Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 85-90| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6734.85-90

## SANKSI BAGI NOTARIS DALAM HAL TERJADINYA PELANGGARAN KETENTUAN PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

## Nyoman Arya Kusuma Wardana, Anak Agung Istri Agung, Putu Suwantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia Email: aryakusuma300301@gmail.com, notistria@yahoo.com, bagustara108@gmail.com

## ABSTRAK
Notaris  dapat  melakukan  tindakan  yang  melanggar  hukum  ketika  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya,  salah satunya  adalah  pelanggaran  ketentuan  pembuatan  akta  autentik.  Studi  ini  menjawab  pertanyaan  ini  dengan pendekatan konseptual dan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi bagi notaris dalam hal terjadinya  pelanggaran  ketentuan  pembuatan  akta  autentikhasil.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode penelitian  hukum  normatif Berdasarkan  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  suatu akta notaris dapat dikatakan otentik apabila memenuhi tata cara dan kebiasaan yang telah ditetapkan oleh UUJN. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan kerugian hukum dan dapat mengakibatkan empat macam sanksi bagi notaris yaitu teguran, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.  Berdasarkan  putusan  pengadilan  negeri  lhokseumawe  nomor  40/Pid.B/2013/PN-LSM,  notaris  terbukti memalsukan isi surat atau dokumen tersebut. autentik dapat dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan. Hukuman tersebut dapat dikurangi jika Notaris tersebut telah menjalani masa penahanan.
Kata Kunci     : Akta Autentik, Notaris, Sanksi

## ABSTRACT
Notaries can take actions that violate the law when carrying out their duties and obligations, one of  which is a violation of the provisions for making an authentic deed. This study answers this question with a conceptual and legal  approach.  The  results  of  the  study  show  that  a  notarial  deed  can  be  said  to  be  authentic  if  it fulfills  the procedures and customs set by the UUJN. Violation of this provision can result in legal losses and can result in four  kinds  of  sanctions  for  the  notary,  namely  reprimand,  suspension,  honorable  discharge  or  dishonorable dismissal. Based on the Decision of the Lhokseumawe District Court Number 40/Pid.B/2013/PN-LSM, the notary was proven to have forged the contents of the letter or document. authentic can be sentenced to imprisonment for 2 months. The penalty can be reduced if the Notary has served a period of detention.
Keywords: Authentic Deed, Notary, Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  menjamin  keberhasilan  proses  hukum,  khususnya  di bidang perdata (Sanyoto, 2008) . Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, Indonesia memiliki pejabat notaris yang diakui oleh negara melalui UUJN. Notaris memiliki beberapa kewenangan yang diberikan oleh negara, salah satunya berdasarkan Pasal 15 (1) Undang-Undang Notaris, yaitu: “Notaris berwenang  untuk  mengesahkan  semua  tindakan,  perjanjian,  dan  disposisi  yang  diwajibkan  oleh peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  ingin  disahkan  oleh  para  pihak  dengan  dokumen  yang sah untuk menjamin kepastian tanggal pelaksanaan. , semua dengan syarat bahwa pelaksanaan tindakan tersebut  tidak  juga  didelegasikan  kepada  otoritas  lain  atau  orang  lain  yang  diwajibkan  oleh  undang- undang atau dilarang.
Naskah asli adalah surat  yang dibuat menurut undang-undang dan ditandatangani oleh pejabat yang  berwenang  di  tempat  dibuatnya  surat  itu.  Dengan  kata  lain,  keaslian  dokumen  tidak  hanya tergantung  pada  pejabat  yang  menandatangani  dokumen,  tetapi  juga  harus  memenuhi  persyaratan hukum. Naskah asli yang dibuat tanpa persetujuan yang berwenang atau menyimpang dari persyaratan yang ditentukan tidak dapat dianggap sebagai naskah dinas yang sah. Contohnya, Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 40/Pid.B/2013/PN-LSM membuktikan bahwa notaris tertuduh memalsukan
isi surat atau surat yang tidak benar dengan menyebut isi nama seseorang sebagai salah satu dari orang- orang sebelum dia, meskipun orang tersebut tidak pernah hadir ketika dokumen itu disunting karena dia berada di luar Aceh. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan undang-undang, notaris harus membayar denda. Selain itu Notaris yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya  dan  tidak  menghormati  etika  hukum,  harkat  dan  martabat  jabatannya,  dapat  merugikan masyarakat  umum  dan  mengganggu  jalannya  persidangan.  Kajian  hukum  ini  dimulai  dengan mengklarifikasi norma Pasal 16(1) (b) UUJN yang berbunyi demikian.
"Buat dokumen dalam bentuk protokol dan simpan sebagai bagian dari protokol notaris". Untuk menjamin  keaslian  akta,  notaris  wajib  menjaga  keaslian  akta  tersebut.  Dalam  kasus  pemalsuan  atau penyalahgunaan  salinan,  draf  atau  kutipan,  ini  dapat  dengan  mudah  diidentifikasi  dengan membandingkannya dengan aslinya (Kuswanto, 2017) . Namun, ada kemungkinan kewajiban tersebut belum  terpenuhi,  sehingga  diperlukan  tindakan  tambahan  untuk  memastikan  keaslian  dokumen tersebut.  Namun  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  oknum  notaris  dapat  memanfaatkan  celah tersebut,  yang  sejak  semula  telah  melanggar  akta  yang  sebenarnya.  Selain  itu,  Pasal  17  UUJN  tidak secara eksplisit menyebutkan larangan notaris membuat akta otentik, yang seharusnya terkait langsung dengan sanksi terhadap notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi bagi notaris dalam hal terjadinya pelanggaran ketentuan pembuatan akta autentikhasil.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah cara berpikir dan bertindak yang terorganisasi dengan baik untuk mencapai tujuan  tertentu  melalui  proses  penelitian.  Setiap  disiplin  ilmu  memiliki  ungkapan-ungkapan  tertentu yang  dapat  memiliki  arti  berbeda  dalam  disiplin  ilmu  lain,  meskipun  ungkapannya  sama.  Dalam penelitian  ini,  penelitian  hukum  normatif,  yaitu.  H.  Penelitian  digunakan  untuk  menganalisis kepustakaan  atau  bahan  hukum  sekunder.  Pendekatan  masalah  adalah  pendekatan  konseptual  dan hukum,  dimana  pendekatan  konseptual  menitikberatkan  pada  pandangan  dan  yurisprudensi  yang berkembang,  sedangkan  pendekatan  hukum  berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi (Jonaedi Efendi, 2021) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Syarat Akta Autentik
Dokumen  yang  benar,  disebut  "authentic  document"  dalam  bahasa  Inggris  dan  "authentic  certificate" dalam  bahasa  Belanda,  adalah  dokumen  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  dipersyaratkan  oleh  undang- undang oleh pejabat yang bertanggung jawab di tempat dikeluarkannya dokumen itu (Purnayasa, 2018) . Padahal Pasal 1 Ayat 7 UUJN mendefinisikan akta otentik sebagai berikut: “Akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan  tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.
Di  dalam  HIR  pasal  165  akta  autentik  disebutkan  bahwa:  “Akta  autentik  yaitu  suatu  akta  yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bakan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetai yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta”. Ini  bisa  menjadi  notaris,  pegawai  negeri,  petugas  pengadilan,  panitera,  hakim  dan  lainnya.  Namun, keaslian  prosedur  tidak  hanya  cukup  oleh  dan  dihadapan  pejabat,  tetapi  juga  harus  sesuai  dengan ketentuan hukum. Surat yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan tidak berwenang atau tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai alat bukti tetapi sahnya surat rahasia apabila ditandatangani oleh para pihak.
Penyusunan akta notaris merupakan salah satu tugas terpenting yang harus dilakukan oleh notaris sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk menyiapkan, memelihara, dan mengawasi akta notaris (Hastu Nuring Yudanti, 2022) . Menurut Pasal 39 UUJN (UU Jabatan Kenotariatan), Notaris dapat dianggap memenuhi syarat akta otentik apabila memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Dibuat di hadapan notaris
Akta  autentik  harus  dibuat  di  hadapan  notaris  yang  bersangkutan,  yang  memiliki  kewenangan  untuk mengeluarkan akta tersebut.
2. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Akta  autentik  harus  dibuat  menggunakan  bahasa  Indonesia  yang  baik  dan  benar,  tidak  menggunakan
bahasa gaul atau bahasa asing.
3. Ditandatangani oleh notaris dan para pihak yang bersangkutan Akta  autentik  harus ditandatangani oleh  notaris  yang bersangkutan,  serta oleh para pihak  yang  terlibat dalam pembuatan akta tersebut.
4. Ditandatangani oleh saksi-saksi Akta autentik harus ditandatangani oleh saksi-saksi yang hadir saat pembuatan akta tersebut. 5. Mencantumkan nama dan identitas para pihak yang bersangkutan
1868  BGB  memberikan  pengecualian  terhadap  validitas  dokumen  yang  diaktakan.  Menurut  pasal tersebut, akta notaris yang tidak memenuhi syarat-syarat akta otentik tidak mengikat. Sifat mengikat akta notaris ditentukan oleh pasal-pasal akta resmi, yaitu H. Pasal 38-53 UUJN (UU Penjaminan No. 30 Tahun 2004 tentang Jaminan Fidusia).
Buku  notaris  harus  dibuat  oleh  notaris  yang  diberi  izin  dan  diberi  izin  menurut  peraturan perundang-undangan.  Akta  notaris  harus  dibuat  menurut  tata  cara  yang  telah  ditetapkan,  yaitu  H. mempertimbangkan tata cara pembuatan sertifikat sesuai dengan Pasal 39-53 UUJN. Notaris harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Notaris harus ditulis dalam bahasa  Indonesia  yang mudah dipahami oleh para pihak  yang membuat  akta.  Suatu  akta notaris harus secara jelas menyebutkan para pihak dalam aktanya, antara lain nama, tempat tinggal dan tanggal lahir.
Naskah asli adalah surat dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel resmi. Dokumen akta biasanya digunakan untuk dokumen yang memiliki kepentingan hukum yang sangat penting atau dokumen yang digunakan di luar negeri.
Pejabat yang berwenang mengeluarkan akta otentik adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. Menurut hukum Indonesia, pejabat berikut dapat mengeluarkan dokumen otentik:
1. Notaris: merupakan pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan akta autentik yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian hukum, seperti akta jual beli, akta perceraian, dan akta perubahan anggaran dasar perusahaan.
2. Pejabat pengadilan: merupakan pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan akta autentik yang berkaitan dengan putusan pengadilan, seperti akta cerai, akta hakim, dan akta gugatan. 3.  Pejabat  pencatat  kependudukan:  merupakan  pejabat  yang  memiliki  kewenangan  hukum  untuk mengeluarkan akta autentik yang berkaitan dengan kependudukan, seperti akta kelahiran, akta pernikahan, dan akta kematian.
4. Pejabat pemerintah lainnya: tergantung pada jenis dokumen yang akan dikeluarkan, pejabat pemerintah lainnya juga dapat mengeluarkan akta autentik. Misalnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat mengeluarkan akta kekayaan intelektual, dan Badan Pertanahan Nasional dapat mengeluarkan akta hak atas tanah.
Perlu  diingat  bahwa  akta  autentik  harus  dibuat  oleh  pejabat  yang  memiliki  kewenangan  hukum untuk mengeluarkan dokumen tersebut dan harus ditandatangani oleh pejabat tersebut serta diberi cap atau stempel resmi agar dapat diakui sah oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Legalitas suatu akta adalah keabsahan dan kevalidan suatu akta yang dibuat oleh notaris. Akta yang dibuat oleh notaris harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang agar dapat diakui sebagai akta yang sah dan berlaku.  akta harus dibuat oleh notaris yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam membuat akta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan dan keahlian ini dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh notaris serta sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah (Kadek Setiadewi, 2020) . akta harus dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam undang- undang. Prosedur ini mencakup tata cara pembuatan akta, isi dan bentuk akta, serta tanda tangan yang harus  diberikan  oleh  notaris  dan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  akta  tersebut.  akta  harus  memuat informasi yang benar dan tidak mengandung kecurangan. Akta yang tidak memuat informasi yang benar atau mengandung kecurangan dapat menimbulkan masalah hukum dan tidak dapat diakui sebagai akta yang sah.

## 3.2 Kekuatan Mengikat Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Akta Autentik
Akta notaris adalah dokumen resmi yang dibuat oleh notaris yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan akta tersebut. Akta notaris merupakan salah satu jenis akta autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti hukum dalam perjanjian-perjanjian hukum yang bersifat komersial (Pramono, 2015) . Untuk  memiliki  kekuatan  mengikat  hukum  yang  sah,  akta  notaris  harus  memenuhi  ketentuan  akta
autentik, yaitu:
1. Dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan dokumen tersebut. Dalam hal ini, akta notaris harus dibuat oleh notaris yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan akta notaris.
2.  Ditandatangani  oleh  pejabat  yang  memiliki  kewenangan  hukum  untuk  mengeluarkan  dokumen tersebut. Dalam hal ini, akta notaris harus ditandatangani oleh notaris yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan akta notaris.
3. Diberi cap atau stempel resmi. Dalam hal ini, akta notaris harus diberi cap atau stempel resmi yang menunjukkan  bahwa  dokumen  tersebut  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  memiliki  kewenangan  hukum untuk mengeluarkan dokumen tersebut.
Jika  akta  notaris  yang  dikeluarkan  tidak  memenuhi  ketentuan  akta  autentik,  maka  akta  tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat hukum yang sah. Hal ini dapat terjadi jika notaris yang mengeluarkan akta notaris tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan akta tersebut, tidak menandatangani akta notaris, atau tidak memberi cap atau stempel resmi pada akta notaris.
Jika terjadi kasus dimana akta notaris yang dikeluarkan tidak memenuhi ketentuan akta autentik, maka akta tersebut tidak dapat diakui sah oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat menyebabkan masalah hukum yang terkait dengan akta tersebut, seperti perselisihan atau gugatan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan ketentuan akta autentik saat mengeluarkan akta notaris agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari.

## 3.3 Ketentuan Dalam Pembuatan Akta Autentik Bagi Notaris
Pembuatan akta notaris oleh notaris merupakan salah satu ketentuan Undang-Undang Kenotariatan No. 30 Tahun 2004 (UUJN). Akta otentik adalah akta resmi yang dibuat oleh notaris, yang merupakan alat bukti yang mengikat dan sah di mata hukum (Hendra, 2012) .
Berdasarkan UUJN,  seorang  notaris  harus memenuhi beberapa  syarat  untuk  membuat  suatu akta  yang nyata,  antara  lain:  Akta  yang  sebenarnya  harus  dibuat  di  hadapan  notaris.  Artinya,  pihak-pihak  yang terlibat dalam pembuatan notaris harus menghadap notaris untuk menandatangani akta tersebut. Dokumen  asli  harus  dibuat  atas  permintaan  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Para  pihak  harus mengajukan  permohonan  secara  tertulis  dan  notaris  harus  memverifikasi  bahwa  permohonan  tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dokumen otentik  harus dibuat  sesuai dengan peraturan  yang berlaku. Notaris  harus memastikan bahwa akta yang dibuat telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik dari segi bentuk maupun isinya. Perbuatan yang benar harus dilakukan dengan hati-hati. Notaris harus memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi persyaratan para pihak dan tidak mengandung kesalahan isi. Jika seorang notaris melanggar peraturan  tersebut,  ia  dapat  dikenakan  sanksi.  Sanksi  yang  dapat  dikenakan  terhadap  Notaris  yang melanggar  peraturan  dalam  pembuatan  akta  notaris  antara  lain  teguran,  pemberhentian  sementara, pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian  dengan  tidak  hormat.  Hukuman  yang  dijatuhkan tergantung pada kejahatan yang dilakukan.

## 3.4 Sanksi Bagi Notaris Yang Melanggar Ketentuan Dalam Pembuatan Akta Autentik
Sanksi dapat dikenakan kepada notaris yang melanggar pelaksanaan akta otentik berdasarkan Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  (UUJN)  tentang  jabatan  notaris.  Ada  empat  jenis  sanksi:  peringatan, skorsing  sementara,  skorsing  terhormat  dan  skorsing  tidak  terhormat.  Dalam  hal  pelanggaran  ringan Notaris diberi teguran tertulis, dalam hal pelanggaran lebih berat yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain Notaris diberhentikan sementara. Pemberhentian dengan hormat diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran  sangat berat, sedangkan pemberhentian  tidak dengan  hormat diberikan  kepada notaris yang melakukan pelanggaran sangat berat dan menimbulkan kerugian pihak lain (Ayuningtyas, 2020) .
Selain itu, notaris yang melakukan pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 263 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Pemalsuan akta otentik merupakan tindak pidana yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut, sehingga sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran tersebut harus cukup berat agar notaris lain tidak melakukan tindak pidana yang sama. Untuk menghindari pelanggaran terkait pembuatan akta yang  benar,  maka  pihak  yang  menghadap  notaris  harus  selalu  berhati-hati  dan  mengikuti  tata  cara pembuatan  akta  yang  telah  ditentukan  oleh  UUJN.  Selain  itu,  orang  yang  menghadap  notaris  harus
memastikan bahwa notaris yang menerbitkan akta memiliki sertifikat kompetensi yang sah dan tidak akan dikenakan sanksi oleh pengadilan.
Dalam hal ini, juri menyusun dan meninjau masalah hukum yang relevan yang tercantum dalam catatan persidangan. Selain itu, juri akan menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah seperti yang  didakwakan  oleh  Jaksa  Agung.  Untuk  menentukan  kesalahan  terdakwa,  juri  harus  menentukan apakah  fakta  hukum  yang  ditemukan  sesuai  dengan  temuan  jaksa  agung.  JPU  mendakwa  terdakwa melanggar Pasal 264 (1) No. 1 KUHP.
Dalam hal ini, terdakwa adalah orang yang dituduh melakukan kejahatan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Terdakwa IMRAN ZUBIR DAOED, SH. Apakah M DAOED dalam kondisi fisik dan mental yang baik untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Ini melengkapi bagian pertama dari kejahatan. terdakwa memalsukan dokumen yang dapat memberikan hak, seperti dokumen otentik, ijazah,  tiket  dan  surat  kepemilikan.  Berdasarkan  saksi-saksi,  terdakwa  menerima  surat-surat  tersebut sebagai  dasar  perubahan  akta  pada  tanggal  2  November  2012  di  notaris  untuk  diperiksa.  Selain  itu, tergugat mendaftarkan akta perubahan (notaris asli). Sesuai piagam Organisasi Kewarganegaraan Bersatu (SEPAKAT).  Namun  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan  menunjukkan  bahwa  isi surat/dokumen  tersebut  tidak  benar,  karena  terdakwa  menyebut  nama  saksi  Edi  Fadhil  di  hadapan terdakwa, padahal saksi tidak pernah datang kepada terdakwa. menyusun statuta. Hal ini merugikan saksi Edi Fadhil, karena namanya tercantum dalam dokumen terdakwa, padahal saksi tidak terlibat dalam proses dokumen  tersebut.  Akibatnya,  terdakwa  dinyatakan  bersalah  memalsukan  surat/dokumen  yang  telah dibuatnya (Syaripudin, 2021) .
Notaris  yang  terbukti  memalsukan  isi  surat/surat  palsu  atas  namanya  dipidana  dengan  pidana penjara selama 2 bulan. Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan agar hukuman terdakwa dikurangi dengan hukuman penuh.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
1. Akta notaris yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan sebagai akta umum tidak mengikat. Berdasarkan tata cara yang dikemukakan dalam Pasal 38 UUJN, seorang notaris dapat dianggap memenuhi persyaratan sebagai akta dinas apabila telah memperhatikan tata cara dan tata cara yang diatur  dalam  Pasal  39-53  UUJN.  Apabila  notaris  memenuhi  persyaratan  tersebut,  akta  tersebut mempunyai nilai pembuktian penuh bagi pembuatnya. Suatu dokumen asli tidak dapat asal-asalan atau di luar syarat-syarat yang ditentukan, karena akan menimbulkan cacat hukum dan dokumen tersebut tidak dapat dianggap sebagai dokumen asli.
2. Sanksi Notaris, jika akta yang diterbitkan melanggar ketentuan yang dipersyaratkan sebagai akta yang  disahkan  berdasarkan  UUJN,  notaris  yang  melakukan  pelanggaran  akan  mendapat  empat sanksi, antara lain teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau tidak  dengan  hormat.  pemecatan  Dalam  Putusan  PN  Lhokseumawe  Nomor  40/Pid.B/2013/PN- LSM, notaris yang memalsukan isi surat/dokumen tidak mengikuti kebenaran dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa sah. dan divonis secara tegas atas tindak pidana “pemalsuan” dan  dijatuhi  hukuman  2  (bulan)  penjara,  dan  hakim  memerintahkan  agar  hukuman  terdakwa dikurangi seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.

## 4.2 Saran
1. Kepada Notaris dalam menjalankan kewajiban terutama dalam pembuatan akta autentik hendaknya selalu bersikap sesuai dengan UUJN agar meminimalisir terjadinya perbuatan melanggar hukum dan membuat proses berjalannya hukum tetap lancar.
2. Kepada  pihak  yang  akan  menghadap  notaris  agar  selalu  teliti  sehingga  tidak  memberikan  celah kepada  notaris  yang  sengaja  ataupun  tidak  disengaja  melakukan  pelanggaran  hukum  terutama dalam pembuatan akta autentik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi Terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik. Repertorium , 9 (2). Hastu  Nuring  Yudanti,  E.  A.  Z.  (2022).  Peran  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  yang  di  Dalamnya Terdapat Figur Palsu. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 9 (6).
Hendra,  R.  (2012).  Tanggungjawab  Notaris  Terhadap  Akta  Otentik  yang  Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1).
Jonaedi Efendi, J. I. (2021). Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris . Kencana Prenada Media Group.
Kadek  Setiadewi,  I.  M.  H.  W.  (2020).  Legalitas  Akta  Notaris  Berbasis  Cyber  Notary  Sebagai  Akta Otentik. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1) .
Kuswanto,  M.  R.  (2017).  Urgensi  Penyimpanan  Protokol  Notaris  dalam  Bentuk  Elektronik  dan Kepastian Hukumnya di Indonesia. Jurnal Repertorium , 4 (2).
Pramono,  D.  (2015).  Kekuatan  Pembuktian  Akta  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Selaku  Pejabat  Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Lex Jurnalica , 12 (3).
Purnayasa, A. T. (2018). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. Jurnal Hukum Kenotariatan , 3 (3). Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 8 (3).
Syaripudin,  P.  (2021).  Analisis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Dokumen  dan  Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 Dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Journal Juscitiabelen , 1 (1).