licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Penyederhanaan Proses Legalisasi Apostille erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Isma Widya Astuti B 1 , Iin Karita Sakharina 2 , Muhammad Aswan 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Ismaawdy27@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO This study aims to analyze the role of the apostille as an effort to simplify the stages  of  the  process  of  legalizing  public  documents,  and  to  analyze  legal certainty  for  public  documents  that  have  been  legalized  by  apostille.  This research is an empirical research, where the data is qualified as primary and secondary  data.  Primary  data  was  obtained  through  interviews,  and secondary data was obtained through literature studies. The data collected is then processed using a qualitative analysis approach. The results of the study show that  the role of the Apostille as an effort to simplify the stages of the process of legalizing public documents has made it easy for Indonesian citizens to use their public documents abroad. This convenience saves time, costs and is  much  easier  than  the  conventional  legalization  of  public  documents  for going abroad, the process of which must go through various parties. Apostille services only need to go through the Ministry of Law and Human Rights as a certified  authority.  In  Indonesia,  the  Competent  Authority  appointed  and competent  to  issue  Apostille  is  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights (KumHAM). And then th e legal certainty of public documents that have been legalized  Apostille  is  the  guarantee  that  public  documents  that  have  been legalized Apostille will be recognized and accepted by all countries that have ratified the Apostille Convention. This certainly makes it easy for the public to legalize public documents that will be used abroad or vice versa.
Manuscript History:
Received: 2023-05-06
Accepted: 2023-09-02
Corresponding Author: Isma Widya Astuti B, Ismaawdy27@gmail.com
Keywords : Apostille; Simplification; Legalization; Public Documents
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.6.2023 Cite this paper B,  I.  W.,  Sakharina,  L.  K.,  &  Aswan,  M.  (2023). Penyederhanaan  Proses  Legalisasi  Apostille.  Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6(3).

## PENDAHULUAN
Dengan  adanya  perkembangan  zaman  dan  era  perdagangan  bebas,  perpindahan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain menjadi lebih mudah, baik perpindahan dalam suatu  wilayah  kedaulatan  atau  perpindahan  antar  wilayah  kedaulatan  suatu  negara. Menyesuaikan dengan individu yang sangat mudah berpindah-pindah, sama halnya dengan dokumen publik, dokumen publik juga dapat berpindah dari suatu negara ke negara lainnya. Contohnya  Putusan  pengadilan,  Surat  keterangan  Instansi,  atau  hingga  bukti-bukti  yang diperlukan di pengadilan.
Dokumen publik yang berpindah tersebut biasanya akan disebut dengan dokumen publik  asing.  Karena  suatu  negara  memiliki  kedaulatannya  sendiri-sendiri  maka,  setiap
negara akan memperhatikan setiap dokumen publik asing yang akan digunakan di negara tersebut,  dan  juga  dokumen  publik  dari  negaranya  sendiri  yang  akan  gunakan  dinegara lainnya. 1 Negara tersebut akan melakukan suatu proses yang dinamakan legalisasi.
Tujuan dari adanya konvensi ini adalah tidak lain tidak bukan untuk menghapuskan persyaratan  legalisasi  diplomatik  atau  konsuler  dari  dokumen  luar  negeri  yang  bersifat dokumen publik. Latar belakang dari pembentukan Konvensi Apostille ini antara lain untuk dapat  mengembangkan  hubungan  antar  warga  negara.  Pembentukan  ini  juga  bertujuan untuk  mengembangkan  hubungan  hukum  yang  bersifat  keperdataan  yang  tak  jarang memerlukan atau didasari karena adanya dokumen publik. 2
Legalisasi  dokumen  di  Indonesia  yang  selama  ini  dinilai  dengan  birokrasi  yang panjang dengan waktu yang lama. Hal ini didasarkan atas keberadaan dokumen yang asli dan  memerlukan  langkah-langkah  yang  pertama  yaitu  membawa  dokumen  tersebut  ke Direktorat  perdata  Ditjen  AHU,  kementrian  hukum  dan  hak  asasi  manusia  republik Indonesia untuk pengesahan tandatangan pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut, selanjutnya membawa dokumen tersebut pada kementrian luar negeri untuk pengesahan tandatangan pejabat di kemenkumham, yang kemudian dibawa ke kedutaan besar negara tujuan atau bagian konsuler.
Melihat  begitu  panjang  birokrasi  dalam  proses  pendaftaran  legalisasi  dokumen publik yang ada selama ini sehingga pada perkembangannya sistem pendaftaran tersebut mengalami  berbagai  perkembangan  dan  perubahan  dengan  cara  meratifikasi  Konvensi Apostille.  Karena  dengan  adanya  Konvensi  Apostille  ini,  maka  akan  ada  penyederhanaan prosedur  formal  dan  dokumen  publik  yang  dibutuhkan  tersebut  akan  mudah pengurusannya untuk dapat diterima oleh negara yang mengaksesi Konvensi Apostille ini. Adanya proses  legalisasi yang  dilakukan dalam Konvensi Apostille tidak lain tidak bukan dalam  bidang  ini  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  dalam  membuat  akta autentik dan kewenangan dalam melegalisasi dan waarmerking terhadap dokumen publik yang akan di proses.
Layanan  apostille  memudahkan  masyarakat  memenuhi  persyaratan  legalisasi dokumen publik yang menjadi standar dalam pengajuan visa dan pendaftaran pernikahan, maupun persyaratan pendidikan dan pelatihan di luar negeri seperti ijazah, transkip nilai, perbankan, perjanjian bisnis serta dokumen publik lainnya. Yang terpenting dari penerbitan sertifikat apostille ini dapat langsung digunakan di 121 negara yang menerapkan Konvensi Apostille. Dengan begitu, proses lalu lintas dokumen publik antarnegara menjadi lebih cepat. Cara  tersebut  merupakan  upaya  memangkas  mata  rantai  birokrasi  dalam  legalisasi dokumen publik sekaligus mempermudah proses berinvestasi. 3
Layanan apostille merupakan hasil dari disahkannya Convention of 5 October 1961 Abolishing  the  Requirement  of  Legalisation  for  Foreign  Public  Documents (Konvensi Apostille). Selanjutnya keluar Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 pada 5 Januari 2021 dan membuat Indonesia bergabung menjadi negara yang menerapkan Konvensi Apostille pada 5 Oktober 2021. Animo tinggi dari masyarakat dalam menyambut berbagai kemudahan yang ditawarkan layanan apostille tersebut. Oleh karena itu. Proses pengajuan  dengan  aplikasi  apostille  dapat  dilakukan  oleh  WNI  di  manapun.  Namun, pencetakan  sertifikat  apostille  hanya  dapat  dilakukan  di  Kemenkumham  Jakarta.
1 Kementrian Hukum dan HAM, 2019, Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The requirement of Legalisation for Foreign Public Documents, Jakarta,  Hal. 1
2 Reza Ria Nanda, Rouli Anita Velentina , 2022, Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille,  Universitas Indonesia, Depok, Hal. 277
3 https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4481-luncurkan-layanan-apostille- kemenkumham-pangkas-proses-legalisasi-dokumen , Diakses pada tanggal 2 April 2023
Pemerintah  akan  terus  mengembangkan  sistem apostille agar  nantinya  kantor  wilayah Kemenkumham di setiap provinsi juga dapat mencetak sertifikat tersebut. 4
Melalui  Konvensi Apostille ,  perihal  legalisasi  “dokumen  publik”  mencakup  hal -hal berikut yaitu “dokumen admin istrasi, akta Notaris atau sertifikat resmi yang dilampirkan pada dokumen yang ditandatangani oleh orang dalam kapasitas pribadi, seperti sertifikat resmi yang mengkonfirmasi pendaftaran dokumen atau fakta bahwa dokumen itu ada pada tanggal  tertentu,  dan  autentikasi  tanda  tangan  resmi  dan  Notaris.  Karena  dengan  adanya Konvensi Apostille ini, maka akan ada penyederhanaan prosedur formal dan dokumen publik yang dibutuhkan tersebut akan mudah pengurusannya untuk  dapat diterima oleh negara yang mengaksesi Konvensi Apostille ini. 5 .
Sertifikat Apostille memiliki batas-batas yaitu hanya dapat digunakan oleh negara- negara  yang  telah  meratifikasi  atau  mengaksesi  konvensi  apostille  sehingga  tidak  semua negara  dapat  menerima  atau  menggunakan  konvensi  Apostille,  apabila  negara  penerima dokumen  publik  asing  tersebut  tidak  menggunakan  konvensi  Apostille  maka  dokumen tersebut  harus  diperiksa  ulang  sesuai  dengan  ketentuan  atau  aturan  dari  negara  yang bersangkutan.  Perbedaan  negara  yang  meratifikasi  apostille  adalah  dari  proses pelegalisasiannya,  arti  penting  dari  Apostille  Certified  adalah  dari  rumit  atau  tidaknya proses pelegalisasian dokumen publik asing di negara-negara yang menggunakan dengan yang tidak menggunakan konvensi Apostille. Penghapusan syarat legaliasai dokumen publik asing  ini  begitu  erat  hubungannya  dalam  menunjang  kemudahan  berusaha.  Tanpa dihapuskannya persyaratan legalisasi ini maka proses legalisasi akan memakan waktu lama dan berbiaya mahal. 6
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peranan  apostille  sebagai  upaya penyederhanaan tahapan proses legalisasi dokumen public dan kepastian hukum terhadap dokumen publik yang telah dilegalisasi apostille. Oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk  mengkaji  lebih  lanjut  mengenai  peranan  apostille  sebagai  upaya  penyederhanaan tahapan  proses  legalisasi  dokumen  publik,  serta    kepastian  hukum  terhadap  dokumen publik yang telah dilegalisasi apostille.

## METODE
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. 7 Penelitian ini dilakukan  di Kantor Wilayah  Kementrian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Sulawesi  Selatan.  Lokasi  ini  dipilih peneliti  karena  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  bisa  dijawab  oleh pihak-pihak terkait yang penulis sebutkan di atas.
Jenis  dan  sumber  data  ada  dua,  pertama  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh peneliti  secara  langsung  berupa  hasil  wawancara.  Data  Sekunder  berasal  dari  dokumen- dokumen  yang  menunjang  pembahasan  pada  penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini menggunakan dua yaitu, pertama, penelitian lapangan dengan metode wawancara. Adapun narasumbernya sebagai berikut: pihak yang mewakili Kantor Wilayah Kementrian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Sulawesi  Selatan.  Kedua,  penellitian  ini merupakan  jenis  penelitian  kepustakaan  atau library ,  penulis  melakukan  pengkajian  dan
4 https://lpppadang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan , Diakses pada tanggal 2 April 2023
5 Ahmad Haris Junaidi, 2018, Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Aksesi Apostille, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 7, Nomor 2, Hal. 17
6 Agwe Sheling Dranisa, Dewa Gede Sudika Mangku , I Wayan Lasmawan, 2022, Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille, Jurnal Media komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewargamegaraam, Volume 4 Nomor 1, Hal. 131
7 Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel) , Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, Hal. 43.
mengolah  data-data  yang  tersebut  dalam  peraturan  perundangan-undangan,  jurnal  dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media informasi lainnya.  Keseluruhan  data  yang  dikumpulkan  dari  penelitian  ini,  selanjutnya  dilakukan analisis  dengan  menggunakan  metode  analisis  kualitatif.  Analisis  data  terakhir  dengan memberikan  kesimpulan  dan  saran  mengenai  apa  yang  seharusnya  dilakukan  terhadap permasalahan hukum tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peranan  Apostille  Sebagai  Upaya  Penyederhanaan  Tahapan  Proses  Legalisasi Dokumen Publik
Tantangan  global  dan  tuntutan  percepatan  pembangunan  perekonomian  menjadi tugas  utama  pemerintah  dalam  upaya  mensejahterakan  masyarakat.  Berbagai  kebijakan dalam  mengurangi  hambatan  dan  mendorong  percepatan  telah  dilakukan,  baik  berupa kebijakan  nasional  maupun  kebijakan  internasional.  Salah  satu  hal  yang  dapat  dilakukan dalam  mengurangi  prosedur  administrasi  dalam  hubungan  internasional  adalah penghapusan  syarat  legalisasi  dokumen  publik  asing.  Penghapusan  syarat  legaliasai dokumen publik asing ini sangat erat hubungannya dalam menunjang kemudahan berusaha. Tanpa dihapuskannya persyaratan legalisasi ini maka proses legalisasi akan panjang, lama dan berbiaya mahal. Secara umum proses legalisasi di Indonesia untuk dapat digunakan di luar negeri atau sebaliknya harus melalui beberapa proses, antara lain: legalisasi di lembaga yang mengeluarkan dokumen, legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan legalisasi di Kementerian Luar Negeri. 8
Hal ini berlaku pula untuk dokumen luar negeri lainnya yang hendak dipakai sebagai bukt otentk dalam suatu perkara di Pengadilan-Pengadilan di Indonesia, misalnya apabila seorang Warga Negara Indonesia memerlukan bukt-bukt berupa dokumendokumen dalam perkara perdata dan dagang yang harus diserahkan di Pengadilan di luar negeri, diperlukan pula  berbagai  legalisasi  dari  dokumen  bersangkutan.  Tidak  dapat  dipungkiri  adanya prosedur semacam itu membutuhkan biaya serta banyak waktu yang terbuang hanya untuk memenuhi  berbagai  formalitas  supaya  dokumen-dokumen  itu  dapat  dipakai  sebagai  alat bukt diluar negeri. 9
Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia termasuk di Daerah, dan akan dipergunakan  di  negara  lain,  harus  dilegalisasi  oleh  Kementerian  Hukum  &  HAM  RI, Kementerian  Luar  Negeri  RI,  dan  Perwakilan  RI  di  luar  negeri  sedangan  untuk dokumendokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia,  harus  pula  melalui  prosedur  yang  sama,  yaitu  dilegalisasi  oleh  Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia  di  negara  setempat. 10 Hanya  dokumen  yang  telah  mendapatkan  cap  dari Kementrian  Luar  Negeri  Indonesia  saja  yang  dapat  diajukan  ke  kedutaan  dan  terhadap proses  legalisasi  dokumen  ada  yang  perlu  dan  ada  tdak  perlu  diterjemahkan  tergantung pada negara yang dituju. 11
Adanya lembaga-lembaga yang melakukan legalisasi atas dokumen publik yang akan digunakan atau berasal dari luar negeri ini membuat masih panjangnya proses birokrasi di
8 Ahmad Haris Junaidi,  Op.Cit., Hal 91
9 Ibid.
10 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, Bab VI Konsuler, Bagian B. Legalisasi.
11 Edmon Makarim, 2015, Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, “Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.4, Hal. 87
Indonesia.  Meskipun  proses  legalisasi  ini  lebih  cepat  dari  pada  proses  legalisasi  manual tetapi tdak mengurangi proses (tahapan) dalam legalisasi. Selain itu, proses legalisasi saat ini hanya berlaku di negara Indonesia karena ketka dokumen akan digunakan di luar negara Indonesia,  dokumen  tersebut  masih  harus  melalui  proses  legalisasi  kembali  di  negara dimana  dokumen  itu akan  digunakan.  Demikian  pula  sebaliknya,  bahwa  dokumen  publik asing yang akan digunakan di Indonesia harus terlebih dahulu mendapatkan legalisasi oleh pemerintah asal dikeluarkannya dokumen publik tersebut. 12
Legalisasi  berasal  dari  Bahasa  Inggris  yaitu legalization .  Sedangkan  dalam  KBBI legalisasi  diartikan  sebagai  pengesahan. 13 Legalisasi  menurut  Pasal  1  angka  2  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  1  tahun  2017  adalah  layanan  untuk  mengesahkan  tanda tangan Pejabat dan/atau stempel resmi dalam dokumen dengan pencocokan tanda tangan dan/atau  stemple  dengan  spesimen. 14 Setiap  negara  memiliki  proses  legalisasi  sendiri- sendiri.  biasanya  proses  tersebut  akan  diatur  didalam  hukum  nasional  masing-masing negara.  Legalisasi  pada  dasarnya  adalah proses  membuat  sesuatu menjadi  legal  atau  sah atau resmi. Proses itu sendiri juga bermacam-macam mulai dari pembuatan hukum positif (Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Darah,  dan lainlain),  ratifikasi,  pembuatan  akta-akta  hukum,  hingga  keputusan  hakim/pengadilan. Istilah  legalisasi  sering  dipakai  di  dalam  istilah-istilah  di  bidang  hukum  namun  tidak tertutup kemungkinan istilah tersebut juga dipakai dalam kegiatan sehari-hari. 15
Sebelumnya  secara  umum,  proses  legalisasi  dokumen  publik  di  Indonesia  dapat ditempuh dengan cara: 16
1. Orang yang berkepentingan membawa dokumen publik yang akan dilegalisasi ke Direktorat Perdata Ditjen AHU di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM RI, guna melakukan pengesahan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan dokumen publik tersebut.
2. Setelah  mendapat  legalisasi  dari  Kementrian  Hukum  dan  HAM  RI,  kemudian berkas  tersebut  dibawa  ke  subdirektorat “clearance  and  legalisation” di Kementerian  Luar  Negeri  RI  untuk  mengesahkan  tanda  tangan  pejabat Kementerian Hukum dan HAM.
3. Setelah mendapat dua legalisasi tersebut kemudian dokumen tersebut dibawa ke kedutaan besar negara yang dituju bagian Konsuler.
Selain  itu  terdapat  beberapa  pengecualian  dalam  hal  legalisasi  dokumen  publik, misalnya untuk Keputusan Cerai dan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama haruslah di legalisir terlebih dahulu di Mahkamah Agung, sama hal nya dengan dokumen yang diterbitkan Kantor Urusan Agama seperti Surat Keterangan Belum Menikah dan Buku Nikah harus terlebih dahulu di legalisir di Kementerian Agama. Masih banyak lagi proses legalisasi yang dilakukan secara khusus dan memerlukan proses yang panjang terlebih lagi bila berkenaan dengan dokumen keperdataan. Biaya legalisasi yang ditetapkan Kementerian Luar Negeri adalah Rp. 25.000,- (dua pulih lima ribu Rupiah) untuk setiap dokumen, dengan jangka  waktu  penyelesaian  selama  2  (dua)  hari  kerja.  saat  ini  pengurusan  dokumen  luar negeri bisa melalui aplikasi yang diKelola oleh Kementerian Luar Negeri. 17
12 Ahmad Haris Junaidi, Op.Cit., Hal. 93
13 https://jagokata.com/arti-kata/legalisasi.html Diakses pada tanggal 1 April 2023
14 Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 tahun 2017 tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen Pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
15 https://www.indonesiarankfurt.de/layanankonsuler/legalisasidokumen . Diakses tanggal 2 April 2023
16 Monica Agustina Gloria, Op.Cit., Hal. 49
17 Ibid.
Prosedur  legalisasi  dokumen  publik  yang    selama  ini  prosesnya  adalah  sangat panjang  dan  berbeli-belit  serta  melibatkan  banyaknya  instansi  terkait,  yang  rumit  dan memerlukan biaya banyak ini perlu diganti dengan prosedur yang  lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan pengesahan dalam bentuk penerbitan suatu sertifikat yang dilekatkan pada dokumen publik yang berasal dari luar negeri tersebut. Dengan demikian, dokumen publik yang berasal dari luar negeri dan telah disahkan tersebut dapat langsung berlaku di negara  tujuan.  Jalan  tengah  untuk  pengesahan  suatu  dokumen  publik  dengan  syarat  dan prosedur yang lebih sederhana inilah yang diakomodasi oleh ketentuan Apostille Convention.
Apostille merupakan  pengesahan  tanda  tangan  pejabat,  pengesahan  cap,  dan  atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi,  dimana  salah  satunya  Kemenkumham  selaku Competent  Authority atau  otoritas yang  berwenang.  Adapun  dokumen  yang  dapat  diajukan  mencakup  legalisasi  66  jenis dokumen publik yang menjadi standar dalam pengajuan visa dan pendaftaran pernikahan (perkawinan  campuran),  maupun  persyaratan  pendidikan  dan  pelatihan  di  luar  negeri seperti ijazah dan transkip nilai, serta dokumen publik lainnya. 18
Urgensitas Indonesia dalam melakukan aksesi terhadap konvensi Apostille terlihat tidak hanya dari bagaimana kebutuhan masyarakat akan legalisasi baik untuk kepentingan ekonomi maupun non ekonomi, tetapi juga dari bagaimana kesiapan lembaga negara sebagai pelaksana  pemerintahan  dalam  menjalankannya.  Kementerian  Hukum  dan  HAM  dan Kementerian Luar Negeri sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan legalisasi bagi dokumen publik Indonesia yang akan digunakan di luar negeri telah membuktikan kesiapan sebagai  Competent  Authority  dengan  telah  membangun  sebuah  sistem  legalisasi  yang berbasis teknologi informasi. Indonesia sebagai salah satu masyarakat Internasional yang terikut serta dalam perjanjian internasional telah meratifikasi Konvensi Apostille sebagai salah satu cara untuk memudahkan proses legalisasi dokumen publik asing di Indonesia, hal tersebut membuat Indonesia harus tunduk atas segala aturan yang berlaku dalam konvensi Apostille, dengan mengaksesi konvensi Apostille tersebut maka negara Indonesia menjadi negara  pihak  dari  konvensi  tersebut,  dan  harus  melakukan  oleh  pemerintah  Indonesia dengan proses legalisasi menggunakan Apostille. 19
Sertifikat Apostille sendiri adalah selembar kertas yang ditempelkan pada dokumen yang  akan  digunakan.  Sertifikat  tersebut  dilekatkan  di  sebuah  dokumen  publik  yang dilegalisasi dengan tujuan untuk menghapuskan segala persyaratan mengenai legalisasi di lingkup diplomatik atau konsuler terhadap dokumen publik asing dan memastikan bahwa yang bertandatangan pada dokumen tersebut merupakan pejabat yang ada di negara asal dan  serta  memastikan  bahwa  yang  bertandatangan  pada  dokumen  tersebut  merupakan pejabat  yang  ada  di  negara  asal  serta  memastikan  bahwa  dokumen  tersebut  berasal  dari negara asalnya. Dengan terlaksananya tujuan dari konvensi ini maka dapat memperlancar arus  perdagangan  dan  hubungan  Internasional.  Sertifikat  Apostille  memiliki  batas-batas yaitu hanya dapat digunakan oleh negara-negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi konvensi  apostille  sehingga  tidak  semua  negara  dapat  menerima  atau  menggunakan konvensi  Apostille,  apabila  negara  penerima  dokumen  publik  asing  tersebut  tidak menggunakan  konvensi  Apostille  maka  dokumen  tersebut  harus  diperiksa  ulang  sesuai dengan  ketentuan  atau  aturan  dari  negara  yang  bersangkutan.  Perbedaan  negara  yang meratifikasi  apostille  adalah  dari  proses  pelegalisasiannya,  arti  penting  dari  Apostille
18 https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5119-legalisasi-apostille-legalisasi-online- dokumen-dari-indonesia-untuk-publik-luar-negeri Diakses pada tanggal 3 April 2023
19 Agwe Sheling Dranisa, Dewa Gede Sudika Mangku , I Wayan Lasmawan, Op.Cit., Hal. 130
Certified  adalah  dari  rumit  atau  tidaknya  proses  pelegalisasian  dokumen  publik  asing  di negara-negara yang menggunakan dengan yang tidak menggunakan konvensi Apostille. 20
Menurut  Andi  Fachruddin 21 selaku  JFT  Perancang  Perundang-Undangan  Kanwil Kementerian  Hukum  Dan  HAM  Sulawesi  Selatan  menyatakan  bahwa  rumitnya  proses legalisasi  dokumen  publik  bukan  berarti  jalan  keluar  yang  hendak  dipilih  adalah  dengan menghapuskan proses legalisasi tersebut. Sebab, apabila proses legalisasi dokumen publik tersebut  sama  sekali  dihilangkan,  maka  akan  timbul  keragu-raguan  mengenai  dokumen publik yang berasal dari luar negeri tersebut apakah dokumen publik tersebut memang telah dikeluarkan atau ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
Selanjutnya menurut Andi Fachruddin 22 selaku JFT Perancang Perundang-Undangan Kanwil  Kementerian  Hukum  Dan  HAM  Sulawesi  Selatan  menyatakan  bahwa  melalui Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2021  Indonesia  telah  resmi  mengaksesi  konvensi Apostille  dalam  proses  pelegalisasian  dokumen  publik  asing  di  Indonesia  dengan menghapus proses legalisasi dokumen publik dengan mengeluarkan sertifikat resmi yang dinamakan  sertifikat  Apostille  sebagai  persyaratan  pelegalisasian  dokumen  publik  di Indonesia keluar negeri dan begitupun sebaliknya dari luar negeri ke Indonesia oleh negara- negara peserta Konvensi Apostille. Hal ini dilakukan karena melihat dari pentingnya proses legalisasi dokumen tersebut diatas, dimana selama ini prosesnya adalah sangat panjang dan berbeli-belit  serta  melibatkan  banyaknya  instansi  terkait,  maka  dianggap  apabila    sudah selayaknya  Indonesia  turut  serta  dalam  mengadopsi  Apostille  Convention  ini  ke  dalam hukum nasional karena akan memberikan berbagai kemudahan dalam hal waktu dan biaya.
Konvensi Apostille mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2022 di Indonesia dengan total 122 Negara Pihak dan dengan 4 pendatang baru termasuk Indonesia, Arab Saudi, Singapura, Jamaika. Dengan dasar hukum sebagai berikut : 23
1. Perpres  RI  Nomor  2  Tahun  2021  Tentang  Pengesahan Convention  Abolishing  The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).
2. Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022.
3. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh- 01.Ah.03.01  Tahun  2022  Daftar  Jenis  Dokumen  Layanan  Legalisasi  Apostille  pada Dokumen Publik.
Pemerintah  Indonesia  baru  mengaksesi  Konvensi  ini  pada  tahun  2021  dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Aksesi atau accession dalam hukum internasional adalah tindakan suatu negara untuk turut serta dalam sebuah  perjanjian  internasional,  biasanya  yang  melakukan  aksesi  ini  merupakan  negara yang  bukan  negara  pihak  namun  turut  tunduk  pada  perjanjian  internasional.  Indonesia sebagai  negara  yang  tunduk  terhadap  Konvensi  Apostille  kemudian  harus  mendaftarkan pernyataan  aksesi  tersebut  kepada  Sekretaris  Jendral  Persatuan  Bangsa-Bangsa,  sesuai dengan  Pasal  102  Piagam  PBB,  dan  berdasarkan  Pasal  12  Konvensi  Apostille,  instrumen aksesi tersebut harus disimpan oleh Kementerian Luar Negeri Belanda, dengan tujuan agar negara pihak yang lebih dahulu tunduk pada Konvensi Apostille dapat melakukan keberatan,
20 Ibid.
21 Wawancara dengan Andi Fachruddin selaku JFT Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 30  Maret 2023
22 Ibid
23 Iin Karita Sakharina, 2023, Tinjauan Hukum Apostille, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
apabila atas aksesi itu dinilai tidak sesuai dengan syarat yang ada, maka negara pihak akan diberi waktu untuk menyampaikan keberatannya. 24
Peraturan  implementasi  dari Apostille  Convention juga  sudah  diterbitkan  oleh Pemerintah  Indonesia.  Peraturan  ini  menguraikan  lebih  lanjut  mengenai  jenis-jenis dokumen  apa  saja  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  dokumen  publik  beserta pengecualiannya.  Peraturan  Implementasi  ini  juga  mengatur  bahwa  lembaga  peradilan wajib mengakui keabsahan dokumen publik yang dibuat di luar negeri serta telah dilengkapi dengan  Sertifikat  Apostille.  Sertifikat  Apostille  adalah  secarik  kertas  yang  ditempelkan kepada  dokumen  bersangkutan. 25 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2022  tentang  Layanan  Legalisasi  Apostille  pada Dokumen Publik 26 , mempertimbangkan:
1. bahwa  untuk  meningkatkan  layanan  kepada  masyarakat  di  bidang  legalisasi, diperlukan  model  legalisasi  dokumen  publik  asing  yang  cepat  dan  akses terjangkau  serta  mengadaptasi  perkembangan  global  (perkembangan  hukum perdata  internasional)  yang  menjembatani  kepentingan  hukum  perdata  lintas negara;
2. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for  Foreign  Public  Documents  (Konvensi  Penghapusan  Persyaratan  Legalisasi terhadap  Dokumen  Publik  Asing),  perlu  menyusun  petunjuk  teknis  mengenai implementasi pelayanan Apostille di Indonesia
Apostille dilakukan  terhadap  dokumen  yang  diterbitkan  di  wilayah  Indonesia  dan akan dipergunakan di wilayah negara lain yang menjadi negara peserta Konvensi, dokumen tersebut meliputi: 27
1. Dokumen  yang  berasal  dari  suatu  otoritas  atau pejabat  yang  berkaitan  dengan pengadilan  atau  tribunal  negara,  termasuk  yang  berasal  dari  penuntut  umum, panitera pengadilan, atau jurusita;
2. Dokumen administratif;
3. Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris; dan
4. Sertifikat  resmi  yang  dilekatkan  pada  Dokumen  yang  ditandatangani  oleh perseorangan  dalam  kewenangan  perdatanya,  seperti  sertifikat  yang  mencatat pendaftaran  suatu  Dokumen,  atau  yang  mencatat  masa  berlaku  tertentu  suatu Dokumen pada tanggal tertentu, dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.
Konvensi  Apostille  punya  pengecualian  atau    ini  tidak  berlaku  untuk  dokumen-dokumen sebagai berikut: 28
1. dokumen yang ditandatangani oleh pejabat diplomatik atau konsuler.
2. dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan.
3. dokumen  yang  diterbitkan  oleh  kejaksaan  sebagai  lembaga  penuntutan sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan  Presiden  No.  2  Tahun  2021  tentang
24 Monica Agustina Gloria ,  Op.Cit ., Hal. 53
25 Sudargo Gautama, 1984, Pemberian dan Permintaan Bantuan dalam Penyampaian Dokumen-Dokumen Pengadilan serta Alat-alat Bukti Perkara Perdata oleh pihak Indonesia kepada Pengadilan luar negeri dan sebaliknya. Kertas Kerja pada Lokakarya Hukum Acara Perdata, BPHN, Hal. 8 .
26 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2022  tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.
27 Ara Annisa, 2022, Mencandra Aksesi Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia, Universitas Andalas, Hal. 25
28 https://siplawfirm.id/kemudahan-proses-legalisasi-melalui-layanan-apostille Diakses  pada  tanggal  3 April 2023
Pengesahan Konvensi  Penghapusan  Persyaratan  Legalisasi  terhadap  Dokumen Publik Asing (Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents ).
Dengan  dokumen-dokumen  yang  dibuat  oleh  pejabat  diplomatik  atau  Konsul, misalnya  seorang  Konsul  di  negara  dimana  ia  ditempatkan  bertindak  dalam  kualitasnya sebagai wakil dari negaranya, misalnya harus membuat suatu sertifikat yang menyatakan seseorang warga negara dari negara konsul tersebut dapat menikah ( Certificate of Ability to Marry ),  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  perkawinan  negaranya  di  Negara  si Konsul. Contoh lain, sebuah dokumen telah dibuat di Indonesia oleh Konsul Perancis yang merupakan  dokumen  asing  sepanjang  berkenaan  dengan  instansiinstansi  di  Indonesia. Kekuatannya adalah sama seperti suatu dokumen yang telah dibuat di Perancis di hadapan seorang notaris Perancis. 29
Menurut  Andi  Fachruddin 30 selaku  JFT  Perancang  Perundang-Undangan  Kanwil Kementerian  Hukum  Dan  HAM  Sulawesi  Selatan  menyatakan  bahwa  Konvensi  Apostille menghapuskan proses legalisasi dan menggantinya dengan formalitas tunggal: penerbitan sertifikat otentikasi - yang disebut “Apostille” oleh otoritas yang ditunjuk oleh negara yang disebut  certified  authority.  Proses  yang  disederhanakan  yang  ditetapkan  oleh  Konvensi Meski ada perbedaan ada di antara negara- negara, “rantai” legalisasi biasanya melibatkan sejumlah tautan, yang menghasilkan proses yang rumit, menyita waktu dan mahal.
Sedangkan  menurut  penulis  bahwa  sudah  sangat  tepat  pemerintah  Indonesia mengaksesi  Konvensi  Apostille  tersebut,  karena  dengan  begitu  proses  pelegalisasian dokumen publik di Indonesia keluar negeri dan begitupun sebaliknya dari luar negeri  ke Indonesia menjadi simple dan murah, dimana selama ini prosesnya adalah sangat panjang dan  berbeli-belit  serta  melibatkan  banyaknya  instansi  terkait.  Hal  ini  tentu  juga menguntungkan masyarakat dari segi biaya yang pasti akan jauh lebih murah. Di sisi lain, apabila  melibatkan  banyak  instansi  tentu  membuat  banyak  oknum-oknum  pegawai  di instansi-instansi tersebut terbuka peluang mereka melakukan pungli-pungli.
Upaya  mengaksesi  Konvensi  Apostille  ini  oleh  pemerintah  Indonesia  merupakan langkah  yang  tepat  sebagai  landasan  hukum  dalam  penyelenggaraan  legalisasi  dokumen. Dengan  diaksesinya  Konvensi  ini  akan  memberikan  kemudahan  bagi  investor  asing yang akan  menanamkan  modalnya  di  Indonesia  dan  juga  meningkatkan  perdagangan internasional  yang  berarti  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  secara  tidak  langsung  akan  memberikan kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  negara  yaitu  menciptakan kesejahteraan  rakyat.  Selain  itu  tujuan  diadakanya  perdagangan  internasional  akan menciptakan perdamaian dunia, hal tersebut juga sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum pada Aline IV UUD 1945.

## Kepastian Hukum Terhadap Dokumen Publik Yang Telah Dilegalisasi Apostille
Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat  internasional  tidak  terlepas  dari keikutsertaan  dalam  perjanjian-perjanjian  internasional  dengan  negara-negara  lain  di dunia.  Sebagai  kabar  gembiranya,  pada  5  Januari  2021  lalu,  Pemerintah  Indonesia mengeluarkan  Peraturan  Presiden  No.  2  Tahun  2021  tentang  Pengesahan Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents/ Konvensi Apostille. Ini merupakan kabar baik bagi perkembangan bidang Hukum Perdata Internasional, karena pengesahan  terhadap  konvensi  ini  tidak  hanya  memberikan  manfaat  dan  kegunaan  bagi para  pelaku  dan  pemerhati  bidang  hukum  tersebut,  namun  pengaruhnya  akan  berimbas kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional, terutama yang berhubungan
29 Ibid.
30 Wawancara dengan Andi Fachruddin selaku JFT Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 30  Maret 2023
dengan  pengesahan  dokumen-dokumen  dari  luar  negeri. 31 Dengan  mengaksesi  Apostille Convention,  maka  Indonesia  menjadi  negara  pihak  dari  Konvensi  tersebut  dan  harus melakukan  perubahan  pada  proses  legalisasi  yang  biasanya  dilakukan  oleh  Pemerintah Indonesia dengan proses legalisasi menggunakan layanan Apostille.
Konvensi  ini  lahir  pada  5  Oktober  1961  di  Den  Haag. Convention  Abolishing  The Requirement  of  Legalisation  For  Foreign  Public  Documents  1961. Konvensi  ini  bertujuan untuk  menghapuskan  syarat-syarat  adanya  legalisasi  diplomatik  atau  konsuler  dari dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik. Yang menjadi latar belakang pembentukan  konvensi  ini  antara  lain;  berkembangnya  hubungan  antar  warga  negara, termasuk  hubungan  hukum  yang  bersifat  perdata;  tak  jarang  hubungan  hukum  tersebut memerlukan  atau  didasari  oleh  adanya  dokumen-dokumen  yang  bersifat  publik;  dalam praktik  negara-negara,  dokumen-dokumen  publik  yang  berasal  dari  luar  negeri  harus dilegalisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan di wilayah hukumnya. 32
Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.  Dengan  adanya  kepastian  hukum  setiap  orang  dapat  memperkirakakan  apa yang  akan  dialami  jika  melakukan  tindakan  hukum  tertentu.  Kepastian  diperlukan  untuk mewujudkan  prinsip  persamaan  dihadapan  hukum  tanpa  diskriminasi.  Kepastian  hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir)  dan  logis.  Jelas  dalam  artian  ia  menjadi  suatu  sistem  norma  dengan  norma  lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada  pemberlakuan  hukum  yang  jelas,  tetap,  konsisten  dan  konsekuen  yang pelaksanaannya  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  keadaan-keadaan  yang  sifatnya  subjektif. Kepastian  dan  keadilan  bukanlah  sekedar  tuntutan  moral,  melainkan  secara  factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. 33
Menurut  Utrecht,  kepastian  hukum  mengandung  dua  pengertian,  yaitu  pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau  tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua,  berupa  keamanan  hukum  bagi  individu  dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat  mengetahui  apa  saja  yang  boleh  dibebankan  atau  dilakukan  oleh  Negara  terhadap individu. 34
Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom,  yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya  kumpulan  aturan.  Bagi  penganut  aliran  ini,  tujuan  hukum  tidak  lain  dari  sekedar menjamin  terwujudnya  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  itu  diwujudkan  oleh  hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. 35
Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya  timbulah  ketidakpastian  ( uncertainty )  yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan
31 https://law.ui.ac.id/indonesia-dan-konvensi-apostille- diakses pada tanggal 3 April 2023
32 Ibid.
33 Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Hal. 385
34 Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 23
35 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, Hal. 82-83
kekerasan  ( chaos )  akibat  ketidaktegasan  sistem  hukum.  Sehingga  dengan  demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana  pelaksanaannya  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  keadaan-keadaan  yang  sifatnya subjektif. 36
Permohonan  pendaftaran  Apostille  dan  Legalisasi  Dokumen  adalah  pemberian layanan  terhadap  masyarakat  yang  akan  melakukan  pengesahan  tanda  tangan pejabat,pengesahan cap, atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan  spesimen  melalui  satu  instansi,  mengingat  Kementerian  Hukum  dan  HAM  selaku competent  authority atau  otoritas  yang  berwenang  yang  mempunyai  prosedur  sebagai berikut:
1. Penyampaian permohonan melalui aplikasi
2. Verifikasi  permohonan  ditolak  /  dikembalikan  /  diterima  (3  hari  kerja  untuk verifikasi)
3. Pembayaran PNBP melalui system
4. Penerbitan  sertifikat  apostille  di  loket  di  kantor  pusat  atau  kantor  wilayah kemenkumham  (Petugas  loket  melakukan  pencetakan  Serifikat  Apostille  dan pelekatan Sertifikat Apostille pada Dokumen yang di mohonkan)
Objek  legalisasi  dalam  penjelasan  Pasal  73  UU  Administrasi  Pemerintah menyebutkan Dokumen Publik yang dapat dilegalisasi selain dokumen yang terdokumentasi dalam  bentuk  tertulis  juga  bisa  dalam  bentuk  elektronik  yang  umumnya  disebut  sebagai dokumen  elektronik. 37 Pasal  6  UU  ITE  mensyaratkan  suatu  informasi  harus  berbentuk tertulis  atau  asli,  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dianggap  sah sepanjang  informasi  yang  tercantum  di  dalamnya  dapat  diakses,  ditampilkan,  dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. 38
Legalisasi dokumen diperlukan dalam berbagai keperluan antara lain dalam rangka kepentingan kunjungan ke luar negeri yang merupakan dokumen pendukung dalam aplikasi visa,  ataupun  diminta  oleh  instansi  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  demi  memperoleh keabsahan  dokumen.  Kemudian  kepentingan  lainnya  dalam  legalisasi  dokumen  adalah untuk kepentingan menikah di luar negeri, dimana legalisasi dokumen dilakukan pada buku nikah (Islam) dan akte nikah (Kristen dan agama lainnya). Kepentingan legalisasi dokumen lainnya adalah untuk keperluan pendidikan ke dalam dan ke luar negeri seperti sekolah dan perguruan  tinggi,  dimana  semuanya  memerlukan  dokumen  yang  harus  melewati  proses legalisasi dokumen sampai dengan kedutaan/konsulat negara yang bersangkutan. Contoh dokumen  yang  memerlukan  legalisasi  dokumen  adalah:  Akta  Lahir,  Akte  Nikah,  Kartu Keluarga,  Ijazah  SMU  sampai  S3,  Transkrip  Nilai,  Akte  Cerai,  Akte  Kematian,  Sertifikat Kursus, Sertifikat Keahlian, Keputusan Pengadilan dan lain sejenisnya. Disamping itu, untuk legalisasi  dokumen  korporasi/perusahaan,  antara  lain:  Akta  Pendirian  Perusahaan, Amandemen Akta Pendirian Perusahaan, SIUP, NPWP, SKDP, TDP, SK Menteri Hukum dan HAM,  faktur  serta  dokumen  export.  Legalisasi  dokumen  juga  diharuskan  bila  satu perusahaan  ingin  membuka  rekening  bank  di  luar  negeri,  dimana  legalisasi  dokumen dilakukan  sampai  ke  kedutaan  dimana  rekening  bank  tersebut  dibuka. 39 Legalisasi  itu menjadi kian rumit jika menyangkut dokumen hukum, seperti akta cerai, surat kuasa, atau surat lain yang terkait dengan kasus perdata. Namun, pengesahan atau legalisasi dokumen itu saat ini dapat menjadi lebih mudah dan cepat setelah ada penerbitan Sertifikat Apostille. Sertifikat  Apostille  menunjukkan  keabsahan  asal  mula  ( origin )  dokumen  beserta  tanda
36 R. Tony Prayogo, 2016, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan MA No 1 Thn 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian UU, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, Hal. 194
37 Penjelasan Pasal 73 UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administerasi Pemerintahan
38 Pasal 6 UU  No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
39 Kementrian Hukum Dan HAM, Op.Cit., Hal. 2
tangan pejabat yang mengesahkan dokumen tertentu, di antaranya ijazah, akta lahir, akta cerai, surat kuasa, dan surat kematian.
Legalisasi dokumen pada dasarnya adalah proses pengidentifikasian suatu dokumen untuk  menentukan  bahwa  dokumen  tersebut  sah  secara  hukum,  diterbitkan  dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Proses legalisasi terhadap dokumen publik yang berasal dari luar negeri ini melibatkan suatu prosedur yang rumit, panjang dan memerlukan biaya  yang  tidak  sedikit.  Obatnya  bukan  dengan  menghapus  syarat  legalisasi  begitu  saja, akan tetapi yang dihapus adalah prosedur legalisasi secara berantai yang menjadi demikian mahal dan memakan waktu. Sebaiknya adalah agar dapat dihapuskan formalitas-formalitas dan  dipermudah  syarat  legalisasi,  sedangkan  akibat  dan  keuntungan  daripada  legalisasi mengenai kekuatan pembuktian tetap dipertahankan. Caranya adalah dengan menentukan bahwa semua formalitas legalisasi ini sekarang diubah menjadi hanya satu saja, yaitu bahwa ditempelkan sebuah strook kertas tertentu yang dinamakan “Apostille”. 40
Menurut  Andi  Fachruddin 41 selaku  JFT  Perancang  Perundang-Undangan  Kanwil Kementerian  Hukum  Dan  HAM  Sulawesi  Selatan  menyatakan  bahwa  bedanya  proses legalisasi  dokumen  publik  melalui  layanan  Apostille  dengan  proses  konvensional  dapat dilihat  dari  banyaknya  tahapan.  Dalam  proses  konvensional  sendiri,  dapat  terdiri  atas kurang  lebih  4  sampai  5  tahapan  otentifikasi.  Mulai  dari  Catatan  Sipil,  Kemenkumham, Kemenlu, Konsulat Negara Tujuan hingga Kemenlu dari negara Tujuan. Akan tetapi, dengan proses  legalisasi  Apostille,  tahapannya  adalah  dokumen  publik  diproses  oleh competent authority di Indonesia yakni Kemenkumham. Usai diproses, akan dilakukan verifikasi untuk kemudian  dikeluarkan  sertifikat  Apostille-nya,  dokumen  publik  tersebut  langsung  dapat dipakai  di  negara  tujuan.  Sedangkan  menyangkut  tariff  adalah  Tarif  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  atas  layanan  legalisasi  apostille  pada  dokumen  publik  yang  berlaku pada Kemenkumham diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.02/2022 yakni hanya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya untuk  diketahui,  layanan  Apostille  dapat  diakses  melalui website apostille.ahu.go.id . Terdapat  sejumlah  syarat  dan  ketentuan  umum  dalam  prosedur  pelayanan  legalisasi Apostille. Pertama, pindai dokumen Indonesia yang hendak digunakan di luar negeri. Kedua, memastikan kembali jenis dokumen yang bisa diajukan legalisasi atau dikeluarkan sertifikat Apostille-nya.  Ketiga,  Apostille  hanya  berlaku  pada  negara  yang  mengakui  sertifikat Apostille
Dalam  Konvensi  Apostille,  setiap  Negara  Pihak  wajib  menunjuk  otoritas  yang berwenang.  Contohnya:  Brunei  Darussalam: Chief  Registrar,  Deputy  Chief  Registrar  and Registrars  of  the  Supreme  Court  of  Brunei  Darussalam; Amerika  Serikat: Authentication Officer,  Acting  Authentication  Officer  and  Assistant Authentication Officer,  United  States Department  of  State; Inggris: The  Legalisation  Office,  Foreign  and  Commonwealth  Office. Sedangkan di  Indonesia, Competent  Authority yang  ditunjuk  dan  kompeten  megeluarkan Apostille adalah Kemenkumham. Competent Authority melakukan tiga fungsi penting yaitu : 42
1. memverifikasi keaslian dokumen publik;
2. menerbitkan Apostille; dan
3. mencatat setiap Apostille yang diterbitkan dalam register.
Keberlakuan  layanan  Apostille  di  Indonesia  juga  dipandang  dapat  mendatangkan investasi. Sebab kegiatan investasi yang selama ini dianggap memiliki prosedur legalisasi dokumen yang rumit, panjang, dan memakan biaya besar dipangkas menjadi lebih cepat dan
40 Ara Annisa, Op.Cit., Hal. 25
41 Wawancara dengan Andi Fachruddin selaku JFT Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 30  Maret 2023
42 Iin Karita Sakharina, Op.Cit., 2023
efisien.Dengan  berhasilnya  Indonesia  dalam  mengaksesi  Konvensi  Apostille,  diharapkan dapat  menjadi  langkah  awal  bagi  pemerintah  agar  mengkaji  manfaat  dari  konvensi internasional  lainnya  yang  berada  di  bawah  naungan Hague  Conference  on  Private International  Law (HCCH).  Selain  itu,  keberhasilan  ini  dapat  mendukung  perjalanan Indonesia  untuk  menjadi key  player dalam  pengembangan  hukum  perdata  internasional dalam rangka menjawab segala tantangan global. Kebijakan pemangkasan bureaucratic red tape ini  diharapkan  dapat  berkontribusi  membangun  reputasi  Indonesia  sebagai  negara ramah  investasi  dan  diikuti  dengan  meningkatnya  kepercayaan  pelaku  bisnis  untuk menanamkan modal. 43
Selanjutnya menurut Andi Fachruddin 44 selaku JFT Perancang Perundang-Undangan Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  Dan  HAM  Sulawesi  Selatan  menyatakan  bahwa permohonan masyarakat untuk penerbitan Sertifikat Apostille yang  diterima oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan selama ini mengalami peningkatan. Sebagian besar dokumen yang dimohonkan adalah dokumen notaris terkait dengan  kegiatan  bisnis,  dokumen  pendidikan  seperti  ijazah  dan  transkrip  nilai,  serta dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan akta pernikahan.
Menurut penulis bahwa jika dikaitkan  dengan teori  kepastian hukum dalam suatu proses legalisasi dokumen publik secara apostille, tentunya hal itu bicara tentang diakuinya secara sah sertifikat yang dilekatkan di sebuah dokumen publik yang dilegalisasi tersebut oleh semua Negara yang mengaksesi Konvensi Apostille. Kepastian memberikan kejelasan dalam  melakukan  perbuatan  hukum  saat  pelaksanaan  suatu  penglegalisasian  dokumen publik.

## PENUTUP
Peranan Apostille sebagai upaya penyederhanaan tahapan proses legalisasi dokumen publik telah  memberikan  kemudahan  bagi  Warga  Negara  Indonesia  dalam menggunakan dokumen publiknya di luar negeri. Kemudahan ini dalam hal menghemat waktu, biaya dan jauh lebih mudah ketimbang legalisasi dokumen publik secara konvensional untuk ke luar negeri  yang  prosesnya  harus  melalui  berbagai  macam  pihak.  Layanan  Apostille  cukup melalui Kemenkumham sebagai certified authority. Di Indonesia, Competent Authority yang ditunjuk dan  kompeten megeluarkan Apostille adalah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia  (Kemenkumham).  Kepastian  hukum  terhadap  dokumen  publik  yang  telah dilegalisasi secara Apostille adalah dijaminnya dokemen publik yang telah dilegalisasi secara Apostille  tersebut  akan  diakui  dan  diterima  oleh  semua  Negara  yang  telah  meratifikasi Konvensi Apostille. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam prosedur legalisasi dokumen publik yang akan digunakan ke Luar Negeri atau sebaliknya.
Penulis  mengusulkan  perlunya  pihak  Kementrian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia sebagai Competent  Authority untuk  dapat  membangun  jaringan  dan  koordinasi  dengan seluruh  lembaga/instansi  yang  menerbitkan  dokumen  publik.  Dan  kepada  masyarakat umum  untuk  tidak  takut  dan  ragu  di  dalam  mempergunakan  Apostille  sebagai  cara melakukan legalisasi atas dokumen publik yang dimilikinya, karena Apostile ini menjamin kepastian hukum atas dokumen publik yang dimiliki masyarakat dan akan diakui apabila masyarakat mempergunakannya di luar negeri. Diharapkan juga kepada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperbanyak sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang kepastian hukum penglegalisasian dokumen publik secara Apostille.
43 https://www.hukumonline.com/berita/a/layanan-apostille--memudahkan-proses-legalisasi-dokumen- publik-asing Diakses pada tanggal 29 Maret 2023
44 Wawancara dengan Andi Fachruddin selaku JFT Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan pada tanggal 30  Maret 2023

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Ali, Achmad. (2002). Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
Irwansyah.  (2020). Penelitian  Hukum  (Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel). Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Kansil, C.S.T., Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. (2009). Kamus Istilah Hukum. Jakarta.
Syahrani, Riduan. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

## JURNAL/KARYA ILMIAH
Annisa,  Ara.  (2022). Mencandra  Aksesi  Apostille  Convention  dalam  Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia. Padang: Universitas Andalas.
Dranisa,  Agwe  Sheling.,  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  I  Wayan  Lasmawan.  (2022). Penghapusan  Legalisasi  Dokumen  Publik  Asing  Melalui  Konvensi  Apostille .  Jurnal Media komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewargamegaraam, 4 (1).
Gautama,  Sudargo.  (1984). Pemberian  dan  Permintaan  Bantuan  dalam  Penyampaian Dokumen-Dokumen  Pengadilan  serta  Alat-alat  Bukti  Perkara  Perdata  oleh  pihak Indonesia kepada Pengadilan luar negeri dan sebaliknya. Lokakarya Hukum Acara Perdata BPHN.
Gloria, Monica Agustina. (2021). Arti Penting Apostille Certifield Bagi Pengesahan Dokumen Asing. 4(1).
Junaidi,  Ahmad  Haris.  (2018). Urgensi  Dan  Tantangan  Indonesia  Dalam  Aksesi  Apostille . Media Pembinaan Hukum Nasional. 7 (2).
Kementrian Hukum dan HAM. (2019) Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The requirement of Legalisation for Foreign Public Documents . (1). Makarim,  Edmon.  (2015). Keautentikan  Dokumen  Publik  Elektronik  dalam  Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik . Jurnal Hukum dan Pembangunan. 45(4).
Nanda, Reza Ria., Rouli Anita Velentina, (2022). Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen  Warga  Negara  Asing  Menurut  Konvensi  Apostille. Depok:  Universitas Indonesia.
Prayogo, R. Tony. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan MA No 1 Thn 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005  Tentang  Pedoman  Beracara  Dalam  Pengujian  UU.  Jurnal  Legislasi Indonesia . 13(2).
Sakharina,  Iin  Karita.  (2023). Tinjauan  Hukum  Apostille .  Makassar:  Fakultas  Hukum Universitas Hasanuddin.

## PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. 1 tahun 2017 Tentang tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen Pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.

## WAWANCARA
Andi Fachruddin (Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan).

## WEBSITE
https://jagokata.com/arti-kata/legalisasi.html
https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5119-legalisasi-apostille- legalisasi-online-dokumen-dari-indonesia-untuk-publik-luar-negeri https://siplawfirm.id/kemudahan-proses-legalisasi-melalui-layanan-apostille https://www.hukumonline.com/berita/a/membedakan-layanan-apostille-dan- konvensional-dalam-proses-legalisasi-dokumen
https://law.ui.ac.id/indonesia-dan-konvensi-apostille https://lpppadang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan