## PERAN AUDIT FORENSIK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

## Mursalin *)

## ABSTRAK
Korupsi telah menjadi isu fenomenal dan selalu menarik untuk dibahas di Indonesia. Korupsi telah dianggap sebagai akar penyebab masalah nasional, seperti ekonomi biaya tinggi, pertumbuhan ekonomi,  dan  penghalang  investasi.  Artikel  ini  berfokus  pada  pelaksanaan  konsep  audit  forensik dalam memberikan bukti untuk mendukung keputusan pengadilan.
Audit  forensik  dilakukan  dalam  rangka  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  melalui  cara preventif,  detektif,  dan  pendekatan  korektif.  Model  Cressey  tentang  segitiga  penipuan  digunakan untuk memetakan peran audit forensik dalam mencegah korupsi.
Kata-kata Kunci: forensic auditing, fraud triangle, corruption, evidence, court.

## Latar Belakang
Menjamurnya praktik-praktik korupsi  hampir  di  setiap lini  kehidupan di  Indonesia  sangat  ironis  dengan banyaknya strategi yang telah dirumuskan  oleh  berbagai  lembaga pemerintahan seperti Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP),  inspektorat  di pusat
dan daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun oleh kalangan Lembaga
Sosial Masyarakat (LSM) seperti Indonesian  Corruption  Watch  (ICW) dan Masyarakat Tranparansi Indonesia
(MTI). Seluruh strategi yang merupakan  jurus-jurus  ampuh  dalam pemberantasan korupsi sepertinya belum mampu menuntaskan permasalahan  korupsi  yang  sudah mewabah ini.
Berbagai kasus memperlihatkan bahwa yang diutamakan dalam mempertanggungjawabkan suatu pekerjaan adalah dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratan formal yang akan diminta oleh pemeriksa. Misalnya keharusan adanya  kuitansi  pengeluaran,  daftar hadir  rapat  untuk  pembayaran  honor atau tiket pesawat terbang dan bording pass dalam kasus-kasus pertanggungjawaban belanja.
Dokumen-dokumen formal yang disiapkan atau khusus disiapkan untuk mengesankan  bahwa  secara  yuridis formal  sebuah  belanja  adalah  legal padahal didalamnya ada upaya rekayasa dengan dokumen fiktif, konspirasi  pelaksanaan  tender  atau mark up.
Dihadapkan  pada  korupsi  yang melibatkan praktik-praktik sistemik dan melembaga  seperti  yang  dijelaskan oleh capture  theory membuat  upaya dan  strategi  pemberantasan  korupsi menjadi  semakin  rumit.  Strategi  dalam pemberantasan korupsi setidaknya harus  memuat  dua  persyaratan  yaitu adanya  komitmen  politik  nasional untuk memberantas korupsi dan adanya  sejumlah  aktivitas  yang  dapat dilihat  oleh  masyarakat  luas  sebagai entry-point atau pintu masuk pemberantasan korupsi. Berbagai  peraturan  perundang-
undangan sesungguhnya telah memuat komitmen politik secara resmi. Demikian  pula  komitmen  politik  rakyat secara  konkrit  telah  dibuktikan  dalam banyak kegiatan unjuk rasa, demonstrasi, diskusi, pernyataan pendapat,  analisis,  dan  saran-saran yang  dilakukan  oleh  berbagai  unsur masyarakat  yang  menyatakan  agar segera  dihapuskannya  praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
*) Dosen Tetap FE. Univ-PGRI Palembang
Berkaitan  dengan entry-point diperlukan adanya
strategi pemberantasan  korupsi  nasional  yang disosialisasikan  kepada  masyarakat luas  serta  adanya  upaya  nyata  untuk memperkuat  lembaga-lembaga  yang berkewenangan  untuk  pemberantasan korupsi. Berikutnya adalah tersedianya profesional dengan kompetensi memadai untuk melacak dan membuktikan  suatu  kejadian  korupsi. Kompetensi profesional yang dilindungi oleh lembaga profesi khususnya profesi  akuntan  forensik  belum  ada dan belum digunakan dalam pengungkapan  dan  pemberantasan kasus korupsi di Indonesia.
Artikel  ini  mengkaji  strategi pemberantasan  korupsi  serta  potensi dari  audit  forensik  sebagai  ilmu  dan akuntan forensik sebagai profesi dalam pemberantasan  korupsi  di  Indonesia. Artikel ini juga memfokuskan pembahasan pada peran audit forensik dalam upaya pengungkapan dan penyelesaian  kasus  korupsi  melalui pemutusan mata rantai model segi tiga kecurangan fraud  triangle dari  Donald R. Cressy.

## Kajian Teori Pengertian Audit Forensik
Pada  dasarnya  ilmu  forensik adalah aplikasi ilmu untuk penyelidikan kriminal  dalam  rangka  untuk  mencari bukti  yang  dapat  digunakan  dalam penyelesaian  kasus-kasus  kriminal. Tujuan auditing forensik sangat khusus sehingga penyusunan program maupun  pelaksanaan  auditnya  sangat berbeda  dengan  audit  biasa.  Program audit  forensik  harus  diarahkan  untuk mengumpulkan  bukti-bukti  yang  cukup dan kompeten sehingga kasus kriminal yang sedang ditangani dapat terungkap.  Oleh  sebab  itu,  dalam pelaksanaannya amat dibutuhkan auditor-auditor yang memiliki karakteristik khusus.
Menurut  Charterji  (2009)  audit forensik  dapat  didefinisikan  sebagai aplikasi keahlian mengaudit atas suatu keadaan  yang  memiliki  konsekuensi hukum. Audit forensik umumnya digunakan untuk  melakukan  pekerjaan investigasi  secara  luas.  Pekerjaan tersebut meliputi suatu investigasi atas urusan  keuangan  suatu  entitas  dan sering dihubungkan dengan investigasi terhadap  tindak  kecurangan  ( fraud ), oleh  karena  itu  audit  forensik  sering juga diartikan sebagai audit investigasi.
Audit investigasi itu sendiri merupakan salah  satu  metode  di  dalam  audit kecurangan  ( fraud  auditing ),  yaitu merupakan  audit  kecurangan  yang pelaksanaannya setelah diketahui
(teridentifikasi)  adanya  kecurangan,
misalnya korupsi.
Seorang auditor forensik dituntut  mampu  melihat  keluar  dan menelusuri hingga dibalik angka-angka yang  tampak,  serta  dapat  mengaitkan dengan  situasi  bisnis  yang  sedang berkembang
agar bisa
mengungkapkan informasi yang
akurat, obyektif, dan dapat menemukan  adanya  penyimpangan. Kemampuan  ini  hanya  dimiliki  oleh auditor dengan pengalaman mengaudit yang  tinggi  sekaligus  paham  ilmu pengetahuan  lain  yang  mendukung. Para  auditor  forensik  biasa  disebut Certified  Fraud  Examiner (CFE)  selain memeriksa
kasus-kasus
penyelewengan terhadap catatan- catatan akuntansi, penyimpangan prosedur  akuntansi  dan  korupsi,  juga memeriksa kasus-kasus tuntutan perdata  seperti  ganti  rugi,  asuransi, persengketaan  pemegang  saham  dan perusahaan  sampai  pada  gugatan pembagian harta akibat perceraian. Bologna  dan  Linquist  dalam Tuanakotta (2010), menyatakan bahwa dalam audit forensik biasanya tindakan kecurangan  yang  akan  diinvestigasi sudah terindentifikasi (diketahui),
hanya  bukti  yang  memadai  secara hukum belum didapatkan. Oleh karena itu,  disini  para  auditor  hanya  perlu mencari  bukti-bukti  pendukung  yang kuat secara hukum.
Audit forensik meliputi prosedur- prosedur atau tahapan-tahapan tertentu yang dilakukan dengan maksud  untuk  menghasilkan  bukti.
Disini,  teknik-teknik  audit  digunakan untuk mengidentifikasi dan menggabungkan bukti-bukti guna
membuktikan,  misalnya:  berapa  lama kecurangan
telah dilakukan, bagaimana  cara  melakukan,  berapa besar jumlahnya, dan dimana dilakukan  dan  oleh  siapa.  Selain  itu, bukti-bukti  dalam  audit  forensik  bisa juga  dikumpulkan  untuk  mendukung isu-isu lain yang relevan dengan kasus peradilan,  seperti  motif  terdakwa  dan peluang-peluang  yang  menyebabkan dilakukannya tindakan kecurangan termasuk kolusi antara beberapa pihak tertuduh.
Secara umum pekerjaan akuntan  forensik  meliputi  kelompok fraud  auditor , expert  witness ,  dan konsultan  litigasi.  Berikut  ini  uraian masing-masing profesi tersebut:
1.   Auditor kecurangan ( fraud auditor )
Perkembangan  dunia  usaha yang demikian kompleks dan bervariasi  dewasa  ini,  membuat kemajuan di bidang ekonomi cenderung  diiringi  pula  dengan munculnya kejahatan-kejahatan
seperti  praktik-praktik fraudulent
dan misrepresentation ,
penggelapan pajak, pemakaian kartu  kredit  oleh  orang-orang  yang tidak  berhak, money  laundering ,
window  dressing ,  dan  berbagai bentuk  korupsi  serta  penipuan konsumen.  Hal  tersebut  menuntut para  auditor  khususnya  harus dapat memahami kecurangan.
Pada dasarnya kecurangan
merupakan serangkaian
irregularities dan perbuatan-
perbuatan melanggar hukum (illegal acts ) yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu. Praktik ini mungkin dilakukan  oleh  orang-orang  dari dalam ataupun dari luar organisasi, untuk  mendapatkan  keuntungan baik  pribadi  maupun  kelompok  dan secara  langsung  maupun  tidak langsung  merugikan  pihak  lain. Auditor  forensik  berperan  untuk mencegah dan mengoreksi kecurangan-kecurangan dalam dunia bisnis pada umumnya, seperti  yang  telah  disebutkan  di atas.
2.  Saksi ahli ( expert witness ) Auditor forensik yang bertindak  sebagai expert  witness , pekerjaannya adalah mengumpulkan informasi, melakukan analisis, dan memberikan kesaksian di pengadilan jika diminta. Jadi dalam pokja  (kelompok  kerja)  saksi  ahli, auditor forensik tidak hanya berperan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan mengungkap kasus- kasus  kriminal  saja,  tetapi  juga berperan  dalam  penyelidikan  dan persidangan  kasus-kasus  kriminal. Auditor  forensik  sebagai  saksi  ahli dapat  dikontrak  oleh  pengacara atau  penggugat,  dan  apabila  pihak lawan  meminta  hasil  analisanya, maka auditor forensik wajib menyajikannya.  Auditor  forensik harus  bersikap  jujur,  terbuka,  dan obyektif.

## 3.  Konsultan Litigasi
Sebagai  seorang  konsultan, peran  akuntan  forensik  terbatas pada pemberian nasehat dan konsultasi kepada pengacara. Akuntan  tidak  dipandang  sebagai
saksi  ahli  di  dalam  pengadilan, tetapi  lebih  dipandang  sebagai seorang  litigator yang bekerja sebagai  konsultan.  Kertas  kerja akuntan forensik sebagai konsultan litigator  tidak  terbuka  untuk  umum.
Akuntan forensik dapat
menggunakan  teori  dan  dasar analisis yang berbeda tanpa adanya rasa takut karena pengacara  tersebut  memilih  dan menggunakan  kertas  kerja  akuntan forensik untuk memenuhi kepentingannya.

## Pengertian Korupsi
Menurut  Shleifer  dan  Vishny (1993) korupsi adalah penjualan barang-barang  milik  pemerintah  oleh pegawai  negeri  untuk  keuntungan pribadi.  Sebagai  contoh,  pegawai negeri  sering  menarik  pungutan  liar dari  perizinan,  lisensi,  bea  cukai,  atau pelarangan  masuk  bagi  pesaing.  Para pegawai  negeri itu  memungut  bayaran untuk  tugas  pokoknya  atau  untuk pemakaian barang-barang milik pemerintah untuk kepentingan pribadinya.  Untuk  kasus  seperti  ini, karena korupsi menyebabkan ekonomi biaya tinggi, korupsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan.
Menurut Adji (1996)
berdasarkan  pemahaman  dan  dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan pengertian  korupsi  tidak  lagi  hanya diasosiasikan  dengan  penggelapan keuangan negara saja. Tindakan penyuapan  ( bribery ) dan  penerimaan komisi  secara  tidak  sah  ( kickbacks ) juga  dinilai  sebagai  sebuah  kejahatan. Penilaian  yang  sama  juga  diberikan pada  tindakan  tercela  dari  oknum pemerintah seperti bureaucratic corruption atau  tindak  pidana  korupsi, yang dikategorikan sebagai bentuk dari kejahatan-kejahatan yang tidak
terjangkau oleh hukum ( offences beyond the reach of the law ).
Banyak  contoh  diberikan  untuk kejahatan-kejahatan semacam itu, misalnya pelanggaran pajak ( tax evasion ),  penipuan  di  bidang  kredit ( credit fraud ), Penggelapan dan penyalahgunaan dana masyarakat ( embezzlement  and  misapropriation  of public  funds ),  dan  berbagai  tipologi kejahatan lainnya yang disebut sebagai  kejahatan  yang  tak  terlihat ( invisible  crime ).  Istilah invisble  crime banyak ditujukan untuk menunjuk pada kejahatan yang sulit dibuktikan maupun  tingkat  profesionalitas  yang tinggi dari pelakunya.
Glendoh  (1997)  berpendapat bahwa  korupsi  direalisasi  oleh  aparat birokrasi dengan perbuatan menggunakan dana kepunyaan negara untuk kepentingan pribadi yang seharusnya
digunakan untuk kepentingan  umum.  Korupsi  tidak selalu identik dengan penyakit birokrasi  pada  instansi  pemerintah, pada instansi swasta pun sering terjadi korupsi yang dilakukan oleh birokrasinya, demikian juga  pada instansi  koperasi.  Korupsi  merupakan perbuatan  tidak  jujur,  perbuatan  yang merugikan dan perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan instansi,  lembaga,  korps  dan  tempat bekerja  para  birokrat.  Korupsi  dalam kaitannya  dengan  birokrasi  dapat berpenampilan  dalam  bentuk,  kolusi, nepotisme,  uang  pelancar,  dan  uang pelicin.
