Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Tindakan Fraud yang Dilakukan Pegawai Bank

## Audita Cindanufaza
Universitas Indonesia auditacindanu@yahoo.com
Abstrak. Bagi  dunia  perbankan,  keberlangsungan  perusahaan  sangat  bergantung  dari pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  berarti,  hilangnya  kepercayaan  dari masyarakat  (nasabah)  kepada  bank  akan  berdampak  buruk  bagi  keberlangsungan  kegiatan  bank. Kepercayaan  rakyat  untuk  bank  tidak  terlepas  dari  peran  personil  atau  pegawai  bank.  Peran  dari personil  atau  pegawai  bank,  antara  lain  menghimpun  dana  dari  masyarakat,  menyalurkan  dana kepada  masyarakat,  dan  melakukan  tugas  dalam  rangka  menjalankan  jasa  perbankan.  Walaupun pola  dan  perilaku  pegawai  bank  dalam  menjalankan  tugasnya  telah  diatur,  namun  saat  ini,  masih banyak  terjadi fraud yang  dilakukan  oleh  pegawai  bank.  Bank  yang  seharusnya  mengelola  bisnis dengan kepercayaan telah banyak disalahgunakan oleh para pegawai bank yang dapat menimbulkan kerugian,  baik  bagi  nasabah,  pegawai  bank  itu  sendiri,  maupun  bank  yang  bersangkutan.  Dengan adanya fraud yang  dilakukan  oleh  pegawai  bank,  maka  bank  dan  pemerintah  telah  membuat beberapa  pengaturan  dengan  tujuan  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah.  Dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern Bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  5/8/PBI/2003  tanggal  19  Mei  2003  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko bagi Bank Umum serta mempertimbangkan terungkapnya berbagai kasus Fraud di sektor perbankan yang  merugikan  nasabah  dan/atau  Bank maka  perlu  diatur  ketentuan  mengenai  penerapan  strategi anti Fraud bagi Bank Umum.

## Kata Kunci: Bank, Pegawai Bank, Fraud

## PENDAHULUAN
Era  globalisasi  menjadikan  peranan bank  sebagai  salah  satu  lembaga  jasa keuangan  menjadi  sangat  dibutuhkan  oleh masyarakat  di  suatu  negara.  Lembaga perbankan  juga  mempunyai  peran  strategis dalam  pembangunan  nasional  dan  penunjang perekonomian  dalam  rangka  mewujudkan masyarakat  yang  adil  dan  makmur  sesuai dengan  amanat  pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945.  Bank  menurut  pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  (yang  selanjutnya  akan  disebut sebagai  UU  Perbankan)  menyebutkan  bahwa Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan  menyalurkan  kepada  masyarakat  dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup rakyat  banyak.  Untuk  itu  setiap  bank  perlu
terus  menjaga  kesehatannya  dengan  tetap memelihara sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya.
Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998  Pasal  4  tentang  Perbankan  dijelaskan bahwa “Perbankan  Indonesia  bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi  dan  stabilitas  nasional  ke  arah peningkatan  kesejahteraan  rakyat  banyak.” Peranan  penting  dan  strategi  dari  lembaga perbankan  merupakan  pembuktian  bahwa lembaga  perbankan  adalah  salah  satu  pilar utama  bagi  pembangunan  ekonomi  dan sebagai agent of development dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Memperhatikan
peran lembaga perbankan  yang  demikian  strategis  dalam mencapai  tujuan  pembangunan  nasional, terhadap lembaga  perbankan  perlu  senantiasa terdapat  pembinaan  dan  pengawasan  yang efektif,  dengan  didasari  oleh  gerak  landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Indonesia  mampu  berfungsi  secara  efisien, sehat,  wajar,  dan  mampu  menghadapi persaingan  yang  bersifat  global,  mampu melindungi  secara  baik  dana  yang  dititipkan ke bidangbidang yang produktif bagi pencapaian  sasaran  pembangunan,  demikian berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Regulasi bank dalam rangka menjalankan  tugasnya  diatur  dalam  Pasal  25 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999 tentang  Bank  Indonesia  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UUBI)
menyatakan bahwa, Bank Indonesia berwenang  menetapkan  ketentuan-ketentuan perbankan  yang  memuat  prinsip  kehati- hatian. Selanjutnya, Pasal 26 Undang-Undang Bank  Indonesia  mengatakan  bahwa  Bank Indonesia berwenang:
1. Melakukan dan mencabut izin usaha bank;
2. Memberikan  izin  pembukaan,  penutupan, dan pemindahan kantor bank;
3. Memberikan  persetujuan  atas  kepemilikan dan kepengurusan bank; dan
4. Memberikan  izin  kepada  bank  untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Bagi dunia perbankan,
keberlangsungan perusahaan sangat bergantung  dari  pelayanan  yang  diberikan kepada masyarakat. Hal ini berarti, hilangnya kepercayaan  dari  masyarakat  (nasabah) kepada  bank  akan  berdampak  buruk  bagi keberlangsungan  kegiatan  bank.  Sehingga pelayanan  kepada  masyarakat  (nasabah) merupakan faktor yang penting bagi berkembangnya institusi. Oleh karena kegiatan  bank  menyangkut  uang  masyarakat dan kepercayaan yang diberikan, maka setiap periode dilakukan penilaian tentang kesehatan  suatu  bank.  Bagi  bank  yang dinyatakan  tidak  sehat  untuk  beberapa periode, maka disarankan untuk melaksanakan  penggabungan  dengan  bank lainnya. Kegiatan perbankan yang didasarkan pada kepercayaan ini dilakukan oleh pegawai bank  yang  didukung  oleh  masyarakat.
Pegawai  bank  adalah  semua  pejabat  dan karyawan bank. Pegawai bank adalah pejabat bank  yang  mempunyai  wewenang  dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.
Aktivitas  perbankan  yang  pertama adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat luas  dikenal  dengan  istilah  di  dunia perbankan adalah kegiatan funding. Pengertian  menghimpun  dana  maksudnya adalah  mengumpulkan  atau  mencari  dana dengan  cara  membeli  dari  masyarakat  luas. Penghimpunan  dana  dari  masyarakat  ini dilakukan  oleh  bank  dengan  cara  memasang berbagai  bentuk  simpanan.  Jenis  simpanan yang  dapat  dipilih  oleh  masyarakat  adalah seperti  giro,  tabungan,  sertifikat  deposit  dan deposito  berjangka.  Agar  masyarakat  mau menyimpan  uangnya  di  bank,  maka  pihak perbankan  memberikan  rangsangan  berupa balas  jasa  yang  akan  diberikan  kepada  si penyimpan  uangnya.  Oleh  karena  itu,  pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat  berminat  untuk  menanamkan dananya.
Peran  dari  personil  atau  pegawai bank,  antara  lain  menghimpun  dana  dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat,  dan  melakukan  tugas  dalam rangka  menjalankan  jasa  perbankan.  Peran personil atau pegawai bank tersebut semakin penting jika dikaitkan dengan seksama. Pada hakikatnya, pengamanan dana yang dititipkan  masyarakat  kepada  bank,  semata- mata berada pada personil atau pegawai bank (termasuk  pimpinan  dan  komisarisnya). Istilah pegawai bank dalam dunia perbankan ini  dikenal  dengan  sebutan  bankir.  Bankir adalah  para  pelaku  usaha  bank  yang  terdiri dari  Komisaris,  Direksi,  Pemegang  Saham dan  Pegawai  lainnya  yang  menjalankan aktivitas  perbankan.  Yang  termasuk  dalam pengertian  pegawai  ini  adalah  Teller, Customer Service, Personal Banker,
Authorize  Signer,  SubBranch  Manager, hingga Branch Manager. Keseluruhan pegawai  tersebut  mempunyai  tugas  sesuai dengan  bidangnya  masing-masing.  Pegawai
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang  memiliki  intensitas  kedekatan  yang cukup  erat  dengan  nasabah  adalah  personal banker,  yang  merupakan  seseorang  yang bertugas untuk mempromosikan, memasarkan,  dan  menjual  produk,  juga menjaga  dan  memelihara  dana  nasabah  dan memberikan  solusi  kepada  nasabah  tentang produk  mana  yang  terbaik  untuk  keperluan nasabah yang bersangkutan.
Walaupun  pola  dan  perilaku  pegawai bank  dalam  menjalankan  tugasnya  telah diatur,  namun  saat  ini,  masih  banyak  terjadi penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  pegawai bank.  Bank  yang  seharusnya  mengelola bisnis  dengan  kepercayaan  telah  banyak disalahgunakan oleh para pegawai bank yang dapat  menimbulkan  kerugian,  baik  bagi nasabah,  pegawai  bank  itu  sendiri,  maupun bank  yang  bersangkutan.  Terungkapnya berbagai  kasus  tindak  pidana  perbankan (fraud) pada sektor perbankan yang merugikan nasabah dan/atau Bank. Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis merumuskan  2  (dua)  pokok  permasalahan yaitu:
1. Bagaimana  pengertian  fraud  dalam perbankan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap  nasabah    apabila  terjadi  fraud yang dilakukan oleh pegawai bank?

## METODE PENELITIAN
Bentuk  penelitian  yang  digunakan  di dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif.  Penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  yang  mengacu  pada  norma  hukum yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan,  serta  norma-norma  yang    berlaku  dan mengikat di masyarakat. Dalam rangka penelitian ini, Penulis memilih menggunakan tipe penelitian yuridis  normatif  dengan  bersumber  pada  bahan- bahan kepustakaan.

## PEMBAHASAN
Tinjauan  umum  mengenai  fraud  dalam bidang perbankan
Berdasarkan  Surat  Edaran  nomor 13/28/DPNP  perihal  penerapan  strategi antifraud  bagi  bank  umum  menjelaskan pengertian fraud adalah tindakan penyimpangan  atau  pembiaran  yang  sengaja
dilakukan  untuk  mengelabui,  menipu,  atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang  terjadi  di  lingkungan  bank  dan/  atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan  bank,  nasabah,  atau  pihak lain  menderitakerugian  dan/  atau  pelaku fraud  memperoleh  keuntungan  keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sedangkan  definisi  fraud  menurut Black  Law  Dictionary  ialah  “1.  A  knowing misrepresentation of the truth or concealment of  a  materialfact  to  induce  another  to  act  to his  or  her  detriment;  is  usual  a  tort,  but  in some  cases  (esp.  When  the  conduct  is willful)  it  may  be  a  crime,  2.  A misrepresentation  made  recklessly  without belief in its truth to induce another person to act,  3.  A  tort  arising  from  knowing misrepresentation,  concealment  of  material fact,  or  reckless  misrepresentation  made  to induce another to act to his or her detriment.” (1.  Kesengajaan  atas  salah  pernyataan terhadap  suatu  kebenaran  atau  keadaan  yang disembunyikan  dari  sebuah  fakta  material yang  dapat  mempengaruhi  orang  lain  untuk melakukan  perbuatan  atau  tindakan  yang merugikannya, yang biasanya berupa kesalahan  namun  dalam  beberapa  kasus (khususnya  dilakukan  secara  disengaja) merupakan  suatu  kejahatan:  2.  Penyajian yang  salah/keliru  (salah  pernyataan)  yang secara  ceroboh/  tanpa  perhitungan  dan  tanpa dapat  dipercaya  kebenarannya  berakibat dapat  mempengaruhi/  menyebabkan  orang lain  bertindak/  berbuat;  3.  Suatu  kerugian yang  timbul  sebagai  akibat  diketahui keterangan/  penyajian  yang  salah  (salah pernyataan),  penyembunyian  fakta  material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan  yang  mempengaruhi  orang  lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya.) Badan Pengawas Keuangan memberikan  definisi  fraud  yaitu  suatu tindakan yang
bertujuan untuk menyembunyikan,  menutupi,  atau  dengan cara yang tidak jujur lainnya melibatkan atau meniadakan  suatu  perbuatan  atau  membuat pernyataan  yang  salah  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi  di  bidang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
keuangan  atau  keuntungan  lainnya  atau meniadakan suatu kewajiban bagi dirinya dan mengabaikan  hak  orang  lain.  Fraud  adalah pengelabuan,  penipuan,  atau  suatu  perbuatan curang  yang  dilakukan  untuk  memperoleh keuntungan material dengan cara memutarbalikkan kenyataan.
Dalam  konteks  perbankan,  definisi fraud  dapat  dipersempit  menjadi  suatu tindakan  menyimpang  yang  dengan  sengaja dilakukan oleh pihak tertentu yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara  yang  tidak  jujur  seperti  mengelabui, menipu,  bertindak  curang,  dan  melakukan tindakan  yang  tidak  sesuai  prosedur  (bagi pihak internal bank) di lingkungan perbankan,  baik  dengan  ataupun  tidak dengan  menggunakan  sarana  bank,  yang berujung  pada  dideritanya  kerugian  oleh bank  dan  pihak-pihak  yang terkait dengan bank  tersebut.  Jadi,  secara  umum  dapat disimpulkan  bahwa  fraud  memiliki  unsur- unsur sebagai berikut:
1. Adanya penyajian yang keliru/pengelabuan 2. Adanya usaha penyembunyian
3. Menyangkut fakta material
4. Dilakukan secara sengaja
5. Untuk menguntungkan diri sendiri secara langsung maupun tidak
6. Mengakibatkan kerugian.
Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  atas Perilaku Fraud Pegawai Bank
Hubungan  antara  bank  dan  nasabah didasari  dengan  suatu  hubungan  kontraktual. Di  dalam  hubungan  kontraktual  adanya  hak dan  kewajiban  atas  dasar  perikatan  yang timbul.  Perjanjian  penyimpanan  merupakan salah satu sumber hubungan formal kontraktual  antara  bank  dan  nasabah,  di dalamnya  berisikan  hak  dan  kewajiban masing-  masing  pihak.  Berkaitan  dengan perjanjian  penyimpanan,  sebagaimana  telah di  uraikan  sebelumnya,  bahwa  terdapat  di dalamnya  rahasia  bank  yang  wajib  di  jaga oleh  bank  kerahsiaannya.  Hal  demikian merupakan  suatu  kewajiban  hukum  bagi bank  atas  dasar  perjanjian  penyimpanan dengan  nasabah  dan  merupakan  ketentuan rahasia  bank  yang  disyaratkan  Undang-
Undang  Perbankan  dalam  kegiatan  usaha perbankan.
Dunia  perbankan  sangat  tergantung pada  nasabah  yang  akan  menyimpan dananya  di  bank  dan  yang  meminjam  dana dari  bank,  karena  nasabah  merupakan  salah satu  faktor  penting  dalam  bisnis  perbankan. Untuk mendapatkan nasabah tersebut, diperlukan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan  oleh  bank  terhadap nasabahnya.
Dalam menjalankan
aktivitasnya,  bank  harus  bisa  memberikan layanan  nasabah  yang  prima,  artinya  bank harus  memberikan  pelayanan  semaksimal mungkin  agar  nasabah  merasa  nyaman  dan aman  untuk  menyimpan  dananya  di  bank yang  bersangkutan.  Semakin  baik  layanan nasabah  prima  dari  suatu  bank,  maka semakin banyak nasabah yang akan menyimpan dananya di bank yang bersangkutan.  Pemberian  layanan  nasabah prima  dari  suatu  bank  kepada  nasabah  bisa dilakukan  dengan  menawarkan  produk dan/atau aktivitas yang mencakup:
1. Produk  dan/atau  aktivitas  tradisional perbankan  yang  memiliki  fitur  dasar sesuai  karakteristik  produk  dan/atau aktivitas tersebut, seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kredit/pembiayaan, produk derivatif
yang bersifat plain vanilla , bank garansi, dan trade finance ; dan
2. Produk  dan/atau  aktivitas  nontradisional perbankan,  seperti structured  product dan  produk  keuangan  nonbank,  seperti reksa dana dan bancassurance .
Seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam latar  belakang  penulisan  ini,  Kegiatan perbankan yang didasarkan pada kepercayaan.  Kegiatan  ini  dilakukan  oleh pegawai bank yang didukung oleh masyarakat.  Pegawai  bank  adalah  semua pejabat  dan  karyawan  bank.  Pegawai  bank adalah  pejabat  bank  yang  mempunyai wewenang  dan  tanggungjawab  tentang  hal- hal  yang  berkaitan  dengan  usaha  bank  yang bersangkutan.
Dalam  dunia  perbankan,  salah  satu hal yang paling penting adalah kepercayaan. Dengan adanya pelanggaran dan/atau
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pegawai bank,  maka  bank  dan  pemerintah  telah membuat  beberapa  pengaturan  dengan tujuan  memberikan  perlindungan  hukum terhadap nasabah.
Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum terhadap nasabah, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan
indonesia, mengenai
perlindungan  terhadap  nasabah  penyimpan dana,  dapat  dilakukan  melalui  2  (dua)  cara, yaitu:
1. Perlindungan  secara  implisit  ( implicit deposit  protection ),  yaitu  perlindungan yang  dihasilkan  oleh  pengawasan  dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan  terjadinya  kebangkrutan bank.  Perlindungan  ini  yang  diperoleh melalui: (1) peraturan perundang- undangan  di  bidang  perbankan,  (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan  dan  menjaga  kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya  dan  perlindungan  terhadap sistem  perbankan  pada  umumnya,  (4) memelihara  tingkat  kesehatan  bank,  (5) melakukan  usaha  sesuai  dengan  prinsip kehatihatian,  (6)  cara  pemberian  kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7)
menyediakan  informasi  risiko  pada nasabah.
2. Perlindungan  secara  eksplisit  ( explicit deposit  protection ),  yaitu  perlindungan melalui  pembentukan  suatu  lembaga yang  menjamin  simpanan  masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan,  lembaga  tersebut  yang  akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan  ini  diperoleh  melalui pembentukan  lembaga  yang  menjamin simpanan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  26  tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum. Meskipun  perlindungan  diatas  sudah dilakukan,  namun  hingga  saat  ini  masih banyak terdapat penyimpangan yang
dilakukan  oleh  pegawai  bank  sebagai penghubung  antara  nasabah  dengan  Bank. Penyimpangan ini berkaitan dengan kejahatan  yang  terjadi  dalam  bidang perbankan.  Kata  "kejahatan"  dan  "tindak pidana"  sering  dikaitkan  satu  sama  lain, namun  pengertian  tindak  pidana  lebih  luas daripada  kejahatan.  Dalam  Kamus  Besar
Bahasa Indonesia, kata ”kejahatan” diartikan, antara lain "perilaku yang bertentangan  dengan  nilai-nilai  dan  norma- norma  yang  berlaku  yang  telah  disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).
Fraud diartikan sebagai suatu tindakan  penyimpangan  atau  pembiaran yang  sengaja  dilakukan  untuk  mengelabui, menipu,  atau  memanipulasi  bank,  nasabah, atau  pihak  lain,  yang  terjadi  di  lingkungan bank  dan/atau  menggunakan  sarana  bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak  lain  menderita  kerugian  dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan,  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung.
Romli Atmasasmita menyatakan “Tindak  Pidana  Perbankan  sering  kali mengandung  elemen-elemen  kecurangan ( deceit ),  penyesatan  ( misrepresentation ), penyembunyian  kenyataan  ( concealment  of facts ), manipulasi ( manipulation ), pelanggaran  kepercayaan  ( breach  of  trust ), akalakalan  ( subterfuge ),  atau  penggelakan peraturan  ( ilegal  circumvention )  sehingga sangat  merugikan  masyarakat  secara  luas”. Berdasarkan  pernyataan  ini  tindakan fraud ini mengandung unsur-unsur:
1. Kecurangan yaitu pegawai bank melakukan  kecurangan  dengan  cara mengambil dana nasabah yang
seharusnya bukan miliknya.
2. Penyembunyian fakta, yang mana pegawai  bank  melakukannya  dengan cara  mentransfer  uang  nasabah  kepada rekeningnya  pribadinya,  namun  tidak tercantum  di  dalam  buku  tabungan nasabah.  Ketika  nasabah  menanyakan uangnya kemana, pegawai bank tersebut akan  beralasan  adanya error  system sehingga  dana  tidak  tercantum  di  dalam buku  nasabah,  ataupun  cara-cara  lain
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang  dilakukan  oleh  pelaku  untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya.
3. Memanipulasi data, dengan cara misalnya merubah nama nasabah menjadi  orang  lain  (pihak  ketiga  diluar bank),  yang  mana  pada  akhirnya  uang nasabah  akan  beralih  pada  pihak  ketiga tersebut.
4. Pelanggaran  kepercayaan,  dalam  hal  ini pegawai  bank  jelas  telah  melakukan pelanggaran  kepercayaan  karena  tidak bisa  menjaga  kepercayaan  yang  telah diberikan oleh nasabah tersebut.
Kasus  Fraud  oleh  Pegawai  Bank  CIMB
Niaga (Putusan
No. 2819/Pid. Sus/2019/PN.SBY)
Salah  satu  kejahatan  dalam  dunia perbankan  dikenal  dengan  istilah fraud . Salah  satu  contoh fraud yang  terjadi  di Indonesia, adalah seperti dalam Putusan No. 2819/Pid.  Sus/2019/PN.SBY  yaitu  kasus penggelapan  dana  nasabah  yang  dilakukan oleh  seorang  Preferred  Relation  Manager CIMB  yang  bertugas  menangani  nasabah  - nasabah  prioritas  bernama  Deky  Kurnia Rahman  (selanjutnya  disebut  Deky).  Deky melakukan  tindakan  fraud  kepada  nasabah prioritas  Bank  CIMB  yang  bernama  Dr. Soetojo.  Peristiwa  ini  bermula  pada  tanggal 1  Februari  2017  Dr.  Soetojo    datang  ke CIMB  Niaga  Cabang  Jl.  Dharmahusada (tempat  kerja  Deky)  berencana  untuk meminta  rincian  tagihan  kartu  kredit miliknya.  Pada  saat  itu  Deky  menawarkan Dr.  Soetojo  untuk  memperpanjang  kembali tabungan  MAPAN  milik  Dr,  Soetojo mengingat  pada  akhir  Februari  2017  akan cari  atau  jatuh  tempo.  Saat  Dr.  Soetojo bersedia,  Deky  menggunakan  kesempatan tersebut untuk memberikan blangko kosong/form instruksi perubahan (CIF) yang kemudian  ditandatangani  oleh  Dr.  Soetojo. Tanpa  sepengetahuan  Dr.  Soetojo,  blangko kosong/form  instruksi  perubahan  (CIF) tersebut  Deky  isi  dengan  nomor  rekening milik  Dr.  Soetojo  dan  nomor  telepon  milik Deky  dengan  tujuan  melalui  nomor  telepon milik  Deky  tersebut,  Deky  akan  menerima notifikasi dalam bentuk SMS yang berisikan
M-PIN  dimana  dengan  M-PIN  tersebut Deky  akan  leluasa  untuk  melakukan transaksi  keuangan  melalui  internet  banking pada  bank  CIMB  Niaga  dari  rekening  milik Dr.  Soetojo.  Setelah  proses  input  dan approval  selesai,  pada  tanggal  14  Februari 2017  Deky  menerima  notifikasi  dalam bentuk  SMS  yang  berisikan  M-PIN  dari sistem  Bank  CIMB  Niaga  dan  kemudian Deky  mulai  melakukan  transaksi  internet banking  dengan  mengambil  sejumlah  dana milik Dr. Soetojo untuk kepentingan pribadi Deky  antara  lain  untuk  membayar  hutang, membeli  1  unit  apartemen  di  Dian  Regency Apartment  dan  berbagai  transaksi  yang diambil  Deky  dari  rekening  Dr.  Soetojo tanpa  sepengetahuan  dan  seijin  Dr,  Soetojo dalam  rentang  waktu    tanggal  14  Februari 2017 hingga 4 Desember 2017.
Berdasarkan kasus tersebut, Penuntut Umum  menuntut  Deky  dengan  dakwaan tunggal  Pasal  49  Ayat  (1)  Huruf  a  UU  No. 10  tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  UU No.  7  tahun  1992  tentang  Perbankan,  yang mengatur bahwa pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan  palsu  dalam  pembukuan  atau dalam  proses  laporan  maupun  dalam dokumen,  laporan  transaksi  atau  rekening suatu  bank  diancam  dengan  pidana  penjara sekurang-kurangnya  5  (lima)  tahun  dan paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  serta denda
sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak
Rp.200.000.000.000,00  (dua  ratus  miliar rupiah).
Majelis  Hakim  memutus  bahwa Deky  terbukti  memenuhi  unsur  dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan:
⚫ Unsur  barangsiapa  terpenuhi  karena Deky  merupakan  orang  yang  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  atas perbuatan yang dilakukan.
⚫ Unsur  Anggota  Dewan  Komisaris, Direksi,  atau  Pegawai  Bank  terpenuhi dengan  fakta  bahwa  Deky  Kurnia Rahman  adalah  pegawai  Bank  CIMB yang  diangkat  dengan  Jabatan  CIMB
Preferred
Relationship
Manager
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
terhitung  efektif  sejak  tanggal  28 Februari  2014  dibuktikan  dengan  Surat No. 00075/HROB/HR/II/2014.
⚫ Unsur  dengan  sengaja  membuat    atau menyebabkan  adanya  pencatatan  palsu dalam  pembukuan  atau  dalam  proses laporan,  maupun  dalam  dokumen  atau laporan kegiatan usaha laporan transaksi atau  rekening  suatu  Bank,  terpenuhi dengan  pertimbangan  Deky  sengaja menawarkan  pada  Dr.  Soetojo  untuk memperpanjang kembali tabungan MAPAN miliknya karena Deky memiliki  maksud  untuk  menyodorkan blanko  kosong  CIF  yang  nantinya  akan
Deky  gunakan  untuk  memasukkan nomor  telepon  milik  Deky  ke  dalam sistem Bank CIMB untuk ditandatangani  Dr.  Soetojo.  Kemudian setelah form tersebut
sudah
ditandatangani Dr. Soetojo, Deky mengisi dengan nomor telepon miliknya berikut  nomor  ATM  milik  Dr.  Soetojo dengan  tujuan  Deky  akan  menerima notifikasi  dalam  bentuk  SMS  yang berisikan M-PIN dimana dengan M-PIN tersebut  Deky  akan  leluasa  melakukan transaksi  keuangan  melalui  Internet Banking  atas  rekening  milik  Dr. Soetojo. Setelah Deky mendapatkan M- PIN  melalui  SMS  yang  ia  dapatkan, Deky  melakukan  berbagai  transaksi keuangan  dalam  kurun  waktu  14 Februari  hingga  4  Desember  yang dilakukan berkali-kali tanpa sepengetahuan  Dr.  Soetojo  selaku pemilik rekening hingga jumlah kerugian  yang diderita oleh Dr. Soetojo mencapai  Rp  1.100.512.655,-  (satu milyar  seratus  juta  lima  ratus  dua  belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
Dalam  kasus  diatas,  perlindungan hukum  yang  diberikan  kepada  nasabah diterapkan  dari  sisi  hukum  perlindungan konsumen  karena  hubungan  bank  dan nasabah adalah hubungan pengusaha dengan konsumen,  hukum  perdata  Indonesia,  dan juga  hukum  pidana.  Bentuk  nyata  dari perlindungan hukum yang diberikan tersebut adalah  penggantian  kerugian  oleh  Bank
CIMB  kepada  Dr.  Soetojo,  dan  penjatuhan pidana  kepada Deky berupa penjara selama 5  (lima)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp 10.000.000.000,-  (sepuluh  milyar  rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
Penulis  menilai  pertimbangan  dalam putusan  yang  dijelaskan  diatas  sudah  tepat dan Penuntut Umum menggunakan Pasal 49 Ayat  (1)  Huruf  a  UU  No.  10  tahun  1998 tentang  Perubahan  atas  UU  No.  7  tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, slein pasal diatas,  menurut  Penulis,  Deky  juga  dapat dikenakan Pasal 263 KUHP yang berbunyi: “Barang  siapa  membuat  surat  palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan  sesuatu  hak,  perikatan  atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai
bukti daripada
sesuatu  hal  dengan  maksud  untuk  memakai atau  menyuruh  orang  lain  memakai  surat tersebut  seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak dipalsu,  diancam  jika  pemakaian  tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan  surat,  dengan pidana  penjara paling lama enam tahun.”
R.Soesilo dalam
bukunya Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap
Pasal  Demi  Pasal menjelaskan  mengenai Pasal 263 KUHP  sebagai berikut:
1. Yang diartikan dengan surat adalah segala surat  baik  yang  ditulis  dengan  tangan, dicetak,  maupun  ditulis  memakai  mesin tik dan lain-lainnya, termasuk kuitansi;
2. Memalsukan  surat  diartikan  sebagai mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli  atau  sehingga  surat  itu  menjadi  lain dari  yang  asli.  Caranya  bermacam- macam, termasuk mengurangi, menambah,  mengubah  sesuatu  dari  surat itu, atau memalsu tanda tangan;
3. Perbuatan  memalsukan  surat  tersebut harus dengan maksud akan menggunakan atau  menyuruh  orang  lain  menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu;
4. Penggunaan surat palsu itu harus mendatangkan  kerugian,  namun  kerugian yang  dimaksud tidak  perlu  sudah  ada, sehingga  baru  kemungkinan  saja  akan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
adanya  kerugian  sudah  cukup  diartikan sebagai kerugian; dan
5. Yang  dihukum  tidak  hanya  memalsukan surat, namun juga secara sengaja menggunakan  surat  palsu.  “Sengaja”
berarti orang yang menggunakan harus mengetahui benar bahwa surat yang ia gunakan adalah palsu.
Unsur  yang  harus  digarisbawahi yaitu  penjelasan  mengenai  memalsukan surat.  Memalsukan  surat  diartikan  sebagai mengubah  surat  sedemikian  rupa,  sehingga isinya  menjadi  lain  dari  isi  yang  asli  atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Caranya bermacam-macam, termasuk mengurangi,  menambah,  mengubah  sesuatu dari  surat  itu,  atau  memalsu  tanda  tangan. Dalam  kasus  Deky,  blangko  kosong/form instruksi perubahan (CIF) yang ditandatangani oleh Dr. Soetojo sebelumnya tidak  berisikan  info  nomor  rekening  milik Dr. Soetojo serta nomor telepon milik Deky untuk kepentingan
M-PIN. Setelah
ditandatangani  oleh  Dr.  Soetojo,  form tersebut  kemudian  ditambahkan  keterangan mengenai nomor rekening milik Dr. Soetojo serta  nomor  telepon  milik  Deky  sehingga menurut  penulis  Deky  telah  menambahkan isi  surat  tersebut  sehingga  menyebabkan kerugian  bagi  Dr.  Soetojo  selaku  pemilik rekening.

## Langkah Mengantisipasi Fraud
Untuk  menghindari  terjadinya  fraud seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya,  bank dan pemerintah melakukan beberapa langkah  untuk  memberikan  perlindungan hukum  impisit  bagi  nasabah.  Dalam  rangka penguatan  sistem  pengendalian  intern  Bank dan  sebagai  pelaksanaan  lebih  lanjut
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003  tanggal  19  Mei  2003  tentang Penerapan  Manajemen  Risiko  bagi  Bank Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2003  Nomor  56,  serta mempertimbangkan  terungkapnya  berbagai kasus  Fraud  di  sektor  perbankan  yang merugikan  nasabah  dan/atau  Bank  maka perlu  diatur  ketentuan  mengenai  penerapan strategi  anti  Fraud  bagi  Bank  Umum  dalam
suatu  Surat  Edaran  Bank  Indonesia,  dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:
a. Penerapan Manajemen Resiko
2. Pengawasan Aktif Manajemen 3. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban 4. Pengendalian dan Pemantauan
b. Menerapkan Strategi Anti Fraud
Strategi  anti  Fraud  yang  dalam penerapannya  berupa  sistem  pengendalian Fraud,  memiliki  4  (empat)  pilar  sebagai berikut:
1. Pencegahan
2. Deteksi
3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
4.  Pemantauan,  Evaluasi,  dan  Tindak Lanjut
c. Pengaturan  Mengenai  Pelaporan  dan Sanksi
Dalam  rangka  memantau  penerapan strategi anti Fraud, Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, hal- hal sebagai berikut:
a. Strategi anti Fraud sebagaimana dimaksud  pada  angka  III,  paling  lambat 6  (enam)  bulan  sejak  berlakunya  Surat Edaran Bank Indonesia ini.
b. Laporan  penerapan  strategi  anti  Fraud, setiap  semester  untuk  posisi  akhir  bulan Juni  dan  Desember,  paling  lambat  10 (sepuluh)  hari  kerja  setelah  akhir  bulan laporan,  dengan  format  dan  cakupan sebagaimana  dimaksud  dalam  Lampiran 2.  Laporan  ini  harus  disampaikan terhitung sejak laporan posisi akhir bulan Juni 2012.
Setiap  Fraud  yang  diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap  Bank  dan/atau  nasabah,  termasuk yang  berpotensi  menjadi  perhatian  publik, paling  lambat  3  (tiga)  hari  kerja  setelah Bank mengetahui terjadinya  Fraud.  Laporan dimaksud  paling  kurang  memuat  nama pelaku,  bentuk  penyimpangan/jenis  Fraud, tempat kejadian, informasi singkat mengenai modus,  dan  indikasi  kerugian.  Pelaporan tersebut  tidak  mengurangi  kewajiban  Bank untuk  melakukan  langkah-langkah  sesuai dengan strategi anti Fraud yang dimiliki.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dilakukan  berdasarkan  permasalahan  dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Dunia perbankan sangat tergantung pada nasabah  yang  akan  menyimpan  dananya di  bank  dan  yang  meminjam  dana  dari bank,  karena  nasabah  merupakan  salah satu faktor penting dalam bisnis
perbankan.  Untuk  mendapatkan  nasabah tersebut,  diperlukan  kepercayaan  yang dapat  dipertanggungjawabkan  oleh  bank terhadap nasabahnya. Dalam
menjalankan  aktivitasnya,  bank  harus bisa  memberikan  layanan  nasabah  yang prima,  artinya  bank  harus  memberikan pelayanan  semaksimal  mungkin  agar nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan  dananya  di  bank  yang bersangkutan.
2. Penjatuhan  pidana  untuk  kasus  Deky dalam putusan nomor 2819/Pid.
Sus/2019/PN.SBY  sudah  tepat  namun menurut  penulis  akan  lebih  tepat  jika dikumulatifkan dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, karena tindakan
Deky menambahkan isi blangko termasuk  dalam  memalsukan  surat  dan tindakan tersebut menyebabkan kerugian baik  bagi  Dr,  Soetojo  selaku  pemilik rekening  dan  Bank  CIMB  selaku  pihak Bank yang mengganti kerugian
nasabahnya,
3. Untuk  menghindari  terjadinya  fraud
seperti yang terjadi dalam kasus putusan nomor 2819/Pid.  Sus/2019/PN.SBY  ,
bank dan pemerintah melakukan beberapa  langkah  untuk  memberikan perlindungan hukum impisit bagi nasabah. Dalam rangka penguatan sistem pengendalian  intern  Bank  dan  sebagai pelaksanaan  lebih  lanjut  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  5/8/PBI/2003  tanggal
19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen  Risiko  bagi  Bank  Umum (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, serta mempertimbangkan terungkapnya berbagai kasus Fraud di sektor
perbankan  yang  merugikan  nasabah dan/atau  Bank  maka  perlu  diatur ketentuan  mengenai  penerapan  strategi anti Fraud bagi Bank Umum dalam suatu Surat  Edaran  Bank  Indonesia,  dengan pokok-pokok  ketentuan  yaitu  penerapan manajemen  resiko,  penerapan  strategi antifraud, dan adanya peraturan mengenai pelaporan dan sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Atmasasmita,  Romli. Pengantar  Hukum Kejahatan  Bisnis .  Jakarta  Timur:
Prenada Media, 2003.
Ghazali,  Djoni  S.  dan  Rachmadi  Usman.
Hukum Perbankan . Cetakan Pertama.  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2010.
Guritno,  T. Kamus  Perbankan  dan  Bisnis . cet.  Kedua.  Yogyakarta:  Gadjah Mada  University  Press,  1996,  hlm. 125.
Harminto, Try Bagus. Tinjauan Yuridis atas Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank  Umum .  Depok:  Universitas Indonesia, 2012. Jailani,  Ahmad .    Perlindungan  Hukum  Bagi Nasabah  Terkait  Dengan  Rahasia Bank .  Malang:  Universitas  Islam Malang, 2008.
Kasmir. Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya .  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada, 2012. Marpaung,  Leden. Pemberantasan  dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan. Jakarta: Djambatan, 2003.
Mertokusumo,  Sudikno. Mengenal  Hukum (Suatu  Pengantar ).  Yogyakarta: Liberty, 1991. Permata,  Gita. Tanggung  Jawab  Bank  Atas Pelanggaran  Kerahasiaan  Data Nasabah  Oleh  Pegawai  Bank . Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2018. Sasongko, Wahyu. Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen . Bandar lampung:Universitas lampung,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
2007.
Sembiring,  Sentosa. Hukum  Perbankan, Edisi  Revisi .  Bandung:  Mandar Maju, 2012. Soesilo,  R. Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  serta  Komentar- Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi Pasal. Jakarta: Politeia, 1995. Sutedi, Adrian. Hukum Perbankan Tunjauan Pencucian Uang, Merger, Likuiditas  dan  Kepailitan .  Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Tunggal, Amin Widjaja. Pemeriksaan Kecurangan: Fraud Auditing .
Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

## JURNAL
Porta,  R.  La. Investor  Protection  and Corporate  governance .  Jurnal  Of financial Economics 58 (1 January)
2000. Tiffany,  Mutiara. Perlindungan  Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan/Perilaku Fraud yang Dilakukan  oleh  Pegawai  Bank . Bandung:  Jurnal  Magister  Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas  Katolik  Parahyangan FH.UNISBA.  VOL.  XIII.  NO.  1, MARET - AGUSTUS 2012.

## UNDANG-UNDANG
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 57/POJK.03/2016
tentang
Penerapan  Manajemen  Risiko  pada Bank  Umum  yang  Melakukan Layanan Nasabah Prima Surat  Edaran  Nomor  13/28/DPNP/2011 tentang  Penerapan  Strategi  Anti- Fraud bagi Bank Umum. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan.