## TINGKAT PENYIMPANGAN KETENTUAN HUKUM TENTANG
PRAKTEK PENYERAHAN OBAT ( DISPENSING ) OLEH TENAGA MEDIS PADA TEMPAT PRAKTEK PRIBADI DI KOTA DENPASAR TAHUN 2016
I Made Adi Widnyana, S.H., M.H.
Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP PGRI Bali Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi
PENDAHULUAN Pekerjaan Kefarmasian berdasarkan  ketentuan  Pasal  63  ayat (1) Undang- Undang-Undang Nomor 23  tahuk  1992  tentang  Kesehatan dinyatakan  “pekerjaan  kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi,  dan  pelayanan  sediaan farmasi  harus  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  yang  mempunyai  keahlian dan  kewenangan  untuk  itu,”  dalam hal ini kewenangan tersebut merupakan  kewenangan  dari  tenaga kefarmasian, yang berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah  Nomor  32  tahun  1996 tentang  Tenaga  Kesehatan  dikatakan bahwa “Tenaga kefarmasian meliputi apoteker,  analis  farmasi  dan  asisten apoteker”.
Dari pemahaman ketentuan  di  atas,  maka  dapat dikatakan  bahwa  segala  kegiatan kefarmasian  hanya  dapat  dilakukan oleh tenaga kefarmasian yakni Apoteker,  analisis  farmasi,  dan asisten  Apoteker,  sehingga  tenaga kesehatan  yang  lain  ataupun  profesi nonfarmasis  yang  tidak  diatur  dalam ketentuan tersebut, secara legal tidak diperkenankan
melaksanakan kegiatan atau pekerjaan kefarmasian.
Namun  ketentuan  tersebut ternyata  tidak  dapat  diterapkan secara  murni  dalam  prakteknya, karena  masih  banyak  pekerjaan
kefarmasian  yang  dilaksanakan  oleh tenaga kesehatan atau profesi nonfarmasis, yang berdasarkan beberapa ketentuan perUndang- Undangan lainnya ada unsur
pelegalan  dalam  pelaksanaannya. Sebagai  contoh  dalam  Pasal  35  ayat (1)  huruf  j  Undang-Undang  Nomor 29  Tahun  2004  tentang  Praktek Kedokteran (UUPK) disebutkan pula bahwa  “tenaga  medis  yakni  Dokter dan  Dokter  Gigi  dapat  meracik  dan menyerahkan  obat  kepada  pasien bagi yang praktek di daerah terpencil yang  tidak  ada  apotek”.  Contoh lainnya  yakni  pada    ketentuan  Pasal 35  ayat  (1)  huruf  i  Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktek  Kedokteran  (UUPK)    yang menyatakan  “tenaga  medis  dapat melakukan  penyimpanan  obat  pada jumlah dan jenis yang diizinkan”.
Dari  hal  tersebut  terlihat bahwa  terjadi  suatu  tumpang  tindih ketentuan  hukum  yang  berlaku, yangmana  disatu  sisi  ketentuan hukum  melarang  pihak  luar  atau profesi  selain  tenaga  kefarmasian untuk melaksanakan kegiatan kefarmasian,  sedangkan  dari  sisi ketentuan hukum lainnya
mengizinkan  profesi  nonfarmasis atau  tenaga  kesehatan  lainnya  untuk melaksanakan  kegiatan  kefarmasian walaupun  dengan  persyaratan  lokasi di  daerah  terpencil  serta  jumlah  dan
jenis  yang  terbatas.  Hal  ini  jelas mengindikasikan bahwa hukum masih  memberikan  peluang  tenaga medis untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Terbukti  di  masyarakat dijumpai Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian  penyerahan  obat  oleh tenaga  medis  di  Denpasar,  yang seyogyanya  berdasarkan  persyaratan dalam  ketentuan  hukum  penyerahan obat  hanya  dapat  dilakukan  di daerah-daerah  terpencil  yang  tidak ada apotek. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana penyimpangan  tersebut  terjadi  pada masyarakat  utamanya  di  tempat praktek  pribadi  tenaga  medis  di Denpasar. Karena berdasarkan ketentuan hukum sudah jelas ditetapkan terkait status dari Denpasar  sebagai  suatu  kota  dan bukan daerah terpencil, karena syarat-syarat  dari  suatu  kota  telah dipenuhi  oleh  Denpasar  yaitu:  Pasal 5  ayat  (3),  (4),  dan  (5)  butir  c Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004. Dengan demikian setiap tenaga medis  yang  melaksanakan  praktek profesinya  di  Kota  Denpasar  tidak dapat  melakukan  penyerahan  obat (dispensing), sehingga jika hal tersebut dilakukan maka dapat dikatakan telah melakukan penyimpangan praktek profesi (melawan ketentuan hukum). Dari  latar  belakang  di  atas adapun rumusan masalah yang penulis  ingin  teliti  terkait  sejauh mana tingkat penyimpangan penyerahan  obat  oleh  kalangan tenaga  medis  pada  tempat  praktek pribadinya di Kota Denpasar ?

## KAJIAN PUSTAKA Pekerjaan Kefarmasian
Pemahaman dan pengertian  pekerjaan  kefarmasian secara legal yang selama ini berkembang  di  Indonesia  adalah suatu  proses  “pembuatan  termasuk pengendalian  mutu  sediaan  farmasi, pengamanan
pengadaan,
penyimpanan  dan  distribusi  obat, pengelolaan  obat,  pelayanan  obat atas resep dokter, pelayanan informasi  obat,  serta  pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional”  (Anonim  a,  1992). Sedangkan  menurut  Pasal  2  butir  (e) Undang-Undang  Nomor  7  tahun 1963  tentang  Farmasi,  dijelaskan bahwa  pekerjaan  kefarmasian  adalah pembuatan,  pengolahan,  peracikan, pengubahan  bentuk,  pencampuran, penyimpanan,  dan  penyerahan  obat atau bahan obat.

## Peran Tenaga Medis secara Umum
Menurut  Pasal  1  Ayat  (1) Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI Nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002 yang  disebut  tenaga  medis  adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis,  Dokter  Gigi  Spesialis  baik lulusan  dalam  negeri  maupun  luar negeri  yang  diakui  oleh  Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan peran  dari  tenaga  medis  menurut Pasal  35  Undang-Undang  No  29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran  meliputi;  mewawancarai pasien,  memeriksa  fisik  dan  mental pasien, menentukan pemeriksaan penunjang,  menegakkan  diagnosis, menentukan  penatalaksanaan  dan pengobatan pasien, melakukan tindakan  kedokteran  atau  kedokteran gigi,  menulis  resep  obat  dan  alat kesehatan,  serta  menerbitkan  surat keterangan dokter atau dokter gigi.
Teori  Hukum  Makro  Solidaritas Organik Teori hukum makro dikemukakan  oleh  Emile  Durkheim, yang  dalam  aplikasinya  membagi teori  makro  ini  menjadi  dua,  antara lain  teori  solidaritas  mekanis  dan teori solidaritas organik (Milovanovic, 1994). Teori Solidaritas  Mekanik  mengisyaratkan pada  adanya  hubungan  yang  kuat pada masyarakatnya sehingga dibutuhkan suatu kekompakkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan  secara  bersama-sama,  hal ini umumnya terlihat pada masyarakat pedesaan, sedangkan teori  solidaritas  organik  umumnya diterapkan pada masyarakat heterogen  yang  memberikan  adanya kebebasan pada komunal dan adanya suatu kelonggaran atau kerenggangan  pada  masyarakatnya, sehingga  dari  hal  tersebut  muncul adanya  spesialisasi  dalam  pekerjaan masing-masing  komunitas,  hukum yang sesungguhnya cocok diterapkan adalah hukum yang restitutif,  namun pada realitanya menurut Swats Miller justru  hukum  yang  berlaku  pada masyarakat dengan solidaritas
organik  adalah  hukum  yang  represif (Milovanovic,  1994).  Lebih  lanjut dijelaskan  dalam  teori  solidaritas organik,  bahwa  suatu  kepatutan  dan keadilan  akan  tercapai  jika  setiap orang melaksanakan tugas dan fungsinya  dengan  keahlian  atau spesialisasi masing-masing yang
dimiliki (Milovanovic, 1994).

