## KINERJA LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN AKSES KEADILAN GOLONGAN FAKIR MISKIN (STUDI PERAN TENTANG LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWA TENGAH DALAM
MENINGKATKAN AKSES KEADILAN FAKIR MISKIN)

## Elviana Zahara
Email : dollfiea@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

## Abstrak
Bantuan  hukum  merupakan  hak  setiap  orang.  Seperti  yang  tercantum  dalam Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum.  Terlebih  bagi masyarakat  yang  tidak  mampu.  Melalui  penyelenggara  bantuan  hukum  inilah akses keadilan dapat tersalurkan bagi masyarakat miskin terutama di Jawa Tengah dan  salah  satunya  adalah  melalui  Lembaga  Bantuan  Hukum  Jawa  Tengah. Penulisan  Hukum  ini  adalah  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan socio-legal. Data  yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik studi dokumen  dan  wawancara  adalah  yang  digunakan  dalam  hal  pengumpulan  data.
Studi  ini  menyimpulkan  bahwa  implementasi  bantuan  hukum  bagi  kelompok orang miskin belum diimplementasikan dengan baik. Bukan hanya dari keseriusan pemerintah dalam menangani golongan fakir miskin, namun juga sedikitnya pihak penyelenggara bantuan hukum yang berkenan memberikan bantuan hukum secara prodeo.
Kata Kunci :  Bantuan  Hukum,  Prodeo,  Golongan  Fakir  Miskin,  Akses Keadilan

## Abstract
Legal aid is the right of every person. As stated in Law No. 16 of 2011 on Legal Aid.  Especially  for  people  who  can  not  afford.  Not  only  the  people  who  can  not afford  economically  but  also  those  who  are  legally  blind.  In  fact,  it  was  found many constraints experienced providers of legal aid in providing legal assistance to  community  groups,  especially  the  poor.  Through  these  legal  aid  providers access  to  justice  can  be  channeled  for  the  poor,  especially  in  Central  Java  and one  of  them  is  through  the  Legal  Aid  Society  of  Central  Java.  This  essay  is  a qualitative method with socio-legal approach. And it used primary and secondary data.  Study  of  documents  and  interview  techniques  are  used  in  data  collection. The study concluded that the implementation of legal aid for persons or groups of poor people have not been implemented properly. Not only from the government's seriousness in dealing with the poor classes through its policies, but also at least the organizers are pleased to provide legal aid legal assistance prodeo.
Keywords : Legal Aid, Prodeo, Poor, Acces to Justice
A. Latar Belakang Masalah
Di  salam  suatu  artikel  yang
berjudul “ Legal aid”: modern themes
and  variations”, Cappelletti  dan Gordley  telah  menyajikan  suatu uraian  mengenai  beberapa  sistem
bantuan  hukum,  baik  di  Eropa
maupun di Amerika. 1
Mereka menyatakan,  bahwa  pada  dasarnya terdapat  dua  model  atau  sistem bantuan  hukum,  yang  dinamakannya sebagai model yuridis-individual dan model kesejahteraan. Artinya, di satu pihak  bantuan  hukum  dapat  dilihat sebagai  suatu  hak  yang  diberikan kepada  warga  masyarakat  untuk melindungi  kepentingan-kepentingan individu,  dan  di  lain  pihak  sebagai suatu  hak  akan  kesejahteraan  yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan  sosial  yang  diberikan suatu negara kesejahteraan.
Cara-cara pemerintah atau negara  campur  tangan,  berpengaruh terhadap  realisasi  tujuan  bantuan hukum,  yakni  perlindungan  hukum yang  merata,  sehingga  timbul  dua model  sebagaimana  disinggung  di muka,  yakni  yuridis-individual  dan model  kesejahteraan.  Pada  model yuridis-individual  masih  terdapat ciri-ciri  pola  klasik  dari  bantuan hukum.  Artinya,  permintaan  akan bantuan  hukum  atau  perlindungan
1 Cappeletti dan Gordley dalam Frans Hendra Winarta,  2009, Pro  bono  publico: Hak
Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh  Bantuan  Hukum ,  PT  Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 109.
hukum tergantung pada warga masyarakat yang memerlukannya.
Model kesejahteraan me- mandang  bantuan  hukum  sebagai bagian  dari  haluan  sosial,  misalnya untuk  merealisasikan  ketidakpastian atau  kemiskinan.  Di  dalam  kerangka negara  kesejahteraan,  maka  pada model  ini  dituntut  campur  tangan yang  intensif  dari  negara  atau pemerintah. Kewajiban-kewajiban negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga
masyarakat, menimbulkan  hak-hak  tertentu,  di mana  bantuan  hukum  merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak- hak  tersebut.  Apabila  dibandingkan dengan  model  yuridis-individual, maka ruang lingkup model kesejahteraan  lebih  luas,  apabila dipandang  dari  sudut  sifat  bantuan hukum  yang  diberikan.  Hal  itu disebabkan.  Oleh  karena  program bantuan  hukum  menjadi  bagian  dari program  pengembangan  sosial  atau perbaikan sosial.
Menurut  penilaian  Metzger 2 , pada  dasarnya  bantuan  hukum  pada
2 Metzger  dalam  Jeremias  Lemek,  2007 , Mencari Keadilan, Pandangan Kritis Terhadap  Penegakan  Hukum  di  Indonesia , Galang Press, Yogyakarta,  hlm. 29.
masyarakat-masyarakat  berkembang, mempunyai tujuan yang sama dengan  program  yang  dilaksanakan pada masyarakat-masyarakat modern.  Akan  tetapi  disamping  itu, salah  satu  tujuan  yang  penting  dari program  bantuan  hukum  adalah untuk mendukung pembangunan suatu kesatuan sistem hukum nasional.  Dengan  demikian  dapat dikatakan,  bahwa  ruang  lingkup bantuan hukum di Indonesia mencakup pemberian pelayanan hukum, mengadakan pendidikan
(hukum), serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan
pelaksanaan hukum.
Undang-Undang  Nomor  16 tahun  2011 3 tentang  bantuan  hukum sebenarnya  telah  disahkan  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) dan pemerintah jauh sebelum pembahasan rancangan undang- undang  tentang  bantuan  hukum dimulai,  sejak  bulan  Agustus  2009 YLBHI  (Yayasan  Lembaga  Bantuan Hukum  Indonesia)  telah  membentuk KUBAH  (Koalisi  Masyarakat  Sipil untuk  Undang  Undang  Bantuan
Hukum) yang bertujuan untuk
3 Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2011. Nomor 104
mendorong  proses  advokasi  atas Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum.  Kegiatan  ini  salah  satunya untuk  melakukan  pemantauan  dan lobby kepada  para  pembahas  yakni Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) dan  pemerintah.  Sehingga  dapat dijalankan secara transparan, diketahui masyarakat luas dan publik ikut serta berpartisipasi secara maksimal. Berdasarkan uraian di atas dirumuskan  beberapa  permasalahan berkaitan  dengan  kinerja  lembaga bantuan  hukum  Jawa  Tengah,  antara lain :
1.  Bagaimana peran lembaga bantuan  hukum  Jawa  tengah dalam acces  to  justice bagi golongan fakir miskin?
2.  Faktor  apa  saja  yang  menjadikan golongan  fakir  miskin  untuk mendapat  bantuan  hukum  dalam rangka  peningkatan acces  to justice ?
3.  Bagaimana model pada pemberian bantuan  hukum  oleh  lembaga bantuan hukum Jawa Tengah bagi fakir miskin untuk  meningkatkan acces to justice?

## B. Metode Penelitian
Menurut  pendekatannya,  pene-
litian ini menggunakan jenis
penelitian kualitatif dengan pendekatan Hukum dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Denzin dan Lincoln 4 menyatakan  bahwa  jenis  penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang menggunakan  latar  alamiah,  dengan maksud  menafsirkan  fenomena  yang terjadi  dan  dilakukan  dengan  jalan melibatkan  berbagai  metode  yang ada.  Jenis  penelitian  kualitatif  ini diambil  karena  pendekatan  dalam penelitian  ini  sasaran  atau  objek penelitian  dibatasi  agar  data-data yang  diambil  dapat  digali  sebanyak mungkin  serta  agar  dalam  penelitian ini  tidak  dimungkinkan  adanya pelebaran objek penelitian.
Penelitian  dilakukan  langsung di  lapangan,  rumusan  masalah  juga ditemukan di lapangan. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian deskriptif,  yakni  jenis  penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas  berbagai  kondisi,  situasi, atau  berbagai  variabel.  Dasar  untuk semua  penyeidikan  ilmiah  adalah
4 Lexy  J.  Moleong,  2005. Metodologi Penelitian  Kualitatif ,  ed.  Rev,  Rosda.
Bandung, hlm.5.
deskripsi, yaitu mendata atau mengelompokan  sederet  unsur  yang terlihat  sebagai  pembentuk  suatu bidang  persoalan  yang  ada. 5 Dalam penelitian  ini,  dijabarkan  kondisi konkret dari objek penelitian.
Menghubungkan  satu  variabel  atau kondisi  dengan  variabel  atau  kondisi lainnya, dan selanjutnya akan dihasilkan  deskripsi  tentang  objek penelitian.
Penelitian  ini  menggunakan jenis  data  primer  dan  sekunder. Sumber data primer adalah pengumpulan data didapatkan melalui  penelitian  lapangan  ( field research), dengan  cara  melakukan wawancara mendalam ( in-depth interview) dengan  para  informan penelitian.  Sumber  data  sekunder merupakan informasi  yang  dihimpun dari  studi  literatur (desk  study), dengan  mengumpulkan  informasi awal  seputar  inisiasi  bantuan  hukum bagi masyarakat. Untuk mendapatkan  data  sekunder,  penulis menempuh  dengan  dengan  dua  cara, yaitu  melalui  riset  dokumen  dan survey berita media.
5 James  A.  Black,  Den  J.  Champion,  2001, Metode  dan  Masalah  Penelitian  Sosial , Refika Aditama, Bandung, hlm. 6.
Berdasarkan  sifat  penelitian yang dipakai, metode yang digunakan  dalam  pengumpulan  data adalah dengan wawancara mendalam, observasi, catatan lapangan,  sumber-sumber  informasi non  manusia.  Analisis  data  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  wacana (discourse  analysis) ,  yakni  studi dengan  menelaah  dokumen,  teks- teks,  dan  himpunan  informasi  media yang  terkait  dengan  subjek  “Kinerja Lembaga  Bantuan  Hukum  terhadap
Pemenuhan Akses Keadilan
Golongan  Fakir  Miskin  Studi  Peran tentang  Lembaga  Bantuan  Hukum Jawa  Tengah  dalam  Meningkatkan
Akses Keadilan Fakir Miskin”. Teks-
teks seperti: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Daerah,  foto-foto,  majalah,  jurnal dan lain sebagainya akan
dikumpulkan  untuk  diverifikasi  dan di display dalam penelitian ini. C. Hasil Penelitian dan
Pembahasan
1. Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Acces to Justice Golongan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2011  tentang  Lembaga  Bantuan Hukum,  pada bab  I ketentuan umum Pasal  (1)  poin  (3),  yang  dimaksud penerima    bantuan  hukum  adalah orang  atau  kelompok  orang  miskin. Dalam  Pasal  5  diatur  lebih  lanjut bahwa  yang  dimaksud  orang  miskin mencakup  orang  miskin  yang  tidak dapat  memenuhi  hak  dasar  secara layak  dan  mandiri.  Pasal  22  ayat  (1) Undang-Undang  Advokat  berbunyi  : “Advokat wajib memberikan Bantuan  Hukum  secara  cuma-cuma kepada  pencari  keadilan  yang  tidak mampu”.
Selain  itu,  Pemerintah  juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  83  tahun  2008 6 tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pemberian  Bantuan  Hukum  secara Cuma-Cuma. Pasal 1 mendefinisikan bantuan  hukum  cuma-cuma  adalah jasa  hukum  yang  diberikan  advokat tanpa menerima pembayaran
honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,
membela,  dan  melakukan  tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.
6 Lembaran  Negara  Republik  Indonesia. Tahun 2008. Nomor 214.
Kata  “bantuan  hukum”  bukan lagi kata yang asing bagi telinga kita. Kata  bantuan  hukum  ini  sudah masuk  ke  dalam  daftar  kebutuhan banyak  orang,  terutama  orang-orang kota.  Sengketa  hukum  bukan  hanya sekedar  bukti  dari  adanya  konflik kepentingan  yang  kuat  dengan  yang lemah, tetapi juga bukti dari pembangunan  yang  menindas  yang lemah  untuk  dan  atas  nama  yang kuat. Pembangunan adalah persoalan kemanusiaan,  bukan  sekedar  urusan denan  ramuan  statistik  dan  grafik. Pemerintah sekarang ini lebih melaksanakan  pembangunan  yang eksesif  dan  mulai  membuka  mata terhadap pemerataan keadilan,
pemerataan  pendapatan,  pemerataan kesempatan kerja, pemerataan
pelayanan  kesehatan dan pemerataan lainnya. 7 Lembaga Bantuan Hukum Jawa  Tengah  telah  memberikan pelayanannya  selain  bantuan  dalam berperkara  di  pengadilan,  lembaga ini  juga  melayani  konsultasi  hukum secara  cuma-cuma  dan  penyelesaian masalah secara mediasi. Tidak
7 Lihat  Pidato  Presiden  Soeharto  di  DPR tanggal  6  Januari  1977  yang  di  terbitkan oleh Departemen Penerangan
RI. Pemerataan-pemerataan ini kita kenal sebagai “delapan jalur pemerataan”
seorangpun  bisa  mengatakan  bahwa bantuan hukum merupakan kebutuhan  yang  mendasar.  Hal  ini disebabkan  oleh  beberapa  masalah seperti  belum  banyak  orang  yang tahu tentang lembaga bantuan hukum disamping masih sedikitnya lembaga ini  jika  ditotal  untuk  menanggung negara  yang  berpenduduk  cukup tinggi seperti Indonesia. Yang sangat prinsipil adalah pada urutan keberapa bantuan  hukum  atau  hukum  ini berada  di  dalam  benak  rakyat.  Yang penting  disini  adalah  dimana  tempat hukum  dan  bantuan  hukum  itu  bagi rakyat. 8 Kita  terus  terang  tidak  tahu, yang  pasti  banyak  rakyat  miskin yang  tidak  punya  waktu  untuk  tahu hukum, yang oleh orang-orang terdidik  disebut  sebagai  “buta hukum” ( law inorance). 9
Pemerintah bekerja sama dengan  lembaga  bantuan  hukum Jawa  Tengah  dalam  menangani persoalan-persoalan hukum yang
8 Lihat  hasil  penelitian  tentang  kebutuhan hukum rakyat miskin di kota yang dilakukan oleh  LBH  Jakarta.  Tim  Peneliti  LBH Jakarta,  2013, Neraca  Timpang  Bagi  Si Miskin  (Penelitian  Skema  dan  Penyaluran Dana  Bantuan  Hukum  di  Lima  Wilayah  di Indonesia, LBH Jakarta, Jakarta, hlm. 56.
9 Adnan  Buyung  Nasution,  1981, Bantuan Hukum  di  Indonesia, LP3ES,  Jakarta, hlm.54.
terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat. Lembaga  bantuan  hukum  memiliki tugas  yang  sangat  penting  dalam proses  penegakan  hukum.  Banyak hal yang  bisa  dilakukan  oleh lembaga  ini  dalam  mengupayakan perubahan  yang  signifikan  dalam kehidupan hukum. Peran atau kinerja lembaga bantuan hukum Jawa Tengah  dalam  memberikan  bantuan hukum  terhadap  seseorang  antara lain  mulai  dari  proses  pemeriksaan, persidangan,  hingga  mendapat  vonis yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Lembaga bantuan hukum Jawa Tengah mengirimkan seorang
advokat  yang  akan  mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan. Advokat itu nantinya akan
memberikan pelayanan berupa nasihat, saran, dan pembelaan kepada orang berperkara tersebut sehingga di dalam  proses  persidangan  orang tersebut  bisa  benar-benar  dijamin hak-haknya.  Keberadaan  lembaga bantuan  hukum  Jawa  Tengah  ini sangatlah  penting  di  tengah-tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan  di  depan  hukum  atau equality  before  the  law. Apalagi sebagian besar masyarakat  Indonesia hidup  dibawah  garis  kemiskinan  dan
pemahaman  hukum  yang  sangat rendah.  Hal  ini  lantas  menjadi hambatan penerapan hukum di masyarakat.
Tujuan lembaga bantuan hukum Jawa Tengah dalam memberikan  bantuan  pada  rakyat miskin,  sering  dipersepsikan  sebagai belas kasihan terhadap rakyat miskin, bukan  sebagai  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  untuk  mendapatkan  dan diperlakukan sama dihadapan hukum.  Dalam  hal  ini  adalah perlakuan yang sama terhadap mereka  untuk  diberi  kesempatan membela dirinya, untuk mendapatkan  informasi  mengenai ketidaktahuan mereka terhadap hukum, untuk menyampaikan keluhan dan untuk mendapatkan hak- haknya. 10
2. Faktor yang Menjadikan Golongan Fakir Miskin untuk    Mendapat  Bantuan Hukum dalam
Rangka
Peningkatan Acces to Justice Kriteria  yang  dapat  ditangani oleh  lembaga  bantuan  hukum  Jawa Tengah  terutama  pada  masyarakat
10 http://www.ricardosiregar.com/lembaga- bantuan-hukum-dalam-memperjuangkan- hak-asasi-manusia/ .diakses pada hari Selasa 24 Febuari 2015 ,pukul 22.06 WIB
miskin  adalah  mereka  yang  benar- benar  tergolong  miskin,  mempunyai surat  keterangan  kurang  mampu  dari ketua  RT  atau  lurah  setempat.  Juga bagi mereka yang menyandang cacat atau  disabilitas  dan  tentunya  mereka yang  buta  hukum.  Keadilan  hukum bagi  masyarakat  miskin  seperti barang  mahal.  Masyarakat  miskin tidak saja mendapatkan ketidakadilan hukum,  tetapi  juga  mendapatkan perlakuan diskriminasi
dan
kekerasan,  baik  secara  fisik  maupun psikis.  Kondisi  inilah  yang  sering kita sebut sebagai kekerasan struktural,  yakni  kekerasan  yang diproduksi  dan  direproduksi  oleh struktur  negara.  Kekerasan  tersebut lahir karena produk kebijakan pemerintah lahir tidak berpihak pada masyarakat miskin atau kaum marginal. Aturan-aturan negara tidak berpihak pada masyarakat, sebaliknya  lebih  berpihak  pada kelompok  kepentingan  politik  dan ekonomi tertentu. Penjelasan tersebut diatas  cukup  menjadi  potret  faktor yang  menjadikan  masyarakat  miskin layak  diberikan  bantuan  hukum semestinya.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  lembaga  bantuan  hukum
Jawa  Tengah  dan  dikonfirmasikan dengan  fakta  empiris  yang  jamak terjadi  di  masyarakat,  menunjukkan bahwa  penegakan  hukum  kita  masih problematik dan masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Ungkapan- ungkapan  miris  masyarakat  seperti, “Hukum  Hanya  Menjadi  Mereka yang  Berduit”,  menjadi  wajar  jika kita  menyimak  lebih  jauh  dan mendalam  akan  kasus-kasus  hukum yang  terjadi  belakangan  di  tengah- tengah  masyarakat,  terutama  ketika hukum berhadapan dengan masyarakat miskin atau lemah. Yang lebih  memprihatinkan  lagi,  aparat penegak  hukum  sangat  konsisten mengusut  dan  memenjarakan  warga miskin.  Bahkan  dalam  pengusutan, pasal  yang  digunakan  adalah  tindak pidana yang berlebihan (kasus pencurian kakao, kapas, dan semangka). Sehingga terkesan mereka  lebih  memeras  otak  untuk menjerat rakyat miskin dan sebaliknya tak berdaya ketika berhadapan  dengan  pejabat  negara yang mengeruk uang miliaran hingga triliunan rupiah. 11
11 Hasil wawancara penulis dengan Direktur Lembaga  Bantuan  Hukum  Jawa  Tengah ,Bapak Drs.HM. Faishal, SH., MH ,di kantor
Lembaga  Bantuan  Hukum  Jawa  Tengah
3. Model  Pemberian  Bantuan
Hukum  Lembaga  Bantuan Hukum  Jawa  Tengah  bagi Fakir Miskin Untuk Meningkatkan Acces to Justice Dalam rangka pemberian perlindungan  dan  bantuan  hukum serta mewujudkan pemerataan dalam memperoleh  keadilan,  meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah
melalui  koordinasi  antar  lembaga dalam bidang bantuan hukum menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum Jawa
Tengah  untuk  memberikan  bantuan hukum  bagi  masyarakat  yang  tidak mampu berperkara di lembaga
peradilan.  Pemberian  perlindungan dan bantuan hukum meliputi bantuan hukum  litigasi  tingkat  pertama  baik perdata  maupun  pidana  melalui lembaga bantuan Hukum Jawa
Tengah  yang  berdekatan  dengan
masyarakat yang
memerlukan bantuan  dan  perlindungan  hukum tersebut. 12 Hal  tersebut  dilakukan
pada hari Jumat 20 Maret 2015 pukul 15.00 WIB.
12 Penjelasan  Pasal  56  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan
agar  lebih  efisien  dan  efektif,  serta tidak berlarut-larut. Dasar
pelaksanaan  bantuan  hukum  bagi masyarakat yang tidak mampu berperkara  di  lembaga  peradilan adalah  perjanjian  kerjasama  antara Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah dengan  lembaga  bantuan  hukum Jawa  Tengah. 13 Bantuan,  pelayanan bantuan  hukum  kepada  masyarakat yang  tidak  mampu  berperkara,  di lembaga  peradilan  hanya  diberikan untuk bantuan hukum litigasi tingkat pertama.  Masyarakat  yang  tidak mampu berperkara di lembaga peradilan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan  hukum  melalui  lembaga bantuan  hukum  yang  bekerjasama
Kehakiman  bahwa  pemberian  jasa  hukum secara  cuma-cuma  yg  meliputi  konsultasi, menjalankan
kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan  hukum  lain  untuk  kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.
13 Salah satu misi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum  Indonesia  adalah  mengembangkan sistem,  lembaga-lembaga  serta  instrumen- instrumen pendukung dalam rangka peningkatan  efektivitas  pemenuhan  hak-hak lapisan  masyarakat  yang  lemah  dan  miskin, serta mempelopori, mendorong, mendampingi  dan  mendukung  program pembentukan  hukum,  penegakan  keadilan hukum  dan  pembaharuan  hukum  nasional sesuai  dengan  konstitusi  yang  berlaku  dan Deklarasi  Umum  Hak-Hak  Asasi  Manusia ( Universal  Declaration  of  Human  Rights). Tim  Peneliti  Yayasan  Lembaga  Bantuan Hukum Indonesia. Op.Cit. hlm.290.
dengan  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah  dalam  hal  ini  lembaga bantuan  hukum  Jawa  Tengah,  baik secara lisan maupun tertulis.
Model pemberian bantuan hukum  bagi  golongan  fakir  miskin, berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum  adalah  suatu  dana  yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada Organisasi  Bantuan  Hukum  (OBH)
terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan  Hukum  untuk  menjalankan tugasnya menangani kasus-kasus yang kelompok orang miskin (Penerima  Bantuan  Hukum).  Jadi jika ada masyarakat golongan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM) berhadapan  dengan  kasus  hukum, maka  Organisasi  Bantuan  Hukum yakni  lembaga  bantuan  hukum  Jawa Tengah bertanggungjawab untuk
mendampingi kasusnya. Biaya selama  proses  pendampingan  itulah yang  ditanggung  oleh  pemerintah, melalui sistem reimbruisement .
Selain  memberikan  bantuan hukum  secara  langsung,  lembaga bantuan  hukum  Jawa  Tengah  juga
memiliki program seperti
memberikan pendidikan kepada
masyarakat  entah  dalam  bentuk penyuluhan, seminar, atau
kampanye-kampanye berkaitan dengan  bantuan  hukum.  Mekanisme dan  persyaratan  pemberian  bantuan hukum  yang  diberlakukan  di  daerah Jawa  Tengah  dengan  daerah-daerah lainnya cenderung sama. Namun ada hal yang tidak ada mekanisnya dalam mekanisme pemberian bantuan hukum di daerah, yaitu permasalahan penjelasan  sebuah  kasus  diterima atau tidak. Sedangkan terkait persyaratan Pemberian Bantuan Hukum,  semua  daerah  yang  sudah menjalankan program bantuan hukum  bagi  masyarakat  miskin mempunyai  syarat  yang  sama,  yaitu menunjukkan  dokumen  Kartu  Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili, Surat
Keterangan  Miskin  dari  kelurahan seperti yang sudah dijelaskan di atas, serta kronologi kasus. Model pemberian  bantuan  hukum  menurut lembaga bantuan hukum Jawa Tengah  telah  sesuai  dengan  model pemberian  bantuan  hukum  yang tertuang  dalam  Pasal  3  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2013 yang  berisi  : “Untuk  memperoleh
bantuan  hukum,  pemohon  bantuan hukum harus memenuhi syarat: a.  mengajukan  permohonan  secara tertulis  yang  berisi  paling  sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan  uraian  singkat  mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
b.  menyerahkan dokumen yang
berkenaan dengan perkara; dan c.  melampirkan  surat  keterangan miskin  dari  Lurah,  Kepala  Desa, atau  pejabat  yang  setingkat  di tempat  tinggal  pemohon  bantuan hukum.”

## D.    Kesimpulan
Lembaga bantuan hukum memiliki  tugas  yang  sangat  penting dalam  proses  penegakan  hukum. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh lembaga  ini  dalam  mengupayakan perubahan  yang  signifikan  dalam kehidupan hukum. Peran atau kinerja lembaga bantuan hukum Jawa Tengah  dalam  memberikan  bantuan hukum  terhadap  seseorang  antara lain  mulai  dari  proses  pemeriksaan, persidangan,  hingga  mendapat  vonis yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Lembaga bantuan hukum Jawa Tengah mengirimkan seorang
advokat  yang  akan  mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan.
Advokat itu nantinya akan memberikan pelayanan berupa nasihat, saran, dan pembelaan kepada orang berperkara tersebut sehingga di dalam  proses  persidangan  orang tersebut  bisa  benar-benar  dijamin hak-haknya.
Kriteria yang menjadikan seseorang dapat memperoleh bantuan hukum  menurut  lembaga  bantuan hukum  Jawa  Tengah  antara  lain adalah masyarakat yang
dikategorikan  kurang  mampu  atau orang-orang yang menyandang cacat/
disabilitas,  juga  masyarakat  buta hukum.
Model pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum Jawa Tengah yakni pemberian nasihat  hukum  kepada  mereka  yang melakukan konsultasi hukum, mengadakan penyuluhan hukum terutama  di  kalangan  masyarakat miskin,  melakukan  mediasi  terhadap mereka  yang  berperkara  agar  tidak sampai ke ranah pengadilan.
Lembaga bantuan hukum dalam  memberikan  bantuan  hukum akan  lebih  efektif  apabila  bekerja sama  dengan  Lembaga  Swadaya
Masyarakat (LSM) yang berhubungan langsung dengan kelompok orang-orang yang dikategorikan  kurang  mampu  seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SETARA dan SATOE ATAP.  Karena  apabila  lembaga bantuan  hukum  Jawa  Tengah  dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)
dapat bersinergi dan didukung dengan  peran  serta  pemerintah  maka pelaksanaan pemberian bantuan
hukum akan lebih maksimal .
Sebaiknya  pemerintah  tidak  hanya memberikan  dana  anggaran  bantuan hukum  secara reimbruisment saja, akan  tetapi  dana  untuk  kegiatan seperti  penyuluhan  hukum,  mediasi dan lain-lain sangatlah penting untuk dialokasikan . Apabila lembaga bantuan  hukum  bisa  menjalankan semua  peranan  tersebut  dengan  baik pasti  proses  penegakan  hukum  di Indonesia  pun  akan  menjadi  lebih baik.  Saya  selalu  berharap  kelak kehidupan  hukum  di  negeri  ini  bisa berjalan sesuai dengan apa  yang kita cita-citakan.  Dimana  hukum  tidak hanya  mengandung  sifat  normatif saja  namun  juga  ada  pertimbangan hati nurani di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Black,  James  A.,  Den  J.  Champion,
2001, Metode  dan  Masalah Penelitian Sosial , Refika Aditama, Bandung. Lemek,  Jeremias,  2007 ,  Mencari
Keadilan,  Pandangan  Kritis Terhadap  Penegakan  Hukum di  Indonesia ,  Galang  Press,
Yogyakarta.
Moleong,  Lexy  J.  2005. Metodologi Penelitian Kualitatif , ed. Rev,
Rosda. Bandung.
Nasution,  Adnan  Buyung,  1981, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta.
Tim  Peneliti  LBH  Jakarta,  2013, Neraca  Timpang  Bagi  Si Miskin (Penelitian Skema dan Penyaluran  Dana  Bantuan Hukum  di  Lima  Wilayah  di
Indonesia, LBH  Jakarta,
Jakarta.
Winarta, Frans Hendra, 2009, Probono Publico: Hak Konstitusional  Fakir  Miskin untuk  Memperoleh  Bantuan
Hukum ,  PT  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta .

## B. Pidato
Soeharto,  Departemen  Penerangan RI., Jakarta, 6 Januari 1977.

## C.   Internet
http://www.ricardosiregar.com/lemba ga-bantuan-hukum-dalam- memperjuangkan-hak-asasi- manusia/  .diakses  pada  hari Selasa 24 Febuari 2015.
D. Peraturan Perundang- Undangan Undang-undang  Nomor  16  Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum Undang-  Undang  Nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang  Nomor  48  tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2003 tentang Advokat Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional  tentang  Hak-Hak Sipil dan Politik Undang  –Undang  Nomor  50  Tahun 2009 tentang Perubahan  Kedua atas  Undang-Undang  Nomor  7
Tahun  1989  tentang  Peradilan
Agama
Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 2009 tentang Perubahan  Kedua atas  Undang-Undang  Nomor  5
Tahun  1986  tentang  Peradilan
Tata Usaha Negara
Undang  Nomor  13  Tahun  2011 tentang  Penanganan  Fakir
Miskin
Undang-undang  Nomor  12  Tahun
2005 tentang Pengesahan
International  Covenant  on
Civil and Political Rights Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun  2013  tentang  Syarat Dan  Tata  Cara  Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran  Dana  Bantuan Hukum Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI No.  10  Tahun  2010  tentang Pedoman  Pemberian  Bantuan Hukum (PPBH) Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  No.  1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian  Layanan  Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Peraturan  Pemerintah  No.83  Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Peraturan Internal Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian  Bantuan  Hukum Secara Cuma-Cuma Peraturan Walikota Semarang Nomor 10 tahun 2010 tentang Fasilitas Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin