## UPAYA HUKUM MASYARAKAT ADAT PETAPAHAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

## Nabella Puspa Rani
Email: nabellapusparani@unilak.ac.id
Dedy Felandry
Email: felandry_dedy@yahoo.com Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini  adalah untuk  mendeskripsikan secara  analisis terhadap upaya  yang dilakukan oleh masyarakat  adat  Petapahan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  hukum  sosiologis,  yaitu penelitian  yang  membahas  tentang berlakunya  hukum.  Pendekatan  ini  berdasarkan  pendekatan  hukum  adat,  dengan kajian terhadap nilai-nilai  kearifan lokal pada masyarakat  hukum  adat  Petapahan Kabupaten  Kampar  Provinsi  Riau.  Perkembangan  arus  globalisasi  tentunya memberikan  dampak  terhadap  keberadaan  lingkungan,  tidak  terkecuali lingkungan  masyarakat  adat  Petapahan.  Semakin  banyak  persoalan  pencemaran dan pengrusakan lingkungan  yang berimbas pada kehidupan manusia itu sendiri.
Upaya hukum masyarakat adat Petapahan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan dirasakan memberikan dampak positif hingga saat ini bagi masyarakat adat Petapahan dalam menjaga, mengelola dan melindungi lingkungan.

## Kata Kunci: Hukum Adat, Lingkungan, Kearifan Lokal

## Abstract
The purpose of this study was to describe the analysis of the efforts made by the indigenous  people  Petapahan  for  the  management  and  protection  of  the environment. The approach used in this study is a sociological approach, namely studies that discuss the enactment of the law. This approach is based on common law approach, the study of local wisdom values on indigenous and tribal peoples Petapahan  Kampar  district  in  Riau  province.  The  development  of  globalization certainly has an impact on the existence of the environment, not least environment of  Petapahan  indigenous  people.  The  more  the  problems  of  pollution  and destruction  in  environmental  which  impact  human  life  itself.  Petapahan indigenous  legal  remedy  against  perceived  environmental  management  and protection have a positive impact to this day for indigenous peoples Petapahan in maintaining, managing and protecting the environment.
Keywords: Customary Law, Environment, Local Wisdom

## A. Latar Belakang Masalah
Persoalan  lingkungan  menjadi perhatian  penting  oleh  dunia  dalam era  globalisasi.  Tantangan  terhadap persoalan  ini  tidak  hanya  terdapat pada proses perlindungan
lingkungan,  tetapi  juga  terdapat dalam proses memperbaiki lingkungan yang sudah tercemar atau bahkan  yang  sudah  rusak  oleh  ulah manusia  itu  sendiri.  Pada  dasarnya antara  keberadaan  manusia  dan
lingkungan,  tidak  dapat  dipisahkan. Secara  kodrati  manusia  dan  alam lingkungannya  memiliki  hubungan mutualisme,  manusia hidup, tumbuh dan berkembang atas bantuan
lingkungan sekitarnya, dan lingkungan hidup, tumbuh dan
berkembang  atas  bantuan  manusia sekitarnya.
Intergenerational
Equity berangkat  dari  suatu  gagasan  bahwa generasi sekarang menguasai sumber daya  alam  yang ada di  bumi sebagai titipan  ( in  trust )  untuk  dipergunakan generasi  yang  akan  datang.  Setiap generasi merupakan penjaga ( trustee/custodian )  dari  planet  bumi ini  untuk  kemanfaatan  generasi berikutnya,  dan  sekaligus  sebagai penerima  manfaat  ( beneficiaries ) dari  generasi  sebelumnya.  Keadaan demikian  menuntut  tanggung  jawab dari generasi sekarang untuk memelihara  peninggalan  (warisan) seperti halnya kita menikmati berbagai  hak  untuk  menggunakan warisan  bumi  ini  dari  generasi sebelumnya. 1
1 Mas  Achmad  Santoso,  2001, Good Governance  Hukum  Lingkungan ,  Penerbit
ICEL ( Indonedian Center For
Environmental Law ), Jakarta, hlm. 12-13.
Amanah  terhadap  penjagaan lingkungan  ini  sudah  ditanamkan sejak  dini  oleh  nenek  moyang. Tradisi  menjaga,  mengelola  dan melindungi lingkungan sudah menjadi  bagian  dari  adat  istiadat yang tidak terpisahkan dari masyarakat  adat.  Pada  dasarnya masyarakat adat dan hutan
(lingkungan) adat tidak dapat terpisahkan.  Kehidupan  masyarakat adat  sangat  bergantung  pada  hasil lingkungan sekitarnya.
Keberadaan  hukum  adat  di Indonesia tidak terlepas dari pengakuan  keberadaan  komunitas masyarakat  adat  yang  dituangkan secara  tertulis  di  dalam  konstitusi. Pasal 18B ayat (2)  yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.” Sepanjang  adat  istiadat
masih  dijaga  dan  diwarisi  turun temurun antargenerasi, maka
terhadap hukum adat tersebut
senantiasa  terjaga  eksistensi  dan
pengakuannya  sebagai  salah  satu sumber hukum positif di Indonesia.
Masyarakat adat memiliki andil
yang besar dalam menjaga, mengelola dan melindungi lingkungan  adat.  Cara  atau  tradisi yang  digunakan  dalam  menjaga lingkungan adat sesuai dengan kebiasaan  masing-masing.  Contoh- nya pada masyarakat Petapahan yang berada di Kabupaten Kampar Provinsi  Riau,  yang  menjaga  hutan adat  Imbo  Putui  dengan  menerapkan beberapa  sanksi  adat  bagi  setiap pelanggar  aturan  adat.  Masyarakat Petapahan  membuat  aturan  khusus dalam  mengelola  dan  melindungi lingkungan  sekitarnya.  Bagi  mereka lingkungan  sangat  berarti  dalam kelangsungan  hidupnya,  sehingga mereka  sangat  menghargai  dan menjaga keberadaan lingkungan.
Masyarakat  Petapahan  berada di Desa Petapahan Kecamatan Tapung  Kabupaten  Kampar  Provinsi Riau.  Desa  Petapahan  terletak  di pinggir  sungai  Tapung  kiri  dan dikelilingi  oleh  sungai  kecil  yaitu Sungai  Petapahan.  Desa  Petapahan ini  berada  dipertengahan  sepanjang aliran  sungai  Tapung  kiri  yang bermuara  di  sungai  Jantan  (sungai
siak).  Sungai  Jantan  ini  menurut orang  Tapung  dahulunya  bernama sungai Tapung, sesuai dengan sungai-sungai yang berdekatan dengannya,  yaitu  di  sebelah  Utara ada  sungai  Rokan  Kiri  dan  Rokan Kanan  yang  bertemu  dan  dari  situ sampai ke muaranya bernama sungai Rokan,  dan  di  sebelah  Selatan  ada sungai  Kampar  Kanan  dan  Kampar Kiri dan bertemu di muara Sako dan dari muara Sako sampai ke muaranya bernama sungai Kampar. 2
Masyarakat  adat  Petapahan juga masih menjaga ritual-ritual adat yang diwarisi oleh nenek moyangnya.  Hal  ini  dilakukan  untuk menjaga tradisi dan hubungan kebathinan antara manusia khususnya masyarakat adat
Petapahan  dengan  lingkungannya. Mereka  menyadari  dan  meyakini bahwa  pada  dasarnya  ada  ikatan bathin antara manusia dengan lingkungannya. Berdasarkan hal inilah  mereka  membuat  kesepakatan agar  tetap  bersama-sama  menjaga dan melestarikan lingkungan.
Sehingga apabila terjadi pelanggaran ataupun kelalaian terhadap
2 Hasyim  Arsyad,  1986, Sejarah  Bekas Kerajaan Petapahan , Pekanbaru, hlm. 5.
kesepakatan ini, maka tentu akan ada sanksi yang dikenakan.
