Journal homepage: http://iptek.its.ac.id/index.php/jats

## Faktor  Hambatan  dalam  Penerapan
Green  Public  Procurement pada  Konstruksi Jalan di Bali
Ni Made Karitna 1, * , Mohammad Arif Rohman 1
Departemen Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya 1 Koresponden*, Email: karitna30@gmail.com
Info Artikel Abstract
Diajukan                  18 Januari 2024
Diperbaiki                30 Januari 2024
Disetujui                  12 Februari 2024
Keywords: Green Public Procurement (GPP), Interpretative Structural Modelling (ISM), barriers, sustainable development.
In the context of road infrastructure development, there is a need to realize that construction projects  have  a  major  impact  on  the  environment.  Therefore,  sustainable  measures  are required in construction projects, including the implementation of Green Public Procurement (GPP). The purpose of this study is to analyze the barriers in implementing GPP, especially in the context of road construction in Bali, taking into account the gaps in the existing literature. This  research  used  Interpretative  Structural  Modelling  (ISM)  to  analyze  the  relationship between factors hindering the implementation of GPP. The analysis of this study identified 21 barriers  to  GPP  implementation,  including  lack  of  policy,  socialization,  knowledge,  and various technical and operational challenges. The main identified barriers to GPP are at Level 8,  where  the  lack  of  policies/guidelines  related  to  sustainable  practices  and  the  lack  of socialization are interconnected and inseparable to Level 1, where the lack of demand from the government and the lack of technical specifications can hinder the awareness and attrac- tiveness of sustainable construction materials for clients, thus affecting the implementation of GPP  in road construction in Bali. A  possible strategy is  to  fix all  the barriers experienced starting from the lowest level so that it will have an impact on higher levels.
Kata kunci: Green Public Procurement (GPP), Interpretative Structural Modelling
(ISM), hambatan, pembangunan berkelanjutan
Abstrak
Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan, ada kebutuhan untuk menyadari bahwa proyek konstruksi memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlu- kan langkah-langkah berkelanjutan dalam proyek konstruksi, termasuk penerapan Green Public Procurement (GPP). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor peng- hambat dalam menerapkan GPP, terutama dalam konteks konstruksi jalan di Bali, dengan memperhatikan kesenjangan dalam literatur yang ada. Penelitian ini menggunakan meto- de Interpretative Structural  Modelling (ISM)  untuk menganalisis  hubungan  antar  faktor penghambat dalam penerapan GPP.Hasil analisis dari penelitian ini mengidentifikasi 21 faktor hambatan dalam penerapan GPP, meliputi kurangnya kebijakan, sosialisasi, peng- etahuan, serta berbagai tantangan teknis dan operasional. Teridentifiksasi hambatan uta- ma GPP berada pada Level 8 yaitu hambatan kurangnya kebijakan/pedoman terkait pra- ktik berkelanjutan dan kurangnya sosialisasi saling berhubungan satu sama lain dan tidak terpisahkan sampai pada Level 1 yaitu hambatan kurangnya permintaan dari pemerintah dan  kurangnya  spesifikasi  teknik  dapat  menghambat  kesadaran  dan  daya  tarik  bahan konstruksi berkelanjutan bagi klien sehingga hal ini mempengaruhi penerapan GPP pada konstruksi jalan  di Bali.  Strategi yang dapat dilakukan adalah  yaitu membenahi segala hambatan yang dialami mulai dari level terbawah sehingga akan berdampak pada level yang lebih tinggi.

## 1. Pendahuluan
Sektor konstruksi memiliki peranan penting dalam per- ekonomian  negara,  karena  mempengaruhi  sebagian  besar sektor  perekonomian  negara  dan  merupakan  kontributor bagi proses pembangunan infrastruktur [1]. Salah satu sub sektor infrastruktur yang menjadi fokus pembangunan pe- merintah  dengan  nilai  29%  dari  total  nilai  proyek  infra- struktur yang saat ini dalam tahap perencanaan dan kons- truksi  adalah  pembangunan  jalan.  Jalan  merupakan  unsur penting untuk pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan pro- duktivitas  dari  suatu  wilayah  serta  kawasan  [2].  Pemba-
ngunan prasarana jalan memiliki fungsi aksesibilitas untuk membuka daerah kurang berkembang dan fungsi mobilitas untuk memacu daerah yang telah berkembang [3].
Dalam pembangunan infrastruktur jalan, penting untuk menyadari  dampak  besar  yang  dapat  ditimbulkan  pada lingkungan. Proses konstruksi dapat mengubah fungsi lahan dan mempengaruhi Daya Dukung dan Daya Tampung Ling- kungan Hidup (D3TLH), terutama di area yang dilalui oleh jalan tersebut [4]. Penggunaan sumber daya alam yang se- makin  terbatas  juga  tidak  dapat  dihindari  dalam  proses konstruksi dan operasional. Penggunaan bahan, energi, dan
Ni Made Karitna dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 22, Nomor 1, Februari 2024 (69-78)
transportasi dalam konstruksi dan pemeliharaan jalan men- jadi aspek lingkungan yang penting untuk diperhatikan [5]. Selain itu, pemilihan fasilitas dan material juga berpengaruh terhadap peningkatan suhu di bumi. Untuk melindungi ke- butuhan  generasi  mendatang dan  mengurangi  dampak  pe- manasan  global,  inisiatif  global  dari  PBB  seperti Sustain- able Development Goals (SDGs) 2030 dari Perserikatan Ba- ngsa-Bangsa (PBB) sangatlah penting. Oleh karena itu, di- perlukan langkah-langkah berkelanjutan dalam proyek kon- struksi, penerapan Green Public Procurement (GPP), untuk memastikan pembangunan infrastruktur jalan tidak menye- babkan kerusakan lingkungan yang semakin parah [5], [6].
Di  berbagai  negara  GPP  telah  berkembang  sejak  era tahun 2000-an dan telah menjadi platform utama yang me- landasi  seluruh  kebijakan  pengadaan.  Korea  meluncurkan sistem pengadaan elektronik KONEPS pada tahun 2002, ya- ng meningkatkan belanja produk ramah lingkungan sekitar 10% pada tahun 2010. Kanada juga memiliki program GPP sejak 2006, dengan fokus pada pengadaan  kendaraan ber- motor yang ramah lingkungan. Di Australia, label ECO-Buy mendorong  Pemerintah  Daerah  untuk  berkomitmen  mem- beli produk green , menciptakan demand dan mendorong in- vestasi pada produk tersebut. Negara-negara Uni Eropa se- perti Inggris, Italia, Polandia, dan Norwegia juga telah me- ngimplementasikan GPP dalam pengadaan barang dan jasa publik. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan dam- pak positif dan berkelanjutan dari pembelian pemerintah ter- hadap lingkungan [7].
Inisiatif keberlanjutan di Indonesia dimulai pada tahun 2009 oleh Kementerian Pekerjaan Umum Agenda 21 untuk Konstruksi Berkelanjutan [8]. Penerapan GPP diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010, yang menekankan pada konsep pe- ngadaan ramah lingkungan dengan persyaratan tertentu un- tuk mendukung pelestarian lingkungan dan efisiensi penga- daan [9]. Perpres 16  Tahun 2018 dan perubahannya lebih lanjut mendefinisikan pengadaan berkelanjutan sebagai pe- ngadaan barang dan jasa yang menguntungkan secara eko- nomis dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial [8].
Saat  ini  GPP  belum  banyak  daerah  di  Indonesia  yang melaksanakannya, namun beberapa provinsi sudah berusaha menerapkan. Provinsi Kalimantan Selatan yang lebih awal membuat  kebijakan  berupa  Peraturan  Gubernur  No.  093 Tahun 2018 tentang Green Public Procurement [6]. Seda- ngkan  untuk  Provinsi  Bali,  Pemerintah  menerbitkan  Pe- raturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2019 tentang Ren- cana Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals (SDGs). RAD juga sejalan dengan visi pembangunan Bali yaitu Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Be-
serta Isinya. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan pe- raturan terkait dan visi yang sejalan tentang pengadaan ba- rang/jasa ramah lingkungan, namun sampai saat ini khusus- nya di Bali belum banyak yang menerapkan pengadaan ba- rang/jasa yang ramah lingkungan [10].
Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama mengidentifikasi  faktor penghambat GPP,  terutama dalam konteks konstruksi jalan di Bali melalui penyebaran kuisio- ner  menggunakan  metode pair  wise  comparison dan  data akan diolah menggunakan Interpretative Structural Modell- ing (ISM). Dengan melibatkan responden yang terlibat da- lam tahap proses pengadaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan  sudut  pandang  yang  lebih  komprehensif  dan representatif.

## 2. Metode
Penelitian  ini  merupakan  sebuah  penelitian  kuantitatif dengan  menggunakan  metode  deskriptif  sehingga  bisa  di- kembangkan  untuk  penelitian  selanjutnya.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pe- nerapan GPP pada konstruksi jalan di Bali berdasarkan kui- sioner  kepada  pihak  terkait  untuk  dapat  menggambarkan kondisi/fenomena yang sedang terjadi. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang akan memberikan gam- baran  karakteristik  populasi  atau  fenomena  yang  sedang diteliti, metode ini akan menjelaskan secara fokus objek pe- nelitian  yang  dibahas.  Metode  yang  digunakan  dalam  pe- nelitian ini adalah metode Interpretative Structural Modell- ing (ISM). Tahap awal meliputi identifikasi masalah, studi literatur, rumusan variabel penelitian, perancangan kuisio- ner, dan penentuan sampel. Tahapan berikutnya, pengum- pulan data dengan penyebaran kuisioner pada sampel pene- litian. Selanjutnya adalah tahapan pengolahan dan analisis data melalui diskusi dan pembahasan. Tahapan akhir adalah penarikan kesimpulan penelitian.
Populasi dalam penelitian ini yang berhubungan dengan green public procurement pada konstruksi jalan di Bali. Pe- nelitian ini melalukan pengumpulan data dengan survei pire wise comparsion kepada 15 responden sesuai dengan pene- litian oleh Sriwana dkk dan Mustofa bahwa total responden yang dibutuhkan untuk ISM berjumlah 3 responden hingga 15 responden  [11], [12].  Teknik pengambilan sampel da- lam penelitian ini menggunakan Non-Probability Sampling , dengan metode Purposive sampling. Pendekatan ini dilaku- kan karena penelitian ini mencari faktor hambatan, untuk itu diperlukan responden yang pernah atau sedang menjalankan GPP di Bali, serta tidak semua orang (hanya orang tertentu) yang mengetahui dan menjalankan konsep green public pro- curement di  dalam  tugasnya.  Untuk  data  yang  digunakan
pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang dipe- roleh secara langsung oleh responden ahli. Teknik pengum- pulan data yang digunakan melalui kuisioner pada peneli- tian ini melalui uji data yakni uji reabilitas sebelum masuk pada tahapan pengolahan dan analisis data. Untuk analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis ISM.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Variabel dan indikator yang ditinjau disusun berdasar- kan hasil dari penelitian. Beberapa hasil penelitian digabu- ngkan dan didapatkan variabel dan indikator yang disusun pada Tabel 1 . Dari referensi penelitian sebelumnya didapat- kan 6 (enam) variabel faktor penghambat dan 21 indikator penghambat.
Tabel 1. Data Variabel dan Indikator Penelitian No. Indikator Sumber A Faktor Hambatan Kebijakan dan Regulasi X1 Kurangnya kebijakan/pedoman yang ketat untuk mendorong praktik berkelanjutan dalam pengadaan konstruksi jalan [13] [11] [14] X2 Ketidakmampuan mengintegrasikan kebijakan GPP ke dalam kebijakan yang ada X3 Kebijakan insentif yang tidak memadai dalam mengadopsi praktik konstruksi jalan hijau [13] [15] X4 Kurangnya permintaan dari pemerintah tentang pembangunan dan pemeliharaan jalan yang menggunakan GPP [13] [11] [14] B Faktor Hambatan Finansial X5 Persepsi biaya awal yang lebih tinggi untuk mengikut GPP (biaya sumber daya, peralatan, dan adopsi teknologi) [13] [15] [16] X6 Informasi yang tidak memadai tentang biaya GPP [13] [11] [14] [16] X7 Mengalami kesulitan mempertimbangankan masalah biaya yang timbul akibat pembuangan, pembongkaran, dan daur ulang dari sisa material [13] [11] [5]

## C Faktor Hambatan Teknis
X8 Kurangnya spesifikasi teknik dan pedoman pelaksanaan tentang GPP pada konstruksi jalan [11] [14] X9 Kurangnya sertifikat material/peralatan ramah lingkungan yang dikeluarkan. [13] [11] [14] X10 Adanya persyaratan kriteria seleksi yang kurang sesuai dalam mengevaluasi supplier yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi kontrak [13] [11] [14] [5] D Faktor Hambatan Teknologi
No. Indikator Sumber X11 Minimnya alternatif material/peralatan yang menggunakan energi ramah lingkungan [11] [14] X12 Kurangnya penerapan teknologi daur ulang [13] [11] [15] X13 Kurangnya inovasi di sektor publik [13] [11] [14] X14 Kurangnya ketersediaan tenaga ahli ramah lingkungan untuk konstruksi jalan [13] [11] [14] [15] E Faktor Hambatan Pengetahuan X15 Kurangnya pengetahuan tentang produk hijau untuk konstruksi jalan [13] [15] X16 Kurangnya pengetahuan dan pengalaman penyedia jasa tentang green public procurement [14] [15] [17]

## F
Faktor Hambatan Budaya X17 Kurang menyadari manfaat dari green public procurement [11] [14] [15] [16] X18 Kurangnya daya tarik bahan konstruksi berkelanjutan bagi klien [13] [15] X19 Kurangnya komitmen dari para pelaku industri mengakibatkan rendahnya permintaan pasar akan produk ramah lingkungan [13] [15] [17] [18] X20 Kurangnya sosialisasi tentang green public procurement untuk jalan yang telah diimplementasikan di Indonesia [11] [14] X21 Kurangnya kesadaran akan pentingnya green public procurement [13] [15] [17] [18]
Setelah identifikasi variabel, tahapan selanjutnya adalah melakukan survei kuisioner yang melibatkan ahli dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) dan Bina Mar- ga. Tabel 2 menunjukkan karakteristik responden pada sur- vei pendahulun yang terdiri atas 15 responden ahli dengan pengalaman lebih dari lima tahun.
Tabel 2. Karakteristik Responden
Kategori Klasifikasi Persentase Tingkat Pendidikan S1 60%
S2
37%
S3
3,0% Pengalaman Kerja
<5 tahun 0,0% 5-10 tahun 44% 11-15 tahun 34% >15 tahun 22%

## A. Uji Data Kuisioner
Uji data yang dilakukan yaitu uji reliabilitas. Adapun uji kuisioner disebar kepada beberapa responden di instansi pe- merintah yaitu Bina Marga dan DKLH, dengan jumlah total responden uji kuisioner 15 responden. Pada pembahasan ini dilakukan analisis data terhadap hasil tabulasi data dari ja- waban responden terhadap kuisioner. Sebelum data terkum- pul bisa diproses lebih lanjut maka terlebih dahulu dilaku-
Ni Made Karitna dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 22, Nomor 1, Februari 2024 (69-78)
kan uji realibilitas terhadap instrument penelitian. Hasil dari uji reabilitas diperoleh koefesien Alpha Cronbach 0,926 hal ini  menunjukkan  bahwa  pengukuran  terbukti  reliable  dan dapat  memberikan  hasil  yang  konsisten  apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama.
B. Analisis  Deskriptif  Faktor  Hambatan Green  Public Procurement
Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuisio- ner kepada 15 responden dari instansi DKLH dan Bina Mar- ga, yang merupakan pengguna jasa yang telah atau sedang
terlibat dalam proyek GPP untuk jalan di Bali. Fokus kui- sioner  adalah  untuk  mengidentifikasi  faktor  yang  meng- hambat penerapan GPP dalam konstruksi jalan.
Analisis  deskriptif  jawaban  responden  diolah  dengan menghitung nilai rata-rata ( mean ) dan standar deviasi untuk setiap indikator dalam variabel laten. Hasil pengolahan data dapat  memperlihatkan  deskripsi  dari  persepsi  responden mengenai  faktor  penghambat  dalam  penerapan  GPP  pada proyek konstruksi jalan. Hasil-hasil ini, termasuk indikator dan peringkat rata-rata mereka, ditampilkan dalam Tabel 3. Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif Faktor Hambatan Green Public Procurement Rank X Indikator Hambatan Mean St. Dev. 1 X9 Kurangnya sertifikat material/peralatan ramah lingkungan yang dikeluarkan. 4,360 5,865 2 X19 Kurangnya komitmen dari para pelaku industri mengakibatkan rendahnya permintaan pasar akan produk ramah lingkungan 4,320 4,817 3 X1 Kurangnya kebijakan/pedoman praktik berkelanjutan dalam pengadaan konstruksi jalan 4,280 5,060 4 X20  Kurangnya sosialisasi tentang GPP untuk jalan 4,280 4,940 5 X2 Ketidakmampuan mengintegrasikan kebijakan GPP ke dalam kebijakan yang ada 4,240 4,517 6 X5 Persepsi biaya awal yang lebih tinggi untuk menggunakan GPP 4,120 5,933 7 X14  Kurangnya ketersediaan tenaga ahli ramah lingkungan untuk konstruksi jalan 4,120 4,648 8 X12  Kurangnya penerapan teknologi daur ulang 4,080 5,099 9 X15  Kurangnya pengetahuan tentang produk hijau untuk konstruksi jalan 4,080 5,099 10 X21  Kurangnya kesadaran akan pentingnya GPP 4,040 3,688 11 X4 Kurangnya permintaan dari pemerintah tentang pembangunan dan pemeliharaan jalan yang menggunakan GPP 4,000 5,477 12 X16  Kurangnya pengetahuan dan pengalaman penyedia jasa tentang green public procurement 4,000 5,477 13 X10 Adanya persyaratan kriteria seleksi yang kurang sesuai dalam mengevaluasi supplier yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi kontrak 3,960 4,050 14 X6 Informasi yang tidak memadai 3,880 4,427 15 X8 Kurangnya spesifikasi teknik dan pedoman pelaksanaan tentang GPP pada konstruksi jalan 3,880 3,578 16 X7 Mengalami  kesulitan  mempertimbangankan  masalah  biaya  yang  timbul  akibat  dari  sisa material 3,840 3,795 17 X3 Kebijakan insentif yang tidak memadai dalam praktik konstruksi jalan hijau 3,800 4,147 18 X11  Minimnya alternatif material/peralatan yang menggunakan energi ramah lingkungan 3,720 5,215 19 X13  Kurangnya inovasi di sektor publik 3,640 3,688 20 X18  Kurangnya daya tarik bahan konstruksi berkelanjutan bagi klien 3,560 2,366 21 X17  Kurang menyadari manfaat dari green public procurement 3,120 1,673
Dari  hasil  rata-rata  jawaban  responden  menunjukkan nilai  persetujuan  responden  terhadap  indikator-indikator, dimana dalam penelitian ini skala yang di gunakan 1-5, ni- lai  yang  semakin  besar  menunjukkan  tingkat  persetujuan yang baik terhadap faktor-faktor penghambat dalam dite- rapkannya GPP pada proyek konstruksi jalan. Tabel 3 me- nunjukan  bahwa  responden  menyatakan  memiliki  per- setujuan yang baik dengan indikator-indikator tersebut ter- jadi pada kondisi proyek yang telah dan sedang dikerjakan. Nilai mean didapatkan dari analisis antara 3,120-4,360 se- dangkan untuk nilai standar deviasi antara 1,673-5,865 ju- ga menunjukkan adanya persetujuan terhadap indikator-in- dikator dalam penelitian.
C. Analisis  Hubungan  Antar  Faktor  Penghambat Green Public Procurement
Untuk mendapatkan hubungan pengaruh antara 21 va- riabel hambatan penerapan GPP pada Tabel 3 , diperlukan dengan metode ISM. Hubungan kontekstual antar hambat- an  tersebut  disusun  dalam  matriks  interaksi  tunggal  ter- struktur  atau Structural  Self  Interaction  Matrix (SSIM). Pengisian simbol V, A, X, dan O dari hasil jawaban res- ponden adalah diambil dari yang terbanyak atas pilihan res- ponden  masing-masing  variabel.  SSIM  tersebut  menjadi dasar pembuatan reachability matrix (RM) . Matrik RM di- buat berdasarkan notasi-notasi berikut: 1) Jika (i , j) adalah V maka ( i, j) adalah 1 dan (j, i) adalah 0.  2) Jika (i , j) adalah A maka ( i, j) adalah 0 dan (j, i) adalah 1. 3) Jika (i , j) adalah X maka ( i, j) adalah 1 dan (j, i) adalah 1. 4) Jika (i , j) adalah O maka ( i, j) adalah 0 dan (j, i) adalah 0. Hasil matrik RM ( reachability matrix ) disajikan dalam Tabel 4 .
Tabel 4. Matriks Inteaksi Tunggal Terstruktur (SSIM)
f X9  X19  X1  X20  X2 X5  X14  X12  X15  X21  X4  X16  X10  X6 X8 X7 X3  X11  X13  X18  X17 X9 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 X19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 X1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 X20 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 X2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 X5 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 X14 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 X12 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 X15 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 X21 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 X4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 X16 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 X10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 X6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 X8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 X7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 X3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 X11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 X13 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 X18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 X17 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1
Selanjutnya matrik RM ini diperiksa transvitasnya dan dikoreksi hingga membentuk matriks yang tertutup. Kuisio- ner perbandingan berpasangan diisi oleh responden dengan segala keterbatasan kemampuan kognitif, terutama dengan jumlah faktor yang banyak. Oleh karena itu, pengujian tran- sitivitas  diperlukan  untuk  memastikan  logika  matematika tidak dilanggar dalam membangun model struktur hubung- an.
Hukum  transitivitas  yang  digunakan  adalah  jika  A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C maka A dan C juga berelasi. Intial Reachability Matrix yang telah melalui pengujian  transitivitas  disebut  sebagai Final  Reachability Matrix . Melalui uji transitivitas ini diperoleh 176 hubungan baru yang ditandai dengan angka 1 * yang dicetak tebal. Ta- bel 5. menunjukkan Final Reachability Matrix .
f X9  X19  X1  X20  X2 X5  X14  X12  X15  X21  X4  X16  X10  X6
X8 X7 X3  X11  X13  X18  X17  DP X9 1 1 0 0 1 1 * 1 1 1 * 1 1 * 1 0 1 * 1 1 1 1 1 * 1 1 17 X19 0 1 0 0 0 0 1 * 0 0 1 * 0 1 * 0 1 0 1 * 0 1 0 1 0 8 X1 1 * 0 1 1 1 1 * 1 0 1 * 1 1 * 0 1 1 * 1 * 1 1 1 * 1 * 1 * 1 * 18 X20 1 * 0 1 1 1 * 1 * 1 * 0 1 1 0 0 1 1 * 1 * 1 1 1 1 * 1 * 0 16 X2 0 0 0 0 1 1 * 1 * 0 1 * 1 * 1 0 0 1 * 0 1 * 0 1 1 * 1 * 1 12 X5 1 * 1 * 0 0 1 1 1 * 0 1 1 1 1 * 0 1 1 * 1 1 1 1 * 1 1 * 17 X14 1 * 1 * 0 0 1 1 * 1 * 0 1 * 1 1 * 1 * 0 1 * 1 1 0 1 1 * 1 1 * 16 X12 1 * 1 0 0 1 * 1 1 * 1 1 * 1 * 1 * 1 0 1 * 1 * 1 1 * 1 1 * 1 * 1 18 X15 1 1 * 0 0 1 * 1 1 * 1 * 1 1 1 * 1 * 0 1 *
1 * 1 1 * 1 1 1 * 1 * 18 X21 1 * 1 * 0 0 1 * 1 0 0 1 1 1 * 1 * 0 1 * 1 1 1 * 1 * 1 * 1 0 15 X4 1 * 0 0 0 1 1 1 * 0 1 1 1 0 0 1 * 1 * 1 1 * 1 1 * 1 * 1 * 15 X16 0 1 0 0 1 1 * 1 * 0 1 * 1 1 * 1 0 1 * 1 * 1 * 1 1 1 * 1 * 1 16 X10 1 1 * 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1 * 1 * 1 0 1 1 * 0 0 1 * 1 0 11 X6 1 * 0 0 0 1 * 0 0 0 0 1 * 0 0 0 1 1 * 1 0 1 * 1 * 1 * 0 9 X8 1 * 0 0 0 1 * 1 * 0 0 1 * 1 1 * 0 0 1 * 1 1 0 1 * 1 * 1 * 0 12 X7 1 1 * 0 0 1 1 * 1 * 1 * 1 * 1 1 * 1 * 0 1 1 1 1 * 1 1 1 1 * 17 X3 0 0 0 0 1 1 * 1 * 0 1 * 1 1 * 0 0 1 * 1 * 1 * 1 1 0 1 * 1 * 13 X11 1 * 1 * 0 0 1 * 1 * 1 0 1 * 1 0 1 * 0 1 1 * 1 0 1 1 * 1 0 14 X13 1 * 0 0 0 1 1 * 1 * 0 1 1 1 0 0 1 * 1 * 1 1 1 1 1 * 1 15 X18 1 * 1 0 0 1 * 0 0 0 0 1 * 0 1 0 1 * 1 * 1 1 * 1 * 1 * 1 1 * 13 X17 0 0 0 0 1 1 * 1 * 0 1 * 1 * 1 0 0 1 * 1 * 1 * 1 * 1 1 1 * 1 13 D 16 11 2 2 19 17 16 4 17 21 16 12 3 20 18 21 14 20 19 21 14
Tabel 5. Final Reachability Matrix
Ni Made Karitna dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 22, Nomor 1, Februari 2024 (69-78) 74
Final Reachability Matrix menjadi dasar untuk melaku- kan iterasi dalam membangun model struktur hierarki ( dia- graph ). Langkah ini dilakukan berulang hingga seluruh pa- rameter  telah  diketahui  tingkat/levelnya.  Diperlukan  dela- pan  iterasi  untuk  menghasilkan  model  struktur  hubungan yang  menunjukkan  hubungan  antar  faktor penyebab ham- batan  penerapan  GPP.  Proses  iterasi  telah  dirangkum  dan dapat dilihat pada Tabel 6 . Delapan iterasi tersebut meng- hasilkan struktur hubungan yang terdiri dari delapan tingkat /level. Gambar 1 menunjukkan struktur hubungan yang te-
lah berhasil dibangun dalam penelitian ini. Struktur hubung- an yang dihasilkan oleh metode ISM, memperlihatkan urut- an faktor dalam meminimalisir potensi hambatan penerapan GPP. Pada penelitian ini didapatkan delapan tingkatan pada struktur hubungan yang memiliki peran dalam memberi pe- ngaruh akan hambatan penerapan GPP pada konstruksi jalan di  Bali.  Dengan  adanya struktur  hubungan  ini  diharapkan dapat membantu  meminimalisir hambatan penerapan GPP pada konstruksi jalan di Bali sebab masih banyak yang be- lum menerapkannya.
Tabel 6. Proses Iterasi Pembentukan Model Struktur Hierarki Iterasi Kode Himpunan Reachbility Himpunan Antedecent Irisan Level
1
X2 5,6,7,9,10,11,14,16, 18,19,20,21
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21 5,6,7,9,10,11,14,16, 18,19,20,21 1 X6 1,5,10,14,15,16,17,18, 19,20 1,2,3,4,5,6,7,9,10,
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 1,5,10,14,15,16,17,18, 19,20 X7 1,2,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16 ,17,18,19,20,21 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 1,2,5,6,7,9,10,11,12,14,1 5,16,17,18,19,20,21 X11 1,2,5,6,7,9,10,12,14,15,16,18 ,19,20 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1 5,16,17,18,19,20,21 1,2,5,6,7,9,10,12,14,15,1 6,18,19,20 X18 1,2,5,10,12,14,15,16,17,18,1 9,20,21 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1 5,16,17,18,19,20,21 1,2,5,10,12,14,15,16,17,1 8, 19, 20,21 X21 1,2,5,6,9,10,11,12,14,15,16,1 7,18,19,20 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 1,2,5,6,9,10,11,12,14,15, 16,17,18,19,20 2 X4 1,6,7,9,11,15,17,19, 21 1,3,6,7,8,9,11,12,13,15,17,19,21 1,6,7,9,11,15,17,19, 21 2 X8 1,6,9,11,15, 19 1,3,4,6,7,8,9,11,12, 13,15,17,19 1,6,9,11,15, 19 X17 6,7,9,11,17,19,21 1,3,6,7,8,9,11,12,17,19,21 6,7,9,11,17,19,21 X19 2,7,12 2,6,7,8,9,12,13 2,7,12 3 X5 1,6,7,9,12,17,19 1,3,4,6,7,8,9,12,17, 19 1,6,7,9,12,17,19 3 X14 1,6,7,9,12, 19 1,3,4,6,7,8,9,12,17, 19 1,6,7,9,12, 19 X17 1,6,7,8,9,12,17,19 1,3,4,6,7,8,9,12,17, 19 1,6,7,8,9,12,17,19 4 X3 17 1,3,4,8,12,13,17,19 17 4 5 X13 1,19 1,3,4,8,12,13,19 1,19 5 6 X16 12 1,8,12,13 12 6 7 X9 1,8 1,3,4,8
1,3
7 X10 13 3,4,13 13 X12 1,8 1,8 1,8 8 X1 3,4 3,4 3,4 8 X20 3,4 3,4 3,4
Berdasarkan hasil analisis ISM didapatkan level ham- batan dalam penerapan green public procurement . Untuk lebih detail Gambar 1 menunjukkan bahwa level 8 yaitu kurangnya kebijakan/pedoman praktik green dan kurang- nya sosialisasi tentang GPP, selanjutanya level 7 yaitu ku- rangnya penerapan teknologi daur ulang serta persyaratan kriteria seleksi untuk pemasok, dan seterusnya level, 6, le- vel 5, level 4, level 3, level 2, dan level 1, dimana hal ter- sebut menunjukkan tingkat keutamaan hambatan semakin kecil. Tanda panah merupakan hubungan antar variabel ter- sebut yaitu hubungan menyebabkan.
Final Reachability Matrix pada Tabel 5 dikembangkan
lebih lanjut untuk membangun diagram Cartesian Matrice d’Impacts  Croises-Multiplication  Appliqúe  an  Classment (MICMAC). Diagram kartesius MICMAC dapat memban- tu menganalisis lebih dalam faktor mana saja yang berpe- ran dalam mempengaruhi dan dipengaruhi. Untuk membu- at diagram kartesius MICMAC, angka 1 dari setiap baris faktor pada Final Reachability Matrix dijumlahkan untuk mendapatkan nilai daya penggerak setiap faktor. Sedang- kan angka 1 pada setiap kolom faktor pada Final Reach- ability Matrix dijumlahkan untuk mendapatkan nilai keter- gantungan dapat dilihat pada Tabel 5 . Nilai Driver Power (DP) dan Dependence (D) menunjukkan posisi faktor pada
Gambar 1. Struktur Hubungan Hambatan Penerapan GPP diagram kartesius. Nilai driver power menunjukkan posisi faktor pada sumbu Y dan nilai dependence menunjukkan posisi faktor pada sumbu X. Diagram kartesius MICMAC dapat dilihat pada Gambar 2 .
Pada Gambar 2 terlihat diagram kartesius MICMAC terbagi menjadi empat klaster. Faktor yang termasuk dalam klaster I ( Autonomous ) merupakan faktor yang driver po- wer dan dependence lemah. Artinya faktor yang termasuk dalam klaster I tidak penting.
Gambar 2. Diagram Kartesius MICMAC
Pada Gambar 2 , tidak ada satu pun faktor yang masuk dalam klaster I. Hal ini dikarenakan faktor yang digunakan dalam penelitian ini telah melalui tahap seleksi dari pene- litian sebelumnya. Selain itu, hal ini juga menjadi justifika- si  bagi penelitian-penelitian terdahulu  bahwa faktor yang dianggap penting pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hardiani, Mojumder dkk, dan Mustofa telah terbukti.
Klaster  II  ( Dependent ),  terdiri  faktor  yang driver  po- wer nya lemah namun dependencenya kuat. Pada klaster II terdapat dua faktor yaitu, informasi tentang biaya tidak me- madai (X6) dan kurangnya komitmen dari para pelaku in- dustri (X19). Artinya Informasi tentang biaya tidak mema- dai dan Kurangnya komitmen dari para pelaku industri me- rupakan akibat dari faktor lain atau hanya sekedar dipenga- ruhi oleh faktor lain.
Klaster III ( Linkage ), terdiri dari faktor yang mempu- nyai driver  power dan dependence yang  kuat.  Mayoritas faktor masuk dalam klaster III. Artinya faktor tersebut sa- ling mempengaruhi dan dipengaruhi kuat. Hubungan anta- ra mempengaruhi dan dipengaruhi dapat dianalisis dengan melihat struktur hubungan ISM pada Gambar 1 . Klaster IV ( Independent ), terdiri dari faktor yang mem- punyai driver  power yang  kuat  dan dependence yang  le-
Ni Made Karitna dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 22, Nomor 1, Februari 2024 (69-78)
mah. Terdapat empat faktor pada klaster ini yaitu, Kurang- nya kebijakan/pedoman (X1), Persyaratan kriteria seleksi mengevaluasi  supplier  dalam  kontrak  (X10),  Kurangnya penerapan teknologi daur ulang (X12), dan Kurangnya so- sialisasi tentang GPP (X20). Artinya keempat faktor terse- but mempengaruhi seluruh faktor lain tetapi keempat faktor tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor lainnya.

## D. Pembahasan Hubungan Antar Faktor Penghambat Green Public Procurement
Green Public Procurement (GPP), telah diterapkan dan diakui  sebagai  praktik  kunci  dalam  mendorong  keber- lanjutan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup mas- yarakat  di  Indonesia.  Berdasarkan  penelitian  Wicaksono mengenai GPP membahas terkait kriteria penerapan GPP pada konstruksi jalan [9]. Namun, banyak daerah di Indo- nesia, khususnya Bali, yang belum mengadopsi praktik ini karena beberapa hambatan [6]. Hasil penelitian ini menyo- roti hambatan yang ada dan memberikan wawasan penting tentang faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pe- nerapan GPP, khususnya di sektor konstruksi jalan, yang mencakup  aspek  kebijakan,  finansial,  teknis,  teknologi, pengetahuan, dan budaya.
Dalam  mengatasi  masalah  hambatan  penerapan  GPP pada konstruksi jalan di Bali dengan memanfaatkan struk- tur hubungan hasil dari metode ISM berdasarkan expert ju- dgement , pengguna maupun penyedia jasa dapat menyele- saikan dari faktor yang berada di level bawah terlebih dahu- lu yaitu Level 8. Langkah berikutnya ialah menyelesaikan permasalahan dengan level diatasnya. Langkah ini diterus- kan hingga level teratas, yakni Level 1. Apabila pada satu level terdapat beberapa faktor, pengguna maupun penyedia jasa dapat menyelesaikan faktor-faktor tersebut secara ber- samaan, tidak ada prioritas mengenai pemilihan faktor ya- ng diprioritaskan. Level 8 merupakan hambatan utama da- lam penerapan GPP pada konstruksi jalan di Bali.
Pada Level 8, hambatan utama adalah kurangnya kebi- jakan/pedoman  terkait  praktik  berkelanjutan  dan  kurang- nya  sosialisasi.  Kurangnya  kebijakan  dan  sosialisasi  dari pemerintah menciptakan lingkungan di mana praktik ber- kelanjutan kurang diakui dan diterapkan. Salah satu ham- batan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya kebijak- an  yang  efektif  untuk  mendukung  implementasi  Praktik GPP. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang menya- takan  bahwa  kurangnya  kebijakan  berada  pada  level  ter- tinggi dari hambatan serta sesuai dengan temuan Zaidi dkk [19]. Hubungan ini  menunjukkan bahwa perubahan yang diperlukan pada Level 7 misalnya, pengurangan persyara- tan kriteria seleksi yang tidak perlu akan lebih efektif jika dimulai dengan perbaikan pada Level 8. Dengan kata lain,
solusi untuk mengatasi hambatan pada Level 7 memerlu- kan perubahan kebijakan dan sosialisasi yang lebih baik pa- da Level 8.
Pada Level 7, mencakup persyaratan kriteria seleksi ya- ng ketat, kurangnya sertifikat material/peralatan, dan kura- ngnya penerapan teknologi daur ulang seperti dalam pene- litian Burja dan Mojumder dkk [13], [16]. Pada Level  6, hambatan terkait kurang pengetahuan dan pengalaman pe- nyedia jasa muncul sebagai akibat dari persyaratan seleksi yang ketat pada Level 7. Hubungan ini menunjukkan bah- wa pengurangan persyaratan kriteria seleksi yang tidak per- lu pada Level 7 dapat membantu mengatasi hambatan pada Level 7.
Kurangnya pengetahuan dan pengalaman penyedia jasa pada Level 6 dapat menghambat inovasi di sektor publik di Level 5. Hubungan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara  pemerintah  dan  penyedia  jasa,  di  mana  perbaikan pada Level 7 dapat membantu mempromosikan inovasi di sektor publik dan memperkuat pengetahuan supplier seper- ti yang telah dipaparkan oleh Putera [10].
Hubungan antara Level 5 dan Level 4 berkaitan dengan kebijakan insentif yang tidak sesuai. Kurangnya inovasi di sektor publik di Level 5 dapat mengakibatkan kebijakan in- sentif yang tidak sesuai di Level 4. Ini menunjukkan perlu- nya memperhatikan kebijakan insentif yang tidak memadai dalam  mengadopsi  praktik  konstruksi  jalan  hijau  di  Bali seperti pada penelitian Mojumder dkk dan Ahsan dan Rah- man [13], [15].
Hubungan antara Level 4 dan Level 3 melibatkan per- sepsi biaya awal yang lebih tinggi, kurangnya ketersediaan supplier, kurang tersedianya tenaga ahli, dan kurangnya pe- mahaman tentang produk GPP. Persepsi biaya awal yang lebih tinggi juga menjadi penghalang signifikan dalam a- dopsi GPP. Mojumder dkk dan Mustofa menyoroti bahwa banyak  pihak  menganggap  pengadaan  hijau  sebagai  opsi yang lebih mahal dibandingkan dengan metode konvensio- nal, sesuai dengan temuan peneliti yang menggarisbawahi bahwa persepsi tentang biaya tinggi ini berada pada level kritis [11], [13]. Kebijakan insentif yang tidak sesuai di Le- vel 4 dapat mempengaruhi persepsi biaya, kurang tersedia- nya  tenaga  ahli,  dan  pemahaman  tentang  produk  GPP  di Level 3. Hubungan ini menyoroti pentingnya kebijakan in- sentif yang sesuai dengan praktik berkelanjutan.
Hubungan antara Level 3 dan Level 2 mengindikasikan bahwa untuk mendorong praktik berkelanjutan dalam pe- ngadaan  pemerintah,  penting  untuk  mengatasi  hambatan seperti persepsi biaya awal yang lebih tinggi, meningkat- kan permintaan dari pemerintah, mengembangkan spesifi- kasi teknik yang sesuai, dan kesadaran manfaat GPP. Hal
ini  dapat  membantu  memperkuat  permintaan  dari  peme- rintah dan memotivasi perubahan dalam spesifikasi teknik, kesadaran tentang manfaat GPP, serta komitmen industri.
Hubungan antara Level 2 dan Level 1 menyoroti bahwa hambatan pada Level 2 dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan pada Level 1. Kurangnya permintaan dari peme- rintah dan kurangnya spesifikasi teknik dapat menghambat kesadaran  dan  daya  tarik  bahan  konstruksi  berkelanjutan bagi klien. Selain itu, kurang pengetahuan tentang produk ramah  lingkungan  dan  ketidakmampuan  menggabungkan kebijakan yang ada dengan GPP dapat menghambat peng- gunaan  praktik berkelanjutan.  Oleh  karena  itu, perbaikan pada  Level  2  juga  perlu  mempertimbangkan  dampaknya pada Level 1. Pada akhirnya, faktor pada Level 8 sampai Level  2  mempengaruhi  7  faktor  pada  Level  1.  Seluruh faktor pada level I ini adalah dampak dari faktor Level 8 sampai Level 2. Tujuh faktor pada Level 1 secara langsung dapat mempengaruhi penerapan GPP pada konstruksi jalan di Bali. Namun, 7 faktor ini seringkali merupakan akibat dari  faktor  dari  Level  8-Level  2  sehingga  ketika  muncul masalah pada salah satu faktor di Level 1, harus dicari akar penyebab masalahnya dari faktor di bawahnya.

## 4. Simpulan
Hambatan dalam penerapan Green Public Procurement (GPP) dalam konstruksi jalan di Bali terdiri dari 21 faktor hambatan.  Setelah  dilakukan  olah  data  berdasarkan  kui- sioner  yang  disebar  maka  didapatkan  hambatan  dalam penerapan GPP yaitu kurangnya kebijakan/pedoman prak- tik  GPP,  kurangnya  sosialisasi  tentang  GPP,  adanya per- syaratan  kriteria  seleksi  untuk  mengevaluasi  supplier  da- lam  kontrak,  kurangnya  penerapan  teknologi  daur  ulang, kurangnya sertifikat material/peralatan, kurangnya penge- tahuan dan pengalaman penyedia jasa, kurangnya inovasi, kurang pengetahuan tentang produk ramah lingkungan, ke- bijakan insentif tidak sesuai, persepsi biaya awal yang ma- hal, kurang ketersediaan tenaga ahli ramah lingkungan, ku- rang komitmen dari para pelaku industri, ketidakmampuan menggabungkan  GPP  dengan  kebijakan  yang  ada,  infor- masi tentang biaya tidak memadai, pertimbangan biaya aki- bat  sisa  material,  kurangnya  alternatif  material/peralatan ramah lingkungan, kurang daya tarik GPP bagi klien, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya penerapan GPP.
Dari analisis diagram kartesius MICMAC dan Interpre- tative Structural Modelling (ISM), dapat mengaitkan dan memahami berbagai faktor memengaruhi penerapan GPP dalam konstruksi jalan di Bali. Analisis struktur hubungan antar faktor hambatan didapatkan 8 level hambatan, dengan hambatan utama adalah kurangnya kebijakan/pedoman ter-
kait praktik berkelanjutan dan kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan hambatan lainnya dari hambatan-hambatan Level 7 yang mencakup hambatan persyaratan kriteria se- leksi  yang  ketat,  kurangnya  sertifikat  material/peralatan, dan kurangnya penerapan teknologi daur ulang sampai Le- vel 1 yang mencakup hambatan kurang pengetahuan ten- tang produk ramah lingkungan, ketidakmampuan mengga- bungkan kebijakan yang ada dengan GPP, kesadaran, dan daya tarik bahan konstruksi berkelanjutan bagi klien. Se- lain itu, kurang pengetahuan tentang produk ramah lingku- ngan dan ketidakmampuan menggabungkan kebijakan ya- ng ada dengan GPP dapat menghambat penggunaan praktik berkelanjutan muncul. Hal ini dibuktikan dengan klaster II yang mencakup informasi biaya yang tidak memadai dan kurangnya komitmen dari pelaku industri merupakan aki- bat  dari  faktor  lain  atau  hanya  sekedar  dipengaruhi  oleh faktor lain. Klaster III dimana terdapat mayoritas indikator yang memiliki hubungan saling mempengaruhi dan depen- densi kuat, ini mencerminkan kompleksitas masalah dalam penerapan GPP, yang melibatkan berbagai faktor yang sa- ling berkaitan. Klaster IV terdiri dari indikator, seperti ku- rangnya  kebijakan/pedoman,  persyaratan  kriteria  seleksi, kurangnya penerapan teknologi daur ulang, dan kurangnya sosialisasi  tentang  GPP,  dimana  aktor-faktor  ini  meme- ngaruhi faktor lainnya tetapi tidak dipengaruhi oleh faktor lain.

## Daftar Pustaka
[1] Kementerian Keuangan  Direktorat Jenderal Anggaran, 2016.
[2] Kementerian  PUPR, Perencanaan  Pengembangan Infrastruktur  Dalam  Konteks  Pengembangan Wilayah  Strategis .  Bandung:  Pusdiklat  Jalan, Perumahan,  Permukiman,  Dan  Pengembangan Infrastruktur Wilayah., 2017.
[3] S.  H.  Lubis,  Nurhayati,  dan  H.  Herawati,  “Kajian Infrastruktur  Perdesaan  Di  Kecamatan  Jelimpo Kabupaten  Landak,” J.  Tek.  Sipil ,  vol.  17,  no.  2, 2017.
[4] N.  Susanto,  “Pembangunan  Jalan  Tol  Perlu Memperhatikan Aspek Lingkungan,” 2019.
[5] N.  Hardiani,  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penerapan  Green  Procurement  dalam  Proses Pengadaan Material Konstruksi di Indonesia,” Tesis ,
2016.
[6] H.  Ansari  dan  M.  I.  Tahir, Green  Public Procurement  dalam  Pembangunan  Berkelanjutan , no. 9. Jakarta: Epigraf Komunikata Prima, 2023.
[7] Kementerian  PUPR  Direktorat  Jenderal  Bina
Ni Made Karitna dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 22, Nomor 1, Februari 2024 (69-78)
Konstruksi,  “Green  Public  Procurement  Guna Mendukung  Pembangunan  Infrastruktur  Yang Beradab  Dan  Ramah  Lingkungan,” Bul.  Konstr. , hal. 1–32, 2019.
[8] S.  N.  Sukardi  dan  M.  Abduh,  “Indonesian contractors’ practices towards sustainable procurement principles for green building projects,”
MATEC Web Conf. , vol. 270, 2019.
[9] S.  B.  Wicaksono,  “Penerapan  Pengadaan  Berbasis Lingkungan Hijau pada Pekerjaan Konstruksi Jalan dengan  AHP  Studi  Kasus  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta,” Tesis , 2022.
[10] I.  G.  A.  A.  Putera,  “Kajian  penerapan  sustainable public procurement di bali,” Konf. Nas. Tek. Sipil , 2016.
[11] S.  Mustofa,  “Studi  Kesiapan  dan  Hambatan Penerapan  Green  Road  Construction  Di  Provinsi Sumatera Barat,” Tesis , 2017.
[12] I. K. Sriwana, Y. Arkeman, D. Syah, dan Marimin, “Sustainability improvement in cacao supply chain agro-industry,” World  Rev.  Sci.  Technol.  Sustain. Dev. , vol. 13, no. 3, hal. 256–275, 2017.
[13] A.  Mojumder,  A.  Singh,  A.  Kumar,  dan  Y.  Liu, “Mitigating  the  barriers  to  green  procurement adoption:  An  exploratory  study  of  the  Indian construction  industry,” J.  Clean.  Prod. ,  vol.  372, hal. 133505, 2022.
[14] A.  A.  D.  P.  Dewi  dan  G.  A.  Diputra,  “Analisis
Kendala Dalam Penerapan Green Construction dan Strategi  Untuk  Mengatasinya,” Semin.  Nas.  Sains dan Teknol. , hal. 1–69, 2015.
[15] K.  Ahsan  dan  S.  Rahman,  “Green  public procurement implementation challenges in Australian  public  healthcare  sector,” J.  Clean.
Prod. , vol. 152, hal. 181–197, 2017.
[16] A. Burja, “Using Green Public Procurement (GPP) for  sustainable  consumption  and  production,” J. Eur. Environ. Plan. Law , vol. 6, no. 3, hal. 319–338, 2009.
[17] M. Wijayasundara, M. Polonsky, W. Noel, dan A. Vocino,  “Green  procurement  for  a  circular economy:  What  influences  purchasing of products with  recycled  material  and  recovered  content  by public sector organisations?,” J. Clean. Prod. , vol. 377, hal. 133917, 2022.
[18] T.  O.  Akenroye,  A.  S.  Oyegoke,  dan  A.  B.  Eyo, “Development of a framework for the implementation  of  green  public  procurement  in Nigeria,” Int. J. Procure. Manag. , vol. 6, no. 1, hal. 1–23, 2013.
[19] S. A. H. Zaidi, M. Shahbaz, F. Hou, dan Q. Abbas, “Socio-Economic Planning Sciences  Sustainability challenges in public health sector procurement : An application  of  interpretative  structural  modelling,”
Socioecon. Plann. Sci. , vol. 77, hal. 101028, 2021.