Vol. 9 (1) : 42 - 50

## ANALISIS BENTUK KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT DESA GATTARENG KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG
(Institutional Form analysis Farmers of People’s forests in the village of Gattareng the district of Marioriwawo Soppeng)

## Yusran, Muhammad Alif K.S, Muh. Aswan, Adrayanti Sabar
Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar Jl. PerintisKemerdekaan Km.10, Makassar
Email:yusranforest@yahoo.com
Abstract
This present research aims to identify related actor, in the formation and development farmers by  the  format  rules,  format  relation  and  important  role  management  of  people  forests  in  the village  of  Gattareng.  The  result  of  this  research  is  to  give  inforaton  for  the  farmers  about Institutional Form analysis of the people forests by the form, format relation and important role management of the people forests. In addition, this research is conducted in October – November 2017.  The  research  site  is  in  gattareng  village,  Marioriwawo  district,  Soppeng  regency.  The methods of data collection used in this research are observation and interview. Based on research results it was concluded that related actor in establishment and development farmers of the people forests  is  the  farmers,  village  head  in  the  village  of  Gattareng,  Forestry  service  in  soppeng regency and the peopleof the farmers. In the formation Baccewe farmers the village of gattareng Mr.  Bide  is  the  had of  the  farmers  make  a  formal  role  and  activties  by  Baccewe  farmers.  The formal role of Baccewe Farmers is, the membership of farmers where in the membership must have a farmers, meeting for the membership of the farmers must twice for a week and all of the applicable regulation have a sanctions. Important role  the management of people forests in the Village of Gattareng basically for public welfare of the people around the forests. Forestry service and agriculture servise in Soppeng regency do sustainable development of forest resources. By doing policy  forest  management  optimize  premises  active  engagement  from people  around  the forest whose life depends on the forest. The goal is to improve people’s welfare
Keyword: Farmers, Institutional, People Forests, ,

## PENDAHULUAN
Hutan  adalah  salah  satu  sumberdaya alam yang penting, baik ditinjau dari segi ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Undang-undang  No.  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  menjelaskan  bahwa hutan  adalah  suatu  kesatuan  ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam  hayati  yang  didominasi  oleh pepohonan  dalam  persekutuan  alam lingkungannya,  yang  satu  dengan  yang lainnya  tidak  dapat  dipisahkan  (Satria, 2016).
Pengelolaan  hutan  rakyat  umumnya belum mengacu pada aspek-aspek manajemen  hutan  secara  lestari.  Menurut Awang  dkk.(2007)  pengelolaan  hutan rakyat  masih  berbasis  pada  tingkat keluarga karena setiap keluarga melakukan pengembangan dan pengaturan secara terpisah. Pada umumnya dalam pengelolaan hutan rakyat belum terbentuk organisasi yang professional  dan  belum  ada  perencanaan yang baik. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan hutan rakyat
(penanaman,  pemeliharaan,  penebangan dan pemasaran) ditentukan oleh kebijakan masing-masing  keluarga,  sehingga  tidak ada  jaminan  dari  petani  hutan  rakyat terhadap  kontinuitas  pasokan  kayu  bagi industri.
Penguatan  kelembagaan  pengelolaan diperlukan  untuk  menjamin  kelestarian hasil  hutan  rakyat  sehingga  terbentuk aturan  internal  yang  mengatur  sistem pengelolaan  hutan  yang  disepakati  oleh setiap anggotanya (Hindra 2006). Melalui kelembagaan  itulah  setiap  pihak  terkait dapat bersama-sama mengkaji dan mencari  jalan  keluar  dari  setiap  masalah yang  dihadapi.  Pengaturan  hasil  hutan rakyat yang dilakukan melalui mekanisme kelompok dan musyawarah dapat membangun  kesepahaman  pemilik  hutan rakyat  dan  kelompok,  sehingga  terwujud suatu  kesepakatan  dalam  pengelolaan hutan  menuju  kepada  kelestarian  hutan rakyat dan kesejahteraan masyarakat.
Melihat  pentingya  peranan  hutan, maka pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap pembangunan hutan rakyat. Pada praktek hutan rakyat dapat dikelompokkan  atas  hutan  rakyat  yang berbasisi  pada  komoditas  kayu,  hutan rakyat dengan komoditas non kayu seperti kakao. Hutan rakyat yang saat ini menjadi perhatian  dalam  pembangunannya  adalah hutan rakyat yang berbasis pada komoditas non kayu, untuk ini pengembangan  hutan  rakyat  di  lapangan saat  ini  adalah  lebih  di  fokuskan  pada hutan  rakyat  kakao,  hutan  rakyat  coklat dan hutan rakyat campuran (Adi, 2011).
Kelembagaan  meliputi  dua  yaitu, kelembagaan pemerintah dan kelembagaan non pemerintah yang terlibat
dalam  pengelolaan  hutan  rakyat,  dimana kelembagaan  pemerintah  sebagai  suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat  atau  organisasi  yang  saling mengikat  yang  dapat  menentukan  bentuk hubungan  antara  manusia  atau  antara organisasi (Adi, 2011). Kelembagaan hutan  rakyat  yang  strukturnya  ada  yang terwujud  dan  ada  yang  tidak  terwujud, namun  dalam  penerapannya  ada  aturan- aturan  social  yang  mengikat,  memeliki norma dan nilai social bagi pemilik lahan (Mayer dan Green, 2012).
Untuk  memperoleh  gambaran  aktor yang  terkait  dalam  pembentukan  dan pengembangan  kelompok  tani  hutan rakyat, maka dilakukan penelitian tentang kelembagaan  hutan  rakyat  di  Desa
Gattareng Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

## BAHAN DAN METODE

## Alat dan Bahan
Pada penelitian ini menggunakan alat dan  bahan  yang  terdiri  atas  Kamera, Perekam  Suara,  Alat  Tulis  Menulis  serta Kuisioner atau daftar pertanyaan.

## Metode Pelaksaan Penelitian
Populasi  dalam  sampel  yang  diambil sebanyak  30  orang  yang  merupakan anggota  kelompok  tani  yang  memiliki lahan  lebih  dari  1  ha.  Data  yang  diambil berupa  data  primer  dengan  metode observasi  dan  wawancara  serta  data sekunder  dengan  metode  studi  pustaka atau  diambil  dari  buku-buku  serta  jurnal terkait penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aktor yang Terkait dalam Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Tani Hutan Rakyat
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aktor yang terkait dalam pembentukan dan
pengembangan kelompok tani hutan rakyat yaitu kelompok  tani,  kepala  desa,  Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan Kabupaten Soppeng. Tabel 1 : Daftar nama responden No Keterangan Responden Tanggal 1 Kepala desa 21-08-2017 2 Ketua kelompok tani 21-08-2017 3 Sekertaris kelompok tani 21-08-2017 4 Seksi  penanaman  kelompok tani 21-08-2017 5 Seksi  pemeliharaan  kelompok tani 21-08-2017 6 Seksi  penanaman  kelompok tani 21-08-2017 7 Staf  dinas  kehutanan  Kab. Soppeng 2-09 2017 8 Staf  dinas  pertanian  Kab. Soppeng 6-09-2017 Hasil wawancara terhadap responden tabel diatas  disimpulkan sebagai berikut Kelompok Tani
Kelompok  tani  menegelola  hutan rakyat  agar  meniadakan  sistem  tanah lapang  yang  selama  ini  merugikan masyarakat.  Selain  itu  diadakan  juga sistem  kerjasama  yang  berupa  masukan program-program  pemerintah  baik  yang berkaitan  langsung  dengan  pembangunan hutan  rakyat,  sehingga  kelompok  tani mendapat  bantuan  dari  Dinas  Kehutanan Soppeng  berupa  bibit  dan  pembinaan tentang hasil yang sudah dicapai. Dengan terbentuknya  kelompok  tani  Beccewe, maka  hutan  rakyat  di  Desa  Gattareng dapat  dikelolah  dengan  baik  (wawancara responden 2, 3).
Sejarah Terbentuknya Kelompok Tani Beccewe
Pembentukan kelompok tani beccewe pada  awal  di  berikan  dana  dari  Pak
Kamaruddin
Muhammad sehingga kelompok  tani  beccewe  dapat  terbentuk dan  di  berikan  kepercayaan  kepada  Pak Bide sebagai ketua kelompok tani. Beliau tidak  menginginkan  adanya  petani-petani yang hanya ingin memeperoleh keuntungan  dengan  cara  apapun  tanpa memikirkan petani lainnya yang kehidupannya  berada  di  bawah  taraf (wawancara responden 2, 3).
