## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## DINAMIKA KONFIGURASI POLITIK TERHADAP KARAKTER PRODUK HUKUM ERA PEMERINTAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Peggy Dian Septi Nur Angraini
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Email : peggydian10@gmail.com
Wardah Yuspin Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Surakarta Email : wy204@ums.ac.id
Received: 04 Januari 2022; Revised: 30 Januari 2022; Accepted: 15 Februari 2022; Published: Februari 2022; Available online: Februari 2022

## Abstract
The history of political configurations appears to be alternating between democratic and  authoritarian  political  configurations.  Likewise,  the  character  of  the  legal  product produced is responsive or autonomous with repressive or conservative or orthodox character. The resulting legal product is a reflection of the political configuration that gave birth to it. The  purpose  of  this  research  is  to  know  the  history  of  the  development  of  political configuration  on  the  character  of  Indonesian  legal  products.  This  type  of  research  is normative  showing  that  politics  is  influential  in  Indonesia's  democratic  system.  The development of the political vision of the community will determine the character of the legal product.  A  regime  that  shows  that  it  is  more  responsive  and  aspirational  for  the  legal products it produces will create a more democratic life of the nation and state. Period I 1945- 1959 During the Liberal Democratic Revolution, the political configuration was democratic, the character of legal products was responsive, the role of political parties as parliaments was very  prominent.  Period  II  1959-1966  During  the  Old  Order  of  Guided  Democracy  or Parliamentary  political  configuration,  the  character  of  orthodox  legal  products,  there  were deviations from constitutional democracy which showed people's democracy. Period III 1966- 1998  The  New  Order  period  of  Pancasila  Democracy  was  configured  with  authoritarian politics  with  the  character  of  orthodox  legal  products,  constitutional  democracy,  namely Pancasila,  with  a  prominent  presidential  system.  Period  IV  1998  The  Constitutional Democratic  Reform  Period  has  a  democratic  political  configuration,  with  the  character  of responsive legal products, the hope of upholding a democratic system of political freedom.
Keywords : Political Configuration, Legal Products, Democracy

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022

## Pendahuluan
Pada  dasarnya  politik  dengan hukum berhubungan, akan tetapi merupakan  2  (dua)  hal  yang  saling berbeda.  Segi  formalitas  dan  legalitas merupakan dasar dari hukum.
Sedangkan  politik  didasarkan  pada  segi kepentingan  dalam  mewujudkan  suatu tujuan dengan mengesampingkan legalitas formal. Indonesia sebagai sistem pemerintahan suatu negara yaitu demokrasi  telah  membentuk  sistem konfigurasi  politik  dengan  memberikan pengaruh  berbagai  produk  hukum  yang dihasilkan.  Konsepsi  berbagai  sistem konfigurasi politik mempengaruhi berbagai  bentuk  produk  hukum.  Produk politik  sendiri  adalah  pokok  dari  suatu hukum.  Menurut  Satjipto  Rahardjo bahwa  sub  sistem  politik  dengan  sub sistem  hukum  yang  saling  berhubungan memperlihatkan bahwa politik mempunyai  pemusatan  fokus  arah  yang kian  kuat  jika  dibandingkan  dengan lemahnya  kondisi  hukum  (Muhammad Eriton, 2020:1).
Konfigurasi politik terbagi menjadi 2 (dua) yaitu konfiguarsi politik yang  demokratis  dan  konfigurasi  politik yang  otoriter.  Kemudian  pengaruh produk  hukum  yang  dihasilkan  terbagi menjadi  karakter  responsif  atau  otonom dan  karakter  represif  atau  konservatif
ataupun  pula  ortodoks.  Karakter  suatu produk  hukum  yang  responsif  atau otonom merupakan bentuk dari konfigurasi  politik  demokratis.  Karakter produk  hukum  represif  atau  konservatif ataupun  pula  ortodoks  merupakan bentuk dari konfigurasi otoriter.
Kekuasaan  politik  pada  hukum mempengaruhi  berlakunya  penegakan hukum  pula  yaitu  dalam  berbagai karateristik  suatu  produk  hukum  dan pembentukan hukumnya. Selama sejarah hukum di Indonesia kenyataan hukumnya dalam menjalankan peran dan proses  penegakan  hukum  itu  sendiri tidaklah  berjalan  secara  sinkron  pada berbagai  pertumbuhan  struktur.  Hal tersebut  akan  jauh  lebih  nampak dipahami  apabila  parameter  negara Indonesia  dalam  pembangunan  hukum menggunakan unifikasi kodifikasi hukum sehingga  akan  memberikan  dampak bermanfaat  dan  teratur  (Muhammad Eriton, 2020:1).
Selama  sejarah  negara  Indonesia, berjalanlah  2  (dua)  dinamika  pengaruh konfigurasi  politik  yaitu  demokratis  dan otoriter. Dari pengaruh 2 (dua) dinamika yang  telah  berjalan  tersebut  sama-sama tukar  menukar  posisi  begitu  pun  lenyap sesuai  hadirnya  perkembangan  sejarah periodesasinya. Berjalannya waktu berbagai karakter produk hukum

