## S U R Y A    A B D I M A S
Vol. 5  No. 2 (2021) pp. 70 - 80
Available online at : http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas/index p-ISSN: 2580-3492 e-ISSN: 2581-0162

## Pendampingan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya di Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya
Reni Dwi Widyastuti  , Risal, Wilda Sari
Universitas Panca Bhakti Jalan Kom. Yos Soedarso Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia | renidwiwidyastuti@upb.ac.id | DOI : https://doi.org/10.37729/abdimas.vi.919 |

## Abstrak
Pembentukan BUMDes Maju Jaya Desa Rasau Jaya Tiga sebagai bentuk dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa serta meningkatkan taraf hidup warga Desa Rasau Jaya Tiga. Namun  demikian  tanpa  pengelolaan  yang  baik  dan  dukungan  pemerintah  serta  masyarakat  harapan untuk menjadikan BUMDes Maju Jaya sebagai lokomotif perekonomian desa dapat tidak terwujud. Pada sisi lain, keberlangsungan BUMDes Maju Jaya  Desa Rasau Jaya Tiga sebagai infant organisasi akan sangat ditentukan bagaimana BUMDes  Maju Jaya diharapkan dapat melewati tahun pertama berdirinya BUMDes Maju Jaya yang merupakan tahapan paling kritis dengan tingkat kegagalan tertinggi dalam siklus hidup organisasi. Fenomena ini disebut liability of newness, kegagalan yang tinggi bagi organisasi baru disebabkan belum ada struktur formal dalam proses menghasilkan nilai tambah serta adanya sistem prosedur  kerja  baku  dan  pasti.  Tujuan  kegiatan  ini  adalah  memberikan  program  pendampingan pengelolaan BUMDes Maju Jaya dengan menekankan pada profesionalisme dalam pengelolaan. Metode pelaksanaan dilakukan dengan metode pendampingan yaitu PAR. Melalui pendekatan ini seluruh elemen BUMDes  Maju  Jaya dapat  dilibatkan  secara  aktif  selama  proses  pendampingan.  Hasil  yang  diperoleh dalam kegiatan ini adalah (1) Pengelolaan aset BUMDes Maju Jaya meliputi: pendataan dan pencatatan daftar aset yang dimiliki oleh BUMDes  Maju Jaya, keterbatasan dalam penyediaan dan mendapatkan modal, komitmen dalam pembagian hasil tiap unit usaha, serta tanggungjawab pajak bagi BUMDes Maju Jaya. (2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia BUMDes Maju Jaya meliputi: jam operasional BUMDes dan penyusunan jobdesk dari masing-masing bagian .
Kata kunci : Pendampingan, Pengelolaan Usaha, BUMDes
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0 International License

## 1. Pendahuluan
Kemajuan ekonomi nasional sangat bergantung pada iklim perekonomian masing- masing,  daerah  dan  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah,  serta  partisipasi  positif masyarakatnya,  artinya  antara  perekononomian  nasional  dan  daerah  tidak  bisa  secara langsung  dipisahkan.  Perekonomian  pada  hakekatnya  adalah  cermin  kesejahteraan masyarakat suatu negara, sehingga jika masyarakat pada tiap-tiap daerah sejahtera akan dapat  disimpulkan  bahwa  perenomian  dikatakan  berhasil  membuat  kemakmuran masyarakat. Indonesia saat ini 80% masyarakatnya hidup di perdesaan, maka pemerintah Indonesia  sejak  tahun  1993  sudah  memfokuskan  pembangungan  perekonomian dilakukan  disemua  desa.  Menurut Bintarto  (1984) desa  merupakan  perwujudan  atau perwujudan  sosial,  geografis,  ekonomi,  politik  dan  budaya  dari  satu  daerah  dalam
kaitannya  dengan  dan  pengaruh  dari  yang  lain.  Kebijakan  pemerintah  dalam pembangunan pedesaan di wujudkan dalam Instruksi Presiden No 5 Tahun 1993 , sampai dengan saat ini berbagai kebijakan yang diperuntukan membangun pedesaan. Adapun program  yang  dilakukan  sejak  tahun  1993  beberapa  kali  diperbaruhi  sesuai  dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan pedesaan saat ini.
Program  pemerintah  yang  berfokus  pada  pedesaan  tahun  1993  diawali  dengan berbagai  program  bantuan  untuk  desa  tertinggal,  dilanjutkan  dengan    bantuan  modal bagi kelompok usaha di desa, selanjutnya dana bergulir, berikutnya dilanjutkani dengan program  pembinaan  masyarakat  desa  yang  berusaha  (PNPM  Mandiri),  dan  saat  ini melalui program pengembangan aset desa, pembangunan infrastruktur desa dan lain-lain yang  dirasa  bermanfaat  bagi  desa.  Yang  melatarbelakangi  kegiatan  pengabdian  pada masyarakat  ini  adalah  karena  program  desa  sekarang  berbeda  dengan  sebelumnya, dimana  difokuskan  pada  masyarakat  desa  untuk  menentukan  sendiri  sesuai kebutuhannya dan melakukan temu kenali potensi yang dimiliki desa dan selanjutnya sesuai  kreatifitas  masyarakat  desa untuk  memajukan  desa  agar  menjadi  desa  mandiri. Menurut Zulkarnaen  (2016) ,  Keberadaan  BUMDes  untuk  mewujudkan  perekenomian desa yang mandiri sangat diperlukan, melalui BUMDes diharapkan antar lembaga yang ada di masayarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Merujuk pada penelitian Anggraeni (2017) menunjukkan bahwa keberadaan  BUMDes  tidak  dipungkiri  membawa  perubahan  di  bidang  ekonomi  dan sosial. Program ini yang mendorong tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Ekonomi UPB  untuk  berkontribusi  dalam  pendampingan  agar  tujuan  desa  Rasau  Jaya  menjadi Desa Mandiri melalui BUMDes dapat tercapai.
Desa Rasau Jaya Tiga dipilih sebagai mitra karena BUMDes Maju Jaya sudah berdiri sejak  2017,  namun  sampai  saat  ini  masih  belum  dikelola  secara  maksimal,  sementara potensi cukup besar sebagai desa yang tidak jauh dari ibu kota provinsi Kalimantan Barat, yaitu  Kota  Pontianak.  Menurut Agunggunanto,  dkk.,  (2016) pembentukan  BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Dewi (2014) menyatakan  bahwa  peningkatan    perekonomian    desa  hendaknya  dimulai  dengan memberikan  legalitas  yang  tepat  sehingga    BUMDes    benar-benar    membuktikan perannya  sebagai  salah  satu  upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh. Namun, menurut Kurniasih, dkk., (2017) pembentukan BUMDes di desa-desa terkesan sebagai formalitas karena belum terlihat peran aktifnya dalam mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes itu  sendiri.  Hal  tersebut  sejalan  dengan Nursyamsu,  R.,  &  Kurniadi,  E.  (2020) dimana BUMDes dapat diberdayakan secara optimal melalui pengelolaan dan manajemen yang baik,  sehingga  pengurus  BUMDes  perlu  diberikan  pelatihan  pengelolaan  yang  baik. Pemberdayaan  ini  didukung  oleh  kegiatan  oleh Karen,  A.,  Maryuni,  S.,  &  Triyono,  J. (2020) ,  dalam  kajiannya  pemberdayaan  BUMDes  dapat  membantu  masyarakat  dalam memenuhi kebutuhan sehari hari dan ekonomi warga masyarakat pedesaan.
Tim  pengabdian  pada  masyarakat  FE  UPB  telah  melakukan  observasi  pada BUMDes Maju Jaya sebagai mitra, dengan melakukan wawancara dengan pengelola yang saat itu diterima oleh Bendahara BUMDes Maju Jaya, yaitu Ibu  Heni  Susiana. Situasi pengelolaan BUMDes Maju Jaya saat ini disajikan pada Tabel 1 .
Tabel 1. Analisis Sistuasi
No Situasi saat ini Temuan 1 Struktur organisasi Struktur  Organisasi  tercantum  dalam  AD ART serta SK Desa 2 Standar Operasional Prosedur Tidak  ada  SOP  walaupun  ada  formulir peminjaman, penyewaan, pertanggungjawaban taman, dan pertanggungjawaban penyediaan material. 3 Kompetensi SDM SDM  yang  siap  melaksanakan  tugasnya adalah  Ketua,  Bendahara,  Pengelola  Jasa, dan Sekretaris. 4 Penghargaan atas kinerja Belum ada sistem perhargaan 5 Prasarana kantor Untuk operasional, Kantor BUMDes Maju Jaya  menempati  kantor  dengan  ukuran ruangan 3x2 M 6 Peralatan kerja Peralatan  yang  tersedia  ada  satu  unit Laptop inventaris. 7 Proses produksi: Jasa penyewaan kursi dan tenda, retribusi  taman  bermain, dan penyediaan material Data inventaris penyewa sudah ada, begitu juga  data  tentang  tanggung  jawab pengguna.
Berdasarkan  latar  belakang  dipaparkan  di  atas,  kegiatan  pengabdian  ini  akan berfokus pada pengelolaan BUMDes Maju Jaya Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya  Kabupaten  Kubu  Raya.  Tujuan  dari  kegiatan  ini  secara  spesifik  adalah  untuk memaksimalkan tupoksi sesuai struktur, menertibkan dan mendayagunakan SDM dalam tiap mekanisme operasi, meningkatkan kompetensi bisnis SDM, mengukur prestasi unit usaha agar termotivasi, memaksimalkan penggunaan aset serta mendorong proses bisnis yang akuntabel. Titioka, dkk., (2020) menyatakan bahwa penguatan kapasitas manajerial dan pengelolaan BUMDes akan menjadi stimulus dan memacu aparat desa dan pengelola BUMDes merumuskan langkah-langkah strategis sehingga BUMDes semakin maju dan berkembang.

