## Mulawarman LawReview
Volume 6 Issue 2, December 2021 ISSN Print: 2527-3477, ISSN Online: 2527-3485
Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia.
Nationally Accredited Journal, Decree No. 32a/E/KPT/2017.

## Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia
Adam Ilyas 1 , Maria Novita Apriyani 2
1 Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur. E-mail: adamilyas02@gmail.com
2 Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur. E-mail: maria.ih@upnjatim.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to determine the urgency of criminalizing online prostitution service users. The research method in this paper is juridical-normative research. This study resulted in findings of a legal vacuum and legal inconsistency in the enforcement and prevention of online prostitution. Service users in the practice of prostitution are the most important parties because it has become a basic principle that there will be no sellers if there are no buyers. Therefore, if users of online prostitution services are not  immediately criminalized, users of online prostitution will feel safe and remain free to practice prostitution which in turn leads to increased social problems that have an impact on social, human rights, health, and religion. Thus, it is necessary to reform criminal law in order to overcome social problems in order to create justice and legal certainty for the protection and welfare of the community.
Keywords: Users of Prostitution Services; Online Prostitution; Criminalization; Social Problems; Renewal of criminal law.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi kriminalisasi pengguna jasa prostitusi online. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan temuan adanya kekosongan  hukum  mengenai  pengaturan  kriminalisasi  penggua  jasa  dan  inkonsistensi  hukum  dalam penegakan  dan  penanggulangan  prostitusi  online.  Pengguna  jasa  dalam  praktek  prostitusi  online merupakan pihak yang terpenting karena telah menjadi prinsip dasar bahwa tidak akan ada penjual jika tidak  ada  pembelinya.  Oleh  karena  itu,  apabila  pengguna  jasa  prostitusi  online  tidak  segera dikriminalisasikan,  maka  pengguna  prostitusi  online  akan  tetap  leluasa  dan  merasa  aman  melakukan praktek pelacuran yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya permasalahan sosial yang berdampak dalam  bidang  hak  asasi  manusia,  social,  agama,  dan  kesehatan  karena  prostitusi  online  merupakan perbuatan  yang  hina,  immoral,  dan  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila. Dengan demikian diperlukan pembaharuan hukum pidana  dengan mengkriminalisasikan pengguna jasa prostitusi  online  demi  menanggulangi  permasalahan  sosial  serta  terciptanya  keadilan  dan  kepastian hukum untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: Pengguna Jasa Prostitusi; Prostitusi Online; Kriminalisasi; Permasalahan Sosial; Pembaruan Hukum Pidana.
Citation: Ilyas, Adam, and Maria Novita Apriyani. 2021 . “Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial Di Indonesia”. Mulawarman Law Review 6 (2), 73-90. https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.687.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia  maya  bagaikan  pedang  bermata dua,  di  satu  sisi  bernilai  positif untuk perkembangan pengetahuan dan teknologi, di sisi lainnya bernilai negatif seperti maraknya  tersebar  muatan  pornografi,  perilaku  asusila,  dan  bahkan  penawaran  jasa pelacuran.  Dengan  sisi  negatif  tersebut  sering  kali  menimbulkan  permasalahan  sosial yang  berkembang  sejalan  dengan  perkembangan  teknologi  informasi.  Fenomena prostitusi online sebagaimana telah disebutkan adalah salah satu masalah sosial baru yang terjadi di era saat ini. Sebenarnya fenomena prostitusi merupakan hal yang telah lama  ada  dalam  kehidupan  masyarakat,  namun  dahulu  prostitusi  dilakukan  secara langsung tidak melalui media sosial atau internet sebagai penghubung antara penyedia jasa,  pekerja  seks  komersial,  dan  pengguna  jasa.  Permasalahan  sosial  yang  dapat ditimbulkan dari prostitusi atau pelacuran dapat menyebabkan berbagai penyakit (sifilis, herpes  genital,  genore,  klamidia,  HIV/AIDS),  memicu  kekerasan,  dan  bahkan  dapat menghancurkan  rumah  tangga.  Data  Laporan  perkembangan  HIV  AIDS  dan  penyakit menular  seksual  pada  triwulan  II  tahun  2020  menunjukkan  bahwa  7.993  orang  dari 591.874 orang positif HIV. Persentase kasus HIV tertinggi dilaporkan pada kelompok usia 25-49 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, persentase penemuan kasus HIV pada laki-laki sejumlah  67,6%  dan  perempuan  sebesar  32,4%.    Sementara  itu  dalam  laporan  yang sama  menunjukkan  bahwa  jumlah  penemuan  AIDS  sebanyak  2.356  orang.    Dalam laporan  tersebut  menyebut  bahwa  jumlah  kasus  HIV  AIDS  dari  tahun  2005  sampai dengan  tahun  2020  mengalami  kenaikan  tiap  tahunnya.  Jumlah  kumulatif  kasus  HIV sampai  dengan  Juni  2020  sebanyak  398.784  orang,  sementara  kasus  AIDS  sejumlah 125.587.  Penyebaran  kasus  tersebut  banyak  di  daerah  perkotaan  yang  potensi  untuk terjadinya prostitusi sangat tinggi seperti di DKI Jakarta (68.119 orang HIV dan 10.672 orang AIDS), Jawa Timur (60.417 orang HIVdan 21.016 AIDS), dan Jawa Barat (43.174 orang HIV dan 7,719 orang AIDS). Hal tersebut dikuatkan kembali dengan data bahwa faktor risiko penularan terbanyak sejumlah 70% adalah melalui hubungan seksual. 1
Pandangan  mengenai  prostitusi  atau  praktik  pelacuran  menyebabkan  masalah  sosial sejalan dengan pandangan AS Alam yang menyatakan bahwa pelacuran pada prinsipnya bertentangan  dengan sociological  definition  of  crime ,  sebab  dimasukkan  sebagai kategori  perbuatan  jahat  yang  melanggar  dan  berlainan  dengan  kaidah-kaidah  yang hidup  di  dalam  masyarakat.  Pelacuran  tidak  saja  diharamkan  oleh  noma  agama  dan bertentangan  dengan  dan  norma  hukum,  akan  tetapi  pula  berseberangan  dengan norma kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia dalam kehidupan masyarakat 2 .
Oleh karena itu Prostitusi merupakan bentuk dari permasalahan masyarakat yang patut dicegah  penyebarannya.  Era  kini  penyebaran  prostitusi  dengan  menggunakan  media sosial  atau  internet  sangat  mudah  dideteksi  dan  di  kendalikan  laju  persebarannya.
1 P2P, Direktur Jenderal. (2020). “Laporan Perkembangan HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan II Tahun 2020,”
2 Aditya, Lucky Elza. (2016). Urgensi Kriminalisasi Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (urgency criminalization of prostitution in criminal law reform in indonesia). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum .
Namun,  sebagai  negara  hukum  sebagaimana  ditegaskan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  1945  Indonesia  masih  sangat  lemah  dalam  hal  pengaturan  mengenai tindakan berupa sanksi pidana pencegahan adanya prostitusi online. Hal demikian dapat disadari karena terdapat adagium dalam bahasa Belanda pula yang menyebutkan het recht  hinkt  achter  de  feiten  aan yang  bermakna  hukum  itu  selalu  tertinggal  dari peristiwanya. Namun, seyogyanya ketertinggalan tersebut dapat diminimalisir adanya karena terdapat adagium lainnya yang menyebutkan dimana ada masyarakat disitu ada hukum ( Ubi Societas Ibi Ius ) sebagaimana diungkapkan oleh Marcus Tullius Cicero yang memiliki  makna  bahwa  hukum  itu  tidak  statis,  maka  sudah  selayaknya  hukum berkembang  secara  dinamis  mengikuti  perubahan  yang  terjadi  di  dalam  kehidupan masyarakat.
Kelemahan  pengaturan  mengenai  prostitusi  ini  dapat  dilihat  dari  masih  terdapatnya kekosongan  hukum  mengenai  siapa  saja  yang  memiliki  pertanggungjawaban  pidana dalam kegiatan prostitusi. Jika melihat Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, Undang-Undang  No.  44  Tahun  2008  tentang  pornografi,  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada satupun Pasal yang dapat dikenakan kepada mereka pengguna jasa prostitusi baik online maupun secara langsung. Oleh karenanya saat ini, jika terjadi prostitusi  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  hanyalah  mucikari  atau perantara antara pekerja seks komersial (PSK) dengan pengguna jasa. Tentu hal ini jauh dari  rasa  keadilan  dan  tidak  memberikan  efek  jera  sehingga  bagi  mereka  yang menggunakan  jasa  akan  tetap  tenang  melakukan  perbuatannya  untuk  menggunakan pekerja seks komersial padahal perbuatan yang demikian bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada di masyarakat.
Dalam hukum nasional yang ada saat ini, seseorang yang menjalankan hubungan seksual atas dasar suka sama suka tidaklah dapat dipidana, akan tetapi terdapat pengecualian terhadap hal tersebut diantaranya:
1. Tatkala orang yang melakukan telah memiliki pasangan yang sah menurut hukum Indonesia,  hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  284  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana yang mengatur mengenai perzinaan ( overspell ).
2. Ketika  dalam  melakukan  hubungan  seksual  didasarkan  atas  paksaan,  ancaman kekerasan,  atau  bahkan  kekerasan.  Apabila  demikian  perbuatan  tersebut  dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai perkosaan.
3. Ketika  seseorang  mengeksploitasi  seksual  orang  lainnya,  yang  mana  diketahui bahwa  orang  lainnya  merupakan  anak-anak.  Perbuatan  yang  demikian  akan dikenakan  Pasal  761 Jo. Pasal  88  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang
Perlindungan Anak yang berisi mengenai eksploitasi seksual terhadap anak.
Berdasarkan ketiga hal diatas pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ada faktor atau perbuatan yang mengikuti. Berbeda halnya dengan kegiatan prostitusi baik  online  maupun  secara  konvensional  yang  tidak  ada perbuatan  mengikuti  seperti paksaan, ancaman kekerasan maka pelaku dalam hal ini penikmat jasa prostitusi online tidak  bisa  dimintai  pertanggungjawaban  pidana.  Jikalaupun  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana, hal tersebut tidak berkaitan dengan praktek prostitusinya akan tetapi berkaitan dengan perbuatan lanjutan dari praktek prostitusi seperti ia telah memiliki  suami/istri  atau  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan.  Artinya  Pasal  yang dikenakan kepadanya tidak berkaitan dengan perbuatannya melakukan prostitusi, akan tetapi perbuatannya melakukan kekerasan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia yang hanya mengatur mengenai penjatuhan pidana kepada mucikari tidak mencerminkan  rasa  keadilan  karena  sesungguhnya  apabila  dinilai,  pihak  yang mendapatkan keuntungan berupa kepuasan atas kemauan biologis adalah seorang laki- laki  yang  umumnya  di  daerah  asia  dan  Indonesia  adalah  sebagai  pengguna  dari  jasa prostitusi.  Sehingga  sampai  saat  ini,  praktek  prostitusi  baik  online  maupun  secara langsung  belum  pula  dapat  dicegah  atau  bahkan  dihentikan,  pemerintah  berlaga seakan-akan bahwa praktek prostitusi merupakan tindakan yang legal. Padahal tindakan ini  layaknya  praktek  yang  telah  mendarah  daging  yang  akibatnya  berdampak  pada ancaman terhadap sex morality , Kesehatan, kesejahteraan kaum Wanita, dan kehidupan berumah  tangga. 3 Makna  kekosongan  norma  ini  dapat  diartikan  dengan  negara memberikan  kesempatan  seseorang  untuk  mengadakan  praktek  perbuatan  zina  yang legal menurut hukum. Oleh karena itu sudah sepantasnya seluruh subyek dalam praktek prostitusi  atau  pelacuran  yang  memiliki  kontribusi  dan  keikutsertaan  dalam terselenggarakannya praktek prostitusi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Dalam  penelitian  ini  akan  dibahas  mengenai  urgensi  kriminalisasi  pengguna  jasa pelacuran  atau  prostitusi  baik  online  maupun  secara  langsung  dalam  hukum  positif Indonesia. Sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian dengan topik yang sama sebagaimana  penelitian  ini,  antara  lain  dilakukan  oleh:  1) Winda  Hayu  Rahmawati dengan topik yang pada pokoknya membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa pengguna jasa prostitusi online dapat dikenakan menggunakan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  dan  melalui  Peraturan  Daerah  di  masing-masing  daerah  yang  telah  mengatur mengenai prostitusi. 2) Kania Mulia Utami , Ridwan, dan Aan Asphianto dengan topik yang  pada  pokoknya  membahas  di  Indonesia  saat  ini  tidak  ada  pertanggungjawaban pidana yang dapat dijeratkan kepada pengguna jasa prostitusi sehingga aturan yang ada
3 Amalia,  Astry  Sandra.  (2013).  Dampak  Lokalisasi  Pekerja  Sek  Komersial  (PSK)  Terhadap Masyarakat  Sekitar  (Studi  Kasus  di  Jalan  Soekarno-Hatta  Km.10  Desa  Purwajaya  Kabupaten  Kutai Kartanegara. EJournal Administrasi Negara , 1 (2), 465 – 478.
belum  efektif  dan  menyebabkan  tidak  maksimalnya  penanggulangan  prostitusi  itu sendiri.  3) Yolanda  Islamy  dan  Herman  Katimi dengan  topik  yang  pada  pokoknya membahas  mengenai  ketidaktegasan  pemerintah  Indonesia  dalam  melarang  praktek prostitusi, hal ini dapat dilihat dari belum adanya aturan yang dapat menjerat pengguna jasa  prostitusi.  Dari  ketiga  penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  memiliki  perbedaan karena  dalam  penelitian  ini  tidak  saja  mengungkapkan  pentingnya  dan  perlunya mengkriminalisasi pengguna prostitusi yang berasalan karena atas dasar keadilan tetapi jauh daripada itu dalam penelitian ini akan diberikan sebuah argumentasi urgensi yang mengarah  kepada  penyelesaian  permasalah-permasalah  sosial  yang  terjadi  di masyarakat  dengan  penyelesaian  atau  pencegahan  maraknya  prostitusi  online.  Cara mencegah  yang  sangat  efektif  adalah  dengan  memberikan  efek  jera  yakni  dengan memberikan  sanksi  pidana  kepada  seluruh  subyek  yang  terkait  dalam  prostitusi  baik online  maupun  secara  langsung.  Hal  demikian  sejalan  dengan  tujuan  adanya  sanksi pidana  sebagai  upaya  terakhir  guna  memberikan  pembelajaran  agar  tidak  terjadi  lagi tindakan serupa dikemudian hari.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum  yang  dihadapi.  Penelitian  hukum  normatif  dilakukan  untuk  menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi 4 . Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya.  Sistem  norma  yang  dimaksud  sebagai  obyek  kajian  adalah  seluruh  unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. 5 .  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kasus,  pendekatan  peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

## PEMBAHASAN

## Pertanggungjawaban  Pidana  Subyek  dalam  Prostitusi  Online  di  Hukum  Positif Indonesia
Prostitusi merupakan suatu kegiatan memberikan tubuh oleh perempuan kepada laki- laki  atau  laki-laki  kepada  perempuan  dengan  suatu  bayaran untuk  digunakan  sebagai pemuas  nafsu  seks  bagi  pengguna  atau  pembayar  yang  dilakukan  diluar  ikatan perkawinan 6 .  Prostitusi  juga  dapat  dianggap  sebagai  instrumen  seseorang  untuk membayar  dengan  imbalan  untuk  tindakan  pelecehan  seksual  terhadap  perempuan atauu  laki-laki  sehingga  prostitusi  adalah  persetubuhan  yang  dibayar  ( paid rape) 7 .
4 Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitiam Hukum (13th ed.). Jakarta: Kencana.
5 Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
6 Sutrisno, Mudji, & Putranto, Hendar. (2005). Teori-Teori Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.
7 Schulze, Erika. (2014). Sexual Exploitation and prostituion and its impact on gender equality. In Citizens’ Rights an Contitutional Affairs European Parliament. Brussels: Policy Department C.
Sedangkan prostitusi online merupakan perkembangan mengenai permasalahan sosial menggunakan  media  internet,  jejaring  sosial  atau  biasa  disebut  media  sosial.  Sampai dengan saat ini belum ada pengertian yang pasti dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai prostitusi online. Prostitusi sebenarnya telah dikenal sejak lama, akan tetapi prostitusi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional tanpa menggunakan media internet.  Dalam  prostitusi  online  yang  menjadi  subyek  atau  pihak  agar  berjalannya prostitusi online antara lain pengguna jasa, pekerja seks komersial, dan mucikari sebagai perantara.
Pertanggungjawaban  pidana bisa  memilah  antara  tindakan  yang tidak dilarang dalam hukum pidana dan tindakan yang dilarang dalam hukum pidana. Jika terdapat ketentuan pidana yang melarang suatu tindakan, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Demikian  pula  apabila  dihubungkan  dengan  tindakan  pengguna  jasa  prostitusi,  maka harus dilihat pula apakah tindakan tersebut dilarang atau dibolehkan oleh hukum. Jika dalam  ketentuan  hukum  nasional  Indonesia  tindakan  untuk  prostitusi  dilarang,  maka tindakan  itu  tidak  diperkenankan  untuk  dilakukan,  sehingga  jika  terdapat  orang  yang melakukan  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara  pidana.  Dalam  hukum  positif Indonesia  tindakan  prostitusi  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  Undang- Undang,  dibuktikan  dengan  adanya  ketentuan  pidana  mengenai  mereka  yang memudahkan atau menghubungkan tindakan asusila oleh orang lain dengan orang lain, dan membuatnya sebagai kebiasaan atau mata pencaharian. Permasalahannya adalah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanyalah yang menjadi penghubung dan memudahkan perbuatan cabul atau biasa disebut sebagai mucikari. Oleh karena itu haruslah kembali dilihat selain dari perbuatan itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,  penting  pula  dilihat  bagaimana  penentuan  siapa  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban dari perbuatan tersebut. Pada dasarnya untuk menentukan layak atau  tidaknya  seseorang  dipidana  ditentutkan  oleh  apakah  seseorang  tersebut  patut dicela  karena  perbuatannya,  dimana  celaaan  itu  merupakan  pemidanaan. 8 .  Selain  itu dalam  hukum  pidana  Indonesia  dikenal  asas nullum  delictum  noela  poena  lege praaaviera yang berarti tidaklah mungkin pidana dijatuhkan jika belum ada peraturan yang memuat sanksi terlebih dahulu terhadap suatu perbuatan. 9
Di  Indonesia  memang  saat  ini  belum  diatur  mengenai  pengenaan  pidana  kepada pengguna jasa prostitusi, akan tetapi suatu tindak pidana prostitusi dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka hal tersebut dapat dikenakan dengan pasal penyertaan yang mana diatur dalam Pasal 55 KUHP yang menyebutkan bahwa:
“ (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
a. Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta melakukan perbuatan;
b. Mereka  yang  dengan  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu,  dengan menyalahgunakan  kekuasaan  atau  martabat,  dengan  kekerasan,  ancaman
8 Huda,  Chairul.  (2011).  Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
9 Aditya, Lucky Elza. (2016). Urgensi Kriminalisasi Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (urgency criminalization of prostitution in criminal law reform in indonesia). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.
kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau  keterangan,  sengaja  menganjurkan  orang  lain  supaya  melakukan perbuatan. ”
Pengguna jasa dikatakan turut serta karena menjadi salah satu pihak yang ikut ketika menjalankan negosiasi dengan penyedia jasa secara langsung ataupun melalui mucikari. Pengguna jasa dan penyedia jasa menyepakati suatu kesepakatan dengan maksud yang sama yakni mendapatkan manfaat. Dimana peran dan tugas mucikari dalam hubungan ini  adalah  selaku  broker/makelar  antara  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  guna memudahkan dilaksanakannya hubungan seksual. Sementara itu penyedia jasa dengan pengguna jasa memiliki peran selaku pelaksana dalam menjalankan hubungan seksual. Lebih lanjut, pengguna jasa dalam konteks ini juga  memiliki peran, yaitu memberikan sejumlah uang untuk membayar sabagai imbalan atas jasa dari penyedia jasa, yang mana imbalan tersebut merupakan suatu unsur yang harus ada dan terpenuhi dalam tindak pidana  prostitusi.  Oleh  karena  itu  dalam  prostitusi  online  seyogyanya  yang  dapat dimintai  pertanggungjawaban  pidana  adalah pertama, pengguna  jasa  sebagai  orang yang  penting  perannya  dalam  terjadinya  tindak  pidana  karena  tanpa  ada  pengguna maka  prostitusi  online  tidak  akan  terjadi. Kedua ,  yang  menjadi  perantara  atau  biasa disebut mucikari. Peran penting dalam prostitusi adalah mereka yang menjadi perantara antara  pengguna  dan  pekerja  seks  komersial.  Oleh  karenanya  tidaklah  akan  terjadi perbuatan  tercela  tanpa  adanya  mereka  yang  menjadi  perantara. Ketiga, ia  yang bertindak  sebagai  pekerja  seks  komersial.  Pihak  ini  adalah  pihak  yang  penting  pula, karena  tanpa  adanya  pihak  yang  dijual  ini  maka  tidak  akan  terjadi  prostitusi.  Dalam praktek prostitusi, pihak pertama dan ketiga merupakan pihak yang paling substantial dalam  terjadinya  prostitusi.  Bahkan  apabila  mucikari  tidak  ada,  pihak  pertama  dan kedua  pun  dapat  menjadi  prostitusi  jika  pihak  ketiga  menawarkan  secara  langsung kepada pihak pertama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketiga pihak atau subyek yang telah disebutkan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Walaupun pengguna jasa dapat dipidana menggunakan pasal penyertaan, akan tetapi hal tersebut tidaklah akan menunjukkan bahwa pengguna jasa merupakan pihak yang substansial dalam terjadinya tindak pidana. Artinya pembaruan hukum pidana dengan mengkriminalisasikan  pengguna  jasa  prostitusi  sebagai  subyek  yang  juga  dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku prostitusi merupakan sebuah keniscayaan. Dengan  demikian  pengguna  jasa  bukan  hanya  sekadar  pelaku  yang  turut  serta melakukan  tindak  pidana  prostitusi.  Selain  itu  juga  jika  hanya  menggunakan  pasal penyertaan dari perbuatan utama mucikara, maka menjadi perosalaan ketika praktek prostitusi dilakukan tanpa adanya mucikari. Hal tersebut tentu tidak akan pernah bisa tersentuh oleh hukum.