Kelompok tani Beccewe ini terbentuk pada  tanggal  23  Agustus  1977,  yang  di prakarsai oleh Pak Kamaruddin Muhammad dengan jumlah kelompok tani 80  orang  dengan  luas  lahan  dengan  luas lahan yang di garap mencapai 51,50 ha.
Tabel  2.  Proses  pembangunan  Hutan
Rakyat  di  Desa  Gattareng Kec. Marioriwawo, Kab.Soppeng. No Waktu Proses pembangunan hutan rakyat Pihak yang berperan 1 1975 Awal untuk mengubah lahan yang terlantar menjadi  hutan rakyat Kamarullah Muhammad 2 23 Agustus 1977 Terbentuknya kelompok  tani beccewe dinas kehutanan soppeng pak Bide ( ketua kelo mpok tani Beccewe ) 3 25 Agustus 1977 Bantuan  bibit sebanyak 10.000 bibit Dinas kehutanan 4 16 Novemb er 1997 Penanaman awal, jarak tanam  5m  x 5m (sengong/ Albi zia  Falcataria ) dan  3m  x  3m
(Coklat/ Theobroma cacao L. ) Klp  tani  Beccewe, Dinas pertanian

## Kelembagaan Kelompok Tani
Kelembagaan  kelompok  tani  pada hutan  rakyat  di  Desa  Gattareng  memiliki tahapan  dalam  menegelola  hutan  rakyat antara lain kepemilikan lahan, pengelolaan lahan, pemeliharaan tanaman dan pengumutan hasil.

## Kepemilikan Lahan
Lahan  yang  telah  digarap  sekarang 51,50  Ha  dengan  jumlah  anggota  75 orang. Setiap anggota memiliki lahan 0,50 Ha  sampai  1,00  Ha  bahkan  ada  yang memiliki  lahan  seluas  2,00  ha  untuk  di kelolah,  seiring  berjalannya  waktu  Pak Bide  memeperhatikan  perkembangan- perkembangan  apa  saja  yang  dihasilkan oleh anggotanya. Pengusulan dan
pemberian  surat  pemeberitahuan  pajak terutang  pada  setiap  anggota  did  dukung oleh  Kepala  Desa  Gattareng  dan  Dinas Kehutanan.
Tabel  3.  Penggolongan  responden
berdasarkan  luas  lahan hutan rakyat. No   Luas lahan hutan rakyat Jumlah responden Persentase 1 0,50 ha 48 64 2 1,00 ha 26 34,66 3 2,00 ha 1 1,33 Jumlah 75 100,00

## Pengelolaan Lahan
Salah  satu  tujuan  awal  pembuantan hutan  rakyat  ini  adalah  untuk  memenuhi kebutuhan    hidup  masyarakat  yang  tidak mampu,  sehingga  dalam  penerimaan anggota  betul-betul  dipilih  yang  masih dalam  taraf  kemiskinan.  Dalam  hal mengelolah  lahan  telah  diberikan  suatu kepercayaan bahwa mereka akan menglolah  lahannya  dengan  baik,  karena dalam  hal  ini  semua  anggota  adalah masyarakat miskin maka mereka
mengelola  lahannya  sendiri-sendiri  tanpa diberikan  kepada  orang  lain  untuk mengelolahnya,  namun  jika  ada  lahan yang  digarap  atau  dikelola  oleh  orang yang  bukan  merupakan  miliknya  maka diantara  mereka  telah  terjadi  suatu kesepakatan  yang  harus  dipatuhi,  seperti bagi hasil antara si pengelolah dan pemilik lahan.

## Pemeliharaan Tanaman
Kegiatan  yang  pertama  dilakukan adalah  pembersihan  lokasi  oleh  anggota secara  gotong  royong  dengan  mengguna cara  yang  manual,  dan  memebersihkan herbisida, pemasangan ajir dan pembuatan piringan tanaman.

## Pemungutan Hasil
Hingga saat ini setelah kurang lebih 5 tahun  berdirinya  hutan  rakyat  tersebut, hasil  yang  diperoleh  untuk  tanaman Albizia  Falcataria belum  ada,  namaun untuk  tanaman  semusim atau Theobroma cacao  L. sudah  diperoleh  hasilnya, meskipun  hanya  di  rasakan  mulai  pada tahun  ke  3.  Hasil  yang  diperoleh  dari tanaman Theobroma cacao L. itu ada yang dijual  dan  ada  yang  dikomsumsi  untuk dibibit kembali.

## Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan Kabupaten Soppeng
Dinas Kehutanan Kabupaten Soppeng memiliki    peran  tertentu  untuk  kelompok tani Beccewe yaitu memberikan sejumlah tanaman untuk di kelola pada hutan rakyat yang  terdapat  pada  lokasi  penelitian. Adapun  tanaman  yang  di  berikan  kepada kelompok tani berupa tanaman
Theobroma cacao L. (wawancaraa responden  7).  Dinas  Kehutanan  juga memberikan bantuan bibit yang berjangka pendek  untuk  di  tanam  disela-sela
Vol. 9 (1) : 42 - 50
tanaman  kayu  yang  sudah  di  tanam sebelumnya dengan tujuan agar kelompok tani dapat memanfaatkan hasil dari hutan rakyat.
Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng Dinas  Pertanian  Kabupaten  Soppeng mengemukakan bahwa
kegiatan kelompok  tani  Beccewe  adalah  dengan memberikan  berbagai  bimbingan  dan penyuluhan  tentang  kelembagaan  yang dilaksanakan  2  kali  dalam  sebulan  yang bertujuan  untuk  memperlancar  kegiatan kelompok  tani  dalam  mengembangkan hutan  rakyat.  Selain  itu  Dinas  Pertanian juga berfungsi sebagai penghubung antara Dinas  Kehutanan  dengan  kelompok  tani, tentang  hal-hal  yang  menyangkut  dalam hal pencarian dana, serta membantu dalam hal memfasilitasi segala yang dibutuhkan kelompok.  Penyuluhan  yang  diberikan berupa  pemberian  pengetahuan  tentang pengembangan  hutan  rakyat,  selain  itu juga  menanamkan  rasa  percaya  diri  dan semangat kepada semua anggota kelompok  tani  karena  mereka  biasanya, merasa  malu  akan  diri  dan  keadaan  yang sebagian  dari  anggota  buta  huruf. Memeberikan kenyakinan kepada mereka bahwa  tidak  selamanya  orang  buta  huruf itu akan menjadi yang terbelakang.

## Kepala Desa
Adanya  Kepala  Desa  di  lokasi penelitian  ini  sangat  penting  karena menjadi  penghubung  antara  masyarakat, kelompok  tani  dan  Dinas  Kehutanan. Peranan  seorang  kepala  desa  perantara dalam  mengubungkan  individu  atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan  bantuan  atau  layanan masyarakat,tetapi  tidak  tahu  dimana  atau bagaimana  mendapat  bantuan  dari  Dinas
Kehutanan, sehingga kepala desa memajukan  pendapat  kepada  kelompok tani  untuk  membuat  proposal  untuk diajukan  kepada  Dinas  Kehutanan  dan memberikan  bimbingan  sehingga  dapat menerima  bantuan  bibit.  Bimbingan tersebut  berupa  memeberikan  usulan meneegenai bagaimana struktur organisasi yang  bisa  dikembangkan  dalam  suatu organisasi  atau  kelompok,  memberikan masukan mengenai apa saja yang pantas di kembangkan dalam suatu kelompok serta penanganan surat-surat, pembuatan anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah tangga.

## Masyarakat Anggota Kelompok Tani
Salah  satu  dari  anggota  masyarakat yaitu  Bapak  Heri  yang  juga  merupakan sekertaris  mengemukakan  bahwa  salah satu  peran  dari  masyarakat  adalah membangkitkan kesadaran anggota masyarakat.  Membangkitkan  kesadaran masyarakat agar mau berpartisipasi dalam kelompok  tani  dan  dapat  merasakan bagaimana  perasaan  mereka  setelah terlibat  dengan  kelompok  tani  tersebut, karena  sebelumnya  tidak  ada  kesadaran dari masyarakat  tentang bagaimana pembentukan  dan  pengembangan  hutan rakyat  untuk  kedepannya,  yaitu  dengan cara mengajak mereka  untuk  ikut  terlibat dalam pembangunan hutan rakyat,
memeberikan  pengertian  tentang  dampak dari pembangunan hutan rakyat
(wawancara responden 2).
Bentuk  Aturan  Formal  dan  Kegiatan Kelompok Tani Bentuk Aturan Formal
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara responden 1, 2 dan 3 bentuk aturan formal mencakup  hal-hal  seperti,  keanggotaan
kelompok  tani,  pertemuan  rutin  dari kelompok  tani  dan  sanksi.  Bentuk  aturan formal dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4. Bentuk aturan formal kelompok tani. No   Keanggotaan Kelompok Tani Pertemuan Kelompok Tani Sanksi 1 Dalam keanggotaan harus ada kelompok tani Pertemuan anggota kelompok tani di lakukan 2 kali dalam 1 bulan Semua aturan memiliki sanksi tersendiri 2 Jumlah anggota setiap saksi harus di tentukan Tempat pertemuan sudah di jadwal dari pertemuan sebelumnya Bentuk sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan 3 Anggota yang keluar tanpa aturan diberi sanksi yang setimpal Bila ada anggota yang terlambat maka akan diberi sanksi
Bentuk  aturan  formal  kelompok  tani dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa  setiap  kelompok  tani  memiliki aturan masing-masing, bagi kelompok tani yang melanggar aturan dari kelompok tani itu sendiri maka akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

## Kegiatan Kelompok Tani
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh kelompok  tani  Beccewe  adalah  sebagai berikut:
Pertemuan rutin kelompok tani
Beccewe
Berdasar  hasil  wawancara  kelompok tani  pertemuan  rutin  dilakukan  2  kali sebulan, dengan dihadiri penyuluhan dari Dinas  Pertania  serta  Dinas  Kehutanan
Kabupate  Soppeng,  yang  dibicarakan dalam  pertemuan  ini  adalah  masalah- masalah  teknis  di  lapangan,  seperti bagaimana  cara  atauran-aturan  dalam pemberian pupuk, masalah pemeliharaan, pemangkasan yang baik dan lain-lain yang dianggap perlu.

## Perbaikan administrasi kelompok yang difasilitas oleh pihak lain
Kelompok-kelompok  yang  ada  di masyarakat  pada  dasarnya  merupakan modal sosial, karena adanya unsur norma dan  nilai  dalam  kelompok  tani  serta adanya unsure kepercayaan yang merupakan  suatu  ciri  modal  social. Perbaikan-perbaikan  administrasi  yang dilakukan  lebih  banyak  melibatkan  pihak yang  lain  karena  keadaan  kelompok  tani yang  masih  terdapat  anggota  yang  buta huruf,  maka  perlu  didampingi  dalam urusan  administrasi  kelompok,  dengan cara  diberikan  contoh  bagaimana  cara membuat  administrasi  yang  baik  dan benar. Salah satu contohnya adalah dalam pembuatan  AD/ART  yang  di  bantu  oleh penyuluh petanian dan kehutanan.

## Pembuatan  kesepakatan  atau  aturan kelompok
Dalam  kelembagaan  kelompok  tani beccewe  tidak  berdiri  begitu  saja,  namun untuk mengelolah jalannya kelompok tani dibuatlah aturan baik tertulis maupun tidak tertulis  yang  secara  umum  mengatur masalah  kewajiban  dan  hak  anggota kelompok  tani,  aturan  itu  mereka  sebut dengan  Anggaran  Dasar  (AD)  dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
Pembuatan  secretariat  kelompok  dan pondok kerja secara swadaya kelompok.
Pembuatan secretariat kelompok yang dilakukan  secara  swadaya  merupakan salah satu sarana dalam menyatukan setiap anggota  kelompok,  selain  itu  dengan adanya  secretariat  maka  ada  tempat  bagi anggota  kelompok tani  dalam  melakukan semua  kegiatan  kecuali  kegiatan  di  lahan atau  lapangan.  Pembuatan  pondok  kerja yang  juga  dilakukan  secara  swadaya  di lahan  masing-masing  yang  digunakan sebagai tempat tinggal sementara diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam kegiatan panen, pembersihan lahan dan merawat tanaman.

## Format Relasi
Dari hasil penelitian aktor yang terkait dalam  pembentukan  dan  pengembangan kelompok  tani  berdasarkan  format  relasi yaitu  dinas  kehutanan,  dinas  pertanian, kepala desa, kelompok tani dan masyarakat  yang  berada  disekitar  hutan dimana  semuanya  memiliki  hubungan atau  keterkaitan.  Hubungan  format  relasi tersebut  dapat  dilihat  pada  gambar dibawah ini.

## Gambar 2. Hubungan format relasi
Keterangan :
: Kerjasama
: Struktural : Akomodatif
Kelompok  tani  Beccewe  dalam pelaksanaan tidak berjalan sendiri namun ada bantuan dari LSM yang mendampingi sejak tahun 1978. LSM tersebut bernama Ampera  soppeng  dengan  bantuan  berups pengembangan  kelembagaan  kelompok tani.  Keberadaan  LSM  ini  sangat  di perlukan karena banyak kegiatan-kegiatan yang  membutuhkan  bantuan  dari  LSM, diantaranya keranganya pengetahuan anggota  dalam  hal  urusan  administrasi, selain itu memberikan baerbagai penyuluhan-penyuluhan  tentang  apa  itu hutan rakyat serta bagaimana pelaksanaanya  yang  baik  dan  bagaimana cara  pengembangan  hutan  rakyat,  selain itu  juga  menjadi  pendamping  sekaligus penghubung  dengan  Dinas  Kehutanan dalam  menyelesaikan  berbagai  urusan yang  berhubungan  dengan  kebutuhan kelompok tani dalam pembangunan hutan rakyat.
Dinas  Kehutanan  dan  Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng bekerjasama dalam memeberikan informasi dan penyuluhan kepada kelompok tani. Di mana Dinas Kehutanan menyampaikan  cara  pembentukan  dan pengembangan  hutan  rakyat  dan  Dinas Pertanian  yang  terjung  langsung  pada Desa  Gattareng  untuk  menyangpaikan kepada kelompok tani Beccewe.
Peran Penting Pengelolaan Hutan Rakyat di Desa Gattareng
Peran  penting  pengelolaan  hutan rakyat  di  Desa  Gattareng  pada  intinya untuk  kesejahtraan  masyarakat  sekitar hutan.  Dinas  Kehutatan  dan  Dinas Petanian  Kabupaten  Soppeng  melakukan pembangunan  sumberdaya  hutan  secara lestari.  Dengan  melakukan  kebijakan
Masyarak at D. Pertani K D. Kehuta Kpl. Desa LS
pengelolaan hutan dengan mengoptimalkan  keterlibatan  aktif  dari masyarakat sekitar hutan yang kehidupannya  bergantung  pada  hutan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hutan rakyat di
Desa  Gattareng  menjadi  salah  satu  solusi perekonomian dengan pemberdayaan masyarakat  yang  mempunyai  lahan, mengatur ekosistemnya dan meningkatkan sisi komersialnya. Bagaimana  kelompok  tani  Beccewe berkontribusi terhadap kebijakan
pemerintah  dan  Dinas  Kehutanan  untuk membantu masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan  hidup  mereka  melalui pemanfaatan hutan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian
disimpulkan  bahwa  aktor  yang  terkait dalam  pembentukan  dan  pengembangan kelompok  tani  hutan  rakyat,  yaitu kelompok  tani,  kepala  Desa  Gattareng, Dinas Kehutanan Kabupaten Soppeng dan Dinas  Pertanian  Kabupaten  Soppeng. Bentuk  aturan  formal  Kelompok  Tani Beccewe  yaitu,  peretemuan  anggota kelompok tani dilakukan 2 kali dalam satu minggu  semua  peraturan  yang ada  dalam AD  dan  ART  memiliki  sanksi  tersendiri, dan  setiap  anggota  yang  keluar  dari Kelompok Tani Beccewe tanpa izin diberi saksi yang setimpal dengan pelanggarann yang dilakukan. Aktor yang terkait dalam pembentukan dan
pengembangan kelompok  tani  berdasarkan  format  relasi yaitu  Dinas  Kehutanan,  Dinas  Pertanian Kabupaten Soppeng, Kepala Desa
Gattareng,  Kelompok  Tani  Beccewe, masyarakat  yang  berada  disekitar  hutan dan  LSM  Ampera  soppeng  semuanya
memiliki  hubungan  atau  keterkaitan  satu sama  lain.    Peran  penting  pengelolaan hutan  rakyat  di  Desa  Gattareng  pada intinya  untuk  kesejahtraan  masyarakat sekitar hutan.

## SARAN
Adapun saran kelompok tani Beccewe  dalam  mengelola  Hutan  Rakyat adalah sebagai berikut:
a. Metode  pendampingan  oleh  Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian Kabupaten  Soppeng  dalam  suatu kegiatan  agar  menggunakan  metode pendampingan  langsung  di  lapangan dalam proses pengelolaan Hutan Desa.
b. Dinas  Kehutanan  agar  mealakukan monitoring rutin untuk melihat
langsung kegiatan kelompok tani dalam mengelola  potensi  hutan  rakyat  Desa Gattareng.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, I. R. 2011 . Pemberdayaan,
Pengembangan  Masyarakat  dan Intervensi  Komunitas .  (  pengantar pada  pemikiran  dan  pendekatan praktis). Fakultas Ekonomi, Universitas indobesia. Jakarta.
Awang,  S.  A.  2002. Usaha  Tani  Hutan Rakyat  dan  Hutan  Kemsyarakatan . Pusat Kajian Hutan Rakyat ( center for  community  forestry  studies  ). Fakultas Kehutanan. UGM. Hindra B. 2006. Potensi dan Kelembagaan Hutan Rakyat. Prosiding  Seminar  Hasil  Litbang Hasil  Hutan  2006  "Kontribusi Hutan Rakyat dalam Kesinambungan Industri Kehutanan".  Bogor  (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan.
Mayer, R. R. Dan Green, Wood, E. 1980 .
Rancangan  Penelitian  Kebijakan Sosial. Penerbit  Pustekom  Dikbud dan CV. Rajawali, Jakarta.
Satria,  H.R.  2016. Pengelolaan  Hutan Berbasis  Masyarakat  pada  Hutan Nagari  Di  Jorong  Simancung
Nagari ALam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan . Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang