INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4232-4245 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Good Corporate Governance Dalam Hal Keuangan Terhadap Penyelenggaraan BUMN
Morinda Salwa O 1 🖂 , Cindy Aprillia 2 , Pramesti Aruming P 3 , Nasywa Zahirah 4
Universitas Negeri Semarang
Email: morindasalwa@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
BUMN selaku badan usaha milik negara harus berpatokan pada prinsip good corporat governance agar dapat mewujudkan tujuan BUMN seperti pada Pasal 1 angka 4 UU No.19/2003 yakni untuk kemanfaatan bersama. Pada penelitian ini metode yang digunakan ialah metode penelitian secara yuridis normatif dengan memakai jenis data sekunder yang didapatkan dengan menyusuri bahan pustaka yang dikumpulkan dari macam-macam sumber pustaka yang masih berhubungan terkait persoalan  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini.  BUMN  dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita pembangunan ekonomi nasional juga menerapkan GCG dengan membangun budaya kerja yang penuh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan keadilan. UU No. 19 Tahun 2003 memberikan  dasar  hukum  yang  mengatur  mengenai  keuangan  BUMN.  Dalam  konteks  ini, penerapan GCG menjadi penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini akan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran keuangan yang mungkin terjadi di BUMN.
Kata kunci: GCG, Penyelenggaraan BUMN, Keuangan

## Abstract
SOEs as state-owned enterprises must adhere to the principles of good corporate governance in order to realize the objectives of SOEs as stated in Article 1 point 4 of Law No.19/2003, namely for mutual benefit. In this study the method used was a normative juridical research method using secondary data types obtained by tracing library materials collected from various sources of literature that were still related to the issues examined in this study. SOEs in the framework  of realizing the ideals of national  economic  development  also  implement  GCG  by  building  a  work  culture  that  is  full  of
transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. UU no. 19 of 2003 provides a legal basis governing BUMN finance. In this context, the implementation of GCG is important to ensure financial management that is transparent, accurate and in accordance with applicable legal provisions. This will strengthen law enforcement against financial violations that may occur in SOEs.
Keywords: GCG, Implementation of SOEs, Finance

## PENDAHULUAN
Suatu  perusahaan  adalah  salah  satu  faktor  yang  mempunyai  kedudukan  ataufungsi utama terkait masalah perekonomian di suatu negara. Hal ini didasari karenasuatu korporasi tersebut  selain  melakukan  peran  produksi  serta  distribusi  akan  barang  dan  jasa  miliknya, korporasi berperan secara langsung di dalam mekanisme alokasi sumber daya sifatnya sesuai untuk  rakyat.  Peran  tersebut  amat  esensial  disebabkan  eksistensi  sumber  daya  ekonomi sifatnya terbatas, maka dari itu sumber daya ekonomi haruslah bisa dialokasikan seoptimal mungkin.  Pengalokasian  sumber  daya  ekonomi  oleh  korporasi-korporasi  tersebut  salah satunya  dijalankan  oleh  BUMN.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  BUMN  adalah  salah  satu perusahaan yang sahamnya paling besar dikuasai oleh pemerintah atau negara. Maka BUMN diharap bisa menjadi tonggak penggerak ekonomi rakyat Indonedia serta sebagai sumber dalam  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dan  juga  BUMN  disini  diharap  dapat memberikontribusi sebesar-besarnya teruntuk pihak-pihak yang mempunyai kepentingan(Sarafina & Saifi, 2017).
Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19/2003 BUMN ialah perusahaan yang mana sebagian atau paling besar modal usahanya dipunyai negara dan modaltersebut asalnya dari harta kekayaan milik negara yang dipisah. Terkait keikutsertaannya dalam penyelenggeraan perekonomian negara  BUMN  dengan  berlandaskan  perwujudan  kesejahteraan  rakyat  maka  dari  itu penyelenggaraan  BUMN  haruslah  berpanduan  pada  prinsip  GCG  (Good  corporate governance).  Sebab  prinsip  GCG  tersebut  menjadi  panduan  yang  perlu  diterapkan  jika perusahaan  tersebut  sudah  diprivatisasi.  Perusahaan  yang  telah  mengimplementasikan prinsip tersebut dinantikan dapat mewujudkan kinerja yang baik, efektif serta efisien pada saat penentuan kebijakan secara bersamasama(Hashemi & Hanum, 2013).
Sebagaimana tujuan pendirian perusahaan BUMN pada Pasal 2 ayat (1) UUNo.19/2003 yakni  pendirian  BUMMN  bertujuan  untuk  memberi  sumbangsih  untuk  perkembangan perekonomian nasional serta keikutsertaannya dalam aktif memberibimbingan serta bantuan pada pemilik usaha yang berada di golongan ekonomi lemah. Dari kalimat tersebut dapat dilihat tujuan didirikan BUMN ialah untuk kemanfaatan umum serta memenuhi kebutuhan hajat  hidup  orang  banyak.  Maka  tiap  kegiatan  yang  diselenggarakan  BUMN  seharusnya
mempertimbangkan  tujuan  yang  akan  dicapai  dan  tak  diperkenankan  untuk  melawan perundang-undangan, sertaketertiban umum dan kesusilaan agar penyelenggaraan BUMN tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang terkandung dalam Konstitusi kita  Pancasila  dan  UUD  1945  yakni  menciptakan  keadilan  dan  kemakmuran  bagi rakyatberlandaskan  demokrasi  ekonomi  yang  melandaskan  sistem  perekonomian  yang menjunjung  keadilan  bersama.  Maka  guna  memastikan  keberlangsungan  tersebut  rakyat harus patut ditingkatkan seutuhnya pada batasan yang tak merugikan kepentingan bersama, guna  kekuatan  perekonomian  dapat  dikerahkan  bagi  kemanfaatan  pengembangan kemakmuran  masyarakat(Shandy  Utama,  2018).  BUMN  berperan  stategis  pada  pemberi layanan public berwujud penyedia barang atau jasa guna mewujudkan kemakmuran umum. Dapat dikatakan bahwa BUMN memiliki peran yang penting terkait penyedia layanan public yang penting bagi masyakat luas guna kemakmuran hajat hidup orang banyak(Ardiansyah & Erliyana, 2022).
Jika  dilihat  dalam  realitanya,  perjalanan  BUMN  di  Indonesia  belum  sesuai  dengan harapan rakyat Indonesia, tak jarang pengelolaan fungsi di perusahaan BUMN belum berjalan dengan  maksimal  seperti  dalam  penyelenggaraan  beberapaperusahaan  BUMN  yang cenderung  sifatnya  politis  dan  birokratis  yangmana  hal  tersebut  dapat  menghambat pengelolaan  perusahaan  BUMN  itu  sendiri.  Selain  itu  kinerja  perusahaan  BUMN  ini  juga menurun, sebab pada beberapa tahun kebelakang tak sedikit perusahaan BUMN yang bubar sejalan  dengan  pengupayaanrestrukturisasi  guna  peningkatan  daya  produksi  serta persaingan  perusahaan  itu  sendiri(Lestari,  2019).  Yangmana  hal  tersebut  berakibat penyusutan jumlah perusahaan BUMN tiap tahunya hingga pada Maret 2022 menurun dan menjadi 41 perusahaan. Jadi dapat dihitung sejak tahun 2016 hingga bulan Maret Tahun 2022 jumlah perusahaan BUMN telah berkurang sebanyak 77 perusahaan (Cindy Mutia A., 2022).
Secara  umum  menurut  Hamzah  ada  beberapa  permaslaahan  yang  termuat  dalam strukturisasi  inti  badan  tubuh  BUMN,  yakni  adanya  persoalan  yang  berhubungan  dengan regulasi  peran  pada  penyeleggaraan  praktik  BUMN  yang  cenderung  tidak  benar  karena adanya  intervensi  yang  cukup  banyak  dari  pihak  Secara  umum  menurut  Hamzah  ada beberapa  permaslaahan  yang  termuat  dalam  strukturisasi  inti  badan  tubuh  BUMN,  yakni adanya persoalan yang berhubungan dengan regulasi peran pada penyeleggaraan praktik BUMN yang cenderung tidak benar karena adanya intervensi yang cukup banyak dari pihak pemerintah sebagai pemilik saham terbesarnya yangmana hal tersebut mengakibatkan posisi BUMN tersubordinasi oleh institusi politik yang ada diatasnya, persoalan selanjutnya terkait karakter pemerintah serta orang pribadi yang ada di BUMN dengan keidentikannya pada praktik  KKN  (Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme)(Lestari,  2019).  Maka  dari  itu  BUMN  selaku
perusahaan  milik  negara  atau  pemerintah  harus  berpatokan  pada  asas  good  corporat governance agar dapat mewujudkan tujuan BUMN sendiri seperti dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 19/2003tentang BUMN yaitu untuk kemanfaatan umum hajat hidup orang banyak.
Good corporate governance yaitu suatu system yang mengendalikan persahaan dengan tujuan mewujudkan tambahan nilai untuk semua pihak (Sulistiyanto dan Wibisono, 2008). Asas ini menekankan seberapa pentingnya hak-hak pemilik saham agar mendapatkan berita yang  terpercaya  dan  tepat  pada  waktunya  serta  kewajiban  untuk  perusahaan  agar menjalankan pengungkapan yang transparan terkait proses kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.
Pemberlakuan GCG di BUMN mula dilaksanakan dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No.  Kep-117/M-MBU/2002  tanggal  1  Agustus  2002.  Kemudian,  di  tahun  2011,  Peraturan Menteri  Negara  BUMN  No.  PER-01/MBU/2011  mengharuskan  BUMN  menjalankan  GCG dengan  konsisten.  Ditahun  yang  sama,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dibentuk  untuk mengawasi lembaga keuangan non-bank dan menciptakan peraturan yang mengharuskan perusahaan  menasuransi  yang  ada  di  Indonesia  melaksanakan  GCG  melalui  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  2/POJK.05/2014.  Dengan  penerapan  GCG,  perusahaan- perusahaan berharap memiliki pandangan yang bagus di mata khalayak umum dan investor. GCG  dalam  perusahaan  juga  berkedudukan  sebagai  pememantau  cara  kerja  manajemen untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan mencapai tujuan perusahaan. Lalu, GCG bisa menjadi dasar agar pembenaran cara kerja perusahaan itu sendiri.

## METODE PENELITIAN
Penulis melandaskan penelitian ini dengan metode penelitian Yuridis Normatif sebagai metode  penelitian.  Metode  yang  dipilih  bertujuan  untuk  mengetahui  secara  lengkap  dan terstruktur bagaimana pelaksanaan implementasi GCG terkait penegakan hukumnya di BUMN sebagai perusahaan milik negara. Sumber daya yang penulis gunakan adalah sumber yang utama data sekunder yang diperoleh  dari bahan  pustaka yang  dikumpulkan dari macam- macam bacaan yang masih berkaitan dengan masalah yang penulisteliti ini. Sedang analisis kulitatifialah  analisis  yang  digunakan  dalammenganalisis  materi  yang  digunakan  dalam peneilitian ini yang berupa bahan-bahanhukum serta bahan pustaka lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Penyelenggaraan  BUMN  terkait  Pemenuhan  Kesejahteraan  Umum  serta  Bentuk  BUMN yang Sehat dalam Perspektif HAN
Pada dasarnya keuangan publik mengarah kepada dua hal yaitu mengenai bagaimana keuangan tersebut dimanfaatkan untuk para penguasa  di wilayahnya maupun bagaimana keuangan  itu  dialokasikan  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  dan  menanggapi kebutuhan masyarakat untuk pelayanan publik. Di beberapa negara yang bukan negara maju, diketahui  bahwa  bagi  mereka  keuangan  publik  sangat  penting  dan  krusial  sama  halnya dengan administrasi public(Ivone & Tinamo, 2021).
Hakikatnya,  keuangan  negara  dapat  didefinisikan  menjadi  sebuah  paham  yang mempelajari bagaimana proses menerima dan mengeluarkan biaya kenegaraan serta seluruh detail  dan  bahkan  dampak  yang  menyertainya.  Definisi  inilah  yang  kemudian mengklasifikasikan keuangan publik terdiri dari beberapa hal yaitu(Irvansyah, 2022) keuangan negara, daerah, badan hukum, dan keuangan subjek hukum.
Umumnya keuangan negara memiliki tahapan dalam pelaksanaannya terutama terkait dengan  objek  keuangan  negara  yang  sudah  seharusnya  digunakan  untuk  sebagai  modal dalam menyusun suatu regulasi serta sebagai salah satu pertimbangan untuk nenentukan keputusan yang dianggap paling adil, dan bertanggungjawab (Ikhwansyah et al., 2018).
APBN merupakan sebuah planning yang dilakukan setiap tahun oleh pemerintahan pusat yang disusun atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Definisi dari APBN sendiri yaitu merupakan planning list dari keseluruhan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tujuan menyelenggarakan pemerintah sebaik-baiknya guna memenuhi  kepentingan  umum.  Selain  itu,  umumnya  APBN  disusun  dalam  jangka  waktu setahun satu kali. Anggaran pendapatan negara apabila dianalisis dengan Undang-undang nomor  17/2003  maka  diketahui  bahwa  keseluruhan  pemasukan  pemerintah  umumnya diperoleh dari pajak, bukan pajak maupun penerimaan yang berasal perdagangan dalam dan luar negeri (Gunawan et al., 2020).
Berdasarkan undang-undang nomor 19/2003 mengenai BUMN yaitu merupakan instansi yang menjadi salah satu bentuk kekayaan milik negara yang pengelolanya dipisahkan dan dikelola oleh regulasi berupa undang-undang (Zahran, 2018). Umumnya BUMN bekerja dan mengelola  berbagai  sektor  yang  dianggap  krusial  dan  penting  bagi  sebuah  negara  yaitu misalnya sektor yang terkait dengan kepentingan publik secara luas dan memiliki dampak yang besar bagi tingkat kesejahteraan masyarakat.
Tiga  prasyarat  yang  diperlukan  untuk  menciptakan  BUMN/D  yang  sehat:  politik, manajemen dan Ekonomi. Keberhasilan pengelolaan dan tentunya restrukturisasi BUMN/D
memenuhi prasyarat yang lebih bersifat politis.Jika iklim politik sehat, BUMN/D juga sehat. Kondisi politik ini setidaknya membuka peluang lebih besar untuk kesehatan yang baik. Hanya ketika prasyarat politik terpenuhi, dua prasyarat lainnya, manajemen dan Ekonomi, akan lebih mudah dicapai.

## 1) Prasyarat Politik
Pembangunan politik merupakan bentuk pembangunan non fisik yaitu sebagai upaya memelihara proses demokratisasi yang dijaga sejak reformasi. Pembangunan politik merupakan proses perubahan yang merujuk ke suatu dan beberapa tujuan dari sistem  politik  tujuannya  berhubungan  dengan  stabilitas  politik,  integrasi  politik, demokrasi, partisipasi, serta mobilisasi
A) Kehendak Politik
Untuk  membangun  dan  membina  BUMN/D  secara  umum  lahir  karena berbagai alasan, antara lain terjadi pergantian pemerintahan dan kemauan politik baru akan muncul saat negara mengalami krisis ekonomi dan sosial.

## B) Kelayakan politik
Pemerintah bahkan harus menggalang dukungan eksekutif, legislatif dan birokratis.  karena  jika  pemerintahan  baru  dengan  visi  reformis  baru  mendapat dukungan  substansial  dari  legislatif  dan  pada  saat  yang  sama  mengontrol birokrasi  dengan  ketat,  maka  prasyarat  untuk  kelangsungan  politik  akan  lebih mudah dicapai. dibandingkan dengan prestise politik
C) Kredibilitas Politik
Kredibilitas Politik berkomitmen untuk tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Mengenai implementasi RAPBN/D, kredibilitas politik lebih mudah dinilai. Pemerintah  seringkali  dapat  dengan  mudah  mengakomodasi  kondisi  politik pertama  karena  dorongan  kewirausahaan  dipandang  sangat  cocok,terutama ketika masyarakat tidak lagi memiliki  sumber daya ekonomi  yang  cukup untuk menjalankan perekonomian daerah.

## 2) Prasyarat Manajemen
Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 terkait dengan Pasal 2 Ayat 1, tujuan utama BUMN untuk membagikan kontribusi guna perekonomian nasional yang umumnya dan penerimaan APBN terkhusus, mencari laba, dan melaksanakan keguanaan umum yaitu pemberian yang setinggi- tingginya.Barang dan jasa yang berkualitas dan sehat untuk  melayani  kehidupan  orang  secara  luas,  banyak  usaha  rintisan  yang  tidak
dilakukan  oleh  koperasi  dan  swasta,  ikut  aktif  membimbing  dan  mendukung  para pengusaha dari golongan kurang mampu dalam ekonomi koperasi dan masyarakat (Suwarsono,  2013).  Dengan  kata  lain,  selama  ini  BUMD  ada  di  Indonesia,  ternyata pengelolaan  BUMD  belum  memiliki  kerangka  hukum  yang  sesuai.  BUMD  hanya ditempatkan di bawah UU Pemda (Suwarsono, 2013).
Berbeda dengan perusahaan swasta, BUMN/D dimiliki oleh pemerintah negara bagian, pusat atau daerah. Dalam realitas sehari-hari, negara hanyalah konsep abstrak, bukan konkrit. Ketidakjelasan kepemilikan ini sering disalahtafsirkan, dengan pemilik BUMN/D tampak sebagai pegawai negeri, anggota departemen teknis, kementerian BUMN,  maupun  pejabat  daerah.  Artinya,  untuk  membangun  BUMN/D  yang  sehat, perlu  diperjelas  sejak  awal  siapa  sebenarnya  pemilik  perusahaan  tersebut  (Waluyo, 2004).

## 3) Prasyarat Ekonomi
Wacana  pembangunan  ekonomi  sendiri  telah  berkembang  sebagai  bentuk politik  moral  antara  negara-negara  Barat  terhadap  negara-negara  bekas  korban imperialisme  dan  kolonialisme  Barat.  Di  sistem  perekonomian  Indonesia,  BUMN berperan  dalam  produksi  hal  yang  diperlukan  seperti  barang  atau  jasa  guna kemakmuran  rakyat,  perannya  penting  sebagai  perintis  atau  pionir  pada  sektor komersial yang tidak diminati atau diselenggarakan perusahaan swasta.
Kondisi ekonomi  berdampak kuat  pada kinerja bisnis apa  pun karena  dapat memengaruhi  pendapatan  atau  pengeluarannya.  Ketika  ekonomi  kuat,  tingkat pekerjaan  tinggi  dan  upah  juga  tinggi.  Peran  ekonomi  mikro  dalam  bisnis  dapat membantu perusahaan mempelajari keinginan dan kebutuhan konsumen. Hal ini juga sangat mempengaruhi kelangsungan hidup produk atau jasa di pasar (Indah Lestari & Midiastuty, 2016).
B. Implementasi GCG terkait Penegakan Hukum BUMN berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003
Pada  dasarnya  eksistensi  penegakan  hukum  seperti  hukum  Administrasi  dilaksanakan negara dalam rangka mewujudkan keteriban hukum di negara tersebut, khususnya sebagai upaya untuk memperkuat tingkat kepercayaan dari masyarakat kepada proses penegakan hukum yang terjadi. Kenyatannya, cukup banyak terjadi penyelewengan serta pelanggaran yang terjadi dalam penegakan hukum. Kondisi ini kemudian mengakibatkan terjadi kerusakan pada moral dari lembaga yang mengurusi administrasi negara bahkan dari para penguasa yang ditunjuk sebagai wakil rakyat. Kerusakan moral dan kebebasan dalam penegakan hukum
menjadi  sebuah  faktor  yang  menyebabkan  berbagai  ketidakseimbangan  danketidakadilan dalam proses penegakkan hukum. Penegakan hukum yang sangat bebas dan tidak teratur mengakibatkan  banyaknya  pihak  yang  mulai  melanggar  hukum,  sehingga  diperlukan peningkatan penyertaan unsurunsur maupun budaya hukum(Ariani, 2016).
Hal ini dilakukan agar dapat kembali menyeimbangkan proses penegakan hukum yang terjadi.  Pada  dasarnya  penegakan  hukum  dapat  terjadi  dan  terdampakoleh  beberapa  hal misalnya seperti  tindakan  dari  para pemangku jabatan yang merupakan penegak hukum, kondisi masyarakat, serta keseluruhan pihak yang berperan sebagai pelaksana. Hakikatnya penegakkan  hukum  memiliki  tujuan  untukmenerapkan  kedisplinan  pegawai  baik  secara individu  maupun  kelompok  agar  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  dapat  diarahkan menjadi  lebih  baik(Tijow  &Hayat,  2021).  Agar  dapat  mencapai  hal  itu  maka  diperlukan keseimbangan  antara  pemberian  hak  serta  kewajiban  kepada  pegawai  atau  singkatnya memperhatikan  kebutuhan  dan  tanggungjawab  dari  pegawai.  Berdasarkan  pendapat  ahli dikemukakan bahwa kedisiplinan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam  memberikan  rasa  semangat  untuk  melakukan  standar  organisasi,  upaya  ini  dapat dilakukan  dengan  memberikan  pelatihan  maupun  petujuk  dalam  rangka  meningkatkan keterampilan,  pengetahuan  dan  tingkat  kedisiplinan  agar  mampu  menjalankan  kewajiban atau tanggungjawabnya dengan baik(Rahayu & Andi Kartika, 2021).
Cukup  banyak  perusahaan  yang  memiliki  kinerja  yang  buruk,  kemudian  kinerja  yang memburuk ini mengakibatkan terjadinya berbagai tindakan buruk seperti adanya korupsi, kolusi,  nepotisme,  bahkan  apabila  terus  terjadi  secarakeberlanjutan  maka  dapat mengakibatkan krisis keuangan pada perusahaan karenajumlah investor yang minim. Pada kenyataannya, tentunya investor menginginkanperusahaan yang memiliki budaya kerja yang baik, sehingga apabila memiliki kinerja dan organisasi yang buruk, maka investor akan merasa enggan untukmenanamkan modal mereka kepada perusahaan tersebut(Ayuba, 2021).
Penerapan GCG diterapkan di perusahaan swasta dan juga di BUMN.Perusaahaan BUMN terus  berupaya  untuk  memberikan  jaminan  keamanan  dan  ketertiban  serta  memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tidak hanya itu pelayanan terbaik ini juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya berbagai kondisi yang mungkin merugikan Perusahaan BUMN. Meskipun telah berupaya memberikan pelayanan terbaik, Perusahaan BUMN tetap harus memberikan standar atau regulasi terkait sanksi administratif kepada para pegawainya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan dari perusahaan, menyelenggarakan kondisi kerja yang tertib, dan memiliki pegawai yang dibina danberkualitas. Berikut  yang menjadi ketentuan dari implementasisanksi administratif:
a) Sanksi administrative diberlakukan kepada pegawai yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan.
b) Apabila ada pergantian peraturan sebelum pemberian sanksi administratif terjadinya pelanggaran dilakukan oleh pegawai, maka aturan yangdiberlakukan yaitu aturan yang lebih ringan bagi pegawai.
c) Apabila terjadi pelanggaran berulang yang dilakukan oleh pegawai maka dikenakan sanksi yang lebih berat 1 tingkat.
d)  Apabila  terjadi  pelanggaran  secara  kumulatif/terus-menerus  yang  dilakukanoleh pegawai maka dikenakan sanksi yang lebih berat 1 tingkat.
e)  Apabila  terdapat  pegawai  yang  memberikan  perintah  pada  pegawai  lain  untuk melanggar  aturan  maka  diberikan  sanksi  serendah-rendahnya  sama  dengan  yang diberikan  kepada  pelaku  atau  memperoleh  sanksi  administrative  satu  tingkat  diatas sanksi pelanggar.
f) Perilaku pegawai maupun pihak lain dalam membayar kerugian bank diakibatkan oleh perilaku  pegawai  maka  tidak  menyebabkan  hilangnya  hukuman  atau  sanksi  yang diberlakukan.
g)  Penerapan  hubungan  pegawai  disebutkan  dalam  mekanisme  kasus  dimulai  dari pemberian laporan tentang BAP/Kuesioner dari SDM dengan surat pemberitahuan ke pegawai lalu diberikan ke SDM.
h) Pegawai yang terlibat di kasus maka tidak dapat menggunakan akomodasi pegawai berdasarkan regulasi yang ada.
i) Pegawai yang terkena pelanggaran  dan mengakibatkan kehilngan untukbank maka dapat dijerat hukum sesuai undang-undang yang ada.
j) Sanksi administratif yang diberikan tidak akan mengakibatkan hilangnya gugatan dari pihak bank baik secara perdata maupun pidana.
k)  Apabila  pegawai  kemudian  dibebaskan  oleh  pihak  berwajib,  pemberiansanksi administratif tidak dapat dihilangkan.
Terdapat  beberapa  kendala  yang  terjadi  dalam  upaya  penegakan  hukum khususnya dalam bidang pembinaan sumber daya manusia menemui beberapa kendala misalnya  seperti  faktor  aturan  undang-undang,  faktor  ketersediaan  fasilitas,faktor peletakan  dan  karir  pegawai,  faktor  monitoring,  faktor  proses  penindakan  dan  faktor pemberian layanan dan keterkaitan masyarakat. BUMN berkomitmen untuk melakukan peningkatan kualitas dan kedisplinan suumber daya manusia yangmereka miliki, tidak hanya itu mereka melakukan monitoring dan penindakan dengan menjalin hubungan dengan lembaga lain.
Dari  beberapa  upaya  tersebut  Perusahaan  BUMN  juga  mengupayakan  sistem regulasi  yang  tegas,  jelas  dan  mengikat  terhadap  seluruh  pihak  yang  berada  dalam instansinya entah itu dihukum secara sanksi administratif maupun dihukum dengansanksi pidana. BUMN juga menerapkan GCG dengan membangun budaya kerja yang penuh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan keadilan (Rahmanda, 2020). C. Implementasi GCG Keuangan pada Penyelenggaraan kinerja Perusahaan BUMN
GCG atau yang  disebut tata Kelola  perusahaan yang  baik mengartikan adanya ikatan diantara macam-macam unsur pada perusahaan yang dapat menjadi penentu dalam kinerja perusahaan. Dengan diterapkannya GCG pada suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan berharap adanya perbaikan kinerja baik dalam bidang keuangan ataupun dalam hal non keuangan. Penerapan GCG untuk perbaikan kinerja dibidang keuangan disebabkan sector keuangan merupakan aspek  penting untuk berjalannya  perusahaan  serta pasar  keuangan yang  bisa  menjadi  penentu  seberapa  banyak  laba  atau  keuntungan  yang  didapatkan khususnya  pada perusahaan BUMN. Dan juga peningkatan kinerja BUMN  ini perlu sebab kinerja perusahaan merupakan ukuran yang mencerminkan kondisi perusahaan berdasarkan suatu evaluasi standar dan kriteria dalam konsep GCG (Salviantono et al., 2022).
Perkembangan konsep GCG ini diawali saat terjadinya krisis moneter di Indonesia, dan saat  terjadi  krisis  tersebut  perekonomian  nasional  Indonesia  hancur  di  tahun  1998.  Demi memperbaiki perekonomian yang hancur di tahun ini, oleh karena itu perusahaan yang ada di  Indonesia  memulai  penerapan  GCG  pada  perusahaan  yang  tujuannya  ialah  penguatan kinerja perusahaan yang mereka jalankan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa GCG ialah sturuktur, proses, dan system yang pakai oleh organ-organ di suatu perusahaan selaku cara yang mereka lakukan untuk memberikan nilai tambah perusahaan yang digunakan secara berkelanjutan dengan melihat kepentingan pendiri yang berlandaskan pada etika, budaya, serta moral. Di dalam konsep GCG ini terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi agar kinerja  suatu  perusahaan  dapat  meningkat,  prinsip  tersebut  seperti  independency, accountability,  transparency,  responsibility  dll  yang  mengurus  relasi  antara  pihak  kreditur, pemegang saham, pihak manajemen perusahaan, serta karyawan.
Laporan  keuangan  adalah  data  yang  diharapkan  dapat  membantu  pengguna  dalam mengambil  keputusan  keuangan.  Bobot  laporan  keuangan  bisa  terlihat  dari  dua  sudut pandang yakni kualitas pelaporan keuangan yang berhubungan dengan efisiensi perusahaan secara keseluruhan yang tercermin dari efisiensi perusahaan. Pelaporan keuangan dianggap berkualitas  tinggi  ketika  hasil  tahun  ini  bisa  dijadikan  indicator  terhadap  hasil  kerja perusahaan secara berkelanjutan (Huang, 2022).
Implementasi GCG yang baik dapat diwujudkan dimana perusahaan tersebut melakukan pelaporan  keuangan  yang  mereka  hasilkan  secara  bertanggungjawab,  adil,  mandiri, transparan,  dan  akuntabel,  Pelaporan  keuangan  yang  dilakukan  tersebut  dengan memperhatikan  ketentuan  GCG  akan  berdampak  positif  pada  kualitas  laporan  keuangan perusahaan.  Dapat  dikatakan  bahwa  penerapan  GCG  dalam  suatu  perusahaan  sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan dengan GCG memberikan manfaat  bagi  perusahaan  untuk  melindungi  kepentingan  investor.  Dengan  bantuan  GCG, proses pengambilan keputusan berjalan baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta kinerja yang sehat di perusahaan yang dijalankan. Pengenalan GCG memiliki dampak positif terhadap hasil non keuangan perusahaan(Ariani, 2012).
Berbagai  pelanggaran  tata  kelola  yang  baik  terus  terjadi  di  perusahaan-perusahaan Indonesia. Pada perusahaan dengan potensi korupsi tertinggi, ketidaksesuaian ini disebabkan laporan  keuangan  yang  tidak  benar  dan  proses  pelaporan  yang  tidak  sesuai.  Acara  ini menunjukkan  pentingnya  transparansi  dalam  pelaporan  keuangan,  karena  kurangnya transparansi  membuat  penipuan,  seperti  korupsi,  menjadi  lebih  umum.  Kondisi  tersebut dapat dikatakan bahwa belum validnya laporan keuangan perusahaan. Sehingga penerapan GCG berdasarkan prinsip diatas diharapkan dapat menghasilkan insentif internal yang baik untuk berjalannya perusahaan. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi jika memiliki nilai yang baik pula di pasar modal global. Informasi itu haruslah jelas serta dapat dibandingkan menurut standar akuntasi yang diterapkan secara global(Mursidah & Khairina, 2018).

## SIMPULAN
Berdasakan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  diatas,  dapat  disimpulkan  jika peranan BUMN dalam lingkup hukum administrasi negara ialah sebagai instansi yang menjadi salahsatu  pihak  yang  turut  serta  dalam  mengelola  kekayaan  dan  sumber  daya  terbesar, sehingga  BUMN  dapat  dikatakan  sebagai  alat  yang  sangat  krusial  untuk  menentukan keberhasilan penerapan hukum administrasi negara dan keberhasilan pemenuhan kebutuhan rakyat  serta  peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Oleh  karna  itu  perusahaan  BUMN  harus memberikan  standar  atau  regulasi  terkait  sanksi  administratif  serta  meningkatkan  kondisi kerja yang tertib berdasarkan prinsip good corporate, BUMN juga menerapkan GCG dengan membangun  budaya  kerja  yang  penuh  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas, kemandirian dan keadilan. Perusahaan BUMN yang diklasifikasikan sebagai perusahaan yang sehat  ditinjau  dari  Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara  harus  memenuhi  persyaratan politik, manajemen dan persyaratan ekonomi. Prasyarat kredibilitas politik lebih sulit dipenuhi
daripada  dua  prasyarat  lainnya,  yaitu  kehendak  dan  kelayakan  politik.  Pemerintah  harus melakukan upaya ganda dan serius untuk memenuhi persyaratan peraturan.
GCG membantu menciptakan tata kelola yang baik, meningkatkan transparansi dan mendorong  perusahaan-perusahaan  milik  negara  untuk  memenuhi  kewajiban  hukumnya, termasuk  dalam  masalah  keuangan.  Kelima  prinsip  tersebut  telah  terbukti  dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan serta efisiensi perusahaan. Manajemen perusahaan mengupayakan pengelolaan perusahaan yang menganut prinsip transparansi untuk semua pengguna laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alif,  R.  (2013).  PRIVATISASI  BUMN  DAN  OTONOMI  DAERAH  DALAM  PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA M. Rizal Alif.
Ardiansyah,  W.,  &  Erliyana,  A.  (2022).  Status  Direksi  BUMN  selaku  Penyelenggara  Negara Lainnya  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87. Transparansi Hukum, 5(1), 1 – 19.
Ariani, N. V. (2016). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(2), 277.
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.101
Ayuba,  F.  A.  (2021).  Designing  the  Concept  of  Good  Corporate  Governance  in  Family Company.  International  Journal  of  Review  Management  Business  and Entrepreneurship (RMBE), 1(2), 69 – 76. https://doi.org/10.37715/rmbe.v1i2.2416
Firer,  S.,  &  Mitchell  Williams,  S.  (2003).  Intellectual  capital  and  traditional  measures  of corporate performance. Journal of Intellectual Capital, 4(3), 348 – 360.
https://doi.org/10.1108/14691930310487806
Gunawan, A. W., Assagaf, A., Sayidah, N., & Mulyaningtyas, A. (2020). Financial Distress  Di Bumn Indonesia Dan Faktor-Faktor YangMempengaruhi Investasi, Leverage Dan Cash Flow Operation TerhadapFinancial Distress Pada Perusahaan Bumn. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 3(2), 226 – 243.
https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4135
Hashemi, R., & Hanum, Z. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance  Terhadap Effective  Tax  Rate  (Studi  Empiris  Pada  Bumn  Yang  Terdaftar  Di  Bei  2009-2011). Diponegoro Journal of Accounting, 2(2), 1 – 10.
Hermawan,  A.  A.  (2011).  The  influence  of  effective  board  of  commissioners  and  audit committee on the informativeness of earnings: Evidence from Indonesian listed firms. Asia Pacific Journal of Accounting and Finance, 2(1), 01-38. Retrieved from
https://accounting.feb.ui.ac.id/apjaf/pub/pub3/3.%20paper%201_ancella.pdf Huang, J. (2022). Corporate social responsibility and financial performance: The moderating role of the turnover of local officials. Finance Research Letters, 46. https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102497
Ikbal, M., Irwansyah, I., Paminto, A., Ulfah, Y., & Darma, D. (2020). Explores the specific context of financial statement fraud based on empirical from Indonesia. Universal Journal of Accounting and Finance, 8(2), 29 – 40.
https://doi.org/10.13189/ujaf.2020.080201
Ikhwansyah, I., Chandrawulan, A. A., & Amalia, P. (2018). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Jurnal Media Hukum, 25(2), 150 – 161.https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0110.150-161
Irvansyah, A. R. (2022). Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja Legal Position of Fictious Administrative Approval Since the Enactment of ‘ Cipta Kerja ’ Law.
https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.213-236.1
Irwansyah, I., Paminto, A., Ilmi, Z., Darma, D. C., & Ulfah, Y. (2022). The flip side of economic growth – Predictions from Indonesia. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 11(1), 107-124. https://doi.org/10.15408/sjie.v11i1.20280
Ivone,  I.,  &  Tinamo,  H.  (2021).  Pengaruh  kepemilikan  negara,  hubungan  politik  dan penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan di Indonesia. Inovasi, 17(4), 714 – 726. https://doi.org/10.30872/jinv.v17i4.10082
Javeed,  S.  A.,  &  Lefen,  L.  (2019).  An  analysis  of  corporate  social  responsibility  and  firm performance with moderating effects of CEO power and ownership structure: A case study of the manufacturing sector of Pakistan. Sustainability, 11(1), 248. https://doi.org/10.3390/su11010248
Muliadi, M., Darma, D., & Kasuma, J. (2020). MSMEs as mediation in the effects of investment credit,  interest  rates,  and  labor  on  economic  growth:  evidence  from  Indonesia. International Journal of Finance & Banking Studies, 9(2), 1 – 12.
https://doi.org/10.20525/ijfbs. v9i2.702
Mursidah,  M.,  &  Khairina,  K.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  Good  Corporate  Governance Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi  Pada  Perusahaan  Asuransi  Ajb Bumiputera Kc Lhokseumawe Dan Pt Taspen Kc Lhokseumawe). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 6(1), 41. https://doi.org/10.29103/jak.v6i1.1823
Salviantono, B., Paminto, A., & Ulfah, Y. (2022). Good Corporate Governance in Mediating the Effects of Intellectual Capital and CSR on Company Performance: Empirical on BUMN in Indonesia. International Journal of Finance Research, 3(1), 63 – 83.
https://doi.org/10.47747/ijfr.v3i1.683 banks. The International Journal of Business and Finance Research, 8(5), 35-46.
Selcuk, A. E. (2019). Corporate social responsibility and financial performance: The moderating role of ownership concentration in Turkey. Sustainability, 11(13), 3643. https://doi.org/10.3390/su11133643
Syed, H., Rashid, L., & Syed, A. (2014). Impact of corporate governance on performance of privatized firms: Evidence from non-financial sector of Pakistan. Middle-East Journal
of Scientific Research, 19(3), 360-366. https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2014.19.3.13607