## URGENSI KONTRAK KERJA YANG BERKEADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG

## Rizki Nur Annisa, Adi Sulistiyono, Emmy Latifah
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah rizkinurannisao8@gmail.com

## Abstract
Trade  secret  is  "heart"  of  business  continuity.  Hence,  the  business  people  try  to  apply  strict protection  because  trade  secret  has  vital  role  in  business.  Trade  secret  violations  in  Indonesia are mostly undertaken by the employees due to the weakness of legal protection and the lack of employees  consciousness  in  fulfilling  their  responsible.  Employment  contract,  which  can  bind the  parties,  becomes  an  effort  to  give  limitation  of  rights  and  obligations.  Therefore,  this research  uses  normative  legal  research  method  which  aims  to  study  the  urgency  of  fair employment contract as an effort to protect the trade secret legally. The research finding shows that employment contract is able to become the alternative of trade secret legal protection effort. The  reason  is;  the  rights  and  obligations  of  the  employees  which  are  mutually  regulated  make the trade secret can be optimally protected.

## Keywords : trade secret, employment contract, employees, fair

## Abstrak
Rahasia  dagang  merupakan  ‘jantungnya’  keberlangsungan  sebuah  bisnis.  Oleh  karena  rahasia dagang  mempunyai posisi yang sangat vital, pelaku usaha berusaha melakukan proteksi sangat ketat.  Pelanggaran  rahasia  dagang  di  Indonesia  sebagian  besar  dilakukan  oleh  karyawan, dikarenakan lemahnya kesadaran karyawan untuk memenuhi kewajibannya dan akibat lemahnya perlindungan hukum.  Dibutuhkan kontrak kerja  yang mengikat  Karyawan dan Pemilik Rahasia dagang  untuk  memberi  batasan  hak  dan  kewajiban  serta  sanksi  sebagai  bentuk  perlindungan hukum rahasia dagang. Untuk mencapai tujuan itu digunakan metode penelitian hukum normatif untuk  mengkaji  urgensi  kontrak  kerja  yang  berkeadilan  sebagai  upaya  perlindungan  hukum rahasia dagang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya kontrak kerja yang adil dapat  menjadi  alternatif  upaya  perlindungan  hukum  rahasia  dagang;  dikarenakan    hak  dan kewajiban  karyawan  yang  diatur  secara  mutual      menjadikan  rahasia  dagang  dapat  dilindungi secara optimal.
Kata kunci : rahasia dagang, kontrak kerja, perlindungan hukum, adil

## A. Pendahuluan
Rahasia  dagang  memiliki  peran  yang sangat  vital    dalam  sebuah  usaha,  karena merupakan salah satu penopang berkembang  dan  bertahannya  suatu  usaha. Rahasia  dagang  adalah  suatu  informasi
yang  di  dalamnya  terdapat  nilai  ekonomis. Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang Rahasia  Dagang,  sebuah  informasi  dapat dikatakan  sebagai  rahasia  dagang  apabila tidak  diketahui  umum,  mempunyai  nilai
ekonomi  karena  memiliki  kegunaan  dalam kegiatan  usaha,  dan  atas  informasi  tersebut dijaga  kerahasiaannya  oleh  pemilik  rahasia dagang. Selanjutnya, informasi yang berkaitan  dengan  rahasia  dagang  sendiri, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia Dagang mencakup banyak hal yaitu metode produksi;  metode  pengolahan;  metode penjualan; atau informasi lainnya di bidang teknologi  dan  atau  bisnis  yang  bernilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat  umum.  Rahasia  dagang  yang tidak terlindungi secara baik dapat menimbulkan dampak negatif bagi berlangsungnya  suatu  usaha  karena  suatu usaha  erat  kaitannya  dengan  persaingan usaha  (Mustikarini,  2016).  Pengelolaan rahasia  dagang  melibatkan  pemilik  rahasia dagang  dan  juga  pihak  lain  seperti  pihak ketiga  pemegang  hak  rahasia  dagang  serta karyawan  yang  berhubungan  langsung dengan rahasia dagang.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2000  tentang  Rahasia  Dagang  mengatur perlindungan  hukum  yang  berkaitan  dengan terjadinya  pelanggaran  rahasia  dagang dengan  sanksi  perdata  dan  pidana.  Sanksi perdata  yang  terdapat  dalam  Pasal  11  yang isinya:
1. Pemegang  Hak  Rahasia  Dagang  atau penerima  Lisensi  dapat  menggugat siapa  pun  yang  dengan  sengaja  dan
tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:
a. Gugatan ganti rugi; dan/atau b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.
Sanksi pidana dari adanya pelanggaran rahasia  dagang  diatur  dalam  Pasal  17 Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2000 tentang Rahasia Dagang yang isinya:
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak  menggunakan  Rahasia  Dagang pihak  lain  atau  melakukan  perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau  Pasal  14  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan. Adanya sanksi perdata maupun pidana  tidak  cukup  menghindarkan  adanya pelanggaran  rahasia  dagang.  Ditinjau  dari kasus  pelanggaran  rahasia  dagang  yang sampai di  pengadilan,  hanya terdapat enam kasus  di  mana  tiga  kasus  merupakan  ranah hukum  pidana  dan  tiga  kasus  masuk  ke dalam  ranah  hukum  perdata.  Hal  ini dikarenakan masyarakat Indonesia
umumnya belum terlalu sadar akan pentingnya  rahasia  dagang.  Dari  enam kasus  pelanggaran  rahasia  dagang  empat kasus merupakan pelanggaran yang disebabkan  oleh  karyawan,  1  kasus  secara tidak  langsung  juga  melibatkan  karyawan dan  satu  kasus  lagi  tidak  terbukti  adanya pelanggaran  rahasia  dagang.  Dari  bukti tersebut  dapat  diketahui  bahwa  salah  satu pelanggaran  rahasia  dagang  yang  banyak terjadi di Indonesia dilakukan atau melibatkan  karyawan.  Secara  ekonomis, pelanggaran rahasia dagang sangat merugikan  pemilik  hak  rahasia  dagang (Paat,  2013).  Kesadaran  karyawan  yang turut menjaga rahasia dagang masih lemah. Hubungan  kerja  yang  banyak  terjadi  hanya secara  lisan.  Hal  ini  terjadi  karena  tidak jelasnya  pola  hubungan  hukum  antara pemilik hak rahasia dagang dengan karyawan.  Ketidakjelasan  pola  hubungan ini yang sering kali menyebabkan terjadinya pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan  oleh  karyawan.  Pola  hubungan hukum  antara  pemilik  rahasia  dagang dengan  karyawan  tidak  diatur  pula  dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000 tentang Rahasia Dagang.
Dalam banyak kasus, karyawan merupakan pelaku terbanyak atas pelanggaran  rahasia  dagang.  Kasus  yang dapat  dijadikan  contoh  adalah  pelanggaran rahasia  dagang  terjadi  pada  Restoran  Sunda di  daerah  Bintaro  Jaya,  Jakarta  Selatan
(Saputro,  2016).  Pemilik  Restauran  Sunda tersebut  tidak  memiliki  kompetensi  pada bidang  kuliner  sehingga  semua  racikan bumbu dipercayakan pada kepala koki ( head chef ).  Permasalahan  mulai  muncul  ketika rumah  makan  mulai  ramai  dan  kepala  koki mulai  melakukan  hal-hal  yang  menurut pemilik restoran dianggap “tidak sewajarnya”, seperti meminta kenaikan gaji, menuntut penambahan pegawai, serta meminta  pergantian  pegawai  dengan  alasan ada  ketidakcocokan.  Setelah  memasuki  satu tahun  berdirinya  Restauran  Sunda  tersebut, kepala  koki  kembali  meminta  kenaikan  gaji dua  kali  lipat  dengan  alasan  yang  tidak masuk akal. Pada akhirnya, karena tuntutannya  tidak  dipenuhi,  kepala  koki tersebut  mengundurkan  diri.  Pengunduran diri  ini  sebenarnya  menimbulkan  masalah baru pada Restaurant Sunda tersebut . Secara tidak  langsung,  kunci  masakan  Restauran Sunda  tersebut  ada  pada  resep  yang dipegang  oleh  kepala  koki  yang  keluar. Karena  terjadi  penurunan  kualitas  rasa lambat laun Restoran Sunda sepi pengunjung  dan  akhirnya  tutup  setelah bertahan  selama  enam  bulan  (Saputro, 2016).  Secara  tidak  langsung  apa  dalam menciptakan rahasia dagang  yaitu masakan- masakan  restaurant  sunda  dan  khususnya sambal hejo, head chef menggunakan sarana dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh  pemilik restaurant.  Disisi  lain  dengan  hubungan kerja  yang ada antara pemilik restauran dan
head  chef,  dapat  dikatakan  bahwa  apa  yang ada dalam  restaurant  tersebut  menjadi  milik pemilik  restaurant.  Sayangnya  anggapan tersebut berbeda dengan yang dipahami oleh head  chef .  Rahasia  dagang  yang  diciptkan oleh head  chef kemudian  di  klaim  murni milik head chef dan pemilik restaurant tidak memiliki  wewenang  atas  resep  tersebut. Kasus  ini  tidak  diajukan  tindakan  hukum dengan  tidak  adanya  perjanjian  kerja  dan kekuatan  hukum  yang  jelas  untuk  menuntut kepemilikan  resep.  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2000 tidak menjelaskan mengenai aspek  hukum  dalam  hubungan  kerja  suatu rahasia  dagang  dapat  melekat  pada  penemu rahasia  dagang  atau  pada  pemilik  usaha yang  mempekerjakan  penemu  tersebut. Pemilik  restauran  Sunda  dan head  cheaf tidak memiliki perjanjian kerja menimbulkan  sulitnya  tindakan  hukum untuk menuntut kepemilikan resep.
Kasus  pelanggaran  rahasia  dagang yang  kedua  bermula  dengan  adanya  2 mantan karyawan PT General Food Industries  (PT  GFI)  yang  bernama  Andreas Tan  Giok  San  dan  Rachmat  Hendarto diduga melanggar perjanjian kerja sekaligus tanpa  hak  memberikan  rahasia  dagang kepada  pesaing  yaitu  PT  Bumi  Tangerang Mesindotama  (PT  BTM)  (Anonim,  2007). PT GFI merupakan perusahaan pengolah biji cokelat  yang  berlokasi  di  Dayeuh  Kulot Bandung  yang  merupakan  anak  cabang
perusahaan  Petra  Food  Limited  yang berpusat  di  Singapura.  Sejenis  dengan  PT GFI,  PT  BTM  juga  bergerak  di  industri pengolahan  biji  cokelat.  Andreas  telah bekerja sejak 1995 sebagai roaster enginering ,  yang  memiliki  tugas  tugasnya memastikan  semua  proses  produksi  sudah dilakukan  sesuai  standar.  Andreas  keluar dari  PT  GFI  pada  September  2005. Sementara  itu,  Rachmat  bekerja  pada  tahun 1997  sebagai process  enginering ,  dengan tugas  utama  mengawasi  jalannya  produksi. Rachmat keluar dari PT GFI pada tahun Juni 2005.  Setelah  Andreas  dan  Rachmat  keluar dari  PT  GFI  dan  bekerja  di  PT  BTM, mengingat  posisi  kedua  karyawan  tersebut di  PT  GFI  sangat  dekat  dengan  rahasia produksi  yang  dimiliki  PT  BTM,  maka  PT BTM  menduga  bahwa  kedunya  tanpa  hak memberikan  rahasia  dagang  kepada  PT BTM. Selain itu, Andreas dan Rachmat juga dinilai  tidak  mematuhi  surat  pernyataan yang  pernah  ditandatanganinya  di  atas materai pada Mei 2001. Isi surat pernyataan tersebut antara lain:
1. Setia  dan  jujur  terhadap  perusahaan serta memegang teguh rahasia perusahaan;
2. Selama  dua  tahun  setelah  keluar  dari perusahaan  maka  tidak  diperkenankan untuk bekerja di perusahaan pesaing;
3. Apabila  dilanggar  akan  di  tuntut  di pengadilan;
Mengetahui  tindakan  dua  mantan karyawan  PT  GFI  yang  melanggar  aturan, PT  GFI  mengirimkan  dua  kali  surat peringatan, namun tidak mendapat tanggapan dari pihak Andreas dan Rachmat. Pada  akhirnya,  PT  GFI  melaporkan  kasus tersebut  kepada  kepolisian  dengan  tuduhan bahwa keduanya tanpa hak telah memberikan rahasia dagang dan mengingkari pernyataan yang pernah dibuat. Apa  yang  telah  dilakukan  oleh  PT  GFI sebenarnya  telah  benar  dengan  mengikat karyawannya dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang diberikan mengandung klausul  kerahasiaan  yang  erat  kaitannya dengan  upaya  perlindungan  rahasia  dagang. Selain  itu  juga  diatur  mengenai non competition clause . Klausul tersebut mengatur  bahwa  tenaga  kerja  setuju  untuk tidak  akan  bekerja  sebagai  karyawan  atau agen  perusahaan  yang  dianggap  sebagai pesaing  atau  bergerak  pada  bidang  usaha yang sama untuk periode atau jangka waktu tertentu  setelah  tanggal  pemberhentian  atau pemutusan hubungan kerja (Chandra
Kurniawan, 2010). Kasus  ketiga  berdasarkan  Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/PID.SUS/2013.  Kasus  ini  melibatkan  Hi
Pin  (CV  Tiga  Putra  Berlian)  sebagai terdakwa  dan  John  Satria  Salim  (CV Bintang  Harapan)  sebagai  pemilik  hak rahasia dagang. Keduanya merupakan pengusaha  kopi  bubuk.  Hi  Pin  diduga
mempengaruhi karyawan CV Bintang Harapan  yang  dipimpin  oleh  John  Satria Salim  untuk  ikut  bekerja  bersamanya dengan memberi tawaran gaji dua kali lebih besar.  Mulanya  yang  direkrut  hanya  satu karyawan bernama Noldhy Lagindawa yang merupakan  karyawan  bagian  produksi  dan pemasaran  pabrik  Kopi  Bintang  Harapan. Selanjutnya,  Hi  Pin  juga  meminta  Noldhy untuk  membujuk  teman-teman  lain  yang bekerja  di  Pabrik  Bintang  Harapan  untuk pindah  bekerja  bersama  dirinya.  Karyawan- karyawan tersebut antara lain Parian bekerja di bagian produksi, Arsand bekerja di bagian produksi,  Markum  Yambese  bekerja  di bagian  penggorengan  dan  pengepakan,  dan Jumadi yang bekerja di bagian produksi dan pemasaran.  Kasus  rahasia  dagang  ini diproses  hingga  pengadilan  negeri  dan dalam  proses  memutuskan,  hakim  tidak saksama  dalam  melakukan  pembuktian sehingga  menyebabkan  adanya judex  facti atau hakim salah dalam menerapkan hukum. Adanya judex  factie tersebut,  kemudian tuntutan  dari  jaksa  tidak  dikabulkan  oleh hakim  dan  PN  Palu  membebaskan  Hi  Pin serta  memulihkan  namanya.  Namun  pada akhirnya,  setelah  di  ajukannya  kasasi  oleh jaksa, hakim memberikan putusan penjara 1 tahun  6  bulan  dan  denda  sebesar  Rp 5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  dimana hakim  meyakini  perbuatan  Hi  Pin  telah melanggar rahasia dagang yaitu memerintahkan  mantan  karyawan  John
Satria  Salim  untuk  membuat  mesin-mesin penggorengan dan produksi, serta memgambil  kopi  mentah,  saringan  kopi bubuk,  plastik  packing  dari  pabrik  John Satria  Salim  yang  kesemuanya  merupakan rahasia dagang.
Perlindungan  rahasia  dagang  sangat penting  dilakukan  dalam  hubungan  kerja antara  pemilik  dan  karyawan  (Situngkir, 2017).  Untuk  mencegah  pengungkapan rahasia  dagang,  pemilik  rahasia  dagang seringkali  membutuhkan  perjanjian  kerja atau  kontrak  kerja  untuk  memberikan alternatif  perlindungan  rahasia  dagang (Garry,  1985).  Kontrak  kerja  merupakan salah  satu  dari  perjanjian  untuk  melakukan pekerjaan  sebagaimana  sesuai  dalam  Pasal 1601  KUHPerdata  (Mahila,  2010).  Sesuai dengan  Pasal  1  angka  14  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  perjanjian  kerja  adalah perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha atau pemberi  kerja  yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.  Maka  dari  itu,  untuk  memberikan perlindungan  hukum  rahasia  dagang  dalam perjanjian kerja harus memberikan kejelasan hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak  yang terkait  dengan  hak  rahasia  dagang,  seperti pemilik  rahasia  dagang  serta  pihak  ketiga penerima  lisensi  dengan  karyawan.  Selain itu,  dalam  kontrak  kerja  harus  berlandaskan pada  keadilan  agar  hak  dan  kewajiban
masing-masing  pihak  terpenuhi  secara optimal  dan  tidak  berat  sebelah.  Definisi keadilan  berdasarkan  John  Rawl  berprinsip pada  tiga  hal  yaitu  kebebasan  yang  sama, perbedaan  dan  persamaan  yang  adil  dalam kesempatan (John Rawls, 1985).
Pembahasan mengenai  rahasia dagang dalam  kaitannya  dengan  perjanjian  kerja atau kontrak kerja sebelumnya telah dibahas dalam  artikel  Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari  Jambi  Vol.10  No.3  Tahun  2010 dengan  judul  Perlindungan  Rahasia  Dagang Dalam  Hubungannya  Dengan  Perjanjian Kerja  (Mahila,  2010);  dan  artikel  Lex Privatum,  Vol.I/No.4/Oktober/2013  dengan judul  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik Rahasia  Dagang  (Ghiand  Carllo  Legrands, 2013).  Dalam  dua  artikel  tersebut  hanya sebatas membahas mengenai cara perusahaan dalam mengelola dan mengontrol  informasi  rahasia  perusahaan yang berpengaruh pada loyalitas pekerja dan memberikan  perlindungan  hukum  bagi pemilik  rahasia  dagang.  Sedangkan  dalam artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  lebih jauh  mengenai  urgensi  kontrak  kerja  yang berkeadilan    sebagai  upaya  perlindungan hukum rahasia dagang.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.  Data  sekunder  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder
yang  berupa  bahan  hukum  primer  berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000 tentang  Rahasia  dagang;  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bahan hukum sekunder  yang  meliputi  literatur  berupa artikel jurnal, buku teks, hasil penelitian dan laporan-laporan  yang  berkaitan  dengan pokok permasalahan. Studi pustaka merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  sementara teknik  analisis  data  menggunakan  metode penafsiran hukum.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kelemahan rahasia dagang
Selama ini rahasia dagang di Indonesia  masih  memiliki  kelemahan  yang salah satunya berhubungan dengan karyawan. Pelanggaran rahasia dagang yang terjadi  karena  karyawan  membocorkan  atau menggunakan  hak  rahasia  dagang  secara tanpa  hak.  Perlindungan  hukum  yang berkaitan  dengan  karyawan  tidak  di  atur dalam  Undang-Undang  Rahasia  Dagang Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia Dagang.  Undang-Undang  Rahasia  Dagang hanya  mengatur  mengenai  pemberian  hak rahasia  dagang  yang  dapat  menghindari adanya  persaingan  curang  dan  pelanggaran rahasia  dagang,  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang
mengatur  adanya  lisensi.  Dalam  pasal  1 point 5 menyatakan:
lisensi  adalah  izin  yang  diberikan  oleh pemegang  Hak  Rahasia  Dagang  kepada pihak  lain  melalui  suatu  perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat  ekonomi  dari  suatu  rahasia dagang  yang  diberi  perlindungan  dalam jangka  waktu  tertentu  dan  syarat tertentu.
Lisensi  harus  didasarkan  dalam  perjanjian lisensi sebagai dasar pelaksanaan pemberian lisensi dari pemilik hak kepada pihak ketiga.
Lisensi dalam Undang-Undang
Rahasia  Dagang  diatur  dalam  Pasal  6 sampai dengan Pasal 10 yang berbunyi: Pasal 6
Pemegang  Hak  Rahasia  Dagang  berhak memberikan  Lisensi  kepada  pihak  lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4,  kecuali  jika diperjanjikan lain.
Pasal 7
Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6, pemegang  Hak  Rahasia  Dagang  tetap  dapat melaksanakan  sendiri  atau  memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4,  kecuali  jika diperjanjikan lain.
Pasal 8
(1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat  Jenderal  dengan  dikenai biaya sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini.
(2) Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat
Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
(3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.
Pasal 9
(1) Perjanjian  Lisensi  dilarang  memuat ketentuan  yang  dapat  menimbulkan akibat  yang  merugikan  perekonomian Indonesia  atau  memuat  ketentuan  yang mengakibatkan  persaingan  usaha  tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
(2) Direktorat  Jenderal  wajib  menolak pencatatan  perjanjian  Lisensi  yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.
Pasal 10
(1) Pencatatan pengalihan hak dan pencatatan  perjanjian  Lisensi  Rahasia
Dagang  dikenai  biaya  yang  jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  diatur  dengan Keputusan Presiden.
(3) Direktorat  Jenderal  dengan  persetujuan Menteri  dan  Menteri  Keuangan  dapat mengelola  sendiri  biaya  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2) berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Perjanjian  merupakan  bukti  tertulis  tersebut menjadikan dasar yang kuat adanya pemberian  hak  dan  dapat  sebagai  upaya perlindungan dan mencegah terjadiya pelanggaran  hak  rahasia  dagang.  Perjanjian sebagai  dasar  adanya  hubungan  antar pemilik  hak  dan  pihak  ketiga  penerima  hak rahasia  dagang.  Sebenarnya,  hubungan pemilik  hak  rahasia  dagang  tidak  hanya terbatas  pada  penerima  lisensi  namun  juga dengan karyawan. Hubungan dengan karyawan sering kali luput dari perlindungan dan menyebabkan banyak terjadi pelanggaran  rahasia  dagang.  Karyawan merupakan  faktor  utama  dalam  sebuah usaha, dimana karyawan merupakan penggerak perusahaan  yang harus mendapat kepastian hukum serta kesejahteraan (Wildan,  2017).    Karyawan  yang  berperan langsung  dalam  penggunaan  rahasia  dagang memiliki  banyak  celah  secara  tanpa  hak menggunakan  hak  rahasia  dagang.  Setiap
kali karyawan yang berperan dalam menjaga rahasia dagang berhenti dari pekerjaan maka tanpa adanya hubungan kerja yang mengikat secara  jelas  dan  kuat,  rahasia  dagang  dapat dikhawatirkan  akan  hilang  (Kopko,  1964). Sanksi  perdata  maupun  sanksi  pidana  yang ada  juga  seakan  tidak  menjadi  penting karena  karyawan  sering  kali  tidak  paham akan  adanya  rahasia  dagang  pada  pekerjaan yang  mereka  geluti.  Aturan  rahasia  dagang Indonesia  tidak  mengatur  secara  khusus mengenai  perlindungan  karyawan,  sehingga menjadikan  salah  satu  kelemahan  aturan rahasia  dagang  yang  dapat  menimbulkan permasalahan  hukum.  Terbukti  dari  adanya kasus  pelanggaran  rahasia  dagang  yang terjadi di Indonesia melibatkan karyawan.
2. Urgensi Kontrak Kerja
a. Syarat-Syarat Kontrak Kerja
Permasalahan rahasia dagang yang ada tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar dipengaruhi dari adanya perbuatan karyawan yang melakukan kegiatan
membocoran
menguasai atau menyalahgunakan  rahasia  dagang  secara tanpa  hak.  Aturan  Indonesia  yaitu  pada Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000 tentang  Rahasia  Dagang  yang  hanya mengatur  mengenai  pemberian  hak  lisensi kepada  pihak  ketiga  sebagai  upaya  untuk menghindari  persaingan  usaha  dan  dapat terciptanya  saling  menguntungkan  dari adanya  kegiatan  komerisil  royalty  yang diberikan.  Penerapan  adanya  perjanjian
lisensi  yang  dijelaskan  dalam  Undang- Undang  Rahasia  Dagang,  seharusnya  juga diterapkan  sebagai  upaya  perlindungan hukum rahasia dagang pada hubungan kerja. Hubungan  kerja  antara  pemilik  rahasia dagang serta pihak lisensi dengan karyawan yang  lupa  untuk  diperhatikan.  Hubungan kerja  dengan  karyawan  tersebut  sebenarnya sangat  memiliki  ancaman  yang  lebih mengkhawatirkan.  Contoh  permasalahan yang  telah  dipaparkan  dalam  pendahuluan menjadikan bukti bahwa terjadinya pelanggaran rahasia dagang disebabkan oleh karyawan.  Sebagai  upaya  perlindungan hukum  rahasia  dagang  adalah  dengan  cara memberikan  pengaturan  yang  mendasarkan kontrak  kerja.  Subyek  dari  terbentuknya kontrak  kerja  meliputi  adanya  pemilik rahasia  dagang  atau  pihak  ketiga  penerima lisensi  dan  karyawan  yang  masing-masing pihak  tentu  memiliki  kepentingan.  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dalam  Pasal  1  menyatakan bahwa  perjanjian  kerja  adalah  perjanjian antara  pekerja  dengan  pengusaha  atau pemberi  kerja  yang  memuat  syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi dalam  sahnya  kontrak  kerja  sesuai  dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari:
1) Kesepakatan kedua belah pihak
Kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang sering disebut kesepakatan bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya untuk mengadakan  kontrak  kerja  harus  sepakat, seia  sekata  mengenai  hal-hal  yang  tertuang dalam  kontrak.  Tidak  terdapat  pemaksaan kehendak  dan  pihak  karyawan  menerima apa  yang  ditawarkan  serta  pihak  pemberi kerja  menerima  sebagai  pekerja.  Hal tersebut  mendasarkan  bahwa  terjadinya hubungan  kerja  tidak  terjadi  penipuan ( dwang ),  paksaan  ( dwaling ),  dan  kekhilafan ( bedrog )  dalam  kesepakatan  kedua  belah pihak.
2) Kemampuan
atau kecakapan
melakukan perbuatan hukum
Kemampuan  atau  kecakapan  kedua belah  pihak  yang  membuat  perjanjian maksudnya pihak pekerja maupun pengusaha cakap membuat perjanjian.
Seseorang dipandang cakap membuat perjanjian  jika  yang  bersangkutan  telah cukup umur. Ketentuan hukum ketenagakerjaan  memberi  batasan  umur minimal  18  Tahun  bagi  seseorang  dianggap cakap membuat perjanjian kerja, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1  ayat  (26)  Undang-undang  No.13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Pasal  69 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberi pengecualian bagi  anak  yang  berumur  13  Tahun  sampai dengan  umur  15  Tahun  untuk  melakukan
pekerjaan ringan sepanjang tidak menggangu  perkembangan  dan  kesehatan fisik,  mental,  dan  sosial.  Selain  itu  juga seseorang  dikatakan  akan  cakap  membuat suatu perjanjian kerja jika seseorang tersebut tidak  dibawah  pengampuan  yaitu  tidak terganggu jiwanya/sehat.
3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, artinya bahwa adanya hal tertentu yang diperjanjikan. Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan objek dari perjanjian kerja antara pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja/buruh, yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak.
4) Pekerjaan  yang  diperjanjikan  tidak boleh  bertentangan  dengan  ketertiban umum,  kesusilaan,  dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku
Pada dasarnya obyek perjanjian (pekerjaan)  harus  halal  yang  artinya  bahwa tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang- undang,  ketertiban  umum,  dan  kesusilaan. Jika pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas.
Keempat  syarat  kerja  tersebut  bersifat kumulatif yang artinya  bahwa  harus dipenuhi  semuanya  baru  dapat  dikatakan bahwa  perjanjian  tersebut  sah.  Syarat kemauan  bebas  kedua  belah  pihak  dan kemampuan  atau  kecakapan  kedua  belah
pihak  dalam  membuat  perjanjian  lebih bersifat syarat subyektif karena menyangkut mengenai  orang  yang  membuat  perjanjian. Syarat  sahnya  adanya  pekerjaan  yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan  harus  halal  disebut  sebagai syarat  obyektif  karena  menyangkut  obyek perjanjian.  Apabila  syarat  obyektif  tidak dipenuhi,  maka  perjanjian  itu  batal  demi hukum artinya bahwa dari semula perjanjian tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada.  Jika yang  tidak  dipenuhi  merupakan  syarat subyektif, pihak-pihak yang tidak memberikan persetujuan secara tidak bebas, atau  orang  tua/wali  atau  pengampu  bagi yang  tidak  cakap  membuat  perjanjian  dapat meminta  pembatalan  perjanjian  kepada hakim. Dengan demikian, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum selama  belum  dibatalkan  oleh  hakim  (Lalu Husni, 2014)
Perjanjian  kerja  sesuai  dengan  Pasal 54  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  secara  umum sekurang-kurangnya harus  memuat  (Mahila, 2010):
a. Nama,  alamat  perusahaan,  dan  jenis usaha;
b. Nama,  jenis  kelamin,  umur,  dan alamat pekerja;
c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
d. Tempat pekerjaan;
e. Besarnya upah dan cara pembayaran;
f. Syarat-syarat  kerja  yang  memuat  hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja;
g. Mulai  dan  jangka  waktu  berlakunya perjanjian kerja;
h. Tempat  dan  tanggal  perjanjian  kerja dibuat;
i. Tanda  tangan  para  pihak  dalam perjanjian kerja.
b. Kontrak Kerja yang Berkeadilan
Sebagai  upaya  perlindungan  hukum rahasia  dagang  dalam  kontrak  kerja  yang berkeadilan  didalamnya  harus  mengatur mengenai  hal-hal  yang dapat  mencegah dan memberikan  perlindungan  hukum  rahasia dagang.  Klausul-klausul  yang  diatur  di dalam kontrak kerja harus memuat beberapa unsur yaitu:
1) Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan;
Pengaturan menjaga kerahasiaan sangat  utama  dalam  upaya  menjaga  rahasia dagang. Secara umum kerahasiaan berkaitan dengan kepercayaan, karena itu pula rahasia dagang  sebagai  salah  satu  faktor  untuk menjaga  kepercayaan  publik.  Mengingat kerahasiaan tersebut utamanya untuk menjaga  kepercayaan  masyarakat,  dengan demikian  prinsip  kerhasiaan  dalam  sebuah kegiatan  usaha  khususnya  dalam  rahasia dagang  adalah  bertujuan  untuk  melindungi informasi  rahasia  tersebut  agar  tidak dipergunakan  oleh  pihak  lain  yang  tidak berhak (Hidayat, 2016). Sifat rahasia dagang sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (1)  yang  dapat
dikatakan  sebagai  rahasia  dagang  apabila terdapat  kerahasiaan  yang  tidak  diketahui oleh  umum.  Pasal  3  ayat  (2)  Undang- Undang  Rahasia  Dagang  juga  menegaskan tentang  sifat  kerahasiaan  dari  rahasia dagang  dimana  menyatakan  Informasi dianggap  bersifat  rahasia  apabila  informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau  tidak  diketahui  secara  umum  oleh masyarakat.  Kerahasiaan  tersebut  harus diminimalisir  agar  kemudian  tidak  menjadi bersifat  umum.  Karyawan  baik  dalam hubungan  langsung  dengan  pemilik  rahasia dagang maupun dengan pihak ketiga rahasia dagang merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan rahasia dagang wajib untuk diatur agar tidak terjadi  pelanggaran rahasia dagang.  Seperti  pada  kasus  yang  terjadi dalam pabrik kopi bubuk, dimana karyawan dari  CV  Bintang  Harapan  dibujuk  dan ditawari gaji dua kali lipat apabila berpindah di  CV  Tiga  Putra  Berlian.  Tidak  terdapat kontrak  kerja  untuk  menjaga  kerahasiaan menjadi  salah  satu  kelemahan  rahasia dagang  dapat  mudah  berpindah  kepada perusahaan  pesaing.  Maka  dari  itu  dalam kontrak  kerja  baik  dalam  hubungan  kerja dengan  pemilik  rahasia  dagang  secara langsung  maupun  dengan  pihak  ketiga peerima  lisensi  harus  memperhatikan  dan mencantumkan  klausul  kewajiban  menjaga kerahasiaan sebagai klausul pokok.
2)
Batasan penggunaan rahasia dagang;
Dengan  adanya  kewajiban  untuk menjaga kerahasiaan, pastilah timbul penggunaan rahasia dagang yang dilimpahkan  kepada  karyawan.  Batasan penggunaan  rahasia  dagang  yang  harus ditegaskan agar selanjutnya tidak menimbulkan  masalah.  Maksud  batasan penggunaan rahasia dagang disini kemudian melindungi seluruh lingkup rahasia dagang. Pasal  2  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000  tentang  Rahasia  Dagang  menyatakan lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi informasi tentang metode produksi, metode  pengolahan,  metode  penjualan  atau informasi  lainnya  di  bidang  teknologi    dan atau  bisnis    yang  bernilai    ekonomi    dan tidak  diketahui    oleh  masyarakat  umum. Karyawan  yang  melakukan  penggunaan rahasia  dagang  tersebut  harus  secara  jelas diatur apa saja yang menjadi batas-batas hak penggunaan rahasia dagang. Tujuan kontrak sebagai  alternarif  untuk  melindugi  rahasia dagang tidak hanya data dan informasi yang berkatian  dengan  rahasia  dagang  namun juga  termasuk  dalam  pengalaman  teknik terkait  dengan  proses-proses  pengolahan, perlengkapan,  peralatan,  bahan-bahan,  tata cara  pengoperasian,  tata  cara  pengendalian mutu,  tata  cara  keamanan,  dan  terkait dengan informasi mengenai formula-
formula yang memiliki nilai komersial yang tinggi (Gerungan, 2016).

## 3) Proporsi  yang  adil  antara  pencipta dan pemegang rahasia dagang;
Kontrak  kerja  juga  sangat  penting dalam  mengatur  kepemilikan  hak  yang berhubungan dengan temuan rahasia dagang oleh  karyawan  dalam  posisi  terdapat hubungan  kerja  yang  mengikat  kedua  belah pihak.  Seperti  kasus  yang  terjadi  pada sebuah  restaurant  Sunda  di  Bintaro  Jaya Jakarta  Selatan  bahwa  pemilik  restaurant  di rugikan  karena  resep  yang  menjadi  pokok metode  produksi  berdirinya  usaha  tersebut dalam  penguasaan head  chef .  Dengan adanya  kasus  tersebut  tentu  kita  harus memberikan  perlindungan  hukum  rahasia dagang  yang  tepat.  Berdasarkan  pada pengertian  rahasia  dagang  sendiri  tentu  kita dapat melihat bahwa yang dimaksud sebagai pemilik rahasia dagang ialah seseorang yang menjaga informasi yang tidak diketahui oleh umum  di  bidang  teknologi  dan/atau  bisnis, mempunyai  nilai  ekonomi  karena  berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaan.  Dari  pengertian  tersebut  maka kita  ketahui  bahwa head  chef dapat dikatakan  pemilik  rahasia  dagang  yang sebenarnya  karena  ia  telah  menjaga  rahasia dagang  tersebut,  namun  dalam  hubungan pekerjaan  yang  demikian head  chef secara tanpa  sadar  telah  menggunakan  sarana  dan prasarana  yang  ada dalam  restaurant  tempat ia  bekerja.  Dalam  hubungan  kerja  yang
demikian,  kontrak  kerja  berperan  dalam memberikan  jalan  tengah  untuk  tercapainya keadilan.  Perjanjian  kerja  tersebut  harus berprinsip  dasar  adanya  keadilan  sehingga dapat  menyejahterakan  baik  pemilik  usaha dan  karyawan  yang  berperan  sebagai penemu rahasia dagang. Contoh dari adanya pelaksanaan kontrak yang berprinsip keadilan  menyejahterakan  kedua  belah pihak  adalah  dengan  menerapkan  apabila karyawan  menemukan  penemuan  baru terkait  rahasia  dagang  maka  terdapat imbalan  yang  sebelumnya  ditentukan  dalam kontrak.  Dapat  disimpulkan  bahwa  pemilik restaurant  memberikan  upah  khusus  guna menjadikan  hak  milik  rahasia  dagang  dari penemu  rahasia  dagang  tersebut  beralih. Atau dapat juga dengan penerpan bagi hasil antara  kedua  belah  pihak  agar  keduanya tetap  mendapat  proporsi  yang  seimbang. Namun  perlu  digaris  bawahi  bahwa  apabila penemu  yang  merupakan  karyawan  dari pemilik  usaha  tersebut  keluar,  maka  tidak berhak  untuk  membawa  rahasia  dagang yang diketatuhi ke tempat kerja barunya.
4) Memuat non-competition clause;
Kasus  PT  GFI  dan  PT  BTM  yang sebelumnya telah diketahui terdapat pembatasan  untuk  melakukan  mobilitas pada  perusahaan  pesaing  selama  2  tahun dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  tersebut sesuai  dengan non-competition  clause . Secara  lebih  jelas  bahwa    yang  disebut dengan non-competition  clause adalah
klausul  yang  mengatur  bahwa  tenaga  kerja setuju  untuk  tidak  akan  bekerja  sebagai karyawan  atau  agen  perusahaan  yang dianggap  sebagai  pesaing  atau  bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau  jangka  waktu  tertentu  setelah  tanggal pemberhentian  atau  pemutusan  hubungan kerja. Pencantuman klausula tersebut seringkali  dilakukan  dalam  perjanjian  kerja dimana  perusahaan  tersebut  merupakan perusahaan  besar  yang  memiliki  pesaing sehingga  rawan  terjadi  persaingan  usaha (Amalia,  2011).  Penerapan non-competition clause sebenarnya  bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang- Undang  ketenegakerjaan  dan  Hak  Asasi Manusia.    Berdasarkan  prinsip  hukum  di Indonesia, non-competition clause bertentangan  dengan  prinsip  dasar  dalam Undang-Undang  Dasar  1945  menyebutkan bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  bekerja serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  adil dan    layak  dalam  hubungan  kerja,  Undang- Undang  Ketenagakerjaan  dimana  secara prinsip,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 Ketenagakerjaan Pasal 31 memberikan hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk tenaga  kerja  untuk  memilih,  mendapatkan atau  pindah  pekerjaan  dan  memperoleh penghasilan  yang  layak  baik  di  dalam maupun di luar negeri. Dan Undang-Undang Nomor  36  Tahun1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  Pasal  38  Undang-Undang  HAM
menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak dengan  bebas  memilih  pekerjaan  yang disukainya  dan  berhak  pula  atas  syarat- syarat ketenagakerjaan yang adil.
Namun  dalam  rangka  memberikan perlindungan hukum rahasia dagang pantaslah  terdapat  hal  tersebut  karena kekhawatiran  dari  kalangan  pengusaha  atau pemberi  kerja  bahwa  pekerja  tersebut  akan membocorkan  rahasia  atau  memberikan pengetahuannya  yang  mungkin  bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis kepada perusahaan  baru  tempat  ia  bekerja  yang merupakan perusahaan pesaing yang mencoba mengambil keuntungan dari pengetahuan  si  pekerja  terhadap  perusahaan lama tempat pekerja tersebut bekerja. Meski terdapat  pertentangan  secara  tersirat  dengan Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang- Undang  Ketenagakerjaan  serta  Undang- Undang  Hukum  Hak  Asasi  Manusia, Indonesia  memang  tidak  secara  tegas mempunyai  aturan  yang  melarang  atau memperbolehkan non-competition  clause dicantumkan dalam perjanjian kerja. Sebagai alternatif terbaik untuk memberikan perlindungan  hukum  rahasia  dagang non- competition  clause dapat  diterapkan  dalam kontrak. Akan tetapi untuk dapat diterapkan dalam  perjanjian  kerja  di  Indonesia  harus menafsirkan non-competition  clause secara adil  dan  tidak  menimbulkan  kesenjangan sosial.

## 5) Klausul  perjanjian  yang  harus berlandaskan prinsip keadilan
Prinsip  keadilan  yang  tidak  berat sebelah pada masing-masing pihak merupakan point utama menciptakan kontrak  kerja  yang  baik.  Definisi  keadilan atau  adil  memiliki  makna  bahwa  adil memanglah  tidak  harus  sama,  namun berdasarkan teori keadilan yang disampaikan  oleh  John  Rawl bahwa keadilan  berprinsip  pada  tiga  hal  yaitu kebebasan  yang  sama,  perbedaan  dan persamaan  yang  adil  dalam  kesempatan. Kebebasan disini dimaksudkan dalam melakukan  suatu  hubungan  kontrak.  Dalam membuat  sebuah  kontrak,  bebas  dalam menentukan isi dari kontrak dan segala yang berkaitan  dengan  kontrak  karena  adanya asas  kebebasan  berkontrak  (Anand,  2011). Asas  kebebasan  berkontrak  tersebut  harus didasarkan  pada  asas  keseimbangan  yang merupakan  pelaksanaan  dari  prinsip  itikad baik.  Realita  yang terjadi  dalam masyarakat menunjukan  bahwa  kebebasan  tidak  dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan  kondisi  dari  pemilik,  karyawan, licensee (pihak  ketiga  penerima  lisensi).
Adanya  perbedaan  tersebut  harus  dapat diberikan  kesempatan  yang  sama  untuk mencapai kepentingannya dengan mengambil  titik  tengah  sebagai  wujud keadilan. Pada dasarnya kepentingan tersebut  harus  dipenuhi  sesuai  proporsinya
sehingga sama-sama dapat mencapai kesejahteraan (Fattah, 2013).
Pengaturan  klausul-klausul  tersebut dapat  secara  tegas  mengatur  perlindungan hukum  rahasia  dagang.  Sebelum  karyawan mulai bekerja, terlebih dahulu diminta untuk menandatangani  kontrak  kerja  yang  berisi persyaratan untuk menjaga Rahasia Dagang. Apabila karyawan terbukti melanggar kontrak  kerja  tersebut  dengan  menyebarkan ataupun  membocorkan  informasi  metode, strategi,  atau  pengetahuan,  yang  dijaga kerahasiaannya  akan  dikenakan  sanksi peringatan,  menutup  mereka  bisnis  dan membayar  kompensasi,  hingga  membawa gugatan  ke  Pengadilan  (lestari  dkk,  2017). Dalam  pembuatan  kontrak  kerja  tidak mengesampingkan asas kebebasan berkontrak yang mengatur pembuatan kontrak bebas untuk mengatur apa saja yang ada  dalam  kontrak.  Namun  dalam  kontrak kerja  sebagai  upaya  perlindungan  hukum rahasia  dagang  ini  minimal  mengatur  lima hal yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Urgensi  dari  adanya  kontrak  kerja jelas  terlihat  bahwa  apabila  kontrak  kerja dapat  diterapkan  dengan  di  dalamnya minimal  memuat  lima  point  klausul-klausul tersebut  maka  perlindungan  hukum  rahasia dagang jelas akan terjaga. Sehingga pelanggaran rahasia dagang yang selama ini banyak  terjadi karena dipicu oleh karyawan tidak  lagi  terjadi.  Apabila  masih  terjadi pelanggaran  rahasia  dagang  setelah  terdapat
kontrak  kerja  telah  terdapat  hukum  tertulis yang kuat  sebagai  perlindungan hukum  dari rahasia dagang tersebut.

## D. Simpulan
Berdasarkan  kajian  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  permasalahan  rahasia dagang yang ada di Indonesia pada dasarnya melibatkan  pelanggaran  yang  dilakukan karyawan. Kesadaran karyawan melaksanakan kewajiban melindungi rahasia dagang  tidak  dapat  dilakukan  karena  tidak ada aturan kontrak kerja  yang mengatur, di samping itu peraturan  rahasia dagang belum mengatur  perlindungan  hukum  karyawan yang  memiliki  hubungan  langsung  dengan rahasia  dagang.  Urgensi  kontrak  kerja  yang berkeadilan  sebagai  upaya  perlindungan hukum  rahasia  dagang  sangat  tepat  dimana di  dalamnya  harus  tercantum  Klausul- klausul untuk mengatur perlindungan hukum rahasia dagang, diantaranya meliputi:  (1)  Kewajiban  untuk  menjaga kerahasiaan; (2) Batasan penggunaan rahasia dagang; (3) Proporsi yang adil antara pencipta  dan  pemegang  rahasia  dagang;  (4) Memuat non-competition clause ;(5) Klausul perjanjian  yang  harus  berlandaskan  prinsip keadilan.  Untuk  itu,  perlu  diatur  kewajiban adanya kontrak kerja yang mencantumkan 5 klausul  perlindungan  rahasia  dagang  dalam kontrak  kerja  sebagai  upaya  perlindungan
hukum  rahasia  dagang  di  dalam  Undang- Undang Rahasia Dagang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, R. (2011). Non-Competition Clause dalam  Perjanjian  Kerja. Yuridika ,
26 (2), 118.
Anand,  G.  (2011).  Prinsip  Kebebasan
Berkontrak dalam Penyusunan
Kontrak. Yuridika , 26 (2), 91.
Anonim.  (2007).  Selembar  surat  pernyataan Menjadi Perkara. Majalah Tempo .
Chandra  Kurniawan.  (2010).  Menyoal  Non- Competition  Clause  dalam  Perjanjian. Retrieved from http://www.hukumonline.com/berita/b aca/lt4be0fde6504fa/menyoal- inoncompetition-clausei-dalam- perjanjian-kerja-broleh-chandra- kurniawan-
Fattah,  D.  (2013).  Teori  Keadilan  Menurut John  Rawls. Jurnal  TAPIs , 9 (2),  43– 44.
Garry, P. (1985). The Relationship Between Employment  Agreements  and  Trade Secret  Litigation  in  Minnesota :  The Evolution  of  Trade  Secret  Law  from Cherne  to  Electro-Craft. William Mitchell Law Review , 11 (2), 501.
Gerungan,  A.  E.  (2016).  Perlindungan
Hukum  terhadap  Rahasia  Dagang ditinjau  dari  Aspek  Hukum  Perdata
dan  Pidana  di  Indonesia. Jurnal Hukum Unsrat , 22 (5), 79.
Ghiand Carllo
Legrands. (2013).
Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik Rahasia  Dagang. Lex  Privatum , 1 (4),
160.
Hidayat,  A.  (2016).  Penggunaan  Informasi Yang Bersifat Rahasia Oleh Karyawan Kepada  Perusahaan  Sesama  Peserta Tender  Dihubungkan  Dengan  Prinsip Kerahasiaan Dan Undangundang Nomor  30  Tahun  2000  Tentang Rahasia  Dagang  Juncto  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagake. Jurnal  Justisi Ilmu Hukum ISSN , 1 (1), 54.
John  Rawls.  (1985).  Justice  as  Fairness :
Political not Metaphysical. Philosophy and  Public  Affairs , 14 (3),  235. https://doi.org/10.1177/106689691350 9009
Kopko,  A.  J.  (1964).  Protection  of  Trade
Secrets  in  the  Employer-  Employee Relationship. Notre Dame Law Review
Article , 39 (2), 200.
Lalu  Husni.  (2014). Pengantar  Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (edisi
revi). Depok: Raja Grafindo Persada.
Mahila,  S.  (2010).  Perlindungan  Rahasia
Dagang  dalam  Hubungannya  dengan Perjanjian Kerja. Jurnal Ilmiah
Universitas  Batanghari  Jambi , 10 (3),
20.
Mustikarini,  I.  D.  (2016).  Perlindungan
Hukum  Rahasia  Dgang  Terhadap
Masyarakat Ekonomi Asean.
Perspektif Hukum , 16 (1), 77.
Paat,    yenni  lewis.  (2013).  Penyelesaian Sengketa  Rahasia  Dagang  Menurut Hukum  Positif  Indonesia. Lex  et Societatis , I (3), 34.
Saputro,  A.  D.  (2016). The  Death  of Franchise penyebab matinya waralaba dan solusinya . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Situngkir, C. M. (2017). Perjanjian Rahasia
Dagang dalam Bisnis Pizza. Universitas Lampung. Wildan,  M.  (2017).  Perlindungan  Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam
Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu Berdasarkan  Undang-Undang  No.  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal  Hukum  Khaira  Ummah , 12 (4),
834.