## Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah

## The Discoursing on Halal Tourism Policy in Indonesia and its Review in Maqâshid Syarî’ah
Surwandono* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: surwandono@umy.ac.id

## Rizki Dian Nursita**
Universitas Islam Indonesia Email: rizki.dian.nursita@uii.ac.id

## Rashda Diana***
Universitas Darussalam Gontor Email: rashda.diana@unida.gontor.ac.id

## Ade Meiliyana****
International Islamic University Malaysia Email: ade.meiliyana.iium.edu.my

## Abstract
Halal tourism has recently become jargon in Indonesia. The concept of halal tourism as the embodiment of  Islamic tourism is considered ambiguous by certain groups. The concept of  Halal Tourism or other similar terms such as Muslim-friendly or Islamic Tourism now raises a number of debates, whether the concept has a strong ontological basis with Islam, or it is merely a manifestation of  economic interest that seeks to build competitive tourism and increase acceptance from the foreign Muslims segment. We apply the perspective of maqâshid syarî’ah to analyze the accuracy of  the concept of  Halal Tourism as a derivation of  Islamic tourism and compare it with indicators used by Global
Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3594
Volume 16, Number 1, May 2020, 91-108
* Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183
** Jl. Kaliurang Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
*** Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia 63471
**** Jl. Gombak, 53100, Selangor, Malaysia
Muslim Travel Index (GMTI). The result shows that the term Halal Tourism can proportionately represent the concept of  tourism in Islam. However, the adoption of maqâshid syarî’ah in Indonesian halal tourism is still neglected. The need for the adoption of  legal policy based on sharia’s principles is something that we should consider in the future.
Keywords :   Muslim-Friendly Tourism, Maqâshid Syarî’ah, Tourism, Halal Tourism.

## Abstrak
Wisata halal telah menjadi jargon di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kelompok menilai bahwa konsep wisata halal sebagai representasi dari pariwisata islami adalah hal yang ambigu. Konsep wisata halal atau istilah lain seperti halal tourism atau Muslim-friendly tourism kini menimbulkan sejumlah perdebatan, apakah konsep tersebut memiliki basis ontologis yang kuat dengan Islam, ataukah sebagai bentuk strategi ekonomi untuk membangun pariwisata yang kompetitif  dan meningkatkan penerimaan dari segmen Muslim asing. Dalam tulisan ini, kami menggunakan perspektif maqâshid syarî’ah untuk menimbang keakuratan konsep wisata halal sebagai derivasi dari pariwisata yang Islami, dan membandingkannya dengan sejumlah indikator dalam penyusunan indeks Global Muslim Travel Index (GMTI). Hasil telaah terhadap tata kelola dan praktik wisata halal menunjukkan bahwa Wisata Halal adalah konsep yang tepat dan proporsional dalam merepresentasikan pariwisata yang Islami. Namun masih terdapat distorsi dalam tata kelola pariwisata halal di Indonesia yang mengabaikan prinsip maqâshid syarî’ah . Adanya kebijakan legal yang mengadopsi prinsip-prinsip dalam syariah adalah hal yang patut kita pertimbangkan di masa mendatang.
Kata Kunci :   Muslim-Friendly Tourism, Maqâshid Syarî’ah, Pariwisata, Wisata Halal.

## Pendahuluan
I ndonesia telah menjadi salah satu negara yang paling progresif dalam mengembangkan pariwisata halal. Indonesia tercatat mengalami kenaikan peringkat secara signifikan dalam indeks peringkat GMTI ( Global Muslim Travel Index ). Indonesia menduduki peringkat keenam pada tahun 2015, dan terus meningkat dalam 4 tahun terakhir. Sehingga pada tahun 2019, Indonesia menempati
peringkat pertama dengan total skor 78. 1
Meningkatnya pariwisata tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kualitas kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini terkait dengan posisi berwisata sebagai kebutuhan sekunder atau bahkan tersier, artinya orang melakukan wisata setelah kebutuhan primer seperti pangan, sandang dan papan telah terpenuhi. Fenomena peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Muslim membuka ruang bagi berkembangnya bisnis wisata halal. Ledakan kesejahteraan ekonomi negara-negara Muslim di wilayah Timur Tengah, dan Asia Tenggara, telah membuka ruang bisnis pariwisata dengan segmen Muslim. Fenomena ini ditangkap dengan sangat kreatif oleh sejumlah negara bukan berpenduduk mayoritas Muslim yang kemudian menawarkan konsep wisata halal. 2
Wisata halal di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan sejumlah negara lain, mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim paling banyak di dunia. Wisata halal selama ini diidentikkan dengan wisata religi, yakni berwisata dengan motivasi perjalanan spiritual dalam bentuk mengunjungi situs-situs keagamaan, seperti melakukan haji, umrah, maupun ziarah kubur. Namun seiring pertumbuhan konsep dan varian pariwisata, wisata halal kini berkembang menjadi lebih luas. Wisata halal tidak lagi dimaknai sebagai wisata religi atau spiritual semata. Wisata halal dikemas untuk beragam kebutuhan seperti pendidikan, pengobatan, sejarah, kultural, atau bahkan olahraga yang menawarkan sejumlah fitur dan simbol Islam. 3
Sejumlah daerah di Indonesia memiliki khazanah Islam yang sangat bervariasi dan keunikan tersendiri. Aceh misalnya, sebagai provinsi yang memiliki kekhususan penerapan syariah atau Hukum Islam memiliki sejumlah situs bangunan bersejarah dan kultur Islam yang unik. Riau juga berpotensi mengelola wisata halal, mengingat sejarah kasultanan Islam di Riau yang panjang. Demikian pula sejumlah wilayah di Jawa, yang memiliki sejarah kasultanan Islam yang kuat, baik Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahkan sejumlah provinsi di Nusa Tenggara, seperti Lombok
1 Mastercard-Crescentrating, “Global Muslim Travel Index 2019,” 2019, 1-62. Lihat: https://www.crescentrating.com/reports/global-Muslim-travel-index-2019.html.
2 A. Muchaddam Fahham, “Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat,” dalam Aspirasi , 8.1 (2017), 65-79.
3 Aan Jaelani, “Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects,” dalam International Review of Management and Marketing (IRMM) , 7.3 (2017), 25-34.
di Nusa Tenggara Barat, telah menjadi provinsi yang menawarkan wisata halal secara masif, sehingga sejumlah wisatawan dari luar negeri banyak berkunjung ke Lombok karena alasan menawarkan wisata halal.
Menurut indeks peringkat yang dimuat dalam IMTI (Indonesia Muslim Travel Index) , Indonesia memiliki 10 destinasi pariwisata unggulan, yakni Pulau Lombok, Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur (Malang), dan Sulawesi Selatan. Pulau Lombok meraih nilai tertinggi dengan skor 70, sedangkan skor terendah diraih oleh Sulawesi Selatan dengan skor 33. 4
Tulisan ini hendak melakukan penelusuran transformasi gagasan wisata halal yang saat ini telah menjadi nomenklatur baku dalam istilah pariwisata. Bagaimana konsepsi wisata halal dibangun, apakah wisata halal sebagai anti tesis dari wisata konvensional? Apakah wisata halal sebagai wisata syariah yang hanya mengeksplorasi pengalaman dan suasana yang berhubungan dengan agama, ataukah wisata halal merujuk tentang tata kelola wisata dengan mempergunakan tata kelola pelayanan dengan menggunakan platform nilai Islam secara inklusif ataukah eksklusif?
Artikel ini mengembangkan bangunan argumen dengan melandaskan kepada prinsip-prinsip penelitian kualitatif. 5 Sumber data diperoleh dari sumber primer, berupa sejumlah pernyataan dari stakeholders wisata halal, terutama di Nusa Tenggara Barat dan Riau. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari sejumlah dokumen yang ditelusur dengan mempergunakan mendeley library, guna memotret secara berkesinambungan sejumlah diskursus wisata halal di Indonesia maupun di sejumlah negara yang memiliki kebijakan tentang wisata halal.
Proses pemaknaan terhadap gejala wisata halal ditimbang dengan mempergunakan landasan normatif terkait dengan pendekatan maqâshid syarîah , yang kemudian diukur dengan rumusan operasional dalam Global Muslim Travelling Index . Moderasi ini diharapkan dapat memberikan analisis evaluatif yang proporsional dan revelan untuk menilai sebuah gejala yang masih berjalan. 6
4 Mastercard-Crescentrating, Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 , 2019.
5 Mohamed Syazwan Ab Talib, Lim Rubin, and Vincent Khor Zengyi, “Qualitative Research on Critical Issues In Halal Logistics,” dalam Journal of Emerging Economies and Islamic Research , 1.2 (2013), 1-20.
6 Zainudin Awang and others, “An Evaluation of Measurement Model for Medical Tourism Research: The Confirmatory Factor Analysis Approach,” dalam International Journal of Tourism Policy , 6.1 (2015), 29-45.

## Pariwisata dalam Tinjauan Maqâshid Syarîah
Sejumlah istilah digunakan untuk menggambarkan aktivitas bepergian secara umum. Dalam menggambarkan fenomena Isra’ Mi’raj misalnya, al-Quran lebih banyak menggunakan istilah “asra-yasri” atau “al-sayr” (QS. al-Isra [17]: 1) . Dalam al-Quran ada istilah sayr untuk mendeskripsikan aktivitas maupun bermigrasi, (QS. al-Syu’ara [26]: 52). maupun bepergian dalam rangka mengambil hikmah atas fenomena yang terjadi di masa lampau (QS. al-Hajj [22]: 69). Selain sayr ada seperti “ dharabtum fî al-ardh” (QS. al-Nisa [4]: 101), atau intasyirû fî al-ardh (QS. al-Jumu’ah [62]: 9) yang memiliki makna berjalan di muka bumi untuk tujuan tertentu.
Dalam syariat atau hukum Islam, istilah “safar” secara umum lebih banyak digunakan untuk menggambarkan aktivitas “bepergian” dibandingkan dengan istilah serupa, seperti “sayr,” “ jawlah,” ataupun “ziyârah.” Safar dalam syariat secara umum dimaknai sebagai aktivitas meninggalkan tempat atau bermukim dengan niat menempuh perjalanan menuju suatu tempat, yang lebih banyak didapatkan dalam hadis. Menariknya, sejumlah hadis mengartikulasikan safar sebagai aktivitas yang berbahaya. 7 Safar dinarasikan sebagai “’adzâb” bahkan “nishf al-maut” atau “separuh dari maut,” sehingga terdapat sejumlah etika dan adab yang mengatur tentang safar dan rukhsah atau keringanan dalam melaksanakan ibadah bagi mereka yang tengah melakukan safar . Safar yang mengandung makna positif dalam nash menggambarkan aktivitas bepergian untuk kepentingan ekonomi. Dalam tradisi Muslim di Indonesia, penggunaan kata safar juga diadopsi menjadi istilah yang umum dan populer dalam percakapan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Safar juga digunakan untuk aktivitas yang bermakna bepergian secara umum maupun kunjungan yang cenderung bermakna positif. Salah satunya, diksi safar dalam istilah walîmah al-safar digunakan untuk menggambarkan kegiatan perpisahan oleh seorang Muslim yang hendak haji atau umrah agar didoakan oleh warga atau masyarakat sekitar agar perjalanan haji ataupun umrah menjadi lancar.
Selain kata safar , perjalanan juga digambarkan dengan menggunakan istilah “ rih } lah.” Rih } lah secara literal bermakna perjalanan, dan seringkali digunakan untuk perjalanan panjang bahkan hingga ke luar negeri, berpetualang untuk mencari dan mengumpulkan hadis
7 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fat h } al-Bâri bi Syar h } al-Bukhâri, Jilid 6 (Beirut: Dâr al-Fikr, 2000). 9
maupun menuntut ilmu agama. Rih } lah juga diserap dalam percakapan sehari-hari yang digunakan untuk menggambarkan perjalanan dalam rangka penelitian atau melancong. Istilah ini juga dipergunakan dalam sebuah karya masyhur autobiografi Ibnu Batutah yang berjudul “Rihlah Ibnu Batutah.” 8
Menurut al-Syathibi, seperti yang dituliskan oleh Auda, setidaknya terdapat tiga kebutuhan manusia dalam perspektif maqâshid syarîah. Yakni kebutuhan dharûriyah, h } âjatiyah, dan tah } sîniyah. 9 Kebutuhan dharûriyah merujuk kepada kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka hal tersebut akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia, baik yang bersifat duniawi, maupun ukhrawi. Kebutuhan h } âjatiyah merujuk kepada kebutuhan hidup sehari-hari, atau yang diidentifikasi sebagai kebutuhan pangan, sandang dan papan. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan menganggu kualitas kehidupan seseorang. Sedangkan kebutuhan tah } sîniyah merujuk kepada kebutuhan untuk memperbaiki kualitas hidup menjadi lebih baik. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, seseorang masih dapat hidup secara normal.
Dalam konteks maqâshid syarîah , motivasi dalam bepergian dapat dikategorikan dalam 3 kelompok level kebutuhan. Bepergian atau traveling dalam konteks dharûriyah , memandang bahwa perjalanan merupakan bagian dari preservasi agama, hidup, akal, kepemilikan, serta kehormatan. Islam menggambarkan kebutuhan untuk bermigrasi dalam konsep hijrah, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah pada masa kerasulan dari Mekkah menuju Madinah. Sebagaimana safar, h } ijrah sebagai sebuah kebutuhan dharûriyah } Konsep h } ijrah ditemukan dalam tujuh belas ayat dalam al-Quran. 10 Di antaranya adalah sebagai berikut;
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Baqarah [2]: 218).
8 Muhammad Bin Abdullah Bin Bathuthah, Rihlah Ibnu Bathuthah: Memoar Perjalanan Keliling Dunia Di Abad Pertengahan (Terjemahan), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009). 15
9 Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R and H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda),” dalam
Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah , (T.K: T.P, 2014). 50-69
10 Ayat-ayat tersebut adalah: (QS. al-Baqarah [2]: 218), (QS. Ali Imran [3]: 195), ( QS. al-Nisa [4]: 97-100), (QS. al-Anfal [8]: 72-76), (QS. al-Taubah [9]: 20), (QS. al-Nahl [16]: 41
& 110), (QS. al-Haj [22]: 58), (QS. al-al-Nur [24]: 22), (QS. al-Ahzab [33]: 50), (QS. al-Hasyr [59]: 8-9), dan (QS. al-Mumtahanah [60]:10).
“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”(QS. Ali Imran [3]: 195)
Sedangkan bepergian dalam konteks h } âjatiyah adalah yang diperuntukan untuk bekerja atau untuk menempuh pendidikan di satu tempat dalam kurun waktu yang lama. Sejumlah ayat yang menuturkan tentang proses perjalanan untuk mencari nafkah dan belajar dengan konsep yang digunakan adalah kata bertebaran di muka bumi. “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak- banyak supaya kamu beruntung.” (QS. al-Jumu’ah [62]: 9) Istilah “suluk” juga digunakan untuk menggambarkan aktivitas bepergian dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan keilmuan maupun pendidikan. Keutamaan dari aktivitas bepergian untuk kepentingan menuntut ilmu juga telah disebutkan dalam sejumlah hadits. 11
Pada konteks kebutuhan tah } sîniyah , bepergian dimaknai sebagai aktivitas yang menggambarkan kualitas kehidupan seperti perjalanan untuk melakukan rekreasi, bereksplorasi, mengurangi kepenatan dalam bekerja dengan berkunjung ke sebuah tempat yang sejuk dan indah. Wisata sebagai aktivitas tah } sîniyah dapat dinilai sebagai aktivitas ubudiyah (ibadah) bila dalam pelaksanaannya berisi aktivitas positif yang dapat meningkatkan ketakwaan, seperti tadabur alam . Sebagaimana al-Quran menarasikan pentingnya refleksi atau aktivitas berpikir yang melibatkan ayat-ayat kauniyah, seperti penciptaan langit dan bumi. (QS. Ali Imran [3]: 190).
Dalam Bahasa Arab, istilah wisata atau pariwisata secara eksplisit sejatinya lebih dikenal dengan al-siyâh } ah . 12 Istilah siyâh } ah justru kurang masyhur digunakan dalam kajian hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam kajian fiqh kontemporer . Siyâh } ah secara etimologis sejatinya memiliki makna yang beragam. Namun, secara
11 Ibnu Majah, “Fadhlul ’Ulama Wal-Hitsi ’Ala Thalabil ’Ilmi,” dalam Sunan Ibn Majah, Jilid 1 (Beirut: D â r al-Fikr, 1952). 81 12 Al-Ma’âny , “Ta’rîf wa Ma’na Siyâ h } a h } fî Mu’jam al-Ma’âny al-Jami,” <https://www. almaany.com/ar/dict/ar-ar/ />.
istilah, kata siyâh } ah dalam Bahasa Arab merujuk kepada kegiatan berupa berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk refreshing , berekreasi, atau menjelajahi suatu tempat. 13
Perkembangan teknologi, khususnya transportasi, komunikasi, serta informasi telah menghadirkan sejumlah perubahan dalam aspek kehidupan manusia. Peningkatan dan kemudahan dalam mobilitas manusia, membuat mobilitas manusia melewati lintas batas yang awalnya dianggap sebagai kegiatan yang penuh dengan resiko dan dilakukan hanya pada kondisi terpaksa, kini dianggap sebagai hal yang lumrah. Perkembangan dari sejumlah aktivitas sosial dan ekonomi yang menggunakan label atau standar “Islam” serta “sharia compliance” atau ketaatan pada syariah telah berkontribusi terhadap lahirnya konsep wisata halal, wisata Islami, atau Islamic hospitality yang identik dengan rekreasi menawarkan makanan halal, serta rekreasi yang bebas dari hal-hal yang diharamkan seperti alkohol dan judi. 14 Sayangnya, pembahasan mengenai wisata halal lebih banyak ditinjau dari aspek ekonomi, dibandingkan dengan peninjauan ontologis wisata dalam Islam. Sedangkan di kalangan Muslim, diskursus mengenai fiqh wisata serta wisata dalam falsafah Islam sangat jarang ditemukan. Sehingga, stigma mengenai “wisata halal” atau “wisata Islami” menjadi konsekuensi yang tidak dapat dielakkan.
Aktivitas bepergian atau dalam konteks ini, wisata sebagai kebutuhan h } âjatiyah digolongkan kepada ranah aktivitas “mubah” atau “halal” yang mengindikasikan kebolehan. Namun, dalam tinjauan maqâshid syarîah, konsep “halal” tidak hanya bermakna sesuatu yang legal, atau allowance. Konsep halal dalam Islam juga memiliki motif spesifik untuk melestarikan kemurnian agama, dan menjaga mentalitas Islam, untuk mempertahankan hidup, untuk melindungi properti, untuk melindungi generasi, serta menjaga harga diri dan integritas. Dalam konteks ini, maka wisata halal dimaknai sebagai wisata yang mengedepankan prinsip melestarikan kemurnian agama, melestarikan nalar pikir dan mental, menjaga keberlangsungan kehidupan (tidak membahayakan jiwa), melindungi generasi masa depan (tidak merusak masa depan), dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab.
Menurut Abdul Kadir Din, setidaknya terdapat sepuluh komponen dalam membentuk pariwisata yang Islami, yakni;
13 Islamqa, “ H } aqîqah Siyâ h } a h } fî al-Islâm wa A h } kâmuhâ wa Anwâ’uhâ , 2007 <https:// islamqa.info/ar/answers/87846/
>.
14 Mohamed M Battour, et.al., “Toward a Halal Tourism Market,” in Tourism Analysis, Vol. 15, (T.K: T.P, 2010). 279-300
peningkatan kesadaran atau pengenalan pariwisata yang baik, destinasi yang atraktif, kemudahan dalam akses, ketersediaan destinasi wisata (aman), terjangkau untuk semua kalangan, mencakup beragam akomodasi, sikap ranah tamah masyarakat terhadap wisatawan, agensi yang berkualitas, serta keramahtamahan yang ditunjukkan dengan aktivitas yang memikat perhatian, serta akuntabilitas atau terjaminnya keamanan dan bebas kecurangan seperti korupsi. 15
Indonesia sejatinya telah mengkonseptualisasikan pariwisata halal dengan lebih baik. Kementerian Pariwisata bersama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan sembilan indikator yang menjadi acuan “wisata halal” di Indonesia. Indikator itu adalah; orientasi kepada keuntungan bagi masyarakat; orientasi kepada penyegaran dan ketenangan; pencegahan terhadap aktivitas kesyirikan dan tahayul; pencegahan terhadap aktivitas asusila dan tidak bermoral; penjagaan terhadap perilaku, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan; penjagaan terhadap kepercayaan, keamanan, dan kenyamanan; universalitas dan inklusifisme; perlindungan terhadap lingkungan; dan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal. Prinsip tersebut mengikat seluruh elemen dalam tata kelola pariwisata, termasuk wisatawan; Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS); pengusaha; hotel syariah; pemandu wisata; dan sejumlah layanan. 16
Konsep pariwisata halal yang disusun oleh DSN-MUI tidak hanya menunjukkan pariwisata sebagai sektor yang memberikan keuntungan secara material, namun juga bernilai intrinsik, yang tentunya relevan dengan prinsip-prinsip dalam maqâshid syarî’ah. Konsep pariwisata halal dibangun agar aktivitas yang menjadi suatu keumuman bagi manusia tetap berlangsung dalam koridor agama atau “sharia compliance” . Seperti penjaminan terhadap akidah (QS. al-Kafirun [109]: 6), perlindungan dari tindakan fah } syâ’ atau asusila (QS. al-Nur [24]: 21), perlindungan keamanan jiwa dan kepemilikan, kelestarian lingkungan (QS. al-Rum [30]: 41-42), dan inklusifisme (QS. al-Hujurat [49]: 13).
15 Abdul Kadir Din, The Ideal Islamic Tourism Packaging: Identifying Its Essential Ingredients, (Sintok: College of Law Government International Studies). Accessed in https://iais.org.my/attach/ppts/12-13JUL2011-WITF/ppts/ProfDatoDrAbdulKadirDin.pdf , November, 10, 2019
16 DSN-MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah , 2016.

## Kebijakan Wisata Halal di Indonesia: Sebuah Perdebatan
Kebijakan wisata halal di Indonesia pada dasarnya masih berbentuk partisipasi dibandingkan dengan sosialisasi. Hal ini terkait dengan UU no 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan tidak memuat sama sekali tentang wisata halal, syariah atau yang memiliki kesepadanan makna dengannya. Kebijakan wisata halal justru ditemukan dalam peraturan daerah propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) No. 2 Tahun 2016. 17 Perda ini merupakan kreativitas daerah untuk merespon perkembangan global dalam tata kelola dunia wisata, dimana sejumlah negara telah menyusun dan mengimplementasikan konsep wisata dengan tagline wisata yang ramah dengan Muslim, sampai dengan wisata halal.
Pemerintah daerah NTB memilih diksi wisata halal, sebagaimana tercermin dalam pasal 1 ayat 16, “Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari’ah . ” Jika dibandingkan dengan definisi pariwisata pada ayat 14 yang berbunyi; “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.”
Sejumlah daerah di Sumatera juga serius mengembangkan wisata halal, seperti Sumatera Barat, 18 Aceh, Lampung dan Riau melalui Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019. Sejumlah propinsi di Jawa menunjukan hal yang serupa untuk mengadopsi gagasan tentang wisata halal. Namun sampai akhir 2019, hanya ada satu perda saja yang berhasil disahkan, sedangkan yang lainnya masih menyisakan sejumlah polemik.
Polemik yang paling substantif adalah penggunaan diksi halal dan syari’ah yang berada dalam perda di NTB. Diksi ini menimbulkan sejumlah problem yang serius, baik dalam konteks implikasi proses penyesuian norma dan etika, sampai dengan issue komodifikasi issue untuk pemasaran. Untuk problem yang pertama, terkait dengan penyesuian norma dan etika, label halal dimaknai sebagai kebijakan
17 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal , 2016. 18 Idealisa Masyafina dan Budi Raharjo, “Perda Wisata Halal Sumbar Rampung Tahun Ini,” 2019. Lihat: https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/03/25/ poxcoz415-perda-wisata-halal-sumbar-rampung-tahun-ini.
yang formalistik dalam bentuk Islamisasi. Meskipun dalam konteks regulasi, posisi MUI yang sangat otoritatif tidak diberikan ruang yang cukup untuk melakukan otorisasi wisata halal.
Sejumlah wilayah seperti Bali, 19 Nusa Tenggara Timur, 20 dan Sumatera Utara, 21 mempertanyakan diksi tersebut karena dikhawatirkan menimbulkan sejumlah problem. Labelisasi wisata halal justru dianggap akan kontra-produktif terhadap serapan wisatawan ke daerah tersebut. Diksi halal jika dimaknai sebuah penjualan jasa wisata yang sesuai dengan syariat Islam justru menyebabkan sejumlah wisata yang telah popular dan digemari akan kehilangan pasar.
Diksi wisata halal, dipahami sebagai konsep yang bertabrakan dengan realitas obyektif, yang kemudian bermakna secara politis kultural. Bagi masyarakat Bali yang mayoritas Hindu, menjadi agak sulit dimengerti jika mempraktekan nilai agama lain secara formal. Identitas Bali dengan Hindu adalah sesuatu yang tak terpisahkan. Kondisi tersebut lantas memicu pro dan kontra. Misalnya penerimaan terhadap nilai halal secara formal, diinterprestasi sebagai bagian dari hegemoni minoritas kepada mayoritas. 22
Bahkan, pro dan kontra juga dapat terjadi di daerah dengan mayoritas Muslim. Heterogenitas masyarakat Muslim di Indonesia menyebabkan interpretasi terhadap konsep “Islami” atau “syar’i” antara satu kelompok dengan yang lainnya boleh jadi berbeda. Pengaruh corak kultur yang kuat dalam tradisi masyarakat Muslim di Indonesia, menyebabkan apa yang dipahami sebagai “wisata religi” tidak selalu dianggap sebagai “wisata Islami,” terutama bagi wisatawan dari Timur Tengah yang memiliki corak keislaman berbeda dengan sejumlah masyarakat Muslim di Indonesia. Sehingga promosi “wisata halal” bagi wisatawan mancanegara hanya berpaku kepada hospitality, pelayanan, dan makanan yang halal, dibandingkan wisata religi.
19 “Perlukah  Pariwisata  Halal  di  Bali?”  2019.  Lihat:  http://www.balipost.com/ news/2019/03/04/70095/Perlukah-Pariwisata-Halal-di-Bali.html.
20 Antonius Un Taolin, “Gubernur NTT Tolak Otorita Wisata Halal Labuan Bajo,” 2019. Lihat: https://www.gatra.com/detail/news/413654/gaya hidup/gubernur-ntt-tolak- badan-otorita-wisata-halal-labuan-bajo.
21 CNN Indonesia, “Edy Rahmayadi Respons Polemik Wisata Halal Di Danau Toba,” 2019. Lihat: https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190904205123-269-427610/edy- rahmayadi-respons-polemik-wisata-halal-di-danau-toba.
22 I Wayan Luka Lantara, “Perlukah Pariwisata Halal Di Bali?” 2019. Lihat: http:// www.balipost.com/news/2019/03/04/70095/Perlukah-Pariwisata-Halal-di- ‎ Bali.html.
Fenomena ini sangat berbeda dengan sejumlah negara di Asia Timur yang memang memilih diksi wisata halal. Diksi ini tidak menimbulkan problem nilai di Jepang 23 dan Korea Selatan, 24 dimana wisata halal lebih dipahami sebagai gejala ekonomi semata dan bukan gejala identitas yang eksklusif. Halal lebih dimakna sebagai makna difusi budaya, interaksi budaya semata dan tidak intensif, bukan sebagai interaksi yang mengilhami penerimaan budaya luar secara massif dalam masyarakat. Sehingga fenomena halal lebih dipahami sebagai gejala komodifikasi untuk keperluan marketing di tengah meningkatnya jumlah wisatawan Muslim. 25
Kondisi ini menyebabkan internalisasi konsep wisata halal demi kebutuhan marketing belaka menjadi kontra produktif dengan kinerja. Banyak wisatawan Muslim yang berkunjung ke Jepang, karena dianggap telah menerapkan wisata halal, namun ternyata sejumlah kebutuhan dasar seorang Muslim sulit ditemukan. Semisal terbatasnya jumlah restoran yang benar-benar menawarkan makanan halal dan tidak tercampur dengan makanan non halal. Kebutuhan untuk melakukan shalat menjadi kritikal terkait dengan tersediaan air yang mengalir atau air yang tertampung serta memenuhi syarat untuk wudhu. 26
Sedangkan problem kedua yakni ditemukannya ketidak- konsistenan dalam dokumen dengan konsep dasar. Dokumen perda wisata halal yang dimiliki oleh pemerintah daerah NTB, tidak banyak mendefinisikan wisata halal secara detil, kecuali hanya definisi singkat. Prinsip-prinsip pengelolaan wisatapun juga tidak memberikan gambaran yang detail, semisal tentang regulasi terhadap wisatawan terkait dengan motif melakukan wisata, dan berhubungan erat dengan destinasi wisata yang ditawarkan. Peraturan hanya berkisar pada jasa atau pelayanan dari pemangku kepentingan melalui proses sertifikasi dan supervisi. 27
23 Shin Yasuda, “Managing Halal Knowledge in Japan: Developing Knowledge Platforms for Halal Tourism in Japan,” dalam Asian Journal of Tourism Research , (T.K: T.P, 2017). 65-83
24 Heesup Han, et.al, “Exploring Halal-Friendly Destination Attributes in South Korea: Perceptions and Behaviors of Muslim Travelers toward a Non-Muslim Destination,” dalam Tourism Management , (T.K: T.P, 2019). 151-64
25 Faiza Khan and Michelle Callanan, “The “Halalification” of Tourism,” dalam Journal of Islamic Marketing , (T.K: T.P, 2017). 558-577
26 Hera Oktadiana, et.al., “Muslim Travellers’ Needs: What Don’t We Know?” dalam Tourism Management Perspectives , (T.K: T.P, 2016). 124-130 27 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal .
Pembahasan ini menjadi penting jika menggunakan tagline wisata halal, karena dari motiflah segala sesuatu amal dapat dinilai. Penghilangan pembahasan ini menjadikan konsep wisata halal terlihat ambigu, sehingga menimbulkan sejumlah prasangka yang tidak produktif. Tuduhan sebagai gejala komodifikasi agama atau politisasi konsep agama untuk kepentingan ekonomi menjadi semakin tidak produktif. Mendongkrak pariwisata yang belum kompetitif dengan menggunakan narasi Islam dalam bentuk halal justru mencederai konsep Islam. Sebagaimana pandangan Baharudin bahwa dalam konsep halal terkandung makna yang sangat dalam, yakni healthy and safety . Karena kondisi material yang berkualitaslah yang menyebabkan sesuatu menjadi halal. Sedang komodifikasi halal akan merusak label halal itu sendiri. 28
Cairnya tata kelola wisata halal dalam produk perundang- undangan menunjukkan belum kuatnya landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis dari konsep wisata halal. Ontologis merujuk tentang landasan normatif tentang obyektif, subyektif terhadap arti pentingnya wisata halal bagi masyarakat. Pembahasan dalam perda wisata halal tidak banyak dieksplor dalam pasal demi pasal. Demikian pula dalam aspek epistemologis tentang bagaimana wisata halal ini dijalankan. Apakah dengan menggunakan paradigma Halal Tourism (HT) secara konsisten, ataukah dengan paradigma Muslim friendly tourism (MFT), ataukah Muslim Religious Tourism (MRT). 29 Sedangkan pada aspek aksiologis, bagaimana kebernilaian wisata halal bagi agama, masyarakat dan negara.
Dalam pandangan Rusli Firmansyah, pembangunan model pariwisata dengan pendekatan Islam dapat ditempuh secara incremental . Level pertama, wisata konvensional yakni wisata yang dikelola secara umum tanpa mengadopsi gagasan dan nilai Islam. Level kedua, wisata yang ramah Muslim (Muslim friendly tourism), yakni wisata yang memberikan layanan akan kebutuhan dasar seorang Muslim, dari kebutuhan tempat beribadah, sampai kebutuhan makan dan minum yang halal. Level ketiga, wisata religious untuk Muslim, yakni wisata yang menawarkan destinasi yang khusus untuk Muslim,
28 Kasmarini Baharuddin, et.al., “Understanding the Halal Concept and the Importance of Information on Halal Food Business Needed by Potential Malaysian Entrepreneurs,” dalam International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , (T.K: T.P, 2015). 170-180 29 Meizar Rusli, et.al., “Halal Tourism Destination Development Model,” dalam Journal of Environmental Management and Tourism , (T.K: T.P, 2018). 1296-1302
atau di Indonesia dikenal dengan wisata spiritual. Level keempat adalah wisata halal, yakni wisata yang melakukan pengelolaan dengan menggunakan prinsip Islam dari kebutuhan dasar sampai yang teknis. 30 Sebuah paradigma wisata halal yang membutuhkan konsistensi dan daya dukung yang kuat dari pengguna dan stakeholder di dalamnya. 31
Studi dari Muchaddam menarik untuk disimak pada paparan evaluasinya, bahwa tata kelola wisata halal belum diikuti secara progresif dari para pemangku kepentingan. Sejumlah isu kritikal terkait dengan jumlah hotel yang melakukan upaya menjadi hotel syariah cenderung sangat rendah. Sampai dengan tahun 2016, terdapat lebih dari 300 hotel dan restoran yang tidak melakukan proses pengurusan sertifiksi halal. 32 Rendahnya pengurusan sertifikasi halal juga sangat terkait dengan diksi sanksi yang hanya bersifat adminitratif. Bukan diiringi dengan sejumlah sanksi sehingga menjadi lebih substantif dan edukatif. 33
Agak mirip dengn wisata halal di Riau, di mana regulasi yang dibuat dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019. Tata kelola yang dikembangkan Propinsi Riau adalah dengan menggunakan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI), yang mengadopsi dari benchmark Global Muslim Travel Index (GMTI). Indeks yang dibangun adalah pada pengembangan infra-struktur yang ramah kepada para pengunjung, seperti indikator akses, komunikasi, lingkungan dan jasa layanan. IMTI dan GMTI tidak banyak meperbincangkan proses legal formal tentang konstruksi wisata halal, namun bagaimana mengembangkan konsep halal travel yang sangat dekat dengan paradigma Muslim friendly tourism. 34

## Penutup
Paradigma wisata halal merupakan paradigma untuk mengelola obyek wisata menjadi ruang untuk pemenuhan kebutuhan dharûriyah ,
30 Ibid. 31 Geetanjali Ramesh Chandra, “Halal Tourism; A New Goldmine for Tourism,” dalam International Journal of Business Management & Research (IJBMR) , (T.K: T.P, 2014). 45-61
32 A. Muchaddam Fahham, “Tantangan Pengembangan Wisata Halal..., 65-79.
33 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal .
34 Wan Sahida Wan Zulkifli Suhaimi Ab Rahman, Yaakob Che Man, “Halal Friendly Tourism: Capturing the Muslim Market,” in 3rd IMT-GT International Symposium on Halal Science and Management 2009 Proceedings , December 21-22, (Kuala Lumpur: T.P, 2009).
176-180
h } âjatiyah dan tah } sîniyyah secara simultan. Pengelolaan wisata halal bukan semata persoalan ekonomis, teknis, dan temporer. Pengelolaan wisata halal yang sekedar mengikuti trend ekonomis, dan reaksioner justru menyebabkan sejumlah distorsi terhadap konsepsi dasar wisata halal. Dalam konteks timbangan terhadap praktek tata kelola wisata halal Indonesia dengan maqâshid syarîah menunjukan pola tata kelola wisata halal belum sepenuhnya melakukan pemenuhan terhadap prinsip maqâshid syarîah . Perlunya dilakukan proses legal drafting yang visioner dalam mengelola wisata halal secara terukur, profesional dan berkesinambungan.[]

## Daftar Pustaka
Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Fath } al-Bâri bi al-Syarh } al-Bukhâri, Jilid 6 (Beirut: Dâr al-Fikr, 2000).
Al-Ma’any, “Ta’rîf wa Ma’na Siyâh } ah } fî Mu’jam al-Ma’âny al-Jami’.” https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/سسسسس/
Awang, Zainudin. et.al., “An Evaluation of Measurement Model for Medical Tourism Research: The Confirmatory Factor Analysis Approach,” dalam International Journal of Tourism Policy , 6, (2015). Baharuddin, Kasmarini. et.al., “Understanding the Halal Concept and the Importance of Information on Halal Food Business Needed by Potential Malaysian Entrepreneurs”, dalam International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , 2015.
Bathuthah, Muhammad bin Abdullah bin. Rihlah Ibnu Bathuthah: Memoar Perjalanan Keliling Dunia Di Abad Pertengahan (Terjemahan),
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009).
Battour, Mohamed M. et.al., “Toward a Halal Tourism Market,” in Tourism Analysis, Vol. 15, (T.K: T.P, 2010).
Din, Abdul Kadir. The Ideal Islamic Tourism Packaging: Identifying Its Essential Ingredients (Sintok: College of Law Government International Studies, T.Th). DSN-MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah , 2016.
Fahham, A. Muchaddam. “Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat,” dalam Aspirasi , Vol. 8, (2017). Chandra, Geetanjali Ramesh. “Halal Tourism; A New Goldmine for Tourism,” dalam International Journal of Business Management &

## Research (IJBMR) , (2014).
Han, Heesup. et.al., “Exploring Halal-Friendly Destination Attributes in South Korea: Perceptions and Behaviors of Muslim Travelers toward a Non-Muslim Destination,” dalam Tourism Management , (2019).
CNN Indonesia, “Edy Rahmayadi Respons Polemik Wisata Halal Di  Danau  Toba,”  https://www.cnnindonesia.com/gaya- hidup/20190904205123-269-427610/edy-rahmayadi-respons- polemik-wisata-halal-di-danau-toba.
Islamqa, “H } aqîqah Siyâh } ah } fî al-Islâm wa Ah } kâmuhâ wa Anwâ’uhâ,” 2007, https://islamqa.info/ar/answers/87846/
.
Jaelani, Aan. “Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects,” dalam International Review of Management and Marketing (IRMM) , Vol. 7, (2017). Khan, Faiza dan Michelle Callanan. “The “Halalification” of Tourism,”
dalam Journal of Islamic Marketing , (2017).
Lantara, I Wayan Luka. “Perlukah Pariwisata Halal Di Bali?” 2019 http://www.balipost.com/news/2019/03/04/70095/Perlukah- Pariwisata-Halal-di-Bali.html.
Majah, Ibnu. “Fadhl al-’Ulamâ wa al-Hitsi ’ala Thalab al-’Ilmi,” in Sunan Ibn Mâjah, Jilid 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1952). Mastercard-Crescentrating, “Global Muslim Travel Index 2019,” (2019). Mastercard-Crescentrating, Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 , (2019).
Masyafina, Idealisa dan Budi Raharjo. “Perda Wisata Halal Sumbar Rampung Tahun Ini,” 2019.
Mayangsari R, Galuh Nashrullah Kartika dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda),” dalam Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah , (2014). Oktadiana, Hera, et.al., “Muslim Travellers’ Needs: What Don’t We Know?” dalam Tourism Management Perspectives , (2016).
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Pariwisata Halal , 2016.
Rusli, Meizar, et.al., “Halal Tourism Destination Development Model,” dalam Journal of Environmental Management and Tourism , (2018).
Suhaimi Ab Rahman, et.al, “Halal Friendly Tourism: Capturing the
Muslim Market,” dalam 3rd IMT-GT International Symposium On Halal Science And Management 2009 ProceedingS December 21-22, (Kuala Lumpur: 2009).
Talib, Mohamed Syazwan Ab, et.al., “Qualitative Research on Critical Issues In Halal Logistics,” dalam Journal of Emerging Economies and Islamic Research , Vol. 1, (2013).
Taolin, Antonius Un. “Gubernur NTT Tolak Otorita Wisata Halal Labuan Bajo,” 2019, https://www.gatra.com/detail/news/413654/ gaya  hidup/gubernur-ntt-tolak-badan-otorita-wisata-halal- labuan-bajo.
Yasuda, Shin. “Managing Halal Knowledge in Japan: Developing Knowledge Platforms for Halal Tourism in Japan,” dalam Asian Journal of Tourism Research , (2017).