Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ISSN: 2745-8741(p), 2746-3990 (e) Vol. 3, no. 2 (2022), pp. 117-128, doi: 10.15575/as.v3i2.18759

## ANALISIS DAMPAK PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 12
TAHUN 2016 TENTANG BIAYA NIKAH GRATIS DI KUA KECAMATAN BUNUT MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM
Millah Shadiqoh 1, , 1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
*Correspondence: millahshadiqoh@gmail.com
Abstract
This  research  was  motivated  by  the  increase  in  the  number  of  free marriages in the KUA of Bunut District which was carried out by prospective brides who belonged to the category of low education and economics. This study aims to analyze the implementation and impact of the Regulation of the Minister of Religion Number 12 of 2016 concerning free marriage fees, at the KUA of Bunut District and the view of Islamic family law on these rules in the maqashid sharia frame. This study uses a type of field research with an empirical approach, and the method used is a qualitative descriptive research method. The results of this study, first, in the implementation of PMA Number 12 of 2016 cannot be realized, due to the ignorance of the KUA and the bride and groom regarding this rule, the KUA still uses the previous marriage fee rules, namely PP No. 48 of 2014 and PP No. 19 of 2015 Therefore, the bride and groom prefer to carry out the wedding for free during KUA operating hours and the ceremony at the KUA Office. Second, the impact of the Minister of Religion Regulation Number 12 of 2016 concerning Free Marriage Fees outside the KUA in the KUA of Bunut sub-district, is divided into 2 parts, namely positive and negative impacts for the bride and groom and for KUA itself. Third, in the view of Islamic family law in the concept of Maqashid Syariah , this rule is considered to be able to bring harm compared to maslahat depending on the law that is imposed, this is not following the purpose of I, namely protecting offspring ( hifzdu nasab ).
Keywords: Marriage, Religion, Ministerial Regulation, Goal.

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  dari  kenaikan  angka pernikahan  gratis  di KUA  Kecamatan  Bunut  yang  dilakulan  oleh  calon  pengantin  yang  termasuk katagori  rendah  pendidikan  dan  ekonomi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  implementasi  dan  dampak  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  12 Tahun  2016  tentang  biaya  perkawinan  gratis,  di  KUA  Kecamatan  Bunut  dan pandangan  hukum  keluarga  Islam  terhadap  aturan  tersebut  dalam  bingkai maqashid syariah .  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  lapangan  dengan pendekatan  empiris,  serta  metode  yang  digunakan  adalah  metode  peneitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini, pertama,  dalam  pelaksanaan  PMA
Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 …
Nomor  12  Tahun  2016  tidak  dapat  direalisasikan,  dikarenakan  ketidaktahuan pihak  KUA  dan  calon  pengantin  mengenai  aturan  ini,  Pihak  KUA  masih menggunakan aturan biaya nikah sebelumnya yakni pada PP No 48 tahun 2014 dan  PP  No  19  tahun  2015,  oleh  karenanya,  pengantin,  lebih  memilih  untuk melaksanakan  pernikahan  secara  gratis  di  jam  operasional  KUA  dan pelaksanaannya di Kantor KUA. Kedua, dampak dari Peraturan Menteri Agama tersebut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Biaya Perkawinan Gratis di luar KUA di KUA kecamatan Bunut, terbagi menjadi 2 bagian yaitu dampak positif dan negatif bagi kedua mempelai serta bagi KUA sendiri. Ketiga, pandangan hukum keluarga Islam dalam konsep Maqashid Syariah , aturan ini dianggap dapat mendatangkan mudharat  dibandingkan  dengan  mashlahat  tergantung  dengan  hukum  yang dijatuhinya,  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  tujuan Maqashid  Syariah ,  yaitu  menjaga keturunan ( hifzdu nasab).
Kata Kunci : Pernikahan, Agama, Peraturan Menteri, Tujuan.

## Pendahuluan
Hukum menikah bagi seorang laki -laki akan berbeda satu sama lain, hal ini  menyesuaikan  dengan  kondisi  dan  keadaan  masing-masing.  Maka  wajib hukumnya  bagi  seorang  laki  -laki  yang  mampu,  dan  ia  juga  menginginkan pernikahan  dan  khawatir  akan  terjerumus  kepada  perzinahan,  karena  menjaga kesucian  diri  dari  yang  haram  adalah  wajib,  dan  tidak  sempurna  penjagaan tersebut kecuali dengan menikah. Namun jika seseorang ingin menikah tapi tidak mampu memberi nafkah, maka berlaku baginya firman Allah Swt dalam Al Quran Surat An Nur ayat 33 1 : ْغُي ىّٰت َح ا ًحا َ كِن َ ن ْو ُد ِج َ ي ا َ ل  َنْي ِذ َّ لا  ِف ِف ْعَت ْسَي ْ ل َو
اَِّمِ  َب ٰ ت ِك ْ لا َ ن ْو ُغَتْبَي  َنْي ِذ َّ لا َوۗ ٖهِل ْض َ ف  ْن ِم ُ ّٰ للّٰا ُم ُهَيِن ْم ُ كىٰت ٰ ا ْٓ ْي ِذ َّ لا ِ ّٰ للّٰا  ِلا َّم  ْن ِ م ْم ُهْوُتٰاَّو اًرْي َخ ْم ِهْيِف ْمُتْمِلَع  ْنِا ْمُهْوُبِتاَكَف ْم ُ كُناَمْي َ ا  ْت َ ك َ ل َم
ا ْو ُه ِر ْ كُت ا َ ل َوۗ ْ ن ِا  ِءۤا َغِب ْ لا ى َ لَع ْم ُ كِتٰي َ ت َ ف ْۢ ْن ِم َ ّٰ للّٰا َّ نِا َ ف  َّنُّه ْه ِر ْ كُّي  ْن َم َوۗ اَيْن ُّدلا ِةوٰيَح ْ لا  َض َر َع ا ْو ُغَتْب َ تِ ل اًن ُّص َح َ ت َ ن ْد َر َ ا ٌمْي ِح َّر  ٌر ْو ُ ف َ غ  َّنِه ِها َر ْ كِا  ِد ْعَب ٣٣
Artinya : Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)- nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia- Nya.
Ayat diatas merupakan perintah Allah Swt, yang ditujukan kepada laki- laki  yang  tidak  berkemampuan  untuk  menikah  ,  untuk  menjaga  kesucian  diri
1 Lihat, Syaikh Muhamad Saalih al Munajjid , Pertanyaan dan jawaban Islam , (Hukum Nikah) pertanyaan no.5511, www.qnaislam.com , diakses 23 mei 2022, pukul 23:14.
mereka  dari  melakukan  perzinahan,  sehingga  Allah  nantinya  akan  membantu mereka dengan memberikan kemampuan untuk mereka dengan karunia Nya. Juga Rasulullah Saw bersabda Sebagaimana : َ لا َ ق َة َم َ ق ْ لَع  ْن َع َمي ِها َرْبِإ  ْن َع  ِشَم ْع َ أ ْ لا  ْن َع َة َز ْمَح يِب َ أ  ْن َع ُ نا َدْب َع اَن َ ث َّد َح َع َم ي ِش ْم َ أ اَن َ أ اَنْيَب َعا َطَت ْسا  ْن َم َ لا َ ق َ ف َم َّ ل َس َو ِهْي َ لَع ُ َّ للّٰا ى َّ ل َص  ِ ي ِب َّنلا  َعَم اَّنُك  َلاَقَف ُهْن َع ُ َّللّٰا  َي ِض َر ِ َّللّٰا  ِدْب َع َةَءاَب ْ لا َّنِإ َ ف ِم ْو َّصلاِب ِهْي َ ل َع َ ف  ْع ِطَت ْس َي ْمَل  ْنَمَو  ِجْرَفْلِل  ُن َص ْح َ أ َو  ِر َصَبْلِل  ُّض َغ َ أ ُهَّنِإ َ ف  ْجَّوَزَتَي ْ ل َ ف ٌءا َج ِو ُه َ ل ُه
Artinya : Telah  menceritakan  kepada  kami  'Abdan  dari  Abu  Hamzah  dari  Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi  shallallahu  'alaihi  wasallam  yang  ketika  itu  Beliau  bersabda: "Barangsiapa  yang  sudah  mampu  (menafkahi  keluarga),  hendaklah  dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan  lebih  bisa  menjaga  kemaluan.  Barangsiapa  yang  tidak  sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya". (HR :Bukhari no : 1772) 2
Hadis Rasulullah diatas menjadi dasar dalam hal hukum menikah, kata hukum yang dimaksud, memiliki makna  yakni sifat syara` pada sesuatu seperti wajib,  haram,  makruh  dan  sunnah,  dan  mubah.  Menurut  ulama  Hanafiyah  , hukum menikah itu adakalanya mubah, mandub, wajib, fardu, makruh dan haram, sedangkan mazhab-mazhab lain tidak membedakan antara wajib dan fardu, secara personal hukum menikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baim dari segi naluriahnya sebagai manusia maupun, dari segi kemampuan hartanya, masing-masing  mukallaf    memiliki  hukum  tersendiri  yang  lebih  spesifik  sesuai dengan kondisinya, baik itu harta,fisik, dan akhlak 3 .

## Metodologi
Dalam  pendekatan  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan empiris,  pendekatan  yang  didasarkan  atas  pengetahuan  berbagai  fakta  yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi 4 .Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian  lapangan  ( Field  Research ),  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk
2 Lihat Ensiklopedia kitab 9 imam hadis t, sumber : Bukhari, Kitab :Shaum, Bab :Puasa bagi orang yang khawatir atas dirinya karena nafsu kelajangannya No hadis: 1772.
3 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat , (Jakarta, Amzah, 2011), cet. Ke-2 h.48
4 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups, sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif, (Depok :Raja Grafindo Persada, 2015), h.16

## Millah Shadiqoh
Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 …
mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik indovidu, kelompok, lembaga, atau, masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualiatif,  dengan  diawalinya  masalah,  menentukan  jenis  informasi  yang diperluakan,  menentukan  prosedur  pengumpulan  data  melalui  observasi  dan pengamatan, pengolahan informasi atau data dan menarik kesimpulan 5 .
Hasil dan Pembahasan
Dalam  Pelaksanaan  nikah  gratis  diluar  kantor  KUA  dengan  syarat menyertakan  Surat  Keterangan  atau  Surat  keterangan  Tidak  mampu  (SKTM), tentu  hal  ini  tidak  terlepas  dari  pandangan  hukum  islam,  dalam  hukum  Islam muncul  istilah maqashid  syariah dengan  tujuan  utamanya  adalah  untuk menciptakan kemashlahatan dengan  mencegah mafsadat . Maqashid  syariah datang sebagai penggerak atas hukum dan ketetapan islam yang sudah ditetapkan jauh ribuan  tahun  yang  lalu.  Istilah  pernikahan  gratis  juga  pengaruh  daripada kehidupan sosial manusia 6 . Maqashid Syariah , secara umum dikatakan adalah maksud dan tujuan yang ingin  di  raih  oleh  pembuat  syariat  melalui  teks  syariat  itu  sendiri,  baik  dalam perintah  maupun  larangan.,  maupun  pada  hal-hal  yang  dianggap  mubah (kebolehan  memilih  mengerjakan  atau  meninggalkan).  Segala  sesuatu  hukum yang ditetapkan dalam syariat islam senantiasa untuk membuktikan pencapaian tujuan  tersebut  dalam  kehidupan  para  mukalaf  baik  secara  pribadi  ,  keluarga, golongan dan bahkan umat secara keseluruhan 7 . Dalam  makna  yang  lain, maqashid dapat  di  lihat  maknanya  dengan “Hikmah”  yang  terdapat  dibalik  implementasi  hukum,  karena  Allah  Swt  tidak pernah menetapkan hukum secara percuma, segala fenomena, kejadian dibalik itu semua pasti ada hikmahnya baik diketahui maupun tidak diketahui. Makna lainnya adalah mashlahat yakni  setiap  perkara  yang  memberikan  kemanfaatan  dan mengahapus kemudharatan. Selanjutnya adalah illat , yakni sifat yang dzahir (jelas), mundhobith (bisa  diterapkan  dalam  setiap  kondisi,  yang  menjadi manath (acuan) setiap hukum) 8 . Maqashid  Syariah ,  bila  dilihat  dari  sisi  universalitas  Islam  dapat  dibagi menjadi tiga (3) paparan, yaitu 9 : Maqashid `Ammah , yaitu tujuan-tujuan umum dan  universal  dari  syarat-syarat  secara  keseluruhan; Maqashid  Khashsah ,  yaitu
5 Juliansyah Noor , Metodologi penelitian, (Jakarta: Kencana,2011), h.34.
6 Muzaiayanah,Anies Shahita , Dispensasi Nikah setelah berlakunya undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Prespektif Maqashid Syariah , Jurnal Kajian Keislaman Multi-Prespektif : IAIN Surakarta, 2021, h.8
7 Helmi Basri, Teori Ma`alal Af`aal (Solusi Problematika Kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syari`ah, Jakarta : prenadamedia group,2021, h. 38 8 Oni Sahroni, Adiwarman A Karim, Maqashid Bisnis, dan keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi, ( Depok: Rajawali Press: 2016) , h.4 9 Ibid,
tujuan  yang  terdapat  pada  bidang-bidang  tertentu  dalam  syariat; Maqashid Juz`iyyah ,  yaitu  tujuan  dan  sasaran  yang  ingin  dicapai  dalam  penetapan  setiap hukum  secara  sendiri-sendiri.  Pada  bagian  ini  tidak  lagi  bersifat    umum  tetapi sudah menjurus kepada membicarakan hikmah dibalik setiap hukum yang ada. Sebagai contoh , Islam mewajibkan mahar dalam pernikahan dari pihaklaki-laki sebagai bukti kasih sayang.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  maqashid  syariah  adalah merealisasikan mashlahat setiap  manusia  dan  menghindarkan mafsadah dari manusia. Maqashid syariah adalah mashlahat dan mashlahat adalah maqashid syariah. Imam  asy  Syatibi  membagi  bahwa  ada  5  bentu Maqashid  Syariah yang disebut  dengan kulliyat  al  khamsah (lima  prinsip  umum),  yaitu: Hifdzu  Din (Melindungi  Agama), Hifdzu  Nafs (Melindungi  Jiwa), Hifdzu  aql (Melindungi pikiran), Hifdzu mal (Melindungi Harta), Hifdzu Nasab (Melindungi Keturunan). 10 Kelima maqashid diatas  bertingkat-tingkat  sesuai  tingkat  mashlahat  dan kepentingannya. Tingkatan Urgensi dan kepentingan tersebut yaitu: Dharuriyat , yaitu  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  bila  tidak  terpenuhi  maka  akan  merusak kehidupan; Hajiyat , yaitu kebutuhan yang sepatutnya dipenuhi, bila tidak maka akan mempersulit kehidupan; Tahsiniyya t, yaitu kebutuhan pelengkap, yang jika tidak dipenuhi mengurangi kenyamanan dalam hidup.
Dalam syariat islam, memang tidak mengatur dalam hal biaya akad nikah, karena pada dasarnya pernikahan itu gratis, tetapi karena hal yang perlu dicatat mengharuskan untuk dapat memiliki bukti autentik, berupa Buku Nikah, maka diperlukan petugas yang mencatat (PPN). Adanya biaya dalam pencatatan nikah tak terlepas dari pencatatan nikah itu sendiri, Pencatatan Nikah menurut hukum islam termasuk dalam mashlahah mursalah, karena tidak secara tegas diperintahkan oleh  syara`  akan  tetapi  keberadaannya,  tidak  pula ditentang  oleh  syara`,  sebab banyak mengandung mashlahat.
Pencatatan  nikah  merupakan  perbuatan  hukum  yang  sangat  penting karena  akan  memunculkan  akta  nikah  yang  menjadi  bukti  apabila  suatu  saat terjadi pengingkaran tentang adanya pernikahan. Tanpa adanya pencatatan nikah, kerap terjadi penyelewengan yang telah dilakukan dan akibatnya adalah ada pihak tertentu yang dirugikan yaitu istri dan anak-anak. Pencatatan nikah sejalan dengan ketentuan syara` yaitu mewujudkan kemashlahatan dan mencegah kemudharatan 11 . Seperti  halnya  Pembiayaan  dalam  proses  pencatatan  pernikahan merupakan suatu kewaiban bagi setiap warga negara yang sesuai dengan aturan yang berlaku, menurut hemat  penulis bahwa aturan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah melalui PMA No 12 tahun 2016, dengan ketetapan pernikahan luar kantor dapat dikenakan biaya tarif  Rp.0,00,- (gratis) dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), perlu dijelaskan Kembali penggunaan dan
10 Ibid, Lihat, Ahmad Risuni, Nadzoriyyatul Maqashid`inda al imam Asy-Syatibi , h.15
11 Toha Ma`rif, Op Cit, h.133

## Millah Shadiqoh
Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 …
juga penjelasannya secara detail karna dikhawatirkan pernikahan akan dihukumi Makruh sebagaimana penjelasan dibawah ini:
Imam  al  kasani  dari  kalangan  mazhab  Hanafiyah  dalam  kitab  Bad`I  al shana`I menyebutkan bahwa hukum nikah ada 3 jenis bagi seorang muslim, yakni nikah bisa jadi hukumnya wajib, juga bisa sunnah dan mubah 12 . Dari kalangan al malikiyah, Imam al Dardir, dalam kitabnya al Syarhu al Kabir, menyebutkan hukum nikah itu disesuaikan dengan dengan hukum  taklif yang  5 jumlahnya,  yakni bisa  jadi  hukum  nikah  itu  wajib, sunnah,  mubah  dan bukan mustahil hukumnya bisa menjadi makruh bahkan haram 13 . Standar hukum nikah bagi kebanyakan orang adalah nikah itu hukumnya sunnah, bahkan sunnah muakkadah , jadi menikah adalah suatu perbuatan baik yang mendatangkan  pahala.  Agar  dapat  dikenakan  hukum  sunnag  ada  beberapa ketentuan yang ditetapkan ulama dalam masing-masing mazhabnya.
Sehat badan, sehat jasmani
Imam Nawawi memberikan syarat untuk bisa menikah dikatakan sebagai kesunahan, dengan syarat adanya kemampuan diri untuk melakukan hubungan badan, dalam arti ia sehat jasmani yang membuatnya bisa memberikan keturunan. Selain  sehat  badannya  imam  nawawi  juga  mensyaratkan  adanya  kemampuan finansial  untuk  membiayai  pernikahan  yang  didalamnya  ada  mahar  sekaligus kemampuan menafkahi diri dan istrinya untuk kebutuhan sehari-hari,
Dalam kitab Minhaj ath-Thalibin kalimat Imam Nawawi berkata :
هتبه أ دجي هيلا  ٍج اتحمل   بحتسم و ُه Artinya : “ Nikah itu mustahab atau dianjurkan bagi orang yang Membutuhkan kan dan juga yang mempunyai uhbah:.
Yang dimaksud dengan orang yang butuh kepada nikah adalah orang yang mempunyai kesehatan badan sehingga dirinya mampu berhubungan badan yang mana Memang Salah satu tujuan menikah adalah untuk memberi keturunan.
Uhbah diartikan  sebagai mu`nah Yakni  jaminan  finansial  yaitu  untuk pernikahan  itu  sendiri  yang  didalamnya  ada  mahar  serta  biaya  makan  minum sehari-hari  serta  juga  biaya  untuk  tinggal  mungkin  bisa  disederhanakan  bahwa yang  dimaksud uhbah adalah  biaya  untuk  kebutuhan  primer  seseorang  yang standar yakni pangan, sandang, dan papan.  jika Sederhanakan lagi jika menikah itu sunnah bagi orang yang mempunyai kesehatan badan dan juga kesehatan uang.
Sehat uang tidak berarti Jika ia adalah orang yang kaya atau orang yang punya  banyak  harta  bisa  saja  dia  mampu  secara  finansial  karena  memang mendapat  biaya  eksternal  mungkin  dari  orang  tua  atau  siapapun  yang membuatnya  menjadi  mampu  dalam  hal  keuangan  untuk  mencukupi  biaya standar tadi.
12 Lihat Imam Khasani, dalam Bada`I al Shana`I 2/228
13 Lihat Imam al Dardir, dalam Al Syarh al Kabir wa Hasyiyah al Dasuqi 2/214

## Ba`ah = Fisik dan Kantong
Adanya syarat uang dalam hal kesunahan nikah itu berdasarkan apa yang dipahami oleh ulam-ulama al Syafi`iyyah dari Hadis Nabi Saw.
َة َم َ ق ْ لَع  ْن َع َمي ِها َرْبِإ  ْن َع  ِشَم ْع َ أ ْ لا  ْن َع َة َز ْمَح يِب َ أ  ْن َع ُ نا َدْب َع اَن َ ث َّد َح َ لا َ ق ِدْب َع  َع َم ي ِش ْم َ أ اَن َ أ اَنْيَب اَب ْ لا  َعا َطَت ْسا  ْن َم َ لا َ ق َ ف َم َّ ل َس َو ِهْي َ لَع ُ َّ للّٰا ى َّ ل َص  ِ ي ِب َّنلا  َعَم اَّنُك  َلاَقَف ُهْن َع ُ َّللّٰا  َي ِض َر ِ َّللّٰا ْجَّوَزَتَي ْ ل َ ف َةَء ِطَت ْس َي ْمَل  ْنَمَو  ِجْرَفْلِل  ُن َص ْح َ أ َو  ِر َصَبْلِل  ُّض َغ َ أ ُهَّنِإ َ ف ٌءا َج ِو ُه َ ل ُهَّنِإ َ ف ِم ْو َّصلاِب ِهْي َ ل َع َ ف  ْع
Artinya : Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy  dari  Ibrahim  dari  'Alqamah  berkata;  Ketika  aku  sedang  berjalan  bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami  pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam  yang  ketika  itu  Beliau  bersabda:  "Barangsiapa yang  sudah  mampu  (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (menikah) maka  hendaklah  dia  berpuasa  karena  puasa  itu  akan  menjadi  benteng  baginya". (HR :Bukhari no : 1772) 14 Al  Ba`ah Secara  bahasa  Memang  artinya jima` atau  kemampuan  untuk berhubungan badan dan melahirkan keturunan, akan tetapi bukan hanya Ba`ah dalam arti jima` yang dimaksud ada maksud lain yakni,  membiayai kemampuan Ba`ah itu sendiri. Artinya  kemampuannya berjima` bergantung  kepada  kemampuannya untuk membiayai itu semua bukan hanya soal jima` nya tapi juga kesehatan uang juga bagian dari makna ba`ah .  Hal Ini adalah konsekuensi logis dari orang yang mengambil kewajiban nafkah seorang gadis dari ayah atau walinya beralih kepada dirinya Karena pernikahan yang dilakukan itu juga mengalihkan tanggung jawab dari seorang ayah atau wali kepada Si laki-laki yang berakad dengannya termasuk didalamnya ada tanggung jawab memberi nafkah.
Karena  juga  di  ujung  hadits  ternyata  Nabi Shallallahu'alaihi  Wasallam memberikan solusi bagi yang tidak mampu untuk berpuasa kalau yang dikatakan tidak  mampu  adalah  tidak  mampu  Jima`  Karena  arti  ba`ah  itu Jima` tentu solusinya bukan puasa Karena untuk apa puasa kalau memang tidak bersyahwat justru puasa ini adalah solusi untuk yang bersyahwat agar bisa mengontrol dan tidak liar, dikontrol syahwat tersebut Sampai akhirnya ia berstatus mampu yakni qualified untuk makna ba`ah sehat badan dan juga mampu membiayai.  ini yang dijelaskan  oleh  Imam  Al  Shirbini  dalam Mughni  al-muhtaj karena  ketika menjelaskannya adanya syarat “kantong” untuk mensunnahkan ni kah 15 .
Kalau Tidak Mampu , Isti`faf
14 Lihat Ensiklopedia kitab 9 imam hadis t, sumber : Bukhari, Kitab :Shaum, Bab :Puasa bagi orang yang khawatir atas dirinya karena nafsu kelajangannya No hadis: 1772.
15 Ahmad Zarkasih , Loc.Cit , h.16

## Millah Shadiqoh
Di dalam al quran , Allah Swt. Memberikan pemahaman yang eksplisit sekali  untuk  mereka  yang  belum  mampu  menikah,  hal  ini  tertuang  dalam  Al Quran Surat An Nisa ` ayat 33 Allah Swt berfirman 16 :
َنْي ِذ َّ لا  ِف ِف ْعَت ْسَي ْ ل َو ۗ ٖهِل ْض َ ف  ْن ِم ُ ّٰ للّٰا ُم ُهَيِن ْغُي ىّٰت َح ا ًحاَكِن  َنْو ُد ِج َي اَل Artinya : Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
Ayat ini juga menjadi penguat adanya keharusan untuk mampu dalam hal finansial,  setidaknya  cukup  untuk  biaya  nikah  dan  juga  nafkah  primer  yakni pangan, sandang dan papan. Pada ayat tersebut Allah Swt, justru memerintahkan bagi mereka yang belum mampu menikah untuk ber Isti`faf , yani menjaga diri, dan isti`faf yang  dimaksud  dijelaskan  Kembali  oleh  nabi  dengan  cara  berpuasa untuk menjaga kesucian diri.
Khilaf al Aula (Menyelisih yang Utama)
Dalam  pandangan  mazhab  Syafi`iiyah  ,  orang  yang  tidak  mempunyai kemampuan biaya jika tetap ingin menikah, hukumnya bukan sunnah, akan tetapi Khilaful Aula , yakni menyelisih yang utama. Imam Nawawi mengatakan 17 :
موصل اب  هت وهش رسكي و هكرت بحتسا اهدقف ناف
Artinya : Jika ia tidak punya biaya, dianjurkan untuk meninggalkan nikah. Dan mengontrol nafsu syahwatnya dengan berpuasa.
Khilaful  Aula adalah  hukum  diantara  sunnah  dan  makruh,  dia  tidak dianjurkan, akan tetapi juga tidak dimakruhkan, jika dalam kondisi badan yang sehat,  mampu  melaahirkan  keturunan  akan  tetapi  ia  punya  kekurangan  dalam biaya nikah dan juga nafkah, maka hukumnya khilaful Aula , tidak Utama, karena yang utama baginya adalah meninggalkan perkara nikah dan menjaga diri dengan puasa 18 . Dengan  penjelasan  diatas  dikhawatirkan  aturan  ini  terkesan memudahkan  bagi  calon  pengantin,  tetapi  seakan  memaksakan  keadaan, mengingat  bahwa  pernikahan  dengan  mendapatkan  buku  nikah  sebagai  bukti sahnya  suatu  pernikahan  dalam  negara,  bukan  seperti  halnya  mengurus  untuk mendapatkan beasiswa Pendidikan atau bantuan-bantuan lainnya, jika diawal saja calon pengantin dinyatakan tidak mampu untuk menikah, maka kurang pantas rasanya  pemerintah  memberikan  kemudahan  yang  sifatnya  hanya  awalan  saja, menurut  penulis  aturan  tersebut  pada  awalnya  memang  berkeinginan  untuk membantu bagi masyarakat yang tidak mampu, tetapi menyetujui pernikahan bagi mereka yang tidak mampu baik itu secara ekonomi maupun non ekonomi,  dapat menimbulkan kemudharatan dikemudian hari.
16 Al Quran Qordoba, Al Quran dan Terjemahannya (Jakarta : Yayasan Takaful Indonesia,
2012, h. 84.
17 Ahmad Zarkasih, Loc. Cit , h. 18 18 I bid,
Sementara dalam satu kaidah fiqih yang tergolong dalam fiqih muzawanah dan Aulawiyat adalah meletakkan setiap urusan (baik hukum, nilai atau perbuatan) secara adil dan proposional, dengan mendahulukan yang lebih penting dari yang penting berdasarkan standar -standar syar`i.
Kaidah -kaidah tersebut adalah 19 :
ا ةيلبقتسملا ةحلصملا ميدقت ةفيعضلا ةينالا ةحلصملا ىلع ةيوقل
Artinya: “mendahulukan mashlahat jangka Panjang yang kuat atas mashlahat saat ini tapi lemah”
ةعطقنملا ةحلصملا ىلع ةيرهوجلا ةحلصملا مي دقت
Artinya: “mendahulukan  mashlahat  yang  substantif  atas  mashlahat  yang bersifat formalitas”
ةعطقنملا ةحلصملا ىلع ةمئادلا ةحلصملا مي دقت
Artinya: “mendahulukan mashlahat abadi dari pada mashlahat sementara”
Untuk  itu,  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  12  Tahun  2016  tentang biaya nikah gratis diLuar KUA, dalam penerapannya tidak dapat terealisasikan dengan baik, aturan ini dikhawatirkan dapat mendatangkan mudharat dari pada mashlahat dikemudian hari, hal ini tidak sesuai dengan Maqashid Syariah (Tujuan Syariat)  dalam  hal Hifdzun  Nasab (menjaga  keturunan).  Dikatakan  demikian karena pernikahan menuntut calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang didalamnya terdiri dari Ayah, Ibu dan anak-anak menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah, tanpa bekal atau persiapan yang matang tentu hal ini akan sulit  untuk  diraih,  baik  itu  kesiapan  mental  maupun  kesiapan  materi,  harus dipersiapkan dengan sebaik- baiknya.

## Kesimpulan
Dalam  pelaksanaanya  PMA  Nomor  12  Tahun  2016,  khususnya  pada  BAB  V Pasal  20,  tidak  dapat  direalisasikan,  karena  ketidaktahuan  Pihak  KUA  dan Pengantin terkait aturan ini, Pihak KUA masih menggunakan aturan biaya nikah sebelumnya yakni pada PP No 48 tahun 2014 dan PP No 19 tahun 2015, oleh karenanya,  pengantin,  lebih  memilih  untuk  melaksanakan  pernikahan  secara gratis  dijam  Operasional  KUA  dan  Pelaksanaannya  Didalam  Kantor  KUA. Mengenai dampak Peraturan Menteri Agama No 12 tahun 2016 tentang Biaya Nikah Gratis diluar KUA di KUA Kecamatan Bunut, dibagi menjadi 2 bagian yakni dampak positif dan negatif bagi Pengantin, dan dampak Positif dan negatif bagi  pihak  KUA.  Dampak  positif  yang  dirasakan  pengantin,  umumnya  bisa memberikan mereka kemudahan dan keringanan biaya pernikahan, sementara itu
19 Oni Sahroni, Adiwarman A Karim, Maqashid Bisnis, dan keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi, ( Depok: Rajawali Press: 2016) , h.15

## Millah Shadiqoh
Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 …
dampak negatifnya adalah menikah secara gratis di KUA banyak diminati oleh kalangan  masyarakat,  berpendidikan  dan  berekonomi  rendah.  Sehingga dikhawatirkan calon pengantin tidak mampu untuk menjalankan bahtera rumah tangga dengan baik, meningagat juga bahwa salah satu Asas dalam pernikahan ialah  kematangan  calon  pengantin.  Sedangkan  Dalam  Pandangan  Hukum Keluarga Islam dalam konsep Maqashid Syariah, aturan ini berpengaruh dalam hal hukum  nikah  itu  sendiri, bisa  jadi  wajib,  sunnah, mubah,  bahkan  makruh dan haram,  jika  dijatuhi  makruh  atau  haram  maka  pernikahan  dinilai  dapat mendatangkan kemudharatan dibanding Mashlahat, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah yakni menjaga keturunan ( hifzdu nasab ).

## Daftar Pustaka
Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat , (Jakarta, Amzah, 2011), cet. Ke-Abdul  Manan, Pembaruan  Hukum  Islam  Indonesia ,  (Depok:  Kencana 2017)
A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam       Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis , (Jakarta: Kencana, 2010), Cet.ke-3 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Cet. ke-1, h. 182. Ahmad  Zarkasih, Nikah  Sebaiknya  Kapan?, (Jakarta  Selatan  ,  Rumah  Fiqih Publishing: 2019) Al  Quran  Qordoba, Al  Quran  dan  Terjemahannya (Jakarta  :  Yayasan  Takaful Indonesia, 2012, Amir Buruddub dan Azhari Akmal Tarigan , Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  no.1/1974  sampai  KHI , (Jakarta: Kencana, 2004) Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan islam di Indonesia (Antara Fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan , (Jakarta : Kencana, 2016) Ardianto,  Elvianaro, Metodologi  Penelitian  untuk  Public  Realtions  Kuantitatif  dan Kualitatif , (Bandung :Simbiosa Rekatama Media, 2010) Buku keempat, Bab 1 Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Diah  Vitasari,  Skripsi  “ Efektivitas  Peraturan  Pemirintah  Nomor  48  Tahun  2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Kecamatan Bandar Kebupaten Pacitan” (Jawa Timur: IAIN Ponogoro,2021). Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan, (Jakarta: Direktorat Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Kementerian  Agama  Republik Indonesia, 2015) DY.  Winanto, Hukum  Keluarga:  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin  Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan, (Prestasi Pustaka Publisher : Jakarta , 2012)
Ensiklopedia kitab 9 imam hadis t, sumber : Bukhari, Kitab :Shaum, Bab :Puasa bagi orang yang khawatir atas dirinya karena nafsu kelajangannya No hadis: 1772.
Hamdani, Risalah  Nikah  (Hukum  Perkawinan  Islam) ,(  Jakarta:Pustaka  Amani, 2001), h.1-2. Haris  Herdiansyah, Wawancara,  Observasi,  dan  Fokus  Groups,  sebagai  Instrumen Penggalian Data Kualitatif , (Depok :Raja Grafindo Persada, 2015) Helmi  Basri, Teori  Ma`alal  Af`aal  (Solusi  Problematika  Kontemporer  dalam  Bingkai Maqashid Syari`ah, Jakarta : prenadamedia group,2021.
Imam Abu Hamid al-Ghazali,Terj: Adab An Nikah wa Kasr as Syahwatain dalam Buku  2  IN  1  Nasehat  Pernikahan  Imam  al  Ghazali ,  (Jakarta:  Khazanah Pustaka Islam 2021) Cet 3.
Imam Bashori, Skripsi ,” Efektivitas pen erapan Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Nikah perspektif Al-Maslahah Al Mursalah (studi kasus di KUA Kecamatan Bancar )”( Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015). Irsad Mahmud Mutaqin, Skripsi “ Pelaksanaan PMA No. 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan  PNBP  atas  Biaya  Nikah  atau  Rujuk  di  Luar  KUA  Kecamatan (Implikasinya  terhadap  Perkawinan  yang  dilakukan  Masyarakat  Pebayuran Kabupaten Bekasi) ” (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati,2019). Juliansyah Noor, Metodologi penelitian , (Jakarta: Kencana,2011) Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokus Media, 2012) M.Rida Hasyim, Tesis “ Implementasi Nikah Gratis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu ” (Sulawesi Selatan: IAIN Palopo, 2019). Mardani, Hukum Perkawinan Islam, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011) Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, cet ke 1 Neng  Djubaidah, Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat  Menurut Hukum Tertulis Indonesia dan Hukum Islam , (Sinar Grafika: Jakarta, 2010) Oni  Sahroni,  Adiwarman  A  Karim, Maqashid  Bisnis,  dan  keuangan  Islam  Sintesis Fikih dan Ekonomi, (Depok: Rajawali Press: 2016) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2000 tentang Tarif Atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama.
Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat  Menurut  Hukum  Tertulis  Indonesia  dan Hukum Islam, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010)
PERMA No.71 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk. PMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, pada pasal 18 dan 20 . PMA  No  20  tahun  2019  tentang  pencatatan  pernikahan,  dalam  perdirjen  713  2018 penetapan formular dan laporan pencatatan perkawinan.
Rachmadi  Usman, Makna  Pencatatan  Perkawinan  dalam  Perundang-undangan Perkawinan Indonesia , Jurnal Fakultas Hukum ULM, (Banjarmasin: 2017)

## Millah Shadiqoh
Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 …
Riki  Sanjaya, Efektifitas  Pelaksanaan  Nikah  Gratis  sebagai  penerapann  Peraturan Pemerintah NO.19 tahun 2015 Pasal 5 ,( Skripsi IAIN METRO, Lampung:
2018)
Subdit  Bina  Keluarga  Sakinah ,  Fondasi  Keluarga  Sakinah ,  (Jakarta  :  Ditjen  Bna KUA & Keluarga Sakinah,2017) Syaikh  Muhamad  Saalih  al  Munajjid,  Pertanyaan  dan  jawaban  Islam,  (Hukum Nikah) , www.qnaislam.com . Toha Ma`arif, Pencatatan pernikahan (analisis dengan pendekatan, Qiyas,  Istihsan, Sadd al  Dzari`ah  ,  Mashlahah  Musrsalah  dan  Hukum  Positif  di  Indonesia, Jurnal UNUL, Lampung: 2017 Thahir Mahmood, Personal Law in Islam Countries , (New Delhi :1987) Undang-undang No 22 tahun 1946 jo.Undang-undang Nomor 32 tahun 1954) Undang-undang republic Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab I Dasar perkawinan pasal 1&2.
Wawancara dendan Bapak Muhklisin, S.HI , KA KUA Kecamatan Bunut, tanggal 16 februari 2022.
Wawancara  dengan  Bapak  Hendra,  S.IP  Operator  Simkah  KUA  Kecamatan Bunut, tanggal 14 Februari 2022.
Wawancara dengan Bapak Mukhlisin, S.HI Kepala KUA Kec.Bunut, tanggal 15 Februari 2022 Wawancara dengan Kamarudin, penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Bunut, tanggal 16 Februari 2022.
Wawancara  dengan  Ketua  Tata  Usaha  KUA  Kecamatan,  Bapak  Riko  candra, tanggal 09 Februari 2022.
Wawancara dengan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, tanggal 17 Februari 2022.
Wawancara  dengan  Penghulu    KUA  Kecamatan  Pangkalan  Kerinci,  Bapak Azwar Zulkifli, Pencatatan  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Maqhasid  Syariah ,  Tesis  UIN SUSKA RIAU, : 2021.
© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative  Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).