p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW

## Tomy Michael
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tomy@untag-sby.ac.id
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  bentuk  pemerintahan  demokrasi  secara  tepat ketika omnibus law diterapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  menggunakan  metode  analitis  hukum.  Temuan  penelitian  adalah bentuk pemerintahan  perspektif omnibus  law merupakan  demokrasi  gabungan  Plato  dan Polybius karena tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat yang dikombinasikan dengan  kekausaan  negara  secara  secara  utuh.  Kekuasaan  negara  secara  utuh  bukan semena-mena melainkan tetap dibatasi kehdenak dari masyarakat itu sendiri. Adanya bentuk gabungan bentuk pemerintahan demokrasi akan meniadakan makna demokrasi ekonomi seperti dalam Pasal 33  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi ekonomi tersebut bukanlah bentuk pemerintahan melainkan sebutan  untuk  mendefinisikan  makna  negara  dari  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dampak  dari  temuan  ini  akan  membatasi omnibus law yang pada awalnya bagian dari kekuasaan negara secara mutlak. Adanya penggabungan bentuk demokrasi gabungan Plato dan Polybius merupakan penegasan akan  demokrasi  yang  dianut  oleh  Indonesia.  Penggabungan  harus  segera  dijadikan dasar  dalam  segala  hal  karena  adanya omnibus  law juga  bertentangan  dengan demokrasi menurut Plato  yang awalnya  mensejahterahkan rakyat dengan menerima masukan dari segala masyarakat untuk langgengnya negara. Tetapi negara juga tidak dapat mengetahui kapan omnibus law harus dilakukan negara, karena sifatnya  yang tiba-tiba maka pelegalan bentuk pemerintahan Plato dan Polybius segera dilakukan. Penerapan omnibus law tetap harus melalui pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat agar tercipta check and balances serta partisipasi masyarakat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Kata kunci: pemerintahan; omnibus law; demokrasi
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## FORM OF OMNIBUS LAW PERSPECTIVE GOVERNMENT

## Tomy Michael
Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tomy@untag-sby.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  exact  form  of  democratic  government  when  the omnibus  law  is  applied.  The  research  method  used  in  this  study  uses  the  legal analytical  method.  The  research  findings  are  a  form  of  government  from  the perspective of the omnibus law which is a combined democracy of Plato and Polybius because  the  ultimate  goal  is  the  welfare  of  the  people  combined  with  the  state's integrity as a whole. Whole state power is not arbitrary but is still restricted from the existence of the community itself. The existence of a combined form of democratic form of government will negate the meaning of economic democracy as in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Economic democracy is not a form of government but a term to define the meaning of the state from Article 33 of the 1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia.  The  impact  of  this  finding  will  limit  the omnibus law which was originally part of the state power absolutely. The existence of a  merging  form  of  democracy  combined  Plato  and  Polybius  is  an  affirmation  of democracy adopted by Indonesia. Merger must immediately be used as a basis in all matters because the existence of omnibus law is also contrary to democracy according to Plato, who initially prospered the people by receiving input from all communities for the continuity of the state. But the state also cannot know when the omnibus law must be carried out by the state, because of its sudden nature, the legalization of the form  of  government  of  Plato  and  Polybius  was  immediately  carried  out.  The application of the omnibus law must still go through the supervision of the House of Representatives in order to create checks and balances as well as public participation in  accordance  with  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  15  of  2019 concerning  Amendments  to  Law  Number  12  of  2011  concerning  the  Formation  of Legislation.
Keywords: government; omnibus law; democracy
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Omnibus  law menguntungkan  dari  segi  biaya  dan  waktu, 1 tetapi  terdapat berbagai  penolakan.  Penolakan  terjadi  setelah  Presiden  Joko  Widodo  melakukan pidato dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dalam Rangka Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih 2019-2024 terdapat berbagai argumen hukum dalam menyikapi isi pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo.  Mengacu  pada  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  bahwa  acuan  kita  adalah  negara  hukum.  Di  dalam  konsep demikian, segala sesuatuya berdasarkan hukum.
Argumen yang muncul ketika presiden menyampaikan bahwa adanya omnibus law sebagai wujud mengesampingkan beberapa undang-undang yang muncul 2 maka
1 Glen  S.  Krutz,  Tactical  Manuevering  on  Omnibus  Bills  in  Congress,  American  Journal  of Political  Science,  Vol  45,  No  1  (January  2001);  Denis  Kirchhoff  and  Leonard  J.S.  Tsuji,  Reading between  the  lines  of  the  ‘Responsible  Resource  Development’  rhetoric:  the  use of  omnibus  bills  to ‘streamline’ Canadian environmental legislation, Impact Assessment and Project Appraisal, 2014 Vol. 32, No. 2; Louis Massicotte, Omnibus Bills in Theory and Practice, Canadian Parliamentary Review, 2013.
2 Bapak, Ibu, Saudara-Saudara sebangsa & setanah air, Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045 pada  satu  abad  Indonesia  merdeka  mestinya,  Insya  Allah,  Indonesia  telah  keluar  dari  jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung- hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Target kita bersama. Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik  Bruto Indonesia  mencapai US$  7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju  ke  sana.  Kita  sudah  hitung,  sudah  kalkulasi,  target  tersebut  sangat  masuk  akal  dan  sangat memungkinkan untuk kita capai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus  disertai  kerja  keras,  dan  kita  harus  kerja  cepat,  harus  disertai  kerja-kerja  bangsa  kita  yang produktif. Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan  cara-cara  baru,  nilai-nilai  baru.  Jangan  sampai  kita  terjebak  dalam  rutinitas  yang monoton.  Harusnya  inovasi  bukan  hanya  pengetahuan.  Inovasi  adalah  budaya.  Cerita  sedikit,  tahun pertama saya di istana, saat mengundang masyarakat untuk halalbihalal, protokol meminta saya untuk berdiri di titik itu, saya ikut. Tahun kedua, halalbihalal lagi, protokol meminta saya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi. Langsung saya bilang ke Mensesneg, “Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, akan jadi kebiasaan. Itu akan dianggap sebagai aturan dan bahkan nantinya akan dijadikan seperti  undang-undang.”  Ini  yang  namanya  monoton  dan  rutinitas.  Sekali  lagi,  mendobrak  rutinitas
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
adalah satu hal. Meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja kita  berorientasi  proses, tapi  harus  berorientasi  pada  hasil-hasil  yang  nyata.  Saya  sering  ingatkan  ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat  masyarakat  menikmati  pelayanan,  menikmati  hasil  pembangunan.  Seringkali  birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah  selesai.  Kalau  ditanya,  jawabnya  “Program  sudah  terlaksana  Pak.”  Tetapi,  setelah  dicek  di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya. Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya. Cara mengeceknya  itu  mudah.  Lihat  saja  ketika  kita  mengirim  pesan  melalui  SMS  atau  WA.  Ada  sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent. Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat  program  dirasakan  oleh  masyarakat.  Para  hadirin  dan  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  saya banggakan, Potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, di  mana penduduk usia produktif kita  jauh  lebih tinggi  dibandingkan  usia  tidak  produktif.  Ini  adalah  tantangan  besar  dan  sekaligus  juga  sebuah kesempatan besar. Ini  menjadi  masalah  besar  jika kita tidak  mampu  menyediakan kesempatan kerja. Tapi  akan  menjadi  kesempatan  besar  jika  kita  mampu  membangun  SDM  yang  unggul.  Dengan didukung oleh ekosistem politik  yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi  yang kondusif. Oleh karena  itu,  5  tahun  ke  depan  yang  ingin  kita  kerjakan:  Pertama,  pembangunan  SDM  akan  menjadi prioritas  utama  kita,  membangun  SDM  yang  pekerja  keras,  yang  dinamis.  Membangun  SDM  yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan.  Dan  juga  penggunaan  teknologi  yang  mempermudah  jangkauan  ke  seluruh  pelosok negeri.
Kedua, pembangunan  infrastruktur akan kita  lanjutkan. Infrastruktur yang  menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan  kerja  baru,  yang  mengakselerasi  nilai  tambah  perekonomian  rakyat.  Ketiga,  segala  bentuk kendala  regulasi  harus  kita  sederhanakan,  harus  kita  potong,  harus  kita  pangkas.  Pemerintah  akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan  menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan  kerja  langsung  direvisi  sekaligus.  Puluhan  UU  yang  menghambat  pengembangan  UMKM juga akan langsung direvisi. Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Saya juga minta kepada
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
pemahaman  akan  negara  hukum menjadi  sirna.  Konsep  negara  hukum  di  Indonesia sudah  berubah  setelah  dilakukan  amandemen  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945. Setelah amandemen, konsep negara hukum di Indonesia bukan lagi rechtsstaat atau rule  of  law ,  melainkan  Negara  Hukum  Indonesia.  Maksud  penegasan  ini  memiliki makna sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan sistem hukum yang sudah ada di dunia. Konsep negara hukum rechtsstaat dan rule of law sangat berpengaruh bagi negara hukum Indonesia. 3
Hal  ini  selaras  dengan  pendapat  Robert  L.  Nightingale  bahwa omnibus  law bagian dari identifikasi area yang tidak dapat dilakukan identifikasi karena area yang dimaksud  harus  memiliki  bentukan  baru.  Bentukan  baru  haruslah  dilakukan  oleh
para  menteri,  para  pejabat  dan  birokrat,  agar  serius  menjamin  tercapainya  tujuan  program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot. Pada  akhirnya,  yang  kelima  adalah  transformasi  ekonomi.  Kita  harus  bertransformasi  dari ketergantungan  pada  sumber  daya  alam  menjadi  daya  saing  manufaktur  dan  jasa  modern  yang mempunyai  nilai  tambah  tinggi  bagi  kemakmuran  bangsa  demi  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Para  hadirin  dan  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  saya  muliakan,  pada  kesempatan  yang bersejarah ini, perkenankan saya, atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, dan atas nama seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Jusuf Kalla yang telah bahu-membahu menjalankan pemerintahan selama 5 tahun  terakhir.  Ucapan  terima  kasih  juga  saya  sampaikan  kepada  seluruh  lembaga-lembaga  negara, kepada jajaran aparat pemerintah, TNI dan Polri, serta seluruh komponen bangsa yang turut mengawal pemerintahan  selama  5  tahun  ini  sehingga  dapat  berjalan  dengan  baik.  Mengakhiri  pidato  ini,  saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk bersama-sama berkomitmen: “Pura babbara’ sompekku…Pura tangkisi’ golikku…”  “Layarku sudah terkembang…Kemudiku sudah terpasang…” Kita bersama Menuju Indonesia maju!!!.
3 Arif  Hidayat  dan  Zaenal  Arifin,  Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio-Equilibrium  Di Indonesia,  Jurnal  Ius  Constituendum  |  Volume  4  Nomor  2  Oktober  2019  Magister  Hukum  Program Pascasarjana Universitas Semarang.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
negara  dengan  melingkupi  banyak  hal. 4 Didalam  konteks  demikian,  negara  hukum bisa ditafsirkan negara yang cara mempertahankannya tidak sesuai hukum tetapi lebih tertuju pada bagian akhir karena omnibus law bagian dari penyelesaian seluruh aspek masalah.
Di dalam tulisan ini, fokus penulis bukan mengarah pada penting atau tidaknya omnibus  law melainkan  menerka  bentuk  pemerintahan  apabila omnibus  law diterapkan  di  Indonesia.  Pendapat  menarik  oleh  Robert  L.  Nightingale  bawa pembuatan  undang-undang  omnibus  tergantung  pada  penggunaan  satu  kendaraan hukum,  sebuah  undang-undang  yang  diusulkan,  diperdebatkan,  diamandemen,  dan disahkan - untuk meloloskan sejumlah ketentuan. Dikatakan juga bahwa omnibus law sebagai "[1] peraturan perundang-undangan yang membahas banyak hal, masalah, dan program  yang  tidak  harus  terkait,  dan  karenanya  biasanya  sangat  kompleks  dan panjang." 5 Pendapat  Robert  L.  Nightingale  memiliki  perbedaan  konsep  bahwa omnibus  law biasanya  “berisi  satu  RUU  berbagai  hal  berbeda,  biasanya  dirancang sedemikian  rupa  untuk  memaksa  eksekutif  baik  untuk  menerima  semua  ketentuan kecil  yang  tidak  terkait  atau  untuk  memveto  ketentuan  utama.  ”  Menurut  definisi,
omnibus  law menghasilkan  kompromi. 6 Perbandingan  kedua  ketika omnibus  law sebagai penegakan hukum saja maka juga terait dengan demokrasi. Prinsip demokrasi mengandung  arti  dijunjung  tingginya  hak  setiap  orang  untuk  berpendapat,  untuk memiliki  ideologi  tertentu,  dan  untuk  memiliki  identitas  tertentu  serta  menghargai setiap  pendapat  yang  keluar  dari  pikiran  setiap  orang. Konsep  demokrasi  menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan  pemerintah  (eksekutif)  yang  begitu  besar  ternyata  tidak  mampu  untuk
4 Robert  L.  Nightingale,  How  To  Trim  a  Christmas  Tree:  Beyond  Severability  and Inseverabilityfor Omnibus Statutes, Yale Law Journal: Volume 125, Number 6 - April 2016.
5 Robert L. Nightingale, How To Trim a Christmas Tree: Beyond Severability and Inseverability for Omnibus Statutes , 125 Yale L.J. (2016).
6 McCabe, Margaret Sova (2018) "Cooperation or Compromise? Understanding the Farm Billas Omnibus Legislation," Journal of Food Law & Policy : Vol. 14 : No. 1 , Article 5.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. 7
Penelitian ini membahas bentuk pemerintahan perspektif omnibus law. Dalam kajian hukum di Amerika, omnibus law dikenal dengan omnibus bill dan merupakan kebebasan  dalam  membentuk  suatu  peraturan  dari  legislatif.  Para  anggota  bebas menentukan cara untuk menentukan suatu tujuan dan cara apapun bisa dilakukan agar cara tersebut tercapai. Namun permasalahannya apakah cara tersebut ilegal atau legal? Oleh  karena  itu  pembatasan  adalah  hal  yang  wajib  karena  kebebasan  dalam menentukan hukum akan memunculkan peraturan yang tidak sesuai dengan keadilan hukum. Pengadian persemakmuran Pennsylvania memberikan argumen menarik yaitu “Bills,  popularly  called omnibus  bills ,  became  a  crying  evil,  not  only  from  the confusion  and  distraction  of  the  legislative  mind  by  the  jumbling  together  of incongruous  subjects,  but  still  more  by  the  facility  they  afforded  to  corrupt combinations of minorities with different interests to force the passage of bills with provisions  which  could  never  succeed  if  they  stood  on  their  separate  merits.  So common  was  this  practice  that  it  got  a  popular  name,  universally  understood,  as logrolling . A still more objectionable practice grew up, of putting what is known as a rider (that is, a new and unrelated enactment or provision) on the appropriation bills, and thus coercing the executive to approve obnoxious legislation, or bring the wheels
7 Muten Nuna dan Roy Marthen Moonti, Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia, Jurnal Ius Constituendum |Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019 Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Semarang.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
of the government to a stop for want of funds.” 8 . Perhatikan bunyi Pasal 33 Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dimana  kita  menganut demokrasi ekonomi. Tiadanya kejelasan definisi bentuk pemerintahan yang lain selain demokrasi ekonomi secara tersurat maka bentuk pemerintahan lainnya tidak dilarang namun tidak memiliki legalitas. 9
8 Louis  Massicotte, Omnibus  Bills  in  Theory  and  Practice ,  Canadian  Parliamentary Review/Spring 2013.
Bandingkan juga “An omnibus bill is a bill that addresses a subject comprehensively. The constitution’s single-subject rule (“No law shall embrace more than one subject which shall be expressed in its title”) and supporting legislative rules are designed to curb the creation of sprawling bills with provisions on disparate  subjects.  But  a  bill  dealing  comprehensively  with  one  subject—an  omnibus  bill—is permitted.”,  lebih  lanjut  dalam  Tom  Todd, The  Research  Department  of  the  Minnesota  House  of Representatives , Minnesota, 2018, hlm. 25.
Pengembangan  harmonisasi  hukum  sudah  muncul  di  Jerman  tahun  1902.  Rudolf  Stammler mengemukakan  suatu  konsep  fungsi  hukum  adalah  harmonisasi  berbagai  maksud,  tujuan  dan kepentingan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat. Kemudian dalam praktik  hukum  di  Roma  tahun  1926, International  Institute  for  the  Unification  of  Private  Law (UNIDROIT) Badan Internasional yang didirikan menurut perjanjian multilateral yang difasilitasi oleh Persatuan  Bangsa  Bangsa  (United  Nations)  telah  menciptakan  cara  untuk  mengharmonisasikan  dan mengkoordinasikan ketentuan-ketentuan Hukum Perdata dari negara-negara anggotanya.
Pada  Tahun  1951  di  Paris  terbentuk Verdrag  van  Parijs  tot  Oprichting  van  Europese  Gemeenschap voor Kolen en Staal (masyarakat Batubara dan Baja Eropa) melalui Perjanjian Paris 1951. Kemudian diikuti  dengan  Perjanjian  Roma  1957  terbentuk European  Gemeenschap  van  Atoomenergie (Masyarakat  Energi  dan  Atom  Eropa)  dan European  Economic  Community (Masyarakat  Ekonomi Eropa).  Secara  bersama  merupakan  kesatuan European  Community dalam  usaha  integrasi  ekonomi yang diwujudkan terutama melalui harmonisasi hukum di antara negara-negara anggota. Harmonisasi hukum  juga  berkembang  dalam  ilmu  hukum  di  Belanda  sejak  tahun  1970.Pemerintah  Belanda membentuk Inter Departmental Commision for Harmonization of Legislation dan membentuk Ministry of Justice a Staff Bureau for Harmonization. Sehubungan dengan tujuan harmonisasi hukum tersebut, dikeluarkan petunjuk kepada semua lembaga pemerintahan di Belanda untuk melakukan harmonization of  legislation ,  lebih  lanjut  dalam  Firman  Freaddy  Busroh,  Konseptualisasi  Omnibus  Law  Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, ARENA HUKUM Universitas Brawijaya, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, Halaman 227-250.
9 Bandingkan dengan pendapat bahwa One of the biggest benefits of federalism—and one of the biggest criticisms of a federal omnibus privacy law—is that it allows for state experimentation. Critics argue that “[t]he preemptive scope of an omnibus federal privacy law [would be] likely to block new approaches to information privacy.” Additionally, states are more often the “first to act in response to
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
new problems or issues, of which  many arise  in a time of rapid technological and cultural change.” While innovation is important, and it is true that innovation and experimentation occur more effectively at the state level, that very experimentation has, in effect, undermined security compliance, lebih lanjut dalam Carol Li, A Repeated Call For Omnibus Federal Cybersecurity Law, Notre Dame Law Review , Vol. 94:5.
But several contributors to this Symposium powerfully challenge this notion of “equality.” States, they argue, simply cannot be treated like private litigants. As Ann Woolhandler and Michael Collins point out, states—in  their role as operators of public universities, police departments, prisons, healthcare networks,  and  highways  and  other  infrastructure  programs—may  be  injured  by  an  almost  infinite number of federal actions , lebih lanjut dalam Tara Leigh Grove, Symposium Foreword: Some Puzzles Of State Standing, Notre Dame Law Review , Vol. 94:5.
Perhatikan  Pasal  33  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa demokrasi  ekonomi  adalah  pilihan  Indonesia  yang  berasaskan  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonommi  nasional.  Apabila  dibandingkan  dengan  demokrasi  yang  awal  bahwa  demokrasi  tidak merupakan bagian dari ekonomi melainkan tindakan untuk menentukan pemimpin. Demokrasi sebagai cerminan demokrasi deliberatif yang bersifat sangat adil dikarenakan adanya pemberian penghargaan atas setiap suara masyarakat. Penghargaan disini adalah mempertimbangkan akan hal yang diutarakan dan  tetap  menjadi  bagian  dari  pengambilan  keputusan  besar.  Kemudian  melihat  Pasal  1  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemahaman demikian apabila mengacu pada pemikiran  Plato  bahwa  kedaulatan  demikian  menunjukkan  bahwa  rakyat  yang  berkuasa  dan  tidak adanya kesempatan bagi pemimpin bijaksana untuk menunjukkan keugahariannya dalam memimpin. Bandingkan juga bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa  negara  kesatuan  yang  berbentuk  republik.  Mengacu  pada  pemikiran  Immanuel  Kant  dalam bukunya berjudul Menuju Perdamaian Abadi Sebuah Konsep Filosofi bahwa republik identik dengan maksud  negara  dalam  menciptakan  perdamaian.  Immanuel  Kant  menawarkan  suatu  negara  tidak berpatokan  pada  bentuk  pemerintahan  tetapi  mengarah  pada  sifat  negara  dalam  menghadapi  musuh. Kedamaian  haruslah  menjadi  perhatian  utama  suatu  negara  dimana  salah  satunya  harus  berbentuk republik disamping syarat lainnya berupa penghapusan tentara, tidak adanya perjanjian dengan negara lain yang tidak menguntungkan atau lepas tangan akan urusan teritori negara lain, lebih lanjut dalam
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Penelitian  ini  membandingkan  dengan  2  (dua)  jurnal  ilmiah  yaitu  penelitian yang  terkait  solusi  hiperregulasi  menuju  sinkronisasi  dan  harmonisasi  peraturan perundang  undangan  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  penerapan konsep omnibus law sebagai solusi hiperregulasi regulasi di Indonesia. Hiperegulasi di  Indonesia  terjadi  pada  setiap  tingkatan  peraturan  perundang  undangan.  Potensi tumpang  tindih  peraturan  perundang  undagan  diantarannya  terdapat  7621  peraturan menteri,  765  peraturan  presiden,  452  peraturan  pemerintah  dan  sekitar  30.000 peratruan  daerah.  Hiperregulasi  tersebut  memberikan  beban  dalam  melakukan sinkronisasi  dan  harmonisasi  peraturan  perundang  undangan  di  Indonesia. Sinkronisasi  dan  Harmonisasi  dilakukan  dalam  kerangka  empat  pilar  sebagai  dasar negara Rebublik Indonesia. Dengan demikian, perlu dilakukan diterapkannya kajian penerapan  omnibu  law  sebagai  solusi  atas  hiperregulasi  perundang  undangan  di
Kurt  Taylor  Gaubatz,  Kant,  Democracy  And  History,  Journal  of  Democracy  Volume  7  Number  4 October 1996.
Penelitian ini memasukkan pemikiran Immanuel Kant untuk menekankan bahwa demokrasi sebetulnya bukanlah bagian secara murni di Indonesia melainkan adanya unsur bentuk-bentuk pemerintahan lain. Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti  itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang  menguntungkan dan  melindungi  hak-haknya. Agar  itu  bisa  terlaksana,  diperlukan  sebuah  peraturan  bersama  yang  mendukung  dan  menjadi  dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat, lebih lanjut dalam Muten Nuna dan Roy Marthen Moonti, Kebebasan Hak Sosial Politik Dan Pasrtisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia, Jurnal Ius Constituendum | Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019, Program Pascasarjana Universitas Semarang.
SL  Witman  dan  JJ.Wuest  mengemukakan  bahwa  bentuk  pemerintahan  berdasarkan  pembagian kekuasaan  namun  harus  ada  pembatasan  antara  eksekutif  dan  legislatif,  lebih  lanjut  dalam  Muliadi Anangkota, Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian, CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.3 No.2.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Indonesia. 10 Perbandingannya dengan penelitian ini yaitu lebih mengarah pada esensi bentuk pemerintahan.
Perbandingan  kedua  yaitu  berawal  dari  implementasi  konsep omnibus  law di Indonesia.  Pembahasan  hierarkhi  sesuai  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  belum  memasukkan  konsep omnibus law sebagai salah satu asas dalam sumber hukum maupun sebagai kerangka metodologis  untuk  melakukan  revisi  peraturan  perundang-undangan.  Secara  teori perundang-undangan  di  Indonesia,  kedudukan  undang-undang  dari  konsep omnibus law belum diatur. Undang-undang hasil konsep omnibus law bisa mengarah sebagai payung  karena  mengatur  secara  menyeluruh  dan  kemudian  mempunyai  kekuatan terhadap aturan yang lain. Hasilnya adanya perubahan  Perundang-undangan. Namun jika  tidak  dimungkinkan  melakukan  perubahan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan. Omnibus  Law dalam bentuk UU bukan UU Pokok, tetapi UU yang setara dengan UU lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru Kesimpulan yang diberikan Agnes Fitryantica ini melihat dari sudut pandang efektivitas sehingga apabila  berbicara  efektivitas  maka  kemungkinan  akan  terjadi. 11 Perbandingan  yang digunaka belum menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  namun  dalam  penelitian  itu  tidak membahas implikasi kepada bentuk pemerintahan ketika terjadi omnibus law. Hal ini berbeda dengan penelitian ini bahwa omnibus law menjadikan bentuk pemerintahan yang baru.

## B. Rumusan Masalah
10 Muhamad Azhar, Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-undangan di Indonesia Administrative Law & Governance Journal , vol. 2, no. 1, pp. 170 - 178, Feb. 2019.
11 Agnes  Fitryantica,  Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia  melalui  Konsep Omnibus Law, Jurnal Gema Keadilan Volume 6, Edisi III, Oktober - November 2019.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang,  maka  rumusan  masalah  hanya mengambil  satu  yaitu  bagaimana  bentuk  pemerintahan  ketika omnibus  law diterapkan?

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini tidak menggunakan penelitian normatif atau empiris dikarenakan apabila menggunakan metode tersebut akan terjadi pembatasan dalam menghasilkan kesimpulan.  Walaupun  ada  pendapat  bahwa  metode  saling  melengkapi  dan  saling tergantung dalam memahami hukum namun  penelitian ini cenderung menggunakan metode analitis hukum karena penelitian ini bersifat abstrak dan terlepas dari realitas sosial yang mendasarinya.
Mengandaikan  apabila  hasil  penelitian  menginginkan  masyarakat  yang  lebih baik  ketika  bentuk  pemerintahan  atau  menginginkan  pemerintah  yang mempertahankan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 maka  metode  analitis  hukum  adalah  jalan  keluarnya.  Metode  ini  bertujuan menghasilkan  kepastian  hukum  walaupun omnibus  law belum  dilakukan  secara faktual. 12
12 It should be clear that case law is not always offering a correct picture of the living law in a society. When, for instance, no case law can be found at all in some country, it may mean that the law has  become  obsolete,  that  the  underlying  societal  problem  has  disappeared,  but  also  that  earlier problems as to the interpretation of the law have meanwhile been settled, so that cases are no longer brought  to  court, as everybody  (or at  least  their counsellors) knows perfectly how to  apply the law , Mark Van Hoecke, Methodology of Comparative Legal Research, Queen Mary, University of London, June 2015.
Pemahaman  akan  metode  yang  tidak  objektif  seringkali  menjadikan  peneliti  tersesat.  Faktanya,  tiap metode apapun perlu diproduksi oleh individu tertentu yang terletak di ruang dan waktu. Disebut juga, metode  apapun  mengenali  kontingen  yang  tak terelakkan  karakter  metode  yang  mereka  adopsi,  Pier Giuseppe  Monateri,  Methods  of  Comparative  Law,  Edward  Elgar  Publishing,  Inc.,  Massachusetts, 2012, hlm. 67.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## II. PEMBAHASAN

## A. Bentuk Pemerintahan Murni Di Indonesia
Dalam siklus yang dikehendaki oleh Plato, aristokrasi adalah terbaik karena ia adalah wujud dari para filsuf itu sendiri. Aristokrasi yang demikian terpecah menajdi dua bagian yaitu aristokrasi murni dan aristokrasi 13 yang berisi kaum sofis. Mengacu
13 Practically the same may be said about the timocratic and tyrannical regimes. The timocratic men are also "greedy for money, as men are in oligarchies," although "they will prize gold and silver without restraint . . . in secret" (548a). Moreover, their love for honor, glory, and victories seems to lead to another form of fierce competition, strife, and disunity. Again, Plato never says that timocracy is destroyed by "excessive" indulgence in honor because no "excess" is necessary. The timocratic man loves power, always tries to dominate others and to have his own way. Thus, both the timocratic and oligarchic men commit the same hubris against one another as Hesiod's silver and bronze races. The oligarchic and timocratic regimes are founded on the pursuit of the goods which are always in short supply,  and  the  logic  of  timocratic  domination  as  well  as  oligarchic  exploitation  leads  to  disunity, destructive competition, and natural selection one can neither prevent nor stop. Both regimes seem to have the same self-destructive tendency to disruption built in, both face the same dilemma of limited
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
pemikiran  Plato,  maka  demokrasi  bukanlah  hal  terbaik  tetapi  ketika  Presiden  Joko Widodo  mengemukakan omnibus  law pada  bentuk  bentuk  pemerintahan  demokrasi maka dapat disebut sebagai bagian. Persamaan bagian bisa ditafsirkan sebagai wujud cara menyempurnakan demokrasi 14 atau mempertahankan demokrasi.
Perubahan  bentuk  pemerintahan  yang  sering  terjadi  di  Indonesia  merupakan perubahan  turunan  artinya  Indonesia  tetap  bersandar  pada  demokrasi  namun turunannya berupa demokrasi terpimpin ataupun demokrasi dengan ideologi komunis.

## B. Bentuk Pemerintahan Mendatang
Kajian  negara  hukum , negara  adalah  entitas  yang  selalu  berkembang  dan memiliki sifat yang monopoli dan mutlak. Ketika omnibus law diterapkan maka akan ada dua kemungkinan bentuk pemerintahan yang muncul yaitu demokrasi yang betul- betul  murni  artinya  keinginan  rakyat  guna  mempersingkat  segala  peraturan perundang-undangan akan terpenuhi.
goods  and  unlimited  desires ,  lebih  lanjut  dalam  Waldemar  Hanasz,  Poetic  Justice  For  Plato’s Democarcy?, Interpretation: A Journal of Political Philosophy, vol. 25, No. 1 (Fall 1997): 37-57. 14 Perhatikan  kematian  proses  pengadilan  yang  dialami  oleh  Socrates  yang  mana  Plato  mengalami keraguan  akan  entitas  suatu  negara,  Aydin  Topaloglu,  The  Politics  Of  Plato  And  His  Objection  To Democracy, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin – Polonia Vol. XXI, 1Sectio K, 2014.
Bandingkan dengan pemikiran al-Fārābī bahwa status negara adalah seimbang dan tidak satupun yang dapat melakukan klaim atas posisi mayoritas, sementara dalam hal lainnya jabatan politik dapat dibeli dengan harga, lebih lanjut dalam Muhammad Ali Khalidi, Al-Fārābī On The Democratic City, British Journal for the History of Philosophy 11(3) 2003: 379–394.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Gambar 1. Bentuk Pemerintahan Menurut Plato 15
Omnibus  law apabila  mengacu  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dan terbaru  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  merupakan  bagian  dari  undang-undang  dan  bisa menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Apabila mengacu pada bentuk pemerintahan demokrasi murni maka kemurnian itu adalah residu oligarki. Sebagaimana detail dalam Gambar 1., dijelaskan:
a. Aristokrasi dimana pemerintahan dipegang oleh kaum bijaksana.
b. Timokrasi dimana pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan.
c. Oligarki dimana pemerintahan dipegang oleh kaum hartawan.
d. Demokrasi dimana pemerintahan dipegang oleh rakyat jelata.
e. Tirani dimana pemerintahan oleh seorang yang bertindak sewenang-wenang.
Omnibus  law juga  bisa  dikaitkan  dengan  tirani  dalam  demokrasi,  artinya  di  dalam demokrasi  terdapat  tirani  dimana  presiden  bertindak  sebagai  penguasa. 16 Tirani  ini dikaitkan  dengan  tujuan omnibus  law yaitu  memberi  kemudahan  bagi  masyarakat maka tidak dapat disebut tirani murni melainkan bagian dari demokrasi.
15 Plato, Republik , Jogjakarta, Bentang Budaya, 2002 dan Plato, The Great Dialogues Of Plato , Canada, Penguin Books Canada Limited, 1984.
16 Bandingkan dengan pemahaman presiden sebagai kepala eksekutif dimana terdapat pembagian trias politika.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## Gambar 2. Bentuk Pemerintahan Menurut Polybius 17
Pendapat  berbeda  tercermin  dalam  pemikiran  Polybius  (Gambar  2.)  bahwa kingship yang diartikan sebagai pemimpin bersumber pada ajaran agama bisa berubah menjadi  aristokrasi  ketika  ajaran  agama  disalahgunakan,  bentuk  perubahan  disebut sebagai hannibal .  Siklus  yang  menjadi  poin  utama  adalah  demokrasi  yang  selalu mendapat  bentuk  pada  bagian  akhir.  Demokrasi  merupakan  awal  sebelum  terjadi okhlokrasi dan akhirnya menjadi monarki. Monarki disini bukanlah kerajaan namun pemimpin  yang  bersifat  semena-mena.  Pertautan  antara  Plato  dan  Polybius  terletak mendeskripsikan  demorkasi  sebagai  bagian  akhir  dari  siklus  bentuk  pemerintahan yaitu bentuk pemerintahan yang terjadi akibat adanya kekuasaan oleh satu orang saja.

## III. PENUTUP
Bentuk pemerintahan perspektif omnibus law adalah demokrasi gabungan Plato dan  Polybius  karena  tujuan  akhir  adalah  kesejahteraan  masyarakat.  Gabungan  ini menjadikan  demokrasi  di  Indonesia  memiliki  arti  bentuk  pemerintahan  dalam membatasi  kekuasaan  negara.  Presiden  bertindak  sesuai  dengan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sebagai  saran  yang  dikemukakan bahwa  penerapan omnibus  law harus  segera  dilakukan  terhadap  satu  tema  undang- undang  saja  misalnya  agraria  maka omnibus  law -nya  harus  agraria  ataupun  hukum teknologi. Penerapan omnibus law tetap harus melalui pengawasan Dewan Perwakilan
17 Polybius, The Rise Of The Roman Empire , England, Penguin Books.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Rakyat agar tercipta check and balances serta partisipasi masyarakat sesuai Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Pier  Giuseppe  Monateri,  Methods  of  Comparative  Law,  Edward  Elgar  Publishing, Inc., Massachusetts, 2012.
Plato, The Great Dialogues Of Plato , Canada, Penguin Books Canada Limited, 1984. _____, Republik , Jogjakarta, Bentang Budaya, 2002.
Polybius, The Rise Of The Roman Empire , England, Penguin Books.
Tom  Todd, The  Research  Department  of  the  Minnesota  House  of  Representatives , Minnesota, 2018.
Jurnal
Agnes Fitryantica, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law, Jurnal Gema Keadilan Volume 6, Edisi III, Oktober – November 2019. DOI: 10.14710/gk.6.3.300-316
Arif Hidayat dan Zaenal Arifin, Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di  Indonesia ,  Jurnal  Ius  Constituendum  |Volume  4  Nomor  2  Oktober  2019 Magister  Hukum  Program  Pascasarjana  Universitas  Semarang. DOI : 10.26623/jic.v4i2.1654
Carol Li, A Repeated Call For Omnibus Federal Cybersecurity Law , Notre Dame Law Review , Vol. 94:5.
Denis Kirchhoff and Leonard J.S. Tsuji, Reading between the lines of the ‘ Responsible Resource  Development’  rhetoric:  the  use  of  omnibus  bills  to  ‘streamline’ Canadian  environmental  legislation ,  Impact  Assessment  and  Project Appraisal, 2014 Vol. 32, No. 2;  Louis Massicotte, Omnibus Bills in Theory and Practice, Canadian Parliamentary Review, 2013.
Firman  Freaddy  Busroh, Konseptualisasi  Omnibus  Law  Dalam  Menyelesaikan Permasalahan  Regulasi  Pertanahan , ARENA  HUKUM  Universitas Brawijaya, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.
DOI https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4
Glen S. Krutz, Tactical Manuevering on Omnibus Bills in Congress, American Journal of Political Science, Vol 45, No 1 (January 2001).
Kurt Taylor Gaubatz, Kant, Democracy And History, Journal of Democracy Volume 7 Number 4 October 1996.
McCabe,  Margaret  Sova  (2018)  " Cooperation  or  Compromise?  Understanding  the Farm Billas Omnibus Legislation," Journal of Food Law & Policy : Vol. 14 : No. 1 , Article 5.
Muhamad Azhar,  Omnibus  Law  sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan  Per-Undang-undangan  di  Indonesia Administrative  Law  & Governance Journal, Vol. 2, No. 1, Feb. 2019. DOI: 10.14710/alj.v2i1.170 - 178
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Muliadi  Anangkota, Klasifikasi  Sistem  Pemerintahan  Perspektif  Pemerintahan Modern Kekinian, CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan  Vol. 3 No. 2. DOI 10.24198/cosmogov.v3i2.14725
Muten  Nuna  dan  Roy  Marthen  Moonti, Kebebasan  Hak  Sosial  Politik  Dan Pasrtisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia , Jurnal Ius Constituendum Volume  4  Nomor  2  Oktober  2019,  Program  Pascasarjana Universitas Semarang. DOI : 10.26623/jic.v4i2.1652
Robert  L.  Nightingale, How  To  Trim  a  Christmas  Tree:  Beyond  Severability  and Inseverability for Omnibus Statutes , 125 Yale L.J. (2016).
Tara  Leigh  Grove,  Symposium  Foreword:  Some  Puzzles  Of  State  Standing, Notre Dame Law Review , Vol. 94:5. Waldemar Hanasz, Poetic Justice For Plato’s Democarcy?, Interpretation: A Journal of Political Philosophy, vol. 25, No. 1 (Fall 1997). Risalah
Louis  Massicotte, Omnibus  Bills  in  Theory  and  Practice ,  Canadian  Parliamentary Review/Spring 2013.
Pidato Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dalam Rangka Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih 2019-2024.