## STUDI  PEMIKIRAN JAMAL AL BANNA TENTANG TALAK

## Siti Khoirotul Ula
Dosen STAI Attanwir Bojonegoro email: choirotulula@ymail.com
ABSTRACT In divorce, by the classical Jurist of fiqh, husbands may unilaterally divorce (talak) without making a dialogue with their wives first. Many contemporary thinkers, especially moslem feminists, assumed that is affected by gender inequality which is a cultural product not pure of Islamic values. Moreover, the fact that the classical Jurists of Fiqh are dominated by men, so the existing of fiqh are patriarchal and masculine pattern. One of the most contemporary moslem thinkers of Gender concerns is Jamal al-Banna, a moslem thinker from Egypt. Then, this article is written to describe Jamal al-Banna’s mindset about divorce. Based on his opinion, he stated that husband cannot say to divorce without the agreement (qabul) of his wife as marriage is a transparent relation symbolized by ijab- qabul contract and also testimonial (syahadah). Therefore, if the agreement is destroyed by divorce, all elements of marriage contract must know.  Thus, one-sided divorce by husband is unacceptable. Divorce is acceptable if both of husband dan wife have the agreement. He formulated the rules of divorce, referring to Al-Baqarah verse 229 in which his interpretation is the equality between husband and wife about divorce. His educational background of trading school may influenced his mindset mostly. So, he assumed about the similarity of marriage contract and trading contract in which if a marriage will be destroyed by divorce, both of husband and wife  must have the same agreement.

## Keywords: Talak (divorce), Jamal al-Banna, Agreement
A.  Pendahuluan Setiap perkawinan tidak akan terhindar dari  konflik,  sebab  setiap  individu  tanpa terelakkan memiliki keinginan yang berbeda satu sama lain. 1 Meskipun demikian, perselisihan dan pertentangan dalam rumah tangga merupakan suatu kondisi buruk yang mesti dihindari, meskipun batasannya, cara mengatasinya terkadang  tidak sama ukurannya antara yang satu dengan yang lainnya. Sehubungan dengan keadaan rumah  tangga  yang  sudah  tidak  harmonis, keutuhan rumah tangga sulit untuk dipertahankan  lagi,  bahkan  mengalami kebuntuan, Islam memberikan solusi dengan membolehkan perceraian. Hal ini mengingat jika pasangan suami istri dipaksakan untuk mempertahankan hubungan perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada lagi rasa cinta, saling tolong menolong dalam menata
1 Sawitri Supardi Sadarjoen, Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya , (Bandung: Reﬁka Aditama, 2005), 3.
kehidupan dan menunaikan sejumlah hak dan kewajiban suami istri, maka ketidakcocokan dipastikan akan terjadi dan kebahagiaan rumah tangga sulit didapatkan. 2
Perceraian dalam Islam memang dibolehkan, tetapi pembolehannya merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah swt. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. :
« َلاَق -ملسو هيلع الل ىلص- ِّىِبَّنلا ِنَع َرَمُع ِنْبا ِنَع 3 )دوادوبا هاور( »ُقَلاَّطلا ىَلاَعَت ِ َّالل ىَلِإ ِلَلاَحْلا ُضَغْبَأ
Artinya: Dari  Ibnu  Umar  ra.  dari  Nabi  saw. bersabda: Suatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.(HR.

## Abu Daud)
Berkaitan dengan perceraian ini, suami bisa menjatuhkan talak kepada istrinya atau istri yang mengajukan khulu’ (permintaan
2 Buṣainah Al Sayyid Al Iraqi, Asror Fi Hayati Al Muthollaqat , 13. 3 Sulaiman  bin    ‘Asy’aṣ  Al  Sijistani, Sunan  Abi  Dawud, (Beirut: Dar al Fikr, 1993), 120.
cerai dari istri dengan tebusan) kepada suami. Masing-masing telah ada aturannya dalam hukum Islam. Talak sendiri oleh para ahli  ﬁkih  klasik,  suami  boleh  menjatuhkan talak  secara  sepihak,  tanpa  berdialog terlebih dahulu dengan istri.  Khususnya di kalangan  sunni  telah  sepakat,  bahwa  talak seorang suami yang mabuk pun asalkan lafaz -nya jelas ( sarih ), dianggap sah (terjadi perceraian). Sementara istri hanya bisa meminta cerai kepada suami dengan tebusan atau yang diistilahkan dengan khulu’ hanya dengan alasan tertentu dan sangat terbatas. Istri harus berdialog terlebih dahulu dengan pihak ketiga, yakni hakim atau keluarganya. 4 Kesepihakan  hak  talak  ini,  oleh sebagian kaum feminis dicibir  sebagai sebuah ketimpangan dan ketidaksetaraan hubungan. Hal ini tentu tidak lepas dari pola relasi suami istri yang dibangun.  Kaum tradisionalis (baca: fuqaha klasik ), oleh feminis muslim, dinilai  belum mampu menempatkan perempuan secara sejajar dengan laki-laki. Syaikh  Ibnu  Murad  misalnya,  sebagaimana dikutip  oleh  Fatima  Mernissi,  menyatakan bahwa Islam meyakini ketidaksamaan hak berdasarkan jenis kelamin. Makna perkawinan adalah supremasi suami terhadap kekuasaan atas wanita (istri) demi kesejahteraan manusia. 5 Ketidaksejajaran ini nampaknya menimbulkan pemahaman bahwa suami memang bebas menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa persetujuan istri sekalipun.
Sebagaimana diutarakan Masdar Farid Mas’udi dalam bukunya Islam  dan  Hak-Hak Reproduksi  Perempuan ,  sangat  disayangkan, Islam bermaksud memberikan status yang setara bagi perempuan tidak hanya dengan kontrak perkawinan tetapi juga ketika terjadi
4 Khoiruddin  Nasution,  “ Kontruksi  Fiqh  Perempuan dalam  Masyarakat  Indonesia  Modern:  Studi  Kasus  Atas  Proses Perceraian  Antara  Suami  dan  Istri” ,  dalam Rekonstruksi  Fiqh Perempuan , (ed.M. Hajar Dewantoro), (Yogyakarta:  Penerbit Ababil, 1996), 104-105.
5 Fatima  Mernissi, Beyond  the  Veil ,  terj.  Masyhur Abadi, Seks dan Kekuasaan : Dinamika Pria dan Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern , (Surabaya:  Al Fikr, 1997), 64.
perceraian. Para ulama ﬁkih memberlakukan aturan perceraian secara sewenang-wenang, merendahkan dan merugikan kepentingan perempuan. Hal ini karena dipengaruhi oleh pengalaman yang spekulatif atau karena didekte oleh tradisi-tradisi lama atau dominasi laki-laki dan mungkin juga karena kepentingan-kepentingan sesaat. 6
Walaupun adanya perceraian sangat dibenci Allah swt., namun ﬁkih Islam klasik tidak pernah tertarik untuk menyiasati bagaimana perceraian bisa dihindari. Hal ini  dikarenakan  sifat  ﬁkih  yang  selalu menggunakan ukuran formal objektif. Sementara kondisi keterpaksaan dari suatu perceraian  sifatnya  subjektif.  Maka,  tak ayal lagi, ﬁkih yang demikian bersifat rigid terhadap masalah perceraian. Umumnya pada  literatur  ﬁkih,  dalam  masalah  talak, yang dibicarakan adalah dimensi-dimensi teknis  dan  prosedurnya,  sampai  pada implikasi hukum yang ditimbulkan oleh perceraian itu sendiri. 7
Banyak    para  pemikir  kontemporer, khususnya feminis muslim, yang menganggap ketidaksetaraan itu adalah bentukan  budaya,  bukan  karena  lahir  dari rahim Islam itu sendiri. Terlebih lagi ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa ulama ﬁkih klasik didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga terbentuklah ﬁkih yang cenderung patriarkhi dan melindungi karakter maskulin  kaum laki-laki.
Salah satu diantara pemikir kontemporer yang menitikfokuskan kajiannya dalam masalah  gender  adalah  Jamal  Al  Banna, pemikir  muslim  dari  Mesir,  yang  sekaligus adalah  adik  kandung    Hasan  Al  Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin Mesir. Jamal menyatakan bahwa seorang suami tidak bisa menjatuhkan talak tanpa adanya persetujuan ( qabul )  dari  pihak  istri.  Sebab  menurutnya, perkawinan adalah ikatan transparan yang
6 Masdar  Farid  Mas’udi, Islam  dan  Hak-Hak  Reproduksi Perempuan:  Dialog  Fiqh  Pemberdayaan ,  (Bandung:  Mizan, 2000), 184.
7 Ibid .
disimbolkan dengan akad ijab  qabul dan dengan kesaksian ( syahadah ). Tentunya bila kesepakatan  itu  dirusak,  dalam  arti  talak, semua unsur itu harus ada. Dengan kata lain perceraian sepihak dari pihak suami tidak dapat diterima. Perceraian hanya diterima bila kedua-duanya baik  dari pihak istri maupun suami sama-sama sepakat. 8 Hal inilah yang kemudian menginspirasi penelitian ini untuk menyelami pemikiran- pemikirannya berikut sosoknya secara lebih lanjut. Terkhusus pada pandangannya yang berkaitan dengan talak.  Karenanya  rumusan judul dalam penelitian ini adalah “Studi Pemikiran  Jamal  Al  Banna  tentang  Talak” , dimana penjelasannya akan  dijelaskan  lebih lanjut.

## B.  Rumusan Masalah dan Metode
Penelitian 1.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di  atas,  maka  penelitian  ini  memiliki  dua rumusan masalah, yaitu :
a.  Bagaimana pemikiran Jamal Al Banna tentang talak dan  metode istinbat hukumnya?
b.  Bagaimana analisis terhadap pemikiran Jamal Al Banna tentang talak dan metode istinbat hukumnya?

## 2.  Metode Penelitian
a.  Data yang dikumpulkan
Data yang dihimpun adalah data yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:
1)  Data tentang  pemikiran Jamal Al Banna tentang talak.
2) Data  tentang    paradigma  berﬁkir  dan metode istinbat hukum Jamal Al Banna.
3)  Data lain yang dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap pemikiran Jamal Al Banna tentang talak.
8 Jamal Al Banna, Nahwa Fiqh Jadid III , terj. Hasibullah Satrawi  dan  Zuhairi  Miarawi, Manifesto  Fiqh  Baru  3: Memahami  Paradigma  Fiqh  Moderat ,  (Jakarta:  Penerbit Erlangga, 2008),310.
b.  Sumber  data Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan ( Library Research ), maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder,  seperti  buku-buku  dan  literatur lainnya, dengan perincian sebagai berikut :
1) Bahan  hukum  primer,  yaitu  buku- buku yang ditulis secara langsung oleh Jamal Al Banna berikut terkait dengan pemikirannya tentang talak. Yaitu : a)  Kitab “ Al  Mar’ah  Al  Muslimah  bayna Tahrir Al Qur’an wa Taqyid Al Fuqaha’ ”
b)  Buku “Manifesto Fiqh Baru: Memahami Paradigma  Fiqh  Moderat ” yang merupakan terjemahan dari kitab “Nahwa  Fiqh  Jadid” . Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Hasibullah  Satrawi  dan  Zuhairi Misrawi.Kitab “ Kalla  Summa  Kalla: Kalla  li  Fuqaha’  al-Taqlid  wa  Kalla  li Du’ati  at-Tanwir,  Mas’uliyat  Fasli  ad- Dawlah al-Islamiyyah fi al-‘Asr al-Hadis wa Buhus Ukhra” ,
c)  Kitab Qadiyyah al-Fiqh al-Jadid, dan d)  Kitab Al-Islam  Kama  Tuqaddimuhu Da’wat al-Ihya’ al-Islami.
2)  Bahan  hukum  sekunder,  adalah  karya orang lain yang membahas tentang Jamal Al Banna. Yakni berupa:
a) Tesis  karya  Muhammad  Zamzami yang berjudul Pemikiran  Jamal  Al Banna  tentang  Relasi  Agama  dan Negara ,  PPs  IAIN  Sunan  Ampel Surabaya (2008)
b)  Skripsi karya Miftahul Arif yang berjudul Relasi  Suami  Istri  dalam Pemikiran  Jamal  Al  Banna ,  Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2011).
c)  Artikel milik Muhammad Yusuf Shandy,  dengan  judul    “Liberalisasi Syari’at Islam Ala Jamal Al Banna” dalam http://myshandy.multiply.com.
d)  Sebuah artikel  karya Hilal yang berjudul  “Jamal al-Banna Sairun ‘ala ﬁkr as Salaf  ‘ala Fikr as-Salaf”, dalam www.alarab.co.uk .
e)  Dan beberapa artikel lain. c.  Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini penelitian pustaka (Library Research) , 9 maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan menelusuri literatur- literatur atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan  dengan  penelitian,  yang  diambil dari bahan data primer maupun sekunder. 10 d.  Teknik  Analisis  Data Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian pustaka. 11 Sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan content analisis . Analisis deskriptif adalah menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Sedangkan analisis isi adalah metodologi dengan memanfaatkan sejumlah perangkat untuk menarik kesimpulan dari sebuah dokumen atau bahan pustaka. 12 Secara teknis,  penelitian  ini  akan  menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai sisi kehidupan, latar belakang, dan dasar pemikiran Jamal Al Banna tentang talak. Untuk kemudian dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan kesimpulan terhadap pemikiran Jamal Al Banna tentang talak melalui informasi dan data yang dikumpulkan yang terkait dengan permasalahan. Untuk itu,  penelitian  ini  menggunakan  pola  pikir deduktif-induktif. 13

## C.  Pemikiran Jamal Al Banna tentang Talak
1. Biografi Jamal Al Banna
Nama aslinya adalah Jamaluddin Ahmad Abdurrahman. Ia disebut sebagai Jamal
9 Yaitu penelitian yang memerlukan dokumen atau bahan pustaka sebagai data untuk menjawab masalah penelitian. Lihat: Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum , (Jakarta: Granit, 2005),61.
10 Winarno  Surakhman, Pengantar  Penelitian  Ilmiah , (Bandung:  Tarsito, 1980), 162.
11 Lexi  J.  Moeloeng, Penelitian  Kualitatif ,  (Bandung: Osdakarya, 2002),164.
12 S.  Nasution, Metode  Penelitian  Naturalistik;  Kualitatif , (Bandung: Tarsito, 1998), 126.
13 Moch.  Ali, Penelitian  Prosedur  Strategi ,  (Bandung: Angkasa, 1987), 16.
Al Banna tidak lain adalah karena ia anak bungsu dari Syeikh Abdurrahman Al Banna Al Sa’aty dan Ummu Sa’d Saqr yang tidak lain merupakan orang tua kandung Syaikh Hasan Al Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, Mesir. Ia dilahirkan pada bulan Desember 1920 M di  Desa  Mahmudiyah,  Provinsi  Bukhairah, Mesir. 14 Sejak kecil Jamal gemar membaca buku. Dalam tradisi keluarganya, semua anak-anak Al Banna belajar ilmu agama dari ayahnya. Kemudian mereka mendalami ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya secara mandiri. Jamal sendiri belajar ilmu agama secara otodidak dengan  banyak  membaca  buku,  kitab-kitab hadits dan beberapa disiplin ilmu agama lainnya telah berhasil ia pelajari. Termasuk pula karya-karya Al Mutannaby. Kegemarannya membaca sama besarnya dengan minatnya menulis. Sebagai seorang aktiﬁs  LSM,  Jamal  tergolong  cendekiawan yang sangat produktif. 15 Lulusan doktoral Universitas Kairo ini banyak menuai kontroversi dikarenakan ‘fatwa-fatwa’-nya yang banyak menyelisihi ulama terdahulu. 16 Sejauh  ini,  Jamal  telah  berhasil menghasilkan banyak karya. Dan itu ia terbitkan sendiri. Tahun 1945 adalah tahun pertamanya menulis buku tentang isu-isu perdagangan,  agama  dan  politik. 17 Selain sebagai  penulis,  Jamal  Al  Banna  adalah seorang aktiﬁs yang senang membela kaum lemah. Itu terbukti bahwa ia sangat aktif di berbagai LSM di Mesir. Bahkan pada era  Gamal  Abdul  Nasser,  ia  mengalami
14 Muhammad  Yusuf  Shandy,  “Nahwa  Fiqh  Jadid: Liberalisasi Syari’at Ala Jamal Al Banna”. Dalam http:/www. myshandy.multiply.com/Saung  Pancarita,  (14  Oktober 2011) 15 Miftahul  Arif,  “Relasi  Suami  Istri  dalam  Pemikiran Jamal  Al  Banna”,  Skripsi,  Fakultas  Syariah  IAIN  Sunan Ampel Surabaya, (2011), 42. Dikutip dari   “al-Hilal; Jamal al- Banna Sairun ‘ala Fikr as-Salaf”, dalam: www.alarab.co.uk/ previouspages/Alarab%20Daily/2008/08/29.../p14.pdf  (11 September 2010)
16 Muhammad  Yusuf  Shandy,  “  Nahwa  Fiqh  Jadid: Liberalisasi Syari’at Islam Ala Jamal Al Banna” dalam http:// myshandy.multiply.com  (14 Oktober 2011)
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Gamal_al-Banna (14 Oktober 2011)
penindasan dari pemerintah bersama kaum buruh. Ia juga sempat mendirikan The Egyptian  Society  for  the  Care  of  Prisoners  and Their Families pada tahun 1953. 18 Jamal juga menjadi seorang pengajar tetap di Cairo Institute of Trades Union Studies selama tiga 30 tahun (1963-1993 M). 19 Di usianya yang 90 tahun  lebih  ini,  ia  menekuni  pekerjaannya sebagai guru dengan  tetap berkonsentrasi sebagai pemikir  dan menuangkan pemikiran- pemikiran dinamis dan prularisnya dalam karya tulis. Ia menerbitkan bukunya sendiri. 20 Kantornya  berada  di  jalan  Geish, kawasan Bab Al Sa’riyyah, Kairo. 21

## 2.  Pemikiran Jamal Al Banna tentang Talak
Secara umum dalam pandangan kaum perempuan,  talak  merupakan  hal  yang dibenci. Karena talak mampu mengubah keceriaan menjadi kemuraman, kesenangan menjadi  kerisauan,  bahkan  kebahagiaan menjadi kesedihan. Pada keadaan tertentu, talak justru menjadi jalan keluar bagi istri yang ingin melepaskan diri dari suaminya. Sebab suaminya tidak menggaulinya dengan  baik  misalnya,  tidak  melaksanakan kewajibannya  sebagai  suami,  dan  hal  itu membuat hidup seorang perempuan seperti dalam  belenggu.  Dalam  konteks  ini,  talak menjadi  suatu  anugerah  bagi  perempuan, tentu bukan pada kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram. Meskipun demikian, talak tetaplah sesuatu yang dibenci. 22
18 Muhammad  Yusuf  Shandy,  “  Nahwa  Fiqh  Jadid: Liberalisasi Syari’at Islam Ala Jamal Al Banna” dalam http:// myshandy.multiply.com  (14 Oktober 2011)
19 U.S.-Islamic  World  Forum,  2006,  5.  Dalam  www. worldislamicfarum/node/131  (11 Maret 2012)
20 Muhammad  Yusuf  Shandy,  “  Nahwa  Fiqh  Jadid:
Liberalisasi Syari’at Islam Ala Jamal Al Banna” dalam http:// myshandy.multiply.com  (14 Oktober 2011)
21 M.  Zamzami,”  Pemikiran  Jamal  Al  Banna  tentang Relasi Agama dan Negara”, Tesis, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2008), 37.
22 Jamal  Al  Banna, Al  Mar’ah  Muslimah  bayna  Tahrir  Al Qur’an  wa  Taqyid  Al  Fuqaha ,  (Kairo:  Dar    al  Fikr  Al  Islami, 1999), 52.
Sebagai seorang pemikir yang concern terhadap isu-isu gender dan persoalan- persoalan  kontemporer,  Jamal  selalu menekankan pada persoalan keadilan. Dimana keadilan merupakan prinsip umum syari’at Islam. Dengan keadilan ini kebebasan seseorang dalam relasi sosialnya dibatasi. Tak seorang pun diizinkan untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Keadilan sebagai tolok ukur kebebasan seseorang  ini  menurut  Jamal,  ada  dua. Pertama ,  mengendalikan  praktik  kebebasan agar penggunanya tidak melampaui batas dan mencederai prinsip-prinsip keadilan itu sendiri. Kedua , mencegah seseorang dari penyalahgunaan wewenang. 23 Talak merupakan bagian dari putusnya perkawinan atas kehendak suami. Isyarat tentang talak yang terdapat dalam Al Qur’an tidak serta merta menjadikan talak di tangan suami secara mutlak bisa dilakukan kapan saja,  tanpa  alasan  apapun.  Bahkan,  ketika terjadi pertengkaran antara suami istri pun ( syiqaq ),  Al  Qur’an  masih  memberikan jalan untuk damai dengan cara musyawarah antara keluarga suami dan istri.  Terhadap perbuatan nusyuz istri maupun suami pun,  Al  Qur’an  memberikan  langkah- langkah perdamaian dan pencegahan untuk menghindarkan dari perceraian. Hal tersebut berarti Al Qur’an sama sekali tidak memudahkan jalan menuju perceraian. Pesan inilah  yang kemudian menurut Jamal Al  Banna  dilupakan  oleh  para  ulama  ﬁkih dalam  merumuskan  aturan  talak,  sehingga dengan  mudah  ulama  ﬁkih  menghukumi talak suami jatuh kepada istri walaupun dengan tidak sengaja sekalipun. 24
Hubungannya  tentang  talak,    rumusan tentang talak yang terdapat dalam kitab- kitab  ﬁkih  selalu  memberikan  ruang yang lebih bebas bagi laki-laki daripada perempuan. Membaca ulang terhadap apa yang dirumuskan para ulama ﬁkih tentang talak dan beberapa masalah perempuan
23 Ibid,. 181.

## telah menyita pemikiran Jamal. Ia lebih
banyak mengkritisi, Jamal menulis :
“Kekurangan  paling  tampak  dari  ulama  fikih adalah  dalam  pembahasan  soal  perempuan. Perempuan  menjadi  korban  atas  tingkah laku  laki-laki.  Pernikahan  dan  perceraian pun  menjadi  “mainan  utama”  ulama  fikih. Mereka membolehkan seorang bapak atau wali mengawinkan anaknya, tanpa konsultasi,  atau sekalipun  bertentangan  dengan  keinginan anaknya.  Dengan  alasan  bahwa  ayahnya  lebih tahu  tentang  kemaslahatan  mereka.  Dalam konteks  perceraian  pun  demikian,  perceraian dibentuk menjadi hak veto kaum laki-laki. Pun ayat-ayat perceraian yang secara nyata hendak melindungi  kepentingan  perempuan  sengaja ditutupi  sedemikian  rapat.      Fikih,  terkhusus yang  membahas  persoalan  perempuan,    yang saat ini diamalkan  bukanlah fikih yang spiritnya bersumber  dari  prinsip-prinsip  Al  Qur’an  dan Hadist  Nabi,  melainkan  fikihnya  para  ulama fikih sendiri.“ 25
Kedatangan Al Qur’an telah merevolusi sistem yang mendiskriminasi perempuan. Al Qur’an memberantas pandangan jahiliah yang melarang perempuan dari kebebasan dan hak-haknya. Dalam tradisi jahiliyah wanita tidak ada bedanya dengan harta kekayaan yang dapat diwariskan. Al Qur’an datang mengubah semua itu. Termasuk pula dalam  hal  talak.  Mereka  dicerai,  dirujuk kembali sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan.  Mereka,  dalam  tradisi  jahiliah, sering  dipermainkan oleh suami mereka dengan talak. Tentu hal itu sangat menyiksa kaum perempuan. Al Qur’an menjadikan perempuan dan laki-laki dalam ikatan kasih sayang. 26 Bahkan,  dalam keadaan talak pun Al Qur’an masih menjunjung tinggi hak- hak perempuan, dengan keadilan dan kasih sayang sebagai spirit Al Qur’an. Sayangnya, para ulama ﬁkih tidak terlalu memperhatikan ‘spirit keadilan, kasih sayang dan kesetaraan’
25 Jamal Al Banna, Nahwa Fiqh Jadid III , terj. Hasibullah Satrawi  dan  Zuhairi  Miarawi, Manifesto  Fiqh  Baru  3: Memahami  Paradigma  Fiqh  Moderat ,  (Jakarta:  Penerbit Erlangga,2008),56-57.
26 Ibid,. 10-11.
ini dalam merumuskan aturan talak. 27 Jamal menulis :
“Segala  hal  yang  disyari’atkan  untuk memperbaiki  aturan  talak,  dari  bobroknya tradisi jahiliyah, kini telah gagal dan tak berarti. Sebab,  aturan  talak  hanya  disandarkan  dan dirujukkan pada lembaran-lembaran manuskrip kitab-kitab  fikih  saja.  Aturan  talak  yang  ada dalam kitab-kitab fikih  hanya  mengacu pada paradigma  masa  lalu  dan  berdimensi  tradisi patriarki.  Cita-cita  perbaikan  aturan  talak itu  tidak  akan  mungkin  tercapai  kecuali  ada pembaharuan paradigma. Prinsip keadilan dan kesetaraan yang disampaikan dalam Al Qur’an harus  dihidupkan.  Pun  harus  dijauhkan    dari pandangan-pandangan  tentang  talak  yang terdapat  dalam  manuskrip-manuskrip  fikih salaf.  Sebab,  formulasi  fikih  yang  dirumuskan oleh ulama salaf telah melupakan prinsip-prinsip yang sebenarnya menjadi spirit Al Qur’an untuk memperbaiki aturan talak. ” 28
Syari’at selalu bersentuhan dengan kehidupan secara umum, baik sosial, politik, budaya,  ekonomi,  maupun  yang  lainnya. Pada persoalan ini, keadilan harus menjadi dasar spiritnya. Hukum maupun undang- undang harus disesuaikan dengan prinsip keadilan ini. 29 Keadilan juga mengandung makna kesetaraan kedudukan antara laki- laki dan perempuan sebagaimana telah tertulis dalam Surat Al Hujurat ayat 13 dan Surat An Nisa’ ayat 32.
Berkaitan  dengan  persoalan  talak, menurut Jamal, adalah sebuah ketidakadilan hukum apabila perceraian diputuskan secara sepihak baik oleh suami maupun istri. Ia menganggap formulasi hukum yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab ﬁkih oleh para ulama tentang talak tidaklah berarti. 30 Sebab, dalam  kitab-kitab  ﬁkih  selalu  disebutkan bahwa talak merupakan hak prerogatif laki- laki,  tanpa  perlu  memperhatikan  apakah pihak perempuan (istri) setuju atau tidak
27 Ibid.
28 Jamal  Al  Banna, Al  Mar’ah  Muslimah  bayna  Tahrir  Al Qur’an wa Taqyid Al Fuqaha’ , 61.
29 Jamal Al Banna, Nahwa Fiqh Jadid, III , 309.
30 Ibid.
untuk dicerai. Pada bukunya Nahwa  Fiqh Jadid III , Jamal mengungkapkan: “Prinsip  keadilan  juga  bisa  diterapkan  dalam konteks  hubungan  suami  istri.  Pola  pikir yang  demikian  ini  akan  mampu  mengungkap ketidakadilan  hukum  yang  ada.  Sahnya kesepihakan  talak  oleh  laki-laki  sebagaimana yang ditulis dalam kitab-kitab fikih menjadi tidak bernilai.  Karena  itu  tidak  sesuai  dengan  dasar sebuah  ikatan  (‘aqd).  Perkawinan  contohnya, disebut sebagai ikatan transparan (‘ijab qabul) dan  kesaksian  (  syahadah  ).  Tentunya,  bila kesepakatan itu mau dirusak, dalam arti talak, semua  unsur  ini  harus  ada.  Dengan  kata  lain, perceraian sepihak dari pihak suami tidak dapat diterima.  Perceraian  hanya  bisa  diterima  bila kedua  pihak  sama-sama  sepakat.  Perceraian seperti  inilah  yang  sesuai  dengan  Al  Qur’an. Karena  Al  Qur’an  memberikan  hak  yang  sama kepada perempuan dan laki-laki, kecuali dalam nafkah keluarga (qawamah). Dalam semua hal, termasuk  suami  istri,  Al  Qur’an  menganjurkan pentingnya menjaga hubungan baik dan berbuat baik. Jika seorang suami mempunyai kelebihan di  hadapan  istri,  dia  juga  harus  berlaku  baik kepada istrinya. Bila tidak, dia telah melanggar nilai  keadilan.  Ini  tidak  hanya  berlaku  dalam konteks suami istri, tetapi juga dalam kehidupan secara umum.” 31 Kesepakatan disini merupakan simbol adanya keikhlasan dan kerelaan baik dari pihak suami maupun istri untuk mengakhiri pernikahannya. Jika keinginan itu hanya dari salah satu pihak dan pihak lain tidak menginginkannya, maka perceraian tersebut tidak dapat diterima. Selain menekankan pada kesepakatan, Jamal lebih menekankan pada sisi keadilan dan kerelaan dari masing- masing pihak untuk menerima konsekuensi talak itu sendiri.

## 3.  Metode Istinbat Hukum Jamal Al Banna
Demi  menggagas  ﬁkih  barunya,  Jamal Al Banna merumuskan pemikirannya itu dalam karya kebanggaannya yakni Nahwa Fiqh Jadid yang terdiri dari tiga jilid. Sebelum
31 Ibid, . 310.
ia  menggagas  ﬁkih  barunya,  ia  mencoba membuat pemahaman baru tentang Al- Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Kedua teks suci tersebut dipandang sebagai teks  yang harus digali makna terdalam  dan  tujuan  syari’atnya,  serta menyejajarkan spirit Sunnah dengan paradigma Al-Qur’an. Ia menegaskan bahwa ﬁkih harus banyak menggali hikmah dari sebuah teks. Itu dilakukan sebagai upaya  pembaharuan  terhadap  ﬁkih  agar tidak mengalami kejumudan. Sekaligus menjadikan kemaslahatan sebagai landasan ﬁlosoﬁs dalam ﬁkih. 32
Pada  gagasan  ﬁkih  barunya,  Jamal  Al Banna  berbeda  dengan  ulama  ﬁkih  klasik dalam merumuskan urutan legal formal dalam membaca teks-teks  suci keagamaan. Yaitu  akal,  nilai-nilai  universal  Al-Qur’an, Sunnah dan Kebiasaan ( ‘Urf ).  Ia menempatkan akal pada posisi pertama dan utama dalam memahami hukum Islam (syari’at). Menurut Jamal, apa yang ditetapkan oleh akal sebagai syari’at,    juga  ditetapkan  oleh  wahyu. 33 Alasan Jamal menempatkan akal sebagai dasar pertama dalam hirarki pedoman hukum Islam adalah Al Qur’an tidak dapat dipahami tanpa menggunakan akal dan pembahasan  syari’at  dalam  konteks  ﬁkih baru -sebagaimana dijelaskan oleh Jamal- hanya terbatas pada persoalan duniawi. Syari’at,  menurut  Jamal,  sama  sekali  tidak menyangkut urusan akidah. 34
Selajutnya,  urutan  kedua  adalah nilai-nilai universal Al Qur’an. Nilai-nilai universal Al Qur’an meliputi keadilan, yang merupakan induk dari nilai-nilai universal yang lain dalam konteks hukum seperti kebebasan,  toleransi,  kasih  sayang,  taubat dan dermawan. 35
Sunnah sebagai dasar ketiga mengalami redeﬁnisi. Jamal mengklasiﬁkasikan sunnah
32 Jamal Al Banna, Kalla Summa Kalla , li Fuqaha’ al-Taqlid wa Kalla li Du’ati at-Tanwir , 249. 33 Jamal al-Banna, Qaḍiyyah al-Fiqh al-Jadid , (Kairo: Dar al-Fikr al-Islamy, 2001), 151.
34 Ibid, . 232.
35 Jamal Al Banna, Nahwa Fiqh Jadid, III , 306-319.
menjadi tiga macam. Pertama ,    sunnah kehidupan  Nabi,  baik  berupa  perbuatan maupun yang lainnya. Kedua , sunnah ibadah, yakni perbuatan Nabi yang berkaitan dengan ibadah. Ketiga, sunnah  politik, yaitu  sikap  Nabi,  kebijakannya    sebagai pemimpin negara dan komandan perang dan sebagainya. Pada semua ini -setelah Al Qur’an- Nabi menggunakan ijtihad. Tujuannya adalah menjelaskan apa yang ada di dalam Al Qur’an. 36 Sunnah yang dijadikan sebagai pijakan hukum adalah sunnah yang tidak bertentangan dengan ideal moral Al Qur’an,  seperti  keadilan,  kemerdekaan, toleransi dan lain sebagainya. Adapun dasar yang keempat adalah ‘Urf . Yaitu kebiasaan- kebiasaan atau tradisi yang dipandang baik oleh agama dan tidak bertentangan dengan akal sehat. 37

## 4.  Kritik Ulama terhadap Pendapat
Talak Bukan Hak Mutlak Suami
a. Prof. Wahbah Zuhaili Bukunya, Fiqh  Al  Islam  wa  ‘Adillatuhu , Wahbah  Zuhaili  menuliskan  beberapa alasan mengapa talak menjadi hak mutlak suami. Diantaranya adalah karena suamilah yang mendapatkan amanat untuk menjaga ikatan perkawinan itu. Sebagai indikasinya, suami diwajibkan untuk membayar mahar,  menafkahi,  menyediakan  tempat tinggal, serta melindungi dari hal-hal yang membahayakan hidup istrinya. Hal ini tentu sangat logis mengapa talak menjadi hak suami. 38 Selain itu, Isyarat tentang talak menjadi hak suami secara jelas diterangkan dalam surat  At  Talaq  ayat  1,  bahwa  talak  itu menjadi  hak  suami,  karenanya  suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya. Meskipun  demikian,  seharusnya  suami sebisa mungkin mencegah dirinya untuk
36 Jamal Al Banna, Nahwa Fiqh Jadid, II, terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi, Manifesto Fiqh Baru: Redefinisi dan Reposisi Sunnah, 148 37 Jamal Al Banna, Nahwa Fiqh Jadid, III ,342-343.
38 Wahbah Zuhaili, Fiqh Al Islam wa ‘Adillatuhu , Juz 7, ( Beirut : Dar al Fikr, 1985), 360-3
menceraikan istrinya kecuali karena ada kebutuhan yang mendesak ( darurat ). 39 Damir yang terdapat dalam potongan ayat 1 surat At Talaq ( نِهِتَّدِعِل َّنُهوُقِّلَطَف ),  maka dapat disimpulkan bahwa menjatuhkan talak adalah perbuatan laki-laki, dalam hal ini adalah suami. Sementara itu isim maf’ul dari potongan ayat di atas merupakan isim damir yang kembalinya kepada jenis kelamin perempuan ( jama’ ). Hal ini berarti bahwa subjek dari peristiwa pengucapan talak adalah suami sedangkan objeknya adalah istri. 40
b.  Prof. Said Ramadan Al Buty Terhadap kritik tentang dimanakah persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga jika hak talak secara mutlak berada di tangan suami yang berasal dari kaum orientalis maupun para feminis muslim, Prof. Dr. Muhammad Sa’id Ramadan Al Buti membantahnya dengan falsafah mahar dan nafkah yang menjadi kewajiban suami. Al Buti menyatakan bahwa Allah swt. menjadikan talak sebagai hak untuk laki- laki,  kemudian  mengikatnya  dengan mahar dan nafkah sebagai resiko baginya. Sebaliknya,  Allah  swt.  memberikan  mahar dan nafkah bagi perempuan dan mengikat keduanya dengan talak sebagai resiko. Artinya, perempuan dirugikan dengan talak, tetapi mendapatkan keuntungan dari mahar dan nafkah sebagai bandingan. Demikian juga dengan laki-laki mendapatkan hak talak sebagai keuntungan dan mahar serta nafkah sebagai kerugian. 41 Di sinilah letak persamaan hak antara suami dan istri pada ikatan yang setara ini (pernikahan). Sayangnya  mereka,  yakni  para  kritikus talak,  memilih  pandangan  bahwa  syari’at Islam menetapkan kebahagiaan laki-laki
39 Wahbah Zuhaili, Tafsir Al Munir , Jilid 14, ( Beirut: Dar al Fikr, 2001), 657.
40 Ibid,. 658. dikutip dari Al Alusi, Ruh al Ma’ani , Juz 18, (Beirut: Dar al Fikr, 1967), 161-162.
41 Muhammad Sa’id Ramadan al Buti, Perempuan  dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam , (Yogyakarta: Suluh Press,
2005), 150-151.
dan menghancurkan hak-hak perempuan. Mereka tidak mau secara jujur melihat bandingan talak yaitu mahar dan nafkah. Padahal bandingan antara talak dan mahar serta nafkah adalah neraca yang seimbang bagi suami dan istri.

## D. Penutup
Jamal Al Banna sebagai pemikir yang concern dengan persoalan gender ,  memiliki kepedulian yang cukup besar terhadap kaum perempuan dan golongan lemah. Ia menilai bahwa sikap androsentrik para ahli hukum memainkan peran yang sangat penting dalam memformulasikan hukum talak. Bahwa secara umum para ahli hukum Islam, dari semua madzhab hukum Islam yang masih ada meyakini dan menyadari bahwa talak adalah hak prerogatif laki-laki. Sebagai alasannya,  karena    laki-laki    mempunyai tanggung  jawab  yang  lebih  besar,  yakni menafkahi perempuan. 42 Peraturan talak yang tercantum dalam kitab-kitab ﬁkih  menyatakan bahwa talak sah dijatuhkan oleh seorang suami yang baligh, berakal (juga tidak dalam keadaan mabuk), atas kehendak sendiri dan dijatuhkan pada istri yang tidak sedang haid, nifas atau baru saja  digauli,  dengan  atau  tanpa  izin  istri. Menurut Jamal, aturan ini tidaklah bernilai dan tidak dapat diterima, sebab menyelisihi prinsip keadilan dalam Al Qur’an. Talak harus atas kesepakatan suami dan istri. Pasalnya karena sahnya akad nikah adalah berdasarkan pada persetujuan kedua pihak, maka ketika merusaknya juga harus melalui kesepakatan kedua pihak. Mencitrakan pernikahan  sebagai  bentuk  kesepakatan, dapat diketahui bahwa pandangan Jamal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. Sebagaimana telah disebutkan dalam biograﬁnya, bahwa Jamal belajar di sekolah perdagangan. Menurut aturan  perdagangan,  setiap  transaksi harus berdasarkan kesepakatan dan
42 Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan; Relasi Gender menurut Tafsir Al Sya’rawi , (Jakarta:  Teraju,2004), 121.
menguntungkan kedua pihak. Jika salah satu pihak dirugikan oleh pihak yang lain,  berarti telah  terjadi  wanprestasi  di  dalamnya,  dan telah mencederai kesepakatan itu sendiri. Untuk membatalkan suatu  transaksi, harus melalui kesepakatan para pihak. Begitu pula  penggambaran  Jamal    terhadap  talak, sebagai suatu kemungkinan yang akan terjadi karena adanya pernikahan. Jamal terlihat menyamakan akad nikah dengan transaksi  dalam  perdagangan,  dimana kesepakatan dan kerelaan para pihak adalah sangat penting.
Hal  tersebut  sangat  logis,  apabila kesepakatan dalam pernikahan juga menuntut adanya kata “sepakat” dalam hal pemutusan ikatan perkawinan (dalam arti talak). Kesejajaran peran ini bahkan juga tampak ketika istri berinisiatif terlebih dahulu dalam perceraian dengan jalan khulu’ . Khulu’ seorang istri tentu berdasarkan pada persetujuan suami. Hak cerai keduanya sama dan sejajar baik talak maupun khulu’ harus didasarkan  pada kesepakatan kedua pihak. Terkait dengan keharusan persetujuan istri dalam talak ini, Jamal seakan  menaﬁkan keberlakuan hadist tentang sahnya talak yang diucapkan secara bergurau (hadist yang diriwayatkan oleh At Turmuzi dari Abu Hurairah). Ia bahkan mengharuskan adanya kerelaan dari kedua pihak dalam perceraian, yang tentunya kerelaan itu terjadi dalam keadaan sadar dan sungguh-sungguh, bukan dalam keadaan bergurau.
Berdasarkan  pada pernyataan Jamal tentang alasannya merumuskan aturan talak yang berbeda dengan aturan talak dalam kitab-kitab  ﬁkih-  yaitu  untuk  mempersulit talak bagi suami serta memberi kuasa bagi istri untuk melindungi dirinya jika suami melanggar  aturan  keadilan,  nampaknya alasan ini hampir sejalan dengan salah satu prinsip  hukum  perkawinan  di  Indonesia, yaitu asas perceraian dipersulit. Telah diketahui bahwa aturan talak di Mesir- sebagai tempat tinggal Jamal- mengharuskan talak dilakukan di pengadilan. Tidak bisa
tidak,  tentu  proses  dialogis  antara  suami dan istri yang akan bercerai itu pasti terjadi  dalam proses persidangan. Maka terlihat jelas bahwa aturan talak di Mesir telah mengalami pembaharuan dan tidak lagi menganggap talak sebagai hak mutlak suami. Akan tetapi, belum ada aturan dalam perundang-undangan Mesir yang secara eksplisit menyebutkan ketidaksahan talak tanpa adanya persetujuan kedua pihak.
Perumusan talak ini, Jamal mengharuskan adanya kesepakatan kedua pihak untuk bercerai guna  melindungi istri dari kesewenangan suami. Dapat diambil kesimpulan jika istri tidak sepakat untuk dicerai,  maka  konsekuensinya  hakim  tidak bisa memberi kuasa kepada suami untuk mengucapkan talak. Sehingga talak tidak akan terjadi selama salah satu pihak tidak setuju. Melihat pada cara Jamal merumuskan sumber hukum yang sama sekali berbeda dengan  ulama  terdahulu,  menurut  penulis ia pantas digolongkan dalam kategori liberalism  religius berdasarkan tipologinya Wael B. Hallaq. Jamal dalam membangun menghubungkan antara teks suci dengan realitas dunia modern dengan lebih berpijak pada upaya melewati makna eksplisit teks untuk menangkap jiwa  dan maksud luas dari teks.
Pemikiran  Jamal Al Banna tentang talak ini  tidaklah  menaﬁkan  adanya  hak  talak bagi suami, hanya saja hak tersebut dibatasi oleh hak istri sebagai patner hidupnya dalam perkawinan berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Pun tampaknya tawaran pembaharuan hukum talak ini bisa dipertimbangkan  dalam undang-undang hukum perkawinan di Indonesia. Mengingat, angka perceraian di Indonesia masih cukup tinggi –baik itu talak maupun cerai gugat- dan proses dialogis yang terjadi beberapa pengadilan agama untuk menangani kasus perceraian tidak dijalankan secara maksimal. Adanya tambahan poin kesepakatan suami istri untuk bercerai dalam aturan talak di
Indonesia diharapkan mampu meminimalisir angka perceraian dan spirit “asas perceraian dipersulit” dapat diwujudkan. Perumuskan aturan talak yang menurut Jamal paling sesuai dengan prinsip Al Qur’an, yakni talak dengan kesepakatan, ia berusaha melindungi perempuan dari kesewenang- wenangan nafsu laki-laki. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya yang selalu aktif membela kaum  yang  lemah,  seperti  para  buruh  dan kaum perempuan.
Rumusan talak yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mempersulit perceraian sebagai salah satu asasnya adalah suatu terobosan kebijakan hukum yang sudah sesuai dengan keadaan. Yang mana talak hanya sah dilakukan di hadapan pengadilan dengan pertimbangan kemaslahatan. Pada aturan hukum perkawinan di Indonesia perceraian yang dipelopori oleh suami dinamakan talak,  sedangkan  yang  dipelopori  oleh  istri dinamakan cerai gugat. Tetapi akan lebih baik jika alasan pembolehan talak dalam undang- undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ditambahkan adanya alasan kesepakatan kedua pihak untuk bercerai

## DAFTAR PUSTAKA
Busainah Al Sayyid Al Iraqi, Asror Fi Hayati Al Muthollaqat , Bagdad, Dar Thuaiq, 1996. Fatima Mernissi, Beyond the Veil , terj. Masyhur Abadi, Seks dan Kekuasaan : Dinamika Pria dan  Wanita  dalam  Masyarakat  Muslim Modern , Surabaya,  Al Fikr, 1997.
Istibsyaroh, Hak-Hak  Perempuan;  Relasi Gender menurut Tafsir Al Sya’rawi , Jakarta, Teraju, 2004.
Jamal  Al  Banna, Nahwa  Fiqh  Jadid  III ,  terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Miarawi, Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat , Jakarta, Penerbit Erlangga,
2008.
----------, Nahwa Fiqh Jadid, II, terj. Hasibullah Satrawi  dan  Zuhairi  Misrawi, Manifesto Fiqh  Baru:  Redefinisi  dan  Reposisi Sunnah, Jakarta, Penerbit Erlangga,2008. ---------, Kalla Summa Kalla , li Fuqaha’ al-Taqlid wa Kalla li Du’ati at-Tanwir , Dar el Fikr al Islamy, 1998.
---------, Qadiyyah al-Fiqh al-Jadid ,  (Kairo, Dar al-Fikr al-Islamy,2001
----------, Al Mar’ah Muslimah bayna Tahrir Al Qur’an wa Taqyid Al Fuqaha , Kairo, Dar  al Fikr Al Islami, 1999
Khoiruddin  Nasution,  “ Kontruksi  Fiqh Perempuan  dalam  Masyarakat  Indonesia Modern: Studi Kasus Atas Proses Perceraian Antara Suami dan Istri” , dalam Rekonstruksi Fiqh Perempuan , ed.M. Hajar Dewantoro, Yogyakarta,  Penerbit Ababil, 1996.
Lexi  J.  Moeloeng, Penelitian  Kualitatif , Bandung, Osdakarya, 2002.
M.  Zamzami,”  Pemikiran  Jamal  Al  Banna tentang  Relasi  Agama  dan  Negara”, Tesis,  Pascasarjana  IAIN  Sunan  Ampel Surabaya, 2008.
Masdar  Farid  Mas’udi, Islam  dan  Hak- Hak  Reproduksi  Perempuan  :Dialog  Fiqh Pemberdayaan , Bandung,  Mizan, 2000.
Miftahul  Arif,  “Relasi  Suami  Istri  dalam Pemikiran  Jamal  Al  Banna”,  Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.
Moch.  Ali, Penelitian  Prosedur  Strategi , Bandung,  Angkasa, 1987
Muhammad Sa’id Ramadan al Buti, Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam , Yogyakarta, Suluh Press, 2005
Muhammad Yusuf Shandy, “Nahwa Fiqh Jadid: Liberalisasi Syari’at Ala Jamal Al Banna”. Dalam http:/www.myshandy.multiply. com/Saung Pancarita, (14 Oktober 2011 ) S.  Nasution, Metode  Penelitian  Naturalistik; Kualitatif , Bandung, Tarsito, 1998. Sawitri  Supardi  Sadarjoen, Konflik  Marital: Pemahaman  Konseptual,  Aktual  dan Alternatif  Solusinya ,  Bandung,  Reﬁka Aditama, 2005.
Sulaiman bin  ‘Asy’as Al Sijistani, Sunan Abi Dawud, Beirut, Dar al Fikr, 1993. Wahbah Zuhaili, Fiqh Al Islam wa ‘Adillatuhu , Juz 7, Beirut, Dar al Fikr, 1985
----------, Tafsir Al Munir , Jilid 14, Beirut, Dar al Fikr, 2001.
Winarno  Surakhman, Pengantar  Penelitian Ilmiah , Bandung,  Tarsito, 1980
http://en.wikipedia.org/wiki/Gamal_al- Banna (14 Oktober 2011)
U.S.-Islamic  World  Forum,  2006,  5.  Dalam www.worldislamicfarum/node/131  (11 Maret 2012)