History: Received  : 25 November 2023 Revised : 10 Januari 2024
Accepted  : 21 Juni 2024 Published  : 29 Juni 2024 Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung
Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 3, (2024), Juni: 208 - 214 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i3.4587

## PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH BIDANG TANAH   PADA
KEGIATAN PENDAFTARAN  TANAH   SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) Rafi Hafied Fathoni 1 , Imas Rosidawati Wiradirja 2 , Deny Haspada 3
123 Magister Ilmu Hukum Universitas  Langlangbuana
Email: rafihafied14114@gmail.com

## ABSTRAK
Indonesia  merupakan Negara  yang  menjadikan tanah  sebagai  faktor penunjang  kehidupan masyarakat. Apabila mempertimbangkan pokok-pokok tujuan dari UUPA di atas, jelas bahwa semestinya  dapat  diberikan  kepastian  hukumnya bagi  para  pemilik bidang  tanah.  Namun dalam  pelaksanaannya, seringkali  tujuan  tersebut  tidak  selaras,  upaya  percepatan  menjadi kelemahan  yang  berdampak  adanya  tumpang  tindih  bidang  tanah  bersertipikat.  Melalui penelitian penyelesaian  konflik  sengketa hak atas  tanah akibat tumpang tindih kepemilikan dapat memberi pemahaman mengenai kompleksitas permasalahan pertanahan, sertipikat ganda akan berdampak terhadap kepemilikan masing-masing pihak yang meminta kepastian hukum atas sengketa yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan  metode penelitian hukum yang  dilakukan dengan meneliti bahan  Pustaka atau data sekunder berupa penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, mengenai keabsahan sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat asalkan tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya, namun terhadap sengketa yang terjadi dapat menghasilkan akibat hukum terhadap pemegang subjek maupun terhadap sertipikat.
Kata Kunci: Sengketa Pertanahan, Sertipikat Hak atas Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  yang  menjadikan  tanah  sebagai Faktor  penunjang  kehidupan  masyarakat.  Bagi  bangsa  Indonesia,  tanah  memilik i hubungan  yang abadi  dan  bersifat  magis  religius  yang  harus  dijaga,  dikelola,  dan dimanfaatkan  dengan  baik.  Ketentuan  ini  memberikan  wewenang  atas  tanah sesuai  dengan  batasan-batasan  hak  yang  ditentukan  oleh  Undang-Unda ng, sehingga  diperlukan  jaminan  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan  melalui kegiatan  pendaftaran  tanah.  Kota  Bekasi,  sebagai  salah  satu  kota  dengan kepadatan  penduduk  yang tinggi,  tentunya  mempengaruhi  kebutuhan  akan tanah dan  membuka  potensi  benturan  kepentingan  antara  kebutuhan  tanah  dan kepastian  hukum  terhadap  hak  atas  tanah.  Oleh  karena  itu,  penulis  melakukan penelitian  terhadap  permasalahan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  kegiatan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  mengatur  kegiatan  pendaftaran  tanah
Tumpang  Tindih  Bidang  Tanah...
dengan  tujuan  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang  hak  atas  tanah.  Proses  pendaftaran  tanah  menghasilkan  alat  bukti berupa  buku  tanah  dan  sertipikat  tanah,  yang  terdiri  dari  salinan  buku  tanah  dan surat  ukur..  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah  melalui  PTSL  diharapkan  dapat menjawab  kebutuhan  kepastian  hukum,  karena  selaras  dengan  tujuan  PTSL  itu sendiri  yakni  percepatan  pemberian  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hak  atas tanah  masyarakat.  Petunjuk  Teknis  (Juknis)  yang dibentuk  sebagai  landasan  dalam pelaksanaan  kegiatan  juga  sebagai  payung  hukum  penyelenggaraan  kegiatan PTSL  setelah  itu  dilakukannya  kerjasama  atau  koordina si  antar  stakeholder  yang juga  dibangun  untuk  menghasilkan  berbagai  kemudahan  maupun  inovasi percepatan  diantaranya  terkait  penentuan  tanda  batas  yang  dapat  ditunjukka n dengan  melibatkan  perangkat  daerah  serta  persetujuan  pemilik  tanda  batas. Namun  dalam  implementasinya  kondisi  tersebut  justru  menyebabkan  kesenjanga n das sollen dan  das sein antara  tujuan  PTSL dengan  kenyataan  yang ada,  keberadaan fasilitas  percepatan  pendaftaran  tersebut  menjadi  pemicu  timbulnya  permasalaha n terkait  kualitas  data  dan  kesesuaian  keberadaan  fisik  bidang  tanah,  karena seharusnya  perlu  disertai  kehati-hatian  dalam  penentuan  tanda  batas,  bersifat krusial  apabila  ada  pihak  lain  yang  secara  tidak  pasti  mengetahui  tanda  batas bidang  tanah  akan  berdampak  overlapping,  maka  analisa  dilakukan  terhadap keabsahan  sertipikat  tumpang  tindih,  mengingat  bahwa  sertipikat  merupakan satu-satunya  buktu  kepemilikan  yang  sah,  dan  sebagai  produk  hukum  yang dikeluarkan  oleh  pejabat  berwenang  seharusnya  mengenai  data  fisik  maupun yuridis  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara  penuh.  Pembahasan  kedua  terkait akibat  hukum  karena  tumpang  tindih  tersebut  baik  terhadap  pemegang  hak maupun  terhadap  sertipikat  itu sendiri.  Penulis  menghubungkan  permasalahan  ini dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2021 tentang  Pengelolaan  Hak atas Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah  sebagai  payung  hukum  atas pelaksanaam  yang  berkaitam  dengan  hak atas  tanah  maupun  pendaftaran  tanah.
Kondisi  yang  akhirnya  terjadi  yaitu  terdapat  dua  sertipikat  pada  1  (satu) bidang  tanah  yang  sama  secara  keseluruhan  maupun  sebagian,  namun  dengan subjek  kepemilikan  yang  berbeda,  walaupun  dapat  dilakukan  upaya  identifika si secara  historis  dan  yuridis,  hal  ini  tidak  dapat  membatasi  para  pihak  untuk memperjuangkan  keabsahakan  bukti  kepemilikan  dalam  bentuk  sertipikat  yang dimiliki  oleh  masing-masing  pihak,  menimbulkan  sengketa  kepemilikan  atas tanah,  identifikasi  atas  kebenaran  data  fisik  dan  data  yuridis  secara  analitis  perlu dilakukan.  Pada  umumnya,  tumpang  tindih  diketahui  manakala  pemegang sertipikat  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  atas  bidang  tanah  yang  dimilik i karena  terdapat  informasi  sebagaimana  tertera  pada  Aplikasi  KKP  itu  sendir i untuk  juga  diketahui  sebelum  melakukan  perbuatan  hukum  justru  menjadi pemicu  timbulnya  sengketa,  maka  Kantor  Pertanahan  perlu  memiliki  kebijakan maupun  upaya  konkret  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  berkaitan  dengan
Tumpang  Tindih  Bidang  Tanah...
kegiatan  PTSL.  Pada  sebuah  kasus  yang  sudah  terjadi  khususnya  di  Kota  Bekasi, salah  satunya  oleh  pemilik  Tanah  sertifikat  Hak  Milik  dengan  Nomor M.10368/Cimuning  atas  nama  IR.  Burnalis  seluas  512 M2, tunpang  tindih  Sebagian dengan  Sertifikat  Hak Milik  No.12556/Cimuning  atas  nama  Irna  uli  seluas  238 M2. Sertifikat  atas  nama  IR.  Burnalis  terbit  terlebih  dahulu  melalui  proses  kegiatan rutin  (pemecahan  sertifikat)  pada  tahun  2018. Sedangkan  Pemilik  Tanah  atas  nama Irna  Uli  terbit  pada  tahun  2019  melalui  proses  PTSL.  Jika  dirunut  terhadap  tahun terbit  maka  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  atas  nama  IR.  Burnalis  lebih  kuat kedudukanya  secara  historis  dan  yuridis  terhadap  SHM  atas  nama  Irna  Uli. Namun  keduanya  bersikukuh  bahwa  masing-masing  mempunyai  alas  hak  yang SAH.  Pada  kasus  ini,  IR  Burnalis  memiilh  untuk  melepaskan  sebagian  tanah  yang tumpang  tindih  Sebagian  seluas  60  M2  kepada  Irna  Uli.  Kasus  tersebut  banyak sekali  terjadi  di  NKRI  khususnya  di  Kota  Bekasi  Provinsi  Jawa  Barat.  Bagaimana jika  masyarakat  paling  awam  terkena  hal  yang  serupa  karena  salah  satu kekurangan  program  percepatan  yang niatnya  sangat  mulia  ini.  Melalui  penelit ia n terkait  penyelesaian  konflik  sengketa  hak  atas  tanah  akibat  tumpang  tindih kepemilikan  dapat    memberikan  pemahaman  lebih  mengenai  kompleksita s permasalahan  pertanahan,  Tumpang  tindih  sertipikat  hak  atas  tanah  yang diterbitkan  oleh  Kantor  Pertanahan  dapat  diakibatkan  oleh  kesalahan  dalam proses  pendataan,  baik secara  yuridis  maupun  fisik.  Adanya  sertipikat  ganda  tentu berdampak  pada  kepemilikan  masing-masing  pihak  yang  terlibat,  yang  pada akhirnya  akan  menuntut  kepastian  hukum  atas  sengketa  tersebut.  selain  itu, implementasi  dan  penegahan  kebijakan  agrarian  yang  jelas  dapat  menjadi  bagian penting  dalam  mencegah  timbulnya  sengketa.  Fasilitasi  dialog  dan  keterlib ata n komunitas  local  juga  dapat  menjadi  strategi  untuk  mencapai  penyelesaian  yang berkelanjutan.
Kondisi  tersebut  mempengaruhi  tingkat  kepastian  hukum  terkait  bukti kepemilikan  berupa  sertipikat  yang  dimiliki  masing-masing  pihak.  Sertipikat  Hak Milik  seharusnya  menjadi  bukti  kepemilikan  otentik yang  memberikan perlindungan  hukum  bagi pemegang  hak, sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  20 UUPA yang  menyatakan  bahwa  Hak  Milik  adalah  hak  turun-temurun,  terkuat,  dan terpenuh  yang  dapat  dimiliki  seseorang  atas  tanah.  Ini  berarti  bahwa  sertipik at bersifat  turun-temurun,  sehingga  hak  atas  tanah  tetap  berlangsung  meskipun pemiliknya  meninggal  dunia  dan  beralih  kepada  ahli  warisnya,  asalkan  masih memenuhi  persyaratan  sebagai  subjek  hak  milik.  Selain  itu,  hak  milik  atas  tanah ini  berlaku  untuk  jangka  waktu  yang  tidak  terbatas  dan  secara  yuridis  dapat dipertahankan  terhadap  pihak  lain.

## Kajian Teori
Jonathan  H.  Turner  mendefinisikan  teori  sebagai  proses  pengembangan  ide- ide  yang membantu  kita memahami  bagaimana dan mengapa suatu  peristiwa  terjadi.
Tumpang  Tindih  Bidang  Tanah...
Penulis  menggunakan  Teori  Perlindungan  Hukum  sebagai  landasan  utama  dalam penelitian  ini. Berikut  adalah beberapa  teorinya:
a) Teori  Perlindungan  Hukum  menurut  Philipus  M. Hadjon,  yaitu bahwa Perlindungan  Hukum  adalah  perlindungan  terhadap  harkat  dan martabat,  serta  pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  dimiliki oleh  subjek  hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum,  untuk  melindungi dari  tindakan  sewenang-wenang.
b) Teori  Perlindungan  Hukum  menurut  Satjipto  Rahardjo,  yang mengacu pada  aliran  hukum  alam,  menyatakan  bahwa  hukum  berasal  dari Tuhan,  bersifat  universal  dan  abadi,  dan  tidak  boleh  dipisahkan  dari moral.  Aliran  ini memandang  hukum dan moral sebagai  cerminan  serta aturan internal  dan eksternal  dari kehidupan  manusia  yang diwujudkan melalui  hukum dan moral. Teori  ini terinspirasi  dari tujuan hukum yang dikemukakan  oleh  Fitzferald,  yaitu  untuk  mengintegrasikan  dan mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat  dengan mengatur  perlindungan  dan  pembatasan  terhadap  kepentingan- kepentingan  tersebut.  Perlindungan  hukum  diartikan  sebagai  upaya melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  memberikan  hak  asasi manusia  dan kekuasaan  untuk  bertindak  demi  kepentingan  tersebut.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif  atau  penelitian  hukum  doctrinal,  yang  didefinisikan  sebagai  penelitian berdasarkan  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum yang  dianggap  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  menjadi  pedoman  perilaku masyarakat dan yang dianggap  sesuai  oleh  lingkungan.  Pendekatan  yang digunakan adalah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  yang  berarti  menelaah peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  terjadi.  Metode  ini menggunakan  analisis  kualitatif,  di mana data dianalisis  dan  disajikan  dalam bentuk analisis  mendalam,  dengan  penekanan  pada  kualitas  isi  data penelitian.

## Pembahasan
Keabsahan  Sertipikat  Hak  atas  Tanah  yang  Tumpang  Tindih  Pada  Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Bahwa  pada  saat  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  dilakukannya  penunjukkan  tanda  batas  bidang-bidang  tanah  yang  akan didaftarkan,  dengan  didampingi  oleh  Perangkat  Daerah  dengan  persetuj ua n pemohon  maupun  tetangga  batas,  setelah  itu  pelaksanaan  PTSL  dilakukan sebagaimana  prosedur  diantarnya  juga  pada  tahap  pengumuman.  Pada  tahap pengumuman  data  fisik  dan  data  yuridis  yang dilakukan  selama  14 (empat  belas), sebagai  bentuk  mitigasi  resiko  adanya  kesalahan  atau  kekeliruan  petugas  dalam
Tumpang  Tindih  Bidang  Tanah...
menghimpun  data,  namun  pelaksanaan  pengumuman  tersebut  tidak  dengan  baik tersampaikan  kepada  masyarakat  hingga  akhirnya  bidang  tanah  tersebut  terdaftar dan  menjadi  sertipikat.  Namun,  disaat  sudah  diterbitkannya  sertipikat,  tidak menutup  kemungkinan  para  subjek  pemegang  hak  atas  tanah  melakukan  bentuk perbuatan  hukum  terhadap  bidang  tanahnya,  yang  menjadikan  pemilik  tanah perlu  terlebih  dahulu  memastikan  kebenaran  secara  fisik  maupun  yuridis  bidang tanahnya.  Tetapi  yang  disayangkan,  justru  bidang  tanah  bersertipikat  terseb ut teridentifikasi  tumpang  tindih  dengan  bidang  tanah  bersertipikat  lainya  yang didaftarkan  secara  sporadik  oleh  pemiliknya.
Membangun  kesadaran  hukum  tidaklah  mudah,  karena  tidak  semua  orang  bisa dipaksa  untuk  memiliki  kesadaran  tersebut.  Hukum  sebagai  fenomena  sosial berfungsi  sebagai  institusi  dan  alat  pengendalian  masyarakat.  Oleh  karena  itu, pemerintah  menetapkan  ketentuan  wajib  untuk  pendaftaran  tanah  guna memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak atas  tanah.  Proses  ini  menghasilkan  alat  bukti  berupa  buku  tanah  dan  sertipik at tanah  yang  terdiri  dari  salinan  buku  tanah  dan  surat  ukur.  Sertipikat  tanah,  oleh karena  itu,  bukan  hanya  sekedar  fasilitas,  melainkan  hak  yang  dijamin  oleh undang-undang  bagi  pemegang  hak  atas  tanah.  Tujuan  penerbitan  sertipik at dalam  pendaftaran  tanah  adalah  agar  pemegang  hak  dapat  dengan  mudah membuktikan  kepemilikannya.  Sertipikat  ini  diterbitkan  sesuai  dengan  data  fisik dan  yuridis  yang  telah  terdaftar.
Namun,  sertipikat  sebagai  alat  bukti  kuat  tidak  bersifat  mutlak.  Menurut  Pasal  32 ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah, sertipikat  merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang  bersifat  kuat,  tetapi  bukan absolut.  Ini  berarti  bahwa  sertipikat  berfungsi  sebagai  alat  bukti  yang  kuat mengenai  data  fisik  dan  yuridis,  kecuali  ada  alat  bukti  lain  yang  membuktikan sebaliknya.
Melihat  permasalahan  yang terjadi,  tanah  bersertipikat  melalui  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap  (PTSL)  diakui  oleh  pihak  lain  yang  membuktikan kepemilikannya  dengan  sertipikat.  Ini  menunjukkan  kelemahan  sistem  publikasi negatif  yang  diterapkan  dalam  sistem  pendaftaran  tanah  di  Indonesia.  Dalam sistem  ini,  negara  tidak  menjamin  kebenaran  data  fisik  dan  yuridis  yang  disajikan, serta  tidak  memberikan  jaminan  penuh  bagi  pemegang  sertipikat.  Akibatnya, pemegang  hak  bisa  saja  menghadapi  gugatan  dari  pihak  lain  yang  merasa dirugikan  oleh  penerbitan  sertipikat  tersebut.  Kondisi  ini  menyebabkan  para pemegang  hak meragukan  keabsahan  sertipikat  yang mereka  miliki.
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  32 ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997,  aturan  ini  hadir  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang sertipikat  tanah  dari  gugatan  pihak  lain,  menjadikan  sertipikat  sebagai  bukti kepemilikan  yang  kuat.  Dalam  ayat  (2),  ditegaskan  bahwa  sertipikat  berlaku
Tumpang  Tindih  Bidang  Tanah...
sebagai  bukti  yang  mutlak  apabila  memenuhi  unsur-unsur  berikut  secara kumulatif:
a) Sertipikat  diterbitkan  secara  sah  atas  nama  orang  atau  badan  hukum;
b) Tanah  diperoleh  dengan  itikad  baik
c) Tanah  dikuasai  secara  nyata;
d) Dalam  jangka waktu  5 (lima)  tahun  sejak diterbitkannya  sertipikat,  tidak  ada yang mengajukan  keberatan  secara  tertulis  kepada  pemegang  sertipikat  dan Kantor  Pertanahan  setempat,  atau  tidak  ada  gugatan  ke  pengadilan  negeri mengenai  penguasaan  atau  penerbitan  sertipikat.  Penelitian  terkait penyelesaian  konflik  sengketa  hak  atas  tanah  akibat  tumpang  tindih kepemilikan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kompleksitas  permasalahan  pertanahan.  Tumpang  tindih  sertipikat  hak atas tanah  yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Pertanahan  dapat  disebabkan  oleh kesalahan  dalam  proses  pendataan  secara  yuridis  maupun  fisik.  Tumpang tindih  yang  menghasilkan  sertipikat  ganda  berdampak  pada  kepemilika n masing-masing  pihak,  yang  akan menuntut  kepastian  hukum  atas  sengketa yang terjadi.
Sehingga  berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  sertipik at para  pemegang  hak  diterbitkan  secara  sah  atau  diakui  keabsahannya  dan  hal ini  menunjukkan  tidak  mengalami  cacat hukum,  tanah  diperoleh  dengan  itikad baik.  Namun  dikarenakan  ada  klaim  atas  bidang  tanah  tersebut  karena  merasa keberatan  dan  mengalami  kerugian  atas  tebitnya  sertipikat  dan  jangka waktunya  masih  dalam  kurun  waktu  5  (lima)  tahun  dari  pelaksanaa n penerbitan.  Maka berbicara  kepastian  hukumnya,  perlu  dilakukan  pembuktia n dan  penelurusan  mengenai  riwayat  tanah  yang  dilakukan  dengan  menyelidik i surat-surat  bukti  hak, umumnya  berupa  akta-akta  dibawah  tangan  (segel-segel) yang  dibuat  pada  masa  lampau,  dengan  demikian  akta  maupun  surat  yang dibuat  pada  masa  lampau  akan  memberikan  pembuktian  dimasa  yang  akan datang  menjadi  peranan  penting  dalam  menentukan  kadar  kepastian  hukum suatu  hak atas.  Namun  jika  permasalan  yang  menjadi  pemicu  tumpang  tindih tersebut  memang  merupakan  kesalahan  pada  praktik,  maka  perlu  diupayakan penyelesaian  masalahnya  antar  pihak,  untuk  dapat  disepakati  penyelesaia n nya tanpa  mengesapimpangkan  atau  bahkan  merugikan  hak  satu  sama  lain,  dan keberpihakan  Kantor  Pertanahan  yang  menerbitkan  sertipikat  tersebut  tentu juga  bertanggung  jawab  melakukan  identifikasi  dengan  sebenar-sebena r nya agar  terjaganya  marwah  kepastian  hukum  terhadap  sertipikat.
Akibat  Hukum  Dalam  Sengketa  Tumpang  Tindih  Pada  Kegiatan  PTSL Dihubungankan Dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021  tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Tumpang  Tindih  Bidang  Tanah...
Dampak  utama  dari  sengketa  tumpang  tindih  terutama  berkaitan  dengan kekuatan  hukumnya,  karena  sertipikat  hak  atas  tanah  menjadi  keinginan  bagi setiap  pemegang  hak  atas  tanah.  Sertipikat  memiliki  beragam  fungsi  bagi pemiliknya,  di  antaranya,  fungsi  utamanya  adalah  sebagai  bukti  yang  kuat, sesuai  dengan  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  C  Undang-Undang  Pokok  Agraria.  Jika terjadi  kesalahan  dalam  penerbitannya,  perlu  dilakukan  perubahan  atau perbaikan  yang  diperlukan.  Namun,  yang  berwenang  untuk  melakukan perbaikan  bukanlah  pengadilan,  melainkan  instansi  yang  menerbitkann ya, yaitu  Badan  Pertanahan  Nasional/Kantor  Pertanahan.  Pihak  yang  merasa dirugikan  dapat  mengajukan  permohonan  perubahan  sertipikat  dengan menyertakan  surat  keputusan  pengadilan  yang menyatakan  kesalahan  tersebut. Upaya  tersebut  dilakukan  agar  tidak  seutuhnya  menjatuhkan  akibat  dari tumpang  tindih  sertipikat  yakni  melemahkan  kepastian  dan  kekuatan pembuktian  sertipika,  dan  upaya  dengan  perubahan  atau  perbaikan  dapat ditempuh  jika bidang  overlapping  atau tumpang  tindih  sebagian  sehingga  tidak perlu  adanya  pembatalan  untuk  menjadikan  salah  satu  sertipikatnya  sebagai bukti  kepemilikan  satu-satunya  yang sah  dan  merugikan  hak satu  sama  lain.
Jika  terjadi  kesalahan  yang  mengakibatkan  overlapping  atau  tumpang tindih  yang  signifikan,  salah  satu  sertipikat  dapat  dibatalkan  melalui  upaya hukum  dalam  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN).  Dalam  hal  ini, Majelis  Hakim  akan  mengeluarkan  surat  putusan  kepada  kepala  Badan Pertanahan  Nasional  setempat  untuk  segera  mencabut  sertipikat  hak  atas  tanah yang bersangkutan.  Dalam  proses  penyelesaian  sengketa  di tingkat  PTUN, para pihak  harus  membuktikan  adanya  keterlibatan  pihak  atau  lembaga  Tata  Usaha Negara  atau  pejabat  Badan  Pertanahan  yang  mengeluarkan  bukti  otentik  yang menunjukkan  bahwa  lembaga  tata  usaha  tersebut  dapat  dituntut  dan membatalkan  produk  hukum  yang  terlambat  dibuat  atau  diterbitkan  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  terhubung  dengan  Peraturan  Pemerinta h Nomor  18 Tahun  2021 tentang  Hak Pengelolaan,  Hak atas Tanah,  Satuan  Rumah Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah,  sebagai  regulasi  yang  mengatur  pendaftar an tanah  sebagai  salah  satu  aspeknya.  Dampak  yang  timbul  dari  tumpang  tindih bidang  tanah  yang bersertipikat  memiliki  keterkaitan  yang erat  dengan  Pasal  64 PP  Nomor  18  Tahun  2021.  Pasal  ini  menyatakan  bahwa  pembatalan  hak  atas tanah  karena  kesalahan  administrasi  hanya  dapat  dilakukan  sebelum  jangka waktu  lima  tahun  sejak  sertipikat  hak  atas  tanah  pertama  kali  diterbitkan,  baik untuk  hak  atas  tanah  yang  belum  dialihkan  maupun  yang  telah  dialihka n, asalkan  pihak  yang  terlibat  dalam  alih  hak  memiliki  niat  baik  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan,  atau  karena  terdapat  tumpang  tindih  hak atas tanah.  Namun,  jika  batas  waktu  lima  tahun  tersebut  telah  terlampaui,  maka pembatalan  harus  dilakukan  melalui  proses  peradilan.
Tumpang  Tindih  Bidang  Tanah...
Berdasarkan  kasus  dalam  penelitian  ini,  yakni  pada  kenyataan  terlihat bahwa  adanya  cacat  administrasi  yaitu  kesalahan  dalam  penunjukkan  tanda batas  bidang  tanah  yang  akan  didaftarkan  melalui  PTSL  dan  berdampak tumpang  tindih  sebagian  atau  selurunya  memenuhi  unsur-unsur  sebagaimana diruaikan  pada  PP 19 Tahun  2021.

## PENUTUP
1. Sertipikat, sebagaimana dijelaskan, menjadi bukti  yang  kuat  atas kepemilikan  hak  atas  tanah  bagi  pemegangnya.  Oleh  karena  itu,  keabsahan sertipikat  yang  dihasilkan  melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  tidak  dapat  disangkal,  meskipun  adanya  tumpang  tindih  sertipik at berdampak  pada  kepastian  hukum.  Ini  sejalan  dengan  sistem  pendaftar an tanah  di Indonesia,  yang menganut  prinsip  publikasi  negatif,  di mana negara hanya  menerima  apa  yang  dinyatakan  oleh  pihak  yang  meminta pendaftaran.  Akibatnya,  sertipikat  dapat  digugat  oleh  pihak  yang  merasa berhak  atas  tanah  tersebut.  Dalam  sistem  publikasi  negatif,  keterangan - keterangan  yang  tercantum  dalam  sertipikat  memiliki  kekuatan  hukum  dan dianggap  benar  kecuali  ada  bukti  yang membuktikan  sebaliknya.
2. Sertipikat,  seperti  yang  dijelaskan,  adalah  bukti  yang  kuat  atas  kepemilik an hak  atas  tanah  bagi  pemegangnya.  Oleh  karena  itu,  keabsahan  sertipik at yang dihasilkan  melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) tidak dapat  disangkal,  meskipun  adanya  tumpang  tindih  sertipikat  berdampak pada  kepastian  hukum.  Ini  sejalan  dengan  sistem  pendaftaran  tanah  di Indonesia,  yang  menganut  prinsip  publikasi  negatif,  di  mana  negara  hanya menerima  apa  yang  dinyatakan  oleh  pihak  yang  meminta  pendafta ra n. Akibatnya,  sertipikat  dapat  digugat  oleh  pihak  yang  merasa  berhak  atas tanah  tersebut.  Dalam  sistem  publikasi  negatif,  keterangan-keterangan  yang tercantum  dalam  sertipikat  memiliki  kekuatan  hukum  dan  dianggap  benar kecuali  ada  bukti  yang membuktikan  sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arie  S  Hutagalung,  Tebaran  Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum  Tanah,  Lembaga Pemberdayaan  Hukum  Indonesia,  Jakarta, 2005.
Boedi  Harsono,  Hukum  Agrarian  Indonesia,  Sejarah Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria,  Isi dan  Pelaksanaannya,  Jilid  1, Djambatan, Jakarta, 2003.
Irawan  Soerodjo,  Hukum  Pertanahan  Hak  Pengelolaan  Ha  katas  Tanah  (HPL) Eksistensi,  Pengaturan  dan Praktik, Laksbang Mediatama,  Yogyakarta, 2014.
I  Gusti  Ayu  Agung  Kosalya,  dkk,  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap (PTSL), Jurnal  Analogi  Hukum,  2022
Setiyo  Utomo,    Problematika  Tumpang  Tindih  Status  Kepemilikan  Tanah,  Jurnal Hukum  Bisnis  Bonum Commune,  Vol.  6 No. 2, 2023.
Tumpang  Tindih  Bidang  Tanah...
Undang-Undang  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945. Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok
Agraria.
Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  atas Tanah, Satuan Rumah  Susun,  dan Pendaftaran  Tanah.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksana  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun  2022  tentang  Pelimpahan  Kewenangan Penetapan  Hak atas Tanah dan Kegiatan  Pendaftaran  Tanah