Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI UIKA BOGOR Vol. 2 No. 2 (2014), pp. 167-182, link: https://www.academia.edu/30583218 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

## Resepsi Pernikahan
(Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian) *

## (WEDDING RECEPTION; BASIC LAW AND URGENCY OF DIVORCE)

## Ahmad Farhan Subhi
Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Jakarta Utara Jl. Swasembada Timur No. 10A Jakarta Utara E-mail : farhansubhi.ssy.sh@gmail.com .
Abstract: Organizing  and  attending  a  wedding  reception  is  a  common  thing  in society,  but  not  many  people  know  the  legal  basis  and  purpose  the implementation, so in some cases divorce wedding reception was one reason for the  occurrence  of  a  divorce  as  contained  in  Bogor  Religious  Court  decision number 583/Pdt .G/2012/PA.Bgr. This happens due to harm the public perception of a wedding reception recently become a way of life (life style).
Keyword: Reseption, Wedding, Divorce
Abstrak: Menyelenggarakan  dan  menghadiri  resepsi  pernikahan  merupakan suatu  hal  yang  lazim  di  tengah  masyarakat,  namun  tidak  banyak  yang mengetahui  dasar  hukum  dan  tujuan  pelaksanaannya,  sehingga  pada  beberapa kasus  perceraian  resepsi  pernikahan  menjadi  satu  alasan  terjadinya  suatu perceraian sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor:  583/Pdt.G/2012/PA.Bgr.  Hal  tersebut  terjadi  akibat  salahnya  persepsi masyarakat  terhadap  resepsi  pernikahan  yang  belakangan  ini  menjadi  gaya hidup (life style).
Kata Kunci : Resepsi Pernikahan, Perceraian.
* Diterima tanggal naskah diterima: 25 Juli 2014, direvisi: 12 Agustus 2014, disetujui untuk terbit: 17 September 2014.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 2 No 2 Desember 2014. ISSN: 2089-032X - 168

## Pendahuluan
Perkawinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan  kehidupan  umat  manusia  serta  untuk  menjadikan  manusia senantiasa mengingat Allah. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Dzariyat (51): 49.
                                           
          تياراذلا( (49: 51/
“Dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasang -pasangan  supaya  kamu mengingat kebesaran Allah. ”
Dalam  perkawinan  dikenal  suatu  prosesi  yang  dinamakan walîmatul ‘ursi atau  selanjutnya  disebut  dengan  resepsi  pernikahan.  Prosesi  ini dilakukan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut. 1
Kaitannya  dengan  resepsi  pernikahan  yang  merupakan  salah  satu bagian dari pernikahan, terdapat sebuah contoh kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama  Bogor,  bahwasanya persoalan  resepsi pernikahan  (dalam perkara  ini  yaitu  batalnya  suatu  resepsi  pernikahan),  menjadi  salah  satu alasan diputusnya suatu perceraian.
Menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia yaitu  pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975, menjelaskan  bahwa  alasan-alasan  yang  dapat  dipergunakan  untuk melaksanakan  perceraian  adalah:  (1)  Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau pemabuk,  pemadat  dan  lain  sebagainya  yang  sukar  disembuhkan;  (2)  Salah satu  pihak  meninggalkan  pihak  yang  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau karena hal lain di luar kemauannya; (2) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara  5  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat  setelah  perkawinan berlangsung;  (3)  Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan berat  yang  membahayakan  pihak  lain;  (4)  Salah  satu  pihak  mendapat  cacat badan  atau  penyakit  yang  menyebabkan  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  sebagai  suami  isteri;  (5)  Antara  suami  isteri  terus-menerus
1 Abdul  Azis  Dahlan,  dkk,  ed., Ensiklopedi  Hukum  Islam, cet.  III, (Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 1999), h. 1917.
terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 2
Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menambahkan alasan-alasan dalam perceraian  ini  dengan  penambahan  dua  alasan  yaitu: Pertama, suami melanggar taklik talak dan yang Kedua, peralihan agama atau murtad sebagai terjadinya ketidakrukunan. 3
Dengan  demikian,  terlihat  jelas  bahwa  batalnya  resepsi  pernikahan sebagaimana yang tertera di dalam putusan Pengadilan Agama Bogor dalam perkara  Nomor:  583/Pdt.G/2012/PA.Bgr.,  tidaklah  termasuk  salah  satu  dari alasan  perceraian  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi  Hukum  Islam.  Namun,  hal  demikian  terjadi  dan  merupakan fenomena baru di tengah masyarakat.

## Arti Perceraian
Secara harfiyah  istilah  perceraian  berasal  bahasa arab  yaitu ṯ alaq atau i ṯ lâq yang  artinya  lepas  dari  ikatannya,  berpisah,  bercerai, 4 atau  melepas  tali dan  membebaskannya. 5 Talak  yang  dimaksud  ialah  lepasnya  suatu  ikatan perkawinan, 6 berakhirnya  hubungan  perkawinan, 7 atau  bubarnya  hubungan suami istri. 8
Wahbah  Az-Zuhaili  menerangkan  bahwa  istilah  perceraian  menurut bahasa  yaitu furqah, yakni memiliki  makna al-iftirâq (berpisah) , jamak’nya adalah furaq, sedangkan menurut istilah ialah terlepasnya ikatan perkawinan,
2 Abdul Rahman  Ghozali, Fiqh Munakahat , cet. III, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 248-249. Lihat pula Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan.
3 Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2010) , h. 38-39.
4 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, cet. XIV, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 861.
5 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak, Penerjemah H. Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 255.
6 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam , cet. VI, (Jakarta: At-tahiriyyah, 1976), hal. 376.
7 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap , Cet. III, (Jakarta: Rajawali  Pers,  2013),  h.  229.  Lihat  pula  H.S.A.  Al-Hamdani, Risalah  Nikah  (Hukum  Perkawinan  Islam),
(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 202.
8 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 185.
dan  terputusnya  hubungan  diantara  suami  istri  akibat  salah  satu  dari beberapa sebab. 9
Menurut hukum perdata, perceraian berasal dari bahasa Belanda yaitu gescheiden yang  berarti  pemutusan  hubungan  suami  istri  dengan  segala konsekuensi hukumnya. 10 Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, memberikan  sebuah  definisi  perceraian  ialah  penghapusan  perkawinan dengan  putusan  hakim,  atau  tuntutan  salah  satu  pihak  dalam  perkawinan itu. 11
Selanjutnya  Pasal  117  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  mendefinisikan talak sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah  satu  penyebab  putusnya  perkawinan,  dengan  cara  sebagaimana dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  pasal  129,  130,  dan  131. 12 KHI  mensyaratkan ikrar  suami  untuk  bercerai  (talak)  harus  disampaikan  di  hadapan  sidang Pengadilan Agama, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 115 yaitu, “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama  tersebut  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak” . 13
Senada  dengan  pasal  115  KHI  diatas,  Pasal  66  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama juga menyatakan hal yang sama,  ”Seseorang  suami yang  beragama  Islam  yang  akan  menceraikan istrinya  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  untuk  mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.”

## Resepsi Pernikahan
Resepsi  Pernikahan  di  dalam  ilmu  fiqh  dikenal  dengan  istilah walîmatul ‘ursi yang terdiri dari dua kata dalam bahasa arab yaitu al- walîmah dan al- ‘urs.  Walîmah berasal  dari  kata awlama yang  artinya  berpesta, mengadakan  jamuan/kenduri,  atau  kata al-wal îmah  (jama’:  walâim) yang artinya  jamuan  atau  pesta. 14 Sedangkan ‘ urs berasal  dari  kata a’rasa yang
9 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, cet. I, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 311.
10 Charlie Rudyat, Kamus Hukum, (T.tp, Tim Pustaka Mahardika, t.th), h. 122.
11 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. XXXIV, (Jakarta: Intermasa, 2010), h. 42.
12 Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Islam, h. 39.
13 Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Islam,, h. 38.
14 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, cet. XIV, (Surabaya:
Pustaka Progresif, 1997), h. 1581.
artinya  menyelenggarakan pesta  perkawinan,  atau  kata al- ‘ursu yang  artinya perkawinan. 15 Maka  secara  bahasa,  kalimat walîmatul  ‘ursi mempunyai  arti pesta perkawinan. 16
Kata walîmah apabila  diserap  ke  dalam  bahasa  Indonesia  maka  akan menjadi walimah ,  yang  di  dalam  fiqh  Islam  mengandung  dua  makna,  yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam makna  khusus  disebut walîmatul ‘ursi, yaitu  peresmian  pernikahan  yang bertujuan  untuk  memberitahu  khalayak  ramai  bahwa  kedua  mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut. 17
Maka  dapat  disimpulkan  suatu  pemahaman  bahwa walîmatul ‘ursi adalah  perayaan yang  diadakan  karena  terjadinya  suatu  pernikahan  dengan bertujuan  untuk memberitahukan  sekaligus  meresmikan  kedua  mempelai sebagai  suami  istri  dan  juga  bertujuan  untuk  mengungkapkan rasa  syukur dan  kebahagiaan  para  pihak  keluarga  yang  melaksanakan  pernikahan tersebut.

## Dasar Hukum Resepsi Pernikahan
Wahbah  az-Zuhaili  dalam  kitabnya Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu, menjelaskan  bahwa  resepsi  pernikahan  menurut  jumhur  ulama  merupakan sunnah  yang  sangat  dianjurkan  dan  hal  tersebut  merupakan  pendapat  yang mashur  dari  madzhab  Malikiah  dan  Hanabilah  serta  pendapat  sebagian ulama  Syafi’iah.  Karena  itu  adalah  makanan  untuk  kejadian  yang membahagiakan maka hukumnya tidak diwajibkan. 18
Menurut  pendapat  Imam  Malik  dan  yang  tertera  di  dalam  kitab al- Umm karya Imam Syafi’i dan pendapat Zhahiriah, sebagaimana yang dikutip
15 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, h. 915.
16 Ahmad  Warson  Munawwir, Al-Munawwir:  Kamus  Arab-Indonesia  Terlengkap, h.  915  dan  lihat pula h. 1581.
17 Abdul  Azis  Dahlan,  dkk,  ed., Ensiklopedi  Hukum  Islam, cet.  III, (Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 1999), h. 1917.
18 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, cet. I,
Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 121.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 2 No 2 Desember 2014. ISSN: 2089-032X - 172
oleh  Wahbah  az-Zuhaili  dalam  kitabnya Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu , bahwasanya  walimah tersebut hukumnya wajib, 19 Nabi SAW bersabda:
َمـــَّلَسَو ِهــــْيـَلَع ُالله ىـــــٰ لَص ُّيـِبَّنلا ىِــــل  َلاـــــــَق : ٍفءوَع ُنــْب ِنٰمـْحَّرلا ُدْبَع  َلاـــــَقَو
ْوَلَو ْمـــِلْوَأ : هاور( ٍةاـَشِب )ىراخبلا 20
“Abdurrahman  bin  Auf  berkata:  Nabi  Saw  bersabda  kepad aku:  Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing”. (HR. Bukhari)
Demikianlah  alasan  menurut  pendapat  mereka  bahwa  zahir  dari sebuah perintah adalah untuk mewajibkan. 21

## Pelaksanaan Resepsi Pernikahan
Para  ulama  salaf  berbeda  pendapat  mengenai  waktu  resepsi pernikahan, apakah itu ketika akad atau setelahnya, ketika bersenggama atau setelahnya  atau  ketika  memulai  akad  hingga  akhir  persenggamaan. 22 Sebagaimana perkataan Imam Nawaw;
“Para  ‘ulama  berbeda  pendapat  mengenai  waktu  resepsi  pernikahan.  Qadh i iyadl  mengisahkan  bahwasanya  pendapat  yang  paling  benar  dari  ulama Malikiah  adalah  dianjurkan  setelah  bersenggama.  Sedangkan  sebagian Malikiah berpendapat dianjurkan ketika akad.”
Sedangkan  menurut  Ibnu  Jundub  dianjurkan  ketika  akad  dan  setelah persenggamaan.  As-Subki  berkata:  yang  diriwayatkan  dari  perbuatan  Nabi Saw bahwasanya resepsi pernikahan tersebut dilakukan setelah persenggamaan.  Di  dalam  hadits  yang  diriwayatkan  dari  Anas  oleh  Imam Bukhari  menyatakan  dengan  jelas  bahwa  resepsi  pernikahan  tersebut dilakukan setelah persenggamaan, karena sabda Nabi Saw:

## )ىراخبلا هاور( َمْوَقْلا اَعَدَف ,َبَنْـيَزِب اًسْوُرَع َحَبْصَأ
23
“Beliau  (Nabi)  bangun  pagi  sebagai  pengantin  Zainab,  lantas  beliau mengundang orang- orang”. (HR. Bukhari).
19 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, h. 121.
20 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Penerjemah Rahmatullah, h. 796.
21 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, h. 121.
22 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, h. 121.
23 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Penerjemah Rahmatullah, h. 797.
R.  Wirjono  Prodjodikoro,  dalam  bukunya hukum  perkawinan  di Indonesia berpendapat  bahwa  disamping  perkawinan  yang  dilakukan  dan ditentukan  berdasarkan  hukum  Islam,  lazimnya  diadakan  upacara perkawinan  dengan  pesta  atau  selamatan  dan  sebagainya,  pelaksanaanya  di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, yakni menurut adat kebiasaan di wilayah  masing-masing.  Upacara  perkawinan  ini  adalah  berakar  pada  adat istiadat  yang  telah  ada  sejak  dahulu  kala  sebelum  agama  Islam  masuk  ke Indonesia. 24

## Kedudukan Hukum Menghadiri Resepsi Pernikahan
Menurut para ulama Hanafiah menghadiri atau memenuhi undangan resepsi pernikahan hukumnya sunnah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa  menghadiri  resepsi  pernikahan  fardhu  (wajib)  ‘ain.  Tidak  ada  alasan untuk  tidak  menghadiri  resepsi  pernikahan  seperti  kedinginan,  kepanasan atau sibuk. 25
Menghadiri undangan resepsi pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang  diundang. 26 Menghadiri  resepsi  pernikahan  sebagai  bentuk  perhatian kepada  pihak  yang  mengundang,  memeriahkan,  memberikan  kegembiraan orang  yang  mengundang,  maka  orang  yang  diundangan  walimah  wajib mendatanginya. 27 Menghadiri undangan resepsi pernikahan hukumnya wajib, bahkan  atas  orang  yang  berpuasa  sekalipun,  akan  tetapi  dia  tidak  harus memakan makanannya. 28

## Kedudukan Kasus dan Pertimbangan Majelis Hakim
Para  pihak  yang  terdapat  dalam  putusan  Pengadilan  Agama  Bogor nomor:  583/Pdt.G/2012/PA.Bgr  adalah  sebagai  berikut: 29 (a)  Pemohon  ialah suami,  bertempat  tinggal  di  Desa  Cibeuteung  Udik,  Kecamatan  Ciceeng,
24 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum  Perkawinan di  Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), h. 52.
25 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, h. 122.
26 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah, Penerjemah  Abdurrahim  dan  Masrukhin,  jilid.  III,  cet.  I,  (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 513.
27 H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap , h. 133.
28 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, h. 122.
29 Putusan  Pengadilan Agama Bogor nomor: 583/Pdt.G/2012/PA.Bgr. h. 1.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 2 No 2 Desember 2014. ISSN: 2089-032X - 174
Kabupaten  Bogor;  dan  (b)  Termohon  ialah  istri,  bertempat  tinggal  di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.
Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012, si pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan dan pada hari pernikahan tersebut itu pula antara  si  pemohon  dengan  termohon  telah  terjadi  perselisihan  dalam  hal pembayaran biaya pesta pernikahan yang berujung pada pertengkaran antara si pemohon dan termohon.
Akibat  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  tidak  ada  titik temu tersebut kurang lebih 2 hari kemudian, si pemohon tidak tahan tinggal di  rumah  termohon  sehingga  si  pemohon  pulang  ke  rumah  orang  tua  si pemohon  di  wilayah  Cibeuteung  Udik  dan  sejak  itu,  yaitu  sejak  tanggal  19 Maret  2012,  si  pemohon  dan  termohon  pisah  rumah  dan  tidak  pernah berkumpul lagi hingga permohonan diajukan oleh si pemohon.
Si pemohon telah berupaya bersabar dan menjelaskan segala persoalan yang dihadapi dalam pernikahan tersebut bahkan pihak keluarga si pemohon juga telah dilibatkan untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga antara si pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.
Selanjutnya  diperoleh  fakta  hukum  dalam  persidangan  yang  pada pokoknya sebagai berikut: (1) Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri  yang  sah  sejak  tanggal  17  Maret  2012;  (2)  Bahwa,  rumah  tangga Pemohon  dan  Termohon  semula  berlangsung  rukun  dan  harmonis;  (3) Bahwa, sejak 3 hari setelah acara pernikahan dilangsungkan antara Pemohon dengan  Termohon  sudah  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi perselisihan  dan  pertengkaran;  (4)  Bahwa,  faktor  penyebab  perselisihan  dan pertengkaran  antara  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  masalah pembayaran biaya pesta perkawinan; (5) Bahwa 2 orang saksi yaitu saksi I ibu kandung  Pemohon  dan  saksi  II  saudara  sepupu  Pemohon,  di  bawah sumpahnya  telah  memberikan  kesaksian  yang  pada  pokoknya  mendengar bahwa, sejak 3 hari setelah menikah, sudah tidak rukun lagi karena Pemohon keluar dari rumah mertua menuju ke rumah orang tua Pemohon dan sampai permohonan  diajukan  tidak  pernah  kembali lagi  dan  tidak  tinggal  se-rumah dengan  Termohon  dan  ketika  acara  resepsi  perkawinan  Pemohon  dan Termohon  dilangsungkan  di  rumah  orang  tua  Pemohon,  Termohon  sebagai isteri  malahan  tidak  datang  sehingga  kejadian  tersebut  menimbulkan  sakit hati  keluarga  Pemohon;  (6)  Bahwa,  berawal  dari  perselisihan  tentang  biaya pembayaran  pesta  pernikahan,  kemudian  berbuntut  pada  sikap  Termohon
dan  orang  tuanya  yang  tidak  menghadirinya  resepsi  perkawinan  Pemohon dengan Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon ke rumah orang tuanya agar dapat menghadiri acara tersebut karena nantinya yang akan duduk bersanding di pelaminan adalah Pemohon dan Termohon, sementara itu Termohon tidak hadir dan tamu undangan sudah berdatangan; (7)  Bahwa,  akibatnya  sejak  tanggal  19  Maret  2012  hingga  permohonan diajukan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal; (8) Bahwa, Pemohon  bersikeras  ingin  menceraikan  Termohon;  (9)  Bahwa,  permohonan Pemohon tidak melawan hukum.
Dengan  kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  terjadi  konflik  dan  tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (marriage breakdown) dan adanya perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  di  antara  keduanya.  Dan telah  pisah  rumah  sejak  3  bulan  yang  lalu.  Dengan  kondisi  tersebut  rumah tangga  antara  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  tidak  ada  rasa  saling mengasihi  dan  menyayangi  terutama  saling  memenuhi  hak  dan  kewajiban masing-masing  pihak  terhadap  yang  lainnya,  sehingga  tujuan  perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa  sesuai  dengan  kehendak  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  tujuan  perkawinan  untuk  membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Alquran  surat  al-Rum  ayat  21  sulit  tercapai  dan  tidak  ada  harapan  untuk dapat rukun kembali.
Melihat  keinginan  Pemohon  untuk  menceraikan  Termohon,  Majelis mengutip firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah (2): 227
                                               ( ةرقبلا (227: 2/
“Dan  jika  mereka  berazam  (berketetapan  hati)  untuk  mentalak,  maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” 30
30 Putusan  Pengadilan Agama Bogor nomor: 583/Pdt.G/2012/PA.Bgr, h. 8-9
Analisis  Mengenai  Urgensi  Pelaksanaan  Resepsi  Pernikahan  terhadap Perceraian
Pada  hakikatnya,  perkawinan  adalah  perintah  Allah  Swt  yang diciptakan  bertujuan  untuk  melanjutkan  keturunan  dalam  bentuk mewujudkan  keluarga  yang sakinah  mawaddah  wa  rahmah . 31 Selanjutnya, lazimnya  dalam  suatu  perkawinan  diadakan  upacara  perkawinan  dalam bentuk  pesta  atau  selamatan  dan  sebagainya 32 yang  dikenal  dengan  istilah walîmatul  ‘ursi atau  resepsi  pernikahan.  Prosesi  ini  dilakukan  untuk memberitahu  khalayak  ramai  bahwa  kedua  mempelai  telah  menjadi  suami istri,  sekaligus  sebagai  rasa  syukur  keluarga  kedua  belah  pihak  atas berlangsungnya pernikahan tersebut. 33
Adapun  salah  satu  wujud  rasa  syukur  dalam  resepsi  pernikahan adalah  pemberian  harapan  serta  doa  yang  dipanjatkan  oleh  pihak  keluarga dan  tamu  undangan  resepsi  pernikahan  agar  pasangan  suami  istri  dapat menyalurkan  rasa  cinta  dan  kasih  sayang  dengan  baik  sehingga  terciptanya keharmonisan  dalam  menjalankan  peran  masing-masing  sebagai  seorang pasangan suami istri.
Hubungan  suami  istri  tidak  selamanya  dapat  dipelihara  secara harmonis.  Ketidakharmonisan  pasangan  suami  istri  dapat  menyebabkan suatu  perceraian.  Selain  itu,  perceraian  dapat  diputuskan  apabila  terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan hidup bersama lagi, dengan kata  lain  selain  ketidakharmonisan  terdapat  alasan-alasan  lain  yang  dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Alasan-alasan tersebut ialah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  serta  Kompilasi  Hukum Islam.
Terdapat  suatu  hubungan  antara  resepsi  pernikahan  dengan perceraian  yang  menurut  fungsi  dan  tujuan  pelaksanaannya  saling  berbeda satu sama lain bahkan menimbulkan konsekuensi yang berbeda pula. Jikalau resepsi  pernikahan  memberikan  konsekuensi  positif  berupa  pengakuan  oleh khalayak  ramai  bahwa  kedua  mempelai  telah  resmi  menjadi  suami istri  dan
31 Miftah Faridl dan Budi Handrianto, Rumahku Surgaku: Romantika dan Solusi Rumah Tangga, cet.
I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 52.
32 R.. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), h.
52.
33 Abdul  Azis  Dahlan,  dkk,  ed., Ensiklopedi  Hukum  Islam, cet.  III, (Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 1999), h. 1917.
telah  mengawali  kehidupan  rumah  tangga  dengan  penuh  rasa  syukur sebagaimana  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  sedangkan  perceraian menimbulkan  konsekuensi  putusnya  hubungan  suami  istri,  walaupun keduanya  berhak  untuk  meneruskan  perceraian  tersebut  dan  berhak  pula untuk rukun atau menyambung kembali.
Adanya  hubungan  antara  resepsi  pernikahan  dengan  perceraian tersebut  sebagaimana  terdapat  pada  sebuah  kasus  yang  terjadi  di  wilayah Pengadilan Agama  Bogor,  bahwasanya persoalan  resepsi pernikahan  (dalam perkara  ini  batalnya  suatu  resepsi  pernikahan),  menjadi  salah  satu  alasan diputusnya suatu perceraian.
Kasus  tersebut  dapat  dilihat  dalam  putusan  perkara  Pengadilan Agama  Bogor  nomor  583/Pdt.G/2012/PA.Bgr.  Dalam  kasus  tersebut  Majelis Hakim  menempatkan  keadaan  batalnya  resepsi  pernikahan  sebagai  fakta hukum  dalam  persidangan  yang  selanjutnya  menjadi  pertimbangan dijatuhkannya perceraian.
Pertimbangan  tersebut  timbul  setelah  Majelis  Hakim  mendengarkan keterangan  saksi,  sebagai  mana  terlihat  dalam  klausul: “Berdasarkan  pada pertimbangan  tersebut  di  atas,  telah  diperoleh  fakta  hukum  dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:”
Bahwa  yang  dimaksud “pertimbangan  tersebut  diatas” adalah pertimbangan  atas  keterangan  dua  orang  saksi  yang  telah  memberikan kesaksiannya,  yaitu  saksi  I  ibu  kandung  Pemohon  dan  saksi  II  saudara sepupu Pemohon.
Dalam  perkara  ini,  yang  menunjukkan  terjadinya  suatu  peristiwa batalnya  resepsi  pernikahan  adalah  sebagaimana  yang  tergambarkan  di dalam  klausul: “Bahwa,  faktor  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran antara  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  masalah  pembayaran  biaya pesta perkawinan.”
Dan juga di dalam klausul:
“Bahwa,  berawal  dari  perselisihan  tentang  biaya  pembayaran  pesta pernikahan,  kemudian  berbuntut  pada  sikap  Termohon  dan  orang  tuanya yang  tidak  menghadirinya  resepsi perkawinan  Pemohon  dengan  Termohon, padahal  Pemohon  sudah  berusaha  menjemput  Termohon  ke  rumah  orang tuanya  agar  dapat  menghadiri  acara  tersebut  karena  nantinya  yang  akan duduk bersanding di pelaminan adalah Pemohon dan Termohon, sementara itu Termohon tidak hadir dan tamu undangan sudah berdatangan.”
Adapun  batal  yang  dimaksud  adalah  tidak  tercapainya  tujuan  awal atau  rencana  yang  sudah  direncanakan  dari  awal  berkenaan  resepsi pernikahan,  yakni  dari  mulai  kesepakatan  biaya  resepsi  pernikahan  (dalam putusan  disebutkan  dengan  biaya  pesta  pernikahan)  dan  rencana  yang memang  sudah  menjadi  wajarnya  suatu  resepsi  pernikahan,  yaitu  adanya pasangan suami istri yang saling berdampingan di sebuah pelaminan, jikalau diibaratkan “bagaikan raja dan ratu”, 34 akan tetapi fakta yang terjadi di dalam perkara  ini  adalah  pengantin  perempuan  tidak  ada  atau  tidak  hadir  bahkan beserta pihak keluarganya turut tidak hadir, dan secara tidak langsung tujuan resepsi pernikahan-pun tidak terpenuhi, yakni untuk memberitahu khalayak ramai  bahwa  kedua  mempelai  telah  menjadi  suami  istri  dan  sebagai  rasa syukur kedua belah pihak keluarga atas pernikahan yang telah berlangsung. 35
Berdasarkan  klausul-klausul  dalam  putusan  yang  telah  dipaparkan diatas, maka telah terlihat jelas suatu fakta mengenai resepsi pernikahan yang batal atau tidak seperti yang telah direncanakan dari awal yakni sebagaimana wajarnya  suatu  resepsi  pernikahan  dan  tidak  sesuai  dengan  tujuan diadakannya  resepsi  pernikahan.  Klausul-klausul  tersebut  tercantum  dalam pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  sebagai  fakta  hukum  di  dalam persidangan,  maka  dengan  kata  lain  batalnya  resepsi  pernikahan  menjadi salah  satu  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  di  dalam  memutuskan perceraian.
Selanjutnya  mengenai  perkara  ini,  hakim  memberikan  pertimbangan hukum  bahwasanya  secara  faktual  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dan Termohon  sudah  terjadi  konflik  dan  tidak  harmonis  lagi  serta  perkawinan telah pecah (marriage breakdown) yang apabila pernikahan tersebut diteruskan akan  menimbulkan mudhorot, karena  akan  terus  berselisih  dan  akan  saling menimbulkan  kecurigaan  satu  sama  lain.  Hal  tersebut  sebagaimana  sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975.    Adapun  perkara  batalnya  resepsi  pernikahan  ini  menjadi  salah  satu variable  yang  menyebabkan  ketidakharmonisan  tersebut  atau  dengan  kata lain sebagai salah satu pemicu terjadinya perceraian. 36
Adapun  pertimbangan  hakim  lainnya  adalah  bahwa  terdapat keinginan  Pemohon  untuk  menceraikan  Termohon,  dengan  dalil  yang
34 Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Bogor, tanggal 12 Desember 2013.
35 Abdul Azis Dahlan, dkk, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1917.
36 Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Bogor, tanggal 12 Desember 2013.
dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim ialah firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah ayat 227:
                                               ( ةرقبلا
(227: 2/
“Dan  jika  mereka  berazam  (b erketetapan  hati)  untuk  mentalak,  maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
Dengan dasar pertimbangan inilah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor  dalam  perkara  nomor  583/Pdt.G/2012/PA.Bgr  memutuskan  perceraian dengan  menjadikan  batalnya  resepsi  pernikahan  sebagai  salah  satu pertimbangan hukumnya.
Menurut  hemat  penulis,  resepsi  pernikahan  adalah  sebuah  prosesi adat  yang  dilaksanakan  menurut  adat  kebiasaan  di  wilayah  masing-masing, sebagaimana  penulis  sependapat  dengan  pendapat  Sayyid  Sabiq  dan  juga pendapat  R.  Wirjono  Prodjodikoro.  mengenai  hal  tersebut.  Jadi,  resepsi pernikahan  bukanlah  hal  yang  menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu pernikahan atau dengan kata lain menjadi syarat sah pernikahan, melainkan hanya  prosesi adat yang dilaksanakan untuk meresmikan dan memberitahukan  khalayak  ramai  bahwa  pasangan  kedua  mempelai  telah resmi  menjadi  suami  istri  dan  sekaligus  merayakannya  sebagai  rasa  syukur pihak  keluarga  mempelai,  sebagaimana  penulis  sependapat  dengan pandangan  para  pakar  hukum  Islam  Indonesia  yang  terangkum  dalam Ensiklopedi  Hukum  Islam .  Selain  itu  pula,  resepsi  pernikahan  di  dalam pelaksanaannya  tidak  terhukumi  wajib,  melainkan menurut  jumhur  ‘ulama adalah  sunnah  muakkad,  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Wahbah  az- Zuhaili  dan  Sayyid  Sabiq.  Maka  tidaklah  menjadi  suatu  kewajiban  bagi seseorang atau suatu pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan apabila tidak melaksanakan resepsi pernikahan, melainkan menjadi wajib bagi siapa saja yang diundang untuk menghadiri resepsi pernikahan, bahkan atas orang yang berpuasa sekalipun, akan tetapi dia tidak harus memakan hidangannya, hal  ini  sebagaimana  pendapat  jumhur  ‘ulama,  sebagaimana  yang  dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili.
Selanjutnya  penulis sependapat  pula  dengan  pandangan  hakim  yang berpendapat  bahwa  resepsi  pernikahan  hanyalah  adat  yang  tidak  menjadi sebuah  hukum  yang  menentukan  cerai,  akan  tetapi  mempengaruhi keharmonisan  dan  ketidakharmonisan  suatu  rumah  tangga,  sehingga
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 2 No 2 Desember 2014. ISSN: 2089-032X - 180
batalnya resepsi pernikahan tidaklah menjadikan suatu pernikahan  itu putus atau cerai, melainkan hanyalah sebagai pemicu yang menyebabkan terjadinya perceraian,  yakni  yang  berdampak mudhorot jika  pernikahan  tersebut diteruskan,  karena  akan  terus  berselisih  dan  akan  saling  menimbulkan kecurigaan satu sama lain.

## Penutup
Setelah mengkaji dan menganalisa putusan Pengadilan Agama Bogor nomor:  583/Pdt.G/2012/PA.Bgr,  maka  bagi  penulis  terdapat  beberapa kesimpulan dari hal tersebut;
Pertama, tentang  resepsi  pernikahan,  bahwasanya  resepsi  pernikahan adalah  sebuah  prosesi  perjamuan  makan  yang  relatif  leluasa  dalam pelaksanaannya  karena  dilaksanakan  sesuai  dan  menurut  tradisi  atau  adat kebiasaan di masing-masing wilayah. Resepsi pernikahan bukanlah hal yang menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu  pernikahan  atau  dengan  kata  lain menjadi  syarat  sah  pernikahan,  melainkan  hanya  prosesi  adat  yang dilaksanakan untuk meresmikan dan memberitahukan khalayak ramai bahwa pasangan  kedua  mempelai  telah  resmi  menjadi  suami  istri  dan  sekaligus merayakannya  sebagai  rasa  syukur  pihak  keluarga  mempelai.  Pelaksanaan resepsi  pernikahan menurut  jumhur  ‘ulama adalah  sunnah muakkad. Oleh sebab  itu,  tidak  wajib  bagi  seseorang  atau  suatu  pihak  keluarga  yang melangsungkan pernikahan di dalam melaksanakan resepsi pernikahan, akan tetapi  wajib  bagi  seseorang  yang  diundang  resepsi  pernikahan  untuk menghadirinya,  bahkan  bagi  orang  yang  berpuasa  sekalipun,  akan  tetapi orang yang berpuasa tersebut tidak harus memakan hidangannya;
Kedua, majelis  Hakim  memberikan  pertimbangan  hukum  dalam perkara  ini  bahwa  secara  faktual  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dan Termohon  sudah  terjadi  konflik  dan  tidak  harmonis  lagi  serta  perkawinan telah pecah (marriage breakdown) yang apabila pernikahan tersebut diteruskan akan  menimbulkan  mudhorot,  karena  akan  terus  berselisih  dan  akan  saling menimbulkan  kecurigaan  satu  sama  lain.  Hal  tersebut  sebagaimana  sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975.    Adapun  perkara  batalnya  resepsi  pernikahan  ini  menjadi  salah  satu variable  yang  menyebabkan  ketidak  harmonisan  tersebut  atau  dengan  kata lain sebagai salah satu pemicu terjadinya perceraian.

## Pustaka Acuan
Buku-Buku
Abdul  Azis  Dahlan,  dkk,  ed., Ensiklopedi  Hukum  Islam, cet.  III, (Jakarta:  PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999).
Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  dan  Abdul  wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak, Penerjemah H. Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2009).
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , cet. III, (Jakarta: Kencana, 2008).
Ahmad  Warson  Munawwir, Al-Munawwir:  Kamus  Arab-Indonesia  Terlengkap,
cet. XIV, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
Anggota IKAPI, kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2010).
Charlie Rudyat, Kamus Hukum, (T.tp, Tim Pustaka Mahardika, t.th).
H.M.A.  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat : Kajian  Fikih  Nikah Lengkap , Cet. III, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
Muhammad  Nashiruddin  Al-Albani, Ringkasan  Shahih  Bukhari, Penerjemah Rahmatullah, dkk, Jilid. IV, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).
Miftah  Faridl  dan  Budi  Handrianto, Rumahku  Surgaku:  Romantika  dan  Solusi Rumah Tangga, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
R.  Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, (Bandung:  Sumur Bandung, 1991).
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin, jilid. III,
cet. I, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008).
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. XXXIV, (Jakarta: Intermasa, 2010).
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam , cet. VI, (Jakarta: At-tahiriyyah, 1976).
Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, penerjemah Abdul Hayyie al- kattani, dkk, cet. I, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 2 No 2 Desember 2014. ISSN: 2089-032X - 182

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam.
Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 583/Pdt.G/2012/PA.Bgr.

## Arsip
Wawancara  penulis  dengan  Hakim  Pengadilan  Agama  Bogor,  tanggal  12 Desember 2013.