## Abstract
To find out how far the role of customary law on the pattern of life in this engagementl and marriage in the village of Jimbaran, then this article is specifically limited to the aspects of the engagement and marriage, which is a global problem that was described in a Compilation of Islamic Law (KHI). According to article 11 and 12 KHI proposal can be directly performed by a desire to find a mate pair, but can also be done by a trusted intermediary, a proposal can be made to a woman who is still a virgin or the widow who had completed their term appointed time, as well as for getting marriage catch at least 19 years of age and fiancee at least 16 years of age. Whereas according to Jimbaran customary law, the mature  is a requirement for getting sustainability engagement and marriage, does sustainability in this case is the 23-year-old girl while a man aged 27 years and also has experienced sustained at least have a job and never traveled out of the province Bali.

## Abstrak
Untuk mengetahui seberapa jauh peranan hukum adat terhadap pola kehidupan masyarakat dalam hal ini peminangan dan perkawinan di Desa Jimbaran, maka tulisan ini secara khusus dibatasi pada aspek peminangan dan perkawinan, yang mana secara global permasalahan ini sudah dijelaskan dalam inpres Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI pasal 11 dan 12  peminangan dapat langsung

## HUKUM ADAT PEMINANGAN DAN PERKAWINAN DI KOMUNITAS MUSLIM MINORITAS JIMBARAN BALI

## Fathur Rohman
Peneliti Hukum dan Masalah Sosial, alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tinggal di Jepara
dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya, peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya, serta untuk melangsungkan perkawinan calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. Sedangkan menurut hukum adat Desa Jimbaran adalah kemapanan menjadi syarat untuk melangsungkan peminangan dan perkawinan, yang dimaksud kemapanan dalam hal ini adalah si gadis telah berusia 23 tahun sedangkan pria berusia 27 tahun dan juga sudah berpengalaman setidaknya mempunyai pekerjaan yang mapan dan juga pernah merantau keluar dari daerah Bali.
Kata Kunci: peminangan, perkawinan, hukum adat, kompilasi hukum Islam

## A. Pendahuluan
Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia  dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi maka mereka memulai hidupnya berkeluarga kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya ayah pergi berburu atau mencari akar-akaran untuk bahan makanan, kemudian ibu menghidupkan api untuk membakar hasil buruan kemudian bersantap bersama. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus menerus sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap. 1
Menurut pengertian bahasa meminang ialah meminta anak gadis supaya jadi istrinya. Hukum adat memberi istilah “ meminang ” mengandung arti permintaan yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lain untuk tujuan mengadakan ikatan perkawinan. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka penyelenggaraan acara resepsi perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau menikah supaya lebih dahulu saling mengenal (ta’aruf) sebelum dilakukan akad
1 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, cet. ke-2 (Bandung: Mandar Maju, 2003),  hlm. 1.
supaya benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dilain waktu. 2
Jimbaran-Bali adalah salah satu wilayah Indonesia yang memiliki masyarakat yang  hitrogen, yang terdiri dari beragam agama serta kebudayaan yang berbaur menjadi satu, dengan adanya fenomena itu tak heran masyarakatnya yang beragama Islam di dalam melaksanakan peminangan maupun perkawinan terkontaminasi dengan adat setempat yang telah berlaku selama ini. Di wilayah  Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali misalnya, di sana banyak masyarakat yang beragama Hindu yang sudah mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri, di sana masih menganut adat-adat (tradisi) ajaran Hindu yang bertentangan dengan syari’at Islam, khususnya dalam peminangan dimana perbuatan seorang pemuda yang menculik wanita yang dicintainya, dengan tujuan diajak untuk menikah adalah melanggar syari’at Islam maupun ketertiban, ada juga yang beranggapan bahwa pernikahan itu bisa diteruskan jikalau sebelum pernikahan berlansung, mempelai putra mampu membuktikan keturunan dengan jalan si gadis mampu dihamilinya sebelum acara pernikahan berlangsung, selain itu juga laki-laki maupun perempuan dibiarkan untuk berduaan (khalwat) setelah tunangan, budaya tukar cincin, kemudian tatacara pelaksanaan pernikahan mulai dari proses awal sampai akhir yang mana di dalam prosesi pelaksanaan penuh dengan ritual-ritual upacara yang dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim itu sendiri, seperti menyimpan sesaji di dalam sebuah ruangan yang dimulai dari seminggu sebelum hari pesta dan diakhiri tiga hari setelah acara usai, masyarakat muslim di Desa Jimbaran masih melakukan apa yang ada dalam ajaran animisme, dinamisme, Hindu ataupun Budha.

## B.  Peminangan dan Perkawinan Adat Jimbaran

## a.  Gambaran Umum Jimbaran
Berdasarkan data yang berhasil penyusun himpun, diketahui dengan jelas bahwa Desa Jimbaran merupakan satu daerah yang berada di wilayah Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali. Daerah ini merupakan salah satu daerah dari sekian banyak daerah di Provinsi Bali yang paling diminati pengunjung para wisatawan dari dalam negeri
2 Ibid ., hlm. 97.
maupun luar negeri. Pada umumnya masyarakat di Desa Jimbaran sudah mengalami perkembangan yang sangat baik dari bidang pendidikan dan  juga ekonomi, karena di wilayah ini adalah salah satu yang paling diminati oleh wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dengan kedatangan mereka banyak kondisi sosial budaya, ekonomi yang berkembang seiring dengan banyaknya kedatangan para wisatawan sehingga memacu pola pikir bagi masyarakat setempata, khususnya dalam hal peminangan dan perkawinan sehingga kemurnian ajaran Islam dalam hal perkawinan dan rangkaiannya perlu di pertanyakan.

## b. Rangkaian Peminangan Adat
Tata tertib peminangan di berbagai daerah terdapat perbedaan, namun pada umumnya peminangan itu dilakukan oleh pihak keluarga atau kerabat laki-laki kepada pihak keluarga atau kerabat wanita, tetapi dapat juga terjadi sebaliknya, sebagai mana yang di lingkungan masyarakat Minangkabau atau di Bengkulu, pelamaran berlaku oleh pihak wanita kepada pihak laki-laki. 3
Di Desa Jimbaran biasanya dilaksanakan dengan terlebih dahulu pihak yang akan melamar mengirim utusan atau perantara untuk berkunjung kepada pihak  yang dilamar untuk melakukan penjajakan. Setelah penjajakan barulah dilakukan pelamaran resmi oleh keluarga atau kerabat orang tua pihak pria pada waktu yang telah ditentukan berkunjung kepada pihak wanita dengan membawa “tanda lamaran” atau “tanda pengikat” dalam bahasa Bali disebut “paweweh” . Tanda lamar biasanya terdiri dari “sirih pinang” (tepak sirih), sejumlah uang (mas kawin, uang adat), bahan makanan matang (dodol, wajik, reginan dan lain-lain), bahan pakaian dan perhiasan. Bahan tanda lamaran tersebut disampaikan oleh juru bicara pihak pelamar kepada pihak yang dilamar tersebut dengan bahasa dan peri bahasa adat yang indah sopan santun dan penuh hormat dengan memperkenalkan para anggota rombongan yang datang, hubungan kekerabatannya satu persatu dengan mempelai laki-laki. 4
Begitu pula juru bicara dari pihak perempuan yang dilamar akan menyatakan dengan bahasa dan peribahasa adat. Setelah selesai kata-kata sambutan kedua belah pihak, maka barang-barang tanda lamaran itu
3 Hilman Hadikusuma , Pengantar Hukum Adat Indonesia , (Bandung:Mandar Maju: 2003),  hlm. 193-194.
4 Ibid.,
diteruskan kepada tua-tua adat keluarga atau kerabat wanita. Kemudian kedua belah pihak melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan tentang hal-hal sebagai berikut:
• Besarnya uang jujur (uang adat, denda adat dan mas kawin).
• Besarnya uang permintaan (biaya perkawinan dan lain-lain) dari pihak wanita.
• Bentuk perkawinan dan kedudukan suami-istri setelah perkawinan.
• Perjanjian-perjanjian perkawinan selain taklik talak.
• Kedudukan harta perkawinan (harta bawaan dan lain-lain).
• Acara dan upacara adat perkawinan.
• Waktu dan tempat upacara, dan lain-lainnya. 5
Tidak semua acara dan upacara perkawinan tersebut akan dilaksanakan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, tergantung pada keadaan dan kemampuan masyarakat adat yang bersangkutan. Pernikahan adat Bali sangat diwarnai dengan pengagungan kepada Tuhan sang pencipta, semua tahapan pernikahan dilakukan di rumah mempelai laki-laki, karena masyarakat Bali memberlakukan sistem patriarki , sehingga dalam pelaksanan upacara perkawinan semua biaya yang dikeluarkan untuk hajatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak keluarga laki-laki. Hal ini berbeda dengan adat pernikahan Jawa yang semua proses pernikahannya dilakukan di rumah mempelai wanita. Pengantin wanita akan diantarkan kembali pulang ke rumahnya untuk meminta izin kepada orang tua agar bisa tinggal bersama.
Menurut hukum adat jenjang perkawinan dapat dicapai dengan dua jalur, yaitu jalur ” pekerjaan anak ” dan jalur “ pekerjaan orang tua ”. 6 Diantara kedua jalur itu ada juga masyarakat adat yang mempunyai tata tertib pergaulan muda mudi dan yang tidak, sehingga cara pergaulan mereka tidak tertentu waktu dan tempatnya atau menunggu saja bagaimana kehendak orang tua. 7 Kebanyakan dari pengakuan masyarakat Jimbaran bahwasannya terkadang pernikahan itu akan mudah jika memang pekerjaan anak dari
5 Ibid., hlm. 194.
6 Perspektif masyarakat Jimbaran menganggap Mempelai laki-laki dianggap sudah mapan jika sudah mempunyai pekerjaan yang tetap, karena mempelai laki-laki adalah tulang punggung dalam kehidupan rumah tangga kedepannya, sedangkan pekerjaan orang tua yang dimaksud adalah kesuksesan orang tua mempelai putra yang akan diwariskan kepadanya kelak.
7 Ibid.,
itu sudah mapan, sehingga orang tua dari si gadis menganggap mampu dan layak untuk membina rumah tangga dengan anaknya.
Disampin itu kemapanan yang dimaksud oleh orang tua si gadis adalah berusia 23 bagi wanita dan berusia 27 bagi pria, serta sudah berpengalaman setidaknya mempunyai pekerjaan yang mapan dan juka pernah berkelana keluar daerah Bali.

## c. Upacara Perkawinan Adat
Diberbagai daerah di Indonesia tentang upacara perkawinan dalam menyelenggarakannya terdapat perbedaan, berbeda-beda karena perbedaan agama dan perbedaan adat istiadat. Ada yang diselenggarakan dengan acara agama yang sederhana dan ada pula yang menyelenggarakan dengan upacara adat besar. Pada umumnya perkawinan adat Bali telah mengadopsi hukum perkawinan berdasarkan ketentuan agama. Bagi mereka yang akan melakukan perkawinan berdasarkan ketentuan agama Islam ialah dengan melakukan ijab kabul antara bapak atau wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh dua orang saksi, di dalam suatu mejelis.
Bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan menurut agama Kristen atau Kathalik, ialah dimana mempelai pria dan mempelai wanita mengucapkan perjanjian perkawinannya dihadapan pendeta (pastur) yang memberkati mereka di Gereja.
Bagi mereka yang akan melakukan perkawinan menurut agama Budha, ialah dimana mempelai pria dan mempelai wanita mengucapkan perjanjian mereka di Vihara di depan Altar Suci Sang Budha atau Bodisatwa dan diberkati oleh pendeta.
Bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan menurut agama Hindu, ialah di mana mempelai pria dan mempelai wanita melaksanakan upacara beakala atau beakaoan di Natar atau di muka Sanggar , dengan upacara pemberkatan  oleh brahmana.
Dikalangan masyarakat Jimbaran kebanyakan tidak cukup hanya melakukan perkawinan menurut ketentuan agama saja, melainkan dilengkapi dengan melaksanakan pula upacara-upacara adat baik dalam bentuk yang sederhana maupun dengan upacara besar-besaran. Antara golongan masyarakat yang satu dan yang lain dalam pelaksanaan upacara adat baik yang sederhana maupun besar-besaran terdapat perbedaan-perbedaan. Upacara-upacara adat itu dapat berlaku sejak
dilakukannya lamaran, ketika perkawinan dilaksanakan dan beberapa waktu sebelumnya.
Di kalangan masyarakat Jimbaran besar kecilnya upacara adat perkawinan, dapat diukur bukan saja dengan melihat rangkaian acaranya, peralatan adat dan kesenian yang mengikuti dan banyaknya para undangan, tetapi juka dari banyaknya dan jenis ternak yang disembelih untuk hidangan santapan para hadirin dalam pelaksanaan upacara perkawinan tersebut. Upacara adat perkawinan yang tingkatnya rendah cukup dengan hanya menyembelih ayam beberapa ekor, yang tingkatnya menengah dengan menyembelih beberapa ekor kambing , dan yang tingkatannya tinggi dengan menyembelih beberapa ekor sapi atau kerbau . Rangkaian upacara perkawinan adat yang diselenggarakan secara besar-besaran itu dapat meliputi berbagai kegiatan adat yang diatur dan dilaksanakan oleh satu panitia khusus yang terdiri dari tua-tua adat, kaum ibu-ibu, dan para gadis, yaitu sebagai berikut:
• Upacara membawa tanda lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan
• Upacara perkenalan calon mempelai dan keluarga atau kerabat pihak calon besan
• Upacara peresmian mengikat tali pertunangan kedua calon mempelai
• Upacara melepas dan mengantar atau menjemput mempelai dan menerima atau menyambut mempelai
• Upacara pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan dilanjutkan dengan upacara perkawinan adat
• Upacara pemberian gelar-gelar mempelai pria dan wanita dan penetapan kedudukan adat keduanya serta keluarga orang tuanya
• Upacara makan bersama antara kedua kerabat besan dan para undangan
• Upacara kunjunagan para keluarga kedua mempelaim ketempat orang tua, kerabat, dan tetangga.
Di daerah Jimbaran upacara-upacara tersebut diiringi dengan seni tabuh, seni suara, dan seni tari klasik dan pertemuan-pertemuan muda mudi. Segala sesuatunya diatur oleh pengelaku adat (panitia) menurut tata tertib adat setempat, termasuk tata tertib pakaian perhiasan adat yang dapat digunakan. Di masa sekarang upacara dengan berbagai macam acara sudah jarang terlaksana sepenuhnya.

## C.  Peminangan dan Perkawinan Adat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam
Khit } ba > h artinya pinangan, yaitu suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Ulama fiqh mendefinisikan dengan “menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita pinangan ini”. 8 Sedangkan menurut istilah peminangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantaraan pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan agamanya. Sesuai dengan prinsip perkawinan dalam Islam, perkawinan tidak ditentukan  untuk waktu tertentu tetapi untuk selama hidup, khit } ba > h adalah masalah yang sangat penting artinya bagi kekekalan perkawinan. Oleh karenanya, Islam memberikan pedoman tentang khitbah itu dengan amat teliti. 9 Dalam Islam seseorang yang akan menikah dianjurkan melakukan peminangan terlebih dahulu terhadap perempuan yang akan dijadikan sebagai istri, untuk mengetahui kondisi kecantikan serta kebaikan budi pekertinya yang dapat menjadikan tertarik untuk menikahinya serta untuk mengetahui segala kekurangannya yang dapat mendorong untuk memilih wanita lain. Seperti ketentuan dalam hadits : 10
Menurut As-Sayyid Sabiq, sesuai prinsip perkawinan dalam Islam, yang antara lain, perkawinan tidak ditentukan dalam waktu tertentu, akan tetapi perkawinan untuk selama hidup. Oleh karenanya, Islam memberikan pedoman tentang khitbah itu dengan amat teliti. Pada masyarakat Indonesia, khit } ba > h dikenal dengan istilah “peminangan” atau “pelamaran”. Jadi melakukan khit } ba > h artinya mengajukan  peminangan atau mengajukan lamaran. 11
8 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.18.
9 Ibid ., hlm. 19.
10 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab An-Nikah, (ttp;dan Ihya’ as-Sunnah an-Nabawiyyah,t.t), II: hadis Riwayat Abu Dawud dari Jabir r.a.
11 Khoiruddin Nasution, Islam tentang Relasi Suami & Istri.(Hukum Perkawinan 1) dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim , ( Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2009), hlm. 1.
Untuk syahnya peminangan “ khit } ba > h ” disyaratkan bahwa perempuan yang dipinang itu haruslah perempuan yang dibenarkan oleh syara > ’ untuk melakukan akad perkawinan dengan laki-laki yang meminangnya. 12
Adapun wanita yang boleh dipinang adalah sebagai berikut:
a.  Wanita yang akan dipinang  tidak termasuk salah seorang wanita yang dilarang untuk dinikahi  oleh  laki-laki yang meminangnya.
b.  Wanita yang akan dipinang  tidak sedang dipinang oleh orang lain.
Bilamana terdapat halangan-halangan hukum, seperti wanita tersebut adalah wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki yang meminang, atau wanita tersebut sedang dipinang oleh orang lain, maka wanita tersebut tidak boleh dipinang. 13
Dalam Islam keadaan wanita sebaiknya untuk dipinang adalah sebagai berikut:
a.  Wanita yang akan dipinang itu telah diteliti tentang keluarganya akhlak dan agamanya, sesuai dengan sabda Rasulullah saw: 14
b.  Wanita yang dipinang itu adalah wanita yang mempunyai keturunan dan mempunyai sifat kasih sayang.
c.  Wanita yang dipinang itu mempunyai hubungan darah yang jauh dari laki-laki yang meminang. Hal ini sesuai jiwa yang terkandung dalam al-Qur’a > n: 15
Apabila khit } ba > h telah diterima, hal yang demikian itu tidak berarti telah terjadi perkawinan, akan tetapi hanya sebuah kepastian akan adanya pernikahan. Upacara peminangan yang disertai pemberian tanda
12 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 , (Yogyakarta:ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005), hlm. 17.
13 Ibid ., hlm. 48. 14 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail  Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari , Kitab An-Nikah, (Beirut:Dar Al-Fikr t.t), IX: 195, Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah ra.
15 An-nisa > ’ (4): 22.
kenangan, disertai tukar cincin, disertai dengan penyerahan mahar baik seluruhnya atau  sebagian atau disertai dengan pemberian hadiah-hadiah yang diterima oleh si makhtubah atau walinya, semuanya itu masih berstatus sebagai orang lain, artinya menurut hukum Islam belum dibenarkan bercampur  antara si khati > b (laki-laki yang meminang) dengan si makhtuba > h (wanita yang dipinang) sebagai suami isteri. Demikian juga dengan diterimanya khitbah tidak mempunyai akibat hokum yang berupa hak dan kewajiban seperti hak dan kewajiban karena akad perkawinan. Oleh sebab itu tidak dibenarkan menurut hukum Islam jika laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan bergaul secara bebas, pergi kemana-mana berdua saja, berkhalwat dan yang lain yang berkatan kebebasan pergaulan antara suami istri. Oleh karena antara keduanya belum berstatus sebagai suami isteri maka apabila terjadi hubungan yang melanggar kesusilaan dan kehormatan tetap dipandang sebagai perbuatan zina. 16
Peminangan dapat dilaksanakan oleh orang yang berkehendak mencara pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilaksanakan oleh perantara yang dapat dipercaya.
a.  Peminangan dapat dilaksanakan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang sudah habis masa iddahnya.
b.  Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa idda > h raj’i ,
haram dan dilarang untuk dipinang.
c.  Dilarang  juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan itu belum putus atau belum ada penolakan pihak wanita.
d.  Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telam menjauh dan meninggalkan wanita yang dipinang.
e.  Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
f.  Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuia dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. 17
16 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 , (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005), hlm. 23-25.
17 Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , cet.ke-1 (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), hlm. 72.

## a.  Dasar Hukum Peminangan
Pinangan merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah dilangsungkan. Seringkali sesudah itu diikuti dengan memberikan pembayaran maskawin seluruh atau sebagian dan memberikan macam- macam hadiah serta pemberian lainnya guna memperkokoh pertalian dan hubungan yang masih baru itu. 18 Memang terdapat dalam al-Qur’an dan dalam banyak hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Qur’an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam Bida > ya > t al-Mujta > hi > d yang menukilkan pendapat Daud al-Zha > hi > ri > y yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu. 19
Hukum Islam memandang bahwa khit } ba > h adalah janji akan mengadakan akad perkawinan di waktu yang akan datang, sehingga khit } ba > h bukan suatu perbuatan yang menetapkan adanya perkawinan. Bagi masing-masing pihak masih ada jalan untuk beralih dari janji tersebut terutama apabila terdapat hal-hal yang mengharuskannya. Janji untuk melakukan perkawinan bukanlah akad perkawinan, maka tidak ada akibat-akibat yuridis pada khit } ba > h sebagaimana hal itu terdapat akad perkawinan. Namun demikian menepati janji, termasuk menepati janji perkawinan termasuk kewajiban moral agama, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah di dalam al-Qur’an dan hadis Nabi saw. Dalam surat al-Isra’ ayat 34 disebutkan: 20
Peminang yang membatalkan pinangannya tanpa sebab yang dapat diterima ia berdosa di sisi Allah, tetapi apabila pembatalan itu karena sebab yang dapat dibenarkan syara’ dan diterima alasannya secara rasional,
18 Djamaan Nur, Fikih Muna > ka > ha > t , cet.ke-3 (Semarang:Dina Utama,1993), hlm. 13.
19 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia , cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 50. 20 Al-Isra > (17): 34.
maka ia tidak berdosa, sedangkan bagaimana hubungan pembatalan khitbah dengan mahar atau dengan pemberian lain atau hadiah yang sudah diserahkan. Berdasarkan prinsip keadilan dan perubahan sosial menghendaki adanya pembedaan antara pembatalan peminangan yang timbul dari kehendak peminang dengan pembatalan peminangan atas kehendak terpinang. Apabila pembatalan peminangan atas kehendak peminang  adalah suatu ketidakadilan jika wanita yang dipinang yang tidak bersalah itu diwajibkan mengembalikan uang atau barang atau pengganti senilai yang diterima  karena mungkin saja uang atau barang itu telah digunakan untuk mempersiapkan perkawinan, untuk membeli pakaian, dan lain sebagainya, sehingga apabila ia diwajibkan mengembalikan uang atau nilai yang telah dibelanjakan itu berarti memberi beban yang memberatkan. Akan tetapi jika pembatalan peminangan itu timbul dari pihak wanita yang dipinang, dinilai adil apabila dialah yang menanggung risikonya karena dialah yang menghendakinya sehingga sudah semestinya dia  mengembalikan apa yang pernah diterimanya. Untuk memelihara keadilan dalam pembatalan peminangan kaitannya dengan pemberian mahar atau barang hadiah, perlu ada  perincian motivasi atau alasan pembatalan peminangan, sebagai berikut:
a.  Jika pembatalan peminangan timbul dari kehendak peminang dan tanpa alasan yang ma’qu > l (rasional) maka dipandang adil jika ia tidak berhak menarik kembali apa yang telah diserahkan kepada terpinang dan terpinang tidak harus mengembalikan  barang-barang yang telah diterimanya.
b.  Jika pembatalan peminangan timbul dari kehendak peminang dengan  alasan yang ma’qu > l (rasional), seperti ia melihat cacat pada terpinang yang tidak diketahui sebelumnya, atau karena perangai terpinang yang tidak menyenangkan, atau kejadian mendatang pada diri terpinang sesudah peminangan yang menyebabkan kepantasan peminang membatalkan pinangannya,    maka dipandang adil apabila dalam hal ini si terpinang mengembalikan mahar, hadiah atau nilainya, karena sebenarnya dalam hal ini dialah yang menyebabkan batalnya pinangan dan semestinya dialah yang menanggung risikonya.
c.  Jika pembatan peminangan timbul dari kehendak terpinang  tanpa alasan yang ma’qu > l (rasional) maka dipandang adil jika ia diharuskan mengembalikan apa yang pernah diterimanya dari peminang karena peminang tidak bersalah dan dalam hal ini terpinanglah yang salah.
d.  Jika pembatalan peminangan timbul dari kehendak terpinang dengan  alasan yang ma’qu > l (rasional), seperti ia melihat cela pada diri peminang atau  perangai peminang  yang tidak disenanginya, atau perubahan sikap hidup peminang atau adanya gejala kebencian peminang terhadap terpinang, maka dalam keadaan demikian terpinang beralasan membatalkan peminangan maka dipandang adil apabila terpinang tidak diharuskan mengembalikan apa yang pernah diterimanya dalam hal ini si terpinang tidak bersalah dan si peminanglah yang menjadi sebab terpinang membatalkan peminangan, sehingga peminanglah yang sepantasnya menanggung risiko pembatalan peminangan. 21
Demikian paparan jawaban mengenai peminangan dan perkawinan adat Desa Jimbaran-Bali, mulai dari ritual peminangan sampai dengan konsep perkawinan hingga  macam-macam upacara adat yang terjadi di Desa Jimbaran, meskipun sedikit banyak ritual adat mulai dihilangkan dengan pergulatan budaya dan sosial yang terjadi di Jimbaran itu sendiri. Paling tidak KHI sudah memberikan pandangan dan batasan-batasan mana saja budaya yang diperbolehkan dalam ritual perkawinan.

## D. Penutup
Tidak semua acara dan upacara perkawinan tersebut akan dilaksanakan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, tergantung pada keadaan, kemampuan dan masyarakat adat yang bersangkutan. Kebanyakan dari pengakuan masyarakat Jimbaran bahwasannya terkadang pernikahan itu akan mudah jika memang pekerjaan anak dari itu sudah mapan, sehingga orang tua dari si gadis menganggap mampu dan layak untuk membina rumah tangga dengan anaknya. Disampin itu kemapanan yang dimaksud oleh orang tua si gadis adalah berusia 23 bagi wanita dan berusia 27 bagi pria, serta sudah berpengalaman setidaknya mempunyai pekerjaan yang mapan dan juka pernah berkelana keluar daerah Bali.
21 Khoirudin  Nasution, Hukum Perkawinan, (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005), hlm. 29.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya , Jakarta:Yayasan penerjemah     Al-Qur’an, 1999
Shihab, M. Quraish, Wawasan al-Qur’an. Tafsir Maudhui’i atas Berbagai Persoalan Umat, cet. ke-IX Bandung: Mizan, 1999
Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma’il al-, Shahih Bukhari , Beirut: Dar-al Kitab al-Kitab al-‘Arabi, t.t.
Muslim, Abu Husain Ibn Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi,
Shahih Muslim , Beirut: Dar al-Fikr,t.t
Aibak, Kutbudin, Kajian Fikih Kontemporer , (Yogyakarta: Sukses Offset), 2009
Amrullah, Abdul Karim, Pengantar Ushul Fiqh , cet.ke-2 (Jakarta:Jaya Murni) Zahri Hamid, Pokok-pokok Perkawinan Islam dan UU Perkwinan di Indonesia ,  Yogyakarta: Bina Cipta, 1978
Djamaan Nur, Fiqih Munakahat , cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1993
Husen, Ibrahim, Fiqih Perbandingan dalam masalah “NIKAH-THALAQ- RUDJUK DAN HUKUM KEWARISAN”, Balai Penerbit dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya’ Ulumuddin Indonesia Jakarta.
Idris Ramulyo, Muhammad, Hukum Perkawinan Islam, cet.ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
Nasution, Khoiruddin, Pengantar dan Pemikiran Hukum Perdata Islam Indonesia, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2010
----------, Hukum Perkawinan 1 , Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA,  2005
----------, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam,
Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA,  2010
----------, Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, studi Sejarah, Metode dan pembaruan materi & Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Muslim, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2009
Rofiq, Ahmad, Hukum Iskam di Indonesia , Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999
Syarifuddin, Amri, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006
Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, cet.ke-2, Bandung: Mandar Maju, 2003
Lukito, Ratno, Tradisi Hukum Indonesia, Cianjur: IMR PRESS, 2013
Ngani, Nico, Perkembangan Hukum Adat Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012
Soekanto, Soerjon, Hukum Adat di Indonesia , cet.ke-1, Jakarta: CV.Grafindo Persada, 1981
-----------------, Hukum Adat Indonesia, cet.ke-12, Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2012
Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Terbaru (BW ), cet.ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar dan Asas-asas Hukum adat , Jakarta: Sabdodadi, 1987
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam), Surabaya: Arkola, tt
Azwar, Saifudin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999
Arikunto, Suharsini, Manajemen Penelitian Kualitatif , Bandung: Rineka Cipta, 2002
Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002