## TUDUHAN SELINGKUH : SANKSI DAN PEMBUKTIAN DALAM BINGKAI ADAT
Dody Sulistio 1 , Dewi Lestari 2 1,2 Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi Email: dody@uinjambi.ac.id

## ABSTRAK
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Sanksi  Hukum  d  Bagi  Pelaku  Tuduhan  Perselingkuhan  dan mekanisme pembuktiannya Menurut Hukum Adat Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang  Hari  Jambi.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  Kualitatif  Diskriptif  dengan  metode pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Tuduhan perselingkuhan menurut hukum adat dibuktikan dengan adanya saksi dan sumpah dalam sidang lid. Lembaga adat dalam  menegakkan  hukum  tentang  pelaku  tuduhan  perselingkuhan  (fitnah)  didasarkan  pada peraturan pucuk  undang  nan  delapan dalam  pasal dago-dagi ,  yaitu  segala  bentuk  perbuatan  yang melanggar  kepentingan  bersama/umum  sehingga  menimbulkan  kekacauan  dalam  negeri.  Seperti kesalahan  terhadap  pemerintah,  membuat  fitnah  (provokasi)  serta  membuat  kekacauan  dalam negeri.  Hukumannya  adalah  bangun  penuh  yang  dilipat  duakan,  yaitu  seekor  kerbau,  800  gantang beras, 800 buah kelapa, 8 kabung kain putih dan selemak semanih. Sedangkan menurut ketua adat berupa  kerbau,  beras,  kelapa,  selemak  semanis,  asam  segamo,  dimakan  oleh  orang  banyak. Sanksi/denda ini dimusyawarahkan dulu oleh aparatur adat, lalu sanksi/denda yang dijatuhkan sesuai dengan hasil rembukan yang dilakukan oleh aparatur adat. Jika pelaku tidak dapat membayar sanksi, maka ahli warisnya bisa ikut membantu membayarnya, jika tidak ada yang bisa membayar tuntutan tersebut maka bisa dituntut ke pengadilan.
Kata Kunci : Sanksi, Pembuktian,  adat , Perselingkuhan

## ABSTRACT
This paper aims to find out the Legal Sanctions d for Perpetrators of Infidelity Allegations and  their evidentiary mechanisms according to the Customary Law of Lubuk Ruso Village, Pemayung District, Batang Hari Jambi Regency. This research uses Descriptive Qualitative research with data collection methods carried out by observation, interviews and documentation. Based on the research that has been carried out, the following results and conclusions are obtained: Allegations of infidelity according to customary law are proven by the presence of witnesses and oaths in the trial. Customary institutions in enforcing the law on perpetrators of allegations of infidelity (slander) are based on the eight-year- old  regulations  in  the  dago-dagi  article,  namely  all  forms  of  acts  that  violate  the  common/public interest,  causing  domestic  chaos.  Such  as  mistakes  against  the  government,  making  slander (provocations) and creating domestic chaos. The punishment was a full, double-folded wake, namely a buffalo, 800 bushels of rice, 800 coconuts, 8 sacks of white cloth and a bag of semanih. Meanwhile, according to the traditional head in the form of buffalo, rice, coconut, semanic selemak, asam segamo, eaten by many people. These sanctions/fines are first discussed by the customary apparatus, then the sanctions/fines  imposed  are  in  accordance  with  the  results  of  the  rembukan  carried  out  by  the customary apparatus. If the perpetrator cannot pay the sanction, then his heirs can help pay it, if no one can pay the claim then it can be sued in court.
Keywords : Sanctions, Proof, customs, Infidelity

## PENDAHULUAN
Lembaga  adat  adalah  suatu  wadah  atau  organisasi  yang  mana  dalam  penyelesaian suatu sengketa atau konflik dengan cara musyawarah antara aparatur adat yang biasa disebut
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
dengan musyawarah adat untuk mewujudkan tujuan kehidupan bersama menurut tata tertib hukum adat. Seorang ketua adat dan juga lembaga adat harus mempunyai pengetahuan yang luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk dan situasi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud perkataan maupun perbuatan. Apabila tidak demikian, maka ia tidak memiliki kapasitas untuk memberikan sanksi bagi pelanggar hukum.
Seorang dapat dikatakan melanggar hukum, jika dirinya dengan sengaja atau pun tidak sengaja melanggar hukum yang sudah berlaku. Kemudian akan mendapatkan pemeriksaan di lembaga adat dan untuk membuktikan benar atau tidaknya tuduhan melakukan perbuatan yang dituduhkan, oleh karena itu perlu adanya pembuktian dan juga sanksi.
Sanksi  diartikan  sebagai  tanggungan  (tindakan,  hukuman  dan  sebagainya)  untuk memaksa  orang  menepati  perjanjian  atau  menaati  ketentuan  undang-undang,  sanksi memiliki  arti  dalam  bidang  ilmu  hukum.  Sanksi  hukum  adat  diikat  oleh  aturan  adat  atau hukum  adat  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  lingkungan  masyarakat  setempat,  dan merupakan pedoman dasar .
Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu desa  yang  masih  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  adat  dalam  hubungan  sosial kemasyarakatannya.  Setiap  hubungan  kemasyarakatan  tidak  boleh  bertentangan  dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap terjadi pelanggaran tehadap peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi sebagai reaksi oleh masyarakat atau pengurus adat terhadap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum.  Sanksi  adat  merupakan  usaha  untuk  menetralisir  kegoncangan  yang  terjadi  akibat pelanggaran adat. Wujud dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat yang bersangkutan.
Dewasa  ini  sering  muncul  konflik-konflik  yang  berkaitan  dengan  adat,  atau  konflik sosial lainnya sering menimbulkan suatu kondisi terganggunya ketentraman, ketertiban dan kesadaran  hukum  didalam  masyarakat.  Dalam  prakteknya,  konflik  yang  terkait  dengan pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan oleh warga masyarakat adat diselesaikan oleh penguasa adat melalui musyawarah adat dengan menjatuhkan sanksi adat yang diatur dalam hukum adat setempat.
Salah satu bentuk konflik sosial yang terjadi adalah tuduhan perselingkuhan baik dari pihak  suami  maupun  istri.  Tuduhan  perselingkuhan  dalam  hukum  Islam  itu  di  qiyaskan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
kedalam  hukum  Qadzaf.  Qadzaf  menurut  terminologi  adalah  melempar  dengan  batu, sedangkan  menurut  istilah  ialah  menuduh  orang  baik-baik  berbuat  zina  secara  terang- terangan.  Adapun  melakukan  qadzaf  kepada  orang  yang  sudah  menikah  (baik  perempuan maupun  laki-laki)  berarti  menuduh  melakukan  zina  atau  menafikan  hubungan  nasab  anak kepada bapak.
Sehubungan  hal  tersebut  tulisan  ini  akan  mengkaji  lebih  lanjut  sanksi  hukum  bagi pelaku  tuduhan  perselingkuhan  menurut  hukum  adat.  Eksistensi  hukum  adat  yang  masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari menjadikan kajian ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sanksi Hukum Tuduhan Perselingkuhan Menurut Hukum Adat Desa Lubuk Ruso
Dasar  pelaksanaan  hukum  adat  tentang  tuduhan  perselingkuhan  (fitnah)  terdapat dalam peraturan pucuk undang nan delapan pada pasal dago-dagi , yaitu segala bentuk perbuatan  yang  melanggar  kepentingan  bersama/umum  sehingga  menimbulkan kekacauan  dalam  negeri.  Seperti  kesalahan  terhadap  pemerintah,  membuat  fitnah (provokasi) serta membuat kekacauan dalam negeri. Hal ini disebut dalam seloko dengan mengadah telun nan tinggi, melacak tebun nan menyenak (menengadah air terjun yang tinggi,  mengganggu  tawon  yang  menyengat), kalu  luko  duo  pampeh,  kalu  mati  duo bangun . Hukuman bagi pelaku kejahatan ini adalah bangun penuh yang dilipat duakan, yaitu seekor kerbau, delapan ratus 800 gantang beras, delapan ratus 800 buah kelapa, delapan kabung kain putih dan selemak semanih.
Menurut hukum adat sanksi hukum untuk orang yang menuduh selingkuh adalah lebih berat dari hukuman orang yang berbuat zina, karena menuduh selingkuh itu sama halnya dengan fitnah, adat berlandasan fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan. Sanksi atau denda orang yang menuduh selingkuh selama ia tidak bisa membuktikan tuduhannya dan juga tidak bisa mendatangkan saksi, maka orang yang dituduh bisa menuntut balik orang yang menuduhnya. Di Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari,  sanksi  atau  denda  orang  yang  menuduh  selingkuh  adalah  berupa  kerbau,  beras, kelapa,  selemak  semanis,  asam  segamo,  dimakan  oleh  orang  banyak,  dan  sanksi  atau denda  juga  bisa  permintaan  apa  saja  dari  orang  yang  dituduhnya,  karena  sanksi  atau
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
denda    bagi  orang  yang  menuduh  selingkuh/fitnah  adalah  lebih  besar  dari  orang  yang berbuat zina maka sanksi atau denda yang dijatuhkan adalah sesuai dengan apapun yang diminta oleh orang yang difitnahnya,  tapi sanksi atau denda ini di musyawarahkan dulu oleh aparatur adat, lalu sanksi dan juga denda yang dijatuhkan adalah sesuai dengan hasil rembukan yang dilakukan oleh aparatur adat. Jika orang tersebut tidak dapat membayar sanksi, maka jika ahli warisnya perduli bisa ikut membantu membayarnya, dan jika tidak ada yang bisa membayar tuntutan tersebut bisa dituntut ke pengadilan.

## 2. Mekanisme Pembuktian Tuduhan Perselingkuhan Menurut Hukum Adat di Desa Lubuk Ruso
Tuduhan perselingkuhan  menurut  hukum  adat  dibuktikan  dengan  adanya  saksi  dan sumpah  dalam  sidang  lid.  Orang  yang  menuduh  selingkuh  harus  bisa  membuktikan tuduhannya dan juga harus bisa mendatangkan saksi. Saksi adalah orang yang mengetahui atau  melihat,  yaitu  orang  yang  dimintakan  hadir  dalam  suatu  persidangan  uutuk memberikan keterangan yang membenarkan atau menguatkan terhadap silang sengketo. Adapun syarat saksi adalah:
1. Muslim
2. Merdeka
3. Dapat berbicara
4. Bukan musuh terdakwa
5. Dhabit adalah dalam arti kuat hafalan dari apa yang dilihat maupin didengar, serta dapat memelihara apa yang dilihat atau didengarnya itu.
6. Bukan orang fasik, penghianat atau pezina.
Sedangkan sumpah dalam sidang lid diperlukan dengan ketentuan jika yang menuduh tidak  dapat  menghadirkan  bukti  maka  sang  hakim  meminta  kepada  orang  yang  tertuduh untuk mengucapkan sumpah, jika dia bersumpah  maka dia bebas dan otomatis tuduhan itu gugur. Apabila orang yang dituduh diminta untuk bersumpah, namun dia menolaknya maka putusan hukum ditetapkan berdasarkan tuduhan yang ditujukan kepadanya. Jika bukti orang yang menggugat kurang sempurna, yaitu misalnya hanya mendatangkan satu saksi, padahal dakwaannya  tidak  dianggap  kuat  kecuali  dengan  menghadirkan  dua  orang  saksi,  maka sumpahnya    dapat  diterima  sebagai  pengganti  dari  dua  orang  saksi  lalu  diputuskan berdasarkan hal tersebut.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Lid adalah nama lain dalam peradilan adat di Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang  Hari,  dalam  memutuskan  silang  sengketo/perkara  adat,  guna  untuk  memutuskan silang  sengketo  secara  adil,  arif  dan bijaksana.  Susunan  pengurus  lid  lembaga  adat daerah Bumi  Serentak  Bak  Regam  Kabupaten  Batang  Hari  sampai  ketingkat  kecamatan,  kelurahan dan desa, terdiri dari unsur Ulama, Cerdik pandai dan Tuo Tengganai.
Musyawarah dalam sidang lid ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemerintahan  desa  sekurang-kurangnya  kadus/RT,  adapun  lokasi  musyawarah  ini,  karena belum  adanya balai  adat,  maka tempat  musyawarah disesuaikan  dengan  kesepakatan dari wilayah yang ada perkara, misalnya kadus 2 sepakat musyawarah di tempat kadus 2, maka musyawarah  ditempat  kadus  2,  jika  sepakat  musyawarah  di  tempat  RT  maka  musyawarah ditempat RT, dan jika sudah tidak dapat diselesaikan di wilayah RT masing-masing barulah musyawarah  diangkat  ke  desa.  Tidak  ada  ketentuan  tempat  untuk  musyawarah  untuk menyelesaikan  perkara,  bisa  di  rumah  kadus  atau  kepala  desa,  sesuai  kesepakatan  dari masyarakat/anggota lid.
Tata cara sidang lid sebagai berikut:
1. Sembahan  dakwa  seseorang  atau  kelompok  diajukan  kepada  kepala  desa  sebagai pemangku  adat  atau  ketua  lembaga  adat  dengan  menyerahkan  sirih  pinang  sebagai tanda serah diri.
2. Kepala  desa  sebagai  pemangku  adat  atau  ketua  lembaga  adat  terlebih  dahulu mengupayakan  perdamaian  secara  keluargaan  antara  para  pihak  bersengketo.  Jika tidak berhasil maka dilanjutkan ke hukum.
3. Kepala desa sebagai pemangku adat memanggil ketua lembaga adat untuk melakukan upaya hukum atas silang sengeto tersebut.ketua lembaga adat membentuk lid, minimal 3 orang dan sebanyak-banyaknya 9 ora ng, dengan melibatkan unsur syara’ (imam, bilal, khatib, ulama yang mengerti hukum syara’), orang adat yang mengerti hukum adat dan tokoh  masyarakat  atau  orang  pemerintahan  yang  mengerti  hukum  adat  dan  juga administrasi pemerintahan.
Didasarkan  kepada  hasil  pemeriksaan  perkara  didalam  sidang  peradilan  adat, kemudian  para  lid  mengambil  kesimpulan  dari  pemeriksaan  tersebut,  lalu  menjatuhkan hukuman denda. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur dan adab/kesopanan para lid.
Persyaratan anggota lid adalah:
1. Muslim
2. Baligh
3. Berakal
4. Adil
5. Memiliki pengetahuan undang- undang, hukum syara’, agama da n komunikasi
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Dapat membaca dan menulis
8. Ruponyo nan ditengok, cakapnya nan dianing
9. Tau diagak nan diagih, batas dengan mentaro.
Etika anggota lid adalah:
1. Hendaklah  ia  berdomisili  dan  berumah  ditengah-tengah  negeri  ditempat  yang diketahui orang  dan dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat.
2. Hendaklah ia megnggap sama terhadap orang-orang yang berperkara
3. Jangan  memutuskan  hukum  dalam  keadaan  sedang  marah,  sangat  lapar  dan  haus, sangat  susah  atau  sangat  gembira,  sedang  sakit,  sedang  menahan  buang  air  yang sangat dan mengantuk.
4. Tidak boleh menerima pemberian dari orang-orang-orang yang sedang berperkara, yng ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.
5. Lid tidak boleh menunjukkan cara mendakwa dan membela.
6. Surat-surat  kepada  lid  yang  lain  diluar  wilayahnya,  apabila  surat  itu  berisi  hukum hendaklah dipersaksikan oleh dua orang saksi sehingga keduanya mengetahui isi surat tersebut.
Dari  pemaparan  di  atas,  dapat  diketeahui  bahwasanya  Desa  Lubuk  Ruso  memiliki pedoman dasar yang sangat rinci terkait dengan sanksi dan pembuktian tuduhan zina. Hal ini  yang  menjadi  salah  satu  alasan  kenapa hukum  adat di  Desa  Lubuk  Ruso  masih  eksis sampai sekarang.

## KESIMPULAN
Mekanisme pembuktian tuduhan perselingkuhan menurut hukum adat di desa Lubuk Ruso, tuduhan perselingkuhan menurut hukum adat dibuktikan dengan adanya saksi dan sumpah dalam sidang lid (lid adalah nama lain dalam peradilan adat di Bumi Serentak Bak
Regam  Kabupaten  Batang  Hari,  dalam  memutuskan  silang  sengketo/perkara  adat,  guna untuk  memutuskan  silang  sengketo  secara  adil,  arif  dan  bijaksana).  Hal  ini  tentunya berbeda dengan   pembuktian tuduhan perselingkuhan dalam hukum Islam atau dikenal dengan  istilah qadzaf yakni  menggunakan  tiga  alat  bukti  yaitu  saksi,  pengakuan  dan sumpah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syari ’ at Islam , Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992. Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syari ’ ah , Jakarta: Grafika Offset, 2009.
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Aninudin  dan  Zain  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian Hukum,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2004.
Anshorudin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Baharuddin  Ahmad  dan  Illy  Yanti, Eksistensi  Dan  Implementasi  Hukum  Islam  di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Kualitatf , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008. Hilman Hadikusuma, Hukum Ketatanegaraan Adat , Jakarta: Alumni Bandung, 1981.
Ibnu  Qayim  Al-Jauziyah, Al-Thuruq  al-Khukmiyyah  fi  al-Siyasah  al- Syar’iyyah, alih  bahasa: Adnan Qahar , Hukum Acara Peradilan Islam , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian , Jakarta: Kencana, 2011.
Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam, Hukum Adat dan Perda Adat  Kabupaten Batang Hari , Muara Bulian, 2021.
Lembaga  Adat  Duduk  Tigo  Silo, Materi  Pemekalan  Adat  Lembaga  Adat  Kabupaten  Batang Hari Tungku Tigo Sejerengan Nomor 10 Desa Lubuk Ruso , Batang Hari, 2016. Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Al- Imam Ja’far ash -Shaddiq ard , alih bahasa: Abu Zaenab AB, Fiqh al- Imam Ja’far ash -Shaddiq , Cet. I. Jakarta: Lentera, 2009.
Waluyo, Penelitian Hukum Data Praktek , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.