## PENDAHULUAN
Aspek pembiayaan merupakan hal yang penting dalam pembangunan desa. Tersedianya dana yang cukup adalah konsekuensi logis dari pemberian kewenangan dan tuntutan dari pe- laksanaan pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “au- tonomy” indentik dengan “automoney” (Wa- sistiono, 2007). Artinya adalah untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya
Pembiayaan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Karena itu pemerintah pusat telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DANA DESA MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN

## Zulkarnaini dan Dadang Mashur
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract : Community Empowerment in the Utilization of Village Funds through Institutional Strengthening. Until now there are still many problems in rural development in Indonesia that need to find a solution. One of the government's efforts to accelerate village development is by rolling out the Village Fund Allocation Program (ADD) to realize the administration and implementation of aspirative and participatory village development. In Siak District, the ADD program has been held since 2007, but until now its implementation has not been optimal yet. This study aims to determine how the empowerment of community in the utilization of ADD through institutional strengthening District Apit Sungai Siak District and what factors affect the effort of empowerment. This research is a descriptive qualitative research with sampling technique used is snowball sampling. The research informants were the officials involved in the ADD program and the community leaders who knew the program. Data collection was done by interview and observation technique, after the data collected and then analyzed by using qualitative descriptive analysis. The results show that community empowerment through ADD Program in Sungai Apit Subdistrict of Siak Regency has not been running well. Many of these programs are diverted to village infrastructure development programs rather than community empowerment activities. The dominant factor influencing the mismatch of community empowerment is the fear of failure resulting from the inability of the community to join the ADD program that provides business capital assistance for the needy.
Abstrak: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa Melalui Penguatan Kelembagaan. Sampai saat ini masih terdapat berbagai permasalahan dalam pembangunan desa di Indonesia yang perlu dicarikan solusinya. Salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa adalah dengan menggulirkan Program Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang aspiratif dan partisipatif. Di Kabupaten Siak, program ADD sudah diselenggarakan sejak tahun 2007, namun hingga kini pelaksanaannya belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ba- gaimana upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ADD melalui penguatan ke- lembagaan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak serta faktor apa sajakah yang mempengaruhi upaya pemberdayaan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah snowball sampling . Informan penelitian adalah aparat yang terlibat dalam program ADD dan tokoh masyarakat yang mengetahui program tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program ADD di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik. Banyak dari program ini yang dialihkan kepada program pembangunan infrastruktur desa dibandingkan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Faktor yang dominan mempengaruhi ketidaksesuaian pemberdayaan masyarakat ini adalah ketakutan (fear) akibat dari ketidakmampuan masyarakat untuk mengikuti program ADD yang memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, program ADD, kelembagaan desa
untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kepada desa-desa dengan memperhati- kan prinsip keadilan dan menjamin adanya peme- rataan. Dalam upaya melaksanakan amanah peraturan pemerintah tersebut, untuk memberi- kan bantuan pembangunan desa yang merupakan hak desa dalam upayanya melaksanakan otonomi desa (Wirutomo, dkk., 2003).
Program Alokasi Dana Desa (ADD) ada- lah pendanaan yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. ADD dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam me- laksanakan kegiatan pemberdayaan kelemba- gaan desa, pemberian tunjangan aparatur pe- merintah desa serta pemberian dana pemba- ngunan infrastruktur pedesaan. Sasaran dari pem- berian ADD adalah guna mewujudkan penye- lenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pem- bangunan desa yang aspiratif dan partisipatif, sedangkan tujuannya merupakan hasil capaian yang ingin diwujudkan. Program ini mengede- pankan pemberdayaan masyarakat, yang me- miliki arti penting mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dalam kegiatan pemba- ngunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Pemerintah Kabupaten Siak sudah me- nyalurkan Program ADD ini kepada semua desa melalui kecamatan sejak tahun 2007. Bentuk penyalurannya berupa tunjangan penghasilan aparatur pemerintahan desa (TPAPD), penun- jang kegiatan pemerintahan kelurahan/desa (PKPKD), dan pembangunan infrastruktur desa (PID). Lembaga lokal di tingkat desa yang me- rupakan pelaksana program ADD adalah kantor desa yang kemudian akan dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebutan lainnya. Besarnya dana ADD yang diterima oleh kecamatan disesuaikan dengan jumlah kelurahan atau desa yang dimiliki oleh kecamatan yang bersangkutan.
Ternyata pemanfaatan program ADD ini banyak menemui kendala. Hasil temuan Effendi (2009) di Desa Jatipuro Kabupaten Karangayar Jawa Tengah menyebutkan bahwa masyarakat belum diberdayakan secara optimal dalam
pemanfaatan ADD. Hal ini disebabkan karena adanya masalah saat aparatur pemerintahan desa tidak memberikan solusi yang tepat ketika ada usulan pembangunan yang menjadi prioritas yang membutuhkan dana yang cukup besar.
Selain daripada itu, dengan dicairkannya dana ADD pada bulan November dapat menim- bulkan masalah dimana pada bulan tersebut masyarakat mulai bercocok tanam justru harus menyelesaikan pembangunan yang direncana- kannya. Masalah lain yang ditemukan adalah, dalam penggunaan ADD sebesar 70% ternyata dipergunakan hanya mencakup belanja pemba- ngunan fisik saja. Padahal semestinya dana 70% tersebut dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa harus mencakup belanja fisik dan belanja non fisik.
Di Kabupaten Siak penyaluran program ADD juga tidak luput dari masalah. Terutama pada penyaluran dana PID pada beberapa keca- matan termasuk Kecamatan Sungai Apit adalah kurang baiknya kinerja lembaga pelaksana pe- ngelola dalam menyiapkan administrasi dan pelaporan penggunaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Sebagai konsekuensinya pada tahap berikutnya penyaluran dana PID di ketiga kecamatan tersebut tidak lakukan, sebab pem- berdayaan masyarakat desa merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap individu dalam me- ngembangkan dirinya. Pada program ADD yang berhubungan dengan PID, masyarakat diharap- kan memiliki kemampuan, kemauan dan ke- inginan untuk memberikan ide/gagasannya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Namun realitanya berbeda, dimana pember- dayaan masyarakat desa melalui aspirasi akan program ADD tidak berjalan.
Ketidaksiapan administrasi dan pelaporan pada kecamatan ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pengelola baik dari unsur peme- rintah desa maupun lembaga kemasyarakat di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pe- ngendalian kegiatan. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan ADD. Padahal penggunaan bantuan ADD seharunya dimusyawarahkan dengan Ba- dan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat
Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW dan Ketua RT. Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.
Permasalahan lain dalam pemanfaatan program ADD di Kecamatan Sungai Apit ini adalah tidak dilibatkannya lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan ADD di bidang PID lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa sendiri. Disamping itu, dalam pe- nyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan bantuan langsung ADD tahap II. Kondisi ini juga didukung oleh kurang baiknya kinerja lembaga pelaksana program ADD yang sudah ditunjuk dan ditetapkan.
Selanjutnya yang menjadi sorotan dalam pemanfaatan ADD ini adalah masih rendahnya partisipasi swadaya masyarakat desa dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam ke- giatan-kegiatan desa yang dibiayai menunjukkan kurangnya koordinasi dari organisasi pengelola dengan masyarakat. Dimana dalam menyusun kegiatan ADD telah dilakukan Musrenbang tapi yang dihadirkan hanya pengurus lembaga- lembaga desa yang ada, dan hasil musrenbang tersebut tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat. Masyarakat menjadi tidak tahu besarnya bantuan yang diterima, tidak dapat menyalurkan aspirasinya, dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan.
Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ADD melalui penguatan kelembagaan di Kecamatan Sungai Apit Kabu- paten Siak Provinsi Riau.

## METODE
Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk meng- gambarkan dan menjelaskan masalah yang diteliti. Alasan pemilihan metode kualitatif ini adalah
keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang ber- langsung serta melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil, guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang. Metode kualitatif pada dasarnya merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pe- rilaku yang diamati (Moleong, 2002). Pende- katan kualitatif berakar dari data, dan teori berkaitan dengan pendekatan tersebut diartikan sebagai aturan dan kaidah untuk menjelaskan proposisi atau perangkat proposisi yang dapat diformulasikan secara deskriptif ataupun secara proporsional. Tehnik yang digunakan dalam memperoleh informan penelitian ini adalah tehnik snowball sampling yaitu sebuah tehnik penen- tuan sumber informasi seperti bola salju yang menggelinding untuk menemukan sumber informasi yang paling tepat dalam memberikan tanggapan. Setelah data terkumpul dari setiap infoman penelitian, kemudian akan digunakan metode triangulasi dengan ceck and cross ceck terhadap hasil tanggapan yang diberikan informan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program Alokasi Dana Desa (ADD) di- maksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian permasalahan desa secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran dari pemberian ADD adalah mewujudkan penyele- nggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pem- bangunan desa yang aspiratif dan partisipatif. ADD diperuntukan membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan ke- giatan: 1) pemberdayaan kelembagaan desa, 2) pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa, serta 3) pemberian dana pembangunan infra- struktur pedesaan.
Potensi ekonomi masyarakat di Keca- matan Sungai Apit tidak jauh berbeda seperti pada mayoritas kecamatan lainnya di Kabupaten Siak. Kegiatan ekonomi terbesar masyarakat terdapat pada sektor pertanian, yaitu pertanian dan perkebunan kelapa sawit dan karet. Sumba- ngan produksi pertanian dan perkebunan kelapa
sawit dan keret merupakan yang terbesar dan paling menonjol. Perkebunan sawit dan karet yang dimiliki oleh masyarakat sangat membantu penyediaan bahan pakan ternak yang dimiliki. Kemudian potensi ekonomi masyarakat yang lainnya berasal dari tanaman bahan makanan. Produksi  tanaman bahan makanan yang dihasil- kan adalah sagu, nenas dan kopi, sedangkan untuk tanaman sayur-mayur yang paling banyak ditanam masyarakat adalah kacang panjang.
Program ADD di Kabupaten Siak meng- gunakan anggaran yang cukup besar. Tahun 2016 saja dikucurkan anggaran dengan total sebesar Rp197 miliar untuk 131 desa se-Kabupaten Siak. Rincian dana yang akan diterima dan dikelola Pemerintah Desa (Pemdes), yakni dari Peme- rintah Pusat sebesar Rp77 miliar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak sebesar Rp120 miliar. Dana tersebut tersebar untuk 12 keca- matan dimana desa yang terbesar menerima ADD adalah Desa Perawang Barat di Keca- matan Tualang.

## Pemberdayaan Masyarakat dalam Peman- faatan ADD Melalui Penguatan Kelembagaan
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring de- ngan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan da- lam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Untuk itu pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
Secara tegas dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah memampukan dan me- mandirikan masyarakat. Karenanya para ahli menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan ( survive ) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri demi mencapai tujuan. Dimana dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat dapat mengem- bangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki- nya dalam upaya mengeluarkan diri dari ketidak- berdayaan yang dialaminya.
Berdasarkan pada perumusan masalah yang ditetapkan sebelumnya, maka penelitian ini memfokuskan pembahasan berdasarkan teori Sumaryadi (2005) yang menjelaskan tentang kriteria pemberdayaan masyarakat, yakni ke- pemimpinan, inovasi, kepercayaan, team work, dan komunikasi. Kesemua kriteria ini akan dilihat berdasarkan pada program ADD yang memang diperuntukan membiayai sebagian program pe- merintahan desa.

## Kepemimpinan
Kepemimpinan adalah kemampuan dalam mengelola kegiatan agar terlaksana sesuai tujuan. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh para ke- tua pelaksana program ADD di Kecamatan Sungai Apit sebenarnya sudah cukup baik. Di- mana dalam melaksanakan aspek kepemimpinan ini, para ketua pelaksana program ADD mampu mengkomunikasikan program kepada setiap masyarakat melalui pengumuman, himbauan dan sosialisasi yang dilakukan setiap waktu. Kemam- puan ini tentunya tidak terlepas dari intelegency yang dimiliki oleh ketua program ADD, karena intelegency yang dimiliki oleh pimpinan akan menjadi penentu dalam proses pelaksanaan program yang dikerjakan.
Intelegency pimpinan tidak hanya ditinjau dari pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan saja, namun juga dilihat dari pengalaman yang dimilikinya. Realitas yang ditemukan bahwa tidak semua ketua pelaksana program ADD memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sebagai ukuran untuk intelegency yang dimiliki. Sebab, tidak sedikit dari Ketua Program ADD ini yang me- miliki pendidikan rendah (tamat SMA), namun dapat sukses melaksanakan program ini dengan pengalaman yang dimilikinya. Akan tetapi banyak ditemukan kegagalan dari program ini karena kekurangan pengetahuan dari pemimpin yang ada.
Contohnya saja dalam masalah pencarian dana. Sebelum melakukan pencairan, tentunya setiap desa harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Misalnya dengan menyiapkan seluruh administrasi yang sudah ditentukan yang harus dipenuhi dulu seperti adanya nota Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des).
Selain itu, berkas-berkas tersebut juga harus melalui proses verifikasi administrasi. Baru se- telah itu dapat dinaikkan ke Bagian Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Peme- rintahan Desa (BPMPD) di kabupaten untuk permohonan pencairan terhadap dana ADD tersebut.
Pemerintah desa sebagai pengelola seka- ligus pelaksana ADD banyak yang belum paham dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 2 ayat 1 menekankan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Nyatanya pemerintah desa sebagai kepemim- pinan formal tidak pernah melibatkan masyarakat dalam bentuk proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pada evaluasi hasil yang dicapai. Indikasi ini diperkuat dengan kasus dipanggilnya lebih dari 30 kepala desa dan 12 camat oleh Kejaksaan Negeri (Kajari) Siak terkait dugaan mark up dan penyelewengan ang- garan dana desa pada tahun 2015.

## Inovasi
Inovasi adalah kemampuan untuk meng- hasilkan sesuatu yang baru dalam situasi yang baru pula. Dilihat sekilas, inovasi yang dimiliki oleh pengelola program ADD di Kecamatan Sungai Apit sebenarnya sudah ada, namun ino- vasi yang dilaksanakan masih setengah hati bahkan sering ragu untuk dilaksanakan. Sewaktu proses identifikasi awal permasalahan misalnya, inovasi ini sudah tampak, namun pada tahap pelaksanaan mereka masih terkesan takut untuk memberikan ide dan gagasan dalam memecah- kan permasalahan yang dihadapi. Padahal pemecahan masalah yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan program ADD merupakan hak preogratif pengelola program untuk menye- lesaikannya.
Hal ini dikarenakan keterlibatan elit lokal yang tinggi, sehingga membuat setiap inovasi yang ditemukan harus terlebih dahulu didiskusi- kan dengan mereka. Ketidakberanian pengelola program ADD dalam melaksanakan inovasi yang dimilikinya disebabkan oleh ketakutan yang
tinggi akan kesalahan terhadap solusi yang di- temukan. Apalagi sudah menjadi kebiasaan bah- wa setiap inovasi yang akan diambil harus dibicarakan terlebih dahulu pada elit lokal untuk kemudian diambil keputusannya. Padahal asal dapat dipertanggungjawabkan, dana ADD tersebut dapat digunakan untuk apa saja yang diperlukan oleh masyarakat desa sesuai aturan- aturan yang ada. Mulai dari pendirian posyandu hingga gaji atau honor mu’azin atau gorim masjid bahkan diperbolehkan untuk digunakan.
Setiap kegiatan pembangunan yang dila- kukan harus dapat memenuhi kebutuhan seka- rang dan masa mendatang. Pemanfaatan ADD dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan masih belum memenuhi prinsip pem- bangunan berkelanjutan. Paling tidak ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk meng- analisis konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu indikator ekonomi, indikator keadilan sosial, dan indikator lingkungan hidup.
Dari indikator ekonomi mensyaratkan bahwa pembangunan yang dilakukan adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, yang dilakukan melalui teknologi inovatif yang ber- dampak minimum terhadap lingkungan. Setakat ini pembangunan yang menunjang untuk pertum- buhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan akses jalan desa ke areal pertanian dan perkebunan. Banyaknya pem- bukaan hutan untuk areal pertanian dan perke- bunan sangat berdampak positif bagi perekono- mian warga, namun secara tidak langsung juga mengurangi ketersediaan luas hutan yang se- harusnya dilestarikan.
Untuk indikator keadilan sosial, peman- faatan ADD sekilas nampak sudah berjalan cukup adil. Hal yang dijadikan patokan adil atau tidaknya adalah penggunaan RPJMDes dalam melaksanakan pembangunan. RPJMDes telah disusun sesuai dengan keinginan masyarakat dalam Musrenbang. Namun pembangunan yang dilakukan masih belum merata. Selain belum merata, pelaksanaan pembangunan juga kurang memperhatikan aspek sosial budaya yang ber- kembang di masyarakat, seperti membudayakan kegiatan gotong-royong.

## Kepercayaan
Kepercayaan menjadi ujung tombak ke- berhasilan sebuah program. Terkait dengan ke- percayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program ADD di Kecamatan Sungai Apit terlihat masih rendah. Hal ini lebih disebabkan karena pihak pelaksana sangat jarang melakukan sosia- lisasi atas program tersebut. Masyarakat menye- butkan hanya di awal-awal kegiatan saja sosia- lisasi dilakukan oleh pihak pelaksana dengan cara mengumpulkan masyarakat di balai desa atau gedung pertemuan desa.
Model sosialisasi ini terkesan tidak efektif karena terkadang tidak semua masyarakat hadir untuk mendengarkan pemaparan program. Aki- batnya masih banyak masyarakat yang tidak menerima informasi terhadap pelaksanaan prog- ram ADD yang diperuntukkan bagi pember- dayaan masyarakat. Kegagalan dalam proses sosialisasi yang dilakukan akan membuat prog- ram ini hanya akan diikuti oleh segelintir mas- yarakat saja tanpa menyentuh keseluruhan mas- yarakat. Oleh karena itu, proses sosialisasi yang dilakukan harus berjalan, agar masyarakat kese- luruhannya mengetahui program pemberdayaan yang dilaksanakan. Sebab ditakutkan akan muncul indikasi bahwa masyarakat pemanfaat program hanya itu-itu saja dan berasal dari mas- yarakat yang dekat dengan pusat informasi program.
Salah faktor yang tidak kalah penting dalam pemanfaatan ADD adalah soal akunta- bilitas. Pemerintah desa terkait selaku adminis- trasi pembangunan sekaligus pengelola ke- uangan terhadap masyarakat yang menjadi pe- nerima manfaat atau kelompok sasaran kurang transprasan dalam masalah keuangan. Hal terse- but tentu saja membuat ketidakjelasan mengenai penggunaan ADD yang diperuntukkan utama bagi pemberdayaan masyarakat. Akibatnya kepercayaan masyarakat menjadi berkurang, karena itu mereka menyarankan kepada pihak kecamatan agar mencari pengelola yang amanah. Tujuannya agar segala aktifitas dan kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada kelom- pok sasaran.
Akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pemberdayaan masyarakat terhadap
pemanfaatan ADD belum terwujud sesuai de- ngan harapan masyarakat. Padahal setiap desa seuai dengan aturan tentang laporan pertangung- jawabkan kepala desa mewajibkan setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa berkewajiban me- nyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Pertanggung- jawaban Akhir tahun anggaran serta meng- informasikan kepada rakyat yang meliputi informasi pokok--pokok kegiatan. Kondisi yang terjadi di lapangan masih ada sebagian pemerintah desa yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban tentang anggaran yang dikeluarkan dalam pemanfaatan ADD tersebut. Karena itu, ada dana ADD yang pernah diber- hentikan langsung oleh pemerintah kabupaten dengan catatan karena tidak ada pertang- gungjawaban dalam setiap realisasi dari program.

## Team Work
Team work (tim kerja) yang dibentuk dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas yang telah dibebankan dalam melaksanakan program ADD di Kecamatan Sungai Apit masih belum maksimal melakukan kerjanya. Ketidakma- simalan ini disebabkan oleh rendahnya pema- haman mereka terhadap pekerjaan yang di- berikan. Akibatnya program yang dikerjakan belum dapat dikerjakan secara bersama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ren- dahnya kerjasama yang ditunjukkan oleh pihak pemberdaya disebabkan oleh tingkat kemam- puan, pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki juga masih rendah.
Dilihat dari segi pendidikan, rata-rata yang menjadi pihak pemberdaya adalah SMU/SMK. Realitas ini terkadang sering membuat pihak pemberdaya sulit menyatukan idenya agar bisa bekerjasama dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dibebankan. Dampaknya tim kerja yang dibentuk sulit melaksanakan strategi yang telah disusun untuk melaksanakan pemberda- yaan kepada masyarakat. Padahal kerjasama yang dilakukan oleh tim kerja akan sangat membantu dalam proses pelaksanaan pember- dayaan. Karena pihak pemberdaya akan saling membantu dan tolong-menolong dalam melak- sanakan tugas pemberdayaan. Bahkan pihak
pemberdaya juga bisa memikirkan bersama apabila menemui hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan.
Dalam pemanfaatan ADD penting adanya kerjasama antara pengelola dan kelompok sasa- ran. Kerjasama ini terlihat dalam pemanfaatan langsung hasil pembangunan seperti pada pem- bangunan gedung sekolah, pengadaan air bersih, dan akses jalan desa. Salah satu hasil pemba- ngunan yang telah dilakukan dari hasil kerjasama adalah saat membangun gedung TK. Bangunan yang dulu mengalami kerusakan akibat lama terbengkalai sudah diperbaiki warga secara gotong-royong dan swadaya. Sampai saat ini bangunan tersebut masih dalam kondisi baik dan bersih karena warga sering membersihkan tempat tersebut secara bergantian.

## Komunikasi
Komunikasi menjadi hal penting dari tercapainya tujuan dalam organisasi. Komunikasi yang dikembangkan oleh pihak pelaksana dari program ADD di Kecamatan Sungai Apit masih belum berjalan dengan baik. Artinya pihak pemberdaya belum dapat memberikan informasi dan berita tentang pelaksanaan program yang jelas. Ketidakmampuan melakukan komunikasi membuat program belum bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat desa yang menjadi kelompok sasaran dalam program ini. Kurang maksimalnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD mem- buat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-ke- giatan desa yang dibiayai dari ADD juga me- nunjukkan gejala kurang baik.
Proses komunikasi yang terpenting adalah menyampaikan informasi atau berita akan prog- ram pemberdayaan masyarakat yang dilaksana- kan. Karena dengan adanya kejelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentunya akan memberikan pengetahuan masyarakat akan program pemberdayaan masyarakat diberikan oleh pemerintah daerah. Realita di lapangan yang ditemui bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat tentang program masih belum merata ke seluruh masyarakat. Akibatnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat belum da- pat diterima merata informasinya oleh masya- rakat.
Disinilah perlu dikemukakan apa yang disebut dengan partisipasi masyarakat. Dalam pakteknya, partisipasi dapat dibedakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: pada proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pada saat proses pembangunan dilaksanakan, dan pada peman- faatan hasil pembangunan. Partisipasi masya- rakat pada proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui keikutsertaan dalam Mus- renbang, pada Musrenbang masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota LPMD, dan BPD akan dihadirkan dan dimintai pendapatnya mengenai pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun di- dapat data bahwa persentase kehadiran mas- yarakat dalam rapat ini masih rendah, yaitu hanya mencapai 57% dari peserta yang diundang hadir dalam rapat tersebut.
Untuk partisipasi masyarakat pada saat proses pembangunan memang dilakukan melalui melibatkan masyarakat sebagai anggota TPK ataupun sebagai pekerja proyek. Namun parti- sipasi masyarakat yang terjadi pada proses ini masih sangat rendah. Partisipasi masyarakat da- lam proses pelaksanaan pembangunan diperlu- kan agar masyarakat sebagai subjek pemba- ngunan terlibat dan dapat mengontrol langsung proses pelaksanaan pembangunan yang dilaku- kan. Masyarakat sepertinya sulit untuk diajak berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik sebagai anggota tim ataupun pekerja. Mereka beralasan bahwa upah yang diberikan sebagai pekerja proyek dalam pembangunan infra- struktur desa rendah, sehingga lebih memilih un- tuk melakukan pekerjaan di tempat lain.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pem- berdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan ADD Melalui Penguatan Kelembagaan
Sebagai sebuah kegiatan, pemberdayaan masyarakat tentunya mengalami kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya. Untuk melihat tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ADD di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, peneliti mengadopsi teori Lowe (2005) yang menge- mukakan ada tiga faktor yang mempengarungi keberhasilan atau kegagalan pemberdayaan
masyarakat, yakni fear, role of clarity, dan resistence of change .

## Takut Gagal
Ketidakpedulian masyarakat terhadap keberadaan program ADD di Kecamatan Sungai Apit lebih dikarenakan rasa takut gagal dalam menjalankan program. Padahal program ini menjanjikan tujuan yang jelas dalam menanggu- langi kemiskinan masyarakat desa melalui bantuan modal, terutama bagi kaum perempuan yang memiliki usaha kelompok atau kelompok usaha. Dimana upaya yang dilakukan dengan memberikan bantuan modal guna membantu mengembangkan ekonomi keluarganya. Namun tidak semua masyarakat tertarik untuk mengikuti program dan berperan serta dalam program bantuan modal ini.
Mindset yang berkembang di masyarakat adalah bila gagal dalam melaksanakan program, maka akan terbebani dengan hutang dari pin- jaman modal. Rasa takut akan gagal bahkan sudah ada di saat mereka menyusun sebuah pro- posal pengajuan permohonan modal sesuai dengan syarat dan kriteria program yang ditetap- kan. Apalagi jiwa kaum perempuan yang men- jadi kelompok sasaran adalah kriteria jiwa yang labil dan sulit untuk mengambil keputusan yang mengandung resiko yang tinggi. Apabila ke- gagalan benar-benar terjadi maka rasa takut yang berikutnya akan muncul adalah takut menerima sanksi, akibat dari kegagalan yang dilakukan. Sebab sanksi yang diterima bukan ha- nya sanksi finansial, tetapi juga sanksi psikologis dari masyarakat yang gagal mengikuti program.
Kebanyakan tim pelaksana program ADD di Kecamatan Sungai Apit cenderung meng- gunakan metode dan tehnik yang sama untuk melaksanakan program bantuan modal. Bahkan di seluruh wilayah desa yang menerima program ADD di memiliki kriteria dan persyaratan yang sama bagi siapa saja masyarakat untuk mengikuti program. Fakta ini menjelaskan bahwa pihak pengelola program ADD memang kurang mela- kukan observasi dan pengumpulan data guna mengindentifikasi keinginan dan kebutuhan mas- yarakat desa dalam mengembangkan ekonomi
lokalnya, terutama dalam menetapkan jenis usaha yang akan menerima bantuan modal usaha. Padahal setiap desa penerima program ADD memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda, keadaan domografi yang berbeda dan kondisi geografis yang berbeda, tentunya membuat penetapan usaha yang dilakukan juga berbeda- beda.

## Ketidakjelasan Program
Masyarakat desa di Kecamatan Sungai Apit sering merasa sangat kurang nyaman dengan penetapan kriteria usaha yang bisa menerima bantuan modal melalui program ADD. Sebab ternyata tidak semua masyarakat menggeluti usaha ekonominya yang sesuai dengan kriteria usaha yang sudah ditetapkan oleh program ADD. Untuk memperoleh bantuan modal itu, masyarakat tentu harus mengikuti kriteria usaha yang telah ditetapkan, sebab apabila tidak mengikutinya maka tidak akan mendapatkan modal tersebut. Kondisi ini membuat banyak masyarakat, khususnya kaum perempuan yang kurang bisa mengikuti program ADD, karena tidak sesuai dengan kriteria usaha yang telah ditetapkan tadi.
Kenyataan ini membuktikan bahwa pihak pengelola program ADD kurang mengenali dan mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Bisa saja disebabkan oleh kurangnya observasi dan pencarian data dari pengelola akan usaha pengembangan ekonomi yang disukai masya- rakat. Hal ini tentu saja berdampak kepada ketidakyamanan masyarakat dalam mengikuti program yang dilaksanakan. Ketidakyamanan juga dirasakan masyarakat ketika mereka harus melakoni pekerjaan yang baru dengan merubah pekerjaan yang lama, hanya karena ingin mem- peroleh program saja.
Akibat dari ketidakjelian dari pihak pelak- sana program ini ditemukan masih banyak kri- teria usaha yang dikembangkan oleh masyarakat desa belum terakomodir untuk bisa menerima bantuan modal. Dampaknya adalah masyarakat desa yang seharusnya layak menerima bantuan modal dalam mengembangkan ekonominya, menjadi sangat sulit untuk menerima bantuan
dikarenakan persyaratan dan kriteria yang tidak terpenuhi.
Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa tata kelola ADD di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak masih nampak belum efek- tif. Hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu peren- canaan yang sempit dan kurang berjalannya fungsi lembaga desa. Partisipasi masyarakat juga rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

## SIMPULAN
Pemberdayaan masyarakat dalam peman- faatan ADD melalui penguatan kelembagaan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik. Dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program ADD ini dalam bentuk bantuan modal kepada masyarakat yang membutuhkan belum termanfaatkan dengan baik. Akibatnya sebagian besar dana yang tersedia untuk bantuan modal usaha dalam upaya mengembangkan potensi dan ekonomi masyarakat terpaksa di- alihkan kepada program pembangunan infra- struktur desa. Faktor yang dominan mempe- ngaruhi adalah takut gagal dan ketidakjelasan program. Dimana ketidakmampuan masyarakat desa, khususnya kaum perempuan untuk meng- ikuti program ADD yang memberikan bantuan modal usaha disebabkan oleh rasa takut yang tinggi dari masyarakat desa. Rasa takut yang ditimbulkan meliputi ketakutan akan kegagalan dalam mengikuti program, ditambah lagi pihak pengelola program ADD kurang mengenali dan mengetahui apa sesungguhnya yang diinginkan oleh masyarakat.

## REFERENSI
Effendi, Crisna. 2009. “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa”. Surakarta: FISIP Universitas Sebelas Maret Johnson, Ron and David Redmod., 1992., The
Art of Empowerment, The Profit and Pain of Employee Involvement ., Financial Times., Pitman Publishing., Great Britain. Kartika, Ray Septianis. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Jurnal Bina Praja , Vol. 4 No. 3 Miles & Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif . Jakarta: UI-Press.
Nugrianti, Oni dan Zulkarnaini. 2013.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Program Alokasi  Dana. Jurnal
Kebijakan Publik . Vol. 4, No. 1 Paulus Wirutomo dkk., 2003., Paradigma Pembangunan di Era Otonomi Daerah ., Jakarta: Penerbit Cipruy. Pranarka dan Onny S. Prijono., 1996.,
Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi ., Jakarta: CSIS. Riyadi dan Deddy., 2005., Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Rohmah, Kulia Tatik. 2016. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Jurnal Kajian Otonomi Daerah . Vol. 01, No. 01. Soetomo., 2011., Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya ., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sujianto, dkk., 2016. Kajian Model Pengelolaan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu. Pekanbaru: LPPM Universitas Riau dan Balitbang Provinsi Riau.
Sugiyono., 2006., Metodologi Penelitan Administratif , Bandung: Alfabeta. Sumaryadi, Nyoman., 2005., Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat., Jakarta: Penerbit Citra Utama.
Syarif., Maryadi, 2013., Teori dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam., Jurnal Media Akademika,
Vol. 28, No. 3.
Usman, Sunyoto. 2004., Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ., Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Wasistiono, Sadu., 2007., Prospek Pengembangan Desa ., Bandung: Fokusmedia.,
Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwijowijoto., 2007., Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat ., Jakarta: Elex Media Komputindo Gramedia.