## Abstract
Marriage is basically valid when it has qualified and fulfill its requirements, namely the bridegroom, guardian for the bride, the presence of two witnesses, and ijab-qabul (contract of marriage). In modern life, particularly in Indonesia, the marriage will not be considered valid not only when it has fulfilled the pillars of marriage, but rather that the marriage must also be registered (recorded). Perncatatn marriage this is a debate among the public. Most accept it as a positive thing and contains benefits for married couples, while others refused because it is considered not in harmony with religious requirements in terms of marriage; that no one nash, either in the Qur’an or hadith of the Prophet which requires that the marriage should be registered. This article discusses differences in views among the Muslim community in Indonesia related to Marriage Registration issues as stipulated in Law on Marriage No. 1 of 1974; the arguments put forward by each party, and also the culture of law in Indonesia that contributed to the emergence of a difference in addressing this.
Perkawinan pada dasarnya adalah sah ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya, yakni adanya mempelai laki-laki dan perempuan; adanya wali bagi mempelai perempuan, adanya dua orang saksi, dan ijab-qabul (akad-nikah). Dalam kehidupan modern, khususnya di Indonesia, perkawinan akan dianggap sah bukan hanya ketika ia telah

## PENCATATAN PERKAWINAN:

## Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan

## Itsnaatul Lathifah
Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, Jl. KH. Ali Maksum Tromol Pos 5, Panggungharjo, Sewon, Bantul, e mail:isnalatifah@yahoo.com
memenuhi rukun perkawinan tersebut, melainkan bahwa perkawinan itu juga harus dicatatkan (tercatat). Pencatatn perkawinan inilah yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian menerimanya sebagai hal yang positif dan mengandung kemaslahatan bagi pasangan suami-istri, sementara sebagian lainnya menolak karena dinilai tidak selaras dengan ketentuan agama dalam hal perkawinan; karena tidak ada satu nash pun, baik dalam Al-Qur’an maupun hadits Nabi yang mensyaratkan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Artikel ini mendiskusikan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat muslim Indonesia terkait dengan masalah Pencatatan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; argumen yang diajukan oleh masing-masing pihak, dan juga budaya hukum yang ada di Indonesia yang ikut mempengaruhi munculnya perbedaan dalam menyikapi hal tersebut .
Kata Kunci: Pencatatan perkawinan, Budaya hukum, Kemaslahatan.

## A. Pendahuluan
Masyarakat Indonesia merupakan suatu entitas yang beragam dengan sistem hukum yang beragam pula, termasuk dalam hukum perkawinan. Terdapat  banyak sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah perkawinan dengan cara adat dan perkawinan dengan cara agama. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka sistem pernikahan yang berlaku di kalangan mayoritas adalah pernikahan dengan sistem Islam. Menurut hukum Islam, perkawinan itu dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun demikian, terdapat berbedaan di kalangan para imam mazhab tentang syarat dan rukun perkawinan. Imam asy-Syafi’i, misalnya, mensyaratkan bahwa wali harus laki-laki sedang Imam Hanafi menganggap perempuan juga bisa menjadi wali. 1
Dalam realitasnya, perkawinan yang terjadi di masyarakat menuai berbagai persoalan. Dinamika masyarakat yang berkembang pesat sangat mempengaruhi perilaku hukum manuisa. Di sisi lain, regulasi hukum Islam tidak cukup untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dewasa ini. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya regulasi hukum yang revoluisoner
1 Lihat Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 7 (Bandung:  PT Alma’arif, 1982), hlm. 11.
terkait aturan pernikahan. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan serta penyatuan sistem hukum, maka pemerintah Indonesia menetapkan regulasi yang mengatur soal perkawinan, yakni Undang Undang  Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini, negara menganggap sah suatu perkawinan apabila perkawinan itu dicatatkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2). Berbagai respons muncul terkait pencatatan perkawinan, baik yang positif maupun negatif.
Di dalam literatur klasik (kitab-kitab fiqih) tidak ditemukan aturan tentang pencatatan perkawinan sebagai sahnya perkawinan. Perkawinan merupakan ranah privat yang seharusnya negara tidak berhak ikut campur dalam urusan itu. Alasan inilah yang umum dijadikan dalih bagi kalangan yang menolak pencatatan perkawinan. Mereka menegasikan sisi positif dari aturan tersebut, yaitu pencatatan perkawinan berfungsi untuk data kependudukan, seperti perkawinan itu sendiri, perceraian, serta berhubungan dengan status anak atas hak kewarisan. Sebab, ketika terjadi perselisihan atau masalah dengan perkawinan, maka upaya hukum yang dilakukan membutuhkan akta otentik perkawinan.
Tulisan ini menjelasakan bagaimana pandangan hukum  Islam terkait pencatatan perkawinan dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum. Dalam analisisnya memanfaatkan metode maqasid syari’ah. Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana urgensi pencatatan perkawinan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat modern.

## B.  Ketentuan Umum tentang Perkawinan Islam
Perkawinan dalam berbagai literatur berbahasa  Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah ( ) dan zawaj ( ). 2 Secara etimologi, nikah (kawin) berarti “bergabung” ( ), “hubungan kelamin” ( ), dan juga berarti “perjanjian” ( ). 3 Dari pemahaman terhadap pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kawin menurut arti asalnya adalah “hubungan kelamin”. Para ulama menetapkan berbagai ketentuan menyangkut keabsahan perkawinan, yaitu: adanya calon suami dan istri, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, serta ijab - qabul yang merupakan
2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35.
3 Ahmad bin al-Husain asy-Syahir, Syarh Fath al-Qarib al-Mujib (t.p, t.t.), hlm.
43.
simbol dari adanya persetujuan pernikahan di antara kedua belah pihak. 4
Tujuan perkawinan, sebagaimana diuraikaan oleh Khoiruddin Nasution, meliputi lima hal, yaitu (a) untuk memperoleh kebahagiaan dan ketentraman sekaligus membangun keluarga sakinah, 5 (b) regenerasi umat manusia (reproduksi) di bumi atau memperoleh keturunan yang saleh, (c) pemenuhan kebutuhan biologis, (d) menjaga kehormatan, dan (e) untuk ibadah/ mengikuti sunnah nabi. 6
Para ulama juga menetapkan asas-asas perkawinan yang menjadi indikator bagi tercapai atau tidaknya suatu perkawinan. Asas-asas perkawinan yang dimaksud adalah: 7
1.  Masing-masing suami istri mempunyai tekad bahwa dia hanya akan mempunyai seorang istri sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga (monogami);
2.  Ada kerelaan, musyawarah, dan demokrasi, serta pentingnya membangun komunikasi yang baik antara anggota keluarga;
3.  Perkawinan itu untuk selamanya;
4.  Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama;
5.  Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan keluarga; dan
6.  Hubungan suami istri adalah hubungan partnership, yang berati saling membutuhkan, saling menolong, dan saling membantu dalam menyelesaikan urusan rumah tangga, serta adanya keadilan di antara anggota keluarga.
Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Atas dasar tujuan ini maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip
4 Suleman Abidin dan H. Aminuddin, Fiqih Munakahat (Jakarta: CV Pustaka Setia, t.t.), hlm. 73.
5 Sakinah berasal dari kata sakana yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Maka, perkawinan adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan, yang menjadikan keduanya menjadi hidup secara bersama dalam ketenangan dan ketentraman. Lihat Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi dan Status Perempuan Dalam Hukum PerkawinanlKeluarga (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009),  hlm. 223.
6 Lihat Ibid.
7 Ibid ., hlm. 231
mempersukar perceraian. Perceraian harus memenuhi syarat yang ditetapkan serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dalam perspektif antropologi, tujuan perkawinan mengutamakan adanya kemaslahatan.

## C.  Ketentuan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Perkawinan merupakan suatu hal yang sudah umum dikenal dalam peradaban manusia. Perkawinan menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, karena menyangkut eksistensi manusia  untuk melanjutkan garis keturunannya. Kebebasan untuk menentukan pasangan hidup berada di tangan manusia seutuhnya. Negara tidak berhak melakukan intervensi soal urusan perkawinan sebagaimana yang dilakukan ayah terhadap anak gadisnya. Akan tetapi, bagaimana dengan ketentuan negara yang mengatur persoalan pencatatan perkawinan? Dalam hal ini harus ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah termasuk usaha negara untuk mengintervensi ruang-ruang privat warga negaranya. Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengatur administrasi yang bersangkutan dengan warga negaranya. Negara mengatur masyarakat demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan penting diadakannya aturan tentang pencatatan perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan menjamin hak-hak masing-masing warga negara dapat terpenuhi.
Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa hukum lainnya, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang telah disediakan. Di Indonesia, ketentuan tentang pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:
“ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Bunyi Pasal 2 dari Undang-Undang Perkawinan tersebut ternyata menimbulkan polemik di kalangan para ilmuan: apakah pencataan perkawinan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan? Terkait
dengan hal ini, ada dua pendapat sarjana hukum. Pendapat pertama cenderung ingin memisahkan penafsiran Pasal 2 ayat (1) dengan ayat (2), bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sedangkan pendaftaran adalah syarat administratif saja. Tidak dilakukannya pencatatan perkawinan tidak akan mengakibatkan cacat atau tidak sahnya suatu perkawinan. Pendapat kedua menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) itu bukan dari sudut yuridis saja, yakni terkait sahnya suatu perkawinan, tetapi juga dikaitkan dengan aspek sosiologis. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) itu tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling terkait. Dua ayat tersebut diibaratkan seperti rajutan yang saling jalin-menjalin, yang jika salah satu jalinannya lepas maka akan berkurang kekuatan rajutan tersebut dan bahkan akan hilang sama sekali. Sebab, sebuah pernikahan pada hakikatnya akan melahirkan akibat hukum yang melekat pada suami dan istri. 8 Oleh karena itu, mencatatkan perkawinan merupakah sesuatu yang mesti dilakukan demi terwujudnya kemaslahatan dan kepastian hukum. 9 Dicatatkannya sebuah perkawinan akan membantu menjaga masing masing pihak mendapatkan haknya, dan sekaligus menjadi bukti otentik jika ada perselisihan ataupun wanprestasi.
Selain itu, akta perkawinan juga merupakan salah satu alat bukti yang sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan atau gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat
8 Beberapa akibat hukum dari adanya perkawinan adalah: (a) menjadi halalnya hubungan seksual anatara suami dan isteri; (b) mahar (mas kawin) menjadi milik istri; (c) timbulnya hak dan kewajiban suami istri; (d) anak- anak  yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah; (e) suami dan istri secara bersama- sama berkewajiban untuk mendidik anak-anak hasil perkawinan mereka; (f) bapak berhak menjadi wali nikah dari anak perempuannya; (g) suami dan istri berhak saling mewarisi, demikian pula dengan anak-anak hasil perkawinan tersebut; (h) bila suami dan istri meninggal dunia maka salah satu di antara mereka berhak menjadi wali pengawas, baik terhadap harta maupun terhadap anak-anak mereka, kecuali hak-hak mereka dicabut secara sah oleh pengadilan.
9 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 122.
bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting. 10
Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memiliki alasan tersendiri. Undang-undang ini merupakan respons dari masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Banyaknya praktek perkawinan di bawah tangan (pernikahan yang tidak dicatatkan) atau pernikahan sirri ternyata menimbulkan permasalahan yang masif di masyarakat. Banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari perkawinan yang tidak memiliki bukti otentik atau surat nikah. 11
Akan tetapi sayangnya, aturan tentang keharusan melakukan pencatatan perkawinan tidak disertai dengan sanksi yang bisa membuat pihak yang melanggar peraturan itu menjadi jera. Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tata cara perkawinan, yaitu PP No. 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 45, disebutkan bahwa hukuman terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan hanya dikenai hukuman denda setinggi-tingginya 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Dari sini tampak jelas bahwa negara tidak tegas dengan aturan yang ada. Penjelasan tersebut juga menunjukkan pelanggaran terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan, tetapi hanya dikenakan hukuman.

## D. Respon Masyarakat terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan
Meskipun keharusan melakukan pencatatan perkawinan telah diatur dalam undang-undang, namun masalah pencatatan perkawinan sebagai tanda sahnya sebuah perkawinan masih terus diperdebatkan dan
10 Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam ”, dalam http//online-journal.unja.ac.id, diakses pada 24 November 2014.
11 Salah satu kasus akibat pernikahan yang tidak dicatatkan adalah kasus pernikahan sirri Machica Mukhtar dengan Murdiono yang berlangsung pada tahun 1993. Dari pernikahan tersebut lahir anak laki-laki yang bernama M. Iqbal Ramadhan. Meski pernikahan Machica dan Murdiono dianggap sah oleh agama, di mata hukum Indonesia Iqbal tidak memiliki hubungan keperdataan dengan sang ayah. Akibatnya, Iqbal tidak berhak atas nafkah dan harta warisan sang ayah. Merasa diperlakukan tidak adil akhirnya Machica mencari keadilan dengan menggunakan hak konstitusional yang ia miliki dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian diputus dengan putusan MK Nomer 46/ PUU-VIII/2010.
menimbulkan sikap pro dan kontra mengenai. Bukan hanya itu sebagian kalangan bahkan mengabaikan dan menganggap pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang tidak penting. Berkut ini akan dikemukakan respons dan pandangan masyarakat terhadap ketentuan pencatatan perkawinan.
Beberapa kalangan berpendapat bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari syarat sah perkawinan. Mereka ini umumnya adalah para sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum perdata, dan ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, yang dengan adanya akta perkawinan dapat dibuktikan sahnya perkawinan (berdasarkan Pasal 100 B.W.) Mereka berpendapat, saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran/pencatatan perkawinan. Terkait dengan hal ini, mereka mengemukakan berbagai alasan: pertama keharusan melakukan pencatatan perkawinan didukung oleh praktek hukum dari badan-badan publik, juga pasal-pasal peraturan perundang- undangan pelaksanaan UUP (PP No. 9 Tahun 1975), serta didukung oleh jiwa dan hakekat UUP itu sendiri. Kedua , ayat yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai satu kesatuan. Artinya, perkawinan yang telah memenuhi syarat keagamaan dan/atau kepercayaannya itu harus segera disusul dengan pendaftaran atau pencatatan, karena sebagaimana ditentukan oleh Pasal 100 K.U.H.Perdata dan Pasal 34 Peraturan Perkawinan Kristen Indonesia, Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon, bahwa akte perkawinan adalah bukti satu-satunya dari suatu perkawinan. Ketiga, apabila isi Pasal 2 UUP dikaitkan dengan bab III (Pasal 13 s/d 21) dan bab IV (Pasal 22s/d 28) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa pencegahan dan batalnya perkawinan hanya bisa dilakukan apabila prosedur (tata cara) pendaftaran atau pencatatanya ditempuh sebagaimana diatur oleh PP No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, apabila perkawinan dapat sah di luar pencatatan/ pendaftaran, bab mengenai pencegahan dan batalnya perkawinan tersebut menjadi tidak atau kurang berguna. Keempat, terdapat beberapa pasal yang secara eksplisit menunjang pendapat ini, misalnya isi PP. No. 9 Tahun 1975, Pasal 10 ayat (3), yang menyatakan:
Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
Oleh karena itu, jalan keluar tebaik untuk terlaksananya pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974, khususnya tentang pencegahan dan lain-
lain harus dengan mengubah substansi (hakikat) UU No. 1 Tahun 1974, bukan hanya prosedurnya saja. 12
Di sisi lain, terdapat juga sekelompok orang yang tidak sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Sebab, menurt mereka, fungsi pencatatan perkawinan hanyalah sekedar urusan administrasi belaka, bukan sebagai syarat sah atau tidaknya perkawinan (akad nikah), kecuali pada penjelasan UU No.1 rahun 1974 tersebut yang menyatakan, bahwa peraturan perundang-undangan termasuk unsur yang harus dipenuhi untuk sahnya akad nikah. 13 Dengan demikian, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama yang diakui di Indonesia. Dalam agama Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat- syarat dan rukun-rukunnya. 14
Beberapa tokoh yang termasuk ke dalam kelompok ini, di antaranya, adalah: Wasit Aulawi, K.H. Hasbullah Bakri, K. Watjik Saleh, Abdullah Kelib, Neng Djubaidah, dan Bagir Manan. Mereka berpendapat bahwa saat mulai sahnya perkawinan bukanlah pada saat pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Pendaftaran tersebut hanyalah fungsi administrasi belaka, sedangkan saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah terjadi ijab qabul . Untuk menguatkan pandangannya itu, mereka mengemukakan sejumlah alasan: pertama, Undang-undang No. 22 Tahun 1946 yang berlaku untuk seluruh Indonesia dan Undang-undang No. 32 Tahun 1954, yaitu Undang-undang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, di mana pejabat agama hanya berperan sebagai pengawas nikah, talak dan rujuk, bukan undang-undang yang mengatur perihal dan tata cara perkawinan sebagaimana halnya Undang-undang No.1 Tahun 1974. Wasit Aulawi mencatat bahwa undang-undang ini hanya mengatur Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk, yang berarti hanya acara bukan materi hukum. Kedua, ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 bukanlah satu kesatuan. Dengan demikian, pencatatn perkawinan hanyalah persoalan administrasi belaka, dan bukan bagian dari syarat sahnya perkawinan. Pasal 12 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang
12 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam ... , hlm. 353-355. 13 Ibid., hlm. 338.
14 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 51.
menunjuk kepada Peraturan Perundang-Undangan sebagai pelaksanaan tata cara perkawinan, dan Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 juga menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap pencatatan perkawinan tidak menjadikan tidak sahnya perkawinan, tetapi hanya dikenakan hukuman. Ketiga, menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan akan menyusahkan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil yang susah dijangkau kendaraan umum. Keempat, dengan tetap berlakunya UU No. 32 Tahun 1954, yang tetap memberlakukan UU No. 22 Tahun 1946, karena tidak dicabut oleh UUP (pasal 66), bahkan PP No. 9 Tahun 1975, sebagai pelaksana UUP, dengan tegas menyebut UU. No. 22 tahun 1946 tetap berlaku (pasal 2, ayat (1)). 15
Selain kedua pandangan yang berbeda, sebagaimana disebutkan di atas, ternyata masih cukup banyak kelompok masyarakat yang enggan melakukan pencatatan perkawinan, dan mereka lebih memilih melakukan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri. Pada umumnya, alasan yang dikemukakan adalah:
a.  Perkawinan di bawah tangan selain sudah sah menurut undang- undang maupun menurut hukum Islam, juga untuk menghindari biaya yang mahal dan birokrasi yang berbelit-belit.
b.  Bagi orang-orang yang menikah untuk kedua kalinya, mereka menggunakan kesempatan menikah di bawah tangan karena biasanya istri pertama tidak akan memberikan izin. Selain itu juga untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab kepada istri kedua serta tidak perlu lagi mengajukan permohonan nikah kepada Pengadilan Agama. 16
c.  Paradigma berpikir yang masih terbingkai dengan hukum adat, seperti Suku Samin yang ada di Blora. Bagi suku ini, hukum negara tentang pencatatan perkawinan bukanlah hal yang penting bagi mereka. Pernikahan yang penting telah memenuhi syarat yang telah ditentunkan oleh adat mereka.
Terlepas dari semua pandangan dan praktik perkawinan yang terdapat dalam masyarakat, konsep pencatatan perkawinan pada
15 Ibid., hlm. 355-357. 16 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 124.
dasarnya merupakan suatu bentuk pembaruan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini ini disebabkan oleh tidak diungkapnya keharusan pencatatan perkawinan di dalam Al-Qur’an dan sunnah. Atas dasar inilah para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius. Tradisi walimah al-‘urusy yang dilakukan masyarakat dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi syar’i tentang suatu perkawinan.

## E. Penutup
Undang-undang perkawinan pada dasarnya memang bersifat administratif. Oleh karena itu, ia tidak menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum, antara mewajibkan atau tidak terkait pencatatan perkawinan, penegakan aturan itu kembali kepada ketegasan pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Mengingat pentingnya pencatatan perkawinan, yakni demi kepastian dan jaminan hukum maka diharapkan pemerintah lebih tegas lagi dalam menegakkan hukum, supaya tidak ada lagi kasus perkawinan di bawah tangan yang pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak.
Dewasa ini kesadaran hukum masyarakat memang sudah semakin baik. Dalam hubungannya dengan perkawinan, mereka sudah bersedia untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Semakin meleknya masyarakat akan ketertiban administrasi membuat kesadaran mereka tumbuh akan pentingnya pencatatan pernikahan. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak juga anggota masyarakat yang dengan sengaja tidak mendaftarkan perkawinannya demi kepentingan pribadi; dan hal ini sering kali menimbulkan masalah di kemudian hari, baik bagi kedua pasangan itu sendiri (suami-istri) maupun bagi anak-anak dan keluarganya. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya mampu bersikap lebih tegas lagi dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Suleman dan Aminuddin, Fiqih Munakahat , Jakarta: CV Pustaka Setia.
al-Faifi, Sulaiman, Ringkasan Fiqih Sunnah, Jakarta: Ummul Qurra, 2013.
at-Tihami, Muhammad , Merawat  Cinta Kasih Menurut Syari’at Islam , Surabaya: Ampel Mulia, 2004
Nasution, Khoiruddin, Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi dan Status Perempuan Dalam Hukum PerkawinanlKeluarga, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009.
Nurhaji, Muhammad, “Perkawinan Adat Masyarakat Samin Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupeten Pati (Perbandingan antara hukum adat Samin Dan Undang-undang No
1 tentang perkawinan)” Laporan Penelitian, Yogyakarta.
Nuroniyah, Wardah dan Wasman, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif, Yogyakarta: Teras, 2011.
Ramulyo, Mohd Idris, Hukum Perkawinan Islam , Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, PT Rineka Cipta, Jakarta. 1994.
asy-Syahir, Ahmad bin al-Husain, Syarh Fath al-Qarib al-Mujib .
Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Indonesia : antara fikih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta : Kencana, 2006.
Wannimaq, Hasbul, Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan,
Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.