Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompotensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi
(Study Empiris Pada Kabupaten Waropen)
Moses Aser Watopa moseswatopa@gmail.com Arius A. Kambu Risky Novan Ngutra

## Abstract
The  purpose  of this  study  was  to  analyze: (1)  analyze  the  effect  of  the  Regional  Financial Accounting System Implementation on the Quality of Financial Statements of the local government of Waropen  Regency;  (2)  Analyze  the  effect  of  the  Internal  Control  System  on  the  Quality  of  Financial Statements of the local government of Waropen Regency; (3) Analyze the effect of the implementation of  the  Regional  Financial  Accounting  System  on  the  Quality  of  Financial  Statements  of  the  local government  of  Waropen  Regency  with  Human  Resource  Competence  as  a  moderation  variable;  (4) Analyze  the  effect  of  the  Internal  Control  System  on  the  Quality  of Financial  Statements  of  the  local government of Waropen Regency with Human Resource Competence as a moderation variable.  The results  showed  that:  (1)  the  significance  value  of  the  variable  Application  of  the  Regional  Financial Accounting  System  was  0.048  >  0.05  so  that  it  could  be  concluded  that  the  Regional  Financial Accounting  System  did  not  affect  the  Quality  of  Local  Government  Financial  Statements;  (2)  the significance value of the Internal Control System variable is 0.043 > 0.05 so that it can be concluded that the Internal Control System does not affect the Quality of Local Government Financial Statements; (3) the significance value of the interaction variable between the Application of the Regional Financial Accounting  System  and  the  Competence  of  Human  Resources  of  0.299  >  0.05  so  that  it  can  be concluded that the Competence of Human Resources is unable to moderate the effect of the Application of the Regional Financial Accounting System on the Quality of Local Government Financial Statements; (4) the significance value of the interaction variable between the Internal Control System and Human Resource Competence is 0.063 > 0.05 so that it can be concluded that Human Resource Competence is unable to moderate the influence of the Internal Control System on the Quality of Local Government Financial Statements.
Keywords:  Regional  Financial  Accounting  System,  Control  System  Internal,  Human  Resource Compotency, Quality of Financial Statements

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis:  (1)  menganalisis  pengaruh  Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten  Waropen;  (2)  Menganalisis  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  pada  pemerintah  daerah  Kabupaten  Waropen;  (3)  Menganalisis  pengaruh Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  pemerintah daerah  Kabupaten  Waropen  dengan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  sebagai  variabel  moderasi; (4)  Menganalisis  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  pada pemerintah daerah Kabupaten Waropen dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel moderasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1)  nilai  signifikansi  variabel  Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  sebesar  0,048  >  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah; (2) nilai signifikansi variabel Sistem Pengendalian Intern sebesar 0,043 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan  bahwa  Sistem  Pengendalian  Intern  tidak  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah;  (3)  nilai  signifikansi  variabel  interaksi  Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,299 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak mampu memoderasi pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; (4) nilai signifikansi  variabel  interaksi  antara  Sistem  Pengendalian  Intern  dengan  Kompetensi  Sumber  Daya
Manusia sebesar 0,063 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak  mampu  memoderasi  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap  Kualitas  Pemerintahan Daerah. Laporan keuangan.
Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan

## PENDAHULUAN
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  merupakan  perwujudan  dari  transparansi dan  akuntabilitas  suatu  entitas  serta  media  informasi  akuntansi  untuk  bisa  menyampaikan hasil  kinerja  pengelolaan  keuangan  kepada  masyarakat  sebagai  subjek  pembangunan pemerintah.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah, menyebutkan  bahwa  Informasi  dalam  laporan  keuangan  pemerintah dikatakan berkualitas  jika  informasi  tersebut  memenuhi  kriteria  dalam  akuntansi  pemerintahan  yaitu relevan  ( relevance ),  andal  ( reability ),  dapat  dipahami  ( understandability )  dan  dapat  di bandingkan ( comparability ).
Penyusunan  Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah  daerah  akan digunakan  oleh  berbagai  pihak  yang  berkepentingan  sebagai  dasar  untuk  pengambilan keputusan.  Oleh  karena  itu  pemerintah  daerah  harus  memperhatikan  informasi  yang  akan disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Secara umum, laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah diketahui sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Penyusunan  laporan  keuangan  daerah  yang  berpedoman  pada  Sistem  Akuntansi
Keuangan  Daerah  (SAKD)  ini  sesungguhnya  adalah  dalam  rangka  peningkatan  kualitas laporan  keuangan,  sehingga  laporan  keuangan  yang  dimaksud  juga  mampu  meningkatkan kredibilitasnya  dan  pada  gilirannya  akan  dapat  mewujudkan  laporan  keuangan  yang berkualitas.
Pada  pelaksanaan  penyusunan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  Sistem
Pengendalian Internal mempunyai fungsi krusial di dalamnya yang mana sistem pengendalian internal ini sebagai pengendali dan pengawas terhadap proses penyusunan laporan keuangan
sehingga dapat dilaporkan dan disusun dengan benar, tepat waktu, tepat sasaran, dan juga sesuai  terhadap  standar  sehingga  memperoleh  hasil  opini  audit  yang  baik.  Sistem pengendalian  internal  juga  diperlukan  oleh  pemerintahan  daerah  agar  dapat  mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efesien.
Dengan  melihat  proses  ataupun  tahapan  menurut  regulasi  yang  ada  dalam penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  serta  penerapan  Sistem Pengendalian Internal (SPI), secara jelas dapat terlihat bahwa ini belum secara baik dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Waropen, kondisi ini juga dapat dibuktikan dengan melihat hasil audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Waropen.
Diakses  pada  lama  papua.bpk.go.id,  menunjukan  bahwa  Kabupaten  Waropen mendapatkan  Opini  Tidak  Memberi  Pendapat  (TMP  )  selama  5  (lima)  tahun  berturut-turut.
Salah  satu  kendala  dihadapai  pada  tahun  2021,  yaitu  laporan  keuangan  Pemkab  Waropen untuk  tahun  anggaran  2021  bahkan  belum  disampaikan  kepada  BPK  provinsi  Papua, walaupun  batas  waktu  penyampaian  LKPD  hanya  sampai  dengan  31  Maret  tahun  2022.
Kondisi yang lebih memprihatinkan juga pernah terjadi dilingkungan pemerintahan Kabupaten
Waropen,  penyusunan  APBD  tahun  anggaran  di  2020  tidak  dilakukan  dengan  melalui peraturan daerah (Perda), namun pemerintahan tetap dilaksanakan. Hasil dari capaian opini BPK Papua serta beberapa persoalan ini tentunya memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk kepala daerah serta jajarannya sehingga opini atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Waropen dapat meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun- tahun yang akan datang.
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  (1)  menganalisis  pengaruh  Penerapan  Sistem
Akutansi  Keuangan  Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten  Waropen,  (2)  menganalisis  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Waropen,  (3)  menganalisis pengaruh  Penerapan  Sistem  Akutansi  Keuangan  Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Waropen  dengan  Kompetensi  Sumber  Daya
Manusia  sebagai  variabel  Moderasi,  dan  (4)  menganalisis  pengaruh  Sistem  Pengendalian
Internal  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Waropen dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel Moderasi.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada lingkup pemerintahan Kabupaten Waropen.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Moderated  Regression
Analysis  (MRA)  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  software  SPSS.  Uji  interaksi  ini digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  interaksi  variabel  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  dapat mempengaruhi  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  dan  Sistem
Pengendalian  Intern  pada  Kualitas  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Selain Moderated Regression Analysis (MRA), Sobel test juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan melalui suatu variabel mediasi secara signifikan, yang mana variabel tersebut diuji apakah mampu berperan ataupun sebaliknya sebagai mediator dalam hubungan tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian Uji Regresi dengan Moderated Regression Anlyisis (MRA) menunjukan bahwa  nilai  signifikansi  variabel  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  adalah sebesar 0.048 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Kemudian  hasil  pengujian  Uji  Regresi  dengan  Moderated  Regression  Anlyisis  (MRA) juga menunjukan bahwa nilai signifikansi variabel Sistem Pengendalian Intern adalah sebesar
0.043  >  0.05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Sistem  Pengendalian  Intern  tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  pengujian  Uji  Regresi  dengan  Moderated  Regression
Anlyisis  (MRA)  menunjukan  bahwa  nilai  signifikansi  variabel  interaksi  antara  Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dengan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  sebesar 0,299  >  0.05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  tidak mampu  memoderasi  pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Kemudian hasil pengujian lainnya juga menunjukan bahwa  nilai signifikansi variabel interaksi  antara  Sistem  Pengendalian  Intern  dengan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia sebesar 0,063 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak mampu memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 14.872 12.891 1.154 .250 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .769 .385 .885 1.997 .048 Sistem Pengendalian Intern -.713 .350 -.802 -2.039 .043 Kompetensi Sumber Daya Manusia .273 .334 .245 .817 .415 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah * Kompetensi Sumber Daya Manusia -.010 .010 -.616 -1.042 .299 Sistem Pengendalian Intern * Kompetensi Sumber Daya Manusia .017 .009 1.053 1.871 .063

## a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber: Data diolah Peneliti, 2023.
Kemudian  berdasarkan  hasil  Sobel  Test  yang  dilakukan  dengan  menggunakan bantuan  online  kalkulator  menunjukan  bahwa:  (1)  Interaksi  variabel  Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  memiliki  nilai sebesar 0.69 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya
Manusia  tidak  signifikan  memoderasi  pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan
Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  (2)  Interaksi  variabel
Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  memiliki  nilai sebesar -0.69 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak signifikan memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## Gambar 1. Hasil Sobel Test

## Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan

## Keuangan Pemerintah Daerah
Merujuk  pada  hasil  pengujian  Uji  Regresi  dengan  Moderated  Regression  Anlyisis
(MRA)    yang  telah  dilakukan,  menunjukan  bahwa  Penerapan  Sistem  Akutansi  Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini dapat ditunjukan dengan melihat tingkat signifikansi sebesar 0.048 > 0.05 . Hasil penelitian ini tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Launtu,  2021)  tentang  Pengaruh Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  Dan  Kualitas  Sumberdaya  Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa.
Interaksi variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kompetensi Sumber Daya
Manusia Interaksi variabel Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia
Hasil  pengujian  statistik  di  atas  sangat  relavan  jika  dihubungkan  dengan  kondisi faktual yang terjadi di lingkup pemerintahan Kabupaten Waropen. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2010- 2020  BPK  secara  berturut-turut  memberikan  Opini  Tidak  Memberikan  Pendapat  (TMP) terhadap  LKPD  Pemerintah  Kabupaten  Waropen.  Kondisi  ini  dapat  memberikan  indikasi bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Waropen  belum  menyajikan  Laporan  Keuangan  Pemerintah secara berkualitas dengan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten Waropen, maka diperlukan komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait, termasuk penerapan SAKD yang tepat dan dilaksanakan dengan benar. Selain itu, profesionalisme dan integritas dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses akuntansi juga merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

## Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan

## Pemerintah Daerah
Hasil  pengujian  Uji  Regresi  dengan  Moderated  Regression  Anlyisis  (MRA)  juga menunjukan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah.  hasil  ini  dapat  diperkuat  dengan  melihat  nilai  signifikansi variabel Sistem Pengendalian Intern yang lebih besar dari 0.05. hasil ini juga dapat diperkuat dengan meilhat nilai Thitung  -2.039 yang lebih kecil dari nilai Ttabel 1.654, dan memiliki nilai koefisien 𝛽 negatif yaitu -0.802.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyati et al.,
2019) tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang  menyatakan  bahwa  sistem  pengandalian  intern  dengan  kualitas  laporan  keuangan memiliki hubungan yang kuat dengan arah yang positif. Pada sudut pandang yang lain, hasil pengujian  statistik  di  atas  sangat  relevan  dengan  kondisi  faktual  yang  terjadi  di  lingkup pemerintahan Kabupaten Waropen. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik  Indonesia menyebutkan  bahwa  sepanjang  tahun  2010-2020  BPK  secara  berturut-
turut  memberikan  Opini  Tidak  Memberikan  Pendapat  (TMP)  terhadap  LKPD  Pemerintah
Kabupaten  Waropen.  Kondisi  ini  dapat  memberikan  indikasi  bahwa  Pemerintah  Kabupaten
Waropen  belum  menyajikan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  secara  berkualitas,  sehingga dapat  diartikan  juga  bahwa  Sistem  Pengendalian  Intern  di  lingkungan  pemerintahan Kabupaten Waropen belum diterapkan secara optimal.
Penerapan SPI harus didukung oleh komitmen yang kuat dari manajemen pemerintah daerah Kabupaten Waropen dan adanya budaya integritas dan akuntabilitas dalam organisasi.
Selain itu, pemantauan dan evaluasi rutin atas efektivitas SPI juga penting untuk memastikan SPI berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dan dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan.
Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan

## Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dengan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Sebagai

## Variabel Moderasi
Merujuk  pada  hasil  pengujian  Uji  Regresi  dengan  Moderated  Regression  Anlyisis
(MRA)  menunjukan  bahwa  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  tidak  mampu  memoderasi pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah,  dimana  hasil  ini  dapat  dibuktikan  dengan  melihat  nilai signifikansi variabel interaksi antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang lebih besar dari 0.05. hasil ini dapat diperkuat juga dengan melihat nilai Thitung  -1.042 yang lebih kecil dari nilai Ttabel 1.654, dan interaksi kedua variabel ini juga memiliki nilai koefisien 𝛽 negatif yaitu -0.616.
Hasil pengujian statistik ini tidak sejalan dengan hasil dari tanggapan responden yang secara  rata- rata  menunjukan  sebesar  57,75%  berpendapat  “Setuju”  dengan  setiap  item pertanyaan yang termuat dalam variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia. Kemudian Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indrayani & Widiastuti, 2020)  tentang  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dan
Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Klaten)  yang  menyatakan  bahwa  kompetensi sumber daya manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keungan.
Hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya  pengaruh  positif  penerapan  SAKD  terhadap  kualitas laporan keuangan.
Hasil pengujian statistik di atas sangat relevan dengan kondisi faktual yang terjadi di lingkup  pemerintahan  Kabupaten  Waropen.  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Badan  Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2010-2020 BPK secara berturut-turut  memberikan  Opini  Tidak  Memberikan  Pendapat  (TMP)  terhadap  LKPD Pemerintah Kabupaten Waropen. Kondisi ini dapat memberikan indikasi bahwa Pemerintah Kabupaten  Waropen  belum  menyajikan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  secara  berkualitas, sehingga  dapat  diartikan  juga  bahwa  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dalam  lingkungan pemerintahan  Kabupaten  Waropen  belum  optimal  dalam  menerapkan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  (SAKD)  di  lingkungan  pemerintahan  Kabupaten  Waropen  sehingga berdampak  kepada  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah.  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  yang  unggul  dalam  penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  akan memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  akuntabilitas,  transparansi,  dan  efisiensi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga ini perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Waropen.
Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan

## Pemerintah  Daerah  Dengan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Sebagai  Variabel

## Moderasi
Berdasarkan  hasil  pengujian  Uji  Regresi  dengan  Moderated  Regression  Anlyisis
(MRA)  menunjukan  bahwa  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  tidak  mampu  memoderasi pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah.  hasil  ini  dapat  diperkuat  dengan  melihat  bahwa    nilai  signifikansi  interaksi  antara
Sistem Pengendalian Intern dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang lebih besar dari 0.05.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Indrayani  &
Widiastuti,  2020)  tentang  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah
Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Klaten)  yang  menyatakan  bahwa kompetensi  sumber  daya  manusia  memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan  kualitas laporan keungan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengaruh positif penerapan SPI terhadap kualitas laporan keuangan.
Hasil pengujian statistik di atas sangat relevan jika dihubungkan dengan kondisi faktual yang terjadi di lingkup pemerintahan Kabupaten Waropen. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2010-2020
BPK  secara  berturut-turut  memberikan  Opini  Tidak  Memberikan  Pendapat  (TMP)  terhadap
LKPD  Pemerintah  Kabupaten  Waropen.  Kondisi  ini  dapat  memberikan  indikasi  bahwa
Pemerintah  Kabupaten  Waropen  belum  menyajikan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  secara berkualitas,  sehingga  dapat  diartikan  juga  bahwa  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dalam lingkungan  pemerintahan  Kabupaten  Waropen  belum  optimal  dalam  menerapkan  Sistem Pengendalian  Internal  (SPI)  di  lingkungan  pemerintahan  Kabupaten  Waropen  sehingga berdampak  kepada  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah.  Kualitas  Sumber  Daya Manusia (SDM)  yang  unggul  dalam  penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)  akan  membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien dan efektif serta mengurangi risiko potensial yang dapat timbul akibat kegagalan sistem pengendalian.

## SIMPULAN
Merujuk  pada  berbagai  hasil  pengujian  statistik  yang  telah  dilakukan  di  atas,  maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. (1) Nilai signifikansi variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebesar 0.048 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  (2)  Nilai  signifikansi  variabel  Sistem  Pengendalian
Intern adalah sebesar 0.043 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian
Intern  tidak  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  (3)  Nilai signifikansi  variabel  interaksi  antara  Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,299 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  tidak  mampu  memoderasi  pengaruh  Penerapan  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (4) Nilai signifikansi variabel interaksi antara Sistem Pengendalian Intern dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,063 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya  Manusia  tidak  mampu  memoderasi  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya,  O.  R.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan. Jurnal SIKAP , 1 (3), 419 –438. https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66
Alamsyah,  M.  R.,  Rahayu,  S.,  &  Muslih,  M.  (2017).  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD),  pemanfaatan  Teknologi Informasi  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah (Studi Emperis pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota D. Majalah Ilmiah UNIKOM , 12 (2), 201 –210.
Andelina, M. W., & Hariyanto, A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan  Komitmen  Organisasi  sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Empiris  pada  SKPD Kabupaten  Demak). Jurnal  Ilmu  Manajemen  Dan  Akuntansi  Terapan  (JIMAT) ,
8 (November), 132 –153. http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/149 Andini, D., & Yusrawati. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Empat  Lawang  Sumatera  Selatan. Jurnal Ekonomi KIAT , 26 (Juni), 33 –41. https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat
Aprisyah,  P.,  &  Yuliati,  A.  (2021).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Pemerintah  Daerah  Dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu). Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) , 5 (2), 1855 –1869.
Askikarno,  C.  (2019).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan  Ruang  Kabupaten  Mamasa). Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Bisnis ,
4 (Desember), 121. https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2260
Aziyah,  W.,  &  Yanto,  H.  (2022).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  dan  Komitmen
Organisasi  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi , 6 (Januari), 977 –989. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.686
Binawati, E. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber  Daya  Manusia,  Sistem  Pengendalian  Intern  Dan  Pemanfaatan  Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas  SKPD  Di  Kabupaten  Klat. OPTIMAL , 21 (Maret),  1 –9.  http://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203
Chairina,  F.,  &  Wehartaty,  T.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pada  BPKAD  Kota  Surabaya. Jurnal  Akuntansi Kontemporer (JAKO) , 11 (Januari), 31 –39. https://doi.org/10.33508/jako.v11i1.2073 Darmawati,  Ruslan,  M.,  &  Marjuni,  S.  (2019).  Peran  Informasi  Akuntansi  Dalam  Sektor Pemerintahan: Presfektif Agency Theory. Economics Bosowa Journal , 5 (001), 515.
Drama,  H.  (2014). Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan  Dengan  Sistem  Pengendalian  Intern  Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada SKPD Kota Solok) .
https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml
Edinov,  S.,  Taufik,  T.,  Basri,  Y.  M.,  Indrawati,  N.,  &  DP,  E.  N.  (2022).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Good  Governance  dengan  Sumber  Daya  Manusia  sebagai  Variabel Moderasi. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi , 6 (Oktober), 3815 –3824. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1192
Erni, Gunawan, & Hasmin. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi  Sumberdaya  Manusia  dan  Sarana  Prasarana  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pada  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bantaeng. YUME :  Journal  of  Management , 1 (2), 131 –148.
Fathia, N., Tanjung, A. R., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Da. Pekbis Jurnal , 12 (Maret),
39 –54.
Firmansyah, I., & Sinambela, R. T. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah
Provinsi Jawa Barat. Land Journal , 1 (Januari), 1 –15.
https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i1.557
Ghozali, H. I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (P. P. Harto (ed.); VII). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gusherinsya,  R.,  &  Samukri.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi , 9 (April), 58 –68.
Ihsanti,  E.  (2014). Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (Studi Empiris Pada Skpd Kab. Lima Puluh Kota) . 144 –150.
Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020a). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah  Daerah  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dengan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Sebagai Variabel  Moderasi  (Studi  Empiris  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat. Reviu  Akuntansi  Dan Bisnis Indonesia , 4 (1), 1 –16. https://doi.org/10.18196/rab.040148
Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020b). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah  Daerah  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dengan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Sebagai Variabel  Moderasi  (Studi  Empiris  pada  Satuan  Kerja  Perangkat. Jurnal  Akuntansi  &
Keuangan Daerah , 21 (Desember), 1 –9. http://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203
Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. Jurnal Riset Edisi XXVI , 4 (3), 14 – 28. https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/162
Launtu, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Kualitas Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Gowa. AkMen JURNAL ILMIAH , 18 (April), 14 –27.
https://doi.org/10.37476/akmen.v18i1.1318
Makoginta,  N.,  Lambey,  L.,  &  Pontoh,  W.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  Dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah. Jurnal  Riset  Akuntansi  Going  Concern , 4 (2),  874 –890. https://doi.org/10.32663/jaz.v4i2.2443
Mulyana, Z. T., Christina, V., & Brahmana, S. S. (2017). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen  Terhadap  Kinerja  Manjerial  dengan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia sebagai  Variabel  Moderating  (Studi  Pada  Universitas  Widyatama). Jurnal  Universitas Widyatama , Juli , 1 –1052.
Mulyati, N. S., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Jurnal  AKUNTAPEDIA , 1 (Desember),  60 –71. https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.64
Patra,  A.  D.  A.,  Bustami,  L.,  &  Hasriani.  (2015).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi , 02 (Februari), 1 –9.
Putri,  A.  M.,  Kirmizi,  K.,  &  Basri,  Y.  M.  (2016).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya  Manusia  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dan  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  Sebagai  Pemediasi. Jurnal  Ekonomi , 24 (Desember), 16 –31.
Rafid,  R.  Z.  (2016). Pengaruh  Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Empiris  Pada Pemerintahan Kabupaten Bone) [Universitas Islam Negeri Alauddin]. file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-
institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaal ad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed. v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.
Rahmasari,  R.  (2013).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Dan  Standar  Akuntansi Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Dengan  Ketidakpastian  Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents , 12 –26.
Saipullah,  L.  (2017). Pengaruh  Penggunaan  Sistem  Informasi  Akuntansi,  Kualitas  Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Lingkungan Eksternal Sebagai Variabel Moderating (Studi
Empiris Pada SKPD di Kabupat . Universitas UIN Alauddin Makassar.
Taviana,  T.,  &  Riharjo,  I.  B.  (2020).  Peningkatan  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah:  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Sebagai  Faktor  Pemoderasi. Jurnal  Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 9 (Januari), 1 –23. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2763
Triono,  S.,  &  Dewi,  S.  N.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Akuntansi  Dan  Pajak , 2 (1),  213 –220. https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.64
Wahyuni,  R.  (2021).  Pengaruh  Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi  Sumberdaya  Manusia  Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Empiris  Pada Pemerintahan  Kabupaten  Kuantan  Singingi). Journal  of  Chemical  Information  and Modeling , 53 (9), 1689 –1699.
Wulandari, M. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel Moderasi  (Studi  Empiris  Pada  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Solok  .  In Journal  of  Materials  Processing
Technology (Vol. 1, Issue 1, pp. 1 –8).
http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016. 12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.m atlet.2019.04.024%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252%0Ahttp://dx.doi.o Yenni, E., Irman, M., & Fadrul, F. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber  Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Pekanbaru). Research in Accounting Journal (RAJ) , 1 (1), 64 –88. https://doi.org/10.37385/raj.v1i1.34
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan Negara.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.