## PENGATURAN  DAN KRITERIA PENERTIBAN TANAH TERLANTAR  DI INDONESIA
Oleh :
Gusti Ayu Kade Komalasari SH.MH
Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12 , Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115.
(komalasari_51@yahoo.co.id)
ABSTRAK, Penelantaran  tanah  di  pedesaan  dan  perkotaan,  selain  merupakan  tindakan  yang  tidak bijaksana,  tidak  ekonomis,  dan  tidak  berkeadilan,  juga  merupakan  pelanggaran  terhadap  kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Upaya  yuridis  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  menertibkan  tanah  yang  ditelantarkan,  dalam  arti belum  dimanfaatkan  sesuai  dengan  sifat  dan  tujuan  pemberian  haknya,  Pemerintah  mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang  diundangkan  pada  tanggal  22  Januari  2010.  Permasalahan  dalam  jurnal  ini  adalah  1) Bagaimanakah  pengaturan    dan  kriteria  penertiban  tanah  terlantar    di  Indonesia  ?  2)  Apakah  faktor penghambat  dalam  penertiban  tanah  terlantar  di  Indonesia  dan  cara  penyelesaiannya  ?  Faktor penghambat penertiban tanah terlantar  adalah 1) faktor Internal yaitu belum jelasnya unit kerja yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, terbatasnya tenaga pelaksana serta belum jelasnya pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. 2) External diantaranya  :  1) Aspek  juridis  antara  lain  belum  adanya  ketentuan  hukum  dan  peraturan perundangan yang berkaitan dengan identifikasi dan penilaian terlantar di berbagai instansi teknis Pusat maupun  Pemerintah  Daerah  dan  upaya  tindak  lanjut  dengan  peraturan  pelaksanaan  penertiban  dan pendayagunaan  tanah  terlantar  secara  koordinatif. 2) Aspek  sosiologis,  antara  lain  upaya  untuk menegaskan keberadaan tanah terlantar melalui identifikasi dan penilaian lapangan secara koordinatif dengan melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat. 3) Aspek ekonomis, antara  lain  belum  diupayakan  secara  koordinatif  pendayagunaan  tanah  terlantar  bagi  pihak  yang memerlukan fasilitas pengembangan usaha dalam bentuk pola bantuan teknis, kerjasama usaha maupun pembiayaan.

## Kata Kunci : Tanah Terlantar, Penertiban
BSTRACT, Neglect of land in rural and urban areas, in addition to being unwise, uneconomic, and unjust, is also a violation of the obligations that must be carried out by right-holders or parties who have obtained land tenure. Juridical efforts by the government to curb neglected land, in the sense that it has not been utilized in accordance with the nature and purpose of granting its rights, the Government issued Government Regulation No. 11 of 2010 concerning Control and Utilization of Abandoned Land enacted on January 22, 2010. The issue in this journal is 1) What are the arrangements and criteria for regulating abandoned land in Indonesia? 2) What are the inhibiting factors in controlling neglected land in Indonesia and how to resolve them? The inhibiting factors for the demolition of neglected land are  1)  Internal  factors,  namely  the  unclear  working  unit  in  charge  and  responsible  for  the implementation of control and utilization of neglected land, the limited number of implementing staff and unclear funding for the implementation of these activities. 2) External include: 1) Juridical aspects, among  others,  the  absence  of  legal  provisions  and  legislation  relating  to  the  identification  and assessment of neglected in various Central and Regional Government technical agencies and follow- up efforts with regulations for implementing control and utilization of negatively coordinated land. 2) Sociological  aspects,  including  efforts  to  confirm  the  presence  of  abandoned  land  through  the identification and evaluation of the field in a coordinated manner involving the relevant agencies, the Regional Government and the local community. 3) Economic aspects, including the coordinated use of abandoned land for those who need business development facilities in the form of technical assistance, business cooperation and financing.
Keywords: Neglected Land, Order

## BAB I .PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah.
Sebagai Negara yang berlatar belakang agraris,  tanah  merupakan  sesuatu  yang memiliki  nilai  yang  sangat  penting  di  dalam kehidupan  masyarakat  di  Indonesia,  terlebih lagi  bagi  petani  di  pedesaan.Tanah  berfungsi sebagai  tempat  di  mana  warga  masyarakat bertempat  tinggal  dan  tanah  juga  memberikan penghidupan  baginya. 1 Tanah  merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi manusia.Tanah mempunyai fungsi yang sangat strategis,  baik  sebagai  sumber  daya  alam maupun sebagai ruang untuk pembangunan.
Penelantaran  tanah  di  pedesaan  dan perkotaan,  selain  merupakan  tindakan  yang tidak  bijaksana,  tidak  ekonomis,  dan  tidak berkeadilan,  juga  merupakan  pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang  hak  atau  pihak  yang  telah memperoleh dasar penguasaan tanah.
Penelantaran  tanah  juga  berdampak  pada terhambatnya  pencapaian  berbagai  tujuan program  pembangunan,  rentannya  ketahanan pangan  dan  ketahanan  ekonomi  nasional, tertutupnya akses  sosial- ekonomi masyarakat khususnya  petani  pada  tanah  serta  terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial.
