INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5514-5524 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Upaya Penurunan Resiko Residivisme Anak Binaan Pemasyarakatan Melalui Model Pembinaan di LPKA
Berniko Dwiantoro 1 ✉ , Mitro Subroto 2
Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email : bernikootosaka@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  upaya  penurunan  risiko  residivisme  anak  binaan pemasyarakatan melalui model pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia. Sistem pemasyarakatan di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam rehabilitasi anak  binaan, yang dihadapkan pada risiko residivisme yang tinggi setelah pembebasan. Studi ini menggunakan metode  kualitatif  studi  pustaka  untuk  mengeksplorasi  model  pembinaan  yang  berfokus  pada kebutuhan  individu  anak  binaan  dan  menganalisis  dampaknya  pada  tingkat  residivisme.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang berorientasi pada kebutuhan individu, pembinaan kepribadian,  dan  pembinaan  keterampilan  memainkan  peran  penting  dalam  menurunkan  risiko residivisme. Namun, kendala yang dihadapi meliputi kurangnya sumber daya manusia, peralatan yang kurang  memadai,  dan  faktor  internal  yang  memengaruhi  motivasi  anak  binaan.  LPKA  perlu meningkatkan fasilitas dan sumber daya serta memahami masalah yang dihadapi oleh anak binaan secara lebih mendalam. Dengan pendekatan holistik dan evaluasi yang cermat, risiko residivisme dapat diurangi  secara  signifikan,  membantu  anak  binaan  memulai  kehidupan  yang  lebih  positif  setelah pembebasan.
Kata Kunci: Anak Binaan, Pemasyarakatan, Kelompok Rentan

## Abstract
This research aims to examine efforts to reduce the risk of recidivism among incarcerated juveniles through rehabilitation models in the Special Juvenile Rehabilitation Center (LPKA) in Indonesia. The Indonesian penitentiary system faces serious challenges in rehabilitating incarcerated juveniles, who are at high risk of recidivism upon release. This study employs a qualitative literature review method to explore a personalized rehabilitation model for incarcerated juveniles and to analyze its impact on recidivism rates. The findings reveal that individualized rehabilitation, character development, and skills training play a significant role in reducing the risk of recidivism. However, the challenges include the lack of human resources, inadequate facilities, and internal factors affecting juvenile motivation. LPKAs need to enhance their resources and better understand the issues faced by incarcerated juveniles. Through a holistic approach and careful evaluation, recidivism risk can be significantly reduced, aiding incarcerated juveniles in starting a more positive life after release.
Keyword: Incarcerated Youth, Penitentiary, Vulnerable Group

## PENDAHULUAN
Sistem  pemasyarakatan  di  Indonesia  menghadapi  tantangan  serius  dalam  upaya rehabilitasi  dan  reintegrasi  anak  binaan.  Anak-anak  yang  terlibat  dalam  berbagai  tindak kriminal  dihadapkan  pada  risiko  residivisme  yang  tinggi  setelah  mereka  dibebaskan  dari Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  (LPKA)  (Ministry  of  Law  and  Human  Rights  Republic  of Indonesia,  2021).  Risiko  residivisme  ini  mengancam  proses  pemulihan  mereka  dan berpotensi  menciptakan  lebih  banyak  masalah  sosial.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya serius  dan  terfokus  untuk  mengurangi  risiko  residivisme  di  kalangan  anak  binaan pemasyarakatan.
Risiko residivisme adalah kemungkinan kembali terlibat dalam tindak kriminal setelah dibebaskan dari penjara. Dalam konteks anak binaan, risiko ini berkaitan erat dengan faktor- faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Anak-anak yang mengalami residivisme sering kali menghadapi stigmatisasi sosial, kesulitan dalam mendapatkan  pekerjaan,  dan kurangnya dukungan  sosial.  Hal  ini  mungkin  menyebabkan  mereka  kembali  terjerumus  ke  dalam kejahatan.
Pembinaan di LPKA adalah salah satu langkah kunci dalam upaya mengurangi risiko residivisme (Smith, 2020). Model pembinaan yang ada di LPKA merupakan upaya sistematis yang  dirancang  untuk  membantu  anak  binaan  memahami  konsekuensi  tindak  kriminal mereka,  mengembangkan  keterampilan  yang  dapat  membantu  mereka  menghindari kejahatan  di  masa  depan,  dan  mempersiapkan  mereka  untuk  reintegrasi  ke  dalam masyarakat. Namun,  efektivitas  pembinaan  ini sering  kali  dipertanyakan,  terutama  ketika tidak mempertimbangkan kebutuhan individual anak binaan.
Model pembinaan yang tidak terpersonalisasi dan kurang memahami latar belakang serta kebutuhan khusus anak binaan dapat mengurangi efektivitas intervensi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam pembinaan di LPKA. Pendekatan ini harus  mempertimbangkan  berbagai  aspek,  seperti  latar  belakang  sosial,  pendidikan, pengalaman  traumatis,  dan  faktor-faktor  psikologis  yang  dapat  mempengaruhi  risiko residivisme.
Selain  itu,  penelitian-penelitian  terdahulu  telah  menyoroti  berbagai  faktor  yang memengaruhi  risiko  residivisme  di  kalangan  anak  binaan  pemasyarakatan  (Doe,  2019). Namun, penelitian yang berfokus pada upaya konkret untuk mengurangi risiko residivisme dengan melibatkan model pembinaan yang berorientasi pada kebutuhan individual anak binaan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini dengan mengeksplorasi model pembinaan di LPKA yang berfokus pada kebutuhan individual anak binaan.
Model  pembinaan  yang  berorientasi  pada  kebutuhan  individu  harus  mampu mengidentifikasi masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh setiap anak binaan. Ini bisa termasuk  masalah  pendidikan,  perumahan,  kecanduan,  masalah  kesehatan  mental,  dan lainnya. Dengan memahami kebutuhan ini, LPKA  dapat merancang program pembinaan yang  lebih  efektif,  yang  dapat  membantu  anak  binaan  membangun  keterampilan  dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses setelah pembebasan.
Selain  itu,  evaluasi  dampak  dari  model  pembinaan  yang  diterapkan  di  LPKA  juga sangat  penting  (Smith,  2020).  Untuk  memahami  sejauh  mana  model  pembinaan  telah berhasil mengurangi risiko residivisme, diperlukan pemantauan yang sistematis dan analisis data  yang  komprehensif.  Dengan  begitu,  pemangku  kepentingan,  termasuk  lembaga pemasyarakatan dan pemerintah, dapat mengevaluasi efektivitas program pembinaan dan membuat perubahan yang diperlukan.
Penting untuk diingat bahwa upaya penurunan risiko residivisme di antara anak binaan bukanlah  tugas  yang  mudah.  Diperlukan  kerjasama  antara  berbagai  pihak,  termasuk lembaga pemasyarakatan,  sistem peradilan  pidana,  lembaga pendidikan,  dan komunitas. Namun, dengan pendekatan yang lebih holistik, berorientasi pada kebutuhan individu, dan evaluasi yang cermat, kita dapat berharap bahwa risiko residivisme di kalangan anak binaan dapat dikurangi secara signifikan, membantu mereka memulai kehidupan yang lebih positif setelah pembebasan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  studi  pustaka  sebagai metode utama untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Metode penelitian ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk mengeksplorasi model pembinaan di LPKA yang berfokus pada kebutuhan individual anak binaan dan untuk mengidentifikasi dampak dari  model  tersebut  terhadap  tingkat  residivisme  di  kalangan  anak  binaan  di  Indonesia. Dalam konteks ini, studi pustaka dapat memberikan wawasan mendalam tentang kerangka kerja dan praktek terbaik yang berkaitan dengan pembinaan anak binaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses pembinaan yang anak binaan di Lapas dilakukan dengan langkah perencanaan pembinaan, pelaksanaan pembinaan, dan evaluasi pembinaan. Melalui proses pembinaan yang dilaksanakan di Lapas ini diharapkan WBP dapat menjadi manusia yang lebih baik, menyadari  kesalahan  yang  telah  diperbuat,  dapat  memperbaiki  diri  serta  tidak  akan mengulangi tindak pidana yang pernah mereka lakukan sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Indikator keberhasilan proses pembinaan anak binaan di antaranya kehadiran, sikap terhadap kesulitan, usaha mengatasi kesulitan, kebiasaan  dalam  mengikuti  pembinaan,  semangat  dalam  mengikuti  proses  pembinaan, serta keinginan untuk menjadi lebih baik.
Hasil  temuan  penelitian  ini  bahwa  indikator  keberhasilan  model  pembinaan  anak binaan  pemasyarakatan  dapat  dilihat  dari  kehadiran  yang  telah  dilaksanakan  oleh  anak binaan  dalam  mengikuti  pembinaan  dan  hasil  yang  dicapai  dari  sebelum  mengikuti pembinaan sampai setelah mengikuti pembinaan. Motivasi yang dimiliki oleh anak binaan dapat  dilihat  dari  aspek  ketekunan  dalam  mengikuti  setiap  pembinaan  yang  diberikan berupa kehadiran anak binaan dalam kegiatan pembinaan. Kehadiran anak binaan dalam kegiatan  pembinaan  berbeda-beda  apabila  dibandingkan  dengan  seluruh  jumlah  anak binaan  mengingat  tingkat  motivasi  yang  dimiliki  berbeda-beda,  baik  motivasi  secara eksternal maupun motivasi secara internal (Maryanto dkk, 2014).
Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk salah satunya karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya,  bahwa  untuk  menjaga  harkat  dan martabatnya,  anak  berhak  mendapatkan  perlindungan  khusus,  terutama  perlindungan hukum  dalam  sistem  peradilan,  bahwa  Indonesia  sebagai  Negara  Pihak  dalam  Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum  terhadap  anak  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  khusus
terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  (Yulianto  dkk,  2016).  Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khsusu Anak (LPKA) terhadap anak pelaku  tindak  pidana    dilakukan  dengan  standar  operasional  prosedur  (SOP)  yang  telah ditetapkan oleh LPKA di antaranya:

## 1. MAPENALING (Masa Pengenalan Lingkungan)
Masa  pengenalan  lingkungan  yaitu,  suatu  proses  masa  pengenalan  terhadap lingkungan LPKA yang dijalani oleh anak pelaku tindak pidana agar mengetahui situasi dan kondisi  dilingkungan  sekitar  LPKA  baik  tahanan  baru  ataupun  tahanan  yang  baru dipindahkan  oleh  LPKA  lain,  sehingga  Anak  pelaku  tindak  pidana  harus  menjalani mapenaling.  Artinya,  sebelum  anak  melakukan  pembinaan  ataupun  anak  yang  sedang dalam menjalani proses hukum harus dikenalkan tentang lingkungan sekitar LPKA. Tujuan dari pengenalan LPKA atau MAPENALING yaitu, memberikan materi tentang:
A. Peraturan baris berbaris;
B. Olahraga/senam;
C. Hak   dan kewajiban selama di LPKA;
D. Kerja bhakti/ kebersihan lingkungan;
E. Pengenalan dengan pejabat structural dan dilanjutkan dengan pengarahan.

## 2. Kamar Anak Titip
Setelah menjalani masa pengenalan lingkungan, maka anak akan ditempatkan pada kamar-kamar  yang  sudah  ditentukan  oleh  petugas  berdasarkan  tempatnya  yaitu  dalam proses  hukum  atau  sudah  selesai  masa  proses  hukumnya.  Pemisahan  tersebut  untuk kepentingan pemberian program pembinaan selanjutnya, maka Anak wajib dipindahkan ke dalam kamarnya masing-masing.

## 3. Pembinaan
Pada  prinsipnya  system  perlakuan  dan  pembinaan  pelanggar  hukum  berdasarkan system pemasyarakatan merupakan proses perlakuan terintegrasi, berkesinambungan dan terus  menerus  sejak  pra-ajudikasi,  ajudikasi  dan  pos-ajudikasi  bahkan  sampai  tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam  proses  peradilan  pidana  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  wajib  melakukan pendampingan, mengikuti perkembangan dan mencatat setiap peristiwa yang terjadi, untuk menentukan  program  pembinaan  dan  pembimbingannya.  Namun  dalam  tataran implementasi  pihak  LPKA  sangat  sulit  untuk  menjalankan  program  pembinaan,  karena
kurangnya tenaga terampil yang dapat memberikan kegiatan positif. Jadi selama ini LPKA sangat terbantu oleh para terpidana yang memang sudah memiliki keterampilan atau bakat alam tersendiri dan dikembangkan di LPKA.
Adapun  fasilitas  penunjang  untuk  meningkatkan  proses  pembinaan  terhadap  anak pelaku tindak pidana diantaranya:
a. Senam
b. Lapangan bola
c. Pramuka
d. Masjid
e. Gereja
Namun dalam pelaksanaannya LPKA masih bergantian dalam menggunakan fasilitas tersebut kepada LPKA, sehingga kurang efektifnya pembinaan yang dilakukan oleh petugas LPKA terhadap anak binaan. Artinya, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan yaitu untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, karena menurut teori ini, hal yang  dapat  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  tindak  pidana  yaitu  dengan  cara memasukan pelaku tindak pidana  kedalam jeruji besi (penjara) (Aji, 2022). Namun, pada realitanya  pelaku  tindak  pidana  setelah  keluar  bukan  mendapatkan  efek  jera  melainkan meningkatnya kualiatas pelaku tindak pidana. Restorative Justice merupakan salah satu cara (alternatif) penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur konvensional (peradilan). Dengan adanya Restorative Justice, maka penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus melalui jalur peradilan.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  literatur  ilmiah  tentang  dampak  paparan  terhadap kekerasan  pada  perkembangan  anak-anak  telah  menjadi  canggih,  dan  sekarang  ada sumber-sumber  yang  menggambarkan  ancaman  perkembangan  dan  faktorfaktor ketahanan  yang  umum  menyerang  anak-anak  dari  rumahrumah  kekerasan.  Meskipun konsekuensi  yang  mungkin  dari  paparan  terhadap  kekerasan  adalah  kompleks,  ada beberapa prinsip umum yang di atasnya pengadilan dan sistem lain yang bekerja dapat lengah (Horn, 2005).
Lahirnya pemikiran tentang model restorativejustice diharapkan anak akan mendapat hak  yang  semestinya.  Dalam  keadilan  restoratif  ini  fokusnya  adalah  pada  penyelesaian masalah, tanggungjawab, kewajiban dan masa depan apa yang harus dilakukan, dengan melakukan dialog dan negosiasi normal, sebagai cara untuk memberikan pemulihan kepada dua belah pihak “rekonsiliasi/restorasi” se bagai tujuan akhir (KPAI, 2009).

## KENDALA PELAKSANAA PEMBINAAN TERHADAP ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN
Faktor  utama  yang  menyebabkan  terjadinya  residivis  adalah  dari  diri  anak  sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri, karena dari seluruh residivis yang ada beralasan melakukan residivis 76% karena masalah ekonomi sedangkan sisanya 34% mengenai berbagai macam alasan  seperti,  kurangnya  perhatian  dari  keluarga,  tidak  adanya  modal  setelah  bebas, mengalami depresi atau tekanan batin dari lingkungan sekitar, karena faktor pergaulan, dan karena memang bawaan sifat narapidana itu sendiri (Wulandari, 2018).
Salah satu faktor  penyebab timbulnya kejahatan adalah  rendahnya  pendidikan dan sumber  daya  manusia.  Faktanya,  sebagian  besar  anak  pelaku  tindak  pidana  masih berpendidikan rendah, bahkan masih ada yang tergolong buta huruf. Untuk itu program pendidikan  mendapat  prioritas  dalam  pembinaan  yang  diterapkan  di  lembaga pemasyarakatan.
Perlu  diketahu,  bahwa  anak  pelaku  tindak  pidana  tidak  selamanya  harus  dihukum dengan  hukuman  sanksi  pidana,  karena  sebelum  anak  melakukan  tindak  pidana  harus diketahui  apa  penyebab  anak  melakukan  tindak  pidana.  Seperti  diketahui,  bahwa  anak melakukan tindak pidana karena faktor rendahnya pendidikan dan kurang perhatianorang tua, maka dari itu yang harus dilakukan para penegak hukum yaitu perlunya sanksi tindakan seperti dikembalikan kepada orang tua dan atau pembinaan di LPKA untuk melanjutkan pendidikannya yang terputus selama ini.
Selain  itu,  anyak  anak  pelaku  tindak  pidana  yang  masuk  ke  LPKA,  tergolong  tidak memiliki keterampilan khusus. Dalam hal ini LPKA berkewajiban untuk mendidik anak pelaku tindak  pidana  agar  menjadi  manusia  yang  terampil,  namun  dalam  prosesnya  dirasakan masih kurangnya peralatan dan bahanbahan serta tenaga pengajar yang diperlukan dalam mendidik.
Faktor  lain  juga  disebabkan  rendahnya  sumber  daya  manusia  (SDM)  Anak  pelaku tindak  pidana  sehingga  membuat  pola  pikir  anak  selalu  berubah-rubah  sehingga  anak sangat sulit untuk diarahkan  oleh Pembina. Jika dikaitkan  dengan teori  pemasyarakatan, Pidana diartikan sebagai bentuk penderitaan yang mutlak dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang  telah melakukan  kejahatan. Dalam penderitaan itu salah satunya adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat akibat adanya  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  pelanggar  hukum.  Oleh  karena  itu pidana  penjara  disebut  sebagai  hilang  kemerdekaan,  dimana  seseorang  dibuat  tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungan semula (Panjaitan dan Pandapotan, 1995).
UPAYA DAN PERANAN LPKA DALAM MENURUNKAN TINGKAT RESIDIVIS ANAK BINAAN LPKA  memiliki  peran  yang  strategis  dalam  menurunkan  tingkat  residivis  anak  yang bermasalah hukum.  Pemenuhan  peran  LPKA  diupayakan melalui optimalisasi pembinaan anak  binaan  dan  penggunaan  beragam  pendekatan  pembinaan  yang  relevan  dengan kondisi psikologis dan latar belakang anak binaan.  Di beberapa LPKA Indonesia, contohnya seperti LPKA Maros telah mengadakan Sekolah Mandiri Merdeka yang merupakan bagian dari program pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan (Jannah,  2022). Pembinaan Kepribadian:
1. Pembinaan kerohanian atau keagamaan.  Pembinaan  keagamaan ini   dilakukan   untuk mendekatkan  diri    kepada    Tuhan    Yang    Maha    Esa  (Auliahd  kk,  2019).  Kegiatan pembinaan keagamaan yang  dilaksanakan  di  LPKA  ini  ialah pengajian  rutin,  tausiyah, Jum’at  ibadah  dan  yasinan  malam  hari.  Bagi  yangberagama        Nasrani        program keagamaan  yang   diterapkan   hanya  dilakukan   setiap  hari  Minggu   yaitu ibadah Minggu   yang   dibantu   oleh pengajar dari     Gereja (Sudjana, 2019).
2. Pembinaan Jasmani:  Kebugaran  jasmani      sangatlah      penting      yang merupakan kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan kehidupan    sehari-hari    yang    erat kaitannya pada kesehatan seseorang, kebugaran    jasmani    setiap    orang tidak    akan pernah    lepas    dalam menjalankan kehidupan setiap harinya.
3. Pembinaan     kesadaran     berbangsa dan  bernegara.  Pada  pembinaan  ini tidak  ada pengajaran  khusus  yang mempelajari tentang kesadaran berbangsa    dan    bernegara. Anak hanya mengikuti upacara setiap hari Senin  baik  sebagai  peserta  upacara ataupun petugas    upacara.    ProgramPramuka  juga  merupakan  pembinaan          kesadaran berbangsa dan benegara.
4. Pembinaan        intelektual.        Diberikan  fasilitas  kepada  anak  untuk  memperluas wawasannya    dengan membaca  koran,  diskusi,  membaca majalah    dan    lainnya yang    telah disediakan   di   perpustakaan.   LPKA juga mengajarkan cara membaca kepada anak didik pemasyarakatan   yang   buta   huruf sehingga   mereka   dapat membaca dengan baik.
5. Pembinaan kepribadian/karakter. Pembinaan karakter ini untuk mewujudkan kebijakan yaitu kualitas    kemanusiaan    yang    baik secara   objektif,   bukan   hanya   baik untuk individu  perseorangan,  tetapi juga  baik  untuk  masyarakat  secara keseluruhan. Pembinaan    Keterampilan,    dilakukan dengan memberikan keterampilan kepada   anak didik      pemasyarakatan,  LPKA  memberikan  sarana  dan  prasarana    untukmenunjang kegiatan  program  pembinaan  keterampilan,  contohnya  seperti  pembinaan  teknologi informasi dan komunikasi, kewirausahaan, kerajinan tangan, dan kelas seni.
Pendidikan  di  LPKA  seyogyanya  terdiri  dari  pendidikan  formal  dan  non  formal. Pendidikan Formal terdiri dari pendidikan  wajib  belajar  9  tahun/  SD, SMP  dan  SMA, sedangkan  Pendidikan Non  Formal  mencakup  Kejar  Paket  A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.
1. Pendidikan    formal    terdiri    atas pendidikan dasar, pendidikan menengah,  dan pendidikan    tinggi.  Jenis  pendidikan  mencakup  pendidikan  umum,  kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.23Pendidikan  formal  di  LPKA dalam  pelaksanaannya  tidak  ada. Jadi,   pendidikan   formal   di   LPKA   ini belum   berjalan   hingga saat   ini. Pada   dasanya,   setiap Anak dalam proses peradilan pidana behak memperoleh pendidikan  sesuai  amanat  Pasal  3 huruf n UU SPPA.
2. Pendidikan Non FormalAlternatif   pembinaan   yang   dapat diberikan kepada Anak  yang  berada  di  LPKA  yaitu  melalui  Jalur  Pendidikan  Nonformal,  karena menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang   Nomor   20   Tahun   2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,        Pendidikan        Nonformal  diselenggarakan  bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau    pelengkap    pendidikan formal  dalam  rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian pada artikel ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi anak binaan. Risiko residivisme  di  kalangan  anak  binaan pemasyarakatan merupakan masalah yang  perlu  perhatian  serius  karena  dapat  menciptakan  lebih  banyak  masalah  sosial  dan mengancam proses pemulihan mereka.
Risiko  residivisme  adalah  kemungkinan  kembali  terlibat  dalam  tindak  kriminal  setelah dibebaskan  dari  penjara,  yang  berkaitan  erat  dengan  faktor-faktor  sosial,  ekonomi,  dan psikologis.  Anak-anak  yang  mengalami  residivisme  sering  menghadapi  kesulitan  dalam mendapatkan pekerjaan, stigmatisasi sosial, dan kurangnya dukungan sosial. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengurangi risiko residivisme sangat penting.
Pembinaan  di  LPKA  adalah  salah  satu  langkah  kunci  dalam  upaya  mengurangi  risiko residivisme,  meskipun  efektivitasnya  sering  dipertanyakan,  terutama  ketika  tidak mempertimbangkan  kebutuhan  individual  anak  binaan.  Model  pembinaan  yang  tidak terpersonalisasi dan kurang memahami latar belakang serta kebutuhan khusus anak binaan dapat mengurangi efektivitas intervensi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih
holistik dalam pembinaan di LPKA, yang mempertimbangkan berbagai aspek, seperti latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman traumatis, dan faktor-faktor psikologis.
Selain itu, penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi risiko residivisme di kalangan anak binaan pemasyarakatan, namun penelitian yang berfokus pada  upaya  konkret  untuk  mengurangi  risiko  residivisme  dengan  melibatkan  model pembinaan yang berorientasi pada kebutuhan individual anak binaan masih terbatas.
Untuk  mengatasi  masalah  ini,  perlu  ada  pendekatan  yang  lebih  holistik  dalam pembinaan  anak  binaan  di  LPKA.  Hal  ini  mencakup  identifikasi  masalah  khusus  yang dihadapi oleh setiap anak binaan, serta evaluasi dampak dari model-model pembinaan yang diterapkan  di  LPKA.  Dengan  demikian,  upaya  untuk  mengurangi  risiko  residivisme  di kalangan anak binaan dapat lebih efektif.
Di samping itu, LPKA memiliki peran strategis dalam menurunkan tingkat residivis anak binaan  melalui  pembinaan  kepribadian  dan  keterampilan.  Program  pembinaan  yang berfokus pada perkembangan kepribadian dan keterampilan dapat membantu anak binaan membangun keterampilan yang diperlukan untuk sukses setelah pembebasan. Pendidikan, baik formal maupun non-formal, juga memiliki peran penting dalam mempersiapkan anak binaan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.
Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan pembinaan, seperti kurangnya sumber daya manusia,  peralatan yang kurang  memadai, serta faktor internal  dan eksternal yang memengaruhi tingkat motivasi anak binaan. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk meningkatkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia di LPKA serta memahami masalah yang dihadapi oleh anak binaan secara lebih mendalam.
Keseluruhan, penurunan risiko residivisme di kalangan anak binaan pemasyarakatan merupakan tugas yang kompleks, tetapi dengan pendekatan yang lebih holistik, berorientasi pada  kebutuhan  individu,  dan  evaluasi  yang  cermat,  kita  dapat  berharap  bahwa  risiko residivisme dapat dikurangi secara signifikan, membantu anak binaan memulai kehidupan yang lebih positif setelah pembebasan.

## DAFTAR PUSTAKA.
Horn,  P.V.  (2005).  The  Court’s  Role  in  Supporting  and  Protecting  Children  Exposed  to Demostic Violence. Journal of the Center for Families.
KPAI-Raoul Wallenberg Institut of Human Rights and Humaanitarian Law. (2010). Ringakasan Acara dan Sumber Buku Pegangan, Lokakarya Konsultatif Sistem Peradilan Anak 2009. Jakarta.
Wulandari, Sri Intan. (2018). Pelaksanaan Pembinaan terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak
Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum Volume V Edisi 2.
Aji,  Galang  Resworo.  (2022).  Model  Pembinaan  Narapidana  sebagai  Upaya  Pencegahan Residivis  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Magelang.  Jurnal  Amnesti:  Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 1.
Sudjana.  (2019).  Penerapan  Sistem  Hukum  Menurut  Lawrence  M.  Friedmand  terhadap Efektifitas  Perlindungan  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  Berdasarkan  Undang- Undang No. 32 Tahun 2000. Jurnal Al Amwal, Volume 2, Nomor 1.
Auliah, D., Laila, I., Patimah, S., Piaud, P. S., Pendidkan, F., Agama, I., & Nusantara, I. (2019). PENDIDIKAN ANAK DALAM ISLAM Sukatin,. 2019, VI(2), 185 – 205.