TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA DELIK PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

## DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
[Muhammad Ikhwan Adabi] 1
[Apri Rotin Djusfi] 2
[Eza Aulia] 3 [Phoenna Ath Thariq] 4
[Chandra Darusman] 5
[Jefrie Maulana] 6
1 [Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
1 [m.ikhwanadabi@utu.ac.id]
2 [Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
2 [aprirotindjusfi@utu.ac.id]
3 [Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
3 [ezaaulia@utu.ac.id]
4 [Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
4 [phoennaaththariq@utu.ac.id]
5 [Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
5 [chandradarusman@utu.ac.id]
6 [Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
6 [jefriemaulana@utu.ac.id]

## Abstract
This  study  focuses  on  sexual  crimes  in  the  form  of  obscene  acts  against  children. According to R. Soesilo, obscene acts are all acts that violate decency or decency, or can also  constitute  a  heinous  act  that  is  included  in  the  environment  of  sexual  lust.  The problem  lies  in  the  criminal  sanctions  regulated  between  the  two  regulations.  Criminal sanctions  regulated  in  the  PA  Law  and  the  PKS  Law  have  differences  in  terms  of  the length of the sentence, the amount of the fine, and others. Then there will also be a test of the PA Law and the TPKS Law against the theory of the purpose of punishment. The research method used is a normative research method, namely research conducted with
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIusCivile (RefleksiPenegakanHukumdanKeadilan) Prodi IlmuHukum UniversitasTeuku Umar Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
reference to the principles, legal concepts, legal norms contained in the legislation. The results of this research are that in terms of the comparison of the length of imprisonment or the number of fines, the PA Law is more effective than the TPKS Law. There are also articles regulated in the PA Law that are not regulated in the TPKS Law, such as Articles 76D and 76E. In the article, it is  more specific how to commit obscene acts,  namely by means of "threats of violence and violence." Both the PA Law and the TPKS Law adhere to a combined theory. In the PA Law and the TPKS Law, the main punishments regulated are  imprisonment,  fines  and  payment  of  restitution  to  victims.  If  it  is  related  to  the combined  theory,  then  the  PA  Law  and  the  TPKS Law  have  fulfilled  the  purpose  of  the combined  theory.  However,  in  the  TPKS  Law,  in  addition  to  stipulating  the  main punishment,  it  also  regulates  additional  crimes,  namely  revocation  of  child  custody  or revocation  of  guardianship,  announcement  of  the  identity  of  the  perpetrator  and/or confiscation of profits and/or assets obtained from criminal acts of sexual violence. With the  provision  of  additional  penalties  in  the  TPKS  Law,  it  can  be  seen  that  the  types  of criminal  sanctions  in  the  TPKS  Law  provide  more  complete  understanding  of  the combined  theory.  So  that  it  can  be  concluded  that  the  TPKS  Law  in  terms  of  types  of criminal sanctions is more comprehensive in its arrangement.
Keyword : punishment, sexual harassment, children
Received: 14 September 2022    Revised: 26 Oktober 2022   Available Online: 20 November 2022

## 1. PENDAHULUAN
Setiap anak mempunyai hak yang sama sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang  dewasa.  Anak  merupakan  individu  yang  belum  matang  baik  secara  fisik maupun  mental  apalagi  sosialnya,  sehingga  jika  dibandingkan  dengan  orang dewasa, jelas anak akan lebih beresiko terhadap kekerasan. Kekerasan terhadap anak  yang  menjadi  korban  akan  menderita  kerugian  bersifat  material  maupun immaterial.  Bentuk-bentuk  kekerasan  anak  dapat  berupa  tindakan  kekerasan baik  secara  fisik,  psikis  maupun  seksual  serta  dapat  mempengaruhi  kehidupan masa  depan  anak.  Oleh  sebab  itu  maka  perlu  dilakukan  perlindungan  terhadap anak. 1
Perlindungan  anak  adalah  menjadi  tanggung  jawab  dan  kewajiban  dari orang  tua,  masyarakat  umum,  lembaga-lembaga,  serta  pemerintah  baik  pusat maupun  daerah.  Anak  sebagai  tunas,  potensi  dan  generasi  muda  penetus  cita- cita  perjuangan  bangsa  memiliki  peran  startegis,  ciri  dan  sifat  khusus  sehingga wajib  dilindungi  dari  segala  bentuk  perlakuan  tidak  manusiawi  yang mengakibatkan  terjadinya  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Undang-Undang  No. 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  pada  Pasal  1  angka  2  diberikan  pengertian  tentang perlindungan  anak  yaitu  sebagai  berikut:  “Perlindungan  anak  adalah  segala kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan
1 Maidin Gultom, 2013, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan , Refika Aditama, Bandung, hlm.
hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Tujuan  dan  dasar  pemikiran  perlindungan  hukum  terhadap  anak  tidak dapat  dilepaskan  dari  tujuan  bagaimana  mewujudkan  kesejahteraan  anak sebagai  bagian  integral  dan  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  secara menyeluruh. 2 Anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  karena  di  pundaknya terletak  tugas-tugas  bangsa  yang  belum  terselesaikan  oleh  generasi-generasi sebelumnya.  Sebagai  generasi  penerus  cita-cita  bangsa  dan  negara,  anak-anak harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani,  cerdas,  berpendidikan  dan  bermoral  yang  baik.  Perlindungan  anak merupakan hal yang mutlak yang harus diperhatikan. 3
Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
e. Pelibatan dalam peperangan
f. Kejahatan seksual.
Menurut  Pasal  1  angka  15a  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan
Anak  (UUPA)  menyebutkan  pengertian  dari  kejahatan  atau  kekerasan  seksual yaitu  setiap  perbuatan  terhadap  anak  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan atau  penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual,  dan/atau  penelantaran,  termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum.  Pasal  4  ayat  2  UU  No.  12  Tahun  2022 tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (UU  TPKS)  menyebutkan  beberapa bentuk dari kekerasan seksual yaitu sebagai berikut:
a. perkosaan;
b. perbuatan cabul;
c. persetubuhan  terhadap  Anak,  perbuatan  cabul  terhadap  Anak,  dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
d. perbuatan  melanggar  kesusilaan  yang  bertentangan  dengan  kehendak Korban;
e. pornografi  yang  melibatkan  Anak  atau  pornografi  yang  secara  eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
f. pemaksaan pelacuran;
g. tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  ditujukan  untuk  eksploitasi seksual;
h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
Penelitian  ini  fokus  kepada  kejahatan  seksual  yang  berbentuk  perbuatan cabul  terhadap  anak  (Pasal  4  ayat  2  huruf  b  UU  TPKS).  Menurut  R.  Soesilo
2 Arif Gosita, 2004, Masalah Perlndungan Anak (Kumpulan Karangan) , BIP Kelompok Gramedia, Jakarta.
3 Diana  Yusyanti,  2020,  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  ANAK  KORBAN  DARI  PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Volume 20, Nomor 4.
perbuatan  cabul  adalah  segala  perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan  atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya. 4
Terdapat  beberapa  peraturan  mengenai  delik  perbuatan  cabul  terhadap anak  salah  satunya  yaitu  UU  PA  dan  UU  TPKS.  Permasalahannya  terletak  pada sanksi  pidana  yang  diatur  antara  kedua  peraturan  tersebut.  Sanksi  pidana  yang diatur dalam UU PA dan UU PKS memiliki perbedaan dari segi lamanya hukuman, besaran  denda,  dan  lain-lain.  Juga  akan  uji  UU  PA  dan  UU  TPKS  terhadap  teori tujuan  pemidanaan.  Maka  dari  itu  perlu  dikaji  lebih  lanjut  mengenai  tinjauan yuridis sanksi pidana delik perbuatan cabul antara UUPA dan UU TPKS.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  normatif, yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengacu  kepada  asas-asas,  konsep- konsep  hukum,  norma-norma  hukum  yang  terdapat  di  dalam  peraturan perundang-undangan 5 .  Bahan  penelitian  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan sekunder.  Bahan  penelitian  tersebut  kemudian  dianalisis  menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memahami makna dari bahan hukum yang  telah dikumpulkan,  yang  selanjutnya ditafsirkan  lagi  secara  normatif,  logis dan sistematis.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Perbandingan Sanksi Pidana Delik Perbuatan Cabul antara UU PA dan  UU TPKS
Pembaharuan  peraturan  terhadap  tindak  pidana  pelecehan  seksual terhadap  anak  yang  mengakomodasi  nilai-nilai  keadilan  bagi  para  korban pelecehan  seksual  skhsusunya  anak  merupakan  sebuah  kebutuhan  mutlak diperlukan  saat  ini.  Dengan  telah  disahkannya  UU  TPKS  perlu  dilakukan komparasi  terhadap  UU  PA  yang  merupakan  peraturan  yang  sudah  lama.   Dari perbandingan  ini  maka  akan  diketahui  apa  saja  perbedaan  dan  persamaannya sehingga akan diketahui berbagai pembaharuannya.
Pengertian tindak pidana pencabulan tidak dijelaskan dalam UU PA dan UU TPK.  Maka  dalam  hal  ini  penulis  mengutip  pengertian  perbuatan  cabul  dari definisi R. Soesilo yang telah dijelaskan diatas. Jika dikaitkan dengan pengertian perbuatan  cabul  oleh  R.  Soesilo  tersebut  maka  terdapat  beberapa  pasal  dalam UU  PA  dan  UU  TPKS  yang  berkenaan  dengan  perbuatan  cabul,  yaitu  sebagai berikut:
A. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
4 IJRS,http://ijrs.or.id/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di indonesia/#:~:text=R.%20Soesilo%20juga%20mendefinisikan%20perbuatan,meraba%20buah%20dada%2C%20dan%20se bagainya. (diakses pada tanggal 4 Agustus 2022)
5 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2
Pasal 76D:
Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang lain.
Pasal 81 ayat 1,2,3 :
(1)   Setiap  orang  yang  melangggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  76D  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)   Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat, serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
(3)   Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan,  maka  pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 76E:
Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau  membujuk  anak  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan cabul.
Pasal 82 ayat 1 dan 2:
(1)  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  76E  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh  Orang  Tua,  Wali,  pengasuh  Anak,  pendidik,  atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
B. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat 2 huruf b dan c:
Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  tindak  pidana  kekerasan  seksual  juga  meliputi  perbuatan  cabul, persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak.
Pasal 6: Dipidana karena pelecehan seksual fisik:
a.  Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  seksual  secara  fisik  yang ditujukan  terhadap  tubuh,  keinginan  seksual,  dan/  atau  organ reproduksi  dengan  maksud  merendahkan  harkat  dan  martabat
seseorang  berdasarkan seksualitas  dan/atau  kesusilaannya  yang  tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/  atau  pidana  denda  paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
b.  Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  seksual  secara  fisik  yang ditujukan  terhadap  tubuh,  keinginan  seksual,  dan/  atau  organ reproduksi  dengan  maksud  menempatkan  seseorang  di  bawah kekuasaannya  secara  melawan  hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar perkawinan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun dan/  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.300.000.000,00  (tiga  ratus juta rupiah).
c.  Setiap  orang  yang  menyalahgunakan  kedudukan,  wewenang, kepercayaan,  atau  perbawa  yang  timbul  dari  tipu  muslihat  atau hubungan  keadaan  atau  memanfaatkan  kerentanan,  ketidaksetaraan atau  ketergantungan  seseorang,  memaksa  atau  dengan  penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan  atau  perbuatan  cabul  dengannya  atau  dengan  orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau  pidana denda  paling banyak  Rp.  300.000.000,00  (tiga  ratus juta rupiah).
Terhadap  perbuatan  cabul  terhadap  anak  sanksi  pidana  ditambah  1/3 seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  1  huruf  g,  yaitu  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika dilakukan terhadap Anak.
Selain  hukuman  yang  diatur  dalam  masing-masing  pasal  diatas,  UU  TPKS juga mengatur hukuman tambahan, seperti yang diatur dalam Pasal 16 yaitu:
(1)  Selain  pidana  penjara,  pidana  denda,  atau  pidana  lainnya  menurut ketentuan  Undang-Undang,  hakim  wajib  menetapkan  besarnya restitusi  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
(2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
a.  Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan;
b.  Pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
c.  Perampasan  keuntungan  dan/atau  harta  kekayaan  yang  diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.
(3)   Ketentuan  mengenai  penjatuhan  pidana  tambahan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  berlaku  bagi  pidana  mati  dan  pidana penjara seumur hidup.
(4)   Pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.
Disini  akan  dilihat  perbandingan  antara  pasal-pasal  yang  sama  antara  UU PA dan UU TPKS,  yaitu sebagai berikut:
1. Pasal 6 huruf b UU TPKS sama dengan Pasal 76E UU PA Jo. Pasal 82 ayat 1. Ancaman hukuman penjara UU TPKS yaitu 16 tahun, sedangkan UU PA 15 tahun. Hukuman denda lebih tinggi UU PA.
2. Pasal  76D  jo.  Pasal  81  ayat  3  UU  PA  sama  dengan  pasal  6  huruf  c  UU TPKS.  Dilakukan  dengan  cara  penyalahgunaan  kekuasaan  dengan  cara kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  tipu  muslihat,  kebohongan  dll. Ancaman  hukuman  penjara  lebih  tinggi  UU  PA  yaitu  20  tahun, sedangkan UU TPKS 16 tahun. Hukuman denda lebih banyak UU PA.
3. Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat 2 UU PA sama dengan  pasal 6 huruf c UU TPKS.  Dilakukan  dengan  cara  penyalahgunaan  kekuasaan  dengan  cara kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  tipu  muslihat,  kebohongan  dll. Ancaman  hukuman  penjara  lebih  tinggi  UU  PA  yaitu  20  tahun, sedangkan UU TPKS 16 tahun. Hukuman denda lebih banyak UU PA
4. Pasal 6 huruf a dan b UU PA. unsur-unsur antara huruf a dan b sama, bedanya  hanya  di  “maksud”.  Huruf  a  maksudnya  untuk  merendahkan harkat  dan  martabat  seseorang  sedangkan  huruf  b  maksud  nya  untuk menempatkan  seseorang  di  bawah  kekuasaannya  secara  melawan hokum)
5. Pasal  76D  UU  PA.  Pasal  ini  berdiri  sendiri,  yaitu  mengatur  tentang perbuatan  cabul  dengan  penyalahgunaan  kekuasaan  dengan  cara ancaman kekerasan dan kekerasan
6. Pasal  76E  UU  PA.  Pasal  ini  berdiri  sendiri,  yaitu  mengatur  tentang perbuatan  cabul  dengan  cara  kekerasan  dan  ancaman  kekerasan ditambah  dengan  tipu  muslihat,  dengan  cara  melakukan  serangkaian kebohongan dan dengan cara membujuk.
Hukuman  penjara  yang  diatur  dalam  UU  PA  lebih  berat  di  bandingkan dengan  UU  TPKS.  Sanksi  denda  yang  di  atur  dalam  UU  PA  juga  lebih tinggi  dari pada UU TPSK. Perbandingan lainnya yaitu pada Pasal 76D dan 76E UU PA. Pasal tersebut  mengatur  tentang  perbuatan  cabul  yang  dilakukan  dengan  “ancaman kekerasan  dan  kekerasan”.  Dalam  UU  TPKS  tidak  mengatur  tindak  pidana perbuatan cabul yang dilakukan dengan ancaman kekerasan dan kekerasan.
Beberapa perbandingan yang telah diuraikan, dapat terlihat bahwa UU PA masih  lebih  efektiv  dari  segi  sanksi  pidana  penjara  dan  denda.  Seharusnya  UU TPSK mengatur lebih berat dibandingkan UU PA.
3.2 Kajian Teori Pemidanaan Delik Perbuatan Cabul antara UU PA dan UU TPKS Sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan  dengan  sanksi  pidana  dan  pemidanaan.  Kemudian  dalam  hal  ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa 6 :
“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu  alat  untuk  mencapai  tujuan  pemidanaan.  Masalah  tindak  pidana merupakan  masalah  kemanusiaan  dan  masalah  sosial  yang  senantiasa
6 Barda Nawawi Arief, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Kencana Prenada, Bandung, hlm. 98.
dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.“
Mengenai  jenis  pidana  yang  terdapat  dalam  sistem  pemidanaan  di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan :
Pidana terdiri dari : a. Pidana Pokok :
1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
b. Pidana Tambahan :
1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
2. Perampasan Barang-barang tertentu.
3. Pengumuman Putusan Hakim.
Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu 7 :
a.  Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan  baik secara  menakut-nakuti  orang  banyak  (generals  preventif)  maupun menakut-nakuti  orang  tertentu  yang  sudah  melakukan  kejahatan  agar dikemudian  hari  tidak  melakukan  kejahatan  lagi  (speciale  preventif); atau
b.  Untuk  mendidik  atau  memperbaiki  orang-orang  yang  melakukan kejahatan  agar  menjadi  orang-orang  yang  baik  tabiatnya  sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
Penjatuhan  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana  berdasarkan  aturan hukum  pidana  materil  pada  dasarnya  tidak  terlepas  dari  teori-teori  sistem pemidanaan  yang  berlaku  dalam  sistem  hukum,  terdapat  beberapa  teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :
1. Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (pembalasan) Teori  pembalasan  atau  juga  bisa  disebut  dengan  teori  absolut  adalah dasar  hukuman  harus  dicari  dari  kejahatan  itu  sendiri,  karena  kejahatan  itu menimbulkan  penderitaan  bagi  orang  lain  maka  sipelaku  kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga 8 .
2. Teori Tujuan Mengenai  tujuan-tujuan  itu  terdapat  tiga  teori  yaitu  :  untuk  menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut: 9
a.  Untuk  menakuti;  Teori  dari  Anselm  van  Feurbach,  hukuman  itu harus diberikan  sedemikian  rupa,  sehingga  orang  takut  untuk  melakukan kejahatan.  Akibat  dari  teori  itu  ialah  hukuman  yang  diberikan  harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.
b.  Untuk  memperbaiki;  Hukuman  yang  dijatuhkan  dengan  tujuan  untuk memperbaiki si terhukum, sehingga di kemudian hari ia menjadi orang
7 Wirjono Prodjodikoro, 1980, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia , P.T Eresco, Jakarta , hlm. 3.
8 Leden Marpaung  2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana . Sinar Grafika. Jakarta. hlm.105
9 Erdianto Efendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia . Refika Aditama. Bandung. hlm.142
yang  berguna  bagi  masyarakat  dan  tidak  akan  melanggar  peraturan hukum.
c.  Untuk  melindungi;  Tujuan  pemidanaan  yaitu  melindungi  masyarakat terhadap  perbuatan  kejahatan.  Dengan  diasingkannya  si  penjahat  itu untuk  sementara,  maka  masyarakat  akan  diberikan  rasa  aman  dan merasa di lindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.
3. Teori Gabungan Teori  gabungan  ini  lahir  sebagai  jalan  keluar  dari  teori  absolut  dan  teori relatif  yang  belum  dapat  memberi  hasil  yang  memuaskan.  Aliran  ini  didasarkan pada  tujuan  pembalasan  dan  mempertahankan  ketertiban  masyarakat  secara terpadu.  Sedangkan  menurut  Vos  berpendapat  bahwa  daya  menakut  –  nakuti dari  pidana  terletak  pada  pencegahan  umum  yaitu  tidak  hanya  pada  ancaman pidananya  tetapi  juga  pada  penjatuhan  pidana  secara  kongkrit  oleh  hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efetifitasnya untuk  menakut–nakuti,  karena  seseorang  yang  pernah  dipidana  penjara  tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara. 10
Teori tujuan pemidanaan diatas, yang dianut dalam sistem pemidanaan di Indonesia  yaitu  teori  gabungan.  Tujuan  dari  teori  gabungan  yaitu  selain bertujuan  untuk  pembalasan  juga  bertujuan  untuk  memberi  maanfat  serta mempertahankan ketertiban masyarakat.
Pada UU PA dan UU TPKS menganut teori gabungan. Dalam UU PA dan UU TPKS  pemidanaan  pokok  yang  diatur  yaitu  pidana  penjara,  denda  dan pembayaran  restitusi  kepada  korban.  Bila  dikaitkan  dengan  teori  gabungan, maka  UU  PA  dan  UU  TPKS  sudah  memenuhi  maksud  dari  teori  gabungan. Pemidanaan  hukuman  penjara,  denda  serta  restitusi  telah  memenuhi  syarat pembalasan dan juga telah memenuhi tujuan untuk menakuti, memperbaiki dan melindungi.
Dalam UU TPKS, selain diatur mengenai pemidanaan pokok, juga mengatur tentang  pidana  tambahan  yaitu  pencabutan  hak  asuh  anak  atau  pencabutan pengampuan, pengumuman identitas pelaku dan/atau perampasan keuntungan dan/atau  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  kekerasan  seksual. Dengan  diaturnya  pidana  tambahan  dalam  UU  TPKS  dapat  dilihat  bahwa  jenis sanksi  pidana  dalam  UU  TPKS  lebih  memberikan  kesempurnaan  pengertian terhadap  teori  gabungan.  Sehinga  dapat  disimpulkan  bahwa  UU  TPKS  dari  segi jenis sanksi pidana lebih menyeluruh pengaturannya.
4. KESIMPULAN
a. Dari  segi  perbandingan  lamanya  hukuman  penjara  atau  banyaknya  denda, maka UU PA lebih efektif dari pada UU TPKS. Terdapat juga pasal yang diatur dalam  UU  PA  yang  tidak  diatur  dalam  UU  TPKS,  seperti  Pasal  76D  dan  76E. Dalam pasal tersebut lebih spesifik mengatur cara melakukan perbuatan cabul
10 Drs. Adami Chazaw. 2002. Pelajaran Hukum Pidana . Grafindo Persada. Jakarta. hlm.162
yaitu  dengan  dengan  cara  “ancaman  kekerasan  dan  kekerasan”.  Seharusnya UU  TPKS  yang  baru  diharapkan  dapat  memberikan  efek  jera  yang  berat terhadap pelaku kejahatan seksual.
b. Dalam UU PA dan UU TPKS menganut teori gabungan. Dalam UU PA dan UU TPKS  pemidanaan  pokok  yang  diatur  yaitu  pidana  penjara,  denda  dan pembayaran  restitusi  kepada  korban.  Bila  dikaitkan  dengan  teori  gabungan, maka  UU  PA  dan  UU  TPKS  sudah  memenuhi  maksud  dari  teori  gabungan. Pemidanaan  hukuman  penjara,  denda  serta  restitusi  telah  memenuhi  syarat pembalasan  dan  juga  telah  memenuhi  tujuan  untuk  menakuti,  memperbaiki dan melindungi. Dalam UU TPKS, selain diatur mengenai pemidanaan pokok, juga  mengatur  tentang  pidana  tambahan  yaitu  pencabutan  hak  asuh  anak atau  pencabutan  pengampuan,  pengumuman  identitas  pelaku  dan/atau perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana  kekerasan  seksual.  Sedangkan  pada  UU  PA  tidak  mengatur  pidana tambahan.
5. RFERENSI
Buku:
Gultom  M,  2013, Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dan  Perempuan ,  Refika Aditama, Bandung.
Gosita A, 2004, Masalah Perlndungan Anak (Kumpulan Karangan) , BIP Kelompok Gramedia, Jakarta.
Marzuki P.M, 2007, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Arief  B.N,  2005, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Kencana  Prenada, Bandung.
Prodjodikoro  W,  1980, Tindak  Tindak  Pidana  Tertentu  Di  Indonesia ,  P.T  Eresco, Jakarta.
Marpaung L. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana . Sinar Grafika. Jakarta.
Efendi E. 2011. Hukum Pidana Indonesia . Refika Aditama. Bandung. Chazaw. A, 2002. Pelajaran Hukum Pidana . Grafindo Persada. Jakarta.

## Jurnal:
Diana  Yusyanti, 2020,  PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP  ANAK  KORBAN  DARI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Volume 20, Nomor 4.
Sumber Internet: IJRS,http://ijrs.or.id/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan- pencabulan-dalam-hukum-di indonesia/#:~:text=R.%20Soesilo%20juga%20mendefinisikan%20perbuatan,mera ba%20buah%20dada%2C%20dan%20sebagainya.
Peraturan perundang-undangan:
Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual