STRATEGI KPUD LAMONGAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN LAMONGAN PADA PEMILU SERENTAK 2019

## Zuli Kasmawanto Santi Nurjannah
Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan Email: zulikasmawanto@unisda.ac.id , santinurjannah@gmail.com
Abstrac: Elections in Indonesia cannot be separated from voters with disabilities. Not all humans  are  created  perfectly.  Some  of  our  brothers  and  sisters  have  to  live  with  various deficiencies, one of which is a person with a disability (diffable / different ability). In reality, people with disabilities remain the most vulnerable group in society. One of  the difficulties faced in the political field is the implementation of general elections in using their voting rights. The Lamongan KPUD needs to implement the right strategy in an effort to increase the  participation  of  voters  with  disabilities.  This  research  uses  descriptive  qualitative research  methods.  Qualitative  research  itself  is  research  that  as  a  whole  makes  use  of interpretive methods by presenting in the form of descriptions. The results of the research obtained are that the Lamongan KPU as the election organizer has implemented a strategy to  increase  the  participation  of  voters  with  disabilities  by  providing  socialization  and simulations regarding general elections, involving persons with disabilities by conducting a Democratic Volunteer Recrumem, some of whom are persons with disabilities.
Keywords : Lamongan KPUD Strategy, Voters with Disabilities
Abstrak: Pemilu  di  Indonesia  tidak  lepas  dengan  pemilih  penyandang  disabilitas.  Tidak semua manusia diciptakan secara sempurna ada sebagian dari saudara kita yang harus hidup dengan berbagai kekurangan salah satunya adalah penyandang disabilitas (difabel/different ability).  Dalam  kenyataannya  penyandang  disabilitas    merupakan  kelompok  yang  rentan dalam  masyarakat.  Salah  satu  kesulitan  yang  dihadap  dalam  bidang  politik  adalah  ketika pelaksanaan  pemilihan  umum  dalam  menggunakan  hak  pilihnya.  KPUD  Lamongan  perlu menerapkan  strategi  yang  tepat  dalam  upaya  meningkatkan  partisipasi  pemilih  disabilitas. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang secara keseluruhan memanfaatkan metode penafsiran dengan menyajikan dalam bentuk deskripsi. Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah  KPU  Lamongan  sebagai  penyelenggara  pemilu  telah  melakukan  Strategi  untuk meningkatkan  partisipasi  pemilih  penyandang  disabilitas  dengan  memberi  sosialisasi  dan simulasi  mengenai  tata  cara  pemilihan  umum,  melibatkan  penyandang  disabilitas  dengan melakukan rekrutmem Relawan Demokrasi yang beberapa di antaranya adalah penyandang disabilitas.
Kata Kunci: Strategi KPUD Lamongan, Pemilih Penyandang Disabilitas

## PENDAHULUAN
Pemilu di Indonesia tidak lepas dengan pemilih penyandang disabilitas. Tidak semua manusia diciptakan secara  sempurna  ada  sebagian  dari  saudara  kita  yang harus  hidup  dengan  berbagai  kekurangan  salah  satunya adalah penyandang disabilitas (difabel/different ability). Penyandang  disabilitas  dalam  kenyataanya  tetap merupakan  kelompok  yang  paling  rentan  dalam masyarakat.  Salah  satu  kesulitan  yang  dihadap  dalam bidang  politik  adalah  ketika  pelaksanaan  pemilihan umum  dalam  menggunakan  hak  pilihnya.  KPUD Lamongan  perlu  menerapkan  strategi  yang  tepat  dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas.
Berdasarkan  dokumen  KPU,  pada  tahun  2019 jumlah  pemilih  penyandang  Tuna  Grahita  atau keterbelakangan  mental  di  kabupaten  Lamongan  ada banyak  651  pemilih  atau  0,061  persen.  Tuna  daksa  di kabupaten  lamongan,  sebanyak  339  pemilih  atau  0,032 tuna  rungu/wicara  sebanyak  237  pemilih  atau  0,022 persen,  tuna  netra  sebanyak  387  pemilih  atau  0,036 persen.  sementara  pemilih  yang  tercatat  sebagai disabilitas  menduduki  posisi  paling  tinggi,  yakni sebanyak  732  pemilih  atau  0,069  persen,  angka  total penyandang  disabilitas  2,346,  menjadi  bagian  dari  total pemilih  1.056.5905  di  Kabupaten  Lamongan  dalam pemilu  tahun  2019.  (KPU  Lamongan, www.Kpu- lamongankab.go.id , 9 November 2019) KPUD  Lamongan  perlu  menerapkan  strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas.  Strategi  yang  diterapkan  tersebut  tentunya tidak asal dibuat, melainkan melalui berbagai pertimbangan  dan  riset  yang  mendalam  mengenai kondisi  penyandang  disabilitas  sebagai  sasaran  serta kondisi  internal.  Diharapkan  penyandang  disabilitas dapat  menjadi  lebih  paham  mengenai  pentingnya mempergunakaan  hak  pilih  dalam  pemilu,  sehingga semakin  banyak  penyandang  disabilitas  yang  tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini sejalan dengan amanat  undang-undang  No.  22  tahun  2007  pasal  8 mengenai  kewajiban,  tugas  dan  wewenang  Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan  sosialisasi  pemilihan  umum  pada masyarakat  luas  ini  bisa  dijadikan  sebagai  sarana pendidikan  politik  untuk  meningkatkan  pemahaman masyarakat,  sosialisasi  ini  dampaknya  terjadi  pada tingkat partisipasi politik masyarakat. (UU. No 22 Tahun 2007 Pasal 8)
Salah satu indikator suksesnya suatu penyelengaraan  pemilihan  umum  adalah  partisipasi masyarakat  Kabupaten  yang  memiliki  angka  tingkat partisipasi  politik  masyarakat  dalam  pemilihan  umum yang  cukup  tinggi  dan  itu  tidak  lepas  dari  partisipasi pemilih  penyandang  disabilitas.  KPU  RI  menargetkan 77,5%  tingkat  partisipasi  masyarakat  di  pemilu  tahun
2019.  KPU  Kabupaten  Lamongan  di  pemilu  kali  ini mencapai target nasional yaitu 78,53% semua ini berkat kerja keras KPU dan relawan demokrasi yang selama tiga bulan gelar sosialisasi kepada masyarakat lamongan agar menggunakan  pilihnya.  (KPU  Lamongan, www.Kpu- lamongankab.go.id , 9 November 2019)
Hal ini yang mendorong penulis merasa tertarik untuk  meneliti  hal  tersebut.  karena  disaat  wilayah  lain mendapat  kesulitan  dalam  meningkatkan  partisipasi politik  masyarakat,  Kabupaten  Lamongan  masih  bisa mempertahankan  tingkat  partisipasi  politik  masyarakat ini.

## KAJIAN PUSTAKA Strategi Politik
Strategi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah  rencana  yang  cermat  mengenai  kegiatan  untuk mencapai  sasaran  khusus.  Penyusunan  sebuah  strategi harus  menggunakan  metode  maupun  teknik-teknik tertentu  sehingga  kebijaksanaan  yang  dihasilkan  akan optimal. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan keahlian yang  memadai  dalam  mencapai  tujuan  organisasi. Strategi dalam suatu organisasi adalah tindakan-tindakan dan  pendekatan-pendekatan  organisasi  yang  diterapkan oleh pihak pimipinan guna mencapai kinerja keorganisasian yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Macam-Macam Strategi Menurut Koteen dalam Salusu,  terdapat  beberapa  tipe  strategi  yaitu  sebagai berikut :
1. Strategi Organisasi (Corporate Strategy) Strategi  ini  ada  kaitannya  dengan  perumusan  misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategis yang baru.  Pembahasan  ini  diperlukan,  yaitu  apa  yang diakukan dan dilakukan untuk siapa.
2. Strategi Program (Program Strategy) Strategi  ini  memberikan perhatian pada  keterkaitan strategi  dari  suatu  program  tertentu  yaitu  dampak apabila  suatu  program  tertentu  diperkenalkan  dan dilancarkan  dan  dampak  bagi  sasaran  organisasi. (Annisa Putri, 2019: 55)
3. Strategi  Pendukung  Sumber  Daya  (Rescource Support  Strategy)  Strategi  sumber  daya  ini dilakukan  dengan  memusatkan  perhatian  pada memaksimalkan manfaat sumber daya esensial yang telah  tersedia  untuk  meningkatkan  kualitas  kinerja organisasi.  Sumber  daya  itu  berupa  keuangan, tenaga, teknologi, dan lain sebagainya.
4. Strategi Kelembagaan (Institutional Strategy) Strategi kelembagaan ini focus pada pengembangan kemampuan organisasi dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis. (Salusu, 1996: 357)

## Partisipasi Pemilih
Partisipasi pemilih merupakan faktor terpenting dalam  suatu  pengambil  keputusan  karena  tanpa
partisipasi  pemilih  keputusan  yang  dibuat  oleh pemerintah  tidak  akan  berjalan  dengan  baik.  Partisipasi pemilih  merupakan  salah  satu  bagian  penting  dalam tatanan Negara yang demokrasi, partisipasi pemilih juga menunjukan tentang ciri khas adanya sebuah moderenisasi  politik.  Negara-negara  yang  proses moderenisasinya  secara  umum  sudah  berjalan  dengan baik, biasanya tingkat partisipasinya meningkat.
Adapun  tujuan  partisipasi  politik  sebagai berikut  :  Pertama,  parisipasi  politik  dilakukan  agar terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan oleh  pemerintah.  Kedua,  partisipasi  politik  untuk mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pemerintah.  Ketiga,  tujuan  dari  partisipasi  politik  aktif, yaitu dengan cara mendatangi tempat pemungutan suara untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.
Hak  Warga  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam pemilihan umum disebut  sebagai  hak pilih,  yang  terdiri dari hak pilih pasif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih).
1. Hak  memilih  (hak  pilih  aktif)  Hak  memilih  adalah hak warga negara dalam memilih wakilnya didalam suatu  pemilihan  umum.  Partisipasi  warga  Negara dalam  pemilihan  umum  merupakan  rangkaian kegiatan  membuat  keputusaan,  yaitu  apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Kedaulatan  politik  sebuah  bangsa  akan  tanpak dengan sendirinya di tangan rakyat pemilih melalui pemilihan umum.
2. Hak  dipilih  (hak  pilih  pasif)  Hak  pilih  adalah  hak warganegara untuk dipilih menjadi anggota sesuatu badan  permusyawaratan/perwakilan  rakyat  dalam suatu pemilihan umum.

## Disitabilitas dalam Pemilu
Kaum  disabilitas  adalah  seseorang  yang mempunyai  kekurangan  mental  maupun  fisik  yang dialami  dalam  diri  seseorang,  di  dalam  perudang- undangan  kaum  difabel  ini  dijamin  haknya  sebagai pemilik  hak  suara  di  pemilu  sesuai  dengan  ketetapan yang  berlaku.  di  Kabupaten  Lamongan  Penyandang Disabilitas  diberikan  hak  untuk  menggunakan  hak suaranya  melalui  mekanisme  pemilihan  yang  telah ditetapkan  oleh  KPUD  Kabupaten  Lamongan.  (Nadya Kharima, 2014: 42)
Adapun data pemilu dari penyandang disabilitas tersebut adalah :
Tabel 1 Data Pemilu Penyandang Disabilitas 2019 No Kategori disitabilitas Jumlah 1 Tuna netra 387 2 Tuna rungu 237
3 Tuna grahita 653
4
Daksa 339 5 Lainnya - Total 2.346

## 1. Disabilitas di dalam Indonesia
Sejak awal masa kemerdekaan indonesia hingga tahun 2011, terdapat sekitar sepuluh istilah yang secara  resmi  digunakan  dalam  merujuk  dan menyebutkan  orang  dengan  sebutan  disabilitas dalam  interaksi  sehari-hari  public  Indonesia ataupun  dokumen  legal  pada  tingkat  nasional maupun  tingkat  lokal.  Keterangan  dari  semua istilah  tersebut  dijabarkan  adalah  sebagai berikut:
a. Cacat Istilah  cacat  ini  pernah  digunakan  di  dua dokumen  legal  yaitu  Undang-undang  no.33  tahun 1947  pernah  menggunakan  istilah  cacai  ini  tentang Ganti  Rugi  Buruh  yang  kecelakaan,  dan  Undang- undang  No.4  tahun  1979  tentang  Kesejahteraan Anak. Kedua Undang-undang tersebut sudah tidaak berlaku  lagi  dan  digantikan  dengan  peraturan  yang baru. Kata cacat merupakan kata benda, jika dilihat pada  kamus  umum  bahasa  Indonesia  mengandung beberapa arti, yaitu: kekurangan yang menyebabkan nilai  atau  mutunya  kurang  baik  atau  kurang sempurna yang terdapat di badan, benda, batin atau akhlak.  Lecet  kerusakan  yang  menyebabkan keadaanya  menjadi  kurang  baik  dan  kurang sempurna.  Cela  aib  tidak  kurang  sempurna  (Dini Widinarsih, tanpa tahun, 131).
b. Orang-orang  dalam  keadaan  kekurangan  jasmani atau rohaninya Undang-undang  no.  12  tahun  1954  tentang Dasar-dasar  pendidikan  dan  pengajaran  di  sekolah untuk  seluruh  wilayah  di  Indonesia  pernah menggunakan  istilah  ini  dalam  dokumen,  namun Undang-undang  ini  sudah  tidak  berlaku  lagi  sejak terbitkannya  Undang-undang  no  20  tahun  2003 tentang sistem pendidikan nasional.
c. Orang  yang  mempunyai  gangguan  atau  kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya Undang-undang no.6 tahun1974 tentang Ketentuan  Pokok  Kesejahteraan  Sosial  pernah menggunakan  istilah  ini  dalam  peraturan  resmi. Undang-undang  ini  juga  tidak  berlaku  lagi  sejak diterbitkannya  Undang-undang  no.  11  tahun  2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
d. Tuna
Istilah  tuna  ini  dulu  pernah  digunakan  dalam dokumen  resmi  yaitu  bagian  penjelasan  dari Undang-undang no. 6 tahun 1974 tentang ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, namun undang-undang ini  sudah  tidak  berlaku  sejak  digantikan  peraturan baru. Jika dilihat pada Kamus Bahasa Indonesia kata “tuna” mengandung beberapa arti harfiah diantaranya yaitu luka, kurang dan tidak memiliki.
Kata  tuna  berasal  dari  bahasa  Jawa  kuno  yang berarti  rusak  atau  rugi.  Tetapi  kata  ini  layak digunakan  pada  barang  yang  rusak,  seperti  halnya kata  cacat.  Penggunaan  kata  ini  dimulai  pada  awal tahun  1960-an  sebagai  bagian  dari  istilah  yang mengacu  pada  kekurangan  yang  dialami  oleh seseorang pada fungsi organ tubuhnya, penggunaan istilah  tuna  ini  pada  awalnya  dimaksudkan  untuk memperluas  kata  cacat  demi  untuk  menghormati martabat penyandangnya.
Ragam  penggunaan  istilah  tuna  terkait  dengan kekurangan  fungsi  organ  tubuh  yang  dialami seseorang adalah sebagai berikut:
1) Tuna Daksa (cacat tubuh)
2) Tuna  Grahita  (cacat  pikiran,  lemah  daya tangkap, keterbelakangan mental)
3) Tuna  Laras  (sukar  mengendalikan  emosi dan sosial)
4) Tuna Netra (tidak dapat melihat buta)
5) Tuna Wicara (tidak dapat berbicara bisu)
6) Tuna Rungu (tidak dapat mendengar, tuli) Uniknya walaupun dokumen sifatnya legal penggunaan  istilah  tuna  ini  sudah  tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya peraturan baru,  namun  istilah-istilah  tersebut  masih terdengar familiar.
e. Penderita Cacat Peraturan  pemerintah  No.  36  Tahun  1980 tentang  Usaha  Kesejahteraan  Sosial  bagi  penderita cacat  pernah  menggunakan  istilah  ini  dalam dokumen. Begitu juga pada Undang-undang No. 14 Tahun  1992  tentang  lalu  lintas  angkutan  jalan. Perarturan  ini  sudah  tidak  berlaku  mulai  dari bergantinya  Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun 1998 tentang Usaha-usaha peningkatan
Kesejahteraan  Sosial  bagi  penyandang  cacat.  Serta Undang-undang  No.  22  tahun  2009  tentang  lalu lintas dan angkutan jalan.
f. Penyandang kelainan Istilah  ini  pernah  digunakan  dalam  dokumen Peraturan  Pemerintah  No.  72  Tahun  1991  tentang Pendidikan luar biasa. Serta Undang-undang No. 20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. Undang-undang  ini  masih  berlaku  sampai  saat  ini sebagai  peraturan  resmi,  kelainan  yang  dimaksud
disini  adalah  mencakup  kelainan  fisik,  mental, intelektual,  emosional  dan  sosial.  Tetapi  peraturan pemerintah  tersebut  sudah  tidak  berlaku  kembali sejak  diterbitkanya  dokumen  yang  baru  yaitu peraturan  Pemerintah  no.  17  tahun  2010  tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
g. Anak  berkebutuhan  khusus  atau  biasanya  disebut dengan istilah anak luar biasa
Istilah  anak  berkebutuhan  khusus  pernah digunakan  dalam  dokumen  peraturan  yang  berupa surat  edaran  dari  Direktorat  Jendral  Pendidikan Dasar dan menengah nomor 380/G/MN/tahun 2003 tentang pendidikan inklusi. Selain itu, istilah ini juga terdapat  pada  Peraturan  Mentri  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  No.  10  Tahun 2011 tentang Kebijakan Anak berkebutuhan khusus, yang  kemudian  sudah  dicabut.  (Nur  Kholis,  2013, 56)
h. Penyandang Cacat Istilah  ini  pertama  kali  digunakan  dalam dokumen Undangundang No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan,  pada  Pasal  42  Undang-undang  ini sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkanya Undang- undang  No.  1  Tahun  2009  tentang  penerbangan. Namun seiring dengan berjalannya waktu kemudian, orang Indonesia terutama aktivis dengan disabilitas mengkritik  definisi  dalam  Undang-undang  No. 4/1997  sebagai  istilah  yang  masih  cenderung  fokus atau menitikberatkan pada kekurangan fisik/physical/deficit    berupa  ketidak  normalan secara medis. Hal ini dirasa dan dinilai mendiskreditkan,  menstigma  para  penyandang cacat. (Arif Maftuhin, 2016: 146)
i. Difable Sejak  tahun  1990-an,  di  Indonesia  muncul istilah  difable  yang  merupakan    singkatan  dari differently abled sebagai counter terhadap penggunaan  istilah  penyandang  cacat  yang  dinilai dan  dirasa  stigmatis.  Istilah  difable  ini  digunakan dengan argumen bahwa mereka bukan tidak mampu sebagai terjemah dari disability, melainkan memiliki kemampuan yang berbeda. Dicontohkan antara lain dengan  kasus  bahwa  mungkin  dengan  tidak memiliki kaki atau kaki yang layu/lumpuh individu menjadi  tidak  dapat  melakukan  mobilitas  dari  satu tampat  ke  tempat  lain  dengan  cara  berjalan menggunakan  kedua  kaki  (secara  normal)  tetapi individu  tersebut  tetap  mampu  mobilitas  seperti berjalan  itu  dengan  cara  yang  berbeda  yaitu menggunakan kursi roda.
j. Penyandang Disabilitas Seiring dengan Indonesia meratifikasi Konvensi PBB  yang  berisi  tentang  Hak-hak  Penyandang
Disabilitas  (UNCRPD)  dan  tertuang  menjadi Undang-undang  No  19 Tahun  2011,  diperkenalkan istilah penyandang disabilitas semiloka terminology “penyandang  cacat”  dalam  rangka  mendorong ratifikasi  Konvensi  Internasional  tentang  Hak-hak Pennyandang Cacat telah diadakan pada 8-9 Januari 2009,  dihadiri  oleh  para  pakar  (linguistic,  sosial budaya, hukum,hak asasi manusia/HAM, psikologi)

## METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian Penelitian  ini  menggunakan  desain  studi dengan  metode  penelitian  yaitu  metode  penelitian kualitatif.  Penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  melalui  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari subjek yang diteliti.
2. Fokus Penelitian Adapun  yang  menjadi  fokus  penelitian adalah :
a. Strategi  yang  dilakukan  oleh  KPU  untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Lamongan terutama bagi penyandang disabilitas pada pemilu serentak 2019.
b. Hambatan-hambatan  yang  dialami  oleh  KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Lamongan pada pemilu serentak 2019.
c. Manfaat sosialisasi yang diperoleh penyandang disabilitas,  dengan  strategi KPU  dalam meningkatkan  partisipasi  pemilih  penyandang disabilitas.
3. Lokasi Penelitian Lokasi  penelitian  merupakan  alur  yang paling  utama  dalam  menangkap  fenomena  atau peristiwa  yang  sebenarnya  dari  objek  yang  diteliti dalam  rangka  mendapatkan  data-data  penelitian yang  akurat.  Untuk  menunjang  hasil  data  yang sesuai dalam mencapai hasil penelitian yang sesuai, maka penelitian akan dilakukan di KPU Kabupaten Lamongan dan di Komunitas Penyandang
Disabilitas.
4. Informan Penelitian Teknik penentuan informan dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik  purposive sampling,  dipenelitian  kualitatif  tidak  dipersoalkan beberapa jumlah informan, dimana peneliti mengambil informan yang mengetahui
permasalahan tentang strategi KPU dalam meningkatkan  pertisipasi  pemilih  penyandang disabilitas.  Yang  ikut  terjun  langsung  memberikan penyuluhan.
5. Sumber Informasi
Mengumpulkan  data  untuk  penelitian kualitatif diperlukan kecermatan lebih agar memperoleh data yang diinginkan. Karena penelitian  kualitatif  mengandalkan  perolehan  data dari  hasil  observasi  dan  interaksi  yang  dilakukan oleh peneliti.
6. Teknik Pengumpulan Data  Dalam  studi  ini  sumber  informasi digolongkan  dalam  dua  kategori  yaitu  data  primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber utama dan dikumpulkan secara khusus  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian. Sedangkan  data  skunder  merupakan  data  yang digunakan  untuk  mengisi  kebutuhan  akan  rujukan khusus  pada  beberapa  hal.  Adapun  teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (Sugiono, 2012:224-226
a) Observasi
Teknik  Observasi  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  penelitian  langsung turun  ke  lapangan  lokasi  penelitian,  untuk melihat  dan  mendengar  sumber  data.  Adapun fokus  yang  akan  diamati  adalah  di  KPU Kabupaten Lamongan serta Komunitas
Penyandang Disabilitas.
b) Wawancara Teknik  wawancara  ini  dimaksudkan  untuk mengumpulkan  data  dangan  cara  Tanya  jawab yang  dikerjakaan  dengan  sistematik  dan berlandaskan  pada  masalah,  tujuan  dan hipotesis  penelitian.  Hal  ini  mengenai  pada laporan  diri  sendiri  atau  self-report,  atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Dalam penelitian ini penulis mengunakan  metode  (interview)  yaitu  Tanya jawab terarah. Wawancara adalah percakapaan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer)  mengajukaan  pertanyaan  dan pewawancara (interviewee) orang yang memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  itu. Dalam  penelitiaan  ini,  peneliti  menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Pengumpulan data dengan teknik wawancara ini mengharuskan  pewawancara  membuat  garis besar pokok-pokok dan kerangka yang dirumuskan  tidak  perlu  dipertanyakan  secara berurutan. Tujuan peneliti menggunakan teknik wawancara    adalah  untuk  mendapatkan  data secara  jelas  serta  konkret  tentang  bagaimana setrategi  KPU  untuk  meningkatkan  partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Peneliti menggunakan teknik  ini agar wawancara dapat
terarah  sesuai  konsep  dan  dan  untuk  menjaga agar  pokok-pokok  yang  direncanakaan  dapat seluruhnya  tercakup.  Wawancara  dilakukan berdasarkan kisi-kisi pertanyaan dan disesuaikan  dengan  keadaan  responden  dalam konteks  wawancara  sebenarnya.  Penelitian mengunakaan  wawancara  semi  terstruktur (indept  interview)  yang  mana  pertanyaan dikembangkan sambil bertanya setelah informan  tersebut  menjawab  sehingga  terjadi wawancara  yang  interaktif  antara  peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan dengan  direkam  sehingga  data  yang  diperoleh dapat dikonfirmasi kembali.
c) Dokumentasi Peneliti  menggunakan  dokumentasi  sebagai dasar untuk mengungkap masalahmasalah yang ada  dalam  penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan data  dokumentasi  adalah  pengambilan  data yang  diperoleh  melalui  dokumendokumen, dalam  penelitian  ini  penulis  mengumpulkan data-data  seperti  hasil  penelitian  terdahulu, catatan,  laporan-laporan  dan  foto-foto  yang berkiatan dengan lokasi penelitian dan masalah yang diteliti.
d) Triangulasi Untuk  mendapatkan  keabsahan  hasil  dari sebuah  penelitian,  sebelum  menentukan  dan memutuskan  analisis  data,  pertama  kali  yang dilakukan adalah pemeriksaan keabsahan untuk mengetahui  kebenaraan  dan  keakuratan  data yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini.  Peneliti melakukan  penelitian  ini  dengan  triangulasi Metode.  Menurut  patton  dalam  Moleong, menjelaskan bahwa terdapat  dua strategi  yaitu,
(1) pengecekan terhadap kepercayaan penemuan  hasil  penelitian  dari  beberapa pengumpulan  data.  (2)  pengecekan  derajat kepercayaan beberapa sumber data mengunakan metode yang sama. Dengan menggali kebenaraan informasi tertentu melalui berbagai metode  dan  sumber  perolehan  data.  Misalnya dengan wawancara, dokumen, gambar atau foto. Dengan  beberapa  cara  itu,  peneliti  akan mendapatkan  pandangan  yang  berbeda  pula mengenai fenomena yang diteliti.
7. Teknik Analisis Data Teknik  analisis  data  dilakukan  saat pengumpulan  data  berlangsung,  dan  setelah pengumpulan  data  dalam  priode  tertentu.  Pada saat  wawancara,  peneliti  harus  melakukan analisis terhadap hasil jawaban wawancara. Jika hasil jawaban yang diwawancarai dirasa belum
memuaskan,  maka  peneliti  dapat  mengajukan pertanyaan  lagi,  sampai  tahap  tertentu,  hingga diperoleh  data  yang  dianggap  kardibel  oleh peneliti.
Analisis  data  penelitian  kualitatif  ini dilakukan secara intraktif dan berlangsung terus menerus  sampai  tuntas.  Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:
a) Pengumpulan Data Pengumpulan  data  yaitu  peneliti  mengumpulkan data  di  lokasi  penelitian  dengan  cara  observasi, wawancara,  dan  mendokumentasi  kegiatan  yang diteliti  dengan  menentukan  strategi  pengumpulan data  yang  dipandang  tepat  dan  untuk  menentukan fokus  serta  pendalaman  data  pada  saat  proses pengumpulan data.
b) Reduksi Data Reduksi  data  yaitu  proses  pemilihan,  pemusatan perhatian  pada  penyerderhanaan,  pengabstrakan, dan  transformasi  data  yang  muncul  dari  catatan- catatan  tertulis  dilapangan.  Peneliti  melakukan reduksi  data  ini  dengan  terus  menerus  dalam penelitian  kualitatif.  Dengan  cara  reduksi  data, peneliti  dapat  memilih  data  yang  dikode  dan membuang  pola  mana  yang  tidak  sesuai  serta meringkas sebagian data tersebar dan cerita apa yang sedang  berkembang  kemudian  disesuaikan  dengan kebutuhan penelitian tentang relasi KPU ini.
c) Penyajiaan  Data  Data  yang  telah  didapatkan  dan disusun  sehingga  mampu  untuk  dibuat  sebuah kesimpulan. Pada penelitian kualitatif penyajian data berupa teks naratif termasuk data yang berupa angka diuraikan dalam bentuk kata dan kalimat.
d) Penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan  salah  satu  kegiatan  analisis  yang  lebih dikhususkan  pada  penafsiran  data  yang  telah disajikan.36 Selama penelitian berlangsung, kesimpulan dari penelitian ini merupakan hasil dari data  yang  diperoleh  KPU  Kabupaten  Lamongan sebagai  objek  penelitian  dan  juga  dari  teori  yang digunakan sehingga dapat menarik kesimpulan yang sesuai dengan alur penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Strategi  KPU  Lamongan  dalam  Meningkatkan Partiaipasi Penyandang Disabilitas dalam
Pelaksanaan Pemilihan Umum
Komisi  Pemilihan  Umum  memiliki  misi meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi  aktif  dalam  pemilihan  Umum  demi terwujudtnya  cita-cita  masyarakat  Indonesia  yang demokratis.  Melalui  penyusunan  peraturan  yang aksesabel  terhadap  penyandang  disabilitas,  ruangruang yang  menjadi  celah  minimnya  akses  selalu  diupayakan
untuk diperbaiki. Minimnya informasi dan fasilitas bagi penyandang disabilitas menjadi kendala utama rendahnya  partisioasi  dalam  penyelenggaraan  pemilu. Kebijakan  yang  bisadilakukan  adalah  bahwa  fasilitas kertas atau surat suara itu perlu ditingkatkan. Hal ini tentu saja  bisa  dilakukan  dengan  mengacu  pada  jumlah  data pemilih.  Karena  tidak  semua  wilayah  mempunyai pemilih  difabel.  Dengan  data  akurat,  maka  diharapkan dari panitia bisa lebih memberikan perhatian khusus bagi kaum difabel. Untuk TPS kedepan, juga disediakan bilik khusus difabel kalau memang di TPS yang bersangkutan terhadap pemilih difabel sehingga kenyamanan kelompok  difabel  bisa  ditingkatkan.  Untuk  hal  ini, memang  dibutuhkan  kerja  sama  dari  berbagai  pihak terutama  dari  KPU  Kabupaten  Lamongan  dan  Dinas Sosial Kabupaten, mengingat karena sekarang dari Dinas Sosial  adalah  kelompok  yang  memberi  perhatian  lebih kepada kaum difabel.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan di dalam wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum.  Untuk itu  KPU  Kabupaten  Lamongan  berupaya  untuk meningkatkan  peran  dan  partisipasi  aktif  masyarakat khususnya  kelompok  penyandang  disabilitas  melalui kegiatan sosialisasi. Menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 Pasal 1 angka 10,  Sosialisasi  Pemilihan  adalah  proses  penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan.64 Dalam implementasinya sosialisasi diselenggarakan  di  seluruh  wilayah  kabupaten/kota dalam hal ini tentunya wilayah Kabupaten Lamongan.
Pada  Pemilu  serentak  2019  KPU  Kabupaten Lamongan juga melakukan sosialisasi kepada Komunitas Penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Lamongan  guna meningkatkan  Partisipasi  Politik.  Berdasarkan  analisis strategi  yang  diuraikan  diatas,  KPU  Lamongan merumuskan strategi atau kebijakan yang dilakukan KPU Lamongan dalam meningkatkan peran warga penyandang disabilitas antara lain :
1. Penguatan Kelembagaan
Lebih khusus dalam bidang pemerintah berpendapat bahwa pengembangan kapasitas merupakan serangkaian strategi yang diajukan untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas, dan
responsivitas  dari  kinerja  pemerintah,  dengan memuasatkan  perhatian  kepada  pengembangan dimensi, sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan atau lingkungan.
a) Meningkatkan  Peran  PPS  dan  KPPS  sebagai komunikator dalam sosialisasi kegiatan pemilu
Menurut  penuturan  pak  Siswanto  diatas menyebutkan  bahwa  KPU  Lamongan  dalam penguatan  kelembagaan  adalah  mengadakan Bimbingan  Teknis  dengan  melibatkan  anggota PPS  dan  KPPS,  yang  bertujuan  setelah Bimbingan  Teknis  PPS  dan  KPPS  bisa mensosialisasikan  kepada  masyarakat  dengan cermat, berbuat adil, menjaga independensi dan professional.  KPU  Lamongan  adalah  instansi yang  mempunyai  wewenang  penuh  dalam menyelenggarakan  pemilu  dengan  didukung Undang-undang  atau  peraturan  yang  berupa kewenangan dan tugas.
b) Pembentukan Relawan Demokrasi Keberadaan relawan demokrasi untuk mengkampanyekan kesadaran dalam
menggunakan hak pilih dirasa mampu memberi konstribusi. Walaupun kendala secara mendasar tetap ada yaitu kendala waktu, dimana masalah waktu  pembentukan  para  relawan  yang dilakukan  masih  terasa  kurang  terutama  bagi kelompok  difabel.  Karena  untuk  sosialisasi kepada difabel banyak yang harus diperhatikan. Berbeda dengan segmentasi relawan demokrasi bagi  stakeholder  yang  lain,  mungkin  lebih mudah.  Karen  mereka  bisa  menggunakan berbagai  macam  strategi  pendekatan  namun kalau  untuk  kelompok  difabel,  itu  tidak  bisa dilakukan,  karena  memang  forumnya  harus khusus. Relawan demokrasi, sejauh ini memberi dampak bagi penyandang disabilitas untuk bisa lebih kenal politik. Banyak diskusi-diskusi yang menghasilkan  dinamika  untuk  bisa  lebih  jauh mengetahui bahwa kebutuhna difabel antar satu kelompok dengan kelompok yang lain tidaklah sama tetapi seringkali dipukul rata bahwa semua difabel itu sama
2. Strategi Program sosialisasi Strategi  sosialisasi  KPU  Lamongan  yaitu berupa tatp muka denagn pola  pelaksanaanya  yaitu melalui  ceramah,  dialog,  serta  melakukan  simulasi pencoblosan,  strategi  ini  dipilih  oleh  KPU  dengan maksud  selain  menyebarkan  informasi  pemilu kepada masyarakat, KPU juga ingin menjalin ikatan emosional dengan masyarakat penyandang disabilitas.  Dari  strategi  sosialisasi  yang  sudah dilaksanakan  oleh  KPU  Kabupaten  Lamongan kepada segmen masyarakat disabilitas tersebut diliat dari  muatan  materi  sosialisasi,  serta  strategi sosialisasi yang digunakan menunjukan sudah sesuai dengan  krakteristik  segmen,  serta  pelaksanaan sosialisasi tersebut sudah berjalan dengan peraturan yang ada.

## B. Faktor Pendukung dan Penghambat
1. Faktor Pendukung
a) Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Dari  untaian  pembahasan  yang  telah  diuraikan peneliti  pada  pembahasan  sebelumnya  maka terlihat  bahwa  peran  organisasi  masyarakat sangat  membantu  dalam  proses  sosialisasi,  hal tersebut  dapat  dilihat  dari  kerjasama  yang dilakukan  KPUD  Lamongan  dengan  lembaga swadaya  masyarakat  yang  bergerak  dibidang kaum  difabel  yakni  sigap  dan  cikal  yang menjembatani peran KPUD dalam memberikan sosialisasi  kepada  penyandang  disabilitas dengan  demikian  tidak  terjadi  kendala  dalam proses  komunikasi  yang  dilakukan  baik  dari pihak pembicara atau narasumber yakni KPUD Lamongan dan dari pihak penyandang disabilitas selaku peserta sosialisasi.
b) Penggunaan  Alat  Peraga  Sosialisasi  (APS) Dalam  sosialisasinya  KPU  Lamongan  juga membuat  alat  peraga  sosialisasi  (APS), penggunaan  APS  ini  tentu  menjadi  faktor pendukung yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui proses sosialisasi, alat APS yang  dibentuk  untuk  digunakan  oleh  KPUD Kabupaten  Lamongan,  ini  juga  mencakup semua  elemen  masyarakat,  baik  masyarakat yang normal maupun masyarakat yang mengalami disabilitas, sehingga dengan adanya APS  yang  dikeluarkan  oleh  KPUD  Kabupaten Lamongan  membantu  pihak  KPUD  dalam memberikan sosialisasi guna memperlancar dan mengurangi resiko penurunan pemilih.
c) Media Massa Di era yang semakin canggih  ini tentu menjadi hal yang wajar apabila pihak KPU Lamongan melakukan sosialisasi melalui media massa,  karena  melihat  aspek-aspek  yang  ada dimasyarakat  sehingga  penggunaan  media massa  ini  dinilai  efektif  dalam  pelaksanaan sosialisasi.  Dengan  berbagai  pilihan  media massa  seperti  media  tronik  (yakni  televisi, radio) media siber (yakni media sosial, website serta  blogspot)  dan  media  cetak  (yakni  surat kabar, banner) tentu akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi tentang tahapan dan sosialisasi pemilu.
d) Peran  serta  petugas  KPUD  Lamongan  melalui Relasi Tidak dapat dipungkiri bahwa sukses dan tidaknya  pelaksaan  pemilu  berasal  dari  proses sosialisasi, apabila proses sosialisasi ini berjalan dengan baik maka akan didapat hasil yang linear dengan proses sosialisasi begitupun sebaliknya. Dibalik kesuksesan dari proses sosialisasi yang
diklaim oleh pihak KPU Lamongan tidak lepas dari  peran  serta  relawan  demokrasi  (Relasi) yang  menjadi  gardu  depan  dalam  proses sosialisasi, relasi inilah yang turun langsung ke lapangan  untuk  memberikan  arahan  dan sosialisasi  tentang  pemilu  2019  dengan  masuk kedalam  setiap  bagian  elemen  masyarakat. Sehingga didalam proses yang dilakukan relasi inilah  yang  nantinya  menjadi  titik  kunci keberhasilan dari proses sosialisasi.
2. Faktor Penghambat Kendala Anggaran
Dalam menyelenggarakan sosialisasi atau program- program  dalam  upaya  meningkatkan  partisipasi pemilih  dukungan  finansial  atau  anggaran  menjadi sangat  penting.  Dalam  hal  ini  kendala  KPUD Kabupaten Lamongan adalah anggaran yang kurang memadai.  Anggaran  menjadi  salah  satu  kendala KPUD  Kabupaten  Lamongan  dalam  menjalankan program-program  terkait  pemilu  serentak  di Kabupaten Lamongan Tahun 2019. Anggaran yang diterima KPU Lamongan sebesar Rp 25.590.000.000. Anggaran sangat dibutuhkan untuk menopang  program-program  dan  mensukseskan pemilu seretak 2019, untuk anggaran sosialisasi, bisa dikatakan kurang Karena cakupan segmentasnya ini luas, meliputi basis disabilitas, basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih pemuda, basis kaum marjinal,  basis  komunitas,  basis  keagamaan,  basis warga internet dan basis warga adat dan budaya. Ini mengakibatkan program-program KPUD Kabupaten Lamongan menjadi terhambat. Untuk melaksanakan program  dari  KPU  jelas  memakan  biaya,  dan keterbatasan  biaya  yang  dimiliki  KPU  Kabupaten Lamongan  menjadi  penghambat  misalnya  70 sosialisasi  terhadap  masyarakat,  biaya  untuk perlengkapan  seperti  kertas,  tinta  dan  transportasi memakan  biaya  yang cukup besar sedangkan biaya yang dimiliki KPU Kabupaten di Lamongan sangat minim
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
1. Strategi  KPU  dalam  meningkatkan  partisipasi pemilih  penyandang  disabilitas  yaitu  dengan  cara Penguatan Kelembagaan meningkatkan peran PPK, PPS,  dan  KPPS  sebagai  komunikator  dalam sosialisasi  kegiatan  pemilu,  pembentukan  relawan demokrasi  dalam  kapasitasnya  untuk  membantu kerja-kerja  sosialisasi  dalam  rangka  promosi penggunaan  hak  pilih  bagi  warga  khusunya penyandang disabilitas, setidaknya memberi dampak  secara  tidak  langsung  bagi  upaya meningkatkan  partisipasi  pemilih  penyandang
disabilitas  dalam  pemilu  serentak  2019.  Strategi Program sosialisasi komunikasi dengan tatap muka secara  langsung  tanpa  perantara.  Menyampaikan informasi  tentang  tahapan,  jadwal,  dan  program pemilihan,  kemudian  memberikan  pemahaman  dan kesadaran  kepada  masyarakat  disabilitas  tentang pentingnya partisipasi masyarakat disabilitas dalam mendukung  terlaksananya  pemilu  serentak  2019 dikabupaten  lamongan.  Komunikasi  melalui  media massa adanya penggunaan berbagai media komunikasi,  media  siber  yang  digunakan  KPU Kabupaten  Lamongan  dalam  mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan umum, merupakan hal yang penting dalam meningkatkan pertisipasi masyarakat.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Faktor
pendukung berkerjasama dengan Organisasi
Masyarakat,  peran  organisasi  masyarakat  sangat membantu  dalam  proses  sosialisasi,  hal  tersebut dapat  dilihat dari kerjasama  yang dilakukan KPUD Lamongan  dengan  lembaga  swadaya  masyarakat yang  bergerak  dibidang  kaum  difable.  penggunaan APS  menjadi  faktor  pendukung  yang  dapat dirasakan  langsung oleh  masyarakat melalui proses sosialisasi, alat APS yang dibentuk untuk digunakan oleh  KPUD  Kabupaten  Lamongan,  ini  juga mencakup semua elemen masyarakat, baik masyarakat  yang  normal  maupun  masyarakat  yang mengalami  disabilitas.  Komunikasi  melalui  Media massa siber memberikan kemudahan bagi masyarakat  untuk  mendapatkan  berbagai  informasi tentang  tahapan  dan  sosialisasi  pemilu.  Yang menjadi  Faktor  Penghambat  KPU  Lamongan  yaitu keterbatasan  biaya  yang  dimiliki  KPU  Kabupaten Lamongan menjadi penghambat misalnya sosialisasi terhadap  masyarakat,  biaya  untuk  perlengkapan seperti kertas, tinta dan transportasi memakan biaya yang  cukup  besar  sedangkan  biaya  yang  dimiliki KPU Kabupaten di Lamongan sangat minim.
B. Saran
1. Hendaknya  pihak  KPU  Kabupaten  Lamongan melakukan  usaha-usaha  peningkatan  kemampuan anggotanya  secara  kuantitas  dan  kualitas  sehingga mampu  bertindak  efektif  dan  efesien  guna mengantisipasi berbagai macam kendala yang sering terjadi pada tingkat teknis lapangan.
2. Hendaknya secara rutin KPU Kabupaten Lamongan selalu  mensosialisasikan  kegiatan  yang  berkaitan dengan  pemilu,  tidak  hanya  dilakukan  pada  saat pemilu  akan  dilasanakan,  khususnya  mengadakan Komunikasi  dengan  komunitas  disabilitas  terkait penambahan  data  difabel  dan  selanjutnya  didata untuk  dilakukan  sosialisasi  dan  menambah  alat
bantu yang dibutuhkan, terkhusus untuk didesa yang banyak masyarakat penyandang difabelnya.
3. KPU  harus  lebih  giat  lagi  menggandeng  organisasi kemasyarakatan  maupun  Komunitas  yang  ada  di Kabupaten  Lamongan  guna  mensukseskan  pemilu terdekat ini (PILBUP), agar semua kalangan paham akan pentingnya hak pilih mereka

## DAFTAR PUSTAKA
Annisa  Putri,  Strategi  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota Bandar Lampung Dalam Peningkatan Partisipasi pemilih Pemula Pada Pilpres 2019,
Dini  Widinarsih,  “Perkembangan  Istilah  dan  definisi“ dalam  Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan  sosial,  Vol.  I, No. 2 Oktober
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Depertemen Pendidikan  Nasional  Edisi  ke-3  Balai  Pustaka, Jakarta Grenmedia, 2000)
Miriam budiardjo. Dasar-Dasar ilmu politik. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2012)
Nadya  Kharima,  Problematika  Penyandang  Disabilitas dalam  Pemilu  Studi  Kasus  Pemilu  Legislatif tahun 2014 di  Jakarta Dalam Jurnal Penyandang Disabilitas Pemilu, aksebilitas. hal. 42. Vol 5. N0. 1 juni 2016.
Nur  Kholis,  Panduan  Anak  Berkebutuhan  Khusus. (Yogyakarta : Imperium, 2013)
Onong  Uchjana  Effendy,  Ilmu  Komunikasi  Teori  dan Praktek,  (Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya, 2001)
Salusu, Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi  Publik  dan  Organisasi  Nonprofit. (Gransindo, Jakarta, 1996)
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Winardi,  Enterpreneur  dan  Enterpreneurship.  (Jakarta:
CV. Kencana, 2003)
Arif Maftuhin, “Meningkatkan Diskriminasi Penyandang Cacat,  Difabel,  dan  Penyandang  Disabilitas”  dalam Jurnal  Inklusi  Disability  Sudies,  Vol.  3,  No.  2,  Juli- Desember 2016 Data  KPU  Lamongan.  www.Kpu-lamongankab.go.id, Diakses minggu. 9/11/2019.