Diversity UIKA Bogor E-ISSN: 2776-9798 http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity

## Potensi Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Rizqan Al Muhaimin a * , Qurroh Ayyuniah b ab Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia
* Corresponding author e-mail: rizqan.am@gmail.com
DOI : 10.32832/djip-uika.v2i1.7034

## ABSTRAK
Indonesia  telah  menerapkan  zakat,  infak  dan  sedekah  berserta  wakafpada  perundang-undangan namun  belum  terdapat  pada  keuangan  negara  (APBN).  Hal  ini  menjadi  menarik  untuk  diteliti lebih  lanjut  terkait  potensi  instrumen  keuangan  islam  selain  pajak  tersebut  untuk  dimasukkan kedalam  keuangan  negara.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  melalui  penelusuran  data pendekatan  kepustakaan  dari  laporan  masing-masing  lembaga.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  instrumen  keuangan  islam  dapat  dimasukkan  ke  dalam  APBN  dari  data-data  yang  ada. Oleh karena, saran kedepannay untuk pemangku kebijakan yaitu diperlukan perubahan ketentuan dalam pajak  penghasilan menjadi zakat  penghasil  dan  jasa agar dimulainya  zakat masuk  dalam APBN.
Kata kunci : Keuangan Publik; Zakat; Wakaf
Potential of Zakat, Infak, Sedakah, and Wawaf in the State Budget of

## Income and Expenditure

## ABSTRACT
Indonesia has implemented  zakat, infaq and alms along with waqf in the legislation but has not yet  been  included  in  the  state  finances  (APBN).  This  makes  it  interesting  to  investigate  further regarding the potential  of  Islamic financial  instruments  other than taxes  to  be  included in  state finances. The research method used is through a library approach data search from the reports of  each  institution.  The  results  of  the  study  indicate  that  Islamic  financial  instruments  can  be included in the APBN from the existing data. Therefore, the next suggestion for policy makers is that it is necessary to change the provisions in income tax to zakat producers and services so that the start of zakat is included in the APBN.
Keyword : Public Finance; Zakat; waqf
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  penduduk  muslim  terbesar  di dunia.  Sebagaimana  negara  Islam  atau  mayoritas  dengan  penduduk  muslim  di dunia, keuangan negaranya tidak di dominasi oleh intrumen keuangan Islam yang telah  ada  pada  zaman  Nabi  Muhammad  SAW,  sahabat  Nabi  Muhammad  SAW, dan khilafah Turki Ustmani.
Pada  zaman  pemerintahan  Umar  bin  Abdul  Aziz,  keuangan  publik  dikelola  oleh Baitul Maal. Sumber pendapatan Baitul Mal berasal dari zakat, jizyah (pajak dari orang  kafir), kharaj , usyur (hasil  pertanian),  ghanimah  dan fa’i ,  dan dharibah (pajak) (Harahap 2016).
Instrumen  keuangan  Islam  yang  sudah  umum  ada  dan  digunakan  di  Indonesia antara  lain  zakat,  infak,  sedekah,  dan  wakaf.  Meskipun  negara  telah  memiliki Undang-Undang tentang Pengelolan Zakat tahun No. 23 tahun 2011, Badan Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  pada  tahun  2001  berdasarkan  keputusan  presiden, Undang-Undang  tentang  Wakaf  No.  41  tahun  2004,  Badan  Wakaf  Indonesia (BWI) berdasarkan keputusan presiden tahun 2007.
Zakat merupakan komponen utama dalam keuangan publik Islami sehingga harus dikelola  secara  profesional  oleh  institusi  resmi  dan  legal    (Gultom  2019). Peeranan  BAZNAS  (Badan  Zakat  Nasional)  harus  dapat  dioptimalkan  dengan memberikan peluang-peluang penerimaan zakat yang ada.
Dana  zakat,  infak,  dan  sedekah  yang  diterima  setiap  tahun  terus  meningkat namum realisasi penerimaan zakat masih kurang dari 1 persen potensi zakat yang ada, berdasarkan data 2011 – 2015 (Canggih, Fikriyah, and Yasin 2017)
Selain  zakat,  instrumen  keuangan  Islam  yang  dapat  digunakan  dalam mengebangkan suatu negara adalah wakaf. Meskipun praktik wakaf di Indonesia sudah  ada  sejak  sebelum  Indonesi  merdeka.  Terkait  peraturan  wakaf  sudah  ada sejak penjajahan Belanda dan diatur kembali pada Undang-Undang tentang Pokok Agraria tahun 1960 terkait wakaf tanah untuk tempat ibadah (Hermawan 2014).
Menurut  Muhtar  (2015),  wakaf  merupakan  pegangan  untuk  masyarakat  muslim khususnya  yang  berperan  sebagai  menjadi  donatur  yang  dapat  memfasilitasi berbagai kebutuhan pada kehidupan bermasyarakat dan dimensi sosial.
Sebagaimana  syariat  Islam  dijadikan  ketentuan  dalam  bernegera  di  republik  ini seperti hukum nikah dan warisan, maka idealnya instrument keuangan Islam juga masuk dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).
Infrastruktur  keuangan  Islam  yang  telah  dibentuk  oleh  pemerintah  agar  dapat menghitung potensi dan kesempatan yang ada. Sejauh apa potensi lembaga zakat
dan  wakaf  dalam  mengambil  potensi  yang  ada  untuk  masuk  dalam  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).
Tujuan dari penelitian  ini  adalah untuk mengetahui potensi zakat,  infaq, sedekah dan  wakaf  untuk  mensubtitusi  pajak  dalam  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Negara  (APBN)  dengan  pendekatan  data  yang  diperoleh  melalui  laporan keuangan  masing-masing  badan  atau  lembaga  yang  mengurus  atau  bertanggung jawab terhadap data tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  pada  penelitian  ini  berdasarkan  metode  kualitatif  berdasarakan pendekatan  kepustakaan  ( library  research )  dan  didukung  juga  dengan  metode pendekatan studi eksploratif.
Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  dengan  menggunakan  teknik  dokumentasi yaitu  teknik  atau  cara  mengumpulkan  berbagai  macam  informasi  baik  itu informasi  terkait  pengetahuan,  fakta  maupun  data.  Tahapan  selanjutnya  dengan mengkategorisasikan dan mengklasifikasikan data-data yang dikumpulkan sebagai sumber  bahan  tertulis  yang  berhubungan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  yang bersumber  dari  dokumen  ilmiah  seperti  jurnal  maupun  buku  ilmiah  ataupun dokumen  populer  seperti  koran,  majalah  dan  penelurusan  melalui  internet ( website ).  Pada  penelitian  ini  pendekatan  kepustakaan  berasal  dari  dokumen seperti  jurnal  ilmiah, website ,  buku  dan  dokumen  lainnya  yang  berhubungan dengan zakat, wakaf, pajak dan kebijakan fiskal.
Analisis  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  analisis  data  kuantitatif menggunakan program excel. Dengan analisis  ini, dapat terlihat posisi pajak dan zakat sebagai instrument kebijakan fiskal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi  Zakat  &  Badan  Zakat  Nasional  (BAZNAS). Syaikh  Dr.  Yusuf  Al- Qardhawi dalam kitabnya Fiqh uz-Zakah , zakat maal meliputi: (1) zakat simpanan emas,  perak,  dan  barang  berharga  lainnya,  (2)  zakat  atas  aset  perdagangan,  (3) zakat atas hewan ternak, (4) Zakat atas hasil pertanian, (5) Zakat atas hasil olahan tanaman  dan  hewan,  (6)  Zakat  atas  hasil  tambang  dan  tangkapan  laut,  (7)  Zakat atas  hasil  penyewaan  asset,  (8)  Zakat  atas  hasil  jasa  profesi,  (9)  Zakat  atas  hasil saham dan obligasi.
Penjelasan  zakat  maal  dalam  Undang-undang  No.  23  Tahun  2011,  zakat  maal meliputi:  (1)  emas,  perak,  dan  logam  mulia  lainnya,  (2)  uang  dan  surat  berharga lainnya, (3) perniagaan, (4) pertanian, perkebunan, dan kehutanan, (5) peternakan dan perikanan, (6) pertambangan, (7) perindustrian, (8) pendapatan dan  jasa; dan (9) rikaz.

## Tabel 1. Potensi dan Realisasi Zakat Periode 2012 – 2015 (Rp miliar)
Tahun Penduduk Wajib Zakat Maal Potensi Zakat Maal Realisasi Zakat BAZNAS 2012 96.635.791 64.086 40,39 2013 96.632.204 69.795 50,74 2014 99.967.101 78.375 69,87 2015 100.133.823 82.609 74,23 Sumber: Canggih et al. (2017)
Berdasarkan tabel diatas pada perbandingan antara realisasi pendapatan zakat oleh BAZNAS (Badan  Zakat Nasional) terhadap potensi zakat maal  masih dibawah 1 perseb.  Akan  tetapi  perbandingan  tersebut  terus  meningkat  dari  tahun  2012 sebesar  0,06  persen  menjadi  0,09  persen  pada  tahun  2015.  Peningkatan  rasio tersebut  menunjukkan  kenaikan  kinerja  dari  BAZNAS  (Badan  Zakat  Nasional) dan kenaikan tingkat kesadaran masyarakat akan pembayaran zakat.
Tabel 2. Realisasi penerimaan zakat, infak & sedekah, pertumbuhan  periode 2014 – 2019 (dalam Rp miliar) (Laporan keuangan BAZNAS (Badan Zakat
Nasional)). Tahun Zakat Infaq & Sedekah Pertumbuhan (Persen) 2014 69.865,51 12.399,31 - 2015 82.272,64 11.796,25 17,76 2016 97.637,66 14.053,26 18,68 2017 138.096,29 16.032,38 41,44 2018 153.153,23 41.938,82 10,90 2019 248.342,68 41.548,75 62,15
Peningkatan  penerimaan  zakat  di  BAZNAS  (Badan  Zakat  Nasional)  tumbuh 62,15 persen pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Perhitungan menggunakan  CAGR  ( compound  annual  growth  rate )  pertumbuhan  penerimaan zakat mencapai 28,87 persen.
Strategi  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  (Badan  Zakat  Nasional)  dalam meningkatkan  penerimaan  yaitu  dengan  reorganisasi  antara  BAZNAS  dengan BAZDA  (Badan  Amil  Zakat  Daerah)  tingkat  provinsi,  kota,  dan  kabupaten menjadi  satu  organisasi,  serta  melakukan  kerjasama  dengan  lembaga/perusahaan untuk  membuat  UPZ  (unit  pengelola  zakat)  sebagai  penghimpun  zakat,  infak, sedekah dari pegawai atau karyawan di lembaga/perusahaan tersebut.
Potensi  Wakaf  &  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI). Badan  Wakaf  Indonesia adalah  lembaga  negara  independen  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Badan  ini  dibentuk  dalam  rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.
Berdasarkan  Pasal  49  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: Melakukan  pembinaan  terhadap  nazhir  dalam  mengelola  dan  mengembangkan harta benda wakaf; Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala  nasional  dan  internasional.;  Memberikan  persetujuan  dan  atau  izin  atas perubahan  peruntukan  dan  status  harta  benda  wakaf;  Memberhentikan  dan mengganti nazhir ;  Memberikan  persetujuan  atas  penukaran  harta  benda  wakaf; dan  Memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  Pemerintah  dalam  penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
Berdasarkan  data  Badan  Wakaf  Indonesia,  jumlah  bidang  wakaf  yang  telah bersertifikat  sebanyak  134.237  bidang  dengan  luas  11.148  ha.  Berdasarkan  data dari  Kementerian  Agama,  jumlah  bidang  wakaf  sebanyak  386.027  dengan  luas 52.268 ha. Dari jumlah bidang tersebut digunakan sebagai masjid sebanyak 44,26 persen  dan  mushola  28,43  persen.  Jumlah  wakaf  dalam  bentuk  tanah  masih banyak  digunakan  untuk  masjid,  mushola,  dan  sekolah  dibandingkan  dengan wakaf produktif yang masih sangat minim.

## Gambar 1. Diagram Peruntukan Pemanfaatan Tanah Wakaf

## Sumber: Kemenag (2021)
Berdasarkan  Undang  undang  tentang  Wakaf,  Badan  Wakaf  Indonesia  memiliki kewenangan  yang  kuat  dalam  menentukan  aset  wakaf  yang  ada.  Terhadap  aset wakaf  yang  tidak  produktif  dalam  mengelola  wakaf  tersebut  sebaiknya  BWI (Badan  Wakaf  Indonesia)  dapat  mengambil  tindakan.  Akan  tetapi  masalah tersebut  belum  menjadi  priorotas  utama.  Permasalah  yang  paling  utama  dan mendesak  adalah  profesionalisme  nazhir  karena  nazhir  merupakan  figur  penting yang menentukan berkembang atau eksitensinya suatu wakaf (Hermawan 2014).
Sejarah  menunjukkan  bahwa  wakaf  menjadi  instrumen  penting  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  luas.  Selain  itu  wakaf  dapat  dijadikan salah  satu  cara  untuk  membangun  masyarakat  yang  memiliki  aspek  kehidupan yang  mapan  sehingga  dapat  memenuhi  kebutuhannya.  Wakaf  juga  merupakan pegangan  untuk  masyarakat  muslim  sebagai  donatur  karena  dapat  memfasilitasi berbagai  kebutuhan  pada  kehidupan  bermasyarakat  seperti  membangun  tempat ibadah,  tempat  persinggahan  musafir,  tempat  menyebarkan  ilmu  pengetahuan seperti  sekolah,  pengadaan  sumber  air  bersih,  dan  pemenuhan  kebutuhan  fakir miskin  (Muhtar  2015).  Secara  umum  wakaf  juga  mempunyai  peran  yang  cukup besar  dalam  kehidupan  sosial  dikarenakan  Allah  SWT  menciptakan  manusia dengan berbagai macam sifat, kemampuan, dan kekuatan.
Dana Abadi Umat (DAU) & Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Badan Pengelola Keuangan Haj adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.  Keuangan  Haji  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  pemerintah  yang  dapat dinilai  dengan  uang  terkait  dengan  penyelenggaraan  ibadah  haji  serta  semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji  maupun  sumber  lain  yang  sah  dan  tidak  mengikat.  Pengelolaan  Keuangan Haji  berasaskan  pada  prinsip  syariah,  prinsip  kehati-hatian,  manfaat,  nirlaba, transparan  dan  akuntabel.  Pengelolaan  Keuangan  Haji  bertujuan  meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH (biaya perjalanan ibadah haji) dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.
Visi BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) adalah menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan  umat.  Misi  BPKH  (Badan  Pengelola  Keuangan  Haji)  adalah  (1) membangun  kepercayaan  melalui  pengelolaan  sistem  keuangan  yang  transparan dan  modern;  (2)  meningkatkan  efisiensi  dan  rasionalitas  BPIH  (biaya  perjalanan ibadah haji) melalui kerjasama strategis; (3) melakukan investasi pada imbal hasil yang  optimal  dengan  prinsip  syariah  dan  mempertimbangkan  aspek  keamanan, kehati-hatian  dan  profesionalitas;  (4)  menciptakan  tata  kelola  dan  sistem  kerja yang  komprehensif  dan  akuntabel  dengan  mengembangkan  SDM  (sumber  daya manusia)  yang  berintergeritas  dan  profesional;  (5)  memberikan  kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
Tabel 3. Aset, Saldo Dana Haji, dan Perolehan Nilai Manfaat
(dalam Rp triliun ) Tahun Aset Saldo Dana Haji Perolehan Nilai Manfaat 2018 113,10 112,35 5,70 2019 125,26 124,32 7,37
Sumber: Laporan keuangan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)
Pada  Tabel  3  menjelaskan  aset  tahun  2019  yang  dikelola  oleh  Badan  Pengelola Keuangan  Haji  mengalami  peningkatan  sebesar  10,75  persen  dibandingkan dengan  tahun  2018.  Sejalan  dengan  peningkatan  saldo  dana  haji  sebesar  10,6 persen  dari  tahun  2018  ke  tahun  2019.    Hal  ini  diduga  akibat  dari  peningkatan setoran  Biaya  Perjalanan  Ibadah  Haji  oleh  masyarakat  karena  keinginan  untuk beribadah  haji  masyarakat  Indonesia  masih  tetap  tinggi.  Selain  itu  peningkatan aset berasal dari perolehan nilai manfaat yang meningkat sebesar 29,30 persen di tahun  2019  dibandingkan  dengan  tahun  2018.  Peningkatan  jumlah  manfaat memperlihatkan  optimalisasi  penggunaan  dana  setoran  BPIH  (Biaya  Perjalanan Ibadah Haji) yang diinvestasikan oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji).
Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  &  Pajak  Penghasilan . Penjelas  Pajak Penghasilan  Pasal  21  menurut  laman  dari  https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal- 2126  yaitu:  Pemotongan  PPh  Pasal  21  atas  Penghasilan  sehubungan  dengan pekerjaan,  jasa,  atau  kegiatan  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apa  pun  yang diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  orang  pribadi  dalam  negeri  wajib  dilakukan oleh:  (1)  pemberi  kerja  yang  membayar  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan,  dan pembayaran  lain  sebagai  imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan  yang  dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; (2) bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa,  atau  kegiatan;  (3)  dana  pensiun  atau  badan  lain  yang  membayarkan  uang pensiun  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  apa  pun  dalam  rangka  pensiun;  (4) badan  yang  membayar  honorarium  atau  pembayaran  lain  sebagai  imbalan sehubungan  dengan  jasa  termasuk  jasa  tenaga  ahli  yang  melakukan  pekerjaan bebas; dan (5) penyelenggara kegiatan  yang  melakukan pembayaran  sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

## Tabel 4. Total Penduduk, Pemilik NPWP, dan PDB Indonesia
Tahun Total Penduduk Wajib Pajak PDB 2012 248.037.853 22.131.323 8.615,70 2013 251.268.276 25.109.959 9.546,13 2014 254.254.778 27.687.515 10.569,71 2015 257.563.815 30.199.395 11.531,72
Berdasarkan Tabel 4 diatas, rasio pemilik NPWP dengan total penduduk  sebesar 8,92  persen  pada  tahun  2012  meingkat  menjadi  11,73  persen  pada  tahun  2015. Peningkatan menunjukkan penambahan tax ratio.
Tabel 5. PPh Non Migas & PPH Pasal 21
Tahun PPh Non Migas PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2015 552.222,38 114.043,99 8.258,23 2016 630.113,83 109.644,00 5.313,79 2017 596.477,37 117.764,69 7.806,58 2018 685.281,70 134.915,38 9.406,75

## SIMPULAN
APBN  yang  masih  didominasi  dari  pajak  yang  menjadi  sumber  menggerakkan roda  pemerintahan.  Terdapat  potensi  pada  pendapatan  pajak  penghasilan  yang dapat  disubtitusi  dengan  zakat  maal.  Selain  itu  terlihat  juga  potensi  dari optimalisasi  penggunaan  aset  wakaf  dengan  bersinergi  dana  APBN  dalam  sektor pendidikan.  Perlu  adanya  perubahan  ketentuan  dalam  pajak  penghasilan  menjadi zakat penghasil dan jasa agar dimulainya zakat masuk dalam APBN.

## REFERENSI
Canggih,  Clarashinta,  Khusnul  Fikriyah,  and  Ach  Yasin.  2017.  “Potensi  Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia.” 1:13.
Gultom,  Rifyal  Zuhdi.  2019.  “Keuangan  Publik  Islam:  Zakat  Sebagai  Instrumen Utama Keuangan Negara.” Hukum Islam 19(2):100. doi: 10.24014/jhi.v19i2.7977.
Harahap,  Kuliman.  2016.  “Kebijakan  Pengelolaan  Keuangan  Publik  Pada  Masa Kekhalifahan  Umar  Bin  Abdul  Aziz.” Jurnal  Ipteks  Terapan 8(2):58–69.  doi: 10.22216/jit.2014.v8i2.424.
Hermawan, Wawan. 2014. “Politik Hukum Wakaf Di Indonesia.” 12(2):15.
Kemenag, 2021. Data Tanah Waqah. Online. http://siwak.kemenag.go.id/
Muhtar, Amin. 2015. “Potensi Wakaf Menjadi Lembaga Keuangan Publik (Kajian Kritis  terhadap  Konsep  dan  Praktik  Wakaf  dalam  Hukum  Islam).” Asy-Syari’ah 17(2). doi: 10.1557/as.v17i2.645.