Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 132-137| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4672.132-137
IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI PASCA PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH NOMOR 11 TAHUN 2018

## (STUDI KASUS DI KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR)
I Gusti Agung Ngurah Anom Deva, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia igustiagungngurahan@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com,puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
Koperasi  merupakan  badan  usaha  berbadan  hukum  yang  menjalankan  usaha  berdasarkan  asas  kekeluargaan. Dalam  menjalankan  usaha  koperasi  harus  memiliki  izin  usaha  yang  berfungsi  sebagai  legalitas  usaha  serta sebagai  payung  hukum  dalam  mengimpletasikannya.  Tujuan  penelitian  ini  guna  menganalisa  kelengkapan persyaratan  izin  usaha  simpan  pinjam  pada  koperasi  di  kecamatan  Blahbatuh,  Kabupaten  Gianyar serta efektivitas  pelaksanaan  perizinan  usaha  simpan  pinjam  pada  koperasi  di  kecamatan  Blahbatuh,  Kabupaten Gianyar.  Metode  penelitian  ini  merupakan  metode  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  sosiologi. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  dengan  responden  yang  ada  di  lapangan.  Sumber hukum  yang  digunakan  berupa  sumber  hukum  primer  dan  sekunder.  Setelah  data  dikumpulkan,  kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif. Hasil temuan mengungkapkan bahwa Peraturan Menteri Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2018  Tentang  Perizinan  Usaha Simpan  Pinjam  Koperasi.  Berdasarkan  persyaratan  kelengkapan  izin  usaha  dalam  menjalankan  suatu  kegiatan simpan  pinjam  di  Kecamatan  Blahbatuh  Kabupaten  Gianyar  terdapat  44  Koperasi  yang  sudah  memiliki  izin usaha  simpan  pinjam  dan  79  Koperasi  yang  belum  memiliki  izin  usaha  simpan  pinjam  terdapat  faktor  yang mempengaruhi koperasi dalam memiliki izin usaha simpan pinjam yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kata Kunci: Kelengkapan Izin Usaha, Koperasi, Legalitas

## Abstract
Cooperatives are legal entities that run businesses based on the principle of kinship. In running a cooperative business, it must have a business license that functions as business legality and as a legal base in implementing it.  The  purposes  of  this  study  are  to  analyze  the  completeness  of  the  requirements  for  a  savings  and  loan business  license  for  cooperatives  in  Blahbatuh  sub-district,  Gianyar  Regency  and  the  effectiveness  of implementing savings and loan  business permits for cooperatives in  Blahbatuh sub-district, Gianyar Regency. This  research  method  is  an  empirical  legal  research  method  with  a  sociological  approach.  Data  collection techniques were carried out by interviewing respondents in the field. The sources of  law used are primary and secondary  sources  of  law.  After  the  data  was  collected,  it  was  then  analyzed  using  descriptive  data  analysis techniques.  The  findings  reveal  that  the  Regulation  of  the  Minister  of  Cooperatives  and  Small  and  Medium Enterprises  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  11  of  2018  concerning  Cooperative  Savings  and  Loans Business  Licensing.  Based  on  the  requirements  for  the  completeness  of  a  business  license  in  carrying  out  a savings and loan activity in Blahbatuh District, Gianyar Regency, there are 44 cooperatives that already have a savings  and  loan  business  license  and  79  cooperatives  that  do  not  have  a  savings  and  loan  business  license, there  are  factors  that  influence  cooperatives  in  having  a  savings  and  loan  business  license,  namely  internal factors and external factors.
Keywords: Completeness of Business License, Cooperative, Legality

## I. PENDAHULUAN
Tujuan  dari  setiap  negara  tentunya  adalah  menjamin  kesejahteraan  seluruh  warga  negara  nya  agar terhindar  dari  kelaparan,  kemiskinan  dan  permasalahan-permasalahan  sosial  yang  yang memungkinkan  dapat  terjadi  kepada  warga  negaranya.  Untuk  itu  sangat  diperlukan  sebuah perencanaan  sistem  ekonomi  yang  matang  bagi  setiap  negara  untuk  menjamin  kesejahteraan  setiap warga  negaranya.  Salah  satunya  negara  Indonesia,  saat  ini  pemerintah  tengah  menggalakkan  usaha mikro  kecil  dan  menengah  di  masyarakat  agar  perputaran  ekonomi  dari  setiap  lapisan  masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Agar  keberlangsungan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  yang  sedang  digalakkan  oleh pemerintah  saat  ini  agar  dapat  bertahan  di  tengah  kerasnya  laju  ekonomi  yang  saat  ini  mulai memasuki  era  digital,  oleh  karena  itu  saat  ini  peran  lembaga  koperasi  sebagai  lembaga  pembiayaan terhadap  setiap  kegiatan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat mendapatkan bertujuan untuk memberikan suntikan dana terhadap kegiatan usaha dari masyarakat.
Koperasi  merupakan  badan  hukum  yang  berasaskan  kekeluargaan,  koperasi  merupakan lembaga  yang  melakukan  kegiatan  penghimpunan  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan  kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk produk. Koperasi sendiri merupakan suatu lembaga hukum yang  memiliki  sirkulasi  perputaran  ekonomi  yang  hampir  mirip  dengan  kegiatan  usaha  yang dijalankan  oleh  bank,  namun  perlu  diketahui  bahwa  koperasi  sendiri  didirikan  berdasarkan  asas kekeluargaan, dimana tujuannya adalah membantu kegiatan/jalannya usaha yang dimiliki oleh setiap masyarakat (Siregar, 2020) .
Saat  ini  keberadaan  lembaga  koperasi  di  setiap  wilayah  Indonesia  sudah  menyebar  cukup merata,  dari  wilayah  barat  hingga  timur  Indonesia  saat  ini  sudah  ada  lembaga  koperasi,  dengan persebaran  lembaga  koperasi  yang  cukup  merata  di  Indonesia  saat  ini  tentunya  akan  memberikan dampak yang positif bagi kemajuan dan perkembangan setiap usaha mikro kecil dan menengah yang ada  di  dalam  masyarakat.  Keberadaan  lembaga  koperasi  di  Indonesia  saat  ini  tentunya  sangat membantu  peran  lembaga  perbankan  sebagai  lembaga  pembiayaan  bagi  setiap  kegiatan  usaha  yang dijalankan  oleh  masyarakat,  dengan  begitu  tujuan  dan  cita-cita  bangsa  Indonesia  untuk mensejahterakan  seluruh  warga  negaranya  akan  segera  dirasakan  manfaatnya  oleh  setiap  warga negara Indonesia.
Usaha-usaha  untuk  memajukan  perekonomian  yang  ada  di  Indonesia  salah  satunya  adalah dengan  membentuk  badan  usaha  perseorangan  atau  yang  didirikan  secara  bersama-sama,  saat  ini banyak  muncul  badan  usaha  yang  didirikan  oleh  perseorangan  contohnya  seperti  perseroan  terbatas (PT),  Firma,  ataupun  koperasi,  namun  saat  ini  banyak  dijumpai  usaha-usaha  yang  didirikan  oleh perseorangan  dalam  bentuk  badan  hukum  dalam  bentuk  koperasi  pada  tingkat  kecamatan  atau  kota (Hadjon,  1993) . Serta  setiap  badan  usaha  khususnya  koperasi  wajib  memiliki  Izin  Usaha,  adapun pengertian  izin  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  19  Undang-undang  Nomor  30  tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan  (UU-AP)  yang  menyatakan  bahwa  izin  adalah  keputusan  pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai  wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan (Daim,  2019) .  Tujuan  Perizinan  antara  lain  untuk melakukan  pengawasan  atas  pemenuhan  syarat-syarat  yang  ditetapkan  dan  untuk  memenuhi  tertib administrasi  atau  pendataan  perusahaan (Budiartha,  2016) . Namun  kenyataan  dilapangan  khususnya di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar bagi Koperasi yang melakukan kegiatan Simpan Pinjam maupun  Unit  Usaha  Simpan  Pinjam  masih  banyak  yang  belum  mengantongi  Izin  Usaha  Simpan Pinjam  dikarenakan  lemahnya  pengaturan  terkait  hal  tersebut  yang  dikarenakan  kurangnya  Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam mengelola koperasi.
Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam Pasal 9 Undang-undang  Nomor  17  tahun  2012  menyebutkan  bahwa  Koperasi  memperoleh  status  badan hukum  setelah  akta  pendiriannya  disahkan  oleh  pemerintah (Anugrah,  2013) .  Pendaftaran  izin mendirikan  koperasi  di  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga  Kerja (DPMPTSP)  Kota  Lhokseumawe  dilakukan  secara  Online  melalui oss.co.id .  kendala  dari  sistem online yang sekarang ini berlaku ialah masalah di NIK ketika pemohon belum melakukan regisrasi di capil itu akan bermasalah setelah masalah NIK selesai kemudian akan bermasalah di pajak nya ketika si  pemohon  belum  melaporkan  maka  pemohon  tidak  dapat  melakukan  izin  dan  apabila  semua  nya selesai  maka  izin  dapat  dikeluarkan (Limbong,  2021) .  Sedangkan Saputra  (2021) Pemerintah  Kota Denpasar dalam hal menegakkan pelaksanaan izin usaha simpan pinjam pada koperasi menggunakan dasar  hukum  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor  11  Tahun  2018 pada  Pasal  3  ayat  (1).  Namun  masyarakat  belum  memahami  mengenai  Peraturan  Menteri  ini. Kemudian  terakhir  dilihat  dari  faktor  masyarakat,  masyarakat  kurang  memiliki  wawasan  serta kesadaran akan hukum yang sudah ditetapkan.  Dari fenomena tersebut maka dilakukanlah penelitian yang  bertujuan  untuk  menganalisa  kelengkapan  persyaratan  izin  usaha  simpan  pinjam  pada  koperasi di  kecamatan  Blahbatuh,  Kabupaten  Gianyar  serta efektivitas  pelaksanaan  perizinan  usaha  simpan pinjam pada koperasi di kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  merupakan  tipe  penelitian  hukum  empiris,  dimana  tipe  penelitian  hukum empiris merupakan tipe penelitian yang dasar kajiannya dilakukan terhadap bekerjanya dan penerapan hukum  tertulis  di  dalam  masyarakat  dan  bagaimana  bekerjanya  norma-norma  yang  ada  di  dalam masyarakat,  kemudian  penulis  melakukan  pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan  pendekatan  secara  sosiologi  hukum  dengan  mengkaji  fakta-fakta  yang  ada  di  dalam masyarakat  atau  tindakan  yang  ada  di  dalam  masyarakat  terhadap  peraturan  yang  berlaku (Hartono, 1994) .  Data  hukum  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  hasil  dari  wawancara  dan interview yang dilakukan penulis di lapangan, selanjutnya data hukum sekunder yang penulis gunakan dalam mengkaji setiap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data  hukum  sekunder  berupa  literatur-literatur,  data-data  dari  berbagai  instansi  yang  sudah didokumenkan  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  yang  diteliti  serta  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan erat dengan perizinan usaha  simpan pinjam koperasi (Umar, 2005) . Lokasi penelitian  dalam  penelitian  ini  dilakukan  pada  area  yang  mempunyai  batasan  yang  jelas  agar  tidak menimbulkan  kekaburan  pada  penelitian  dengan  daerah  atau  wilayah  yang  jelas.  Lokasi  Penelitian dilakukan dilakukan di seluruh Koperasi binaan Kabupaten/Kota yang berada di wilayah  Kecamatan Blahbatuh,  Kabupaten  Gianyar.  Setelah  mendapatkan  data  primer  melalui  wawancara  dan  interview yang  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  terlebih  dahulu  mencari  isu- isu  dan  permasalahan  hukum  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  melalui  teknik  studi  kepustakaan, setelah  ditemukannya  isu  serta  permasalahan  tersebut  kemudian  penulis  secara  langsung  turun  ke dalam masyarakat guna melakukan observasi terhadap isu hukum dan permasalahan yang ditemukan dalam  penelitian,  guna  mendukung  observasi  yang  dilakukan  penulis  secara  langsung  melakukan wawancara  dan  interview  pada  lokasi  penelitian  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  isu  dan permasalahan hukum yang telah ditemukan di awal. Selanjutnya apabila seluruh data telah terkumpul, penulis  menggunakan  teknik  analisis  data  deskriptif  yakni  dengan  memilah  data-data  yang  telah terkumpul  tadi,  selanjutnya  dilakukan  pemilihan  data  yang  memiliki  keterkaitan  erat  dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini (Bambang, 2002) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kelengkapan  Persyaratan  Izin  Usaha  Simpan  Pinjam  pada  Koperasi  di  Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, terkait dengan beberapa  koperasi  yang  belum  memiliki  kelengkapan  izin  usaha  koperasi  di  bidang  usaha  simpan pinjam yang paling banyak terdapat di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yaitu sebanyak 16 koperasi yang menjalankan unit simpan pinjam. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, beliau  menyatakan  bahwa  dari  pihak  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Gianyar  beserta  jajaran staf  telah  melakukan  suatu  kegiatan  pengawasan  dan  pembinaan  berupa  penyuluhan  dan/atau sosialisasi  kepada  masing-masing  koperasi  yang  menjalankan  bidang  usaha  simpan  pinjam  di  setiap desa yang terdapat di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
Kepala  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Gianyar  tersebut,  juga  mengatakan  dalam  hal pengawasan dan pembinaan dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar dilakukan oleh petugas penyuluh koperasi lapangan, dimana dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan tersebut dilakukan  dalam  rentan  waktu  4  s/d  6  kali  pengawasan  dan  pembinaan  dalam  waktu  30  hari  dengan menyasar sebanyak 2 koperasi di setiap minggunya. Sehubungan dengan  hal tersebut, Bapak Kepala Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Gianyar  juga  memaparkan  hasil  dari  pengawasan  dan pembinaan  telah  membuahkan  hasil,  dimana  perlahan  beberapa  koperasi  telah  memproses kelengkapan  izin  usaha  simpan  pinjam  tersebut,  namun  terdapat  juga  beberapa  koperasi  yang  masih belum  memproses  izin  tersebut,  dan  akan  ditindaklanjuti  dengan  pemberian  surat  teguran  dan  juga sanksi administrasi ke masing-masing koperasi di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
Berdasarkan uraian diatas, kelengkapan izin koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar  masih  sebagian besar koperasi  yang belum melengkapi izin  usaha  tersebut,  dimana  terdata  123  unit  koperasi  yang  menjalankan  usaha  simpan  pinjam  dan
