JURNAL PRASADA
Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 1, ,Maret 2017,  22-26
Available Online at https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada DOI: 10.22225/jhp.4.1.157.22-26
MENGEMBANGKAN ATURAN DESA ADAT DALAM RANGKA MENCEGAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

## DAN KEJAHATAN NARKOTIKA
I Ketut Widia Universitas Warmadewa Ketut_widia@yahoo.co.id

## Abstract
There are three large enemy nation Indonesia today i.e., narcotic, terrorism, crime and corruption. Later this turned out to be a crime of violence in the household, which for the hereafter referred to as DOMESTIC VIOLENCE is start- ing to be taken into account as one of the great enemies of the nation. How not, a result of DOMESTIC VIOLENCE is really quite remarkable, not only inflicting fear and physical trauma and psychological weight and profound for victims of DOMESTIC VIOLENCE, but can cause death and destruction order of families and communities. Meanwhile, the nation's teachers and State soko is a harmonious household, healthy, prosperous, and well educated. The house- holds harmonious, happy family, and peace is very fragile and strong influence on a nation and State. Vice versa, unhappy family, household clutter such as ship breaking, will affect the regularity of the society and a nation strong and solid state.
This writing seeks to answer the problems, is the impact of DOMESTIC VIOLENCE and you submitted rules of Nar- cotics into rules of customary village awig-awig called against violations of the law on DOMESTIC VIOLENCE and narcotics in the community. Output of pengabadian products is the formation of model awig-awig containing narcotic drugs and DOMESTIC VIOLENCE, in addition to any changes the behavior of the community.
Research  methods  used  in this writing is a kind of empirical legal research, because the  essence of the  research was to analyze and study the behaviour of the law society, and analyze the gap between what is expected by the norm, in which case the provisions of Act No. 23 of 2004: on the Elimination of DOMESTIC VIOLENCE and Act No. 22 of 1997: About Illegals with reality in society.
Problem-solving model that offered, among others, performing socializing about a bad result from DOMESTIC VIO- LENCE and Narcotics, the intense deliberations held by the leaders of the community, and do training on procedures for writing awig-awig village customs.
A summary of which can be formulated is, it turns out that after the regulation on DOMESTIC VIOLENCE and Nar- cotics are incorporated into the awig – awig, significantly to the two types of crime is drastically reduced and almost no longer exists in the region of the village of pakraman where this research was conducted.
Keywords : domestic violence, narcotics, village customs, awig-awig

## Abstrak
Ada tiga musuh besar bangsa Indonesia dewasa ini yaitu, kejahatan narkotika, terorisme, dan korupsi. Belakangan ini  ternyata  kejahatan  kekerasan  di  dalam  rumah  tangga,  yang  untuk  selanjutnya  disebut  sebagai  KDRT  mulai  di- perhitungkan sebagai salah satu musuh besar bangsa. Betapa tidak, akibat dari KDRT ini sungguh sangat luar bi- asa,  bukan  saja  menimbulkan  ketakutan  dan  trauma  fisik  dan  kejiwaan  berat  dan  mendalam  bagi  korban  KDRT, melainkan dapat menimbulkan kematian dan rusaknya tatanan keluarga dan masyarakat. Sementara itu, soko guru bangsa dan Negara adalah rumah tangga yang harmonis, sehat, sejahtera, dan berpendidikan yang memadai. Ru- mah  tangga  yang  harmonis,  keluarga  yang  bahagia,  dan  sejahtera  sangat  berpengaruh  pada  kuat  dan  rapuhnya suatu bangsa  dan negara. Begitu juga sebaliknya, keluarga tidak bahagia, rumah tangga  yang berantakan seperti kapal pecah, akan mempengaruhi keteraturan masyarakat dan kokoh kuatnya suatu bangsa dan Negara. Penulisan  ini  berusaha  untuk menjawab  permasalahan,  adakah  dampak  dari  dimasukannya  aturan  tentang  KDRT dan Narkotika ke dalam aturan desa adat yang disebut awig-awig terhadap pelanggaran hukum tentang KDRT dan narkotika di masyarakat. Produk keluaran dari pengabadian ini adalah, terbentuknya model awig-awig yang memuat KDRT dan narkotika, selain adanya perubahan prilaku masyarakat.
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  empiris,  karena  esensi penelitian adalah menganalisa dan mengkaji prilaku hukum masyarakat, dan menganalisa kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh norma, dalam hal ini ketentuan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1997  Tentang Narkotika dengan kenyataan di masyarakat. Model pemecahan masalah yang ditawarkan antara lain, melakukan sosialisasi tentang akibat buruk dari KDRT dan Narkotika, mengadakan musyawarah yang intens dengan para pemuka masyarakat, dan melakukan pelatihan ten- tang tata cara penulisan awig-awig desa adat.

## Copyright © 2017 Jurnal Prasada P-ISSN: 2337-795X
Simpulan yang dapat dirumuskan adalah, ternyata setelah regulasi tentang KDRT dan Narkotika dimasukkan ke da- lam awig-awig, secara signifikan ke dua jenis kejahatan ini berkurang drastis dan nyaris tidak ada lagi di wilayah de- sa pakraman dimana penelitian ini dilakukan.
Kata Kunci : kdrt, narkotika, desa adat, awig-awig

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai  musuh  besar  bangsa  Indonesia  saat  ini,  kejahatan  KDRT  dan  Narkotika  memang mempunyai  implikasi  buruk  yang  sangat  luar  biasa.  Mereka  yang  menjadi  korban  KDRT  bisa mengalami  trauma  berat  dan  mendalam  sepanjang  hidupnya  sehingga  kehilangan  bukan  saja semangat hidup dan jati diri, dan meregang nyawa, juga para korban KDRT bisa mengalami trau- ma  dan  pobia  lalu  mempunyai  niat  balas  dendam  yang  luar  biasa  terhadap  siapa  saja  yang mereka  temui  dengan  tidak  memperdulikan  apapun.  Segalanya  bisa  dilakukan  dengan  tidak mempergunakan  pertimbangan  nalar  dan  nurani  sedikitpun  tentang  resiko  yang  mungkin  akan timbul. Sebagaimana dilaporkan oleh media massa, mereka yang brutal menembaki anak-anak sekolah  yang  sedang  belajar,  melakukan  penusukan  dan  penganiayaan  berat  terhadap  anak- anak murid sekolah dasar, adalah mereka yang terindikasi telah mengalami KDRT di dalam ru- mah tangganya. Bukan itu saja, mereka yang berani menjadi “pengantin baru” dalam kejahatan terorisme sering diambil dari remaja yang mengalami kekerasan dan trauma berat di rumah tang- ganya, lalu dengan mudah otaknya dicuci, dijanjikan surga abadi sehingga rela mati meledakan diri bersama bom yang mereka bawa. Fenomena yang sangat menakutkan dan mengerikan aki- batnya.
Dengan demikian sungguh tidak boleh dipandang sebelah mata akibat buruk dari KDRT dan Narkotika  ini  bagi  generasi  muda  anak-anak  bangsa  yang  akan  menjadi  pewaris  dan  penata negeri ini.
Laporan  dari  Badan  Narkotika  Nasional,  selanjutnya  disebut  dengan  BNN  yang  dirilis  tahun 2015 lalu sungguh sangat memperihatinkan. Betapa tidak, karena belakangan ini tren pencandu narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) adalah anak-anak remaja usia sekolah yang pen- ingkatannya mencapai rata-rata 30 % setiap tahun.
Jumlah korban narkotika yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pondok Bambu Jakarta sudah mencapai 364 oang anak, yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tanggerang sudah sampai akhir tahun 2015 sudah mencapai 127 anak remaja, di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tanggerang  jumlahnya  52  orang  anak  remaja.  Setiap hari  secara nasional  jumlah pen- candu  narkoba  yang  meregang  nyawa  meninggal  dunia  secara  sia-sia  sudah  mencapai  74 orang,  sementara  itu  jumlah  pencandu  narkoba  secara  nasional  pada  tahun  2015  lalu  sudah mencapai  kurang  lebih  5.200.234  (lima  juta  dua  ratus  ribu  dua  ratus  tiga  puluh  empat)  orang. Suatu jumlah yang fantastis dan mengharuskan semua pihak di negeri ini untuk tidak tetap ber- diam  diri  kurang  perduli  nasib  anak  bangsa.  Melainkan  hendaknya  secara  bersinergi  bersama memerangi musuh besar bangsa ini, yaitu kejahatan narkotika dan KDRT.
Pada  tingkat  regional  di  Bali,  jumlah  pencandu  narkoba  ini  sudah  mencapai  kurang  lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) orang. Sebarannya merata di setiap kabupaten dan kota.  Gejalanya bukan saja di kota dan merengut anak-anak kelompok masyarakat yang berkecukupan, malain- kan  kejahatan  narkotika  ini  sudah merambah  sampai  ke  desa-desa  dan merengut  secara  spo- radis remaja desa dari anak-anak petani yang hidupnya kurang beruntung dari sisi ekonomi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ternyata kejahatan narkotika dengan kejahatan KDRT ini mempunyai kaitan bagaikan benang merah yang kusut. Secara umum KDRT ini timbul karena masalah perekonomian keluarga yang kurang baik, faktor penyebab KDRT berikutnya adalah ka- rena adanya pihak ke tiga atau sering disebut Pria Idaman Lain (PIL) atau Wanita Idaman Lain (WIL) yang mengganggu keharmonisan keluarga. Salah satu tempat untuk bertemunya WIL/PIL ini adalah kafe. Masyarakat juga nampak sering aneh, kalau ada orang mau membangun taman kanak-kanak  bernuansa  Hindu  sering  dipermasalahkan  dan  dipersujlit  dengan  berbagai  dalih, tetapi manakala ada wacana dan rencana membangun kafe, nyaris semuanya setuju termasuk pada pemuka adat, pemuka agama, dan tokoh desa tersebut.
Temuan  emperis  yang  ada,  ternyata  di  beberapa  kafe  inilah  merupakan  tempat  remaja  kita melakukan transaksi jual beli dan mengkonsumsi narkoba dengan tidak merasa bersalah. Juga di  beberapa  kafe  inilah  muncul  adanya  WIL/PIL  yang  bisa  menggoyang  lalu  merusak  rumah
tangga dan akhirnya menimbulkan kejahatan KDRT. Tidak sedikit pasangan muda karena salah pergaulan  “kepincut  cewek  kafe”,  lalu  semua  penghasilnnya  habis  di  kafe,  kalau  istrinya  minta uang dia marah-marah dan berat hati memberikan uang belanja, tetapi kalau “cewek kafe” minta uang,  sangat  dalam  tanggannya  merogoh  uang  dalam  jumlah  besar  untuk  diberikan  “cewek kafe”ini.  Akibatnya,  sampai  di  rumah  dalam  keadaan  mabuk,  lalu  marah  kepada  anak  istri  se- hingga menimbulkan kejahatan KDRT.
Tulisan ini bermaksud memberikan gagasan besar dalam rangka mencegah KDRT dan keja- hatan Narkotika berbasis aturan desa adat. Hal ini dilakukan karena secara emperis sudah ter- bukti masyarakat  desa  adat  pada umumnya  sangat  taat  dan  patuh  kepada aturan  adat  karena sangat  sesuai  dan  selaras  dengan  kepribadian  masyarakat  setempat.  Selain  itu,  sanksi  yang diberikan  oleh  adat  terhadap  mereka  yang  berani  melanggar  dikenakan  dengan  sangat  tegas, memaksa, dan tidak pandang bulu.
Model  pemecahan  masalah  yang  ditawarkan  dalam  rangka  mengurangi  dampak  buruk  dari KDRT dan narkotika dibedakan dua, yaitu:

## a) Pemecahan Masalah Secara Preventif
Adapun  yang  dimaksud  dengan  pemecahan  masalah  secara  preventif  adalah,  memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda tentang bahayanya dari kejahatan KDRT dan  Narkotika.  Untuk pemecahan masalah  ini  ada  beberapa  tahapan  atau  langkah  yang  mesti diperhatikan dan kalau mungkin dilakukan. Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah: 1) Jika  ada  isu  atau  berita  tentang  KDRT  atau  kejahatan  narkotika,  pemuka  masyarakat  harus dengan segera mencari kebenaran isu tersebut.
2) Kalau isu atau berita itu mendekati benar, maka segera melakukan musyawarah untuk mem- bahas berita itu, dengan asumsi berita itu adalah benar.
3) Lakukan  pendekatan  kekeluargaan  kepada  keluarga  yang  telah  menjadi  korban  KDRT  atau kejahatan narkotika.
4) Kalau pendekatanyang sudah dilakukan diterima dengan baik, lalu para pelaku kejahatan ini sudah  menyatakan  diri  sanggup  tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya,  maka  masalah  sudah dapat dianggap selesai.
5) Namun kalau sebaliknya yang terjadi, para pelaku KDRT dan atau pelaku kejahatan narkotika melakukan  pembantahan,  maka  sebaiknya  dilakukan  rapat  masyarakatara  desa  secara  khu- sus untuk membahas masalah yang ada.
6) Dalam  rapat  masyarakat  adat  secara  khusus  ini,  dilakukan  investigasi  terbuka  dengan menghadirkan  saksi-saksi.  Kalau  dalam  pemeriksaan  bersama  itu  oleh Kerta  Desa (Hakim Peradilan Adat) setempat dapat dibuktikan kejahatan yang dituduhkan kepada tersangka, lalu ditawarkan kepada masyarakat desa adat tentang saknksi yang akan dikenakan.
7) Biasanya sanksi yang dikenakan berupa melakukan pecaruan di desa, atau ritual bersih desa dan dikenakan sanksi bebaton , atau denda dalam bentuk uang yang besarannya ditentukan secara bersama oleh masyarakat desa adat setempat.

## b) Memasukan norma Tentang KDRT dan Narkotika ke dalam aturan desa adat
Gagasan besar yang dibawa ke desa adat ini adalah, bagaimana agar aturan hukum yang ter- dapat dalam Undang-undang KDRT dan Narkotika dapat diakomodasi atau dimasukan ke dalam aturan desa adat, mengingat masyarakat desa adat biasanya sangat taat kepada awig-awig atau perarem  desa  adatnya  masing-masing.  Dalam  hal  ini  ada  beberapa  langkah  yang  mesti  dil- akukan, yaitu:
1) Melakukan  pendekatan  kepada  Kepala  Desa  dan  juga  kepada  Bendesa  Adat  setempat  ten- tang maksud dari gagasan memasukan norma hukum tentang KDRT dan Narkotika ke dalam aturan desa adat.
2) Bendesa Adat setempat melakukan musyawarah terbatas untuk membahas ide ini dengan pa- ra pengurus desa adat.
3) Bendesa Adat mengundang tim dari kampus untuk menyampaikan gagasan memasukan nor- ma hukum positif ke dalam aturan desa adat. Sebelumnya dilakukan persembahyangan ber- sama memohon anugerah Tuhan agar ide ini bisa diterima oleh masyarakat.
4) Kalau  pemuka  masyarakat  setuju  dengan  gagasan  ini,  lalu  Bendesa  Adat  mengundang  se-
luruh masyarakat untuk mendengarkan sosialiasi tentang KDRT dan kejahatan narkotika.
5) Dalam sosialisasi yang ke dua, mulai dimintakan persetujuan apakah masyarakat setuju nor- ma hukum KDRT dan Narkotika ini dimasukkan ke dalam aturan desa adat setempat.
6) Kalau masyarakat setuju, maka pemuka masyarakat dengan dipimpin Bendesa Adat dan did- ampingi  oleh  tim  dari  kampus  melakukan  perubahan  atau  penambahan  norma  KDRT  dan Narkotika ke dalam aturan desa adat.
7) Terakhir,  seluruh  masyarakat  desa  adat  diundang  dalam  rangka  mengesahan  penambahan awig-awig  atau  perarem  tentang  KDRT  dan  Narkotika.  Dengan  demikian  tahapan  ini  sudah dapat dikatakan selesai. Untuk selanjutnya dilakukan evaluasi selama tiga tahun, dan menjadi- kan desa adat ini menjadi desa binaan kampus.

## c) Pemecahan Masalah Secara Adat
Setelah norma  tentang  KDRT  dan narkotika  masuk di  dalam  aturan desa  adat  yang  disebut awig-awig  atau  perarem,  lalu  dilakukan  sosialisasi  secara  menyeluruh  kepada  masyarakat dengan  berbagai  macam  media.  Media  yang  dimaksud  antara  lain,    bisa  berbentuk  spanduk yang dipasang di sudut-sudut desa yang strategis mudah dibaca oleh masyarakat. Media lainnya adalah, melakukan sosialisasi tentang akibat buruk dari kejahatan KDRT dan Narkotika kepada semua lapisan masyarakat. Tempat sosialisasi bisa dilakukan di bale desa setempat, di sekolah- sekolah  yang  ada  di  desa  tersebut  sehingga  anak-anak  sudah  dari  sejak  usia  sekolah  sudah mengatahui dan memahami akibat buruk dari KDRT dan kejahatan narkotika.
Sosialisasi  yang  paling  efektif  juga  dapat  dilakukan  dengan  cara  melakukan  kunjungan  dari rumah ke rumah di suatu sore hari oleh para  tokoh atau tim penyuluh dari para akademisi.  Bi- asanya masyarakat sangat senang dan merasa mendapatkan kehormatan kalau dikunjungi oleh pemuka  desanya,  apalagi  dengan  tamu  lain  yang  berasal dari  kampus.  Dengan  semangat  dan rasa  kekeluargaan  yang  tinggi,  para  pemuka  masyarakat  dan  tim  penyuluh  dari  kampus  akan lebih  mudah  dan  lebih  diterima  manakala  menyampaikan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan KDRT dan narkotika.

## 2. PEMBAHASAN
Setelah melakukan sosialisasi awig-awig melalui pengabdian kepada masyarakat tentang ke- jahatan KDRT dan Narkotika di Desa Adat Tengah Kangin, Desa Marga Dangin Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, nampak ada perbedaan atau perubahan cara pandang masyarakat terhadap KDRT dan Narkotika. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Ta- hun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masyarakat menjadi paham batasan dan ruang lingkup dari tindak pidana KDRT. Pengertiannya mulai dipahami bahwa, yang dimaksud KDRT adalah, semua tindakan di dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh ayah, ibu, anak, atau keluarga yang lainnya yang berdampak buruk terhadap pisik, mental, dan kehar- monisan  adalah masuk  dalam  kejahatan  KDRT.  Masyrakat  juga  tahu  dan  paham  bahwa  salah satu ciri khusus dari Undang-undang KDRT ini adalah bukan lagi delik aduan dan tidak mengenal penghentian penyidikan. Artinya, prilaku buruk terhadap keluarga di dalam rumah tangga sudah boleh dilaporkan  oleh orang lain, bukan oleh korban saja. Kalau sebelumnya dipahami kekera- san  dalam  rumah  tangga  sebagai  perbuatan  semena-mena  seperti,  menampar,  menendang, memukul yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, sekarang tindakan istri semena-mena ter- hadap suami dan anakpun masuk dalam KDRT. Bukan itu saja, sebagaimana data empiris yang ditemukan, ada suami yang sering ke kafe lalu jarang pulang dan tidak memberikan jatah biaya hidup  kepada  anak  istri  juga  termasuk  dalam  kejahatan  KDRT.  Lebih  luas  lagi,  mencaci, menghujat dengan kata-kata tidak senonoh yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, atau se- baliknya  oleh  istri  terhadap  suaminya  sudah  dapat  dikatagorikan  sebagai  perbuatan  yang  me- langgar KDRT.
Ancaman hukumannya tidak ringan, karena bisa mencapai lima tahun penjara dan pelakunya langsung bisa ditahan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Karena  begitu  luas  pengertian  KDRT  dan  sangat  beratnya  ancaman  pidana  yang  dapat  di- jatuhkan  kepada  pelaku  KDRT,  maka  masyarakat  nampak  mulai  berhati-hati  dalam  memperla- kukan  istri,  suami,  anak-anak,  dan  siapapun  yang  ikut  hidup  dalam  rumah  tangga  masing- masing.  Mencaci  atau  memukul  pembantu  apalagi  sampai  menyiksa  pembantu,  hukumannya
sangat berat,  bisa dipidana lebih dari lima tahun penjara kalau ada bukti pembantu atau orang yang hidup dalam keluarga tersebut ada yang mengalami cacat permanen akibat KDRT.

## 3. SIMPULAN
Mengacu pada latar belakang masalah dan rumusan masalah serta pembahasan, maka ada simpulan yang dapat dirumuskan yaitu, memasukan norma hukum positif tentang Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah Tangga  dan  tentang  Kejahatan  narkotika  ke dalam aturan  desa adat akan mempunyai dampak yang sangat baik terhadap prilaku dan keteraturan masyarakat desa. Masyarakat menjadi paham dan mentaati aturan desa yang mereka sepakati bersama. Masyara- kat menjadi semakin waspada terhadap akibat buruk dari KDRT dan Narkotika. Sementara itu, ada beberapa saran yang dapat disampaikan kepada :
1) Aparat penegak hukum, integritas dan semangat untuk memberantas kejahatan narkotika hen- daknya  semakin  ditingkatkan,  mengingat  sekarang  kejahatan  narkotika  itu  bukan  saja mengancam  penduduk  di  perkotaan,  tetapi  sudah  mengancam  dan  merusak  keteraturan masyarakat di pedesaan.
2) Untuk para pemuka masyarakat dan pemuka agama, sungguh sangat baik untuk senantiasa mengadakan  kerja  sama  dengan  pihak  peguruan  tinggi  dalam  rangka  memberikan  edukasi, pemahaman dan sosialisasi tentang KDRT dan kejahatan narkotika kepada masyarakat, khu- susnya kepada generasi muda. Dengan demikian masyarakat akan merasa diayomi sehingga timbul  kesadaran  hukumnya  untuk  mentaati  aturan  desa  secara  sukarela  tanpa  adanya paksaan.
3) Khusus untuk remaja generasi muda, menjauhi narkoba adalah prilaku yang mutlak harus dil- akukan.  Katakan  tidak  pada  narkoba,  lebih  banyak  bersyukur  kepada  Tuhan  sehingga mempunyai kekuatan untuk menghadapi dinamika kehidupan yang semakin keras namun juga semakin mendewasakan diri.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  dan  penghargaan  yang  tinggi  kepada  semua  yang  mem- bantu  sehingga  selesainya  laporan  penelitian  dalam  bentuk  jurnal  ini.  Akhirnya  kepada  Tuhan juga berserah diri, disertai harapan, semoga tulisan ini ada mafaatnya .

## DAFTAR PUSTAKA
Luthfi Baraza “ Gangguan Mental dan Prilaku Akibat Narkoba ”, Makalah Seminar Narkoba di SMA IPTEK, Jakarta, tanggal 20 Agustus 2001.
Dadang Hawari, 1997, Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAFZA” Yogyakarta: Dhana Bakti Priyasa. Mahdiah,2002 “ Hak Asasi Manusia Untuk Anak Usia Sekolah Korban Narkoba” Direktorat Jendaral Perlin- dungan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI.
Togar M. Sianipar, “Perkembangan Kejahatan Narkoba ”,Makalah dalam seminar Narkoba di Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 juli 2003.
Kanwil Depdiknas DKI Jakarta,2011 “ Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba” , Jakarta PT. Kloang Klede Putra Timur,.
Mahardi Djamuladin, makalah: “ Sosialisasi Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997”, tanggal 22 Juli 2003 .