## PERTANGGUNJAWABAN HUKUM TERHADAP PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)

## LEGAL LIABILITY TO PARTIES INVOLVED IN THE CRIMINAL ACT OF POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)

## Dany Ghufron
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan danyghufron@gmail.com

## Piatur Pangaribuan
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan piaturpangaribuan@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Dokumen  kesehatan  merupakan  syarat  perjalanan  saat  ini  memicu  munculnya  jasa  pemeriksaan    kesehatan palsu. Ratusan  ribu  rupiah  dikeluarkan  demi mendapatkan hasil swab PCR negatif tanpa harus diperiksa. Suburnya  jasa  pemeriksaan  kesehatan  di  tengah  pandemi  menjadi  ladang  bisnis  haram  bagi  sekelompok orang.  Di  Balikpapan  polisi  berhasil  mengungkap  sindikat  PCR  Palsu.  Lebih  parah  nya  lagi  kelompok  ini juga  mengunggah  kartu  vaksin  yang  di  rubah  oleh  oknum  PNS.  Bisnis  haram  tersebut  terbngkar  dari pengguna jasa surat vaksin dan PCR palsu Hoiriyeh yang akan berangkat ke Surabaya melalui Bandara Aji Panggeran Tumengun (APT) Pranoto Samarinda. Surat vaksin dan PCR yang di bawa oleh Hoiriyeh di scan oleh  petugas  di  terminal  bandara  tidak  dapat  di  periksa  ( scan ) / tidak  terdeteksi  dan  terverifikasi  oleh Aplikasi  E-HAC  ( Electronic  Health  Alert  Card ).  Pelaku  yang  melakukan  pemalsuan  surat  vaksinasi  palsu dan surat PCR palsu dijerat dalam pasal 263 ayat 1,2 subsider pasal 266 ayat 1,2 KUHP sengan ancaman 5 tahun penjara.
Kata Kunci : Pertanggugjawaban Hukum, Tindak Pidana Pemalsuan, PCR

## Absract
Health documents are a condition of travel currently triggering the emergence of fake health check services. Hundreds of thousands of  rupiah were spent  to get negative PCR swab results  without having to be tested. The proliferation of health check services in the midst of a pandemic has become an illegal business field for a group of people. In Balikpapan the police managed to uncover the fake  PCR syndicate. Even  worse, this group also uploaded a vaccine card that was changed by civil servant. The illicit business was uncovered by a  fake  vaccine  letter  and  PCR  service    user,    Hoiriyeh,    who    was    about    to    leave    for    Surabaya    via Pranoto  Samarinda  Aji  Pangggeran  Tumengun  Airport  (APT).  The  vaccine  and  PCR  letters  brought  by Hoiriyeh  were  scanned  by  officers  at  the  airport  terminal  and  could  not  be  scanned  /  not  detected  and verified by the E- HAC (Electronic Health Alert Card) Application. Perpetrators who falsify fake vaccination certificates and fake PCR certificates are charged with Article 263 paragraph 1.2, subsidiary to Article 266 paragraph 1.2 of the Criminal Code with the threat of 5 years in prison.
Keywords : Legal Responsibility, Criminal Acts, PCR

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Penerbangan  adalah  satu  kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas  pemanfaatan  wilayah      udara, pesawat   udara,   bandar   udara,   angkutan   udara,   navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan,  lingkungan  hidup,  serta  fasilitas  penunjang  dan  fasilitas  umum lainnya.  Angkutan Udara  adalah  setiap  kegiatan  dengan  menggunakan  pesawat  udara  untuk  mengangkut penumpang,  kargo,  dan/atau  pos  untuk  satu  perjalanan  atau  lebih  dari  satu  bandar  udara  ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara, yang dibedakan menjadi Angkutan Udara Niaga dan Angkutan Udara bukan Niaga. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum  dengan  memungut  pembayaran.  Angkutan  Udara  bukan  Niaga  adalah  angkutan  udara yang  digunakan  untuk  melayani  kepentingan  sendiri  yang  dilakukan  untuk  mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara. 1
Angkutan  Udara  Niaga  sendiri  dibedakan  menjadi  Angkutan  Niaga  Dalam  Negeri, Angkutan  Niaga  Luar  Negeri,  dan  Angkutan  Niaga  Perintis  Angkutan  udara    dalam    negeri adalah    kegiatan    angkutan    udara    niaga    untuk    melayani  angkutan  udara  dari  satu  bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Angkutan  Udara  Luar  Negeri  adalah  kegiatan  angkutan  udara  niaga  untuk  melayani angkutan  udara  dari  satu  bandar  udara  di  dalam  negeri  ke  bandar  udara  lain  di  luar  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya. 2
Penyelenggaraan bandar udara sebagai sarana pengangkutan udara bertujuan untuk melayani kepentingan  umum  untuk  melaksanakan  kegiatan  transportasi  pengangkut  dalam  fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo  dan/atau  pos,  tempat  perpindahan  intra  dan/atau  antarmoda  serta  meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. 3
Bandar udara merupakan aspek dan bagian yang sangat penting di dunia penerbangan dunia terutama  Indonesia,  mengingat  seluruh  kegiatan  penerbangan  terdapat  di  bandar  udara. Berbagai  peraturan  perundangundangan  di  bidang  penerbangan  tidak  terlepas  dengan pengelolaan  bandar  udara  seperti  bidang  operasi,  teknik,  ekonomi,  kelancaraan  lalu  lintas penumpang,  keselamatan  penerbangan,  keamanan  penerbangan,  lingkungan  hidup,  tanggung jawab  penyelenggara  bandar  udara,  asuransi,  facilitation,  koordinasi,  pengusahaan, konsesioner,  perbengkelan,  rekreasi,  dan  lain-lain  tidak  terlepas  dari  masalahmasalah  hukum yang harus di tangani oleh pengelola bandar udara. 4
Badan Usaha Bandar udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan  hukum  Indonesia  berbentuk  perseroan  terbatas  atau  koperasi,  yang  kegiatan  utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batasbatas tertentu yang digunakan sebagai pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainya. 5
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Tentang Penerbangan Pasal 1 angka 1.
2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pasal 1 angka 16-17
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 1 angka 31
4 H.K. Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum LautInternasional,, (Jakarta: Mandar Maju,) hlm 113
5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 1 angka 33
Bandar  udara  menurut  Horonjeff,  R  sering  juga  disebut  dengan  istilah  airport,  merupakan sebuah  fasilitas  dimana  pesawat  terbang  seperti  pesawat  udara  dan  helikopter  dapat  lepas landas dan mendarat. Suatu bandar udara minimal memiliki sebuah landasan pacu atau helipad (untuk  pendaratan  helikopter),  sedangkan  untuk  bandar  udara  besar  biasanya  dilengkapi berbagai  fasilitas  lain  baik  untuk  operator  layanan  penerbangan  maupun  bagi  penggunanya seperti  bangunan  terminal  dan  hanggar.  Menurut  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia No.70 Tahun 2001 tentang kebandarudaraan, bandar udara adalah lapangan terbang  yang  dipergunakan  untuk  mendarat  dan  lepas  landas  pesawat  udara,  naik  turun penumpang, dan atau bongkar muat kargo dan atau pos, serta dilengkapi fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi. 6
Menurut  PT  Angkasa  Pura  II  (Persero)  bandar  udara  adalah  Lapangan  udara,  termasuk segala  bangunan  dan  peralatan  yang  merupakan  kelengkapan  minimal  untuk  menjamin tersedianya  fasilitas  bagi  angkutan  udara  untuk  masyarakat.  Menurut  Direktorat  Jenderal Perhubungan Udara, bandar udara merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau  pengusahaan,  Sebagai  tempat  penyelenggaraan  pemerintahan  maka  bandar  udara merupakan  tempat  unit  kerja  instansi  pemerintah  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya terhadap masyarakat sesuai peraturan perundang- undangan dalam urusan antara lain:
a. Pembinaan Kegiatan Penerbangan
b.Kepabeanan
c. Keimigrasian
d.Kekarantinaan
e. Bandar udara sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pengusahaan maka bandar udara
Badan usaha bandar udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan  hukum  Indonesia  berbentuk  perseroan  terbatas  atau  koperasi,  yang  kegiatan  utamanya mengoperasikan  bandar  udara  untuk  pelayanan  umum.  kegiatan  tersebut  tidak  dibiayai  oleh pemerintah melalui pendapatan dan belanja negara (APBN) dari uang rakyat, karena itu badan usaha bandar udara boleh memungut pembayaran imbal jasa dari penerima jasa. 7
Covid-19  (Coronavirus  Disease  2019)  telah  menyebar  ke  seluruh  penjuru  dunia  dalam waktu  singkat.  Selain  di  China,  sebagai  titik  awal  sumber  penyakit,  muncul  beberapa episentrum  baru.  Covid-19  menyebar  secara  cepat  dan  dalam  skala  yang  luas  sehingga menimbulkan  banyak  korban  jiwa.  Indonesia  juga  tidak  dapat  terlepas  dari  serangan  virus mematikan  ini.  Sejak  diumumkan  adanya  kasus  positif  pertama  oleh  Presiden  Jokowi  dan Menteri  Kesehatan  Terawan  Agus  Putranto  pada  tanggal  2  Maret  2020,  Covid-19  terus menyebar  ke  seluruh  penjuru  Indonesia.  Kondisi  tersebut  memaksa  pemerintah  mengambil kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di  beberapa  daerah  di  Indonesia. 8 Test TCM  biasa  digunakan  untuk  mendiagnosis  penyakit  tuberkulosis  (TB)  dengan  berdasarkan pemeriksaan  molekuler.  Metode  pemeriksaan  Covid-19  ini  menggunakan  dahak  dengan amplifikasi asam nukleat berbasis cartridge. Tes ini terbilang cukup cepat karena hasilnya bisa diketahui  dalam  waktu  kurang  lebih  dua  jam.  Untuk  Tes  PCR,  atau  swab  test,  digunakan
6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan Pasal 1angka 1
7 H. K. Martono & Agus Pramono, Hukum Udara Perdata Nasional dan Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2013) hlm 301
8 https://www.halodoc.com/artikel/cegah-covid-19-orang-sehat-tidak-perlu-pakai-masker (diakses pada 1 September 2021)
sampel  lendir  dari  hidung  atau  tenggorokan.  Metode  pemeriksaan  ini  membutuhkan  waktu lebih  lama  untuk  mendapatkan  hasilnya  karena  melalui  dua  kali  proses  yaitu,  ekstraksi  dan amplifikasi.
Sedangkan  rapidtest  menggunakan  sampel  darah  untuk  diuji.  Darah  digunakan  untuk mendeteksi imunoglobulin, yakni antibodi yang terbentuk saat tubuh mengalami infeksi. Rapid test  bisa  dilakukan  di  mana  saja  dan  hasilnya  dapat  diketahui  dalam  waktu  singkat,  yakni sekitar 15-20 menit. Pada masa pandemi Covid 19, dalam kondisi kenormalan baru atau biasa disebut dengan (new normal), sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan Covid-19 No.9/2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19).  Rapid  test  menjadi  persyaratan  sebelum  melakukan  berbagai  macam  kegiatan,  seperti perjalanan  ke  luar  kota,  perjalanan  menggunakan  moda  transportasi  masal  seperti  pesawat udara  dan  kereta  api,  dan  kegiatan-kegiatan  lainnya  yang  bersifat  berkumpul  dan berinteraksi secara  fisik.  Bagi  seseorang  yang  hasilnya  non  reaktif  maka  diperbolehkan  untuk  melakukan kegiatan-  kegiatan  tersebut,  sedangkan  bagi  yang  hasilnya  reaktif  maka  akan  di  test  kembali menggunakan swab test.
Pemerintah  melalui  Surat  Edaran  Menkes  Nomor  HK.02.02/I/2875/2020  telah  menetapkan tarif batas tertinggi rapid test sebesar Rp.150.000,-. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak cukup besar bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan, sosial, dan  ekonomi,  termasuk  peningkatan  jumlah  penduduk  miskin.  Hal  tersebut  berpotensi menimbulkan diskriminasi, yaitu ketika hanya orang mampu yang dapat melakukan aktivitas di ruang publik ataupun menggunakan fasilitas publik. Fasilitas publik yang mensyaratakan rapid test bagi penggunanya adalah angkutan umum, seperti: pesawat terbang, kapal laut, dan kereta api. Peraturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Kriteria  dan  Persyaratan  Perjalanan  Orang  Dalam Masa  Adaptasi  Baru  Menuju  Masyarakat  Produktif  dan  Aman  Covid-19,  sebagi  berikut: “Setiap  individu  yang  melaksanakan  perjalanan  orang  dengan  transportasi  umum  darat, perkeretaapian, laut, dan udara harus menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif  yang  berlaku  7  hari,  atau;  Menunjukkan  surat  keterangan  uji  Rapid  test  dengan  hasil non-reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan.”
Pemerintah  mengetatkan  aturan  perjalanan.  Berdasarkan  Surat  Edaran  Kementerian Perhubungan Nomor 49 Tahun 2021, ditambahkan ketentuan perjalanan rutin bagi penumpang darat dan penyeberangan dalam satu wilayah aglomerasi. Perjalanan aglomerasi hanya berlaku untuk  pekerja  di  sektor  esensial  dan  kritikal.  Pelaku  perjalanan  harus  menyertakan  dokumen perjalanan berupa STRP (Surat Tanda Registrasi Pekerja) atau surat lainnya yang dikeluarkan pemerintah setempat atau surat tugas yang ditandatangani pimpinan perusahaan minimal eselon II yang bertempel cap basah atau tanda tangan elektronik. Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2021, diatur  syarat  perjalanan  perkeretaapian.  Kementerian  menambah  ketentuan  perjalanan  rutin kereta  rel  listrik  atau  KRL  dalam  wilayah  aglomerasi.  Perjalanan  KRL  hanya  berlaku  bagi pekerja  di  sektor  esensial  dan  kritikal  sesuai  ketentuan.  Pelaku  perjalanan  wajib  membawa dokumen  STRP  atau  surat  keterangan  lainnya  atau  surat  tugas  yang  ditandatangani  oleh pimpinan  perusahaan.  Bagi  pekerja  di  kantor  pemerintahan,  surat  harus  dikeluarkan  minimal dari  eselon  II  yg  bertempel  cap  basah  atau  tanda  tangan  elektronik.  PPKM  Darurat
dilaksanakan pada 3-20 Juli 2021. Mulai 12 Juli, pemerintah juga telah memperluas kebijakan pengendalian Covid-19 tersebut ke luar pulau Jawa Bali. 9
Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan pada surat sebaimana dimaksud dalam  pasal  263  Ayat  (1)  KUHPidana  dan  Pasal  263  Ayat  (1)  KUHPidana  mengenai Pemalsuan Surat yaitu 16 . Adanya kerugian itu sudah cukup menjerat pelaku pemalsuan surat yang  diartikan  kerugian  disini  tidak  saja  hanya  meliputi  kerugian  materiil  akan  tetapi  juga kerugian imaterial dimasyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran  atas  beberapa  bukti  surat  karenanya  perbuatan  pemalsuan  surat  dapat  mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. 10
Pasal  60  Undang-Undang  Kekarantinaan  kesehatan  mengatur  “ketentuan  lebih  lanjut mengenai  kriteria  dan  pelaksanaan  Karantina  Rumah,  Karantina  Wilayah,  Karantina  Rumah Sakit,  dan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah”.  Tetapi Konsiderans dalam menimbang di dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tidak menyebutkan bahwa PP ini dibentuk sebagai pelaksana dari Pasal 60 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2018. Untuk menertibkan  masyarakat  dalam  melaksanakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB), maka diaturlah mengenai ketentuan sanksi dalam Pasal 93 yang didasari oleh Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Kekarantinaan,  yang  mengatur  “Setiap  orang  yang  tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan  kekarantinaan  kesehatan  sehingga  menyebabkan  kedaruratan  kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling  banyak  Rp.  100.000.000,00  (Seratus  Juta  Rupiah).  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2018  respon  dari  keadaan  darurat  kesehatan  diantaranya  Karantina  Rumah,  Karantina  Rumah sakit,  Karantina  Wilayah,  dan  yang  kini  telah  diterapkan  oleh  Presiden  adalah  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Karantina  Wilayah  dalam  ketentuan  umum  merupakan  pembatasan  penduduk  dalam  suatu wilayah,  termasuk  wilayah  pintu  masuk  beserta  isinya,  yang  diduga  terinfeksi  penyakit dan/atau  terkontaminasi  sedemikian  rupa  untuk  mencegah  kemungkinan  penyebaran  penyakit atau  kontaminasi.  Pintu  masuk  yang  dimaksud  memiliki  arti  sebagai  tempat  masuk  dan keluarnya  segala  jenis  kendaraan,  orang  dan/atau  barang,  baik  berbentuk  pelabuhan,  bandar udara,  maupun  lintas  batas  darat  negara.  Ketentuan  ini  diamanatkan  dari  ketentuan  Pasal  49 ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  yang mengatur  “Karantina  wilayah  dan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  sebagaimana  dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  Pasal  54  Ayat  (2)  yang  mengatur  “  Perlunya pemberian garis pada wilayah yang dikarantina, serta wilayah tersebut harus terus dijaga oleh pejabat  karantina  kesehatan  dan  pihak  kepolisian”.  Ayat  (2)  yang  mengatur  “  Anggota masyarakat  yang  dikarantina  tidak  diperbolehkan  untuk  keluar  masuk  wilayah  yang  sedang
9 barcode-warna-merah-kuning-dan-hijau-di-aplikasipedulilindungi
10 Anwar Moch, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), (Bandung: Alumni, 1980), hlm.23.
karantina”.  Dalam  Pasal  55  Ayat  (1)  yang  mengatur  “  Kebutuhan  hidup  dasar  selama  masa karantina  wilayah  menjadi  tanggungjawab  Pemerintah  Pusat.  Kebutuhan  hidup  dasar  tersebut mencakup  kebutuhan  hidup  dasar  seseorang  dan  makanan  hewan  ternak  yang  berada  dalam wilayah  karantina.  Ayat  (2)  yang  mengatur  “  Tanggungjawab  Pemerintah  Pusat  dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah pada ayat (1) dalam melibatkan Pemerintah Daerah.
Dokumen  kesehatan  merupakan  syarat  perjalanan  saat  ini  memicu  munculnya  jasa pemeriksaan kesehatan palsu. Ratusan ribu hoiriyeh dikeluarkan demi mendapatkan hasil swab PCR  negatif  tanpa  harus  diperiksa.  Suburnya  jasa  pemeriksaan  kesehatan  di  tengah  pandemi menjadi  ladang  bisnis  haram  bagi  sekelompok  orang.  Di  Balikpapan  polisi  berhasil mengungkap  sindikat  PCR  Palsu.  Lebih  parah  nya  lagi  kelompok ini  juga  mengunggah  kartu vaksin  yang  di  rubah  oleh  oknum  PNS.  Bisnis  haram  tersebut  terbngkar  dari  pengguna  jasa surat  vaksin  dan  PCR  palsu  Hoiriyeh  yang  akan  berangkat  ke  Surabaya  melalui  Bandara  Aji Panggeran  Tumengun  (APT)  Pranoto  Samarinda.  Surat  vaksin  dan  PCR  yang  di  bawa  oleh Hoiriyeh  di  scan  oleh  petugas  di  terminal  bandara  tidak  dapat  di  periksa  (scan)  /  tidak terdeteksi  dan  terverifikasi  oleh  Aplikasi  E-HAC (Electronic  Health  Alert  Card). Pihak bandara  kala  itu  langsung  melaporkan  kejadian  tersebut  kepada  Polresta  Samarinda.  Dalam pengembangan kasus Hoiriyeh mengaku dan membeberkan nama-nama yang ikut serta dalam membantu  pembuatan  surat  vaksinasi  palsu  dan  Surat  PCR  palsu  tersebut.  Diantara  9  pelaku salah  satunya  oknum  PNS  di  Puskesmas  Samarinda.  Dalam  pengakuan  tersangka  Sugeng Raharjo  mengambil  1  surat  dari  meja  petugas  di  puskesmas  dan  menggandakan  sebanyak  40 lembar surat vaksin palsu. Dalam membuat surat vaksinasi palsu Sugeng Raharjo memeperoleh Keuntungan  sebanyak  Rp.  2.175.000,-(  Dua  Juta  Seratus  Tujuh  Puluh  Lima  Ribu  Rupiah). Pelaku  yang  melakukan  pemalsuan  surat  vaksinasi  palsu  dan  surat  PCR  palsu  dijerat  dalam pasal 263 ayat 1,2 subsider pasal 266 ayat 1,2 KUHP sengan ancaman 5 tahun penjara.

## B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah  pertanggungjawaban  hukum  terhadap  pihak-pihak  dalam  tindak  pidana pemalsuan PCR ?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  analisis kualitatif.  Menurut  Peter  Mahmud,  penelitian  yuridis  normatif  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 11

## D. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Tindak Pidana
Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “strafbaar feit” untuk menyebutkan apa  yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam kitab undang-undang hukum pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya  yang dimaksud  dengan  perkataan  “srafbaar  feit”.  Tidak  ada  penjelasan  resmi  tentang  apa  yang dimaksud  dengan  “strafbaar  feit”,  sehingga  para  ahli  hukum  berusaha  untuk  memberikan arti dari istilah itu. Sayangnya, sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. 12
11 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35
12 Surono Agus, Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta : Al- Azhar Press, 2013. hlm. 129-130.
Perkataan  feit  berarti  sebagian  dari  kenyataan,  sedangkan  strafbaar  berarti  dapat dihukum. Sehingga secara harfiah strafbaar feit dapat diterjemahkan dengan sebagian dari suatu  kenyataan  yang  dapat  dihukum.Mengenai  pengertian  dari  strafbaar  feit  ini  sendiri dalam  berbagai  perundang-undangan  digunakan  berbagai  istilah  untuk  menunjukkan  pada pengertian  kata  tersebut. 13 Istilah  tindak  pidana  sebagai  terjemahan  strafbaar  feit diperkenalkan  oleh  pihak  pemerintah  Departemen  Kehakiman.  Istilah  ini  banyak dipergunakan dalam undang-undang pidana khusus.
Prof.  Sudarto  berpendapat  bahwa  pembentuk  undang-undang  sudah  tetap  dalam pemakaian  istilah  tindak  pidana  yang  mana  istilah  ini  sudah  mempunyai  pengertian  yang dipahami  oleh  masyarakat.Istilah  tindak  pidana  itu  sendiri  merupakan  pengertian  dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak  pengertian  tindak  pidana  seperti  yang  dijelaskan  oleh  beberapa  ahli  sebagai berikut: Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum yang berupa  larangan  dan  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi barangsiapa  yang  melanggar  larangan  tersebut.  Dapat  juga  dikatakan  bahwa  perbuatan pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh  suatu  aturan  hukum  dilarang  dan  diancam  pidana  , asalkan  diingat  bahwa  larangannya  itu  ditujukan  kepada  perbuatannya,  (yaitu  suatu keadaan  atau  kejadian  yang  ditimbulkan  oleh  kelakuan  orang),  sedangkan  ancaman pidananya  ditujukan  kepada  orang  yang  menimbulkan  kejadian  itu.  Jadi,  tindak  pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenai hukuman pidana. 14
Tindak  pidana  adalah  perbuatan  atau  omisi  yang  dilarang  oleh  hukum  untuk melindungi  masyarakat,  dan  dapat  dipidana  berdasarkan  prosedur  hukum  yang  berlaku. Pengertian strafbaar  feit juga  dipakai  istilah  delict,  yaitu  VOS  mengatakan  bahwa  delik adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundangundangan diberi pidana; jadi suatu  kelakuan  manusia  yang  pada  umumnya  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana. Sedangkan  menurut  Van  Hamel,  delik  adalah  kelakuan  manusia  yang  dirumuskan  dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. 15

## 2. Pengertian Pemalsuan Dokumen
Dokumen  adalah  surat  yang  tertulis  atau  tercetak  yang  dapat  dipakai  sebagai  bukti keterangan  (seperti  akta  kelahiran,  surat  nikah,  surat  perjanjian,  surat  perjalanan). Pemalsuan  surat  menurut  KUHPidana  diatur  dalam  Bab  XII,  Buku  II  tentang  Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.  Suatu  pergaulan  hidup  yang  teratur  dimasyarakat  yang  teratur  dan  maju  tidak  dapat berlangsung  tanpa  adanya  jaminan  kebenaran  atas  beberapa  bukti  surat  karenanya perbuatan  pemalsuan  surat  dapat  mengancam  bagi  kelangsungan  hidup  dari  masyarakat tersebut.
3. Pengertian PCR
Swab  dan  PCR  tidak  terpisahkan  dalam  metode  tes  untuk  menegakkan  diagnosis Covid-19.  Swab  adalah  cara  untuk  memperoleh  bahan  pemeriksaan(sampel).  Swab dilakukan  pada  nasofaring  dan  atau  orofarings.  Pengambilan  ini  dilakukan  dengan  cara
13 Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,(Jakarta,Kencana: 2014), hlm. 36- 37
14 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 54.
15 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 48.
mengusap rongga nasofarings dan atau orofarings dengan menggunakan alat seperti kapas lidi khusus. Adapun PCR adalah singkatan dari polymerase chain reaction. PCR merupakan metode  pemeriksaan  virus  SARS  Co-2  dengan  mendeteksi  DNA  virus.  Uji  ini  akan didapatkan  hasil  apakah  seseorang  positif  atau  tidak  SARS  Co-2.  Pemeriksaan  RT-PCR lebih akurat metode ini jugalah yang direkomendasikan WHO untuk mendeteksi Covid-19. Namun  akurasi  ini  dibarengi  dengan  kerumitan  proses  dan  harga  alat  yang  lebih  tinggi. Selain itu, proses untuk mengetahui hasilnya lebih lama ketimbang rapid test.

## II. PEMBAHASAN

## PERTANGGUNG  JAWABAN  HUKUM  TEHADAP  PIHAK-PIHAK  DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PCR Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum.
Sugeng  Istanto  mengemukakan  pertanggungjawaban  berarti  kewajiban memberikan jawaban  yang  merupakan  perhitungan  atas  semua  hal  yang  terjadi  dan  kewajiban  untuk memberikan  pemulihan  atas  kerugian  yang  mungkin  ditimbulkannya.  Selanjutnya  Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar,  yaitu hal  yang menyebabkan  timbulnya  hak  hukum  bagi  seorang  untuk  menuntut  orang  lain  sekaligus berupa  hal  yang  melahirkan  kewajiban  hukum  orang  lain  untuk  memberi pertanggungjawabannya.  Menurut  Hans  Kelsen  suatu  konsep  terkait  dengan  konsep kewajiban  hukum  adalah  konsep  tanggungjawab  hukum  (liability).  Seseorang  dikatakan secara  hukum  bertanggungjawab  untuk  suatu  perbuatan  tertentu  adalah  bahwa  dia  dapat dikenakan  suatu  sanksi  dalam  kasus  perbuatan  yang  berlawanan.  Normalnya,  dalam  kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut  harus  bertanggungjawab.  Secara  umum  pertanggungjawaban  hukum  dapat  dibagi menjadi dua bentuk yaitu:
1. Pertanggung Jawaban Hukum Pidana
Pertanggungjawaban  hukum  pidana  di  artikan  Pound  sebagai  suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut  tidak  hanya  menyangkut  masalah  hukum  semata  akan  tetapi  menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “toereken- baarheid,” “criminal  reponsibilty,”  “criminal  liability,” pertanggungjawaban pidana  disini  dimaksudkan  untuk  menentukan  apakah  seseorang  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana  atau  tidak  terhadap  tindakan  yang dilakukannya itu.
Terkait  pertanggungjawaban  hukum  pidana  terdapat  sebuah  prinsip  yang sangat  penting  dari  Pasal  1  ayat  1  Kitab  UndangUndang  Hukum  Pidana  (yang selanjutnya  akan  disebut  dengan  KUHPidana)  yang  menyatakan  “suatu  perbuatan hanya  merupakan  tindak  pidana,  jika  ini  ditentukan  lebih  dulu  dalam  suatu ketentuan  perundangundangan”.  Oleh  karena  itu,  seseorang  hanya  bisa  dituntut untuk  melaksanakan  pertanggungjawaban  hukum  pidana,  apabila  perbuatan  orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai  hukuman  pidana. Tindakan  pidana  tersebut  harus  ada  suatu  akibat tertentu dari  perbuatan  pelaku  berupa  kerugian  atas  kepentingan  orang  lain,  menandakan
keharusan  ada  hubungan  sebab  akibat  antara  perbuatan  pelaku  dan  kerugian  atas kepentingan tertentu.
2. Pertanggung Jawaban Hukum Perdata
Pertanggungjawaban  hukum  perdata  dapat  berupa  pertanggungjawaban hukum  berdasarkan  wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum  (onrechtmatige daad).  Pertanggungjawaban  hukum  perdata  berdasarkan  wanprestasi  baru  dapat ditegakkan  dengan  terlebih  dahulu  harus  adanya  perjanjian  yang  melahirkan  hak dan  kewajiban.  Perjanjian  diawali  dengan  adanya  persetujuan  para  pihak. Berdasarkan  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (yang  selanjutnya akan  disebut  dengan  KUHPerdata)  definisi  persetujuan  adalah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang  dibebankan  suatu  kewajiban,  kemudian  tidak  melaksanakan  atau  melanggar kewajiban  yang  dibebankan  kepadanya  maka  ia  dapat  dinyatakan  lalai  dan  atas dasar  kelalaian  itu  ia  dapat  dituntut  pertanggungjawaban  hukum  perdata berdasarkan wanprestasi.
Berdasarkan  Pasal  1963  BW,  iktikad  baik  adalah  kemampuan  baik  atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, yang di mana ia mengira bahwa  syarat-syarat  untuk  mendapatkan  hak  milik  atas  barang  itu  telah  terpenuhi. Iktikad  baik  semacam  ini  juga  dilindungi  oleh  hukum  dan  iktikad  baik  sebagai syarat  untuk  mendapatkan  hak  milik  ini  tidak  bersifat  dinamis,  melainkan  bersifat statis.  Pengertian  iktikad  baik  dalam  Pasal  1977  ayat  (1)  BW,  terkait  dengan  cara pihak  ketiga  memperoleh  suatu  benda  (kepemilikan)  yang  disebabkan ketidaktahuan  mengenai  cacat  kepemilikan  tersebut  dapat  dimaafkan,  namun dengan syarat-syarat tertentu. 16

## Pertanggungjawaban Hukum Tehadap Pihak-Pihak Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen PCR
Pola  pikir  pengembangan  hukum  kepegawaian  memiliki  arti  sebagai  pergeseran paradigma dalam sistem pemerintahan untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum pemerintahan  dan  pembangunan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna,  dalam  rangka mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  baik  material  maupun  spiritual. 17 Tugas kenegaraan  dan  jabatan  yang  diemban  oleh  Pegawai  Negeri  agar  dapat  berjalan  dengan lancar dan dapat menunjang kelancaran pembangunan Nasional, maka setiap pegawai negeri tersebut  harus  memiliki  kemampuan  dan  kualitas  tinggi  serta  dengan  tingkat  disiplin  yang tinggi.
Hal tersebut tidak hanya kemampuan dalam bidang keterampilannya saja, akan tetapi juga  harus  didukung  dengan  tingkat  kualitas  diri  secara  total,  karena  kualitas  manusia  itu ditentukan  oleh  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  mental.  Pegawai  Negeri  Sipil merupakan  aparatur  pemerintah  sebagai  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat,  yang  tugas  dan kewajibannya menyangkut kepentingan umum tentunya menghendaki dapat berperan secara aktif  sebagai  aparatur  pemerintah  yang  bersih  dan  berwibawa  menjadi  suri  tauladan
16 Ardiansyah, A. (2021). PENAFSIRAN HUKUM TENTANG PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TANAH. Jurnal Yudisial , 13 (3), 289-309. Hlm. 306
17 Utomo Warsito, Administrasi Publik Baru Indonesia; Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.3
masyarakat  dan  merubah  dirinya  menjadi  aparatur  yang  penuh  dedikasi  dan  bertanggung jawab, sehingga dapat terlaksananya tugas aparatur yang tidak menyalahgunakan kekuasaan dan  penyelewengan.Penyalahgunaan  kekuasaan  dan  penyelewengan  yang  kadangkala  atau sering dilakukan oleh aparat pemerintah akan berakibat kepada pemberian hukuman disiplin terhadap  pelanggar  dan  harus  bertanggung  jawab  terhadap  perbuatannya  sesuai  dengan tingkat kesalahannya. 18
Disiplin  kerja  merupakan  modal  yang  penting  dan  harus  dimiliki  oleh  aparatur negara  karena  menyangkut  pemberian  pelayanan  kepada  publik.Kualitas  etos  kerja  dan displin  kerja  aparatur  secara  umum  masih  tergolong  rendah  menyebabkan  perwujudan pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa  harus  diawali  dengan  peneggakan  disiplin nasional di lingkungan aparatur negara.
Kurang  patuhnya  terhadap  Peraturan  kedisiplinan  pegawai  dapat  menghambat pemerintahan dan pembangunan nasional, PNS seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran PNS. 19
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebagai  aparat  pemerintah  dan  abdi  masyarakat,  PNS  diharapkan  selalu  siap  sedia menjalankan  tugas  yang  telah  menjadi  tanggungjawabnya,  namun  kenyataannya  sering terjadi  dalam  suatu  instansi,  para  pegawainya  melakukan  pelanggaran  yang  menimbulkan ketidakefektifan  kinerja  pegawai.    Dalam  rangka  mewujudkan  PNS  yang  handal, profesional,  dan  bermoral  tersebut,  mutlak  diperlukan  peraturan  disiplin  PNS  yang  dapat dijadikan  pedoman  dalam  menegakkan  disiplin,  sehingga  dapat  menjamin  terpeliharanya tata  tertib  dan  kelancaran  pelaksanaan  tugas  serta  dapat  mendorong  PNS  untuk  lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. 20
Peraturan  Pemerintah  tentang  disiplin  PNS  memuat  kewajiban,  larangan,  dan hukuman  disiplin  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  PNS  yang  telah  terbukti  melakukan pelanggaran.  Penjatuhan  hukuman  disiplin  dimaksudkan  untuk  membina  PNS  yang  telah melakukan pelanggaran, agar  yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan  berusaha tidak  mengulangi  dan  memperbaiki  diri  pada  masa  yang  akan  datang.  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor 53  Tahun  2010  adalah  kesanggupan  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  menaati  kewajiban  dan menghindari  larangan  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan/atau peraturan  kedinasan  yang  apabila  tidak  ditaati  atau  dilanggar  dijatuhi  hukuman  disiplin. Setiap PNS wajib:
a.  Mengucapkan  sumpah/janji  PNS;  b.  Mengucapkan  sumpah/janji jabatan;  c.  Setia dan  taat  sepenuhnya  kepada  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  Pemerintah;  d.  Menaati  segala ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  e.  Melaksanakan  tugas  kedinasan  yang dipercayakan  kepada  PNS  dengan  penuh  pengabdian,  kesadaran,  dan  tanggung  jawab;  f. Menjunjung  tinggi  kehormatan  negara,  Pemerintah,  dan  martabat  PNS;  g.  Mengutamakan kepentingan  negara  daripada  sendiri,  kepentinga  seseorang,  dan/atau  golongan;  h.
18 Acacio Frenandes Vassalo, Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Mewujudkan Good Governance Di Timor Leste, MMH, Jilid 43 , hlm. 330
19 Firdaus MG. Abd Karim, “Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipilbadan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 2, Pebr uari 2015 hlm 84-95, ISSN: 2302-2019, hlm. 84.
20 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; i.  Bekerja  dengan  jujur,  tertib,  cermat,  dan  bersemangat  untuk  kepentingan  negara  j. melaporkan  dengan  segera  kepada  atasannya  apabila  mengetahui  ada  hal  yang  dapat membahayakan  atau  merugikan  negara  atau  Pemerintah  terutama  di  bidang  keamanan, keuangan, dan materiil; k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; l. mencapai sasaran kerja  pegawai  yang  ditetapkan;  m.  menggunakan  dan  memelihara  barang-barang  milik negara dengan sebaikbaiknya; n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; o.  membimbing  bawahan  dalam  melaksanakan  tugas;  p.  memberikan  kesempatan  kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan q. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Implementasi  disiplin  PNS  apabila  tidak sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  dibuat maka  dapat  diragukan  keefektivitasan  dan  penegakan  hukumnya.  Bagi  PNS  yang  tidak mentaati aturan yang telah tertera didalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS akan  ada  hukuman  disiplin  bagi  PNS  yang  melanggar  ketentuan.  Hukuman  disiplin dijatuhkan  berdasarkan  tingkat  dan  jenis  pelanggarannya,  sehingga  hukumannya  beragam dari  hukuman  ringan  sampai  hukuman  berat  berdasarkan  keputusan  penjatuhan  hukuman. Penjatuhan  hukuman  disiplin  dijatuhkan  oleh  Presiden,  Pejabat  Pembina  Kepegawaian, Gubernur  selaku  Wakil  Pemerintah,  Kepala  Perwakilan  Republik  Indonesia,  dan  Pejabat yang  berwenangberdasarkan  tingkat  dan  jenis  hukuman  disiplin  kemudian  diterapkan kepada  PNS  yang  melanggar.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  mempertegas bahwa  tanggung  jawab  dipegang  secara  penuh  oleh  atasan.  Apabila  atasan  tidak bertindak ataupun menjatuhkan hukuman terhadap stafnya maka akan diberikan hukuman yang sama jenisnya dengan PNS yang diberi hukuman.

## Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan PCR
Secara  umum  tindak  pidana  pemalsuan  surat  sejatinya  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  yaitu  pada  Pasal  263,  264  dan  266  KUHP.  Ketentuan  Pasal  263 KUHP merumuskan sebagai berikut: 21
1. “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari  pada  sesuatu  hal  dengan  maksud  untuk  memakai  atau  menyuruh  orang  lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dipidana jika pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian  karena  pemalsuan  surat,  dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.”
2. “Dipidana pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang  dipalsukan  seolah-olah  asli  jika  pemakaian  surat  itu  dapat  menimbulkan kerugian.”
Berdasarkan isi ketentuan Pasal 263 KUHP di atas, diketahui bahwa unsurunsur dari tindak  pidana  pemalsuan  surat  yang  dimaksudkan  di  dalam  ketentuan  pidana  yang  diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP terdiri atas : a. Membuat secara tidak benar (membuat palsu) atau  memalsukan  surat  ;  b.  Surat  dapat  menimbulkan  sesuatu  hak,  perikatan,  atau pembebasan  hutang,  atau  yang  diperuntukkan  sebagai  bukti  dari  sesuatu  hal  ;  c.  Dengan maksud  untuk  memakai  atau  menyuruh  orang  lain  memakai  surat  itu  seolah-olah  isinya benar  dan  tidak  dipalsukan;  d.  Jika  pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian  ;
21 Andi Sofyan, dan Nur Azisa, Op. Cit.,hlm. 123-124
Mengenai  unsur  daripada  membuat  secara  palsu  dan  memalsu.  Perbuatan  membuat  secara palsu  dapat  berhubungan  dengan  tanda  tangan  maupun  isi  tulisan.  Surat  palsu  yang dimaksud  disini  adalah  dapat  berupa  bahwa  seluruh  surat  (baik  isi  maupun  tanda  tangan), atau hanya sebagian surat saja yang palsu, yaitu hanya mengenai tanda tangannya saja atau isinya  yang  tidak  benar  (palsu)  digambarkan  seolah-  olah  sebagai  berasal  dari  orang  yang namanya tersebut dibawah tulisan. Pengertian memalsu yaitu dengan mengubah surat tanpa hak  atau  tanpa  wewenang  baik  yang  mengenai  tanda  tangannya  maupun  yang  mengenai isinya.  Dalam  hal  ini  tidak  peduli  apakah  isi  yang  ditempatkan  sebagai  gantinya  itu  benar atau tidak benar. Siapapun yang mengubah isi  yang tidak benar dari sesuatu surat menjadi benar adalah memalsu surat. 22

## Pemberian Sanksi Hukum Terhadap Pelaku PCR
Penegakan hukuman disiplin PNS perlu adanya suatu sistem hukum yang baik yang dengan  merubah  paradigma  hukum  kepegawaian  yang  tidak  hanya  berorientasi  memenuhi kebutuhan masyarakat. 23
Tingkat  dan  jenis  Hukuman  Disiplin  yang  diterapkan  ketentuan  Peraturan  tersebut diatur pada Pasal (7) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Menjelaskan bahwa tingkat hukuman disiplin berupa hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Jenis hukuman ringan meliputi hukuman yang terdiri dari teguran baik secara lisan, tulisan, dan pernyataan tidak  puas  secara  tertulis.  Jenis  hukuman  sedang  meliputi  hukuman  selama  (1)  satu  tahun berupa  penundaan  kenaikan  gaji  berkala,  penundaan  kenaikan  pangkat,  dan  penurunan pangkat  setingkat  lebih  rendah.  Kemudian  untuk  jenis  hukuman  disiplin  berat  berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (3) tiga tahun. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat  tanpa  permintaan  PNS  itu  sendiri,  dan  pemberhentian  secara  tidak  hormat  sebagai PNS.
a. Adanya  keteladana  pemimpin.  Perilaku  Pemimpin  dalam  mempengaruhi  para pegawai  memiliki  perilaku  yang  berbeda.  Pemimpin  perlu  memberikan  perilaku teladan  dalam  dirinya.  terlebih  dahulu  sehingga  dapat  mempengaruhi  perilaku pegawai.  Hal  ini  merupakan  sebagai  dasar  dan  merupakan  contoh  kecil  dalam meningkatkan  disiplin  pegawai.  Perilaku  teladan  yang  dilakukan  memimpin  akan menimbulkan motivasi diri dalam menjalankan perannya sebagai pegawai.
b. Adanya  pengawasan  yang  melekat.  Pengawasan  ini  dilakukan  oleh  atasan  secara langsung atau pimpinan mengenai berbagai permasalahan pekerjaan yang dihadapi setiap  pegawainya.  Pemimpin  didalam  pengawasannya  perlu  memberikan  arahan, bimbingan  dan  petunjuk  dalam  menghadapi  pekerjaannya.  Pemimpin  perlu meningkatkan komunikasi dilingkungan  pekerjaan dengan pegawai sehingga dapat menimbulkan sinergi antara pemimpin dan pegawai.
c. Adanya  ketegasan  pemimpin.  Ketegasan  pemimpin  merupakan  suatu  karakter pemimpin  yang  dibutuhkan  para  pegawai.  Ketegasan  pemimpin  berupa  ketegasan dalam bertindak, konsisten dalam mengambil tindakan, dan adil dalam menjatuhkan hukuman.  Apabila  tidak  ada  ketegasan  pemimpin  dalam  bertindak  maka  segala
22 Putra, S. P., Asmony, T., & Nasir, M. (2016). Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Se Kabupaten Dompu. JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, 1 (1). hal 298
23 Tedi Sudrajat. 2008. “Problematika penegakan hukuman disiplin kepegawaian’’. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. vol 8. no 3. hlm. 219
peraturan  yang  telah  ditetapkan  tidak  dapat  berjalan  semestinya.  Bagi  PNS  yang melanggar  aturan  maka  tidak  perlu  diberikan  toleransi  karena  hal  tersebut  dapat menurunkan sikap disiplin pegawai.
d. Sanksi  hukuman.  Sanksi  hukuman  merupakan  alat  yang  digunakan  dalam memelihara  kedisiplinan.  Sanksi  hukuman  yang  diterapkan  semakin  berat  maka akan  menimbulkan  rasa  takut  pada  diri  pegawai  untuk  melanggar  peraturan tersebut.  Namun  didalam  penerapan  sanksi  hukuman  harus  berdasarkan  peraturan yang telah disepakati. Apabila jenis pelanggaran yang dilakukan ringan maka jenis sanksi yang diterapkan juga ringan.

## III. PENUTUP Kesimpulan
Penegakan hukuman disiplin PNS perlu adanya suatu sistem hukum yang baik yang dengan  merubah  paradigma  hukum  kepegawaian  yang  tidak  hanya  berorientasi  memenuhi kebutuhan  masyarakatTingkat  dan  jenis  hukuman  disiplin  yang  diterapkan  ketentuan Peraturan tersebut diatur pada Pasal PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Jenis hukuman  ringan  meliputi  hukuman  yang  terdiri  dari teguran  baik  secara  lisan,  tulisan,  dan pernyataan  tidak  puas  secara  tertulis.  Perilaku  Pemimpin  dalam  mempengaruhi  para pegawai memiliki perilaku yang berbeda. Perilaku teladan yang dilakukan memimpin akan menimbulkan  motivasi  diri  dalam  menjalankan  perannya  sebagai  pegawai.Adanya pengawasan  yang  melekat.  Sanksi  hukuman  merupakan  alat  yang  digunakan  dalam memelihara  kedisiplinan.  Sanksi  hukuman  yang  diterapkan  semakin  berat  maka  akan menimbulkan  rasa  takut  pada  diri  pegawai  untuk  melanggar  peraturan  tersebut.  Namun didalam  penerapan  sanksi  hukuman  harus  berdasarkan  peraturan  yang  telah disepakati.Apabila  jenis  pelanggaran  yang  dilakukan  ringan  maka  jenis  sanksi  yang diterapkan juga ringan.

## Saran
Peneliti  menyarankan  agar  pemberian  sanksi  terhadap  kasus  pidana  pemalsuan  pcr sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
H.K. Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum LautInternasional,, (Jakarta: Mandar Maju,
H. K. Martono & Agus Pramono, Hukum Udara Perdata Nasional dan Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2013) hlm 301
Anwar Moch, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), (Bandung: Alumni, 1980)
Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Surono Agus, Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta : Al- Azhar Press, 2013.
Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,(Jakarta,Kencana: 2014)
Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)
Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
Utomo Warsito, Administrasi Publik Baru Indonesia; Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
Acacio Frenandes Vassalo, Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Mewujudkan Good Governance Di Timor Leste, MMH, Jilid 43

## Jurnal :
Ardiansyah, A. (2021). Penafsiran Hukum Tentang Pengikatan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat Keterangan Tanah. Jurnal Yudisial , 13 (3)
Firdaus MG. Abd Karim, “Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipilbadan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 2, Pebr uari 2015 hlm 84-95, ISSN: 2302-2019
Tedi Sudrajat. 2008. “Problematika penegakan hukuman disiplin kepegawaian’’. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. vol 8. no 3. hlm. 219 System,IOS Pres s,
Netherlands
Putra, S. P., Asmony, T., & Nasir, M. (2016). Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Se Kabupaten Dompu. JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, 1 (1).

## Peraturan-Peraturan :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Tentang Penerbangan Pasal 1 angka 1.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pasal 1 angka 16-17
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 1 angka 33
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan Pasal 1angka 1
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Sumber Lain :
https://www.halodoc.com/artikel/cegah-covid-19-orang-sehat-tidak-perlu-pakai-masker (diakses pada 1 September 2021)    barcode-warna-merah-kuning-dan-hijau-di-aplikasi pedulilindungi