Antara Khila > fah dan Pancasila;
(Sebuah Jawaban terhadap Anggapan Khila > fah anti Pancasila)
Ahmad Subekti Jiwandana * Pondok Modern Darussalam Gontor Email: jiwandana2010@gmail.com

## Abstract
It seems like there is no end of the discussion of khila > fah (caliphate). In Indonesia, recent issues concerning khila > fah encompasses a claim that khila > fah rejects or in a confrontation with Pancasila. Pro and contra ideas came out bringing several argumentation from each sides, and it is clear that a detail discussion with valid analysis and authentic evidences are truly demanded to argue, is system of khila > fah contrast with Pancasila or in reverse? To answer such a question, this paper will explain concept of khila > fah from perspective of Taqiyyudin al-Nabhani, one of Muslim ﬁ gure defending khila > fah. His idea and discourse has spread in various countries including Indonesia. The argumentations consist in this paper  are,  the  origin  of  concept  of  khila > fah,  ﬁ gur  of  caliph,  system  of  Daulah  Islamiyah, foreign and domestic political policy according to khila > fah, and an eﬀ ort to esablish khila > fah according to Taqiyyudin al-Nabhani. Moreover, this paper will elaborate the similarities between khila > fah and Pancasila in their government system as well. Through a discussion referring to Nabhani’s writing such as Niz}a>m al-Isla>m, Niz}a>m al-H{ukm ﬁ > al-Isla>m, al-Muwassa’ wa al-Munaqqah bī ‘abdil al-Qadim Zallūm, al-Daulah al-Isla>miyah, and al-Syakhs}iyyah al-Isla>miyah , it is concluded that khila > fah does not contradict or confront Pancasila. From its historical aspect, the rising of khila > fah and Pancasila utilizes a conformable principles such as prioritizing a principle of deliberation, religious morality and spirituality, social justice and welfare.
Keywords : Khila > fah, Taqiyuddin al-Nabhani, Pancasila, Khalifah, Indonesia.

## Abstrak
Perbincangan tentang khila > fah tidak pernah habis-habisnya. Isu terkini mengatakan khila > fah anti, atau bertolak belakang dengan Pancasila. Pro dan kontra pun bermunculan dengan  argumen  yang  bermacam-macam.  Sehingga  dibutuhkan  suatu  pencerahan  yang akurat,  disertai  analisa  dan  bukti-bukti  yang  valid  untuk  membuktikan,  apakah  sistem khila > fah berlawanan dengan Pancasila atau justru sebaliknya? Untuk menjawab pro dan
∗ Ds. Gontor, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63472.
kontra tersebut, makalah ini akan memaparkan konsep khila > fah dari perspektif Taqiyuddin al-Nabhani,  salah  satu  tokoh  Muslim  yang  gigih  memperjuangkan  konsep  khila > fah.  Ide dan  wacana  yang  ditawarkannya  sudah  tersebar  di  berbagai  negara  bahkan  Indonesia. Untuk membuktikan khila > fah pro atau kontra dengan Pancasila, makalah ini lebih dahulu memaparkan konsep khila > fah, sosok khalifah , sistem daulah Islamiyah, kebijakan politik luar dan dalam negeri pada sistem khila > fah serta usaha mendirikan khila > fah dalam pandangan Taqiyuddin al-Nabhani. Selanjutnya dijelaskan pula kesamaan antara khila > fah dan Pancasila dalam sistem pemerintahan. Dengan merujuk pada kitab karangan Taqiyuddin al-Nabhani, seperti Niz}a>m al-Isla>m, Niz}a>m al-H{ukm ﬁ > al-Isla>m, al-Muwassa’ wa al-Munaqqah bī ‘Abdil al-Qadim Zallūm, al-Daulah al-Isla>miyah, dan al-Syakhs}iyyah al-Isla>miyah , serta analisa yang dilakukan pada pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani, ditemukan bahwa khila > fah tidak bertentangan atau anti dengan Pancasila. Dari sisi sejarah kemunculan khila > fah dan Pancasila yang mengutamakan asas musyawarah, sumber hukum dasar, penekanan pada jiwa moralitas dan spiritualitas keagamaan,  keadilan  dan  kesejahteraan  rakyat  membuktikan  justru  Pancasila  memiliki kesamaan dengan khila > fah.
Kata Kunci : Khila > fah, Taqiyuddin al-Nabhani, Pancasila, Khalifah, Indonesia.

## Pendahuluan
K hila > fah masih  menjadi  salah  satu  topik  perbincangan hangat di Indonesia.  Kondisi ini dipicu oleh adanya pihak yang pro dan kontra  terhadap khila > fah . Mereka  yang pro menginginkan khila > fah diterapkan,  karena  menganggap  sistem demokrasi  di  Indonesia  tidak  mampu  mengantarkan  Indonesia menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera. Faktanya kekayaan sumber daya alam negara ini mayoritas dikuasai asing, penegakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sedangkan yang kontra menganggap khila > fah berpotensi memecah belah persatuan bangsa, tidak  sesuai  dengan  kemajemukan  bangsa,  bahkan  diklaim  akan mengganti Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. 1 Perbedaan ini wajar mengingat Indonesia adalah bangsa yang majemuk.
Perseteruan pro dan kontra itu tidak pernah habisnya, sehingga pernyataan  dari  kedua  belah  pihak  perlu  diperhatikan  dengan bijak. Hal ini dalam rangka menghilangkan kesalahpahaman yang berkelanjutan di tengah-tengah masyarakat. Agar nantinya mampu menjaga keharmonisan bangsa terutama antara pihak yang pro
1 Untuk contoh berita terkait pro kontra khilafah bisa dilihat pada situs berikut: h" ps://news.okezone.com/read/2017/07/13/337/1735550/ancaman-khilafah-islamiyah- nyata-gp-ansor-ajak-masyarakat-dukung-perppu-ormas-anti-pancasila . h" ps://www. kompasiana.com/agustrisa000/khilafah-adalah-sistem-politik-terbaik_559c991af27e61 b4048b4568 .
dan kontra dalam memandang konsep khila > fah .
Memang  tidak  dipungkiri,  setelah khila > fah runtuh  di  Turki pada tahun 1924, sebagian umat Islam gigih memperjuangkan khila > fah . Salah satu tokohnya adalah Taqiyuddin al-Nabhani. 2 Ide dan gerakan khila > fah yang diusung Taqiyuddin al-Nabhani sudah banyak tersebar di berbagai negara bahkan termasuk Indonesia.
Terlepas  dari  kontroversi  yang  terjadi,  melalui  makalah  ini, penulis akan mengkaji khila > fah menurut Taqiyuddin al-Nabhani secara objektif. Selain itu, penulis juga memaparkan beberapa kaitannya yang penting antara khila > fah dengan Pancasila, sehingga akan ditemukan jawaban yang bernas apakah khila > fah anti atau bertentangan dengan Pancasila, atau sebaliknya? Inilah titik fokus yang akan dibahas pada makalah ini.
Definisi Khila > fah dan Sejarahnya
Term khila > fah berasal  dari  bahasa Arab, mas } dar dari ﬁ ’il  mād } i khalafa-yakhlufu  khila > fatan ,  artinya  menggantikan  atau  menempati tempatnya. 3 Sedangkan  secara  terminologis,  menurut Taqiyuddin al-Nabhani  dalam  kitab al-Syakhs } iyyah  al-Islāmiyyah adalah “Kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslimin di dunia untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia . ” 4 Sedangkan menurut Imam al-Mawardi dalam kitab al-Ah } kām al-Sult } āniyah ialah “Kepemimpinan setelah Nabi SAW untuk menjaga  agama  dan  memimpin  dunia . ” 5 Adapun Ibnu Khaldun mendeﬁ nisikan dalam kitabnya al-Muqaddimah dengan “Suatu jabatan yang berfungsi memimpin umat sesuai dengan  tuntutan  syariat untuk kemaslahatan dunia dan akhirat mereka . ” 6 Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami, khila > fah adalah sistem kepemimpinan  yang menerapkan hukum syariat Islam, bertujuan
2 Nama lengkapnya Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Isma’il bin Yusuf al-Nabhani. Anak dari Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An Nabhani ini Lahir di Ijzim, Haifa, Palestina, tahun 1909 M, meninggal di Beirut, Lebanon, 11 Desember 1977 pada umur 68 tahun. Seorang ulama dari Yerusalem yang menjadi pendiri partai politik Islam Hizbut Tahrir.
3 Ahmad  Warson  Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia , (Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. 14, 1997), 362.
4 Taqiyuddin al-Nabhani, Al-Syakhs}iyyah al-Isla>miyyah , Jilid  2,  (Beirut:  Dar  al- Ummah, Cet. 5, 2003), 14.
5 Al-Mawardi, Al-Ah}ka>m al-Sult}a>niyyah , (TK: Dar al-Fikr, Cet. 1, 1960), 5.
6 Abdurrahman  bin  Muhammad  Ibnu  Khaldun, Muqaddimah  Ibnu  Khaldu>n ,  Jilid  1 (Dar Ya’rib: Damaskus, Cet. 1, 2004), 365.
untuk  kemaslahatan  umat  manusia  baik  di  dunia  dan  di  akhirat, dan sarat unsur dakwah Islam.
Secara  historis,  istilah khila > fah dan khalīfah muncul  sejak terpilihnya Abu Bakar  al-Siddiq sebagai pemimpin kaum Muslim yang menggantikan atau melanjutkan kepemimpinan  Nabi  SAW. 7 Kemudian  berturut-turut  digantikan  oleh  Umar  bin  Khattab, Usman  bin Aﬀ an,  dan Ali  bin Abi  Thalib.  Mereka  dikenal  dengan khulafaurrasyidin.  Sepeninggal  empat  khalifah  ini,  kepemimpinan kaum Muslim dilanjutkan oleh Dinasti Umayyah dan Abbasiyah dan berakhir pada masa Turki Usmani. Dalam rentang waktu itu, umat Islam  dengan  sistem khila > fah- nya  telah  banyak  memberi  kontribusi kepada dunia, terutama dalam segi ilmu pengetahuan.
Menarik  disimak,  bahwa  kepemimpinan  negara  dengan sistem khila > fah ini  sangat  berbeda  dengan  sistem  pemerintahan lainnya. Di  antara  ciri  khasnya  adalah  khalifah  tidak mempunyai kekebalan  dosa,  artinya  eksistensinya  sebagai  manusia  tetap sama  dengan  rakyatnya.  Seorang  khalifah  tidak  dapat  membuat aturan  atau  memutuskan  hukum  berdasarkan  posisinya  sebagai pemimpin tertinggi umat Islam tanpa dasar. Sebuah hukum yang diputuskan khalifah tetap harus merujuk pada al-Qur’an, Sunnah, atau kesepakatan ulama. Adapun dari segi pemilihannya ditentukan oleh umat secara musyawarah dan diangkat dengan pembaiatan. 8
Khila > fah Menurut Taqiyuddin al-Nabhani
Al-Nabhani mengungkapkan dalam bukunya Nizh ā m al-H { ukm fī al-Isl ā m bahwa  sistem khila > fah adalah  sistem  pemerintahan  Islam. Sistem  ini  berbeda  dengan sistem  monarki,  republik,  kekaisaran maupun federasi. Perbedaan itu bisa ditemukan dari berbagai macam aspek  seperti;  asas  yang menjadi landasan berdirinya,  pemikiran, konsep, serta standar hukum yang digunakan. 9 Sementara khila > fah merupakan  sistem pemerintahan yang mempunyai kriteria khusus dengan empat pilar utama yaitu; kedaulatan di tangan Allah SWT, kekuasaan milik umat,  kewajiban  adanya  satu orang  khalifah di seluruh dunia, dan khalifah memiliki wewenang, mengadopsi atau
7 Moh. Sholeh, Khilafah Sebagai Produk Sejarah, Bukan Produk Syariah , (Yogyakarta: Istana Publishing, Cet. I, 2017), 1.
8 Salim Ali Al-Bahansawi, Wawasan Sistem Politik Islam, Terj: Mustolah Maufur, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, Cet. 1, 1995), 91.
9 Taqiyuddin al-Nabhani, Niz } ām al-H } ukm fī al-Islām, al-Muwassa’ wa al-Munaqqah bī ‘abdi al-Qadi > m Zallūm , (TK: HT Press: Cet. 6, 2002), 24.
membuat suatu undang-undang atau peraturan berdasarkan hukum- hukum Allah. 10
Adapun unsur pertama, kedaulatan berada di tangan Allah SWT. Hal ini berdasarkan pada syariat Islam yang hanya mengakui Allah  SWT  sebagai  satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat hukum  dan  syariat.  Sedangkan  manusia,  apapun  kedudukannya, rakyat  atau  khalifah,  semuanya  berstatus mukallaf (pihak  yang mendapat  beban  hukum)  yang  wajib  tunduk  dan  patuh  kepada seluruh  hukum  Allah  SWT. 11 Salah  satu  dalil  al-Qur’an  yang menjelaskannya  adalah  “Keputusan  itu  hanyalah  kepunyaan Allah” dalam QS. Yusuf [12]: 40. Di sini terlihat ada konsekuensi- konsekuensi prinsip pada pilar pertama ini, pertama, syariat  Allah SWT  (al-Qur’an  dan  Sunnah)  menjadi  pedoman  dalam  mengatur kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Kedua,  syariat Allah SWT  lebih  tinggi  kedudukannya  dari  semua  undang-undang, hukum,  ketetapan,  peraturan,  adat-istiadat,  ﬁ lsafat,  dan  paham buatan manusia. Ketiga, semua pemimpin dan rakyat wajib tunduk kepada syariat Allah SWT. Keempat, semua undang-undang, hukum, ketetapan,  peraturan,  adat-istiadat,  filsafat, dan paham  buatan manusia harus sesuai dengan syariat Allah, jika bertentangan dengan syariat Allah dinyatakan batil. 12
Kedua, kekuasaan  ada di tangan umat.  Maksudnya seorang khalifah akan  mendapatkan  kekuasaan  dan  pemerintahan melalui  bai’at  oleh  kaum  Muslimin.  Bai’at  tersebut  diberikan oleh kaum Muslimin kepada khalifah, bukan oleh khalifah kepada kaum  Muslimin.  Karena  merekalah  yang  membai’at  khalifah, dimana merekalah yang sebenarnya mengangkat  khalifah sebagai pemimpinnya.
Pengangkatan khalifah tidak akan terlaksana kecuali dengan baiat oleh kaum Muslimin. Ini membuktikan bahwa umat berhak mengangkat siapa saja yang mereka pilih dan mereka baiat untuk menjadi khalifah. Jadi pemimpin pemerintahan bukanlah penguasa sebenarnya. Pemimpin dalam khila > fah hanyalah orang yang mendapat mandat dan amanat dari rakyat. Pemimpin negara bekerja atas dasar pilihan dan kerelaan rakyat. Dalam hal ini pemimpin negara bekerja
10 Ibid ., 40. 11 Muhammad  Choirul  Anam, Cinta  Indonesia  Rindu  Khilafah ,  (Semarang: Alkifah Studios, Cet. 2, 2017), 279.
12 https://www.rambahmedia.com/id/6279/prinsip-politik-islam-pertama- kedaulatan-di- tangan-allah/, diunggah pada 9 Desember 2017, pukul 02.20 WIB.
untuk kemaslahatan rakyat. Sebab pemimpin negara adalah pelayan dan abdi di hadapan rakyat. Rakyat berhak mengawasi, mengontrol, dan mengoreksi kinerja pemimpin negara. 13
Ketiga, pilar ini mengandung dua pengertian. Pertama, khalifah adalah wajib. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan pada pemimpin, maka ia akan bertemu Allah pada hari kiamat dengan kondisi tanpa alasan (argumen) yang membelanya. Barangsiapa yang mati dalam keadaan tanpa ada baiat di lehernya, maka  ia  mati  dalam  keadaan  mati  jahiliyah.”  (HR.  Muslim  no. 1851).  Kedua,  khalifah harus  satu  orang,  berdasarkan  hadis  yang diriwayatkan dari Abi Said al-Khudri Nabi SAW bersabda “Apabila dibaiat dua orang khila > fah , maka bunuhlah yang terakhirnya.” 14
Keempat,  bahwa  hanya  khalifah yang  berhak  melakukan tabanni (adopsi) terhadap hukum-hukum syara’ dalam menetapkan undang-undang atau peraturan, yang mana hal ini berdasarkan ‘ijma sahabat. 15 Artinya, wujud daripada empat pilar ini menjadi sebuah keharusan  terciptanya  sistem khila > fah atau  pemerintahan  Islam yang  mana  khalifah menjadi  pemeran  utama  dalam  menjalankan pemerintahan.
Adapun  mengenai  sosok  khalifah,  Taqiyuddin  al-Nabhani menjelaskan khalifah adalah seseorang yang mewakili umat dalam pemerintahan  Islam  dan  kekuasaan,  serta  menjalankan  hukum- hukum syara’. 16 Atau bisa juga seseorang yang melaksanakan aturan- aturan  sebagaimana  digariskan  Nabi  SAW  serta  mempraktekkan masalah-masalah  kenegaraan sesuai dengan syariat Islam. Khalifah juga mempunyai kewajiban mewujudkan keadilan untuk memahami syari’ah guna membedakan mana yang hak dan yang batil. 17 Jadi bisa dikatakan, khalifah adalah salah satu gelar pemimpin pada sistem khila > fah yang  mengemban  amanah  Nabi  Muhammad  SAW  dalam rangka melanjutkan risalahnya. 18
Sebagai khalifah atau kepala negara yang memegang tampuk ke -khila > fah -an  harus  memenuhi  tujuh  syarat  agar  bai’at  terhadap pengangkatan  jabatan  ke -khila > fah -annya  dapat  diberikan.  Tujuh
13 Taqiyuddin al-Nabhani, Niz}ām al-H{ukm . . . , 41. 14 Ibid ., 43-44. 15 Ibid ., 44. 16 Ibid., 49. 17 Salim Ali Al-Bahansawi, Wawasan Sistem . . . , 48-50. 18 Moh. Sholeh, Khilafah Sebagai . . ., 52.
syarat  tersebut  menurut  Taqiyuddin  al-Nabhani  sebagai  syarat sahnya  pengangkatan  seorang  khalifah,  disebut Syuru > t } al-In’iqa > d , yaitu Muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, dan mampu melaksanakan amanat khila > fah . Inilah syarat-syarat sah terwujudnya akad khila > fah , dengan adanya dalil yang mengandung tuntutan yang tegas.
Selanjutnya proses pengangkatan khalifah harus dengan metode yang sudah ditetapkan dalam sistem khila > fah . Metode satu-satunya adalah dengan baiat, yaitu berupa perjanjian atau sumpah 19 dan  ini  merupakan  suatu  kewajiban  bagi seluruh kaum Muslimin, 20 sekaligus merupakan hak setiap Muslim, 21 baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Akan  tetapi  dalam upaya  pengangkatan  khalifah tidak  ada  keharusan  terikat dengan  cara-cara  (teknis)  tertentu.  Taqiyuddin  al-Nabhani menerangkan  beberapa  teknisnya  sebagai  berikut: Pertama , melalui  sekelompok  orang 22 yang tinggal  di  suatu  wilayah dan mewakili suara mayoritas kaum Muslimin. Kedua , inisiatif khalifah sendiri  ketika  merasa  ajalnya  sudah  dekat  dengan melakukan  musyawarah  bersama  sekelompok  orang  yang mempunyai kualiﬁ kasi khusus atau disebut ahl al-h } all wa al-‘aqd . Ketiga , khalifah menunjuk beberapa orang berdasar inisiatifnya atau  permintaan orang lain. Keempat , jika khalifah meninggal dan belum menunjuk atau mengisyaratkan penggantinya, maka ahl al-h } all  wa  al-‘aqd mendatangi  orang  yang  layak  dan  memintanya untuk menjadi khalifah. 23 Intinya, sahnya seseorang menjadi khalifah jika sudah mendapatkan ridha dari kaum Muslimin, meskipun sudah ditunjuk oleh ahl al-h } all wa al-‘aqd .
19 Taqiyuddin Al-Nabhani, Al-Syakhs}iyyah . . . , 29. 20 Yang dimaksud dengan seluruh kaum Muslimin adalah kaum Muslimin yang hidup dalam negeri-negeri  yang  tunduk  kepada  Daulah  Islam.  Yaitu  mereka  yang menjadi  rakyat  khalifah. Sebelumnya, jika sebelumnya khila > fah telah berdiri. Atau mereka yang bisa menyempurnakan tegaknya daulah Islam sehingga khila > fah bisa ditegakkan dengan adanya mereka, karena belum berdirinya  daulah  Islam  dan  berusaha  untuk mewujudkannya.  Lihat:  Taqiyuddin  al-Nabhani, Niz}a>m al-H{ukm..., 64.
21 Tidak disyaratkan semua kaum Muslimin harus mengambil haknya, meskipun bai’at  difardhukan,  namun  kefardhuan  bai’at  hanyalah  fardhu  kifayah.  Karena  yang terpenting, pengangkatan khalifah mendapatkan ridha dari seluruh kaum Muslimin.
22 Mereka  yang  memiliki  kualiﬁ kasi  untuk  bertindak  atas  nama  umat  Muslim dalam memilih seorang khalifah.
23 Taqiyuddin al-Nabhani, Niz } ām al-H } ukm... , 72-82.
Setelah  sah  diangkat,  khalifah memiliki  wewenang  yang menjadi  milik  negara.  Di  antara  wewenangnya  sebagaimana disebut kan  oleh  Taqiyuddin  al-Nabhani,  yaitu: Pertama , hukum- hukum  syariat  yang  diadopsi  oleh  khalifah menjadi  UUD  atau UU lainnya, wajib dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Kedua, bertanggung jawab terhadap politik dalam dan luar negeri sekaligus. Ketiga ,  berhak  menerima  dan  menolak  duta-duta  asing  serta menentukan  dan  memberhentikan  duta-duta  kaum  Muslimin. Keempat ,  berhak  menentukan  para  pembantu  khalifah  dan  wali (pimpinan daerah). Mereka semuanya bertanggung jawab kepada khalifah , sebagaimana  mereka  semua  bertanggung  jawab  kepada majelis umat.
Kelima ,  berhak  mengangkat  dan  memberhentikan  kepala pengadilan  ( qād } i ),  dirjen-dirjen  kementerian,  panglima  perang serta  para  komandannya.  Mereka  semuanya  bertanggung  jawab kepada khalifah, dan tidak perlu bertanggung jawab kepada majelis umat. Keenam , berhak mengadopsi hukum-hukum syariat, dimana dengan berpegang kepada hukum-hukum tersebut, menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. 24
Selain  memiliki  wewenang  khusus,  khalifah juga  harus melaksakaan  kewajiban-kewajibannya,  sebagaimana  disebutkan dalam  Kita > b al-Ah } kām  al-Sult } āniyah ,  di  antaranya; Pertama ,  menjaga agama  dan  prinsip-prinsipnya. Kedua ,  melaksanakan  aturan  antara orang-orang  yang  bertikai  dan  menghentikan  permusuhan  antara pihak-pihak yang berselisih. Ketiga , menjaga dan melindungi warga agar dapat menjalankan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Keempat , menegakkan hukum h } udu > d untuk memelihara syariat Allah dari pelanggaran serta memelihara HAM sebagai hamba-Nya. Kelima , membangun benteng di tempat-tempat strategis dengan sarana yang kuat. Keenam , melaksanakan jihad bagi mereka yang memusuhi Islam kecuali  mereka  bersedia  masuk  Islam  atau  menjadi ahl  dzimmah . Ketujuh ,  mengumpulkan  harta  rampasan  dan  sedekah  sesuai dengan aturan syariah tanpa pandang bulu. Kedelapan , menentukan kadar  pemberian  yang  diberikan  kepada  masyarakat  yang  berhak menerimanya. Kesembilan , memberikan amanat kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Kesepuluh , melakukan  pengawasan langsung secara pribadi terhadap masalah-masalah yang urgen serta mengikuti perkembangan terkini tentang situasi negara dalam rangka menjaga
24 Ibid. , 94.
umat dan agama. 25
Selanjutnya, khalifah memiliki hak secara mutlak untuk melayani urusan rakyat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Akan tetapi dia tidak diperbolehkan menyimpang dari hukum syara’ karena alasan kemaslahatan  tertentu.  Kemutlakan  wewenang  dalam  mengurusi pelayanan  urusan  yang  diberikan  kepadanya  harus  berdasarkan apa  yang  telah  diberikan  oleh  syara’.  Bahkan  kemutlakan  tersebut dilaksanakan hanya berdasarkan hukum-hukum syara’ semata. Akan tetapi, hal ini bukan berarti bebas membuat undang-undang sesuai pendapatnya sendiri untuk mengurusi pelayanan urusan negara. Ini hanya untuk hal-hal yang mubah saja. 26 Penjelasan ini membuktikan, bahwa khila > fah memberikan kebebasan kepada masyarakatnya asalkan tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan syariat Islam.

## Negara Islam Menurut Taqiyuddin al-Nabhani
Dalam  pandangan  Taqiyuddin  al-Nabhani  sistem  khilafah dalam  bingkaian  Daulah  Islamiah  setidaknya  terdiri  dari  delapan struktur atau perangkat, khalifah, mu’āwin tafwīd } (pembantu khalifah bidang  pemerintahan), mu’āwīn  tanfīz } (pembantu  khalifah bidang administrasi), amīrul jihad  (panglima  perang),  wali  (pimpinan daerah), qad } i (hakim), mas } a > lih } daulah  (departemen  negara),  dan majelis  umat  (lembaga wakil rakyat). 27 Struktur negara seperti ini telah dibuat oleh Rasulullah SAW  untuk  membantu  pekerjaannya sebagai kepala negara.
Daulah  Islam  dengan  sistem khila > fah -nya,  berdiri  di  atas landasan akidah Islam, yang mana menjadi asas atau dasar negara sebagaimana  tercantum  pada  Rancangan  Undang-Undang  Dasar (RUU)  dalam  Hukum-Hukum  Umum. 28 Di  dalam mengadopsi ( tabanni )  hukum  seorang  khalifah harus  terikat  dengan  hukum- hukum syara’, sehingga haram baginya untuk mengadopsi hukum yang  tidak  berdasarkan  pada  dalil-dalil  syara’.  Artinya  segala pembuatan undang-undang atau hukum, sumber rujukan dasarnya harus  kembali  kepada  al-Qur’an dan hadis. 29
25 Al-Mawardi, Al-Ah}kām ..., 15-16. 26 Ibid ., 102. 27 Taqiyuddin al-Nabhani, Niz } ām al-H } ukm... , 45. 28 Taqiyuddin  al-Nabhani, Al-Daulah  al-Islāmiyyah ,  (Beirut:  Darul  Ummah,  Cet.  7,
2002), 249.
29 Taqiyuddin al-Nabhani, Niz}ām al-H{ukm... , 105.

## Kebijakan Politik Daulah Islamiyah
Arah  kebijakan  politik  dalam  negeri  daulah  Islam  menurut Taqiyuddin  al-Nabhani  sudah jelas,  yaitu  melaksanakan  hukum- hukum Islam. Negara mengatur muamalah, memberlakukan h } udūd , melaksanakan uqūbāt , memelihara akhlak, mengerahkan penegakkan syi’ar-syi’ar dan ibadah, serta memelihara seluruh urusan masyarakat sesuai  hukum-hukum  Islam.  Setiap  orang  yang berwarga  negara daulah Islam akan menikmati semua haknya sesuai yang ditetapkan hukum syara’, baik Muslim atau non-Muslim. Lebih jelasnya, bentuk pelaksanaannya  adalah, pertama, bahwa  seluruh  hukum  Islam dilaksanakan kepada kaum Muslim. Kedua , membiarkan non-Muslim dengan akidah dan peribadatan mereka, dan memperlakukan non- Muslim dalam urusan makanan dan pakaian sesuai agama mereka dalam koridor peraturan umum.
Ketiga , urusan pernikahan dan perceraian di antara sesama non- Muslim maupun sesama kaum Muslim sesuai dengan agama masing- masing  dengan qād } i yang  berasal  dari  kalangan  mereka  sendiri. Keempat ,  negara  melaksanakan  syariat  Islam  seperti  muamalah, hukuman,  perekonomian  dan  sebagainya  kepada  seluruh  warga, kaum Muslim atau non-Muslim. Kelima , mereka yang Islam adalah rakyat negara, sehingga wajib saling menjaga tanpa membedakan antara Muslim dan non-Muslim. 30
Adapun politik luar negeri daulah  Islam arahnya juga jelas, yaitu  berhubungan  dengan  negara-negara,  bangsa-bangsa,  dan umat-umat lain dengan tujuan dakwah Islam. Landasan politiknya adalah  risalah  Nabi  Muhammad  SAW  bagi  seluruh  manusia. 31
Dengan begini, politik dalam maupun luar negeri yang digerakkan oleh  daulah  Islam  mempunyai  aturan  yang baku sehingga dalam pelaksanannya tidak melenceng meski terjadi perubahan khalifah.
Mendirikan  kembali  daulah  Islam  menurut  Taqiyuddin  al- Nabhani  dalam  bukunya al-Daulah  al-Islāmiyyah membutuhkan usaha  keras  dan  waktu  yang panjang.   Perlu langkah-lang kah  yang konkret  untuk  merealisasikannya.  Di antara nya, memperhitungkan berbagai rintangan yang menghadang secermat mungkin, pemikir- pemikir  Islam  yang  ada  harus  diarahkan  secara  detail  menurut tanggung  jawabnya  sehingga memberikan sumbangan-sumbangan yang  bermanfaat  bagi  umat,  terutama  dalam  bidang  sains  dan
30 Taqiyuddin al-Nabhani, Al-Daulah... , 145-146. 31 Ibid. , 147-148.
teknologi dan mengemban dakwah Islam sebagai upaya melanjutkan kehidupan islami. 32
Taqiyuddin   al-Nabahani   mengatakan: 33
“Sungguh  suatu  kedangkalan  berpikir  apabila  kita  ingin mengganti  sistem  peraturan  kita  dengan  sistem  lain. Adalah pemikiran  bodoh  jika kita menyangka bahwa umat ini dapat selamat apabila menerapkan sistem  saja  tanpa  akidah.  Yang harus dilakukan oleh umat adalah memeluk akidah dahulu, baru kemudian  menerapkan  sistem  yang  terpancar  dari  akidah  ini. Dalam kondisi yang demikian, memeluk akidah dan menerapkan sistem akan menjadi penyelamat.” Oleh karena itu, bagi mereka yang berusaha membangkitkan umat dengan kebangkitan yang benar,  hendaknya  tidak  sekadar  memperjuangkan  tegaknya sistem  Islam  semata,  namun  yang  lebih  penting  adalah mengembalikan  landasan  ideologi  umat,  yakni  akidah  Islam, yang   akan   mendorong   umat   untuk   menegakkan   sistem Islam   dengan kesadaran yang benar. 34
Antara Khila > fah dengan    Pancasila    dalam    Sistem Peme rin tahan
Khila>fah dengan Pancasila memang berbeda jika dibawa ke ranah aplikasi sistem pemerintahan dan bentuk suatu negara. Akan tetapi, antara keduanya ada beberapa nilai-nilai yang berkaitan bahkan bisa saling melengkapi, terutama dalam urusan pemerintahan.
Dari sisi sejarah misalkan, munculnya khila > fah dan Pancasila sama-sama  melalui  proses  musyawarah. Khila > fah pada  awal kemunculannya  pasca  Rasulullah  SAW  wafat  hingga  berakhirnya masa al-Khulafā’ al-Rāsyidūn, sistem pemilihan khalifah tidak terlepas dari  musyawarah.  Karena  musyawarah  merupakan  prinsip  dasar Islam yang orisinil. 35 Begitu juga Pancasila, proses perumusan hingga terbentuknya bertahap, diawali dengan penyampaian usulan-usulan dasar  negara oleh  M.  Yamin,  Soepomo  dan  Soekarno,  kemudian
32 Ibid. , 289-291. 33 Taqiyuddin al-Nabhani, Niz}ām al-Islām , (TK: HT Press, Cet. 6, 2001), 56.
34 https://www.slideshare.net/RizkyMuhammadFaisal/syaikh-taqiyuddin- kebangkitan-harus-dimulai-dari-aqidah-bukan-dari-penerapan-syariah, diunggah pada 13 Desember 2017, pukul 00.25 WIB.
35 Raghib al-Sirjani, Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia , (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, Cet. 1, 2011), 430.
melibatkan  tokoh-tokoh  nasional  dari  golongan  kebangsaan 36 dan  golongan  Islam, 37 hingga akhirnya menjadi dasar negara dan tercantum  dalam  pembukaan  UUD  1945  alinea  ke-4,  prosesnya tidak  terlepas  dari  musyawarah.  Ini  menunjukkan,  pentingnya musyawarah  dalam  menentukan  keputusan  untuk  mendapatkan hasil mufakat bersama dan mewakili seluruh masyarakat.
Selain sisi sejarah, sumbe r hukum dasar juga perlu dicermati. Termuatnya Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi sebagai dasar  negara  Republik  Indonesia,  yaitu  sebagai  landasan  dalam mengatur  jalannya  pemerintahan  di  Indonesia.  Karena  landasan ini  merupakan  landasan  terpenting  atau  tertinggi  di  Indonesia, maka  Pancasila  merupakan  sumbernya  segala  hukum  yang mengatur kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. 38 Selain itu, Pancasila  juga menjadi sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusionalnya mengatur  negara  Republik  Indonesia  beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara. 39 Oleh karena itu, siapapun yang menjadi pejabat pemerintah harus  menjadikan  Pancasila  sebagai  pegangan  pokok  dalam melaksanakan  tugasnya  dan  merupakan  sumber  pokok  dalam mengatur kehidupan masyarakat.
Kemudian, pada sila pertamanya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,  prinsipnya  menek ankan  bahwa  moralitas  dan  spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu bangsa-negara. 40 Bahkan menurut Notonegoro sebagaimana dikutip oleh Kaelan bahwa hakikat dasar negara asasnya adalah  kerohanian  yang  mempunyai  derajat  tinggi  sebagai  nilai
36 Bung Ha" a, Mohammad Yamin, Ahmad Soebardjo dan A.A. Maramis.
37 H. Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso (keduanya dari tokoh politisi Muslim), K.H. Abdul Kahar Muzakkir (tokoh Muhammadiyah), dan K.H. Wachid Hasjim (tokoh N.U).
38 Tukiran  Taniredja, et.al. Kedudukan Fungsi  Pancasila  Bagi  Bangsa  Indonesia , (Bandung: Alfabeta, Cet. 1, 2014), 37.
39 Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945,  ketetapan No  XX/MPRS/1966/. (Jo  Ketetapan MPR.  No.  V/MPR/1973 dan Ketetapan  No.  IX/NPR/1978). Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau  sumber  tertib  hukum Indonesia yang pada  hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak bangsa Indonesia. Lihat: MBM. Munir, et al., Pendidikan Pancasila , (Malang: Madani Media, Cet. 3, 2016), 49. 40 Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. 4, 2012), 118.
hidup  kebangsaan  dan  kenegaraan. 41 Karena semangat ketuhanan menempati posisi tertinggi dalam dasar negara ini. 42
Dari pemaparan di atas, jika kita melihat sistem khila>fah atau sistem pemerintahan  Islam dengan bentuk negaranya  daulah Islam  yang asas atau dasar negaranya adalah akidah Islam, m a k a  d i t e m u k a n sumbernya  b e r a s a l   dari  al-Qur’an  dan  Sunnah  atau  hasil ijtihad ulama. Dari sini, rakyat harus meyakini dan memahami akidah Islam terlebih  dahulu  agar  hukum-hukum  syariat  bisa  kuat  dijalankan dalam  pemerintahan.  Begitu  pun  dengan  Pancasila  sebagai  dasar negara  Indonesia.  Seluruh  warga  negara  wajib  meyakini  dan memahami  nilai-nilai  Pancasila  dalam  kehidupannya.  Bukan hanya  sekedar  dibaca,  dipahami  dan  dihafalkan  saja  tetapi  tidak diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal tersebut dijelaskan dalam Pembukaan UUD  1945 alinea ke-4  dengan  kata-kata  “mencerdaskan  kehidupan  bangsa”,  baru selanjutnya  butir-butir  Pancasila.  Ini  sama  dengan  akidah  Islam dalam  sistem khila>fah sebagai  dasar  negaranya  dengan  tujuannya aktualisasi syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dijelaskan di atas.
Sisi lain adala h keadilan dan kesejahteraan rakyat. Perwujudan negara    berkeadilan  dan  berkesejahteraan  sangat  ditentukan  oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara disertai dukungan rasa tanggung jawab, rasa kemanusiaan dan keadilan yang terpancar pada setiap warga. 43
Mutu  penyelenggaraan  negara,  dalam  hal  ini  presiden, pemilihannya  diatur  dalam  UUD  1945  Pasal  6  (1). 44 Pada pasal ini ada kata mampu “secara rohani”, berarti agamanya harus baik, yang otomatis  memegang  teguh  prinsip  sila  pertama  Pancasila.  Bahkan ditekankan kembali dalam UU NO. 23 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 (a), “Bertakwa kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa”.  Ini  menandakan  bahwa  agama  tidak  bisa dipisahkan dari politik. Mewujudkan keadilan dan kesejahteran bagi rakyatnya, sebagai seorang pemimpin harus baik dan benar agamanya.
41 MBM. Munir, et al., Pendidikan . . . , 45-51. 42 Yudi Latif, Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan , (Jakarta Selatan: Mizan, Cet. 1, 2014), 2. 43 Ibid. , 595. 44 Calon  Presiden  dan  Calon  Wakil  Presiden  harus  seorang  warga  negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Ini  yang  paling  utama,  bagaimanapun  sistem  pemerintahan  yang dijalankannya.
Sedangkan dalam sistem khila>fah , pengangkatan khalifah secara sah ada syaratnya   juga,  bahkan   lebih   kuat   landasannya   dari   pada yang   dijelaskan sebelumnya. Agama sudah pasti menjadi pegangan bagi khalifah, karena memang tujuannya adalah menegakkan hukum- hukum Islam. Salah satu dari tujuh syarat sahnya sebagai seorang khalifah adalah adil. Dua syarat ini mengharuskan seorang khalifah mampu memberikan keadilan kepada seluruh masyarakatnya, baik Muslim maupun non-Muslim, bahkan dijelaskan dalam kebijakan politik dalam negerinya hak-hak bagi keduanya.
Artinya, khila>fah dengan  sistem  pengangkatan  khalifahnya menaruh  syarat  adil  sebagai  keharusan  yang  harus  benar-benar dijalankan.  Begitupun  calon presiden, meski  tidak  menjadi  syarat tertulis  tapi  setia  kepada  Pancasila,  ini  menandakan  harus  bisa memberikan keadilan sosial bagi masyarakatnya .

## Penutup
Meskipun ada penolakan khila > fah sebagai sistem pemerintahan tapi jangan sampai menutup mata untuk melihat nilai-nilai yang baik dari  sistem khila > fah . Pancasila sebagai dasar  negara  dan  pedoman hidup  bagi  warga  negaranya, nyatanya masih perlu ditanamkan kembali nilai-nilainya sehingga benar-benar teraktualisasi oleh setiap warga  negara. Pancasila dengan sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha  Esa,  sebenarnya  sudah  mewakili  sebagian  sistem khila > fah, hanya saja bentuk negaranya yang berbeda. Ini bukti bahwa nilai- nilai  agama  harus  didahulukan,  bukan  justru  mengedepankan kemaslahatan dengan mengorbankan agama.
Memang khila > fah tidak  bisa  diterapkan  di  Indonesia  secara seratus persen  apalagi mengganti  Pancasila  sebagai  dasar  dan ideologi    negara.  Karena  Pancasila  merupakan  konsensus  bangsa Indonesia.  Bahkan,  saat  ini  ada  empat  pilar  MPR  RI 45 sebagai modal  untuk  membangun bangsa  yang majemuk ini ke arah yang lebih  baik,  adil  dan  sejahtera. Ini  semuanya  sudah  cukup.  Akan tetapi,  menyatakan khila > fah anti  Pancasila,  mengancam  NKRI
45 Empat Pilar MPR RI: Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan  MPR,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  Bentuk  Negara  dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara.
adalah statement yang perlu diluruskan kembali. Karena sikap yang demikian itu dirasa kurang bijak dan terkesan tidak adil.
Jadi, apabila nilai-nilai Pancasila belum seutuhnya teraktualisasi di masyarakat dan sistem demokrasi sekarang ada yang mengatakan masih belum bisa membawa negeri ini menjadi lebih baik dengan berbagai  macam  permasalahannya,  terlebih  dengan  suhu  politik yang hanya mengedepankan kekuasaan, maka tidak ada salahnya jika  mengadopsi  hal-hal  yang  baik  dari  sistem khila > fah tanpa harus  menjadikan  negara  republik  menjadi  negara  Islam. Karena sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam khila > fah .[]

## Daftar Pustaka
Munawwir,  Ahmad  Warson.  1997. Al-Munawwir  Kamus  Arab- Indonesia . Surabaya: Pustaka Progressif. Cet. 14.
Al-Nabhani, Taqiyuddin. 2003. Al-Syakhs}iyyah al-Isla>miyyah . Jilid 2. Beirut: Dar  al- Ummah. Cet. 5.
Al-Mawardi. 1960. Al-Ah } ka > m al-S } ult } a > niyyah . TK: Dar al-Fikr. Cet. 1.
Khaldun, Abdurrahman bin Muhammad Ibnu. 2004. Muqaddimah Ibnu Khaldu>n . Jil. 1. Dar Ya’rib: Damaskus, Cet. 1.
Sholeh,  Moh.  2017. Khilafah  Sebagai  Produk  Sejarah,  Bukan  Produk Syariah . Yogyakarta: Istana Publishing. Cet. 1.
Al-Bahansawi, Salim  Ali. 1995. Wawasan  Sistem  Politik  Islam. Terj: Mustolah Maufur. Jakarta: Pustaka AlKautsar. Cet. 1.
Al-Nabhani, Taqiyuddin. 2002. Niz } ām al-H } ukm fī al-Islām, al-Muwassa’ wa al-Munaqqah bī ‘abdi al-Qadi > m Zallūm . TK: HT Press: Cet. 6.
Anam, Muhammad  Choirul. 2017. Cinta  Indonesia  Rindu  Khilafah .
Semarang:  Alkifah Studios, Cet. 2.
Al-Nabhani,  Taqiyuddin.  2002. Al-Daulah  al-Islāmiyyah .  Beirut:  Darul Ummah. Cet. 7.
Al-Nabhani, Taqiyuddin. 2001. Niz } ām al-Islām . TK: HT Press. Cet. 6.
Al-Sirjani,  Raghib.  2011. Sumbangan  Peradaban  Islam  pada  Dunia .
Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. Cet. 1.
Taniredja, Tukiran et.al. 2014. Kedudukan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia . Bandung: Alfabeta. Cet. 1.
Munir, MBM. et al. 2016. Pendidikan Pancasila . Malang: Madani Media. Cet. 3.
Latif, Yudi.   2 0 1 2 . Negara  Paripurna:  Historisitas,  Rasionalitas,  dan Aktualitas  Pancasila .  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka  Utama. Cet. 4.
Latif,  Yudi.  2014. Mata Air  Keteladanan Pancasila dalam  Perbuatan . Jakarta Selatan: Mizan. Cet. 1.
h" ps://www.rambahmedia.com
h" ps://www.slideshare.net