https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ Volume 3 Nomor 2 November 2021 : 113-126 Doi : http://dx.doi.org/10.25105/teraslrev.v3i2.15049 p-Issn : 2715-8950 | e-Issn : 2716-2060

## TINJAUAN NORMATIF PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA (Studi kasus KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA)
(A NORMATİVE REVİEW OF THE ROLE OF THE UNİTED NATİONS SECURİTY

## COUNCİL İN MAİNTAİNİNG WORLD PEACE)
(Case study of the conflict between Russia and Ukraine)
Dewi Aisyah Arlina Permanasari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Araisyah.ar2302@gmail.com , arlina.p@trisakti.ac.id

## Abstrak
Serangan Federasi Rusia merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional. Dalam menjalankan kewajiban Dewan Keamanan PBB yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengupayakan dalam menangani konflik Rusia dengan Ukraina oleh Dewan Keamanan  dengan mengeluarkan Resolusi dalam menjaga Perdamaian dan Keamanan dunia.  Dalam hasil Resolusi yang dikeluarkan PBB tidak menghasilkan apapun penyebabnya adalah Rusia mempunyai Hak Veto terhadap resolusi tersebut. Tujuan penulisan yakni mengetahui dan menganalisis faktor penyebab dan dampak dari konflik Rusia dan Ukraina terhadap berbagai negara, peran Dewan Keamanan dan Majelis Umum. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode studi kepustakaan digunakan penulis dengan  maksud  untuk  memperoleh  data  yang  lengkap  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan kebenarannya melalui buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada.
Kata kunci: Konflik, Ukraina, Rusia, Majelis Umum, Dewan Keamanan.

## Abstract
The attack of the Russian Federation is a flagrant violation of the Charter of the United Nations and international law. In carrying out the obligations of the UN Security Council as stated in the Charter of the United Nations (UN), the Security Council has made efforts to deal with the conflict between Russia and Ukraine by issuing Resolutions to maintain world peace and security. In the results of the Resolution issued by the United Nations, it did not produce any results, the reason was that Russia had a veto power over the resolution. The purpose of writing is to find out and analyze the causes and impacts of the conflict between Russia and Ukraine on various countries,
114   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
the role of the Security Council and the General Assembly. This research method is using the literature study method used by the author with the aim of obtaining complete and accountable data through books, literatures, notes, and existing reports.
Keywords: Conflict, Ukraine, Russia, General Assembly, Security Council.

## Pendahuluan
Konflik  antara  Rusia  dan  Ukraina  pada  awal  mula  hal  tersebut  terjadi  ketika Rusia membawa pasukan militernya pada perbatasan Ukraina di Wilayah Crimea. Pada masalah yang terjadi  di  Crimea  negara  Rusia  telah  melanggar  batas  Teritorial  terhadap  Ukraina,  mengenai masalah tersebut dapat menimbulkan ancaman perdamaian dan kemanan bagi wilayah Ukraina. Rusia telah menambah pasukannya di wilayah Crimea dan memutus akses jalan keluar masuk di wilayah perbatasan Ukraina. Dalam hal ini Rusia telah membawa pasukan Militer sekitar 2.000 pasukan  militer  tersebut  yang  terdapat  di  perbatasan  Ukraina. 1 Dan  lebih  bertambah  lagi pasukan  militer  Rusian  pada  tanggal  12  Maret  yang  berjumblah 80.000  pasukan  militer  yang berada di perbatasan. 2
Terpampang  jelas  Rusia  tidak  mematuhi  Prinsip-Prinsip  yang  terdapat  dalam  Piagam PBB.  Prinsip  tersebut  adalah  larangan  bagi  negara  membawa  pasukan  militernya  terhadap negara lain untuk mengancam perdamaian dan keamanan wilayah lain. 3 Dalam hal ini dapat di artikan Rusia telah melanggar Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, Rusia telah menambahkan pasukan militer tersebut dari negaranya yang telah menlanggar wilayah teritorial negara Ukraina yang berada  di  wilayah  Crimea. 4 Crimea merupakan sebuah semenanjung  di  kawasan  Laut Hitam,Setelah tahun 1925, Crimea menjadi bagian dari Ukraina. 5
Dalam menjalankan kewajiban Dewan Keamanan PBB yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu pasal 14 hal tersebut yang telah mengupayakan dalam menangani konflik Rusia dengan Ukraina oleh Dewan Keamanan  dengan mengeluarkan Resolusi dalam menjaga Perdamaian dan Keamanan dunia. kemudian hasil Resolusi yang dikeluarkan PBB tidak menghasilkan apaun penyebabnya adalah Rusia mempunyai Hak Veto terhadap resolusi
1 Alexander Nekrassov, Op.cit.
Baca surat Yuriy Sergeyev untuk Presiden DK PBB dalam mengajukan konflik yang terjadi di Ukraina Yuriy Surgeyev, 2014, Letter dated 28 February 2014 from the Permanent Representative of Ukraine to the United Nations addressed to  the  President  of  the  Security  Council,  diakses  dalam  http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B- 6D27-4E9C-8CD3-  CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_136.pdf,  (12/09/2017,  23:24  WIB)  Baca  artikel  Saun  Walker  di  The Guardian yang melaporkan bahwa ada sekitar 2000 pasukan militer Ukraina terlihat di perbatasan Rusia-Ukraina Saun Walker,  2014,  Russian  'invasion'  of  Crimea  Fuels  Fear  of  Ukraine  Conflict,  diakses  dalam https://www.theguardian.com/world/2014/feb/28/russia-crimea-white-house, (15/11/2017, 8:34 WIB)
2 Tim  Shipman  &  Will  Stewart,  2014,  Red  Army  Masses  On  Ukraine  Border,  diakses  dalam http://www.dailymail.co.uk/news/article-2579168/Ukraine-warns-scale-invasion-Russia-movesartillery-close-borders- Kiev-security-chief-says-Putins-troops-run-three-hours.html, (15/11/2017, 8:36 WIB)
3 Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 Charter of The United Nations and Statue of The International Court of Justice, diakses dalam https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf, (02/10/2017, 23:51 WIB) surat dari Yuriy Sergeyev bahwa  tindakan  Rusia  di  perbatasan  Ukraina  dapat  mengancam  keamanan  dan  perdamaian  internasional  Yuriy Surgeyev, 2014, Letter dated 28 February 2014 from the Permanent Representative of Ukraine to the United Nations addressed to the President of the Security Council, diakses dalam http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-  CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_136.pdf, (12/09/2017, 23:24 WIB)
4 Charter  of  The  United  Nations  and  Statue  of  The  International  Court  of  Justice,  hal.  3,  diakses  dalam https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf, (02/10/2017, 23:51 WIB)
5 https://www.kompas.com/global/read/2021/10/30/165119870/krisis-crimea-sejarah-dan-keterlibatan-rusia?page=all
115
tersebut 6 . Rusia merupakan anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB sehingga mempunyai hak veto 7 . Dalam mengeluarkan resolusi terhadap konflik Rusia dan Ukraina tersebut maka Dewan Keamanan  telah  melaksankan  fungsi  dengan  mengupayakan  agar  dunia  internasional  tetap harmonis dalam  perdamaian dan keamanan yang terdapat dalam piagam PBB 8 . Sesuai dengan kewenangan Dewan Keamanan harus melakukan peninjauan apapun yang mengancam Wilayah Ukraina 9 .  Kemudian  kegagalan  Dewan  Keamanan  dalam  mengeluarkan  Resolusi  akibat  Hak vetonya Rusia, Dewan Keamanan menghendaki konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina untuk dibicarakan kepada Dewan Keamanan hal ini di atur dalam pasal 12 ayat (1) Piagam PBB. Dewan Keamanan Berhak ikut serta menangani permasalahan internasional yang terjadi, hal ini terdapat  dalam  pasal  10  Bab  IV  yang  dapat  memperoleh  kewenangan  dalam  menjaga perdamaian  dan  Keamanan.  Kemudian  Majelis  Umum  PBB  mengeluarkan  resolusi  yang  salah satunya  berisi  telah  ditetapkannya  yaitu  menegaskan  Komitmennya  dalam  integritas  teritorial wilayah Ukraina dalam batas yang diakui secara internasional. 10
Kemudian  dalam  Kestabilan  politik  Ukraina  juga  semakin  memburuk  dengan  adanya kecenderungan sikap masyarakat Ukraina Barat yang berbeda dengan Ukraina Timur. Karena ketidak  mampuan  pemerintah  waktu  itu  dalam  menjaga  kestabilan  negara  maka,  presiden Ukraina  Victor  Yanukovich  telah  resmi  dengan  mengundurkan  dirinya  dari  jabatannya  dan digantikan sementara oleh Presiden Olexander Turchnyov lalu pada tahun 2015 digantikan lagi oleh  Presiden  Petro  Poroshenco  yang  kemudian  terbentuklah  sebuah  pemerintahan  baru  di Ukraina yang pro Uni Eropa. Kecenderungan tersebut menyebabkan Keamanan negara Federasi.
Rusia merasa terancam dengan adanya intervensi Uni Eropa dan Amerika Serikat yang tergabung  dalam  organisasi  NATO.  Sebagai  upaya  diplomasi  pemerintah  Rusia  telah mengirimkan  surat  tuntutan  kepada  NATO,  salah  satu  poin  penting  yang  ingin  disampaikan adalah menolak ide bergabungnya Ukraina kedalam organisasi tersebut. 11

## Pembahasan Kronologi konflik Ukraina-Rusia
Permulaan  adanya  konflik  Rusia  dan  Ukraina  dapat  dilihat  dalam  sejarah  yang keberadaan wilayahnya Sekitar 1.200 tahun lalu, Ukraina, Rusia, dan Belarusia lahir terketak di Sungai Dnieper di Kievan Rus, sebuah negara adidaya pada abad pertengahan yang mencakup sebagian besar Eropa Timur, dilansir dari Al Jazeera. walaupun terlahir di wilayah yang sama, Rusia maupun Ukraina mempunyai perbedaan yaitu dari segi bahasa, sejarah, hingga kehidupan politiknya. Akan tetapi, Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali mengklaim bahwa keduanya adalah satu bagian dari peradaban Rusia. Klaim ini dibantah oleh Ukraina. 12
6 artikel yang ditulis oleh Alexander Nekrassov menyatakan bahwa resolusi penolakan terhadap referendum Crimea yang dikeluarkan oleh DK PBB mendapatkan veto dari Rusia. Sedangkan resolusi yang sama tentang penolakan referendum Crimea yang dibuat oleh Majelis Umum PBB mendapatkan dukungan persetujuan terbanyak yaitu 100 negara menolak referendum yang diadakan di Crimea tersebut. Alexander Nekrassov, 2014, Ukraine crisis: What's the UN doing about it?, diakses dalam http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/04/ukraine-crisis-what-un-doing- ab201441761310213603.html, (22/09/2017, 17:55 WIB)
7 Anton Bebler, Freezing A Conflict: The Russia-Ukraine Struggle Over Crimea, Israel Journal of Foreign Affairs, Vol. VIII (3), 2014, diakses dalam http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23739770.2014.11446603?journalCode=rifa20,  (20/09/2017,  11:17
WIB)
8 Piagam PBB
9 https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa
10 United  Nations,  2014,  Referndum  A/RES/68/262  :  Territorial  integrity  of  Ukraine,  diakses  dalam http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/262, (12/10/2017, 16:22 WIB
11 2502-Article Text-8004-1-10-20220621 (1).pdf
12 Kritstina,  "Sejarah  Konflik  Rusia  Vs  Ukraina  yang  Kian  Memanas", https://www.detik.com/edu/  detikpedia/d- 5957097/sejarah-konflik-rusia-vs-ukraina-yang-kian-memanas . Diakses tanggal 10 Agustus 2022, pukul 12.00 WIB.
Dilansir dari National Geographic, pada tahun 988 M Vladimir I, pangeran Novgorod dan pangeran besar Kyiv menerima iman Kristen Ortodoks dan dibabtisdi kota Chersonesus di Crimea. Sejak  saat  itu,pemimpin  Rusia  Vladimir  Putin  baru-baru  ini  menyatakan,  "Rusia  dan  Ukraina adalah satu orang, satu kesatuan.
1917-1922, Rusia dan Ukraina memang sudah terlibat konflik pada tahun 1917 saat terjadinya Revolusi Bolshevik. Dilansir dari National Geographic, Ukraina adalah salah satu dari banyak  negara  yang terlibat  dalam  perang  saudara yang  brutal sebelum  sepenuhnya  diambil oleh Uni Soviet pada tahun 1922.
1930, Pada awal tahun 1930-an, yaitu memaksa petani bergabung dengan pertanian kolektif,  pemimpin  Soviet  Joseph  Stalin  mengatur  sebuah  kelaparan  yang  mengakibatkan kelaparan dan kematian jutaan orang dari Ukraina. kemudian, Stalin mengimpor sejumlah besar orang Rusia dan warga negara Soviet lainnya dan banyak yang tidak mampu untuk berbahasa Ukraina dan hanya mempunyai sedikit ikatan dengan wilayah tersebut-untuk membantu mengisi kembali penduduk di timur.
Warisan  sejarah  ini  menciptakan  garis  patahan  yang  bertahan  lama.  Karena  Ukraina timur berada di bawah kekuasaan Rusia jauh lebih awal daripada Ukraina barat, orang-orang di timur memiliki ikatan yang lebih kuat dengan Rusia dan cenderung mendukung para pemimpin yang condong ke Rusia.
Ukraina barat menghabiskan waktu berabad-abad di bawah kendali pergeseran kekuatan Eropa  yaitu  Polandia  dan  Kekaisaran  Austro-Hungaria,  ini  adalah  alasan  mengapa  Ukraina  di barat  cenderung  mendukung  lebih  banyak  politisi  yang  condong  ke  Barat.  Populasi  timur cenderung lebih berbahasa Rusia dan Ortodoks, sementara bagian barat lebih berbahasa Ukraina dan Katolik. 13 2013 , Ukraina memperoleh kemerdekaannya pada saat lepasnya dari Uni Soviet pada 1991 kemudian. Hubungan Rusia dengan Ukraina mulai tidak baik pada 2013 karena kesepakatan politik dan perdagangan penting dengan Uni Eropa, dilansir dari BBC. Demi hubungan yang lebih dekat dengan Moskow, Presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych, menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Penolakan tersebut memicu protes massa hingga Viktor Yanukovych digulingkan  dari  jabatannya  pada  2014.Penggulingan  tersebut  direspon  Rusia  dengan menganeksasi wilayah Crimea.
2014 ,  pada  kenyataannya  keterlibatan  Rusia  pada  awal  nya  dengan  campur  tangan militer Rusia ke Ukraina yaitu tanggal 28 Februari 2014. Awal mula campur tangan tersebut pada pendaratan  pasukan  pertahanan  Rusia  ke  wilayah  Perekop  Istmus,  dengan  pengepungan (penutupan) yang dilakukan oleh pasukan militer yang berasal dari Rusia melalui jalur apapun yang pada saat itu dilakukam penutupan jalan masuk ke wilaya Crimea dari Ukraina. 14
Kelanjutannya pada 12 Maret 2014 pada perbatasan wilayah antara Rusia dan Ukraina dilakukannya  penempatan  oleh  pasukan  militer  Rusia.  Campur  tangan  yang  dilakukan  rusia berujung  dengan  Rusia  mengakui  Crimea  kemudian  bergabungnya  Crimea  ke  Rusia  pada  18 Maret 2014.
Pada Maret 2014, Rusia melakukan pencaplokan kepada Crimea, sebuah semenanjung otonom di Ukraina selatan dengan loyalitas Rusia yang kuat. Pencaplokan ini dilakukan dengan tujuan  membela  kepentingan  warga  negara  yang  berbahasa  Rusia.  kemudian,  Rusia  selesai mencaplok  Crimea.  Pencaplokan  di  Semenanjung  Crimea  ini  mendorong  pecahnya pemberontakan  separatis  pro-Rusia  di  wilayah  Donetsk  dan  Luhansk,  tempat  pendeklarasian
13 https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5957097/sejarah-konflik-rusia-vs-ukraina-yang-kian-memanas
