## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  218-225  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7309.218-225

## PENGGUNAAN KONTRASEPSI MANTAP PADA PASANGAN SUAMI ISTERI DI KABUPATEN LANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA
Sri Suci Ayu Sundari 1 , Imam Yazid 2 , Fatimah Zahara 3
1,2,3 Magister Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
1 sucisundari@uinsu.ac.id, 2 imam.yazid@uinsu.ac.id, 3 fatimahzahara@uinsu.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisis tentang penggunaan kontrasepsi  mantap (kontap) pada pasangan suami  dan  isteri  d Kabupeten  Langkat  ditinjau  dari  hukum  Islam  dan  pengaruhnya  terhadap  ketahanan  keluarga.  Fokus  yang menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian  adalah  bagaimanakah  pengaruh  kontrasepsi  mantap  terhadap ketahan  keluarga  di  Kabupaten  Langkat.  Metode  penelitian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  yaitu  pendekatan  kasus (case  approach), pendekatan  perundang-undangan (statute  approach ),  dan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach). Penelitian  ini  berkesimpulan  bahwa kontrasepsi  mantap  menurut MUI mengubah  fatwa hukum  vasektomi dari haram  menjadi  halal.  Pasangan  suami  isteri  di  Kabupaten  Langkat  memiliki  anggapan  yang  negatif  terhadap kontrasepsi  mantap,  diantaranya:  Pertama,  bertentangan  dengan  adat  istiadat  yang  melarang  untuk  melakukan kontrasepsi  mantap  dan  rendahnya  pengetahuan  yang  berpendapat  bahwa  metode  kontrasepsi  dilarang  oleh agama.  Kedua,  Kerumitan  yang cukup tinggi dalam  melakukan kontrasepsi  mantap dan  membutuhkan  banyak waktu  dan  tenaga  dan  Ketiga,  asumsi  dan  kekhawatiran  bahwa  kontrasepsi  mantap  dapat  mengganggu kejantanan dan impotensi, serta alasan ekonomi karena beranggapan bahwa vasektomi memerlukan biaya yang sangat  tinggi.  Metode  kontrasepsi  mantap  juga  berdampak  bagi  pasangan  suami  isteri  di  Kabupaten  Langkat, kebanyakan dari laki-laki sebagai suami yang menolak untuk dilakukannya kontrasepsi mantap sebagai program keluarga  berencana  dan  bagi  pasangan  suami  isteri  yang  telah  melakukan  metode  kontrasepsi  mantap  dalam pernikahannya di Kabupten Langkat berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan menjadi ancaman dalam keutuhan rumah tangga.
Kata Kunci: Ketahanan Keluarga, Kontrasepsi Mantap, Fatwa MUI

## Abstract
This study analyzes the use of stable contraception (kontap) in husband and wife couples in Langkat Regency in terms of Islamic law and its effect on family resilience. The focus that becomes the formulation of the problem in this  research  is  how  the  effect  of  steady  contraception  on  family  resilience  in  Langkat  Regency.  The  research method  used  is  qualitative  research,  using  a  research  approach,  namely  the  case  approach,  the  statute approach, and the conceptual approach. This study concludes that steady contraception according  to the MUI changes the legal fatwa of vasectomy from haram to halal. Husband and wife couples in Langkat Regency have negative  perceptions  of  steady  contraception,  including:  First,  contrary  to  customs  which  prohibit  steady contraception  and  lack  of  knowledge  which  argues  that  contraception  methods  are  prohibited  by  religion. Second, the relatively high complexity of performing stable contraception and requiring a lot of time and effort and Third, the assumption  and concern that steady contraception can interfere  with virility and impotence, as well  as  economic  reasons  for  assuming  that  a  vasectomy  requires  a  very  high  cost.  The  steady  contraception method also has an impact on married couples in Langkat Regency, mostly from men as husbands who refuse to do  steady  contraception  as  a  family  planning  program  and  for  married  couples  who  have  used  steady contraception methods in their marriages in Langkat Regency it has an impact on home harmony household and become a threat to the integrity of the household.

## Keywords: Family Resilience, Steady Contraception, MUI Fatwa

## I. PENDAHULUAN
Metode  kontrasepsi  yang  ditawarkan  program  Keluarga  Berencana  untuk  membantu mewujudkan  keluarga  bahagia  dan  sejahtera  yang  biasa  disebut  dengan  “kontap”  belum  sepenuhnya diterima  oleh  para  ulama  karena  dipandang  sebagai  tindakan  pensterilan  abadi.  Beberapa  orang mengizinkannya,  sementara  yang  lain  melarangnya.  Penggunaannya  diserahkan  kepada  yang bersangkutan  sesuai  dengan  niatnya.  Hal  seperti  itu  akan  membuat  hak  hukum  perempuan  untuk bersalin diragukan, yang akan membuat stres bagi seorang istri.
Meningkatnya  kasus  masalah  penggunaan  kontrasepsi  yang  stabil  tampaknya  menuntut peningkatan  status  hukum  jenis  kontrasepsi  yang  semakin  populer  ini.  Padahal,  tujuan  utama pemerintah  dengan  program  KB  ini  adalah  untuk  mengendalikan  angka  kelahiran  guna  mencegah kehamilan  yang  terlalu  dini,  prematur,  atau  terlambat  karena  keadaan  tersebut  akan  membahayakan nyawa  ibu.  Namun,  pembentukan  program  ini  benar-benar  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  sebagai peluang  untuk  melakukan  perilaku  yang  bertentangan  dengan  syariat  Islam  dan  niat  menikah.  Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi hukum dalam isu-isu terkini yang berkaitan dengan penggunaan kontrasepsi yang stabil.
Sterilisasi yang disebut juga kontrasepsi mantap atau kontap dalam proposal ini baik untuk pria maupun  wanita,  meliputi  pemotongan  saluran  sperma  (vas  deferentia)  sekitar  2  cm  dan diikat  kedua ujungnya dengan benang sutera. Prosedur kecil ini dikenal sebagai vasektomi. Bagi wanita, sterilisasi melibatkan  pemotongan  saluran  telur  (tuba  falopi)  dan  mengikat  kedua  ujungnya  dengan  cincin (cincin falopi).
Sejak  31  tahun  lalu,  para  cendekiawan  muslim  di  Indonesia  memfokuskan  diri  pada  isu  KB dengan  menggunakan  metode  kontrasepsi  ini.  Tubektomi  dinyatakan  haram  pada  13  Juni  1979  oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diketuai oleh KH M Syukri Ghozali. Tiga faktor yang menyebabkan lahirnya fatwa tubektomi: Pertama, agama melarang sterilisasi. Kedua, tubektomi dianggap  sebagai  prosedur  sterilisasi.  Ketiga,  kelayakan  rekoneksi  tubektomi  di  Indonesia  belum ditetapkan.
Pada  Forum  Ijtima  Ulama  Komisi  Fatwa  Indonesia  III  2009  di  Padang  Panjang,  Sumatera Barat,  para  ulama  kembali  mengkaji  topik  ini.  Seminar  tersebut  mengangkat  topik  penemuan- penemuan  terkini  di  bidang  kedokteran  termasuk  rekanalisasi  (rekoneksi).  Rekanalisasi,  menurut pendapat  akademisi,  tidak  menjamin  pemulihan  angka  fertilitas  yang  dipertanyakan.  Akibatnya, Komisi Fatwa Ijtima Ulama di Indonesia menyatakan bahwa vasektomi dan tubektomi dilarang.
Keputusan  Rapat  Ijtima’  Ulama  Komisi  B-2  Komisi  Fatwa  Seluruh  Indonesia  Tahun  2012  di Pondok  Pesantren  Cipasung  Tasikmalaya:  Vasektomi  dilarang  kecuali  dilakukan  karena  salah  satu alasan  berikut:  (a)  tidak  bertentangan  dengan  syariat,  (b)  tidak  mengakibatkan  kemandulan  secara permanen, (c) ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula, (d) tidak membahayakan pasien, dan/atau (e) bukan bagian dari program dan metode kontrasepsi mantap.
Selain itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan lembaga pemerintah lainnya  merujuk  pada  keluarga  berencana  secara  resmi.  Istilah  “keluarga  berencana”  memiliki  arti yang  sama  dengan  istilah  “keluarga  berencana”,  yaitu  istilah  yang  sering  digunakan  secara internasional.  Keluarga  Berencana  mengacu  pada  pembatasan  atau  penghindaran  kehamilan  bagi keluarga  yang  percaya  bahwa  mereka  telah  memiliki  anak  yang  cukup,  sedangkan  Keluarga Berencana mengacu pada menjarangkan kehamilan bagi keluarga yang masih menginginkan anak.
Menurut  uraian  di  atas,  Keluarga  Berencana  adalah  proses  pengaturan  rencana  kelahiran melalui  penggunaan  cara  atau  alat  Tahdid An-Nasl  yang  bertujuan  untuk  membatasi  atau  mencegah kelahiran,  yang  bertentangan  dengan  tujuan  utama  perkawinan  untuk  menghasilkan  keturunan  yang berkelanjutan.  Setiap  manusia  memiliki  hak  dan  kuasa  untuk  merencanakan,  termasuk  hak  untuk merencanakan  keluarga  dan  jumlah  anak  yang  mungkin  ditunda  tergantung  pada  keadaan  masing- masing.  Menurut  Qadir  (1996),  keluarga  berencana  adalah  tindakan  mempersiapkan  kelahiran  bayi melalui persiapan kehamilan.
Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, yang menjadi landasan hukum Islam dan pandangan hidup umat Islam, tidak ada perintah atau larangan yang jelas dalam syariah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembalikan hukum keluarga Islam kepada apa yang tertuang dalam fiqhiyah qaidah:
اهميرحت ىلع ليلدلا لدي ىتح ةحابلإا لاعفلأاو ءايش لأا يف لصلأا .
Artinya:  “Pada dasarnya segala sesuatu perbuatan itu boleh, kecuali adandalil yang menunjukkan keharamannya”.
Islam  pada  dasarnya  mengizinkan  umat  Islam  untuk  menggunakan  keluarga  berencana,  selain sesuai dengan aturan  hukum  Islam yang disebutkan di atas (Zuhdi, 1997). Keluarga Berencana yang merupakan  salah  satu  cara  pencegahan  kehamilan  menggunakan  pengobatan  permanen  seperti vasektomi (Vas Ligation), ligasi tuba, histerektomi, dan aborsi dalam pelaksanaannya. Ini adalah cara yang dilarang oleh syara’, khususnya dengan mengubah atau merusak organ yang bersangkutan. Hal ini dilarang karena memiliki anak bukanlah tujuan perkawinan (Hasan, 1997).
Sebagaimana  yang  terjadi  di  daerah  Kabupaten  Langkat,  pasangan  suami  istri  melakukan kontrasepsi  mantap  berupa  tubektomi  berdampak  pada  keharmonisan  rumah  tangga  dan  akan berpeluang  pada  terancamnya  keutuhan  rumah  tangga.  Temuan  penelitian  Sutinah  yang  menemukan bahwa  banyak  istri  yang  tidak  setuju  jika  suaminya  melakukan  vasektomi  mendukung  hal  tersebut. Penjelasannya,  menurut  sebanyak  57%  istri  responden,  vasektomi  memungkinkan  laki-laki  untuk berselingkuh  di  lingkungan  yang  aman  (Sutinah,  2017).  Pesan  yang  sama  disampaikan  Beni  dalam penelitiannya, yang antara lain mengemukakan bahwa tingkat observasi dan persepsi calon pengantin terhadap pelaksanaan vasektomi relatif tinggi dan membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit.  dua  penyebab  rendahnya  partisipasi  pria  dalam  program  KB.  Rendahnya  angka  tersebut disebabkan oleh vasektomi permanen, yang mengurangi atau menghilangkan hasrat untuk melakukan aktivitas seksual (Akhmad, 2020).
Berdasarkan fakta hukum di masyarakat Kabupaten Langkat dan hasil dari penelitian terdahulu dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian  masyarakat  Indonesia  beranggapan  jika  salah  satu  pasangan melakukan  vasektomi dan atau tubektomi akan berpengaruh pada hubungan seksual  suami dan isteri yang  akan  menjadi  pemicu  perselingkuhan,  ketidak  puasan  dalam  berhubungan  intim  dan  berakibat pada ketidak harmonisan dan keutuhan rumah tangga.
Melihat  permasalahan  ini,  peneliti  merasa  selain  dilarang  oleh  agama  dampak  dari  kontap  ini juga lebih banyak mudharatnya bagi hubungan suami istri dalam rumah tangga. Peneliti merasa disini harus adanya andil atau keterlibatan dari pemerintah terkait dampak dari kontap tersebut. Pemerintah bisa  saja  meng-ilegalkan  praktik  kontap  tersebut  jika  sangat  berdampak  dan  merugikan  pihak  yang melakukannya. Sebab, sesuai dengan cita-cita luhur negara, keluarga yang kuat merupakan salah satu pilar terpenting bagi pembangunan sumber daya manusia. Ketika kemantapan keluarga terancam oleh perceraian, maka akan muncul berbagai permasalahan bangsa, seperti timbulnya kemiskinan terutama pada perempuan dan anak-anak, pengabaian hak-hak anak, dan tersingkirnya anak-anak tersebut dari kehidupan  yang  sehat  dan  sejahtera.  .  Kehidupan  perkawinan  menjadi  rapuh  dan  rentan  terhadap pertengkaran yang tidak pernah berakhir dan berakhir dengan perpecahan.
Mengingat  keluarga  merupakan  salah  satu  elemen  kunci  untuk  mencapai  pembangunan berkelanjutan,  kehadiran  dan  keterlibatan  pemerintah  tentu  saja  berupaya  untuk  mengurangi  angka perceraian guna memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (RI, 2019). Keluarga sakinah mawaddah  warahmah  harus  diciptakan,  oleh  karena  itu  pemerintah  harus  bertindak.  Perundang- undangan  positif  di  Indonesia  menekankan  perlunya  pengaturan  dan  perhatian  pemerintah  terhadap penyelenggaraan  program  KB  bagi  masyarakat.  Dari  latar  belakang  masalah  ini  peneliti  membahas permasalahan  ini  dengan  memfokuskan  pada  rumusan  masalah,  bagaimanakah  pengaruh  kontrasepsi mantap (kontap) terhadap ketahan keluarga di Kabupaten Langkat?

## II. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian dalam bidang hukum normatif dan empiris digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam pembahasan tesis ini. Penelitian  hukum yang menggunakan data sekunder  atau sumber pustaka  sebagai  sumber  utamanya disebut penelitian  yuridis  normatif, dan dilakukan dengan mencari  undang-undang  dan  literatur  lain  yang  relevan  (Mamudi,  2001).  Suatu  pendekatan  terhadap masalah  yang  dikenal  sebagai  penelitian  yuridis  empiris,  kadang-kadang  dikenal  sebagai  sosiologi hukum,  melibatkan  analisis  aturan-aturan  yang  telah  diterapkan  sebagai  hukum  positif  dalam masyarakat, beserta aturan pelaksanaannya dan penerapannya di lapangan (Hanitjo, 1982).
2. Sumber Data
Penulis  penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  sekunder,  yang  berasal  dari  dua  sumber yang  berbeda.  Data  primer  adalah  informasi  yang  telah  dikumpulkan  secara  sukarela  oleh  seseorang atau  kelompok  langsung  dari  subjek  penelitian.  Metode  wawancara  digunakan  dalam  penelitian  ini untuk memperoleh data.
Data  sekunder,  atau  informasi  yang  dikumpulkan  melalui  penelitian  kepustakaan,  meliputi kamus, buku, situs web, dan undang-undang. Ini juga mencakup informasi seperti:
a. Sumber  hukum  primer,  seperti  wawancara  dengan  pasangan  suami  istri  yang berkomunikasi di Kab. Langkat yang menjadi sumber penelitian yang mengikat secara hukum.
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  atau  buku  yang  menjelaskan  bahan  hukum  primer  termasuk hasil penelitian, karya dari masyarakat hukum, dan sebagainya.
c. Bahan  hukum  tersier,  seperti  kamus,  sumber  internet,  dan  lain-lain,  yang  memberikan panduan dan penjelasan untuk teks hukum primer dan sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  adalah  strategi  untuk  mengumpulkan  informasi  untuk  suatu penelitian.  Guna  mengumpulkan  data  untuk  tesis  ini,  Roni  Hanitjo  (1982)  menggunakan  metode sebagai berikut:
a. Studi lapangan (Field research)
Dengan  melakukan  perjalanan  langsung  ke  lapangan  untuk  mengumpulkan  informasi atau  data,  studi  lapangan  merupakan  proses  pemantauan  pengungkapan  fakta. Penduduk  Kabupaten  Langkat  yang  menggunakan  kontrasepsi  mantap  (kontrasepsi) menjadi subjek studi lapangan untuk mengumpulkan data primer dengan menggunakan wawancara.
b. Studi literatur (library research)
Studi  literatur  adalah  studi  yang  melihat  bahan-bahan  yang  diterbitkan  sebelumnya, khususnya  dengan  mengumpulkan  bahan-bahan  hukum  dan  informasi  berupa  buku, esai  akademik,  hukum,  dan  bahan  tertulis  lainnya  yang  relevan  dengan  penelitian  ini, khususnya  dengan  mencari,  mempelajari,  merekam,  dan  menafsirkan  hal-hal  yang berkaitan dengan obyek penelitian.
4. Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  data  kualitatif  yang  mengarah  pada  temuan  deduktif. Informasi ini dikumpulkan melalui metode penelitian kualitatif. Catatan lapangan, seperti catatan atau rekaman kata, kalimat, atau paragraf yang  diambil dari wawancara dengan menggunakan  pertanyaan terbuka,  atau  interpretasi  peneliti  terhadap  teori,  merupakan  contoh  data  bermuatan  kualitatif (Naurina,  2010).  Pendekatan  kesimpulan  deduktif  mengarah  pada  kesimpulan  yang  lebih  tepat  dari premis generik yang diakui kebenarannya (Sunggono, 2007).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Penggunaan Kontrasepsi Mantap Menurut Fatwa MUI
Sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya,  MUI  telah  mengeluarkan  fatwa  tentang  vasektomi sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1979, 1983, 2009, dan terakhir pada tahun 2012. prosedur atau alasan  pemberlakuan  undang-undang.  ‘illat  Hukum  adalah  salah  satu  pembenaran  yang  masuk  akal. Perintah fatwa tersebut adalah sebagai berikut:
Tahun Fatwa Diktum Fatwa 1979 Vasektomi hukumnya haram, karena: 1) Pemandulan dilarang oleh agama. 2) Vasektomi/tubektomi  adalah  salah  satu usaha pemandulan 3) Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/  tubektomi  dapat  disambung Kembali 1983 1) Melakukan vasektomi (usaha mengikat atau memotong saluran benih pria (vas deferens),
sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan)
dan  tubektomi  (usaha  mengikat  atau memotong  kedua  saluran  telur,  sehingga wanita itu pada umumnya tidak dapat hamil lagi) bertentangan dengan  Hukum  Islam  (haram),  kecuali dalam  keadaan  sangat  terpaksa  (darurat) seperti  untuk  menghindarkan  penularan penyakit  dari  ibu/bapak  terhadap  anak keturunannya  yang  bakal  lahir  atau  ter- ancamnya jiwa si janin apabila ia mengandung atau melahirkan lagi. 2) Menganjurkan  kepada  pemerintah  untuk melarang pelaksanaan vasektomi, tubectomi dan  abortus  bagi  Umat  Islam,  serta meningkatkan pengawasan  terhadap  penyalahgunaan  alat- alat  kontrasepsi  yang  ada  kemungkinan dipergunakan untuk perbuatan maksiat. 2009 Vasektomi hukumnya haram, karena: 1) Vasektomi  sebagai  alat  kontrasepsi  KB sekarang  ini  dilakukan  dengan  memotong saluran sperma. Hal  itu berakibat terjadinya kemandulan tetap. 2) Upaya rekanalisasi (penyambungan kembali)  tidak  menjamin  pulihnya  tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan. 2012 Vasektomi hukumnya haram, kecuali: 1) Untuk  tujuan  yang  tidak  menyalahi syari’at. 2) Tidak menimbulkan kemandulan permanen. 3) Ada  jaminan  dapat  dilakukan  rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula. 4) Tidak  menimbulkan bahaya (maḍarat) bagi yang bersangkutan. 5) Tidak  dimasukkan  ke  dalam  program  dan metode kontrasepsi mantap (Fatwa, 2010).
Beberapa  akademisi  berpendapat  bahwa  sterilisasi  (vasektomi/tubektomi)  dapat  diterima dengan batasan tertentu. Jad al-aq, mufti agung Mesir, menegaskan pada Maret 1980 bahwa sterilisasi tidak  dapat  diterima  jika  mengakibatkan  hilangnya  kesuburan  secara  permanen  baik  melalui pembedahan  atau  pengobatan.  Jika  terbukti  tanpa  keraguan  bahwa  kondisi  bawaan  dapat memengaruhi  anak  atau  menyebabkan  penyakit,  sterilisasi  dapat  digunakan.  Dalam  situasi  ini, sterilisasi  diperlukan.  Kebolehan  ini  didasarkan  pada  prinsip  hukum  yang  memungkinkan  cedera untuk  mencegah  kerusakan  yang  lebih  besar.  Ini  akurat  mengingat  kemajuan  teknologi  medis  dan fakta bahwa kondisinya tidak dapat disembuhkan (aqq, 1980).
Mahmud  Shalut  memiliki  sudut  pandang  yang  sama  ketika  dia  mengatakan  bahwa  sterilisasi permanen  hanya  diperbolehkan  dalam  kasus  ekstrim  yang  melibatkan  penyakit  keturunan  atau penyakit yang dapat menular (Shalu, 1959). Madhkur  tidak setuju dan menyebut al-Bijurmi, seorang ahli  hukum  Syafi’i.  Menurut  Madhkur  (1965),  “dilarang  menggunakan  metode  apapun  yang menyebabkan  hilangnya  kemampuan  alami  untuk  bereproduksi.”  Penggunaan  metode  yang menyebabkan  kemandulan  dilarang,  menurut  keputusan  tahun  1965  oleh  Dewan Tinggi  Riset  Islam. Dewan  Fiqh Arab  Saudi  mengeluarkan  larangan  yang  sama.  Perbedaan  serius  muncul  pada  diskusi “Rabat  Conference  on  Islam  and  Family  Planning”  tentang  topik  ini.  Karena  mereka  tidak  dapat menemukan ayat dalam Al-Qur’an atau Sunnah yang melarangnya, sebagian kecil peserta mendukung sterilisasi meskipun mayoritas peserta menentangnya. Sterilisasi dikatakan sebagai modifikasi ciptaan
Tuhan  oleh  lawan.  Namun,  dokter  pendamping  serta  Bahshati  dan  Muhammad  Syamsuddin mendukung sterilisasi. Dokter khawatir sarjana non-dokter mungkin salah mengira sterilisasi sebagai pengebirian.
Beberapa  akademisi  memperdebatkan  sterilisasi  dalam  konteks  perbandingan  luas  metode kontrasepsi  sementara  seperti  al-’azl.  Mereka  mengklaim  bahwa  selama  sterilisasi  dilakukan  secara sukarela  dan  tanpa  tekanan  dari  luar,  tidak  ada  resistensi  terhadap  sterilisasi  sementara,  yang  sama dengan  al-’azl  dan  alat  kontrasepsi  lain  yang  sudah  lama  digunakan.  Demikian  pula,  Sayyid  Sabiq menyatakan bahwa orang yang menyetujui al-’azl boleh juga menyetujui sterilisasi (Sabiq, 1968).
Amad  Ibrhim  adalah  seorang  akademisi  terkenal  pada  paruh  pertama  abad  ke-20,  dan pendapatnya  sangat  dihargai.  Sebelum  gerakan  keluarga  berencana  menyebar  ke  Timur  Tengah  dan sterilisasi  menjadi  terkenal  di  sejumlah  negara  Muslim,  dia  melakukan  penelitian  tentang  topik tersebut. Dia terkenal menulis,  “Tidak dilarang bagi seseorang untuk menggunakan segala cara yang dimilikinya  untuk  menghancurkan  sperma,  mencegahnya  melewati  rahim  wanita,  atau  membuatnya tidak efektif” dalam prolog disertasinya al-Sa’id Mu’ afa as-Sa’id (1936). Tidak perlu dikatakan lagi bahwa  wanita  itu  bebas  menggunakan  atau  memanfaatkan  apa  pun  yang  akan  membuatnya  tidak subur. Perbuatan seperti itu tidak dilarang.

## 3.2 Dampak Penggunaan Kontrasepsi Mantap Terhadap Ketahanan Rumah Tangga di Kabupaten Langkat
Persoalan kontrasepsi yang stabil memang tidak secara langsung merusak keharmonisan rumah tangga  yang  berdampak  pada  ketahanan  rumah  tangga,  namun  persoalan  tersebut  seringkali menimbulkan ketidaknyamanan bagi suami istri. Menurut penelitian, keharmonisan antara suami dan istri  bervariasi  tergantung  apakah  mereka  menggunakan  kontrasepsi  mantap  atau  tidak.  Hasil wawancara  yang  dilakukan  antara  pasangan  suami  istri  sebelum  dan  sesudah  menggunakan  teknik kontrasepsi  yang  stabil  menunjukkan  korelasi  antara  perbedaan  tersebut.  Korelasi  terhadap  dampak kesehatan  istri  adalah  positif,  namun  dari  segi  jenis  kelamin  suami  menunjukkan  hasil  yang  negatif, dimana suami dari istri yang menggunakan kontrasepsi tetap merasa tidak puas dengan hubungan seks dan  lahirnya  keinginan  untuk  memiliki  anak  lagi  setelah  menggunakan  metode  tersebut  stabil. kontrasepsi sehingga kondisi keharmonisan rumah tangga menurun.
Menurut  penelitian  Retno  Ambarwati,  tidak  ada  bukti  konklusif  yang  menghubungkan ketentraman  keluarga  dengan  partisipasi  vasektomi  (Ambarwati,  2001).  Terlepas  dari  kenyataan bahwa  penelitian  tidak  menemukan  perubahan  dalam  keharmonisan  perkawinan  setelah  vasektomi, masalah  yang  biasanya  muncul  adalah  masalah  fungsi  seksual.  Menurut  penelitian  tersebut,  para peserta  menyatakan  keprihatinan  bahwa  kurangnya  komunikasi  seksual  yang  jujur  akan mengakibatkan perceraian. Seperti yang terjadi di daerah yang berada di Kabupaten  Langkat, dimana pasangan  suami  istri  melakukan  kontrasepsi  mantap  berupa  tubektomi  atau  vasektomi.  Pasangan suami  istri  berinisal  “M”  dan  “S”  yang  tidak  ingin  identitasnya  disebutkan  dalam  penelitian menjelaskan:
“Saat ini  kami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan dengan kesepakatan bersama, maka dilakukanlah kontap bagi saya “S”. Beberapa tahun kemudian, suami saya “A” yang pertama meninggal  dunia  dan  saya  menikah  lagi  dengan  suami  saya  yang  kedua  sekarang  ini  “M”. Akibat  dari  program  yang  dilakukan  sebelumnya  maka  dengan  suami  kedua  “M”  ini,  saya tidak  bisa  memiliki  keturunan  lagi.  Sehingga  menjadi  mudharat  bagi  suami  kedua,  karena suami saya pernah menyampaikan keinginannya untuk dapat memiliki anak dari saya”.
Dampak  dari  kontap  terhadap  kerukunan  dan  keharmonisan  dalam  rumah  tangga,  juga disampaikan  oleh  seorang  perempuan  sebagai  isteri  yang  melakukan  kontap  berinisial  “H”  yang identitasnya  tidak  ingin  diketahui  dalam  penelitian,  menjelaskan  dirinya  merasa  semenjak pemasangan  kontap  dirinya  dan  suaminya  sering  terjadi  pertengkaran  didalam  rumah  tangganya, sebagaimana penjelasannya:
“Saya  merasa  semenjak  saya  melakukan  kontap,  mengakibatkan  hubungan  kami  sebagai pasangan  suami  istri  sering  terlibat  percecokan  dalam  rumah  tangga  khususnya  dalam permasalahan hubungan seksual. Dimana suami saya merasa ada hal yang berbeda dari saat saya  sebelum  melakukan  kontap,  sedangka  bagi  saya  setelah  disampaikan  hal  demikian, saya  selalu  merasa  cemburu  kepada  suami  saya  jika  ia  sedang  berkomunikasi  dengan
perempuan  lain,  karena  saya  khawatir  bahwa  saya  tidak  dapat  menyenangkan  dan muaskannya sehingga ia akan melakukan perselingkuhan atau bahkan sampai menikah lagi, sehingga timbullah percecokan dalam rumah tangga kami. Tentu dengan seringnnya cekcok berakibat pada suasana keluarga yang tidak harmonis.
Hal yang sama juga disampaikan oleh “R” menjelaskan bahwa: “Semenjak isterinya melakukan kontap, saya merasa ada yang berbeda dari sebelumnya saat melakukan hubungan badan, saya tidak tahu pastinya, apakah hanya perasaan saya saja, atau memang  benar  demikian.  Sehingga  ritme  untuk  melakukan  hal  tersebut  berkurang  dalam setiap minggu dan ini menyebabkan kepada hubungan komunikasi yang berkurang. Karena biasanya  sebelum  melakukan  hubungan  intim  dengan  isteri,  kami  selalu  bertanya  tentang bagaimana aktifas masing masing, seperti saat saya ditempat kerja dan dirinya di rumah, dan kemudian tentu saat berkomunikasi tersebut terselip candaan dan rayuan. Dengan berkurang aktifitas hubungan intim yang didasari setelah pemasangan kontap, tentu berpengaruh pada tingkat  komunikasi  kami  sebagai  suami  isteri.  Walaupun  sejauh  ini  hubungan  kami  baik- baik  saja,  artinya  kami  tidak  sering  cekcok,  tidak  selingkuh.  Namun  pastinya  dari  kontap tersebut berdampak pada tingkat komunikasi kami selaku suami isteri”.
Temuan  penelitian  Sutinah  yang  menemukan  bahwa  banyak  istri  yang  tidak  setuju  jika suaminya melakukan vasektomi sejalan dengan penjelasan pasangan suami istri di Kabupaten Langkat tentang  kontrasepsi  mantap  dan  hubungannya  dengan  keutuhan  rumah  tangga.  Penjelasannya, menurut  sebanyak  57%  istri  responden,  vasektomi  memungkinkan  laki-laki  untuk  berselingkuh  di lingkungan  yang  aman  (Sutinah,  2017).  Pesan  yang  sama  disampaikan  Beni  dalam  penelitiannya, yang  antara  lain  mengemukakan  bahwa  tingkat  observasi  dan  persepsi  calon  pengantin  terhadap pelaksanaan  vasektomi  relatif  tinggi  dan  membutuhkan  waktu,  biaya,  dan  tenaga  yang  tidak  sedikit. dua  penyebab  rendahnya  partisipasi  pria  dalam  program  KB.  Rendahnya  angka  tersebut  disebabkan oleh  vasektomi  permanen,  yang  mengurangi  atau  menghilangkan  hasrat  untuk  melakukan  aktivitas seksual (Akhmad, 2020).
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  pasangan  suami  isteri  yang  melakukan kontrasepsi  mantap  di  Kabupaten  Langkat,  kebanyakan  dari  laki-laki  sebagai  suami  yang  menolak untuk dilakukannya kontrasepsi mantap sebagai program keluarga berencana dan metode kontrasepsi mantap  dalam  pernikahan  bagi  pasangan  suami  isteri  di  Kabupten  Langkat  berdampak  pada keharmonisan  rumah  tangga  yang  menjadi  ancaman  dalam  keutuhan  rumah  tangga.  Pasangan  suami isteri  di  Kabupaten  Langkat  memiliki  anggapan  yang  negatif  terhadap  kontrasepsi  mantap, diantaranya adalah:
1. Berlawanan  dengan  norma-norma  yang  melarang  kontrasepsi  mantap  dan  ketidaktahuan yang  menyatakan  bahwa  metode  kontrasepsi  dilarang  oleh  agama,  dan  dirundung  rasa takut  menggunakan  kontrasepsi  yang  mantap  karena  akan  berdampak  negatif  pada  fisik dan daya tahan pria.
2. Rasa  hubungan  seksual  terhambat  atau  kurang  memuaskan  dalam  hubungan  karena kompleksitas kontrasepsi stabil yang relatif tinggi, yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga,  dan  rendahnya  tingkat  pengamatan  yang  disebabkan  oleh  kontrasepsi  mantap, yang bersifat permanen.
3. Anggapan  dan  kekhawatiran  bahwa  kontrasepsi  teratur  dapat  mempengaruhi  kejantanan, impotensi,  rasa  malu  karena  dianggap  tabu  secara  sosial,  dan  kekhawatiran  ekonomi karena  menganggap  vasektomi  membutuhkan  biaya  yang  sangat  mahal.  Beberapa  pria bahkan menolak untuk melakukan vasektomi karena akan sulit untuk memiliki anak lagi nantinya.  istri  yang  tidak  setuju  dengan  keputusan  vasektomi  suaminya.  Istri  responden mengutip  beberapa  argumen,  termasuk  kemungkinan  bahwa  vasektomi  akan  mendorong laki-laki  untuk  melakukan  hubungan  di  luar  nikah  dan  kekhawatiran  mereka  bahwa seorang  pria  mungkin  merasa  lebih  bebas  untuk  terlibat  dalam  hubungan  di  luar  nikah jika dia memilikinya karena pasangannya yang tidak setia tidak dapat hamil.

## IV. KESIMPULAN
1. Menurut  MUI,  kontrasepsi  konsisten  menemukan  ‘illat  baru  dalam  bentuk  rekanalisasi  yang efektif, dan hukum diubah untuk mencerminkan ‘illat, mengubah fatwa hukum vasektomi dari haram  menjadi  halal  (atau  mubah  dengan  syarat).  Menanggapi  fatwa  vasektomi  2012, beberapa  ulama  (Muhammadiyah)  sepakat  dengan  pengetatan  dan  penambahan  keadaan tertentu.  Fatwa  vasektomi  2012  ditolak  oleh  beberapa  ulama  Islam  (NU)  lainnya  sebagai tanggapan  karena  bukti  rekanalisasi  berhasil,  yang  hanya  satu  atau  dua  bagian  yang dinyatakan  tidak  meyakinkan  (muaqqaqah).  Kedua  jenis  tanggapan  ini  menunjukkan  bahwa topik vasektomi merupakan wilayah ijtihadiyyah yang memungkinkan munculnya perbedaan pendapat. Tidak ada peningkatan jumlah laki-laki vasektomi yang mengikuti KB di Indonesia sejak  keluarnya  fatwa  vasektomi  pada  Juli  2012,  yang  membolehkan  vasektomi  dengan pembatasan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  vasektomi  yang  rendah  bukan  terutama disebabkan oleh pembatasan vasektomi sebelum tahun 2012.
2. Pasangan  suami  istri  di  Kabupaten  Langkat  memiliki  pendapat  yang  kurang  baik  tentang kontrasepsi mantap, antara lain sebagai berikut: Pertama, bertentangan dengan konvensi yang melarang  kontrasepsi  mantap,  dan  ketidaktahuan  yang  menyatakan  bahwa  cara-cara kontrasepsi  dilarang  oleh  agama.  Kedua,  kontrasepsi  yang  konsisten  relatif  sulit  digunakan, membutuhkan  banyak  waktu  dan  tenaga,  serta  memiliki  tingkat  pengamatan  yang  rendah karena  bersifat  permanen.  Faktor-faktor  ini  membuat  sulit  atau  tidak  mungkin  merasa  puas selama melakukan aktivitas seksual. Ketiga, mereka memiliki prasangka dan ketakutan bahwa kontrasepsi  yang  efektif  dapat  mempengaruhi  maskulinitas,  impotensi,  rasa  malu  karena menjadi  pembicaraan  sosial,  dan  masalah  uang  karena  mereka  percaya  bahwa  vasektomi sangat mahal.
3. Bagi  pasangan  suami  isteri  yang  melakukan  kontrasepsi  mantap  di  Kabupaten  Langkat, kebanyakan  dari  laki-laki  sebagai  suami  yang  menolak  untuk  dilakukannya  kontrasepsi mantap  sebagai  program  keluarga  berencana  dan  bagi  pasangan  suami  isteri  yang  telah melakukan  metode  kontrasepsi  mantap  dalam  pernikahannya  di  Kabupten  Langkat berdampak  pada  keharmonisan  rumah  tangga  dan  menjadi  ancaman  dalam  keutuhan  rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad,  B.  (2020).  Kajian  Kebijakan  Penolakan  Partisipasi  Kaum  Laki-Laki  dalam  Penggunaan  Alat Kontrasepsi Vasektomi di Kelurahan Sungai Andai. Jurnal As Siyasah , 5 (1). Ambarwati,  R.  (2001). Hubungan  Kondisi  Sosial  Budaya  Dengan  Keikutsertaan  Vasektomi  di  Wilayah Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten . Diponegoro: Undergraduate thesis. Fatwa.  (2010). Majelis  Ulama  Indonesia,  Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia .  Jakarta:  Ditjen  BIPH Departemen Agama RI.
Hanitjo, R. (1982). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia. Ḥaqq, J. (1980). Ra’y al-Din fī Tanzim al-Usrah, dalam majalah al-Tasawur fī. l-Islam , 21 (1). Hasan, A. (1997). Masail Fiqhiyah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Madhkur. (1965). Naẓrat al-Islam ila Tanzim al-Nasl . Kairo: Dar an-Nahḍah al-’Arabiyyah. Mamudi, S. S. & S. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: Rajawali Pers. Naurina, V. (2010). Analisis Data . Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Qadir, A. (1996). Problematika Hukum Islam Kontemporer . Jakarta: Pustaka Firdaus. Hanitjo, Roni. (1982). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia RI, D. B. I. K. (2019). Fondasi Keluarga Sakinah, . Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. Sabiq, S. (1968). Fiqh as-Sunnah . Jakarta: Kuwait: Dar al-Bayan. Shalṭuṭ, M. F. (1959). Kairo: al-Azhar Press. Sunggono, B. (2007). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sutinah.  (2017).  Partisipasi  Laki-Laki  dalam  Program  Keluarga  Berencana  di  Era  Masyarakat  Postmodern.
Jurnal: Masyarakat, Kebudayaan dan Politik , 30 (3). Zuhdi, M. (1997). Masail Fiqhiyah . Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo.