Agus Setyawan, Sugeng Djatmiko (2023) Eksekusi Jaminan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia, (8) 8, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 8, Agustus 2023

## EKSEKUSI JAMINAN GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA
Agus Setyawan, Sugeng Djatmiko Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM E-mail: asetyawandj@gmail.com, sugengdjatmiko@yahoo.com

## Abstrak
Transaksi  hukum  gadai  dalam  fikih  Islam  disebut  al  rahn.  Rahn  mempunyai banyak definisi, salah satunya dalam bahasa Arab rahn memiliki pengertian tetap dan  berkelanjutan.  Adapun  definisi  rahn dalam istilah  syariah,  dijelaskan  para ulama dengan ungkapan, “Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi  dengan  jaminan  tersebut  ketika  tidak  mampu  melunasinya.”  Sistem transaksi  utang  piutang  dengan  gadai  diperbolehkan  dalam  Islam  karena  ada dalil-dalil dari Al Qur’an, Sunnah, dan ijtihad yang menjadi landasan. Jadi Sobat tidak  perlu  ragu  lagi  dalam  bertransaksi  gadai  syariah.  Ayat  Al  Qur’an  yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Q.S. Al Baqarah ayat 282 dan 283. Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar, hal  ini  menjadikan  Indonesia  sebagai  pasar  yang  potensial  bagi  layanan keuangan berbasis syariah. Dimana layanan  syariah ini memenuhi unsur-unsur syariat Islam antara lain Rukun Rahn. yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu Bank yang mempunyai produk jasa berupa gadai adalah Bank Syariah Indonesia yang  selanjutnya  disebut  BSI.  Di  mana  BSI  menjalankan  produk  jasa  gadai sesuai  dengan  syariat  dan  Hukum  Islam  yang  berlaku  di  Indonesia.  Gadai  ini adalah bank meminjamkan uang kepada nasabah/debitur dengan barang jaminan, dalam jangka waktu tertentu dan besaran biaya tertentu, dan debitur mempunyai kewajiban membayar pinjaman sesuai dengan besaran jumlah harga dan waktu jatuh  tempo  yang  telah  ditentukan  pihak  Bank  dan  disepakati  oleh  debitur. Barang yang dapat menjadi objek jaminan pada BSI antara lain Emas Perhiasan dan Logam Mulia.
Kata kunci: Gadai Syariah; Utang Piutang; Jaminan.

## Abstract
Pawn transactions in Islamic jurisprudence are called al rahn. Rahn has many definitions,  one  of  which  in  Arabic  rahn  has  a  permanent  and  continuous meaning.  As  for the  definition  of  rahn in  sharia  terms,  the  scholars  explained with the phrase, "Making property as collateral for debt to be repaid with the guarantee when unable to pay it off." The system of debt and credit transactions with pawns is allowed in Islam because there are arguments from the Qur'an, Sunnah, and ijtihad on which to base. So you don't need to hesitate anymore in
sharia pawn transactions. The verse of the Qur'an that can be used as the legal basis for a pawn agreement is Q.S. Al Baqarah verses 282 and 283. Indonesia is one of the countries with the largest Muslim population, this makes Indonesia a potential market for sharia-based financial services. Where this sharia service meets the elements of Islamic law, including Rukun Rahn. faced by society. One of  the  banks  that  has  service  products  in  the  form  of  pawns  is the  Indonesian Islamic  Bank,  hereinafter  referred  to  as  BSI.  Where  BSI  runs  a  pawn  service product  in  accordance  with  sharia  and  Islamic  law  that  applies  in  Indonesia. This pawn is a bank lending money to customers/debtors with collateral, within a certain time and a certain amount of interest, and the debtor has an obligation to pay the loan in accordance with the amount of the price and maturity period that has been determined by the Bank and agreed upon by the debtor. Goods that can  be  guaranteed  objects  at  BSI  include  Gold,  Precious  Metals,  House Certificates or Land Certificates, etc.

## Keywords: Sharia Pawns; Debts; Guarantees.

## Pendahuluan
Pada  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan  prinsip  syariah,  yang  dalam  kegiatannya  memberikan  jasa  dalam  lalu lintas pembayaran (Jahja, 2012).
Nasabah  adalah  pelanggan  (customer)  yaitu  individu  atau  perusahaan  yang mendapatkan  manfaat  atau  produk  dan  jasa  dari  sebuah  perusahaan  perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa. Nasabah menurut Pasal 1 ayat  (17)  UU  No.  10  tahun  1998  adalah  “Pihak  yang  menggunakan  jasa  bank.” Nasabah  mempunyai  peran  penting  dalam  industri  perbankan,  dimana  dana  yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah  adalah  seseorang  atau  badan  usaha  (korporasi)  yang  mempunyai  rekening simpanan  dan  pinjaman  dan  melakukan  transaksi  simpanan  dan  pinjaman  tersebut padasebuah bank.
Hutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada  peminjam  dengan  pengembalian  di  kemudian  hari  sesuai  perjanjian. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).  Yang  artinya  adanya  suatu  kewajiban  untuk  melaksanakan  janji  untuk membayar.
Maka  hutang  piutang  dalam  perbankan  dapat  dikaji  pada  hukum  perdata khususnya hukum perikatan, yakni aturan yang mengatur hubungan antara orang yang
satu  dengan  orang  yang  lainnya,  dengan  menitik  beratkan  pada  kepentingan perorangan atau pribadi (Nofianti, 2019). Hutang piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjiaan Yakni perjanjian yang berdasarkan  hukum  yang  diatur  pada  Pasal  1320  KUHPerd,  meliputi  antara  lain: 1) Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya  yaitu  bahwa  semua  pihak  menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau dibawah tekanan. 2) Cakap untuk membuat perjanjian yaitu kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang- orang  yang  dalam  undang-undang  dilarang  membuat  suatu  perjanjian  tertentu.  3) Mengenai suatu hal tertentu yaitu Perjanjian yang dilakukan menyangkut obyek hal yang jelas. 4) Suatu sebab yang halal Adalah bahwa perjanjian dilakukan dengan itikad baik bukan ditujukan untuk suatu kejahatan.
Seiring  perkembangannya  di  Indonesia  juga  mengenal  dengan  Bank  Syariah, yaitu  bank  yang  beroperasi  sesuai  dengan  Prinsip-Prinsip  Syariah.  Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya  prinsip  syariah  tersebut  mengacu  kepada  syariah  Islam  yang  berpedoman utama  kepada  Al  Quran  dan  Hadist.  Adapun  beberapa  perbedaan  bank  syariah  ini dengan bank konvensional, antara lain dimana Bank Syariah ini tidak mengenal bunga, dikarenakan  bagi  hasil,  margin  keuntungan,  dan  fee.  Untuk  bank  konvensional memakai praktik bunga, besaran bunga di bank konvensional pun tetap dibandingkan bank syariah bagi hasil bisa berubah-ubah tergantung pada kinerja usaha.
Kegiatan  perbankan  ini  masyarakat  akan  mengaitkan  dengan  pusattransaksi keuangan. Asal mulanya kegiatan perbankan dimulai dan jasa penukaran uang, (money changer)  baik  mata  uang  domestic  maupun  mata  uang  asing.  Dalam  perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau disebut dengan kegiatan simpanan (Harahap, 1986).
Kemudian kegiatan perbankan berkembang dengan kegiatan peminjaman uang (personal loan) yaitu dengan cara uang yang semula disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan  dipinjamkan  kembali  ke  masyarakat  yang  membutuhkannya,  dengan besaran bunga tertentu. Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di Negara maju maupun di Negara berkembang.
Sehingga  Bank  adalah  sebagai  lembaga  intermediasi  yaitu  lembaga  keuangan yang menghimpun Dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali berupa pinjaman kredit (loan), pembiayaan (leasing) kemudian menawarkan jasa-jasa  lainnya  (Soemitra,  2017).  Salah  satu  Bank  yang  mempunyai  produk  jasa berupa  gadai  adalah  Bank  Syariah  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  BSI (Rantemangiling, 2022). Di mana BSI menjalankan produk jasa gadai sesuai dengan syariat dan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
Gadai  ini  adalah  bank  meminjamkan  uang  kepada  nasabah/debitur  dengan barang  jaminan,  dalam  waktu  tertentu  dan  besaran  bunga  tertentu,  dan  debitur mempunyai kewajiban membayar pinjaman sesuai dengan besaran jumlah harga dan
waktu jatuh tempo yang telah ditentukan pihak Bank dan disepakati oleh debitur (Sari, 2013).  Barang  yang  dapat  menjadi  objek  jaminan  gadai  pada  BSI  antara  lain  Emas Perhiasan dan Logam Mulia.
Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut al rahn (Royani et al., 2023). Rahn  mempunyai  banyak  definisi,  salah  satunya  dalam  bahasa  Arab  rahn  memiliki pengertian  tetap  dan  berkelanjutan.  Adapun  definisi  rahn  dalam  istilah  syariah, dijelaskan para ulama dengan ungkapan, “Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang  untuk  dilunasi  dengan  jaminan  tersebut  ketika  tidak  mampu  melunasinya.” Sistem transaksi utang piutang dengan gadai diperbolehkan dalam Islam karena ada dalil-dalil dari Al Qur’an, Sunnah, dan ijtihad yang menjadi landasan.
Jadi Sobat tidak perlu ragu lagi dalam bertransaksi gadai syariah. Ayat Al Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Q.S. Al Baqarah ayat 282 dan 283. Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar, hal ini menjadikan  Indonesia  sebagai  pasar  yang  potensial  bagi  layanan  keuangan  berbasis syariah  (Sulistiyaningsih  &  Shultan,  2021).  Dimana  layanan  syariah  ini  memenuhi unsur-unsur syariat Islam antara lain Rukun Rahn. Dalam pelaksanaannya, mayoritas ulama  memandang  terdapat  empat  rukun  rahn,  yaitu:  1)  Barang  yang  digadaikan (marhun).  2)  Utang  (marhun  bihi).  3)  Ijab  qabul  (shighat).  4)  Dua  pihak  yang bertransaksi yaitu, pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin).
