K K A A J J I I A A N N P P E E N N G G E E M M B B A A N N G G A A N N K K O O M M P P E E T T E E N N S S I I I I N N D D U U S S T T R R I I K K A A B B U U P P A A T T E E N N K K U U A A N N T T A A N N S S I I N N G G I I N N G G I I D D A A L L A A M M P P E E N N I I N N G G K K A A T T A A N N D D A A Y Y A A S S A A I I N N G G D D A A E E R R A A H H
D D e e n n u u r r T T e e k k n n i i k k M M e e s s i i n n O O t t o o m m o o t t i i f f F F a a k k u u l l t t a a s s T T e e k k n n i i k k U U n n i i v v e e r r s s i i t t a a s s M M u u h h a a m m m m a a d d i i y y a a h h R R i i a a u u
E E m m a a i i l l : : d d e e n n u u r r _ _ f f t t u u m m r r i i @ @ y y a a h h o o o o . . c c o o m m A A B B S S T T A A R R K K
Pertumbuhan dan kemajuan suatu negara umumnya dinilai dari tingkat kemajuan sektor industrinya, karena sektor industri telah memberikan nilai tambah yang tinggi dan sekaligus memberikan kesempatan kerja yang besar, sehingga dianggap merupakan motor penggerak utama ( prime mover ) pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan pengembangan industri nasional kedepan, tidak lagi semata-mata didasarkan pada prioritas nasional, namun harus pula mempertimbangkan potensi sumber daya dan kemampuan daerah karena hasil akhirnya tentunya harus berujung pada peningkatan ekonomi daerah yang diiringi dengan perbaikan kesejahteraan masyarakatnya.Metode yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yakni penetapan komoditas unggulan daerah, penetapan kompetensi inti industri daerah, dan pengembangan peta panduan. Ketiga tahapan tersebut secara umum dilakukan melalui analisis data sekunder, FGD dan Analitical Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan hasil analisis dan kesepakatan stakeholders daerah Kabupaten Kuansing ditetapkan Kompetensi inti Industri daerahnyanya adalah kemampuan masyarakat dalam mengolah komoditas  sagu menjadi produk Kerupuk Sagu.Pada akhirnya, untuk mengembangkan industri pada setiap daerah berbasis pada kompetensi inti industri tersebut, ada beberapa aspek penting yang harus dilakukan, antara lain : (1) Pembentukan Tim Kompetensi Inti Industri Daerah yang melibatkan seluruh stakeholde r daerah seperti pelaku usaha, pemerintah, dan perguruan tinggi, (2) Penetapan Perda tentang Kompetensi Inti Industri Daerah, (3) Penguatan jaminan bahan baku, (4) Pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan, (5) Penguatan kelembagaan, (6) Dukungan permodalan bagi petani dan IKM melalui pembangunan Lembaga Keuangan Mikro, dan (7) Pengembangan jaringan pemasaran baik local, regional, maupun pasar global.
Kata kunci : Kopetrensi inti industri, FGD, AHP
1 1 . . P P E E N N D D A A H H U U L L U U A A N N
Sektor industri merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena sektor ini mampu memberikan konstribusi yang nyata terhadap nilai tambah dan banyak menyerap tenaga kerja sehingga memiliki peran yang nyata terhadap penyelesaian masalah utama bangsa kita seperti kemiskinan dan pengangguran.
Untuk membangun industri daerah yang kuat, maka pengembangan industri daerah haruslah bersumber pada potensi unggulan sumberdaya daerah (sumberdaya alam dan manusia) dan kondisi obyektif geografis daerah, sehingga kebutuhan bahan baku dapat lebih terjamin. Untuk mendorong pengembangan industri daerah tersebut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sejak tahun 2006 telah melaksanakan konsep pengembangan kompetensi inti industri daerah dalam Kebijakan Pembangunan Industri Nasional dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional.
Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi KabupatenKuantanSingingisebesar 5,29 persen, sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 8,91 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita selama kurun waktu 2006–2011 juga menunjukkan kecenderungan meningkat. PRDB Perkapita atas harga konstan tahun 2010 sebesar Rp.
7,03 juta dan pada tahun 2011 menjadi Rp. 9,29 juta. Sedangkan ditinjau dari angka pendapatan per kapita atas harga konstan pada tahun 2010, sebesar Rp. 8,49 juta. Data ini, memberikan gambaran secara riil tingkat kemampuan daya beli per orang berada pada tingkat yang cukup tinggi.
