## PERAN HAKIM DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA DISPENSASI NIKAH DI KABUPATEN BOJONEGORO
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TAHUN 2022)
Abdul Jalil 1 , Mas Umar 2 , Hanif Azhar 3 1,2 IAI AL-Hikmah Tuban, 3 STAI Hasan Jufri Bawean
1 jalilibnazhari93@gmail.com, 2 umar.elasyrof@gmail.com,
3 hanif.azhar15@gmail.com
Abstract :  Early  marriage  is  still  a  phenomenon  in  this  country.  Several sources say that the rate of early marriage is still high in Indonesia. One of the 2018  Supreme  Court  annual  reports  states  that  Religious  Courts  (PA) throughout Indonesia issued 13,251 marriage dispensations. According to the Ministry of PPPA (Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, in  2021  there  were  65  thousand  cases  recorded  and  in  2022  55  thousand applications  for  marriage  dispensation  were  submitted.  This  is  directly proportional  to  the  application  for  marriage  dispensation  in  2022  in Bojonegoro Regency which was quite high with 532 application cases. When compared  with  other  districts  such  as  Gresik,  Lamongan,  Tuban,  Nganjuk, and Ngawi, the number of cases of early marriage in Bojonegoro is quite high. The formulation of the problem in this research is 1. What do the judges think about  solutions  to  prevent  and  reduce  the  level  of  marriage  dispensation  in Bojonegoro Regency 2. What are the factors causing the increase in marriage dispensations  in  the  Bojonegoro  Religious  Courts  in  2022?  The  type  of research we use includes qualitative research. Meanwhile, the approach we use is a case study approach. The nature of this research is analytical descriptive, the  data  collection  method.  as  follows:  a)  Observation  Method,  b)  Interview Method,  c)  Documentation.  While  the  author  uses  data  analysis:  1).  Data Reduction, 2). Data Display,  3). From the results of the research, the author found the following: 1. Factors causing the high level of marriage dispensation in  Bojonegoro  Regency  are  caused  by  several  things,  namely:  a).  Due  to promiscuity, b). The bride and groom are getting along like husband and wife, c).  The  prospective  bride  is  already  pregnant,  d).  The  bride-to-be  has  given birth, e). Permissive Community Culture, f). Local Officials Are Still Weak, g). The existence of a "collapsed" culture, h). Low level of parental education 2. Judge's  efforts  to reduce  marriage  dispensation  in  Bojonegoro:  a).  Extension through  Integrated  Activities.  B).  Providing  advice  to  parents  and  children regarding marriage, c) Judge's decision Keywords : Dispensation, Marriage, Judge
Abstrak :  Pernikahan  dini  masih  menjadi  fenomena  di  negeri  ini.  Beberapa sumber  menyebutkan  bahwa  angka  perkawinan  dini  masih  tinggi  terjadi  di Indonesia.  Salah  satunya  laporan  tahunan  Mahkamah  Agung  2018  menyebut bahwa Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia mengeluarkan dispensasi kawin  sebanyak  13.251  putusan.  Menurut  KemenPPPA  (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 55 ribu pengajuan permohonan dispensasi nikah. Hal ini berbanding lurus dengan pengajuan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022  di  Kabupaten  Bojonegoro  tergolong  cukup  tinggi  dengan  terdapat  532 kasus  permohonan.  Jika  dibandingkan  dengan  kabupaten  lain  seperti  Gresik, Lamongan,  Tuban,  Nganjuk,  dan  Ngawi,  jumlah  kasus  pernikahan  dini  di Bojonegoro cukup tinggi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  : (1). Bagaimana  pendapat  para  hakim  solusi  pencegahan  dan  menurunkan  tingkat dispensasi  nikah  di  Kabupaten    Bojonegoro?  (2).  Apa  saja  faktor  penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2022? Jenis  penelitian  yang  kami  gunakan  ialah  termasuk  penelitian  Kualitatif. Sedangkan  Pendekatan  yang  kami  gunakan  adalah  pendekatan  Studi  Kasus ( Case  Study ).  Sifat  dari  penelitian  ini  adalah  Deskriptif  Analitik.  Metode pengumpulan  datanya  sebagai  berikut:  (a)  Metode  Observasi,  (b)  Metode Wawancara,  (c)  Dokumentasi.  Sedangkan  Analisis  data  penulis  gunakan:  (1). Reduksi  Data,  (2).  Data  Display,  (3).  Dari  hasil  penelitian  yang  penulis temukan yakni sebagai berikut: (1). Faktor penyebab tingginya dispensasi nikah di  Kabupaten  Bojonegoro  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  yaitu :  ( a). Akibat pergaulan bebas, (b). Calon pengantin sudah bergaul layaknya suami istri,  (c). Calon pengantin perempuan sudah dalam kondisi hamil, (d). Calon pengantin perempuan sudah melahirkan, (e). Budaya masyarakat yang serba permisif, (f). Aparat setempat masih lemah, (g). Adanya budaya “ambruk”, (h). Rendahnya tingkat pendidikan orang tua. (2). Upaya hakim dalam menurunkan dispensasi nikah  di  Bojonegoro:  (a).  Penyuluhan  melalui  kegiatan  terpadu,  (b). Memberikan  nasihat  kepada  orangtua  dan  anak  terkait  konsekuensi perkawinan, (c) Putusan Hakim.
Kata Kunci : Dispensasi, Nikah, Hakim

## Pendahuluan
Manusia  fitrahnya  tidak  bisa  hidup  sendirian  atau  lebih  dikenal  dengan zoon  politicon artinya  ia  sebagai  makhluk  mempunyai  ketergantungan  antara makhluk satu dengan makhluk yang lain, antara laki-laki dan perempuan. Islam datang  dengan  tujuan  mengatur  melalui  tuntunan  membina  keluarga,  dalam ikatan  pernikahan.  Karena  Perkawinan  menurut  Abdul  Rahman  Ghozali , merupakan sunnatullah yang  berlaku  pada  semua  makhluk  ciptaan  Allah,
manusia,  hewan,  dan  tumbuh-tumbuhan.  Dengan  Perkawinan  manusia  dapat berkembang biak dan melestarikan hidupnya. 1
Naluri  biologis  manusia  sebagaimana  di  jelaskan  oleh  M.  Dahlan, 2 dilahirkan  cinta  terhadap  wanita  lawan  jenisnya  menuntut  jalan  kelaur memuaskannya,  jika  jalan  keluar  tidak  dapat  memuaskan  maka  banyaklah manusia  mengalami  goncangan  dan  hilang  ketenangan,  yang  akhirnya  akan menerobos jalan jahat yang tidak dibenarkan oleh tuntunan agama Islam. Oleh karena pernikahan jalan yang paling baik sesuai tuntunan Allah SWT.
Tujuan  perkawinan  dalam  penjelasan  Abror  Sodik,  guna  menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syari’at Islam, menjaga pandangan mata dan kehormatan  diri, 3 melanggengkan  keturunan,  menumbuhkan  sikap  rajin  dan sungguh-sungguh  serta  menumbuhkan  rasa  tanggung  jawab,  menenangkan jiwa,  tumbuh  cinta  dan  kasih  sayang  serta  kemesraan  antara  suami  istri. 4 Sebagaimana penjelasan Nasaruddin Umar, pernikahan merupakan sarana yang bisa  digunakan  seseorang  untuk  mencapai  ketenangan  dalam  hidup.  Dengan menikah,  seseorang  bisa  menemukan  tambatan  jiwanya  yang  mana  orang  itu bisa diajak berbagi tentang keluh kesah kehidupannya. 5 Selain itu adanya ikatan pernikahan kebahagiaan-kebahagiaan akan menemukan di sana. Namun tidak semudah  itu,  perlu  persiapan-persiapan  yang  matang.  Kurangnya  persiapan- persiapan  yang  matang  baik  kematangan  psikis  maupun  fisik,  jika  tidak  di kemudian hari akan menimbulkan sesuatu yang kurang baik. 6 Karena menurut penjelasannya  Abdul  Jalil,  nikah  dilaksanakan  untuk  selama-lamanya  supaya keduanya  bisa  menggapai  keluarga  impian  mereka  dalam  hal  perlindungan, saling  menerima  curahan  kasih  sayang  serta  merawat  dan  mendidik  anak- anaknya untuk tumbuh secara baik. 7
Demi tercapainya tujuan perkawinan itu semua, pemerintah menetapkan beberapa  aturan  di  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.  Salah  satu  muatan  Undang-undang  tersebut  yaitu  mengatur mengenai batas usia perkawinan berbunyi “Perkawinan hanya dinikahkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
1 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2008), 8.
2 M. Dahlan, Fiqih Munakahat ( Yogyakarta: Deepublish: 2015), 37.
3 Abror Sodik, Fikih Keluarga Muslim (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 3.
4 M. Dahlan, Fiqih Munakahat , 43,
5 Dalam  Cholil  Nafis, Fikih  Keluarga  Menuju  Keluarga  Sakinah,  Mawaddah,  Wa  Rahmah  Keluarga  Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014), IX.
6 Lauma Kiwe, Mencegah Pernikahan Dini, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 9.
7 Abdul Jalil,  "Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori dan Praktiknya di Indonesia)" Jurnal JURISY, Vol. 2 No. 1 (September, 2021), 1.
“Untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga,  perkawinan  hanya  boleh dilakukan  calon  mempelai  yang  telah  mencapai  umur  yang  ditetapkan  dalam pasal  7  Undang-undang  No.1  tahun  1974  yakni  calon  suami  sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.  Namun  dalam  perkembangan  selanjutnya  UUP  di  atas  telah  diubah dengan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  yang  bunyi  isi  adalah “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas ) tahun”. 8
Fenomena  Pernikahan  di  Bawah  umur  biasanya  seringkali  berlangsung tanpa adanya kesiapan mental yang matang baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan  sehingga  berakhir  pada  perceraian.  Meski  pada  dasarnya  tidak dibolehkan  berdasarkan  pasal  7  ayat  2  UU  No.  16  Tahun  2019  masih dimungkinkan  adanya  penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur  19  Tahun tersebut,  yaitu  dengan  cara  orang  tua  pihak  laki-laki  maupun  perempuan meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak adalah dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. 9
Dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  yang  telah mengubah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  aturan  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili Permohonan  Dispensasi  Kawin  minimal  mengurangi  terjadi  pernikahan  dini merupakan  sebuah  komitmen  pemerintah  dalam  upaya  menekan  dan mencegah  pernikahan  dini  di  negara  Indonesia,  melalui  dispensasi  kawin  di pengadilan  agama.  Karena  tujuan  dari  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6 tahun  2019  tersebut  untuk  melindungi  perempuan  dan  dapat  menimbulkan dampak  negatifnya  bagi  perempuan,  antara  lain  hilangnya  masa  remaja,  dari segi  kesehatan  berisiko  bagi  persalinan  dan  kesehatan  rahim  dan  dampak pendidikannya  dengan  mengorbankan  pendidikan,  meningkatkan  angka kematian  ibu  dan  anak,  serta  meninggalkan  trauma  yang  panjang,  membuat pendidikan terputus dan kemiskinan tidak teratasi. Hal senada yang dijelaskan oleh Ary Ardila, tujuan adanya batas umur yang dilakukan pemerintah, antara lain (1). Guna menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya, (2). Mencegah adanya  perkawinan  antara  calon  suami  istri  yang  masih  di  bawah  umur,  (3). Berhubungan  masalah  kependudukan.  Batas  umur  yang  lebih  rendah  bagi
8 Bisa dilihat Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019
9 Nur  Mutmainna  Dio  Asriani  dkk,  Peran  Hakim  Pengadilan  Pangkajene  dalam  Pencegahan Pernikahan  di  Bawah  Umur  Melalui  Penyelesaian  Perkara  Dispensasi  Nikah, Jurnal  Qa ḍ āunā , Vol.  4 No. 3 (Agustus, 2023), 3.
seorang  wanita  untuk  menikah,  mengakibatkan  laju  kelahiran  yang  lebih tinggi. 10 Jadi  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2019  tujuan kemaslahatannya sangat banyak sekali.
Namun faktanya berbeda dengan di lapangan sebagaimana yang terjadi di Kabupaten  Bojonegoro.  Berdasar  data  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan Agama  Bojonegoro  pada  tahun  2022  angka  diajukannya  dispensasi  nikah  di kabupaten  Bojonegoro  mengalami  peningkatan  yang  tinggi  sekali  mencapai 532  perkara.  Menurut  H.  Solikin,  selaku  panitera  Pengadilan  Agama Bojonegoro, tingkat kasus pernikahan dini di Bojonegoro lebih tinggi dari pada dibandingkan  dengan  kabupaten  lainnya  seperti  Tuban,  Gresik,  Ngawi,  dan Nganjuk ungkapnya. Dari 532 kasus diajukan oleh anak usia 15 tahun sampai 19 tahun.   H. Solikin, mengungkapkan bahwa kasus dispensasi nikah rata-rata diajukan  oleh  remaja  lulusan  SMP  dengan  kasus  sejumlah  297.  Sedangkan diajukan  oleh  anak  lulusan  SD  sejumlah  104  kasus,  dan  diajukan  oleh  anak lulusan SMA sejumlah 125 kasus. Sedangkan sisanya sejumlah 6 kasus diajukan oleh  anak  tidak  sekolah.  Rata-rata  dari  532  kasus  diajukan  4%  telah  hamil terlebih dahulu sebelum menikah. 11
Permasalahan  kemudian  terjadi  ialah  peraturan-peraturan  atau  undang- undang  terkait  batas  usia  perkawinan  tidak  dijelaskan  secara  rinci  penolakan atau  pengabulan  dispensasi  nikah,  sehingga  persetujuan  dispensasi  nikah tergantung  subjektif  dan  persetujuan  seorang  hakim.  oleh  karenanya  upaya peran  hakim  sangat  penting  karena  puncak  penyelesaian  dispensasi  ada  di tangan hakim. 12
Berdasarkan  paparan  dan  penjelasan  latar  belakang  masalah  ini,  kami tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul Peran  Hakim  Dalam  Upaya Menurunkan  Angka  Dispensasi  Nikah  Di  Kabupaten  Bojonegoro  (Studi  Kasus  Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2022).
Rumusan  Masalah:  (1).  Apa  saja  faktor  penyebab  meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2022? (2). Bagaimana peran hakim dalam upaya mencegah dan menurunkan tingkat dispensasi nikah di  Kabupaten    Bojonegoro  tahun  2022?  Sedangkan  tujuan  dari  penelitian  ini sebagai  berikut:  (1).  Untuk  mengetahui  faktor  penyebab  meningkatnya dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  Bojonegoro  tahun  2022,  (2).  Untuk
10 Ary Ardila, Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur. Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Familiy Law , Vol. 04, No. 02 (Desember 2014), 375.
11 www.pa-bojonegoro.go.id
12 Faida Hilyasani, dkk. Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta , Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam , Vol. 4, No. 2 (Desember, 2022), 2.
mengetahui  peran  hakim  dalam  upaya  mencegah  dan  menurunkan  tingkat dispensasi nikah di Kabupaten  Bojonegoro tahun 2022.

## Metode Penelitian Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian  yang  penulis  kaji  termasuk  dalam  penelitian kualitatif . Bermakna  menurut  Muri  Yusuf,  sebagai  proses  penelitian  dalam  mencari pengertian,  makna,  serta  pemahaman  terhadap  fenomena  yang  ada,  tingkah laku manusia dengan melibatkan diri baik langsung ataupun tidak langsung saat menjalankan  kerangka  penelitian secara kontekstual dan universal. Dalam  hal ini  peneliti  bukan  hanya  sekedar  mengumpulkan  data  yang  sekali  jadi  atau sekali  pengolahan,  tetapi  harus  secara  bertahap,  dan  makna  disimpulkan  saat proses mulai awal hingga akhir kegiatan yang bersifat naratif, dan holistik. 13 Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan studi kasus ( case study ), yakni bagian dari metode kualitatif yang akan memahami suatu kasus dengan mendalam  sekaligus  melalui  pengumpulan  informasi  dari  berbagai  sumber. Metode  yang  penulis  gunakan  yaitu  membahas  keunikan  dari  kasus  tertentu. Oleh  sebab  itu,  kasus  yang  diteliti  harus  unik  serta  memiliki  arti  yang  sangat penting. 14 Dengan  metode  ini  peneliti  diharapkan  menangkap  kompleksitas kasus  faktor  dan  penyebab  meningkatnya  dispensasi  nikah  di  Kabupaten Bojonegoro tahun 2022.
a. Unik  artinya  dalam  satu  tahun  ada  532  dispensasi  nikah  di  Pengadilan Agama  Bojonegoro kasus  pernikahan  dini  di  Bojonegoro  lebih  tinggi  dari pada  atau  dibandingkan  dengan  kabupaten  lainnya  seperti  Gresik,  Tuban, Nganjuk, dan Ngawi ungkapnya. Dari 532 kasus diajukan oleh anak usia 15 tahun sampai 19 tahun. Apakah ada hubungan gejala pandemi COVID 19 dengan  meningkatnya  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  Bojonegoro atau  ada  gejala-gejala  atau  faktor  lain  yang  mempengaruhi  meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro.
b. Penting dan memberikan kemanfaatan pada pembaca serta masyarakat pada umumnya  artinya  sebagai  bahan  ajuan  bagi  masyarakat,  organisasi  atau komunitas tertentu di Kabupaten Bojonegoro.
13 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 2017), 328.
14 J.R.  Raco, Metode  Kualitatif  Jenis,  Karakteristik,  dan  Keunggulan  Metode  Kualitatif (Jakarta:  PT Raja Grafindo), 49.

## Sifat Penelitian
Sifat  dari  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitik ,  sebuah  metode  guna memperoleh  keakuratan  data  yang  mendalam,  yaitu  suatu  data  yang terkandung  makna    secara  signifikan  melalui  cara  mengumpulkan soft  data , bukan hard data kemudian diolah dengan menggunakan statistik.

## Metode Pengumpulan Data
Penulis akan memilih metode pengumpulan data sebagai berikut:
a. Metode observasi
Peneliti    menggunakan  observasi  partisipatif  ( participant  observation ) yaitu  suatu  cara  pengumpulan  data  yang  mana  peneliti  sudah  mempunyai pengalaman dalam objek secara mendalam melalui pengamatan tingkah laku yang  berlangsung  dengan  alami.  Kami  mencoba  memahami  tiap  situasi bersama informan. 15 Kami mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi langsung  dengan  situasi  atau  realitas  yang  sebenarnya.  Dalam  hal  ini berinteraksi langsung dengan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro.
b. Metode wawancara
Dalam  mewawancarai,  proses  interaksi  antara  pewawancara  dengan
narasumber  melalui  tahap  komunikasi  secara  langsung.  Model  wawancara ini  merupakan  percakapan  tatap  muka  antara  pewawancara  dengan narasumber,  dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang  diteliti  dan  telah  dirancang  sebelumnya. 16 Yang  dimaksud pewawancara  ( interviewer )  kami  bertiga  sedangkan  diwawancarai  ialah  para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Bojonegoro.
c. Dokumentasi
Dokumen adalah tulisan yang sudah berlalu oleh seseorang. Dokumen bisa tentang peristiwa, orang atau sekelompok orang, atau tentang kejadian dalam  keadaan  sosial  yang  selaras  dan  terelasi  pada  fokus  penelitian. Dokumen  sangat  berguna  sebagai  sumber  informasi  dalam  penelitian kualitatif.  Dokumen  bisa  berupa  teks  tertulis,  gambar,  artefak,  ataupun foto. 17 Metode  dokumentasi  ini  digunakan  khususnya  dalam  proses memperoleh  data  terkait  data  dispensasi  nikah  selama  2022,  jumlah dispensasi  nikah  sesuai  jenisnya,  dan  data  jumlah  dispensasi  nikah perkecamatan dan desa.
15 Yusuf, Metode Penelitian, 388.
16 Ibid., 372.
17 Ibid., 391.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  merupakan  serangkaian  cara  mencari  serta  menyusun dengan  sistematis  data  yang  telah  peneliti  peroleh  dari  hasil  wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan melalui cara pengklasifikasian, penjabaran, sintesa,  penyusunan  ke  dalam  pola,  memilih  dan  memilah,  serta  membuat kesimpulan. 18
Adapun proses menganalisis data pada penelitian ini menggunakan teori menurut Miles dan Huberman, yang paparkan Muri Yusuf, sebagai berikut:
a. Reduksi data
Reduksi  data  merupakan  serangkaian  cara  dalam  memilih,  fokus, menyederhanakan, memisahkan, dan  mentransformasikan data yang masih “mentah”  yang  ada  pada  catatan  tertulis  di  lapangan.  Data  yang  diperoleh dari  lapangan  cukup  banyak,  maka  perlu  dicatat,  dirangkum,  memilah  dan memilih hal-hal yang pokok, fokuskan penelitian contohnya faktor apa saja yang diajukan dalam dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro.
b. Data display
Serangkaian  cara  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan dari  informasi  yang  telah  disusun.  Bentuk display data  dalam  penelitian kualitatif yang paling sering yakni teks yang bersifat naratif dan peristiwa itu terjadi  di  masa  lalu.  Setelah  data  dari  hakim  agama  diperoleh  tentang dispensasi  nikah,  selanjutnya  peneliti  memaparkan  data  tersebut  dalam bentuk teks yang bersifat naratif.
c. Kesimpulan Serangkaian  kegiatan  dalam  menganalisis  data  yakni  menarik
kesimpulan  atau  verifikasi  dengan  cara  metode  deduktif,  yaitu  penarikan kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum kepada hal-hal khusus.

## Sumber Data
Penelitian  kualitatif  supaya  penelitian  ini  benar-benar  maksimal  dan mempunyai  kualitas    maka  data  yang  peneliti  kumpulkan  harus  lengkap  dan akurat. Dapat dibagi sebagai berikut: 19
a. Data primer, artinya data dalam bentuk verbal atau kata-kata dapat berupa lisan,  gerak-gerik  atau  perilaku  yang  dilakukan  oleh  subjek  penelitian (informan).  Dalam  hal  ini  adalah  hakim  pengadilan  agama  Bojonegoro,
18 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Roadakarya, 2010), 320.
19 Sandu Siyoto dan Ali Sadikin, Dasar Metodologi Penelitian, 28. Lihat juga dalam Yusuf, Metode Penelitian,
330.
panitera  pengadilan  agama  Bojonegoro,  dan  para  pejabat  atau  pegawai pengadilan agama Bojonegoro.
b. Data  sekunder,  artinya  data  yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen,  foto- foto,  rekaman  video  dan  benda-benda  lain  yang  dapat  memperkaya  dan membantu  data  primer  yaitu  data  atau  dokumen  dari  Pengadilan  Agama Bojonegoro tahun 2022.

## Hasil dan Pembahasan

## Faktor  Penyebab  Tingginya  Dispensasi  Nikah  Di  Kabupaten Bojonegoro
Dispensasi nikah pada tahun 2022 di Kabupaten Bojonegoro tergolong cukup  tinggi  dengan  terdapat  515  kasus  permohonan.  Hal  ini  jika dibandingkan  dengan  kabupaten  lain  seperti  Gresik,  Lamongan,  Tuban, Nganjuk,  dan  Ngawi,  jumlah  kasus  pernikahan  dini  di  Bojonegoro  cukup tinggi.  Jumlah  ini  juga  turut  mempengaruhi  pemeringkatan  jumlah  dispensasi nikah  di  kota  ini,  karena  Kabupaten  Bojonegoro  menduduki  peringkat kesembilan  di  Jawa  Timur  untuk  dispensasi  nikah.  Berikut  tabel  pengajuan dispensasi nikah pada Tahun 2022 :

## Tabel 1.1  Faktor penyebab dispensasi nikah Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2022
Panitera  Pengadilan  Agama  Bojonegoro,  H.  Solikin,  menyampaikan terdapat  501  dari  515  perkara  pernikahan  dini  di  Bojonegoro  diajukan  oleh anak  di  bawah  umur  dengan  usia  antara  15  dan  19  tahun.  Sementara  itu,  14
anak di bawah usia lima belas tahun mengusulkan dispensasi nikah. Mayoritas masyarakat  yang  menginginkan  dispensasi  nikah  umumnya  adalah  lulusan SMP.  Perkara  dispensasi  nikah  yang  diajukan  sebagian  besar  adalah  anak lulusan  SMP.  Sementara  itu,  anak  lulusan  SD  mengajukan  dispensasi  nikah sebanyak  97  perkara,  sedangkan  anak  lulusan  SMA  mengajukan  125  perkara. Anak-anak  yang  tidak  terdaftar  di  sekolah  terdapat  5  ajuan  perkara.  Ada beberapa alasan kenapa tingkat dispensasi kawin di Bojonegoro cukup tinggi. Pelaksanaan  pemberian  dispensasi  nikah  oleh  Pengadilan  Agama  Bojonegoro dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  diantaranya  kedua  mempelai  sudah berpacaran  cukup  lama,  sudah  pernah  berhubungan  badan  atau  calon  sudah istri  hamil,  orang  tua  tidak  dapat  mengawasi  keadaan  anak  yang  bekerja  jauh dari  orang  tua,  dan  lain  sebagainya.  Faktanya  dalam  undang-undang  tidak menyebutkan  syarat-syarat  atau  alasan-alasan  dalam  pengajuan  dispensasi. Adapun  alasan-alasan  yang  melatarbelakangi  maraknya  dispensasi  usia perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 20
a. Akibat pergaulan bebas.
Tidak adanya batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan
memicu  kekhawatiran  orang  tua.  Dalam  hal  ini,  orang  tua  sudah  tidak mampu  untuk  mencegah  kedekatan  anak  dengan  lawan  jenis.  Hal  ini merupakan  akibat  dari  salahnya  pendidikan  dari  keluarga.  Artinya, pendidikan  dari  keluarga,  khususnya  pendidikan  agama,  tidak  tertanam dengan baik. Pendidikan agama yang diterapkan oleh orang tua pada anak bisa berupa mengajarkan shalat berjamaah. Apabila orang tua sudah melatih anak untuk shalat dengan baik sedari dini, maka anak akan memiliki akhlak yang  baik,  tidak  sampai  membantah  orang  tua.  Namun  sebaliknya,  jika pendidikan  agama  yang  tidak  tertanam  kuat  dalam  diri  anak,  maka  bisa mengakibatkan  pergaulan  berisiko.  Pergaulan  berisiko  dalam  hal  ini dimaknai sebagai pergaulan yang nantinya akan menimbulkan  hal-hal yang tidak  diinginkan,  seperti  kehamilan  atau  terjadi  hubungan  di  luar  nikah.
Selain itu, adanya pergaulan bebas saat ini merupakan hasil adanya kemajuan teknologi,  dalam  hal  ini handphone dan  jaringan  internet.  Menurut  hakim, dulu  pergaulan  bebas  marak  terjadi  di  perkotaan.  Namun  saat  ini,  sudah merambah  di  pedesaan.  Sehingga  pergaulan  bebas  saat  ini  tidak  terbatas pada desa atau kota. Karena baik di desa maupun di kota, sama saja.
20 Wawancara dengan Bapak Aunur Rofiq, hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, 16 Oktober 2023.
b. Calon pengantin sudah bergaul layaknya suami istri. Di  Bojonegoro  ada  suatu  tradisi  yang  sulit  dihapuskan  dari
masyarakat.  Tradisi  tersebut  dinamakan  “ ambruk ”.  Tradisi  ini  sudah dianggap  sebagai  budaya,  di  mana  laki-laki  dan  perempuan  yang  sudah bertunangan  maka  sudah  dianggap  “halal”.  Padahal,  pertunangan  hanya proses  mengikat  saja.  Dan  dalam  agama,  halalnya  hubungan  laki-laki  dan perempuan  hanya  melalui  pernikahan.  Menurut  hakim,  tradisi  ini  sudah mengakar kuat di masyarakat, namun aparat setempat diam saja.
c. Calon pengantin perempuan sudah dalam kondisi hamil. Hakim  pengadilan  Agama  Bojonegoro  “tidak  sanggup”  untuk menolak  permohonan  dispensasi  nikah  jika  calon  pengantin  perempuan sudah  dalam  kondisi  hamil.  Sebab,  apabila  ditolak,  maka  perzinaan  akan tetap  ada.  Menurut  hakim,  orang  yang  sudah  berzina  akan  lebih  mudah untuk  melakukan  zina  lagi  daripada  orang  yang  tidak  pernah  zina  sama sekali. Sebab, memulai lebih berat daripada yang sudah terbiasa. Oleh sebab itu,  hakim  Pengadilan  Agama  Bojonegoro  tidak  pernah  menolak permohonan dispensasi nikah jika calon pengantin perempuan sudah dalam kondisi hamil.
d. Calon pengantin perempuan sudah melahirkan.
Jika  calon  pengantin  perempuan  sudah  melahirkan,  maka  akibat
hukumnya sudah berbeda dengan saat masih hamil. Jika masih hamil, maka masih dimungkinkan anak yang dikandung adalah anak sah dari si laki-laki. Sehingga  sang  anak  dianggap  sah  anak  dari  ayah  dan  ibunya.  Namun,  jika sudah melahirkan, maka status anak adalah anak di luar nikah.
e. Budaya masyarakat yang serba permisif.
Tipe  masyarakat  masih  cenderung  parokial,  tidak  mau  tahu  dengan
aturan-aturan  yang  ditetapkan  negara  tentang  pernikahan.  Padahal partisipasi  masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam  pengawasan  dan pencegahan praktek nikah dini di sekitarnya.
f. Aparat setempat masih lemah.
Aparat  yang  lemah  bisa  menimbulkan  akibat  yang  buruk  dalam masyarakat,  sebab  aturan  agama  tidak  akan  bisa  berdiri  tegak  jika  aparat setempat tidak tegas.
g. Adanya budaya “ ambruk ”.
Sebagian  masyarakat  Bojonegoro  menganggap  bahwa  jika  sudah bertunangan, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal.
h. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua.
Rendahnya  tingkat  pendidikan  orang  tua  menyebabkan  kurangnya wibawa  orang  tua  pada  anak,  sehingga  orang  tua  kesulitan  untuk mengendalikan  perilaku  si  anak.  Akibatnya,  terjadi  hubungan  yang  sulit dicegah.  Hakim  mengatakan  bahwa  untuk  mendidik  anak  tidak  bisa dilakukan  secara  sekaligus,  tetapi  harus  dilakukan  pelan-pelan  mulai  dari anak  masih  kecil.  Pendidikan  yang  bisa  diberikan  orang  tua  kepada  anak mencakup  pendidikan  agama,  seperti  shalat,  mengaji.  Apabila  pendidikan agamanya sudah baik, maka perilaku anak juga akan baik dan tidak mudah melanggar aturan agama. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang tua yang menyerahkan  pendidikan  total  untuk  anak  kepada  sekolah.  Sekolah  pun kurang peduli dengan kondisi si anak, sehingga perilaku anak tidak ada yang mengontrol atau mengendalikan.

## Upaya Hakim dalam Menurunkan Dispensasi Nikah
Mencegah  perkawinan  anak  usia  dini,  merupakan  isu  yang  sangat  sulit dan kontroversial karena pada saat yang sama masih terdapat asumsi bias nilai mengenai  pentingnya  manfaat  dan  perilaku  masyarakat.  Oleh  karena  itu, diperlukan  langkah-langkah  legislasi  yang  lebih  kuat,  praktis,  dan  terjaganya kemaslahatan  dalam  menurunkan  angka  dispensasi  nikah  di  Kabupaten Bojonegoro.  Beberapa  upaya  hakim  dalam  menekan  angka  pernikahan  dini , sebagai berikut: 21
a. Penyuluhan melalui kegiatan terpadu.
Kegiatan  terpadu  ini  diadakan  oleh  pemerintah  daerah  yang melibatkan  banyak  lembaga,  termasuk  Pengadilan  Agama.  Dalam  kegiatan ini,  Pengadilan  Agama  akan  menyampaikan  mengenai  perkawinan  dan pencegahan perkawinan usia dini. Jadi, sosialisasi hanya disampaikan kepada masyarakat jika ada pengajuan dispensasi nikah dan jika Pengadilan Agama dilibatkan dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah.
b. Memberikan  nasihat  kepada  orangtua  dan  anak  terkait  konsekuensi perkawinan.
Dalam  Pasal  12  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019
tentang  pedoman  mengadili  permohonan  dispensasi  nikah,  menegaskan bahwa hakim dalam persidangan mempunyai kewajiban untuk memberikan penasihatan kepada pemohon, anak, calon suami/calon istri dan orang tua wali  calon  suami/istri.  Nasihat  yang  disampaikan  oleh  hakim,  untuk
21 Wawancara dengan Bapak Aunur Rofiq, Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, 16 Oktober 2023.
memastikan  orang  tua,  anak,  calon  suami/istri  dan  orang  tua/wali  calon suami/istri  agar  memahami  risiko  perkawinan  terkait.  Oleh  karena  itu, kemampuan  hakim  untuk  memastikan  bahwa  permohonan  dispensasi ditolak  menjadi  sangat  penting.  Permasalahan  yang  sering  muncul  adalah orang tua dan anak yang sudah bertekad untuk menikahkan anaknya, hal ini dapat  menimbulkan  berbagai  dampak  negatif.  Hal  ini  jauh  dari  harapan, terlepas dari apa yang dinyatakan pengadilan. Permohonan dispensasi nikah tidak  akan  terhenti,  meski  pengadilan  menyatakannya  dalam  beberapa bahasa  yang  mungkin  menyentuh  hati,  jika  orang  tuanya  tidak  mau menyudahi perkaranya.
c. Putusan hakim Putusan  hakim  di  pengadilan  mempunyai  dampak  yang  signifikan
terhadap pemahaman masyarakat terhadap hukum dan perubahan perilaku. Meskipun  terdapat  kesenjangan  atau  celah  hukum  dalam  pengaturan dispensasi  perkawinan,  pengadilan  wajib  mengambil  keputusan  yang bijaksana dan adil sesuai dengan hukum. Karena setiap pilihan yang diambil berdampak  pada  anak  yang  dimintai  keringanan,  hakim  harus  berhati-hati. Oleh  karena  itu,  hakim  mempertimbangkan  berbagai  faktor  agar  dapat mengambil  keputusan  yang  paling  sesuai  dengan  kepentingan  pihak-pihak terkait dan memberikan keadilan, manfaat, dan kejelasan hukum.

## Analisis Hasil Penelitian

## Faktor  Penyebab  Tingginya  Dispensasi  Nikah  Di  Kabupaten Bojonegoro
Dari  data  yang  diperoleh  terdapat  beberapa  faktor  yang  mengakibatkan tingginya dispensasi nikah di Bojonegoro pada tahun 2022, di antaranya adalah kenakalan  remaja,  budaya  masyarakat  yang  serba  permisif,  aparat  setempat masih  lemah,  adanya  budaya ambruk ,  dan  rendahnya  pendidikan  orang  tua. Kurangnya  wibawa  orang  tua  bisa  terjadi  karena  kurangnya  penekanan pendidikan,  pengawasan  dan  nasihat  dari  orang  tua  kepada  anak  yang menjadikan  anak  lebih  bebas  keluar,  tidak  adanya  kegiatan-kegiatan  yang memberi efek anak jadi leluasa untuk bertemu dengan kekasihnya. Pencegahan tersebut seharusnya dapat dilakukan dengan adanya pendidikan lebih mengenai ilmu  agama  dan  edukasi  seksual  di  kalangan  remaja.  Hal  ini  mempengaruhi penegakan  hukum  terhadap  aturan-aturan  yang  mengenai  perlindungan kepentingan terbaik bagi anak dan pencegahan perkawinan di usia anak tidak efektif. Meskipun dalam Pasal 26 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002
Tentang  Perlindungan  Anak  menjelaskan  orang  tua  berkewajiban  dan bertanggung  jawab  untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak, sebagaimana hal yang dikemukakan Soerjono Soekanto terkait teori penegakan hukum  bahwa  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum  ditentukan  salah  satunya faktor masyarakat itu sendiri ada atau tidaknya kemauan atas kesadaran hukum.
Dari data yang peneliti dapat juga diketahui tingkat pendidikan anak para pemohon  kebanyakan  masih  usia  SMP,  masih  termasuk  dalam  pendidikan yang  rendah,  pendidikan  yang  rendah  salah  satu  mendominasi  faktor  yang melatarbelakangi meningkatnya seseorang melakukan perkawinan di usia anak yang  membuat  tingginya  angka  permohonan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan Agama Bojonegoro.
Persepsi Masyarakat yang salah dalam memahami tradisi ambruk . Ada dua unsur  dalam  tradisi ambruk ,  yakni  menginap  dan  membantu  bekerja  calon mertua.  Tradisi ambruk dilakukan  setelah  prosesi  lamaran  atau khitbah .
Sedangkan  dalam  hukum  Islam khitbah belum  bisa  mengubah  hukum  haram menjadi  halal  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  bukan mu ḥ rim .  Perlu diketahui  bahwa khitbah (lamaran)  adalah  janji  untuk  menikah.  Sedangkan pernikahan adalah sebuah serikat yang paling penting yang mengikat manusia dalam  hidupnya,  sejauh  mana  kepercayaan  dan  kejelasan  antara  kedua  belah pihak  maka  sejauh  itu  pulalah  kesuksesan,  ketenteraman,  dan  kebahagiaan tercipta dalam serikat ini. Sebaliknya, apabila terjadi penipuan di antara kedua belah pihak maka yang timbul adalah kegagalan, frustrasi, dan keputusasaan. 22 Adat bertujuan baik sebagai pengatur masyarakat yang membentuk hidup yang  adil  dan  beradab.  Namun  jika  ternyata  adat  yang  berlaku  tidak  sesuai dengan tujuan yang ada, dan bahkan menjadi jauh dari tujuan adat, jelas berarti adat  yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  adat  yang  dimaksud.  Artinya masyarakat  tidak  menjalankan  adat  yang  berlaku  sebagaimana  mestinya. Ambruk yang  dilaksanakan  pada  zaman  dahulu  dengan  sekarang  sangat berbeda karena calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak saling kenal dan tidurnya pun tidak satu kamar melainkan calon menantu laki-laki tidur terpisah dengan calon pengantin wanitanya.
Dalam  Islam  menginap  di  rumah  seseorang  yang  sudah  janda  atau  di rumah  kaum  wanita  hukumnya  dilarang.  Maka  hal  ini  perlu  sosialisi  dan penyuluhan  lebih  intens  terhadap  pemahaman  masyarakat  yang  menganggap tidur sekamar oleh calon pengantin yang sudah lamaran diperbolehkan.
22 Abdul Lathif Al Birgawi, Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera  Rumah Tangga (Jakarta: Amzah, 2012), 1-2.
Upaya Hakim dalam Menurunkan Dispensasi Nikah di Bojonegoro
a. Penyuluhan terpadu pada masyarakat sebagai tindakan preventif.
Upaya antisipasi tingginya dispensasi nikah di Bojonegoro, Pengadilan Agama  Bojonegoro  melibatkan  diri  dalam  upaya  pencegahan  perkawinan usia  dini.  Sosialisasi  hanya  disampaikan  kepada  masyarakat  jika  ada pengajuan  dispensasi  nikah  dan  jika  Pengadilan  Agama  dilibatkan  dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah. Upaya penyuluhan ini sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi pengajuan dispensasi nikah oleh masyarakat.
b. Memberikan  nasihat  kepada  orangtua  dan  anak  terkait  konsekuensi perkawinan.
Undang-Undang  Perkawinan  hanya  mewajibkan  pengadilan
mendengar  keterangan  orang  tua  dalam  permohonan  dispensasi  kawin. Karena  itu,  adanya  PERMA  No.  5  Tahun  2019,  yang  mengacu  pada Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Against  Women) , Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  dan  PERMA  No.  3  Tahun  2017 tentang Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum , sangat  penting  untuk  menjamin  pelaksanaan  sistem  peradilan  yang melindungi  hak  anak.  Pedoman  ini  salah  satunya  mensyaratkan  pemohon harus  menghadirkan  anak  yang  dimintakan  dispensasi  kawin,  calon suami/istri, dan orang tua calon suami/istri. Mengikuti pedoman ini hakim harus  memastikan  untuk  mendengar  langsung  keterangan  anak  dan  calon suami/istrinya  terkait  kesiapan  pernikahan.  Apabila  para  pihak  tidak  hadir maka sidang wajib ditunda.
Mendengarkan keterangan anak adalah hal yang penting dalam proses ini  karena  menurut  Konvensi  Hak  Anak,  anak  memiliki  hak  untuk menyatakan pendapatnya secara bebas tanpa diskriminasi apapun, termasuk ketika  dalam  persidangan  PERMA  No.  5  Tahun  2019  juga  mewajibkan hakim  memberikan  nasihat  kepada  para  pihak  terkait  risiko  perkawinan anak,  menggali  apakah  anak  menyetujui  rencana  perkawinan  serta  apakah ada paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi.
c. Putusan hakim
Pertimbangan  hakim  Pengadilan  Agama  Bojonegoro  dalam memberikan  dispensasi  nikah  berdasarkan  kondisi  riil  yang  terjadi,  dan berdasarkan  kepentingan  calon  pengantin,  terutama  jika  calon  pengantin sudah dalam kondisi hamil. Hakim mempertimbangkan kepentingan si anak yang  masih  ada  di  dalam  kandungan.  Selain  itu,  pertimbangan  hakim  juga
mencakup pertimbangan antara mudarat dan manfaat. Dalam memutuskan perkara  dispensasi  nikah,  harus  dipertimbangkan  mana  yang  lebih  banyak, apakah  mudaratnya  ataukah  manfaatnya.  Sebagai  contoh,  pernah  ada  yang mengajukan  dispensasi  nikah,  namun  ditolak.  Akibatnya,  calon  pengantin melakukan  kawin  siri.  Dalam  hal  ini,  kawin  siri  bukan  dianggap  sebagai solusi, melainkan sebagai masalah baru. Hal itu disebabkan karena kawin siri tidak  menjamin  status  dari  anak  yang  ada  dalam  kandungan.  Jadi,  anak belum tentu anak sah dari si laki-laki. Kemudian, dalam kawin siri tidak ada akta nikah, sehingga kekuatan hukumnya pun lemah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor–faktor  yang  menjadi  penyebab  meningkatnya  dispensasi  kawin  di Pengadilan Agama Bojonegoro dikarenakan: (a) Akibat pergaulan bebas, (b) calon  pengantin  sudah  bergaul  layaknya  suami  istri,  (c)  calon  pengantin perempuan  sudah  dalam  kondisi  hamil,  (d)  calon  pengantin  perempuan sudah  melahirkan,  (e)  budaya  masyarakat  yang  serba  permisif,  (f)  aparat setempat  masih  lemah,  (g)  adanya  budaya  “ ambruk ”,  dan  (h)  rendahnya tingkat pendidikan orang tua.
2. Peranan  hakim  dalam  pencegahan  perkawinan  di  usia  anak  dan perlindungan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  terkait  pengajuan  perkara dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  Bojonegoro  yaitu:  (a)  Penyuluhan melalui kegiatan terpadu, (b) memberikan nasihat kepada orangtua dan anak terkait konsekuensi perkawinan, dan (c) putusan hakim.
Adapun sarannya sebagai bahan pertimbangan, sebagi berikut:
1. Bagi  orang  tua,  yang  mempunyai  kewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk mencegah  terjadinya  perkawinan  anak.  Karena  orang  tua  sangat  berperan penting  dalam  membina  kehidupan  anak  menjadi  lebih  baik  serta mengawasi  pergaulan  anak  sedini  mungkin  agar  anak  tidak  terjerumus dengan  dosa  yang  melanggar  norma  agama,  norma  hukum,  norma kesusilaan.
2. Bagi  pemerintah,  terkait  pencegahan  terjadinya  perkawinan  anak,  harus adanya  kerjasama  dengan  pemerintah  ataupun  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia (KPAI) dalam mengadakan penyuluhan kepada orang tua untuk memberikan  pemahaman  terkait  perlindungan  hak-hak  anak  serta pemerintah  juga  harus  menyediakan  sarana  dalam  melakukan  pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan
masukan  dan  usulan  dalam  perumusan  kebijakan  tentang  penyelenggaraan perlindungan  hak-hak  anak.  Selain  itu  pemerintah  juga  harus  bekerjasama dengan  dinas  kesehatan  memberikan  penyuluhan  kesehatan  kepada  orang tua  dan  anak-anak  mengenai  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  perkawinan anak.  Hal  di  atas  dilakukan  agar  dapat  terpenuhinya  hak-hak  anak sebagaimana  tercantum  dalam  Konvensi  Hak  Anak  dan  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## Daftar Pustaka
Al-Birgawi,  Abdul  Lathif. Fiqh  Keluarga  Muslim:  Rahasia  Mengawetkan  Bahtera Rumah Tangga . Jakarta: Amzah. 2012.
Ardila, Ary. Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur. Al-Hukama  The  Indonesian  Journal  Of  Islamic  Familiy  Law .  Vol.  04. No. 02. Desember 2014.
Asriani, Nur Mutmainna Dio dkk. Peran Hakim Pengadilan Pangkajene dalam Pencegahan  Pernikahan  di  Bawah  Umur  Melalui  Penyelesaian  Perkara Dispensasi Nikah. Jurnal Qa ḍ āunā . Vol. 4 No. 3. Agustus. 2023. Dahlan, M.. Fiqih Munakahat. Yogyakarta: Deepublish: 2015. Ghozali,  Abdul Rahman. Fiqih Munakahat . Jakarta: Kencana. 2008. Hilyasani,  Faida.  dkk.  Dispensasi  Nikah:  Analisis  Kontemporer  Dimensi Pernikahan  Dini  Menurut  Berbagai  Aktor  di  Kabupaten  Bantul  D.I Yogyakarta . Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam . Vol. 4. No. 2. Desember. 2022.
Jalil,  Abdul.  "Nusyuz  Penyelesaian  Konflik  Keluarga  Dalam  Hukum  Islam.
Teori  dan  Praktiknya  di  Indonesia)"  Jurnal JURISY. Vol.  2  No.  1. September. 2021.
Kiwe, Lauma. Mencegah Pernikahan Dini. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2017. Moleong,  Lexy  J.  Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Roadakarya. 2010. Nafis,  Cholil. Fikih  Keluarga  Menuju  Keluarga  Sakinah.  Mawaddah.  Wa  Rahmah Keluarga Sehat. Sejahtera. dan Berkualitas . Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press.
2014.
Raco,  J.R.. Metode  Kualitatif  Jenis.  Karakteristik.  dan  Keunggulan  Metode  Kualitatif.
Jakarta: PT Raja Grafindo. Sandu Siyoto dan Ali Sadikin. Dasar Metodologi Penelitian. 28. Lihat juga dalam Yusuf. Metode Penelitian.
Sodik, Abror. Fikih Keluarga Muslim . Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015. Yusuf,  Muri. Metode  Penelitian:  Kuantitatif.  Kualitatif.  Dan  Penelitian  Gabungan . Jakarta: Kencana. 2017. www.pa-bojonegoro.go.id