## STRATEGI PENYULUHAN DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## Muhammad Yusuf
Prodi Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar

## Abstrak
Keberadaan  penyuluh  perikanan  yang  produktif  dan  mandiri  sangat  dibutuhkan  dalam membangun potensi masyarakat di bidang perikanan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan  kajian  pustaka  atau  library  research.  Metode  pengumpulan  data  diambil  dari sumber data. Adapun data diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi (content analysis) yaitu pembahasan mendalam  terhadap  isi  suatu  informasi  tertulis  atau  tercetak  di  bahan  dokumentasi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Untuk  mewujudkan  Pembinaan  dan  Pendampingan  Pelaku utama/pelaku usaha yang terukur dan terarah maka diperlukan konsep  Strategi Penyuluhan Sektor Kelautan dan  Perikanan yang relevan dengan kondisi saat ini.
Kata Kunci: Strategi; Penyuluhan; Produktif; Mandiri.

## PENDAHULUAN
Potensi  sumber  daya  alam  di Indonesia  khususnya  sektor  kelautan  dan perikanan sangat berlimpah dan menjanjikan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia  khususnya  masyarakat  Kelautan dan  Perikanan,  sehingga  perlu  formulasi perencanaan  yang  terintegrasi  dan  holistik berdasarkan  kriteria  dan  georafis  wilayah sasaran  program  kementerian  kelautan  dan perikanan yang mengacu pada Visi
Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni
“Mewujudkan Sektor
Kelautan dan Perikanan  Indonesia  yang  Mandiri,  Maju, Kuat  dan  Berbasis  Kepentingan  Nasional”.
Hal  ini  didukung  dengan  kekuatan  SDM kompeten,  dan  iptek  yang  inovatif  dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan  masyarakat  yang  tinggi  dan merata.
Dinamika pembagunan di Indonesia memasuki era yang penuh dengan kompleksitas, hampir semua sektor pembangunan mengalami berbagai perubahan  positif  dan  negatif  dalam  aspek
hidup  dan  Kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara.  Salah  satu  sektor  paling  unik yang  menjadi  fokus  perhatian  adalah kelautan  dan  perikanan,  sebab  sektor  ini memiliki  karakterisitik  bervariatif  dan komoditas  yang  sangat  beragam.  Di  dalam pengelolaannya terkendala dengan persoalan  mendasar  dan  perlu  formulasi perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi.  Memasuki  era  digitalisasi  saat ini,  di  segala  aspek  kehidupan  manusia khususnya di sektor kelautan dan perikanan mendorong  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini kementerian  kelautan  dan  perikanan  perlu untuk    mendesign  kebijakan  dan  program prioritas yang terukur, terintegrasi dan tepat sasaran  bagi  pelaku  utama/pelaku  usaha, masyarakat  pesisir  dan  stakeholder  terkait lainnya.  Salah  satu  kebijakan  yang  perlu diimplementasikan adalah kebijakan penciptaan  iklim  usaha  yang  kondusif. Digitalisasi  sektor  kelautan  dan  perikanan perlu  mendapat  perhatian  khusus  melalui pendampingan  kepada  pelaku  utama  dan pelaku usaha secara konsisten dan
berkelanjutan,  sehingga  tujuan  digitalisasi mampu  menekankan  transparansi,  efisiensi waktu dan biaya, serta dapat meningkatkan produksi dan nilai tambah Produk perikanan nasional yang berdaya saing.
Kebijakan  dan  program  prioritas Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  yang ada tersebar di Kabupaten/Kota di Indonesia diharapkan  dapat  menjadi  media  untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dalam  mewujudkan  kemandirian  Ekonomi bagi  masyarakat  sasaran.  Implementasi kebijakan strategis dan program Kementerian  Kelautan    dan  Perikanan tersebut,  melalui  badan  riset  dan  sumber daya  manusia  KP  menempatkan  dan mengelola  tenaga  penyuluh  perikanan sebagai  ujung  tombak  atau  garda  terdepan dalam  pengawalan  kebijakan  dan  program yang dicanangkan.
Menurut  (Jumain,  Hadijah  2018) keberadaan penyuluh perikanan yang mandiri  dan  profesional  sangat  dibutuhkan dalam  membangun  potensi  masyarakat  di bidang  perikanan.  Lebih  lanjut,  peran penyuluh  perikanan  yang  kompeten  sangat diperlukan bagi pengembangan mutu pelaku utama  dan  usaha  (Amanah  2008).    Untuk mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, pengembangan sumberdaya manusia merupakan faktor kunci yang harus diperhatikan.  Salah  satu  upaya  dalam mewujudkan  hal  tersebut  adalah  melalui pengembangan program kegiatan penyuluhan perikanan (Jumiati 2019). Lebih lanjut, Seiring dengan perkembangan teknologi  informasi  dan  multimedia  yang begitu  cepat,  penyuluh  perikanan  dituntut untuk memahami teknologi informasi (Nila Sylvi Ratnadila, Andin H. Taryoto 2019).
Peran  adalah  seperangkat  tingkah laku  yang  diharapkan  oleh  orang  lain terhadap  seseorang  sesuai  kedudukannya
dalam  suatu  sistem  (Astuti  2015).  Peran Penyuluhan Perikanan merupakan salah satu kelembagaan  penyuluhan  yang  memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan  pembangunan  perikanan  di lapangan  (Maryam  2018).  Sejalan  dengan itu,  penyuluh  perikanan  merupakan  profesi sangat mulia karena dapat merubah prilaku, sikap dan keterampilan pelaku utama/pelaku usaha  agar  usahanya  sukses.  jabatan  yang mempunyai  ruang  lingkup  tugas,  tanggung jawab  dan  wewenang  untuk  penyuluhan perikanan yang diduduki oleh PNS dan Non PNS  dengan  hak  dan  kewajiban  secara penuh  yg  diberikan  oleh  pejabat  yang berwenang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif dengan  pendekatan  kajian  pustaka  atau library research.  Metode pengumpulan data diambil  dari  sumber  data.  Adapun  data diperoleh  melalui  sumber  data  primer  dan sumber data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi (content analysis)  yaitu  pembahasan  mendalam terhadap  isi  suatu  informasi  tertulis  atau tercetak di bahan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 16  Tahun  2006  tentang  sistem  penyuluhan pertanian,  perikanan  dan  kehutanan  fungsi sistem penyuluhan termaktub dalam Pasal 4, memiliki  7  fungsi  dan  tugas  pokok Penyuluh Perikanan sebagai berikut: 1. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
2. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama  dan  pelaku  usaha  ke  sumber informasi,  teknologi,  dan  sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya.
3. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan
kewirausahaan  pelaku  utama  dan  pelaku usaha.
4. Membantu  pelaku  utama  dan  pelaku usaha  dalam  menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi  yang  berdaya  saing  tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan.
5. Membantu menganalisis dan
memecahkan  masalah  serta  merespon peluang  dan  tantangan  yang  dihadapi pelaku  utama  dan  pelaku  usaha  dalam mengelola usaha.
6. Menumbuhkembangkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan.
7. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan  perikanan  yang  maju  dan modern  bagi  pelaku  utama  secara berkelanjutan.
Sementara  penyuluhan  perikanan adalah  proses  pembelajaran  bagi  pelaku utama  dan  pelaku  usaha  agar  mereka  mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam
mengakses  informasi  pasar,  teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, dan pendapatan. Sehingga dalam konteks pembinaan dan pendampingan pelaku utama dan  pelaku  usaha  sektor  KP  melalui penyuluhan    perlu  design  Tujuan  dan Strategi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan secara  Komprehensif  dalam  mendukung Visi  dan  Misi  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  guna  terwujudnya  Masyarakat Mandiri  dan  Sejahtera.  Makna  Strategi Penyuluhan  Perikanan  adalah  langkah- langkah  atau  cara  untuk  mencapai  suatu
tujuan penyelenggaraan penyuluhan perikanan.  Langkah-langkah  yang  diambil tentu  dapat  berdampak  baik  kepada  iklim usaha  Pelaku  Utama  Perikanan.  Pelaku Utama Perikanan adalah nelayan, pembudidaya  ikan,  pengolah ikan,  pemasar ikan,  pengolah  garam,  dan  pengelola konservasi beserta keluarga intinya.
Untuk  mewujudkan  Pembinaan  dan Pendampingan  Pelaku  utama/pelaku  usaha yang  terukur  dan  terarah  maka  diperlukan konsep    Strategi  Penyuluhan  Sektor Kelautan  dan    Perikanan  yang  relevan dengan kondisi saat ini sebagai berikut : 1.  Tujuan
a. Memberikan  kepastian  arah  bagi terselenggaranya  penyuluhan  yang produktif,  partisipatif,  berwawasan luas;
b. Mewujudkan  Penyuluhan  Perikanan yang  maju  dan  modern  dalam  sistem pembangunan yang berkelanjutan;
c. Memberdayakan  Pelaku  Utama  dan Pelaku  Usaha  dalam  peningkatan kemampuan  melalui  penciptaan  iklim usaha yang kondusif;
2.  Arah
a. Arah  strategi  penyuluhan  ini  untuk mendukung program prioritas KKP;
3.  Program Kegiatan
a. Program  kegiatan  adalah  program kegiatan eselon I KKP yang memerlukan  pendampingan  Penyuluh Perikanan.
4.  Penempatan ketenagaan
a. Penempatan penyuluh perikanan pendekatannya  berdasarkan  potensi wilayah perikanan dengan
mempertimbangkan  jumlah  pelaku utama/Pelaku usaha
5.  Strategi penyuluhan Sektor kelautan dan perikanan dapat melalui:
a.  Penataan  dan  peningkatan  kapasitas kelembagaan Penyuluhan Perikanan
• Membentuk kelembagaan penyuluhan  di  34  provinsi  untuk mempermudah
koordinasi, pengawasan  dan  memperpendek rentang kendali.
• Peningkatan sinergitas antara kelembagaan
penyuluhan
pemerintah  dengan  Dinas  yang membidangi  urusan  kelautan  dan perikanan.
• Penumbuhan  dan  pengembangan kelembagaan Pelaku Utama/Pelaku Usaha perikanan.
• mendorong dan memfasilitasi UMKM berbadan hukum.
b.  Peningkatan kuantitas dan kompetensi  ketenagaan  penyuluh perikanan
• Peningkatan  kuantitas  penyuluh perikanan;
• Peningkatan  kompetensi  penyuluh perikanan;
• Peningkatan koordinasi antar penyuluh;
c.  Penguatan  dan  penataan  sistem penyelenggaraan
Penyuluhan
Perikanan
• Penyusunan programa penyuluhan perikanan;
• Pemilihan  metode  penyuluhan perikanan yang tepat;
• Penataan materi penyuluhan perikanan berdasarkan kebutuhan;
• Pengembangan kerjasama penyelenggaraan penyuluhan
lintas sub sektor;
d.  Peningkatan
kapasitas dan kelembagaan  Pelaku  Utama  serta Pelaku Usaha
• Penumbuhan  dan  pengembangan kelembagaan Pelaku Utama;
• Penyebaran kelembagaan ekonomi Pelaku Utama;
• Pemberian penghargaan bagi kelompok  Pelaku  Utama  dan kelembagaan ekonomi Pelaku
Usaha berprestasi;
• Penumbuhan  dan  pengembangan kemampuan  masyarakat  untuk menjadi  penyuluh  swadaya  dan mendorong motivasi swasta untuk turut berperan aktif dalam penyelenggaraan Penyuluhan
Perikanan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif;
• Pengembangan kerjasama penyelenggaraan penyuluhan lintas sub sektor; e. Peningkatan dukungan sarana,
prasarana, dan pembiayaan
Penyuluhan Perikanan
• Pengembangan sarana dan
prasarana  Penyuluhan  Perikanan untuk meningkatkan produktivitas penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan yang efektif dan efisien, serta mendukung  upaya  peningkatan kemandirian masyarakat.
• Penyediaan  sarana  Penyuluhan
Perikanan berdasarkan karakterisitik wilayah kerja penyuluhan.
• Pemenuhan  kebutuhan  prasarana Penyuluhan Perikanan secara bertahap.
• Pemenuhan pembiayaan penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan yang memadai 6.  Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penyuluhan Perikanan
meliputi:
a. Pembinaan  Penyuluhan  Perikanan yang berkesinambungan dan komprehensif.
b. Pemenuhan  pengawasan  Penyuluhan Perikanan yang berkesinambungan.
c. Evaluasi  kinerja  Penyuluh  Perikanan secara periodik
7. Pengutamaan  prinsip  kemitraan  dalam pengembangan kelembagaan Penyuluhan Perikanan,  Pelaku  Utama,  dan  Pelaku
Usaha meliputi:
a. Pembangunan jejaring antar penyuluh perikanan dengan
kelompok, gabungan kelompok, dan asosiasi  Pelaku  Utama  dan  Pelaku Usaha
b. Penumbuhan  dan  pengembangan kapasitas  kemampuan  kelompok
Pelaku  Utama  dan  Pelaku  Usaha melalui studi banding dan permagangan
c. Peningkatan  kemandirian  kelompok Pelaku  Utama  dan  Pelaku  Usaha dalam mengakses permodalan usaha kelautan dan perikanan
d. pembangunan forum-forum pertemuan  untuk  produk  kelompok dan  dikembangkan  secara  lokal, regional, nasional, dan internasional
e. pengembangan bentuk pasar
berjangka  kelautan  dan  perikanan,
guna  menentukan  dan  memastikan harga
Dengan  design  sistem  Penyuluhan KP  yang  komprehesif  diharapkan  mampu menjadi  Role  model  Pembinaan  dan pendampingan  pelaku  utama  dan  usaha sektor Kelautan dan Perikanan yang menjadi Binaan  para  Penyuluh  Perikanan  yang berjumlah  sekitar  5.959  orang  terdiri  dari Penyuluh Perikanan PNS dan Non PNS yang tersebar di 476 Kabupaten/Kota di Indonesia dibawah  Naungan  9  Satuan  Pangkal Administrasi  terdiri  dari  Satminkal  Bogor, Banyuwangi, Tegal, Gondol, Medan, Ambon,  Maros,  Bitung  dan  Palembang dalam  mengawal  kebijakan  dan  Program Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Indonesia Maju dan Mandiri.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  sebelumnya, maka keberadaan penyuluh perikanan sangat penting dalam mendukung pembangunan di bidang  perikanan.  Oleh  karena  itu  perlu dikembangkan strategi pengembangan SDM penyuluh  perikanan  agar  mampu  produktif dan mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanah,  Siti.  2008.  “Sistem  Penyuluhan Perikanan  Dalam  Mengantisipasi  Era Perubahan.” Jurnal  Penyuluhan 4(2): 140–51.
Astuti, Indri Widhi. 2015. “Peran Penyuluh Pertanian  Lapangan  (PPL)  Dalam Peningkatan Produktivitas Pertanian Di Desa  Batu  Timbau  Kecamatan  Batu Ampar  Kabupaten  Kutai  Timur.” e Journal Ilmu Pemerintahan 3(1): 433– 42.
Jumain,  Hadijah,  Sri  Mulyani.  2018. “Peranan  Penyuluh  Perikanan  Untuk Meningkatkan  Pembudidaya  Tambak Di  Kabupaten  Sinjai.” Journal  Of
Aquac Environment 1(1): 15–24.
Jumiati,  Muhammad  Zainuddin.  2019. “Analisis Penyelenggaraan Penyuluhan
Dalam Pemberdayaan Kelompok
Usaha  Bersama  (  KUB  )  Nelayan  Di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.”
Pena Akuatika 18(2): 13–22.
Maryam,  Sitti.  2018.  “Kinerja  Penyuluh Pertanian  Pada  Balai  Penyuluhan Pertanian  Perikanan  Dan  Kehutanan Kecamatan  Siniu  Kabupaten  Parigi Moutong.” Katalogis 6(6): 115–25.
Nila Sylvi Ratnadila, Andin H. Taryoto, Ani
Leilani.  2019.  “Pemanfaatan  Media Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan ( Kasus Penyuluh Perikanan Kabupaten  Tabanan  Provinsi  Bali  ).”
Jurnal  Penyuluhan  Perikanan  dan
Kelautan 13(2): 189–204.