## JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, Vol. 09, No. 04 Desember 2020

## APAKAH PELAKSANAAN PROGRAM JOGO TONGGO DI DUSUN
PELEM KABUPATEN REMBANG EFEKTIF?
IS THE JOGO TONGGO PROGRAM IMPLEMENTATION IN PELEM HAMLET, REMBANG REGENCY EFFECTIVE?
Rizani Shofi 1 , Sutopo Patria Jati 2 , Ayun Sriatmi 3
1 Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro

## ABSTRAK
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 Di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Jogo Tonggo. Desa Sendangasri merupakan salah satu desa di Kabupaten Rembang yang menerapkan Jogo Tonggo tepatnya di Dusun Pelem. Pada awal bulan Juli dilaporkan terdapat 1 kasus positif covid-19 di Dusun Pelem. Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Jogo Tonggo hanya mencakup dua bidang, yaitu bidang kesehatan dan bidang sosial keamanan. Tidak optimalnya pelaksanaan jogo tonggo dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya komunikasi antar birokrasi dalam mensosialisasikan jogo tonggo, satgas belum memahami pedoman pelaksanaan program sehingga tidak mengetahui tugas, fungsi dan kewenangannya. Kewenangan pelaksana yang terbatas akibat tidak adanya SK serta adanya ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah desa dalam perencanaan program dan pemenuhan sumber daya.
Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Covid-19, Dusun, Jogo Tonggo

## ABSTRACT
The Regional Government of Central Java Province issued Instruction Number 1 of 2020 concerning Community Empowerment in Accelerating Handling of COVID-19 at the Rukun Warga (RW) through the Establishment of a satgas Jogo Tonggo. Sendangasri is  one of the villages in Rembang Regency, which implements Jogo Tonggo, precisely in Pelem Hamlet. In July, Pelem Hamlet reported a positive case of Covid-19. This article is based on qualitative research with a descriptive approach. The results of this study indicate that the implementation of jogo tonggo in Pelem Hamlet covers two sectors namely the health sector and the social security sector. The implementation of jogo tonggo has not been running optimally due to lack of communication between the bureaucracy in socializing the jogo tonggo program, the implementers do not understand the guidelines so they do not know their duties, functions and responsibilities. Limited authority of implementers because there is no organization decree. Theres is high dependence on village governments in program planning and fulfillment of resources
Keywords: Community empowerment, Covid-19, Hamlet, Jogo Tonggo

## PENDAHULUAN
Wabah Coronavirus Disease 2019 yang disebabkan oleh virus Sars-CoV-2 menjadi masalah kesehatan dunia pada awal tahun 2020.(1) Penyebaran COVID-19 dari manusia ke manusia terjadi karena kontak dekat dengan orang yang terinfeksi, dimana ketika batuk atau bersin, tetesan pernapasan(aerosol) dari orang yang terinfeksi dapat terhirup manusia lain melalui hidung atau mulut dan dapat menembus tubuh manusia melalui paru-paru.(2) Penambahan jumlah kasus COVID-19 telah berlangsung cepat dan terjadi penyebaran antar negara pada lebih 216 negara. Di Indonesia hingga tanggal 12 Juli 2020, dilaporkan terdapat 75.699 kasus positif COVID-19.(3) Dalam pasal 9 UU No 24 tahun 2007 tertera bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di wilayahnya. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 Di
Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS). Satgas Jogo Tonggo adalah satuan tugas menjaga tetangga yang bertugas untuk memastikan bahwa warga secara bergotong-royong melawan penyebaran dan penularan COVID-19 di wilayahnya.(4) Rembang merupakan kabupaten yang menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan Jogo Tonggo di Kabupaten Rembang belum optimal karena belum semua desa mengimplementasikan Jogo Tonggo. Desa Sendangasri, Kecamatan Lasem merupakan desa yang pertama kali yang menerapkan Jogo Tonggo di Kabupaten Rembang. Kecamatan Lasem terletak di sebelah timur Kabupaten Rembang merupakan wilayah yang dilalui oleh jalan pantai utara (jalur pantura) yang merupakan jalan arteri primer yang menghubungkan kota Jakarta-Semarang- Surabaya, sehingga merupakan jalur alternatif lalu lintas transportasi regional baik antar kota maupun antar provinsi.  Di pinggir jalan pantura Desa
Sendangasri terdapat pangkalan truk milik dinas perhubungan yang merupakan tempat parkir truk antar kota dan antar provinsi sehingga berpotensi terjadi arus mobilitas untuk risiko penularan COVID-19. Pelaksanaan Jogo Tonggo di Desa Sendangasri baru diimplementasikan di Dusun Pelem, sedangkan Dusun Bendan dan Dusun Rangkah yang terletak di wilayah dekat dengan jalur pantura belum melaksanakan Jogo Tonggo. Berdasarkan studi pendahuluan, pelaksana jogo tonggo masih belum mengetahui apa yang harus dikerjakan. Pada bulan Juli, terdapat satu kasus COVID-19 dimana pasien merupakan warga pelem yang bekerja di pangkalan truk yang berada di Dusun Bendan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program jogo tonggo di Dusun Pelem serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pelaksanaan program.

## METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan di Dusun Pelem Desa Sendangasri Kabupaten Rembang pada bulan Agustus-September 2020. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Subyek penelitian dipilih  berdasarkan teknik purposive sampling yaitu pelaksana program jogo tonggo Dusun Pelem. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis deskripsi (content analysis).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Program Jogo Tonggo di Dusun Pelem Pelaksanaan jogo tonggo di Dusun Pelem Desa Sendangasri telah dilaksanakan dari bulan mei tahun 2020. Dari hasil penelitian, pelaksanaan program jogo tonggo di Dusun Pelem tidak optimal karena baru mencakup dua bidang yaitu kesehatan dan sosial keamanan. Dalam bidang kesehatan terdapat 6 dari 8 kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu meregistrasi setiap orang masuk desa untuk mengantisipasi penularan covid-19 di tingkat RW, kegiatan registrasi diikuti dengan upaya pencegahan dan penularan Covid-19, mengupayakan kontak erat dan pendatang melakukan karantina mandiri selama 14 hari, memastikan lokasi strategis tersedia sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) seperti di mushola, dan warung-warung, kegiatan penyemprotan disinfektan yang dilakukan sebulan sekali, mendorong praktik hidup bersih dan sehat,
serta berkoordinasi dengan petugas kesehatan. Sedangkan kegiatan yang belum dilakukan yaitu pengecekan suhu di tempat ibadah maupun dalam kegiatan keagamaan, serta pemutakhiran data status warga yang karantina mandiri. Adapun temuan dalam penelitian bahwa dalam upaya penyemprotan disinfektan yang dilakukan tidak tepat karena meliputi dinding dan teras rumah warga. Selain itu, pemeriksaan kesehatan kepada pendatang dan pelaku perjalanan hanya dilakukan dengan pemeriksaan suhu tubuh oleh satgas. Sedangkan skrining berupa gejala batuk, atau pilek oleh petugas kesehatan belum dilakukan.
Pelaksanaan jogo tonggo bidang ekonomi di Dusun pelem belum dilaksanakan. Jaring pengaman ekonomi yang tidak terbentuk di menyebabkan tidak ada upaya dari satgas untuk memastikan warga yang mengalami penurunan perekonomian akibat pandemi covid-19. Dalam pelaksanaan jogo tonggo di Dusun Pelem, tidak terdapat upaya mendata warga yang tidak mampu dalam menyediakan kebutuhan dasar, upaya memberi bantuan untuk warga tidak mampu melalui swadaya masyarakat, tidak adanya lumbung pangan tingkat RW sehingga tidak terselenggara kegiatan saling berbagi hasil kebun antar tetangga untuk saling membantu mencukupi kebutuhan masing-masing keluarga. Adapun kegiatan ekonomi di Dusun Pelem meliputi pertanian, perkebunan, perdagangan masih tetap berjalan namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan protokol kesehatan karena rendahnya pemanfaatan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di warung-warung, serta warga memiliki kepatuhan yang rendah untuk memakai masker di lingkungan RW. Terkait dengan pelaksanaan bidang sosial keamanan jogo tonggo di Dusun Pelem, terdapat 6 Dari 12 Kegiatan yang telah terlaksana. Kegiatan tersebut meliputi pendataan pendatang dan pelaku perjalanan di Dusun Pelem yang dilakukan bersama tim kesehatan, membubarkan kerumunan dengan mendatangi warga yang tengah berkerumun di lingkungan Dusun, memastikan kasus kontak erat tidak keluar rumah selama 14 hari, memastikan kelompok rentan mendapatan perlindungan, memastikan kegiatan sosial seperti kerja bakti di lingkungan Dusun Pelem secara bergotong royong untuk mencegah penyakit Demam Berdarah, serta meredam konflik secara musyawarah. Sedangkan kegiatan yang belum dilakukan yaitu menyiapkan data pilah penerima bantuan warga Dusun Pelem, membuat jadwal giliran ronda malam, membuat kesepakatan batas jam tamu berkunjung, memastikan setiap rumah memiliki kentongan sebagai alat
komunikasi manual, memberi pemahaman warga terkait jenazah covid-19 tidak menular, serta pengamanan warung sembako. Sedangkan dalam bidang hiburan jogo tonggo, di Dusun Pelem diadakan festival tujuh belas agustusan dengan mengadakan lomba sepak bola putri, tarik tambang, dan makan kerupuk yang mengakibatkan ketidakpatuhan penerapaan protokol kesehatan dimana meskipun 80% warga memakai masker, namun kerumunan warga susah untuk dikendalikan. Pelaksanaan lomba tersebut di koordinir oleh satgas jogo tonggo dan sudah mendapat persetujuan dari Kepala Desa. Terdapat dimensi yang tidak tepat dalam pelaksanaan bidang hiburan jogo tonggo Dusun Pelem dimana satgas yang seharusnya bertugas memastikan warga agar menerapkan protokol kesehatan namun, satgas justru berperan sebagai pihak yang mengkoordinir lomba. Desa Sendangasri merupakan desa Seni dan Budaya di Kabupaten Rembang. Terdapat kesenian seperti karawitan, seni tari, wayang orang, dan wayang golek yang masih dilestarikan. Seharusnya pelaksanaan bidang hiburan jogo tonggo dapat dilakukan dengan pementasan seni karawitan di atas mobil keliling sehingga warga dapat menikmati di rumah masing-masing agar tidak terjadi kerumunan.
1. Standar dan Tujuan Jogo Tonggo Pedoman pelaksanaan jogo tonggo yaitu Surat Instruksi Gubernur Jawa Tengah No 1 Tahun 2020. Selain itu, terdapat modul jogo tonggo yang berisikan petunjuk teknis pelaksanaan program. Berdasarkan penelitian, belum semua pelaksana jogo tonggo Dusun Pelem mengetahui pedoman pelaksanaan program jogo tonggo dan memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait tujuan dan sasaran program. Ketidaktahuan satgas terhadap kejelasan program mengakibatkan pelaksana tidak memahami bagaimana sistem kerja dan aturan kerja program jogo tonggo semestinya sehingga berdampak pada tidak dilaksanakannya aktivitas- aktivitas dalam program jogo tonggo pada bidang ekonomi dan sosial keamanan.
Perbedaan pemahaman tentang suatu kebijakan antar pelaksana dapat mempengaruhi cara pelaksanaan program sehingga mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian implementasi program dalam suatu organisasi.(5) 2. Komunikasi Penyampaian informasi berjenjang antar birokrasi masih sangat minim. Satgas jogo tonggo dusun pelem selaku pelaksana program memiliki pemahaman yang kurang tentang program jogo tonggo karena belum pernah mendapatkan sosialisasi yang komprehensif baik dari pihak terkait baik dari Puskesmas, Kecamatan,
maupun Pemerintah Desa. Pesan-pesan penting dalam penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 melalui Program Jogo Tonggo tidak bisa diimplementasikan dengan baik karena pelaksana lapangan di tingkat RW mengalami kebingungan dalam pelaksanaan program Jogo Tonggo.(6) Akibatnya, terjadi resistensi kepada kelompok sasaran.
Warga Dusun Pelem sebagai sasaran program mendapatkan sosialisasi dari satgas jogo tonggo saat dilakukan penyemprotan disinfektan dengan metode door to door. Informasi yang disampaikan yaitu tentang upaya pencegahan covid-19 sedangkan informasi terkait penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta aturan new normal tidak disampaikan. Berdasarkan penelitian, belum terdapat penyampaian informasi kepada warga baik melalui media online seperti whatsapp maupun media cetak sebagai media untuk edukasi dari satgas. Masih banyaknya masyarakat yang kurang sadar akan bahaya dari wabah Covid-19 menandakan bahwa masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.(7)(8) Pengetahuan pelaksana yang baik dapat terwujud apabila komunikasi dilakukan dengan baik, sehingga implementasi program harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak. (9) Implementasi yang efektif terjadi apabila pelaksana sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan.
3. Sumber Daya Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jogo tonggo di Dusun Pelem adalah Ketua RW selaku ketua satgas, dengan wakilnya adalah seluruh ketua RT, PKK, karang taruna, dan linmas. Satgas jogo tonggo di Dusun Pelem yang memiliki kompetensi yang kurang hal penanganan covid-19 karena tidak terdapat pelaksana yang memiliki background pendidikan bidang kesehatan. Adapun background pendidikan terakhir informan yaitu SD 1 orang, SMP 3 orang, dan SMA 2 orang. Adapun temuan bahwa dalam pelaksanaan program, satgas tidak menguasai pengetahuan tentang penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di era pandemi, perbedaan rapid test dan swab test sebagai metode pemeriksaan medis, serta pemahamanan terkait aturan new normal . Selain itu, satgas juga memiliki kompetensi yang kurang terkait tata cara disinfeksi yang benar. Bidan desa selaku pemangku kepentingan kesehatan di Desa pernah memberikan materi terkait covid-19, pengecekan suhu, dan pembuatan larutan disinfektan. Namun untuk simulasi atau pelatihan secara teknis terkait penanganan covid-19 belum pernah dilaksanakan baik dari bidan desa, puskesmas maupun kecamatan. Padahal sumber daya manusia merupakan komponen penting
Apakah Pelaksanaan Program Jogo Tonggo: Rizani Shofi, Sutopo Patria Jati, Ayun Sriatmi
dalam pelaksanaan program sehingga disamping harus mencukupi, juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas karena dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program.(10) Pembiayaan program jogo tonggo berasal dari dana gotong royong masyarakat.(11) Berdasarkan penelitian, belum terdapat anggaran untuk program jogo tonggo baik dari iuran warga RW maupun pemerintah desa. Terbatasnya penganggaran dana menyebabkan satgas Dusun Pelem tidak memiliki kemandirian dalam hal penyediaan masker, pengadaan cairan disinfektan, dan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS), serta pengadaan alat pelindung diri (APD). Selain itu tidak terdapat media cetak sebagai bahan untuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa karena tidak adanya dana, dalam implementasi program jogo tonggo di Kelurahan Rejosari Kota Semarang, RW bersama RT-RT berinisiatif melakukan swadaya warga untuk menghimpun dana dan barang sembako.(6) Satgas jogo tonggo Dusun Pelem tidak memiliki SK sebagai aspek legalitas dan dasar hukum pembentukan organisasi. Akibatnya, gerakan untuk memunculkan swadaya masyarakat menjadi kendala karena tidak adanya kewenangan dari satgas untuk menghimpun dana. Dalam era pandemi perekonomian warga dusun pelem mengalami penurunan. Mayoritas warga Dusun Pelem merupakan petani dimana perekonomian petani mengalami penurunan akibat penurunan hasil panen karena musim kemarau panjang saat awal tahun 2020. Untuk pemenuhan kebutuhan hidup, warga Dusun Pelem masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada dana bantuan langsung tunai (BLT). Dalam pelaksanaan program jogo tonggo di Dusun Pelem, satgas jogo tonggo memiliki ketergantungan kepada pemerintah desa dalam hal penyediaan anggaran. Belum tersedianya anggaran dari pemerintah desa disebabkan oleh pembentukan satgas jogo tonggo di Dusun Pelem yang sudah melewati masa penganggaran untuk dana desa (Musdes). Sebagai solusi, pemerintah desa akan menganggarkan dana untuk satgas jogo tonggo Dusun Pelem pada periode penganggaran dana desa untuk tahun berikutnya. Sementara itu, sarana dan prasarana program jogo tonggo dusun pelem berasal dari pemerintah desa, dinas kesehatan Kabupaten Rembang, dan pemerintah provinsi melalui bantuan jogo tonggo kit. Adapun jumlah sarana tersebut terdiri dari 1 posko, 2 thermogun , 7 baju hazmat, 1 alat semprot, 5 set sepatu, 4 sarung tangan, 5 pack masker hand sanitizer 1 dus, dan disinfektan 4 derigen
dan obat-obatan untuk disinfektan, masker yang dibagikan ke seluruh warga dusun pelem, serta modul jogo tonggo.
Pembagian jogo tonggo kit oleh pemerintah daerah dalam pendistribusian dari daerah ke desa-desa belum merata karena jumlah penduduk setiap daerah Jawa Tengah tidak sama sehingga kebutuhan tidak terpenuhi bahkan tidak merata. (12) Adapun APD yang masih tersisa yaitu 5 baju hazmat, 4 sarung tangan, dan 5 sepatu yang digunakan untuk penyemprotan disinfektan digunakan berulang kali dan bergantian oleh satgas jogo tonggo dalam pelaksanaan penyemprotan. Ketersediaan alat penyemprotan disinfektan masih kurang sehingga satgas perlu meminjam alat penyemprotan dari petani. Posko jogo tonggo yang berfungsi sebagai rumah karantina pendatang masih kotor dan belum layak untuk dijadikan rumah karantina karena tidak terdapat kamar mandi. Selain itu, belum terdapat fasilitas penyimpanan sembako sebagai peralatan minimal di bidang ekonomi. Padahal terbatasnya sarana prasarana dapat mengakibatkan pelaksanaan program tidak optimal.
4. Sikap/Disposisi Pelaksana Seluruh anggota satgas dan pemerintah desa menerima dan mendukung program serta memiliki kemauan dan ketersediaan untuk melaksanakan Jogo Tonggo. Sebagian besar anggota tim sudah memiliki komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan program. Namun komitmen dari Ketua RT selaku wakil ketua satgas jogo tonggo masih rendah ditunjukkan dengan kurangnya keterlibatan RT dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Komitmen perlu dimiliki oleh seluruh pelaksana program dimana dengan adanya rasa kepemilikan terhadap program dapat berpengaruh terhadap keberhasilan program.(13) Terkait dengan motivasi, adanya jiwa sosial dari para pelaksana jogo tonggo yang sudah melekat sejak dahulu dalam setiap kegiatan sosial di desa bahkan sebelum terjadinya pandemi covid-19, menjadi faktor pendorong untuk bergotong-royong menghadapi masalah kesehatan yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Dengan adanya dorongan dari dalam diri maka pelaksana program akan melakukan tugasnya dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi.(10) 5. Karakteristik Badan Pelaksana Karakteristik badan pelaksana merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap implementasi program jogo tonggo di Dusun Pelem. Satgas jogo tonggo Dusun Pelem dibentuk dengan musyawarah bersama antara warga dan Pemerintah Desa Sendangasri. Susunan struktur organisasi satgas jogo tonggo tidak sesuai dengan
pedoman dimana terdapat kekurangan jumlah satgas sosial keamanan dan satgas hiburan sedangkan satgas kesehatan dan satgas ekonomi memiliki jumlah anggota berlebih. Selain itu, tidak terdapat koordinator per bidang serta tidak ada mekanisme pembagian kerja dalam organisasi Pelaksanaan setiap kegiatan jogo tonggo dilakukan secara bersama berdasarkan kesadaran diri pelaksana. Dalam suatu pelaksanaan kegiatan suatu organisasi diperlukan pembagian tugas agar tidak terjadi pemborosan dalam sumber daya.(14) Pelaksana RW yang berada di level terbawah dalam pelaksanaan Jogo Tonggo mengalami kebingungan dalam mengimplementasikan program tersebut.(6) Akibat dari ketidakpahaman satgas terhadap kejelasan dari aturan kerja program, pelaksanaan jogo tonggo di Dusun Pelem belum sesuai dengan pedoman dimana masih terdapat banyak kegiatan yang belum dilaksanakan dalam bidang kesehatan dan sosial keamanan. Selain itu, pelaksanaan bidang hiburan yang tidak sesuai dengan pedoman serta belum dilaksanakannya kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi.
Petunjuk teknis pelaksanaan program sudah tersedia namun dalam implementasinya satgas tidak dapat memahami isi dari pedoman tersebut yang berakibat pada ketidaktahuan satgas terhadap tugas, fungsi, dan kewenangannya. Penelitian lain menyebutkan bahwa jogo tonggo dalam masa darurat covid-19, dapat mendorong kesadaran dan ketaatan warga pada tingkat RT dan RW dengan adanya aturan hukum yang berisi sanksi. Dalam pelaksanaan jogo tonggo di Dusun Pelem, kewenangan terbatas karena tidak tersedianya SK pembentukan. Satgas tidak dapat mengeluarkan peraturan yang berisi sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan di wilayahnya. Akibatnya, ketaatan warga dalam memakai masker sangat kurang dan ditemui masih terdapat kerumunan warga di lingkungan Dusun Pelem.
Satgas jogo tonggo di level RW tidak memiliki kemampuan dalam hal perencanaan program dan penganggaran dana karena level RW tidak memiliki sumber keuangan sedangkan satgas tidak memiliki kewenangan untuk menarik iuran warga. Sehingga terdapat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah desa dalam hal perencanaan kegiatan dan penyediaan anggaran sebagai pihak yang berwenang mengelola sumber daya di Desa. Pemerintah desa perlu mengeluarkan SK pembentukan satgas jogo tonggo agar terdapat peluang untuk menjamin kemitraan dengan pihak ketiga. Koordinasi yang terjalin antar birokrasi belum berjalan dengan baik. Lemahnya koordinasi
yang terjalin antara satgas, pemerintah desa, dan bidan desa mengakibatkan satgas jogo tonggo mengalami kebingungan terkait dengan ketentuan-ketentuan program jogo tonggo karena selama ini RW belum pernah dikumpulkan oleh pejabat yang berwenang untuk koordinasi dan sosialisasi langsung terkait program jogo tonggo sehingga hanya mengetahui ketentuan-ketentuan program melalui pesan dalam bentuk PDF yang disebarkan melalui whatsapp. (6) Berdasarkan juknis, perlu adanya rembug jogo tonggo minimal lima hari sekali.
Pelaporan jogo tonggo berjenjang dari tingkat RW, Desa, dan Kecamatan belum rutin dilakukan. Adapun monitoring program jogo tonggo dilakukan oleh bayan dusun pelem dan koordinator jogo tonggo selaku ketua BPD. Sedangkan evaluasi terhadap pelaksanaan jogo tonggo belum pernah dilaksanakan baik evaluasi dalam internal satgas jogo tonggo maupun evaluasi dari pemerintah desa. Evaluasi pelaksanaan suatu program harus dilakukan sehingga dapat diupayakan perbaikan dalam plaksanaan program.(14) 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik Pemerintah desa Sendangasri memiliki tujuan bahwa pembentukan satgas jogo nantinya dapat berjalan berkelanjutan dengan mengkoordinasi seluruh kegiatan yang ada di desa serta menginisiasi terbentuknya UMKM di desa untuk memulihkan perekonomian warga yang terdampak covid-19. Namun dalam implementasinya, dukungan pemerintah desa dirasa masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya perencanaan kegiatan jogo tonggo, serta tidak adanya rapat koordinasi khusus terkait jogo tonggo. Selain itu, terdapat ketidaktersediaan SK dan anggaran dari pemerintah desa untuk penanganan covid-19.  Padahal program yang baru dan tentunya masih memerlukan inovasi-inovasi dalam pelaksanaannya.  Pemerintah desa seakan memasrahkan penuh kepada satgas namun tidak diberi kekuatan berupa SK pembentukan satgas yang berakibat pada lemahnya kewenangan satgas dalam mengatur dan menertibkan warga. Program jogo tonggo membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat berjalan dengan maksimal.(12) Masyarakat yang acuh tak acuh terhadap anjuran pemakaian masker dan himbauan jaga jarak disebabkan oleh ketidaktahuan warga akan bahaya dari covid-19 yang mematikan. Selain itu, adanya kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengakibatkan sebagian warga tidak menghiraukan perintah physical atau social distancing. (15) Adapun sopir sebagai pelaku perjalanan memiliki kepatuhan yang rendah untuk melaporkan diri kepada satgas jogo tonggo sehingga tidak dapat
Apakah Pelaksanaan Program Jogo Tonggo: Rizani Shofi, Sutopo Patria Jati, Ayun Sriatmi
dilakukan pengecekan suhu. Selain itu, sopir tidak bisa melakukan karantina mandiri selama 14 hari dikarenakan harus kembali bekerja. Masyarakat di pedesaan memiliki budaya gotong royong dan perilaku sosial yang erat antar warga.(16) Adanya sikap saling percaya mengakibatkan masih terdapat kerumunan kecil antar warga tanpa memakai masker di lingkungan Dusun Pelem. Seperti halnya adanya kasus positif covid-19 di Dusun Pelem yang merupakan pasien tanpa gejala. Sebagian warga dusun pelem tidak mempercayai adanya kasus covid-19 pada tetangganya karena tidak ada gejala pernafasan. Berdasarkan penelitian, penerapan new normal di Desa tidak bisa seketat di kota karena warga tidak memahami aturan dari new normal. Dalam era new normal, olahraga senam dan voli sudah diadakan kembali namun kepatuhan warga memakai masker masih rendah. Selain itu, kegiatan keagamaan seperti tahlilan sudah mulai berjalan namun tidak terdapat pengecekan suhu. Adanya aturan new normal, membuat masyarakat memiliki anggapan bahwa pandemi telah selesai kehidupan kembali normal. Kondisi ini diperkuat dengan dibukanya berbagai tempat wisata di Kabupaten Rembang serta adanya majelis sholawat dan maulid akbar di Kabupaten Rembang. Sehingga agar masyarakat patuh pada protokol kesehatan, diperlukan promosi kesehatan untuk menghimbau penerapan protokol kesehatan dengan membutuhkan peran aktif para kader kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petugas keamanan setempat.(17)
Analisis Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Program Jogo Tonggo Dusun Pelem Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak mampu menjadi mampu.(18)(19) Jogo Tonggo membangkitkan modal sosial yang telah ada agar tetap hidup dengan menjalin rasa saling percaya dan menguntungkan untuk menjaga keamanan dan kesehatan bersama.(20) Jika dilihat dari aspek tujuan kebijakan, Jogo Tonggo dinilai belum dapat mengatasi permasalahan Covid-19 di Jawa Tengah karena hingga bulan September 2020 kasus positif terus bertambah bahkan hingga mencapai 52,7%.(12) Keterlibatan masyarakat Dusun Pelem dalam setiap kegiatan sosial di desa sudah ada dari dulu. Namun pemberdayaan masyarakat dalam program jogo tonggo bisa dikatakan ada yang berhasil dan ada yang gagal, atau hanya berjalan seperti biasa, tidak gagal tidak sukses juga.
Dalam pelaksanaan jogo tonggo di Dusun Pelem, program ini belum berdampak secara ekonomi dan sosial serta upaya pencegahan yang dilakukan masyarakat masih sangat rendah. Dalam pelaksanaannya, program Jogo Tonggo mencakup dua hal, yaitu jaring pengaman sosial dan keamanan, serta jaring ekonomi. Jaring pengaman sosial dan keamanan mempersiapkan ketahanan sosial serta tumbuhnya kesadaran dan ketaatan masing-masing individu yang meliputi sosialisasi, pendataan, pemantauan warga, serta adanya sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan. Upaya pemberdayaan yang berhasil dilaksanakan yaitu penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh satgas secara sukarela meskipun dalam praktiknya masih tidak tepat akibat tidak adanya pelatihan dari pihak terkait. Upaya pencegahan lain yang dilakukan yaitu kegiatan kepada pendatang di Dusun Pelem, namun sopir sebagai pelaku perjalanan memiliki kesadaran yang rendah untuk lapor kepada satgas. Dari segi pemberdayaan masyarakat, peneliti melihat bahwa program jogo tonggo di Dusun Pelem belum mampu menciptakan kesadaran warga yang cukup baik dalam pencegahan covid-19. Meskipun telah ada sosialisasi covid-19 oleh satgas jogo tonggo sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat namun dalam implementasi program jogo tonggo warga dusun pelem memiliki pengetahuan yang kurang terkait dengan bahaya covid-19 yang berakibat pada rendahnya kesadaran dalam protokol kesehatan. Tidak adanya jaring pengamanan sosial di Dusun Pelem mengakibatkan warga berperilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan karena tidak adanya sanksi yang mengatur.
Sementara itu, tidak terbentuknya jaring pengaman ekonomi di Dusun Pelem sehingga tidak ada upaya mendata warga yang tidak mampu dalam menyediakan kebutuhan dasar untuk diberi bantuan melalui pembagian sembako dari swadaya masyarakat, serta tidak ada kegiatan saling berbagi hasil kebun antar tetangga untuk saling membantu mencukupi kebutuhan masing- masing keluarga. Mayoritas warga Dusun Pelem merupakan petani sehingga seharusnya terdapat potensi untuk pengadaan lumbung pangan di wilayahnya. Dengan adanya jaring pengamanan ekonomi jogo tonggo, satgas dapat memastikan tidak ada satu pun warga yang kelaparan selama wabah dan mengusahakan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik pasca wabah.(6)(20) Keberhasilan program pemerintah dengan pemberdayaan masyarakat akan berhasil, jika keaktifan dan kepedulian warga masyarakat bertemu dengan pemerintah yang juga aktif membina dan mendayagunakan masyarakat.
(21) dalam pelaksanaan jogo tonggo di Dusun Pelem, perhatian dari pemerintah desa, maupun kecamatan masih kurang yang ditunjukkan dari tidak adanya sosialisasi, supervisi, pendampingan dan evaluasi terkait program jogo tonggo dari pihak terkait.

## KESIMPULAN
Implementasi program jogo tonggo di Dusun Pelem Desa Sendangasri belum berjalan optimal. Bidang kesehatan merupakan bidang yang paling terimplementasi dengan baik. Dari 8 kegiatan bidang kesehatan terdapat 6 kegiatan yang terlaksana. Dalam bidang sosial keamanan terdapat 6 dari 12 kegiatan yang terlaksana. Bidang hiburan sudah terlaksana namun tidak sesuai dengan pedoman. Sementara itu, kegiatan bidang ekonomi jogo tonggo di Dusun Pelem belum terimplementasi.
Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi program jogo tonggo di Dusun Pelem yaitu standar dan tujuan program yang dimengerti oleh seluruh pelaksana memahami pedoman program. Kurangnya komunikasi antar birokrasi dalam mensosialisasikan program jogo tonggo. Kewenangan pelaksana di tingkat Dusun yang terbatas akibat tidak adanya SK pembentukan sehingga terdapat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah desa untuk perencanaan program dan anggaran serta penyediaan sumber daya (resources). Penelitian ini menyarankan Dusun Pelem untuk melakukan rembug jogo tonggo rutin dengan melibatkan satgas, pemerintah desa, dan bidan desa, serta mendorong setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dusun sesuai protokol kesehatan dalam aturan new normal dengan menggunakan kewenangannya untuk menerapkan peraturan di wilayahnya. Bagi pemerintah desa Sendangasri diharapkan untuk memperkuat posisi satgas di level RW dengan menyediakan SK pembentukan dan penyediaan sumber daya, serta memberikan kewenangan penuh kepada satgas untuk menerapkan peraturan di tingkat RW dengan turut mendukung dalam perencanaan kegiatan program jogo tonggo.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). Revisi ke-3. Jakarta; 2020.
2. Shereen MA, Khan S, Kazmi A, Bashir N, Siddique R. COVID-19 Infection: Origin, Transmission, and Characteristics of Human Coronaviruses. J Adv Res. 2020;24:91–8.
3. Peta Sebaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 [Internet]. [cited 2020
Jun 25]. Available from: https://covid19.go.id/ peta-sebaran
4. Instruksi Gubernur Jawa Tengah No.1 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19
Di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo.
5. Sari NM. Analisis Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) BPJS Kesehatan Pada Puskesmas Di Kabupaten Sukoharjo [Internet]. Universitas DIponegoro. 2015 [cited 2020 Oct 4]. p. 81–2.
6. Alkomari. Analisis Komunikasi Krisis Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Menghadapi Pandemi Covid-19. J Srategic Commun. 2020;11(1):27–37.
7. Sulistiani K, Kaslam K. Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Vox Popul. 2020;3(1):31.
8. Prihati DR, Wirawati MK, Supriyanti E. Analisis Pengetahuan Dan Perilaku Masyarakat Di Kelurahan Baru Kotawaringin Barat Tentang Covid 19. Malahayati Nurs J. 2020;2(4):780– 90.
9. Rizqulloh L. Analisis Kesiapan Impelementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Diponegoro [Internet]. Universitas Diponegoro. 2015 [cited 2020 Oct 4]. p. 98–9
10. Imaroh RK. Analisis Implementasi Pelayanan Voluntary Counseling And Testing (VCT) Di Puskesmas Salatiga [Internet]. Universitas Diponegoro. 2017 [cited 2020 Oct 4]. p. 103–4 11. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Petunjuk Teknis Satgas Jogo Tonggo Bidang Kesehatan Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Masyarakat Tingkat RW Di Jawa Tengah. Semarang; 2020.
12. Rani N, Safarinda EY. Evaluasi Kebijakan Jogo Tonggo Dalam Penanganan COVID-19 Di Provinsi Jawa Tengah. J Mhs Adm Negara. 2020;4(2):31.
13. Pranandari LL. Analisis Implementasi
Program Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU PTM) Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul [Internet]. Universitas Diponegoro. 2017 [cited 2020 Oct 3]. p. 110
14. Saraswati M. Analisis Implementasi Program Deteksi Dini Kanker Serviks Melalui Metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Di Puskesmas Kota Semarang [Internet]. Universitas Diponegoro. 2017 [cited 2020 Oct 3]. p. 93
Apakah Pelaksanaan Program Jogo Tonggo: Rizani Shofi, Sutopo Patria Jati, Ayun Sriatmi
15. Agustino L. Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 : Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19. Junal Borneo Adm. 2020;16(2):253–70.
16. Taslin. Nilai-Nilai Gotong Royong Dalam Pembangunan Desa Pada Masyarakat Siompu. Selami Ips. 2017;2(46):152–63.
17. Yuningsih R. Promosi Kesehatan Pada Kehidupan New Normal Pandemi Covid-19. Vol. XII no 11/, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI; 2020. 13–18 p.
18. Maya R, Maulidina Y, Rahayu S, Anggraini RP. Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Di Masa Pandemi Covid 19 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan , Kesehatan Dan Pendidikan Melalui Program Ecomasjid Di Kelurahan Margajaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Jurnal Pengabdian Masyarakat.
2020;1(1):39–53.
19. Yuningsih R. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue. Pus Penelit Badan Keahlian DPR RI. 2019;13.
20. Arditama E, Lestari P. Jogo Tonggo: Membangkitkan Kesadaran Dan Ketaatan Warga Berbasis Kearifan Lokal Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Jawa Tengah. J Pendidik Kewarganegaraan Undiksha. 2020;8(2).
21. Candarmaweni, Yayuk Sri Rahayu A. Tantangan Pencegahan Stunting Pada Era Adaptasi Baru “New Normal” Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pandeglang. J Kebijak Kesehat Indones  JKKI
[Internet]. 2020;9(3):136–46