Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA
Oleh : Elviana Sagala, SH, M.Kn Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik mengenai semua perbuatan hukum yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan peraturan lain, dan dalam menjalankan tugasnya Notaris harus:
1. Bersifat mandiri (autonomous)
2. Tidak memihak siapapun (impartial)
3. Tidak  tergantung  kepada  siapapun  (independent),  yang  berarti  dalam  menjalankan  tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  Notaris  bertanggung  jawab  penuh  terhadap perbuatan-perbuatan  hukum  yang  akan  timbul  dikemudian  hari  dan  bahkan  tanggung  jawab  moril sebagai  profesional,  kalau  merugikan  pihak  lain,  Notaris  harus  dapat  mempertanggung  jawabkan pekerjaannya dimuka hukum secara perdata dan pidana dan Notaris wajib bertanggung jawab atas semua akta yang dibuatnya.
Sedangkan  kekuatan  mengikat  Kode  etik  Notaris  dalam  rangka  Notaris  membuat  akta-akta  telah berjalan dengan efektif, dimana setiap akta  yang dibuat Notaris hendaknya bersumber pada aturan yang  telah  diatur  dalam  UUJN  serta  apabila  terdapat  Notaris  yang  ‘ nakal’  dalam  membuat  akta maka dapat dituntut secara pidana dan perdata.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Tugas Profesi

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Hukum merupakan bagian yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari kehidupan masyarakat manusia sehingga  di  dalam  masyarakat  selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma  hukum  (ubi  societas  ibi  ius). Hal  tersebut  menurut  Cicero  bahwa tata  hukum  harus  mengacu  pada penghormatan  dan  perlindungan  bagi keluhuran  martabat  manusia.  Hukum berupaya  menjaga  dan  mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat  individu  yang  egoistis  dan
kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik.  Kehadiran  hukum  justru  mau menegakkan  keseimbangan  perlakuan antara  hak  perorangan  dan  hak bersama.  Oleh  karena  itu,  secara hakiki  hukum  haruslah  pasti  dan  adil sehingga berfungsi sebagaimana mestinya.
Hal tersebut menunjukkan pada  hakikatnya  para  penegak  hukum (hakim,  jaksa,  Notaris,  dan  polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum  harus  menjalankan  dengan itikad  baik  dan  ikhlas,  sehingga
profesi  hukum  merupakan  profesi terhormat  dan  luhur  (officium  nobile). Oleh  karena  mulia  dan  terhormat, profesional  hukum  sudah  semestinya merasakan  profesi  ini  sebagai  pilihan dan  sekaligus  panggilan  hidupnya untuk  melayani  sesama  di  bidang hukum.  Akan  tetapi,  ironisnya  para profesi hukum kurang memiliki kesadaran  dan  kepedulian  sosial.  Hal ini  dapat  dilihat  para  pakar  hukum menjadi  orang-orang  sewaan  yang dibayar mahal oleh kliennya, pelayanan  hanya  diberikan  kepada orang-orang  yang  berduit  saja.  Oleh karena  itu,  Theo  Huijbers  menuliskan beberapa  kriteria  yang  harus  dimiliki oleh para profesional, antara lain:
1. Sikap  kemanusiaan,  agar  tidak menanggapi  hukum  secara formal, tetapi selalu mendahulukan hukum
secara material dengan mengutamakan penghormatan pada hak asasi manusia.
2. Sikap  keadilan  untuk  menentukan apa  yang  layak  bagi  masyarakat agar terjamin rasa keadilannya.
3. Sikap kepatuhan dalam
mempertimbangakan apa yang sungguh-sungguh adil dalam suatu perkara.
4. Sikap  jujur  agar  tidak  ikut-ikutan dalam mafia peradilan.
Begitu  juga  dengan  profesi Notaris yang memerlukan suatu
tanggung jawab baik individual maupun  sosial  terutama  ketaatan terhadap  norma-norma  hukum  positif dan  kesediaan  untuk  tunduk  ada  kode etik  profesi,  bahkan  merupakan  suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat  norma  hukum  positif yang sudah ada.
1.2 Pokok Permasalahan
Adapun  ruang  lingkup  pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam Makalah ini, terdiri atas: 1. Bagaimanakah  tanggung  jawab Notaris dalam menjalankan profesinya?
2. Bagaimanakah  kekuatan  mengikat Kode  etik  Notaris  dalam  rangka Notaris membuat akta-akta
Notaris?
1.3 Metode Penelitian
Data  penulisan  makalah  ini diperoleh dengan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan yaitu suatu metode dengan  membaca  telaah  pustaka tentang  Notaris  sebagai  Penegak Hukum.  Selain  itu,    saya  juga memperoleh data dari internet.
Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data skunder yang terdiri dari bahan hukum Primer,  Skunder,  dan  tersier  sebagai berikut:
1. Bahan hukum perimer, yaitu bahan hukum  yang mempunyai  kekuatan
mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia dan kode etik profesi Notaris.
2. Bahan  hukum  Sekunder,  yaitu bahan  hukum  yang  erat  kaitannya dengan bahan hukum primer, yang antara  lain  adalah  teori  para Sarjana, buku, penelusuran Internet,  artikel  ilmiah  dan  surat kabar.
3. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan hukum yang memberikan pertunjuk  maupun  penjelasan  atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus.

## II. PERMASALAHAN
Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-undang  Jabatan Notaris.  Notaris  adalah  pejabat  umum yang satu-satunya  berwenang  untuk membuat  akta  otentik  mengenai  semua perbuatan  hukum  yang  diberi  wewenang oleh  Undang-undang  dan  peraturan  lain, dan  dalam  menjalankan  tugasnya  Notaris harus:
1. Bersifat mandiri (autonomous)
2. Tidak memihak siapapun (impartial)
3. Tidak  tergantung  kepada  siapapun (independent),  yang  berarti  dalam menjalankan  tugas  jabatannya  tidak dapat  dicampuri  oleh  pihak  yang mengangkatnya atau pihak lain.
Notaris dalam  membuat  perbuatan hukum  bentuk  dari  aktanya  diatur  oleh undang-undang  dan  dalam  hal  membuat keadilan  dalam  akta  itu  Notaris  dapat membantu  para  pihak  membuat  akta  itu sesuai  dengan  fungsinya  penegak  hukum dengan  menambahkan  beberapa  kriteria asal  tidak  bertantangan  dengan  Undang- undang  dan  peraturan  lainnya  sehingga para  pihak  mendapatkan  keadilan  dalam perbuatan  hukum  yang  mereka  buat. Maka  dapatlah  diambil  suatu  penilaian bahwa  Notaris  sangat  besar  peranannya dalam menciptakan keadilan dari berbagai macam perbuatan hukum ditengah  masyarakat  yang  karena  setiap aktanya memiliki kekuatan hukum.
Namun  kelebihan  Notaris  tersebut banyak  yang  belum  mengetahui  pasti hingga  masih  banyak  masyarakat  yang tidak  menggunakan  jasa  Notaris  untuk membuat perbuatan hukum yang mestinya harus  dibuat  otentik  agar  tidak  timbul masalah.  Kalaupun  ada  yang  tau  masih banyak  yang  menganggap  Notaris  untuk kalangan elit saja sehingga pada kenyataan masih banyak didaerah terpencil  yang  tidak  mengerti  bahkan takut  berurusan  dengan  Notaris.  Bahkan ada sebahagian masyarakat yang mengertipun  mereka  mengangap  Notaris itu  sosok  yang  hanya  mau  tau  urusan orang-orang elit yang berduit karena sikap Notaris  masih  ada  juga  yang  memberi gambaran  tidak  mudah  dimegerti  oleh
masyarakat
yang masih awam
pemikirannya,  dan  Notaris  juga  masih banyak  yang  enggan  atau  memilih-milih yang menghadap kepadanya untuk memberi bantuan hukum dengan menjelaskannya
Karena itu Penulis ingin
mengetahui  tentang  jati  diri  Notaris sebagai Penegak hukum. Apalagi sekarang  Notaris  harus  menyelesaikan jenjang  strata  2  yang  khusus  yaitu Magister  Kenotariatan  (MKn),  sehingga membuat  wibawa  seorang  Notaris  benar- benar mencapai sempurna dengan sandang  yang  di  pakai  dipundaknya  dan semakin membuat seorang Notaris memang  benar-benar  penegak  hukum ditengah  masyarakat  secara  langsung  dan mempunyai  beban  yang  besar  yang  perlu dihargai karena Notaris membantu penghindaran konflik hukum di masyarakat  tanpa  pembedaan  kecuali undang-undang  mengatur  tentang  hal-hal khusus  yang  oleh  Notaris  tidak  boleh dilakukan.

## III. PEMBAHASAN
3.1 Notaris Sebagai Profesi
Sungguh  benar  bahwa  tidak semua  pekerjaan  dalam  hidup  ini dapat  dikatakan  sebagai  profesi  dan benar juga bahwa tidak  semua profesi ada  di  dunia  merupakan  profesi  luhur atau  terhormat  ataupun  profesi  mulia (officium  nobile).  Hanya  pekerjaan-
pekerjaan tertentu saja yang merupakan profesi. Menurut
Abdulkadir  Muhammad,  agar  suatu pekerjaan  dapat  disebut  suatu  profesi ada  beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi, antara lain:
1. Adanya spesialisasi pekerjaan.
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan.
3. Bersifat tetap dan terus menerus.
4. Lebih  mendahulukan  pelayanan dari pada imbalan.
5. Mempunyai  rasa  tanggung  jawab yang tinggi.
6. Terkelompok  dalam  organisasi profesi.
Lebih lanjut menurut C.S.T.Kansil,  menjelaskan  kaidah- kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut:
1. Profesi merupakan pelayanan, karena  itu  mereka  harus  bekerja tanpa  pamrih,  terutama  bagi  klien atau pasiennya yang tidak mampu.
2. Pelaksanaan pelayanan jasa
professional  mengcu  pada  nilai- nilai luhur 3. Pelaksana profesi berorientasi kepada masyarakat secara keeluruhan
4. Pola  persaingan  dalam  1  (satu) profesi haruslah sehat.
Dari  pembahasan  diatas  dapat
disimpulkan
bahwa Notaris
merupakan  profesi  yang  cukup  unik,
karena Notaris dalam melaksanakannya dituntut serba professional, ini terlihat dalam melaksanakan  tugasnya  Notaris  tidak menguntungkan  salah  satu  pihak, selain  itu    Notaris  berbeda  dengan profesi  advokad,  Notaris  bersifat netral,  karena  Notaris  mewakili  2 (dua)  belah  pihak  dalam  melakukan perbuatan  hukum.  Hal  ini  berbeda dengan advokad hanya mewakili salah satu pihak dalam permasalahan hukum.  Dengan  kata  lain,  Notaris harus  menunjukkan  sifatnya  yang netral  bagi  para  pihak  meski  ia diminta  bantuan  hukum  oleh  satu pihak, maka seorang Notaris merupakan profesi yang dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan  pada  pengaturan  Undang- undang  maupun  kode  etik  yang menjadi pengaturan internalnya.
Selain  hal  tersebut  diatas, dalam melaksanakan tugas jabatannya, seseorang  Notaris  harus  berpegang teguh  pada  kode  etik  jabatan  Notaris. Kode  etik  profesi  merupakan  produk etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan  penerapan  pemikiran  etis atas  suatu  profesi,  dimana  dapat berubah  dan  dirubah  seiring  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan tekonologi sehingga anggota
kelompok  tidak  ketinggalan  jaman.
Oleh karena merupakan hasil
pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan merupakan perwujudan  nilai  moral  yang  hakiki yang  tidak  bisa  dipaksakan  dari  luar maka  hanya  berlaku  efektif  apabila dijiwai  oleh  cita-cita  dan  nilai-nilai yang  hidup  dalam  lingkungan  profesi itu  sendiri,  sehingga  merupakan  suatu rumusan  norma  moral  manusia  yang mengemban  profesi  tersebut  dan menjadi  tolak  ukur  perbuatan  anggota kelompok  profesi  serta  merupakan upaya  pencegahan  berbuat  yang  tidak etis  bagi  anggotanya.  Dari  penjabaran diatas  dapat  ditegaskan  bahwa  suatu profesi  dikatakan  sebagai  profesi apabila  memuat  suatu  pengaturan yang  bersifat  internal  yaitu  kode  etik. Dalam  hal  ini  Notaris  mempunyai kode etik sehingga dalam melaksanakan  tugasnya  Notaris  tetap dalam  koridor-koridor  hukum  yang berlaku.  Selain  itu,  untuk  dapat dikatakan  sebagai  Notaris,  maka seseorang  harus  mencapai  usia  27 tahun, menyelesaikan pendidikan notariat, magang dan lulus tes notariat serta  menunggu  izin  dari  Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.
3.2 Kedudukan Kode Etik Dalam Menjalankan Profesi Notaris Kedudukan  kode  etik  bagi Notaris  sangatlah  penting,  bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi  sehingga  perlu  diatur  dengan
suatu  kode  etik,  melainkan  juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris  yang  sangat  berorientasi  pada legalisasi,  sehingga  dapat  menjadi fundamen hukum utama tentang status harta  benda,  hak,  dan  kewajiban seorang klien  yang menggunakan jasa Notaris tersebut.
Oleh  karena  itu,  agar  tidak terjadi  ketidakadilan  sebagai  akibat dari  pemberian  status  harta  benda, hak,  dan  kewajiban  yang  tidak  sesuai dengan  kaidah  dan  prinsip-prinsip hukum  dan  keadilan,  sehingga  dapat mengacaukan  ketertiban  umum  dan juga  mengacaukan  hak-hak  pribadi dari  masyarakat  pencari  keadilan, maka  bagi  dunia  Notaris  sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.
sebelum lahirnya UUJN,
pengawasan, pemeriksaan dan pejatuhan  sanksi  terhadap  Notaris dilakukan  oleh  badan  peradilan  yang ada  pada  waktu  itu,  sebagaimana pernah  diatur  dalam  Pasal  140 Reglement op de Rechtelijke Organisatie  en  Het  Der  Justitie  (Stbl.
1847  No.  23),  Pasal  96  Reglement
Buitengewesten,  Pasal  3  Ordonatie Buitengerechtelijke Verrichtingen Lembaran  Negara  1949  Nomor  135, dan Pasal 50 PJN. Kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan peradilan umum dan
mahkamah agung sebagaimana tersebut  dalam  Pasal  32  dan  54 Undang-Undang  Nomor  13  1965 tentang  Pengadilan  dalm  Lingkungan Peradilan  Umum  dan  Mahkamah Agung.  Kemudian  dibuat  pula  Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  2  Tahun  1984  tentang  Tata Cara  Pengawasan  Terhadap  Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan,  dan  Pembelaan  Diri Notaris,  dan  terakhir  dalam  Pasal  54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.
Dalam  kaitan  tersebut  diatas, meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah  (dahulu  oleh  Menteri Kehakiman, sekarang Menteri Hukum dan HAM). sekarang dalam
pengawasannya dilakukan oleh Organisasi  Majelis  Pengawas  Notaris yang  diatur  dalan  UUJN  pasal  67 sampai  81  yaitu  Majelis  Pengawas Daerah (MPD) untuk tingkat Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk wilayah Propinsi  dan  Majelis  Pengawas  Pusat (MPP)  untuk  tingkat  Pusat/Ibu  Kota Negara  agar  dalam  hal  pelanggaran kode etik dan pengawasan dari tingkah laku seorang Notaris  dapat  lebih  ketat pengawasannya  sehingga  tidak  ada
penyelewengan kekuasaan oleh
Notaris.
Dalam hal hubungan Notaris di
Indonesia dan kliennya, perlu dijelaskan aturan-aturan profesi yaitu:
1. dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris wajib memberikan  pelayanan  hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
2. dalam melakukan tugas
jabatannya, Notaris
wajib memberikan  pelayanan  hukum untuk  mencapai  kesadaran  hukum yang  tinggi  dalam  masyarakat supaya menyadari dan menghayati hak  dan  kewajibannya  sebagai warga Negara dan anggota masyarakat.
3. Notaris wajib memberikan jasanya kepada  anggota  masyarakat  yang kurang  mampu  dengan  Cuma- Cuma.
Dalam  hal  hubungan  antara sesama  rekan  Notaris  di  Indonesia, perlu adanya aturan Sebagai berikut:
1. Notaris  dengan    sesama  rekan
Notaris  lainnya  hendak  hormat- menghormati dalam suasana
kekeluargaan
2. Notaris tidak mengkritik menyalahkan akta-akta yang
dibuat  rekan  Notaris  lainnya  di hadapan klien atau masyarakat
3. Notaris tidak membiarkan
rekannya  berbuat  salah  dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya.  Notaris  yang ditolong jangan menaruh curiga.
4. Notaris  tidak  menarik  karyawan Notaris lainnya secara tidak wajar
5. dalam melakukan tugas jabatannya,  Notaris  baik  moral maupun  matriil  dan  menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan dirinya
semata-mata
6. dalam  menjalankan  pekerjaannya,
Notaris tidak dibenarkan mempergunakan  calo  (perantara) yang mendapatkan upah daripadanya 7. Notaris dilarang mengadakan persaingan  tidak  sehat  dengan jalan  merendahkan  tarif/ongkos jasa
8. Notaris  harus  saling  menjaga  dan membela  kehormatan  dan  nama baik  korps  Notaris  atas  dasar  rasa solidaritas dan sikap salling tolong menolong secara konstruktif Jadi  majelis  Pengawas  adalah merupakan  institusi  yang  berwenang menjatuhkan  sanksi  terhadap  Notaris, dan masyarakat juga dapat melaporkan Notaris yang tidak bertangung  jawab  atau  Notaris  yang
tidak  menjalankan  smua  apa  yang diharuskan  kepadanya  oleh  Undang- undang.  Selain  sanksi  administatif Notaris  juga  dapat  dikenakan  sanksi pidana  dan  sanksi  perdata  menurut pembuktian yang oleh majelis pengawas  itu  layak  diterima  seorang Notaris yang telah menjalankan profesinya  yang  melanggar  undang- undang.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut diatas  maka  saya  dapat  mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Notaris dalam melaksanakan tugas dan  kewenangannya  bertanggung jawab  penuh  terhadap  perbuatan- perbuatan hukum yang akan timbul dikemudian hari dan
bahkan  tanggung  jawab  moril sebagai profesional, kalau
merugikan  pihak  lain,  Notaris
harus dapat mempertanggung jawabkan  pekerjaannya  dimuka hukum  secara  perdata  dan  pidana dan  Notaris  wajib  bertanggung jawab  atas  semua  akta  yang dibuatnya,  akan  tetapi  setiap perbuatan  hukum  yang  dilakukan oleh Notaris harus dianggap berlaku  secara  sah  sebelum  ada perbuatan yang menyatakan sebuah  akta  yang  dibuat  oleh
Notaris mengalami kesalahan maupun  cacat  secara  hukum  yang dikenal  dengn  asas  presumtio iustae causa.
2. Kekuatan  mengikat  Kode  etik Notaris  dalam  rangka  Notaris membuat  akta-akta  telah  berjalan dengan  efektif,  dimana  setiap  akta yang  dibuat  Notaris  hendaknya bersumber  pada  aturan  yang  telah diatur  dalam  UUJN  serta  apabila terdapat  Notaris  yang  ‘ nakal’ dalam  membuat  akta  maka  dapat dituntut secara pidana dan perdata, akan  tetapi  mekanisme  yang  perlu ditempuh  adalah  sanksi  secara administratif yang dijatuhkan berupa  teguran  lisan,  tertulis sampai dengan pemberhentian dengan  tidak  hormat  dari  majelis Pengawas.
4.2 Saran
Berdasarkan  uraian  tersebut diatas  maka  Penulis  dapat  membuat saran sebagai berikut :
1. Memberikan  pelatihan  terhadap Notaris secara berkala dan meningkatkan  pendidikan  hukum di  Magister  Kenotariatan  agar semua  perbuatan  hukum  yang dibuat oleh Notaris tidak menimbulkan permasalahan.
2. Menindak  tegas  perbuatan  Notaris yang diduga melakukan
pelanggaran  kode  etik baik karena
pengawasan langsung maupun aduan masyarakat dengan memperhatikan  bukti-bukti  yang
cukup untuk itu.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Adjie,  Habib.,  2008,  Sanksi  Perdata  &
Administratif  Terhadap  Notaris Sebagai  Pejabat  Publik, PT. Refika Aditama, Bandung
_______________,  2008,  Hukum  Notaris Indonesia,  PT.  Refika  Aditama,
Bandung B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432