## Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda
Karwiyah; Bambang Daru Nugroho; Hazar Kusmayanti Universitas Padjadjaran karwiyah19001@gmail.com
Abstract
This  paper  provides  an  overview of  the  legal  dynamics  and legal  sanctions  of  customary marriage in the parental/bilateral kinship system against the Sundanese community. The approach method applied is in the form of normative juridical or literature law research. The  research  specifications  used  are  descriptive  analytical.  Stages  of  research  with literature  research  that  uses  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and tertiary legal materials. The data collection method is then carried out through literature studies  and  observations  (observations).  The  method  of  data  analysis  is  carried  out  in  a qualitative  juridical  manner.  The  results  showed  that  customary  marriage  law  in  the parental/bilateral  kinship  system  for  Sundanese  people,  including  the  Sundanese Community in Karawang Regency, applies kinship relations from husband and wife, and so on  until  their  descendants'  children  later.  The  marriage  is  accompanied  by  a  series  of traditional  marriage  ceremony  processions  from  before  to  after  the  marriage  contract, although  some  still  follow  the  whole  and  some  adjust.  The  practice  in  the  Karawang Regency  community  that  a  series  of  marriage  customs  if  there  are  things  that  are considered lacking and not in accordance with the customs that should be sanctioned only comes from the surrounding response.
Keywords : Customary Marriage Law; Parental/Bilateral; Sundanese Communities .

## Abstrak
Penulisan  ini  memberikan  gambaran  dinamika  hukum  dan  sanksi  hukum  perkawinan adat  pada  sistem  kekerabatan  parental/bilateral  terhadap  masyarakat  Sunda.  Metode pendekatan  yang  diterapkan  berupa  yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Tahapan penelitian dengan penelitian kepustakaan yang mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  Adapun metode pengumpulan data kemudian  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  dan  pengamatan  (observasi).  Metode analisis  data  dilakukan  secara  yuridis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa hukum  perkawinan  adat  pada  sistem  kekerabatan  parental/bilateral  terhadap masyarakat  Sunda  termasuk  Masyarakat  Sunda  di  Kabupaten  Karawang  berlaku hubungan  kekerabatan  dari  suami  dan  istri,  serta  seterusnya  hingga  anak-anak keturunannya  kelak.  Perakawinan  disertai  serangkaian  prosesi  upacara  adat perkawinan  dari  sebelum  hingga  setelah  akad  perkawinan  walaupun  ada  yang  masih mengikuti keseluruhan dan ada yang  menyesuaikan. Praktik di masyarakat Kabupaten Karawang  bahwa  rangkaian  adat  istiadat  perkawinan  apabila  ada  hal  yang  dinilai kurang  dan  tidak  sesuai  dengan  adat  yang  seharusnya  terhadap  sanksi  hanya  berasal dari respon sekitarnya.
Kata kunci: Hukum Perkawinan Adat; Parental/Bilateral; Masyarakat Sunda .

## PENDAHULUAN
Indonesia dengan banyaknya wilayah yang berbeda menimbulkan keberagaman dalam  berbagai  aspek  seperti  hukum  adat,  bahasa,  etnis,  dan  yang  lain  sebagainya. Termasuk  dalam  hukum  adat  perkawinan  yang  diterapkan  dalam  kondisi  masyarakat adat  yang  berbeda-beda.  Salah  satunnya  terhadap  masyarakat  Sunda  yang  merupakan kelompok  etnis  yang  bertempat  di  Jawa  Barat,  Indonesia.  Perkawinan  dengan berdasarkan hukum adat perkawinan masih berlangsung hingga saat ini di daerah Jawa seperti Jawa Barat termasuk di Kabupaten Karawang. Masyarakat Kabupaten Karawang di sejumlah kecamatan, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan Kabupaten Karawang cukup terkenal sebagai daerah penghasil padi. 1
Hukum adat  mempunyai peranan di Indonesia dengan dinamika perkembangan hukum  nasional,  yang  berkembang  dan  hidup  mengiringi  masyarakat. 2 Hukum  adat yang  juga  merupakan  peraturan  yang  diturunkan  kepada  masyarakat-masyarakat selanjutnya. Pandangan masyarakat terhadap hukum adat dapat terlihat dan mengalami perkembangan  tergantung  pada  mekanisme  sosial  serta  pengawasan  oleh  masyarakat itu  sendiri.  Adapun  oleh  masyarakat  dalam  kalusul  seseorang  mentaati  adat  yang berlaku  dan  berkembang  yang  biasa  diterapkan  dalam  konteks  hukum  adat  berupa sanksi yang terjadi lebih bersifat moril. Di masyarakat Jawa Barat untuk rangkaian adat istiadat  perkawinan  apabila  ada  hal  yang  dinilai  kurang  sesuai  dengan  adat  yang seharusnya dapat dikenai sanksi yang bernilai moril. 3
1 Ensiklopedia Dunia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Karawang 2 Takwim  Azami.  (2022). Dinamika  Perkembangan  Dan Tantangan  Implementasi  Hukum Adat Di Indonesia.
Jurnal Ilmu Hukum QISTIE , Vol. 15 No. 1, Mei. p. 43. https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/6487/4001
3 Woro  Anjar  Verianty,  “Apakah  Perbedaan  Antara  Sanksi  Kebiasaan  dan  Adat  Istiadat?  Ini Penjelasannya” https://www.liputan6.com/hot/read/5317702/apakah-perbedaan-antara-sanksi-kebiasaan-dan- adat-istiadat-ini-penjelasannya
Indonesia  yang  juga  diikenal  dengan  semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika  bukan sekedar  slogan  tetapi  juga  mewakili  dan  menjadi  kunci  persatuan  dan  kesatuan  di Indonesia. 4 Setiap  suku  atau  masyarakat  tersebut  didalamnya  mempunyai  aturan, budaya,  dan  adat  istiadat  tersendiri  yang  berbeda  dengan  suku  atau  masyarakat  lain, termasuk dalam hal hukum adat perkawinan yang harus dihormati. Menurut Bambang Daru  Nogroho,  hukum  adat  sebagai  hukum  tidak  tertulis  yang  ada  dalam  masyarakat merupakan cerminan kepribadian masyarakat Indonesia yang berurat dan berakar dari kebudayaan bangsa. 5
Selain  pengakuan  dan  penghormatan,  keberadaan  hukum  adat  juga  termaktub dalam  Undang-undang  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  (selanjutnya  disebut  HAM). Undang-undang  HAM  di  Indonesia  yang  dimaksud  adalah  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Dibeberapa  ketentuan  dalam  poin  pasalnya terdapat hal yang mengatur terkait perlindungan terhadap keberadaan hak Masyarakat Hukum Adat. Yakni dakam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang HAM. Semakin jelasnya  hadirnya  keberadaan  hukum  adat  yang  hidup  dan  tumbuh  dimasyarakat Indonesia.  Pengakuan  ini  termasuk  didalamnya  oleh  masyarakat  bahkan  oleh pemerintah atau negara menghormati.
