## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## PELANGGARAN HAM DALAM TINDAK KEJAHATAN GENOSIDA ETNIS ROHINGNYA DI MYANMAR DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

## Komang Ayu Dita Febriyani
Universitas Pendidikan Ganesha Email : ayudita200123@gmail.com

## Abstrak
Kejahatan  genosida  yang  berhubungan  dengan  pemusnahan  etnis  atau  budaya  dan  juga  termasuk  pada kejahatan terhadap kelompok politik karena kelompok tersebut sulit diidentifikasi yang akan menyebabkan masalah internasional dalam suatu negara. Kejahatan genosida pada hukum pidana internasional merupakan kejahatan luar biasa dan sudah menjadi tindakan yang dilarang yang kemudian dituangkan pada Konvensi Genosida  1948,  statuta  International  Criminal  Tribunals  for  the  Former  Yugoslavia  (ICTY),  statuta International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR) serta statuta Roma 1998. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  tindak  kejahatan  genosida  yang  dialami  jika  ditinjau  dalam  Hukum  Internasional  dan  cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara Hukum Internasional. Penelitian ini menggunakan penelitian  hukum  doktrinal  atau  yuridis  normatif.  Sumber  informasi  hukum  menggunakan  bahan  hukum primer  (peraturan  dan  dokumen  terkait)  untuk  analisis  kualitatif  lebih  lanjut.  Pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  konseptual,  pendekatan  perundang-undangan,  dan  pendekatan  kasus  hukum  dalam membantu mengatasi rumusan masalah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyebab utama dari kejahatan genosida adalah dilatarbelakangi dengan adanya perjuangan hak dari suku yang minoritas dan adanya agama yang fanatik serta rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural. Tindak kejahatan yang diperbuat oleh pemerintah  Myanmar  oleh  Etnis  Muslim  Rohingnya  merupakan  tindak  kejahatan  internasional  genosida, karena sudah memenuhi beberapa unsur pokok yaitu pembunuhan massal, diskriminasi terhadap agama yang minoritas, dilakukan secara sistematis, dan bertujuan untuk melenyapkan suatu etnis dan golongan tertentu.

## Kata kunci: Kejahatan Genosida,Hukum Pidana Internasional,Etnis Rohingnya

## Abstract
The crime of genocide is related to ethnic or cultural extermination and also includes crimes against political groups because these groups are difficult to identify which will cause international problems in a country. The crime of genocide in international criminal law is an extraordinary crime and has become a prohibited act  which  was  later  stated  in  the  1948  Genocide  Convention,  the  statute  of  the  International  Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY), the statute of the International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR) and the 1998 Rome statute.  This study aims to determine the crime of genocide experienced when viewed  in  International  Law  and  how  to  resolve  disputes  over  crimes  of  genocide  under  international law.This research uses doctrinal or juridical normative research.  Sources of legal information use primary legal materials (regulations and related documents) for further qualitative analysis.  The approach used is a conceptual  approach,  a  statutory  approach,  and  a  case  law  approach  in  helping  to  solve  the  problem formulation.  The results of the study stated that the main cause of the crime of genocide was motivated by the struggle for the rights of ethnic minorities and the existence of fanatical and racial religions that were shown  in  cultural  discrimination.  The  crimes  committed  by  the  Myanmar  government  by  the  Rohingya Muslims constitute an international crime of genocide, because it has fulfilled several main elements, namely mass murder, discrimination against religious minorities, is carried out systematically, and aims to eliminate certain ethnic groups and groups.
Keywords: Genocide, International Criminal Law, Ethnic Rohingya

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## PENDAHULUAN
Pernyataan umum tentang hak asasi manusia mengacu pada deklarasi yang dirumuskan oleh Perserikatan  Bangsa-Bangsa  pada  tahun  1946,  di  mana    pernyataan  itu  mencakup  perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kemerdekaan. Deklarasi ini mencakup kebebasan mendasar bagi siapa pun, pria dan wanita, tanpa diskriminasi apa pun. Intinya adalah bahwa Hak Asasi Manusia telah ada sejak seseorang tinggal di dalam rahim ibu, lahir, seumur hidup, dan sampai mati. Negara hukum pada dasarnya merupakan hukum pada pada posisi tertinggi dalam suatu negara, kekuasaan haruslah tunduk pada hukum, bukan hukum tunduk pada kekuasaan. Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan  warga  negaranya,  karena  di  dalam  hukum  terdapat  asas  equality  before  the  law (persamaan  di  mata  hukum)  yang  menyatakan  kedudukan  warga  negara  dengan  penguasa  di  mata hukum. Hak asasi manusia terlahir bersama manusia. Dengan kata lain, hak asasi manusia sudah ada sejak manusia itu ada. 1
Hak  asasi  manusia  juga  merupakan  suatu  kebebasan  yang  diberikan  manusia  dalam menunjukkan  bahwa  manusia  sebagai  makhluk  yang  sempurna  dari  makhluk-  makhluk  lainnya. Sehingga dalam melindungi segala hak yang melekat pada diri manusia harus mempunyai kerangka hukum positif sebagai upaya pengaturan untuk memberikan kepastian hukum atas hak asasi manusia sebagai  hak  yang  sifatnya  universal.  Pada  tataran  internasional,  kaidah-kaidah  yang  mengatur mengenai  hak  asasi  manusia  sebagian  besar  telah  dirumuskan  dalam  suatu  perjanjian-perjanjian internasional, sedangkan tararan nasional mengenai hak asasi manusia dirumuskan di dalam  peraruran perundang-undangan  yang  akan  mengatur  secara  lengkap  tentang  hak  asasi  manusia.  Dalam praktisnya,  pelanggaran  ataupun  kejahatan  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  mełakukannya  adalah orang atau individu sebagai subjek -subjek hukum, Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dikategorikan  sebagai  perbuatan  kejahatan  atau  tindak  pidana,  yaitu  karena  melanggar  ketentuan hukum  hak  asasi  manusia  dengan  dikenai  suatu  sanksi  pidana  dalam  lingkup  nasional  maupun internasional. 2
Genosida merupakan satu dari empat pelanggaran HAM berat  yang berada dalam  yurisdiksi International Criminal Court. Pelanggaran HAM  berat lainnya ialah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan Agresi.
Menurut  Statuta  Roma  dan  Undang-Undang  no.  26  tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM, genosida ialah Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh  atau  sebagian  kelompok  bangsa,  ras,  kelompok    etnis,  kelompok    agama  dengan  cara membunuh  anggota  kelompok;  mengakibatkan  penderitaan  fisik  atau  mental  yang  berat  terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik  sebagian  atau  seluruhnya;  melakukan  tindakan  mencegah  kelahiran  dalam  kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain. Ada pula istilah genosida budaya  yang    berarti  pembunuhan  peradaban  dengan  melarang  penggunaan  bahasa  dari  suatu kelompok atau suku, mengubah atau menghancurkan sejarahnya atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya.
Bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk kejahatan genosida salah satunya seperti yang  terjadi  pada  etnis  Rohingnya  di  Myanmar.  pemerintah  Myanmar  menganggap  bahwa  etnis Rohingya  hanyalah  pendatang  dan  bukan  salah  satu  etnis  Myanmar,  sehingga  tidak  memiliki  hak kewarganegaraan.  Hilangnya  kewarganegaraan  membuat  etnis  Rohingya  tidak  memperoleh
1 Tijow, Lusiana M. Dkk. 2017.  “The Binding authority of human right law as guarantee of legal protection toward the body interigity of woman as the victim of not- fullfiled promose to marry”.
2 Mangku, Dewa GS. 2013 Kasusu pelanggaran ham etnis rohingya: dalam perspektif Asean . Media Komunikasi FIS Vol. 12 No. 2.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
perlindungan dari pemerintah. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami etnis Rohinggya seperti dalam hak berkewarganegaraan dan beragama. Pelanggaran HAM inilah yang membuat etnis Rohingya untuk meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di negara lain.
Berdasarkan uraian di atas, maka Permasalahan Permasalahan yang perlu diatasi dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah factor penyebab terjadinya tindak kejahatan genosida?
2.  Bagaimana  hubungan  HAM  dengan  kejahatan  genosida  yang  terjadi  di  Myanmar  kepada etnis Rohingnya dalam prespektif hukum pidana internasional?

## Hasil dan Pembahasan
Secara bahasa genosida berasal dari dua kata “geno” dan “cidium”. Kata geno berasal dari bahasa Yunani  yang  artinya  “ras”  sedangkan  kata  “cidium”  asal  kata  dari  bahasa  Latin  yang  artinya “membunuh”. Berdasarkan Statuta Roma dan Pasal 7 Huruf a UU Pengadilan HAM: “Genosida ialah Perbuatan  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk  menghancurkan  atau  memusnahkan  seluruh  atau sebagian kelompok bangsa, ras,  kelompok etnis,  kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok;  mengakibatkan  penderitaan  fisik  atau  mental  yang  berat  terhadap  anggota  kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya;  melakukan  tindakan  mencegah  kelahiran  dalam  kelompok;  memindahkan  secara  paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain”.
Unsur-unsur genosida meliputi :
a. Dengan cara membunuh suatu kelompok tertentu;
b. Menimbulkan penderitaan kepada anggota kelompok baik fisik maupun mental yang berat;
c. Menghadirkan  suatu  keadaan  yang  mempunyai  tujuan  untuk  memusnahkan  suatu  kelompok tertentu secara nyata baik sebagian atau seluruhya;
d. Dipaksakan  dengan  berbagai  cara  dengan  tujuan  untuk  menangkal  kelahiran  terhadap  suatu kelompok tertentu;
e. Pemindahan dari suatu kelompok tertentu kepada kelompok lainnya secara paksa terhadap anak- anak.
Genosida  merupakan  Kejahatan  Internasional  (International  Crimes)  dimana  merupakan  suatu pelanggaran hukum yang berat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang dinilai paling serius karena melibatkan masyarakat internasional secara keseluruhan  yang telah diatur dalam Mahkamah Pidana Internasional (ICC) :
a) The  jurisdiction  of  the  Court  shall  be  limited  to  the  most  serious  crimes  of  concern  to  the international community as a whole. The Court has jurisdiction in  accordance with this Statute with respect to the following crimes: (a) The crime of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression.
b) The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression once a provision is adopted in accordance with articles 121 and 123 defining the crime and setting out the conditions under which the Court shall exercise jurisdiction with respect to this crime. Such a provision shall be consistent with the relevant provisions of the Charter of the United Nations.
Sesuai  dalam  jurisdiksi  tersebut  genosida  masuk  dalam  Kejahatan  Internasional.  Kejahatan Internasional yang sesuai dalam jurisdisi ini, di antaranya :
1) Kejahatan genosida;
2) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
3) Kejahatan perang;
4) Kejahatan agresi.
Genosida merupakan sebuah tindakan kejahatan internasional (international crimes) yang termasuk

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
dalam 4 (empat) kejahatan internasional  yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pengaturan Genosida telah diatur di dalam: Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, Statuta Roma 1998 Tentang  International  Criminal  Court  (Mahkamah  Pidana  Internasional),  dan  Pengaturan  Hukum Nasional. Di dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg substansi pengaturan genosida sudah  ada  di  dalamnya  Piagam  Mahkamah  Militer  Internasional  Nurnberg  yakni  deskripsi  tentang “kejahatan  terhadap  kemanusiaan”.  Kejahatan  kemanusiaan  (crimes  against  humanity)  yang  dapat diartikan sebagai berikut : “murder, extermination, enslavement, deporatation, and other inhumane acts commited againts any civlian population, before during the war, or persecutions on political, racial or religious  grounds  in  execution  of  or  in  connection  with  any  crime  within  the  jurisdiction  of  the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.”
Penyebutan “..persecutions on racial or religious grounds..“ berkembang dalam bentuk khusus dari “crimes against humanity” yang dikenal sebagai genosida. Dengan melihat pengaturan tersebut, secara material  kejahatan  genosida  masih  menjadi  satu  dengan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  (crimes against  humanity).  Dan  secara  tegas  pengaturan  genosida  terjadi  ketika  negara-negara  menyepakati Konvensi Genosida 1948.
Konvensi Genosida 1948, inti pengaturan genosida secara tegas diatur meliputi :
a. Penegasan genosida sebagai kejahatan internasional;
Penegasan ini dimuat secara eksplisit di dalam Pasal II Konvensi, yang menyatakan bahwa genosida, baik dilakukan di masa perang masupun damai, adalah kejahatan yang diatur oleh hukum internasional dan negara-negara wajib mencegah serta menghukum pelakunya. b. Definisi genosida;
Definisi genosida didormulasikan di dalam Pasal II Konvensi. c. Perluasan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana;
Selain genosida, Konvensi juga menyatakan perbuatan-perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, yakni : (a) persengkongkolan untuk melakukan genosida; (b) penghasutan untuk melaksanakan genosida baik secara langsung maupun belaku umum; (c) percobaan melakukan kehajatan genosida; (d) penyertaan dalam genosida.
d. Tanggung jawab pidana secara individual;
Pertanggungjawaban pidana baik dilakukan secara individu berarti prinsip yang dikehendaki supaya pelaku kejahatan internasional menanggung tanggungjawab pidananya secara individu, baik status dan jabatannya  terlepas  dari  pemerintahan.  Artinya,  status  orang  tersebut  sebagai  pejabat  publik  atau penguasa sekalipun, tidak dapat untuk dijakan membela untuk menjauhi tanggungjawab pidananya. Prinsip  ini  dapat  dilihat di  dalam  Piagam  Mahkamah  Militer  Internasional  Nurnberg  ini  ditegaskan kembali dalam Pasal IV Konvensi.
e. Kewajiban membuat undang-undang nasional mengatur genosida;
Konvensi Genosida 1948 adalah sebuah konvensi yang melaksanakan sangat bergantung pada negara- negara  yang  menjadi  pihaknya.  Konvensi  ini  menghendaki  supaya  negara-negara  yang  menjadi anggota  konvensi  untuk  membuat  peraturan  perundang-undangan  nasional  agar  dapat  menetapkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi pada lingkup nasional, khususnya genosida. f. Forum dan jurisdiksi, konvensi menegaskan :  “bahwa pengadilan  yang memiliki jurisdiksi untuk mengadili pelaku genosida adalah pengadilan yang berkompeten dari negara dimana genosida terjadi. Namun  konvensi  juga  membuka  peluang  bagi  pengadilan  yang  bersifat  internasional  untuk menerapkan jurisdiksi atas dasar persetujuan negara-negara pihak dari konvensi genosida”. g. Penegasan bahwa genosida bukan kejahatan politik;
“Pasal VII Konvensi memuat ketentuan yang menegaskan bahwa genosida tidak dikategorikan sebagia kejahatan  politik,  khususnya  dalam  konteks  ekstradisi.ini  menjadi  penting,  karena  did  alam  hukum

