## PERLINDUNGAN HUKUM KLIEN NOTARIS AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH FREELANCE
Fahmi Nugraha 1 , Rosalinda Elsina Latumahina 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: fahminugraha07@gmail.com 1 , rosalindael@untag-sby.ac.id 2

## Abstract
Notary as a public official who is given authority by the government in terms of making authentic deeds and  is  responsible  for  making  authentic  deeds  to  guarantee  legal  certainty  in  carrying  out  an agreement. In carrying out its authority, a Notary requires the assistance of a workforce that can be called  a  Notary's  employee  or  staff.  Because  a  Notary  must  be  careful  in  carrying  out  his  services because the negligence, he makes can cause legal problems in the future so that the Notary can be confronted in court proceedings. However, apart from notary employees who work within the scope of  the  notary's  own  office,  there  are  also  freelancers  who  also  assist  the  notary  in  completing  the obligations  and authorities as  a notary. Not bound by work  agreements with  freelancers, it will be difficult  for  a  notary  to  supervise  freelancers  in  carrying  out  their  duties.  By  bringing  important documents  of  Notary  clients, these  freelancers  are  very  easy  to  misuse  them.  In  the  current  era  of technological advances, personal data is vulnerable to misuse by only using the internet, even though personal  data  is  true  and  real  personal  information  and  is  inherent  in  a  person.  In  this  study,  the authors use a type of normative legal research. Normative legal research is legal research conducted by examining literature or secondary data. The results of the study show that the legal relationship between a notary and a freelancer is the existence of a power of attorney given over the files delegated to the freelancer. In Article 1797 of the Civil law, it is also explained that the recipient of the power of attorney is not allowed to do something that goes beyond his power. He can only exercise the power given to complete an interest. For this reason, it can be noted that the granting of this power only covers  management  limits.  The  protection  of  notary  clients  due  to  misuse  of  personal  data  by freelancers  is  entirely  the  responsibility  of  the  freelancers  themselves  because  they  have  exceeded what has been authorized.
Keywords: Notary, Freelance, Personal Data

## Abstrak
Notaris diberi wewenang oleh pemerintah untuk menerbitkan akta notaris dan berkewajiban untuk menyusun dokumen notaris untuk menanggung ketentuan hukum pada kesepakatan. Seorang Notaris membutuhkan  bantuan  seorang  pejabat  yang  disebut  juru  tulis  atau  juru  tulis  yang  disewa  untuk menjalankan kekuasaannya. Hal ini dikarenakan notaris perlu berhati-hati dalam memberikan jasanya. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan masalah hukum yang harus diselesaikan nanti di  pengadilan.  Namun  selain  pegawai  Notaris  yang  bekerja  dalam  lingkup  kantor  notaris  sendiri terdapat pula pekerja lepas (freelance) yang juga membantu Notaris dalam menyelesaikan kewajiban dan  kewenangan  sebagai  notaris.  Tidak  terikatnya  perjanjian  pekerjaan  dengan freelance ,  Notaris akan  sulit  mengawasi  para freelance dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya.  Dengan  membawa dokumen  penting  para  klien  Notaris  para freelance ini  sangat  mudah  untuk menyalahgunakannya. Diera  kemajuan  teknologi  pada  saat  ini  membuat  rentannya  penyalahgunaan  data  pribadi  dengan hanya menggunakan internet padahal data pribadi merupakan keterangan diri yang benar dan nyata serta melekat dalam diri seseorang. Penulis menggunakan kajian hukum normatif dalam  penelitian ini.  Penelitian  hukum  didefinisikan  sebagai  penelitian  yang  dilakukan  melalui  kepustakaan  dan sumber-sumber  sekunder.  Menurut  pemeriksaan,  adanya  surat  kuasa  atas  perbuatan  yang dipercayakan  kepadanya  merupakan  hubungan  hukum  antara  notaris  dengan  kuasanya.  Bab  1797 KUH Perdata juga menyatakan bahwa wakil tidak boleh bertindak di luar kewenangannya. Dia hanya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
bisa menunjukkan minatnya dengan menggunakan kekuatannya. Secara alami, surat kuasa ini hanya berlaku  untuk  masalah  pajak.  Perlindungan  klien  notaris  akibat  penyalahgunaan  data  pribadi  oleh freelance ialah sepenuhnya tanggung jawab freelance itu sendiri dikarenakan telah melampaui apa yang telah dikuasakan.
Kata Kunci: Notaris, Freelance , Data Pribadi

## PENDAHULUAN
Notaris  diberi  wewenang  oleh  pemerintah  untuk  mengesahkan  akta,  dan  akta mensertifikasi memberikan ketentuan hukum terhadap kontrak. (Citra Mido and others 2018) Seiring  dengan  pesatnya  kemajuan  ekonomi  Indonesia  dan  bertambahnya  tuntutan masyarakat  akan  jaminan  dan  ketentuan  hukum  dalam  beracara  hukum,  publik  harus memastikan  keabsahan  hukum  dalam  segala  tindakan  hukum  yang  dilaksanakan memerlukannya.
Anggota  kabinet  dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Republik  Indonesia  mengangkat notaris selaku dewan umum. Sebab itu, diharapkan Notaris bisa membela masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Hal ini tercantum pada UU Nomor 30 Tahun 2004 mengenai  kedudukan  Notaris  seperti  yang  sudah  dimodifikasi  terhadap  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014,  selain  itu  dijelaskan  UU  mengenai  kedudukan  Notaris,  yang menjelaskan pengertian Notaris dalam pasal 1 ayat (1) UU menjabarkan definisi  mengenai kedudukan Notaris yaitu bahwa:
“ Notaris  yaitu  dewan  yang  diizinkan  bertujuan  mengesahkan  dokumen  serta menjalankan fungsi lain yang ditentukan pada UU tersebut maupun UU berbeda. ”
Kekuasaan  notaris  memerlukan  bantuan  pegawai  atau  staf  notaris.  Karena  notaris harus  berhati-hati  dalam  menjalankan  tugasnya,  karena  kecerobohan  dapat  menjadikan masalah hukum di kemudian hari, maka notaris harus ke pengadilan. Tugas notaris antara lain memastikan ketentuan waktu dokumen, menyimpan dokumen serta jumlah bruto dokumen, duplikat  dan  sitasinya.  Konfirmasi  paraf  dan  konfirmasi  waktu  letter  di  bawah  paraf  serta mencatatnya  di  jilid  terpisah  (warmerking).  Personil  Notaris  melakukan  sesuai  dengan petunjuk  Notaris  pada  saat  membantu  Notaris.  Arahan  tersebut  merupakan  amanat  yang salah satunya adalah membela keperluan seluruh pihak. Membela keperluan seluruh pihak dengan  cara  mencadangkan  akta  asli  secara  benar,  tidak  mengungkapkan  inti  dokumen
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
kepada  orang  lain,  serta  bertindak  mengambil  tindakan  berdasarkan  otoritas  adalah  salah satu bentuk perlindungan hukum notaris dan karyawan bagi para pihak.
Tidak terikatnya perjanjian pekerjaan dengan freelance, Notaris akan sulit mengawasi para  freelance  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya.  Dengan  membawa  dokumen  penting para  klien  Notaris  para  freelance  ini  sangat  mudah  untuk  menyalahgunakannya.  Di  era kemajuan teknologi pada saat ini membuat rentannya penyalahgunaan data pribadi dengan hanya  menggunakan  internet  padahal  data pribadi  merupakan  keterangan  diri  yang benar dan nyata serta melekat dalam diri seseorang.
Saat ini data pribadi kerap disalahgunakan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk meminjam uang di aplikasi digital non-ilegal. Berita tentang peminjaman uang illegal dengan menggunakan data pribadi orang lain sedang ramai di  Indonesia.  Dengan  tidak  terikatnya  antara  freelance  dengan  Notaris  membuat  klien dirugikan. Kerugian tersebut dapat bersifat material yaitu kerugian yang dialami klien seperti biaya,  kerugian,  dan  bunga,  atau  immaterial  yaitu  kerugian  atas  potensi  keuntungan  yang diterima klien di masa yang akan datang.
Sebelumnya  terkandung  pada  beberapa  penelitian  serupa  yaiu  penelitian  yang pertama dilakukan oleh Kusnadi S b erjudul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi” (Kusnadi, 2021). Kemiripan riset pertama dan kedua terletak pada pengolahan data pribadi.  Kajian  pertama  difokuskan  pada  cara  pengayoman  UU  atas  personal  data  selaku keadilan pada keamanan, sedangkan kajian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap klien notaris.
Pada  penelitian  kedua,  dilakukan  oleh  Rumlus  M  dan  Hartadi  H  yang  berjudul “Kebijakan  Penanggulangan  Pencurian  Data  Pribadi  Dalam  media  Elektronik” (Rumlus  and Hartadi 2020). Pentingnya penentuan peraturan data pribadi adalah salah satu kesejajaran antara  studi  kedua  dan  pertama.  Sementara  studi  kedua  hanya  berfokus  pada  pentingnya mengembangkan undang-undang spesifik untuk melindungi data pribadi setiap publik, studi ini berfokus pada perlindungan hukum bagi klien notaris.
Pada penelitian yang ketiga, dilakukan oleh Sri Devi dan I Ketut Westra yang berjudul “Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Notaris Ketika Pembuatan Akta Otentik” (Sri Devi and Westra 2021). Persamaan dari penilitian ketiga dengan  penelitian  ini  ialah  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diperoleh  penghadap.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Perbedaannya  ialah  penilitian  ketiga  berfokus  terhadap  tanggung  jawan  notaris  yang melakukan  pelanggaran  dalam  menjalankan  jabatannya.  Sedangkan  peneltian  ini  berfokus pada bentuk pengayoman hukum yang diperoleh oleh klien notaris atas penyalahgunaan data pribadi. Permasalahan dari riset ini yaitu bagaimana memberikan perlindungan hukum untuk klien notaris atas penyalahgunaan data pribadi oleh pekerja lepas (freelancer)?

## METODE PENELITIAN
Para pengarang memakai riset hukum terkemuka dalam karya mereka. Riset hukum baku  merupakan  riset  hukum  yang  pelaksanaannya  menelaah  fakta-fakta  sekunder  atau kepustakaan. Kajian hukum normatif penulis didasarkan pada konsep-konsep hukum. Kajian asas-asas  hukum  adalah  kajian  yang  menitikberatkan  pada  asas-asas  hukum  yang mencontohkan perilaku atau perbuatan yang tidak terpuji. Kajian ini bisa dilaksanakan (secara terpisah) pada dokumen aturan pokok dan non pokok yang memuat konsep-konsep hukum. (Fernando Siregar and others 2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Hubungan Hukum Antara freelance dan Notaris
Tugas  Notaris  menurut  ketetapan  UU,  yaitu  membela  serta  mengabdi  kepada masyarakat yang membutuhkan tanda tertulis yang kuat mengenai kondisi, kejadian maupun tindakan hukum. (Muhammad Tiantanik Citra Mido and others 2018)
Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Notaris, Notaris yaitu pegawai negeri yang dapat melakukan perbuatan  hukum  dan  kuasa  lain  sebagaimana  ditentukan  dalam  undang-undang.  Notaris memegang  kedudukan  krusial  pada  aktivitas  seseorang  karena  pada  era  saat  ini,  individu membutuhkan  pekerjaan  notaris.  Bahkan  dalam  Perundang-Undangan  pada  saat bertransaksi  atau  kegiatan  mengharuskan  menggunakan  akta  Notaris.  Hal  ini  dilakukan bertujuan  membantu  dalam  hal  penentuan,  keadilan,  serta  jaminan  untuk  khalayak,  serta memberikan kekuatan hukum pada transaksi atau kegiatan tersebut. Kekuasaan lain tertuang pada Pasal 15 ayat 2 UU Notaris, seperti:
a. mengukuhkan paraf serta menentukan kepastian watu letter pada bawah tangan tersebut lalu mencatatnya pada log berbeda;
b. menyimpan surat-surat pribadi dan mencatatnya dalam log berbeda;
c. mengesahkan duplikat surat yang asli secara pribadi, karena memuat uraian yang tertulis dan diuraikan dalam surat itu;
d. konfirmasi kesesuaian surat duplikat terhadap dokumen yang asli;
e. memberi nasihat hukum selama persiapan Dokumen;
f. untuk membuat surat keterangan tentang tanah; atau
g. untuk membuat log lelang.
Semakin banyaknya para Notaris dilantik, dan banyak pula kantor Notaris yang berdiri maka dari itu banyak pula karyawan yang dibutuhkan. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU Jabatan notary yang berbunyi “Dalam Jangka 30 hari terhitung setelah pengambilan janji atau sumpah jabatan notary , yang bersangkutan memiliki kewajiban yaitu:
a. melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif
b. mengirimkan  protokol  janji/sumpah  kedudukan  notaris  untuk  anggota  kabinet,  Ikatan Notaris Nasional, serta majelis setempat
c. Memberikan untuk anggota kabinet serta dewan yang memiliki beban pasa fokus agrarian, perkumpulan notary ,  dewan  pemerintah  daerah,  pemimpin  badan  peradilan,  dan gubernur dengan addres office , contoh paraf dan tanda tangan, dan penanda merah pada kedudukan notaris, jika notaris diangkat.
Berdasarkan ayat diatas dapat kita ketahui bahwa setiap Notaris yang telah dilantik diwajibkan  memiliki  kantor  sendiri  yang  termasuk  juga  memiliki  pegawai  di  kantornya. Keberhasilan seorang Notaris tidak dapat dilihat dengan banyaknya klien yang datang atau banyaknya akta yang dibuat melainkan bagaimana seorang Notaris tersebut dapat mengelola manajemen kantornya dengan baik, dengan manajemen kantor yang rapi serta teratur dapat menghindari masalah yang akan merugikan di kemudian hari. Dengan adanya pegawai notaris dapat mempermudah Notaris dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya .
Dalam jabatan tersebut pegawai notaris bekerja untuk notaris sehingga segala sesuatu yang  dilakukan  pegawai  dalam  rangka  hubungan  kerja  dengan  notaris  dinilai  sebagai perbuatan  di  mata  masyarakat  oleh  notaris.  Tanggung  jawab  menjaga  privasi  notaris  juga berlaku  dalam  ilmu  masyarakat  bagi  pegawai  notaris.  Permasalahan  tersebut  untuk mengayomi  keyakinan  publik  terhadap  kantor  notaris.  Walaupun  secara  umum  pegawai notaris  tidak  selalu  bekerja  di  kantor  notaris,  bahkan  ada  yang  telah  meninggalkan pekerjaannya atau dipecat oleh notaris yang mempekerjakannya. (Sinaga and others 2021).
Pegawai kantor notaris berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003  Republik  Indonesia,  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  yang menyatakan  bahwa  “pegawai  atau  karyawan  adalah  setiap  orang  yang  bekerja,  untuk  gaji atau kompensasi." Kontrak kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan, yang juga dijelaskan dalam  pasal  51.  Dan  dalam  pasal  52  dijelaskan  bahwa  kontrak  kerja  dibuat  berdasarkan kesepakatan  para  pihak,  kesanggupan  atau  kesanggupan  untuk  perbuatan  hukum,  adanya kontrak yang disepakati, pekerjaan yang diizinkan, selaras atas peraturan umum, moral, serta peraturan UU resmi.
Namun  selain  pegawai  Notaris  yang  bekerja  dalam  lingkup  kantor  notaris  sendiri terdapat pula pekerja lepas (freelance) yang juga membantu Notaris dalam menyelesaikan kewajiban  dan  kewenangan  sebagai  notaris.  .  Freelance  atau  pekerja  lepas  ini  ada  karena kebutuhan  Notaris  dalam  membantu  dan  meringankan  Notaris  dalam  pengurusan  suatu berkas yang berada di luar kantor. Saat ini menjadi freelance ialah pekerjaan yang banyak di lakukan oleh anak muda dikarenakan  hanya mengerjakan satu tugas atau satu pekerjaan . Kebanyakan  dari  mereka  di  butuhkan  oleh  banyak  notaris  karena  ketrampilan  dan kemampuan  individu  yang  mereka  miliki.  Freelance  sendiri  memiliki  konsep  kerja  yang berbeda  dengan  pekerja  kantoran  pada  umumnya,  Sebab  tidak  terikatnya  dengan  sebuah perusahaan  dan  memiliki  waktu  kerja  yang  lebih  fleksibel.  Sehingga  Freelance  juga  dapat bekerja lebih dari satu tempat dikarenakan mereka di pekerjaan tidak dengan perjanjian kerja yang biasa perusahaan berikan kepada pegawainya. Hubungan hukum antara notaris dengan freelance  ialah  dengan  adanya  surat  kuasa  yang  diberikan  atas  berkas  yang  dilimpahkan kepada freelance.
Penjelasan  pengesahan  kewenangan  sendiri  pada  pasal  1792  KUH  Perdata, selanjutnya  disebut  KUH  Perdata,  dijelaskan  bahwa  “perjanji an  yang  memuat  pemberian kuasa  kepada  orang  lain  yang  diperkenankan  bertujuan  menggaet  kelebihan  atas  nama pengesahan  kuasa  atau  pengacara".  Susunan  pengesahan  kewenangan  terbagi  sesuai penjelasan berikut (Pratiwi and others 2020):
1. Penetapan kewenangan secara verbal merupakan penetapan kewenangan yang dibentuk secara  kontan  si  penetap  kewenangan  kepada  si  penerima  kewenangan  dimana  si penetap  kekuasaan  secara  verbal  tersebut  biasanya  terlaksana  atas  dasar  beberapa
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
persoalan fundamental yang dirasakan si penetap kewenangan bermaksud mengesahkan kewenangan kepada si akseptor kewenangan itu sendiri.
2. Penetapan  kuasa  secara  tercantum,  merupakan  penetapan  kewenangan  yang  sudah dirancang  si  penetap  kewenangan  serta  si  penerima  kewenangan,  penetap kewenangannya  pun  juga  dibuat  secara  tertulis  (di  bawah  tangan)  oleh  para  sisi  yang berhubungan.
Menurut Pasal 1793 KUH Perdata, surat kuasa mampu disampaikan dserta di approve dengan suatu surat umum, sandi, baik tertulis maupun lisan, dan penerima surat kuasa dapat melakukannya  secara  diam-diam  dan  selama  penetapan  kuasa.  Kekuatan  dapat  digunakan untuk  mengakhiri  suatu  situasi.  Dalam  hal  kepengurusan  berkas  ini  notaris  akan menggunakan pememberian kuasa dibawah tangan kepada freelance  untuk melaksanakan suatu urusan atau kepentingan kliennya yang diketahui dan ditanda tagani oleh penghadap atau  klien  di  atas  materai  sebagai  bentuk  penyerahan  kekuasaan  untuk  pengurusan  suatu kepentingan  penghadap,  lalu  pada  surat  kuasa  tersebut  freelance  juga  akan  memberikan tanda tangan selaku penerima kuasa dan dilegalisasikan oleh Notaris.

## Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Klien  Notaris  atas  penyalahgunaan  data  pribadi  oleh freelance
Dengan memberikan jasa hukum, notaris berkewajiban untuk menghasilkan produk untuk  mencapai  keamanan,  ketertiban  serta  jaminan  hukum  publik,  yang  merupakan  asas dasar negara hukum sebagai negara hukum, sehingga mobilitas hukum masyarakat menjadi sekitar.  hak  dan  kewajiban  yang  diperlukan  dalam  masyarakat.  (Fanggidae  Jordy  2022). Menurut  Gustav  Radbruch,  hukum  di  negara  berkembang  memiliki  2  penjelasan,  yaitu ketegasan tentang hukum serta ketegasan pada hukum atau tentang hukum. Menanggung penetapan  dalam  atau  tentang  hukum  adalah  kewajiban  hukum.  Hukum  yang  dapat memberikan jamak ketentuan dalam hubungan sosial adalah hukum yang berguna. Pada saat yang  sama,  kepastian  hukum  tercapai  bila  undang-undang  hukum  sebanyak-banyaknya. Undang-  Undang  ini  disahkan  atas  dasar  hokum  nyata  yang  diartikan  secara  berbeda (Anugroho, 2021).
Menurut pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, notaris berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta, jika isi akta berisi data pribadi pembicara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dan  saksi,  notaris  memiliki  perannya  sendiri  yaitu  melindungi  data  pribadi  dan  tidak mengungkapkan data pribadi ini kepada pihak yang tidak terlibat dalam pengoperasian. Selain itu, dengan memeriksa dan mengontrol mereka yang hadir yang ingin membuat akta otentik di  hadapannya,  notaris  kembali  berperan  dalam  perlindungan  data  pribadi,  mencegah penyalahgunaan  data  pribadi  milik  pihak  tertentu  yang  digunakan  oleh  orang  yang  tidak bertanggung jawab. Hak dan kewajiban para pihak juga dapat diwujudkan dan dilaksanakan, tidak  hanya  melalui  kontrak  kerja.  Berbicara  tentang  tanggung  jawab,  DR.  Habib  Adjie menjelaskan  bahwa  pada  dasarnya  segala  sesuatu  yang  dilakukan  seseorang,  baik  sengaja maupun  tidak  sengaja,  pada  akhirnya  harus  dimintai  pertanggungjawaban  dan  dimintai pertanggung jawaban, terutama yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggungan seorang advokat selaku notaris. (The 2017).
Tidak terikatnya perjanjian pekerjaan dengan freelance, Notaris akan sulit mengawasi para  freelance  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya.  Dengan  membawa  dokumen  penting para  klien  Notaris  para  freelance  ini  sangat  mudah  untuk  menyalahgunakannya.  Di  era kemajuan teknologi pada saat ini membuat rentannya penyalahgunaan data pribadi dengan hanya menggunakan internet. Data pribadi merupakan keterangan diri yang benar dan nyata serta melekat dalam diri seseorang. Pentingnya Notaris melindungi data diri para klien adalah untuk memastikan bahwa data pribadi para klien tidak disalahgunakan oleh para freelance. Penyalahgunaan  data  pribadi  menunjukkan  kesenjangan  skema,  minim  kontrol,  akibatnya informasi  personal  mampu  dimanipulasi  serta  menyebabkan  kerugian  bagi  pemilik  data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan pelanggaran hukum di  bidang  teknologi  informasi  dan  juga  dapat  digolongkan  sebagai  pelanggaran  HAM. (Situmeang 2021).
Definisi lain atas "informasi personal" ialah informasi dalam bentuk pengenal, ikon, logo, huruf atau angka yang mengidentifikasi individu serta karakter personal dan tertutup. Sifatnya  yang  sensitif  membuat  data  pribadi  menjadi  menarik  bagi  orang  lain,  karena kebutuhan terkait data pribadi untuk aktivitasnya sangat besar. Data pribadi adalah aset atau komoditas  yang  bernilai  ekonomi  tinggi  (Kusnadi  2021).  Urgensi  untuk  memastikan perlindungan  hukum  atas  data  pribadi  yang  bertambah  kuat  seiring  dengan  meningkatnya jumlah ponsel dan pengguna internet. Beberapa kasus yang muncul, terutama yang terkait dengan pembocoran data pribadi yang mengarah pada penipuan atau kejahatan pornografi,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
memperkuat perdebatan tentang pentingnya undang-undang yang melindungi data pribadi. (Rumlus and Hartadi 2020).
Jaminan  hukum  mampu  didefinisikan  memberi  tanggungan  maka  seseorang mendapat perlindungan hak dan kewajiban atau kepentingannya sehingga ia memiliki rasa aman  (Anugroho  2021b).  Perlindungan  Hukum  terbagi  menjadi  2,  yaitu  (Dyah  and  others 2018):
1. Jaminan  pencegah  hukum  adalah  jaminan  yang  disajikan  pemerintah  yang  dibentuk dengan tujuan menghindari kesalahan sebelum terlaksana. Itu terkandung pada UU serta tata  tertib  yang  dirancang  bermaksud  menghindari  kesalahan  maupun  referensi  atau interpretasi untuk pelaksanaan tugas.
2. Jaminan menahan hukum jaminan yang disajikan pemerintah yang dibentuk atas sanksi, contohnya  vonis,  bui  serta  hukuman  berlebih  ketika  timbul  perselisihan  atau  terjadi pelanggaran.
Freelance  disini  hanya  diberikan  surat  kuasa  sebagai  pemberian  kekuasaan  untuk melaksanakan kepentinan atas nama si penetap kewenangan. Pasal 1797 KUH Perdata juga menjelaskan  bahwa  seorang  yang  berwenang  tidak  dapat  melaksanakan  satu  hal  yang melebihi kewenangannya, ia hanya dapat menggunakan kewenangan yang diberikan untuk mewujudkan suatu kepentingan batas kendali saja.
Penyalahgunaan  data  pribadi  oleh  freelance  selaku  kuasa  dari  pemberi  kuasa  ialah telah melakukan suatu hal yang melebihi di luar kepentingan pemberi kuasa dimana tanggung jawab penuh dari seorang freelance selaku penerima kuasa dan juga dijelaskan  pada pasal 1801  KUH  Perdata  bahwa  pengacara  bertanggung  jawab  tidak  hanya  atas  tindakan  yang dilaksanakan  secara  terencana,  maupun  atas  kelambanan  yang  dilaksanakan  dalam menjalankan kekuasaannya. Semua kerugian yang diderita klien notaris selaku pemberi kuasa kepada freelance baik secara langsung atau tidak secara langsung bukan lagi tanggung jawab notaris melainkan telah menjadi tanggung jawab freelance itu sendiri. Notaris sendiri harus bisa menjamin freelance yang dipekerjakan ialah orang-orang yang dapat dipercaya sehingga tidak bisa sembarangan karena sangat berpengaruh dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada notaris itu sendiri.

## KESIMPULAN
Pegawai  Notaris  yang  bekerja  dalam  lingkup  kantor  notaris  sendiri  terdapat  pula pekerja lepas (freelance) yang juga membantu Notaris dalam menyelesaikan kewajiban dan kewenangan sebagai notaris. . Freelance atau pekerja lepas ini ada karena kebutuhan Notaris dalam membantu dan meringankan Notaris dalam pengurusan suatu berkas yang berada di luar kantor. Freelancer sendiri memiliki konsep kerja yang berbeda dengan pekerja kantoran pada umumnya, karena mereka tidak terikat dengan perusahaan dan memiliki jam kerja yang lebih  fleksibel. Sehingga Freelance juga  dapat  bekerja  lebih  dari  satu  tempat  dikarenakan mereka  di  pekerjaan  tidak  dengan  perjanjian  kerja  yang  biasa  perusahaan  berikan  kepada pegawainya. Hubungan hukum antara notaris dengan freelance ialah perjanjian pemberian kuasa  dengan  adanya  surat  kuasa  yang  diberikan  atas  berkas  yang  dilimpahkan  kepada freelance .
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hubungan  hukum  antara  notaris  dengan freelance  ialah  dengan  adanya  surat  kuasa  yang  diberikan  atas  berkas  yang  dilimpahkan kepada freelance. Bagian 1797 KUH Perdata menjelaskan bahwa orang yang berwenang tidak dapat  melakukan  sesuatu  yang  melebihi  kewenangannya.  Dia  hanya  bisa  menggunakan kekuatan yang diberikan untuk mewujudkan minatnya. Orang bisa berdebat untuk itu. bahwa pemberian kuasa ini hanya meliputi batas-batas administratif. Pada pasal 1801 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa si penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan juga kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Perlindungan  klien  notaris  akibat  penyalahgunaan  data  pribadi  oleh  freelance  ialah sepenuhnya  tanggung  jawab  freelance  itu  sendiri  dikarenakan  telah  melampaui  apa  yang telah  dikuasakan.  Notaris  sendiri  harus  bisa  menjamin  freelance  yang  dipekerjakan  ialah orang-orang  yang  dapat  dipercaya  sehingga  tidak  bisa  sembarangan  karena  sangat berpengaruh dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada notaris itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugroho,  Bimo  Lahkoro.  2021a.  ‘Tanggung  Jawab  Ahli  Waris  Notaris  Dan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penghadap  Atas  Protokol  Notaris  Yang  Hilang Atau  Rusak’, JUPIIS:  JURNAL  PENDIDIKAN  ILMU-ILMU  SOSIAL ,  13.1  (State University of Medan): 279 <https://doi.org/10.24114/jupiis.v13i1.25112>
———.  2021b.  ‘Tanggung  Jawab  Ahli  Waris  Notaris  Dan  Perlindungan  Hukum Terhadap  Penghadap  Atas  Protokol  Notaris  Yang  Hilang  Atau  Rusak’, JUPIIS:
JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL , 13.1 (State University of Medan): 279 <https://doi.org/10.24114/jupiis.v13i1.25112>
Citra  Mido,  Muhammad  Tiantanik,  I  Nyoman  Nurjaya,  and  Rachmad  Safa’at.  2018. ‘Tanggung  Jawab  Perdata  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Dibacakan  Oleh  Staf Notaris Di Hadapan Penghadap’, Lentera Hukum , 5.1 (UPT Penerbitan Universitas Jember): 156 <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.6288>
Citra  Mido,  I  Nyoman  Nurjaya,  Rachmad  Safa’at,  and  Muhammad  Tiantanik.  2018. ‘Tanggung  Jawab  Perdata  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Dibacakan  Oleh  Staf Notaris Di Hadapan Penghadap’, Lentera Hukum , 5.1: 156 <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.6288>
Dyah,  Permata,  Asri  Budi,  and  M  Kn.  2018. PERLINDUNGAN  HUKUM  PREVENTIF TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  28  TAHUN  2014  TENTANG  HAK CIPTA , Journal of Intellectual Property , I <www.journal.uii.ac.id/JIPRO>
Fanggidae  Jordy,  Sukarmi, Sri  Kawuryan  Endang.  2022.  ‘Analisis  Yuridis  Penyerahan Protokol Notaris Oleh Ahli Waris Dengan Lewatnya Batas Waktu Kepada Notaris Penerima Protoko’, 5: 1– 183
Fern ando Siregar, Edward, Helvis Helvis, and Markoni Markoni. 2021. ‘Analisa Yuridis Eksekusi  Sita  Jaminan  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  First Travel’, Jurnal  Syntax  Transformation ,  2.11  (Ridwan  Institute):  1560 – 73 <https://doi.org/10.46799/jst.v2i11.454>
Kusnadi, Sekaring Ayumeida. 2021. ‘PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI
HAK PRIVASI’, AL

## WASATH
Jurnal Ilmu Hukum , 2.1
<https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
Pratiwi, Fika, I Ketut Sukadana, and I Putu Gede Seputra. 2020. ‘Penggunaan Ma terai Yang Di Scan Pada Surat Kuasa Di Bawah Tangan Dalam Suatu Perjanjian’, Jurnal Konstruksi Hukum , 1.1 <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2312.98-102>
Rumlus,  Muhamad  Hasan,  and  Hanif  Hartadi.  2020.  ‘Kebijakan  Penanggulangan Pencurian  Data  Pribadi  Dalam Media  Elektronik’, Jurnal  HAM ,  11.2 <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>
Sinaga,  Lidia  Margaret,  Madiasa  Ablizar,  and  Mahmul  Siregar.  2021. TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PEGAWAI NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/>
Situmeang,  Sahat  Maruli  Tua.  2021.  ‘PENYALAHGUNAAN  DATA  PRIBADI  SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SEMPURNA DALAM PERSPEKTIF HUKUM SIBER’, SASI , 27.1 (Fakultas Hukum Universitas Pattimura): 38 <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
Sri  Devi,  Ni  Made  Lalita,  and  I  Ketut  Westra.  2021.  ‘Akibat  Hukum  Serta  Sanksi Pemalsuan  Yang  Dilakukan  Notaris  Kepada  Penghadap  Ketika  Pembuatan  Akta Otentik’, Acta Comitas , 6.02 <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p03> The, Felix. 2017. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KRIMINALISASI TERHADAP NOTARIS