Namun dalam proses perkembangannya, banyak para investor mengajukan ijin dan memohon hak atas tanah hanya bersifat spekulatif saja. Investor membeli tanah  berhektar-hektar  karena  diperkirakan akan mempunyai potensi positif di masa depan,
1 Soerjono  Soekanto  dan  Soleman  B. Taneko,  2001, Hukum  Adat  Indonesia ,  Cetakan
tetapi  tanah  itu  justru  dibiarkan  atau  tidak dimanfaatkan atau diusahakan. Ada ratusan hak atas  tanah  yang  dikuasai  investor  yang ditelantarkan.
Upaya yuridis yang dilakukan pemerintah  untuk  menertibkan  tanah  yang ditelantarkan,  dalam  arti  belum  dimanfaatkan sesuai  dengan  sifat  dan  tujuan  pemberian haknya,  Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010  tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar  yang  diundangkan  pada  tanggal  22 Januari 2010. Sebelumnya upaya secara yuridis untuk menangani tanah terlantar telah dilakukan  Pemerintah,  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  36  Tahun  1998.  Peraturan Pemerintah  itu  dimaksud  untuk  memperjelas kriteria tanah terlantar sebagaimana dinyatakan dalam  penjelasan  Pasal  27  UUPA  yang menyebutkan tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja  tidak  dipergunakan  sesuai  dengan keadaannya  atau  sifat  dan  tujuan  daripada haknya,  bagaimana  melakukan  penilaian  serta sanksi  terhadap  pihak  yang  dipandang  telah melakukan  penelantaran  tanah.  Peraturan Pemerintah  Nomor  36  Tahun  1998  ini  tidak dapat  berjalan  efektif  karena  tidak  jelasnya mengenai kriteria tanah terlantar, kewenangan dan  mekanisme  dalam  melakukan  penertiban tanah  terlantar.  Sebagai  pelaksanaan  dari Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  1998 dikeluarkan Keputusan Kepala Badan
Pertanahan  Nasional  Nomor  24  Tahun  2002.
Keempat,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, hal.172
Dalam  keputusan  tersebut  diatur  mengenai kriteria  tanah  terlantar,  tata  cara  identifikasi tanah-tanah yang diduga ditelantarkan, namun kenyataannya di lapangan penerapannya belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
Persoalan  tanah  yang  secara  potensial mesti memberikan nilai lebih bagi peningkatan hasil-hasil  pembangunan  demi  kesejahteraan masyarakat  bangsa  Indonesia  tidak  dapat dilaksanakan  atau  diberikan  oleh  pemerintah karena tidak semua bidang tanah dikuasai oleh Negara.  Hanya  sebagian  saja  tanah-tanah dikuasai  oleh  Negara,  selebihnya  bidang- bidang  tanah  dikuasai  oleh  warga  negara, orang- perorangan maupun badan hukum.
Di  dalam  kepemilikan,  penguasaan tanah baik sejengkal maupun sampai berhektar- hektar  sepanjang  diusahakan,  digunakan, dimanfaatkan secara baik dan memberikan nilai tambah  bagi  tanah-tanah  tersebut,  pajak  bagi negara  sangatlah  baik  sesuai  dengan  yang diharapkan  di  dalam  UUPA.  Tetapi  dengan perkembangan  dunia  ekonomi  dan  kemajuan jaman  global  tidaklah  sedikit  yang  telah menguasai  tanah  berhektar-hektar  tetapi  tidak memanfaatkan tanah, mengolah tanah, membangun diatas tanah tersebut sesuai dengan permohonan izin dan rencana proyek yang telah dimiliki investor sampai bertahun-tahun.
Untuk itu perlu ditumbuhkan pengertian  akan  pentingnya  arti  penggunaan tanah sesuai dengan kemampuan peruntukkannya, sehingga tercapai penggunaan tanah  yang  berasaskan  pemanfaatan  tanah
2 Soetomo, 1986, Politik Dan Administrasi Agraria, Usaha  Nasional,  Surabaya,  Indonesia,
secara  optimal,  keseimbangan  antara  berbagai keperluan dan asas kelestarian dalam mewujudkan  kesejahteraan  rakyat.  Tertib penggunaan  tanah  merupakan  sarana  untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah secara optimal. 2
Keberadaan tanah-tanah yang ditelantarkan  dalam  arti  tidak  dimanfaatkan sesuai  dengan  keadaan,  sifat,  dan  tujuan pemberian  haknya  di  Indonesia  apabila  tidak dilakukan  penertiban  dan  penatagunaan  tanah akan membawa dampak yang sangat merugikan seluruh aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, lingkungan,  kesehatan  dan  kesejahteraan. Sebagai  tujuan  kunjungan  wisata  akan kelihatan  kumuh,  tidak  terawat,  dan  terlihat tidak tertata dengan baik.
Dalam  penataan  tanah  -  tanah  yang ditelantarkan,  Pemerintah    dapat  mendorong pemegang  hak  untuk  mengusahakan  dan memanfaatkan  tanah  tersebut  sesuai  dengan keadaan,  sifat,  dan  tujuan  pemberian  haknya sehingga  dapat  mewujudkan    dan  dapat membangun   menuju masyarakat adil sejahtera dan ajeg.
Secara substansial, kewenangan Pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama  dalam  hal  lalu  lintas  Hukum  dan pemanfaatan tanah, didasarkan pada ketentuan Pasal  2  ayat  (2)  UUPA  yakni  dalam  hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan, persediaan  dan  pemeliharaan  tanah  termasuk menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan  hukum  antara  orang-  orang  dengan tanah  dan  juga  menentukan  dan  mengatur hubungan-hubungan  hukum  antara  orang- orang  dengan  perbuatan-  perbuatan  hukum yang  mengenai  tanah.  Dengan  ketentuan tersebut  Pemerintah  telah  diberi  kewenangan yuridis  untuk  membuat  peraturan  dalam lapangan agraria berupa tanah, serta menyelengarakan  aturan  (execution)  yang menyangkut  subyek,  obyek  dan  hubungan hukum  antara  subyek  dan  obyek  tersebut sepanjang mengenai sumber daya agraria.
Permasalahan  tanah  terlantar  yang berkaitan  dengan  upaya  penertibannya  oleh pemerintah merupakan hal yang penting untuk dikaji,  karena  hal  itu  merupakan  perwujudan salah  satu  upaya  pembaharuan  di  bidang agraria.  Dengan  demikian  penertiban  tanah terlantar  merupakan  persoalan  yang  baru berkembang  hingga  belum  banyak  penelitian yang mengkaji persoalan tanah terlantar.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka diajukan 2 (dua) masalah pokok yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :
a. Bagaimanakah pengaturan  dan kriteria penertiban tanah terlantar  di Indonesia
?
b. Apakah  faktor  penghambat  dalam penertiban tanah terlantar di Indonesia dan cara penyelesaiannya ?

## 1.3. Jenis  Penelitian
3 Sunariati  Hartono,  Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke
Berdasarkan focus penelitiannya, penelitian hukum dibagi lagi menjadi beberapa jenis.    Abdulkadir  Muhammad  membaginya menjadi tiga yaitu, penelitian hukum normatif, penelitian  hukum  normatif-empiris,  penelitian hukum empiris yang dibagi berdasarkan focus penelitiannya. 3 Dalam tulisan ini dipergunakan penelitian  normatif  dengan  membaca  buku- buku  dan  peraturan  perundang-undangan diperpustakaan.

## BAB II PEMBAHASAN
2.1.  Pengertian  Dan  Pengaturan  Tanah terlantar.
Sesuai  dengan  TAP  MPR  No.IX /MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, permasalahan tanah  terlantar  yang  berkaitan  dengan  upaya penertibannya oleh pemerintah merupakan hal yang  penting  untuk  dikaji,  karena  hal  itu merupakan  perwujudan  salah  satu  upaya pembaharuan di bidang
agraria.  UUPA  merupakan  dasar  dari lahirnya perundang-undangan  lainnya  dan  peraturan- peraturan pendukung dalam mengatur kebijakan di bidang pertanahan.
Konsep tanah terlantar dapat ditemukan  dalam  pengertian-pengertian  tanah terlantar .
1. Menurut UUPA.
Pengertian  tanah  terlantar  tidak  ditemukan dalam  UUPA.  Dalam  UUPA  disebutkan bahwa  hak  atas  tanah  akan  berakhir  atau hapus karena tanahnya ditelantarkan.
21,  Edisi  Pertama,  Cetakan  I,  Alumni, Bandung,  hal.57
Beberapa  ketentuan  UUPA  yang  berkaitan dengan  tanah  terlantar  dapat  dikemukakan sebagai berikut :
1. Hak  milik  atas  tanah  hapus  bila tanahnya  jatuh  kepada  Negara  karena ditelantarkan  (  Pasal  27  poin  a.  3  ). Penjelasan Pasal 27 menyatakan : “Tanah  ditelantarkan  kalau  dengan sengaja  tidak  dipergunakan  sesuai dengan  keadaannya  atau  sifat  dan tujuan dari pada haknya”.
2. Hak  Guna  Usaha  hapus  karena ditelantarkan ( Pasal 34 e ).
3. Hak  Guna  Bangunan  hapus  karena ditelantarkan ( Pasal 40 e ).
Dari  ketentuan-ketentuan  tersebut diatas, menunjukkan bahwa setiap hak atas tanah  yang  diberikan  atau  diperoleh  dari negara ( Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna  Bangunan  )  haknya  hapus  apabila ditelantarkan. Artinya ada unsur kesengajaan  melakukan  perbuatan  tidak mempergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya. 2.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36 Tahun 1998
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998  dikeluarkan  karena  dilatar  belakangi semakin  banyaknya  jumlah  tanah  terlantar  di Indonesia  dan  karena  tidak  ada  upaya penertiban  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah. Oleh  karena  itu  dalam  ketentuan  menimbang pada  huruf  b  disebutkan  ,  “bahwa  dalam kenyataannya  masih  terdapat  bidang-bidang tanah  yang  dikuasai  oleh  perorangan,  badan hukum  atau  instansi  yang  tidak  digunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan
haknya.  Dalam  ketentuan  menimbang  huruf  c dinyatakan  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan dalam  Undang-Undang  Nonor  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hak atas tanah hapus dengan sendirinya apabila tanahnya ditelantarkan.
Pasal  1  ayat  (5)  PP  Nomor  36  Tahun 1998  menyatakan,  “Tanah  terlantar  adalah tanah  yang  ditelantarkan  oleh  pemegang  hak atas  tanah,  pemegang  hak  pengelolaan,  atau pihak yang telah memperoleh dasar penguaasaan atas tanah tetapi belum memperoleh  hak  atas  tanah  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .” Selanjutnya  pengertian  tanah  terlantar  diulang kembali  dalam  Pasal  3  yang  menyatakan  : “Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan  atau  Hak  Pakai  dapat  dinyatakan sebagai  tanah  terlantar  apabila  tanah  tersebut dengan  sengaja  tidak  dipergunakan  oleh pemegang  haknya  sesuai  dengan  keadaannya atau  sifat  dan  tujuan  haknya  atau  tidak dipelihara dengan baik “.
Apabila  diperhatikan,  ternyata  banyak pengertian yang diberikan oleh PP No. 36 tahun 1998 untuk menyatakan sebidang tanah adalah terlantar. Jika diinventarisasi sebagai berikut :
a. Tanah  tidak  dipergunakan  sesuai  dengan keadaannya  atau  sifat  dan  tujuan  haknya, bila  tanah  tersebut  tidak  dipergunakan sesuai peruntukannya menurut RTRW yang berlaku.
b. Tanah  yang  ditelantarkan  oleh  pemegang haknya.
c. Tidak  diusahakan  sesuai  dengan  kriteria pengusahaan  tanah  pertanian  yang  baik
sesuai  dengan  keadaannya  atau  sifat  dan tujuan haknya.
d. Tanah  sengaja  tidak  dipergunakan  oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya. 3.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11 Tahun 2010
Pengertian tanah terlantar dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 yang menyatakan bahwa :  “  Tanah  yang  sudah  Hak  Milik,  Hak  Guna Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai,  atau Hak  Pengelolaan  dinyatakan  sebagai  tanah terlantar  apabila  tanahnya  tidak  diusahakan, tidak  dipergunakan  atau  tidak  dimanfaatkan sesuai  dengan  keadaan  atau  sifat  dan  tujuan haknya.  Demikian  pula  tanah  yang  ada  dasar penguasaannya  dinyatakan  sebagai  tanah terlantar  apabila  tanahnya  tidak  dimohon  hak, tidak  diusahakan,  tidak  dipergunakan,  atau tidak  dimanfaatkan  sesuai  dengan  persyaratan atau  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  izin lokasi,  surat  keputusan  pemberian  hak,  surat keputusan  pelepasan  kawasan  hutan,  dan/atau dalam izin/keputusan/surat lainnya dari pejabat yang berwenang.
Dengan  demikian  tanah  terlantar  adalah  tanah Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan,  Hak  Pakai  dan  Hak  Pengelolaan atau tanah yang ada dasar penguasaannya yang sengaja  tidak  diusahakan,  tidak  dipergunakan, tidak dimanfaatkan, sesuai dengan keadaannya, sifat dan tujuannya.

## 2.2. Kriteria Tanah Terlantar.
Kriteria tanah terlantar dapat ditemukan dengan cara  mensistematisasi  unsur-unsur  yang  ada
dalam  tanah  terlantar.  Adapun  unsur-unsur yang ada pada tanah terlantar :
1. Adanya  pemilik  atau  pemegang  hak  atas tanah (subyek).
2. Adanya  tanah  hak  yang  diusahakan  atau tidak (obyek).
3. Adanya  tanah  yang  teridentifikasi  telah menjadi hutan kembali atau kesuburannya tidak terjaga.
4. Adanya  jangka  waktu  tertentu  dimana tanah menjadi tidak produktif.
5. Adanya  perbuatan  yang  sengaja  tidak menggunakan tanah.
6. Status tanah kembali kepada Negara.
Dengan mengetahui unsur-unsur esensial terjadinya tanah terlantar maka kriteria atau  ukuran  yang  dapat  dipakai  untuk menetapkan  sebidang  tanah  adalah  terlantar dengan  cara  kembali  menjelaskan  dengan melakukan penafsiran-penafsiran terhadap unsur yang ada, dengan fokus terhadap tujuan pemberian  hak  atas  tanah.  Sehingga  apabila dari  kondisi  fisik  tampak  tanah  tidak  terawat atau  tidak  terpelihara  itu  berarti  tidak  sesuai dengan  tujuan  pemberian  haknya.  Dengan demikian kriteria tanah terlantar adalah :
1. Harus ada pemilik atau pemegang hak atas tanah (subyek).
2. Harus ada tanah hak ( Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan lain-lain )  yang  tidak  terpelihara  dengan  baik sehingga  kualitas  kesuburan  tanahnya menurun.
3. Harus ada jangka waktu tertentu.
4. Harus  ada  perbuatan  yang  dengan sengaja  tidak  menggunakan  tanah
sesuai  dengan  keadaan  atau  sifat  dan tujuan haknya.
Berdasarkan  konsep  tanah  terlantar yang diatur dalam Penjelasan Pasal 27 UUPA yang  menyatakan  :  Tanah  ditelantarkan  kalau dengan  sengaja  tidak  dipergunakan  sesuai dengan  keadaannya  atau  sifat  dan  tujuan  dari pada  haknya,  maka  kriteria  tanah  terlantar dalam  UUPA  kurang  jelas  atau  masih  kabur karena hanya ditentukan subyek hak/pemegang hak  atas  tanah,  obyek  hak  (  Hak  Milik,  Hak Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  ),  dan  ada perbuatan  yang  mengakibatkan  tanah  menjadi terlantar,  sedangkan  jangka  waktunya  tidak ditentukan.
3.2.  Faktor  Penghambat  Penertiban  Tanah Terlantar.
Faktor  penghambat  penertiban  tanah terlantar secara internal, pada umumnya Kantor Pertanahan mengalami kendala teknis, administrative  maupun  dukungan  pembiayaan dalam  pelaksanaan  ketentuan  tersebut.  Di samping  itu  juga  unit  kerja  yang  menangani masalah  penertiban  dan  pendayagunaan  tanah terlantar  belum  ditetapkan  secara  jelas  dalam struktur  organisasi  BPN.  Sedangkan  secara eksternal  salah  satu  kendala  utama  adalah belum  jelasnya  kewenangan  dan  mekanisme hubungan  koordinatif  berbagai  pihak  yang melibatkan instansi teknis di Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah serta masyarakat setempat. Penghambat  utama  adalah  belum  jelasnya kewenangan penertiban tanah terlantar.
4 W.J.S.  Poerwadaminta,  1982, Kamus Umum  Bahasa  Indonesia ,  Balai  Pustaka,  Jakarta, hal.1130.
Berbicara tentang kewenangan berasal dari kata “wenang”  yang  artinya  adalah  hak  dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.
Wewenang  adalah  hak  dan  kekuasaan  untuk bertindak sehingga kewenangan berarti kekuasaan untuk membuat/melakukan sesuatu. 4
Dalam konsep hukum publik, wewenang  merupakan  bagian  yang  sangat penting  dalam  Hukum  Administrasi  Negara, karena  pemerintah  baru  dapat  menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperoleh. Keabsahan tindakanpemerintahan diukur berdasarkan  wewenang  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan. Suatu kewenangan  harus  didasarkan  pada  ketentuan hukum  yang  berlaku  sehingga  bersifat  sah. Kewenangan  dapat  dilihat  pada  konstitusi Negara  yang  memberikan  legitimasi  kepada badan  publik  dan  lembaga  Negara  dalam menjalankan  fungsinya. 5 Legislator  yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan antara lain :
a. Yang  berkedudukan  sebagai  original legislator, dalam Negara Republik Indonesia  di  tingkat  pusat  adalah  MPR sebagai  pembentuk  konstitusi  dan  DPR bersama-sama  pemerintah  sebagai  yang melahirkan  undang-undang,  dandi  tingkat daerah  adalah  DPRD  dan  Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah;
5 H. Suriansyah Murhaini, 2009, Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan, Cet. Ke-1, Laksbang Justitia, Surabaya, hal. 14.
b. Yang bertindak sebagai delegated legislator,
seperti  Presiden  yang  berdasar  pada  suatu ketentuan  undang-undang  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  dimana  diciptakan wewenang-wewenang  pemerintah  kepada Badan  atau  Jabatan  Tata  Usaha  Negara tertentu. 6
SF.  Marbun  dan  Mahmud  MD, menyatakan cara untuk memperoleh kewenangan  ada  dua  yaitu  :  Pertama, kewenangan atas inisiatif sendiri berarti bahwa pemerintah  (Presiden)  tanpa  harus  dengan persetujuan  DPR  diberi  kewenangan  untuk membuat peraturan perundang-undangan yang derajatnya  setingkat  dengan  Undang-Undang bila keadaan terpaksa. Kedua, kewenangan atas delegasi  berarti  kewenangan  untuk  membuat peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah Undang-Undang. 7
Sedangkan H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt  dalam  bukunya  H.R.Ridwan mendefinisikan  atribusi,  delegasi  dan  mandat sebagai berikut :
a. Attributie : toekenning van een bestuursbevoegheid  door  een  wetgever aaneen  bestuursorgaan (  atribusi  adalah pemberian wewenang pemerintahan olehpembuat  undang-undang  kepada  organ pemerintah ).
b. Delegatie : overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aaneen ander,
(  delegasi  adalah  pelimpahan  wewenang
6 H.R.  Ridwan,  2002 ,  Hukum  Admintrasi Negara , UII, Yokyakarta, hal.73.
7 SF.  Marbun  &  Mahmud  MD,  2000, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara , Liberty,
Yogyakarta, hal.55.
pemerintahan dari satuorgan pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya ).
c. Mandaat  : een  bestuursorgaan  laat  zijn bevoegheid  namens  hem  uitoefenendoor een  ander ,  (  mandat  terjadi  ketika  organ pemerintahan  mengijinkankewenangannya itu dijalankan oleh organ lain atas namanya ). 8
Jika dikaitkan dengan wewenang untuk membentuk  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia,  maka  yang  dapat  diklasifikasikan sebagai  pembentuk  undang-undang  orisinil adalah  :  MPR  sebagai  pembentuk  konstitusi, DPR  bersama  Pemerintah  yang  melahirkan undang-undang, Kepala daerah bersama dengan  DPRD  melahirkan  Peraturan  Daerah. Sedangkan  yang  diklasifikasikan  sebagai pembentuk  undang-undang  yang  diwakilkan adalah  Presiden  yang  berdasarkan  pada  suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan suatu Peraturan  Pemerintah  dimana  diciptakan wewenang-wewenang  pemerintahan  kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Presiden mendapat kewenangan delegasi dari  Badan  Legislatif  untuk  membuat  suatu undang-undang  yang  berlaku  khusus  dalam bidang administratif untuk menjalankan pemerintahan,  karena  undang-undang  yang dibuat  oleh  Badan  Legislatif  pada  dasarnya bersifat  umum.  Hal  ini  sejalan  dengan pernyataan dari Jay A. Sigler yang menyatakan : “ Legislative bodies oftendelegate considerable  power  to  Administrative  agency
8 Abdurrahman,  1980, Beberapa Aspekta  Tentang  Hukum  Agraria , Alumni, Bandung, hal 12.
to effect the purposes of statutes. This has given rise  to  administrative  policies,  since  statutes are often quite general “ . 9 Jadi atribusi menunjuk kepada kewenangan  asli  sedangkan  delegasi  dan mandat  merupakan  suatu  kewenangan  yang berasal  dari  pelimpahan  oleh  Badan  atau Jabatan  Tata  Usaha  Negara  yang  telah memperoleh  wewenang  pemerintahan  secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Perbedaan antara kewenangan berdasarkan  delegasi  dan  mandat  menurut Philipus  M.  Hadjon  adalah  terletak  pada prosedur  pelimpahannya,  tanggung  jawab  dan tanggung gugatnya serta kemungkinan dipergunakannya kembali kewenangan tersebut. 10
Dilihat  dari  prosedur  pelimpahannya, pada  delegasi  terjadi  pelimpahan  wewenang dari  suatu  organ  pemerintahan  kepada  organ pemerintahan  yang  lainnya  yang  dilakukan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan. Sedangkan pada mandat, pelimpahan wewenang  umumnya  terjadi  dalam  hubungan rutin  antara  bawahan  dengan  atasan.  Ditinjau dari  segi  tanggungjawab  dan  tanggung gugatnya,  pada  delegasi  tanggung  jawab  dan tanggung gugat beralih pada penerima delegasi (delegataris),  sedangkan  pada  mandat  tetap pada pemberi mandat (mandans).
Ditinjau dari segi kemungkinan pemberi wewenang berkehendak menggunakan
9 Jay A. Sigler, 1977, The Legal Sources Of Public  Policy, DC.  Heath  and  Compay,  Lexington Massachusetts, Toronto, Page. 27.
10 Philipus  M.  Hadjon,  1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan  Yang  Bersih,  Pidato  Pengukuhan
kembali  wewenang  tersebut,  pada  delegasi pemberi  wewenang  (delegans)  tidak  dapat menggunakan  wewenang  itu  lagi,  kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas  contrarius  actus,  sedang  pada  mandat pemberi  mandat  (mandans),  setiap  saat  dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan.
Wewenang  terdiri  sekurang-kurangnya  tiga komponen yaitu :
1. Pengaruh;
2. Dasar Hukum;
3. Konformitas hukum. 11
Komponen pengaruh dalam wewenang dimaksudkan  untuk  mengendalikan  perilaku subyek  hukum.  Sedangkan  komponen  dasar hukum  dari  wewenang  dimaksudkan  bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu  standar  umum  (semua  jenis  wewenang) dan  standar  khusus  untuk  jenis  wewenang tertentu. Suwoto Mulyo Sudarmo, mempergunakan  istilah  kekuasaan  untuk kewenangan.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa pemberian kekuasaan  dapat  dilakukan  melalui tiga macam yaitu :
1. Melalui pengakuan kekuasaan (Attributie)
Perolehan  kekuasaan  dengan  cara attributive menyebabkan terjadinya pembentukan  kekuasaan,  karena  berasal  dari keadaan  yang  belum  ada  menjadi  ada.
Guru  Besar  UNAIR ,  Surabaya,  10  Oktober  1994, hal.8.
11 Philipus  M.  Hadjon,  1997, Tentang Wewenang ,  Yuridika,  No.5  &  6  Tahun  XII September 1997, hal. 2
Kekuasaan  yang  timbul  karena  pembentukan secara attributive bersifat asli.
2. Melalui Pendelegasian Kekuasaan (Delegatie) Pada pendelegasian kekuasaan delegetaris melaksanakan kekuasaan atas nama sendiri dan dengan tanggung jawab sendiri. 3. Melalui Pemberian Kuasa
(Mandaatsverlening)
Mandat merupakan bentuk pelimpahan kekuasaaan,  namun  berbeda  dengan  delegasi. Pihak  yang  diberi  mandat,  melaksanakan kekuasaan  tidak  bertindak  atas  nama  sendiri, karena  itu  tidak  memiliki  tanggung  jawab sendiri. 12 Dengan  demikian  kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu berdasarkan ketentuan dalam peraturan yang telah ditetapkan  baik  oleh  legislatif  maupun eksekutif.  Pemerintah  dalam  menjalankan fungsinya  dapat  melakukan  berbagai  macam perbuatan hukum. Perbuatan hukum pemerintah yang bersifat mengatur itu haruslah sah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Keabsahan  perbuatan pemerintah itu memiliki tiga fungsi yaitu :
1. Bagi  aparat  pemerintah,  asas  keabsahan berfungsi  sebagai  norma  pemerintahan (bestuurnormen).
2. Bagi masyarakat, asas keabsahan berfungsi sebagai  alasan  untuk  mengajukan  gugatan terhadap tindak pemerintahan
(beroepsgronden).
12 Suwoto Mulyo Sudarmo, 1999, Peralihan  Kekuasaan  Kajian  Teoritis  dan  Yuridis
3. Bagi  Hakim,  asas  keabsahan  berfungsi sebagai  dasar  pengujian  suatu  tindak pemerintahan (toetsingsgronden).
Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, kewenangan merupakan konsep inti dalam rangka hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat haknya

## BAB III PENUTUP
3.1.Simpulan.
1. Tanah  terlantar  di  Indonesia  diatur  secara yuridis  oleh  pemerintah  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  11 tahun  2010  Tentang Penertiban  Dan  Pendayagunaan  Tanah Terlantar,  yang  kemudian  ditindaklanjuti dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  No.  4  Tahun 2010  tentang  Tata  Cara  Penertiban  Tanah Terlantar. Kriteria  tanah  terlantar  dapat ditemukan  dengan  cara  mensistematisasi unsur-unsur yang ada dalam tanah terlantar. Adapun  unsur-unsur  yang  ada  pada  tanah terlantar :
a. Adanya pemilik atau pemegang hak atas tanah (subyek),
b. Adanya tanah hak yang diusahakan atau tidak (obyek).
c. Adanya  tanah  yang  teridentifikasi  telah menjadi hutan kembali atau kesuburannya tidak terjaga.
d. Adanya  jangka  waktu  tertentu  dimana tanah menjadi tidak produktif.
Terhadap  Pidato  Nawaksara, PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 39.
e. Adanya  perbuatan  yang  sengaja  tidak menggunakan tanah.
f. Status tanah kembali kepada Negara.
2. Faktor  penghambat  penertiban  tanah terlantar    adalah  baik  secara  internal maupun secara eksternal :
a. Internal,  Belum  jelasnya  unit  kerja  yang bertugas  dan  bertanggung  jawab  terhadap pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, terbatasnya tenaga  pelaksana  serta  belum  jelasnya pembiayaan  untuk  pelaksanaan  kegiatan tersebut.
b. External
(I). Aspek  juridis  antara  lain  belum  adanya ketentuan hukum dan peraturan perundangan  yang  berkaitan  dengan identifikasi  dan  penilaian  terlantar  di berbagai  instansi  teknis  Pusat  maupun Pemerintah  Daerah  dan  upaya  tindak lanjut  dengan  peraturan  pelaksanaan penertiban  dan  pendayagunaan  tanah terlantar secara koordinatif.
(II). Aspek sosiologis, antara lain upaya untuk menegaskan  keberadaan  tanah  terlantar melalui identifikasi dan penilaian lapangan  secara  koordinatif  dengan melibatkan  instansi  terkait,  Pemerintah
Daerah dan masyarakat setempat.
(III). Aspek  ekonomis,  antara  lain  belum diupayakan secara koordinatif
pendayagunaan tanah terlantar bagi pihak yang memerlukan fasilitas pengembangan usaha  dalam  bentuk  pola  bantuan  teknis, kerjasama usaha maupun pembiayaan.

## 3.2. Saran.
1. Substansi  dari  peraturan  mengenai  tanah terlantar  sebagaimana  ditetapkan  secara umum dalam Pasal 15 dan Pasal 27 UUPA, yang  saksinya  adalah  dicabutnya  hak  atas tanah tersebut harus ditegaskan lagi dalam penyempurnaan peraturan perundang- undangan berikutnya.
2. Badan  Pertanahan  Nasional  dan  instansi yang  terkait  segera  merumuskan  disain penertiban  dan  pendayagunaan  tanah terlantar melalui upaya pendekatan terpadu dari  aspek  juridis,  sosiologis,  maupun ekonomis dalam suatu kelembagaan koordinatif.

## DAFTAR PUSTAKA
a.Buku-buku.
Abdurrahman, 1980, Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria , Alumni, Bandung.
Arie  Sukanti  Hutagalung,  1985, Program Redistribusi  Tanah  di  Indonesia;  Suatu Sarana  ke  Arah  Pemecahan  Masalah Penguasaan  dan  Pemilikan  Tanah, CV. Rajawali, Jakarta.
Hadjon,  Philipus  M.  dkk,  1993,  Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia ( Introduction to the Indonesia Administrative Law ), Cet. I,Gajah Mada University Press, Yogyakarta. ________, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang  Bersih ,  Pidato Pengukuhan Guru Besar UNAIR, Surabaya.
Marbun,  SF  &  Mahmud  MD,  2000, Pokok- Pokok  Hukum  Administrasi  Negara ,
Liberty, Yogyakarta.
Muslimin,  Amrah,  1985, Beberapa  Asas  dan Pengertian  Pokok  Tentang  Administrasi dan  Hukum  Administrasi ,  Alumni,
Bandung. Nurlinda Ida, 2009, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif
Hukum ,  Edisi  I,  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Norbert  Wiener,  1954, The  Human  Use  Of Human Beings Cybernetics And Society , Garden  City,  New  York,  1  Norbert
Wiener,  1954,  The  Human  Use  Of
Human Beings Cybernetics And Society, Garden City, New York.
Notonagoro, 1984, Politik Hukum Dan
Pembangunan  Agraria  Di  Indonesia , PT.Bina Aksara, Jakarta.
Parlindungan, A.P, 1990, Berakhirnya Hak-Hak Atas  Tanah  (  Menurut  Sistem  UUPA  ) , Mandar Maju, Bandung.
Padmo Wahjono, 1983, Sistem Hukum Nasional Dalam  Negara  Hukum  Pancasila ,  , Cet.ke-1, CV. Rajawali, Jakarta.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian Hukum, Edisi
Pertama,Cet.Ke-1 ,
Prenada Media, Jakarta.
Pius  Abdillah,Danu  Prasetya, Kamus  Lengkap Bahasa  Indonesia,  Arkola ,  Surabaya. Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan
Bahasa,  1994,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,Balai Pustaka, Jakarta.
Poerwadaminta,  W.J.S,  1982, Kamus  Umum
Bahasa Indonesia , Balai Pustaka,
Jakarta.
Ridwan,  H.R,  2002, Hukum  Administrasi Negara , UII Press, Yogyakarta.
Ruchiyat  Edy,  1999, Politik  Pertanahan Nasional  sampai  Orde  Reformasi ,  Edisi Kedua, Alumni, Bandung. Rusmadi Murad, 1997, Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam
Praktek , Mandar Maju, Bandung. Sadjijono,  2008, Memahami  Beberapa  Bab Hukum
Administrasi , Laksbang,
Prescindo, Yogyakarta.
Satjipto  Rahardjo,  2006, Ilmu  Hukum ,  Cet. Keenam,  PT.  Citra  Aditya  Abadi, Bandung.
Sigler, Jay A, 1977, The Legal Sources Of Public Policy, DC. Heath and Compay,Lexington Massachusetts, Toronto. ________,  1993, Tafsiran  Undang  -  Undang
Pokok Agraria, Cet.Kesembilan ,
PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
Soedikno  Mertokusumo,  1988, Hukum  dan Politik  Agraria,  Karunika ,  Universitas Terbuka, Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Soleman  B.  Taneko,
2001, Hukum  Adat  Indonesia ,  Cetakan
Keempat,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2004 , Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat ,  Cetakan  Kedelapan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soetomo,  1986, Politik  Dan  Administrasi Agraria , Usaha Nasional,Surabaya,
Indonesia.
Sunaryati  Hartono,  C.F.G,  1994, Penelitian Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad Ke-  20 ,  Edisi  Pertama,  Cet.I,  Alumni,
Bandung.
Suriansyah  Murhaini,  H,  2009, Kewenangan Pemerintah  Daerah  Mengurus  Bidang Pertanahan,  Cet.  Ke-1, Laksbang Justitia, Surabaya.
Suwoto  Mulyo  Sudarmo,  1999, Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap  Pidato  Nawaksara, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. b.Peraturan Perundang-undangan.
Undang  -  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ( Lembaran  Negara  RI  Tahun  1960 Nomor  104,  Tambahan  Lembaran Negara RI Nomor 2043).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara  RI  tahun  2004  Nomor  45,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah  Terlantar  (  Lembaran  Negara Tahun  2010  Nomor  16,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 5098).
Keputusan  Presiden  Nomor  34  Tahun  2003 tentang  Kebijakan  Nasional  Di  Bidang Pertanahan  (Lembaran  Negara  RI
Tahun 2003 Nomor 60).
Peraturan  Presiden  Nomor  10  Tahun  2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan  Presiden  Nomor  5  Tahun  2010 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  Tahun 2010-2014.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata  Cara Penertiban Tanah Terlantar.