Perkembangan  arus  globalisasi tentunya memberikan dampak terhadap keberadaan lingkungan, tidak terkecuali lingkungan masyarakat adat Petapahan. Semakin banyak  persoalan  pencemaran  dan pengrusakan lingkungan yang
berimbas  pada  kehidupan  manusia itu  sendiri.  Penerapan  sanksi  adat dirasakan memberikan dampak positif hingga saat ini bagi masyarakat  adat  Petapahan  dalam menjaga,  mengelola  dan  melindungi lingkungan.  Buktinya  adalah  dengan masih  terjaganya  hutan  Imbo  Puti  di kawasan lingkungan masyarakat adat
Petapahan. Berdasarkan latar
belakang  inilah  peneliti  mengkaji tentang penerapan sanksi adat masyarakat Petapahan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang
digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  hukum  sosiologis, yaitu
penelitian  yang  membahas  tentang
berlakunya hukum, pengaruh berlakunya  hukum  positif  terhadap
kehidupan masyarakat, dan pengaruh faktor-faktor  non  hukum  terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum  positif.    Selain itu,  penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian  yang  membahas  tentang korelasi  hukum  dengan  masyakarat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas  berlakunya  hukum  dalam masyarakat dan
dapat mengidentifikasi  hukum  yang  tidak tertulis  yang  berlaku  di  dalam masyarakat.
Pendekatan  ini  berdasarkan pendekatan  hukum  adat,  dengan kajian  terhadap  nilai-nilai  kearifan lokal  pada  masyarakat  hukum  adat Petapahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.  Pendekatan penelitian ini  membahas  tentang  upaya  hukum masyarakat  adat  Petapahan  terhadap pengelolaan dan perlindungan
lingkungan.  Hukum  tidak  dilihat sebagai institusi yang steril, melainkan senantiasa diuji
kehadirannya  dan  karya-karyanya dari hasil dan akibat yang ditimbulkannya  dalam  kehidupan masyarakat luas.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Persoalan lingkungan di
Indonesia  masih  menjadi  pekerjaan rumah yang membutuhkan pe- nyelesaian.  Persoalan  ini  menjadi sangat  krusial  karena  menyangkut kualitas  kehidupan  manusia,  hewan dan  tumbuh-tumbuhan  di  masa  yang akan datang. Keberadaan masyarakat adat  di  Indonesia  menjadi  salah  satu keuntungan bagi negara dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan.  Beragamnya  komunitas adat berdampak pada pola pengelolaan  dan  perlindungan  yang berbeda  terhadap  lingkungan  hidup. Tentunya pola atau model penjagaan itu  berasal  secara  turun  temurun,  di jaga dan dilestarikan oleh anak cucu, dipengaruhi  oleh  adat  istiadat  serta dipengaruhi oleh faktor geografis.
Secara yuridis pengakuan
terhadap keberadaan masyarakat mengikat  juga  pada  hak-hak  adat yang  melekat  pada  dirinya  dan lingkungannya.  Hal  ini  menandakan bahwa  eksistensi  masyarakat  hukum adat  di  Indonesia adalah legal  secara hukum. Hak-hak adat tersebut merupakan hak-hak tradisional, termasuk  hak-hak  masyarakat  atas
sumber  daya  alam  di  wilayah adatnya.  Hak-hak  tradisional  ini dikenal dengan istilah kearifan lokal.
Menurut  terminologi  budaya, kearifan lokal dapat diinterpretasikan sebagai  pengetahuan  lokal  yang berasal dari budaya masyarakat  yang memiliki sifat unik yang mempunyai hubungan dengan alam dalam sejarah yang  panjang,  beradaptasi  dengan sistem  ekologi  setempat,  bersifat dinamis  dan  selalu  terbuka  dengan tambahan  pengetahuan  baru.  Secara lebih  spesifik,  kearifan  lokal  dapat diartikan  sebagai  suatu  pengetahuan lokal,  yang  unik  dan  berasal  dari budaya  atau  masyarakat  setempat, yang dapat dijadikan dasar pengambilan  keputusan  pada  tingkat lokal dalam bidang pertanian,
kesehatan, penyediaan makanan,
pendidikan, pengelolaan sumber daya  alam  dan  beragam  kegiatan lainnya di dalam komunitas- komunitas.  Kemampuan  memaknai kearifan lokal oleh individu, masyarakat  dan  pemerintah  yang diwujudkan  dalam  berpikir,  gaya hidup dan kebijakan secara berkesinambungan  dalam  mengelola sumber  daya  alam  dan  lingkungan dapat diharapkan untuk
menghasilkan  peningkatan  berke- hidupan  yang  berkualitas  dalam masyarakat dan Negara. 3
Peran  masyarakat  adat  dalam pengelolaan lingkungan hidup sekitarnya  tidak  terlepas  dari  adat yang  tumbuh  dan  berkembang  serta yang diwarisi oleh nenek
moyangnya.  Komunitas  masyarakat adat  menyimpan  keterampilan  yang umum  dikenal  dengan  kearifan tradisional,
yang apabila dikembangkan  akan  memberikan sumbangsih  terhadap  pengelolaan dan  pelestarian  lingkungan.  Sifat masyarakat  adat  adalah  kosmis- magis, akan tetapi dalam hal
penjagaan dan pengelolaan lingkungan bias saja bergeser ke sifat
yang lebih religius. Hal ini dikarenakan  mereka  hidup,  tumbuh dan  berkembang  dengan  bergantung pada keadaan alam sekitarnya, sehingga  mereka  sangat  bijaksana dan bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Berkaitan  dengan  peran  dalam pengelolaan lingkungan hidup,
3 Maman  Djumantri,  2005, Ruang  Untuk Masyarakat  Lokal  Tradisional  (Masyarakat Adat)  yang  Semakin  Terpinggirkan ,  Jakarta, hlm. 7.
masyarakat  mempunyai  hak  atas informasi  lingkungan  hidup.  Hal  ini disebabkan sebagai konsekuensi logis  dari  hak  berperan  dalam pengelolaan  lingkungan  hidup  yang berlandaskan  pada  asas  keterbukaan. Dengan  adanya  hak  atas  informasi lingkungan  hidup,  maka  diharapkan akan meningkatkan nilai dan efektivitas  peran  serta  masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 4
Pengakuan  terhadap  masya- rakat  adat  perlu  diberi  kesempatan untuk  mengembangkan  eksistensi dan  kulturnya.  Pengakuan  terhadap eksistensi  masyarakat  hukum  adat kiranya  juga  meliputi  selain  atas sumber-sumber  daya  alam  yang menjadi lebensraum nya, yaitu sumber-sumber kehidupan baik secara  simbolis  maupun  realis,  akan tetapi termasuk di dalamnya pengakuan terhadap struktur organisasi pemerintahan adat setempat,  mekanisme  kerja,  dan peraturan-peraturan  serta  berbagai hak  dan  kewajiban  yang  terkandung di dalam sistem kelembagaan
4 Mella  Ismelina  Farma  Rahayu,  “Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat  Adat dalam Pengelolaan  Lingkungan  Hidup”, Jurnal Ethos , Vol. I, No. 1, Januari-Juni 2003, hlm.
5.
masyarakat  setempat,  karena  tanpa pengakuan  itu  maka  pengakuan terhadap  hak-hak  masyarakat  hukum adat  hanya  akan  menjadi  retorika politik belaka. 5
Adanya pengakuan, peng- hormatan terhadap masyarakat
hukum  adat  beserta  hak-hak  yang melekat  padanya,  maka  terhadap pengelolaan, perlindungan dan
pelestarian  lingkungan  hidup  dapat diwujudkan  untuk  mencapai  tujuan kesejahteraan. Menurut Nurjaya, dalam  rangka  mewujudkan  tata pengaturan  pengelolaan  lingkungan
hidup  yang  baik  ( good  environment governance ) serta mengakhiri praktik-praktik  pengelolaan  sumber daya alam yang bercorak eksploitasi, sentralistik,  sektoral,  dan  represif, maka pemerintah dalam pem- bentukan  undang-undang  sumber daya  alam  perlu  memperhatikan prinsip-prinsip berikut: 6 1. Mengatur mekanisme koordinasi  dan  keterpaduan
5 Jenny.  K.  Matuankotta ,  “ Eksistensi
Masyarakat Hukum Adat dalam Mempertahankan  Sumber  Daya  Alam”,
Jurnal  Konstitusi ,  Vol.  2,  No.  1,  Juni  2010, hlm. 11.
6 Nurjaya  I  Nyoman,  2008, Pengelolaan Sumber  Daya  Alam  dalam  Perspektif Antropologi Hukum , Prestasi Pustaka Publiser, Jakarta, hlm. 15.
antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam;
2. Menggunakan paradigma
pengelolaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat ( community- based resource management );
3. Menyediakan ruang bagi transparansi  dan  transparansi publik  yang  sejati  ( genuine public  participation )  sebagai wujud demokratis dalam pengelolaan sumber daya
alam; 4. Memberi ruang bagi
pengakuan  dan  perlindungan hak  asasi  manusia  (HAM), terutama  akses  dan  hak-hak masyarakat  adat/lokal  atas penguasaan  dan  pemanfaatan sumber daya alam;
5. Menyerahkan wewenang pengelolaan sumber daya alam kepada daerah berdasarkan  prinsip  desen- tralisasi ( decentralization
principle ); dan
6. Mengatur  mekanisme  penga- wasan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya
alam  kepada  publik  ( public accountability ).
Dimensi  lain  dari  hubungan masyarakat  adat  dan  lingkungan adalah  adanya  kenyataan  dimana sebagian  masyarakat  adat  juga  ikut bekerja  bersama  pihak-pihak  yang mengembangkan kegiatan yang merusak  lingkungan,  dan  di  sisi  lain hukum adat mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan, khususnya lingkungan adat.
Sumardjono
memberikan pengertian  secara  umum  bahwa  hak ulayat  utamanya  berkenan  dengan hubungan  hukum  antara  masyarakat hukum  adat  dengan  tanah  dalam lingkungan  wilayahnya.  Hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban.  Dalam  artian  “tanah dalam  lingkungan  wilayahnya”  yang
mencakup luas kewenangan
masyarakat  hukum  adat  berkenaan dengan tanah, termasuk segala isinya, yaitu perairan, tumbuh- tumbuhan dan binatang dalam wilayah yang menjadi sumber kehidupan dan
mata
pencahariannya. 7
7 Sumardjono, Tanah  dalam  Perspektif  hak Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya ,  Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 34.
Masyarakat  adat  merupakan kesatuan  manusia yang  teratur, menetap  di  suatu  daerah  tertentu, mempunyai  penguasa-penguasa,  dan mempunyai kekayaan yang berwujud maupun  tidak  berwujud.  Bushar Muhammad  memberikan  pengertian masyarakat hukum adat, yakni masyarakat  hukum  yang  anggota- anggotanya  merasa  terikat  dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan,  bahwa  mereka  semua berasal  dari  satu  keturunan  yang sama ataupun berasal  dari satu  tanah tempat bermukim yang sama. 8
Hazairin memberikan pengertian  masyarakat  hukum  adat, yakni kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan  penguasa,  dan  kesatuan lingkungan  hidup    berdasarkan  hak bersama  atas  tanah  dan  air  bagi semua  anggotanya.  Sementara  itu, Saragih  menyebutnya  dengan  istilah persekutuan hukum, yakni sekelompok orang-orang yang terikat
8 Hengki Firmanda, “Hukum Adat Masyarakat  Petapahan  dalam  Pengelolaan Lingkungan sebagai Upaya Pemenuhan Hak
Masyarakat  Adat”, Fikri:  Jurnal  Kajian Agama,  Sosial  dan  Budaya ,  Vol.  2,  No.  1, Juni 2017.
sebagai  satu  kesatuan  dalam  suatu susunan  yang  teratur  yang  bersifat abadi,  dan  memiliki  pimpinan  serta kekayaan  baik  berwujud  maupun tidak  berwujud  dan  mendiami  atau hidup di atas suatu wilayah tertentu.
Terkait  dengan  istilah,  Jimly Asshiddiqie menyebutkan harus dibedakan dengan jelas antara kesatuan  masyarakat  hukum  adat dengan  masyarakat  hukum  adat  itu sendiri. Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dalam
lingkungan pergaulan bersama
sebagai community atau society , sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat  organik,  yang  tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling
mengikatkan  diri  untuk  kepentingan mencapai  tujuan  bersama.  Dengan perkataan  lain,  kesatuan  masyarakat hukum  adat  itu  haruslah  dibedakan dari  masyarakat  hukum  adatnya sendiri  sebagai  isi  dari  kesatuan organisasinya itu. 9
Masyarakat adat mengenal hak-hak atas tanah yang meliputi hak persekutuan
yang oleh van 9 Jimly  Asshiddiqie,  2012, Hukum  Acara Mahkamah Konstitusi , Sinar Grafika, Bandung, hlm. 52.
Vollenhoven
disebutnya
beschikkingsrecht ,  hak  keuntungan jabatan,  hak  menarik  hasil,  hak pakai, hak gadai, dan hak sewa. Hak persekutuan  atas  tanah  merupakan hak ulayat yang membolehkan kepada  persekutuan  dan  anggota- anggotanya untuk menarik keuntungan  dari  tanah  dan  segala yang tumbuh dan hidup di atas tanah itu (mengolah, mendirikan bangunan, menggembala ternak, mengum- pulkan  bahan  makanan,  berburu  dan memancing).  Hak  untuk  menarik keuntungan  dari  tanah  persekutuan hanyalah sekedar dipergunakan untuk  memenuhi  keperluan  hidup diri  dari  keluarga  (tidak  boleh dikomersilkan). Apabila hak persekutuan  itu  diolah  atau  digarap maka  timbul  hubungan  yang  tetap antara  anggota  persekutuan  yang menggarap dengan tanah tersebut. 10
Sistem kekerabatan masyarakat adat  Petapahan  berdasarkan  garis keturunan  Ibu  (Matrilinier),  yang merupakan  sistem  kekerabatan  yang anggota-anggotanya  menarik  garis keturunan  hanya  dari  pihak  ibu  saja.
10 Lastuti  Abu  Bakar,  “Revitalisasi  Hukum Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  dalam Membangun  Sistem  Hukum  Indonesia” , Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Vol.  13,  No.  2, Mei 2013.
Menurut  Sirajuddin,  Tokoh  Adat Masyarakat Petapahan mereka mengatakan  bahwa  masyarakat  adat Petapahan mempercayai bahwa asalnya keturunan hanya dari 1 (satu) orang  ibu  saja.  Hal  inilah  yang mempengaruhi  budaya  dan  adat istiadat masyarakat Desa Petapahan.
Desa  Petapahan  terdiri  dari berbagai suku yang memiliki
tingkatan penghormatan yang berbeda.  Perbedaan  tingkatan  ini didasari  dari  asal  mula  nenek moyang yang terlebih dahulu ada dan berkembang  di  lingkungan  Desa Petapahan.  Menurut  Tokoh  Adat,
Sirajuddin menuturkan
bahwa tingkatan tersebut terdiri dari:
1. Indomo: Datuk Maharajo Indo  atau  Datuk  Majo  Indo berasal  dari  Suku  Domo,
merupakan  suku  tertua  dan terbesar di Desa Petapahan;
2. Pilihyang:  Datuk  Suri  Diraja atau Datuk Suro Dirajo berasal  dari  Suku  Piliang, merupakan  suku  di  tingkat kedua;
3. Kampai: Datuk Tenaro, berasal dari Suku Kampar;
4. Peranakan: Datuk Setia Pahlawan atau Datuk Sotio;
5. Malayu:  Datuk  Majo  Sinaro; dan
6. Putopang:  Datuk  Puto,  yang sudah lenyap di Desa Petapahan.
Suku  Domo  merupakan  suku asli  masyarakat  Desa  Petapahan  dan merupakan suku terbesar dan disegani. Sehingga adat istiadat Suku Domo  lebih  mendominasi  dalam setiap  persoalan  kehidupan  terlebih pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Menurut Tokoh Masyarakat  Desa  Petapahan,  Akmal mengatakan  struktur  suku  domo terdiri dari:
1. Si  Ompu  (Si  Ompunyo) pemilik adat/ulayat, yang dipilih  dari  perempuan  tertua pada  suku  Domo,  mengacu kepada  penghormatan  pada garis  keturunan  Ibu  dan keturunan  Rasulullah  yang notabene hanya memiliki anak perempuan;
2. Pucuk  Adat  yang  merupakan orang suku domo yang dinobatkan dari anak
ponakan; dan
3. Ninik  Mamak,  terdiri  dari mamak  empat  suku  lain selain  suku  domo.  Suku
Domo memiliki peranan terpenting dalam berbagai hal yang terjadi di Desa Petapahan, termasuk persoalan  lingkungan.  Desa Petapahan  merupakan  salah satu Desa yang masih banyak memiliki  kawasan  hutan  adat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Sirajuddin menambahkan bahwa dalam lingkungan hukum adat masyarakat  Petapahan,  memiliki  hak untuk  mengatur  penggunaan  tanah
adat terhadap masing-masing anggota  masyarakat  dari  berbagai suku  yang  masih  ada  di  Petapahan, hanya  saja  puncak  kesepakatan  atau keputusan
tertinggi hanya dikeluarkan  oleh  suku  Domo,  yang merupakan suku asli. Masing-masing suku  memiliki  hak  menguasai  tanah melalui  fungsi  untuk  mengatur  dan mengurus.  Suku  tersebut  memiliki kewenangan sebagai pengatur,
perencana, pengelola sekaligus sebagai pengawas pengelolaan,
penggunaan, perencanaan dan
pemanfaatan  lingkungan  sekitarnya sesuai  dengan  batasan  yang  sudah ditetapkan pada wilayah adatnya.
Amir Hamzah yang merupakan masyarakat  desa  Petapahan  yang bersuku  Domo  mengatakan  bahwa upaya yang dilakukan oleh masyarakat  adat  Desa  Petapahan terhadap pengelolaan
dan perlindungan lingkungan adalah setiap  warga  asli  tempatan  bersama- sama menjaga dan memantau kegiatan  yang  terjadi  di  dalam lingkungan  adat  tersebut.  Baik  siang maupun  malam,  masyarakat  adat Petapahan rutin melakukan pengawasan  di  beberapa  kawasan lingkungan adat. Selain
melaksanakan  program  siskamling, mereka juga sering melakukan aktifitas menyisir sungai Tapung dari hulu  ke  hilir,  meskipun  ini  sering juga  dilakukan  sembari  menangkap ikan  di  malam  hari  dan  dilakukan ketika cuaca sedang bagus.
Sungai Tapung merupakan sumber  penghidupan  utama  yang membantu  kelangsungan  kehidupan di  Desa  Petapahan.  Selain  sebagai akses perjalanan keluar daerah (sebelum dibuatnya akses darat) juga merupakan  tempat  mandi,  mencuci pakaian dan perabotan rumah tangga, serta sumber pencarian bagi nelayan.
Kehidupan masyarakat Desa
Petapahan  dulu  di  dominasi  dengan bertani,  nelayan  dan  berdagang, sehingga  sungai  Tapung  merupakan satu-satunya akses perdagangan pada saat itu di Desa Petapahan.
Pengelolaan  dan  perlindungan yang dilakukan menurut Tokoh Adat Muhammad  Nur,  adalah  penguatan fungsi  adat  atau  lembaga  adat  yang saat  ini  sudah  termaktub  dalam Peraturan  Daerah.  Meskipun  dari dulu  hingga  saat  ini  pengakuan terhadap  keberadaan  Tokoh  Adat tidak  akan  pernah  hilang  sepanjang adat  itu  terjaga  dan  di  jaga,  hanya saja  dengan  adanya  pengakuan  dari hukum  pemerintah,  tentu  posisi Tokoh  Adat  dan  Lembaga  Adat menjadi sangat penting dalam pemerintahan di Kabupaten Kampar.
Selain  itu  juga,  masyarakat adat  Petapahan  rutin  melakukan pemetaan  hutan  dan  tanah  adat (ulayat),  guna  megetahui  batas-batas wilayah adat  dan menjaga agar tidak ada yang mengambil atau merugikan
masyarakat Desa
Petapahan, terutama dari perusahaan-perusahaan yang  tidak  bertanggungjawab.  Hal ini  juga  membutuhkan  kerjasama dengan  pihak  pemerintah  baik  di tingkat  Desa  maupun  Kecamatan.
Harus  dapat  berperan  aktif  dan bersinergis dalam menjaga lingkungan  di  Desa  Petapahan, terutama  kawasan  hutan  larangan atau Imbo Putuih.
Masyarakat  adat  memiliki  pola yang  sama  dalam  menyelesaikan konflik di masyarakat, yakni mengontrol kehidupan dalam masyarakat  dan  menjatuhkan  sanksi jika  dilanggar  sehingga  pemulihan menjadi sangat
efektif. 11
Pengawasan  terhadap  pengelolaan dan  perlindungan  lingkungan  adat masyarakat  Petapahan  juga  dapat dilakukan  oleh  Dubalang  masing- masing  suku  terhadap  tanah  ulayat ninik  mamak  suku  masing-masing, dan  tentunya  pengawasan  yang paling  penting  adalah  keterlibatan masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat diberikan wewenang untuk  mengelola  lingkungan  baik hutan maupun sungai dengan ketentuan  yang  sudah  disepakati bersama masing-masing suku.
Masyarakat  adat  Petapahan menyadari  bahwa  kehidupan  mereka sangat  bergantung  pada  lingkungan
11 Desi  Tamara  Sari,  “Pendekatan  Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat  pada  Daerah  Otonomi”, Jurnal Kriminologi  Indonesia ,  Vol.  2,  No.  1, Januari 2002.
dan  alam  sekitar,  sehingga  mereka secara sadar menyadari bahwa lingkungan  ini  harus  di  jaga  dan  di kelola  dengan  baik.  Pengelolaan tersebut  dapat  dilakukan  baik  pada kawasan  perairan,  yakni  sungai Tapung  maupun  kawasan  daratan,
yakni hutan.

## D. Kesimpulan
Eksistensi keberadaan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak- hak  yang  melekat  terhadapnya, termasuk  hak-hak  atas  sumber  daya alam adalah suatu realitas yang tidak dapat  diabaikan.  Masyarakat  hukum adat,  termasuk  masyarakat  hukum adat  Petapahan  memiliki  kearifan tradisional  atau  tradisi  yang  khas dalam pengelolaan, perlindungan dan pelestarian  lingkungannya.  Tradisi ini  memiliki  keuntungan  tersendiri bagi  kelangsungan hidup  masyarakat adat  Petapahan,  yakni  didominasi dengan  nelayan,  pedagang,  dan petani.  Kebebasan  pengelolaan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  hukum adat  Petapahan  berdampak  pada kesejahteraan  masyarakat  setempat, tentunya kebebasan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai  luhur dan  peraturan  perundang-undangan
yang berlaku di
Indonesia.
Pemerintah  juga  memiliki  peranan penting sebagai
fasilitator, koordinator,  dan  pembuat  kebijakan untuk tetap menjaga eksistensi masyarakat adat beserta hak-haknya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Arsyad,  Hasyim,  1986, Sejarah Bekas  Kerajaan  Petapahan ,
Pekanbaru.
Asshiddiqie,  Jimly,  2012, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ,  Sinar  Grafika,
Bandung.
Djumantri,  Maman,  2005, Ruang Untuk  Masyarakat  Lokal Tradisional (Masyarakat Adat) yang Semakin Terpinggirkan , Jakarta. Nyoman, Nurjaya I, 2008, Pengelolaan  Sumber  Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum , Prestasi  Pustaka  Publiser, Jakarta.
Santoso,  Mas  Achmad,  2001, Good Governance Hukum Lingkungan ,  Penerbit  ICEL ( Indonedian Center For Environmental Law ), Jakarta. Sumardjono,  2009, Tanah  dalam Perspektif  hak  Ekonomi, Sosial dan Budaya , Kompas Media Nusantara, Jakarta.

## B. Artikel Jurnal
Bakar,  Lastuti  Abu,  “Revitalisasi
Hukum  Adat  Sebagai  Sumber Hukum  dalam  Membangun Sistem Hukum Indonesia” , Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Vol.
13, No. 2, Mei 2013.
Firmanda,  Hengki,  “Hukum  Adat Masyarakat Petapahan dalam Pengelolaan Lingkungan  sebagai  Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat”, Fikri:  Jurnal  Kajian Agama,  Sosial  dan  Budaya , Vol. 2, No. 1, Juni 2017.
Matuankotta , Jenny.  K.  “Eksistensi
Masyarakat  Hukum  Adat dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam”, Jurnal Konstitusi ,  Vol.  2,  No.  1, Juni 2010.
Rahayu,  Mella  Ismelina  Farma, “Aspek  Hukum  Peran  Serta
Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Lingkungan
Hidup”, Jurnal  Ethos ,  Vol. I, No. 1, Januari-Juni 2003.
Sari,  Desi  Tamara,  “Pendekatan
Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat  pada  Daerah Otonomi”, Jurnal Kriminologi Indonesia , Vol.
2, No. 1, Januari 2002