ANALISIS KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN REFOCUSING KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK WUJUDKAN JAWA TIMUR OPTIMIS BANGKIT
Davina Monica Ilyas, Dinda Tiara Gisani, Marshanda Devi Noor Salsabila, Muhammad Akhdan Syafiq, Nadia Marcella, Asianto Nugroho, Sapto Hermawan

## Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia
e-mail : tiaragisani@student.uns.ac.id, asiantonugroho@staff.uns.ac.id, saptohermawan_ fh@staff.uns.ac.id

## Abstract
This study aims to examine Tax Policy Analysis and Fuel Oil Refocusing to Make East Java Rise Optimistic. The type of method used in this study is a qualitative research method and library research (Library Research). Data analysis was carried out descriptively, secondary data based  on  the results  of  research  on  Tax  Policy Analysis  and  Refocusing  Fuel  Oil  Makes  East Java   Rise  Optimism is then qualified, grouped, then analyzed carefully. The results of the study show that the central government is refocusing taxes in the form of tax reduction or exemption (tax  relaxation)  related  to  taxation  issues  and  the  availability  of  domestic  funds  to  finance development and fuel price increases aimed at anticipating inflation which will cause a national economic crisis. In realizing the optimism of Rising East Java, there are several things that must be  realized  to  build  commitment  and  joint  action  programs  so  that  inflation  control  can  be refreshed in various forms of economic protection and social protection, can accommodate the impact  of  the  increase  in  fuel  prices.  prices  and  conditions  in  East  Java  Province  that  are conducive  and have  resilience  to  fluctuations  in  staple  food  prices,  inflation,  and  increasing poverty rates.
Keywords : Analysis, Policy, Tax, BBM.

## Abstrak
Kajian ini bertujuan mengkaji Analisis Kebijakan Perpajakan dan Refocusing Bahan Bakar Minyak  untuk  Membuat  Jawa  Timur  Optimis  Bangkit.  Jenis  metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan (Library Research ). Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif,  data  sekunder  berdasarkan  hasil  penelitian  tentang Analisis Kebijakan Perpajakan dan Refocusing BBM Membuat  Optimisme Jawa Timur Bangkit kemudian  dikualifikasikan,  dikelompokkan,  kemudian  dianalisis  secara  cermat.  Hasil  kajian menunjukkan  bahwa  pemerintah  pusat  melakukan  refocusing  pajak  berupa  pengurangan  atau pembebasan pajak (relaksasi pajak) terkait masalah perpajakan dan ketersediaan dana dalam negeri  untuk  membiayai  pembangunan  dan  kenaikan  harga  BBM  yang  ditujukan  untuk mengantisipasi  inflasi  yang  akan  menyebabkan  krisis  ekonomi  nasional.  Dalam  mewujudkan optimisme  Jawa  Timur  Bangkit,  ada  beberapa  hal  yang  harus  diwujudkan  untuk  membangun komitmen dan program aksi bersama agar pengendalian inflasi dapat disegarkan dalam berbagai bentuk perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial, dapat mengakomodir dampak kenaikan
BBM.  harga.  harga  dan kondisi  di  Provinsi  Jawa Timur  yang kondusif  dan  memiliki ketahanan ( resilience) terhadap fluktuasi harga bahan pokok, inflasi, dan angka kemiskinan yang meningkat.
kata kunci : Analisis, Kebijakan, Pajak, BBM.

## PENDAHULUAN
Dampak  penyesuaian  Bahan  Bakar Minyak  bersubsidi  untuk  jenis  Petalite  dan Solar  sudah  mulai  dirasakan  masyarakat dengan  adanya  kenaikan  harga  bahan pokok  dan  angkutan  umum.  Pemerintah diharapkan  segera  melakukan  analisis kebijakan  untuk  mengantisipasi  dampak tersebut,  termasuk  melakukan  mitigasi dalam  mengatasinya.  Analisis  kebijakan adalah  proses  atau  kegiatan  mensintesis informasi, termasuk hasil penelitian, mempelajari dinamika program yang berdampak pada masyarakat untuk menghasilkan  rekomendasi  pilihan  desain kebijakan  publik 1 .  Kebijakan  publik  adalah keputusan  atau  tindakan  pemerintah  yang mempengaruhi atau mengarah pada tindakan individu dalam dinamika kehidupan masyarakat.
Analisis kebijakan adalah teknik yang digunakan  dalam  administrasi  publik  untuk memeriksa dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan. Ini telah didefinisikan  sebagai  proses  "menetapkan berbagai  kebijakan  dalam  mengejar  suatu tujuan." Dari definisi di atas dapat dirumuskan ciri-ciri dasar analisis kebijakan. Pertama ,  analisis  kebijakan  merupakan proses  atau  kegiatan  “sintesis”  informasi yang  berarti  integrasi  berbagai  informasi. Kegiatan  utama  analisis  kebijakan  adalah pengumpulan  informasi  secara  sistematis dan penarikan  kesimpulan logis dari informasi tersebut. Dengan demikian, analisis  kebijakan  didasarkan  pada  prinsip- prinsip  ilmiah. Kedua ,  analisis  kebijakan adalah pengolahan lebih lanjut hasil penelitian  agar  siap  digunakan  dalam
1 Williams,  W.  1971.  Social  Policy  Research  and Analysis.  American  Elswier  Publishing  Company, New York, USA, and Weimer, D.L. and A.R. Vining. 1989.Policy  Analysis:  Concept  and  Practice.
Prentice Hall Inc. Englewoods, J.J., USA.
pengambilan  keputusan  dan  perancangan ( design) kebijakan  publik.  Oleh  karena  itu, analisis  kebijakan  merupakan  salah  satu bentuk  diseminasi  hasil  penelitian. Ketiga , keluaran  (output)  kebijakan  berupa  saran atau petunjuk operasional bahan pengambilan keputusan publik bagi pengambil  keputusan  kebijakan  tertentu (klien).  Oleh  karena  itu,  analisis  kebijakan harus disajikan secara jelas, ringkas, padat, lengkap, dan menyeluruh. Keempat , pengambil  keputusan  kebijakan  publik (pemerintah  dan  DPR)  dan  kelompok kepentingan  atas  kebijakan  pemerintah. Klien yang menggunakan analisis kebijakan bersifat spesifik 2 .
Hal  ini  terkait  langsung  dengan keluaran  ( output )  analisis  kebijakan  berupa saran  kebijakan  publik. Kelima adalah analisis  kebijakan  yang  berorientasi  pada klien.  Ini  adalah  implikasi  dari  sifat  analisis kebijakan yang menghasilkan saran keputusan  turnkey  untuk  klien  tertentu. Tanpa  analisis  kebijakan  berorientasi  klien tidak  akan  siap  untuk  digunakan.  Ini  berarti bahwa  analisis  kebijakan  harus  didasarkan atas  dasar  “dari,  oleh,  dan  untuk  klien”. Analisis  kebijakan  hanya  dilakukan  ketika ada  permintaan  atau  "masuk  akal  untuk menduga"  bahwa  klien  membutuhkannya. Analisis  kebijakan  didorong  oleh  kebutuhan mendesak  kliennya  ( client's  need  push ). Analisis kebijakan dapat disinergikan berorientasi pada program sistem perpajakan.  Perpajakan  adalah  sistem pemungutan yang memberikan kewenangan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung,    membayar,  dan  melaporkan sendiri  jumlah  pajak  yang  terutang.  Sistem
2 Mangkoesoebroto,  G.  (1994).  Kebijakan  Publik Indonesia  Substansi  dan  Urgensi.  Jakarta: Gramedia Pustaka.
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 3 November 2022)
perpajakan  dapat  diartikan  sebagai  suatu kumpulan  atau  satu  kesatuan  yang  terdiri dari  unsur  undang-undang  perpajakan, kebijakan  perpajakan,  dan  administrasi perpajakan,  yang  satu  sama  lain  saling berhubungan, bekerja sama secara harmonis  untuk  mencapai  tujuan  atau sasaran  memperoleh  penerimaan  pajak yang  optimal  bagi  masyarakat.  negara. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan kas  negara,  yaitu  pajak  yang  dipungut  dari masyarakat  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran negara. Semakin banyak orang yang  membayar  pajak,  semakin  besar pendapatannya 3 .
Refocusing pajak
berupa pengurangan  atau  pembebasan  pajak  ( tax relaxation) terkait  masalah  perpajakan  dan ketersediaan  dana  dalam  negeri  untuk membiayai  pembangunan  yang  masih  jauh dari harapan. Tepatnya, sabtu 3 September 2022,  pemerintah  resmi  menaikkan  harga bahan bakar minyak (BBM) atau menghapus subsidi  BBM.  Berbagai  tanggapan  atas kenaikan  harga  BBM  pada  pembahasan sebelumnya  tidak  menyurutkan  langkah pemerintah.  Petalite  naik  dari  Rp  7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Harga solar dari Rp  5.150  menjadi  Rp  6.800  per  liter. Sedangkan Pertamax non subsidi dibanderol Rp  14.500  dari  sebelumnya  Rp  12.500  per liter. Kenaikan harga BBM dari segi ekonomi, kenaikan  harga  BBM  akan  mendongkrak biaya produksi, dan mendorong inflasi ( cost push  inflation )  yang  pada  gilirannya  akan berdampak  negatif  terhadap  pertumbuhan ekonomi, penurunan upah riil dan konsumsi rumah tangga. Kenaikan harga minyak akan berdampak  pada  kenaikan  biaya  produksi. Peningkatan  produksi  akan  mendorong perusahaan  untuk  meningkatkan  efisiensi dengan  mengurangi  jumlah  tenaga  kerja. Akibatnya  pasokan  berkurang.  Penurunan pasokan  akan  meningkatkan  harga.  Selain itu,  kenaikan  harga  BBM  juga  dapat mendorong lahirnya industri ramah lingkungan dan sektor Energi Baru
3 Damayanti, Theresia Woro dan Supramono. (2005). Perpajakan Indonesia. Salatiga: Andi.
Terbarukan  (EBT).  Sedangkan  dampak negatif dari kenaikan BBM adalah kenaikan harga  sehingga  daya  beli  masyarakat menurun.
Kenaikan  harga  BBM  berpotensi meningkatkan  angka  pengangguran  yang tentunya akan meningkatkan angka kemiskinan  Indonesia.  Bahkan,  per  Maret 2022,  BPS  melaporkan  penurunan  angka kemiskinan pascapandemi. Tingkat kemiskinan per Maret mencapai 9,54% atau 26,16  juta  orang.Kenaikan  harga  BBM sangat  mempengaruhi  pergerakan  inflasi, karena  merupakan  akibat  dari  kenaikan harga BBM. BBM digunakan untuk konsumsi hampir di semua sektor, sehingga inflasi kita 17,11 persen. Maka pentingnya pengendalian  harga  energi  menjadi  catatan dari  kami  agar  tidak  berpengaruh  pada inflasi. Kenaikan harga BBM juga dimaksudkan  untuk  memberikan  peluang pengembangan bahan bakar gas dan energi alternatif lain, serta upaya konservasi energi. Selain  itu,  kesadaran  untuk  menghemat konsumsi BBM dan mengurangi ketergantungan  terhadap  BBM  harus  terus ditingkatkan.
Presiden RI Ir, Joko Widodo mengatakan  kenaikan  bahan  bakar  minyak (BBM)  memicu  lonjakan  inflasi  di  sejumlah daerah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu mengantisipasi  lonjakan  inflasi  saat  ini. Selanjutnya,  dampak  kenaikan  harga  BBM mempengaruhi  inflasi  dan  perekonomian Indonesia. Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) mendorong inflasi September 2022  mencapai  1,17  persen  (m-to-m)  atau 5,95  persen  (y-on-y).  Penyesuaian  harga BBM juga berdampak pada sektor transportasi yang menyumbang inflasi bulan lalu  sebesar  1,08  persen.  Inflasi  dapat diartikan  sebagai  kenaikan  harga  barang dan  jasa  secara  umum  dan  terus  menerus dalam  kurun  waktu  tertentu.  Deflasi  adalah kebalikan dari inflasi yaitu penurunan harga barang  secara  umum  dan  terus  menerus.
Perhitungan  inflasi  dilakukan  oleh  Badan Pusat  Statistik  (BPS).  Pemerintah  dapat mengantisipasi  inflasi  dengan  mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
Meminimalkan  biaya,  Mengefisienkan  biaya internal,  Melakukan  inovasi  dan  variasi produk,  Menaikkan  harga,  Meminimalkan biaya  penyimpanan,  Hidup  hemat,  dan Menyiapkan  dana  darurat  dan  Investasi. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak melakukan  strategi.  Berdasarkan  keadaan tersebut,  maka  penulis  akan  membuat analogi  dengan  judul  “Analisis  Kebijakan Perpajakan  dan  Refocusing  Bahan  Bakar Minyak  Wujudkan  Jawa  Timur  Optimis Bangkit”.

## METODOLOGI
Jenis metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif  dan  riset  kepustakaan  ( Library Research ).  Penelitian  kualitatif  merupakan upaya  untuk  memahami  berbagai  konsep yang  ditemukan  dalam  proses  penelitian berupa  kata-kata  tertulis  atau  wawancara dan  perilaku  yang  diamati.  Memilih  metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif  itu  sendiri  dapat  dengan  mudah menggali informasi yang lebih dalam terkait inti  penelitian  serta  menyajikan  data  yang lebih rinci dan orisinal.
Data  yang  digunakan  di  dalam penelitian  ini  ialah  menggunakan  metode dokumentasi.  Data  yang  ditemukan  dalam proses  penelitian  selanjutnya  dianalisis menggunakan teknik content analysis (Analisis isi). Penelitian ini pula menggunakan sumber data sekunder. Sumber  data  sekunder  digunakan  untuk melengkapi  dan menunjang  informasi  objek penelitian  yang  berbentuk  buku,  publikasi pemerintah,  karya  tulis  atau  jurnal  yang berkaitan  dengan  objek  penelitian  yakni tentang “Analisis Kebijakan Perpajakan dan Refocusing  Kenaikan  Bahan  Bakar  Minyak Wujudkan Jatim Optimis Bangkit”.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengingat bahwa pembelian makanan  mencapai  sekitar  60%  dari keseluruhan  pengeluaran  orang  miskin, inflasi  akan  berdampak  signifikan  pada mereka. Dampak inflasi dapat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Demikian  pula  kondisi  penduduk  Indonesia yang  tahun  ini  tergolong  masyarakat menengah,  pada  akhirnya  akan  menjadi masyarakat miskin baru jika pendapatannya tidak meningkat. Penghapusan Harga Eceran  Tertinggi  (HET)  minyak  goreng kemasan premium, pengenaan Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  11%  per  April 2022, dan potensi kenaikan harga gandum di pasar  global  menjadi  beberapa  faktor  yang akan  turut  menyumbang  inflasi  selain kenaikan  biaya  bahan  bakar  minyak  dan makanan  olahan  akibat  kenaikan  harga minyak dunia. Urgensi untuk
mengembangkan  solusi  kebijakan  yang dapat digunakan pemerintah untuk memastikan  stabilitas  biaya  bahan  bakar. Strateginya  secara  bertahap  beralih  dari subsidi  berbasis  komoditas  ke  subsidi berbasis penerima manfaat untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.
Kebijakan  perubahan  subsidi  energi ini dilakukan dalam kerangka sistem jaminan sosial  yang  luas.  Program  subsidi/bantuan berbasis  sasaran  yang  tepat  sasaran diharapkan  dapat  membuat  pengelolaan subsidi  energi  lebih  terarah  dan  berhasil mencapai  tujuan  pengurangan  kemiskinan dan ketimpangan. Subsidi BBM, LPG tabung 3  kilogram,  dan  listrik  semuanya  termasuk dalam  kategori  subsidi  energi.  Evolusi  dari hipotesis ekonomi makro yang mendasarinya dan penetapan tingkat subsidi tetap untuk minyak petalite dan solar sangat memengaruhi  arah  sebenarnya  dari  subsidi energi  yang  berfluktuasi  selama  periode 2017 –2020.
Pemerintah menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan program pengelolaan  subsidi  energi,  antara  lain  (1) kesalahan  inklusi  dan  eksklusi;  (2)  belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan subsidi
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 3 November 2022)
barang/komoditas;  (3)  harga  jual  minyak mentah  dunia  dan  nilai  mata  uang  rupiah yang tidak stabil; dan (4) terdapat kemungkinan  risiko  keuangan  akibat  tidak dilakukannya prosedur penyesuaian harga 4 . Pemerintah telah menganggarkan anggaran subsidi  sebesar  Rp.  206,9  triliun  dalam APBN 2022. Pembiayaan ini dibagi menjadi Rp. 134 triliun untuk subsidi energi dan Rp. 72,9  triliun  untuk  subsidi  non  energi 5 .  Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelesaikan  proses  perubahan  tujuan subsidi dari sebelumnya berbasis komoditas menjadi berbasis masyarakat saat ini.
Agar  subsidi  BBM  lebih  tepat  sasaran, hal  ini  harus  dibarengi  dengan  kemajuan teknologi  proses  operasional.  Diperlukan strategi kebijakan
BBM yang
mengintegrasikan kepastian pasokan, strategi harga, target subsidi, serta mekanisme dan insentif. Menurut Laksanawan, Irnanda Strategic Advisor dari Center for Research on Energy Technology and  Innovation  ( CENTS),  untuk  meredam dampak  kenaikan  harga  BBM  terhadap perekonomian,  inflasi  bermasalah  dan perdagangan  nasional.  Formulasi  kebijakan mekanisme  penetapan  harga  otomatis (APM) dalam menyetujui harga jual merupakan  gambaran  kebijakan  BBM  yang dapat  dipilih.  Kebijakan  formula  APM dimaksudkan sebagai alat untuk menstabilkan  secara  moderat  harga  bensin (bensin  RON  95,  bensin  RON  97),  dan berbagai  jenis  solar,  dengan  mengenakan berbagai  tingkat  pajak  penjualan  dan subsidi. Perubahan nilai jual eceran disebabkan oleh besarnya pajak dan subsidi dalam batas tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Ketentuan semacam ini diambil oleh Malaysia yang mengamankan  BBM  melalui  pemberian insentif  yang  dialokasikan  dari  pajak  dapat dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah sesuai  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah
4 Laksanawan, Irnanda. “Urgensinya Strategi Kebijakan BBM yang Terintegrasi”, Media Indonesia, 5 April 2022, hlm. 6.
dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemerintah  daerah  tak  perlu  ragu mengalokasikan  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  (APBD)  untuk  mengatasi masalah  penyesuaian  harga  bahan  bakar minyak  (BBM).  Apalagi,  pemerintah  telah mengeluarkan  payung  hukum  yang  jelas melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan  dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Pemda bisa  menggunakan  anggaran  yang  ada karena  sudah  ada  Peraturan  Menteri Keuangan  dan  juga  Surat  Edaran  dari Menteri  Dalam  Negeri,  sehingga  payung hukumnya  jelas  selama  digunakan  untuk menyelesaikan masalah akibat penyesuaian harga  BBM.  Realisasi  APBD  masih  47 persen,  padahal  kontribusi  APBD  terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Untuk itu, pemerintah daerah dapat menggunakan dua persen komponen anggaran  dalam  APBD,  yaitu  dana  transfer umum yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dan  dana  alokasi  umum  (DAU)  untuk mengatasi permasalahan akibat penyesuaian harga BBM. Komponen anggaran  APBD  berupa  dana  2  persen merupakan dana transfer umum yang masih berkisar Rp. 2,17 triliun, lalu Rp. 16,4 (triliun) pengeluaran tak terduga, Rp. 6,5 triliun telah digunakan.  Artinya,  masih  ada  ruang  yang sangat  besar  untuk  menggunakan  dana alokasi  umum  serta  belanja  tak  terduga provinsi,  kabupaten,  dan  kota.  Hal  ini menjadi  pertimbangan  bahwa  pemerintah daerah  dapat  menggunakan  kewenangan kebijakannya  untuk  memberikan  bantuan sosial  kepada  masyarakat  yang  terdampak penyesuaian  BBM,  seperti  nelayan,  tukang ojek,  hingga  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah (UMKM).
Di bidang perhubungan (transportasi), pemerintah daerah juga dapat membantu angkutan umum yang mengalami kenaikan  tarif.  Pemerintah  Daerah  dapat membantu  UMKM  dalam  pembelian  bahan
5 Kementerian Keuangan RI, Buku II Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2022.
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 3 November 2022)
baku  yang  mengalami  kenaikan  akibat penyesuaian  harga  BBM.  Angkutan  umum juga  bisa  terbantu  dengan  menaikkan  tarif, berapa  bukan  total  kenaikan  tarif,  tapi kenaikan  tarif  yang  terjadi  bisa  dibantu melalui  subsidi.  Selain  itu,  pemerintah daerah  dapat  memanfaatkan  komponen anggaran  lainnya  yaitu  belanja  tak  terduga untuk  mengendalikan  inflasi  di  daerahnya masing-masing,  seperti  kenaikan  bahan pangan.  Misalnya,  kenaikan  harga  bawang merah  dapat  membantu  biaya  transportasi sehingga  harga  bawang  merah  di  pasar petani  tetap  sama.  Kepala  daerah  harus mewaspadai  inflasi,  terutama  terkait  harga pangan  karena  pangan  berkontribusi  cukup besar  terhadap  kemiskinan  di  daerah.  Jika harga  pangan  naik,  angka  kemiskinan  di wilayah tersebut juga akan mampu meningkatkan angka kemiskinan. Indonesia yang memiliki 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 Kelurahan dan 74.961 desa.
Eksistensi  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah kompak dalam mengantisipasi  gejolak  masyarakat  dalam menghadapi  risiko  kenaikan  harga  BBM. Artikel ini membuktikan bahwa telah diperoleh  eksisting  data  yang  ada  bahwa salah satu lokasi penelitian adalah kebersamaan yang terintegrasi antara pemerintah  pusat  dan  provinsi  Jawa  Timur dalam  menghadapi  fluktuasi  penyesuaian harga BBM.

## 1. Strategi Kebijakan Pemerintah Pusat.
Kebijakan  perubahan  subsidi  energi ini dilakukan dalam kerangka sistem jaminan sosial  yang  luas.  Program  subsidi/bantuan berbasis  sasaran  yang  tepat  sasaran diharapkan  dapat  membuat  pengelolaan subsidi  energi  lebih  terarah  dan  berhasil mencapai  tujuan  pengurangan  kemiskinan dan ketimpangan. Subsidi BBM, LPG tabung 3  kilogram,  dan  listrik  semuanya  termasuk dalam  kategori  subsidi  energi.  Evolusi  dari hipotesis ekonomi makro yang mendasarinya dan penetapan tingkat subsidi tetap untuk minyak petalite dan solar sangat
6 Laksanawan, Irnanda. Ibid
memengaruhi  arah  sebenarnya  dari  subsidi energi  yang  berfluktuasi  selama  periode 2017 –2020. Pemerintah menghadapi beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan program  pengelolaan  subsidi  energi,  antara lain:  (1)  kesalahan  inklusi  dan  eksklusi;  (2) belum  optimalnya  pengawasan  terhadap pelaksanaan kebijakan subsidi barang/komoditas;  (3)  harga  jual  minyak mentah  dunia  dan  nilai  mata  uang  rupiah yang tidak stabil; dan (4) terdapat kemungkinan  risiko  keuangan  akibat  tidak dilakukannya prosedur penyesuaian harga 6 . Pemerintah  telah  menganggarkan anggaran  subsidi  sebesar  Rp.  206,9  triliun dalam  APBN  2022.  Pembiayaan  ini  dibagi menjadi Rp. 134 triliun untuk subsidi energi dan Rp. 72,9 triliun untuk subsidi non energi 7 . Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk menyelesaikan  proses  perubahan  tujuan subsidi dari sebelumnya berbasis komoditas menjadi  berbasis  masyarakat  saat  ini.  Agar subsidi BBM lebih tepat sasaran, maka harus dibarengi dengan kemajuan teknologi proses operasional.  Diperlukan  strategi  kebijakan BBM  yang  mengintegrasikan  kepastian pasokan, strategi harga, target subsidi, serta mekanisme dan insentif. Penyesuaian harga bahan  bakar  minyak  (BBM)  bersubsidi mendesak untuk segera dilaksanakan. Saat ini  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  mengalami  tekanan  fiskal yang cukup berat akibat alokasi subsidi BBM yang  semakin  meningkat.  Harga  konsumen BBM bersubsidi ditentukan oleh pemerintah, dan ditetapkan di bawah harga keekonomian yang seharusnya. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan subsidi untuk menutup selisih antara harga konsumen dan harga keekonomian.
Perlu  dicermati   bahwa  pada  semua alternatif kebijakan, konsumsi rumah tangga lebih rendah dari baseline, baik dalam jangka pendek  maupun  menengah.  Hal  ini  karena konsumsi rumah tangga mengalami tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung  akibat  diberlakukannya  kenaikan harga  premium.  Tekanan  datang  langsung dari  kenaikan  harga  komoditas,  sedangkan
7 Kementerian Keuangan RI, . Ibid
tekanan tidak langsung datang dari penurunan pendapatan yang dapat dibelanjakan.  Sejalan  dengan  itu,  konsumsi rumah tangga perlu menjadi perhatian utama pemerintah  dalam  menerapkan  kebijakan penyesuaian harga premium. Selain dari sisi konsumsi,  kenaikan  harga  premium  juga akan  berimbas  pada  penyesuaian  di  sisi produksi.  Penyesuaian  akan  terjadi  pada permintaan  tenaga  kerja  dan  tingkat  upah, sehingga  pendapatan  rumah  tangga  juga akan terpengaruh.  Disposable  income  yang berasal dari pendapatan rumah tangga yang telah  dipotong  pajak  menunjukkan  ukuran daya beli rumah tangga.
Penurunan volume konsumsi premium  dalam  jangka  pendek  masih berlanjut  dalam  jangka  menengah.  Hal  ini terlihat  dari  akumulasi  penurunan  volume konsumsi premium dalam jangka menengah yang masih berada pada kisaran yang sama dengan  jangka  pendek.  Artinya,  volume konsumsi  premium  bisa  ditekan  sehingga nilainya tidak kembali seperti semula. Hal ini menjadikan  kebijakan  penyesuaian  harga premium sebagai kebijakan ramah lingkungan  karena  dapat  meningkatkan efisiensi konsumsi energi. Selama ini, harga bersubsidi  telah  mendistorsi  harga  pasar sehingga menyebabkan pemborosan konsumsi.  Kenaikan  harga  premium  juga akan memberikan efek substitusi, menyebabkan  sebagian  konsumen  beralih dari  premium  ke  Pertamax  (BBM  non subsidi).  Dampak  Kebijakan  Penyesuaian Harga  Premi  Alternatif  dengan  Transfer Tunai/Bantuan  Langsung  Tunai  ( Cash Transfer ).  Pada  bagian  ini  akan  dilakukan simulasi kebijakan yang sama yaitu penyesuaian harga premium, namun kali ini kebijakan  tersebut  akan  dibarengi  dengan pemberian  bantuan  langsung  tunai  atau Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  kepada rumah  tangga.  Pemberian  BLT  bertujuan untuk  memberikan  perlindungan  sosial  bagi rumah  tangga  miskin  terhadap  dampak kenaikan harga BBM. Diharapkan pemberian  BLT  secara  tepat  sasaran mampu  menjaga  tingkat  konsumsi  dan mencegah penurunan kesejahteraan mereka  melihat  pemberian  BLT  ternyata
mampu memitigasi dampak negatif kenaikan harga  premium  terhadap  konsumsi  rumah tangga.  Walaupun  tidak  dapat  sepenuhnya mengurangi dampak negatif secara keseluruhan, kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki  kondisi  distribusi  pendapatan karena rumah tangga miskin dapat menjaga tingkat konsumsinya.
Kebijakan penyesuaian harga premium dapat dilakukan dengan mempertimbangkan trade off antara penghematan subsidi yang diperoleh pemerintah  dengan  kinerja  ekonomi  makro. Satu kuartal setelah kebijakan itu diterapkan, dampaknya  terhadap  PDB  terpangkas dalam kisaran yang tidak terlalu besar. Di sisi lain,  kebijakan  ini  mampu  menghasilkan penghematan subsidi masing-masing sebesar Rp14,1 triliun, Rp19,2 triliun, Rp22,8 triliun,  Rp24  triliun,  Rp10,5  triliun,  Rp17,8 triliun  dan  Rp25,66  triliun  (penghematan subsidi Q4 - 2014).
Penurunan  konsumsi  rumah  tangga  perlu menjadi  perhatian  utama  pemerintah  dalam menerapkan  kebijakan  penyesuaian  harga premium.  Hal  ini  karena  konsumsi  rumah tangga  mengalami  penurunan  yang  relatif besar  sebagai  dampak  langsung  dan  tidak langsung  dari  kebijakan  tersebut.  Dampak langsung  berasal  dari  kenaikan  harga komoditas, sedangkan dampak tidak langsung berasal dari penurunan pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable  income  ).  Pemberian  BLT sebesar  50%  dari  penghematan  beban subsidi BBM dan diberikan kepada kelompok rumah  tangga  miskin  mampu  meredam dampak  negatif  kenaikan  harga  premium terhadap  konsumsi  rumah  tangga.  Dengan pemberian  BLT,  laju  penurunan  konsumsi jangka  pendek  dapat  ditekan.  Pemberian BLT  mampu  menekan  laju  perlambatan konsumsi  dalam  jangka  pendek  sebesar 0,24%.
Mekanisme  subsidi  tetap  Premium patut  dipertimbangkan.  Dalam  kebijakan subsidi  tetap  yang  coba  diterapkan  yaitu Rp3.000/liter dan Rp2.000/liter, penyesuaian harga  konsumen  Premium  dilakukan  setiap triwulan  sesuai  dengan  perkembangan
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 3 November 2022)
harga  minyak  dunia  dan  nilai  tukar  rupiah. Hal  ini  berdampak  pada  perubahan  harga Premium  ke  konsumsi  rumah  tangga menjadi  lebih  lancer  (smooth),  sehingga dalam  jangka  panjang  dapat  meredam guncangan  pada  rumah  tangga  akibat penyesuaian  harga  Premium.  Selain  itu, subsidi  tetap  dapat  mengurangi  jumlah subsidi yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Subsidi yang dibayarkan pemerintah  ini  bergantung  pada  nilai  tukar rupiah dan harga minyak internasional yang fluktuatif.  Dalam  lima  tahun  terakhir,  rupiah rata-rata  melemah  hampir  7%  per  tahun, sementara harga minyak dunia naik rata-rata lebih dari 4% per tahun. Dengan menggunakan  mekanisme  subsidi  tetap, risiko  kenaikan  harga  minyak  dunia  dan melemahnya  nilai  tukar  rupiah  dapat dialihkan kepada konsumen dan/atau produsen dan tidak ditanggung oleh pemerintah  semata-mata  dalam  bentuk peningkatan belanja subsidi BBM.
Kenaikan  harga  premium  juga  akan memiliki  efek  substitusi,  sampai  batas tertentu  konsumen  beralih  dari  Premium  ke Pertamax  (BBM  non  subsidi).  Ini  karena jangkauan  harga  antara  Premium  dan Pertamax  lebih  dekat  setelah  dilakukan penyesuaian harga. Semakin besar kenaikan  harga  premium,  semakin  banyak konsumen  yang  akan  beralih.  Hal  ini  cukup menggembirakan, mengingat semakin banyak konsumen yang beralih ke Pertamax, akan meringankan beban subsidi pemerintah.

## 2.  Strategi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah Provinsi Jawa Timur.
Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022,
mengamanatkan  bahwa  pemerintah  daerah juga harus mengantisipasi dampak kenaikan harga  BBM  yang  merupakan  kebijakan pemerintah nasional. Sementara itu, negara
8 Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur hasil rapat paripurna DPRD Jatim tentang pengesahan atau persetujuan bersama Perubahan APBD Jatim
masih menghadapi risiko Covid-19 dan risiko lain  yang  mengancam  stabilitas  kawasan, serta implikasi perang Rusia-Ukraina. Sehingga dibutuhkan kebersamaan pemerintah  pusat  dan  daerah  secara bersama-sama untuk mengantisipasi inflasi, dan mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM.
Provinsi Jawa Timur 7.724 Desa 777 Kecamatan  dengan  666  Kecamatan  29 Kabupaten  9  Kota  dengan  luas  47.803,49 km2. Khofifah Indar Parawansa menyatakan eksistensi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur  merealisasikan  dana  APBD  untuk perlindungan  sosial.  Pemerintah  Daerah Jawa Timur mengucurkan dana sebesar Rp. 257  miliar  sebagai  antisipasi  dampak kenaikan harga BBM 8 .Hal ini untuk mengantisipasi  inflasi  yang  dikhawatirkan melemahkan  daya  beli  masyarakat.  Dalam mewujudkan  optimisme  Jatim  Bangkit,  ada beberapa hal yang harus diwujudkan dalam rangka membangun komitmen dan program aksi bersama, sehingga dapat mempercepat pengendalian  inflasi  dalam  berbagai  bentuk proteksi ekonomi dan proteksi sosial.
Skema pembiayaan yang dikucurkan Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  Jatim  total Rp  257  miliar.  Total  anggaran  tersebar  di banyak program. Berbagai program perlindungan  ekonomi  dan  perlindungan sosial diluncurkan untuk memperkuat sektor- sektor yang terkena dampak kenaikan harga BBM.

## TABEL1. PROGRAM OPTIMISME JATIM BANGKIT.
N O PROGRAM OBYEK TERDAMPA K JUMLA H Rp 1 Asistensi sosial penyandang 4 ribu orang sasaran Rp600 ribu per orang 2,4 Miliar.
antara pimpinan DPRD dengan Gubernur Jatim di kantor DPRD Jatim, Kamis, 15/9/2022..
disabilitas (ASPD) 2 Pengemudi/oj ek konvensional 24.271 orang Rp600 ribu per orang 14,562 miliar. 3 Pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) 34.917 angkutan umum terutama angkot 64,147 miliar. 4 Pelaku usaha mikro 30 ribu orang Rp600 ribu per orang 18 miliar. 5 Nelayan 20.770, orang Rp600 ribu per orang 12,462 miliar. 6 Sektor pangan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat 17,7 miliar 7 Pekarangan pangan lestari berupa paket hidroponik, benih bibit hortikultura dan kolam lele untuk 100 kelompok 5 ribu rumah tangga masing- masing penerima mendapatka n Rp30 juta, 3 miliar 8 Pasar Pangan Murah 20 Lokasi 600 juta sektor transportasi subsidi angkutan kapal perintis subsidi penumpang Bus Trans Jatim 15 Miliar 9 miliar. 9 sosial reguler berupa program keluarga 40.000 keluarga 80 miliar.

## harapan
(PKH) plus
Berdasarkan  tabel  1  di  atas  dapat digambarkan  bahwa  secara  rinci  program perlindungan  ekonomi  dan  perlindungan sosial yang dicanangkan memperkuat sektor-sektor yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Rinciannya terdiri dari pemberian  bantuan  “top  up”  kepada penerima manfaat:
1.  Program  bantuan  (asistensi)  sosial  bagi penyandang  disabilitas  (ASPD)  sebesar Rp600 ribu per orang untuk 4 ribu orang sasaran  dengan  total  bantuan  Rp2,4 miliar.
2.  Program  bantuan  sosial  untuk  24.271 pengemudi/ ojek konvensional dan online dengan  total  nilai  bantuan  Rp  600  ribu yang totalnya Rp 14,562 miliar.
3.  Program  pembebasan  pajak  kendaraan bermotor  (PKB)  untuk  34.917  angkutan umum,  khususnya  angkutan  umum, dengan total anggaran Rp64,147 miliar.
4. Pemprov Jatim juga memberikan program bantuan sosial kepada 30.000 pengusaha mikro yang masing-masing menerima Rp 600.000, sehingga totalnya menjadi Rp18 miliar.
5. Program selanjutnya memberikan bantuan  sosial  kepada  sebanyak  20.770 nelayan  yang  masing-masing  menerima Rp.  600 ribu, dengan total anggaran Rp. 12,462 miliar.
6.  Dalam  rangka  mengantisipasi  inflasi  dari sektor pangan, Pemprov Jatim menyelenggarakan  Lumbung  Pangan dan  Operasi  Pasar  Jatim  di  5  Bakorwil dan  25  Pasar  Rakyat,  dengan  total anggaran Rp17,7 miliar.
7. Untuk program bidang pertanian,
Pemprov  Jatim  menyalurkan  bantuan program  kebun  pangan  lestari  berupa paket  hidroponik,  bibit  hortikultura  dan
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 3 November 2022)
kolam  lele  untuk  100  kelompok  yang berjumlah  5  ribu  KK.  Setiap  penerima menerima  Rp  30  juta,  dengan  total bantuan Rp3 miliar.
8. Program penyelenggaraan Pasar Pangan Murah  di  20  Lokasi,  dengan  total anggaran Rp 600 juta.
9. Program khusus untuk sektor transportasi akan  diberikan  subsidi  angkutan  kapal perintis  sebesar  Rp15  miliar.  Selain  itu, subsidi  untuk  penumpang  bus  Trans Jawa Timur senilai Rp 9 miliar juga akan diberikan.
10.  Program  selanjutnya  adalah  bantuan sosial  reguler  berupa  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  plus  kepada  sebanyak 40.000 KK dengan total nilai Rp 80 miliar.
11.  Program  Optimis  Jawa  Timur  Bangkit lainnya adalah dalam pengentasan kemiskinan, melalui sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah serta meningkatkan keberlangsungan  usaha  mikro  dan  kecil. Selain untuk meningkatkan pembangunan, pemberdayaan
dan pengembangan  masyarakat  desa,  serta mendukung sistem PKH plus.

## KESIMPULAN
Dalam mewujudkan optimisme Jatim Bangkit,  ada  beberapa  hal  yang  harus diwujudkan  dalam  rangka  membangun komitmen  dan  program  aksi  bersama, sehingga dapat menyegarkan pengendalian inflasi  dalam  berbagai  bentuk  proteksi ekonomi  dan  proteksi  sosial.  Skema pembiayaan  yang  dikucurkan  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim total Rp 257 miliar. Total anggaran tersebar di banyak program. Gerakan  Optimisme  Bangkit  Jatim  berupa program perlindungan ekonomi dan perlindungan  sosial  dapat  mengakomodir dampak  kenaikan  harga  BBM  dan  kondisi Provinsi  Jawa  Timur  menjadi  kondusif  dan memiliki ketahanan (resilience ) dalam menghadapi: Pertama, dampak  penurunan daya  beli  khususnya  masyarakat  miskin
dalam menghadapi masalah arus kas (cash flow)  jangka  pendek  akibat  pendapatan (income effect) yang secara riil menurun. Kedua, kenaikan harga BBM akan meningkatkan  harga  kebutuhan  pokok lainnya  yang  akan  membebani  proses pemulihan  ekonomi  dan  dampak  Covid  19 bagi  masyarakat  menengah  ke  bawah. Ketiga ,  aspek  sosial masyarakat  berpotensi meningkatkan  angka  pengangguran  dan kemiskinan  karena  BBM  merupakan  bahan pokok operasional perusahaan, membebani biaya  produksi,  yang  berimplikasi  pada efisiensi yang berujung pada PHK.
Sementara  itu,  Pemerintah  Pusat memfokuskan  kembali  pajak  dalam  bentuk pengurangan  atau  pembebasan  pajak  ( tax relaxation )  terkait  masalah  perpajakan  dan ketersediaan  dana  dalam  negeri  untuk membiayai  pembangunan  dan  kenaikan harga BBM yang bertujuan untuk mengantisipasi inflasi yang akan menimbulkan krisis ekonomi nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Damayanti, Theresia Woro dan Supramono.
(2005). Perpajakan Indonesia.
Salatiga: Andi.
Kementerian  Keuangan  RI,  Buku  II  Nota Keuangan  beserta  APBN  Tahun Anggaran 2022.
Khofifah  Indar  Parawansa  Gubernur  Jawa Timur  hasil    rapat  paripurna  DPRD Jatim  tentang  pengesahan  atau persetujuan bersama Perubahan APBD  Jatim  antara  pimpinan  DPRD dengan  Gubernur  Jatim  di  kantor DPRD Jatim, Kamis, 15/9/2022.
Laksanawan, Irnanda. “Urgensinya Strategi Kebijakan  BBM  yang  Terintegrasi”, Media Indonesia, 5 April 2022, hlm. 6.
Mangkoesoebroto,  G.  (1994).  Kebijakan Publik  Indonesia  Substansi  dan Urgensi. Jakarta: Gramedia
Pustaka.Williams,  W.  1971.  Social  Policy Research  and  Analysis.  American Elswier  Publishing  Company,  New York,  USA,  and  Weimer,  D.L.  and A.R.  Vining.  1989.Policy  Analysis: Concept  and  Practice.  Prentice  Hall Inc. Englewoods, J.J., USA.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Menteri
Keuangan
Nomor 134/PMK.07/2022,  mengamanatkan bahwa pemerintah daerah juga harus mengantisipasi  dampak  kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan pemerintah nasional.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.07/2022