## ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
Tri Astuti Handayani a , Andrianto Prabowo b
a Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Email: nanin.trias@gmail.com b Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Email: andri.bjn@gmail.com
Naskah diterima: 4 April 2024; revisi: 10 April 2024; disetujui: 16 April 2024 DOI: 10.55551/jip.v5i1.95

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  tuk  menganalisis  kedudukan  hukum  pidana  adat  dalam hukum  pidana  nasional.  Hukum  pidana  nasional  di  Indonesia  merupakan  kerangka hukum  yang  mengatur  tindak  pidana  di  seluruh  wilayah  negara.  KUHP  (Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana)  menjadi  dasar  hukum  pidana  utama  yang memberikan  norma-norma  dan  sanksi-sanksi  untuk  berbagai  jenis  tindak  pidana. Metode  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  melakukan penelitian  kepustakaan.  Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber dan jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis data dilakukan  secara  normatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kedudukan hukum  pidana  adat  dalam  hukum  pidana  nasional  menciptakan  dinamika  yang kompleks  dan  bervariasi  tergantung  pada  pendekatan  dan  kebijakan  hukum  suatu negara. Secara umum, hukum pidana adat memiliki kedudukan yang relatif terpisah dalam hukum pidana nasional, seringkali diakui sebagai bagian dari warisan budaya dan  tradisi  lokal.  Namun,  tantangan-tantangan  muncul  dalam  mengintegrasikan hukum pidana adat dengan hukum pidana nasional untuk mencapai keseimbangan antara keanekaragaman budaya dan perlindungan hak asasi manusia.
Kata Kunci: Hukum adat, Hukum pidana nasional, Adat-istiadat

## ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL

## LATAR BELAKANG
Adat  istiadat  adalah  serangkaian  norma  dan  tradisi  yang  dipegang  dan diwariskan  oleh  suatu  kelompok  masyarakat  untuk  mengatur  perilaku  anggotanya dalam  kehidupan  sehari-hari.  Adat  istiadat  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan, seperti  upacara  adat,  norma-norma  sosial,  tata  cara  berkomunikasi,  serta  aturan- aturan  yang  mengatur  hubungan  antarindividu  dan  kelompok 1 .  Adat  istiadat  sering kali menjadi pilar kuat dalam  memelihara identitas dan keberlanjutan suatu budaya. Setiap masyarakat memiliki adat istiadatnya sendiri, yang tercermin dalam keunikan gaya  hidup,  nilai-nilai,  dan  sistem  kepercayaan  yang  mereka  anut 2 .  Adat  istiadat bukan  hanya  sekadar  kumpulan  aturan,  melainkan  juga  merupakan  cerminan sejarah, nilai-nilai yang dianut, dan hubungan sosial yang berkembang dalam suatu komunitas. Adat istiadat berperan penting dalam membentuk karakter dan solidaritas sosial,  sekaligus  menjadi  warisan  budaya  yang  dijunjung  tinggi  oleh  generasi- generasi yang datang.
Adat istiadat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kerukunan masyarakat 3 .  Melalui  norma-norma  dan  tradisi  yang  diwariskan  dari  generasi  ke generasi,  adat  istiadat  menciptakan  suatu  kerangka  kerja  yang  mengatur  interaksi antar  individu  dan  kelompok.  Selain  itu,  adat  istiadat  juga  memainkan  peran  kunci dalam  menegakkan  norma-norma  moral  yang  menjadi  dasar  etika  masyarakat. Dengan menghormati adat istiadat, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif  dan  mendukung,  di  mana  perbedaan  dihargai  dan  konflik  dapat  diatasi melalui  mekanisme  yang  telah  teruji  seiring waktu 4 .  Dengan  demikian,  adat istiadat bukan hanya sebagai panduan perilaku, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kerukunan yang mendasari kehidupan bersama dalam suatu komunitas.
Hukum  pidana  adat  merupakan  suatu  sistem  hukum  yang  diterapkan  dalam suatu masyarakat untuk mengatur perilaku yang dianggap melanggar norma-norma
1 Ni  Rai  Vivien  Pitriani,  “Tradisi  ‘Ngayah’  Sebagai Wadah  Komunikasi  Masyarakat  Hindu  Perspektif Pendidikan  Humanis- Religius,” Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Agama  Dan  Ilmu  Sosial  Budaya 15,  no.  2  (2020): 157 –169.
2 Annida  Nurhaniffa  and  Warli  Haryana,  “Penerapan  Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal  Dalam Mempertahankan Budaya Kampung A dat Cireundeu Di Era Modernisasi,” Jurnal Cendekia 16, no. 1 (2022): 17 –24, https://cendekia.soloclcs.org/index.php/cendekia/article/view/714.
3 Asra  Idriyansyah  Purba,  “Peranan  Marga  Terhadap Kerukunan  Beragama  Pada  Masyarakat  Kota Tanjung Balai Sumatera Utara,” ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya 3, no. 1 (2022): 45 –56.
4 Donald Tungkagi and Muhammad Adlin Sila, “Baku Tolong, Torang Samua Basudara: Modal Sosial Dan  Titik  Temu  Dalam  Mengelola  Keragaman  Etnoreligius  Di  Wilayah  Transmigrasi  Dumoga, Sulawesi Utara,” Harmoni 21, no. 1 (2022): 1 –24.

## ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
adat istiadat 5 . Berbeda dengan hukum pidana formal yang umumnya diterapkan oleh negara,  hukum  pidana  adat  lebih  bersifat  lokal  dan  didasarkan  pada  norma-norma tradisional yang dipegang oleh suatu kelompok  masyarakat tertentu. Sistem hukum pidana adat sering kali mencakup aturan-aturan yang berhubungan dengan tata cara berperilaku,  pertanggungjawaban  sosial,  dan  penyelesaian  konflik  di  dalam komunitas.  Sanksi  dalam  hukum  pidana  adat  dapat  berupa  hukuman  tradisional, seperti denda, penyucian, atau pengucilan dari masyarakat 6 .
Meskipun  hukum  pidana  adat  memiliki  akar  budaya  yang  dalam,  pengakuan dan  penerapannya  sering  kali  melibatkan  tindakan  kolaborasi  antara  otoritas  adat dan  sistem  hukum  formal.  Di  beberapa  tempat,  hukum  pidana  adat  diintegrasikan atau  diakui  oleh  negara  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  menjaga  keragaman hukum  dan  memastikan  bahwa  norma-norma  adat  tetap  relevan  dalam  konteks hukum modern. Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa penerapan hukum pidana adat  sering  kali  menimbulkan  perdebatan  terkait  dengan  hak  asasi  manusia  dan keadilan 7 . Karena dapat melibatkan praktik-praktik yang dianggap kontroversial atau tidak sejalan dengan standar hukum internasional.
Hukum  pidana  nasional  merujuk  pada  sistem  hukum  yang  diakui  dan diterapkan  oleh  suatu  negara  untuk  mengatur  perilaku  yang  dianggap  melanggar norma-norma  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Hukum  pidana  nasional  mencakup aturan-aturan  yang  mengatur  tindak  pidana,  sanksi,  serta  proses  peradilan  yang digunakan  untuk  menegakkan  keadilan.  Sistem  hukum  pidana  nasional  umumnya memiliki  kode  pidana  yang  memuat  daftar  tindak  pidana  dan  sanksi  yang  dapat diterapkan 8 . Proses peradilan pidana melibatkan penegakan hukum, kejaksaan, dan sistem  peradilan  yang  bertanggung  jawab  untuk  menyelidiki,  menuntut,  dan mengadili  pelanggar  hukum.  Hukum  pidana  nasional  mencerminkan  nilai-nilai masyarakat,  norma-norma  moral,  dan  kebijakan  pemerintah  terkait  dengan keamanan  dan  ketertiban.  Upaya  untuk  menjaga  keadilan,  mencegah  kejahatan, dan  melindungi  hak  asasi  manusia  merupakan  tujuan  utama  dari  hukum  pidana
5 Asliani  Harahap,  “Pembaharuan  Hukum  Pidana  Berbasis  Hukum  Adat,” Jurnal  Edutech 4,  no.  2 (2018): 1 –9, http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2268.
6 Mulyati  Pawennei  and  Abdul  Qa har,  “Penyelesain  Tindak  Pidana  Ringan  Melalui  Kearifan  Lokal (Hukum Adat) Dalam Sistem Hukum Indonesia,” Journal of Lex Generalis (JLS) 3, no. 2 (2022): 143, http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg.
7 Arianus Harefa, “Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlin dungan HAM,” Jurnal Panah Keadilan 1, no. 2 (2022): 99 –116.
8 Sri  Mulyani,  “Penyelesain  Perkara  Tindak  Pidana  Ringan  Menurut  Undang-Undang  Dalam Perspektif  Restoratif  Justice  (Adjudication  Of  Misdemeanor  Based  On  Legislation  In  Current Perspectives),” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 3 (2017): 337.

## ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
nasional. Meskipun setiap negara memiliki sistem hukum pidana yang unik, terdapat juga  prinsip-prinsip  umum  yang  diakui  secara  internasional  untuk  memastikan keadilan dan perlindungan hak individu di tingkat global.
Perbedaan  mendasar  antara  hukum  pidana  adat  dan  hukum  pidana  nasional terletak  pada  asal-usul,  sumber,  dan  ruang  lingkupnya.  Hukum  pidana  adat merupakan  sistem  hukum  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  suatu  kelompok masyarakat  tertentu,  berdasarkan  norma-norma  tradisional  dan  nilai-nilai  budaya yang  dipegang  oleh  komunitas  tersebut.  Sementara  itu,  hukum  pidana  nasional adalah sistem hukum yang diakui dan diterapkan oleh suatu negara untuk mengatur perilaku  yang  dianggap  melanggar  norma-norma  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah. Dalam hal sumber hukum, hukum pidana adat bersumber dari tradisi, adat istiadat, dan  norma-norma  lokal  yang  diwariskan  secara  turun-temurun.  Hukum  pidana  adat sering  kali  mencerminkan  nilai-nilai  lokal  dan  berfokus  pada  keharmonisan  dalam masyarakat.  Sebaliknya,  hukum  pidana  nasional  didasarkan  pada  perundang- undangan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  suatu  negara 9 .  Sumber  hukum  pidana nasional  melibatkan  konstitusi,  undang-undang  pidana,  dan  peraturan-peraturan resmi yang mengikat seluruh wilayah hukum negara tersebut.
Permasalahan  pada  hukum  pidana  adat  mencakup  sejumlah  aspek  yang seringkali  menjadi  sumber  ketegangan  di  tengah  dinamika  masyarakat  modern. Salah  satu  permasalahan  utama  adalah  ketidaksesuaian  antara  norma-norma hukum  pidana  adat  dengan  standar  hak  asasi  manusia  dan  prinsip  keadilan modern 10 .  Beberapa  praktik  dalam  hukum  pidana  adat  mungkin  dianggap kontroversial, seperti hukuman fisik atau perlakuan yang tidak sejalan dengan norma hak  asasi  manusia  yang  diakui  secara  internasional.  Selain  itu,  adanya  perbedaan interpretasi  dan  aplikasi  hukum  pidana adat oleh  otoritas lokal dapat  memunculkan ketidakpastian hukum, yang berpotensi merugikan hak-hak individu.
Permasalahan  lainnya  adalah  potensi  diskriminasi  dan  ketidaksetaraan  dalam penerapan hukum pidana adat, terutama terkait dengan peran gender dan keadilan sosial.  Beberapa  norma  adat  mungkin  cenderung  melibatkan  bias  gender  atau mendiskriminasi  kelompok  tertentu  dalam  masyarakat.  Ketidaksetaraan  ini  dapat merugikan  perempuan,  minoritas,  atau  kelompok  rentan  lainnya  dalam  proses
9 Samuel  Dharma  Putra  Nainggolan  et  al.,  “Harmonisasi  Hukum  Pidana  Adat  Batak  Toba  Dengan Sistem Hukum Pidana Nasional,” Ilmu Hukum Prima (IHP) 6, no. 1 (2023): 46 –59.
10 Moh  Hatta,  “Prospek  Pemberlakuan  RKUHP  Pasca  Disahkan  Menjadi  Undang-Undang  Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” Al-Qanun:  Jurnal Pemikiran  dan  Pembaharuan  Hukum  Islam 25,  no.  2 (2022): 248 –262.

## ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
peradilan  adat.  Selain  itu,  modernisasi  dan  globalisasi  seringkali  memperkenalkan perubahan  sosial  yang  cepat,  yang  dapat  mengakibatkan  gesekan  antara  hukum pidana  adat  dengan  nilai-nilai  dan  praktik  modern.  Konflik  antara  norma  adat  dan norma hukum nasional formal, terutama dalam hal kepemilikan tanah, warisan, atau penyelesaian  sengketa,  menjadi  tantangan  serius  yang  dapat  memunculkan ketidakstabilan sosial .
Permasalahan pada hukum pidana nasional mencakup sejumlah isu kompleks yang  dapat  mempengaruhi  efektivitas,  keadilan,  dan  keberlanjutan  sistem  hukum dalam  suatu  negara.  Salah  satu  permasalahan  yang  sering  muncul  adalah ketidaksetaraan  dalam  penerapan  hukum,  yang  dapat  tercermin  dalam  penegakan hukum  yang  lebih  keras  terhadap  kelompok  sosial  tertentu,  seperti  minoritas  atau golongan ekonomi lemah 11 . Fenomena ini sering kali menciptakan disparitas dalam perlakuan hukum dan dapat merugikan hak-hak individu. Ketidakpastian hukum juga menjadi  permasalahan  serius,  terutama  ketika  undang-undang  pidana  atau  proses peradilan  menjadi  rumit  dan  sulit  diakses  oleh  masyarakat.  Kesenjangan  ini  dapat menciptakan  celah  bagi  ketidaksetaraan  dalam  akses  keadilan  dan  memunculkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
Kesenjangan  antara  hukum  pidana  adat  dan  hukum  pidana  nasional menciptakan  kompleksitas  dalam  konteks  keadilan,  perlindungan  hak  asasi manusia,  dan  keberlanjutan  sistem  hukum.  Perbedaan  mendasar  dalam  asal-usul, sumber hukum, serta prinsip-prinsip yang mendasari keduanya dapat menimbulkan konflik dan ketidaksesuaian 12 . Hukum pidana adat, yang berakar dalam tradisi lokal dan  norma-norma  budaya,  mungkin  tidak  selalu  sejalan  dengan  norma-norma  hak asasi manusia yang diakui secara internasional atau prinsip-prinsip hukum nasional formal.  Penelitian lebih lanjut  tentang  kedudukan  hukum  pidana  adat  dalam  hukum pidana nasional menjadi penting untuk memahami dan menanggapi ketidaksesuaian ini.  Penelitian  tersebut  dapat  menggali  cara  untuk  mengintegrasikan  aspek-aspek positif  dari  hukum  pidana  adat  ke  dalam  kerangka  hukum  nasional,  tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau keadilan. Selain itu, penelitian dapat memberikan wawasan tentang bagaimana harmonisasi antara hukum pidana adat  dan  hukum  pidana  nasional  dapat  ditempuh  untuk  meminimalkan  konflik,
11 Syarifah Lisa Andriati et al., “Nilai Keadilan Menurut Kajian Filsafat Hukum,” Jurnal Crepido 04, no. 01 (2022): 46 –53.
12 M.  Waritsul  Firdaus.  F  and  Radiyatam  Mardiah,  “International  Law:  Existence  in  International Dispute  Settlement  Efforts  as  a  Symbol of  Peace  in  the  International  Community,” Muhammadiyah Law Review 7, no. 2 (2023): 24.

## ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
menjaga  keberlanjutan  budaya,  dan  tetap  memastikan  perlindungan  hak-hak individu.
Penelitian  sebelumnya  menjelaskan  bahwa  hukum  adat  adalah  hukum  yang benar-benar  ada  dalam  hati  nurani  masyarakat  dan  tercermin  dalam  tindakan mereka  sesuai  dengan  adat  istiadat  dan  norma  sosial  budaya  mereka  yang  tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Sekarang mungkin disebut sebagai era kebangkitan  masyarakat  adat,  yang  ditunjukkan  dengan  munculnya  berbagai kebijaksanaan  dan  keputusan.  Yang  tidak  kalah  penting  adalah  bahwa  penelitian dan  pengembangan  lebih  lanjut  diperlukan  terkait  dampaknya  terhadap pembentukan  hukum  dan  penegakan  hukum  di Indonesia 13 .  Penelitian  sebelumnya juga  menjelaskan  bahwa  secara  materil,  Hukum  Pidana  Adat  telah  diatur  dalam perundang-undangan,  seperti  Perundang-undangan  Darurat  Nomor  1  tahun  1951. Namun, tatacara beracaranya tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, dan tidak diakui atau tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 14 .
Tujuan  utama  penelitian  ini  adalah  untuk  menyelidiki  dan  memahami  secara mendalam  tentang  kedudukan  hukum  pidana  adat  dalam  hukum  pidana  nasional. Melalui  analisis  ini,  penelitian  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  bagaimana  hukum pidana  adat  dapat  diintegrasikan  atau  diakomodasi  dalam  kerangka  hukum  pidana nasional tanpa merugikan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau keadilan. Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang keberagaman budaya dan hukum tradisional yang ada di dalam suatu negara. Melalui pemahaman yang  lebih  dalam  terhadap  hukum  pidana  adat,  penelitian  dapat  membantu memperkuat  penghargaan  terhadap  warisan  budaya  dan  tradisi  lokal.  hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  panduan  bagi  pembuat  kebijakan  dalam merancang regulasi tepat terhadap realitas hukum yang kompleks di tingkat lokal.

## METODE
Metode penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian  kepustakaan.  Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yang digunakan adalah deskriptif analitis. Ini berarti bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian  didasarkan  pada  kondisi  saat  ini,  dan  kemudian  dihubungkan  dan dibandingkan dengan teori-teori lain yang relevan. Sumber dan jenis data penelitian
13 Marco Manarisip, “Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional,” Lex Crimen 1, no. 4 (2012): 39.
14 Tatiane  Machado,  “Kajian  Hukum  Pidana  Adat  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia,” Universitas Nusantara PGRI Kediri 549, no. 2 (2017): 40 –42.

## ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
ini  adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder. Metode analisis data dilakukan secara normatif.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Hukum Pidana Adat di Indonesia
Hukum pidana adat di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mencerminkan keberagaman  budaya  dan  tradisi  masyarakat  di  berbagai  daerah.  Sebelum  masa kolonial, sistem hukum pidana adat  telah ada dan berkembang di setiap komunitas etnis 15 .  Masyarakat  adat  memiliki  norma-norma  hukum  yang  mengatur  perilaku anggotanya,  dan  pelanggaran  terhadap  norma-norma  ini  dapat  dihukum  dengan sanksi-sanksi  adat,  seperti  denda  atau  hukuman  fisik.  Selama  masa  penjajahan Belanda, sistem hukum pidana adat mengalami transformasi signifikan. Pemerintah kolonial Belanda menggabungkan elemen-elemen hukum adat dengan hukum Eropa untuk  menciptakan  sistem  hukum  yang  lebih  terstruktur  dan  terpusat.  Proses  ini melibatkan  pengkodean  norma-norma  hukum  adat  ke  dalam  dokumen-dokumen tertulis, yang kemudian membentuk dasar hukum pidana kolonial.
Setelah  kemerdekaan  Indonesia  pada  tahun  1945,  pemerintah  meresmikan berbagai  upaya  untuk  menyatukan  dan  mengintegrasikan  hukum  pidana  adat  ke dalam sistem hukum nasional 16 . Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus, dan perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional masih menjadi tantangan hingga saat ini. Seiring perkembangan zaman dan globalisasi, elemen-elemen hukum adat terus  beradaptasi  dengan  tuntutan  zaman,  sementara  upaya  pelestarian  dan revitalisasi  hukum  adat  juga  menjadi  fokus  penting  dalam  mendukung  keragaman budaya  di  Indonesia.  Sumber  hukum  pidana  adat  di  Indonesia  dapat  ditemukan dalam  berbagai  bentuk,  yang  mencerminkan  kekayaan  budaya  dan  tradisi masyarakat  setempat.  Sumber  hukum  pidana  adat  dapat  bersumber  dari  adat istiadat dan tradisi turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Norma- norma ini sering kali terdokumentasi dalam lisan atau tertulis dan mencakup aturan- aturan  mengenai  tata  cara  hidup,  keadilan,  serta  sanksi-sanksi  yang  diberlakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu.
Hukum  pidana  adat  juga  dapat  berasal  dari  peraturan  adat  yang  ditetapkan oleh  lembaga-lembaga  adat  setempat.  Lembaga-lembaga  ini  mungkin  mencakup
15 Harahap, “Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat.”
16 Z Al- Fa’izah, Y.C Rahayu, and N Hikmah, Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas  Jember , Efektifitas  Penyuluhan  Gizi  Pada  Kelompok  1000  HPK  Dalam  Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Kesadaran Gizi , vol. 3, 2017.

## ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
dewan  adat,  kepala  adat,  atau  lembaga  adat  lainnya  yang  memiliki  kewenangan untuk menegakkan aturan-aturan pidana adat di dalam komunitas mereka 17 . Sumber hukum  pidana  adat  sering  kali  ditemukan  dalam  keputusan-keputusan  adat  yang diambil  oleh  lembaga-lembaga  ini.  Dalam  beberapa  kasus,  sumber  hukum  pidana adat  dapat  diakses  melalui  teks-teks  klasik  atau  naskah-naskah  kuno  yang membahas  norma-  norma  dan  sanksi-sanksi  hukum  dalam  konteks  adat.  Seiring dengan  perubahan  zaman,  pembaruan  terhadap  sumber  hukum  pidana  adat  juga dapat muncul melalui penyesuaian aturan-aturan adat dengan perkembangan sosial, ekonomi,  dan  budaya.  Dengan  demikian,  sumber  hukum  pidana  adat  di  Indonesia tetap  dinamis  dan  merefleksikan  interaksi  antara  warisan  tradisional  dan  dinamika kontemporer 18 .
Hukum  pidana  adat  dalam  masyarakat  mengacu  pada  sistem  norma-norma hukum yang diakui dan diterapkan oleh suatu kelompok atau komunitas berdasarkan adat istiadat dan tradisi turun-temurun. Sistem ini memberikan kerangka kerja untuk mengatur  perilaku  anggotanya,  menetapkan  norma-norma  moral,  dan  menentukan sanksi-sanksi  bagi  pelanggaran-pelanggaran  tertentu 19 .  Hukum  pidana  adat mencerminkan  nilai-nilai  dan  kepercayaan  yang  dipegang  oleh  masyarakat,  dan sering  kali  mencakup  aturan-aturan  terkait  dengan  hubungan  sosial,  kepemilikan tanah,  pernikahan,  warisan,  dan  konflik  internal.  Dalam  masyarakat  yang menerapkan  hukum  pidana  adat,  proses  pengambilan  keputusan  hukum  biasanya melibatkan tokoh-tokoh adat atau lembaga-lembaga adat yang memiliki kewenangan untuk  menyelesaikan  sengketa  atau  menegakkan  aturan-aturan  hukum  adat. Sanksi-sanksi  hukum  adat  dapat  beragam,  termasuk  denda,  kerja  paksa,  isolasi sosial,  atau  bentuk-bentuk  hukuman  lainnya  yang  sesuai  dengan  konteks  budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat.
Pentingnya  hukum  pidana  adat  dalam  masyarakat  terletak  pada  perannya sebagai  penjaga  keharmonisan  dan  ketertiban  sosial.  Sistem  hukum  ini  juga mencerminkan  identitas  kultural  suatu  komunitas  dan  berkontribusi  pada pemeliharaan  warisan  budaya.  Meskipun,  seiring  dengan  modernisasi  dan globalisasi,  interaksi  antara  hukum  pidana  adat  dan  sistem  hukum  nasional  sering kali  menjadi  kompleks,  dengan  tantangan  dalam  mengintegrasikan  nilai-nilai
17 Inosentius  Samsul,  “Penguatan  Lembaga  Adat  Sebagai  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa,” Negara Hukum 5, no. 2 (2014): 127 –142.
18 Setya  Indra  Arifin,  “Rekonstruksi  Sifat  Melawan  Hukum  Pidana  Materiil  Dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp,” AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2023): 29 –42.
19 Ahmad Syaufi, Perkara Pidana Keadilan Restoratif , 2020.

## ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
tradisional.  Lahirnya  hukum  pidana  adat  sebagai  alat  penyelesaian  pelanggaran mencerminkan proses organik dan evolusi di dalam masyarakat. Hukum pidana adat tidak  muncul  begitu  saja,  melainkan  merupakan  hasil  akumulasi  nilai-nilai,  norma- norma,  dan  tradisi  yang  berkembang  dari  generasi  ke  generasi 20 .  Penyelesaian pelanggaran  melalui  hukum  pidana  adat  seringkali  berawal  dari  kebutuhan masyarakat  untuk  menjaga  keteraturan  dan  keharmonisan  internal.  Dalam  proses ini,  tokoh-tokoh  adat  atau  lembaga-lembaga  adat  memainkan  peran  kunci  dalam merumuskan  aturan-aturan  dan  menetapkan  sanksi-sanksi  untuk  melindungi  nilai- nilai masyarakat.
Pengembangan hukum pidana adat juga terkait erat dengan konsep restoratif, di mana penyelesaian sengketa bukan hanya tentang memberikan hukuman, tetapi juga memulihkan keseimbangan dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Sanksi-sanksi  dalam  hukum  pidana  adat  sering  kali  mencakup  elemen-elemen rehabilitasi,  seperti  upacara  kebersihan  atau  kompensasi  kepada  pihak  yang dirugikan.  Hukum  pidana  adat,  dengan  demikian,  menjadi  alat  untuk  memperkuat solidaritas  sosial  dan  menjaga  norma-norma  moral  di  dalam  masyarakat 21 . Perubahan  zaman  dan  pengaruh  luar  sering  kali  memengaruhi  evolusi  hukum pidana  adat.  Proses  ini  dapat  mencakup  penyesuaian  aturan-aturan  adat  dengan dinamika  sosial  dan ekonomi  yang  berkembang.  Dengan  demikian, lahirnya  hukum pidana  adat  adalah  refleksi  dari  interaksi  antara  tradisi  lokal  dan  tuntutan  zaman, menciptakan  suatu  sistem  hukum  yang  unik  dan  beradaptasi  di  tengah  perubahan yang terus menerus.
Pelanggaran  adat  membawa  konsekuensi  yang  signifikan  dalam  masyarakat yang  menerapkan  sistem  hukum  adat.  Konsekuensi-konsekuensi ini  mencerminkan seriusnya norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas tersebut. Pertama-tama,  pelanggaran  adat  dapat  mengakibatkan  sanksi-sanksi  sosial,  di mana  pelaku  dapat  diisolasi  atau  dikeluarkan  dari  lingkaran  masyarakat.  Hal  ini dapat  berdampak  pada  hubungan  sosial,  reputasi,  dan  integrasi  individu  dalam kehidupan  sehari-hari.  Selain  sanksi  sosial,  pelanggaran  adat  juga  dapat menghasilkan  sanksi  hukum  formal  yang  diimpor  oleh  lembaga-lembaga  adat  atau
20 D  P  Melati,  “Refungsionalisasi  Hukum  Pidana  Adat  Lampung  Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum Pidana Berbasis
Kearifan Lokal” (2022),
http://digilib.unila.ac.id/60116/%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/60116/3/DISESTASI
TANPA BAB
PEMBAHASAN.pdf.
21 Lidya  Suryani  Widayati,  “Pemenuhan  Kewajiban  Adat  Sebagai  Pidana  Tambahan  Dalam  RUU KUHP,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no. 3 (2013): 362 –385.

## ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
tokoh-tokoh  yang  berwenang.  Sanksi  ini  mungkin  melibatkan  denda,  kerja  paksa, atau  bentuk  hukuman  lain  yang  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  adat  yang diterapkan. Penting untuk dicatat bahwa sanksi-sanksi ini bersifat restoratif, berfokus pada pemulihan keseimbangan dan rekonsiliasi di dalam  masyarakat, bukan hanya pada hukuman punitive semata.
Konsekuensi pelanggaran adat juga dapat mencakup upaya-upaya rekonsiliasi dan  rehabilitasi.  Pelaku  pelanggaran  adat  mungkin  diharapkan  untuk  melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai tanda penyesalan atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik terhadap keadilan, yang tidak hanya menegaskan tanggung jawab individu terhadap masyarakat, tetapi juga  memberikan  kesempatan  bagi  pemulihan  dan  perbaikan.  Penyelesaian pelanggaran  hukum  adat  merupakan  proses  yang  melibatkan  norma-norma  dan aturan-aturan  yang  diakui  oleh  suatu  masyarakat  berdasarkan  adat  istiadat  dan tradisi turun-temurun 22 . Proses ini biasanya dimulai dengan identifikasi pelanggaran yang  dilakukan  oleh  tokoh-tokoh  adat  atau  lembaga-lembaga  adat  yang  memiliki kewenangan  dalam  menangani  kasus-kasus  hukum  adat.  Pada  tahap  awal,  upaya rekonsiliasi  dapat  dilakukan  melalui  mediasi  atau  pertemuan  antara  pihak  yang terlibat  untuk  mencari  solusi  damai  dan  memulihkan  keseimbangan  di  dalam masyarakat.
Jika  mediasi  tidak  berhasil  atau  pelanggaran  dianggap  serius,  lembaga- lembaga  adat  dapat  menjatuhkan  sanksi-sanksi  yang  sesuai  dengan aturan  hukum adat  yang  berlaku.  Sanksi  ini  dapat  mencakup  denda,  kerja  paksa,  atau  upaya- upaya rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki tindakan pelanggar. Selain itu, pelaku  pelanggaran  adat  mungkin  diminta  untuk  mengadakan  upacara  kebersihan atau  memberikan  kompensasi  kepada  pihak  yang  dirugikan.  Penyelesaian pelanggaran  hukum  adat  cenderung  bersifat  restoratif  daripada  punitif.  Fokus utamanya  adalah  pada  pemulihan  keseimbangan  sosial  dan  rekonsiliasi  di  dalam masyarakat.  Pendekatan  ini  mencerminkan  nilai-nilai  solidaritas,  keadilan  restoratif, dan  keberlanjutan norma-norma  tradisional. Penyelesaian pelanggaran  hukum  adat juga  dapat  melibatkan  koordinasi  dengan  sistem  hukum  nasional.  Meskipun  hukum adat  diakui  sebagai  bagian  dari  warisan  budaya,  ada  juga  tantangan  dalam mengintegrasikan  aturan-aturan  adat  dengan  peraturan  hukum  yang  lebih  luas.
22 Rini  Apriyani,  “Keberadaan  Sanksi  Adat  Dalam  Penerapan  Hukum  Pidana  Adat,” Jurnal  Hukum PRIORIS 6, no. 3 (2018): 227 –246.

## ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
Dengan  demikian,  penyelesaian  pelanggaran  hukum  adat  mencerminkan  dinamika kompleks antara tradisi lokal dan tuntutan zaman.
Dalam  sistem  hukum  adat,  kewenangan  umumnya  dipegang  oleh  tokoh-tokoh adat atau lembaga-lembaga adat yang diakui dalam suatu masyarakat. Kewenangan ini seringkali turun temurun dan diwariskan secara tradisional, memberikan legitimasi kepada  mereka  untuk  menegakkan  norma-norma  dan  aturan-aturan  adat 23 .  Tokoh- tokoh  adat  biasanya  adalah  individu  yang  dihormati  dalam  komunitas  karena pengetahuan  mereka  tentang  tradisi,  kebijaksanaan,  dan  kemampuan  memahami konflik  dalam  konteks  budaya  setempat.  Selain  itu,  lembaga-lembaga  adat,  seperti dewan  adat  atau  majelis  adat,  juga  dapat  memiliki  kewenangan  untuk  menangani pelanggaran hukum adat.
Proses penyelesaian pelanggaran hukum adat melibatkan keterlibatan aktif dari mereka  yang  memiliki  kewenangan  ini.  Mereka  dapat  memimpin  mediasi, mengambil  keputusan  terkait  sanksi,  dan  mengawasi  pelaksanaan  hukuman  atau tindakan  rekonsiliasi.  Keberlanjutan  kewenangan  ini  sering  kali  bergantung  pada pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap tokoh-tokoh atau lembaga-lembaga adat tersebut. Batasan dan cakupan kewenangan hukum adat dapat bervariasi antar masyarakat  adat.  Selain  itu,  dengan  dinamika  perubahan  sosial  dan  hukum nasional,  ada  juga  tantangan  dalam  menjaga  relevansi  dan  keberlanjutan  sistem hukum  adat.  Oleh  karena  itu,  dalam  beberapa  kasus,  ada  upaya  untuk  mengakui dan  mengintegrasikan  hukum  adat  ke  dalam  kerangka  hukum  nasional  agar  dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman.

## Hukum Pidana Nasional di Indonesia
Sumber  hukum  yang  diakui  secara  nasional  merujuk  pada  dokumen  atau aturan  hukum  yang  memiliki legitimasi  dan  kekuatan  hukum  di  tingkat  nasional  .  Di Indonesia,  sumber  hukum  yang  diakui  secara  nasional  mencakup  empat  tingkatan utama, yaitu UUD 1945 sebagai konstitusi negara, peraturan perundang-undangan, kebijakan  pemerintah,  dan  putusan  pengadilan  .  Undang-Undang  Dasar  1945, sebagai  konstitusi  tertinggi,  menjadi  landasan  dan  kerangka  dasar  bagi pembentukan  hukum  di  Indonesia.  Peraturan  perundang-undangan,  baik  yang dihasilkan oleh legislatif maupun pemerintah, memiliki kedudukan yang kuat sebagai
23 A  Jerabu,  “Pengakuan  Dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Ulayat  Atas  Tanah  Masyarakat Hukum  Adat  Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah  Di  Desa  Colol  Kecamatan  …,” Jurnal  Magister  Ilmu Hukum (2014), http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/6154.

## ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
sumber  hukum,  termasuk  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  dan  peraturan daerah 24 .
Kebijakan  pemerintah  juga  menjadi  sumber  hukum  yang  diakui  secara nasional,  mencakup  keputusan  presiden,  keputusan  menteri,  dan instruksi-instruksi yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  eksekutif  .  Putusan  pengadilan,  terutama  putusan dari  Mahkamah  Agung,  juga  memiliki  otoritas  tinggi  sebagai  sumber  hukum  yang mengikat  secara  nasional.  Selain  itu,  ketentuan  hukum  internasional  yang  telah diratifikasi  oleh  Indonesia  juga  dianggap  sebagai  sumber  hukum  yang  memiliki kedudukan  penting  di  tingkat  nasional 25 .  Sumber-sumber  hukum  ini  membentuk kerangka hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, bisnis, dan pemerintahan di Indonesia.  Keberlakuan  dan  kewenangan  sumber-sumber  hukum  ini  menjadi landasan  untuk  menjaga  keadilan,  ketertiban,  dan  kepastian  hukum  di  tingkat nasional.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan dasar hukum pidana utama di  Indonesia.  KUHP  menjadi  panduan  bagi  penegakan  hukum  pidana  dan menetapkan  norma-norma  serta  sanksi-sanksi  untuk  berbagai  tindak  pidana 26 . Merupakan  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  luas,  KUHP  mencakup berbagai aspek, mulai dari tindak pidana umum seperti pencurian, pembunuhan, dan pemerkosaan,  hingga  tindak  pidana  yang  terkait  dengan  keamanan  negara.  KUHP di  Indonesia  pertama  kali  diadopsi  dari  KUHP  Belanda  tahun  1848  dan  kemudian mengalami  beberapa  kali  revisi  untuk  menyesuaikan  dengan  perkembangan  sosial dan  hukum.  Meskipun  telah  mengalami  beberapa  perubahan,  KUHP  tetap  menjadi payung  hukum  utama  yang  membimbing  proses  peradilan  pidana  di  Indonesia. Penegakan  hukum  pidana  berdasarkan  KUHP  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum,  seperti  kepolisian  dan  jaksa,  dan  melibatkan  proses  peradilan  yang dijalankan oleh pengadilan-pengadilan di berbagai tingkat 27 .
Sebagai  dasar  hukum  pidana,  KUHP  memberikan  kepastian  hukum  dan landasan bagi keadilan dalam menanggapi tindak pidana. Namun, perlu diperhatikan bahwa  diskusi  dan  perdebatan  terus  berlanjut  mengenai  relevansi  dan  kecocokan
24 Maruarar  Siahaan,  “Uji  Konstitusionalitas  Peraturan  Perundang-Undangan  Negara  Kita:  Masalah Dan Tantangan,” Jurnal Konstitusi 7, no. 4 (2016): 009.
25 Enrico  Simanjuntak,  “Peran  Yurisprudensi  Dalam  Sistem  Hukum  Di  Indonesia,” Jurnal  Konstitusi 16, no. 1 (2019): 83.
26 Sri Wahyuningsih Yulianti, “Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” Amnesti: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2022): 17, https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1399.
27 Henny Saida  Flora,  “UBELAJ,  Volume  3  Number  2, October  2018  |  142,” Ubelaj 3,  no.  2  (2018): 145 –155.

## ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
KUHP  dengan  nilai-nilai  dan  kebutuhan  masyarakat  kontemporer,  dan  seringkali terjadi  dorongan  untuk  melakukan  reformasi  atau  revisi  terhadap  KUHP  demi menyelaraskan hukum pidana dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat.
Lahirnya  hukum  pidana  nasional  suatu  negara  adalah  hasil  dari  sejarah  dan perkembangan  sistem  hukum  di  dalamnya.  Proses  ini  seringkali  mencerminkan evolusi sosial, politik, dan budaya yang telah memengaruhi masyarakat  tersebut. Di banyak  kasus,  hukum  pidana  nasional  lahir  sebagai  respons  terhadap  kebutuhan untuk  menjaga  ketertiban,  keamanan,  dan  keadilan  di  dalam  suatu  negara.  Seiring dengan  perkembangan  zaman,  masyarakat  menghadapi  berbagai  tantangan  yang memerlukan aturan hukum yang jelas dan efektif dalam  menanggapi tindak pidana. Lahirnya  hukum  pidana  nasional  seringkali  melibatkan  penyusunan  kode-kode hukum  pidana  yang  mengatur  berbagai  tindak  pidana  dan  sanksi  yang  sesuai. Proses  legislasi  semacam  itu  melibatkan  partisipasi  berbagai  pihak,  termasuk  ahli hukum, anggota legislatif, dan masyarakat umum.
Hukum pidana nasional adalah kerangka hukum yang  mengatur tindak pidana di tingkat nasional suatu negara. Ini mencakup sejumlah norma, aturan, dan sanksi yang  ditetapkan  oleh  negara  untuk  menjaga  ketertiban,  keamanan,  dan  keadilan 28 . Hukum  pidana  nasional  biasanya  mencakup  berbagai  tindak  pidana,  mulai  dari kejahatan  umum  seperti  pencurian,  pembunuhan,  dan  penipuan,  hingga  kejahatan yang  melibatkan  keamanan  negara.  Proses  pembentukan  hukum  pidana  nasional melibatkan  partisipasi  berbagai  pihak,  termasuk  badan  legislatif,  ahli  hukum,  dan pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Hukum  pidana  nasional  menetapkan  batasan hukuman  yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku  tindak  pidana,  serta  menetapkan prosedur  peradilan  yang  harus  diikuti  dalam  penuntutan  dan  pengadilan.  Prinsip- prinsip  dasar  seperti  asas  legalitas,  asas  kesalahan,  dan  asas  keadilan  umumnya menjadi bagian integral dari hukum pidana nasional.
Tujuan  utama  hukum  pidana  nasional  adalah  menjaga  keamanan  dan ketertiban masyarakat, memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggar hukum, dan melindungi hak-hak individu 29 . Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan tuntutan  sosial,  hukum  pidana  nasional  dapat  mengalami  revisi  dan  penyesuaian untuk tetap relevan dan efektif. Oleh karena itu, hukum pidana nasional memainkan
28 Cindy Destiani et al., “Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik,” Jurnal Pengabdian West Science 2, no. 6 (2023): 427 –441.
29 Parningotan  Malau,  “Tinjauan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Baru  2023,” AL- MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 5, no. 1 (2023): 837 –844.

## ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
peran  penting  dalam  menentukan  norma-norma  perilaku  yang  diterima  oleh  suatu masyarakat dan memberikan landasan bagi sistem peradilan pidana.
Pelanggaran  hukum  pidana  nasional  terjadi  ketika  seseorang  atau  kelompok melakukan  tindakan  yang  melanggar  norma-norma  dan  aturan-aturan  yang  telah ditetapkan  oleh  hukum  pidana  di  tingkat  nasional  suatu  negara 30 .  Pelanggaran semacam  ini  mencakup  berbagai  jenis  tindak  pidana,  mulai  dari  kejahatan  kecil hingga  kejahatan  besar  yang  merugikan  masyarakat  atau  negara.  Pelanggaran hukum  pidana  nasional  dapat  melibatkan  tindakan  seperti  pencurian,  penipuan, kekerasan fisik, narkotika, dan kejahatan terorganisir. Proses terjadinya pelanggaran hukum  pidana  nasional  dimulai  dengan  tindakan  yang  melanggar  norma-norma hukum yang berlaku. Tindakan tersebut kemudian dapat dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan atau ditemukan oleh aparat penegak hukum selama penyelidikan. Setelah  itu,  proses  penuntutan  dan  pengadilan  berlangsung  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  tentang  kedudukan  hukum  adat  dalam  hukum pidana nasional dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adat di Indonesia memiliki kedudukan yang terbatas dan tidak diakui secara resmi oleh hukum pidana nasional. Hukum  pidana  adat  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  masyarakat  lokal  atau  suku tertentu sebagai bagian integral dari warisan budaya dan tradisi. Meskipun memiliki peran  penting  dalam  menjaga  harmoni  dan  identitas  kultural  suatu  komunitas, hukum  pidana  adat  seringkali  terbatas  dalam  cakupannya  yang  lokal,  kurangnya dokumen tertulis, dan sifat informalnya. Integrasi hukum pidana adat dengan hukum pidana nasional di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks. Negara cenderung lebih  menekankan  hukum  pidana  nasional  sebagai  kerangka  hukum  utama  yang mengatur  tindak  pidana  di  seluruh  wilayahnya.  Namun,  beberapa  upaya  telah dilakukan  untuk  mengakui  dan  mengintegrasikan  beberapa  aspek  hukum  pidana adat  ke  dalam  sistem  hukum  nasional  sebagai  bentuk  penghargaan  terhadap keanekaragaman  budaya.  Hukum  pidana  nasional  di  Indonesia  merupakan kerangka  hukum  yang  mengatur  tindak  pidana  di  seluruh  wilayah  negara.  KUHP (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  menjadi  dasar  hukum  pidana  utama  yang memberikan  norma-norma  dan  sanksi-sanksi  untuk  berbagai  jenis  tindak  pidana.
30 Safaruddin  Harefa,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Di  Indonesia  Melaui  Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” University Of Bengkulu Law Journal 4, no. 1 (2019): 35 –58.

## ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
Hukum pidana nasional mencakup aspek-aspek seperti kejahatan umum, narkotika, korupsi,  dan  kejahatan  terorganisir.  Kedudukan  hukum  pidana  adat  dalam  hukum pidana  nasional  menciptakan  dinamika  yang  kompleks  dan  bervariasi  tergantung pada pendekatan dan kebijakan hukum suatu negara. Secara umum, hukum pidana adat  memiliki  kedudukan  yang  relatif  terpisah  dalam  hukum  pidana  nasional, seringkali  diakui  sebagai  bagian  dari  warisan  budaya  dan  tradisi  lokal.  Namun, tantangan-tantangan  muncul  dalam  mengintegrasikan  hukum  pidana  adat  dengan hukum  pidana  nasional  untuk  mencapai  keseimbangan  antara  keanekaragaman budaya dan perlindungan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Fa’izah,  Z,  Y.C  Rahayu,  and  N  Hikmah. Digital  Repository  Universitas  Jember Digital  Repository  Universitas  Jember . Efektifitas  Penyuluhan  Gizi  Pada Kelompok 1000 HPK Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Kesadaran Gizi . Vol. 3, 2017.
Andriati,  Syarifah  Lisa,  Sarah  Juni,  Techy  Gurning,  and  Debry  Yohanna.  “Nilai Keadilan  Menurut  Kajian  Filsafat  Hukum.” Jurnal  Crepido 04,  no.  01  (2022): 46 –53.
Apriyani,  Rini.  “Keberadaan  Sanksi  Adat  Dalam  Penerapan  Hukum  Pidana  Adat.”
Jurnal Hukum PRIORIS 6, no. 3 (2018): 227 –246.
Arifin,  Setya  Indra.  “Rekonstruksi  Sifat  Melawan  Hukum  Pidana  Materiil  Dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kuhp.” AL  WASATH  Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2023): 29 –42.
Destiani,  Cindy,  Angella  Floistan  Lumba,  Aksel  Stefan  Wenur,  Michael  Antonio Halim,  Michael  Enron  Effendi,  and  Raden  Ayu  Rani  Mutiara  Dewi.  “Etika Profesi  Polisi  Republik  Indonesia  Sebagai  Perangkat  Penegak  Hukum  Dan Pelayanan Publik.” Jurnal Pengabdian West Science 2, no. 6 (2023): 427 –441. F irdaus.  F,  M.  Waritsul,  and  Radiyatam  Mardiah.  “International  Law:  Existence  in International  Dispute  Settlement  Efforts  as  a  Symbol  of  Peace  in  the International Community.” Muhammadiyah Law Review 7, no. 2 (2023): 24.
Flora, Henny Saida. “UBELAJ, Volume 3 Number 2, October 2018 | 142.” Ubelaj 3, no. 2 (2018): 145 –155.
Harahap,  Asliani.  “Pembaharuan  Hukum  Pidana  Berbasis  Hukum  Adat.” Jurnal
Edutech 4, no. 2 (2018): 1 –9.
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2268.

## ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
Harefa, Arianus. “Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM.” Jurnal Panah Keadilan 1, no. 2 (2022): 99 –116.
Harefa,  Safaruddin.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Di  Indonesia Melaui  Hukum  Pidana  Positif  Dan  Hukum  Pidana  Islam.” University  Of Bengkulu Law Journal 4, no. 1 (2019): 35 –58.
Hatta,  Moh.  “Prospek  Pemberlakuan  RKUHP  Pasca  Disahkan  Menjadi  Undang- Undang  Dalam  Perspektif  Maqasid  Syar iah.” Al-Qanun:  Jurnal  Pemikiran  dan Pembaharuan Hukum Islam 25, no. 2 (2022): 248 –262.
Jerabu, A. “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah  Di  Desa  Colol Kecamatan ….” Jurnal Magister Ilmu Hukum (2014). http://e- journal.uajy.ac.id/id/eprint/6154.
Malau,  Parningotan.  “Tinjauan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Baru 2023.” AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  dan  Pranata  Sosial  Islam 5,  no.  1  (2023): 837 –844.
Manarisip, Marco. “Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional.” Lex  Crimen 1, no. 4 (2012): 39.
Melati,  D  P.  “Refungsionalisasi  Hukum  Pidana  Adat  Lampung  Dalam  Sistem Penegakan Hukum Pidana
Berbasis Kearifan Lokal” (2022).
http://digilib.unila.ac.id/60116/%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/60116/3/DISESTASI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf.
Mulyani, Sri. “Penyelesain Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam  Perspektif  Restoratif  Justice  (Adjudication  Of  Misdemeanor  Based  On Legislation In Current Perspectives).” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 3 (2017): 337.
Nainggolan, Samuel Dharma Putra, Jamalum Sinambela, Edison Donauli Simbolon, and  Kholilur  Rahman.  “Harmonisasi  Hukum  Pidana  Adat  Batak Toba  Dengan Sistem Hukum Pidana Nasional.” Ilmu Hukum Prima (IHP) 6, no. 1 (2023): 46 – 59.
Nurhaniffa, Annida, and Warli Haryana. “Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Mempertahankan  Budaya  Kampung  Adat  Cireundeu  Di  Era  Modernisasi.”
Jurnal Cendekia 16, no. 1 (2022): 17 –24.
https://cendekia.soloclcs.org/index.php/cendekia/article/view/714.

## ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
Pawennei,  Mulyati,  and  Abdul  Qahar.  “Penyelesain  Tindak  Pidana  Ringan  Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) D alam Sistem Hukum Indonesia.” Journal of Lex Generalis (JLS) 3, no. 2 (2022): 143. http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg.
Pitriani,  Ni  Rai  Vivien.  “Tradisi  ‘Ngayah’  Sebagai  Wadah  Komunikasi  Masyarakat
Hindu Perspektif Pendidikan Humanis- Religius.” Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial Budaya 15, no. 2 (2020): 157 –169.
Purba,  Asra  Idriyansyah.  “Peranan  Marga  Terhadap  Kerukunan  Beragama  Pada Masyarakat  Kota  Tanjung  Balai  Sumatera  Utara.” ENGGANG:  Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya 3, no. 1 (2022): 45 –56.
Samsul,  Inosentius.  “Penguatan  Lembaga  Adat  Sebagai  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa.” Negara Hukum 5, no. 2 (2014): 127 –142.
Siahaan,  Maruarar.  “Uji  Konstitusionalitas  Peraturan  Perundang-Undangan  Negara Kita: Masalah Dan Tantangan.” Jurnal Konstitusi 7, no. 4 (2016): 009.
Simanjuntak,  Enrico.  “Peran  Yurisprudensi  Dalam  Sistem  Hukum  Di  Indonesia.” Jurnal Konstitusi 16, no. 1 (2019): 83.
Syaufi, Ahmad. Perkara Pidana Keadilan Restoratif , 2020.
Tatiane  Machado.  “Kajian  Hukum  Pidana  Adat  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia.” Universitas Nusantara PGRI Kediri 549, no. 2 (2017): 40 –42.
Tungkagi,  Donald,  and  Muhammad  Adlin  Sila.  “Baku  Tolong,  Torang  Samua Basudara:  Modal  Sosial  Dan  Titik  Temu  Dalam  Mengelola  Keragaman Etnoreligius  Di  Wilayah Transmigrasi  Dumoga,  Sulawesi  Utara.” Harmoni 21, no. 1 (2022): 1 –24.
Wahyuningsih  Yulianti,  Sri.  “Kebijakan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Kejahatan Kekerasan  Seksual  Kepada  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Indonesia.” Amnesti: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2022): 17. https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1399.
Widayati,  Lidya  Suryani.  “Pemenuhan  Kewajiban  Adat  Sebagai  Pidana  Tambahan Dalam RUU KUHP.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no. 3 (2013): 362 – 385.