Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam Vol 4, No 2, September 2019, Hlmn. 16-23

## Kepatuhan dalam siklus pajak pertambahan nilai
Wahyuni Ningsih a,1, *, Novrida Qudsi Lutfillah b,2
a,b Universitas  Wijaya  Putra,  Jl.  Raya  Benowo  1-3,  Surabaya,  Indonesia 60195
1 Wahyuniningsih30@gmail.com *; 2 vridaoayu@gmail.com
* penulis koresponden
10.34202/imanensi.4.2.20019.16-23.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  kepatuhan  wajib  pajak badan dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan SPT masa pajak  pertambahan  nilai  (PPN).  Metode  yang  digunakan  yaitu penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  pada  PT. Duo  Makmur.  Hasil  penelitian  menunjukan  faktur  pajak merupakan  alat  yang  dipakai  oleh  wajib  pajak  badan  dalam mengatur  pembayaran  dan  pelaporan  PPN,  selain  itu  kebijakan perusahaan  mengenai  penetapan  tarif  kurang  bayar  berimbas pada kepatuhan wajib pajak badan.
Kata Kunci: Akuntansi; Perpajakan; Faktur pajak.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  study  tax  obligations  in  the calculation, payment and reporting of tax returns on value added tax  (VAT)  periods.  The  method  used  is  qualitative  research  with case studies at PT. Prosperous Duo. The results of the study show that taxes are levied by corporate taxpayers in VAT payments and reporting,  in  addition  to  the  company's  policy  on  determining underpayment rates when affected by corporate taxpayers.
Keywords: Accounting; Taxation; Tax invoice. .
Artikel masuk: 28 Agustus 2019 Artikel diterima: 19 September 2019

## PENDAHULUAN
Penerimaan  pajak  setiap  tahun  mengalami  peningkatan.  Direktorat Jendral  (Dirjen)  Pajak  merupakan  instansi  pemerintahan  di  bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan reformasi  pajak  yang  mencakup  tarif  pajak,  penghasilan  tidak  kena  pajak, dan  sistem  pemungutan  pajak.  Penerimaan  pajak  terbagi  menjadi  dua golongan,  yaitu  dari  pajak  langsung  contohnya  pajak  penghasilan  (PPh)  dan dari  pajak  tidak  langsung  contohnya  pajak  pertambahan  nilai  (PPN),  bea materai, bea balik nama. Dalam pajak penghasilan tidak semua orang dapat dikenakan  PPh  karena  pajak  penghasilan  hanya  dikenakan  kepada  orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sedangkan pajak pertambahan nilai dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Berdasarkan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN)  2018, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak mencapai 17,64%. Pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan PPh Non-Migas yang mencapai 17,03% serta PPN &  PPnBM  yang  tumbuh  sebesar  14,96%.  Pertumbuhan  PPN  dalam  negeri mengalami perlambatan, yaitu hanya tumbuh 8,94%, lebih rendah dibanding tahun 2017 yang mampu tumbuh 12,97%. Terdapat beberapa penyebab dari perlambatan  tersebut  yaitu  :  (1)  menguatnya  PPN  impor  mengakibatkan jumlah  kredit  pajak  untuk  PPN  dalam  negeri  meningkat  (PPN  impor merupakan  kredit  pajak  PPN  dalam  negeri)  sehingga  pada  akhirnya  setoran PPN dalam negeri melambat; (2) meningkatnya restitusi pajak sebagai dampak jangka  pendek  dari  program  percepatan  restitusi;  dan  (3)  melambatnya penjualan  eceran  pada  triwulan  III  2018.  Sedangkan  menurut  data Kepabeanan  dan  Cukai  menunujukan  hasil  yang  berbeda  dari  data  APBN dimana  penerimaan  pajak  PPN  impor  dan  PPnBM  impor  mengalami pertumbuhan dari tahun lalu masing-masing sebesar 7,25% dan 21,47%. Hal ini mengindikasikan masih ada beberapa wajib pajak yang belum melakukan pemotongan dan penyetoran PPN dengan benar.
Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor. Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  Mangoting  (2018)  menunjukkan  adanya hambatan dalam ber- self assessment dalam kewajiban perpajakannya antara lain:  ketidakadilan  akses  informasi,  ketidakadilan  pertukaran  ekonomi, ketidakadilan  penegakan  hukum,  dan  ketidakadilan  dalam  desain  sistem perpajakan. Hal ini menyebabkan masih ada beberapa wajib pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Penelitian Yuhertiana, dkk (2016) juga menyebutkan  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak meski  sudah  diterapkan  denda  atau  sanksi  perpajakan.  Faktor  tersebut adalah  adanya  motivasi  dalam  pengambilan  keputusan  etikal  perpajakan, diantaranya  keramahan  petugas  pajak  dan  kemudahan  administrasi perpajakan.
Kurangnya  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  menyebabkan  kecurangan dalam  perhitungan,  pembayaran  dan  pelaporan  kewajiban  perpajakan. Mangoting,  dkk  (2017)  menjelaskan  bahwa  faktor  yang  memengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  yaitu  minimnya  dukungan  sosialisasi  dan  edukasi mengenai  ketentuan  undang-undang  perpajakan.  Selain  itu,  alasan melakukan  kecurangan  perpajakan  adalah  ketentuan  undang-undang perpajakan yang kompleks dan ribet serta adanya perilaku negatif dari oknum petugas  pajak  yang  bertentangan  dengan  sistem  pemungutan  pajak self assessment yang  menyebabkan  wajib  pajak  enggan  untuk  membayar  dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan tarif dan ketentuan yang
diatur  dalam  undang-undang  perpajakan.  Hal  serupa  juga  dijelaskan  dalam penelitian  Ratnafuri  dan  Herawati  (2012)  ketidakpahaman  bendaharawan dalam  pemotongan  dan  pemungutan  pajak  serta  kesengajaan  untuk mengurangi  atau  menambahkan  tarif  dalam  pemotongan  dan  pemungutan yang  dilakukan  Bendaharawan  untuk  maksud  dan  tujuan  tertentu  yang menjadi  faktor  dalam  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak.  Namun dengan  adanya  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  dapat berpengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  hal tersebut,  tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  kepatuhan  wajib  pajak badan dalam menghitung, membayar, dan melapor Pajak Pertambahan Nilai.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  besifat  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus  ( case  study ).  Penelitian  ini  memusatkan  diri  secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data  studi  kasus  dapat  diperoleh  dari  semua  pihak  yang  bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2017).  Studi  kasus  memungkinkan  peneliti  mengumpulkan  informasi  yang detail  serta  mencakup  dimensi  sebuah  kasus  tertentu  dalam  rentang  yang luas  oleh  sebab  itu  peneliti  memilih  menggunakan  metode  penelitian  studi kasus.  Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi  fokus  adalah  bagaimana kepatuhan wajib pajak badan dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN). Informan dalam penelitian ini yaitu Siti  yang memegang posisi accounting di PT. Duo Makmur di Sidoarjo. Alasan memilih sebagai informan dalam penelitian ini karena Siti mulai bekerja sejak tahun  2009  mulai  dari  PT.  Duo  Makmur  masih  berbentuk  badan  CV, sehingga pengetahuan Sari yang berpengalaman kurang lebih 10 tahun dalam menghitung, membayar, dan melaporkan SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN) PT. Duo Makmur dapat diandalkan.
Peneliti menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi  tentang  kepatuhan  wajib  pajak  dan  pajak  pertambahan  nilai. Metode  wawancara  dengan  Siti  untuk  memperoleh  data  utama  yang  berupa ucapan,  pikiran  perasaan  dan  tindakan  dari  informan  perusahaan.  Serta metode  dokumentasi  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  data  yang  bersifat dokumenter  yang  terdapat  di  lapangan.  Data  yang  bersifat  dokumenter  itu misalnya:  foto-foto,  arsip-arsip  SPT  masa  PPN,  buku  catatan  penjualan  dan pembelian, dan lain sebagainya. Teknik analisa data yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan reduksi data.  Pada  penelitian  ini  tahap  reduksi  yang  peneliti  lakukan  adalah menyaring hasil wawancara, data audio dan foto dari PT. Duo Makmur yang sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak badan dalam perhitungan,  pembayaran  dan  pelaporan  SPT  masa  pajak  pertambahan  nilai (PPN). Dalam penyajian data, peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk  teks  naratif.  Selanjutnya  hasil  teks  naratif  diringkas  menjadi  uraian interpretative untuk  dapat  menarik  kesimpulan  mengenai  kepatuhan  wajib pajak badan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Faktur Pajak sebagai Kunci Ke(tidak)patuhan
Penyetoran  PPN  di  PT.  Duo  Makmur  memiliki  pola  yang  unik,  hal  ini terlihat  dari  pengisian  faktur  pajak.    Berdasarkan  data  di  lapangan  faktur pajak  PT.  Duo  Makmur  tidak  dibuat  pada  tanggal  yang  sebenarnya.  Tabel  1 dan tabel 2 memiliki keterkaitan dalam pola pembayaran dan pelaporan SPT

## IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam
Vol 4, No 2, Maret 2019, Hlmn. 16-23
Massa PPN. Tabel 2 menunjukan bulan Juni 2018 sampai dengan September 2018  terjadi  pembetulan  SPT  masa  PPN  dan  mengakibatkan  kurang  bayar yang dilunasi pada tahun 2019 seperti yang ditunjukan pada tabel 1. Kurang bayar  tersebut  dikarenakan  adanya  transaksi  pada  bulan  Juni  2018  sampai dengan  September  2018  yang  belum  dibukakan  faktur  pajak  sehingga seluruh  dokumen  penjualan  dibuat  pada  bulan  Februari  2019.  Sesuai kesepakatan  dengan  pelanggan,  PT.  Duo  Makmur  menerbitkan  dokumen penjualan mundur dari tanggal sebenarnya pembuatan dokumen.
Tabel 1. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai tahun 2018 Masa Pajak Nominal Kurang Bayar Penyetoran Nominal Tanggal Juni 16.185.187 15.032.887  16/07/2018 1.152.300  21/02/2019 Juli 25.923.075 25.510.675  23/08/2018 412.400  21/02/2019 Agustus 25.275.465 24.924.465  28/09/2018 351.000  21/02/2019 September 28.971.160 28.964.360  30/10/2018 6.800  21/02/2019 Tabel 2. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2018 Masa Pajak Status Tanggal Pelaporan Juni Normal 26/07/2018 Juni Pembetulan-1 22/02/2019 Juli Normal 23/08/2018 Juli Pembetulan-1 27/09/2018 Juli Pembetulan-2 22/02/2019 Agustus Normal 28/09/2018 Agustus Pembetulan-1 28/11/2018 Agustus Pembetulan-2 22/02/2019 September Normal 30/10/2018 September Pembetulan-1 28/11/2018 September Pembetulan-2 25/01/2019 September Pembetulan-3 22/02/2019
Jika merujuk pada aturan pajak tentang penggunaan nomor seri faktur pajak  dalam  SE-26/PJ/2015  materi  nomor  2  yang  menyebutkan  nomor  seri faktur pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk membuat faktur pajak pada tanggal surat pemberian nomor seri faktur pajak atau  tanggal  sesudahnya  dalam  tahun  yang  sama  dengan  kode  tahun  yang tertera  pada  nomor  seri  faktur  pajak  tersebut.  Maka  PT.  Duo  Makmur  bisa dianggap tidak patuh terhadap ketentuan tersebut.
PT Duo Makmur menggunakan nomor seri faktur pajak sebelum tanggal pemberian  nomor  seri  faktur  pajak.  Atas  faktur  pajak  tersebut mengindikasikan PT. Duo Makmur terlambat membuka faktur pajak sehingga dapat  dikenakan  denda  2%  dari  dasar  pengenaan  pajak.  Selain  itu,  faktur pajak  yang  diterbitkan  oleh  PT.  Duo  Makmur  termasuk  faktur  pajak  cacat sehingga tidak bisa dikreditkan oleh pelanggan.
Tabel 3. Perbandingan stok keluar bagian gudang dan accounting
Bulan Stok Gudang (Pcs) Stok Accounting (Pcs) Selisih (Pcs) Juni 167.396 166.027 1.369 Juli 628.295 627.414 881 Agustus 285.932 285.662 270 September 260.518 260.501 17
Faktor  yang  menyebabkan  keterlambatan  membuka  faktur  pajak  di  PT Duo Makmur yaitu kurangnya komunikasi antara bagian gudang dan bagian accounting,  dimana  ketika  bagian  gudang  melakukan  cross  cek  stok  keluar dengan  bagian  accounting  dan  ditemukan  selisih  stok.  Setelah  dilakukan pemeriksaan,  bagian  accounting  belum  menerbitkan  dokumen  penjualan, tetapi secara stok barang sudah keluar dari gudang (Tabel 3).

## B. Penetapan Kurang Bayar PPN
Dalam  memungut  pajak  keluaran  atas  transaksi  penjualan,  PT.  Duo Makmur menerapkan tarif 10% dari harga jual. Hal ini sesuai dengan undang -  undang  No.  42  tahun  2009  pasal  7  ayat  1  yaitu  tarif  pajak  pertambahan nilai adalah 10% (sepuluh persen). Namun jika PT. Duo Makmur melakukan transaksi penjualan dengan pelanggan yang berada dikawasan berikat, maka pajak pertambahan nilai sebesar 10% tidak dipungut oleh PT. Duo Makmur. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 131/PMK.04/2018 pasal 21 ayat 1 yaitu barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke kawasan berikat dari: (1) Tempat lain  dalam  daerah  pabean;  (2)  Tempat  Penimbunan  Berikat  lainnya;  (3) Kawasan  Bebas;  (4)  Kawasan  ekonomi  khusus;  dan/  atau;  (5)  Kawasan ekonomi  lainnya  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah,  diberikan  pembebasan Cukai dan/ atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.
PT.  Duo  Makmur  termasuk  dalam  kategori  tempat  lain  dalam  daerah pabean  sehingga  tidak  memungut  PPN  10%.  Oleh  karena  itu  PPN  yang dipungut setiap bulan tidak harus 10% dari penjualan per bulan.
Tabel 4. Rincian Penjualan dan PPN yang Dipungut tahun 2018 Bulan Penjualan PPN Terutang PPN Tidak Dipungtt PPN Dipungut Juni 2.897.613.130 289.761.314 - 289.761.314 Juli 3.823.693.583 382.369.358 6.452.075 375.917.283 Agustus 1.632.323.131 163.232.314 1.816.084 161.416.230 September 2.166.830.353 216.683.036 3.521.030 213.162.006 Total 26.053.327.763  2.605.332.757  19.774.098  2.585.558.659
Pada tabel 4 PT. Duo Makmur melakukan penjualan ke kawasan berikat pada  bulan  Juli,  Agustus  dan  September  dengan  total  PPN  yang  tidak dipungut  sebesar  Rp.2.585.558.659.  Meskipun  PPN  tidak  dipungut,  PT.  Duo Makmur  wajib  membuat  faktur  pajak  dengan  kode  070  dan  diberikan keterangan “PPN tidak dipungut sesuai PP tempat penimbunan berikat” serta melaporkan pada SPT masa PPN yang bersangkutan sesuai dengan peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 131/PMK.04/2018 pasal 21 ayat 6.
Menurut  undang  –  undang  nomor  42  tahun  2009  pasal  9  ayat  9  pajak masukan  yang  dapat  dikreditkan,  tetapi  belum  dikreditkan  dengan  pajak keluaran  pada  masa  pajak  yang  sama,  dapat  dikreditkan  pada  masa  pajak

## IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam
Vol 4, No 2, Maret 2019, Hlmn. 16-23
berikutnya  paling  lama  3  (tiga)  bulan  setelah  berakhirnya  masa  pajak  yang bersangkutan  sepanjang  belum  dibebankan  sebagai  biaya  dan  belum dilakukan  pemeriksaan.  Dalam  mengkreditkan  faktur  pajak  masukan,  PT. Duo  Makmur  memprioritaskan  faktur  pajak  masukan  berumur  3  bulan sebelum masa pajak yang bersangkutan. Jika kurang bayar belum mencapai 2%, PT. Duo Makmur mengkreditkan seluruh faktur pajak yang tersisa. Dasar penetapan  tarif  2%  sesuai  kebjakan  perusahaan  seperti  yang  dikatakan  oleh Siti.
“ Direkturnya mau kurang bayarnya 2% dari omzet yang dilapor.”
Jika  faktur  pajak  masukan  sudah  dikreditkan  semua  tetapi  belum mencapai 2%, PT. Duo Makmur melakukan pembelian secara dokumen tetapi barang  tidak  masuk  ke  gudang.  Pembelian  secara  dokumen  tersebut dilakukan  dengan  perusahaan  afiliasi,  dimana  pemasok  merupakan perusahaan lain yang dimiliki oleh salah satu direksi. Hal ini mengakibatkan stok masuk secara pencatatan tidak sama dengan stok masuk gudang seperti pada tabel 5 dimana stok masuk secara pencatatan lebih besar dari pada stok masuk  gudang,  yang  menyebabkan  secara  pencatatan  stok  mengalami penumpukan.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dasar  kurang  bayar  PPN seharusnya bukan 2% dari penjualan yang dilapor melainkan 2,5% ditambah PPN  10%  atas  pendapatan  jasa,  hal  ini  dikarenakan  atas  pendapatan  jasa tidak  ada  unsur  PPN  masukan,  sehingga  PPN  keluaran  atas  jasa  harus ditanggung  oleh  PT.  Duo  Makmur.  Perhitungan  ini  diperoleh  peneliti  dengan menggunakan rumus:
Tabel 5. Perbandingan stok masuk bagian gudang dan accounting Bulan Stok Gudang (Kg) Stok Accounting (Kg) Selisih (Kg) Januari 36.154 38.904 (2.750) Februari 78.592 180.195 (101.603) Maret 41.224 41.224 - April 57.621 224.624 (167.003) (PPN atas laba kotor + PPN atas BOP yang tidak ada unsur PPN) + PPN atas jasa maklon
(2% + 0,5%) = 2,5% + 10% (Pendapatan jasa maklon)
Pada tabel 5 bulan Januari, Februari dan April tahun 2018 stok masuk secara  pencatatan  lebih  besar  daripada  stok  masuk  secara  gudang.  Hal  ini mengindikasikan  faktur  pajak  masukan  yang  diterima  dari  pemasok merupakan faktur pajak fiktif yang seharusnya tidak bisa dikreditkan oleh PT. Duo Makmur. Jika terjadi penelitian oleh fiskus maka PT. Duo Makmur wajib melakukan  pembetulan  atas  pengkreditan  faktur  pajak  masukan  tersebut yang  mengakibatkan  SPT  masa  PPN  yang  bersangkutan  mengalami  kurang bayar.  Kurang  bayar  ini  wajib  dibayar  oleh  PT.  Duo  Makmur  beserta  bunga keterlambatan  sebesar  2%  setiap  bulan  dari  kurang  bayar  sampai  tanggal pelunasan atas SPT masa pembetulan PPN.
Berdasarkan  data  penelitian  PT.  Duo  Makmur,  pembayaran  kurang bayar  SPT  masa  PPN  dilakukan  tepat  sesuai  dengan  aturan  perpajakan. Namun  karena  kesalahan  dalam  pemungutan  faktur  pajak  keluaran, mengakibatkan  PT.  Duo  Makmur  harus  melakukan  pembetulan  SPT  masa PPN  yang  mengakibatkan  kurang  bayar  sebesar  Rp  1.152.300  di  Bulan  Juni 2019 dengan bunga 2% dari sisa kurang bayar yaitu Rp161.322.
Pada tahun 2019 terjadi perubahan kepemimpinan dimana pihak direksi menginginkan  mulai  tahun  2019  PT.  Duo  Makmur  wajib  memprhitungkan, membayarkan  dan  melaporkan  SPT  masa  PPN  sesuai  dengan  aturan  pajak yang  berlaku.  Dimana  setiap  pengajuan  kurang  bayar  SPT  masa  PPN,  Siti sebagai accounting wajib membuat perincian kurang bayar yang wajib disetor oleh  PT.  Duo  Makmur.  Jadi  mulai  tahun  2019  PT.  Duo  Makmur  tidak menerapkan sistem kurang bayar 2% dari penjualan melainkan dengan cara mempertimbangkan  aspek  harga  pokok  penjualan  serta  pendapatan  yang tidak  terkandung  unsur  PPN  masukan.  Untuk  mengurangi  resiko penumpukan  stok  secara  pencatatan,  pihak  direksi  memerintahkan  untuk menjual  stok  yang  tidak  sesuai  dengan  stok  gudang  dengan  menganggung PPN  sebesar  10%.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menyesuaikan  stok  secara pencatatan dengan stok secara gudang.

## SIMPULAN
PT.  Duo  Makmur  berupaya  menerapkan  sistem  perhitungan, pembayaran dan pelaporan SPT masa pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kurangnya informasi yang diperoleh PT. Duo  Makmur  menyebabkan  perusahaan  tidak  patuh  terhadap  beberapa ketentuan  perpajakan.  Namun  pada  tahun  2019  terjadi  perubahan  susunan direksi yang mengakibatkan berubahnya kebijakan dalam perusahaan. Pihak direksi  menerapkan  pada  tahun  2019  seluruh  aturan  wajib  mematuhi  dan mengikuti  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  Untuk  stok  yang  mengalami penumpukan  akibat  transaksi  sebelum  tahun  2019,  direksi  membuat kebijakan untuk menjual stok tersebut dan menanggung PPN sepenuhya.

## REFERENSI
Fasmi,  Lasnofa  dan  Fauzan  Misra.  2014.  Modernisasi  sistem  administrasi perpajakan  dan  tingkat  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma . Vol. 5, No. 1, Hal. 76-87. Hestanto  (2018,  Juni). Kepatuhan  Wajib  Pajak .  Dikutip  7  April  2019  dari Hestanto web: https://www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak.
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia  (2018,  Desember). Kinerja  dan Fakta . Dikutip 7 April 2019 dari APBN Kita: https://www.kemenkeu.go.id/  media/11284/apbn-kita-edisi-desember- 2018.
Mangkoesoebroto, Guritno. 2012. Ekonomi Publik . BPFE : Yogyakarta. Mangoting,  Yenni.  2018.  Quo  vadis  kepatuhan  pajak?. Jurnal  Akuntansi Multiparadigma . Vol. 9, No. 3, Hal. 451-470. Mangoting,  Yenni,  Eko  Ganis  Sukoharsono,  dan  Nurkholis.  2017.  Menguak dimensi kecurangan pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma . Vol. 8, No. 2, Hal. 274-290.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru . Andi Offset : Yogyakarta. Nawawi,  Hadari.  2017. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial .  Gadjah  Mada  : Yogyakarta
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  74/PMK.03/2012 Tentang  tata  cara  penetapan  dan  pencabutan  penetapan  wajib  pajak dengan  kriteria  tertentu  dalam  rangka  pengembalian  pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  131/PMK.04/2018 Tentang kawasan berikat.
Ratnafuri,  Kiki  dan  Nurul  Herawati.  2012.  Malpraktek  pemotongan  dan pemungutan  pajak  oleh  bendaharawan  pemerintah. Jurnal  Akuntansi Multiparadigma . Vol. 3, No. 3, Hal. 471-492.
Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus . Salemba Empat : Jakarta Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  Nomor  SE-26/PJ/2015  tahun  2015  tentang penegasan  penggunaan  nomor  seri  faktur  pajak  dan  tata  cara pembuatan faktur pajak.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2009  tentang  pajak pertambahan  nilai  barang  dan  jasa  dan  pajak  penjualan  atas  barang mewah (PPN & PPnBM).
Yuhertiana,  Indrawati,  Rina  Moestika  Setyaningrum,  Sri  Hastuti,  dan  Siti Sundari.  2016.  Etika,  organisasi,  dan  kepatuhan  wajib  pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma . Vol. 7, No. 1, Hal. 131-141.