Sehingga  gadai  syariah  ini  menjadi  alternative  gadai  bagi  sejumlah  nasabah. Terdapat  beberapa  perbedaan  dengan  pegadaian  konvensional,  perbedaan  tersebut antara lain
Qardh al-hasan, akad ini digunakan rahin untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu rahin akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (marhun) oleh pegadaian (murtahin) (Ab al-Fath, 2007). Ketentuannya: a) Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan  dengan  jalan  menjual,  seperti  emas,  barang  elektronik,  dan  lain sebagainya.  b)  Karena  bersifat  sosial,  maka  tidak  ada  pembagian  hasil.  Pegadaian hanya diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi kepada rahin.
Mudharabah,  akad  yang  diberikan  bagi  rahin  yang  ingin  memperbesar  modal usahanya  atau  untuk  pembiayaan  lain  yang  bersifat  produktif.  Ketentuannya:  a) Marhun dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti: emas, elektronik,  kendaraan  bermotor,  tanah,  rumah,  dan  lain-lain.  b)  Keuntungan  dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan marhun.
Ba’i Muqayyadah, akad ini diberikan kepada rahin untuk keperluan yang bersifat produktif. Seperti pembelian alat kantor atau modal kerja. Dalam hal ini murtahin juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diinginkan oleh rahin. Marhun adalah barang yang dimanfaatkan oleh rahin ataupun murtahin.
Ijarah,  akad  yang  objeknya  adalah  pertukaran  manfaat  untuk  masa  tertentu. Bentuknya  adalah  murtahin  menyewakan  tempat  penyimpanan  barang.  Penerima gadai  (murtahin)  dapat  menyewakan  tempat  penyimpanan  barang  (deposit  box) kepada nasabah (Dewi, 2021). Pada akad ini, nasabah menitipkan barang jaminannya di pegadaian selama masa pinjaman. Atas penitipan tersebut, pegadaian membebankan
ujrah (biaya sewa/ fee) dari nasabah sesuai tarif yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad ijarah.
Rahn  dapat  memberikan  manfaat  bila  dijalankan  sesuai  aturan.  Rahn  bisa menyelamatkan dari krisis dan menghilangkan kegundahan di hati pemberi gadai, serta bisa berusaha dan berdagang dengan dana tersebut. Sedangkan pihak penerima gadai (murtahin) akan merasa tenang dan aman atas haknya dan  mendapatkan keuntungan secara syar’i, bila dilandasi dengan niat baik maka mendapatkan pahala dari Allah. Sedangkan  bagi  masyarakat,  adalah  dapat  memperluas  interaksi  perdagangan  dan saling memberikan bantuan, kecintaan, dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk  tolong  menolong  di  dalam  kebaikan  dan  takwa.  Di  samping  itu,  dapat menjadi solusi dalam kondisi krisis yang dihadapi oleh masyarakat.
Secara  umum jaminan  terdiri  dari  dua jenis  yaitu jaminan  umum  dan  jaminan khusus.  Jaminan  umum  merupakan  jaminan  yang  diperuntukkan  untuk  kepentingan bagi  semua  kreditur  dan  berkaitan  dengan  semua  harta  benda  yang  dimiliki  oleh debitur  (Suci,  2016).  Dengan  demikian  benda  yang  dijadikan  jaminan  tidak  hanya diperuntukkan  bagi  kreditur  dengan  jenis  tertentu  dan  hasil  penjualan  dari  benda jaminan dibagi di antara para kreditur secara berimbang sesuai dengan besaran utang piutangnya setiap pihak (Nomor & Padang, 2019).
Berdasarkan konsep ini manakala ada lebih dari satu kreditur dan hasil penjualan dari benda jaminan tidak mencukupi untuk menutupi hutang maka mana yang harus didahulukan  pelunasan  hutangnya  tidak  lagi  diperhatikan.  Kendati  antar  peminjam memiliki kedudukan yang seimbang setiap kreditur akan mendapatkan bagian sesuai dengan jumlah piutangnya.
Eksekusi  barang  jaminan  adalah  di  mana  pihak  BSI  selaku  pemberi  pinjaman memiliki  kewenangan  untuk  menjual  barang  berharga  dari  debitur  yang  melalaikan kewajiban  membayar  hutang.  Pada  dasarnya,  proses  pelelangan  di  Bank  Umum berlaku  juga  di  Bank  Syariah,  dimana  beberapa  jenis  lelang  yang  berlaku  di  Bank, yaitu sebagai berikut: 1) Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau  penetapan  pengadilan,  dokumen-dokumen  yang  dipersamakan  dengan  itu, dan/atau  melaksanakan  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  2)  Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan  perundang-undangan  diharuskan  dijual  secara  lelang.  3)  Lelang  Non Eksekusi  Sukarela adalah  lelang  atas  barang  milik  swasta,  perseorangan  atau  badan hukum/ badan usaha yang dilelang secara sukarela.
Barang  jaminan  itu  baru  boleh  dijual/dihargai  apabila  dalam  waktu  yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab  itu,  hak  pemberi  piutang  hanya  terkait  dengan  barang jaminan,  apabila  orang yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya; Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dari uraian di atas maka BSI mempunyai dasar hukum berupa Undang-undang yang termuat dalam Pasal 1150 KUH Perdata.
Dalam hal dalam hutang piutang terdapat lebih dari satu kreditur, masalah yang ada  adalah  manakala  hasil  penjualan  objek  jaminan  tidak  mencukupi  maka  penting untuk menentukan kreditur mana yang harus didahulukan pelunasan hutangnya ketika melakukan wanprestasi. Dari pemaparan di atas maka jaminan umum pada Pasal 1131 KUHPer ada kemungkinan menimbulkan dua persoalan pertama benda yang menjadi objek jaminan telah cukup memberikan jaminan kepada kreditur jika harta benda dari debitur minimal  sama  atau  melebihi  dari jumlah  hutangnya.  Dengan  demikian  hasil bersih dari penjualan objek jaminan debitur memenuhi dari semua hutangnya, dengan demikian  semua  kreditur  dapat  menerima  pelunasan  hutang  karena  secara  prinsip semua harta jaminan debitur dapat digunakan untuk melunasi hutangnya.
Adapun  kemungkinan  yang  kedua  adalah,  objek  jaminan  yang  dimiliki  oleh debitur tidak mencukupi karena nilai kekayaan debitur kurang dari jumlah hutangnya. Dengan  demikian  penjualan  dari  objek  jaminan  tidak  cukup  untuk  menutup  hutang setelah objek jaminan dijual kepada pihak ketiga (Frieda, 2002). Atau lebih dari satu kreditur telah melakukan eksekusi, sementara namun hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar semua hutang debitur. Jika hasil penjualan dari objek jaminan hanya cukup  untuk  menutupi  hutang  atas  satu  kreditur  maka  eksekusi  jaminan  dapat dilakukan secara bertahap.
Sebagaimana  telah  disebutkan  diatas  jaminan  umum  memiliki  kelemahan, sehingga  untuk  mengatasinya  undang-undang  memungkinkan  diberlakukannya jaminan khusus. Hal ini terdapat pada Pasal 1132 KUHPer dalam kalimat “. kecuali di antara  para  kreditur  ada  alasan-alasan  yang  sah  untuk  didahulukan”.  Maka  dari  itu dalam pasal 1132 KUHPer memiliki sifat yang melengkapi.
Hal  ini  dikarenakan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  hutang  piutang  diberikan kesempatan untuk membuat perjanjian yang menyimpang. Sehingga pada konsep ini terdapat kreditur yang memiliki kedudukan yang harus didahulukan dalam pelunasan hutang dibandingkan dengan kreditur lainnya.
Semantara  itu  pada  Pasal  1133  KUHPer  memberikan  pernyataan  yang  lebih tegas dimana “Hak untuk didahulukan antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotik”. Dengan demikian alasan untuk didahulukan dapat  terjadi  karena  adanya  perundang-undangan  yang  berlaku,  dapat  juga  terjadi karena diperjanjikan antara debitur dan kreditur.
Dalam kegiatan penjualan jasa berupa gadai tersebut ada beberapa kendala yang sering terjadi, antara lain adalah nasabah/debitur yang melalaika kewajibannya untuk membayar  pinjaman  sesuai  waktu  jatuh  tempo  yang  sudah  disepakati  di  awal Perjanjian.  Bentuk  Perjanjian  tersebut  antara  lain  berupa  surat  tertulis  yang ditandatangani  oleh  debitur  itu  sendiri,  surat  tertulis  yang  ditandatangani  di  atas materai.  Debitur  itu  menghilang  tanpa  memberikan  informasi  kepada  pihak  bank, sehingga bank akan kesulitan dalam melakukan penagihan pinjaman gadai tersebut.
Kejadian tersebut tentu saja akan merugikan pihak BSI selaku pemberi pinjaman karena  akan  mempengaruhi  perputaran  keuangan  dan  kegiatan  perbankan  dalam perusahaan,  meskipun  debitur  mempunyai  barang  berharga  yang  menjadi  jaminan
namun untuk menjadikan barang tersebut menjadi uang untuk menutup pinjamannya tentu  saja  harus  melalui  proses  yang  akan  memakan  waktu,  bahkan  bisa  berpotensi timbulnya sengketa antara debitur dan Bank apabila pihak Bank mengeksekusi barang jaminan gadai dari debitur yang melalaikan kewajibannya.
Potensi permasalahan yang sering muncul adalah debitur menggugat pihak BSI karena  debitur  merasa  barang  jaminan  tersebut  bukan  sepenuhnya  dan  otomatis menjadi  hak  BSI,  karena  ada  kemungkinan  barang  jaminan  tersebut  nilainya  lebih tinggi dibanding dengan jumlah pinjaman yang diambil debitur.
Bagaimana  upaya  BSI  dalam  menghadapi  debitur  yang  melalaikan  kewajiban pembayaran  tersebut,  agar  mendapatkan  kinerja  yang  efisien  dan  efektif  dalam menjalani  kewenangannya  sebagai  Bank  sesuai  dengan  peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan dan Undang-Undang Perbankan yang berlaku.
Saat ini dalam kegiatan perdagangan jasa tersebut BSI mempunyai beberapa poin Perjanjian antara Bank dengan debitur yang tentu saja harus disepakati dan dipahami debitur  sebelum  akad  itu terjadi.  Dan  agar  pihak  BSI  selaku  pemberi  pinjaman  dan Debitur  selaku  peminjam  juga  mempunyai  perlindungan  hukum  yang  sama. Berdasarkan  uraian  permasalahan  tersebut  di  atas,  menarik  untuk  diteliti  terkait “Eksekusi Jaminan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia.”.
Rumusan penelitian ini yaitu (a) bagaimana upaya dan langkah hukum yang tepat yang  dilakukan  BSI  untuk  menghadapi  debitur/nasabah  yang  tidak  memenuhi kewajiban  membayar  pinjaman  yang  sudah  jatuh  tempo?  (b)  Bagaimana  bentuk Perjanjian/perikatan dalam gadai syariah pada BSI agar bisa menjalani perdagangan jasa tersebut dengan efektif dan efisien?

## Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  Penulis  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis  normatif.  Dan  yuridis  empiris.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  menjelaskan  upaya  dan  langkah  hukum  yang  tepat  yang  dilakukan BSI untuk menghadapi debitur/nasabah yang tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman yang sudah jatuh tempo di masa yang akan datang. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soekanto, 2007).
Pendekatan  yuridis  adalah  pendekatan  yang  memakai  kaidah-kaidah  serta perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti,  sedangkan pendekatan  normatif  adalah  penelitian  yang  menggunakan  bahan  pustaka  atau sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tersier sebagai data utama, yaitu bahwa tidak perlu mencari data langsung ke lapangan.
Adapun  spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  dan  untuk menarik  suatu  kesimpulan  dan  hasil  penelitian,  maka  data  yang  telah  dikumpulkan oleh Penulis dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, dengan mengacu pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, baik terhadap
peraturan  perundangan  maupun  terhadap  teori  ataupun  pendapat  para  pakar  yang berkaitan  dengan  upaya  dan  langkah  hukum  yang  tepat  yang  dilakukan  BSI  untuk menghadapi  debitur/nasabah  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  membayar  pinjaman yang  sudah  jatuh  tempo,  yaitu  dengan  menyusun  secara  sistematis  yang  bertujuan untuk dianalisis tanpa menggunakan angka-angka.

## Hasil dan Pembahasan
A. Upaya  dan  langkah  hukum  yang  tepat  yang  dilakukan  BSI  untuk menghadapi  debitur/nasabah  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  membayar pinjaman yang sudah jatuh tempo
Dikaji dari Pasal 1155 KUHPerdata tentang gadai dan hutang pitang yang isinya: Bila  oleh  puhak  pihak  yang  berjanji  tidakdisepakati  lain,  jika  pemberi  gadai  atau debitur tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang telah di tentukan,  atau  setelah  dilakukan  peringatan  untuk  pemenuhan  perjanjian  dalam  hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan kebiasaan setempat dan dengan persyaratan  yang  lazim  berlaku,  dengan  tujuan  agar  jumlah  utang  itu  dengan  biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu.
Dari peraturan Bank dan perjanjian yang ditanda tangani oleh nasabah. Dengan nasabah menanda tangani perjanjian tersebut maka nasabah dianggap setuju dengan peraturan dari pihak BSI sehingga lahir perikatan antara Bsi dengan nasabah (Nasution &  Sutisna,  2015).  Termasuk  eksekusi  barang  jaminan  apabila  nasabah  tidak menjalankan kewajibannya yaitu dalam perjanjian BSI pasal 5, yang  berbunyi Apabila Nasabah tidak dapat melunasi Hutangnya berdasarkan Akad ini dan/atau Nasabah lalal menambah  agunan  apabila  nilal  Barang  Gadai  dinilai  sudah  tidak  mencukupi  oleh Bank pada saat jatuh tempo atau Nasabah tidak melaksanakan  pembayaran  seketika dan sekaligus karena suatu hal dan/atau Pemblayaan digolongkan macet berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank yaitu kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk sebab yang ditentukan.
Dalam pasal 1813, 1814, 1816 KUHPerdata untuk melakukan eksekusi/penjualan  Barang  Gadai  secara  lelang  ("Penjualan")  dengan  harga  atau syarat-syarat  yang  dianggap  balk  oleh  Bank  setelah  melampaul  3  (hari)  harl  sejak tanggal  penandatanganan  Akad  Ini  atau  sebagaimana  diatur  oleh  kebijakan  Bank Indonesia/Otoritas  Jasa  Keuangan  ("Regulator)  yang  berlaku,  Uang  hasil eksekusi/penjualan agunan/barang tersebut digunakan Bank untuk membayar/melunasi Hutang Nasabah kepada Bank setelah dikurangi biaya Penjualan dan biaya-biaya lainnya.
Jika  hasil  eksekusi  Penjualan  tidak  cukup  untuk  membayar  seluruh  Hutang Nasabah kepada Bank, maka Nasabah tetap bertanggung jawab membayar sisa Hutang sampal dengan lunas dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan hasil Penjualan maka Nasabah berhak menerima kelebihan setelah dipotong kewajiban yang terhutang.
B. Bentuk  Perjanjian/perikatan  dalam  gadai  syariah  pada  BSI  agar  bisa menjalani perdagangan jasa tersebut dengan efektif dan efisien
Bank  berdasarkan  permohonan  Nasabah  dengan  ini  setuju  untuk  memberikan fasilitas  pembiayaan  berdasarkan  Akad  kepada  Nasabah  ("Pembiayaan")  dengan plafond  Pembiayaan  sebagaimana  dicantumkan  dalam  Surat  Bukti  Gadai  Emas ("SBGE") yang telah ditandatangani Nasabah yang merupakan satu kesatuan dengan Akad ini dan  Nasabah menerima pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad ini tersebut dengan agunan berupa gadai (Rahn) emas. Pemberian pembiayaan tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagai berikut (Djuwaini & Muamalah, 2008):
1. Pembiayaan Gadal dengan Agunan Emas:
a)  Berdasarkan  Akad  Qardh,  Bank  memberikan  pembiayaan  kepada  NASABAH dengan nilai pinjaman sebagaimana disebutkan dalam SBGE ('selanjutnya disebut "Hutang/Kewajiban").
b)  Jangka  Waktu  Pembiayaan,  Nasabah  wajib  melunasi  kembali  jumlah  seluruh hutangnya yang timbul berdasarkan Pembiayaan kepada  Bank pada tanggal jatuh tempo sebagaimana disebutkan dalam SBGE dengan cara membayar sekaligus dan lunas pada saat Pembiayaan jatuh tempo.

## 2. Agunan
a. Guna menjamin pelunasan Hutang  Nasabah sebagaimana disebutkan dalam pasal Akad ini dan Akad ijarah, maka Nasabah dengan ini menggadaikan agunan berupa emas sebagaimana dirinci pada lembar SBGE (selanjutnya disebut "Barang Gadai") secara sukarela berikut segala sesuatu yang melekat yang merupakan satu kesatuan dengan Barang Gadal.
b)  Nasabah  memberikan  hak  kepada  Bank  untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap Barang  Gadai  dan  melakukan  penilaian  ulang  kadar  emas  barang  gadal  apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.
c) Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada Bank  adalah  benar  hak  dan  milik  pribadi  NASABAH  dan/atau  kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUHPerdata dan diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum dan bukan berasal dari kejahatan, tidak dalam sengketa, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan/dibebani/dijaminkan atau diagunkan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun,
d) Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang digadaikan kepada Bank  adalah  benar  emas  asil  dengan  spesifikasi  sebagaimana  dirinci  dalam lembaran SBGE. Apabila di kemudian hari ternyata apa yang digadaikan kepada Bank tidak asli/palsu/tidak sesuai dengan SBGE atau bukan milik pribadi Nasabah,
maka  Nasabah  wajib  menanggung  segala  risiko  dan  mengganti  seluruh  kerugian yang timbul karenanya, dan bersedia diproses sesual dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ab al-Fath, 2007).
e) Apabila Nasabah tidak dapat melunasi Hutangnya berdasarkan Akad ini dan/atau Nasabah  lalal  menambah  agunan  apabila  nilal  Barang  Gadai  dinilai  sudah  tidak mencukupi  oleh  Bank  pada  saat  jatuh  tempo  atau  Nasabah  tidak  melaksanakan pembayaran  seketika  dan  sekaligus  karena  suatu  hal  dan/atau  Pemblayaan digolongkan macet berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank yaitu kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan  berakhir  karena  sebab apapun  termasuk  sebab  yang  ditentukan  dalam  pasal 1813, 1814, 1816 KUHPerdata untuk melakukan eksekusi/penjualan Barang Gadal secara  lelang  ("Penjualan")  dengan  harga  atau  syarat-syarat  yang  dianggap  balk oleh Bank setelah melampaui 3 (hari) hari sejak tanggal penandatanganan Akad Ini atau  sebagaimana  diatur  oleh  kebijakan  Bank  Indonesia/Otoritas  Jasa  Keuangan ("Regulator) yang berlaku, Uang hasil eksekusi/penjualan agunan/barang tersebut digunakan Bank untuk membayar/melunasi Hutang Nasabah kepada Bank setelah dikurangi biaya Penjualan dan biaya-biaya lainnya.
Jika  hasil  eksekusi  Penjualan  tidak  cukup  untuk  membayar  seluruh  Hutang Nasabah  kepada  Bank,  maka  Nasabah  tetap  bertanggung  jawab  membayar  sisa Hutang  sampal  dengan  lunas  dan  sebaliknya  apabila  terdapat  kelebihan  hasil Penjualan maka Nasabah berhak menerima kelebihan setelah dipotong kewajiban yang terhutang.
f) Setiap jumlah yang diperoleh Bank dari hasil Penjualan berdasarkan Akad ini, akan dipergunakan  untuk  membayar.  a.  Seluruh  ongkos,  biaya  dan  pengeluaran  yang timbul akibat pelaksanaan Akad ini, dan
g)  Seluruh  jumlah  Hutang  Nasabah  yang  jatuh  tempo  dan  atau  harus  dibayar berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Akad ini.
h) Dalam melaksanakan setiap hak untuk melakukan Penjualan berdasarkan Akad ini, Bank berhak menentukan jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh  Nasabah berdasarkan pembukuan dan catatan Bank yang merupakan bukti tertulls yang sah dan  mengikat  Nasabah,  demikian  dengan  tidak  mengesampingkan  hak  Nasabah untuk kemudian membuktikan jumlah yang terhutang.
i) Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 5 Akad ini dan kuasa lain yang diberikan sehubungan dengan Akad ini bersifat tidak dapat ditarik kembali dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Inl, tanpa kuasa mana Akad ini tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak akan berakhir
Syntax Literate , Vol. 8, No. 8, Agustus 2023
karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813, pasal 1814 dan pasal 1816
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Djuwaini & Muamalah, 2008) .
j) Dalam hal Nasabah belum membayar sekaligus pada saat Pembiayaan jatuh tempo, maka  Nasabah  dapat  melakukan  perpanjangan  jangka  waktu  dengan  cara;  a) Nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada Bank: atau b) Bank  akan  melakukan  perpanjangan  secara  otomatis,  mengikuti ketentuan yang berlaku pada Bank.
k) Dengan adanya pilihan perpanjangan otomatis dalam formulir permohonan gadai emas  (dengan  cara  mencontreng  pilihan  perpanjangan  otomatis  maks  pilihan tersebut  merupakan  permohonan  sah  Nasabah  kepada  Bank  atas  perpanjangan Jangka Waktu Pembiayaan gadal emas yang diatur dalam akad int yang tidak dapat dibatalkan  oleh  Nasabah  sampai  dengan  Pembiayaan  lunas,  dengan  tetap memperhatikan ketentuan lain yang diatur dalam Akad ini
m)  Apabila  terjadi  selisih  nilai  yang  disebabkan  nilai  Barang  Gadal  tidak  dapat menutupi  nilai  Hutang  pada  saat  perpanjangan,  maka  Nasabah  wajib  untuk membayar  selisih  nilai  tersebut  atau  menambah  agunan,  sehingga  nilal  agunan dapat menutupi nilal Pembiayaan yang diberikan oleh Bank
n)  Dalam  hal  terjadi  penurunan  Harga  Dasar  Emas  (HDE),  dengan  ini  NASABAH bersedia untuk menutup selisih antara HDE saat perpanjangan dan apabila selisih tersebut tidak  dilunasi  oleh  Nasabah,  maka  Nasabah  dianggap  telah  wanprestasi dan  Pembiayaan  jatuh  tempo  seketika  serta  Bank  berhak  melakukan  Penjualan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
o)  Dalam  hal  pembayaran  dilakukan  melalui  rekening  Nasabah  pada  Bank,  maka dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah uang yang terhutang oleh  Nasabah kepada Bank dari rekening  Nasabah baik sebagian atau keseluruhannya. Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir  karena  sebab-sebab  yang  termaktub  dalam  pasal  1813,  pasal  1814  dan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
p) Pengambilan Barang Gadai dilakukan oleh Nasabah atau kuasa Nasabah bersamaan dengan  pelunasan  Pembiayaan.  Apabila  Nasabah  tidak mengambil  Barang  Gadai bersamaan  pelunasan  Pembiayaan,  maka  Nasabah  dikenakan  biaya  penyimpanan sesuai tarif pro rata harian save deposit box yang berlaku di Bank.
q)  Nasabah mengakui telah menerima  dari  Petugas  Bank  produk  ini,  dan  menerima semua  ketentuan-ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  berlaku  mengenai  hutang
piutang dan penyerahan agunan secara Gadal sebagaimana yang tertera dalam Akad Ini.
r)  Dengan  ini  Nasabah  membebaskan  dan  melindungi  Bank  dan  pegawainya  dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ketiga dan/atau ahli waris sehubungan dengan Barang Gadal yang tersebut pada SBGE ini.
s)  Akad  ini  merupakan  satu  kesatuan  dengan  SBGE  dan  Aplikasi  Permohonan Pembiayaan Gadal Emas.
t) Segala sengketa yang timbul dari dan atau terkait dengan Akad ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender.  Dalam  hal  tidak  tercapai  kata  mufakat  maka  Para  Pihak  sepakat  untuk menyelesaikan  sengketa  melalui  Pengadilan  Agama  dan  memilih  domisili  hukum yang  tetap  dan  tidak  berubah  di  Kantor  Panitera  Pengadilan  Agama  yang wewenangnya  meliputi  wilayah  tempat  kantor  Bank  dimana  Akad  ini  di tandatangani.

## Kesimpulan
Bahwa Gadai menurut KUHPer diatur dalam Pasal 1150, yang berbunyi: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya. Hutang piutang  dianggap  sah  secara  hukum  apabila  dibuat  suatu  perjanjian.  Karena  itu, perjanjian  gadai  harus  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  pada  Pasal  1320  KUH Perdata, yang bunyinya: sahnya sebuah persetujuan, perlu dipenuhi empat syarat yaitu; kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  dirinya;  kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.
Barang  jaminan  itu  baru  boleh  dijual/dihargai  apabila  dalam  waktu  yang disepakati kedua belah pihak, utang tidak dapat       dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh  sebab  itu,  hak  pemberi  piutang  hanya  terkait  dengan  barang  jaminan,  apabila orang  yang  berhutang  tidak  mampu  melunasi  utangnya;  Ar-Rahn  adalah  menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.
Bahwa Syarat menggadaikan suatu barang haruslah ada yang namanya ijab dan qobul  dan  harta  yang  digadaikan  adalah  benda  yang  sah  dijual,  juga  orang  yang menggadaikan  dan  yang  menerima  gadaian  itu  haruslah  aqil  baligh,  tidak  boleh merugikan  orang  yang  menggadai,  tidak  merugikan  orang  yang  menerima  gadai. Sesuai  dengan  ketentuan  pasal  1233  KUHPer,  disebutkan  bahwa  perjanjian  timbul karena persetujuan dan dari perundang-undangan.
Maka  apa  yang  dilakukan  oleh  pihak  BSI  dalam  mengadapi  perkara  nasabah yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar hutang sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang undangan serta peraturan perusahaan yang awalnya sudah ditanda tangani oleh nasabah sehingga dalam penanda tanganan tersebut telah muncul
perikatan  (Pacta  Sunt  Servanda).  Ketika  nasabah  sudah  menandatangani  maka dianggap para pihak sudah saling setuju.

## BIBLIOGRAPHY
Ab al-Fath, A. (2007). Kitab al-Muamalat fi asy-Syariah al-Islamiyah wa al Qawanin al-Misriyah,  dalam  Syamsul  Anwar. Hukum  Perjanjian  Syariah  Studi  Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat .
Dewi, A. (2021). PENGARUH FLUKTUASI HARGA EMAS PADA PRODUK GADAI

## EMAS  SYARIAH  DAN  PRODUK  SAFE  DEPOSIT  BOX  TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH MANDIRI TAHUN 2018–2020 . UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
Djuwaini, D., & Muamalah, P. F. (2008). Pustaka Pelajar . Yogyakarta.
Frieda, H. H. (2002). Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid 2 . Jakarta: Ind-Hill Co.
Harahap, M. Y. (1986). Segi-segi Hukum Perjanjian, alumni . Bandung.
Jahja,  A.  S.  (2012).  Analisis  Perbandingan  kinerja  keuangan  perbankan  Syariah dengan  perbankan  Konvensional. Epistemé:  Jurnal  Pengembangan  Ilmu Keislaman , 7 (2), 337–360.
Nasution,  M.  H.,  &  Sutisna,  S.  (2015).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah , 1 (1), 62– 73.
Nofianti, A. (2019). Ganti rugi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditinjau dari hukum Islam . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Nomor, J. P., & Padang, W. S. (2019). Kedudukan Negara Sebagai Kreditur Preferen dalam Piutang Pajak dalam Kasus Kepailitan .
Rantemangiling, Y. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, Bri Syariah, Dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi). Lex Crimen , 11 (5).
Royani, R., Hidayat, A. D., Hilmi, I., Ridwan, A. H., & Hakim, A. A. (2023). Model Transaksi Al-Rahn Perspektif Nash dan Al-Qanun. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 7 (01), 99–114.
Sari, P. P. (2013). Perbandingan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Konvensional dengan  Pembiayaan  Kepemilikan  Rumah  Pada  Bank  Syariah. Jurnal  Akuntansi Unesa , 1 (2).
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat .
Soemitra, A. (2017). Bank & lembaga keuangan syariah . Prenada Media.
Suci, I. D. A. (2016). Hukum Kepailitan” Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit . LaksBang PRESSindo Yogyakarta.
Sulistiyaningsih, N., & Shultan, S. T. A. (2021). Potensi bank syariah indonesia (bsi) dalam  upaya  peningkatan  perekonomian  nasional. Al-Qanun:  Jurnal  Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam , 24 (1), 33–58.

## Copyright holder:
Agus Setyawan, Sugeng Djatmiko (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: