Willy Andrian(2023) Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Orang Dengan Gangguan Jiwa, (8) 3 , http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v8i3.10355
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 3, Maret 2023

## TANGGUNG  JAWAB  NEGARA  TERHADAP  TINDAK  PIDANA  ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
Willy Andrian, Elfrida Ratnawati Magister Ilmu Hukum Universtas Trisakti Email : andrianwilly15@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

## Abstrak
Suatu  tindak  pidana  tidak  hanya  dilakukan  oleh  pelaku  yang  sempurna  akalnya, tetapi  dapat  pula  dilakukan  oleh  orang  dengan  gangguan  jiwa  (ODGJ).  Pada praktiknya,  hakim  pada  putusannya  kerap  hanya  terbatas  kepada  menjatuhkan putusan kepada terdakwa ODGJ dengan tidak dijatuhi pidana dan lepas dari segala tuntutan  karena  tidak  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Akhirnya, ODGJ  dilepas  begitu  saja,  sedangkan  ia  membutuhkan  perawatan  mental khususnya.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  jenis  dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak asasi bagi ODGJ yang melakukan  tindak  pidana  sama  halnya  dengan  manusia  yang  akalnya  sempurna sebagai  warga  Negara.  Perlindungan  hukum  bagi  ODGJ  yang  melakukan  tindak pidana  secara  normatif  adalah  baginya  tidak  dipidana  atas  alasan  pemaaf  karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengaturan tanggung jawab negara pasca pemidanaan ODGJ tidak tercantum khususnya pada KUHP,  karena pada praktiknya putusan hakim hanya terbatas kepada amar bahwa terdakwa ODGJ tidak dijatuhi pidana karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan lepas dari segala tuntutan atas alasan pemaaf termasuk terbatas hanya kepada apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum.  Dalam pengaturannya kedepan, KUHP perlu  direformulasi  terkait  subjek  pelaku  tindak  pidana  perseorangan  yang menderita gangguan jiwa dan sanksi tindakan bagi ODGJ.
Kata Kunci  : Orang Dengan Gangguan Jiwa;  Perlindungan Hukum;  Tanggung Jawab Negara.

## Abstract
A criminal act is not only committed by a perfectly intellect offender, but can also be committed by a person with a mental disorder (ODGJ). In practice, judges in their  rulings  are often limited to  passing judgments  on ODGJ defendants by not being sentenced and free from all charges because they cannot account for their actions.  Eventually,  ODGJ  was  simply  taken  off,  whereas  he  needed  his  special mental  treatment.  This  research  is  normative  legal  research  with  the  types  and sources of legal material obtained from secondary data collected through literature studies. The results of this study show that the human rights for ODGJs who commit criminal acts are the same as human beings whose reason is perfect as citizens. The legal protection for ODGJ who commits criminal acts normatively is that for him
not  to  be  convicted  on  forgiving  grounds  for  not  being  able  to  account  for  his actions. The regulation of state responsibility after the conviction of ODGJ is not stated in particular in the Criminal Code, because in practice the judge's decision is limited to the amar that the ODGJ defendant is not sentenced because he cannot account  for  his  actions  and  escapes  all  charges  on  forgiving  grounds  including being limited only  to  what  the  Public  Prosecutor  demands.  In  its  future arrangements, the Criminal Code needs to be reformulated regarding the subject of  individual  criminal  offenders  suffering  from  mental  disorders  and  action sanctions for ODGJ.
Keywords : People With Mental Disorders; Legal Protection; State Responsibility.

## Pendahuluan
Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan kelompok yang rentan terhadap stigmatisasi  dan  diskriminasi,  terutama  dalam  konteks  sistem  hukum  dan  pidana (Lesmana,  2019).  Di  banyak  negara,  masih  ada  ketidakpastian  dan  perdebatan  tentang tanggung  jawab  negara  dalam  menangani  tindakan  pidana  yang  dilakukan  oleh  ODGJ (Ohoiwutun et al., 2019). Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan khusus untuk menangani  tindakan  pidana  ODGJ,  seperti  penggunaan  jalur  hukum  dan  penanganan kasus yang berbeda dari kasus tindakan pidana yang dilakukan oleh orang biasa (Ananda, 2021).
Namun,  ada  juga  negara  yang  masih  belum  memiliki  regulasi  yang  jelas  dan konsisten dalam menangani tindakan pidana ODGJ (Irfani & Arif, 2022). Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk ketidakadilan dan ketidakpastian bagi ODGJ dan keluarga mereka, serta potensi risiko keamanan bagi masyarakat umum (Rachman, 2022).
Suatu  tindak  pidana  secara  sosiologis  tidak  hanya  dilakukan  oleh  pelaku  yang sempurna  akalnya,  tetapi  dapat  pula  dilakukan  oleh  penderita  dengan  kelainan  jiwa (Rokhmantono, 2018). Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)  adalah  masalah  yang  kompleks  dan  memerlukan  perhatian  khusus.  Meskipun sebagian  besar  orang  dengan  gangguan  jiwa  tidak  melakukan  tindakan  kriminal,  ada beberapa kasus di mana orang dengan gangguan jiwa melakukan tindakan kriminal yang serius. Dalam kasus seperti itu, muncul pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh ODGJ (Firdaus, 2016). Apakah ODGJ harus dipertanggungjawabkan  secara  hukum  seperti  orang  biasa  atau  apakah  negara  harus mempertimbangkan keadaan khusus ODGJ dalam menangani kasus tersebut (Alfiatin & Firmansyah, 2021).
Isu  tanggung  jawab  negara  terhadap  tindak  pidana  ODGJ  merupakan  isu  global yang memengaruhi banyak negara di seluruh dunia (Buana et al., 2019). Berbagai kasus tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  ODGJ  seringkali  menimbulkan  kontroversi  dan kekhawatiran tentang apakah mereka mampu bertanggung jawab atas tindakan mereka atau apakah mereka membutuhkan perlindungan khusus dari negara (Zainal et al., 2017).
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa (selanjutnya  disebut  UU  Kesehatan  Jiwa),  penderita  kelainan  jiwa  dibagi  atas  Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang mana pengertiannya disebutkan dalam pasal 1 huruf b dan huruf c UU Kesehatan Jiwa (Esem, 2019). Pasal 1 huruf b UU Kesehatan Jiwa memberi pengertian bahwa :
“Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai  masalah fisik,  mental,  sosial,  pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa”.
Berdasarkan  pasal  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan ODMK ialah orang yang memiliki masalah baik secara fisik, mental, dan sebagainya yang menyebabkan  ia  berpotensi  untuk  memiliki  gangguan  jiwa  dikarenakan  kelainannya tersebut.
Di dalam Pasal 1 huruf c UU Kesehatan Jiwa kemudian menyatakan bahwa : “Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  yang  selanjutnya  disingkat  ODGJ  adalah  orang yang  mengalami  gangguan  dalam  pikiran,  perilaku,  dan  perasaan  yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”
Menurut  ketentuan  diatas,  maka  ODGJ,  benar-benar  tidak  dapat  lagi mengendalikan diri dan kejiwaannya.
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada ketentuan Pasal 44 KUHP,  ODGJ  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  perbuatannya  dan  dihukum  karena kurang  sempurna  akalnya  atau  karena  sakit  berubah  akal.  Artinya,  apabila  ODGJ melakukan tindak pidana, maka baginya tidak dapat dihukum sebagaimana pelaku yang sempurna akalnya. Hal demikian menurut Simons, seseorang tidak mampu bertanggung jawab adalah ketika seseorang (Maramis, 2013):
1. Tidak mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum.
2. Dengan  ketiadaan  penginsyafan  maka  seseorang  itu  tidak  dapat  menentukan kehendaknya.
Artinya, menurut Umar (2017) seseorang diangap dapat bertanggung jawab ketika ia menyadari apa yang dia lakukan dan tahu akibat dari perbuatannya serta dalam keadaan dia  memiliki  pilihan  apa  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  perbuatannya. Sedangkan bagi ODGJ adalah sebaliknya.
Oleh  karena  itu,  penelitian  tentang  tanggung  jawab  negara  terhadap  tindakan pidana ODGJ sangat penting untuk membantu mengidentifikasi masalah dan tantangan dalam  menangani  kasus-kasus  ini  (Depkes  RI,  2018).  Penelitian  juga  dapat  membantu mengidentifikasi kebijakan dan praktik terbaik dalam menangani tindakan pidana ODGJ dan memberikan rekomendasi bagi negara-negara yang masih belum memiliki regulasi yang jelas dalam hal ini (Lestari, 2022).
Pada  praktiknya,  ODGJ  setelah  menjalani  pemidanaan  hingga  berakhir  pada penjatuhan  putusan,  kerap  diperlakukan  tidak  manusiawi  khususnya  oleh  keluarganya dengan  cara  dipasung,  sedangkan  termasuk  ODGJ  seharusnya  dilindungi  hak-haknya.
Hal  ini dikarenakan hakim  pada putusannya kerap hanya terbatas kepada  menjatuhkan putusan  berdasarkan  dakwaan  dan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  menyatakan terdakwa ODGJ tidak dijatuhi pidana dan lepas dari segala tuntutan karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akhirnya, ODGJ dilepas begitu saja, terlebih apabila  terdakwa  tidak  diketahui  keberadaan  keluarganya,  sedangkan  ia  membutuhkan perawatan mental khususnya.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  :  (1)  Bagaimana  hak  asasi  dan perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana? (2)  Bagaimana  pengaturan  tanggung  jawab  negara  pasca  pemidanaan  orang  dengan gangguan jiwa ?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan  pendekatan peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Jenis  dan  sumber  bahan  hukum diperoleh  dari  data  sekunder,  yang  dianalisis  secara  kualitatif,  dengan  teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan.

## Hasil dan Pembahasan
Seorang ODGJ para praktikya dalam beberapa kasus  umum kerap dipasung baik oleh  keluarga  bahkan  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  dimana  keberadaan  kerabata ODGJ, sedangkan yang demikian selain dipahami sebagai bentuk untuk mengamankan ODGJ dari perilaku yang tidak bias diprediksi yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, tetapi hal ini tentu juga bertentangan dengan hak asasi manusia bagi ODGJ untuk diperlakukan layaknya seorang manusia yang bermartabat. Dalam tataran hukum, seorang  ODGJ    tidak  dapat  dipidana  atas  alasan  pemaaf  karena  tidak  dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya. Pada praktiknya  ODGJ  dalam  pemeriksaan perkara di pengadilan dilepas dari segala tuntutan atas alasan pemaaf, tetapi yang perlu diperhatikan  adalah  pasca  diadili,  ODGJ  membutuhkan  tindakan  perawatan  pasca pemidanaan oleh negara agar tidak kembali menimbulkan ketidaktentraman dan tindak pidana lainnya di tengah-tengah masyarakat.

## Hak  Asasi  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  yang Melakukan Tindak Pidana
Pada umumnya ODGJ baik tidak melakukan tindak pidana atau pasca bebas dari pemidanaan  kerap  oleh  keluarganya  dikurung  atau  dipasung.  Mengenai  perlakuan terhadap  ODGJ  ini  dapat  dianggap  sebagai  perbuatan  penyiksaan  yang  melanggar  hak asasi  manusia,  karena  bertentangan  dengan  hak  setiap  manusia  sebagaimana  yang termaktub dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain :
1.      Pasal  28G  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  1945 (UUD  1945),  yang menyatakan :
“Setiap  orang  berhak  untuk bebas  dari  penyiksaan atau  perlakuan  yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”
2.     Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi  di  hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi dalam keadaan apa pun.”
3.      Pasal  9 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan :
“ (1)   Setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan meningkatkan taraf kehidupannya.
(2)   Setiap  orang  berhak  hidup  tenteram,  aman,  damai,  bahagia,  sejahtera lahir dan batin.
(3)   Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”
Dari bunyi pasal-pasal di atas jelas kiranya diketahui bahwa hak untuk hidup bebas merupakan hak asasi manusia. Selain itu, bagi penderita cacat mental, diatur hak-haknya dalam Pasal 42 UU HAM yang berbunyi:
“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh  perawatan,  pendidikan,  pelatihan,  dan  bantuan  khusus  atas  biaya negara,  untuk  menjamin kehidupan  yang  layak  sesuai  dengan  martabat kemanusiaannya, meningkatkan  rasa  percaya  diri,  dan  kemampuan  berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
ODGJ dapat dikatakan cacat mental. Hal ini dikarenakan berdasarkan Kamus Besar Bahasa  Indonesia,  cacat  berarti  kekurangan  yang  menyebabkan  nilai  atau  mutunya kurang  baik  atau  kurang  sempurna  (yang  terdapat  pada  badan,  benda,  batin,  atau akhlak)(Wicaksono  &  SUSILOWATI,  2019).  Sedangkan  mental  adalah  bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga (Rubini, 2019). Kemudian jika kita melihat arti dari “gila”, yaitu sakit ingatan (kurang beres ingatannya); sakit  jiwa  (sarafnya  terganggu  atau  pikirannya  tidak  normal).  Ini  berarti  “gila”  dapat berarti  cacat  mental  karena  adanya  kekurangan  pada  batin  atau  jiwanya  (yang berhubungan dengan pikiran).
Dari  ketentuan-ketentuan  diatas  dapat  kita  ketahui  bahwa  ODGJ  pun  dilindungi oleh undang-undang untuk memperoleh perawatan dan kehidupan layak sesuai dengan martabat  kemanusiaannya.  Tidak  sepantasnya  keluarganya  memperlakukan  ODGJ tersebut dengan cara mengurung atau memasungnya.
Mengenai hak-hak penderita gangguan jiwa juga dirumuskan dalam Pasal 148 ayat (1) dan Pasal  149 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan (UU Kesehatan) yang masing-masing berbunyi:
“Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.” “Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya  dan/atau  orang  lain, dan/atau  mengganggu  ketertiban  dan/atau  keamanan umum  wajib  mendapatkan  pengobatan  dan  perawatan  di  fasilitas  pelayanan kesehatan.”
Pengurungan  atau  pemasungan  ODGJ,  sekalipun  dilakukan  oleh  keluarganya dengan tujuan keamanan untuk dirinya sendiri dan orang-orang sekitar, menurut hemat peneliti merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perampasan hak untuk hidup secara layak, yang berarti  melanggar hak asasi manusia. Disamping itu, mengacu pada pasal  diatas,  hal  yang  dapat  dilakukan  oleh  keluarganya  demi  tercapainya  kehidupan layak  bagi  orang  gila  tersebut  adalah  dengan  melakukan  upaya  kesehatan  jiwa,  yakni mengupayakan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Selain melanggar hak asasi manusia, keluarga yang melakukan pengurungan atau pemasungan terhadap ODGJ dapat terjerat Pasal 333 KUHP dan Pasal 304 KUHP karena menelantarkan  atau  menimbulkan  kesengsaraan  bagi  ODGJ,  sebagaimana  kedua ketentuan tersebut masing-masing menyatakan :
“(1)   Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang,  atau  meneruskan  perampasan  kemerdekaan  yang  demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
(2)   Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  luka-luka  berat,  maka  yang  bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
(3)   Jika  mengakibatkan  mati,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua belas tahun.
(4)   Pidana  yang  ditentukan  dalam  pasal  ini  diterapkan  juga  bagi  orang  yang dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  memberi  tempat  untuk  perampasan kemerdekaan.”
“Barangsiapa  dengan  sengaja  menyebabkan  atau  membiarkan  seserang  dalam keadaan  sengsara,  sedangkan  menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau  karena persetujuan  dia  wajib  memberi  kehidupan,  perawatan  atau  pemeliharaan  kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
Mengenai  Pasal  333 KUHP,  menurut S.R.  Sianturi,  yang  dimaksud  dengan merampas  kemerdekaan  adalah  meniadakan  atau  membatasi  kebebasan  seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke  tempat lainnya yang dia inginkan. Perampasan kemerdekaan itu dapat terjadi dengan mengurung seseorang di suatu ruangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang sehingga tidak dapat  memindahkan  diri,  menempatkan  seseorang  di  suatu  tempat  di  mana  ia  tidak mungkin pergi dari tempat itu, dan mungkin juga dengan cara psychis (hipotis) sehingga ia kehilangan kemampuan untuk pergi dari suatu tempat dan lain-lain (Khadafi, 2017).
Walaupun tidak boleh dikurung atau dipasung, akan tetapi bukan berarti keluarga dapat  membiarkan  orang  gila  tersebut  berkeliaran  secara  bebas.  Karena  jika  keluarga membiarkan  orang  gila  tersebut  berkeliaran  secara  bebas,  keluarga  dapat  juga  dijerat dengan Pasal 491 butir 1 KUHP:
“Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga.”
Dalam  ilmu  hukum  pidana  yaitu  dalam  KUHP  dikenal  alasan  penghapus  pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf, sebagaimana diuraikan yaitu :
1. Alasan  pembenar,  berarti alasan  yang  menghapus  sifat  melawan  hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP).
2. Alasan  pemaaf,  adalah alasan  yang  menghapus  kesalahan dari  si  pelaku  suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP).
Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP: “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan  kepadanya,  sebab  kurang  sempurna  akalnya  atau  sakit berubah akal.”
Kemudian, Pasal 44 ayat (2) KUHP berbunyi :
“Jika  nyata  perbuatan  itu  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepadanya  sebab kurang  sempurna  akalnya  atau  sakit  berubah  akal,  maka  dapatlah  hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.”
Menurut R.  Soesilo   sebab  tidak  dapat  dihukumnya  terdakwa  berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya adalah karena (Ramadhan, 2020):
1. Kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan perkataan “akal” disini  ialah kekuatan  pikiran,  daya  pikiran,  dan  kecerdasan  pikiran.  Orang  dapat  dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya : idiot, imbicil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir. Tetapi  orang-orang  semacam  ini  sebenarnya  tidak  sakit,  tetapi  karena  cacat- cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
2. Sakit  berubah  akalnya.  Yang  dapat  dimasukkan  dalam  pengertian  ini  misalnya  : sakit  gila,  histeri  (sejenis  penyakit  saraf  terutama  pada  wanita),  epilepsi,  dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.
Dalam contoh kasus konkrit, seorang ODGJ atas nama Imam Safi’I bin Lukaswari dihentikan penyidikannya atas dugaan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam  yang  mengakibatkan  korban  mengalami  luka-luka  (Pasal  351  ayat  (2)  KUHP)) akibat mengalami gangguan jiwa berupa Skizofrenia Paranoid . Berdasarkan kesimpulan hasil Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : 441.3/08475/RS.ERBA.06/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar Paalembang tertanggal 3 Mei 2021 dengan tim  pemeriksa yaitu dr. Abdullah Sahab, S.p. KJ MARS. (dokter spesialis kedo  kteran jiwa), Juniar Diwi Astuti, M.Psi. (Psikolog RS Ernaldi Bahar), dan Ns. Sri Sundari, S. Kep. (Perawat RS Ernaldi Bahar), terperiksa (tersangka) mengalami gangguan jiwa berat berupa Skizofrenia Paranoid yaitu tidak mampu memaksudkan tujuan tindakannya secara
sadar  dan  terperiksa  tidak  mampu  mengarahkan  kemampuan  dan  perbuatannya  saat melakukan peristiwa dugaan tindak pidana tersebut.
Atas  dasar  kesimpulan  hasil  visum  diatas  serta  ketentuan  Pasal  109  ayat  (2) KUHAP,  Kepala  Polsek  Mesuji  Makmur  menerbitkan  Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/01/IV/2021/Sumsel/Re Oki/Sek. Mesuji Makmur tertanggal 7 Mei  2021  dan Surat  Ketetapan Nomor :  SK/01/IV/2021/Res Oki/Sek. Mesuji Makmur tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 7 Mei 2021, terhadap Laporan Polisi Nomor Polisi : LP/B-05/III/2021/Sumsel/Res Oki/sek. Mesuji Makmur tertanggal 18 Maret 2021 tentang Tindak Pidana Penganiayaan.
Pada  tanggal  10  Mei  2021,  Kepala  Polsek  Mesuji  Makmur  menerbitkan  Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan Nomor : SP3/01/IV/2021/Reskrim tertanggal 19 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, yang kemudian  ditindaklanjuti  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  melalui  Nota  Pendapat  Nomor  : ND-01/I.6.12/Eoh.1/4/2021  yang  ditujukan  kepada  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Ogan Komering  Ilir  yang  pada  pokoknya  akan  mengembalikan  Surat  Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/03/IV/2021/Reskrim tertanggal 7 April 2021 atas nama tersangka  Imam Safi’I bin  Lukaswari kepada Penyidik Polsek Mesuji Makmur.
Dalam contoh kasus konkrit berikutnya, seorang ODGJ atas nama Iwan bin Sioni dihentikan penyidikannya atas dugaan tindak pidana  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal  44  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga))  terhadap  anak  kandungnya  akibat  mengalami gangguan jiwa berupa Skizofrenia Paranoid melalui P17 dalam hal ini didasarkan pada surat  dari  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Selatan  Nomor  :  B-759/L.6.12/Eku.1/7/2021 perihal Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan terhadap tersangka tertanggal 5 Juli 2021.
Berdasarkan  kesimpulan  hasil Visum  Et  Repertum  Psychiatricum Nomor  : 441.3/11336/RS.ERBA.06/2021  yang  dikeluarkan  oleh  Rumah  Sakit  Ernaldi  Bahar Palembang  tertanggal 17  Juni  2021 dengan  tim  pemeriksa  diantaranya  adalah  dr.  RA Mulya Liansari, S.p. KJ. (psikiater) dan Ilwan Mulyawan, M.Psi. (Psikolog), terperiksa (tersangka)  mengalami  gangguan  jiwa  berat  berupa Skizofrenia  Paranoid dengan diagnosis  lain  berupa  gangguan  mental  organic  karena  trauma  kepala.  Terdapat  gejala berupa  gangguan  pengendalian  emosi  dan  gangguan  persepsi  yang  mempengarushi terperiksa dalam berhubungan dengan lingkungannya di dunia nyata.

## Pengaturan Tanggung Jawab Negara Pasca Pemidanaan Orang Dengan Gangguan Jiwa
Berdasarkan ketentuan 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, menunjukkan bahwa apakah perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelakunya mengalami gangguan jiwa merupakan wewenang hakim saat memeriksa dan memutus perkaranya. Akan tetapi, tentu  hakim  menentukannya  dengan  berdasar  pada  bukti-bukti  yang  ada  yang menerangkan  pelaku  memang  benar  memiliki  gangguan  jiwa  sehingga  perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Hal  serupa  juga  dijelaskan  oleh R.  Soesilo,  bahwa  dalam  praktiknya  jika  polisi menjumpai  peristiwa  semacam  ini,  ia  tetap  diwajibkan  memeriksa  perkaranya  dan membuat  proses  verbal.  Hakimlah  yang  berkuasa  memutuskan  tentang  dapat  tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula meminta nasihat  dari  dokter  penyakit  jiwa  (Puspitasari,  2016).  Pada  praktiknya  di  persidangan, untuk  membuktikan  seseorang  mengalami  gangguan  kejiwaan,  dihadirkan  saksi  ahli terkait  masalah  tersebut,  sebagaimana  ketentuan  Pasal  120  ayat  (1)  KUHAP  yang menyatakan : "Dalam hal penyidik menganggap perlu, is dapat meminta pendapat orang ahli yang memiliki keahlian khusus".
Pembuktian juga tidak berasal dari ahli yang dihadirkan di persidangan, akan tetapi melalui  keterangan  dari  rumah  sakit  (Trisnadi,  2013). Hal  ini  dapat  ditemukan  dalam kasus seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap hewan sapi di  Makassar,  sebagaimana  diputus  berdasarkan Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  No.  215  K/Pid/2005.  Di  dalam  perkara  ini,  Hakim  Mahkamah  Agung mendapatkan  informasi  mengenai  status  kejiwaan  terdakwa berdasarkan  Surat  dari Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar yang menyatakan bahwa terdakwa adalah orang kurang waras (kurang mampu berpikir secara baik), bukan berasal dari keterangan ahli kejiwaan di  persidangan.  Berdasarkan  pertimbangan  itu,  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tetapi oleh karena terdakwa adalah orang kurang waras berdasarkan Surat dari Rumah Sakit tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 44 KUHP, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepas dari tuntutan hukum. Selain itu, majelis hakim dapat juga memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menghadirkan ahli psikologi forensik untuk didengar keterangannya mengenai status kejiwaan terdakwa (Siregar, 2017).
Ketidakwenangan  penyidik  kepolisian  untuk  melepaskan  pelaku  yang  diduga mengalami  gangguan  kejiwaan  juga  dapat  dilihat  dari  kewenangan  yang  dimiliki  oleh penyidik  dalam  menghentikan  penyidikan.  Mengenai  penyidik  salah  satunya  adalah polisi,  dapat  dilihat  dalam Pasal  1  angka  1 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP) berbunyi:
“Penyidik adalah pejabat polisi  negara Republik  Indonesia atau pejabat  pegawai negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk melakukan penyidikan.”
Penyidik dalam hal ini adalah kepolisian tidaklah berwenang menentukan kejiwaan seorang  pelaku  tindak  pidana  kemudian  melepaskannya  begitu  saja.  Hal  ini  berkaitan dengan tugas tugas penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:
1.     menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2.     melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3.    menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4.     melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5.     melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6.     mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7.     memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8.     mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara;
9.     mengadakan penghentian penyidikan;
10.  mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Terkait tugas penyidik mengadakan penghentian penyidikan, harus dilihat kembali apa  saja  syarat  untuk  dilakukannya  penghentian  penyidikan  sebagaimana  terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP:
a.      tidak  terdapat  cukup  bukti  atau  peristiwa  tersebut,  yaitu  apabila  penyidik tidak  memperoleh  cukup  bukti  untuk  menuntut  tersangka  atau  bukti  yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka;
b.      peristiwa  yang  disidik  oleh  penyidik  ternyata  bukan  merupakan  tindak pidana; atau
c.      penyidikan dihentikan demi hukum.
Ketiga  alasan  diatas  dapat  dipakai  apabila  ada  alasan-alasan  hapusnya  hak menuntut  dan  hilangnya  hak  menjalankan  pidana,  yaitu  antara  lain  karena ne  bis  in idem , tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.
Dari beberapa hal  di  atas  soal  penghentian penyidikan dapat  kita ketahui  bahwa penghentian  penyidikan  tidak  dilakukan  dalam  hal  pelaku  tindak  pidana  ternyata mengalami  gangguan  kejiwaan.  Dengan  demikian,  hal  tersebut  semakin  menegaskan bahwa  penyidik  kepolisian  tidak  berwenang  melepaskan  pelaku  tindak  pidana  yang diduga  mengalami  gangguan  kejiwaan,  hakimlah  yang  berwenang  untuk  menentukan apakah  pelaku  mengalami  gangguan  kejiwaan  berdasarkan  bukti  yang  ada  melalui pemeriksaan di pengadilan.
Menurut ketentuan  Pasal  44 ayat  (2) KUHP, jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan  kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau  sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan terdakwa ke rumah sakit jiwa selama-lamanya  satu  tahun  untuk  diperiksa.  Namun  pada  praktiknya,  pada  umumnya hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan  yang  melekat  didalamnya.  Bagi  ODGJ,  maka  kembali  pada  umumnya  hakim akan  memutus  terdakwa  tidak  dapat  dijatuhi  pidana  dan  dilepas  dari  tuntutan  hukum didasarkan pada fakta bahwa pelaku menderita gangguan jiwa. Permasalahannya adalah, bagi  terdakwa  ODGJ  kemudian  dilepas  dan  dikembalikan  kepada  keluarganya,  tetapi tidak semua ODGJ memiliki keluarga baik  karena ODGJ selama ini memang terlantar sendirian, ketiadaan informasi dimana keluarga ODGJ tersebut, dan keluarga sendiri tidak mengetahui  dimana  keberadaan  anggota  keluarganya  tersebut.  Akhirnya,  baik  dengan atau  tanpa  keluarganya,  ODGJ  dilepas  tetap  dengan  potensi  menimbulkan ketidaktentraman  dan  tindk  pidana  serupa  atau  lainnya  di  tengah-tengah  masyarakat, termasuk potensi dipasungnya ODGJ oleh keluarganya atau masyarakat pasca peradilan.
Atas hak asasi dan perlindungan hukum yang sama dan setara dengan orang dengan akal  sempurna,  harapannya  adalah  ODGJ  pasca  peradilan  memperoleh  hak-hak  asasi khususnya  perawatan  dan  perlindungan  dari  negara  di  rumah  sakit  jiwa.  Tetapi  tidak demikian, karena negara sendiri tidak dapat bertindak karena ketiadaan pengaturan. Hal
demikian, bahwa hakim akan memutus hanya sebatas terdakwa ODGJ tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepas dari tuntutan hukum. Artinya, tidak terdapat putusan perihal tindakan bagi ODGJ tersebut agar dapat dilindungi dan dirawat. Sejalan dengan itu pula, dalam KUHP mengatur bahwa pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 10 KUHP yang menyatakan bawah pidana terdiri atas :
1. pidana pokok yaitu:
a. pidana mati,
b. pidana penjara,
c. pidana kurungan,
d. pidana denda,
e. pidana tutupan.
2. pidana tambahan yaitu:
a. pencabutan beberapa hak tertentu,
b. perampasan barang yang tertentu,
c. pengumuman putusan hakim.
Berdasarkan  ketentuan  diatas  maka  jelas  negara  secara  normatif  tidak mengakomodasi  pidana  tindakan  bagi  ODGJ  demi  perlindungan  dan  perawatannya  di rumah sakit jiwa.
Sejalan  dengan  kondisi  diatas,  menurut  S.R.  Sianturi,  walaupun  pada  Pasal  10 Reglemen  tentang  orang  gila  Stb  97/54,  4  Februari  1897  di  Indonesia  diatur  ada kewenangan keluarga dekat dari seorang gila untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar orang gila itu dirawat di lembaga perawatan orang gila demi ketentraman dan ketertiban umum atau demi penyembuhan orang gila itu sendiri, namun dalam praktiknya sulit  dapat  diharapkan  kemampuan  pemerintah  untuk  merawat  semua  orang  gila (Khadafi, 2017).
Dimasa  mendatang,  negara  perlu  bertanggung  jawab  seutuhnya  terhadap  ODGJ pasca  pemidanaan,  melalui  pengaturan  pidana  tindakan  bagi  ODGJ.  Sanksi  tindakan selama  ini  hanya  berlaku  bagi  Anak  Yang  Menjadi  pelaku  Tindak  Pidana  (Anak) sebagaimana  diatur  dalam   Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana Anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan dan Pidana. Sanksi tindakan diatur dalam ketentuan Pasal 69 juncto Pasal 82 UU SPPA yang masing-masing menyatakan :
Pasal 69 UU SPPA :
“ (1)   Anak  hanya  dapat  dijatuhi  pidana  atau  dikenai  tindakan  berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang ini.
(2)   Anak  yang  belum  berusia  14  (empat  belas)  tahun  hanya  dapat  dikenai tindakan.”
Pasal 82 UU SPPA :
“ (1)   Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
b. penyerahan kepada seseorang;
c. perawatan di rumah sakit jiwa;
d. perawatan di LPKS;
e. kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. perbaikan akibat tindak pidana.
(2)   Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
(3)   Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum  dalam  tuntutannya,  kecuali  tindak  pidana  diancam  dengan  pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
Pengaturan penjatuhan pidana tindakan bagi Anak sebagaimana ketentuan Pasal 69 juncto Pasal 82 UU SPPA diatas apabila dianalogikan dapat diterapkan pada pengaturan pengaturan pidana tindakan bagi ODGJ. Secara konsep dapat diatur bahwa setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita ganguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, tidak dipidana, tetapi dapat diberikan  tindakan.  Tindakan  tersebut  dapat  berupa  perawatan  di  lembaga  rehabilitasi medis, atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta, yang mana pula harus melalui putusan hakim. Oleh karena itu, demi hak-hak asasi ODGJ untuk dilidungi perkembangan fisik  dan mentalnya, serta agar ia kembali  diterima di  tengah-tengah masyarakat  pasca pemidanaan,  maka  negara  perlu  bertanggung  jawab  dengan  terlebih  dahulu mengakomodasi  sanksi  tindakan  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang  terbukti  merupakan ODGJ oleh saksi ahli atau surat keterangan dari rumah sakit, melalui pengaturan dalam bentuk norma atau peraturan perundang-undangan. Norma yang dimaksud dapat berupa judicial review KUHP terkait subjek tindak pidana perseorangan yang merupakan ODGJ dan sanksi pidana tindakan bagi ODGJ.

## Kesimpulan
Hak  asasi  bagi  orang  dengan  gangguan  jiwa  (ODGJ)  yang  melakukan  tindak pidana  sama  halnya  dengan  manusia  yang  akalnya  sempurna  sebagai  warga  negara, sedangkan  secara  sosiologis  apabila  melakukan  atau  tidak  melakukan  tindak  pidana, ODGJ  kerap  mengalami  pengurungan  atau  pemasungan  oleh  keluarganya.  Perbuaan tersebut bertentangan dengan hak asasi ODGJ yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya, hak diakui pribadi dihadapan hukum, hak atas hidup sejahtera lahir batin, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak memperoleh perawatan, hak atas bantuan khusus atas biaya negara. Perlindungan hukum bagi ODGJ yang melakukan tindak pidana secara normatif adalah baginya tidak dipidana atas alasan pemaaf karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pengaturan  tanggung  jawab  negara  pasca  pemidanaan  ODGJ  tidak  tercantum khususnya  pada  KUHP,  karena  pada  praktiknya  putusan  hakim  hanya  terbatas  kepada amar  bahwa  terdakwa  ODGJ  tidak  dijatuhi  pidana  karena  tidak  dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dan  lepas  dari  segala  tuntutan  atas  alasan pemaaf termasuk terbatas hanya kepada apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum. Disisi lain ODGJ membutuhkan tindakan perawatan pasca pemidanaan yang diakomodir oleh negara  melalui  norma  agar  tidak  kembali  menimbulkan  ketidaktentraman  dan  tindak pidana lainnya di tengah-tengah masyarakat, tetapi norma hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan bagi pelaku dewasa dengan akal sempurna dan pidana tindakan bagi pelaku Anak. Oleh karena itu, dalam pengaturannya kedepan, KUHP perlu direformulasi terkait  subjek  pelaku  tindak  pidana  perseorangan  yang  menderita  gangguan  jiwa  dan sanksi tindakan bagi ODGJ, karena melalui sanksi tindakan hakim dapat memutus pula terdakwa  ODGJ  untuk  dirawat  di  lembaga  rehabilitasi  medis,  atau  sosial,  baik  milik pemerintah maupun swasta dalam jangka waktu tertentu atau selama-lamanya.

## BIBLIOGRAFI
Alfiatin, S., & Firmansyah, H. (2021). Keadilan Hukum Dalam Mempertimbangkan Post Traumatic  Syndrome  Disorder  Pada  Penjatuhan  Pidana  Dalam  Pengadilan  Tinggi Nomor 9/Pid. SusAnak//2020/PT DKI. Jurnal Hukum Adigama , 4 (2), 336–357.
Ananda,  K.  R.  (2021). Peran  Dinas  Sosial  Kota  Bima  Dalam  Penanganan  Masalah Pemasungan Terhadap Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) . Universitas_Muhammadiyah_Mataram.
Buana, M. S., Hadin, A. F., & Firdaus, A. (2019). Analisis dan Evaluasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa bedasarkan nilai-nilai pancasila .
Depkes RI. (2018). InfoDatin Tuberculosis 2018. Kementerian Kesehatan RI .
Esem,  O.  (2019).  Perlindungan  Hak  Atas  Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Orang  dengan Gangguan Jiwa di Daerah Istimewa YOGYAKARTA Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. CHMK Health Journal , 3 (2), 40–
50.
Firdaus,  F.  (2016).  Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan  Bagi  Penyandang  Skizofrenia  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (rights  fulfillment  on  health  of  people  with Schizophrenia in  special region  of Yogyakarta). Jurnal Ilmiah  Kebijakan Hukum , 10 (1), 87–103.
Irfani,  K.,  &  Arif,  L.  (2022).  Strategi  Membangun  Kepercayaan  Publik  Dalam Penanganan  Covid-19  di  Kota  Surabaya. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Publik  Dan Kebijakan Sosial , 6 (1), 69–86.
Khadafi,  A.  (2017).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pemasungan  Orang  Yang Menderita Skizofrenia di Indonesia. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 12 (1), 44– 61.
Lesmana, B. (2019). Penerapan Aspek Rasionalitas Dalam Pemilu 2019 (Studi Terhadap Tingkat Partisipasi Politik ODGJ di Kabupaten Hulu Sungai Utara). Al’iidara Balad , 1 (1), 1–43.
Lestari, N. R. (2022). Gambaran Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Kesehatan Mental di Indonesia. Bahaya Dan Paradigma Tindakan Pasung , 37.
Maramis, F. (2013). Hukum pidana: umum dan tertulis di Indonesia .
Ohoiwutun,  Y.  A.  T.,  Nugroho,  F.  M.,  Samosir,  S.  S.  M.,  &  Setiyoargo,  A.  (2019). Fungsionalisasi  Pasal  44  Kuhp  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Pembunuhan (Suatu Re-Orientasi & Re-Evaluasi Menuju Reformulasi). Veritas et Justitia , 5 (2),
352–373.
Puspitasari,  I.  A.  I.  (2016).  Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan
Dengan  Mutilasi  Yang  Mengidap  Gangguan  Jiwa  Skizofrenia  (Studi  Putusan  No 144/PID. B/2014/PN. CJ). Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan , 5 (3), 369–387.
Rachman, P. A. (2022). Mental Baik Saat Pandemi. Jejak Pemikiran Pemuda Indonesia Tentang Kesehatan Mental Dan Covid-19 , 54 .
Ramadhan, G. (2020). Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana .
Rokhmantono, R. (2018). Kondisi Kejiwaan Sakit Berubah Akal Pelaku Tindak Pidana Sebagai Alasan Penghentian Penyidikan (Studi Kasus di Polres Brebes). Jurnal Idea Hukum , 4 (1).
Rubini, R. (2019). Internalisasi Revolusi Mental Dalam Pendidikan Islam. AL-MANAR: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam , 8 (2), 210–229.
Siregar,  Y.  M.  (2017). Analisis  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Daerah  Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang Sidempuan .
Trisnadi,  S.  (2013).  Scope  of  Visum  Et  Repertum  as  a  Legal  Mean  of  Proof  in  Crime Related  to  Human  Body  in  Rumah  Sakit  Bhayangkara  Semarang. Sains  Medika: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan , 5 (2), 121–127.
Umar, M. N., & Zias, Z. (2017). Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang  Sanksi  Pidana  bagi  Pelaku  Pembantu  Tindak  Pidana  Pembunuhan. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum , 6 (1), 128–155.
Wicaksono,  M.  A.  S.,  &  SUSILOWATI,  I.  F.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Hak Penyandang  Gangguan  Jiwa  yang  Menggelandang  di  Kabupaten  Jombang. NOVUM: Jurnal Hukum , 6 (1).
Zainal,  A.  Z.,  Ikhsan,  M.,  &  Danial,  D.  (2017). Stigma  terhadap  Perempuan  Sebab Sepotong Kain: Studi Kasus Mahasiswi Bercadar di IAIN Kendari .

## Copyright holder:
Willy Andrian, Elfrida Ratnawati (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: