## RESEARCH ARTICLE

## LEGISLASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA
Nur Afifah Aminuddin 1 
1 Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia Jln. Ir. Sutami, No. 36A, Surakarta, Jawa Tengah 57126- Phone 0271-642595  nafifaha06@gmail.com

## ABSTRACT
Financial  technology  is  the  implementation  of  the  use  of  technology  to  improve  banking  and  financial services. The emergence of Fintech-based companies, especially those offering lending and borrowing services or Peer To Peer Lending (P2PL) is currently getting the attention of the public and regulators. P2PL- based  fintech  services  are  one  of  the  solutions  for  limited  access  to  financial  services  in  the  country  and realizing financial inclusion through synergies with financial institutions and technology companies. With the  development  of  fintech  peer  to  peer  lending,  illegal  fintech  problems  arise  which  are  detrimental  to society, so it is necessary to study the legal protection of the regulations that govern it, and how to resolve disputes  against  it  This  research  is  normative  by  examining  legal  issues  regarding  legal  protection  for consumers  and  fintech  peer  to  peer  lending  services  and  dispute  resolution  in  the  fintech  business.  The research method used includes a statue approach and a conceptual approach.
Keywords : Legal Protection, Financial Technology Peer to Peer Lending.
Financial technology merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan  jasa  perbankan  dan  keuangan.  Kemunculan  perusahaan-perusahaan  berbasis Fintech terutama  yang  menawarkan  layanan  pinjam  meminjam  uang  atau Peer  To  Peer Lending (P2PL)  saat  ini  semakin  mendapatkan  perhatian  publik  dan  regulator.  Layanan fintech berbasis P2PL menjadi  salah  satu  solusi  terbatasnya  akses  layanan  keuangan  di tanah  air  dan  mewujudkan  iklusi  keuangan  melalui  sinerginya  dengan  istitusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi. Semakin berkembangnya fintech peer to peer lending timbul  permasalahan fintech illegal  yang  banyak  merugikan  masyarakat,  maka  itu perlu  dilakukan  kajian  perlindungan  hukum  terhadap  regulasi  yang  mengaturnya,  serta bagaimana  penyelesaian  sengketa  terhadapnya.  Penelitian  ini  bersifat  normatif  dengan mengkaji isu hukum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dan layanan fintech peer  to  peer  lending dan  penyelesaian  sengketa  pada  bisnis fintech. Metode  penelitian  yang digunakan  meliputi  pendekatan  undang-undang (statue  approach) dan  pendekatan konseptual (conceptual approach).
Kata Kunci : Perlindungan hukum, financial technology peer to peer lending.

## I NTRODUCTION
Pada era otomatisasi yang terintegrasi dengan internet merupakan awal mula industri 4.0 berkembang sangat massif dan memberikan dampak positif pada sektor ekonomi dan industri.  Sistem  perekonomian  sangat  dipengarui  oleh  faktor  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi. Perekonomian yang pada kontruksi awalnya dibangun dengan sederhana dan tradisional, kemudian berkembang secara massif dan melahirkan beberapa inovasi  di  bidang  teknologi,  yang  mana  salah  satu  pilar  penyokongnya  adalah Financial Technology. Perkembangannya  pun  juga  merekontruksi  bangunan  perekonomian  dengan munculnya istilah yang menggambarkan wadah yang turut serta dalam suksesi Distruptive Era . Hal ini tak luput oleh pengaruh kondisi sosial yang mendukung kemajuan teknologi dan komunikasi. 1 Financial  technology merupakan  implementasi  dari  pemanfaatan  teknologi  untuk peningkatan  layanan  jasa  perbankan  dan  keuangan  yang  umumnya  dilakukan  oleh perusahaan  rintisan  dengan  memanfaatkan  teknologi software, internet  dan  komunikasi terkonologi.  Konsep  ini  mengdaptasi  perkembangan  teknologi  yang  dipadukan  dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman  serta  modern.  Menurut  Hsueh  dan  Kuo  (2017)  yang  dikutip  oleh  Nugroho  dan Rachmaniyah menyebutkan bahwa fintech dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu: 2
a. Third-party  payment  systems merupakan  sistem  pembayaran  melalui  pihak  ketiga. Contohnya sistem pembayaran mobile, platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti transfer dan pembayaran bank.
b. Peer to Peer Lending merupakan platform yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana  dengan  pihak  yang  membutuhkan  dana  melalui  internet.  Jadi  platform  ini memberikan jasa kepada kreditur dan debitur untuk untuk membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing secara efisien.
c. Crowdfunding merupakan sebuah konsep suatu program yang dipublikasikan secara umum melalui internet, yang mana jika masyarakat tertarik dengan konsep tersebut akan  memberikan  dukungan  secara  finansial  dan  investor  akan  mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.
Kemunculan  perusahaan-perusahaan  berbasis Fintech terutama  yang  menawarkan layanan  pinjam  meminjam  uang  atau Peer  To  Peer  Lending (P2PL)  saat  ini  semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 3 Hal  tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi.  Dalam  POJK  tersebut  mengatur  tentang  layanan  pinjam  meminjam  uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan Fintech Peer To Peer Lending . Layanan ini  merupakan  suatu  terobosan  dimana  banyak  masyarakat  Indonesia  yang  belum
1 Budiharto Budiharto, Sartika Nanda Lestari, and Gusto Hartanto, ‘The Legal Protection of Lenders in Peer To Peer Lending System’, Law Reform , 15.2 (2019), 275 – 89 <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26186>.
2 Antoni  Tjandra,  ‘Kekosongan  Norma  Penentuan  Bunga  Pinjaman  Financial  Technology  Peer  to  Peer Lending’, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 3.1 (2020), 90 – 103.
3 Yosua  Gabriel  Pradipta  and  Dona  Budi  Kharisma,  ‘PROSES  PENYELESAIAN  SENGKETA  DI LEMBAGA  ALTERNATIF  PENYELESAIAN  SENGKETA  PERBANKAN  INDONESIA  (  LAPSPI  )’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.2 (2019), 293 – 301.
tersentuh  layanan  perbankan  akan  tetapi  sudah  melek  akan  teknologi.  Layanan fintech berbasis P2PL menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan iklusi keuangan melalui sinerginya dengan istitusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya. 4
Perkembangan financial technology peer to peer lending di  Indonesia berkembang  sangat pesat.  Tercatat  pada  Februari  2021  total  penyaluran  dana  mencapai  Rp.169,5  triliun. Jumlah peminjaman melonjak 899% dari 4,36juta nasabah pada 2018 menjadi 43,56 juta nasabah  per  Desember  2020.  Maraknya  fenomena fintech  peer  to  peer  lending juga memberikan masalah yang tidak sedikit, terutama perusahaan fintech illegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 1.026 fintech illegal pada tahun 2020 yang beredar di masyarakat, sedangkan dalam catatan perizinan hanya terdapat 148 perusahaan fintech peer to  peer  lending atau  pinjaman online yang  terdaftar  di  OJK.  Maraknya  perusahaan fintech illegal berdampak  pada  jumlah  pengaduan  kepada  OJK.  Terdapat  6.787  aduan  pada Desember  2020  dan  mencapai  5.421  aduan  pada  Maret  2021.  Tak  sedikit  nasabah  juga melakukan  pengaduan  pada  Lembaga  Bantuan  Hukum  setempat,  misalnya  LBH  Jakarta menerima 1330 aduan pada Desember 2018 dan terus meningkat setiap tahunnya. 5 Perlindungan  hukum  megenai  layanan fintech di  Indonesia  semakin  kuat  sejak diundangkannya  regulasi  oleh  Bank  Indonesia  Nomor  18/40/PBI/2016  tentang Peneyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran  dan  Peraturan  OJK  Nomor 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam-Meminjam  Uang  Berbasis  teknologi Informasi.  Peraturan  tersebut  diharapkan  mampu  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  fenomena  perkembangan fintech di  Indonesia.  Selain  peraturan  tersebut, perlindungan fintech juga  terdapat  di  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elekronik;  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen;  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; KUH  Perdata;  Peraturan  Pemerintah  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik.
Dari  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  isu financial  technology berbasis peer  to  peer  lending dengan  rumusan  masalah:  bagaimana  peran OJK  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dan  bagaimana penyelesaian  sengketa  terhadap  fenomena financial  technology berbasis peer  to  peer  lending ? Metode  penelitian  yang  digunakan  meliputi  pendekatan  undang-undang (statue  approach) dan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach). Pendekatan  undang-undang  dilakukan dengan  menelaah  regulasi  yang  berhubungan  dengan  isu  hukum,  sedangkan  pendekatan konseptual  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin  yang  berkembang  di  dalam ilmu hukum. 6 Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dengan  mengkaji  isu hukum  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dan  layanan fintech  peer  to  peer lending dan penyelesaian sengketa pada bisnis fintech. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi  Undang-Undang  dan  Peraturan  OJK.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan
4 Salma  Suroyya  Yuniyanti,  ‘The  Philosophical  Foundation  of  the  Coherence  of  Regulations  Concerning Apartment  in  Indonesia’, Journal  of  Morality  and  Legal  Culture  (  JMCL  ) ,  1.1  (2020),  18 – 23 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
5 Ayu Dian Pratiwi and Pius Triwahyudi, ‘Jaminan Perlindungan Yang Berkeadilan Bagi Tenaga Kerja Difabel Akibat Kecelakaan Kerja’, Bestuur , 7.2 (2020), 66 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40407>.
6 P eter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan ke-12, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm.133-136.
meliputi buku teks, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah. Kemudian bahan hukum primer dan sekunder  dianalisa  kemudian  mencari  keterikatan  dan  kesesuaian  dengan  rumusan masalah. 7

## DISCUSSION
Menurut  Philipus  M.  Hadjon  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  sebagai tindakan  pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  yang preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan  keputusan  berdasarkan  diskresi  dan perlindungan  yang  reprensif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  termasuk penanganannya  di  lembaga  peradilan.  Selanjutnya  menurut  Satjipto  Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 8
Perlindungan  hukum  merupakan  gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum  untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum,  yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  kepada  subjek  hukum sesuai dengan beberapa aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.
A. Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending
Pemerintah  Indonesia  melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  menerbitkan payung  hukum  untuk  melindungi  hak-hak  para  pihak  yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  No.77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi.  Pada  Pasal  1  angka  3  mendefinisikan  layanan  jasa  pinjam meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  sebagai  penyelenggaraan  layanan  jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
Suatu perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan  martabat  manusia  serta  pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia  di  mata  hukum. Sarana  perlindungan  hukum  ada  dua  bentuk  yaitu  sarana  perlindungan  hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif: 9
1. Perlindungan  hukum  secara  preventif  :  perlindungan  hukum  dengan  tujuan mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian dalam perlindungan hukum bagi
7 Duwi  Hardianti  and  Muhammad  Saifi,  ‘ Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Bank  Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2013 –2016)’, Jurnal Administrasi Bisnis , 60.2 (2018), 10 – 18.
8 Eni Muryani, ‘Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah’, Bestuur , 7.2 (2019), 84 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40437>.
9 Yulianus  Dica  and  others,  ‘Pengendalian  Peredaran  Minuman  Beralkohol  Dalam  Wilayah  Hukum  Polres Boyolali’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.1 (2019), 120 – 33.
pengguna  layanan fintech khususnya  pinjam  meminjam  bebasis online sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan dari penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis online tersebut. Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi  pengguna  layanan.  Prinsip  tersebut  diatur  pada  Pasal  29  POJK  Nomor 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  berbasis Online , antara  lain  yaitu  prinsip  transparansi,  perlakuan  yang  adil,  keandalam, keberhasilan  dan  keamanan  data,  dan  penyelesaian  sengketa  pengguna  secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.
2. Perlindungan  hukum  secara  represif: bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa  terlebih  dahulu.  Sengketa  dalam  layanan  pinjam  meminjam  uang berbasis online bisa  terjadi  antara  pengguna  dengan  pengguna  lainnya  maupun antara pengguna dengan penyelenggara layanan.
Pengaturan  Pengawasan  dalam  POJK  No.77/POJK.01/2016  mengenai pengawasan OJK terhadap fintech dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi dibagi menjadi fase pra-operasional dan saat proses operasional usaha. 10

## 1. Pra-Operasional Usaha
Pada tahap ini penyelenggara akan mulai beroperasi dengan memulai tahap berupa  pengurusan  pendaftaram  dan  izin  penyelenggaraan.  Pasal  7  POJK No.77/POJK.01/2016  menjelaskan  bahwa  penyelenggara  wajib  melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Saham kepemilikan penyelenggara warga negara  asing  atau  badan  hukum  asing,  secara  langsung  maupun  tidak  langsung hanya dapat paling banyak 85%.
Pasal  8  ayat  (3)  POJK  juga  mengatur  bahwa  permohonan  pendaftaran diajkukan  oleh  Direksi  kepada  Kepala  Eksekutif  Pengawasan  Perasuransian, Lembaga  Pembiayaan,  Dana  Pensiun,  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan  lainnya dengan  menggunakan  formulir  disertai  dengan  lampiran  dokumen.  Kemudian OJK  akan  melakukan  kajian  terhadap  permohonan  registrasi  yang  diajukan penyelenggara  layanan  keuangan  dan  menetapkan  persetujuan  atas  permohonan registrasi dalam masa waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan registrasi. Setelah 10 (hari) kerja tersebut kemudian OJK akan  memutuskan  persetujuan  registrasi  dengan  memberikan  surat  tanda  bukti terdaftar.  Setiap  penyelenggara  yang  telah  terdaftar  di  OJK  diwajibkan  untuk mengajukan permohonan izin sebagai  penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.
Apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang diberikan oleh OJK tersebut, penyelenggara yang telah mendapat surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan, maka  surat tanda bukti  terdaftar sebagai penyelenggara  menjadi  batal  dan  tentunya  penyelenggara  tidak  lagi  terdaftar  di OJK  dan  tidak  dapat  mengajukan  kembali  permohonan  untuk  pendaftaran kembali kepada OJK.
10 Budiharto, Lestari, and Hartanto.
Pasal  11  POJK  mengatur  terkait  syarat-syarat  pengajuan  permohonan  izin dengan  jangka  waktu  20  (dua  puluh)  hari  kerja  sejak  diterimanya  dokumen perizinan  yang  kemudian  OJK  akan  memberikan  pernyataan  persetujuan  atau penolakan atas permohonan perizinan. Selama 20 (dua puluh) hari tersebut OJK akan memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen dan menganalisa kelayakan dari  rencana  kerja  yang  didaftarkan,  selain  itu  memungkinkan  untuk  dilakukan wawancara  terhadap  pemilikk  atau  calon  direksi.  Wawancara  tersebut  juga berperan  untuk  memeriksa  setoran  modal  tidak  berasal  dari  pinjaman  atas aktivitas  illegal  berupa  pencucian  uang  dan  kejahatan  keuangan  lainnya,  tidak pernah  diberi  hukuman  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  usaha  jasa keuangan  dan/atau  perekonomian  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. 11
Dalam  tugas  pengawasan  tahap  sebelum  operasional  berlangsung,  diatur mengenai pengawasan OJK terhadap perubahan kepemilikan penyelenggara yang harus  terlebih  dahulu  mendapatkan  persetujuan  dari  OJK.  Selain  itu,  apabila penyelenggara yang telah memperoleh izin dan menyatakan tidak mampu untuk meneruskan  kegiatan  operasionalnya,  maka  harus  mengajukan  permohonan pencabutan izin atas permohonannya sendiri kepada OJK dengan disertai alasan ketidakmampuan,  dan  rencana  penyelesaian  hak  dan  kewajiban  penggunaan. Pencabutan  izin  tersebut  paling  lambat  20  (dua  puluh)  hari  kerja  sejak  tanggal permohonan pencabutan. 12

## 2. Saat Operasional Usaha
Terdapat dua tipe pengawasan ketika proses operasional usaha oleh OJK:
a. Self  assessment  system atau  pelaporan  oleh  penyelenggara fintech. Hal  ini terdiri  dari  pengawasan  terhadap  keuangan  dan  kegiatan  usaha; pelaksanaan  anggaran  dasar  yang  dilaksanakan  dengan  cara  laporan berkala.  Pegawasan  ini  sebagai  antisipasi  apabila  perusahaan  belum terdaftar  di  OJK  akan  tetapi  telah  melaksanakan  kegiatan  usahanya. Tatacar a  pelaporan  telah  dijelskan  pada  Pasal  45  hingga  56  “POJK Nomor.77/POJK.01/2016”.
b. Officer  Supervisory  System ,  yakni  pemeriksaan  berkala  yang  dilakukan  oleh OJK  sendiri  dengan  melakukan  mengumpulkan,  mencari,  mengolah, mengevaluasi data dan informasi terkait kegiatan layanan fintech peer to peer lending .  Kegiatan  tersebut  selain  bertujuan  sebagai  pengawasan  laporan berkala,  juga  sebagai  pemeriksaan  dan  penilaian  terhadap  kepatuhan perusahaan sesuai dengan ketentuan. 13
11 Prasetyo Ade Witoko and Ambar Budhisulistyawati, ‘Penyelundupan Hukum Perka wianan Beda Aagama Di Indonesia’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.2 (2019), 251 – 57.
12 Solikah  Ana  Estikomah,  ‘Aspek  Hukum  Import  Sampah  Plastik’, Bestuur ,  7.2  (2019),  106 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40439>.
13 Rosidi  Ruslan,  ‘COVID - 19  Fulfilling  Workers  ’Economic  Rights  Positive’, Journal  of  Morality  and  Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
Kajian pemetaan potensi risiko terdapat empat aspek perlindungan hukum yang  harus  menjadi  perhatian  terhadap  penyelenggaraan fintech  peer  to  peer  lending oleh pemerintah maupun regulator, yaitu: 14
1) Transparansi dan Kelengkapan Informasi Edukasi  dan  Perlindungan  Pengguna  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  Informasi  telah  dijelaskan  pada  BAB  VII  POJK  Nomor 77/POJK.07/2016. Pada pasal 29 dijelaskan bahwa prinsip dasar perlindungan pengguna wajib diterapkan kepada penyelenggara yang memuat: transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data; penyelesaian sengketa  pengguna  secara  sederhana,  cepat  dan  biaya  terjangkau.  Ketika diterjemahkan maka penyelenggara wajib memberikan informasi yang lengkap dan  tidak  ambigu  serta  transparan  terkait  produk  layanan  yang  ditawarkan. Ketidakjelasan informasi yang disajikan mengakibatkan kekeliruan pemahaman terhadap  masyarakat  luas,  hal  ini  sangat  penting  dalam  membangun kepercayaan  publik.  Aspek  kelengkapan  informasi  dan  transparansi  pada layanan financial  technology harus  meliputi  :  pemberitahuan  pada  debitur  atau konsumen;  transparansi  ketentuan  syarat  dan  penggunaan  layanan;  kewajiban dan segala biaya yang akan dikenakan pada debitur. Pasal  32  POJK  juga  menyejelaskan  bahwa  informasi  terkait  produk layanan harus disajikan dengan sejelas-jelasnya dan menggunakan Bahasa yang mudah  dimengerti,  mengingat  tingkat  literasi  keuangan  masyarajat  Indonesia secara  umum  masi  relatfif  rendah.  Tujuan  disediakannya  kemudahan mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas pada layanan financial technology adalah  terciptanya awareness debitur/konsumen  terhadap  biaya  dan  risiko terhadap penggunaan layanan financial technology peer to peer lending.
Kelengkapan  informasi  dan  transparansi  layanan  produk  juga digolongkan  sebagai  upaya  perlindungan  hukum  secara  preventif  yang  mana mencegah  terjadinya  sengketa  dengan  mengantisipasi  bahwa  informasi  dan transparansi  cukup  jelas  sehingga  debitur  atau  konsumen  terhindar  dari penipuan atau timpangnya informasi dari penyelenggara layanan.
2) Pengaduan Sengketa Konsumen Guna  meningkatkan  kepercayaan  debitur  atau  konsumen,  aspek penanganan  pengaduan  dan  penyelesaian  sengketa  wajib  disediakan  oleh penyelenggara. Hal ini selain berpengaruh pada kepercayaan, juga merupakan hal  yang  efektif  untuk  menyempurnakan  produk  dan  layanannya  melalui analisa terhadap pengaduan tersebut. Dalam kasus pengaduan sengketa, maka penyelenggara  setidaknya  harus  melakukan  beberapa  hal,  yaitu  :  memberikan kemudahan  kontak  akses  komunikasi,  seperti  nomor  telepon,  alamat e-mail, dan  lain  sebagainya;  adanya  standar  penanganan  pengaduan  konsumen; memberikan  edukasi  terhadap  debitur  bahwasannya  terdapat  pengaduan apabila terjadi sengketa.
3) Sistem Layanan dan Pencegahan Penipuan
14 N  W  Afreeportamara  and  Pujiyono,  ‘Hambatan  Kurator  Dalam  Menyelesaikan  Piutang  Koperasi  Yang Diputus
Pailit’,
Jurnal Hukum
Dan
Pembangunan Ekonomi , 7.2 (2019), 243 – 50
<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/43014>.
Regulator  perlu  memahami  terkait  pencegahan  penipuan  seiring maraknya produk layanan financial technology yang beragam. Banyaknya layanan fintech  peer  to  peer  lending maka  potensi  terhadap  penipuan  dan  peretasan kemanan jaringan juga sangat rentan. Maka dari itu penyelenggara wajib untuk meningkatkan  standart  keamanan  sistem,  kemudian  peran  regulator memastikan  keamanan  dalam  pengawasannya  serta  memberikan  sertifikasi keadalan sistem layanan.
4) Perlindungan Data Pribadi Bocornya  informasi  terkait  data  pribadi  sangat  berakibat  fatal  dalam layanan financial technology, penyalahgunaannya dapat berakibat penyalahgunaan identitas,  hingga  sampai  hilangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  layanan financial technology peer to peer lending. Beberapa fokus yang harus dilakukan oleh penyelenggara  terkait  perlindungan  data  diri:  penyelenggara  wajib  melakukan enkripsi data yang berkaitan dengan debitur/konsumen; keamanan data wajib dijaga  oleh  penyelenggara;  wajib  melakukan  manajemen  akses  data; debitur/konsumen  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  penjelasan  terkait  data diri yang diberikannya. 15
“ Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  77/POJK.01/2016 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi” menjelaskan  poin-poin  perlindungan  hukum  secara  preventif  yang  mana meliputi: 16
a) Mitigasi Risiko
BAB  V  Pasal  21;  22;  23  dan  24  POJK  telah  memberikan  penjelasan terhadap mitigasi risiko. Mitigasi Risiko dapat diartikan suatu tindakan terencana  dan  berkelanjutan  yang  dilakukan  oleh  pemiliki  risiko  agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan.
Pada  Pasal  21  menjelaskan  bahwa  ada  keharusan  untuk  setiap penyelenggara  dan  konsumen fintech  peer  to  peer  lending melakukan mitigasi  risiko.  Pada  Pasal  24  juga  menjelaskan  bahwasannya penyelenggara diwajibkan memiliki escrow ccount dan virtual ccpunt dengan tujuan  mempermudah  transaksi  dan  memberikan  larangan  terhadap penyelenggara dalam melakukan pengimpunan dana masyarakat melalui rekning penyelenggara.
b) Tata Kelola Sistem pada Fintech Pasal 25 ayat (3) mewajibkan untuk penyelenggara fintech memiliki pusat data  dan  pusat  pemulihan  data,  serta  wajib  untuk  memenuhi  standar minimum  sistem  teknologi  informasi,  pengelolaan  risiko  teknologi informasi,  pengamanan  teknologi  informasi,  ketahanan  terhadap gangguan  dan  kegagalan  sistem  serta  alih  kelola  sistem  teknologi informasi  guna  menjaga  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kerahasiaan,
15 Pratiwi and Triwahyudi.
16 Riyan  Aditya  Nugraha,  Widodo  Tresno  Novianto,  and  Supanto,  ‘KARANGANYAR  DALAM MEMUTUS  PERKARA  PIDANA  HAK  CIPTA  GUNA  MENCIPTAKAN  KEPASTIAN  HUKUM  CIPTA  ( P utusan’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2011), 169 – 80.
keutuhan, ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola oleh penyelenggara.
c) Edukasi
“ Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya  di  dalam  Sistem  Elektronik  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi”  dengan  fungsi  sebagai pengawasan,  verifikasi,  penyelesaian  sengketa,  penegakan  hukum  dan pengujian  maupun  pemeriksanaan  lainnya.  Penyelenggara fintech  peer  to peer  lending juga  berkewajiban  untuk  menjaga  kemanan  pada  teknologi informasi  serta  layanan fintech, selain  itu  juga  harus  menjalankan prosedur  dan  sarana  layanan  guna  menghindari  suatu  kegagalan, gangguan dan kerugian pada konsumen maupun penyelenggara.
d) Prinsip dan Teknis Pengenalan Nasabah Penyelenggara fintech  peer  to  peer  lending yang  telah  memiliki  izin  dan terdaftar  di  OJK  wajib  bertanggung  jawab  atas  kerugian  pengguna layanan yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian yang penyelenggara lakukan.  Pasal  37  juga  menjelaskan  bahwa  apabila  terjadi  gagal  bayar atau tidak dibayarkannya uang kredit yang diperjanjikan oleh penerima pinjaman,  maka  tanggung  jawab  sepenuhnya  berada  di  pihak  pemberi pinjaman  atau  investor.  Penyelenggara  tidak  mau  bertanggung  jawab atas gagal bayar yang dilakukan oleh penerima pinjaman. Hal ini sangat disayanglan  karena  seharusnya  pemerintah  bersikap  kooperatif  atas risiko  seperti  ini  guna  meningkatkan  kepercayaan  terhadap  praktik fintech  peer  to  peer  lending. Regulasi  terhadap  perlindungan  hukum  harus ditingkatkan yang mana memberikan solusi atas penyelesaian  sengketa terhadap  terhadap  penerima  pinjaman  jika  terjadi  gagal  bayar. Perlindungan  hukum  di  bidang fintech juga  diatur  dalam  Pasal  65 Undang-Undang  No.7  tahun  2014  tentang  Perdagangan,  karena fintech juga  digolongkan  dengan  bisnis  berbasis  elektronik.  Dalam  pasal  ini juga  dijelaskan  mengenai  kewajiban  penyedia  layanan  untuk memberikan  informasi  lengkap  dan  terpercaya,  selain  itu  penggunaan sistem  elektronik  harus  memenuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam  UU ITE. Selain itu RUU Perdagangan Secara Elektronik juga memberikan penguatan perlindungan hukum yang mana tidak cukup hanya sebatas regulasi,  namun  juga  diperlukan  penguatan  dalam  bentuk  mekanisme kelembagaan yang memiliki tujuan meminimalisir praktik penipuan dan penyalahgunaan  sistem  yang  akan  berdampak  mendapatkan kepercayaan kepada lembaga pelayanan fintech.
Melihat fenomena saat ini bahwa pinjaman online begitu marak di tengah-tengah wabah  pandemi  Covid-19  yang  menyerang  beberapa  sektor,  termasuk  melemahnya ekonomi  nasional  yang  mengakibatkan  banyak  masyarakat  membutuhkan  uang  dan beralih  pada  pinjaman online yang  tidak  terkontrol.  Disinilah  peran  pemerintah  dalam melakukan perlindungan hukum secara preventif dengan memberikan undang-undang yang dapat memberikan kepastian hukum. Meskipun financial technology peer to peer lending
telah  diatur  dalam  POJK  Nomor  77  tahun  2016  akan  tetapi  regulasi  tersebut  dinilai bermasalah, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap debitur yang rata- rata berada di kelas menengah kebawah. Ide dasarnya bagus, supaya masyarakat tanpa agunan  jaminan  bisa  dapat  kredit,  akan  tetapi  praktiknya  menyerupai  lintah  darat dengan model digitalisasi. Selain itu dalam aturan OJK juga tidak diatur batasan bunga pinjaman  sehingga  dalam  praktiknya  layanan fintech bisa  menerapkan  bunga  tanpa batasan.  Karena  hal  ini  pemerintah  masih  dianggap  lemah  dalam  pengawasan  dan perlindungan hukum terhadap masyarakat selaku konsumen financial technology peer to peer lending. 17
Pasal 43 POJK juga telah memberikan perlindungan hukum dengan memberikan larangan terhadap penyelenggara fintech peer to peer lending , yaitu :
1. Melakukan  kegiatan  usaha  selain  kegiatan  usaha  penyelenggara  yang  diatur dalam peraturan OJK ini;
2. Bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
3. Memberikan  jaminan  dalam  segala  bentuknya  atas  pemenuhan  kewajiban pihak lain;
4. Menerbitkan surat utang;
5. Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
6. Melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
7. Mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.
Larangan tersebut dinilai telah memberikan perindungan hukum secara preventif kepada  debitur  pengguna  layanan.  Apabila  penyelenggara  melakukan  pelanggaran seperti  yang  telah  disebutkan  maka  terdapat  sanksi  administrative  berupa:  peringatan tertulis;  denda,  yaitu kewajiban  untuk  membayar  sejumlah  uang  tertentu;  pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin.
“Undang - Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen” menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  konsumen  dan  menyeimbangkan  posisi terhadap  produsen. 18 Pasal  4  UU  Perlindungan  Konsumen  menunjukkan  bahwa masalah kenyamanan, kemanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling penting dalam urusan perlindungan konsumen. Secara garis besar hak-hak konsumen dicantumkan dibagi dalam tiga prinsip dasar, yaitu: 19
1. Hak  yang  dimaksud  adalah  mencegah  konsumen  dari  kerugian,  baik  kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar.
3. Hak  untuk  memperoleh  penyelesaian  yang  patut  terhadap  permasalahan  yang dihadapi.
OJK  masih  belum  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen  yang dirugikan akibat praktik layanan fintech illegal yang tidak memiliki izin, karena meskipun telah  adanya  upaya  dari  OJK  dalam  mencegah  tindakan-tindakan  penyelenggara  yang
17 Rian Saputra and Resti Dian Luthviati, ‘Institutionalization of the Approval Principle of Majority Creditors for Bankruptcy De cisions in Bankruptcy Act Reform Efforts’, Journal of Morality and Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
18 Adrian Sutedi, 2008 , Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen , Bogor:  Ghalia Indonesia, hlm.54
19 Abdul Halim Barkatullah, 2010, Hak-Hak Konsumen , Bandung: Nusa Media, hlm.25
tidak memiliki izin dari OJK. Pengaduan yang dilakukan debitur kepada LBH Jakarta dikarenakan  OJK  tidak  menerima  dan  menindaklanjuti  pengaduan  debitur  yang mengalami  kerugian.  Kerugian  yang  dialami  berupa  kerugian  harta  kekayaan,  dimana suku  bunga  yang  terlalu  tinggi  sehingga  memberatkan  debitur  dalam  melakukan prestasi. Selain itu, adanya proses yang tidak baik dalam melakukan tagihan dan adanya penyebaran data pribadi sehingga banyak debitur yang merasa dirugikan akan hal ini. OJK  menerima  pengaduan  permasalahan fintech  peer  to  peer  lending dalam  bentuk apapun,  baik  berupa  telepon  melalui call  center yang  telah  disediakan  OJK  maupun datang  langsung  ke  kantor  OJK,  namun  ketika  adanya  pengaduan  yang  dilakukan debitur peer  to  peer  lending yang  tidak  memiliki  izin  oleh  OJK,  maka  OJK  tidak  dapat menerima  dan  menindaklanjuti  pengaduan  tersebut.  Pihak  OJK  hanya  menyarakan kepada  debitur  melakukan  laporan  kepada  pihak  kepolisian  apabila  terjadi  kerugian yang  dialami  oleh  debitur fintech  peer  to  peer  lending illegal.  Berbeda  dengan  pengaduan yang  dilakukan  oleh  debitur fintech  peer  to  peer  lending legal,  maka  ketika  terdapat pengaduan pihak OJK mampu bertindak sesuai dengan kewenangannya. 20
Pada  literasi  lain  menjelaskan  bahwa  pasca  diundangkannya  POJK  Nomor 77/POJK.01/2016  yang  menjadi  fokus  utama  OJK  adalah  ketentuang  pengajuan pendaftaran dan perizinan bagi perusahaan yang bergerak dalam industri fintech peer to peer  lending sebagai  bagian  dari  pengawasan  tahap  praoperasional  usaha.  Belum terbentuknya departemen dibawah OJK yang secara khusus menangani permasalahan financial technology sebagaimana BI Fintech Office dibawah Bank Indonesia. Dalam rangka menemukan  formulasi  yang  tepat  terkait  pelaksanaan  pengaturan  serta  pengawasan terhadap pengembangan fintech di Indonesia agar selaras dengan tujuan pembangunan pada sektor ekonomi maka saat ini OJK sedang berupaya untuk menata ulang struktur organisasinya.  Terkait  dengan  hal  ini,  “Asosiasi Fintech In donesia  (AFTECH)”  terus mendukung  terbentuknya  departemen  OJK  yang  khusus  mengawasi  dan mengembangkan regulasi terhadap fenomena fintech guna menyelesaikan persoalan serta tindak lanjut dan komitmen regulator pasca diterbitkannya “POJK 77/POJK.01/2016” .21
B. Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Financial Technlogy Peer to Peer Lending Dalam  interaksi  antara  konsumen  dengan  Lembaga  Jasa  Keuangan  (LJK)  yang terus  berkembang  dengan  jumlah  produk  layanan  jasa  keuangan  yang  semakin bertambah  dinamis  juga  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  munculnya  sengketa  dalam layanan  keuangan  berbasis  teknologi.  Salah  satunya  karena  faktor  perbedaan pemahaman  informasi  antara  debitur  atau  konsumen  dengan  perusahaan  pemberi layanan  terhadap  suatu  produk  atau  layanan  jasa  keuangan  tersebut.  Kelalaian debitur/konsumen  dan  lembaga  penyedia  layanan  dalam  memenuhi  kewajiban  dalam suatu perjanjian juga menjadi penyebab timbulnya sengketa. 22
Sengketa bisnis merupakan bagian dari sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui  jalur  litigasi  maupun  non-litigasi.  Pada  realitanya  pelaku  bisnis  enggan
20 M Jamil, ‘Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris M.Jamil’, Bestuur , 7.2 (2019), 114 – 21. 21 Hardianti and Saifi.
22 C.D.  Balenina,  ‘Parti sipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Desa  Sampah  Mandiri  Di  Desa  Kalisoro, Tawangmangu,
Kabupaten Karanganyar’, Bestuur , 7.1 (2019), 26 – 35
<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/17392>.
menggunakan  jalur  litigasi  karena  proses  yang  tidak  efisien,  meskipun  Mahkamah Agung  telah  mendorong  proses  peradilan  agar  berlangsung  cepat,  sederhana,  murah dan  efisien.  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS)  menjadi  solusi  dan  banyak digunakan pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan karena dinilai lebih  efektif  dan  efisien.  Penyelesaian  sengketa  model  APS  telah  diatur  dalam  UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 23
Berikut  beberapa  peraturan  hukum  yang  menjelaskan  proses  penyelesaian sengketa terhadap kegiatan atau layanan transaksi berbasis digital:
1. “Undang -Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik”  BAB  VIII  Pasal  38  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  siapa  saja  dapat menggugat  pihak  penyelenggara  yang  menimbulkan  kerugian.  Pasal  39  ayat  (2) juga  dijelaskan  bahwa  dalam  menyelesaikan  sengketa  dapat  menempuh  dengan arbitrase atau lembaga alternaitf penyelesaian sengketa lainnya;
2. “Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” Pada undang-undang  ini  hanya  menjelaskan  bahwa  dalam  menyelesaikan  sengketa perihal  konsumen  yang  dirugikan  melalui  penyelesaian  di  luar  pengadilan  yaitu dengan  beberapa  lembaga  alternaitf  penyelesaian  sengketa  dan  melalui pengadilan. Beberapa pihak yang dapat melakukan gugatan ke pengadilan antara lain:  konsumen;  sekelompok  konsumen;  lembaga  perlindungan  konsumen swadaya masyarakat atau instalasi yang mengalami kerugian.
3. “Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan” Pasal 29  menjelaskan  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan  adalah  lembaga  yang  mengawasi jalannya layanan bisnis fintech peer to peer lending dan melakukan pelayanan terhadap pengaduan  konsumen.  Kemudian  untuk  melindungi  konsumen  yang  mengalami kerugian OJK memiliki kewenangan secara hukum dalam melakukan pembelaan.
4. “Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan Tekno logi Finansial” Peraturan ini tidak menjelaskan terkait penyelesaian sengketa terhadap kerugian akibat penyelenggara fintech, namun segala bentuk kegiatan fintech harus  memperoleh  izin  dan  persetujuan  Bank  Indonesia  dan  berstatus  terdaftar sebagai penyelenggara fintech.
OJK  telah  menerbitkan  “Peraturan  OJK  Nomor  01/POJK.07/201  tentang Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan”  yang  kemudian disusul  dengan  keluarnya  “Keputusan  OJK  Nomor  Kep - 01/D.07/2016”  yang mengesahkan pembentukan 6 (enam) Lembaga APS yaitu: Badan Mediasi Pembiayaan dan  Pergadaian  Indonesia  (BMPPI);  Badan  Arbitrase  dan  Mediasi  Perusahaan Penjamin Indonesia (BAMPPI); Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia  (LAPSPI);  Badan  Mediasi  Dana  Pensiun  (BMDP);  Badan  Arbitrase  Pasar Modal  Indonesia  (BAPMI);  Badan  Mediasi  dan  Arbitrase  Asuransi  Indonesia (BMAI). 24
23 Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, ‘Implementation of Criminal Case Trials Through a Teleconference by Prosecutors  with a  Progressive  Legal  Approach’, Journal  of  Morality  and  Legal  Culture  (JMCL) ,  1.2  (2020),  93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
24 Lego  Karjoko,  I  Gus ti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani,  and  Abdul  Kadir  Jaelani,  ‘The  Problems  of Controlling  the  Transparency  of  the  Financial  Budget  Use  of  Corona  Virus  19  Lego’, Journal  of  Morality  and  Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>.
Ketentuan  peraturan  OJK  menjelaskan  bahwa  apabila  dikemudian  hari  terjadi wanprestasi  oleh  debitur/konsumen  akibat  kelalaian  dari  penyelenggara,  maka penyelenggara wajib memberikan ganti  rugi atas perbuatannya. Namun apabila dalam proses  pengaduannya  tidak  tercapainya  suatu  kesepakatan,  maka  pihak  yang  merasa dirugikan boleh melakukan penyelesaian sengketa diluar maupun didalam pengadilan. 25 Penyelesaian  sengketa  pada  bisnis fintech  peer  to  peer  lending melalui  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (APS)  dapat  juga  dilakukan  dengan  model  Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau Online Dispute Resolution (ODR). ODR merupakan sistem penyelesaian  sengketa  berbasis  teknologi  dengan  memanfaatkan  sarana  komunikasi seperti  telepon, e-mail, aplikasi  meeting,  dan video  conference. Konsep  ODR  telah dipertimbangkan untuk dimanfaatkan dalam proses pelayanan fintech peer to peer lending , mengingat  segala  bentuk  aktivitas  layanan fintech telah  terekam  pada  jejak  digital. Dengan adanya ODR diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.  Apabila ODR akan dipertimbangkan dalam upaya penyelesaian  sengketa, maka  harus  dipahami  dan  dipersiapkan  beberapa  hal,  yaitu:  mempersiapkan  dasar hukum  dari  implementasi  ODR;  penguatan  kelembagaan  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (LAPS);  meningkatkan  kewaspadaan  dan  literasi  kepada masyarakat perihal ODR. 26 SquareTrade adalah lembaga penyedia jasa ODR di bidang mediasi terhadap kasus bisnis online yang berhasil menyelesaikan jutaan kasus sengketa bisnis fintech di seluruh dunia, salah satunya sengketa yang terjadi di eBay dan PayPal. Metode yang digunakan squaretrade dalam  menangani  kasus  sengketa  dengan  menawarkan  dua  tahap  negoisasi atau  mediasi,  yang  mana  telah  terbukti  bahwa  dengan  metode  ini  menjadi  alat  yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa fintech.

## C ONCLUSION
Suatu perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di mata hukum. Sarana perlindungan  hukum  ada  dua  bentuk  yaitu  sarana  perlindungan  hukum  preventif  dan sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif : perlindungan hukum  dengan  tujuan  mencegah  terjadinya  sengketa.  Dengan  demikian  dalam perlindungan hukum bagi pengguna layanan fintech khususnya pinjam meminjam bebasis online  sebelum  terjadinya  sengketa  dapat  dilakukan  upaya-upaya  pencegahan  dari penyelenggara  layanan  pinjam  meminjam  berbasis  online  tersebut.  Perlindungan  hukum secara represif:  bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  online  bisa  terjadi  antara  pengguna  dengan pengguna lainnya maupun antara pengguna dengan penyelenggara layanan.
Sengketa  bisnis  merupakan  bagian  dari  sengketa  perdata  yang  dapat  diselesaikan melalui  jalur  litigasi  maupun  non-litigasi.  Pada  realitanya  pelaku  bisnis  enggan menggunakan jalur litigasi karena proses yang tidak efisien, meskipun Mahkamah Agung
25 Tjandra.
26 Jadzil  Baihaqi,  ‘Financial  Technology  Peer -To- Peer  Lending  Berbasis  Syariah  Di  Indonesia’, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law , 1.2 (2018), 116 – 32.
telah mendorong proses peradilan agar berlangsung cepat, sederhana, murah dan efisien. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS)  menjadi  solusi  dan  banyak  digunakan  pelaku bisnis  dalam  menyelesaikan  sengketa  di  luar  pengadilan  karena  dinilai  lebih  efektif  dan efisien.  Penyelesaian  sengketa  model  APS  telah  diatur  dalam  UU  No.30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## R EFERENCES
Afreeportamara, N W, and Pujiyono, ‘Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi  Yang  Diputus Pailit’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan  Ekonomi , 7.2 (2019), 243 – 50 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/43014> Baihaqi,  Jadzil,  ‘Financial  Technology  Peer -To-Peer  Lending  Berbasis  Syariah  Di Indonesia’, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law , 1.2 (2018), 116 – 32 Balenina, C.D., ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Penge lolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro,  Tawangmangu,  Kabupaten  Karanganyar’, Bestuur ,  7.1  (2019),  26 – 35 <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/17392>
Budiharto, Budiharto, Sartika Nanda Lestari, and Gusto Hartanto, ‘The Legal Protection of  Len ders  in  Peer  To  Peer  Lending  System’, Law  Reform ,  15.2  (2019),  275 – 89 <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26186>
Dica, Yulianus, Ariseno Adi, Polres Boyolali, Widodo Tresno Novianto, Dosen Fakultas, Hukum  Universitas,  and  others,  ‘Pengendalian  Peredaran  Min uman  Beralkohol Dalam Wilayah Hukum Polres Boyolali’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.1 (2019), 120 – 33
Estikomah, Solikah Ana, ‘Aspek Hukum Import Sampah Plastik’, Bestuur , 7.2 (2019), 106 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40439> Hardianti, Du wi, and  Muhammad Saifi, ‘Analisis Perbandingan  Kinerja Keuangan  Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi  Pada  Bank  Umum  Konvensional  Dan  Bank  Umum  Syariah  Yang  Terdaftar Dan  Diawasi  Oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Periode  2013 –2016)’, Jurnal Administrasi Bisnis , 60.2 (2018), 10 – 18 Jamil, M, ‘Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris M.Jamil’, Bestuur , 7.2 (2019), 114 – 21
Karjoko,  Lego,  I  Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani,  and  Abdul  Kadir  Jaelani,  ‘The Problems  of  Controlling  the  Transparency  of  the  Financial  Budget  Use  of  Corona Virus  19  Lego’, Journal  of  Morality  and  Legal  Culture  (JMCL) ,  1.2  (2020),  93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>
Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, ‘Implementation of Criminal Case  Trials  Through  a Teleconference by Prosecutors with a Progressive Legal Approach’, Journal of Morality and Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102
<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>
Muryani,  Eni,  ‘Sinergisitas  Penegakan  Hukum  Pada  Kasus  Pertambangan  Emas  Tanpa Izin  Di  Kabupaten  Banyumas,  Jawa  Tengah’, Bestuur ,  7.2  (2019),  84 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40437>
Nugraha,  Riyan  Aditya,  Widodo  Tresn o  Novianto,  and  Supanto,  ‘KARANGANYAR

## DALAM MEMUTUS

## PERKARA PIDANA HAK CIPTA
GUNA
MENCIPTAKAN  KEPASTIAN  HUKUM  CIPTA  (  Putusan’, Jurnal  Pasca  Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2011), 169 – 80
Pradipta,  Yosua  Gabriel,  and  Dona  Budi  Kharisma,  ‘PROSES  PENYELESAIAN SENGKETA  DI  LEMBAGA  ALTERNATIF  PENYELESAIAN  SENGKETA PERBANKAN INDONESIA ( LAPSPI )’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.2 (2019), 293 – 301
Pratiwi,  Ayu  Dian,  and  Pius  Triwahyudi,  ‘Jaminan  Perlindungan  Yang  Berkeadilan  Bagi Tenaga  Kerja  Difabel  Akibat  Kecelak aan  Kerja’, Bestuur ,  7.2  (2020),  66 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40407>
Rosidi  Ruslan,  ‘COVID - 19  Fulfilling  Workers  ’Economic  Rights  Positive’, Journal  of Morality and Legal Culture (JMCL) , 1.2 (2020), 93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>
Saputra, Rian, and Resti Dian Luthviati, ‘Institutionalization of the Approval Principle of Majority  Creditors  for  Bankruptcy  Decisions  in  Bankruptcy  Act  Reform  Efforts’, Journal  of  Morality  and  Legal  Culture  (JMCL) ,  1.2  (2020),  93 – 102 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>
Tjandra, Antoni, ‘Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer to Peer Lending’, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 3.1 (2020), 90 – 103
Witoko,  Prasetyo  Ade,  and  Ambar  Budhisulistyawati,  ‘Penyelundupan  H ukum Perkawianan  Beda Aagama  Di Indonesia’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan  Ekonomi , 7.2 (2019), 251 – 57 Yuniyanti,  Salma  Suroyya,  ‘The  Philosophical  Foundation  of  the  Coherence  of Regulations Concerning Apartment in Indonesia’, Journal of Morality and Legal Culture ( JMCL ) , 1.1 (2020), 18 – 23 <https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>