Urgensi Badan Hukum pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan
(Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)
Derita Prapti Rahayu, Faisal , A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma, Komang Jaka Ferdian
Universitas Bangka Belitung Email: itha82017@gmail.com, progresif_lshp@yahoo.com, komangjkf@gmail.com

## Abstrak
Peranan masyarakat sangat kuat dan peduli akan cagar budaya yang ada di daerah mereka berupa situs Kotakapur. Masyarakat yang tergabung dalam POKDARWIS Bekawan Desa Kotakapur berupaya menjadikan desa wisata sejarah sangatlah tidak mudah,  butuhnya  peran  serta  Pemerintah  Kabupaten  dan  dinas  terkait  dalam mengatasi satu persatu permasalahan yang menjadi kendala dari pembangunan situs tersebut  Permasalahan  dalam  penulisan  ini  adalah  bagaimanakah  ruang  lingkup Pokdarwis sebagai organisasi kemasyarakatan ? dan kedua bagaimanakah Urgensi Badan Hukum Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan?.  Permasalahan  akan  dianalisis  menggunakan  metode  penelitian Normatif,  dengan  menghasilkan  jawaban  yaitu  pertama,  Pokdarwis  adalah organisasi kemasyarakatan berbentuk perkumpulan,  kedua, urgensi badan hukum pada Pokdarwis adalah kedudukan hukumnya menjadi subyek hukum.
Kata  Kunci: Badan  Hukum;  Organisasi  Kemasyarakatan;  Perkumpulan, Pokdarwis Desa Kota Kapur

## Abstract
The role of the community is very strong and cares about the cultural heritage in their  area  in  the  form  of  the  Kotakapur  site.  Communities  who  are  members  of POKDARWIS  Bekawan,  Kotakapur  vilage,  trying  to  make  a  historical  tourism village are not easy, it requires the participation of the Regency Government and related agencies in overcoming one by one the problems that become obstacles to the  construction  of  the  site.  The  problem  in  this  writing  is  what  is  the  scope  of Pokdarwis as a community organization? and secondly how is the urgency of legal entities in community organizations in the form of associations?. Problems will be analyzed using normative research methods, by producing answers, namely first, Pokdarwis is a social organization in the form of associations, second, the urgency of legal entities in Pokdarwis is their legal position as legal subjects.
Keywords: Legal entity; Community Organizations; Association, Pokdarwis Desa Kota Kapur

## PENDAHULUAN
Desa  Kota  Kapur  merupakan  Desa di  Kecamatan  Mendo  Barat  Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa ini dikenal dengan keberadaan  situs  sejarahnya,  yaitu  situs Kotakapur. Situs Kotakapur sendiri sebenarnya  juga  merupakan  bukit  kecil, pada  sisi  timur  merupakan  dataran  rendah yang  menjad  ipusat  permukiman  Desa Kotakapur,  sedangkan  pada  sisi  selatan, utara, timur merupakan dataran berawa. Di dalam dataran berawa ini membentang dari timur  laut  menuju  barat  mengalir  Sungai Mendo dan berakhir di Selat Bangka. Pada dataran bukit kecil menyerupai semenanjung  seluas  ±  154  Ha  yang dikelilingi  oleh  benteng  tanah  dan  Sungai Mendo, inilah terdapat peninggalan budaya masa  lalu  sebagai  sejarah  keberadaan Kerajaan Sriwijaya.
Temuan  prasasti  Kota  Kapur  yang berangka tahun 686 M megungkapkan bukti penaklukan  di  Pulau  Bangka.  Prasasti  ini ditemukan  pada  tahun  1892,  di  lahan  yang dikelilingi  benteng  tanah  di  tepi  Sungai Mendo,  desa  Kota  Kapur.  Isi  prasasti tersebut berupa ancaman atau kutukan yang
1 Kabib  Sholeh, Prasasti  Talang  Tuo  Peninggalan Kerajaan  Sriwijaya  Sebagai  Materi  Ajar  Sejarah Indonesia  Di  Sekolah  Menengah  Atas, Jurnal Historia Volume 5, Nomor 2, (2017) : 181
2 Chotibul  Umam  Dkk, Pemberdayaan  Pokdarwis Tazgk  Dalam  Pengembangan  Desa  Wisata  Di
biasa disebut prasasti persumpahan. Prasasti tersebut  menjelaskan  bagi  siapa  saja  yang tidak  tunduk  kepada  raja  Sriwijaya  maka akan di bumi hanguskan dan dijelaskan pula dalam  tulisan  prasasti  tersebut  terdapat kalimat penaklukan , yang artinya penaklukan  tersebut  atas  dasar  keinginan untuk  membuka  jalur  dalam  memudahkan masuk  menyebrangi  wilayah  tanah  Jawa dengan  maksud  untuk  menguasai  Selat Sunda terlebih dahulu. 1
Peran Pokdarwis dalam
pengembangan  Desa  wisata  telah  diteliti oleh Chotibul Umam dkk, yang mengungkapkan  peran  Kelompok  Sadar Wisata  (POKDARWIS)  Taman  Alam Ziarah  Gunung  Karang  (TAZGK)  yang mengelola  wisata  di  Desa  Kaduengang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang.  Hasil  penelitian  ini  adalah pentingnya  membekali  pengetahuan  dalam pengembangan  produk  Paket  Wisata  Desa Kaduengang  kepada  Pokdarwis  yang  akan dipromosikan    melalui  website  Pokdarwis TAZGK maupun media online. 2
Begitupula  penelitian  dari  Syahrul Karim, dkk yang terfokus padas
Kaduengang ,  Prosiding  Sembadha  (Seminar  Hasil Pengabdian  Kepada  Masyarakat)  2019,  Pusat Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat, Politeknik Keuangan Nasional (Stan), Hlm. 1-2
menganalisis      tingkat      partisipasi masyarakat      dalam      mendukung kepariwisataan    Balikpapan,    yakni Kelompok    Sadar    Wisata    (Pokdarwis). Difokuskan    pada    evaluasi    partisipasi masyarakat    dengan    subjek    penelitian    7 (tujuh)    Kelompok    Sadar    Wisata (Pokdarwis) di Balikpapan.Ketujuh Pokdarwis  tersebut  berada  dilokasi  objek wisata  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah kota,  yakni  Pokdarwis  Teritip,  Gunung Binjai,  Pantai  Manggar,  Margo  Mulyo Dewasa,  Margomulyo  Remaja,    Sungai Wain,  dan  Mangrove  Centre. 3
Berdasarkan  beberapa  penelitian  di atas,  maka  disimpulkan  bahwa  penelitian pokdarwis  terfokus  pada  peranannya, sehingga pada penulisan kali ini fokus pada penguatan Pokdarwis melalui upaya pengurusan  menjadi  status  badan  hukum. Masyarakat  di  desa  Kota  Kapur  memiliki kesadaran  yang  tinggi  tentang  pelestarian benda-benda  purbakala  dan  tradisional. Masyarakat  menyadari  bawa  tinggalan- tinggalan  sejarah  ini  memliki  nilai  sejarah dan  wisata  yang  sangat  menjanjikan  bagi perumbuhan  ekonomi  di  aerah  ini.    Dalam rangka pelestarian benda purbakala, banyak hal  yang  telah  dilakukan  oleh  masyarakat
3 Syahrul Karim, Dkk, Tingkat  Partispasi Masyarakat  Dalam  Mendukung  Kepariwisataan Balikpapan  :  Kelompok  Sadar  Wisata  (Pokdarwis), Jurnal Kepariwisataan Dan Hospitalitas Vol. 1, No. 2,  November  2017, hlm. 269
didesa ini, anntara lain, mmbentuk organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang  pelestarian  cagar  budaya  di  situs Kotakapur,  yaitu  dengan  dibentuntuknya Pokdarwis  (Kelompok  Sadar  Wisata) Kotakapur.
Pokdarwis  dibentuk  oleh  Pemuda Pemudi  dan  masyarakat  Desa  Kotakapur sebagai wadah dalam mengembangkan desa mereka  menjadi  desa  wisata  sejarah. Pokdarwis  yang  diberi  nama  Pokdarwis Bekawan  ini  terbentuk  pada   4  Februari 2020  ini  mempunyai  tekad  mengangkat sejarah Kota Kapur agar lebih dikenal lagi. Selain  itu,  bertujuan  mempromosikan sejarah  situs  kota  kapur  sebagai  salah satu  destinasi wisata sejarah. 4
Peranan  masyarakat  yang  sangat kuat dan peduli akan cagar budaya yang ada di  daerah  mereka  berupa  situs  Kotakapur yaitu  masyarakat  yang  tergabung  dalam POKDARWIS atau Kelompok Sadar Wisata  Bekawan  Desa  Kota  Kapur.  Dalam mewujudkan Situs Kota Kapur menjadi desa wisata  sejarah  sangatlah  tidak  mudah, butuhnya peran serta Pemerintah Kabupaten dan  dinas  terkait  dalam  mengatasi  satu
4 Kulul Sari, Pokdarwis Bekawan Kota-Kapur Dalam Bayangan-Bayang  Masa  Lalu  Dan  Sekarang, Https://Okeyboz.Com/Index.Php/2020/07/28/Pokda rwis-Bekawan-Kota-Kapur-Dalam-Bayangan- Bayang-Masa-Lalu-Dan-Sekarang/ , Diakses Tanggal 19 Juli 2021
Urgensi  Badan  Hukum  pada  Organisasi  Kemasyarakatan  (Ormas)  Berbentuk  Perkumpulan  (Studi Pokdarwis  Desa  Kota  Kapur,  Kecamatan  Mendo  Barat,    Kabupaten  Bangka),  Derita  Prapti  Rahayu, Faisal , A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma4, Komang Jaka Ferdian
persatu permasalahan yang menjadi kendala dari pembangunan situs tersebut. 5
Permasalahan  Pokdarwis  Desa  Kota Kapur  saat  ini  adalah  tidak  dapat mendapatkan hibah atau bantuan dana yang sesuai  kebutuhan  dapat  menjadikan  Desa mereka menjadi Desa wisata sejarah, hal itu disebabkan  karena  tidak  dalam  bentuk Badan  Hukum.  Oleh  karena  dalam  hal  ini akan mempertanyakan yang pertama mengenai  bagaimanakah  ruang  lingkup Pokdarwis
sebagai
organisasi
kemasyarakatan ? dan kedua bagaimanakah Urgensi  Badan  Hukum  Pada  Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
Berbentuk Perkumpulan ?

## Metode
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini adalah  metode  penelitian  hukum  normatif, penelitian hukum yang bersumber dari data sekunder  berupa  bahan  hukum  primer  dan sekunder. 6 Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan  perundang-undangan  yaitu  ,  dan bahan  hukum  sekunder  berupa  buku kepustakaan dan jurnal ilmiah yang relevan, dokumen terdiri Surat Keputusan Pendirian Pokdarwi,    dan  anggaran  dasar/  anggaran rumah  tangga  Pokdarwis  Bekawan  Desa Kotakapur.  Penelitian  dilakukan  secara
5 Desi  Sapitri, Agenda  Setting  Dalam  Proses Kebijakan Pengembangan Desa Kota Kapur Sebagai Destinasi Wisata Sejarah, Jurnal Sostech, Volume 1, Nomor 2, Februari (2021): 5
6 Derita  Prapti  Rahayu,  Metode  Penelitian  Hukum,
(Yogyakarya; Tahafa Media, 2019), 19
kualitatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach),  dan  pendekatan  konseptual (conceptual approach). 7

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Ruang  Lingkup  Pokdarwis  Sebagai Organisasi  kemasyarakatan  berbentuk Perkumpulan
Mengenai  organisasi  masyarakat  dapat diuraikan sebagai berikut:
Pertama , organisasi masyarakat merupakan salah  satu ruang  bersosialisasi bagi masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  fungsi organisasi yang dapat mengubah kehidupan masyarakat.  Contoh  dari  manfaat  ini  ialah, organisasi  dakwah,  yang  menciptakan masyarakat  bermoral  sesuai  dengan  nilai- nilai agama. Kedua , organisasi masyarakat juga  merupakan  ruang  untuk  menghimpun kepentingan  anggotanya,  dalam  hal  ini publik  yang  dibelanya. Ketiga ,  organisasi masyarakat  adalah  salah  satu  ruang  untuk melatih  rasa  tanggung  jawab. Keempat , Ormas  adalah  salah  satu  pilar  demokrasi. Untuk  itu,  semakin  banyak  individu  yang terhimpun  dalam  lembaga  itu,  maka  akan semakin memudahkan mereka menyampaikan aspirasi/kepentingannya. Kelima , organisasi masyarakat juga
7 Irwansyah  Dalam  Arief  Try  Dhana  Jaya,  Dkk, Anomali Pembatalan Peraturan Daerah: Ratio Legis Putusan  Mahkamah  Konstitusi ,  Halu  Oleo  Law Review, Volume 5 Issue 1, March (2021) : 4
berfungsi sebagai wahana kaderisasi pemimpin dalam masyarakat, baik pemimpin  formal  ataupun  pemimpin  non formal.  Hal  ini  disebabkan  karena  mereka yang  tergabung  dalam  lembaga  ini  telah terbiasa menyusun program untuk kepentingan anggota organisasi masyarakat. Karenanya  itu,  tidak  heran  ketika  rata-rata parpol  juga  merekrut  alumni  organisasi masyarakat  ini  sebagai  kader  mereka. Mereka  diincar  karena  pada  umumnya mereka  telah  cukup  matang  dalam  proses kepemimpinan 8
Undangundang  No  10  Tahun  2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa Kelompok  Sadar  Wisata  dapat  dipahami sebagai kelompok yang tumbuh atas inisiatif dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif memelihara dan melestarikan berbagi obyek wisata dan daya tarik  wisata  dalam  rangka  meningkatkan pembangunan  pariwisata  di  daerah  tempat tinggalnya.  Sebagai  stakeholder  maupun motor  penggerak  dalam  pengembangan potensi wisata di daerahnya pada hakikatnya Pokdarwis  dapat  melaksanakan  berbagai jenis  kegiatan  yang  disesuaikan  dengan
8 Dimas  Prayoga, Kebijakan  Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Uu No.17 Tahun  2013  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Kota Pontianak) , Jurnal Mahasiswa S2  Hukum  Universitas  Tanjungpura,  Pontianak, (2017): 4
9 Direktur  Jenderal  Pengembangan  Destinasi Pariwisata  Kementerian  Pariwisata  Dan  Ekonomi
keadaan dan kondisi masing-masing kelompok
Kelompok Sadar Wisata selanjutnya disebut dengan Pokdarwis, adalah kelembagaan  di  tingkat  masyarakat  yang anggotanya  terdiri dari  para  pelaku kepariwisataan  yang  memiliki  kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak  dalam  mendukung  terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan  dan  manfaatkannya  bagi kesejahteraan masyarakat sekitar 9
Perkumpulan adalah berkumpulnya beberapa orang yang hendak mencapai satu tujuan  yang  sama  dalam  bidang  non- ekonomis.  Beberapa  orang  ini  bersepakat mengadakan suatu  kerja  sama yang bentuk dan  caranya  diletakkan  dalam  suatu anggaran dasar. Dalam perkumpulan diperkenankan adanya sistem keanggotaan.
Pasal  1653  KUHPerdata  yang membagi  Perhimpunan  orang  sebagai Perkumpulan  ( vereenigingen  van  personen als zedelijke lichmen ), yakni: 10 1.
Perkumpulan  yang  diadakan  atau  diakui
Kreatif,  2012,  Pedoman  Kelompok  Sadar  Wisata, Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata  Kementerian  Pariwisata  Dan  Ekonomi Kreatif.
10 Herlin  Budiono, Dasar  Teknik  Pembuatan  Akta Notaris , (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2013), 189
Urgensi  Badan  Hukum  pada  Organisasi  Kemasyarakatan  (Ormas)  Berbentuk  Perkumpulan  (Studi Pokdarwis  Desa  Kota  Kapur,  Kecamatan  Mendo  Barat,    Kabupaten  Bangka),  Derita  Prapti  Rahayu, Faisal , A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma4, Komang Jaka Ferdian
sebagai demikian oleh kekuasaan umum (op openbaar  gezag  als  zoodanig  ingesteld);  2. Perkumpulan  yang  diakui  (erkend);  3. Perkumpulan  yang  diizinkan  (geoorloofd toegelaten);  atau  4.  Perkumpulan  yang didirikan  oleh  orang-orang  untuk  suatu maksud  tertentu  yang  tidak  bertentangan dengan  Undang-undang  atau  kesusilaan baik  ( tot  een  bepaald  oogmek,  niet  strijdig met  de  wetten  of  met  de  geode  zeden, samengesteld) .
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2017  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan yang  selanjutnya  disebut  Ormas  adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat  secara  sukarela  berdasarkan kesamaan  aspirasi,  kehendak,  kebutuhan, kepentingan,  kegiatan,  dan  tujuan  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila.
Perkumpulan  dalam  arti  sempit  ini berdiri sendiri dan terpisah dari lainnya dan tidak  bertujuan  ekonomis  serta  tidak menjalankan perusahaan. Menurut penggolongan  hukum,  yaitu  golongan hukum  publik  dan  hukum  perdata,  jenis badan hukum dapat dibagi dua yaitu: Badan hukum  publik  dan  Badan  hukum  perdata. Perkumpulan  berbadan  hukum  perdata  di
11 Subekti  Dan  Mulyoto,  Perkumpulan:  Dalam Rangka  Menyongsong  Lahirnya  Undangundang
Indonesia terbagi atas 2 yaitu: perkumpulan badan  hukum  perdata  yang  mencari keuntungan (profit) yaitu Perseroan
Terbatas dan Koperasi. Sedangkan perkumpulan  badan  hukum  perdata  yang tidak mencari keuntungan ( non profit ) yaitu Organisasi  Massa,  Partai  Politik,  Yayasan dan Perkumpulan.
Unsur-unsur  yang  harus  dimiliki  oleh Perkumpulan, antara lain: 11
1. Berbentuk badan hukum.
2. Mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
3.  Mempunyai  Organ  Perkumpulan  yang terdiri dari:
a.  Rapat  Umum  Anggota.  Rapat umum  anggota  sebagai  organ yang tertinggi di dalam perkumpulan berhak untuk merubah  maksud  dan  tujuan,
mengangkat dan/atau memberhentikan pengurus, membubarkan perkumpulan serta membagi-bagikan kekayaan perkumpulan kepada anggotanya. b. Pengurus. Pengurus
perkumpulan mempunyai kewenangan untuk mewakili perkumpulan  baik  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan  dan mengurus jalannya perkumpulan,
Perkumpulan,  Cakra  Media,  (Yogyakarta:  Cakra Media, 2016), 17
serta berkewajiban untuk melaksanakan  keputusan  rapat anggota.  Pengurus  Perkumpulan terbagi  menjadi  3  (tiga)  yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara c. Pengawas , Pengawas
mempunyai  kewenangan  untuk melakukan  pengawasan  terhadap pengurus  dan  memberi  saran- saran dan masukanmasukan kepada  pengurus.  4.  Non  profit atau tidak mencari keuntungan 5. Tidak  membagikan  keuntungan kepada anggotanya
Dalam
pengertian  perkumpulan,  yang berkumpul  ialah  orang-orang perseorangan  atau  orang-orang yang merasa mempunyai kepentingan.  Kepentingan  ini tidak  hanya  bersifat  materil, melainkan  juga  dapat  bersifat moril.  Dalam  pekumpulan,  tidak hanya  materi  saja  yang  dapat diberikan,  namun  dapat  berupa tenaga  fisik,  tenaga  fikiran,  dan juga  barang-barang  dari  anggota perkumpulan 12
Perkumpulan  memiliki  sifat,  yang pada  umumnya  sifat  dari  perkumpulan tersebut  ialah  gotong  royong,  kerukunan,
12 Wirjono  Prodjodikoro,  Hukum  Perkumpulan Perseroan Dan Koperasi Di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, (Jakarta; Dian Rakyat, 1969), 1
dan persatuan. Di Indonesia sendiri sifat ini sama  sekali  tidak  asing  untuk  didengar, karena  sifat  ini  melekat  pada  seluruh masyarakat  Indonesia.  Sifat  gotong  royong ini, dapat merupakan saling tolong menolong  guna  memenuhi  kebutuhan masing-masing atau merupakan kerja sama untuk mengejar suatu tujuan yang sama
Urgensi  Badan  Hukum  Pada  Organisasi Kemasyarakatan  (Ormas)  Berbentuk Perkumpulan  (Studi  Pokdarwis  Desa Kota  Kapur  Kecamatan  Mendo  Barat Kabupaten Bangka)
Di  dalam  hukum  terdapat  subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban,  maka  ia  memiliki  kewenangan untuk  bertindak  (menurut  hukum).  Hak yang  dimaksud  adalah  izin  dan  wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subjek hukum. Kemudian kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual. Namun kewajiban tidak  selalu  muncul  sebagai  akibat  adanya kontrak, melainkan dapat  pula muncul dari peraturan  hukum  yang  ditentukan  oleh lembaga  yang  berwenang.41  Adapun  yang dapat  mendukung  hak  dan  kewajiban  atau yang  dapat  menjadi  subjek  hukum  adalah manusia/orang dan badan hukum. 13
13 Agus  Sudaryanto, Pengantar  Ilmu  Hukum , (Malang: Setara Press,  2015), 14.
Urgensi  Badan  Hukum  pada  Organisasi  Kemasyarakatan  (Ormas)  Berbentuk  Perkumpulan  (Studi Pokdarwis  Desa  Kota  Kapur,  Kecamatan  Mendo  Barat,    Kabupaten  Bangka),  Derita  Prapti  Rahayu, Faisal , A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma4, Komang Jaka Ferdian
Menurut Supramono, Badan Hukum merupakan  sekelompok  manusia  yang berada  dalam  suatu  organisasi  yang mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri, serta dapat
melakukan
hak-hak dan kewajibankewajibannya  yang  berhubungan dengan kekayaannya tersebut. 14
Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum  dapat  memiliki  hak  dan  kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak.4 Menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat  memiliki  hak-hak  dan  melakukan perbuatan  seperti  menerima  serta  memiliki kekayaan  sendiri,  dapat  digugat,  dan menggugat di muka hakim. 15
Berdasarkan  pendapat–  pendapat para  sarjana  dapat  disimpulkan  bahwa badan  hukum  sebagai  subyek  hukum memiliki  unsur-unsur,  perkumpulan  orang (organisasi)  dapat  melakukan  perbuatan hukum  dalam  hubunganhubungan  hukum, mempunyai harta kekayaan sendiri, mempunyai  pengurus,  mempunyai  hak dan kewajiban, dan dapat digugat dan menggugat  di  depan  pengadilan.  Menurut doktrin  ajaran  umum  badan  hukum  untuk
14 Gatot  Supramono, Bumn  Ditinjau  Dari  Segi Hukum Perdata . (Jakarta: Rineka Cipta, (2016), 181
15 Handri Raharjo, Hukum Perusahaan , (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019), 18
16 Rido Dalam   A.A. Gede D. H. Santosa, Perbedaan Badan  Hukum  Publik  Dan  Badan  Hukum  Privat ,
memenuhi  kriteria  sebagai  subyek  hukum badan  hukum  memerlukan  kriteria  adanya kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepetingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur. 16
Menurut penggolongan hukum, yaitu  golongan  hukum  publik  dan  hukum perdata, jenis badan hukum dapat dibagi dua yaitu:  (1)  Badan  hukum  publik;  dan  (2) Badan hukum perdata. Perkumpulan berbadan  hukum  perdata  di  Indonesia terbagi atas 2 yaitu: 1. Perkumpulan Badan Hukum  Perdata  yang  mencari  keuntungan (profit) yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi. 2. Perkumpulan Badan Hukum Perdata yang tidak mencari keuntungan (non profit) yaitu Organisasi  Massa,  Partai  Politik,  Yayasan dan Perkumpulan
Ad.1.  Perkumpulan  Badan  Hukum Perdata  yang  mencari  keuntungan  (profit): a.  Perseroan  Terbatas;  UUPT  secara  jelas mengatur  dan  menyebutkan  apa-apa  yang perlu  dicantumkan  dalam  Anggaran  Dasar PT  sehingga  didalam  akta  pendirian  yang dibuat  oleh  setiap  notaris  akan  memuat butir-butir  yang  disebutkan  diatas  sesuai aturan  dan  pedoman  UUPT.  Berdasarkan akta  pendirian  PT,  maka  para  pendiri
Jurnal  Komunikasi  Hukum  (Jkh)  Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2, Agustus (2019), 155
bersama-sama  atau  kuasanya  (biasanya notaris)  mengajukan  permohonan  secara online  ke  Direktorat  Jenderal  Administrasi Umum  (Ditjen  AHU)  untuk  memperoleh pengesahan  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia dengan memenuhi ketentuan dan  persyaratan  yang  berlaku.  b.  Koperasi UUKoperasi  secara  jelas  mengatur  dan menyebutkan apa-apa yang perlu dicantumkan dalam Anggaran Dasar koperasi  sehingga  didalam  akta  pendirian yang dibuat oleh setiap notaris akan memuat butir-butir  yang  disebutkan  diatas  sesuai aturan dan pedoman UUKoperasi.
Fungsi dan wewenang dari perangkat  organisasi  koperasi  secara  jelas diatur  Pasal  21  dalam  Undang  Undang  25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
Koperasi  memperoleh  status  badan  hukum setelah  akta  pendiriannya  disahkan  oleh pemerintah, dimana para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian  koperasi  dengan  memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
Ad.2  Perkumpulan  Badan  Hukum Perdata  yang  tidak  mencari  keuntungan (non profit) a. Organisasi Masyarakat Untuk Ormas  yang  berbadan  hukum  dibedakan berbasis anggota dan tidak berbasis anggota. Pasal  11  UU  Ormas  menyebutkan  bahwa Ormas  berbadan  hukum  sebagaimana dimaksud  dapat  berbentuk  perkumpulan atau  yayasan.  Sedangkan  untuk  Organisasi
Masyarakat  yang  tidak  berbadan  hukum dapat  dibentuk  dan  didirikan  dengan memenuhi  persyaratan.  Dapat  disimpulkan bahwa  pengaturan  Organisasi  Masyarakat sangat jelas baik jenis Organisasi Masyarakatnya,  AD  &  ART  bila  tidak berbadan  hukum  dan  bila  berbadan  hukum diminta untuk merujuk ke UU yang ada (lex specialist).  b.  Partai  Politik  Partai  politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk  oleh  sekelompok  warga  Negara Indonesia  secara  sukarela  atas  dasar kesamaan  kehendak  dan  cita-cita  untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik  anggota,  masyarakat,  bangsa  dan Negara  serta  memelihara  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila  dan  Undang  Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam  UU  Partai  Politik  baik Undang  Undang  Nomor  2  Tahun  2008 maupun  UU  Nomor  2  Tahun  2011  secara jelas  dan  tegas  mengatur  apa  yang  perlu dimasukkan dalam Anggaran Dasar, sehingga  notaris  sebagai  pejabat  negara yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian  partai  politik  harus  mengacu kepada  aturan  yang  diatur  dalam  undang- undang  yang  dimaksud.  c.  Yayasan; Sebelum  adanya  undang-undang  yang mengatur  tentang  yayasan,  yayasan  hanya merupakan  alat  yang  secara  fungsional menjadi sarana untuk hal-hal atau pekerjaan
Urgensi  Badan  Hukum  pada  Organisasi  Kemasyarakatan  (Ormas)  Berbentuk  Perkumpulan  (Studi Pokdarwis  Desa  Kota  Kapur,  Kecamatan  Mendo  Barat,    Kabupaten  Bangka),  Derita  Prapti  Rahayu, Faisal , A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma4, Komang Jaka Ferdian
dengan tujuan sosial, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan9 Dengan diundangkannya Undang Undang Yayasan, maka pengertian yayasan menjadi lebih jelas.
Sedangkan persyaratan yang ditentukan agar yayasan dapat diperlakukan dan  memperoleh  status  sebagai  badan hukum  adalah  pendirian  yayasan  sebagai badan  hukum  harus  mendapat  pengesahan oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia. d. Perkumpulan Dalam Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang dimaksud dengan perkumpulan adalah ³badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk  mewujudkan  kesamaan  maksud  dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan  kemanusiaan  dan  tidak  membagikan keuntungan  kepada  anggotanya¥.  Antara perkumpulan  yang  berbadan  hukum  dan perkumpulan  yang  tak  berbadan  hukum terdapat  perbedaan  menonjol,  yaitu  pada perkumpulan yang tak berbadan hukum tak dapat  melakukan  perbuatan  perdata  dalam kedudukannya  sebagai  perkumpulan;  yang bertanggungjawab, adalah orang-orang yang  mengadakan  persetujuan-persetujuan atau si penerima barang dari perkumpulan.
Disamping harta kekayaan perkumpulan,  maka  harta  pribadinya  dapat dipertanggungjawabkan  bagi  pemenuhan piutang-piutang  (pasal  1131  KUHPerdata).
Macam-macam  perkumpulan  yang  tidak berbadan  hukum  pada  dasarnya  tidak bertujuan mencari laba/keuntungan, didirikan hanya untuk sementara waktu dan tidak diumumkan dan diberitahukan kepada pihak ketiga mengenai pendiriannya. Perkumpulan dapat didirikan melalui perjanjian  yang  sederhana  dan  tidak  ada pengajuan  formal  atau  tidak  diperlukan adanya persetujuan pemerintah.
Perjanjiannya  bisa  secara  tertulis  dengan akta pendirian ataupun lisan.
Kedudukan badan hukum dari perkumpulan menurut  Staadsbad  1870-64  itu  diperoleh sesudah  ada  pengakuan  dari  Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Pasal 1 Staadsbad 1870-64 berbunyi: ³ Tiada suatu perkumpulan orang- orang  apapun  juga  dapat  bertindak  sebagai badan  hukum,  selain  dari  yang  didirikan menurut peraturan umum ( algemene verordening ) dan itupun jika sudah diakui oleh  Gubernur  Jenderal  (sekarang  Menteri Hukum dan Ham
Kewenangan  notaris  membuat  akta otentik  itu  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undangan. Pembuatan akta badan  hukum  perkumpulan  oleh  notaris jelas  ditegaskan  dalam  Pasal  11  Undang- Undang  Organisasi  Masyarakat  Nomor  17 Tahun  2013  bahwa  akta  pendirian  badan hukum  perkumpulan  dibuat  oleh  notaris yang  memuat  Anggaran  Dasar  atau
Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga.  Biasanya  Anggaran  Dasar  yang dibuat  merupakan  bagian  terpenting  dari suatu akta pendirian badan hukum termasuk dalam  hal  ini  perkumpulan.  Notaris  dalam menyusun  akta  pendirian  yang  didalamnya memuat  Anggaran  Dasar  dari  suatu  badan hukum  akan  merujuk  kepada  undang- undang  yang  berlaku  sebagai  pedoman. Dasar  hukum  dan  peraturan  yang  akan dijadikan  sebagai  pedoman  akta  pendirian belum  ada  diatur  dengan  tegas,  masih merujuk pada peraturan peninggalan Belanda  yaitu  Staadsblad  1870  Nomor  64 sehingga masih banyak terdapat kendala dan hambatan  yang  ditemukan  didalam  pratek kenotariatan  dalam  membuat  akta  badan hukum perkumpulan.
Keanggotaan  perkumpulan  bersifat pribadi  artinya  tidak  dapat  dialihkan  atau diwariskan seperti halnya pemegang saham perseroan terbatas, walaupun dalam anggaran  dasar  dapat  ditentukan  lain. Peralihan  keanggotaan  perkumpulan  selain diatur  dalam  anggaran  dasar,  dapat  juga terjadi  karena  hukum  misalnya  karena penggabungan atau peleburan. Perlu adanya pengaturan mengenai keanggotaan
17 Rina, Hambatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan, Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/1649 10-Id-Hambatan-Notaris-Dalam-Pembuatan-Akta-
Ba.Pdf , Diakses Tanggal 5 Agustus (2021), 4
18 Musyawarah Dan Gotongroyong Merupakan Nilai Kearifan Lokal Kemanusiaan, Kebersamaan,
perkumpulan, mengenai hak dan kewajiban serta  tata  cara  berakhirnya  keanggotaan dalam Perkumpulan. 17
Penelitian Derita Prapti Rahayu, dkk tahun 2020 lalu berjudul ‘Model Transformasi Kearifan Lokal Terkait Kasus Pertambangan Rakyat Ke Dalam Kebijakan Daerah  di  Propinsi  Kepulauan  Bangka Belitung’  oleh  Derita  Prapti  Rahayu,  dkk, yang  dilakukan  di  3  Kabupaten,  salah satunya di Kabupaten Bangka yaitu wilayah Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat. Hasil penelitian itu menemukan bahwa ada beberapa  pelaku  tambang  rakyat  ilegal diselaikan  dengan  dimediasi  kearifan  lokal masyarkat  yaitu  berupa  musyawarah  di Desa  untuk  tidak  menambang  lagi  karena bisa  merusak  lingkungan,  dan  sepakat bergotongroyong  membangun  Desa  Kota Kapur dimanaada sebuah situs sejarah, yaitu situs Kotakapur. 18
Penelitian  dari  Iskandar  Zulkarnin menemukan bahwa keberadaan situs sejarah Kotakapur ini tidak dikelola secara optima, disebabkan oleh beberapa faktor mendasar, yaitu  perbedaan  persepsi  para  pelestarian warisan budaya terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,
Persaudaraan,  Lihat  Fritjof  Capra  Dalam  Derita Prapti  Rahayu,Dkk, Transformasi  Kearifan  Lokal Terkait  Kasus  Pertambangan  Rakyat  Dalam Kebijakan Daerah , Jurnal Kerta Patrika, Vol. 42, No. 3 Desember (2020) : 263
Urgensi  Badan  Hukum  pada  Organisasi  Kemasyarakatan  (Ormas)  Berbentuk  Perkumpulan  (Studi Pokdarwis  Desa  Kota  Kapur,  Kecamatan  Mendo  Barat,    Kabupaten  Bangka),  Derita  Prapti  Rahayu, Faisal , A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma4, Komang Jaka Ferdian
pembagian  kewenangan  antara  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  masih  belum jelas,  dan  masih  rendahnya  kapasitas pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan minimnya sumber daya manusia khususnya tenaga  yang  ahli  dalam  bidang  pelestarian warisan budaya, sumber  daya yang minim, kelembagaan  pemerintah  yang  mengurusi warisan  budaya  belum  efektif,  sistem  dan regulasi  pelestarian  warisan  budaya  di bawah UndangUndang belum diatur secara jelas  dan  tegas  baik  di  tingkat  nasional maupun  daerah,  serta  masih  minimnya partisipasi  masyarakat  dalam  pelestarian warisan budaya. 19
Jika  Pokdarwis  berbadan  hukum, maka  dapat  disebut  sebagai  subjek  hukum karena  memiliki  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  tertentu.  Hak  dan  kewajiban  itu timbul dari hubungan hukum yang dilakukan  oleh  badan  hukum  tersebut. Badan  hukum  juga  memiliki  kekayaan tersendiri  yang  terpisah  dari  kekayaan anggotanya,  turut  serta  dalam  lalu  lintas hukum, serta dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. 20
Badan hukum sebagai subjek hukum layaknya manusia, dapat melakukan perbuatan hukum seperti mengdakan perjanjian,  manggabungkan  diri  dengan
19 Iskandar  Zulkarnain, Pengelolaan  Warisan Budaya  Bangka:  Inkonsistensi  Kebijakan,  Regulasi Dan Partisipasi Publik , Jurnal Society, Vol. 3 No. 1, (2015): 2
perusahaan  lain  (merger),  melakukan  jual beli, dan lain sebagainya. Dengan demikian badan hukum diakui keberadaannya sebagai pendukung  hak  dan  kewajiban  (subjek hukum) karena turut serta dalam lalu lintas hukum. 21
Pokdarwis  Desa  Kotakapur  jika sudah  berbadan  Hukum,  maka  merupakan badan  hukum  Privat;  yaitu  badan  hukum yang  didirkan  berdasarkan  hukum  perdata dan  beregrak  di bidang  privat/yang menyangkut kepentingan masyarakat. Badan hukum  ini merupakan badan swasta yang  didirikan  oleh  sejumlah  orang  untuk tujuan  tertentu,  seperti  untuk  kepentinga sosial/kemasyarakatan.
Berdasarkan pendapat dari para ahli tentang kriteria badan hukum yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disusunlah unsur-unsur badan hukum adalah sebagai berikut:
a.Adanya pemisahan harta kekayaanantara pendiri dengan badanhukum;
b.Mempunyai
harta kekayaantertentu; c.Memiliki kepentingan tertentu; d.Memiliki organ yang menjalankanbadan hukum;
20 Simanjuntak, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata Indonesia , ( Jakarta: Djambatan, 2009), 28
21 Chidir  Ali, Badan  Hukum ,  (Jakarta:  Alumni, 2005), 19
e.Adanya managemen yang teratur. 22
Hukum sebagai pengatur kehidupan manusia  melibatkan  peranan  setiap  orang dan  segala  sesuatu  yang  terkait  dengan peranan tersebut. Perhubungan hukum tidak hanya  meliputi  hubungan  antara  subjek hukum,  melainkan  juga  antara  subjek hukum dengan objek hukum.
Contohnya  dalam  penulisan  ini adaalah  perkumpulan  Pokdarwis  Bekawan. Kelompok sadar wisata (Selanjunya disebut Pokdarwis)  ini  diberi  nama  BEKAWAN yaitu  dengan  kepanjangan  Bersama  Kawal Kebudayaan.  yang  berbasis  di  desa  Kota Kapur,  dibentuk  pada  tanggal  04  Februari 2020  yang  berkedudukan.    di  Desa  Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dengan alamat Sekeretariat di Jalan Kampung  Jawa,  RT.  10,  Dusun  04  Desa Kota Kapur. sesuai dengan izin operasional /keputusan  (SK)  Kepala  Dinas  parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka,
Februari 2020. Pokdarwis Bekawan Desa
Kotakapur  berbentuk  perkumpulan  yang mempunyai tujuan :
1. Mempererat persatuan dan mengembangkan kepedulian diantara para anggotanya
22 Dyah  Hapsari  Prananingrum, Telaah  Terhadap Esensi Subjek Hukum:Manusia Dan Badan Hukum,
2. Mempelopori pengembangan
beragam potensi wisata di
lingkungan terdekat
3. Melestarikan nilai-nilai seni, budaya, adat dan sejarah lokal yang mendukung  kemajuan  di  bidang kepariwisataan  yang  berdampak positif  secara  ekonomi  dan  sosial pada masyarakat.
4. Untuk  mencapai  tujuan  organisasi, pokdarwis
bekawan
menyelenggarakan  berbagai  usaha- uasaha yang terkait dengan pengembangan  beragam  potensi  di bidang  kepariwisataan  di  tingkat lokal  dan  mendorong  terlaksananya event-event  yang  menjadi  wahana apresiasi dan promosi potensi wisata yang ada dilingkungan sekitar.

## KESIMPULAN
1. Ruang  lingkup  Pokdarwis  sebagai organisasi  kemasyarakatan  adalah berbentuk  Perkumpulan,    yaitu berkumpulnya beberapa orang yang hendak  mencapai  satu  tujuan  yang sama  dalam  bidang  non-ekonomis. Beberapa  orang  ini  bersepakat mengadakan  suatu  kerja  sama  yang bentuk  dan  caranya  diletakkan dalam suatu  anggaran dasar. Dalam
Refleksi Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.8  No.  1, (2014): 82,
Urgensi  Badan  Hukum  pada  Organisasi  Kemasyarakatan  (Ormas)  Berbentuk  Perkumpulan  (Studi Pokdarwis  Desa  Kota  Kapur,  Kecamatan  Mendo  Barat,    Kabupaten  Bangka),  Derita  Prapti  Rahayu, Faisal , A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma4, Komang Jaka Ferdian
perkumpulan diperkenankan adanya
sistem keanggotaan.
2. Urgensi Badan Hukum Pada
Organisasi Kemasyarakatan
(Ormas)  Berbentuk  Perkumpulan (Studi  Pokdarwis  Desa  Kota  Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka) adalah dapat berkedudukan subjek hukum karena memiliki hak- hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.  Hak  dan  kewajiban  itu timbul  dari  hubungan  hukum  yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. Badan hukum juga memiliki  kekayaan  tersendiri  yang terpisah  dari  kekayaan  anggotanya, turut serta dalam lalu lintas hukum, serta  dapat  digugat  dan  menggugat di muka pengadilan

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Chidir, Badan  Hukum ,  (Jakarta:
Alumni, 2005), 19
Budiono,  Herlin, Dasar  Teknik Pembuatan Akta  Notaris ,  (Bandung:    Citra
Aditya Bakti, 2013), 189
D.  H.  Santosa,  Gede, Perbedaan  Badan
Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat , Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas  Pendidikan  Ganesha,
Vol. 5 No. 2, Agustus (2019), 155
Direktur  Jenderal  Pengembangan  Destinasi
Pariwisata Kementerian Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif, 2012, Pedoman Kelompok Sadar Wisata, Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karim,  Syahrul,  Dkk, Tingkat  Partispasi Masyarakat  Dalam  Mendukung Kepariwisataan  Balikpapan  :
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Jurnal
Kepariwisataan  Dan  Hospitalitas
Vol. 1, No. 2,  November  2017 ; 269 Prananingrum,  Dyah  Hapsari, Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum:Manusia Dan Badan
Hukum,  Refleksi Hukum:  Jurnal Ilmu  Hukum,  Vol.8  No.  1,
(2014): 82,
Prapti  Rahayu,  Derita,  dkk, Transformasi Kearifan  Lokal  Terkait  Kasus Pertambangan  Rakyat  dalam Kebijakan  Daerah ,  Jurnal  Kerta Patrika, Vol. 42, No. 3 Desember (2020) : 263
Prapti  Rahayu,  Derita, Metode  Penelitian Hukum , (Yogyakarta: Thafa Media, 2019),
Prayoga,  Dimas, Kebijakan  Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan  UU  No.17  Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Kota Pontianak) , Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, (2017): 4 Prodjodikoro, Wirjono, Hukum
perkumpulan Perseroan dan Koperasi  Di  Indonesia ,  Dian Rakyat,  Jakarta,  (Jakarta;  Dian Rakyat, 1969), 1
Raharjo,  Handri, Hukum  Perusahaan ,
(Yogyakarta:  Pustaka  Yustisia,
2019), 18
Rina, Hambatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan,
https://media.neliti.com/media/p ublications/164910-ID- hambatan-notaris-dalam- pembuatan-akta-ba.pdf ,  diakses tanggal 5 Agustus (2021), 4 Sapitri, Desi, Agenda Setting dalam Proses Kebijakan  Pengembangan  Desa Kota  Kapur  Sebagai  Destinasi Wisata  Sejarah, Jurnal  Sostech,
Volume  1,  Nomor  2,  Februari (2021): 5
Sari,  Kulul, Pokdarwis  Bekawan  Kota- Kapur  Dalam  Bayangan-Bayang
Masa Lalu dan Sekarang, https://okeyboz.com/index.php/2 020/07/28/pokdarwis-bekawan- kota-kapur-dalam-bayangan- bayang-masa-lalu-dan-sekarang/ , diakses tanggal 19 Juli 2021 Sholeh,  Kabib, Prasasti  Talang  Tuo Peninggalan  Kerajaan  Sriwijaya Sebagai Materi Ajar Sejarah Indonesia  Di  Sekolah  Menengah Atas, Jurnal  Historia  Volume  5, Nomor 2, (2017) : 181
Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia ,  (  Jakarta:  Djambatan, 2009), 28
Subekti dan Mulyoto, Perkumpulan: Dalam Rangka  Menyongsong  Lahirnya UndangUndang Perkumpulan , Cakra Media, (Yogyakarta: Cakra Media, 2016), 17
Sudaryanto, Agus, Pengantar Ilmu Hukum , (Malang: Setara Press,  2015), 14.
Supramono,  Gatot, BUMN  Ditinjau  Dari Segi  Hukum  Perdata .  (Jakarta:
Rineka Cipta, (2016), 181
Try  Dhana  Jaya,  Arief,  dkk, Anomali Pembatalan  Peraturan  Daerah: Ratio  Legis  Putusan  Mahkamah Konstitusi , Halu Oleo Law Review, Volume 5 Issue 1, March
(2021) :4 Umam,  Chotibul  Dkk, Pemberdayaan Pokdarwis Tazgk Dalam
Urgensi  Badan  Hukum  pada  Organisasi  Kemasyarakatan  (Ormas)  Berbentuk  Perkumpulan  (Studi Pokdarwis  Desa  Kota  Kapur,  Kecamatan  Mendo  Barat,    Kabupaten  Bangka),  Derita  Prapti  Rahayu, Faisal , A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma4, Komang Jaka Ferdian
Pengembangan  Desa  Wisata  Di Kaduengang , Prosiding Sembadha (Seminar Hasil Pengabdian  Kepada  Masyarakat) 2019,  Pusat  Penelitian  Dan
Pengabdian  Kepada  Masyarakat,
Politeknik  Keuangan  Nasional (Stan); 1-2
Zulkarnain, Iskandar, Pengelolaan Warisan
Budaya  Bangka:  Inkonsistensi
Kebijakan, Regulasi dan Partisipasi Publik , Jurnal Society, Vol. 3 No. 1,  (2015): 2