## TEORI TERBENTUKNYA LEMBAGA ADAT

## ARIFIN ABDULLAH

## Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

## Abstrak
Secara  historis  desa  merupakan  cikal  bakal  terbentuknya  masyarakat  politik  dan pemerintahan  di  Indonesia  jauh  sebelum  bangsa  ini  terbentuk.  Struktur  sosial  yang  sejenis desa,  Masyarakat  adat  dan  lain  sebagainya  telah  menjadi  institusi  sosial  yang  mempunyai posisi  yang  sangat  penting. Desa  merupakan  institusi  yang  otonom  dengan  tradisi,  adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman  yang  tinggi  membuat  desa  mungkin  merupakan  wujud  bangsa  yang  paling konkrit.Kenyataan tersebut merupakan bukti bahwa setiap komunitas adat mempunyai corak dan  sistem  institusi  masyarakatnya  yang  berbeda-beda,  Soepomo  mengutip  dari  penelitian Van  Vollenhoven,  bahwa  ada  persekutuan-persekutuan  hukum  di  berbagai  daerah kepulauan  Indonesia.  Berhubung  dengan  tata  susunan  tersebut,  maka  berbeda  pula  antara peraturan-peraturan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah tersebut

## Keyword : Lembaga, adat

## 1. Pendahuluan
Untuk  membangun  kerangka  konsep  bagi  penelitian  ini,  penulisan  ini  menggunakan pendekatan  teori  tentang  Lembaga  sebagai grand  theory,  teori  ini  nantinya  mampu menggambarkan  tentang  terbentuknya  lembaga  dalam  masyarakat,  dari  kerangka  teori tersebut  menimbulkan  teori  berikutnya  yaitu  teori  tentang  persekutuan  hukum  dan kekerabatan  masyarakat  adat  sebagai middle  range  theory,teori  inimenggambarkan  tentang teori  kekerabatan  yang  berkembang  di  nusantara.  Selanjutnya  melalui middle  range theorydapat  meneteskan  teori  berikutnya  yaitu  teori  tentang  perdamaian  dalam  masyarakat adat  sebagai applied  theory. Dalam  hal  ini  penyelesaian  perselisihan  secara  damai sebagaimana  terkandung  dalam  salah  satu  variabel  dari  penelitian  ini  adalah  aspek  yang paling utama untuk digali sehingga dapat ditemukan suatu cara tersendiri dalam masyarakat yang diteliti untuk menentukan pilihan hukum yang diikuti secara konkrit.

## 1. Teori Lembaga
Lembaga  biasanya  didefinisikan  dengan  pola  perilaku  manusia  yang  mapan, terdidri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, pertama unsur struktural, kedua, unsur keyakinan dan cita-cita  manusia.unsur  struktural  mengacu  pada  sistem  hubungan  yang  diatur  oleh  suatu lembaga.  Lembaga  pendidikan  misalnya,  mengatur  hubungan  yang  bersifat  intelektual, mencakup proses belajar mengajar, dan yang lain-lain yang terkait. Sedangkan keyakinan dan cita-cita  mengacu  pada  pandangan  hidup  serta  sistem  nilai  yang  di  anut  dalam  suatu masyarakat.Untuk itulah keyakinan dan cita-cita merupakan unsur dasar dari lembaga.
Hanif Nurcholis mengutip pendapat dari Horton, menjelaskan bahwa lembaga adalah:
Suatu  sistem  norma  yang  dipakai  untuk  mencapai  tujuan  dan  aktivitas  yang  dirasa  penting, atau  kumpulan  kebiasaan  dan  tata  kelakuan  yang  terorganisir  yang  terpusat  dalam  kegiatan utama  manusia  (system  a  norms  to  achieve  some  goal  or  activity  that  people  feel  is important, or, more formally, an organized cluster of folkways an mores contered arounds a major human activity).
Kutipan di atas menerangkan bahwa, lembaga itu berupa norma-norma yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.Norma-norma itu berupa kebiasaan (folkways) dan tata kelakuan (mores)

## 1
Berkaitan  dengan  hal  di  atas Rafael  Raga  Maran,  menyimpulkan,  berdasarkan  jenisnya terdapat  banyak  macam  lembaga.Sehingga  sangat  sulit  untuk  membagi-baginya  kedalam  jenis- jenis tertentu. Oleh karena itu di sini akan dilihat lembaga dari jenis pembentukannya, terdapat lembaga  yang  terjadi  secara  otomatis,  dan  terdapat  pula  lembaga  yang  terjadi  karena  dibentuk dengan sengaja oleh sekelompok orang dalam masyarakat.
Lembaga-lembaga yang terjadi secara otomatis disebut institution by pure fact.Dikatakan demikian  karena  peroses  terjadinya  tidak  disengaja,  tapi  akibat  dari  permainan  kekuatan  dan peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan.  Contohnya  seperti terjadinya kelas-kelas sosial, cara hidup, dan tingkat pendapatan.
Lembaga-lembaga  yang  dibentuk  dengan  sengaja disebut institution  by  design, yang disebut  juga  dengan  lembaga-lembaga  normatif,  karena  lembaga-lembaga  tersebut  dibangun berdasarkan  norma-norma  tertentu.Lembaga  ini  berfungsi  menurut  undang-undang,  peraturan yang  harus  dipatuhi  oleh  para  anggotanya.Di sini  orang  terikat  oleh  kewajiban  legal,  moral, sosial  tertentu,  tetapi  tidak  ada  paksaan  fisik  untuk  menyesuaikan  diri  dengannya.Ketaatan terhadap lembaga-lembaga jenis ini bersifat sukarela atau ketaatan berdasarkan kesadaran. 2

## 2. Teori Persekutuan hukum dan kekerabatan
Persekutuan-persekutuan  hukum  di  Indonesia  dapat  di  bagi  atas  dua  golongan  menurut dasar susunannya: 3
a. Persekutuan yang berdasarkan suatu keturunan (geneologi) b. Persekutuan yang berdasarkan pertalian daerah (territorial)
Soepomo  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksudkan  dengan  persekutuan  yang  berdasarkan geneologis ini,  apabila  seseorang  menjadi  persekutuan  itu  masuk  dalam  suatu  keturunan  yang sama.
1 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Cet. I. PT Grasindo, Jakarta, 2005, hal.117
2 Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, Cet. I, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 51
3 Soepomo, Op.Cit, hal. 47
Berkaitan dengan jenis persekutuan geneologis di atas, maka dapat dibedakan tiga macam pertalian keturunan, yaitu:
a. Pertalian darah menurut garis bapak (patrineal), misalnya pada orang-orang Batak, Nias, Sumba.
b. Pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal), misalnya seperti famili di Minangkabau c. Pertalian darah menrut garis ibu dan garis bapak (parental), misalnya orang-orang Jawa, sunda,  Aceh,  Bali,  Kalimantan.  Di  sini  untuk  menentukan  hak-hak  dan  kewajiban seseorang,  maka  famili  dari  pihak  bapak  adalah  sama  artinya  dengan  famili  dari  pihak ibu.
Koentjaraningrat mrenyatakan, mengutip teori yang dikembangkan oleh Bachofen seorang ahli  hukum  jerman,  sebagaimana  dalam  teorinya  tersebut  setelah  meneliti  suku-suku  bangsa masyarakat  di  dunia,  maka  dalam  teorinya Bachofen juga  menemukan  empat  jenis  evolusi keluarga manusia, yaitu keluarga inti, matriarchate,patriarchate, dan yang ketiga parental. 4

## a. Promiskuitas
Keluarga inti di sini menurut Bachopen menjelaskan dalam kehidupan manusia yang jauh masa  lampau,  dalam  kehidupan  manusia  ada  keadaan  promiskuitas,  dimana  manusia  hidup serupa sekawan binatang berkelompok, dan laki-laki serta wanita berhubungan dengan bebas dan melahirkan  keturunannya  tanpa  ikatan.Kelompok  keluarga  inti  sebagai  inti  masyarakat  belum ada  pada  waktu  itu.  Keadaan  ini  merupakan  tingkat  pertama  dalam  proses  perkembangan masyarakat.

## b. Matriarchate
Setelah  proses  terbentuknya  keluarga  inti  di  atas  pada  evolusi  berikutnya,  lambat  laun manusia sadar akan hubungan antara si ibu dengan anak-anaknya sebagai kelompok kelurga inti dalam  masyarakat,  karena  anak-anak  hanya  menegenal  ibunya,  tetapi  tidak  mengenal  ayahnya. Dalam kelompok keluarga inti ini, ibulah yang menjadi kepala keluarga.

## c. Patriarchate
Sebagai kelanjutan dari proses keluarga di atas, tingkat berikutnya terjadi karena para pria tak puas dengan keadaan ini, lalu mengambil calon-calon isteri mereka dari kelompok-kelompok
4 Koentjaraningrat,Sejarah Teori Antropologi, Cet.I. UI Press, Jakarta. 1987. hal. 38
lain dan membawa gadis-gadis itu kepada kelompok mereka sendiri. Dengan demikian keturunan yang  dilahirkan  akan  tetap  tinggal  dalam  kelompok  pria.  Kejadian  ini  menyebabkan  secara lambat  laun  kelompok-kelompok  keluarga  dengan  ayah  sebagai  kepala,  dan  dengan  meluasnya kelompok-kelompok keluarga tersebut maka timbullah keadaan patriarchate.

## d. Parental
Jenis  keluarga  yang  terakhir  ini  terjadi  pada  waktu  perkawinan  di  luar  kelompok,  yaitu exogami, berubah menjadi endogami karena berbagai sebab.Endogami atau perkawinan di dalam batas-batas  kelompok  menyebabkan  bahwa  anak-anak sekarang  senantiasa  berhubungan langsung dengan anggota keluarga ayah maupun ibu.Dengan demikian patriarchate lambat laun hilang, dan berobah menjadi susunan kekerabatan yang oleh Bachofen disebut susunan parental.
Selanjutnya  persekutuan  berdasarkan  lingkungan  daerah  (territorial), jenis  pertalian berdasarkan  lingkungan  daerah  ini,  apabila  keanggotaan  seseorang  dalam  persekutuan  itu tergantung  dari  soal  apakah  seseorang  itu  bertempat  tinggal  dalam  lingkungan  daerah persekutuan  itu  atau  tidak.Orang  yang tinggal  bersama  dalam  suatu  desa  (di  Jawa  dan  Bali misalnya)  atau  marga  (di  Palembang)  merupakan  satu  golongan  yang  mempunyai  tata  susunan ke  dalam  dan  bertindak  sebagai  kesatuan  terhadap  dunia  luar.Orang  dapat  untuk  sementara waktu,  meninggalkan  tempat  tinggalnya  tanpa  kehilangan  keanggotaan  dari  golongannya tersebut. Orang dari luar yang masuk kedalam persekutuan itu tidak dengan sendirinya menjadi teman segolongan, ia harus diterima sebagai teman segolongan menurut  hukum adat. Misalnya dengan diperbolehkan ikut serta dalam rukun desa, dan sebagainya.
Persekutuan hukum yang berdasar lingkungan daerah ini dapat di bagi dalam tiga jenis: 5