Komponen penting lainnya ialah terhadap seorang hakim dalam memeriksa dan memutus  perkara.  Beruntungnya  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  memberi  peluang  terhadap  hukum  adat  yang  hidup  dan  diakui oleh masyarakat untuk menjadi pertimbangannya. Ketika dalam hal hukumnya tidak ada atau  tidak  jelas,  hakim  terpaksa  harus  belajar  tentang  nilai-nilai  hukum  dan  rasa
4 Gunawan  Santoso,  dkk.  (2023).  Bhinneka  Tunggal  Ika  Sebagai  Pemersatu  Bangsa  Indonesia  Dari Dahulu  Sampai  Sekarang. Jurnal  Pendidikan  Transformatif  (Jupetra) ,  Vol.  02  No.  02,  Juni.  p.  191. https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/331/115
5 Bambang  Daru  Nugroho.  (2019). Hukum  Adat  Hak  Menguasai  Negara  atas  Sumber  Daya  Alam Kehutanan & Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat . Bandung: Refika Aditama. p. 70.
keadilan  yang  tersembunyi  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  bersangkutan. 6
Pentinglah  pemikiran  bahwa  dalam  masyarakat  yang  masih  terdapat  hukum-hukum tidak tertulis dan yang ada dalam masyarakat. Kembali ditegaskan dalam buku Bambang Daru Nugraha bahwa sumber hukum tak tertulis dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  tersebut.  mengandung  makna bahwa setiap putusan pengadilan harus selalu memuat dan memperhatikan hukum adat yang tidak tertulis .7
Perkawinan  merupakan  sebuah  peristiwa  hukum  dengan  akibat  luas  dan bermakna  dalam  kehidupan  masyarakat  karena  tidak  hanya  berkaitan  dengan  kedua pihak  calon  pasangan  saja,  namun  juga  merupakan  prosesi  warisan  keluarga. 8
Masyarakat masih menyadari keberadaan hukum adatnya dalam hal perkawinan maka dilakukan tidak hanya menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana undang-undang mengatur, tetapi juga adat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Sejalan dengan yang juga  menurut  hukum  agama  atau  kepercayaan  yang  diakui  oleh  masyarakat  yang bersangkutan sejak lama atau turun-temurun. Hukum adat perkawinan sendiri menurut Hilman  Hadikusuma  mempunyai  arti  Hukum  adat  perkawinan  adalah  aturan-aturan hukum  adat  yang  mengatur  tentang  bentuk-bentuk  perkawinan,  cara-cara  pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. 9
Hukum perkawinan adat menentukan dan mencerminkan sistem keluarga yang berlaku  pada  sekumpulan  masyarakat  adat  dengan  bentuk  kekerabatan  tersebut didasarkan  pada  sistem  keturunan.  Bentuk  sistem  keturunan  ada  tiga  macam,  yaitu
6 Ratna  Luhfitasari.  2019.  Upaya  Hakim  Dalam  Menyelesaikan  Perkara  Perdata  Yang  Belum  Di  Atur Dalam  Undang-Undang  Nasional. Jurnal  de  Iuse .  Vol.  11  No.  2,  Oktober.  p.  70. https://jurnal.law.uniba- bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/download/343/pdf
7 Bambang Daru Nugroho. Ibid . p. 8.
8 Sirman Dahwal. (2017). Perbandingan Hukum Perkawinan . Bandung: Mandar Maju. p. 3.
9 Hilman  Hadikusuma.  (2003). Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia .  Bandung:  CV.  Bandar  Maju. p.182.
sistem  keturunan  patrilineal  (garis  keturunan  laki-laki),  sistem  keturunan  matrilineal (garis  keturunan  perempuan),  dan  sistem  keturunan  parental  atau  bilateral  (garis keturunan  laki-laki  dan  perempuan).  Hukum  perkawinan  adat  untuk  daerah  yang berada  diwilayah  Jawa  sendiri  yakni  dengan  menggunakan  sistem  parental/bilateral. Kabupaten  Karawang  yang  terletak  di  Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  wilayah  yang mempergunakan sistem keturunan parental. Praktiknya tidak terjadi persoalan hukum adat perkaiwnan yang begitu rumit seperti sistem patrilineal maupun matrilineal . Kedua belah  pihak  yang  telah  melangsungkan  perkawinan,  artinya  suami  bergabung  dengan keluarga istrinya dan istri bergabung dengan keluarga suaminya.
Berdasarkan  hasil  penelusuran  sebelumnya,  belum  ada  pembahasan  yang menyerupai  usulan  penelitian  yang  akan  diangkat,  namun  terdapat  beberapa  judul publikasi  jurnal  yang  dinilai  memiliki  keterkaitan  dengan  topik  penelitian. Pertama , termuat dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.10, No.6 Tahun 2023, yang berjudul “ Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia ”, yang ditulis oleh Sandra Natalia,
Michellie  Chandra  Wijaya,  Giacinta  Nadima,  Gladys  Lydia  Evan,  Lisentia  Putri. Berdasarkan  penelitian  tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  sistem kekerabatan  serta  akibat  hukum  yang  akan  lahir  dari  kekerabatan  tersebut  bahwa terdapat  tiga  sistem  kekerabatan  yang  umum  dan  tumbuh  pada  masyarakat  adat  di Indonesia yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. 10 Kedua , Jurna Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.24, No.1 September 2022, yang berjudul “ Makna Dan Fungsi Nilai Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan  Kalianda,  Kabupaten  Lampung  Selatan ”,  yang  ditulis  oleh  Suwarno,  Pairul Syah,  dan  Damar  Wibisono.  Berdasarkan  penelitian  bertujuan  untuk  menggali  makna
10 Sandra  Natalia,  dkk.  (2023).  Sistem  Kekerabatan  Dalam  Hukum  Adat  Di  Indonesia. jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , Vol.10 No.6 http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/11782/7366
dan  fungsi  nilai  kekerabatan  pada  Masyarakat  Adat  Lampung  Saibatin  Marga  Legun. 11
Ketiga , jurnal berjudul “ Sistem Pewarisan Kekerabatan Parental Dalam Hukum Adat Suku Bugis ”,  yang ditulis oleh Muhammad Syaiful. Di dalam masyarakat suku Bugis menganut sistem pewarisan kekerabatan Parental yakni menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, baik dari garis bapak maupun ibu. 12
Pentingnya  meninjau  pembahasan  terkait  hukum  perkawinan  adat parental/bilateral  karena  bukan  saja  melibatkan  urusan  pribadi  dari  orang  yang melakukan  perkawinan.  Terjadinya  peristiwa  perkawinan  berimpikasi  adanya pemisahan  dari  orang  tuanya  dan  untuk  seterusnya  melanjutkan  garis  keturunan terhadap  orang  tuanya.  Menarik  untuk  diulas  lebih  lanjut,  maka  dalam  tulisan  ini diambil  suatu  rumusan  masalah  ialah  untuk  memberikan  gambaran  dinamika  hukum serta  sanksi  hukum  perkawinan  adat  pada  sistem  kekerabatan  parental/bilateral terhadap masyarakat Sunda.
Penelitian  menggunakan  metode  pendekatan  berupa  yuridis  normatif  atau penelitian hukum kepustakaan 13 . Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diteliti  berkaitan  dengan  penerapannya  dalam  praktik  di  masyarakat. 14 Spesifikasi penelitian  adalah  deskriptif  analitis.  Tahapan  penelitian  yang  dilangsungkan  dengan penelitian  kepustakaan  yang  mempergunakan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Adapun  metode  pengumpulan  data  kemudian dilakukan melalui studi kepustakaan dan pengamatan ( observasi ). Metode analisis data
11 Suwarno,  Pairul  Syah,  Damar  Wibisono.  (2022).  Makna  Dan  Fungsi  Nilai  Kekerabatan  Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya , Vol. 24, September https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/341
12 Muhammad  Syaiful,  “Sistem  Pewarisan  Kekerabatan  Parental  Dalam  Hukum  Adat  Suku  Bugis”, https://osf.io/preprints/zny69/
13 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji.  (2007). Penelitian  Hukum  Normatif-Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Rajawali Press. p. 13.
14 Ronny  Hanitijo  Soemitro.  (1990). Metodoligi  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, p. 97.
dilakukan secara yuridis kualitatif tanpa adanya pengolahan yang termuat dalam angka- angka. 15

## PEMBAHASAN
1. Hukum Perkawinan Adat Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral
Menurut Dewi Wulansari dalam bukunya, makna perkawinan menurut hukum adat  ialah  sangat  penting  karena  tidak  hanya  memperhatikan  hubungan  antara  kedua mempelai, tetapi juga anggota keluarga lainnya, misalnya saudara kandung. 16 Peristiwa perkawinan  yang  terjadi  tidak  hanya  dipandang  penting  dalam  kehidupan  bagi  dua belah  pihak  yang  melangsungkan  perkawinan  saja.  Pentingnya  perkawinan  dalam hukum  adat  maka  akan  terikat  pada  pihak  lainnya  seperti  saudara,  kerabat,  bahkan masyarakat  yang  biasanya  mengetahui  dan  turut  serta  dalam  prosesi  perkaiwnannya. Bahkan  menurut  hukum  adat,  disamping  perkawinan  dianggap  sebagai  peristiwa penting  baik  bagi  pasangan  dan  keluarganya,  akan  tetapi  juga  dianggap  penting  oleh leluhurnya yang telah meninggal. Hal ini berkaitan dengan keberlanjutan rumah tangga mereka untuk kehidupan bersama sebagai pasangan suami dan istri yang lebih tenteram serta bahagia diharapkan mendapat keberkahan dari nenek moyang kedua belah pihak.
Perkawinan  menurut  Soeojo  Wignjdipoero    merupakan  rangkaian  peristiwa terpenting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak hanya melibatkan peran serta  pihak  perempuan  dan  laki-laki  yang  akan  menjadi  calon  pengantin,  tetapi  juga peran serta orang tua kedua belah pihak, saudara kandung bahkan keluarganya. 17 Saking pentingnya  memperhatikan  hukum  adat  perkawinan  ini,  termasuk  dalam pelaksanaannya  diiringi  dengan  sejumlah  upacara  yang  dilengkapi  dengan  pemberian semacam  persembahan  arwah-arwah  atau  nenek  moyang  seperti  yang  masih
15 Ronny Hanitijo Soemitro. Ibid . p. 98.
16 Dewi Wulansari. (2018). Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar . Bandung: PT Refika Aditama, p. 48. 17 Soerojo  Wignjdipoero.  (1994). Pengantar  Dan  Asas-Asas  Hukum  Adat .  Jakarta:  PT  Toko  Gunung Agung. p. 122.
berkembang  di  Masyarakat  Kabupaten  Karawang.  Sejalan  dengan  oleh  Hilman Hadikusuma  artikan  hukum  adat  perkawinan  sebagai  ketentuan  dalam  hukum  adat terkai  bentuk  perkawinan,  cara  melamar,  upacara  perkawinan,  serta  putusnya perkawinan. 18 Meskipun  tampaknya  semuanya  hanya  takhayul,  sebagian  besar masyarakat  Indonesia  masih  mempercayai  kepercayaan  ini,  sehingga  masih dipraktikkan secara luas. Hazairin dalam bukunya, Rejang , dalam perkawinan terdapat tiga  rangkaian  perbuatan  magis,  yang  bertujuan  untuk  menjamin  ketenangan  ( koelte ), kebahagiaan  ( welvaart ),  dan  kesuburan  ( vruchtbaarheid ),  terwujud  ketika  acara pernikahan dilangsungkan. 19
A. Van Gennep, memaknai upacara yang ada dalam perkawinan sebagai “ rites de passage ”  yakni  upacara-upacara  peralihan. 20 Maksud  dari  upacara-upacara  peralihan tersebut melambangkan bahwa adanya peralihan atau perubahan status calon pengantin. Pasangan  yang  pada  awalnya  hidup  terpisah,  kemudian  melangsungkan  perkawinan dan  kemudian  dipertemukan  kembali  untuk  hidup  bersama  dengan  status  baru  yakni sebagai pasangan suami istri. Mula-mulanya pasangan tersebut adalah anggota keluarga orang tua  mereka masing-masing, namun kemudian beralihlah setelah melangsungkan perkawinan.  Kedudukan  mereka  berdua  selanjutnya  menjadi  keluarga  mereka  sendiri, sebuah  keluarga  baru  yang  mandiri,  dan  dipimpin  oleh  mereka  sendiri.  Menerut  van Geneep rites de passage memilki tiga tingkatan yakni sebagai tahap berpisahnya ke satatus baru, tahap berjalannya ke status baru, serta tahap diterimanya dalam status baru. 21
Peristiwa  perkawinan  adat  secara  umum  selain  sebagai  sarana  untuk mendapatkan  keturunan  perkawinan  adat,  perkawinan  ini  juga  mempertahankan persekutuan  setempat  atau  masyarakat  desa  dan  persekutuan  wilayah  selaku  tata-
