Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022

## EKSISTENSI KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DIANTARA KRISIS PANDEMI COVID-19 DAN DIGITAL DISRUPTION
Iwan Kurniawan
Mahasiswa Doktor Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia Corresponding Author: pslgcbbangda@gmail.com

## ABSTRACT
Leadership in times of crisis has a vital role, therefore the decisions chosen can improve the situation or make things worse. This article looks at the phenomenon of leadership from two things, namely during the pandemic and the momentum of digital disruption. These two things are closely related and occur simultaneously. No less important than adapting to a new form is conformity to the conditions needed to become something new that people eventually become accustomed to. This article uses a variety of primary and secondary data as well as field facts that have occurred in Indonesia  for  the  past  three  years  and  uses  a  qualitative  descriptive  method,  this  method  is considered appropriate to explain, describe and analyze this discussion.

## Keywords: Leadership, Pandemic, Digital Disruption

## INTRODUCTION
Suatu organisasi baik itu formal maupun nonformal dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat  memberikan  semangat  kepada  bawahannya,  karena  keberadaannya  sangat  penting  untuk menjadi  panutan  bagi  para  bawahannya.  Dengan  adanya  kepemimpinan  akan  membedakan karakteristik suatu organisasi dengan organisasi lainnya (Kamarasyid, 2019). Pemimpin merupakan penentu berhasil atau tidaknya suatu organisasi. Pemimpin dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja para bawahannya (Nanda & Putri, 2021). Gaya kepemimpinan merupakan faktor  penting  ketika  dikaitkan  dengan  proses  kinerja  manajerial  organisasi  (Tahar  &  Abdillah, 2021). Kepemimpinan berpotensi berjalan efektif, serta memiliki derajat yang tinggi apabila seorang pemimpin  memiliki  tiga  kelebihan,  yakni  kelebihan  dalam  bidang  rasio/intelektual,  kelebihan dalam bidang rohani, dan kelebihan dalam bidang jasmani (Setiawan & Fauzi, 2019).
Selain itu juga kepemimpinan merupakan sifat dari pemimpin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta tanggung jawabnya secara moral dan legal formal atas seluruh pelaksanaan wewenangnya  yang  telah  didelegasikan  kepada  orang-orang  yang  dipimpinnya  (Sufriadi,  2018). Untuk  menghasilkan  pemimpin  yang  berkualitas  maka  semua  konsep  kepemimpinan  ini  harus diterapkan bagi seluruh sumber daya yang terlibat, khususnya yang terlibat dalam penyelenggaraan negara tidak hanya untuk para elit yang mempunyai jabatan sebagai pucuk pimpinan tetapi juga untuk seluruh para birokratnya (Nuranita, 2019). Organisasi pemerintah sering melanggengkan gaya kepemimpinan  yang  belum  tentu  kondusif  untuk  mencapai  budaya  organisasi  yang  mendorong pertumbuhan dan perkembangan aparatur (DeBerry & County, 2019). Oleh karena itu pemimpin yang dibutuhkan di masa depan adalah yang memiliki integritas kepemimpinan. Kepemimpinan yang  berintegritas  diperlukan  untuk  mendapatkan  pemerintahan  yang  demokratis.  Dengan demikian,  upaya  penguatan  integritas  kepemimpinan  dapat  dilakukan  dengan  sebaik-baiknya (Mukhlis  &  Akbar,  2018).    Integritas  lebih  dari  sekedar  etika.  Integritas  adalah  satu  kesatuan karakter individu. Integritas yang menimbulkan kepercayaan individu merupakan ciri orang yang konsisten  mempertimbangkan  kasih  sayang,  sikap,  transparan,  jujur  dan  etis.  Karakteristik kepercayaan berhubungan dengan integritas.
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
Pemimpin organisasi ingin tahu bagaimana bersaing dan bertahan. Mereka ingin tahu cara terbaik  untuk  memimpin  selama  krisis  yang  tidak  terduga.  Mereka  dapat  memulai  dengan menggunakan  tahapan  dalam  model  yang  diusulkan.  Ada  kebutuhan  untuk  pengujian  model  di masa depan. Peneliti kepemimpinan memiliki kesempatan untuk melakukan penelitian yang dapat menguji model dan meningkatkan kinerja pemimpin di tingkat organisasi atau nasional.
Pandemi virus corona telah memberikan tuntutan yang sangat besar bagi para pemimpin di sektor bisnis maupun sektor-sektor lainnya. Ketika para pemimpin menyadari terjadinya krisis, mereka  dapat  memulai  memikirkan  bagaimana  merespon  terhadap  peristiwa  tersebut.  Hal  yang dibutuhkan  oleh  para  pemimpin  saat  terjadi  krisis  bukanlah  penanganan  yang  telah  terencana sebelumnya,  melainkan  perilaku  dan  pola  pikir  yang  dapat  mencegah  reaksi  yang  berlebihan terhadap krisis dan bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Saat terjadi krisis, para pemimpin perlu  menghilangkan  keyakinan  bahwa  respon  yang  bersifat top-down akan  membawa  stabilitas. Untuk menangani keadaaan darurat, pada umumnya perusahaan mengandalkan struktur command- and-control untuk mengelola kegiatan operasionalnya dengan baik dengan menerapkan respon yang terencana. Namun, dalam krisis yang penuh dengan ketidakpastian, para pemimpin menghadapi masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya.
Di Indonesia yang menjadi salah satu masalah utama selain kecakapan pemimpin untuk mengerti akar permasalah yakni juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi pandemi sebagai suatu masalah bersama yang harus dipecahkan bersama. Dalam hal ini pemerintah harus bergerak bersama masyarakat dan saling memiliki keterbukaan terjait apa yang palng dibutuhkan pada  hari  ini  (Maulana,  2020).  Pandemi  Covid-19  telah  sangat  mempengaruhi  perekonomian berbagai negara di dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Pandemi yang berlangsung sejak awal tahun 2020 berdampak terhadap perekonomian baik rumah tangga, UMKM, korporasi, serta pelaku ekonomi lainnya.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di masa Pandemi Covid-19, 2021
Sumber : BPS, 2021.
Kinerja  perekonomian  global  mengalami  penguatan  di  2021,  meskipun  tertahan  oleh penyebaran  pandemi  Covid-19  varian  Delta,  disrupsi  di  sisi  supply  serta  meningkatnya  tekanan inflasi  di  sejumlah  negara  maju  dan  negara  berkembang  lainnya.  Pelonggaran  restriksi  sosial  di banyak negara turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi global (Wijaya & Handrisal, 2021), tercermin pada menurunnya angka pengangguran, data PMI manufaktur yang terus berada di zona ekpansi, serta meningkatnya aktifitas perdagangan dunia. Kinerja pertumbuhan global diperkirakan mengalami rebound cukup  kuat  di  tahun  2021.  Pandemi  Covid-19  telah  menciptakan  tantangan besar dalam mengatasi meningkatnya pengangguran. Pada Agustus 2020, pandemi mengakibatkan
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
sekitar 29,12 juta orang atau 14,28% penduduk usia kerja dikategorikan menganggur, tidak bekerja sementara, tidak masuk angkatan kerja, dan bekerja dengan pengurangan jam kerja.

## Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha
Sumber : BPS, 2021
Meskipun perubahan ini terjadi sebagai darurat bencana, kini dunia sedang memasuki era dirupsi  digital.  Masa  pandemi  covid-19  saat  menjadi  momentum  bagi  sektor  publik    untuk melakukan  pekerjaan  dan  pelayanan  masyarakat  dengan  pemanfaatan  teknologi  digital.  Istilah kepepemimpinan  digital  eksis  ketika  adanya  revolusi  industri  4.0  yang  menyebabkan  adanya transformasi  digital.  Untuk  menunjang  tranformasi  digital, digital  leadership menjadi  komponen penting. Pemimpin digital merupakan seseorang yang mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk  mencapai  tujuan  bersama  dalam  suatu  organisasi.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  melihat perkembangan kepemimpinan di pemerintahan dalam melakukan tranformasi digital pada sektor publik dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik ditengah pandemi Covid-19 saat ini, penting bagi Aparatur Pemerintah untuk memiliki kemampuan digital leader .
Dari beberapa contoh pemimpin besar dunia  kita bisa melihat bahwa ada berbagai macam jenis pemimpin dan tipe kepemimpinan. Hal tersebut sama seperti saat kita akan mendefinisikan kata demokrasi, cinta, maupun kedamaian. Meskipun kita masing-masing secara intuitif tahu apa yang kita maksudkan dengan kata-kata seperti itu, namun kata-kata tersebut dapat memiliki makna yang berbeda untuk orang yang berbeda (Fajar & Hanita, 2020).
Sebuah  tinjauan  literatur  kepemimpinan  politik  dan  publik  mengungkapkan  bahwa harapan mengenai apa artinya memberlakukan kepemimpinan di bidang politik telah beradaptasi dengan penekanan yang lebih besar ditempatkan pada pendekatan kolektif sebagai sarana untuk mendamaikan  masalah  kepemimpinan  dalam  struktur  demokrasi  (Lees-Marshment  &  Smolovi ć Jones,  2018).  Sejumlah  besar  literatur  kepemimpinan  menyelidiki  berbagai  jenis  perilaku kepemimpinan  yang  dimaksudkan  untuk  memotivasi  karyawan  dan  meningkatkan  pencapaian tujuan (An et al., 2019). Ada kecenderungan yang tidak menguntungkan untuk mereduksi studi kepemimpinan  politik  menjadi  studi  tentang  pemimpin  individu  dan  kepribadian  mereka  yang kurang lebih karismatik dan tindakan heroik atau skandal (Torfing et al., 2019). Melalui desain dan
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
implementasi aturan, organisasi publik mendistribusikan sumber daya, memberdayakan karyawan, mengomunikasikan keadilan dan kepercayaan, dan memberikan pemahaman (Vogel et al., 2020).
Pemanfaatan  teknologi  komunikasi  informasi  (selanjutnya  disebut  ICT)  dalam  segala kegiatan dan digitalisasi gagasan mengubah persepsi manajemen organisasi, proses pengendalian, akuntabilitas  hasil  dan  evaluasi  efisiensi  kegiatan  (Toleikien ė &  Juknevi č ien ė ,  2019).  Menurut Silcock e-Government adalah  penggunaan  teknologi  untuk  meningkatkan  akses  dan  pengiriman layanan  pemerintah  untuk  memberi  manfaat  bagi  warga  negara,  mitra  bisnis,  dan  karyawan.  E- Government terus mendorong untuk berinovasi dan menciptakan, mengembangkan mode layanan publik baru di mana semua organisasi publik dan instansi pemerintah memberikan layanan yang modern,  terintegrasi,  dan  tanpa  batas  bagi  warganya.  Hubungan  antara  masyarakat  dengan pemerintah  bukanlah  lagi  searah  yakni top-down melainkan  membangun  kemitraan  antara pemerintah  dan  warga  negara  (Lumbanraja,  2020).  E-Government  bukanlah  suatu  konsep  yang begitu  saja  dapat  diimplementasikan  atau  diterapkan.  Penerapan  e-Government  memerlukan perubahan baik dari segi proses bisnis ( Business Process Reengineering ) maupun struktur organisasi. Banyak penulis dan lembaga konsultan mencoba mendesain model/bentuk organisasi yang baru itu namun  sampai  sekarangpun  masih  belum  ditemukan  suatu  bentuk  baku  yang  dapat  dipakai  di seluruh organisasi pemerintah yang ada. Hal itu disebabkan oleh keunikan masing-masing organisasi baik ditinjau dari segi struktur, core business, maupun stakeholder-nya.
Pelaksanaan e-government dimulai dari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Secara normatif, Instruksi Presiden  tersebut  mengawali  pengembangan  e-Government  di  Indonesia.  Pemerintah  telah menyadari  akan  potensi  dan  peluang  pendayagunaan  e-government  bagi  kemajuan  bangsa  dan negara khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan layanan publik yang  efektif  dan  efisien.  E-Government  diyakini  dapat  menjadi  salah  satu  solusi  bangsa  untuk menjawab  permasalahan  yang  muncul  akibat  tuntutan  perubahan  sehingga  optimalisasi pemanfaatan kemajuan e-government sangat diperlukan.
Konsep e-leadership dalam organisasi swakelola lokal dipengaruhi oleh gagasan digitalisasi dan e-government ,  transformasi  kepemimpinan  dan  proses  manajemen,  dan  kekhususan  tingkat pemerintahan lokal di negara tertentu. Indonesia sebagai negara maritim masih memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mengimplementasikan ide e-leadership di sektor pemerintahan baik pusat maupun daerah. Karena Indonesia adalah negara demokrasi, maka diperlukan partisipasi publik  dalam  pengambilan  keputusan  politik.  Untuk  melaksanakannya,  pemimpin  harus melaksanakan otonomi daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah (Abror et al., 2020).  Alasan pentingnya e-leadership adalah perubahan pola organisasi yang  difasilitasi  oleh  revolusi  digital.  Munculnya  tim,  kerja  jarak  jauh,  dan  pola  kepemimpinan terdistribusi sangat bergantung pada komunikasi elektronik yang dipercepat yang harus dikuasai, dikelola, dan dikoordinasikan oleh para pemimpin (Van Wart et al., 2019).
Melalui  penerapan  teknologi  informasi  yang  tepat  maka  seorang  manajer  dapat menerapkan  konsep  dan  cara  kerja  e-leadership.  Namun  demikian,  tidak  sedikit  organisasi  atau perusahaan saat ini yang masih dipimpin oleh manajer yang belum menyadari dan belum mampu memanfaatkan  keunggulan  konsep  dan  cara  kerja  teknologi  informasi  yang  disebut  dengan  e- leadership  untuk  meningkatkan  efektivitas  pelaksanaan  tugas-tugas  kepemimpinannya. Kepemimpinan  itu  tidak  terbatas  pada  suatu  pekerjaan  atau  posisi,  tetapi  menggambarkan kemampuan untuk membawa orang, sumber daya dan peralatan bersama-sama untuk memecahkan permasalahan dan mencapai hasil.
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
Dewasa  ini,  teori  kepemimpinan  virtual  ( e-leadership )  lahir  sebagai  respon  atas  pesatnya kemajuan teknologi digital yang merambah dunia pendidikan. Kepemimpinan virtual didefinisikan sebagai  proses  pengaruh  yang  dimediasi  oleh  teknologi  informasi  dan  komunikasi  sehingga menghasilkan kinerja, perilaku, dan sikap anggota organisasi. Ketika para pemimpin memutuskan tindakan,  mereka  harus  bertindak  dengan  tegas.  Ketegasan  yang  terlihat  tidak  hanya  akan membangun kepercayaan organisasi pada pemimpin; namun hal ini juga akan memotivasi jaringan satgas untuk terus mencari solusi atas tantangan yang dihadapi organisasi.

## METHODS
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  yang  bertujuan  untuk mengumpulkan  informasi  aktual,  memeriksa  kondisi  dan  praktik  yang  berlaku,  membuat perbandingan dan evaluasi, dan menentukan untuk menghadapi masalah dari pengalaman untuk menetapkan  rencana  dan  keputusan  di  masa  depan.  Metode  deskriptif  kualitatif  akan menggambarkan bagaimana proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh Pemerintah melalui media  daring.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder  dengan  teknik pengumpulan data melalui desk studi pada penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, situs web, dan media sosial.

## RESULT AND DISCUSSION

## Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Praktik Penanganan Pandemi
Pentingnya seorang pemimpin menyebabkan suatu organisasi seperti pemerintahan tidak akan pernah bisa berjalan lebih baik dan optimal tanpa seorang pemimpin. Meski pemimpin itu ada,  tanpa  integritas,  pemerintahan  tidak  akan  berjalan  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  ada  lima peran  utama  seorang  pemimpin  dalam  pemerintahan,  antara  lain:  Pertama,  peran  pengambil keputusan.  Ini  tentang  bagaimana  seorang  pemimpin,  terutama  dalam  birokrasi,  memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah pekerjaan manajerial yang berarti  memutuskan  apa  yang  harus  dilakukan  atau  tidak  dilakukan,  bagaimana  melakukannya, siapa yang melakukannya dan kapan harus dilakukan. Dalam hal ini, spesifikasinya adalah Subyek, prioritas, strategi, struktur formal, dan alokasi sumber daya, kinerja tanggung jawab dan pengaturan kegiatan.
Digitalisasi  menjadi  praktik  manajemen  sehari-hari  organisasi  sektor  publik  seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan dan akuntansi, kontrol dan pemantauan, hubungan masyarakat dan komunikasi, dll. Tugas berbasis TIK telah menjadi bagian integral dari kehidupan  kerja  di  organisasi  pemerintah  daerah  .  Oleh  karena  itu, e-leadership (sebagai  konsep teoritis dan praktik) telah menjadi penting tidak hanya untuk swasta, tetapi juga untuk sektor publik (termasuk organisasi pemerintah daerah). Elemen utama dari kepemimpinan berbasis digital akan mencakup tantangan seperti komunikasi (miskomunikasi, komunikasi yang berlebihan, hilangnya interaksi informal, kesepian dan melemahnya rasa memiliki); motivasi (pemantauan karyawan dan pencapaian  pencapaian,  pengakuan,  penghargaan,  pengembangan  karyawan);  dan  manajemen perubahan  (sikap  positif  terhadap  perubahan  yang  lebih  sulit  di  lingkungan  virtual).  Semua tantangan  tersebut  perlu  ditangani  untuk  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  di  lembaga pemerintahan.
Kemunculan pandemi Covid-19 secara drastis mengubah perilaku manusia di segala lini kehidupan. Tidak hanya kehidupan pribadi seseorang, namun dampak dari pandemi ini mengubah
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
kehidupan organisasi, baik organisasi profit maupun organisasi non profit seperti sekolah. Semua sumber daya yang dimiliki organisasi harus diberdayakan semaksimal mungkin, terutama sumber daya  manusia  agar  tercapai  efektifitas  dan  efisiensi  di  saat  krisis  (Putera  et  al.,  2022).  Kanada, misalnya, mengusulkan model kepemimpinan strategis baru, yang menjadi domain penting untuk menyelidiki kasus nyata kepemimpinan strategis yang berkontribusi pada manajemen krisis COVID- 19 (Farhan, 2021). Praktik kepemimpinan selama krisis COVID-19 pada tahun 2020 yang dapat menjadi dasar bagi model kepemimpinan strategis baru. Dalam melakukannya, kita dapat melihat praktik kepemimpinan Kanada di tingkat federal dengan berfokus pada pendekatan kepemimpinan Perdana Menteri Trudeau. Menggambar dari pendekatan kepemimpinan Kanada selama pandemi, model yang diusulkan disusun dalam empat tahap yaitu : Gathering, Protecting, Challenging, dan Integrating. Dengan kata lain, model yang diusulkan di sini didasarkan pada studi kasus tentang pengalaman kepemimpinan Kanada selama krisis COVID-19. Ini menjawab pertanyaan penelitian tentang seperti apa kepemimpinan itu dan bagaimana hal itu dapat membuat perbedaan dalam masa ketidakpastian ekonomi dan ketidakstabilan sosial. Model kepemimpinan strategis yang diusulkan didasarkan pada praktik dan pendekatan kepemimpinan yang telah menunjukkan efek signifikan untuk m endukung bertahan dan mengatasi masalah.
Selama krisis COVID-19, pendekatan kepemimpinan yang otentik dan praktik moral telah ditunjukkan. Pemerintah memiliki target yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan  mengambil  tindakan  untuk  menjadi  nilai  bersama.  Pemerintah  telah  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dengan  memberikan  berbagai  macam  bantuan  dan  subsidi  untuk meringankan  beban  masyarakat  selama  pandemik.  Kemudian  berfokus  pada  cara  pemimpin melayani  dan  memotivasi  orang  untuk  mengatasi  tantangan.  Tahap  Melindungi  menunjukkan kemampuan  pemimpin  untuk  memotivasi  orang  melalui  melayani  kebutuhan  masyarakat  akan stabilitas  sosial  dan  kemakmuran  ekonomi.  Bisa  dibilang,  pada  tahap  ini,  para  pemimpin menunjukkan  kemampuan  mereka  untuk  menciptakan  budaya  kepedulian  dan  etika  baru,  dan menunjukkan pentingnya kepercayaan dan kerja tim.

## Trend Kasus Harian Bulan Januari Tahun 2022
Sumber : KawalCovid.id, 2022
Dari sisi penanganan Covid-19, jumlah kasus kumulatif Covid-19 dunia mencapai 288,48 juta kasus. Di Indonesia, total kasus hingga akhir 2021 sebanyak 4,26 juta atau 1,6% dari populasi, dan berada di peringkat 147 negara dari 222 negara. Total kasus Covid-19 Indonesia jauh lebih rendah dibanding banyak negara besar lain seperti Brazil (22,3% dari populasi), AS (16,5%), Rusia (7,2%), atau India (2,5%). Dilihat dari jumlah kasus kematian akibat Covid-19 terhadap populasi,
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
peringkat Indonesia juga cukup rendah di dunia yakni 119, dengan total kematian 144 ribu atau 0,05% terhadap populasi. Berbagai indikator Covid-19 lain seperti positivity rate rata-rata 7 hari juga sangat rendah yakni 0,1%. Dalam hal vaksinasi, Indonesia telah memberikan sebanyak 276 juta dosis  kepada  masyarakat  atau  sudah  mencapai  sekitar  51%  populasi  di  akhir  tahun  2021.  Total kumulatif vaksinasi yang telah Indonesia realisasikan merupakan nomor lima tertinggi di dunia.
Di dalam negeri meningkatnya aktivitas ekonomi tidak lepas dari keberhasilan Pemerintah dalam  mengendalikan  kasus  Covid-19  dan  dukungan  kebijakan  stimulus  ekonomi.  Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi.

## Jumlah Capaian Vaksinasi
Sumber : KPCPEN, 2022.
Sebagaimana  kalangan  pimpinan  sejumlah  negara  di  dunia,  kalangan  elit  pimpinan nasional, regional, lokal, dan nonformal di Indonesia mengalami sindroma kekagetan dan keabaian di fase awal serangan Covid-19 (Solahudin et al., 2020). Dalam menghadapi situasi krisis seperti sekarang, kepemimpinan seorang kepala negara menjadi kunci untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19. Rasanya kita perlu mengambil contoh pada negara seperti Cina, Singapura, Arab Saudi, Jerman, Vietnam, dan Malaysia. Setidaknya, negara-negara tersebut mampu bergerak cepat dalam mengidentifikasi warganya yang positif Covid-19 serta mampu menekan tingkat kematian.

## Disrupsi Digital Sebagai Transformasi Kepemimpinan Dalam Akselerasi  Pelayanan Publik
Dengan pemanfaatan teknologi saat ini, banyak hal yang bisa dibuat lebih cepat dan efisien dalam  hal  tata  administrasi  birokrasi.  Banyak  hal  yang  selama  ini  dianggap  berbelit-belit  dalam pelaksanaan  administrasi  birokrasi  menjadi  lebih  mudah,  cepat  dan  efisien.  Pada  era  globalisasi, kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dapat  membuat  pelayanan  menjadi  efisiensi, kecepatan  penyampaian  informasi,  keterjangkauan,  dan  transparansi,  tidak  terkecuali  pada pemerintahan  (Lestari  et  al.,  2021).  Birokrasi  pemerintah  dapat  mengembangkan  penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan, mempermudah  interaksi  dengan  masyarakat,  dan  mendorong  akuntabilitas  serta  transparansi penyelenggara  pelayanan  publik.  Pada  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik  dijelaskan  tentang  asas-asas  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  sangat berkaitan dengan penerapan e-government .
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
Berbagai macam layanan berbasis digital yang telah disiapkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini semata-mata untuk memudahkan layanan publik dengan konsep paperless .  Kegiatan  berbagis  digital  ini  juga  memfasilitasi  koordinasi  antar  pemerintahan berbasis online. Sedangkan pelayanana publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat misalnya layanan kependudukan berbasis teknologi informasi. Hal ini memang sudah dikenal sejak lama, misalnya KTP Online (SIAK) kemudian berkembang menjadi e-KTP. Pelayanan KTP Online adalah sebuah  aplikasi  untuk  pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk  secara  online  baik  bagi  yang  akan membuat KTP baru maupun yang akan melakukan perpanjangan. Dengan aplikasi ini pemohon KTP dapat melakukan permohonannya secara langsung, dengan mengklik menu yang tersedia pada website.
Hingga  kini,  banyak  sekali  terobosan-terobosan  yang  dilakukan  Direktorat  Jenderal Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  baik  secara  nasional  maupaun  regional,  seperti  optimalisasi layanan online, pelayanan jemput bola, hingga operasionalisasi mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang berfungsi layaknya ATM untuk dokumen kependudukan.
Kemudian  pelayanan  izin  terpadu  online.  Pelayanan  perizinan  adalah  item  yang  paling popular saat ini, mulai dari stimulasi investasi untuk membangkitkan perekonomian Indonesia di masa Pandemi, serta kemudahan perizinan berusaha mulai dari UMKM hingga usaha skala besar. Pemerintah telah mengeluarkan aplikasi berbasis online khusus untuk layanan perizinan tersebut yaitu Online Single Submission (OSS). OSS atau Online Single Submission juga bertujuan sebagai bentuk reformasi pada bidang perizinan usaha. Karena awalnya izin yang diajukan harus melalui proses dan birokrasi panjang, dan secara fisik harus hadir. Dengan adanya OSS, maka masyarakat bisa  mengurus  izin  usaha  dengan  lebih  praktis,  cepat,  dan  tanpa  harus  keluar  dari  rumah  atau kantornya.

## Mekanisme Perizinan Dasar OSS

## Sumber : BKPM, 2020
Sistem  OSS  hadir  sebagai  cara  kerja  baru  dan  arah  kebijakan  dalam  reformasi  layanan perizinan usaha di negeri ini. Semangat utama dari reformasi perizinan berbasis sistem OSS adalah mendorong kemudahan dan kepastian berusaha dengan pelayanan terstandard. Dalam penerapan OSS, tantangan dan hambatan masih dihadapi terutama pada tiga aspek yaitu regulasi, sistem dan
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
tata  laksana.  Sebagai  sebuah  platform  penting  dalam  reformasi  perizinan  bagi  kepastian  dan kemudahan  berusaha,  keberadaan  OSS  patut  didukung.  Untuk  itu  diperlukan  upaya  perbaikan secara  menyeluruh,  terintegrasi  dan  tidak  terfragementasi  baik  di  level  nasional  maupun  daerah dalam sebuah strategi reform. Dalam pelaksanaannya beberapa pihak diberikan hak akses terhadap OSS, di antaranya adalah BKPM untuk Pemerintah Pusat dan DPMPTSP baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk Pemerintah Daerah (Lestariningtyas & Roqib, 2021).

## Gambaran Umum Sistem OSS Berbasis Resiko
Sumber : Kementerian Investasi, 2021.
Dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  No  24  tahun  2018  tentang  Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  (PP  24/2014)  terdapat  banyak  perubahan fundamental baik proses dan syarat untuk mendirikan perusahaan maupun untuk mendapatkan izin usaha. Sebelumnya pemerintah membuat sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pengurusan  izin  usaha,  namun  pemerintah  merasa  masih  kurang.  Kemudian  Indonesia  melalui Kementerian  Koordinator  bidang  Perekonomian  meresmikan  Online  Single  Submission  (OSS) sebagai  sistem  yang  mempermudah  para  pelaku  bisnis  dalam  melakukan  pengurusan  perizinan usahanya. Kemudahan dan kepastian berusaha merupakan tujuan inti yang hendak dituju dalam setiap niat reformasi regulasi dan perizinan. Kemudahan dan kepastian tersebut menjadi kondisi ( necessary condition ) dalam menciptakan iklim investasi, merangsang usaha-usaha baru untuk tumbuh dan  lebih  berkembang  produktif  pada  level  operasional/komersial.  Disini,  reformasi  perizinan diyakini  menjadi  jalan  institusional  guna  mendorong  tercapainya  tujuan  inti  (kemudahan  dan kepastian berusaha) sebagai prasyarat terciptanya iklim investasi yang kondusif.

## CONCLUSION
Dalam  konteks  penanggulangan  krisis  ( crisis  management )  maka  faktor  kepemimpinan ( leadership ) memegang peranan yang sangat krusial. Kualitas dari seorang pemimpin ( leader ) dapat
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
menentukan durasi, tingkat keparahan, dan konsekuensi akhir dari krisis. Para pemimpin mampu mengatur ritme penanggulangan crisis dengan langsung memberikan teladan serta menunjukkan perilaku  yang  diharapkan  selama  situasi  krisis.    Karena  orang-orang  di  seluruh  dunia  memiliki tantangan  ekonomi  dan  sosial  yang  sama,  ada  kebutuhan  bagi  para  pemimpin  yang  memiliki kemampuan sosial untuk membangun visi dan budaya bersama, bekerja untuk membentuk tim, dan percaya pada pencapaian tim dan tanggung jawab bersama. Target di sini adalah untuk menarik orang  untuk  mempercayai  pemimpin  dan  menerima  visi  pemimpin.  Pada  saat  yang  sama,  para pemimpin perlu mengumpulkan orang-orang untuk mengatasi tantangan yang mereka miliki, dan juga menunjukkan desakan dan ketegasan mereka.
Ada  dua  kesimpulan  umum  yang  ditarik  dalam  artikel  ini  yaitu, pertama ,  bagaimana kepemimpinan pemerintahan dalam menangani pandemi Covid-19 dengan beragam fitur informasi yang  disediakan  oleh  pemerintah  serta  layanan  bantuan  finansial  hingga  informasi  peta  sebaran kasus  Covid-19.  Presiden  pemilik  kekuasaan  dan  kewenangan  tertinggi  dalam  menjamin keselamatan,  kesehatan  dan  kehidupan  rakyat  Indonesia  dalam  penanggulangan  bencana. Disamping itu, pemerintah perlu terbuka memberikan informasi secara jujur kepada masyarakat terkait  informasi  Covid-19,  Pemerintah  harus  dapat  memberikan  keyakinan  bahwa  apapun kebijakan yang diambil adalah yang terbaik  bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Kedua , masa pandemi  menjadi  momentum  dalam  penggunaan  platform  digital  diberbagai  sector  termasuk pemerintahan.  Hal  yang  paling  menonjol  adalah  memangkas  birokrasi  pelayanan  publik  dengan menggunakan layanan berbasis teknologi informasi. Layanan yang digunakan pemerintah adalah Online Single Submission (OSS). Pada masa pandemi, maka layanan OSS menjadi pilihan utama disektor perizinan dalam rangka memudahkan pelayanan administrasi serta menjadi stimulan bisnis dan investasi dalam membangun perekonomian di Indonesia.

## REFERENCES
Abror,  R.  H.,  Suraji,  Moeheriono,  Al  Walid,  K.,  &  Harjoni.  (2020).  Philosophical  Concept  of Leadership  in  Supply  Chain  Affecting  the  Community  Perception  in  the  East  Java Government of Indonesia. International Journal of Supply Chain Management , 9 (3), 1038–1045. An, S. H., Meier, K. J., Bøllingtoft, A., & Andersen, L. B. (2019). Employee Perceived Effect of Leadership  Training:  Comparing  Public  and  Private  Organizations. International  Public Management Journal , 22 (1), 2–28. https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1497739
DeBerry, S., & County, W. (2019). Transformational Leadership Style and Organizational Culture in  Government. Journal  of  Academy  of  Business  and  Economics , 19 (1),  37–50. https://doi.org/10.18374/JABE-19-1.4
Doni,  D.,  Yogia,  M.  A.,  Zainal,  Z.,  Riauan,  M.  A.,  Purwati,  A.  A.,  &  Wedayanti,  M.  D.  (2021, January).  Management  of  Market  Pelita  Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing Original  Revenue  of  Rokan  Hilir  Regency.  In INCEESS  2020:  Proceedings  of  the  1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 41). European Alliance for Innovation.
Fajar, W. D. U., & Hanita, M. (2020). Covid-19 Untuk Memastikan Ketahanan Nasional ( Crisis Leadership  Strategy  in  Combating  Covid-19  Pandemic  To  Ensure  National  Resilience  ). Jurnal
Lemhannas , 8 (2), 208–226.
http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/83/87/
Farhan,  B.  (2021).  A  New  Strategic  Leadership  Model  for  Surviving  and  Coping:  Lessons  from
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
Canada’s  Leadership  Approach  to  COVID-19. Cogent  Business  and  Management , 8 (1). https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1883221
Gafar, T. F., Octavia, S., & Wijaya, M. (2022). Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah  (Ppupd)  Dalam  Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  Di  Indonesia. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora , 1 (3), 539-552.
Kamarasyid,  A.  (2019).  Peranan  Kepemimpinan  dalam  Menerapkan  Prinsip-Prinsip  Good Governance di Instansi Pemerintahan Daerah. Mawa’izh : Jurnal Dakwah Dan Pengembangan
Sosial Kemanusiaan , 10 (2), 326–353. https://doi.org/https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738
Lees-Marshment, J., & Smolovi ć Jones, O. (2018). Being More With Less: Exploring the Flexible Political  Leadership  Identities  of  Government  Ministers. Leadership , 14 (4),  460–482. https://doi.org/10.1177/1742715016687815
Lestari, P. A., Tasyah, A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi  Pelayanan  Publik  Berbasis  Digital  (e-Government)  di  Era  Pandemi  Covid-19.
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi , 18 (2), 212–224. https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v18i2.808
Lestariningtyas,  T.,  &  Roqib,  M.  (2021).  Perlindungan  Data  Pribadi  Pengguna  Sistem  Layanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  Oss  1.1  Dan  Oss  Rba  (Risk  Basic Approach). Jurnal Jendela Hukum , 8 (2), 25–34. https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1576
Lumbanraja,  A.  D.  (2020).  Urgensi  Transformasi  Pelayanan  Publik  melalui  E-Government  Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. Administrative Law and Governance Journal ,
3 (2), 220–231. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7986
Maulana, I. (2020). Kepemimpinan Kolektif Era Pandemi di Indonesia. Management and Business Review , 4 (1), 32–38. https://doi.org/10.21067/mbr.v4i1.4606
Mukhlis, M., & Akbar, I. (2018). Strengthening the Integrity of Local Leadership and its Relevance to  Run  Democratic  Governance. FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum , 11 (2),  109. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no2.989
Nanda, I. G. A. A. Y., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2021). Good Government Governance, Gaya Kepemimpinan  dan  Kinerja  Manajerial  Penyelenggara  Pemerintahan  Desa. E-Jurnal Akuntansi , 31 (8), 1999–2010. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p10
Nuranita, R. (2019). Kepemimpinan Horizontal Sebagai Seni Kepemimpinan Untuk Semua Orang Dalam Penerapanya Di Organisasi. Tatar Pasundan : Jurnal Diklat Keagamaan , 13 (1), 71–83. https://doi.org/10.38075/tp.v13i1.14
Putera, A. R., Purwanto, N. A., Mulyadi, M., & Jannah, R. (2022). A Role of E - Leadership to Maintain  Quality  Culture  in  Islamic  Boarding  School  in  Post  Covid-19  Pandemic  Era. Hayula:  Indonesian  Journal  of  Multidisciplinary  Islamic  Studies , 6 (1),  59–80. https://doi.org/https://doi.org/10.21009/hayula.006.01.04
Setiawan,  A.,  &  Fauzi,  E.  A.  (2019).  Etika  Kepemimpinan  Politik  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Indonesia. Jurnal  Pemerintahan  Dan  Kebijakan  (JPK) , 1 (1),  1–12. https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7614
Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating  the  Administration  of  Peace  and  Order  in  Pangkalan  Kerinci  District
Journal of Government, Social and Politics
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022

## Pelalawan Regency.
Solahudin, D., Eif, D., Amin, S., Sumpena, D., & Hilman, F. A. (2020). Analisis Kepemimpinan di Indonesia dalam Kerangka Tanggap-Darurat Covid-19. Kepemimpinan Indonesia , 2 , 1–8.
Sufriadi,  D.  (2018).  Peranan  Kepemimpinan  dalam  Menin  Peranan  Kepemimpinan  dalam Meningkatkan  Kinerja  Pegawai  pada  Biro  Tata  Pemerintahan  Sekretariat  Daerah  Aceh. Journal
ECo-Buss , 1 (2), 105–115.
http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010%0Ahttp://dx.doi.org/10.101 6/j.visres.2014.07.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006%0Ahttp://ww w.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.0 07%0Ahttps:
Tahar, A., & Abdillah, M. A. (2021). The Influence of Leadership Style on Managerial Performance of Village Governments with Motivation as Mediation. Journal of Economics and Business , 4 (1), 157–169. https://doi.org/10.31014/aior.1992.04.01.328
Toleikien ė , R., & Juknevi č ien ė , V. (2019). Presumptions for E-leadership in Local Self-Government in  Rita  Toleikien ė Abstract :  Theoretical  framework. Izzivi  Prihodnosti  /  Challenges  of  the Future , 4 (3),
122–139. https://www.fos- unm.si/media/pdf/IP/Toleikiene_Jukneviciene_048.pdf
Torfing, J., Sørensen, E., & Bentzen, T. O. (2019). Institutional Design for Collective and Holistic Political  Leadership. International  Journal  of  Public  Leadership , 15 (1),  58–76. https://doi.org/10.1108/ijpl-12-2018-0059
Van Wart, M., Roman, A., Wang, X. H., & Liu, C. (2019). Operationalizing the Definition of e- Leadership : Identifying the Elements of e-Leadership. International Review of Administrative Sciences , 85 (1), 80–97. https://doi.org/10.1177/0020852316681446
Vogel, D., Reuber, A., & Vogel, R. (2020). Developing a short scale to assess public leadership. Public Administration , 98 (4), 958–973. https://doi.org/10.1111/padm.12665
Wijaya, M., & Handrisal, H. (2021). Local Government Efforts in Encouraging the Existence of Subsistence  Agriculture  as  an  Alternative  to  the  Supply  of  Food  Needs  in  Lingga Regency. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences , 4 (3), 7000-7012.
Wijaya,  M.,  &  Handrisal,  H.  (2021).  Kebijakan  Penyelenggaraan  Perumahan  Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 6 (01), 37-51.
Zainal, Z., & Nurdasanah Putri, F. (2021). Government Management in Village-Owned Enterprises in Increasing Village Original Income In Kampar District.