## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH SEKTOR PRIVATE DI NEGARA ASEAN
Nani Mulyati 1*
1 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
*Corresponding Author: nanimulyati@law.unand.ac.id Info Artikel Abstrak Diterima, 22/05/2023 Tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  menjadi permasalahan di hampir semua negara berkembang. Hal ini juga dirasakan oleh negara  yang  tergabung  di  dalam  Association  of  Southeast  Asian  Nations (ASEAN).  Beberapa  tahun  belakangan  ini,  negara  ASEAN  mengalami pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  pesat  karena  investasi  langsung  (direct investment)  banyak  masuk  ke  negara-negara  tersebut.  Pesatnya  pertumbuhan investasi  telah  mengakibatkan  meningkatnya  peran  sektor  swasta  dalam pembangunan dan ekonomi negara. Namun peluang investasi yang sangat besar juga membawa risiko korupsi yang sangat besar. Dalam banyak laporan yang dibuat  oleh  lembaga  pemerhati  korupsi  dijelaskan  bahwa  untuk  mendapatkan pelayanan  publik  dalam  berinvestasi,  para  pelaku  usaha  kadang  kala  perlu membayar  sejumlah  biaya  di  luar  yang  ditentukan  secara  resmi  (suap),  atau kadang  kala  perusahaan  diharapkan  memberikan  hadiah  untuk  mengamankan kontrak  publik.  Di  satu  sisi  pihak  swasta  merupakan  pelaku  tindak  pidana korupsi  tetapi  mereka  juga  adalah  korban  dari  sistem  birokrasi  yang  masih belum  berjalan  dengan  baik.  Tulisan  ini  membahas  upaya-upaya  untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sektor swasta di Negara- negara  Anggota  ASEAN  baik  dari  sisi  sektor  privat  sebagai  pelaku  maupun sebagai korban dari praktik korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menganalisis doktrin dan aturan-aturan hukum tentang pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh  sektor  swasta  di  negara-negara  anggota  ASEAN  khususnya  tiga  negara yaitu:  Indonesia,  Singapura  dan  Thailand.  Dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  ditemukan  bahwa  pengaturan  mengenai  korupsi  di  negara  dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi (Singapura) memiliki pengaturan mengenai korupsi di sektor privat yang lebih luas. Korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  curang  untuk  kepentingan pribadi  yang  bersentuhan  dengan  keuangan  negara  saja  tetapi  termasuk  juga segala macam perbuatan curang yang dilakukan baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Sehingga pengaturan mengenai pelarangan suap tidak terbatas hanya dari sektor swasta kepada pejabat publik saja tetapi juga termasuk suap dari sektor swasta kepada swasta yang lainnya. Selanjutnya pengaturan terkait tanggung  jawab  pidana  korporasi  juga  merupakan  kunci  penting  untuk mengatasi  korupsi  di  sektor  private.  Di  samping  itu,  sangat  penting  untuk mendorong korporasi agar memiliki mekanisme yang efektif untuk mencegah korupsi serta perlunya kerja sama lintas batas dalam kasus-kasus korupsi yang kompleks di antara Negara-negara Anggota ASEAN.
Direvisi, 24/06/2023
Dipublikasi, 09/07/2023
Kata Kunci: Korupsi; Tindak Pidana Korupsi; Sektor Private; ASEAN

## Abstract
Keywords: Corruption; Criminal Acts of Corruption; Private Corruption is one of the criminal acts that is a problem in almost all developing countries.  This  is  also  experienced  by  countries  that  are  members  of  the Association  of  Southeast  Asian  Nations  (ASEAN).  In  recent  years,  ASEAN countries have rapid economic growth with very fast investment opportunities
Sector; ASEAN because a lot of direct investment has entered these countries. The rapid growth of  investment  has  resulted  in  the  increasing  role  of  the  private  sector  in  the country's development and economy. Huge investment opportunities also carry enormous corruption risks. In many reports made by corruption watchdogs, it is explained that in order to obtain public services in investing, business actors sometimes need to pay a certain amount of fees beyond officially specified fee (bribes), or sometimes companies are expected to give rewards to secure public contracts. On the one hand, the private sector is the perpetrator of corruption but they are also victims of the bureaucratic system that is still not working well. This study discusses efforts to overcome criminal acts of corruption committed by the private sector in ASEAN Member States both from the private sector side as perpetrators and as victims of corrupt practices. This research is a normative juridical research that is descriptive analytical by analysing the doctrine and legal rules on combating corruption carried out by the private sector in ASEAN member  countries,  especially  three  countries,  namely:  Indonesia,  Singapore and  Thailand.  From  the  results  of  research  that  has  been  carried  out,  it  was found that regulations regarding corruption in countries with a high corruption perception  index  (Singapore)  have  regulations  regarding  corruption  in  the wider private sector. Corruption is not only understood as a criminal act related to  fraudulent  acts  for  personal  interests  that  come  into  contact  with  state finances  but  also  includes  all  kinds  of  fraudulent  acts  committed  both  in  the public  sector  and  in  the  private  sector.  So  that  the  regulation  regarding  the prohibition  of  bribery  is  not  limited  only  from  the  private  sector  to  public officials but also includes bribes from the private sector to other private sectors. Furthermore, regulation related to corporate criminal responsibility is also an important key to overcoming corruption in the private sector. In addition, it is imperative to encourage corporations to have effective mechanisms to prevent corruption  as  well  as  the  need  for  cross-border  cooperation  in  complex corruption cases among ASEAN Member States.

## PENDAHULUAN
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di hampir semua negara berkembang. 1 Hal ini juga dirasakan oleh negara yang tergabung di dalam Association of Southest Asian Nations (ASEAN). ASEAN adalah asosiasi yang terdiri dari sepuluh negara yang secara geografis terletak di Asia Tenggara. Kesepuluh negara tersebut adalah:  Indonesia,  Singapura,  Brunai  Darussalam,  Malaysia,  Thailand,  Philipina,  Vietnam, Myanmar,  Laos  dan  Kamboja.  Keberadaan  ASEAN  telah  diakui  dunia  terutama  di  bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu cita-cita ASEAN di bidang ekonomi adalah dibentuknya Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  2015  dengan  tujuan  menjadikan  ASEAN  sebagai kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi. 2
Namun,  dalam perkembangannya  cita-cita untuk membentuk  masyarakat yang kuat  di sektor ekonomi, tentunya perlu dilandasi dengan faktor-faktor yang mendukung perkembangan investasi  yang  baik.  Salah  satu  indikator  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  tingkat investasi adalah kemampuan negara untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sampai saat ini, negara-negara  ASEAN  masih  merupakan  wilayah  yang  secara  umum  tingkat  korupsinya sangat  tinggi.  Dari  negara-negara  ASEAN  yang  sembilan  ini,  Singapura  menempati  posisi teratas  dalam  hal  penanganan  tindak  pidana  korupsi  yang  terbaik,  diikuti  oleh  Brunai Darussalam, dan Malaysia. Indonesia, Vietnam dan Thailand adalah negara-neraga yang ada
1 Olke, Pande, “Corruption in Developing Countries,” Annual Review of Economics , September 2011.
2 Resha Roshana Putri, An-An Chandrawulan, Prita Amalia, "Peringkat Arus Investasi Indonesia Dalam Kerangka ASEAN-China  Free  Trade  Agreement  (Perbandingan  Dengan  Singapura,  Malyasia, Thailand,  Dan  Vietnam) Ditinjau Dari Prinsip Fair and Equitable Treatment." Jurnal Hukum dan Pembangunan 48, No. 2 (2018).
pada posisi sedang dalam hal tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan Myanmar, Laos dan Philipina adalah negara ASEAN yang dianggap kurang baik dalam penanganan tindak pidana korupsinya. 3
Beberapa  tahun  belakangan  ini,  negara-negara  ASEAN  mengalami  pertumbuhan ekonomi  yang  cukup  pesat.  Hal  ini  disebabkan  karena  prediksi  pertumbuhan  ekonomi  yang cukup tinggi dan populasinya yang cukup besar, di samping itu tingkat kemajuan masyarakat di ASEAN masih memiliki peluang bagi bisnis untuk berkembang sangat luas,  dengan peluang investasi  yang  sangat  cepat  karena  investasi  langsung  ( direct  investment )  banyak  masuk  ke negara-negara tersebut.
Pesatnya pertumbuhan investasi telah mengakibatkan meningkatnya peran sektor swasta dalam pembangunan dan ekonomi negara. Namun  peluang investasi  yang sangat  besar juga membawa risiko korupsi yang sangat besar. Dalam banyak laporan yang dibuat oleh lembaga pemerhati korupsi dijelaskan bahwa untuk mendapatkan pelayanan publik dalam berinvestasi di beberapa negara ASEAN, para pelaku usaha kadang kala perlu membayar sejumlah biaya di luar yang ditentukan secara resmi (suap), atau kadang kala perusahaan diharapkan memberikan hadiah untuk mengamankan kontrak publik. Di satu sisi pihak swasta merupakan pelaku tindak pidana  korupsi  tetapi  mereka  juga  adalah  korban  dari  sistem  birokrasi  yang  masih  belum berjalan dengan baik.
Tindak  pidana  korupsi  di  sektor  private  masih  sedikit  menjadi  perhatian  dalam penelitian-penelitian  hukum  karena  memang  aturan  terkait  dengan  tindak  pidana  di  sektor private masih  dianggap  sebatas perbuatan yang terkait dengan pelayanan publik atau terkait dengan  keuangan  negara.  Sehingga  menjadi  sangat  penting  untuk  melakukan  pembahasan tentang hal tersebut dalam suatu penelitian yang komprehensive.
Berangkat  dari permasalahan di  atas,  tulisan  ini mencoba untuk  menjawab pertanyaan penelitian  sebagai  berikut:  a)  bagaimanakah  pengaruh  korupsi  terhadap  perekonomian;  b) bagaimanakah  pengaturan  hukum  pidana  korupsi  di  beberapa  negara  ASEAN,  dan  c) bagaimanakah keterkaitan pengaturan tindak pidana korupsi di sector private terhadap indeks persepsi korupsi.

## METODE PENELITIAN
Melihat  kepada  parmasalahan  yang  dirumuskan  sebelumnya,  maka  penelitian  ini merupakan  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  normatif  digunakan  untuk  mengkaji sejauhmana  kebijakan  hukum  pidana  tentang  tindak  pidana  korupsi  oleh  sektor  private  di negara  ASEAN.  Oleh  karena  itu  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang- undang ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan perbandingan hukum ( comparative law approach ). 4
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena bermaksud untuk mendapatkan gambaran yang  lengkap  tentang  kebijakan  hukum  pidana  tentang  hukum  pidana  korupsi  oleh  sektor private di negara ASEAN. Analisis dilakukan terhadap praktik peraturan hukum pidana tentang tindak  pidana  korupsi  oleh  sektor  private  di  negara  ASEAN  dan  pengaruh  dari  pengaturan tersebut terhadap indeks persepsi korupsi.
3 https://www.transparency.org/, diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 17:00
4 Peter Mahmud Marzuki, 2007. Penelitian Hukum. Cetakan ketiga. Jakarta: Kencana, hlm 93-95.
Penelitian normatif cenderung merupakan penelitian yang bersifat using available data atau  penelitian  pustaka. 5 Proses  Penelitian  akan  menelusuri  data  yang  telah  tersedia  dalam bentuk ketentuan-ketentuan hukum yang sudah pernah ditulis dan masih berlaku, dan bentuk- bentuk informasi yang terpublikasi lainnya seperti laporan penelitian, jurnal, majalah, koran, kamus, dan lain-lain. Data yang telah tersedia itu disebut juga dengan data sekunder, sebagai lawan  dari  data  primer  ( the  first  hand  collection  of  data )  yang  diperoleh  dalam  penelitian empiris.  Data  sekunder  tersebut  dapat  dikualifikasikan  sebagai: 6 a)  bahan  hukum  primer, berupa  bahan-bahan  yang  memiliki  kekuatan  mengikat,  seperti  norma  dasar,  peraturan perundang-undangan,  putusan  hakim,  dan  sebagainya:  b)  Bahan  hukum  sekunder,  yang menjelaskan  bahan  hukum  primer  dan  isinya  tidak  mengikat,  seperti  literatur  bahan  hukum resmi  dari  instansi  pemerintah,  bahan  hukum  lain  yang  dipublikasi  dalam  bentuk  pedoman, buku, jurnal, majalah, makalah, tesis, dan disertasi yang diperoleh dari berbagai perpustakaan; c) Bahan hukum tersier, yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus Indonesia, kamus terminologi dan aneka istilah hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh Korupsi Terhadap Perekonomian
Dampak  korupsi  pada  aspek  ekonomi  menjadi  suatu  permasalahan  yang  dapat menghambat  pembangunan  ekonomi  di  setiap  negara,  baik  pada  negara  yang  sedang berkembang  maupun  negara  maju.  Banyak  negara  yang  mulai  serius  mempertimbangkan bahaya korupsi terhadap perekonomiannya dengan cara membentuk lembaga atau departemen yang mampu mencegah dan mengendalikan korupsi tersebut.
Hal  tersebut  tidak terlepas  dari meningkatnya studi empiris yang menunjukkan bahwa korupsi  memiliki  konsekuensi  yang  dapat  mengurangi  tingkat  investasi,  menurunkan produktivitas  belanja  publik,  mendistorsi  alokasi  sumber  daya  dan  pada  akhirnya  berimbas pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Bahkan, Indonesia Monetary Fund pada tahun 2016 memperkirakan  lebih  dari  US$  1,5  –  2  triliun  atau  sekitar  2%  dari  total    PDB  dunia  hilang setiap tahunnya dikarenakan korupsi dan penyuapan. 7
Namun,  dalam  penelitian  terkait  dampak  korupsi  terhadap  perekonomian  tidak  semua ahli  sepakat  bahwa  korupsi  membawa  dampak  yang  negatif  terhadap  perekonomian  suatu negara, ada beberapa ahli yang meyakini bahwa korupsi juga dapat berdampak positif terhadap perekonomian suatu negara. Jadi, terdapat dua pihak yang saling berseberangan, yaitu pihak yang mendukung grease the wheel hypothesis (GWH) dan pihak yang mendukung sand the wheel hypothesis (SWH).
Grease the wheel hypothesis (GWH) menyatakan bahwa korupsi dapat berfungsi sebagai pelumas (oli) bagi perekonomian, dengan kata lain korupsi dapat berdampak positif terhadap perekonomian. Pendapat GWH dianalogikan dalam upaya mendapatkan suatu izin pendirian perusahaan. Leff  dan Lui mengungkapkan bahwa pada kondisi sistem kelembagaan yang tidak
5 Luhut MP Pangaribuan, 2009. Lay Judges dan Hakim Adhoc: Suatu Studi Teoritis Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Program Pascasarjana-Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 62.
6 Ibid. Bandingkan  dengan  beberapa  contoh bahan  hukum primer yang  dikemukakan  oleh  Soerjono Soekanto, yang  memasukkan  jurisprudensi  dalam  bahan  hukum  primer,  bukan  putusan  hakim  semata.  Lihat  Soerjono Sekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ketiga, Jakarta: UI Press, hlm 52.
7 Akhmad Faisal Lutfi dkk, 2020, “Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN." e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi 7 : 30-35. hlm.30.
baik, pengurusan dan pemberian izin pendirian perusahaan akan membutuhkan waktu lama dan berbelit-belit. Untuk mengurangi waktu menunggu dalam mendapatkan izin perusahaan, maka seseorang  memberikan  suap  kepada  pegawai  publik  agar  mendapatkan  kemudahan  dalam mendapatkan pemberian  izin tersebut.  Analogi ini kemudian memunculkan pendapat  bahwa korupsi  dapat  berdampak  positif  terhadap  perekonomian. 8 Colombatto  juga  menganalisis korupsi  secara  teoretis  dengan  berbagai  lingkungan  kelembagaan  yang  berbeda  dan menemukan  bahwa  dalam  beberapa  kasus,  korupsi  dapat  menjadi  efisien  di  negara  maju sebagaimana di negara totaliter. Penelitian Wedeman juga menemukan bahwa banyak negara menikmati  pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat  meskipun  menghadapi  tingkat  korupsi  yang tinggi. Bahkan penelitian Barreto menemukan   bahwa korupsi   berhubungan   positif   yang signifikan  terhadap  pertumbuhan  PDB  perkapita.  Pernyataan  tersebut  dipertegas  oleh penelitian  Paksha  Paul  yang  menemukan  bahwa  ada  hubungan  positif  antara  korupsi  dan pertumbuhan ekonomi di Bangladesh. 9
Sedangkan sand  the  wheel  hypothesis (SWH)  berpendapat  bahwa  korupsi  berdampak negatif terhadap perekonomian. Beberapa penelitian lintas negara menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian yang diproyeksi sebagai pertumbuhan ekonomi. 10 Blackburn  menjelaskan  bahwa  korupsi  mengganggu  aktivitas  ekonomi  dengan  mendistorsi alokasi  sumber  daya  yang  efisien  dalam  perekonomian.  Sebagian  besar  para  ekonom memandang  bahwa  korupsi  merupakan  penghambat  utama  pembangunan.  Kemudian Hadiwinata juga menyebutkan bahwa korupsi merupakan salah satu penyebab krisis moneter yang terjadi. Hal itu terjadi karena banyak pengusaha yang masuk ke dunia bisnis tetapi mereka tidak mempunyai bakat untuk bisnis namun mereka mempunyai hubungan khusus dengan elit dan  penguasa.  Kondisi  ini  memunculkan  banyak  “biaya  siluman”  yang  menyebabkan ketidakpastian  investasi.  Tetapi  hal  tersebut  tidak  banyak  ditanggapi  oleh  pemerintah  di negara-negara Asia. 11
Mauro juga menemukan fakta bahwa korupsi mampu menurunkan tingkat investasi suatu negara.  Investasi  yang  rendah  akan  memberikan multiplier  effect investasi  terhadap pertumbuhan ekonomi juga rendah. Investasi merupakan variabel yang robust (sehat dan kuat) dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu rendahnya investasi akibat korupsi mampu menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari titik optimalnya. Cuervo- Cazurra    mengemukakan  bahwa  investor  dari  negara  yang  memiliki  tingkat  korupsi  rendah (non-korup) cenderung berinvestasi di negara non-korup. Sebaliknya investor dari negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi (korup) juga cenderung berinvestasi di negara korup. Hal ini dikarenakan bahwa investor dari negara non-korup menganggap bahwa berinvestasi di negara korup  akan  menyebabkan  biaya  transaksi  tinggi  dengan  adanya  pungli  dan  suap  untuk memperoleh  perizinan,  sehingga  biaya  investasi  menjadi  lebih  tinggi  di  negara  korup.
8 Pradiptyo, Rimawan, Dampak Sosial Korupsi, Jakarta : Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. hlm 21.
9 Nawatmi, Sri, 2016, "Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Empiris Negara-Negara Asia Pasifik." Media Ekonomi dan Manajemen 31.1 hlm. 18.
10 Pradiptyo, Rimawan, Op. cit ., hlm.21.
11 Yosafat Charisma dan Aloysius Gunadi Brata, 2016,  "Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sembilan Negara Asia Tahun 2011-2014", Universitas Atma Jaya Yogyakarta , hlm.2.
Sehingga,  investor  dari  negara  non-korup  berpendapat  bahwa  berinvestasi  di  negara  korup justru tidak memberikan keuntungan yang maksimal. 12
Selanjutnya,  dalam  konteks  di  Indonesia  mengenai  hubungan  korupsi  dengan perekonomian dapat dilihat dalam buku One Man’s View of The World yang dirilis dua tahun sebelum  berpulang,  Lee  Indonesia  Yew  mengatakan,  Indonesia  merupakan  negara  yang dikaruniai sumber daya  alam melimpah. Kekayaan alam itu seharusnya bisa dijadikan salah satu modal untuk berkembang menjadi negara maju. Namun, Indonesia tak kunjung menjadi negara maju. Menurut pendiri Singapura itu, salah satu faktor penghambat kemajuan Indonesia adalah korupsi. Akibat korupsi, satu per satu kekayaan alam Indonesia habis tanpa menciptakan kemakmuran  pada  generasi-generasi  berikutnya.  Sampai  sekarang  kemakmuran  itu  sendiri seakan tidak pernah datang melainkan yang dirasakan adalah dampak negatif dari eksplorasi dari  sumber  daya  alam  tersebut  berupa  bencana  alam  dan  konflik  antar  masyarakat  yang disebabkan oleh potensi sumber daya alam tersebut. 13
Dari pertentangan GWH dan SWH, ekonom lebih sepakat terhadap SWH yaitu korupsi berdampak  buruk  bagi  perekonomian.  Hal  ini  terbukti  dengan  banyaknya  propaganda  dan pendirian lembaga anti korupsi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Selain itu penganut GWH  hanya  menganalogikan  efek  positif  korupsi  terhadap  perekonomian  ketika  sistem kelembagaan  tidak  baik  yaitu  sistem  birokrasi  yang  lama  dan  berbelit-belit.  Namun,  dalam sistem kelembagaan yang baik GWH tetap berpendapat bahwa dampak korupsi adalah negatif terhadap  perekonomian.  Henderson  dan  Kuncoro    dan  Rivayani    menemukan  bahwa  GWH tidak  terbukti  di  Indonesia  berdasarkan  data  empiris.  Dengan  demikian,  dampak  korupsi khususnya  di  Indonesia  adalah  menghambat  pertumbuhan  ekonomi  dan  merugikan perekonomian nasional. 14
Pengaturan Tindak Pidana Korupsi oleh Sektor Private di Beberapa Negara Asean a. Singapura
Singapura memiliki indeks persepsi korupsi dengan score 83, sehingga menempatkannya di peringkat 5 dalam pemberantasan korupsi secara internasional. Singapura merupakan satu – satunya negara di Asia yang masuk peringkat 5 besar dalam pemberantasan korupsi, bahkan lebih baik dari pada negara seperti Jepang, Korea Selatan bahkan Amerika Serikat dan Inggris.
Singapura  memiliki Prevention  of  Corruption  Act  of  Singapore 1960  (selanjutnya disingkat menjadi PCA). Undang – undang tersebut memuat hukum pidana materil dan hukum pidana  formil  mengenai  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  di  Singapura. Adapun  rumusan delik umumnya diambil dari KUHP-nya tanpa diubah sanksinya menjadi lebih berat seperti halnya di Indonesia. 15 Kemudian Singapura juga memiliki lembaga sejenis KPK dengan nama Corrupt Practices Investigation Bureau (selanjutnya disingkat menjadi CPIB).
Berdasarkan Pasal 17 PCA, delik yang dapat disidik oleh CPIB adalah sebagai berikut: a) delik yang tercantum di dalam Pasal 165 yang mengatur mengenai gratifikasi dalam arti luas atau 213-215 KUHP Singapura yang mengatur penerimaan hadiah karena melindungi pelaku
12 Pradiptyo, Rimawan, Op. cit ., hlm.24.
13 Junaidi  Patra  dan  I.  Ketut,  2018,  "Korupsi,  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Kemiskinan  Di  Indonesia." Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia 3.1:71-79, hlm. 71.
14 Pradiptyo, Rimawan, Op. cit ., hlm.21.
15 Andi Hamzah, 2004, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara , Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 57.
delik  dari  pengenaan  pidana  (termasuk  setiap  persekongkolan,  percobaan  atau  melakukan pembantuan terhadap delik tersebut); b) Delik yang diatur di dalam PCA, delik tersebut adalah sebagai berikut: suap menyuap secara umum (Pasal 5); suap menyuap terhadap agen (Pasal 6); suap  menyuap  antara  pihak  swasta  dengan  pemerintah  atau  badan  publik  (Pasal  7);  suap menyuap  dalam  tender  (Pasal  10);  penyuapan  terhadap  anggota  Parlemen  (Pasal  11); penyuapan  terhadap  anggota  badan  publik  (Pasal  12);  c)  Semua  delik  yang  terungkap berdasarkan undang-undang pada waktu dilakukan penyidikan.
Dalam PCA terdapat dua pasal utama, yakni Pasal 5 dan Pasal 6 dengan ancaman pidana maksimal lima tahun dan/atau denda sebesar $ 100,000. Kemudian di dalam Pasal 7 ditambah dengan  klausula  yang  memperberat  pidana  menjadi  tujuh  tahun  dan/atau  denda  sebesar  $ 100,000 jika korupsi maupun suap berkaitan dengan kontrak yang diadakan antara pihak swasta dengan pemerintah maupun lembaga / badan publik.
Jadi, berdasarkan Pasal  7 PCA, ancaman pidana ditingkatkan menjadi $ 100,000 atau pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun  dan  berlaku  kumulatif.  Selanjutnya  pengaturan tindak  pidana  korupsi  yang  diatur  dalam  Pasal  10  sampai  dengan  Pasal  12  PCA mengatur mengenai korupsi dalam tender, korupsi yang dilakukan oleh anggota parlemen dan korupsi yang  dilakukan  oleh  anggota  badan  publik. Ancaman  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh anggota parlemen dan anggota badan publik adalah pidana penjara selama 7 tahun dan/atau denda sebesar $ 100,000.
Dengan demikian, jika menyangkut penyuapan yang berkaitan dengan kontrak dengan pemerintah, sanksi pidananya ditingkatkan. Jadi, di sini ada delik berkualifikasi yang unsurnya bertambah karena berkaitan dengan pemerintah. Namun, ancaman sanksi pidana dalam PCA ini  masih  jauh  lebih  rendah  dibanding  ancaman  sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu dalam Pasal 32 ayat (2) PCA juga mengatur tentang gratifikasi, apabila seorang pejabat  publik  menerima  pemberian  gratifikasi  tetapi  tidak  menangkap  si  pemberi  itu  dan membawa ke kantor polisi  terdekat  tanpa alasan yang dapat  diterima akal,  diancam  dengan pidana  denda  paling  banyak  $  5,000  atau  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  bulan  atau keduaduanya. 16
Berdasarkan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 PCA, persekongkolan, permufakatan jahat dan percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini, dianggap sebagai pelaku yang telah selesai melakukan tindak pidana. Kemudian juga hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa untuk membayarkan gratifikasi berupa uang yang diterimanya yang jumlahnya  sesuai  dengan  yang  diterimanya,  namun  hal  ini  tidak  membatasi  hakim  untuk menambahkan  pembayaran  hasil  gratifikasi  melebihi  gratifikasi  yang  telah  diterima  oleh terdakwa, semuanya bergantung kepada pertimbangan hakim, hal tersebut diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 PCA.
16 Tunjung  Mahardika  Hariadi  dan  Hergia  Luqman  Wicaksono,  "Perbandingan  Penanganan  Tindak  Pidana Korupsi di Negara Singapura Dan Indonesia", Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan 2.3,  hlm. 268-269.

## b. Indonesia
Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia berdasarkan Transparency Indonesia 17 pada tahun 2022,  Indonesia  mendapatkan score 34  (nilai  100  sangat  bersih,  nilai  0  sangat  korupsi), sehingga  menempatkan  Indonesia  di  peringkat  110  dari  180  negara  dalam  pemberantasan korupsi  (peringkat 1 sangat baik, peringkat 180 sangat buruk dalam pemberantasan korupsi). 18 Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disingkat  menjadi  UU  PTPK). Pemberantasan  korupsi  Indonesia  didukung  oleh  lembaga  independen  dalam  memberantas tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  yang  telah  diubah  oleh  Udang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 6 Udang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Di  Indonesia  sendiri,  tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam  tiga  belas  pasal  dalam  UU PTPK. Namun, terbatas pada pejabat publik atau penyelanggara negara sebagai penyuap pasif dan siapa saja sebagai penyuap aktif. Secara garis besar, subjek hukum tindak pidana korupsi ada dua, yaitu orang dan korporasi.
Subjek hukum orang dalam UU PTPK ditentukan melalui dua cara antara lain: a) cara pertama  disebutkan  sebagai  subjek  hukum  orang  pada  umumnya,  artinya  tidak  ditentukan kualitas  pribadinya.  Kata  permulaan  dalam  kalimat  rumusan  tindak  pidana  yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” (misalnya Pasal 2, 3, 21, 22), tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan (misalnya Pasal 5, 6), b) sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut,  yang in  casu ada  banyak  kualitas  pembuatnya  antara  lain:  pegawai  negeri  dan penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i);  pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a); (3) hakim (Pasal 12 huruf c); advokat (Pasal 12 huruf d); saksi (Pasal 24); tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo 28).
Subjek hukum korporasi yang dijelaskan di dalam Pasal 1 UU PTPK yang menyatakan bahwa  “korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan  atau  kekayaan  yang  terorganisasi  baik merupakan  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum”.  Berdasarkan  pengertian  korporasi yang  dapat  menjadi  subjek  hukum  tindak  pidana  korupsi  ini  jauh  lebih  luas  dari  pada pengertian  rechts  persoon yang  umumnya  diartikan  sebagai  badan  hukum  dalam  konteks hukum perdata. 19 Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi dalam UU PTPK dirumuskan dalam Pasal 20 yang menyatakan sebagai berikut: dalam hal tindak pidana korupsi
17 Transparency International adalah Non Govermental Organization (NGO) yang didirikan  di Jerman pada tahun 1995. Program unggulan yang dilakukan oleh Transparency International adalah penelitian untuk mendapatkan indeksi persepsi korupsi di berbagai negara di dunia yang digunakan sebagai indikator untuk melihat baik atau buruknya tingkat korupsi di suatu negara.
18 Transparency International, https://www.transparency.org/diakses pada 5 April 2023 pukul 11:56 WIB.
19 Nani Mulyati, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Edisi Revisi, Depok: Rajawali Press.
oleh atau atas nama suatu korporasi,  maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat  dilakukan terhadap  korporasi  dan  atau  pengurusnya.  Tindak  pidana  korupsi  dilakukan  oleh  korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun  berdasarkan  hubungan  lain,  bertindak  dalam  lingkungan  korporasi  tersebut  baik sendiri maupun bersama-sama.
Kemudian Berdasarkan pasal-pasal tersebut perbuatan korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh  bentuk  atau  jenis  tindak  pidana  korupsi.  Ketiga  puluh  bentuk  tindak  pidana  korupsi tersebut,  dapat  dikelompokkan  kembali  menjadi  tujuh  bentuk  pengelompokan,  yaitu:  a) Kelompok  delik  merugikan  keuangan  negara  (  Pasal  2  dan  Pasal  3  );  b)Kelompok  delik penyuapan, baik aktif ( yang menyuap ) maupun yang pasif ( disuap ) (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b,c, dan d serta Pasal 13 ), c) Kelompok delik perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h dan i), d) Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10), e) Kelompok delik pemerasan ( Pasal 12 huruf e, f dan g), f) Kelompok delik pemalsuan ( Pasal 9 ), g) Kelompok delik gratifikasi ( Pasal 12 B ). Selain itu, berdasarkan Pasal 15 UU PTPK, bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
Untuk korupsi dan penyuapan di sektor privat, Indonesia awalnya memandang perbuatan tersebut masih dalam area privat dengan privat sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap hal tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum privat. Dalam perkembangannya penyuapan di  sektor  privat  kemudian  juga  diatur  dalam  hukum  publik  melalui  hukum  pidana.  Jauh sebelum  Indonesia  menandatangani  dan  meratifikasi  United  Nation  Convention  Against Corruption (UNCAC), Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak  Pidana  Suap  (UU  Suap)  yang  mengatur  mengenai  delik  penyuapan  aktif  dan  pasif terhadap  subjek  di  luar  Undang-Undang  No.  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 yang sekarang berlaku.
Dalam Pasal 2 diatur mengenai larangan bagi setiap orang untuk melakukan penyuapan kepada  pihak  lain  dengan  maksud  pihak  yang  disuap  mau  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan kewajibannya yang merugikan kepentingan umum. Sedangkan dalam Pasal 3 diatur mengenai  ketentuan  pidana  yang  ditujukan  kepada  pihak  yang  menerima  suap  tersebut. Sayangnya saat ini keberadaan undang-undang ini seperti mati suri, walaupun masih berlaku namun penegakannya tidak dilaksanakan. Perbuatan menyuap seseorang yang bukan pegawai negeri atau pejabat negara tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan korupsi dalam UU PTPK.  Hal  tersebut  dikarenakan  dalam  UU  PTPK  hanya  diatur  mengenai public official bribery di mana para pelakunya adalah pegawai negeri (birokrat), baik sebagai penerima suap maupun  pemberi  suap  sedangkan  non  pegawai  negeri  atau  privat  (swasta  atau  pengusaha) hanya dapat menjadi pemberi suap.
Selain itu adanya politik hukum yang menginginkan agar upaya pemberantasan korupsi termasuk  penyuapan  baik  yang  dilakukan  oleh  sektor  publik  dan  privat  diatur  dalam  satu undang-undang  anti  korupsi  yang  penegakan  hukumnya  dilakukan  di  bawah  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat UU Suap ini tidak menjadi bagian dari legislasi yang dinilai dalam penilaian penerapan UNCAC.
Lebih  lanjut,  KPK  merupakan  lembaga  negara  yang  bersifat  independen  dalam menangani  permasalahan  korupsi.  Akan  tetapi,  KPK  tidak  berwenang  untuk  melakukan tindakan  pemberantasan,  pencegahan  dan  monitoring  terhadap  penyuapan  di  sektor  privat karena hal tersebut tidak masuk dalam lingkup tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam UU PTPK. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan hukum pidana mengenai penyuapan di  sektor  privat  di  Indonesia  saat  ini  masih  belum  ditempatkan  sebagai  bagian  dari pemberantasan korupsi. Baik pengaturan delik ini masih dipisahkan dari UU PTPK sehingga KPK  tidak  bisa  menjangkau  tindak  pidana  ini  dan  penindakan  hukumnya  merupakan kewenangan institusi penegak hukum lainnya di luar KPK. 20

## c. Thailand
Thailand  mempunyai  berbagai  undang-undang  dan  peraturan  untuk  mencegah  dan memberantas  korupsi.  Undang-undang  dan  peraturan  ini  dibagi  menjadi  2  kategori  yaitu: hukum substantif dan hukum prosedural. Hukum substantive terdiri dari: Thai Penal Code dan Organic Act on Counter Corruption (OACC) B.E. 2542 (1999).
Berdasarkan  KUHP  Thailand,  penyuapan  dapat  dilakukan  baik  oleh  pejabat  publik maupun oleh individu swasta yang mencoba untuk menyuap pejabat publik, anggota majelis legislatif  negara  bagian,  anggota  majelis  provinsi  atau  kota,  jaksa  penuntut  umum,  petugas penyelidikan, hakim atau petugas eksekusi. Pihak swasta yang melakukan penyuapan kepada pejabat publik.
Berdasarkan  Pasal  144  KUHP  Thailand,  setiap  orang  yang  menyuap  pejabat  publik diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda tidak melebihi THB 10.000 atau keduanya jika pejabat publik yang disuap adalah anggota legislatif, namun jika pejabat publik yang disuap adalah penyidik, penuntut umum, hakim atau petugas eksekusi, ancaman pidananya ditingkatkan menjadi pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun dan denda tidak melebihi  THB  14.000,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  167  KUHP  Thailand.  Kemudian,  jika penyuapan tersebut dilakukan oleh perusahaan swasta, berdasarkan Pasal 167 KUHP Thailand ancaman pidananya adalah denda tidak melebihi THB 10.000. Selanjutnya, hukuman terhadap pejabat publik yang menerima suap berdasarkan Pasal 148 sampai Pasal 150 KUHP Thailand adalah penjara selama 5 tahun sampai 20 tahun, atau penjara seumur hidup dan denda sebesar THB  2.000  sampai  THB  40.000  atau  pidana  mati.  Thailand  juga  mengatur  korupsi  yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja dengan orang lain dan dipercaya untuk mengelola harta benda dan urusannya namun melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, berdasarkan Pasal 353 KUHP, orang tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara tidak lebih dari tiga tahun atau denda tidak melebihi THB 6.000 atau keduanya.
Pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  tindak  pidana  korupsi  di  Thailand  diatur  dengan Organic  Act  on  Counter  Corruption (OACC)  B.E.  2542  (1999).  Ketentuan  tersebut  telah diamandemen sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2015 dan 2018. Perubahan mendasar pada amandemen pertama adalah mengenai pengaturan pidana terhadap perusahaan yang menyuap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional yang melakukan korupsi di Thailand,
20 Prahassacitta, Vidya. "Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum  Nasional  Indonesia:  Suatu  Perbandingan  Dengan  Singapura,  Malaysia  Dan  Korea  Selatan." Jurnal Hukum & Pembangunan 47.4 (2018): 396-420, hlm. 402-403.
mereka diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, atau denda tidak melebihi THB 100.000 atau keduanya, hal ini diatu dalam Pasal 173 dan Pasal 176. 21
Kemudian, untuk amandemen kedua pada tahun 2018, yang menjadi bagian pentingnya adalah mengenai pemidanaan yang dapat dilakukan terhadap perusahaan asing meskipun tidak berkedudukan di Thailand, tetapi pegawai, karyawan atau organnya yang melakukan korupsi di  Thailand  atas  nama  perusahaan,  dapat  dipidana  dengan  ancaman  pidananya  adalah membayar sejumlah nilai yang sama dengan manfaat yang diterima dari tindak korupsi dan maksimal dua kali lipat dari jumlah tersebut. 22
Sedangkan hukum prosedural terdiri dari 5 undang- undang utama, yaitu: Thai Criminal Procedure Code ; Organic Act on Counter Corruption (OACC) B.E. 2542 (1999); Anti-Money Laundering  Act B.E.  2542  (1999); Act  of  Mutual  Legal  Assistance  in  Criminal  Matters B.E.2535 (1992;) dan Extradition Act B.E. 2551 (2008).
Thai Criminal  Procedure  Code diterapkan  untuk  semua  kasus  criminal;  OACC  tidak hanya  membahas  pembentukan  NCCC  (National Anti-Corruption  Commission)  tetapi  juga menekankan  wewenang  atau  kekuasaan  unutk  menginvestigasi  kasus  korupsi; Anti-  Money Laundering Act  B.E.  2542  (1999)  membahas  lebih  detil  mengenai  aset  hasil  korupsi  yang dialihkan  melalui  pencucian  uang;  Act  of  Mutual  Legal  Assistance  in  Criminal  Matters B.E.2535  (1992;)  memberikan  kerangka  konseptual  kerjasama  internasional  dalam  proses litigasi pidana dari awal penyelidikan sampai akhir persidangan; dan Extradition Act B.E. 2551 (2008)  yang  berisi  kewenangan  Thailand  untuk  dapat  mengekstradisi  seseorang  ke  negara peminta, dan juga membuat permintaan ke negara-negara asing untuk mengekstradisi buronan ke Thailand.
Lembaga yang bertugas untuk memonitor, mencegah dan secara efisien menekan kasus korupsi,  antara lain yaitu:  National Anti-Corruption Commission  (NACC), Office of Public Sector  Anti-Corruption  Commission  (PACC),  Office  of  the  Attorney  General  (OAG), Ombudsman, Office of the Auditor General, Royal Thai Police, Anti-Money Laundering Office (AMLO), Department of Special Investigation (DSI), Supreme Court’s Criminal Division for Persons  Holding  Political  Positions.  Lembaga-lembaga  ini  mempunyai  tujuan  yang  saling berkaitan dalam menjamin transparansi, keadilan, akuntabilitas dan menjamin hak-hak warga negara.
Dalam melaksanakan fungsinya, NCCC diberikan wewenang yang sangat besar untuk mengusut dan menuntut politisi maupun pejabat. NCCC diberi kekuasaan yang besar untuk mengajukan  pemecatan  terhadap  politisi,  memeriksa  kekayaan  pejabat,  mendapatkan dokumen, menangkap dan menahan tertuduh atas permintaan pengadilan. NCCC menerapkan beberapa strategi untuk memberantas korupsi antara lain: tindakan represif melalui penuntutan, tindakan preventif, upaya-upaya penyadaran masyarakat anti korupsi dengan melibatkan media
21 Timothy Breier (Baker McKenzie Thailand), Anti-Corruption in Thailand , dapat diakses secara online pada: https://globalcompliancenews.com/anti-corruption/anti-corruption-in-thailand/ diakses pada 25 September 2020 pukul 19:30 WIB.
22 Conventus Law, Thailands New Anti-Corruption Law Targets Foreign Corporates , dapat diakses secara online melalui: http://www.conventuslaw.com/report/thailands-new-anti-corruption-law- targetsforeign/#:~:text=2561%20(2018)%20(New%20Anti,bribery%20to%20include%20foreign%20compani es diakses pada 25 September 2020 pukul 19:50 WIB.
dan  LSM  melalui  berbagai  pendekatan,  strategi  transparansi  dalam  pemeriksaan  kekayaan pejabat dan politisi, mendapatkan laopran kasus korupsi, danprogram perlindungan saksi. 23
Keterkaitan  Pengaturan  Tindak  Pidana  Korupsi  oleh  Sektor  Private  Dengan  Indeks Persepsi Korupsi Di Beberapa Negara Asean
Indeks  Persepsi  Korupsi  (CPI)  sebagai  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur persepsi korupsi di sektor publik di berbagai negara di seluruh dunia. Selama 20 tahun terakhir, sumber  yang  digunakan  untuk  menyusun  indeks  dan  metodologi  yang  digunakan  telah disesuaikan  dan  disempurnakan.    Metodologinya  mengikuti  empat  langkah  dasar,  yaitu pemilihan data sumber, penskalaan ulang data sumber, menggabungkan data yang diskalakan ulang dan kemudian melaporkan ukuran ketidakpastian.
Proses  penghitungan  juga  menggunakan  mekanisme  kontrol  kualitas  yang  ketat  yang terdiri dari pengumpulan dan penghitungan data independen paralel yang dilakukan oleh dua peneliti  internal  dan  dua  penasihat  akademis  yang  tidak  berafiliasi  dengan  Transparency International  Jadi,  Skor  CPI  dan  peringkat  negara  /  wilayah  menilai  seberapa  korup  sektor publik suatu negara dianggap oleh para ahli dan eksekutif bisnis. CPI adalah indikator korupsi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. 24 Namun, jika dilihat pada pengaturan tindak pidana  korupsi  di  Singapura,  Indonesia  dan  Thailand,  ketiganya  mengkriminalisasi  tindak pidana korupsi di sektor publik, yang berbeda hanyalah pengaturan tindak pidana korupsi di sektor privat. Oleh karena itu, pertama penulis akan menjelaskan pengaturan korupsi di sektor swasta di ketiga tersebut.
Singapura dalam Pasal 6 PCA mengkriminalisasi terhadap setiap orang yang menyuap seorang  agen  untuk  melakukan  sesautu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang  bertentangan dengan kewajibannya dan merugikan prinsipalnya dan juga mengancam dengan pidana yang sama untuk seorang agen yang menerima suap tersebut. Berdasarkan Interpretation act , orang adalah setiap orang dan badan usaha atau perusahaan yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan  hukum.  Jadi,  Singapura  telah  mengatur  korupsi  di  sektor  privat  dan  juga  dapat mengkriminalisasi badan usaha yang melakukan tidak pidana korupsi.
Sedangkan  di  Indonesia,  sampai  saat  ini  belum  ada  pengaturan  mengenai  korupsi  di sektor swasta, namun sejak tahun 1999 telah mengenal subjek hukum korporasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan  atau  kekayaan  yang  terorganisasi  baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sampai saat ini penyelesaian korupsi di sektor swasta diselesaikan dengan cara perdata karena masih dianggap melanggar ketentuan perdata  seperti  ketentuan  dalam  perlindungan  konsumen,  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan pasar  modal.  Padahal,  Indonesia  telah  memiliki  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1980 tentang Tindak Pidana Suap, dimana Pasal 2 dan Pasal 3 UU suap tersebut mengkriminalisasi setiap  orang  yang  menyuap  setiap  orang,  di  mana  orang  yang  disuap  tidak  harus  dari penyelenggara negara atau pegawai negeri. Namun demikian, UU suap seakan terlupakan dan tidak  pernah  terapkan  dan  juga  memiliki  kelemahan,  yakni  ringannya  sanksi  pidana  yang
23 Carolina,  Anita.  "Sistem  Anti  Korupsi:  Suatu  Studi  Komparatif  Di  Indonesia,  Hongkong,  Singapura  Dan Thailand." InFestasi (Jurnal Bisnis dan Akuntansi) 8.1 (2012): 107-121. hlm.117.
24 https://www.transparency.org/en/cpi diakses pada 25 Maret 2023 pukul 21:00 WIB.
diancam bagi pelaku, tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum dan KPK tidak dapat menyelidiki delik tersebut.
Terakhir,  pengaturan  tindak  pidana  korupsi  di  Thailand  sudah  mengkriminalisasi pengaturan korupsi di sektor privat dan juga sudah megatur perusahaan sebagai subjek hukum. Korupsi di sektor privat diatur dalam Pasal 353 KUHP Thailand bahwa seseorang yang bekerja dengan  orang  lain  dan  dipercaya  untuk  mengelola  harta  benda  dan  urusannya  namun melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kewajibannya  dapat  dipidana.  Kemudian untuk subjek hukum perusahaan dapat dilihat dalam Pasal 167 KUHP Thailand bahwa Thailand sudah  mengkriminalisasi  perusahaan  yang  melakukan  penyuapan  kepada  pejabat  publik. Bahkan, berdasarkan dengan amandemen kedua Organic Act on Counter Corruption (OACC) B.E. 2542 (1999), perusahaan asing meskipun tidak berkedudukan di Thailand, tetapi pegawai, karyawan  atau  organnya  yang  melakukan  korupsi  di Thailand  atas  nama  perusahaan,  dapat dipidana  dengan  ancaman  pidananya  adalah  membayar  sejumlah  nilai  yang  sama  dengan manfaat yang diterima dari tindak korupsi dan maksimal dua kali lipat dari jumlah tersebut.
Jadi, kita dapat melakukan pengelompokan terhadap pengaturan tindak pidana korupsi di sektor privat, pertama negara yang sudah mengatur korupsi di sektor swasta dalam undang- undang tindak pidana korupsinya dan mengkriminalisasi badan usaha atau perusahaan yang melakukan korupsi.  Singapura dan Thailand termasuk ke dalam kelompok pertama. Kedua, negara yang belum mengatur korupsi  di sektor swasta dalam undang-undang tindak pidana korupsi,  tetapi  telah  mengatur  korporasi  atau  badan  usaha  sebagai  subjek  hukum.  Dengan adanya perbedaan pengaturan ini, mengakibatkan adanya perbedaan indeks persepsi korupsi di negara  tersebut. Score indeks  persepsi  korupsi  Singapura  pada  tahun  2022  adalah  85, sedangkan Thailand adalah 36 dan Indonesia mendapatkan score 34.
Karena indeks persepsi korupsi hanya melihat seberapa korupsi suatu negara berdasarkan pendapat  dari  ahli  dan  pengusaha  di  negara  tersebut.  Namun,  ketiga  negara  memiliki pengaturan  yang  sama  dan  telah  mengkriminalisasi  siapa  saja  yang  melakukan  korupsi  di sektor publik. Namun, yang berbeda hanyalah pengaturan korupsi di sektor privat. Jika dilihat kasus-kasus yang terjadi di ketiga negara tersebut, korupsi di sektor swasta dapat dikatakan relatif  tinggi  terjadi  di  ketiga  negara  tersebut,  berdasarkan  siaran  pers  CPIB  tahun  2018 mayoritas kasus penyuapan di Singapura dilakukan terhadap karyawan swasta dan jumlahnya sebanyak 88%. 25 Kemudian untuk di Indonesia, 80 % tindak pidana korupsi melibatkan pihak swasta. 26 Terakhir di Thailand, banyak pengusaha yang disurvei mengakui bahwa mereka harus membayar  "biaya",  yang  menurut  mereka  tampaknya  meningkat  dalam  beberapa  tahun terakhir. 27
Jadi,  terlihat  jelas  bahwa  korupsi  di  sektor  swasta  dan  pihak  swasta  sebagai  pelaku korupsi relatif tinggi di ketiga negara tersebut. Karena indeks persepsi korupsi hanya melihat
25 Global Legal Insights, Bribery and Corruption Laws and Regulations: Singapore , dapat diakses secara online melalui: https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bribery-and-corruption-laws-and- regulations/singapore diakses pada 26 September pukul 10:40 WIB.
26 CNN Indonesia, Bappenas Sebut 80 Persen Korupsi Libatkan Pihak Swasta, Berita hari Rabu/05/12/2018, dapat diakses secara online melalui: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181205004554-12-351182/bappenas- sebut-80-persen-korupsi-libatkan-pihak-swasta diakses pada 26 September 2020 pukul 11:00 WIB.
27 Nguyen,  M.L.T.,  Bui,  T.N.,  Thai,  T.D.,  Nguyen,  T.T.  and  Nguyen,  H.T.,  2022,  January.  Shadow  Economy, Corruption,  and  Economic  Growth:  A  Bayesian  Analysis.  In International  Econometric  Conference  of Vietnam (pp. 747-762). Cham: Springer International Publishing.
korupsi di sektor publik di suatu negara, sedangkan ketiga negara tersebut memiliki pengaturan yang relatif sama untuk korupsi di sektor publik, tapi yang nampak mencolok perbedaannya adalah  pengaturan  korupsi  di  sektor  privat.  Oleh  karena  itu,  penulis  akan  menganalisis pengaruh korupsi di sektor privat terhadap korupsi di sektor publik. Jerg Gutmann dan Viola Lucas menemukan dalam  penelitiannya bahwa korupsi  di  sektor privat berhubungan positif dengan kepemimpinan yang self-serving, jadi pemimpin dan pemerintahan suatu negara yang self-serving akan  menaikan  kemungkinan  korupsi  di  sektor  privat.  Dimana  tipe  pemimpin seperti  itu  hanya  mementingkan  dirinya  sendiri  dan  rentan  melakukan  korupsi.  Kemudian, mereka juga menemukan bahwa korupsi di sektor privat lebih mungkin terjadi pada lingkungan dimana  polisi  dan  pengadilan  yang  korup. 28 Artinya  korupsi  di  sektor  publik  memiliki hubungan yang positif dengan korupsi di sektor privat, semakin tinggi korupsi di sektor publik, maka akan semakin tinggi juga korupsi di sektor privat.
Kemudian  hubungan  tersebut  juga  dapat  dilihat  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh Cuervo-Cazurra, bahwa investor dari negara yang memiliki tingkat korupsi rendah (non-korup) cenderung  berinvestasi  di  negara  nonkorup.  Sebaliknya  investor  dari  negara  yang  memiliki tingkat korupsi tinggi (korup) juga cenderung berinvestasi di negara korup. Hal ini dikarenakan bahwa investor dari negara non-korup mengganggap bahwa berinvestasi di negara korup akan menyebabkan  biaya  transaksi  tinggi  dengan  adanya  pungli  dan  suap  untuk  memperoleh perizinan, sehingga biaya investasi menjadi lebih tinggi di negara korup. Sehingga, investor dari  negara  non-korup  berpendapat  bahwa  berinvestasi  di  negara  korup  justru  tidak memberikan keuntungan yang maksimal. 29 Jadi, korupsi di sektor publik dan budaya korup di suatu negara akan menarik investor asing dari negara yang korup juga. Artinya investor asing tersebut berkemungkinan besar telah melakukan korupsi juga di negaranya, baik itu di sektor publik maupun sektor privat, sehingga mereka memilih negara tuan rumah yang setipe dengan negara asalnya, yakni sama-sama memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Investor asing tersebut memiliki kemungkinan juga untuk membawa budaya korupsi di sektor publik atau di sektor privat di negara asalnya, sehingga akan mempengaruhi tingkat korupsi dari negara tuan rumah. Karena  bukan  tidak  mungkin  perusahaan  melakukan  korupsi  di  sektor  publik  dan  privat sekaligus,  contohnya  MNC  yang  memproduksi  ban  terlibat  dengan  penyuapan  oleh  anak perusahaannya di Angola dan Kenya pada karyawan pemerintah dan melakukan penyuapan juga pada perusahaan swasta. 30
Dengan  demikian,  korupsi  di  sektor  publik  memiliki  hubungan  yang  positif  dengan korupsi di sektor privat. Semakin tinggi korupsi di sektor publik, maka akan semakin tinggi juga korupsi di sektor privat. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat korupsi di sektor publiknya rendah,  maka  korupsi  di  sektor  privatnya  rendah  juga.  Namun,  suatu  negara  yang  telah mengatur  korupsi  di  sektor  privat  dan  mengkriminalisasi  perusahaan  atau  korporasi  yang melakukan korupsi di sektor privat, seharusnya memiliki indeks persepsi korupsi yang relatif tinggi. Dari ketiga negara yang dianalisis, Singapura dan Thailand memiliki pengaturan yang lengkap  dalam  korupsi  di  sektor  privat,  sedangkan  Indonesia  belum  memiliki  pengaturan
28 Jerg Gutmann and Viola Lucas. "Private-sector corruption: Measurement and cultural origins." Social Indicators Research 138.2 (2018): 747-770.
29 Pradiptyo, Rimawan, Loc. cit .
30 Sartor,  Michael  A.,  and  Paul  W.  Beamish.  "Private  sector  corruption,  public  sector  corruption  and  the organizational structure of foreign subsidiaries." Journal of Business Ethics (2019): 1-20. hlm. 4.
korupsi di sektor privat. Namun, anehnya hanya Singapura saja yang sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  ahli  yang  sebelumnya, Thailand  yang  telah  memiliki  pengaturan  yang lengkap dalam korupsi di sektor privat, memiliki indeks persepsi korupsi yang tidak terlalu berbeda dibandingkan Indonesia yang belum memiliki pengaturan korupsi di sektor privat.
Menurut  penulis,  aturan  yang  lengkap  belum  tentu  menjamin  baik  atau  buruknya pemberantasan korupsi di  suatu  negara, namun  ada beberapa  faktor lain  yang berpengaruh, yakni political will dan political action untuk pemberantasan korupsi serta budaya korupsi yang ada  disuatu  negara.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  yang  dikemukana  oleh  Quah  bahwa penyebab terjadinya korupsi ialah kurangnya niat politik yang baik untuk membatasi terjadinya praktik korupsi. Dalam mengurangi tingkat korupsi sebuah negara maka komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi harus serius baik melalui pembentukan lembaga antikorupsi maupun melalui regulasi yang berat terhadap pelaku korupsi.
Penyebab korupsi selanjutnya di negara-negara Asia menurut Quah ialah karena faktor kebudayaan  orang Asia  yang  cenderung  melihat  korupsi  sebagai  sebuah  kebudayaan  yang dianggap wajar terjadi. Di Thailand, pemberian hadiah kepada pegawai publik tidak dianggap sebagai korupsi melainkan dikenal dengan istilah sin nam jai atau pemberian hadiah sebagai niat baik, selain itu masyarakat Thai juga mengklaim bahwa selama tidak menyakiti orang lain itu  bukanlah  bentuk  dari  praktik  korupsi  sehingga  penerimaan  masyarakat  Thai  terhadap toleransi  dalam  pemberian  hadiah  yang  sebenarnya  termasuk  kategori  korupsi  menjadikan praktik korupsi di kalangan pegawai publik, pemimpin militer, dan politisi merupakan hal yang wajar. 31

## KESIMPULAN
Korupsi di sektor publik memiliki hubungan yang positif dengan korupsi di sektor privat, semakin tinggi korupsi di sektor publik, maka akan semakin tinggi juga korupsi di sektor privat. Pengaturan  mengenai  korupsi  di  negara  dengan  indeks  persepsi  korupsi  yang  tinggi (Singapura) memiliki pengaturan mengenai korupsi di sektor privat yang lebih luas. Korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan curang untuk kepentingan pribadi yang bersentuhan dengan keuangan negara saja tetapi termasuk juga segala macam  perbuatan  curang  yang  dilakukan  baik  di  sektor  publik  maupun  di  sektor  swasta. Sehingga pengaturan mengenai pelarangan suap tidak terbatas hanya dari sektor swasta kepada pejabat publik saja tetapi juga termasuk suap dari sektor swasta kepada swasta yang lainnya. Selanjutnya pengaturan terkait tanggung jawab pidana korporasi juga merupakan kunci penting untuk mengatasi korupsi di sektor private. Di samping itu, sangat penting untuk mendorong korporasi agar memiliki mekanisme yang efektif untuk mencegah korupsi serta perlunya kerja sama lintas batas dalam kasus-kasus korupsi yang kompleks di antara Negara-negara Anggota ASEAN.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad Faisal Lutfi dkk, 2020, “Dampak Korupsi  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi:  Studi Kasus 4 Negara di ASEAN." e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi 7 : 30-35.
31 Yeni Sri Lesta, 2018. "Korupsi: Suatu Kajian Analisis Di Negara Maju Dan Negara Berkembang." Community: Pengawas Dinamika Sosial 3.2. hlm.185.
Andi  Hamzah,  2004, Perbandingan  Pemberantasan  Korupsi  di  Berbagai  Negara ,  Jakarta  : Sinar Grafika.
Carolina,  Anita.  "Sistem  Anti  Korupsi:  Suatu  Studi  Komparatif  Di  Indonesia,  Hongkong,
Singapura Dan Thailand." InFestasi (Jurnal Bisnis dan Akuntansi) 8.1 (2012): 107-121. CNN  Indonesia,  Bappenas  Sebut  80  Persen  Korupsi  Libatkan  Pihak  Swasta,  Berita  hari Rabu/05/12/2018, dapat diakses secara
online melalui:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181205004554-12-351182/bappenas-sebut- 80-persen-korupsi-libatkan-pihak-swasta diakses pada 26 September 2020 pukul 11:00 WIB.
Conventus  Law, Thailands  New  Anti-Corruption  Law  Targets  Foreign  Corporates ,  dapat diakses secara online melalui: http://www.conventuslaw.com/report/thailands-new-anti- corruption-law- targetsforeign/#:~:text=2561%20(2018)%20(New%20Anti,bribery%20to%20include% 20foreign%20companies diakses pada 25 September 2020 pukul 19:50 WIB.
Global  Legal  Insights, Bribery  and  Corruption  Laws  and  Regulations:  Singapore ,  dapat diakses secara online melalui: https://www.globallegalinsights.com/practice- areas/bribery-and-corruption-laws-and-regulations/singapore diakses pada 26 September pukul 10:40 WIB.
https://www.transparency.org/ , diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 17:00
Jerg  Gutmann  and  Viola  Lucas.  "Private-sector  corruption:  Measurement  and  cultural origins." Social Indicators Research 138.2 (2018): 747-770.
Junaidi  Patra  dan  I.  Ketut,  2018,  "Korupsi,  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Kemiskinan  Di Indonesia." Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia 3.1:71-79. Luhut  MP  Pangaribuan,  2009. Lay  Judges  dan  Hakim  Adhoc:  Suatu  Studi  Teoritis  Tentang Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia. Jakarta:  Program  Pascasarjana-Fakultas  Hukum Universitas Indonesia.
Nani Mulyati, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Edisi Revisi, Depok: Rajawali Press.
Nawatmi,  Sri,  2016,  "Pengaruh  Korupsi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Studi  Empiris Negara-Negara Asia Pasifik." Media Ekonomi dan Manajemen 31.1.
Nguyen, M.L.T., Bui, T.N., Thai, T.D., Nguyen, T.T. and Nguyen, H.T., 2022, January. Shadow Economy,  Corruption,  and  Economic  Growth: A  Bayesian Analysis.  In International Econometric  Conference  of  Vietnam (pp.  747-762).  Cham:  Springer  International Publishing.
Olke, Pande, “Corruption in Developing Countries,” Annual Review of Economics , September 2011.
Peter Mahmud Marzuki, 2007. Penelitian Hukum. Cetakan ketiga. Jakarta: Kencana, hlm 93- 95.
Pradiptyo, Rimawan, Dampak Sosial Korupsi, Jakarta : Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
Prahassacitta, Vidya. "Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat  Dalam  Hukum  Nasional  Indonesia:  Suatu  Perbandingan  Dengan  Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan." Jurnal Hukum & Pembangunan 47.4 (2018): 396-420. Resha Roshana Putri, An-An Chandrawulan, Prita Amalia, "Peringkat Arus Investasi Indonesia Dalam  Kerangka  ASEAN-China  Free  Trade  Agreement  (Perbandingan  Dengan Singapura, Malyasia, Thailand, Dan Vietnam) Ditinjau Dari Prinsip Fair and Equitable Treatment." Jurnal Hukum dan Pembangunan 48, No. 2 (2018).
Sartor, Michael A., and Paul W. Beamish. "Private sector corruption, public sector corruption and  the  organizational  structure  of  foreign  subsidiaries." Journal  of  Business Ethics (2019): 1-20.
Soerjono Sekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ketiga, Jakarta: UI Press, hlm 52.
Timothy Breier (Baker McKenzie Thailand), Anti-Corruption in Thailand , dapat diakses secara online pada: https://globalcompliancenews.com/anti-corruption/anti-corruption-in- thailand/ diakses pada 25 September 2020 pukul 19:30 WIB.
Transparency  International,  https://www.transparency.org/diakses  pada  5  April  2023  pukul 11:56 WIB.
Tunjung  Mahardika  Hariadi  dan  Hergia  Luqman  Wicaksono,  "Perbandingan  Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura Dan Indonesia", Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan 2.3.
Yeni Sri  Lesta,  2018.  "Korupsi:  Suatu  Kajian  Analisis  Di  Negara  Maju  Dan  Negara Berkembang." Community: Pengawas Dinamika Sosial 3.2. hlm.185.
Yosafat  Charisma  dan  Aloysius  Gunadi  Brata,  2016,    "Pengaruh  Korupsi  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sembilan Negara Asia Tahun 2011-2014", Universitas Atma Jaya Yogyakarta .