## Intizar
Vol. 25, No. 1, Juni 2019 Website: http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar ISSN 1412-1697, e-ISSN 2477-3816

## Strategi Adaptasi dan Pertahanan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kudus Jawa Tengah

## Moh Rosyid
IAIN Kudus, Indonesia, mrosyid72@yahoo.co.id
DOI: https://doi.org/10.19109/intizar.v25i1.3277

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi adaptasi dan pertahanan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kudus Jawa  Tengah  sejak  tahun  1999  hingga  kini.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan JAI tidak terjadi konflik terbuka di Kudus dikarenakan pertama, kehidupan di pedesaan yang lebih mengutamakan aspek pertemanan dan persaudaraan. Kedua, warga JAI di Kudus tidak melanggar norma susila, hokum, agama, dan negara. Ketiga,  ajaran  Ahmadiyah  tidak  dipublikasikan  pada  warga,  hanya  pada  intern  JAI.  Keempat,  warga  JAI  melakukan adaptasi budaya dengan lingkungannya. Adapun faktor tetap eksisnya JAI di Kudus karena pertama, peran sesepuh JAI yang ekonominya di kelas menengah atas sehingga disegani warga sekitar. Kedua, adanya mubalig JAI ditugaskan dari JAI Pusat yang sehari-harinya melayani warga JAI Kudus. Ketiga, fanatikme warga JAI terhadap ajaran Ahmadiyah.
Kata Kunci: Ahmadiyah, Berkesinambungan, Nirkonflik, Tindakan Preventif

## Abstract
This study aims to determine the adaptation and defense strategies of the Indonesian Ahmadiyah Congregation (JAI) in Kudus, Central Java since 1999 until now. The research method used is qualitative research with analytical descriptive. Data obtained through interviews and observations. The results of the study concluded that the existence of JAI did not occur  open  conflict  in  Kudus  because  first,  rural  life  prioritizes  aspects  of  friendship  and  brotherhood.  Second,  JAI residents in Kudus do not violate moral, legal, religious and state norms. Third, the teachings of Ahmadiyah are not made public,  only  on  JAI  internals.  Fourth,  JAI  residents  adapt  their  culture  to  their  environment.  The  factor  remains  the existence of JAI in Kudus because first, the role of JAI elders whose economy is in the upper middle class is respected by local residents. Second, there are JAI missionaries assigned from the Central JAI who daily serve JAI Kudus residents. Third, JAI's fanaticism towards the Ahmadiyah teachings.
Keywords: Ahmadiyah, Sustainability, Non-Conflict, Preventive Actions

## Pendahuluan
Sekte  dalam  agama  selalu  menarik  ditelaah, salah  satunya  Ahmadiyah.  Bahkan  keberadaannya direspon  negatif  oleh  pemerintah.  Pernyataan Menteri  Agama  Suryadharma  Ali  saat  itu memberikan  alternatif  pada  Jemaat  Ahmadiyah Indonesia  (JAI)  yakni  menjadi  sekte  tersendiri menanggalkan  atribut  Islam,  kembali  pada  Islam, dibiarkan  hidup,  dibubarkan,  menjadi  aliran kepercayaan atau agama baru karena keberadaannya dianggap  bisul  dan  sasaran  konflik.  Selama  2007- 2009  terjadi  300  tindak  kekerasan  terhadap Ahmadiyah  (Tegal,  2011).  Peluang  menjadi  agama
baru bagi JAI berdalih pemerintah tak akan melarang kebebasan beragama selama berdiri sendiri dan tidak menciderai  agama  lain,  mungkinkah  meski  ada pijakan hukumnya? Kata kunci konflik tertuju pada Ahmadiyah karena Ghulam Ahmad diyakini sebagai nabi  sehingga  dianggap  sesat.  Meskipun  demikian, eksistensi  JAI  berkembang  hingga  di  Kudus  Jawa Tengah yang mengandalkan dua faktor yakni Islam abangan  dan  hanya  didominasi  oleh  satu  keluarga, meskipun tidak semua anggota keluarga dalam satu kepala keluarga (KK) JAI menjadi anggota JAI. Di Indonesia terdapat dua kelompok Ahmadiyah, yakni JAI Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Gerakan
Ahmadiyah  Indonesia  (GAI).  Perbedaan  prinsip keduanya,  Ghulam  Ahmad  bagi  JAI  sebagai  nabi sehingga  dinyatakan  sesat.  Bagi  GAI,  Ghulam sebagai pembaru (mujadid) sehingga tidak dinyatakan  sesat.  Artikel  ini  mendalami  JAI  di Kudus yang memiliki komunitas, sedangkan GAI di Kudus  hanya  satu  keluarga.  JAI  di  Kudus  eksis meski  minoritas  jumlahnya,  mengapa  nirkonflik dengan muslim lainnya di Kudus? Riset ini bertujuan mendalaminya.
Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar  (Konbes)  Nahdlatul  Ulama  (NU)  di  Ponpes Miftahul  Huda  al-Azhar  di  Citangkolo,  Kabupaten Banjar, Jawa Barat. Munas dibuka Presiden Jokowi pada  Rabu  27  Februari  dan  ditutup  oleh  Wapres Jusuf  Kalla  Jumat  29  Februari  2019.  Hasil  Munas dan  Konbes  merekomendasikan  di  antaranya, pertama,  istilah  kafir  tidak  dikenal  dalam  sistem kewarganegaraan di Indonesia, setiap warga negara memiliki  hak  yang  sama  di  hadapan  hukum  maka yang  ada  adalah  istilah  non-muslim,  bukan  kafir. Istilah  kafir  berlaku  ketika  Nabi  Saw  di  Makkah untuk  menyebut  orang  yang  menyembah  berhala, tidak  memiliki  kitab  suci  dan  agama.  Tatkala  Nabi hijrah ke Madinah, tidak ada istilah kafir bagi warga Madinah.  Kedua,  berdasarkan  konstitusi  RI,  tidak boleh  ada  lembaga  yang  memproduk  fatwa  kecuali Mahkamah  Agung.  Sebab,  Indonesia  bukan  negara agama  sehingga  tidak  ada  Darul  Fatwa.  Berbeda dengan  negara  di  Timur  Tengah  dikenal  sebagai negara agama maka dikenal mufti. Walau demikian, di  Indonesia  tidak  diperbolehkan  warganya  tak beragama,  sehingga  ada  Kementerian  Agama. Dengan demikian, tak satu pun lembaga di Indonesia yang mengatasnamakan dirinya sebagai mufti.
Dengan rekomendasi tersebut, menelaah tentang  JAI  yang  difatwa  sesat  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  menjadi  hal  yang  menarik,  meski fatwa  jauh  sebelum  rekomendasi  Munas  NU Februari 2019.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian kualitatif dengan deskriptif analitis. Data penelitian  ini  diperoleh  secara  alami  melalui wawancara dengan warga JAI, non-JAI, tokoh JAI di Kudus.  Penggalian  data  juga  diperoleh  dengan
observasi  di  lokasi  riset.  Data  dianalisis  secara deskriptif kualitatif agar dapat terungkap secara luas- padat berdasarkan fakta.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Awal Kehadiran Ahmadiyah di Indonesia
Ahmadiyah  hadir  di  Indonesia  sejak  1923. Pasca-kolonial, Ahmadiyah menjadi sasaran kerusuhan  berbasis  agama  tingkat  akar  rumput. Periode 1950-an merupakan periode perkembangan yang cepat sekaligus periode pahit bagi Ahmadiyah di Indonesia. Aksi DI/TII membantai beberapa orang Ahmadiyah  di  Jawa  Barat.  Pada  1953,  pemerintah mengesahkan  Ahmadiyah  Qadian  berbadan  hukum berdasarkan  Surah  Keputusan  Menteri  Kehakiman RI  Nomor  JA  5/23/13  tanggal  13  Maret  1953. Kehadiran  Ahmadiyah  di  Indonesia  awalnya diprakarsai  tiga  pemuda  yang  berusia  16  s.d  20 tahun,  yakni  Abu  Bakar  Ayyub,  Ahmad  Nuruddin, dan Zaini Dahlan berasal dari Minangkabau, Padang, Sumatera  Barat  yang  tergabung  dalam  Sumatera Thawalib.  Atas  saran  guru  ketiga  pemuda  tersebut, Zaenuddin Labai El-Junusi dan Syekh Ibrahim Musa Paraek, semula mereka ingin belajar ke Universitas Al-Azhar  Mesir,  tetapi  diarahkan  ke  Hindustan, India.  Pertimbangannya,  Hindustan  adalah  pusat reformasi  dan  modernisasi  Islam  dan  banyaknya perguruan tinggi  dan  tokoh  Islam  yang  berkualitas. Bagaimana  bila  dibandingkan  dengan  Al-Azhar  di Mesir?  Bila  demikian,  penulis  berhipotesa  bahwa upaya  menggait  calon  santri/siswa  dari  berbagai penjuru sudah dilakukan oleh Ahmadiyah, termasuk Indonesia.  Upaya  strategis  ini  belum  banyak  data tentang  Zaenuddin  dan  Ibrahim  yang  diperoleh penulis.  Setelah  di  Hindustan,  mereka  bertiga melanjutkan perjalanan ke Kota Lahore selanjutnya hijrah  ke  Qadian.  Pada  1923,  ketiga  santri  dibaiat oleh  khalifah  pertama  Ahmadiyah  India,  Hadhrat Hafiz H. Hakim. Selanjutnya, mereka bertiga pulang ke  tanah  air  sekaligus  menyiarkan  Ahmadiyah  di kota  kelahirannya.  Agar  masyarakat  yakin  atas keberadaan Ahmadiyah, ketiga santri menghadirkan mubalig dari India, Maulana Rahmat Ali untuk tablig di  Padang.  Pada  1924  mubalig  Ahmadiyah  asal Lahore,  Mirza  Wali  Ahmad  Baig  dan  Maulana Ahmad  datang  ke  kota  Yogyakarta.  Sekretaris Muhammadiyah Yogyakarta, Minhadjurrahman
Djojosoegito,  mengundang  Mirza  dan  Maulana berpidato  pada  muktamar  ke-13  Muhammadiyah. Akan  tetapi,  pada  1929  muktamar  Muhammadiyah ke-18 di Kota Solo, disepakati oleh forum muktamar bahwa  orang  yang  percaya  ada  nabi  sesudah  Nabi Muhammad  Saw  adalah  kafir.  Fatwa  itulah, Djojosoegito  meninggalkan  Muhammadiyah  dan membentuk  gerakan  Ahmadiyah  Indonesia  pada  4 April 1930. Pada 1953, Ahmadiyah berbadan hukum berdasarkan  surah  keputusan  Menteri  Kehakiman Nomor:  JA.  5/23/13  tanggal  13  Maret  1953  (Zara, 2007).
Abad ke-20 merupakan ajang berseminya aliran dan  gerakan  Islam  di  Indonesia,  di  antaranya  al- Jam’iyyah  al-Khayriyah  (Jami’at  al-Khayr)  berdiri pada 17 Juli 1905 di Jakarta, Jam’iyyatul Islah wal Irsyadil  Arabi  (al-Irsyad)  berdiri  pada  11  Agustus 1915  di  Jakarta,  Muhammadiyah  berdiri  pada  12 November 1912 di Yogyakarta, Syarikat Islam (SI) berdiri  tahun  1913,  Nahdlatul  Ulama  berdiri  31 Januari 1926, dan Persis berdiri 12 September 1923 di  Bandung.  Bila  dipetakan,  masing-masing memiliki  massa  dan  basis  sendiri-sendiri.  Akan tetapi, di antara arus bawah, kadang mudah tersulut percikan  api  karena  fanatikme  sempit  (Rosyid, 2015).
Pada 1950-1970 banyaknya tokoh negara yang akrab  dengan  Ahmadiyah,  meski  pada  1974  MUI memfatwa  sesat  Ahmadiyah.  Pada  1999  saat Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI, Ahmadiyah seakan-akan mendapat bapak asuh (Gus Dur). Didukung peran Moslem Television Ahmadiyyah (MTA)  hasil  pencanangan  program Baiat Internasionalnya. Pada 2000, warga Ahmadiyah  berhasil  mendatangkan  pemimpin tertingginya  yang  bermarkas  di  London,  Hadhrat Mirza  Tahir  Ahmad  ke  Indonesia.  Mirza  bertemu dengan  Presiden  Gus  Dur  dan  Ketua  MPR  Amien Rais.  Pada  2005,  MUI  menegaskan  lagi  dengan fatwa sesat pada Ahmadiyah sehingga banyak masjid dan warga JAI di Indonesia yang menderita serangan dari  warga  non-JAI.  Selanjutnya  terbitlah  Surah Keputusan  Bersama  (SKB)  3  menteri  yang membatasi ruang  gerak JAI  dan  semakin  terdorong pada killing zone (Ahmad, 2013).
Pada  era  Orde  Lama  dan  Orde  Baru  (boleh dinyatakan) tidak pernah terjadi konflik fisik antara
JAI dengan pihak lain hingga menimbulkan korban nyawa. Bukan berarti nihil konflik karena kedua era itu,  peran  media  tidak  sebebas  era  setelahnya  atau terbatasnya  kuantitas  dan  kualitas  media  massa. Sehingga  wacana  yang  mengemuka  adalah  sering terjadi perdebatan JAI dengan muslimin, tetapi tidak anarkis.  Baru  di  era  Reformasi  terjadi  tindak kekerasan  terhadap  JAI.  Secara  garis  besar  ada  3 masalah utama yang dihadapi JAI (1) menodai Islam sehingga pemerintah harus membubarkannya berdasarkan  UU  Nomor  1/PNPS/1965.  Aktivis HAM  menyatakan  bahwa  pembubaran  tidak  sesuai dengan  UUD  yang  mengandung  substansi  HAM. Ada pula yang mengusulkan agar JAI diperlakukan sebagaimana  di  Pakistan  sehingga  pemerintah menyatakan Ahmadiyah bukan Islam. Rupanya yang mengusulkan  lupa  bahwa  Pakistan  adalah  negara Islam  dan  Indonesia  berdasar  Pancasila,  (2)  warga JAI  mempunyai  hak  hidup  di  Indonesia  dan  tidak boleh dibubarkan atau dibatasi kegiatannya perspektif  pegiat  HAM.  Di  sisi  lain,  pemerintah mengeluarkan SKB yang kurang sosialisasi, (3) dan perlindungam  terhadap  keamanan  warga  JAI  dan hartanya adalah kewajiban negara (Wahid, 2011).
Jemaat Ahmadiyah di Indonesia dibagi menjadi dua  yakni  Ahmadiyah  Lahor  (Gerakan  Ahmadiyah Indonesia/GAI)  dan  Ahmadiyah  Qadian  (Jemaat Ahmadiyah  Indonesia/JAI).  JAI  berbadan  hukum berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI Nomor  5/23/1953  tanggal  13  Maret  1953.  Di  desa Colo  Kudus  mengikuti  JAI  (Ahmadiyah  Qadian). JAI memiliki moto yaitu Love for all hatred for none , humanity  first (cinta  untuk  semua,  tidak  ada kebencian bagi siapa pun, kemanusiaan yang utama) dan  taat  pada  instruksi/perintah/himbauan  pada pimpinan.  Keberadaan JAI  Kudus  yang  didominasi oleh satu ikatan keluarga, ada pula dari tetangga dan mitra kerja. Akan tetapi, di antara tetangga tersebut kembali  ke  NU  dengan  dalih  ajaran  dalam Ahmadiyah ada yang berbeda dengan pemahamannya  dalam  NU  (sebelum  menjadi Ahmadiyah) yakni tidak mentradisikan berziarah dan tidak merayakan ulang tahun wafat tiap tahun (haul) Sunan  Muria,  anggota  Walisongo.  Hal  ini  karena Ahmadiyah mengajarkan purifikasi Islam, sehingga hal-hal  yang  beraroma  budaya  yang  terakulturasi dalam keagamaan tidak diajarkannya.
Hal  utama  pemicu  ketegangan  JAI  Kudus dengan  warga  NU  setempat  pertama,  jemaat  JAI menyendiri  dalam  berkegiatan  keagamaan  yakni organisasi di kampung dengan membaca surah Yasin bergantian di rumah tiap anggota. Semula, organisasi tersebut  membaur  dengan  NU.  Hal  ini  akibat kekalahan pilihan dalam pilkades. Pemicu awalnya, sang  pemenang  pilkades  yang  juga  pemimpin jemaah  Yasinan  (sebelum  hari  H  pilkades)  tim suksesnya menyatakan bahwa bagi warga Desa Colo yang  pernah  mengaji  dengan  sang  kiai  (kontestan Pilkades) agar ikut memenangkannya. Tetapi, tokoh (yang  selanjutnya  menjadi  tokoh  JAI  Kudus) memiliki pilihan lain karena kedekatan pertemanan. Kedua,  dengan  dimenangkannya  sang  kiai  maka mereka memiliki ‘kewenangan’ untuk mendiskriminasikan  lawan  dengan  ragam  dalih. Ketiga,  konflik  kian  memuncak  berupa  ketegangan urat syaraf dua kelompok (NU Vs JAI) yang dipicu (1)  makin  bertambahnya  jumlah  JAI  di  Desa  Colo, (2)  dibangunnya  Masjid  Ahmadiyah  di  Desa  Colo yang memanfaatkan sebidang tanah milik tokoh JAI Kudus,  (3)  aktifnya  pertemuan  rutin  warga  JAI Kudus  karena  keberadaan  mubalig  JAI  yang bermukim di Desa Colo dari utusan Kantor Pusat JAI di  Parung  Bogor  hingga  kini.  Akan  tetapi,  seiring dengan waktu, ada pula warga JAI yang tidak aktif lagi  di  JAI  karena  ragam  persoalan,  seperti  tidak akomodatifnya  ajaran  JAI  terhadap  tradisi  lokal (seperti  haul),  ada  pula  yang  meninggal  dunia  dan keluarganya tak ada yang mengikuti jejaknya dalam JAI.  Dengan  demikian  muncul  persoalan,  seperti apakah mata rantai yang menyebabkan bertahannya JAI di Kudus?.

## 2. Jejak Pelarangan JAI di Indonesia
Ada  dua  konsep  kenabian  dalam  Ahmadiyah. Pertama, JAI beranggapan Nabi Saw wafat, muncul nabi lain hingga kiamat (nabi buruzi ) yakni nabi yang tidak  membawa  syariat.  Kenabiannya  dipilah  (1) Nabi Shahib  asy-Syari’ah ,  nabi  pembawa  syariat (hukum)  untuk  manusia.  Nabi Mustaqil (hamba Allah menjadi nabi tidak mengikuti nabi sebelumnya)  seperti  Nabi  Musa,  (2)  Nabi Mustaqil Ghair at-Tasyri’i yakni hamba Tuhan menjadi nabi tidak  mengikuti  nabi  sebelumnya,  tidak  membawa syariat baru, ditugasi Allah menjalankan syariat nabi
sebelumnya,  seperti  Nabi  Harun,  Daud,  Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan Isa AS, (3) Nabi Zhilli Ghair at- Tasyri’i (hamba  Tuhan  dianugerahi-Nya  menjadi nabi  karena  patuh  pada  nabi  sebelumnya  dan mengikuti syariat nabi sebelumnya, tingkatannya di bawah  kenabian  sebelumnya  dan  tidak  membawa syariat  baru.  Ungkapan  Ghulam  yang  dikutip  oleh Ahmad dalam Tajalliyat-Ilahiyah bahwa hanya nabi yang  membawa  syariat  saja  yang  sudah  berakhir karena  lembaga  kenabian  telah  tertutup.  Nabi  yang tidak membawa syariat akan terus berlangsung.
Kedua,  Gerakan  Ahmadiyah  Lahore  Indonesia (GAI) berpandangan bahwa Nabi Saw nabi terakhir, tidak  akan  ada  nabi  lagi,  Mirza  bukan  nabi  tetapi mempunyai persamaan dengan nabi karena menerima  wahyu  yang  tidak tasyri’i (mengikuti syariat  nabi  sebelumnya,  tingkatannya  di  bawah kenabian  sebelumnya  dan  tidak  membawa  syariat baru).  Ghulam  sebagai  pendiri  Ahmadiyah  dan pembaru (mujadid) abad ke-14 H, wafat 1908 disebut muhaddats (penerima  firman  Ilahi)  karena  wahyu sebagai  kenikmatan  dianugerahkan  pada  nabi  yang disebut  nabi  hakiki  (pembawa  syariat)  dan  nabi lughowi / majazi /tidak hakiki (menerima wahyu, sama dengan  nabi)  (Zulkarnain,  2005).  Kepemimpinan Ghulam  diteruskan  Hakim  Nuruddin  hingga  tahun 1914,  dilanjutkan  Basyiruddin  Mahmud  Ahmad, putra  Hazrat  Mirza.  Kelompok  yang  tidak  sepakat pengangkatan Basyiruddin sebagai khalifah memisahkan  menjadi  Ahmadiyah  Lahore,  di Indonesia  menjadi  Gerakan  Ahmadiyah  Indonesia (GAI).  Versi  lain,  munculnya  Ahmadiyah  Lahore berawal dari isu kenabian Mirza ketika Ahmadiyah dipimpin Hakim Nuruddin  (khalifah Mahdi pertama).  Setelah  wafat,  Maulana  Rahmad  Ali menyelamatkan Ahmadiyah tetapi gagal karena yang terpilih  sebagai  khalifah  kedua  Mirza  Ghulam Ahmad. Dengan gagalnya Maulana sebagai khalifah, ia  bertekad  membentuk  organisasi  baru  yakni Ahmadiyah Lahore yang berpandangan bahwa Mirza Ghulam  sebagai  mujadid (pembaru),  bukan  nabi. Berbeda dengan Ahmadiyah Qadian bahwa ada tiga klasifikasi nabi pertama, nabi shahib as-syariah dan mustaqil yakni  nabi  yang  membawa  syariat sebagaimana  Musa  dan  Muhammad  Saw.  Kedua, nabi mustaqil ghairu at-tasyri yakni nabi yang tidak mengikuti nabi sebelumnya, ia diutus berdiri sendiri,
hanya saja tidak membawa syariat dari Allah, seperti Nabi Harun, Dawud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan Isa.  Ketiga,  nabi zhilli  ghairi  at-tasyri’ yakni  nabi yang  dianugerahi  Tuhan  karena  kepatuhannya menjalankan  ajaran  nabi  sebelumnya.  Ia  tidak membawa  syariat  baru  dan  tingkatannya  di  bawah nabi sebelumnya, dialah Ghulam Ahmad dalam JAI (Hasbiyallah & Syarifudin, 2008).
Sejak tahun 1916 pelarangan terhadap Ahmadiyah karena kesesatan Ahmadiyah dilakukan di  India  oleh  Syeikh  Muhammad  Husein  al- Battalawi,  Maulana  Muhammad  Ali  al-Monkiri (pendiri Nadwatul Ulama India), Syeikh Thana’ullah al-Amritsari,  Syeikh  Anwar  Shah  al-Kashmiri,  dan Seyyed  Ata’ullah  al-Bukhari  al-Amritsari,  dan Muhammad Iqbal. Mereka menyeru kolonial Inggris di India menghentikan fitnah karena Ahmadiyah/Qadiyan  sebagai  upaya  sistematis mendirikan  golongan  baru  di  atas  dasar  kenabian yang menandingi kenabian Muhammad Saw. Tetapi seruan  tersebut  tidak  dihiraukan.  Bahkan  Menlu Pakistan  (berhaluan  Ahmadiyah)  Zafarullah  Khan, membangun  jaringan  Ahmadiyah  nasional  dan internasional. Tahun 1953 terpicu demonstrasi besar di Pakistan dan diperkuat pertemuan di Karachi yang dihadiri partai dan organisasi Islam yang melahirkan resolusi  bahwa  Mirza  dan  komunitas  Ahmadiyah bukan  muslim.  Pada  7  September  1974  resolusi Majelis  Nasional  Pakistan  memutuskan  penolakan terhadap Ahmadiyah.
Latar belakang didirikannya Ahmadiyah karena upaya  Inggris  memecah  belah  muslim  di  India. Perspektif non-Ahmadi, kelahiran Ahmadiyah tidak dapat  dipisahkan  dengan  gerakan  orientalisme  dan kolonialisme di Asia Selatan khususnya India. Tokoh orientalis  Sayyid  Ahmad  Khan  menyatakan  bahwa akhir  abad  ke-19  Inggris  memprakondisikan masyarakat  India  dihadapkan  dengan  gagasan  yang menyimpang  Islam.  Kolonial  Inggris  mengadu domba  masyarakat  sehingga  pada  23  Maret  1889 didirikan  Ahmadiyah.  Agar  gerakannya  mendapat wibawa,  ditunjuklah  keluarga  bangsawan  India keturunan  Kerajaan  Moghul,  putra  pasangan  Mirza Ghulam Murtadha dengan Ciragh Bibi, yakni Mirza Ghulam  Ahmad  (1839-1908).  Nenek  moyangnya berhubungan keluarga dengan Zahiruddin Muhammad  Babur,  pendiri  Dinasti  Moghul  (1526-
1530). Ayahnya seorang hakim pemerintah kolonial Inggris  di  India.  Para  komandan  dan  pemimpin imperialis  Inggris  berkumpul  di  London  dan menggagas berbagai rencana untuk melawan Islam. Upayanya dengan memecah-belah yakni mendirikan aliran  sesat  dan  merusak  dasar-dasar  Islam  maka terbentuklah  Ahmadiyah.  Ahmadiyah  menyokong Inggris  berupa  fatwa  bahwa  muslim  tidak  boleh mengangkat  senjata  melawan  Inggris  karena  jihad sudah  ditiadakan.  Selanjutnya  ditegaskan,  orang Inggris  adalah  para  khalifah  Allah  di  muka  bumi (Dzahir & Dahri, 2008). Berkenaan dengan tuduhan bahwa  Ahmadiyah  adalah  kaki  tangan  Inggris  dan didirikannya Ahmadiyah untuk memecah belah umat Islam,  JAI  menegaskan  bahwa  umat  Islam  saat  itu telah  terpecah  belah.  Bahkan  Mirza  menulis  buku yang  isinya  untuk  meruntuhkan  asas  trinitas  dalam ajaran kristiani, yakni agama yang dipeluk mayoritas warga  Inggris.  Dengan  demikian,  tidak  logis  bagi Inggris  mengangkat  nabi  pada  sosok  yang  telah meruntuhkan  sendi  trinitas.  London  sebagai  pusat Ahmadiyah  (JAI)  dunia  berimbas  terhadap  dugaan bahwa  hingga  kini,  Inggris  sebagai  pemasok  dana aktivitas Ahmadiyah, meski perlu diperkuat dengan data riil. Oleh JAI, tidak ada bukti bahwa pendanaan Ahmadiyah berasal dari Inggris (Penyusun, 2012).
Menjelang  berdirinya  Ahmadiyah  di  India, suasana  India  dalam  kondisi  instabil.  Pada  1857 India  sebagai  pusat  konflik  imbas  pemahaman tradisional dan modern, perang saudara antar-sekte, dan  ketegangan  Islam  dengan  Kristen  yang memuncak.  Di  saat  yang  sama  diwacanakan  akan muncul sosok Imam Mahdi, dewa penyelamat. Mirza Ghulam menemui situasi yang tepat karena hadir di tengah kegelisahan batin dan keputusasaan masyarakatnya  yang  dilampiaskan  dalam  bentuk mistik. Pemerintahan Inggris menyongsong Ahmadiyah  dengan  suka  cita  karena  Ghulam memiliki  hubungan  dekat  dengan  Inggris  (Nadwi, Mundzir, & Ranam, 2005). Sebelum bangsa Inggris datang di India, sebagian daerah Hindustan dikuasai bangsa  Sikh  dan  muslim  India  diperlakukan  tidak arif  oleh  Sikh  sehingga  menderita.  Kemerdekaan beragama  dan  kebebasan  berdakwah  itulah  Mirza Ghulam  memuji  Inggris,  sebagaimana  dilakukan ulama besar non-Ahmadi, antara lain Sayyid Ahmad Bhrelwi (mujadid dan mujahid abad ke-13), Syed Ali
al-Hariri  (ulama  Syiah  di  Hindustan),  dan  Syekh Muhammad  Abduh  (Sulaeman  &  Sabandi,  2014).
Kedekatan
Ahmadiyah dengan Inggris memunculkan  anggapan  bahwa  Inggris  berperan sebagai  sponsor  pendanaan  Ahmadiyah.  Bila  tidak, lantas  sumber  dana  organisasi  dari  mana?  JAI berdalih memiliki aset yang dapat dijadikan sumber organisasi  yakni  pemenuhan  kewajiban  jemaat dalam zakat mal ( candah ). Besaran sumber dana ini dapatkah memenuhi semua pembiayaan JAI ?
Menurut  Ali  Mustafa  Yaqub  (alm),  mantan Imam  Masjid  Istiqlal  Jakarta,  Ahmadiyah ngoplos (mencampur penafsiran) ayat dalam al-Baqarah: 35 tentang  perintah  Allah  swt  agar  Adam  tinggal  di surga.  Kata  ‘Ya  Adam’  diganti  ‘Ya  Ahmad’.  Al- Anfal:  17  oleh  Ahmadiyah  maknanya  adalah  “Ya Ahmad, Kami mengutus engkau dari Qadian, bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allahlah  yang  melempar”.  Penodaan  cara interpretasi (penafsiran makna) pada surah al-Ahzab: 40 “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang  lelaki  di  antara  kamu,  tetapi  dia  Rasul  dan penutup  ( khotam )nabi”.  Kata  ‘penutup’  dimaknai Ahmadiyah  menjadi  ‘paling  mulia’,  sehingga muncul  nabi  susulan  pasca-Muhammad  Saw. Ditandaskan oleh Yaqub, Ahmadiyah berkelit bahwa Mirza  Ghulam  sebagai  mujadid  (Yaqub,  2011). Menurut Amidhan  Ketua MUI (saat itu) menyatakan bahwa  hal  mendasar  sesatnya  JAI  (1)  Nabi Muhammad diganti Ahmad, (2) Islam turun di India, berhaji    tidak  di  Makkah,  (3)  muslim  selain Ahmadiyah  dianggap  kafir,  (4)  jika  kita  salat  di masjidnya,  dipel  karena  dianggap  najis,  dan  (5) Ahmadiyah  tidak  mau  menjadi  makmum  salat dengan muslim lainnya (Amidhan, 2011). Pernyataan  ini  perlu  didalami  karena  penulis  tidak menemukan  pernyataan  tersebut  dari  warga  JAI  di Kudus. Boleh jadi, hal itu mereka rahasikan, hanya untuk intern JAI. Perihal makmum salat, keengganan warga  JAI  menjadi  makmum  salat  dengan  non-JAI karena non-JAI dianggap warga JAI tidak mengakui keberadaan JAI sehingga tidak perlu berjemaah. Bila salat berjemaah, JAI hanya siap menjadi imam salat. Hal  pokok  yang  rentan  menjadi  pemicu  konflik kaitannya dengan ajaran JAI tentang Imam al-Mahdi dan  al-Masih,  mujadid,  perihal  wahyu,  kenabian, khilafah,  dan  jihad  (Hasbiyallah  &  Syarifudin,
2008).  Hal  lain  yang  menggemparkan  dengan keluarnya  Ahmad  Hariadi  semula  sebagai  dai  JAI selama sepuluh tahun karena menggugat mubahalah dalam JAI (Hariadi, 2008).
Perlunya  pendalaman  terhadap  kebenaran  hal tersebut dan didialogkan. Hukum sebagai panglima sejati berbekal prinsip hukum. Perlunya memahami sebuah ibarat, janganlah mendirikan rumah di dalam rumah seseorang, masih banyak tanah kaveling lain. Maksudnya, bila membawa nama Islam, tentu sesuai aturan  Islam.  Bila  tidak  demikian,  idealnya  dengan besar  hati  tidak  membawa  nama  Islam,  seperti Muhammad  Saw  adalah  nabi  dan  tidak  ada  estafet kenabiannya.  Tekanan  dan  ragam  upaya  untuk memadamkan gerakan Ahmadiyah, tetapi, Ahmadiyah  masih  eksis,  termasuk  di  Kudus  yang oleh publik mendapat julukan kota santri.
Keberadaan JAI secara nasional memiliki tidak kurang 339 cabang (tingkat kabupaten/kota). Syarat mendirikan  cabang  minimal  terdapat  3  jiwa  warga Ahmadiyah.  Ketiganya  dapat  menduduki  jabatan struktural  sebagai  ketua,  sekretaris,  dan  bendahara. Ahmadiyah di Jawa Tengah cabangnya terbagi atas Jateng  I  meliputi  Kabupaten  Purwokerto,  Tegal, Banyumas, Kebumen, Cilacap, dan Brebes. Jateng II di  Kabupaten  Banjarnegara  dan  Wonosobo,  Jateng III  di  Kabupaten  Batang,  Kendal,  Semarang, Salatiga,  Solo,  Magelang,  Temanggung,  Pati, Rembang, dan Grobogan/Purwodadi, dan Kudus.
Surah  Keputusan  Bersama  (SKB)  Nomor  3 Tahun  2008  dan  Nomor  199  Tahun  2008  tentang peringatan  dan  perintah  kepada  penganut  JAI.  Isi SKB (1) memberikan peringatan dan memerintahkan warga  masyarakat  untuk  tidak  menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum,  melakukan  penafsiran  tentang  agama  yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan agama yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, (2)  memberikan  peringatan  dan  memerintah penganut  anggota  dan  pengurus  JAI  sepanjang mengaku  beragama  Islam  untuk  menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang  dari  pokok  ajaran  agama  Islam,  yaitu penyebaran  paham  yang  mengaku  adanya  nabi dengan  segala  ajarannya  setelah  Nabi  Muhammad, (3)  penganut  anggota  dan  pengurus  JAI  yang  tidak
mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana yang  dimaksud  dalam  diktum  ke-1  dan  ke-2  dapat dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya, (4) memberikan peringatan dan memerintah  warga  masyarakat  menjaga  dan memelihara  kerukunan  umat  beragama  serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat  dengan  tidak  berbuat  atau  bertindak melawan  hukum  terhadap  penganut  anggota  dan anggota  pengurus  JAI,  (5)  warga  masyarakat  yang tidak  mengindahkan  peringatan  dan  perintah sebagaimana  dalam  diktum  ke-1  dan  ke-4  dapat dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya,  dan  (6)  memerintah  aparat  pemerintah dan  pemda  untuk  melakukan  langkah-langkah pembinaan dalam rangka penanganan dan pengawasan pelaksanaan SKB  ini. Kriteria tersebut oleh sebagian komunitas akademik/peneliti/pemerhati  HAM  mendapatkan kritik,  bahwa  pencetus  kriteria  adalah  manusia (antara  elemen  yang  menerima  dengan  yang memproduksi  adalah  sesama  manusia),  sehingga ketika  memahami  wahyu  memiliki  derajat  yang sama, kebenaran kriteria adalah kebenaran manusiawi, bukan kebenaran Ilahi (Romli, 2007).
Dari  segi  perundang-undangan,  terdapat  pihak yang kontra SKB dengan dalih, pertama, dalam tata perundang-undangan,  SKB  atau  fatwa  bukan  salah satu struktur hukum positif sebagaimana diamanatkan  UU  Nomor  10  Tahun  2004,  sehingga SKB  merupakan  cermin  inkonsistensi  pemerintah (Haris,  2008).  Kedua,  SKB  bertolak  belakang dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang HAM Pasal 28 E disebutkan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (ayat 1) dan berhak atas kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatidakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (ayat 2).  Argumen  ini  perlu  didiskusikan  lebih  lanjut karena kebebasan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang  HAM  Pasal  73  bahwa  kebebasan  dibatasi dengan  UU.  Pada  tahun  2005,  pemerintah  RI meratifikasi  kovenan  PBB  mengenai  hak-hak  sipil politik  diakomodasi  dalam  UU  Nomor  12  Tahun 2005 khususnya pada Bab III Pasal 18 (Latif, 2008). Ketiga,  dengan  diterbitkannya  SKB,  Dewan  HAM
PBB  pada  10  Juni  2008  meminta  penjelasan perwakilan  Indonesia  dalam  sidang  pleno  ke-8 Dewan  HAM  PBB  di  Palais  de  Nations,  Jenewa, Swiss.  Klarifikasi  tersebut  karena  kebebasan beragama  merupakan  salah  satu  hak  yang  disebut sebagai universal inaliable (tidak bisa dilenyapkan), involable (tidak  dapat  diganggu  gugat),  dan nonderogable  human  rights (hak-hak  asasi  yang tidak boleh dilanggar) (Ibrahim, 2008).
Selain  adanya  SKB,  ada  pula  fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  tentang  pelarangan  JAI. Hanya  saja,  terdapat  dua  kelemahan  dalam  fatwa. Pertama,  fatwa  diberi  judul  Ahmadiyah  Qadian, bukan  Lahore.  Tetapi,  dalam  batang  tubuh  fatwa terkadang  menggunakan  kata  Ahmadiyah  Qadian, kadang Ahmadiyah saja. Kedua, fatwa ditandatangani 01 Juni 1980/17 Rajab 1400 H pada diktum  pertimbangan  sebagai  rujukan  keputusan rakernas  MUI  pada  4-7  Maret  1984/1-4  Jumadil Akhir 1404 H. Artinya, mungkinkah surah dan fatwa dibuat  dengan  merujuk  pada  rekomendasi  dan keputusan  yang  empat  tahun  setelahnya  baru  ada? (Alniezar, 2018).
Faktor munculnya aliran sesat menurut Mahally disebabkan oleh tiga hal yakni kurangnya perhatian tokoh  agama,  penggagas  aliran  sesat  mencari popularitas  dan  keuntungan  pribadi,  dan  boleh  jadi muncul  sebagai grand  design pihak  asing  untuk menghancurkan akidah umat Islam. Pernyataan yang ketiga  ini  direspon  oleh  Pradana  bahwa  pernyataan tersebut  tidak  pernah  terbukti  secara  konkret  dan otentik tentang sinyalemen tersebut (Mahally, 2007). Selanjutnya dalam analisis Pradana, bahwa munculnya  aliran  sesat  menurut  Peter  Clarke diakibatkan oleh gerakan protes yang dilakukan oleh gerakan  sempalan  terhadap  hegemoni  kelompok agama mainstream yang  berkolaborasi  dengan kekuatan  politik  yang  berusaha  memonopoli kehidupan agama suatu masyarakat dalam memberlakukan  sistem  kepercayaan  dan  praktik keagamaan  mereka.  Jika  analisis  itu  benar, hendaknya Islam mainstream sepatutnya melakukan introspeksi  atas  doktrin,  kepercayaan,  praktik keberagamaan,  dan  dakwah  yang  selama  ini  tidak lagi mampu menarik audiens (Boy, 2007).
Proses pemaknaan Islam melahirkan dua pihak penting  yakni  pihak  utama  (ortodoksi /mainstream )
dan  pihak  pinggiran.  Pihak  utama  mengacu  paham keagamaan  yang  dianut  oleh  mayoritas  umat, sedangkan  pihak  pinggiran  (sempalan /splinter ) diidentikkan  dengan  ajaran  yang  keluar  dari  arus utama  sehingga  dianggap  sesat  dan  menyesatkan. Sedangkan  klasifikasi  gerakan  sempalan  dalam analisis  Bryan  Wilson  bahwa  tipologi  sempalan terbagi atas tujuh sekte, pertama, sekte conversionist , yang  memerhatikan  perbaikan  moral  individu. Kedua, sekte revolusioner , menghendaki perubahan masyarakat  secara  radikal.  Ketiga, introversionis , untuk transformasi dunia yang ditujukan hanya pada kelompoknya.  Keempat, manipulationist/gnostic , identik  dengan  introversionis,  akan  tetapi  adanya proses inisiasi ( tapabrata ). Kelima, thaumaturgical , tipologi  sempalan  dengan  model  penguasaan  alam gaib.  Keenam,  sekte reformis ,  usaha  mereformasi sosial (umat). Ketujuh, gerakan utopian , menciptidakan  komunitas  sebagai  teladan  untuk sesama (Zara, 2007).

## 3. Strategi Adaptif JAI di Kudus
Untuk  mempertahankan  komunitas JAI,  warga JAI  di  Kudus  melakukan  strategi  sebagaimana konsep  empat  fungsi  sistem  tindakan  versi  Talcott Parsons  yakni  adaptasi,  mencapai  tujuan  ( goal attainment ), integrasi, dan latency (memelihara pola interaksi)  (George  &  Goodman,  2003).  Keempat fungsi tersebut dilakukannya dengan melibatkan diri pada tradisi warga mayoritas setempat (NU) seperti mengikuti  jemaah  rutin  warga  muslim  dalam  acara pembacaan  ayat  suci  Alquran  (surah  Yasin)  dan pembacaan  tahlil.  Dengan  melakukan  keempatnya, eksistensi  JAI  di  Kudus  mampu  bertahan,  kecuali terdapat aksi provokasi yang datang dari warga luar desa Colo di mana JAI eksis.
JAI  di  Kudus  terorganisasi  dan  mayoritas jemaatnya  berada  di  RT.  3  RW.  3,  Dukuh  Pandak, Desa  Colo,  Kecamatan  Dawe,  Kabupaten  Kudus Jawa  Tengah  sejak  1999  dan  menjadi  cabang Ahmadiyah  ke-288.  Data  yang  diperoleh,  JAI  awal mula  eksis  di  Kudus  tahun  1950-an  tapi  penulis belum  memperoleh  data  utuh,  sehingga  perlu pendalaman. Pada tahap awal agar benih keahmadiyahan  tumbuh  maka  dilaksanakan  salat Jumat  di  rumah  Ratno,  warga  JAI.  Berikutnya dibangunlah Masjid JAI di Muria Kudus tahun 1999.
Keberadaan  JAI  di  Kudus  ditopang  peran  Nanang Al-Mahdi;  semula  lahir  dan  besar  di  desa  Gabus, Kabupaten  Pati  (tetangga  Kudus).  Sejak  kecil, Nanang  menjadi  JAI  karena  orang  tua  dan saudaranya  JAI.  Setelah  berkeluarga,  pekerjaannya di  perusahaan  di  Kudus  dan  berumah  tangga  di wilayah  Kecamatan  Jati  Kabupaten  Kudus,  bukan bertetangga di Colo, tempat sekretariat JAI Kudus. Ia diberi  amanah  menjadi  Ketua  Cabang  (organisasi tingkat kabupaten) JAI Kudus.
Tradisi  Muslim di Kudus yang tidak ditradisikan  Ahmadiyah  yakni  pembacaan manaqib (biografi  syekh  Abdul  Qadir  Jailani),  pembacaan Maulid Nabi (sejarah Nabi Saw), ziarah kubur, haul (peringatan  tahunan  wafatnya  leluhur)  karena Ahmadiyah  memurnikan  ajaran  Islam,  yakni melaksanakan Islam yang hanya yang diajarkan Nabi Saw. Akan tetapi, sebagai upaya bergabung dengan muslim  setempat,  warga  JAI  Kudus  mengikuti kegiatan  keagamaan  NU  tersebut  di  kampungnya, meski  tidak  menjadi  tradisi  JAI.  Perempuan  JAI Kudus mengikuti kegiatan muslimah setempat (non- JAI)  setiap  Jumat  sekali  (perkumpulan  rutin  di kampungnya).  Sebagian  lelaki  JAI  mengikuti kegiatan muslim setempat setiap kamis malam Jumat sekali (pengajian di kampungnya). Selain itu, untuk mempunyai  nilai  tawar  politik,  warga  JAI  Kudus meraih  kedudukan  politik  di  desanya.  Pada  25 September  2014  ada  yang  mencalonkan  diri  pada pemilihan Ketua RW 3 Desa Colo. Dari 353 pemilih, warga JAI hanya mendapatkan 79 suara, pesaingnya dari  muslim  NU  meraih  87  suara,  disusul  pesaing lainnya mendapat 97 suara, 45 suara, dan 48 pemilih tidak  hadir.  Di  antara  alasan  warga  yang  tidak memilih  warga  JAI  sebagai  Ketua  RW  karena keanggotaan calon dari JAI. Akan tetapi, ada warga JAI Kudus yang terpilih menjadi anggota BPD Desa Colo hingga ditulisnya naskah ini.
Pengurus  JAI  di  Kudus  dalam  mempererat ikatan  emosional  dan  memberikan  pemantapan psikisnya dilakukan aktivitas. Pertama, temu berkala rutin  tahunan  ( jalsah  salanah )  sebagaimana  pada 2014  dilaksanakan  di  Desa  Krucil  Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, penulis menghadirinya. Kedua,  aktivitas  mengaji  Alquran  bagi  usia  anak yang  diasuh  oleh  ustad  Ahmadiyah  (tatkala  riset dilakukan penulis, agenda itu tidak berjalan). Ketiga,
untuk ibu-ibu dilaksanakan pertemuan rutin bulanan ( mu’awanah ) yang diselenggarakan di rumah warga Ahmadiyah  Kudus  secara  bergiliran.  Kadang  kala gabungan  dengan  JAI  asal  Gabus  Kabupaten  Pati. Keempat, mengikuti kegiatan JAI, yakni bagi lelaki mengikuti jemaah salat Jumat di masjid JAI Kudus, bagi  perempuan  menghadiri  kegiatan  temu  rutin perempuan  JAI,  bagi  lelaki  dan  perempuan membesuk  bila  jemaat  sakit  di  rumah  sakit  atau  di rumah. Urat nadi penggerak hingga eksisnya JAI di Kudus selain sosok seorang sesepuh tersebut adalah kiprah  mubalig  JAI  utusan  dari  JAI  Pusat  yang difasilitasi  perumahan  sederhana  bersebelahan dengan masjid Ahmadi.
Strategi  adaptif  yang  dilakukan  warga  JAI  di Kudus berimbas tidak terjadi konflik terbuka. Hal ini memiliki  beberapa  faktor.  Pertama,  warga  Kudus tidak  fanatik  terhadap  Ahmadiyah,  meski  dipantau geraknya  oleh  tokoh  muslim  setempat  dengan pernyataan ”W arga Ahmadiyah dibohke ” (Ahmadiyah dibiarkan saja, tidak diganggu dan tidak diikuti).  Kedua,  terpicu  konflik  bila  JAI  di  Kudus menyebarkan ajarannya secara terbuka. Ketiga, ada peluang  terjadi  konflik  bila  tersulut  oleh  pihak tertentu  yang  tertuju  pada  warga  minoritas.  Hal  ini didukung  dengan  gencarnya  pemberitaan  media massa.  Dapat  pula  dipicu  oleh  sikap  fanatik  atas dorongan  penggerak  aksi.  Padahal  respon  negatif warga Kudus yang keberadaannya bukan di wilayah JAI Kudus yakni adanya pemanfaatan tempat hunian untuk  gereja  atau  gereja  yang  tidak  berizin.  Akan tetapi,  gereja  yang  berada  di  lingkungan  JAI  Colo pun tidak mendapat respon negatif muslim setempat, meskipun  ibadah  di  gereja  tersebut  tidak  terbuka. Keempat,  warga  Ahmadiyah  tidak  menjadi  pelaku tindak pelanggaran norma hukum, agama, dan norma sosial  sehingga  direspon  oleh  masyarakat  sekitar Ahmadiyah Kudus yang lebih mengedepankan aspek tepo  seliro .  Kelima,  adanya  ikatan  persaudaraan, pertemanan,  dan  pertetanggaan  antara  warga  JAI dengan non-Ahmadiyah di lingkungannya, sehingga pemicu  konflik  terminimalisasi  secara  alamiah. Kelima  faktor  tersebut  sangat  ditopang  aksi  JAI  di Kudus yang memenuhi fungsi empat sistem tindakan versi  Parsons  yakni  melakukan  adaptasi  budaya dengan  jemaah  Nahdliyin  sehingga  tujuan  eksis tercapai ( survive ), melakukan integrasi dan
memelihara pola interaksi sosial yang positif dengan warga mayoritas setempat.
Untuk mewujudkan eksisnya JAI, ragam upaya dilakukan  oleh  pengurus  pusat  JAI  dengan penerbitan  buletin  khotbah,  majalah  Sinar  Islam, website, dan Muslim Television Ahmadiyya (MTA) yang  diakses  oleh  warga  JAI  se-Indonesia  (Said, 2018).  Ada pula  gerakan  kemanusiaan  yakni  donor darah,  donor  mata, humanity  first (penanganan korban bencana alam), dan clean the city (kebersihan lingkungan pascaperayaan tahun baru) (Rohmawati, 2018).

## 4. Faktor  Kerukunan  JAI  dengan  non-JAI  di Kudus
Faktor  yang  menjadi  pendukung  terwujudnya kerukunan warga Desa Colo antara JAI dengan non- JAI adalah, Pertama, kondisi kehidupan sosial warga Desa Colo kondusif karena sumber ekonomi stabil. Sumber perekonomian warga Desa Colo adalah (1) pedagang  yang menjajakkan  dagangan  bagi wisatawan/peziarah  yang  menghadiri/berziarah  ke Makam Sunan Muria dan makam Syekh Syadzali di Gunung  Muria,  (2)  sebagai  petani  padi,  tebu, perkebunan/peladang  kopi,  jeruk  pamelo,  kunir, ketela  pohon,  dan  sebagainya,  (3)  peternak  lebah madu,  (4)  tukang  ojek  sepeda  motor  untuk peziarah/wisata  ritual,  (5)  buruh,  dan  sebagainya. Kedua,  antar-umat  dan  intern-pemeluk  agama keduanya  saling  membaur  dalam  aktivitas  sehari- hari  di  berbagai  bidang  kehidupan  secara  bersama- sama, seperti di lahan perekonomian, kerja bakti di kampung,  dan  perkumpulan  sosial  tingkat  RT. Ketiga,  warga  Desa  Colo  tidak  mudah  tersulut konflik  karena  mengutamakan  kerukunan  hidup sosial  dan  beragama  didukung  oleh  harmonisnya kehidupan  sosial.  Hal  ini  merupakan  karakter kehidupan di pedesaan. Meskipun adanya pernyataan  tokoh  muslim  non-Ahmadi  setempat bahwa eksisnya JAI di Colo sangat tergantung pada sosok  sesepuh  JAI  Kudus  yang  status  ekonominya level menengah dibanding warga sekitarnya. Bisnis sampingannya di bidang penjualan air gunung yang dipasarkan  dengan  mobil  tengki  mengerjakan  sopir dan  kernet  yang  sebagian  juga  warga  JAI  Kudus. Selain menjadi pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus, khususnya menangani retribusi lahan wisata
Makam  Sunan  Muria.  Keberadaan  area  retribusi, rumah,  dan  Masjid  Ahmadi  berada  pada  satu kawasan. Bila sesepuhnya tidak optimal, diduga JAI tidak  akan  eksis.  Keempat,  proaktif  terhadap kebijakan pemerintah dan taat terhadap norma sosial yang  berlaku  di  lingkungannya.  Kelima,  tempat tinggalnya  bergabung  dengan  warga  non-Ahmadi, dan  keenam  terjalinnya  interaksi  dalam  hal kesejahteraan sosial, sebagaimana pembagian daging kurban oleh warga JAI pada warga non-Ahmadi.
Selain  hal  di  atas, adem-ayemnya JAI  di  Desa Colo karena (1) jumlah pemeluknya hanya 11 kepala keluarga dari 4 ribu jumlah penduduk Desa Colo, (2) warga  JAI  Kudus  tidak  melanggar  norma  sosial, hukum,  dan  agama  dalam  kehidupannya,  (3) mengadakan kegiatan keagamaan (pengajian umum) yang  mengundang  warga  non-Ahmadi,  meski  tidak direspon,  (4)  refleksi  keagamaan  masyarakat  Desa Colo  tidak  merespon  fatwa  MUI  yang  memfatwa Ahmadiyah  sesat.  Akan  tetapi,  bila  terjadi  konflik JAI di luar Kudus, warga JAI di Kudus ’bersiaga’. Di sisi lain karena tidak fanatik dan dipicu pemahaman terhadap  agama  warga  tidak  semua  mendalam, kesibukan  sehari-hari  ‘ditelan’  aktivitas  ekonomi (pedagang,  petani,  pengojek  sepeda  motor,  dsb.), bukan karena tingginya rasa toleransi terhadap aliran yang  dianggap  sesat  MUI,  (5)  tidak  adanya  ormas Islam bergaris keras di Kudus yang sering menolak secara  frontal  pada  aliran  yang  dianggap  sesat,  (6) tokoh  agama  setempat  tidak  berperan  sebagai lokomotif melawan Ahmadi, dan (7) ada hubungan kekerabatan,tetangga,  dan  teman  antara  warga Ahmadi  dengan  non-Ahmadi  di  Kudus  (Rosyid, 2011).

## 5. Peluang Konflik Latin JAI di Kudus
Tidak  terjadinya  konflik  terbuka  antara  JAI Kudus  dengan  warga  muslim  mayoritas  (non-JAI) bukan berarti adem-ayem dalam berinteraksi, tetapi menyimpan api dalam sekam dengan alasan:
Pertama,  komunitas  Ahmadiyah  menyendiri dalam beribadah salat, yakni di masjid Ahmadiyah. Hal  ini  berpeluang  menimbulkan  kecurigaan  bagi masyarakat di luar komunitas Ahmadiyah yang tidak memahami  realitas  sebenarnya.  Pengajian  JAI tersebut  tidak  memanfaatkan  pengeras  suara  yang terdengar  secara  luas,  hanya  terdengar  di  dalam
masjid,  tidak  seperti  warga  non-JAI.  Sebagaimana azan  salat  Jumat  (bukan  karena  tidak  memiliki speaker)  tetapi  karena  sikap  menjaga  diri.  Kedua, mubalig  JAI  yang  diutus  dari  Lembaga  JAI  yang bermarkas  di  Bogor  (Pusat)  tidak  selalu  berbaur dengan  warga  masyarakat  non-Ahmadiyah  dan warga  Ahmadiyah  di  lingkungannya,  baik  dalam kegiatan  sosial  maupun  keagamaan.  Ketiga,  tokoh Ahmadiyah  merupakan  tokoh  tim  sukses  pilkades tahun 1998 di Desa Colo yang terkalahkan, sehingga (diduga) masih menyimpan ‘masalah politik’ dengan tokoh pemenang pilkades (non-Ahmadiyah). Buntut kekalahannya dengan mendirikan jamiyyah (jemaah keagamaan)  baru.  Akan  tetapi,  seiring  pergantian kepala desa, masalah politik tersebut makin teredam dan  jemaah  tersebut  berhenti  dan  kini  bergabung dengan  jemaah  warga  NU.  Keempat,  tokoh Ahmadiyah  Colo  yang  juga  menjadi  PNS  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Kudus  memiliki  usaha  air minum dengan empat truk tengki air sehingga berada pada  level  ekonomi  mapan  di  lingkungannya. Sebagain  warga  sungkan  bila  berbuat  tidak  benar. Hal ini  dipicu  oleh (rencana)  kebijakan  Pemerintah Kabupaten  Kudus  yang  menertibkan  penjualan  air Gunung  Muria.  Hal  ini  memungkinkan  terjadi konflik  latin  bila  terpicu  oleh  dinamika  sosial setempat. Hal ini bila tidak diantisipasi maka muncul hal  yang  tidak  diinginkan.  Kelima,  karakter masyarakat Kudus yang sensitif dan fanatik terhadap aliran  yang  memiliki  ’warna’  baru,  rentan  tersulut bila terdapat loko penggerak (Rosyid, 2015).
Ahmadiyah di Kudus memiliki strategi resolusi konflik  dengan  ‘mengamankan’  kelompoknya, memberi  pemahaman  pada  publik  bahwa  alirannya tidak sesat dengan siasat (1) membuat selebaran yang dibagikan  pada  warga  Colo  pada  2006  bertuliskan Tuhannya  Sama,  Nabinya  Sama ,  (2)  masjid  yang mereka  bangun  diberi  tulisan  kalimat Laailaha illallah  muhammdurrosulullah ,  lafal  baru  muncul setelah  10  tahun  berdiri  semenjak  gejolak  JAI  di Indonesia.

## Kesimpulan
Keberadaan  JAI  di  Kudus  sejak  1999  hingga kini  tidak  pernah  terjadi  konflik  terbuka  dengan muslim (nahdliyin) setempat. Keberadaannya ditopang  oleh  satu  keluarga.  Tidak  terjadi  konflik
karena,  pertama,  kehidupan  di  pedesaan  yang  lebih mengutamakan  aspek  pertemanan,  pertetanggaan, dan persaudaraan. Kedua, warga JAI di Kudus tidak melanggar  norma  susila,  norma  hukum  agama  dan negara. Ketiga, ajaran Ahmadiyah tidak dipublikasikan pada warga, hanya pada intern jemaat JAI.  Keempat,  warga  JAI  melakukan  adaptasi budaya dengan lingkungannya. Adapun faktor tetap eksisnya  JAI  di  Kudus  karena  pertama,  peran sesepuh JAI yang kedudukan ekonominya menengah atas sehingga disegani warga sekitar. Kedua, adanya mubalig JAI ditugaskan dari JAI Pusat yang sehari- harinya  melayani  warga  JAI  Kudus.  Ketiga, fanatikme  warga  JAI  terhadap  ajaran  Ahmadiyah imbas Islam abangan sehingga tidak memiliki daya kritis.  Dari  paparan  tersebut,  berpeluang  terjadinya konflik latin karena pertama, dalam beribadah/salat Jumat JAI menyendiri hanya dengan warga JAI saja. Kedua,  bila  terjadi  konflik  JAI  di  luar  kota  Kudus, maka  peluang  tersulutnya  konflik  di  Kudus  sangat besar karena mudahnya warga mengakses pemberitaan  melalui  media  massa.  Tindakan preventif selalu dilakukan oleh pemkab Kudus dalam memantau  JAI  di  Kudus  seperti  memantau pergerakan JAI.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  M.  (2013).  Candy’s  Bowl:  Politik Kerukunan  Beragama  di  Indonesia. Harmoni ,
12 (3), 37–51.
Alniezar, F. (2018). Mengadili Keyakinan, Merampas Kebebasan Persepsi dan Reaksi JAI terhadap  Fatwa  MUI  dalam  JAI  Konflik, Kebangsaan,  dan  Kemanusiaan .  Yogyakarta:
ISAIS UIN Yogyakarta.
Amidhan. (2011). Ahmadiyah. Republika .
Boy,  P.  (2007,  November  9).  Kegagalan  (Dakwah)
Islam Mainstream. Jawa Pos .
Dzahir,  I.  I.,  &  Dahri,  H.  (2008). Ahmadiah Qodianiyah:  sebuah  kajian  analitis .  Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, Badan Litbang dan Diklat ….
George,  R.,  &  Goodman,  D.  J.  (2003). Teori Sosiologi Modern . Jakarta: Kencana.
Hariadi,  A.  (2008). Mengapa  saya  keluar  dari Ahmadiyah Qadiani: sebuah kesaksian .
Bandung: Irsyad Baitus Salam.
Haris, S. (2008). Dilema Pemerintahan Yudhoyono.
Kompas .
Hasbiyallah,  &  Syarifudin.  (2008). Pro-kontra Ahmadiyah . Grafindo Litera Media.
Ibrahim,  J.  (2008).  Perlindungan  HAM  Vs  SKB Ahmadiyah. Jawa Pos .
Latif,  Y.  (2008).  Demokrasi  dalam  Pasungan.
Kompas .
Mahally,  A.  (2007,  November  9).  Pemicu
Munculnya Aliran Sesat. Republika .
Nadwi,  S.  A.  H.  A.,  Mundzir,  T.,  &  Ranam,  S. (2005). Tikaman  Ahmadiyah  terhadap  Islam . Jakarta: Fadlindo Media Utama.
Penyusun, T. (2012). Pendalaman Aqidah Ahmadiyah oleh Komisi VIII DPR RI . Jakarta. Rohmawati, W. S. A. (2018). Dari Donor Darah ke Clean the City dalam JAI Konflik, Kebangsaan, dan  Kemanusiaan .  Yogyakarta:  ISAIS  UIN Yogyakarta.
Romli,  M.  G.  (2007,  November  14).  Sesatnya Kriteria Sesat. Jawa Pos .
Rosyid, M. (2011). Ahmadiyah di Kabupaten Kudus. Analisa:  Jurnal  Pengkajian  Masalah  Sosial Keagamaan , 18 (1). Rosyid,  M.  (2015). Mendialogkan  Ahmadiyah Belajar  dari  Cikeusik  dan  Kudus .  Kudus: Neratja Press.
Said,  M.  (2018). Peran  Media  dalam  Proliferasi Ajarah  Ahmadiyah  Indonesia  Konstruksi otoritas,  kesalehan,  dan  militansi  dalam  JAI Konflik,  Kebangsaan,  dan  Kemanusiaan . Yogyakarta: ISAIS UIN Yogyakarta. Sulaeman, A., & Sabandi, E. O. (2014). Klarifikasi terhadap Kesesatan Ahmadiyah dan Plagiator .
Kudus: Neratja Press.
Tegal,  R.  (2011).  Polisi  Tetapkan  Dua  Tersangka.
Radar Tegal . Retrieved from
https://issuu.com/jaelani/docs/9_feb_2011/2
Wahid,  S.  (2011).  Solusi  Ideal  Soal  Ahmadiyah.
Kompas .
Yaqub, A. M. (2011). Penodaan Agama. Republika . Zara, M. Y. (2007). Aliran-Aliran Sesat di Indonesia .
Yogyakarta: Banyu Media.
Zulkarnain,  I.  (2005). Gerakan  Ahmadiyah  di Indonesia . Yogyakarta: LKis.