Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
Disusun Oleh:

## Khafidz Hidayatullah. Setiyowati

## ABSTRAK
Pembagian harta bersama di Indonesia saat ini masih memiliki banyak permasalahan, saat ini banyak dijumpai kasus-kasus tentang pembagian harta bersama yang masih diangap tidak jelas/masih menimbulkan masalah dalam pembagiannya dan tidak memiliki keadilan khususnya terhadap wanita, atas  dasar permasalahan  tersebut  maka  penelitian  ini  memiliki  tujuan  yaitu  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis tentang  faktor-faktor  yang  menyebabkan  pembagian  harta  bersama  akibat  terjadinya  perceraian tidak melindungi wanita, serta upaya-upaya  yang perlu dilakukan oleh para pihak (mantan  suami dan isteri) dalam mengatasi permasalahan pembagian harta bersama akibat perceraian, setelah  menganalisis tujuan penelitian tersebut maka diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan masukan  tentang Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wanita dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang- undangan, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung oleh data primer, atas data yang digunakan, diperoleh dengan cara  studi kepustakaan beserta wawancara, data-data yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta bersama yang tidak berkeadilan terhadap wanita disebabkan karena dua faktor yaitu, faktor adanya peleburan harta  bersama dan juga adanya pembagian yang didasarkan pada hukum adat. Sejatinya  atas faktor tersebut  dapat diminimalisir dengan cara menmbuat perjanjian perkawinan, yang mengatur tentang pembagian  harta bersama setelah adanya perceraian perlu dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu dibagi seperdua.
Kata Kunci: Harta Bersama; Suami-Istri; Perceraian.

## ABSTRACT
The distribution of joint assets in Indonesia currently still has many problems, currently there are many cases regarding the distribution of joint assets which are still considered unclear / still cause problems in the distribution and do not have justice, especially for women, on the basis of these problems, this research has The objective is to find out and analyze the factors that cause the sharing of joint assets due to divorce that does not protect women, as well as the efforts that need to be made by the parties (ex- husband and wife) in overcoming the problem of sharing joint assets due to divorce, after analyzing the objectives. From this research, it is hoped that this research can also provide input on how the form of legal protection for women in the sharing of assets due to divorce. This research is a normative juridical research with the approach used, namely the statutory approach, the research specification is descriptive analytical.  The  data used  are  secondary  data  which  is  supported  by  primary  data,  for  the  data  used, obtained by means of literature study and interviews, the data collected is then analyzed qualitatively. The results showed that the factors that led to the unfair distribution of joint assets to women were due to two factors, namely, the factor of the consolidation of joint assets and also the distribution based on customary law. In fact, these factors can be minimized by making a marriage agreement, which regulates the distribution of joint assets after a divorce needs to be carried out based on the applicable provisions, namely divided by half.
Keywords: Common Property; Husband and wife; Divorce.

## Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian
A. Latar Belakang Perkawinan secara terminologis yaitu suatu akad yang membolehkan terjadinya  i stimta ‟
(persetubuhan)  dengan  seorang wanita,  selama  seorang wanita  tersebut  bukan  dengan  yang  diharamkan, baik  dengan sebab keturunan  atau seperti  sebab susuan. 1 Perkawinan apabila ditinjau dalam prespektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Rumusan  tersebut  mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan baik  lahir maupun bathin. Dan kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara  saja. tetapi kebahagiaan yang kekal karena perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal.  Perkawinan yang kekal di sini yaitu suatu perkawinan yang langgeng  serta diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup. 2 29
Kenyataan  dilapangan  menunjukan  tidak  semua  perkawinan  dapat  mewujudkan  tujuan  dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan, baik yang disebabkan karena perceraian, kematian dan putusan pengadilan. Di negara Indonesia saat  ini  berakhirnya perkawinan banyak diakibatkan oleh karena adanya perceraian, Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama  Mahkamah  Agung,  angka  perceraian  di  Indonesia  sejak  tahun  sejak  tahun  2017  sampai  dengan bulan Agustus 2020 tercatat sebanyak 1.647.174 (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat) kasus dimana rinciannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 3 Tabel I Data kasus perceraian di Indonesia per 2017-2020 Tahun Jumlah angka perceraian 2017 415.510 2018 444.358 2019 480.618 S/D Agustus 2020 306.688 Total 1.647.174 Sumber: Data Sekunder, 2021 Perceraian apabila ditinjau dari sisi yuridis akan mengakibatkan konsekuensi hukum, dalam arti
Perceraian  tentunya  akan  membawa  konsekuensi  tertentu  yang  akan  berakibat/berdampak  pada permasalahan harta, hak asuh anak (hadhanah) dan status pernikahan. Secara hukum konsekuensi akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan diantaranya yaitu : 4
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
1 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen , 2011,  Graha Ilmu, Yogyakarta,  hlm 4.
2 Dahlan Hasyim,  2007, Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalaam Perkawinan , Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan Vol 23 Nomor 2 Tahun 2007, hlm 300-311
3 Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana dikutip oleh merdeka.com, tersedia pada  laman  https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus- 2020.html diakses pada 25/01/2020 pukul 19.15 WIB
4 Nunung  Rodliyah,  2014, Akibat  Hukum  Perceraian  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang Perkawinan, Keadilan Progresif , Volume 5 Nomor 1 Maret 2014, hlm 122-136
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Berkaitan dengan terjadinya perceraian dan konsekuensi hukum yang muncul akibat dari adanya perceraian, maka penelitian ini akan fokus pada kajian pembahasan tentang dampak atas perceraian terhadap harta. Secara lebih spesifik penelitian ini akan mencoba membahas tentang pembagian harta bersama yang dilakukan oleh mantan pasangan suami isteri pasca terjadinya perceraian.
Dampak perceraian pada harta pasca putusnya perkawinan karena perceraian dan pembagian harta bersama menarik untuk dikaji dalam suatu penelitian, hal ini disebabkan karena pada saat ini banyak kasus- kasus tentang pembagian harta bersama yang masih diangap tidak jelas/masih menimbulkan masalah dalam pembagiannya dan tidak memiliki keadilan khususnya terhadap wanita.
Seperti Contoh permasalahan yang muncul dalam pembagian harta bersama atau gono gini di Desa Samalangga, dimana berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Zaiyad Zubaidi menunjukan bahwa pembagian harta bersama di masyarakat Samalanga masih dilakukan berdasarkan hukum adat disana, dimana pembagain harta bersama di desa Samalangga, dilihat dari peran isteri dalam keluarga. Isteri yang perannya hanya sebagai ibu rumah tangga, tidak bekerja dan tidak ikut suami dalam mencari nafkah, maka pembagian mengikuti kebiasaan yaitu diberikan pembagian dengan pola sepertiga.
Tetapi bagi isteri yang ikut bekerja dan mempunyai penghasilan, pembagian harta bersama jika terjadi perceraian dilakukan dengan pola seperdua. Hal ini menurutnya, dilakukan demi untuk melindungi hak- hak isteri. 5 30
Bagi  wanita  beragama  Islam,  menurut  ketentuan  Pasal  79  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam menyebutkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga & pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. selanjutnya didalam Pasal 157 KHI menyebutkan bahwa akibat perceraian terhadap harta bersama dibagi menurut  ketentuan sebagaimana dalam pasal 97 yang menyatakan: janda/duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua  dari  harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Ketidakadilan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama ini sangat terkait dengan adanya perspektif suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang  pada  saat  ini dibakukan dalam UUP Pasal 31 ayat 3 dan KHI Pasal 79 ayat 1. Kedua hukum ini sekaligus memposisikan istri hanya sebatas pengelola rumah tangga (domestik) sebaik-baiknya. Sehingga, banyak  istri  yang  secara  ekonomi sangat bergantung pada suami dan tidak memiliki penghasilan apa pun. Biasanya apabila dalam pembagian harta bersama pasca perceraian yang tidak bisa diselesaikan oleh  mantan suami atau isteri, mereka akan datang ke notaris untuk meminta bantuan dalam membagi harta tersebut.
B. Perumusan Masalah
a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian tidak melindungi wanita?
b. Bagaimana  upaya-upaya  yang  perlu  dilakukan  oleh para  pihak  (mantan suami  dan  isteri)  dalam mengatasi permasalahan pembagian harta bersama akibat perceraian?
5 Zaiyad  Zubaidi,  2 0 1 9 , Problematika  Pembagian  Harta  Bersama  Di  Samalanga-Bireuen ,  Jurnal  Al- Ijtimaiyyah:  Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019 Hlm 55-74
A. Latar Belakang Perkawinan secara terminologis yaitu suatu akad yang membolehkan terjadinya  i stimta ‟ (persetubuhan)  dengan  seorang wanita,  selama  seorang wanita  tersebut  bukan  dengan  yang  diharamkan, baik  dengan sebab keturunan  atau seperti  sebab susuan. 1 Perkawinan apabila ditinjau dalam prespektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Rumusan  tersebut  mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan baik  lahir maupun bathin. Dan kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara  saja. tetapi kebahagiaan yang kekal karena perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal.  Perkawinan yang kekal di sini yaitu suatu perkawinan yang langgeng  serta diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup. 2 29
Kenyataan  dilapangan  menunjukan  tidak  semua  perkawinan  dapat  mewujudkan  tujuan  dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan, baik yang disebabkan karena perceraian, kematian dan putusan pengadilan. Di negara Indonesia saat  ini  berakhirnya perkawinan banyak diakibatkan oleh karena adanya perceraian, Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama  Mahkamah  Agung,  angka  perceraian  di  Indonesia  sejak  tahun  sejak  tahun  2017  sampai  dengan bulan Agustus 2020 tercatat sebanyak 1.647.174 (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat) kasus dimana rinciannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 3
Tabel I Data kasus perceraian di Indonesia per 2017-2020 Tahun Jumlah angka perceraian 2017 415.510 2018 444.358 2019 480.618 S/D Agustus 2020 306.688 Total 1.647.174 Sumber: Data Sekunder, 2021
Perceraian apabila ditinjau dari sisi yuridis akan mengakibatkan konsekuensi hukum, dalam arti Perceraian  tentunya  akan  membawa  konsekuensi  tertentu  yang  akan  berakibat/berdampak  pada permasalahan harta, hak asuh anak (hadhanah) dan status pernikahan. Secara hukum konsekuensi akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan diantaranya yaitu : 4 a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
1 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen , 2011,  Graha Ilmu, Yogyakarta,  hlm 4.
2 Dahlan Hasyim,  2007, Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalaam Perkawinan , Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan Vol 23 Nomor 2 Tahun 2007, hlm 300-311
3 Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana dikutip oleh merdeka.com, tersedia pada  laman  https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus- 2020.html diakses pada 25/01/2020 pukul 19.15 WIB
4 Nunung  Rodliyah,  2014, Akibat  Hukum  Perceraian  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan, Keadilan Progresif , Volume 5 Nomor 1 Maret 2014, hlm 122-136
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Berkaitan dengan terjadinya perceraian dan konsekuensi hukum yang muncul akibat dari adanya perceraian, maka penelitian ini akan fokus pada kajian pembahasan tentang dampak atas perceraian terhadap harta. Secara lebih spesifik penelitian ini akan mencoba membahas tentang pembagian harta bersama yang dilakukan oleh mantan pasangan suami isteri pasca terjadinya perceraian.
Dampak perceraian pada harta pasca putusnya perkawinan karena perceraian dan pembagian harta bersama menarik untuk dikaji dalam suatu penelitian, hal ini disebabkan karena pada saat ini banyak kasus- kasus tentang pembagian harta bersama yang masih diangap tidak jelas/masih menimbulkan masalah dalam pembagiannya dan tidak memiliki keadilan khususnya terhadap wanita.
Seperti Contoh permasalahan yang muncul dalam pembagian harta bersama atau gono gini di Desa Samalangga, dimana berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Zaiyad Zubaidi menunjukan bahwa pembagian harta bersama di masyarakat Samalanga masih dilakukan berdasarkan hukum adat disana, dimana pembagain harta bersama di desa Samalangga, dilihat dari peran isteri dalam keluarga. Isteri yang perannya hanya sebagai ibu rumah tangga, tidak bekerja dan tidak ikut suami dalam mencari nafkah, maka pembagian mengikuti kebiasaan yaitu diberikan pembagian dengan pola sepertiga. Tetapi bagi isteri yang ikut bekerja dan mempunyai penghasilan, pembagian harta bersama jika terjadi perceraian dilakukan dengan pola seperdua. Hal ini menurutnya, dilakukan demi untuk melindungi hak- hak isteri. 5 30
Bagi  wanita  beragama  Islam,  menurut  ketentuan  Pasal  79  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam menyebutkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga & pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. selanjutnya didalam Pasal 157 KHI menyebutkan bahwa akibat perceraian terhadap harta bersama dibagi menurut  ketentuan sebagaimana dalam pasal 97 yang menyatakan: janda/duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua  dari  harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Ketidakadilan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama ini sangat terkait dengan adanya perspektif suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang  pada  saat  ini dibakukan dalam UUP Pasal 31 ayat 3 dan KHI Pasal 79 ayat 1. Kedua hukum ini sekaligus memposisikan istri hanya sebatas pengelola rumah tangga (domestik) sebaik-baiknya. Sehingga, banyak  istri  yang  secara  ekonomi sangat bergantung pada suami dan tidak memiliki penghasilan apa pun. Biasanya apabila dalam pembagian harta bersama pasca perceraian yang tidak bisa diselesaikan oleh  mantan suami atau isteri, mereka akan datang ke notaris untuk meminta bantuan dalam membagi harta tersebut.

## B. Perumusan Masalah
a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian tidak melindungi wanita?
b. Bagaimana  upaya-upaya  yang  perlu  dilakukan  oleh para  pihak  (mantan suami  dan  isteri)  dalam mengatasi permasalahan pembagian harta bersama akibat perceraian?
5 Zaiyad  Zubaidi,  2 0 1 9 , Problematika  Pembagian  Harta  Bersama  Di  Samalanga-Bireuen ,  Jurnal  Al- Ijtimaiyyah:  Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019 Hlm 55-74
Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian
c. Bagaimana  bentuk perlindungan  hukum terhadap  wanita  dalam pembagian  harta  bersama  akibat perceraian?

## C. Metode Penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan  perundang-undangan,  spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif  analitis.  Data  yang  digunakan adalah data sekunder  yang didukung oleh data primer, dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan beserta  wawancara.  Data  yang  terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif.
