## Al-Risalah
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Penanggung Jawab
Muhammad Hasbi Umar

## Penyunting Ahli
A. Husein Ritonga (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)
M. Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Mohd Roslan bin Mohd Nor (University of Malaya, Malaysia) Jhoni Najwan (Universitas Jambi) Bahrul Ulum (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Subhan (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Erdianto Effendi (Universitas Riau)

## Penyunting Pelaksana
Sayuti (Ketua) Zulqarnain (Anggota) M. Zaki (Anggota)
Editor Bahasa Inggris : Agus Salim Editor Bahasa Arab : Hermanto Harun
Tata Usaha
Choiriyah Siti Asnaniyah
M. Fathurrahman
Alamat Redaksi :
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Jambi-Muarabulian KM. 16 Simp. Sungaiduren, Muarojambi-Jambi
Telp/Fax. (0741) 582021, e-mail: jurnal.alrisalah@gmail.com
Al-Risalah adalah jurnal ilmu syariah dan hukum (JISH) yang terbit dua kali setahun. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak 2001. Kehad- iran JISH ini diharapkan sebagai ruang pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, intelektual, aktivis, dan mahasiswa) yang konsen terhadap perkembangan ilmu syariah dan ilmu hukum.

## Volume 12, No. 2, Desember 2012                                           ISSN: 1412-436X
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
ii

## DAFTAR ISI

## Iiz Izmuddin
Hukum Islam, Pluralisme, dan Realitas Sosial 213

## Bahrul Ma’ani
Urgensi Maslahah dalam Upaya Tajdid Hukum  Islam di Indonesia 229 M. Lohot Hasibuan Perbankan dalam Dimensi Konvensional dan Syariah 242

## Bagio Kadaryanto
Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat M.T. Azhari)  266

## M. Hasbi Umar
Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilukada dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni 288

## Sayuti
Tolok Ukur dan Upaya Hukum terhadap Pembatalan Peraturan Daerah  314

## Shamsiah Mohamad
Penetapan Hukum dalam Hukum Islam (Analisis Metodologi Pengambilan Hu- kum dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003)  337

## Mohd Quzaid al Fitry B. Termiji
Studi Komparatif tentang Kedudukan Hakim Wanita di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil Malaysia 363

## Ramlah
Implikasi Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda terhadap Badan Peradilan Agama di Indonesia  383

## Hadenan bin Towpek
Konsep Mudarabah Menurut Syeikh Daud al-Fatani
403

## STUDI KOMPARATIF TENTANG KEDUDUKAN HAKIM WANITA DI MAHKAMAH SYARIAH DAN MAHKAMAH SIPIL MALAYSIA

## Mohd Quzaid al Fitry B. Termiji
Dosen Ilmu Fiqh Kolej Dar al-Hikmah Kajang Selangor Jl. Sungai Ramai Dalam, 43000, Bangi, Kajang Selangor, Malaysia
Abstract: The aim at of this paper is to answer and analyze the issue of women position in the Shariah Court, particularly her position as a judge. It is inseparable from the pros and cons of her position, in which each party relies on the verses of the al-Qur’an and Hadith of the Prophet. To answer this issue, by utilizing quali- tative approach, this research fi nds that the con fl ict between these two views is because of differing views between theory and practice. In the al-Qur’an and Ha- dith the Prophet prohibits women to be a leader (judge). However, practically, at the time of Prophet, Companions and beyond had ever given women to be a leader. Furthermore, Islam also gives an honor to women, so that her position is equal with man. And this difference also happens to Sharia Courts and Civil Courts in Malaysia. The Shariah Court did not give women as a judge, while in the Civil
Court the women is given the equal position with man to be a judge.
Keywords: female judges, Shariah Court, Civil Court.
Abstrak: Tujuan di makalah ini adalah untuk menjawab dan menganalisa isu po- sisi wanita di Mahkamah Syariah, terutama posisinya sebagai hakim. Hal ini tidak terlepas dari pro dan kontra mengenai posisi tersebut, di mana masing-masing pihak bergantung pada ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi. Untuk menjawab masalah ini, dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemu- kan bahwa perbedaan antara dua pandangan ini terjadi karena adanya perbedaan dalam teori dan dan praktek. Dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi memang wanita dilarang untuk menjadi pemimpin (hakim). Namun, dalam prakteknya, pada masa kenabian, sahabat dan setelah itu pernah diberikan wanita untuk menjadi
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 364
pemimpin. Selain itu, Islam juga memberikan suatu kehormatan bagi wanita, se- hingga posisinya sama dengan pria. Dan perbedaan ini juga yang terjadi pada mahkamah syariah dan mahkamah sipil di Malaysia. Mahkamah Syariah tidak membolehkan wanita sebagai hakim, sedangkan di Mahkamah Sipil memberikan kesempatan yang sama kepada wanita dan pria untuk menjadi hakim.
Kata kunci: hakim wanita, Mahkamah Syariah, Mahkamah Sipil.

## Pendahuluan
Pada zaman jahiliyah, hakim dipandang sebagai orang yang memiliki keistime- waan, jika ia merupakan seorang tokoh atau kepala suku, maka kepemimpi- nannya tidak lain adalah karena dia memiliki sifat-sifat istimewa. Namun pada dasarnya hakim adalah khalifah bagi umat dan pemilik hak dasar dalam memu- tuskan perselisihan di antara mereka, mengingat Nabi Saw memperbolehkan para hakim menggantikan posisinya dalam masalah peradilan. Ketika diber- lakukan sistem jabatan menteri dan khalifah melepaskan karakteristiknya da- lam kementerian, maka penentuan hakim menjadi hak bagi menteri sehingga menteri menjadi sumber penentuan ini. Jika masyarakat luas telah mengetahui kapasitas calon hakim dan ia dapat memenuhi syarat-syarat peradilan, seperti dijelaskan di bawah ini:
ْﻢُﻬَﻟ َﻻَو ِّﻖَﺤْﻟ ِبا ِسﺎَّﻨﻟا َ ْﲔَﺑ ُﲂ ْﺣﺎَﻓ ِضْرَٔ ْﻻا ِﰲ ًﺔَﻔﻴِﻠَﺧ َكﺎَﻨْﻠَﻌَﺟ َّنإِا ُدوُواَد َيا َّنِٕا ِ َّللها ِﻞﻴِﺒ َﺳ ﻦَﻋ َ َّلك ِﻀُﻴَﻓ ىَﻮَﻬْﻟا ِﻊِﺒ َّﺘَﺗ ِ َّللها ِﻞﻴِﺒ َﺳ ﻦَﻋ َنﻮُّﻠ ِﻀَﻳ َﻦﻳِ َّلذا ِبﺎ َﺴ ِﺤْﻟا َمْﻮَﻳ اﻮ ُﺴَﻧ ﺎَﻤِﺑ ٌﺪﻳِﺪ َﺷ ٌباَﺬَﻋ
“Wahai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah di bumi maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan (hukum syariat) yang benar (yang diwahyukan kepadamu); dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, karena yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguh- nya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal disebabkan mereka melupakan (jalan Allah itu)”. 1
Dari penjelasan ayat di atas jelaslah bahwa hakim itu harus mengerti den- gan hukum syarat agama dan hakim itu terkadang bukan saja berasal dari kaum laki-laki namun juga seorang wanita yang menjadi hakim. Walaupun sebe- narnya berada di bawah laki-laki dalam hal kemanusiaannya, juga dalam memi- kul tanggung jawab sosial dan agama.
1  Shaad (18): 26.
Kaum wanita seperti laki-laki dalam melaksanakan perintah dan larangan serta mendapatkan balasan serupa yaitu surga atau neraka yang sama dengan- nya. Tanggung jawab itu satu dan balasan yang diberikan juga satu dan inilah misi yang di bawa oleh Islam, karena itu ada pepatah berbunyi “wanita adalah mitra bagi laki-laki”. Namun bagaimanakah pandangan mahkamah syariah dan bagaimana pula pandangan mahkamah sipil Malaysia tentang hakim wanita. Apakah benar diperbolehkannya hakim wanita dalam peradilan yang berbeda tersebut?
Mahkamah Syariah diberi nama Mahkamah Qadhi (dahulunya sebelum pemisahan antara dua agensi ini berlaku) telah diberi kuasa menjalankan per- aturan dan Peruntukkan Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam bagi set- iap negeri dan daerah di Malaysia. Bidang kuasa yang diberikan adalah seperti perkahwinan, perceraian, kekeluargaan serta penyelesaian harta pusaka kecil.
Mahkamah Syari’ah menjalankan tugas yang berasingan dengan Pejabat Agama. Pejabat Agama menjalankan pentadbiran dalam hal-hal yang bersang- kut dengan masyarakat Islam seperti urusan zakat, baitul mal, dakwah, pen- didikan, pengurusan masjid dan sebagainya mengikut kuasa bagi setiap negeri berkenaan di Malaysia. Pada masa kini semua Mahkamah Syari’ah telah ter- pisah pentadbirannya dengan Jabatan Agama Islam. Mahkamah Syariah telah ditukar identitinya menjadi Jabatan Kehakiman Syari’ah Negeri. Kebanyakan negeri menjadikan Majlis Mesyuarat Dewan Undangan Negeri sebagai institusi yang tertinggi (pembuat dasar) dan diikuti Majlis Agama dan Istiadat, Jabatan Mufti, Jabatan Kehakiman Syariah dan Jabatan Agama Islam. Sedangkan men- genai perkara-perkara yang tidak termasuk dalam bidang Syari’ah, disinilah bi- dang kuasa sipil yang menyelesaikan urusan-urusan perdata dan pidana yang terdapat dalam hukum pemerintahan di Malaysia dan tertakhluk pada batasan- batasan yang terkandung di dalam undang-undang hukum di Malaysia.
Dengan adanya undang-undang bidang kuasa sipil di sini, kebanyakan per- aturan yang ada di Malaysia berdasarkan pada peraturan Inggeris dan berten- tangan dengan agama Islam. Inilah sebabnya perundang-undangan sipil lebih meningkat dan perundangan syariah lebih diketepikan. 2
Dari segi penciptaan al-Qur’an menerangkan bahwa wanita dan para pria adalah sama-sama ciptaan Allah Swt dan berada dalam derajat yang sama, tidak ada isyarat bahwa pria lebih tinggi derajatnya daripada wanita, karena Islam
2 Mahmud Saedon, Institusi Pentadbiran Undang-Undang Kehakiman Islam , (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), hlm. 234.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 366
sendiri mempunyai falsafah khusus mengenai hubungan hak-hak pria dan wanita dalam kekeluargaan karena wanita itu bisa dan mampu berbuat seperti kaum lelaki dalam berusaha dan berkarya dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai wanita.
Islam juga memberikan dorongan yang kuat agar para muslimah wanita mampu berkarir di segala bidang. Islam membebaskan wanita dari belenggu kebodohan, ketertinggalan,  perbudakan serta harus berkarir di segala bidang. Namun demikian dalam kenyataannya pada berbagai bidang kehidupan masih banyak terjadi pertentangan pendapat tentang jabatan karir yang digeluti wani- ta dalam konteks kekinian, dan hal ini masih menjadi problematika yang masih terus dibicarakan adalah peran wanita dalam rumah tanggah. Rasulullah Swt mengatakan bahwa wanita adalah juga pemimpin di rumah dan ia akan dim- intakan pertanggungjawaban atas perannya tersebut. Dalam sejarah para mus- limah telah memainkan perannya dalam berbagai bidang; di medan jihad, di masjid dan juga di rumah. Namun tetap menjaga akhlaq dan adab Islami. Ini dilakukan dengan tetap menjaga perannya yang utama yaitu mendidik anak, menjaga keluarga yang di bangun atas mawaddah dan rahmah, juga tetap men- ciptakan suasana tenang dan damai dalam rumah tangga.
Al-Mawardi menulis buku al-Hawi al-Kabir, ia mengatakan bahwa peradi- lan diperbolehkannya seorang dalam memangku jabatan hakim dan dilaksana- kan hukumnya adalah tujuh syarat:
1.  Sempurna dalam dirinya yang terdiri dari dua macam yaitu kesempurnaan- nya dan fi siknya.
2.  Wantia tidak boleh menjadi hakim, sebagaimana dalilnya dalam QS. al-Nisa’ ayat 14 yang artinya:
“Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang telah bertanggung- jawab terhadap kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang wanita, dan juga kar- ena orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka. Maka wanita-wanita yang soleh itu ialah yang taat (kepada Allah dan suaminya), dan yang memelihata (kehormatan dirinya dan apa juga yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama. Dengan pemuliharaan Al- lah dan pertolonganNya. Dan wanita-wanita yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka, dan (jika mereka degil) pulaukanlah mereka di tempat tidur dan (kalau mereka masih berdegil) pukullah mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan menga- jarnya). Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu men-
cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar”.
Dari ayat di atas dapat diterangkan bahwa wanita tidak boleh menjadi imam shalat, adapun jika diperbolehkan dalam hal fatwa dan persaksian adalah karena kedua hal tersebut tidak berkaitan langsung dengan kekua- saan sehingga wanita diperbolehkan. Sebagaimana juga tidak disahkannya waria menjadi hakim, karena bisa jadi dua hal yaitu boleh jadi dia wanita atau boleh jadi laki-laki. Namun jika pengangkatan hakim diserahkan pada wanita, maka tidak disahkan hukumnya sebab ketika wanita tidak sah men- jadi pemimpin, maka tidak boleh memimpin orang lain.
3.  Sebagian ulama memperbolehkannya hamba sahaya menjadi hakim.
4. Orang ka fi r tidak bisa menjadi hakim
5.  Mengetahui hukum-hukum syariah yang mencakup dua hal yaitu mengeta- hui dasar-dasar syariah yang menjadi sumber penyimpulan hukum, menge- tahui masalah-masalah furu’iyah yang disepakati ulama ijma.
Dari situasi ini, maka menarik untuk di bahas dan dianalisis bagaimanakah sebenarnya kedudukan wanita sebagai hakim di Malaysia khususnya di Neg- eri Selangor? dan bagaimana pula kedudukan Mahkamah Sipil tentang hakim wanita tersebut? serta apakah yang membedakan pandangan Mahkamah Syari- ah dan Mahkamah Sipil tentang hakim wanita? Persoalan-persoalan inilah yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini yang menarik untuk dibahaskan.
Penelitian ini adalah penelitian perbandingan antara dua konsep yaitu da- lam perspektif hukum Islam dan hukum sipil di Malaysia. Perbandingan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hakim wanita di Ma- laysia. Satu yang menarik adalah umat Islam adalah umat yang terbesar di Ma- laysia sehingga kebanyakannya hukum Islam juga dilaksanakan di Malaysia, walaupun demikian, masyarakat yang berbilang etnik menjadikan Malaysia berbeda dengan yang lainnya sehingga terjadi tarik menarik antara nuansa keis- laman dengan nuansa keetnikan di Malaysia.
Untuk menjawab sejumlah persoalan di atas, maka dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menjawab dan menganalisis sejumlah persoalan tersebut. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer ini berasal dari hasil wawancara dengan para hakim dan sarjana baik dibidang hukum Islam mahupun sipil di Malaysia.
Tekhnik analisis dilakukan dengan cara mereduksi data-data yang diper-
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 368
oleh baik secara primer maupun sekunder kemudian diperbandingkan antara data yang berasal dari data sekunder dengan data primer sertelah itu data terse- but diinterpretasikan oleh penulis dan diperbandingkan dengan data-data yang telah didapat.

## Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil di Selangor
Mahkamah Syariah adalah institusi keadilan bagi orang Islam. Walaupun mem- punyai bidang kuasa yang tetap tetapi ia adalah institusi keadilan tertinggi bagi menyelesaikan semua pertikaian yang melibatkan soal agama. Bagaimanapun, Mahkamah Syariah kini sering diuji dengan kes-kes yang melibatkan isu perun- dangan negara berbanding kes kekeluargaan semata-mata.
Sejarah berdirinya Mahkamah Syariah di Negeri Selangor Darul Ehsan di mulai pada masa tahun ke-17. Kenyataan ini telah disahkan oleh pengamal un- dang-undang syariah di Selangor. Penubuhan Mahkamah Syariah dalam sebuah negeri dibentuk berdasarkan kepada peruntukkan perlembagaan persekutuan yang memberi kuasa kepada negeri untuk mentadbir undang-undang Islam yang digolongkan sebagai undang-undang diri berdasarkan kehendak jadual sembilan.
Akta Mahkamah Syariah (bidang kuasa jenayah) 1965 (akta 355) dibuat un- tuk Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di bawah naun- gan Undang-Undang dalam sebuah negeri dan diberi bidang kuasa terhadap orang-orang yang menganut agama Islam dan berkenan dengan semua perkara yang disebutkan dalam Pasal 2. Dalam Pasal ini jadual kesembilan perlembagaan persekutuan adalah dengan diberikan bidang kuasa yang berkenaan dengan ru- kun-rukun Agama Islam oleh orang-orang yang menganut agama tersebut yang telah ditetapkan secara tertulis oleh undang-undang tersebut. 3
Agama Islam di Negeri Selangor telah ada sejak tahun ke 15 melalui Melaka karena Selangor pada masa itu di bawah kekuasaan Melaka. Pada zaman pe- merintahan Melaka telah ada jabatan qadhi. Maka besar kemungkinan Jabatan qadhi itu telah dijalankan di Negeri Selangor sejak zaman pemerintahan Sultan Salehuddin.
Dalam pemerintahan Sultan Mahmud yaitu Sultan Selangor ke-III (1826- 1857), Mahkamah Syariah diketuai dan diadili oleh qadhi, di mana seorang qadhi
3 Ahmad Ibrahim, Perkembangan Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan , (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999), hlm. 166.
dilantik oleh Sultan atau raja negeri yang berkenaan atau yang dipertuan Agong bagi Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak dan juga wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. 4 Qadhi dapat di bagi atas dua yaitu Qadhi Litar dan Qadhi Besar. Walau bagaimanapun enakmen hanya menyatakan bahwa sultan atau Yang di-Pertuan Agong boleh melantik orang RM900.00 setahun. Masa ini hanyalah seperti 1892 dan kemudian ditukar namanya kepada ‘Chief Qadhi”. Mulai tahun 1900 jabatan diperluaskan ke daerah-daerah dalam negeri Selan- gor dan pada tahun 1922 tiap-tiap daerah ada qadhinya sendiri seperti Daerah Klang, Kuala Lumpur, Ulu Langat, Sabak Berenam, Kuala Kubu dan Rawang.
Undang-undang mencegah berzina tahun 1894 adalah undang-undang per- tama yang digunakan di Negeri Selangor. Disetujui oleh Majelis Rapat Negeri pada 26 September 1894 dan Undang-undang ini hanya mempunyai kuasa untuk orang Islam saja. Menurut undang-undang ini, seorang laki-laki yang melaku- kan hubungan jenis dengan seorang wanita yang telah bersuami adalah bersalah dan akan dihukum 2 tahun penjara bagi lelaki dan 1 tahun penjara bagi wanita dan kedua-duanya akan didenda. Dalam masalah ini, Mahkamah Syariah akan bertindak ke atas pengaduan yang telah dibuat oleh suami itu atau orang lain yang bertanggungjawab ke atas wanita itu di masa suaminya telah tiada.
Pada tahun 1900 pula, Majelis Rapat Negeri telah meluluskan Undang- Undang Pendaftaran Nikah Kawin dan Cerai orang-orang Islam 1900 (Muham- madan Married and Divorce Registration Enakment 1900) yaitu undang-undang yang berhubung dengan nikah dan cerai orang-orang Islam di Negeri Selangor.
Undang-undang ini memperuntukkan suami atau wali hendaklah melapor- kan perkawinan kepada qadhi atau naib qadhi daerah dalam masa 7 hari selepas akad nikah. Qadhi dan naib qadhi hendaklah mendaftarkanya dan mengeluar- kan surat nikah. Begitu juga dengan perceraian, hendaklah dilaporkan kepada qadhi dalam masa 7 hari selepas perceraian dan surat cerai akan dikeluarkan kepada mereka yang berkenaan. Sekiranya ini tidak dipatuhi, tidaklah boleh di- ambil dengan hukum denda tidak melebihi dari $25.00.
Dengan adanya undang-undang tersebut dan membicarakan hal nikah, kawin dan cerai maka diadakan Mahkamah Qadhi. Sebelum disatukannya Jaba- tan Agama Islam Selangor pada tahun 1948, di Negeri Selangor telah ada 8 buah Mahkamah Qadhi bertempat di rumah-rumah tempat tinggal qadhi itu sendiri.
Dengan disatukannya Jabatan Agama Islam Selangor pada tahun 1948, usa-
4 Mahmud Saedon, Op. Cit ., hlm. 238.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 370
ha merubah undang-undang ini juga dilakukan di mana pada tahun itu juga mula di rubah Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Selangor. Undang- undang ini telah disepakati pada tahun 1952 dan mula dilaksanakan pada 5 Disember 1952. Undang-undang ini dinamakan Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No. 3 Tahun 1952, maka undang-undang terdahulu ada- lah tersahkan dengan sendirinya.
Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No. 3 tahun 1952 ini digunakan dari masa ke masa dan telah dipinda sebanyak 7 kali yaitu pada ta- hun 1959, 1960, 1961, 1962, 1966, 1972, 1979. Pindaan ini dirubah karena berkaitan dengan pentadbiran.
Oleh karena keadaan dan masalah masyarakat yang semakin bertambah, maka pada tahun 1984 mulai dirubah Undang-Undang Pentadbiran Undang- Undang Keluarga Islam Selangor 1984. Tujuan dirubah adalah untuk menggu- nakan pembentukan keluarga Islam yang lebih teratur dan sempurna mengikut aturan-aturan Islam di samping memberi perlindungan yang lebih baik kepada kaum wanita dari penganiayaan serta menjamin kedudukan anak-anak yang orang tuanya terlibat dengan perpecahan keluarga.
Undang-Undang Keluarga Islam No. 4 Tahun 1984 telah diluluskan pada 23 Januari 1989  di seluruh Negeri Selangor. Dengan ditetapkannya undang-undang ini maka bagian ke 6 dan 7 butir 155, 156, 158, 160 dan perenggan (n) Undang- Undang Pentabiran Agama Islam Selangor No. 3 Tahun 1952 disahkan.
Perkembangan terbaru ialah perubahan satu lagi Undang-Undang ber- hubungan dengan Mahkamah Syariah yaitu Enakmen Pentadbiran Perundan- gan Islam No. 2 Tahun 1989 menggantikan Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam No. 3 Tahun 1952. Dalam Undang-Undang Jenayah, bidang kuasa Mah- makah Syariah berpihak kepada orang Islam, dan mahkamah ini hanya mempu- nyai bidang kuasa berhubungan dengan kesalahan seperti yang diperuntukkan dalam undang-undang persekutuan. Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) 1965 hingga tahun 1985 berdasarkan bidang kuasa Mahkamah Syariah tidak boleh dijalankan berhubungan dengan bagaimana kesalahan yang dapat dihukum penjara untuk suatu waktu yaitu tidak melebihi enam bulan atau den- da melebihi RM1000 atau kedua-duanya. Peruntukkan itu telah dipinda pada tahun 1984 yang memperluas hukuman penjara selama tiga tahun atau denda sebesar RM5000 atau hukum cambuk enam rotan atau kedua-duanya. 5
5 Ibid , hlm. 239.
371

## Sejarah Singkat Kelahiran Mahkamah Sipil di Selangor
Pada awal permulaan terbentuknya Mahkamah Sipil di Selangor adalah semen- jak masuknya penjajah dari British yang kemudian mencampuri urusan Mahka- mah yang pada sebelumnya semua keputusan dipegang oleh Sultan. Penyusu- nan politik yang tertumpu dari golongan atasan yaitu Sultan dan di bawahnya terdapat orang-orang besar dan penghulu-penghulu di daerah dan mukim di bawah pemerintahannya. Walaupun terdapat orang bawahan di bawah sultan, kuasa penuh hanya dipegang oleh sultan untuk menjatuhkan hukum mati.
Melalui dasar campur tangan yang membolehkan kerajaan British melibat- kan diri dalam urusan-urusan Negeri-Negeri Barat pada tanah Melayu, Birit- ish berjaya merebut kekuasaan serta menolong pemerintahan dan memberikan keamanan dan ketenteraman pada daerah yang telah menjadi keributan pada tahun 1860 sampai 1870an. Setelah itu pemerintahan British melancarkan sistem Residen di Perak dan Selangor pada tahun 1874, Negeri Sembilan pada tahun 1874-1878, dan Pahang dalam tahun 1888, Negeri Sembilan pada tahun 1874- 1878, dan Pahang dalam tahun 1888. 6
Permulaan sistem perundangan di Selangor di mulai di bawah sistem resi- den yaitu bertindak sebagai ketua hakim dan hanya beliau berkuasa utuk men- jatuhkan hukum mati. Kebanyakan kes-kes berat akan dipindahkan ke Klang, Selangor supaya disiasat oleh Residen sebagai ketua hakim.
Mahkamah Sipil telah tertubuh pada masa jajahan British di mana kera- jaan British telah mulai mencampuri urusan perundangan Tanah Melayu. Akta Undang-Undang Sipil (Civil Law Act) yang mula diperbuat pada tahun 1937, diperluaskan kepada Negeri Melayu Tidak Bersekutu pada tahun 1956 dan se- luruh Malaysia pada tahun 1972. Akta ini telah memberikan kedudukan istime- wa kepada Common Law Inggeris dan memperkecil dan mena fi kan peranan luas Undang-Undang Islam. Menurut akta ini, jika tidak ada peruntukkan lain dibuat sebagaimana undang-undang bertulis, mahkamah hendaklah mentadbir dan menerapkan undang-undang common law Inggeris dan kaedah ekuiti yang mentadbir di England pada 17 April 1956.
Akta undang-undang sipil 1956 (semakan 1972) perkara 3(1)(a),(b),(c), 4 dan 5 memperuntukkan:
“Terkecuali peruntukkan lain yang telah dibuat atau mungkin dibuat kemudian
6  Jabatan Sejarah Uni. Malaya dan Muzium Sultan Alam Shah Selangor D.E 1992, hlm. 196.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 372
oleh mana-mana yang berkuat kuasa di Malaysia, maka Mahkamah hendaklah: Di Malaysia Barat atau bahagiannya yang memakai Common Law England dan kaedah-kaedah ekuiti sebagaimana yang ditadbir di England pad 17 April 1956. Di Sabah, memakai Common Law England dan kaedah-kaedah ekuiti berserta dengan statut pemakaian am, sebagaimana ditadbir atau yang berkuat kuasa di England pada 12 Disember 1951. Di Sarawak, memakai Common Law England dan kaedah-kaedah ekuiti berserta dengan statut-statut ama, sebagaimana di- tadbir atau berkuat kuasa di England pada 12 Disember 1949”. 7
Dengan pemberian kekuasaan akta ini, maka kebanyakan akta dan ordi- nan Undang-Undang Kontrak Malaysia berdasarkan undang-undang Inggeris dan bertolak dengan Islam. Ia menyebabkan pengaruh undang-undang Inggeris meningkat kuasanya dan undang-undang Islam diketepikan.
Perlembagaan Persekutuan telah menjelaskan bahwa kuasa keagamaan bagi Negeri mempunyai raja dan menyerahkan kekuasaan kepada Raja bagi negeri tersebut dan telah dijelaskan bagi yang tidak mempunyai raja di bawah Yang diPertuan Agong. Perlembagaan Persekutuan perkara 3(2) mempunyai peraturan sebagai berikut:
“Dalam tiap-tiap negeri, di mana ada sebuah negeri yang tidak mempunyai raja, kedudukan raja sebagai Ketua Agama Islam dalam negerinya kedudukan- nya diakui dan diistiharkan oleh Perlembagaan Negeri itu dan juga tertakluk kepada Perlembagaan Negeri itu dan juga tertakluk kepada Perlembagaan itu segala hak keistimewaan, hak kedaulatan dan kuasa yang dinikmati olehnya sebagai Ketua Agama Islam tidaklah tersentuh dan tercatat, tetapi dalam apa- apa perbuatan, amalan atau upacara yang telah dipersetujui oleh Majelis Raja- Raja supaya meliputi seluruh persekutuan, maka tiap-tiap raja lain hendaklah menyetujui kedudukannya sebagai ketua agama Islam membenarkan Yang di- Pertuan Agong mewakilinya”.

## Pandangan Mahkamah Syariah Tentang Hakim Wanita
Masalah boleh tidaknya wanita menjadi hakim sampai saat ini masih mengalami perbedaan pendapat dikalangan ulama Fiqh. Hal ini tidak terlepas oleh adanya perbedaan dalam memahami hadits riwayat secara mutlak, serta ada pula yang berpendapat boleh dalam kasus tertentu dan tidak boleh dalam kasus lainnya.
Menurut Jumhur Ulama, Imam Malik, Imam Sya fi ’I, Imam Hambali, wanita tidak boleh menjabat sebagai hakim, dasar pendapat mereka adalah Q.S an-Ni-
7 Mahmud Saedon, Op. Cit ., hlm. 235
sa’ ayat 43.
Adapun pendapat lain yang mendukung penolakan wanita menjadi ha- kim secara mutlak mengatakan bahwa wanita dilarang menjadi qadhi menurut Syara’ sebab profesi ini menuntut kesempurnaan. Wanita pada umumnya lemah akalnya, di mana Rasulullah Saw menafsirkan sifat ketidaksempurnaan akalnya ini, bahwa kesaksian wanita nilainya setengah dari kesaksian laki-laki. 8
Abu Sa’id al-Hasan bin Abi Hasan Yasar al-Basri (221-110 H), Ibnu Jarir al-Tabari (224-310), dan Mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa wanita boleh menjadi hakim secara mutlak. Dengan alasan bahwa berdasarkan pada prinsip, setiap orang mampu menjadi penengah termasuklah wanita.  Oleh itu, keputu- san hukumnya boleh kecuali hal-hal yang dikhususkan oleh Ijma’ yaitu masalah kepemimpinan besar ( al-Imamah al-Kubro ).
Peradilan Mahkamah Syariah, sebagaimana halnya dengan kegiatan pera- dilan lainnya, merupakan salah satu aspek dari pola sistem peradilan Negeri Selangor Malaysia dan tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam pandangan mahkamah itu sendiri.
Peradilan dan tradisi dalam Islam merupakan dua tema terpenting yang tedapat dalam kitab-kitab fi qh dan sejarah Islam. Dalam sistem hukum Islam merupakan warisan peradilan di dunia dan dinilai sebagai salah satu sumber sejarah yang terpenting bagi hukum di mayoritas Negara Malaysia dan umat Islam pada umumnya, dan karena tradisi menjadi sumber resmi bagi hukum positif yang melengkapi apa yang kurang didalamnya, juga dinilai dalam pan- dangan fuqaha muslimin sebagai salah satu sumber penting bagi Syariah Islam.
Sebagian ulama meletakkan posisi hakim setelah nabi sebab tidak layak me- nangani perkara diperadilan melainkan seorang Nabi dengan seizin Allah. Jika tidak pada masa kenabiannya, maka hakim adalah orang-orang yang bertang- gungjawab tentang semua itu. Oleh sebab itu seorang hakim harus menjelaskan kebenaran, memberlakukan kebaikan, keadilan dan penyelamatan umat. 9
Di Selangor, peradilan bukanlah merupakan jabatan yang dapat diserahkan kepada seluruh masyarakat, namun hakim adalah orang pilihan di antara mere- ka atau ditentukan oleh kekuasaan yang lebih tinggi darinya. Jika sebagian para imam Mazhab Sya fi ’i menilai peradilan setara dengan khalifah, maka sebagian
8  Salim Ali Bainasawi, Wawasan Sistem Politik Islam , (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,
1996), hlm. 293-294
9 Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan dan Peradilan Adat Dalam Islam , (Jakarta: Khali- fah, 2004), hlm. 332.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 374
yang lain berpendapat bahwa kedudukan peradilan berada di atas kementeri- an. Sebab dalam Tarikh Qudhat al-Andalus ketika menyebutkan biogra fi al-Qa- dhi abu al-Mutharif bin Fathim dikatakan “dialah pemangkah langkah kezali- man”. Pilihlah orang yang terbaik diantara rakyatmu untuk menjadi hakim bagi masyarakat, yaitu orang-orang yang tidak mempersempit perkara dan memper- luas perselisihan, tidak larut dalam kesalahan, tidak berat kembali kepada kebe- naran jika mengetahuinya, tidak mengarahkan dirinya pada ketamakan, tidak menganggap cukup dengan pemahaman yang minimal dengan mengabaikan yang optimal, paling tegar sifatnya, paling bagus hujahnya, paling sedikit kebo- sanannya dalam mengoreksi, paling sabar dalam memaparkan perkara paling tegas ketika menjelaskan putusan, bukan orang yang mudah tertarik sanjungan, dan tidak condong kepada permusuhan. Orang merekalah yang pantas menjadi hakim dan itu tidak dimiliki oleh setiap orang apalagi kaum wanita yang bisa dikatakan perasaan mereka lebih kuat daripada kaum lelaki, jadi ditakutkan apabila kaum wanita menjadi hakim segala sesuatu keputusan selalu dipertim- bangkan dengan menggunakan perasaan, bukan atas peratusan yang berlaku.
Berbicara mengenai hakim wanita disini dapat diterangkan dalam al-Qur’an yaitu:
“kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab ter- hadap kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang wanita”. 10
Dari padangan hakim pada Mahkamah Syariah di Selangor Malaysia men- gapa seorang wanita tidak bisa dijadikan pemimpin atau hakim pada Mahka- mah Syariah disebabkan kelebihan yang dimiliki laki-laki sebagaimana disebut- kan dalam ayat di atas adalah kelebihan dalam akal dan pendapat, karena itu wanita tidak boleh menjadi hakim atas laki-laki.
Sebagaimana diungkapkan Hakim Mahkamah Syariah di Selangor Malay- sia Tan Sri Ibrahim bin Haji Lembat “bahwasannya bidang kuasa hakim untuk Mahkamah Syariah tidak ada yang dijabat oleh seorang wanita, ini disebabkan cara pandang mereka berlandaskan kepada Agama Islam yaitu mereka ber- pendapat bahwa wanita tidak bisa menjadi pemimpin apalagi untuk menjadi seorang hakim, di mana ia memegang peranan yang sangat penting dalam me- mutuskan perkara seseorang. 11
10 An-Nisa (4): 34.
11  Wawancara Dengan Tan Sri Ibrahim bin Haji Lembat, Hakim Mahkamah Syariah
Mahkamah Syariah di Selangor Malaysia juga berpendapat bahwa menjadi hakim itu adalah termasuk kepemimpinan. Seorang wanita yang ingin menjadi hakim ini berarti ia ingin menjadi pemimpin. 12 Ini sesuai dengan yang diung- kapkan oleh seorang hkim dari Mahkamah Syariah Tuan Haji Mukhyuddin bin Ibrahim:
“Kaum laki-laki diciptakan untuk memimpin para wanita jadi bila kenyataan- nya seorang wanita ingin menjadi pemimpin sekalipun pemimpin dalam per- sidangan maka itu tidak dibenarkan oleh agama dan peraturan yang ada pada Mahkamah Syariah Selangor Malaysia ini, karena itu sudah kodrat dan sudah ada ketentuannya di dalam al_Qur’an. Jadi bagaimana mahkamah ini tidak bisa menentang peraturan itu karena sumber hukum mahkamah syariah adalah al- Qur’an dan al-Hadis”. 13
Untuk menjadi seorang hakim, maka diperlukan syarat-syarat atau keten- tuan yang harus diikuti. Adapun syarat tersebut adalah: 14
1.  Sempurna dalam dirinya yang terdiri dari dua macam, yaitu kesempurnaan hukum dan kesempurnan fi siknya. Kesempurnaan hukum adalah laki-laki itu harus sudah baligh dan berakal sebab keterpaduan keduanya berkaitan dengan taklik dan penerapan ucapannya menjadi hukum. Sedangkan kes- empurnaan fi siknya dinilai dalam tiga hal: a. kesehatan penglihatannya, di sini hakim tidak boleh orang yang buta; b. kesehatan pendengarannya; dan c. keselamatan lidahnya, maka orang yang bisu tidak bisa menjadi hakim.
2.  Laki-laki, karena wanita tidak boleh menjadi hakim.
3.  Merdeka, sebagian ulama memperbolehkan hamba sahaya menjadi hakim. Ini didasarkan pada perkataan Umar bin Khattab “jika Salim mantan hamba sahaya Abu Hudzaifah hidup, niscaya tidak ada keterangan bagiku untuk mengangkatnya menjadi hakim”.
4.  Islam dan tidak sah menjadi hakim orang bukan Islam untuk menjadi hakim bagi orang Islam. Tapi untuk persaksian Abu Hanifah berpendapat mem- perbolehkannya, tetapi hanya untuk orang ka fi r dzimmi.
5.  Adil dan merupakan penilaian yang paling penting dalam peradilan.
Selangor Malaysia, 25 Februari 2010.
12 Mustafa As-Siba’i, Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan, (Jakar- ta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 62.
13 Wawancara Dengan Tuan Haji Mukhyuddin bin Ibrahim, Hakim Mahkamah Syariah Selangor Malaysia, 27 Februari 2010.
14  Wawancara Dengan Tuan Haji Abdullah bin Ibrahim, Hakim Mahkamah Syariah Selangor Malaysia, 28 Februari 2010
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 376
6.  Mengetahui hukum-hukum yang terdapat di Mahkamah Syariah yang men- cakup dua hal, pertama mengetahui sifat-sifat dasar Syariah yang menjadi sumber penyimpulan hukum. Kedua, mengetahui masalah-masalah furui- yah yang disepakati ulama (ijma’) dan perselisihan untuk mengikuti Ijma dan berijtihad dalam agama sehingga dia boleh berfatwa serta boleh menjadi hakim di Mahkamah Syariah Selangor Malaysia, tetapi jika ia tidak mema- hami ijtihad, maka tidak boleh berfatwa dan tidak boleh diangkat menjadi hakim sehingga jabatannya menjadi hakim batal dan keputusan hukumnya ditolak meskipun sejalan dengan kebenaran.
7.  Mengamalkan empat dasar Syariah (al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas). Jika ketujuh syarat yang telah disebutkan terpenuhi, maka seorang hakim
Mahkamah Syariah Selangor Malaysia berpendapat maka ia boleh diang- kat menjadi hakim, meskipun terdapat orang-orang yang lebih mengetahui daripadanya.
Tuan Haji Abdullah bin Ibrahim, salah seorang Hakim Mahkamah Syariah Selangor Malaysia, menambahkan pula:
“Sebagai seorang muslim sudah selayaknya menjadikan Islam sebagai cara pan- dang menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan. Di mana cara pandang Islam mengharuskan untuk menjadikan dalil-dalil syara’ sebagai sandaran atau acuan dalam menyelesaikan persoalan termasuk persoalan kepemimpi- nan wanita. Pengkajian yang mendalam terhadap khazana. Islam akan ditemu- kan bahwa para ulama mujtahid empat Mazhab telah bersepakat mengangkat kepada negara seorang wanita adalah haram”. 15
Di samping dalil-dalil al-Qur’n, beberapa tinjauan sejarah juga membukti- kan bahwa baik di masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayah, Bani Abasiah atau pemerintahan sesudahnya tidak pernah sekalipun khalifah Abasiah yang waktu itu dijabat oleh Khalifah al-Mustansir Billah. Pada saat Malikus Shalih menin- ggal kekuasaan diserahkan kepada Syaharatuddur. Mendengar peristiwa itu Khalifah Abbasiyah segera mengirim surat untuk menanyakan apakah di Mesir tidak ada lakik-laki sehingga kekuasaan diserahkan kepada wanita? Kalau me- mang tidak ada khalifah hendak mengirim laki-laki dari Baghdad untuk men- jadi pemimpin Mesir.
15 Ibid .

## Pandangan Mahkamah Sipil Terhadap Hakim Wanita
Jabatan hakim adalah jabatan yang cukup berat dan menyulitkan jabatan yang menjadi beban bagi pemangkunya. Seorang wanita dengan kodratnya harus mengurus rumah tangganya yang meliputi suami, anak, saudara dan kepent- ingannya sehari-hari sudah begitu direpotkan dengan urusan tersebut, lalu ba- gaimanakah jika seorang wanita ingin menduduki jabatan sebagai hakim?
Seorang hakim harus mematuhi dan menguat kuasa undang-undang itu, karena undang-undang itu boleh menolongnya melaksanakan hukuman den- gan cara yang sebaik-baiknya. Enakmen menentukan bidang kuasa Sipil Mah- kamah Syariah seperti berikut:
1.  Pertunangan, nikah dan cerai.
2.  Memberi harta benda atau tuntutan terhadap harta yang berbangkit dari- pada perkara yang tersebut dalam pecahan di atas.
3.  Nafkah orang di bawah tanggungan, anak yang sah, penjagaan kanak-kanak atau pemeliharaan kanak-kanak.
4.  Pemberian harta sepencaharian, wakaf atau nazar.
5.  Perkara lain yang diberi kuasa tadbir kepadanya oleh semua undang-un- dang yang tertulis.
Di Mahkamah Sipil Selangor sendiri terdapat beberapa hakim wanita.
Adapun alasannya adalah:
1.  Al-Qur’an mempersamakan wanita dengan laki-laki dalam banyak ayat al- Qur’an.
2.  Sahabiyah Samra binti Nuhaik al-Asadiyah bertugas dalam hisbah yang merupakan salah satu cabang tugas dalam peradilan di Makkah pada masa Nabi Muhammad dan dia memiliki cambuk yang dipergunakan untuk menghadapi orang-orang curang.
3.  Umar bin Khattab mengangkat Syifa’ binti Abi Sulaiman sebagai petugas hisab (pengawas) di pasar Madinah untuk mendidik orang-orang yang curang dan mengawasi mereka.
4.  Penghalangan suatu hak membutuhkan dalil dari penentu Syariat (Allah), namun hal itu tidaklah ditemukan.
5.  Majalah al-Ahkam al-Adilyah yang merupakan Undang-Undang Daulah Ustmaniah berdasarkan Mazhab Imam Abu Hanifah dan dibuat oleh para ulama senior tidak menuntut jika hakim harus laki-laki.
Menurut Abu Hanifah yang memperbolehkan wanita sebagai hakim da-
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 378
lam suatu masalah yang disahkan wanita menjadi saksinya. Adapun persaksian wanita bagi Abu Hanifah dinyatakan sah dalam segala sesuatu kecuali dalam masalah pidana. Bahkan Ibnu Jarir Ath-thabari memperbolehkan wanita sebagai hakim dalam segala hal yang hakimnya dipegang oleh laki-laki tanpa pengec- ualian apapun. 16
Islam mempunyai falsafah khusus mengenai hubungan hak-hak pria dan wanita dalam keluarga. Wanita dan pria mempunyai hak-hak yang sama dan setara. Namun pengertian sama dan setara dalam Islam berbeda dengan apa yang dituntut wanita-wanita barat yang menuntut persamaan dan keidentikan antara pria dan wanita dalam segala hal. Titik tolak yang digunakan mereka dalam masalah ini ialah hak-hak mereka haruslah sama, identik dan sebanding serta tidak ada hak istimewa dan pengutamaan bagi salah satu.
Wanita itu mampu berbuat seperti kaum pria dalam berusaha dan berkarya. Realitas ini bisa diaca dan ditemukan pada masa Nabi Muhammad Saw, masa sahabat, masa tabi’in. Para wanita tampil di berbagai bidang seperti Khadijah adalah seorang saudagar kaya yang sukses dan Asy-Syifa’ seorang wanita yang diserahi Umar bin Khattab untuk menangani pasar kota Madinah.
Menurut Marwah Daud Ibrahim, seorang Hakim Mahkamah Sipil di Selan- gor Malaysia, bahw emansipasi wanita masa kini tidak lagi berarti perjuangan untuk mencapai persamaan hak, tetapi telah sampai pada upaya untuk mening- katkan sumber daya manusia itu sendiri. Emansipasi yang baik dan dibenarkan dalam Islam adalah melihat pria bukan sebagai seteru atau lawan tetapi sebagai partner sebagai kawan seperjalanan.
Dalam Mazhab Suni (Hana fi ah dan Sya fi iah) sejak awal abad ke 2 H hingga ke abad 4 H memperbolehkan wanita untuk menjadi Hakim (qadhi) dalam se- mua kasus kecuali perkara pidana, ini sesuai dengan hukum yang menyatakan bahwa kesaksian seorang wanita diizinkan dalam setiap kasus kecuali kasus pi- dana. 17
Menurut Marwah Abu Daud jika saya ditanya tentang perselisihan penda- pat ini, maka ia harus mempunyai kriteria tertentu seperti mencapai usia pan- tas untuk mendudukinya, tidak dalam keadaan hamil, tidak dalam masa siklus bulanannya, tidak dalam masa training, berpengalaman, sehat jasmani, anak- anaknya sudah dewasa dan tidak disibukkan dengan urusan anak-anak dan
16 Samir Aliyah, Op. Cit ., hlm. 337. 17  Ali Hoesen Hakeem, Membela Perempuan Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama ,
(Jakarta: Al-Huda, 2009), hlm.142.
suaminya. Dengan demikian, usia pantas yang dimaksud adalah usia matang. Kemudian juga ia harus ahli dalam arti kata memiliki kemampuan diri, kemam- puan ilmu dan berakhlak baik. Sebab para sahabat dan ulama menghindarkan diri dari jabatan hakim ini. Imam Abu hanifah ditawari untuk menjad hakim dan dia menolaknya. Menurutnya hanya orang yang memiliki kemampuan yang patut menjadi hakim dan bukanlah orang yang pendusta. 18
Berbagai usaha untuk menambah baik perundangan telah dilaksanakan untuk pembahasan diskriminasi terhadap wanita antara lain pindaan ke atas perkara 8 (2) Perlembagaan Persekutuan yang menjamin tiada diksriminasi un- tuk membereskan kaum gender serta beberapa akta dan peraturan seperti Akta Pencen 1980, Kanun Tatacara Jenaya dan Peraturan Imegresen 1963.

## Perbedaan Pandangan Mengenai Hakim Wanita
Emansipasi wanita adalah prospek pelepasan diri wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah serta pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan maju. Dalam bahasa Arab dikenal dengan Tahri al-Mar- wah . Persamaaan atau emansipasi tidak ada dalam agama Islam karena Islam memang tidak mempertentangkan hak pria dan wanita. Istilah-istilah tersebut hanya ada di luar Islam khususya di Barat. Islam sangat memuliakan wanita, al-Qur’an dan sunah memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada wanita, baik dari segi anak, ibu, saudara maupun peran lainnya.
Mahkamah Syariah adalah suatu badan yang terpisah dari pada Majlis dan berfungsi untuk membicarakan atau memutuskan kes yang diperuntukkan oleh enakmen berdasarkan apa yang telah disenaraikan dalam perlembagaan jadwal kesembilan. Mahkamah Syariah diketuai dan diadili oleh seorang qadhi (Hakim) dan diberi kuasa penuh untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara yang di bawah bidang kuasanya. Penubuhan Mahkamah Syariah dalam sebuah negeri dibuat berdasarkan peruntukkan perlembagaan persekutuan yang mem- beri kuasa kepada negeri untuk mentadbir udang-undang Islam yang digolong- kan sebagai undang-undang diri berdasarkan kehendak jadual sembilan.
Mahkamah Sipil di atur oleh Undang-Undang No. 18 yaitu Mahkamah Tinggi hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk membahas segala peraturan

## 18 Wawancara Dengan Marwah Abu Daud, Hakim Mahkamah Syariah Selangor
Malaysia, 28 Februari 2010.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 380
sipil, di antara bidang kuasanya adalah:
1.  Pertunangan, nikah, cerai membatalkan nikah atau perceraian atau perpisa- han kehakiman.
2.  Memberi harta benda atau tuntutan terhadap harta yang berasal dari perka- ra tersebut dalam pembagian yang sama.
3.  Nafkah orang di bawah tanggungan, anak kandung, penjagaan dan pemeli- haraan anak-anak.
4.  Pemberian harta sepencarian, wakaf dan nazar.
5.  Perkara lain yang diberi kuasa penuh atau undang-undang tertulis yang berkenaan dengan masalah ini.
Bidang kuasa sipil terdapat dalam Akta Mahkamah Rendah bagian 65, disi- ni dinyatakan bahwa bidang Mahkamah Sipil di atur dalam Pasal tersebut maka hendaklah:
1.  Bidang kuasa tanpa batasan untuk membicarakan segala tindakan pengac- ara daripada jenis sipil berkenaan dengan kasus seperti hilangnya sepeda motor, tuan tanah, penyewa dan distress.
2.  Bidang kuasa untuk membicarakan segala tindakan dan pengacara daripada jenis sipil yang lain jika masalah yang diperebutkan atau nilai masalahnya tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu ringgit.
Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan para hakim yang ada di Mahkamah Syariah maupun Mahkamah Sipil, berikut diperoleh keterangan yang membedakan pandangan mengenai hakim wanita bagi Hakim Mahkamah Syariah dan Hakim Mahkamah Sipil (lihat tabel di bawah).

## Tabel 1
Perbedaang pandangan antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil Mengenai
Hakim Wanita No Hakim Mahkamah Syariah Hakim Mahkamah Sipil 1 Terdapat peraturan ten-tang ha- kim Mahkamah Syariah sebagai berikut:
a. Harus dewasa
b. Berakal c. Muslim
d. Adil
e. Mengetahui hukum syara’
f. Laki-laki
Mahkamah memandang bahwasannya kaum laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama
381
2 Mahkamah Syariah adalah ber- landaskan ke pada al-Qur’an dan as-Sunnah, jadi dalam pandan- gan al-Qur’an bahwa seorang wanita itu tidak bisa menjadi pemimpin.
Terdapat peraturan tentang hakim wanita
Mahkamah Sipil di Selangor, Malaysia yaitu: a. Mencapai usia pantas untuk menduduki jabatan berat ini.
b. Ahli c. Keberadaan wanita sebagai hakim atas dasar permintaan masyarakat.
Menurut at-Tabari terdapat beberapa alasan tentang diperbolehkannya wanita menjadi seorang hakim yaitu sebagai berikut: a. Sahabiyah Samra’ binti Nuhaik al-Asadi- yah bertugas dalam peradilan di Makkah pada masa Nabi Muhammad SAW b. Umar bin Khattab mengangkat Syifa binti Abi Sulaiman sebagai petugas hisbah di pasar Madinah.
c. Majalah al-Ahkam al-Hidayah berdasar- kan mazhab Imam Hana fi tidak menuntut seorang hakim harus laki-laki.
Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa peraturan mengenai wanita menjadi hakim bertujuan untuk melindungi hak-hak wanita dan memandang bahwa wanita dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam bidang profesinya, pendidikannya dan keterampilannya.

## Penutup
Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa di Mahkamah Syariah seorang hakim haruslah dipegang oleh laki-laki dan tidak diperkenankan seorang wanita menjadi hakim. Ini disebabkan mereka berlandaskan kepada agama Islam yang berpendapat bahw wanita tersebut tidak bisa menjadi pemimpin apalagi men- jadi seorang hakim, di mana ia memegang peranan penting dalam memutuskan perkara seseorang.
Pandangan Mahkamah Sipil mengenai hak wanita merupakan hasil dari pandangan perlunya persamaan hak antara lakik-laki dan wanita sehingga sum- ber daya manusia wanita tersebut meningkat. Hal ini karena Islam sendiri telah mengatur bahwa persamaan derajat antara laki-laki dan wanita bukan untuk di- jadikan bahwa laki-laki itu adalah musuh daripada kaum lelaki tetapi ia adalah patner sebagai kawan seperjalanan.
Perbedaan pandangan antara Mahkamah Syariah dan Sipil tentang hakim
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH 382
wanita hanya terletak di dalam menafsirkan makna kedudukan wanita menjadi hakim menurut Islam. Kedua mahkamah melihat perbedaan tentang wanita di- mana yang satu menegaskan wanita adalah sama dengan kedudukan laki-laki sedangkan mahkamah syariah berpegangan pada peringatan terhadap mereka yang mengangkat pemimpin atau hakim wanita adalah dilarang.

## Bibliogra fi
Al- Qur’an dan Terjemahannya , Semarang: C.V. Toha Putra, 1989. Ahmad Ibrahim, Perkembangan Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan , Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999. Ali Hoesen Hakeem, Membela Wanita Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama , Jakarta: Al-Huda, 2009.
Jabatan Sejarah Uni. Malaya dan Muzium Sultan Alam Shah Selangor D.E 1992. Mahmud Saedon, Institusi Pentadbiran Undang-Undang Kehakiman Islam , Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996. Mustafa As-Siba’i, Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan, Jakar- ta: Bulan Bintang, 1977.
Salim Ali Bainasawi, Wawasan Sistem Politik Islam , Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan dan Peradilan Adat Dalam Islam , Jakarta: Khali- fah, 2004.

## Informan
Marwah Abu Daud, Hakim Mahkamah Syariah Selangor Malaysia. Tan Sri Ibrahim bin Haji Lembat, Hakim Mahkamah Syariah Selangor Malay- sia.
Tuan Haji Abdullah bin Ibrahim, Hakim Mahkamah Syariah Selangor Malay- sia.
Tuan Haji Mukhyuddin bin Ibrahim, Hakim Mahkamah Syariah Selangor Ma- laysia.
Vol. 13, No. 2, Desember 2013 Al-Risalah JISH
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH

## PEDOMAN PENULISAN

## BENTUK NASKAH
Jurnal Al-Risalah menerima naskah/tulisan, baik dalam bentuk artikel hasil pe- nelitian ( research papers ), artikel ulasan ( review ), dan resensi buku ( book review ), baik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris

## CARA PENGIRIMAN NASKAH
Tulisan dialamatkan kepada Redaksi Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren, Muaro Jambi-Jambi, Telp. (0741) 582021, email: jurnal.alrisalah@gmail. com. Penulis harus menyerahkan 2 (dua) eksamplar naskah/tulisan dalam ben- tuk hard copy ( print out ) dan soft copy dalam CD/ fl ash disk, atau melalui email ke redaksi jurnal Al-Risalah.

## FORMAT NASKAH
Al-Risalah adalah jurnal ilmiah yang terbit dua kali setahun. Al-Risalah siap menerima sumbangan tulisan dari para penulis, dengan ketentuan sebagai beri- kut:
1.  Tulisan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan di dalam buku atau ma- jalah lainnya. Topik tulisan sesuai dengan lingkup kajian jurnal, yakni kajian ilmu syariah dan ilmu hukum.
2.  Jumlah halaman antara 20-25 halaman, ukuran kertas A4 spasi ganda. (Mar- gin kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3).
3.  Tulisan yang masuk dilengkapi biodata penulis, meliputi: nama, asal pergu- ruan tinggi/instansi, dan kuali fi kasi keilmuan penulis.
4.  Tulisan yang telah diserahkan menjadi hak redaksi, dan redaksi berhak mer- ubah tulisan tanpa mengurangi makna tulisan.

## SISTEMATIKA NASKAH

## Judul Naskah
Judul ditulis dengan huruf ka fi tal diletakkan di tengah margin. Judul tulisan diikuti pula dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris  antara 50-100 kata dan kata kunci ( keywords ) sebanyak 2-5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan ditulis dalam satu paragraf.

## Pendahuluan
Dalam pendahuluan harus berisikan latar belakang masalah yang diangkat, be- serta rumusan masalah. Jika perlu, dapat dimuat secara ringkas metode peneli- tian yang digunakan.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian
Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah, analisis, serta penjelasan tentang hasil penemuan selama penelitian. Namun, tidak perlu dicantumkan kalimat “PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN”.

## Penutup
Berisikan kesimpulan, ditambah saran-saran jika diperlukan.

## SUMBER KUTIPAN
Kutipan menggunakan cara Ibid, Op. Cit, dan Loc. Cit. Semua tulisan mengguna- kan referensi model footnote , dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Ayat al-Qur’an, contoh: An-Nisaa’ (4): 42.
2.  Buku, contoh: Muhammad Hasbi, Nalar Fiqih Kontemporer , cet. ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2008), hlm. 8.
3.  Apabila penyusun/penulis lebih dari dua orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis dan nama-nama lain diganti “dkk” (dan kawan- kawan), contoh: Hasan Ibrahim Hasan, dkk., an-Nuzum al-Islamiyyah , edisi ke-1, (Kairo: Lajnah at-Ta’lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1953), hlm. 54.
4.  Penyusun/penulis bertindak sebagai editor atau penghimpun tulisan, con- toh: M. Nazori Madjid (ed.), Agama & Budaya Lokal: Revitalisasi Adat & Budaya
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 42.
5.  Penyusun/penulis sebagai suatu perhimpunan, lembaga, panitia atau tim, contoh: Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, (Jambi:
Syariah Press, 2010), hlm.1.
6.  Nama penulis tidak ada, contoh: Panduan Amaliyah Ramadhan, (Jambi: Sul- than Thaha Press, 2009), hlm. 9.
7.  Buku terjemahan, contoh: Ahmad Haris, Islam Inovatif: Eksposisi Bid’ah dalam
Teori dan Praktek, alih bahasa Bahrul Ulum dan Mohamad Rapik, (Jambi: Sul- than Thaha Press, 2007 ), hlm. 51.
8.  Buku saduran, contoh: Vollmar, Hukum Benda, disadur oleh Chidir Ali,
(Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234.
9. Kamus, c ontoh: Kamus Umum Bahasa Indonesia, W. J. S. Poerwadarminta,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 12. 10. A rtikel dalam jurnal, majalah atau surat kabar, c ontoh: H. Tjaswadi, “Sekali Lagi tentang Amandemen UUD 1945,” Kedaulatan Rakyat, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002), h1m. 8.
11.  Artikel dalam media massa, contoh: M. Luqman Hakiem, “Tasawuf dan Proses Demokratisasi”, KOMPAS , 30 Maret 2001, hlm. 4.
12. A rtikel dalam buku atau ensiklopedi, c ontoh: Syamsul Anwar, “Teori Kon- formitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali,” dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi, (Yog- yakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h1m. 275.
13. Hasil penelitian yang tidak diterbitkan, c ontoh: Illy Yanti dan Ra fi dah, ”Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam UU NO.3/2006 (KHI) dan Implemen- tasinya dalam Sistem Ekonomi Nasional”, Hasil Penelitian Kompetitif IAIN STS Jambi, (2009), hlm. 10.
14. M akalah tidak diterbitkan, c ontoh: Rahmadi, “Kaedah-Kaedah Falakiyah”, Makalah Disampaikan pada Lokakarya Hisab Rukyat, Diselenggarakan oleh Kanwil Depag Provinsi Jambi, Jambi, 26 Desember 2009, hlm. 5.
15. S umber yang masih berbentuk manuskrip, c ontoh: Undang-Undang Palem- bang, Berg Col. No. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, Vol. No.3.
16. D okumen berbentuk surat-menyurat, contoh: Staatsblaad van Nederlandsch Indie, 1937, No. 116.
17.  Dokumen dalam bentuk arsip-arsip perkantoran lainnya, contoh: Pengadi- lan Agama Kota Jambi, Daftar Jumlah Kasus Perceraian 2011 , 22 April 2012.
18. P eraturan perundang-undang atau peraturan lainnya belum disebutkan dalam tulisan, c ontoh: Undang-Undang  RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
19.  Nomor dan nama peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya su- dah disebutkan dalam tulisan, c ontoh: Pasal 2 ayat (1).
20.  Pidato, contoh: Pidato Menteri Agama, Disampaikan dalam Acara Brie fi ng Dengan Jajaran Kanwil Depag Provinsi Jambi dan IAIN, Tanggal 1 Februari
1988.
21.  Wawancara, contoh: Wawancara Dengan Abdullah, Ketua RT. 03 Kel. Sim- pang IV Sipin Kec. Telanaipura-Jambi, 5 Maret 2009.
22. Website t anpa penulis, contoh: ”Remarks before the American Muslim
Council,” http://usinfo. state.gov/usa/islam/s050799.htm, akses 7 Mei 2009.
23.  Website dengan pencantuman penulis, contoh: Noam Chomsky, “Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality,” http://www. zmag.org/chomsky/ index.cfm, akses 10 Januari 2003.

## CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI
Akh. Minhaji, Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Is- lamic Studies , Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009.
Andi Rustam, Ahmad Bakaruddin R. dan Syaiful, “Voting Behavior Pemilih Pe- mula pada Pemilu 2004 di Kota Padang” dalam Ahmad Bakaruddin R, dkk., (ed), Teori dan Metode Penelitian Ilmu Politik , Padang: Laboratorium Ilmu Po- litik Unand, t.t.
Anik Ghufron , Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif , Makalah Dipresentasi- kan pada Kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Yogyakarta di Jambi, tanggal 25-26 Januari  2010.
Djawahir Hejzziey, Pedoman Penelitian Skripsi, Jakarta: ttp, 2007. John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1993.
Program Pascasarajana UIN Yogyakarta, Buku Pedoman Penuisan Disertasi , Cet. 2, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Sayuti, “ Relevansi antara Maal Administratif dan Upaya Penciptaan Good Gover- nance”, Jurnal Ilmiah Al-Risalah , Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Volume 12, Nomor 1, Juni 2012.
Vol. 12, No. 2, Desember 2012 Al-Risalah JISH
Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi , Ja- karta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.