e-ISSN: 2623-0089 Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/baskara Email : baskara@umj.ac.id

## KERUGIAN EKONOMI NASIONAL AKIBAT PANDEMI COVID-19
Wibowo Hadiwardoyo 1*
1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah, Depok, Jawa Barat
* Email:bmgraph@yahoo.com

## Abstrak
Pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Kerugian  itu  hanya  akan  tertutupi  apabila  krisis  dapat  diakhiri  sebelum  menimbulkan  kebangkrutan usaha secara massal. Tulisan ini dibuat sebelum PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)  berakhir sehingga analisis ini masih didasarkan pada perhitungan apabila PSBB berjalan selama 1 bulan di area Jabodetabek. Sedangkan apabila PSBB diperlama dan atau diperluas ke kota-kota lain, maka otomatis dampak  kerugian  membesar, dan dapat diproyeksikan berdasar perbandingan waktu dan luasan area. Untuk  memudahkan,  pembahasan  kerugian  dibagi  dalam  kelompok  kerugian  nasional,  sektoral, corporate, maupun individu.
Kata Kunci: Kerugian Ekonomi, PSBB, Pandemic

## PENDAHULUAN
Merespon  pandemi  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19),  pemerintah Indonesia  mulai  menerapkan  pembatasan dengan  kebijakan  social  distancing  (jaga jarak  sosial,  menghindari  kerumunan),  lalu physical  distancing  (jaga  jarak  antar  orang minimal 1,8 meter) sejak awal Maret 2020. Kebijakan  itu  telah  menurunkan  secara drastis  aktivitas  dan  pergerakan  orang  di Jabodetabek  dan  kota-kota  besar.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  menurunnya  jumlah penumpang pada berbagai sarana transportasi  mulai  pesawat  terbang,  kereta api komuter, bus dan busway, angkot, taksi, taksi  online,  bajaj,  hingga  ojek  dan  ojek online (ojol).
Perusahaan  bus  antar  kota  telah mengandangkan  hingga  80%  armadanya pada  pertengahan  Maret  2020.  PT  KAI membatalkan  44  rute  dari  Jakarta  ke  kota-
kota di Jawa selama bulan April (republika.co.id,  23&/20).  Demikian  pula maskapai  penerbangan  yang  mulai  berebut area parkir karena pesawatnya banyak yang tidak dioperasikan. Sementara itu para driver taksi  dan  taksi  online  telah  mengeluhkan penurunan penumpang hingga 70% sehingga sebagian besar memilih untuk libur operasi  atau  pulang  kampung.  Para  driver ojol  menyampaikan  penurunan  jumlah penumpang  hingga  lebih  80%  (motorplus- online.com).
Namun pembatasan sosial yang berupa  himbauan  itu  rupanya  dianggap kurang  efektif  dalam  mencegah  penularan Covid-19. Oleh karena sebagian kantor dan industri  tetap  buka,  dan  didesak  kebutuhan hidup, banyak kalangan yang tetap beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi.  Akhirnya  pada  10  April,  atas persetujuan  pemerintah  pusat,  dimulailah
Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 2 No. 2 April 2020
penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB)  di  DKI  Jakarta.  Selanjutnya disusul Bodetabek beberapa hari kemudian, dan kota-kota besar lainnya.
Dengan adanya PSBB maka perkantoran  dan  sebagian  besar  industri dilarang beroperasi, untuk kurun yang relatif lama, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Tulisan  ini  dibuat  sebelum  PSBB  berakhir sehingga total kerugian secara presisi belum diketahui.  Untuk  mempermudah  kalkulasi, analisis  dimulai  dari  Jabodetabek,  dengan asumsi  pelaksanaan  selama  1  bulan. Sedangkan apabila PSBB diperpanjang dan atau  diperluas  ke  kota-kota  lain,  maka otomatis  dampak  kerugian  membesar,  dan dapat  diproyeksikan  berdasar  perbandingan waktu dan luasan area. Selanjutnya pembahasan kerugian dibagi dalam kelompok  kerugian  nasional,  sektoral, corporate, maupun individual.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan
pendekatan  kualitatif  fenomenologi  yaitu sebuah metode riset yang berupaya mengungkap esensi universal dari fenomena yang dialami secara personal oleh sekelompok  individu  (Cresswell:  1998). Data  riset  fenomenologis  diperoleh  dari berbagai hasil wawancara yang dilansir dari berbagai  media,  yang  berfokus  pada kerugian ekonomi akibat pandemik covid-19 di Indonesia dari ditemukannya kasus covid pertama di Jakarta 2 Maret 2020 hingga 10 April 2020. Medium yang berada di internet memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun interaksi,  bekerja  sama,  berbagi,  ber- komunikasi  dengan  pengguna  lain  dan
membentuk ikatan sosial secara virtual (lih. Fuchs:  2011).  Tulisan  ini  menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta dinamika hubungan fenomena yang diamati pada berbagai berita tentang  pandemik  covid-19  di  Indonesia dampaknya  terhadap    ekonomi  secara nasional  setelah  pemberlakuan  PSBB. D ata ditranskrip,  lalu  dengan  merujuk  pada rumusan  masalah,  peneliti  melakukan koding,  klastering,  labelling  secara  tematik dan melakukan interpretasi.
Sumber data:
a. www.bps.go.id
b. www.detik.com
c. www.cnbcindonesia.com
d. www.kompas.tv
e. www.bisnis.com
f. www.pasardana.id

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kerugian Nasional
Kerugian yang paling mudah dihitung adalah  kerugian  agregat  secara  nasional. Namun  karena  bersifat  makro,  maka perhitungan ini hanya digunakan oleh pelaku ekonomi skala besar, atau oleh negara dalam menyusun  (revisi)  APBN.  Salah  satu  cara menghitung  dapat  menggunakan  acuan Produk  Domestik  Bruto  (PDB),  yang merupakan  akumulasi  total  produksi  di sebuah negara selama setahun.
PDB  per  kapita  Indonesia  per  tahun pada  2019  menurut  Badan  Pusat  Statistik (BPS) adalah USD 4.174,9 atau Rp 59,1 juta (kurs Rp 14.156- per USD). Dengan jumlah penduduk  267  juta  jiwa,  maka  PDB Indonesia  pada  2019  adalah  sebesar  Rp

## Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi
15.833,9  Triliun  (www.bps.go.id).  Adapun proporsi  wilayah  dalam  PDB  atau  dikenal dengan  PDRB  (Pendapatan  Domestik Regional  Bruto),  mengacu  pada  data  BPS sebelumnya  adalah,  DKI  Jakarta  sebesar 17,53% (terhadap PDB), Bodetabek (Kabupaten  &  Kota  Bogor,  Kabupaten  dan Kota  Bekasi,  Kota  Depok,  Kabupaten  & Kota  Tangerang,  dan  Kota  Tangerang Selatan)  sebesar  7,3%,  dan  Bandung  Raya (Kota  &  Kabupaten  Bandung,  Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi) menyumbang 3% terhadap PDB. Sementara itu data Indef menyatakan,  perputaran  uang  RI  berada  di Jakarta (Jabodetabek) sebesar 70%. Ini juga dapat ditafsirkan Jabodetabek mempengaruhi 70% PDB Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020  semula  diperkirakan  sebesar  5,3%, Namun angka ini terkoreksi sebagai dampak pandemi  Corona,  dan  sebagian  kalangan memprediksikan pertumbuhan di bawah 2%. Mengingat terjadi ketidakpastian dan prediksi berbeda-beda, serta terjadi fluktuasi kurs  USD  (peningkatan  drastis  menjadi  Rp 16.000  p-er  USD  pada  awal  April  2020), maka  penulis  memilih  untuk  mengabaikan kedua  faktor  tersebut,  yakni  pertumbuhan ekonomi Januari-April 2020 dan kurs USD pada masa krisis. Sehingga angka PDB yang digunakan  pada  tulisan  ini  adalah  acuan 2019.
Jadi berapa kerugian ekonomi nasional  akibat  pandemi  Covid-19?  Ada  2 pilihan  dalam  menghitung  kerugian.  Cara pertama  menggunakan  asumsi  perputaran uang di Jabodetabek sebesar 70% dari total uang  beredar  di  Indonesia.  Apabila  ini diartikan  70%  PDB  Indonesia  dipengaruhi pergerakan  ekonomi  di  Jabodetabek,  maka
penghentian  aktivitas  secara  total  di Jabodetabek selama 1 bulan akan menimbulkan  kerugian  nasional  sebesar  = 1/12 X 70% X Rp 15.833 Triliun = Rp 923 Triliun.  Namun  apabila  penghentian  itu tidak total karena masih ada beberapa jenis kegiatan  yang  tidak  dilarang  beroperasi, seperti  sektor  kesehatan,  makanan  pokok, industri  strategis,  dsb,  kerugian  akan  lebih kecil.  Bila  angka  aktivitas  berkisar  10%, maka kerugian akan menjadi 90% x Rp 923 Triliun atau sekitar Rp 830 Triliun. Apabila PSBB  Jabodetabek  diperpanjang  2  pekan, maka  kerugian  nasional  akan  mencapai  1,5 X  Rp  830  Triliun  =  Rp  1.260  Triliun  atau setengan dari anggaran belanja negara pada APBN 2020.
Cara kedua adalah dengan menggunakan perbandingan proporsi PDRB dari kawasan yang memberlakukan pembatasan  sosial.  PDRB  Jabodetabek secara  akumulasi  adalah  sebesar  24,83% dari  PDB  nasional.  Maka  pembatasan aktivitas dengan ketentuan serupa di atas, di Jabodetabek  selama  1  bulan  menimbulkan kerugian  sebesar  1/12  X  24,83%  X  Rp 15.833 Triliun X 90% = Rp 294,85 Triliun. Apabila  diperpanjang  2  pekan,  kerugian akan menjadi sekitar Rp 442,3 Triliun. Dan apabila  diikuti  oleh  Bandung  Raya  dalam kurun yang sama, akan menambah kerugian 17,6% (yaitu 3%/17% X 442,3 T = 75,1 T) menjadi Rp 517,5 Triliun.
Kerugian-kerugian akibat pembatasan di  kawasan  lainnya  dapat  dihitung  dengan menggunakan  metoda  yang  sama,  yakni membandingkan  proporsi  PDRB  terhadap PDB selama kurun waktu yang diperbandingkan dengan 12 bulan.
Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 2 No. 2 April 2020
Manakah hasil perhitungan yang lebih valid? Kedua-duanya memiliki dasar legitimasi. Menggunakan acuan uang beredar  dapat  diterima  dengan  argumentasi bahwa  sebagian  besar  kegiatan  ekonomi skala  besar  di  daerah,  pada  prosesnya melibatkan juga Jakarta, baik karena kantor pusat maupun karena transaksi dengan pihak ketiga. Sehingga aktivitas itu tercermin juga dari  perputaran  uang  tersebut.  Yang  perlu divalidasi adalah  besarnya  prosentase perputaran uang di Jabotabek, apakah benar 70% atau kurang dari itu.
Adapun perhitungan kedua, menggunakan proporsi PDRB terhadap PDB juga  dapat  diterima,  mengingat  data  itu merupakan gambaran riil aktivitas ekonomi pada kurun pencatatan. Dan metode ini juga akan  memudahkan  penghitungan  apabila semakin banyak daerah-daerah yang menerapkan  PSBB,  dan  dalam  rentang waktu  berbeda.  Misalnya  Sumatera  Barat, yang  berkontribusi  1,5%  terhadap  PDB, PSBB  selama  sebulan  akan  menimbulkan kerugian  ekonomi  sekitar  Rp  16,6  Triliun. Demikian  juga  PSBB  di  Kota  Pekanbaru, Kota  Malang,  Kota  Tegal,  Surabaya,  dlsb dapat  dihitung  efek  kerugiannya  dengan mudah.
Mempertimbangkan  ketiadaan  data proporsi  uang  beredar  per  daerah  selain Jabodetabek,  maka  penulis  lebih  memilih menggunakan metode kedua dalam perhitungan. Hal ini disebabkan PSBB telah diberlakukan secara luas, dan terus bertambah,  sehingga  perhitungan  yang hanya  menggunakan  acuan  Jabodetabek menjadi tidak valid.
Kerugian Sektoral
Kerugian  ekonomi  secara  nasional  akan mempengaruhi  APBN.  Dan  koreksi  telah dilakukan  oleh  Menteri  Keuangan  Sri Mulyani pada 1
April 2020
(www.pasardana.id,02/04/20) . Namun bagi pelaku usaha, angka agregat itu belum selalu dapat  digunakan.  Hal  ini  mengingat  tidak seluruh  sektor  bisnis  mengalami  kerugian yang sama. Bahkan ada sektor tertentu yang mendapatkan  keuntungan  dari  adanya pembatasan sosial. Oleh karena itu diperlukan  perhitungan  berdasar  sektor bisnis, dan selanjutnya perhitungan masing- masing perusahaan (korporasi).
Dari total kerugian sekitar Rp 517 Triliun di atas  (Jabodetabek  +  Bandung  Raya  selama 1,5  bulan),  terdapat  beberapa  sektor  yang memiliki  andil  kerugian  terbesar.  Sektor bisnis  yang  paling  terpukul  adalah  yang mengandalkan keramaian (seperti pariwisata, event atau pertunjukan, pameran, mall);  lalu  bisnis  pendukungnya  (seperti transportasi massal, ticketing, hotel, perdagangan musiman/souvenir, dll); bisnis yang tidak dapat menerapkan physical/social distancing  (seperti  salon,  pangkas  rambut, ojek, spa, permainan anak-anak, hingga jasa pembersihan  rumah,  dll);  bisnis  produk tersier  yang  penjualannya  tergantung  pada dana tabungan masyarakat (seperti properti, kendaraan pribadi, perawatan tubuh, hobby, dll)  serta  bisnis  pendukungnya  seperti leasing dan lembaga pemberi kredit lainnya. Sektor energi juga mengalami tekanan besar karena  aktivitas  bisnis  yang  menyusut drastis,  kecuali  PLN.  Dan  masih  banyak sektor lainnya yang terimbas secara variatif. Adapun  sektor  bisnis  yang  berpotensi mendapatkan  keuntungan  dari  adanya

## Wibowo Hadiwardoyo
pembatasan  sosial  di  antaranya  adalah penyedia layanan pengiriman barang, operator  seluler  dan  internet  provider, penyedia kredit darurat, asuransi kesehatan, dan sejenisnya. Tentu dengan catatan PSBB tidak  terlalu  lama  sehingga  masyarakat masih memiliki tabungan, dan para penyedia jasa mampu melakukan inovasi dan layanan secara memadai.
Bisnis  sektor  kesehatan  berpotensi  juga menghasilkan keuntungan, untuk jenis-jenis produk  tertentu.  Misalnya  oleh  karena semua  warga  diwajibkan  menggunakan masker  bila  keluar  rumah,  maka  produsen dan  penjual  masker  kemungkinan  meraih untung.  Begitu  pula  penyedia  sanitizer, disinfectant,  sabun,  dan  produk-produk turunannya. Sektor media (khususnya di luar media cetak) merupakan bisnis lainnya yang berpotensi  meraih  keuntungan  dengan semakin  banyaknya  pemasang  iklan  akibat pembatasan pergerakan fisik.
Sektor pangan dianggap sebagai bisnis yang stabil  di  masa  krisis,  hanya  mengalami penyesuaian metode, baik metode pemesanan, pembayaran, maupun pengiriman barang. Namun karena sektor ini memungkinkan untuk dilakukan oleh begitu banyak  level  usaha  mulai  skala  mikro, sehingga akan terjadi peningkatan persaingan  di  tingkat  bawah,  maka  secara individual  dalam  praktik  dapat  terjadi sebaliknya:  pasar  ada  namun  omset  turun karena  supply  meningkat.  Ada  juga  faktor lokasi  yang  mempengaruhi,  di  mana kawasan  yang  berubah  sepi  (misalnya sekolah yang libur) akan langsung terimbas, dan  konsumen  berpindah  ke  lokasi  lain  (di dekat rumah masing-masing).
Kerugian  Individual  dan Corporate (per pelaku bisnis)
Dari  semua  perhitungan  kerugian  di  atas, implementasi  akhirnya  berada  pada  ranah individu dan entitas usaha. Negara mengalami  ‘kerugian’  karena  pendapatan anjlok  –khususnya  dari  pajak—sedangkan belanja  melonjak  karena  harus  mengatasi kondisi darurat, menyediakan jaring pengaman sosial, mengatasi penderita sakit, pengerahkan  aparat  dan  tenaga  kesehatan ekstra,  membayar  bunga  untuk  utang  baru, dll.  Namun  kerugian  itu  nanti  akan dikompensasi  pada  pendapatan  (pajak  dan non-pajak)  berikutnya,  sehingga  pada dasarnya negara akan impas alias tidak rugi, kecuali  apabila  dalam  pelaksanaan  ada kebocoran/pencurian/korupsi terhadap asset negara.
Maka kerugian nasional tsb akan ditransmisikan  menjadi  kerugian  warga negara.  Sehingga,  angka  Rp  517  Triliun  + bunga  utang  negara  yang  baru,  akan diturunkan  menjadi  kerugian  perusahaan dan  individu.  Adapun  secara  umum  bentuk nyata kerugian itu antara lain berupa:
Bagi entitas usaha:
a. Hilangnya  pendapatan  karena  tidak ada  penjualan,  namun  pengeluaran tetap terjadi meski tidak sepenuhnya.
Kerugian  riil  akan  berbeda-beda tergantung  jenis  pengeluaran  apa yang  tetap  dilakukan.  Di  antara pengeluaran yang relatif tetap adalah sewa  tempat (atau penyusutan gedung apabila milik sendiri) beserta biaya  rutin  yang  menyertainya,  gaji
Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 2 No. 2 April 2020
staf  yang  tidak  mungkin  di-PHK karena berbagai alasan,
pengamanan,  pembayaran  kepada supplier  yang  tak  bisa  lagi  ditunda, dll.
b. Timbulnya    denda/penalti  akibat ketidaktepatan waktu pengiriman.
c. Kerusakan barang apabila tertahan di gudang atau di jalan, atau pembayaran premi. tambahan apabila mengaplikasikan asuransi.
d. Timbulnya  biaya  pesangon  apabila melakukan PHK.
e. Timbulnya denda/bunga apabila menggunakan  dana  talangan  atau utang,  atau  apabila  tidak  dapat membayar  sesuai  ketentuan  jumlah maupun waktu.
f. Dana  darurat  atau  dana  sosial  yang tidak dapat ditunda, dll.
g. Kerugian apabila perusahaan terpaksa menjual asset dengan harga murah.
h. Kerugian  yang  tak  ternilai  apabila krisis  itu  menyebabkan  modal perusahaan  terkuras  hingga  skala usaha menyusut atau bahkan bangkrut.
i. Namun demikian, perusahaan mungkin  memiliki  pamasukan  dari tagihan penjualan sebelumnya, yang tetap  dapat  mengurangi  kerugian atau  defisit  anggaran  pada  bulan berjalan.  Dengan  catatan  penagihan berhasil alias klien mampu membayar sesuai ketentuan.
Bagi Individu:
a. Hilangnya  gaji  dan  atau  tunjangan selama  masa  krisis,  atau  hilangnya
pemasukan bagi pelaku usaha/profesi informal.
b. Denda/bunga  akibat  telat  atau  tidak bayar  kewajiban  (misal  cicilan kredit, utang jatuh tempo, dsb). Dan kerugian  immateri  apabila  hal  itu mengakibatkan  performa  ketaatan bayar  menjadi  buruk  dalam  catatan Bank Indonesia.
c. Pengeluaran  ekstra  bagi  anggota keluarga dalam kondisi darurat.
d. Bunga utang baru apabila menggunakan dan talangan.
e. Kerugian  tak  ternilai  apabila  krisis itu mengakibatkan hilangnya pekerjaan  (karena  PHK  atau  usaha bangkrut  dan  tidak  dapat  bangkit lagi).
Sebagai catatan, sampai dengan pertengahan April, telah terkonfirmasi oleh Kementerian Tenaga Kerja, terjadi PHK terhadap 1,5 juta pekerja  (www.detik.com,  11/04/20).  Dan tentu masih banyak yang tidak terkonfirmasi atau tidak melapor.

## Potensi Kerugian Lainnya
Selain kerugian-kerugian yang dapat dikalkulasi  di  atas,  masih  ada  potensi kerugian lain yang dapat terjadi akibat faktor non-bisnis.  Misalnya  apabila  kesulitan ekonomi  telah  mengakibatkan  peningkatan tindak  kejahatan  dan  perusakan  fasilitas usaha. Sebagaimana diketahui, lebih dari 30 ribu  narapidana  telah  dibebaskan  akibat kekhawatiran  terhadap  penyebaran  Covid- 19  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  (LP) yang penuh sesak (www.kompas.tv, 01/04/20).  Para  napi  ini  mengalami kekagetan  ekonomi  juga,  dan  sebagian  di antaranya  telah  terbukti  melakukan  tindak

## Wibowo Hadiwardoyo Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi
kejahatan  hanya  beberapa  hari  saja  setelah bebas. Di pekan ketiga April 2020 saja telah terjadi  3  kali  perampokan  minimarket  di Jabodetabek,  serta  berbagai  pencurian  dan perampokan  yang  melibatkan  residivis  di berbagai daerah.
Selain tindak kejahatan, potensi chaos akibat krisis  ekonomi  juga  dapat  saja  terjadi. Situasi kekacauan massal itu dapat mengakibatkan kerugian tak terduga seperti perusakan  properti,  kehancuran  kendaraan, kerusakan  fasilitas  umum  dan  wisata,  juga menimbulkan biaya pengamanan yang harus ditanggung masyarakat. Kondisi chaos juga dapat  merembet  ke  penjarahan  massal terhadap toko-toko atau pabrik, atau bahkan juga mengorbankan nyawa atau kehormatan manusia.  Situasi  abnormal,  baik  karena merebaknya  tindak  kejahatan  maupun situasi  chaos,  itu  tidak  dikalkulasikan  nilai (value)-nya karena tergantung skala, luasan, dan  berapa  lama  waktu  terjadinya.  Namun faktor  ini  hanya  akan  timbul  apabila pembatasan berlaku berkepanjangan hingga krisis memuncak atau sulit dikendalikan.

## Menyiasati Kerugian
Di  dunia  bisnis  selalu  ada  untung  dan  ada rugi.  Bagi  pelaku  bisnis  yang  sempat melakukan  diversifikasi  lintas  sektoral dengan jenis bisnis yang berada pada kutub berbeda,  berkemungkinan  untuk  selamat dari  krisis.  Misalnya  mereka  rugi  dari usahanya  pada  penyewaan  alat  pesta  -- karena semua kegiatan keramaian dilarang-- tetapi  mereka  punya  juga  kebun  yang ditanami  berbagai  macam  sayuran.  Di  saat krisis,  hasil  kebun  justru  mengalami peningkatan  permintaan.  Atau  pengusaha sewa  mobil  yang  sepi  order,  mendapat
kompensasi  penghasilan  dari  permintaan pengiriman  barang  yang  meningkat.  Dan hal-hal sejenis yang dapat saja terjadi.
Bagi  bisnis  skala  besar,  biasanya  telah terjadi konglomerasi lintas sektoral, sehingga bisa dilakukan subsidi silang antar entitas bisnis dalam grup. Secara keseluruhan  mungkin  mereka  mengalami kerugian, namun masih dapat terselamatkan melalui  bisnis  di  sektor  lainnya.  Akan menjadi  masalah  apabila  konglomerasi terjadi pada sektor yang sama, misalnya dari hulu ke hilir dan tidak merambah sektor lain. Bagi  usaha  yang  memiliki  dana  cash  juga dapat  menyiasati  kerugian,  yakni  dengan membeli asset atau bisnis yang bagus namun dijual  murah.  Mungkin  dana  tunai  itu didapat  dari  penjualan  asset  dengan  harga murah (artinya secara akuntansi mengalami kerugian),  namun  apabila  digunakan  untuk mendapatkan  asset  lain  yang  lebih  baik, maka dapat  saja menghasilkan keuntungan. Dan  setelah  krisis  berakhir,  asset  baru  itu dapat  berproduksi  lebih  baik,  atau  dijual dengan harga yang jauh lebih mahal, cukup untuk kompensasi kerugian.
Bagaimana bila diversifikasi maupun upaya lain tidak dapat dilakukan untuk mengurangi kerugian?  Akhirnya  secara  umum  akan ditempuh  langkah  yang  sama,  yaitu penghematan. Semua kalangan akan berusaha  mengurangi  pengeluaran  sebisa mungkin,  dan  berusaha  bertahan  selama mungkin.  Selanjutnya  apabila  masih  tidak mencukupi, akan melakukan langkah berikutnya  yaitu  mencari  pinjaman  atau utang.  Setelah  itu,  mencari  cara  untuk mendapatkan income atau pemasukan baru.
Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 2 No. 2 April 2020
Langkah-langkah seperti ini akan ditempuh baik  oleh  individu,  pelaku  usaha  mikro, perusahaan,  organisasi,  juga  oleh  negara. Pabrikan  mobil  global  seperti  Toyota  telah mengajukan utang baru sekitar USD 9 Miliar (Rp  135  Triliun)  untuk  mengatasi  masa krisis (www,bisnis.com, 27/03/20). Maka  wajar  apabila  begitu  pandemi menerjang,  lembaga  pemberi  pinjaman seperti  International  Monetary  Fund  (IMF) langsung  menawarkan  paket  utang  ke negara-negara potensial. Indonesia pun telah menerbitkan  Global  Bond  atau  surat  utang, yang  kemudian  disebut  pandemic  bond senilai USD 4,3 Miliar pada awal April 2020 (www.cnbcindonesia.com, 13/04/20). Langkah-langkah  penghematan,  pencarian pinjaman, dan upaya mendapatkan pemasukan baru, merupakan langkah umum untuk  survive.  Survival  pada  saat  krisis  ini dianggap  sangat  penting,  sebagai  modal untuk  mencari  pengganti  kerugian  pasca krisis. Karena apabila tidak dapat bertahan, lalu keburu collaps sebelum krisis berakhir, maka seluruh potensi pengembalian kerugian  akan  hilang.  Sebagai  contoh apabila  perusahaan  bangkrut,  maka  yang dapat  dilakukan hanya  melepas  asset  untuk menutup  kewajiban,  lalu  perusahaan  tidak dapat  beroperasi  lagi,  bahkan  mungkin pemegang saham masih menanggung warisan utang. Sedangkan apabila perusahaan  selamat,  masih  dapat  berjalan meski  harus  mencicil  utang  baru,  maka masih  ada  harapan  untuk  mendapatkan keuntungan setelah kriris berakhir.
Apabila  seluruh  individu,  entitas  usaha, organisasi-organisasi non-bisnis, dan semua bagian  dari  sebuah  negara  dapat  melewati masa  krisis,  tetap  survive  dan  kembali
berproduksi,  maka  pada  akhirnya  kerugian nasional akan tertutupi. Oleh karena mereka akan  kembali  mampu  membayar  pajak, bahkan  mungkin  lebih  banyak.  Juga  akan menyerap  tenaga  kerja  baru  sehingga meningkatkan  pendapatan  individu,  yang ujung-ujungnya juga meningkatkan pendapatan negara dan mendongkrak PDB.

## KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kunci  dari  penyehatan  kembali  kondisi ekonomi nasional adalah survival di tingkat individu  dan  entitas  usaha.  Oleh  karena  itu negara  harus  mengerahkan  segenap  upaya, termasuk dengan memberikan stimulus, agar rakyatnya tidak collaps semasa krisis, tetap produktif dan memiliki penghasilan memadai, serta bisnis dapat terus berjalan.
Yang  diperlukan  adalah  kebijakan yang  tepat,  baik  secara  lokasi,  waktu, maupun  prosedurnya.  Apabila  PSBB  dapat menjamin putusnya rantai penularan Covid- 19,  maka  lakukanlah  dengan  benar,  dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pembatasan  yang  berkepanjangan,  atau berpindah-pindah lokasi karena tidak serempak, berisiko melampaui batas kemampuan  survival  individu  maupun entitas bisnis. Dan bila itu yang terjadi, maka penyelamatan  tidak  dapat  dilakukan,  dan kerugian  akan  semakin  besar  baik  secara ekonomi maupun sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell, 1998. Qualitative Inquiry:
Choosing  Among  Five  Traditions. USA: Sage Publications Inc

## Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi
Fuchs,  Christian,  2011    “Teaching  and Learning Guide for: New Media, Web
2.0  and  Surveillance’  Sociology Compass 5/6 (2011): 480–487, 10.1111/j.1751-9020.2011.00378
Rudiatin,  E.,  &  Ramadhan,  A.  I.  (2018).
Kekuatan Moral Dan Budaya,
Mendukung Perekonomian Indonesia:
Sebuah  Gambaran  Usaha  Kecil  Dan Menengah. BASKARA  Journal  of Business  &  Entrepreneurship , 1 (1), 21-34.
Republika Online, 2020. Sudah Pesan Tiket?
Perhatikan Pembatalan Jadwal Kereta
Ini..
https://republika.co.id/berita/q7kq723 96/sudah-pesan-tiket-perhatikan- pembatalan-jadwal-kereta- ini+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id...
[Online] Tersedia: [23 Maret 2020]. Republika  Online,  2020.  Covid19-terus- meningkat-kai-batalkan-28-ka-jarak- jauh. https://republika.co.id/berita/ekonomi /korporasi/q7xlu9384/covid19-terus- meningkat-kai-batalkan-28-ka-jarak- jauh.  [Online]  Tersedia:  [29  Maret 2020].
Pasardana,    2020,  Penjelasan  Sri  Mulyani
Terkait  Sumber  Pendanaan  Untuk Penanganan  Covid--19  di  Indonesia. https://pasardana.id/news/2020/4/2/pe njelasan-sri-mulyani-terkait-sumber- pendanaan-untuk-penanganan-covid- 19-di-indonesia/ [Online] Tersedia: [2
April 2020].
cnbcindonesia.com,  2020.  Sri  Mulyani:
Puncak  Positif  Covid-19  di  RI  Pada
April-Mei https://www.cnbcindonesia.com/news /20200401093607-4-148938/sri- mulyani-puncak-positif-covid-19-di- ri-pada-april-mei.  [Online]  Tersedia: [1 April 2020].
cnbcindonesia.com,2020.  Jangan Khawatir,
Ternyata  Ini  Tujuan  Global  Bond Terbesar
RI!
https://www.cnbcindonesia.com/news /20200413131523-4-151515/jangan- khawatir-ternyata-ini-tujuan-global- bond-terbesar-ri.  [Online]  Tersedia: [13 April 2020].
Bisnis.com,  2020.  Toyota  Dikabarkan  Cari Pinjaman di Bank Jepang. https://kabar24.bisnis.com/read/20200 327/19/1218917/toyota-dikabarkan-
cari-pinjaman-di-bank-jepang .
[Online] Tersedia: [27Maret 2020]. Kompastv,  2020.  Imbas  Wabah  Corona, 30.000 lebih Narapidana dan Anak di
Indonesia
Segera Bebas. https://www.kompas.tv/article/74094/ imbas-wabah-corona-30-000-lebih- narapidana-dan-anak-di-indonesia-
segera-bebas?page=all . [Online] Tersedia: [1 April 2020]. Detik.com, 2020. Jumlah Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK Naik Jadi 1,5 Juta. https://finance.detik.com/berita-
ekonomi-bisnis/d-4973759/jumlah- pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk- naik-jadi-15-juta .  [Online]  Tersedia: [11 April 2020].

## Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta
Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 2 No. 2 April 2020