## 1. Persekutuan desa (dorp)
Persekutuan desa disini ialah, golongan orang yang terikat pada suatu tempat kediaman.
2. Persekutuan daerah (streek)
Persekutuan  daerah  di  sini  ialah,  apabila  di  dalam  suatu  daerah  tertentu  yang  terletak beberapa daerah (dorp) yang masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus yang
5 Ibid, hal. 48
sejenis,  masing-masing  boleh  dikatakan  hidup  berdiri  sendiri,  akan  tetapi  semuanya merupakan bagian bawahan dari daerah.
3. Perserikatan dari beberapa desa
Perserikatan  dari  beberapa  desa  di  sini  ialah,  apabila  dari  beberapa  badan  persekutuan kampung  yang  terletak  berdekatan  yang  satu  dengan  yang  lain,  mengadakan permufakatan untuk memelihara kepentingan-kepentingan bersama.

## Teori Damai dalam hukum adat
Melihat  idiologisasi  hukum  adat  di  Indonesia,  Soepomo 6 dalam  pidatonya  pernah mengungkapkan,  bahwa  hukum  adat  Indonesia  adalah  bercorak  komunal  sehingga memungkinkan tidak terjadinya konflik dan perselisihan antar sesama golongan.
Maksud  dari  pernyataan  ini  adalah  tidak  ada  rasa  pertentangan  antara  individu  dengan golongannya  karena  dalam  suasana  batinnya  golongan  tersebut  identik  dengan  individu  yang bersangkutan.  Soepomo  juga menegaskan  walaupun  secara  lahiriah  hukum  adat  dari  golongan- golongan atau suku-suku di Indonesia adalah sama dan kalaupun terjadi perbedaan hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat gradual dan tidak bersifat prinsip. 7
Pendapat  senada  dikemukakan  Hazairin  yang  dikutip  oleh  Soerjono  Soekanto,  beliau menggambarkan  mengenai  hukum  adat,  yang  boleh  dikatakan  terdapat  di  semua  wilayah  di Indonesia.Bahwa  kehidupan  mereka  berciri  communal,  asas-asas  sperti  gotong  royong,  tolong menolong, serasa dan semalu mempunyai peranan besar dalam kehidupan sosial. 8
Pernyataan  di  atas  menunjukkan  bahwa  dalam  hukum  adat  tidak  mengutamakan kepentingan secara individual, prinsif inilah yang menjadi corak perbedaan dengan hukum barat, sebagaimana hukum barat mengenal penyelenggaraan hukum  yang bersifat individu, sementara dalam  hukum  adat,  mengenal  individu  sebagai  subyek  yang  bertujuan  untuk  mengabdi  kepada kepentingan masyarakat. Jadi di sini hukum adat memiliki tujuan primer tercapainya keselarasan
6 H.R. Otje Salman Soemadinigrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Cet.I, PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 122
7 Ibid, hal. 122
8 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Cet. VI, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 11.
individu  dengan  masyarakat.Berbeda  dengan  hukum  barat  yang  tujuan  primernya  adalah menjaga kepentingan individu.
Keadaan di atas menyebabkan dalam masyarakat adat lebih mudah terciptanya kedamaian dan  segala  perselisihan  lebih  mengutamakan  penyelesaian  dengan  jalan  musyawarah  antar sesama masyarakat.
Berkaiatan  dengan  hal  di  atas,  Otje  Salman,  mengutip  pendapat  dari Hollemanndalam pendapatnya Hollemann mengkonstruksikan  4  (empat) sifat  umum  dari  masyarakat  adat  yaitu magis relegius, komunal, konkret dan kontan. 9
a. Magis Relegius
Sifat ini  diartikan  suatu  pola  pikir  yang  didasarkan  pada  religiusitas,  yakni  keyakinan masyarakat  tentang  adanya  sesuatu  yang  bersifat  sakral,  sebelum  masyarakat  adat  bersentuhan dengan hukum agama, religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prelogika, animistis dan kepercayaan pada alam gaib yang menghuni suatu benda.
b. Komunal (Commun)
Masyarakat  hukum  adat  memiliki  asumsi  bahwa  setiap  individu,  anggota  masyarakat merupakan  bagian  integral  dari  masyarakat  secara  keseluruhan.Diyakini  pula  bahwa  setiap kepentingan  individu  sewajarnya  disesuaikan  dengan  kepentingan-kepentingan  masyarakat, karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.

## c. Konkret
Sifat  ini  diartikan  sebagai  sifat  yang  serba  jelas  atau  nyata,  menunjukkan  bahwa  setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara  diam-diam atau samar, misalnya perjanjian jual beli, selalu memperlihatkan adanya perbuatan serba nayata, yakni setiap kesepakatan  selalu  diiringi  dengan  pemindahan  benda  atau  objek  perjanjian  atau  objek kesepakatan.
d. Kontan
9 Ibid. Hal. 29
Sifat  ini  mengandung  kesertamertaan,  terutama  dalam  hal  pemenuhan  prestasi,  bahwa setiap  pemenuhan  prestasi  selalu  diiringi  dengan  kontra  prestasi  yang  diberikan  secara  serta merta (seketika).

## 2. Pembahasan

## Pengertian Lembaga
Lembaga biasanya  didefinisikan  dengan  pola  perilaku  manusia  yang  mapan,  terdiri  atas interaksi  sosial  yang  berstruktur  dalam  suatu  kerangka  nilai  yang  relevan.Keberadaan  lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, pertama unsur struktural, dan kedua unsur keyakinan dan cita-cita manusia.Unsur  struktural  mengacu  kepada  sistem  hubungan  yang  diatur  oleh  suatu lembaga.Sementara keyakinan dan cita-cita merupakan unsur dasar dari suatu lembaga. 10
Legitimasi kekuasaan politik dalam suatu masyarakat juga ditentukan oleh keyakinan dan sistem  nilai  yang  dianut  masyarakat.Artinya  suatu  kekuasaan  politik  dikatakan  absah  kalau digunakan  untuk  mewujudkan  nilai-nilai  tertinggi  yang  dicita-citakan  masyarakat  yang bersangkutan. 11
Lembaga merupakan interaksi manusia yang bersifat teratur dan stabil.Pola hubungan yang dipengaruhi  lembaga  itu  berbeda  dengan  hubungan  antar  manusia  yang  bersifat  sporadis, spontan, dan tidak stabil.Pola hubungan kelembagaan diatur dengan norma-norma yang mapan. 12
Menurut MauriceDuverger, ada dua jenis lembaga yang perlu diperhatikan, yaitu lembaga model  struktural  yang  menentukan  hubungan  antar  sistem  manusia.  model  lembaga  ini  yang disebut  institusi.  Satu  lagi  lembaga  model  formal  teknis  dan  material,  yang  menekankan  segi- segi  seperti  konstitusi,  perkumpulan  lokal,  perlengkapan  fisik,  mesin,  kop  surat,  staf,  hierarki administratif, dan sebagainya. Ini yang disebut organisasi. 13
Soejono Soekanto mengartikan istilah lembaga kemasyarakatan dengan terjemahan istilah asing  yaitu social  institution.Akan  tetapi  sampai  kini belum  ada  kata  sepakat  tentang  istilah
10 Rafael Raga Maran, Op.Cit, hal.48
11 Ibid
12 Ibid
13 Maurice Duverger, Op. Cit. hal.99
Indonesia  yang  menggambarkan  isi  sosial  institution  tersebut. 14 Ada  yang  menyatakan  dengan pranata  sosial,  seperti  yang  dikemukan  oleh  Koenjaraningrat,  beliau  mengatakan  pranata  sosial adalah  sistem  tata  kelakuan  dan  hubungan  yang  berpusat  kepada  aktivitas  untuk  memenuhi komplek-komplek  kebutuhan  khusus  dalam  kehidupan  masyarakat.Defenisi  tersebut menekankan kepada sistem tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. 15

## 2. Proses Terbentuknya Lembaga
Kehidupan masyarakat ditentukan dan digerakkan oleh lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya. Tanpa lembaga-lembaga sosial, kehidupan masyarakat akan berantakan, dan cita-cita individual dan sosial pun tak mungkin terwujud. Manusia tidak bisa hidup sendirian.Oleh sebab itu manusia melakukan aktivitas-aktivitas secara bersama untuk kebutuhan-kebutuhan hidup dan cita-citanya.Harus  diakui  bahwa  banyak  kebutuhan  manusia  tak  bisa  dipenuhi  oleh  orang perorangan.Manusia dan masyarakat membutuhkan lembaga-lembaga. 16
Soerjono Soekanto  mengatakan  bahwa,  lembaga-lembaga  kemasyarakatan  terdapat  di dalam  setiap  masyarakat.karena  setiap  masyarakat  tentu  mempunyai  kebutuhan-kebutuhan pokok  yang  apabila  dikelompok-kelompokkan,  terhimpun  menjadi  lembaga-lembaga kemasyarakatan  di  dalam berbagai  bidang  kehidupan.  Suatu  lembaga  kemasyarakatan  menurut Soerjono  merupakan  himpunan  kaidah-kaidah  dari  segala  tingkatan  yang  berkisar  pada  suatu kebutuhan  pokok  di  dalam  kehidupan  masyarakat. 17 Dengan  demikian  lembaga-lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi:
1. Memberikan  pedoman  kepada  warga  masyarakat,  bagaimana  mereka  harus  bertingkah laku  atau  bersikap  dalam  menghadapi  masalah-masalah  masyarakat  terutama  yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok.
2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan
14 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Cet. XXX, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 197
15 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, Cet.II, Penerbit Universitas, Jakarta, hal.113
16 Rafael Raga Maran, Loc.Cit, hal 48
17 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cet. XV, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 77-78

## 3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control) 18
Pendapat  di  atas  menerangkan  bahwa,  tidak  semua  kaidah-kaidah  merupakan  lembaga kemasyarakatan,  akan  tetapi  hanya  yang  mengatur  kebutuhan  pokok  saja  yang merupakan lembaga kemasyarakatan. Artinya kaidah-kaidah tersebut harus mengalami proses pelembagaan terlebih  dahulu.  Untuk  menjadi  salah  satu  bagian  dari  lembaga  kemasyarakatan,  yang dimaksudkan  di  sini  adalah  agar  kaidah-kaidah  tadi  diketahui,  dimengerti,  ditaati,  dan  dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Proses pelembagaan tidak berhenti demkian saja, akan tetapi dapat berlangsung  lebih  jauh  lagi  sehingga  suatu  kaidah  tidak  saja  melembaga,  akan  tetapi  menjiwai dan mendarah daging (internalized) pada warga masyarakat. 19
Berkaitan  dengan  hal  di  atas  Soerjono  Soekanto  mengutip  pendapat  beberapa  klasifikasi lembaga kemasyarakatan dari Gillin dan Gillin sebagai berikut: 20
1. Lembaga masyarakat, dari sudut perkembangannya dikenal adanya cresive institutiondan enacted  institution. Creasive  institution atau  lembaga-lembaga  utama,  merupakan lembaga-lembaga  kemasyarakatan  yang  dengan  sendirinya  tumbuh  dari  adat-istiadat masyarakat.  Sebaliknya enacted  institution dengan  sengaja  untuk  memenuhi  tujuan- tujuan  tertentu,  tetapi  yang  masih  tetap  didasarkan  pada  kebiasaan-kebiasaan  di  dalam masyarakat.  Pengalaman-pengalaman  di  dalam  melaksanakan  kebiasaan  tersebut kemudian  disistematisir  dan  diatur  untuk  kemudian  dituangkan  kedalam  lembaga- lembaga yang disahkan oleh penguasa (masyarakat yang bersangkutan).
2. Lembaga  masyarakat,  dari  sudut  sistem  nilai-nilai  yang  diterima  masyarakat,  timbul klasifikasi  atas basic  institusiaondan subsidiary  institution. Basic  institution dianggap sebagai  lembaga  kemasyarakatan  yang  sangat  penting  untuk  memelihara  dan mempertahankan  tata  tertib  dalam  masyarakat.  Sebaliknya subsidiary  institution yang dianggap kurang penting seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi.
18 Ibid. Hal.78
19 Ibid
20 Soerjono Soekanto,Sosiologi..., Op. Cit, hal.211
3. Lembaga  masyarakat,  dari  sudut  penerimaan  masyarakat  dapat  dibedakan  antara approved atau socially  sanctioned  institutiondengan unsanctioned  institution. Yang pertama  merupakan  lembaga-lembaga  yang  diterima  oleh  masyarakat,  sedangkan  yang kedua ditolak, walaupun kadang-kadang masyarakat tidak berhasil untuk memberantasnya.
4. Lembaga masyarakat,  dari  sudut  fungsinya,  terdapat  perbedaan  antara perative institutiondengan regulative  institution. Yang  pertama  berfungsi  sebagai  lembaga  yang menghimpun  pola-polaatau  tata  cara  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  lembaga yang  bersangkutan,  sedangkan  yang  kedua  bertujuan  untuk  mengawasi  tata  kelakuan yang tidak menjadi bagian yang mutlak dari lembaga itu sendiri.
Proses  terbentuknya  lembaga  meminjam  teori  terbentuknya  Negara  dari Aristoteles, Sjahran  Basah  menulis  sebagai  berikut:  bahwa  manusia  berbeda  dengan  hewan,  yang  dapat hidup  sendiri,  sedangkan  manusia  sudah  dikodratkan  untuk  hidup  berhubungan  satu  sama  lain. Manusia  membutuhkan  bantuan  dari  manusia  lainnya  guna  memenuhi  kepentingan hidupnya.Manusia  menurut  kodratnya  tidak  dapat  terlepas  dari  kelompok  manusia  itu  sendiri. Jadi manusia itu merupakan zoon Politicon. 21
Senada dengan pendapat di atas Hilman Hadikesuma mengungkapkan bahwa:
Manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain ia tidak dapat berkembang sendiri ia harus berteman  dan  membentuk  kehidupan  bersama.  Dengan  adanya  kehidupan  bersama  maka terjadilah  masyarakat  dengan  adanya  pemimpin  dan  yang  dipimpin.Jadi  kehidupan masyarakat adalah  kehidupan  bersama  yang  beraturan,  yang  merupakan  suatu  badan (organ)  yang  mempunyai  kepala,  lengan,  perut  dan  kaki,  oleh  karenanya  disebut
21 Zoon politicon adalah istilah yang di kemukakan oleh Aristoteles, yang intinya manusia menurut kodratnya tidak dapat terlepas dari kelompok manusia itu sendiri, dan bilamana manusia itu terlepas dari ikatan kelompok manusia itu sendiri, maka merupakan keanehan bahwa manusia itu bukan bersifat manusia, melainkan dewa atau hewan. Sjachran Basah, Ilmu Negara Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan, Cet.VIII, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 114
organisasi.Sehingga  dapat  dikatakan  kehidupan  bersama  manusia  itu  adalah  organisasi yang beraturan. 22
Berkaitan dengan hal di atas dalam teori organ dilukiskan negara dengan istilah ilmu-ilmu alam,  sehingga  esensi  dari  teori  organ  dapat  disimpulkan  bahwa  negara  dipersamakan  dengan organ  makhluk  hidup,  negara  dianggap  seperti  sel-sel  makhluk  hidup.  Sejalan  dengan  teori tersebut,  ada  pendapat  bahwa  kehidupan  kooperat  dari  suatu  negara  dapat  disamakan  dengan anatomi  makhluk  hidup,  yakni  pemerintah  dapat  disamakan  sebagai  tulang  belulang  manusia, undang-undang  sebagai  urat  saraf,  raja  sebagai  kepala  dan  individu  sebagai  daging  makhluk hidup itu 23
Teori  asal  usul  Negara  oleh Plato,  yang  dikutip  oleh  Solly  Lubis  dalam  bukunya  ilmu  negara menuliskan:
Bahwa  Negara  tumbuh  karena  manusia  tidak  bisa  hidup  sendiri,  sehingga  untuk  hidup manusia  berkehendak  akan  bantuan  orang  lain,  maka  berkumpulah  mereka  untuk memperundingkan cara memperoleh bahan-bahan primer (makanan, tempat dan pakaian). Lalu terjadilah pembagian pekerjaan dimana masing-masing harus menghasilkan lebih dari keperluannya  sendiri  untuk  dipertukarkan  dan  dengan  demikian  berdirilah  desa.  Antara desa dengan desa terjadi pula kerja sama dan berdirilah masyarakat Negara. 24
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  dikemukakan  bahwa,  secara  sederhana  proses berkembangnya  kehidupan  bersama  sebagai  organisasi  masyarakat  berawal dari  keluarga, kemudian akibat dari pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian persaudaraan, keluarga kecil tersebut menjadi keluarga besar atau disebut dengan klen, dikarenakan kehidupan menetap dan  gabungan  dari  klen-klen  tersebut  maka  terbentuklah  kampung/  dusun  dan  dari  dusun berkembang menjadi desa, (kuria, nagari, marga, negeri dan sebagainya). Dari desa berkembang
22 Hilman Hadikesuma, Hukum Ketatanegaraan Adat,Cet. I, Alumni, Bandung, 1981, hal. 9
23 Isjwara F, Pengantar Ilmu Politik, Cet. VI, Bina Cipta, Bandung, 1978, hal. 155
24 M Solly Lubis, Ilmu Negara, Cet.II, Alumni, Bandung, 1981, hal. 25
lagi  menjadi  daerah  kecamatan,  daerah  kabupaten,  daerah  provinsi  sehingga  berkembanglah menjadi Negara. 25

