EKONOMI PERSPEKTIF IMAM AL-SHA<T{IBI
Zainil Ghulam Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia e-mail: wanlam09@gmail.com
Abstract:
Development  of  Islamic  Economic  Thought  has  begun  since  Muhammad  SAW was appointed as Rasulullah (messanger of God). Muhammad SAW has issued a number  of  policies  that  concerning  various  matters  was  related  with  social matters, in addition is legal issues ( fiqh), politics (siyasah), as well as commercial or economic matters ( muamalah). The economic problems of the people are part of concerning of the Prophet SAW, because economic problems are the pillars of the  faith  which  must  be  observed.  Furthermore,  the  policies  of  the  Prophet Muhammad  SAW  made  the  guidelines  by  the  Caliphs  as  their  successors  in deciding economic issues. Al-Qur'an and Al-Hadith used as the basis of economic theory by the caliphs are also used by his followers in organizing the economic life of the country. Islamic economic thinking is the response of Muslim thinkers to  the  economic  challenges  of  their  time.  The  Islamic  economic  thought  is inspired and guided by the teachings of the Qur'an and Sunnah as well by their ijtihad (thought) and empirical experience. Ijtihad is a process of humanity, but the  teachings  of  the  Qur'an  and  sunna  are  not  human  thoughts.  The  object  of study  in  Islamic  economic  thought  is  not  the  Qur'anic  and  Sunnah  teachings about economics but the Islamic scholars think about the economy in history or how they understand the teachings of the Qur'an and Sunnah about economics. The  object  of  Islamic  economic  thought  also  includes  how  Islamic  economic history takes place in historical practice. Discourse of economic history in Islam in  now,  was  less  respond  because  most  of  Muslim  scholars  have  studied  and conceptualize  in  such  a  way.  They  are  the  conceptors  of  Islamic  economics actuallya,  although  the  Islamic  economic  term  in  Indonesia  has  only  grown rapidly  in  the  last  three  decades.  The  study  of  Islamic  economics  gradually developed as an interdisciplinary field of science which is the subject of study of fuqaha, mufassir, philosopher, sociologist, and politician.
Keywords: ekonomi, al-Sha>t}ibi>, maqa>sid al-shari>'ah

## Pendahuluan
Diskursus sejarah ekonomi dalam Islam di zaman kiwari ini terasa kurang greget  lantaran  para  sarjana  muslim  terdahulu  sudah  mengkajinya  dan mengkonsep sedemikian rupa sehingga mau tidak mau kita  harus ‛angkat  topi‛ kepada mereka karena sejatinya merekalah konseptor ekonomi Islam itu sendiri, meskipun terma ekonomi Islam di Indoenesia baru berkembang pesat dalam tiga dasawarsa ini.
Studi  ekonomi  Islam  mengalami  perkembangan  secara  gradual  sebagai suatu  bidang  ilmu  interdisipliner  yang  menjadi  bahan  kajian  para fuqaha, mufassir ,  filsuf,  sosiolog,  dan  politikus.  Beberap  sarjana  muslim  yang  telah mengkajinya adalah Abu> Yu>suf (w. 182 H), al-Shaiba>ni> (w. 189 H), Abu> ‘Ubaid (w. 224 H), Yah}ya bin Umar (289 H), al-Ma>wardi (w. 450 H), al-Ghaza>li> (w. 505 H), Ibnu Taimiyah (w. 728 H), al-Sha>t}ibi>, (w. 790 H), Ibnu Khaldun (w. 808 H), dan  al-Maqrizi>  (w.  845  H),  tiak  dipungkiri  telah  memberikan  sumbangan  besar dalam khazanah keilmuan Islam termasuk dalam literartur ilmu ekonomi Islam. 1
Adalah  Abu>  Isha>q  Ibra>hi>m  bin  Mu>sa>  bin  Muh}ammad  al-Lakhmi>  al- Gharnat}i>, yang lebih dikenal dengan sebutan imam al-Sha>t}ibi>, seorang ahli ushul fiqh, pakar hukum dan filsafat hukum Islam bermadzhab Ma>liki>, yang memiliki magnum  opus  kitab  al-Muwa>faqa>t,  juga  mengkaji  ilmu  ekonomi.  Meskipun dalam sebagian besar karya ilmiahnya, al-Sha>t}ibi> lebih concern dalam ilmu ushul fiqh namun juga sedikit membahas perihal yang berkaitan dengan ilmu \ekonomi.
BIOGRAFI IMAM AL-SHA<T{IBI<
Mengidentifikasi  alur  atau frame  pemikiran  seorang  tokoh,  maka seyogyanya mengetahui corak dan latar belakang pemikiran orang tersebut. Hal itu dikarenakan pemikiran seseorang tidak terlepas dengan realitas kehidupannya, proses  komunikasinya  dan  ekspresinya  dengan  kondisi  lingkungannya. 2
1 Ir.  H.  Adiwarman  Azwar  Karim,  S.E.,  M.B.A.,  M.A.E.P. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam , (Jakarta, PT. Rajawali Press, 2016), VIII.
2 Karel  A.  Steenbrink, Metodologi  Penelitian  Agama  Islam  di  Indonesia,  Beberapa  Petunjuk Mengenai Penelitian Naskah Melalui Syair Agama dalam Bahasa Melayu Modern dari Abad 19 , (Semarang: LP3M IAIN Walisongo, 1985), 4.
Pemikiran  seorang  tokoh,  nyaris  tidak  dapat  dipisahkan  dari  akar  sosial,  tradisi dan keberadaan sang tokoh tersebut karena sejatinya dari situlah ia mendapatkan sumber pengetahuannya.
Dalam berbagai referensi yang mengulas pribadi al-Sha>t}ibi>, ia mempunyai nama  lengkap  Abu>  Ish{aq  Ibra>hi>m  Ibn  Mu>sa>  Ibn  Muh{ammad  al-Lah}mi>  al- Gharna>t}i>. 3 Ia dilahirkan di Granada yang sampai sekarang belum diketahui pasti kapan  tanggal  dan  tahun  kelahirannya.  Nama  al-Sha>t}ibi>,  diambil  dari  nama keluarganya,  Sha>t}ibah  (Xativa  atau  Jativa). 4 Sekalipun  nama  al-Sha>t}ibi> dinisbahkan  kepada  nama  negeri  tersebut,  dugaan  kuat  menyatakan  bahwa  ia tidak dilahirkan di sana karena kota Jativa telah keluar dari sana sejak tahun 645 H/1247 M, 5 atau sekitar hampir satu abad sebelum masa kehidupan al-Sha>t}ibi>.
Para penulis biografi ( mutarjimun) tokoh ini, lebih sering menyebut tahun wafatnya  saja,  yakni  tahun  790  H/1388  M. 6 Ia  diduga  lahir  dan  menjalani hidupnya di Granada pada masa kekuasaan Yusu>f Abu> al-Hajja>j (1333-1354 M) dan  Sultan  Muh}ammad  V  (1354-1391). 7 Dugaan  ini  berdasarkan  pada perbandingan  antara  tahun  kewafatan  al-Sha>t}ibi>  dengan  periode  kekuasaan  dua Sultan  Granada  tersebut.  Mungkin  karena  ia  menghabiskan  hidupnya  di  negeri tersebut, al-Sha>t}ibi> juga dikenal dengan gelar al-Gharnat}i>. 8
Masa  pendidikan  al-Sha>t}ibi>,  tidak  diketahui  dengan  jelas.  Tetapi,  perlu diingat bahwa pada masa al-Sha>t}ibi>, Granada menjadi pusat pendidikan Spanyol dengan  banyaknya halaqah-halaqah    atau  kelompok-kelompok  kajian  dan  studi juga  berdirinya  Universitas  Granada  pada  masa  pemerintahan  Yu>suf  Abu>  al- Hajja>j. 9 Sekalipun pada saat itu sudah berdiri Universitas Granada, namun belum
3 'Abdullah  Mus}t}afa>  al-Maraghi>, al-Fath  al-Mubi>n ,  Juz  II,  (Beirut:  Muhammad  A<min  Dimaj, 1974), 204.
4 Muh}ammad  Kha>lid  Mas'ud, Islamic  Legal  Philosophy ,  (Islamabad:  Islamic  Research  Institute, 1977), 99.
5 al-Mausu>'ah al-Arabiyah al-Muyassarah , (Mesir: Da>r al-Qalam, 1965), 1068.
6 'Abdullah Mus}t}afa> al-Maraghi>, al-Fath al-Mubi>n , Juz II, 204.
7 Philip K. Hitti, History of the Arabs , (London: The Macmillan Press, 1974), 549-550.
8 Hamka Haq, al-Sya>t}ibi>; Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat , (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 18.
9 Ibid.
ada  informasi  akurat  yang  menyatakan  bahwa  al-Sha>t}ibi>  menempuh pendidikannya di Universitas tersebut. 10
Seperti  ulama'  Islam  lainnya,  al-Sha>t}ibi>  belajar  pada  sejumlah  guru. Pengetahuannya dalam bahasa Arab, ia peroleh dari Abu> 'Abd Allah Muh{ammad Ibn  al-Fakhkha>  al-Birri>  (w.  754  H),  seorang  imam  besar  berwawasan  dan berpengalaman luas dan sangat ahli dalam bidangnya. Ia belajar selama beberapa tahun, hingga guru tersebut meninggal dunia. Kemudian Abu> Qa>sim Muh}ammad Ibn  Ah}mad  al-Sabti>  (w.  760  H),  seorang  imam  penyandang  gelar  raja  bahasa Arab. Berikutnya Abu> Ja'far Ah}mad al-Sharqa>wi> (w. 762 H), yang memberikan pelajaran Kitab Sibawaih dan Alfiyah Ibn Ma>lik kepadanya. Pengetahuan Tafsir, ia  dapatkan  dari  Abu>    'Abd  Allah  al-Balansi>  (765  H),  seorang  ahli  tafsir  dan penulis terkenal pada masanya. Pengetahuan tentang hadi>th ia dapatkan dari Abu> al-Qa>sim Ibn Bina> dan Shams al-Di>n al-Tilimsa>ni> (w. 767 H), yang mengajarkan kitab al-Ja>mi'  al-S}ah}i>h}  al-Bukha>ri>  dan  al-Muwat}t}a'    Imam  Malik.  Pengetahuan ilmu kalam dan filsafat didapatkannya dari Abu> Ali> Mansu>r al-Zawa>wi> (w. 753 H), seorang peneliti dan ahli ilmu us}u>l al-di>n (ilmu kalam). Pengetahuan sastra, didapatkannya  dari  Abu>  Bakar  al-Qarshi>  al-Ha>shmi>  (w,  769  H).  pengetahuan ilum us}u>l  al-fiqh  ia  dapatkan  dari  Abu>  'Abd  Allah  Muhaimin  Ibn  Ah}mad  al- Miqarri>  (w.  761  H)  dan  Abu>  'Abd  Allah  Muh}ammad  Ibn  Ah}mad  al-Shari>f  al- Tilimsani>  (w.  771  H).  Penegtahuannya  tentang  hukum  Islam  dan  metode berfatwa diperolehnya dari Abu> Sa'i>d Ibn Lubb (w. 764 H), seorang ahli hukum dan pemberi fatwa di Andalus. 11
al-Sha>t}ibi>  dalam  proses  belajarnya  secara  otodidak,  lebih  mengutamakan untuk menekuni kitab-kitab mutaqaddimi>n daripada mutaakhiri>n dengan asumsi bahwa periode terbaik dalam memahami nas}s}-nas{s} adalah masa tersebut, karena periode tersebut oleh Nabi dinilai sebagai periode generasi yang paling baik. Ia menyatakan  bahwa  kitab-kitab  karya  ulama' mutaqdimu>n  khususnya  ilmu
10 Philip K. Hitti, History of the Arabs , (London: The Macmillan Press, 1974), 363
11 Duski Ibrahim, Metode penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep al-Istiqra>'  al- Ma'nawi> al-Sha>t}bi>, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 27-28.
shari'ah  sebagai al-'urwah  al-wuthqa  (pegangan  kokoh)  dan  al-wazar  al-ahma> (tempat berlindung yang aman). 12
Nampak jelas dalam perjalanan intelektualnya, al-Sha>t}ibi> dipengaruhi oleh pemikiran  ulama'-ulama'  sebelumnya  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung. Meskipun  demikian,  ia  tidak  tertawan  dengan  konstruk  pemikiran  ulama'  yang mendahuluinya.  Karena  ia  mempunyai  konstruk  pemikiran  tersendiri  sehingga mempunyai trade  mark  yang  berbeda  dengan  lainnya.  Lihat  saja  dalam  konsep maqa<s}id  al-Shari<'ah  yang  digagasnya,  yang  sekarang  menjadi  rujukan  ulama' pembaharu  hukum  Islam,  dinilai  sebagai  konsep  visioner  dengan  mengapresiasi ilmu  pengetahuan  lainnya. Magnum  opus-nya  yang  diberi  nama  kitab  al- Muwafaqa>t,  merupakan  awal  karirnya  meniti  pentas  intelektual  di  negeri Andalusia. 13
Kekalahan  dan  kehancuran  Andalusia  pada  masa  Muh}ammad  al-Na>s}ir, putra  Muh}ammad  al-Mans}u>r,  disebabakan  serangan  aliansi  kuat  dari  Kerajaan Kristen  Spanyol  yang  berpusat  di    Las  Navas  de  Tolosa  1212  M.  akibat kekalahan tersebut, Andalusia tercerai berai sehingga menjadi beberapa kerajaan kecil. Diantara kerajaan yang paling kecil tersebut, Granada adalah kerajaan yang terkuat  yang  berdiri  pada  sampai  tahun  1492  M,  ketika  penguasa  terakhir Granada dikalahkan oleh pasukan Kristen dan diusir dari Spanyol. Disaat kondisi politik semcam inilah, al-Sha>t}ibi< hidup yakni pada abad ke-8 H. 14
Pengaruh  Islam  di  Andalusia,  saat  masa  al-Sha>t}ibi,>  hanya  terbatas  pada kerajaan Granada, yang meliputi wilayah Almeria, Malaga, dan Granada, sebagai ibukotanya,  yang  saat  itu  pemegang  tampuk  kekuasaannya  adalah  Daulat  Bani> Ah}mar.  Ibn  Ah}mar  adalah  seorang  tentara  yang  mempunyai  nama  lengkap Muh}mmad Ibn Yu>su>f Ibn Nas}r Ibn Qais al-Khajraj al-Ans}a>ri> yang diangkat raja oleh rakyatnya pada tahun 634 H dan mendapat gelar Sultan Andalusia dengan gelar  al-Gha>lib  Billah.  Dalam  sikap  politiknya,  Ibn  Ah}mar  sering  meminta
12 Abu>  Isha>q  al-Sha>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t Fi>  Us}u>l  al-Shari>'ah ,  Juz  I,  (Bairu>t:  Da>r  al-Kutub  al- Isla>miyah, 200),  68-69.
13 Duski Ibrahim, Metode penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep al-Istiqra>' al-Ma'nawi> al- Sha>t}bi >, 29. 14 Ibid., 44.
bantuan kepada Bani> Ma>ri>n  di Maroko dalam menghadapi musuh-musuh. Akan tetapi, bantuan ini malah menimbulkan konflik politis diantara dua  belah pihak tersebut. Pertama, Bani> Nas{r sendiri banyak menyewa tentara Afrika, meskipun pucuk  pimpinan  berada  pada  mereka. Kedua,  tentara-tentara  sewaan  tersebut menjadi  ancaman  bagi  Bani>  Ma>ri>n  karena  keberadaan  mereka  sebagai  penuntut kekuasaan, sedangkan ancaman bagi Bani> Nas}r karena mereka sebagai dijadikan alasan  oleh  Bani  Mari>n  untuk  campur  tangan  urusan  dalam  negeri  Bani>  Nas}r. Kondisi  politik  Andalusia  yang  tidak  kondusif  ini,  terus  berlanjut  pada  masa Muh}ammad V yang bergelar al-Ghani> Billah. 15
Kekacauan  masyarakat  Andalusia  akibat  politik  ini,  juga  berimbas  pada berbagai  kecenderungan  masyarakatnya  dalam  merespons  dan  mengamalkan ajaran  agama.  Dalam  waktu  yang  sama,  ditemukan  juga  suatu  kecenderungan kepada  kebebasan,  cinta  kemudahan,  dan  benci  pengaguman  tokoh  tertentu. Bahkan, masing-masing kelompok tidak jarang saling menuding satu sama lain. Keadaan  inilah  kemungkinan  yang  menjadi  penyemangat  al-Sha>t}ibi>  untuk merumuskan  konsep  rasionalitasnya  dalam  kitab al-Muwa>faqa>t    dan  al-I'tis}a>m. konsep maqa>s}id  al-shari>'ah  yang  dibangun  atau  dirumuskannya  secara  utuh, diilhami  oleh  kondisi  lingkungan,  peran  akal,  penelitian  terhadap  shari>'ah,  dan maksud-maksudnya,  demi  satu  misi  menciptakan  persatuan  dan  kesatuan diantara masyarakat Andalusia. 16

## KONSEP MAQA<SID AL-SHARI<’AH
Pemahaman  akan maqa>sid  al-shari>'ah  secara  sempurna  merupakan  syarat terpenting  bagi  al-Shat{ibi>  untuk  mencapai  tingkatan  ijtihad,  sebagaimana dinyatakan  :  "Apabila  seorang  manusia  telah  sampai  pada  pemahaman  maksud al-Sha>ri'  atas  suatu  masalah  syari'at,  dan  setiap  bab  dari  beberapa  bab  shari'at, maka  ia  termasuk  kategori  orang  yang  bisa  menempati  posisi  khalifah  dari seorang  Nabi  Saw  dalam  pengajaran,  fatwa  dan  hukum  yang  sesuai  dengan tuntunan  Allah" . 17 Dengan kata lain, al-Sha>t{ibi> menegaskan bahwa pemahaman
15 Ibid., 45-46. 16 Ibid., 52-53. 17 Abu> Isha>q al-Sha>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t Fi> Us}u>l al-Shari>'ah , Juz IV, 106.
maqa>s}id  al-shari'ah    secara  global  dan  terperinci  bagi  seorang  mujtahid  yang mempunyai  tugas  memberikan  fatwa  atau  penjelasan  atas  suatu  hukum, merupakan keniscayaan syarat bagi mujtahid tersebut.
Sebenarnya,  al-Sha>t}ibi>  belum  memberikan  definisi  secara  jelas  dan  ketat ( jami'an  mani'an)  mengenai  terminologi  maqa>s}id  al-shari>’ah. 18 Dalam  berbagai pembahasan yang terdapat pada kitab tersebut terminologi maqâshid al-syarî’ah hanya tersirat dalam makna etimologisnya saja, yaitu maksud/tujuan dan sasaran syari’at.
Konsep maqa>s}id  al-sha>ri>’ah  al-Sha>t}ibi  sepertinya  adalah  pengembangan dari  konsep mas}lah}ah}  yang  sebelumnya  telah  dibahas. 19 Istilah maqa>s}id  al- sha>ri>’ah  dalam  beberapa  pembahasan  sering  digunakan  secara  bertukar  dengan terma mas}lah}ah}. Keterkaitan maksud antara dua terma tersebutlah yang menjadi alasannya. Penetapan al-sha>ri>’ senantiasa mengadung keterkaitan yang erat atas perlindungan  terhadap  tujuan-tujuan  syari’at  ( maqa>s}id  al-sha>ri>'ah),  dan  ending tujuan syari’at nicaya adalah  realisasi mas}lah}ah} bagi setiap manusia (tah}aqquq mas{a>lih} al-na>s). 20
al-Sha>t}ibi>  berpendapat  bahwa al-Sha>ri’  mempunyai  tujuan-tujuan ( maqa>s}id)  implisit  ketika  shari’at  diturunkan  melalui  para  utusan-Nya.  Tujuan- tujuan  tersebut  adalah  merealisasikan  kemaslahatan  ( mashlahah)  makhluk-Nya dalam kehidupan mereka, baik di dunia  (‘ a>jil) maupun di akhirat kelak (a>jil). 21
Rumusan  al-Sha>t}ibi>  atas  teori maqa>shid  al-shari>’ah,  adalah  dengan menggunakan  analisis  terhadap  nas}s}-nas}s  shara’  secara  tidak  terpisahkan berkaitan  dengan  salah  satu  pembagian  porsi  atas  makna  nas}s}-nas}s}  tersebut, yaitu juz’iy  (partikular)  dan  kulliy  (universal).  Pada  dasarnya,  al-Sha>t}ibi> berpendapat bahwa setiap dalil bisa dioperasionalkan dari sudut maknanya yang kulliy kecuali timbul indikasi yang menunjukkan penggunaan makna  juz’iy-nya secara  khusus,  seperti  ditunjukkan  dalam  potongan  ayat  " نود نم كل ةصلاخ
18 al-Sha>t}ibi membahasnya dalam a-Muwafa>qa>t bab kitab al-maqa>s}id , Juz II, 19 Abu> Isha>q al-Sha>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t Fi> Us}u>l al-Shari>'ah , Juz II,  13-41.
20 Ibid., 7. 21 Ibid. , 4.
نينمؤملا ". 22 Kedua dalil juz’iy maupun kulliy dapat dijadikan sebagai dasar hukum, hanya  saja  letak  perbedaannya  untuk  dalil juz’iy  terbatas  pada  juz’iyyah (partikularitas) yang dibicarakan oleh dalil tersebut dan bukan pada keseluruhan juz’iyyah. Dalil juz’iy bisa dinilai absah penggunaannya jika tidak mengabaikan konteks  suatu juz’iyyah  yang  menjadi  obyek  pembahasan  ketika  dalil  tersebut turun dan tidak didasarkan pada asal mula  penshariatan. 23
Penentuan  atas  suatu  dalil  yang  bersifat juz’iy  tidak  dapat  berdiri  sendiri tanpa  dilandasi  oleh  ketentuan  suatu  dalil  yang  bersifat kulliy.  Maka  dari  itu, pembahasan suatu permasalahan dengan hanya berpegang pada dalil juz’iy  suatu nas}s}  dan  mengabaikan  dalilnya  yang  bersifat kulliy  –atau  sebaliknya–  dapat berakhir  dengan kesimpulan yang keliru. Maqa>s}id al-sha>ri>’ah adalah penentuan suatu  dalil  yang  bersifat kulliy  yang  lahir  dari  sebuah  riset  yang  seksama  atas dalil  yang  bersifat juz’iy  dalam  nas}s}  shara’  dengan  memanfaatkan  metode penalaran istiqra>’iy  (semacam  induktif). 24 al-Sha>t{ibi>  memilih  metode  tersebut karena maqâshid  al-syarî’ah  –penentuan  suatu  dalil  yang  bersifat  kulliy    dan
22 Artinya: sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin . (QS. 33:50). 23 Ibid., 29. 24 Metode  penalaran istiqrâ’iy atau  di  dunia  Barat  dikenal  dengan  istilah induction merupakan salah satu tema bahasan dalam ilmu logika ( ‘ilm al-manthiq ). Dalam sejarahnya, Plato (427-347 S.M.) dan kaum Sofis merupakan orang-orang yang berjasa dalam merintis bidang keilmuan ini. Usaha mereka dilanjutkan kemudian oleh Sokrates (469-399 S.M.) dengan metode Mayeutis -nya. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi pada masa Aristoteles (384-322 S.M.), Theophrastus (372-287 S.M.), dan kaum Stoa (Stoic). Aristoteles meninggalkan sebuah karya antologis berupa enam  buku  yang  dikenal  dengan Organon .  Keenam  buku  tersebut  adalah Categoriae (tentang pengertian-pengertian), de Inteerpretatione (tentang  keputusan-keputusan), Analytica  Priora (tentang  silogisme), Analytica  Posteriora (tentang  pembuktian), Topica (tentang  metode berdebat), dan De Sophisticis Elenchis (tentang kesalahan-kesalahan berpikir). Lihat: Alex Lanur OFM, Logika:  Selayang  Pandang (Cet.  22;  Yogyakarta:  Kanisius,  1983),  9.  Sejarah  mencatat pentransferan ilmu logika dan pemikiran filsafat Yunani (Arab: ‘ulûm al-hikmah ) ke dunia Islam terjadi  terutama  karena  adanya  kegiatan  penerjemahan  besar-besaran  terhadap  buku-buku Yunani, yakni pada masa Khalifah al-Manshûr (754-775 M.) dan al-Makmûn (813-833 M.) dari Dinasti ‘Abbâsiyyah. Akan tetapi persinggungan para sarjana Islam dengan pemikiran-pemikiran Yunani  pada  dasarnya  sudah  terjadi  jauh  hari  ketika  kebijakan  ekspansi  atau  pembebasan ( futûhât )  wilayah  –terutama  terhadap  daerah-daerah  yang  telah  mengalami  Hellenisasi– dilakukan oleh al-Khulafâ’ al-Râsyidûn. Di antara daerah-daerah taklukan tersebut adalah Mesir dengan sekolah dan perpustakaan Iskandaria (Alexandria)-nya yang terkenal, di samping Harran (Mesopotamia),  Jundisapur  (Persia),  dan  Antioch  dan  Ephesus  (Syria).  Setidaknya  dari  daerah- daerah tersebut umat Islam mengenal pemikiran-pemikiran Yunani dan logika Aristotelian. Lihat: ‘Ali Sâmiy al-Nasysyâr (selanjutnya disebut al-Nasysyâr), Nasy’at al-Fikr al-Falsafiy fî al-Islâm , Juz  I  (Kairo:  Dâr  al-Ma’ârif,  1981),  103-6;  Madjid, Op.  Cit .,  219-22.  al-Thayyib  al-Sanûsiy Ahmad (selanjutnya disebut  Ahmad), al-Istiqrâ’ wa Atsaruh fi al-Qawâ’id al-Ushûliyyat wa  al- Fiqhiyyat: Dirâsat Nadhariyyat Tathbîqiyyah (Riyad: Dâr al-Tadammuriyyah, 2003), 38.
sebab wujudnya yang tersirat dan tersebar dalam berbagai ketentuan juz’iy– sulit untuk  diketahui  secara  nayata  tanpa  terlebih  dahulu  mencermati  sekaligus memahami kandungan dari dalil-dalil yang bersifat juz’iy. Penentuan dalil yang bersifat kulliy  tidaklah  tersurat  (laisa  bi  mauju>d  fi>  al-kha>rij),  namun  tersirat ( mud}amman) di dalam nas}s}. 25
Menurut al-Sha>t}ibi,> maqa>s}id  al-shari'ah terbagi dalam tiga kategori yaitu: d}aru>riyya>h,  h}a>jjiyya>h,  dan  tah}si>niyya>h.  Pembagiaan  kategori  maqa>s}id  tersebut berdasarkan  pada  standart  peran  dan  fungsi  suatu mas}lah}ah}  bagi  kehidupan manusia.  Apabila  suatu mas}lah}ah}  mempunyai  fungsi  yang  dominan  bagi manusia, dimana apabila mas}lah}ah} tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan manusia di dunia tidak bisa berjalan secara baik ( lam tajri masha>lih} al-dunya> ’ala> istiqa>mah),  maka  saat  itulah  tujuan  tersebut  terkategorikan  dalam  maqa>s}id d}aruriyyah. 26
Yang  termasuk maqa>s}id  al-d}aru>riyya>t  –yang  dikenal  dengan  al-d}aru>riyya>t al-khams– adalah pemeliharaan terhadap agama (al-di>n), jiwa (al-nafs), akal (al- ’aql),  keturunan  (al-nasl),  dan  harta  (al-ma>l). 27 Adapun  langkah  penjagaan terhadap maqa>s}id  dalam  kategori  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  dua  langkah. Pertama,  penegakan  pilar-pilar  infrastrukturnya  (yuqîm  arka>naha>)  dan menguatkan  dasar-dasarnya  ( yuthbit  qawa>’idaha>).  Kedua,  menghindarkannya dari kerusakan yang dapat menimpanya, atau dalam arti lain adalah menjaganya dari ketiadaan. 28
Sedangkan maqa>s}id al-h}a>jjiya>t didasarkan oleh kemaslahatan yang berupa kelapangan dan keluwesan dalam hukum ( tausi’ah wa raf’ al-d{i>q) sebagai upaya untuk menghindarkan kesulitan ( h}araj), walapun kesulitan tersebut belum sampai mengakibatkan  kekacauan  terhadap  kemaslahatan  yang  lebih  urgen.  Misalnya adalah ketetapan rukhs}ah (keringanan) dalam shalat bagi orang yang sedang sakit atau bepergian ( musa>fir). 29
25 Ibid. , Juz III, 5-6.
26 Ibid., 7. 27 Ibid ., Juz III, 305 dan Juz IV, 7-8.
28 Ibid . Juz III, 7. 29 Ibid ., 9.
Adapun  kategori  yang  ketiga  adalah maqa>s}id  al-tah}si>niyya>t.  Maqa>s}id  al- tah}siniyya>t  didasarkan pada kemaslahatan yang terbilang pelengkap dalam hidup manusia  dan  berkaitan  dengan  masalah  etika  ( maka>rim  al-ah}laq)  dan  estetika ( mah}a>sin  al-’a>da>t).  Sebagai  contoh  maqa>s}id  ini  adalah  menutup  aurat, menghilangkan  najis,  mengenakan  baju/pakaian  yang  laik  saat  hendak melaksanakan shalat dan lain sebagainya. 30
Lima  kemaslahatan  pokok  ( us}u>l  al-khamsah)  yang  termasuk  kategori  al- d}aru>riyya>t sebagaimana diuraikan di atas merupakan dasar tujuan kemaslahatan manusia selama ia di dunia maupun di akhirat kelak. Apabila lima kemaslahatan tersebut  tidak  dapat  terpenuhi  maka  kemaslahatan  yang  dibutuhkan  manusia termasuk yang bersifat al-h}a>jjiyya>t dan al-tah}si>niyya>t, tidak akan terealisasikan. Jika  diamati  secara  seksama  tolok  ukurnya  maka maqa>s}id  al-d}aru>riyya>t  berada pada  level  pertama,  kemudian  selanjutnya  adalah maqa>s}id  al-h}a>jjiyya>t  dan  al- tah}si>niyya>t.  Jika  demikian,  apabila  terjadi  pertentangan  antara  maqa>s}id  al- d}aru>riyya>t  dengan  maqa>s}id  al-h}a>jjiyya>t  atau  al-tah}si>niyya>t  maka  maqa>s}id  al-
d}aru>riyya>t yang harus terlebih dahulu diutamakan. 31
Berangkat  dari  sini,  benang  merah  yang  dapat  ditarik  adalah  bahwa persoalan-persoalan  yang  menjadi  bagian  dalam  kategori al-h}a>jjiyya>t  sejatinya merupakan  bagian  dari  upaya  pemeliharaan  terhadap  persoalan-persoalan al- d}aru>riyya>t  di  atas,  demikian  juga  dengan  persoalan-persoalan  al-tah}si>niyya>t. Sedangkan al-h}a>jjiyya>t  menjadi  penyempurna  (mukmil)  bagi  al-d}aru>riyya>t,  dan begitu juga al-tah}si>niyya>t merupakan penyempurna bagi al-ha>jjiyya>t. Seuatu hal yang dapat menyempurnakan kepada penyempurna maka juga dinamakan sebagai penyempurna  juga  ( wa  al-mukmil  li  al-mukmil  mukmil).  Dari  sini  dapat disimpulkan  bahwa al-h}a>jiyya>t  dan  al-tah}si>niyya>t  merupakan  cabang  (far’)  dan al-d}aru>riyya>t adalah pokok (as}l). 32
Dalam  salah  satu  fatwanya,  nampak  jelas  al-Sha>t}ibi>  menggunakan pendekatan maqas}id al-sha>ri'ah ketika ia ditanya tentang masalah hewan qurban
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid., 14.
( al-ud}hiyyah)  yang  dihiasi  dan  dikalungi  setelah  disembelih,  apakah  hal  ini termasuk  dalam  kategori  shar'iah?dan  apabila  hal  itu  dilakukan  semata-mata untuk memberikan kepada keluarga atau anak-anaknya tanpa ada rasa sombong dan bangga, apakah boleh dilakukan?. al-Sha>t}ibi menjawab: "alhamdulillah, aku belum  menemukan  nas}s}  masalah  ini  dari  seorang  pun.  Jika  yang  dilihat  ruh perbuatan  tersebut;  barang  siapa  yang  menghiasi  dan  mengalungi  hewan  itu dengan tujuan lain seperti pamer dan kebanggaan maka hal itu adalah seburuk- buruknya  tujuan.  Penyembelihan  hewan  qurban  adalah  murni  ibadah.  Namun, apabila  ia  tidak  mempunyai  tendensi  apapun  saat  menghiasi  hewan  qurban dimaksud, maka hal itu boleh-boleh saja". 33
Salah  satu  bukti  al-Sha>ti}bi>  dalam  mengaplikasikan maqa>sid  al-shari'ah, adalah  melakukan  pengamatan  terhadap  dampak  yang  ditimbulkan  dari  suatu perbuatan  manusia  ( maa>la>t 34 al-af'a>l)  apabila  suatu  hukum  atau  fatwa  tersebut nantinya  akan  dikeluarkan.  Artinya,  ia  melakukan  pertimbangan  sebelum mengeluarkan  status  hukum  dari  suatu  masalah,  kira-kira  apa  implikasi  yang akan  ditimbulkan  jika  nanti  fatwa  ini  telah  ditetapkan.  Bagi  al-Sha>tibi>,  segala sesuatu itu dapat halal dan haram tergantung dengan efek sampingnya ( al-ashya>' innama>  tahillu  wa  tah}rumu  bi  maa>la>tiha>). 35 Jika  memang  nantinya  hukum tersebut akan berefek mas}lah}ah} maka ia akan melaksanakannya namun jika tidak maka  ia  akan  membatalkannya.  al-Sha>ti}bi>  mengatakan:  "pengamatan  terhadap dampak  dari  suatu  perbuatan  ( maa>la>t  al-af'a>l)  merupakan  suatu  hal  yang  layak diperhitungkan pun juga tujuan yang sesuai dengan shara'. 36
Adapun  pemikirannya  tentang sadd  al-dhara>i',  ia  menyatakan  bahwa  sadd al-dhara>i'  merupakan  bagian  dari  kaidah  yang  dilahirkan  oleh  maa>la>t  al-af'a>l. Karena  baginya maa>la>t  al-af'a>l  merupakan  landasan  yang  pokok  (al-as}l). 37 Ia
33 Muh}}ammad Abu> al-Ajfa>n, Fata>wa> al-Ima>m al-Sha>t{ibi> ,  (Tu>nisia: Matba'ah al-Ittih}a>d al-'A<m al- Tunisi>, 1984), 214.
34 Kata maa>lat al-af'a>l adalah bentuk fi'il lazim (yang tidak membutuhkan obyek), artinya adalah kembali  ( raja' ).  Bentuk  masdarnya maa>l .  Haitham  Hila>l, Mu'jam  Mus}t}alah  al-Us}u>l ,(Bairu>t:  Da>r al-Jail, 2003), 268.
35 Abu> Isha>q al-Sha>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t Fi> Us}u>l al-Shari>'ah , Juz III, 192.
36 Abu> Isha>q al-Sha>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t Fi> Us}u>l al-Shari>'ah, Juz 4, 140.
37 Ibid ., 143.
mendefinisikan sadd  al-dari>'ah  adalah  perantara  dari  suatu  hal  yang  jelas-jelas membawa mas}lah}ah}  yang  kemudian  menjadikannya  berakibat  mafsadah  (al- tawassul bi ma> huwa mas}lah}ah ila> mafsadah). 38 Jika diamati pemikiran al-Sha>t}ibi> tersebut,  maka  nampak  bahwa  ia  meletakkan qa>'idah  al-dha>ra>i'  sebagai kelanjutan  dari  konsep  dasar  pemikirannya  tentang maa>la>t  al-af'a>l.  Lalu kemudian,  seorang mujtahid  atau  mufti>  akan  memperhatikannya  ketika  ia  akan menetapkan 'llat (tah}qi>q al-manat}) apakah berdampak dengan kemaslahatan atau kemafasadatan, juga memperhatikan kesimpulan dan implikasi-implikasi apa saja yang akan terjadi.
al-Sha>t}ibi>  membagi al-dhara>i'  yang  termasuk  juga  dampak-dampaknya dalam  empat  bagian. 39 Pertama,  Suatu  hal  yang  bisa  mendatangkan  kerusakan ( mafsadah)  secara  pasti.  Seperti  menggali  sumur  dibelakang  rumah  di  waktu gelap,  sehingga  bisa  dipastikan  seseorang  bisa  terjerumus  ke  dalamnya. Kedua, suatu  hal  yang  dapat  mendatangkan  kerusakan  namun  langka  terjadi.  Seperti menggali  sumur  di  suatu  tempat  yang  biasanya  tempat  tersebut  tidak menyebabkan  seseorang  terjerumus  ke  dalam  sumur. Ketiga,  suatu  hal  yang banyak  mendatangkan  kerusakan  namun  tidak  jarang  terjadi.  Seperti  menjual pedang kepada musuh perang ( ahl al-h}arb), menjual anggur kepada tukang khamr dan  lain  sejenisnya. Keempat,  suatu  hal  yang  banyak  mendatangkan  kerusakan namun tidak biasanya dan juga tidak langka terjadi. Seperti, bay'u al-a>ja>l 40 yang pada  dasarnya  adalah  jual-beli  yang  benar  secara z}a>hir    namun  kenyataannya mengandung unsur riba.
Salah  satu  fatwa  al-Sha>t}ibi>  yang  diindikasikan  menggunakan  metode maa>la>t  al-af'a>l  adalah  ketika  ia  ditanya  apakah  diperbolehkan  bagi  masyarakat Andalusia  untuk  menjual  sesuatu  yang  telah  dilarang  sebelumnya  oleh  ulama' seperti  menjual  senjata  kepada  musuh  Islam  ( ahl  al-h}arb)  padahal  di  sisi  lain
38 Ibid ., 144. 39 Ibid., Juz II, 264.
40 Praktek  transaksi bai'u  al-a>ja>l sperti  seorang  penjual  ( al-ba>i' )  menjual  barang  dagangannya dengan  harga  10  dirham  sampai  dengan  masa  tertentu.  Kemudian,  ia  akan  membeli  barang dagangan tersebut dari seorang pembelinya tadi dengan harga 5 dirham secara kontan. Wahbah al-Zuh}aili>, al-Dhara>i' fi> Siya>sah al-Shar'iyyah wa al-Fiqh al-Islama>miy , (Syiria: Da>r al-Maktabi>, 1999), 36.
mereka (masyarakat Andalusia) juga membutuhkan kepada orang-orang Nasrani beberapa  kebutuhan  lainnya  seperti  makanan,  pakaian  dan  lain-lain?.  Apakah tidak ada perbedaan tentang hal ini bagi masyarakat Andalusia dan negara Islam lainnya?. 41
Kemudian  al-Sha>t}ibi>  memberikan  jawaban  dengan  jelas  bahwa  praktek penjualan seperti di atas adalah dilarang untuk dilakukan. Ia tidak menganggap hal  itu  adalah daru>rah  sebagaimana  argumentasi  yang  dikemukakan  mustafti>.
Karena menurutnya, memberikan perlindungan kepada muslim dari musuh Islam adalah lebih utama daripada memenuhi sebagian kebutuhan orang Islam kepada makanan dan sebagainya. 42
Jika diamati fatwa al-Sha>t}ibi> tersebut maka nampak kalau ia menggunakan pendekatan maa>la>t  alafa>l.  ia  berpandangan  bahwa  shari>'ah  itu  berjangkar  pada siakap iht{iyat} 43 dan  ketetapan  hati  seraya  menjaganya  dari  faktor-faktor  yang dapat  menimbulkan  kerusakan  ( mafsadah).  Inilah  sebenarnya  yang  dinamakan pokok shari>'ah. Karena sesungguhnya sadd al-dhari>'ah itu adalah satu aksi yang diaplikasikan untuk melahirkan kemaslahatan.
41 Muh}ammad Abu> al-Ajfa>n, Fata>wa> al-Ima>m al-Sha>t{ibi> , 144-145. 42 Ibid . 43 Secara  bahasa  adalah al-ta'ahhud (memperhatikan), al-tahaffudz (menjaga), al-ri'a>yah (merawat), al-thiqqah (mempercayai), al-tathabbut (ketetapan). Sedangkan secara istilah adalah menjauhi segala sesuatu yang masih belum jelas status hukumnya ( al-shubha>t ) dan sesuatu yang dianggap shubha>t ( al-mushtabiha>t ) karena takut jatuh pada lubang dosa. Seperti puasa yaum al- shak karena tkaut meninggalkan puasa sehari di bulan Ramadan, menurut mazhab H}anbali>. Qut}b Mus}t}afa> Sa>nu, Mu'jam Mus}t}alah}a>t Us}u>l Fiqh, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 2000). 43.
PEMIKIRAN EKONOMI AL-SHA<T{IBI<
Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwasansya imam al-Sha>t}ibi  lebih dikenal sebagai ulama ahli Us}u>l  Fiqh, namun imam  al-Sha>t}ibi juga mempunyai gagasan  atau  pemikiran  tentang  ekonomi  baik  yang  berhubungan  dengan  ilmu ekonomi an  sich  atau  juga  fiqh  ekonomi.  Salah  satu  pemikirannya  adalah tentang:
A. Objek Kepemilikan. Pada dasarnya, al-Sha>t}ibi mengakui hak milik individu. Namun, ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak.  Ia  menegaskan  bahwa  air bukanlah  objek  kepemilikan  dan  penggunaannya  tidak  bisa  dimiliki  oleh seorang pun. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam  air, yaitu:  air yang tidak dapat diajdikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan oase; dan air yang bisa dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau  termasuk  bagian  dari  sebidang  tanah  kepemilikan  yang  dapat  diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan dam. 44
B. Jual  beli.  Salah  satu  fatwa  imam  al-Sha>t}ibi  tentang  jual  beli  adalah  ketika ditanya tentang hukum orang Andalusia menjual barang dagangan kepada ahl al-harbi  (musuh)  yang  telah  dilarang  oeh  para  Ulama’  Andalusia,  apakah dibolehkan atau tidak? Kemudian imam al-Sha>t}ibi menjawab bahwa menjual barag  dagangan  tersebut  sejatinya  sama  sekali  tidak  diperbolehkan  karena dikhawatrikan  dapat  menambah  kekuatan  musuh  untuk  mengalahkan  orang Muslim.  Namun  imam  al-Sha>t}ibi  mengutip  juga  mengutip  pendapat  Ibn Habib  yang  menyatakan  bahwa  boleh  menjual  kepada  non-muslim  yang sudah berdamai tetapi haram menjual kepada al-harbi (musuh). 45
C. Koperasi. Bagi imam al-Sha>t}ibi pembagian hasil atas para pemegang saham koperasi tidak harus menunggu lengkap hadir semuanya. Meskipun diantara para  pemegang  saham  koperasi  ini  tidak  dapat  hadir,  pembagian deviden tetaplah  bisa  dilaksanakan.  Karena  hal  ini  berbeda  dengan  akad  jual  beli.
44 Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , 385-386
45 Muh}ammad Abu> al-Ajfa>n, Fata>wa> al-Ima>m al-Sha>t{ibi> ,  144-145
Artinya,  kalaupun  diantara  para  pemegang  saham  tersebut  ada  yang  tidak bisa  hadir  saat  pembagian deviden,  pembagian  tetap  saja  bisa  dilaksanakan sesuai dengan porsi pembagian (takaran atau prosentase) masing-masing para pemegang saham. 46
D. Pajak.  Dalam    pandangan  al-Sha>t}ibi,  pemungutan  pajak  harus  dilihat  dari surut  pandang mas}lah{ah  (kepentingan  umum).  Dengan  mengutip  pendapat para  pendahulunya,  seperti  imam  al-Ghaza>li>  dan  Ibnu  al-Farra’,  ia menyatakan  bahwa  pemeliharaan  kepentingan  umum  secara  esensial  adalah tanggung  jawab  masyarakat.  Dalam  kondisi  tidak  mampu  melaksanakan tanggung  jawab  ini,  masyarakat  bisa  mengalihkannya  kepada  Baitul  Mal serta  menyumbangkan  sebagian  kekayaan  mereka  sendiri  untuk  tujuan tersebut.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  dapat  mengenakan  pajak-pajak  baru terhadap  rakyatnya,  sekalipun  pajak  tersebut  belum  pernah  dikenal  dalam sejarah Islam. 47
Muhammad  Abu>  al-Ajfan  menyatakan  lebih  jelas  dalam  kitabnya yang berjudul Fatawa al-Imam al-Sha>t}ibi> bahwa:
48
‚ Imam  al-Sha>t}ibi>  –semoga  Allah  merahmatinya–  termasuk  Ulama’  yang berpendapat  tentang  bolehnya  menarik  pajak  kepada  rakyat  meskipun  mereka sedang dalam keadaan lemah perekonomiaanya dan masih mempunyai kebutuhan lain  jika  memang  kondisi  Baitul  Mal  ‚sedang  kolaps‛  sehingga  tidak  mampu merealisasikan  kemaslahatan  bagi  ummat  manusia. ........................ Imam  al- Sha>t}ibi>    berpendapat  demikain  karena  semata-mata  untuk  merealisasikan kemaslahatan  dimana  apabila  rakayat  tidak  mampu  mewujudkan  kemaslahatan
46 Ibid , 161
47 Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , 385-386.
48 Ibid , 187-188.
tersebut  maka  mereka  harus  mendonasikan  sebagian  dari  hartanya.  Pendapat  ini didasarkan dalam koridor al-maslahah al-musrsalah‛. 49

## KESIMPULAN
Pemikiran  para  sarjana  Muslim  terdahulu  tentang  ekonomi  bisa dikatakan  sebagai  bentuk  respon  para  pemikir  muslim  itu  sendiri  terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masanya. Dari beberapa data literatur, dapat disimpulkan bahwa Pemikiran ekonomi tersebut adalah hasil ijtihad mereka yang berdasarkan  dengan  tuntunan  al-Qur’a>n  dan  al-Sunnah,  serta  pengalaman empiris.  Objek  kajian  dalam  pemikiran  ekonomi  tidaklah  semata-mata  tentang ekonomi  secara  teoritis  saja,  melainkan  pemikiran  mereka  tentang  ekonomi dalam tataran praksis sebagai bentuk dari hasil pemahaman mereka atas ajaran- ajaran al-Qur’a>n dan al-H{adi>th tentang ekonomi, sehingga dapat merealisasikan kemaslahatan ekonomi bagi ummat manusia.
49 Dari  segi  bahasa,  kata Al-Maslahah  adalah  seperti  lafazh  al-manfa’at,  baik  artinya ataupun  wajan-nya  (timbangan  kata),  yaitu  kalimat mashdaryang  sama artinya  dengan kalimat ash-Shalah,  seperti  halnya  lafazh  al-manfa’at  sama  artinya  dengan  al’naf’u. Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu maslahah dan mursalah. maslahah adalah manfaat  atau  suatu  pekerjaan  yang  mengandung  manfaat.  Menurut  imam  al  gazali (mazhab syafi’i) maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’, ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejala  dengan  tujuan  syara’  sekalipun  bertentangan  dengan  tujuan-tujuan  manusia. Alasanya,  kemaslahatan  manusia  tidak  selamanya  dengan  tujuan-tujuan  manusia. Alasanya,  kemaslahatan  manusia  tidak  selamanya  didasarkan  kepada  kehendak  syara, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.Sedangkan maslahah mursalah :
هع ونب وا اه رابتعا ىلع  صن عرشلا يف د ري مل ةحلصم لك وه
‚ Adalah  setiap  kemaslahatan  yang  tidak  terdapat  dalam  nash  syariat  (AL-Qur’an  dan sunnah ) dalam mengambil pengajaran pada wujud dan macam-macam‛. Menurut  istilah ahli  ushul,  masalah  dapat  diartikan  kemaslahatan  yang  disyariatkan  oleh  syar’I  dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan di samping tidak terdapat dalil yang  membenarkan  dan  menyalahkannya.  Jadi  masalahah  mursalah  ialah  masalah- masalah  yang  bersesuain  dengan  tujuan-tujuan  syariah  islam,  dan tidak  di  topang  oleh sumber  dalil  yang  khusus  baik  bersifat  meligitimasi  atau  membatalkan  maslahat tersebut.  Dari  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  maslahah  mursalah  adalah  suatu kemaslahatan yang dipandang  oleh manusia tidak terdapat dalilnya dalam alqur’an dan sunnah  baik  dalil  yang  membenarkan  maupun  dalil  yang  menyalahkan. Prof.  DR. Rachmat Syafe’I, MA, Ilmu Ushul fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 117.
Dari  papapran  di  atas,  dapat  kita  temukan  bahwa  al-Sha>t}ibi>,  meskipun dalam beberapa fatwa dan karya ilmiahnya lebih mengorientasikan dalam kajian fiqh  dan  us}u>l  fiqh,  namun  di  sisi  lain,  al-Sha>t}ibi>  juga  mempunyai  pemikiran tentang  ekonomi  meskipun  tidak  terlalu  banyak.  Pemikiran  al-Sha>t}ibi>  tentang ekonomi jika dipotret  pada masanya, maka hal  itu merupakan suatau kemajuan peradaban  yang  apresiatif.  Kajian  tokoh-tokoh  muslim  terdahulu  tentang ekonomi, perlu terus ditingkatkan sebagai pijakan kajian-kajian ekonomi modern selanjutnya  agara terciptakan iklim ekonomi yang bernafaskan ajaran al-Qur’a>n dan al-H{adi>th.
Daftar Pustaka Karim, Adiwarman Azwar. 2016. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,.Jakarta: PT. Rajawali Press.
Steenbrink,  Karel  A.  1985. Metodologi  Penelitian  Agama  Islam  di  Indonesia, Beberapa  Petunjuk  Mengenai  Penelitian  Naskah  Melalui  Syair  Agama dalam  Bahasa  Melayu  Modern  dari  Abad  19.  Semarang:  LP3M  IAIN Walisongo.
al-Maraghi,  'Abdullah  Mus}t}afa>>.  1974. al-Fath  al-Mubi>n,  Juz  II.  Beirut:
Muhammad A<min Dimaj.
Mas'ud, Muh}ammad Kha>lid. 1977. Islamic Legal Philosophy. Islamabad: Islamic Research Institute, 1977
___________.  1965. al-Mausu>'ah  al-Arabiyah  al-Muyassarah.  Mesir:  Da>r  al- Qalam.
Hitti, Philip K. 1974. History of the Arabs. London: The Macmillan Press.
Haq, Hamka. 2007. al-Sya>t}ibi>; Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al- Muwafaqat. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Ibrahim, Duski. 2008. Metode penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep al- Istiqra>' al-Ma'nawi> al-Sha>t}bi>. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
al-Sha>t}ibi, Abu> Isha>q. 200. al-Muwa>faqa>t Fi> Us}u>l al-Shari>'ah, Juz I. Bairu>t: Da>r al-Kutub al-Isla>miyah.
al-Ajfa>n , Muh}}ammad  Abu> .  1984. Fata>wa>  al-Ima>m  al-Sha>t{ibi> . Tu>nisia:  Matba'ah al-Ittih}a>d al-'A<m al-Tunisi>.