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
internasional yang menyangkut ekstradisi dikenal ada prinsip bahwa seorang pelaku kejahatan politik tidak dapat diekstradisikan (non– extradition of political offenders).”
h.  Kemungkinan  keterlibatan  PBB  dalam  pencegahan  dan  penindakan;  Pasal  VIII  mengatur  bahwa suatu negara dapat meminta supaya organ-organ PBB yang berkompeten mengambil tindakan sesuai dengan Piagam PBB dalam kerangka pencegahan dan penindakan genosida. Meski tidak dikemukakan secara eksplisit, pasal ini sesungguhnya merupakan jalan masuk bagi Dewan Keamanan PBB untuk berperan  aktif  dalam  pencegahan  dan  penindakan  terhadap  genosida.  Ketentuan  ini  dapat  dikaitkan dengan Bab VII Piagam PBB yang membuka peluang bagi intervensi Dewan Keamanan ketika dinilai ada kondisi yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

## 1. Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohinya Di Myanmar
Etnis  Rohingya  adalah  kelompok  etnis  yang  berasal  dari  Bangladesh,  namun  telah  bermukim  di negara bagian Rakhaing di Myanmar sejak abad ke-7 Masehi. Meskipun telah berabad-abad tinggal di Myanmar,  pemerintah  Myanmar  menganggap  bahwa  Rohingya  termasuk  dalam  etnis  Bengali sehingga tidak dapat diakui sebagai salah satu etnis Myanmar. Hilangnya kewarganegaraan membuat etnis  Rohingya  tidak  mendapat  perlindungan  nasional.  Etnis  Rohingya  mengalami    berbagai pelanggaran  hak  asasi  manusia,  baik  dalam  hal  berkewarganegaraan  hingga  dalam  hal  beragama. Pelanggaran HAM inilah yang mendorong etnis Rohingya untuk meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di negara lain, beberapa dari mereka pun sampai di Indonesia.
Kewarganegaraan  adalah  hak  asasi  manusia.  Seseorang  yang  tidak  memiliki  kewarganegaraan berarti tidak memiliki perlindungan hukum dan tidak dapat menikmati hak-hak sebagaimana mestinya, misalnya  tidak  dapat  ikut  serta  dalam  proses-proses  politik  karena  tidak  memiliki  hak  untuk memberikan  suara  (UNHCR;2011);  tidak  terjaminnya  hak  atas  pendidikan,  hak  atas  perawatan kesehatan,  hak  atas  pekerjaan;  tidak  memperoleh  dokumen  perjalanan,  dsb.  Dengan  demikian, kewarganegaraan memiliki fungsi yang sangat penting bagi setiap orang untuk dapat memperoleh hak- hak  lainnya  yang  diakui  di  hadapan  hukum.  Orang  yang  tidak  memiliki  kewarganegaraan  bisa ditemukan  hampir  di  semua  wilayah  di  dunia.  Dalam  kasus  ini,  etnis  Rohinya  tidak  diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar dengan dikeluarkannya Burma Citizenship Law 1982. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa, “Nationals such as the  Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their  permanent home from a period anterior to 1185 B.C., 1823 A.D. are Burma citizens.” Namun di dalam  Pasal  4  dinyatakan  bahwa,  “the  Council  of  State  may    decide  whether  any  ethnic  group  is national or not ”. Dalam hal ini, Dewan Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar, tetapi menganggap bahwa etnis Rohingya berkebangsaan Bangladesh.
Dalam  menentukan  kewarganegaraan  seseorang  terdapat  beberapa  asas  yang  lazim  dijadikan pedoman  bagi  suatu  negara.  Asas  tersebut  adalah  asas  ius    soli  dan  ius  sanguinis  ;  dan  asas kewarganegaraan dari segi perkawinan, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.
Ius  soli  dan  ius  sanguinis  adalah  dua  teori  kewarganegaraan  yang  melandaskan  pada  kelahiran seseorang.  Ius  soli berarti  pedoman  yang berdasarkan tempat atau daerah. Sedangkan ius  sanguinis berarti  pedoman  yang  berdasarkan  darah  atau  keturunan.  Dalam  hal  ini  etnis  Rohingya  berstatus sebagai etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan karena Myanmar sebagai tempat kelahiran mereka menganut  asas  ius  sanguinis  (Pasal  5  Burma  Citizenship  Law  1982  menyatakan  bahwa,  “  Every national and every  person born of parents, both of whom are nationals are citizens by birth), sedangkan Bangladesh sebagai tempat dimana etnis mereka berasal menganut asas ius soli (Pasal 2 Bangladesh Citizenship Act No. II of 1951 menyatakan  bahwa,“Notwithstanding anything contained in any other law, on the commencement of this Order, every person shall be deemed to be a citizen of  Bangladesh, (i) who or whose father or grandfather was born in the territories now comprised in Bangladesh and who was a permanent resident of such territories on the 25th day of March, 1971 and continues to be

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
so resident; or (ii) who was permanent resident of the territories now comprised in Bangladesh on the 25th day of March, 1971, and continues to be so resident and is not otherwise disqualified for being a citizen by or under any law for the time being in force.”). Hak untuk berkewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia atas kebebasan pribadi. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, setiap orang memiliki hak untuk  berkewarganegaraan. Selanjutnya di ayat (2) dinyatakan bahwa tidak seorangpun dapat secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya, atau  ditolak  haknya  untuk  mengganti  kewarganegaraannya.  Convention  Relating  to  the  Stateless Persons 1954 dan Convention on the Reduction of Statelessness 1961 merupakan instrumen hukum internasional yang memberikan jaminan perlindungan terhadap kelompok etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan dan perlakuan minimal yang harus diterapkan bagi kelompok etnis tersebut.
Jaminan  hak  asasi  manusia  harus  dibuat  melalui  penghormatan  dan    pemberian  prioritas  serta pengamanan  perlindungan  hak  asasi  manusia  oleh  negara.  Hak  Asasi  Manusia  mengacu  pada serangkaian hak yang melekat pada esensi keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan  karunia  Tuhan  yang  harus  dihormati,  diberi  prioritas  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum, pemerintahan, dan semua orang untuk kehormatan dan perlindungan martabat dan martabat manusia.
2. Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional
Dalam  konteks  hukum  internasional  terdapat  beberapa  konvensi,  deklarasi  dan  perjanjian Internasional yang mengaturnya.
a. Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik Tahun 1966
Pasal 6 Ayat 1 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil Dan Politik tahun 1966 menyatakan bahwa, setiap manusia melekat hak untuk hidup, hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dirampas  kehidupannya  secara  sewenang-wenang.  Myanmar  melakukan  praktik-praktik  yang melanggar  Konvensi  diatas  yaitu  pembunuhan  yang  dilakukan  terhadap  etnis  Rohingya  yang dilindungi.
b. Konvensi Tentang Pencegahan Dan Hukuman Terhadap Kejahatan Pemusnahan Suatu Bangsa Dengan Sengaja Tahun 1948
Pemusnahan suatu bangsa merupakan suatu kejahatan menurut hukum internasional. Pasal 1 Konvensi menyebutkan bahwa negara-negara peserta Konvensi menegaskan bahwa pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja, baik  yang dilakukan diwaktu damai maupun pada waktu perang merupakankejahatan menurut hukum internasional yang melakukan pencegahan dan penghukuman.
Pada  Oktober  2012,  Presiden  Burma,  Thein  Sein  mengakui  bahwa  komunitas  Rohingya  telah menjadi korban kekerasan etnis di negara itu. Ada 2.800 rumah telah dibakar pada kerusuhan saat itu. Sebuah gambar satelit yang dikeluarkan lembaga internasional memperlihatkan terjadinya kerusakan dalam skala besar di kota Kyaukpyu, pada bagian distrik  yang sebelumnya didiami oleh komunitas Rohingya.  Areal  yang  hancur  mencapai  14,5  hektar  dan  sekitar  811    bangunan  dan  rumah-rumah perahu  di  wilayah  itu  telah  musnah.  Pembunuhan  terhadap  etnis  Rohingya  ini  masih  berlangsung hingga saat ini.
Pasal 2 Konvensi ini mengidentifikasi suatu perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menghancurkan seluruh atau sebagian suatu  bangsa, suku bangsa, ras atau jenis kelompok keagamaan, diantara perbuatan itu adalah:
1) Membunuh anggota-anggota kelompok
2) Merusak jasmani atau mental anggota-anggota kelompok
3) Dengan  sengaja  mengakibatkan  penderitaan  pada  kondisi  kehidupan  suatu  kelompok  yang diperkirakan menimbulkan kerusakan jasmani selurunya atau sebagian
4) Melaksanakan tindakan yang ditujukan untuk mencegah kelahiran dalam suatu kelompok
5) Memindahkan  anak-anak  dari  suatu  kelompok  ke  kelompok  lain  secara    paksa.  Pasal  3 menyatakan bahwa, perbuatan berikut dibawah ini dapat dihukum yaitu:

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
a) Pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja.
b) Komplotan rahasia yang melakukan pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja.
c) Hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja.
d) Usaha melakukan pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja.
e) Ketertiban dalam pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja.
Pembunuhan, pengusiran, dan pemusnahan Rohingya merupakan salah satu tragedy kemanusiaan yang  sangat  dahsyat  selama  abad  ke-20  dan  ke-21  ini.  Pemusnahan  (genosida)  Rohingya  secara sistemetis ini jelas-jelas merupakan kejahatan dan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di  dunia  yang    beradab.  Sudah  sepatutnya,  dunia  internasional  bersuara  atas  kejadian  ini.  Lembaga HAM  Human  Right  Watch  dalam  laporannya  soal  tragedi  tahun  2012  yang  membuat  125  ribu Rohingya terusir ke Bangladesh belum kembali hingga sekarang menyebut kekerasan terhadap etnis minoritas Muslim itu adalah "pembersihan etnis" atau genosida. Tanda-tanda genosida jelas terlihat, walau  pemerintah Myanmar membantahnya. Menurut situs berita PBB, UN Dispatch, Myanmar telah memenuhi  delapan tahapan genosida  yang ditetapkan oleh organisasi  pencegah  genosida, Genocide Watch .
Di antara delapan langkah genosida
tersebut adalah: Klasifikasi,simbolisasi,dehumanisasi,terorganisir,polarisasi,persiapan,dan penyangkalan.
c. Deklarasi Tentang Perlindungan Dari Penyiksaan tahun 1975
Menurut Pasal 1 Ayat 1 Deklarasi Tentang Perlindungan Dari Penyiksaan Tahun 1975 penyiksaan berarti  setiap  tindakan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit  sekali  atau  penderitaan,  baik  pada  jasmani maupun  rohani,  yang  dilakukan  dengan  maksud  tertentu  atas  anjuran  pejabat  pemerintah  terhadap seseorang  dengan  maksud  memperoleh  darinya  atau  orang  ketiga  atau  pengakuan,  menghukumnya karena perbuatan yang telah dilakukan atau dicurigai karena melakukan, atau menakut-nakutinya atas orang lain.tidak termasuk kesakitan atau penderitaan yang timbul hanya dari, yang sudah melekat atau sekali-sekali  pada  sanksi  hukum  yang  sampai  tingkat  tertentu  konsisten  dengan  peraturan  standar minimum bagi  perlakuan terhadap orang hukuman.
Pasal 1 Ayat 2 Deklarasi Tentang Perlindungan Dari Penyiksaan Tahun 1975 menyatakan bahwa penyiksaan  merupakan  bentuk  perlakuan  yang  kejam,  tidak  manusiawi  atau  penghinaan  atau penghukuman yang menyakitkan hati dan sengaja. Pasal 2 Deklarasi ini menyatakan bahwa penyiksaan merupakan suatu  bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau penghinaan atau  penghukuman adalah  pelanggaran  terhadap  martabat  manusia  dan  harus  dikutuk  sebagai  penghalang  tujuan Perserikatan  bangsa-bangsa  dan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  hakiki seperti yang dinyatakan dalam deklarasi sedunia mengenai hak-hak asasi manusia.
Pasal 3 Deklarasi menyatakan, setiap negara janganlah mengizinkan atau membiarkan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau penghinaan atau penghukuman. Keadaan yang luar biasa seperti keadaan perang atau ancaman  perang, kerawanan politik dalam negeri atau suatau keadaan darurat tidak boleh dimintakan sebagai alasan pembenaran terhadap penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau penghinaan, atau penghukuman.
d. Deklarasi Hak Asasi Anak Tahun 1959
Dalam Mukadimah Deklarasi Hak asasi Anak menyatakan bahwa, PBB dalam deklarasi Hak-hak Asasi Manusia, telah menyatakan setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan didalamnya,  tanpa  perbedaan  apapun,  seperti  ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bangsa,  agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, atau asal-usul sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
Jumlah anak-anak Rohingya yang mengalami gizi buruk, baik di Myanmar maupun di Bangladesh, meningkat drastis. Sebuah survei baru-baru ini dari Komite Penyelamatan Internasional (IRC) bekerja sama dengan Aksi Melawan Kelaparan (ACF) menyatakan, mereka menghadapi peningkatan angka gizi buruk 10 kali lebih tinggi dibandingkan jumlah tahun lalu. Sementara, menurut hasil survei dari

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Badan PBB untuk Dana Anak-anak (Unicef), 7,5 persen anak-anak Rohingya yang mengungsi di Cox's Bazar, Bangladesh, menderita gizi buruk akut.
Ayat 4 Deklarasi menyatakan, anak harus menikmati tunjangan jaminan sosial. Anak harus diberi kesempatan  tumbuh  dan  berkembang  dalam  keadaan  sehat,  demi  tujuan  ini,  perawatan  dan perlindungan  khusus  harus  diberikan  kepada  anak  dan  ibunya  termasuk  sebelum  lahir  dan  sesudah lahir. Anak harus mendapatkan hak makanan yang cukup, perumahan, rekreasi dan kesehatan.
Kondisi tersebut membuat mereka membutuhkan penyelamatan segera. Lebih dari 600 ribu orang Rohingya telah melarikan diri dari kekerasan dan  penganiayaan di Myanmar sejak 25 Agustus. IRC memperkirakan akan ada  pendatang baru di pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh, sebanyak 200 ribu orang dalam beberapa pekan mendatang. Maka, jumlah penduduk di Bangladesh akan mencapai 1 juta orang lebih. Hal itu dapat memperburuk krisis tersebut jika tidak segera ditangani.23 Ayat 8 Deklarasi menyatakan  bahwa,  dalam  setiap  keadaan  anak  lah  yang  terlebih  dahulu  yang  harus  mendapat pertolongan. Ayat 9 juga menyebutkan hal yang sama, bahwa anak harus dilindungi terhadap semua bentuk kelalaian, kekejaman dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran  perdagangan dalam segala bentuknya.
Apa yang terjadi terhadap anak-anak Rohingya sudah melanggar Deklarasi Hak Asasi Anak Tahun 1959. Pada Ayat 2 Deklarasi menyatakan Bahwa anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan  kesempatan  dan  fasilitas  oleh  hukum  atau  dengan  peraturan  lainnya,  untuk  menjamin tumbuhnya    jasmaninya,  rohaninya,  budinya,  kejiwaannya,  dan  kemasyarakatannya  dalam  keadaan sehat dan wajar dan dalam kond isi yang bebas dan bermartabat. Dalam  penetapan hukum untuk tujuan ini,  perhatian  yang  terbaik  pada  anak  harus  menjadi  pertimbangan  utama.  Sekitar  40  ribu  anak Rohingya berusia  antara enam   bulan dan lima tahun membutuhkan bantuan untuk  menyelamatkan nyawa  mereka.  Sedangkan,  10  kali  lipat  bayi  dan  balita  berusia  di  bawah  enam  bulan  menghadapi ancaman kematian yang fatal, diukur   berdasarkan lingkar lengan mereka. Jika diperkirakan, butuh lebih dari 12 juta dolar AS untuk  menangani krisis kemanusiaan tersebut.
Ayat 10 menyebutkan bahwa anak, harus dilindungi dari praktik yang mengarah pada diskriminasi ras, aagama, dan bentuk diskriminasi. Anak harus dibesarkan dalam semangat, pengertian, toleransi, persahabatan,  antara  manusia,    perdamaian  dan  persaudaraan  semesta,  dan  dalam  kesadaran  penuh bahwa tenaga dan bakatnya harus dapat dibaktikan untuk melayani sesama manusia.

## Kesimpulan
Tindak  kejahatan  yang  dialami  etnis  Rohingya  di  Myanmar  dapat  digolongkan  pada  kejahatan genosida.  Genosida  adalah  pembunuhan  missal  dengan  tujuan  pemusnahan  terhadap  suatu  etnis tertentu  merupakan  tindakan  kejahatan  yang  tidak  manusiawi  yang  termasuk  perilaku  menyimpang seperti  melakukan  pengusiran,  penculikan,  pembunuhan,  pemerkosaan  dan  penyiksaan.  Banyak  hal yang  melatar  belakangi  tindakan  Genosida  seperti  adanya  kepentingan    politik,  perbedaan  ras, suku(etnis) dan juga agama.

## Saran
Dengan adanya makalah ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pemerintah dan masyarakat  internasional  bahwa  kejahatan  yang  dialami  etnis  rohingnya  merupakan  kejahatan internasinal  yang  perlu  untuk  dihentikan,  agar  terciptanya  dunia  yang  aman  dan  damai  serta menghargai perbedaan yang ada sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## Daftar pustaka
Buku
Arief Siswanto. 2015. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
Tijow,  Lusiana  M.,  Rachmad  Safa’at  Sudarsono,  and  Bambang  Sugiri.  "THE  BINDING AUTHORITY  OF  HUMAN  RIGHT  LAW  AS  GUARANTEE  OF  LEGAL  PROTECTION TOWARD THE BODY INTEGRITY OF WOMAN AS THE VICTIM OF NOT-FULFILLED PROMISE TO MARRY." (2017)
Widyawati,A. 2014. Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2014 Tijow Margareth, Lusiana. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Nikah. Malang:
Inteligensia Media
Gunawan,  Asril.  2018.  "Tinjauan  Hukum  Internasional  Terhadap  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia dalam Kejahatan Genosida Suku Rohingya di Myanmar."

## Artikel dalam Jurnal
Mangku, Dewa GS. 2013. Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: dalam Prespektif Asean. Media Komunikasi FIS Vol 12 No: 2
Sari Adnyani, Ni Ketut, Desak Laksmi Brata, Ketut Sudiatmaka. Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XII/2015. Jurnal  Komunitas  Yustitia  Universitas Pendidikan Ganesha Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018.. Volume 27, Nomor 3 (hal. 390)
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor:  B/346/2016/Reskrim). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Implementasi  Hak  Pistole  Terhadap Narapidana  Kurungan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM,  I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Pembunuhan  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Dalam  Perkara  NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dwiyanti,  K.  B.  R.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M.  (2019).  Sanksi  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  (Studi Putusan  Penyalahgunaan  Narkotika  Golongan  I  Oleh  Anggota  Tni  Atas  Nama  Pratu  Ari  Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati  (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Parwati, N. P. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap  Tersangka  Terorisme  Dikaitkan  Dengan  HAM. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 191-200.
Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010. Jurnal  Komunitas Yustisia , 3 (1), 13-24.
Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap  Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 1 (3),  250- 259.
Purwanto,  K.  A.  T.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Implementasi  Perlindungan  Hukum Terhadap  Narapidana  Sebagai  Saksi  Dan  Korban  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II-B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 113-123.
Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida  Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (1).
Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 69-78.
Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan  Diplomatik  Dalam  Perspektif  Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus  Ledakan  Bom  Pada Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  (KBRI)  Yang  Dilakukan  Oleh  Arab  Saudi  Di  Yaman). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 22-33.
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559.
Nasip, N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemsyarakatan  Terkait  Hak  Narapidana  Mendapatkan  Remisi  Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 560-574.
Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek  Dalam  Perkara  No.  604/PDT.  G/2016/PN.  SGR  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 144-154.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain  Di  Kota Singaraja. Ganesha Law Review , 2 (2), 121-131.
Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah  Adat  Setra  Karang  Rupit  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1B. Ganesha  Law Review , 2 (2), 155-166.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta  Terkait  Peredaran  CD  Musik  Bajakan  Di  Wilayah  Kabupaten  Buleleng. Ganesha  Law Review , 2 (2), 109-120.