JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 4 Nomor 1, Juni 2022
`
SEKOLAH PEMILU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) PADA MASA COVID-19 DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020
Auradian Marta * , R.M. Amin, Wan Asrida, M.Y. Tiyas Tinov, Hasanuddin, Ishak, Baskoro Wicaksono, Rury Febrina, Sofyan Hadi
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Corresponden author *: auradian_unri@yahoo.com

## Abstract
This election school activity originated from concerns about the impact of the 2020 Regional Head Elections (Pilkada) which were  still held  during the COVID-19 period. This concern is not only  about the spread of COVID-19 which was caused by the Pilkada process, but also concerns about the failure to materialize Pilkada that has quality, integrity and meets democratic principles. Therefore, it is necessary to have a partnership with Pilkada organizers, both the General Election Commission (KPU) and the General Election Supervisory Board (Bawaslu) in Riau Province. The method of this activity is carried out by means of a webinar series by preparing a comprehensive learning curriculum and evaluation of election school participants. The results of this activity indicate that there is potential that can be developed from election cadres, namely social capital, commitment and responsibility, and mastery of information technology. The conclusion that can be drawn in this activity is that multi-stakeholder involvement is absolutely necessary in supporting the implementation of the simultaneous regional elections for the Covid-19 period so that it can have quality and integrity. The disciplinary enforcement of health protocols is the key to implementing a safe Pilkada free from the spread of COVID-19.
Keywords : Election School, Regional Head Elections, COVID-19, Riau Province

## Abstrak
Kegiatan sekolah Pemilu ini berawal dari kekhawatiran akan dampak dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  Tahun  2020  yang  tetap  diselenggarakan  pada  masa  COVID-19.  Kekhawatiran  ini  tidak hanya  mengenai  penyebaran  COVID-19  yang  ditimbulkan  akibat  proses  Pilkada,  akan  tetapi kekhawatiran  tidak  terwujudnya  Pilkada  yang  berkualitas,  berintegritas  dan  memenuhi  prinsip- prinsip  demokrasi.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kemitraan  bersama  penyelenggara  Pilkada  baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Provinsi Riau. Metode kegiatan ini dilakukan dengan webinar series dengan menyiapkan kurikulum pembelajaran dan evaluasi secara komprehensif terhadap peserta sekolah Pemilu. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat potensi yang dapat dikembangkan dari kader Pemilu yakni modal sosial, komitmen dan  tanggung  jawab,  serta  penguasaan  terhadap  teknologi  informasi.  Kesimpulan  yang  dapat diambil  dalam  kegiatan  ini  adalah  keterlibatan  multi-stakeholder  mutlak  diperlukan  dalam mendukung pelaksanaan Pilkada serentak masa COVID-19 agar dapat berkualitas dan berintegritas. Penegakan disiplin protokol kesehatan menjadi kunci dari pelaksanaan Pilkada yang aman terbebas dari penyebaran COVID-19.
Kata kunci: Sekolah Pemilu, Pilkada Serentak, COVID-19, Provinsi Riau
Copyright © 2022, Auradian Marta, dan kawan-kawan This is an open access article under the CC – BY NC-SA license. DOI 10.30656/ps2pm.v4i1.4276
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 4 Nomor 1, Juni 2022
`

## PENDAHULUAN
Pandemi  COVID-19  membawa  dampak  tidak  hanya  pada  sektor  kesehatan  dan ekonomi,  akan  tetapi  juga  pada  kehidupan  sosial  politik  di  Indonesia.  Salah  satu  aspek sosial politik yang berdampak adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak  pada  tahun  2020  yang  mengalami  penundaan  pasca  dikeluarkannya  kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020.
Pilkada  serentak  ini    awalnya  akan  dilakukan  pada  23  September  2020,  namun ditunda  dan  akan  dilaksanakan  pada  tanggal  9  Desember  2020.  Penundaan  Pilkada serentak  ini  telah  direspon  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Pusat  dengan mengeluarkan  kebijakan  melalui  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
Pilkada serentak kali ini akan sangat berbeda dan menantang dari Pilkada serentak sebelumnya karena diselenggarakan pada saat pandemi COVID-19. Perbedaan itu terlihat dengan  KPU  akan  menerapkan  protokol  kesehatan  COVID-19  dalam  seluruh  tahapan penyelenggaraan  Pilkada  2020.  Hal  ini  disebabkan  oleh  wabah  COVID-19  belum sepenuhnya berakhir  dan  dapat  mengancam  kesehatan  manusia. Keputusan  itu  diambil atas hasil rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Pada tahun 2020 ini, akan dilakukan pemilihan 270 kepala daerah secara serentak, sembilan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 bupati dan wakil bupati, serta 37 wali kota dan wakil wali kota. Khusus di Provinsi Riau, akan dilakukan Pilkada serentak di  9  (sembilan)  kabupaten/kota  yaitu  Kabupaten  Bengkalis,  Kabupaten  Indragiri  Hulu, Kabupaten Kuantan  Singingi,  Kabupaten  Siak,  Kabupaten Pelalawan,  Kabupaten  Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.
Komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020  adalah  dengan  telah  ditandatanganinya  Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah  (NPDH) Kabupaten/Kota.  Anggaran  sekitar  364  Milyar  Rupiah  akan  digunakan  dalam  Pilkada
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 4 Nomor 1, Juni 2022
`
serentak  Tahun  2020,  namun  anggaran  tersebut  disusun  sebelum  terjadinya  wabah COVID-19 yang turut menjangkiti masyarakat di Provinsi Riau.
Oleh karena itu, hal ini menambah kompleks permasalahan dalam Pilkada serentak ini  sehingga  diperlukan  restrukturisasi  anggaran  dan  rasionalisasi  anggaran  sehingga dapat Pemilu lokal ini dapat mengikuti kaidah atau standar protokol kesehatan.
Pada  sisi  lain,  kesiapan  penyelenggara  Pemilu  yakni  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  Daerah  dan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  Daerah  juga  menjadi sorotan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak saat ini. Waktu persiapan yang minim, kondisi  wabah  pandemi  yang  mengancam,  dan  anggaran  yang  relatif  tidak  mencukupi dalam  menyelenggarakan  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  ditengah wabah  COVID-19  menambah  daftar  permasalahan  yang  harus  dihadapi  disamping dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas, aman, transparan, akuntabel dan berintegritas.  Pemilihan  yang  berkualitas  terlepas  dari  fakta  dan  fenomena  yang dikemukan oleh Aspinall (2014) yaitu terjadinya patronase dalam Pemilu di Indonesia.
Sebelumnya  Aspinall  &  Mietzner  (2010:5-7)  juga  menyatakan  bahwa  Pemilu Indonesia  kompetitif  akan  tetapi  “cacat”.  “Cacat”  disini  maksudnya  adalah  masih terjadinya  politik uang, kandidat  memanipulasi dengan  menggunakan  agama  dan  etnik atau dikenal dengan isu SARA, serta terjadinya patronase dalam pemungutan suara pada Pemilu.
Oleh karena itu, sekolah Pemilu yang diselenggarakan dengan kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau  dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau bertujuan untuk:
a. Menjaga  dan  meningkatkan  kualitas  Pilkada  serentak  di  Provinsi  Riau  tahun  2020, dilaksanakan secara professional, aman, berintegritas, transparan dan akuntabel.
b. Mendorong  keterlibatan  seluruh stakeholders baik  pemerintah,  partai  politik, penyelenggara  pemilu,  masyarakat  pemilih,  media  massa  dan  NGO’s  untuk menyukseskan Pilkada serantak tahun 2020 di Provinsi Riau.
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut memilih pada Pilkada serentak 2020 meskipun menghadapi tantangan penyebaran COVID-19.
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 4 Nomor 1, Juni 2022
`
d. Menciptakan  kader  yang  dapat  berperan  aktif  untuk  membantu  penyelenggara pemilihan dalam menyukseskan gelaran Pilkada serentak Tahun 2020 di Provinsi Riau.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan sekolah Pemilu ini dilakukan dengan metode virtual dengan menerapkan webinar  series . Kegiatan sekolah  Pemilu  ini  dilakukan  dengan memberikan  materi  sesuai dengan  kurikulum  yang  telah  disepakati  bersama  antara  tim  pengabdian,  KPU  Provinsi Riau  dan  Bawaslu  Provinsi  Riau.  Adapun  materi  atau  kurikulum  pembelajaran  dalam sekolah pemilu ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini ini diarahkan untuk pencapaian tujuan sebagai berikut:
Tabel 1. Metode Penerapan Pengabdian Kepada Masyarakat
No  Materi Indikator pencapaian tujuan Metode 1 Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu • Peserta mengetahui arti penting partisipasi politik dalam Pemilu dan Prinsip-Prinsip Pemilu • Peserta mengetahui penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu, serta hak dan kewajiban pemilih • Presentasi • Diskusi
• Brainstorming 2 Tahapan Pemilihan Umum • Tahapan Pemilihan Umum 1. Persiapan Pemilu
2. Pelaksanaan Pemilu • Presentasi • Diskusi • Brainstorming • Simulasi 3 Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum • Peserta mengetahui arti penting pengawasan partisipatif Pemilu • Keterlibatan masyarakat dan NGO’s dalam pengawasan Pemilu • Presentasi • Diskusi
• Brainstorming
• Simulasi 4 Netralitas ASN dalam Pemilu • Peserta aturan yang melarang keteribatan ASN dalam Pemilu dan Pilkada • Peserta memahami tata cara melaporkan tindakan ASN yang diskriminatif dan terlibat dalam politik praktis Pemilu dan Pilkada • Presentasi • Diskusi
• Brainstorming • Simulasi 5 Pemilu yang berintegritas dan berkualitas • Peserta mengetahui kriteria Pemilu yang berkualitas dan berintegritas • Mengajak seluruh komponen untuk terlibat dalam menjaga • Presentasi • Diskusi
• Brainstorming
• Simulasi
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 4 Nomor 1, Juni 2022
`
agar Pemilu berkualitas dan berintegritas 6 Komunikasi politik dan kampanye • Peserta mengetahui aturan terkait kampanye • Memahami konsep dan mempraktikkan komunikasi politik yang efektif dan baik • Presentasi • Diskusi
• Brainstorming • Simulasi 7 Etika politik dan Pilkada • Peserta mengetahui arti penting etika politik dalam proses Pemilu dan Pilkada • Mengajak seluruh komponen untuk menerapkan etika politik dalam Pilkada • Presentasi • Diskusi • Brainstorming 8 Pemberdayaan Politik masyarakat • Peserta mengetahui pentingnya pemberdayaan politik bagi masyarakat dalam suksesi kepemimpinan • Model-model pemberdayaan politik masyarakat dipahami dengan baik • Presentasi • Diskusi
• Brainstorming • Simulasi 9 Pemilih Pemula • Peserta mengetahui defenisi pemilih pemula • Pemilih pemula dapat menjadi agen sosial dan agen perubahan yang mengarahkan pada Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. • Presentasi • Diskusi
• Brainstorming
• Simulasi
Sekolah  Pemilu  ini  yang  dilaksanakan  dengan  metode  webinar  series  difasilitasi oleh fasilitator yang kompeten dibidangnya. Agar kegiatan sekolah Pemilu ini efektif, maka tim  pengabdian  pada  masyarakat  melakukan  evaluasi  terhadap  peserta  sekolah  Pemilu pada akhir pertemuan. Evaluasi ini menggunakan metode google form dan dari evaluasi ini  untuk  diketahui  aspek  pengetahuan,  pemahaman  dan  aspek supporting dalam mewujudkan  Pilkada  serentak  Tahun  2020  pada  masa  COVID-19  yang  berkualitas  dan berintegritas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sekolah  Pemilu  yang  dilakukan  merupakan  hasil  kolaborasi  antara  dosen-dosen Jurusan  Ilmu  Pemerintahan,  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Provinsi  Riau,  dan  Badan
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 4 Nomor 1, Juni 2022
`
Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  Provinsi  Riau.  Tujuan  sekolah  Pemilu  ini diselenggarakan  untuk  mengembangkan  potensi  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  sasaran dalam hal ini alumni SKPP, pemiih milenial, dan penyelenggara Pilkada serentak Tahun 2020  di  9  kabupaten/kota  di  Provinsi  Riau.  Setiap  peserta  sekolah  Pemilu  mempunyai sumber daya dan potensi yang dikembangkan guna mendukung dan mewujudkan Pemilu dan  Pilkada  yang  berkualitas  dan  berintegritas.    Potensi  yang  dimiliki  peserta  sekolah Pemilu adalah sebagai berikut:
a. Modal sosial
Menurut Adler & Kwon (2002:23) yang dimaksud modal sosial adalah “ the goodwill available to individuals or groups. Its source lies in the structure and content of the actor’s social relations.  Its effects  flow  from the  information, influence,  and solidarity  it makes  available  to  the actor .” Selanjutnya, dalam era demokrasi seperti saat ini modal sosial yakni network , public sphere , dan civil society melalui public relations (Sommerfeldt, 2013). Public relations dalam demokrasi  merupakan  tentang  membangun  komunitas  dan  modal  sosial  yang  pada akhirnya  akan  terwujud  kepercayaan  publik.  Modal  sosial  inilah  yang  dimiliki  oleh sebagian  besar  peserta  sekolah  Pemilu.  Alumni  Sekolah  Kader  Pengawas  Partisipatif (SKPP)  merupakan  bagian  dari civil  society sebagai  entitas  yang  dibutuhkan  dalam demokrasi. Pengawas Pemilu maupun Pilkada akan memberikan jaminan bahwa proses demokrasi tersebut akan berlangsung lebih baik.
Sementara  itu, networks yang  dimiliki  oleh  peserta  sekolah  Pemilu  menjanjikan adanya  keterlibatan  multi-stakeholders  untuk  mewujudkan  Pilkada  yang  sukses penyelenggaraan dan sukses dalam hal substansi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Social Networks yang terbentuk dalam Pilkada serentak di Riau ini adalah adanya koalisi masyarakat sipil dalam mengawal pilkada serentak lanjutan tahun 2020 di Provinsi Riau. Koalisi  atau  aliansi  masyarakat  sipil  yang  telah  dibangun  diharapkan  dapat  berperan, berkoordinasi, dan bekerjasama guna membantu penyelenggara Pilkada.

## b. Komitmen dan tanggung jawab
Peserta sekolah Pemilu ini rata-rata berumur 18-40 tahun. LaCombe & Juelich (2020) menjelaskan bahwa millennial voters (those born between 1982 and 1996) are no exception to this trend . Argumen ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Taylor (2016) yang
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 4 Nomor 1, Juni 2022
` menyatakan bahwa millennials are those who were born in 1981 to 1996, and Generation Z are those  born  after  1996 .  Berdasarkan  diskusi  daring  yang  dilakukan,  terlihat  jelas  peserta sekolah  Pemilu  ini  memiliki  komitmen  dan  tanggung  jawab  yang  tinggi  untuk mewujudkan  Pilkada  yang  berkualitas  dan  berintegritas  masa  pandemic  COVID-19. Kekhawatiran para peserta dan penyelenggara ternyata sama yakni rendahnya partisipasi politik masyarakat dan pengawasan yang tidak efektif dalam proses Pilkada. Keseriusan dan komitmen yang tinggi dilakukan penyelenggara Pilkada serentak di 9 kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan melaksanakan tahapan demi tahapan Pilkada yang penuh resiko pada masa COVID-19. Seperti contoh KPU Provinsi Riau beserta KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya  telah  melakukan  proses  pencocokan  dan  penelitian  (coklit)  pemilih  dalam pilkada serentak sebanyak 2.661.559 calon pemilih. Coklit ini merupakan tahapan dalam Pilkada serentak dengan resiko tinggi terpapar COVID-19 karena coklit dilakukan dengan verifikasi langsung ke tempat tinggal masyarakat.
Sementara itu, pengawas pilkada serentak juga melakukan pengawasan terhadap coklit  ini  dengan  melakukan  Gerakan  Coklit  Serentak  (GCS).  Pengawasan  ini  dilakukan terhadap pemutakhiran daftar pemilih yang bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh haknya untuk memilih dalam Pilkada serentak. Kegiatan coklit ini sesuai dengan peraturan KPU  Nomor  5  tahun  2020  tentang  tahapan,  program  dan  jadwal  penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota  tahun  2020.  Coklit  dilaksanakan  dari  tanggal  15  Juli  sampai  13  Agustus  2020. Pemutakhiran data pemilih dan pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada ini  dilakukan  dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  tetap  mengikuti  protokol  kesehatan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2020.
Selanjutnya, tahapan Pilkada serentak krusial yang telah dilewati adalah penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT untuk Pilkada serentak di Riau telah ditetapkan sebanyak 2.458.859  pemilih  yang  terdiri  dari  1.252.185  laki-laki  dan  1.206.674  perempuan  yang tersebar  pada  9  Kabupaten/kota,  116  kecamatan,  1.290  desa  dan  8.356  TPS.  Berikut  ini rincian DPT dalam Pilkada serentak di Riau:
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 4 Nomor 1, Juni 2022
` Tabel 2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2020 No Kabupaten/Kota DPT (orang) 1 Rokan Hilir 397.918 2 Rokan Hulu 322.824 3 Indragiri Hulu 291.485 4 Bengkalis 385.981 5 Pelalawan 219.203 6 Kuantan Singingi 230.488 7 Siak 267.640 8 Kepulauan Meranti 139.234 9 Dumai 204.086 Total 2.458.859
Sumber: KPU Riau (2020)

## c. Penguasaan terhadap teknologi informasi
Karakteristik dari kelompok milenial merupakan penguasaan terhadap teknologi dan budaya literasi serta akses terhadap media. Terlahir pada generasi milenial membuat mereka  wajib  "melek"  teknologi  dan  tidak  bisa  lepas  dari  media  sosial.  IDN  Research Institute  bekerja  sama  dengan  Alvara  Research  Center  di  12  kota  besar  di  Indonesia bertajuk  Indonesia  Millennium  Report  2019  menunjukkan  bahwa  sekitar  94,4  persen generasi milenial Indonesia sudah terhubung dengan internet. Bahkan sebagian besar dari mereka  telah  mengalami  kecanduan  atau  ketergantungan  pada  internet  (Kompas.com, diakses pada 8 November 2020).
Teknologi dan media sosial saat ini sangat berperan dalam Pilkada masa pandemic COVID-19. Hal ini disebabkan kampanye terbuka dan kegiatan yang mengundang banyak orang  untuk  sosialisasi  tidak  dapat  dilakukan.  Berkenaan  dengan  hal  itu  penggunaan teknologi informasi dan media sosial menjadi alternative yang tepat dilakukan baik oleh penyelenggara  Pilkada  maupun  peserta  Pilkada.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  budaya literasi dalam media sosial agar mendapatkan informasi yang valid dan terbebas dari berita hoax.
Pelaksanaan  sekolah  Pemilu  dengan  sistem  daring  ini  bertujuan  untuk  dapat menjangkau  masyarakat  sasaran  yang  tersebar  ada  9  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Riau. Sekolah  Pemilu  ini  penting  dilakukan  mengingat  terdapat  9  Kabupaten/Kota  yang  akan melakukan pesta demokrasi lokal yang berbeda dari biasanya yakni dalam masa pandemic
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 4 Nomor 1, Juni 2022
`
COVID-19.  Pilkada  serentak  ini  akhirnya  dilanjutkan  oleh  pemerintah  untuk  menjamin berlangsungnya  roda  pemerintahan.  Pilkada  lanjutan  ini  dilakukan  dengan  tahapan sebagai berikut:

## Gambar 1. Tahapan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020
Keputusan  pemerintah  untuk  tetap  melanjutkan  pilkada  serentak  lanjutan  tahun 2020  mendapatkan  penolakan  dan  menyisakan  berbagai  permasalahan  karena diselenggarakan pada masa pandemic COVID-19. Potensi masalah Pilkada serentak saat COVID-19 ini adalah sebagai berikut:
1) Potensi cluster penularan COVID-19;
2) Partisipasi politik yang dikhawatirkan akan menurun;
3) Pengawasan Pilkada yang tidak efektif;
4) Kerawanan konflik Pilkada
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 4 Nomor 1, Juni 2022
`
5) Kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pilkada
Berkaitan  dengan  potensi  besar  masalah  penyelenggaraan  Pilkada  serentak lanjutan  pada  masa  pandemi  ini,  sekolah  Pemilu  memberikan  beberapa  solusi  sebagai berikut:
1) Sosialisasi massif terhadap tahapan dan prosedur Pilkada serentak masa COVID-19;
2) Model kolaboratif dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada;
3) E-voting sebagai solusi jangka panjang pelaksanaan Pilkada
Selanjutnya, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pada para peserta sekolah Pemilu, maka dapat diperoleh hasil bahwa pertama, peserta sekolah Pemilu sepakat bahwa pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  harus  dilangsungkan  sesuai  dengan prinsip-prinsip  demokrasi  agar  menghasilkan  pemilihan  yang  berkualitas  dan berintegritas. Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas ini akan berkontribusi terhadap hasil  pemilihan  yang  mendapatkan  legitimasi  publik  sehingga  penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif. Norris & Nai (2017) mengungkapkan bahwa Pemilu harus dilakukan  dengan  tranparan,  akuntabel  dan  berintegritas.  Norris  menyebutkan  bahwa Pemilu yang akuntabel adalah yang memenuhi prakondisi sebagai berikut:
1) Transparency from reports by the media and election monitors;
2) Agenda setting where integrity becomes a salient feature;
3) Priming where elected officials are held responsible for malpractices; and
4) Turnover where elected officials and governing parties are kicked out of office (Norris & Nai, 2017:215) .
Kedua,  netralitas  ASN  sangat  penting  dalam  menjaga  integritas  Pilkada.  ASN diharapkan  netral  dalam  Pilkada  karena  fungsi  birokrasi  sebagai  pelayan  publik  tanpa adanya  diskriminasi.  Namun,  masih  terdapat  peserta  sekolah  Pemilu  yang  belum mengetahui tata cara pelaporan keterlibatan ASN dalam Pilkada. Motif ASN terlibat dalam politik  praktis  lebih  disebabkan  oleh  3  (tiga)  faktor  yakni  motif  mendapatkan  dan mempertahankan  jabaran;  adanya  hubungan  primordial;  dan  ketidakpahaman  terhadap regulasi yang berkaitan dengan netralitas.
Ketiga, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggara Pilkada pada  masa  Pandemi.  Inovasi  pada  Pilkada  masa  pandemi  ini  mutlak  dibutuhkan  agar
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 4 Nomor 1, Juni 2022
`
partisipasi politik masyarakat dapat meningkat dan pengawasan Pilkada juga beralngsung efektif. Inovasi yang dilakukan KPU ini menggunakan sarana media sosial dalam edukasi politik  terhadap  masayarakat  pemilih  dan  berupaya  “menjemput  bola”  dalam meningkatkan  kesadaran  politik  masyarakat  dalam  memilih.  Selanjutnya,  dalam penghitungan  suara  pada  Pilkada  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  e-rekap  yang merupakan bagian inovasi penggunaan teknologi dalam Pemilu. Sementara itu, bagi Badan Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  Kabupaten/Kota  menggunakan  jejaring  kader  pengawas partisipatif  dalam  mengawasi  proses  Pilkada  di  daerahnya  masing-masing.  Pelaporan pelanggaran Pilkada juga dapat menggunakan media online sehingga masyarakat dapat lebih mudah dan cepat dalam merespon temuan pelanggaran Pilkada.
Terakhir, dalam melaksanakan Pilkada pada masa COVID-19 ini, peserta sekolah Pemilu mayoritas menyarankan agar lebih mengetatkan pelaksanaan protokol kesehatan. Perlindungan  terhadap  penyelenggara  Pilkada,  dan  masyarakat  pemilih  merupakan  hal fundamental  yang  harus  diperhatikan  dalam  penyelenggaraan  Pilkada  masa  pandemi ini.Tindakan  ini  mutlak  diperlukan  sebagai  upaya  preventif  penyebaran  COVID-19, sehingga jangan sampai Pilkada menjadi cluster baru penyebaran COVID-19.
Sementara itu, dari sisi respon peserta sekolah kader Pemilu sangatlah positif. Hal ini  ditandai  dengan  atunsias  peserta  dalam  berdiskusi  dalam  setiap  materi  yang disampaikan. Respon paling banyak yang diberikan oleh peserta adalah ketika membahas mengenai mekanisme pengawasan Pemilu. Peserta menyadari bahwa pengawasan penting dilakukan dalam setiap tahapan Pemilu agar dapat menjamin kualitas demokrasi elektoral ini.  Kemudian,  peserta  juga  menyadari  bahwa  bahaya  dari  tindakan money  politic dan politik  identitas  apabila  isu  ini  terus  dikembangkan  maka  akan  merusak  persatuan  dan demokrasi.
Selanjutnya,  hasil  dari  evaluasi  yag  dilakukan  pada  peserta  sekolah  Pemilu menunjukkan  bahwa  pemahaman  konsep,  teori  dan  regulasi  oleh  peserta  pengabdian sudah  baik.  Namun,  perlu  tindaklanjut  dalam  hal  implementasi  di  lapangan  pada  saat Pemilu dan Pilkada berlangsung.
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 4 Nomor 1, Juni 2022
`

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  analisis  terhadap  kegiatan  sekolah  Pemilu,  dapat  diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:
1. Kegiatan  sekolah  Pemilu  telah  berjalan  dengan  efektif  dalam  menumbuhkan  kader- kader dalam Pilkada yang akan mendukung pelaksanaan tugas dari Komisi Pemilihan Umum  (KPU)  Kabupaten/Kota  dan  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) Kabupaten/Kota  yang  akan  melaksanakan  Pilkada  serentak  di  Provinsi  Riau  Tahun 2020.
2. Sosialisasi  terhadap  masyarakat  pemilih  masih  kurang  yang  dikhawatirkan  akan menyebabkan menurunnya angka partisipasi dalam Pilkada serentak di Provinsi Riau Tahun 2020.
3. Persiapan  Pilkada  serentak  di  Provinsi  Riau  terutama  alat  pendukung  medis  bagi penyelenggara  pemilihan    dan  masyarakat  pemilih  sudah  dipersiapkan  dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kami ucapkan pada Dekan FISIP Universitas Riau, KPU Provinsi Riau, dan  Bawaslu  Provinsi  Riau,  serta  kader  sekolah  Pemilu  atas  kerja  sama  yang  telah dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adler, P.S., and S.- W. Kwon (2002) “Social Capital: Prospects for a New Concept,” Academy of Management Review 27.1: 17-40.
Aspinall,  E.  (2014).  Indonesia's  2014  elections:  Parliament  and  patronage. Journal  of Democracy , 25 (4), 96-110.
Aspinall, E., & Mietzner, M. (Eds.). (2010). Problems of democratisation in Indonesia: elections, institutions and society . Institute of Southeast Asian Studies.
Kompas.com. (16 September 2020). Tuntutan Industri 4.0 bagi Pekerja Milenial. Diperoleh dari https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/16/101645065/tuntutan-industri- 40-bagi-pekerja-milenial?page=all . (diakses pada 8 November 2020).
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 4 Nomor 1, Juni 2022
`
LaCombe, S. J., & Juelich, C. (2019). Salient ballot measures and the millennial vote.
Politics and Governance , 7 (2), 198-212.
Naurin, E. (2011). Election promises, party behaviour and voter perceptions . Springer.
Norris,  P.,  &  Nai,  A.  (Eds.).  (2017). Election  watchdogs:  transparency,  accountability  and integrity . Oxford University Press.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Perubahan Ketiga  atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  2019  tentang Tahapan,  Program  dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
Sommerfeldt, E. J. (2013). The civility of social capital: Public relations in the public sphere, civil society, and democracy. Public Relations Review , 39 (4), 280-289.
Taylor,  P.  (2016). The  next  America:  Boomers,  millennials,  and  the  looming  generational showdown . Lon- don: Hachette.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota menjadi Undang-Undang