HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 5 (2), 175-182. https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.46813

## KALI KEMIT SEBAGAI GARIS DEMARKASI INDONESIA-BELANDA PASCA AGRESI MILITER BELANDA I DI KEBUMEN TAHUN 1947

## Abstract
This study will analyze the Kali Kemit as the Indonesia-Dutch demarcation line after the first Dutch military aggression (1947) and describe the impact. The method used in this research is the historical research method. Sources of data used in this study are primary sources and secondary sources. The research data were obtained through interviews with historical actors and witnesses, literature studies in Dutch newspapers, direct observations at Kali Kemit, and documentation of historical actors’ records. The results of this study indicate that: (1) The prolonged battle between the allies and the Dutch against Indonesia ended after the two parties agreed to a ceasefire. (2) The ratification of the Renville Negotiations led to a border agreement between the Republic of Indonesia and the Dutch. The border agreement was implemented in the southern part of Central Java by establishing Kali Kemit as the border between the Republic of Indonesia and the Dutch so that the Dutch withdrew their defensive line to the west of the Kali Kemit. (3) The impact caused by the results of the Renville Negotiations was the division of the territory in Kebumen into two parts, with Kali Kemit being the boundary line, the transfer of troops from the enclave to the territory of the Republic of Indonesia, Kali Kemit being the initial target of the Dutch attack when they were about to continue their journey to Yogyakarta in December 1948.
Keywords: Demarcation line; Dutch Military Aggression; Physical Revolution.

## Abstrak
Artikel ini menganalisis Kali Kemit sebagai garis demarkasi indonesia-belanda pasca agresi militer Belanda I beserta dampaknya.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pelaku dan saksi sejarah, studi kepustakaan berupa surat kabar Belanda, observasi langsung di Kali Kemit dan dokumentasi terhadap catatan pelaku sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pertempuran yang berkepanjangan antara pihak sekutu dan Belanda terhadap Indonesia berakhir setelah kedua pihak bersepakat untuk mengadakan gencatan senjata. (2) Agresi Militer Belanda I merupakan tanda bahwa Belanda mengingkari hasil kesepakatan gencatan senjata. Pergerakan Belanda dari Bandung hingga sampai di Gombong, Kabupaten Kebumen. Pengesahan Perundingan Renville menyebabkan Belanda memundurkan garis pertahanan hingga di sebelah barat Jembatan Kemit. (3) Dampak yang disebabkan karena hasil Perundingan Renville adalah pembagian wilayah di Kebumen menjadi dua bagian dengan Kali Kemit menjadi garis batas, pemindahan tentara dari daerah kantong menuju ke daerah Republik Indonesia, dan Kali Kemit menjadi sasaran awal penyerangan Belanda ketika akan melanjutkan perjalanan menuju ke Yogyakarta pada Desember 1948.
Kata Kunci : Agresi Militer Belanda; garis demarkasi; Revolusi Fisik.
To cite this article: Hastuti, A. T., Musadad, A. A., & Abidin, N. F. (2022). Kali kemit sebagai Garis demarkasi indonesia- belanda pasca agresi militer belanda I di kebumen tahun 1947 . HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 5 (2), 175- 182. https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.46813.
Naskah diterima : 4 Juni 2022 , Naskah direvisi : 22 Oktober 2022 , Naskah disetujui : 30 Oktober 2022
Available online at HISTORIA ; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Journal homepage : https://ejournal.upi.edu/index.php/historia

## RESEARCH ARTICLE
Apriliyan Tri Hastuti, Akhmad Arif Musadad, Nur Fatah Abidin Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta Correspondence Author: aprilianth2@student.uns.ac.id

## Garis Demarkasi Indonesia-Belanda Pasca Agresi Militer Belanda I di Kebumen Tahun 1947

## PENDAHULUAN
Pada era revolusi kemerdekaan (1945-1949) berbagai wawasan dan ideologi kenegaraan yang sudah berkembang selama setengah abad sebelumnya saling berinteraksi satu sama lain. Huru-hara persaingan terjadi pada saat proses pembentukan struktur pemerintahan yang masih harus dibangun. Permasalahan pada awal kemerdekaan yang harus dihadapi tidak hanya berupa persaingan kekuatan-kekuatan di dalam negeri, tetapi juga tekanan agresi dari luar oleh Pemerintah Belanda. Pada tanggal 19 September 1945, pasukan sekutu mulai memasuki Indonesia. Pihak sekutu datang ke Indonesia bertujuan untuk menerima penyerahan Jepang, tetapi kemudian menyebabkan munculnya tantangan- tantangan serius terhadap revolusi pasca proklamasi kemerdekaan (Ricklefs, 2007).
Kedatangan pasukan sekutu pada mulanya disambut netral oleh bangsa Indonesia. Sikap Indonesia berbalik arah menjadi penuh curiga setelah mengalami tindakan- tindakan provokatif dan agresif dari pasukan Belanda yang ikut masuk bersamaan dengan datangnya pasukan sekutu. NICA ( Netherlands Indies Civil Administration ) atau pemerintahan sipil Hindia Belanda dengan terang- terangan bertujuan untuk menguasai Indonesia kembali (Pusponegoro & Notosusanto, 1993). Masuknya sekutu yang membawa NICA menyebabkan pertempuran terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera dan Jawa. Puncak serangan yang dilakukan oleh Belanda kepada Republik Indonesia pada tahun 1947 disebut Agresi Militer Belanda yang pertama. Latar belakang kemunculan serangan militer oleh Belanda pada tahun 1947 dikarenakan adanya perjanjian Linggarjati. Hasil Perjanjan Linggarjati tidak sesuai dengan harapan sehingga muncul perbedaan pendapat. Kedua belah pihak tetap sesuai dengan pandangannya masing-masing dan mempertahankan haknya untuk melakukan interpretasi sendiri (Leirissa dalam Lapian, 1992).
Keadaan dalam negeri semakin kacau akibat adanya perbedaan pandangan mengenai Perjanjian Linggarjati. Belanda terus melancarkan aksi polisionalnya dengan menyerang perbatasan-perbatasan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian. Upaya yang dilakukan oleh Belanda menjadi bukti bahwa Perjanjian Linggarjati telah dilanggar. Dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut, Dewan Keamanan PBB membentuk pihak ketiga sebagai penengah yang bernama Komisi Jasa Baik yang kemudian dikenal lebih luas dengan sebutan Komisi Tiga Negara (KTN). Sesudah pembentukan KTN, pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk melaksanakan perundingan di atas Kapal Renville yang menghasilkan Persetujuan Renville pada 17 Januari 1948 (Sarjono, 1999).
Persetujuan Renville berdampak pula bagi wilayah Kebumen. Perundingan antara Belanda dengan pihak Indonesia yang membahas garis perbatasan tersebut di tengahi oleh KTN pada 24 Januari 1948 di sebelah barat jembatan Kemit, Karanganyar, Kebumen. Sebelum pengesahan persetujuan Renville, pihak Belanda menetapkan batas antara Republik Indonesia di wilayah timur Kali Kemit. Setelah pengesahan Persetujuan Renville, Belanda bersedia memundurkan garis demarkasi sampai Kali Kemit. Penetapan garis demarkasi Kali Kemit dalam Perundingan Renville sekaligus menjadi batas antara wilayah Republik Indonesia dengan Belanda setelah adanya serangan Agresi Militer Belanda I. Penetapan Kali Kemit sebagai garis status quo menandakan bahwa Kali Kemit di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen menjadi batas terluar wilayah Republik Indonesia, sedangkan wilayah di sebelah Barat Kali Kemit menjadi milik Belanda. Hasil Perundingan Renville menyebabkan wilayah sekitar Kali Kemit pernah dijadikan sebagai garis pertahanan terhadap Belanda. Penetapan garis demarkasi Kali Kemit dalam Perundingan Renville sekaligus menjadi batas antara wilayah Republik Indonesia dengan Belanda setelah adanya serangan Agresi Militer Belanda I. Historiografi mengenai Perundingan Renville telah banyak dikaji dalam buku-buku yang membahas mengenai revolusi fisik tetapi kajian sejarah Kali Kemit secara spesifik dan mendalam belum mendapatkan perhatian dari para sejarawan. G. M. Kahin dalam buku Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia (1995) menjelaskan bahwa Perundingan Renville berdampak buruk bagi Indonesia. Kesepakatan garis demarkasi van Mook sebagai hasil Perundingan Renville sangat merugikan Republik Indonesia, sebab pasukan Republik Indonesia harus meninggalkan banyak kantong gerilya di balik sisi garis van Mook.
Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh R. Sarjono (1999) dengan judul Peran Australia dalam Penyelesaian Konflik Indonesia dan Belanda Melalui Perundingan Renville . Dalam penelitian tersebut R. Sarjono menjelaskan mengenai peran Australia dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda melalui Perundingan Renville. Penelitian tersebut memfokuskan terhadap upaya penyelesaian konflik yang sedang terjadi. Sedangkan fokus penelitian yang dilaksanakan penulis adalah hasil atau dampak adanya Perundingan Renville tersebut, yaitu adanya garis demarkasi antara Indonesia dan Belanda. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hendri Susilo, dkk (2019) dengan judul Penetapan Batas Darat Indonesia- Malaysia dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah , dan penelitian yang dilakukan oleh Saru Arifin, dkk
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 5 (2), 175-182. https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.46813
(2009) dengan judul Pelaksanaan Asas Uti Possidetis dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia dengan Malaysia . Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Susilo dan Saru Arifin memiliki tema penelitian yang sama. Keduanya membahas mengenai garis batas antara Indonesia dan Malaysia. Konteks waktu kontemporer yang digunakan oleh kedua penelitian tersebut juga hampir sama. Sedangkan dalam penelitian yang dilaksanakan, penulis lebih memfokuskan terhadap garis batas antara Indonesia dengan Belanda pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Colin Brown (2003) dalam bukunya yang berjudul A Short History of Indonesia: The Unlikely Nation menjelaskan bahwa Perundingan Renville tidak didukung sepenuhnya oleh pihak Belanda maupun pihak Indonesia. Hasil perundingan berdampak buruk bagi Indonesia di bidang politik dan ekonomi. Ketegangan terjadi di lingkungan politik dengan munculnya pihak oposisi yang menentang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi akibat Perundingan Renville.
Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa penelitian, Perundingan Renville hanya dibahas secara menyeluruh mengenai latar belakang, proses perundingan dan dampak yang dihasilkan secara umum. Keberadaan Kali Kemit sebagai dampak dari adanya Perundingan Renville tidak dijelaskan dalam buku-buku yang memuat era revolusi. Penulisan sejarah mengenai Kali Kemit belum digambarkan secara nasional maupun internasional. Pemahaman mengenai Kali Kemit hanya sebatas cerita lokal daerah setempat, bahkan tidak semua masyarakat memahami sejarah Kali Kemit yang berpengaruh di masa revolusi Indonesia. Historiografi sejarah Kali Kemit hanya dinarasikan oleh sejarawan-sejarawan lokal, maupun tokoh sezaman yang mengalami peristiwa revolusi di Indonesia. Tidak semua sejarah Kali Kemit diceritakan secara gamblang, sebab Kali Kemit hanya dianggap sebagai garis demarkasi antara Republik Indonesia dengan Belanda pasca Perundingan Renville. Historiografi sejarah Kali Kemit yang terbatas, menarik minat penulis untuk menarasikan sejarah Kali Kemit menggunakan perspektif lokal.
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis sejarah Kali Kemit dari perspektif lokal. Sejarah Kali Kemit menjadi menarik untuk dikembangkan dan digali lebih lanjut, sebab sejarah lokal tersebut sangat berkaitan dengan sejarah nasional khususnya dalam revolusi fisik yang pernah terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) latar belakang gencatan senjata pasca Agresi Militer Belanda I, (2) Kali Kemit sebagai garis demarkasi Indonesia-Belanda pasca Agresi Militer Belanda I, dan (3) dampak Kali Kemit sebagai garis demarkasi
Indonesia-Belanda pasca Agresi Militer Belanda I Tahun 1947.

## METODE
Penelitian dilaksanakan di Kebumen Jawa Tengah. Observasi lapangan dilakukan di sekitar jembatan Kali Kemit. Selain itu, penelitian studi pustaka arsip digital dilaksanakan melalui laman Delpher (delpher.nl ). Penelitian studi pustaka secara luring dilaksanakan di Perpustakaan Pribadi Milik Alm. Sunarto Danusumarto, Balai Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen dan Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret. Metode yang digunakan adalah metode sejarah karena objek kajian dalam penelitian sudah terjadi pada masa lampau.
Menurut Gottschalk (1975), metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pelaku dan saksi sejarah, studi kepustakaan berupa surat kabar Belanda, observasi langsung di Kali Kemit dan dokumentasi terhadap catatan pelaku sejarah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis historis. Analisis historis dapat disebut juga dengan penafsiran atau interpretasi sejarah. Menurut Abdurrahman (1999: 64), interpretasi sejarah dapat disebut juga dengan analisis sejarah. Berdasarkan metode historis, prosedur yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, pengumpulan sumber (Heuristik), verifikasi sumber (Kritik), penafsiran data sejarah menjadi fakta sejarah (Interpretasi) dan penyusunan kisah sejarah (Historiografi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Latar Belakang Gencatan Senjata Pasca Agresi Militer I Tahun 1947
a.  Situasi Siaga Pasca Proklamasi Kemerdekaan di Kebumen
Proklamasi berkumandang ke segala penjuru tanah air melalui peran Angkatan Muda. Angkatan Muda atau biasa disingkat dengan AM merupakan organisasi yang berasal dari gerakan bawah tanah yang berkembang pada masa pemerintahan Jepang. Angkatan Muda Kebumen merupakan cabang dari Angkatan Muda yang berpusat di Jakarta. Pembentukan organisasi Angkatan Muda bertujuan mengindoktrinasi pemuda untuk sikap dan semangat anti barat (Rochmat, 2020).

## Garis Demarkasi Indonesia-Belanda Pasca Agresi Militer Belanda I di Kebumen Tahun 1947
Rapat umum menyambut proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kebumen untuk pertama kali diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 1945. Rapat Umum diadakan oleh Angkatan Muda yang dimotori oleh Sri Darmadji sebagai ketua dan dibantu oleh Wasilan dan Soemarsono. Langkah awal yang ditetapkan dalam Rapat Umum adalah penghapusan Gunseikan (pemerintahan militer Jepang) dengan didahului bagian pemerintahan sipil (DHC 45, 2001). Pasca kemerdekaan, tercipta suasana siaga di Kebumen yang bertujuan agar dapat menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi sebagai konsekuensi dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Masa revolusi fisik di Indonesia telah membuat seluruh masyarakat berjuang bersama mempertahankan kemerdekaan (Birsyada & Hidayah, 2021). Presiden Republik Indonesia mengeluarkan seruan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta pada 23 Agustus 1945 yang bertujuan agar segera dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) (Wirjopranoto, 2003). Langkah taktis pertama BKR adalah melucuti senjata tentara Jepang dan selanjutnya bersama dengan KNI mengambil alih kekuasaan Jepang untuk dapat dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Pengambilalihan kekuasaan dari pihak Jepang diawali dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) sebagai wadah untuk rakyat yang ingin berpartisipasi dalam pemerintahan (Prayitno, 2016).
Berdasarkan memoar Tasdik (1989), pembentukan badan-badan perjuangan tidak hanya di ibukota kabupaten melainkan juga di kecamatan dan desa. Di wilayah Kecamatan Karanganyar, pemuda Grenggeng bergabung ke dalam kelaskaran bersenjata Hizbullah, Sabilillah dan Laskar Rakyat. Tugas pertama badan kelaskaran dalam mempertahankan kemerdekaan adalah di front (medan laga) Ambarawa, Ungaran, Srondol, dan Gunungpati (Medan Selatan Semarang). Tidak semua pasukan bertugas di front, pasukan yang lain bertugas menjadi mata-mata Belanda/Anjing NICA (sebutan untuk tentara Belanda KNIL yang memakai badge atau logo bergambar kepala anjing dengan lidah menjulur). Disamping mengawasi gerak-gerik Belanda, pasukan mempersiapkan strategi bumihangus, mempersiapkan pemutusan jembatan menggunakan trek bom, membuat rintangan di jalan raya yang dianggap penting dengan melakukan penebangan sebagian pohon-pohon dan membuat lubang-lubang dijalan.
b.  Kedatangan NICA dan Sikap Laskar Rakyat di Kebumen
Rakyat Indonesia menyambut kedatangan pasukan sekutu dengan sikap terbuka dengan tujuan awal sekutu yang ingin melucuti persenjataan Jepang. Akan tetapi,
kedatangan pasukan sekutu di Indonesia diboncengi oleh pasukan Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang berusaha masuk ke Indonesia dengan tujuan menegakkan kekuasaan Belanda kembali. Setelah diketahui bahwa pasukan sekutu datang dengan membawa pasukan NICA, maka sikap rakyat Indonesia berbalik menjadi curiga. Situasi semakin memburuk setelah NICA mempersenjatai bekas KNIL dan memancing kerusuhan dengan melakukan tindakan provokasi-provokasi bersenjata. Pada akhirnya, terjadi permusuhan antara pasukan sekutu dan pasukan NICA dengan rakyat Indonesia (Rochmat, 2020).
Pada awalnya, pasukan Inggris bertugas mengurus para tawanan perang dan interniran. Kondisi berubah ketika Belanda menyusup di pasukan Inggris dan memutuskan untuk mengungsikan para tawanan Indo-Eropa. Pihak Inggris mengerahkan detasemen- detasemen ke Magelang dan Ambarawa yang bertujuan untuk membebaskan tawanan, namun dihadang oleh pasukan Republik Indonesia yang melakukan penyerangan. Pengejaran oleh Resimen Kedu yang dipimpin oleh Letnan Kolonel M. Sarbini terus dilakukan hingga ke pedalaman. Insiden bersenjata antara pasukan sekutu dengan rakyat terus meluas kemudian menjadi pertempuran Ambarawa (Ricklefs, 2007).
Pertempuran tidak hanya terjadi di Semarang dan Ambarawa, situasi keamanan di Jakarta juga semakin buruk. Aksi teror terus dilakukan oleh Belanda kepada rakyat Indonesia. Situasi semakin memburuk ketika pendaratan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priok pada 30 Desember 1945. Kondisi Jakarta yang menjadi ibukota negara Indonesia yang baru merdeka kala itu dinilai tidak aman. Situasi keamanan yang memburuk menyebabkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia meninggalkan Jakarta menuju ke Yogyakarta dan memindahkan ibukota negara Indonesia ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 (DHC 45, 2001).
c.  Perjanjian Linggarjati 1947, Agresi Militer Belanda I, dan Pertempuran di Kebumen
Pada bulan November 1946 dilaksanakan kesepakatan diplomatik antara pihak sekutu dengan pihak Indonesia. Dampak dari berbagai perundingan antara Indonesia dengan sekutu menghasilkan kesepakatan gencatan senjata. Sejalan dengan perkembangan tersebut maka diadakanlah perundingan di Desa Linggajati di sebelah selatan Cirebon yang membahas mengenai gencatan senjata dan pembagian wilayah Republik Indonesia (Ricklefs, 2007).
Hasil Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada 25 Maret 1947 oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia. Penandatanganan delegasi Indonesia oleh Sutan Syahrir dan delegasi Belanda
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 5 (2), 175-182. https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.46813
oleh Schermerhorn (Sudiyo, 1997). Hasil Perjanjian Linggarjati menyebabkan suasana politik dalam negeri menjadi tidak stabil. Beberapa partai terbagi menjadi dua golongan yaitu golongan pro dan kontra terhadap hasil Perjanjian Linggarjati. Meskipun kesepakatan gencatan senjata sudah disahkan dan diterapkan di Indonesia, pihak Belanda semakin memperhebat serangan melalui perang urat syaraf (Kodam VII Diponegoro, 1977).
Sejalan dengan situasi yang memburuk, Belanda mengeluarkan suatu kebijakan yang merugikan Indonesia. Republik Indonesia tidak menjadi gentar dan dengan tegas menolak tuntutan Belanda tersebut. Pihak Republik Indonesia mengadakan persiapan-persiapan dalam segala bidang dalam menghadapi ancaman agresi militer dari Belanda. Manuskrip memoar yang dituliskan oleh Soenarto (1998) seorang eks veteran perang di Kebumen memaparkan bahwa persiapan menghadapi serangan Belanda juga dilaksanakan oleh rakyat Kebumen.
Kekuatan tentara yang ada di Gombong adalah Batalyon 62 Resimen XX Divisi III yang dipimpin oleh Mayor Panoedjoe, Kaderschool pimpinan Kolonel Samidjo/Sukaswo, Inspektorat Infanteri pimpinan Jenderal Mayor Didi Kartasasmita, pasukan Tentara Pelajar yang dipimpin oleh David dan lain-lain. Menurut Wirjopranoto (2003), pasukan yang dipimpin oleh Mayor Panoedjoe ditugaskan untuk menghadapi agresi militer Belanda yang diperkirakan akan melewati Purwokerto, Banyumas hingga sampai ke Gombong sebab Belanda mengetahui bahwa terdapat bangunan benteng yang kokoh dan kuat yang berada di tengah kota Gombong.
Gambar 1 Peta Pos Pertahanan Tentara Republik Indonesia di Ijo, Gombong hingga Karanggayam Sumber: Manuskrip Memoar Soenarto, 1998
Agresi militer oleh Belanda berkedok aksi polisionil dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 yang bergerak dari Bandung menuju Cirebon dan bergerak ke timur hingga ke Yogyakarta. Berdasarkan teori operasi militer, Agresi Militer Belanda I bertujuan untuk menyelesaikan suatu misi yang diatur dan direncanakan sebelumnya. Operasi militer yang dilakukan oleh tentara Belanda menjurus terhadap kekerasan dan perang pertempuran,
sebab aksi yang dilakukan secara fisik berdampak terhadap efek kehancuran.
Pada tanggal 25 Juli 1947, pasukan TNI di Gombong mulai menempati pos-pos pertahanan ( Stellingen ) untuk menghadang datangnya pasukan Belanda dari arah barat. Garis terdepan pertahanan di wilayah Kabupaten Kebumen adalah di sebelah kiri dan kanan Stasiun Kereta Api Ijo (Ngijo) yang membentang dari utara ke selatan. Pos pertahanan tersebut dijaga oleh sebagian Batalyon 62 Resimen XX Divisi III Gombong, Polisi Negara dan Tentara Pelajar. Tentara yang lain bertugas mempersiapkan taktik bumihangus dan melindungi pengungsian penduduk dan kantor pemerintahan (Catatan memoar Soenarto, 1998).
Pada pukul 03.00 tanggal 5 Agustus 1947, Belanda berhasil memasuki Gombong dari arah barat dan menuju ke Benteng Van der Wijck. Pasukan Belanda menggunakan tank lapis baja dan senjata berat yang dikawal oleh pesawat udara dalam menyerbu Kota Gombong sehingga sampai di garis pertahanan Kemit. Perjalanan Belanda ke Yogyakarta terhenti di Gombong dan menetap cukup lama dengan markas tentara Belanda berada di Benteng Van der Wijck. Penguasaan Belanda atas Gombong menyebabkan Belanda bertindak kejam dan sewenang-wenang (DHC 45, 2001).

## 2.   Kali Kemit sebagai Garis Demarkasi Indonesia- Belanda Pasca Agresi Militer Belanda I
Kali Kemit menjadi saksi bisu kekejaman NICA yang dilakukan di atas jembatan maupun di lokasi kiri kanan jembatan dengan jarak 200 meter. Penduduk dan pejuang yang tinggal di wilayah kedudukan Belanda tetapi pro terhadap Republik Indonesia mendapat siksaan oleh tentara Belanda untuk kemudian dibunuh secara keji. Korban kekejaman tentara Belanda di Kemit adalah seorang kiai dari Tratas Desa Sidomukti Kecamatan Kuwarasan dan seorang penyuplai untuk pejuang dari Desa Jatijajar (Catatan Memoar Tasdik, 1989).
Selama kependudukan Belanda di Gombong terjadi banyak pertempuran seperti Pertempuran Karanggayam, Pertempuran Sidobunder, Peristiwa Kanonade Candi dan lain-lain. Pertempuran-pertempuran antara Belanda dengan Indonesia terus berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia. Disamping itu, Belanda melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil di wilayah barat garis batas atau di wilayah kependudukannya. Hampir setiap hari terdapat korban kekerasan Belanda di wilayah kependudukan Belanda di Kebumen. Pertahanan dan penyerangan yang dilakukan pejuang Republik Indonesia menggunakan strategi gerilya. Tentara dan pejuang Republik Indonesia gencar melakukan serangan gerilya

## Garis Demarkasi Indonesia-Belanda Pasca Agresi Militer Belanda I di Kebumen Tahun 1947
di setiap malam. Puncak dari serangan Belanda adalah adanya perjanjian gencatan senjata dan pembentukan status quo atau garis demarkasi antara Indonesia dengan Belanda dengan batasnya yaitu Kali Kemit. Dewan Keamanan PBB memerintahkan untuk menghentikan peperangan dan diadakannya kesepakatan gencatan senjata. Pada tanggal 8 Desember 1947 diadakan Perundingan Renville yang kemudian ditandatangani pada 17 Januari 1948. Berdasarkan arahan Dewan Keamanan PBB, perlu dibentuk suatu badan perwakilan antara kedua negara yang berseteru yang disebut dengan Komisi Jasa Baik yang selanjutnya lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN. Tugas dari Komisi Jasa Baik adalah menjadi media kompromi dalam pertemuan perundingan (Poesponegoro & Notosusanto, 1993).
Selesai perundingan secara nasional, pembahasan dilakukan secara kedaerahan yang bertujuan melaksanakan perjanjian penghentian permusuhan di daerah perbatasan Belanda dan Republik Indonesia. Pertemuan di Jawa tengah bagian selatan diadakan di dekat Kemit di Jalan Gombong-Karanganyar (Nieuwe Courant, 28 Januari 1948). Musyawarah antara delegasi Republik Indonesia dengan delegasi Belanda dilaksanakan di pos terdepan dari tentara Republik Indonesia, yang berada di rumah Pawiro. Pos terdepan Republik Indonesia sering didatangi opsir-opsir dari KTN (Amerika Serikat, Belgia, dan Australia) sebagai penengah (Catatan Memoar Soenarto, 1998). Salah satu hasil Perundingan Renville yang berdampak terhadap daerah-daerah di Indonesia, termasuk di Kebumen adalah penetapan Kali Kemit dari Laut Selatan sampai Somagede, Banjarnegara dan Purwonegoro menjadi garis batas antara Republik Indonesia dengan Belanda. Oleh karena itu Kali Kemit dijadikan sebagai status quo, yaitu perbatasan antara Indonesia dengan Belanda. Alasan ditetapkannya Kali Kemit menjadi batas antara Republik Indonesia dengan Belanda mengacu pada konsep geopolitik mengenai perbatasan morfologis. Berdasarkan teori natural boundaries, terdapat beberapa alasan dipilihnya sungai menjadi perbatasan antar wilayah yaitu sungai dapat dilukiskan dengan jelas pada peta dan lebar yang terstruktur dan homogen jika dibandingkan gunung atau pegunungan sehingga pada masa damai dapat bermanfaat bagi dua negara yang saling bertetangga, sebaliknya ketika sedang berseteru antar negara yang saling bertetangga terdapat jarak yang beresiko dalam pertahanan. Kali Kemit dijadikan batas antara wilayah Belanda dengan Republik Indonesia karena perbatasan alami yang memungkinkan hanya sungai. Keberadaan Kali Kemit membentang dari selatan yaitu Laut Selatan hingga ke utara. Selain itu, wilayah terluar kekuasaan
Belanda di Kebumen adalah Gombong ke timur hingga Desa Grenggeng sehingga ketika terdapat perintah gencatan senjata sudah dapat dipastikan bahwa Kali Kemit yang dijadikan batas wilayah terluar Belanda maupun Republik Indonesia.

## 3.  Dampak Kali Kemit sebagai Garis Demarkasi Indonesia-Belanda Pasca Agresi Militer Belanda
I Tahun 1947

## a.  Pembagian Wilayah Menjadi Barat Sungai dan Timur Sungai
Pasca disahkannya hasil Perundingan Renville, Kali Kemit menjadi garis perbatasan wilayah antara Belanda dengan Republik Indonesia. Sebelah timur Kali Kemit merupakan wilayah Republik Indonesia, sedangkan sebelah barat Kali Kemit merupakan wilayah Belanda. Daerah Sawangan, Panjangsari hingga ke selatan termasuk ke dalam wilayah Belanda karena terletak di sebelah barat Kali Kemit. Pemisahan wilayah menjadi dua bagian merupakan dampak geografis dari penetapan Kali Kemit menjadi garis demarkasi antara wilayah Republik Indonesia dengan wilayah Belanda.
Gambar 2. Peta Perbatasan Wilayah Antara Belanda dan Republik Indonesia Sumber: Dokumen Pribadi Penulis, 2021
Pemisahan wilayah antara Republik Indonesia dengan Belanda menimbulkan dampak sosial di sekitar perbatasan. Kebijakan keluar masuknya penduduk ketika Kali Kemit menjadi perbatasan wilayah antara Republik Indonesia dengan Belanda dilakukan penyesuaian ulang. Menurut pemaparan Partiman (28 Februari 2021) selaku saksi sejarah, apabila penduduk yang tinggal di wilayah Belanda hendak masuk ke wilayah Republik Indonesia harus membawa surat keterangan dari Republik Indonesia, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah Republik Indonesia hendak masuk ke wilayah Belanda harus membawa surat keterangan dari Belanda. Mengenai dampak dari kebijakan perbatasan, FX.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 5 (2), 175-182. https://doi.org/10.17509/historia.v5i2.46813
Sukidjo (2 Maret 2021) menceritakan pengalamannya ketika menjadi tentara dan bergabung dengan Batalyon 62 Resimen XX Divisi III Indonesia yang mana tidak bisa memasuki wilayah Gombong. Apabila hendak masuk ke wilayah Belanda maka harus bertempur, begitu juga dengan tentara Belanda yang ingin masuk ke wilayah Republik Indonesia harus bertempur terlebih dahulu. b.  Penetapan Kali Kemit menjadi Pintu Masuk

## Perpindahan Tentara Kantong
Penetapan Kali Kemit sebagai garis demarkasi antara Republik Indonesia dengan Belanda membawa dampak dalam bidang militer yang berkaitan dengan salah satu hasil dari Perundingan Renville. Dampak dari hasil Perundingan Renville adalah dibentuknya keputusan mengenai kepulangan tentara Republik Indonesia dan para pejuang dari Jawa Barat menuju ke daerah kependudukan Republik Indonesia pada Februari 1948. Jawa Barat merupakan daerah yang diduduki oleh tentara Republik Indonesia sebelum adanya pembagian wilayah dalam hasil Perundingan Renville. Akan tetapi setelah penerapan hasil dari Perundingan Renville, daerah Jawa Barat menjadi wilayah Belanda sehingga dilakukan pemulangan tentara Republik Indonesia menuju ke Yogyakarta (Catatan Memoar Tasdik, 1989). Pengangkutan Tentara Hijrah menggunakan sebuah kereta yang sedang dalam perjalanan dari Batavia menuju garis demarkasi hingga ke Yogyakarta. Kereta akan berkendara ke Jawa Tengah bagian selatan menuju ke garis demarkasi yang merupakan wilayah Belanda (Nieuwe Apeldoornse Courant, 16 Juli 1948).

## c.  Daerah Timur Kali Kemit Rawan terhadap Penyerangan Belanda
Dampak dari pembagian wilayah yang dibatasi dengan Kali Kemit adalah seruan penghentian tembak menembak antara Indonesia dengan Belanda di sekitar Kali Kemit (Prayitno, 2016) Kondisi aman dalam pelaksanaan gencatan senjata pasca pengesahan Perundingan Renville berlangsung selama 8 bulan. Berdasarkan Laporan Kepala Polisi Gombong di Karanganyar pada 29 Juni hingga 1 Juli 1948, rakyat di daerah kependudukan Belanda merasa khawatir sebab terdapat kemungkinan bahwa dalam bulan puasa (bulan Juli 1948) tentara Belanda akan melancarkan gerakan polisonil lagi. Hal tersebut diketahui sebab Belanda menambah persenjataan untuk memperkuat tentara Belanda.
Persiapan dilakukan di Stasiun Gombong dengan menyediakan kanon di tiga tempat yang ditujukan ke Kecamatan Puring dan sekitarnya, dan menyediakan dua kanon di Kemit yang ditujukan ke Kecamatan Karanganyar. Transportasi berupa perlengkapan militer
2 tank raksasa, 4 tank kecil, 6 panser otomatis dan 20 traktor yang disediakan di Gombong. Mata-mata musuh yang bernama Loso berasal dari Purbowangi bertindak ganas sehingga penduduk merasa curiga akan adanya serangan kedua dari Belanda (Laporan Kepala Polisi Gombong, 1948).
Manuskrip memoar Soenarto (1998) menyebutkan bahwa melalui koran De Locomotief, E. M. Stok yang merupakan Residen NICA untuk wilayah Banyumas menyampaikan bahwa Belanda akan segera menambah wilayah. Situasi genting di perbatasan dan tanda-tanda persiapan Belanda untuk penyerangan telah dilaporkan ke pemerintahan pusat di Yogyakarta. Keadaan menjadi tegang sejak tanggal 17 Desember 1948 karena pasukan tentara dan pejuang Republik Indonesia siap menghadang pergerakan Belanda yang akan bergerak menuju ke Yogyakarta.
Pada 19 Desember 1948 terdapat pesawat terbang yang melintasi garis Status-Quo dari selatan ke utara diatas. Setelahnya terdengar suara rentetan senapan dari arah jembatan kereta api Desa Panjangsari. Sekitar sepuluh menit kemudian pos PK di Kemit diserbu oleh serdadu Tentara NICA dengan kekuatan satu peleton tanpa adanya tembakan. Bersamaan dengan serbuan serdadu Tentara NICA, tentara Belanda juga melakukan konvoi yang dipelopori oleh sedikitnya enam Panserwagen dan beberapa tank menerobos memasuki wilayah Republik Indonesia. Semua Panserwagen bertuliskan “NAAR JOGJA” yang memiliki arti “Ke Jogja (Yogyakarta)” dengan warna putih (Catatan Memoar Soenarto, 1998).

## SIMPULAN
Pertempuran yang berkepanjangan antara pihak sekutu dan Belanda terhadap Indonesia berakhir setelah kedua pihak bersepakat untuk mengadakan gencatan senjata. Kesepakatan gencatan senjata diusulkan dibahas dalam perundingan yang dilaksanakan di beberapa daerah. Puncak dari beberapa perundingan adalah adanya Perundingan Linggarjati pada 25 Maret 1947. Gencatan senjata diadakan setelah Belanda melancarkan serangan berupa aksi polisionil yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda I pada tahun 1947.
Agresi Militer Belanda I merupakan tanda bahwa Belanda mengingkari hasil Perundingan Linggarjati. Serangan Belanda tersebut bertujuan untuk menduduki ibukota negara Republik Indonesia di Yogyakarta. Pergerakan Belanda dari Bandung ke arah timur menuju ke Cirebon hingga sampai di Gombong, Kabupaten Kebumen. Batas kependudukan Belanda di sebelah timur adalah kali Kemit yang berada di Desa Grenggeng,

## Garis Demarkasi Indonesia-Belanda Pasca Agresi Militer Belanda I di Kebumen Tahun 1947
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Pengesahan Perundingan Renville menyebabkan Belanda memundurkan garis pertahanan hingga di sebelah barat Jembatan Kemit.  Dampak yang disebabkan karena hasil Perundingan Renville adalah pembagian wilayah di Kebumen menjadi dua bagian dengan Kali Kemit menjadi garis batas. Wilayah di sebelah barat Kali Kemit merupakan wilayah kependudukan Belanda dan wilayah di sebelah timur Kali Kemit merupakan wilayah kependudukan Republik Indonesia. Dampak selanjutnya adalah pemindahan tentara yang berada di daerah kantong menuju ke daerah Republik Indonesia. Kali Kemit menjadi pintu masuk perpindahan Tentara Hijrah dari Jawa Barat menuju Yogyakarta. Penetapan Kali Kemit sebagai batas terluar wilayah Republik Indonesia menyebabkan daerah di sekitar Kali Kemit menjadi sasaran awal penyerangan Belanda ketika akan melanjutkan perjalanan menuju ke Yogyakarta pada Desember 1948.

## REFERENSI
Abdurahman, D. (1999). Metode penelitian sejarah . Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Alam, W. T. (2003). Demi bangsaku: pertentangan soekarno vs hatta . Gramedia Pustaka Utama.
Arsip Kementerian Dalam Negeri No. 7/6/22. (1948, Agustus 30). Surat perihal pelanggaran persetujuan renville kepada sekretariat umum delegasi republik indonesia
Birsyada, M. I., & Hidayah, S. N. (2022). Peranan ulama muhammadiyah dalam pembentukan aps (askar perang sabil) di yogyakarta tahun 1947-1949. Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 5 (1), 81-90.
Chmielewski, M., Kukielka, M., Pieczonka, P., & Gutowski, T. (2020). Methods and analytical tools for assessing tactical situation in military operations using potential approach and sensor data fusion. Procedia Manufacturing, 44 , 559-566. DHC Angkatan 45 Kebumen. (2001). Sejarah perjuangan rakyat di kabupaten kebumen tahun 1945-1949 . Grafika.
Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro. (1977).
Sejarah rumpun diponegoro dan pengabdiannya . Borobudur Megah. Glantz, D. M. (1991). Soviet military operational art: in pursuit of deep battle. Frank Cass and Company Limited.
Gottschalk, L. (1975). Mengerti sejarah . Universitas Indonesia.
Kahin, G. M. (1995). Nasionalisme dan revolusi di indonesia. UNS Press
Lapian, A.B, & Drooglever, P.J. (Eds). (1992). Menelusuri jalur linggarjati: diplomasi dalam perspektif sejarah . Pustaka Utama Grafiti. Mustopo, H. (2014). Sejarah indonesia kelas xi . Jakarta: Yudhistira Nasution, A. H. (1977). Sekitar perang kemerdekaan indonesia . Angkasa. NN. (1948, Juli 16). De brug over de kali kemit. per speciale rode kruistrein naar de demarcatielijn. Koran Nieuwe Apeldoornse Courant , 14853, hlm. 3. NN. (1948, Januari 28). De militaire besprekingen. Koran Nieuwe Courant , hlm 1. Prayitno, B. E. (2016). Kisah pak narto dari masa ke masa . Dapur Buku. Pusponegoro, M. D., & Notosusanto. N. (1993). Sejarah nasional indonesia vi. Jakarta: Balai Pustaka. Ratzel, F. (1925). Politische geographie . R. Oldenbourgh. Ricklefs, M. C. (2007). Sejarah indonesia modern 1200- 2004 . Serambi Ilmu Semesta. Rochmat, S, Warjan, & Ananda, R. (2020). Kebumen berjuang perjuangan rakyat kabupaten kebumen era tahun 1945-1949 . Grafika Karya.
Sarjono, R. (1999). Peran australia dalam penyelesaian konflik indonesia dan belanda melalui perundingan renville. Jurnal Ilmiah Guru “Cope” , 20-24. Soemardjan, S. (1986). Perubahan sosial di yogyakarta . Gajah Mada University Press. Soenarto, R. (1998, November 6). Kisah beberapa pertempuran dalam perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di daerah Kabupaten Kebumen.
Sudiyo., Santono, D., Nugroho, A., & Suwardi, E. (1997). Sejarah pergerakan nasional indonesia dari budi utomo sampai dengan pengakuan kedaulatan. Depdikbud.
Sulisworo, T. D., Wahyuningsih, D., & Arif, B. (2012). Geopolitik indonesia. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Tasdik. (1989, November 10). Cuplikan k isah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia khususnya pemuda Grenggeng dan Desa Grenggeng pada tahun 1945 . Wirjopranoto, R. S., Soedarsono, R. G., Kamdani, T. H., Kamdani, S. A. D. K, Soemantri, O. P. B., Surowo. B. (2003). Gelegar di bagelen perjuangan resimen xx kedu selatan 1945-1949 dan pengabdian lanjutannya. ikatan keluarga resimen xx kedu selatan.
Wawancara dengan Bapak Partiman, saksi sejarah Peristiwa Kali Kemit, tanggal 28 Februari 2021. Wawancara dengan Bapak F.X Sukidjo, pelaku sejarah Peristiwa Kali Kemit mantan Tentara Republik Indonesia Batalyon 62 Resimen XX Divisi III Gombong, tanggal 2 Maret 2021.