## 2. Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  program  ini  adalah  metode pendampingan yaitu PAR. Melalui pendekatan ini seluruh elemen BUMDes Maju Jaya dapat dilibatkan secara aktif selama proses pendampingan. Dengan berpartisipasi aktif selama pendampingan diharapkan proses pendampingan dapat berjalan optimal dimana permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan BUMDes Maju Jaya dapat diidentifikasi secara  bersama  serta  dapat  dicarikan  solusi  disamping  adanya  proses  transfer pengetahuan dalam implementasi solusi tersebut.
Berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan BUMDes Maju Jaya, maka tahapan kegiatan yang dilakukan  dapat ditunjukkan dengan alur kegiatan pada Gambar 1 .
Gambar 1. Tahapan kegiatan pengabdian
Tahapan  kegiatan  seperti  ditunjukkan  pada Gambar  1 dapat  dijabarkan  sebagai berikut:
a. Pemetaan awal, melalui observasi untuk mengenali kelompok masyarakat yang ada. Kelompok  tersebut  terdiri  dari  inisiator  (pencetus  BUMDes),  pelaksana  (pengelola BUMDes), aparatur desa (Kepala Desa dan Sekretaris), serta masyarakat.
b. Membangun  hubungan  kemanusiaan  guna  menemu  kenali  problem  manajemen BUMDes melalui wawancara.
c. Penetuan  agenda  bersama  semua  kelompok  untuk  menentukan  arah  manajemen BUMDes.
d. Merumuskan masalah BUMDES yaitu tidak ada daftar aset, tidak ada SOP dan belum ada  sistem  penghargaan  atas  kinerja,  serta  menentukan  tahapan  perbaikan  dan manajemen BUMBDes.
e. Menyusun  strategi  perbaikan  manajemen  BUMDes  melalui  pengelolaan  aset  dan pengelolaan sumber daya manusia.
f. Pengorganisasian tim BUMDes guna keberlanjutan BUMDes melalui jam operasional BUMDes, Jobdesk masing-masing bagian dan komitmen dalam pembagian hasil tia p unit usaha.
Pada dasarnya pelaksanaan pengabdian ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, meliputi: tahap  persiapan,  tahap  pelaksanaan  dan  tahap  evaluasi.  Tahap  persiapan  merupakan tahap dalam upaya merumuskan permasalahan yang dihadapi BUMDes Maju Jaya Desa Rasau Jaya Tiga pada saat ini. Tahap kedua dari program ini adalah pelaksanaan seluruh program  yang  telah  ditetapkan  pada  tahap  pertama.  Kegiatan  konsultasi  dan pendampingan pengelolaan BUMDes Maju Jaya dilakukan dalam 2 (dua) kegiatan atau program yang merupakan rangkaian suatu proses pengelolaan bagi organisasi baru yaitu dengan dimulai (1) penyusunan sistem dan prosedur (2) peningkatan kompetensi SDM BUMDes Maju Jaya. Selanjutnya tahap evaluasi, di mana aktivitas yang dilakukan adalah dengan  mengevaluasi  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  dengan  melakukan  pemetaan kelemahan/kekurangan atau kelebihan. Apabila ditemukan adanya kekurangan, maka akan  ditindaklanjuti  dengan  melakukan  perbaikan  dengan  melibatkan  para  pengelola Bumdes dan juga kepala desa.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada bulan Oktober – Desember  2020  dengan  melakukan  pendampingan  pengelolaan  BUMDes  Maju  Jaya yang berlokasi di Desa Rasau Jaya Tiga, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

## Surya Abdimas

## 3. Hasil dan Pembahasan
Kegiatan pengabdian ini dimulai dari tahap persiapan dengan melakukan observasi dan wawancara dari permasalahan yang dihadapi dan ditindaklanjuti dengan penetapan masalah  yang  ada  di  BUMDes  Maju  Jaya  dan  menyusun  program  kerja  tim  dengan melibatkan  pengelola  BUMDes  Maju  Jaya.  Berikut ini  dokumentasi  kegiatan  observasi dan wawancara dengan pengelola BUMDes Maju Jaya yang ditunjukkan pada Gambar 2 .
Gambar 2. Observasi dan wawancara dengan pengelola BUMDes Maju Jaya
Pada  tahap  pelaksanaan,  pengelola  BUMDes  melakukan  konsultasi  serta  diskusi berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dengan didampingi oleh tim pengabdian meninjau  langsung  ke  kantor  BUMDes  serta  unit-unit  usaha  yang  dijalankan.  Dari kegiatan  tersebut  kemudian  dilakukan  penyusunan  sistem  dan  prosedur  pengelolaan BUMDes, meliputi: penyusunan proses bisnis, struktur organisasi dan pembagian kerja serta penyusunan prosedur kerja. Selain itu juga tim melakukan pemetaan peningkatan kompetensi  SDM  dengan  menyusun  tugas  pokok  dan  fungsi,  standar  SDM/kriteria kualifikasi  SDM  dan  rencana  pengembangan  kompetensi.  Peninjauan  kantor  BUMDes Maju Jaya dapat ditunjukkan pada Gambar 3 .
`
Gambar 3. Peninjauan ke kantor BUMDes Maju Jaya dan unit usaha
Pada  tahap  pelaksanaan  ditemui  juga  kendala  dan  tim  menindaklanjuti  dengan memetakan  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  pengelola  BUMDes Maju Jaya. Kendala
pengelolaan aset BUMDes Maju Jaya meliputi pendataan dan pencatatan daftar aset yang dimiliki  oleh  BUMDes  Maju  Jaya,  keterbatasan  dalam  penyediaan  dan  mendapatkan modal, komitmen dalam pembagian hasil tiap unit usaha, serta tanggungjawab pajak bagi BUMDes Maju Jaya. Upaya yang dapat diberikan yaitu:

## 3.1 Pendataan, pencatatan daftar aset dan penyusunan laporan keuangan
Pada pendampingan ini, tim  melakukan pendataan untuk daftar aset tetap yang dimiliki  oleh  BUMDes  Maju  Jaya.  Dari  data  tersebut  kemudian  dirancang  model pencatatan sederhana untuk daftar aset sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku. Pencatatan daftar aset dapat dipergunakan oleh BUMDes Maju Jaya untuk penyusunan laporan  keuangan  dan  perpajakan.  Daftar  aset  yang  dimiliki  oleh  BUMDes  Maju  Jaya dapat disajikan pada Tabel 2 .
Tabel 2. Daftar Aset BUMDes Maju Jaya Jenis Aset Tahun Perolehan Harga Perolehan Prakiraan Umur Ekonomis Gedung Kantor 2016 Rp   60.000.000 20 tahun Gedung Unit Usaha 2016 Rp 100.000.000 20 tahun Furniture Kantor 2017 Rp     5.000.000 4 tahun Mesin Depot Air 2017 Rp   16.500.000 8 tahun Galon 2017 Rp     3.500.000 4 tahun Gawangan Tenda 2017 Rp   30.000.000 8 tahun Terpal 2017 Rp     5.400.000 4 tahun Kain Tenda 2017 Rp     2.700.000 4 tahun Kursi Plastik 2017 Rp   10.000.000 4 tahun Mesin Molen 2018 Rp     7.900.000 8 tahun Mobil Pick Up 2019 Rp   88.000.000 8 tahun
Selama ini pencatatan keuangan pada BUMDes Maju Jaya hanya sebatas pencatatan omzet usaha, belum pernah dilakukan penyusunan laporan keuangan secara rinci mulai dari  laporan  laba  rugi,  laporan  perubahan  ekuitas  dan  laporan  posisi  keuangan. Hery (2016) menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  bertujuan  untuk  memberikan  informasi yang  terpercaya  tentang  sumber  daya  ekonomi  dan  kewajiban  perusahaan,  sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Menurut Irawati dan Martanti (2018) laporan keuangan dapat membantu dalam pengambilan keputusan baik secara jangka panjang dan akan menentukan kondisi kedepan BUMDes. Hal senada dipaparkan oleh Sujarweni, V. W., & Jaya, I. M. L. M. (2019) , bahwa laporan kegiatan dan keuangan  BUMDes  dapat  digunakan  sebagai  bentuk  laporan  pertanggungjawaban pengurus kepada pihak-pihak yang terkait.
Dengan  adanya  catatan  daftar  aset  tetap,  data  tersebut  dapat  digunakan  dalam penyusunan  laporan  keuangan  BUMDes  Maju  Jaya  dan  nantinya  dapat  dipergunakan dalam memenuhi laporan perpajakan. Pada PPM ini, tim memberikan solusi berupa form laporan keuangan secara sederhana yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes Maju Jaya sebagai berikut: 1) Laporan Laba Rugi, 2) Laporan Perubahan Ekuitas, 3) Laporan Posisi Keuangan, 4) Laporan Penyusutan

## 3.2 Keterbatasan penyediaan modal
Keterbatasan  penyediaan  modal  menjadi  penghambat  pengelola  dalam  upaya pengembangan  usaha  di  BUMDes  Maju  Jaya. Ariadi  dan  Sudarso  (2018) menyatakan bahwa dalam  rangka  meningkatkan  penyediaan  modal  dan  memperluas  jangkauan pelayanan  yang  diberikan  kepada  penduduk  desa  dalam  skala  yang  lebih  luas,  maka BUMDes mau tidak mau harus mulai merintis kerjasama dengan pihak ketiga. B antuan untuk  mendukung  pengembangan  unit  usaha  BUMDes  Maju  Jaya  berupa  tambahan modal  atau  investasi  guna  meningkatkan  daya  layanan  kepada  masyarakat  desa  dan modal  untuk  mengembangkan unit  usaha  yang  sudah  ada  atau  membuka jenis  usaha baru.  Dalam  permasalahan  ini,  tim  merumuskan  alternatif  solusi  guna  mendapatkan penyediaan  modal  untuk  pengembangan  usaha  BUMDes  Maju  Jaya  yaitu:  1)  melalui program kemitraan dengan model sharing investasi disertai pendampingan kontrak, dan 2)  Menjalin  kerjasama  dengan  perusahaan  untuk  mendapatkan  hibah  modal  BUMDes melalui pembuatan Proposal Hibah dan melakukan pendekatan kepada perusahaan.

## 3.3 Komitmen bagi hasil tiap unit usaha
Pembagian hasil tiap unit usaha menggunakan sistem fee dengan presentase 70% untuk pengelola unit usaha dan 30% untuk BUMDes. Komitmen fee tersebut diputuskan secara musyawarah mufakat seluruh pengelola BUMDes Maju Jaya. Untuk kemajuan dan pengembangan  unit  usaha,  maka  tim  memberikan  beberapa  solusi  terkait  dengan komitmen bagi hasil berupa: 1) Komitmen fee untuk bagian marketing guna menjaga atau kenaikan omzet penjualan jasa agar usaha terus berjalan, 2) Komitmen fee untuk mitra yang dituangkan dalam bentuk kontrak kerjasama.

## 3.4 Tanggungjawab perpajakan
Dilihat dari skala usaha dan omzet yang dihasilkan, BUMDes Maju Jaya memiliki tanggungjawab  perpajakan  yaitu  pajak  penghasilan  atas  penghasilan  dari  usaha  yang diperoleh dimana BUMDes Maju Jaya memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak pph pasal 21 dengan tarif 0,5% dari omzet usaha tiap bulannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 . Untuk itu, tim memberikan solusi  dengan  melakukan  pengenalan  dalam  bentuk  sosialisasi  tentang  berbagai  jenis pajak dalam mengelola usaha selain PPh Badan (BUMDes).

## 3.5 Kendala pengelolaan Sumber Daya Manusia BUMDes Maju Jaya
Pengelolaan sumber daya manusia BUMDes Maju Jaya meliputi jam operasional. Upaya yang dapat diberikan yaitu dengan perbaikan jam operasional. Jam operasional BUMDes  Maju  Jaya  masih  bersifat  kondisional,  dimana  pengelola  bekerja  ketika  ada order di unit usaha.
Pengelola hadir ke kantor BUMDes jika ada kegiatan dan janji temu dengan tamu. Untuk  itu,  solusi  yang  dapat  diberikan  berupa  perbaika  dan  penyusunan  struktur organisasi  yang  menggambarkan  fungsional  manajemen.  Menurut Madiarsa  (2018) struktur organisasi ini penting untuk memudahkan koordinasi dan garis komando dari atasan kepada bawahan dan tanggungjawabnya dari bawahan kepada atasan. Fungsional tersebut  meliputi:  1)  Operasional: Marketing ,  Produksi  Jasa,  Pengendalian;  dan  2) Manajemen:  jajaran  pimpinan  untuk  pengambilan  kebijakan  dan  Operasional  untuk pelaksanaan. Pada Gambar 4 ditunjukkan struktur organisasi BUMDes Maju Jaya
KETUA BUMDes MAJU JAYA - SEKRETARIS - BENDAHARA UNIT USAHA SEWA TENDA UNIT USAHA DEPOT AIR UNIT USAHA BAHAN MATERIAL MARKETING

## Gambar 4. Struktur organisasi BUMDes Maju Jaya
Berdasarkan  struktur  organisasi  pada Gambar  4 ,  uraian  fungsi  dan  jabatan  dari struktur organisasi BUMDes Maju Jaya, yaitu:

## 3.5.1 Ketua BUMDes
Ketua  Bumdes  adalah  orang  yang  memimpin,  mengendalikan  dan bertanggungjawab  atas  keseluruhan  aktivitas  BUMDes  mulai  dari  perencanaan  usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan. Tugas Ketua BUMDes, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Memimpin,  mengelola  dan  mengurus  BUMDes  dan  unit-unit  usahanya  sesuai AD/ART BUMDes.
b. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit-Unit Usaha BUMDes;
c. Merumuskan kebijakan Operasional Pengelolaan BUMDes;
d. Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes baik internal maupun eksternal;
e. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola BUMDes dengan persetujuan Komisaris/Pembina BUMDes;
f. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Bertindak  atas  nama  lembaga  BUMDes  untuk  mengadakan  perjanjian  kerjasama dengan  pihak  ketiga  dalam  mengembangkan  usaha  dan  berkoordinasi  dengan Kepala Desa;
h. Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan BUMDes secara berkala kepada Kepala Desa; dan
i. Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan  keuangan BUMDes akhir tahun kepada Kepala Desa.

## 3.5.2 Sekretaris BUMDes
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi BUMDes. Tugas Bendahara BUMDes, diantaranya sebagai berikut:
a. Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan Ketua
b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes
c. Melaksanakan  kebijakan  operasional  pengelolaan  fungsi  administrasi  setiap  unit usaha BUMDes
d. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes
e. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDes
f. Mengelola surat menyurat secara umum
g. Melaksanakan kearsipan
h. Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDes

## 3.5.3 Bendahara BUMDes
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha BUMDes. Tugas Bendahara Bumdes, antara lain sebagai berikut:
a. Melaksanakan  kebijakan  operasional  pengelolaam  fungsi  keuangan  unit  usaha BUMDes
b. Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMDes
c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDes
d. Mengelola  gaji  dan  insentif  pengurus  unit  usaha  pengelola  belanja  dan  pengadaan barang/jasa unit usaha BUMDes
e. Pengelola penerima keuangan unit usaha BUMDes
f. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes
g. Melaporkan  posisi  keuangan  kepada  Ketua  secara  sistematis,  dapat  dipertanggung jawabkan  dan  menunjukan  kondisi  keuangan  dan  kelayakan  BUMDes  yang sesungguhnya
h. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
i. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan
j. Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua.
k. Menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan BUMDes.

## 3.5.4 Kepala Unit Usaha BUMDes
Kepala unit usaha BUMDes mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengelola, mengembangkan dan mengurus usaha-usaha BUMDes yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat. Tugas Kepala Unit BUMDes, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:
a. Memimpin unit usaha dan bertanggungjawab kepada Ketua;
b. Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya;
c. Melakukan  pengendalian  dan  pembinaan  bagi  kegiatan  di  unit  yang  dipimpinnya serta mengkoordinasikan untuk membangun relasi usaha yang baik;
d. Mengatur efektifitas kinerja staff di masing-masing unit usaha;
e. Berkoordinasi dengan Ketua untuk mengangkat tenaga pendukung dan atau tenaga teknis yang diperlukan;
f. Melaporkan  pelaksanaan  kegiatan  usaha  dan  laporan  keuangan  kepada  Ketua  dan Bendahara; dan
g. Membangun jaringan kerja usaha unit terhadap pihak-pihak terkait dan melaporkan hasilnya kepada Ketua.

## 3.5.5 Marketing
Marketing atau unit pemasaran memiliki tugas sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi, menganalisis potensi dan peluang pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki guna memberikan keuntungan usaha yg lebih besar
b. Merencanakan  kebutuhan  pasar  berdasarkan  sumber  daya  yang  dimiliki  dengan memperhatikan segmentasi pasar
c. Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan investor
d. Mengembangkan penyediaan kebutuhan-kebutuhan unit usaha desa
3.5.6 Mengembangkan kemampuan memasarkan jasa dan produk-produk unit usaha desa
a. Operasional jobdesk BUMDes harus dijalankan. Madiarsa (2018) mengatakan bahwa setiap pengelola BUMDes diberikan uraian tugas dan tanggungjawabnya, termasuk hak-hak yang diperolehnya.
b. Pemberlakuan jam hadir kantor BUMDes diatur sesuai kesepakatan pengelola dengan minimal  kehadiran  satu  atau  dua  kali  selama  seminggu  guna  monitoring perkembangan usaha dan strategi penjualan jasa.
Kegiatan  pendampingan  bagi  pengurus  BUMDes  Maju  Jaya  telah  terlaksana dengan  baik.  Tujuan  kegiatan  berupa  penyusunan  tupoksi,  struktur  organisasi,  dan pendayagunaan  pengurus  BUMDes  telah  diarahkan  dan  dapat  dipahami  dengan  baik oleh  setiap  pengurus  BUMDes.  Implikasi  kegiatan  terhadap  mitra  dalam  kegiatan  ini tentu saja diharapkan dapat mengelola BUMDes Maju Jaya menjadi lebih maju sehingga meningkatkan  perekonomian  warga  dan  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari.  Sebagai tindak lanjut, tim akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak BUMDes sehingga terjalin kerjasama yang baik dan pendampingan berkelanjutan.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengabdian pada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim dengan melibatkan mitra BUMDes Maju Jaya dalam kegiatan pendampingan pengelolaan BUMDes  telah  berjalan  sesuai  rencana.  Tim  telah  memetakan  permasalahan  dan menawarkan  solusi  yang  dapat  ditempuh  sebagai  upaya  pengelola  BUMDes  untuk mencapai tujuan menjadi desa mandiri. Pengelola BUMDes Maju Jaya terbantu dengan kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  tim.  Dari  kegiatan  pendampingan  ini,  tim  dapat berkontribusi  dalam  menstransfer  pengetahuan  mengenai  pengelolaan  BUMDes  dan memberikan  saran  agar  pengurus  BUMDes  bersama  pemerintah  desa  berkomitmen dalam memajukan BUMDes Maju Jaya dan mensejahterakan pengurus dan masyarakat sekitar.

## Acknowledgement
Tim pengabdian pada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pengurus BUMDes  Maju  Jaya  sebagai  mitra  serta  pemerintah  desa  Rasau  Jaya  Tiga  yang  telah memfasilitasi kegiatan pendampingan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada LPPM UM Purworejo yang telah menyediakan media dalam mempublikasikan hasil pengabdian masyarakat ini.

## Daftar Pustaka
Agunggunanto,  E.  Y.,  Arianti,  F.,  Kushartono,  E.  W.  dan  Darwanto,  D.  2016. Pengembangan  Desa  Mandiri  Melalui  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes). Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 13.
Anggraeni,  M.  R.  R.  S.  2017.  Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Pada Kesejahteraan  Masyarakat  Pedesaan  Studi  Pada  Bumdes  di  Gunung  Kidul, Yogyakarta.
Ariadi, S. dan Sudarso, S. 2018. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur. Jurnal Sosiologi Dialektika, 13 , 169-182. Bintarto, R. 1984. Geografi Desa, Yogyakarta, Fakultas Geografi UGM.
Dewi, A. S. K. 2014. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  Serta  Menumbuhkan Perekonomian Desa. Journal of Rural and Development, 5.
Hery. 2016. Mengenal dan Memahami Dasar-dasar Laporan Keuangan, Jakarta, PT Grasindo. Irawati, D. dan Martanti, D. E. 2018. Transparansi pengelolaan laporan keuangan bumdes terhadap  pelaporan  aset  desa  (Studi  fenomenologi  pada  BUMDes  Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). UNEJ e-Proceeding , 41-51. Karen, A., Maryuni, S., & Triyono, J. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Bungkang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Publika-Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 9 (3).
Kurniasih, D., Setyoko, P. I. dan Imron, M. 2017. Problems of Public Accountability in Village Government Business Management (Study on Village Business Enterprises in Banyumas, Indonesia). Journal of Public Administration and Governance, 7 , 147- 164.
Madiarsa, I. M. 2018. Regulasi dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) di Kabupaten Buleleng. Widya Amerta, 5.
Nursyamsu, R., & Kurniadi, E. (2020). Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Cibinuang Kabupaten Kuningan. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 3 (02), 135-142.
Sujarweni, V. W., & Jaya, I. M. L. M. (2019). Pengelolaan Keuangan Bumdes Sambimulyo di  Kawasan  Geoheritage  “Tebing  Breksi”  Yogyakarta. Jurnal  Ilmiah  Padma  Sri Kreshna , 1 (2).
Titioka, B. M., Huliselan, M., Sanduan, A., Ralahallo, F. N. dan Siahainenia, A. J. 2020. Pengelolaan Keuangan Bumdes di Kabupaten Kepulauan Aru. Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak, 3 , 197-216.
Zulkarnaen, R. M. 2016. Pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Dharmakarya, 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu