Pesta rakyat yang diadakan setiap lima tahun sekali menjadi sebuah acara yang sangat penting dalam pelaksanaan demokratisasi karena saat itulah proses pemilihan pemimpin untuk wilayah Cirebon Raya ditentukan. Tokoh-tokoh masyarakat akan ikut serta dalam pesta demokrasi tersebut, yang di dalamnya termasuk para keluarga kerajaan/keraton sehingga mereka dijadikan sebagai sebuah simbol di Cirebon Raya. Tujuan mereka mengikutsertakan tokoh-tokoh tersebut adalah untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat Cirebon Raya.
Kata Kunci: Keraton, Cagar Budaya, Demokratisasi, Cirebon Raya

## Abstract
In the Greater Cirebon area there are three palaces, namely: the Kasepuhan Palace, the Kacirebonan Palace, and the Kanoman Palace. Along with the times, the function of the palace is now a cultural heritage and historical tour. This cultural heritage and historical tourism is an important point in the political process in Indonesia. The ongoing process of democratization in the Greater Cirebon area is one of the important things and concerns Cultural Heritage and Historical Tourism because it influences politics in the Greater Cirebon area. The people's party which is held every five years becomes a very important event in the implementation of democratization because that's when the process of electing leaders for the Greater Cirebon area is determined. Community leaders will participate in the democratic party, which includes the royal/palace family so that they are used as a symbol in Greater Cirebon.
Their goal of including these figures is to attract sympathy and support from the people of Greater Cirebon.
Keywords: Palace, Cultural Heritage, Democratization, Greater Cirebon.

## PENDAHULUAN
Indonesia dengan banyak keanekaragaman suku dan budaya menjadi negara yang kaya akan nilai budaya dan sosial. Sebelum adanya Indonesia, Terdapat kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakat saat itu. Kerajaan ini memiliki identitas dan keyakinannya masing – masing yang membuat mereka beda satu dan lainnya. Setelah Indonesia lahir, Kerajaan tersebut kemudian menjadi aset dan Cagar Budaya yang bernilai sejarah dan perlu dilindungi. Kerajaan tersebut masih ada hingga saat ini ada juga yang telah hilang. Dalam perkembangannya Indonesia menjalankan pemerintahan yang demokrasi. Demokrasi di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dimana dalam pelaksanaannya, demokrasi Indonesia sangat mengutamakan nilai budaya dan sosial yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dengan melibatkannya tokoh – tokoh masyarakat hingga para bangsawan kerajaan zaman dahulu. Hingga saat ini masih ada sebagian orang yang mengikuti nilai – nilai budaya dan sosial berdasarkan kerajaan Zaman dahulu.
Di wilayah Cirebon Raya terdapat tiga keraton yaitu: Keraton Kasepuhan, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Kanoman. Ketiga Keraton inilah yang dahulu menjadi pemerintah saat Indonesia belum lahir. Keraton di Cirebon Raya dahulu berfungsi sebagai rumah raja, pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan. Namun, seiring perkembangan zaman fungsi keraton kini menjadi cagar budaya dan wisata sejarah. Keluarga bangsawan sekarang menjadi
saksi sejarah mengenai masa pemerintahan pada zaman kerajaan, meskipun mereka kini hanya sebagai simbol namun, mereka tetap memiliki pengaruh kepada para pengabdinya. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui bagaimana pengaruh cagar budaya terhadap demokratisasi di Cirebon Raya, khususnya peran Keraton yang berada di wilayah Cirebon dalam pelaksanaan demokrasinya dan bagaimana keadaan yang terjadi saat pelaksanaan demokratisasi tersebut.
Penelitian yang dilaksanakan memiliki urgensi untuk memberikan pengetahuan mengenai pengaruh apa atau peran apa yang dimiliki Cagar Budaya yang masih berdiri kokoh di Cirebon Raya, yakni mengenai pengaruh yang dimiliki oleh Keraton yang ada dengan beberapa faktor lainnya yang memberikan suatu pengaruh terhadap jalannya demokrasi di Cirebon Raya. Demokratisasi merupakan sebuah proses atau upaya untuk memperluas implementasi sistem demokrasi di Indonesia, sehingga peran Keraton yang merupakan suatu bentuk Kerajaan sangat menarik untuk dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap pelaksanaan demokratisasi di Cirebon Raya.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan proses analisis, sehingga dalam hal tersebut hipotesis dan teori akan muncul berdasarkan dengan data yang dikumpulkan sebagai sumber (Palmer & Bolderston, 2006). Proses penelitian ini akan melibatkan upaya-upaya penting seperti mengumpulkan data spesifik dan
relevan dengan topik yang akan dibahas pada penelitian, menganalisis hasil bahkan hingga menafsirkan data-data yang terkumpul.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder dan primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu mencari serta mempelajari data–data dari buku, majalah, surat kabar, dan dari dokumen tertulis lainnya seperti internet. Peneliti juga melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang berkaitan melalui wawancara (Creswell, 2010) . Pada akhirnya peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, wawancara, hingga observasi secara langsung.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Politik
Secara umum pengaruh merupakan sebuah kekuatan atau daya yang muncul karena sesuatu, dalam hal ini seperti kepercayaan, perbuatan seseorang, sosok seseorang sebagai pedoman, bahkan benda yang dapat membentuk watak manusia (KBBI, 1997). Definisi ini menjelaskan bahwa pengaruh merupakan suatu kekuatan yang diberikan oleh sesuatu hal yang dapat membentuk watak manusia, dalam hal ini memberikan suatu perubahan terkait sikap dan sifat manusia. Sejalan dengan pengertian tersebut, Winarno Surakhmad mendefinisikan bahwa pengaruh merupakan kekuatan yang muncul dari seseorang atau suatu benda dan juga gejala dalam yang memberikan perubahan
dan membentuk suatu kepercayaan (Cambridge, 2000). Kedua definisi tersebut menjelaskan bahwa pengaruh dapat memberikan perubahan pada sesuatu dan membentuk sebuah kepercayaan terhadap sesuatu, dalam hal ini kita dapat mengarahkan pengaruh tersebut dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik.
Kamus dari Cambridge University menjelaskan bahwa pengaruh merupakan kekuatan untuk memberikan efek kepada orang lain maupun benda, dalam hal ini terdapat orang maupun benda yang dapat memberikan kekuatan tersebut (Cambridge, 2000). Pengertian pengaruh ini menjelaskan bahwa pengaruh merupakan kekuatan untuk memberikan suatu efek tertentu terhadap orang maupun benda, efek dalam pengertian ini tentu saja masih secara umum sehingga terdapat efek yang sangat meluas dari pengertian pengaruh yang masih umum ini. Selain itu pengaruh diartikan sebagai sebuah daya yang ada dan timbul pada khalayak umum sebagai akibat dari sebuah pesan komunikasi, yang mana daya tersebut akan membuat mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Effendy, 1987). Pada definisi tersebut dijelaskan bahwa pengaruh dapat didefinisikan sebagai suatu daya yang muncul dan memiliki efek terhadap khalayak umum (masyarakat), yang mana efek tersebut berasal dari suatu komunikasi yang dapat mendorong masyarakat untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu (dapat berupa ajakan dan perintah atau larangan).
Pada pembahasan mengenai defini pengaruh di atas terdapat ruang lingkup yang sangat luas yang dapat menjadi potensi aspek untuk dipengaruhi, dalam hal ini terdapat arah pengaruh yang cukup luas terhadap berbagai aspek kehidupan
yang mana pengaruh yang diberikan dapat memberikan akibat atau dampak yang positif maupun negatif. Pada penelitian kali ini konsep pengaruh tersebut akan diarahkan pada salah satu aspek kehidupan, permasalahan, atau fokus kajian yang lebih mendalam, yakni membahas secara detail mengenai pengaruh dalam bidang politik terkait pelaksanaan sistem demokrasi yang berada pada suatu wilayah di Indonesia. Peneliti pada akhirnya perlu untuk memahami konsep politik untuk dapat melanjutkan penelitian dengan tema besar pengaruh politik dalam negara demokrasi, dalam hal ini peneliti akan memfokuskan bahasan mengenai pengaruh dan efeknya pada salah satu aspek kehidupan saja yakni aspek politik agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.
Miriam Budiardjo (2005) menjelaskan bahwa politik merupakan sebuah usaha untuk menentukan seperangkat aturan yang kelak dapat diterima bail oleh mayoritas warga, dalam hal ini untuk mengarahkan kehidupan masyarakat pada posisi yang lebih baik dan harmonis. Usaha untuk menggapai tujuan tersebut berada pada proses penentuan tujuan dari suatu sistem politik dan menyangkut beberapa alternatif pilihan yang disesuaikan dengan tujuan dan priotitas yang ada dalam pilihan tersebut. Di negara demokrasi, kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan bentuk kerja sama dikarenakan bentuk hidup manusia yang bersifat kolektif. Pada keadaan ini politik secara dasar mengatur mengenai usaha untuk menyelesaikan konlifk (conflict resolution) atau konsensus (consensus) (Budiardjo, 2008) . Pada definisi tersebut politik digambarkan sebagai suatu proses dalam menentukan sesuatu (pilihan politik) yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang sangat masif bagi kehidupan manusia, dalam hal ini terdapat penentuan tujuan (visi dan misi) dari setiap pilihan
politik yang berkaitan dengan tujuan keharmonisan hidup manusia.
Bedjo Sukarno menjelaskan bahwa politik merupakan usaha-usaha yang ditempuh oleh masyarakat untuk membicarakan dan mewujudkan kepentingan atau kebaikan bersama, dengan politik ini diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yang kelak menguntungkan bagi kepentingan bersama. Unsur paling penting dalam sistem politik merupakan pembagian dalam nilai-nilai seperti keadilan, kesejahteraan, dan keamanan bagi semua warga negara untuk semua masyarakat (Sukarno,2006). Pada pengertian ini dijelaskan bahwa politik merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam menentukkan tujuan hidup mereka agar pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi kepentingan bersama, dalam hal ini terdapat beberapa nilai yang sangat menunjukkan sistem demokrasi seperti keadilan dan kesejahteraan yang harus dirasakan oleh semua warga negara atau masyarakat. Pada sistem demokrasi kita mengenal penjaminan hak yang sama terhadap seluruh masyarakat, dalam hal ini salah satunya adalah memiliki hak yang sama dalam pandangan politik. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa setiap masyarakat di Indonesia memiliki hak yang sama untuk memilih maupun dipilih, dalam artian pada sistem demokrasi terdapat sebuah kegiatan bernama pemilu yang tentu memiliki banyak sekali pengaruh politik di dalamnya yang dilakukan demi memperoleh suara terbanyak agar mereka dipilih dan memenangkan pesta demokrasi.
Pada hak manusia untuk memilih dan dipilih, kita mengenal adanya masyarakat yang mengajukan dirinya sebagai salah satu calon untuk menjadi wakil rakyat (legislatif) maupun pemimpin
masyarakat dalam suatu wilayah (kabupaten/kota maupun provinsi). Pada keadaan tersebut kita mengenal salah satu istilah politik bernama kampanye yang dilakukan oleh setiap calon untuk menyebarkan pengaruhnya kepada masyarakat umum, tujuan dari hal tersebut adalah untuk menyebarkan informasi dan keunggulan dari calon yang dimaksud agar pada akhirnya masyarakat umum akan terpengaruh untuk memilih dirinya. Keadaan ini merupakan sesuatu yang normal dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini terdapat pemilihan umum yang disebut sebagai pesta demokrasi dengan segala pengaruh politiknya yang sangat masif kepada masyarakat umum. Pada akhirnya setiap calon berlomba-lomba untuk menyebarkan pengaruhnya di masyarakat.
Pada akhirnya kita mendapatkan definisi bahwa pengaruh politik merupakan kemunculan suatu kekuatan ada daya tarik yang diakibatkan oleh seseorang dengan hal-hal yang mereka miliki, dalam hal ini memberikan pengaruh kepada masyarakat umum terkait permasalahan politik dengan segala aktivitas yang ada di dalamnya. Penelitian ini berusaha untuk membahas konsep pengaruh ini pada daya tarik apa yang sekiranya diberikan oleh suatu aktor dalam pemilihan umum yang ada pada negara demokrasi, dalam hal ini aktor yang dimaksud adalah Keraton dengan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Pembahasan mengenai aktor budaya ini akan diperdalam pada aspek kampanye tadi, dalam hal ini mempertanyakan terkait pengaruh yang dimiliki oleh tokoh-tokoh masyarakat budaya yang secara khusus difokuskan pada Keraton yang ada di wilayah Cirebon Raya. Pengaruh politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah daya tarik yang diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat atau budaya di Keratonan Cirebon, dalam hal ini pengaruh yang diberikan adalah pada
aspek persuasif kepada masyarakat untuk tertarik kepada salah satu calon yang dekat dengan tokoh tersebut. Pada keadaan ini pengaruh yang dimaksud adalah tentang efek yang diberikan oleh seorang aktor yang menonjol pada suatu kebudayaan terhadap pilihan politik masyarakat yang hidup di sekitar kebudayaan tersebut, yakni membahas mengenai pengaruh Keraton Cirebon dan tokoh didalamnya terhadap pilihan politik dari masyarakat.

## Demokratisasi Politik
Istilah demokrasi berasal dari dua asal kata bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos” atau “kratein”. Menurut artinya secara harfiah yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu “kratos” “demos” yang berarti rakyat dan yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan itu pada hakikatnya yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekalipun sejelas itu arti istilah demokrasi menurut bunyi katakata asalnya, akan tetapi dalam praktek demokrasi itu dipahami dan dijalankan secara berbeda terkontrol. Pada akhirnya demokrasi sendiri merupakan pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, sehingga rakyat berperan penuh dalam sistem politik ini.
Menurut Munir Fuady dalam Konsep Negara Demokrasi, sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang ruang publik (public sphere) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah
dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (from the people by the people to the people) (Fuady, 2010). Definisi ini semakin menjelaskan bahwa demokrasi memiliki peran dan pengaruh yang besar terhadap masyarakat, dalam hal ini memiliki peran dominan dalam demokratisasi.
Menurut Sartori, demokrasi merupakan istilah yang bersifat umum ataupun universal dan tidak ada sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa (Sulardi, 2010). Konsep demokrasi semula berawal dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke 4 sebelum Masehi sampai abad ke 6 Masehi. Saat itu pelaksanaan demokrasi dipraktikan secara langsung (direct democrazy), artinya rakyat menentukan secara langsung setiap putusan yang menyangkut dengan kepentingan publik berdasarkan prosedur mayoritas.
Kemudian, dalam perkembangannya mengalami dua kali bentuk transformasi demokrasi yakni transformasi demokrasi negara kota di Yunani dan Romawi kuno pada abad ke 5 sebelum Masehi serta beberapa negara kota di Italia pada masa abad pertengahan dan transformasi yang terjadi dari demokrasi negara kota menjadi demokrasi kawasan bangsa negara atau negara nasional yang luas (Dahl, 1998).
Akibat transformasi demokrasi Dikutip dari Kusnu Goesniadhie S, 2009, Keterikatan Janji Politik dalam Hukum Pencerminan Kodrat tersebut, terjadi perubahan tatanan secara mendasar bentuk
demokrasi sebagai akibat terjadinya
perpindahan dari negara kota ke negara bangsa. Robert A. Dahl mengemukakan delapan akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan demokrasi pada wilayah negara bangsa yang luas, yaitu perwakilan; perluasan yang tidak terbatas; batasbatas demokrasi partisipatif; keanekaragaman; konflik; poliarkhi; pluralisme sosial dan organisasional; dan perluasan hakhak pribadi. Dari sini terlihat bahwa bentuk dan susunan negara demokrasi pada masa Yunani kuno sangat berbeda dengan bentuk dan susunan negara demokrasi pada masa sekarang.
Agar terjadi percepatan proses demokratisasi di suatu negara membutuhkan suatu kondisi yang kondusif. Ada sejumlah hal yang dapat menjadi pra kondisi bagi terciptanya akselerasi demokratisasi suatu negara. Ada yang beranggapan bahwa faktor ekonomi adalah merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya proses demokratisasi di suatu negara. Masyarakat industri modern yang diasumsikan memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang tinggi akan lebih mudah menciptakan suatu negara yang demokratis. Asumsi itu didukung oleh pernyataan seorang ahli politik yang bernama Seymour M. Lipset yang menyatakan bahwa semakin kaya suatu bangsa maka akan semakin besar peluang negara tersebut untuk melangsungkan demokrasi (Sorensen, 1993).
Pendapat Lipset ini didukung kenyataan bahwa modernisasi dan kesejahteraan akan selalu disertai dengan sejumlah faktor yang kondusif bagi demokrasi yaitu meningkatnya tingkat melek huruf dan tingkat pendidikan, urbanisasi dan pembangunan media massa. Kesejahteraan masyarakat yang tinggi juga akan menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan untuk meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh konflik politik. Pernyataan
Lipset itu juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan pengamat politik yang lain yaitu Robert Dahl, yang menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat sosial ekonomi suatu negara akan semakin mungkin bagi masyarakat untuk menjadi demokratis. Musim semi demokratisasi di Indonesia terlihat juga pada terjadinya desakralisasi lembaga kepresidenan. Pada masa orde baru yang bercorak absolut, presiden adalah penguasa tunggal dan tidak dapat tersentuh oleh hukum. Tetapi ketika reformasi bergulir presiden dapat ditumbangkan dari tampuk kekuasaannya melalui mekanisme konstitusional oleh rakyat. Ini adalah suatu fenomena kemajuan dalam sistem politik di Indonesia.
Hal lain yang dapat menjadi parameter keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia adalah terselenggaranya tiga kali pemilu yang relatif lancar yaitu pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009. Bagi sebuah negara demokrasi, pelaksanaan pemilu adalah merupakan momentum dalam mempertegas arah konsolidasi demokrasi dan penguatan kelembagaan politik. Dengan terlaksananya pemilu di Indonesia itu, maka transisi demokrasi di Indonesia dapat berjalan sesuai rencana dan mampu mendorong Indonesia sebagai negara “ South East Asia’s only fully functioning Democracy ”. Proses demokratisasi di Indonesia akan menjamin semakin kokohnya sistem demokrasi sosial yang berlanjut (suistainable constitutional democracy) , dimana hal ini sangat dibutuhkan guna menempatkannya sebagai instrumen efektif yang bekerja bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun demikian kita juga tidak boleh menutup mata, bahwa sebagai bangsa yang baru saja menjalankan roda demokrasi dalam praktek penyelenggaraan negara, masih banyak ditemui kelemahan dan kekurangan.
Kelemahan itu diantaranya adalah sektor kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, pendididkan, kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup dll, masih jauh dari apa yang diangankan masyarakat. Pemaksaan kehendak, kekerasan politik, korupsi dan keculasan yang dilakukan aparat legislatif, eksekutif dan yudikatif bukannya semakin menyusut namun menunjukkan eskalasi yang meningkat, munculnya puluhan partai baru pada pemilu 2009 tidak memberikan rasa optimisme pada masyarakat, namun justru menciptakan rasa pesimis, skeptis bahkan sikap sinis.
Anggapan yang berkembang pada masyarakat, partai politik hanya akan dijadikan kedok dan kendaraan bagi petualang politik dalam meraih dan mewujudkan hasrat pribadi dan ambisi yang jauh dari upaya menyejahterakan rakyat. Boleh dikatakan bahwa proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia baru sebatas meningkatkan kebebasan politik dan penghargaan atas hak asasi manusia, tetapi belum membawa kepada pembangunan ekonomi yang cepat dan memberdayakan ekonomi rakyat yang bisa mengentaskan dari jerat kemiskinan.
Demokratisasi di Indonesia masih direcoki dengan tindakan tindakan anarkis dan menyulut kekacauan sosial. Hal ini disebabkan karena iklim demokratis yang seharusnya mengedepankan tatanan dan ketertiban serta moralitas dalam berpolitik, namun dalam prakteknya yang terjadi adalah merebaknya fenomena dimana pemimpin dan masyarakat dapat melakukan apapun sesuai dengan yang mereka inginkan dan sistem hukum (aturan) dilecehkan serta tidak dihormati. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh demokratisasi politik di Cirebon Raya yang sampai saat ini masih memiliki
kesultanan yang masih aktif dalam menjaga budaya yang ada, sehingga demokratisasi menjadi hal yang menarik untuk didalami.

## Pengaruh Cagar Budaya
Pada dasarnya, semua yang dinamakan Cagar budaya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud tidak bersifta permanen. Pelestarian budaya berubah di bawah pengaruh faktor lingkungan, Perubahan dapat terjadi berupa kerusakan ( damage ) atau pelapukan ( weathering ), kemudian menjadi tanah (pencemaran). Karena Indonesia terletak di benua Asia yang notabene iklim tropis lembab, keberadaan warisan budayanya sangat sensitif terhadap proses erosi dan pelapukan. Pusaka dan bangunan seperti Keraton yang komponen utamanya adalah bahan anorganik seperti batu, bata, keramik, benda logam, lebih tahan terhadap unsur tersebut, tetapi tetap akan rusak dan hancur termakan waktu, meskipun prosesnya berlangsung cukup lama. Namun, cagar budaya yang komponen utamanya adalah bahan organik seperti kayu, kertas, kain, tulang, sangat sensitif terhadap faktor lingkungan sehingga lebih rentan terhadap kerusakan dan cuaca yang dapat menyebabkan kerusakan barang-barang warisan peninggalan leluhur.
Cagar Budaya sudah sepatutnya untuk dilestarikan, dirawat, dan dijaga oleh seluruh elemen baik masyarakat, pemerintah, pemangku kepentingan. Perlindungan cagar budaya sudah menjadi tugas wajib negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perlindungan Kebudayaan. Menurut undang-undang tersebut, ada beberapa strategi untuk perlindungan cagar budaya, antara lain: penyelamatan, perlindungan, zonasi, pelestarian dan restorasi cagar budaya. Banyaknya perkembangan saat ini telah membuat khawatir
sekelompok orang yang peduli dengan pelestarian warisan budaya. Cagar budaya seringkali dipandang sebagai bangunan tua dan tidak mutakhir lagi (Sulardi, 2012). Padahal, suatu cagar budaya memiliki pengaruh dalam pembentukan sosial budaya yang ada di masyarakat.
Jika dilihat dari pengaruhnya, Cagar Budaya di Indonesia memiliki pengaruh yang relatif sama. Seperti terbukanya sektor- sektor ekonomi yang menambah sumber pendapatan masyarakat, sebagai refleksi akan kehidupan masa lampau, dan bisa juga dijadikan tempat yang disucikan dan disakralkan oleh sebagian kelompok masyarakat yang tujuannya mengharapkan keberkahan dari pemilik terdahulu (para leluhur) cagar budaya tersebut. Lain lagi untuk para aktor politik yang melihat Cagar Budaya dapat mempengaruhi elektabilitas elit politik ketika musim politik tiba. Di Indonesia sendiri, biasanya ketika tahun politik tiba para politikus berbondong-bondong dan berlomba untuk memenangkan suara dari masyarakat tempat dapil mereka bernaung. Contoh seperti di D.I Yogyakarta, Surakarta, Cirebon, dan sebagainya. Tak jarang para aktor politik mendatangi para keluarga kerajaan (sowan), tempat-tempat yang diangap sakral yang masuk kepada kategori Cagar Budaya untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat untuk memilih aktor politik tersebut. Pengaruh lainnya adalah Cagar Budaya disini membentuk peradaban dan kebudayaan masyarakat disekitarnya seperti adat istiadat yang dipakai, penghormatan kepada benda pusaka, atau tata cara sopan santun etika ketika berada didekat kompleks atau area Cagar Budaya. Pengaruh ini secara tidak langsung dirasakan oleh masyarakat seperti terlihat ketika adanya tradisi Jumenengan Dalam di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tradisi Malam Satu Suro yang didalamnya terdapat prosesi memandikan pusaka-
pusaka agung seperti tombak, keris, kereta kencana dan lain sebagainya.
Mengenai nilai seleksi, diasumsikan bahwa pengaruh daripada adanya suatu Cagar Budaya adalah sebagai pelestarian untuk generasi mendatang, sehingga pelestarian budaya dilestarikan untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, pilihan cara penggunaan diserahkan kepada generasi yang akan datang, dan tugas generasi sekarang adalah menjaga stabilitasnya, sehingga tidak ada perubahan sama sekali dalam pelestarian budaya. Nilai eksistensial, di sisi lain, mengutamakan konservasi, yang bertujuan untuk menjamin kelestarian atau keberadaan karya budaya, meskipun dianggap tidak bermanfaat. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa kerangka dari pengaruh cagar budaya didasarkan pada dua isu utama: pertama, pelestarian nilai-nilai budaya masa lalu, nilai-nilai penting masa kini dan kemungkinan nilai-nilai penting masa depan. Kedua, pelestarian barang bukti yang dapat menjamin masyarakat dapat menghargai nilai-nilai penting masa lalu, masa kini dan masa depan. Pada dasarnya pengaruh cagar budaya harus berorientasi pada manfaat cagar budaya yang berdampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya diharapkan dapat membawa pengaruhpositif bagi pelestarian budaya itu sendiri, seperti kompleks Benteng Otanaha Gorontalo yang mengandung nilai sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan yang penting jika dikaitkan dengan pelestarian budaya. Sejarah bangsa, layak masuk dalam pemeringkatan nasional kawasan lindung. Dan tentunya pengaruh daripada Benteng tersebut adalah yang paling tepat menjadikannya sebagai destinasi internasional untuk wisata budaya, sejarah dan ilmiah. Bukan tidak mungkin, di berbagai belahan dunia banyak cagar budaya
yang berkembang menjadi destinasi wisata budaya yang dikelola dengan baik.
Pengaruh ekonomi dari kehadiran atau pelestarian cagar budaya adalah masuknya banyak turis asing yang datang ke Indonesia bukan hanya karena keindahan alamnya saja, tetapi juga karena keindahan, keragaman dan keunikan budayanya, dan ini merupakan peluang yang cukup bagus disamping fakta bahwa budaya Indonesia dapat mendatangkan devisa. bangga karena bisa dikenal di mata dunia. Pelaksanaan pengembangan masyarakat meningkatkan pengetahuan tentang budaya lokal milik negara dan meningkatkan kecintaan belajar dan pelestariannya. Menyadari hal ini meningkatkan dan menyelaraskan hubungan antar manusia karena dilandasi oleh rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain serta dapat menciptakan suasana yang lebih akrab dan harmonis. Sehingga masyarakat Indonesia akan semakin bangga jika semuanyaberhasil.
Dengan melestarikan warisan budaya pada khususnya dan budaya lokal pada umumnya juga dapat menciptakan nasionalisme, yaitu rasa saling menghormati dan saling menghargai. Bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap kuat meskipun dipisahkan oleh banyak pulau. Hal ini harus diperhatikan dengan baik karena dengan informasi ini kita dapat belajar betapa pentingnya melestarikan budaya lokal karena sangat mempengaruhi ketahanan suatu negara karena identitas atau jati diri suatu negara ditentukan oleh budayanya. Adapun pengaruh dari Cagar Budaya yang menghasilkan hal-hal positif yang dapat kita ambil adalah:
1) Terciptanya ikatan dan kesatuan budaya.
2) Perluasan pariwisata sehingga menjadi aset negara kita di masa depan.
3) Masyarakat sadar akan pengaruh globalisasi sehingga dapat menyaring budaya asing yang masuk.
4) Menghindari pengakuan budaya kita di negara lain.
Kebudayaan baik kebudayaan nasional maupun daerah
(lokal) sebagai identitas suatu bangsa merupakan suatu hal yang sangat penting dan peranannya tidak boleh diabaikan,
Kebudayaan daerah berasal dari berbagai daerah dan mempunyai ciri khas karena asal usulnya, sehingga kebudayaan daerah merupakan aset bangsa yang sangat penting. terhadap hal-hal atau tindakan yang tidak bertanggung jawab dari pihak manapun, termasuk negara lain. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa Cagar Budaya Indonesia adalah suatu warisan kebudayaan yang hanya dimiliki oleh bangsa indonesia dan setiap cagar budaya mempunyai ciri khas masing–masing yang mempengaruhi aspek sosial budaya dalam masyarakat. Cagar Budaya Indonesia sangat beraneka ragam, dan bahwa pelestarian cagar budaya sangat berperan dan berpengaruh dalam membentuk ketahanan budaya, terutama sebagai filter atas intervensi budaya luar yang semakin masif. Oleh karena itu tanggungjawab kita bersama pemerintah dan masyarakat terutama para generasi muda harus menjaga dan melestarikan serta menanamkan dalam hati budaya bangsa kita, agar anak cucu kita juga dapat turut serta melestarikan dan menikmati warisan sejarah tersebut.
Keraton Cirebon yang semakin hari semakin kehilangan pengaruh dan kekuatan yang dikarenakan oleh adanya perubahan zaman yang menggerus kebiasaan dan budaya yang dimiliki Keraton yang bahkan menjadi ciri khas sebuah kesultanan perlahan-lahan semakin pudar. Pengaruh Kesultanan dapat
mempengaruhi kebiasaan dan pemerintahan yang ada disebuah daerah yang dimana daerah otonom tersebut akan melakukan berbagai kebiasaan atau adat yang biasa dilakukan oleh Keraton yang akan menjadi role model bagi para masyarakat dan akan menjadi sebuah acuan untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan.
Setelah melakukan Forum Group Discussion (FGD) kami selaku tim peneliti kami menemukan berbagai temuan yaitu Keraton Cirebon mulai kehilangan keeksistensiannya dimata masyarakat dan politik. Pengaruh Kesultanan Cirebon tidak sebesar Kesultanan Yogyakarta, para calon pemimpin yang akan menyalonkan biasanya akan menghadap kepada Sultan dan apabila diterima dengan baik maka para pemilih akan memilih orang tersebut karena menilai bahwa orang tersebut sudah mendapat restu dari seorang Sultan. Namun berbeda dengan Keraton Cirebon dimana para calon pemimpin tidak menghadap kepada Sultan karena mereka menilai Sultan tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan suara yang akan didapatkan.
Di wilayah selain Yogyakarta yang memiliki Kesultanan mungkin kurang memiliki power untuk mempengaruhi perpolitikan wilayahnya karena ada tokoh lain yang lebih berpengaruh dari seorang sultan yang biasanya adalah seorang tokoh-tokoh agama yang tersohor dikota tersebut dan memiliki pesantren yang dapat dengan mudah memperluas pengaruhnya kepada masyarakat dibandingkan dengan Sultan. Selain itu semakin berpengaruhnya sebuah kesultanan akan dinilai sebagai ancaman bagi sebuah negara karna hal yang dikhawatirkan adalah karena takut memisahkan diri dari negara, maka eksistensi keraton diperkecil sebagai contoh tidak mencantumkan gelar keturunan kesultanan pada kartu tanda identitas yang berlaku.
Keraton Cirebon dinilai tidak memiliki pengaruh terhadap demokratisasi Cirebon Raya karena adalah tokoh-tokoh lain yang lebih berpengaruh besar. Branding atau pengenalan pihak Keraton kepada masyarakat masih sangat kurang dan kekuatan dari keluarga Keraton pun masih sangat kurang untuk mempengaruhi demokratisasi politik Cirebon Raya. Karena sebuah pengenalan yang semakin sering gencar dilakukan kepada masyarakat maka akan sangat berpengaruh kepada perilaku para masyarakat yang akan mengenal lebih mengenai Sultan beserta keluarga Keraton yang akan meningkatkan power Keraton tersebut, masyarakat akan semakin tunduk dan mematuhi adat yang ada apabila seorang pemimpin atau Sultan tersebut melakukan hal yang sama dan merangkul masyarakat untuk melakukan hal yang sama dengan tujuan menjaga kelestarian budaya dan adat yang ada.
Pengaruh politik yang bahkan tidak ada pada Keraton Cirebon ini membuat masyarakat semakin yakin dan mendorong bahwa hanya untuk sekedar menghargai Sunan Kalijaga dan setuju apabila Keraton dijadikan sebuah Cagar Budaya. Dengan pendapat seperti itu maka terbukti bahwa kurangnya dan menurunnya kekuatan sebuah Keraton Cirebon untuk mempengaruhi para masyarakat dalam hal politik karena dinilai kurang dalam pengenalan mengenai keraton sendiri masih sangat kurang.

## KESIMPULAN
Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Keraton Cirebon tidak dipengaruhi atau berpengaruh pada Demokratisasi politik atau perilaku pemilih masyarakat Cirebon Raya. Keraton Cirebon masih sangat kurang dalam melakukan branding atau pengenalan mengenai kesultanan dan keluarga yang ada, seperti
yang kita ketahui bahwa kesultanan bisa semakin memiliki kekuatan jika kesultanan tersebut dikenal oleh masyarakatnya. Perilaku pemilih kota Cirebon Raya tidak dipengaruhi dengan adanya Keraton Cirebon karena ada tokoh lain yang lebih berkuasa seperti tokoh agama yang memiliki pesantren yang dengan mudah dapat memberikan pengaruh kepada para masyarakat. Dalam hal ini rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:
1. Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap para pelaku budaya seperti tokoh-tokoh yang ada di Keratonan Cirebon, dalam hal ini pemerintah dapat memberikan suatu kegiatan atau kebijakan tertentu yang dapat mengangkat kembali suatu kebudayaan agar dikenal dan menjadi kebanggaan masyarakat umum.
2. Selain perhatian pemerintah yang diperlukan, perhatian terhadap diri sendiri sebagai bagian dari suatu kebudayaan perlu juga untuk diperhatikan. Dalam hal ini masyarakat yang berada di sekitar Cirebon Raya perlu memperhatikan kebudayaan yang ada di wilayah mereka, sehingga pada akhirnya cagar budaya tersebut dapat dilestarikan dengan baik dan terjaga keindahannya hingga masa yang akan datang.
3. Pelaksanaan tradisi harus kembali dilaksanakan secara meriah, tradisi unik yang berada dari setiap kebudayaan menjadi sesuatu yang menarik untuk dilihat dan dipahami makna di dalamnya. Pada akhirnya pelaksanaan tradisi yang baik akan menarik masyarakat umum untuk menyukai kebudayaan tersebut, yang mana hal ini menjadi upaya pelestarian bagi warisan budaya yang ada di suatu wilayah. Contohnya adalah perayaan malam satu suro yang diadakan
di sekitar wilayah Keraton Surakarta dan Yogyakarta, pada pelaksanaan tradisi tersebut dihadirkan berbagai ritual dan kirab yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin menyaksikannya. Pelaksanaan tradisi juga dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat, seperti contohnya peringatan Satu Suro di Keraton Surakarta mengalami akulturasi dari Budaya Jawa dan Islam. Dalam hal ini peringatan tersebut dilaksanakan dengan cara bersyukur, tafakur (merenung), dan taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah) yang kegiatannya dipusatkan di Masjid Pujasana, Masjid Agung, dan Masjid Paramasana.

## DAFTAR PUSTAKA
Asichin, M., & Rochwulaningsih, Y. (2018). Perkembangan Demokratisasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 1945–1955. Indonesian Historical Studies , 2 (1), 1945–1955. https://doi.org/10.14710/ihis.v2i1.2879
Budiharjo, Miriam. (2005). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
Creswell, J. W. (2010).
Research Desi (Creswell, 2010) gn: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dahl, Robert., (1998). On Democrazy . USA: Yale University Press, hlm. 120.
Fuady, Munir. (2010). Konsep Negara Demokrasi. Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 2.
Palmer,C., & Bolderston, A. (2006). A. Brief Introduction to Qualitative Research. Canadian Journal of Medical Rediation Technology , 37 (1), 16-19.
Sorensen, George. (1993). Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World. Aarhus: Westview Press.
Sulardi., (2012). Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni. Malang: Setara Press, hal. 23
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perlindungan Kebudayaan.
Utomo, Ficky. (2017). KONSTRUKSI CITRA KAUM BANGSAWAN: SEBUAH STUDI KOMUNIKASI POLITIK PADA BANGSAWAN KERATON CIREBON. Jurnal MedKom Gunadarma , 1 , 107– 125.