## TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN SECARA HIPNOTIS
Sulastryani Universitas Andi Djemma Palopo Email: sulastryani@gmail.com

## Abstract
Taking other people's stuff in a hypnotic way is getting rampant. In fact, this has come to the police, prosecutors, and courts. Therefore, special efforts are needed  to  take  action  against  it.  The  act  of  taking  other  people's  belongings  by hypnosis becomes a very complicated problem because of the problem of applying and  interpreting  the  article  in  KUHP  primarily  Article  362  of  the  KUHP  about Theft  and  382  of  the  KUHP  about  Fraud  which  is  sometimes  used  by  law enforcement to ensnare the perpetrators with the modus operandi of hypnosis. The next problem will be found in the evidentiary process. The need for other criminal codes is currently one of the obstacles in law enforcement effort Keyword : Hypnosis, Theft, Fraud

## Abstrak
Mengambil  barang  orang  lain  dengan  cara  hipnotis  semakin  marak. Bahkan,  hal  ini  telah  sampai  pada  kepolisian,  kejaksaan,  dan  pengadilan.  Oleh karena itu,  perlu usaha khusus  untuk  menindaknya. Tindakan mengambil  barang orang  lain  dengan  cara  hipnotis  menjadi  masalah  yang  sangat  rumit  karena terbentur  masalah  penerapan  dan  penafsiran  pasal  dalam  KUHP  utamanya  Pasal 362  KUHP  tentang  Pencurian  dan  382  KUHP  tentang  Penipuan  yang  terkadang digunakan  oleh  penegak  hukum  untuk  menjerat  pelaku  dengan  modus  operandi hipnotis.  Permasalahan  selanjutnya  akan  ditemukan  pada  proses  pembuktian. Perlunya  ada  aturan  pidana  lainnya  pada  saat  ini  merupakan  salah  satu  kendala dalam upaya penegakan hukum.
Kata Kunci : Hipnotis, Pencurian, Penipuan

## PENDAHULUAN
anyaknya permasalahan  saat-saat  ini  yang selalu  melanda negara kita menyebabkan    keterpurukan  Indonesia  dalam  berbagai  bidang  pada saat  ini  baik  dalam  bidang  Politik,  Ekonomi,  Sosial  Budaya,  Hukum atau  bidang  lainnya,  menimbulkan  beragam  masalah  yang
membutuhkan  penanganan  yang  serius.  Kejahatan  bukanlah  merupakan  masalah baru,  meskipun  tempat  dan  waktunya  berbeda  tetapi  modus  operandinya  dinilai sama.  Semakin  lama  kejahatan  di  kota-kota  besar  semakin  meningkat,  demikian pula  dibeberapa  daerah  dan  kota-kota  kecil  bahkan  sudah  menjalar  sampai  ke desa-desa.
Munculnya bermacam-macam kejahatan semakin berkembang dan bahkan ada yang susah dijerat oleh hukum yang disebabkan oleh kekurangan hukum yang digunakan  pada  saat  ini.  Hal  ini  bisa  dimaklumi  karena  sebagian  besar  hukum yang  digunakan  sekarang  masih  merupakan  adopsi  dari  hukum  Belanda  yang makin  berkembang  dan  tidak  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  Indonesia sebagamana  yang  terdapat  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) kita.  Banyaknya  kelemahan  atau  celah  dalam  hukum  kita  merupakan  tantangan berat  bagi  para  ilmuan  hukum,  dan  untuk  menjawab  tantangan  ini,  hukum hendaknya tidak terlalu banyak diteropong dalam bentuk statisnya ( Law in books ), namun  juga  harus  diteropong  dalam  bentuk  operasionalnya  ( Law  in  Action )  atau dengan kata lain bagaimana kondisi realitas bekerjanya hukum di masyarakat. Hal ini  mengingat  berperan  atau  tidaknya  hukum  hanya  dapat  dilihat  pada  “ Law  in Action ”  dari  hukum  itu  sendiri.  Hal  ini  harus  dilaksanakan  dengan  baik  agar fungsi hukum dapat terpenuhi. 1
Pada  saat  ini  berbagai  modus  dari  penipuan  ini  semakin  berkembang dalam  masyarakat.  Salah  satu  bentuknya  yaitu  penipuan  dengan  cara  hipnotis yang  juga  merupakan  salah  satu  jenis  kejahatan  yang  susah  dijerat  karena keterbatasan  aturan  dalam  KUHP.  Berbagai  keterangan  serta  ilmu  pengetahuan yang  berkembang  saat  ini  bukan  baru  lahir  saat  ini  tetapi  Ilmu  hipnotis  modern dikenal  manusia  sejak  abad  18.  Tokoh  utamanya  adalah  Franz  Anton  Mesmer, dan disusul oleh James Braid, Charcot, Liebault . Hipnotis adalah wilayah pikiran dimana  dalam  wilayah  tersebut  kemampuan  indra  kita  untuk  mengkritik dimatikan. Dalam kondisi inilah orang yang terhipnotis akan mengikut kehendak
1 Lawrence  M  Friedman, The  Legal  System,  A  Social  Science  Perspective (Russel  Sage Foundation : New York, 1975), h. 20

## B
operator  (penghipnotis)  secara  ekstrim.  Hal  ini  terjadi  karena  di  daerah  ini merupakan  daerah  peralihan  antara  daerah  kesadaran  dengan  daerah ketidaksadaran  sehingga  memori  kita  tetap  dapat  menerima  hal  yang  di  tangkap oleh  panca  indera  tetapi  tidak  dapat  menganalisis  atau  mengkritik  karena kesadaran tidak berfungsi secara penuh.
Tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP lazim disebut Oplichting .  Ketentuan  pasal  378  KUHP  menyatakan    “Barangsiapa  dengan maksud hendak menguntungkan dirinya  atau  orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat,  maupun  dengan  rangkaian  kebohongan,  membujuk  orang  supaya memberikan  suatu  barang  atau  supaya  membuat  utang  atau  menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.
Ketentuan  diatas  menurut  Tongat, 2 tindak  pidana  penipuan  dalam  bentuk pokok mempunyai dua unsur yaitu unsur objektif yang terdiri dari (1) Membujuk, (2)  Orang  lain,  (3)  Untuk  menyerahkan  suatu  barang/benda,  dan  (4)  Untuk memberi  hutang  atau  menghapus  piutang  dengan  menggunakan  daya  upaya memakai  nama  atau  martabat  palsu  dengan  tipu  muslihat  dan  rangkaian kebohongan.  Unsur  kedua  yaitu  unsur  subjektif  yang  terdiri  dari  (1)  Dengan maksud,  (2)  Untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain,  dan  (3)  Secara melawan hukum.
Berbagai permasalahan yang dialami dalam pemecahan masalah ini adalah adanya  pembatasan  terhadap  penerapan  hukum  pidana.  Dalam  hukum  pidana tidaklah dapat dihukum suatu kejahatan yang belum ada ketentuan yang mengatur terlebih dahulu, atau biasa dikenal dengan asas Nullum Delictum Nulla Poena sine praevia  lege  poenali ,  yang  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari ketentuan- ketentuan  Undang-undang  yang  mendahuluinya.  Belum  adanya  aturan  jelas tentang  hal  ini  menjadi  kendala  dalam  penerapan  fungsi  hukum  sebagai  alat pengendalian  sosial  padahal  seharusnya  hukum  harusnya  tanggap  terhadap masalah-masalah baru  yang terjadi dalam masyarakat  agar fungsi hukum sebagai “a  tool  of  social  control” dapat  dijalankan. 3 Ketidakjelasan  aturan  inilah  yang
2 Tongat, Hukum Pidana Materil (Universitas Muhammadiyah : Malang, 2003), h. 71
3 Soerjono  Soekanto, Kesadaran  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum. (Rajawali  :  Jakarta, 1982), h. 50
menjadi  permasalahan  dalam  mengungkap  dan  menyelesaikan  perkara  tindak pidana yang menggunakan modus operandi baru seperti hipnotis.

## PEMBAHASAN
A. Penegakan Hukum Pelaku Penipuan dengan Cara Hipnotis
Kejahatan dalam bentuk penipuan selama ini selalu menyertai masyarakat bukan  hanya  terjadi  di  Kota  tetapi  saat  ini  sudah  masuk  diwilayah  daerah kabupaten.  Beragam  aturan  Hukum  yang  berlaku  secara  dinamis  tetap  memiliki kekurangan  seiring  dengan  perkembangan  di  dalam  masyarakat.  Begitu  banyak jenis-jenis  kejahatan  pada  saat  ini  yang  sulit  untuk  dipertanggungjawabkan menurut  hukum.  Hal  ini  disebabkan    munculnya  berbagai  jenis  kejahatan  baru yang  belum  mampu  diakomodir  oleh  hukum  yang  ada  sementara  hukum Indonesia  menganut  asas  kepastian  hukum  dan  asas  legalitas  hukum  pidana. Contohnya  kejahatan  tindak  pidana  penipuan  dengan  cara  menghipnotis  korban. Misalnya,  Korban  yakin  pelaku  menggunakan  ilmu  hitam  sebab  ketika  korban memberikan  handphone  dan  uang  tunai  yang  hendak  dibelanjakan  dan  korban merasa  benar - benar  dalam  kondisi  setengah  sadar . Korban  sadar  justru  setelah pelaku  berlalu.  Korban  sempat  mengejar,  tapi  pelaku  sudah  keburu  menghilang, demikian keterangan yang biasa diutarakan korban  di kantor polisi.
Di    dalam  beberapa  kasus  pelakunya  ada  dua  orang  dan  telah  melakukan hal ini beberapa kali. Aksi ini dilakukan di atas mobil angkutan umum atau pete- pete dengan menggunakan modus  cinderamata dan pelaku berpura-pura menjadi seorang  pendatang  dari  berbagai  daerah,  selanjutnya  pelaku  menawarkan cinderamata yang berupa bungkusan yang berisi jam tangan kepada korban.
Secara sederhana penulis berpendapat bahwa setiap hal berada pada posisi netral dalam artian memiliki potensi baik dan buruk. Semua tergantung oleh orang atau  pihak  yang  menggunakannya.  Selain  itu  kita  dapat  membandingkan kemungkinan hipnotis digunakan untuk kejahatan dengan melihat definisi-definisi dari  hipnotis  oleh  beberapa  ahli.  Secara  sederhana  dapat  disimpulkan  bahwa hipnotis merupakan kondisi dimana tingkat kesadaran diturunkan sehingga fungsi analisa  dan  fungsi  kritik  otak  tidak  berfungsi  dan  dalam  kondisi  ini  orang  yang terhipnotis akan melakukan perintah orang yang menghipnotisnya secara ekstrim.
Beberapa pengamatan dari penulis menilai bahwa dalam kondisi otak yang tidak berfungsi secara penuh bahkan kehilangan kemampuan berkehendak sendiri maka sesorang yang dihipnotis sebenarnya tidak mampu melakukan hal  yang dia inginkan melainkan hanya menjalankan perintah dari orang yang
menghipnotisnya  hal  ini  berarti  bahwa  apapun  yang  diperintahkan  oleh penghipnotisnya  akan  dituruti,  kecuali  hal  tersebut  tidak  mampu  dilakukan  oleh fisiknya.  Hal  ini  terjadi  karena  hipnotis  mampu  menurunkan  tingkat  kesadaran subyeknya sampai titik yang sangat rendah , dan pada saat itu subyek sebenarnya sudah  tidak  bisa  menilai  tentang  hal  baik  dan  buruk,  dan  pada  saat  itu penghipnotis dapat menyuruh subyeknya untuk melakukan apa saja termasuk hal yang  merugikan  dirinya.  Ada  kemungkinan  terjadinya  hipnotis  melalui  tatapan mata  atau  sentuhan.  Seseorang  dapat  dinilai  secara  psikologi,  apakah  dia tergolong  orang  yang  mudah  tersugesti  atau  tidak.  Penghipnotis  memanfaatkan orang  yang  mudah  tersugesti  sehingga  mereka  tidak  perlu  bekerja  keras  untuk menghipnotis  korbannya  tetapi  cukup  dengan  menatap  korban  atau  menyentuh korban untuk menjalankan sugestinya.

## B. Upaya  Menekan  Terjadinya  Penipuan  Secara  Hipnotis  Ditinjau  dari KUHP
Pembahasan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  orang  yang mengambil  barang  orang  lain  dengan  cara  hipnotis  tidak  terlepas  dari pertanggungjawaban  pidana.  Ada  dua  unsur  yang  harus  diperhatikan  dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu:

## 1. Unsur Objektif
Unsur  objektifnya  yaitu  mengacu  pada  perbuatan  pelaku,  dimana perbuatan tersebut haruslah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum  baik  secara  formil  ataupun  materil,  atau  dapat  dikatakan  hal tersebut haruslah bertentangan dengan hukum atau aturan yang dibuat oleh  pemerintah  dan  untuk  masalah  pidana  hal  ini  sangat  berkaitan dengan  asas  legalitas  hukum  pidana,  dan  yang  kedua  hal  tersebut bertentangan  dengan  norma  atau  kebiasaan  yang  ada  dalam masyarakat.

## 2. Unsur Subjektif
Unsur subjektifnya mengacu pada pelaku perbuatan dimana pelaku harus  memiliki  unsur  kesalahan,  sehingga  perbuatan  yang  melawan hukum  dapat  dipertanggungjawabkan  kepadanya  hal  ini  juga mengandung makna bahwa bila suatu perbuatan salah yang kemudian memiliki  alasan  penghapus  kesalahan  (alasan  pemaaf  atau  alasan pembenar), maka pembuat atau pelaku perbuatan tidak dapat dipidana
karena  hukum  pidana  Indonesia    menganut  asas  tiada  pidana  tanpa kesalahan.
Dari  dua  hal  tersebut  di  atas,  hal  yang  masih  perlu  dianalisis  lebih  lanjut yaitu  unsur  melawan  hukum  perbuatan  pada  unsur  objektif.  Hukum  Pidana Indonesia  lebih  mengacu  kepada  pengertian  melawan  hukum  formal  dimana  hal ini bisa dilihat pada bunyi pasal 1 ayat (1) KUHP yang menetukan bahwa :
“Tiada  suatu  peristiwa  dapat  dipidana  selain  dari  ketentuan-ketentuan Undang-undang yang mendahuluinya”.
Hal  inilah  yang  membuat  Penulis  berkesimpulan  bahwa  hukum  pidana Indonesia  mengacu  kepada  pengertian  melawan  hukum  secara  formil  atau  yang biasa disebut  perbuatan melawan Undang-undang ( wet mathigdaad ). Hal ini bisa dicontohkan dengan kasus kumpul kebo yang secara moral masyarakat tidak dapat dibenarkan,  akan  tetapi  karena  belum  diatur  dalam  undang-undang  maka  hal tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana.
Dari  penjelasan  di  atas,  patut  dinilai  bagaimana  pertanggungjawaban pidana  terhadap  orang  yang  mengambil  barang  orang  lain  dengan  cara  hipnotis. Dalam  hal  ini  penulis  hanya  akan  membahas  unsur  objektif,  karena  unsur subjektifnya  tergantung  pada  pelakunya,  dalam  artian  apabila  tidak  ada  alasan yang  menghapus  kesalahan  pelaku  maka  unsur  subjektifnya  sudah  terpenuhi. Penggunaan  rangkaian  kebohongan  sudah  dapat  dikategorikan  ke  dalam  delik penipuan.  Adapun  untuk  diketegorikan  dalam  delik  pencurian  tidak  bisa  karena dalam modusnya pelaku diberikan barang oleh korban dengan seizin korban. Hal ini  terjadi  karena  aturan-aturan  yang  ada  dalam  KUHP  belum  ada  yang  mampu mengakomodir hal tersebut.
Penulis  mencoba membedah pasal-pasal  dalam KUHP  yang berhubungan dengan  barang  dan  berhubungan  dengan  hal  yang  diteliti  yaitu  dengan membandingkan  antara  delik  pencurian,  pemerasan/pengancaman,  penggelapan, dan penipuan terhadap modus hipnotis:

## 1. Pencurian.
Mengenai pencurian yang diatur dalam pasal 362 diatur dengan ketentuan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
“Barang  siapa  dengan  sengaja  mengambil  sebagian  atau  keseluruhan kepunyaan    orang  lain,  dengan  maksud  memilik  barang  tersebut  dengan
melawan hukum, dipidana karena pencurian selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.
Dari ketentuan pasal tersebut diatas penulis melakukan interpretasi dengan menarik unsur-unsur yang dikandung oleh Pasal 362 tersebut sebagai berikut:
a. Tindakan yang dilakukan itu adalah mengambil;
b. Yang diambil itu adalah barang; dan
c. Status  barang  tersebut  adalah  milik  orang  lain  baik  sebagian  maupun keseluruhan
Hal  yang  menjadi  masalah  di  atas  yaitu  haruslah  dilakukan  interpretasi pada  unsur  melawan  hukum.  Interpretasi  terhadap  hal  ini  karena  tidak  adanya kesatuan pendapat  tentang masalah melawan hukum.  Berbagai  pendapat  berbeda muncul  terhadap  hal  ini.  Makna  yang  terkandung  pada  unsur  melawan  hukum pada  pasal  362  ini  dapat  dikatakan  melawan  hak  maksud  dari  pasal  ini  adalah untuk  melindungi  hak  orang  atau  dengan  kata  lain  apabila  suatu  tindakan melawan  hak  orang  lain  maka  hal  tersebut  sebenarnya  sudah  dapat  dikatakan melawan  hukum.  Akan  tetapi,  terjadi  permasalahan  yaitu  bagaimana  menilai kapan  seseorang  dikatakan  berhak  atas  sesuatu,  dalam  hal  ini  adalah  barang. Seseorang  dikatakan  berhak  atas  suatu    barang  ketika  barang  tersebut diperolehnya dan dikuasainya dengan tidak melawan hukum  atau tidak  melawan aturan.
Dalam  hal  ini  dapat  dikemukakan  suatu  contoh  ketika    seseorang menggunakan  suatu  keadaan  palsu  untuk  kemudian  membujuk  seseorang  untuk menyerahkan  barangnya.  Meskipun  dengan  izin  perolehan  barang  tersebut  dapat dikatakan  tidak  sah  karena  orang  tersebut  telah  memenuhi  unsur  penipuan  yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Contoh lainnya untuk menjelaskan masalah di atas adalah ketika seseorang  mengambil  barang orang lain dengan melakukan  sebuah ancaman  pemaksaan,  maka  barang  yang  ada  padanya  tidak  dapat  dikatakan haknya  karena  telah  melakukan  pengancaman  dengan  kekerasan  sesuai  yang diatur  dalam  pasal  368  KUHP.  Adapun  contoh  tentang  delik  pencurian  yaitu ketika    seseorang  mengambil  barang  orang  lain  tanpa  sepengetahuan  pemiliknya maka  perolehan  barang  tersebut  dikatakan  tidak  sah  karena  telah  melakukan pencurian  sebagaimana  diatur  pasal  362  KUHP.  Tindakan  tersebut  adalah pencurian  karena  pelaku  telah  dengan  sengaja  mengambil  barang  orang  lain dengan maksud memiliki dengan melawan hukum dan dikatakan melawan hukum karena pelaku telah melawan hak korban yang ditandai dengan perolehan barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya.
Unsur  yang  membedakan  antara  pencurian  dan  penipuan  yaitu  pencurian dilakukan tanpa izin oleh pemiliknya sedangkan penipuan dengan izin pemiliknya meskipun  kedua-duanya  melawan hak,  akan tetapi  hal  yang membedakan  adalah hal tersebut di atas. Unsur melawan hukum  yang terkandung pada pencurian dan penipuan adalah dengan menggunakan acuan izin pemilik.
Dari  penjelasan  diatas,    dapat  disimpulkan  bahwa  sangatlah    susah  untuk menggolongkan  perbuatan  menghipnotis  seseorang  dengan  maksud  untuk memiliki  atau  menguasai  suatu  barang  kedalam  delik  pencurian    karena  pelaku hipnotis  mengambil  barang  orang  lain  dengan  izin  orang  tersebut  dan  dengan sepengetahuannya. Hal ini pulalah yang mendasari jaksa untuk mendakwa korban bukan  dengan  delik  pencurian,  akan  tetapi  dengan  delik    penipuan.    Untuk kemungkinan  hal  ini  masuk  kedalam  delik  penipuan  penulis  akan  mencoba menjelaskan pada penjelasan delik penipuan. Meskipun tergolong susah, pada sisi lain  tidak  berarti  mutlak  tidak  bisa  dikatakan  delik  pencurian  karena  unsur  Izin yang  di  gunakan  sebagai  dasar  untuk  mengeluarkan  tindakan  ini  dari  delik pencurian  tidak  pernah  dijelaskan  secara  tersurat  oleh  pasal  ini  dengan  kata  lain interpretasi  subsumptif  atau  gramatikalnya  sebenarnya  tidak  mengharuskan sesorang  untuk  mengambil  barang  lain  tanpa  izin  untuk  dikatakan  sebagai pencurian.  Namun,  kendala  lain  yang  muncul  ketika  hal  tersebut  dapat dimasukkan  ke  dalam  pencurian  adalah  masalah  pembuktiannya  yang  tidak gampang mengingat hal ini berhubungan dengan wilayah psikologi dimana hal ini susah  untuk  dijangkau  secara  indrawi  kecuali  dalam  aksinya  pelaku  tertangkap tangan.

## 2. Pemerasan dan Pengancaman
Mengenai  pemerasan  dengan  pengancaman  diatur  dalam  Pasal  368  ayat (1) KUHP:
“Barangsiapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  dirinya  atau  orang lain  dengan  melawan  hukum,  memaksa  dengan  kekerasan  atau  dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali  atau  sebagian  kepunyaan  orang  itu  sendiri  atau  orang  lain,  atau supaya  orang  itu  membuat  utang  atau  menghapuskan  piutang,  dipidana karena  pemerasan  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  sembilan tahun”.
Dari bunyi pasal tersebut penulis menarik unsur-unsur sebagai berikut:
1. Maksud dari tindakan pelaku adalah untuk menguntungkan dirinya atau orang lain.
2. Pelaku  harus  memaksa  korban  dengan  kekerasan  atau  dengan ancaman kekerasan.
3. Tujuan  pemaksaan  itu  adalah  agar  orang  itu  memberikan  suatu barang  yang  sama  sekali  atau  sebagian  kepunyaan  orang  itu sendiri atau orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang.
Hal yang tidak mungkin terpenuhi dari tindakan mengambil barang orang lain  dengan  cara  hipnotis  adalah  unsur  memaksa  dengan  kekerasan  atau  dengan ancaman  kekerasan.  Dalam  hal  ini  Penulis  berinterpretasi  bahwa  paksaan  yang dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah  paksaan  fisik  apa  lagi  jika  unsur  kekerasan  ini dihubungkan  dengan  Pasal  89  KUHP  yang  mengartikan  kekerasan  dengan perbuatan  yang  membuat  orang  jadi  pingsan  atau  tak  berdaya  lagi.  Setelah mempertimbangkan  hal  tersebut  Penulis  menilai  bahwa  unsur  tersebut  secara nyata  tidak  bisa  terpenuhi  pada  tindakan  mengambil  barang  orang  lain  dengan cara hipnotis.

## 3. Penggelapan
Delik  tentang  barang  yang  ketiga  adalah  penggelapan  yang  diatur  pada Pasal 372 KUHP :
“Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  dengan  melawan  hukum  memiliki barang,  yang  sama  sekali  atau  sebagian  kepunyaan  orang  lain,  dan  yang ada  padanya  bukan  karena  kejahatan,  dipidana  karena  penggelapan, dengan  pidana  selama-lamanya  empat  tahun  atau  denda  sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah”.
Melihat  ketentuan  Pasal  372 tersebut  penulis melihat  bahwa hal  tersebut hampir  sama  dengan  pencurian  cuma  yang  membedakan  adalah  pada  unsur barang  yang  ada  padanya  bukan  karena  kejahatan.  Bila  dibandingkan  dengan tindakan orang yang mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis, unsur itu pulalah  yang  tidak  bisa  menjerat  tindakan  tersebut.  Dalam  Kejahatan penyalahgunaan  hipnotis  barang  yang  telah  berada  ditangan  pelaku  sudah merupakan kejahatan maka hal tersebut tidak bisa dikatakan penggelapan .

## 4. Penipuan
Delik tentang  penipuan  diatur pada Pasal  378 KUHP dengan unsur-unsur delik sebagai berikut:
“Barangsiapa  dengan  maksud  hendak  menguntungkan  dirinya  atau  orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan,  membujuk  orang  supaya  memberikan  suatu  barang  atau supaya  membuat  utang  atau  menghapuskan  piutang,  dipidana  karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”.
Dari  ketentuan  pasal  di  atas,  dapat  dianalisis  unsur-unsur  delik  penipuan yaitu sebagai berikut:
1. Maksud  pelaku  adalah  menguntungkan  dirinya  sendiri  ataupun  orang lain;
2. Tindakan  pelaku  tersebut  harus  melawan  hukum  atau  melawan  hak korban;
3. Pelaku harus membujuk korban; dan
4. Cara yang digunakan pelaku dalam membujuk korban adalah:
a. Menggunakan nama palsu;
b. Membuat keadaan palsu;
c. Menggunakan tipu muslihat;
d. Membuat rangkaian kebohongan
Berdasarkan  unsur  delik  penipuan  yang  diatur  dalam  KUHP,  tidak  bisa disimpulkan  secara apriori bahwa  setiap  tindakan  mengambil  barang  orang  lain dengan cara hipnotis adalah penipuan karena dalam kenyataannya ada unsur dari unsur-unsur di atas yang kadang tidak terpenuhi pada tindakan mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis. Pembujukan merupakan unsur yang kadang tidak dapat  terpenuhi  karena  pembujukan    bukanlah  merupakan  sebuah  syarat  untuk seorang  penghipnotis  untuk  menghipnotis  orang  lain.  Meskipun  pelaku melakukan  pembujukan,  akan  tetapi  apabila  pelaku  dalam  aksinya  tidak menggunakan  tipu  muslihat,  rangkaian  kebohongan,  peri  keadaan  palsu,  atau nama  palsu,  maka  hal  tersebut  tidak  bisa  dikatakan  penipuan.  Dalam  hal  ini penulis  tidak  melihat  perbandingan  lurus  antara  penipuan  dengan  tindakan mengambil  barang  orang  lain  dengan  cara  hipnotis.  Mungkin  saja  dalam  suatu kondisi  tindakan  mengambil  barang  orang  lain  dengan  cara  hipnotis  dapat
dikatakan sebagai penipuan dengan catatan semua tindakannya memenuhi unsur- unsur  penipuan,  akan  tetapi  ada  juga  kondisi  dimana  tindakan  ini  tidak  bisa dikatakan  sebagai  penipuan  karena  adanya  unsur  penipuan  yang  tidak  terpenuhi. Hal  ini  menjadi  sangat  rumit  ketika  diperhadapkan  dengan  kasus  yang  seperti dipaparkan  oleh penulis pada awal bab ini dimana seorang bisa terhipnotis hanya dengan  bertatapan  atau  bersentuhan  dengan  penghipnotis.  Adanya  modus  seperti itu  akan  sangat  sulit  dimasukkan  kedalam  unsur  penipuan  karena  secara  nyata tidak memenuhi unsur membujuk orang lain dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, peri keadaan palsu, atau nama palsu.

## PENUTUP
Cara yang dilakukan dengan mengambilan barang orang lain dengan cara hipnotis  semakin  marak  ditengah  masyarakat  begitu  banyak  media  massa, khususnya  Koran  yang  telah  memuat  masalah  ini.  Bahkan,  hal  ini  telah  sampai pada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, olehnya itu perlu usaha khusus untuk menindaknya.  Tindakan  mengambil  barang  orang  lain  dengan  cara  hipnotis menjadi  masalah  yang  sangat  rumit  karena  terbentur  dimasalah  penerapan  dan penafsiran  pasal  dalam  Pasal  KUHP  yang  terkadang  digunakan  oleh  penegak hukum  untuk  menjerat  pelaku  dengan  modus  operandi  hipnotis.  Permasalahan selanjutnya  akan  ditemukan  pada  proses  pembuktian.  Namun,  mengenai pertanggungjawaban pidananya untuk  saat  ini, hal  ini dapat  digolongkan sebagai pencurian  atau  penipuan  meskipun  memiliki  kendala  dalam    pembuktian  kecuali dalam hal pelaku tertangkap tangan. Perlunya ada aturan pidana lainnya pada saat ini  merupakan  salah  satu  kendala  dalam  upaya  penegakan  hukum,  sehingga diharapkan  agar  aturan  pidana    atau  KUHP  dilengkapi  ataupun  direvisi  agar mampu menanggapi  masalah-masalah baru yang berkembang pada saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum , PT. Toko Gunung Agung Lawrence  M  Friedmen.  1975. The  Legal  System,  A  Social  Science  Perspective , New York: Russel Sage Foundation
Martiman  Prodjohamidjodjo.  1997. Memahami  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Pradnya Paramita Michael Robinson. 2005. Hypnosis Treatment Center , www.HypnosisTreatmentCenter.com (Akses tanggal 10 Januari 2007) Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta
Tongat. 2003. Hukum Pidana Materil . Malang: Universitas Muhammadiyah
R.  Susilo.  1996. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal . Bogor: Politeia Romy Rafael, Hipnotis Bukan Alat Kejahatan, www.Kompas.com (Akses tanggal 10 Maret 2007)
Ronny  Hanitijo  Soemitro.  1983. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Ghalia Indonesia
Soerjono  Soekanto.  1982. Kesadaran  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum. Jakarta: Rajawali Pres
Zainal Abidin Farid. 1995. Hukum Pidana 1 . Jakarta: Sinar Grafika