## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 2, Juli 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id

## Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg)
Yayat Supriatna 1* , Sartika Dewi 2 , Muhamad Abas 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia
* Corresponding Author: hk20.yayatsupriatna@mhs.ubpkarawang.ac.id
Info Artikel Abstrak Direvisi, 13/06/2024 Kekerasan seksual mengenai anak di artikan sebagai suatu bentuk penganiayaan yang dilancarkan oleh orang dewasa atau remaja kepada seorang anak dengan tujuan  membangkitkan  gairah  seksual  melalui  rayuan  atau  ancaman  yang menakut-nakuti anak. Dari data yang disajikan oleh Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022,  korban kekerasan seksual berusia 13 sampai 17 tahun  menduduki peringkat pertama. Adapun identifikasi masalahnya  yaitu  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban kekerasan  seksual  dalam  undang-undang  nomor  17  tahun  2016  tentang penetapan  Perpu  nomor  1  tahun  2016  tentang  perubahan  kedua  atas  undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Juncto undang-undang nomor  11  Tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak  dan  bagaimana pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Nomor  10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg. Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  normatif.  Hasil pembahasannya  ialah  Undang-Undang  nomor  23  tahun  2002  tentang perlindungan  anak  yang  pada  pasal  1    ayat  (2)  memberikan  pemahaman mengenai  perlindungan anak, khususnya segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya sehingga mereka dapat hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi.  secara  optimal  sesuai  dengan menghormati  martabat  manusia  dan  perlindungan  terhadap  kekerasan  dan diskriminasi. Hakim saat  menjatuhkan hukuman pokok kepada terdakwa telah sesuai dengan peraturan   hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan mempertimbangkan  hal  yang  memberatkan  dan  meringankan.  akan  tetapi penulis merasakan kerugiin imaterill  yang di  rasakan oleh korban yang belum terpenuhi  karena  bagaimanapun  korban  tetaplah  seorang  anak-anak  berusia  di bawah 18 tahun.
Diterima, 05/07/2024
Dipublikasi, 10/07/2024 Kata Kunci:
Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak

## Abstract
Keywords: Sexual Violence, Child Protection Sexual violence against children is defined as a form of child abuse by the elderly or young people whose purpose is to sexually stimulate the child by intimidating or threatening the child. According to data released by the ministry of women’s empowerment and child protection in 2022, 13 to 17 year olds are the most likely victims of sexual violence. Identification of the issue is how legal protection does law no. 17 of 2016 related to the second amendment of law no. 23 of 2002 on the protection of children in conjunction with law no. 11 of 2012 regarding juvenile justice  and  Judge's  Decision  No.10  /  Pid.Sus-Anak  /PN.Kwg  How  it  will  be considered  in  2022/PN  .Kwg.  Please  take  into  consideration.  The  type  of research  is normative legal research. As a result of  the discussion, Article 1, No.2 of Law No.23 of 2002 on Child Protection provides an understanding of "child protection". In other words, child protection includes all activities aimed at securing, protecting, and living children and their rights. And grow, develop, and participate. Live as much as possible in harmony with human dignity and receive  protection  from  violence  and  discrimination.When  sentencing  the
defendant to the basic sentence, the judge took into account the  aggravating and mitigating circumstances and complied with the legal regulations requested by the prosecutor. However, the author believes that the victim's intangible loss is not satisfied, because at the end of the day, the victim is still a child under 18 years old.

## PENDAHULUAN
Indonesia bukanlah negara otoriter melainkan negara yang berdasarkan hukum. Tercatat di Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “negara Indonesia adalah negara hukum. 1 Oleh karena itu, negara memerlukan pengesahan ditegakkannya hukum oleh semua rakyat indonesia. artinya, semua perbuatan harus berdasarkan ketentuan hukum terkait.
Tujuan  negara  tertuang  dengan  jelas  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945:  Negara melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Oleh karena itu, warga Indonesia wajib dilindungi dari segala bidang kehidupan sebab apa yang termakbul di masyarakat berlawanan dari tujuan nasional. Seiring berjalannya waktu, berbagai jenis permasalahan hukum akan semakin semakin, pengetahuan dan teknologi akan berkembang  pesat,  menyebabkan  perubahan  perilaku  manusia  menjadi  lebih  beragam. Semakin  banyak  perilaku  manusia  yang  berlawanan  dengan  norma  yang  ada  dimasyarakat 2 mengarah pada  kriminilitas.
Perbuatan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  disebut delik yang dapat disangkakan  dan  istilah  delik  lazim  digunakan  dalam  literatur  pidana.  Simons  mengatakan kejahatan itu merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan manusia dan dilakukan karena kelalaian orang yang berpotensi bertanggung jawab. 3
Kekerasan  seksual  adalah  setiap  perbuatan  merendahkan,  meghina,  melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk  yang  mengganggu  kesehatan  reproduksi  seseorang  dan  hilang  kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.
Kekerasan  seksual  pada anak ialah  perbuatan  kekerasan  yang  korbannya  adalah  anak- anak  dan  biasanya  terjadi  di  masyarakat.  Bentuk  kekerasaan  paling  banyak  terjadi  yaitu kekerasan nyata yang dilakukan subjek terdekat anak, seperti kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung, teman sebaya dan subjek terdekat anak lainnya.
Secara umum kekerasan seksual terhadap anak  diartikan sebagai  bentuk penganiayaan terhadap  anak oleh orang  lanjut usia atau remaja, penganiayaan anak untuk membangkitkan gairah seksual melalui rayuan atau ancaman yang menakut-nakuti anak. Situasi ini cukup ironis mengingat  ketentuan  hukum  yang  memadai  mengenai  perlindungan,  kesejahteraan  dan  hak dasar  anak.  Selanjutnya,  kekerasan  pada  anak  sebenarnya  sering  kali  disebabkan  oleh permasalahan  sepele  akibat    kelalaian  orang  tua  terhadap  kedisiplinan,  perkembangan,  dan kebutuhan anak.
1 Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia , Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 2019, hlm 42.
2 Emilda Firdaus, Hukum Tata Negara , Pekanbaru : Alaf Riau , 2010, hlm 81.
3 C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil. Latihan Ujian Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2010 hlm 106.
Dalam  Pasal  1  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan anak  yang  menyatakan: anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  di  bawah  18  tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan . Selanjutnya Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya . Pada dasarnya anak sebagai amanah Tuhan maka  harus  selalu  dilindungi  setiap  saat.  Sebab  anak  pada  hakikatnya  mempunyai  harkat, martabat dan hak yang melekat yang perlu dihormati. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengkaji mengenai kekerasan seksual  dari dimensi hak asasi manusia.
Insiden  kekerasan  seksual  terhadap  anak  termasuk  dalam  insiden    yang  meningkat signifikan beberapa waktu terakhir. Jumlah meningkat tidak hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas.  Seiring  berjalannya  waktu,  angka  kekerasan  seksual  terhadap  anak  tidak  dapat dihentikan  dan  cara-cara  yang  digunakan  semakin  tidak  manusiawi.  Lebih  lanjut  hal memprihatinkan  lagi  adalah  sebagian  besar  pelaku  berasal  dari  keluarga  dan  latar  belakang sosial mereka sendiri termasuk dari rumah, sekolah, dan kelompok sosial anak. 4
Gambar 1. Data Kasus Kekerasan Seksual per tahun 2022
Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penulis mengutip apa yang disajikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022,  data yang tersaji pada korban berusia 13 sampai 17 tahun menduduki peringkat pertama dan berdasarkan pendidikan,  urutan sekolah menengah pertama berada di urutan  kedua. Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa di usia sekolah antara umur 13 sampai 17 tahun berada diposisi yang sangat tinggi korban kekerasan seksual.
Meningkatnya  kekerasan  seksual  menimpa  anak  dibawah  umur  menampilkan  bahwa kasus  ini  mesti  diatasi  pemerintah  dengan  sungguh-sungguh.  Salah  satu  kasus  kekerasan seksual menimpa anak di bawah umur dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN. Kwg ialah  bermula  dikala  korban  bernama  Sekarwangi  (13)  terlambat  masuk  sekolah  setelah  itu korban diajak bolos oleh temannya yang bernama Fitri  Septiani dan Mutia Hasanah disebuah warung dekat sekolah. Selanjutnya, setelah hal tersebut terjadi mereka bersama korban pergi
4 Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak , Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm 37.
ke  daerah  rawamerta  yang  dirumah  salahsatu  pelaku  bernama  Dani,  secara  singkat  korban diajak minum-minuman keras oleh pelaku dan diajak ke kamar, dalam keadaan terpengaruh minuman  keras  akhirnya  korban  dipaksa  untuk  melakukan  hubungan  seksual  oleh  saudara Saepul Anam, selanjutnya korban dilecehkan kembali oleh saudara Dani secara bergilir.
Sejauh  ini,  upaya  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum,  khususnya  kepolisian  resort Karawang  sebagai  garda  terdepan  menerima  laporan  dari  masyarakat  dalam  upaya penanggulangan  kejahatan  kekerasan  seksual  merupakan  bentuk  penegakan  hukum  yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, upaya kepolisian tersebut di atas belum cukup untuk mengalahkan maupun menghilangkan kriminalitas terhadap anak, sebab adanya polisi  dalam  hal  ini  mutlak  diperlukan  untuk  memberantas  kejahatan    kekerasan  seksual tersebut secara tuntas. Lebih lanjut, dibutuhkan kerja sama yang baik antar penegak hukum & masyarakat. Bagaimanapun, polisi tidak bisa sendirian menangani kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.
Merumuskan masalah merupakan langkah terpenting dalam  penelitian ilmiah, berguna dalam  menjawab  semua  permasalahan  yang  akan  diajukan.  Identifikasi  permasalahan  yang akan dibahas mengenai bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Perpu  Nomor  1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  Jo.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  dan  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Nomor.10/Pid.Sus- Anak/2022/PN.Kwg

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  Yuridis  Normatif. Penelitian secara yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto khusus penelitian hukum yang dilakukan  dengan  cara  mengkaji  dokumen  kepustakaan  atau  data  sekunder  sebagai  dasar penelitian  dengan  mencari  peraturan  atau  dokumen  yang  berkaitan  dengan  permasalahan penelitian. 5 Data  yang  telah  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dengan memperhatikan rincian yang terdapat dalam putusan nomor:10/Pid.Sus-Anak/PN.Kwg untuk mengkaji  kesimpulan  dan  ketepatan  hakim  dalam  menetapkan  putusan  sesuai  ketentuan hukum yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual  dalam  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Perpu  No.  1  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 1 ( 3) Undang-Undang  Dasar  1945 mengatur “negara  Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 27 (1) juga mengatur bahwa “seluruh rakyat Indonesia mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama di mata hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjungnya dengan tidak  ada  kecualinya”.  Hal  ini  menekankan  pentingnya  menghormati  asasi  manusia  dan
5 Soerjono Soekanto, Sri Mamuja, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13-14.
menjamin kesamaan kedudukan masyarakat indonesia di hadapan hukum. 6 Lebih lanjut Negara mempunyai  kewajiban  untuk  menjamin  hak-hak  seluruh  warga  negara  dilindungi  undang- undang. Perlindungan hukum di negeri ini diberikan kepada warga negara, termasuk korban dan  pelaku.  Untuk  menjamin  keamanan  dalam  masyarakat,  negara  melalui  instrumennya menyiapkan  bentuk  ketentuan-ketentuan  hukum,  mempunyai  fungsi  mengatur  warga negaranya agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
Sebagaimana  di  kemukakan  oleh  Phillips  M.  Hudgeon,  perlindungan  hukum  terhadap warga negara sebagai upaya pemerintah berupa preventif dan refresif. Tujuannya ialah untuk mencegah  perselisihan  yang  mengharuskan  pemerintah  menerapkan  diskresi  yang  bijaksana dan yang ditujukan dalam menyelesaikan perselisihan termasuk disposisi yudisial. 7
Christine  S.T  Kansil  memberi  pemahaman  mengenai  perlindungan  hukum  khususnya seluruh langkah hukum harus dilaksanakan oleh penegak hukum  hendak menghadirkan rasa tenang  lahir & batin terhadap gangguan dan berbagai ancaman dalam bentuk apapun. 8 Perlindungan hukum mengenai anak mencakup berdasarkan hukum privat dan publik. Undang-undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang perlindungan anak mendefinisikan:“perlindungan  anak”  dengan  kata  lain,  mencakup  dan  melindungi  anak  dan hak-haknya  sehingga  mereka  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal sesuai dengan menghormati martabat manusia, serta terlindungi dari kriminalitas.
Perlindungan terhadap anak ialah tanggungan dan kewajiban orang tua, warga, majelis hukum,  dan  pemerintah  pusat  serta  wilayah,  tercantum  yang  tercatat  dipasal  20  sampai  26 Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak.  Undang-undang  pula mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksul, Secara khusus:
1. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak  pasal 59A, 67B, dan 69A tentang  bantuan  medis, psikososial, sosial, proses peradilan, pemeliharaan, pembimbingan, pengembalian sosial, kesehatan tubuh dan psikis, edukasi, juga rehabilitasi sosial.
2. Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban terdapat pada pasal  5  yakni  hak  saksi  dan  korban,  pasal  6  yakni  tentang  bantuan  medis,  pemugaran psikososial dan psikis, serta   pasal 10 mengenai saksi dan korban tidak dapat di hukum.
3. Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana    anak    pasal  19 yakni  kerahasiaan  identitas  anak,  Pasal  23  tentang  pendampingan  hukum  dan bantuan hukum,  serta  Pasal  90  sampai  dengan  91  tentang  perawatan  dan  rehabilitasi  kesehatan, jaminan keselamatan, kemudahan akses terhadap informasi tentang perkara, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta rumah aman.
Anak mesti dilindungi atas beragam motif kejahatan yang dapat merugikan dirinya secara fisik, mental, dan emosional. Seperti halnya orang dewasa, anak memiliki hak yang sama dalam segala bidang kehidupan, termasuk kemasyarakatan, kultur, ekonomi, garis haluan dan hukum. Meskipun mereka mempunyai keterbatasan biologis dan psikologis.Namun, hak banyak anak terus ditabrak dan mereka menjadi korban beragam kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi.
Kekerasan  mudah  sekali  menimpa  anak-anak  dan  bersifat  menghancurkan,  berbahaya dan  menakutkan.  Anak-anak  yang  menjadi  sasaran  kekerasan  tidak  hanya  sengsara  secara
6 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban , Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 1.
7 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu 1987, hlm. 29
8 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
materi, namun juga kerugian yang tidak berwujud seperti syok psikis dan psikis yang dapat berdampak pada kehidupannya di kemudian hari.
Berdasarkan data, catatan dan bukti empiris, perempuan dan anak mudah sekali menjadi sasaran kekerasan seksual. Meningkatnya kekerasan seksual, khususnya anak dan perempuan, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama di kalangan orang tua yang khawatir anaknya menjadi target kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu  hal  yang  sangat  memprihatinkan,  namun  tidak  semua  kejadian  khususnya  korban kekerasan  seksual  dapat  ditangani  dan  di  investigasi  secara  optimal,  karena  hingga  saat  ini belum ada penanganan khusus terhadap korbannya.
Penyebab  banyaknya  kekerasan  pada  perempuan  dan  anak,  hal  ini  mencakup  budaya patriarki  yang  sering  muncul  di  lingkungan  sosial  yang  menganggap  wanita  lebih  inferior dibandingkan  pria.  Selain  itu,  jika  menyangkut  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak, terdapat kesalahpahaman umum bahwa kekerasan adalah hal yang lumrah dan merupakan hak pelakunya.
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menilai bahwa perlindungan korban kekerasan seksual, khususnya korban anak dibawah umur, sudah cukup dengan ketentuan hukum yang mengikatnya.  Namun  menurut  pandangan  penulis,  terkait  perlindungan  korban  kekerasan seksual tidak terlalu di tonjolkan  untuk kasus penanganan khusus  terhadap  pelanggar tindak pidana. faktanya, tidak semua orang mengetahui tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena terbatasnya informasi yang tersedia dan belum diketahui keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban (LPSK) di suatu kabupaten/kota.  Oleh karena itu, diharapkan peran lembaga perlindungan dapat diperkuat baik dari segi keanggotaan  maupun keberadaan kantornya di masing-masing daerah apalagi terkait peraturan sudah banyak yang mengaturnya.  Peran  pemerintah  dan  lembaga  peradilan  serta  perlindungan  hadir  di  tengah masyarakat untuk memajukan perlindungan hukum terhadap korban perbuatan pidana, sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya.
Jika mengacu pada ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual  sudah  dapat  dikatakan  cukup  terhadap  aturannya  akan  tetapi  lagi  dan  lagi  kerugiin immaterial  yang  didapatkan  oleh  korban  di  lingkungan  sekitar  rumahnya  atau  dilingkungan masyarakat sangat berdampak pada keadaan korban kekerasan seksual apalagi dalam kasus ini yang menjadi korban ialah seorang anak yang berumur 12 tahun 10 bulan pada saat kejadian di  tahun  2022.  Keadaan  dilapangan  menunjukan  apalagi  yang  berada  di  lingkungan perkampungan yang dimana kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Di dalam kehidupan bermasyarakat selalu ada stigma “jangan bergaul atau berteman  dengan  si  anak  yang  sudah  menjadi  korban  kekerasan  seksual  karena  hidupnya sudah tidak jelas bahkan hancur masa depannya”. Dari stigma tersebut korban akan merasa dikucilkan di lingkungan masyarakat sehingga berakibat pada keadaan korban akan semakin memburuk.  Hadirnya  stigma  dalam  lingkungan  masyarakat  menimbulkan  ketidaksetaraan sosial.
Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg Pertimbangan Hakim merupakan fase dimana majelis hakim memeriksa kenyataan yang tersingkap dalam suatu persidangan.  Pertimbangan  hakim  ialah faktor penting yang menentukan mutu putusan pengadilan,  termasuk  di  dalamnya  asas  keadilan  dan  kepastian
hukum. Selanjutnya hakim harus mempertimbangkan secara cermat karena ada  kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Apabila pertimbangan hakim tidak menyeluruh, akurat, atau bijaksana, pertimbangan  hakim dapat dibatalkan dengan keputusan Mahkamah Agung . 9
Hakim  yang  ditugaskan  mengadili  kejadian  itu  juga  membutuhkan  alat  bukti,  dan hasilnya dimana  dapat dijadikan bukti untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan persoalan. Pembuktian adalah langkah investigasi sangat penting dalam prosedur ini. Tujuan pembuktian ialah untuk mendapatkan keyakinan bahwa peristiwa atau kejadian yang diusulkan itu  betul-betul  terjadi  guna  memperoleh  putusan  yang  adil  dari  hakim.  Hakim  tidak  dapat memberi keputusan sebelum jelas bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi. 10
Oleh karena itu, hakim mesti hati-hati saat menentukan faktor kriminal untuk menjamin hukuman yang adil bagi korban dan pelaku  untuk perkara Nomor 10/Pid.Sus Anak/2022/PN.Kwg, hakim menetapkan terdakwa Saepul Anam Bin Darsum divonis bersalah melakukan kekerasan  sengaja terhadap anak berumur   12 tahun pada saat kejadian. Dengan memperhatikan  unsur-unsurnya  ialah;  Pertimbangan  Hakim  dari  putusannya  ialah  unsur pertamanya, unsur “setiap  orang”, yang di dalamnya penanggung jawab menunjukkan harus ada kejahatan yang dilakukan.
Fakta  bahwa  anak  yang  hadir  dipersidangan  ialah  benar  sebagai  orang  yang  sungguh- sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak  pidana  yang  didakwakan.  Untuk  membuktikan  dakwaan  tersebut  dilakukan  dengan pemeriksaan identitas atau jati diri Anak
Pertimbangan berikutnya menyangkut unsur kedua, penggunaan kekerasan yang disengaja atau ancaman kekerasan dengan  sengaja memaksa seorang anak  untuk melakukan aktivitas seksual dengan dirinya sendiri atau orang lain.
Unsur “disengaja” lebih diutamakan daripada unsur “penggunaan atau ancaman kekerasan”. Ini adalah cara dimana seorang anak benar-benar melakukan aktivitas seksual yang bertentangan dengan keinginan anak tersebut.  Lebih  lanjut,  istilah  “anak”  mengacu  pada seseorang  yang  belum  berumur  18  tahun  dan  belum  pernah  melakukan  hubungan  seksual, tetapi telah  “mengalami hubungan seksual” adalah alat kelamin pria dan wanita yang terjadi pada saat lahir tempat dimana alat kelamin pria harus menembus alat kelamin wanita agar dapat ejakulasi.
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka hal itu dinyatakan dalam kata-kata atau  kalimat  pada  unsur  ini.  Artinya,  melakukan  Tindakan  apapun  yang  disebutkan  dalam elemen ini sudah cukup untuk menunjukan bahwa elemen ini terbukti dan terpenuhi.
Menimbang penjelasan saksi mengenai anak korban tersebut, Senin bertepatan pada 15 Agustus 2022 dekat jam 09. 00 Wib, anak korban Sekarwangi Binti Warmin, anak saksi Fitri Septiani  Binti  Hasanuddin  serta  anak  saksi  Muttiah  Hasana  Binti  Usup  bolos  sekolah  serta membawanya  ke  Rawagede.,  R.T.  012  RW.  004  Desa  Balongsari,  Kecamatan  Rawamerta, Kabupaten Karawang. Perihal tersebut terjadi di Rawagede dekat jam 15. 00 pada Senin 15 Agustus 2022 RT 012 RW 004 Kabupaten Karawang Kecamatan Rawamerta Desa Balongsari
9 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama , Yogyakarta:  Pustak Pelajar Cet V, 2004, hlm. 140
10 Ibid.
anak saksi Saepul Anam Als Abdul Bin Darsum serta anak Dani Andriana Als Dani Bin Enjang anak korban Sekharwangi binti warmin sempat melaksanakan hubungan intim.
Betul,  anak  Saepul  Anam,  Als  Abdul  bin  Darsum,  melancarkan  tersebut  yang  sama (hanya  satu  kali)  terhadap  anak  korban  sekarwangi  Binti  Warmin,  hingga  menyebabkan keluarnya air mani di luar vaginanya.
Berdasarkan  Analisa  di  atas,  Majelis  Persidangan  berpendapat  bahwa  anak  tersebut dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan dan pemaksaan seks dengan korban yang masih dibawah umur.
Seluruh unsur Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Juncto Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  telah terpenuhi,maka  anak  harus dinyatakan secara sah dan terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana yang disangkakan dalam pokok perkara.
Penetapan  kesalahan  tersangka  perlu  memikirkan  hal-  hal  yang  memberatkan  serta meringankan. Yang memperparah kasus ini adalah tidak adanya perdamaian dan tindakannya merugikan  masyarakat.  Selanjutnya  hal  yang  meringankan  bagi  terdakwa  adalah  terdakwa berperilaku santun selama persidangan, tidak pernah dihukum, menyatakan dan menyesalkan perbuatanya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya,  dan terdakwa saat ini masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan.
Mencermati  Pasal  81  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  dan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
Majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama yang meninjau, mengadili serta memutus perkara  pidana.  Terdakwa  Saepul  Anam  Bin  Darsum  didakwa  dengan  sengaja  melakukan perbuatan  pidana  dan  memaksa  anak  korban  untuk  berhubungan  badan  dengannya  seperti tertuang dalam dakwaan pokok, serta Anak tersebut divonis tiga tahun penjara dan satu bulan pelatihan  kerja  di  lembaga  pembinaan  khusus  Anak  Kelas  2  Bandung  dan  diwajibkan membayar denda sebanyak dua ribu rupiah.
Berdasarkan  keterangan  dalam  Putusan,  Meski  penulis  berpendapat  hakim  mengikuti ketentuan  hukum  yang  didakwakan  penuntut  umum  dalam  menjatuhkan  hukuman  pokok kepada  terdakwa,  namun  penulis  merasakan  adanya  kerugian  immaterial  atau  yang  tidak terlihat  bagi  korban  bernama  Sekarwangi  belum  terpenuhi  karena  bagaimanapun  juga korbannya seorang anak-anak di bawah 18 tahun. Dari kejadian tersebut, besar kemungkinan korban mendapatkan kerugian yang tidak bisa diukur dengan uang sebanyak apapun. Misalnya rasa  sakit,  ketakutan,  bahkan  kehilangan kesenangan  hidup  karena  pengaruh  faktor  tertentu. Oleh  karena  itu,  penulis  berharap  dari  segi  psikologis  korban  tetap  di  perhatikan  dan  di dampingi oleh pemerintah selama proses pemulihan hingga kondisinya kembali normal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.:
1. Perlindungan  hukum terhadap anak meliputi perlindungan hak- hak anak bersumber pada hukum  privat  serta  hukum  publik.  Undang-  Undang  No  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak membagikan definisi sebagai berikut:  “perlindungan anak” pada pasal 1 (2) Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar  dapat  hidup,  berkembang,  tumbuh  serta  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Perlindungan  terhadap  anak  ialah  tanggungan  serta  kewajiban  orang  tua, warga,  pengadilan,  serta  lembaga  yang  disahkan  oleh  pemerintah  pusat  serta  wilayah. Adapun Undang-undang lain yang mengatur mengenai hal ini yaitu :
a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59A, 67B, dan 69A;
b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  pada pasal 5, 6, dan 10;
c. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada pasal 19, 23, 58, 90, dan 91.
2. Pertimbangan  hakim  dalam  Perkara  Nomor  10/Pid.Sus  Anak/2022/PN.Kwg  yakni  unsur pertamanya yaitu unsur “setiap orang” yang menunjukan bahwa dalam perkara ini harus ada orang  yang  mempertanggungjawabkan  tentang  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukan. Unsur keduanya yakni penggunaan kekerasan yang disengaja atau ancaman kekerasan yang disengaja  untuk  memaksa  anak  melaksanakann  hubungan  seks  dengan  dirinya  sendiri ataupun  orang  lain.  Untuk  menentukan  kesalahan  terdakwa  harus  mempertimbangkan keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan  terdakwa.  Yang  memperparah  kasus  ini adalah tidak adanya perdamaian dan tindakannya merugikan masyarakat. Selanjutnya hal yang meringankan bagi terdakwa adalah terdakwa  berperilaku santun selama persidangan, tidak pernah dihukum, menyatakan dan menyesalkan perbuatanya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya,  dan terdakwa saat ini masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan. Menurut putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor:10/Pid.Sus- Anak/2022/PN.Kwg  meninjau,  mengadili,  dan  memutus  perkara  pidana  dihadapan peradilan  umum  tingkat  pertama,  mengeluarkan  putusan  dalam  perkara  terdakwa  Saepul Anam  Bin  Darsum  didakwa  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  pidana  dan  memaksa anak korban untuk berhubungan badan dengannya seperti tertuang dalam dakwaan pokok, dan  anak  tersebut  divonis  hukuman  penjara  selama  tiga  tahun  di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Bandung dan selama 1  bulan pelatihan kerja, serta membayar denda dua ribu rupiah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abintoro  Prakoso. Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak .  Yogyakarta:  Laksbang Grafika. 2013
Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia , Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1. 2019 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban , Jakarta : Sinar Grafika, 2018. C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil. Latihan Ujian Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika. 2010
C.S.T  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Jakarta:  Balai  Pustaka, 1989.
Emilda Firdaus, Hukum Tata Negara , Pekanbaru : Alaf Riau. 2020 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
2004
Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987. Soerjono  Soekanto&  Sri  Mamuja, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat), Jakarta: Rajawali Pers. 2001
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia