## Eksplorasi Aspek Hukum Perdata dalam Perjanjian Nominee terkait Investasi dan Penanaman Modal
Ignatius Sinar Pandin a ; Hulman Panjaitan b ; Wiwik Sri Widiarty c
a Mahasiswa Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia b,c Dosen Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia sinarpandin@gmail.com
Abstrak :  Penggunaan  perjanjian  nominee  dapat  menjadi  strategi  yang  umum  untuk  melindungi  kepentingan atau  menyembunyikan  identitas  investor.  Namun,  dalam  praktiknya,  keabsahan  perjanjian  nominee  ini  sering dipertanyakan,  terutama  dalam  perspektif  hukum  perdata.  Analisis  terhadap  keabsahan  perjanjian  nominee dalam  perspektif  hukum  perdata  menunjukkan  bahwa  penggunaannya  dalam  konteks  penanaman  modal memerlukan  pertimbangan  yang  cermat  terhadap  prinsip-prinsip  hukum  perdata  yang  mendasarinya,  serta dampaknya  terhadap  transparansi,  kepastian  hukum,  dan  perlindungan  pihak-pihak  yang  terlibat.  Oleh  karena itu,  dalam  mempertimbangkan  penggunaan  perjanjian  nominee,  penting  untuk  mendapatkan  nasihat  hukum yang  kompeten  dan  mempertimbangkan  implikasi  hukumnya  secara  menyeluruh.  Metode  yang  diterapkan dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yang  bertitik  tolak  pada  penelitian analisis subtansi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan makalah. Adapun teknik pengumpulan data yang diharapkan penulis ialah melalui studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini, pertama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian nominee tidak sah. Kedua, perjanjian nominee termasuk dalam perjanjian innominaat yang telah digunakan secara luas dalam praktik.
Kata Kunci : Hukum Perdata, Perjanjian Nominee, Penanaman Modal
Abstract: Nominee agreements can be a common strategy to protect investors' interests or hide their identities. However, in practice, the validity of these nominee agreements is often questioned, especially from a civil law perspective. An analysis of the validity of nominee agreements from a civil law perspective reveals that their use in the context of investment necessitates careful consideration of the underlying civil law principles, as well as their  impact  on  transparency,  legal  certainty,  and  the  protection  of  the  parties  involved.  Therefore,  when considering  the  use  of  nominee  agreements,  it  is  important  to  obtain  competent  legal  advice  and  thoroughly consider  its  legal  implications.  The  normative  juridical  research  method  is  used  in  this  legal  research,  which focuses  on  analyzing  the  substance  of  laws  and  regulations,  books,  journals,  and  papers.  The  author  expects data collection to be done through library research. The conclusion of this research is that, first, according to the Civil Code (KUHPerdata), nominee agreements are not valid. Second, nominee agreements are included in innominaat agreements, which have been widely used in practice.
Keywords: Civil Law, Nominee Agreement, Investment

## Pendahuluan
Posisi  geografis  Indonesia  yang  unik,  berada  di  garis  khatulistiwa  dan  terdiri  dari banyak  pulau,  menjadikannya  negara  maritim  dengan  tanggung  jawab  besar  untuk melindungi wilayah lautnya. Pelayaran adalah bagian penting dari transportasi yang memiliki kemampuan  untuk  melakukan  pengangkutan  massal,  menghubungkan  berbagai  wilayah melalui perairan, dan berpotensi besar untuk dikembangkan dalam mendukung perekonomian nasional  maupun  internasional.  Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  menganut  sistem pemerintahan  yang  berlandaskan  pada  Pancasila  dan  UUD  1945.  Salah  satu  tujuan pemerintahan  adalah  memajukan  kesejahteraan  umum,  yang  terkait  erat  dengan  penanaman modal  sebagai  bagian  dari  perekonomian  nasional.  Penanaman  modal  diharapkan  dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  menciptakan  lapangan  kerja,  dan  meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Namun,  dalam  praktik  penanaman  modal,  sering  terjadi  penggunaan  perjanjian nominee ,  di mana seorang nominee ditunjuk untuk memegang saham atau aset atas nama investor asing. Praktik  ini  bertujuan  untuk  mengatasi  pembatasan  kepemilikan  asing  dalam  sektor-sektor tertentu, seperti pelayaran. Meskipun demikian, perjanjian nominee seringkali dipertanyakan keabsahannya dari perspektif hukum perdata.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaturan  perjanjian nominee berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  dan  akibat  hukum  dari perjanjian  nominee  dalam  kepemilikan  saham  menurut  hukum  Indonesia,  khususnya  dalam konteks penanaman modal asing pada perusahaan pelayaran.
Indonesia  sebagai negara  hukum  memiliki aturan  yang  mengikat  dan  memaksa serta memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Aturan tersebut diwujudkan dalam Pancasila dan  UUD  1945,  yang  salah  satu  tujuannya  adalah  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjabarkan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian  dari  penyelenggaraan  perekonomian  nasional  untuk  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi,  menciptakan  lapangan  kerja,  dan  meningkatkan  pembangunan  ekonomi berkelanjutan.
Penanaman  modal,  baik  oleh penanam  modal  dalam  negeri  maupun penanam  modal asing,  diharapkan  dapat  mendorong  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Dalam praktiknya, investor asing seringkali membuat perusahaan penanaman modal asing atau joint venture  dengan  pihak  lokal.  Namun,  sektor  usaha  seperti  perusahaan  pelayaran  hanya memperbolehkan  kepemilikan  saham  asing  maksimal  49%,  sementara  partner  lokal  harus memiliki  51%  saham.  Kondisi  ini  sering  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  partner  lokal  dalam  hal kemampuan  finansial,  sehingga  banyak  investor  asing  menggunakan  perjanjian  nominee untuk memenuhi persyaratan tersebut.
Praktik  perjanjian  nominee  memungkinkan  investor  asing  untuk  mengendalikan perusahaan  tanpa  melanggar  ketentuan  kepemilikan  saham  yang  diatur  dalam  undang- undang.  Namun,  penggunaan  perjanjian  nominee  menimbulkan  pertanyaan  mengenai keabsahan dan dampaknya terhadap transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan pihak- pihak yang terlibat.
Menurut  Pasal  33  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007,  penanam modal  asing  dan  dalam  negeri  dilarang  membuat  perjanjian  nominee  untuk  kepemilikan saham  dalam  perseroan.  Pelanggaran  terhadap  ketentuan  ini  dapat  menyebabkan  perjanjian nominee dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam konteks penanaman modal di sektor pelayaran, perjanjian nominee sering digunakan untuk mengatasi pembatasan kepemilikan  asing,  seperti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran membatasi kepemilikan asing di sektor pelayaran Indonesia sebagai pemilik minoritas. Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa warga  negara  Indonesia  bisa  membentuk  usaha  patungan  dengan  investor  asing  untuk membentuk  perusahaan  angkutan  laut  di  Indonesia.  Perusahaan  patungan  tersebut  harus memiliki  minimal  satu  unit  kapal  berbendera  Indonesia  dan  diawaki  oleh  warga  negara Indonesia.  Pasal 158  ayat (2)  mengatur  bahwa kapal  yang terdaftar sebagai kapal  Indonesia harus dimiliki oleh badan usaha yang dikuasai oleh perusahaan atau pengusaha lokal.
Penggunaan  perjanjian  nominee  untuk  mengatasi  pembatasan  ini  menimbulkan berbagai  implikasi  hukum,  terutama  terkait  dengan  keabsahan  perjanjian  tersebut  menurut KUHPerdata.  Selain  itu,  praktik  ini  dapat  menimbulkan  risiko  hukum  bagi  para  pihak  yang terlibat,  seperti  masalah  kepemilikan  saham  yang  sebenarnya,  hak  suara  dalam  rapat pemegang saham, dan distribusi dividen.
Untuk  mengatasi  masalah  ini,  diperlukan  peraturan  yang  jelas  dan  tegas  mengenai penggunaan perjanjian nominee, khususnya dalam sektor pelayaran. Peraturan tersebut harus mencakup  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  para  pihak  yang  terlibat,  serta  pembatasan dan persyaratan yang diperlukan. Selain itu, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik perjanjian nominee sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penanaman modal  asing dilakukan secara  transparan  dan sesuai dengan  peraturan  yang berlaku.  Hal  ini akan memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertitik tolak pada analisis substansi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan makalah. Data dikumpulkan melalui  studi  kepustakaan  yang  mencakup  bahan  atau  data  sekunder.  Teknik  analisis  data dilakukan  dengan  menguraikan  data  dalam  kalimat-kalimat  yang  logis  dan  teratur  sehingga dapat  menyederhanakan  analisis  hasil  terhadap  perumusan  masalah.  Penelitian  ini  juga mencantumkan penelitian terdahulu yang relevan untuk memastikan orisinalitas penelitian.
Dalam  kerangka  teori,  penelitian  ini  mengacu  pada  teori  kepastian  hukum  yang menekankan pentingnya kejelasan dan keteraturan dalam hukum, serta konsep negara hukum yang memastikan bahwa semua tindakan pemerintahan dan warga negara harus berdasarkan hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  studi kepustakaan  untuk  mengumpulkan  data.  Adapun  manfaat  dari  penelitian  ini  adalah memberikan  kontribusi  terhadap  perkembangan  ilmu  hukum,  khususnya  terkait  perjanjian nominee,  serta  memberikan  informasi  praktis  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  studi hukum bisnis dan penanaman modal.

## Analisis dan Diskusi

## • Pengaturan  Perjanjian  Nominee  Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata
Perjanjian  nominee  sering  digunakan  dalam  praktik  penanaman  modal  di  Indonesia untuk  mengatasi  pembatasan  kepemilikan  asing.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) memberikan kerangka hukum untuk menilai keabsahan perjanjian ini.
Menurut  Pasal  1338  KUHPerdata,  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Namun,  keabsahan  perjanjian nominee  sering  dipertanyakan  karena  dianggap  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  dasar hukum perdata yang ada.
KUHPerdata mensyaratkan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Dalam konteks perjanjian nominee, syarat kecakapan dan sebab yang tidak terlarang sering menjadi perdebatan. Banyak pihak berpendapat bahwa perjanjian nominee melanggar ketentuan hukum yang mengatur pembatasan kepemilikan asing, sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak sah.
KUHPerdata juga mengenal konsep perjanjian yang batal demi hukum (void ab initio) jika  perjanjian  tersebut  bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan,  atau  ketertiban umum. Meskipun perjanjian nominee mungkin disepakati oleh para pihak, perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah jika bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Perjanjian  nominee  biasanya  melibatkan  pemberian  kuasa  dari  pemilik  sebenarnya (beneficial  owner)  kepada  pihak  nominee.  Menurut  KUHPerdata,  pemberian  kuasa  adalah tindakan hukum sepihak yang bersifat volmacht, di mana penerima kuasa diberi kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa.
Dalam praktiknya, perjanjian nominee terdiri dari beberapa komponen utama:
1. Adanya perjanjian pemberian kuasa antara dua pihak, yaitu beneficial owner sebagai pemberi  kuasa  dan nominee sebagai  penerima  kuasa,  yang  didasarkan  pada  adanya kepercayaan dari beneficial owner kepada nominee .
2. Kuasa yang diberikan bersifat khusus dengan jenis tindakan hukum yang terbatas.
3. Nominee bertindak  seakan-akan  ( as  if )  sebagai  perwakilan  dari beneficial  owner di depan hukum.
Perjanjian  nominee  dari  sifatnya  adalah  perjanjian  timbal-balik,  di  mana  para  pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi masing-masing pihak yang tercantum di dalam perjanjian
Perjanjian pinjam nama atau nominee adalah bentuk perjanjian yang sering digunakan untuk  mengatasi  pembatasan  kepemilikan  asing  dalam  berbagai  sektor,  termasuk  pelayaran. Dalam hukum Indonesia, perjanjian ini dianggap tidak sah jika bertentangan dengan prinsip- prinsip dasar KUHPerdata.
Perjanjian  pinjam  nama  memiliki  risiko  besar  karena  saham  yang  dipinjam  dapat diambil sewaktu-waktu dari peminjam  melalui pengakuan sepihak atas saham  yang dimiliki oleh  peminjam.  Jika  perjanjian  nominee  tidak  diungkapkan  ke  publik,  maka  akan  menarik perhatian aparat penegak hukum, yang akan segera mengambil tindakan untuk membubarkan PT dengan alasan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  praktik  penanaman  modal,  perjanjian  nominee  digunakan  untuk  mengatasi pembatasan kepemilikan asing yang diatur oleh undang-undang. Beberapa bentuk perjanjian yang sering digunakan dalam rangka pengaturan nominee antara lain:
1. Perjanjian  kredit  antara  investor  utama  ( principal  investor )  selaku  kreditur  dan nominee shareholder di  mana  perjanjian  tersebut  akan  digunakan  oleh  debitur  untuk  membayar setoran modal saham pada perusahaan yang dimaksud.
2. Perjanjian gadai saham antara principal investor selaku penerima gadai ( pledgee ) dengan nominee  shareholder ( pledgor ),  di  mana  saham  yang  diterbitkan  atas  setoran  yang dilakukan  dengan  menggunakan  uang  pinjaman  tersebut  digadaikan  oleh nominee shareholder kepada principal investor .
3. Perjanjian cessi atas  dividen  antara principal  investor dengan nominee  shareholder ,  di mana  hak  atas  dividen  yang  dibagikan  oleh  perusahaan  kepada nominee  shareholder dialihkan kepada principal investor . 4. Surat  kuasa  mutlak  untuk  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  di  mana nominee shareholder memberikan  kuasa  mutlak  kepada principal  investor untuk  dapat  meminta diadakannya  RUPS,  menghadiri,  dan  mengeluarkan  suara  dalam  RUPS  perusahaan  yang bersangkutan.
5. Surat  kuasa  mutlak  untuk  menjual  saham  yang  diberikan  oleh nominee  shareholder kepada principal  investor ,  di  mana  dalam  hal  terjadi  kejadian  tertentu principal  investor dapat menjual saham-saham yang dimiliki oleh nominee shareholder .
Implikasi  hukum  dari  penggunaan  perjanjian  nominee  sangat  signifikan.  Jika perjanjian  nominee  dianggap  tidak  sah  oleh  pengadilan,  maka  hak-hak  investor  asing  tidak diakui  secara  hukum.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  kerugian  finansial  yang  signifikan  bagi investor  asing.  Selain  itu,  penggunaan  perjanjian  nominee  dapat  menyebabkan  masalah hukum dalam hal pengaturan hak suara dalam RUPS dan distribusi dividen.
Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  secara  tegas melarang  penggunaan  perjanjian  nominee  untuk  kepemilikan  saham  dalam  perseroan.  Pasal 33  ayat  (1)  dan  (2)  menyatakan  bahwa  penanam  modal  asing  dan  dalam  negeri  dilarang membuat perjanjian nominee untuk kepemilikan saham dalam perseroan.
• Akibat Hukum Bagi Para Pihak Atas Kepemilikan Saham
Penggunaan perjanjian nominee dalam kepemilikan saham memiliki implikasi hukum yang  signifikan  bagi  para  pihak  yang  terlibat,  terutama  dalam  konteks  penanaman  modal asing di sektor pelayaran. Investor asing sering kali terdorong untuk memanfaatkan nominee, yang biasanya adalah penduduk Indonesia, untuk memfasilitasi kepemilikan saham mereka di
perseroan  terbatas.  Hal  ini  dilakukan  karena  pembatasan  hukum  yang  melarang  atau membatasi kepemilikan asing dalam beberapa sektor penting.
Investor  asing  tertarik  berinvestasi  di  Indonesia  karena  potensi  keuntungan  yang besar,  kekayaan  sumber  daya  alam,  dan  biaya  tenaga  kerja  yang  relatif  rendah.  Mereka biasanya  memilih  Perseroan  Terbatas  (PT)  sebagai  bentuk  badan  hukum  untuk  melakukan kegiatan  investasi  langsung  di  Indonesia.  Pembentukan  PT  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT).  Pasal  7  ayat  (1)  UUPT menyebutkan bahwa perseroan harus didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Dalam  konteks  perjanjian  nominee,  pemilik  sebenarnya  (beneficial  owner) memberikan  kuasa  kepada  nominee  untuk  memegang  saham  atas  namanya.  Namun,  dalam praktiknya,  nominee  hanya  bertindak  sebagai  wakil  sementara  beneficial  owner  tetap memiliki  kontrol  penuh  atas  saham  tersebut.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  berbagai  masalah hukum,  terutama  jika  terjadi  perselisihan  antara  nominee  dan  beneficial  owner.  Pengadilan mungkin  memutuskan  bahwa  perjanjian  nominee  tidak  sah,  sehingga  hak-hak  beneficial owner tidak diakui secara hukum.
Risiko  hukum  dari  penggunaan  perjanjian  nominee  sangat  besar.  Jika  perjanjian tersebut dianggap tidak sah oleh pengadilan, maka seluruh tindakan hukum yang didasarkan pada  perjanjian  tersebut  juga  dianggap  tidak  sah.  Misalnya,  hak  suara  dalam  Rapat  Umum Pemegang Saham (RUPS) dan distribusi dividen dapat menjadi tidak sah.
Menurut  Pasal  33  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal,  penanam  modal  asing  dan  dalam  negeri  dilarang  membuat  perjanjian nominee  untuk  kepemilikan  saham  dalam  perseroan.  Pelanggaran  terhadap  ketentuan  ini dapat  menyebabkan  perjanjian  nominee  dianggap  tidak  sah  dan  tidak  memiliki  kekuatan hukum.  Dengan  demikian,  penggunaan  perjanjian  nominee  tidak  hanya  menimbulkan ketidakpastian  hukum  tetapi  juga  berisiko  menimbulkan  sengketa  hukum  yang  panjang  dan kompleks.
Untuk  memastikan  keabsahan  kepemilikan  saham  yang  menggunakan  perjanjian nominee,  diperlukan  beberapa  langkah  hukum.  Pertama,  perjanjian  nominee  harus  disusun dengan sangat hati-hati dan memenuhi semua syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kedua, perjanjian tersebut harus didaftarkan dan diakui oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan transparansi dan legalitasnya.
Penggunaan  perjanjian  nominee  dapat  memiliki  implikasi  luas  terhadap  iklim penanaman  modal  asing  di  Indonesia.  Di  satu  sisi,  perjanjian  nominee  memungkinkan investor  asing  untuk  berinvestasi  di  sektor-sektor  yang  dibatasi,  meningkatkan  aliran  modal masuk ke Indonesia. Namun, di sisi lain, praktik ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko  bagi  investor  asing.  Ketidakpastian  ini  dapat  mengurangi  minat  investor  asing  untuk berinvestasi di Indonesia.
Untuk  mengatasi  masalah  ini,  diperlukan  peraturan  yang  lebih  jelas  dan  tegas mengenai  penggunaan  perjanjian  nominee.  Pemerintah  Indonesia  perlu  memastikan  bahwa peraturan  ini  mencakup  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  dari  nominee  dan  beneficial owner,  serta  pembatasan  dan  persyaratan  yang  diperlukan  untuk  penggunaan  perjanjian nominee.  Selain  itu,  pengawasan  dan  penegakan  hukum  yang  lebih  ketat  diperlukan  untuk memastikan  bahwa  praktik  perjanjian  nominee  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.

## Kesimpulan Hasil Penelitian
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian nominee  tidak sah  menurut  KUHPerdata karena  tidak  memenuhi  syarat-syarat  sahnya  suatu
perjanjian.  Praktik  nominee  masih  banyak  digunakan  dalam  penanaman  modal  asing, terutama dalam sektor-sektor yang memiliki pembatasan kepemilikan asing.
Untuk  mengatasi  masalah  ini,  diperlukan  peraturan  yang  jelas  dan  tegas  mengenai penggunaan perjanjian nominee, khususnya dalam sektor pelayaran. Peraturan tersebut harus mencakup  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  para  pihak  yang  terlibat,  serta  pembatasan dan persyaratan yang diperlukan.
Selain  itu,  perlu  dilakukan  peningkatan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  untuk memastikan  bahwa  praktik  perjanjian  nominee  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.  Hal  ini  akan  memberikan  kepastian  hukum,  melindungi  kepentingan  semua  pihak yang  terlibat,  dan  mendorong  penanaman  modal  asing  yang  sehat  dan  transparan  di Indonesia.

## Referensi
Azhary. (n.d.). Negara Hukum Indonesia. Jakarta: UI Press. Bplawyers,  B.  (2017).  Perkembangan  Serta  Manfaat  Investasi  Asing  di  Indonesia.  Diakses pada tanggal 25 Maret 2023 Pukul 11:00 WIB dari https://bplawyers.co.id/
Garner, B. A., & Black, H. C. (n.d.). Black’s Law Dictionary With Guide To Pronunciation. Gede Widhi Wiratama, & Ida Bagus Rai Djaja. (2013, Mei). Pengaturan Mengenai Perjanjian Nominee  dan  Keabsahannya  (Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Dan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria).  Hukum  Bisnis  Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana,  E-Journal  Kertha Semaya, 01(04).
Https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/5263/4021.  (Diakses  pada tanggal 12 Februari 2024).
Https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fb659347bf32/hukumnya-praktik- pinjam-nama-i-Nominee-i-untuk-menghindari-pajak/. (Diakses pada tanggal 30 Maret 2023 Pukul 16:00 WIB).
Https://www.pengadaanbarang.co.id/.  (Diakses  pada  tanggal  25  Maret  2023  Pukul  10:00 WIB).
I  Ketut  Mudana.  (2014).  Peningkatan  Pengawasan  Keselamatan  Angkutan  Penyeberangan Lintas Palembang-Muntok. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTransLog).
Kairupan, D. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia.
Ningsih,  D.,  &  Sari,  S.  I.  (2018).  Pengaruh  Investasi  dan  Tenaga  Kerja  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam. Jurnal Akuntansi Barelang, 3(1).
Nur  Agus  Susanto.  (2014).  Dimensi  Aksiologis  Dari  Putusan  Kasus  “ST”  Kajian  Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. Jurnal Yudisial, 7(3).
Putra, A. P. (n.d.). Dunia Kian Tergantung pada Negara Berkembang. Warta Ekonomi, Edisi 03.
Rahmah,  N.  (2019).  Pengertian,  Jenis  dan  Masalah  Infrastruktur  serta  Solusinya.  Diakses pada tanggal 25 Maret 2023 Pukul 10:00 WIB dari https://www.pengadaanbarang.co.id/
Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Sri  Sugiarti.  (n.d.).  Pasal  Pengangkutan  dalam  kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan
Hukum Dagang. Diakses pada tanggal 18 Januari 2024 dari http://ugisukaba.blogspot.co.id/2016/03/pasal-pengangkutan-dalam- kuhperdata_3.html
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.