D. Tinjauan Pustaka. 1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan a. Pengertian Perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Berdasarkan pada definisi dari perkawinan didalam Undang-Undang Perkawinan tersebut maka, suatu perkawinan pada intinya memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu adalah   membentuk keluarga  yang  bahagia  dan kekal, Mukti Ali Jarbi kemudian menjelaskan secara spesifik bahwa perkawinan bertujuan untuk: 6 a. membentuk keluarga; b. melanjutkan keturunan; c. mencegah perbuatan tercela (susila); serta d. menjaga ketentraman jiwa dan batin.
b. Konsep Suami/Istri Didalam Perkawinan Pada prinsipnya laki-laki berperan sebagai kepala keluarga dengan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, melindungi, mendidik, dan semacamnya. Atas pernyataan tersebut maka suami sebagai kepala rumah tangga secara spesifik memiliki peran dalam suatu rumah tangga.
Selain suami sebagai kepala keluarga, didalam suatu rumah tangga juga ada sosok istri yang memiliki peran dalam mencapai kehidupan keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan, Istilah Isteri didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai Wanita (perempuan)  yang telah bersuami, atau perkumpulan kaum wanita yang dinikahi. 7 Hakekatnya perempuan memiliki hak yang seimbang dengan laki-laki, namun demikian laki- laki  mempunyai  kelebihan  satu  tingkat  dari  istrinya,  adalah  menjadi  dalil  bahwa  dalam  amal kebajikan  mencapai  kemajuan  dalam  segala  aspek  kehidupan,  lebih-lebih  dalam  lapangan  ilmu pengetahuan,  perempuan  dan  laki-laki  sama-sama  mempunyai  hak  dan  kewajiban.  Meskipun demikian  hak  dan  kewajiban  itu  disesuaikan  dengan  fitrahnya  baik  fisik  maupun  mental. Umpamanya  seorang  istri  mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga, menjaga kebersihan , menjaga rahasia rumah tangga dan lain-lain. 8 31
6 Ibid, hlm 57-58
7 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Definisi Istri , Tersedia pada laman https://kbbi.web.id/istri diakses pada 28/02/2021.
8 Artikel tanpa nama, tersedia  pada laman http://digilib.uinsby.ac.id/11849/5/Bab%202.pdf diakses pada 01/03/2021.
Hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang seimbang juga diatur didalam UUP Nomor 1
Tahun 1979, Pasal 31 (1)-(3) UUP, yang menyebutkan:
(1) bahwa Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) bahwa Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. dan ayat (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 2. Tinjauan Tentang Harta Bersama a. Definisi Harta Bersama Harta bersama dalam istilah lain disebut juga harta gono-gini yang bermakna sebagai harta bersama baik harta bergerak (motor, mobil, saham, dan lain-lain) maupun hata tetap (tanah, rumah, dan lain-lain)  yang diadakan selama masa perkawinan. 9 Secara leksikal harta bersama merupakan kata majemuk yang  terdiri atas dua kata, yaitu harta dan bersama. Dua kata ini merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, keduanya baru bermakna setelah menjadi satu kata 10 Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam Pengadilan Agama, harta bersama disebut dengan istilah “harta kekayaan dalam perkawinan”. Def inisinya terdapat dalam pasal
1 huruf f, dimana dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama  suami  isteri  selama  dalam  ikatan  perkawinan.  Pada  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia harta bersama diidentikkan dengan gono gini atau gana gini yaitu harta yang berhasil dikumpulkan secara berumah tangga sehingga menjadi hak berdua diantara suami isteri. 11 32
b. Harta Bersama Dalam Hukum Positif Di Indonesia UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  membahas perihal harta bersama dengan cara yang  lebih  sederhana,  sehingga  disinilah  dibutuhkan  kejelian  daripada  Hakim  dalam  mengkaji Undang-undang tersebut. Dalam UU  No.  1  Tahun 1974  harta  benda  dalam  perkawinan  dibahas dalam 3 pasal yaitu pasal 35-pasal 37. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengaturan harta benda dalam perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, maka perlu diadakan pengkajian terhadap bunyi dan isi dari pasal-pasal yang ada. Pada pasal 35 berbunyi : 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bersama dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.
Pasal terakhir dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang membahas tentang harta bersama adalah pasal 37  yang  menjelaskan  bahwa  bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama  diatur menurut  hukumnya masing-masing. Pada pasal ini terkesan terlalu dangkal, sehingga diperlukan penjelasan dari undang-undang lain untuk memperjelas pasal tersebut. Untuk itu pada penjelasan atas UU No. 1 Tahun  1974  menyebutkan  bahwa yang  dimaksud  dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta bersama ini, antara lain terdapat pada pasal :
9 Adib bahari, Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Goni-Gini, dan Hak Asuh Anak , (Yogyakarta, Pustaka Yusita, 2016),  hlm 143 10 Hasan Shadily, Ensiklopedi Indonesia , (Jakarta, Ichtiar Baru, 1982), hlm. 1263. 11 Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi harta bersama diakses pada laman https://kbbi.web.id/harta diakses pada 28/02/2021.
Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian
c. Bagaimana  bentuk perlindungan  hukum terhadap  wanita  dalam pembagian  harta  bersama  akibat perceraian?

## C. Metode Penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan  perundang-undangan,  spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif  analitis.  Data  yang  digunakan adalah data sekunder  yang didukung oleh data primer, dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan beserta  wawancara.  Data  yang  terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif.
D. Tinjauan Pustaka. 1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
a. Pengertian Perkawinan
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Berdasarkan pada definisi dari perkawinan didalam Undang-Undang Perkawinan tersebut maka, suatu perkawinan pada intinya memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu adalah   membentuk keluarga  yang  bahagia  dan kekal, Mukti Ali Jarbi kemudian menjelaskan secara spesifik bahwa perkawinan bertujuan untuk: 6 a. membentuk keluarga;
b. melanjutkan keturunan;
c. mencegah perbuatan tercela (susila); serta
d. menjaga ketentraman jiwa dan batin.
b. Konsep Suami/Istri Didalam Perkawinan
Pada prinsipnya laki-laki berperan sebagai kepala keluarga dengan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, melindungi, mendidik, dan semacamnya. Atas pernyataan tersebut maka suami sebagai kepala rumah tangga secara spesifik memiliki peran dalam suatu rumah tangga.
Selain suami sebagai kepala keluarga, didalam suatu rumah tangga juga ada sosok istri yang memiliki peran dalam mencapai kehidupan keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan, Istilah Isteri didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai Wanita (perempuan)  yang telah bersuami, atau perkumpulan kaum wanita yang dinikahi. 7
Hakekatnya perempuan memiliki hak yang seimbang dengan laki-laki, namun demikian laki- laki  mempunyai  kelebihan  satu  tingkat  dari  istrinya,  adalah  menjadi  dalil  bahwa  dalam  amal kebajikan  mencapai  kemajuan  dalam  segala  aspek  kehidupan,  lebih-lebih  dalam  lapangan  ilmu pengetahuan,  perempuan  dan  laki-laki  sama-sama  mempunyai  hak  dan  kewajiban.  Meskipun demikian  hak  dan  kewajiban  itu  disesuaikan  dengan  fitrahnya  baik  fisik  maupun  mental. Umpamanya  seorang  istri  mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga, menjaga kebersihan , menjaga rahasia rumah tangga dan lain-lain. 8 31
6 Ibid, hlm 57-58
7 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Definisi Istri , Tersedia pada laman https://kbbi.web.id/istri diakses pada 28/02/2021.
8 Artikel tanpa nama, tersedia  pada laman http://digilib.uinsby.ac.id/11849/5/Bab%202.pdf diakses pada 01/03/2021.
Hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang seimbang juga diatur didalam UUP Nomor 1 Tahun 1979, Pasal 31 (1)-(3) UUP, yang menyebutkan:
(1) bahwa Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
(2) bahwa Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. dan ayat
(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
2. Tinjauan Tentang Harta Bersama
a. Definisi Harta Bersama
Harta bersama dalam istilah lain disebut juga harta gono-gini yang bermakna sebagai harta bersama baik harta bergerak (motor, mobil, saham, dan lain-lain) maupun hata tetap (tanah, rumah, dan lain-lain)  yang diadakan selama masa perkawinan. 9 Secara leksikal harta bersama merupakan kata majemuk yang  terdiri atas dua kata, yaitu harta dan bersama. Dua kata ini merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, keduanya baru bermakna setelah menjadi satu kata 10 Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam Pengadilan Agama, harta bersama disebut dengan istilah “harta kekayaan dalam perkawinan”. Def inisinya terdapat dalam pasal 1 huruf f, dimana dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama  suami  isteri  selama  dalam  ikatan  perkawinan.  Pada  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia harta bersama diidentikkan dengan gono gini atau gana gini yaitu harta yang berhasil dikumpulkan secara berumah tangga sehingga menjadi hak berdua diantara suami isteri. 11 32

## b. Harta Bersama Dalam Hukum Positif Di Indonesia
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  membahas perihal harta bersama dengan cara yang  lebih  sederhana,  sehingga  disinilah  dibutuhkan  kejelian  daripada  Hakim  dalam  mengkaji Undang-undang tersebut. Dalam UU  No.  1  Tahun 1974  harta  benda  dalam  perkawinan  dibahas dalam 3 pasal yaitu pasal 35-pasal 37. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengaturan harta benda dalam perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, maka perlu diadakan pengkajian terhadap bunyi dan isi dari pasal-pasal yang ada. Pada pasal 35 berbunyi :
1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bersama dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.
Pasal terakhir dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang membahas tentang harta bersama adalah pasal 37  yang  menjelaskan  bahwa  bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama  diatur menurut  hukumnya masing-masing. Pada pasal ini terkesan terlalu dangkal, sehingga diperlukan penjelasan dari undang-undang lain untuk memperjelas pasal tersebut. Untuk itu pada penjelasan atas UU No. 1 Tahun  1974  menyebutkan  bahwa yang  dimaksud  dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta bersama ini, antara lain terdapat pada pasal :
9 Adib bahari, Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Goni-Gini, dan Hak Asuh Anak , (Yogyakarta, Pustaka Yusita, 2016),  hlm 143
10 Hasan Shadily, Ensiklopedi Indonesia , (Jakarta, Ichtiar Baru, 1982), hlm. 1263.
11 Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi harta bersama diakses pada laman https://kbbi.web.id/harta diakses pada 28/02/2021.

## Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian
1. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. 2. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
3. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya.
4. Pasal  87  ayat  (2),  suami  atau  istri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk melakukan  perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya. Selanjutnya  pembagian harta bersama juga diatur didalam Pasal 124 KUHPerdata, telah dengan  tegas  menyebutkan  bahwa  suamilah  yang  berhak  mengurus  harta  bersama,  termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Isi Pasal 124 KUHPerdata tersebut antara lain adalah: pertama, Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu; kedua, Dia boleh menjualnya, memindah tangankan dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140; ketiga, Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama- sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang  tertentu  dan  barang-barang  bergerak,  bila  bukan  kepada  anak-anak yang  lahir  dan  perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan; keempat, Bahkan dia tidak boleh menetapkan  ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang  yang  khusus,  bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.
KUHPerdata juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119  KUHPerdata menyatakan  behwa  mulai  sejak  terjadinya  suatu  ikatan  perkawinan,  harta  kekayaan  yang  dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki istri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat  selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Namun, kalau pasangan suami istri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian didepan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal  139-154  KUHPerdata.    Berkaitan dengan pembagian harta bersama, pasal 128 KUHPerdata menetapkan bahwa kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu. 12 33
Yang terakhir adalah pembagian harta bersama menurut adat, Kedudukan harta bersama masih tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat adat, apakah  masih  kuat  dalam  mempertahankan  garis  keturunan  patrilineal,  matrilineal,  atau  bilateral/ parental.
3. Tinjauan Tentang Notaris. Notaris secara terminologi berasal dari dua suku kata yaitu nota dan literaria yang berarti karakter atau tanda tulisan. 13 Bagi masyarakat romawi kata notaris sendiri merupakan sebutan untuk seseorang yang  melakukan  pekerjaan  menulis. 15 Didalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  KBBI  notaris memiliki arti sebagai orang yang diberikan/mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. 14
12 Abdul  Manan,  2006, Aneka  Masalah  Hukum  Acara  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Kencana  Prenada  Media
Jakarta,  hlm 104 13 G.H.S Lumban,  Tobing, 1999, Peraturan  Jabatan  Notaris  (Notaris  Reglement) .  Erlangga,  Jakarta,  hlm 54
14 Shidqi Noer Salsa, 2010, Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda . Kencana, Jakarta, hlm 4
Dalam  menjalankan  tugasnya,  notaris  memiliki  dasar  hukum  yang  perlu  dijadikana  pedoman. Berdasarkan catatan sejarahnya hukum yang pernah dijadikan dasar untuk melaksanakan tugas notaris yaitu sebagai berikut:
a. Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;
b. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954. tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun  1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris. Dan yang terbaru yaitu adalah
f. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan notaris secara normatif sudah secara eksplisit diatur didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN
yang mengatur mengenai ruang lingkup kewenangan Notaris secara umum yaitu membuat akta otentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. E. Hasil Penelitian dan Pembahasan.
1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembagian Harta Bersama Akibat  Terjadinya Perceraian Tidak Melindungi Wanita Faktor pertama yang berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah perceraian yang tidak melindungi  pihak  wanita  adalah  permasalahan  mengenai  adanya  peleburan  harta  bawaan  selama perkawinan berlangsung. Faktor peleburan harta bersama berdasarkan penelitian perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/2014/PN.Dps sebagaimana telah dilakukan penelitian oleh Yenita Martha Pandiangan yang menyebutkan bahwa Dalam kasus perkara perdata No. 146/Pdt.G/2014/PN.Dps, dimana mantan suami menggugat mantan istrinya atas tanah dan bangunan yang diperoleh semasa perkawinan mereka masih berlangsung.
Selanjutnya  faktor  yang  kedua  yaitu  adalah  faktor  adanya  pembagian  harta  bersama  yang dilaksanakan  secara  adat,  dan  atas  pembagiaannya  ditentukan  oleh  pihak  mana  yang  bekerja,  atas pembagian  tersebut  menimbulkan  sebuah  permasalahan  terutama  apabila  kenyataan  demikian dikaitkan  dengan  adanya  konsep  suami  dan  istri  sebagaimana  tertera didalam  Pasal 31  ayat  (3)  UUP yang menyebutkan Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Di desa Samanggala Daerah Istimewa Aceh contohnya, terdapat pembagian harta bersama yang dilakukan dengan berdasarkan pada adat yang berlaku, dimana pembagiannya ditentukan berdasarkan peran suami dan istri dalam rumah tangga. Selain di provinsi Aceh pembagian harta bersama yang disesuaikan dengan kebiasaan dan adat juga terjadi di Kecamatan Panyabungan Provinsi Sumatera Utara,  sebagaimana  disebutkan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zuhdi  Hasibuan  yang menyebutkan masyarakat melakukan pembagian 80 dibanding 20 %, dan ada juga 70 banding 30 %, tapi
Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian
1. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
2. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
3. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya.
4. Pasal  87  ayat  (2),  suami  atau  istri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk melakukan  perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya.
Selanjutnya  pembagian harta bersama juga diatur didalam Pasal 124 KUHPerdata, telah dengan  tegas  menyebutkan  bahwa  suamilah  yang  berhak  mengurus  harta  bersama,  termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Isi Pasal 124 KUHPerdata tersebut antara lain adalah: pertama, Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu; kedua, Dia boleh menjualnya, memindah tangankan dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140; ketiga, Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama- sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang  tertentu  dan  barang-barang  bergerak,  bila  bukan  kepada  anak-anak yang  lahir  dan  perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan; keempat, Bahkan dia tidak boleh menetapkan  ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang  yang  khusus,  bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.
KUHPerdata juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119  KUHPerdata menyatakan  behwa  mulai  sejak  terjadinya  suatu  ikatan  perkawinan,  harta  kekayaan  yang  dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki istri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat  selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Namun, kalau pasangan suami istri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian didepan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal  139-154  KUHPerdata.    Berkaitan dengan pembagian harta bersama, pasal 128 KUHPerdata menetapkan bahwa kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu. 12 33
Yang terakhir adalah pembagian harta bersama menurut adat, Kedudukan harta bersama masih tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat adat, apakah  masih  kuat  dalam  mempertahankan  garis  keturunan  patrilineal,  matrilineal,  atau  bilateral/ parental.
3. Tinjauan Tentang Notaris.
Notaris secara terminologi berasal dari dua suku kata yaitu nota dan literaria yang berarti karakter atau tanda tulisan. 13 Bagi masyarakat romawi kata notaris sendiri merupakan sebutan untuk seseorang yang  melakukan  pekerjaan  menulis. 15 Didalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  KBBI  notaris memiliki arti sebagai orang yang diberikan/mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. 14
12 Abdul  Manan,  2006, Aneka  Masalah  Hukum  Acara  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Kencana  Prenada  Media Jakarta,  hlm 104 13 G.H.S Lumban,  Tobing, 1999, Peraturan  Jabatan  Notaris  (Notaris  Reglement) .  Erlangga,  Jakarta,  hlm 54
14 Shidqi Noer Salsa, 2010, Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda . Kencana, Jakarta, hlm 4
Dalam  menjalankan  tugasnya,  notaris  memiliki  dasar  hukum  yang  perlu  dijadikana  pedoman. Berdasarkan catatan sejarahnya hukum yang pernah dijadikan dasar untuk melaksanakan tugas notaris yaitu sebagai berikut:
a. Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;
b. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954. tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun  1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris. Dan yang terbaru yaitu adalah
f. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Kewenangan notaris secara normatif sudah secara eksplisit diatur didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang mengatur mengenai ruang lingkup kewenangan Notaris secara umum yaitu membuat akta otentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan.
1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembagian Harta Bersama Akibat  Terjadinya Perceraian Tidak Melindungi Wanita
Faktor pertama yang berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah perceraian yang tidak melindungi  pihak  wanita  adalah  permasalahan  mengenai  adanya  peleburan  harta  bawaan  selama perkawinan berlangsung. Faktor peleburan harta bersama berdasarkan penelitian perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/2014/PN.Dps sebagaimana telah dilakukan penelitian oleh Yenita Martha Pandiangan yang menyebutkan bahwa Dalam kasus perkara perdata No. 146/Pdt.G/2014/PN.Dps, dimana mantan suami menggugat mantan istrinya atas tanah dan bangunan yang diperoleh semasa perkawinan mereka masih berlangsung.
Selanjutnya  faktor  yang  kedua  yaitu  adalah  faktor  adanya  pembagian  harta  bersama  yang dilaksanakan  secara  adat,  dan  atas  pembagiaannya  ditentukan  oleh  pihak  mana  yang  bekerja,  atas pembagian  tersebut  menimbulkan  sebuah  permasalahan  terutama  apabila  kenyataan  demikian dikaitkan  dengan  adanya  konsep  suami  dan  istri  sebagaimana  tertera didalam  Pasal 31  ayat  (3)  UUP yang menyebutkan Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Di desa Samanggala Daerah Istimewa Aceh contohnya, terdapat pembagian harta bersama yang dilakukan dengan berdasarkan pada adat yang berlaku, dimana pembagiannya ditentukan berdasarkan peran suami dan istri dalam rumah tangga. Selain di provinsi Aceh pembagian harta bersama yang disesuaikan dengan kebiasaan dan adat juga terjadi di Kecamatan Panyabungan Provinsi Sumatera Utara,  sebagaimana  disebutkan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zuhdi  Hasibuan  yang menyebutkan masyarakat melakukan pembagian 80 dibanding 20 %, dan ada juga 70 banding 30 %, tapi
Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

## kebanyakan masyarakat melakukan pembagian sebesar 70 banding 30%. 15 34
Pembagian  harta bersama  yang ditentukan  berdasarkan  peran  memiliki  arti  bahwa siapa  yang bekerja akan mendapatkan porsi pembagian yang lebih besar, dimana proses perhitungan pembagiannya dibagi sepertiga. Mengingat konsep pembagian tugas dan peran antara suami dan isteri sesuai dengan pasal  31 ayat  (3)  UUP, maka kesenjangan yang muncul  adalah berupa ketidakadilan terhadap isteri, karena isteri merupakan pihak yang tidak diberikan kewajiban untuk bekerja sesuai dengan konsep Istri sebagaimana tercantum didalam UUP.
2. Upaya Yang Perlu Dilakukan Oleh Para Pihak (Mantan Suami Dan Isteri) Dalam Mengatasi Permasalahan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Sejatinya  dalam  mengatasi  persoalan  pembagian  harta  bersama  pasca  perceraian  yang  tidak memihak kepada wanita adalah dengan cara melakukan perjanjian perkawinan. Pada saat ini hampir tidak pernah ada dalam suatu keluarga, suami istri mencatat semua harta masing-masing dalam suatu perjanjian perkawinan. Sebenarnya menentukan status harta dalam perkawinan itu perlu, hal ini menjaga apabila nantinya terjadi perceraian, dan diikuti dengan pemisahan hartanya, mana kepunyaan suami dan mana  kepunyaan istri. Jika suami istri rukun-rukun saja, dan apalagi telah mempunyai anak banyak, memang tidak menjadi masalah, harta suami istri itu akhirnya akan jatuh kepada anak-anaknya sendiri. Karena  itulah  kenapa  harus  pusing-pusing  membedakan  ini  harta  istri  dan  ini  harta  suami,  sebab nantinya  tak akan ada gunanya. Kebiasaan inilah yang sering terdengar dalam masyarakat. Kalau terjadi perceraian  atau persoalan yang menyangkut harta, masyarakat baru sadar akan pentingnya arti pencatatan harta  masing-masing  dalam  suatu  perkawinan  itu.  Karena  itu  pasal  36  Undang  Undang Perkawinan  menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah  pihak, sedangkan mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh masing- masing suami istri sebagai  hadiah atau warisan suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya masing-masing. 16
Soetojo  dan  Asis  Safiodien  yang  mengatakan  perjanjian  perkawinan  adalah  persetujuan  yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat- akibat perkawian terhadap harta kekayaan mereka. Selain itu Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan menjelaskan bahwa tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat- akibat perkawinan yang menyangkut karta kekayaan. 17
Secara lebih spesifik tujuan pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan adalah:
1. Dibuat untuk melindungi secara hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami isteri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.
2. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa depan rumah  tangga  mereka,  baik  mengenai  pendidikan  anak,  usaha,  tempat  tinngal,  dan  lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga
15 Zuhdi Hasibuan, 2017, Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Panyabungan  Kota  Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari UUP No.1 Tahun1974 Dan Khi, AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law ,Vol.1 No.1 Januari-Juni 2017, hlm 162.
16 Suyanto,  2016, Problematika Harta Bersama Atas Nama Seorang Dalam Perkawinan , Jurnal Pro Hukum, Vol. V, No. 1, Juni 2016, hlm 35.
17 Happy   Susanto,   2008, Pembagian   Harta   Gono-Gini   Saat   Terjadi    Perceraiaan , Visimedia, Jakarta, hlm. 2.
Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian
kebanyakan masyarakat melakukan pembagian sebesar 70 banding 30%. 15 34
Pembagian  harta bersama  yang ditentukan  berdasarkan  peran  memiliki  arti  bahwa siapa  yang bekerja akan mendapatkan porsi pembagian yang lebih besar, dimana proses perhitungan pembagiannya dibagi sepertiga. Mengingat konsep pembagian tugas dan peran antara suami dan isteri sesuai dengan pasal  31 ayat  (3)  UUP, maka kesenjangan yang muncul  adalah berupa ketidakadilan terhadap isteri, karena isteri merupakan pihak yang tidak diberikan kewajiban untuk bekerja sesuai dengan konsep Istri sebagaimana tercantum didalam UUP.
2. Upaya Yang Perlu Dilakukan Oleh Para Pihak (Mantan Suami Dan Isteri) Dalam Mengatasi Permasalahan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Sejatinya  dalam  mengatasi  persoalan  pembagian  harta  bersama  pasca  perceraian  yang  tidak memihak kepada wanita adalah dengan cara melakukan perjanjian perkawinan. Pada saat ini hampir tidak pernah ada dalam suatu keluarga, suami istri mencatat semua harta masing-masing dalam suatu perjanjian perkawinan. Sebenarnya menentukan status harta dalam perkawinan itu perlu, hal ini menjaga apabila nantinya terjadi perceraian, dan diikuti dengan pemisahan hartanya, mana kepunyaan suami dan mana  kepunyaan istri. Jika suami istri rukun-rukun saja, dan apalagi telah mempunyai anak banyak, memang tidak menjadi masalah, harta suami istri itu akhirnya akan jatuh kepada anak-anaknya sendiri. Karena  itulah  kenapa  harus  pusing-pusing  membedakan  ini  harta  istri  dan  ini  harta  suami,  sebab nantinya  tak akan ada gunanya. Kebiasaan inilah yang sering terdengar dalam masyarakat. Kalau terjadi perceraian  atau persoalan yang menyangkut harta, masyarakat baru sadar akan pentingnya arti pencatatan harta  masing-masing  dalam  suatu  perkawinan  itu.  Karena  itu  pasal  36  Undang  Undang Perkawinan  menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah  pihak, sedangkan mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh masing- masing suami istri sebagai  hadiah atau warisan suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya masing-masing. 16
Soetojo  dan  Asis  Safiodien  yang  mengatakan  perjanjian  perkawinan  adalah  persetujuan  yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat- akibat perkawian terhadap harta kekayaan mereka. Selain itu Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan menjelaskan bahwa tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat- akibat perkawinan yang menyangkut karta kekayaan. 17
Secara lebih spesifik tujuan pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan adalah: 1. Dibuat untuk melindungi secara hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami isteri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.
2. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa depan rumah  tangga  mereka,  baik  mengenai  pendidikan  anak,  usaha,  tempat  tinngal,  dan  lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga
15 Zuhdi Hasibuan, 2017, Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Panyabungan  Kota  Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari UUP No.1 Tahun1974 Dan Khi, AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law ,Vol.1 No.1 Januari-Juni 2017, hlm 162. 16 Suyanto,  2016, Problematika Harta Bersama Atas Nama Seorang Dalam Perkawinan , Jurnal Pro Hukum, Vol. V, No. 1, Juni 2016, hlm 35.
17 Happy   Susanto,   2008, Pembagian   Harta   Gono-Gini   Saat   Terjadi    Perceraiaan , Visimedia, Jakarta, hlm.
2.
3. Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  wanita  dalam  pembagian  harta  bersama  akibat perceraian
Pembahasan ini akan diarahkan untuk mengkaji tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi wanita dalam pembagian harta bersama akibat perceraian, dimana didalam pembahasanya penulis akan mencoba mendeskripsikan pendapat yang dikemukakan oleh Ade Muhammad Suchrowadi sebagai Hakim di Pengadilan Agama Pemalang, dimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan beliau mengungkapkan bahwa pada prinsipnya pembagian harta bersama yang melindungi pihak wanita, butuh konsistensi menerapkan hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan permasalahan yang muncul oleh beberapa pihak, seperti pihak hakim di berbagai lingkungan Pengadilan Agama dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian. 18 35
Konsistensi dalam memutus perkara tersebut disebabkan karena Realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang masih rendah pemahaman hukumnya terhadap masalah hukum.
Lebih lanjut Ade Muhammad Suchrowadi mengemukakan bahwa pada saat ini konsep pembagian harta bersama pasca perceraian dalam konstruksi hukum yang berlaku sudah cukup melindungi pihak wanita. Seperti dalam pasal 97 KHI, Dengan konstruksi hukum yang ada didalam pasal 97 KHI tersebut maka akan menimbulkan konsekuensi suami dan istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama, hak ini berlaku juga bagi si istri walaupun suami yang mencari nafkah, sedangkan istri hanya dirumah mengurus  rumah  tangga.  Namun  demikian  walaupun  konstruksi  hukum  yang  ada  telah  dianggap memberikan keadilan, sejatinya para hakim perlu menggali kembali persoalan pembagian harta bersama yang disesuaikan dengan fakata-fakta yang muncul dipersidangan, hal demikian berguna dalam rangka menciptakan keadilan bagi pihak wanita.
Lebih lanjut berkaitan dengan pembagian yang disesuaikan dengan hukum adat setempat, beliau mengemukakan bahwa konsep pembagian berdasarkan adat memang diakui eksistensi pembagiannya didalam UUP, namun apabila pembagiannya dirasa merugikan pihak wanita maka pihak wanita perlu mengajukan gugatan kepada pengadilan agama jika yang bersangkutan beragama Islam, dan kepada pengadilan negeri jika para pihak beragama non Islam, sehingga hakim nantinya dapat menilai apakah terhadap  objek-objek  yang  menjadi  gugatan  pembagian  harta  bersama  tersebut  benar  merupakan pembagian harta bersama atau bukan.
Selain itu berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita dalam pembagian harta bersama, peran notaris juga memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pembagian harta bersama yang berkeadilan dan melindungi pihak wanita, dimana notaris memiliki kewenangan untuk menetapkan perjanjian perkawinan, Menurut Notaris Sakti Harlambang, S.H., M.Kn. yang berkantor di Kabupaten Pemalang,  Peran notaris dalam pembagian  harta bersama juga  bukan  hanya  ketika  para  pihak sudah dalam  kondisi  bercerai  saja,  melainkan  dapat  juga  dilakukan  pada  saat  dilakukannya  perjanjian perkawinan, dimana notaris perlu memberikan pemahaman bahwa didalam perjanjian perkawinan perlu memuat dan mengatur tentang harta, mekanisme pembagiannya ketika terjadinya perceraian. 19 Selain  mengenai  pembuatan  perjanjian  perkawinan,  peran  notaris  juga  dapat  tercermin  dalam pembuatan akta perdamaian, sehingga ketika ada dua orang mantan suami istri yang bermasalah dengan pembagian harta bersama, dan selanjutnya memutuskan berdamai, maka notaris dalam membuat akta perdamaian itulah yang akan dijadikan dasar oleh Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap keberadaan akta perdamaian notariil berkaitan dengan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara.
18 Ade Muhammad Suchrowadi , Wawancara, Tanggal 17 Februari 2021.
19 Sakti, Wawancara ,  Notaris Pemalang,  Tanggal 15 Februari 2021.
Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian
Notaris perlu melakukan perundingan, dan memberikan edukasi kepada para pihak agar mereka dapat menentukan bagaimana cara membagi harta bersama yang berkeadilan, hal demikian disesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh teori keadilan yang menyebutkan, yang dimaksud dengan justice as fariness adalah  sejenis  teori  kontrak  yang  menyiratkan  abstraksi  tertentu,  yaitu  abstraksi  mengenai berkumpulnya  orang-orang  rasional,  bebas,  dan  setara  untuk menerima  prinsip-prinsip  keadilan  dari sebuah posisi keseteraan awal yang fair atau posisi asli. Rawls menjelaskan bahwa ciri esensial situasi ini  adalah adanya selubung ketidaktahuan (veil of ignorance), yakni bahwa tidak seorangpun tahu tempat,  posisi, atau status sosialnya di dalam masyarakat, juga tidak seorangpun tahu kekayaan, kecerdasan, kekuatannya, dan semacamnya dalam distribusi aset-aset dan kemampuan alami. Di balik “selubung ketidaktahuan” itu, para p eserta memilih prinsip-prinsip keadilan. Rawls menjelaskan, maksud pemilihan di balik “selubung ketidaktahuan”, yakni supaya tak seorangpun peserta dapat merancang prinsip yang menguntungkan kondisi khusunya.
Jika dikatikan dengan pembagian harta bersama, maka  keadilan yang sewajarnya bisa terjalin karena ada hasil kesepakatan atau tawar-menawar yang fair (adil) untuk membagi harta bersama. Oleh karena itu kuncinya adalah mantan suami dan mantan istri bisa mengatur sendiri mengenai pembagian harta bersama selama para pihak sepakat atas pembagian harta bersama tersebut, dimana kesepakatan tersebut lahir dari tawar menawar yang dilakukan secara adil.
F. Penutup 1.  Kesimpulan
a. Pelaksanaan pembagian harta bersama di Indonesia masih dianggap belum memberikan jaminan atas perlindungan hukum terhadap wanita. Pernyataan demikan disebabkan karena dua faktor, faktor  yang  pertama  adalah  terdapatnya  peleburan  harta  bawaan  selama  perkawinan  yang sebelumnya tidak dibuatkan suatu perjanjian perkawinan, sehingga tidak jarang atas hal demikian menimbulkan berbagai konflik dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Faktor kedua yang  melatarbelakangi  permasalahan  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  yang  tidak melindungi wanita juga disebabkan karena terdapat beberapa ketentuan adat di Indonesia yang mencoba membagi harta bersama dengan pembagiannya yang ditentukan oleh siapa pihak yang bekerja,  fakta  demikian  akan  menimbulkan  problematik,  terutama  apabila  dikaitkan  dengan konsep suami dan konsep istri didalam UUP, KHI dan KUHPerdata.
b. Pembagian  harta  bersama  yang  penulis  anggap  belum dapat  menjamin  adanya  perlindungan hukum terhadap wanita, sejatinya dapat diminimalisisr kesenjangannya dengan cara melakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh para pihak yang dalam hal ini adalah suami dan isteri, dengan cara membuat suatu perjanjian perkawinan, dimana atas perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat untuk membagi/memisahakan harta bawaan mereka masing-masing. Namun perjanjian perkawinan  saat  ini  masih  belum  sepenuhnya  diketahui  manfaatnya  oleh  masyarakat  luas, sehingga dengan tidak dibuatnya perjanjian perkawinan berdampak pada konflik pembagian harta bersama yang akhirnya merugikan pihak wanita.
c. Perlindungan  hukum  bagi  wanita  dalam  pembagian  harta  bersama  perlu  diterapkan  secara konsisten  mengingat  konstruksi  hukum  yang  berlaku  saat  ini  di  Indonesia  telah  mencoba memberikan konsep dan gagasan tentang pembagian yang ditentukan sebesar 50%-50%, atas konsep pembagian tersebut menurut hemat penulis telah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum  terhadap  wanita,  terutama  apabila  dikaitkan  dengan  adanya  konsep  suami-isteri sebagaimana  tercantum  didalam  Undang-Undang  Perkawinan,  namun  demikian  perlu  peran notaris  untuk  memberikan  edukasi  terhadap  masyarakat  (terutama  masyarakat  adat)  tentang pembagian harta bersama yang berkeadilan serta untuk mencapai keadilan bagi wanita perlu adanya gugatan  yang diajukan oleh wanita yang belum mendapatkan keadilan.
Notaris perlu melakukan perundingan, dan memberikan edukasi kepada para pihak agar mereka dapat menentukan bagaimana cara membagi harta bersama yang berkeadilan, hal demikian disesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh teori keadilan yang menyebutkan, yang dimaksud dengan justice as fariness adalah  sejenis  teori  kontrak  yang  menyiratkan  abstraksi  tertentu,  yaitu  abstraksi  mengenai berkumpulnya  orang-orang  rasional,  bebas,  dan  setara  untuk menerima  prinsip-prinsip  keadilan  dari sebuah posisi keseteraan awal yang fair atau posisi asli. Rawls menjelaskan bahwa ciri esensial situasi ini  adalah adanya selubung ketidaktahuan (veil of ignorance), yakni bahwa tidak seorangpun tahu tempat,  posisi, atau status sosialnya di dalam masyarakat, juga tidak seorangpun tahu kekayaan, kecerdasan, kekuatannya, dan semacamnya dalam distribusi aset-aset dan kemampuan alami. Di balik “selubung ketidaktahuan” itu, para p eserta memilih prinsip-prinsip keadilan. Rawls menjelaskan, maksud pemilihan di balik “selubung ketidaktahuan”, yakni supaya tak seorangpun peserta dapat merancang prinsip yang menguntungkan kondisi khusunya.
Jika dikatikan dengan pembagian harta bersama, maka  keadilan yang sewajarnya bisa terjalin karena ada hasil kesepakatan atau tawar-menawar yang fair (adil) untuk membagi harta bersama. Oleh karena itu kuncinya adalah mantan suami dan mantan istri bisa mengatur sendiri mengenai pembagian harta bersama selama para pihak sepakat atas pembagian harta bersama tersebut, dimana kesepakatan tersebut lahir dari tawar menawar yang dilakukan secara adil.

## F. Penutup

## 1.  Kesimpulan
a. Pelaksanaan pembagian harta bersama di Indonesia masih dianggap belum memberikan jaminan atas perlindungan hukum terhadap wanita. Pernyataan demikan disebabkan karena dua faktor, faktor  yang  pertama  adalah  terdapatnya  peleburan  harta  bawaan  selama  perkawinan  yang sebelumnya tidak dibuatkan suatu perjanjian perkawinan, sehingga tidak jarang atas hal demikian menimbulkan berbagai konflik dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Faktor kedua yang  melatarbelakangi  permasalahan  pembagian  harta  bersama  akibat  perceraian  yang  tidak melindungi wanita juga disebabkan karena terdapat beberapa ketentuan adat di Indonesia yang mencoba membagi harta bersama dengan pembagiannya yang ditentukan oleh siapa pihak yang bekerja,  fakta  demikian  akan  menimbulkan  problematik,  terutama  apabila  dikaitkan  dengan konsep suami dan konsep istri didalam UUP, KHI dan KUHPerdata.
b. Pembagian  harta  bersama  yang  penulis  anggap  belum dapat  menjamin  adanya  perlindungan hukum terhadap wanita, sejatinya dapat diminimalisisr kesenjangannya dengan cara melakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh para pihak yang dalam hal ini adalah suami dan isteri, dengan cara membuat suatu perjanjian perkawinan, dimana atas perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat untuk membagi/memisahakan harta bawaan mereka masing-masing. Namun perjanjian perkawinan  saat  ini  masih  belum  sepenuhnya  diketahui  manfaatnya  oleh  masyarakat  luas, sehingga dengan tidak dibuatnya perjanjian perkawinan berdampak pada konflik pembagian harta bersama yang akhirnya merugikan pihak wanita.
c. Perlindungan  hukum  bagi  wanita  dalam  pembagian  harta  bersama  perlu  diterapkan  secara konsisten  mengingat  konstruksi  hukum  yang  berlaku  saat  ini  di  Indonesia  telah  mencoba memberikan konsep dan gagasan tentang pembagian yang ditentukan sebesar 50%-50%, atas konsep pembagian tersebut menurut hemat penulis telah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum  terhadap  wanita,  terutama  apabila  dikaitkan  dengan  adanya  konsep  suami-isteri sebagaimana  tercantum  didalam  Undang-Undang  Perkawinan,  namun  demikian  perlu  peran notaris  untuk  memberikan  edukasi  terhadap  masyarakat  (terutama  masyarakat  adat)  tentang pembagian harta bersama yang berkeadilan serta untuk mencapai keadilan bagi wanita perlu adanya gugatan  yang diajukan oleh wanita yang belum mendapatkan keadilan.

## 2.  Saran
a. Agar sekiranya, pihak suami isteri sebelum atau sesudah perkawinan dapat segera membuat suatu perjanjian perkawinan gua meminimalisir terjadinya perselisihan tentang pembagian harta bersama setelah perceraian;
b. Agar sekiranya pemerintah dapat ikut turun tangan untuk mensosialisasikan pentingnya perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pembagian harta bersama, hal ini sebagai upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dari pemerintah, guna melindungi eksistensi wanita, sekaligus menjamin adanya pembagian harta bersama yang berkeadilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan,  2 0 0 6 , Aneka  Masalah  Hukum  Acara  Perdata  Islam  di  Indonesia ,    Kencana  Prenada Media, Jakarta.
Adib Bahari, 2016, Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Goni-Gini, dan Hak Asuh Anak ,   Pustaka Yusita, Yogyakarta.
G.H.S  Lumban, Tobing. 1999, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement Erlangga,  Jakarta.
Hasan Shadily, 1982, Ensiklopedi Indonesia Ichtiar Baru, Jakarta.
Happy Susanto, 2008, Pembagian Harta Gono-Gini  Saat Terjadi Perceraiaan ,   Visimedia,  Jakarta.
Mardani, 2011, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen , Graha Ilmu, Yogyakarta.
Shidqi Noer Salsa, 2020. Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda . Kencana, Jakarata
Peraturan Perundng-undangan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris Kompilasi Hukum Islam;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Jurnal, internet, dll.
Dahlan  Hasyim,  2007,  Tinjauan Teoritis  Asas  Monogami  Tidak  Mutlak  Dalaam  Perkawinan,  Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan Vol 23 Nomor 2.
Dyah  Purbasari  Kusumaning  Putri,  Sri  Lestari,  2015,  Pembagian  Peran  Dalam  Rumah  Tangga  Pada Pasangan Suami Istri Jawa, Jurnal Penelitian Humaniora , Vol. 16, No. 1.
Linda Firdawaty, 2016, Filosofi Pembagian Harta Bersama, Asas, Jurnal Politik , hukum, ekonomi dan kebudayaan Islam Vol 8  Nomor 1.

## Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian
M. Beni Kurniawan, 2018, Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besarankontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 12 .
M.  Syaifuddin  dan  Sri  Turatmiyah,  2012,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Dalam  Proses Gugat Cerai (Khulu’) Di Pengadilan Agama Palembang, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2.
Muktiali Jarbi, 2019,  Pernikahan Menurut hukum Islam, Jurnal PENDAIS Volume I Nomor 1.
Nunung Rodliyah, 2014 Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Keadilan Progresif Volume 5 Nomor 1.
Suyanto, 2016, Problematika Harta Bersama Atas Nama Seorang Dalam Perkawinan, Jurnal Pro Hukum , Vol. V, No. 1.
Zaiyad Zubaidi, Problematika Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireuen, Jurnal Al-Ijtimaiyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam , Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019.
Zuhdi Hasibuan, 2017,  Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Panyabungan  Kota  Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari UUP No.1 Tahun 1974 Dan Khi, AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law ,Vol.1 No.1.
Ma’rifatul Mukaromah,  2008, Studi  Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Pemalang No.1579/Pdt.G/2006/Pa.Pml Tentang Cerai Khulu’ Tanpa Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan ,
Skripsi, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana dikutip oleh merdeka.com, tersedia pada laman https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian- mencapai-306688-per-agustus-2020.html diakses pada 25/01/2020 pukul 19.15 WIB
Sumber dikutip pada laman https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1382/8/BAB%20II.pdf  diakses pada 08/03/2021.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Definisi Suami , Tersedia pada laman https://kbbi.web.id/suami diakses pada 28/02/2021 pukul 13.22 WIB
Tanpa nama, tersedia pada laman  https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1492461039-3-BAB%20II.pdf diakses pada 0703/2021 Pukul 20.00WIB