## PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI  PREVENTIF NORMATIF YURIDIS
I Gusti Bagus Hengki 1 , I Made Kariyasa 2 , Anak Agung Adi Lestari 3
1 Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: igustibagushengki@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: imadekariyasa62@gmail.com 3 Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: gungmirah118@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: Diterima: Terbit:
Keywords: Women, Eradication, Corruption, Preventive. In order to realize the state objectives as referred to in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia paragraph IV  and  the  state  ideology  Pancasila,  namely  to  create  a  just, prosperous and prosperous society, the eradication of criminal acts of corruption needs to be improved professionally, intensively and sustainable both in a preventive (prevention)is                repressive (law enforcement. The criminal act of corruption is classified as a crime whose eradication must be carried out in an extraordinary manner, with various strategic efforts that are right on target and effective, involving the role of women through juridical normative prevention.
The  struggle  for  women  in  gender  equality  has  been initiated  and  spearheaded  by  Raden  Ajeng  Kartini  and  in  the development of Indonesian democracy it has been strengthened by Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 9 of 2000  concerning  Gender  Mainstreaming.  This  has  a  positive impact on the role of women to take part in and participate in the development of Indonesia as a whole with men.
The  strong  influence  of  women  in  motivating  and persuasive  to  men  is  expected  to  be  used  appropriately  and effectively  by  women  to  carry  out  their  role  as  a  mother  in participating in taking legal normative preventive actions , both as housewives and as mothers. career in society. This scientific writing aims to accelerate the achievement of national goals by utilizing the ability of women to participate in preventing the occurrence of criminal acts of corruption which are mostly  perpetrated  by  men  using  normative  legal  writing methodologies  with  descriptive  type  of  research  and  research results can be published nationally and internationally.

## Abstrak
Kata kunci: Perempuan,  Pemberantasan, Korupsi,  Preventif
Corresponding Author: I Gusti Bagus Hengki, E-mail: igustibagushengki@gmail.com
Dalam    rangka    mewujudkan     tujuan negara    sebagaimana dimaksud  dalam  Pembukaan  (  Preambule  )  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  alinia  IV  dan idiologi  negara  Pancasila  yaitu  untuk  mewujudkan  masyarakat adil, makmur dan sejahtera, maka pemberantasan tindak pidana korupsi  perlu  ditingkatkan  secara  profesional,  intensif,    dan berkesinambungan   baik   secara  preventif  ( pencegahan )   secara represif  (  penegakkan  hukum.Tindak  pidana  korupsi  digolongan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara
luar biasa, dengan berbagai upaya setrategis yang tepat sasaran dan  tepat  guna,  dengan  melibatkan  peran  perempuan  melalui preventif normatif yuridis.
Perjuangan  perempuan  dalam  persamaan  gender  telah dimulai  dan  dipelopori  oleh  Raden  Ajeng  Kartini  dan  dalam perkembangan  demokrasi  Indonesia  telah    dikuatkan  dengan Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2000 tentang Pengarusutamaan gender (Gender Mainstreaming ). Hal ini  membawa  dampak  yang  positif  bagi  peran  kaum  perempuan untuk ambil bagian dan ikut serta dalam pembangunan Indonesia seutuhnya bersama kaum laki-laki.
Pengaruh yang  kuat kaum perempuan dalam memberi motivasi  dan  persuasif  kepada  kaum  laki-laki,  diharapkan  dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan tepat guna oleh perempuan untuk melakukan perannya sebagai seorang ibu   dalam ikut serta melakukan  tindakan  preventif  normatif yuridis, baik sebagai  ibu  rumah  tangga  maupun  sebagai  ibu  karier  dalam masyarakat.
Penulisan  ilmiah  ini  bertujuan  untuk  mempercepat tercapainya  tujuan  nasional  dengan  memanfaatkan  kemampuan kaum  perempuan  dalam  ikut  serta  dalam  mencegah  terjadinya tindak pidana korupsi yang sebagain besar dilakukan oleh kaum laki-laki dengan metodelologi penulisan hukum normatif dengan tipe  penulisan  deskriptif  serta  hasil  penulisan  dapat dipublikasikan secara nasional maupun internanasional.
.

## 1. Pendahuluan
Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan ( Preambule  )  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  alinia  IV yaitu  :  untuk  membentuk  suatu  Pemerintahan  Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada idiologi negara  Pancasila. Oleh karena itu pemberantasan tindak  pidana  korupsi  perlu  ditingkatkan  secara  profesional,  intensif,  dan berkesinambungan baik  secara  preventif ( pencegahan ) maupun  secara  represif (penegakkan hukum), karena tindak pidanan korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.
Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi  masyarakat  secara  luas,  sehingga  tindak  pidana  korupsi  perlu  digolongan sebagai  kejahatan  yang  pemberantasannya  harus  dilakukan  secara  luar  biasa,  dengan berbagai upaya pencegahan  baik secara preventif, pre-emtif dan melalui benteng terakhir yaitu  melalui  penegakkan  hukum.    Pelaksanaan  penegakkan  hukum  tindak  pidana korupsi tidak akan ada artinya tampa adanya peran serta masyarakat secara luas, baik perorangan, laki-laki dan perempuan, tokoh agama, tohoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,  LSM,  Ormas,  masyarakat  adat  dan  sebagainya.  Berdasarkan  sumber  internet https://nasional.kompas.com, yang diakses pada tanggal 14 April 2018 diperoleh data bahwa  kasus  tindak  pidana  korupsi  pada  tahun  2014  sejumlah  308  kasus,  tahun  2015
ISSN: 1978-1520
sejumlah 550 kasus, tahun 2016 sejumlah 482 kasus, dan tahun 2017 sejumlah 576 kasus. Angka ini menunjukan hal yang mengejutkan bagi kelangsungan hidup bangsa ini karena tidak adanya efek jera oleh para pelaku tindak korupsi, bahkan para pelaku berdasarkan statistik  KPK  yang  terbanyak  dari  swasta, disusul  dengan  pejabat  negara dan  anggota DPR.
Sedangkan  pada  tahun  2018  tercatat  454  kasus  dan  tahun  2019  menurun  menjadi  271 kasus.  Semester  pertama  tahun  2020  tercatat  terjadi  169 kasus,  dan yang  mengejutkan pada  tanggal  25 November  2020 KPK  RI  menangkap  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia (Edhy Prabowo), “ yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster”, dan pada tanggal 5 Desember 2020 KPK RI kembali menangkap sejumlah orang di Bandung dan Jakarta dalam Operasi Tertngkap Tangan (OTT)  terkait  korupsi  Bansos  Covid-19  dan  menetapkan  5  orang  tersangka  dan  salah satunya  adalah  Menteri  sosial  Republik  Indonesia  (  Juliari  P  Batubara),  walaupun  dia tidak ikut OTT.
Dari data tersebut di atas dapat dipahami bahwa para pelaku dari tindak pidana korupsi sebagian  besar  dilakukan  oleh  kaum  laki-laki  /  orang-orang  yang  mempunyai kedudukan, jabatan, kekuasaan ( power ), kewenangan ( authority ) dalam suatu sistem kekuasaan  negara  yang  meliputi  lembaga  legislatif,  lembaga  eksekutif  dan  lembaga yudikatif.    Oleh  karena  itu  Pemerintah  Republik  Indonesia  telah  melakukan  berbagai upaya  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  termasuk  peraturan  perundang- undangan tentang Tindak Pidana Korupsi.
Dengan  berbagai  upaya  dan  seperangkat  peraturan  perundang-undangan  tersebut belum  menunjukan  adanya  hasil  yang  signifikan  bahwa  budaya  korupsi  di  kalangan pejabat  semakin  menjadi-jadi.  dan  trend  tindak  pidana  korupsi  tiap  tahun  semakin meningkat dan kerugian negara yang ditimbulkan juga semakin besar.
Perilaku tindak pidana korupsi menjadi kebiasaan dan budaya yang berdampak sangat mengerikan  baik  pada  generasi  sekarang  maupun  generasi  masa  mendatang.  Pelaku tindak pidana korupsi semakin cerdik, cermat dan lihai menggunakan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meloloskan diri dari jeratan hukum, sedangkan peran  aparat  penegak  hukum  belum  dapat  menjangkau  secara  menyeluruh  terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan juga cenderung dipengaruhi oleh kemerosotan moral manusia  secara  global.  Norma  agama,  norma  etika  /  susila,  norma  sosial  dan  norma hukum  tidak  lagi  penjadi  pedoman  dan  penuntun  dalam  hidupnya  berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, hanya sekedar dipandang dengan sebelah mata dan yang terpenting adalah  bagaimana memperoleh status sosial ekonomi dan penghasilan yang tinggi dengan mudah dan dapat terhindar dari jeratan hukum. Oleh karena itu tidak aneh lagi ada oknum penjabat tinggi Departemen agama, oknum pejabat tinggi Departemen kesehatan, oknum aparat penegak hukum,  oknum wakil rakyat dan sebagainya terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dari  bahasan  tersebut  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  tindak  pidana  korupsi  perlu digolongan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, dengan berbagai upaya setrategis yang tepat sasaran dan tepat guna untuk  melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi. Oleh karena itu dalam tulisan ini Penulis mencoba menyajikan pemberantasan tindak pidana korupsi dari sisi lain, bukan dalam perspektif represif ( penegakkan hukum ) melainkan dari sisi melibatkan peran perempuan melalui preventif  normatif  yuridis  yang  didukung  dengan  fakta  kodrati  yang  dimiliki  kaum perempuan dan persamaan gender antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Sehingga naskah tulisan ini diberi tema / judul : ”  Peran  Perempuan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Preventif Normatif Yuridis “.
Penulisan ilmiah ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya tujuan nasional dengan memanfaatkan  kemampuan  kaum  perempuan  dalam  ikut  serta  dalam  mencegah terjadinya  tindak  pidana  korupsi  yang  sebagian  besar  dilakukan  oleh  kaum  laki-laki dengan metodelologi penulisan hukum normatif dengan tipe penulisan deskriptif. serta hasil penulisan dapat dipublikasikan secara nasional maupun internanasional.
2. Metode Penelitian
Artikel  yang  bersumber  dari  hasil  penelitian,  metode  penelitian  ditulis  sebagai  bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber  data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data.  Untuk  artikel  gagasan  konseptual,  cukup  hanya  dibahas  mengenai  metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian akhir bab Pendahuluan.
Contoh penulisan Metode Penelitian.
Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  karena  fokus  kajian berangkat dari kekaburan norma 1 , menggunakan pendekatan: statute approach, conceptual approach ,  serta analytical  approach .  Tehnik  penelusuran  bahan  hukum  menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
3.1.   Peran perempuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
3.1.1.  Pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi
1. Pasal 1 angka 1 UU RI  No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak  pidana korupsi, yang dimaksud Tindak Pidana Korupsi adalah warga suatu tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah  dengan Undang- Undang Republik Indonersia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Pasal 1 angka 3 UU RI  No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak  pidana korupsi,  yang  dimaksud  Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  adalah  adalah rangkain tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya  koordinasi,  supervisi,  monitor,  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  depan  sidang  pengadilan,  dengan  peran  serta  masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3.1.2. Pengertian tindak pidana
Perbuatan yang dapat dihukum adalah setiap orang dituntut karena melakukan suatu  peristiwa  pidana,  peristiwa  pidana (strafbaar  feit). Ada straf  bare  feiten menurut KUHP dan ada straf bare feiten hukum yang hidup. Starf bare feiten dibagi atas kejahatan (misdrijven) dan  pelanggaran (overtredingen), akhirnya  dalam  banyak  perundang- undangan  dari  tahun  yang  belakangan straf  bare  feiten dipakai  istilah  “tindak  pidana”. Istilah perbuatan pidana untuk menggantikan strafbaar feit adalah lebih utama daripada tindak  pidana.    Mengenai straf  baat  feit dikatakan  oleh    Van  Hattun  bahwa  itu  adalah
1 Metode  penelitian  hukum  normatif  relevan  diterapkan  pada  pengkajian  hukum  yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha , I.  M.  P.  (2016). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori  Hukum .  Prenada Media. h. 12.
pengertian yang elliptisch yaitu, sebagian kalimat disitu dihilangkan. Lengkapnya adalah :”Feit  terzake  van  het  welk  een  persoon  strafbaar  is” (perbuatan  oleh  karena  mana  seorang dapat  dipidana).    Maka  dari  itu  perbuatan  pidana  dapat  diberi  arti  :  perbuatan  yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. 2 Bertolak  dari  alur  pemikiran  mengenai  dasar  patut  dipidananya  perbuatan  seperti diuraikan di atas yaitu digunakannya kriteria/patokan formal dan material, maka konsep berpendirian pula bahwa tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material.  Untuk jelasnya berikut ini dikutipkan ketentuan di dalam konsep ( edisi tahun 2006 ) sebagai berikut  : Pasal 11
(1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan  perundang-undangan  dinyatakan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  dan diancam dengan pidana.
(2) Untuk  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana,  selain  perbuatan  tersebut  dilarang  dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, karena juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
(3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

## 3.1.3.  Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi
Dalam statistik KPK tercatat 7 bentuk tindak pidana korupsi yaitu  :
1. Menimbulkan kerugian uang negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Perbuatan curang
5. Konflik kepentingan dalam penggunaan anggaran negara
6. Penyalah gunaan wewenang
7. Gratifikasi
Ketujuh  bentuk  tindak  pidana  korupsi  tersebut  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi  sebagai berikut:
1. UURI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. UURI  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
4. PPRI  Nomor  65  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Kekayaan Penyelenggara Negara.
5. PPRI  Nomor  67  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pemantauan  dan  Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa.
6. PPRI  Nomor  68  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Peran  Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
7. PPRI  Nomor  19  Tahun  2000  tentang  Tim  Gabungan  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
8. PPRI  Nomor  71  Tahun  2000  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Peran  Serta Masyarakat  dan  Pemberian  Penghargaan  dalan  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2 Moeljatno,(2011) ,Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  dalam  Hukum Pidana, Jakarta,Bina aksara,h. 20.
9. PPRI Nomor 29 Tahun 2006 tentang  Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
10. Keppres RI Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan  Penyelenggara  Negara  dan  Sekretaris  Jenderal  Komisi  Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
11. Keppres RI Nomor 73 Tahun 2003 tentang  Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Inpres  RI  Nomor  5  Tahun  2004  tentang  Percepatan  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
13. Perpres RI Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
14. Masing-masing  Departemen,  Lembaga,  Institusi  baik  sipil  maupun  Militer telah memiliki fungsi pengawasan masing-masing dalam rangka pencegahan pelanggaran disiplin, kode etik profesi maupun tindak pidana dan sebagainya.

## 3.1.4.  Pengertian preventif
Istilah kata preventif itu sendiri digunakan di banyak bidang, seperti sosial dan kesehatan.  Namun  pada  prinsipnya  tetap  memiliki  arti  yang  sama  ,  yaitu  upaya  atau tindakan pencegahan. Pengertian preventif adalah tindakan kontrol sosial yang diambil untuk mencegah atau mengurangi  kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan dimasa depan.  Tindakan  preventif  (pencegahan),  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  baik  secara individu  ataupun  dalam  kelompok,  untuk  melindungi  diri  dari  kemungkinan  hal-hal buruk.  Karena tujuannya  adalah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya efek buruk yang tidak diinginkan, maka tindakan pencegahan lebih murah daripada biaya mitigasi atau mengurangi dampak dari peristiwa buruk yang telah terjadi. 3
Dari pengertian preventif tersebut dan dihubungan dengan peran perempuan dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  melalui  preventif  (pencegahan) sesuai  dengan kelebihan  potensi  yang  dimiliki  oleh  kaum  perempuan  (ibu-ibu) dengan  kaum  laki-laki  (bapak-bapak)  yaitu  perempuan  mampu  melaksanakan tugas double burdon (sebagai wanita karier/pekerja mencari nafkah dan sebagai ibu rumah tangga juga tidak bisa dilepas) dan  perempuan atau ibu-ibu melaksanakan tugas Multitasking yaitu kelebihan anugrah Tuhan yang diberikan kepada kaum perempuan (ibu-ibu) yang bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Peran  kodrati  kaum  ibu/perempuan  tidak  dapat  digantikan/ditukar  dengan peran kodrati kaum laki-laki yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, baik sebagai  peran  kodrati  yang  bersifat  tetap,  kapan  dan  dimana  saja  serta  peran gender seorang ibu sebagai ibu rumah tangga dan wanita karier.

## 3.1.5.  Landasan Normatif Yuridis
Sebagai landasan normatif yuridis peran perempuan dalam pemberantasan tindak pidana  korupsi  melalui  preventif  normatif  yuridis  adalah  landasan  idiologi  Negara Republik  Indonesia  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  Peraturan  perundang-undangan Republik Indonesia yang dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut  :
1. Perspektif prinsip-prinsip dalam Undang-undang Indonesia.
a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan antara lain :
3 situs internet :kotakpintr.com>pengertian preventif, diakses pada tanggal 5-2-2021
1) Segala warga negara ( berarti warga negara Indonesia) perempuan dan laki-laki bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya, Pasal 27 ayat (1).
2) Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal  27 ayat (2).
3) Pasal  28  ayat  (2)    yaitu  negara  menjamin  kemerdekaan  ,  berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran.
4) Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 30 ayat (1) Pasal 32,Pasal 33 ayat (3) Pasal 34 dan sebagainya.
b. Selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan  Undang-Undang tentang perempuan, misal  : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  2004    tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984  tentang Pengesahan Konvensi  Mengenai Pengahapusan segala bentuk  Diskriminasi Terhadap  Wanita,    Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 17 Tahun  2016  tentang  Pengesahan  Perpu  No.1  Tahun  2016  tentang Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  menjadi  Undang-Undang,    Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  No.9  Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan dan sebagainya.
2.  Perspektif  Prinsip-prinsip UDHR dan ICCPR.
a.  Hakikat  hak  asasi  manusia  (  HAM)    berspkektif  gender  adalah  tidak membedakan    sudut  pandang  jenis  kelamin  (perempuan  atau  laki-laki). Kedua-duanya  adalah    manusia  yang  mempunyai  hak    asasi  yang  sama. Penegasan  hal  ini  terlihat  dalam    dokumen-dokumen  hak  asasi  manusia (HAM).    Dalam Universal  Deklaration  of  Human  Right  (UDHR) dapat dikatagorikan kedalam 2(dua) kelompok yaitu :
1) Civil and political right meliputi  :
a)  Hak hidup, kemerdekaan dan kesamaan ( the right to life, liberty  and security of  person), Pasal 3 .
b)  Bebas dari  perbudakan  dan kerja paksa ( freedom from  slavery and servitude ), Pasal 4.
c)    Hak  pengakuan  sebagai  manusia  pribadi  di  hadapan  hukum (  the right to recoqnition as a person before the law ) Pasal  6, dan sebagainya. 2)  Dalam international  covenant  on  civil  and  political  rights (ICCPR)  1966 ditegaskan  antara  lain    :  “  Negara  peserta  perjanjian  ini  akan menghormati  dan  menjamin  hak-hak  yang  diakui  dalam  perjanjian (covenant) ini tampa diskriminasi apapun (antara lain, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan sebagainya)” ( Pasal 2 ayat (1).
b. Hak-hak yang disebut dalam covenant ini antara lain  :
1) Hak  semua  bangsa    itu  menentukan  nasib  sendiri (the  rights  of selfdetermination), (Pasal 1)
2) Persamaan  hak  pria  dan  wanita  dalam  menikmati  hak-hak  ekonomi, sosial  budaya  menurut perjanjian ini (Pasal 3)
3) Hak  untuk  hidup,  dan  tiap-tiap  orang  tidak  boleh  dirampas kehidupannya  secara  sewenang-wenang  (Pasal  6  ayat  (1)  dan sebagainya.

## 3.1.5. Persamaan gender dalam pemberantasan korupsi.
a. Pengertian persamaan gender.
Dalam naskah seminar oleh Ni Luh Arjani, Pusat Studi Wanita Universitas Udayana Denpasar, Tahun 2003 menjelaskan pengertian gender sebagai berikut  :
Gender berasal dari “gender” ( bahasa Inggeris ) yang diartikan sebagai  “ jenis kelamin “. Akan tetapi makna jenis kelamin disini bukan seks/biologis tetapi sosial  budaya dan  psikologis.  Pada  dasarnya  konsep gender memfokuskan perbedaan  antara  peran  laki-laki  dan  perempuan  yang  ditentukan  oleh masyarakat  dan  kebudayaan  setempat  atau  bisa  juga  disebut  sebagai konstruksi  sosial  budaya.  Oleh  karena  dibentuk  oleh  masyarakat,  maka gender  ini  dapat  berubah  dari  waktu  ke  waktu,  dapat  dipertukarkan    dan berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian  maka jelas bahwa antara peran kodrat yang bersifat statis sangat berbeda dengan peran gender yang bersifat dinamis. 4
Dari penjelasan naskah tersebut di atas dapat dipahami bahwa  peran gender dapat    berubah  yang  bersifat  dinamis,  sedangkan  peran  kodrat  bersifat  statis (tetap),  misalnya  kaum  perempuan  peran  kodratinya  adalah  menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui ASI dan menopause yang berbeda dengan kodrati  kaum  laki-laki.  Sehingga  pengertian  persamaan  gender  secara  bebas adalah persamaan peran kaum laki-laki dan perempuan, misal perempuan  dan laki-laki sama-sama bisa memasak, mencuci, mengasuh anak, mencari nafkah dan sebagainya.  Tetapi  peran  kodrati  antara  perempuan  dan  laki-laki  tidak  dapat dipertukarkan  atau  disamakan,  misal  secara  seks/biologis/kodrat  perempuan memiliki  “vagina”  dan  lai-laki  memiliki  “penis”.  Dengan  demikian  “  Peran Perempuan  dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui  Preventif Normatif  Yuridis  “  adalah  merupakan  peran  persamaan  gender  dengan  kaum laki-laki.

## b.  Peran persamaan gender dengan kaum laki-laki memberantas korupsi

## 1)  Peran perempuan pada zaman klasik dalam pemberantasan korupsi
Pada  zaman  klasik  tindak  pidana  korupsi  belum  populer  seperti  pada zaman sekarang, sehingga peran perempuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi hampir tidak ditemukan. Pada zaman klasik peran perempuan dengan laki-laki mengalami diskriminasi dalam sosial budaya masyarakat, kaum wanita dianggap  kaum  lemah  berbeda  dengan  laki-laki.  Berdasarkan  sumber  dari Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Nomor    01  Tahun  2010  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal,  Bidang  Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak diantaranya menyatakan :
Berdasarkan  bukti  empiris  terungkap  bahwa  perempuan  dan  anak  adalah kelompok  yang  banyak  menjadi  korban  kekerasan.  Banyak  faktor  yang menyebabkan  terjadinya  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak
4 Arjani Ni Luh,(2003) KONSEP GENDER DAN Pengarusutamaan gender ,Denpasar,Pusat Studi Wanita Universitas Udayana Denpasar
diantaranya  adalah  faktor  budaya  patriarkhi  yang  masih  banyak  terjadi  di masyarakat yang memandang perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Di samping itu, persepsi yang salah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih banyak dijumpai, yang menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dan merupakan hak dari pelaku. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dari jenis, pelaku, tempat kejadian, waktu, usia dan akibat dari tindak kekerasan.
Walaupun  dari dulu  situasi  seperti  tersebut  di  atas   telah  ditentang  oleh  kaum perempuan melalui berbagai bentuk perjuangan untuk menentang dan menuntut hak yang sama dengan kaum laki-laki dan hal ini telah berkembang ke belahan dunia lainnya termasuk di Indonesia terkenal dengan gerakan emansifasi wanita yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini dalam bukunya yang terkenal dengan judul  “ Habis Gelap Terbitlah Terang”, termasuk pahlawan nasional wanita dari Aceh  yang  bernama  Cut  Nyadin  menetang  kaum  penjajah  Belanda,  dan sebagainya.   Namun dari sisi lain dapat dilihat dari :
Hasil konferensi dunia tentang perempuan yang pertama diadakan di Mexico City  oleh  PBB,  telah  memperoleh  gambaran  bahwa  di  negara  manapun  di dunia  ini  status  perempuan  lebih  rendah  dari  laki-laki  dan  terkebelakang dalam  berbagai  aspek  pembangunan  baik  sebagai  pelaku  maupun  sebagai penikmat hasil pembangunan 5 .
Dari  bahasan  tersebut  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  peran  perempuan  pada zaman  klasik  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  hampir  tidak ditemukan,  karena  perempuan  pada  masa  itu  mengalami  diskriminasi  dengan kaum  laki-laki  dalam  kedudukan  sosial,  ekonomi  dan  budaya    masyarakat setempat.

## 2) Peran perempuan pada zaman modern dalam pemberantasan korupsi.
Peran perempuan pada zaman modern dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mempunyai peran yang sama dengan laki-laki, terutama sebagai aparat penegak hukum di bidang tindak pidana korupsi, mulai dari penyidik, penuntut, hakim, pejabat KPK, Bupati/Wakil, Wali Kota/Wakil, Gubernur/Wakil, Presiden, Menteri Negara, misal Ibu Megawati sebagai Presiden RI, Meteri Keuangan RI Sri Mulyani  Indrawati  mendapat  penghargaan  Menteri  Keuangan  terbaik  tingkat Internasional, termasuk anggota DPR/DPRD, Taruni Akpol, Taruni Akmil  dan sebagainya,  namun  masih  didominasi  oleh  kaum  laki-laki.  Pada  zaman  klasik sampai  zaman  modern  peran  perempuan  mempunyai  arti  penting  di  hadapan kaum laki-laki. Pada zaman klasik kaum laki-laki memperebutkan suatu negara, pedang pusaka karena pengaruh wanita yang dicintainya, dengan mengorbankan jiwa dan raga termasuk mempertaruhkan kerajaan / negaranya.   Pada    zaman modern    kaum   laki-laki  mengejar  3 TA ( Tahta/jabatan/kedudukan/pangkat, Harta/materi  dan  akhirnya  Wanita  )  yang  mendorong  timbulnya  niat  untuk melakukan  penyimpangan  perilaku  serta  adanya  kesempatan,  misalnya melakukan tindak pidana korupsi. Dari sisi lain kaum perempuan ikut berperan aktif dalam berbagai profesi, yang masa lalu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki,
5 Arjani Ni Luh, Op Cit
yang  dimulai  dari  profesi  paling  rendah  sampai  dengan  profesi  kelas  tinggi, misalnya ; menjadi tukang parkir, sopir  angkot,  sopir  truck,  tukang  tambal  ban sampai  profesi   guru besar ( professor) Menteri, Presiden, Pengusaha. Bahkan pada masa kini laki-laki banyak menjadi korban kekerasan oleh perempuan, misal isteri  menganiaya  suami,  isteri  membunuh  suami  dan  sebagainya.  Fenomena seperti inilah sebenarnya kaum perempuan mempunyai suatu kekuatan khusus yang tersembunyi yang tidak pernah dimanfaatkan untuk melakukan perannya dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  secara  umum  dan  secara  khusus melalui tindakan preventif ( pencegahan ) baik dalam hubungannya sebagai isteri pejabat  negara,  isteri  pengusaha,  isteri  aparat  penegak  hukum,  wanita  karier, guru, dosen, pejabat negara  dan sebagainya. Sehingga tindakan preventif tersebut dapat diharapkan berdampak kepada terhindarnya negara dari segala perbuatan para pihak pelaku tindak pidana koprupsi,  yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat,  bangsa  dan  negara  pada  masa  sekarang  maupun  pada  masa mendatang.
Peluang atau situasi semacam ini tidak pernah dipergunakan dengan baik oleh perempuan selaku isteri, terutama dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suami sebagai para pejabat negara, aparat penegak hukum,  pengusaha  dan  sebagainya.  Disamping  itu  kaum  wanita  secara  alami pada umumnya mempunyai pengaruh sangat besar apabila menyampaikan suatu saran  /  pendapat  yang  positif  yang  bersifat  preventif  kepada  kaum  laki-laki terhadap  perilaku  yang  menyimpang,  cenderung  didengar  dan  dilaksanakan, lebih-lebih  saran / pendapat yang positif itu berasal dari perempuan yang dicintai maupun isteri yang sangat disayangi. Seorang Pimpinan akan mendengar saran dan  usul  yang  disampaikan  oleh  Sekretarisnya  /  Wakilnya    yang  cantik  dan lembut.  Oleh  karena  itu  kedudukan  perempuan  sebagai  Ibu  Rumah  Tangga mempunyai arti yang penting dan menentukan dalam pengambilan keputusan di lingkungan  rumah  tangga,  bila  dibandingkan  dengan  laki-laki  sebagai  Kepala Keluarga / Rumah Tangga.
3.2.   Peran perempuan dalam Preventif (pencegahan) terhadap tindak pidana korupsi. 3.2.1.  Peran perempuan dalam keluarga.
Perempuan dalam keluarga terutama Ibu rumah tangga adalah pendidik pertama  dan  utama dalam  keluarga,  karena  mulai  anak  dalam  ujud  janin dalam kandungan  sudah  mulai  mendapat  pendidikan  dari  seorang  Ibu  yang  sedang mengandungnya, selanjutnya lahir menjadi bayi sampai dengan masa anak-anak, pubertas  dan  tumbuh dewasa adalah  di  bawah asuhan kaum  perempuan dalam kapasitasnya  sebagai  Ibu  rumah  tangga 6 Peran  kodrat  yang  merupakan  fungsi bawaan  biologis yang dimiliki oleh kaum perempuan  dapat dipergunakan untuk mendidik putra putrinya mulai dari masa anak-anak ditanamkan perilaku-perilaku yang  tidak  boleh  dilakukan  termasuk  diantaranya  perilaku  korupsi,  mencuri, memfitnah, mencaci dan sebagainya karena dilarang oleh Tuhan, apabila dilanggar dosa  hukumnya.  Pada  umumnya  seorang  anak  akan  mau  mendengar  apa  yang dikatakan  oleh  ibunya  dan  akan  banyak  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan. Karena  seorang  anak  mulai  belajar  bicara,  merangkak,  berjalan  dan  sebagainya melalui proses imitasi ( meniru ). Apabila anak tersebut tumbuh menjadi dewasa, baik laki-laki maupun perempuan dan memperoleh pekerjaan cendrung tidak akan
melakukan  perbuatan  tindak  pidana  korupsi,  karena  watak  dan  kepribadiannya sudah terbentuk dari sejak kecil oleh ibunya sesuai dengan pendapat ahli pendidik yang bernama John Locke dengan teori Tabularasa 7 .
Yang termasuk ruang lingkup keluarga adalah bukan anak saja bersama suami / isteri , tetapi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3  UURI No.35 Tahun 2014 jo UURI No.17  Tahun  2016  tentang  Pengesahan  Perpu  No.1  Tahun  2016  tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menjelaskan  : “ Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau  suami  isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau  keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. “
Sehingga  ruang  lingkup  tindakan  preventif  seorang  ibu  rumah  tangga  dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukan anak saja, melainkan lebih luas yaitu terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.   Jadi peran perempuan dalam keluarga untuk ikut serta secara prevntif untuk memberantas tindak pidana korupsi dimulai dari sejak anak  kecil  sampai  tumbuh  menjadi  remaja,  termasuk  yang  menjadi  anggota keluarga   sebagaimana   uraian di atas,  untuk  dilakukan   tindakan     pencegahan (preventif) secara persuasif dan edukatif serta sosialisasi dalam bentuk komunikasi dua arah antara ibu dan anak. antara ibu dengan suami, antara ibu dengan anggota keluarga lain.

## 3.2.2. Peran Perempuan dalam sekolah.
Pada waktu anak usia sekolah, perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam sekolah baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini disebabkan pendidikan  anak    dalam  lingkungan  keluarga  ketika  anak  memperoleh pengetahuan tentang korupsi dari Ibu kandung, atau kakak-kakak perempuannya, atau  kakak-  kakak  dari  keluarga  lain  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  akan menjadi  penguat,  pendukung  dan  pembenar  tentang  pengetahuan  korupsi  yang telah  diterima  disekolah.  Lebih-lebih  yang  menyampaikan  hal  itu  adalah perempuan yang mempunyai profesi sebagai seorang guru/dosen/ tenaga sosial / LSM Peduli perempuan dan anak dan sebagainya, dengan berpenampilan lembut, ramah, sopan, menarik, dan berpakaian sederhana tetapi rapi. Kaum perempuan dapat  mensosialisasikan  pengetahuan  tentang  korupsi  dengan  berbagai  macam metoda seperti : metoda ceramah, penyuluhan, seminar, work shop, FGD, ceritra / mendongeng  yang  disesuaikan  dengan  usia,  jenis  pendidikan  anak.  Kaum perempuan dapat menyampaikan materi korupsi kepada anak usia sekolah sebagai pelajaran ekstra kulokuler dengan metoda yang tepat dan benar, baik pada sekolah- sekolah  formal    negeri  /  swasta  dan  sekolah  non  formal,  seperti  kursus-kursus, sekolah  mengaji,  pesantren,  sekolah  gereja,    dan  sebagainya.  Apabila  hal  ini dilakukan  secara  berkesinambungan  secara  tepat  guna  dan  tepat  sasaran,  kaum perempuan  telah  mengambil  suatu  peran  yaitu    melakukan  suatu  tindakan preventif  (pencegahan)  dan    telah  menyelamatkan  dan  membebaskan  generasi bangsa sebagai calon pemimpin masa depan dari bahaya tindak pidana korupsi.
3.2.3.  Peran perempuan dalam masyarakat.
Perempuan  merupakan  bagian  dari  anggota  masyarakat,  yang mempunyai    peran  dan  kedudukan  sama  dengan  kaum  laki-laki  (persamaan gender).  Sebelum  kita  membahas  tentang  peran  perempuan  dalam  masyarakat, sebaiknya kita memahami dulu pengertian masyarakat. Berdasarkan pasal 1 angka 13 UURI No.35 Tahun 2014 jo UURI No.17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perpu No.1  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  menjelaskan    :  “ Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan “.
Dari pengertian masyarakat ini bahwa perempuan perseorangan, perempuan dalam keluarga, perempuan dalam kelompok, perempuan dalam organisasi sosial dan  /  atau  perempuan  dalam  organisasi  kemasyarakatan,  semuanya  dapat berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui preventif normatif yurifis. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari tingkat pusat sampai tingkat daerah memiliki  organisasi  wanita,    misalnya :    Persatuan    isteri    P egawai       Negeri (Dharma  Wanita),  Persatuan  Isteri  TNI  Angkatan  Darat  (Persit  Candra  Kirana), Persatuan  Isteri  TNI  Angkatan  Udara  (Phia  Ardia  Garini),  Persatuan  Isteri  TNI Angkatan Laut (Jala Senastri), Persatuan isteri Anggota Polri (Bhayangkari), LSM Peduli Perempuan dan Anak dan sebagainya.  Dari sisi lain bangsa Indonesia terdiri dari  berbagai  bangsa  suku  bangsa  yang  mempunyai  adat  istiadat,  budaya, kesenian,nilai-nilai  religius,  bahasa  berbeda  satu  dengan  lainnya  dalam  bentuk masyarakat  madani/majemuk  yang  disebut  masyarakat  hukum  adat.    Dari bermacam-macam suku bangsa inilah oleh para pendiri Negara Republik Indonesia menggali  nilai-nilai  luhur  yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia  sendiri  yang kemudian  menjadi  dasar  filsafat  dan  idiologi  negara  Pancasila.  Hal  ini  sesuai dengan  pendapat  Prof.  Dr.  Kaelan.MS  dengan  menyadur  pendapat  Notonagoro diantaranya  disebutkan  asal  mula  bahan  ( (  Kausa  Materialis  ) sebagai  berikut    : Bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila itu pada hakikatnya nilai-nilai yang merupakan unsur-unsur Pancasila digali dari Bangsa  Indonesia  berupa  nilai-nilai  adat  istiadat  kebudayaan  serta  nilai-nilai religius  yang  terdapat  dalam  kehidupan  sehari-hari  bangsa  Indonesia.  Dengan demikian asal bahan Pancasila adalah pada bangsa Indonesia sendiri yang terdapat pada kepribadian dan pandangan hidup. 8
Sedangkan pengertian masyarakat hukum adat, yang mana didalammya terdiri dari  kaum  perempuan  dan  laki-laki,  yang  merupakan  bagian  dari  anggota masyarakat hukum adat dapat dijelaskan sebagai berikut  :
“Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim  di  wilayah  geografis  tertentu  karena  adanya  ikatan  asal  usul  leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan  pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.” 9
Dari    pengertian  tersebut  di  atas  lahirlah  kelompok-kelompok  perempuan berdasarkan, profesi, budaya, adat istiadat, bahasa  serta  ikatan  asal  usul  leluhur (suku) yang berbeda, misal : Kelompok arisan ibu-ibu Sumba, kelompok arisan ibu- ibu Minang, kelompok arisan ibu-ibu Sunda, kelompok wanita kesenian adat Jawa, kelompok  wanita  kesenian  adat  Toraja    dan  sebagainya.  Kelompok-kelompok wanita  dalam  masyarakat  inilah  dapat  memasukkan  perannya  dalam
8 Kaelan,(2010), Pendidikan Pancasila, Yogyakarta,Paradigma,,h. 104
9 Siombi  Marhaeni  Ria,(2012), Hukum  Lingkungan  dan  Pelaksanaan  Pembangunan  di Indonesia, ,Jakarta,PT.Gramidia Pustaka Utama, h. 137
pemberantasan tindak pidana korupsi melalui tindakan preventif normatif yuridis dengan cara persuasiif dan edukatif maupun penyuluhan.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan pendahuluan, hasil dan pembahasan tersebut diatas penulis dapat tarik kesimpulan sebagai berikut :
4.1.  Dalam  rangka  mempercepat terwujudkan   tujuan negara  sebagaimana  dimaksud dalam  Pembukaan (Preambule) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun 1945   alinia IV dimana  tindak  pidana  korupsi  perlu dicegah dengan  berbagai  upaya  setrategis  yang  tepat  sasaran  dan  tepat  guna, dengan melibatkan  peran  perempuan  secara  kodrati  dan  persamaan  gender  dengan kaum laki-laki.
4.2.    Peran    perempuan  sebagai  anggota  masyarakat  dalam  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  melalui  preventif  (  pencegahan  ),  dapat  dilakukan  melalui pendidikan  dalam  lingkungan  keluarga,  lingkungan  sekolah  dan  lingkungan masyarakat dengan cara persuasif, edukatif, dan penyuluhan.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi
I.    Buku.
Kaelan, (2010),Pendidikan Pancasila,Yogyakarta ,Paradigma Moeljatno,(2011) ,Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  dalam  Hukum Pidana, Jakarta,Bina aksara Sujanto Agus,(2014), Psikologi Perkembangan,Jakarta, PT.aksara baru
Siombi  Marhaeni  Ria,(2012), Hukum  Lingkungan  dan  Pelaksanaan  Pembangunan  di Indonesia ,Jakarta,PT.Gramidia Pustaka Utama
II.   Makalah/Naskah Arjani  Ni  Luh, ”KONSEP  GENDER  DAN  Pengarusutamaan  gender” ,  Pusat  Studi Wanita Universitas Udayana, Denpasar,  2003.

## III  Peraturan Perundang-undangan.

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Universal Deklaration of Human Right (UDHR) / Hal Asasi Manusia. International covenant on civil and political rights (ICCPR) 1966
UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
UU  RI No. 20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  UURI  Nomor 31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU  RI  No.  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Perpu  No.1  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  UU  No.23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menjadi Undang-Undang.
Permen Negara RI Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor  01 Tahun 20 10 tentang   Standar Pelayanan Minimal, Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak PPRI  Nomor  65  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Kekayaan Penyelenggara Negara.
PPRI  Nomor  67  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pemantauan  dan  Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa.
PPRI Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
PPRI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
PPRI Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
PPRI  Nomor  29  Tahun  2006  tentang    Hak  Keuangan,  Kedudukan  Protokol,  dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Keppres  RI  Nomor  127  Tahun  1999  tentang  Pembentukan  Komisi  Pemeriksa Kekayaan  Penyelenggara  Negara  dan  Sekretaris  Jenderal  Komisi  Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Keppres  RI  Nomor  73  Tahun  2003  tentang    Pembentukan  Panitia  Seleksi  Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Inpres RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Inpres RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perpres RI Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

## II.   Internet.
Sumber internet https://nasional.kompas.com, yang diakses pada tanggal 14 April 2018
Sumber  internet  https//www.google.go.id,  yang  diakses  pada  tanggal  14  April 2018
Sumber  internet  https//www.google.go.id,  yang  diakses  pada  tanggal  14  April 2018 Sumber kompas news : m.liputan6.com>News>peristiwa, diakses pada tanggal 5 Pebruari 2021 Sumber  internet  :kotakpintr.com>pengertian  preventif, diakses  pada  tanggal 5-2- 2021