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
memperlihatkan efek perubahan dari hasil produk hukum responsif atau otonom dan represif atau konservatif atau pun ortodoks. Negara  Indonesia  memiliki  konstitusi dengan  pasti  yaitu  berpedoman  pada pemahaman  demokrasi  maka  akan membentuk  suatu  konfigurasi  politik  tak mengarah  pada  demokratis  maupun otoriter.  Hal  tersebut  juga  berlaku  apabila dalam naungan konstusi yang serupa maka akan  membentuk  suatu  konfiguasi  situasi politik  tertentu  dalam  masa  yang  tertentu juga (Muhammad Eriton, 2020:1).
Sistem  politik  dipengaruhi  oleh keberlangsungan  periodesasi  konstitusi di  negara  Indonesia  dari  perjalanan suatu perkembangan politik dan konstitusi.  Meskipun  konstitusi  yang berjalan di negara Indonesia menciptakan  demokrasi  menjadi  sistem politik  dengan  diambil  secara  formal. Namun,  pada  saat  ini  konstitusi  yang berjalan  semuanya  tidak  menghasilkan konfigurasi  situasi  politik  demokratis. Sehingga pada kenyataannya konfigurasi politik otoriter bisa merupakan hasil dari konstitusi  yang  berpaham  demokrasi. Apalagi atas dasar konstitusi serupa jelas pula  konfigurasi  tidak  samapun  bisa terbentuk  juga.  Sebagaimana  ketika berjalannya pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  di  masa  pemerintahan  antara
tahun  1945-1959,  1959-1965,  1966- 1998,  dan  1998  membentuk  konfigurasi situasi  tertentu  (Muhammad  Eriton, 2020:1).
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah diuraikan diatas. Maka permasalahan  ini  dapat  dirumuskan yaitu  1).  bagaimana  konfigurasi  politik dan karakter produk hukum di Indonesia pada masa revolusi, orde lama, orde baru dan  orde  reformasi  dan  2).  bagaimana pengaruh  konfigurasi  politik  terhadap karakter  produk  hukum  di  Indonesia pada masa revolusi, orde lama, orde baru dan orde reformasi.
Sesuai  dengan  permasalahan  yang telah  dirumuskan.  Tulisan  ini  bermaksud untuk  mengidentifikasi  korelasi  antara sub  sistem  politik  dengan  sub  sistem hukum  dinamika  konfigurasi  politik terhadap  karakter  produk  hukum  era pemerintahan  demokrasi  di  Indonesia yaitu  1).  untuk  mengetahui  bagaimana konfigurasi  politik  dan  karakter  produk hukum di Indonesia pada masa revolusi, orde lama, orde baru dan orde reformasi dan  2).  untuk  mengetahui  bagaimana pengaruh  konfigurasi  politik  terhadap karakter  produk  hukum  di  Indonesia pada masa revolusi, orde lama, orde baru dan orde reformasi.

## Kajian Pustaka

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Peranan  politik  dalam  pembentukan hukum
Menurut  pendapat  Daniel  S.  Lev bahwa  struktur  dan  pengkonsepan kekuatan politik akan menentukan berjalannya  suatu  hukum  yaitu  negara mempunyai pedoman terhadap keseimbangan  politik,  pengertian  dari kekuasaan,  ekonomi  dan  sosial,  serta evolusi  ideologi  politik  dalam  penggunaan hukum  sebagai  perwadahan  hukum begitupun hukum sebagai alat perpolitikan (Abdus Salam, 2015: 121).
Walaupun dalam proses perjalanan suatu  hukum  tidaklah  sama  seperti  pada tahapan hukum itu dibuat. Namun menjadi berbeda  ketika  yang  terjadi  dalam lingkungan  masyarakat  nampak  proses berjalannya  dan  suatu  dinamika  dari hukum yang di buat tersebut menjadi sama yaitu dalam menentukan struktur maupun konsep  dari  kekuatan  perpolitikan  yang bertujuan untuk membentuk pengkarakteran dari suatu produk hukum. Maka  dari  itu  mengenai  latar  belakang, kekuasaan,  kebudayaan,  kekuatan  politik, ekonomi  di  dalam  masyarakat,  struktur sosial  diluar  dari  institusi  hukum  yang terkait,  dan  kaitan  suatu  hukum  dengan politik  juga  ditentukan  dari  keadaan lembaga  suatu  negara  haruslah  dapat dipahami.
Pengertian  dari  hukum  ialah melihat  dari  penggunaan  hukum  tersebut seperti  merupakan  suatu  asas,  bagian, maupun pedoman dari kehidupan manusia dalam  masyarakat  dan  kaidah  bagiannya serta  dapat  menjadi  ruang  lingkup  dari lembaga  dan  proses  kebutuhan  dalam kelahiran  fakta-fakta  hukum  yang  sesuai keharusan (Abdus Salam, 2015: 122).
Arti penting dan perkembangan

## Demokrasi
Pengistilahan  demokrasi  dapat diketahui  beranekaragam  seperti  dari demokrasi  (liberal,  terpimpin,  pancasila, nasional, maupun soviet). Dari hal tersebut maka nampak konsep dari  asal  kata demos  Yunani  yang  berarti  rakyat,  kratos maupun kratein berarti kekuasaan sehingga suatu kekuasaan dari rakyat.
Indonesia  yang  merupakan  bagian dari  negara  demokrasi.  Demokrasi  adalah warga  negara  atau  rakyat  yang  ikut  serta dalam  sistem  perpolitikan  bertujuan  agar tercipta  keputusan.  Sehingga  demokrasi muncul  ketika  pelaksanan  keputusan  dari warga  negara  atau  rakyat.  Sebagai  bentuk keterlibatan  negara,  salah  satunya  negara Indonesia ialah terlihat sejahteranya warga negara  atau  rakyatnya.  Konstitusi  negara Indonesia  yaitu  Undang-Undang  Dasar 1945  mengatur  berbagai  aturan  dari ketentuan-ketentuan hukum.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Negara Indonesia memahami demokrasi  yang  ada  di  masa  sekarang yakni  demokrasi  modern.  Di  awal  pada masa  kemerdekaan  sampai  pada  masa reformasi berbagai perkembangan terhadap  pola  suatu  demokrasi  berubah- ubah  (Cora  Elly  Novianti,  2013:  336). Nampak  pada  periodesasi  sejarah  di  masa kolonial  dimana  terlihat  perbedaan  di antara  konfigurasi  politik  demokratis dengan  yang  otoriter.  Situasi  proses  masa revolusi  dari  politik  di  Indonesia  tidak terjadi pada sebelum dan sesudah masalah antar  golongan  maupun  adanya  tatanan suatu  aturan  yang  diberontak  (Julianto Ibrahim,  2016:  1).  Pada  setiap  berbagai aturan dari konstitusi ialah berbeda dalam bentuk kekuatan suatu konfigurasi politiknya.  Pemberlakuan  konsituasi  yang terjadi di Indonesia pada saat dari merdeka merupakan demokrasi sebagai bagian dari suatu  landasan  yang  fundamental  akan tetapi dalam perjalanan proses periodesasi politiknya  terjadi  berbagai  periode  (Moh. Mahfud M.D, 2009: 308). Terbagi menjadi 4 (empat)  dalam  setiap  dimasa-masa pemerintahan  yaitu  periode  I  di  antara tahun 1945-1959 dikenal sebagai demokrasi  liberal  ataupun  parlementer, periode  II  di  antara  tahun  1959-1966 dikenal  sebagai  demokrasi  terpimpin, periode  III  di  antara  tahun  1966-1998 dikenal  sebagai  demokrasi  pancasila,  dan
periode  IV  di  antara  tahun  1998  dikenal sebagai  demokrasi  pancasila  maupun konstitusional.

## Metode Penelitian
Pengumpulan data dalam penelitian ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  suatu jawaban  dari  permasalahan  (Rianto  Adi, 2004: 2). Pendekatan yang digunakan ialah normatif  dengan  konsep  hukum  yang tertulis  di  dalam  perundang-undangan maupun laws in books (Amirruddin dan H. Zainal  Asikin,  2012:  118).  Kemudian digunakan jenis penelitian deskriptif secara keseluruhan,  sistematis  dan  komprehensif (Soerjono  dan  Abdul  Rahman,  2003:  23). Dilanjutkan penggunaan jenis data sekunder berasal dari bahan hukum primer ataupun  juga  sekunder  dan  metode  data yang  dikumpulkan  dengan  studi  pada kepustakaan  diantaranya  membaca  dan pelajari  berbagai  lietartur  yang  ada kaitannya dengan hal penulisan (Khudzalifah  Dimyati  dan  Kelik  Wardiono. 2004:  8).  Serta  metode  analisis  data  dapat dikumpulkan  yang  diperoleh  dari  data primer  dan  sekunder  sebelumnya  yang akan  dilakukan  menggunakan  teknik deskriptif  kualitatif  guna  mendeskripsikan terlebih  dahulu  kemudian  dilanjutkan kembali  dengan  pencocokan  pada  teori yang juga telah ada dan akan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2008: 5).

## PEMBAHASAN
Konfigurasi  Politik  dan  Karakter Produk  Hukum  di  Indonesia  Pada Masa  Revolusi,  Orde  lama,  Orde  Baru dan Era Reformasi
Hubungan  konfigurasi  politik terhadap  membentuk  karakter  suatu produk  hukum.  Konfigurasi  politik  ialah suatu  susunan  dari  sebuah  kekuatan politik  yang  saling  bertentangan  di antara  2  (dua)  konsep  demokratis  dan otoriter.  Untuk  melihat  kualifikasi konfigurasi  demokratis  atau  otoriter maka  terindikator  dari  bagaimana peranan  partai  politiknya,  peranan lembaga eksekutif dan legislatisnya, serta kemerdekaan persnya (Muhammad
Eriton, 2020:1). Jika konfigurasi
politik menunjukkan  demokratis  terlihat  bahwa peran  partai  politik,  ditentukannya  suatu hukum  Negara  maupun  perpolitikan nasional oleh lembaga legislatif, kebebasan pers  serta  tidak  didominannya  lembaga eksekutif  dan  berdasarkan  lembaga legislatif  tunduk  pada  kehendak  suatu rakyat.  Kemudian  untuk  konfigurasi politik  yang  menunjukkan  otoriter terlihat  bahwa  terkekangnya  kehidupan pers  yang  dijalani  dengan  melakukan pembatasan melalui penciptaan peraturan  peundang-undangan  yang
sengaja  di  buat  (Krisna  Harahap, 2009:2).  Di  setiap  era  pemerintahan Negara  Indonesia  memiliki  berbagai bentuk konfigurasi politik yang berbeda- beda.  Produk  hukum  yang  di  hasilkan dari  ditentukan  dari    pembentukan konfigurasi  politiknya.  Sedangkan  untuk dapat  melihat  kualifikasi  produk  hukum termasuk  responsif  dan  ortodoks  maka terindikator dari sifat dari fungsi hukum, proses tata membuat aturan hukum, dan menafsirkan  produk  hukum  tersebut (Nasrulloh Ali Munif, 2015: 269-270).
Indikator  yang  menjadi  konsep konfigurasi  politik  demokrasi  dan otoriter yakni peranan lembaga eksekutif,  berbagai  sistem  partai,  dan peranan badan perwakilan serta kebebasan  pers.  Sedangkan  indikator produk  hukum  di  dasarkan  pada kewenangan  dalam  menafsirkan  hukum, fungsi  hukum  dan  proses  pembuatan hukum  (Solikhul  Hadi,  2015:385). Menurut  Mahfud  M.D  memberikan indikator  pengertian  secara  konseptual diantaranya  :  (Solikhul  Hadi,  2015:385- 386).
a. Konfigurasi politik demokratis
merupakan peluang terbukanya peran rakyat untuk berpontensi  aktif maksimal  dalam  penentuan  berbagai kebijakan negara. Pemerintah berperan dalam pelaksanaan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
kehendak masyarakat yang terumuskan  secara  demokratis,  partai politik  dan  badan  perwakilan  rakyat mengfungsikan  secara  proposional dan  menentukan  kebijakan  suatu negara  dan  pelaksanaan  fungsi kebebasan  pers  tanpa  adanya  suatu pembredeilan ancaman (Solikhul Hadi,
2015:385-386).
b. Konfigurasi politik otoriter merupakan  pemerintah  di  tempatkan pada posisi dominan bersifat intervensionis untuk menentukan dan melaksanakan  kebijakan  negara  maka aspirasi dan potensi masyarakat tidak secara  proporsional  terrtikulasi  serta peran  partai  politik  dan  badan perwakilan  rakyat  tidak  berjalan  baik hanya  sebagai  alat  berkehendaknya pemerintah sertatidak adanya kebebasan  pers  yang  tunduk  di kontrol  pemerintah  dan  di  bawah bayangan  pembreidelan  (Solikhul Hadi, 2015:385-386).
c. Produk hukum responsif atau otonom merupakan pencerminan keadilan dan dapat memenuhi cita harapan masyarakat. Untuk proses membuatnya  menghasilkan  peran partisipasi yang besar dan penuh pada individu  masyarakat  serta  kelompok sosial  (Nasrulloh  Ali  Munif,  2015:
270).
d. Produk  hukum  konservatif  atau ortodoks  ataupun  elitis  merupakan pencerminan  keinginan  pemerintah, visi para sosial elit politik dan bersifat positivis  instrumentalis  sebagai  alat program  negara  dan  pelaksanaan ideologi.  Untuk  proses  pembuatannya peran  masyarakat  begitu  kecil  dan lebih  tertutupnya  tuntutan  para individu maupun kelompok (Nasrulloh Ali Munif, 2015: 270).
Pengaruh
Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia  Pada  Masa  Revolusi,  Orde lama, Orde Baru dan Era Reformasi
Sepanjang  beridirinya  Negara Republik Indonesia perkembangan demokrasi  di  pandang  telah  melalui pasang surut permasalahan yang dihadapi  yakni  keanekaragaman  pola kebudayaan  di  tengah  masyarakat  yang mempengaruhi tingkat kehidupan ekonomi  dan  membangun  kehidupan sosial  serta  politik  demokratis  (Miriam Budiardjo,  2008:  127).  Perkembangan sejarah  sistem  politik  Indonesia  terbagi menjadi  empat  rezim  yaitu  diantara masa revolusi, orde lama, orde baru dan reformasi yang secara umum dijelaskan.
Dinamika  pengaruh  konfigurasi politik  antara  demokratis  dan  otoriter pun  telah  berlangsung  di  masa  sejarah perkembangan Republik Indonesia.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Dinamika  tersebut  yang  memberikan pengaruh  saling  tarik  menarik  secara bergantian baik muncul maupun tenggelam  sesuai  yang  terlihat  dalam perkembangan  periodesasi  sejarah  itu sendiri. Dengan berkembangnnya dinamika  perekembangan  konfigurasi politik tersebut diikuti dengan munculnya  perkembangan  karakter produk  hukum  yang  berkesesuaian sesuai  dengan  konfigurasi  politik  yang dihasilkan.  Kemudian  perkembangan karakter produk hukum juga mengalami tarik  menarik  dengan  karakter  produk hukum  responsif  atau  otonom  dan ortodoks,  serta  konservatif.  Periodesasi berlakunya  konstitusi  di  Indonesia  yang merupakan bagian sejarah perkembangan  politik  dan  konstitusi  di kaitkan  dengan  kondisi  momentum politik  besar  yang  mendasar  sangat mempengaruhi  sistem  politik  suatu negara.  Pembagian  tahapan  dinyatakan secara rinci sebagai berikut :
a. Perode I terjadi di antara tahun 1945-
1959 dengan diberlakukannya 3 (tiga) konstitusi yakni UUD 1945, Konstitusi RIS  1949,  dan  UUD  sementara  1950 dikenal sebagai masa revolusi demokrasi  liberal  dengan  konfigurasi politik demokratis pengaruh terhadap produk  hukumnya  responsif  (Ryan Muthiara Wati, 2015: 99).
b. Periode  II  terjadi  di  antara  tahun 1959-1966  dengan  diberlakukannya kembali  UUD  1945  dikenal  sebagai masa  orde  lama  demokrasi  terpimpin dengan  konfigurasi  politik  otoriter pengaruh  terhadap  karakter  produk hukumnya  ortodoks  (Ryan  Muthiara Wati, 2015: 99).
c. Periode  III  terjadi  di  antara  tahun 1966-1998  dengan  diberlakukannya UUD  1945  dikenal  sebagai  masa  orde baru  demokrasi  pancasila  dengan konfigurasi  politik  otoriter  pengaruh terhadap  karakter  produk  hukumnya ortodoks  dan  juga  konservatif  (Ryan Muthiara Wati, 2015: 99).
d. Periode  IV  terjadi  di  antara  tahun 1998 reformasi dengan diberlakukannya  UUD  1945  setelah amandemen  dikenal  sebagai  masa reformasi  demokrasi  konstitusional dengan konfigurasi politik demokratis pengaruh  terhadap  karakter  produk hukumnya  responsif  (Lintje  Anna Marpaung, 2012: 5).
Konfigurasi  politik  berdasarkan periodesasi di atas memberikan pengaruh  terhadap  karakter  produk hukum  yang  dihasilkan  atau  peraturan perundang-undangan di berbagai bidang pemerintahan  di  daerah  Indonesia diantaranya sebagai berikut :
a. Periode I antara tahun 1945-1959

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Telah  diketahui  bahwa  pada periode  ini  diberlakukan  3  (tiga) konstitusi  sekaligus  yakni  UUD  1945, Konstitusi  RIS  1949  dan  UUD sementara  1950  (Solikhul  Hadi, 2015:387).  Di  periode  ini  tahapan kehidupan politiknya mencirikan
demokrasi  liberal  yang  di  dalam pengaturan konfigurasi terlihat beberapa  partai  memberikan  peran begitu berpengaruh di setiap perjalanan  pengambilan  kebijakan negara dengan konstitusional parlemen. Kemudian
lembaga eksekutif  yang  di  posisi  tarik  kalah kuat  jika  dibandingkan  dengan beberapa  partai  maka  pemerintah mengalami  proses  maju  mundur  dan tidak  baiknya  keadaan  politik  yang sedang  dijalankan  (Solikhul  Hadi,
2015:388). Namun, dalam hal kebebasan  pers  jika  membandingkan antara periode lain dapat terlalui baik dan  terlihat  pada  saat  dicabutnya secara resmi proses pembreidelan dan peraturan  sensor  di  masa  Hindia Belanda  yang  terjadi  di  masa  periode demokrasi  liberal  ini  (Muhammad Eriton, 2020:1).
Di  contohkan  oleh  Prof.  Mahfud M.  D  hubungan  suatu  konfigurasi politik  terhadap  produk  hukum agraria nasioal. Di masa periode 1945-
1959  muncul  suatu  tekanan  pada pemerintah  mengenai  penciptaan suatu  produk  hukum  agraria  nasional baru  dan  lebih  bersifat  responsif (Solikhul Hadi, 2015:385-386).
Kemudian  pemerintah  memberikan respon  terhadap  hal  tersebut  dengan membuat  2  (dua)  kebijakan  yaitu Undang-Undang  yang  secara  parsial terdapat  di  bidang  agraria  yang mencabut  beberapa  ketentuan  bagian di  hukum  agraria  pada  zaman peninggalan  kolonial  yang  bersifat menindas  dan  kembali  menciptakan ketentuan peraturan rancangan Undang-Undang  Agraria  Nasional merubah  atau  mengganti  Agrarische Wet  tahun  1870  yang  dilakukan  oleh panitia-panitia perancang serta dalam diktum  UUPA  memutuskan  beberapa ketentuan  yang  dicabut  diantaranya  : ketentuan peraturan verklaring
(domeinverklaring  Pasal  1  Agrarisch Besluit S. 1870-118, algemene
domeinverklaring S.1875-119a,
domeinverklaring sumatra Pasal 1 Stb. 1874  nomor  94f,  domeinverklaring karidenan  manado  Pasal  1  Stb.  1877 nomor 55, domeinverklaring residentide  zuider  en  oosteraf  deling van  borneo  Pasal  1  Stb.  1888  nomor 58),  agrarische  wet  stb  1870  nomor 55 dalam Pasal 51 IS Stb 1925 nomor

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
447  dan  beberapa  peraturan  dalam ketentuan  pasal  serta  ayat  yang didalamnya, ketentuan mengenai bumi,  air,  serta  kekayaan  alam terkandung  di  dalamnya  kecuali keberlakuan  peraturan  ketentuan hipotik  dalam  buku  II  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  Indonesia, koninklijk besluit nomor 29 Stb. 1872 nomor  117  16  april  1872  beseta pelaksanaan peraturannya (Urip Santoso, 2012:49).
Sehingga tersusunlah rancangan Undang-Undang tersebut namun, dalam
pengundangnnya  akan  dilakukan pada  saat  tahapan  selanjutnya. Terlihat  suatu  produk  hukum  yang secara  umum  dengan  tindakan tanggapan  pemerintah  di  dalam permasalahan agraria diatas membentuk  suatu  produk  hukum yang responsif.
b. Periode II antara tahun 1959-1966
Di periode tahun 1959 merupakan  hal  dimana  konfigurasi politik demokratis berakhir.
Diketahui  mana  kala  saat  di keluarkannya dekrit Presiden kepemerintahan Presiden Soekarno yang dimaksudkan untuk memberikan
jalan proses
berlakunya  demokrasi  terpimpin. Pada periode ini konfigurasi politik yang dihasilkan merupakan konfigurasi  otoriter  seperti  yang terjadi  di  dalam  keadaan  partai politik  terjadi  pengecualian  yakni PKI  (Partai  Komunis  Indonesia) yang  di  katakan  tidak  memiliki peranan.  Selain  Presiden  Soekarno kemudian  kekuatan  politik  yang masih  memberikan  peranan  pada periode  ini  adalah  PKI  dan Angkatan  Darat.  3  (tiga)  kekuatan perpolitikan yaitu Presiden Soekarno,  PKI  dan  Angkatan  Darat telihat melakukan tarik ulur namun, yang  menjadi  sumber  kekuatan paling  besar  adalah  yang  terjadi oleh  soekarno  karena  mampu menanggulangi beberapa permasalahan  seperti  memberi tekanan  pada  beberapa  partai, lembaga konstitusional, serta melakukan  penutupan  kebebasan pers  dengan  saat  pembuatan kebijakatan  peraturan  perundang- undangan konstitusional yang tidak mengenal Penetapan Presiden maupun Peraturan Presiden
(Solikhul Hadi, 2015:390).
Prof. Mahfud M.D juga memberi penjelasan  mengenai  keberhasilan penyusunan  pengaturan  peraturan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
rancangan undang-undang
mengenai  Agraria  Nasional  di periode ini yang dilakukan pengundangan  pada  awal  periode ini  juga.  Kemudian  hal  tersebut menyesuaikan Konstitusi dan konfigurasi  politik  baru  yaitu Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  mengenai  Undang-Undang Pokok-Pokok  Agraria.  Undang- Undang  ini  merupakan  bentuk
produk hukum responsif dikarenakan melakukan perombakan  di  dalam  persisteman yang  sbeelumnya  telah  dianut sebelumnya  Agrarische  Wet  tahun 1870 beserta pelaksanaan pengaturannya.
Beberapa permasalahan  menegenai  hukum agraria  yang  mendasar  peraturan lama  telah  dilakukan  penghapusan kemudian  digantikan  oleh  Undang- Undang  Pokok  Agraria  diantara feodalisme, domeinverkelaring, hukum  tanah  di  hak-hak  konversi, beserta  pengdualismean  hukum. Undang-Undang  Pokok  Agraria  ini memberikan  penegasan  pokok dengan  berlakuknya  segala  fungsi- fungsi  kesosialan  tanah  mengenai hak milik (Solikhul Hadi, 2015:390).
Walaupun pengaturan Undang- Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5
Tahun  1960  merupakan  produk hukum  dari  konfigurasi  politik berkarakter  otoriter  namun  juga undang-undang  ini  juga  sangat berkarakter  reponsif  yaitu  karena beberapa  hal  diantaranya  yakni termuat  sekaligus  pembidangan hukum  perdata  dan  hukum  publik karena konfigurasi politik terhadap produk hukum akan mempengaruhi sehingga  berkaitan  di  distribusi kekuatan  keuasaan  politik  dalam bidang  hukum  publik,  pemuatan materi  Undang-Undang  ini  tidaklah tertera  mengenai  pengdistribusian kekuatan  kekuasaan  perpolitikan maka  di  berlakukannya  pun  tidak mengancam  keadaan  dominannya pemegang kekuasaan politik tersebut, rancangan peraturan peundangan  ini  akan  memberikan perluasan  yang  telah  dirumuskan panitia-panitia rancangan di periode  masa  sebelumnya,  materi Undang-Undang  ini  adalah  langkah dasar  untuk  merombak  total warisan Undang-Undang yang sebelumnya  yang  telah  diberikan pada  masa  Kolonial  Belanda  maka dengan  hal  tersebut  kemungkinan akan di disetujui oleh Pemerintahan Nasional  (Solikhul  Hadi,  2015:390- 391).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
c. Periode III antara tahun 1966-1988
Di  periode  masa  1966-1988 didasarkan
pada proses pembangunan  yang  mengarahkan pada  berbagai  bidang  diantaranya perbidangan
ekonomi,
pertumbuhan paradigma, dan
konfigurasi  politik  dibuat  agar dapat  menjamin    suatu  negara mampu dan lebih kuat. Diciptakannya  pembangunan  di bidang ekonomi akan mempengaruhi berbagai kehidupan perpolitikan  yang  baik  karena  atas dukungan
kemantapan kestabilitasan  nasional  (Solikhul Hadi, 2015:391).
Langkah  awal  oder  baru  ini ditandai dengan demokratis, namun sayangnya cenderung terjadi pembentukan  konfigursi  politik otoriter.  Ditandai  dengan  lembaga eksekutif yang mendominasi, terkendalikannya  kehidupan  pers, terdapat  lembaga  legislatif  yang mencirikan  lembaga  yang  tidak mampu karena terlibatnya lembaga eksekutif  yaitu  melalui  angkatan bersenjata  republik  indonesia  dan Partai  Golongan  Karya  (Solikhul Hadi, 2015:395).
Pada  masa  periode  ini  tahun 1966  Indonesia  telah  menerapkan pengaturan Hukum
Agraria
Nasional  yakni  Undang-Undang Pokok-Pokok  Agraria  maka  jelas tidak  membutuhkan  suatu  produk hukum  berupa  hukum  Agraria Nasional  baru  lagi.  Kemudian pemerintah menghadapi penekanan tuntutan menganai kebaruan ketetntuan peraturan yang terdapat dalam Agraria yang bersifar parsial, proses  membebaskan  tanah  untuk pembangunan dan pembuatan pelaksanaan  pertaurannya  juga lamban  (Solikhul  Hadi,  2015:393). Penetapan  seumur  hidup  masa periode jabatan Presiden Ir.
Soekarno  dibatalkan  berdasarkan MPRS Nomor III tahun 1963 dengan masa  periode  jabatan  5  (lima) tahun,  penetapan  asas  kebebasan Badan  Pengadilan  melalui  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  1964 diganti  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  1970,  diberikannnya  fungsi untuk  melakukan  bantuan  kepada pemerintah oleh Dewan Perwakilan Rakyat  dan  menghapus  Ketentuan Presiden dalam mengambil keputusan  masalah  yang  tidak tercapai  kemufakatan  diantara anggota legislatif, peranan Presiden

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Soeharto  menjadi  besar  dengan berhasil  menumpas  G30S/PKI  dan melakukan  pembubaran  Partai Komunis  Indonesia,  berhasil  dalam menyelenggarakan  pemilu  yang teratur  selama  periode  6  (enam) kali  yakni  1971,  1977,  1982,  1987, 1992,  1997.  Berhasil  memberantas
KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)  sebagai  swasembada perekonomian beras, Presiden Soeharto memiliki kekuasaan mutlak  sebab  lembaga  tidak  dapat melakukan pengawasan dan
mencegah dalam melakukan tindakan  penyelewengan  sebuah kekuasaan kemudian timbul pertentangan mahasiswa dan
masyarakat yang memaksa kelompok  elite  pimpinan  Dewan Perwakilan  Rakyat  untuk  meminta turun  dari  jabatannya  sebagai Presiden.  Pada  20  Mei  1988 mundurnya Presiden Soeharto sebagai  berakhirnya  masa  periode III  disusullah  masa  periode  IV (Miriam Budiardjo, 2008:130-133).
d. Periode IV tahun 1988
Menurut  Prof.  Mahfud  M.D telihat  dan  terbukti  bahwa  produk politik dari hukum begitu berpengaruh  dalam  menentukan berbagai  perubahan  perpolitikan.
Di  dalam  orde  baru  pun  dalam naungan Soeharto hukum yang ada dirombak  langsung  diantaranya kebijakan hukum publik yakni yang mempunyai  kaitan  pada  distribusi kekuatan  kekuasaan  di  dalam hukum  ketatanegaraan.  Kemudian peraturan  peraturan  peundang- undangan  di  berbagai  bidang perpoltikan  pada  masa  orde  baru juga  langsung  dirombak  karena berbagai asumsi dan dihilangkannya  muatan  kekerasan politik (Moh.
Mahfud M.D, 2010:374).
Perjalanan  perubahan  gardual di  lingkup  kehidupan  perpolitikan yang  menjadi  acuan  konsepsi reformasi  politik  ini  adalah  untuk membentuk kehidupan politik yang demokratis,  terjadinya  persamaan, keadilan, kebebasan, dan kedaulatan  rakyat.  Maksud  ini adalah untuk menjelakan
perbedaan  antara  revolusi  dan reformasi (Solikhul Hadi, 2015:394).  Di  bawah  ini  beberapa contoh  yang  ditunjukkan  dari perubahan Hukum Publik
: Pertama, Undang-Undang Pemilu di ganti dan dihapuskannya keanggotaan  Dewan  Perwakilan Rakyat dan Majelis

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Permusyawaratan  Rakyat  yang diangkat  Presiden.  Pemilu  yang diselenggarakan
Lembaga
Pemilihan  Umum  diketuai  Menteri Dalam  Negeri  kemudian  di  ambil alih  Komisi  Pemilihan  Umum  yang mandiri  kemudian  ketentuan  ini  di kontribusikan di Peraturan Perundang-Undangan
Undang-
Undang  Dasar  1945  Amandemen pada Pasal 22 huruf E ayat (5) yang berbunyi  “Pemilihan  umum  yang diselenggarakan  Komisi  Pemilihan Umum  sifatnya  mandiri,  tetap  dan n asional”. Kedua, Peraturan Undang-undang  mengenai  Partai Politik  beserta  Golongan  Karya digantikan  oleh  Undang-Undang mengenai  kepartaian  yakni  yang pada sebelumnya menerima, memilih  3  (tiga)  organisasi  sosial politik  dengan  tidak  boleh  secara alternatif  yang  di  paksakan  oleh rakyat  kemudian  berubah  rakyat untuk membuat partai-partai politik  yang  berpegang  pada parlemen  dengan  pembatasan  juga oleh  rakyat  pada  keberlakuan parliamentary thershold dan electoral  thershold  pada  pemilu.
Ketiga, dimasukkannya  lembaga negara  Dewan  Perwakilan  Daerah yang sama serupa dengan
peraturan  Undang-Undang  Dasar 1945
Amandemen kemudian ditentukannya anggota Dewan
Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  yang  menjadi bagian  Majelis  Permusyawaratan Rakyat. Keempat, Undang-Undang mengenai penyusunan serta
kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah, Dewan
Perwakilan  Rakyat  dan  Majelis
Permusyawaratan  Rakyat  diubah dengan peraturan peraturan perundang-undangan
Pemilu.
Dirubahnya  ketentuan  peraturan ini terjadi sampai tahun 2004 yang pada hanya prinsipnya mengurangi jumlah anggotan Dewan Perwakilan Rakyat  dan  diangkatnya  anggota Majelis  Permusyawaratan  Rakyat secara  lebih  transparan.  Akan tetapi, pada Pemilihan Umum 2004 perubahan  di  Undang-Undang  ini sudah ditiadakan. Keempat,
digantikannya pengaturan peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah yang sebelumnya  berlandaskan  pada kenyataan otonomi dan kebertanggung  jawaban  diganti dengan  landasan  otonomi  yang lebih  luas  yang  tidak  hanya  di hadirkan dalam Undang-Undang ini

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
tetapi  juga  di  hadirkan  dalam Peraturan
Perundang-Undangan
Dasar 1945 amandemen pada Pasal 18  ayat  (5)  “Otonomi  yang
dijalankan secara luas oleh Pemerintahan  Daerah  kecuali  bila dalam hal suatu urusan pemerintah telah  diundangkan  menentukan urusan  dari  Pemerintahan  Pusat” (Solikhul Hadi, 2015:394-395).
Terdapat beberapa contoh peraturan perundang-undangan
lainnya  selain  contoh  diatas  yang dilakukan  perubahan  perpolitikan  di era  orde  baru  sampai  era  reformasi. Seperti diantaranya pencabutan pengaturan  Ketentuan  Surat  Izin
Usaha  Penerbitan  Pers  dan  Dwi
Fungsi  angkatan  bersenjata  Republik
Indonesia, P4 yakni pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, memisahkan antara
Tentara  Negara  Republik  Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia serta mensatu atapkannya  Kekuasaan Kehakiman (Solikhul Hadi, 2015:395).
Setelah  era  masa  reformasi  di tahun  1998  perubahan  hukum  yang tejadi  bukanlah  sekedar  seperti contoh  diatas  yang  hanya  sebagai proses  pengantaran  tetapi  juga  dapat memberi pengaruh dalam pengaturan
yang  jauh  lebih  tinggi  di  dalam Undang-Undang seperti Undang- Undang  Dasar  dan  Tap  MPR Penetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat yang pada sebelumnya terlihat meniadakan  pedoman  penghayatan pengamalan  Pancasila  P4  dalam  Tap MPR  Nomor  II/MPR/1978  dengan ketentuan  referendum  dalam  Tap MPR  Nomor  IV/MPR/1983.  Sehingga kemudian menyatakan dihapuskannya  Tap  MPR  dalam ketentuan  Undang-Undang  hal  ini serupa  pada  pengubahan  Undang- Undang Dasar  1945 atas Amandemen (Solikhul Hadi, 2015:395).
Pengaturan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang
perkembangannya  penguasa  menilai begitu  sakral  maka  memungkinkan terjadinya  penutupan  diri  dalam  hal upaya  timbul  pemikiran  kritis  yang lebih baru maupun dilakukan beberapa  perubahan  yang  disamakan sesuai kehendak dan situasi
perkembangnnya.  Beberapa  Pasal yang  termuat  dalam  Undang-Undang
Dasar 1945 memberi lembaga eksekutif  wewenang  yang  begitu besar sehingga juga dapat
memunculkan  dominannya  lembaga eksekutif  tersebut.  Sehinga  Undang-

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Undang  Dasar  1945  dianggap  begitu sakral  dan  lebih  bernuansa  politis (Solikhul Hadi, 2015:396).
Kemudian  berdasarkan  Undang- Undang Dasar 1945 yang diamandemen telah dilakukan perubahan  keterkaitannya  dengan lembaga  negara  dimulai  vertikal  ke struktural  kemudian  ke  horizontal  ke fungsional  maka  akan  meenghapus lembaga  tinggi  di  suatu  negara. Lembaga  negera  yang  tertinggi
awalnya berada Majelis Permusyawaratan  Rakyat  kemudian dirubah menjadi lembaga negara yang biasa  sama  dengan  lembaga  negara yang lain diantaranya Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Badan  Pemeriksa Keuangan,  Mahkamah  Konstitusi, Komisi Yudisial dan Presiden (Solikhul Hadi, 2015:396).
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat yang  pada  keadaannya  sudah  bukan merupakan  lembaga  paling  tinggi negara  sehingga  berbagai  peraturan perundang-undangan  di  ketatanan hukum  sudah  tidak  mendalami Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  untuk  menjadi  suatu  Regeling peraturan.  Seperti  halnya  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat
yang semula adalah peraturan perundang-undangan kemudian
berganti dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang  dimana  sebelumnya bertempat  diurutan  3  (tiga).  Adanya
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan
Rakyat pada saat ini bisa dimungkinkan,  namun  sudah  tidak menjadi  sebuah  peraturan  yaitu regeling  yang  diganti  dengan  sebuah Penetapan yaitu Beschiking. Sifat yang dimiliki  oleh  peraturan  Regeling adalah  umum  dan  abstrak  sedangkan sifat  yang  dimiliki  oleh  Penetapan Beschiking  adalah  konkret  dan individual (Solikhul Hadi, 2015:397).
Kemudian mengenai segala masalah  Ketetapan  MPRS  dan  atau MPR  yang  telah  ada  sebelumnya diantara  jumlahnya  139  (seratus  tiga puluh sembilan) Ketetapan dari tahun 1960  yang  telah  memberlakukannya sebagai perundang-undangan. Maka di tahun 2003 diaturlah ketentuan Pasal 1  sebagai  aturan  tambahan  dalam Undang-Undang  Dasar  Amandemen. Diekeluarkannya  Ketetapan  Nomor 1/MPR/2003 oleh Majelis Perwakilan Rakyat  yang  memberikan  keadaan yang  baru  terhadap  keseluruhan Ketetepan  MPRS  dan  atau  MPR  yang telah  ada  sebelumnya.  Keetetapan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Nomor 1/MPR/2003 adalah
Ketetapan yang akhir sebagai penutup dari keseluruhan Ketetapan MPR yang sifatnya  sebagai  pengatur  kemudian setelah itu ditiadakan Ketetapan yang memiliki  sifat  seperti  mengatur  lagi (Solikhul Hadi, 2015:397).
Konfigurasi politik terhadap produk  hukum  selalu  cenderung berubah sesuai dengan perkembangan dari konfigurasi politiknya.  Terdapat  dampak  dari setiap perubahan karakter yakni yang berkarakter  responsif  selalu  tampil sama  dengan  konfigurasi  politik demokratis  kemudian  di  konfigurasi politik  yang  otoriter  atau  birokratis menghasilkan  karakter  produk  yang konservatif  atau  ortodoks  atau  elitis (Supanto, 2020:24).
Terjadi pengecualian
pada
simpulan  umum  yang  terjadi  di hukum agraris dimana hukum agraris tersebut dibentuk saat masa demokrasi terpimpin periode II antara tahun 1959-1966 berkonfigurasi politik  otoriter  dengan  pengaruh karakter  responsif.  Hal  tesebut dikarenakan  Undang-Undang  Pokok Agraria  yang  disahkan  didasarkan pada rancangan sebelumnya kemudian  merombak  pendasaran
kolonialisme  yang  ternyata  tidaklah baik  dengan  saat  kemerdekaan  serta tidak  mengatur  tentang  hubungan kekuasaan (Supanto, 2020:24).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  konfigurasi politik merupakan dinamisnya konstalasi perpolitikan yang merujuk pada peraturan  bentuk  legalitas  yang  formal dengan  menghasilkan  suatu  produk hukum.  Konfigurasi  politik  sendiri dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu demokratis  dan  otoriter.  konfigurasi politik  tertentu  jelas  akan  membentuk karakter  produk  hukum  tertentu  juga. Sistem  politik  demokratis  jika  dilihat secara teoritis membentuk suatu produk hukum  responsive.  Sedangkan  sistem politik  otoriter  akan  membentuk  suatu produk hukum ortodoks atau konservatif. Akan tetapi dalam pelaksanaan  kenyataannya  konfigurasi politik dengan hukum tidak memastikan hasil  yang  dibentuk  berdasarkan  secara teoritisnya.  Karena  diketahui  perjalanan konfigurasi  politik  begitu  dinamis  sama dengan  penerapan  nilai  kehidupan bangsa  dan  negara  di  masyarakat  yakni menjadi  warga  negara  harus  berpijak dengan  memiliki  jiwa  kesadaran  akan hukum,  baik  dan  peduli  dengan  situasi hukum  yang  terjadi  di  Indonesia

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
sehingga seharusnya dapat  menemukan solusi  penyelesaian  dalam  melakukan perbaikan  situasi  berdasarkan  cita-cita dan tujuan.
Pada  periode  I  masa  revolusi yakni demokrasi liberal atau parlementer  antara  tahun  1945-1959 dikarenakan  situasi  politik  Negara Indonesia  dihadapkan  pada  setelah kemerdekaan maka konfigurasi politiknya  yakni  demokrasi  dengan membentuk  suatu  karakter  produk hukum  yang  responsif.  Periode  II  masa orde  lama  antara  tahun  1959-1966 berkonfigurasi  politik  otoriter  dibawah kepemimpinan  Presiden  Soekarno  yakni demokrasi terpimpin dengan membentuk  karakter  produk  hukum ortodoks.  Periode  III  masa  orde  baru yakni  demokrasi  pancasila  antara  tahun 1966-1988 berkonfigurasi politik otoriter  di  bawah  kekuasaan  Presiden Soeharto  dengan  membentuk  karakter produk hukum ortodoks atau konservatif.  Sedangkan  periode  IV  yang terakhir  era  reformasi  berdemokrasi Konstitusional  atau  Pancasila  yang berkofigurasi  politik  demokratis  dengan membentuk produk hukum yang berkarakter responsif.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Rianto.  (2004). Metode  Sosial  dan Hukum. Jakarta: Sinar Granit.
Asikin,  H.  Zainal.,  &  Amirruddin.  (2012).
Pengantar  Metode  Penelitian
Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Budiardjo,  Miriam.  (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Dimyati, Khudzalifah., & Kelik Wardiono. (2004). Metode Penelitian Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Eriton, Muhammad. (2020, Maret Selasa).
Konfigurasi  Politik  dan  Karakter
Produk
Hukum . Retrieved
Desember  Kamis,  2020,  from Eritonime:
http://eriton.staff.unja.ac.id/202 0/03/31/konfigurasi-politik- dan-karakter-produk-hukum/
Eriton, Muhammad. (2020, Maret Selasa).
Pengaruh  Konfigurasi  Politik Terhadap Karakter Produk Hukum  Indonesia .  Retrieved Desember  Kamis,  2020,  from Eritonime:
http://eriton.staff.unja.ac.id/202 0/03/31/pengaruh-konfigurasi- politik-terhadap-karakter- produk-hukum-indonesia/
Hadi, Solikhul. (2015, Agustus). Pengaruh Konfigurasi  Politik  Pemerintah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
Terhadap Produk Hukum. ADDIN, Volume 9, Nomor 2 , 383-
400.
Harahap, Krisna. (2009). Upaya
Penegakan Kemerdekaan Pers di Indonesia  Sebagai  Salah  Satu Pilar  Demokrasi. Syiar  Hukum:
Jurnal  Ilmu  Hukum,  Volume  11, Nomor 3 .
Ibrahim,  Julianto.  (2016). Dinamika
Sosial  dan  Politik  Masa  Revolusi
Indonesia. Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
M.D., Moh. Mahfud. (2009). Politik Hukum di  Indonesia. Jakarta:  Rajawali Pers.
M.D., Moh. Mahfud. (2010). Politik Hukum di  Indonesia. Jakarta:  Raja Grafindo.
Marpaung,  Lintje.  Anna.  (2012,  Januari).
Pengaruh  Konfigurasi  Politik Hukum Terhadap Karakter Produk  Hukum  (Suatu  Telaah dalam  Perkembangan  Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia)  . Pranata  Hokum, Volume 7, Nomor 1 , 1-14.
Munif,  Nasrulloh.  Ali.  (2015,  November).
KHI  dan  Konfigurasi  Politik Hukum  Orde  Baru  (Vis  a  Vis Antara Hukum Islam dan Sistem
Pemerintahan  Otoriter). AHKAM Jurnal  Hukum  Islam,  Volume  3, Nomor 2 , 265-286.
Noviati,  Cora.  Elly.  (2013,  Juni). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. Jurnal  Konstitusi,
Volume 10, Nomor 2 , 334-354.
Salam, Abdus. (2015, Desember). Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. Mazahib Jurnal Pemikiran  Hukum  Islam,  Volume 14, nomor 2 , 120-131.
doi:https://doi.org/10.21093/m
j.v14i2.341
Santoso,  Urip.  (2012). Hukum  Agraria: Kajian  Komprehensif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Soekanto,  Soerjono.  (2008). Pengantar Penelitian  Hukum. Jakarta:  UI
Press.
Soerjono,  &  Rahman,  Abdul.  (2003).
Metode Penelitian Hukum.
Jakarta: Rineka Cipta.
Supanto.  (2020). Bahan  Materi  Kuliah Politik Hukum Program Magister Kenotariatan  Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret.
Wasti,  Ryan.  Muthiara.  (2015,  Januari- Maret).  Pengaruh  Konfigurasi

## Politik Terhadap Produk Hukum
Pada Masa Pemerintahan Soeharto  di  Indonesia. Jurnal
Hukum dan Pembangunan ke-45,
Volume  45,  Nomor  1 ,  77-105. doi:http://dx.doi.org/10.21143/ jhp.vol45.no1.10.