## ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA  PELAKSANAAN INTEGRASI UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19
(Studi Kasus Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang)
1) Yessy Irawan, 2) Fahmiron, 3) Iyah Faniyah
1) Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: yessyirawan21@gmail.com
2) Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: fahmiron@gmail.com
3) Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: iyahfaniyah01@gmail.com

## ABSTRACT
The  Indonesian  government  has  designated  the  outbreak  of  the  deadly  Covid-19  virus  as  a National  Disaster,  and  designated  Covid-19  as  a  public  health  emergency  through Presidential  Decree  No.  11  of  2020.  This  has  had  a  profound  impact  on  the  overcapacity condition of prisons, making them very vulnerable to transmission. Covid-19. In order to make efforts to rescue prisoners, it is necessary to release and release them through assimilation for the  prevention  and  control  of  the  spread  of  Covid-19  under  the  supervision  of  the  Fathers, especially here at the Class I prisons in Padang through Permenkumham Number 32 of 2020.
Keywords: Covid-19, Over Capacity, Assimilation

## ABSTRAK
Pemerintah  Indonesia  menetapkan  wabah  penyebaran  virus  mematikan  Covid-19  ini  sebagai Bencana  Nasional,    dan  menetapkan Covid -19  sebagai  kedaruratan  kesehatan  masyarakat melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020.  Hal  ini  sangat  berdampak  juga  dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas sehingga menjadi tempat sangat rentan penularan Covid- 19.  Untuk  melakukan  upaya  penyelamatan  terhadap  narapidana  perlu dilakukan  pengeluaran  dan  pembebasan  melalui  asimilasi  untuk  pencegahan  dan penanggulangan  penyebaran Covid- 19  dibawah  pengawasan  Bapas,  khususnya  disini  Pada Bapas Klas I Padang melalui Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.
Kata Kunci : Covid-19, Over Kapasitas, Asimilasi

## PENDAHULUAN
Pada tanggal 10 Februari 2020 Corona Virus Disease 2019 ( Covid -19) dinyatakan oleh Organisasi  Kesehatan  Dunia (World  Health  Organization) sebagai  pandemi  karena  virus  ini sudah menyebar hampir ke seluruh  negara di dunia. Pemerintah Indonesia menetapkan wabah penyebaran  virus  mematikan Covid- 19  ini  sebagai  Bencana  Nasional  pada  tanggal  14  Maret 2020 dan menetapkan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan
Presiden  Nomor  11  Tahun  2020.  Penetapan  tersebut  didasarkan  pada  penyebaran  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bersifat luar biasa dengar ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada  aspek  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan  dan  keamanan,  serta  kesejahteraan masyarakat  di  Indonesia.  Hal  ini  sangat  berdampak  juga  dengan  kondisi  Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas.
Kepadatan  narapidana  menimbulkan  lembaga  pemasyarakatan  menjadi  tempat  yang sangat rentan terjadinya penularan virus Covid -19 secara masif dan cepat, jika salah satu dari penghuni lapas terkena virus tersebut. Mengingat para petugas pemasyarakatan tidak tinggal di dalam  lapas,  melainkan  di  luar  kompleks  lapas  yang  sudah  barang  tentu  berinteraksi  dengan masyarakat  sekitarnya.  Ditambah  lagi  pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan  untuk menerapkan physical  distancing. 1 Atas  dasar  itu  maka  sangat  urgent  untuk  mengambil tindakan  untuk  mencegah  dan  menghalau  penyebaran Covid- 19  di  dalam  lembaga pemasyarakatan.
Pemerintah  melalui  Kementerian  Hukum  dan  Ham  dalam  melakukan  upaya pencegahan  dan  penyebaran Covid- 19  di  Lembaga  Pemasyarakatan  telah  mengeluarkan “Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No.10  Tahun  2020  Tentang  Syarat  Pemberian Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19  dan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI No.19.PK.01.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Anak Melalui Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid- 19”.  Peraturan  tersebut  mendapatkan  tanggapan  pro  maupun  kontra  di  tengah-tengah masyarakat. Tetapi diluar daripada itu peraturan ini ditetapkan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19  ditengah kondisi sejumlah penjara yang menampung tahanan dan narapidana melebihi kapasitas yang ada.
Pembebasan terhadap narapidana menimbang akan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam  lembaga  pemasyarakatan  dan  rumah  tahanan  negara  di  Indonesia  yang  notabenenya mengalami kelebihan penghuni ( over kapasitas). Dengan adanya pengeluaran narapidana dan anak  yang  ada  di  dalam  lapas  dan  rutan  seluruh  Indonesia,  diharapkan  dapat  mencegah  dan menanggulangi  penyebaran  virus corona . Akan  tetapi  konsekuensi  hukum  lain  justru  bisa terjadi,  manakala  skenario  pembebasan  napi  itu  tidak  berjalan  baik.  Narapidana  yang mendadak bebas itu tak ada jaminan bahwa mereka tak mengulangi tindak kejahatan lagi. Hal inilah kemudian yang menjadi kekhawatiran masyarakat pasca narapidana itu bebas.
Narapidana  dan  anak 2 yang  diberikan  asimilasi  serta  integrasi  telah  melalui  tahap penilaian perilaku. Mereka dinilai sudah berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dan tidak  melakukan  tindakan  pelanggaran  disiplin  dalam  lembaga.  Sebelum  mereka  kembali  ke masyarakat  petugas  pemasyarakatan  memberikan  edukasi,  menyampaikan  aturan-aturan kedisiplinan  yang  tidak  boleh  dilanggar  selama  menjalankan  asimilasi  dan  integrasi  serta
1 Safaruddin  Harefa, Kebijakan  Kriminal  Dalam  Menanggulangi  Kelebihan  Kapasitas  Lembaga Pemasyarakatan , Jurnal Yuridis, Volume 5, No. 2, 2020, hlm. 294
2 OKENEWS, Polemik Pembebasan Napi Ditengah Pandemi Covid-19, https://nasional.okezone.com/read/2020/04/12/337/2197945/polemik-pembebasan-napi-di-tengah-pandemi- covid-19 [10/11/2020]
sanksi yang akan mereka peroleh apabila melanggar, seperti membuat keresahan di masyarkat apalagi mengulangi melakukan tindak pidana.
Untuk  melakukan  upaya  penyelamatan  terhadap  narapidana  dan  anak  yang  berada  di Lembaga  Pemasyarakatan,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,  dan  Rumah Tahanan  Negara, perlu  dilakukan  pengeluaran  dan  pembebasan  melalui  asimilasi  dan  integrasi  untuk pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran Covid-19 dibawah  pengawasan  Balai Pemasyarakatan, khususnya disini Pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  adalah  sebagai berikut:

## 1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis,  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  tentang  asimilasi  bagi  narapidana  dalam rangka  pelaksanaan  integrasi  untuk  pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran Covid- 19 pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang.

## 2. Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normatif yang  didukung  oleh  pendekatan yuridis  empiris. Penelitian  dengan pendekatan yuridis  normatif digunakan  untuk  menganalisis  kaedah-kaedah  hukum  yang ada  dalam  data  hukum  yang  berkaitan  dengan  pengaturan  dan  pelaksanaan  kewenangan dari  Balai  Pemasyarakatan  dalam  pemberian  asimilasi  bagi  narapidana  dalam  rangka pelaksanaan  integrasi  untuk  pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran Covid-19 , dalam  rangka  menemukan  asas-asas  dan  konsepsi  serta  dasar-dasar  pemikiran  yang berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Sedangkan  pendekatan  yuridis  empiris  dilakukan untuk  praktek-praktek  pengaturan  dan  kewenangan  dari  Balai  Pemasyarakatan  sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku.

## PEMBAHASAN
A. Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pelaksanaan Integrasi Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Pandemi Covid -19 (Corona  Virus  Desease 2019 ) ini  membuat  warna Pemasyarakatan  di  indonesia  berubah.  Kebijakan  pemerintah  menekan  lajunya penyebaran  wabah Covid -19  ini  sampai  ke  proses  akhir  pemidanaan  ini.  Lembaga Pemasyarakatan,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,  dan  Rumah  Tahanan  Negara merupakan  sebuah  institusi  tertutup  yang  memiliki  tingkat  hunian  tinggi,  sangat  rentan terhadap  penyebaran  dan  penularan Covid -19.  Untuk  melakukan  upaya  penyelamatan terhadap  narapidana  dan  anak  yang  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak,  dan  Rumah  Tahanan  Negara,  Pemerintah  melalui  Menteri Hukum  dan  HAM  RI  mengeluarkan  sebuah  Produ  Hukum  yakni  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang Syarat  Pemberian  Asimilasi  Dan  Hak  Integrasi    Bagi  Narapidana  Dan  Anak  Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid -19.
Peraturan ini mendapatkan tanggapan pro dan kontra di tengah masyarakat. Akan tetapi  diluar  daripada  itu  peraturan  ini  ditetapkan  dalam  rangka  penanggulangan  dan pencegahan  penyebaran Covid -19  ditengah  kondisi  sejumlah  Lapas  dan  Rutan  yang menampung  nnarapidana  dan  tahanan  melebihi  kapasitas  yang  ada (overcrowding). Keadaan  seperti  ini  yang  menyebabkan  kebijakan  kesehatan  seperti Physical  Dista ncing tidak dapat diterapkan di dalam Lapas dan rutan.
Tugas Pemasyarakatan hanya melakukan pembinaan dan pem-bimbingan dengan harapan Narapidana  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan,  memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan  dan  dapat  hidup  secara  wajar sebagai warga negara yang baik, dan bertanggungjawab.
Dengan  dikeluarkannya  Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Syarat Pemberian  Asimilasi  Dan  Hak  Integrasi    Bagi  Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid -19  dan  juga  Keputusan  Menteri Hukun  dan  HAM  No.  M.HH-19.PK.01.04.04  Tahun  2020  yang  mengatur  pelaksanaan tentang  pengeluaran  dan  pembebasan  narapidana  dan  Anak  melalui  asimilasi  dan intergrasi,  maka  di  titik  ini  program  pembimbingan  diharapkan  dapat  dijalankan  oleh Narapidana  yang  mendapatkan  program  asimilasi  dan  reintegrasi  setelah  melalui prosedur-prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Mekanisme  pengawasan  pun  dilakukan  secara intensif  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  dengan  menggunakan  cara-cara  pengawasan yang kekinian melalui online (daring).
Program  pembinaan  dan  pembimbingan  tidak  akan  berjalan  dengan  optimal tanpa  dukungan  dari  semua  pihak, termasuk  pemerintah  daerah  dan  masyarakat. Pemerintah  daerah  dapat  turut  mengawasi  dari  pejabat  yang  paling  dekat  dengan masyarakat  yaitu  RT  dan  mendorong  agar Narapidana  yang  sedang  menjalani  program asimilasi dan klien Pemasyarakatan yang menjalani reintegrasi dapat berkontribusi dalam memajukan  pembangunan  daerah.  Masyarakat  pun  diharapakan  dapat  memberikan kepercayaan serta dukungan moral agar meraka dapat kembali bermasyarakat.
Pada  tanggal  18  Desember  2020,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia menetapkan aturan terbaru yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid -19.
Perbedaan  dari  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  32  Tahun  2020  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dapat dilihat dari beberapa poin perubahan antara lain:
1. Perubahan  Judul  dengan  Mengurai  Integrasi  Menjadi  Pembebasan  Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Poin  ini  memberikan  kejelasan  kepada  masyarakat  dan  Pejabat-Pejabat  pengguna Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini tentang pemberian hak integrasi yang meliputi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat karena hak integrasi lebih jelas.
2. Penambahan  Substansi  Pemberian  Asimilasi  Bagi  Narapidana/Anak  Warga Negara Asing
Poin  ini  ditujukan  untuk  mengakomodir  tuntutan  masyarakat,  menghindari pelanggaran  terhadap  asas  non  diskriminatif,  dan  mekanisme  penunjukan  tempat asimilasi bagi warga negara asing. Jadi disini dapat mencerminkan persamaan hukum terhadap siapa saja yang sedang menjalani pidana di Indonesia.
3. Penambahan Klausul Pengecualian Syarat Bagi Pidana Singkat
Poin ini mengakomodir pidana dibawah 6 bulan bagi Narapidana dan  dibawah 3 bulan bagi Anak.

## 4. Perubahan dan Penambahan Syarat Asimilasi
Pada  poin  ini  dijelaskan  syarat  tambahan  bagi  Narapidana/Anak  yang  akan mendapatkan program yaitu mewajibkan adanya Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Pada  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor 10  Tahun  2020  memang  tidak  disyaratkan  Litmas.  Ini  juga  bertujuan  untuk mempercepat proses Asimilasi dimaksud mengingat kondisi kedaruratan akibat Covid- 19 ini.
5. Penambahan Alternatif Tindak Pidana
Poin  ini  sebagai  alternatif  perumusan  substansi  yang  mengakomodir  pelaku  tindak pidana pencurian, pembunuhan, dan asusila

## 6. Alternatif Tindak Pidana Yang Tidak Diberikan Asimilasi
Pada  poin  ini  dijelaskan  bahwa  Asimilasi  tidak  bisa  diberikan  bagi  Narapidana  yang mengulangi  tindak  pidana  dan  tindak  pidana  yang  sangat  menarik  perhatian masyarakat.
B. Kendala  yang  Dihadapi  Balai  Pemasyarakatan  Klas  I  Padang  dalam  Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pelaksanaan Integrasi Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Dalam  perjalanan  waktu  yang  cukup  singkat  terkait  pelaksanaan  pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi Narapidana ini dimasa Pandemi ini tidaklah selalu mulus berjalan.  Ini  sangat  dirasakan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  Pada  Balai Pemasyarakatan  Klas  I  Padang.  Berbagai  hambatan  menghiasi  setiap  langkah  pekerjaan Pembimbing  Kemasyarakatan  di  Bapas  ini.  Adapun  kendala  yang  dihadapi  Balai Pemasyarakatan Klas I Padang dalam pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi  narapidana  dalam  rangka  pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran  Covid-19 adalah sebagai berikut
1. Hambatan Internal
a. Klien
Data klien yang dikeluarkan dari  Lapas/Rutan melalui program asimilasi di Bapas Kelas I Padang pada dari Bulan Mei 2020 berjumlah 1.646 orang narapidana. Jumlah klien akan mempengaruhi pengawasan yang dilakukan. Dengan sistem yang dibangun  secara  digital  melalui  Sistem  Database  Pemasyarakatan  (SDP),  jumlah klien yang cukup banyak ini bisa cepat diproses secara online.
Akan tetapi kemampuan klien dalam memanfaatkan teknologi informasi juga sangat  mempengaruhi  keberhasilan  pembimbingan  dan  pengawasan  secara  daring. Disisi  lain  faktor  ekonomi  mempengaruhi  kemampuan  klien  dalam  kepemilikan gadget atau handphone, minimnya pihak-pihak yang terkait yang dapat mendukung daring  adalah  hal-hal  yang  dapat  menjadi  faktor  penghambat  dalam  pengawasan daring.
b. SDM Pembimbing Kemasyarakatan (PK)
Tabel 1 Data Jumlah Sumber daya Manusia (SDM) Balai Pemasyarakatan Klas I Padang No Status Pegawai Jumlah 1 Struktural 13 2 Fungsional Umum (Staf) 12 3 Fungsional Tertentu (PK) 45 Jumlah 70
Sumber Data : Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang Tahun 2021
Pada  tabel  diatas  dapat  dilihat  jumlah  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK) sebanyak  45  orang.  Pada  tahun  2020,  masing-masing  PK  rata-rata  mendapatkan klien  30  orang  untuk  dibimbing  melalui  program  asimilasi  rumah. Over Kapasitas kerja terjadi disini yang membuat kewalahan Pembimbing Kemasyarakatan.
c. Sistem Pelaksanaan
Pada  tahun  2020  menggunakan  Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2020 tentang Syarat Pemberiaan Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, pengeluaran Narapidana  tidak  didasarkan  atas  penelitian  kemasyarakatan  dan  asesmen  resiko residivis  (RRI)  dan  Faktor  Kriminogenik.  Hal  ini  menjadikan  pembimbingan  dan pengawasan yang dilakukan PK minim data, kurang terjalin kedekatan dengan klien, yang  berakibat  pada  proses  pembimbingan  tidak  berjalan  dengan  baik.  Selain  itu pengelolaan  administrasi  seperti  penyerahan  klien  dilakukan  secara  daring  dan berkas  pendukung  data  klien  terbatas  menyebabkan  klien  tidak  teregistrasi  secara akurat.

## 2. Hambatan Eksternal
Faktor  kebudayaan  masayarakat  Sumatera  Barat  yang  di  dominasi  oleh masayarakat suku minang cenderung memiliki stigma negatif terhadap narapidana dan memilih  untuk  memberikan  hukuman  sosial  dengan  menjauhi  narapidana  karena mereka berbahaya.
Peranan  masyarakat  dalam  proses  Asimilasi  dibagi  menjadi  dua  yaitu  peran masyarakat saat proses pemberian izin Asimilasi dan saat pelaksanaan Asimilasi. Peran masyarakat ketika proses pemberian izin Asimilasi berkaitan erat dengan adanya peran keluarga  yang  bersedia  memberikan  surat  jaminan  untuk  narapidana  sebagai  bagian dari syarat administratif. Keluarga adalah wujud dari masyarakat terkecil dan terdekat dengan  narapidana.  Dengan  bersedia  memberikan  surat  jaminan  untuk  narapidana, keluarga  telah  memberikan  dukungan  kepada  narapidana  untuk  berbaur  kepada masyarakat  di  sekitar  LAPAS,  sehingga  menumbuhkan  kepercayaan  diri  narapidana untuk  bersosialisasi  dengan  masyarakat  umum.  Selain  itu  di  dalam  surat  jaminan
tersebut  terdapat  tanda  tangan  Lurah  dan  Camat.  Hal  ini  menandakan  bahwa masyarakat  daerah  asal  narapidana  yang  diwakili  oleh  pejabat  kelurahan  juga memberikan dukungan kepada narapidana tersebut.
Peran  masyarakat  ketika  peaksanaan  Asimilasi  dilihat  dari  tinggi  rendahnya antusiasme  dan  partisipasi  masyarakat  sekitar  ntuk  bersosialisasi  dengan  narapidana selama  mengikuti  program  Asimilasi  di  rumah.  Asimilasi  ini  berjalan  efektif  dengan ditandai bahwa narapidana setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima oleh  masyarakat,  yaitu  narapidana  tersebut  kini  hidup  normal  ditengah-tengah masyarakat.
Keadaan  tersebut  apabila  dikaitkan  dengan  Teori  tentang  Bekerjanya  Hukum dalam  masyarakat  menurut  Robert  B.  Seidman,  bekerjanya  hukum  dalam  hal  ini hukum untuk mencapai tujuan pemasyarakatan dipengaruhi oleh komponen-komponen yaitu  lembaga  pembuat  peraturan,  lembaga  penerapan  peraturan  dan  pemegang peranan. 3 Sebaik  apapun  tujuan  dari  lembaga  pembuat  peraturan  membuat  suatu peraturan dan sebaik apapun lembaga penerapan peraturan (lembaga pemasyarakatan) menerapkan  peraturan,  tidak  akan  tercapai  tujuan  pemasyarakatan  apabila  tidak mendapat  dukungan  dari  pemegang  peranan,  dalam  hal  ini  masyarakat  dan  instansi terkait  lainnya.  Sebaik  apapun  perilaku  narapidana  itu  di  dalam  lembaga pemasyarakatan, apabila masyarakat tidak terbuka untuk menerima maka sia-sia usaha dari lembaga pemasyarakatan melaksanakan perintah perundang-undangan.
Hal ini didukung pula dengan teori tentang sistem hukum menurut Lawrance M. Friedman  bahwa  tidak  berfungsinya  komponen  masyarakat  dipengaruhi  oleh  budaya hukum  masyarakat. 4 Dalam  pelaksanaan  hak-hak  narapidana  sangat  penting  demi terwujudnya  pelaksanaan  hak  tersebut.  Masyarakat  menjadi  salah  satu  wadah  untuk mengembalikan  narapidana  dalam  kehidupan  bermasyarakat  melalui  proses  asimilasi. Namun kadang kala tidak sesuai harapan karena masyarakat takut dan khawatir dengan kehadiran  narapidana  ke  lingkungan  masyarakat.  Kekhawatiran  tersebut  apabila narapidana  melakukan  tindak  pidana  lagi  atau  membuat  kekacauan  ditengah masyarakat. Hal tersebut juga berdampak secara psikologis terhadap narapidana karena merasa  tertekan  oleh  pandangan  masyarakat  terhadap  mereka  ketika  mencoba  untuk bermasyarakat, sehingga beberapa narapidana tidak ingin ber Asimilasi.
C. Upaya  Yang  dilakukan  Balai  Pemasyarakatan  Klas  I  Padang  Untuk  Mengatasi Kendala  dalam  Pemberian  Asimilasi  Bagi  Narapidana  dalam  Rangka  Pelaksanaan Integrasi Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Dari  kendala  yang  dihadapi  Balai  Pemasyarakatan  Klas  I  Padang  Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 ini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan agar kendala tersebut tidak menjadi suatu penghambat dalam pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak  Integrasi  Bagi Narapidana. Adapun upaya  yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
3 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat . Bandung, 1980,  hlm. 28.
4 Lawrence  M.  Friedman,  Sistem  Hukum: Perspektif  Ilmu  Sosial,  Penerjemah:  M.  Khosim, diterjemahkan  dari  buku  Lawrence  M.  Friedman,  The  Legal  System:  A  Social  Science  Perspective  (New  York: Russel Sage Fundation, 1975) . Bandung, Nusa Media, 2009, hlm.. 5-6
1. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Internal
a. Klien
Kemampuan  klien  dalam  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  faktor  ekonomi yang mempengaruhi kemampuan klien dalam kepemilikan gadget atau handphone, minimnya  pihak-pihak  terkait  yang  dapat  menjadi  faktor  penghambat  dalam pengawasan  daring  dengan  solusi  turunnya  ke  lapangan  Pembimbing Kemasyarakatan  secara  langsung  untuk  mengunjungi  klien.  Ini  dilakukan  apabila putus  kontak  dengan  Klien  dan  atau  klien  memang  benar-benar  tidak  ada  akses untuk daring.
b. SDM Pembimbing Kemasyarakatan (PK)
Untuk melakukan program Asimilasi ini secara maksimal, PK selalu bekerja sampai diluar  jam  kedinasan  agar  seluruh  klien  dapat  terpantau  dan  dibimbing  sesuai dengan tujuan. Dengan kata lain, pembimbing Kemasyarakatan selalu lembut untuk memenuhi semua permintaan Pembimbingan.
c. Sistem Pelaksanaan
Upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan adalah dengan memaksimalkan bimbingan daring dan berkoordinasi dengan aparat setempat untuk mengetahui informasi lebih mendalam terhadap klien. Aparat yang dapat dilakukan koordinasi  dan  kerjasama  adalah  mulai  dari  tingkat  Kelurahan  dan  Kepolisian Sektor.
2. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Eksternal
Upaya  yang  dilakukan  Balai  Pemasyarakatan  terkait  problem  kebudayaan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam mendukung program ini adalah dengan melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  bekerjasama  dengan  Penyuluh  Hukum Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Pemahaman-pemahaman disampaikan  kepada  masyarakat  terkait  eks  narapidana  agar  bisa  diterima  dan berinteraksi  secara  normal  ditengah-tengah  masyarakat.  Sosialisasi  yang  disampaikan melalui  sosialisasi  langsung  bertatap  muka  maupun  tidak  langsung  melalui  media sosial,  radio,  televisi  dan  bahan  cetakan.  Kegiatan  penyuluhan  hukum  ini  melibatkan aparat pemerintahan setempat seperti RT, RW dan  Lurah agar akses informasi benar- benar sampai.

## KESIMPULAN
Pemberian  asimilasi  bagi  narapidana  dalam  rangka  pelaksanaan  integrasi  untuk pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran  covid-19  dilakukan  melalui  sistem  informasi pemasyarakatan  yang  merupakan  sebuah  website  dari  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  dengan  ketentuan  narapidana  yang  2/3  masa  pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, narapidana yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang  tidak  sedang  menjalani  subsidaer  dan  bukan  warga  negara  asing.  Asimilasi  ini dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh KaLapas, Ka.LPKA, dan Karutan.  Mekanisme  pembimbingan  dan  pengawasan  adalah  Melakukan  penerimaan narapidana secara daring, melakukan registrasi dan pencatatan identitas dengan menggunakan Buku  Register  Pembimbingan  Asimilasi  Narapidana  (Buku  Reg  IX.  B)  dan  Buku  Register
Pembimbingan  Asimilasi  Anak  (Buku  Reg  IV.I),  melakukan  pencetakan  surat  keputusan integrasi  serta  memindahkan  status  registrasi  narapidana  ke  dalam  register  integrasi, melaporkan  pelaksanaan  penerimaan  narapidana  kepada  Kanwil  dengan  tembusan  kepada dirjen  PAS,  Polres,  dan  Kajari  setempat,  menunjuk  PK  untuk  melaksanakan  pembimbingan dan pengawasan secara daring, menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan oleh petugas registrasi Bapas kepada Kanwil dengan tembusan Dirjen PAS, Polres  dan  Kajari  setempat,  melimpahkan  pembimbingan  dan  pengawasan,  dalam  hal narapidana  di  luar  wilayah  kerja  Bapas  setempat  dan  Pengawasan  oleh  Bapas  selama Pembinaan.
Kendala  yang  dihadapi  Balai  Pemasyarakatan  Klas  I  Padang  dalam  Pemberian asimilasi  bagi  narapidana  dalam  rangka  pelaksanaan  integrasi  untuk  pencegahan  dan penanggulangan  penyebaran  covid-19  adalah  hambatan  internal  yang  meliputi  keterbatasan klien  dalam  penggunaan  teknologi  informasi,  kurangnya  SDM  Pembimbing  Kemasyarakatan serta sistem pelaksanaan daring  yang terdapat kelemahan. Selain itu juga terdapat  hambatan eksternal  yang  berasal  dari  lingkungan  masyarakat  yang  kurang  bisa  menerima  Narapidana tersebut.  Upaya  Yang  dilakukan  Balai  Pemasyarakatan  Klas  I  Padang  Untuk  Mengatasi Kendala dalam Pemberian asimilasi bagi narapidana dalam rangka pelaksanaan integrasi untuk pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran  covid-19  adalah  turun  langsung  ke  lapangan untuk  mengunjungi  klien,  PK  selalu  bekerja  sampai  diluar  jam  kedinasan  agar  seluruh  klien dapat  terpantau  dan  dibimbing  sesuai  dengan  tujuan,  dilakukan  koordinasi  dan  kerjasama dengan pihak Kelurahan dan Kepolisian Sektor dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bekerjasama  dengan  Penyuluh  Hukum  melalui  sosialisasi  langsung  bertatap  muka  maupun tidak langsung melalui media sosial, radio, televisi dan bahan cetakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Lawrence  M.  Friedman,  Sistem  Hukum: Perspektif  Ilmu  Sosia l,  Penerjemah:  M.  Khosim, diterjemahkan  dari  buku  Lawrence  M.  Friedman,  The  Legal  System:  A  Social Science  Perspective  (New  York:  Russel  Sage  Fundation,  1975).  Bandung,  Nusa Media, 2009
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat . Bandung, 1980
Safaruddin  Harefa, Kebijakan  Kriminal  Dalam  Menanggulangi  Kelebihan  Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan , Jurnal Yuridis, Volume 5, No.2, 2020
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2012  Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No.10  Tahun  2020  Tentang  Syarat  Pemberian Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02.PK.07.03 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan
Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No.19.PK.01.04  Tahun  2020  tentang  Pengeluaran dan  Pembebasan  Narapidana  Anak  Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
OKENEWS, Polemik Pembebasan Napi Ditengah Pandemi Covid-19,
https://nasional.okezone.com/read/2020/04/12/337/2197945/polemik-pembebasan- napi-di-tengah-pandemi-covid-19 [10/11/2020]