Pelaksanaan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Gabungan Kabupaten Pengandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis Dalam Pemeriksaan Laporan Pengaduan Masyarakat
Melati Merdekawati e-mail : melatimerdekawati@mail.ugm.ac.id
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

## Abstract
This study aims to find out and analyze the reasons why the Joint Regional Supervisory Council does  not  carry  out  its  obligations  in  examining  community  complaint  reports  and  the  next purpose is to find out and analyze the legal consequences of the Joint Regional Supervisory Council that does not carry out its obligations in examining community complaint reports. This type of research uses empirical normative research, while it is descriptive in nature. The type of research data is primary data and secondary data. Primary data obtained through direct field research,  namely  respondents  and  resource  people.  Secondary  data  is  regarding  on  the collection of materials related to the topic of research. Secondary data consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis conducted by  qualitative  manner.  The  conclusion  of  the  research  shows  first,  the  Combined  MPD  of Pangandaran Regency, Banjar City, Ciamis Regency had carried out its obligations in examining community  complaint  reports  but  did  not  complete  the  reason  for  the  Combined  MPD  of Pangandaran Regency, Banjar City, Ciamis Regency for humanitarian reasons because of the conditions experienced by the Reported. Second, the legal consequences for the Joint MPD that does  not  carry  out  its  obligations  in  examining  public  complaint  reports  are  not  clearly regulated  in  law,  it's  just  that  referring  to  the  provisions  of  Article  17  of  Permenkumham Number  16  of  2021,  this  action  is  included  in  violating  the  oath  /  promise  of  office  which provides legal consequences for imposing sanctions in the form of dishonorable dismissal based on Article 18 Paragraph (3) letter f of Permenkumham Number 16 of 2021.
Keywords : Joint Regional Supervisory Council, Complaint Report

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui dan menganalisis alasan MPD Gabungan  tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat dan tujuan selanjutnya  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  akibat  hukum  terhadap  MPD  Gabungan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris, dengan sifat deskriptif. Data yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Sumber  dari  data  primer  ialah penelitian lapangan yaitu dari subjek penelitian responden dan narasumber. Sumber dari data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  Analisis  data  dilaksanakan  secara  kualitatif.  Kesimpulan  penelitian  menunjukan
bahwa, pertama MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis telah  melaksanakan  kewajibannya  dalam  pemeriksaan  laporan  pengaduan  masyarakat tetapi  tidak  sampai  dengan  tuntas  alasan  MPD  Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota Banjar, Kabupaten Ciamis lebih mengedepankan alasan kemanusiaan karena kondisi yang dialami Terlapor. Kedua Akibat hukum terhadap MPD Gabungan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, hanya saja  merujuk pada ketentuan Pasal 17 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021, tindakan tersebut termasuk dalam melanggar sumpah/ janji jabatan yang memberikan akibat hukum penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) huruf f Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021. Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah Gabungan, Laporan Pengaduan Masyarakat

## PENDAHULUAN
Definisi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang kemudian diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP).
Pada  saat  melaksanakan  fungsi  dan  juga  kewenangan  Notaris  diawasi  oleh  Majelis Pengawas  Notaris.  Majelis  Pengawas  Notaris  memiliki  kewenangan  dan  kewajiban  untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UUJNP. Menteri Hukum dan Hak Asaasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris, yang dimana terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD), Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP). Masing-masing  Majelis  Pengawas  memiliki  tugas  dan  kewenangan  yang  berbeda.  Diatur dalam Pasal 67 Angka 2 UUJNP bahwa Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris.
Berdasarkan data yang diperoleh Penulis, pada saat melaksanakan pengawasan, MPD memiliki  kewenangan  yaitu  menerima  laporan  pengaduan  dari  masyarakat  mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang- undang berdasarkan Pasal 70 UUJN, MPD juga berkewajiban memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30  (tiga  puluh)  hari  dengan  tembusan  kepada  pihak  yang  melaporkan,  Notaris  yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Notaris berdasarkan Pasal 71 huruf e UUJN. Terhadap laporan pengaduan masyarakat tersebut diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Tata  Cara Pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Terhadap  Notaris  (selanjutnya  disebut  Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris). MPD  dalam  melakukan  pemeriksaan  laporan  masyarakat  terhadap  dugaan  pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris membentuk Majelis Pemeriksa.
Berdasarkan keterangan dari narasumber Sulyanati, S.H., M.Kn, selaku anggota Majelis Pembina dan Pengawas Daerah Kabupaten Pangandaran mengungkapkan, terdapat Notaris yang telah melakukan dugaan pelanggaran, Notaris tersebut melakukan dugaan pelanggaran dengan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  para  pihak  yang  berkepentingan.  Akibat  dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut, terdapat laporan pengaduan masyarakat, tetapi  sampai  saat  ini  MPD  Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten Ciamis tidak memeriksa laporan pengaduan masyarakat tersebut diatas. 1
1 Hasil  pra  penelitian  dengan  Sulyanati, S.H.,  M.Kn,  Notaris/PPAT Kabupaten  Pangadaran,  tanggal  12 Agutus 2022
Berdasarkan  kasus  tersebut  terkait  dengan  laporan  pengaduan  masyarakat  sebagai pihak yang dirugikan dan tidak diperiksa oleh MPD Notaris Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran tidak sesuai dengan kewajiban yang dimiliki oleh MPD berdasarkan Pasal 71 huruf (e) UUJN dan Pasal 17 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga kemudian Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut.

## RUMUSAN MASALAH
1. Mengapa Majelis Pengawas Daerah Gabungan tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat?
2. Bagaimana  akibat  hukum  terhadap  Majelis  Pengawas  Daerah  Gabungan  yang  tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat?

## METODE PENELITIAN
Penelitian yaitu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi yang memiliki tujuan guna mengungkapkan kebenaran secara metodologis, sistematis, dan konsisten melalui proses tersebut perlu diadakan analisa terhadap data yang diteliti. 2 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif-empiris (applied law research) . Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian normatif-empiris yaitu: 3
“Penelitian  normatif -empiris  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  studi  kasus hukum  normatif-empiris  berupa  produk  perilaku  hukum.  Penelitian  normatif-empiris
2 Soerjono Soekanto, Sri Mammudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, Hlm 1
3 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitiaan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 134
(terapan)  mengkaji  mengenai  implementasi  ketentuan  hukum  positif  tertulis  sebagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat”.
Sifat penelitian ini yaitu  penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian. 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Majelis  Pengawas  Daerah  Gabungan  Tidak  Melaksanakan  Mewajibannya  Dalam Pemeriksaan Laporan Pengaduan Masyarakat
Pada  saat  melaksanakan  tugas  dan  jabatannya  jika  Notaris  tidak  mendapatkan kepercayaan maka Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak memiliki arti apapun,  maka antara jabatan Notaris dan  pejabatnya atau bisa disebut dengan yang menjalankan tugas jabatan Notaris harus memiliki tuuan dan jalan yang sama. 5 Pada saat melaksanakan fungsi dan kewenagan Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. MPD merupakan tumpuan dari Majelis Pengawas Notaris yang melakukan pengawasan langsung kepada Notaris yang berada di daerah kerja Kabupaten/ Kota.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  responden  Hendra  Sukarman,  S.H.,  S.E.,  M.H. selaku ketua MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis bahwa Kabupaten  Pangandaran  dan  Kota  Banjar  merupakan  daerah  pemekaran  dari  Kabupaten Ciamis,  yang  dimana  maksud  dari  dibentuknya  MPD  gabungan  ialah  untuk  daerah pemekaran atau bisa disebut juga daerah yang baru terbentuk, dimana daerah tersebut belu banyak  yang  berprofesi  sebagai  Notaris, MPD  gabungan  dibentuk  dengan  bertujuan  agar
4 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 183-184
5 Habib Adjie, Op.Cit. , Hlm. 35.
pengawasan  lebih  efektif  dan  tidak  terjadi  pemborosan,  maka  dari  itu  dalam  melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tugas dan jabatan Notaris dilakukan penggabungan antara 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kota tersebut di bawah satu naungan MPD yaitu MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. 6 Lebih lanjut dijelaskan oleh responden Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn selaku anggota MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, pembentukan MPD diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara  Pengangkatan  dan  Pemberhentian,  Serta  Anggaran  Majelis  Pengawas  Notaris menyebutkan bahwa Pembentukan MPD dilakukan jika di Kabupaten/ Kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris, berdasarkan hal tersebut diatas walaupun saat ini  Kabupaten  Pangandaran  dan  Kabupaten  Ciamis  sudah  memenuhi  persyaratan  untuk membentuk  MPD  sendiri,  hanya  saja  untuk  Kota  Banjar  masih  belum  belum  memenuhi persyaratan  yang  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  Permenkumham  Nomor  16  Tahun  2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, selama belum terpenuhinya hal tersebut diatas maka dapat dibentuk MPD gabungan untuk beberapa Kabupaten/ Kota. 7
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  dijelaskan  dalam  Pasal  69  ayat  (2)  huruf  a  UUJNP bahwa dalam hal disuatu Kabupaten/ Kota jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota MPD, dapat dibentuk MPD gabungan untuk beberapa Kabupaten/ Kota. Kewenangan MPD  terkait  dengan  menerima  laporan  dari  masyarakat  mengenai  adanya  dugaan
6 Hasil wawancara dengan Responden Hendra Sukarman, S.H., S.E., M.H, ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, tanggal 19 Desember 2022
7 Hasil  wawancara  dengan  Responden  Drs.  Basri  Jayasantara,  S.H.,  M.Kn,  anggota  Majelis  Pengawas Daerah  (MPD)  Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  unsur  Notaris, tangggal 19 Desember 2022
pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  atau  pelanggaran  ketentuan  dalam  undang-undang  dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud kepada MPW sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 huruf g dan h UUJN. Ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 29 Ayat (1) Huruf c Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris bahwa MPD  Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  berwenang menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.
MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis mempunyai kewajiban  memeriksan  laporan  masyarakat  terhadap  Notaris  dan  menyampaikan  hasil pemeriksaan  tersebut  kepada  MPW  dalam waktu  30  (tiga  puluh)  hari,  dengan  tembusan kepada pihak yang  melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Notaris berdasarkan Pasal 71 huruf e UUJN.
Berdasarkan  keterangan  Rahma  Ratna  Dewi  Puspitasari  (yang  selanjutnya  disebut Pelapor) sebagai klien dari salah satu Notaris di Kabupaten Pangandaran mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan pasal antara salinan akta yang dibawa oleh para pihak dalam perjanjian  kerja  sama  peminjaman  modal  antara  Pelapor  sebagai  Pihak  Pertama,  Indra Irawan sebagai pihak kedua, yang diberikan kuasa oleh Pelapor sebagai Pihak Pertama untuk mengatur semua keuangan yang diberikan oleh Pelapor sebagai Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga sesuai dengan tahapan proses pengerjaan, dan Aprianingsih selaku Pihak Ketiga juga sebagai Direktur Utama PT. Pangandaran Jaya Abadi yang dibuat oleh Para Pihak dihadapan salah  satu  Notaris  di  Kabupaten  Pangandaran  dengan  akta  Nomor  08  yang  dibuat  pada tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas).
Perjanjian  tersebut  untuk  permodalan  perumahan  komersil  Montana  Hill  di  Desa Putrapinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Dalam Perjanjian Kerjasama tersebut    Pelapor  berhak  memperoleh  laba  dari  hasil  atas  penempatan  modal  yang ditempatkan/  dipakai  oleh  Pihak  Ketiga  berupa  1  (satu)  unit  ruko  dengan  nilai  Rp. 750.000.000  (tujuh  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  1  (satu)  unit  rumah  seharga  Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berada di perumahan Montana Hill yang nantinya dapat segera dibalik nama atas nama Pelapor setelah penandatanganan perjanjian kerja  sama  tersebut.  Dalam  Pasal  5  Angka  1  mengenai  batas  waktu  kesepakatan,  dalam salinan akta yang diberikan kepada pihak Pelapor sebagai Pihak Pertama disebutkan bahwa kesepakatan dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama dan berakhir dengan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditandatangani perjanjian tersebut, salinan akta tersebut sama bunyinya seperti yang dipegang oleh Pihak Ketiga, tetapi dalam salinan akta yang  diberikan  kepada  Pihak  Kedua  kesepakatan  berakhir  setelah  pembangunan  dan penjualan rumah selesai.
Pelapor mengungkapkan bahwa karena perbedaan antara salinan akta yang diberikan kepada Pelapor sebagai Pihak Pertama dan karena perbedaan salinan akta tersebut Pelapor mengalami  kerugian  materil  karena  setelah  1  (satu)  tahun  Pelapor  menanyakan  kepada Pihak  Ketiga  terkait  hak-hak  dari  Pelapor  yang  merupakan  kewajiban  dari  Pihak  Ketiga, tetapi  Pihak  Ketiga  hanya  berjanji  terus  menerus  tanpa  realisasi  yang  jelas  dan  tidak memenuhi hak-hak Pelapor yang merupakan kewajiban dari Pihak ketiga, oleh karena hal itu Pelapor mengajukan laporan pengaduan kepada ketua MPD Notaris Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran terkait perbedaan salinan akta yang dibuat oleh salah satu
Notaris di Kabupaten Pangandaran (selanjutnya disebut Terlapor) secara lisan pada tanggal 04 (empat) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu). 8
Diungkap oleh ketua MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis  bahwa  benar  MPD  Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten Ciamis menerima laporan pengaduan Rahma Ratna Dewi Puspitasari sebagai Pelapor secara lisan pada tanggal 04 (empat) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu), Pelapor menceritakan terkait  kelalaian  Terlapor  yang  telah  memberikan  salinan  akta  yang  berbeda  sehingga Pelapor mengalami kerugian. 9
Dasar pertimbangan diterimanya laporan secara lisan yaitu karena antara teori dan praktek  seringkali  berbeda,  hal  tersebut  dilakukan  guna  memudahkan  pelapor  yang mengalami  kerugian.  Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  bahwa  yang  dilakukan  oleh  MPD Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  belum  sesuai  dengan Pasal  7  Permenkumham  Nomor  15  tahun  2020  Tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis Pengawas  Terhadap  Notaris  bahwa  seharusnya  Laporan  disampaikan  kepada  MPD Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  secara  tertulis  dalam bahasa  Indonesia  disertai  bukti  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  MPD  Gabungan Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  belum  menjalankan  tertib administrasi  yang  seharusnya  dilakukan  jika  terdapat  laporan  pengaduan  masyarakat berdasarkan  Pasal  10  dan  11  Permenkumhan  Nomor  15  tahun  2020  Tentang  Tata  Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
8 Hasil wawancara dengan Responden Rahma Ratna Dewi Puspitasari, Pelapor, tanggal 17 Desember 2022
9 Hasil wawancara dengan Responden Hendra Sukarman, S.E., S.H., M.H., ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, tanggal 19 Desember 2022
Pasal 7 Permenkumhan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas  Terhadap  Notaris  mengatur  mengenai  pengajuan  laporan,  Lebih  lanjut Permenkumhan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas juga mengatur mengenai administarsi pemeriksaan pada Pasal 10. Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa laporan yang dilayangkan pihak Pelapor secara lisan dan diterima oleh MPD Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  belum  sesuai  dengan yang dituangkan dalam Pasal 7 Permenkumhan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris bahwa seharusnya Laporan disampaikan kepada  MPD  Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  secara tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  disertai  bukti  yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  hal tersebut  dilakukan  guna  untuk  mengamankan  data  agar  dapat  dipertanggung  jawabkan. Namun  pada  pelaksanaannya  MPD  Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar, Kabupaten Ciamis menerima laporan lisan yang dilayangkan oleh pihak Pelapor. Oleh karena laporan  yang  dilayangkan  pihak  Pelapor  secara  lisan  dan  diterima  oleh  MPD  Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, MPD MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis belum menjalankan tertib administrasi yang seharusnya dilakukan jika terdapat laporan pengaduan masyarakat berdasarkan Pasal 10 dan  11  Permenkumhan  Nomor  15  tahun  2020  Tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
Tindak  lanjut  yang  dilakukan  oleh  MPD  Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota Banjar, Kabupaten Ciamis berdasarkan keterangan dari Ketua MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  adalah  membentuk  Majelis  Pemeriksa,
menyelenggarakan rapat gelar perkara, hingga melakukan pemanggilan kepada Pelapor dan Terlapor. 10
Tim majelis pemeriksa dibentuk pada tanggal 16 (enam belas) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu). 11 Berdasarkan hal tersebut diatas, mengenai tindak lanjut MPD Gabungan Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  yang  telah  membentuk  Majelis Pemeriksa sudah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) dan (4) Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris Tindak lanjut MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dalam membentuk tim pemeriksa pada tanggal 16 (enam belas) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) juga telah sesuai dengan Pasal 6 huruf (a) Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris karena pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan pengaduan masyarakat kepada  MPD  Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis,  dan laporan pengaduan masyarakat yang diajukan secara lisan oleh Pelapor dan diterima oleh MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis yaitu pada tanggal 04 (empat) Agustus 2021  (dua ribu dua  puluh  satu), maka dari itu pembentukan Majelis Pemeriksa  dilakukan  setelah  13  (tiga  belas)  hari  terhitung  sejak  laporan  pengaduan masyarakat kepada MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis.
Terkait  rapat  gelar  perkara  yang  dilakukan  oleh  Ketua  Majelis  Pengawas  Notaris dijelaskan  dalam  Pasal  13  Permenkumham  Nomor  15  tahun  2020  Tentang  Tata  Cara
10 Hasil wawancara dengan Responden Hendra Sukarman, S.E., S.H., M.H., ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, tanggal 19 Desember 2022
11 Hasil wawancara dengan Responden Hendra Sukarman, S.E., S.H., M.H., ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, tanggal 19 Desember 2022
Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, Terkait pemanggilan yang dilakukan oleh Ketua Majelis Pengawas Notaris dijelaskan dalam Pasal 15 Permenkumham Nomor 15 tahun 2020  Tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Terhadap  Notaris.  Berdasarkan keterangan  dari  Ketua  MPD  Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten Ciamis bahwa MPD telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali terhadap Pelapor dan Terlapor, akan tetapi Pihak Terlapor tidak pernah hadir, pihak Terlapor juga tidak bisa dihubungi, pihak Terlapor sudah tidak menjalankan jabatannya sebagai Notaris dengan tidak membuka kantor dalam jangka waktu yang lama, papan nama di kantor Terlapor pun sudah tidak terpasang dan Terlapor sudah tidak menempati kantor tersebut. 12
Pemanggilan  yang  dilakukan  oleh  MPD  Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dengan mengirimkan surat panggilan tercatat kepada Pelapor dan Terlapor menurut penulis sudah sesuai, berdasarkan Pasal (3) Permenkumham Nomor 15 tahun  2020  Tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Terhadap  Notaris,  namun dalam pelaksanaannya seharusnya MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran,  Kota Banjar, Kabupaten Ciamis masih tetap bisa melakukan pemeriksaan walaupun Pihak Terlapor tidak hadir dalam 2 (dua) kali pemanggilan, karena berdasarkan Pasal (5) Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris Majelis Pemeriksa  tetap  dapat  melakukan  pemeriksaan  dan  putusan  diucapkan  tanpa  kehadiran Terlapor,  akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis.
12 Hasil wawancara dengan Responden Hendra Sukarman, S.E., S.H., M.H., ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, tanggal 19 Desember 2022
Menurut  Ketua  MPD  Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten Ciamis, bahwa selama menjabat, berusaha untuk tidak membuat surat rekomendasi ke MPW, MPD  Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  banyak menggunakan teguran secara lisan karena mempertimbangkan banyak hal, terkait kasus dari Terlapor,  bahwa  Ketua  MPD  Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten Ciamis berusaha untuk melindungi harkat dan martabat Notaris, dalam pertimbangannya kali  ini  bukan  mengedepankan  pertimbangan  teknis  tetapi  lebih  mengedepankan  alasan kemanusiaan, bahwa hakikat menjadi seorang Notaris sulit, dan menjalankan proses yang panjang, tidak mudah menjalankan profesi sebagai Notaris, kemudian karena Pihak Terlapor juga mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, oleh karena itu MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  berusaha  melakukan  pendekatan  berbasis kekeluargaan,  hanya  saja  tidak  ada  jawaban  dari  Terlapor,  MPD  Gabungan  Kabupaten Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  menyarankan  kepada  pihak  Pelapor  untuk menyelesaikan dengan jalur hukum jika mengalami kerugian. 13
Hal serupa diungkap oleh Taopik Iskandar, S.H., M.H., bahwa dalam proses ini MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis bukan seperti penuntut umum tetapi sebagai partner, kita berusaha menggunakan cara kekeluargaan dalam setiap permasalahan, karena ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, dalam persoalan ini lebih mengedepankan  alasan  kemanusiaan  karena  situasi  dan  kondisi  yang  dialami  oleh Terlapor. 14
13 Hasil wawancara dengan Responden Hendra Sukarman, S.E., S.H., M.H., ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, tanggal 19 Desember 2022
14 Hasil wawancara dengan Responden Taopik Iskandar, S.H., M.H., anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis unsur Akademisi, tanggal 19 Desember 2022
Pelapor mengungkapkan bahwa sejak saat Terlapor tidak hadir untuk kedua kalinya tidak  ada  tanggapan  yang  dilakukan  oleh  MPD  Notaris  Kabupaten  Ciamis,  Kota  Banjar, Kabupaten Pangandaran sampai saat ini dan kemudian Pelapor menjalankan saran dari MPD Gabungan  Kabupaten  Ciamis,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Pangandaran  untuk  melaporkan Terlapor ke Kepolisian Resor Ciamis. 15
Menurut  keterangan  dari  Narasumber,  Hitaprana,  S.H.,  apabila  MPD  Gabungan Kabupaten  Ciamis,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Pangandaran  menyarankan  untuk menindaklanjuti melalui jalur hukum, secara formil MPD Gabungan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar,  Kabupaten  Pangandaran  tidak  wajib  menyarankan,  akan  tetapi  jika  memang  ada kerugian,  MPD  Gabungan  Kabupaten  Ciamis,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Pangandaran  bisa memberikan jalan yang bisa ditempuh oleh masyarakat. 16
Menurut  keterangan  dari  Narasumber,  Sulyanati,  S.H.,  M.Si.,  M.Kn,  selaku  Notaris Kabupaten Pangandaran, dalam perspektif MPD Gabungan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran sebagai majelis pengawas Notaris, standar profesionalisme profesi di  pengawasan,  majelis  pengawas  dalam  hal  ini  yang  di  awasi  yaitu  pada  saat  Notaris melaksanakan  jabatan,  memang  tidak  mudah  apabila  MPD  Gabungan  Kabupaten  Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran terlalu mengedepankan pendekatan personalitas atau pendekatan kekeluargaan dalam kasus seperti ini, kembali ke persoalan apakah persoalan ini dapat diselesaikan atau tidak, MPD Gabungan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran harus melihat resiko terhadap institusi pengawasan yang akan menurunkan profesionalitas Notaris ketika dalam pengawasan yang tidak jelas, jadi eksisistensi untuk
15 Hasil wawancara dengan Responden Rahma Ratna Dewi Puspitasari, Pelapor, tanggal 17 Desember 2022
16 Hasil  wawancara  dengan  Narasumber  Hitaprana,  S.H.,  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada, tanggal 24 Februari 2023
mengawasi, menjaga marwah profesi harus profesional, jika tidak optimal artinya tujuan mengapa ada pengawasan atau tujuan diadakannya pengawasan tidak tercapai. 17
Pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD berdasarkan Pasal 17 Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Lebih lanjut,  terkait  dengan  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  MPD  diatur  dalam  Pasal  19 Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap  Notaris.  Dari  serangkaian  proses  pemeriksaan,  dituangkan  dalam  berita  acara pemeriksaan  dan  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  berdasarkan  Pasal  20  Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut penulis MPD Gabungan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran tidak memenuhi Pasal 17 Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, karena tim pemeriksa dibentuk pada tanggal 16 (enam belas) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu), sedangkan  MPD  Gabungan  Kabupaten  Ciamis,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Pangandaran seharusnya  melakukan  pemeriksaan  dimulai  paling  lama  7  (tujuh)  Hari  sejak  Majelis Pemeriksa ditetapkan, hanya saja sampai saat ini MPD Gabungan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar,  Kabupaten  Pangandaran  tidak  menjalankan  proses  pemeriksaan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Akibat  Hukum  Terhadap  Majelis  Pengawas  Daerah  Gabungan  Yang  Tidak Melaksanakan Kewajibannya Dalam Pemeriksaan Laporan Pengaduan Masyarakat
17 Hasil  wawancara  dengan  Narasumber  Sulyanati,  S.H.,  M.Si.,  M.Kn,  Notaris/PPAT  Kabupaten Pangandaran, tanggal 22 Januari 2023
MPW adalah salah satu majelis pegawas Notaris yang  dibentuk di ibukota provinsi. Pengaturan mengenai MPW diatur dalam Pasal 72 UUJN. Pada saat melaksanakan tugas dan jabatannya, MPW memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 73 UUJNP, kewenangan MPW  juga  diatur  di  Pasal  31  Permenkumham  Nomor  16  Tahun  2021  dan  Pasal  32 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021.
Berdasarkan keterangan dari Agung Adi Putro, S.H., bahwa dalam hal adanya laporan pengaduan  masyarakat  kepada  MPD,  sejatinya  MPW  tidak  mengetahui  mengenai permasalahan yang terjadi di daerah tersebut jika tidak ada hasil rekomendasi pemeriksaan dari MPD yang diberikan kepada MPW, hanya MPD sendiri yang paling mengetahui keadaan di wilayah kerjanya, karena MPD merupakan majelis pengawas yang dibentuk di Kabupaten/ Kota sedangkan MPW merupakan majelis pengawas yang dibentuk di  ibukota Provinsi, MPW hanya  menerima  laporan  pengaduan  masyarakat  hanya  jika  di  dalam  Kabupaten/  Kota tersebut belum dibentuk MPD berdasarkan Pasal 31 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. 18
Berdasarkan  keterangan  dari  Dharmawangsa,  S.H.  selaku  anggota  MPW  Notaris Provinsi  Jawa  Barat,  bahwa  salah  satu  kewajiban  MPD  adalah  memeriksa  laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Notaris berdasarkan Pasal 71 huruf (e) UUJN. Dalam hal  jika terjadi laporan pengaduan masyarakat kepada MPD, harus dilakukan secara formal
18 Hasil  wawancara  dengan  Responden    Agung  Adi  Putro, S.H.,  Sekretaris  Majelis  Pengawas  Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Jawa Barat, tanggal 9 Januari 2023
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Membahas mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD, jika MPD tidak menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tersebut, tidak direkomendasikan  untuk  langsung  melapor  ke  MPW,  hanya  saja  jika  memang  Terlapor langsung melapor ke MPW, MPW akan memberikan terguran secara tertulis kepada MPD dengan memberikan surat peringatan untuk melakukan pemeriksaan.
Hal  serupa  diungkap  oleh  Dr.  Dedy  Hernawan,  S.H.,  M.Hum,  selaku  anggota  MPW Provinsi Jawa Barat, bahwa prosedur laporan pengaduan masyarakat harus dilakukan secara tertulis  kepada  MPD,  MPD  akan  menindaklanjuti  dengan  memanggil  para  pihak,  yaitu Pelapor  dan  Terlapor  untuk  memberikan  keterangan,  disidangkan  dengan  harapan  bisa didiskusikan  dengan  musyawarah  mufakat,  jika  sudah  sepakat  laporan  pengaduan masyarakat tersebut selesai sampai di MPD, tetapi tidak jarang juga di MPD tidak selesai karena salah satu pihak tidak menerima kesepakatan yang ditawarkan, karena MPD juga tidak  berwenang  memberikan  sanksi,  ketika  musyawarah  dilakukan  dan  tidak  mencapai kesepakatan,  MPD  memiliki  kewajiban  untuk  melimpahkan  perkara  tersebut  ke  MPW dengan mengirimkan berkas-berkas selama pemeriksaan di MPD, dan hal itu menjadi dasar MPW  untuk  melakukan  pemeriksaan.  MPD  memberikan  hasil  rekomendasi  kepada  MPW yang berisi resume apakah para pihak atau salah satu pihak misal Terlapor, apakah Terlapor itu melanggar kode etik atau tidak, hal tersebut disebutkan oleh MPD kepada MPW dengan berupa hasil rekomendasi, koridor MPW sudah ada dengan putusan yang diminta, jadi tidak bisa langsung lapor ke MPW, jika memang ada yang melapor langsung ke MPW, MPW akan menyarankan  untuk  melapor  kepada  MPD  terlebih  dahulu,  atau  jika  laporan  pengaduan masyarakat kepada MPD sudah dipenuhi secara formalitasnya tetapi MPD tidak menindak
lanjuti hal tersebut, maka dari itu MPW akan memberikan surat  peringatan kepada MPD untuk menindak lanjuti laporan pengaduan masyarakat tersebut diatas. 19
Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa jika ada laporan pengaduan masyarakat yang dilayangkan kepada  MPD  harus  dilakukan  secara  tertulis  sesuai  dengan  Pasal  10  dan  11 Permenkumhan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap  Notaris.  MPW  akan  menindaklanjuti  laporan  pengaduan  masyarakat  jika  MPD telah  selesai  melakukan  pemeriksaan  sesuai  dengan  kewajibannya  dengan  melampirkan laporan  pengaduan  masyarakat,  berita  acara  pemeriksaan  MPD  dan  rekomendasi  hasil pemeriksaan MPD  berdasarkan  Pasal  23  Permenkumhan  Nomor  15  tahun  2020  Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, berdasarkan hal tersebut MPW akan melaksanakan kewenangannya yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPD berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) huruf a  UUJNP.
Berdasarkan  keterangan  dari  Agung  Adi  Putro,  S.H.,  mengungkapkan  bahwa  terkait akibat hukum terhadap MPD yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, hanya saja jika  didapati  hal  tersebut  maka  MPW  akan  menegur  kepada  MPD  untuk  melaksanakan kewajibannya yaitu memeriksa laporan pengaduan masyarakat, jika dengan teguran MPD tidak bisa memberikan alasan yang jelas maka MPW akan mengganti struktur organisasi MPD  yang  bersangkutan  dengan  alasan  MPD  tidak  melaksanakan  kewajibannya. 20 Lebih
19 Hasil wawancara  dengan  Responden  Dr.  Dedy  Hernawan, S.H.,  M.Hum,  anggota  Majelis  Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Jawa Barat unsur Akademisi, tanggal 11 Januari 2023
20 Hasil  wawancara  dengan  Responden  Agung  Adi  Putro,  S.H.,  Sekretaris  Majelis  Pengawas  Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Jawa Barat, tanggal 9 Januari 2023
lanjut,  diungkap  oleh  Dharmawangsa,  S.H.,  dan  Dr.  Dedy  Hernawan,  S.H.,  M.Hum,  akibat hukumnya hanya terguran saja jika MPD tidak melaksanakan kewajibannya, karena dalam undang-undang tidak ditentukan secara tegas jika MPD tidak melaksanakan kewajibannya sanksi  apa  yang  diberikan.  MPW  akan  menegur  MPD  dengan  cara  memberikan  surat peringatan. 21 Hitaprana, S.H., mengungkap bahwa akibat hukum terhadap MPD yang tidak melaksanakan  kewajibannya  kemungkinan  tergurannya  dari  MPW,  pengawasan  kinerja MPD  tidak  ada detail aturannya,  apabila  keputusan  MPD  tidak  diterima  itu  ada  aturan banding,  tetapi  jika  MPD  tidak  melaksanakan  kewajibannya  belum  ada  sanksi  yang mengikat. 22
Bahwa  MPD    dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya  selaku  majelis  pengawas dilantik  dengan  mengucapkan  sumpah/  janji  jabatan,  dalam  ini  berdasarkan  Pasal  17 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Terkait dengan  pemberhentian  anggota  Majelis  Pengawas  diatur  berdasarkan  Pasal  18 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut penulis meskipun sanksi terkait MPD yang tidak melaksanakan kewajibannya tidak diatur dalam undang-undang, namun merujuk pada ketentuan Pasal 17 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas
21 Hasil wawancara dengan Responden  Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Jawa Barat unsur Notaris, tanggal 10 Januari 2023
22 Hasil  wawancara  dengan  Narasumber  Hitaprana,  S.H.,  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada, tanggal 24 Februari 2023
Notaris mengenai sumpah/ janji jabatan yang dilafalkan oleh Majelis Pengawas pada saat dilantik bahwa Majelis Pengawas dalam menjalankan jabatan atau pekerjaannya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan.  Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  maka  melanggar  sumpah/janji  jabatan  yang memberikan akibat hukum penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari  jabatan  Majelis  Pengawas  merujuk  pada  Pasal  18  Ayat  (3)  huruf  f  Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Hal tersebut dapat menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi kepada MPD yang tidak menjalankan kewajibannya. Pemberian sanksi tersebut dapat dilakukan mengingat bahwa ketentuanPasal 71 UUJN huruf e menentukan bahwa MPD berkewajiban memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Notaris.

## PENUTUP

## Kesimpulan
MPD  Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  telah melaksanakan  kewajibannya  dalam  pemeriksaan  laporan  pengaduan  masyarakat  tetapi tidak sampai dengan tuntas, tindak lanjut yang dilakukan oleh MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  hanya  sampai  dengan  membentuk  Majelis Pemeriksa menyelenggarakan rapat gelar perkara, hingga melakukan pemanggilan kepada Pelapor  dan  Terlapor.  Alasan  MPD  Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar, Kabupaten  Ciamis  belum  menyelesaikan  laporan  dari  Pelapor  karena  MPD  Gabungan
Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  lebih  mengedepankan  alasan kemanusiaan  karena  kondisi  yang  dialami  oleh  Terlapor,  solusi  yang  diberikan  MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis kepada Pelapor terkait dengan  kerugian  yang  diderita  oleh  Pelapor  yaitu  dengan  menyarankan  menyelesaikan melalui jalur hukum.
Akibat hukum terhadap MPD Gabungan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, hanya  saja    merujuk  pada  ketentuan  Pasal  17  Permenkumham  Nomor  16  Tahun  2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris mengenai sumpah/ janji jabatan yang dilafalkan oleh  Majelis  Pengawas  pada  saat  dilantik  bahwa  tindakan  MPD  Gabungan  yang  tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat termasuk dalam melanggar sumpah/ janji jabatan yang memberikan akibat hukum penjatuhan sanksi berupa  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari  jabatan  Majelis  Pengawas  berdasarkan Pasal  18  Ayat  (3)  huruf  f  Permenkumham  Nomor  16  Tahun  2021  Tentang  Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja,  Tata  Cara  Pengangkatan  dan  Pemberhentian,  Serta  Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

## Saran
MPD  sebagai  tumpuan  dari  Majelis  Pengawas  Notaris  dalam  hal  ini MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis harus lebih tegas dan cermat dalam menjalankan prosedur pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan  perundangan  yang  berkaitan  dalam  hal  ini  Permenkumham  Nomor  15  Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris sehingga peran
MPD  Gabungan  Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  dapat  lebih maksimal dan tertib dalam menjalankan tugas dan jabatannya
Bagi  Notaris  setempat  di  Kabupaten  Pangandaran,  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis untuk dapat selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat.
Diperlukannya  aturan  yang  lebih  jelas  dalam  undang-undang  terkait  dengan  sanksi yang diberikan kepada MPD apabila MPD tidak menjalankan kewajibannya dalam laporan pengaduan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adjie, Habib, 2007, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Surabaya.
___________, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik , PT Refika Aditama, Bandung.
Ali  Achmad,  dan  Sudikno Mertokusumo,  2011, Menguak  Tabir  Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
Anggriani, Jum, 2012, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Raja Grafindo, Jakarta.
Hamidi, Jazim, 2006, Revolusi Hukum Indonesia : Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Prokmalasi 17 Agutus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press dan Citra Media, Yogyakarta.
HS, Salim, 2011, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (VW), Sinar Grafika, Jakarta.
J Moleong, Lexy 1989, Metodologi Penelitian Kualitatif, CV Remadja Karya, Bandung.
Lumban Tobing G. H. S., 1983, Peraturan Jabatan Notaris (Cetakan Kedua), Erlangga, Jakarta.
Mas, Marwan 2003, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
Nur Dewata Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Rahardho, Satjipto, 2006, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sjaifurrachman,  Habib  Ajie,  2011,  Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung.
Soekanto, Soerjono,1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
_______, dan Sri Mammudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Rajawali Press, Jakarta.
_______, Soerjono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum¸ Universitas Indonesia Press, Jakarta. Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
Sumardjono, Maria SW, 2019, Bahan Kuliah : Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Tirtaamidjaya, M.H, 1995, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta.
Zainal Asikin H, dan Amiruddin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja,  Tata  Cara  Pengangkatan  dan  Pemberhentian,  Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

## Jurnal/ Artikel/Tesis-Disertasi
Kuntjoro, Neky, Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta menurut Kode Etik Notaris, Jurnal Lex Renaissance , Fakultas Universitas Islam Indonesia, Vol 1 Nomor 2. 2016.
Kurnia, Arifani Peranan Majelis Pengawas Wilayah atas Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan Akta, Jurnal Lex Renaissance , Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 2 Nomor.  2017.
Manullang,  Herlina  dkk,  Peranan  Majelis  Notaris  Daerah  (MPD)  dalam  Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Tahunan Protokol Notaris, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1 Nomor 2. 2022.
Patricia, Edelin, Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pemberian  Sanksi  Atas  Pelanggaran  Kode  Etik, Jurnal  Premise  Law ,  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol 7. 2019.
Rizki Azalia Felda, dan Abdul Hariss. Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pengawasan  terhadap  Notaris  Di  Kota  Jambi, Jurnal  Lex Specialis ,  Fakultas  Hukum Universitas Jambi, Nomor 22. 2015.
Yoel Charlye Karinda, Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Laporan Masyarakat (Studi Kasus Putusan MPPN Nomor 02/B/MPPN/X/2018, Notary Journal , Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol 3. Nomor 1. 2023.

## Internet
Anonim,  “Kabupaten  Ciamis’’, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ciamis ,  diakses pada tanggal 13 Maret 2023, pukul : 15.46 WIB
Antik, “Sejarah Kota Banjar Berpisah dengan Ciamis”,
https://fokusjabar.id/2022/01/08/sejarah-kota-banjar-berpisah-ciamis/ ,  (diakses pada tanggal 13 Maret 2023)
Anonim, “Kota Banjar”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjar , (diakses pada tanggal 13 Maret 2023) Anonim, “Kabupaten Pangandaran”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pangandaran ,  (diakses  pada  tanggal  13 Maret 2023)
Pebriansyah  Ariefana,  “Sejarah  Kabupaten  Pangandaran  Hingga  Keunikannya,  Dulu
Kecamatan
di
Ciamis, https://jabar.suara.com/read/2021/11/24/145252/sejarahkabupaten- pangandaran-hingga-keunikannya-dulu-kecamatan-di-ciamis , (diakses pada tanggal 13 Maret 2023)