## Filsafat Politik Menurut Ibnu Khaldun
Sulfan 1 , Mukhsin 2 1,2 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Furqan,Makassar, Indonesia
sulfansulfanbima@gmail.com

## Abstrak
Ibn  Khaldun  is  an  Islamic  thinker  who  is  able  to  build  the  concept  of  political philosophy  based  on  objective  conditions  that  occur  in  the  dynamics  of  life.  Ibn Khaldun's thoughts start from sociological analyzes that influence changes in society, especially  the  political  world.This  research  is  based  on  descriptive  research methodology by using library materials in presenting the research. The results of this study indicate that Ibn Khaldun's political philosophy is based on asabiyyah or mutual solidarity based on badawah and hadarah.
Kata Kunci : Ibn Khaldun, Descriptive Methodology, Ashabiyyah, Badawah, Hadarah
Published by Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  mahluk  sosial  yang  dalam  kehidupan  sehari-harinya membutuhkan bantuan antar sesamanya. Kehidupan manusia yang senantiasa saling terkait  antar  sesamanya,  membuat  manusia  mengalami  kesadaran  akan  pentingnya pengorganisasian. Fakta menunjukkan bahwa perilaku manusia dan kecenderungannya mengorganisasi diri dapat didapati mulai dari zaman pra-sejarah hingga zaman sejarah. Praktik-praktik berkelompok sebagai bagian dari relasi sosial untuk mengikat kesadaran kolektif manusia.
Aristoteles seorang pemikir Yunani berpandangan bahwa manusia tak lain adalah

## Jurnal Tana Mana
Vol. 2, No. 2, December 2021 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Zoon  Politicon (binatang  berpolitik). 1 Pandangan  ini  tentunya  memiliki  asumsi manusia tidak bisa hidup kecuali harus bersama-sama dengan manusia yang lain dan kehidupan bersama secara perlahan membentuk kesadaran berpolitik.
Kehidupan bersama dan berkelompok yang dimaksud Aristoteles sebagai politik yakni kesadaran manusia mengorganisasi, mengatur kehidupannya dan membangun kesadaran  kolektif.  Perilaku  berkelompok  tentunya  dimiliki  oleh  semua  mahluk hidup,  tetapi  kesadaran  untuk  mengorganisir  dan  melakukan  penataan  baik  dalam bentuk arsitektur maupun aturan guna mengatur kehidupan itu tidaklah dimiliki oleh mahluk hidup yang lain.
Terkait  dengan  pemikiran  Ibnu  Khaldun  yang  mengulas  soal  ketaatan  kepada pemimpin  dipaparkan  lewat  konsep ashabiyyah ,  dari  konsep  ini  menggambarkan mengenai  kesadaran  kolektif  yang  tumbuh  secara  alamiah.  Sehingga  untuk membangun kekuasaan politik yang kuat perlu konsensus bersama, bukan dominasi kelas tertentu melainkan hegemoni yang dicapai lewat konsensus sosial.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  yang  berupaya  menguraikan  dan menyajikan hasil penelitian secara mendalam dengan melakukan penelaan terhadap sumber-sumber  kepustakaan  terkait.  Peneliti  menggunakan  sumber  kepustakaan yang bersifat primer dari karya-karya Ibnu Khaldun dan beberapa karya-karya yang ditulis oleh para pengkaji pemikiran Ibnu Khaldun.
Penyusunan dan pengolahan serta penyajian hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  logika  dan  kalimat  yang  berbasis  deduktif  dan  induktif.  Sehingga penelitian ini bisa dirampungkan dengan mengikuti metodologi dan perspektif ilmiah secara komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## I. Biografi Ibnu Khaldun
Kehadiran  seorang  tokoh tidak pernah  terlepas  dari  lingkungan  sekitarnya  yang membentuk  pikiran-pikirannya.  Sebab  seorang  tokoh  menjadi  anak  kandung  dari zamannya,  sehingga  tidaklah  mengherankan  apabila  tokoh-tokoh  besar  senantiasa hadir  dalam  setiap  zaman  yang  berbeda  dan  menjadi  obor  bagi  zamannya  maupun setelah  ketiadaan  sang  tokoh.  Begitu  banyak  tokoh  yang  besar  hadir  dalam  setiap zaman  yang  berbeda,  yang  tentunya  membawa  kekhasan  tersendiri  dalam  pikiran- pikirannya. Kehadiran setiap tokoh dalam setiap zaman menjadi petanda terjadinya dialektika  pemikiran  yang  ikut  mempengaruhi  lahirnya  seorang  tokoh.  Berbicara tentang  pemikiran  Ibnu  Khaldun  tanpa  memperbincangkan  perjalanan  hidupnya seakan  ada  sesuatu  yang  luput  dari  perhatian,  sebab  salah  satu  anak  tangga  yang mesti  dilewati  untuk  memahami  seorang  Ibnu  Khaldun  mestilah  melewati  yakni perjalanan hidupnya.
Pada  masa  kehidupan  Ibnu  Khaldun,  sekitar  abad  ke-14  M.  suasana  dan  kondisi
1 Martin Suryajaya, Sejarah Pemikiran Politik Klasik (Serpong: Marjin Kiri, 2016), h. 10.
suhu politik dalam dunia Islam mengalami berbagai intrik dan konflik dalam internal ummat  Islam.  Adanya  sebuah  aspirasi  politik  dalam  tubuh  ummat  Islam  seperti keinginan Andalusia, Spanyol memisahkan diri dari kerajaan Abbasiah yang terpusat di  Bagdad. 2 Terjadinya  berbagai  gejolak  dalam  internal  ummat  Islam  dan  keikut sertaan  keluarga  Ibnu  Khaldun  dalam  gejolak  politik  tersebut,  dapat  dilacak  pada peristiwa  Andalusia  memberontak  pada  pemerintahan  dinasti  Umawiyah.  Pada mulannya  pemberontakan  tersebut  meletus  di  Isybilia,  Sevilla  sekarang.  Pada pemberontakan  tersebut  melibatkan  dua  kakek  Ibnu  Khaldun  yakni  Kuraib  dan Khalid yang berhasil menggulingkan kekuasaan. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah  dalam  perjalanan  karier  keluarga  Ibnu  Khaldun,  segaligus  terjadinya  babak baru  dalam  perjalanan  politik  ummat  Islam  yang  mengakhiri  kekuasaan  yang terpusat  dan  melahirkan  berbagai  sultan-sultan  kecil.  Terlepasnya  Andalusia  dari kendali kekuasaan pusat menyebabkan terjadinya berbagai intrik politik baik internal maupun  eksternal.  Dalam  internal  ummat  Islam  melahirkan  berbagai  intrik  yang berujung pada penggulingan kekuasaan dan terjadinya kudeta demi kudeta yang silih berganti berkuasa dari satu dinasti ke dinasti yang lain. 3
Di  luar  internal  ummat  Islam  atau  lebih  tepatnya  dari  Nasrani,  melakukan pemberontakan. Pada masa tersebut keluarga Ibnu Khaldun melakukan transmigrasi dari  ke  Afrika  atau  lebih  tepatnya  Tunisia.  Kehadiran  keluarga  Ibnu  Khaldun  di Tunisia dapat diterima dengan baik, hal tersebut tidak terlepas dari hubungan yang terjalin  jauh  sebelum  kepindahan  keluarga  Ibnu  Khaldun  dan  pada  masa  tersebut keluarga  Ibnu  Khaldun  diangkat  menjadi  menteri  dalam  pemerintahan  di  Tunisia. Berbeda  dengan  kakek  Ibnu  Khaldun  yang  melibatkan  diri  pada  dunia  politik  dan pemerintahan,  sebaliknya  ayah  Ibnu  Khaldun  yang  bernama  Abu  Abdillah Muhammad tidak terjun dan aktif melibatkan diri pada dunia politik melainkan terjun dalam dunia intelektual.
Di Tunisia tepat pada tanggal 1 Ramadan tahun 732 H atau pada 27 Mei 1332 M. Ibnu Khaldun lahir dengan nama Abd-al-Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin al-Hassan bin Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abd al-Rahman bin  Khaldun. 4 Terlahir  dari  keluarga  yang  terkemuka  yang  begitu  memperhatikan pendidikan membuat pada masa kecilnya Ibnu Khaldun telah mempelajari berbagai pengetahuan  dari  guru-guru  terkemuka.  Pada  mulanya  Ibnu  Khaldun  belajar menghafal Al-Qur’an yang meliputi pelajaran berbagai gaya pembacaan dan penulisan Al-Qur’an.  Selain  itu,  Ibnu  Khaldun  juga  mendalami  pelajaran  fikih  mahzab  Maliki, hadis  rasul  dan  puisi.  Telah  menjadi  kebiasaan  ummat  Islam  pada  masa  itu,  yang pendidikan  pertama  yang diterima  seseorang berawal  dari  lingkungan  keluarganya. Begitu  pula  Ibnu  Khaldun  yang  mendapatkan  pendidikan  dari  ayahnya  yang  juga seorang ulama dan intelektual.
Pendidikan  yang  diterima  Ibnu  Khaldun  selanjutnya  berlangsung  di  mesjid  dan tampaknya  telah  menjadi  tradisi  dalam  dunia  Islam  bahwa  proses  pendidikan berlangsung  di  mesjid.  Sehingga  mesjid  bukan  hanya  sekedar  berfungsi  sebagai tempat  ibadah  yang  sifatnya  ritus  melainkan  juga  berfungsi  sebagai  tempat pengajaran. Ibnu Khaldun menempuh pendidikannya di mesjid dan terjadinya gejolak politik di dunia Islam utamanya di Andalusia menyebabkan banyak ulama-ulama dan
1 Hafidz  Hasyim, Watak  Peradaban  Dalam  Epistemologi  Ibnu  Khaldun (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2012), h. 39.
3 Munawir Sjadzali, Islam dan Politik (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), h. 90
3 Syed  Farid  Alatas, Ibn  Khaldun  Biografi  Intelektual  dan  Pemikiran  Sang  Pelopor  Sosiologi (Bandung: Mizan, 2017), h. 1.
intelektual  terkemuka  berpindah  dari  Andalusia.  Salah  satu  daerah  yang  menjadi tujuannya  yakni  Tunisia  dan  Ibnu  Khaldun  banyak  bersentuhan  dari  ulama-ulama yang datang dari Andalusia.
Kehadiran ulama sesudah akibat gejolak politik terjadi seperti Qadli Abu al-Qasim bin Zaitun yang berkelana dari Ifriqiyah ke timur dan bertemu dengan murid-murid Imam  Ibnul  Khatib,  Abu  Abdillah  bin  Syuaib  ad-Dakkali  datang  mengikuti  jejaknya. Dari ke dua ulama tersebut penduduk Tunisia banyak mendapatkan pengajaran dan pendidikan. 5 Hal, tersebut tentunya menjadi salah satu faktor yang ikut serta dalam perjalanan  intelektual  seorang  Ibnu  Khaldun.  Dalam  perjalanan  Ibnu  Khaldun mengarungi  dunia  pendidikan  guru  yang  paling  berpengaruh  dan  menjadi  guru utamanya  yakni  Muhammad  bin  Ibrahim  al-Abili,  guru  besar  ilmu-ilmu  rasional.  Di tengah gairah menuntut ilmu yang dialami oleh Ibnu Khaldun, terjadi wabah penyakit pes  atau  sampar  yang  melanda  kota  kelahirnya  yang  menyebabkan  banyak  gugu- gurunya  dan  orang  tuanya  meninggal. 16 Kejadian  ini  pulalah,  menyebabkan  banyak ulama  dan  guru-guru  ilmu  pengetahuan  terkemuka  termasuk  Muhammad  bin Ibrahim al-Abili meninggalkan Tunisia menuju Fez, Maroko.
Pada  saat  guru  utamanya  Muhammad  bin  Ibrahim  al-Abili  kembali  melakukan perjalanan  ke  Fez,  Maroko.  Ibnu  Khaldun  merasakan  kehilangan  tokoh  dan  guru intelektual semenjak kepergian Muhammad bin Ibrahim al-Abili, yang membuat Ibnu Khaldun  berada  pada  dua  persimpangan  jalan  antara  terjun  ke  dunia  politik  atau melakukan  pengembaraan  dalam  pencarian  ilmu  pengetahuan.  Pada  perjalanan hidup yang dialami Ibnu Khaldun keinginan untuk mengembara demi pencarian ilmu pengetahuan  tidak  membuatnya  seketika  bisa  leluasa  berkecimpung  dalam  dunia ilmu  pengetahuan.  Hal,  tersebut  disebabkan  oleh  aktifitas  dunia  politik  yang dilakoninya  membuatnya  bergelut  dan  berinteraksi  dengan  kehidupan  politik  yang membuatnya menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan.
Persentuhan  pertama  seorang  Ibnu  Khaldun  dalam  dunia  politik  bermula  pada saat  diangkat  menjadi  sekertaris  negara  pada  akhir tahun  1350  M,  di  Tunisia.  Pada masa  kekuasaan  Abu  Muhammad  bin  Tafrakin  dari  Bani  Hafs. 17 Namun,  jabatan tersebut tidak diembannya cukup lama, disebabkan terjadinya kudeta dari Bani Hafs yang  dipimpin  oleh  Abu  Zaid.  Akibat  terjadinya  kegentingan  dan  kekacauan  politik tersebut, akhirnya Ibnu Khaldun memutuskan untuk pindah ke Fez, Maroko. Tempat para ulama dan guru-guru terkemuka berada.
Kehadiran Ibnu Khaldun di Maroko tidak serta merta meninggalkan dunia politik, malah  kehadiran  Ibnu  Khaldun  diterima  dengan  baik  oleh  penguasa  Maroko  Sultan Abu  Inan.  Pada  saat  itu,  Ibnu  Khaldun  ditunjuk  oleh  Sultan  Abu  Inan  sebagai penasihat ilmiah dan selain ditunjuk menduduki jabatan tertentu, Ibnu Khaldun pun diminta  untuk  menjabat  sekertaris  kerajaan.  Tetapi,  Ibnu  Khaldun  pun  menolak tawaran  tersebut,  salah  satu  alasan  mengapa  Ibnu  Khaldun  senang  dengan  jabatan tertentu tak lain adalah kesempatannya bertemu dengan berbagai tokoh-tokoh ulama dan  ilmuan  terkemuka  baik  dari  Tunisia  maupun  Andalusia  yang  berkunjung  ke istana kerajaan.
Ditengah  hiruk  pikuk  kehidupan  politik  yang  dijalani  oleh  Ibnu  Khaldun  selama berada  pada  penguasa  Maroko  Sultan  Abu  Inan,  hubungan  dekat  Ibnu  Khaldun dengan  Muhammad  penguasa    al-Muwahhidun  yang  dimakzulkan  dan  berada  di penjara.  Kedekatan  Ibnu  Khaldun  tersebut,  menyebabkan  menjelang  akhir  hayat
4 Ibn Khaldun, diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha, Muq a ddimah (Cet. V, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 536.
Sultan Abu Inan berkomplot untuk melarikan diri dan mengembalikan kekuasaannya. Tetapi, konspirasi antara Ibnu Khaldun dengan Muhammad diketahui oleh Sultan Abu Inan  menyebabkan  Ibnu  Khaldun  dijebloskan  ke  dalam  penjara.  Selama  dalam penjara  tersebut  Ibnu  Khaldun  menuliskan  pujian  untuk  Sultan  Abu  Inan,  yang menyebabkan sang sultan menerima pujiannya dan berjanji untuk membebaskannya.
Terlepasnya  Ibnu  Khaldun  dari  penjara  tidak  serta  merta  membuatnya  tidak terlibat  untuk  urusan  politik,  pada  saat  Abu  Salim  dideportasi  ke  Andalusia  yang merupakan saudara dari Sultan Abu Inan. Selama berada dipengasingan tersebut, Abu Salim berupaya  merebut  kekuasaan  dan  pada  saat  yang  sama  Mansur  bin  Sulaiman berhasil  merebut  kekuasaan  dari  perdana  menteri  al-Hasan  dan  putra  sultan  yang masih  bayi  yang  bernama  al-Said  bin  Abu  Inan.  Pada  saat  yang  sama  Ibnu  Khaldun berbalik kubu dan menerima jabatan sebagai sekretaris al-Mansur. Ketika Abu Salim membutuhkan  bantuan  untuk  mendapatkan  dukungan  dari  para  syeikh,  ulama  dan masyarakat  secara  luas  maka  Ibnu  Khaldun  pun  membantunya. 6 Saat  Abu  Salim berhasil  merebut  tahta,  maka  sang  Sultan  Abu  Salim  mengangkatnya  sebagai sekretarisnya.  Jabatan  tersebut  tidak  dipegang  Ibnu  Khaldun  dalam  kurung  waktu cukup  lama,  sebab  Sultan  Abu  Salim  memberinya  tanggung  jawab  baru  dengan jabatan  hakim  yang  tidak  ditangani  dengan  hukum  syariah.  Tak  berselang  lama setelah  pengangkatannya  Sultan  Abu  Salim  akhirnya  meninggal  dunia,  melihat kondisi politik yang kembali tak menentu yang membuat Ibnu Khaldun mengirim istri dan anaknya di Konstantin.
Ibnu  Khaldun  tidak  ikut  bersama  istri  dan  anaknya  menuju  Konstantin,  tetapi Ibnu  Khaldun  kembali  melanjutkan  perjalanan  menuju  Granada.  Kedatangan  Ibnu Khaldun di Granada di sambut baik oleh penguasa Sultan Muhammad dan segaligus diutus  sebagai  duta  untuk  menemui  raja  Kristen  di  Castille  yang  bernama  Pedro, untuk mengakhiri perjanjian damai. Selama berada di Castille tersebut untuk pertama kali  Ibnu  Khaldun  menulis  sejarah  tentang  Banu  Khaldun  yang  pernah  berdiam  di Sevilla.  Menyadari  besarnya  peranan  keluarga  Ibnu  Khaldun  dimasa  lalu raja  Pedro pun membujuk Ibnu Khaldun untuk menetap dan semua peninggalan Banu Khaldun yang telah disita akan dikembalikan. 7 Tetapi, Ibnu Khaldun menolak permintaan raja Pedro  dan  lebih  memilih  kemnbali  ke Sultan Muhammad.  Setelah  pulang  dari  tugas tersebut,  karena  kedekatannya  dengan  Ibn  al-Khatab  yang  melakukan  konspirasi membuat Sultan Muhammad mencurigai Ibnu Khaldun.
Ditempat  yang  lain,  Muhammad  penguasa  al-Muwahhidun  dari  Bougie  yang bersekongkol  dengan  Ibnu  Khaldun  pada  masa  kekuasaan  Sultan  Abu  Inan  telah merebut  tahtanya  kembali  dan  memanggil  Ibnu  Khaldun  untuk  kembali  bergabung dengannya.  Keterlibatannya  dalam  pergumulan  politik  membuatnya  banyak dimusuhi oleh pihak-pihak yang berbeda  kepentingan politik dengan  Ibnu Khaldun, termasuk saat berada di Biskra dan diminta oleh sultan untuk menggalang dukungan dari suku-suku membuat Ibnu Khaldun hendak mengambil jarak dengan pergumulan dunia politik dan melanjutkan studi penelitiannya sudah lama terpendam. Puncaknya pada saat terjadi pertikaian politik antara Fez dengan Granada, yang membuat Ibnu Khaldun berpindah ke Andalusia. Karena, adanya banyak penguasa yang meragukan kesetiaan  Ibnu  Khaldun  yang  sering  kali  berpindah-pindah  dari  satu  penguasa  ke penguasa yang lainnya.
Pada saat Ibnu Khaldun memutuskan untuk berhenti dari aktifitas berpolitik dan
6 Fuadi Baali, Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus,1989), h. 9.
7 Zainab al-Khudairi, Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun (Bandung: Pustaka, 1995), h. 12.
lebih  memilih  untuk  mengasingkan  diri  di  wilayah  kekuasaan  Banu  Arif,  yang menampungnya  di  sebuah  benteng.  Disanalah  Ibnu  Khaldun  mengawali  tulisannya tentang muqaddimah . Selama mengasingkan diri selama empat tahun untuk menulis, Ibnu  Khaldun  akhirnya  mengirim  surat  kepada  sultan  Tunisia  yakni  Sultan  Abu  al- Abbas guna memberinya izin untuk kembali ke Tunisia. Hal, tersebut dilakukan Ibnu Khaldun bukan untuk terlibat kembali pada dunia politik melainkan keinginan Ibnu Khaldun  untuk  mendapatkan  buku-buku  orisinal  yang  diperlukan  untuk  menulis mengenai sejarah suku-suku pra-Islam. Kehadiran Ibnu Khaldun akhirnya disambut oleh Sultan Abu al-Abbas segaligus meminta Ibnu Khaldun untuk bertukar pandangan mengenai kehidupan perpolitikan. Kekhawatiran Ibnu Khaldun akan kembali terseret pada  kehidupan  politik  menyebabkan  Ibnu  Khaldun  melakukan  perjalanan  untuk menunaikan  ibadah  haji. 8 Tetapi,  ditengah  perjalanan  Ibnu  Khaldun  mengurungkan niatnya dan akhirnya melakukan kunjungan ke Mesir untuk pertama kalinya. Tetapi, Ibnu  Khaldun  telah  dikenal  sebelumnya  oleh  para  ilmuwan  lewat  karyanya Muqaddimah .
Kehadiran  Ibnu  Khaldun  di  Mesir  diterima  oleh  Sultan  al-Tahir  al-Barquq  yang segaligus  menunjukkan  sebagai  hakim  mahzab  Maliki.  Sebuah  jabatan  yang  enggan diterimanya,  karena  adanya  kekhawatiran  akan  adanya  intrik  politik  yang  akan kembali  menyeretnya  lebih  jauh.  Ditengah  menjalani  kehidupan  sebagai  hakim mahzab  Maliki  dengan  bantuan  Sultan  al-Tahir  al-Barquq,  istri  dan  anak  Ibnu Khaldun akhirnya dilepas oleh penguasa Tunisia dan dizinkan meninggalkan Tunisia menuju  Mesir,  namun  ditengah  perjalanan  tersebut  kapal  yang  membawa  istri  dan anaknya hilang ditengah perjalanan.
Kedamaian yang dirasakan oleh Ibnu Khaldun dibawah Sultan al-Tahir al-Burqaq tak selamanya berjalan mulus, apalagi ketika terjadi gejolak yang menyebabkan sang sultan  terpental  dari  kekuasaannya.  Yang  menyebabkan  Ibnu  Khaldun  kehilangan pelindung,  namun  tak  berselang  lama  Sultan  al-Tahir  al-Burqaq  kembali  merebut tahtanya.  Pada  saat  itu  Ibnu  Khaldun  kembali  masuk  gelanggang  politik  dengan menduduki  jabatan  dan  mempunyai  kesempatan  untuk  menunaikan  ibadah  haji, tetapi tidak selamanya Ibnu Khaldun menduduki jabatan tertentu ada kalanya akibat intrik politik membuatnya harus dibebas tugaskan.
Pada  awal  803  H/1400  M,  Timur  Lenk  menyerang  dan  menyerbu  Suriah  yang menyebabkan Aleppo berhasil direbut. Mendengar berita tersebut, Sultan al-Tahir al- Burqaq  mengerahkan  pasukan  untuk  mencegah  pasukan  Timur  Lenk  menyerang Mesir  bersama  dengan  pasukannya  yang  tentunya  menyertakan  Ibnu  Khaldun  yang secara terpaksa ikut setelah dibujuk atas perintah sultan lewat kepala staf. Pada saat Ibnu  Khaldun  berada  di  Suriah  pernah  bertemu  dengan  Timur  Lenk  berbicara mengenai  banyak  hal  termasuk  sejarah  Afrika  Utara  dan  oleh  Timur  Lenk  diminta untuk  menuliskan  sejarah  Afrika  Utara  yang  Ibnu  Khaldun  akhirnya mempersembahkan  buku  tentang  sejarah  Afrika  Utara  kepada  Timur  Lenk.  Ibnu Khaldun  pun  mempersembahkan  Al-Qur’an  yang  indah,  sajadah  dan  berbagai makanan  Mesir  kepada  Timur  Lenk. 9 Tetapi,  Sultan  al-Tahir  al-Burqaq  akhirnya berbalik  ke  Mesir  untuk  menangani  berbagai  persoalan  politik  yang  terjadi  selama berada di Suriah.
8 Hafidz  Hasyim, Watak  Peradaban  Dalam  Epistemologi  Ibnu  Khaldun (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2012), h. 45.
9 Syed  Farid  Alatas, Ibn  Khaldun diterjemahkan  oleh  Isma  Soekoto  dan  Ahmad  Baiquni  dengan judul Ibn Khaldun: Biografi Intelektual dan Pemikiran Sang Pelopor Sosiologi (Bandung: Mizan, 2012), h. 27-28.
Pada  saat  Ibnu  Khaldun  dengan  Timur  Lenk  bertukar  pandangan  dan memperbincangkan berbagai hal, salah satu permintaan Ibnu Khaldun kepada Timur Lenk supaya menjaga para ilmuwan dan birokrat ketika melakukan penyerangan dan penaklukan kepada suatu wilayah. Setelah pulang dari Suriah, Ibnu Khaldun kembali menduduki  jabatan  sebagai  hakim  mahzab  Maliki  dan  beberapa  saat  pun diberhentikan  akibat  intrik  politik.  Menjelang  pengangkatannya  kembali  sebagai hakim mahzab Maliki Ibnu Khaldun meninggal dunia, pada 26 Ramadan 808 H/1406 H. Ibnu Khaldun akhirnya dikebumikan di pemakaman sufi. 10

## II. Filsafat Politik Menurut Ibnu Khaldun
Ibnu  Khaldun  mengawali  pemikiran  politiknya  dengan  melakukan  analisis terhadap  kesejarahan  dan  perubahan  sosial  yang  terjadi  pada  suatu  masyarakat. 11 Yang  menjadikan  Ibnu  Khaldun  berbeda  dengan  pemikir-pemikir  politik  Muslim sebelumnya.  Sebagaimana  Al-Farabi  yang  membangun  konsep  pemikiran  politiknya yang  lebih  banyak  meminjam  pemikiran  Platon  seperti  konsep  negara madinatul fadilah yang  berarti  negara  utama.  Konsep  negara  yang  dalam  pemikiran  Al-Farabi banyak  dipengaruhi  Platon  dan  melakukan  penyesuaian  dengan  konsep-konsep negara dalam Islam. 12 Sehingga pemikiran politik Ibnu Khaldun berbeda sama sekali dengan para pemikir Muslim sebelumnya.
Kalau  pemikir  politik  Muslim  sebelum  Ibnu  Khaldun  bersifat  politik  yang seharusnya atau politik yang ideal, tetapi dalam pemikiran Ibnu Khaldun pemikiran politik  yang  mungkin  dilakukan  atau  lebih  realistis  berpijak  pada  kenyataan  sosial. Pemikiran  Ibnu  Khaldun  terkait  negara  khususnya  bagaimana  mempertahankan kekuasaan  dan  bagaimana  sebuah  negara  mengalami  kemunduran  ?  semua  pijakan pemikiran  tersebut  tidak  terlepas  dari  pengalaman  Ibnu  Khaldun  bersentuhan dengan  kekuasaan.  Persoalan  utama  yang  mendapat  perhatian  penting  bagi  suatu negara tidak terlepas dari bagaimana upaya untuk tetap menjaga masyarakatnya agar senantiasa memiliki perasaan keterkaitan dengan negara.
Petualangan Ibnu Khaldun melintasi batas-batas teritorial satu kekuasaan dengan kekuasaan  lainnya,  tidak  jarang  Ibnu  Khaldun  diperhadapkan  pada  situasi  yang sangat  sulit  dan  mampu  memberikan  legitimasi  maupun  menggalang  dukungan kekuasaan  bagi  penguasa.  Dengan  pengalaman  yang  cukup  dalam  terkait persentuhannya  dengan  kekuasaan  membuat  Ibnu  Khaldun  mampu  memberikan analisis dan pemikiran yang sangat dibutuhkan dalam mengolah suatu negara.
Dalam  konteks  pemikiran  politik  Ibnu  Khaldun  yang  mengawalinya  dengan analisis  terhadap  konteks  sosial,  seperti  bagaimana  suatu  negara  dapat dipertahankan kedaulatannya dari negara yang lain ? sebab tidak jarang suatu negara mengalami kehancuran akibat adanya pihak-pihak dalam internal negara yang tidak patuh kepada negaranya sendiri. Bahkan tidak jarang malah orang-orang dalam suatu negara  berkomplot  dengan  pihak  luar  untuk  menghancurkan  negaranya.  Sehingga Ibnu  Khaldun  meletakkan  pemikirannya  soal  negara  dengan  terlebih  dahulu memahami konteks sosial.
10 Syed  Farid  Alatas, Ibn  Khaldun diterjemahkan  oleh  Isma  Soekoto  dan  Ahmad  Baiquni  dengan judul Ibn Khaldun: Biografi Intelektual dan Pemikiran Sang Pelopor Sosiologi (Bandung: Mizan, 2017), h. 28.
11 M. Ishom El-Saha dan Saiful Hadi El-Sutha, Profil Ilmuwan Muslim Perintis Ilmu Pengetahuan Modern (Jakarta: Fauzan Inti Kreasi, 2004), h. 333.
12 Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer (Cet. III, Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 12.
Berdiri  tegaknya  suatu  negara  tidak  terlepas  dari  rakyatnya,  dalam  pemikiran politik Ibnu Khaldun kedaulatan suatu negara terletak pada rakyatnya. Sebagaimana dalam Muqaddimah yang berbunyi:
“Sebagaimana  telah  kita  ketahui,  kemenangan  terdapat  dipihak  yang mempunyai  solidaritas  yang  lebih  kuat  dan  anggota-anggotanya  lebih sanggup  berjuang  serta  bersedia  mati  guna  kepentingan  bersama. Kedudukan  sebagai  raja  adalah  suatu  kedudukan  yang  terhormat  dan diperebutkan,  karena  memberikan  kepada  orang  yang  memegang kedudukan itu segala kekayaan duniawi dan juga kepuasan lahir dan batin. Karena  itu  menjadi  sasaran  perebutan  dan  jarang  sekali  dilepaskan dengan  suka  rela,  sebaliknya  selalu  di  bawah  paksaan.  Perebutan membawa  kepada  perjuangan  dan  peperangan  serta  runtuhnya singgahsana-singgahsana.  Kesemuanya  itu  tidak  bisa  terjadi  kalau  tidak dengan solidaritas sosial, seperti telah disebutkan tadi”. 13
Kedaulatan atau keberadaan suatu negara tidak terlepas dari rakyatnya. Sebab pada dasarnya  kekuatan  utama  suatu  negara  berasal  dari  rakyatnya,  kehadiran  seorang raja  tidaklah  bermakna  apa-apa  dibandingkan  dengan  rakyat.  Untuk mempertahankan suatu negara apabila hanya mengandalkan pasukan belaka, tanpa ada  rakyat  yang  memiliki  solidaritas  sosial  bersama  guna  mempertahankan  suatu negara tidaklah berarti.
Pemikiran  Ibnu  Khaldun  terkait  negara  yang  menempatkan  rakyat  sebagai penentu  yang  begitu  penting  dalam  suatu  negara.  Sehingga  negara  yang  tidak  yang mempertimbangkan  suara  dari  rakyat  pada  gilirannya  menggiring  dirinya  pada kehancurannya.  Tentu  pemikiran  Ibnu  Khaldun  terkait  kedaulatan  rakyat  jauh mendahului para pemikir politik modern, yang menempatkan rakyat sebagai bagian penting dalam urusan kenegaraan.
Dalam  banyak  kasus  yang  terjadi  negara  yang  memiliki  solidaritas  sosial mampu  mengalahkan  negara  yang  besar,  tapi  dengan  solidaritas  yang  tidak  kuat. Sehingga persoalan kejatuhan suatu negara tidak melulu akibat para ksatria/prajurit berkurang  melainkan  negara  harus  menyewa  prajurit  untuk  mempertahankan negara.  Sebab  rakyat  telah  mengalami  penurunan  solidaritas  sosial,  yang mengakibatkan  lebih  mementingkan  urusan  individu  dibandingkan  dengan  urusan publik  atau  urusan  bersama.  Sejak  zaman  Yunani  klasik  telah  menggaris  bawahi persoalan  publik  atau  bersama,  sebagai  bagian  yang  begitu  penting,  dalam  buku sejarah  pemikiran  politik  Yunani  dan  Romawi  menjelaskan  mengenai  persoalan publik  yang  membedakan  dengan  persoalan  individu,  dengan  penjelasan  sebagai berikut:
“Yang  pertama,  membandingkan  atau  barangkali  mempertentangkan Yunani  dengan  Romawi.  Bangsa  Romawi  telah  menetapkan res  publika , yang  secara  harfiah  berarti  “urusan  rakyat”,  sebagai  kebalikan  dari res privata ”. 14
Dengan demikian sangatlah jelas bahwa persoalan urusan publik atau bersama dalam konteks  pemikiran  Ibnu  Khaldun  membutuhkan  solidaritas.  Negara  yang  telah mengalami  kemapanan  dalam  persoalan  ekonomi  yang  rakyatnya  memiliki
13 Ibnu Khaldun, Muqaddimah diterjemahkan oleh  Ahmadie  Thoha dengan judul Muqaddimah Ibn Khaldun (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 182.
14 Cristopher Rowe dan Malcom Schofield, The Cambridge History of Greek and Roman Political , diterjemahkan  oleh  Aris  Ananda,  Setyo  Hermanto  dan  Tri  Wibowo  Budi  Santoso  dengan  Judul Sejarah Pemikiran Politik Yunani dan Romawi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 7.
kecenderungan  untuk  memperturutkan  kepentingan  pribadi  dibandingkan  dengan kepentingan  bersama,  pada  dasarnya  menjadikan  suatu  negara  mengalami  krisis solidaritas.
Perbedaan  yang  sangat  mencolok  antara  pemikiran  politik  Ibnu  Khaldun dengan para pemikir Muslim sebelumnya, terletak pada kekhasan cara pandang Ibnu Khaldun  terkait  persoalan  tujuan  bernegara.  Apabila  para  pemikir  Muslim menempatkan tuhan sebagai sumber legitimasi kekuasaan dan pada saat yang sama menempatkan  sebagai  tujuan,  sehingga  negara  yang  ideal  dengan  mengikuti  alur pemikiran  tersebut  yakni  penerapan  hukum  tuhan  atau  syariat.  Tetapi,  bagi  Ibnu Khaldun  tujuan  dari  bernegara  adalah  rakyat,  adapun  persoalan  agama  atau semacamnya  lebih  berperan  sebagai  alat  untuk  mewujudkan  solidaritas  sosial  yang berasal  dari  rakyat.  Karena,  agama  dalam  posisi  pemikiran  Ibnu  Khaldun  letaknya sebagai alat untuk menegakkan suatu negara, dengan demikian tidak menutup ruang kemungkinan  diluar  agama  adanya  alat  yang  akan  membawa  suatu  negara  pada tujuan  solidaritas  sosial.  Hal  tersebut  sebagaimana  yang  dipaparkan  dalam Muqaddimah , yang menjelaskan bahwa:
“Inilah  yang  terjadi  pada  bangsa  Arab  dalam  penaklukan  awal  mulanya Islam,  sebab  tentara  Islam  dalam  peperangan  Yarmuk  dan  Qadisiyah berjumlah kurang dari 30.000 orang, padahal tentara Persia di Qadisiyah berjumlah  kurang  dari120.000  orang,  sedangkan  tentara  Heraklius, menurut  al-Waqidi  terdiri  dari  400.000  orang.  Sungguh  pun  demikian kedua  lawan  itu  tidak  sanggup  berhadapan  dengan  tentara  Arab  dan keduanya  terkalahkan.  Ingat  pulalah  perubahan  yang  terjadi  setelah semangat  agama  mulai  lemah  dan  rusak,  sehingga  agama  tidak  lagi memainkan  peranan  penting  dan  kemenangan  beralih  kepada  golongan yang  lebih  bersatu.  Maka  suatu  negeri  mungkin  dapat  dikalahkan  oleh bangsa  yang  dahulunya  di  bawah  kekuasaan  berkat  kekuatan  yang diberikan  oleh  agama.  Tetapi  dalam  kenyataannya  dahulu  suku-suku bangsa  tersebut  sama  atau  lebih  tinggi  kekuatannya  daripada  negeri  itu karena  mereka  lebih  utuh  atau  lebih  dekat  kepada  tingkatan  suku pengembara”. 15
Analisis  Ibnu  Khaldun  terkait  persoalan  alat  yang  digunakan  oleh  negara  untuk sampai  pada  solidaritas  sosial,  yang  sangat  terkaitan  dengan  fakta-fakta  sejarah menjadikan  pemikiran  Ibnu  Khaldun  berbeda  dengan  pemikir  sebelum  dan sesudahnya.
Pemikiran  politik  Ibnu  Khaldun  menjadi  sangat  berbeda  dibandingkan  para pemikir  Muslim  dalam  perjalanan  sejarah.  Dalam  periodisasi  sejarah  Islam  yang sudah  berjalan  sepanjang  lima  belas  abad,  menurut  para  ahli,  dapat  dibagi  menjadi tiga  periode,  yaitu  periode  klasik  (hingga  tahun  1250  M),  pertengahan  (1250-1800 M)  dan  modern  (1800-sekarang). 16 Dengan  merujuk  pada  periodisasi  yang dipaparkan oleh Harun Nasution dapat dilakukan klasifikasi mengenai para pemikir Muslim termasuk Ibnu Khaldun. Ketika merujuk pada periodisasi tersebut, maka Ibnu Khaldun masuk dalam periodisasi pemikir politik Islam masa klasik. Pada masa klasik dan  pertengahan  terdapat  beberapa  tokoh  pemikir  politik  seperti  Al-Farabi,  Al- Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Sedangkan pada masa modern
15 Ibnu  Khaldun, Muqaddimah diterjemahkan  oleh  Ahmadie  Thoha  dengan  judul Muqaddimah IbnuKhaldun (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 193.
16 Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: UI Press, 1985), h. 56.
tokohnya  seperti  Sayyid  Jamaluddin  Al-Afgani,  Muhammad  Abduh,  Abu  Al-A’la  Al- Maududi dan lain-lain.
Ketika  pemikir  politik  Muslim  baik  klasik,  pertengahan  dan  modern  bahkan tak  jarang  para  pemikir  masih  mengambil  cara  pandang  yang  tidak  jauh  dari  masa klasik.  Sebagai  contoh  Sayyid  Jamaluddin  Al-Afgani  walaupun  menggunakan  cara- cara  modern  untuk  menyuarakan  idenya  terkait  pemikiran  politik,  tetapi  fokus pemikirannya  bisa  dikatakan  masih  dominan  pengaruh pemikiran  politik  klasiknya. Yang  kembali  melihat  persoalan  ummat  Islam  yang  terjajah  dan  berada  pada cengkraman  kolonialisme,  sebagai  tawaran  solusinya  Sayyid  Jamaluddin  Al-Afgani menawarkan  solusi pan  Islamisme atau  persatuan  Islam. 17 Kendati  demikian penghargaan  kepada  pemikiran  politik  Sayyid  Jamaluddin  Al-Afgani,  tentu  berhak mendapatkan  apresiasi  dan  penghargaan.  Tetapi,  terlepas  dari  pemikiran  tersebut apabila mengkaji pemikiran politik Ibnu Khaldun dirasa melampaui zamannya. Sebab zaman sebelumnya Ibnu Khaldun pun dominasi pemikiran politik terletak pada tuhan atau  lebih  spesifik  lagi  penerapan  syariat.  Dalam  perkara  negara  dalam  pemikiran Ibnu  Khaldun  bukan  persoalan  penerapan  syariat  sebagai  landasan  fundamental dalam bernegara melainkan tujuan bernegara adalah rakyat.
Untuk mewujudkan negara yang kuat diperlukanlah solidaritas sosial. Tetapi, pertanyaannya  bagaimana  suatu  negara  memiliki  solidaritas  yang  kuat  ?  landasan pemikiran Ibnu Khaldun dalam menganalisis persoalan solidaritas sosial dimulai dari adanya  dua  kelompok  sosial  yakni hadarah (masyarakat  yang  sudah  menetap  pada suatu  wilayah)  dan badawah (masyarakat  yang  masih  nomaden  atau  berpindah- pindah). 18 Dalam pemikiran politik Ibnu Khaldun kedua kelompok sosial tersebutlah, yang kemudian mengalami suatu transformasi dalam kehidupan bernegara yang akan menumbuhkan  solidaritas  sosial.  Penejelasan  terkait hadarah dan badawah sebagaimana dalam Muqaddimah memaparkan bahwa:
“Keterangannya ialah mendirikan bangunan dan merencanakan kota ciri  kemajuan, hadarah yang  disebabkan  oleh  kemewahan  dan kesentosaan, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Ia muncul setelah badawah dan ciri-cirinya”. 19
Dalam  transformasi  suatu  negara  yang  telah  mengalami  suatu  kemajuan  dan kemakmuran,  dalam  pemikiran  politik  Ibnu  Khaldun  menjadi  petanda  kehancuran suatu negara. Semua bermula ketika masyarakat telah mengalami kesenangan secara individu yang  menyebabkan  kepentingan-kepentingan  bersama  menjadi  terabaikan, yang  membuat  persoalan  solidaritas  sosial  menjadi  renggang  dan  pada  akhirnya membuat suatu negara mengalami kejatuhannya.
Persoalan  terkait  kehancuran  suatu  negara  tidaklah  disebabkan  oleh  faktor negara  kekurangan  sumber  daya  baik  manusia  maupun  ekonomi,  melainkan persoalan  rakyat  suatu  negara  telah  kehilangan  solidaritas  sosialnya.  Dalam pemikiran  politik  Ibnu  Khaldun  posisi  rakyat  adalah  bebas,  yang  bermakna  rakyat memiliki hak menentukan pilihan pada kekuasaan mana menyangkutkan solidaritas sosial-nya.  Sehingga  rakyat  memiliki  hak  menentukan  pilihan,  yang  tentunya
17 Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporere (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 63.
18 Syed  Farid  Alatas, Ibn  Khaldun diterjemahkan  oleh  Isma  Soekoto  dan  Ahmad  Baiquni  dengan judul Ibn  Khaldun  Biografi  Intelektual  dan  Pemikiran  Sang  Pelopor  Sosiologi (Bandung:  Mizan,  2017),  h. 30.
19 Ibnu Khaldun, Muqaddimah diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha dengan judul Muqaddimah Ibnu Khaldun (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 395.
memiliki  perbedaan  dengan  pandangan  pemikiran  politik  Islam  yang  lain.  Pada dasarnya  Ibnu  Khaldun  telah  memulai  prinsip  demokrasi,  yang  memberikan kebebasan  pada  rakyat  menentukan  pilihannya.  Pada  dasarnya  pemikiran  politik Ibnu Khaldun mendahului pemikiran politik Jean Jacques Rouseau terkait kedaulatan rakyat. Pemikiran politik Jean Jacques Rouseau yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai  bagian  terpenting  yang  mesti  dilakukan  dalam  pengolahan  negara,  dengan memberikan  doktrin  demokratik  tentang  kedaulatan  rakyat  yang  selama  dua  ratus tahun  belakangan  telah  mendominasi  dunia. 20 Yang  pada  dasarnya  telah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun terkait persoalan kedaulatan rakyat yang berwujud dalam solidaritas sosial.
Penjelasan dalam Muqaddimah terkait solidaritas sosial yang menjadi penentu suatu  negara  berdaulat  atau  bahkan  melahirkan  negara  baru  yang  didukung  oleh solidaritas sosial yang bersumber dari rakyat. Terkait penjelasan tersebut dipaparkan bahwa:
“Begitu  solidaritas  sosial  tersebut  memperoleh  kedaulatan  atas  rakyat golongannya,  maka  sesuai  dengan  wataknya  ia  akan  mencari  solidaritas sosial  golongan  yang  tak  ada  hubungan  dengannya.  Apabila  solidaritas sosial yang satu sama dengan yang lain, maka orang-orang yang berada di bawah masing-masing solidaritas sosial akan sebanding dan sama. Dalam keadaan demikian, masing-masing solidaritas sosial akan tetap memegang kekuasaannya atas daerah dan rakyatnya. Namun apabila suatu solidaritas sosial  dapat  mengalahkan  dan  menaklukkan  solidaritas  sosial  yang  lain. Keduanya  akan  bercampur  baur  dengan  akrabnya,  yang  kalah memberikan  dukungan  tenaga  kepadanya  dan  kemudian  yang  menang dan  kemudian  secara  bersama-sama  menuntut  tujuan  yang  lebih  tinggi dari kedaulatan dan dominasi yang dimilikinya sebelum itu. Demikianlah terus-menerus,  sehingga  kedaulatannya  sama  dengan  kedaulatan  negeri yang sedang berkuasa”. 21
Dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang menempatkan rakyat menjadi faktor penentu keberadaan  suatu  negara,  yang  tidak  terlepas  dari  solidaritas  sosial.  Sesungguhnya pemikiran  Ibnu  Khaldun  terkait  solidaritas  sosial  yang  dimiliki  oleh  rakyat,  pada dasarnya  menjadi  pijakan  dalam  memberikan  kebebasan  secara  demokrasi  tanpa adanya perbedaan antara status sosial. Sebab yang diperlukan dalam membesarkan dan membuat suatu negara berjaya yakni adanya modal dukungan dari rakyat, yang senantiasa mendorong dan menyokong demi kepentingan negara.

## KESIMPULAN
Pemikiran  politik  Ibnu  Khaldun  terkait  dengan  negara  pada  masanya,  tentu negara  yang  dimaksudkan  pada  masa  itu  kerajaan  atau  dinasti  yang  dikendalikan oleh  klan-klan  tertentu.  Sehingga  konteks  negara  pada  masa  ini,  adalah  negara dengan sistem demokrasi. Tetapi, pemikiran-pemikiran politik Ibnu Khaldun banyak menempatkan rakyat sebagai bagian terpenting dalam keberlangsungan suatu negara lewat solidaritas sosial.
Posisi  Ibnu  Khaldun  sebagai  pemikir  Islam  menjadi  sangat  sentral  dalam
20 David  Thomson, Political  Ideas diterjemahkan  oleh  Team  API  dengan  judul Pemikiran- Pemikiran Politik (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1986), h. 155.
21 Ibnu Khaldun, Muqaddimah diterjemahkan oleh  Ahmadie  Thoha dengan judul Muqaddimah Ibn Khaldun (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 167.
mengawali  analisis-analisis  sosiologis  berdasarkan badawah dan hadarah dalam melihat  fenmena  kehidupan  kemasyarakatan  yang  lebih  kompleks.  Sehingga melakukan  pengkajian  terhadap  pemikirannya  menjadi  sangat  penting  dan  masih sangat relevan dalam konteks kekinian.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Khudairi, Zainab. Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun . Bandung: Pustaka, 1995.
Baali, Fuadi, Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam . Jakarta: Pustaka Firdaus,1989.
Farid, Syed Alatas, Ibn Khaldun . Terj. Isma Soekoto dan Ahmad Baiquni, Ibn Khaldun  Biografi  Intelektual  dan  Pemikiran  Sang  Pelopor  Sosiologi . Bandung: Mizan, 2017.
Hafidz Hasyim, Watak Peradaban Dalam Epistemologi Ibnu Khaldun . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
Iqbal, Muhammad dan Amien Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam: Dari Masa  Klasik  Hingga  Indonesia  Kontemporer .  Cet;  III,  Jakarta:  Prenamedia Group, 2015
Ishom, M. El-Saha dan Saiful Hadi El-Sutha, Profil Ilmuwan Muslim Perintis Ilmu Pengetahuan Modern . Jakarta: Fauzan Inti Kreasi, 2004.
Khaldun, Ibn, Muqaddimah. Terj. Ahmadie Thoha, Muq a ddimah Ibnu Khaldun . Cet; V, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005. Raliby, Osman, Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara . Jakarta: Bulan Bintang 1978.
Suryajaya, Martin, Sejarah Pemikiran Politik Klasik . Serpong: Marjin Kiri, 2016.
Copyright Holder : ©Sulfan,Mukhsin (2021)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: CC BY SA