## SINERGITAS PANCASILA DENGAN PILAR AGENDA PEREMPUAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN PBB BAGI PEMBENTUKAN “PEREMPUAN INDONESIA BERDAYA-TANGKAL EKSTREMISME”

## Nuri Widiastuti Veronika
School of Social and Political Science, Faculty of Arts, Monash University Menzies Building, Clayton Campus
20 Chancellor's Walk Monash University, VIC 3800, Australia Email: nuri.veronika@monash.edu

## Abstract
This  article  highlights  the  role  of  Indonesian  women’s  identity  as  a  part  of  the  Indonesian national Identity in addressing the radicalization to violent extremism among Indonesian women in Indonesia. The national identity of Indonesian women has also undergone an evolution from the  colonial  era  to  the  present  day,  namely  nationalist  Indonesian  women  who  struggled  for equality  to  win  Indonesian  independence,  women  with  increased  political  participation  at  the beginning of the independence period, women against the idealistic image of women imposed by the  New  Order  regime  and  women  in  the  reformation  era  who  are  actively  fighting  for  human rights, protection, and women empowerment. Throughout the history of the Indonesian women's movement, Pancasila has been influencing the identity formation of Indonesian women amid the ideological,  political,  social,  cultural,  and  economic  challenges.  One  of  the  most  imminent challenges  facing  the  Indonesian  nation  today  is  radicalism  that  leads  to  violent  extremism, which  has  targeted  women  and  eroded  their  national  identity  to  support  extremist  ideology. Technological  advances  have  provided  unlimited  space  for  women  to  access  radical  contents, join extremist groups through social media, recruit and spread radical teachings and even carry out acts of terror. This necessitates serious efforts for all parties, especially from the government to  keep  on  finding  innovative  and  engaging  approach  to  counter  violent  extremism  among women.  Discussions  about  the  role  of  Pancasila  in  developing  resilience  towards  extremism among women are rarely studied, especially by  establishing the synergy of  Pancasila’s values with the Women, Peace and Security Agenda based on UN Security Council Resolution 1325 of 2000.  This  agenda  consists  of  four  pillars,  including  protection,  prevention,  participation  and relief  and  recovery.  In  the  end,  Pancasila  as  the  life  philosophy  and  the  nation's  ideology  will encourage the formation of "Indonesian Women Empowered in Resisting Extremism" which can prevent  extremist  ideology  infiltration  as  one  of  the  biggest  threats  to  the  identity  of  the Indonesian nation.
Keywords:  National  Identity;  Women;  Pancasila;  Extremism;  Women  Peace  and  Security Agenda

## Abstrak
Tulisan ini membahas peran identitas perempuan Indonesia sebagai bagian dari identitas nasional bangsa Indonesia dalam menghadapi radikalisme yang mengarah pada ekstremisme di Indonesia. Identitas nasional perempuan Indonesia mengalami evolusi sejak jaman kolonial sampai saat ini, yaitu  perempuan  Indonesia  dengan  nasionalisme  dan  perjuangan  kesetaraan  untuk  merebut kemerdekaan  Indonesia,  perempuan  yang  berpartisipasi  aktif  dalam  proses  politik  pada  awal
masa kemerdekaan, perempuan melawan pencitraan idealisme perempuan ideal oleh rezim orde baru dan perempuan di masa reformasi yang aktif memperjuangkan hak asasi, perlindungan dan pemberdayaan  perempuan.  Sepanjang  sejarah  pergerakan  perempuan  Indonesia,  nilai-nilai Pancasila ikut mempengaruhi pembentukan identitas perempuan-perempuan Indonesia di tengah dinamika tantangan ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Salah satu tantangan terberat yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  saat  ini  adalah  ekstremisme  kekerasan  yang  telah  menyasar perempuan serta mengikis identitas nasionalnya untuk mendukung ideologi ekstremis. Kemajuan teknologi telah memberikan ruang tanpa batas bagi perempuan untuk mengakses konten radikal, bergabung  dengan  kelompok  ekstrem  melalui  sosial  media,  melakukan  perekrutan  dan penyebaran ideologi ekstrem bahkan melakukan aksi teror sehingga membutuhkan upaya serius bagi  semua  pihak,  khususnya  dari  pemerintah  dengan  upaya  dan  inovasi  untuk  menangkal ekstremisme di kalangan perempuan. Pembahasan tentang peran Pancasila untuk menumbuhkan identitas  perempuan  Indonesia  yang  resilien  terhadap  radikalisme  sangat  jarang  dikaji, khususnya  dengan  menjalin  sinergitas  nilai-nilai  pengamalan  Pancasila  dengan  Agenda Perempuan Perdamaian dan Keamanan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tahun 2000  yang  terdiri  dari  empat  pilar  yaitu  perlindungan  (protection),  pencegahan  (prevention), partisipasi  (participation)  serta  bantuan  dan  pemulihan  (relief  and  recovery).  Pada  akhirnya, Pancasila  sebagai  falsafah  hidup  dan  ideologi  bangsa  akan  mendorong  terbentuknya  konsep “Perempuan  Indonesia  Berdaya  Tangkal  Ekstremisme”  yang  dapat  mencegah  menguatnya ideologi ekstremis yang menjadi ancaman terbesar bagi identitas bangsa Indonesia.
Kata  kunci: Identitas  Nasional;  Perempuan;  Pancasila;  Ekstremisme;  Agenda  Perempuan Perdamaian dan Keamanan.

## A. Pendahuluan
Sejarah  berdirinya  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  tidak  dapat dilepaskan  dari  peran  perempuan  yang memiliki  karakteristik  identitas  nasional Indonesia.  Oleh  karena  itu,  pembahasan tentang identitas nasional perempuan Indonesia  perlu  berangkat  dari  makna identitas  nasional.  Salah  satu  definisi identitas  nasional  adalah  identitas  yang dimiliki  oleh  komunitas  yang  berada  dalam wilayah  entitas  kedaulatan,  memiliki  unit etno-kultural  yang  homogen  dan  memiliki kesadaran  diri  kolektif  maupun  keseluruhan nilai  spiritual  yang  membentuk  substansi dan  identitas  para  anggotanya  (Parekh, 1995).  Namun  hal  ini  bukanlah  pandangan utama  mengingat  pembentukan  identitas nasional  memiliki  kriteria  yang  sangatlah bervariasi  dan  heterogen    serta  perlu membedakan antara konsep identitas nasional  etnisitas  dan  identitas  nasional kebangsaan  (Fossati,  2021).    Dengan  kata lain,  identitas  nasional  adalah  kesatuan
individu-individu yang secara sadar memeluk  identitas  bersama  yang  juga menghormati  keberagaman  karakter  dan identitas  etnis  yang  ada  demi  terwujudnya identitas  nasional  kebangsaan.    Oleh  karena itu,  identitas  nasional  kebangsaan  sangatlah relevan dengan karakteristik Indonesia yang sangat heterogen  dan  plural, dengan beragamnya  suku,  bangsa,  bahasa  dan wilayah  yang  tersebar  sangat  luas  dari Sabang sampai Merauke yang sekaligus juga memperkaya  identitas  nasional  etnisitas  di Indonesia.
Oleh  karena  itu,  tidak  heran  apabila identitas  nasional  perempuan  Indonesia tidak dapat dilepaskan dari identitas nasional Indonesia  yang  kaya  akan  nuansa  etnisitas dan kebangsaan. Identitas nasional perempuan Indonesia pun mengalami evolusi sejak jaman kolonial sampai dengan hari ini. Gadis Arivia dan Nur Iman Subono (2018)  merumuskan  bahwa  terdapat  empat periode evolusi identitas nasional perempuan  Indonesia  yaitu  1)  Perempuan
Indonesia  yang  memiliki  nasionalisme  kuat untuk  memperjuangkan  kesetaraan  dan pendidikan  dalam  merebut  kemerdekaan,  2) Perempuan  yang  aktif  berpartisipasi  secara politik  pada  masa  awal  kemerdekaan,  3) Perempuan yang melawan pencitraan idealisme  perempuan  ideal  oleh  rezim  Orde Baru  dan  4)  Perempuan  Indonesia  di  era reformasi  yang  aktif  memperjuangkan  hak asasi,  perlindungan  dan  pemberdayaan perempuan (Arivia & Subono, 2018).
Namun  demikian,  meskipun  telah mengalami  sejarah  evolusi  yang  panjang, identitas  perempuan  Indonesia  tidak  dapat dilepaskan dari konsep ibuisme dan pandangan  tentang  nilai-nilai  feminisme. Ibuisme  adalah  konsep  tentang  keibuan  dan mengacu  pada  citra  perempuan  Indonesia dengan  femininitas  ideal  sebagai  ibu  atau calon  ibu  yang  memiliki  sifat  lembut, memaafkan,  rela  berkorban,  penuh  cinta, sensitif  dan  tunduk  pada  kepentingan keluarga (Djajadiningrat-Nieuwenhuis, 1987).  Pandangan  perempuan  Indonesia tentang  ide-ide  feminisme  pra  dan  pasca Orde  Baru  juga  sangat  mempengaruhi identitas  perempuan  Indonesia  meskipun terdapat  keengganan  untuk  mengadopsi secara terbuka pandangan-pandangan feminisme yang dianggap merepresentasikan  nilai-nilai  budaya  Barat yang  tidak  selaras  dengan  falsafah  budaya ketimuran  Indonesia  (Michalik, 2015). Oleh karena  itu,  pemahaman  tentang  identitas perempuan  Indonesia  tidak  terlepas  dari hibrida  antara  identitas  nasional  maupun identitas  keperempuanan  yang  sangat  besar dipengaruhi  oleh  ibuisme  dan  pandangan tentang ide-ide feminisme.
Sepanjang sejarah pergerakan perempuan  Indonesia,  nilai-nilai  Pancasila ikut  mempengaruhi  pembentukan  identitas perempuan Indonesia. Bahkan apabila menilik  sejarah  Indonesia,  perempuan  ikut merumuskan sila-sila Pancasila, yang diwakili  oleh  Raden  Ayu  Maria  Ulfah Santoso dan Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo  sebagai  anggota  Badan  Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia  atau  BPUPKI  (Ermarini,  2017). Kedekatan  perempuan  dan  Pancasila  juga terjadi  karena  perempuan  sebagai  ibu  dan calon  ibu  di masa Orde  Baru dituntut untuk mampu menanamkan Pancasila dalam kehidupan  sehari-hari  sesuai  budaya  lokal dan  mudah  dipahami  anggota  keluarga. Nilai-nilai  Pancasila  juga  mengandung penghormatan  terhadap  kesetaraan  gender sebagaimana dijelaskan oleh Presiden Soekarno  bahwa  isu  perempuan  dan  laki- laki  ada  dalam  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab tapi karena sila-sila dalam Pancasila saling  menjiwai  maka  isu  perempuan  juga terkandung dalam setiap sila (Kencana et al., 2018). Nilai-nilai
Pancasila pun mengandung  ide-ide  feminisme,  kesetaraan serta  pemberdayaan  kepada  perempuan Indonesia.
Kendati  demikian,  penyalahgunaan Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  yang dimanfaatkan  oleh  pemerintah  Orde  Baru untuk  mempertahankan  kekuasaannya  telah menyebabkan Pancasila mengalami kemunduran dan termaginalkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya  pasca  era  reformasi.  Hal  ini ditambah lagi dengan perkembangan strategis  global  maupun  percaturan  politik domestik yang telah mendatangkan tantangan  ideologi,  politik,  sosial,  budaya dan  ekonomi  bagi  Indonesia.  Salah  satu tantangan  terberat  yang  dihadapi  bangsa Indonesia  saat  ini  adalah  radikalisme  yang mengarah  pada  ekstremisme  kekerasan, yang  telah  menyasar  perempuan  serta mengikis identitas nasionalnya untuk mendukung ideologi ekstremis. Pada tahun 2018, masyarakat Indonesia dibuat terpana dengan serangkaian bom  bunuh  diri  dan  ledakan  di  Jawa  Timur yang  dilakukan  oleh  tiga  keluarga  yang melibatkan  tiga  ibu  (Puji  Kuswati,  Tri Ernawati  dan  Sari  Puspitasari)  dan  anak- anaknya  pada  (IPAC,  2018).  Pada  Maret 2019,  drama  penahanan  tersangka  teroris  di Sibolga berakhir tragis ketika istri tersangka (Solimah)  yang  sangat  terpapar  ideologi ISIS  meledakkan  diri  bersama  anaknya
setelah  menolak  seruan  suaminya  untuk menyerahkan diri (Hantoro, 2019). Kemudian  pada  April  2021,  Zakiah  Aini melakukan  percobaan  serangan  dengan senjata  api  seorang  diri  di  Mabes  Polri  dan menunjukkan  militansi  perempuan  akibat ideologi  ISIS  (Arbi,  2021).  Insiden-insiden ini  hanyalah  puncak  dari  gunung  es radikalisme  di  kalangan  perempuan  yang semakin  mengemuka  akibat  berbagai  faktor diantaranya perkembangan teknologi informasi  yang  sangat  pesat  diikuti  dengan masifnya propaganda teroris dan menguatnya politik identitas di Indonesia. Upaya
mengatasi keterlibatan perempuan  dalam  ekstremisme  kekerasan dengan  faktor,  motivasi  dan  dampak  yang tidak  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan telah  diakomodasi  dengan  disahkannya Agenda Perempuan Perdamaian dan Keamanan  ( United  Nations  Agenda  on Women,  Peace  and  Security/WPS )  dalam Resolusi DK PBB Nomor 1325 pada tanggal 30  Oktober  2000  (United  Nations  Security Council,  2000).  Agenda  ini  bertujuan  untuk memasukkan isu-isu perempuan, perdamaian  dan  keamanan  dan  menandai pentingnya mengakui  dampak yang berbeda dari  isu  keamanan  yang  dihadapi  oleh perempuan  dan  laki-laki,  serta  berupaya meningkatkan  partisipasi  perempuan  dalam proses  perdamaian  (Ní  Aoláin,  2016). Resolusi  ini  memiliki  empat  pilar  utama yaitu perlindungan ( protection ), pencegahan (p revention ),  partisipasi  ( participation )  dan pemulihan serta bantuan ( relief and recovery ).
Kemajuan teknologi telah memberikan ruang  tanpa  batas  bagi  perempuan  untuk mengakses konten radikal, bergabung dengan  kelompok  ekstrem  melalui  sosial media, melakukan perekrutan dan penyebaran ideologi radikal bahkan melakukan aksi teror sehingga membutuhkan  upaya  serius  bagi  semua pihak,  khususnya  dari  pemerintah  dengan berbagai upaya dan inovasi untuk menangkal ekstremisme di kalangan perempuan.  Pembahasan  tentang  peran
Pancasila  untuk  menumbuhkan  identitas perempuan  Indonesia yang resilien terhadap radikalisme  sangat  jarang  dikaji,  khususnya dengan menjalin sinergitas nilai-nilai pengamalan  Pancasila  dengan  Agenda Perempuan Perdamaian dan Keamanan.
Analisis  tentang  Pancasila  dengan
Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan dalam konteks pencegahan ekstremisme  kekerasan  di  Indonesia  belum pernah dilakukan sehingga kajian kontekstual ini sangat relevan dengan situasi yang  dihadapi  oleh  Indonesia  saat  ini, khususnya terkait dengan terkikisnya identitas  nasional  akibat  ancaman  ideologi ekstremis  dan  pertanyaan  seputar  identitas perempuan  Indonesia  diantara  kontestasi paham  asing  dan  nilai-nilai  lokal.      Pada akhirnya, tulisan ini menggarisbawahi bahwa  Pancasila  sebagai  falsafah  hidup  dan ideologi bangsa akan mendorong terbentuknya  konsep  “Perempuan  Indonesia
Berdaya Tangkal Ekstremisme” yang didasari oleh empat pilar Agenda Perempuan  Perdamaian  dan  Keamanan untuk mencegah semakin menguatnya ideologi  ekstremis  sebagai  salah  satu ancaman  terbesar  bagi  identitas  nasional Indonesia.

## B. Pembahasan
1. Sinergitas Pancasila dan Agenda Perempuan, Perdamaian  dan  Keamanan Dalam Menghadapi

## Ekstremisme Kekerasan
Ekstremisme  kekerasan  adalah istilah  yang  seringkali  digunakan secara  bergantian  dengan  terorisme, meskipun  pada  dasarnya  kedua  istilah ini  memiliki  perbedaan  khususnya dalam skala eskalasi ancaman.
Definisi tentang ekstremisme
kekerasan  oleh  Randy  Borum  (2011) dimaknai  sebagai  proses  saat  orang mengadopsi  keyakinan  yang  tidak hanya  membenarkan  kekerasan  tetapi juga memaksakannya, dan
mengubahnya  dari  keyakinan  dan sesuatu  yang  ada  di  pikiran  menjadi tindakan nyata (Borum, 2011).
Sementara  itu,  pemerintah  Indonesia melalui  Perpres  No  7/2021  tentang Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan Ekstremisme (RAN PE) telah mendefinisikan  ekstremisme  berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme  sebagai  keyakinan  dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan  atau  ancaman  kekerasan ekstrem  dengan  tujuan  mendukung atau melakukan aksi terorisme (Republik  Indonesia,  2021).  Jadi terorisme  merupakan  tindakan  nyata dan  merupakan  hasil  eskalasi  dari paham keyakinan ekstremisme berbasis kekerasan.
Ajaran  ekstremisme  kekerasan yang  mengarah  pada  aksi  terorisme telah  menjadi  ancaman  keamanan negara  yang  kini  mulai  mengubah pandangan bahwa ekstremisme kekerasan  hanya  bisa  dilakukan  oleh laki-laki.  Oleh  karena  itu,  pendekatan yang  digunakan  untuk  mengatasi ekstremisme  kekerasan  di  kalangan perempuan  tidak  dapat  menggunakan generalisasi pendekatan yang dilakukan  kepada  laki-laki.  Dengan demikian,  perlu  terdapat  rujukan  bagi upaya  penanggulangan  ekstremisme kekerasan  yang  dekat  dengan  ranah perempuan,  yang  telah  diperkenalkan oleh  PBB  melalui  Agenda  Perempuan Perdamaian dan Keamanan yang berisi empat pilar utama.
Sementara  itu,  Pancasila  sebagai pilar bernegara dan berbangsa Indonesia  menjadi  semakin  relevan bagi  implementasi  Pilar-Pilar  Agenda Perempuan Perdamaian dan Keamanan karena sifatnya yang dinamis dan fleksibel dalam mengikuti perkembangan  situasi  yang  dihadapi oleh  bangsa  dan  negara,  khususnya terkait  dengan  keterlibatan  perempuan dalam ekstremisme kekerasan.
Pancasila yang terbuka terhadap perkembangan zaman memberi kemungkinan bagi ide-ide yang konstruktif,  khususnya  dalam  rangka memperkuat  posisi  semua  warga negara,  termasuk  perempuan,  dalam setiap situasi keamanan. Situasi konflik,  intoleransi  dan  serangan terorisme menjadikan perempuan sebagai korban terbesar dan membutuhkan upaya penangkalan yang  lebih  inklusif  dan  partisipatif. Hal yang perlu dilakukan adalah upaya membangkitkan  kembali  komitmen untuk memprioritaskan Pancasila dalam membentuk identitas
perempuan  Indonesia  yang  mampu memiliki daya tangkal terhadap ideologi ekstremis kekerasan di tengah skeptisme  terhadap  Pancasila  yang menguat Pasca Orde Baru.
Konsep  tentang  “Perempuan Indonesia  Yang  Berdaya  Tangkal Ekstremisme”  adalah  hasil  sinergitas antara Pancasila sebagai falsafah lokal perempuan Indonesia yang berkarakter unik serta didasari oleh konsensus para pendiri  bangsa,  digabungkan  dengan Agenda  Perempuan  Perdamaian  dan Keamanan sebagai hasil dari konsensus  para  perempuan  pejuang hak asasi manusia di ranah
internasional.  Konsep  “Perempuan Indonesia  Yang  Berdaya  Tangkal Ekstremisme” ini merupakan
pengembangan  dari  model  “Manusia Pancasila” oleh Khasri  yaitu manusia yang  beridentitas dan memiliki tujuan kolektif,  serta  mampu  menghadapi tantangan, ancaman, dan permasalahan bangsa  baik  secara  moral,  politik maupun sosial tanpa mereduksi keunikannya  sebagai  manusia  yang bebas  dan  otonom  (Khasri,  2021).
Dengan  demikian,  konsep  identitas perempuan
Indonesia yang bernapaskan sila-sila Pancasila sebagai pedoman  hidup  perempuan  Indonesia dengan
kekhasan
Indonesia
berinteraksi dengan dengan asas perlindungan,  pencegahan,  partisipasi dan pemulihan dalam Agenda internasional  pada  akhirnya  akan membentuk  “Perempuan  Indonesia Berdaya  Tangkal  Ekstremisme”  yang universal,  humanis  dan  menjunjung peran-peran aktif perempuan. Skema  1  membahas  proses pembentukan  Perempuan  Indonesia Berdaya  Tangkal  Ekstremisme”  yang berawal  dari  definisi  tentang  identitas nasional  untuk  merumuskan  identitas nasional  perempuan  Indonesia  yang sudah memiliki internalisasi  nilai-nilai Pancasila sekaligus memahami Agenda  Perempuan,  Perdamaian  dan Keamanan.  Interaksi  antara  konsensus khas bangsa dan konsensus internasional terhadap isu-isu perempuan dan keamanan pada akhirnya  akan  menjadi  pilar  penguat identitas  nasional  Indonesia.  Dalam perjalanannya, identitas nasional perempuan Indonesia mendapat pengaruh  dari  ekstremisme  kekerasan yang  berkembang  secara  masif  akibat situasi  keamanan  global,  kemajuan teknologi  dan  berkembangan  politik identitas di Indonesia. Politik identitas
yang  diyakini  bermula  sejak  Pilpres 2014 yaitu persaingan antara kelompok yang pro and anti- pluralisme  dan  yang  pro  dan  anti- demokrasi,  tidak  juga  mereda  dengan kemenangan  pluralisme  di  Indonesia (Mietzner, 2020). Para perempuan pun ikut  dilibatkan  dalam  gerakan  politik identitas sehingga nilai-nilai
intoleransi sangat mempengaruhi sendi-sendi  kehidupan  perempuan, misalnya  dengan  keikutsertaan  para perempuan,  baik  ibu-ibu,  selebritis, sosialita, pekerja kantor maupun anak- anak perempuan pada demonstrasi 212 di tahun 2016 (Masha, 2016). Penolakan nilai-nilai pluralisme, toleransi dan demokrasi yang kini juga mempengaruhi  perempuan  Indonesia merupakan  penolakan  terhadap  nilai- nilai  Pancasila  yang  dapat  membuka peluang pada masuknya paham ekstremisme  kekerasan.    Oleh  karena itu,  perlu  adanya  pemutusan  koneksi antar  ekstremisme  kekerasan  yang dapat menyusup melalui politik indentitas dengan internalisasi pemahaman tentang peran-peran perempuan  yang  terkandung  dalam Pancasila dan Agenda PBB.
Skema 1. Proses Pembentukan “Perempuan Indonesia Berdaya Tangkal Ekstremisme”
Upaya  melokalisasi  pilar  pilar Agenda  Perempuan  Perdamaian  dan Keamanan  PBB  dalam  kehidupan perempuan telah dimulai oleh Indonesia dengan pembentukan
Rencana  Aksi  Nasional  Perlindungan dan  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  dalam  Konflik  Sosial  (RAN P3AKS)  melalui  Peraturan  Presiden No.18  Tahun  2014  yang  pada  intinya memberikan perlindungan pada perempuan dan anak-anak pada situasi konflik.  Dalam  RAN  P3AKS  ini, dampak  yang  berbeda  yang  dihadapi oleh perempuan dan anak-anak mendapat  pengakuan  dan  dimitigasi dengan  pendekatan  perlindungan  dan pemberdayaan  perempuan  yang  tidak disamaratakan dengan pendekatan yang  dilakukan  kepada  laki-laki.  Saat ini RAN P3AKS sedang dalam proses pembaruan setelah dilaksanakan
selama 5 tahun dengan melihat tingkat relevansi, efektifitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutannya
serta
memasukkan isu-isu  yang baru seperti ekstremisme  kekerasan  dan  pandemi (Chuzaiyah & Kholifah, 2021). Proses pembaruan  dan  konsultasi untuk
mengkaji RAN P3AKS telah melibatkan Kementerian/Lembaga, masyarakat umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan akademisi.  Secara  khusus,  interaksi antara pilar dalam Agenda Perempuan, Perdamaian  dan  Keamanan  dengan Pancasila  akan  dibahas  lebih  lanjut  di empat subpembahasan selanjutnya.
2. Sinergi Pilar Perlindungan dengan Ketuhanan Yang Maha  Esa  dan  Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Pilar perlindungan dalam Agenda  Perempuan,  Perdamaian  dan Keamanan  merupakan  pilar  yang paling mendasar dalam rangka memberikan  jaminan  perlindungan
terpenuhinya hak asasi perempuan dan anak-anak  perempuan  selama  dan setelah  konflik.  Pilar  perlindungan juga  berarti  memberikan  jaminan kepenuhan  kebutuhan  khusus  pada situasi  yang  mengancam  keamanan perempuan misalnya perlindungan terhadap  ancaman  ideologi  teroris yang  dapat  masuk  dari  semua  ranah termasuk  ranah  personal,  keluarga, pendidikan, pergaulan sosial di masyarakat,  dan  bahkan  lingkungan kerja.  Oleh  karena  itu,  perlindungan terhadap  pengaruh  ideologi  yang berasal dari penyebaran paham ideologi  radikal  yang  kuat  pertama- tama perlu dibentengi dengan penerapan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  yang menjadi  pilar  terbentuknya  sikap toleransi  kepada mereka  yang berbeda keyakinan,  saling  menghormati  dan membina  kerukunan  hidup  dalam bermasyarakat berbangsa dan
bernegara. Dalam  budaya  Indonesia  pada umumnya, perempuan memegang peran penting dalam menginternasionalisasi nilai-nilai
toleransi  dan  keberagaman  melalui berbagai  macam  cara.    Pertama, perempuan  dapat  mengajarkan  dan mengkontekstualisasikan pandangan agama  yang  cenderung  konservatif secara lebih membumi untuk
menjawab permasalahan-
permasalahan  yang  terkait  dengan perbedaan  agama  di  masyarakat.  Hal ini  untuk  menangkal  kecenderungan kepada  pemahaman  ekstrem  kanan (super  religious)  dan  ekstrem  kiri (atheism)  apabila  anggota  keluarga mengalami kebingungan akibat bentrokan  antara  ajaran  agama  yang diterima  di  sekolah,  masyarakat  dan lingkungan  dengan  realitas  kehidupan yang harus dihadapi sehari-hari. Kedua, perlindungan terhadap ideologi ekstremis  juga  dapat  dilakukan  oleh
perempuan  karena  perempuan  mampu mendeteksi  tanda-tanda  radikalisasi  di lingkungan  terdekatnya.  Perempuan mampu  mendeteksi  “sudden  change” atau  perubahan  yang  sangat  drastis dari  anggota  keluarga,  teman  terdekat dan  tetangga  yang  mengarah  pada ekstremisme. Beberapa perubahan tersebut  diantaranya  menjadi  lebih tertutup,  mengubah  perilaku,  tidak mau bergaul, dan memutuskan melakukan  hal-hal  penting  dengan sangat  tiba-tiba  (misalnya  menikahi orang yang baru ditemui, memutuskan keluar  dari  tempat  kerja  atau  tempat kuliah, bersedia dipoligami dan melakukan “hijrah”). Perempuan yang memiliki  pemahaman  terhadap  asas perlindungan  ini  mampu  membetengi keluarga dan lingkungan sekitar terhadap  tergerusnya  toleransi  dan masuknya ekstremisme kekerasan
dalam kehidupan sehari-hari. Pilar perlindungan juga berinteraksi dengan Sila Kedua Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab yaitu mengakui persamaan hak, persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban  asasi  setiap  manusia  tanpa membedakan  suku,  keturunan,  agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan  sosial,  warna  kulit,  dan sebagainya. Hal ini diwujudkan dengan  perilaku  yang  menjunjung tinggi  penghormatan  terhadap  hak asasi  setiap  orang,  termasuk  mereka yang termarginalkan, khususnya perempuan yang berada dalam pusaran radikalisme  dan  perempuan  yang distigmatisasi sebagai ancaman keamanan  karena  dianggap  ekstremis. Oleh  karena  itu,  upaya  perlindungan dapat dilakukan melalui dialog tentang bagaimana menyikapi perbedaan,
keteladanan tentang pentingnya
menghormati  hak-hak  dan  pilihan- pilihan yang dilakukan oleh orang lain misal  terkait  moderasi  agama  dan identitas gender.
3. Sinergi Pilar Pencegahan dengan Persatuan Indonesia
Pilar  pencegahan  mengacu  pada pengakuan  atas  peran  bagi  perempuan dan representasinya dalam semua level pengambilan kebijakan secara nasional,  regional  dan  internasional untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Hal ini artinya mendengarkan  apa  yang  menjadi pengalaman perempuan sehingga menjadi dasar untuk mencegah konflik dan kekerasan berbasis ekstremisme di masa  mendatang.  Pencegahan  dimulai dengan memberikan pengakuan bahwa perempuan  dapat  menjadi  tokoh  yang juga  memiliki  peran  agensial  dalam paham ekstremisme kekerasan maupun  melakukan  aksi  terorisme. Oleh  karena  itu,  dengan  kesadaran tersebut maka  pencegahan  dapat dilakukan  dan  dimitigasi  sejak  awal sebelum pandangan ekstremisme teraktualisasi  menjadi  kekerasan  yang sesungguhnya.
Sila  Ketiga  Persatuan  Indonesia sangat  relevan  bagi  pelaksanaan  pilar pencegahan karena sila ini menekankan pada nilai-nilai  persatuan dan  kesatuan  bangsa  yang  dapat memperkuat ketahanan nasional dalam mengatasi  infiltrasi  ekstrismisme  di kalangan perempuan.
Dengan demikian, resiliensi perempuan terhadap  radikalisme  yang  didasari oleh identitas nasionalisme perempuan sangat penting bagi upaya pencegahan masuknya paham ekstremisme kekerasan  yang  dapat  masuk  melalui teknologi  informasi  maupun  narasi- narasi  keagamaan  yang  anti  terhadap pluralisme  dan  persatuan  bangsa  serta menekankan pada fanatisme. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah mengarusutamakan literasi digital  kepada  perempuan  dan  anak- anak tentang akar dan dampak konflik sehingga  melatih  kemampuan  berpikir kritis  serta  menyediakan  pendidikan
(formal  dan  informal)  yang  inklusif sejak  dini  dengan  menekankan  pada persatuan
kesatuan bangsa, kewarganegaraan dan identitas nasional dengan cara-cara yang kreatif dan menarik sehingga mampu dipahami  oleh  perempuan  dan  anak- anak (Chuzaiyah & Kholifah, 2021).
4. Sinergi Pilar Partisipasi dengan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan Pilar  partisipasi  menekankan bahwa  partisipasi  yang  setara  antara perempuan  dengan  laki-laki  dalam proses perdamaian, pengambilan keputusan  dan  pelaksanaan  progam penanggulangan ekstremisme kekerasan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mempertahankan  perdamaian  yang diraih  dan  mendukung  terbentuknya ketahanan  nasional  terhadap  ideologi ekstremis.  Partisipasi  perempuan  juga menjamin  terwujudnya  kepemimpinan perempuan dalam melaksanakan upaya-upaya menjaga perdamaian negara, internasional maupun regional. Pilar  ini  bersinergi  dengan  Sila Keempat  Kerakyatan  Yang  Dipimpin oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan  Perwakilan  yang menjamin kesetaraan antara perempuan  dan  laki-laki,  sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini, partisipasi setara perempuan dilaksanakan melalui
pengarusutamaan  gender  di  setiap  lini kehidupan  bernegara  dan  memberikan ruang  partisipasi  politik  perempuan sebesar  30%  untuk  duduk  dalam parlemen  (Gayatri,  2017).  Dengan meningkatnya  partisipasi  perempuan dalam  parlemen,  maka  diharapkan kebijakan  keamanan  yang  terbentuk dapat  didasari  oleh  analisis  gender sehingga kebijakan yang gender
responsive mampu  memberikan  ruang kepada perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan  upaya  penanggulangan ekstremisme kekerasan. Selain partisipasi dalam pembentukan  kebijakan,  partisipasi aktif perempuan dalam penanggulangan  ekstremisme  telah diwujudkan  melalui  program  Desa Damai, yang diinisiasi Wahid Foundation  dan  UN  Women  sejak 2017,  yang  bertujuan  membangun daya tahan terhadap ideologi, motivasi  dan  faktor  pemicu  kekerasan serta  keretakan  sosial  (Fauzi,  2021). Program ini menekankan bahwa perempuan  adalah  aktor  pembangun perdamaian  di  keluarga,  masyarakat dan  kehidupan  bersama  di  daerah. Program pencegahan ekstremisme yang  berasaskan  partisipasi  dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kemandirian ekonomi
sehingga  dapat  melepaskan  diri  dari ketergantungan kepada kelompok ekstrem, mempunyai jiwa kepemimpinan dengan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan bersama  serta  mengembangkan  cara- cara kreatif untuk  menyebarkan narasi perdamaian melawan ekstremisme.
Aspek  partisipasi  ini  mampu mengubah  narasi  terkait  sifat-sifat femininitas  perempuan  dan  keibuan yang  selama  ini  menjadi  stereotip kelemahan perempuan, menjadi modalitas untuk menguatkan kapasitas kepemimpinan  perempuan.  Sebagai contoh, pandangan terkait sifat sensitif perempuan  dapat  diolah  menjadi kapasitas  dan skill kepemimpinan perempuan
yang mampu mendengarkan  permasalahan  secara seksama dan menggali solusi bersama.
Kepemimpinan perempuan juga efektif  apabila didasari dengan dialog, partisipasi dan merangkul semua pihak serta  mengesampingkan  sikap  selalui
ingin  bersaing  dan  mengintimidasi yang kerap muncul dalam kepemimpinan  maskulin.  Oleh  karena itu, upaya pengembangan jiwa kepemimpinan  perempuan  dapat  lebih mengena apabila menggunakan narasi- narasi  keibuan  dan  keperempuanan yang dapat menumbuhkan rasa hormat dan  solidaritas  sebagai  modal  dasar untuk  menyelesaikan  konflik  dan menangkal ekstemisme kekerasan.
5. Sinergitas  Pilar  Bantuan  dan
Pemulihan dengan Sila Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh

## Rakyat Indonesia
Aspek  bantuan  dan  pemulihan menekanan  pada  akomodasi  terhadap kebutuhan  khusus  perempuan  dan anak-anak  selama  konflik,  pada  saat konfik,  dan  setelah  konflik  khususnya mereka  yang  menjadi  korban  dan harus  menjalani  kehidupan  dalam pengungsian,  tekanan,  intimidasi  dan stigmatisasi. Hal ini karena perempuan memiliki kebutuhan khusus yang tidak dapat  dapat  disamakan  dengan  laki- laki  khususnya  yang  berkaitan  dengan kesehatan reproduksi, kebutuhan konseling  khusus,  ruang  aman  untuk bercerita dan membagikan pengalaman traumatis dan
pendampingan khusus. Dalam konteks Sila  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh Rakyat  Indonesia,  perempuan  dan anak-anak  berhak  mendapat  jaminan keadilan  sosial.  Pemberian  bantuan pasca konflik, misalnya, perlu melakukan data terpilah antara perempuan, laki-laki anak-anak, lansia,  dan  disabilitas  sehingga  lebih tepat  sasaran.  Perlu  menghindari penggunaan  satuan  “kepala  keluarga” (yang  diasumsikan  selalu  laki-laki) karena  banyak  sekali  yang  perempuan dan anak-anak yang kehilangan anggota  keluarga  laki-laki  dewasa akibat  konflik  dan  serangan  terorisme
sehingga  praktis  perempuanlah  yang kemudian menjadi tumpuan keluarga.
Para  perempuan  yang  terjebak dalam pusaran ekstremisme kekerasan, menjadi  pendukung  aksi-aksi  teror, pernah mencoba dan melakukan hijrah ke  wilayah  yang  dahulu  dikuasai  ISIS (yaitu  para  returnis  dan  deportant), maupun  yang  masih  berada  di  tenda pengungsian di Suriah, perlu mendapat perhatian  negara  berdasarkan  nilai- nilai  keadilan  sosial  kepada  seluruh rakyat  Indonesia.  Untuk  mereka  yang sudah dijatuhi hukuman, para perempuan  ini  perlu  didekati  dengan kegiatan-kegiatan yang memberdayakan  mereka  baik  secara penalaran (dengan memberikan pemikiran  kritis),  ekonomi  (dengan memberikan  modal  keterampilan)  dan sosial
(dengan mempersiapkan masyarakat  untuk  menerima  mereka kembali).  Hal  ini  dapat  terjadi  apabila pemerintah  bekerja  sama  dengan seluruh lapisan masyarakat mengimplementasikan  RAN  PE,  yang didalamnya  mendorong  sinergi  peran bersama semua pihak termasuk perempuan,  pemuda  dan  anak-anak. Hal  ini  karena  terlepas  dari  tindakan mereka, banyak diantara para perempuan  ini  menjadi  ekstremis akibat  propaganda  yang  dilakukan oleh laki-laki ditambah budaya patriarki  yang  berakar  kuat  dalam masyarakat  Indonesia,  meskipun  tidak menutup  kemungkinan  perempuan juga memiliki agensi untuk melakukan ekstremisme  kekerasan  berdasarkan kesadarannya sendiri.
Selain  itu.  Keadilan  sosial  juga perlu  diberikan  kepada  korban-korban aksi  terorisme.  Penanganan  korban terorisme sangat penting untuk memenuhi rasa keadilan karena mereka  tidak  memiliki  pilihan  untuk tidak menjadi korban. Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme    dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2020 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018
Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi,  dan  Bantuan  Kepada  Saksi dan  Korban,  pemenuhan  kebutuhan korban terorisme sudah mulai menjadi prioritas  bagi  pemerintah  Indonesia. Aksi teror yang menyebabkan kematian,  kecacatan  dan  kerusakan materi  pada  korban  sudah  pasti membawa  dampak  beban  ekonomi yang  besar  kepada  korban  maupun keluarganya,  khususnya  kepada  para perempuan  yang  pada  umumnya berperan  ganda  dalam  kehidupan keluarga pasca insiden terorisme.
Oleh karena itu, prinsip keadilan sosial dan pilar bantuan dan pemulihan perlu  dilaksanakan  secara  serentak untuk menangkal perpecahan di masyarakat  akibat  belum  siapnya masyarakat menerima mantan ekstremis  dan  masih  lebarnya  jurang ketidakadilan  yang  dihadapi  oleh korban  insiden  terorisme.  Perempuan dalam  perannya  sebagai  pemelihara perdamaian, penangkal ideologi ekstremis dan penyebar ide-ide kerukunan perlu didorong untuk menjadi aktor utama untuk implementasi  sila  keadilan  sosial kepada mantan pelaku maupun korban
terorisme.

## C. Simpulan
Penjabaran sinergitas antara pilar-pilar Agenda Perempuan Perdamaian dan Keamanan  dengan  Pancasila  menjadi  suatu kontribusi  terbaru  dalam  membumikan kembali  Pancasila  dan  membentuk  identitas nasional  Indonesia  yang  juga  mampu
menangkal ekstremisme kekerasan di Indonesia.  Perpaduan  narasi  pemberdayaan perempuan  dalam  isu  keamanan  seperti terorisme  dan  pemberdayaan  perempuan sesuai  dengan  sila-sila  Pancasila  akan mempermudah  diterimanya  upaya-upaya negara  untuk  menangkal  ekstremisme  di kalangan  perempuan  di  Indonesia  akibat masih  kuatnya  budaya  patriarki  yang berbaur  dengan  konservatisme  agama  dan politik  identitas  di  Indonesia.  Hal  ini  bisa dimulai  dengan  melakukan  analisis  gender untuk setiap program dan kebijakan penanganan ekstremisme di  Indonesia, yang sudah dimulai dengan dimasukkannya peran aktif perempuan dan anak-anak dalam RAN PE.  Selain  itu,  pembumian  nilai-nilai Pancasila  perlu  dilakukan  secara  masif  di semua  lini  sembari  memberikan  khasanah pemahaman tentang pilar-pilar pemberdayaan  perempuan  dalam  isu-isu keamanan.  Modal  kelembagaan  melalui BPIP  tentunya  sangat  besar  untuk  kembali memperkuat pemahaman masyarakat tentang  Pancasila  dan  membentuk  identitas nasional sebagai manusia Pancasila. Sinergitas  antara  nilai-nilai  Pancasila  yang berakar  kuat  dalam  kehidupan  sehari-hari perempuan Indonesia dengan juga mengimplementasikan  pilar  perlindungan, pencegahan,  partisipasi  dan  pemulihan dalam  kaitannya  dengan  isu  keamanan niscaya akan mampu membentuk “Perempuan  Indonesia  Berdaya  Tanggal Ekstremisme”  yang  tangguh  dan  tidak mudah  tergerus  pusaran  ekstremisme  yang saat ini sangat intensif melibatkan perempuan dalam aksi-aksi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Arbi,  I.  A.  (2021,  April  1).  Profil  Zakiah Aini, Pelaku Penyerangan Mabes Polri yang  Dukung  ISIS.  Kompas.Com. retrieved
from https://megapolitan.kompas.com/read/ 2021/04/01/12364101/profil-zakiah- aini-pelaku-penyerangan-mabes-polri-
yang-dukung-isis?page=all,  accessed 23th August 2021
Arivia,  G.,  &  Subono,  N.  I.  (2018).  Seratus Tahun  Feminisme  di  Indonesia.  In Gadis  Arivia  dan  Nur  Iman  Subono. Retrieved from https://library.fes.de/pdf- files/bueros/indonesien/15114.pdf accessed 23th August 2021
Chuzaiyah,  Y.,  &  Kholifah,  R.  (2021). Laporan  Final  Konsultasi  Digital Nasional Review RAN P3AKS 2014 - 2019.
Djajadiningrat-Nieuwenhuis, M. (1987). Ibuism  and  priyayization:  path  to power?  In  E.  Locher-Scholten  &  A. Niehoffs  (Eds.),  Indonesian  women  in focus: past and present notions. Foris.
Ermarini,  A.  (2017).  Perempuan  dan Pancasila.  Republika.Co.Id.  retrieved from
https://www.republika.co.id/berita/or8 h70327/perempuan-dan-pancasila,
accessed 23th August 2021
Fauzi.  (2021).  Yenny  Wahid:  Perempuan sebagai  agen  perdamaian  program
Desa Damai. Antaranews.Com. retrieved from https://www.antaranews.com/berita/23
18782/yenny-wahid-perempuan- sebagai-agen-perdamaian-program- desa-damai,  accessed  23th  August 2021
Fossati,  D.  (2021).  National  Identity  and
Public Support for Economic
Globalisation in Indonesia. Bulletin of
Indonesian  Economic  Studies,  57(1), 61–84.
https://doi.org/10.1080/00074918.202 0.1747594
Gayatri, I. H. (2017). Pengadopsian UNSCR
1325 Di Indonesia: Berbagi
Pengalaman,  Peluang,  dan  Tantangan.
Jurnal Ilmu Politik, 22(1), 43–55.
Hantoro,  J.  (2019).  Kapolda  Sumut:  Pelaku Bom  Bunuh  Diri  di  Sibolga  Bernama Solimah.  Tempo.Co.  Retrieved  from https://nasional.tempo.co/read/118509 5/kapolda-sumut-pelaku-bom-bunuh- diri-di-sibolga-bernama-solimah, accessed 23th August 2021
IPAC.  (2018).  Report  No.  51  The  Surabaya Bombings  and  The  Future  of  ISIS  in Indonesia.  IPAC.  Retrieved  from http://cdn.understandingconflict.org/fil e/2021/02/Report_51_revision.pdf, accessed 23th August 2021
Kencana, R. D. D., Azzahra, N. T., Lokania,
Nahdiya,  U.,  &  Nurmaningsih,  L. (2018).  Prespektif  Pancasila  Terhadap Kesetaraan  Gender  Dalam  Bidang Politik. Lontar Merah, 1(2), 85–100.
Khasri,  M.  R.  K.  (2021).  Pancasila  Dalam Praksis  Sosial:  “Manusia  Pancasila”
Menjawab  Permasalahan  Masyarakat Digital. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 01(01), 86–97. https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.5
Sudiaman,  M.  (2016,  November  11). “Revolusi”  Putih.  Republika.Co.Id.
retrieved
from https://www.republika.co.id/berita/kol om/resonansi/16/11/10/ogfkdr319- revolusi-putih,  accessed  23th  August 2021
Michalik,  Y.  (2015).  Indonesian  Women
Filmmakers:  Creating  a  new  female identity?  Indonesia  and  the  Malay World, 43(127), 378–396. https://doi.org/10.1080/13639811.201 5.1054139 Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations  in  Indonesia:  electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism.
Democratization,  27(6),  1021–1036. https://doi.org/10.1080/13510347.201 9.1704266
Ní  Aoláin,  F.  (2016).  The  ‘war  on  terror’ and extremism: assessing the relevance  of  the  Women,  Peace  and Security  agenda.  International  Affairs, 92(2), 275–291.
Parekh,  B.  (1995).  The  concept  of  national identity.  Journal  of  Ethnic  and Migration  Studies,  21(2),  255–268. https://doi.org/10.1080/1369183X.199 5.9976489
Republik  Indonesia.  (2021).  Perpres  Nomor
7  tahun  2021  Tentang  Rencana  Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan  Yang  Mengarah  pada Terorisme  Tahun  2020  -  2024. Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id accessed 23th August 2021
United  Nations  Security  Council.  (2000).
United  Nations  Security  Council Resolution 1325 on Women Peace and Security.  In  United  Nations  Security Council.  United  Nations  Security Council. https://doi.org/10.1017/S00208183000 0223X