## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)
Doi: https://doi.org/10.31933/ejpp.v3i1 Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Diterima: 29 November 2022 ,   Diperbaiki: 15 Desember 2022, Diterbitkan: 03 Januari 2023

## PEMANFAATAN PEER GROUP SEBAGAI UPAYA MENEKAN JUMLAH PERKAWINAN CAMPURAN SECARA SIRRI
Putu Samawati 1 , Wahyu Ernaningsih 2 , Suci Flambonita 3 , Vera Novianti 4
1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, putusamawati@fh.unsri.ac.id 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, wahyuernaningsih@fh.unsri.ac.id 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, suciflambonita@fh.unsri.ac.id 4 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, veranovianti@fh.unsri.ac.id

## Corresponding Author: Putu Samawati
Abstract: The  increasing  number  of  mixed  marriages  without  document  (nikah  sirri)  in Muaraenim Regency, South  Sumatra  Province is  a main note, especially with regard to the issue  of  legal  protection  for  women  and  children  who  was  born  from  such  marriages. Globalization is a major factor in increasing the number of mixed marriages. The formation of peer groups in adolescents as agents of change that can assist in providing socialization and  at  the  same  time  help  provide  understanding  and  protection  for  their  peers  is  one strategy  that  can  be  done  to  reduce  the  number  of  mixed  marriages  in  a  sirri  manner.  The FH-UNSRI Extension Team carried out community service with mentoring training methods for  youth  groups  and  mosque  youth  associations  in  Muaraenim.  The  aim  is  to  provide  an understanding  and  insight  into  the  regulation  of  mixed  marriages  and  the  impact  of  mixed marriages  that  are  more  detrimental  to  women  and  children.  In  addition,  assistance mechanisms are also provided for victims of mixed marriages who wish to claim their rights. It is hoped that this peer group can help provide socialization and protection for people who are  disadvantaged  in  their  community,  especially  for  victims  of  mixed  marriages. Socialization is the key to reduce the number of mixed marriages, which are mostly unknown to teenagers.
Keywords: Peer Group, Mix Marriage, Marriage Without Document.
Abstrak: Meningkatnya jumlah perkawinan campuran secara sirri di Kabupaten Muaraenim Provinsi Sumatera Selatan menjadi catatan tersendiri, khususnya berkaitan dengan persoalan perlindungan  hukum  bagi  para  wanita  dan  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan tersebut. Globalisasi menjadi faktor utama dalam peningkatan jumlah perkawinan campuran sirri.  Pembentukan  peer  group  pada  remaja  sebagai  agen  perubahan  yang  dapat  membantu dalam  memberikan  sosialisasi  dan  sekaligus  membantu  memberikan  pemahaman  dan perlindungan  bagi  teman  sebayanya  merupakan  salah  satu  strategi  yang  dapat  dilakukan untuk  menekan  jumlah  perkawinan  campuran  secara  sirri.  Tim  Penyuluh  FH-UNSRI melaksanakan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  metode  pelatihan  pendampingan kepada kelompok remaja karang taruna dan ikatan remaja masjid di Muaraenim. Tujuannya memberikan  pemahaman  dan  wawasan  mengenai  pengaturan  perkawinan  campuran  dan dampak  perkawinan  campuran  sirri  yang  lebih  banyak  merugikan  wanita  dan  anak-anak. Selain itu juga diberikan mekanisme pendampingan bagi korban perkawinan campuran sirri
yang  ingin  menuntut  haknya.  Harapannya  peer  group  ini  dapat  membantu  memberikan sosialisasi dan perlindungan bagi orang-orang yang dirugikan dalam lingkungan masyarakat mereka, khususnya bagi korban perkawinan campuran. Sosialisasi menjadi kata kunci untuk menekan jumlah perkawinan campuran sirri yang sebagian besar tidak diketahui dampaknya oleh para remaja.
Kata Kunci: Peer Group, Perkawinan Campuran, Perkawinan Sirri.

## PENDAHULUAN
Globalisasi  yang  terjadi  sejak  tahun  2000  menciptakan  sistem  komunikasi  antar manusia  tanpa  batas  dan  tanpa  sekat.  Kemajuan  teknologi  juga  mempengaruhi  pesatnya perkembangan  komunikasi. Kemudahan-kemudahan  dalam berkomunikasi dengan menggunakan  media  internet  dan  jaringan  selular  membuat  mobilitas  peredaran  informasi menjadi  lancar.  Sesorang  dapat  dengan  mudah  berkomunikasi  walau  berjarak  pulau  bahkan negara.  Perkembangan  teknologi  komunikasi  ini  ternyata  berdampak  pada  pola  kehidupan masyarakat Indonesia khususnya pola masyarakat Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim  Kabupaten  Muara  Enim  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Salah  satu  dampak  yang  terjadi berkaitan  dengan  persoalan  peningkatan  perkawinan  campuran  berbeda  kewarganegaraan yang terjadi dikalangan masyarakat setempat.
Data  yang  diperoleh  dari  Staf  Pegawai  Kelurahan  Muara  Enim  terdapat  14  pasangan yang  melakukan  perkawinan  campuran,  dimana  8  pasangan  hanya  melakukan  perkawinan secara  sirri  tanpa  mencatatkan  ke  kantor  Catatan  Sipil  maupun  Kantor  Urusan  Agama Setempat (Supardi, 2021). Informasi yang diperoleh dari kelompok karang taruna keluarahan Muara  Enim  juga  menyatakan  ada  9  orang  teman  mereka  yang  telah  menikah  secara  sirri dengan  orang  Asing,  sebagian  dari  mereka  bertemu  melalui  media  facebook  dan  instagram (Aldy Darwansyah, 2021).  Ketidak tahuan informasi tentang syarat administratif serta aturan hukum  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat  melaksanakan  perkawinan  campuran  merupakan alasan utama mengapa pasangan tesebut melakukan pernikahan secara sirri. Padahal kekuatan hukum pernikahan secara sirri sangatlah lemah dan dapat merugikan istri yang akan dengan seenaknya ditinggalkan oleh suami tanpa pertanggungjawaban akan nasib diri dan anak yang dihasilkan  dari  pernikahan  tersebut.  Hanya  karena  gengsi  dan  dianggap  keren  mendapatkan pasangan  berkewarganegaraan  asing  sehingga  menutup  logika  para  remaja  Muara  Enim untuk mengambil jalan pintas dengan menikah sirri dengan pria atau wanita asing.
Perkawinan  campuran  menurut  Pasal  57  Undang-undang  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  adalah perkawinan antar warganegara  Indonesia dan warganegara asing, karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Pada perkawinan  campuran  terdapat  2  (dua)  sistem  hukum  yang  berbeda,  sehingga  tata  cara  dan ketentuan  yang  mempengaruhi  sah  atau  tidaknya  perkawinan  tersebut  serta  akibat  hukum perkawinan perlu memperhatikan sistem hukum masing-masing mempelai. Perkawinan yang sah  tentu  menimbulkan  akibat  hukum  yang  sah  juga  (Herni  Widanarti,  2018).  Pelaksanaan perkawinan  campuran  di  Indonesia  harus  memenuhi  syarat-syarat  sesuai  dengan  ketentuan dalam UUP. Perkawinan campuran diatur dalam BAB XII bagian ketiga dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan tanpa dipenuhinya secara sah  syarat-syarat  dalam  hukum  yang  belaku  bagi  masing-masing  pihak.  Pembuktian
pemenuhan  syarat-syarat  sangat  diperlukan  untuk  melangsungkan  perkawinan  campuran tanpa  halangan.  Oleh  karena  itu  setelah  segala  ketentuan  dipenuhi,  pejabat  yang  diberikan wewenang  oleh  undang-undang  akan  memberikan  surat  keterangan  terpenuhinya  syarat- syarat tersebut ( Hilman Hadikusuma, 2018).
Persoalan  administratif  yang  lebih  rumit  dan  lebih  banyak  untuk  dipenuhi  dalam perkawinan  campuran  menjadikan  sebagian  pasangan  lebih  memilih  menikah  secara  sirri tanpa  dicatatkan  pada  negara.  Pada  saat  pernikahan  tersebut  tidak  tercatat,  maka  ada konsekuensi  hukum  di  sana,  yaitu  negara  tidak  akan  dapat  melindungi  hak-hak  dari  pihak yang dirugikan. Artinya negara tidak akan dapat ikut campur untuk membantu menyelesaikan konflik  yang  dapat  terjadi  pada  perkawinan  campuran  tersebut.  Pada  umumnya  konflik memang  terjadi  setelah  perkawinan  berlangsung  beberapa  saat,  mulai  dari  persoalan  tidak dipenuhinya  nafkah  hingga  persoalan  perebutan  hak  asuh  anak.  Ada  beberapa  kasus perkawinan  campuran  yang  memperebutkan  hak  asuh  anak,  dengan  mengambil  hak  anak yang mengikuti garis keturunan ayah, sehingga anak tersebut dibawa keluar negeri dan si-ibu tidak mempunyai akses untuk berkomunikasi apalagi bertemu dengan si-anak. Persoalan lain misalnya  persoalan  hak  nafkah  dan  hak  waris  anak  dari  hasil  perkawinan  campuran  yang ditinggalkan oleh si-ayah berkewarganegaraan  asing (Marsella: 2015). Persoalan  yang tidak kalah  pentingnya  yaitu  persoalan  status  kewarganegaraan  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  campuran,  apabila  anaknya  memiliki  kewarganegaraan  asing,  maka  berlakulah izin tinggal terbatas  yang diberlakukan terhadap anak-anak WNA hanya berlaku satu tahun, dapat  diperpanjang  setiap  tahunnya.  Selain  itu  setiap  ke  luar  negeri  anak  WNA  tersebut memerlukan re-entry visa.
Berbagai  persoalan  hukum  yang  terjadi  dalam  perkawinan  campuran  ini  menuntut ketanggapan  para  kelompok  pemuda  yang  tergabung  dalam  organisasi  masyarakat  yang berbasis  Persatuan  dan  Persaudaraan  pemuda  daerah  Muara  Enim  untuk  peduli  akan perubahan  fenomena  sosial  kemasyarakatan  yang  akan  berdampak  besar  pada  perubahan perilaku  dan  kehidupan  masyarakat  setempat.  Hal  yang  mereka  khawatirkan  adalah banyaknya  korban  remaja  yang  terjerat  dengan  pernikahan  campuran  secara  sirri  hanya dengan mengatasnamakan gengsi semata tanpa memikirkan dampak dan masa depan mereka setelah  ditinggalkan  oleh  pasangan  asing  tersebut.  Pembentukan  kelompok  remaja  yang peduli  dalam  membantu  mensosialisasikan  mengenai  pengaturan  dan  dampak  hukum  dari perkawinan  campuran  berbeda  kewarganegaraan  merupakan  salah  satu  strategi  yang  dapat dilakukan  agar  proses  pencegahan  dengan  mengembalikan  dan  menyadarkan  para  remaja untuk  dapat  memahami  arti  penting  perlindungan  hak-haknya  sebagai  warga  negara  dan sebagai manusia yang berharga.
Pembentukan  peer  group  pada  remaja  sebagai  agen  perubahan  yang  dapat  membantu dalam  memberikan  sosialisasi  dan  sekaligus  membantu  memberikan  pemahaman  dan perlindungan  bagi  teman  sebayanya  akan  lebih  mudah  mencapai  sasaran.  Teman  sebaya sebagai fasilitator yang lebih memahami pola komunikasi dan pola pendekatan karena setara dalam  usia  dan  pergaulan,  merupakan  bentuk  metode  pendekatan  yang  lebih  efektif  untuk menangani  persoalan  perkawinan  campuran  yang  menjadi  tren  terjadi  di  kalangan  remaja. Persoalan  mendasar  adalah  para  remaja  yang  peduli  dan  tergabung  dalam  organisasi masyarakat  ini  belum  memiliki  pengetahuan  dan  keahlian  dalam  pensosialisasian  persoalan pengaturan  secara  hukum  beserta  dampak  yang  ditimbulkan  dari  perkawinan  campuran
secara  baik  dan  benar.  Atas  dasar  perbaikan  diri  dan  peningkatan  kemampuan  para  agen peduli  remaja  Muara  Enim  ini,  maka  tim  penyuluh  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya (FH-UNSRI) merasa perlu untuk berkontribusi dengan memberikan pelatihan pendampingan kepada para remaja karang taruna yang memiliki kepedulian terhadap kondisi lingkungannya khususnya  dalam  persoalan  peningkatan  perkawinan  campuran  di  kalangan  mereka  hanya didasari  oleh  atribut  status  sosial  yang  dicap  lebih  keren.  Pelatihan  pendampingan  ini diberikan  agar  para  remaja  sebagai  agen  perubahan  tersebut  memiliki  kemampuan  dalam melaksanakan  tugasnya  dalam  mensosialisasikan  persoalan  peraturan  dan  dampak  dari perkawinan  campuran. Harapannya pola pikir remaja di  Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dapat terbuka agar tidak dengan gampangnya menerima ajakan nikah sirri dari orang asing tanpa memenuhi prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Pelaksanaan  penyuluhan  dilaksanakan  dengan  metode  pelatihan  pendampingan,  yaitu dengan terlebih dahulu mengadakan pelatihan sehari berupa tatap muka antara tim penyuluh dengan  para  pemuda  yang  tergabung  dalam  kelompok  agen  perubahan  dan  peduli  akan dampak  negatif  dari  perkawinan  campuran.  Jumlah  peserta  yang  mengikuti  pelatihan  dan pendampingan oleh Tim Penyuluh FH-UNSRI sebanyak 25 orang. Sedangkan Tim penyuluh FH-UNSRI  beranggotakan  4  orang  dosen  dan  8  orang  mahasiswa  tingkat  akhir.  Setelah dilakukan  pelatihan,  selanjutnya  akan  dilakukan  pendampingan  selama  tiga  bulan  kepada para  agen  perubahan  tersebut  untuk  tetap  mengawasi  dan  memberi  bimbingan  bagi  mereka dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk  menjadi  fasilitator  dalam  pelaksanaan  sosialisisasi, perlindungan  dan  rehabilitasi  kepada  para  remaja  setempat  dan/atau  kepada  korban perkawinan campuran. Harapan yang ingin dicapai agar para kelompok pemuda sebagai agen perubahan  dan  perlindungan  dari  dampak  negatif  perkawinan  campuran  ini  dapat  menjadi perpanjangan tangan dari tim penyuluh FH-UNSRI dalam transformasi ilmu dan pengetahuan hukum khususnya dibidang hukum perkawinan dan hukum kewarganegaraan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  oleh  Tim  Penyuluh  FH-UNSRI  kepada kelompok remaja sebagai agen perubahan dan perlindungan dari dampak negatif perkawinan campuran  dilakukan  selama  5  (lima)  bulan,  terhitung  sejak  bulan  Juli  sd  November  2021. Peningkatan jumlah Pandemi Covid-19  yang terjadi  di  Sumatera Selatan  dengan membatasi orang untuk melakukan pertemuan atau perkumpulan menjadikan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan dilakukan secara online di bulan Agustus dengan menggunakan fasilitas zoom meeting class, selain itu juga koordinasi dilaksanakan dalam group whatsapp  yang dibentuk sejak  Juli  khusus  selama  proses  pelatihan  dan  pendampingan.  Baru  di  bulan  November pelatihan dan pendampingan secara langsung tatap muka dapat dilakukan karena covid-19 di Sumatera  Selatan  sudah  level  1.  Pelaksanaan  pelatihan  secara  online  dilaksanakan  pada tanggal  23  Agustus  2021  dengan  memberikan  materi  mengenai  dasar-dasar  mengenai perkawinan  campuran  mulai  dari  pengertian,  pengaturannya  dalam  tata  urutan  perundang- undangan Indonesia, syarat sah dan syarat administratif perkawinan campuran, akibat hukum dari  perkawinan  campuran,  hingga  tata  cara  melakukan  pelayanan  dan  pendampingan  bagi korban yang mengalami persoalan atau kekerasan dalam perkawinan campuran.

## Gambar 1.
Kegiatan Pelatihan Secara Online/ Daring
Setelah melakukan pelatihan secara online dan pendampingan melalui WA Group, baru pada tanggal 12 November 2021 dapat terealisasi pertemuan secara offline. Pertemuan secara offline  pada  dasarnya  membahas  mengenai  pemantapan  materi  yang  telah  diberikan  pada pertemuan online sebelumnya. Sifat penyampaian materi yang dilakukan hanya berupa tanya jawab  dan  diskusi  seputar  berbagi  pengalaman  dan  permasalahan  yang  selama  ini  mereka hadapi  yang  berkaitan  dengan  persoalan  perkawinan  khususnya  perkawinan  campuran  yang terdapat di lingkungan sekitar mereka.
Gambar 2. Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Secara Offline /Tatap Muka
Gambar 3.

## Gambar 4.

## Mendengarkan Pengalaman Peserta
Pelaksanaan  pelatihan  dan  pendampingan  secara  offline  merupakan  cara  yang  lebih efektif  dibandingkan  pelatihan  secara  online,  karena  praktik-praktik  pendampingan  lebih mudah  dipahami  oleh  para  peserta.  Hal  utama  yang  dilakukan  pada  saat  pelatihan  dan pendampingan  tatap  muka  adalah  membuat  komitmen  bersama  untuk  melaksanakan sosialisasi mengenai pengaturan dan dampak perkawinan campuran yang terus meningkat di Kabupaten Muaraenim. Peningkatan ini salah satunya dilatarbelakngi oleh banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Kabupaten Muaraenim untuk bekerja di perusahaan tambang batu bara. Muaraenim adalah penghasil batu bara terbesar di Pulau Sumatera, Sumber Daya Alam ini ternyata menarik para investor termasuk investor asing. Dampak sampingan  yang terjadi dalam  masyarakat  adalah  adanya  asimilasi  antara  penduduk  setempat  dengan  orang  asing tersebut  salah  satunya  melalui  proses  perkawinan.  Perkawinan  secara  sirri  menjadi  pilihan untuk memotong jalur administrasi yang sulit dipenuhi.
Peran  dari peer  group yang  terdiri  dari  kelompok  remaja  karang  taruna  dan  ikatan remaja  masjid  di  Kecamatan  Muaraenim  Kabupaten  Muaraenim  akan  dapat  membantu memberikan sosialisasi mengenai pengaturan dan dampak dari perkawinan campuran secara sirri. Pencegahan merupakan langkah awal untuk menghindari dampak negatif atau kerugian bagi  pelaku  perkawinan  campuran  antara  WNI  dan  WNA  secara  sirri.  Keberlanjutan  dari pelatihan ini berupa pendampingan yang akan dilakukan selama tiga bulan ke depan dimana para  remaja  dapat  aktif  memberikan  informasi  atau  meminta  saran  dalam  melaksanakan sosialisasi maupun pendampingan bagi korban kekerasan dari perkawinan campuran. Teknik pendampingan  lainnya  adalah  tim  pengabdi  FH-UNSRI  akan  melakukan  pemantauan perkembangan  pelaksanaan  pelatihan  apakah  mengalami  kemajuan  atau  malah  kemunduran khususnya dalam hal pemanfaatan strategi sosialisasi pencegahan perkawinan campuran yang tidak  tercatat.  Sebagai  bahan  panduan  Tim  Penyuluh  FH-UNSRI  memberikan  buku  saku yang  berisikan  panduan  dalam  melakukan  sosialisasi  dan  pendampingan  bagi  korban  dari perkawinan  campuran  sirri.  Keterbukaan  informasi  dan  jalinan  komunikasi  juga  dilakukan untuk memudahkan kelompok remaja ini apabila menemui kesulitan dalam praktiknya. Tim Penyuluh  FH-UNSRI  akan  membantu  menyelesaikan  apabila  ada  kasus  kekerasan  yang menyebabkan  kerugian  bagi  pelaku  perkawinan  campuran.  Proses  pemulihan  baik  berupa rehabilitasi  maupun  reintegrasi  korban  menjadi  kunci  dalam  proses  pendampingan.  Secara
keseluruhan proses pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada kelompok remaja ini membutuhkan  kerjasama  tim  yang  solid.  Komitmen  bersama  dalam  menekan  jumlah perkawinan  campuran  secara  sirri  (tanpa  dokumen  dan  tidak  tercatat  di  Kantor  Urusan Agama ataupun Kantor Catatan Sipil) akan terealisasi apabila tim mampu bekerjasama.

## KESIMPULAN
Pengabdian  yang  dilakukan  oleh  Tim  FH-UNSRI  berupa  kegiatan  Pelatihan Pendampingan  Pelaksanaan  Sosialisasi  Pengaturan  dan  Dampak  Hukum  dari  Perkawinan Campuran telah dilaksanakan pada kelompok remaja karang taruna dan ikatan remaja masjid di  Kecamatan  Muaraenim  Kabupaten  Muaraenim  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Rangkaian kegiatan  yang  dilaksanakan  selama  kurang  lebih  5  bulan  diakhiri  dengan  pemantapan pelatihan  dan  pendampingan  pada  tanggal  12  November  2021.  Kehadiran  peserta  sebanyak 25  orang  menjadikan  kegiatan  pengabdian  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  membentuk komitmen bersama berupa pembentukan kelompok remaja penggerak perubahan. Kelompok ini  akan  menjadi  perpanjangan  tangan  dari  tim  Pengabdian  FH-UNSRI  khususnya  dalam melakukan  sosialisasi  mengenai  perkawinan  campuran,  pencegahan  perkawinan  campuran yang  dilakukan  secara  siirih  atau  tidak  tercatat  dan  pendampingan  bagi  korban  kekerasan yang terdampak dari perkawinan campuran.
Adanya  sinergis  antara  pemerintah  daerah  khususnya  pegawai  Kantor  Urusan  Agama dan  Catatan  Sipil  dalam  memberikan  bantuan  berupa  perluasan  pemberian  pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai dampak dan bahaya dari perkawinan campuran secara sirrih  menjadi  hal  yang  perlu  untuk  dijadikan  program  kerja  berkelanjutan.  Perlu  juga dilakukan  kerjasama  dengan  lembaga-lembaga  swadaya  khususnya  dalam  hal  pola pembinaan  masyarakat  yang  mengalami  kekerasan  dari  perkawinan  campuran  untuk  dapat pulih  dan  kembali  beradaptasi  pada  masyarakat  sehingga  korban  dapat  melanjutkan kehidupan masa depannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kegiatan  pelatihan  dan  pendampingan  dari  Tim  FH-UNSRI  kepada  kelompok  remaja karang  taruna  dan  ikaran  remaja  masjid  di  Kelurahan  Muaraenim  dapat  terlaksana  atas bantuan  dana  dari  DIPA  Universitas  Sriwijaya  Tahun  Anggaran  2021.  Selain  itu  realisasi pelaksanaan  juga  melibatkan  pemerintahan  Kecamatan  Muaraenim  dan  Pemuka  Agama Kelurahan  Muaraenim  Bapak  Djamaludin,  S.H.  Atas  semua  bantuan  yang  diberikan  Tim Penyuluh FH-UNSRI mengucapkan banyak terima kasih.

## REFERENSI
Anak  Hasil  Perkawinan  Campur  Dipaksa  Jadi  turis  di  Negara  Orang  Tua , https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161005_indonesia_kisah_dw ikenegaraan.amp
Anak  Hasil  Perkawinan  Campur  Dipaksa  Jadi  turis  di  Negara  Orang  Tua , https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161005_indonesia_kisah_dw ikenegaraan.amp
Ade Nurhidayat, 2016, Analisis Yuridis Perkawinan Campuran Pria WNA Menikah dengan Wanita  WNI  Menurut  Undang-undang  No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan , Diponegoro Law Journal , 5 (4).
Aislie  Anantama  Septiawan,  2017,  “Perjanjian  Perkawinan  Pada  Perkawinan  Campuran Dalam Kepemilikan Tanah Di Indonesia”, Lambung Mangkurat Law Journal , 2 (1).
Arman Dhani, Betapa Rumitnya
Menikah dengan Warga Negara Asing , https://amp.tirto.id/betapa-rumitnya-menikah-dengan-warga-negara-asing-cwtq Darwis  L.  Rampay,  2015,  “Hak  Waris  Anak  Dalam  Perkawinan  Campuran  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan”, Jurnal Morality , 2 (2).
Darwis  L.  Rampay,  2015  “Hak  Waris  Anak  Dalam  Perkawinan  Campuran  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan”, Jurnal Morality , 2(2).
Eka  Martiana  Wulansari,  “Konsep  Kewarganegaraan  Ganda  Tidak  Terbatas  (Dual Nasionality)  Dalam  Sistem  Kewarganegaraan  di  Indonesia:, Jurnal  Rechtsvinding, https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=120
Handayani Trisakti, 2002. Konsep dan Teknik Penelitian Gender , Universitas Muhamdiyah Malang (UMM) Press: Malang.
Herni Widanarti,  2015. “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  No:  536/Pdt.P/2015/Pn.Dps.)”, Diponegoro Private Law Review , 2(1).
Maret  Herni  Widanarti,  2018,  “Akibat  Hukum  Perkawinan  Campuran  Terhadap  Harta Perkawinan  (Penetapan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  No:  536/Pdt.P/2015/Pn.Dps.)”, Diponegoro Private Law Review , 2(1). Hilman  Hadikusuma,  2018. Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut:  Perundangan,  Hukum Adat, Hukum Agama , Mandar Maju: Bandung. Hilman  Hadikusuma,  2018. Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut:  Perundangan,  Hukum Adat, Hukum Agama , Mandar Maju: Bandung,
Jimly  Asshiddiqie,  2011,  “Kewarganegaraan:  Konstruksi  Hukum  Keindonesiaan”  Makalah disampaikan  dalam  Simposium  tentang  Ke-Indonesiaan  dan  Kewargenagaran, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Marsella,  “Kajian  Hukum  Terhadap  Anak  Dari  Perkawinan  Campuran”, Jurnal Mercatoria ,Vol. 8 No. 2/Desember 2015
Marsella,  2015,  “Kajian  Hukum  Terhadap  Anak  Dari  Perkawinan  Campuran”, Jurnal Mercatoria , 8 (2).
Portal  Informasi  Indonesia,  ”Tata  Cara  Mendapat  dan  Melepas  Kewarganegaraan Indonesia”, available
on https://www.indonesia.go.id/layanan/keimigrasian/ekonomi/tata-cara-mendapati-dan- melepas-kewarganegaraan-indonesia.
Rafika  Amalia  dan  Ni  Ketut  Supasti  Darmawan,  2013,  “Perkawinan  Campuran  dalam Kaitannya Dengan Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, Journal Kertha Wicara , Volume 2 (2).
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertawicara/article/view/5037