Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 11, No. 1, January-June 2022 DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.13450
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
Bahasa Hukum Qanun Jinayat Aceh: Teks Lama untuk Konteks Baru
Ali Abubakar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Mohd. Din Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh ali.abubakar@ar-raniry.ac.id
Abstract: This paper begins with the problem of differences in public perception and law enforcement in enforcing the Qanun Jinayat. The main question to be answered is how to understand the legal language of the Qanun in the concept of the relationship between the text and the legal context? Several legal terms and concepts in the Qanun were selected for analysis. The results of the study indicate that the terms and concepts in the Qanun which are different from the language of the law in Indonesia show the characteristics of the law itself. The choice of the legal language of the Qanun reinforces that the law must change according to changing contexts; namely modern Acehnese society. However, the text of the Qanun itself, due to changes in context, cannot be separated from the possibility of changes/adjustments.
Keywords: Qanun Jinayat, Text, Context, Legal Language
Abstrak: Tulisan ini  berawal  dari  permasalahan  perbedaan  persepsi  masyarakat  dan aparatur  penegakan  hukum  dalam  penegakan  Qanun  Jinayat.  Pertanyaan  utama  yang ingin  dijawab  adalah  bagaimana  memahami  bahasa  hukum  Qanun  dalam  konsep hubungan  antara  teks  dan  konteks  hukum?  Beberapa  istilah  hukum  dan  konsep  dalam Qanun dipilih sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah-istilah dan  konsep-konsep  dalam  Qanun  yang  berbeda  dengan  bahasa  perundang-undangan  di Indonesia  menunjukkan  ciri  dari  hukum  itu  sendiri.  Pilihan  bahasa  hukum  Qanun menguatkan  bahwa  hukum  harus  berubah  sesuai  dengan  perubahan  konteks;  yaitu masyarakat  Aceh  modern.  Namun  demikian,  teks  Qanun  itu  sendiri,  karena  perubahan konteks tidak terlepas dari kemungkinan perubahan/penyesuaian.
Kata Kunci: Qanun Jinayat, Teks,  Konteks, Bahasa Hukum

## A. Pendahuluan
Di  antara  problematika  penegakan  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Qanun Jinayat (QJ) dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (HAJ)  adalah  adanya  penggunaan  istilah  dan  konsep  baru  yang  belum  dikenal  dalam perundang-undangan  di  Indonesia.  Akibatnya,  aparatur  penegakan  hukum,  terutama penyidik polisi dan jaksa, yang sebagian besar berasal dari lulusan non Fakultas Syariah mengalami kendala dalam penegakan Qanun Jinayat. Hakim Mahkamah Syar`iyah yang berwenang  menangani  perkara  Jinayat,  walaupun  sebagiannya  berasal  dari  lulusan Fakultas Syariah, juga mengalami kendala pada penerapan konsep-konsep yang berasal dari fikih jinayat pada penanganan perkara. Lebih dari itu, masyarakat Aceh yang menjadi objek pemberlakuan Qanun memiliki persepsi yang beragam terhadap penegakan Qanun ini,  misalnya  pada  kasus  yang  terjadi  pada  tanggal  13  Januari  2022.  Seorang  wanita pelanggar Qanun dicambuk 100 kali karena mengaku berzina, sementara  pasangannya seorang laki-laki dihukum cambuk 15 kali karena tidak mengaku (dituntut dengan delik ikhtilath atau khalwat). 1
Sejauh  ini,  studi  terbaru  tentang  Qanun  Jinayat  Aceh  cenderung  kepada  (1) hubungannya dengan sistem hukum Indonesia 2 yang secara umum menyatakan bahwa Qanun merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia; (2) seputar hukuman cambuk yang menjadi pembeda antara Qanun dengan sistem hukum pidana  lain; 3 (3) seputar materi yang diatur Qanun dan pelaksanaannya. 4 Kajian yang mengarah pada terminologi dan  konsep  terhitung  masih  sedikit,  misalnya  asas  personalitas  keislaman  Qanun 5
1 Dewi Agustina, “RJ Dicambuk 100 Kali Tapi Mantan Pejabat di Aceh Timur Hanya Dicambuk 15 Kali, Ini Kisah Di Baliknya,” Tribunnews.Com , 2022. 2 Ahyar Ahyar, “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh,” Jurnal Penelitian Hukum De  Jure 17,  no.  2  (2017):  131,  https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.131-154;  Mohd  Din  and  Al  Yasa Abubakar,  “The  Position  of  the  Qanun  Jinayat  as  a  Forum  for  the  Implementation  of  Sharia  in  Aceh  in  the Indonesian Constitution,” Samarah 5, no. 2 (2021): 689–708, https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10881.
3 Dian Agung Wicaksono and Ola Anisa Ayutama, “Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana Dalam Qanun Jinayat,” Majalah Hukum Nasional 48, no. 1 (2018): 23–43, https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.111;  Ahmad  Nurozi  and  Dadan  Muttaqien,  “The  Effectiveness  of  Crime Prevention  with  Corporal  Punishment  in  Nanggroe  Aceh  Darussalam,” Millah:  Jurnal  Studi  Agama 20,  no.  2 (2021): 223–44, https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art2.
4 Muhammad Natsir, Cakra Arbas, and Meta Suriyani, “Law on Khamr Under Qanun Jinayat in Aceh and Brunei  Darussalam:  A  Comparative  Study,” Jurnal  Media  Hukum 26,  no.  1  (2019):  71–82, https://doi.org/10.18196/jmh.20190124;  Ridha  Hidayatulah,  A  Hamid  Sarong,  and  Dahlan  Ali,  “Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014,” Syiah 1, no. 3 (2017);  Faradilla Fadlia and Ismar Ramadani, “The Qanun Jinayat  Discriminates Against  Women (Victims of Rape)  in  Aceh,  Indonesia,” Journal  of  Southeast  Asian  Human  Rights 2,  no.  2  (2018):  448, https://doi.org/10.19184/jseahr.v2i2.8358.
5 Sudirman  Suparmin,  “Hukuman  Cambuk  Terhadap  Non  Muslim  Pelaku  Jarimah  di  Nanggroe  Aceh Darussalam  (Studi  Putusan  No.01/JN/2016/MS.TKN),” Analytical  Islamica 6,  no.  2  (2017):  146–55;  Syamsul Bahri, “Inkonsistensi Hukum Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Non-Muslim Di Aceh,” no. April (2018): 866–78.
termasuk subjek hukum non-Muslim, 6 metode perumusan delik zina, 7 pemerkosaan, 8 dan kajian dari sudut pandang teori pembuatan hukum. 9 Karena itu, kajian ini dimaksudkan untuk  mengisi  ruang  kosong  tersebut.  Untuk  itu  diajukan  pertanyaan,  bagaimana memahami  bahasa  hukum  Qanun  dalam  konsep  hubungan  antara  teks  dan  konteks hukum?  Untuk  menjawab  pertanyaan  ini,  beberapa  istilah  hukum  dan  konsep  dalam Qanun dipilih sebagai bahan analisis.

## B. Teks, Konteks, dan Terminologi Hukum
Teks dan konteks merupakan dua unsur wacana yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. Keduanya merupakan elemen penting dalam komunikasi manusia. Teks dan konteks dikonstruksi bersama berulang-ulang sebagai bagian dari interaksi. 10
Teks  tidak  bisa  ada  dalam  ruang  hampa  dan  produksi  serta  pemahaman  atasnya dipengaruhi  dan  dibatasi  oleh  konteks.  Makna  kontekstual  dari  sebuah  teks  bersifat holistik — memperhitungkan keseluruhan konteks teks — dan dinamis, karena tidak tetap, tetapi  berubah  secara  bertahap  dari  waktu  ke  waktu. 11 Namun  menekankan  bahwa makna  kontekstual  dari  sebuah  teks  muncul  dalam  cakrawala  interpretatif  penafsir, bukan  penulisnya.  Dengan  demikian,  interpretasi  kontekstual  mencerminkan  upaya penafsir  untuk  merekonstruksi  perspektif  penulis  dari  dalam  konteks  penafsirannya sendiri. 12 Hal ini memungkinkan konteks sebagai perubahan/dapat diubah. Konteks tidak lagi  dilihat  sebagai  artefak  atau  seperangkat  kondisi  sosial  yang  stabil.  Sebaliknya, konteks  diakui  sebagai  sesuatu  yang  terbentuk  dalam  interaksi,  secara real  time ,  dan terbuka  untuk  revisi  dan  representasi  ulang  oleh  individu  yang  berorientasi  dan
6 Erick Miranda and Mohd Din, “Kajian Normatif Atas Pemberlakuan Hukuman Cambuk dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Non Muslim” 2, no. 3 (2018): 606–16; Nurrohman Syarif, “Transformation and Reformation of Islamic Criminal Law; The Study on Aceh Qanun Jinayat and Its Impact To Woman and Non-Muslim,” Jurnal Dinamika Hukum 19, no. 2 (2019): 423–48; Abdul Halim, “Non-Muslims in the Qanun Jinayat  and the Choice of Law in  Sharia Courts in  Aceh,” Human  Rights  Review ,  no. 0123456789 (2022),  https://doi.org/10.1007/s12142-021-00645-x;  Hasnul  Arifin  Melayu,  Md  Zawawi  bin  Abubakar,  and Norruzeyati binti Che Mohd Nasir, “Minorities in the Shari`a Territory: The Position of Non-Muslim in Aceh’s Jinayat Law,” Legitimasi, Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 10, no. 2 (2021).
7 Nyak Fadhlullah, “Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh : Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina,” In Right (Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia ) 7, no. 1 (2017): 16–40.
8 R Fakharurazi, “Adultery And Rape In Qanun Jinayat Aceh: Formulation Analysis Of Istinbath Method,” Islam Universalia - International Journal of Islamic Studies and Social Sciences 1, no. 3 (2020): 400–433.
9 Muhammad Yusuf, “Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum,” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 10, no. 2 (2021): 256, https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11343. 10 Jennifer Andrus, “Beyond Texts in Context: Recontextualization and the Co-Production of Texts and Contexts  in  the  Legal  Discourse,  Excited  Utterance  Exception  to  Hearsay,” Discourse  and  Society ,  2011, https://doi.org/10.1177/0957926510392119.
11 Jonathan  Crowe,  “Contextual  Interpretation,”  in Natural  Law  and  the  Nature  of  Law ,  2019, https://doi.org/10.1017/9781108653237.013; George Taylor, “Legal Interpretation: The Window of the Text as Transparent, Opaque or Translucent,” Revista  de Estudos  Constitucionais,  Hermenêutica  e  Teoria  Do  Direito , 2011, https://doi.org/10.4013/rechtd.2011.32.06.
12 Crowe.
menggunakan wacana. 13 Selain itu, penafsiran kontekstual mencakup tujuan menafsirkan wacana dalam hal makna dan fungsi sosialnya. 14
Dalam kaitannya dengan hukum, seorang hakim harus menafsirkan materi hukum, seperti  undang-undang,  konstitusi  dan  keputusan  pengadilan. 15 Hakim  menjadi  poros dari sistem hukum karena melalui keputusannya. Hakim terus-menerus mereproduksi hubungan  antara  sifat  statis  aturan  tertulis  dan  dinamisme  intens  masyarakat  yang berubah lebih cepat dari hukum. Dengan kata lain, mereka menghubungkan teks dengan konteks,  hukum  dengan  tuntutan  sosial  yang  selalu  muncul  dan  perlu  diperhatikan. 16 Menurut  Crowe, 17 peran  hakim  bukanlah  untuk  menyelidiki  perdebatan  legislatif  atau materi  sejarah  untuk  menentukan  apa  arti  dokumen  hukum  bagi  pembuatnya  atau anggota masyarakat pada saat itu. Sebaliknya, apa yang harus dilakukan hakim adalah membangun teori latar belakang kekhawatiran dan harapan yang mungkin secara masuk akal  telah  mempengaruhi  para  pembuatnya,  kemudian  menggunakan  teori  ini  untuk menghasilkan interpretasi kontemporer. Oleh karena itu, pendekatan untuk menafsirkan teks-teks hukum yang mengutamakan makna  kontekstual akan cenderung mendorong fungsi  hukum  sebagai  suatu  mode  koordinasi  sosial. 18 Selain  itu,  peran  konteks  tidak hanya untuk memperjelas makna hukum dari sebuah teks tetapi juga untuk memastikan pembenaran terbaik. 19
Teks-teks  hukum  terkenal  sulit  untuk  dipahami  karena  penggunaan  kosakata teknis yang formal atau tidak biasa. Tidak jarang, bahasa hukum hanya dipahami oleh ahli hukum  saja.  Menurut  Croma, 20 ini  karena  terminologi  hukum  tidak  terbatas  pada nomenklatur seperti yang dilakukan oleh ilmu alam atau eksakta; hukum sebagaimana ilmu  manusia  lainnya  didasarkan  pada  konsep-konsep  abstrak  dan  lembaga-lembaga yang  berakar  secara  budaya  kadang-kadang  diungkapkan  dalam  bahasa  yang memperoleh  kekhususan  terminologisnya  hanya  dalam  konteks  tertentu.  Dengan demikian, tantangan terhadap penerjemahan hukum jauh melampaui bidang linguistik, karena  hukum  dipenuhi  dengan  konteks  budaya  yang  berbeda,  yang  dibentuk  oleh
13 Andrus, “Beyond Texts in Context: Recontextualization and the Co-Production of Texts and Contexts in the Legal Discourse, Excited Utterance Exception to Hearsay.”
14 Caterina  Carta  and  Élisa  Narminio,  “The  Human  Factor:  Accounting  for  Texts  and  Contexts  in  the Analysis  of  Foreign  Policy  and  International  Relations,” International  Studies  Perspectives ,  2021, https://doi.org/10.1093/isp/ekaa016;  Taylor,  “Legal  Interpretation:  The  Window  of  the  Text  as  Transparent, Opaque or Translucent.”
15 Crowe, “Contextual Interpretation.” 16 Angelo Pio Buffo, “Interpretation and Improvisation: The Judge and the Musician Between Text and Context,” International Journal for the Semiotics of Law , 2018, https://doi.org/10.1007/s11196-017-9537-6.
17 Crowe (2019)
18 Crowe. 19 Wesselle  Roux,  “Editorial:  Special  Edition:  Legal  Interpretation  after  Endumeni:  Clarification, Contestation,  Application,” Potchefstroom  Electronic  Law  Journal ,  2019,  https://doi.org/10.17159/1727- 3781/2019/v22i0a7510;  Carta  and  Narminio,  “The  Human  Factor:  Accounting  for  Texts  and  Contexts  in  the Analysis of Foreign Policy and International Relations.”
20 Chromá (2011)
evolusi  sosial-politik  dan  sejarah,  di  samping  kekayaan  aplikasi  terminologi  hukum. 21 Menurut  Alwazna, 22 masalah  tidak  dapat  diterjemahkannya  istilah-istilah  hukum, khususnya antara bahasa-bahasa yang semula tidak terkait, telah lama menjadi tantangan nyata dalam penerjemahan hukum. Ini berasal dari ketidaksesuaian konseptual antara istilah hukum dari bahasa hukum yang berbeda, yang berasal dari budaya hukum dan sistem hukum yang berbeda. Asimetri konseptual seperti itu disebabkan oleh fakta bahwa hukum tidak memiliki acuan universal dan bahasa hukumlah yang menentukan tingkat perbedaan  dalam  korespondensi  konseptual.  Sistem  hukum  mencerminkan  budaya sehingga penerjemahan dan interpretasi frasa atau ekspresi tertentu menjadi masalah karena beberapa gagasan, konsep, dan institusi mungkin ada dalam bahasa sumber tetapi tidak dalam bahasa target. 23
Menurut Sandrini, 24 ada tiga lapisan ketidakjelasan konsep hukum: (1) penciptaan konsep-konsep hukum serta penggunaan dan interpretasinya di dalam yurisdiksi sangat bergantung pada lingkungan sosial, etika, dan moral yang dapat berubah dari waktu ke waktu;  (2)  ada  ketidakjelasan  yang  disengaja  agar  definisi  lebih  terbuka  untuk memberikan tingkat adaptasi tertentu  dengan meninggalkan ruang untuk hal-hal yang tidak terduga; (3) terkadang istilah hukum tidak didefinisikan dengan benar dalam proses legislatif, tidak cukup dibatasi dari konsep-konsep tetangga, atau kata-kata dari bahasa umum diambil tanpa definisi ulang yang tepat yang mengarah pada ketidakjelasan yang tidak  disengaja.  Keakuratan  penegakan  hukum  tergantung  pada  keakuratan  kata-kata legislatif  sehingga  terminologi  hukum  menempati  tempat  khusus  dalam  proses membangun sistem hukum negara mana pun. 25 Secara keseluruhan, akses ke hak asasi manusia dan hak istimewa didasarkan pada bahasa. Jika bahasanya tidak jelas atau tidak dapat dipahami, orang tidak akan tahu apa hak-hak itu. Ketika orang tidak menyadari hak- hak mereka, setiap proses hukum yang melibatkan mereka hampir tidak bisa adil. 26

## C. Bahasa Hukum Indonesia
Bahasa hukum adalah bahasa dalam lingkup aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. 27 Menurut Hadikusuma, bahasa hukum meliputi bahasa yang khusus dipakai dalam teori dan praktik hukum, aturan tidak tertulis
21 Eva Nicoleta Burdușel, “A Cultural Approach to Legal  Translation: Contemporary Perspectives and Challenges,” Revista Transilvania , 2019; Paula Trzaskawka and Joanna Kic-Drgas, “Culturally Immersed Legal Terminology on the Example of Forest Regulations in Poland, The United Kingdom, The United States of America and Germany,” International Journal for the Semiotics of Law , 2021, https://doi.org/10.1007/s11196-020-09817- 3.
22 Alwazna (2019)
23 Anna Piszcz and Halina Sierocka, “The Role of Culture in Legal Languages, Legal Interpretation and Legal  Translation,” International  Journal  for  the  Semiotics  of  Law ,  2020,  https://doi.org/10.1007/s11196-020- 09760-3.
24 Arntz & Sandrini (2007)
25 (Chromá, 2011; Sinenko et al., 2020)
26 (Chromá, 2011; Sinenko et al., 2020)
27 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia , I (Bandung: Alumni, 1992).
(hukum adat) dan aturan tertulis (perundang-undangan), karya tulis, atau kepustakaan hukum,  yang  bersifat  khas  hukum  dengan  menggunakan  bahasa  sebagai  alatnya. Hadikusuma  membedakan bahasa hukum menjadi teoritis dan praktis. Bahasa hukum teoritis  ialah  bahasa  hukum  yang  bersifat  ilmiah,  yang  digunakan  dalam  mempelajari hukum sebagai ilmu pengetahuan. Bahasa hukum praktis bahasa yang digunakan dalam kaidah-kaidah  hukum  yang  mengatur  kehidupan  manusia  dan  masyarakat  pada umumnya.  Untuk  konteks  Indonesia,  bahasa  hukum  yang  dimaksud  adalah  bahasa Indonesia yang digunakan dalam ranah khusus hukum. Purbacaraka menyatakan bahasa hukum Indonesia tidak boleh meninggalkan gramatika/tata bahasa, etimologi, semantik, maupun sintaksis bahasa umum di Indonesia. 28
Karakteristik  bahasa  hukum  terletak  pada  istilah-istilah,  komposisi  serta  gaya bahasanya yang khusus, yang sebagian tidak digunakan dalam bidang lain. Bahasa hukum memiliki syarat lugas,  tegas, baku, pasti (tidak menimbulkan tafsiran ganda;  kata-kata yang digunakan lebih banyak bermakna denotatif daripada konotatif), lengkap, eksplisit, dan  tidak  mengandung  emosi.  Seperti  dalam  bahasa  keilmuan  atau  akademik,  dalam bahasa  hukum,  sebagai  bahasa  resmi,  diusahakan  adanya  hubungan  satu  lawan  satu antara kata dan maknanya. Bahasa keilmuan dan bahasa perundang-undangan bersifat transparan;  kata-kata  tertentu  langsung  membawa  pembaca  atau  pendengar  kepada maknanya.  Kekhasan  bahasa  hukum  lebih  banyak  dijumpai  dalam  bahasa  perundang- undangan.
Ketatnya syarat yang demikian, dalam bahasa hukum mestinya tidak ditemukan “dan  lain - lainnya”  atau  “dan  sebagainya”,  karena  hal  itu  menunjukkan  adanya ketidakjelasan.  Beberapa  istilah  yang  dalam  bahasa  Indonesia  umum  sering  dianggap bermakna  sama — paling  kurang  berdekatan  arti — dalam    bahasa  hukum  harus  betul- betul berbeda, misalnya istilah “penangkapan”,  “penahanan”,  dan “pengamanan”; begitu juga  istilah  “penyidikan”  dan  “penyelidikan”.  Aturan  penggunaan  kata  tertentu  harus benar-benar mengacu pada ketentuan baku, misalnya penggunaa n “jika - maka”. Beberapa istilah yang dalam Bahasa Indonesia dianggap sangat umum dan mudah dipahami, dalam naskah  resmi  diberi  makna  khusus,  misalnya  untuk  menunjukkan  “kewenangan: digunakan  kata  “dapat”  atau  kata  “boleh”.  Kata  “dapat”  merupakan  kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata “boleh” tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah “kondisi” atau “persyaratan” digunakan kata “harus”, misalnya pada kalimat “untuk menduduki suatu jabatan tertentu, seseorang calon pejabat har us terlebih dahulu  mengikuti  pendidikan  penjenjangan”.  Untuk  menyangkal  suatu  kewajiban  atau kondisi  yang  diwajibkan  digunakan  frasa  “tidak  diwajibkan”  atau  “tidak  wajib”.  Untuk menyatakan istilah “hak” digunakan “berhak”.
Pengaruh  bahasa  asing,  terutama Belanda,  masih  sangat  kuat  dalam  “bahasa hukum  Indonesia”  (istilah  yang  digunakan  oleh Hadikusuma  [2010],  sementara  istilah
28 Purnawidhi W Purbacaraka, “Sekilas Bahasa Hukum,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 2009, 139– 56, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol0.no0.194.
“bahasa  Indonesia  hukum”  digunakan  Adiwidjojo  dan  Hartini 29 )  karena  faktor kesejarahan; banyak istilah dalam hukum perdata dan  pidana jarang sekali digunakan dalam bahasa Indonesia di luar bidang hukum, misalnya posita/positum (alasan gugatan), petitum (tuntutan dalam gugatan), repliek (jawaban balik penggugat), duplik (jawaban tergugat atas repliek), verstek (putusan diluar hadirnya tergugat atau tanpa  kehadiran tergugat), verzet (perlawanan  atas  putusan  verstek).  Beberapa  istilah  asing  ini  sudah digunakan dalam bahasa Indonesia umum, misalnya delik ( delictum ), eksepsi ( ecsepsio ), pledoi/pembelaan ( pledoi ), kontrak/perjanjian ( contract ), kreditur ( credituur ), debitur ( debituur ), dan kausa ( causa). Mengapa tidak digunakan bahasa Indonesia? Kemungkinan karena istilah-istilah dimaksud memang umum digunakan  dalam bidang hukum, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia Internasional. Alasan lain, bahasa Indonesia tidak memiliki padanan istilah yang tepat dan lugas seperti bahasa asing tersebut.
Bagaimana  dengan  bahasa  daerah  yang  demikian  kaya?  Dalam  bahasa  hukum Indonesia,  masih  belum  banyak  digunakan;  hanya  ditemukan  sedikit  dalam  bidang perdata, misalnya “hak ulayat” ( Minangkabau; kemungkinan besar berasal dari bahasa Arab, wilāyat (wilayah  atau  kekuasaan).  Di  tanah  Batak,  makna  yang  sama  dengan  ini adalah huta, lumban atau horja, dan bius. Di Maluku, dikenal hak petuanan, d i Kasepuhan, ada  istilah leuweung  tutupan,  leuweung  titipan,  leuweung  awisan 30 . Istilah  “ulayat” kemudian lazim digunakan untuk menunjukkan sistem penguasaan tanah di wilayah adat dan direkam dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).  Demikian  juga  “harta  bersama”;  memang  bukan  istilah  hukum  adat,  tetapi substansinya  merupakan  hukum  adat  asli  Indonesia  yaitu gono  gini (Jawa), hareuta sihareukat (Aceh), harta  surang (Minangkabau), guna  kaya (Sunda), raja  kaya (Sumedang), druwe  gabro (Bali), barang  perpantangan (Kalimantan), barang  cakara (Sulawesi Selatan), ghuna ghana (Madura). 31

## D. Terminologi Qanun Jinayat: Teks Lama Konteks Baru?
Islam sebagai agama hudan (petunjuk) bagi manusia memiliki aspek ajaran hukum di  samping  akidah  dan  akhlak.  Ajaran Islam — seperti  agama-agama  lainnya — memiliki ajaran  yang  disimbolkan  dengan  istilah  khusus  yang  mungkin  hanya  digunakan  di lingkungan umat Islam saja. Contoh yang paling populer adalah kata “salat” (dari bahasa Arab, ṣalāh atau ṣalāh ).  Dalam  Bahasa  Indonesia,  “salat”  disandingkan  dengan “sembahyang”. Penggunaan kata “sembahyang” menggantikan kata “salat” sudah lazim dalam bahasa tulis maupun bahasa lisan masyarakat, tetapi sebetulnya keduanya tidak bisa benar-benar dapat saling menggantikan, terutama ketika digunakan dalam konteks agama non-Islam. Demikian juga kata “pray” (Inggris) yang digunakan sebagai terjemahan dari  “salat”  tidak  sepenuhnya  bisa  mewakili  ibadah  Islam  tersebut.  Kata  “salat”  khas
29 Soeloeman B. Adiwidjojo and Lilis Hartini, Bahasa Indonesia Hukum , I (Jakarta: Pustaka, 2003).
30 Admin, “Hak Ulayat dan Hak Adat di Indonesia,” Berita BRWA , 2016.
31 Ismail Muhammad Syah, Pencaharian Bersama Suami Isteri , I (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).
bahasa  hukum  Islam,  namun  penggunaannya  sudah  sangat  populer  bagi  masyarakat Nusantara. Di sini, seringkali konteks tidak dapat mewakili teks secara akurat.
Dalam bidang fikih  atau hukum Islam, ditemukan banyak sekali istilah yang khas (termasuk istilah “fikih” itu sendiri), misalnya “muamalah”, “munakahat”, “jinayat” d an laini-lain .  Dalam  bidang  ekonomi,  ada  istilah  “zakat”, “wakaf”,  “mudarabah”,  “ijarah” . Dalam  bidang  perkawinan  dikenal  istilah “ijab”,  “kabul”,  “wali  nikah”,  “walimah”  dll. Semua contoh tersebut sudah dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan sebagian  besar  sudah  membawa  makna  aslinya  dari  fikih  klasik  dan  dapat  digunakan secara umum di Indonesia. Namun demikian, dalam  praktik penggunaannya seringkali terbatas dalam bahasa hukum di kalangan umat Islam. Inilah yang dimaksud oleh Crowe dan  Taylor  bahwa  produksi  dan  pemahaman  atas  teks  yang  tidak  lahir  dalam  ruang hampa dipengaruhi oleh konteks yang selalu berubah.
Beralih  ke  Qanun,  ini  merupakan  produk  hukum  yang  merupakan  pelaksanaan perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 32 Artinya, Qanun  Jinayat  merupakan  bagian  dari  perundang-undangan  Republik  Indonesia  yang berlaku khusus di Aceh. Qanun ini mengatur pelaku tindak pidana, sepuluh  perbuatan pidana,  dan  sanksinya  masing-masing;  posisinya  merupakan  peraturan  daerah  tingkat provinsi pertama di Indonesia yang berisi ketentuan pidana yang didasarkan pada Syariat Islam.    Lukman  Hakim  Saifuddin,  ketika  menjabat  sebagai  Menteri  Agama  Republik Indonesia,  dalam  kegiatan  Muzakarah  Ulama  di  Aceh,  26  Oktober  2015  menyatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh akan menjadi pilot project bagi provinsi lain di Indonesia.
Materi  qanun  ini  banyak  menyerap  ketentuan  fikih  jinayat  klasik,  disamping banyak  ketentuan  baru  yang  merupakan  hasil  ijtihad  ulama,  akademisi,  eksekutif,  dan legislatif  Aceh.  Karena  itu,  “bau”  fikih  klasik  sangat  kental  pada  beberapa  konsep  dan ketentuan  teknis,  misalnya  istilah jarīmah,  `uqūbat,  hudūd,  ta`zīr,  khalwat,  ikhtilāth, liwāth, musāhaqah, khamar. Jika ditelusuri dalam KBBI, sebagian istilah tersebut sudah masuk  ke  dalam  KBBI  yaitu  “jarimah” (tindak  kejahatan  seperti  mencuri,  berzina,  dan minum-minuman  keras;  tindak  pidana;  (2)  kejahatan  yang  dilarang  oleh  syariat  Islam dengan ancaman hudud atau takzir), “khalwat” (makna kamus adalah p engasingan diri untuk  menenangkan  pikiran,  mencari  ketenangan  batin  dan  sebagainya) ,  “liwat” (persetubuhan  antara  sesama  jenis,  misalnya  laki-laki  dengan  laki-laki;  homoseks), “hudud”  (h ukum  yang  telah  ditentukan  bentuk  dan  kadarnya  oleh  Allah  Swt.,  seperti hukum  potong  tangan  bagi  pencuri) ,  “takzir”  ( hukuman  yang  dijatuhkan  atas  dasar kebijaksanaan  hakim  karena  tidak  terdapat  dalam  Alquran  dan  hadis ),  dan  “khamar” (minuman  keras,  anggur  [minuman]),  sedangkan `uqūbat,  ikhtilāth, dan musāhaqah belum  diserap  ke  dalam  bahasa  Indonesia.  Walaupun  sebagian  istilah  dalam  Qanun Jinayat tersebut sudah diserap ke dalam bahasa  Indonesia, tetapi sebagian mahasiswa dan aparatur penegakan hukum masih kesulitan memahaminya secara lugas; mungkin
32 Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat , I (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015).
karena masih jarang digunakan. Kesulitan yang sama (bahkan lebih besar lagi) dihadapi ketika  menemukan  istilah  yang  belum  dibubuhkan  dalam  KBBI  dan  terkait  dengan konsep-konsep.
Sebagaimana disebutkan di awal, banyak istilah yang digunakan sebetulnya sudah tertera dalam KBBI, tetapi penggunaannya hanya pada kalangan terbatas. Lebih dari itu, istilah-istilah tersebut seringkali masih dianggap istilah asing-Arab yang — dalam tulisan ilmiah kalangan hukum Islam sendiri — harus mengikuti kaidah transliterasi dan diketik dengan huruf miring (italic), misalnya jarīmah, hudūd, ta`zīr, khalwat, kadzab, musāḥaqah, liwāth, dan khamar. Tampaknya ini merupakan kewajaran akibat jarangnya istilah-istilah itu disebut, baik lisan maupun tulisan. Lebih dari itu, istilah khas bidang hukum pidana Islam  ini  mengikuti  perkembangannya  tidak  seluas  bidang  ibadah,  ekonomi,  dan perkawinan. 33
Keadaan  ini  menyebabkan  Qanun  Jinayat  masih  dianggap  sebagian  kalangan sebagai  produk  asing  yang  sangat  berbau  hukum  abad  ke-7  Masehi,  apalagi memperkenalkan kem bali hukuman cambuk yang dianggap khas Islam dan “membawa pesan”  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Masalah  lain,  materi  Qanun  Jinayat  ini  lebih banyak mengatur masalah kesusilaan, bahkan muncul istilah “kriminalisasi seksualitas”, padahal  logika  masyarakat  umum  banyak  masalah  lain  yang  lebih  penting  untuk diselesaikan. 34 Studi  ini  tentu  tidak  dalam  konteks  mengklarifikasi  anggapan  negatif tersebut.  Penulis  hanya  ingin  menunjukkan  bahwa  bahasa  merupakan  simbol  yang membawa makna sendiri, baik makna kamus (leksikon_ al- waḍ`u), maupun makna yang digunakan oleh masyarakat (al- isti`māl). Jika dapat digunakan istilah yang lebih populer dan  umum,  tentu  merupakan  suatu  pilihan  yang  lebih  baik.  Misalnya,  pilihan  antara “jinayat”  dan  “pidana:,  “sanksi”/“hukuman”  dan  “`uqubat”.  “liwath”/”liwat”  dan “homoseksual”, dan “ musāhaqah” dan “lesbian”. Mungkin saja sebagian istilah yang sudah umum  dikenal  tersebut  tidak  dapat  mewakili  muatan  istilah  aslinya,  tetapi  makna penggunaannya  dalam  perundang- undangan  tentu  dapat  “dikurung” dalam  definisi khusus  (biasanya  dalam  KETENTUAN  UMUM ) .  Dengan  demikian,  ini  dapat  menjadi bagian dari pemenuhan harapan Aceh sebagai pilot project pelaksanaan nilai-nilai Syariat Islam di Indonesia. Lebih dari itu, ini merupakan satu langkah menjadikan islam sebagai raḥmatan  lil  ālamīn (Surat  al-Anbiya:  107  dan  Surat Saba’:  28) ; Islam  sebagai  agama universal.
Namun  demikian,  pembakuan  istilah  hukum  secara  nasional  tidak  menutup kemungkinan  penambahan  kosa  kata  baru  ke  dalam  bahasa  Indonesia  yang  memang sangat dibutuhkan, mengingat “miskinnya” perbendaharaan kosa kata kita. Bandingkan misalnya,  Indonesia  127.000  kosa  kata  (sudah  berkembang  sejak  1953  yang  hanya 23.000), Inggris 1 juta (penambahan 8.500/tahun), Arab 12,3 juta, 35 dan Cina   850.000.
33 Ali Abubakar, “The Chance on Islamic Family Law: Study in Indonesia,” Petita  Jurnal  Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah 4, no. 1 (2019).
34 Ali Abubakar and Zulkarnain Lubis, Hukum Jinayat Aceh , I (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).
35 Jawwad Ali, Al-Mufaṣṣal Fī Tārīkh Al-‘Arab Qabl Al-Islām , II (Baghdad: Jamiah Baghdad, 1993).
Selain  bahasa  daerah  yang  demikian  kaya  (Indonesia  memiliki  718  bahasa  daerah), bahasa Arab dan bahasa asing lainnya tentu tidak menutup kemungkinan diterima atau diserap menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Jika penyerapan ini tidak dilakukan, maka bahasa yang berakar pada bahasa Melayu ini akan minim dengan istilah yang lugas dan tentu menjadi masalah — dalam konteks ini adalah bidang hukum.
Masalah  yang  lebih  serius  adalah  pada  tataran  konsep  (sebagai  muatan  satu istilah), baik dalam Qanun Jinayat sendiri maupun  yang dipahami secara berbeda pada di tingkat  nasional  oleh  para  aparatur  penegakan  hukum.  Sebagai  contoh,  dalam  Pasal  1 angka 30 di sebutkan, “Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang  lain  sebagai  korban  dengan  zakar  pelaku  atau  benda  lainnya  yang  digunakan pelaku  atau terhadap faraj  atau zakar  korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau  paksaan  atau  an caman  terhadap  korban”.  Definisi  ini  sebanding  dengan Pasal 285 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP): “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam  karena  melakukan perkosaan dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  belas tahun.” Definisi Qanun Jinayat sudah lebih luas dibanding KUHP; korban pemerkosaan tidak hanya perempuan, tetapi juga bisa laki-laki (pemerkosaan terhadap laki-laki [anak] oleh pelaku laki-laki sudah pernah terjadi di Aceh; dapat dilihat dalam beberapa putusan Mahkamah  Syar`iyah,  misalnya Nomor  05/JN/2019/MS.Lsm dan  Nomor 06/JN/2019/Ms.Lsm). Demikian juga alat yang digunakan untuk memerkosa tidak hanya alat kelamin; bisa alat lain.
Masalah yang muncul di lapangan adalah ketika terjadi hubungan seksual antara seorang laki-laki dewasa (18+) dengan seorang anak perempuan (-18) yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak (dalam beberapa kasus, anak perempuan justru lebih aktif). Karena melibatkan anak (yang tidak boleh dihukum), sebagian aparatur penegakan hukum    mendakwa  pelaku  dewasa  dengan  pasal  pemerkosaan  terhadap  anak.  Tetapi, mereka kesulitan karena unsur “kekerasan atau paksaan atau ancaman” tidak terbukti. Akibatnya, pelaku kemungkinan mendapatkan putusan bebas (sebetulnya kasus seperti ini dapat dikenakan pasal perzinaan dengan anak; pelaku diancam dengan hukuman 100 kali  cambuk  sebagai  hukuman  hudud  dan  dapat  ditambah  dengan  hukuman  takzir cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara  paling  lama  100  bulan  sesuai  Pasal  34  Qanun  Jinayat).  Para  penyusun  Qanun Jinayat menyatakan bahwa untuk definisi pemerkosaan ini mereka “kecolongan” karena tidak memuat unsur “atau bujukan” untuk korban anak, sehingga pela ku dapat dijerat dengan pasal pemerkosaan.
Namun  demikian,  sesungguhnya  banyak  unsur  kebaruan  Qanun  Jinayat  jika dibandingkan  dengan  fikih  jinayat  klasik  yang  dapat  dipahami  sebagai  upaya kontekstualisasi teks-teks al-Quran dan Hadis Nabi yang memang dikehendaki oleh teks 36 walaupun dalam wilayah yang dalam teks klasik dianggap sudah final. Sebagai contoh,
36 Crowe,  “Contextual  Interpretation”;  Taylor,  “Legal  Interpretation:  The  Window  of  the  Text  as Transparent, Opaque or Translucent.”
alat bukti untuk delik perzinaan adalah pengakuan pelaku atau kesaksian empat orang laki-laki  yang  melihat  perbuatan  tersebut  secara  langsung  dan  jelas. 37 Dalam  Qanun Jinayat,  tidak  disebutkan  bahwa  keempat  saksi  tersebut  harus  laki-laki 38 sehingga dipahami dapat dilakukan oleh kedua jenis kelamin; bagian yang dianggap pembaruan fikih dalam konteks Aceh modern. 39 Dalam kategori takzir, pembaruan yang dilakukan lebih banyak lagi, misalnya restitusi pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dalam fikih klasik tidak banyak mendapat perhatian sampai pada tingkat dirumuskan dengan baik. Begitu juga restitusi yang dalam fikih klasik disebut diat, 40 dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan bahasa perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat modern. Bahkan, aturan  tentang  restitusi  ini  dianggap  satu  langkah  sangat  maju  dalam  perundang- undangan di Indonesia karena memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. 41 Penyebab munculnya beberapa masalah di atas adalah (1) Qanun Jinayat disusun dalam  situasi sosial-politik Aceh yang baru saja keluar dari konflik dan bencana Smong; kesan terburu-buru sangat tampak dalam beberapa bagian Qanun ini, baik sistematika maupun substansi; (2) perkembangan bentuk kejahatan cenderung berpola deret ukur, sedangkan  perkembangan  hukum  lebih  dekat  kepada  deret  hitung; 42 pasal-pasal  yang sudah dibuat tidak dapat digunakan untuk  bentuk kejahatan baru. Di sini ada problem muatan  istilah  hukum  yang  terlalu  sempit;  (3)  penerapan  Qanun  yang  khusus  bagi penduduk Aceh-Muslim berhadapan dengan aparatur penegakan hukum yang sebagian tidak berlatar belakang keilmuan syariah dan mutasinya sangat tinggi (hakim dan jaksa) ke seluruh Indonesia.
Akibatnya, bahasa hukum Qanun Jinayat sudah pasti tetap menjadi hal baru karena selalu berada di tangan orang baru. Mereka harus berhadapan dengan istilah-istilah baru terutama konsep-konsep dalam Qanun Jinayat yang mungkin belum pernah mereka baca. Bahkan,  sebagian  konsep  menjadi  terlalu  aneh  bagi  mereka,  misalnya  pada  delik perzinaan  yang  dibuktikan  dengan  pengakuan  pelaku;  yang  diancam  hukuman  hudud cambuk 100 kali hanya pelaku yang melakukan pengakuan, sementara pasangan zinanya bisa jadi tidak ada dihukum sama atau akan didakwa dengan dakwaan berbeda jika tidak membuat pengakuan. Masalah seperti ini dan masalah kejahatan tanpa korban, seperti khalwat, ikhtilath, liwat, dan musahaqah, yang juga sering dipersoalkan, dapat dijelaskan dengan teori delik materil dan delik formil. 43 Delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan
37 ʻAbd al-Qādir Awdah, Al-Tasyrīʻ Al-Jinā’ī Al-Islāmī (I) , I (Beirut: Dār al-Kitāb al-`Arabī, 1994).
38 Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat .
39 Muhadi  Khalidi, “Kesaksian Perempuan  dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Jarimah Zina,” Dustiriyah 10, no. 1 (2020): 115–30.
40 Awdah, Al-Tasyrīʻ Al-Jinā’ī Al-Islāmī (I) . 41 Novan Moulia and Putri Kemala Sari, “Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih Dan Qanun Jinayat,” Jurnal Ius Civile 5, no. 1 (2021): 1–19.
42 Buffo, “Interpretation and Improvisation: The Judge and the Musician Between Text and Context.”
43 E.Y Kanter and S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Storia Grafika, 2002).
ditimbulkannya  akibat  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh  undang- undang. 44 Dalam hal ini, zina adalah lebih delik formil daripada materil.
Untuk efektivitas pelaksanaan dan penegakan Qanun Jinayat, aparatur penegakan hukum,  terutama  hakim,  harus  menafsirkan  bahasa  Qanun  dan  produk-produk pengadilan tentang itu dengan tepat 45 karena mereka adalah poros dari sistem hukum. Merekalah  yang  menghubungkan  teks dengan  konteks,  hukum  dengan  tuntutan  sosial masyarakat dalam konteks ini adalah Aceh yang selalu muncul dan perlu diperhatikan. 46 Perbedaan,  bahkan  ketidakjelasan  penafsiran  akan  selalu  muncul  karena  penafsiran dituntut  selalu  berkembang  seiring  dengan  perkembangan  konteks  di  mana  hukum diberlakukan. Namun demikian, karena keakuratan penegakan hukum tergantung pada keakuratan kata-kata legislatif, 47 maka teks Qanun Jinayat, seperti semua teks perundang- undangan akan mengalami penyesuaian-penyesuain dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

## E. Kesimpulan
Perbedaan persepsi masyarakat dan aparatur penegakan hukum terhadap istilah- istilah  dalam  Qanun  Jinayat  merupakan  sebuah  kewajaran  karena  regulasi  ini  adalah produk baru yang dalam beberapa hal merujuk ke produk teks klasik. Sedangkan konsep- konsep yang dikembangkan berasal dari fikih jinayat yang didasarkan pada al-Quran dan Hadis  Nabi  dengan  pengembangan  yang  disesuaikan  dengan  konteks  dan  kebutuhan masyarakat modern. Penafsiran ulang atas teks-teks klasik, termasuk al-Quran dan Hadis melahirkan konsep-konsep yang mungkin sulit dipahami karena lahir di tengah sistem hukum  Indonesia  yang  sudah  mapan  sehingga  “asing”  dengan  ha l  itu.  Karena  itu, penafsiran-penafsiran yang tepat harus selalu dilakukan. Selain itu, jika Qanun Jinayat harus  berfungsi  dalam  masyarakat  Aceh  dan  terbuka  pengembangannya  untuk pengembangan hukum Nasional, bahkan menjadi contoh pengembangan fikih di dunia modern,  maka  bahasa  Qanun  Jinayat  seharusnya  menjadi  bahasa  yang  semaksimal mungkin  integral  dengan  bahasa  hukum  Indonesia.  Di  satu  sisi  ini  karena  keharusan hukum  mendapat  dampak  positif  bagi  manusia  dan,  di  sisi  lain,  karena  pesan  Tuhan bahwa ajaran Islam, dalam konteks ini adalah fikih, menjadi hukum yang diterima secara universal. Dengan demikian, Qanun Jinayat sendiri tidak lagi berasas  teritorialitas dan personalitas yang menunjukkan eksklusifitasnya, tetapi sudah murni teritorialitas, tanpa harus menghilangkan fungsinya sebagai hukum yang didasarkan pada ciri bidimensional.
44 Indah  Sari,  “Unsur-Unsur  Delik  Materiel  dan  Formil  dalam  Hukum  Pidana  Lingkungan,” Hukum Dirgantara 10, no. 32 (2019): 64–80.
45 Crowe, “Contextual Interpretation.” 46 Buffo, “Interpretation and Improvisation: The Judge and the Musician Between Text and Context.”
47 (Chromá, 2011; Sinenko et al., 2020)

## Daftar Kepustakaan
Abubakar,  Ali.  “ The  Chance  on  Islamic  Family  Law:  Study  in  Indonesia .” Petita  Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah 4, no. 1 (2019).
Abubakar, Ali, and Zulkarnain Lubis. Hukum Jinayat Aceh . I. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
Aceh, Dinas Syariat Islam. Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat . I. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
Adiwidjojo, Soeloeman B., and Lilis Hartini. Bahasa Indonesia Hukum . I. Jakarta: Pustaka, 2003.
Admin. “Admin, “ Hak Ulayat dan Hak Adat di Indonesia .” Berita BRWA . 2016.
Agustina,  Dewi.  “RJ  Dicambuk  100  Kali  Tapi  Mantan  Pejabat  Di  Aceh  Timur  Hanya Dicambuk 15 Kali, Ini Kisah Di Baliknya.” Tribunnews.Com , 2022.
Ahyar,  Ahyar.  “Aspek  Hukum  Pelaksanaan  Qanun  Jinayat  Di  Provinsi  Aceh.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 2 (2017): 131. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.131-154.
Ali, Jawwad. Al- Mufaṣṣal Fī Tārīkh Al - ‘Arab Q abl Al- Islām . II. Baghdad: Jamiah Baghdad, 1993.
Alwazna, Rafat Y. “Translation and Legal Terminology: Techniques for Coping with the Untranslatability  of  Legal  Terms  between  Arabic  and  English.” International Journal  for  the  Semiotics  of  Law ,  2019.  https://doi.org/10.1007/s11196-018- 9580-y.
Andrus, Jennifer. “Beyond Texts in Context: Recontextualization and the Co -Production of Texts  and  Contexts  in  the  Legal  Discourse,  Excited  Utterance  Exception  to Hearsay.” Discourse and Society , 2011. https://doi.org/10.1177/0957926510392119.
Arntz,  Reiner,  and  Peter  Sandrini.  “Präzision  versus  Vagheit,”  2007. https://doi.org/10.1075/tlrp.8.14arn.
Awdah,  ʻAbd  al - Qādir. Al- Tasyrīʻ  Al - Jinā’ī  Al - Islāmī  (I) .  I.  Beirut:  Dār  al - Kitāb  al - `Arabī, 1994.
Bahri,  Syamsul.  “ Inkonsistensi  Penerapan  Hukuman  Cambuk  Terhadap  Non-Muslim  di Aceh,” no. April (2018): 866– 78.
Buffo,  Angelo  Pio.  “Interpretation  and  Improvisation:  The  Judge  and  the  Musician Between Text and Context.” International Journal for the Semiotics of Law , 2018. https://doi.org/10.1007/s11196-017-9537-6.
Burdușel,  Eva  Nicoleta.  “A  Cultural  Approach  to  Legal  Translation:  Contemporary Perspectives and Challenges.” Revista Transilvania , 2019.
Carta,  Caterina,  and  Élisa  Narminio.  “The  Human  Factor:  Accounting  for  Text s  and Contexts  in  the  Analysis  of  Foreign  Policy  and  International  Relations.” International Studies Perspectives , 2021. https://doi.org/10.1093/isp/ekaa016. chromá,  Marta  Chroma.  “Synonymy  and  Polysemy  in  Legal  Terminology  and  Their
Applications  to  Biling ual  and  Bijural  Translation.” Research  in  Language ,  2011. https://doi.org/10.2478/v10015-011-0004-2.
Crowe, Jonathan. “Contextual Interpretation.” In Natural Law and the Nature of Law , 2019. https://doi.org/10.1017/9781108653237.013.
Din, Mohd, and Al Yasa Abubakar. “The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution.” Samarah 5, no. 2 (2021): 689 – 708. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10881.
Fadhlullah, Nyak. “Metode Perumusan  Qanun Jinayah  Aceh : Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina.” In Right (Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia ) 7, no. 1 (2017): 16 – 40.
Fadlia, Faradilla, and Ismar Ramadani. “The Qanun Jinayat Discriminates Against Women (V ictims of Rape) in Aceh, Indonesia.” Journal of Southeast Asian Human Rights 2, no. 2 (2018): 448. https://doi.org/10.19184/jseahr.v2i2.8358.
Fakharurazi,  R.  “Adultery  And  Rape  In  Qanun  Jinayat  Aceh:  Formulation  Analysis  Of Istinbath Method.” Islam Universalia - International Journal of Islamic Studies and Social Sciences 1, no. 3 (2020): 400 – 433.
Hadikusuma, Hilman. Bahasa Hukum Indonesia . I. Bandung: Alumni, 1992.
Halim, Abdul. “Non -Muslims in the Qanun Jinayat and the Choice of Law in Sharia Courts in Ac eh.” Human Rights Review , no. 0123456789 (2022). https://doi.org/10.1007/s12142-021-00645-x.
Hidayatulah,  Ridha,  A Hamid Sarong, and Dahlan Ali. “ Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 .” Syiah 1, no. 3 (2017).
Kanter, E.Y, and S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya . Jakarta: Storia Grafika, 2002.
Khalidi,  Muhadi.  “Kesaksian  Perempuan  Dalam  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013 Tentang Jarimah Zina.” Dustiriyah 10, no. 1 (2020): 115 – 30.
Melayu, Hasnul Arifin, Md Zawawi bin Abubakar, and Norruzeyati binti Che Mohd Nasir. “Minorities in the Shari`a Territory: The Position of Non - Muslim in Aceh’s Jinayat Law.” Legitimasi, Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 10, no. 2 (2021).
Mirand a, Erick, and Mohd Din. “ Kajian Normatif Atas Pemberlakuan Hukuman Cambuk dalam  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat  Terhadap  Non Muslim ” 2, no. 3 (2018): 606– 16.
Moulia,  Novan,  and  Putri  Kemala  Sari.  “Beban  Restitusi  Pelaku  Pemerkosaan  Menurut Perspektif Fikih d an Qanun Jinayat.” Jurnal Ius Civile 5, no. 1 (2021): 1 – 19.
Muhammad  Syah,  Ismail. Pencaharian  Bersama  Suami  Isteri .  I.  Jakarta:  Bulan  Bintang, 1986.
Natsir, Muhammad, Cakra Arbas, and Meta Suriyani. “Law on Khamr Under Qanun Jinayat in Ac eh and Brunei Darussalam: A Comparative Study.” Jurnal Media Hukum 26, no. 1 (2019): 71 – 82. https://doi.org/10.18196/jmh.20190124.
Nurozi,  Ahmad,  and  Dadan  Muttaqien.  “The  Effectiveness  of  Crime  Prevention  with Corporal Punishment in Nanggroe Aceh Darussal am.” Millah: Jurnal Studi Agama 20, no. 2 (2021): 223 – 44. https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art2.
Piszcz,  Anna,  and  Halina  Sierocka.  “The  Role  of  Culture  in  Legal  Languages,  Legal Interpretation  and  Legal  Translation.” International  Journal  for  the  Semiotics  of Law , 2020. https://doi.org/10.1007/s11196-020-09760-3.
Purbacaraka, Purnawidhi W. “Sekilas Bahasa Hukum.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 2009, 139 – 56. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol0.no0.194.
Roux,  Wesselle.  “Editorial:  Sp ecial  Edition:  Legal  Interpretation  after  Endumeni: Clarification,  Contestation,  Application.” Potchefstroom  Electronic  Law  Journal , 2019. https://doi.org/10.17159/1727-3781/2019/v22i0a7510.
Sari, Indah. “ Unsur-Unsur Delik Materil dan Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan .” Hukum Dirgantara 10, no. 32 (2019): 64 – 80.
Sinenko,  Vladimir  S.,  Denis  N.  Latypov,  Husen  A.  Thabisimov,  Marina  G.  Shadzhe,  and Marhat  U.  Yahyaeva.  “The  Value  of  Legal  Terminology  for  the  Romano -German Legal System Countries.” International Journal of Criminology and Sociology , 2020. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.230.
Suparmin,  Sudirman.  “Hukuman  Cambuk  Terhadap  Non  Muslim  Pelaku  Jarimah  Di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No.01/JN/2016/MS.TKN).” Analytical Islamica 6, no. 2 (2017): 146 – 55.
Syarif, Nurrohman. “Transformation and Reformation of Islamic Criminal Law; The Study on  Aceh  Qanun  Jinayat  and  Its  Impact  To  Woman  and  Non- Muslim.” Jurnal Dinamika Hukum 19, no. 2 (2019): 423 – 48.
Taylor, George. “Legal Inte rpretation: The Window of the Text as Transparent, Opaque or Translucent.” Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria Do Direito , 2011. https://doi.org/10.4013/rechtd.2011.32.06.
Trzaskawka, Paula, and Joanna Kic- Drgas. “Culturally Immersed Legal Terminology on the Example of Forest Regulations in Poland, The United Kingdom, The United States of  America  and  Germany.” International  Journal  for  the  Semiotics  of  Law ,  2021. https://doi.org/10.1007/s11196-020-09817-3.
Wicaksono, Dian Agung, and Ol a Anisa Ayutama. “Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana Dalam Qanun Jinayat.” Majalah Hukum Nasional 48, no. 1 (2018): 23 – 43. https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.111.
Yusuf,  Muhammad.  “Qanun  Hukum  Jinayah  Dalam  Bingkai  Teori  Pembuatan  Hukum.” LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik  Hukum 10,  no.  2  (2021):  256. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11343.