Selanjutnya ditinjau dari indikator sosial, juga terjadi peningkatan. Angka kemiskinan pada tahun 2007 sebesar 14,75 persen dan tahun 2010 menurun menjadi 12,15 persen. Hasil verifikasi Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 ini hanya terdapat 12.951 rumah tangga miskin, berkurang dari 14.027 rumah tangga miskin pada tahun 2010. Begitu juga dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM), tahun 2010 sebesar 66,7 persen dan tahun 2011 menjadi 71,6 persen meningkat sebesar 4,9 persen. Sedangkan usia harapan hidup tahun 2010 adalah 68,85 persen dan tahun 2011 menjadi 70,45 persen.
Berdasarkan data dari Pemda Kabupaten Kuantan Singingi, diketahui bahwa Kecamatan Singingi mempunyai wilayah paling luas yaitu sebesar 1.953,66 km 2 , sedangkan Kecamatan Pangean merupakan wilayah yang terkecil yaitu sebesar 145,32 km 2 . Wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi antara 0 0 00 - 1 0 00 Lintang Selatan dan 101 0 02 - 101 0 55 Bujur Timur.Dilihat dari letak dan posisi Kabupaten Kuantan Singingi yang berada dibagian Selatan Propinsi Riau dan dijalur tengah lintas Sumatera mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan terutama pelabuhan Kuala Enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata.
Sepertimana yang telah dipaparkan pada bagian tersebut diatas, untuk itu seyogyanya pendekatan yang dilakukan tidak lagi semata-mata didasarkan pada industri secara nasional dengan pendekatan yang sama untuk setiap daerah, akan tetapi harus mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kemampuan daerah secara spesifik. Kondisi ini didorong oleh kenyataan bahwa sumberdaya alam ataupun sumberdaya manusia terdapat di daerah. Selain faktor sumberdaya, daerah juga memiliki keunikan masing- masing yang bisa dijadikan salah satu pembentuk daya saing produknya. Dengan cara seperti itu daerah akan mampu berkembang dan mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya karena daerah diberikan keleluasaan untuk meningkatkan kemandiriannya dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki secara maksimal dan efisien.
2 2 . . T T I I N N J J A A U U A A N N P P U U S S T T A A K K A A 2 2 . . 1 1 I I n n d d u u s s t t r r i i B B e e r r b b a a s s i i s s K K o o m m p p e e t t e e n n s s i i I I n n t t i i
Konsep kompetensi inti pertama kali dipopulerkan oleh Hamel dan Prahalad. Menurut Hamel dan Prahalad (1994), kompetensi inti adalah kumpulan keahlian dan teknologi yang terintegrasi dan terakumulasi dari suatu proses pembelajaran dalam organisasi (bisnis) sehingga menimbulkan kemampuan bersaing yang tinggi. Kompetensi inti juga diartikan sebagai pembelajaran organisasi, khususnya bagaimana melakukan koordinasi faktor produksi yang bermacam-macam dan mengintegrasikan berbagai teknologi. Gallon, Stilman, Coates menyatakan bahwa “Core competences are the things that some companies or regions know how to do uniquely well and that have the scope to
provide them with a better-than average degree of success over the long term.” Dalam perspektif ekonomi regional, kompetensi inti adalah kemampuan suatu daerah dalam menciptakan infrastruktur baik fisik dan non-fisik untuk menarik investor baik asing maupun dari dalam negeri. Kompetensi inti (core competence) diartikan oleh para pakar dengan berbagai macam istilah seperti berbagai sumberdaya ( resources) , kekuatan ( strength) , berbagai keahlian ( skills) , berbagai kemampuan ( capabilities) , pengetahuan yang terorganisir ( organizational knowledge) , keahlian yang bermacam-macam ( distinctive competence) dan aset yang tidak berwujud ( intangible assets) .
Ditinjau dari aspek teoritis dan manajerial terdapat 3 (tiga) masalah utama yang berhubungan dengan kompetensi inti. Pertama, penciptaan kompetensi inti muncul setelah melalui proses kewirausahaan atau kemampuan inovasi. Kedua, upaya-upaya yang dilakukan dalam melindungi kompetensi inti untuk menjaga tetap memiliki keunggulan komparatif. Ketiga, perlu perencanaan secara komprehensif mengenai insentif terutama untuk mengatasi perilaku masyarakat organisasi terhadap insentif yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dalam mempertahankan kompetensi inti. Pemikiran spesialisasi ini didorong oleh suatu kenyataan bahwa masing-masing negara memiliki perbedaan alam dan budaya yang akan berakibat pada perbedaan ongkos produksi. Menurut konsep ini suatu bangsa semestinya mengkhususkan diri pada suatu produk yang bisa dihasilkan dengan biaya yang rendah berbasis pada keunggulan sumberdaya yang dimilikinya, baik secara alam ataupun keahliannya, lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :
Gambar 2.1
Hubungan antar Produk Kompetensi Inti Sumber : Barney, 1987
Karena itu sudah seyogyanya menjadi pertimbangan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, dalam meningkatkan kualitas produk, yang selanjutnya akan menentukan daya saing masyarakat daerah tersebut. Kompetensi inti yang digali dari nilai-nilai kedaerahan (kebangsaan) akan menentukan keunggulan komparatif . Upaya-upaya untuk menciptakannya telah dilakukan oleh negara-negara maju dan berhasil. Misalnya Jepang dari sejak jaman restorasi Meiji, Inggris sejak revolusi industri, demikian juga dengan negara-negara Eropa lainnya. Bahkan beberapa negara telah menggunakan konsep
pembangunan ekonomi berdasarkan keunggulan dan potensi daerah. Salah satu contohnya adalah di Thailand yang menerapkan program pembangunan dengan pendekatan OTOP dari One Tambon One Product (setiap satu kecamatan harus memiliki minimal satu komoditas ekonomi unggulan). OTOP diluncurkan oleh pemerintah Thailand pada tahun 2001 dan diterapkan secara penuh pada tahun 2002 merupakan replikasi dari program OVOP yang dikembangkan di Jepang oleh Hiramatsu (Gubernur Oita) pada tahun 1979. Inti dari program OVOP adalah bahwa setiap kota dan desa lebih baik mengembangkan produk yang paling cocok untuk kota atau desanya masing-masing, daripada mengkonsentrasi ke beberapa jenis produk yang tumbuh di mana-mana sekitar daerah. OVOP kemudian dinilai cukup berhasil dan menjadi model kebangkitan daerah di seluruh Jepang. Pada dasarnya, keberhasilan OTOP dikarenakan adanya kesamaan kebutuhan di berbagai tingkatan masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mengembangkan komoditas unggulan lokal untuk kepentingan bersama.
2 2 . . 2 2 D D a a y y a a S S a a i i n n g g D D a a e e r r a a h h
Daya saing (competitive advantage) dikembangkan pula oleh Porter (1980) bahwa penentu keunggulan daya saing suatu bangsa itu dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung seperti sumberdaya alam, permintaan pasar, strategi perusahaan, persaingan di dalam industri (rivalitas) , industri terkait dan pendukung. Pemikiran tersebut menyebutkan bahwa gugus persaingan domestik (cluster of domestics rivals) antar pelaku kegiatan ekonomi yang sama akan mendorong inovasi yang secara terus menerus akan meningkatkan keunggulan daya saing dalam gugus (cluster) tersebut.
Peranan pemerintah dalam menata wilayah akan sangat menentukan perkembangan ekonomi wilayah tersebut, seperti pada Gambar 2.2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan pada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian lokal melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki secara efisien dan optimal dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut menggeser peran pemerintah pusat yang dominan, sebagai policy maker , menjadi partner dalam pembangunan sehingga terjadi pembagian peran yang lebih "seimbang" antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan ( stakeholders) setempat, dengan pola yang lebih demokratis didukung oleh semangat berbagi kewenangan dan tanggung jawab. Dengan demikian proses perencanaan yang selama ini bersifat top-down bergeser menjadi perencanaan secara partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholders setempat.
INDUSTRI BERBASIS KOMPETENSI INTI DAERAH PASAR KELEMBAGAAN INDUSTRI PENDUKUNG INDUSTRI PENDUKUNG SDM SARANA KLASTER INDUSTRI DAYA SAING INDUSTRI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH Potensi Keunggulan Komparatif Daerah Gambar 2.2
Pengembangan Industri Berbasis Kompetensi Inti Daerah Sumber : Barney, 1987
Implementasi kebijakan yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah tersebut akan membawa implikasi luas terhadap manajemen otonomi daerah dari berbagai aspek seperti: kelembagaan, peraturan daerah, sumberdaya manusia, dan keuangan, serta pemanfaatan sumberdaya alam lokal. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sumberdaya di daerah masing-masing guna memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. Untuk itu, jajaran pemerintah daerah dituntut untuk bisa berpikir visioner, mandiri, kreatif, dan senantiasa melakukan inovasi baru.
3 3 . . M M E E T T O O D D O O L L O O G G I I P P E E N N E E L L I I T T I I A A N N
Secara garis besar kerangka pemikiran dalam pengembangan kompetensi inti industri daerah seperti tertera pada gambar dibawah ini.
Gambar. 1
Kerangka Pemikiran Kegiatan Kajian Pengembangan Inti Industri Daerah dan Potensi Pola Kemitraan dengan UKM Provinsi Riau.
4 4 . . P P E E M M B B A A H H A A S S A A N N
4.1 Calon Produk Unggulan
Untuk mengidentifikasi produk unggulan, digunakan metode Focus Group Discussion (FGD)di Kabupaten Kuantan Singingi. Peserta FGD adalah mereka yang dapat dianggap sebagai narasumber dalam pengembangan IKM khususnya dan pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya. Melalui FGD tersebut maka informasi yang diperoleh diasumsikan telah mewakili kondisi potensi industri daerah.
Berdasarkan pengklasifikasian Industri Kecil dan Menengah (IKM) dari hasil kajian sebelumnya, maka hasil FGD yang dilaksanakan menghasilkan sembilan calon produk unggulan yang dianggap memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Kuantan Singingi. Potensi daerah yang disepakati pada langkah awal adalah sebagai berikut :
1. Pandai Besi (Industri Penempaan)
2. VCO (Industri Perkebunan)
3. Ikan Salai  (Industri Perikanan)
4. Pengolahan Sagu ”Kerupuk Sagu” (Industri Kerupuk dan Sejenisnya)
5. Tahu Tempe (Industri Tahu dan Tempe)
6. Madu Lebah (Industri Pengolahan Madu)
7. Kerajinan Kayu dan Bambu (Industri Kerajinan)
8. Tenun (Industri Sandang)
9. Batu Akik (Industri Kerajinan)
Dua faktor yang menjadi bahan pertimbangan tersebut meliputi pertama pertimbangan resource based (RB) dan kedua pertimbangan market based (MB).
Pemberian skor menggunakan bobot nilai mulai dari 1 sampai dengan 4 untuk nilai bobot tertinggi. Skor rata-rata dari hasil agregasi tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 4.18 Rata-Rata SkorPertimbanganUntukProdukUnggulan
No. Jenis Sub Sektor/ Komoditas Skor Pertimba ngan RB Skor Pertimbanga n MB Keterangan 1. Industri Penempaan/ Pandai besi 3,54 3,23 Ketersediaan bahan baku masih jadi kendala. Banyak pandai besi yang membuat dodos (alat panen kelapa sawit) banyak pesanan alat tersebut tapi tidak bisa dipenuhi karena tidak ada bahan baku. 2. Industri Perkebunan/ VCO 2,54 2,62 Bahan baku banyak tersedia, tetapi pengolahannya masih sangat sedikit. Padahal market sangat memungkinkan untuk Go International 3. Industri Perikanan/ Pengolahan Ikan Salai 3,15 2,77 Ketersediaan bahan baku musiman akan tetapi SDM untuk pengolahannya relatif banyak. 4. Industri 3,85 3,77 Ketersediaan bahan baku untuk sagu masih
No. Jenis Sub Sektor/ Komoditas Skor Pertimba ngan RB Skor Pertimbanga n MB Keterangan Pengolahan Sagu/ Kerupuk Sagu mengambil dari kabupaten lain seperti bengkalis 5. Industri Pengolahan Tahu dan Tempe 1,31 2,38 Bahan baku banyak, jangkauan pasar hanya lokal dalam kabupaten saja 6. Industri Simplisia/ Madu Lebah 2,38 2,23 Bahan baku tidak tersedia secara kontinue akan tetapi produk tersebut cukup diminati pasar 7. Industri Kerajinan Anyaman Bambu dan Kayu 1,38 2,69 Bahan baku mudah didapat, tetapi hanya sedikit pengerajinnya 8. Industri Tenun 1,38 2,69 Bahan baku relatif sedikit dan jumlah pasar hanya kalangan tertentu. 9. Industri Batu Mulia / Batu Akik 2,15 2,38 Bahan baku banyak tersedia tetapi jangkauan pasar terbatas.
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2012.
Dengan dasar pertimbangan tersebut maka disepakati bersama bahwa yang menjadi produk unggulan di Kabupaten Kuantan Singingi  mengkerucut dari sembilan produk sebagai calon produk unggulan menjadi 5 (lima) produk unggulan adalah :
1. Industri Pengolahan Sagu (Kerupuk Sagu)
2. Industri Penempaan (Pandai Besi)
3. Industri Pengolahan Ikan (Ikan Salai)
4. Industri Perkebunan (VCO)
5. Industri Simplisia (Madu Lebah)
4.2 Pemetaan Pohon Industri
A. Industri Kerupuk Sagu
Untuk dapat memperlihatkan pohon industri, maka disampaikan Gambar 4.2 yang memperlihatkan produk turunan yang dapat dibuat dari bahan baku sagu. Dari produk turunan ini dapat dibuat industri-industri yang akan mengolah bahan baku ini menjadi produk kerupuk sagu.
Gambar 4.1 PohonIndustriPengolahanSagu
B. Industri Penempaan Besi Gambar 4.2 PohonIndustriPenempaanBesi C. Industri Pengolahan Ikan Ikan Hidup Ikan Hidup Ikan Utuh Ikan Olahan Ikan Segar Ikan Beku Lainnya Pengeringan Penggaraman Pemindangan Pengasapan Pengalengan Belahan Ikan Segar Dingin Beku Kering /Asin Ekstrak Ikan Kecap Ikan Tepung Ikan Minyak Ikan Gambar 4.3
PohonIndustriPengolahanIkan

## D. Pohon Industri Pengolahan Kelapa
Gambar 4.4 PohonIndustriPengolahanKelapa
E. Industri Pengolahan Madu
Gambar 4.5 PohonIndustriMadu

## 4.3 Produk Unggulan Prioritas
Seperti yang telah dipaparkan dalam metodologi kajian dalam menentukan produk unggulan di atas, maka berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan lima produk unggulan langsung diagregasikan kembali melalui pengujian yang diberikan dalam bentuk kuisioner. Lembar kuisioner dibagikan kepada para peserta FGD dalam menentukan produk unggulan prioritas dengan bobot nilai antara (1) satu sampai dengan 4 (empat) untuk nilai tertinggi. Adapun hasil dari kuisioner yang telah dibagikan diperlihatkan Tabel 4.19.
Tabel 4.19 Skor Rata-Rata BobotdanKinerjaProdukUnggulan
Faktor Indikator Nilai Madu Lebah Pandai Besi VCO Ikan Salai Kerupuk sagu Kontribusi terhadap perekonomian regional secara umum Peranan dalam penciptaan nilai tambah bruto (NTB) 1,2 1,2 1,8 1,1 1,2 Kontribusi terhadap penciptaan lapanga kerja 1,1 3,3 3,8 1,1 3,9 Keterkaitan dengan sektor-sektor dalam daerah 1,9 2,2 3,8 1,9 2,0 Kontribusi terhadap PAD 1,9 2,2 2,1 1,9 3,1 Kemampuan dalam penyerapan PMDN dan PMA 1,9 2,3 3,8 1,9 3,1 Peranan dalam penciptaan pendapatan rumah tangga 2,1 2,2 3,1 3,9 3,9 Dampak multiplier bagi perekonomian daerah 2,2 3,2 3,7 2,9 3,9 BOBOT=10% Rata-rata 1,76 2,37 3,16 2,10 3,01 Aspek Pemasaran Jangkauan pasar regional 3,2 3,9 3,9 3,9 3,9 Jangkauan pasar nasional 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 Jangkauan pasar internasional 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Kondisi persaingan 1,1 3,9 1,1 2,9 3,9 Dukungan infrastruktur pemasaran 2,5 3,9 3,9 2,9 2,9 BOBOT=10% Rata-rata 1,80 2,78 2,22 2,40 2,58 Uniqueness Karakteristik yang khas dari produk 1,2 3,9 1,1 2,9 3,9 Dukungan budaya lokal terhadap karakteristik produk 1,5 3,9 1,2 2,9 3,9 Nilai sejarah sebuah produk 1,3 1,9 1,1 2,1 2,1 BOBOT=20% Rata-rata 1,33 3,23 1,13 2,63 3,30 Nilai Tambah Ekonomis Penciptaan profit dari produk 2,1 3,9 2,1 3,1 3,1 Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik/lintas daerah) 2,6 3,9 3,9 3,1 3,9 Ketersediaan teknologi 1,9 3,9 1,9 3,9 3,9 Dorongan inovasi produk 1,9 2,1 1,9 1,9 2,9 Ketersediaan bahan penolong 2,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Kesiapan SDM lokal 2,4 3,9 2,1 3,9 3,9 Ketersediaan sumber energi 2,6 3,9 3,9 3,9 3,9 BOBOT=20% Rata-rata 2,34 3,64 2,81 3,39 3,64 Nilai Tambah Sosial Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat 1,9 2,1 2,1 1,9 2,1 Peranan terhadap tingkat kesehatan masyarakat 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Peranan terhadap kelestarian lingkungan hidup 1,9 3,9 3,9 3,9 1,9 BOBOT=20% Rata-rata 1,90 2,63 2,63 2,57 1,97
Faktor Indikator Nilai Madu Lebah Pandai Besi VCO Ikan Salai Kerupuk sagu Faktor Geografis Dukungan letak geografis bagi produk 2,8 3,7 3,8 3,9 3,9 Dukungan kondisi iklim lokal terhadap produk 3,1 3,8 3,9 3,8 3,8 BOBOT=10% Rata-rata 2,95 3,75 3,85 3,85 3,85 Dukungan Kebijakan Dan Kelembagaan Pemerintah Posisi produk dalam Renstra daerah 2,9 3,8 3,1 3,9 3,9 Posisi produk dalam peraturan daerah terkait 2,2 3,6 3,1 2,8 3,8 Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan produk 3,1 3,8 3,9 3,8 3,9 BOBOT=10% Rata-rata 2,73 3,73 3,37 3,50 3,87
Sumber : Data primer dari FGD, diolah.

## 4.4 Analytical Hierarchy Process (AHP)
Dalam pengolahan data dengan menggunakan AHP maka dilakukan langkah-langkah penyusunan hirarki adalah sebagai berikut :
1) Penentuan Tujuan/ Goal
Dalam penentuan tujuan, ditetapkan bahwa pemilihan 2 (dua) dari 5 (lima) produk unggulan prioritas hasil FGD. Sehingga dapat ditentukan bahwa tujuannya adalah Penentuan Produk Unggulan Prioritas
2) Penentuan Kriteria dan Sub Kriteria
Kriteria dan Sub Kriteria untuk hirarki ini diambil dari variabel-variabel yang disampaikan dalam Peta Jalan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah. Kriteria dan Sub Kriteria tersebut diperlihatkan dalam Tabel 4.20.
Tabel 4.20 Kriteriadan Sub KriteriaProdukUnggulanPrioritas di KabupatenKuantanSingingi
Kriteria Sub Kriteria Kontribusi terhadap perekonomian regional secara umum Peranan dalam penciptaan nilai tambah bruto (NTB) Konribusi terhadap penciptaan lapanga kerja Keterkaitan dengan sektor-sektor dalam daerah Kontribusi terhadap PAD Kemampuan dalam penyerapan PMDN dan PMA
Peranan dalam penciptaan pendapatan rumah tangga Dampak multiplier bagi perekonomian daerah Aspek pemasaran Jangkauan pasar regional Jangkauan pasar nasional Jangkauan pasar internasional Kondisi persaingan Dukungan infrastruktur pemasaran Uniqueness Karakteristik yang khas dari produk Dukungan budaya lokal terhadap karakteristik produk Nilai sejarah sebuah produk
Kriteria Sub Kriteria Nilai Tambah Ekonomis Penciptaan profit dari produk Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik/lintas daerah) Ketersediaan teknologi Dorongan inovasi produk Ketersediaan bahan penolong Kesiapan SDM lokal Ketersediaan sumber energi Nilai Tambah Sosial Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat Peranan terhadap tingkat kesehatan masyarakat Peranan terhadap kelestarian lingkungan hidup Faktor Geografis Dukungan letak geografis bagi produk Dukungan kondisi iklim lokal terhadap produk Dukungan Kebijakan Dan Kelembagaan Pemerintah Posisi produk dalam Renstra daerah Posisi produk dalam peraturan daerah terkait Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan produk
Sumber : Peta Jalan Pengembangan Inti Industri Daerah, 2012

## 3) Penentuan Alternatif
Penentuan alternatif ditentukan pada 5 (lima) produk unggulan prioritas yang diperoleh sebelumnya. Untuk Kabupaten Kuantan Singingi, maka alternatif yang diperoleh adalah :
1. Alternatif 1 : Kerupuk sagu
2. Alternatif 2 : Pandai Besi
3. Alternatif 3 : Ikan Salai
4. Alternatif 4 : VCO
5. Alternatif 5 : Madu Lebah
Setelah hirarki permasalahan telah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah memberikan penilaian-penilaian terhadap setiap hirarki yang telah dibuat dimulai dari hirarki sub kriteria.
Untuk hirarki kriteria, maka penilaian dilakukan dengan pembobotan yang telah dilakukan sebelumnya. Nilai pembobotan ini telah ditentukan sebelumnya dengan nilai- nilai sebagai berikut :
1. Kontribusi terhadap perekonomian regional secara umum : 0,10 2. Aspek pemasaran : 0,10 3. Uniqueness : 0,20 4. Nilai Tambah Ekonomis : 0,20
5. Nilai Tambah Sosial : 0,20 6. Faktor Geografis
: 0,10 7. Dukungan Kebijakan Dan Kelembagaan Pemerintah : 0,10
Untuk hirarki alternatif, maka dilakukan pula perbandingan berpasangan antara sub kriteria dengan alternatif. Sebetulnya hal ini serupa dengan yang dilakukan sebelumnya untuk sub kriteria. Perbedaannya hanya terletak pada struktur hirarki yang dibandingkan. Untuk tahap ini maka perbandingan dilakukan pada sub-sub kriteria yang ada dengan
alternatif-alternatif yang ada. Alternatif yang ditentukan adalah Alternatif 1 : Kerupuk sagu, Alternatif 2 : Pandai Besi, Alternatif 3 : Ikan Salai, Alternatif 4 : VCO, Alternatif 5 : Madu Lebah.
Indikator Nilai Madu Lebah Pandai Besi VCO Ikan Salai Kerupuk Sagu Peranan dalam penciptaan nilai tambah bruto (NTB) 1,1 1,2 1,8 1,1  1,2
Maka transformasi yang dilakukan adalah :
Menentukan nilai terendah dan tertinggi dari data yang diperoleh.
Dari data di atas, nilai terendah adalah 1,1 dengan produk Madu Lebah dan Ikan Salai serta 1,8 dengan produk VCO. Artinya produk VCO memiliki kriteria paling baik dibandingkan produk yang lain, sehingga dapat dijadikan produk pembanding untuk produk yang lain.
Membandingkan produk pembanding dengan produk lainnya.
Contohnya perbadingan VCO (1,8) dengan Kerupuk Sagu (1,2) dapat dituliskan dalam perbandingan berpasangan sebagai berikut :
Nilai Tambah Bruto Kerupuk Sagu VCO Kerupuk Sagu 3,00 VCO
Artinya, VCO secara moderat, memberikan Nilai Tambah Bruto lebih dibandingkan dengan Kerupuk Sagu. Lakukan perulangan perhitungan ini untuk alternatif-alternatif yang lain. Hasil akhir yang diperoleh dari langkah ini adalah :
Nilai Tambah Bruto Kerupuk Sagu Pandai Besi VCO Ikan Salai Madu Lebah Kerupuk Sagu 1,00 3,00 1,00 1,00 Pandai Besi 5,00 1,00  1,00 VCO 5,00 5,00 Ikan Salai 1,00 Madu Lebah Inc : 0,01
Setelah seluruh alternatif diperbandingkan dengan sub kriteria-sub kriteria yang ada, maka hasil akhir yang diperoleh adalah :

## Gambar 4.6 GrafikIndustriUnggulanBerdasarkanPengolahan AHP

## 5. KESIMPULAN
5.1 Kerangka Pengembangan
Kerangka pengembangan industri pengolahan Kab. Kuansing menggunakan pengembangan klaster dengan industri pengolahan disertai pengembangan industri penunjang dan industri terkait. Kerangka pengembangannya seperti tampak pada tabel berikut :
Tabel 5.1 Kerangka Pengembangan Industr Inti Kerupuk Sagu
INDUSTRI INTI INDUSTRI PENDUKUNG INDUSTRI TERKAIT Industri Kerupuk Sagu, VCO dan Ikan Asap Industri Pengolahan, Mesin, Kemasan Makanan, Pariwisata Sasaran Jangka Menengah (2013 – 2016) Sasaran Jangka Panjang (2017 – 2020) 1. Pelatihan kewirausahaan baik manajerial maupun teknis 2. Perluasan pasar domestik 3. Pengkayaan produk serta standarisasinya 4. Legalitas usaha 5. Membuat kelompok-kelompok usaha Peningkatan Akses dan Wilayah Pasar Strategi Sektor : Pengembangan serta Penetrasi Pasar dengan promosi yang lebih terbuka Teknologi : Mendorong rekayasa produk dan kemampuan untuk diversifikasi produk Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2017 – 2020) Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2017 – 2020) 1. Promosi produk secara lokal dan regional 2. Pengkayaan produk 3. Penyuluhan dan Pelatihan untuk memperbaiki manajerial usaha 4. Perbaikan Teknologi Produksi 5. Kelembagaan usaha 6. Standarisasi produk 7. Legalitas usaha 8. Mengembangkan kerjasama
dengan stakeholder dan instansi terkait 1. Kunjungan dan ikut serta dalam studi komparasi baik dalam maupun luar negeri 2. Membangun link dengan stakeholders asing
Unsur Penunjang Pasar 1. Peningkatan pasar lokal, nasional maupun internasional
2. Kerjasama dengan stakeholder untuk membantu promosi produk. Kelembagaan SDM 1. Peningkatan kemampuan SDM untuk menunjang bisnis
2. Pelatihan pengembangan produk Infrastruktur 1. Melaksanakan prosedur sertifikasi
1. Mengembangkan kelembagaan usaha dan payung usaha
produk dan legalitas usaha.

## 5.2 Pola Kemitraan
Desain pola kemitraan yang akan diusulkan pada masing-masing industry didasari pada UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha/Industri Kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, yaitu terdiri atas 5 (lima) pola, antara lain Inti Plasma, Subkontrak, Dagang Umum, Keagenan dan Waralaba. Dari hasil Focus Group Discussion (FGD) maka ditetapkan model pola kemitraan yang relevan adalan sebagai berikut : Industri Kerupuk Sagu, Industri Ikan Asap dan Industri VCO Pola KEMITRAAN yang disarankan berdasarkan KONDISI EKSISTING adalah dengan MENGGUNAKAN POLA DAGANG UMUM, yang merupakan hubungan kemitraan IKM dan UB, yang di dalamnya UB memasarkan hasil produksi IKM atau IKM memasok kebutuhan yang diperlukan oleh UB sebagai mitranya. Dalam pola ini UB memasarkan produk atau menerima pasokan dari IKM untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh UB.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ahmed, P.K. (1998), “Culture and Climate for innovation”, Europan Journal of Innovation Managemenent, Vol.1 No. 1,pp. 30-43 .
Anderson, M. and Sohal, A.S. (1996), “A study of the relationship between qualitymanagement practices and performances in small business”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 16 No. 9,pp. 859-877.
Atuahene-Gima, K. (1996), “Market orientation and innovation”, Journal of Business Research, Vol. 35 No. 2,pp.. 93-103.
Bruton, Garry D; White, Margaret A., 2006, “ The Management of Technology and Innovation: A strategic Approach ”, Thomson.
Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, , “ Provinsi Riau Dalam Angka 2011 ”. Dean, J and Evan, J, (1994), “ Total Quality Management, Organization and strategy ”,West Publishing, St Paul, MN . Departemen Perindustrian (2006), “ Membangun Daya Saing Industri Dengan Basis Klaster Industri dan Kompetensi Inti daerah ”, Departemen Perindustrian . Forker, L.,Mendez, D.,and Hershouer, I., (1997), “Total Quality Management in theSupply Chain: what is its impact on Performance?”, International Journal of Production Research, Vol 35 No 6, pp 681-701 . Flynn,B.B. (1994), “The Relationship between Quality Management Practicies,Infrastructure and Fast Product Innovation”, Benchmarking for Quality Management and Technology, Vol 1 No 1, pp 64-84.
Gee, S. (1981), Technology Transfer, Innovation and International Competitiveness ,Wiley, New york, NY.
Hamel, G. dan Prahalad, CK. 1990. The Core Competence of the Corporation . HarvardBusiness School Press. Boston.Review: May-June.
Hoang, Dinh Thai; Igel, Barbara; Laosirihongthong, Tritos, (2006). “The impact of TotalQuality Management on Innovation: Finding from a Developing Country”, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol 23, No9,pp1092-1117.
Kume, Hitoshi, (1985), “ Statistical Methods for Quality Improvement”, the Associationfor overseas Techincal Scholarship (AOTS).