18 Hilman Hadikusuma. Op. Cit . p.182.
19 Dewi Wulansari. Op. Cit. p. 48.
20 Elsaninta  Sembiring  dan  Vanny  Christina,  “Kedudukan  Hukum  Perkawinan  Adat  Di  Dalam  Sistem
Hukum Perkawinan Nasional Menurut
UU No. 1 Tahun 1974”, p. 79
https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/download/50254/pdf
21 Soeojo Wignjdipoero. Op. Cit . p. 123.
susunan  masyarakyat. 22 Menurut  Hilman  Hadikusuma  bahwa  tujuan  perkawinan menurut hukum  adat  masyarakat  adalah untuk memelihara  dan  menjaga  kebahagiaan keluarga/kekerabatan,  menghasilkan  anak  meneruskan  garis  keturunan  ayah  atau  ibu sesuai  dengan  nilai-nilai  budaya  adat  dan  memperoleh  ketentraman,  serta  menjaga kelestarian  perwarisan. 23 Terhadap  adanya  hubungan  sistem  hubungan  darah  dan kekerabatan  antar  suku  di  Indonesia  antara  yang  satu  dengan  suku  lainnya  berbeda, termasuk perbedaan lingkungan hidup dan agama, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat  adat  juga  berbeda  antar  suku  lainnya.  Tiap  daerah  berbeda-beda  akan berakibat hukum dan ritual pernikahannya pun berbeda-beda.
Hal tersebut berbeda dengan dengan sistem kekeluargaan atau kekerabatan yang patrilineal  dan  matrilineal  yang  disesuaikan  tujuannya  untuk  mempertahankan  garis keturunan  ayah  dan  mempertahankan  garis  keturunan  ibu. 24 Apabila  peristiwa perkawinan  mempunyai  tujuan  demikian,  maka  akan  ada  beberapa  syarat  yang berkaitan dengan larangan dan keharusan perkawinan bagi kerabat tertentu. Misalnya, dalam  sistem  keluarga  patrilineal  dan  sistem  keluarga  matrilineal,  sistem  perkawinan yang dianut bersifat eksogami sehingga mengharuskan mencari calon istri atau suami di luar  marga  atau  kerabatnya  tersebut.  Ada  juga  sistem  perkawinan  endogami,  yaitu mencari  calon  suami  atau  istri  dalam  lingkungan  keluarga  sendiri  (suku,  marga, keluarga).  Satu  lagi  berbeda  pula  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  dalam masyarakat yang menganut sistem keluargaan parental/bilateral termasuk keberlakukan maka diterapkan sistem perkawinan eleutherogami yang tidak mengakui perlunya calon pasangan  baik  eksogami  dan  endogami. 25 Sahnya  perkawinan  menurut  hukum  adat
22 Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, Op. Cit , p. 77.
23 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Op. Cit . p. 22.
24 Sandra Natalia, dkk. Op. Cit . p. 3151.
25 Sirman Dahwal, Op. Cit . p. 8.
sendiri pada umumnya dikembalikan bergantung terhadap agama atau keyakinan dari yang bersangkutan.
Kekerabatan  adalah  suatu  unit  sosial  di  mana  setiap  individu  memelihara hubungan genetik atau darah (gen) melalui salah satu orang tuanya atau keduanga. Oleh karena  itu,  sistem  kekerabatan  seringkali  dikaitkan  dengan  keluarga  besar  dan  kecil, sistem  kekerabatan  ini  seringkali  diperlukan  untuk  menyelesaikan  berbagai permasalahan dalam keluarga. 26 Sistem kekerabatan parental/bilateral diterapkan salah satunya  dalam  masyarakat  Jawa  Barat  atau  Sunda  seperti  Kabupaten  Karawang. Berdasarkan  sistem  tersebut  maka  seorang  anak  hanya  dapat  memperoleh  hubungan semenda  melalui  perkawinan  saja.  Hubungan  semenda  melalui  perkawinan  ini  yakni baik  secara  langsung  melalui  perkawinannya  sendiri,  maupun  secara  tidak  langsung melalui perkawinan orang tua kandungnya. 27 Seperti yang diketahui bahwa di Indonesia terdapat  3  (tiga)  macam  sistem  kekerabatan  atau  kekeluargaan  dalam  hukum  adat Indonesia, yakni sebagai berikut:
a. Sistem Kekerabatan Patrilineal
Menurut  buku  Soeojo  Wignjdipoero  bahwa  ciri  utama  system  kekerabatan patrilineal  ialah  adanya  perkawinan  jujur.  Perkawinan  dengan  pemberian  jujur kepada  pihak  Perempuan.Pemberian  merupakan  tanda  putusnya  hubungan kekeluargaan  isteri  terhadap  orang  tuanya,  saudara,  dan  nenek  moyangnya. Sehingga  dengan  demikiaan  putuslah  hubungan  kekerabatan  dengan persekutuannya.  Istri  kemudian  masuk  pada  lingkungan  kekeluargaan  suami  dan setrusnya berlaku terhadap anak-anak keturunan dari perkawinannya. 28
b. Sistem Kekerabatan Matrilineal
26 Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih, “Hukum Kekerabatan Adat”, https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/77599/mod_resource/content/1/ONLINE+6+HUKUM+K EKERABATAN+ADAT.pdf
27 Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih.
28 Soeojo Wignjdipoero. Op. Cit . p. 128.
Sistem kekerabatan matrilineal dalam perkawinan tidak ada apa yang disebut dengan pembayaran jujur. Setelah terjadinya peristiwa perkawinan, maka kemudian seorang suami tetap berada dalam keluarganya sendiri. Namun disini bukan berarti tidak  dapat  berinteraksi  dengan  keluarga  isteri.  Hingga  kemudian  setelah  upacara dilewati  barulah  suami  selanjutnya  ikut  berada  dikediaman  istri  dan  keluarganya. Adapun terhadap keturunannya juga masuk ke keluarga isterinya.
c. Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral
Sifat  susunan  kekeluargaan  parental/bilateral  disini  setelah  melangsungkan perkawinan, suami menjadi anggota keluarga isterinya dan berlaku sebaliknya bagi si istri. Sehingga disini pula suami dan isteri memiliki dua kekeluargaan, Perkawinan masyarakat  parental/bilateral  ini  tidak  mengikat  sistem  perkawinan  eksogami ataupun  endogami.  Maksudnya  adalah  seseorang  yang  akan  melangsungkan perkawinan  tidak  harus  mempunyai clan yang  sama.  Karena  eksogami  memiliki prinsip larangan untuk kawin dengan sesama anggota clan .
Telihat  bahwa  perkawinan  parental/bilateral  mengandung  prinsip  bebas sekaligus  masyarakat  Indonesia  yang  modern.  Bentuk  perkawinan  bebas  menunjukan adanya  kebebasan  bahwa  keluarga  atau  kerabat  terdekatnya  tidak  terlibat  campur tangan  dalam  kehirupan  rumahtangga  suami  istri  yang  bersangkutan. 29 Hal  yang menjadi larangan  dalam  perkawinan bebas  ini  pada  dasaranya  yang  terpenting  adalah terjadinya suatu perkawinan yang memiliki hubungan terdekat. 30
2. Dinamika  Hukum  Perkawinan  Adat  Sisten  Kekerabatan  Parental/Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda
Masyarakat Sunda di Kabupaten Karawang merupakan salah satu contoh sistem kekerabtan parental/bilateral yang berlaku hubungan kerabat dari suami dan istri serta
29 Dewi Wulansari, Op. Cit. p.61.
30 Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, Op. Cit. p. 81.
seterusnya. Biasanya ada pula kebiasaan yang dilakukan pihak laki-laki dengan memberi pemberian-pemberian kepada pihak perempuan. Hal ini sering terlihat terutama ketika akan  melangsungkan  perkawinan,  seperti  halnya  apa  yang  dilakukan  di  masyarakat Kabupaten Karawang. Pemberian-pemberian ini menurut Soeojo Wignjdipoero dimaknai sebagai hadiah perkawinan. 31
Selain  itu,  tidak  mengenal  sistem  eksogami  dan  endogami  karena  pada masyarakat  parental/bilateral.  Hukum  perkawinan  adat  pada  sistem  kekerabatan parental/bilateral terhadap masyarakat Sunda adanya kebebasan untuk melangsungkan perkawinan  dengan  siapapun  tanpa  terikat  aturan  tertentu  kecuali  hubungan  darah. Dalam hukum perkawinan adat pada sistem kekerabatan parental/bilateral yang perlu diperhatikan dalam larangan ialah terhadap hal yang timbul oleh kaidah kaidah agama dan  kaidah  kesusilaan.  Sebagaimana  dalam  buku  Drajen  Saragih  bahwa  yang  menjadi halangan  perkawinan  masyarakat  bilateral  ialah  karena  faktor  dari  kepercayaann  itu sendiri dan perkawinan terhadap yang mempunyai hubungan dekat seperti hubungan darah,  hubungan  ipar,  dan  hubungan  sepersusuan. 32 Kemudian  dengan  berlakunya sistem perkawinan bebas ini juga dalam perkawinannya tidak menentukan secara tegas di  pihak  mana  nantinya  harus  tinggal  dan  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan keduanya.
Perkawinan  adat  di  Kabupaten  Karawang  yang  dilaksanakan  menurut  adat Sunda  juga  biasanya  memuat  sejumlah  prosesi  yang  menarik  perhatian  dan  tidak terlepas  dari  nilai-nilai  leluhur  dan  budaya  yang  kuat.  Pelaksanaannya  di  tiap  daerah atau  kelompok  masyarakat  tertentu  tidaklah  selalu  sama  dan  persis  semuanya  diikuti. Biasanya dalam perkawinan di Kabupaten Karawang ada yang  mengikuti keseluruhan sesuai adat perkawinan dan ada juga yang mengesampingkan prosesi adat perkawinan
31 Soeojo Wignjdipoero. Op. Cit . p. 131.
32 Drajen Saragih. (1996). Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III , Bandung: Tarsito. p. 129-130.
yang  biasa  dilewati.  Banyak  faktor  yang  biasanya  beberapa  orang  di  Kabupaten Karawang  tidak  mengikutinya  seperti  dalam  hal  mulai  lunturnya  kebiasaan  untuk melaksankan  adat  perkawinan,  keterbatasan  biaya  dan  waktu,  dan  minimnya ketersediaan bahan-bahan atau alat-alat baik sebelum perkawinan maupun setelah adat perkawinan.  Namun  demikian  bahwa  terhadap  hukum  perkawinan  adat  Sunda  juga pada dasarnya tidak bersifat tetap dan dapat disesuaikan karena dengan berkembangnya zaman yang semakin sedikit orang mengikuti keseluruahan rangkaian adat perkawinan.
Akibatnya,  prosesi  adat  sendiri  dalam  hal  ini  nampak  lebih  sederhana  seiring berjalannya waktu. Bukan tanpa alasan karena faktor regenaerasi yang biasanya semakin meninggalkan  adat-adat  yang  berlaku  kecuali  unsur  utamanya.  Pengaruhnya  hal-hal seperti agama, budaya daerah, dan kondisi sosial ekonomi. Fakta umum lainnya adalah peraturan  mengenai  hukum  perkawinan  adat  yang  tidak  menunjukkan  keseragaman. Menurut hukum adat, Indonesia mempunyai banyak jenis upacara perkawinan. Sebab, banyak  sekali  adat  istiadat  dan  tradisi  khas  Indonesia  yang  menjadi  ciri  khas  setiap daerah  bahkan  dibeberpa  daerah  dalam  satu  Kabupaten  sekalipun.  Kepatuhan pelaksanaan  rangkaian  hukum  adat  perkawinan  mengandung  konsekuensi  atau hukuman yang diterapkan terhadap seseorang yang melanggar norma atau aturan sosial dalam suatu masyarakat. Biasanya terlihat dari sejauh mana serangkaian prosesi upacara adat  perkawinan  dari  sebelum  hingga  setelah  akad  perkawinan  yang  umumnya dilakukan. Upacara perkawinan adat Sunda terbagi ke dalam tiga bagian yakni sebelum akad perkawinan, akad perkawinan, dan sesudah akad  perkawinan. 33 Tahapan prosesi perkawinan secara umum, dinataranya adalah sebagai berikut:
a) Prosesi Melamar
33 Ilfa  Harfiatul  Haq.  (2019).  Nilai-Nilai  Islam  Dalam  Upacara  Adat  Pernikahan  Sunda. Jurnal Peradaban Islam . Vol. 16 No. 1, Juni. p. 31.
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jat/article/download/3562/2756
Prosesi  melamar  di  Kabupaten  Karawang  merupakan  prosesi  awal  upacara adat  perkawinan  yakni  sebelum  dan  menjelang  pelaksanaan  perkawinan.  Bermula dari  pembicaraan  awal  atau  disebut  dengan  istilah  “ neundeun  omong ”  yang  artinya titip  pesan  atau  mengadakan perjanjian. 34 Antara  kedua  belah  pihak dan  keluarga masing-masing dilakukan permbicaraan. Pembicaraan ini bertujuan untuk melamar perempuan yang dipilihnya untuk menjadi calon istri. Apabila terjadi kesepakatan, prosesi  melamar  dilangsungkan  yang  biasanya  dengan  membawa  tanda  pengikat umumnya  berupa  cincin. 35 Prosesi  pengikatan  pasangan  ini  kemudian  biasanya disebut sebagai istilah “ panyangcang ”. Di kalangan masyarakat Kabupaten Karawang sendiri orang tua pria sangat diperlukan untuk dilakuakannya kunjungan kerumah orang tua wanita atau calon besannya.
Proses ini diperlukan dan bertujuan untuk memperoleh kejelasan tujuan dan mengenai  status  pribadi  wanita  yang  bersangkutan.  Hal-hal  tersebut  selain  untuk mengetahui  secara  lebih  baik,  juga  menentukan  seperti  apa  seorang  wanita  yang bersangkutan, apakah sudah memiliki calon lain atau memang belum. Biasanya sejak proses  ini  telah  selesai  biasanya  kedua  belah  pihak  mulai  semakin  dekat  bahkan saling  mengunjungi,  terkadang  beruntung  bahkan  saling  mengirim  makanan  atau barang  lainnya,  yang  akan  menciptakan  hubungan  erat  antara  kedua  belah  pihak.
Biasanya  ada  bawaan  dari  pihak  laki-laki  dengan  menyerahkan  membawa  barang- barang untuk  mempelai  wanita. Akan  tetapi  kembali lagi  bahwa  prosesi  utamanya adalah walimah atau akad nikah atau prosesi ijab kabul yang menjadi syarat sah dari suatu perkawinan di mata agama dan hukum. 36
b) Upacara Seserahan
34 Ibid . p. 34.
35 Hilman Hadikusuma. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: CV. Mandar Maju. p. 94 .
36 Riska Syawalani, Eti Herawati, Lilis Jubaedah. (2023). Analisis Tata Upacara Perkawinan Adat Sunda Pada  Masyarakat  Suku  Sunda  Di  Kota  Bogor. Jurnal  Multidisiplin ,  Vol.  01  No.02,  p.  452-453. https://e- journal.naureendigition.com/index.php/jam/article/view/413/150
Upacara  ini  biasanya  berlangsung  sebelum  akad  perkawinan  dilaksanakan yakni  saat  rombongan  keluarga  pihak  pengantin  pria  tiba  dengan  artian  untuk menyerahkan.  Biasanya  akan  dipersiapkan  dan  dilaksankan  penyambutan  secara sacral  dan  pengalungan  bunga  yang  terbuat  dari  bunga  melati  kepada  calon pengantin  pria.  Pengalungan  ini  biasanya  dilakukan  oleh  pihak  ibu  dari  mempelai wanita.  Secara  tidak  langsung  terbentuklah  makna  bahwa  pihak  orang  tua  calon pengantin  pria  menyerahkan  putranya  kepada  pihak  orang  tua  calon  pengantin wanita.  Proses  ini  diiringi  dengan  dibawanya  barang-barang  keperluan  pengantin wanita,  yang  dimaknai sebagai  bentuk  tanggung  jawabnya  dan  kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga.
Di beberapa daerah di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Karawang terdapat hal unik lainnya yakni pada upacara seserahan salah satu barang yang harus dibawa dalam  acara  seserahan  dimaksud  adalah seeng tambaga.  Selain  kebutuhan  dasar, disisipkan juga barang dan makanan yang menjadi simbol keseriusan mempelai pria untuk mencintai dan menyayangi calon istrinya.
Satu bawaan barang yang dinilai unik dalam prosesi perkawinan adat pada sistem  kekerabatan  parental/bilateral  masyarakat  Sunda  di  Kabupaten  Karawang yakni membawa sebuah seeng atau dandang. Seeng atau dandang yang dibawa juga diikatkan sebuah kain batik berukuran panjang pada bagian lehernya. Seeng tersebut didalmnya  juga  diisi  dengan  benda-benda  seperti  uang,  emas,  beras,  dan  lain-lain yang  dinaggap  penting.  Kemudian  dibawa  oleh  salah  satu  perwakilan  dari  pihak pengantin laki-laki yang dibawa dengan cara digendong di punggung. 37
c) Akad Perkawinan
37 Suwardi  Alamsyah  P.  (2021). Seeng Tambaga  (Dandang  Tembaga)  Tanjungsiang  Subang.    Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/seeng-tambaga-dandang-tembaga-tanjungsiang-subang/ .
Hal  yang  sama  pada  umumnya  bahwa  prosesi  utama  dalam  upacara perkawinan  adalah  akad  perkawinan  karena  mayoritas  masyarakat  di  Kabupaten Karawang  adalah  beragama  Islam.  Uacara  adat  ini  dengan  posisi  pihak  laki-laki didampingi  oleh  calon  mertuanya.  Pihak  laki-laki  sebagai  calon  mempelai  pria darahkan menuju tempat dilaksanakannya ijab dan kabul akan dilangsungkan serta dipersilakan  duduk  ditempat  yang  telah  disiapkan. Apabila  para  pihak  telah hadir dan petugas KUA telah hadir maka prosesi akad perkawinan dapat dilangsungkan.
Terkait mas kawin dalam akad perkaiwnn bahwa menurut persfektif dalam masyarakat Sunda terutama di Kabupaten Karawang terhadap mas kawin dimknai hanya  sebuah  simbol.  Bebeda  dengan  adat  lainnya  hal  sebagai  tanda  membeli perempuan yang menjadi calon istrinya.
d) Upacara Setelah Akad Perkawinan
Akad perkawinan telah dilaksanakan dan pasangan telah menyandang status baru  sebagai  suami  dan  istri.  Tidak  hanya  berhenti  sampai  akad  perkawinan, biasanya  setelah  akad  perkawinan  masih  ada  prosesi  adat  yang  diikut.  Berikut  ini beberapa  posesi  setelah  akad  perkawinan  berlangsung  dalam  adat  Sunda  terutama yang masih terlihat dilaksanakan di Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

## 1) Prosesi Sungkeman
Prosesi  setelah  akad  perkaiwnan  biasanya  dilakukan  prosesi sungkeman.  Dengan  diarahkan  oleh  seorang  seorang  pembawa  acara  yang paham  akan  prosesi  adat.  Diawali  dengan  mempelai  wanita  melakukan prosesi sungkeman kepada ibunya dan disaat bersamaan  mempelaai laki-laki melakukan  sebaliknya  kepada  ibu  mempelai  perempuan.  Selanjutnya mempelai  wanita  dan  pria  sungkem  kepada  pihak  ayah  dilakukan  pleh mempelai ayah mertuanya.
Makna  dilakuakannya  prosesi  sungkeman  disini  ialah  menandakan rasa terima kasih atas bimbingan dari lahir sampai dengan dapat masuk pada tahap  perkawinan. 38 Kedua  mempelai  juga  dalam  hal  ini  sekaligus  mohon do’a restu dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baru.
2) Prosesi Sawer
Prosesi  sawer  biasanya  diikuti  dengan  dilantunkannya  syair/puisi  oleh seorang sinden Sunda dan diringi lantunan musik yang senada. Prosesi sawer dalam  upacara  perkawinan  adat  Sunda  dimaksudkan  untuk  memberikan pelajaran  dan  nasehat  tentang  kehidupan  berumah  tangga  dan  kehidupan bermasyarakat,  serta  membantu  membahagiakan  pasangan  suami  istri. Lantunan  syair/puisi  memuat  lirik  yang  bermakna  penuh  dengan  nasihat hidup  dan  barang-barang  yang  disawerkan  mempunyai  makna. Perlengkapan yang diperlukan untuk upacara sawer dan maknanya yakni :
a. Beras,  dimaknai  sebagai  bekal  kebutuhan  pokok  rumah  tangga  dan kehidupan bahagia.
b. Kunyit,  dimaknai  supaya  pasangan  yang  baru  saja  melangsungkan perkawinan dapat bersikap jujur satu sama lain.
c. Bermacam-macam  bunga,  dimaknai  sebagai  adanya  keharuman  nama baik rumah tangga.
d. Pecahan  uang  logam,  dimaknai  sebagai  bentuk  kekayaan/kecukupan dalam rumah tangganya.
e. Payung,  dimaknai  sebagai  pelindung  baik  itu  harus  hati-hati  atau waspada karena godaan bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Selain
38 Agus  Gunawan.  (2019).  Tradisi  Upacara  Perkawinan  Adat  Sunda  (Tinjauan  Sejarah Dan  Budaya  Di Kabupaten Kuningan). Jurnal Artefak , Vol.6 No.2, September. p. 77.
https://jurnal.unigal.ac.id/artefak/article/download/2610/Indonesia
itu,  suami  mempunyai  kewajiban  untuk  melindungi  istri  dan keturunanya.

## 3) Prosesi Nincak Endog
Upacara  prosesi  nincak  endog  bagi  istri  dimaknai  kerelaan  dalam melayani  suami.  Sendagkan  bagi  suami  dimkanai  tanggugjawab  atas kewajibannya  dalam  menafkahi  baik  lahir  maupun  batin.  Alat-alat  yang digunakan dalam upacara nincak endog mengandung arti sebagai simbol dan nasihat  untuk  keselamatan  kedua  mempelai.  Bahan-baha/alat-alat  yang dibutuhkan tersebut biasanya terdiri dari:

## a. Telur Ayam Dan Bambu Kecil
Telur  ayam  dan  bambu  kecil  biasanya  akan  dipecahkan  dan  diinjak oleh  mempelai  pria.  Prosesi  pemecahan  telur  ini  dimaknai  sebagai kerelaan istri yang sudah kewajibannya melayani suaminya. Serta makna lainnya  ilaha  sebagai  tanda  bahwa  pergaulan  anatara  suami  istri  akan menghasilkan  keturunan.  Untuk  penginjakan  bambu  kecil  sendiri disimbolkan bahwa seoraang istri harus menuruti bimbingan suami.
b. Air Jernih Dimaukan Dalam Kendi Kecil
Air  jernih  didalam  kendi  kecil  dipersiapkan  dan  dimaknai  dalam kehirupan  baru  sebagai  alat  pembersih  dan  sebagai  penentram  suasana. Air  dalam  kendi  tersebut  dieprgunakan untuk membasuh  kaki  mempeli preia yang sebelumnya telah terkena pecahan telur ayam.
c. Pemecahan Kendi
Kendi  yang  sebelumnya  dipergunakan  untuk  membasih  kemudian dipergunakan  untuk  prosesi  upacara  adat  selanjutnya.  Kendi  tersebut dipecahkan  dengan  diayunkan  dijautuhkan  dari  atas  kebawah.
Pemecahan  kendi  ini  mengandung  makna  yang  menyatakan  kepuasan hati.
Rangkaian-rangkaian  dari  mulai  awal  sebelum  perkawinan  hingga  setelah perkawinan  biasanya  ada  yang  diikuti  secara  keseluruhan  secara  runtun  dan  ada pula  hanya  beberapa  saja  bagian  yang  diikuti.  Praktik  di  masyarakat  Kabupaten Karawang  bahwa  rangkaian  adat  istiadat  perkawinan  apabila  ada  hal  yang  dinilai kurang dan tidak sesuai dengan adat yang seharusnya terhadap sanksi hanya berasal dari  respon sekitarnya. Sanksi yang mucul bernilai moril, seperti munculnya reaksi negatif,  pengucilan  atau  pengucilan  sosial,  hilangnya  reputasi  dari  masyarakat. 39
Kembali  lagi  bahwa  di  Kabupaten  Karawang  sendiri  biasanya  ada  yang  masih mebgikuti  keseluruhan  rangkaian  prosesi  upacara  adat  perkawinan  dari  sebelum hingga setelah akad perkawinan yang umumnya dilakukan dan ada juga yang tidak. Hal  ini  sebenarnya  bukan  suatu  kewajiban  asalakan  syarat  dan  rukun  perkaiwnan yang  menjadi  inti  sahnya  perkawinan  dilaksanakan.  Rangkaian  adat  istiadat perkawinan  disini  berkaitan  dengan  tradisi  dan  tata  cara  yang  luas  eksistensinya sebaiknya  tetap  dijaga  dan  dipatuhi  masyarakat.  Terutama  kepatuhaan  yang dikaitkan  dengan  unsur  religius,  penghormatan  kepada,  leluhur,  keselamatan, kesejahteraan  membangun  rumah  tangga  baru,  dan  pengaruh  pandangan lingkungan sosial masyarakat.
Hukum  adat  mempunyai  unsur  asli  suatu  tempat  dan  unsur  agama, walaupun  hanya  ada  di  beberapa  tempat  saja. 40 Dan  menurut  kepercayaan tradisional,  setiap  masyarakat  dikelilingi  oleh  kekuatan  supernatural  yang  harus dijauhkan  agar  masyarakat  aman  dan  bahagia.  Sedangkan  menurut  Soerojo
39 Woro  Anjar  Verianty,  “Apakah  Perbedaan  Antara  Sanksi  Kebiasaan  dan  Adat  Istiadat?  Ini Penjelasannya” https://www.liputan6.com/hot/read/5317702/apakah-perbedaan-antara-sanksi-kebiasaan-dan- adat-istiadat-ini-penjelasannya
40 Djojodiguno. (1958). Asas-asas Hukum Adat . Yogyakarta: Gadjah Mada. p. 9
Wignjodipoero,  kepercayaan  atau  unsur  religio  magis  adalah  perilaku  atau  aturan hukum  yang  ada  terkait  dengan  kepercayaan  terhadap  hal-hal  gaib/magis. 41
Temasukn  dalam  rangkaian  prosesi  perkawinan  parental/bilateral  di  Kabupaten Karawang mencerminkan adanya unsur religio magis. Hal ini terlihat pada upacara adat  yang  biasanya  memberikan  persembahan  kepada  roh  leluhur  yang  ingin meminta berkah/pertolongan. 42

## PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Masyarakat  Sunda  di  Kabupaten  Karawang  masih  mengikuti  hukum  adat perkawinan  dan  upacara  adat  perkawinan  walaupun  masih  disesuaikan  dalam perlaksanaannya. Prosesi upacara perkawinan secara umum dan yang utama masih dijalankan  dimualai  dari  prosesi  melamar,  upacara  seserahan,  akad  perkawinan, serta  upacara  setelah  akad  perkawinan  yang  didalamnya  terdapat  beberapa rangkaian yakni prosesi sungkem, nyawer hingga prosesi nincak endog. Berdasarkan praktik  di  masyarakat  Kabupaten  Karawang  bahwa  rangkaian  adat  istiadat perkawinan apabila ada hal  yang dinilai kurang  dan tidak sesuai dengan adat yang seharusnya terhadap sanksi hanya berasal dari respon sekitarnya seperti munculnya reaksi negatif, pengucilan atau pengucilan sosial, hilangnya reputasi dari masyarakat.

## 2. Saran
Diperlukan  sosialisasi  dan  kesadaran  dari  kalangan  masyarakat  untuk melestarikan  hukum  adat  perkawinan,  karena  perkawinan  merupakan  suatu  fase kehidupan  yang  akan  terus  terjadi  secara  terus  menerus  yang  sebaiknya  terus diperkenalkan kepada keturunannya agar tidak luntur.
41 Soerojo Wignjodipoero. Op. Cit. p . 43.
42 Sutrisno  Purwohadi  Mulyono.  (2013)  Bentuk-Bentuk  Penerapan  Norma  Hukum  Adat  Dalam Kehidupan  Masyarakat  Di  Jawa  Tengah. Jurnal  Media  Hukum .  Vol.  20  No.  2,  Desember.  p.  257. https://media.neliti.com/media/publications/115136-ID-none.pdf

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Bambang Daru Nugroho. (2019). Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam  Kehutanan  &  Perlindungan  terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat .  Refika Aditama. Bandung.
Dewi  Wulansari.  (2018). Hukum  Adat  Indonesia  Suatu  Pengantar .  PT  Refika  Aditama, Bandung.
Djojodiguno. (1958). Asas-asas Hukum Adat . Gajah Mada. Yogyakarta.
Drajen Saragi. (1996). Pengantar Hukum Adat Indonesia . Edisi III. Tarsito. Bandung.
Hilman  Hadikusuma.  (2007). Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama . CV. Mandar Maju. Bandung.
Hilman Hadikusuma. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia . CV. Bandar Maju. Bandung.
Sirman Dahwal. (2017). Perbandingan Hukum Perkawinan . Mandar Maju. Bandung.
Soeojo  Wignjdipoero.  (1995). Pengantar  Dan  Asas-Asas  Hukum  Adat .  PT  Toko  Gunung Agung. Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji.  (2007). Penelitian  Hukum  Normatif-Suatu Tinjauan Singkat . Rajawali Press. Jakarta.
Jurnal :
Agus  Gunawan.  (September  2019).  Tradisi  Upacara  Perkawinan  Adat  Sunda  (Tinjauan Sejarah  dan  Budaya  di  Kabupaten  Kuningan).  Jurnal  Artefak,  Vol.6  No.2, https://jurnal.unigal.ac.id/artefak/article/download/2610/Indonesia
Elsaninta  Sembiring  dan  Vanny  Christina,  “Kedudukan  Hukum  Perkawinan  Adat  Di Dalam  Sistem  Hukum  Perkawinan  Nasional  Menurut  UU  No.  1  Tahun  1974”, https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/download/50254/pdf
Gunawan  Santoso,  dkk.  (Juni  2023).    Bhinneka  Tunggal  Ika Sebagai  Pemersatu  Bangsa Indonesia  Dari  Dahulu  Sampai  Sekarang.  Jurnal  Pendidikan  Transformatif (Jupetra), Vol. 02 No. 02 https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/331/115 Henry  Arianto dan  Nin  Yasmine  Lisasih.  Hukum Kekerabatan Adat,
https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/77599/mod_resource/co ntent/1/ONLINE+6+HUKUM+KEKERABATAN+ADAT.pdf Ilfa Harfiatul Haq. (Juni 2019). Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda. Jurnal Peradaban Islam, Vol. 16 No.1, https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jat/article/download/3562/2756
Muhammad  Syaiful.  Sistem  Pewarisan  Kekerabatan  Parental  Dalam  Hukum  Adat  Suku Bugis. https://osf.io/preprints/zny69/
Ratna Luhfitasari. (Oktober 2019). Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang  Belum  Di  Atur  Dalam  Undang-Undang  Nasional.  Jurnal  de  Iuse,  Vol.  11 Nomor 2.
https://jurnal.law.unibabpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/download/343/pdf
Riska Syawalani, Eti Herawati, Lilis Jubaedah. (2023). Analisis Tata Upacara Perkawinan
Adat  Sunda  Pada  Masyarakat  Suku  Sunda  Di  Kota  Bogor.  Jurnal  Multidisiplin, Vol.01 No.02, https://e- journal.naureendigition.com/index.php/jam/article/view/413/150 Sandra Natalia, dkk. (2023). Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia. jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.10 No.6 http://jurnal.um tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/11782/7366
Sutrisno  Purwohadi  Mulyono.  (Desember  2013).  Bentuk-Bentuk  Penerapan  Norma Hukum Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Di Jawa Tengah. Jurnal Media Hukum, Vol. 20 No.2. https://media.neliti.com/media/publications/115136-ID-none.pdf Suwardi Alamsyah P. Seeng Tambaga (Dandang Tembaga) Tanjungsiang Subang. (2021).
Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Direktorat  Jendral  Kebudayaan, https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/seeng-tambaga-dandang- tembaga-tanjungsiang-subang/
Suwarno,  Pairul  Syah,  Damar  Wibisono.  (September  2022).  Makna  Dan  Fungsi  Nilai Kekerabatan  Pada  Masyarakat  Adat  Lampung  Saibatin  Marga  Legun,  Di  Desa Bulok,  Kecamatan  Kalianda,  Kabupaten  Lampung  Selatan”,  Jurnal  Ilmiah  Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.24, No.1. https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/341
Takwim  Azami.  (Mei  2022).  Dinamika  Perkembangan  Dan  Tantangan  Implementasi Hukum  Adat  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Hukum  QISTIE Vol.  15  No.  1. https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/6487/40 01
Artikel/Berita :
Ensiklopedia Dunia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Karawang
Woro Anjar Verianty, “Apakah Perbedaan Antara Sanksi Kebiasaan dan Adat Istiadat? Ini
Penjelasannya” https://www.liputan6.com/hot/read/5317702/apakah-
perbedaan-antara-sanksi-kebiasaan-dan-adat-istiadat-ini-penjelasannya