## KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PARIWISATA DI KALIMANTAN TENGAH

## Bhayu Rhama

## Abstrak
Pembangunan pariwisata sebagai bagian integral pembangunan nasional harus digunakan sebagai media ataupun sarana untuk mensejahterakan warga negara secara berkelanjutan, seperti  yang  tercantum  dalam  Kode  Etik  Kepariwisataan  Dunia  yang  disahkan  di  Chili, Santiago, 1999, bahwa kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorangan maupun secara kolektif, di sisi yang lain kepariwisataan adalah  faktor  pembangunan  berkelanjutan  dan  sebagai  pemakai  warisan  budaya kemanusiaan  serta  sebagai  penyumbang  pengembangan  warisan  budaya  itu  sendiri. Kepariwisataan  juga  harus  digunakan  sebagai  kegiatan  yang  menguntungkan  bagi masyarakat  dan  negara  penerima  wisatawan.  Sumber  Daya  Manusia  Pariwisata  adalah unsur utama dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

## Kata – kata Kunci:
Kebijakan SDM Pariwisata; Pramuwisata; Kode Etik Pramuwisata

## Pengantar
Keberhasilan  pembangunan  pariwisata  sangatlah  tergantung  pada  ketersediaan  dan kualitas sumber daya manusia yang mendukungnya. Sudah banyak pendapat dan teori-teori yang  mengatakan  bahwa  Kalimantan  Tengah  mempunyai  potensi  yang  luar  biasa  untuk pariwisata terutama yang berkaitan dengan alam / Eco-tourism, akan tetapi share holder yang terlibat  di  dalam  pembangunan  tersebut  sangatlah  kurang.  Mulai  dari  penyedia  informasi sampai  dengan  operator  wisata.  Hal  ini  dapat  disebabkan  karena  kurangnya  wawasan masyarakat lokal ataupun lapangan pekerjaan yang memberikan hasil secara instan masih dapat diperoleh masyarakat dengan mudah. Seperti kita ketahui bahwa menciptakan sebuah industri pariwisata tidaklah semudah membalikkan telapak tangan dibandingkan dengan pekerjaan di industri lain seperti tambang ataupun sektor perkebunan. Membuat sebuah industri pariwisata membutuhkan proses yang panjang yang hasilnya akan diperoleh secara bekelanjutan dengan catatan tidak mengeksploitasi lingkungan dan budaya secara berlebihan.
SDM  Pariwisata  yang  menguasai,  serta  memanfaatkan  dan  mengembangkan  ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan pariwisata sangat dibutuhkan karena tuntutan globalisasi yang sudah di ambang pintu. Tuntutan untuk profesionalisme tenaga kerja semakin meningkat bukan hanya antar individu melainkan juga antar Negara yang menjadikan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata sangat penting dan strategis.
Pengembangan  sumber  daya  manusia  pada  hakekatnya  adalah  membangun  manusia seutuhnya, yaitu suatu kesatuan membangun manusia sebagai mahluk sosial dan membangun manusia sebagai sumber daya pelaku pembangunan. Pembangunan manusia sebagai mahluk sosial ditekankan pada harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia yang tercermin pada nilai rohaniah,  kepribadian  dan  kejuangan  serta  aspek  jasmaniah  lainnya  seperti  pendidikan  dan kesehatan  termasuk  keadaan  gizinya. Adapun  pembangunan  manusia  sebagai  sumber  daya ditekankan  pada  etos  kerja  produktif,  keterampilan  dan  keahlian,  kreativitas,  disiplin  dan profesionalisme.
Dengan  demikian  maka  sumber  daya  manusia  pariwisata  yang  dibutuhkan  adalah seseorang yang mempunyai nilai-nilai rohaniah yang mempunyai kepedulian sosial yang tinggi bagi masyarakat di sekitarnya dengan bermodalkan pendidikan yang baik untuk dapat bekerja secara profesional

## Profil SDM Pariwisata yang diperlukan
Dengan  adanya  tingkat  persaingan  yang  semakin  ketat  dari  setiap  negara  untuk mempertahankan  eksistensinya  di  dunia,  maka  setiap  warga  negara  wajib  mempersiapkan profil dirinya untuk berkompetisi dengan deskripsi isu global sebagai berikut:
1. Arus  globalisasi  ditandai  dengan  adanya  arus  informasi  dan  komunikasi internasional yang sangat cepat antar Negara. Keterbukaan, ketergantungan dan saling  pengaruh  pada  berbagai  aspek  kegiatan  ekonomi,  politik,  budaya  dan sebagainya  akan  mempengaruhi  SDM  dalam  usaha  untuk  menguasai pemanfaatan  teknologi  seperti  komputer,  internet  dan  sarana  penyebar informasi  lainnya,  disamping  juga  penguasaan  bahasa  asing  sebagai  tanda seseorang memiliki wawasan internasional
2. SDM Pariwiata harus tanggap terhadap isu-isu lingkungan dimana semua lini dalam dunia industri mulai memperhatikan keberlangsungan kehidupan dunia dengan label ekologi atau menghijaukan kembali bumi ini.
3. SDM  pariwisata  harus  “local  minded”  artinya  harus  mempunyai  kreativitas tersendiri  yang  berbeda  dengan  daerah  lain  untuk  menciptakan  sebuah diferensiasi produk wisata
4. Kemampuan  untuk  mengelola  setiap  unit  manajemen  secara  mandiri  harus ditingkatkan  pada  berbagai  aspek  antara  lain  kemampuan  manajerial, kemampuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  kemampuan penggalian pasar dan potensi masyarakat, kemampuan kerja sama, moral, etika, dan lain sebagainya.
5. Profesionalisme dan menjunjung tinggi kode etik.

## Pramuwisata Sebagai Ujung Tombak SDM Pariwisata Yang Pertama
Pramuwisata  adalah  seseorang  yang  bertugas  memberikan  bimbingan,  penerangan  dan petunjuk tentang objek dan daya tarik wisata yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Guide.  Sebelum  melaksanakan  sebagai  seorang  pramuwisata.  Perlu  diketahui  dan  dipahami tentang tugas dan tanggung jawab pramuwisata yang secara singkat dapat dijelaskan dengan metode SERVICE yaitu:
S => Smile for everyone. (senyum untuk semua orang). E => Excellent in everything to do. (terampil dalam segala hal yang dilakukan) R => Reaching out every guest with hospitality. (memberikan keramahan pada setiap tamu). V => Viewing every guest as special. (semua tamu adalah istimewa). I => Inviting the guest to return. (mengundang tamu untuk datang kembali). C => Creating a warm atmosphere. (membuat suasana menjadi hangat). E => Eye contact that shows we are. (kontak mata yang menunjukkan siapa anda).
Namun  demikian,  tidak  sembarang  orang  dapat  begitu  saja  menjadi  pramuwisata. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pramuwisata. Di Indonesia, syarat- syarat untuk menjadi pramuwisata diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No: KM 82/ PW.102/MPPT-88 pasal 8, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata  No:  Kep-17/  U/  IV/  89  tentang  Pedoman  Pembinaan  Pramuwisata  dan  Pengatur Wisata menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi pramuwista sebagai berikut:
1. Untuk  menjadi  pramuwisata  dan  pengatur  wisata  disyaratkan  memiliki  sertifikat sebagai  hasil  mengikuti  kursus  dan  ujian,  serta  diberikan  tanda  pengenal  (badge) sebagai izin operasional.
2. Materi ujian, bentuk sertifikat, dan tanda pengenal (badge) pramuwisata dan pengatur wisata ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pariwisata.
3. Sertifikat dan tanda pengenal (badge) pramuwisata dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuk.
4. Sertifikat dan tanda pengenal (badge) pramuwisata dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pariwisata atau pejabat yang ditunjuk.
Di  samping  syarat-syarat  tersebut,  seorang  pramuwisata  juga  harus  mempunyai  Etika Pramuwisata yang memiliki definisi sebagai suatu sistem moral, asas-asas dan nilai-nilai serta kemampuan  menjaga  tingkah  laku  pribadi.  Pramuwisata  harus  memberikan  layanan  kepada wisatawan sesuai dengan job deskripsi yang berlaku pada perusahaan terkait, semua wisatawan mempunyai hak yang sama tanpa membedakan ras, warna, gender, umur, status perkawinan, agama, keturunan, atau status sosial.
Adapun Kode Etik Pramuwisata Indonesia ditetapkan melalui Keputusan Musyawarah Nasional I Himpunan Pramuwisata Indonesia dengan Keputusan Nomor 07/MUNAS.I/X/1988, meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Seorang pramuwisata harus menjaga penguasaan diri yang tinggi dan memperhatikan penyajian pribadi termasuk kebersihan dan penampilan,
2. Seorang  pramuwisata  harus  sanggup  menciptakan  suasana  yang  hangat  dan  gembira dan sopan santun yang mencerminkan budaya Indonesia,
3. Seorang pramuwisata harus memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada semua wisatawan dan tidak mengharapkan atau mohon komisi atau hadiah,
4. Seorang  pramuwisata  harus  mengerti  kebudayaan  dan  latar  belakang  wisatawan  dan memastikan  wisatawan  bertingkah  laku  layak  dengan  mematuhi  peraturan-peraturan hokum dan adat istiadat sosial Indonesia dan menghindari keinginan untuk merusak,
5. Seorang  pramuwisata  harus  menghindari  perdebatan  mengenai  agama,  adat  istiadat sosial, diskriminasi rasial dan sistem politik di negara wisatawan,
6. Seorang pramuwisata harus memberikan informasi yang jelas mengenai berbagai aspek tur, bila pramuwisata tidak yakin tentang suatu informasi, ia harus mencari informasi tersebut dan memberitahukannya kemudian,
7. Seorang pramuwisata tidak boleh menjelekkan perusahaan tempatnya bekerja, teman- teman sejawat atau komponen lainnya dari aktivitas wisatawan,
8. Seorang  pramuwisata  tidak  diperkenankan  untuk  membicarakan  masalah  pribadinya dengan wisatawan dengan maksud untuk memperoleh uang atau bantuan lainnya,
9. Pada akhir tur, pramuwisata harus sudah memberikan kesan yang baik pada wisatawan sehingga mereka ingin datang lagi.

## Permasalahan SDM Pariwisata di Kalimantan Tengah
Keadaan  dan  permasalahan  umum  yang  dihadapi  dalam  pengembangan  SDM  Pariwisata  di Kalimantan Tengah yaitu:
1. Kurangnya  jumlah  tenaga  kerja  yang  tersedia,  terlihat  dari  kepadatan  penduduk  di Provinsi  Kalimantan Tengah  tidak  merata  dan  jumlahnya  tidak  banyak.  Penyebaran penduduk Kalimantan Tengah khususnya di daerah pedesaan karena masih kurangnya sarana jalan darat, sehingga daerah sepanjang aliran sungai menjadi daerah pemukiman penduduk. Dengan luas wilayah sekitar 153.564 km 2 , tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2011 mencapai 14 orang per km 2 .
2. Pasar  tenaga  kerja  menurut  data  dari  BPS  Kalteng  juga  ditandai  dengan  tingginya jumlah penduduk yang bekerja dengan persentase penduduk usia kerja  yang bekerja mencapai lebih dari 90  persen. Akan tetapi menurut kelompok sektor, pilihan bekerja disektor primer (pertambangan dan perkebunan) mendominasi pasar kerja (60 persen) pada tahun 2011, diikuti sektor tersier (perdagangan, jasa dan rumah makan) 31 persen dan sisanya bekerja di sektor sekunder. Komposisi tersebut tidak banyak mengalami perubahan selama 2009-2011.
3. SDM Pariwisata di sektor pemerintah sendiri masih kurang kompeten karena sebagian besar belum mendapat pendidikan pariwisata yang memadai. Hal ini dapat disebabkan antara  lain  karena  prosedur  penerimaan  pegawai  yang  kurang  sesuai  dengan kompetensinya.
4. Di  sektor  swasta,  beberapa  permasalahan  yang  ditemukan  antara  lain:  pendataan ketenagakerjaan  masih  kurang  memadai  sehingga  tenaga  kerja  yang  pernah dikursuskan  atau  disekolahkan  perusahaan  dalam  bidang  pariwisata  tidak  terdeteksi oleh pemerintah.
5. Banyak  SDM  dalam  bidang  pariwisata  yang  menganggap  bahwa  pola  karier  dalam perusahaan pariwisata tidak jelas karena banyak perusahaan swasta masih merupakan perusahaan keluarga yang cenderung tertutup dan memperkerjakan tenaga professional hanya untuk alasan administratif.
6. Keterbatasan  jumlah  dan  sarana  pendidikan  pariwisata  yang  professional  tidak memadai. Hal ini dapat dilihat dengan tersedianya pendidikan pariwisata formal hanya pada  tingkat  SMK  yang  jumlahnya  tidak  banyak  dan  tidak  adanya  pendidikan pariwisata  di  tingkat  Perguruan  Tinggi.  Sedangkan  untuk  pendidikan  informal  juga masih jarang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

## Kesimpulan
Pembangunan Pariwisata harus dimulai dengan pembangunan SDM Pariwisata. Jumlah maupun klasifikasi masyarakat yang dapat diharapkan berpartisipasi aktif dalam pembangunan pariwisata  masih  amat  sangat  terbatas,  sehingga  diklat  non  pegawai,  pelatihan  ketrampilan masyarakat di bidang pariwisata, maupun kegiatan penyuluhan pariwisata perlu ditingkatkan secara nyata, terencana dan sungguh-sungguh.
Sejalan dengan proses pembangunan pariwisata yang berdimensi waktu panjang, maka pengembangan  pariwisata  harus  dilaksanakan  secara  sungguh-sunguh  dan  dikondisikan dengan  ketersediaan  SDM  Pariwisata  sehingga  perencanaan  pariwisata  dapat  dibuat  dengan matang dan dilaksanakan secara professional secara berkelanjutan.
Kebijakan pengembangan SDM Pariwisata dapat dimulai dari dua sektor, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta mapun masyarakat. Kebijakan tersebut antara lain:
Sektor Pemerintah:
1. Memperbaiki komposisi sumber daya manusia pariwisata dengan cara merekrut tenaga-tenaga  berpendidikan  pariwisata  untuk  mengisi  kebutuhan  instansi pemerintahan yang terkait dengan skala prioritas pendidikan
2. Melaksananakan  mutasi  dalam  dinas  pariwisata  setelah  lima  tahun    dengan harapan  bahwa  pelayan  publik  yang  ada  dapat  memahami  secara  dalam kebijakan pariwisata di daerahnya
3. Menempatkan sumber daya manusia  yang memiliki  semangat,  etos  kerja dan kemampuan  koordinasi  yang  tinggi  di  dinas  pariwisata  dikarenakan kompleksnya sinergi yang dibutuhkan dalam membangun pariwisata
4. Merubah  image  dari  pelayan  publik    yang  ditempatkan  di  Dinas  Pariwisata bahwa tempat itu bukanlah sebagai batu loncatan untuk ditempatkan di  dinas lain yang lebih seksi di sektor primer (pertambangan, perkebunan, kehutanan)
5. Meningkatkan penyelenggaraan diklat yang efektif bagi pegawai yang baru saja masuk dalam dinas pariwisata untuk  menyiapkan sumber daya manusia  yang berkualitas dan memperbesar kreativitas
6. Melaksanakan  pembinaan  mental  kepada  sumber  daya  manusia  yang  ada  di dinas  pariwisata  karena  menyentuh  semua  lapisan  masyarakat  dengan  tujuan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan
Sektor Swasta dan Masyarakat:
1. Mendorong  adanya  kelompok  sadar  wisata  di  setiap  desa  ataupun  kelompok masyarakat  yang  lebih  kecil  dengan  harapan  bahwa  mereka  sebagai  duta pariwisata  untuk  setiap  wilayahnya  masing-masing  Adapun  tugas  dan  fungsi utama  dari  kelompok  sadar  wisata  adalah  memberikan  penyuluhan  kepada masyarakat  di  sekitarnya  untuk  mewujudkan  lingkungan  mereka  nyaman ditempati.
2. Meningkatkan  kapasitas  institusi/lembaga  diklat  melalui  kerja  sama instansional,  termasuk  dengan  asosiasi  pariwisata,  lembaga  swadaya masyarakat, lembaga diklat swasta dan lembaga pendidikan
3. Memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada  masyarakat  dan  swasta untuk  melaksanakan  diklat,  yang  didukung  standardisasi,  akreditasi  dan sertifikasi sebagai upaya pembinaan dan pengendalian mutu.
4. Melaksanakan  uji  ketrampilan  bagi  karyawan  berpengalaman  untuk memberikan kesetaraan sertifikat guna memenuhi ketentuan penggunaan tenaga teknis khususnya pramuwisata
5. Menetapkan  kualifikasi  pemenuhan  dan  pengembangan  tenaga  kerja  pada jenjang karier, termasuk memanfaatkan hasil diklat pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menetapkan  sertifikasi  pariwisata  sebagai  sebuah  syarat  untuk  bekerja  di instansi terkait termasuk dalam menduduki jabatan dan meniti karier.
Demikianlah  garis  besar  yang  sekiranya  dapat  diwujudkan  untuk  meningkatkan  dan mendorong  pembangunan  pariwisata  di  Kalimantan  Tengah  melalui  pengembangan SDM  Pariwisata  dengan  tetap  melihat  perkembangan  di  masa  yang  akan  dating  dan tidak lepas dari kebijakan pemerintah di sektor yang lain.

## Referensi
Mathis L. R and Jackson H. J (2006) Human Resource Management, 10 th ed , Salemba Empat, Jakarta, Indonesia
Bright,  D.  and  Parkin,  B.  (1997) Human  Resources  Management:  Concepts  &  practices,
Sunderland: Business Education Publisher.
Legge, K. (1995) Human Resources Management, London: Macmillan Press LTD. Storey, J. (1995) Human Resources Management: A critical text, London: Thompson Business
Press.
Badan  Pusat  Statistik, Penduduk  dan  Tenaga  Kerja ,  BPS.  9  Januari  2013.
<http://kalteng.bps.go.id/sektoral-25-penduduk-dan-tenaga-kerja.html>.
Kaswan (2011) Pelatihan dan  Pengembangan untuk Meningkatkan Kinerja  SDM , Alfabeta, Bandung, Indonesia
Jasfar, F. (2012) 9 Kunci Keberhasilan Bisnis Jasa, SDM, Inovasi dan Kepuasan Pelanggan , Salemba Empat, Jakarta, Indonesia
Yoeti O. A. (2006), Tour and Travel Marketing 2 nd ed , Pradnya Paramita, Jakarta Indonesia
Himpunan Pramuwisata Indonesia, Kode Etik Himpunan Pramuwisata Indonesia , HPI Online.
9 Januari 2013. < http://www.hpionline.org/code-ethics.html>.