terdapat  79  koperasi  yang  masih  belum  melengkapi  izin  usaha.  Dimana  hal  ini  dapat  berdampak dengan  pencabutan  izin  usaha  koperasi  yang  bersangkutan  di  Kecamatan  Blahbatuh  Kabupaten Gianyar.  Berdasarkan  data  tersebut  terdapat  123  Koperasi  aktif  yang  menjalankan  usaha  simpan pinjam  namun  masih  terdapat  beberapa  oknum  koperasi  yang  belum  memiliki  izin  usaha  simpan pinjam. Hal tersebut dapat mengakibatkan beberapa dampak yang dapat menghambat usaha koperasi tersebut.  Adapun  dampak  yang  akan  dialami  apabila  koperasi  tidak  memiliki  izin  usaha  yakni, pertama tidak memiliki perlindungan hukum yang artinya  setiap kegiatan  usaha  yang tidak memiliki izin legalitas usaha merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  legalitas  usaha,  sehingga  kegiatan  usaha  tersebut  tidak  akan  mendapatkan perlindungan  hukum  oleh  pemerintah  dan  peraturan  perundang-undangan  ketika  mengalami  suatu permasalahan.  Kedua,  tidak  dapat  mengembangkan  bisnis  yang  artinya  setiap  kegiatan  usaha  yang tidak mengurus kelengkapan legalitas usaha nya, tentunya akan memberikan dampak yang buruk bagi kemajuan dan perkembangan dari usaha tersebut, karena tidak bisa mengembangkan ekspansinya dan tidak dapat melakukan hubungan kerjasama usaha dengan suatu perusahaan atau lembaga usaha yang telah memiliki izin legalitas terhadap usahanya. Ketiga, sulit mendapatkan bantuan dana yang artinya kegiatan  usaha  yang  tidak  mengurus  kelengkapan  legalitas  usahanya,  dapat  dikatakan  sebagai kegiatan  usaha  yang  tidak  sah  atau  tidak  diakui  keberadaannya  secara  hukum,  sehingga  untuk mendapatkan  bantuan  dana  dari  pemerintah  atau  menjalin  kerjasama  dengan  perusahaan  swasta tentunya  hal  tersebut  tidak  bisa  dilakukan  terhadap  usaha  yang  tidak  memiliki  kelengkapan  legalitas sebagai  bukti  sah  untuk  dapat  diakui  secara  hukum  keberadaan  kegiatan  usaha  tersebut.  Keempat, kredibilitasnya  diragukan  yang  artinya  setiap  kegiatan  usaha  yang  tidak  memiliki  legalitas  usaha tentunya akan dipertanyakan kredibilitas setiap kegiatan usaha yang dijalankan, tentunya hal tersebut akan  berdampak  ketika  hendak  menjalin  kerjasama  usaha  dengan  pemerintah  maupun  perusahaan swasta  dalam  hal  pengembangan  usaha,  peran  legalitas  usaha  disini  sangat  penting  sebagai  langkah awal untuk mendapatkan kepercayaan.

## 2. Efektivitas  Pelaksanaan  Perizinan  Usaha  Simpan  Pinjam  pada  Koperasi  di  Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
Menurut  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Gianyar,  dimana beliau  menjelaskan  bahwa  pada  dasarnya  setiap  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Unit  Usaha  Simpan Pinjam dalam menjalankan kegiatan Simpan Pinjam harus dilengkapi dengan izin usaha pada kegiatan yang  dijalankan.  Pada  kecamatan  Blahbatuh  Kabupaten  Gianyar  hampir  64%  Koperasi  yang  belum memiliki  izin  usaha,  bagi  Koperasi  yang  menjalankan  usaha  Simpan  Pinjam  tindakan  pertama  yang kami  lakukan  yaitu  memberikan  surat  teguran  terhadap  koperasi  yang  belum  memiliki  izin  usaha apabila  surat  tersebut  tidak  mendapat  tanggapan  maka  akan  dilakukan  pembinaan  terhadap  koperasi tersebut.
Berkaitan  dengan  yang  menjadi  hambatan-hambatan  dalam  pengurusan  kelengkapan  izin usaha  pada  koperasi  simpan  pinjam  dan  unit  simpan  pinjam  di  Kecamatan  Blahbatuh,  Kabupaten Gianyar,  peran  pengurus  dan  pengawas  di  setiap  koperasi  memiliki  peranan  untuk  mengatasi  dan menyampaikan  ke  pihak  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Gianyar  baik  pada  saat  kegiatan pengawasan  dan  pembinaan  koperasi  di  Kecamatan  Blahbatuh,  sehingga  dalam  pengurusan kelengkapan  izin  usaha  tidak  mengalami  hambatan  yang  dimana  dapat  berpengaruh  pada kelangsungan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi tersebut.
Faktor merupakan  hal  keadaan  dan  peristiwa  yang  ikut  menyebabkan  mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa dalam menjalankan aktivitasnya banyak Koperasi yang belum memiliki izin usaha, sebuah badan usaha yang belum mengurus kelengkapan  legalitasnya bukan merupakan badan usaha yang resmi yang diakui secara sah oleh peraturan perundang-undangan. Badan usaha yang tidak memiliki  kelengkapan  legalitas  usaha  akan  berdampak  negatif  terhadap  kegiatan  usaha  yang dijalankannya.  Repotnya  prosedur  pengurusan  legalitas  usaha  saat  ini  menjadi  faktor  utama  setiap badan  usaha  enggan  untuk  mengurus  legalitas  usaha  yang  dijalankan.  Untuk  itu  saat  ini  pemerintah telah  melakukan  berbagai  upaya  dalam  hal  penyederhanaan  pengurusan  legalitas  usaha  yang  dapat dilakukan  secara  mandiri  dengan  cara online, untuk  itu  sosialisasi  mengenai  penyederhanaan pengurusan  legalitas  badan  usaha  harus  dilakukan  secara  optimal  agar  pemilik  usaha  yang  usahanya belum memiliki kelengkapan legalitas usaha untuk segera mengurus dan memperoleh legalitas usaha.
Menurut  narasumber  menyebutkan  beberapa  faktor  internal  dan  eksternal  yang  mempengaruhi perkembangan usaha koperasi saat ini.
Faktor Internal yakni kurangnya sarana prasarana yang dimakan adanya sarana dan prasarana yang  memadai  sangat  diperlukan  dalam  proses  pengurusan  izin  usaha,  seperti  unit  Komputer,  dan jaringan  internet  yang  kadang  mengalami  gangguan.  Selanjutnya,  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  yang dimana kendala yang dirasakan oleh Koperasi yang ada di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dalam  mengurus  legalitas  usaha  nya  adalah  ketika  mengurus  NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak) sebagai salah satu syarat ketika hendak mendirikan badan usaha koperasi yang diterbitkan oleh dinas perpajakan  setempat  sesuai  dengan  wilayah  kerja  sesuai  dengan  tempat  kedudukan  koperasi.  Serta, kelengkapan  organisasi,  yang  dimana  kelengkapan  yang  dimaksud  adalah  adalah  16  buku  koperasi, tujuan  buku  tersebut  untuk  dijadikan  landasan  acuan  dalam  melakukan  operasional,  namun  masih banyak  koperasi  yang  ada  di  Kecamatan  Blahbatuh  masih  banyak  yang  belum  memiliki  16  buku organisasi.
Faktor  Eksternal  yakni  penyebab  terjadi  permasalahan  dalam  mengurus  izin  usaha  simpan pinjam  pada  koperasi  yang  ada  di  Kecamatan  Blahbatuh  yaitu  kurangnya  pembinaan  dari  Dinas Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Gianyar  tentang  pengurusan  kepemilikan  izin  usaha  simpan  pinjam. Berkaitan dengan yang menjadi hambatan-hambatan dalam pengurusan kelengkapan izin usaha pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, peran pengurus dan pengawas di setiap koperasi memiliki peranan untuk mengatasi dan menyampaikan  ke pihak  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Gianyar  baik  pada  saat  kegiatan  pengawasan  dan pembinaan  koperasi  di  Kecamatan  Blahbatuh,  sehingga  dalam  pengurusan  kelengkapan  izin  usaha tidak  mengalami  hambatan  yang  dimana  dapat  berpengaruh  pada  kelangsungan  kegiatan  usaha simpan pinjam koperasi tersebut.
Berdasarkan  hal  diatas  yang  dapat  dianalisa,  dalam  hal  pelaksanaan  mengurus  izin  usaha simpan pinjam di koperasi Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar terdapat satu faktor yang sangat berpengaruh  dalam  menghambat  koperasi  simpan  pinjam  dan  unit  simpan  pinjam  di  Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar yaitu faktor internal dari koperasi tersebut dalam hal ini terkait dengan izin, karena dalam mengurus izin usaha harus melengkapi beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh  lembaga  koperasi  tersebut.  Salah  satu  contoh  dalam  melakukan  wawancara  dengan  pengurus koperasi  yang  beralasan  belum  mengurus  izin  usaha  simpan  pinjam  yang  dikarenakan  dalam  hal administrasi koperasi belum memiliki administrasi yang lengkap yang disebabkan oleh ketidaktahuan pengurus  koperasi  terkait  keseluruhan  informasi  dan  persyaratan  mengenai  pengurusan  izin  dalam regulasi  yang  ditetapkan  secara  nasional  dalam  Peraturan  Menteri  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil Menengah  Nomor.  11  Tahun  2018,  hal  ini  yang  masih  menjadi  kendala  pengurus  koperasi  dalam mengurus izin usaha simpan pinjam.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Koperasi  merupakan  badan  hukum  yang  maksud  dan  tujuannya  untuk  mensejahterakan  para anggotanya,  dimana  koperasi  memegang  teguh  prinsip  koperasi  yaitu  prinsip  kekeluargaan  yang berarti memajukan usaha bersama dan keuntungannya juga untuk bersama. Dalam pelaksanaan usaha simpan  pinjam,  koperasi  harus  memiliki  izin  usaha.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2018  Tentang  Perizinan Usaha  Simpan  Pinjam  Koperasi.  Mengenai  persyaratan  kelengkapan  izin  usaha  dalam  menjalankan suatu kegiatan simpan pinjam di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar terdapat 44 Koperasi yang sudah  memiliki  izin  usaha  simpan  pinjam  dan  79  Koperasi  yang  belum  memiliki  izin  usaha  simpan pinjam,  dimana  dalam  Peraturan  tersebut  dibuat  dengan  tujuan  untuk  menjadi  legalitas  sebagai  izin usaha dan payung hukum terhadap usaha koperasi. Efektivitas pelaksanaan dalam mengurus perizinan usaha simpan pinjam terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam mengurus izin usaha simpan pinjam pada koperasi di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar yaitu terdapat faktor internal dan faktor  eksternal.  Faktor  internal  mencangkup  yaitu  kurangnya  prasarana,  nomor  pokok  wajib  pajak, dan  kelengkapan  organisasi  selanjutnya  faktor  eksternal  yaitu  kurangnya  pembinaan  dari  Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar tentang kepengurusan kepemilikan izin usaha simpan pinjam.

## 2. Saran
Kepada  Pemerintah  melalui  aparat  penegak  hukum  lebih  menegakan  aturan  yang  telah  dibuat sebagaimana  mestinya  sehingga  setiap  permasalahan  yang  sama  tidak  terulang  terus  menerus  maka para  penegak  hukum  harus  lebih  jelas  memberikan  sanksi  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan tindak  pidana.  Kepada  Masyarakat  penulis  memberikan  saran  bagi  masyarakat  yaitu  agar  lebih memahami  kelengkapan  organisasi  dalam  menjalankan  usaha  koperasi  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2018  Tentang Perizinan  Usaha  Simpan  Pinjam  Koperasi  serta  memahami  setiap  himbuan  yang  berikan  oleh  aparat penegak hukum serta ditaati sehingga tidak terjadi penghambat izin usaha simpan pinjam koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugrah, M. (2013). Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 5 (1), 1–9. Bambang, S. (2002). Metode Penelitian Hukum di Indonesia . Rajawali Pers, Jakarta. Budiartha, I. N. P. (2016). Hukum Outsourcing . Setara Press, Malang. Daim, N. A. (2019). Hukum Perizinan . LaksBang Justitia, Yogyakarta. Hadjon, P. M. (1993). Pengantar Hukum Perizinan . Yuridika, Surabaya. Hartono, C. F. G. S. (1994). Metode Penelitian Hukum Pada Abad-20 . Alumni, Bandung.
Limbong,  V.  M.  (2021).  Peran  Pemerintah  Kota  Lhokseumawe  Dalam  Melakukan  Pengawasan Terhadap Izin Usaha dan Operasional Koperasi Simpan Pinjam (Studi Penelitian Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum , 4 (2), 173– 186.
Saputra,  I.  M.  H.  A.  (2021).  Pengawasan  Pendaftaran  Izin  Usaha  Koperasi  Simpan  Pinjam  Secara Online di Kota Denpasar. Kertha Desa , 9 (5), 68–81.
Siregar,  A.  P.  (2020).  Kinerja  Koperasi  di  Indonesia. VIGOR:  Jurnal  Ilmu  Pertanian  Tropika  dan Subtropika , 5 (1), 31–38.
Umar, H. (2005). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis . Rajawali Pers, Jakarta.