Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : 2615-0913 (Media Online) Terakreditasi
Analisis Kerentanan dan Pemetaaan Stakeholders di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka (Kajian Pemetaan Sosial di Wilayah Operasional PT Antam UBPN Sulawesi Tenggara)
Abdul Sabaruddin 1 , Nursamsir 2 , Taslim Fait 3 , Maulid 4 , Sudirman Baso 5
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
1 abdulsabaruddin@ymail.com

## Abstract
The purpose of this study is to identify vulnerable community groups and map the interests of stakeholders in the area of operation of PT Antan Tbk UBPN Sultra. This study was  conducted  in  Pomalaa  District,  through  a  mixed  method  approach  that  combines quantitative data analysis methods. Because this study uses a mixed method approach, the informant  is  used  as  a  source  of  data  in  a  qualitative  approach.  The  determination  of informants  is  done by snowball sampling method.  Meanwhile, the probability sampling technique is used for the quantitative approach. Proportional cluster sampling is a form of probability sampling that is used, and the way it works is by identifying in advance the groups  that  represent  the  population.  Information  collected  through  the  results  of  field research,  both  primary  data  and  secondary  data.  The  results  show  that  the  vulnerable groups in the company's operational areas were pre-prosperous families (poor families), the elderly, people with disabilities, and the mentally handicapped (physical, speech and hearing  impaired,  mental,  and  blind).  Pre-prosperous  families  (poor  families)  are  the highest  vulnerable  group,  reaching  2,152  people  out  of  30,680  residents  of  Pomalaa Subdistrict. Meanwhile, stakeholders that influence the success of company programs in Pomalaa Subdistrict are the village head, village secretary, head of Bumdes, traditional leaders, women leaders, religious leaders (Islamic and Christian), and community leaders.

## Keywords: Social Mapping; Stakeholders; Vulnerability

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  kelompok  masyarakat  yang rentan dan memetakan kepentingan pemangku kepentingan di wilayah operasi PT Antan Tbk UBPN Sultra. Penelitian ini dilakukan di  Kecamatan Pomalaa, melalui  pendekatan mixed methode yang menggabungkan metode analisis data kuantitatif. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methode , maka informan digunakan sebagai sumber data dalam pendekatan kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan metode snowball sampling .  Sementara  itu,  teknik probability  sampling digunakan  untuk  pendekatan kuantitatif. Proportional  cluster  sampling adalah  bentuk sampling  probabilitas yang digunakan, dan cara kerjanya adalah dengan mengidentifikasi terlebih dahulu kelompok- kelompok  yang  mewakili  populasi.  Informasi  dikumpulkan  melalui  hasil  penelitian lapangan,  baik  data  primer  maupun  data  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan kelompok  retan  di  wilayah  operasional  perusahaan  adalah,  keluarga  pra  sejahtera (keluarga miskin), lanjut usia, penyandang disabilitas, cacat jiwa (fisik, tuna runggu dan tuna wicara, mental, dan tuna netra). Keluarga pra sejahtera (keluarga miskin) merupakan kelompok  rentan  tertinggi  mencapai  2.152 jiwa dari 30.680 jiwa penduduk Kecamatan
Pomalaa. Sementara stakeholder yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan program perusahaan   di Kecamatan Pomalaa adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala Bumdes, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama (lslam dan Kristen), dan tokoh masyarakat.

## Kata Kunci: Pemetaan Social; Stakeholder; Kerentanan

## Pendahuluan
Setiap  masyarakat  memiliki  kondisi  sosial  yang  unik  yang  dapat  menimbulkan berbagai  macam  permasalahan  dan  kebutuhan,  maka  pemetaan  sosial  menjadi  kegiatan yang krusial untuk dilakukan agar dapat memahami kondisi sosial masyarakat setempat. Pemetaan  sosial  digunakan  untuk  mengidentifikasi  para  pemangku  kepentingan  dalam kaitannya dengan keberadaan dan aktivitas para  aktor dalam program,  mengidentifikasi masalah  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  dalam  meningkatkan  kesejahteraannya,  dan menganalisis  potensi  konflik  yang  ada  di  masyarakat,  di  samping  untuk  mengetahui kebutuhan dasar, potensi sumber daya, dan modal  sosial  yang dimiliki oleh masyarakat (Handoyo  &  Sudrajat,  2016).    Selanjutnya  menurut  Gunawan  (2018),  pemetaan  sosial adalah proses yang digunakan untuk memahami keadaan sosial di daerah sekitar. Kegiatan ini  sangat  penting  untuk  perencanaan  pembangunan  karena  setiap  wilayah  memiliki dinamika sosial tersendiri yang menghasilkan masalah dan kebutuhan yang berbeda-beda. (Gunawan & Sutrisno, 2021).
Tahap  pertama  dalam  menyusun  rencana  dan  kegiatan Corporate  Social Responsibili (CSR) yang efektif dan terfokus adalah pemetaan sosial, yang juga berfungsi sebagai  basis  data.  Pemetaan  sosial  bertujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman  umum mengenai  kebutuhan  pemangku  kepentingan,  kebutuhan  masyarakat,  dan  kelompok rentan.  Salah  satu  kelompok  yang  membutuhkan  pertimbangan  substansial  dalam  hal kebijakan  dan  layanan  adalah  kelompok  rentan.  Dari  aspek  kebijakan,  perhatian  lebih terhadap kelompok rentan dinyatakan secara tegas dalam UU No.39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan  dengan  kekhususannya.  Kelompok  rentan  yang  dimaksudkan  dalam  undang- undang  ini  adalah  orang  lanjut  usia,  anak-anak,  fakir  miskin,  wanita  hamil,  dan penyandang  cacat  (DPR  &  Presiden  Republik  Indonesia,  1999).    Sedangkan  menurut Human Rights Reference 3 disebutkan bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah:  a. Refugees ;  b. Internally  Displaced  Persons (IDPs);  c. National  Minorities ;  d. Migrant Workers ; e. Indigenous Peoples ; f. Children ; dan g. Women (Mohammad Teja et al., 2015).
Menurut  Islam  &  Hossain  (2014),  kelompok  rentan  adalah  mereka  yang  dapat terpengaruh secara langsung dan cepat akibat masalah-masalah sosial seperti bencana alam atau krisis ekonomi  (Kiling-Bunga & Kiling, 2019). Karenanya, agar kebutuhan mereka terpenuhi,  dukungan  untuk  kelompok  ini  sangat  penting.  Memastikan  bahwa  mereka memiliki akses yang memadai dalam pelayanan sosial dan kemampuan untuk beradaptasi dengan  lingkungan.    Sentuhan  program  terhadap  kelompok  rentan  menjadi  hal  yang prioritas dilakukan baik lembaga pemerintah maupun swasta.
Berbagai program diluncurkan pemerintah maupun organisasi swasta (perusahaan) untuk mendukung kebutuhan kelompok rentan.  Pada organisasi perusahaan, pemenuhan kegiatan sosial  menjadi  hal  yang wajib dilakukan.  Menurut  Ghani (2016) keberhasilan perusahaan  tidak  hanya  tergantung  pada  seberapa  sukses  usahanya  memberikan keuntungan  finansial,  tetapi  ditentukan  juga  seberapa  baik  perusahaan  memenuhi tanggung  jawab  sosialnya.  Pelaksanaan  kegiatan  perusahaan  yang  dijalankan  secara bertanggung  jawab  dan  berkelanjutan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk
mendorong  perusahaan  melakukan  tanggung  jawab  sosial.  Tanggung  jawab  sosial  ini disebut corporate social responsibility (CSR).
Corporate  Social  Responsibility (CSR)  adalah  Corporate  Social  Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk mendukung pengembangan ekonomi  yang  berkelanjutan  dengan  memperhatikan  faktor-faktor  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan   (Jumadiah, Manfarisyah,  2018).  Selanjutnya  Milton  Friedman,  tanggung  jawab  sosial  perusahaan merupakan kegiatan perusahaan yang dijalankan sesuai dengan tujuan pemilik perusahaan, umumnya berupa keuntungan yang maksimal, dengan tetap mematuhi peraturan-peraturan yang  berlaku,  serta  mematuhi  nilai-nilai  dasar  dari  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan perundangan (Jumadiah, Manfarisyah, 2018).
Salah satu  kesulitan yang sering dihadapi  perusahaan adalah memastikan bahwa program  CSR  perusahaan  benar-benar  bermanfaat  bagi  para  penerimanya  dan  bukan sekedar pencitraan. Karena itu, perlu dilakukan social mapping (pemetaan sosial) sebagai dasar  dalam  penyusunan  rencana  program  CSR  baik  jangka  pendek  maupun  jangka panjang.  Namun berdasarkan temuan awal yang diperoleh penulis di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yang merupakan wilayah operasional PT Antam UBPN  Sultra,  dimana  aktivitas-aktivitas  perusahaan  nikel  dinilai  kurang  berhasil menjangkau  kelompok  rentan.  Beberapa  program  perusahaan  melalui corporate  social responsibility (CSR) maupun pemerintah yang bersentuhan dengan kelompok rentan tidak memberikan  dampak  positif.  Hal  ini  disebabkan  karena  program  tersebut  kurang menyentuh  apa  yang  menjadi  kebutuhan  kelompok  sasaran.  Faktor  lainnya  adalah ketidakmampuan  dalam  menganalisis  stakeholder  yang  terlibat  dalam  pengambilan keputusan dan peran stakeholder dalam pelaksanaan program pembangunan.
Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan   peta jaringan sosial yang memberi gambaran  tentang  stakeholder  yang  berpengaruh  dan  mengklasfiskasikan  berdasarkan kepentingan dalam program-program pembangunan termasuk peta identifikasi kelompok rentan  dan  penyebabnya.  Penelitian  tentang  kelompok  rentang  dan  analisis  pemangku kepentingan dalam pembangunan sudah banyak dilakukan. Diantaranya penelitian yang dilakukan Kiling-Bunga & Kiling (2019) dengan judul menjangkau kelompok rentan di desa  terpencil.  Penelitian  ini  membahas  mengenai  keadaan  kelompok  rentan  di  Desa Ongulero  Kabupaten  Sigi  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Ditemukan  bahwa  kelompok keluarga  rentan  ini  tergabung  dalam  satu  kolom  yang  sama  di  dalam  gereja  Bala Keselamatan  Desa  Ongulero  yaitu  kolom  Saron-Sarawo  (SS).  Kelompok  SS  sendiri merupakan  kelompok  yang  terbentuk  dalam  kaitannya  dengan  gereja  karena  desa Ongulero tidak mengelompokkan mereka secara formal.
Penelitian  lain  dilakukan  Tamami  (2015)  dengan  judul  Pemetaan  Peran Stakeholder Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kawasan Agropolitan Soburbang Kabupaten  Bangkalan.  Tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk  mengidentifikasikan  peran yang  dilakukan  masing-masing  pihak  yang  terlibat  dalam  pengembangan  kawasan Agropolitan  Soburbang  di  Kabupaten  Bangkalan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten, Dinas Perindustrian dan  Perdagangan,  Dinas  Koperasi,  Dinas  Pembangunan  Umum  Kabupaten,  LSM, perguruan  tinggi,  masyarakat,  Bappeda,  kelompok  tani,  dan  dunia  usaha  merupakan pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam  pengembangan  kawasan  agropolitan Soburbang  di  Kabupaten  Bangkalan.  Organisasi-organisasi  ini  akan  mendukung pengembangan kawasan agropolitan Soburbang dalam bidang ekonomi.
Kemudian  penelitian  Widodo  et  al.  (2018)  dengan    analisis stakeholders dalam pengembangan  ekowisata  di  taman  nasional  Betung  Berihun  Kabupaten  Kapuas  Hulu. Tujuan  penelitian  ini  mengindentifikasi stakeholders ,  untuk  mengklasifikasikan
stakeholders dan untuk menggambarkan hubungan antar stakeholders yang terlibat dalam pengembangan ekowisata di TNBK. Temuan penelitiannya terdapat 23 stakeholders yang terlibat  dalam pengembangan ekowisata di  TNBK, yang berkedudukan sebagai subjec t, key  players , contex  se tter  dan crowd berdasarkan  pengaruh  dan  kepentingannya. Hubungan  yang  terjadi  di  antara stakeholders berupa  komunikasi,  koordinasi  dan kerjasama,  baik  yang  tertulis  di  dalam  dokumen  (tupoksi)  maupun  yang  terlaksana  di lapangan. Stakeholders yang  masuk  dalam  klasifikasi key  players dan  memiliki  jalinan hubungan antar stakeholders yang banyak, memiliki peranan besar dalam pengembangan ekowisata di TNBK.
Penelitian  ini  memiliki  perbedaan  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya. Penelitian sebelumnya hanya mengkaji salah satu persoalan saja yakni analisis kelompok rentan atau menganalisis stakeholder. Sementara penelitian ini penulis menganalisis secara bersamaan kelompok rentan dan pemetaan stakeholder.  Kemudian studi kelompok rentan yang dilakukan peneliti terdahulu  hanya mengkaji  kelompok rentan pada  satu  desa saja dan  terfokus  pada  kelompok  rentan  anak.  Penelitian  ini,  penulis  mengkaji  keberadaan kelompok  rentan  di  wilayah  kecamatan  termasuk  mengidentifikasi  penyebab  mereka sebagai kategori kelompok rentan. Terkait kajian stakeholder, penelitian terdahulu hanya menggambarkan  atau  klasifikasi stakeholder berdasarkan  derajat  pengaruh  sementara dalam  penelitia,  penulis  selain  menggambarkan  derajat  pengaruh  stakeholder  juga memberikan  informasi  langkah-langkah  yang  dilakukan  perusahaan  atau  pemerintah dalam membangun hubungan dengan stakeolder sebagai dasar intervensi perusahaan dan pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan di Kecamatan Pomalaa.

## Metode
Penelitian ini menggunakan " mixed method ". Karena penelitian ini menggunakan pendekatan  gabungan,  maka  informan  dijadikan  sebagai  sumber  data  untuk  pendekatan kualitatif.  Pendekatan snowball  sampling digunakan  sebagai  cara  untuk  memastikan jumlah informan. Sementara itu, pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik probability  sampling . Proportional  cluster  sampling adalah  bentuk probability sampling yang digunakan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu kelompok-kelompok yang mewakili  populasi. Tiga kelompok yang dimaksud adalah: (1) masyarakat  umum; (2)  tokoh  masyarakat;  dan  (3)  perwakilan  pemerintah  setempat.  Untuk  memilih  "aktor" sebagai  responden  dari  kelompok-kelompok  tersebut,  digunakan  metode purposive sampling. Sumber  data  primer  dan  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. Informasi  primer  dikumpulkan  dari  desa-desa  di  Kecamatan  Pomalaa  melalui  diskusi kelompok  terarah  (FGD),  wawancara,  dan  observasi.  Sedangkan  data  sekunder dikumpulkan  melalui  makalah  penelitian,  jurnal,  buku,  artikel,  dan  dokumen  lainnya. Proses reduksi data dilakukan dengan melakukan penyederhanaan data, menemukan tema- tema penting yang tersebar, dan membuat kerangka kerja untuk penyajian data. Aktivitas mempersiapkan  kesimpulan  informasi  ke  dalam  pernyataan  yang  memungkinkan pengambilan kesimpulan dikenal sebagai penyajian data (data display). Pada awalnya data yang  tersebar  dan  terpisah-pisah  dalam  berbagai  sumber  informasi  kemudian  disajikan dalam  bentuk  teks  naratif,  selanjutnya  dikategorikan  berdasarkan  tema-tema  dan kebutuhan untuk dianalisis. Penarikan dan verifikasi kesimpulan adalah langkah terakhir. (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014).

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Kelompok Rentan
Kelompok  masyarakat  yang  paling  membutuhkan  perhatian  lebih  besar  untuk meningkatkan  kondisi  kehidupannya  adalah  kelompok  rentan.  Kelompok  rentan  adalah
mereka  yang  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhannya  sendiri,  sehingga  menimbulkan masalah  karena  ketidakmampuannya.  Pada  dasarnya,  ketiadaan  sumber  daya  ekonomi yang dimiliki, akses (geografis), dan faktor ekonomi yang dikuasai oleh kelompok tertentu menjadi penyebab timbulnya kelompok rentan. Berdasarkan data yang diperoleh, masalah kesejahteraan  sosial  yang  cukup  menonjol  di  Kecamatan  Pomalaa,  adalah  kemiskinan. Tercatat jumlah penduduk penduduk pra sejahtera di Kec. Pomalaa mencapai 2.152 jiwa.
Tabel 1. Sebaran Kelompok Rentan di Kecamatan Pomalaa Menurut Desa dan Kelurahan di Kecamatan Pomalaa
DESA/
KELURAHAN KE L UA RGA PR A S E JAHT E RA ANAK PUTUS SEKOLAH L AN S IA CACAT JIWA FIS IK T UN AR UN GU DA N T UN A WICA RA M E NTAL T UN A
NET RA SD  SMP  SMA  PT  JML OKO-OKO 158 129 4 26 77 236 14 1 0 2 0 SOPURA 281 0 36 19 128 183 12 0 3 3 0 HAKATUTOBU 130 0 64 65 107 236 8 2 0 1 1 TAMBEA 202 37 19 5 107 168 11 0 1 0 0 KUMORO 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 POMALAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DAWI-DAWI 385 0 4 20 32 56 554 6 5 1 1 TONGGONI 215 0 0 0 0 0 29 0 0 1 1 TOTOBO 30 6 0 0 17 117 19 0 1 0 0 PELAMBUA 276 3 8 9 97 76 28 2 4 5 1 PESOUHA 80 - 3 - 95 98 25 1 1 1 2 HUKO-HUKO 395 10 7 78 217 305 39 4 2 5 5 JUMLAH 2.152  185 145 222 877  1.476  747  16  17  19  11
Berdasarkan  tabel  di  atas,  keluarga  miskin  atau  keluarga  prasejahtera  adalah keluarga  yang  paling  rentan.  Jumlah  keluarga  pra  sejahtera  di  Kecamatan  Pomalaa mencapai 2.152 jiwa. Keluarga pra-sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan  yang  paling  mendasar,  seperti  pangan,  sandang,  papan,  kesehatan,  dan pembinaan agama. Di Kecamatan Pomalaa jumlah keluarga pra sejahtera tertinggi di Desa Huko-Huko sekitar 395 jiwa. Kemudian Kelurahan Dawi-Dawi mencapai 385 jiwa, Desa Pelambua sekitar 276 jiwa, Desa Sopura sekitar 281 jiwa, serta Kelurahan Tonggoni dan Desa Tambea masing-masing sekitar 215 jiwa dan 202 jiwa.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  keluarga  pra  sejahtera  di  Kecamatan  Pomalaa termasuk dalam kategori rentan karena mayoritas dari mereka bekerja serabutan dan tidak memiliki  pekerjaan  tetap.  Rendahnya  pendapatan  mereka  menyebabkan  mereka  tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tingginya angka pengangguran menjadi salah satu penyebab utama jumlah keluarga miskin dan pra sejahtera. Jumlah pengangguran di Kecamatan  Pomalaa  mencapai  2.544  orang.  Situasi  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat angkatan  kerja  dalam  jumlah  besar  yang  tidak  terserap  ke  dalam  dunia  kerja.  Hal  ini disebabkan  karena  rendahnya  kualitas  sumberdaya  manusia  sehingga  tidak  memenuhi kualifikasi  persyaratan  pekerjaan.  Faktor  lain  tingginya  angka  pengangguran  di Kecamatan  Pomalaa  karena  sempitnya  lapangan  pekerjaan  sementara  jumlah  penduduk usia kerja setiap tahunnya bertambah. Kondisi ini sesuai yang disampaikan Saragi et al. (2021) keterbatasan dan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka  biasanya  disebabkan  oleh  kurangnya  peluang  usaha  dan  pekerjaan,  kurangnya keterampilan dan keahlian, dan kurangnya perlindungan kerja yang memadai.
Anak putus sekolah merupakan kelompok rentan lainnya. Jumlah anak yang tidak bersekolah  di  Kecamatan  Pomalaa  hampir  ditemukan  pada  semua  desa  dan  kelurahan khususnya  jumlah  penduduk  usia  sekolah  baik  pada  tingkat  perguruan  tinggi  yang jumlahnya  cukup  besar  sekitar  877  jiwa.  Sementara  jumlah  keseluruhan  anak  putus sekolah mulai jenjang SD sampai jenjang perguruan tingginya sekitar 1.476 jiwa.  Jumlah tertinggi  di  Desa Huko-Huko mencapai  305 jiwa, Desa Oko-Oko dan Desa Hakatutobu sekitar 236 jiwa, Desa Sopura 183 jiwa, Desa Tambea 168 jiwa, Desa Totobo 117 jiwa. Kemudian tertinggi kedua anak putus sekolah pada usia tingkat pendidikan SMA/sederajat sekitar 222 jiwa, tingkat SD/sederajat sekitar 185 jiwa dan tingkat SMP/sederajat sekitar 145 jiwa. Dari data diatas terpetakan, Desa Oko-Oko merupakan wilayah yang memiliki jumlah tertinggi penduduk anak putus sekolah pada usia SD yang tidak melanjutkan ke jenjang  SMP/sederajat  yang  mencapai  sekitar  129  jiwa.  Sedangkan  untuk  tingkat SMP/sederajat  jumlah  tertinggi  anak  usia  sekolah  yang  tidak  melanjutkan  pendidikan adalah Desa Hakatutobu sekitar 64 jiwa dan tingkat SMA/sederajat julah tertinggi di Desa Huko-Huko dan Hakatutobu masing-masing 78 jiwa dan 65 jiwa.
Hasil wawancara dan FGD terungkap bahwa penyebab utama rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Pomalaa adalah
a. Kondisi ekonomi keluarga. Pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga. Tidak sedikit anak yang berhenti sekolah atau menghentikan pendidikannya karena  keterbatasan  biaya,  ditambah  lagi  dengan  banyaknya  anggota  keluarga  yang menjadi tanggungan. Kondisi ini terjadi di Desa Oko-Oko dan Desa Hakatutobu.
b. Aksesibilitas:  Aksebilitas  yang dimaksudkan disini  adalah jarak tempuh sekolah dan sarana  transportasi  yang  kurang  tersedia.  Seperti  dialami  masyarakat  di  Desa Hakatutobu  dan  Oko-Oko,  yang  anak  usia  sekolah  khususnya  tingkat  SMA  memilih tidak  lanjut  karena  jarak  tempuh  dan  minimnya  transportasi  yang  digunakan  untuk sekolah.  Kondisi  ini  sesuai  dengan  temuan  penelitian  Perdana  (2015)  bahwa kemungkinan  anak  untuk  bersekolah  dipengaruhi  oleh  faktor  wilayah,  lingkungan keluarga,  dan  kondisi  sosial  ekonomi  setempat.  Unsur-unsur  tersebut  saling berhubungan dan menghasilkan kesenjangan. (Anwar, 2022).
c. Rendahnya kesadaran anak untuk bersekolah. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya ketidaktahuan akan pentingnya pendidikan bagi kelangsungan hidup. Kondisi ini terjadi di Desa Oko-Oko, Sopura, Hakatutobu, Tambea, dan Huko-Huko. Kondisi ini seperti yang  disampaikan  Amriani  &  Ahmad  (2018)  bahwa  ketidaktahuan  akan  pentingnya pendidikan bagi diri sendiri dan orang banyak disebabkan oleh kurangnya motivasi atau pengetahuan individu akan nilai pendidikan. Kondisi ini berdampak pada banyaknya anak  usia  sekolah  yang  tidak  melanjutkan  sekolah  atau  putus  sekolah.  Kurangnya pemahaman tentang nilai pendidikan mengakibatkan kurangnya motivasi seseorang.
d. Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Salah satu faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Pomalaa adalah kurangnya kesadaran orang tua untuk  mendidik,  membina  dan  mengarahkan  anak  mereka  untuk  menempuh  jenjang pendidikan  setinggi-tingginya.  Kondisi  ini  terjadi  di  Desa  Oko-Oko,  Sopura, Hakatutobu, dan Huko-Huko. Faktor-faktor tersebut sesuai yang disampaikan Slameto (2003) menegaskan bahwa orang tua yang sama sekali tidak peduli dengan pendidikan anaknya  dan  orang  tua  yang  kurang  memberikan  perhatian  atau  inspirasi  bagi pendidikan anak   misalnya tidak mengatur waktu belajar anak, tidak menyediakan atau melengkapi  bahan  belajar  anak,  dan  tidak  menyikapi  kesulitan  yang  dihadapi  dalam belajar. Hal ini dialami anak yang berasal dari keluarga yang kedua orang tuanya terlalu sibuk  dengan  pekerjaan  atau  kewajiban  lainnya.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa seorang  anak  membutuhkan  dorongan  dari  orang  tua  untuk  mengejar  pendidikannya (Amriani & Ahmad, 2018).
Kelompok  rentan  berikutnya  adalah  kelompok  lanjut  usia  (Lansia).  Lansia dipandang sebagai penduduk yang rentan karena keterbatasan fisik yang disebabkan oleh usia  lanjut,  sehingga  sulit  untuk  memenuhi  kebutuhanya.  Lansia  lebih  rentan  terhadap penyakit karena usia mereka yang sudah tua, dan kondisi ini dapat mengganggu aktivitas rutin  mereka.  Di  Kecamatan  Pomalaa,  sebagian  besar  Lansia  tinggal  bersama  anggota keluarganya  akan tetapi  tidak jarang juga menemukan lansia yang tinggal sebatangkara tanpa  ditemani  oleh  siapapun.    Jumlah  lansia  di  Kecamatan  Pomalaa  sekitar  747  jiwa. Jumlah terbanyak di Kelurahan Dawi-Dawi sekitar 554 jiwa. Berikutnya di Desa Huko- Huko  sekitar  39  jiwa,  Kelurahan  Tonggoni,  29  jiwa,  Desa  Pelambua  28  jiwa  dan  Desa Pesouha 25 jiwa. Kebutuhan bagi Lansia di Kecamatan Pomalaa adalah jaminan sosial dan kesehatan. Terakhir, kelompok rentan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas di Kecamatan Pomalaa sangat rendah hanya sekitar 47 jiwa.  Penyandang disabilias yang ada di Kecamatan Pomalaa biasanya disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor kelahiran, terkena  penyakit,  dan  tekanan  pikiran.    Kebutuhan  kelompok  rentan  disabilitas  adalah dengan diberikannya jaminan kesehatan serta sarana dan prasarana yang layak.  Kelompok rentan penyandang disabilitas menurut Effendi et al. (2020) diakibatkan keterbatasan aset. Ada  dua  jenis  keterbatasan  aset:  fisik  dan  non-fisik.  Keterbatasan  non-fisik  meliputi kurangnya  kepemilikan  tanah,  properti,  atau  tempat  tinggal,  seperti  yang  terjadi  pada masyarakat miskin, sedangkan keterbatasan fisik adalah tidak berfungsinya anggota tubuh, apakah akibat kecelakaan atau kondisi bawaan.

## 2. Pemetaan Stakeholders
Townsley  (1998)  membedakan  antara stakeholder primer  dan stakeholder sekunder  untuk  menggambarkan  pemangku  kepentingan  dalam  pengambilan  keputusan atau  kegiatan. Stakeholder primer  adalah  mereka  yang  secara  langsung  mendapatkan manfaat dari suatu sumber daya, baik melalui eksploitasi atau sebagai sumber pendapatan (Wakka,  2014).  Sementara  menurut  Reed  (2008) stakeholder adalah  mereka  yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Hetifah (2003) menjelaskan stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki  kepentingan,  terlibat,  ataupun  memiliki  dampak  positif  atau  negatif  terhadap program  atau  kegiatan  pembangunan    (Amalan  et  al.,  2021). Stakeholder di  wilayah operasional PT Antam Tbk UBPN Sultra dapat dikelompokkan dalam  pemerintah desa, tokoh  masyarakat,  tokoh  pemuda,  tokoh  agama,  dan  masyarakat.  Berdasarkan  analisis yang  dilakukan,  maka  matriks  pemetaan stakeholder berdasarkan  pengaruh  dan kepentingan masing-masing stakeholder dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Identifikasi Sebaran Pengaruh dan Kepentingan Stakeholders di Setiap Desa dan Kelurahan Pada Kecamatan Pomalaa
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diklasifikan stakeholder yang terlibat dalam wilayah operasi PT Antam Tbk UBPN Sultra di Kecamatan Pomalaa yakni : a. Key  player (pemain  kunci) adalah stakeholder yang  dianggap  penting  bagi  program kerja  perusahaan  karena  pengaruh  dan  tingkat  kepentingannya  besar. Stakeholder tersebut adalah kepala desa, ketua BPD, tokoh agama Islam, sekretaris desa dan ketua LPM.
b. Context  Setter (pendukung)  adalah stakeholder dengan  tingkat  kepentingan  yang rendah  namun  memiliki  pengaruh  yang  besar.  Pemuka  agama  Kristen  dan  ketua kelompok pemuda termasuk dalam kategori pendukung terhadap program perusahaan. Stakeholder ini  harus  selalu  diperhitungkan  karena  mereka  dapat  mempengaruhi stakeholder lainnya, terutama dalam kapasitasnya sebagai perwakilan masyarakat desa yang bertugas mengawasi kegiatan pembangunan dan pemerintahan desa.
c. Subject (Subyek) yaitu stakeholder yang  memiliki  kepentingan  yang  kuat  namun memiliki pengaruh yang rendah dianggap sebagai subjek. Stakeholder ini adalah tokoh masyarakat  dan tokoh  adat.  Para stakeholder ini memiliki kemampuan yang terbatas untuk  mengubah  situasi  program,  tetapi  jika  mereka  dapat  berkolaborasi  dengan stakeholder lain, mereka mungkin dapat mempengaruhi stakeholder lainnya.
d. Crowd (Pendukung  Lainnya)  adalah stakeholder yang  memiliki  tingkat  kepentingan dan  pengaruh  yang  rendah  terhadap  perusahaan.  Meski  demikian,  mereka  masih dipandang  sebagai  bagian  dari  proses  pengambilan  keputusan.  Ketua  BUMDes  dan toko perempuan adalah termasuk di dalam stakeholder ini. Pengelompokan stakeholder berdasarkan  matriks  di  atas  sesuai  pandangan Bryisson (2004),  analisis peran stakeholder dimulai dengan menyusun stakeholder dalam matriks  dua  kali  dua  berdasarkan  tingkat  kepentingan  mereka  dalam  masalah  dan kemampuan  mereka  untuk  memberikan  dampak  pada  masalah  tersebut.  (Putri,  2010). Sementara  Mitchell  et  al.  (1997)  mengkategorikan  peran stakeholder ke  dalam  tiga kategori. Ketiga kategori tersebut adalah a) kekuasaan ( power ). Kekuasaan mengacu pada kapasitas  pemangku  kepentingan  untuk  mempengaruhi  orang  lain  untuk  mengikuti tindakan  tertentu,  b)  legitimasi:  perilaku  pemangku  kepentingan  di  bidang  hukum  dan etika  social,  dan  c)  urgensi:    pemangku  kepentingan  ditentukan  oleh  seberapa  penting mereka bagi pemangku kepentingan lainnya (Berliandaldo, 2021).
Dari  pengelompokkan  di  atas,  diketahui  bahwa  berdasarkan  kepentingan  dan pengaruh  maka stakeholder yang  terlibat  dalam  program  PT  Antam  Tbk  UPBN  Sultra yaitu key players, context setter, dan crowd. Stakeholder yang masuk dalam kategori key players berdasarkan  matriks  tersebut  dominan  pemerintah  desa  yaitu  kepala  desa, sekretaris  desa,  LPM,  BPD,  dan  unsur  tokoh  masyarakat  berasal  dari  tokoh  agama. Kondisi ini menggambarkan bahwa aparat desa dan tokoh masyarakat menjadi stakeholder yang menentukan keberhasilan program perusahaan dan mempunyai kepentingan terhadap pelaksanaan program.  Selain itu, kelompok ini memiliki legitimasi yang kuat dan berperan sentral  dalam  melahirkan  dan  mengembangkan  isu-isu  program  perusahaan  termasuk dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Pada  tahap  perencanaan  program,  tokoh  masyarakat  (tokoh  agama)  merupakan unsur  berpengaruh  yang  menentukan  program-program  yang  akan  dilakukan  dan membangun  pemahaman  masyarakat  terhadap  program  perusahaan  yang  akan dilaksanakan.  Kuatnya  pengaruh  kelompok  ini  disebabkan  adanya  dukungan  dari masyarakat yang memberikan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang menjadi kebutuhan  masyarakat.  Sebagai  kelompok  yang  memiliki  pengaruh  dan  kepentingan terhadap  program, stakeholder key  player memiliki  tanggunjawab  dalam  membangun kelembagaan lokal dan memainkan peran dalam pengambilan keputusan. Hal ini  sesuai pandangan  Hidayatulloh  &  Turhan  (2022)  bahwa  tokoh  masyarakat  memiliki  peran
penting dalam pembangunan desa karena memiliki misi dan visi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Bahkan, Budiaro (1972) menjelaskan  tokoh masyarakat adalah mereka yang memegang peranan penting dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki pengaruh,  khususnya  kemampuan  untuk  mempengaruhi  individu  atau  kelompok  lain sesuai dengan kehendaknya (Porawouw, 2016).
Kelompok berikutnya context setter . Termasuk dalam stakeholder ini adalah ketua karang  taruna  dan  tokoh  agama  Kristen.  Dari  hasil  wawancara  dengan  narasumber diperoleh  keterangan  bahwa stakeholder ini  tidak  memiliki  pengaruh  langsung  dengan program-program  perusahaan  tetapi  memiliki  kepedulian  dan  perhatian  yang  besar terhadap  keberhasilan  pelaksanaan  program  yang  dilakukan  perusahaan.    Karena  itu, stakeholder ini  memiliki  peran  yang  strategis  dalam  mendorong  keberlanjutan  dan pengembangan program. Kapastitas stakeholder ini sebagai ketua karang taruna dan tokoh agama ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam menentukkan program- program  lanjutan  yang  menjadi  dasar  bagi  perusahaan  dalam  meencanakan  program berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Kemudian stakeholder subject (Subyek).  Tokoh  adat  dan  tokoh  masyarakat merupakan stakeholder yang  masuk  kategori  subyek.  Hasil  wawancara  dengan narasumber terungkap, stakeholder ini memiliki kekuatan yang rendah dalam menentukan program  perusahaan  di  Kecamatan  Pomalaa  yang  merupakan  wilayah  operasional perusahaan. Tetapi, stakeholder ini memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama dan  jejaring  dengan stakeholder lain  karena  kedudukannya  sebagai stakeholder yang ditokohkan.
Terakhir crowd (pendukung). Termasuk stakeholder ini adalah ketua BUMDes dan tokoh perempuan. Stakeholder dalam kategori ini meski memiliki pengaruh dan kekuatan yang  rendah,  namun  perannya  dalam  mendukung  keberhasilan  program  perusahaan  di wilayah  operasional  perusahaan  cukup  baik.  Dari stakeholder ini,  perusahaan mendapatkan informasi tentang keberhasilan dan penyebab gagalnya program perusahaan di  wilayah  Kecamatan  Pomalaa.  Sehingga  keberadaan  mereka  cukup  mendapat  tempat yang  baik  dari  perusahaan  karena stakeholder ini  banyak  memiliki  informasi  sebagai bahan  kajian  dan  evaluasi  program  sebagai  dasar  perusaaan  dalam  mendesain  kembali program yang akan dilakukan.
Dari  hasil  analisis  dan  temuan  lapangan,  maka  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan dalam membangun hubungan dengan stakeholder tersebut adalah : a. Key Player (pemain kunci). Stakeholder dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi.  Untuk  memahami  kebutuhan  dan  harapan  masyarakat  terhadap  perusahaan, perusahaan harus memiliki hubungan yang kuat  dengan para stakeholder ini melalui komunikasi  yang  baik. Stakeholder ini  harus  diberi  peran  lebih  dan  aktif  dalam program, termasuk dalam mengevaluasi program dan sebagai mitra dalam penyusunan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
b. Conext  setter (pendukung). Stakeholder yang  tidak  terlalu  penting  namun  memiliki pengaruh  yang  besar.  Perusahaan  harus  membangun  hubungan  positif  dengan kelompok  ini  dan  secara  terus-menerus  menginformasikan  kepada  mereka  tentang program-program  yang  dijalankan  perusahaan  terhadap  masyarakat  sekitar. Keberadaan stakeholder ini  perlu  dipantau  dan  dikontrol  dengan  baik  karena  dapat menimbulkan  risiko.  Akibat  sebuah  peristiwa, stakeholder ini  bisa  saja  berkembang menjadi  partisipan  yang  penting  ( key  player ).  Perusahaan  harus  terus  menjalin hubungan baik dengan para aktor ini. Oleh karena itu, tetap perlu untuk memberikan semua  informasi  yang  mereka  butuhkan  agar  mereka  dapat  terus  berpartisipasi  aktif dalam pencapaian program.
c. Subjects (subyek). Stakeholder yang  memiliki  peran  penting  namun  kurang berpengaruh. Aktor-aktor ini memiliki kemampuan yang terbatas untuk  mewujudkan tujuan  program,  namun  mereka  dapat  memperoleh  kekuatan  dengan  bergabung bersama  aktor-aktor  lainnya.  Hubungan  dengan  aktor-aktor  ini  harus  dijaga  karena mereka biasanya sangat membantu dalam mendukung program.
d. Crowd (pendukung  lain).  Kelompok stakeholder yang  memiliki  pengaruh  dan wewenang yang terbatas. Dikarenakan pengaruh dan kepentingan para stakeholder ini biasanya mengalami dinamika seiring waktu, maka perusahaan harus terus memantau dan menjaga komunikasi dengan baik.

## Kesimpulan
Masyarakat di Kecamatan Pomalaa berada dalam kondisi rentan karena kurangnya sumber daya ekonomi yang dimiliki dan penguasaan sumber daya ekonomi oleh kelompok tertentu. Keluarga yang hidup  dalam kemiskinan atau pra sejahtera merupakan kategori yang paling rentan karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan paling dasar seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Akibat mereka tidak memiliki penghasilan tetap dan  hanya  bekerja  paruh  waktu,  maka  pendapatan  mereka  sangat  rendah.    Kondisi  ini berdampak  munculnya  kelompok  rentan  lain  seperti  anak  putus  sekolah.  Karena  itu, dibutuhkan kerjasama dan sinkronisasi program antara pemerintah daerah (kecamatan dan desa)  dengan  perusahaan  serta  melibatkan stakeholder dalam  menentukan  program- program perusahaan yang bersentuhan dengan masyarakat.  Keterlibatan stakeholder ini penting  dilakukan  dalam  rangka  mendapatkan  informasi  terkait  kebutuhan,  tingkat dukungan  dan  penguruh  dalam  pelaksanaan  program-program  perusahaan.  Dari pengelompokkan  kelompok  kepentingan,  berdasarkan  kepentingan  dan  pengaruh  maka stakeholder yang terlibat dalam program PT Antam Tbk UPBN Sultra yaitu key players, context setter, dan crowd. Stakeholder yang masuk dalam kategori key players yaitu kepala desa, sekretaris desa, LPM, BPD, dan unsur tokoh masyarakat berasal dari tokoh agama. Kondisi ini menggambarkan bahwa aparat desa dan tokoh masyarakat menjadi stakeholder yang menentukan keberhasilan program perusahaan dan mempunyai kepentingan terhadap pelaksanaan program.  Selain itu, kelompok ini memiliki legitimasi yang kuat dan berperan sentral  dalam  melahirkan  dan  mengembangkan  isu-isu  program  perusahaan  termasuk dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Amalan,  A.,  Utha,  A.,  &  Yusuf,  M.  (2021).  Analisis  Peran  Stakeholder  Dalam Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Buton  Utara. Publica :  Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik , 12 (1), 41.
Amriani, P. K., & Ahmad, M. R. S. (2018). Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Pendidikan di Lingkungan II Patommo Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM , 5 , 119–125. Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perpsektif pendidikan multikultural. Foundasia , 13 (1), 1–15. Berliandaldo,  M.  (2021). Kolaborasi  dan  Sinergitas  Antar  Stakeholder  dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong . 04 , 221– 234.
DPR  &  Presiden  Republik  Indonesia.  (1999).  Undang-Undang  No  .  39  Tahun  1999 Tentang :  Hak  Asasi  Manusia. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , 39 , 1–45.
Effendi, L., Darwis, R. S., & Apsari, N. C. (2020). Kelompok Rentan dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang). Share : Social Work Journal , 10 (1), 51. https://doi.org/10.24198/share.v10i1.26896 Ghani.  (2016). Model  CSR  Berbasis  Komunitas-Integrasi  Penerapan  Tanggung  Jawab Sosial Perusahaan (Cetakan Pe). PT Penerbit IPB Press.
Gunawan, W., & Sutrisno, B. (2021). Pemetaan sosial untuk perencanaan pembangunan masyarakat. Sawala:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  Pembangunan  Sosial,  Desa Dan Masyarakat , 2 (2), 94–105.
Handoyo  &  Sudrajat.  (2016).  Pemetaan  Sosial  Untuk  Perencanaan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Kemantren,  Lamongan.  In  Wahyudi  (Ed.), Prosiding  Seminar Nasional Mengawal Pelaksanaan SDGs (Sustainable Development Goals (p. 699). Unesa University Press.
Hidayatulloh,  M.  F.,  &  Turhan,  M.  Y.  (2022).  Peran  Tokoh  Masyarakat  dalam Pembangunan  Desa  di  Desa  Jogoroto  Kecamatan  Jogoroto  Kabupaten  Jombang. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan , 10 , 540–554. Jumadiah,  Manfarisyah,  S.  &  H.  (2018). Penerapan  Prinsip  Corporate  Social Responsibility di Provinsi Aceh . Unimal Press.
Kiling-Bunga,  B.  N.,  &  Kiling,  I.  Y.  (2019).  Menjangkau  Kelompok  Rentan  di  Desa Terpencil. Journal of Health and Behavioral Science , 1 (3), 179–190. Matthew  B.  Miles,  A.  Michael  Huberman,  J.  S.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A Methods Sourcebook . SAGE Publication, Inc.
Mohammad Teja, Yesserie, Nastiti, N. N., Firawati, T., &  Prabandari, E. H. A. (2015). Kesiapsiagaan  Masyarakat  Terhadap  Kelompok  Rentan  Dalam  Menghadapi Bencana Alam Di Lombok. Nhk 技研 , 151 (1), 43–70.
Porawouw,  R.  (2016).  Peran  Tokoh  Masyarakat  Dalam  Meningkatkan  Partisipasi Pembangunan (Studi Di Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung). Jurnal Politico , 5 (1), 1–17. Putri, D. F. (2010). Analisa stakeholder dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota madiun . 1–10.
Saragi,  S.,  Batoebara,  M.  U.,  &  Arma,  N.  A.  (2021).  Analisis  Pelaksanaan  Program Keluarga  Harapan  (Pkh)  Di  Desa  Kota  Rantang  Kecamatan  Hamparan  Perak. Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Administrasi  Dan  Pelayanan Publik , 8 (1), 1–10.
Tamami,  N.  D.  (2015).  Pemetaan  Peran  Stakeholder  Untuk  Mewujudkan  Ketahanan Pangan Di Kawasan Agropolitan Soburbang Kabupaten Bangkalan. Pamator , 8 (2), 133–146.
Wakka, A. K. (2014). Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Khdtk) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea , 3 (1), 47.
Widodo,  M.  L.,  Soekmadi,  R.,  &  Arifin,  H.  S.  (2018).  Analisis  Stakeholders  Dalam Pengembangan Ekowisata Di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management) , 8 (1), 55–61.