## GOOD GOVERNANCE SEBAGAI MODEL RETORIS

## Teguh Priyo Sadono
Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Bunda Mulia Alamat surel: tsadono@bundamulia.ac.id

## Abstract
Throughout the history of the state of life,  a nation are always colored tidal beliefs of the management of the State. Various approaches are used through policy model be pursued in the conception of the ideal model of building a nation in achieving its goals. Start with the assumption state approach as an effective phrase,  shifted  to  Market  and  civil  society  did  not  obtain  a  formula  that  considered  the  most  effective. Then came the views of good governance is regarded as a dynamic view and dialectics approach in the management  of  government  supervision.  However,  in  the  implementation  of  global  factors  strongly influence  national  policy  models,  So  Good  Governance  merely  a  rhetorical  concept  that  can  not  be applied in empirical level.
Keywords: approaches, state, market, civil society, Governance

## Abstrak
Sepanjang  sejarah  kehidupan  bernegara  suatu  bangsa  selalu  diwarnai  pasang  surut  keyakinan  tentang pengelolaan  Negara.  Berbagai  pendekatan  yang  digunakan  melalu  model  kebijakan  terus  diusahakan dalam konsepsi bagi model ideal membangun bangsa dalam mencapai tujuannya. Mulai pendekatan state dengan asumsi sebagai frasa efektif, bergeser ke Market dan civil society tidak memperoleh formula yang dianggap  paling  efektif.  Kemudian  muncul  pandangan good  governance dianggap  sebagai  pandangan pendekatan  yang  dinamis  dan dialectics dalam  manejemen  pengelolaan  pemerintah.  Namun  demikian dalam  implementasinya factor  global sangat  mempengaruhi  model  kebijakan  nasional,  Sehingga Good Governance hanya merupakan sebuah konsep retoris yang tidak dapat diterapkan dalam tataran empiris. Kata kunci: Pendekatan, Negara, Pasar, Masyarakat  sipil, Governance

## PENDAHULUAN
Hubungan negara, pasar dan masyarakat sipil sebagai domain pemerintahan  secara  akademik  terus  terjadi perdebatan menyangkut beberapa pendekatan yang berbeda. Berbagai
pendekatan  yang  dianggap  paling  efektif dalam  menjalankan  sistem  pemerintahan telah mengalami berbagai perubahan bentuk jalinan  hubungan  ketiga  domain  tesebut. Adapun  perubahan  pola  hubungan  tersebut adalah hubungan yang lebih mengedepankan peran  negara  atau state  center ,  hubungan yang  lebih  mengedepankan  pasar  atau market center , hubungan yang lebih menekankan  masyarakat  sipil  atau civil society  center dan  pendekatan  yang  lebih menekankan  keseimbangan  ketiga  domain pemerintahan  dalam triangle  relation yang di sebut sebagai good governance . Pandangan-pandangan tersebut adalah sebagai  pandangan  dinamis  dan  dialektis dalam manejemen pengelolaan pemerintahan.
Pendekatan  yang  berpusat  pada  Negara ( State center )
Negara  sebuah  frasa  yang  selalu menjadi  pusat  kajian  ketika  mengupas tentang  pengaturan  kehidupan  bersama dalam  batasan  tertentu.  Namun  demikian mendefinisikan negara tidaklah mudah yang sebagian  dikarenakan  hakekat  hubunganya yang bersifat problematis dengan masyarakat sipil ataupun pasar, sebagian lagi karena  arti  pentingnya  yang  tidak  dapat diragukan  dalam  teori  politik  dan  sosial. Dulevy  dan  O‟leary  memberi  definisi  yang relatif  lebih  komprehensif  dengan  strategi definisi organisasional dan definisi fungsional.  Secara  organisasional  negara adalah satu set
lembaga-lembaga pemerintahan  yang  selalu  berkembang
sepanjang  sejarah.  Pemerintahan  disini adalah  suatu  proses  pembuatan  aturan, mengontrol, memberi petunjuk atau mengatur.  Beberapa  bentuk  pemerintahan adalah  secara  intrisik  ada  pada human society karena
masyarakat secara
keseluruhan tidak terkontrol, tak terarah, tak teratur  sebagai  kondisi  yang  kontradiktif. Sementara  secara  fungsional  negara  sebagai suatu set institusi akan mengemban berbagai bentuk  tujuan,  maksud  dan  objek  yang terpisah-pisah.    Negara  adalah  sebuah konsekuensi untuk memelihara sosial order ,
sebagai bentuk-bentuk perilaku yang mempunyai pengaruh menstabilisasikan masyarakat.
Ketika  kesadaran  negara  muncul, upaya mengukuhkan kekuasaan untuk mengesahkan  dirinya  dinilai  sebagai  hal yang wajar, sejauh kekuasaan yang dianggap sah  oleh  masyarakatnya  dan  memang diperlukan untuk
memperlancar pelaksanaan  pemerintahan.  Sedang  negara (Mann,  1988)    yang  dikutip  Roode  negara adalah  sebagai  institusi  unik  yang  dapat secara  teritorial  memusatkan  kekuasaanya, oleh  karena  itu  menjadikannya  relatif  kuat dan menjadi wadah kekuasaan dibandingkan dengan sifat masyarakat sipil yang terpecah- pecah, negara memusatkan kekuatan militer, ekonomi,  dan  komunikatif.    Munculnya negara  sebagai  bentuk  organisasi  politik berbarengan  dengan  munculnya  sistem kekuasaan.  Kekuasaan  mengambil  bentuk yang  beraneka  ragam  dengan  orientasi kekuatan  berada  pada  negara.  Berbagai bentuk  perbedaan  yang  paling  penting  pada rezim otoriter adalah pada dimensi despotism yaitu  seberapa  jauh  kekuatan politik  itu  dimainkan  tanpa  batas.  Juga penetrasi yaitu  seberapa  jauh  kekuatan politik  itu  mengatur  kehidupan  sehari-hari warganya.  Perbedaan  tekanan  pada  dimensi despotism  dan  penetrasi  tersebut  berada dalam kontinum diktaktor partai tunggal dan negara otoriter.
Esensi karakteristik masyarakat otoritarian  adalah  negara  sebagai  perangkat tertinggi dari  individu di dalam skala nilai- nilai  sosial,  hanya  melalui  subordinasi negara,  individu  dapat  mencapai  tujuannya
dan  membangun  atribut  kewarganegaraan. Di  samping  itu  negara  tidak  hanya  sebagai perangkat individual, tetapi juga mengambil alih  banyak  fungsi  penting  termasuk  pasar, dimana  individu  dan  pasar  mempunyai peringkat  ketergantungan  terhadap  negara sangat tinggi. Hegel dengan konsep dialektikanya,  mengatakan  bahwa  negara adalah  ungkapan  roh  objektif,  dimana  roh objektif  tersebut  merupakan  cerminan  dari kehendak, pikiran dan hasrat masing-masing individu.
Dengan demikian negara merupakan institusi yang paling paham akan kehendak para individu; rakyat tak mengetahui  kehendaknya,  yang  mengetahui adalah  negara,  karena  ia  secara  “objektif” mengungkapkan apa yang bagi rakyat hanya ada secara “subjektif”.
Bagi Hegel, hubungan antara individu dipahami  sebagai beroperasi  dalam tiga  ruang  lingkup  utama:  Keluarga, masyarakat sipil dan negara. Masing-masing dari  ketiga  ruang  lingkup  ini  dipandang sebagai  sebuah  tahap  dalam  perkembangan evolusioner menuju kebebasan yang merupakan  kesempatan  untuk  berpartisipasi di  dalam  “kehidupan  etis”.  Keluarga  dan masyarakat  sipil  sebagai  wilayah-wilayah pengembangan kepentingan diri dan masyarakat  sipil  menghasilkan  pandangan dan  menginginkan  penggerusan  fisik  dan etis  dari  keduanya.  Sebaliknya,  negara adalah  aktualitas  dari  prinsip  etis  dan merepresentasikan  bentuk  tertinggi  dari komunitas  manusia.  Negara  diyakini  akan mampu  mengelola  dan  mengembangkan kesejahteraan  dan  tujuan  masyarakat  yang direpresentasikan.
Keyakinan  negara  sebagai  sumber kebenaran tertinggi dari prinsip etis menempatkan paradok hubungan negara dan masyarakat sipil pun lahir. Pemisahan antara negara  dan  masyarakat  sipil  terjadi  dalam upaya-upaya  birokrasi  dalam  kepentingan kolektif. Kenyataan ini dapat pula dimungkinkan  terjadi  sebagai  reaksi  atas penolakan  nilai  kebenaran  dan  munculnya keyakinan  baru  di  dalam  suatu  negara  yang mulai  berpaling  dari  sebuah  kebenaran sebelumnya.  Pemikiran  baru  Otoritarian yang tumbuh dari kesadaran akan kebebasan
individu  dari  kungkungan  kediktaroran, telah  memunculan state  capitalism ,  sebagai sebuah  tata  nilai  baru.  Perilaku  otoritatif dalam  tata  nilai  baru democratic  state atau
state capitalism , tidak lagi hanya menyangkut preferensi hubungan negara dan masyarakat  sipil  namun  juga  menyangkut otonomi  pasar  sebagai  realitas  kelompok kekuatan yang ada dalam relasi tersebut.
Sebagai  sebuah  pendekatan  s tate center yang muncul dari revolusi intelektual, yang  didasarkan  pada  konsep  Karl  Marx yang  kemudian  berkembang  di  Uni  soviet dan China ini, menempatkan negara sebagai representasi  dari  mayoritas  masyarakat  atau publik.  Representasi  publik  berada  dalam organisasi  politik  yang  menguasai  negara untuk  menjaga  idiologi  sosialis  yang berorientasi pada hilangnya lembaga negara. Pemikiran Marxis yang membongkar keterkungkungan  kelas,  sebagai  sebuah kesadaran  baru  untuk  menentang  atas dominasi  kaum  bourjuis  yang  menguasai alat  produksi,  karena  kapitalisme  adalah suatu sistem yang eksploitatif, yang menyebabkan  ketidaksetaraan  kekuasaan yang  meluas.  Sementara  negara  digunakan sebagai  alat  kaum mayoritas  dengan kepentingan  dominan  dalam  masyarakat sipil.
Negara  dalam  hubungannya  dengan masyarakat sipil, negara dipisah secara tegas dengan  masyarakat  sipil.  Di  sini  negara dianggap  sebagai  agen  perubahan,  negara sebagai  sumber  inovasi  bagi  kemajuan masyarakat  sipil,  oleh  sebab  itu    negara harus  memiliki  otoritas  yang  melampaui otoritas  individu  atau  masyarakat.    Pada pendekatan  ini  negara  tampil  sebagai  aktor utama berperan melancarkan regulasi politik,  redistribusi  ekonomi  dan  kontrol yang  kuat  terhadap  ruang-ruang  politik dalam  masyarakat.  Implikasinya  adalah meningkatnya pengeluaran pemerintah
untuk pelayanan publik, meluasnya program-program  politik  dan  investasi  ke dunia pasar. Negara dianggap sebagai motor yang  tangguh,  absah  dan  tidak  tertandingi untuk  membawa  perubahan  sosial  dan ekonomi.
Dalam kaitan dengan otonomi pasar, Marx  mengatakan  bahwa  hanya  dengan perkembangan  kapitalisme  yang  kendalikan negara  melalui  pengaturan  pasar  maka masyarakat sipil bisa berkembang
sepenuhnya.  Dan  kaum  Marxis  menolak individualisme  abstrak ala liberalisme  dan sebaliknya  memahami  perilaku  manusia dalam  konteks  sosialnya,  dimana  kegiatan masyarakat dibentuk-bahkan ditentukan oleh kedudukan  mereka  dalam  sistem  ekonomi, dan  negara  akan  menyokong  dan  berusaha mendamaikan  untuk  kepentingan  jangka panjang  kapitalisme.  Sehingga  kedudukan pasar  akan  berada  dalam  pengendalian negara  demi  kepentingan  reperesentasi  etis tertinggi dari masyarakat sipil.
Samuel P. Huntington dalam
Martinussen mengemukakan bahwa aparatus negara  akan  mengendalikan  pengembangan dan  proses  politik  dengan  cepat  melalui kelembagaan  lama  untuk  memulai  proses pembangunan sosial politik. Hal ini merupakan  prakondisi  yang  penting  untuk stabilitas  politik  dan  konsekuensi  dari pengembangan  yang  berkelanjutan.  Dan lebih spesifik hal tersebut sebagai komponen-komponen dari civil administration dengan  pertanggungjawaban pada  hukum  dan  sosial  order,  seperti penguasan militer sebagai penekan pada fase awal.  Sehingga  keberadaan  negara  menjadi sangat  penting  bagi  kemajuan  bangsa. Namun  dalam  pelaksanaanya  penempatan negara  dalam  mengendalikan  pemerintahan memiliki  tipologi  bermacam-macam  dapat berupa sentralisi atau desentralisasi, kapitalis atau sosialis.
Apapun  bentuk  tipologi  negara, ketika  negara  diyakini  sebagai  representatif etis tertinggi dan rasional maka pengendalian  kapital  ada  pada  negara.
Dengan memegang kewenangan yang tinggi pada  negara  memberi  peluang  terjadinya tindakan  represif,  dimana  tujuan  utamanya hanya politik. Demikian pula dalam relasinya  dengan  kapitalisme,  peran  inti yang  dimainkan  negara  suatu  saat  akan dikolaborasikan  dengan  kaum  kapitalis sehingga membangun ruang pasar tersendiri. Tekanan  represif  negara  mengakibatkan
lemahnya kekuatan masyarakat sipil, sehigga  artikulasi  individual  dan  hakekat masyarakat secara individu dinisbikan. Namun demikian perubahan- perubahan  orientasi  tentang  pemerintahan dalam  pendekatan state  center tersebut, karena  batasan  struktural  maka  negara ditempatkan  pada  fungsi  primernya  yakni mempertahankan  kondisi  bagi  akumulasi kekuasaan dan kapital. Realitas ini termasuk mengendalikan  dan  memelihara  stabilitas sosial  dan  politik,  memberikan  dukungan infrastruktur  dan  melangsungkan  pasar tenaga  kerja  yang  tepat.  Implikasi  dari  hal ini  muncul  super  determinism  struktural dimana  individu  sebagai  agen  perubahan tidak  relevan  dan  pasar  sebagai  penggerak perubahan  ekonomi  tidak  berarti.  Hal  ini yang  kemudian  memunculkan  pemikiran baru  tentang  peran  relatif  negara  atas individu dan pasar.
Pendekatan  yang  berpusat  pada  Pasar ( Market center ) Tumbuhnya  kesadaran  intelektual yang  memunculkan  kesadaran  baru  tentang konsepsi hakekat manusia
dalam
hubungannya dengan negara, telah
mengubah  pendulum  dari state  center ke arah liberal  capitalism. Dalam  rangkaian penemuan-penemuan ilmiah dan tata geografis  menunjukkan  adanya  kesadaran baru  yang  memperbesar  harkat  manusia. Meningkatnya  kekuatan  kelas  pedagang mendorong  mereka  mempertanyakan  hak- hak  istimewa  kaum  bangsawan,  dan  mulai menentang supremasi pemerintahan otoriter. Konsepsi  kebebasan  dalam  iklim  libertarian terus  berkembang  dan  menumbangkan otoritarian.
Beberapa pandangan
tentang libertarian  dapat  di  lihat  dari  pandangan kaum  libertarian  abad  18.  Seperti  John Struat  Mill,  Oliver  Wendell  Holmes.  Mill melihat  bahwa  kebebasan  adalah  hak  bagi setiap  orang  dewasa  untuk  berfikir  dan bertindak  sesuai  keinginannya,  sejauh  itu tidak  merugikan  orang  lain.  Mill  juga memandang
perlunya
kebebasan berekspresi,  namun  bukan  sebagai  hak alamiah  manusia  melainkan  fungsi  dan
kegunaannya  sebagai  kontrol.  Pemerintah yang  secara  historis  cenderung  menekan kebebasan untuk mempertahankan supremasinya.  Namun  juga  dikemukakan bahwa  kekuatan  mayoritas  bisa  pula menindas  minoritas  yang  mapan  yang cenderung mengabaikan suara minoritas.
Terdapat  empat  argumen  tentang perlunya  kebebasan,  pertama,  jika  kita membungkam  suara  tertentu,  bisa  jadi  kita membungkam  kebenaran.  Kedua,  pendapat yang  salah  pun  mungkin  saja  mengandung aspek  kebenaran  tertentu  yang  diperlukan untuk  memahami  kebenaran  secara  utuh. Ketiga,  pendapat  yang  sudah  di  terima secara  umum  mungkin  saja  benar,  namun orang-orang  tidak  akan  menerima  secara rasional  kalau  mereka  tidak  ditantang  untuk mempertahankannya.
Keempat jika pendapat-pendapat umum tidak dikritisi dari waktu  ke  waktu,  maka  vitalitasnya  akan pudar  dalam  arti  pengaruhnya  baiknya terhadap tindakan dan karakter pengaruhnya akan hilang.
Pandangan  Mill  tetang  liberalisasi mengungkapkan sebuah kekawatiran tentang adanya  anggapan  bahwa  kebenaran  itu datangnya dari pemerintah. Dengan dikatakan  bahwa  kebebasan  baru  menang jika  pemerintah  bisa  dibuat  menghormati kebebasan.  Oleh  sebab  itu  penaklukan  atas otoritas  pemerintah  menjadi  jalan  utama menuju kebebasan. Sementara itu pandangan Oliver  Wendell  Holmes  teori  libertarian mulai  mengalami  penyempitan  cakupan, seperti  halnya  Milton  dan  kaum  libertarian abad  18,  Holmes  mengakui  pergulatan gagasan  merupakan cara menuju kebenaran, namun  kebenaran  baginya  adalah  lebih bersifat pragmatis. Dan kebebasan berekspresi  menurutnya  membuat  orang- orang  selalu  berbeda  pendapat,  sekaligus memungkinkan mereka memilih yang terbaik.  Seperti  yang  disampaikan  Mill kebebasan  itu  penting  bukan  karena  hal alamiah, melainkan karena berfungsi sebagai katup pengaman bagi masyarakat demokratis. Kaum  libertarian  melihat  kekuatan faktual yang mempunyai potensi memaksakan dominasinya dalam
menentukan arah kebenaran adalah pemerintah.  Karena  setiap  pengendalian pemerintah mempunyai kecenderungan menunggangi  kebebasan  dan  hak  milik rakyat.  Banyak  penelitian  memperlihatkan bahwa  dominasi  dan  hegemoni  kekuasaan pemerintah berpotensi
terjadinya pengebirian  dan  pengkerdilan  pandangan  di luar  kekuasaan.  Kekuasan  sendiri  sebagai kekuatan  untuk  memaksakan  kehendaknya kepihak lain untuk diterima atau dilaksanakan.
Oleh  karena  itu  kaum  liberal,
menganggap  negara  adalah  sesuatu  yang jahat, namun tetap diperlukan untuk melayani  masyarakat  sipil  dan  bertangung jawab  kepada  rakyat  melalui  perwakilan politik.  Fungsi  negara  terutama  untuk memelihara  tertib  sosial  internal  dan melindungi  masyarakat  sipil  dari  ancaman eksternal  terhadap  keamanannya,  artinya negara  akan  menjadi  penengah  yang  netral bagi  kepentingan  yang  berkonflik.  Negara tidak  didominasi  oleh  sebagian  anggota masyarakat, melainkan mengupayakan kebijakan  untuk  memaksimalkan  kebebasan individu.
Hilangnya  peran  negara  dalam sistem  libertarian  yang  mengagungkan kemampuan  individu  secara  intelektual  dan ekonomi, menempatkan
kemampuan individu  secara  optimal  di  atas  keberadaan negara.  Dalam  teori  libertarian  bahwa keberadaan negara hanya untuk menjaga dan melindungi  lingkungan  dimana  manusia dapat  membangun  potensi  mereka  dan menikmati  kebahagianya  secara  maksimal. John  Stuart  Mill  dalam  Siebert  melihat bahwa kebebasan untuk memperoleh kebenaran terjadi di market place pertukaran ide  berkembang  diruang  tersebut.  Sehingga tugas masyarakat harus menjaga sebuah free market  place atas  ide-ide  sebagai  pilihan. Adam  Smith  menahbiskan  “Absolut  Pasar” bahwa  pasar  dapat  mengatur  dirinya  sendiri bila diberi kebebasan.
Liberalisme  dalam  sistem  pasar dengan kompetisi penuh ( free fight competition )  pasar  memiliki  ruang  terbuka untuk  saling  berebut  kemenangan.  Kondisi tersebut  mengakibatkan  suburnya  bagi
perkembangan  kapitalisme  dan  azas laissez faire dimana  negara  tidak  campur  tangan untuk  saling  berebut,  namun  kompetisi  ini dianggap  memajukan  kemakmuran  umum dengan mendorong inovasi individu. Pemikiran  ini  menurut  Chomsky  bahwa penekanan  adanya  privatisasi  atau  hak-hak pribadi dan keyakinan pada tanggung jawab individual  dalam  mekanisme  pasar  bebas tersebut  akan  muncul  usaha  ekonomi korporat  yang  merupakan  perluasan  dari definisi hak-hak pribadi yang dilindungi.
Di  negara-negara  dunia  ketiga, ketika terjadi perluasan proyek developmentalisme (modernisasi) yang ditandai  dengan  terjadinya  westernisasi, dimana  negara  pengendali  utama,  dan kemudian  terjadi  krisis  ekonomi  dan financial telah  mengeser  peran  negara (pemerintah). Pemerintah bukan lagi sebagai solusi  terhadap  problem  yang  dihadapi, melainkan  justru  sebagai  akar  masalah krisis.
Pemikiran kaum liberal-pun mewarnai masyarakat dunia ke tiga, berbagai  “penyesuaian  struktural”  dalam bentuk deregulasi, debirokratisasi,
privatisasi  dan  pelayanan  publik  yang berorientasi  pasar.  Sementara  di  sektor politik  terjadi  gelombang  demokratisasi yang  ditandai  dengan  rontoknya  sejumlah rezim otoritarian di kawasan Amerika Latin, Eropa  Timur,  Asia  dan  Negara-negara  di Afrika.
Di samping itu pandangan- pandangan  tentang  keberadaan  pasar  yang steril, pasar akan berjalan otomatis, dan akan stabil  kembali  ketika  terjadi  goncangan- goncangan  internal  dalam  pasar  tidak terbukti.  Demikian  pula  padangan  tersebut tidak mampu  menjelaskan persoalan dengan utuh,  dimana  ekonomi  pasar  dan  negara diandaikan ada kondisi yang selalu antagonis,  ternyata  negara  harus  mengambil bagian  untuk  menyeimbangkan  pasar  ketika tejadi  goncangan.  Oleh  sebab  itu  dalam berbagai  pelaksanaannya  pola  pemusatan pasar  mengalami  berbagai  bentuk  yang berbeda.
Berbagai pola pemusatan pada pasar tersebut  dalam  hubunganya  dengan  negara terus mengalami perubahan dalam
mainstream besar  yang  paling  tidak  dapat ditandai  dari  teori  ekonomi  klasik  (liberal), Marxian,  Keynsian  dan  Neoliberal,  yang semua  menempatkan  pasar  sebagai  pusat orientasi dalam mengelola pemerintahan.
Pendekatan yang berpusat pada
Masyarakat Sipil ( Civil Society Center ) Beberapa  teori  tentang  sistem  sosial politik dalam relasi negara, pasar, masyarakat  sipil,  nampak  bahwa  teori  yang memusatkan  relasi  dalam  orientasi  negara maupun  pasar  menunjukan  bahwa  tetap terjadi dominasi dan hegemoni oleh
kekuatan dominan terhadap mayoritas masyarakat.  Realitas  tersebut  melahirkan sintesis  dari  dialektika state  capitalism dan Liberal capitalism yang memunculkan teori- teori  masyarakat  sipil.  Konsep  masyarakat sipil  sendiri  merupakan  konsep  lama, berdasarkan  konsep  pencerahaan.  Istilah pentingnya  diperoleh  sejak  tahun  1980 dengan  munculnya  gerakan  sosial  di  Eropa Timur  khususnya  gerakan  solidaritas  di Polandia.
Konsep  masyarakat  sipil  adalah berhubungan erat dengan dua konsep lainya, “demokrasi”  dan  “hak  asasi  manusia”. Demokrasi  adalah  seperangkat  prinsip- prinsip  pengaturan  dan  metode  yang membela  kebebasan  manusia.  Demokrasi adalah  pelembagaan  kebebasan  berdasarkan pemerintah  oleh  mayoritas  dan  menjaga perorangan  dan  hak-hak  minoritas,  untuk menghormati tuntutan mayoritas dan membela hak-hak individu dan juga kelompok  minoritas.  Konsep  yang  merubah teori sebelumnya dengan melakukan diferensiasi  struktural  yang  lebih  besar  dan pluralisme  politik  mendorong  terjadinya perubahan  relasi  antara  negara,  pasar  dan masyarakat sipil.
Beberapa  konsep  masyarakat  sipil adalah  produk  spesifik  dari  negara  bangsa dan  kapitalisme,  yang  lain  melihat  sebagai ekspresi universal kehidupan kolektif individu,  yang  bekerja  di  semua  negara dalam  tahap-tahap  perkembangan,  yang disajikan  dalam  cara  yang  berbeda  sesuai dengan  sejarah  dan  konteks.  Beberapa melihat bahwa masyarakat sipil terpisah dari
assosiasi pasar dan negara, di pihak lain ada saling  terkait  erat  dengan  pasar  dan  negara. Masyarakat sipil, apakah berorientasi mempertahankan  kelompok-kelompok  yang ditetapkan dalam demokrasi modern, atau ke berbagai  bentuk  asosiasi  seperti  kelompok agama, milisi-milisi tertentu, atau didasarkan pada  karakteristik  asosiasi  tradisional  etnis atau  warisan  agama,  akan  mewarnai  konsep masyarakat sipil.
Berkaitan  dengan  relasi  kekuasaan pada masyarakat sipil, pemikir pluralis Dahl dan  Truman  memandang  bahwa  kekuasaan tersebar  diseluruh  masyarakat,  tanpa  satu pun  kepentingan  kelompok  mendominasi, dan  tiap-tiap  sumber  kekuasaan  diimbangi oleh  kekuatan  penyeimbang.  Penganut pluralis,  proses  politik  dalam  masyarakat liberal  tidak  dapat  direduksi  menjadi persoalan  kepemilikan  sarana  produksi, seperti  dalam  Marxisme,  atau  menjadi distribusi ciri-ciri psikologis atau kemampuan  ekonomi  yang  tidak  setara seperti dalam teori elite kapitalistik. Kekuasaan  juga  tidak  menumpuk,  dalam pengertian  bahwa  sekelompok  individu dapat memaksakan  keinginan mereka dalam setiap  situasi  dan  setiap  waktu.  Dunleavy, melihat  pluralisme  sebagai  perlawanan  atas penguasaan  negara,  sebagai  nilai  kelompok yang  dikembangkan,  dan  otonomi  secara organisasional.  Pluralism  juga  mengagap bahwa  konflik-konflik  yang  kuat  dalam kelompok  harus  di  harapkan  ada  di  dalam banyak masyarakat yang komplek dan debat relatif  begitu  bermanfaat  bagi  institusi  atau social checks and balances sebagai mekanisme  preventif  terhadap  penguasaan negara.  Oleh karena itu  distribusi kekuasan akan  tercermin  dari  terbentuknya  kelompok penekan,  partai  politik  yang  melembagakan pembagian  kekuasaan  tersebut.  Namun demikian  poin  utamanya  ada  pada  sistem demokrasi,  dengan  masyarakat  sipil  bebas berdasarkan atas hak asasi.
Seperti dalam gagasan liberal, negara dipandang sebagai penengah diantara perselisihan kepentingan, sekaligus
mencerminkan  dalam  bentuk  konstitusional dengan  konsensus  umum  yang  dilandasi kepentingan  masyarakat  sipil.  Sementara
pasar  dijadikan  sarana  perebutan  sumber daya  ekonomi  yang  dibutuhkan  dalam menjalankan  kekuasaan.  Kepentingan  bisnis dan  keuangan  menguasai  struktur  ekonomi dan  institusional  untuk  mengorganisir  diri mereka sendiri menjadi kelompok
berpengaruh.
Beberapa  normatif  secara  primordial, teori-teori civil society telah bergerak untuk menghidupkan  konsep-konsep  romantik dari  komunitas  lokal  sebagai  dasar  dan kerangka  kerja  cukup  untuk  kesejahteraan manusia. Dan teori ini mempercayai bahwa keberadaan  negara  adalah  bagian  dari problem dalam  pencapaian  tujuan,  oleh karena  itu  sejauh  mungkin  dihindarkan. Teori ini berkeyakinan penguatan komunitas  lokal  yang  mandiri  merupakan langkah  yang  strategis  dalam  peningkatkan perilaku  yang  baik  untuk  mencapai  tujuan akhir  mereka.  Alternatif  pembangunan dapat  diciptakan  dan  berkesinambungan pada komunitas lokal yang kecil dan secara konsisten  yang  berseberangan  dengan negara.
Namun demikian bahwa
pembangunan  tidak  dapat  diakhiri  di  situ, sehingga  tetap  perlu  kolaborasi  dengan negara.
Deregulasi  yang  mewarnai  tipe  ini memberikan  otonomi  pada  entitas-entitas tertentu  untuk  mengembangkan  diri  tanpa harus  terikat  dalam  relasi  vertikal  dengan negara. Entitas-entitas ekonomi akan berelasi  dengan  masyarakat  sipil    dalam informal  economic  activities .    Sementara entitas polical  community berinteraksi dengan organisasi kepentingan dalam ekonomi  korporasi,  sedang  dengan  negara dalam  bentuk  legeslasi.  Tipe  ini  sebagai bentuk pembangunan alternatif yang melibatkan  dalam  poros  horisontal  yang melalui poros negara dan pasar dalam inter- relasi civil  society dan  komunitas  politik. Tipe  ini  dikenal  sebagai  korporasi  dalam penanganan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Pemikiran  tentang  teori  masyarakat sipil  klasik  mulai  dikritik  karena  menjadi justifikasi  idiologi  atas  ketidaksetaraan dalam  sistem  kapitalis  apalagi  sebagai sebuah pemikiran realistis mengenai
hubungan  antara  negara  dan  masyarakat sipil.  Pemikiran  klasik  lebih  mencermati hambatan  struktural  terhadap  partisipasi kelompok tertentu, yang kemudian diperjelas  dengan  munculnya  neo  pluralis tetang ketimpangan antar kelompok kepentingan. Richardson dan Jordan
mengembangkan  pemikiran  tentang  pluralis elit  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat liberal  itu  bersifat  demokratis,  karena meskipun para elite mendominasi partai dan kelompok  penekan,  dan  tak  terlepas  dari fakta  bahwa  sebagian  elit  lebih  kuat  dari yang  lainnya,  tidak  ada  kelas  penguasa tunggal.  Oleh  sebab  itu,  kaum  elite  dipaksa untuk  berkompromi  dengan  kelompok kekuasaan  lain  dan  mencari  dukungan  dari basis  sosial  seluas  mungkin  untuk  memberi bobot demokratis kepada kepentingan mereka.
Sementra  Edward  mengindentifikasi masyarakat  sipil  dari  cita-cita  untuk  hidup berdampingan  secara  damai,  yang  melihat masyarakat  sipil  ke  dalam  tiga  jenis  teori masyarakat  sipil.  Yaitu  masyarakat  sipil sebagai kehidupan asosiasi, masyarakat sipil sebagai good  society ,  dan  masyarakat  sipil sebagai ranah publik.
Masyarakat  sipil  sebagai  kehidupan asosiasi,  bahwa  asosiasi  terjadi  secara sukarela,  bertindak  sebagai  pembawa  gen masyarakat  baik- Microclimates .  Hal  ini terjadi  jika  mengembangkan  nilai-nilai seperti  toleransi,  kerjasama  dan  ketrampilan hidup dalam iklim
demokratis.
Permasalahannya  asosiasi  adalah  sumber dari  berbagai  macam  perbedaan  dan  nilai- nilai  yang  bersaing.  Masalah  lain  adalah nilai-nilai  dan  keyakinan  akan  hal  yang dikehendaki  dikembangkan  dan  dibina diberbagai  tempat  sebagai  predisposisi seperti  keluarga,  sekolah,  tempat  kerja, lembaga  politik  besar  ataupun  kecil.  Oleh sebab  itu  berbagai  LSM  dan  asosiasi  jarang bisa  menjamin  tingkat  konsensus  politik yang  dibutuhkan  dalam  mengamankan  dan menegakkan  reformasi  sosial  berbasis  luas, terlalu  banyak  perbedaan  dan  keragaman pendapat. Itu sebabnya John Keane
masyarakat  sipil  “penuh  bahaya,  karena
memberikan  kebebasan  untuk  lalim  dan demokrat secara bersamaan”
Masyarakat  sipil  sebagai good society , bahwa asosiasi
sukarela memberikan  kontribusi  yang  penting  dalam konteks  yang  tepat,  menjadi  penjaga terhadap kecenderungan adanya hak istimewa  dari  satu  bagian  masyarakat  atas masyarakat yang lain dengan alasan idiologi. Sehingga  tetangga  yang  baik  tidak  dapat mengantikan pemerintahan yang baik, organisasi nirlaba tidak boleh menggantikan pasar  yang  telah  berfungsi  baik.  Untuk  itu guna  untuk  mencapai  tujuan  masyarakat yang  baik  selalu  didasarkan  pada  kontrak sosial yang dinegosiasikan antara pemerintah, bisnis dan masyarakat.
Masyarakat  sipil  sebagai  ranah publik,  konsep  “publik”  sebagai  sebuah pemerintahan  secara  keseluruhan  peduli akan  kepentingan  umum  dan  memiliki kapasitas  untuk  membicarakan  tentang  hal tersebut  secara  demokratis,  dan  ini  pusat pemikiran masyarakat sipil. Dalam perannya sebagai  „ranah  publik‟  masyarakat  sipil menjadi arena untuk argumen dan
pertimbangan secara berserikat dan kelembagaan  kolaborasi.  Sejauhmana  ruang tersebut  berkembang  menjadi  penting  bagi demokrasi.  Namun  jika  hanya  beberapa kebenaran  yang  diwakili  dan  sudut pandang alternatif  dibungkam  atau  satu  set  suara lebih  lantang  dari  yang  lain,  maka kepentingan  umum  akan  terabaikan.  Ketika semua politik terpolarisasi masalah kebijakan publik akan beku.
Faulks  melihat  bahwa  pluralisme gagal  menyadari  struktur  kuasa  yang  tidak setara  telah  menyelimuti  negara  maupun masyarakat  sipil.  Oleh  karena  itu  mereka menganggap  negara  adalah  netral  dalam hubungannya  dengan  berbagai  kepentingan yang bersaing dalam masyarakat sipil adalah naif. Untuk itu dalam mengatasi problematis relasi tersebut harus melampaui teori pluralis klasik,  masuk  ke  pemikiran  membangun relasi seimbang antara ketiganya. Yang oleh Edward  dikenal  dalam  konsepsi  masyarakat sipil  sebagai good  society ataupun  sebagai ranah  publik.  Demikian  pula  memunculkan sebuah konsepsi dalam management
pemerintahan yang memberikan tekanan tiga domain  pemerintahan  dalam  relasi  yang sejajar.
Pendekatan berorientasi pada good governance Konsepsi yang memberikan
perspektif  baru  tentang  peran  negara,  pasar dan  masyarakat  sipil  bersinergi  dalam  relasi yang  sejajar,  sebagai  cara  pandang  baru tentang  management  pemerintahan.  Pada cara  pandang  lama  pemerintah  yang  sangat identik  dengan  kekuasaan,  penguasaan, kewenangan,  dominasi,  pemaksaan  mulai dirubah dengan mensinergikan ketiga domain  tersebut.  Pada  dekade  1990-an  cara pandang  tentang  pemerintah  ( government ) telah mengalami perubahan dengan mempertanyakan  kembali  peran  pemerintah dan  apa  yang  harus  dilakukan  pasar  dan masyarakat  sipil  secara  bertanggungjawab. Dan  bagaimana  mereka  memainkan  peran dalam  mengelola  sumberdaya  ekonomi, politik  dan  kebudayaan  yang  tersedia  dalam masyarakat.
Governance sebuah
konsepsi alternatif  yang  lebih  menekankan  pada interaksi antara negara dan masyarakat sipil, dimana  pemerintah(an)  dipandang  sebagai proses  multi  arah,  yaitu  proses  memerintah yang  melibatkan  pemerintah  dengan  unsur- unsur  di  luar  pemerintah.  John  Pierre  dan Guy  Peters  memahami governance sebagai sebuah  konsep  yang  berada  dalam  konteks hubungan  antara  sistem  politik  dengan lingkungannya,  dan  mungkin  melengkapi sebuah  proyek  yang  membuat  ilmu  politik mempunyai  relevansi  dengan  kebijakan publik.  Sedang  UNDP  (1997)  memberikan pengertian  sebagai  sebuah  konsensus  dalam penyelengaraan  pemerintahan  ( governance ) yang  meliputi  domain  negara  ( state ),  sektor swasta ( private sector ) dan lembaga swadaya masyarakat ( civil society organization ). Dalam  relasi  ketiga  domain  utama tersebut, negara sebagai organisasi kekuasaan yang didasarkan pada
kewenangan  tertinggi  dalam  suatu  wilayah tertentu,  serta  memiliki  sekelompok  orang yang  mengakui  dan  taat  kepada  kekuasaan
yang  ada,  maka  komponen  pemerintahan harus  dapat  melakukan cheks  and  balances untuk  mengontrol  kekusaan.  Sedang  sektor privat, melalui pendekatan ekonomi berkaitan dengan penciptaan kondisi dimana barang dan jasa ( goods and sevices ) berjalan dengan  baik  dengan  dukungan  lingkungan yang mapan untuk melakukan sektor swasta. Sektor swasta dibedakan dengan masyarakat sipil,  dimana  sektor  swasta  mempunyai hubungan  dan  pengaruh  yang  sangat  besar terhadap  kebijakan  sosial,  politik  dan ekonomi  yang  dapat  menciptakan  iklim kondusif  bagi  pasar  dan  perusahaan  itu sendiri,  sehingga  pemerintah  dan  sektor swasta  memiliki  korelasi  yang  erat  dalam bingkai  kerja  yang  disebut  “ incentives rewards ”. Governance tidak  saja  tergantung pada  pemerintah  yang  mampu  memerintah dan sektor swasta yang mampu menyediakan lapangan kerja dan
penghasilan,  namun  juga  tergantung  pada masyarakat sipil yang memfasilitasi interaksi sosial  dan  politik,  serta  memobilisasi berbagai kelompok dalam  masyarakat untuk terlibat  dalam  aktivitas  sosial,  ekonomi  dan politik.  Organisasi  masyarakat  sipil  selain dapat memperkuat unsur utama dalam relasi ini,  juga  dapat  menyalurkan  partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan politik serta  mengorganisasikannya  ke  dalam  suatu kelompok  yang  lebih  potensial  untuk mempengaruhi  kebijakan  publik  dalam mencapai kesejahteraan bersama.
Perspektif governance mempunyai sejumlah  ortodoksi  baru  dalam  mengelola negara  bersandar  pada  enam  prinsip  utama, pertama , negara tetap menjadi pemain kunci bukan  dalam  pengertian  dominasi  dan hegemoni,  namun  negara  sebagai  aktor setara ( primus inter pares ) yang mempunyai kapasitas memadai untuk memobilisir aktor- aktor  masyarakat  dan  pasar  untuk  mencapai tujuan  bersama.  Kedua,  negara  bukan  lagi sentrum  “kekuasaan  formal”  tetapi  sebagai sentrum  “kapasitas  politik”.  Kekuasaan negara harus ditransformasikan dari “kekuasaan  atas”  ( power  over )  menuju “kekuasaan  untuk”  ( power  to ).  Ketiga, negara  harus  berbagi  kekuasaan  dan  peran
pada  tiga  level  :  ke  atas  pada  organisasi transnasional,  ke  samping  pada  NGO  dan swasta  dan  kebawah  pada  daerah  dan masyarakat  lokal.  Keempat,  negara  harus melonggarkan  kontrol  politik  dan  kesatuan organisasinya  agar  mendorong  segmen- segmen di luar negara mampu mengembangkan  pertukaran  dan  kemitraan secara kokoh, otonom dan dinamis. Kelima,
negara harus melibatkan unsur-unsur masyarakat  dan  swasta  dalam  agenda pembuatan keputusan dan pemberian layanan  publik.  Keenam,  penyelenggara negara harus mempunyai kemampuan responsif, adaptasi dan akuntabilitas publik. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintah dalam good governance ditujukan kepada terciptanya fungsi
pelayanan  publik  ( public  service )  dengan baik,  yang  tidak  hanya  terbatas  pengunaan peraturan  perundang-undangan,  dan  tidak hanya  melibatkan  negara,  tetapi  harus melibatkan  sistem  birokrasi  maupun  ekstern birokrasi.
Namun demikian model governance tidak  selalu  baik,  namun  dapat pula  menjadi  buruk.  Demikian  juga  nilai baik (good) dimaknai berbeda. Bank Dunia memberi  batasan good  governance sebagai pelayanan  publik  yang  efesien,  sistem peradilan  yang  dapat  diandalkan,  serta pemerintah  yang  bertanggung  jawab  pada publiknya.  Komunitas  Eropa  merumuskan sebagai  pengelola  kebijakan  ekonomi  yang masuk  akal,  pengambilan  keputusan  yang demokratis,  transparasi  pemerintahan  dan tanggung  jawab financial yang  memadai, pencipta lingkungan yang bersahabat dengan pasar  bagi  pembangunan,  langkah-langkah untuk  memerangi  korupsi,  penghargaan terhadap aturan hukum, penghargaan terhadap HAM, kebebasan pers dan ekspresi. Perbedaan standarisasi dan pemaknaan nilai Good pada model
governance tersebut  tidak  pernah  berada dalam  titik  konsepsinya,  namun  negara dalam
melaksanakan manajemen kepemerintahannya  akan  cenderung  kearah poros  pasar,  atau  ke  poros  masyarakat  sipil. Sebuah  skema  arus  global,  penduduk,  uang, berita, image ,  data,  militer,  barang-barang,
jasa  dan  ide  dapat  mengarah  ke national market dan nasional society .  Sebuah skema Global  Policy  Stakeholders ,  Tehranian
mengambarkan  skema global  governance institutions sebagai berikut:
Gambar 1. Skema global governance institutions
Sumber : diambil dari M Tehranian (1999)
Nampak  bahwa  model governance suatu  negara  tidak  dapat  lepas  dari  model global  governance, model  Global  akan menempatkan  model  nasional governance dalam  konteks  arus  global  yang  melanda sistem  nasional  yang  ada.  Sehingga paradigma  dan  spektrum  politik  dalam implementasi good  governance secara nasional  akan  diwarnai  oleh  spektrum politik global yang
berkembang disekitarnya.  Bila  dilihat  dari  “ Remaping the  Global  Political  Spectrum” yang dikemukakan  oleh  Tehranian  terdapat empat  kutub  spektrum state  capitalism , libertarian  capitalism dan totalitarian capitalism ,  dan communitarian  capitalism .
Dalam  ruang  pendulum  spektrum  politik global terdapat ruang antara state capitalism dengan communitarian  capitalism berupa state welfare dengan NGO enveronmentalists. Sedang  ruang  antara
liberal  capitalism dengan communitarian
capitalism terdapat ruang Corporate
welfare dengan IGO environmentalists . Dengan  demikian  konsepsi  good governance sebagai  model  kebijakan  akan sangat  rentan  dalam  pendulum spectrum nasional  maupun  internasional.  Bagaimana goodwill sebuah  sistem  akan  menetapkan
dalam  pendulum  poros  yang  ada  dalam spectrum yang  ada.  Namun  demikian goodwill pemerintah  tidak  cukup  mencapai titik  equilibrium  dengan  melihat  dari spectrum nasional,  namun  akan  dihadapkan arus  tekanan  global  yang  memungkinkan menyeret  Negara  dalam  poros  tertentu. Sehingga idialisme penggunaan konsep good Governance sebagai kebijakan dalam menyeimbangkan  relasi  yang  seimbang hanya  akan  menjadi  sebuah  otopi,  sebuah konsepsi  retorik  yang  digunakan  untuk menjustifikasi setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam suatu Negara.

## KESIMPULAN
Dinamika akselerasi perubahan global sepanjang  sejarah  yang  tidak  pernah  ada akhirnya,  telah  melahirkan  terminologi- terminologi  peran  negara,  pasar  dan masyarakat  sipil  serta  kebijakan good governance sebagai  model  orientasi manaJemen pemerintahan. Orientasi
kebijakan nasional  melalui kekuatan politik akan  selalu  mengambil  posisi  dengan stressing yang berbeda pada masing-masing pemerintahan. Meskipun dalam menggembangkan tiga domains good
governance diharapkan  dapat    bersinergi dan  sejajar,  arus  globalisasi  akan  menyeret kebijakan  nasional  ke  dalam  poros  domain tertentu.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena konsepsi  ini  meyakini  bahwa  konsep demokratisasi  menjadi  pilihan  di  banyak negara,  dan  demokratisasi  pemerintahan diyakini bisa menjadi kunci untuk mencapai tertib  sosial  dan  distribusi  sumber  daya yang  adil.  Dengan  demokrasi  kosmopolitan dapat  terjadi  tarik  menarik  peran  secara tersentralisasi,
terpolarisaikan atau terintegrasi  dalam  relasi  tiga  domains pemerintahan  dan  kekuatan  politiklah  yang akan memberi arah manajemen pemerintahan yang dianggap terbaik. Mengintegrasikan  ketiga  domain
secara  simultan  dan  sejajar  adalah  sebuah kenisbian,  ruang  antara state dan civil society dengan national  market dan civil society akan selalu menjadi ruang yang akan diambil  dalam  kebijakan  nasional  suatu bangsa,  sebagai  pengaruh  dari  spektrum politik  global.  Hongkong  sebagai  bekas koloni  Inggris  sebuah  studi  tentang  iklan multi  media  di  Bus  sebagai  ruang  publik, memperlihatkan  bahwa check  and  balances yang  diperlukan  untuk  mengembangkan tanggung  jawab  sosial  kapitalisme,  tidak dapat  berjalan,  aliansi  pemerintah  dengan pengusaha  memperlemah  peran  masyarakat sipil.      Demikian  pula  beberapa  kajian  di negara-negara Amerika Latin dengan strategi  melakukan  reformasi  birokrasi negara  dengan  merestrukturisasi    institusi- institusi  di  sektor  sosial  ekonomi good gvernance lebih  diarahkan  pada  partisipasi civil society, namun dalam implementasinya kekuatan civil society tidak mampu
menghadapi tekanan pasar. Dengan melakukan  deregulasi  perpajakan  negara menekan penerimaan pajak yang dikembangkan dalam mekanisme pasar telah mereduksi  menurunkan public  service .  Hal ini  menunjukkan  bahwa  keseimbangan  dan kesejajaran  sinergi  ketiga  domain good governance tidak  dapat  ditemukan  dalam tataran empirik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrahansen,  Rita, Disciplining  Democracy, Development  Discourse  and  Good
Governance in Afrika , 2000, (www.media.wiley.com/product- _data/excerpt/41/07879584/0787958 441.Pdf)
Catherine W Ng and Evelyn G H Ng, State, Market  and  Civil  Society  in  Hong Kong  :  A  study  of  Multi-Media Advertising on Buses, Asian Journal Of  Public  Administration ,  Vol  24, No 2 (december 2002) p.287-303
Chomsky, Noam. Neo imperialisme Amerika Serikat ,  Resist  Book,  Yogyakarta,
2008, hlm 183.

## Dunleavy,  Patrick.  Brendan  O‟Leary,
Theories of the State, The Politcs Of Liberal democracy , New Amsterdam  Books,  171  Madison Avenue, New York. 1987. Edward, Michael. Civil Society , http://www.infed.org/association/civ il  society.htm.  Direction  of  Ford Foundation Edward, Michael, op.cit. http://www.infed.org/association/civ il  society.htm.  Direction  of  Ford Foundation p.2 Edward, Michael, op.cit . http://www.infed.org/association/civ il  society.htm.  Direction  of  Ford
Foundation p.4
Ezazi,Shahla. Civil  society  and  Democracy , paperback Vienna-Austria, Summer,2008-06-08. id.wikipedia.org/wiki/Civil society. Faulks,  Keith  , Sosiologi  Politik,  pengantar kritis , terjemahan, Political Sociology:A  Critical  Introduction , Penerbit  Nusa  media,  Ujung  berung Bandung,2010.
Faulks,  Keith. Sosiologi  Politik  ,  pengantar kritis ,  terjemahan  dari Political
Sociology  :  A  Critical  Introduction ,
Penerbit  Nusa  Media,  Bandung, 2010, Gladstone,David. Hooshang Amirahdi, Towards  a  Dynamic  Theory  of  the Sate  and  Civil  Society  in  the Development  Process, Journal  of Planning Education and Research ,16:15-25@1996. P.16. http://jpe.sagepub.com, Good Governance: Definition and Implications , www.fes- tanzania.org/doc/good- governance.Pdf. Kuper, Adam.and Jessica Kuper, Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial ,
Peneribit  Pt.  Raja  Grafindo  Persada Jakarta, 2000
Magnis  suseno, Strategi  kebudayaan ,1992,
hlm 100
Marnia, Nes. Good Governance, Good Local
Governance ,
www.p2kp.org/pustaka/files/modul_ pelatihan08/D/2/d/modul-good- gavernance.pdf.
Martinussen, John, Society, State & Market, Aguide  to  competing  theories  of development ,  Zed  Books  Ltd,7 Cynthia Street, London, 1997.
Nordlinger,  Eric.A. On  the  autonomy  of  the democratic state , Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 1981.
Paul  Heinz  Koestero, Tokoh-tokoh  ekonomi mengubah  dunia  :Pemikiran  yang mempengaruhi  hidup  kita ,  Penerbit Gramedia, Jakarta,1987 1
Rodee,  Carlton  Clymer.  Carl  Quimby Christol,Totton  James  Anderson, Thomas  H  Greene. Pengantar  ilmu politik ,  Penerbit  PT.Raja  Grafindo Persada, Jakarta,2008.
Siebert,  “ Communication  and  Govermen t‟ dalam  Wilbur  Schramm,  ed, Mass Communications . Edisi kedua. Urbana,III:  University  of  Illinois Press,1960. Rira abrahamsen, op.cit, www.media.wiley.com/product- _data/excerpt/41/07879584/0787958 441.Pdf Rivers L William, Jay W. Jensen, Theodore Peterson, Media Massa Dan Masyarakat  Modern ,  Edisi  kedua, Penerbit  Prenada  Media,  Jakarta, 2003, Vellinga,  Meno,State ,  market  and  civil society : Latin American development in comparative perspective , Investgaciones Geograficas, Boletin del Instituto de Geografia,UNAM, ISSN 0188- 4611,Num