## Kriminalisasi  Pengguna  Jasa  Prostitusi  Online  Sebagai  Upaya  Penyelesaian Permasalahan Sosial di Masyarakat
Setiap masyarakat dalam kehidupan sosial selalu mempunyai suatu tatanan sosial yang biasa disebut sebagai norma dan nilai. Sistem keteraturan sosial itulah yang mengatur
keberlangsungan  kehidupan  masyarakat 10 .  Tatanan  tersebut  berasal  dari  kesadaran bersama ( collective consciousness ), sehingga norma dan nilai adalah perekat sosial yang diikut dan disetujui bersama oleh anggota masyarakat. Menurut Durkheim perbuatan perseorangan dalam suatu kelompok masyarakat adalah perbuatan yang dibatasi oleh nilai, norma, serta struktur sosial. Sehingga Durkheim memandang masyarakat berada pada  posisi  deterministik.  Struktur  sosial  bersama  aturan-aturannya  memberikan batasan-batasan  tentang  perbuatan  apa  yang  tidak  layak  dan  layak  dilakukan  setiap anggota masyarakat dalam berperilaku dan bertindak 11 .
Namun  demikian  walaupun  norma  dan  nilai  tersebut  telah  disetujui  dan  seharusnya diikuti bersama, ada pula perseorangan atau individu dalam masyarakat yang melanggar nilai  dan  norma  yang  telah  disepakati  tersebut.  Hal  demikian  yang  menjadikan permasalah  sosial  terjadi.  Selain  itu  terdapat  patokan  lain  mengenai  menilai  apakah perbuatan  itu  menjadi  permasalahan  sosial  atau  tidak,  yakni  dengan  melihat  apakah perbuatan  itu  beretika  atau  tidak.  Etika  merupakan  cabang  utama  filsafat  yang mendalami mengenai kualitas atau nilai yang menjadi standar dalam penilaian moral. Etika mencakup penerapan dan analisis konsep benar, salah, baik, dan buruk. Etika dan hukum memiliki landasan yang sama, yaitu moral 12 . Oleh karena itu untuk menentukan apakah tindakan tersebut merupakan permasalahan sosial atau tidak bukanlah hal yang sulit, dapat dilihat apakah tindakan tersebut sesuai dengan nilai atau norma yang telah disepakati dan juga apakah tindakan tersebut beretika. Dengan begitu dapat ditemukan bahwa prostitusi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat Indonesia karena prostitusi merupakan tindakan yang hina, immoral dan tidak sesuai etika. Dengan dianggapnya prostitusi sebagai perbuatan immoral, tidak sesuai dengan norma atau nilai yang ada di masyarakat Indonesia serta tidak beretika, maka prostitusi merupakan bentuk permasalahan sosial yang ada di Indonesia saat ini. Oleh  karenanya  permasalahan  sosial  tersebut  harus  segera  diselesaikan  di  Indonesia karena  akan  merusak  nilai,  norma,  dan  etika  bangsa  Indonesia.  Dengan  menjadi buruknya  moral  maka  akan  mengakibatkan  dekadensi  moral  di  masyarakat.  Dapat dibayangkan  jika  persoalan  sosial  yang  tidak  sesuai  dengan  moral  seperti  prostitusi dibiarkan  tetap  menjamur  dikehidupan  masyarakat,  maka  bukan  tidak  mungkin prostitusi akan dianggap menjadi hal yang wajar dan merabah ke anak-anak.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  masyarakat  untuk  menyelesaikan  permasalahan sosial  prostitusi.  Usaha  tokoh  masyarakat  untuk  membersihkan  permasalahan  sosial prostitusi  ini  tidak  dapat  optimal  dan  pada  akhirnya  tidak  membuahkan  hasil.  Oleh karena  itu  diperlukan  peran  pemerintah  dalam  menyelesaikannya.  Bukan  hanya melakukan penggerebekan oleh aparat keamanan, akan tetapi jauh daripada itu dilihat apakah pengaturan mengenai sanksi bagi mereka yang melanggarnya telah disediakan.
10 Laksono, Puji, & Magfiraini, Riska. (2014). Cyber Prostitution: Bergesernya Masalah Sosial Ke dalam Ruang
Virtual. Jurnal Analisa Sosiologi, 3(1), 52 – 69. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17448
11 Upe, Ambo. (2010). Tradisi Aliran dalam Sosiologi: Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
12 Amalia,  Mia.  (2018).  Analisis  Terhadap  Tindak  Pidana  Prostitusi  Dihubungkan  Dengan  Etika Moral  Serta  UpayaPenanggulangan  di  Kawasan  Cisarua  Kampung  Arab.  Jurnal  Hukum Mimbar  Justitia, 2(2), 861. https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.35
Tindakan penggerebekan merupakan tindakan yang sia-sia apabila tidak ada landasan hukum yang memberikan penguatan untuk berhentinya praktik prostitusi. Seharusnya ada  norma  hukum  yang  memberikan  penjabaran  bahwa  perbuatan  prostitusi merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan. Selama ini untuk dapat mempidanakan pengguna  jasa  prostitusi  atau  orang  yang  memanfaatkan  jasa  seks,  penegak  hukum hanya dapat menggunakan sarana delik perzinaan sebagaimana diatur di Pasal 284 Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  tentang  perzinahan.  Dalam  rumusan  Pasal  ini  yang dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  adalah  laki-laki  yang  sudah  beristri melakukan perbuatan zina kepada wanita yang bukan istrinya, atau wanita yang sudah memiliki suami melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain selain suaminya. Namun, delik perzinaan adalah delik aduan, oleh karena itu yang berhak mengadu dibatasi hanya oleh suami atau istri, anak, dan orang tua. Sehingga selama tidak ada aduan oleh orang yang  berhak  mengadukan,  maka  tidak  mungkin  penegak  hukum  dapat  melakukan tindakan untuk pengguna jasa prostitusi. Selain itu pada Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  yang  berbunyi: “ Barang  siapa  sebagai  muncikari  (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.” hanya dapat dikenakan kepada mucikari. Padahal, seringkali praktik prostitusi tidak melibatkan perantara, dalam artian bahwa prostitusi dilakukan secara langsung antara pekerja seks komersial dan pengguna jasa. Oleh karena itu tidak adanya  peraturan  yang  memberikan  larangan  secara  kuat  untuk  terjadinya  praktik prostitusi menjadi tindakan prostitusi belum memberikan rasa takut kepada masyarakat yang  akan  melakukannya  sehingga  praktek  prostitusi  seakan  menjadi  labirin  tak berujung, menjadi masalah sosial yang tak kunjung selesai dari waktu ke waktu karena tindakan pencegahan dengan memberikan efek takut dengan diaturnya undang-undang tidak dapat dicapai.
Dengan pengaturan yang ada saat ini, pengguna jasa dan pekerja seks komersial sebagai pihak  yang  paling  penting  dalam  terjadinya  praktik  prostitusi  akan  menjadi  tenang karena  norma  hukum  tidak  memberikan  sanksi  bagi  mereka  walaupun  norma  agama dan norma kesusilaan yang ada di masyarakat menganggap perbuatan itu merupakan masalah  sosial  atau  perbuatan  hina  dan  immoral.  Secara  historis  alasan  mengapa pengguna  jasa  tidak  dikenakan  sanksi  pidana  dalam  Kitab  Undang – Undang  Hukum Pidana adalah karena setiap negara memiliki nilai-nilai moral yang berbeda satu dengan yang lainnya 13 . KUHP adalah warisan dari penjajah Belanda, dan Belanda merupakan negara  yang  menganut  budaya  barat.  Oleh  karena  itulah  alasan  mengapa  perbuatan pengguna jasa prostitusi dalam KUHP tidak diklasifikasikan sebagai kejahatan asusila dan tindak pidana 14 . Menurut Eddy O.S. Hiariej pengaturan mengenai praktek prostitusi di Indonesia saat ini merupakan pengaturan yang rumusan deliknya bersifat diskriminatif dan juga pengaturan yang sudah expired atau dapat dikatakan pula tidak sesuai dengan tatanan  kehidupan  masyarakat  Indonesia  karena  KUHP  hanya  memberikan  ancaman
13 Amalia,  Mia.  (2018).  Analisis  Terhadap  Tindak  Pidana  Prostitusi  Dihubungkan  Dengan  Etika Moral  Serta  UpayaPenanggulangan  di  Kawasan  Cisarua  Kampung  Arab.  Jurnal  Hukum Mimbar  Justitia, 2(2), 861. https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.35
14 Mahardika,  I.  Komang,  &  Wijaya  I  Gede,  Yusa.  (2019).  Kriminalisasi  Terhadap  Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, (Vol 9 No 1 (2019)), 1 – 17. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48276/28803
bagi  siapa  yang  mempermudah  perbuatan  cabul,  tidak  terhadap  pengguna  jasa  atau pelaku pencabulan itu sendiri 15 . Padahal apabila dibandingkan dengan kebijakan negara lain, seperti Swedia negara Nordik di Skandinavia, Eropa Utara telah mengatur mengenai kriminalisasi  pembelian  layanan  seksual.  Swedia  mempunyai  histori  mengenai kepelacuran  yang  menjadi  permasalahan,  akan  tetapi  Swedia  telah  memahami  hal tersebut  yang  kemudian  Swedia  mengatur  pengguna  jasa  seksual  dapat  dipidana dengan  tujuan  untuk  mengurangi  permintaan  prostitusi.  Hal  tersebut  sangat  efektif karena pada prinsipnya jika tidak ada permintaan maka tidak ada pula pelacuran 16 .
Hubungan  sejalan  antara  perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  prostitusi  dapat diamati  dari  berkembangnya  modus  operandi  pelaku  praktek  prostitusi  dalam menjalankan aksinya. Dahulu praktek prostitusi terjadi dengan cara menawarkan diri di pinggir  jalan  untuk  menarik  para  pengguna  jasa  prostitusi.  Praktek  menawarkan prostitusi di pinggir jalan dilakukan baik oleh pekerja seks komersial sendiri atau melalui mucikari 17 .  Namun  saat  ini,  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa perkembangan teknologi  dapat  berakibat buruk  sehingga  kegiatan  prostitusi  semakin mudah untuk dilakukan menggunakan media online. Proses transaksi antara pengguna jasa, mucikari, pekerja seks komersial dapat dilakukan tidak mengenal waktu, tempat atau dapat dikatakan bisa dilakukan dimana dan kapan saja melalui media internet 18 . Kegiatan prostitusi online yang sangat banyak terjadi menyadarkan kita bahwa banyak fenomenal sosial yang terjadi akibat dampak berkembangnya teknologi dan informasi 19 . Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut menjadi bergesernya masalah sosial ke dalam ruang virtual. Tentu hal ini akan berakibat lebih massive nya praktek prostitusi yang  ada  di  masyarakat  yang  artinya  permasalahan  sosial  ini  akan  semakin  banyak terjadi.  Fakta  inilah  yang  membuktikan  bahwa  praktek  prostitusi  merupakan permasalah  sosial  yang  tidak  mudah  dikendalikan  tanpa  adanya  komitmen  kuat  dari pemerintah  dengan  memberikan  dasar  regulasi  yang  mengatur  ancaman  sanksi  bagi yang  melakukan.  Hal  demikian  perlu  mengingat  bahwa  sebagaimana  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  menyebutkan  bahwa  Indonesia adalah  negara  hukum.  Oleh  karena  itu  segala  tindakan  pemerintah  harus  pula berlandaskan pada hukum yang berlaku.
Praktek  prostitusi  melalui  media  online  dikatakan  sulit  dikendalikan  karena  terdapat kemudahan-kemudahan  yang  didapat  bagi  pengguna  jasa  prostitusi  dan  bagi  pekerja seks  komersial  maupun  bagi  mucikari.  Bagi  pekerja  seks,  mencari  pelanggan  melalui media  internet  lebih  mudah  karena  tidak  membutuhkan  ongkos  dan  tidak
15 Mahardika,  I.  Komang,  &  Wijaya  I  Gede,  Yusa.  (2019).  Kriminalisasi  Terhadap  Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, (Vol 9 No 1 (2019)), 1 – 17. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48276/28803
16 Waltman, Mas. (2011). Sweden’s Prohibition of Purchase of Sex: The Laws Reason, Impact, and Potential. Women’s Studies International Forum 34, 449. Departemen of Political Science.
17 Defianasari,  Cici.  (2019).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  dalam Prostitusi Online. Simposium Hukum, 1(1), 15 – 29.
18 Rahmawati, Winda Hayu. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online. Media Iuris, 3(3), 367. https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23047
19 Kristiyanto, Eko Noer.  (2019). Jangkauan Hukum Nasional terhadap Prostitusi Daring. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(1), 1. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.1-10
menghabiskan waktu untuk menjajakan diri di pinggir jalan. Sementara bagi pengguna jasa juga menguntungkan, mengingat berhubungan dengan pekerja seks lewat media internet  pula  dianggap  lebih  nyaman 20 .  Dengan  kemudahan  itu  akan  meningkatkan jumlah  praktek  prostitusi  online  ini.  Sehingga  diperlukan  suatu  pengaturan  yang memberikan sanksi bagi pelaku praktek prostitusi, baik mucikari, pengguna jasa, bahkan pekerja seks komersial sekalipun sebagai upaya penyelesaian permasalahan sosial ini.
Pengaturan mengenai pekerja praktek prostitusi memang haruslah diperbarui, baik itu pengaturan  mengenai  praktek  prostitusi  secara  konvensional,  maupun  praktek prostitusi secara online. Untuk menyelesaikan permasalahan sosial ini tentu dibutuhkan suatu  aturan  yang  dengan  tegas  memberikan  ancaman  bagi  subyek  pelaku  dalam praktek  prostitusi  baik  online  maupun  konvensional.  Dalam  pembahasan  ini  akan difokuskan  kepada  membahas  mengenai  pengaturan  untuk  mengkriminalisasi pengguna  jasa  prostitusi  online  karena  hal  ini  yang  cukup  penting  dalam penanggulangan peningkatan praktek prostitusi. Sebagai contoh prostitusi tahun 2015, dalam kasus ini yang pula melibatkan beberapa nama artis, Robby Abbas selaku mucikari dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  hukuman  pidana,  sementara  pengguna  jasa  dan pekerja  seks  komersial  sama  sekali  tidak  tersentuh  oleh  hukum.  Begitu  pula  dengan kasus yang baru saja terjadi pada tahun 2019 di Surabaya, AS dan VA sebagai pekerja seks  komersial  dan  pengguna  jasa  tidak  dikenai  ancaman  pidana  karena  praktek prostitusi, sedangkan Endang Suhartini (ES) alias Siska dan Tentri Novanta (TN) selaku mucikari  langsung  ditetapkan  sebagai  tersangka. 21 .  Walaupun  pada  akhirnya  kasus tersebut Vanessa Angel ditetapkan tersangka. Namun, penetapannya sebagai tersangka bukan  berkaitan  langsung  dengan  praktek  prostitusi,  tetapi  berkaitan  dengan penyebaran  foto  atau  video  syur miliknya.  Oleh karenanya  penetapan  Vanessa  Angel terkesan dipaksakan dengan menggunakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE.
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa pandangan masyarakat terhadap prostitusi adalah sebagai perbuatan tercelah dan melanggar nilai serta norma yang ada di  masyarakat,  tidak  bermoral,  dan  pula  tidak  beretika.  Oleh  karenanya  prostitusi merupakan  suatu  kejahatan  sehingga  kesejahteraan  masyarakat  terganggu  dengan adanya  ketidaktertiban  sosial  yang  ada  di  masyarakat. George  C  Vold sebagaimana dikutip oleh I.S Susanto mengatakan bahwa mengkaji kejahatan pasti akan diketemukan dengan  permasalahan  rangkap,  artinya  bahwa  kejahatan  selalu  mengarah  pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau cara pikir masyarakat mengenai apa yang  baik  dan  apa  yang  buruk,  apa  yang  dilarang  dan  apa  yang  diperbolehkan,  yang semua itu terletak dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat 22 . Oleh karena itu  kejahatan  merupakan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  keadilan,  walaupun perbuatan  itu  tidak  diancam  dengan  pidana  dalam  suatu  undang-undang.  Jadi  suatu perbuatan dapat pula  dikatakan  kejahatan  bilamana  perbuatan tersebut benar-benar
20 Bunga, Dewi. (2012). Prostitusi Cyber: Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional. Denpasar: University Press.
21 Kurnianingrum, Trias Palupi. (2019). Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi. Bidang Hukum Info Singkat, XI(1).
22 Susanto, I. .. (2011). Materi Kuliah Kriminologi. Banyumas: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan 23 . Dalam konteks kejahatan prostitusi ini subyek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas  perbuatanya  dalam  hukum  positif  yang  ada  hanya  mucikari  saja. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat  lainnya  seperti pengguna  jasa  prostitusi  dalam  perbuatan  prostitusi  belum  dapat  dijerat  hukum. Struktur hukum prostitusi masih belum jelas. Sehingga belum jelas apa saja unsur-unsur yang diperlukan untuk mencirikan suatu tindakan sebagai prostitusi. Dengan kata lain, hukum  pidana  positif  Indonesia  tidak  sepenuhnya  mengkriminalisasi  prostitusi.  Oleh karena  itu,  wajar  jika  sampai  saat  ini  belum  ada  ketentuan  hukum  yang  mencirikan prostitusi  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  atau  merupakan  suatu  perbuatan  pidana. Pengguna jasa prostitusi sama sekali tidak tersentuh hukum bahkan dilepaskan begitu saja  tanpa  adanya  hukum  yang  mengatur  secara  jelas  dan  tegas,  seakan-akan tindakannya bukanlah merupakan perbuatan tercela, padahal menurut norma yang ada di masyarakat perbuatan prostitusi telah dikategorikan sebagai suatu kejahatan.  Oleh karena itu munculah tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum dari masyarakat yang mempermasalahkan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  para  pelaku  prostitusi berdasarkan  hukum  positif  yang  ada  di  Indonesia 24 .  Oleh  karena  itu  sebagai  negara hukum  kiranya  perbuatan  yang  telah  dianggap  masyarakat  sebagai  kejahatan  segara untuk di normatifkan dalam hukum positif agar tindakan yang dianggap sebagai suatu kejahatan  dapat  diberikan  sanksi  konkrit  dari  negara  sebagai  bentuk  perlindungan terhadap  masyarakat.  Dengan  begitu  termaknailah  bahwa  Indoesia  sebagai  negara hukum yang berdasarkan Pancasila didirikan dan dilengkapi dengan segala sarana yang dapat membuat rakyatnya bahagia dan sejahtera. Negara hukum yang mewakili rakyat, bukan  negara  hukum  yang  memberikan  ketakutan  rakyat  karena  tidak  memberikan perlindungan  kepada  rakyat. 25 Mengingat  tingkat  perkembangan  hukum  di  Indonesia sangat  dipengaruhi  tingkat  peradaban  atau  kultural  masyarakat  dan  kebijakan pengambil keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah perjuang besar dan waktu yang  panjang  secara  nasional,  tertata  dan  terlaksana  agar  persoalan  sosial  dapat terselesaikan dengan hukum yang baik serta berkeadilan 26 .
Untuk  menjabarkan  bagaimana  seorang  pengguna  jasa  prostitusi  dimintai pertanggungjawaban pidana maka akan penulis uraikan sebagai berikut: Bahwa syarat dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  dari  perbuatahn  seseorang  adalah ditentukan  adanya  unsur  kesalahan  sebagaiamana  asas geen  straf  zonder  schuld . Selanjutnya  untuk  membuktikan  suatu  kesalahan,  subyek  hukum  tersebut  harus memenuhi  unsur-unsur  antara  lain:  1)  Hubungan  batin  antara  si  pembuat  dan perbuatannya  yang  berupa  kesengajaan  ( dolus )  atau  kealpaan  ( culpa );  2)  Adanya
23 Ridwan. (2017). Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Serang: Unitirta Press.
24 Asphianto,  Kania  Mulia  Utami;  Ridwan;  Aan.  (2020).  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia. PAMPAS: Journal of Criminal Law, (Vol. 1 No. 2 (2020)), 22 – 42. Retrieved from https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007/6393
25 Tongat, Tonga t, Prasetyo, Said Noor, Aunuh, Nu’man, & Fajrin, Yaris Adhial. (2020). Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Konstitusi, 17(1), 157. https://doi.org/10.31078/jk1717
26 Ilyas,  Adam.  (2021).  Praktik  Penerapan  Exclusionary  Rules  Di  Indonesia.  Masalah-Masalah Hukum, 50(1), 49 – 59. https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.49-59
kemampuan bertanggung jawab pada pembuat; dan 3) Tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan. Seorang pengguna jasa prostitusi online dalam  melakukan  perbuatannya,  menyadari bahwa  ia telah  berniat untuk  melakukan perbuatan  seperti  memesan  atau  mentransfer  atau  dapat  dikatakan  bahwa  ia  sadar sedang atau akan melakukan tindak pidana prostitusi. Oleh karena itu pula pengguna jasa  ini  pasti  meniati  perbuatannya  untuk  melakukan  transaksi  dengan  dibantu  oleh mucikari.  Mengenai  kemampuan  bertanggung  jawab,  hal  ini  tentu  akan  ditentukan kasus  perkasus  namun  demikian  seharusnya  pengguna  jasa  juga  mempunyai kemampuan  bertanggung  jawab,  sebab  dalam  dirinya  tidak  ada  alasan  pembenar maupun  pemaaf  yang  dapat  menghilangkan  kemampuannya  bertanggung  jawab. Dengan  demikian  apabila  ada  aturan  mengenai  ancaman  pidana  terhadap  pengguna prostitusi  online  maka  ancaman  tersebut  telah  memenuhi  untuk  dikenakan  dengan uraian contoh pertanggungjawaban terhadap pengguna jasa prostitusi online tersebut.
Pengenaan ancaman pidana terhadap pengguna jasa prostitusi kiranya merupakan hal yang substansial dalam hal upaya pencegahan terjadinya praktek prostitusi online yang juga  simultan  sebagai  upaya  penyelesaian  permasalahan  sosial.  Dianggap  substansial karena apabila penjual tidak memiliki pasar atau pembeli, maka penjual itu tidak akan lagi  berjualan  dengan  dagangan  yang  tidak  memiliki  pasar  tersebut.  Apabila diaplikasikan dalam kontek prostitusi, maka pengguna jasa adalah sebagai pembeli dan mucikari  adalah  sebagai  penjual,  sedangkan  pekerja  seks  komersial  merupakan dagangan yang dijual. Jika pembeli diancam pidana maka hal tersebut akan memberikan efek  takut,  jera,  atau  bahkan  memberikan  pendidikan  bahwa  perbuatan  tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Tentu pembeli dalam hal ini pengguna jasa akan pikir-pikir  kembali  untuk  membeli.  Ketika  dilakukan  kriminalisasi  pengguna,  maka  ini akan menjadi hukum sebagai alat untuk memberikan deterrent effect dan oleh karena adanya  ketentuan  ini  diharapkan  dapat  menurunkan  permintaan  layanan  seksual. Ketentuan semacam ini adalah hukum pencegahan 27 . Hal inilah yang dianggap sebagai bentuk kriminalisasi yang dapat memberikan dampak cukup signifikan dalam menekan pertumbuhan praktek prostitusi  online  di  Indonesia  karena pada dasarnya  hukum  itu harus  dibentuk  semata-mata  untuk  keadilan  yang  berpihak  pada  rakyat.  Sehingga hukum  harus  dibawah  dari  keadilan.  Suatu  ketika  peraturan  dalam  bentuk  teks  itu mencederai  rasa  keadilan,  maka  peraturan  tersebut  harus  diperbaiki  atau  dapat diterobos  semata-mata  demi  keadilan  yang  ada  dimasyarakat.  Hal  demikian menunjukkan  bahwa  sesungguhnya  hukum  bukanlah  raja,  akan  tetapi  sekadar  suatu tools untuk memberikan rahmat kepada umat manusia dan dunia. 28
Sebagai negera hukum, Indonesia memang masih dapat dikatakan belum sepenuhnya menerapkan hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dari berlakunya berbagai hukum yang merupakan peninggalan dari masa kolonialisme atau dapat dikatakan masih mengadopsi hukum yang diwariskan oleh Negara Belanda
27 Asphianto,  Kania  Mulia  Utami;  Ridwan;  Aan.  (2020).  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Tentang Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pengguna  Jasa  Prostitusi  Di  Indonesia.  PAMPAS:  Journal  of Criminal Law, (Vol. 1 No. 2 (2020)), 22 – 42. Retrieved from https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007/6393
28 Arinanto,  Satya,  &  Triyanto,  Ninuk.  (2009).  Memahami  Hukum:  dari  Konstruksi  sampai Implementasi. Jakarta: Rajawali Pers.
seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan alasan tersebut, Indonesia saat  ini  tengah  berupaya  melaksanakan  pembaharuan  dalam  hukum  pidana  dengan membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang berlandaskan nilai-nilai yang hidup dengan Pancasila. Sehingga pembaharuan dari Ktab Undang-Undang Hukum Pidana  yang  selama  ini  hanya  berasal  dari  nilai-nilai  yang  berasal  dan  hidup  dalam bangsa  Belanda  harus  segera  diperbarui 29 sebagaimana  gagasan  progesif  yang dicanangkan oleh Satjipto Raharjo bahwa hukum itu bukan merupakan pranata yang final,  melainkan  suatu  hal  yang  ditentukan  oleh  kemampuannya  untuk  mengabdi kepada manusia. Dan oleh karena itu hukum harus terus membangun dan mengubah dirinya  menjadi  sebuah  kesempurnaan  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya.  Dengan demikian  memakai  hukum  tidak  lah  dapat  semata-mata  mengutamakan  logika peraturan  akan  tetapi  juga  harus  lah  mempertimbangkan  hukum  yang  ada  atau bersumber dari pengalaman empiris masyarakat 30 termasuk pula mengenai prostitusi baik  yang  dilakukan  secara  langsung  maupun  online.  Menurut Barda  Nawawi  Arief , Apabila sistem hukum nasional yang didambakan adalah sistem hukum Pancasila, maka sudah seharusnya dipelajari dan diterapkan sistem hukum pidana yang berisi nilai-nilai pancasila, yakni hukum pidana yang berkiblat pada nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa”, hukum pidana yang mengandung “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, hukum pidana yang  memaknai  nila-nilai  persatuan,  hukum  pidana  yang  di  dalamnya  diilhami  nilai “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan”, dan hukum  pidana  yang  berorientasi  pada “Keadilan  sosial” 31 .  Mengenai  pembaharuan hukum  pidana  terkait  pertanggungjawaban  pidana  bagi  para  subyek  dalam  praktek prostitusi merupakan bentuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia 32 .
Dengan  bertentangannya  praktek  prostitusi  dan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila dan untuk mencapai hukum pidana yang berasaskan Pancasila, maka sudah selayaknya tindakan atau perbuatan prostitusi ini di kriminalisasikan dengan meluaskan subyek yang diancam agar kehidupan kemasyarakatan dapat berjalan tertib, damai, dan jauh  dari  perbuatan-perbuatan  maksiat.  Karena pada  dasarnya fungsi  moral di dalam masyarakat sangat penting dan moral harus juga menjadi sandaran dalam paradigma berhukum bangsa. Sebab, hukum harus dapat memberikan perimbangan dari berbagai persoalan  aktual  serta  dapat  memberikan  penyelesaian  terhadap  permasalahan- permasalahan sosial. Dengan begitu terlihatlah peran moral untuk menjadi guiding the law  for the  justice sehingga  dengan  adanya moralitas  maka  diharapkan hukum  dapat
29 Arzaqi, Nila. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Lgbt (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 181 – 192. https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p181-192
30 Prabandani, Hendra Wahanu. (2011). Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal. In JDIH (No. XVII). Jakarta.
31 Fatoni,  Syamsul.  (2015).  Pembaruan  Hukum  Pidana  Melalui  Aktualisasi  Nilai-Nilai  Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 3(1). https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.41-64
32 Yuherawan, Deni Setya Bagus, & Juita, Subaidah Ratna. (2020). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Prostitusi Online. Rechtidee, 15(2).
memenuhi  tujuannya 33 dan  begitu  pula  sebalik  dengan  hukum  diharapkan  dapat memperbaiki persoalan moral yang ada dimasyarakat.
Walaupun kriminalisasi merupakan salah satu solusi yang dapat memberikan hasil paling baik untuk memperbaiki permasalahan sosial yang ada dimasyarakat seperti prostitusi, akan tetapi kriminalisasi prostitusi online terkait pengguna jasa bukanlah satu-satunya yang  harus  dilakukan.  Bahwa  benar  menjadi  hal  utama  tetapi  bukan  menjadi  satu satunya. Kriminalisasi sebagai bagian dari penal policy tidak akan mampu memberikan efektifitas jika tidak dilaksanakan pula integrasi dengan upaya rehabilitasi sosial sebagai bagian dari kebijakan non-penal. Begitu pula sebaliknya kebijakan non-penal pun tidak akan  berlaku  efektif  apabila  praktek  prostitusi  tidak  ditetapkan  sebagai  bagian  dari perbuatan  pidana 34 .  Dengan  demikian  karena  adanya  praktek  jasa  prostitusi  telah merusak ketertiban masayarakat, meresahkan, melanggar agama, dan merusak norma, maka sebagai pengambil kebijakan pembuatan undang-undang, pemerintah bersama- sama dengan DPR sudah seharusnya memikirkan dan memberikan suatu penyelesaian yang optimal untuk mengatasi permasalahan sosisal ini. Solusi tersebut dapat dilakukan baik secara penal ataupun non-penal. Apabila pemerintah dan DPR memilih penal, maka dapat dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat semua  orang  yang  terlibat  dalam  praktek  jasa  prostitusi,  baik  yang  dilakukan  secara langsung  maupun  dengan  menggunakan  social  media  (online).  Sebagai  bantuan masyarakat  dapat  turut serta dan  berperan aktif  dalam  upaya pencegahan  maraknya praktek jasa online saat ini.

## SIMPULAN
Praktek prostitusi merupakan permasalahan sosial karena tidak sesuai dengan norma- norma  yang  ada,  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  dalam  Pancasila,  dan  tidak bermoral.  Oleh  karenanya  praktek  prostitusi  merupakan  permasalahan  sosial  yang segera  harus  diberantas.  Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  menekan  jumlah peningkatan  praktek  prostitusi  adalah  dengan  menggunakan  sarana  penal  (hukum pidana)  agar  memberikan  rasa  takut  pada  mereka  subyek  dalam  terjadinya  praktek prostitusi. Namun demikian hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat diancamkan kepada pengguna jasa prostitusi online yang mana pengguna merupakan  subyek  penting  dalam  terjadinya  praktek  prostitusi,  sebagaimana  analogi tidaklah mungkin ada penjual tanpa adanya pembeli. Sehingga pengguna jasa prostitusi tersebut  tetap  tenang  melakukan  perbuatannya  karena  tidak  ada  satupun  ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya. Dengan demikian permasalahan sosial tidak akan pernah selesai karena akar dari permasalahan tidak tersentuh untuk diselesaikan.
Adapun saran yang dapat diberikan kepada pengambil kebijakan dalam hal ini adalah Presiden  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  adalah  untuk  segera  melakukan  pengubahan
33 Ilyas,  Adam,  Prasetio,  Dicky Eko,  &  Bakker,  Felix  Ferdin.  (2021).  Membangun  Moralitas  dan Hukum  Sebagai  Integrative  Mechanism  di  Masyarakat  dalam  Perspektif  Hukum  Progresif.  Mimbar Keadilan, 14(2), 128 – 138. https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.4694
34 Aditya, Lucky Elza. (2016). Urgensi Kriminalisasi Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (urgency criminalization of prostitution in criminal law reform in indonesia). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.
atau  pembentukan  Undang-Undang  khusus  yang  mengatur  mengenai  pemidanaan praktek prostitusi terkhusus pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi baik secara langsung (konvensional) maupun online.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arinanto, Satya, & Triyanto, Ninuk. (2009). Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi . Jakarta: Rajawali Pers.
Bunga,  Dewi.  (2012). Prostitusi  Cyber:  Diskursus  Penegakan  Hukum  Dalam  Anatomi Kejahatan Transnasional . Denpasar: University Press.
Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitiam Hukum (13th ed.). Jakarta: Kencana.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press.
Ridwan. (2017). Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana . Serang: Unitirta Press.
Schulze,  Erika.  (2014).  Sexual  Exploitation  and  prostituion  and  its  impact  on  gender equality.  In Citizens’  Rights  an  Contit utional  Affairs  European  Parliament . Brussels: Policy Department C.
Susanto, I. .. (2011). Materi Kuliah Kriminologi . Banyumas: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
Sutrisno,  Mudji,  &  Putranto,  Hendar.  (2005). Teori-Teori  Kebudayaan .  Yogyakarta:
Kanisius.
Upe,  Ambo.  (2010). Tradisi  Aliran  dalam  Sosiologi:  Dari  Filosofi  Positivistik  ke  Post Positivistik . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Aditya, Lucky Elza. (2016). Urgensi Kriminalisasi Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (urgency criminalization of prostitution in criminal law reform in indonesia). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum .
Amalia, Astry Sandra. (2013). Dampak Lokalisasi Pekerja Sek Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat  Sekitar  (Studi  Kasus  di  Jalan  Soekarno-Hatta  Km.10  Desa  Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara. EJournal Administrasi Negara , 1 (2), 465 – 478.
Amalia,  Mia.  (2018).  Analisis  Terhadap Tindak  Pidana Prostitusi Dihubungkan  Dengan Etika Moral Serta UpayaPenanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab. Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 2 (2), 861. https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.35
Arzaqi,  Nila.  (2018).  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Upaya  Menanggulangi  Lgbt (Lesbian,  Gay, Biseksual,  dan Transgender)  Berbasis  Nilai-Nilai  Pancasila. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2), 181 – 192.
https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p181-192
Asphianto,  Kania  Mulia  Utami;  Ridwan;  Aan.  (2020).  Pembaharuan  Hukum  Pidana Tentang  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pengguna  Jasa  Prostitusi  Di Indonesia. PAMPAS: Journal of Criminal Law , (Vol. 1 No. 2 (2020)), 22 – 42. Retrieved
from https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007/6393
Defianasari,  Cici.  (2019).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK) dalam Prostitusi Online. Simposium Hukum , 1 (1), 15 – 29.
Fatoni,  Syamsul.  (2015).  Pembaruan  Hukum  Pidana  Melalui  Aktualisasi  Nilai-Nilai Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius. Ahkam: Jurnal Hukum Islam , 3 (1). https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.41-64
Huda,  Chairul.  (2011). Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan . Jakarta: Kencana.
Ilyas,  Adam.  (2021).  Praktik  Penerapan  Exclusionary  Rules  Di  Indonesia. Masalah- Masalah Hukum , 50 (1), 49 – 59. https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.49-59 Ilyas, Adam, Prasetio, Dicky Eko, & Bakker, Felix Ferdin. (2021). Membangun Moralitas dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism di Masyarakat dalam Perspektif Hukum Progresif. Mimbar Keadilan , 14 (2), 128 – 138. https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.4694
Kristiyanto,  Eko  Noer.  (2019).  Jangkauan  Hukum  Nasional  terhadap  Prostitusi  Daring.
Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 19 (1), 1.
https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.1-10
Kurnianingrum, Trias Palupi. (2019). Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi. Bidang Hukum Info Singkat , XI (1).
Laksono,  Puji,  &  Magfiraini,  Riska.  (2014).  Cyber  Prostitution:  Bergesernya  Masalah Sosial  Ke  dalam  Ruang  Virtual. Jurnal  Analisa  Sosiologi , 3 (1),  52 – 69. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17448
Mahardika, I. Komang, & Wijaya I Gede, Yusa. (2019). Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum , (Vol 9 No 1 (2019)), 1 – 17. Retrieved from
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48276/28803
Prabandani, Hendra Wahanu. (2011). Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal. In
JDIH (No. XVII). Jakarta.
Rahmawati, Winda Hayu. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online. Media Iuris , 3 (3), 367. https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23047
Tongat,  Tongat,  Prasetyo,  Said  Noor,  Aunuh,  Nu’man,  &  Fajrin,  Yaris  Adhial.  (2020).
Hukum  yang  Hidup  dalam  Masyarakat  dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional. Jurnal Konstitusi , 17 (1), 157. https://doi.org/10.31078/jk1717
Waltman,  Mas.  (2011).  Sweden’s  Prohibition  of  Purchase  of  Sex:  The  Law;s  Reason,
Impact, and Potential. Women’s Studies International For um 34 , 449. Departemen of Political Science.
Yuherawan,  Deni  Setya  Bagus,  &  Juita,  Subaidah  Ratna.  (2020).  Aktualisasi  Nilai-Nilai Pancasila Melalui  Reformulasi Pertanggungjawaban  Pidana  Pada  Kasus Prostitusi Online. Rechtidee , 15 (2).

## Laporan
P2P, Direktur Jenderal. “Laporan Perkembangan HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan II Tahun 2020,” 2020.