## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  5  No  1  2024,  Hal.  870-875|  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8345.870-875

## IMPLEMENTASI JAMINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN (K3) PADA PEKERJA WORK FROM ANYWHERE (WFA)
Hasna Nurul Zahida 1 , Andriyanto Adhi Nugroho 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia Email: 1 2010611204@mahasiswa.upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Sistem kerja Work From Anywhere (WFA)  yang  diterapkan oleh beberapa perusahaan  memungkinkan pekerja untuk bekerja dari berbagai tempat, yang dapat menjadi tempat kerja bagi mereka. Dalam kenyataannya, setiap lokasi  memiliki potensi risiko kecelakaan kerja yang beragam, terutama jika tempat tersebut tidak sesuai untuk bekerja, dan sering kali pekerja tidak menyadari risiko yang mungkin ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis  penerapan  Jaminan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  bagi  pekerja Work  From  Anywhere (WFA).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris  dengan  fokus  pada  analisis  perundang-undangan menggunakan pendekatan konseptual, karena semua data yang dikumpulkan melalui wawancara. Data diperoleh melalui wawancara dengan pekerja yang menjalani sistem kerja WFA di berbagai perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini belum ada perluasan regulasi yang telah diadopsi oleh KEMNAKER yang mencakup  semua  jenis  pekerjaan,  termasuk  mereka  yang  menjalani  WFA.  Selain  itu,  perusahaan  yang menerapkan  WFA  hanya  memberikan  asuransi  pribadi  kepada  pekerjanya,  tanpa  ketentuan  yang  jelas  terkait penerapan kerja dalam situasi di mana pekerja mengalami kecelakaan kerja saat menjalani WFA.
Kata Kunci : Work From Anywhere , Jaminan K3, Kecelakaan Kerja, Pekerja

## ABSTRACT
The Work From Anywhere (WFA)  work system implemented by some companies allows  workers to  work from various places, which can become workplaces for them. In reality, each location has various potential risks of work accidents, especially if the place is not suitable for work, and often workers are not aware of the risks that may exist. The purpose of this research is to analyze the application of Occupational Safety and Health (OHS) Guarantees for Work From Anywhere (WFA) workers. This research uses an empirical juridical method with a focus on statutory analysis using a conceptual approach, because all data collected through interviews. Data is obtained through interviews with workers who undergo the WFA work system in various companies in Indonesia. The results show that there is currently no expansion of the regulations that have been adopted by the Ministry of Manpower that cover all types of work, including those undergoing WFA. In addition, companies that implement WFA  only  provide  personal  insurance  to  their  workers,  without  clear  provisions  regarding  the  application  of work in situations where workers experience work accidents while undergoing WFA.
Keywords : Work From Anywhere, OHS Insurance, Work Accident, Worker

## I. PENDAHULUAN
Manusia  diperlukan  untuk  bekerja  dan  memiliki  pekerjaan  guna  memenuhi  kebutuhan  hidup mereka dan juga anggota keluarga yang mereka tanggung (Lestari & Shalihah, 2021). Hubungan kerja biasanya  terbentuk  ketika  ada  pengusaha  yang  menyediakan  pekerjaan  atau  platform  untuk  para pekerja.  Dalam  konteks  kerja  ini,  gaji  diberikan  sebagai  imbalan  atas  usaha  keras  yang  dikeluarkan selama  periode  bekerja,  sebagai  hasil  dari  tenaga  yang  mereka  sumbangkan  untuk  kepentingan perusahaan tempat mereka bekerja (Ramli, 2020).
Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 4 menyatakan mengenai tujuan dari pemberdayaan  ketenagakerjaan  yakni:  untuk  memberdayakan  tenaga  kerja  dengan  cara  yang  efisien
dan  manusiawi,  serta  menciptakan  kesempatan  kerja  yang  merata.  Perlindungan  tenaga  kerja  juga menjadi  prioritas  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  mereka.  Di  era  kemajuan  teknologi  yang signifikan, inovasi diperlukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Salah satu konsep yang saat ini  banyak  diterapkan  adalah  telecommuting  yang  pertama  kali  diperkenalkan  pada  tahun  1973 oleh Jack  Nilles,  seorang  insinyur  NASA.  Konsep  ini  semakin  berkembang  seiring  dengan  pertumbuhan bisnis  startup  pada  tahun  1999,  di  mana  banyak  perusahaan  tidak  mampu  menyewa  kantor  atau mempekerjakan lebih banyak karyawan (Fawziah & Irwansyah, 2020).
Telecommuting  menjadi  respons  terhadap  perkembangan  digitalisasi  dan  permintaan fleksibilitas kerja (Voll et al., 2023). Dalam era revolusi 4.0, konsep bekerja jarak jauh semakin meluas, dengan Work From Anywhere (WFA) sebagai salah satu bentuknya. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi sistem kerja WFA, dengan 74% perusahaan merencanakan peralihan karyawan ke posisi jarak jauh,  seperti  yang  terlihat  dalam  survei  Gartner.  Telecommuting  telah  mengalami  peningkatan signifikan selama satu dekade terakhir dan diprediksi akan terus tumbuh seiring adaptasi kita terhadap realitas  pasca-pandemi.  Ini  adalah  masa  depan  dari  cara  kita  bekerja  (Butler,  2023).  Adaptasi Work From  Anywhere (WFA)  memerlukan  keselarasan  dalam  perlindungan  hukum,  terutama  dalam penerapan  aspek  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja  (K3).  Seperti  yang  sudah  diketahui  masyarakat, penyesuaian  sistem  kerja  WFA  perlu  disesuaikan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  baru, mengingat  adanya  variasi  jam  kerja  dan  lokasi  kerja  yang  berbeda-beda  (Asikin,  2010). WFA,  yang memungkinkan pekerja bekerja di mana saja, membawa risiko-risiko yang tidak dapat dihindari oleh pekerja.  Untuk  mengatasi  risiko-risiko  ini,  pengusaha  sering  mengambil  langkah-langkah  preventif dengan memberikan jaminan sosial kepada pekerja.
Dalam KUHPerdata, telah diatur mengenai perjanjian kerja dalam hubungan kerja antara tenaga kerja  dan  pengusaha,  termasuk  syarat-syarat  kerja  serta  jaminan  sosial,  kesehatan,  dan  keselamatan kerja,  hingga  penyelesaian  perselisihan  dan  pemutusan  hubungan  kerja  (Aloysius,  2014).  Ini  berarti bahwa hubungan kerja secara otomatis terikat oleh hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh pengusaha dan pekerja sesuai dengan perjanjian yang mereka buat (Azis et al., 2019). Selanjutnya, semua bentuk jaminan sosial dalam hubungan kerja diatur  oleh Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial.  Ini  mencakup  Jaminan  Kecelakaan  Kerja,  jaminan  pensiun,  jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek juga mengatur penyelenggaraan  jaminan  sosial  untuk  mengurangi  risiko  kecelakaan  kerja  dan  meningkatkan kesejahteraan  tenaga  kerja.  Salah  satu  aspek  penting  adalah  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK),  yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja. Hal ini diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Tujuan umum dari penerapan Jaminan K3 adalah melindungi pekerja dan orang lain di tempat kerja,  memastikan  penggunaan  sumber  daya  produksi  yang  aman  dan  efisien,  serta  memastikan kelancaran  produksi.  Oleh  karena  itu,  aspek-aspek  K3  harus  mendapat  perhatian  ekstra,  karena pengabaian  terhadap  aspek  ini  dapat  menyebabkan  kecelakaan  kerja.  Kecelakaan  kerja  dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan non-ekonomi, seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan UU No. 13  Tahun  2003,  yang  mencakup  upaya  untuk  mencegah  kecelakaan  dan  penyakit  akibat  kerja, mengendalikan  bahaya  di  tempat  kerja,  mempromosikan  kesehatan,  memberikan  pengobatan,  dan melakukan rehabilitasi (ShofwaTulloh et al., 2023).
Beberapa  perusahaan  di  Indonesia  yang  mengimplementasikan  sistem  kerja  WFA  belum sepenuhnya mempunyai perlindungan atas dasar yang lebih jelas, dikarenakan belum adanya regulasi dari  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  WFA  secara  lebih  jelas.  Selain  itu, pekerja  WFA  juga  belum  sepenuhnya  mendapatkan  kejelasan  seperti  penyelarasan  tempat  kerja, kemudian jaminan sosial apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat pelaksanaan kerja, melainkan hanya tunjangan BPJS pada saat pelaksanaan kerja WFO ( Work From Anywhere ). Maka didalam artikel jurnal ini,  akan  membahas  mengenai  implementasi  Jaminan  K3  pada  perusahaan  serta  memberikan  saran mengenai pentingnya penyelarasan regulasi baru mengenai jaminan pada sistem kerja WFA di setiap perusahaan yang menganutnya agar terhindar dari sengketa pada pekerja maupun pengusaha. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  penerapan  Jaminan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja (K3) bagi pekerja Work From Anywhere (WFA)

## II. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  adalah  suatu  strategi  atau  langkah-langkah  yang  digunakan  secara  cermat untuk  mencapai  suatu  tujuan  dengan  cara  mengumpulkan,  menulis,  menyusun,  merumuskan,  dan menganalisis  data  hingga  menyusun  laporan  (Narbuko  &  Achmadi,  2018).  Dalam  penelitian  ini, digunakan pendekatan yang menggabungkan aspek yuridis dan empiris. Pendekatan yuridis mengacu pada pemahaman hukum sebagai serangkaian norma atau aturan yang harus diikuti. Ini tercermin dalam analisis  masalah  penelitian,  yang  didasarkan  pada  penggunaan  berbagai  sumber  hukum,  termasuk hukum tertulis dan hukum tak tertulis, serta berbagai jenis bahan hukum seperti primer, sekunder, dan tersier (Abdulkadir, 2004). Di sisi lain, pendekatan empiris berfokus pada pemahaman hukum sebagai realitas sosial dan kultural. Pendekatan ini diterapkan dengan mengumpulkan data primer langsung dari lapangan, terutama melalui wawancara yang berhubungan dengan penerapan Work From Anywhere dan implementasi  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dalam  konteks Work  From  Anywhere .  Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini mengintegrasikan analisis berbagai sumber hukum  (baik  primer,  sekunder,  dan  tersier)  dengan  data  primer  yang  diperoleh  dari  lapangan  untuk mengkaji peraturan yang berlaku dalam berbagai negara terkait dengan konsep Work From Anywhere .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan sistem kerja WFA tetap berlangsung setelah pandemi COVID-19, di mana sekitar 70% perusahaan di Indonesia, termasuk Flip, Ajaib, Blibli, dan lain-lain, telah mengadopsi sistem kerja WFA secara  permanen  (Kirana,  2023).  Oleh  karena  itu,  dengan  tetapnya  penggunaan  sistem  WFA,  perlu perluasan regulasi terutama dalam  konteks Jaminan Kecelakaan Kerja dalam sistem ini. Lingkungan kerja dalam WFA biasanya mencakup berbagai lokasi seperti kafe, mobil, ruang kerja bersama, atau rumah, di mana potensi kecelakaan kerja seringkali tidak terduga dan tidak diperhitungkan baik oleh pekerja maupun perusahaan (Nuriskia & Nugroho, 2022). Hal ini mengakibatkan selaku pemberi kerja juga harus melakukan monitoring lingkungan kerja para pekerja semaksimal mungkin agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan (Ramadanti, 2021). Oleh karena itu, perlunya Jaminan K3 untuk melindungi tenaga  kerja  yang  bekerja  dalam  sistem  WFA.  Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  terkait Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  (Permenaker) Nomor  5  Tahun  2021.  Meskipun  demikian,  untuk  mengklasifikasikan  sebuah  peristiwa  sebagai kecelakaan kerja, peraturan tersebut menetapkan bahwa harus ada tanda-tanda fisik seperti luka pada tubuh akibat peristiwa yang memenuhi unsur adanya ruda paksa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2021.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 18 September 2023, dengan seorang pekerja yang telah bekerja selama 27 tahun di PT. Krazu Nusantara melalui pesan WhatsApp, terungkap bahwa  perusahaan  hanya  menyediakan  asuransi  BPJS  ketenagakerjaan  dan  juga  asuransi  pribadi sebagai perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja, dengan cakupan mulai dari saat pekerja berangkat menuju  tempat  kerja  hingga  tiba  di  tempat  kerja.  Selain  itu,  dalam  wawancara  dengan  pekerja  di perusahaan Ajaib, dikonfirmasi bahwa mereka hanya memiliki sistem penggantian biaya (“ reimburse ”) jika terjadi kecelakaan kerja, yang ditangani oleh asuransi swasta perusahaan dan juga BPJS kesehatan apabila  terjadi  kecelakaan  kerja,  Asuransi  yang  diberikan  meliputi inpatient,  outpatient,  optical  and dental .
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dimas  Agung  Firmansyah  dalam  sebuah jurnal  yang  berjudul  “Analisis  Yuridis  Klasifikasi  Kecelakaan  Kerja  Saat  Work  From  Home  Yang Dapat  Ditanggung  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja,”  disajikan  bahwa  program  jaminan  sosial ketenagakerjaan  yang dikelola oleh BPJS pada dasarnya  tidak memberikan  cakupan  yang mendalam jika  terjadi  kecelakaan  kerja  dalam  perusahaan  yang  menerapkan  sistem  kerja  WFH.  Selain  itu, berdasarkan  peraturan  ketenagakerjaan  yang  berlaku,  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  juga  hanya berlaku secara khusus untuk sistem kerja yang bersifat konvensional. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa  jika  terjadi  kecelakaan  kerja  saat  melaksanakan  WFA  ( Work  From  Anywhere ),  perlindungan yang diberikan akan kurang memadai (Firmansyah & Nugroho, 2023).
Isu  yang  muncul  yang  mendorong  kebutuhan  untuk  memperluas  regulasi  adalah  bahwa peraturan yang saat ini berlaku masih memiliki potensi untuk menciptakan ketidakjelasan dalam norma- norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kecelakaan kerja dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun  2015  yang  diubah  oleh  PP  Nomor  82 Tahun  2019,  yang  mengatur  tentang  program  JKK dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM) serta tata cara pelaksanaannya, dapat disimpulkan bahwa peraturan
ini  belum  sepenuhnya  mengakomodasi  hak-hak  pekerja  yang  mengalami  kecelakaan  kerja  saat melaksanakan WFA.
Salah  satu  indikasinya  adalah  bahwa  menurut  peraturan  tersebut,  Jaminan  Kecelakaan  Kerja (JKK)  hanya  diberikan  jika  pekerja  mengalami  kecelakaan  kerja  yang  terjadi  dalam  perjalanan  dari rumah ke tempat kerja, sebaliknya, atau di tempat kerja, selama masih dalam konteks hubungan kerja. Dengan  kata  lain,  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  44  Tahun  2015  jo.  PP  Nomor  82  Tahun  2019 mengatur manfaat JKK hanya untuk kecelakaan kerja dalam konteks konvensional.
Poin ini diperkuat oleh wawancara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 18 September, di mana  seorang  pekerja  mengungkapkan  kekhawatirannya.  Walaupun  sistem  WFA  sering  diterapkan dalam jangka waktu yang lebih lama, kebijakan saat ini hanya menghitung kecelakaan kerja yang terjadi dari  rumah  ke  tempat  kerja,  sementara  kecelakaan  kerja  bisa  terjadi  di  mana  saja.  Oleh  karena  itu, diperlukan  penyelarasan  dan  perluasan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rinci  terkait kecelakaan kerja dalam konteks penerapan sistem kerja WFA untuk menghindari ketidakjelasan norma yang  dapat  berpotensi  menimbulkan  sengketa  atau  masalah  baru  antara  pekerja  dan  perusahaan. Ketentuan mengenai perlunya peraturan terkait Jaminan Kecelakaan Kerja semakin penting, terutama dengan  berita  dari  Tempo.co  yang  melaporkan  bahwa  Presiden  Joko  Widodo  telah  mengeluarkan Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  21  Tahun  2023  pada  tanggal  12  April  2023.  Perpres  tersebut mengatur tentang hari kerja dan jam kerja bagi instansi pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)  dengan  memberikan  fleksibilitas  terkait  lokasi  kerja,  di  mana  salah  satu  aspeknya  adalah memungkinkan ASN untuk bekerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) . Hal ini menunjukkan bahwa  regulasi  terkait  WFA  semakin  penting  untuk  diatasi,  mengingat  perubahan  dalam  kebijakan pemerintah yang memengaruhi tempat kerja ASN (Andryanto, 2023).
Selain  minimnya  literatur  yang  mengulas  tentang  perlindungan  Kesehatan  dan  Keselamatan Kerja (K3) dalam sistem kerja WFA, regulasi yang ada dalam hukum Indonesia belum memadai dalam memberikan  perlindungan  kepada  pekerja  yang  menjalani  WFA.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus bertindak secara proaktif dengan mengimplementasikan langkah-langkah hukum yang mampu menjaga hak-hak  pekerja  dalam  konteks  ini  sebagai  upaya  pencegahan  (Nababan  et  al.,  2022).  Perlindungan terhadap hak-hak ini juga harus senantiasa sensitif terhadap perkembangan dunia usaha serta kebutuhan yang berkembang seiring waktu (Hetiyasari, 2022).
Jika kita melihat pengimplementasian regulasi oleh negara lain terkait sistem kerja jarak jauh, contohnya di Italia, terdapat peraturan yang telah diperbarui dan efektif mulai Juli 2023 yang mengatur berbagai  aspek  termasuk  jaminan  kerja  bagi  pekerja  yang  melakukan  remote  working.  Italia  telah memperluas  akses  pekerjaan  jarak  jauh  untuk  beberapa  kelompok,  seperti  pekerja  yang  memiliki kondisi kesehatan rentan. Mereka memiliki hak untuk bekerja dari jarak jauh atau diberikan tugas yang sesuai dengan kondisi kesehatan mereka hingga tanggal 30 September 2023, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan yang diberlakukan sejak 4 Februari 2022 (Lockton Global Compliance, 2023).
Pengusaha  juga  diwajibkan  untuk  memberikan  pemberitahuan  tentang  informasi  terkait kesehatan dan keselamatan kepada karyawan tersebut setidaknya setiap tahun, serta melaporkan kepada Kementerian Tenaga Kerja mengenai karyawan yang akan bekerja secara remote. Keputusan Menteri Kesehatan  Italia  lebih  lanjut  merinci  peraturan  dengan  judul  “Identifikasi  penyakit  kronis  dengan tingkat  kompensasi  klinis  yang  lebih  rendah  dan  implikasi  tingkat  keparahannya,  yang  biasanya pekerjaan  dilakukan  dalam  pekerjaan  jarak  jauh  hingga  28  Februari  2022.”  Peraturan  ini  mengubah daftar penyakit kronis yang memungkinkan pekerja untuk melakukan pekerjaan jarak jauh atau tugas lain, atau mengikuti pelatihan jarak jauh. Hanya jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan hal-hal tersebut, pekerja yang rentan dapat memperoleh manfaat berupa  cuti sakit  yang diperlakukan serupa dengan rawat inap.
Selain  itu,  Denmark  juga  telah  menerbitkan  regulasi  pada  tanggal  30  April  2022  yang dikeluarkan  oleh  Otoritas  Lingkungan  Kerja  Denmark.  Regulasi  tersebut  berisi  panduan  terbaru mengenai persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja untuk stasiun pekerjaan di rumah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fleksibilitas opsi pekerjaan dari rumah bagi pemberi kerja. Panduan baru ini mencantumkan hal-hal berikut (Workplace Denmark, 2020):
a) Dewan Banding Sosial telah mengeluarkan prinsip-prinsip yang menetapkan tanggung jawab pemberi kerja dalam kasus cedera kerja jarak jauh. Oleh karena itu, penilaian yang spesifik atas insiden tersebut  harus dilakukan  untuk menentukan apakah ada  kaitannya dengan  pekerjaan,
dan  apakah  insiden  tersebut  memang  perlu  atau  wajar.  Pihak  yang  terdampak  memiliki tanggung  jawab  untuk  membuktikan  hubungan  sebab  akibat  antara  insiden  tersebut  dan pekerjaan  mereka  agar  dapat  dianggap  sebagai  cedera  akibat  kerja  berdasarkan  Undang- Undang Kompensasi Pekerja.
b) Menurut  Undang-undang  kompensasi  pekerja  Denmark,  ditegaskan  mengenai  kompensasi yang  diberikan  oleh  pemberi  kerja  dalam  pelaporan  kecelakaan  kerja  dan  kasus  keracunan, yaitu:
1) Karyawan yang tidak dapat melakukan pekerjaan biasa setidaknya selama satu hari selain hari kecelakaan.
2) Karyawan  yang  kemungkinan  memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan  tunjangan berdasarkan  Undang-Undang  Kompensasi  Pekerja  Denmark  akibat  kecelakaan  tersebut, seperti kompensasi untuk cedera permanen.
3) Karyawan yang diharapkan cuti sakit selama lima minggu atau lebih.
Ketika  pemberi  kerja  melaporkan  kecelakaan  kerja,  perusahaan  asuransi  Kompensasi  Pekerja bertanggung jawab atas semua biaya yang timbul dalam kasus tersebut. Dengan kata lain, perusahaan asuransi tersebut menanggung seluruh biaya dan kompensasi yang terkait.
Dari peraturan terbaru yang diterapkan di berbagai  negara, terlihat bahwa perluasan  regulasi terkait Work  From  Anywhere (WFA)  ternyata  memiliki  dampak  yang  lebih  signifikan  pada perlindungan  pekerja.  Meskipun  demikian,  hasil  analisis  dari  wawancara  menunjukkan  bahwa meskipun perusahaan yang menerapkan sistem kerja WFA telah mengadopsi asuransi pribadi dengan sistem  reimbursement  dalam  kasus  sakit  atau  kecelakaan  kerja,  perlindungan  ini  terbatas  ketika permasalahan tersebut tidak terdokumentasi dengan sangat rinci, terutama dalam konteks WFA yang mengharuskan pemahaman yang mendalam terhadap kronologi kecelakaan kerja.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
Setelah berakhirnya pandemi COVID-19 yang mengharuskan karyawan bekerja dari jarak jauh karena adanya pembatasan mobilitas kerja, sekarang ini, sekitar 70% perusahaan di  Indonesia masih menerapkan  sistem  WFA.  Diperlukan  langkah-langkah  untuk  memperluas  regulasi  terkait  kriteria penyakit  yang  memenuhi  syarat  untuk  WFA,  serta  mengganti  biaya  pemeliharaan  akibat  kecelakaan kerja yang sesuai dengan contoh regulasi dari negara lain. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus meningkatkan perhatiannya dan segera mengembangkan peraturan yang lebih rinci untuk sistem kerja WFA.  Sebagai  pemangku  kebijakan,  pemerintah  perlu  menciptakan  peraturan  baru  dalam  bentuk Peraturan Pemerintah terkait pemberian manfaat JKK kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja saat  WFA.  Peraturan  Pemerintah  ini  akan  menjadi  peraturan  pelaksana  undang-undang  yang  setara dengan PP Nomor 44 Tahun 2015 dan PP Nomor 82 Tahun 2019 yang mengatur manfaat JKK bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja konvensional. Dengan adanya peraturan yang lebih jelas ini, diharapkan  akan  menghilangkan  kebingungan  mengenai  norma-norma  yang  berlaku  dan  lebih memperkuat perlindungan bagi pekerja yang bekerja dari jarak jauh.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan penelitian hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. Aloysius, U. (2014). Asas-asas hukum perburuhan. Jakarta: Rajawali Pers, Hlm , 71 . Andryanto,  S.  D.  (2023). Jokowi  Teken  Perpres  Soal  Aturan  Hari,  Jam  Kerja,  dan  WFA  Buat  ASN,  Begini Bunyinya . Nasional.Tempo.Com. https://nasional.tempo.co/read/1715571/jokowi-teken-perpres-soal- aturan-hari-jam-kerja-dan-wfa-buat-asn-begini-bunyinya
Asikin, Z. (2010). Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta .
Azis,  A.,  Handriani,  A.,  &  Basri,  H.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Hak  Pekerja  Pada  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 10 (1), 59–74. Butler,  H.  (2023). Sejarah  Pekerjaan  Jarak  Jauh:  Bagaimana  Ini  Menjadi  Apa  yang  Kita  Ketahui  Saat  Ini . https://www.crossover.com/perspective/the-history-of-remote-work
Fawziah, S. A., & Irwansyah, I. (2020). Telecommuting/Teleworking–Work From Home–Sebagai Solusi Efektif Mobilisasi Kerja. Jurnal Infortech , 2 (1), 69–77.
Firmansyah, D. A., & Nugroho, A. (2023). Analisis Yuridis Klasifikasi Kecelakaan Kerja Saat Work From Home Yang Dapat Ditanggung Program Jaminan Kecelakaan Kerja. NOVUM: JURNAL HUKUM , 218–236.
Hetiyasari,  H.  (2022).  Pertanggungjawaban  Hukum  Bagi  Perusahaan  Atas  Batalnya  Perjanjian  Kerja  Waktu
Tertentu Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal USM Law Review , 5 (1), 331–341. Kirana, E. (2023). Penerapan Tren WFA untuk Transformasi Digital . https://suitmedia.com/ideas/penerapan-tren- wfa-untuk-transformasi-digital
Lestari, N. A., & Shalihah, F. (2021). Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja SPBU Di Kota Yogyakarta. Ahmad Dahlan Legal Perspective , 1 (1), 47–58. Lockton Global Compliance. (2023). New remote working legislation around the world . https://globalnews.lockton.com/new-remote-working-legislation-around-the-world/
Nababan,  A.  K.,  Junaidi,  M.,  Sudarmanto,  K.,  &  Arifin,  Z.  (2022).  Keabsahan  Materi  Muatan  Terkait  Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal USM Law Review , 5 (1), 314–330. Narbuko, C., & Achmadi, A. (2018). Metodologi Penelitian . Bumi Aksara.
Nuriskia,  C.  S.,  &  Nugroho,  A.  A.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Pekerja  Dalam  Penerapan  Sistem  Remote Working Sebagai Pembaharuan Sistem Kerja. Jurnal USM Law Review , 5 (2), 678–692.
Ramadanti,  A.  (2021).  Analisis  Risiko  K3  Dan  Kesehatan  Lingkungan  Pada  Saat  Work  From  Home Menggunakan Metode HIRARC. Health Safety Environment Journal , 2 (2). Ramli, L. (2020). Hukum ketenagakerjaan . Airlangga University Press.
ShofwaTulloh, M. N., Asari, M. F., & Ramadhan, Z. S. (2023). Analisis Implementasi Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) PT Ultrajaya Milk Industri. Jurnal LOGIC (Logistics & Supply Chain Center) , 2 (1), 27–34.
Voll, K., Gauger, F., & Pfnür, A. (2023). Work from anywhere: Traditional workation, coworkation and workation retreats: A conceptual review. World Leisure Journal , 65 (2), 150–174.
Workplace  Denmark.  (2020). Work  accidents  and  insurance  –  your  obligations  as  an  employer .  Workplace Denmark.