## METODE PENELITIAN
Dalam melaksanakan
penelitian  ini  dilakukan  pendekatan literatur  untuk  dapat  melihat  aspek
legalitas  dari  praktek  penyerahan obat  yang  dilakukan  oleh  tenaga medis,  utamanya  analisis  terhadap Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Tenaga Kesehatan,  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007,  serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Untuk  mengetahui  tingkat penyimpangan terhadap praktek penyerahan  obat  yang  terjadi  di Denpasar dilakukan melalui
observasi  dan  penelitian  di  lapangan terhadap  tempat  praktek  pribadi tenaga  medis  di  Kota  Denpasar. Adapun  jumlah  dari  tempat  praktek pribadi  tenaga  medis  berdasarkan jumlah  populasi  sampel  yang  telah yang  diperoleh  dari  hasil  sensus Dinas  Kesehatan  Kota  Denpasar tahun  2008,    sebesar  1172  unit. Rincian  jumlah  sarana  kesehatan tempat  praktek  pribadi  tenaga  medis adalah:  untuk  tempat  praktek  Dokter Umum  621  unit,  tempat  praktek Dokter Gigi 211 unit, tempat praktek Dokter  Spesialis  340  unit  (Alit, 2008).  Penentuan  jumlah  sample dilakukan  dengan  metode  statistika snowball  sampling ,  sehingga  dengan melihat  rincian  tabel  Isacc  dan Michael  dapat  ditentukan  jumlah minimal  sampel  objek  yang  akan diambil  untuk  diteliti  pada  kota Denpasar yang memiliki 4 kecamatan,  jika  validitas  data  yang diinginkan ada pada tingkat ketelitian 10%. Jumlah  tempat    praktek
tenaga  medis  yang  diteliti:  221  unit (diasumsikan jumlah total 1200 unit), dengan  rincian  :  Tempat  Praktek Dokter Umum :  621/1200  x  221  =
114  unit.  Jadi,  tiap-tiap  kecamatan diambil :  114/4  =  29  unit. Tempat Praktek Dokter Gigi  : 211/1200 x 221 = 39 unit. Jadi, tiap- tiap kecamatan diambil :  39/4 =  10  unit.  Tempat  Praktek  Dokter Spesialis : 340/1200 x 221 = 63 unit. Jadi, tiap-tiap kecamatan diambil :  63/4  =  16  unit. Proses  pengolahan  dan  analisis  data yang telah terkumpul dapat dilakukan  dengan  metode  statistika sederhana  secara  diskriptif  evaluatif, sehingga  hasil  yang  didapat  berupa persentase terjadi penyimpangan penyerahan obat atau tidak.

## HASIL PENELITIAN
Tabel data hasil penelitian Penyerahan obt Sarana Kes Ya/ Telah Terjadi penyimpangan Tidak terjadi penyimpangan Jumlah Sarana Kesehatan tiap Kec.yang diteliti DENUT: Praktek Pribadi: dr.umum dr.spesialis dr.gigi
33 22 4 7 22 7 12 3
55 DENSEL : Praktek Pribadi: dr.umum dr.spesialis dr.gigi
37 24 4 9 18 5 12 1 55
DENBAR : Praktek Pribadi: dr.umum dr.spesialis dr.gigi
40 22 10 8 15 7 6 2
55
DENTIM :
Praktek Pribadi: dr.umum dr.spesialis dr.gigi
36 26 4 6 19 3 12 4 55
75,86 27,4 75,86 89,66 25 25 62,5 25 70 90 80 60 60 67,27 72,72 65,45 0 20 40 60 80 100 DENUT DENSEL DENBAR DENTIM dokter dr. spesialis dr.gigi tk.penyerahan obat
Gambar.1. Diagram batang perincian tingkat penyimpangan penyerahan obat oleh tenaga medis pada tempat   praktek pribadi (dalam persentase)
DENUT 23% DENSEL 25% DENBAR 27% DENTIM 25%
Gambar.2. Diagram lingkaran perbandingan tingkat penyerahan obat yang dilakukan oleh tenaga medis pada tempat praktek pribadinya di tiap kecamatan
PEMBAHASAN Data hasil penelitian lapangan  yang  telah  dikumpulkan dengan metode observasi atau pengamatan  langsung  pada  sejumlah sarana  kesehatan  di  lingkungan  kota Denpasar yang ditentukan berdasarkan tabel statistika Isacc dan Michael, secara umum dapat digunakan  untuk  mengetahui  tingkat penyimpangan pelaksanaan penyerahan  obat  oleh  tenaga  medis pada sarana kesehatan tempat
praktek  pribadi,  Klinik  pengobatan,
Puskesmas, dan Rumah Sakit. Penelitian tentang penyimpangan  penyerahan  obat  oleh tenaga  medis  pada  tempat  praktek pribadi  tenaga  medis  berdasarkan tabel  Isacc  dan  Michael  tersebut
dilakukan  pada  220  unit  tempat praktek  dari  total  1173  unit  jumlah praktek  tenaga  medis  yang  ada  di kota  Denpasar.  Perincian  tempat penelitian  dari  220  unit  tersebut yaitu:  116  unit  (29  unit  tiap kecamatan)  pada  tempat  praktek dokter  umum,  64  unit  (16  unit  tiap kecamatan)  pada  tempat  praktek dokter spesialis, dan 40 unit (10 unit tiap kecamatan) pada tempat praktek pribadi  dokter  gigi.  Hasil  penelitian yang  dilakukan  pada  tiap  kecamatan di lingkungan kota Denpasar tersebut menunjukkan  bahwa  di  Denpasar Utara tingkat
penyimpangan penyerahan  obat  oleh  tenaga  medis sebesar 60,00%, di Denpasar Selatan sebesar  62,27%,  di  Denpasar  Barat tingkat  penyimpangan  penyerahan
obat  oleh  tenaga  medisnya  sebesar 72,27%,  sedangkan  di  Denpasar Timur  sebesar  65,45%,  sehingga rata-rata  tingkat  penyimpangan  di Kota  Denpasar  sebesar  66,37%.
Perbandingan  secara  umum  pada empat kecamatan menunjukkan tingkat  penyimpangan  penyerahan obat  oleh  tenaga  medis  yang  terjadi di  kota  Denpasar  yakni:  Denpasar
Utara  23%,  Denpasar  Selatan  25  %, Denpasar Timur 25 %, dan Denpasar Barat 27%. Hasil ini memperlihatkan bahwa tingkat penyimpangan penyerahan obat paling tinggi dilakukan  oleh  tenaga  medis  yang tempat praktek pribadinya di lingkungan kecamatan Denpasar
Barat. Realita ini tentu akan memunculkan  pertanyaan  mengapa pelaksanaan penyimpangan penyerahan  obat  dengan  tingkat penyimpangan  yang  tinggi  masih terjadi, bagaimana tentang pengaturan  pelaksanaannya,  serta bagaimanakah langkah penyelesaiannya.  Aparat  penegak hukum sesungguhnya dapat menekan dan mengurangi pelaksanaan penyimpangan  ini  jika  benar-benar diterapkan  penjatuhan  sanksi  yang tegas bagi pelakunya. Namun melihat kenyataan yang terjadi tampaknya sulit  untuk  melaksanakan penegakkan hukum yang tegas akibat kurangnya  pengetahuan  dari  para aparat hukum tentang tindak pelanggaran  hukum  ini  serta  masih sulitnya  selama  ini  hukum  untuk masuk dalam ranah bidang kesehatan yang seyogyanya sangat membutuhkan  suatu  pengaturan  dan pengawasan  guna  tercapainya  suatu kenyamanan  dan  keamanan  pasien dalam menerima pelayanan
kesehatan oleh tenaga kesehatan.

## PENUTUP Simpulan
Dari  uraian  diatas  dapat disimpulkan pelaksanaan tindak penyimpangan  penyerahan  obat  oleh tenaga  medis  yang  telah  terjadi  di kota  Denpasar  berdasarkan  hasil observasi  lapangan  cukup  tinggi, dengan rata-rata tingkat
penyimpangan  sebesar  66,37%  di tiap  kecamatan  dan  penyimpangan paling  tinggi  terjadi  di  daerah kecamatan Denpasar Barat. Saran Melihat fenomena ini sesungguhnya  tidaklah  perlu  terjadi jika semua tenaga kesehatan memahami akan tugas dan wewenang masing-masing serta sadar  akan  sanksi  hukum  yang didapatkan jika melakukan penyimpangan. Penulis melihat adanya praktek atau tindak penyimpangan  ini  disebabkan  oleh beberapa hal : a. Kekaburan hukum, sehingga untuk  mengatasinya  dibutuhkan suatu  pembentukan  aturan  yang baru  untuk  mengatur  secara  jelas terkait batasan tugas dan wewenang tiap-tiap tenaga kesehatan  dalam  suatu  aturan yang khusus dan terperinci, sehingga tidak menimbulkan
penafsiran yang keliru dari berbagai pihak.
b. Pengetahuan aparat penegak
hukum,  kurangnya  pengetahuan aparat  terhadap  tindak  pidana penyerahan obat ini menyebabkan tidak  terdeteksinya  pelanggaran ini, sehingga jarang praktek penyimpangan  ini  diproses  secara hukum.
c. Sistem pelayanan kesehatan. Adanya sistem pelayanan
kesehatan  satu  pintu  yang  masing dianut dalam pelayanan kesehatan di  beberapa  daerah  yang  hanya mengandalkan tenaga medis dalam  pelayanan  kesehatan,  oleh karenanya  hal  ini  perlu  dirubah menuju  suatu  sistem  pelayanan kesehatan terpadu dengan melibatkan  berbagai  komponen tenaga kesehatan berdasarkan keahliannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  1963. Lembaran  Negara
1963/81;  TLN  NO.  2580 . Jakarta: Pemerintah RI. Anonim. 1996. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia    Nomor    32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan . Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Anonim. 2003. Profil Kota Denpasar . Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar. Anonim.  2006. Lembaran  Daerah Kota Denpasar tahun 2006 No.  4  Seri  D  No.  4 . Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar. Anonim. 2008. Sensus Dinas Kesehatan . Denpasar: Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Anonim  a.  1992. Lembaran  Negara 1992/  100; TLN No. 3495 .
Jakarta. Pemerintah RI.
Anonim  a.  2002. Keputusan  Menteri Kesehatan RI Nomor 1540/  MENKES/  SK/  XII/ 2002 . Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
Anonim  a.  2004. Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  tahun
2004  Nomor  125 .  Jakarta:
Pemerintah RI. Anonim  a.  2007. Sensus  Kota Denpasar tahun 2007 . Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar. Anonim  b.  1992. Lembaran  Negara tentang  Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1992 . Jakarta: Pemerintah RI.
Anonim  b.  2004. Lembaran  Negara Republik  Indonesia  tahun 2006  Nomor  116 .  Jakarta: Pemerintah RI. Anonim b. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/  PER/  VIII/ 2007 .  Jakarta:  Pemerintah RI.
Anonim  c.  2007. Sensus  Dinas Kesehatan Kota Denpasar . Denpasar: Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Alit,  Dewa.  2006. Penerapan  dan Rencana Pengembangan Regulasi  Perijinan  Sarana Yankes  di  Kota  Denpasar . Denpasar: Dinas Kesehatan. Amri,  Amir  dan  Hanafiah,  J.  1999. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan . Jakarta  :  Penerbit  Buku Kedokteran. Bender,  G.A.  1965. A  History  of Pharmacy in Pictures . Parke & Davis Company. Bintarto.  1999. Interaksi    Desa-Kota dan Permasalahannya . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Dewi,  A.L.  2008. Etika  dan  Hukum Kesehatan .  Yogyakarta  : Pustaka Book Publisher.
Higby,  G.J.  2000.  Evolution  of
Pharmacy.  in  :  Gennaro, A.R.  (Eds.).  Remington  :
The  Science  and  Practice of  Pharmacy .  20th  ed. Baltimore-Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins. Knolton,  C.H.,  Pema,  R.P.,  (Eds.). 1996. Pharmaceutical Care . Chapman and Hall. Miller, G. 2004. History of Pharmacy-A  Look  Back  at The Past and A Vision For The Future . Australia: Pharmaceutical  Society  of Australia’s Home Page.
Milovanovic,  D.1994. A  Primer  in
the  Sociology  of  Law .
Second  edition.  Harrow and  Heston,  New  York: Publisher. Montagne, M., McCarthy, R.L. 2000. Ethics and Professionalism.    in  : Gennaro, A.R. (Eds.). Remington  : The  Science and Practice of Pharmacy . 20th ed. Baltimore- Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins. Sonnedecker,  G.  1976. Kremer  and Urdang’s History of Pharmacy .  Fourth  edition. Philadelphia-Toronto:  J.B. Lippincot Company.
Soekanto,  Soerjono.  2008. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Strand,  L.,  Cipolle,  R.J.,  Morley, P.C. 1998. Pharmaceutical Care Practice: The Clinician'sGuide. USA: The McGraw-Hill Companies, Inc. Sugiyono.  2008. Statistika  untuk Penelitian . Bandung : Alfabeta.