14 Anton Bebler, Freezing A Conflict: The Russia-Ukraine Struggle Over Crimea, Israel Journal of Foreign Affairs, Vol. VIII (3), 2014, diakses dalam http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23739770.2014.11446603?journalCode=rifa20, (20/09/2017, 11:17 WIB)
terAs LAW REVIEW: JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM 117
kemerdekaan  dari  Ukraina.  Pemberontakan  ini  memicu  pertempuran  sengit  berbulan-bulan. Tercatat, lebih dari 14.000 orang tewas akibat konflik tersebut.
2015 , Rusia dengan Ukraina melakukan perjanjian damai guna mengakhiri pertempuran skala  besar  dengan  ditengahi  oleh  Prancis  dan  Jerman.  Akan  tetapi,  hal  tersebut  tidak tercapainya penyelesaian politik. Gencatan senjata berulang kali dilanggar. Masalah Keinginan Ukraina  Gabung  NATO  Konflik  Rusia  dan  Ukraina  menjadi  penyebab  yaitu  keinginan  Ukraina untuk  bergabung  dengan  North  Atlantic  Treaty  Organization  (NATO).    Hal  tersebut  memicu ketegangan Rusia yang seakan melarang Ukraina untuk bergabung dengan NATO. NATO sendiri didirikan pada tahun 1949 dan telah berkembang ke 30 negara, termasuk bekas-bekas republik Soviet, yakni Lituania, Estonia dan Latvia.
2017-2019 , Pada 2017, adanya perjanjian kerja sama antara Ukraina dan Uni Eropa. Perjanjian ini membuka pasar perdagangan bebas barang dan jasa hingga perjalanan bebas visa ke wilayah Uni Eropa bagi Ukraina. Hingga 2019, mantan komedian yang kerap menghiasi TV di sana, Volodymyr Zelenskyy yang terpilih untuk memimpin Ukraina.
Januari 2021 , Zelenskyy meminta untuk Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk mengizinkan  Ukraina  bergabung  dengan  NATO.  Tetapi,  Rusia  kemudian  mulai  mengerahkan pasukan bersenjatanya di dekat perbatasan Ukraina pada musim semi 2021. Mereka mengaku tujuannya sebagai bentuk latihan.
November  2021 ,  citra  satelit  diambil  oleh  Maxar  Technologies  menampilkan penumpukan pasukan Rusia di dekat Ukraina.
17 Desember 2021 , Rusia mengajukan tuntutan keamanan. Hal ini berkaitan dengan NATO  agar  menarik  kembali  pasukan  dan  senjata  dari  bagian  timur  Eropa.  Dan    juga  Rusia melarangnya Ukraina untuk bergabung bersama mereka.
Pada  24  Januari  2022 ,  NATO  mempersiapkan  pasukan  bersenjata  mereka  dengan keadaan  siaga  dan  memperkuat  bagian  timur  Eropa  dengan  memperbanyak  kapal  dan  jet tempur. Dua hari setelahnya, dari pihak Washington AS menanggapi tuntutan keamanan Rusia. Mereka menekankan, komitmen NATO untuk membuka kesempatan bergabung bagi siapa saja. juga  menawarkan  bentuk  evaluasi  pragmatis  atas  kekhawatiran  Moskow.  Namun,  pada  28 Januari, Rusia kemudian menyatakan tuntutannya tidak ditanggapi.
Februari  2022 ,  kekhawatiran  Barat  tentang  Rusia  akan  terjadinya  penyerangan Ukraina sewaktu-waktu mulai memuncak. AS kemudian berjanji akan mengirim 3 ribu tentara tambahan  untuk  tentara  anggota  NATO,  Polandia  dan  Rumania.  Washington  dan  sekutunya menyatakan, pihaknya tidak akan mengirim bantuan pasukan ke Ukraina. Meskipun seperti itu, mereka memperingatkan sanksi ekonomi yang berat kepada Rusia bila Presiden Rusia Vladimir Putin mengambil tindakan militer. Melalui pidatonya pada stasiun TV pada 21 Februari, Putin menyatakan  bahwa  Ukraina  sebagai  bagian  integral  dari  sejarah  Rusia.  Ia  juga  mengatakan, Ukraina dipimpin oleh rezim 'boneka' dengan kekuatan asing di baliknya.
Putin memerintahkan 'pasukan penjaga perdamaian' menuju dua wilayah yang memisahkan diri di  Timur  Ukraina  yakni  Luhansk  dan  Donetsk,  usai  mengakui  dua  wilayah  tersebut  sebagai wilayah yang merdeka. Kemudian, dari pihak Ukraina, Presiden Zelenskyy meminta penduduknya untuk  tetap  tenang.  "Kita  tidak  takut  pada  siapapun  atau  apapun,"  katanya,  dikutip  dari  Al Jazeera. Para pemimpin separatis yang dapat dukungan dari Rusia kemudian meminta bantuan Rusia untuk menangkis agresi dari tentara Ukraina pada 23 Februari. Sehari setelahnya, Putin pun mengizinkan perlakuan 'operasi militer khusus' di Ukraina.
Pasukan Rusia memulai serangan rudal dan artileri hingga menyerang kota-kota besar Ukraina termasuk Kyiv. Hingga pada 26 Februari, pihak Sekutu Barat merespon hal ini dan menjatuhkan sanksi baru kepada Rusia.
Termasuk pembatasan bank sentral Rusia dan mengeluarkan Rusia dari sistem transaksi antar bank global atau SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Sanksi
118   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
kepada Rusia ini pun terus berlanjut hingga 27 Februari. Pasukan Rusia kemudian mulai maju menuju tiga kota besar Ukraina yakni, Kyiv, Kharkiv dan Kherson.
28 Februari , Ukraina mengajukan diri untuk bergabung dengan Uni Eropa. Pihak Rusia dan  Ukraina  pun  sepakat  untuk  mengadakan  perundingan  pertama  di  perbatasan  Belarusia. Perundingan  pun  selesai  setelah  lima  jam  tanpa  ada  kesepakatan.  Selama  perundingan berlangsung, Rusia tidak berhenti menghentikan serangannya, terutama di Kharkiv, kota terbesar kedua  di  Ukraina.  Namun,  Perwakilan  Tetap  Rusia  untuk  Dewan  Keamanan  PBB  menyangkal pasukan Rusia menargetkan warga sipil. Majelis Umum PBB menyatakan bahwa, lebih dari 500 ribu orang Ukraina telah meninggalkan negara itu.
Maret, Pasukan Rusia berkumpul di sepanjang 65 km pinggiran Kyiv. Serangan juga meningkat di Kharkiv dan Mariupol di timur, serta Kherson di bagian selatan Ukraina. Presiden Zelenskyy kemudian meminta negara-negara Barat memberlakukan zona larangan terbang bagi pesawat Rusia. Namun, AS menolak dengan alasan hal itu dapat menyeret Wasington dalam konflik langsung dengan Moskow, menurut Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki. pada 2 Maret kemarin,  Majelis  Umum  PBB  menyetujui  resolusi  tidak  mengikat  yang  mengutuk  Rusia  atas invasinya  ke  Ukraina  dan  menuntut  mereka  untuk  menarik  pasukannya  dari  sana.  Resolusi tersebut  didukung  oleh  141  dari  193  negara  anggota  majelis  PBB.  Tiga  puluh  lima  negara anggota, termasuk China memilih abstain. 15

## Peran Dewan Keamanan dan Peran Majelis Umum dalam konflik Rusia-Ukraina

## Peran Dewan Keamanan
Dasar hukum bagi Dewan untuk membuat dunia ini damai yakni terdapat dalam Piagam Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada  Bab  V  Dewan  Keamanan  yaitu  tentang  fungsi  dan Kekuasaan Dewan pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa seluruh Anggota-anggota PBB tersebut memberikan  tanggung  jawab  nya  yang  di  limpahkan  kepada  Dewan  Keamanan  guna  untuk menjaga perdamaian serta keamanan dunia selain itu Dewan Keamana dalam hal melakukan kewajibannya bertindak atas nama PBB. 16
Dalam menjalankan tanggung  jawab tersebut yang telah diatur dalam pasal 14 Piagam PBB  tersebut,    DK  PBB  pada  tanggal  15  Maret  2014  telah  dikeluarkannya  yaitu  Resolusi S/2014/189 mengenai konflik perang Rusia dan Ukraina di wilayah Crimea yang berisi tentang penolakan  pengesahan  referendum  Crimea  yang  menjadi  bagian  wilayah  Rusia  tetapi  Rusia membatalkan  keputusan.  Pada  hasil  nya  putusan  atau  tuntutan  DK  PBB  tersebut  tidak mempengaruhi Rusia. Walaupun kedudukan Rusian itu berada dalam anggota DK PBB. 17 Peran Dewan keamanan yaitu menyelidiki perselisihan yang terjadi pada setiap keadaan yang dapat memperburuk internasional guna menentukan apa kelanjutan dari konflik Rusia dan Ukraina dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Pada bab VI pasal 34 telah di atur. 18
15 Kritstina,  "Sejarah  Konflik  Rusia  Vs  Ukraina  yang  Kian  Memanas",  https://www.detik.com/edu/  detikpedia/d- 5957097/sejarah-konflik-rusia-vs-ukraina-yang-kian-memanas. Diakses tanggal 10 Agustus 2022, pukul 12.00 WIB
16 Piagam PBB
17 artikel yang ditulis oleh Alexander Nekrassov menyatakan bahwa resolusi penolakan terhadap referendum Crimea yang dikeluarkan oleh DK PBB mendapatkan veto dari Rusia. Sedangkan resolusi yang sama tentang penolakan referendum Crimea yang dibuat oleh Majelis Umum PBB mendapatkan dukungan persetujuan terbanyak yaitu 100 negara menolak referendum yang diadakan di Crimea tersebut. Alexander Nekrassov, 2014, Ukraine crisis: What's the UN doing about it?, diakses dalam http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/04/ukraine-crisis-what-un-doing- ab201441761310213603.html, (22/09/2017, 17:55 WIB)
18 Piagam PBB
terAs LAW REVIEW: JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM 119
Peran Majelis Umum PBB
Dalam BAB IV tentang Majelis Umum PBB pasal 10 Majelis Umum (MU) dapat diberikan wewenangan  membahas  tentang  semua  masalah-masalah  yang  seharusnya  menjadi kewenangan Piagam PBB atau DK dengan pengecualian yang tercantum dalam pasal 12, dapat membantu  menemukan  rekomendasi-rekomendasi  kepada  Dewan  Keamanan.  Pada  faktanya dengan  Dewan  Keaman  PBB  tidak  dapat  menangani  masalah  antara  Rusia  dengan  Ukraina karena dalam hal Rusia merupakan Anggota dari Dewan Keamanan yang tetap.
Pasal  11  Ayat  (1)  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  mengatur  perdamaian  dan keamanan  Internasional  sebetulnya  tidak  selalu  harus  Dewan  Keamanan  saja  tetapi  Majelis Umum juga mempunyai kewenangan.
Pasal 12 Ayat (1) Majelis umum dapat mengeluarkan Resolusi yang berkaitan dengan konflik  Rusia  dan  Ukraina  dalam  hal  ini  sebenarnya  bukan  kewajiban  Majelis  Umum  dalam mengeluarkan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang terjadi tetapi dalam pengecualianya apabila dikehendai oleh  Dewan keamanan PBB
Mengutip  dari  website United Nations General Assembly of the United Nations  dalam Rules of procedure Majelis Umum merupakan forum untuk negosiasi multilateral yang Didirikan pada  tahun  1945  di  bawah Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa ,  Majelis  Umum  menempati posisi sentral sebagai kepala deliberatif, pembuat kebijakan, dan organ perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdiri dari 193 Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, ia menyediakan forum unik untuk diskusi multilateral tentang spektrum penuh masalah internasional yang dicakup oleh Piagam. Ini  juga  memainkan  peran  sentral  dalam  proses  penetapan  standar  dan  kodifikasi hukum internasional.
Majelis  bertemu  dari  bulan  September  sampai  Desember  setiap  tahun  (bagian  utama),  dan setelah itu, dari bulan Januari sampai September (bagian dilanjutkan), sebagaimana diperlukan, termasuk untuk mengambil laporan luar biasa dari Komite Keempat dan Kelima. Juga selama bagian sesi yang dilanjutkan, Majelis mempertimbangkan isu-isu terkini selama debat tematik tingkat  tinggi  yang  diselenggarakan  oleh  Presiden  Majelis  Umum. Selama  periode  itu,  Majelis secara tradisional juga melakukan konsultasi informal tentang berbagai topik substantif menuju adopsi resolusi baru.
Fungsi dan Wewenang Majelis Umum: Menurut United  Nations  General  Assembly  of  the  United  Nations  dalam  Rules  of procedure Majelis membuat rekomendasi kepada Negara-negara tentang isu-isu internasional dalam kompetensinya. Ini juga telah mengambil tindakan di semua pilar Perserikatan Bangsa- Bangsa,  termasuk  yang  berkaitan  dengan  masalah  politik,  ekonomi,  kemanusiaan,  sosial  dan hukum. Pada bulan September 2015, Majelis menyepakati seperangkat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang tertuang dalam dokumen hasil KTT PBB untuk adopsi agenda pembangunan pasca-2015 (resolusi 70/1 berjudul “Mengubah dunia kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan). Pada tahun 2022, Majelis mengadakan serangkaian pertemuan untuk membahas rekomendasi  yang  diajukan  oleh  Sekretaris  Jenderal  dalam  laporannya  [tautan]  berjudul “ Agenda  Bersama  Kita ”,  sebuah  agenda  aksi,  yang  dirancang  untuk  memperkuat  dan mempercepat kesepakatan multilateral – khususnya Agenda 2030 – dan membuat perbedaan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Majelis  juga  dapat  mengambil  tindakan  dalam  kasus-kasus  ancaman  terhadap  perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi, ketika Dewan Keamanan gagal bertindak karena suara  negatif  dari  anggota  tetap. Dalam  hal  demikian,  menurut resolusi  “Bersatu  untuk perdamaian” tertanggal 3 November 1950 , Majelis dapat segera mempertimbangkan masalah
120   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
tersebut dan merekomendasikan kepada Anggotanya langkah-langkah kolektif untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.
Majelis  juga  berwenang  mengambil  keputusan  masing-masing  dari  193  Negara  Anggota  di Majelis memiliki satu suara. Pemungutan suara yang diambil pada isu-isu penting yang ditunjuk – seperti rekomendasi tentang perdamaian dan keamanan, pemilihan anggota Dewan Keamanan dan  Dewan  Ekonomi  dan  Sosial,  dan  pertanyaan  anggaran  –  membutuhkan  mayoritas  dua pertiga dari Negara Anggota, tetapi pertanyaan lain diputuskan oleh mayoritas sederhana.
Menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Majelis Umum dapat:
 Mempertimbangkan  dan  menyetujui  anggaran  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan menetapkan penilaian keuangan Negara Anggota
 Memilih  anggota  tidak  tetap  Dewan  Keamanan  dan  anggota  dewan  dan  organ Perserikatan  Bangsa-Bangsa  lainnya  dan,  atas  rekomendasi  Dewan  Keamanan, mengangkat Sekretaris Jenderal
 Mempertimbangkan dan membuat rekomendasi tentang prinsip-prinsip umum kerja sama  untuk  memelihara  perdamaian  dan  keamanan  internasional,  termasuk perlucutan senjata
 Mendiskusikan setiap pertanyaan yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional dan, kecuali jika suatu perselisihan atau situasi saat ini sedang dibahas oleh Dewan Keamanan, membuat rekomendasi tentangnya
 Membahas,  dengan  pengecualian  yang  sama,  dan  membuat  rekomendasi  atas pertanyaan  apa  pun  dalam  ruang  lingkup  Piagam  atau  yang  memengaruhi kekuasaan dan fungsi organ mana pun di Perserikatan Bangsa-Bangsa
 Memulai studi dan membuat rekomendasi untuk mempromosikan kerjasama politik internasional, pengembangan dan kodifikasi hukum internasional, realisasi hak asasi manusia  dan  kebebasan  dasar,  dan  kerjasama  internasional  di  bidang  ekonomi, sosial, kemanusiaan, budaya, pendidikan dan kesehatan
 Membuat  rekomendasi  untuk  penyelesaian  damai  dari  setiap  situasi  yang  dapat mengganggu hubungan persahabatan antar negara
 Pertimbangkan laporan dari Dewan Keamanan dan organ PBB lainnya 19

## Resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum
Pada 27 Maret 2014 konflik Rusia dan Ukraina telah sampai pada sidang Pleno Majelis Umum PBB dengan gagalnya DK dalam Resolusi yang dikeluarkannya tersebut. Dalam sidang Pleno  telah  menghasilkan  keberhasilan  Resolusi  A/RES/68/262  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis Umum PBB yang berisi penolakan referendum Crimea serta integritas teritoria Ukraina yang telah didapatkannya dari negara-negara PBB. Ini adalah sebuah teguran dari Majelis Umum PBB terkait dengan campur tangan Rusia pada Ukraina. 20 Majelis Umum PBB yang sangat disesalkan pada Tindakan Rusia terhadap Ukraina dan membatah keras keputusan Presidren Vladimir putin dalam menempatkan  pasukan  nuklir  tersebut  dengan  mode  siaga.  Majelis  Umum  PBB  tidak mengikatnya negara Rusia dikarenakan mereka telah membawa bobot politik.
Adanya pemungutan suara menghasilkan kewenangan simbolis terhadap Ukraina serta mengikat isolasi internasional moskow. Hal yang mengejutkan sekutu lama dari rusia menentang hal tersebut. Rusia telah kejam dalam kampanye dan persenjataan yang mematikan terhadap Ukraina yaitu munisi tandan dan bom vakum.
19 website United Nations General Assembly of the United Nations dalam Rules of procedure Majelis Umum
20 Op.Cit, Alexander Nekrassov.
terAs LAW REVIEW: JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM
121
Ukraina terhadap Resolusi PBB sebagai blok bangunan guna membangun tembok agar menghentikan  serangan  dari  Rusia.  Kedatangan  Rusia  merampas  hak  Ukraina  untuk  hidup, tujuan  Rusia  bukan  hanya  Merampas  Crimea  tetapi  sudah  genosida.  Rusia  mengatakan tindakannya oprasi militer khusus, tujuannya adalah mengakhiri serangan terhadap warga sipil pada  republic  Donetsk  dan  Luhan  dan  dideklarasikan  sendiri  oleh  Moskow  di  Ukraina  Timur. Utusan  dari  China  Zhang  Jun  memberikan  pernyataan  bahwa  Resolusi  tidak  menjalankanya konsultan  dengan  seluruh  anggota  Majelis.  Ujarnya  tidak  menerangi  pentingnya  prinsip keamanan  yang  tidak  dapat  memperkenalkan  penyelesaiaan  politik  dan  meningkatkan  upaya diplomatik.
Dewan kemanan telah mengadakan sesi darurat majelis umum yaitu pada tahun 1982. Hasil terhadap sidang tersebut menghasilkan Resolusi tidak mempunyai hukum secara mengikat tetapi cenderung pernyataan sikap dari PBB terhadap serangan Rusia kepada Ukraina.  Dalam hal  ini  Resolusi  yang  di  buat  oleh  anggota  PBB  yang  di  sepakati  141  dari  193  anggota  PBB. Tuntutan PBB yaitu mendesaknya Rusia agar mencabut dua tuntutan wilayah yang menyatakan memisahkan  diri  dari  Ukraina  Donetsk  dan  Luhansk.  Resolusi  yang  dikeluarkan  PBB  tersebut Resolusi yang baru dikelaurakn Kembali sejak puluhan tahun.
Resolusi tetap tidak menghasilkan Presiden Rusia tersebut menyatakan Rusia tidak akan mengembalikan Crimea pada Ukraina yang diucapkan oleh Vladimir Putin Presiden Rusia.
Sampai tahun 2014 belum berhasilnya PBB terkait untuk menyelesaikan permasalahan keamanan  dan  perdamaian  dunia.  Yaitu  terkait  masalah  konflik  antara  Rusia  dan  Ukraina  di Crimea  walaupun  sudah  adanya  putusan  atau  Resolusi  dari  Dewan  Keamana  (DK)  PBB  dan Majelis Umum  PBB yang tidak berhasil untuk menghentikan Rusia menguasai Crimea dari Ukrain ataupun mengembalikan Crimea kepada Ukraina. Dalam pernyataan menuduhkan pasukan dari Ukraina telah menggunakan warga sipil sebagai baja manusia dan telah menyebarkan senjata berat di wilayah sipil.
Pada  28  Februari  2022  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang beranggotakan 193 negara melakukan pertemuan membahas mengenai krisis di Ukraina. Mereka memakai  cara  yaitu  melakukan  pemungutan  suara  untuk  mengisolasi  Rusia  dengan menyelesaikan agresi terhadap Ukraina dan menuntut pasukan Rusia berhenti berperang dan menarik diri.
Menurut para diplomat, rancangan resolusi tersebut sudah memiliki 80 sponsor bersama. Lebih dari 100 negara akan berbicara sebelum Majelis Umum memberikan suara Resolusi ini pun menjadi harapan baru karena pembicaraan gencatan senjata antara pejabat Rusia dan Ukraina gagal membuat terobosan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berharap pembicaraan itu akan menghasilkan tidak hanya penghentian segera pertempuran, tetapi juga jalan menuju solusi diplomatik.
Guterres menggambarkan keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menempatkan penangkal  nuklir  Rusia  dalam  siaga  tinggi  pada  akhir  pekan  sebagai  perkembangan  yang mengerikan.  Dia  mengatakan,  kepada  Majelis  Umum  bahwa  konflik  nuklir  tidak  dapat dibayangkan. Guterres juga memperingatkan tentang dampak konflik terhadap warga sipil. Dia mengatakan  itu  bisa  menjadi  krisis  kemanusiaan  dan  pengungsi  terburuk  di  Eropa  dalam beberapa dekade.
Pada 2 Maret 2022 resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  disetujui oleh 141 Negara menuntut agar Rusia menarik pasukannya dari Ukraina. Keputusan diambil dalam Sidang Majelis

## 122   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
Umum  PBB  Sesi  Khusus  Darurat  (Emergency  Special  Session)  di  New  York,  Rabu  waktu setempat. 21
Hasil Rapat Dewan Keamanan dalam pertemuan KE-9104 (AM), SC/14990 29 Juli 2022 yang  dikutip  dari United  Nations  General  Assembly  of  the  United  Nations  dalam  Rules  of procedure, meskipun tidak berhasil membuat perdamaian antara Ukraine dan Rusia akan tetapi terdapat kesepakatan baru untuk melanjutkan ekspor gandum yang dapat meredakan kesehatan pangan global dan memberikan suatu harapan bagi negara-negara yang membutuhkan. 22

## Ancaman bagi keamanan antar negara
Gambar 1. Peta penyebaran Konflik antara Rusia dan Ukraina 23
Telah  tersebarnya  Konflik  di  beberapa  wilayah  Timur  Ukraina.  Kemudian  telah mengakibatkan Kota Mariupol Ukraina yang berakibatnya 3 orang meninggal dunia dari Konfilk Rusia  dengna  Ukraina. 24 Juga  terjadinya  pada  kota  Black  Sea,  Osea  sebanyak  42  orang meninggal dunia karena peristiwa tersebut. Masalah tersebut juga tidak hanya menyebabkan Wilayah  Timur  Ukraina  yang  menjadi  korban  tetapi  terjadi  penembakan  atas  dua  pesawat terbang  yang  melintas  pada  daerah  penyebaran  Konflik  Rusia  dengan  Ukraina  yang  lumayan banyak merengguk nyawa manusia berjumblah 49 0rang korban. Pesawat tersebut milik Ukraina di tembak dan jatuh pada kota Luhansk yaitu wilayah Ukraina. 25 Dan pesawat MH 17 Malaysia
21 Isal Mawardi,
"Resolusi PBB untuk Setop Serangan Rusia ke Ukraina Disetujui" selengkapnya https://news.detik.com/internasional/d-5966217/resolusi-pbb-untuk-setop-serangan-rusia-ke-ukraina- disetujui . Diakses tanggal 10 Agustus 2022 pukul 12.41.
22 https://www.google.com/search?q=rules+of+procedure+of+general+assembly&oq=&aqs=chrome.3.35i39i362l8.766 96572j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
23 Bill Humphrey, 2014, Ukraine Crisis Map (as of Aug 28, 2014), diakses dalam http://arsenalfordemocracy.com/wp- content/uploads/2014/04/2014-ukraine-crisis-map.png, (16/10/2017, 22:22 WIB)
24 Ibid
25 BBCNews, 2014, Ukraine Crisis: Military Plane Shot Down in Luhansk, diakses dalam http://www.bbc.com/news/world- europe-27845313, (26/10/2017, 16:55 WIB
terAs LAW REVIEW: JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM
123
penumpangnya adalah sipil milik wiyaha Donetsk yang merupakan wilayah penyebaran Konflik 298 korban tewas. 26
Berikut pandangan dari berbagai negara yang dikutip dari United Nations General Assembly of the United Nations dalam Rules of procedure:
LINDA THOMAS-GREENFIELD (Amerika Serikat), menggambarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa  sebagai  dokumen  paling  suci  Organisasi,  mengatakan:  “Ini  adalah  komitmen yang telah kita semua tandatangani secara bebas sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Ini adalah perwujudan dari ide-ide kami.” Federasi Rusia, bagaimanapun, telah secara efektif membakar Piagam tersebut.
NICOLAS  DE  RIVIÈRE  (Prancis)  mengatakan  konflik  memasuki  bulan  keenam  dan Federasi  Rusia  melanjutkan  serangan  yang  menghancurkan  di  kota-kota  dan  berfokus  pada Ukraina  Timur. Federasi  Rusia  bertanggung  jawab  atas  agresi  terencana  ini  terhadap  negara berdaulat, yang merupakan pelanggaran terhadap Piagam. Federasi Rusia terikat secara hukum untuk  menangguhkan  operasi  militernya,  katanya, seraya  menambahkan  bahwa serangannya melanggar  prinsip-prinsip  hukum  internasional. Ini  menggantikan  nama  Rusia  untuk  nama Ukraina, mengubah mata uang Ukraina dan program sekolah - tanda yang jelas dari niat Federasi Rusia. Federasi Rusia bertanggung jawab atas krisis pangan global. Kemajuan yang dicapai di Istanbul pada 22 Juli adalah langkah pertama untuk meredakan krisis, katanya, berterima kasih kepada Sekretaris Jenderal dan Türkiye atas peran kunci mereka dalam negosiasi.
FERIT HOXHA (Albania) mengatakan serangan Federasi Rusia merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum
internasional. Federasi Rusia bertujuan untuk menghapus Ukraina dari peta dan mengabaikan seruan  untuk  menghentikan  serangannya. Ia  mengklaim  bahwa  tidak  ada  perang,  meskipun kematian 12.000 warga sipil dan penghancuran infrastruktur. Tidak ada dasar hukum atau alasan moral  untuk  perang  agresi  yang  tidak  beralasan  ini,  tegasnya. Federasi  Rusia  telah memperkenalkan mata uangnya sendiri. Ia menggunakan pedoman yang sama seperti di Crimea, katanya, seraya menambahkan bahwa setiap aneksasi yang diklaim tidak sah. Dia menyatakan keprihatinan tentang pemindahan penduduk secara paksa, mengamati bahwa lebih dari 1,4 juta anak Ukraina telah dipindahkan ke Federasi Rusia, yang merupakan kejahatan perang. Federasi Rusia  harus  menghentikan  perangnya  dan  menarik  pasukannya  dari  perbatasan  yang  diakui secara internasional. Negara itu telah mempersenjatai biji-bijian karena telah mempersenjatai gas alam, katanya, seraya menambahkan bahwa perang telah mengancam keamanan Eropa dan sedang menguji tekad Eropa.
Selain itu juga Presiden Joko Widodo, akan lawatkan ke Eropa guna menghentikan perang Rusia di Ukraina dan akan mencegah krisis pangan dunia yang diakibatkan dari Rusia dan Ukraina. Presiden Jokowi pada pidatonyadi pertemuan puncak negara G7 di Elmau, Jerman pada  tanggal  27  Juni  2022  dalam  hal  negara  Indonesia  diundang  sebagai  mitra,  Jokowi menyerukan  negara  G7  serta  G20  untuk  Bersama-sama  mengatasi  krisis  pangan  yang  telah mengancam  rakyat-rakyat  pada  negara  berkembang  yang  mengakibatkan  kelaparan  serta kemiskinan  yang  sangat  ekstrim.  Dalam  hal  ini  323  juta  orang  pada  tahun  2022  yang  telah terancam menghadapi kerawanan pangan akut. G7 dan G20 mempunyai tanggung jawab atas terjadi nya krisis pangan tersebut. Jokowi dalam pidatonya menyatakan untuk membangkitkan dalam hal melaksanakan tanggung jawabnya. Negara Indonesia 2022 pada tahun ini memegang presidensi  kelompok  20  negara  ekonomi  utama,  G20.  Jokowi  menyatakan  akan  mengunjungi
26 Raf Sanchez, 2014, Ukrainian Separatists Suspected of Bringing Down Malaysia Airlines flight on Russian Border, The Telepgraph,  diakses  dalam  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10974821/Ukrainian- separatistssuspected-of-bringing-down-Malaysia-Airlines-flight-on-Russian-border.html, (17/07/2017, 9:03 WIB)
124   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
Ukraina dan bertemu Presiden ( Volodymyr ) Zelenskyy.  Misi beliau adalah mengajak Presiden Ukraina,  Presiden  Zelenskyy  untuk  membuka  ruang  dialog  dalam  rangka  perdamaian,  untuk membangun  perdamaian,  karena  perang  memang  harus  dihentikan  dan  juga  yang  berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali,” ujarnya. Hal ini juga akan di sampaikan kepada Presiden Vladimir Putin yang nanti berkunjung ke Rusia dengan misi yang sama. Jokowi menyatakan upaya tersebut tidaklah mudah namun Indonesia akan terus menerus meupayakan. Bersamaan  pertemuannya  dengan  G  7,  Anggota  Parlemen  ASEAN  untuk  HAM  (APHR)  telah mendesaknya para menteri negara-negara Asia Tenggara untuk menyiapkan mengatasi masalah krisis pangan. Dalam hal Ukraina menjadi salah satunya Produsen utama makanan pokok dunia hal  ini  mengakibatkan  yang  diakibatkan  dari  invansi  Rusia  ke  Ukraina  yang  berdampak  pada kekurannganya makanan, kenaikan harga minyak, kekhawatiran resesi globa. 27

## Ancaman bagi ekonomi global
Terjadi harga Minyak Melambung Tinggi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, selain besar wilayahnya Rusia juga besar dalam sumber daya alamnya. Rusia sangat kaya akan energi terutama energi minyak dan gas (migas). Rusia dikatakan mampu memproduksi 9,7 juta barrel minyak per harinya. Jumlah ini menempatkan Rusia pada posisi kedua sebagai negara penghasil minyak  terbesar  di  dunia  setelah  Amerika  Serikat.  Konflik  yang  sedang  terjadi  antara  Rusia dengan  Ukraina  dapat  mengganggu  stabilitas  produksi  minyak  di  Rusia.  Apabila  stabilitas produksi minyak di Rusia terganggu, maka harga minyak dunia dapat melonjak dengan sangat tinggi. 28
Gejolak pasar modal atau pasar saham, Tidak hanya di sektor minyak dan gas, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga mengancam sektor pasar saham. Dan mengakibatkan para investor menahan diri untuk melakukan transaksi di pasar saham. Terdapat  tanda-tanda kenaikkan atau eskalasi pada konflik Rusia-Ukraina menimbulkan gejolak pada pasar saham dan para investor berpotensi untuk melakukan penjualan secara besar-besaran terhadap aset-aset yang mereka miliki karena takut apabila aset-aset yang mereka miliki dibekukan. Sebagai contoh adalah Abramovich yang menjual klub sepak bola Chelsea. Alasan Abramovich menjual Chelsea adalah bukan karena Abramovich memiliki hubungan dekat dengan Presiden Putin. Kedekatan Abramovich dengan presiden Putin membuat aset-aset yang dimiliki oleh Abramovich terancam dibekukan termasuk klub sepak bola Chelsea, sehingga Abramovich lebih memilih untuk menjual klub sepak bola Chelsea daripada aset-aset yang ia miliki dibekukan akibat dari konflik antara Rusia dengan Ukraina.
Perang  Rusia  dan  Ukraina  mengakibatkan  rawannya  pangan  di  47  berbagai  negara. Menurut  FAO  mencapainya  7,6  dan  13,1  juta  orang  yang  kekurangan  gizi  pada  tahun  2022 sampai 2023 akibat konflik tersebut. Ukraina dan Rusia dikenal sebagai Produsen utama Gandum dan perang di Ukraina tersebut telah membahayakan pasokan biji-bijian dan minyak nabati. Ini adalah 3 negara yang paling menderita.
Nigeria adalah negara pengikatan krisis pangan Akut terbesar, negara ini hidup dengan kerawanan pangan dan dengan terjadinya perang Rusia Ukraina menambah Faktor kelaparan di Negara tersebut. Banyak nya orang Nigeria dalam keadaan darurat sebanyak 1,2 juta orang.
Yaman, perang Rusia Ukraina mengakibatkan kenaikan harga dan krisis makanan alhasil kelaparan  yang  meluas,  namun  sebelumnya  negara  tersebut  memang  sudah  mengalamin kesulitan panngan.
27 https://www.benarnews.org/indonesian/berita/jokowi-eropa-misi-hentikan-perang-dan-krisis-pangan- 06272022164252.html
28 Pramestia SekarSalsabilla, Ancaman bagi Keamanan Global: Rusia vs Ukraina",
https://www.kompasiana.com/pramestiaaaa/6226e50a3179492c9c1aa642/ancaman-bagi-keamanan-global-rusia-vs- ukraina . Diakses tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 12.49.
terAs LAW REVIEW: JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM
125
Mesir , dalam tempat konflik Rusia dan Ukraina di Laut Hitam sangat berpengaruh bagi negara  tersebut  mengakibatkan  terganggunya  pasokan  komoditas  yang  masuk  dari  kedua negara itu. Negara Mesir merupakan import gandum yang terbesar di dunia. 29

## Metode Penelitian
Metode   yang   digunakan   dalam   penulisan artikel   ini   adalah   metode penelitian   studi kepustakaan,  dimana  metode  penelitian  ini  menggunakan  Teknik  pengumpulan  data  dengan melakukan  studi  penelaahan  terhadap  Buku-buku,  litertur-literatur,  catatan-catatan,  dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin diselesaikan. Metode studi kepustakaan digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

## Kesımpulan
Hasil Rapat Dewan Keamanan dalam pertemuan KE-9104 (AM), SC/14990 29 Juli 2022 yang  dikutip  dari United  Nations  General  Assembly  of  the  United  Nations  dalam  Rules  of procedure, meskipun tidak berhasil membuat perdamaian antara Ukraine dan Rusia akan tetapi terdapat kesepakatan baru untuk melanjutkan ekspor gandum yang dapat meredakan kesehatan pangan global dan memberikan suatu harapan bagi negara-negara yang membutuhkan.
Dalam hal yang terdapat dalam Piagam PBB pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Dewan Keamanan  harus  bertanggung  jawab  atas  yang  terjadi  pada  dunia  ini  untuk  membuat  dan mempertahankan  perdamaian  dan  keamanan  Internasional  salah  satunya  Dewan  Keamanan mengupayakan  membuat  Resolusi  S/2014/189  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Keamanan  PBB walaupun tidak menghasilkan yang diakibatkan dari Veto Rusia untuk menghentikannya proses anekasi  Crimea  oleh  Rusia  dari  Ukraina  tetapi  Majelis  Umum  PBB  ikut  berperan  dan  berhasil menghasilkan Resolusi A/RES/68/262 yang berisi penolakan referendum Crimea dan intregritas territorial  Ukraina.  Tetapi  resolusi  tersebut  tetap  tidak  melunturkan  pendirian  Presiden  Rusia untuk  melepaskan  Crimea  atau  mengembalikannya.Terlebih  lagi  banyaknya  dampak  akibat perang  Rusia  dan  Ukraina  yang  mengancam  bagi  keamanan  negara  Presiden  Jokowi  pada Pidatonya  menyerukan negara G7 dan G20 untuk sama-sama mengatasi krisis pangan yang telah  mengancam  rakyat-rakyat  pada  negara  berkembang  yang  berdampak  kelaparan  dan kemiskinan dalam hal Ukraina menjadi Produsen  utama maknan pokok dunia . Kemudian pada Eropa dan AS yang berakibat inflasi bagi AS, pasar minya dan gas juga akan terguncang. Dan ancaman bagi Ekonomi Global mahal nya harga minyak karena Rusia adalah negara terbesar dalam sumber daya alamnya selain itu tidak hanya di sector minyak saja melainkan pasar saham. Dan ada negara-negara yang sangat terkena dampak kerugian akibat perang tersebut adalah negara Nigeria, Yaman dan Mesir.

## DAFTAR PUSTAKA
Berita  Satu,  Inilah  Kronologi  Krisis  Politik  di  Ukraina.,  http://m.beritasatu.com/dunia/167380- inilah- kronologi-krisis-politik-di-Ukraina.html, diakses pada 12 Februari 2022.
29 https://dunia.tempo.co/read/1605084/krisis-pangan-3-negara-yang-paling-menderita-efek-perang-rusia-ukraina
BBC.com,  What  does  Russia  want  from  Ukraine.,  https://www.bbc.com/news/world-  europe- 56720589. Diakses pada 17 Februari 2022.
CNBC  Indonesia.com,  Dampak  Ekonomi  jika  Rusia  Melakukan  Serangan  ke  Ukraina., https://www.cnbcindonesia.com/news/202202 14095443-4-315109/ini-dampak-ekonomi- bila-rusia-benar-benar-serang-ukraina. Diakses pada 18 Februari 2022.
CNBC  indonesia,  kronologi  konflik  Rusia-  Ukraina  hingga  ancaman  perang  dunia  3., https://www.cnbcindonesia.com/news/202202  170727-4-316018/kronologi-konflik-rusia- ukraina-hingga-ancaman-perang-dunia-3, di unduh pada 18 februari 2022.
Dragneva, R. dan Wolczuk, K. (2016). Between Dependence and Integration: Ukraine’s Relations with Russia. UK: Taylor & Francis Group., hlm 65. Kompas.com. Kenapa Rusia menyerang Ukraina,  apa  yang  diincar  Putin.,  https://internasional.kompas.com/read/2022/0 1/26/200000970/kenapa-rusia-ukraina-
perang-dan-apa-yang-diincar-putin?page=all. Diunduh pada 18 Februari 2022. Media Indonesia.com. Referendum Krimea. Haqq, Syauqi Arinal.
https://m.mediaindonesia.com/opini/472554/k  etegangan-rusia-ukraina-pendapat-dari- rusia. Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1945).
Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan  Statuta  Mahkama  Internasional.,  Hlm  6 https://dunia.tempo.co/read/1605084/krisis-pangan-3-negara-yang-paling-menderita- efek-perang-rusia-ukraina.