Masih  menurut  Glendoh (1997), kolusi  adalah  sebuah  persetujuan rahasia di  antara dua  orang  atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan  melalui  persekongkolan antara beberapa pihak untuk memperoleh berbagai kemudahan untuk kepentingan mereka yang melakukan
persekongkolan. Nepotisme adalah kebijaksanaan
mendahulukan  saudara,  sanak  famili serta  teman-teman.  Nepotisme  dapat tumbuh  subur  di  Indonesia  karena budaya partrimonial yang lengket sejak jaman dahulu. Sedangkan uang pelancar sering timbul karena tata cara kerja  dan  kebiasaan  dalam  kantor- kantor  pemerintah  sangat  berbelit-belit dan berlambat-lambat, sehingga keinginan untuk menghindari
kelambatan
ini merangsang pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan tidak  jujur.  Uang  pelicin  merupakan bentuk  korupsi  yang  sudah  umum terutama dalam hubungan dengan hal- hal  pemberian  surat  keterangan,  surat ijin dan sebagainya.
Biasanya orang-orang yang menyogok dalam hal ini tidak menghendaki
agar peraturan- peraturan  yang  ada  dilanggar.  Hal yang diinginkan adalah supaya berkas- berkas  surat  dan  komunikasi  cepat berjalan,  sehingga  keputusan  dapat diambil dengan cepat pula.
Menurut  Silalahi  (1997)  korupsi bukan  hanya  terjadi  pada  aparatur pemerintahan,  korupsi  di  kalangan pegawai  swasta  malah  jauh  lebih besar,  seperti  terjadinya  kredit  macet di sejumlah bank swasta yang disebabkan  oleh  adanya  kolusi  antara direktur  bank  dengan  pengusaha.  Di samping  itu  korupsi  di  kalangan aparatur  negara  tidak  semata-mata disebabkan oleh gaji yang kecil, sebab yang  justru  melakukan  korupsi  secara besar-besaran  adalah  mereka  yang bergaji  besar  akan  tetapi  tidak  puas dengan apa yang diterima sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan.
Pendapat lain mengatakan bahwa korupsi di negara-negara berkembang  biasanya  terjadi,  karena ada  penyalahgunaan  kekuasaan  dan wewenang  yang  dilakukan  petugas atau pejabat negara (Mugihardjo,1997). Penyalahgunaan
kekuasaan dan wewenang dapat
terjadi  di  negara-negara  berkembang, sebab  pengertian  demokrasi  lebih banyak ditafsirkan dan ditentukan oleh penguasa  daripada  ditafsirkan  dan ditentukan  oleh  pemikir  di  negara- negara berkembang tersebut.
Ahmed (1997), Direktur Pengurangan Kemiskinan dan
Manajemen  Ekonomi  Bank  Dunia, mengingatkan  negara-negara  miskin bahwa  korupsi  merupakan  perintang utama  pertumbuhan  ekonomi,  karena korupsi membuat para investor menyingkir. Bukti-bukti yang berkembang  menunjukkan,  korupsi  di negara-negara  sedang  berkembang menjadi  penghambat  utama  investasi sektor swasta dan bagaimana seharusnya jalan hidup rakyat biasa.
Sejalan dengan itu Fred Bergsten, Direktur
Insttitute for
International  Economics dari  Amerika Serikat  (Kompas,  1996)  berpendapat bahwa  korupsi  tidak  hanya  bisa mengganggu pertumbuhan negara yang  bersangkutan,  tetapi  juga  bisa menjadi penghambat upaya
mewujudkan perdagangan bebas dunia.  Bergsten  juga  menegaskan bahwa dari hasil penelitian terhadap 78 negara maju dan berkembang diketahui  adanya  korelasi  langsung antara  tingkat  korupsi  dengan  tingkat pertumbuhan ekonomi. Semakin bersih suatu  negara  dari  korupsi,  semakin tinggi  pula  peluang  negara  itu  untuk bisa  menikmati  pertumbuhan  ekonomi yang  lebih  baik.  Beberapa  praktik korupsi  yang  disoroti  Bergsten  yang cukup  menonjol  adalah  proses  tender untuk  pengadaan  barang-barang  bagi keperluan  pemerintah  ( government procurement )  yang  tidak  transparan dan suap dalam kontrak-kontrak pemerintah.

## Tipologi Korupsi
Untuk  kepentingan  perumusan strategi pemberantasan korupsi
dipandang  perlu  untuk  terlebih  dahulu mengenali karakteristik dan jenis korupsi.  Alatas  (1987),  seorang  ahli sosiologi  korupsi,  membedakan  jenis- jenis korupsi menurut tipologinya sebagai berikut:
1. Transactive corruption
Adanya  kesepakatan  timbal  balik antara  pihak  pemberi  dan  pihak penerima  demi  keuntungan  kedua belah  pihak  dan  dengan  aktif diusahakan tercapainya keuntungan  ini  oleh  kedua-duanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan
pemerintah  atau  masyarakat  dan pemerintah.
2. Exortive corruption
Jenis korupsi dimana pihak
pemberi  dipaksa  untuk  menyuap guna  mencegah  kerugian  yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya,  atau  orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.
3. Investive corruption
Pemberian  barang  atau  jasa  tanpa ada  pertalian  langsung  dengan keuntungan tertentu,
selain keuntungan yang dibayangkan akan  diperoleh  di  masa  yang  akan datang.
4. Nepotistic corruption Penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara  untuk  memegang  jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang  memberikan  perlakuan  yang mengutamakan, dalam bentuk uang  atau  bentuk-bentuk  lain, kepada mereka,
secara bertentangan  dengan  norma  dan peraturan yang berlaku.
5. Defensive corruption Perilaku  korban  korupsi  dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam  rangka  mempertahankan diri.
6. Autogenic corruption
Korupsi  yang  tidak  melibatkan orang  lain  dan  pelakunya  hanya seorang  diri.  Misalnya  pembuatan laporan keuangan yang tidak benar.
7. Supportive corruption
Tindakan-tindakan  yang  dilakukan untuk  melindungi  atau  memperkuat korupsi  yang  sudah  ada.  Misalnya menyewa  preman  untuk  berbuat jahat,  menghambat  pejabat  yang jujur dan cakap agar tidak menduduki jabatan tertentu.

## Penelitian  Empirik  yang  Berkaitan dengan Korupsi
Shleifer  dan  Vishny  (1993) dalam  tulisannya  memaparkan  dua proposisi  mengenai  korupsi.  Proposisi pertama, struktur kelembagaan
pemerintah  dan  proses  politik  adalah sangat  penting  dalam  menentukan tingkat korupsi. Khususnya pemerintahan  yang  lemah  yang  tidak mengontrol badan-badannya mengalami tingkat korupsi yang sangat tinggi. Proposisi kedua, ilegalnya korupsi dan kebutuhan akan kerahasiaan membuatnya makin menyimpang  dan  mahal  disbanding pajak. Hasilnya dapat dijelaskan mengapa di beberapa Negara berkembang  korupsi  sangatlah  tinggi intensitasnya, dan sangat mahal dalam membebani pembangunan. Mauro (1995) dalam penelitiannya  menganalisis  satu  set data terbaru yang berisi indek subjektif korupsi,  besarnya red  tape ,  efisiensi sistem  hukum,  dan  berbagai  kategori stabilitas  politik  negara-negara  secara cross  section .  Menurut  analisisnya, korupsi  terbukti  menurunkan  investasi. Oleh karena itu, menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hasilnya adalah korupsi kuat mengontrol endogenitas dengan  mempergunakan
index ethnolinguistic  fractionalization sebagai instrumen.
Busse (1996) menganalisis asosiasi  antara  investasi  luar  negeri langsung forign  direct  investement
(FDI)  dan  persepsi  korupsi  yang dialami  oleh  investor  potensial.  Model yang  dikembangkan  adalah  " Market Discipline  Corruption  Model "  (MDCM), dimana didapati hubungan yang signifikan antara terbongkarnya korupsi  dan  FDI  dari  negara  yang diteliti.  Peramal  untuk  MDCM  sudah dikembangkan  melalui  informasi  yang didapat dari survei yang melibatkan 53 orang  yang  terlibat  dalam  bisnis internasional.
Temuan survei
menegaskan  ranking  terakhir  yang dipublikasikan mengenai tingkat korupsi di seluruh dunia. Survei ini juga mengungkapkan hubungan antara ukuran  bisnis,  area  fungsional,  dan negara  dimana  bisnis  dijalankan  dan persepsi mengenai korupsi.
Glynn,  dkk  (1999)  menganalisis bahwa  di  negara-negara  yang  tengah mengalami masa transisi dari pemerintah  otoriter  kepada  demokrasi dan  ekonomi  pasar,  maka  akibat- akibat  korupsi  dapat  menjadi  lebih rumit. Korupsi telah didesentralisasikan, suap yang tadinya dibayarkan  di  tingkat  federal,  kini dibayarkan kepada pejabat pemerintah negara bagian.
Ackerman  (1991)  berpendapat bahwa  korupsi  terjadi  di  perbatasan antara  sektor  pemerintah  dan  sektor swasta. Apabila seorang pejabat pemerintah  memiliki  kekuasaan  penuh terhadap  pendistribusian  keuntungan atau  biaya  kepada  sektor  swasta, maka  terciptalah  suatu  insentif  untuk penyuapan.  Jadi  korupsi  tergantung besarnya  keuntungan  dan  biaya  yang berada di bawah pengendalian pejabat pemerintah.
Johnston  (1999)  mengatakan bahwa  korupsi  cenderung  menyertai
perubahan  ekonomi  dan  politik  yang cepat.  Definisi  korupsi  pada  umumnya sebagai  salah  satu  penyalahgunaan peranan atau sumber daya publik atau menggunakan bentuk-bentuk pengaruh  politik  secara  tidak  sah  oleh pihak publik atau swasta.

## Tahapan Audit Forensik
Berikut ini langkah-langkah audit  forensik  secara  umum  dan singkat  adalah  (Pusat  Pendidikan  dan Latihan BPKP, 1997):
1.  Menerima tugas Auditor  forensik  pertama  kali  harus mempertimbangkan  apakah  dirinya memiliki  keahlian  dan  pengalaman yang  dibutuhkan  untuk  menerima pekerjaan  tersebut.  Audit  forensik bersifat  khusus,  dan  pekerjaan tersebut  memerlukan  pengetahuan tentang investigasi kecurangan dan pengetahuan tentang hukum secara luas dan mendalam. Auditor juga harus memperoleh pelatihan di dalam  menentukan  teknik-teknik investigasi  dan  interogasi,  dan bagaimana  menyimpan  bukti-bukti yang diperoleh secara aman. Auditor sebaiknya tidak memberikan  jasa  audit  umum  dan audit forensik atas klien yang sama.
2.  Perencanaan Tim auditor harus berhati-hati dalam  merencanakan  pekerjaan audit forensik.
Perencanaan
pekerjaan  audit  ini  tidak  harus mencakup hal-hal berikut: (1) mengidentifikasi  jenis  kecurangan yang terjadi, seberapa lama kecurangan telah berlangsung, dam  bagaimana  kecurangan  telah dilakukan,  siapa  pelakunya,  dan juga termasuk pengkuantifikasi kerugian  keuangan  yang  diderita oleh klien dan mengumpulkan bukti yang akan digunakan di pengadilan,  (2)  memberi  saran untuk pencegahan terulangnya
kecurangan, (3) mempertimbangkan  cara  terbaik mendapatkan bukti, dan (4) menggunakan teknik audit berbantuan komputer, bisa
diperlukan.
3.  Mengumpulkan bukti Dalam rangka mengumpulkan bukti yang  lengkap,  auditor  forensik harus  memahami  jenis  kecurangan dan bagaimana kecurangan
tersebut telah dilakukan. Bukti-bukti yang  dikumpulkan  harus  memadai untuk membuktikan
identitas pelakunya,
mekanisme
pelaksanaan kecurangan, dan
jumlah  kerugian  keuangan  yang diderita.  Hal  penting  yang  harus dipikirkan  adalah  bahwa  auditor forensik  memiliki  keahlian  di  dalam mengumpulkan bukti yang digunakan dalam kasus persidangan,  dan  menjaga  rantai pengamanan bukti-bukti hingga ditemukan dalam persidangan.
Jika  ada  bukti  yang  belum  dapat dikumpulkan  atau  ada  kejanggalan dalam rantai prosesnya, maka bukti tersebut mungkin akan dimentahkan  dalam  persidangan, atau  bahkan  bisa  menjadi  bukti yang melemahkan. Auditor  forensik juga  harus  diperingatkan,  bahwa kemungkinan bukti-bukti akan diselewengkan, dirusak, atau dihancurkan oleh tersangka.
Bukti  dapat  dikumpulkan  dengan menggunakan berbagai teknik,
seperti:  (1)  mengguji  pengendalian guna  mendapatkan  bukti  adanya kelemahan  (kemungkinan  adanya kecurangan), (2) menggunakan prosedur analitis ( analytical procedures )  untuk  membandingkan tren dari waktu ke waktu atau untuk memberikan gambaran tentang perbandingan  antara  satu  segmen bisnis dengan segmen bisnis lainnya dengan mengunakan
teknik-teknik audit berbantuan komputer, (3) teknik-teknik
substantif  seperti  rekonsiliasi,  kas opname ,  pemeriksaan  fisik,  dan penelaahan dokumen.
Tujuan  akhir  dari  auditor  forensik adalah  mendapatkan  pengakuan dari  pelaku  kecurangan  ( fraudster ), bahwa  suatu  kecurangan  benar- benar  telah  terjadi.  Untuk  alasan ini,  auditor  forensik  sebaiknya menghindari  konfrontasi  dengan tersangka  hingga  mereka  telah mengumpulkan bukti yang memadai  untuk  mendukung  suatu pengakuan. 4.  Pelaporan Klien  akan  mengharapkan  laporan berisi temuan-temuan dari investigasi, termasuk ringkasan bukti-bukti  dari  kesimpulan  tentang jumlah  kerugian  sebagai  akibat adanya kecurangan. Laporan tersebut juga sebaiknya membahas bagaimana pelaku kecurangan merencanakan skema pelaksanaan kecurangan, dan bagaimana pengendalian yang ada telah didobrak  oleh  pelaku  kecurangan. Selain  itu,  auditor  forensik  harus merekomendasikan  perbaikan  atas sistem pengendalian organisasi untuk mencegah terjadinya kecurangan  serupa  di  masa  yang akan datang.
5.  Tuntutan Hukum Investigasi di atas mungkin akhirnya akan sampai pada tuntutan hukum terhadap terdakwa, dan  auditor  forensik  mungkin  akan terlibat  dalam  proses  pengadilan. Bukti  yang  dikumpulkan  selama investigasi  akan  dikemukakan  di dalam  pengadilan,  dan  auditor forensik mungkin akan dipanggil ke sidang pengadilan untuk menjelaskan bukti yang telah mereka kumpulkan
dan menjelaskan  bagaimana  terdakwa
diidentifikasi. Sangat penting
bahwa auditor forensik yang dipanggil  ke  depan  pengadilan harus  dapat  menjelaskan  bukti- buktinya secara jelas dan profesional, dan menjelaskan secara sederhana masalah- masalah  akuntansi  yang  begitu kompleks  agar  para  non-akuntan yang  akan  dipersidangkan  dapat memahami permasalahan dan implikasinya.
Pembahasan
Penerapan Audit Forensik di

## Indonesia
Di  Indonesia  penerapan  ilmu dan  teknik  audit  forensik  belumlah luas.
Institusi yang
telah menerapkannya,  yaitu  BPKP  terutama Deputi Kepala BPKP
Bidang Pengawasan  Khusus.  Sesuai  dengan tugasnya, maka penerapan audit forensik  (di  BPKP  dikenal  dengan pemeriksaan  khusus)  hanya  terbatas pada pemeriksaan kasus-kasus kriminal  ekonomi  dan  gugatan  perdata yang  melibatkan  lembaga-lembaga pemerintah  atau  dana  pemerintah. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan  yang  dilakukan  terhadap kasus penyimpangan yang
menimbulkan  kerugian  keuangan  atau kekayaan negara, dan atau perekonomian  negara  sehingga  pada akhirnya  dapat  ditarik  kesimpulan mengenai  ada  tidaknya  indikasi  tindak pidana  korupsi  ataupun  perdata  pada kasus  yang  bersangkutan  (BPKP,
1999).
Dalam  pemeriksaan ini  terdapat empat karakteristik yang khas meliputi: pertama ,  dari  segi  teknis  yaitu  seperti yang dinyatakan dalam petunjuk pemeriksaan  khusus  bahwa  dalam menghitung besarnya kerugian keuangan atau kekayaan dan perekonomian negara, harus menyeluruh  atau  tidak  menggunakan
metode sampling .  Tidak digunakannya metode sampling memberikan  tiga implikasi, yaitu: (1) biaya akan menjadi besar dan sukar diprediksi, (2) membutuhkan  tenaga  auditor  yang secara  kuantitatif  besar  atau  secara kualitatif amat handal, dan (3) dari segi waktu  akan  membutuhkan  waktu  yang relatif  lama.  Ketiga  implikasi  ini  erat kaitannya  dengan  faktor  efisiensi  dan efektifitas  yang  seharusnya  dipenuhi dalam proses audit.
Karakteristik kedua , adanya kerjasama antara BPKP dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan  terutama  Jaksa  Agung Muda  Bidang  Tindak  Pidana  Korupsi (Jampidsus).  Kerjasama  ini  terjalin dalam ekspose dan pelaksanaan pemeriksaan. Mekanisme ekspose dan pemeriksaan khusus merupakan suatu mekanisme  diskusi  atas  suatu  kasus, dimana  masing-masing  pihak  yaitu Kejaksaan dan auditor BPKP memberikan  pendapat  sesuai  dengan kapasitas profesional masing-masing. Hal  ini  sesuai  dengan  Standar Profesional  Akuntan  Publik  (SPAP) yang  menjelaskan  bahwa: ” Penentuan apakah  secara  nyata  suatu  perbuatan disebut  melanggar  hukum  biasanya diluar  kompetensi  profesional  seorang auditor.  Auditor  dalam  hubungannya dengan  penyajian  laporan  keuangan menempatkan  dirinya  sebagai  pihak yang  cakap  dalam  akuntansi  dan auditing.  Latihan,  pengalaman,  dan pemahaman  auditor  atas  usaha  klien dan  lingkungan  industrinya  dapat memberikan  dasar  guna  mengenali adanya perbutan klien yang merupakan unsur pelanggaran hukum.
Namun,  penentuan  apakah  suatu perbuatan  merupakan  pelanggaran hukum atau bukan biasanya didasarkan  atas  hasil  penilaian  atau nasihat ahli hukum yang telah mempelajari  pokok  persoalannya  dan memiliki  keahlian  untuk  itu  atau
penentuannya menunggu sampai adanya  keputusan  pengadilan (IAI: 2001 ).” Sedangkan dalam pemeriksaan khusus,
kerjasama dengan aparat penegak hukum diperlukan,  oleh  karena  auditor  bukan merupakan  aparat  penyelidik  ataupun penyidik.
Deputi bidang pengawasan khusus  melaksanakan  pemeriksaan khusus  berangkat  dari  informasi  awal yang  diterima.  BPKP  dapat  menerima informasi  dari  berbagai  sumber  mulai dari  Presiden,  para  menteri,  hingga masyarakat  umum,  sehingga  BPKP dapat  menetapkan  prioritas  sumber informasi.  Informasi  awal  juga  dapat diterima  dari  deputi  lain  di  lingkungan BPKP.  Informasi  awal  yang  diterima Deputi  Bidang  Pengawasan  Khusus harus  didukung  dengan  bukti-bukti yang  obyektif,  legal,  dan  cukup.  Hal inilah  yang  merupakan  karakteristik khas  pemeriksaan  khusus ketiga . Sebelum  melaksanakan  pemeriksaan khusus,  telah  disepakati  oleh  tim pemeriksa  khusus  bahwa  terdapat indikasi  tindak  pidana  korupsi  (TPK) sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  3 Tahun 1971.
Karakteristik pemeriksaan khusus  yang keempat adalah  adanya follow up atas laporan hasil pemeriksaan kecurangan berupa tindakan legal. Laporan hasil pemeriksaan dapat berupa hasil penghitungan besarnya kerugian negara atau hasil pengungkapan kasus kriminal ekonomi. Apabila kasus kecurangan tersebut berhubungan dengan  TPK,  maka  laporan  hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan tuntutan pidana sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1971. Revisi UU No. 3 Tahun  1971  tersebut  adalah  UU  No. 20  Tahun  2001.  Jika  kasus  yang ditangani oleh tim pemeriksaan khusus tersebut  berupa  kasus  perdata,  maka
tindak  lanjutnya  sesuai  dengan  pasal 1365 KUH-Perdata.
Jika  terdapat  laporan  hasil pemeriksaan  itu  terungkap  adanya pelanggaran  disiplin  Pegawai  Negeri Sipil  (PNS),  maka  sanksi  yang  dapat diterapkan  mengacu  pada  PP  No.  30
Tahun 1980. Kepala BPKP melaporkan hasil pengawasannya atau pemeriksaannya  kepada  menteri  atau pejabat lain yang bersangkutan, termasuk  Jaksa  Agung,  jika  terdapat unsur TPK. Pelaporan hasil pemeriksaan  khusus  diarahkan  untuk menunjang  kerjasama  antara  BPKP dengan Kejaksaan, serta untuk memudahkan pejabat yang berwenang dalam  mengambil  tindak  lanjut  yang diperlukan.
Pemberantasan Korupsi Dengan Pemeriksaan Khusus
Peran  dan  hasil  pemeriksaan BPKP  sangat  jarang  didengar  oleh masyarakat, walaupun seharusnya masyarakat mengetahui kinerja lembaga pemerintah tersebut. Apabila, hasil-hasil pemeriksaan
BPKP
dipublikasikan kepada masyarakat luas,  maka  akan  mengakibatkan  tiga implikasi positif yaitu: (1) meningkatkan kredibilitas  pemerintah  terutama  jika hasil  pemeriksaan  tersebut  diikuti dengan penegakan hukum, (2) masyarakat  akan  lebih  antusias  dalam memberikan informasi mengenai tindak  pidana  korupsi  kepada  BPKP, dan  (3)  secara  psikologis  mencegah aparat  pemerintah  yang  berpotensi melakukan tindak pidana korupsi, atau merupakan efek preventif.
Sebenarnya  kunci  kesuksesan pelaksanaan  audit  forensik  terletak pada  pelaksananya,  yaitu  auditornya sendiri. Seorang auditor forensik dituntut  untuk  selalu  memperbaharui pengetahuannya secara terus menerus dan memperkaya pengetahuannya dengan kemampuan lain yang
menunjang misalnya pengetahuan tentang  perpajakan,  asuransi,  pasar uang dan saham, peraturan perbankan di  Indonesia  maupun  negara-negara lainnya, dan sebagainya. Pengetahuan yang  komprehensif  terhadap  suatu masalah akan mempertajam intuisi dan hal ini amat dibutuhkan dalam melakukan audit. Auditor khusus haruslah  menutup  semua  celah  yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh para koruptor  selain  melalui  kerjasama dengan para praktisi dan pakar bidang yang terkait, juga dengan pengetahuan terhadap permasalahan yang dihadapinya.  Disamping  itu  membekali diri  dengan  mental  yang  kuat,  tahan godaan, dan mempunyai motivasi yang kuat  juga  menjadi  dasar  seorang auditor forensik.
Namun  akuntan  forensik  tidak dapat  berjalan  sendiri  dan  berhasil menuntaskan kasus-kasus korupsi tanpa  peran  penegak  hukum  dimana keduanya disebut sebagai pilar utama. Seorang  auditor  forensik  bisa  saja mengungkap  adanya  tindak  pidana korupsi  tetapi  tidak  berhak  untuk melakukan  proses  hukum.  Akuntan dan  penegak  hukum  bekerja  dengan perangkat  peraturan-peraturan  dan standar  yang  disusun  dengan  suatu proses  politik. Pressure  groups dan kalangan pers merupakan pilar lainnya yang  secara  aktif  dan  terus-menerus sebagai  representasi  dari  masyarakat luas  melempar  diskursus-diskursus kepada publik untuk menjaga momentum  dan  menjaga  pilar  utama. Beberapa  yang  termasuk pressure groups (semacam  LSM)  adalah;  ICW
(Indonesian Corruption Watch), GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli  Harta  Negara),  KMPK  (Komisi Masyarakat untuk Penyelidikan
Korupsi), MTI (Masyarakat Transparasi
Indonesia).  Sedangkan  pers  sangat berperan  menjadi  penghubung  atau alat  komunikasi  antara  publik  dengan elemen-elemen  lainnya.  Selain  itu, para mahasiswa sebagai ’wakil’ masyarakat di perguruan tinggi termasuk  yang  berperan  amat  penting dalam masalah ini.
Hal  penting  yang  perlu  dicatat bahwa  ’rumah  itu  berdiri  di  atas  dasar kehidupan politik yang k ondusif’. Apabila  ilmu  audit  forensik  ini  sudah dikenal  dan  diaplikasikan  secara  luas oleh  para  akuntan,  baik  akuntan pemerintah  maupun  akuntan  publik, maka  kiprah  akuntan  akan  lebih terdengar  oleh  masyarakat  awam, karena  selama  ini  seolah-olah  timbul kesan  dari  masyarakat  awam,  bahwa akuntan merupakan profesi yang eksklusif  dan  lebih  dekat  dengan  para pemilik  kapital.  Untuk  menghilangkan kesan  tersebut  diperlukan  kerjasama akuntan  dari  semua  lini,  baik  akuntan pemerintah,  akuntan  publik,  serta akuntan  pendidik.  Dewasa  ini,  para praktisi  akuntan  perlu  lebih  melakukan gerakan-gerakan publik termasuk menunjukkan perannya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi untuk lebih mendekatkan profesi akuntan  dengan  masyarakat  awam dan  terus  menerus  meningkatkan profesionalismenya
serta kemampuannya  untuk  mempersempit expectation  gap ,  yang  pada  gilirannya akan mempertegas keberpihakan akuntan pada masyarakat. Pada masa ini sangatlah penting bagi para akuntan  untuk  memposisikan  dirinya dan  menciptakan  ruang  gerak  yang lebih independen.
Perbedaan audit forensik dengan audit laporan keuangan, adalah sebagai berikut:
Proses Pemeriksaan Proses Pemeriksaan Khusus Laporan Keuangan Perbedaan secara garis besar antara proses Pemeriksaan Khusus (kiri) dengan proses Audit Laporan Keuangan (kanan). (Arifin, 2002)
Strategi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi
Analisis atas perbuatan- perbuatan  korupsi  dapat  didasarkan pada  berbagai  pilihan  pendekatan. Berdasarkan  pendekatan  yang  dipilih, selanjutnya  dapat  dirumuskan  strategi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi  yang  tepat.  Praktik  korupsi dapat dilihat berdasarkan aliran prosesnya,  yaitu  dengan  melihatnya pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi,  pada  posisi  perbuatan  korupsi terjadi dan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi.
Pada  posisi  sebelum  perbuatan korupsi  terjadi  upaya  pencegahannya bersifat preventif.
Pada posisi perbuatan korupsi terjadi upaya
mengidentifikasi atau mendeteksi terjadinya  korupsi  bersifat  detektif. Sedangkan pada posisi setelah perbuatan  korupsi  terjadi  upaya  untuk meyelesaikannya secara hukum
dengan sebaik-baiknya bersifat represif.
Strategi  preventif  harus  dibuat dan  dilaksanakan  dengan  diarahkan pada  hal-hal  yang  menjadi  penyebab timbulnya praktik korupsi. Setiap penyebab  korupsi  yang  teridentifikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab  korupsi.  Di  samping  itu, perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi.
Informasi awal (ada indikasi tindak pidana korupsi) Persiapan pemeriksaan Pelaksanaan pemeriksaan (bekerjasama dengan kejaksaan) Laporan pemeriksaan (kepada pihak-pihak
terbatas)
Tuntutan pidana korupsi, perdata, atau
pelanggaran PNS Permintaan Pemeriksaaan dari klien Persiapan pemeriksaan Pelaksanaan Pemeriksaan
Laporan pemeriksaan (kepada pihak-pihak yg berkepentingan termasuk publik)
Laporan pemeriksaan digunakan untuk pembuatan keputusan
Jika ditemukan penyimpangan
Strategi  detektif  harus  dibuat dan  dilaksanakan  terutama  dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan  korupsi  terlanjur  terjadi maka  perbuatan  tersebut  akan  dapat diketahui  dalam  waktu  yang  singkat dan  akurat.  Deteksi  dini  mengenai suatu tindakan korupsi dapat mempercepat pengambilan tindak lanjut  dengan  tepat  sehingga  akan menghindarkan  kerugian  lebih  besar yang mungkin timbul.
Strategi  represif  harus  dibuat dan  dilaksanakan  terutama  dengan diarahkan  untuk  memberikan  sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat dalam praktik korupsi. Dengan demikian,  proses  penanganan  korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan  sampai dengan  peradilan  perlu  dilkaji  untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya sehingga proses penanganan  tersebut  akan  dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Audit  forensik  dalam  kontek preventif,  detektik,  dan  represif  secara aksiomatik dapat mengambil peranannya dengan menyediakan pendekatan-pendektan  yang  efektif dalam  mencegah,  mengetahui  atau mengungkapkan  dan  menyelesaikan kasus  korupsi.  Untuk  kepentingan  ini audit  forensik  di  Indonesia  belum banyak  digunakan  karena  organisasi profesi  akuntansi  (baca:  IAI)  belum menetapkan  standar  dari  penerapan akuntansi  forensik  sebagai  salah  satu profesi akuntan.
Audit forensik dan profesi akuntan  forensik  yang  di  negara- negara maju mengambil peran strategik dalam pengungkapan
kecurangan termasuk korupsi di Indonesia belum begitu umum peranannya.  Kondisi  ini  tidak  terlepas dari  belum  ditetapkannya  standar untuk profesi ini dan belum
dimasukannya akuntansi forensik dalam kurikulum perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga akuntan. Pendidikan akuntan forensik merupakan  sinergi  dari  pendidikan tinggi  dan  profesi  akuntansi  yang secara  khusus  dalam  kurikulumnya memberikan  dasar-dasar  ilmu  hukum khusus  yang  berhubungan  dengan pembuktian dan alat bukti perkara.
Peran dan Tantangan Audit Forensik untuk Pemberantasan Korupsi  dalam  Persfektif Fraud Triangle
Fraud  triangle adalah  model yang menjelaskan alasan orang melakukan kecurangan termasuk
korupsi yang pertama kali diperkenalkan  oleh  Donald  R.  Cressy dalam  disertasinya.  Penelitian  Cressy diarahkan untuk mengetahui penyebab dari  orang-orang  memutuskan  untuk melakukan pelanggaran ” trust violator ”.
Penelitiannya menggunakan 200 orang responden  yang  terdiri  dari  orang- orang  yang  secara  hukum  telah diputuskan  oleh  pengadilan  sebagai pelaku kecurangan. Hasil penelitiannya adalah  orang  melakukan  kecurangan didorong oleh tiga hal yang disebutnya sebagai fraud  triangle yaitu pressure , perceived oppertunity , dan rationalitation. Cressy dalam disertasinya membahas
bahwa seseorang melakukan penggelapan karena didorong  oleh  kebutuhan  akan  uang yang  mendesak  dan  tidak  mungkin diceritakan kepada orang lain. Himpitan yang mendesak dan perasaan bahwa tidak ada orang yang dapat membantu dalam temuan Cressy dikenal dengan perceived non- shareble need .
Situasi yang memunculkan perceived  non-shareble  need dalam penelitian Cressy dikelompokan menjadi  enam  yaitu violation  of
ascribed obligation,  problem  resultig from personal failure, business reversals,  pysical  isolation,  status gaining , dan employer-emloyee relation .  Ini  berarti perceived  non- shareble need tidak hanya berhubungan dengan kebutuhan hidup yang mendesak akan tetapi lebih pada kebutuhan untuk  memperoleh  status lebih  tinggi  atau  mempertahankan status yang sudah ada.
General information dan technical  skills adalah  dua  dimensi utama  yang  dipandang  oleh  pelaku kecurangan  sebagai  peluang.  Untuk melakukan kecurangan seseorang tidak  cukup  hanya  dengan  dorongan tekanan  kebutuhan.  Informasi  yang dimiliki  membentuk  keyakinan  bahwa karena  kedudukan  dan  kepercayaan institusi  yang  melekat  pada  dirinya, maka  kecurangan yang  dilakukannya tidak akan diketahui. Untuk melakukan kecurangan atau  korupsi  komponen berikutnya  dari opportunity adalah kemampuan atau keahlian untuk melakukannya.  Tanpa  kemampuan yang memadai menyembunyikan kecurangan atau  korupsi  tentu  tidak mungkin untuk dilakukan apalagi untuk kasus-kasus  korupsi  yang  bersifat sistemik.
Sisi  segitiga  kecurangan yang ketiga  adalah rationalitation. Orang sebelum memutuskan tindakan kecurangan sebagai solusi dari permasalahan  yang  menghimpitnya tentu  terlebih  dahulu  akan  mencari alasan  pembenar  atas  tindakannya. Alasan pembenar merupakan motivator yang penting dalam pengambilan
keputusan
utuk melakukan  tindakan  ilegal.  Alasan- alasan  seperti  saya  akan  melakukan korupsi karena orang lain juga melakukan,  saya  pantas  melakukan korupsi  karena  ini  adalah  hak  saya karena proyek ini ada atas perjuangan
saya  adalah  beberapa  alasan  yang cukup sering dilontarkan oleh koruptor.
Audit forensik dengan pendekatannya  yang  efektif  dalam mengungkap  dan  menyediakan  alat bukti  tindak  kejahatan  korupsi  di pengadilan  dalam perspektif  fraud triangle tentu  memiliki  aplikasi  yang luas.  Audit  forensik  dengan  profesi akuntan forensiknya dapat menghambat  keyakinan  dari  pelaku atau  calon  pelaku  korupsi  bahwa  ada peluang  untuk  melakukan  korupsi  dan tidak  ada  profesi  atau  lembaga  yang akan mampu mengungkapkannya.
Keyakinan bahwa tindakan- tindakan  korupsi  tidak  akan  diketahui baik dalam bentuk transactive corruption, autogenic corruption, nepotistic
corruption investive
corruption,  exortive  corruption maupun defensive corruption menjadi  terbatasi karena  ada  profesi  kompeten  yang akan  menginvestigasi.  Dalam  kontek ini akuntansi forensik berperan sebagai strategi  preventif  untuk  mencegah tindak  pidana  korupsi  karena  ada kekawatiran dari pelaku bahwa korupsi yang  dilakukan  dengan  mudah  akan terungkap oleh para akuntan forensik.
Audit forensik juga dapat mengambil  peranan  dalam  upaya pengungkapan  tindak  pidana  korupsi atau  strategi  detektif.  Secara  sistemik prosedur-prosedur  investigasi  dalam audit  forensik  memang  berbeda  dari audit  pada  umumnya.  Audit  forensik yang  sejak  awal  memang  dirancang guna mengumpulkan dan menyediakan  bukti  untuk  kepentingan persidangan di pengadilan akan menghasilkan temuan audit yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan audit umum  yang  disediakan  oleh  jasa profesi akuntan. Dalam kontek strategi detektif  audit  forensik  menerapkan prosedur-prosedur investigasi unik yang memadukan kemampuan investigasi  bukti  keuangan  dengan
muatan transaksinya dengan investigasi  tindakan  pidana  dengan muatan untuk mengobservasi niat atau modus operandi dari pelakunya.
Peran audit forensik dan akuntan forensik di negara maju dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus  kecurangan termasuk  korupsi sangatlah besar. Sayangnya Indonesia belum  memiliki  lembaga  legal  untuk profesi  dan  juga  institusi  pendidikan formal  untuk  menghasilkan  akuntan forensik  yang  kompeten.  Kondisi  ini tentu  membutuhkan  perhatian  dari profesi akuntan di Indonesia (baca: IAI) khususnya  dari  kompartemen  akuntan pendidik maupun kompartemen
lainnya.  Perhatian  tersebut  dapat berupa sumbangan kajian empiris atau konseptual mengenai bagaimana kelembagaan ideal dari profesi akuntan  forensik  di  Indonesia  dan bagaimana  sistem  pendidikan  dan kurikulum  ideal  untuk  menghasilkan tenaga akuntan forensik
yang kompeten.  Penelitian  empiris  juga penting dilakukan untuk menguji tipologi  korupsi  dan  relevansi  model fraud  triangle yang  mendorong  orang melakukan tindakan korupsi di Indonesia.

## Kesimpulan
Audit
forensik merupakan formulasi  yang  dapat  dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif, dan persuasif  melalui  penerapan  prosedur audit  forensik  atau  investigasi  yang bersifat litigation suport untuk menghasilkan  temuan  dan  bukti  yang dapat digunakan dalam proses
pengambilan putusan di pengadilan.
Belum tersedianya institusi yang menghasilkan  tenaga  audit  forensik memerlukan upaya dari institusi penyelenggara pendidikan dalam menyediakan
kurikulum yang
membekali lulusan dengan kompetensi akuntansi forensik.
Belum tersedianya lembaga dan standar  profesi  auditor  dan  akuntan forensik  merupakan  tantangan  bagi profesi  akuntansi  di  Indonesia  untuk mengoptimalkan  peran  profesi  dalam penanganan masalah nasional
khususnya pengungkapan dan penanganan kasus korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ackerman,
Susan Rese. 1999. Ekonomi  Politik  Korupsi  dalam Elliott,  Kimberly  Ann,  Ed  (19; X9) Korupsi dan Ekonomi
Dunia .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Adji,  Indriyanto  Seno.  1999. Menuju UU Tindak Pidana Korupsi yang Efektif .  Kompas  Online,  http www kompas com/9709/25/OPINIl menu html.
Alatas, Syed Hussain. 1987. Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi .
Jakarta: LP3ES. Arifin,  Johan.  2001. Strategi  Di  Bidang Auditing Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Lingkungan Lembaga Pemerintahan . Media Akuntansi. Yogyakarta: UII. BPKP.  1999. Strategi  Pemberantasan Korupsi Nasional , Jakarta, Maret. Busse, Laurence. 1996. The Perception  of  Corruption:  A Market Discipline Corruption Model (MDCM) . Goizueta Business School, Emory University, Atlanta, Georgia U.S.A,
http://userwww.service.emory.e du/%20tyavero/ip/project2. html. Charterji  AN.  2009. Forensic  Auditing . (Diunduh tanggal 15 Mei 2014).
Glendoh.  1997. Kejahatan  Korupsi . http://www.petra..ac.id/english/s cience/ social/korup. html.
Glynn, Patric et.al. 1999. Globalisasi Korupsi dalam Elliott, Kimberly Ann, Ed (1999) .
Johnston,  Michael.  1999. Pejabat Pemerintah, Kepentingan Swasta, dan Demokrasi Berkelanjutan: Ketika Politik dan Korupsi  Bertemu  dalam  Elliott, Kimberly Ann, Ed (1999) Korupsi  dan  Ekonomi  Dunia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Kompas.  1996. WTO  Bahas  Isu
Korupsi ,
http://www.kompas.com/9604/2 5/%  20UTAMA/wtob.html Lubis,
Mochtar dan Jarnes C. Scott ed.
1988.  Bunga  Rampai  Korupsi. Jakarta: LP3ES.
Mauro,  Paolo.  1995. Corruption  and Growth. Quarterly  Journal  of Economics.  August,  pp  681-
712.
Media Indonesia Online. 1997. Korupsi
Membuat  Investor  Menyingkir, Pertemuan Bank Dunia-IMF Ditutup . http://www.rad.net.id/online/med iaind/publik/9709/26/MIOI- 04.26. html. Mugirahardjo.  1997. Korupsi  Dalam
Menyongsong  Era  Liberalisasi . Suara Pembaruan Online,
http://www.suarapembaruan.co m/News/1997/02/250297/ OpEd/opdO1/opd01.  html1. Pusat  Pendidikan  dan  Latihan  BPKP.
1997. Fraud  Auditing .  Modul
Pelatihan Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor.
Presiden  Republik  Indonesia.  2001.
Undang-undang  No.  20  Tahun
2001  tentang  Perubahan  Atas
Undang-undang  No.  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
(Diunduh tanggal 15 Mei 2014).
Presiden  Republik  Indonesia.  1980.
Peraturan  pemerintah  No.  30
Tahun  1980  tentang  Peraturan Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil . (Diunduh tanggal 15 Mei 2014). Shleifer, Andrei and Robert. W. Vishny. 1993. Corruption .  Quarterly  of
Journal  Economy.  Vol.  CVIII, August 1993. MIT Press, Cambridge,  Massachusetts,  pp 598-617. Silalahi, T.B. 1997. Tak Perlu Dibentuk
Badan Antikorupsi . Kompas Online. http:.//www- kompas.com/9706/23/POLITIK/t ak-html.
Thamrin, Muh. Husni. 2000. Korupsi di Indonesia,  Dimana  Kita  Harus Memberantasnya? ICW  Materi
Pelatihan Anti Korupsi.
Tuanakotta, Theodorus M. 2010. Akuntansi  Forensik  dan  Audit Investigasi . Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. www.bpkp.go.id/unit/inspektorat.
www.antikorupsi.org.id.