NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-

## 1702

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI LINE MESSENGER
Elisabeth Laksmi Hapsoro Putri, Moch. Djais, Adya Paramita Prabandari Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : elsa.hapsoro@yahoo.com

## Abstract
This study aims to determine the regulation of sale and purchase transactions through LINE and the form  of  responsibility  of  business  actors  against  breach  that  occurred  in  sale  and  purchase transactions through LINE. This research was conducted in Semarang city. This research is done by determining the respondents who will be given a questionnaire by broadcast message that is sending short message service to many destination. Then select the respondents who have made a sale and purchase transactions through LINE. The result of the research shows that the arrangement of sale transaction through LINE is  not  much different  from  conventional  sale  and purchase arrangement that is based on Article 1320 Civil Code and Article 47 of Government Regulation Number 82 Year 2012 on Electronic System and Transaction Management where the requirement is the agreement of the parties, the party making the covenant, certain things, and the lawful cause, only the transaction is  done  in  the  form  of  electronic  transactions  in  this  case  through  LINE  while  the  responsibility done  by  the  business  actors  if  the  practice  of  buying  and  selling  done  through  LINE  is  to  make replacement of goods, compensation, and give the deadline to the consumer to return the goods sent if not in accordance with the agreement.

## Keywords: electronic transactions; legal aspects; consumer protection; agreement

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  mengenai  transaksi  jual  beli  melalui  LINE dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui  LINE.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Semarang.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menetapkan responden yang akan diberikan kuesioner dengan melakukan broadcast message yaitu pengiriman  jasa  pesan  singkat  ke  banyak  tujuan.  Kemudian  memilih  responden  yang  pernah melakukan transaksi jual beli melalui LINE. Hasil penelitian di lapangan diolah dengan deskriptif- analitis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  mengenai  transaksi  jual-beli  melalui LINE  tidak  jauh  berbeda  dengan  pengaturan  jual  beli  konvensional  yaitu  berdasarkan  Pasal  1320 KUHPerdata  dan  Pasal  47  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  dimana  persyaratannya  yaitu  adanya  kesepakatan  para  pihak, kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, hanya saja transaksinya  dilakukan  dalam  bentuk  transaksi  elektronik  dalam  hal  ini  melalui  LINE  sedangkan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha jika dalam praktik jual-beli yang dilakukan melalui  LINE  adalah  dengan  melakukan  penggantian  barang,  ganti  rugi,  dan  memberikan  batas waktu  kepada  konsumen  untuk  mengembalikan  barang  yang  dikirim  apabila  tidak  sesuai  dengan perjanjian.
Kata kunci : transaksi elektronik; aspek hukum; perlindungan konsumen; perjanjian
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702

## A. Pendahuluan
Perekonomian  dewasa  ini,  khususnya  kegiatan  finansial,  produksi,  investasi,  dan perdagangan,  mengalami  perubahan  yang  sangat  besar  (Shita,  2009).  Zaman  yang  terus berkembang  menyebabkan  lahirnya  inovasi-inovasi  baru  berkenaan  pelabelan  suatu  produk dalam  upaya  melindungi  konsumen  dari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  (Sudaryatmo,  2011). Revolusi  teknologi  komunikasi  dan  infomasi  hampir  setiap  orang  menggunakan  alat–alat teknologi  komunikasi  dan  informasi  dan  menikmati  keuntungan  dan  kemudahan  melalui teknologi tersebut. Internet, misalnya, membawa tata-ekonomi berbagai negara, termasuk Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  memasuki  babak  baru  dan  kultur  baru  yakni digital-economy seperti misalnya perdagangan elektronik atau electronic commerce (Renow, 2017).
Kegiatan perdagangan bisnis di Indonesia saat ini tidak hanya dengan proses perdagangan tradisional  atau  perdagangan  yang  bertemu  secara  langsung,  tapi  seperti  yang  dikatakan  diatas kegiatan perdagangan dengan jaringan internet dengan istilah e–commerce . Pencapaian teknologi internet  yang  pesat  dan  maju,  mempermudah  untuk  mengakses  informasi  apapun  yang dibutuhkan  termasuk  di  dalamnya  informasi  produk  (Njatrijani,  2013).  Kegiatan  bisnis perdagangan  melalui  LINE messenger yang  dikenal  dengan  istilah Electronic  Commerce yang khususnya melalui chatting merupakan suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga  seseorang  dapat  melakukan  transaksi  jual  beli  dengan  setiap  orang  dimanapun  dan kapanpun.  Dengan  demikian  semua  transaksi  jual  beli  melalui  LINE messenger ini  dilakukan tanpa ada tatap muka antara konsumen dan pelaku usaha, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para  pihak  pun  dilakukan  secara  elektronik  pula.  Kondisi  tersebut  dapat  menimbulkan konsekuensi, wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha berupa (Subekti, 2016) :
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
Terkait  dengan  wanprestasi,  maka  penting  untuk  mengetahui  apakah  alat  bukti  dalam transaksi  elektronik (e–commerce) dapat  diajukan  sebagai  tuntutan  pembatalan  perjanjian. Hakim  hanya  boleh  mengambil  keputusan  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  ditentukan  oleh undang-undang  aja  (Mertokusumo,  2011).  Dalam  kenyataannya  terdapat  perluasan  alat  bukti sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  No  11  Tahun  2008  tentang  bukti elektronik. Meningkatnya transaksi elektronik , alat pembuktian yang dapat digunakan harus juga
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086 - 1702 meliputi  informasi  atau  dokumen  elektronik  serta  keluaran  komputer  lainnya.  Hasil  cetak  dari dokumen  elektronik  tersebut  harus  dapat  dijadikan  alat  bukti  yang  sah,  oleh  karena  itu  dalam praktek  dikenal  dan  berkembang  apa  yang  dinamakan  bukti  elektronik  (Fakhriah,  2011). Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting,  mengingat  makin  lajunya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  merupakan  motor penggerak  bagi  produktivitas  dan  efisiensi  produsen  atas  barang  dan  jasa  yang  dihasilkannya dalam  rangka  mencapai  sasaran  usaha.  Perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  tak terpisahkan  dari  kegiatan  bisnis  yang  sehat.  Dalam  kegiatan  bisnis  yang  sehat  terdapat keseimbangan  perlindungan  hukum  antara  konsumen  dengan  produsen  (Chikie,  2017). Pemerintah  Indonesia  kemudian  mengeluarkan  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  yang  salah  satu  gunanya  untuk  mengatur  transaksi  elektronik yang  saat  ini  marak  digunakan.  Penulisan  proposal  skripsi  yang  berjudul  Perlindungan  Hukum Bagi  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Melalui  LINE  Messenger  bertujuan  untuk menjelaskan  bagaimana  prinsip-prinsip  transaksi  elektronik  berdasarkan  UU  ITE,  Keabsahan transaksi  jual  beli,  wanprestasi  dalam  jual  beli,  dan  pembuktian  dalam  jual  beli  melalui  media elektronik.  Penelitian  ditujukan  untuk  menganalisis  bahan-bahan  hukum  yang  mengacu  kepada norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan pengadilan (Khairandy, 2011).
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahannya  yaitu bagaimana  keabsahan  transaksi  jual  beli  dalam  transaksi  elektronik  (LINE)  di    Indonesia  dan bagaimanakah  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Melalui LINE di Indonesia.
Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis baik melalui media pustaka tercetak maupun media internet, diketahui ada sedikit kemiripan dengan artikel yang dibuat oleh penulis. Artikel  yang  ditulis  oleh  Aisyah  Ayu  Musyafah  dengan  judul “ Perlindungan  Kosumen  Jasa Pengiriman  Barang  Dalam  Hal  Terjadi  Keterlambatan  Pengiriman  Barang”  dengan  fokus permalasalahanya  mengenai  bagaimana  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap  konsumen pengiriman  barang,  dan  bagaimana  bentuk  perlindungan  konsumen  jika  terjadi  keterlambatan dalam pengiriman barang (Musyafah & Khasna & Turisno, 2018).
Kemudian  artikel  yang  ditulis  oleh  Nor  Faizah  dengan  judul “ Pelaksanaan  Perlindungan Hukum  Terhadap  Konsumen  Yang  Mengalami  Kerugian  Akibat  Mengkonsumsi  Makanan  Dan Minuman Kemasan” dengan fokus permasalahannya mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap  konsumen  yang  mengalami  kerugian  akibat  mengkonsumsi  makanan  dan  minuman kemasan  di  Kota  Semarang,  dan  upaya-upaya  yang  dilakukan  konsumen  yang  mengalami
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 - 1702 kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan (Faizah, Noor., & Retnaningsih, Christiana., & Purwoko, 2015).
Selanjutnya  artikel  yang  ditulis  oleh  Stephanie  Anthonia  dengan  judul “ Perlindungan Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas  Penyalahgunaan  Promo  Berhadiah  Yang  Dilakukan  Oleh Pelaku  Usaha  dengan  fokus  permalahannya  mengenai  Perlindungan  hukum  terhadap penyalahgunaan promo berhadiah yang dilakukan oleh pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap penyalahgunaan promo berhadiah dalam suatu produk (Anthonia, 2015).
Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan artikel-artikel yang disebutkan di atas. Penelitian  ini  lebih  berfokus  pada  bagaimana  keabsahan  transaksi  jual  beli  dalam  transaksi elektronik  (LINE)  di  Indonesia  dan  bagaimanakah  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui LINE di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Dalam  mendukun  penelitian  keakuratan  data  dalam  menyelesaikan  penulisan  karya  ini, peneliti  memilih  dengan  Penelitian  Yuridis  Empiris.  Yuridis  sendiri  merupakan  metode panelitian  yang  berpegangan  pada  hukum,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  teori hukum  dan  pendapat  para  sarjana  hukum.  Sedangkan  empiris  mengacu  pada  hal-hal  nyata  dan penerapan  dalam  masyarakat.  Pendekatan  yuridis  empiris  didefinisikan  sebagai  pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti  data  sekunder  dahulu  kemudian  dilanjutkan  dengan  menggunakan  penelitian  terhadap data primer (Soekanto, Soerjono & Mamudji, 1985). Berdasarkan judul yang penulis bahas maka penulis  menentukan  lokasi  penelitian  di  Kota  Semarang  dengan  pertimbangan  bahwa  Kota Semarang adalah pusat pemerintahan dengan jumlah pemakai LINE cukup banyak di Semarang.
Adapun  jenis  dan  sumber  data  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  sebagai berikut: (1) Data Primer. Data ini diperoleh dari pihak-pihak terkait yang diteliti dalam penulisan ini  melalui  kuesioner  dan  wawancara  kepada  pemilik  LINE  yang  pernah  atau  melakukan transaksi  jual  beli  melalui  LINE.  (2)  Data  Sekunder.  data  yang  diperoleh  melalui  studi kepustakaan  dengan  menelaah  literatur  berupa  buku-buku  ilmiah,  artikel-artikel,  makalah, internet,  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  lain  sebagainya  yang  erat  kaitannya  dengan masalah yang diteliti.
Semua  data  yang  dikumpulkan  baik  data  primer  maupun  data  sekunder  telah  dianalisis secara  kualitatif,  yang  berlaku  dengan  kenyataan  sebagai  gejala  data  primer  yang  dihubungkan dengan  data  sekunder.  Data  disajikan  secara  deskriptif,  yaitu  dengan  mengumpulkan  dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 hasil  pembahasan  kemudian  diambil  kesimpulan  sebagai  jawaban  terhadap  permasalahan  yang diteliti.

## C. Hasil Penelitian Dan Pemahasan
1. Keabsahan Transaksi Jual Beli Dalam Transaksi Elektronik (LINE) di  Indonesia
Hukum yang termuat dalam KUH Perdata dapat  diterapkan dalam  transaksi  elektronik yakni, Pasal 1458 KUH Perdata yang menyebutkan :
“Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”
Jual-beli  dalam  LINE  termasuk  dalam  transaksi  elektronik  yang  dimana  penggunaan media komunikasi dan/atau media elektronik. Indonesia termasuk salah satu pengguna LINE tersebar. Dimana penjual memperlihatkan produk jualnya di internet dan membuat kesepatan melalui aplikasi LINE agar mudah dalam berkomunikasi. Sehingga dapat diliat jika transaksi elektronik  mempunyai  resiko  yang  lebih  tinggi,  maka  perlunya  juga  kepastian  atau keabsahannya. Keabsahan adalah keabsahan perjanjian perdagangan atau konrak perdagangan yang  dibuat  melalui  sistem  transaksi  elektronik.  Sudah  jadi  kebiasaaan  jika  setiap kesepakatan-kesepakatan  transaksi  perdagangan  selalu  dituangkan  dalam  perjanjian  atau kontrak.  Mengacu  kepada  teori  perdata  pada  umumnya,  sebuah  transaksi  adalah  perbuatan hukum yang melibatkan dua belah pihak yang saling membutuhkan dalam hal yang memiliki nilai  ekonomis  tertentu  dan  biasanya  direalisasikan  melalui  sebuah  perikatan  yang  disebut dengan istilah kontrak (Rahmad, 2003).
Dalam  transaksi  jual  beli  produk  diserahkan  kepada  kebebasan  para  pihak  untuk menentukan.  Pasal  19  Undang-Undang  ITE  menentukan  : “Para  pihak  yang  melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang sudah disepakati”
Transaksi  jual-beli  yang  terjadi  melalui  LINE  itu  sah  dan  mengikat  para  pihak sepanjang  kontrak  elektroniknya  (perjanjian  jual-beli  yang  dibuat/dilakukan  dengan  cara komunikasi  melalui aplikasi  LINE) memenuhi  syarat  sahnya suatu  perjanjian. Hal  ini sesuai dengan kentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :
“Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka yang membuatnya.”
Dalam  hukum  perdata  nasional  Indonesia,  syarat  sahnya  perjanjian  diatur  dalam  pasal 1320 KUH Perdata yaitu :
a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
b. kecakapan untuk membuat perjanjian
c. suatu hal tertentu
d. suatu sebab tertentu
Keempat syarat sahnya  perjanjian ini otomatis juga berlaku dalam perjanjian transaksi elektronik. Hal ini ditegas disebutkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang isinya sebagai berikut :
1) Transaksi  Elektronik  dapat  dilakukan  berdasarkan  Kontrak  Elektronik  atau  bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.
2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
a) terdapat kesepakatan para pihak
b) dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  cakap  atau  yang  berwenang  mewakili  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
c) terdapat hal tertentu
d) objek  transaksi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum
Jadi  syarat  sahnya  kontrak  elektronik  berdasarkan  Pasal  1320  KUH  Perdata  dan  Pasal 47  Peraturan  Pemerintah  No  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik yakni :
1) Syarat  subyektif  yang  mana  jika  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  dapat  dibatalkan  oleh salah satu pihak (selama belum ada pembatalan maka perjanjian tetap sah), yaitu :
a) Adanya  kesepakatan  para  pihak  mengenai  harga  produk,  tanpa  ada  paksaan, kekhilafan maupun penipuan
b) Kecakapan  para  pihak  yang  membuat  perjanjian.  Pada  dasarnya  orang  yang  sudah dewasa,  sehat  akal  pikiran  dan  tidak  dilarang  oleh  undang-undang  (seperti  tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan) adalah cakap menurut hukum. Sedangkan dewasa berdasarkan  Pasal  330  KUH  Perdata  adalah  berusia  21  tahun  atau  sudah/pernah menikah.
2) Syarat  obyektif  yang  mana  jika  tidak  dipenuhi  maka  perjanjian  batal  demi  hukum, dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yaitu :
a) Produk  yang merupakan obyek perjanjian harus tertentu dan dapat dilaksanakam
b) Sebab yang halal, isi dan tujuan dari perjanjian jual-beli tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702
Informasi  elektronik  berupa  isi  percakapan/komunikasi  melalui  LINE  antara  penjual dan pembeli dapat dijadikan salah satu alat untuk membuktikan dan menerangkan perjanjian yang terjadi antar para pihak.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 :
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
Suatu  transaksi  jual-  beli  tidak  dapat  disangkal  keabsahannya  hanya  karena  bukti transaksi jual-beli semata-mata dalam elektronik.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Melalui LINE
Sebagai mahluk sosial manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia perlu berkomunikasi. Proses komunikasi pada hakikatnya  adalah  proses  penyampaian  pikiran  atau  perasaan  oleh  seseorang  (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini dan lainlain yang  muncul  dari  benaknya.  Perasaan  bisa  berupa  keyakinan,  kepastian,  keragu-raguan, kekhawatiran,  kemarahan,  keberanian,  kegairahan,  dan  sebagainya  yang  muncul  dari  lubuk hati  (Effendy,  2015).  Hak-hak  konsumen  perlu  dilindung  dan  dicermati.  Pemerintah  harus benar-benar memastikan dan  mengawasi perlindungan  hokum bagi  konsumen  ditingkatkan untuk    meminimalisir  pelaku    usaha  yang  nakal  seperti  tidak  mencantumkan  tanggal kadaluarsa (Muslimah, 2012).
LINE  merupakan  aplikasi  untuk  pengiriman  pesan  instan  yang  dapat  di  unduh  oleh semua  pemilik handphone .  Para  penjual  media  sosial  yang  membagikan  produk-produknya agar  dengan  mudah  berkomunikasi  dengan  konsumennya,  mereka  menggunakan  LINE. Perdagangan  elektronik  merupakan  terjemahan  berasal  dari  bahasa  Inggris.  Sampai  saat  ini, masih  belum  ada  suatu  pendefinisian  yang  baku  tentang  keberadaan  istilah electronic commerce ( e-commerce ).  Secara  umum e-commerce dapat  didefinisikan  sebagai  segala bentuk  transaksi  perdagangan/perniagaan  barang  atau  jasa  dengan  menggunakan  media elektronik  (Kristiyanti,  2008).  Berkomunikasi  dalam  membuat  kesepakatan,  tawar-menawar, memberikan  detail  mengenai  produk  yang  akan  dibeli.  Perdagangan  secara  elektronik  tentu saja  mengandalkan  kepercayaan  satu  sama  lain,  dengan  komunikasi  yang  jelas  dan  benar maka penjual dan konsumen dapat saling membangun kepercayaan sehingga tidak dirugikan. Bagi  masyarakat  Indonesia  hal  ini  terkait  masalah  hukum  yang  sangat  penting.  Pentingnya
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 permasalahan hukum di bidang e-commerce adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet (Sautunnida, 2008).
Dari hasil koesioner yang dibagikan Penulis kepada konsumen dan penjual bisnis adalah rata-rata responden konsumen  merupakan  pengguna  aktif  LINE  yang  pernah  menggunakan aplikasi LINE untuk berbelanja atau membuat kesepakatan dengan pembisnis online. Dimana artinya responden sudah pernah melaksanakan jual beli dengan transaksi elektronik. Sebagian besar  memang  konsumen  tidak  sepenuhnya  memberi  kepercayaan  kepada  penjual,  namun dengan  cara  mengenal online  shop ,  produk  yang  dijual  dan  bertanya  mengenai online  shop tersebut merupakan salah satu cara dari konsumen agar terhindari dari penipuan atau kerugian yang tidak diharapkan. Walaupun begitu tetap saja ada konsumen yang tidak puas dan kecewa dengan  produk  yang  diterima  karena  berbeda  dengan  gambar  yang  dipromosikan.  Gugatan akan  lebih  tepat  bila  didasarkan  atas  wanprestasi  dan  bukan  perbuatan  melanggar  hukum, yaitu dengan merujuk pada kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam kontrak elektronik yang telah  dilanggar  dan  karenanya  menimbulkan  kerugian.  Apabila  transaksi  elektronik  yang mengandung  unsur  pidana  seperti  penipuan  juga  dapat  diproses  secara  pidana,  sebagaimana dalam  Pasal  19  ayat  (4)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan  bahwa “pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan” (Rosalinda,2015). Sebagian besar menjawab  tanggung  jawab  yang  diberikan  penjual  yakni  memberikan  batas  waktu  kepada konsumen  untuk  mengembalikan  barang.  Sedangkan  bagi  pembisnis  online  sebagian  besar menggunakan LINE dalam berbisnis karena mempermudah mereka dalam berkomuniksi. Dari hasil  penelitian  yang  didapatkan  apabila  dalam  mengirimkan  produknya  terjadi  kesalahan baik  dari  kemasan  atau  produk  itu  sendiri,  sebagian  besar  penjual  memberi  kebijakan memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang.
Pada  Pasal  16  Undang-Undang  No  8  Tahun  1999  Perlindungan  Konsumen  sudah mengatur  untuk  melarang  penjual  untuk  tidak  menepati  pesanan  atau  kesepakatan  waktu penyelesaian  sesuai  yang  diperjanjikan.  Begitu  pula  pada  Pasal  65  Undang-Undang  No  77 Tahun 2014 tentang Perdagangan melarang pelaku usaha memperdagangkan barang dan/atau jasa  dengan  menggunakan  sistem  elektronik  yang  tidak  sesuai  dengan  data  atau  innformasi. Dimana hak konsumen pada Pasal 4 huruf f Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian dan memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan seperti pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## D. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan  hasil  penelitian  yang  telah  dilaksanakan,  maka  dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai transaksi jual beli melalui LINE hampir sama dengan pengaturan  jual  beli  konvensional  hanya  saja  transaksinya  menggunakan  transaksi  elektronik dalam  hal  ini  melalui  aplikasi  LINE.  Keabsahan  sebuah  kontrak  elektronik  yang  diatur  dalam Pasal  1320  KUHPerdata  serta  dikuatkan  dengan  Pasal  19  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, serta Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyebutkn bahwa “Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum yang  sah”  dari  beberapa  pasal  yang  dituangkan  diatas  maka  timbul  sebuah  keabsahan  sebuah kontrak elektronik. Jadi, suatu transaksi elektronik jual beli tidak dapat disangkal keabsahannya hanya karena bukti transaksi jual beli semata-mata dalam bentuk elektronik.
Pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  jika  dalam  praktik  jual-beli  yang dilakukan  melalui  BlackBerry  Messenger  (BBM)  adalah  dengan  memberikan  batas  waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang jika tidak sesuai dengan perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Effendy, O. U. (2015). Ilmu, Komunikasi Teori dan Praktek Komunikasi . Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.
Fakhriah, E. L. (2011). Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata . Bandung: Alumni. Kristiyanti, C. T. S. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafika.
Fakhriah, Efa Laela. (2011). Bukti Elektronik dalam sistem Pembuktian Perdata. Bandung: Alumni. Njatrijani, R. (2013). Aktivitas E- Commerce. Semarang: Undip Press.
Rahmad, H. (2003). Contrac Drafting  –Seri  Keterampilan Merancang Bisnis . Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.
Renow, D. M. E. (2017). Perlindungan E-Commerce (Yayasan Taman Pustaka, ed.). Jakarta.
Sautunnida,  L.  (2008). Jual  Beli  Melalui  Internet  (ECommerce)  Kajian  Menurut  Buku  III  KUH Perdata  dan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik .  Malaysia:  Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
Shita. (2009). E- commerce Menurut Hukum Internasional . Bandung: Widya Padjajaran.
Soekanto,  Soerjono  & Mamudji ,  S.  (1985). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Rajawali Pers.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 - 1702 Subekti, R. (2016). Hukum Perjanjian . Jakarta: PT. Internusa.

## ARTIKEL JURNAL
Anthonia,  S.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas  Penyalahgunaan  Promo Berhadiah  Yang  Dilakukan  Oleh  Pelaku  Usaha. Gloria  Yuris , Vo.  3  No. Retrieved  from http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/12419
Chikie.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Yang  Mengalami  Kerugian  Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi. Lex Crimen , Vol. VI/No .
Faizah,  Noor.,  &  Retnaningsih,  Christiana.,  &  Purwoko,  A.  J.  (2015).  Pelaksanaan  Perlindungan Hukum  Terhadap  Konsumen  Yang  Mengalami  Kerugian  Akibat  Megkonsumsi  Makanan Dan  Minuman Kemasan Di  Kota  Semarang. SOEPRA  Jurnal  Hukum  Kesehatan , Vol.  1 No. Retrieved from http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/1286
Khairandy,  R.  (2011). Landasan Filosofis  Kekuatan  Mengikatnya  Kontrak. Jurnal  Hukum,  Edisi Khusus , 18 Oktober , hal. 39.
Muslimah,  S.  (2012).  Label  Halal  Pada  Produk  Pangan  Kemasan  Dalam  Prespektif  Perlindungan Konsumen Muslim. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret , Vol. 1 No.
Musyafah,  Aisyah  Ayu.,  &  Hardanti  Widya  Khasna.,  &  Turisno,  B.  E.  (2018).  Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang.
Jurnal Law Reform , Volume 14, . Retrieved from
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20863/14098
Sudaryatmo.  (2011).  Hukum Perlindungan Konsumen  dan  Implementasinya  di  Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis , Volume 30, .

## UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
Undang-undang No 7 Tahun 2012 tentang Perdagangan
Undang–undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang–undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang Nomer 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
Kitab Undang–undang Hukum Perdata
Peraturan  Presiden  No  74  Tahun  2017  tentang  Peta  Jalan  Sistem  Perdagangan  Nasional  Berbasis
Elektronik ( Road Map e-Commerce ) Tahun 2017-2019
Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik