## PERAN SEKTOR PERIKANAN PADA WILAYAH PESISIR PERBATASAN KALIMANTAN BARAT
The Role of Fisheres Sector in the Coastal Border Areas of West Borneo

## *Maulana Firdaus dan Rikrik Rahadian
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
Diterima tanggal: 10 April 2018 Diterima setelah perbaikan: 21 Mei 2018 Disetujui terbit: 18 Juni 2018
* email: mr_firda@hotmail.com

## ABSTRAK
Pembangunan wilayah pesisir perbatasan menjadi sebuah tantangan besar karena selalu identik dengan ketertinggalan. Sektor perikanan dianggap telah teruji dan mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sektor perikanan di wilayah perbatasan (Kalimantan Barat) Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Sambas. Pendekatan kebutuhan minimum dan analisis ”location quotient” digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor perikanan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat memiliki peranan yang besar. Besarnya peranan sektor perikanan ditunjukkan dengan nilai basis multiplier dari sektor perikanan sebesar 1,09 dan nilai LQ sebesar 3,18. Pengembangan sektor perikanan di wilayah perbatasan memerlukan dukungan arah kebijakan dan infrastruktur sehingga sektor perikanan dapat menjadi sektor unggulan dan penggerak pertumbuhan.
Kata Kunci: Kalimantan Barat; sektor perikanan; wilayah perbatasan; ekonomi wilayah; MRA; LQ

## ABSTRACT
Development of coastal border areas becomes a great challenge since it is identically the same with backwardness. Fisheries sector is considered capable to be the engine of economic growth. This study aims to identify the role of the fisheries sector in the border areas (West Borneo) of Indonesia particularly in Sambas district. The Minimum Requirement Approach (MRA) and Location Quotient (LQ) were used in this study . The analysis shows that fisheries sector in West Borneo border areas has a significant role. It is indicated by the value of multiplier basis of the fishery sector in Sambas district of 1.09 and LQ of 3,18. Government policies and infrastructures are required to develop fisheries sector in the border areas in order to create a leading sector and economic trigger.
Keywords: West Borneo; fisheries sector; border areas; regional economics; MRA; LQ
*Korespodensi Penulis: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

## PENDAHULUAN
Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan di Indonesia dihadapkan pada dua kondisi yang berbeda, di satu pihak ada beberapa kawasan pesisir yang telah dimanfaatkan secara intensif dan di lain pihak masih banyak kawasan pesisir yang belum terjamah sama sekali (Dahuri et  al., 2001). Besarnya potensi sumber daya di wilayah pesisir dinilai dapat dijadikan modal utama dalam pembangunan. Pembangunan dan pengembangan wilayah merupakan sebuah dinamika daerah menuju kemajuan yang diinginkan oleh masyarakat. Pembangunan di wilayah pesisir memiliki tantangan sendiri. Menurut Wiranto (2004),
pembangunan wilayah pesisir tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan dan pemanfaatan yang tidak berkelanjutan serta tidak selarasnya antara kepentingan pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Tarigan (2005a) salah satu penyebab ketidak selarasan antara pemerintah pusat dan daerah tidak terlepas dari adanya kebijakan otonomi daerah. Setelah berlakunya otonomi daerah, setiap daerah memiliki wewenang sendiri untuk menetapkan kebijakan ekonomi sektoral atau komoditi yang menjadi prioritas dalam pembangunannya. Besarnya tantangan pembangunan wilayah pesisir akan menjadi lebih berat lagi jika wilayah tersebut berada di perbatasan.
Hal ini terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Pulau Kalimantan. Ada delapan kabupaten di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dengan wilayah Kalimantan Barat merupakan yang terbanyak, yaitu sebanyak lima kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, dan Bengkayang. Pembangunan wilayah pesisir perbatasan tentu saja menjadi sebuah tantangan yang besar. Wilayah perbatasan selalu identik dengan ketertinggalan dan pendekatan pembangunan berdasarkan keamanan. Wilayah perbatasan selalu dianggap menjadi wilayah rawan keamanan, sehingga kondisi ini menjadikan paradigma pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan ekonomi. Dharmasaputra  (2009)  mendefinisikan  wilayah perbatasan adalah wilayah yang berada pada sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Wilayah perbatasan memiliki peranan penting dalam kompetisi politik antar-dua negara yang berbeda (Starke, 2007). Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dinilai dapat menjadi eksistensi antar dua negara yang berbatasan.
Kabupaten Sambas merupakan salah satu wilayah pesisir di Kalimantan Barat yang berada di perbatasan (berbatasan langsung dengan Malaysia). Kabupaten Sambas memiliki panjang pantai 198,76 km, panjang perbatasan negara sepanjang 97 km, dan nilai produksi perikanan laut pada tahun 2014 sebesar 1,167 triliun (BPS, 2015). Potensi ini menunjukkan bahwa cukup besar ketergantungan masyarakat wilayah tersebut terhadap sumber daya pesisir dan usaha pada sektor perikanan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Sambas juga tidak terlepas dari letak geografisnya  yang  berbatasan  langsung  dengan Malaysia dan jauh dari ibu kota negara. Sebagai salah satu wilayah perbatasan di Indonesia, isu pengembangan wilayah perbatasan (antar-negara) semakin sensitif dan harus mendapatkan perhatian intensif dari pemerintah (LIPI, 2003).  Pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan cenderung terabaikan, sehingga wilayah perbatasan masuk ke dalam kategori wilayah tertinggal. Terjadinya ketimpangan seperti ini disebabkan kondisi agroekologis antar wilayah yang berdekatan dengan ibu kota yang lebih maju dan nyaman untuk kegiatan perekonomian dan juga karena kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang selama ini lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali (Dahuri et al., 2001).
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada  waktu tertentu. PDRB ini dapat dijadikan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor andalan di Indonesia yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Indonesia (Bappenas, 2014). Selama ini, sektor perikanan dianggap telah teruji sebagai sektor yang mampu bertahan dalam situasi krisis dan mampu menyediakan bahan pangan (sumber protein ikan) bagi masyarakat, sumber pendapatan, serta sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.  Besarnya kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di beberapa negara lainnya seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan negara-negara Eropa. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Fauzi (2010) bahwa sektor perikanan di beberapa negara di dunia telah menjadi sumber “energi” pertumbuhan ekonomi dan juga menjadi “mesin pertumbuhan” ekonomi regional. Bahkan di beberapa negara lainnya ikan secara “budaya” menjadi bagian hidup mereka. Selanjutnya, peran sektor perikanan di beberapa negara ditandai peningkatan produksi perikanan dunia secara signifikan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan sektor perikanan di wilayah perbatasan (Kalimantan Barat) Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

## METODOLOGI
Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus digunakan untuk membatasi fokus dan subjek penelitian pada hal-hal atau kasus yang terkait dengan peran sektor perikanan pada wilayah pesisir perbatasan Indonesia. Peran sektor perikanan ditinjau dari besarnya PDRB sektor perikanan pada wilayah tersebut. Studi kasus yang dilakukan yaitu bersifat studi kasus mendalam ( intrinsic case study ). Hal ini dilakukan tidak untuk menempatkan kasus tersebut  untuk mewakili kasus lain, tetapi kemungkinan lokasi yang berbeda mengalami kasus yang sama (Stake, 2005).
Lokasi yang dipilih sebagai kasus dalam penelitian ini yaitu di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat karena merupakan salah satu sentra perikanan tangkap di Kalimantan Barat.
Selain  itu,  kabupaten  ini  secara  geografisnya merupakan wilayah pesisir dan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kajian ini dilakukan pada bulan Maret 2017. Data sekunder berupa laporan statistik

## Kerangka Pikir Penelitian
Pembangunan ekonomi lokal merupakan pembangunan ekonomi yang tidak terlepas dari pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya lokal. Kebijakan ekonomi regional bertujuan untuk merealisasikan tujuan-tujuan regional melalui penggunaan berbagai macam peralatan dan sumber daya lokal yang ada. Kebijaksanaan pembangunan menurut Kadariah (1998) yaitu sebuah pilihan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan kemakmuran antar-daerah yang satu dengan daerah yang lain.  PDRB dapat dijadikan indikator untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi secara sektoral, sehingga dapat dimonitor tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan ditentukan prioritas pada sektor tersebut (Amalia, 2012).
Pembangunan berbasis sumber daya perikanan dan kelautan perlu dijadikan arus utama pembangunan nasional, baik secara ekonomi, politik, sosial, maupun budaya (Dahuri, 2002). Menurut Charles (2001), proses pembangunan perikanan terdiri dari dua tahapan, yaitu menduga tingkat pemanfaatan sumber daya berkelanjutan dan membangun input sumber daya manusia dan sumber  daya  fisik  supaya  mendapatkan  manfaat dari sumber daya alam yang ada. Dalam konteks kewilayahan, pembangunan perikanan berkaitan dengan pembangunan masyarakat pantai dan lingkungan sosial ekonomi wilayah pesisir tersebut. Maka perhatian terhadap masyarakat pada wilayah pesisir dan sumber daya pesisir menjadi hal yang penting untuk diperhatikan (Charles, 2001).
Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Pembangunan dilaksanakan berdasarkan potensi lokal yang dimiliki (sumber daya alam, manusia, buatan, maupun sumber daya sosial). Menurut Rustiadi et al. (2011) tujuan akhir pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.
Perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu sektoral dan regional. Pendekatan sektoral memfokuskan perhatian pada sektor-sektor kegiatan yang ada diwilayah tersebut,
sedangkan pendekatan regional memperhatikan penggunaan ruang untuk kegiatan produksi barang dan jasa, memprediksi serta memperkirakan kebutuhan fasilitas untuk masing-masing konsentrasi kegiatan yang dapat dihubungkan secara efisien. Pendekatan pembangunan wilayah harus tergabung antara pendekatan sektoral dan pendekatan regional (Tarigan, 2005b).
Pembangunan wilayah memiliki berbagai tantangan. Menurut Todaro (2000), tantangan utama pembangunan yaitu terkait peningkatan kualitas hidup. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki berbagai tantangan dan masalah yang mencakup  aspek  geografis,  sumber  daya  alam, demografis,  ekonomi,  politik,  sosial  budaya dan pertahanan keamanan (DJPR, 2002). Abdillah (2006) mengatakan bahwa beberapa permasalahan yang dihadapi wilayah-wilayah perbatasan antara lain: (1) tidak adanya kepastian garis batas laut dengan negara tetangga; (2) kondisi masyarakat yang cenderung lebih terisolir dan tertinggal sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan; (3) Tingginya tingkat pelanggaran hukum seperti penyelundupan, pencurian ikan, traficking , dan perompakan; (4) terbatasnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan; (5) kondisi wilayah yang jauh sehingga  sangat rentan terhadap kerusakan, baik oleh alam maupun manusia; (6) belum sinkronnya program pengelolaan perbatasan lintas sektoral; (7) belum adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan menyeluruh dalam pengelolaan pulau- pulau terluar, dan; (8) kurangnya sosialisasi tentang keberadaan dan pentingnya pulau-pulau terluar.
Pembangunan perikanan merupakan pembangunan sektoral yang diharapkan mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan daerah di wilayah perbatasan, khususnya terhadap pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, sektor perikanan di zaman modern memiliki peran utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan (Fauzi, 2010). Berbagai hasil kajian di antaranya Susanto (2011), Pangabean (2013), dan Nurkamil (2015) menunjukkan bahwa sektor perikanan memiliki peran dalam pengembangan wilayah, meskipun masih rendah dan bukan sektor strategis dalam pengembangan wilayah. Namun dengan menetapkan komoditas unggulan pada wilayah terestrial , sektor perikanan berpeluang menjadi sektor strategis dalam pengembangan wilayah.

## Jenis dan Sumber Data
Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti instansi penelitian dan badan pusat statistik. Data sekunder yang digunakan ini berupa beberapa laporan hasil penelitian terdahulu terkait penelitian, statistik beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berada di perbatasan (Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sintang), data PDRB kabupaten, potensi sumber daya perikanan, dan data lainnya yang mendukung tujuan penelitian. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti instansi penelitian dan BPS.

## Metode Analisis Data

## Minimum Requirement Approach
Analisis terhadap peranan sektor perikanan di wilayah pesisir perbatasan yaitu dengan menggunakan pendekatan Minimum Requirement Approach ( MRA ). Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kondisi makro perikanan pada lokasi penelitian dan juga untuk melihat gambaran spesifik sektor perikanan relatif terhadap sektor ekonomi lainnya dalam suatu wilayah. Pendekatan MRA mengasumsikan bahwa suatu wilayah tidak akan memenuhi permintaan dari luar sampai kebutuhan wilayahnya dipenuhi terlebih dahulu. MRA membutuhkan pendugaan variabel yang dianalisis menggunakan data PDRB untuk kebutuhan lokal. Pendekatan MRA mengukur seberapa besar kekuatan sektor basic tersebut dengan mengukur base multiplier- nya. Formula MRA dapat ditulis sebagai berikut:
yang dapat digunakan sebagai acuan atau peer . Wilayah perbatasan di Kalimantan yang dijadikan basis adalah Kabupaten Sambas dan untuk wilayah non-basis (penyangga) yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Bengkayang. Ketiga wilayah ini dipilih berdasarkan letaknya yang berbatasan dengan Kabupaten Sambas dan secara geografis juga berada di wilayah perbatasan.

## Location Quotient
Analisis Location  Quotient ( LQ ) digunakan untuk menunjukkan peran sektor perikanan di Kabupaten Sambas dengan membandingkan dengan wilayah yang lebih besar melalui pendekatan nilai tambah PDRB. Formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut:
𝑋𝑋 � � = � 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 � � 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 � − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ��� ���� � 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ��� ���� � 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 � �
Dalam kasus ini, pengukuran MRA menggunakan variabel PDRB sebagai salah satu indikatornya. Pendapatan regional suatu provinsi dapat dipakai untuk mengukur kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Kenaikan tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu kenaikan pendapatan yang benar-benar dapat menaikkan daya beli penduduk (kenaikan riil) dan kenaikan pendapatan  yang  disebabkan  oleh  karena  inflasi (Robinson, 2014). Formula di atas menyatakan bahwa basic PDRB sektor i (dalam hal ini perikanan) di wilayah a adalah merupakan perkalian dari total PDRB sektor i di wilayah a dengan selisih share sektor perikanan, dengan share minimum sektor yang terdekat ( peer ). Teknik MRA mengandalkan wilayah yang memiliki karakteristik yang sama
diatas menyatakan bahwa basic PDRB sektor i (dalam hal ini perikanan) di wilayah a adalah merupakan perkalian dari total PDRB sektor i di wilayah a dengan selisih share sektor perikanan, dengan share minimum sektor yang terdekat ( peer ). Teknik MRA mengandalkan wilayah yang memiliki karakteristik yang sama yang dapat digunakan sebagai acuan atau peer . Wilayah perbatasan di Kalimantan yang dijadikan basis adalah Kabupaten Sambas dan untuk wilayah non-basis (penyangga) yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Bengkayang. Ketiga wilayah ini dipilih berdasarkan letaknya yang berbatasan dengan Kabupaten Sambas dan secara geografis juga berada di wilayah perbatasan.
Location Quotient
Analisis Location Quotient ( LQ ) digunakan untuk menunjukkan peran sektor perikanan di Kabupaten Sambas dengan membandingkan dengan wilayah yang lebih besar melalui pendekatan nilai tambah PDRB. Formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut :
𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑉𝑉 � 𝑉𝑉 � ⁄ 𝑌𝑌 � 𝑌𝑌 � ⁄ Keterangan :
Vi   = Nilai PDRB pada sektor i pada tingkat wilayah yang lebih rendah (kabupaten)/ Value of GRDP in sector i at lower regional level (district) Vt  = Total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah (kabupaten)/ Total GRDP at the lower regional level (district) Yi    = Nilai PDRB pada sektor I pada tingkat wilayah yang lebih tinggi (provinsi) /Value of GRDP in sector i at higher regional level (province) Yt  = Total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih tinggi (provinsi)/ Total GRDP at higher regional level (province) Dengan ketentuan bahwa apabila nilai LQ > 1 maka sektor tersebut merupakan sektor basis yang menjadi kekuatan daerah untuk mengekspor produknya keluar daerah bersangkutan. Sebaliknya jika LQ < 1 maka sektor tersebut menjadi pengimpor atau sektor non basis dan jika LQ = 1 maka ada kecenderungan sektor tersebut bersifat tertutup karena tidak melakukan transaksi ke dan dari luar wilayah, namun kondisi seperti ini jarang ditemukan dalam sebuah perekonomian wilayah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Umum Sektor Perikanan di Kabupaten Sambas
Kabupaten Sambas terletak pada bagian utara Provinsi Kalimantan Barat dengan posisi geografis 1’23’’ Lintang Utara dan 108’39’’ Bujur Timur. Batas wilayah pada sebelah utara adalah Serawak (Malaysia Timur) dan Laut Natuna, batas pada sebelah selatan adalah Kota Singkawang, bagian barat berbatasan dengan Laut Natuna, dan pada sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Serawak. Luas wilayah Kabupaten Sambas adalah 6.395,70 km² atau sekitar 4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan
Keterangan/ Remaks :
Vi   =   Nilai PDRB pada sektor i pada tingkat wilayah yang lebih rendah (kabupaten)/
Value of GRDP in sector i at lower regional level (district).
Vt  =   Total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah (kabupaten)/ Total  GRDP  at the lower regional level (district).
Yi    =  Nilai PDRB pada sektor I pada tingkat wilayah yang lebih tinggi (provinsi) /Value of GRDP in sector i at higher regional level (province).
Yt  =   Total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih tinggi (provinsi)/ Total GRDP at higher regional level (province).
Dengan ketentuan bahwa apabila nilai LQ > 1 maka sektor tersebut merupakan sektor basis yang menjadi kekuatan daerah untuk mengekspor produknya keluar daerah bersangkutan. Sebaliknya jika LQ < 1 maka sektor tersebut menjadi pengimpor atau sektor non basis dan jika LQ = 1 maka ada kecenderungan sektor tersebut bersifat tertutup karena tidak melakukan transaksi ke dan dari luar wilayah, namun kondisi seperti ini jarang ditemukan dalam sebuah perekonomian wilayah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Umum Sektor Perikanan di Kabupaten Sambas
Kabupaten Sambas terletak pada bagian utara Provinsi Kalimantan Barat dengan posisi geografis  1’23’’  Lintang  Utara  dan  108’39’’  Bujur
Timur. Batas wilayah pada sebelah utara adalah Serawak (Malaysia Timur) dan Laut Natuna, batas pada sebelah selatan adalah Kota Singkawang, bagian barat berbatasan dengan Laut Natuna, dan pada sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Serawak. Luas wilayah Kabupaten Sambas adalah 6.395,70 km² atau sekitar 4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten ini memiliki pantai yang cukup panjang, yaitu mencapai 198,76 km dengan karakteristik sebagian besar adalah pantai berpasir membentang dari Semelagi hingga Tanjung Datok (Paloh). Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Kabupaten Sambas adalah 1.467,84 km² (BPS Kabupaten Sambas, 2017).
Sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas (468.196 ha atau 67,59%) memiliki kontur yang relatif datar dengan kemiringan 0-15%. Ketinggian wilayah berbeda berdasarkan kecamatan. Ketinggian 0-7 m dpl terdapat pada Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Jawai, Paloh, dan Teluk Keramat. Ketinggian 8-25 m dpl terdapat di Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat, dan Teluk Keramat. Ketinggian 26-100 m dpl di Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat, Teluk Keramat, dan Paloh (BPS Kabupaten Sambas, 2017).
Penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2010 berjumlah 496.120 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 78 jiwa/km² atau 2.696 jiwa per desa. Kecamatan Pemangkat merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 402 jiwa/km². Sebaliknya Kecamatan Sajingan Besar, dengan luas sekitar 21,75% dari total wilayah Kabupaten Sambas, hanya dihuni 7 jiwa/km².Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sambas tahun 2010 adalah 0,90%. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada Kecamatan Sajingan Besar dan Tangaran, sebesar3,19%. Laju pertumbuhan penduduk yang terendah adalah Kecamatan Jawai Selatan, yaitu sebesar -0,32%. Kecamatan Tebas berada pada urutan pertama dari jumlah penduduk, namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk masih berada di bawah laju pertumbuhan Kabupaten Sambas, yaitu 0,85%. Mata pencaharian penduduk paling utama adalah pertanian (termasuk perikanan didalamnya), yaitu sebesar 66% dan diikuti dengan sektor industri sebesar 14%.
Sektor perikanan merupakan sektor yang cukup berkembang pada Kabupaten Sambas.
Hal ini ditandai pula dengan adanya Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat. Salah satu daerah yang merupakan konsentrasi nelayan adalah Desa Penjajab yang terletak di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Sebagian besar penduduk di wilayah pesisir Kabupaten Sambas bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini tidak lepas dari keberadaan sumber daya perikanan di Laut Cina Selatan yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun temurun. Pada tahun 2009-2013, rata-rata potensi perikanan tangkap di Kabupaten Sambas adalah 20.324 ton, dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup besar tersebut tidak mengherankan jika banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya tersebut, yaitu dengan bekerja sebagai nelayan. Jenis armada penangkapan yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Sambas sangat beragam, mulai dari yang berukuran <5 ( Gross  Tonnage ) GT sampai dengan >30 GT . Kondisi ini dapat dilihat dari berbagai macam jenis armada penangkapan yang berlabuh di Pelabuhan Nusantara Pemangkat. Nelayan lokal asal Kabupaten Sambas pada umumnya menggunakan armada < 15 GT . Alat tangkap yang digunakannya pun cukup beragam, mulai dari jenis alat tangkap lampara dasar, bubu, tuguk, pukat ikan, gill net hanyut, dan juga pancing. Mayoritas ikan hasil tangkapan didominasi jenis ikan demersal dan udang (Firdaus dan Rahadian, 2015).

## Peran Sektor Perikanan di Wilayah Pesisir Perbatasan
Peran sektor perikanan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan MRA , sehingga dapat diperoleh gambaran kondisi makro perikanan. Dalam penelitian ini, sektor perikanan dianggap sebagai sektor basic dalam pengembangan ekonomi lokal di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Sambas. Perkembangan sektor perikanan di wilayah perbatasan dapat memperkuat dan menumbuhkan ekonomi lokal di wilayah perbatasan. Ada berbagai macam sektor yang mendominasi pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah perbatasan, antara lain adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, dan industri pengolahan.
Berdasarkan data BPS (2015), diketahui bahwa struktur perekonomian di Kabupaten Sambas utamanya ditunjang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tergantung pada sektor tersebut. Laju pertumbuhan PDRB per
kapita sektoral di Kabupaten Sambas khususnya untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada periode tahun 2011–2015 mengalami penurunan (Tabel 1). Penurunan laju pertumbuhan PDRB per kapita yaitu utamanya terjadi pada subsektor pertanian dan kehutanan, sedangkan untuk subsektor perikanan mengalami peningkatan sekitar 12%, jauh lebih besar dibandingkan peningkatan laju pertumbuhan PDRB per kapita agregat semua sektor yang nilainya kurang dari 1%. Peningkatan nilai PDRB pada subsektor perikanan telah menunjukkan bahwa Kabupaten
Sambas merupakan wilayah pesisir dengan potensi sumber daya ikan yang cukup besar. Sektor perikanan dapat diandalkan sebagai salah satu motor penggerak pembangunan. Besarnya potensi perikanan di Kabupaten Sambas juga telah didukung oleh beberapa program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni melalui program nasional Minapolitan berbasis perikanan tangkap pada tahun 2011. Program ini merupakan salah satu program untuk peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

## Tabel 1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%), 2011–2015.
Table 1. Growth Rate of the Per Capita Gross Regional Domestic Product of Sambas Regency at Current Market Prices by Industry (percent), 2011─2015.
No Sektor Industri /Industry Sectors 2011 2012 2013 2014 2015 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry and Fisheries 11.20 5.34 8.11 7.46 8.89 1. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian / Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services 11.68 4.80 9.04 6.63 8.98 2. Kehutanan dan Penebangan Kayu / Forestry and Logging 4.03 5.46 0.70 -5.63 4.07 3. Perikanan / Fisheries 9.43 8.91 3.47 15.39 9.02 B Pertambangan dan Penggalian/ Minning and Quarrying 21.37 25.95 17.90 23.55 18.30 C Industri Pengolahan / Processing Industry 9.14 7.28 8.54 10.01 8.19 D Pengadaan Listrik dan Gas /Electricity and Gas -0.42 7.32 5.22 14.45 6.52 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang / Water Supply, Waste Management, Waste and Recycling 12.11 4.28 -0.41 8.44 5.75 F Konstruksi / Construction 18.71 17.58 20.08 20.69 12.40 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor / Wholesale and Retail Trade, Car Repair and Motorcycles 15,18 5,57 8,84 10,25 10,57 H Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Warehousing 10.81 10.41 11.58 1086 971 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Provision of Accomodation and Food and Drink 9.60 11.83 10.17 11.49 13.11 J Informasi dan Komunikasi / Information and Comunication 9.00 6.90 5.69 9.79 12.11 K Jasa Keuangan dan Asuransi / Financial Services and Insurance 10.18 20.67 19.60 17.06 9.56 L Real Estate / Real Estate 10.61 12.54 11.42 10.10 8.90 M,N Jasa Perusahaan  / Company Services 12.63 9.82 9.70 8.48 11.88 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib / Mandatory Government Administration, Defense, and Social Security -5.23 28.40 15.40 18.55 16.76 P Jasa Pendidikan /Educational Services 12.89 11.14 12.59 12.64 10.78 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / Health Services and Social Activities 13.16 10.65 10.03 11.41 10.39 R,S,T,U Jasa Lainnya / Others Services 10.46 3.77 7.95 10.52 9.26 Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product 11.27 8.74 10.19 10.91 10.29
Sumber: BPS (2015)/ Source: BPS (2015)
Wilayah perbatasan di Kalimantan Barat diketahui sangat bergantung pada sektor pertanian. Hal ini tercermin dari besarnya nilai PDRB sektor pertanian (Tabel 2) di semua wilayah perbatasan (Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Bengkayang) Kalimantan Barat. Jika dilihat dari besarnya PDRB masing- masing wilayah, diketahui bahwa nilai PDRB sektor

## Tabel 2. Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Sektor di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat, Tahun 2013.
Table  2.  Total  Gross  Regional  Domestic  Product  (GRDP)  per  Sector  in  West  Kalimantan  Border Area, 2013.
No Sektor/ Sector PDRB (Rp. Juta) / GRDP (IDR.Million) Kab. Sambas/ Sambas Regency Kota Singkawang/ Singkawang City Kab. Bengkayang/ Bengkayang Regency Kab. Sintang/ Sintang Regency 1 Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian/ Agriculture, Animal Husbandry, Hunting, and Agricultural Services 3,070,083 565,124.10 1,610,513.40 2,093,442.50 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/ Forestry and Logging 75,450.10 41,616.30 7,050.50 171,068.30 3 Perikanan / Fishery 466,569.40 149,964.40 128,118.50 36,932.40 4 Pertambangan dan Penggalian / Minning and Quarrying 98,059.80 260,660.40 145,163.00 667,112.70 5 Industri Pengolahan / Processing Industry 131,493.30 797,047.80 508,094.20 884,634,50 6 Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity and Gas 4.392,40 5.114,60 404,00 1,040.00 7 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply, Waste Management, Waste, and Recycling 6.227,90 22.018,20 3.379,30 4,747.90 8 Konstruksi/ Construction 705.698,00 901.089,30 496.316,90 940,191.60 9 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor/ Large and Retail Trade, Car Repair and Motorcycles 1.837.321,00 1.184.507,50 810.853,10 1,447,296.10 10 Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Warehousing 255.453,00 159.583,10 95.745,80 169,083.30 11 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Provision of Accommodation and Food and Drink 200.242,70 188.494,70 101.295,70 197,901.10 12 Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 431.912,80 161.328,00 216.508,90 352,827.50 13 Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial Services and Insurance 242,207.20 272,752.40 136,574.90 185,149.80 14 Real Estate/ Real Estate 350,316.60 181,027.90 179,620.80 239,494.20 15 Jasa Perusahaan / Company Services 40,568.80 43,805.60 18,554.20 37,781.20 16 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib / Mandatory Government, Defense, and Social Security Administration 384,679.80 36,560.10 323.702,70 303,107.90 17 Jasa Pendidikan/ Educational Services 462,612.70 394,361.50 145,814.00 412,798.80 18 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Health Services and Social Activities 126,065.20 90,324.40 92,490.80 191,480.10 19 Jasa Lainnya / Others Services 94,592.20 103,170.70 41,096.40 62,100.40 Total 8,983,945.90 5,888,551.00 5,061,297.10 8,398,190.30
Sumber: BPS (2015)/ Source: BPS (2015)
perikanan terbesar yaitu di Kabupaten Sambas yang memberikan kontribusi sebesar 0,052% terhadap total PDRB. Kontribusi sektor perikanan berada pada urutan 4 terbesar setelah sektor pertanian, konstruksi, dan perdagangan. Potensi perikanan yang besar di Kabupaten Sambas diyakini dapat memberikan kontribusi PDRB yang lebih besar lagi jika dikelola secara optimal.
Sektor perikanan sebagai sektor basis dalam penelitian ini memiliki makna bahwa sektor perikanan terdiri dari usaha-usaha lokal yang aktivitasnya tergantung dari faktor-faktor eksternal. Sebagian besar produk dari sektor perikanan dikonsumsi diluar, misalnya untuk restoran, pabrik pengalengan, dan konsumen di wilayah lainnya (Kota Singkawang, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Bengkayang). Pada Tabel 3 diketahui bahwa wilayah Kabupaten Sintang memiliki share paling
minimum untuk sektor perikanan (0,004). Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa Kabupaten Sambas memiliki basic sector (sektor perikanan) untuk PDRB di semua sektor lainnya. Angka basic PDRB untuk sektor perikanan di Kabupaten Sambas diketahui sebesar Rp427.061,05 juta. Dengan kata lain, kekurangan PDRB sebesar Rp39.508,35 juta (Rp466.569,40 juta-Rp427.061,05 juta) pada sektor lainnya diperlukan untuk mencapai target PDRB sektor perikanan di Kabupaten Sambas.
Tabel 3.  Share PDRB Antar Sektor dan Antar Daerah di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat, Tahun 2013 (%).
Table 3.  Share GRDP Inter-Sector and Inter-Region Border Area of   West Kalimantan, 2013 (%).
No Sektor PDRB (%)/ GRDP (%) Kab. Sambas/ Sambas Regency Kota Singkawang/ Singkawang City Kab. Bengkayang/ Bengkayang Regency Kab. Sintang/ Sintang Regency 1 Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian/ Agriculture, Animal Husbandry, Hunting, and Agricultural Services 0,342 0,0968* 0,318 0,249 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/ Forestry and Logging 0,008 0,007 0,001* 0,020 3 Perikanan / Fishery 0,052 0,025 0,025 0,004* 4 Pertambangan dan Penggalian / Minning and Quarrying 0,011* 0,044 0,029 0,079 5 Industri Pengolahan / Processing Industry 0,01464* 0,13536 0,10039 0,10534 6 Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity and Gas 0,00049 0,00087 0,00008* 0,00012 7 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply, Waste Management, Waste, and Recycling 0,00069 0,00374 0,00067 0,00057* 8 Konstruksi/ Construction 0,079* 0,153 0,098 0,112 9 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor/ Large and Retail Trade, Car Repair and Motorcycles 0,205 0,201 0,160* 0,172 10 Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Warehousing 0,028 0,027 0,019* 0,020 11 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Provision of Accommodation and Food and Drink 0,022 0,032 0,020* 0,024 12 Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 0,048 0,027* 0,043 0,042 13 Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial Services and Insurance 0,027 0,046 0,027 0,022* 14 Real Estate/ Real Estate 0,039 0,031 0,035 0,029* 15 Jasa Perusahaan / Company Services 0,0045 0,0074 0,0037* 0,0045 16 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib / Mandatory Government, Defense, and Social Security Administration 0,043 0,062 0,064 0,036* 17 Jasa Pendidikan/ Educational Services 0,051 0,067 0,029* 0,049 18 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Health Services and Social Activities 0,014* 0,015 0,018 0,023 19 Jasa Lainnya / Others Services 0,011 0,018 0,008 0,007* Total 1,00 1,00 1,00 1,00 Keterangan: * nilai minimum pada sektor / Remaks: * minimum value in the sector Sumber: BPS(2015), diolah /Source: BPS (2015), processed

## Basis Multiplier Sektor Ekonomi
Berdasarkan hasil analisis MRA diketahui bahwa sektor yang memiliki basis multiplier terbesar diwilayah perbatasan adalah sektor transportasi serta sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman. Hal ini menunjukkan bahwa untuk wilayah perbatasan, keberadaan akses jalan dan sarana transportasi menjadi faktor utama pendorong sektor lainnya untuk berkembang di wilayah perbatasan. Sesuai dengan pernyataan Kamaludin (2003) bahwa sarana transportasi berperan bagi perkembangan ekonomi bagi suatu wilayah. Selanjutnya, untuk sektor akomodasi, makanan, dan minuman menjadi sektor berikutnya yang memiliki basis multiplier terbesar setelah sektor transportasi. Nilai ini menandakan bahwa sektor akomodasi, makanan, dan minuman masih
menjadi sektor primer dalam perkembangan wilayah di perbatasan. Besarnya nilai tersebut tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat perbatasan yang sangat besar terhadap akomodasi, makanan, dan minuman atau merupakan kebutuhan hidup yang pokok.
Hasil analisis dengan menggunakan MRA menunjukkan bahwa nilai basis multiplier dari sektor perikanan di Kabupaten Sambas sebesar 1,09 (Tabel 4), hal ini mengandung makna bahwa setiap penciptaan 1 PDRB  pada sektor basis (sektor perikanan) akan mendorong penciptaan 0,09 PDRB pada sektor non-basis, atau untuk setiap Rp100 juta PDRB di sektor basic diharapkan dapat mendorong penciptaan Rp9 juta PDRB di sektor non basic.
Tabel 4. Base Multiplier Antar-Sektor di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Table 4. Inter-Sector Base Multiplier in Sambas District, West Kalimantan Province.
No Sektor Share Sektor Minimum Share Peer Basic (PDRB) Total PDRB Sektor Basic Multiplier 1 Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian/ Agriculture, Animal Husbandry, Hunting, and Agricultural Services 0,34173 0,09597 2.207.893,92 3,070,083.00 1,39 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/ Forestry and Logging 0,00840 0,00139 62.935,26 75,450,10 1,20 3 Perikanan / Fishery 0,05193 0,00440 427.061,05 466,569.40 1,09 4 Pertambangan dan Penggalian / Minning and Quarrying 0,01092 0,01092 - 98,059.80 0 5 Industri Pengolahan / Processing Industry 0,01464 0,01464 - 131,493.30 0 6 Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity and Gas 0,00049 0,00008 3,675.29 4,392,40 1,19 7 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply, Waste Management, Waste, and Recycling 0,00069 0,00057 1,148.84 6,227,90 5,42 8 Konstruksi/ Construction 0,07855 0,07855 - 705,698.00 0 9 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor/ Large and Retail Trade, Car Repair and Motorcycles 0,20451 0,16021 398,033.75 1,837,321.00 4,61 10 Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Warehousing 0,02843 0,01892 85,501.49 255,453.00 2,99 11 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Provision of Accommodation and Food and Drink 0,02229 0,02001 20,439.96 200,242.70 9,79 12 Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 0,04808 0,02740 185,780.60 431,912.80 2,32 13 Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial Services and Insurance 0,02696 0,02205 44,143.60 242,207.20 5,48
No Sektor Share Sektor Minimum Share Peer Basic (PDRB) Total PDRB Sektor Basic Multiplier 14 Real Estate/ Real Estate 0,03899 0,02852 94,118.20 350,316.60 3,72 15 Jasa Perusahaan / Company Services 0,00452 0,00367 7,634.57 40,568.80 5,31 16 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib / Mandatory Government, Defense, and Social Security Administration 0,04282 0,03609 60,430.78 384,679.80 6,36 17 Jasa Pendidikan/ Educational Services 0,05149 0,02881 203,788.71 462,612.70 2,27 18 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Health Services and Social Activities 0,01403 0,01403 - 126,065.20 0 19 Jasa Lainnya / Others Services 0,01053 0,00739 28,160.43 94,592.20 3,36 Total 1,00 8,983,945.90
Sumber : BPS (2015), diolah/ Source : BPS (2015), processed

## Lanjutan Tabel 4/ Continue Table 4
Berdasarkan hasil analisis MRA dengan pendekatan PDRB, sektor perikanan di Kabupaten Sambas dapat dijadikan sebagai salah satu sektor unggulan atau sektor basis. Pendekatan PDRB yang digunakan dalam pengukuran sektor basis dapat menjadi dasar ukuran untuk meningkatkan pendapatan regional (Kadariah, 1985). Sektor perikanan memberikan multiplier yang cukup besar terhadap sektor lainnya (sektor non- basic ). Hasil analisis MRA menunjukkan bahwa sektor perikanan memberikan dampak positif bagi sektor lainnya diluar perikanan pada wilayah perbatasan Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sambas. Pendorongan penciptaan PDRB pada sektor lain memberikan makna bahwa value added atau nilai tambah yang terjadi pada sektor perikanan akan memberikan nilai tambah pada sektor lainnya karena ada keterkaitan kedepan ( forward linkage ) dan kebelakang (backward  linkage ) antar-sektor dalam suatu wilayah.
Jika dibandingkan dengan antar sektor penyedia pangan (Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian), secara umum sektor perikanan masih berada dibawahnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuznet (1966) telah menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan penyedia pangan utama sejak dahulu. Namun, hasil analisis MRA menunjukkan bahwa sektor perikanan diwilayah perbatasan memiliki peluang menjadi sektor penyedia pangan utama bagi masyarakat karena barang-barang yang dihasilkan
dari industri tersebut dapat bersifat konsumsi langsung.
Location Quotient (LQ), Faktor Ekonomi
Hasil perhitungan analisis LQ menunjukkan terdapat beberapa sektor basis ( LQ > 1) yang terdapat di Kabupaten Sambas antara lain yaitu (1) sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian; (2) sektor perikanan; (3) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (4) informasi dan komunikasi; (5) real estate; (6) jasa pendidikan, dan (7) jasa lainnya. Sektor perikanan memiliki nilai LQ yang jauh lebih tinggi (3,18) dibandingkan sektor-sektor lainnya di Kabupaten Sambas. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sehingga dengan bertambah banyak kegiatan ekonomi pada sektor perikanan akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi pada sektor lainnya. Pengukuran kontribusi sektor perikanan melalui pendekatan PDRB bukanlah salah satu cara, masih banyak instrumen lainnya yang dapat digunakan seperti penyerapan tenaga kerja dan pendapatan tenaga kerja (Agnarson dan Anarson (2007) dalam Fauzi, 2010). Penggunaan instrumen PDRB untuk mengukur kontriibusi memiliki kelemahan karena mengabaikan keterkaitan antar-industri, khususnya industri perikanan yang banyak terkait dengan komponen lainnya, sehingga PDRB tidak sensitif membedakan mana industri yang sangat penting bagi ekonomi lokal dan mana yang hanya pendukung saja.
No Sektor/ Sector PDRB (Rp. Juta rupiah) / GRDP (IDR. Million) LQ Kab. Sambas/ Sambas Regency Prov. Kalimantan Barat / West Kalimantan Province 1 Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian/ Agriculture, Animal Husbandry, Hunting, and Agricultural Services 3.070.083,00 22.886.827,6 1,77 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/ Forestry and Logging 75.450,10 2.188.224,7 0,46 3 Perikanan / Fishery 466.569,40 1.937.915,3 3,18 4 Pertambangan dan Penggalian / Minning and Quarrying 98.059,80 5.966.680,4 0,22 5 Industri Pengolahan / Processing Industry 131.493,30 19.379.981,3 0,09 6 Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity and Gas 4.392,40 65.547,4 0,88 7 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply, Waste Management, Waste, and Recycling 6.227,90 152.397,9 0,54 8 Konstruksi/ Construction 705.698,00 13.588.365,0 0,69 9 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor/ Large and Retail Trade, Car Repair and Motorcycles 1.837.321,00 17.230.627,1 1,41 10 Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Warehousing 255.453,00 5.000.738,4 0,67 11 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Provision of Accommodation and Food and Drink 200.242,70 2.711.440,7 0,98 12 Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 431.912,80 3.920.160,8 1,45 13 Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial Services and Insurance 242.207,20 4.278.479,5 0,75 14 Real Estate/ Real Estate 350.316,60 3.654.364,4 1,27 15 Jasa Perusahaan / Company Services 40.568,80 537.078,4 1,00 16 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib / Mandatory Government, Defense, and Social Security Administration 384.679,80 6.882.268,0 0,74 17 Jasa Pendidikan/ Educational Services 462.612,70 5.267.143,7 1,16 18 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Health Services and Social Activities 126.065,20 1.771.390,8 0,94 19 Jasa Lainnya / Others Services 94.592,20 1.221.326,6 1,02 Total 8.983.945,90 118.640.958,00 Sumber : BPS (2015), diolah/ Source : BPS (2015), processed

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Kesimpulan
Sektor perikanan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sambas memiliki peranan yang besar. Besarnya peranan sektor perikanan di wilayah tersebut ditunjukkan dengan nilai basis multiplier dari sektor perikanan di Kabupaten Sambas sebesar
1,09,  yang bermakna bahwa setiap penciptaan Rp100 juta PDRB di sektor basic (sektor perikanan) diharapkan dapat mendorong penciptaan Rp9 juta PDRB di sektor non basic. Selain itu hasil analisis LQ menunjukkan sektor perikanan memiliki nilai LQ yang jauh lebih tinggi (3,18) dibandingkan sektor-sektor lainnya yang menunjukkan bahwa sektor perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sehingga dengan bertambah
banyak kegiatan ekonomi pada sektor perikanan akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi pada sektor lainnya. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan arah kebijakan dan infrastruktur bagi pengembangan sektor perikanan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

## Implikasi Kebijakan
Pengembangan sektor perikanan di wilayah perbatasan perlu didukung dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Selama ini sentra pembangunan yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa harus segera mungkin dilakukan pemerataan terhadap wilayah-wilayah perbatasan maupun pulau terluar. Sektor perikanan dapat menjadi sektor unggulan dan penggerak pertumbuhan ekonomi karena pada sektor ini memiliki potensi yang besar dan belum dikelola secara optimal.  Terlepas dari hal tersebut, pengukuran peran sektor perikanan melalui instrumen PDRB bukan salah satu cara, masih banyak instrumen lainnya yang dapat digunakan seperti penyerapan dan pendapatan tenaga kerja. Pengukuran peran sektor perikanan dapat menggunakan metode lainnya yang lebih sensitif terhadap keterkaitan antar-sektor, baik industri yang penting bagi ekonomi lokal maupun yang bersifat pendukung saja

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kegiatan penelitian di Kabupaten Sambas pada kegiatan penelitian PANELKANAS 2010-2014 sehingga penulis mendapatkan gambaran kondisi perikanan di lokasi yang dikaji. Selain itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Dr. Tajerin yang telah memberikan beberapa saran, reviewer Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dan segenap tim redaksi yang telah memberikan masukan dan arahan untuk penyempurnaan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, F. 2012. Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Bone Bolango dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB. Jurnal Etikonomi Vol 11 No 2. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
Abdillah, D. 2006. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan Indonesia-Malaysia (studi kasus
Pulau Karimun Kecil. Kepulauan Riau). Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Agnarson, S. and R. Arnason (2007). The Role of the Fishing Industry in the Icelandic Economy. In. T. Bjorndal., D.V. Gordon. R. Arnason and U.R Sumaila (Eds) Advances in Fisheries Economics. Blackwell Publishing. United Kingdom.
Badan Perencanaan Nasional. 2014. Pembangunan Kelautan Dalam RPJMN 2015-2019. Rapat Koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tema : RKP 2015 dan RPJMN 2015-2019. Jakarta.
Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Barat 2010 -2014. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sambas. 2017. Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2016. Badan Pusat Statistik. Sambas.
Charles, A.T. 2001. Sustainable Fishery Systems.
Blackwell Science. United Kingdom
Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu. 2001. Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta
Dahuri, R. 2002. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan. Institut Pertanian Bogor: IPB Press. Bogor.
Dharmasaputra, R. 2009. Manajemen dan Reformasi Sektor Keamanan. IDSPS Press. Jakarta
Direktorat Jenderal Penataan Ruang (DJPR). 2002. Strategi dan konsepsi pengembangan kawasan perbatasan negara. Bahan rapat kebijakan dan program pengembangan dan pengelolaan wilayah perbatasan. Bappenas. 8 Agustus 2002. Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Jakarta.
Fauzi, A. 2010. Ekonomi Perikanan. Teori, Kebijakan dan Pengelolaan. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Firdaus, M dan R. Rahadian. 2015. Peran Istri Nelayan dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas). Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10 No 2. Jakarta.
Kadariah. 1985. Ekonomi Perencanaan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.  Jakarta
Kadariah.1998. Evaluasi Proyek Analisa Ekonomi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Jakarta
Kamaluddin, R. 2003. Ekonomi Transportasi Karakteristik,
Teori dan Kebijakan. Ghalia  Indonesia, Jakarta.
Kuznet, S. 1966. Modern Economic Growth : Rate, Structure and Spread , New Haven. Yale University Press. New York.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 2003. Workshop Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia. http://lipi.go.id/berita/workshop-pem- bangunan-daerah-perbatasan-indonesia/186 diakses pada 22 desember 2016).
Nurkamil, Y. 2015. Peran Sektor Perikanan Dalam
Pengembangan Wilayah Kabupaten Cianjur. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Pangabean, M.A. 2013. Studi Peran Subsektor Perikanan dalam Pengembangan Wilayah di Kota Sibolga. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Robinson, T. 2014. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi.
Bumi Aksara. Jakarta
Rustiadi, E., S.H. Sunsun dan R.P. Dyah. 2011. Perencanaan dan pengembangan wilayah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
Stake, R.E.  2005.  Case Study Methods in Educational Research:  Seeking Sweet Water.  In R.  M. Jaeger (Ed.) Complementary methods for research in education 2nd Edition (pp, 401414). American Educational Research Association: Washington, DC.
Starke, J.G. 2007. Pengantar Hukum Internasional. PT. Sinar Grafika. Jakarta
Susanto. 2011. Peranan Sektor Perikanan dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Belitung. Tesis. Institut Pertanian Bogor.Bogor
Tarigan, R. 2005a. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. PT. Bumi Aksara. Jakarta
Tarigan, R. 2005b. Perencanaan Pembangunan Wilayah. PT. Bumi Aksara. Jakarta
Todaro, M. P. 2000. Ekonomi Pembangunan . Erlangga. Jakarta
Wiranto, T. 2004. Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Daerah. Makalah disampaikan pada Sosialisasi Nasional Program MFCDP, 22 September 2004. Bappenas. Jakarta.