## B. Persekutuan Hukum dan Kekerabatan Masyarakat Hukum Adat
Hukum  adat  dibentuk  dari  keberadaan  persekutuan  hukum  atau  disebut  juga  masyarakat hukum  adat  (adatrechtsgemeenchap).Kumpulan  masyarakat  ini  terformulasi  dalam  masyarakat teratur,  bersifat  tetap  dan  memiliki  kekuasaan,  kewenangan  untuk  mengurus  kekayaan  sendiri baik  materil  maupun  immateril.Penghalusan  dan  pengembangannya  dilaksanakan  melalui keputusan dari orang-orang atau lembaga-lembaga yang berwenang.
Masyarakat  Indonesia  secara  umum  berkaitan  dengan  persekutuan  hukum adatnya  dapat digolongkan  dalam  dua  bentuk  yaitu  persekutuan  hukum  yang  berbentuk  geneologis  dan persekutuan hukum bentuk teritorial:

## 1. Geneologis
Bentuk  persekutuan  hukum  ini  adalah  persekutuan  yang  berdasarkan  pertalian  keturunan. Bentuk persekutuan ini  apabila seseorang itu menjadi anggota persekutuan tergantung daripada pertanyaan apakah orang itu masuk keturunan yang sama. 26
Persekutuan hukum tesebut didasarkan kepada tiga jenis pertalian keturunan yaitu:
a. Patrilineal (Vaderrechttelijk) pertalian darah menurut garis bapak, misalnya terdapat dalam suku Nias, Gayo, batak dan sebagian penduduk Lampung.
b. Matrilineal  (Moederrechttelijke)  pertalian  darah  dari  pihak  ibu,  misalnya  terdapat dalam suku minangkabau, Krinci, Semendo dan di kalangan sementara suku bangsa Timur Besar)
c. Parental, atau bilateral adalah pertalian darah menurut garis keturunan ibu dan bapak. Misalnya  terdapat  dalam  masyarakat  Jawa,  Kalimantan,  Sunda,  Aceh  Bali.  Bagi masyarakat  parental  untuk  menentukan  hak  dan  kewajiban  seseorang,  maka  famili dari pihak bapak dan ibu sama kedudukannya. 27
25 Hilman,Op, Cit,hal, 10
26 Soepomo, Op.Cit. hlm. 47
27 Soepomo, Ibid. Hal.47

## 2. Teritorial
Jenis persekutuan ini, adalah persekutuan yang  berdasarkan lingkungan daerah yaitu apabila  keanggotaan  seseorang  tergantung  kepada  tempat  tinggal  di  dalam  lingkungan  daerah persekutuan tersebut atau tidak. 28
Kelompok  orang  yang  berdomisili  dalam  daerah-daerah  tertentu  berdasarkan  tempat tinggal.  Seperti  tinggal  di  suatu  desa  di  Jawa  dan  Bali  atau    suatu  Marga  di  Palembang, merupakan  satu  golongan  yang  mempunyai  tata  susunan  ke  dalam  dan  bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar. 29
Masyarakat  teritorial  yang  berkuasa  adalah  keturunan  yang  lama  tinggal  didaerah tersebut  atau  keturunan  nenek  moyang  yang  tertua,  keturuan  ini  sangat  diperhatikan  dan dihormati oleh penduduk pendatang.
Bentuk persekutuan hukum teritorial dapat dibagi lagi dalam tiga kategori yaitu:
a. Persekutuan desa (drop)
b. Persekutuan Daerah (Streek)
c. Perikatan dari beberapa desa 30
Ketiga kesatuan persekutuan teritorial tersebut, terutama persekutuan desa terdapat di Bali dan  Jawa.Sedangkan  persekutuan  daerah  terdapat  di  Abgkola  dan  Mandailing  yang  disebut dengan Kuri yang terdiri dari Huta-huta, serta marga di Sumatera Selatan disebut dengan marga yang  terdiri  dari  dusun-dusun.Kekerabatan  adalah  susunan  keluarga  yang  terdapat  dalam masyarakat. Kekerabatan ini  terbentuk dari tiga tingkatan. Pertama disebut dengan keluarga inti (nuclear  family),  kedua  keluarga  menengah  (middle  family) dam  ketiga  adalah  keluarga  besar (ekstended family).Keluarga inti adalah yang terdiri dari seorang ayah ibu dan anak. Sedangkan keluarga  menegah terdiri dari  kakek, bapak ibu anak dan cucu, serta mantu dari keluarga lain karena hubungan perkawinan. Keluarga Besar adalah keluarga yang hudup dalam satu geneologi
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Ibid
atau teritorial yang dianggap satu keturunan dan satu aliran darah.Seperti satu marga di Tapanuli dan satu belah di daerah Gayo.

## C. Penguasa dan Kepemimpinan Masyarakat
Kepemimpinan  adalah  kemampuan  seseorang  untuk  mempengaruhi  orang  lain sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin terebut. 31 Dengan  demikian  ada  juga  yang  membedakan  kepemimpinan  kedalam  dua  bagian  yaitu kepemimpinan  dalam  kedudukan  dan  kepemimpinan  dalam  proses  sosial. 32 Dengan  pemilahan kepemimpinan menjadi  dua  bagian  tersebut  maka  lahirlah  sisi  kepemimpinan    yang  disebut pemimpin  resmi  dan  pemimpin  yang  tidak  resmi.  Pemimpin  resmi  adalah    pemimpin  yang tersimpul  dalam  sebuah  jabatan,  sedangkan  pemimpin  tidak  resmi  tersimpul  dari  pengakuan pengikutnya.  Kepemimpinan  resmi  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  terikat  dengan aturan-aturan  resmi  pula,  sedangkan  pemimpin  tidak  resmi  lebih  bergerak  leluasa  dan  lebih pleksibel  dalam  menjalankan  fungsinya  karena  tidak  terikat  dengan  aturan-aturan  yang  bersifat resmi.
Kepemimpinan  merupakan  hasil  organisasi  sosial  yang  telah  terbentuk  atau  sebagai  hasil dinamika  interaksi  sosial.  Sejak  mula  terbentuknya  suatu  kelompok  sosial,  seseorang  atau beberapa orang diantara kelompok masyarakat tersebut ada yang mempunyai peranan lebih dari anggota masyarakat lain maka orang tersebut dianggap mampu dalam memimpin kelompoknya. Ada  juga  munculnya  pemimpin  karena  keadaan  yang  dihadapi  oleh  kelompok  masyarakat tersebut  diluar  dugaan  atau  kemampuan  mereka  maka  diperlukan  seseorang  pemimpin  untuk menngarahkan dan mencari solusi  atas segala permasalahan yang di hadapi.
Munculnya  seorang  pemimpin  merupakan  hasil  suatu  proses  dinamis  yang  sesuai  dengan kebutuhan-kebutuhan  kelompok.  Kepemimpinan  ini  juga  dipengaruhi  oleh  situasi  dan  kondisi masyarakat.Dari  sebuah  kepemimpinan  maka  timbulah  kewenangan  atau  wewenang  yang dimiliki  oleh  seorang  pemimpin.Hal  ini  seperti  yang  dikutip  oleh  Soerjono  Soekanto  dari beberapa pandangan Max Weber.

## 1. Wewenang Kharismatis, Tradisional dan Rasional (Legal)
31 Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 288
32 Koentjaranigraat, Op,Cit, hlm. 181.
Perbedaan  antara  wewenang  kharismatis,  tradisional  dan  rasioanal  (legal)  dikemukakan oleh Max Weber.Pembedaan tersebut didasarkan pada hubungan antara tindakan dengan dasar hukum  yang  berlaku.  Di  dalam  membicarakan  ketiga  bentuk  wewenang tadi Max  weber memperhatikan sifat dasar wewenang tersebut, karena itu lah yang yang menentukan kedudukan penguasa yang mempunyai wewenang tersebut. 33
Wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan  khusus  (wahyu,  pulung)  yang  ada  pada  diri  seseorang.Kemampuan  khusus  tadi melekat  pada  orang  tersebut  karena  anugerah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa.  Orang-orang  di sekitarnya  mengakui  adanya  akan  adanya  kemampuan  tersebut  atas  dasar  kepercayaan  dan pemujaan, karena mereka menganggap bahwa sumber kemampuan tersebut adalah sesuatu yang berada  di  atas  kekuasaan  dan  kemampuan  manusia  umumnya.  Sumber  kepercayaan  dan pemujaan  karena  kemampuan  khusus  tadi  pernah  terbukti  manfaat  serta  kegunaanya  bagi masyarakat. Wewenang kharismatis tersebut akan dapat tetap bertahan selama dapat dibuktikan keampuhannya bagi seluruh masyarakat.
Wewenang  tradisisonal  dapat  dipunyai  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang, kewenangan ini dimiliki karena seseorang tersebut telah lama mempunyai kekuasaan dan dalam suatu daerah atau masyarakat, serta tidak mempunyai kelebihan sama sekali dengan masyarakat lain.  Dengan  kepemimpinannya  seseorang  menjadi  tenang  dan  masyarakatpun  percaya  kepada kepemimpinannya. Ciri-ciri utama wewenang tradisional adalah:
a. Adanya  ketentuan-ketentuan  tradisional  yang  mengikat  penguasa  yang  mempunyai wewenang, serta orang-orang lainnya dalam masyarakat.
b. Adanya wewenang  yang lebih tinggi ketimbang kedudukan seseorang  yang hadir secara pribadi.
c. Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas. 34
Wewenang tradisional dapat saja hilang karena para pemimpin yang memiliki kewenangan tersebut  tidak  bisa  menyesuaikan  diri  dengan  keadaan  perkembangan  masyarakat.  Apabila
33 Soerjono Soekanto,Op. Cit, Hal.280
34 Ibid,hal. 282
kewenangan  tersebut  ingin  langgeng  dipakai  oleh  seorang  pemimpin  maka  pemegang kewenangan tersebut harus bisa menyesuaikan dengan keadaan masyarakatnya dengan merubah dan mereformasi  kewenangannya.
Wewenang  rasional  atau  legal  adalah  kewenangan  yang  disadarkan  pada  sistem  hukum yang berlaku dalam masyarakat.Sistem hukum ini dipahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui  serta  ditaati  masyarakat,  bahkan  telah  diperkuat  oleh  negara.Dalam  masyarakat  yang demokratis sesuai dengan hukumnya, maka orang yang memegang kekuasaan diberi kedudukan menurut  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan.Tujuannya  adalah  agar  kepentingan  masyarakat dapat  dipenuhi  dan  dijalankan  oleh  seorang  pemimpin.  Apabila  seorang  pemimpin  diberikan jangka  waktu  yang  tidak  terbatas  maka  kemungkinan  besar  kepemimpinan  tersebut  akan menyimpang dari tujuannya mengayomi masyarakat.

## 2. Wewenang Terbatas dan Menyeluruh
Wewenang  terbatas  adalah  wewenang  yang  dipunyai  seseorang  dalam  hal-hal  tertentu saja.Hak kewenanga tersebut dimiliki secara partikular saja.Kewenangan ini bersifat sempit serta digariskan oleh sebuah peraturan.
Kewenangan menyeluruh berarti suatu kewenangan yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu, contohnya setiap warga negara berhak untuk menjaga kedaulatan rakyatnya.

## 3. Wewenang Resmi dan Tidak Resmi.
Wewenang  resmi  sifatnya  lebih  sistematis  dan  diperhitungkan  secara  rasional.Biasanya wewenang ini dijumpai pada masyarakat dan kelompok besar. Wewenang ini dilengkapi dengan tata  tertib,yang  tegas  dan  bersifat  tetap.  Adanya  aturan  tentang  pembagian  kewenangan  yang teratur dan tertib serta dibatasi-oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan.
Wewenang tidak resmi sering dijumpai pada kelompok-kelompok kecil yang terjadi secara sepontan.  Bisa  saja  kewenangan  terebut  hanya  bersifat  sementara  dan  tidak  teratur  serta  tidak terikat dalam aturan yang baku. Wewenang  tidak resmi sangat tergantung pada situasional dan keperibadian para pihak.
4. Wewenang Pribadi dan Teritorial.
Pembedaan antar wewenang pribadi dan teritorial sebenarnya timbul dari pengelompokan masyarakat.Apakah  pengelompokan  tersebut  berdasarkan  teritorial  atau  geneologi.Di  Indonesia dikenal  kelompok-kelompok  atas  dasar  ikatan  darah,  misalnya marga,  belah,  huta, kute dan seterusnya.Sebaliknya dikenal juga desa, yang lebih disandarkan pada faktor teritorial.
Wewenang  pribadi  lebih  pokus  pada  pada  solidaritas  antar  anggota-anggota kelompok.Disini  unsur  kebersamaan  lebih  diutamakan.Para  individu  lebih  banyak  mempuyai kewajiban daripada hak. Kewenangan pribadi juga lebih melekat pada kharisma seseorang dalam memimpin organissinya.
Wewenang teritorial, wilayah tempat tinggal memegang peranan yang sangat penting. Pada kelompok-kelompok  teritorial  unsur  kebersamaan  cenderung  berkurang  karena  desakan individualisme. Pada  kewenangan  ini  ada  kecenderungan  untuk  mengadakan  sentralisasi wewenang yang memungkinkan hubungan langsung dengan para kelompok.

## DAFTAR PUSTAKA
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Cet. I. PT Grasindo, Jakarta, 2005.
Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, Cet. I, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
Koentjaraningrat,Sejarah Teori Antropologi, Cet.I. UI Press, Jakarta. 1987.
H.R. Otje Salman Soemadinigrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Cet.I, PT Alumni, Bandung, 2002,
Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Cet. VI, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Cet. XXX, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2005,
Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, Cet.II, Penerbit Universitas, Jakarta,
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cet. XV, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2005,
Hilman Hadikesuma, Hukum Ketatanegaraan Adat,Cet. I, Alumni, Bandung, 1981,
Isjwara F, Pengantar Ilmu Politik, Cet. VI, Bina Cipta, Bandung, 1978,
M Solly Lubis, Ilmu Negara, Cet.II, Alumni, Bandung, 1981,