## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1474-1484 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3110

## Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian
Apri Tri Longgarini, Aulia Nurul Shaafiyah*, Bella Mega Rahmaningtias
Politeknik Imigrasi *Correspondence: aulianshaafiyah@gmail.com
Abstrak. Indonesia termasuk salah satu pekerja migran terbesar di ASEAN. Sejumlah besar WNI yang terlibat sebagai  pekerja  migran  atau  PMI  di  Indonesia  mulai  menyebabkan  kekhawatiran.  Keberadaan  PMI  non prosedural  merupakan  kejahatan  yang  lebih  besar  bagi  para  pekerja  migran  tersebut  mengingat  PMI  non prosedural tidak diatur dalam undang-undang sebagai pengatur pekerja migran di Indonesia dalam UU No. 18 Tahun  2017.  Kurangnya  pengetahuan  umum  tentang  dasar,  hukum  dan  akibat  dari  pelanggaran  hukum,  serta kurangnya  penegakan  hukum  sehingga  terjadi  penyebab  penting  maraknya  PMI  nonprosedural,  yang  pada umumnya  berujung  pada  eksploitasi,  pelecehan,  diskriminasi,  menjadi  korban  potensi  kejahatan  seperti eksploitasi  hingga  penyelundupan  dan  perdagangan  manusia  untuk  menjadi  korban  pembunuhan.  Direktorat Jendral  Imigrasi  merupakan  salah  satu  instansi  pemerintah  yang  terkait  dengan  PMI,  menjalankan  tugasnya sebagai  bagian  dari  penyelenggara  pelayanan  publik  dan  penegak  hukum.  Penegakan  hukum  yang  dijalankan pihak  imigrasi  dalam  bentuk  penegakan  ancaman  melalui  proses  pidana  ialah  bentuk  dari  penegakan  hukum yang  dijalankan  imigrasi  dalam  melindungi  PMI  dan  mencegah  pelepasan  informasi  PMI  non-prosedural. Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  keprihatinan  penulis  terhadap  permasalahan  PMI,  mengingat  sektor keimigrasian  ialah  salah  satu  aspek  terutama  pada  pembangunan  negara  sesuai  dengan  fungsi  keimigrasian  . Penelitian  ini  sendiri  memakai  metode  hukum  normatif  berdasarkan  tinjauan  pustaka  dan  perbandingan kebijakan  dengan  data  kualitatif.  Inovasi  kebijakan  ,  politik  dan  teknis  ini  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi bagi eksistensi buruh migran non-prosedural baik secara hukum maupun sosial.
Kata kunci : Pekerja Migran , Penegakan Hukum, Keimigrasian
Abstract.  Indonesia  is  one  of  the  largest  migrant  workers  producers  in  ASEAN.  The  large  numbers  of Indonesian people who are involved become Indonesian Migrant Workers or IMWs start to get fretful, because non-procedural  IMWs  operate  without  valid  or  incomplete  documents.  The  appearance  of  non-procedural IMWs presents a greater risk of crime that may occur to migrant workers, considering they are non-procedural IMWs who are not bound or protected by the law regulates Indonesian overseas workers, such as Law no. 18 of 2017.  Insufficient  coverage  of  the  legal  basis,  as  well  as  a  lack  of  general  knowledge  about  the  law  and  the consequences of its violations, and as well as weak law enforcement are the main reasons for the circulation of non-procedural  IMWs  who  become  possible  crimes  victims  such  as  exploitation,  harassment,  discrimination, smuggling and human trafficking to become homicide victims eventually. The Immigration Department is one of the  government  agencies  related  to  IMWs,  carries  out  its  duties  as  part  of  public  service  providers  and  law enforcement. Law enforcement carried out by immigration authorities in the form of enforcing threats through criminal proceedings is a form of law enforcement carried out by immigration to protect IMWs and prevent the release of non-procedural PMI information. This research was motivated by the author's concern about IMWs problems consider the immigration sector is one of the most important aspects in the development of the country in accordance with the immigration function. This research used a normative legal method based on a literature review  and  a  policies  comparison  with  qualitative  data.  The  policy,  political  and  technical  innovations  are expected to contribute to the existence of non-procedural migrant workers both legally and socially.

## Keywords : migrant workers, law enforcement, immigration

## PENDAHULUAN
Indonesia ialah negara yang mempunyai banyak  sumber  daya  manusia.  Namun,  karena sedikitnya  pelatihan  dan  pendidikan  di  masa depan,  sebagian  besar  sumber  daya  manusia  di Indonesia  kurang  berkualitas  akibat  kurangnya pelatihan.  SDM  yang  tersedia  berbanding terbalik  dengan  pasar  tenaga  kerja  Indonesia,
oleh  sebab  itu  mengakibatkan  tingginya  angka pengangguran  di  semua  kota.  Peningkatan kualitas  perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia diperlukan  untuk  menciptakan  kesejahteraan, kemakmuran,  dan  keadilan  dalam  mewujudkan pembangunan  manusia  dan  masyarakat  (Prianto &  Bahri,  2020).  Perlindungan  ini  tidak  sekedar diberikan  pada  keluarga  pekerja  Indonesia,
tetapi juga martabat yang sama telah diatur pada Pasal  27(2),  28A  dan  28D(2)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Meski diakui  oleh  hak  politik,  hak  atas  pekerjaan merupakan keharusan mutlak bagi warga negara Indonesia (Prasetyo, 2016)
Pekerja  migran  adalah  profesi  yang terkenal sekarang. Tidak dapat disangkal bahwa beberapa  masyarakat  Indonesia  tertarik  dalam berbagai  tenaga  kerja  dari  bisnis  migrasi internasional  ini.  Hal  yang  membedakan Indonesia dengan pekerja migran dominan yang berpartisipasi dalam bisnis migrasi internasional memungkinkan  Indonesia  sebagai  negara  yang bertindak  sebagai  negara  sumber,  tujuan  dan transit  bagi  migrasi  internasional,  dapat  dilihat pada  jalur  migrasi.  Ditambah  lagi  situasi  di negara  beberapa  masyarakat  Indonesia  yang dianggap  sebagai  proses  migrasi  internasional, seperti  kondisi  rumah  yang  buruk,  kurangnya kesempatan bekerja dan kurangnya modal dalam membuka  bisnis  di  dalam  negeri.  Faktor  lain yang  mampu  memberi  daya  tarik  terbesar  bagi warga  negara  Indonesia  sebagai  PMI  adalah daya  tarik  nilai  tukar  yang  tinggi  dan  tidak perlunya  pendidikan  tinggi.  Maka  dari  itu beberapa  masyarakat  memilih  menjadi  pekerja migran  agar  mendapat  penghasilan  yang  lebih tinggi.
Kuatnya  ketertarikan  warga  negara Indonesia  sebagai  pekerja  migran,  ditambah faktor  lain  yang  ada,  menyebabkan  banyak bermunculan  biro  saat  ini  yang  menawarkan pekerjaan bagi para pekerja migran. Di sisi lain, kemunculan agen tenaga kerja temporer saat ini belum bisa diandalkan 100% untuk keselamatan para pekerja tersebut. Saat ini, calo yang muncul diuntungkan  dari  situasi  dimana  terdapat permintaan  yang  tinggi  akan  pekerja  dalam keadaan  keuangan  yang  kritis  dan  sedikitnya pelatihan  bagi  calon  pekerja  migran,  maka  dari itu  calon  pekerja  migran  lebih  memutuskan melakukan  cara  cepat  sehingga  memakai  calo daripada  menjalankan  pelatihan  sebelumnya supaya  mampu  memenuhi  persyaratan  yang ditetapkan  sebelumnya  sesuai  dengan  peraturan PMI.  Dengan  banyaknya  kejahatan  terhadap buruh  migran,  ada  risiko  calo  mendatangkan buruh  tanpa  prosedur  yang  tepat,  sehingga melahirkan buruh migran non-prosedural. Pekerja  migran  Indonesia  yang  tidak  mematuhi persyaratan  dan  prosedur  hukum  di  Indonesia dapat  menghadapi  ancaman  seperti  penipuan, kekerasan,  eksploitasi,  perdagangan  manusia, perdagangan  manusia  dan  bahkan  pembunuhan.
Mengingat  ukuran  dan  jumlah  PMI  yang  pergi ke  luar  negeri.  Paspor  sebagai  dokumen kebijakan  keimigrasian  dalam  memberikan pelayanan  dan  pengawasan  perlindungan  PMI karenanya  menjadi  salah  satu  isu  terpenting dalam  pemberangkatan  PMI.  Kebijakan  dan inovasi  keimigrasian  untuk  mencegah  PMI merupakan  salah  satu  tugas  keimigrasian,  yaitu menyeimbangkan  keamanan  dan  memajukan pembangunan  negara.  Hal  lain  yang  menjadi perhatian  imigrasi  dalam  pemantauan  adalah pencegahan  kekerasan  di  luar  negeri  oleh  PMI. Karena  pentingnya  tugas  keimigrasian,  baik pejabat  Imigrasi  maupun  di  TPI  selalu mewaspadai  berbagai  kemungkinan  kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan ke luar negeri yang  berkedok  mengunjungi,  mengunjungi  atau melakukan umrah. Perlindungan pekerja migran merupakan  tanggung  jawab  Direktorat  Jenderal Imigrasi untuk mencegah prosedur dan perdagangan  manusia  terkait  dengan  calon pekerja migran Indonesia. Tentu saja, Direktorat Jendral Imigrasi, Kepolisian Republik Indonesia dan  Kementrian  Ketenagakerjaan  tidak  dapat mengambil  tindakan  pencegahan  ini  sendirian. Hal  ini  membutuhkan  kolaborasi  dan  sinergi yang  erat  antar  lembaga,  serta  dukungan  dan partisipasi masyarakat.
Pemerintah  Indonesia  sendiri  saat  ini sedang  melakukan  yang  terbaik  untuk  terus memantau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk  serta  PMI  yang  telah  bekerja  di  negara lain. Beberapa UU, kebijakan dan institusi telah dibuat  untuk  mencegah  tindakan  yang  dapat mencabut hak pekerja migran Indonesia, namun perlindungan hukum Indonesia saat ini mencegah  implementasi  PMI  non-prosedural. Selain  itu,  beberapa  faktor  muncul  sebagai hambatan  perlindungan  PMI,  seperti  kurangnya pemahaman  tentang  undang-undang  wajib  yang berlaku  di  antara  warga  negara  Indonesia  yang ingin  menjadi  PMI.  Imigrasi  menjadi    instansi yang  cukup  erat  terlibat  pada  pengawasan pelayaran  dan  PMI,  berperan  penting  dalam memberikan  perlindungan  sebagaimana  instansi perlindungan  PMI  seperti  BP2MI.  Peran Direktorat  Jendral  Imigrasi  sebagai  aparat penegak hukum merupakan aspek penting untuk menindak  warga  negara  Indonesia,  termasuk PMI, yang akan meninggalkan wilayah Indonesia,  sebagai  penjamin  keselamatan  warga negara Indonesia dan mencegah jatuhnya korban jiwa bagi bangsa. Pemeriksaan keimigrasian dan penegakan hukum keimigrasian dalam penyerahan  dokumen  perjalanan  ke  negara
Republik  Indonesia  ialah  bentuk  penegakan keimigrasian  untuk  menjamin  keselamatan warga  negara  Indonesia,  termasuk  mencegah pemindahan  data  pribadi  yang  tidak  berkaitan dengan prosedur.

## METODE
Metode penelitian hukum empiris dipakai sebagai metode penelitian pada penulisan  jurnal.  Metode  penelitian  hukum empiris  yaitu  metode  penelitian  yang  mengkaji berjalannya suatu peraturan perundang- undangan  menurut  pelaksanaannya  dalam  suatu masyarakat.  Dalam  hal  ini,  penulis  mengkaji norma  atau  aturan  dan  implementasinya  di masyarakat, khususnya dalam proses perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI). Metode  penelitian  ini  bisa  juga  disebut penelitian  hukum  sosiologis,  karena  metode penelitian  ini  juga  mencakup  penelitian  yang berkaitan  dengan  orang  lain  atau  orang-orang dalam  hubungan  sosial.  bahwa  kenyataan  yang terjadi  diambil  oleh  masyarakat,  badan  hukum atau  lembaga  negara.  Penelitian  hukum  empiris atau  sosiologis  ialah  kajian  hukum  yang memakai  data  atau  informasi  primer  yang didapatkan  langsung  dari  sumbernya.  Dalam penelitian  empiris,  objek  studi  pertama-tama adalah data primer.
Dalam  proses  penelitian  yang  mengkaji kebijakan hukum dalam pencegahan keimigrasian  dan  perlindungan  hak  asasi manusia  Indonesia  atas  kehadiran  pekerja migran non prosedural (Pmi-Np) Dari Kejahatan Transnasional,  penulis  menggunakan  penelitian kepustakaan  untuk  melakukan  pengumpulan data.  Tinjauan  pustaka  atau  literature  review, yang  juga  bisa  dimaksud  landasan  teori  atau penelitian  teoritis,  adalah  studi  pendahuluan yang  bertujuan  untuk  menemukan  informasi tentang  suatu  pertanyaan  penelitian.  Dengan kata  lain,  tinjauan  pustaka  adalah  analisis teoretis  dari  pertanyaan  penelitian  yang  terkait dengan  penelitian  yang  ada  dan/atau  hasil tinjauan pustaka.
Dalam  menjalankan  penelitian,  penulis memakai  teknik  deskriptif  analitis  untuk memberikan  gambaran  analisis  data  yang tersedia  untuk  sampai  pada  solusi  kebijakan. Pada  hal  ini  penulis  memakai  teknik  analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dipakai dalam aspek normatif (hukum) dengan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan gambaran data yang  didapat  dan  dihubungkan  satu  sama  lain supaya  mendapat  kejelasan  berupa  kebenaran
atau  sebaliknya  untuk  mendapat  citra  baru  atau untuk  menegaskan  citra  yang  sudah  ada  atau sebaliknya.  Selain  itu,  fenomena  yang  muncul dari  perspektif  sejarah  digunakan  sebagai peluang untuk menganalisis penguatan argumen penulis  ketika  memutuskan  masalah  dari perspektif  yang  berbeda.  Pandangan  para  ahli tentang  masalah  hukum  dan  sosial  yang kompleks dari perspektif yang berbeda dianalisis untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dan masalah di lapangan.

## HASIL
Usaha Pemerintah pada Pemberian Perlindungan Pekerja Migran pada Pengaturan Hukum yang Berlaku Kendala Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ketika Bekerja Dijelaskan Konsul Imigrasi pada Konsulat  Jenderal  Republik  Indonesia  di  Hong Kong (KJRI) berperan dalam penyedia informasi dan data.Perlindungan PMI dilaksanakan melalui berbagai upaya, misalnya dalam UU No. Peraturan  18  Tahun  2017  berisi  Perlindungan Pekerja  Migran  Indonesia,  yang  dibuat  untuk mewakili  misi  pemerintah  ketika  melaksanakan perlindungan  pekerja  migran  di  luar  negeri. Perlindungan  oleh  pemerintah  terbagi  pada  3 (tiga) tahap, ialah :
1. Sebelum Bekerja. Pelaksanaan perlindungan yang  berkaitan  dengan  prakerja  dapat dibedakan  menjadi  dua  jenis:  perlindungan teknis berupa perlindungan administratif dan informasi  yang  berkaitan  dengan  keutuhan dan  keabsahan  dokumen  kerja,  peningkatan kualitas  melalui  pelatihan  dan  praktik, jaminan  sosial  dan  kepemimpinan  dan penjagaan para karyawan.
2. Selama  Bekerja . Selama  bekerja  di  luar negeri, pengawasan dijamin dengan mengumpulkan  dan  mencatat  data  asisten kerja  atau  pejabat  asing,  memeriksa  kondisi pekerja, memfasilitasi realisasi hak, menyelesaikan  kasus  yang  terjadi  para pekerja serta repatriasi.
3. Sesudah  Bekerja.  Pengawasan  dialokasikan dengan  memfasilitasi  pemulangan  dan pengobatan  pekerja  migran  yang  sakit hingga meninggal, rehabilitasi dan reintegrasi  mereka  ke  dalam  masyarakat, dan  dengan  memperjelas  hak-hak  pekerja migran  yang  belum  dipenuhi  seperti kehilangan upah.
Dalam melaksanakan perlindungan hukum,  semua  kebutuhan  dan  keterbatasan
pekerja  migran  diperhitungkan.  Namun,  seperti yang  diungkapkan  juru  bicara,  masih  terdapat celah dan kendala dalam pekerjaan perlindungan ini,  sehingga  perlindungan  terhadap  pekerja migran  tidak  dilaksanakan  secara  maksimal. Beberapa faktor yang menghambat perlindungan maksimal  terhadap  pekerja  migran  adalah  yang berkaitan  dengan  pekerja  migran  itu  sendiri, faktor perantara, dan faktor pemerintah. Kendala yang  dihadapi  tenaga  kerja  asing  di  berbagai negara  sangat  berbeda.  Negara-negara  dengan perlindungan yang lebih baik termasuk Singapura,  Taiwan  dan  Hong  Kong.  Sebagian besar  peraturan  yang  berlaku  untuk  pekerja migran  di  negara-negara  ini  kurang  ketat. Pekerja  migran  di  negara-negara  ini  dapat berkomunikasi  dan  menerima  informasi  melalui perangkat  mereka.  Hal  tersebut  begitu  berbeda dengan  aturan  bagi  pekerja  migran  di  negara Timur  Tengah  dan  Arab  Saudi.  Pilihan komunikasi sangat terbatas di negara-negara ini, karena pekerja migran seringkali tidak diizinkan untuk  menyimpan  atau  menggunakan  perangkat mereka sendiri.
Selain  itu,  pembicara  mencatat  bahwa kendala  lain  yang  sering  muncul  dalam melindungi  pekerja  migran  adalah  mereka dibatasi  oleh  pekerja  migran  tersebut.  Pertama, kendala  tersebut  terlihat  pada  saat  dokumen perjalanan  Republik  Indonesia  (DPRI)  bukan milik mereka atau milik pihak lain. Ini bisa sulit karena  data  perjalanan  sesuai  dengan  identitas yang  terakui  secara  internasional  sehingga termasuk  data  masuk  seperti  izin  tinggal  resmi negara  tersebut.  Kedua,  jika  informasi  dalam dokumen  perjalanan  PMI  ternyata  tidak  benar, maka  akan  ada  kendala  lagi  bagi  PMI  untuk dinyatakan sebagai Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedur (PMI-NP). Kendala ketiga adalah masa berlaku  dokumen  keimigrasian  PMI  telah  habis masa  berlakunya  dan  masa  berlaku  PMI  tidak berlaku lagi atau sulit untuk diperpanjang, dalam hal  ini  PMI  dianggap  telah  melampaui  masa tinggal,  yang  berarti  penyimpangan  dari  aturan yang berlaku di negara yang bersangkutan.
Tanggung  Jawab  Negara  pada  Penyedia Fasilitas Perlindungan Pekerja Migran
Pekerja migran sebagai penyedia remitansi  terdesentralisasi  bagi  pemerintah untuk berkontribusi besar terhadap perekonomian. Remitansi Indonesia pada semester  pertama  2016 adalah  62 triliun  rupiah, menurut  data  Bank  Dunia  2016.  Remitansi  dari negara  berkembang  lebih  berharga  daripada
ODA dan utang perusahaan swasta. Negara yang paling banyak menerima remitansi adalah China, Meksiko,  Filipina,  dan  India.  Sementara  itu, Indonesia  telah  mencapai  remitansi  rata-rata  6 miliar  rupiah  per  tahun  (Sari,  2018).  Negara harus  memberi  kompensasi  kepada  pekerja migran  atas  upaya  mereka  dan  harus  memberi kompensasi  kepada  mereka  dengan  melindungi mereka.  Perlindungan  pekerja  migran  dapat dicapai  dengan  memimpin  aturan  pemerintah yang  mengutamakan  kualitas  pekerja  migran sebelum,  selama  dan  setelah  bekerja.  Hal  ini tertuang  pada  Pasal  5  UU  No.  1.  18/2017 “Perlindungan  PMI  melindungi  kepentingan calon  PMI  dan  keluarganya,  dan  menangani bidang  ekonomi,sosial  dan  hukum  sebelum, selama dan setelah bekerja.”
Pemerintah  bertanggung  jawab  kepada pekerja  migran  sebagai  warga  negara  dan  telah mengembangkan  kebijakan  untuk  memfasilitasi direkrutnya  dan  ditempatkannya  pekerja  migran di  luar  negeri.  Kegiatan  tersebut  dijalankan melalui  kemitraan  bilateral,  multilateral  dan regional  dengan  beberapa  negara  investor  PMI. Pemerintah Indonesia umumnya telah menandatangani  nota  kesepahaman  dengan berbagai  negara,  diantaranya  Arab  Saudi, Australia,  Korea  Selatan,  Yordania,  Malaysia, Taiwan,  Jepang,  Kuwait,  Uni  Emirat  Arab,  dan Qatar  (Koesrianti,  2015).  Di  sisi  lain,  bentuk kerjasama  regional  Indonesia  antara  lain  Asia- Europe Meeting (ASEM) dan ASEAN Ministerial Conference ( Migration Forum/Technical Conference ).
Pengawasan pekerja migran juga merupakan  fokus  global,  yang  mengarah  pada adopsi  Konvensi  PBB  berrisi  Perlindungan  Hak Pekerja  Migran  dan  Anggota  Keluarganya  dan Resolusi  Majelis  Umum  PBB  45/158  sekitar Desember  1990.Kesepakatan  ini  berfokus  pada perlindungan  pekerja  migran  di  seluruh  dunia, terlepas  dari  apakah  mereka  memasuki  negara tersebut  secara  legal  atau  tidak.  Perjanjian  ini diatur  secara  menyeluruh  hubungan  buruh migran dan komponen terkait serta menekankan hak-hak yang harus dimiliki buruh migran tanpa memandang  status  hukumnya.  Dengan  adanya kesepakatan  ini,  diharapkan  PMI  tidak  hilang haknya  menjadi  warga  negara  suatu  negara. Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi  ini bersama 40 negara lain dengan negara pengirim seperti  Sri  Lanka  dan  Filipina.  Indonesia kemudian  meratifikasinya  dengan  UU  No.  6 Tahun  2012,  yang  isinya  adalah  bahwa  hukum internasional  menjamin  perlindungan  terhadap
pekerja migran sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja (Wardani, 2016)

## Regulasi dan Pengawasan Hukum para Pekerja Migran Indonesia (PMI)
PMI  dilindungi  oleh  berbagai  peraturan karena  pemerintah  fokus  pada  penyederhanaan perlindungan hukum dalam memastikan hak-hak pekerja migran. Hukum nasional yang melindungi pekerja migran meliputi :
- Pasal 27(2) UUD 1945
- PP No. 38
Tahun 2007 berisi Ketenagakerjaan.  Pembagian  tugas  publik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintahan/kotamadya
- Keputusan  Presiden  No.  90  Tahun  2019 tentang  Badan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia (BP2MI)
- Keputusan  Presiden  No.  15  Tahun  2011 berisi Konsolidasi Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
- UU  no.  6/2012,  Ini  mengatur  ratifikasi perjanjian  internasional  yang  melindungi hak-hak semua pekerja migran dan keluarga mereka.
- PP  No.  3  Tahun  2013  berisi  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
- Keputusan  No.  45/2013  berisi  Koordinasi Pengembalian Tenaga Kerja Indonesia.
- Keputusan  No.  4/2013  berisi  Tata  Cara Penanaman Modal Asing
- Keputusan Nomor 5 Tahun 2013 berisi Tata Cara  Evaluasi  dan  Identifikasi  Mitra  Usaha dan Pengguna Perorangan
- Keputusan  menteri  terkait,  yang  merupakan aturan  alami  mengenai  tempat  tinggal  dan perlindungan PMI di luar negeri.
Seperti  yang  jelas  dari  artikel  ini, melindungi  PMI  tidak  hanya  menjadi  tanggung jawab  otoritas  yang  berwenang,  yaitu  lembaga perlindungan seperti Kementerian Tenaga Kerja dan  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia  (BP2MI),  tetapi  juga  tanggung  jawab semua pemangku kepentingan. Dalam pemerintahan Indonesia. Instansi pemerintah dan instansi  lain  terpanggil  untuk  berpartisipasi dalam  perlindungan  PMI  dengan  melaksanakan kerjasama dan koordinasi  antar  instansi. Memperkuat  perlindungan  bagi  pelamar  PMI. Setiap  lembaga  yang  terakreditasi  diharapkan dapat sepenuhnya memenuhi tugas dan kewajiban  utamanya.  Perlindungan  terhadap PMI  menjadi  isu  penting  karena  mereka  sangat rentan  terhadap  kegiatan  yang  melanggar  hak-
haknya,  merendahkan  harkat  dan  martabat kemanusiaannya,  serta  menjadikan  mereka korban  tindak  pidana  perdagangan  orang (TPPO).  Fakta  bahwa  PMI  berisiko  dalam korban perdagangan orang tidak sekedar sebagai masalah  bagi  pemerintah  Indonesia  tetapi  juga bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, pelaksanaan perlindungan  PMI  memerlukan  koordinasi  yang lancar  antar  kementerian  dan/atau  lembaga terkait.  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia  (BP2MI),  Kementerian  Tenaga  Kerja (Kemenaker),  Direktorat  Jenderal  Imigrasi, Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Direktorat  Imigrasi),  Kepolisian  (Polri)  dan instansi lainnya.
Keimigrasian  merupakan  faktor  kunci sebagai pencegah pekerja migran sebagai korban TPPO.  Menurut  Deklarasi  Umum  No.  6  UU Keimigrasian 2011, otoritas imigrasi berkewajiban  untuk  memantau  warga  negara asing untuk memerangi kejahatan yang dilakukan  oleh  kelompok  kejahatan  terorganisir internasional seperti perdagangan orang, perdagangan  orang  dan  kejahatan  terkait narkoba. Pada tahun 2017, pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  No.  4  berisi  Tata  Cara Keimigrasian supaya
melindungi ketenagakerjaan tenaga kerja asing dan mencegah PMI menjadi korban TPPO. Peraturan tersebut  menegaskan  bahwa  fungsi  pengawasan di  balik  fungsi  pelayanan  terkait  erat  dengan pengawasan  keimigrasian,  dengan  salah  satu bentuk  pengawasan  yang  paling  penting  ialah penyerahan  dokumen  perjalanan  atau  paspor. Terkait  perlindungan  TKI,  pada  tahun  2017, Direktorat  Jenderal  Imigrasi  diterbitkannya Surat  Edaran  IMI-0277.GR.02.06  Tahun  2017 berisi Pencegahan PMI Non-Prosedural. Supaya mengurangi  jumlah  korban  TPPO  pekerja migran yang tidak memerlukan formalitas, surat edaran itu memberlakukan persyaratan tambahan  pada  permintaan  paspor  ketika umroh/haji  tertentu,  magang/kerja,  maupun kepergian keluarga.

## Pemeriksaan  Keimigrasian  terhadap  Warga Negara  Indonesia  yang  akan  Keluar  Wilayah Indonesia
Pada Undang-Undang Keimigrasian dan ketentuannya,  pemerintah  Indonesia  mengatur semua  individu yang masuk  dan  keluar  wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, penyidikan kepada  seluruh  masyarakat  yang  masuk  atau keluar  kawasan  Indonesia  secara  khusus  diatur
pada  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No. 44  Tahun  2015  yang  memuat  tata  cara pengawasan keluar masuknya kawasan Indonesia  di  Kantor  Imigrasi  (selanjutnya disebut  sebagai  Parmenkumham  No.  44  Tahun 2015).  Pasal  2  (1)  Permenkumham  Nomor  44 Tahun  2015  dimaksudkan  yaitu  setiap  orang yang  masuk  atau  keluar  kawasan  kedaulatan Indonesia  diwajibkan  menyerahkannya  kepada Direktorat  Jenderal  Imigrasi  untuk  dilakukan pemeriksaan.  Pasal  33  mengatur  tentang  syarat keluar  masuknya  warga  negara  Indonesia  dari kawasan kedaulatan Indonesia.
a) Mempunyai  berkas  kepergian  yang  sah  dan tetap valid;
b) Tidak tercantum pada daftar pencegahan;
c) Termasuk  pada  daftar  penumpang  maupun awak kendaraan pengangkut, tidak termasuk mobil pribadi dan truk.
Survei keimigrasian warga negara Indonesia  menurut  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Pasal  34  no.44  tahun  2015, dilakukan dalam tahapan sebagai berikut :
- Verifikasi  dokumen  perjalanan  (paspor) Republik Indonesia
- Menjalankan wawancara
- Pemindaian  dokumen  perjalanan  Republik Indonesia
- Periksa daftar tindakan pencegahan.
Pengawasan  PMI  dari  Pemerintah  dalam Negeri
Pengawasan PMI dari pemerintah daerah  ialah  perwujudan  Pasal  27  (2)  UUD 1945.Karena  pemerintah  Indonesia  sendiri memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  supaya melindungi  warga  negaranya  dari  PMI,  maka pemerintah wajib :
- Memastikan  realisasi  hak  PMI  dan  calon PMI
- Memimpin praktik pengawasan penempatan kerja PMI
- Pemaksimalan usaha diplomatik agar memberikan  hak  dan  pengawasan  PMI  di negara target
- Memastikan  pengawasan  PMI  sebelum keberangkatan , selama dan setelah bekerja
Sehubungan  dengan  tanggung  jawab pengurus  PMI  dan  calon  PMI  maka  diperlukan landasan  hukum  yang  tujuannya  memberikan perlindungan  hukum  yang  jelas  kepada  PMI. Bahasan  perlindungan  PMI  selalu  berhubungan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun 2017 merupakan dasar hukum pengawasan PMI. UU ini dan keberadaan Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)  ialah  bentuk  pengawasan  bagi  buruh migran  Indonesia.  Pada  prinsipnya  semua ketentuan  mengenai  PMI  seperti  persyaratan, hak, kewajiban dan aturan diatur dalam UU ini. PMI  sendiri,  pada  Pasal  2  UU  No.  18  Tahun 2017,  mendefinisikan  warga  negara  Indonesia yang  bekerja  di  luar  kawasan  Indonesia  dan yang  pergi  bekerja,  baik  yang  sedang  bekerja ataupun  yang  telah  bekerja,  untuk  menerima upah  atas  pekerjaannya.  Perlindungan  PMI sendiri  dipaparkan  berdasarkan  asas  Pasal  2, yaitu:
- Integrasi atau kerukunan
- Kesetaraan hak
- Pengakuan HAM dan martabat manusia .
- Keadilan sosial
- Demokrasi
- Kesetaraan dan keadilan gender
- Transparansi
- Memerangi perdagangan manusia
- Akuntabilitas
- Berkelanjutan
Meskipun  klasifikasi  perlindungan  PMI sama dengan definisi PMI, dimana perlindungan PMI  diklasifikasikan  menjadi  tiga  golongan pada  UU  Nomor  18  Tahun  2017,  ialah pengawasan  sebelum  bekerja,  selama  bekerja dan setelah bekerja, hal itu tertulis pada Pasal 1 bagian  6  sampai  8  tentang  pendaftaran, keberangkatan  dan  tinggalnya  dan  keluarganya di  luar  negeri.  Pasal 7  menjelaskan  secara  lebih dijelaskan  pengawasan  yang  diterima  PMI sebelum  mulai  bekerja.  Perlindungan  pra-kerja PMI mengacu pada perlindungan keabsahan dan kelengkapan  dokumen  magang,  penentuan kondisi  kerja  atau  kontrak  kerja.  Memberikan pembinaan  dan  pengawasan,  pelatihan  untuk meningkatkan  kualitas  dan  keterampilan  calon PMI diklat.
Informasi lebih lanjut tentang melindungi  PMI  selama  bekerja  dijelaskan dalam  pasal  21-23.  Perlindungan  PMI  yang diperoleh  dari  pekerjaan  adalah  perlindungan yang biasanya menekankan perlindungan hukum selama PMI bekerja di luar negeri agar hak-hak PMI  dapat  dilaksanakan.  Perlindungan  selama bekerja  ini  juga  mencakup  peran  perwakilan Republik  Indonesia  yang  bekerja  di luar  negeri, sebagai pembantu yang dimasukkan di  berbagai negara. Perlindungan PMI setelah bekerja diatur dalam  Pasal  24-26.  Perlindungan  PMI  yang disebutkan  dalam  pasal-pasal  ini  berfokus  pada perlindungan  proses  pemulangan  PMI  dari negara tempat mereka bekerja ke Indonesia.
UU  ini  juga  mengatur  tentang  hak, kewajiban,  dan  persyaratan  PMI.  Dipenuhinya hak  dan  kewajiban  bersama  syarat  sebagai  PMI adalah  kunci  terpenting  untuk  melindungi  PMI dan  mencegah  penyebaran  PMI  non-prosedural. Syarat  PMI  sesuai  UU  adalah:  1)  Usia  minimal 18 tahun; 2) Tercatat dan nomor asuransi sosial; 3)  Sehat  Jasmani  dan  Rohani;  4)  Memenuhi Syarat;  dan  5)  melengkapi  data  persyaratan (dokumentasi lengkap).
Pasal  6  dan  7  dimaksudtkan  Hak  dan kewajiban yang dipunyai PMI, ialah :
a) Mempunyai  pekerjaan  dan  menentukan pekerjaan yang layak di luar negeri
b) Mendapatkan kebebasan tempat kerja melalui  perolehan  pelatihan  dan  pendidikan profesional
c) Kebebasan untuk mendapat informasi tentang  pasar  tenaga  kerja,  praktik  dan keadaan kerja di luar negeri .
d) Perlakuan  profesional,  manusiawi  dan  non- diskriminatif  saat  melakukan  tugas  kerja sebelum, selama dan setelah bekerja
e) Kebebasan beribadah menurut keyakinan
f) Menerima  gaji  sesuai  standar  yang  telah ditentukan
g) Memiliki perlindungan hukum sesuai ketentuan  undang-undang  yang  berlangsung di Indonesia dan negara yang ditinggali
h) Mempunyai kajian tentang hak dan
kewajiban sebagai PMI
i) Kebebasan berkomunikasi
j) Hak memiliki dan mengurus sendiri dokumen perjalanan
k) Kebebasan berserikat dan berkumpul di luar negeri  dengan  tidak  melanggar  peraturan UU yang terdapat di negara yang ditinggali
l) Memperoleh
jaminan
keamanan sekembalinya ke negara asal m) Berkas kontrak kerja kedatangan untuk PMI Terdapat tanggung jawab sebagai
Pekerja Migran Indonesia:
1) Mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan negara yang ditinggali
2) Menghormati  semua  adat  dan  tata  krama yang berlaku di negara yang ditinggali
3) Melakukan, memenuhi, melakukan
pekerjaan sesuai kontrak kerja .
4) Selalu memberitahukan PMI tentang kedatangan, tinggal dan kepulangan Anda ke Indonesia  Untuk  perwakilan  Republik  yang tinggal di luar negeri di negara tujuan Di  sisi  lain,  penilai  dampak  PMI  non- prosedural  yang  pergi  tanpa  memakai  prosedur dan persyaratan lengkap sulit dalam
perlindungan  dan  hak-hak mereka tidak  mampu dijamin  karena  kurangnya  bukti  yang  jelas  dan mengikat  dan  persyaratan  hukum,  belum  lagi catatan  perawatan  ini  sering  berisi  dokumen perjalanan  yang  tidak  sesuai,  menimbulkan masalah  baru  bagi  sektor  keimigrasian.  PMI nonprosedural yang tidak memenuhi persyaratan hukum  Indonesia  memiliki  risiko  eksploitasi, pelecehan, kekerasan, pembunuhan, dan perdagangan  manusia  yang  lebih  besar.  Tidak seperti PMI yang terdaftar dan tunduk pada tata cara  yang  berjalan,  PMI  non-prosedural  akan lebih  susah  untuk  dipantau  karena  mereka  juga mengabaikan  kewajibannya  dalam  pelaporan pada  perwakilan  Indonesia  di  luar  negeri. Penyebab  umum  PMI  nonprosedural  enggan mencari  bantuan  perwakilan  Indonesia  di  luar negeri  dan  mengungkapkan  lokasinya  adalah karena  PMI  nonprosedural  tersebut  tidak memakai  DPRI  yang  sah  atau  bisa  disebutkan memiliki  data  perjalanan  yang  keabsahannya dipertanyakan, tidak berkaitan dengan maksudnya. Kasus PMI non-prosedural seringkali  merupakan  kasus  pidana  dimana majikan  telah  menyampaikan  pemberitahuan PMI non-prosedural, namun  buruh migran tidak mau  mengajukan  karena  takut  dituntut  untuk dokumen  perjalanan  dan  DPRI  oleh  agen  atau majikan  menangkapnya,  meskipun  setiap  PMI harus  bebas  untuk  mendapatkan  otorisasi  untuk setiap dokumen kunjungannya.
Pengawasan  yang  dapat  dipercaya  oleh PMI non-prosedural tidak lain adalah perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia, meskipun  mereka  harus  mempunyai  hak  yang setara  antara  pekerja  migran  lainnya.  Asal-usul PMI  non-prosedural  ini  tidak  terlepas  dari premis  bahwa  mereka  percaya  bahwa  untuk memperoleh keterampilan atau kualifikasi dibutuhkan  biaya  yang  lebih  besar.  Dalam kondisi ekonomi yang relatif kecil, mereka lebih memilih  untuk  memilih  pekerjaan  cepat  tanpa memikirkan  konsekuensi  jangka  panjang  dan risiko  yang  akan  mereka  hadapi di masa  depan. Tidak  seperti  PMI  terdaftar,  perlindungan terhadap  PMI  yang  tidak  dikonfigurasi  sering diabaikan.  Realitas  yang  terjadi  Indonesia sekarang  perlindungan  hukum  terhadap  PMI asing  sekarang  hanya  terfokus  pada  PMI  yang terdaftar resmi dan belum melingkupi perlindungan  terhadap  PMI  non  prosedural. Menatap situasi saat ini, jumlah PMI yang tidak prosedural masih cukup tinggi karena risiko PMI yang  tidak  prosedural  sebenarnya  lebih  tinggi, karena  ada  broker  di  bisnis  broker  yang  tidak
dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  non- prosedural  ini.  Minimnya  pengetahuan  hukum dan  lemahnya  perlindungan  hukum  para pemohon  PMI  menjadi  dasar  utama  untuk  terus disosialisasikannya  informasi  PMI  di  dunia buruh migran.
Urgensi Penguatan Fungsi Perlindungan Imigrasi dalam Pencegah TPPU saat Pengiriman Pekerja Migran di Wilayah
Perbatasan
Dalam hukum, keimigrasian ialah
sejumlah acara yang dijalankan dalam menggabungkan,  pengolahan,  dan  memberikan informasi  tentang  masuknya  warga  negara Indonesia  dan  orang  asing  untuk  memastikan kepatuhan
terhadap undang-undang keimigrasian. Konsep pengendalian
keimigrasian  adalah  keseluruhan  proses  yang terdiri dari kegiatan pengendalian atau memastikan  bahwa  proses  pelaksanaan  tugas sesuai  aturan  yang  ditetapkan  sudah  memadai. Dirjen  Imigrasi  dengan  Surat  Edaran  IMI- 0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI  Non  Prosedur  dan  Surat  Dirlantaskim  No. IMI.2-GR.01.01-0331  tanggal  2  Februari  2017. Izin  keluar  TKI  prosedural  pada  proses penerbitan dan penerbitan paspor TPI mengharuskan  semua  otoritas  imigrasi  untuk mengambil  langkah-langkah  dalam  pencegahan terjadinya TKI non prosedural melalui:
Kontrol Pemberian Paspor RI melalui Pemeriksaan Sistem  pemeriksaan  yang  dijalankan oleh Kantor Imigrasi diawali dengan kelengkapan  dan  keaslian  dokumen  yang dipersyaratkan dalam proses permohonan paspor ,  yaitu  memverifikasi  keaslian  data  yang diberikan  apakah  sesuai  seperti  yang  diminta atau  tidak.  Pertimbangan  keaslian  data  begitu penting sebab dalam hal itu menunjukkan bahwa kebenaran  dari  permohonan  diperlukan  dalam mendapatkan paspor. Keakuratan pihak imigrasi sangat  diperlukan  dalam  pemilihan  keaslian dokumen  permohonan  paspor  yang  kemudian menjadi  asli  untuk  mencegah  penyalahgunaan fungsi  paspor,  berupa  pemeriksaan  dokumen permohonan  paspor  terdapat  formulir  Dokumen asli,  korespondensi  nama  calon  dengan  nama dalam  dokumen,  Kecukupan  usia  paspor  calon dan kelengkapan dokumen. Berdasarkan formulir-formulir  tersebut,  pihak  imigrasi  dapat menghindari  PMI  non-  prosedural  dengan memilih berkas-berkas dokumen di mana kantor
imigrasi memiliki hak supaya tidak mengeluarkan  paspor  berdasarkan  permintaan pemohon,  maka  dari  itu,  pelanggaran  yang terdeteksi selama pemeriksaan dokumen pemohon diidentifikasi, diperiksa dengan orang- orang  yang  terlibat  dalam  koordinasi  dokumen aplikasi  paspor  .  Inilah  salah  satu  tugas  dan tanggung  jawab  keimigrasian  pada  pencegahan terciptanya  PMI  non  prosedural.  Kecermatan dan  kejelian  Kantor  Imigrasi  dalam  memeriksa dokumen-dokumen  itu  begitu  penting  dalam menghindari terjadinya PMI non prosedural.

## Menjalankan Kegiatan Wawancara
Wawancara  memainkan  tugas  yang begitu  penting  ketika  memeriksa  kemungkinan memperoleh  paspor.  Wawancara  adalah  proses pemeriksaan  kemungkinan  penerbitan  paspor secara langsung pada staff imigrasi dengan calon pengguna  paspor.  Tujuan  pembicaraan  adalah supaya mengetahui keaslian data yang diberikan pada  pernyataan  yang  diberikan  pemohon. Dalam  sistem  ini,  petugas  imigrasi  yang mewawancarai  harus  dapat  mengungkapkan konsistensi  dokumen  dengan  klaim  pemohon melalui pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara  pada  data  persyaratan  dengan pernyataan  yang  dijelaskan  oleh  pemohon. Bentuk  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  petugas dapat  bervariasi  sesuai  dengan  situasi  dan keadaan selama wawancara. Selain itu, penguasaan ucapan pewawancara sangat penting selama  wawancara,  dimana  pewawancara  harus dapat  mengajukan  pertanyaan  yang  mampu mengarah  pada  jebakan  pemohon  ketika dikeluarkan  pernyataan  yang  sebenarnya  jika petugas menemukan kontradiksi antara dokumen kandidat  dengan  pernyataan  yang  dikeluarkan. Seringnya PMI sering mengalami kasus ketidaksesuaian  antara  informasi  yang  termasuk dalam  data  dengan  surat  pernyataan  pemohon, dimana  data  yang  diberikan  oleh  pemohon adalah  berkas  palsu  yang  dibentuk  oleh  PJTKI agar  mempermudah  pengurusan  paspor  proses pendaftaran  dan  menipu  para  pejabat  agar perusahaan  mereka  PMI  mampu  diperolehnya paspor  tanpa  dokumen  resmi.  Berdasarkan temuan tersebut, petugas imigrasi dapat mencabut  paspor  yang  diberikan  kepada  PMI untuk  mencegah  penyelundupan  di  PMI  dan memantau  PJTKI  yang  bertanggung  jawab  atas pemohon .
Kerjasama  Keimigrasian  dalam  Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Meningkatnya  kasus  PMI  memaksa pemerintah  untuk  benar-benar  memperhatikan kondisi  tersebut.  Harus  ada  upaya  untuk melindungi  pekerja  migran  Indonesia  agar banyaknya  kasus  yang  terus  berkembang  setiap tahun  dapat  ditekan.  Masalah  buruh  migran cukup  luas  dan  tidak  hanya  menyangkut  satu atau  dua  institusi.  Oleh  karena  itu,  sinergi  antar instansi terkait sangat diperlukan untuk mengatasi  permasalahan  tersebut.  Berikut  ini adalah  proyek  kerja  sama  keimigrasian  yang dilaksanakan  untuk  melindungi  pekerja  migran Indonesia :

## Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia (BP2MI)
Perlindungan pekerja migran merupakan prioritas  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia.  Tujuannya  tidak  lain  adalah  untuk memenuhi  kewajiban  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) bekerja sama Kementerian Hukum dan
Hak  Asasi  Manusia  untuk  melindungi  pekerja migran dengan menandatangani Nota Kesepahaman  Kerjasama  Perlindungan  Pekerja Migran di Indonesia. No: 11/Ka-MoU/ XII/2020 dan  No:  M.HH-09.HH.05.05,  18  Desember 2020,  18  Desember  2020.  .Sekretariat  Jenderal Tenaga  Kerja  Asing  Indonesia.  Isi  utama kerjasama  antara  kedua  organisasi  tersebut adalah sebagai berikut : 1) Pertukaran informasi; 2)  Penyediaan  jaringan  telekomunikasi;  3) Mencegah  keberangkatan  TKI  yang  belum melengkapi data yang diperlukan supaya bekerja di  luar  negeri;  4)  Diterbitkannya  paspor  di Layanan  Terpadu  Satu  Atap  (  LTSA  )  dan pelindung  imigrasi  Indonesia;  5)  Memberantas serikat  pekerja  migran  informal  Indonesia;  dan 6) Peningkatan kapasitas staf

## Kementerian Luar Negeri
Tujuan Kementerian Luar Negeri Republik  Indonesia  untuk  melindungi  WNI  di luar  negeri  dicapai  melewati  Departemen Perlindungan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI) dan  Departemen  Perlindungan  Badan  Hukum Indonesia (BHI) termasuk bagian dari Direktorat Protokol dan Konsuler. Divisi Kementerian Luar Negeri.  Maka  dari  itu  telah  terdapat  pada Peraturan  Menteri  Luar  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2016  yang  mengatur tentang organisasi  kerja dan tata kerja
Kementerian Luar Negeri. Pemerintah Indonesia melalui  Departemen  Perlindungan  Kebangsaan Kementerian  Luar  Negeri  dan  badan  hukum Indonesia  berupaya  untuk  melindungi  TKI  di luar negeri. Namun, fungsi perlindungan TKI di luar  negeri  tidak  sekedar  dijalankan  oleh masyarakat Indonesia dan Kementerian Perlindungan  Badan  Hukum  Indonesia,  tetapi juga  oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia bersama  dengan  perwakilan  yang  mewakili Republik  Indonesia  di  luar  negeri  Konsulat Jenderal  Republik  Indonesia  (KJRI),  Konsulat Jenderal  Republik  Indonesia  (KRI)  dan  Kantor Ekonomi dan Perdagangan Indonesia (KDEI).
Perwujudan  perlindungan  tenaga  kerja asing  di  setiap  perwakilan diplomatik  Indonesia di  luar  negeri  dapat  dilakukan  tidak  hanya  dari diplomat  atau  pejabat  konsuler,  tetapi  juga  oleh asisten  teknis  kedutaan.  Asisten  teknis  adalah pegawai  kementerian  atau  lembaga  pemerintah nonkementerian yang ditugaskan kepada perwakilan  tertentu  Negara  Republik  Indonesia untuk melaksanakan tugas di bawah pengawasan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian. Misalnya, tugas asisten imigrasi adalah memberikan pelayanan keimigrasian baik kepada warga negara Indonesia  maupun  investor  dan  meningkatkan kerjasama  antara  Indonesia  dengan  negara- negara penanam modal di bidang keimigrasian.

## Kementerian Dalam Negeri
Bentuk  pengawasan  hak  asasi  manusia adalah penerbitan dokumen perjalanan Indonesia (DPRI),  yang  berupa  paspor  (Dalla,  Medan,  & Tadeus,  2019).  Direktur  Imigrasi  sebagai penanggung jawab tugas dan tanggung jawab di bidang  keimigrasian  hanya  wajib  menerbitkan paspor  kepada  seluruh  warga  negara  Indonesia, kecuali melanggar peraturan perundang- undangan  yang  ada.  Mengenai  paspor,  perlu dicatat  bahwa  saat  ini  banyak  terjadi  kasus pemalsuan  identitas  dalam  pembuatan  paspor, biasanya dengan pekerja migran Indonesia. Oleh karena  itu,  Kementerian  Dalam  Negeri  dan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia telah  sepakat  dalam  bekerja  sama  untuk mencegah  hal  ini  terjadi.  Kerjasama  ini dilakukan melalui Memorandum of Understanding.  Salah  satunya  kasus  kerap  kali terjadi  di  kalangan  pekerja  migran  Indonesia  di Malaysia.  Beberapa  pekerja  migran  yang memalsukan  data  diri  dan  identitas  mereka untuk kembali ke Malaysia. Akibatnya, Layanan Imigrasi  Malaysia  menolak  untuk  menerbitkan
paspor  kepada  pekerja  migran  karena  rincian penyeberangan perbatasan terdaftar yang berbeda. Bahkan beberapa kali data yang timbul adalah  atas  identitas  orang  lain  dan  bukan identitas asli yang dimaksud.

## Kementerian Ketenagakerjaan
Pengembangan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan
ketenagakerjaan  merupakan  salah  satu  amanat Kementerian  Tenaga  Kerja.  Hal ini  berdasarkan Pasal  3  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  18  Tahun  2015  berisi  Kementerian Tenaga Kerja, fungsi ini mencakup perlindungan terhadap pekerja migran di Indonesia. Kementerian  Tenaga  Kerja  sebagai  salah  satu otoritas  dengan  tanggung  jawab  utama  untuk melindungi  dan  memastikan  hak-hak  pekerja migran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,  mendukung  penuh  penerapan
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)
berdasarkan  peningkatan  Pasal  38.  UU  No.  18 Tahun 2017.
Pelanggaran
seperti penyiksaan, pelecehan  dan  pelecehan  seksual  Eksploitasi oleh faktor-faktor yang tidak bertanggung jawab yang  dapat  merugikan  pekerja  migran  di Indonesia (Nuraeni & Yuliastuti, 2019).
International Organization for Migration (IOM) International Organization for Migration ialah  organisasi  internasional  yang terdapat  di  dalam  asuhan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB). International  Organization  for Migration telah  muncul  mulai  tahun  1979  di Indonesia (Nst, 2018). Akan tetapi, kesepakatan kerjasama antara Organisasi Internasional untuk Migrasi dan Indonesia baru ditandatangani pada tahun  2000.  Di  Indonesia,  misi  insitusi  ini mencakup  berbagai  kontrol  imigrasi,  termasuk: 1)  Dukungan  migrasi;  2)  Kontrol  imigrasi;  3) Perdagangan  memerangi  migrasi  manusia  dan tenaga  kerja;  dan  4)  Krisis  dan  stabilitas regional.
Berdasarkan  uraian  tugas  Organisasi Internasional  untuk  Migrasi  yang  disebutkan, disebutkan  salah  satunya  adalah  memerangi perdagangan  manusia  dan  migrasi  tenaga  kerja. Dalam  hal  ini,  jelas  bahwa  instansi  ini  juga bertujuan  untuk  menyediakan  tempat  tinggal bagi  para  pekerja  migran  Indonesia.  Untuk tujuan  ini,  Organisasi  Internasional  untuk Migrasi telah mengembangkan Rencana Perlindungan  Pekerja  Migran  yang  berfokus pada tindakan pencegahan atau preventif dengan
menggabungkan  tiga  pendekatan:    (Andayani, 2017).
a) Peningkatan  kesadaran  masyarakat  berupa prosedur  imigrasi  yang  aman  melalui
kampanye informasi b) Pemberian informasi sebelum keberangkatan kepada calon PMI c) Mengawasi proses rekrutmen PMI
Hal  ini  berlaku  untuk  mencegah penanganan  PMI  yang  tidak  tepat  oleh  oknum yang tidak bertanggung jawab di luar negeri dan mengurangi jumlah pelanggaran yang kemungkinan dijalankan pekerja migran, contohnya berusaha mendapatkan pekerja migran ilegal. Pekerja migran tidak berdokumen lebih sulit untuk dilindungi dan dipantau karena penjahat tidak ada dalam database.

## SIMPULAN
Pemerintah  telah  melakukan  beberapa upaya untuk melindungi pekerja migran Indonesia  sebelum,  selama  dan  setelah  bekerja di  luar  negeri.  Namun,  masih  ada  celah  dalam pekerjaan  ini  dan  perlindungan  terhadap  PMI belum  dapat  dilaksanakan  secara  optimal. Kesulitan dalam berkomunikasi dan memperoleh  informasi,  penyitaan  dokumen perjalanan  oleh  negara  Republik  Indonesia, informasi  dokumen  perjalanan  yang  tidak memadai, dan overstay ialah berbagai permasalahan yang sering muncul. Diratifikasinya Convention  on  the  Protection  of The  Rights  of  All  Migrant  Workers  and Members  of  Their  Families dalam  Undang- Undang  No.  Pasal  6  Tahun  2012  ialah  wujud lain dari perlindungan pemerintah terhadap PMI. Selain  tanggung  jawab  Kementerian  Tenaga Kerja  dan  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia,  semua  pejabat  pemerintah  Indonesia bertanggung  jawab  untuk  melindungi  pekerja migran  di  wilayahnya  masing-masing.  Perlunya sinergi  dan  kerjasama  antara  otoritas  terkait, yaitu  Badan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  dan Migran  Indonesia,  Kementerian  Tenaga  Kerja, Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  Luar Negeri,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dan Kementerian Kehakiman. Polisi melindungi PMI secara  maksimal.  Hal  ini  merupakan  kewajiban Pemerintah  Indonesia  seperti  yang  telah  diatur dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Maksud  pemerintah  untuk  melindungi pekerja  migran  semakin  serius  ketika  Indonesia memiliki anggota International Organization for Migration (IOM) yang terlibat pada perlindungan pekerja migran.

## DAFTAR PUSTAKA
Andayani,  F.,  &  Pahlawan,  I.  2017.  Peran
International Organization For Migration  (IOM)  Dalam  Melindungi Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Malaysia Tahun 2013-2015. Riau University
Prianto,  F.  W.,  &  Bahri,  A.  2020.  Strategi
Peningkatan Kesejahteraan
dan
Pemberdayaan Keluarga Pekerja Migran
(Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Jember). Growth , 17(2), 14–23 Prasetyo, K. F. 2016. Politik Hukum Di Bidang Ekonomi  Dan  Pelembagaan  Konsepsi Welfare  State  Di  Dalam  Undang- Undang  Dasar  1945. Jurnal  Kons titusi, 9(3), 495–514.
Sari,  F.  R.  2018.  Analisis  Pengaruh  Remitansi Terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  Di Indonesia  Analysis  Of  The  Effect  Of Remittance  On  The  Number  Of  Poor People  In  Indonesia. Journal  Feb Unmul , 20(1), 19–24
Koesrianti.  2015.  Perlindungan  Hukum  Pekerja Migran  Penata  Laksana  Rumah  Tangga (Plrt)  Di  Luar  Negeri  Oleh  Negara Ditinjau  Dari  Konsep  Tanggung  Jawab Negara. Yustisia , 4(2), 10–17 Wardani, A. 2016. Implementasi Konvensi PBB
Tahun  1990  Tentang  Perlindungan Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga  Oleh  Pemerintah  Indonesia. Universitas Jember
Dalla,  L.  A.,  Medan,  K.  K.,  &  Tadeus,  D.  W. 2019. Tanggungjawab Keimigrasian
Terhadap  Pemalsuan  Identitas  Pemohon Paspor  (  Kasus  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Kupang ). Proyuris , 1(1), 12–27 Nuraeni,  Y.,  &  Yuliastuti,  A.  2019.  Analisis Efektifitas  Layanan  Terpadu  Satu  Atap Dalam  Rangka  Melindungi  Pekerja Migran Indonesia. Seminastika , 24–34 Nst,  E.  N.  D.  2018.  Peranan  International
Organization  For  Migration  (IOM) Dalam Menangani Permasalahan Refugees  (Pengungsi)  Rohingya  Di Indonesia. Jurnal  PIR:  Power  In International Relations , 2(1), 70–81