## MEMBANGUN KONSEP HYBRID CONTRACT

## UNTUK PENGEMBANGAN PRODUK MULTI

## FACED PERBANKAN SYARIAH
Isyrokh Fuaidi Dosen Institut Pesantren Mathali’ul Falah
Email: asyrokh@gmail.com

## Muhammad Kholiluzzair
Alumnus Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Pesantren Mathali’ul Falah, Pati, Jawa Tengah Email: muhammadkholiluzzair@gmail.com

## Abstract
The Contract is becoming mainstream product transaction of syariah banking. This during,  the  faced  problem  basic  of  syariah  banking  is  respond  able  manner  fiqh muamalah about issue of challenge model syariah banking transaction will go on for grow up in dinamic. As is product syariah banking much an appliying for double contract and contract in the lest experience alteration from the original basic types of contract. This research is an applying for Normative cum Empiris approach. That is trying to reviewing it with the literature method and religious theory basics, then try to contextualize as respects perceivable, like normative type into an applicable reality. The method direction will be used not only normative but also can be able problem recerve in an empirical.
Keywords : Hibrid Contract, Product Developing, Multi Faced.

## A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dalam aset maupun ekspansi kantornya. Menurut
266 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
Deputi  Gubernur  Bank  Indonesia  (BI)  Halim  Alamsyah,  industri perbankan  syariah  mengalami  pertumbuhan  dengan  rata-rata 40,5%/tahun.  Bahkan  berdasarkan Outlook Perbankan  Syariah  2013,
Perbankan  syariah  mampu  tumbuh  ±  37%  sehingga  total  asetnya menjadi Rp174,09 Triliun dengan jumlah kantor Bank Umum Syariah- Unit Usaha Syariah (hingga Oktober 13) bertambah 264 kantor. 1
Pada satu sisi perkembangan perbankan syariah menunjukkan nilai yang baik, namun juga masih banyak permasalahan di dalamnya. Menurut  Sekretaris  Jenderal  Asosiasi  Bank-Bank  Syariah  Indonesia (ASBISINDO)  Achmad  K  Permana,  ada  tiga  masalah  besar  di perbankan  syariah,  yaitu: 2 Pertama ,  ketersediaan  produk  dan standardisasi  produk  perbankan  syariah.  Standardisasi  produk perbankan  syariah  menjadi  penting  mengingat  industri  perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Selain itu juga segmentansi  produk  bank  syariah  tidak  hanya  diperuntukkan  bagi nasabah muslim, melainkan juga nasabah non muslim.
Kedua ,  tingkat  pemahaman  ( awareness )  produk  bank  syariah.
Hingga  saat  ini,  sangat  sedikit  masyarakat  yang  tahu  tentang  ragam produk perbankan syariah berikut istilahnya. Ketiga, industri perbankan syariah  adalah  sumber  daya  manusia  (SDM).  Masalah  yang  terjadi terletak pada pihak perbankan kesulitan untuk mencari SDM perbankan syariah  yang  berkompeten  dan  mumpuni.  Dari  ketiga  permasalahan diatas,  satu  yang  menurut  penulis  penting  untuk  dikaji  yaitu
1 Outlook Perbankan Syariah 2013, Bank Indonesia.
2 Kompas, Tiga Masalah Terbesar di Bank  Syariah, Senin, 13 Agustus 2012.
JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1436 H . | 267
standardisasi produk. Standardisasi produk ini berkaitan dengan model akad  dalam  produk.  Selama  ini  pengembangan  produk  perbankan syariah selalu berbenturan dengan hal-hal mendasar seperti aturan baku yang  ada  di  fiqh  muamalah  klasik.  Bahkan,  Afdawaiza  dalam  satu tulisannya  menyampaikan  bahwa  satu  persoalan  mendasar  yang dihadapi oleh fiqih muamalah era kontemporer sekarang ini adalah cara hukum  Islam  menjawab  berbagai    macam    persoalan    dan    bentuk transaksi  ekonomi  kontemporer serta perkembangannya yang belum terdapat pengaturannya dalam berbagai kitab fiqh klasik. 3
Pada realitasnya praktek yang terjadi sekarang ini di perbankan syariah, khususnya produk multi faced tidak bisa dinafikan menggunakan model hybrid  contract .  Dr.  Mabid  Al-Jarhi,  mantan  direktur Islamic Development Bank (IDB) pernah mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang  adalah  satu  keniscayaan.  Tetapi  yang  menjadi  permasalahan fondasi keilmuan terbangun kemudian menjadi satu pemahaman umum di  Indonesia  bahwa  kombinasi  akad  diartikan  sebagai two  in  one yang kemudian diklaim haram hukumnya. Alaudin Za’tary dalam buku Fiqh Mu’ ā malah al-M ā liyah  al-Muq ā r ā n mengatakan “ Tidak ada larangan dalam  syariah  tentang    penggabungan  dua  akad  dalam  satu  transaksi, baik  akad    pertukaran  (bisnis)  maupun  akad tabarru’ .  Hal  ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang
memerintahkan  untuk  memenuhi ( waf ā) syarat-syarat dan akad-akad” Dengan  demikian,  hukum  multi-akad  adalah  boleh.  Mayoritas  ulama
3 Afdawaiza, Terbentuknya  Akad  dalam  Hukum  Perjanjian  Islam ,  Yogyakatya: Jurnal Hukum Islam UII-Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, hlm. 181.
268 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
Ḥ anafiyah sebagian  pendapat  ulama Malikiyah ulama Sya>fi’iyyah , dan Han ā bilah berpendapat bahwa hukum hybrid contract adalah sah dan diperbolehkan  menurut  syariat  Islam.  Ulama    yang  membolehkan beralasan  bahwa  hukum  asal  dari  akad  adalah  boleh  dan  sah,  tidak diharamkan  dan  dibatalkan  selama  tidak  ada  dalil  hukum  yang mengharamkan  atau  membatalkannya. 4 Terlepas  boleh  dan  tidaknya transaksi dengan menggunakan hybrid contact, tantangan pengembangan produk syariah semakin mendesak. Apalagi melihat bahwa hybrid contract telah digunakah oleh para praktisi perbankan sebagai solusi pemecahan masalah kontekstualisasi akad di era modern ini. Permasalahan kuncinya adalah cara mekanisme pembentukan akad baru atau cara mekanisme penggabungan dua akan yang masih pada koridor hukum syariat. Desain kerangka hybrid  contract menjadi  kunci  adanya  standardisasi  produk perbankan  syariah,  kemudian  secara  legal  untuk  menentukan  dasar hukumnya lebih mudah.  Untuk itu, penulis secara khusus membahas secara  lebih  detail  cara  seharusnya  mekanisme  pembentukan  produk baru  dengan  kombinasi  akad,  sehingga  penelitian  ini  secara  khusus membahas  Konsep Hybrid  Contract sebagai  kerangka  pengembangan produk multi faced Perbankan Syariah.
Dari  pemaparan  permasalahan  diatas  terdapat  permasalahan Pengembangan Produk Multi Faced Perbankan Syariah yang terkendala dengan standardisasi dan model kerangka akad. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji tentang hybrid contract lebih jauh dan menemukan kerangka akad yang tepat.
4 Al-‘Imrâni, Al- ’uqûd al -Mâliyah al-Murakkabah, hal. 69.
JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1436 H . | 269

## B. Landasan Teori

## a. Teori Kontrak
Pembahasan  mengenai  teori  pembentukan  kontrak sebenarnya sudah banyak dibahas dalam beberapa literatur klasik atau  dalam  kitab  fiqh  muamalah.  Namun,    masih  terdapat perdebatan  tentang boleh dan tidaknya pembentukan akad 5 baru karena yang dipahami oleh umum, bahwa akad yang diatur dalam literatur klasik sudah final dan harus dijalankan sesuai dengan yang ada.  Jika  memang  ada  perubahan  berarti  harus  mengikuti  aturan baku yang sudah ada sedangkantuntutan keuangan syariah modern berbeda,  banyak  inovasi  yang  harus  merubah,  menggabungkan bahkan mencampurkan akad kedalam satu produk atau transaksi tertentu.  Maka, Ibnu  Taimiyah berkata  bahwa  kontrak  sebagai wahyu Allah, sehingga yang mempunyai wewenang adalah Allah. 6
Selain  itu Ibnu  Taimiyah membatasi  diri  untuk  mengkaji  ulang ragam aturan dalam kontrak. Hal ini karena madzab yang dianut adalah Ẓ ahiry atau literalist.
Beberapa  ulama  sepakat  dengan  pernyataan  yang disampaikan  oleh Ibnu  Taimiyah .  Tetapi,  terlepas  perdebatan
5 Kamus  al-Mawrid,  menterjemahkan  al-‘Aqd  sebagai contract  and  agreement atau kontrak dan perjanjian. Munir al-Ba’labakiyy, Qamus al-Mawrid.(Beirut: Dar al- ‘Ilm  al-Malayyin,1990),    hlm.770.  Syamsul  Anwar  mendefinisikan  akad    sebagai pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan  kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum  pada  obyeknya. Syamsul Anwar, Hukum  Perjanjian
Syariah: Studi  Tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih  Muamalat, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 68.
6 Frank E. Vogel dan Samuel L Hayes III , Hukum Keuangan Islam:konsep teori dan praktek , hlm. 124.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
270 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
tersebut  masalah  yang  dihadapi  adalah  eksistensi  hukum  Islam mengenai  relevansi  hukumnya.  Seorang  pakar  kontrak  modern Youcef Maouchi mengatakan bahwa berkembangannya keuangan islam ditentukan oleh sebagaimana fleksibilitas dan inovasi dalam kontrak  keuangan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  banyaknya  aturan hukum  membingkai  perjanjian  tersebut  sendiri  adalah  penting. 7
Mirza  Vejzagic  dalam  satu  kajiannya  menguatkan  bahwa pengembangan  produk  keuangan  syariah  masih  terbatas.  Hal  ini dikarenakan pada permasalahan subtansial yaitu boleh dan tidaknya produk tersebut menurut hukum Islam. 8
Terkait  dengan  permasalahan  penggabungan  akad,
‘Alauddin  Za’tary mengatakan  bahwa  tidak  ada  larangan  dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru’ . Karena didasarkan pada  keumuman  dalil  yang  memerintahkan  untuk  memenuhi (waf ā)  syarat-syarat  dan  akad-akad. 9 Namun  Mahmoud  A.  El- Gamal  dalam  satu  tulisannya  menyatakan  bahwa  melakukan rekayasa terhadap keuangan dengan cara menggabungkan 2 akad atau lebih dalam satu transaksi tentulah harus ada batasan syariah. 10
7 Youcef MAOUCHI , Freedom of Contract in Islamic Contract Law: an Economic Analysi, Documents de Recherche du Centre d ‟ analyse économique DR 91-10/11, hlm. 3.
8 Mirza Vejzagic, Future Contracts: Islamic Contract Law Perspective, International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) Malaysia.
9 Ali Amin Isfandiar, Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Modeldan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah , STAIN Pekalongan, hlm. 207.
10 Mahmoud  A.  El-Gamal, Incoherence  of  Contract-Based  Islamic  Financial
Jurisprudence in the Age of Financial Engineering , Rice University May 200, hlm.3
JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1436 H . | 271

## b. Prinsip Pelaksanaan Kontrak Syariah
Batasan  yang  ditetapkan  syariah  adalah  prinsip  dasar pelaksanaan  kontrak  syariah.  Empat  prinsip  umum  pelaksanaan kontrak  syariah  adalah: pertama , Sifatnya  tidak  mengikat  dari sebagian  besar  kontrak  dasar. Kedua, Skema  ganda  untuk menentukaan  resiko  kerugian. Ketiga, Larangan  jual  beli  hutang dengan  hutang  dan keempat, Sifat  perjanjian  yang  tidak mengikat. 11 Jika  keempat  prinsip  tersebut  dipakai  untuk pembentukan akad baru maka, semua transaksi perbankan syariah dapat direkayasa dan di inovasi.
Selain  itu  juga  dalam  pelaksanaan  akad,  harus  memenuhi empat unsur, yang masing-masing mempunyai syarat, yaitu: 12
1. Subjek akad (para pihak pembuat akad atau al-‘áqidain )
Subjek akad harus memiliki 2 syarat: (a) berbilang pihak,
dan  (b)  memiliki  tingkat  kecakapan  hukum,  disebut tamy į z . 13
2. Ş highat al-’aqd
Syarat ş highat al-‘aqd yaitu (a) adanya persesuaian ijab dan kabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga  terwujud  kata  sepakat,  dan  (b)  persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam satu  majelis.
11 Frank E. Vogel dan Samuel L Hayes III, Hukum Keuangan Islam:konsep teori dan praktek , hlm.126
12 Abdul Wahab Khallaf, 1968. ‘ Ilm Ushúl al-Fiqh . Ttp.: al-Dar al Kuwaitiyyah. 1968 : 136 13 Afdawaiza, Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam, Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008 hlm. 184
272 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
3. Objek akad ( mah ā l al-‘aqd )
Dengan  syarat:  (a)  objek  akad  dapat  diserahkan  atau dapat  dilaksanakan,  (b)  objek  akad  harus  tertentu  atau dapat ditentukan, dan (c) objek akad dapat ditransaksikan menurut syarak
4. Tujuan akad ( maudh ū ’ al-‘aqd )
Tujuan  ini  merupakan  akibat  hukum  yang  timbul  dari satu perjanjian. Ia merupakan akibat hukum pokok yang menjadi maksud dan tujuan yang hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad.
Pada dasarnya pengembangan produk syariah harus mengacu pada  ragam  prinsip  dasar  pembentukan  kontrak,  sehingga  esensi pelaksanaan  transaksi  keuangan  dapat  dipenuhi.  Transaksi  juga harus menekankan tujuan utama yang mendasari kontrak ·daripada hanya sebagai formalitas atau kondisi tujuannya. 14

## C. Hybrid  Contract  untuk  Produk  Perbankan  Syariah Modern
Di era modern ini pengembangan produk dengan beberapa akad  semakin  banyak  dan  sering  disebut  dengan Hybrid  Contract .
15 Hybrid contract secara harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak  yang  beragam.  Sementara hybrid  contract dalam  bahasa
14 Hideyuki Shimizu, Philosophy Of The Islamic Law Of Contract , The Institute Of Middlee Astern Studies International University of Japan, hlm. 11.
15 Nazîh  Hammâd,  menyatakan  bahwa  hukum  melakukan  transaksi hybrid contract adalah boleh, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri- sendiri  hukumnya  boleh  dan  tidak  ada  dalil  yang  melarangnya  Ali  Amin  Isfandiar,
Analisis  Fiqh  Muamalah  Tentang  Hybrid  Contract  Modeldan  Penerapannya  Pada  Lembaga Keuangan Syariah , STAIN Pekalongan, hlm. 214.
JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1436 H . | 273
Indonesia  disebut  dengan  istilah  multi-akad  sedangkan  menurut istilah fiqh, kata multi-akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu al-’uqûd al-murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap).
Al-’uqûd  al-murakkabah terdiri  dari  dua  kata al-’uqûd (bentuk jamak dari ‘aqd ) dan al-murakkabah . Kata ‘ aqd sudah dijelaskan secara khusus pada bagian sebelumnya.
Kata al-murakkabah, Nazîh  Hammâd mendefinisikan al- ’aqd  al-murakkab adalah  kesepakatan  dua  pihak  untuk melaksanakan akad yang mengandung dua akad atau lebih (seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qar ḍ , muz ā ra'ah,
ş ahraf (penukaran  mata  uang) , syirkah,  mudh ā rabah , dan seterusnya),  sehingga  semua  akibat  hukum  akad-akad  yang terhimpun  tersebut,  serta  semua  hak  dan  kewajiban  yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. 16
Dalam pembentukan akad setidaknya dikenal tiga asas yang saling  berkaitan,  yakni  asas  konsensualisme  ( the  principle  of consensualism, het consensualisme ), asas kekuatan mengikatnya kontrak ( the  principle  of  the  binding  force  of  contract,  deverbindende  kracht  van  de overeenkomst ), dan asas kebebasan berkontrak ( principle of freedom of contract, de contractsvrijheid ). 17
16 Ali Amin Isfandiar, Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Modeldan
Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah , STAIN Pekalongan, hlm. 214.
17 Arthur  S.  Hartkamp  dan  Marianne  M.M.  Tillema, Contract  Law  in  the Netherlands,  Kluwer ,  Deventer,  1993,  hlm.  34.  Lihat  juga  J.M.  van  Dunne, Verbintenissenrecht  Deel  1  Conractenrecht,  1e  gedeelte,  toetstandkoming  van
274 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
Teori  konsensualisme  mengatakan  bahwa  akad  dikatakan telah  lahir  jika  telah  terdapat  kata  sepakat  atau  persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat akad tersebut, yang kemudian  akan  timbul  kemauan  bagi  para  pihak  untuk  saling berprestasi,  ada  kemauan  untuk  saling  mengikatkan  diri. 18
Kewajiban  dari  akad  tersebut  menjadi  sumber  bagi  para  pihak secara bebas menentukan isi akad dengan segala akibat hukumnya. Terjadinya perbuatan hukum dalam akad itu ditentukan berdasar kata sepakat (konsensualisme).
Implikasi  lebih  lanjut  dengan  teori  konsensualisme,  akan muncul teori kebebasan berkontrak, setiap orang diakui memiliki kebebasan  untuk  membuat  akad  dengan  siapapun  juga, menentukan  isi  akad,  menentukan  bentuk  akad,  memilih  hukum yang  berlaku  bagi  akad  yang  bersangkutan,  dan  tentunya mempunyai hak keadilan yang sama memahami dan mendapatkan dampak hukum dari satu akad. Syamsul Anwar kesepakatan para pihak menjadi hal yang penting, sehingga  suatu  perjanjian  dapat tercipta,  bila  tercapai  kata  sepakat  oleh para pihak. 19
Doktrin mendasar yang melekat pada kebebasan berkontrak adalah bahwa kontrak itu dilahirkan ex nihilo , yakni kontrak sebagai perwujudan  kebebasan  kehendak  ( free  will )  para  pihak  yang
Overeenkomsten,  Inhoud,  Contracts  voorwaarden,  Gebreken,  Kluwer,  Deventer, 1993, hlm. 7-8.
18 Donald  Haris  dan  Dennis  Tallon,  eds., Contact  Law  Today,  Anglo-French Comparison , Clarendon Press, Oxford, 1989, hlm. 40.
19 Syamsul Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah: Studi  Tentang  Teori  Akad  dalam Fikih  Muamalat, (Jakarta: Rajawali Press, 2007) hlm.  87.
JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1436 H . | 275
membuat kontrak (contractors ). Kontrak secara eksklusif merupakan kehendak  bebas  para  pihak  yang  membuat  kontrak.  Melalui postulat bahwa kontrak secara keseluruhan menciptakan kewajiban baru dan kewajiban yang demikian secara eksklusif ditentukan oleh kehendak para pihak, kebebasan berkontrak. 20
Namun, menurut Syekh Ismail al Jazaeri teori tentang kebebasan berkontrak  menjelaskan  jika  hubungan  kontraktual  dipandang  lebih ketat oleh syariah dan menjelaskan penolakan atas teori efficient breach .
Semua  kewajiban  kontraktual  tentunya  harus  dilaksanakan  secara khusus, kecuali jika bertentangan syariah atau ketertiban umum ( public policy ) yang sesuai dengan syariah. Sebagian besar cendekiawan muslim mengatakan bahwa setiap individu yang akan melaksanakan akad harus sesuai  dengan nominate  contracts 21 ( al-uq ū d  al-mu’ayyanah ). 22 Dengan demikian,  tidak  secara  bebas  dapat  akad  yang  baru  dalam  perbankan syariah  sesuai  kebutuhan  secara  pribadi.  Syamsul  Anwar mengklasifikasikan  akad  pada  dua macam yaitu al-‘aqd  al-musamma yaitu akad bernama,  atau  akad  yang  diatur  secara khusus  dalam  fiqh dan  diberi  nama tertentu dan al-‘aqd ghair al-musamma yaitu akad
20 Michael Rosenfeld, “ Contract and Justice: The Relation Between Classical Contract Law and Social Contract Theory ”, Iowa Law Review, Vol. 70, 1985, hlm. 822.
21 Nominate  contract  dasar  terdiri  atas: bay,  hiba,  ijra,  dan  ariya .  Termasuk dalam kategori ini; mudharabah, sha rika, rahn, ju’ala wadi’a, al - muzara’a, dan umra . 22 S.E. Rayner, The Theory of Contracts in Islamic Law: A Comparative Analysis with Particular Reference to the Modern Legislation in Kuwait, Bahrain, and United Arab Emirates Graham  Trotman ,  London,  1991,  hlm.  101.  Lihat  juga  Abd  El  Wahab  Ahmed  El Hassan, “ Freedom of Contract, the Doctrine of Frustration, and Sanctity of Contract in Sudan Law and Islamic Law ”,  Arab Law Quarterly, Vol. 1 Part 1, 1985, hlm. 54-55 bahwa Hambali  seorang  fuqaha  pendiri  salah  satu  mazhab  hukum  Islam  (fiqh)  dan  para pengikutnya memperbolehkan kebebasan berkontrak berdasarkan doktrin ibaha ( non- restriction transaction ).
276 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
yang    tidak    mendapat  pengaturan  khusus  dalam  ketentuan  fiqh  dan tidak  diberi  nama  tertentu  karena akad  tersebut  dibuat  sesuai  dengan kebutuhan  para  pihak  sendiri  dalam rangka  memenuhi  hajat  dan kepentingan mereka.  Untuk itu, sebagai langkah membentuk akad baru harusnya  mengikuti  aturan  berkontrak  yang  ditetapkan  oleh  syariah sehingga proses pembentukan akad baru dalam upaya pengembangan perbankan  syariah  dapat  dilakukan  secara  baik  dan  memenuhi  dasar hukum yang sesuai.
a. Prinsip-Prinsip Hybrid Contract Untuk Rekayasa Akad
Prinsip  menggunakan  akad  dengan  model hybrid  contract sebenarnya belum ada yang membahas secara detail. Bahkan dalam satu kajian tentang akad hybrid contract karya Al-Imrani dan Nazh Hammad yang membahas tentang model akad ini belum menjelaskan prinsip yang jelas  cara  akad  ini  bekerja  dan  mekanismenya.  Untuk  itu,  penulis berusaha  menganalisis  ragam  prinsip  umum  berakad  dengan  batasan penggunaan hybrid contract dengan harapan akad ada satu model prinsip yang mendekati kerangka hybrid contract .
Secara umum cara pembentukan akad hybrid contract , seperti akad yang secara jamak dipakai seperti murabahah atau sejenisnya ataupun hybrid contract semua harus memenuhi dasar dari rukun dan syarat akad.
Namun, ada sedikit perbedaan status ketika akad tersebut berdiri secara tunggal dan ketika akad tersebut menggunakan model hybrid contract . Hal ini karena ada satu rekayasa akad yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi.
Pembentukan ragam prinsip dari model hybrid contract ini bukan hal  yang  mudah,  jika  menggunakan  pendekatan  dasar  dari  satu  akad,
JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1436 H . | 277
maka  akan  terjebak  pada  kesamaan  konsep  akad  biasa  dengan  yang menggunakan  model  akad hybrid  contract. Untuk  itu,  penulis menggunakan  pendekatan  yang  berbeda  yaitu  dengan  menggunakan macam perkara yang dilarang dalam multi-akad atau hybrid contract untuk membentuk  satu  prinsip hybrid  contract yang  tidak  melanggar  aturan syariah. Hal ini karena pada dasarnya semua bentuk akad termasuk hybrid contract adalah  boleh.  Jadi,  untuk  terwujudnya  kebolehan  dalam penggunaan model hybrid contract kita hanya perlu menghindari larangan dari satu model ini. Untuk itu, penulis akan menjelaskan ragam prinsip dasar hybrid contract sebagai berikut:
1. Prinsip Kesesuaian & Kejelasan Waktu dan Majlis
Dalam  hadis  Rasulullah  pernah  memberikan  peringatan tentang  haramnya  model  multi-akad  atau  penggabungan  akad, seperti yang disebutkan dalam hadis dibawah ini:
هللا لوسر يناهن
– ملسو هيلع هللا ىلص – عيبلا يف لاصخ عبر أ نع : ع ،عيبو فلس ن نيطرشو م عيبو ،عيب يف نمضت مل ام حبرو ،كدنع سيل ا 23
Di  dalam  hadis  tersebut  terdapat فلسو  عيب  نع ,  yang menyatakan  bahwa  Rasulullah  melarang  transaksi hybrid  contract yaitu jual beli dengan pinjaman. Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa Nabi  melarang  multi-akad  antara  akad salaf ( memberi pinjaman/ qard ) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan
23 (HR Ahmad Dari Abu Hurairah r.a.,)

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
278 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
jual  beli  dalam  satu  akad  untuk  menghindari  terjurumus kepada ribâ yang  diharamkan.  Hal  itu  terjadi  karena  seseorang meminjamkan  ( qar ḍ )  seribu,  lalu  menjual  barang  yang  bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di  sini  ia  memperoleh  kelebihan  dua  ratus.  Selain  multi-akad antara salaf dan  jual  beli  yang  diharamkan,  ulama  juga  sepakat melarang multi-akad antara berbagai jual beli dan qard dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk  dihimpun  dengan qard dalam  satu  transaksi,  seperti antara ijarâh dan qard , salam dan qard , sharf dan qard .Meski penggabungan qar ḍ dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-
‘Imrâni tidak  selamanya  dilarang.  Penghimpunan  dua  akad  ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui qar ḍ . Seperti seseorang yang memberikan  pinjaman  kepada  orang  lain,  lalu  beberapa  waktu kemudian  ia  menjual  benda  kepadanya  padahal  ia  masih  dalam rentang waktu qar ḍ tersebut.  Maka, demikian itu hukumnya boleh.
Satu  akad  dinyatakan  boleh  selama  objek,  harga,  dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang . Imam asy-Syafi’i memberi  contoh,  jika  seseorang  hendak  membeli  rumah  dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan ( salaf ) kepadanya
JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1436 H . | 279
seratus,  maka  sebenarnya  akad  jual  beli  itu  jelas  atau  tidak  jelas dibayar dengan seratus atau lebih sehingga harga dari akad jual beli itu  tidak  jelas,  karena  seratus  yang  diterima  adalah  pinjaman ( ‘ âriyah ).  Maka,  penggunaan  manfaat  dari  seratus  tidak  jelas; apakah dari jual beli atau pinjaman.
Jadi,  pada  dasarnya  larangan  model hybrid  contract adalah ketika  tidak  adanya  kesesuaian  dan  kepastian  waktu  dan  majlis. Seperti yang disampaikan dalam hadis diatas bahwasannya transaksi dengan penggabungan akad boleh ketika ada kejelasan waktu dan punya karakter waktu yang sama . Jika penggabungan akad mempunyai implikasi waktu yang berbeda. Jual beli yang hakikatnya adalah  tidak  menerima  tenggang  waktu  walaupun  terdapat  hak khiy ā r berbeda dengan salaf yang secara jelas terdapat unsur waktu dan tanpa bentuk khiy ā r .
2. Prinsip Keterpisahan Akad Pembangun
Banyak  kalangan fuqoh ā mengharamkan  penggabungan
akad yang bersandar pada hadis دحاو ةقفص يف نيتقفص نع ىىهن ة
(HR
Ahmad, hadis sahih). Hadis ini menyatakan keharaman yang mutlak karena terdapat dalil yang jelas, terutama pada model jual beli. ”
Nash di atas mengungkapkan lafal syafqataini fi syaqah w ā hidah (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan) secara mutlak, yakni  tanpa  disertai  batasan  atau  sifat  tertentu,  misalnya kesepakatan  yang  disertai  hal-hal  yang  haram.  Jadi  yang  dilarang adalah  penggabungan  akad,  secara  mutlak.  Tanpa  melihat  lagi penggabungan akad ini disertai keharaman atau tidak. Pemahaman

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
280 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
nash  yang  demikian  itu  didasarkan  pada  kaidah ushul  fiqh yang menyebutkan al-muthl ā qu yajri ‘ala i ṭ hl ā qihi m ā lam yarid dalil at-taqy į d (lafal mutlak  tetap  dalam  kemutlakannya  selama  tidak ada dalil yang membatasinya). 24
Hadis  diatas  juga  dipakai  sebagai  hukum  dasar  tentang larangan konsep ta’aluq dalam sebuah jual-beli. Maksud hadis di atas, menurut Ibn al-Qayyim , adalah akad jual beli pertama dengan kedua  harus  dipisah.  Jual  beli  kedua  bukanlah  menjadi  syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadis di atas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.

## 3. Prinsip Kesesuaian Kepemilikan Manfaat
Setiap  akad  mempunyai  kepemilikan  manfaat  yang berbeda-beda.  Perbedaan  ini  yang  akan  menentukan  boleh  dan tidaknya akad tersebut digabung dalam satu bentuk hybrid contract .
Sebagai contoh, ulama sepakat mengharamkan qor ḍ yang dibarengi dengan  persyaratan  imbalan  lebih,  berupa  hibah  atau  lainnya. Adapun contoh lain, seseorang meminjamkan (memberikan utang) berupa harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman ( muqtari ḍ h ), atau muqtari ḍ h memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas  objek qor ḍ saat  mengembalikan.  Transaksi  seperti  ini
24 (Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami , 1/208).
JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1436 H . | 281
dilarang karena mengandung unsur ribâ . Maka, pada dasarnya qor ḍ
dilihat  dari  segi  kepemilikan  hanya  sementara  dan  kepemilikan bersifat manfaatnya saja.
Berbeda  dengan  hibah  yang  secara  hukum  kepemilikan mempunyai  status  kepemilikan  sempurna  dan  sifatnya  bukan manfaat  tetapi  barang  yang  dihibahkan  sehingga  dilihat  dari  segi hukum kepemilikan akan berbeda, jadi untuk dapat digabungkan akan  mengalami  kesulitan  bahkan  dapat  dikatakan  ribawi.  Maka, apabila  transaksi  pinjam  meminjam  ini  kemudian  disertai  hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur ribâ di dalamnya.
Tidak  ada  kesepakatan  ini  berarti  dari  segi  akan  terputus  tidak terdapat hubungan pada saat akad.

## 4. Prinsip Persamaan Tujuan Akad
Dalam fiqh terdapat dua akad yang berbeda dari segi tujuan dari  akad  yaitu  akad tabarru’ dan  akad tij ā rah . Akad tabarru’ adalah  segala  macam  perjanjian  yang  menyangkut not-for  profit transaction (transaksi  nirlaba).  Pada  hakikatnya,  bentuk  akad  ini bukan transaksi bisnis yang digunakan untuk mencari keuntungan komersil. Selain itu, akad berusaha melakukan kebaikan yang hanya mengharapkan    balasan  dari  Allah  SWT  semata.  Contoh  akad tabarru’ adalah qord, rahn, ḥ iw ā lah, wak ā lah, kaf ā lah, w ā diah,

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
282 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
hibah,  waqf,  shad ā qoh ,  serta  hadiah. 25 Adapun  Akad tij ā rah/mu ā wadah atau compensational contract adalah segala macam perjanjian  yang  menyangkut for  profit  transaction .  Ragam  akad  ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad tij ā rah adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa. 26
Prinsip  persamaan  tujuan  akad  mempunyai  implikasi  yang jelas  terhadap  proses  penggabungan  akad  sehingga  membentuk satu  kesatuan  akad  tertentu  untuk  memenuhi  satu  produk perbankan syariah. Jika dalam proses penggabungan akad terdapat perbedaan tujuan dari suatu akad, maka akan berbeda pula akibat hukum yang dibentuk. Misalnya ada satu produk perbankan syariah yang menggabungkan akad qor ḍ dengan bentuk mur ā ba ḥ ah , maka untuk  akibat  hukum  akan  berbeda.  Dilihat  dari  konsekuensinya akad qor ḍ mempunyai  implikasi  kepemilikan  manfaat  yang sementara,  sedangkan  untuk mur ā ba ḥ ah a dalah  bentuk  jual-beli yang  disertai  margin  dengan  kepemilikan  sempurna  berdasarkan waktu  kesepakatan. Jadi,  dalam  pembentukan  akad  dengan model hybrid  contract  harus  menggunakan  akad-akad pembangun  yang  mempunyai  tujuan  akad  yang  sama, sehingga akibat hukum sejalan.
5. Prinsip Keselarasan Karakter Akad
25 Adiwarman karim, Bank Islam… , hlm. 66.
26 Adiwarman karim, Bank Islam… , hlm. 70.
JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1436 H . | 283
Para Ulama mazhab Maliki menafsirkan 2 ş hafqah dalam 1 ş hafqah dengan penafsiran sebelumnya yang telah kami sebutkan dan kami pilih, yaitu: akad yang terdapat keraguan/ketidakjelasan ( taradud ) antara 2 hal, seperti antara 2 harga, atau 2 barang dalam jual beli, atau 2 upah, atau 2 rumah dalam akad ij ā rah , dan disertai dengan akad yang mengikat ( مازل ِلإا طرشب )”.
Sebab ( illat ) larangan ini menurut Ulama madzhab Maliki adalah ghar ā r (ketidakjelasan), jah ā lah (ketidaktahuan) yang terjadi karena  keraguan  antara  2  perkara  atau  lebih  ( taradud ).  Jika, berkumpul  beberapa  akad  dalam  1  akad  tanpa  ada keraguan/ketidakjelasan  ( taradud )  maka,  pada  dasarnya diperbolehkan (  أدبملا ثيح نم زئاجف).
Dalam Kitab al-Mudawanah: “Saya berkata: Apa pendapat anda ketika anda membeli seorang budak dari seorang senilai 10 dinar,  ketika  (pent-  dengan  syarat)  saya  menjual  budakku kepadanya  senilai  10  dinar  ?  Ia  berkata:  Malik  berkata:  hal  ini diperbolehkan  ( زئاج  كلذ ).  Karena  ini  yang  dimaksud  dengan
muqā sah ( ةصاقم )  (pent-  muqasah:  seperti set  off dalam  istilah akuntansi,  yaitu  mempertemukan  antara  hutang  dan  piutang sehingga hasilnya impas), dan ketika tidak layak kecuali para pihak saling  memberi  syarat  untuk  memberi  uang  dinar  kepada  pihak lainnya”.
Artinya: “Saya berkata: Jika saya menjual budakku kepadanya senilai 10 dinar dengan syarat ia menjual kepadaku budaknya senilai
284 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
20 dinar ?, ia berkata: Malik berkata: hal itu  diperbolehkan ( س أب لا
كلذب), karena budak ditukar dengan budak, dan disertai tambahan senilai 10 dinar.” 27
Artinya:  “Berkata Ibn  Al-Qasim :  demikian  ketika  seorang berkata: Saya jual kepada anda bajuku senilai 10 dinar dengan syarat anda  memberi  (pent-  menjual)  kepada  saya  keledai  secara tangguh/kredit senilai sekian, maka hal seperti ini diperbolehkan, karena  baju  ditukar  dengan  keledai.  Uang  dinar  yang  menjadi ‘perantara’ (اًوغل) antar  keduanya,  seperti  seorang  yang  berkata:
Sesungguhnya  Imam  Malik  memperbolehkan  berkumpulnya  jual beli (عيبلا )  dan  sewa  menyewa  ( ةراج ِ لاا )  dalam  satu  transaksi  ( ةقفص
ةدحاو). 28
Walhasil,  menurut  para  Ulama  sebab ( illat ) larangan penggabungan  akad  adalah ghar ā r (ketidakjelasan), jah ā lah
(ketidaktahuan) yang terjadi karena keraguan antara 2 perkara atau lebih ( taradud ). Jika, berkumpul beberapa akad dalam 1 akad tanpa ada  keraguan/ketidakjelasan  ( taradud )  maka,  pada  dasarnya penggabungan beberapa akad diperbolehkan ( أدبملا ثيح نم زئاجف ).
Syekh  Muhyidin  Ali  al-Qarahdaghy m enambahkan  bahwa:
27 Al-Mudawanah  Imam  Malik  bin  Anas  AlAshbahi, Al-Mudawwanah  Al- Kubro (riwayat Imam Sahnun) - Muqoddimat Ibnu Rusyd , Cet. I, (Beirut – Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994), (9/126-128)).
28 Al-Mudawanah (11/44).
JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1436 H . | 285
“mayoritas  ahli  fiqh  dari mazhab  Maliki,  Syafi’i menurut
pendapat yang terpilih
(حجارلا  لوقلا ), dan mazhab
Hambali memperbolehkan  untuk  mengumpulkan  jual  beli  dan sewa-menyewa ( عيبلا و ةراجلاا نيب عمجلا اوزاج أ )”. 29
Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi-akad antara ragam  akad  yang  berbeda  ketentuan  hukumnya  dan/atau  akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari  atas  larangan  Nabi  menggabungkan  akad salaf dan  jual beli.  Dua  akad  ini  mengandung  hukum  yang  berbeda.  Jual  beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan  untung-rugi,  sedangkan salaf adalah  kegiatan  sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Maka dari itu, ulama Malikiyah melarang multi-akad dari ragam akad yang  berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan ju’âlah, sharf, musâqah, syirkah, qirâd , atau nik ā h .
Meski  demikian,  sebagian ulama  Malikiyah dan  mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan multi-akad jenis ini. Mereka beralasan  perbedaan  hukum  dua  akad  tidak  menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan  multi-akad  jenis  ini  adalah  pendapat  yang unggul. 30 Larangan multi-akad ini karena penghimpunan dua akad
29 Syeikh Muhyidin Ali Al-Qarahdaghi  dalam makalah dengan judul: فييكتلا يهقفلا ) 30 Hasanudin. 28 Mei 2009. Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia . Ciputat: UIN Syahid. Hal. 23

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
286 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
yang  berbeda  dalam  syarat  dan  hukum  menyebabkan  tidak sinkronnya  kewajiban  dan  hasil.  Hal  ini  terjadi  karena  dua  akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Contohnya, tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Ragam akad yang berlawanan ( mu’taddah ) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi. 31

## D. Penutup
Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan pada akad model hybrid contract yang terdiri atas IMBT dan beberapa produk yang mempunyai  akad  ganda,  terdapat  beberapa  prinsip    yaitu  prinsip kesesuaian & kejelasan waktu dan majelis, prinsip keterpisahan akad pembangun,  prinsip  kesesuaian  kepemilikan  manfaat,  prinsip persamaan tujuan akad, dan prinsip keselarasan karakter akad.
Prinsip ini merupakan prinsip yang diambil dari unsur larangan terhadap  bentuk  multi-akad,  kemudian  penulis  analisis  dalil  yang mengharamkan  bentuk hybrid  contract dan  terbentuklah  satu  prinsip hybrid contract, yang selama ini mengikuti prinsip tersebut secara umum hybrid contract kemudian dapat diterima sebagai bentuk akad yang sah.
Prinsip-prinsip ini telah digunakan untuk menguji pada produk IMBT yang terdapat dibeberapa perbankan syariah. Secara umum prinsip ini dapat digunakan untuk menguji beberapa produk perbankan syariah yang mempunyai akad ganda. Akad bagi perbankan syariah merupakan sebuah inti yang bila tidak benar maka akan terdapat macam kesalahan
31 Hasanudin. 28 Mei 2009. Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia . Ciputat: UIN Syahid. Hal. 24
JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1436 H . | 287
yang  lebih  berat  dan  membuat  perbankan  syariah  tidak  mampu berkembang.  Selain  itu,  hanya  akad  yang  membedakan  perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA
Afdawaiza. Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam . Yogyakatya: Jurnal Hukum Islam UII-Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008.
al-‘Imrâni, Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh. Al- ’Uqûd al - Mâliyah al- Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta’shîliyah wa Tathbîqiyyah . cet.  ke-1.  Riyadh:  Dâr  Kunûz  Eshbelia  li  al-Nasyr  wa  al- Tauzî’. 2006.
AnwaSyamsul r. Hukum  Perjanjian  Syariah: Studi  Tentang  Teori  Akad dalam  Fikih  Muamalat. Jakarta: Rajawali Press. 2007.
Arthur  S.  Hartkamp  dan  Marianne  M.M.  Tillema. Contract  Law  in  the Netherlands, Kluwer. Deventer, 1993.
Abd  El  Wahab  Ahmed  El  Hassan.“ Freedom  of  Contract,  the  Doctrine  of Frustration, and Sanctity of  Contract in Sudan Law and Islamic Law. Arab Law Quarterly.Vol. 1 Part 1. 1985.
Az-Zuhaili Wahbah. Ushul Al-Fiqh Al-Islami .1/208).
Frank E. Vogel dan Samuel L Hayes III . Hukum Keuangan Islam:konsep teori dan praktek.
Hasanudin. Multi-akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia . Ciputat: UIN Syahid. 28 Mei 2009.
Haris Donald dan Dennis Tallon, eds.. Contact Law Today, Anglo-French Comparison . Clarendon Press: Oxford. 1989.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
288 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
Isfandiar  Ali  Amin. Analisis  Fiqh  Muamalah  Tentang  Hybrid  Contract Modeldan  Penerapannya  Pada  Lembaga  Keuangan  Syariah . STAIN Pekalongan.
Khallaf Abdul Wahab. ‘ Ilm Ushúl al-Fiqh . Ttp.: al-Dar al Kuwaitiyyah.
1968.
Muhammad. Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syari’ah .  (yogyakarta:  UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN 2005.
Munir  al-Ba’labakiyy.  Qamus  al-Mawrid.Beirut:  Dar  al-‘Ilm  al- Malayyin.1990.
Maouchi Youcef. Freedom of Contract in Islamic Contract Law: an Economic Analysis. Documents  de  Recherche  du  Centre  d ‟ analyse économique DR 91-10/11.
Mahmoud  A.  El-Gamal. Incoherence  of  Contract-Based  Islamic  Financial Jurisprudence in the Age of Financial Engineering. Rice University May 2000.
Rosenfeld  Michael. Contract  and  Justice:  The  Relation  Between  Classical Contract  Law  and  Social  Contract  Theory. Iowa  Law  Review. Vol. 70. 1985.
RayneS.E. r. The Theory of Contracts in Islamic Law: A Comparative Analysis with  Particular  Reference  to  the  Modern  Legislation  in  Kuwait, Bahrain, and United Arab Emirates Graham Trotman . London.
1991.
Shimizu Hideyuki. Philosophy Of The Islamic Law Of Contract . The Institute Of  Middlee  Astern  Studies  International  University  of Japan.
Usman  Rachmadi. Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Islam  Di  Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya bakti. 2002.
JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1436 H . | 289
Vejzagic  Mirza. Future  Contracts:  Islamic  Contract  Law  Perspective, International  Centre  for  Education  in  Islamic  Finance (INCEIF) Malaysia.