## KEDUDUKAN KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
Ni Putu Rai Yuliartini Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha E-mail : ray_gex@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  kedudukan  korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, dengan  menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( act  approach ).  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) terlalu difokuskan pada  pelaku  dan  kurang  memperhatikan  korban.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada minimnya  pengaturan  yang  terdapat  dalam  KUHAP  yang  membahas  tentang eksistensi  korban  kejahatan.  Dengan  demikian  posisi  korban  kejahatan  di  sini hanyalah  sebagai  saksi  dari  suatu  perkara  pidana  yang  semata-mata  untuk membuktikan  kesalahan  tersangka/terdakwa.  Padahal  masalah  keadilan  dan penghormatan  Hak  Asasi  Manusia  tidak  hanya  berlaku  terhadap  pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

## Kata Kunci : Korban kejahatan, Sistem Peradilan Pidana, KUHAP

## ABSTRACT
This  research  aims  to  analyze  how  the  victims  position  in  Indonesian  criminal justice system. Method used in this paper is a normative legal  research, by using the  statute  approach.  The  results  showed  that  the  criminal  justice  system  in Indonesia  based  on  the  Code  of  Criminal  Law  (Criminal  Code/  KUHAP)  is  too focused on the actors and less attention to the victims . This can be seen in the lack of  regulation  contained  in  the  Criminal  Code  which  deals  with  the  existence  of victims of crime. Thus the position of victims only as a witness of a criminal case that solely to prove the guilt of the suspect/ defendant. Though the issue of justice and respect for human rights does not only apply to offenders but also victims of crime.
Keywords: Victims of crime, Criminal Justice System, Criminal Code/ KUHAP
Pendahuluan Hukum pidana sudah seharusnya mampu melindungi Hak Asasi  Manusia  baik pelaku  maupun korban  kejahatan  serta melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat  dan  negara  dengan perimbangan  yang  serasi. Namun hal tersebut tidak seluruhnya sesuai dengan  kenyataan,  permasalahan itu  terjadi  karena  berbagai  faktor diantaranya adalah secara
substansial Undang-undang  No.  8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- undang  Hukum Acara  Pidana (KUHAP) tidak memberikan perlindungan  yang baik/memadai terhadap korban kejahatan. Kelemahan  mendasar  dalam
penegakan hukum pidana dimaksud adalah  terabaikannya  hak  korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus  ditanggung  oleh  korban kejahatan. Hal  ini  dapat  dilihat dalam  KUHAP,  sedikit  sekali  pasal- pasal  yang  membahas  tentang korban,  pembahasannya  pun  tidak fokus  terhadap  eksistensi  korban tindak  pidana.  Terlihat  dengan bermacam-macamnya  istilah  yang digunakan dalam menunjuk seorang korban.
Korban  kejahatan  yang  pada dasarnya  merupakan  pihak  yang paling  menderita  dalam  suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak  yang  diberikan  oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan.  Akibatnya,  pada  saat pelaku  kejahatan  telah  dijatuhi sanksi  pidana  oleh  pengadilan, kondisi  korban  kejahatan  seperti tidak  dipedulikan  sama  sekali. Padahal  masalah  keadilan  dan penghormatan  Hak  Asasi  Manusia tidak  hanya  berlaku  terhadap pelaku  kejahatan  saja,  tetapi  juga korban kejahatan.
Menurut  Pasal  27  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  NRI  1945, yang  menyatakan,  bahwa  ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya.”  Dalam  hal  ini  Negara
berkomitmen  bahwa  setiap  warga negara  harus  diperlakukan  adil sama  kedudukannya  di  dalam hukum,  juga  dalam  pengertian apakah  ia  seorang  tersangka  atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah  negara  Pancasila  menjiwai seluruh  keberadaan  hukum  di Indonesia,  mulai  dari  UUD  RI  1945 hingga peraturan perundang- undangan dibawahnya. Sistem  peradilan  pidana melalui produk peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar dari penyelenggaraan sistem  peradilan  pidana,  yang belum  benar-benar  mencantumkan terhadap  apa  yang  di  isyaratkan dalam  UUD  RI  1945.  Hal  demikian memunculkan  persoalan  klasik, bahwa  sistem  peradilan  pidana sebagai  basis  penyelesaian  perkara pidana  tidak  mengakui  eksistensi korban  tindak  pidana  selaku pencari  keadilan,  seorang  korban tindak  pidana  akan  menderita kembali  sebagai  akibat  dari  sistem hukum  itu  sendiri,  karena  korban tindak  pidana  tidak  bisa  dilibatkan secara  aktif  seperti  halnya  dalam beracara  perdata,  tidak  dapat langsung mengajukan sendiri perkara  pidana  ke  pengadilan melainkan  harus  melalui  instansi yang  di  tunjuk  (kepolisian  dan kejaksaan) (Mudzakir, 2001 : 1).
Pengertian korban  kejahatan tidak  hanya  sebagai  orang  yang menderita  kerugian  sebagai  akibat terjadinya  suatu  kejahatan,  karena korban  kejahatan  terkait  dengan adanya  kejahatan  dan  kejahatan  itu sendiri  semakin  lama  semakin berkembang  dan  bervariasi.  Selain
itu  pemikiran  dan  pembahasan tentang  korban  kejahatan  semakin berkembang mengikuti perkembangan  kejahatan  bahkan pembahasannya semakin luas sampai  ke  masalah-masalah  politik, sosial, ekonomi bahkan sampai pada masalah  hak  asasi  manusia  seperti yang  dikemukakan  oleh  Mardjono Reksodiputro  (J.E.  Sahetapy,  1987  :
96). Sementara  itu  kepentingan korban tindak pidana telah diwakili oleh  alat  negara  yakni  polisi  dan jaksa  sebagai  penyelidik,  penyidik, penuntut  umum,  akan  tetapi hubungan  antara  korban  tindak pidana  di  satu  pihak  dengan  polisi dan  jaksa  di  pihak  lain  adalah bersifat  simbolik,  sementara  itu hubungan  antara  terdakwa  dengan penasehat hukumnya secara prinsip adalah  murni  dalam  hubungan hukum  antara  pengguna  jasa  dan pemberi  jasa  yang  di  atur  dalam hukum  perdata.  Polisi  dan  jaksa bertindak  untuk  melaksanakan tugas  negara  sebagai  wakil  korban tindak pidana dan atau masyarakat, sedangkan penasehat hukum bertindak  atas  kuasa  langsung  dari terdakwa  yang  bertindak  mewakili terdakwa sendiri. Singkatnya, pihak korban  dalam  sistem  peradilan  ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan  pihak  penguasa  dalam rangka menegakkan hukum, sehingga  pada  hakekatnya,  pihak korban  dan  pihak-pihak  lain  yang terlibat dalam pelaksanaan peradilan pidana tidaklah menegakkan hukum secara sempurna. Pentingnya korban kejahatan memperoleh perhatian adalah berangkat  dari  pemikiran  bahwa korban  adalah  merupakan  pihak
yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sehingga seyogyanya harus mendapat perhatian  dan  pelayanan  dalam rangka  memberikan  perlindungan terhadap kepentingannya si korban. Di  samping  itu,  seringkali  korban memiliki  peranan  yang  sangat penting  bagi  terjadinya  suatu kejahatan,  yang  diharapkan  dengan diperolehnya pemahaman yang luas dan  mendalam  tentang  korban kejahatan  akan  dapat  memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan  kejahatan  yang pada akhirnya akan bermuara pada keadilan dan menurunnya kuantitas ataupun  kualitas  dari  kejahatan (Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan Elisatris  Gultom,  2006  :  29). Masalah  kepentingan  korban  dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian,  tetapi  obyek  perhatian ternyata  masih  lebih  terfokus kepada  bagaimana  memberikan hukuman  kepada  si  pelaku  tindak pidana,  dan  hal  itu  masih  melekat pada  fenomena  pembalasan  belaka.
Oleh  karena  itu  menurut  penulis, perlu dipaparkan tentang bagaimana kedudukan korban kejahatan  dalam  sistem  peradilan pidana  di  Indonesia,  mengingat bahwa  peran  korban  dalam  sistem peradilan  pidana  belum  dapat  di peran  aktifkan  dalam  proses penyelesaian  perkara  pidana  di Indonesia.
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan  dalam  penulisan  karya ilmiah  ini  adalah  penelitian  hukum normatif,  dengan  menggunakan pendekatan  undang-undang  ( act approach ).  Pendekatan  undang- undang ( statue approach ) dilakukan
dengan  menelaah  semua  undang- undang dan regulasi yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum yang  sedang  ditangani  (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 93). Pembahasan Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana dan Korban Kejahatan Sistem  Peradilan  Pidana  yang merupakan terjemahan dari Criminal Justice  System secara singkat  dapat  diartikan  sebagai suatu  sistem  dalam  masyarakat untuk  menanggulangi  kejahatan agar  hal  tersebut  masih  berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Gambaran ini hanyalah salah  satu  dari  tujuan  sistem peradilan  pidana  yang  ada  secara universal,  sehingga  cakupan  tugas sistem peradilan pidana itu memang dapat  dikatakan  luas,  yaitu  (dalam Mardjono Reksodiputro, 1994 : 85) : 1. Mencegah  masyarakat  menjadi korban kejahatan; 2. Menyelesaikan  kejahatan  yang terjadi sehingga masyarakat menjadi  puas  bahwa  keadilan telah  ditegakkan  dan  pelaku kejahatan telah dipidana; dan 3. Berusaha  agar  mereka  yang pernah  melakukan  kejahatan  itu tidak  mengulangi  perbuatannya lagi. Sebagai  suatu  sistem,  sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, antara lain Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang semuanya saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerjasama yang  terintegrasi.  Jika  terdapat kelemahan  pada  salah  satu  sistem kerja komponennya, akan
mempengaruhi  komponen  lainnya dalam  sistem  yang  terintegrasi  itu (Mien  Rukmini,  2003  :  77).  Sistem peradilan  pidana  dapat  dilihat  dari berbagai  perspektif,  antara  lain Polisi, Jaksa, Hakim, tersangka/terdakwa  dan  korban kejahatan.  Di  antara  persfektif tersebut, perspektif korban kejahatan  akan  membawa  pada kecerahan sekaligus sebagai penyempurna dari persepektif lainnya yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan  peradilan  pidana sekarang ini. Peradilan  pidana  selama  ini lebih  mengutamakan  perlindungan kepentingan pembuat/pelaku kejahatan ( offender centered ), dilatarbelakangi  oleh  pandangan bahwa  sistem  peradilan  pidana diselenggarakan  untuk  mengadili tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan, dengan alasan: kejahatan adalah melanggar kepentingan publik (hukum publik), maka reaksi terhadap kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi publik atau masyarakat.  Pandangan  tersebut mendominasi  praktik  peradilan pidana,  akibatnya  orang  yang terlanggar  haknya  dan  menderita akibat  kejahatan  diabaikan  oleh sistem peradilan pidana. Melihat dalam sistem peradilan  pidana,  yang  dibutuhkan untuk  penegakan  dalam  suatu kejahatan atau tindak pidana adalah suatu sistem terpadu yang menunjukkan  proses  keterkaitan antar  instansi  atau  pihak  yang berwenang dalam menangani setiap kasus kejahatan. Selain itu diperlukan  juga  asas  pelayanan yang  mudah  dan  terjangkau  bagi
korban dalam setiap proses peradilan  yang  bertitik  tekan  pada perspektif korban yang mensyaratkan  korban  menjadi  atau diletakkan  pada  pusat  berjalannya sistem  peradilan.  Sebagai  subyek, korban berhak didengar keterangannya, mendapat informasi atas  upaya-upaya  hukum  yang berjalan,  serta  dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya  atas  perampasan  hak-hak dan kerugian yang dialaminya. Menurut Mardjono Reksodiputro,  ada  4  (empat) pengertian  korban  yaitu  (J.E. Sahetapy, 1987 : 96-97) :
a. Korban  kejahatan  konvensional seperti  pembunuhan,  perkosaan, penganiayaan, pencurian; b. Korban kejahatan non konvensional  seperti  terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika  secara  tidak  sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer; c. Korban  penyalahgunaan  secara melawan hukum kekuasaan ekonomi  ( illegal  abuses  of economic power ) seperti pelanggaran  terhadap  peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran  dan  perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan  devisa,  pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya; d. Korban  penyalahgunaan  secara melawan hukum kekuasaan umum  ( illegal  abuses  of  public power ) seperti pelanggaran terhadap  hak  asasi  manusia,
penyalahgunaan  wewenang  oleh alat penguasa, termasuk penangkapan  serta  penahanan yang  melanggar  hukum  dan  lain sebagainya. Pengertian  korban  dari  sudut pandang  yang  sempit  yaitu  hanya terbatas pada korban kejahatan saja yaitu  sebagai  seorang  yang  telah menderita  kerugian  sebagai  akibat suatu  kejahatan  dan  atau  yang  rasa keadilannya  secara  langsung  telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target (sasaran)  kejahatan  ( a  victim  is  a person who has suffered damage as a result of a crime and or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime ) (Muladi dan Barda Nawawi  Arief,  1984  :  78).  Menurut Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2004  tentang  Komisi  Kebenaran dan  Rekonsiliasi,  yang  dimaksud dengan  korban  adalah  “orang perseorangan  atau  kelompok  orang yang  mengalami  penderitaan,  baik fisik,  mental  maupun  emosional, kerugian  ekonomi,  atau  mengalami pengabaian,  pengurangan,  atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai  akibat  pelanggaran  hak asasi  manusia  yang  berat  termasuk korban atau ahli warisnya.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2006  tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
Kedudukan  Korban  Kejahatan dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia berdasarkan KUHAP
Sistem peradilan pidana sekarang ini berlaku terlalu difokuskan pada pelaku dan kurang memperhatikan  korban.  Hal  yang sering  terjadi  adalah  terlibatnya korban  dalam  sistem  peradilan pidana  hanya  menambah  trauma dan  meningkatkan  rasa  ketidak berdayaannya  serta  frustasi  karena tidak  diberikan  perlindungan  dan upaya  hukum  yang  cukup.  Sistem peradilan pidana dewasa ini memang terlalu ” offender centered ”, sehingga  mengharuskan  kita  untuk memperbaiki  posisi  korban  dalam sistem ini agar apa yang diperolehnya  tidak  hanya  kepuasan simbolik  (Mardjono  Reksodiputro, 1994 : 81). Korban  kejahatan  yang  pada dasarnya  merupakan  pihak  yang paling  menderita  dalam  suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak  yang  diberikan  oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan.  Akibatnya,  pada  saat pelaku  kejahatan  telah  dijatuhi sanksi  pidana  oleh  pengadilan, kondisi  korban  kejahatan  seperti tidak  dipedulikan  sama  sekali. Padahal,  masalah  keadilan  dan penghormatan  hak  asasi  manusia tidak  hanya  berlaku  terhadap pelaku  kejahatan  saja  tetapi  juga korban  kejahatan.  Dalam  setiap penanganan  perkara  pidana  aparat penegak  hukum  (polisi,  jaksa) seringkali  diperhadapkan  pada kewajiban  untuk  melindungi  dua kepentingan  yang  terkesan  saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah  menjadi  korban  kejahatan (secara  mental,  fisik,  maupun material),
dan kepentingan
tertuduh/tersangka  sekalipun  dia bersalah  tetapi  dia  tetap  sebagai manusia  yang  memiliki  hak  asasi yang  tidak  boleh  dilanggar  (H. Parman Soeparman, 2007 : 63). Dalam  penyelesaian  perkara pidana,  seringkali  hukum  terlalu mengedepankan  hak-hak  tersangka atau  terdakwa  dan  sementara  hak- hak korban diabaikan. Sebagaimana dikemukakan  oleh  Andi  Hamzah, dalam  membahas  hukum  acara pidana  khususnya  yang  berkaitan dengan  hak-hak  asasi  manusia,  ada kecenderungan  untuk  mengupas hal-hal  yang  berkaitan  dengan  hak- hak tersangka tanpa memperhatikan  pula  hak-hak  para korban (Andi Hamzah, 1986 : 33). Asas-asas hukum acara pidana yang  dianut  oleh  KUHAP  pun hampir semua mengedepankan hak- hak tersangka. Paling tidak terdapat sepuluh  asas  yang  dianut  oleh KUHAP  dengan  maksud  untuk melindungi hak warga negara dalam proses  hukum  yang  adil  (Romli Atmasasmita, 1996 : 41) yaitu:
1. Perlakuan  yang  sama  di  muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tidak bersalah;
3. Pelanggaran atas hak-hak individu  warganegara  (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan,  pengeledahan,  dan penyitaan)  harus  didasarkan pada undangundang dan dilakukan dengan surat perintah; 4. Seorang  tersangka  hendaknya diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; 5. Seorang tersangka dan terdakwa  berhak  mendapat bantuan penasihat hukum;
6. Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan;
7. Adanya  peradilan  yang  bebas dan  dilakukan  dengan  cepat serta sederhana;
8. Peradilan  harus  terbuka  untuk umum;
9. Tersangka  maupun  terdakwa berhak memperoleh kompensasi  (ganti  rugi)  dan rehabilitasi; serta 10. Adalah  kewajiban  pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan- putusannya. Melihat  sepuluh  asas  di  atas, secara  normatif  KUHAP  hanya memperhatikan  hak-hak  pelaku kejahatan,  tanpa  memberi  ruang kepada korban untuk memperjuangkan  hak-haknya.  Jika kita  mencatat  hak-hak  korban  yang ada  dalam  KUHAP,  maka  terdapat hanya  4  (empat)  aspek,  yaitu (dalam Mudzakir, 2001 : 76-77) :
1. Hak  untuk  melakukan  kontrol terhadap  tindakan  penyidik  dan penuntut  umum,  yakni  hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga  yang  berkepentingan.  Ini di atur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP; 2. Hak korban dalam kedudukannya  sebagai  saksi, sebagaimana  di  jumpai  dalam Pasal 168 KUHAP; 3. Hak  bagi  keluarga  korban  dalam hal  korban  meninggal  dunia, untuk  mengijinkan  atau  tidak atas  tindakan  polisi  melakukan bedah  mayat  atau  penggalian kubur untuk otopsi. Hak demikian di atur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP; 4. Hak  menuntut  ganti  rugi  atas kerugan  yang  di  derita  dari akibat  tindak  pidana  dalam kapasitasnya  sebagai  pihak  yang dirugikan.  Dapat  dijumpai  dalam Pasal  98  sampai  dengan  Pasal 101 KUHAP. Pasal  98-101  KUHAP  adalah pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan hak  korban  dalam  menuntut  ganti kerugian. Mekanisme yang ditempuh  adalah  penggabungan perkara  gugatan  ganti  kerugian pada perkara pidana. Penggabungan perkara  ganti  kerugian  merupakan acara  yang khas,  yang ada di dalam isi ketentuan dari KUHAP.
Asas  penggabungan  perkara ganti kerugian pada perkara pidana dapat  disebutkan  sebagai  berikut (R. Soeparmono, 2003 : 86) :
1. Merupakan  praktek  penegakan hukum  berdasarkan  ciptaan KUHAP  sendiri  bagi  proses beracara  (pidana  dan  perdata) untuk  peradilan  di  Indonesia.
KUHAP memberi prosedur hukum  bagi  seorang  korban (atau  bebarapa  korban)  tindak pidana,  untuk  menggugat  ganti rugi  yang  bercorak  perdata terhadap  terdakwa  bersamaan dengan  pemeriksaan  perkara pidana yang sedang berlangsung; 2. Penggabungan pemeriksaan dan  putusan  gugatan  ganti kerugian  pada  perkara  pidana sekaligus  adalah  sesuai  dengan asas keseimbangan yang dimaksud KUHAP. Maksud  dari  penggabungan perkara  gugatan  ganti  kerugian adalah: pertama, agar  perkara gugatan  tersebut  pada  suatu  ketika yang  sama  diperiksa  serta  diputus sekaligus  dengan  perkara  pidana
yang  bersangkutan. Kedua, hal penggabungan  sesuai  dengan  asas beracara  dengan  cepat,  sederhana dan  biaya  ringan. Ketiga, orang  lain termasuk  korban,  dapat  sesegera mungkin memperoleh ganti ruginya tanpa  harus  melalui  prosedur perkara  perdata  biasa  yang  dapat memakan  waktu  yang  lama  (R. Soeparmono, 2003 : 87).
Namun  demikian,  untuk  dapat mengajukan  penggabungan  perkara gugatan  ganti  kerugian  harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: 1. Harus  berupa  dan  merupakan kerugian  yang  dialami  oleh orang  lain  termasuk  korban (saksi  korban)  sebagai  akibat langsung  dari  tindak  pidana yang dilakukan terdakwa; 2. Jumlah besarnya ganti kerugian yang  dapat  diminta  hanya terbatas sebesar jumlah kerugian material yang diderita orang  lain,  termasuk  korban tersebut; 3. Bahwa sasaran subjek hukumnya  pihak-pihak  adalah terdakwa; 4. Penuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidananya tersebut hanya dapat diajukan  selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan  tuntutan  pidana ( requisitor );
5. Dalam  hal  Pentuntut  Umum tidak  hadir,  tuntutan  diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan. 6. Perkara  pidananya  tersebut menimbulkan  kerugian  bagi orang lain.  Kerugian  bagi orang lain  termasuk  kerugian  pada korban; 7. Penuntutan gugatan ganti kerugian  yang  digabungkan pada  perkara  pidana  tersebut tidak  perlu  diajukan  melalui Panitera  Pengadilan  Negeri, melainkan dapat langsung diajukan dalam sidang Pengadilan melalui Majelis Hakim / Hakim; 8. Gugatan ganti kerugian Pasal 98 ayat  (1)  KUHAP  adalah,  harus sebagai  akibat  kerugian  yang timbul karena perbuatan terdakwa  dan  tidak  mengenai kerugian-kerugian lainnya. Dari  uraian  di  atas,  maka dapat diketahui, yang dapat diajukan dalam penggabungan perkara  gugatan  ganti  kerugian hanya  terbatas  pada  tuntutan  ganti kerugian  yang  secara  nyata-nyata (riil) dikeluarkan,  atau  dengan  kata lain ganti kerugian material. Pembatasan ini dimaksudkan didasarkan pada (dalam R. Soeparmono, 2003 : 88-89) : a. Proses  penggabungan  perkara gugatan ganti kerugian tersebut harus  berjalan  cepat,  tidak memakan waktu yang lama dan seketika  dan  segera  mungkin dapat direalisasikan, serta adanya  prinsip  pemeriksaan peradilan  yang  cepat  dan sederhana.  Misalnya,  hanya membuktikan  bukti-bukti  surat dan kwitansi, biaya pengobatan, biaya perawatan, biaya memperbaiki kendaraan, dll; b. Kerugian  materiil  yang  berupa kerugian  yang  secara  nyata (riil) tersebut mudah pembuktiannya; c. Karena  hanyalah  kerugian  yang immaterial tidak dapat diterima untuk  penggabungan  perkara gugatan ganti kerugian;
d. Karena  itulah,  imbalan  ganti kerugian immateriil harus dipisahkan,  dengan  maksud agar  diajukan  tersendiri  pada gugatan  perdata  biasa,  karena dipandang  tidak  sederhana  dan tidak mudah; e. Karena pemeriksaan dan pembuktiannya  yang  sulit  serta memakan  waktu,  dan  juga menghambat pemeriksaan pidananya, sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Dengan adanya pembatasan di atas,  muncul  kelemahan-kelamahan dari praktek penggabungan gugatan ganti  kerugian  yang  ada  dalam
KUHAP, diantaranya:
a. Sistem  penggabungan  tersebut dirasakan  belum  mendekati hakekat  tujuan  ganti  kerugian itu sendiri;
b. Tuntutan  ganti  kerugian  oleh orang  lain  yang  menderita langsung  kerugian  atau  pihak korban  untuk  memperoleh jumlah besarnya ganti  kerugian dibatasi hanya kerugian materiil yang nyata-nyata dikeluarkan  oleh  orang  yang dirugikan  langsung  tersebut. Jadi  KUHAP  dalam  ketentuan- ketentuannya membatasi hak; c. Untuk  kerugian  non  materiil, yaitu kerugian immateriil terpaksa harus mengajukan lagi dengan  gugatan  perdata  biasa tersendiri,  yang  mungkin  dapat memakan waktu lama; d. Kondisi  seperti  ini  berarti mengaburkan  maksud  semula dari  penggbungan  itu  sendiri, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses; e. Adanya kendala dalam pelaksanaan masalah pembayaran  ganti  kerugian tersebut; f. Apabila  pihak  korban  tetap menuntut  ganti  kerugian  yang bersifat immateriil juga, hasilnya  akan  nihil,  karena putusan  selalu  menyatakan: gugatan ganti kerugian immateriil  tersebut  dinyatakan tidak  dapat  diterima,  karena tidak berdasarkan hukum; g. Majelis  hakim  /  hakim  harus cermat,  sebab  selalu  harus memisahkan  antara  kerugian materiil dengan kerugian immateriil, sehingga tidak efisien;
h. Karena  gugatan  ganti  kerugian pada  perkara  pidana  hanya bersifat assessor ; i. Pada setiap putusan perdatanya, pihak korban/penggugat dalam penggabungan  perkara  gugatan ganti  kerugian  tersebut  selalu menggantungkan pihak terdakwa  atau  Jaksa  Penuntut Umum  jika  mau  banding, sehingga  melenyapkan  hak banding sebagai upaya hukum. Kelemahan-kelemahan  di  atas semakin mempersempit ruang korban tindak pidana untuk mengajukan hak-haknya, penggabungan gugatan ganti kerugian hanya memberikan peluang  untuk  kerugian  materiil saja,  sedangkan  untuk  pemulihan kerugian  immateriil  masih  harus diajukan  secara  terpisah  melalui gugatan perdata yang pada prakteknya tidak sederhana. Apabila kita cermati mengenai  hak-hak  korban  yang tertuang  di  dalam  KUHAP,  maka  di
dapat  pengaturan  hak-hak  bagi korban sangat minim sekali dibandingkan  dengan  pengaturan tentang  hak-hak  pelaku  tindak pidana  (tersangka  /  terdakwa  /
terpidana).  Perlindungan  hukum lebih  banyak  di  atur  untuk  pelaku tindak pidana, sebagaimana tampak dalam  berbagai  Pasal  tersebut  di atas dibandingkan dengan kepentingan korban yang mengalami penderitaan dari perbuatan pelaku tindak pidana. Eksistensi  dan  posisi  hukum korban  tindak  pidana  dalam  sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana,  karena  terbentur  dalam permasalahan yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban tidak termasuk  dalam  bagian  dari  unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana terdakwa, polisi, jaksa, hakim.  Hal  tersebut  berakibat  bagi korban tindak pidana tidak mempunyai  upaya  hukum,  apabila ia keberatan terhadap suatu putusan pengadilan, misalnya banding atau kasasi apabila putusan pengadilan  yang  di  pandang  tidak adil atau merugikan dirinya
(Mudzakkir,  2001).  Korban  dari kejahatan  tersebut,  “dapat”  hadir dalam  proses  peradilan  pidana dengan  2  (dua)  kualitas  yang berbeda.  Pertama,  korban  hadir sebagai  saksi.  Fungsi  korban  disini adalah  memberi  kesaksian  dalam rangka  pengungkapan  kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan,  baik  pada  tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun pada tahap pemeriksaan di sidang  pengadilan.  Kedua,  korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi  korban  dalam  hal  ini  adalah mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan yang  telah  mengakibatkan  kerugian atau  penderitaan  pada  dirinya  (JE. Sahetapy, 1987 : 35). Uraian di atas menunjukan bahwa masalah kepentingan  korban  tindak  pidana masih saja mendapat tantangan dari sudut  mekanisme  peradilan  pidana, karena  pembuat  undang-undang (kebijakan legislatif) (Barda Nawawi Arif, 2001 : 75). Selama ini pengaturan perlindungan  korban  khususnya dalam  sistem  peradilan  pidana Indonesia  belum  menampakkan pola  yang  jelas.  Menurut  Barda Nawawi  Arief  dalam  hukum  pidana positif  yang  berlaku  pada  saat  ini perlindungan  korban  lebih  banyak merupakan  “perlindungan  abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya  berbagai  rumusan  tindak pidana dalam peraturan perundang- undangan selama ini pada hakekatnya  telah  ada  perlindungan in abstracto secara langsung terhadap  kepentingan  hukum  dan hak asasi korban. Dikatakan demikian,  karena  tindak  pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai  perbuatan  menyerang  atau melanggar  kepentingan  hukum seseorang  (korban)  secara  pribadi dan  konkret,  tetapi  hanya  dilihat sebagai  pelanggaran  “norma  atau tertib hukum in abstracto ”. Akibatnya  perlindungan  korban tidak  secara  langsung  dengan in concreto ,  tetapi  hanya in  abstracto (Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, 1992 : 78). Dengan kata lain, sistem sanksi  dan pertanggungjawaban pidananya  tidak  tertuju  pada perlindungan korban secara langsung  dan  konkrit,  tetapi  hanya
perlindungan  korban  secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkrit, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi  atau individual. Pada  dasarnya  ada  2  (dua)
model pemberdayaan korban dalam Sistem  Peradilan  Pidana,  yaitu: Pertama , model hak-hak prosedural ( the  procedural  rights model ). Secara singkat, model ini menekankan dimungkinkan berperan  aktifnya  korban  dalam proses  peradilan  pidana  seperti membantu  jaksa  penuntut  umum, dilibatkan  dalam  setiap  tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana  dilepas  bersyarat,  dan lain  sebagainya. Kedua, model pelayanan ( the services model ) yang menekankan  pada  pemberian  ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi  dan  upaya  pengambilan kondisi  korban  yang  mengalami trauma,  rasa  takut  dan  tertekan akibat kejahatan (Muladi dan Barda Nawawi  Arief,  1992  :  81).  Model pemberdayaan  korban  yang  cocol diterapkan  di  Indonesia  adalah model  pelayaman  karena  ketiadaan hak  korban  ikut  campur  dalam sistem  peradilan  pidana,  proses peradilan  menjadi  monopoli  aparat hukum.
Korban  bukan  bagian  yang terpisahkan dalam proses peradilan pidana.  Kenyataannya  perhatian terhadap  korban  sebelum  era reformasi  sangat  kecil  (minimal). Sesudah  reformasi  bermunculan perundang-undangan yang mengatur hak-hak dan perlindungan  korban  (Bambang
Waluyo,  2011  :  22).  Selain  itu, legalitas  perlindungan  korban  dan saksi  telah  tersurat  dalam  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban, yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  44 Tahun  2008  tentang  Pemberian
Kompensasi, Restitusi, dan  Bantuan Kepada  Saksi  dan  Korban.  Namun yang  lebih  penting  adalah  aplikasi dan implementasinya. Untuk mewujudkan  secara  proporsional, professional dan akuntabel, diperlukan  keseriusan  dari  para pihak.

## Simpulan
Kedudukan  korban  dalam sistem  peradilan  pidana,  tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana,  karena  terbentur  dalam problem  yang  mendasar  yakni korban Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi  keterangan  yaitu  hanya sebagai saksi (168 KUHAP) sehingga kemungkinan untuk memperoleh  keleluasaan  dalam memperjuangkan  haknya  sangatlah kecil. Korban tidak termasuk dalam bagian  dari  unsur  yang  terlibat dalam  sistem  peradilan  pidana, tidak  sebagaimana  terdakwa,  polisi, jaksa,  hakim.  Pengaturan  hak-hak korban  yang  tertuang  di  dalam KUHAP,  maka  di  dapat  pengaturan hak-hak  bagi  korban  sangat  minim sekali dibandingkan dengan pengaturan  tentang  hak-hak  pelaku tindak  pidana.  Hak  menuntut  ganti rugi  atas  kerugian  yang  di  derita dari  akibat  tindak  pidana  dalam kapasitasnya  sebagai  pihak  yang dirugikan  dapat  dijumpai  dalam Pasal  98  sampai  dengan  Pasal  101
KUHAP, namun penggabungan gugatan  ganti  kerugian  hanya memberikan peluang untuk kerugian  materiil  saja,  sedangkan untuk pemulihan kerugian immateriil  masih  harus  diajukan secara  terpisah  melalui  gugatan perdata yang pada prakteknya tidak sederhana.
Saran
Melihat  kedudukan  korban yang  tidak  seimbang  dengan
kepentingan  pelaku  tindak  pidana dalam sistem peradilan pidana yang tertuang  di  dalam  sistem  peradilan pidana, maka sudah saatnya dilakukan  pembaharuan  hukum pidana dalam KUHAP mengenai hak korban  dalam  sistem  peradilan pidana agar hak-hak dan kepentingan  korban  tindak  pidana berimbang  dengan  hak-hak  pelaku tindak pidana. Daftar Pustaka Arief, Barda Nawawi, 2001, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , Citra Aditya Bakti, Bandung. Arief, Dikdik M Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan:  Antara  Norma  dan Realita, Rajawali Pres, Jakarta. Atmasasmita,  Romli,  1996, Sistem Peradilan  Pidana  (Persepektif Ekistensialisme dan Abolisionisme), Binacipta, Bandung. Hamzah,  Andi,  1986, Perlindungan Hak-hak  Asasi  Manusia  dalam Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana , Binacipta, Bandung.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2010,
Penelitian  Hukum ,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Mudzakir,  2001,  “Posisi  Hukum Korban  Tindak  Pidana  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana ” ,
Disertasi Program Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, 1984, Teori- teori dan Kebijakan  Pidana ,  Alumni
Bandung.
_______,  1992, Bunga  Rampai  Hukum Pidana , Alumni, Bandung.
Reksodiputro,  Mardjono,  1994, Hak Asasi  Manusia  dalam  Sistem Peradilan Pidana , Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.. _______,  1994, Kriminologi  dan  Sistem Peradilan Pidana , Buku II LKUI, Jakarta. Rukmini,  Mien,  2003, Perlindungan HAM  Melalui  Asas  Praduga
Tidak  Bersalah  dan  Asas Persamaan  Kedudukan  dalam
Hukum  Pada  Sistem  Peradilan Pidana  Indonesia, Alumni, Bandung. Sahetapy,  J.E.,  1987, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Soeparmono, R., 2003, Praperadilan dan  Penggabungan  Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP, Mandar Maju, Bandung. Soeparman,  H.  Parman , 2007,
Pengaturan  Hak  Mengajukan Upaya  Hukum  Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana
Bagi Korban  Kejahatan , Refika Aditama, Bandung. Waluyo, Bambang, 2011, Viktimologi Perlindungan Korban  &  Saksi ,  Cet.pertama, Sinar Grafika, Jakarta. Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2004
tentang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun
2006  tentang  Perlindungan Saksi dan Korban.