IDJ , Volume 4, Issue 1 (2023), pp.  126-137 doi: 10.19184/idj.v4i1.37970 © University of Jember, 2023 Published online May 2023
Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Perkara Penyelewenangan Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Pandem ı Cov ı d-19
Dewi Muti’ah Universitas Trunojoyo Madura
Abd. Wachid Habibullah Universitas Trunojoyo Madura

## Abstrak
Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia membutuhkan kebijakan dan langkah-langkah strategis yang luar biasa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu  terkait  dengan  kebijakan  anggaran  penanganan  pandemi  Covid-19  di  tingkat  desa  dengan memprioritaskan pengalokasian dana desa untuk upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Selain itu untuk memulihkan perekonomian akibat dampak Covid-19 pemerintah membuat kebijakan terkait dengan  Bantuan  Langsung  Tunai  menggunakan  dana  desa  yang  disalurkan  bagi  masyarakat  yang terdampak  Covid-19  di  Desa.  Namun  dalam  prakteknya  banyak  terjadi  penyimpangan  dalam penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19, salah satunya terkait dengan penyelewengan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat yang mana banyak ditangani oleh aparat penegak hukum yaitu salah satunya adalah Kejaksaan. Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang salah satunya menangani perkara tindak pidana korupsi mempunyai kewenangan yang besar dalam rangka pencegahan dan penanganan perkara penyelewengan dana desa yang digunakan dalam  penanggulangan  Covid-19.  Sehingga  dalam  paper  ini  dapat  dilihat  peran  Kejaksaan  Negeri Sampang dan Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkara penyelewenagan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covıd -19. Metode penelitian dalam paper ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif  untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada,  yaitu  menggunakan  data  primer  yaitu  data penelitian lapangan ( field research ) yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan survey langsung serta  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  literatur,  dokumen  dan  perundang-undangan.  Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan, karena di dua lokasi tersebut cukup banyak kasus penyelewengan dana desa. Hasil penelitian ini adalah diketahui praktek-praktek dan  modus  dalam  penyelewengan  dana  desa  untuk  penanggulangan  pandemi  Covid-19  serta  peran Kejaksaan dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkara penyelewengan dana desa dengan cara membentuk Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk melakukan tindakan pencegahan dan tindakan represif dalam memberantas korupsi penyelewengan dana desa.
Kata Kunci: Kewenangan Kejaksaan, Penanggulangan Pandemi Covid-19, Dana Desa

## Abstract
Handling the Covid-19 pandemic in Indonesia requires extraordinary policies and strategic steps to be carried out by the Central Government, one of the policies made by the government is related to the budget policy for handling the Covid-19 pandemic at the village level by prioritizing the allocation of village funds for prevention efforts. and handling Covid-19. Apart from that, to restore the economy due to the impact of Covid-19, the government has made a policy related to Direct Cash Assistance using village funds which distribute it to people who witness Covid-19 in the village. However, in practice, there have been many irregularities in the use of village funds for Covid-19 countermeasures, one of which is related to the misappropriation of direct assistance in disbursing village funds to the community, which is being handled by many law enforcement officials, one of whom is the Attorney General's Office. The Attorney General's Office is a law enforcement
apparatus, one of which is handling corruption cases, has great authority in the context of preventing and handling cases of misappropriation of village funds used in the handling of Covid-19. So that in this paper you can see the role of the Sampang State Prosecutor's Office and the Pamekasan State Prosecutor's Office in preventing and handling the problem of misappropriation of village funds to deal with the Covıd -19 pandemic. The research method in this paper uses legal research  methods  with  a  qualitative  approach  by describing  descriptively  to  answer  existing  problems,  namely  using primary data, namely field research data obtained from observations, interviews and direct surveys as well as secondary data obtained from literature, documents and regulations. The research locations were carried out in Sampang Regency and Pamekasan Regency, because in these two locations there were quite a lot of cases of misappropriation of village funds. The results of this study are known practices and modes of misappropriation of village funds for handling the Covid-19 pandemic as well as the role of the Attorney General's Office in preventing and handling the problem of misappropriation of village funds by forming a Team of Guards, Government Security and Regional Development (TP4D) to take action prevention and repressive measures in eradicating corruption in misappropriation of village funds.
Keywords: Attorney's Authority, Handling the Covid-19 Pandemic, Village Fund

## I. PENDAHULUAN
Desa 1 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hal asal usul  yang  bersifat  istimewa,  landasan  pemikiran  dalam  pemerintahan  desa  adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya  pembangunan  nasional,  yang  mana  Sebagian  besar  wilayah  Indonesia  yang  ada  di wilayah  pedesaan.  Termasuk  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang  sudah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  yang  menyatakan  penatausahaan keuangan  pemerintahan  desa  terpisah  dari  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten.  Hal tersebut  bertujuan  untuk  meingkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  pengelolaan  keuangan  desa dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  desa.  Desa memberikan kontribusi dalam mengembangkan perekomonian Indonesia. Pemerintah pusat telah  membuat  program  nasional  yaitu  dengan  slogan  “membangun  dari  pinggiran  desa”, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyaraka desa. 2 Salah satu realisasi dari program tersebut ialah dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk seluruh desa di Indonesia. Dana desa tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa, maupun untuk pelayanan publik desa.
Pandemi  Covid-19  yang  menimpa  Indonesia  dan  seluruh  negara  di  dunia  ini mengharuskan pemerintah melakukan segala Tindakan untuk penanggulangan Covid-19  di Indonesia.  Salah  satunya  adalah  terkait  dengan  penanganan  di  bidang  Kesehatan  yaitu melakukan  Tindakan  pencegahan  penularan  serta  Tindakan  kuratif  untuk  menghentikan penyebaran  Covid-19.  Selain  itu  upaya  untuk  mencegah  penyebaran  Covid-19  dilakukan dengan  cara  salah  satunya  adalah  menerapkan  sosial  distancing  di  masyarakat  dan mengharuskan  pemerintah  melakukan  pembatasan  sosial  di  masyarakat.  Sehingga  hal tersebut berakibat adanya dampak yang besar di masyarakat salah satunya adalah dampak ekonomi  bagi  masyarakat  yang  kehilangan  pekerjaan  atau  terdampak  adanya  kebijakan penbatasan sosial yang mengharuskan masyarakat menghentikan aktivitas ekonominya. Oleh
1 Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli,Bulat dan Unik , (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2003) hlm. 3.
2 A Setiawan, “ Membangun Indonesia dari pinggiran desa” , (2019), online: SetkabGoId <https://setkab.go.id/membangun- indonesia-dari-pinggiran-desa/>.
karena  itu  Pemerintah  Pusat  membuat  kebijakan  untuk  melakukan  pemulihan  ekonomi kepada masyarakat yang terdampak,salah satunya adalah dengan memberikan bantuan social kepada  masyarakat.  Sehingga  salah  satu  kebijakan  yang  diambil  adalah  dengan menginstruksikan penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19 di tingkat desa. Yang mana kebijakan ini dimungkinkannya adanya penggunaan dana desa yang semula Sebagian besar  untuk  kegiatan  operasional  atau  pembangunan  di  desa  diarahkan  untuk  melakukan penanganan  covid-19  termasuk  menggunakan  dana  desa  untuk  penyaluran  bantuan  sosial kepada masyarakat.
Bahwa, problem  selama  ini  banyak  terjadi  adanya  praktek  penyelewengan  dana  desa yang dilakukan oleh aparatur desa atau bahkan beberapa telah mengarah kepada Tindakan korupsi dana desa, hal ini yang menjadi permasalahan pengelolaan dana desa yang mana saat masih  rendahnya  sumber  daya  manusia  dari  aparatur  desa  dan  belum  ada  kebijakan  yang terukur untuk memahami bagaimana pengelolaan dana desa. Sehingga penggunaan dana desa dalam  penanggulangan  covid-19  apalagi  dengan  memperbolehkan  penyaluran  bantuan langsung tunai menggunakan dana desa, akan rawan terjadi penyelewengan apalagi tidak ada petunjuk  teknis  dalam  kebijakan  anggaran  penanggulangan  covid-19  karena  menggunakan kebijakan  yang  terjadi  dalam  kondisi  krisis.  Oleh  karena  itu  Kejaksaan  sebagai  institusi penegak hukum yang melakukan fungsi penuntutan serta fungsi lain dalam menangani tindak pidana korupsi memiliki peran besar di daerah untuk melakukan pencegahan dan penanganan ketika terjadi penyelewengan dana desa untuk penanggulanan covid-19. Wilayah Kabupaten Sampang  dan  Kabupaten  Pamekasan  yang  menjadi  lokasi  penelitian  adalah  merupakan wilayah yang memiliki permasalahan dalam pengelolaan dana desa, sehingga dalam penelitian ini  dilihat  bagaimana  praktek  pengelolaan  dana  desa  di  wilayah  tersebut  serta  melihat bagaimana peran Kejaksaan dalam melakukan pencegahan dan penanganan penyelewengan dana desa dalam penanggulangan covid-19.

## II. PEMBAHASAN

## A. Permasalahan Pengelolaan Dana Desa
Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, dalam pengelolaannya  sebagaimana diatur dalam UU Desa harus dikelolah berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan  tertib  disiplin  anggaran.  Oleh  karana  pengelolaan  dana  desa  telah  dilimpahkan  secara mandiri  kepada  desa,  maka  disalurkannya  alokasi  dana  desa  yang  dialokasikan  oleh pemerintah  kabupaten  untuk  desa  yang  bersumber  dari  bagian  dari  dana  perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. 3 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten  /kota  untuk  desa paling sedikit 10%. 4
Alokasi  dana  desa  menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10%
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005.
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  setelah  dikurangi  dana  alokasi  khusus. 5 Alokasi  dana  desa  Sebagian  besar  digunakan  untuk  pembangunan  dan  penyelenggaraan pemerintah desa dalam perkembangannya, desa memiliki wewenang sendiri untuk mengatur sendiri  kawasannya  sesuai  dengan  potensi  dan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  desa,  agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di desa.
Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  telah  ditegaskan  bahwa  Tujuan  Alokasi  dana  Desa adalah,  Menanggulangi  kemiskinan  dan  mengurangi  kesenjangan;  Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan,  sosial  budaya  dalam  rangka  mewujudkan  peningkatan  sosial;  Meningkatkan ketrentaman  dan  ketertiban  masyarakat;  Meningkatkan  pelayanan  pada  masyarakat  desa dalam  rangka  pengembangan  kegiatan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat;  Mendorong peningkatan  keswadayaan  dan  gotong  royong  masyarakat  Meningkatkan  pendapatan  desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Penggunaan  dana  desa  harus  juga  memperhatikan  skala  prioritas  yang  harus diperhatikan yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2020  menetapkan  6  (enam)  prinsip  prioritas penggunaan dana desa yaitu : 6
1. Prinsip Keadilan,  yaitu  mengutamakan hak  dan  kepentingan  seluruh  warga  desa  tanpa membeda-bedakan;
2. Prinsip Kebutuhan Prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih  dibutuhkan  dan  berhubungan  langsung  dengan  kepentingan  Sebagian  besar masyarakat desa;
3. Prinsip  kewenangan  desa,  yaitu  mengutamakan  kewenangan  hak  asal  usul  dan kewenangan lokal berskala desa;
4. Prinsip partisipatif, yaitu mengutamakan Prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
5. Prinsip  Swakelola  dan  berbasis  sumber  daya  desa,  yaitu  pelaksanaan  secara  mandiri dengan  penyalagunaan  sumber  daya  alam  Desa,  mengutamakan  tenaga  pikiran  dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal;
6. Prinsip  tipologi  desa,  yaitu  mempertimbangkan  keadaan  dan  kenyataan  karakteristik geografis,  sosiologis,  antroplogis,  ekonomi  dan  ekologi  desa  yang  khas  serta  perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.
Bahwa,  besarnya  dana  desa  yang  dikelolah  dan  minimnya  pengawasan  dalam penggunaan  dana  desa,  selama  ini  menimbulkan  banyak  penyimpangan  yang  terjadi  dalam pengelolaan  dana  desa.  Berdasarkan  penelitian  dari  ICW  menyebutkan  terdapat  beberapa modus-modus  yang  dilakukan  oleh  oknum  aparatur  desa  dalam  melakukan  penyimpangan dana desa yang mana mengarah kepada tindak pidana korupsi antara lain :
a. Membuat rancangan anggaran biaya diatas harga pasar;
b. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut berasal dan bersumber dari sumber lain misalnya APBD atau APBN;
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6 Peraturan Menteri Desa dan PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
130 | Peran Kejaksaan dalam Pencegahan dan Penanganan Perkara Penyelewengan Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19
c. Melakukan  peminjaman  sementara  dana  desa  dengan  mentransfer  ke  rekening  pribadi tetapi tidak dikembalikan;
d. Melakuan pungutan atau pemotongan dana desa yang dilakukan oleh oknum pejabat di tingkat kecamatan atau kabupaten;
e. Membuat perjalanan fiktif kepala desa dan jajaran pemerintahan desa;
f. Melakukan penggelembungan (mark up) pembayaran honorarium kepada perangkat desa;
g. Melakukan penggelembungan (mark up) pembelian alat tulis kantor;
h. Melakukan pemungutan pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kepada kantor pajak;
i. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa tetapi diperuntukan untuk kepentingan pribadi;
j. Pemagkasan anggaran public kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa;
k. Melakukan permainan dalam proyek yang didanai melalui dana desa;
l. Membuat  kegiatan  atau  pembangunan  proyek  fiktif  yang  dananya  menggunakan  dana desa; 7

## B. Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19
Bahwa,  pandemi  Covid-19  yang  mengakibatkan  dampak  terkait  dengan  perekonomian membuat pemerintah pusat membuat kebijakan untuk mengatasinya, salah satunya dengan membuat  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (PERPPU)  yaitu  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan   dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang sudah  disahkan  oleh  DPR  RI  melalui  Undang  -Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang Pengesahan  PERPPU  No  1  Tahun  2020 8 yang  mana  guna  untuk  memulihkan  dampak perekonomian di desa, dana desa dapat dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada  penduduk  miskin  di  desa.  Yang  mana  kebijakan  tersebut  juga  disesuaikan  dengan Peraturan Mneteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  11  Tahun  2019  tentang Prioritas  Penggunaa  Dan  Desa  Tahun  2020.  Sehingga  dengan  kebijakan  tersebut  diatas penggunaan dana desa di masa pandemic Covid-19 dilakukan dengan memprioritaskan hal- hal  yang  mendesat  berdasarkan  penetapan  prioritas  dalam  hal  menanggulangi  penyebaran Covid-19 dan melakukan pemulihan dampak ekonomi kepada masyarakat di desa yang mana dapat  dilakukan  dengan  kegiatan  penanggulangan  bencana,  Tindakan  kuratif  atau pencegahan serta memberikan bantuan langsung tunai melalui dana desa.
Salah satu bentuk potensi penyalagunaan dana desa adalah dengan  penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin di desa, yang mana berkaca pada kebijakan Bantuan Lnagsung Tunai (BLT) pada masa yang lalu banyak menimbulkan persoalan mulai dari persoalan pendataan warga miskin, skema penyalurannya dan adanya pemotongan  dana  BLT  oleh  oknum.  Pengertian  dari  Bantuan  Langsung  Tunai  Desa  adalah bersumber  dari  kebijakan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Trasmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana
7 https://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/, diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 10.00 WIB
8 Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

## 131 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Desa Tahun 2020 yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT- Desa  adalah  bantuan  untuk  penduduk  miskin  yang  bersumber  dari  Dana  Desa  yang  mana bertujuan untuk memulihkan atau mengurangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.
Besaran dana desa yang digunakan untuk BLT-Desa adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus  ribu  rupiah)  setiap  bulannya  untuk  keluarga  miskin  yang  memenuhi  kriteria  yang diberikan selama 3 (tiga) bulan dan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk  tiga  bulan  berikutnya  yang  dibebaskan  dari  pajak.  Kriteria  penerima  BLT-Desa masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah yaitu bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT, dan kartu Pra Kerja, yang kedua masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat  dampak pandemi Covid-19 serta yang ketiga keluarga yang mempunyai penyakit menahun atau kronis. Dan harus  dipastikan  tidak ada tumpeng tindih data penerima BLT-Desa. 9

## C. Peran Kejaksaan dalam Penanganan dan Pencegahan Korupsi Dana Desa dalam Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sampang dan Pamekasan melalui Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (Tp4)
Kabupaten  Sampang  dan Pamekasan adalah salah satu wilayah yang ada di Pulau Madura, Kabupaten  Sampang  memiliki  jumlah  desa  sebanyak  180  desa  dan  Pamekasan  memiliki sebanyak 179 desa. Selama ini potensi penyelewengan dan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sampang dan Pamekasan sangat besar, bahkan pada tahun 2017 Bupati Pamekasan dan Kepala Kejaksaan  Negeri  Pamekasan  ditangkap  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  atas dugaan suap yang ada hubungannya dengan penyelewengan dana desa di salah satu desa di Pamekasan.
Bahwa, kasus suap dana desa yang terjadi di Kabupaten Pamekasan tahun 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka yaitu salah satunya Bupati Pamekasan  dan  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Pamekasan.  Kronologi  awal  kasus  berawal  dari adanya  laporan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  kepada  Kejari  Pamekasan  mengenai dugaan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  Dassokan  yaitu  Agus  Mulyadi  ,  terkait penggunaan dana desa untuk proyek pengadaan di desa tersebut senilai Rp. 100 juta. Sehingga KPK  dalam  melakukan  Operasi  Tangkap  Tangan  melakukan  penangkapan  terhadao Inspektur  di  Inspektorat  Pemkab  Pamekasan,  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Pamekasan,  Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan dan seorang supir. Diduga terjadi penyerahan uang senilai Rp.250 Juta dari Kepala Desa Dassok melalui Inspektorat Pemkab Pamekasan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. 10 Bahwa, kasus korupsi yang berawal dari penyelewengan dana desa  yang  terjadi  di  Kabupaten  Pamekasan  tersebut  adalah  merupakan  potret  buram penegakan  hukum,  yang  mana  seharusnya  Kejaksaan  menjadi  salah  satu  apparat  penegak hukum  dalam  melakukan  pengawalan  dan  penegakan  hukum  dana  desa  tetapi  justru menerima suap terkait dengan penanganan dana desa.
9 Anwar  Sanusi, Panduan  Pendataan  Bantuan  Langsung  Tunai – Dana  Desa  (BLT-DESA), (Jakarta  :  Sekretariat Kementrian PPN/Bappenas Republik Indonesia), Hlm.13.
10 https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/08/2017/ini-kronologi-ott-bupati-pamekasan- terkait-kasus-suap-dana-desa/ , diakses pada tanggal 16 November 2021 pukul 12.12 WIB.
Dalam  masa  pandemi  Covid-19  menurut  data  dari  Kejaksaan  Negeri  Sampang  dan Pamekasan  tidak  ada  kasus  penyelewengan  dana  desa  yang  khusus  digunakan  dalam penanganan Covid-19, namun hanya di Kabupaten Sampang saat ini menangani korupsi dana desa yaitu pembangunan fisik yang menelan kerugian sekitar 200 juta yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa di salah satu desa di Kabupaten  Sampang yang saat ini sedang diadili di Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Surabaya.  Sedangkan  terkait  dengan  penyaluran  BLT kepada masyarakat berdasarkan data dari Inspektorat Kabupaten Sampang dan Pamekasan 11 ditemukan kasus penyelewengan secara administrasi pemyaluran BLT yaitu pelaporan tanda tangan penerima bukan yang bersangkutan langsung, namun BLT tersebut tetap diserahkan kepada  yang  berhak  menerima.  Namun  kewaspadaan  penyelewengan  dana  desa  untuk penanganan pandemi Covid-19 tetap ada dan berpotensi besar terjadi.
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  kejahatan  yang  dapat  dikatakan  sangat membahayakan bagi kehidupan bangsa dan negara, dan termasuk kejahatan yang bersifat luar biasa. Dalam konteks penegakan hukumnya pun tindak pidana korupsi menjadi salah satu hal yang menjadi tuntutan masyarakat yang mana untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance) akan ditentukan seberapa efektif  penegakan  hukum  dalam  memberantas  korupsi  di  Indonesia  yang  mana  Indonesia adalah merupakan negara hukum. Salah satu apparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang korupsi yang merupakan tindak pidana yang bersifat khusus adalah Kejaksaan, yang mana dalam hal ini jika korupsi terjadi di daerah terutama di pemerintahan desa  maka  Kejaksaan lah  sebagai  apparat  penegak  hukum  yang  harapannya  menjadi  garda terdepan dalam memberantas korupsi di daerah. 12
Bahwa, tugas dan fungsi Kejaksaan telah diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mana merupakan penegak hukum yang berada dalam bidang penuntutan  serta  melaksanakan  kewenangan  di  bidang  penyidikan  sekaligus  penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi dan perkara pelanggaran HAM berat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU  Korupsi).  Diterapkannya  UU  Korupsi  dalam  kasus  penyelewengan  dana  desa dikarenakan  terdapat  unsur  kerugian  keuangan  negara  yang  disebabkan  karena  kasus penyelewengan dana desa. Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terutama  dalam  kasus  dana  desa  harus  dilakukan  secara  komprehensif,  selain  melakukan Tindakan  represif  Kejaksaan  dapat  melakukan  Tindakan  pencegahan  yang  lebih  proaktif dengan  cara  berkomunikasi  dan  koordinasi  dengan  intansi  lain  ataupun  sesama  penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi. Bahwa, berdasarkan Pasal 30 ayat (1), (2) dan  (3)  UU  Kejaksaan  menyatakan  kewenangan  yang  dimiliki  Kejaksaan  dalam  proses penegakan hukum pidana terutama tindak pidana korupsi, Kejaksaan dapat elakukan proses penanganan  perkara  mulai  dari  proses  penyelidikan  untuk  menentukan  suatu  peristiwa hukum terdapat unsur pidana sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang menyatakan “bidang pidana, kejaksaan melakukan penyelisikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang”.
11 Hasil  Wawancara  dengan  Inspektorat  Kabupaten  Pamekasan  dan  Inspektorat  Kabupaten  Sampang  pada tanggal 08 Oktober 2021.
12 Sulistia Teguh. In Huk Pidana Horiz Baru Pasca Reformas i, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2021), Hlm 189.

## 133 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Pentingnya  Kejaksaan  dalam  upaya  penegakan  hukum  di  daerah  terutama  dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun  di  daerah  serta  mencegah  timbulnya  penyimpangan  dan  kerugian  negara,  maka Kejaksaan  Agung  berdasarkan  instruksi  dari  Presiden  membentuk  Tim  Pengawal  dan Pengaman  Pemerintahan  dan  Pembangunan  (TP4)  Kejaksaan  Republik  Indonesia  yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 13
1. Mengawal,  mengamankan  dan  mendukung  keberhasilan  jalannya  pemerintahan  dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara- cara:
a. Memberikan  penerangan  hukum  di  lingkungan  instansi  pemerintah,  BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan,  pengawasan  pelaksanaan  pekerjaan,  perijinan,  pengadaan  barang  dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.
b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk  mengidentifikasi  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  penyerapan  anggaran dan pelaksanaan pembangunan
c. Memberikan  penerangan  dan  penyuluhan  hukum  baik  atas  inisiatif  TP4  maupun atas  permintaan  pihak-pihak  yang  memerlukan  yang  tempat  dan  waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan.
d. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan  relevan  dengan  materi  penerangan  dan  penyuluhan  hukum  yang  akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa:
a. Pembahasan hukum dari sisi penerangan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme  dan  prosedur  dengan  pejabat  pengelola  anggaran  atas  permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran.
b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan
3. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya  penyimpangan  yang  berpotensi  menghambat,  menggagalkan  dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.’
5. Melaksanakan  penegakan  hukum  represif  ketika  ditemukan  bukti  permulaan  yang cukup  setelah  dilakukan  koordinasi  dengan  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah tentang  telah  terjadinya  perbuatan  melawan  hukum,  penyalahgunaan  kewenangan dan/atau  perbuatan  lainnya  yang  berakibat  menimbulkan  kerugian  bagi  keuangan negara.
Dalam  prakteknya  pemberantasan  korupsi  sangat  sulit  diberantas  apalagi  jika dilakukan  melalui  proses  penegakan  hukum  yang  biasa  saja,  karena  praktek  korupsi  di
13 Keputusan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  KEP-152/A/JA/10/2015  tentang  Pembentukan  Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia.
134 | Peran Kejaksaan dalam Pencegahan dan Penanganan Perkara Penyelewengan Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19
pemerintahan  sudah  mengakar  dan  menjadi  tersistematis. 14 Oleh  karena  itu  upaya pemberantasa  korupsi  di  Indoneisa  terutama  di  tingkat  desa  upaya  penagakan  hukum  di masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  3  (tiga)  cara  yaitu  Preventif,  Educatove  dan  Represif. Upaya Preventif merupakan upaya penagakan hukum dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan  sebelum  terjadinya  pelanggaran  dan  secara  tidak  langsug  tanpa  menggunakan sarana sanksi/penghukuman. Upaya educative merupakan upaya penegakan hukum dengan cara memberikan informasi melalui mekanisme edukasi kepada masyarakat misalnya melalui kegiatan sosialisasi membuat poster atau spanduk. Sedangkan upaya represif dilakukan oleh aparatur  peneak  hukum  yang  lebih  menitiberatkan  pada  penindakan  setelah  terjadi  suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dengan menggunakan sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan. 15
Bahwa,  berkaitan  dengan  pemberantasan  korupsi  dana  desa  yang  berpotensi  besar untuk  diselewengkan  maka,  pemberantasa  korupsi  melalui  instrument  pidana  yang merupakan  bagian  dari  kebijakan  hukum  pidana  (penal  policy)  harus  dilakukan  secara integral dan komprehensif, terutama harus memadukan upaya non penal yaitu mengutamakan upaya  pencegahan  dengan  cara  menyeimbangkan  Tindakan  represif  dengan  penegakan hukum melalui sarana edukatif  dan preventif. Karena keberhasilan pemberantasan korupsi bukan  dilihat  dari  berapa  banyak  perkara  yang  masuk  ke  pengadilan  tetapi  justru menekankan  pada  kesadaran  masyarakat  untuk  tidak  melakukan  korupsi. 16 Penegakan hukum  secara  represif  menurut  Soerjono  Soekanto  merupakan  Sebagian  factor  penegakan hukum  saja yang  tidak  dapat  diabaikan  yang  mana  jika dilakukan  tanpa  menyeimbangkan upaya  pencegahan  dan  persuasif  akan  menyebabkan  tidak  tercapainya  penegakan  hukum yang efektif. 17
Kejaksaan  Negeri  Sampang  dan  Kejaksaan  Negeri  Pamekasan 18 dalam  melakukan pemberantasan korupsi dana desa dalam hal ini dalam masa pandemi juga membentuk TP4D, yang  mana  fungsi  dari  TP4D  ini  diperuntukan  sebagai  upaay  preventif  atau  sebagai  upaya pencegahan  tindak  pidana  korupsi.  Selain  itu  hadirnya  TP4D  ini  juga  difungsikan  untuk memberikan  penerangan,  pendampingan  dan  juga  membuat  pendapat  hukum  dalam penyelenggaran  proyek  pembangunan  terutama  di  Desa  sehingga  hal  ini  juga  akan menghilangkan kekhawatiran pejabat publik dalam membuat keputusan dan kebijakan dalam pembangunan.  Selain  itu  TP4D  juga  bertanggungjawab  untuk  meningkatkan  kesadaran hukum  masyarakat  agar  masyarakat  paham  dan  peduli  jika  terdapat  penyelewengan  di lapangan. 19 Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 014/A/JA/11/2016 fungsi pengawalan dan pengamanan pemerintahan meliputi Tindakan :
14 Romli  Atmasasmita, Korupsi,  Good  Governance  dan  Komisi  Anti  Korupsi ,  (Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2002), Hlm. 25.
15 I Made Agus Mahendra dan Ketut Adi Wirawan, Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Kprupsi di Indonesia, Jurnal Kertha Wicaksana Vol 14, Nomor I  Universitas Warmadewa 2020, Hlm. 73.
16 M. Efendi, Pemberantasan Korupsi pada Good Governance , Jakarta Timpani, 2010, Hlm. 80.
17 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 5.
18 Wawancara dengan Bapak Ginung Pratidina, S.H., M.H. (Kasi Pidsus Kejari Pamekasan) dan Bapak Herpin Hadat, S.H., M.H. (Kasi Datun Kejari Pamekasan) tanggal 07 Oktober 2021.
19 Hadi Marsudiono, S.H., Fungsi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi , Tesis Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019, Hlm. 5.
a. Pencegahan/Preventif dan persuasive;
b. Pendampingan hukum;
c. Melakukan kordinasi degan APIP dan/atau instansi terkait;
d. Melakukan monitoring dan evaluasi;
e. Melakukan penegakan hukum represif.
Kejaksaan  Negeri  Sampang  dan  Kejaksaan  Negeri  Pamekasan  melalui  TP4D  dalam melakukan  pemberantasan  korupsi  yang  mengedepankan  upaya  pencegahan  dengan melakukan upaya preventif dan persuasive dilakukan dengan cara antara lain :
1. Melakukan  MOU  dengan  APIP  dan  Pemerintah  Daerah  untuk  melakukan  pengawasan dan  penerangan  penegakan  hukum  dalam  melakukan  pengawasan  anggaran  daerah terutama pengelolaan dana desa;
2. Melakukan diskusi dan pertemuan rutin dengan Lembaga atau Instansi Pemerintah dan APIP  untuk  menelaah  permsalahan  dan  mengidentifikasi  permasalahan  pelaksanaan anggaran;
3. Melakukan  kordinasi  dengan  APIP  atau  instansi  terkait  misalnya  pemerintahan  desa untuk secara saling responsive dalam melaporkan suatu tahapan proyek yang dilakukan dengan harapan mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara;
4. Kejaksaan  dalam  menerima  pengaduan  masyarakat  mengutamakan  upaya  pendalaman laporan  melalui  turun  lapangan,  jika  ditemukan  hanya  kesalahan  adminsitrasi  akan diserahkan kepada APIP;
5. Melakukan pendampingan hukum kepada Desa atau instansi dalam proses pembangunan guna mencegah terjadinnya korupsi dan mencegah Tindakan ragu-ragu dalam membuat kebijakan;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi yang bekerjasama dengan APIP dalam pelaksanaan proyek yang dilaporkan;
7. Penegakan  hukum  represif  dilakukan  ketika  ditemukan  dugaan  adanya  penyimpangan dalam  proses  pembangunan,  yang  ditemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  setelah dilakukan  kordinasi  dengan  APIP  tentang  telah  terjadinya  perbuatan  melawan  hukum, penyelagunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang menimbulkan kerugian bagi keuangan  negara  maka  dapat  dilakukan  Tindakan  represif  dengan  dimulai  dari  tingkat penyidikan.
Namun pada akhirnya menurut Lawrence M Friedman yang dikutip Satjipto Rahardjo menyatakan untuk menilai masalah penegakan hukum perlu dikaitkan antara tida komponen system hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. 20 Salah satu tujuan dibentuk  TP4D  yaitu  untuk  mencegah  suati  tindak  pidana  korupsi  dan  agar  suatu  proyek pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk menghindari kecurangan dari  oknum  yang  memanfaatkan.  Tetapi pada  dasarnya  kasus  tindak  pidana  korupsi  harus ditindaklanjuti  melalui  peradilan  sesuai  ketentuan  perundang-undangan.  Namun penyeleasian  dilakukan  secara  proporsional  setiap  tahap  penyelesaian  kasus  dilakukan pemantauan dan perkembangan. Tehadap kasus yang hanya bersifat penyimpangan prosedur taat  kerja  dan  perlu  dilakukan  pembinaan  secara  administrative  dapat  dilakukan
20 Soerjono Soekanto, supra note 17, Hlm. 134.
penanganannya secara internal organisasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## III. KESIMPULAN
Bahwa, potensi penyelewengan penggunaan dana desa untuk pembangunan sangatlah besar apalagi  dalam  hal  ini  digunakan  dalam  hal  penangan  covid-19.  Potensi  besar  yang kemungkinan  terjadi  banyak  penyimpangan  dalam  penggunaan  dana  desa  untuk penanggulangan Covid-19, salah satunya terkait dengan penyelewengan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat serta pelaksanaan proyek dan program yang ada di desa yang menggunakan dana desa.
Kejaksaan  sebagai  aparat  penegak  hukum  yang  mempunyai  wewenang  dalam pemberantasan korupsi berperan sangat besar terutama dalam hal pengawalan pembangunan yaitu dana desa di daerah. Salah satu peran Kejaksaan Negeri Sampang dan Kejaksaan Negeri Pamekasan  dalam  melakukan  pemberantasan  korupsi  dilakukan  dengan  membentuk  Tim Pengawal,  Pengaman  Pemerintahan  dan  Pembangunan  Daerah  (TP4D)  yang  berfungsi melakukan  upaya  pencegahan  korupsi  dengan  melakukan  pengawalan,  pengamanan  dan mendukung adanya pembangunan dengan cara melakukan upaya pencegahan, persuasif dan edukatif. Optimalisasi peran TP4D di Kejaksan Negeri Sampang dan Pamekasan dilakukan dengan  bekerjasama  antar  internal  Kejaksaan  bidang  pidana  khusus  dan  intel  serta berkordinasi  dengan  APIP  serta  Pemerintah  Daerah  dalam  melakukan  pengawasan pembangunan terutama dalam implementasi dana desa.

## IV. DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Anwar  Sanusi,  Panduan  Pendataan  Bantuan  Langsung  Tunai – Dana  Desa  (BLT-DESA), Jakarta : Sekretariat Kementrian PPN/Bappenas Republik Indonesia.
M. Efendi, Pemberantasan Korupsi pada Good Governance, (Jakarta Timpani, 2010).
Romli  Atmasasmita,  Korupsi,  Good  Governance  dan  Komisi  Anti  Korupsi,  (Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2002).
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
Sulistia Teguh. In Huk Pidana Horiz Baru Pasca Reformasi,(Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2021).
Widjaja,  Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  yang  Asli,Bulat  dan  Unik,  (Jakarta  :  PT Rajagrafindo Persada, 2003).

## Jurnal Dan Tesis :
Hadi Marsudiono, S.H., Fungsi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah  (TP4D)  Terhadap  Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Tesis  Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019.
I Made Agus Mahendra  dan  Ketut Adi Wirawan, Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana  Kprupsi  di  Indonesia,  Jurnal  Kertha  Wicaksana  Vol  14,  Nomor  I    Universitas Warmadewa 2020.

## Sumber Internet :
A  Setiawan,  “Membangun  Indonesia  dari  pinggiran  desa”,  (2019),  online:  SetkabGoId <https://setkab.go.id/membangun- indonesia-dari-pinggiran-desa/>.
https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/08/2017/ini-kronologi-ott-bupati- pamekasan-terkait-kasus-suap-dana-desa/  diakses  pada  tanggal  16  November  2021 pukul 12.12 WIB.
https://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/  diakses  pada  tanggal  11 November 2021 pukul 10.00 WIB

## Hasil Wawancara :
Hasil  Wawancara  dengan  Inspektorat  Kabupaten  Pamekasan  dan  Inspektorat  Kabupaten Sampang pada tanggal 08 Oktober 2021
Wawancara dengan Bapak Ginung Pratidina, S.H., M.H. (Kasi Pidsus Kejari Pamekasan) dan Bapak  Herpin  Hadat,  S.H.,  M.H.  (Kasi  Datun  Kejari  Pamekasan)  tanggal  07  Oktober 2021;

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stablitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan Pandemi Corona Virus Covid-19
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. Tentang Desa Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Desa dan PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Keputusan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  KEP-152/A/JA/10/2015  tentang Pembentukan  Tim  Pengawal,  Pengaman  Pemerintahan  dan  Pembangunan  (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia.