Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024

## THE PROBLEMATIC OF THE RISE OF BROUGHT IN PRIVATE COMPANY WORKFORCE RECRUITMENT AND ITS LEGAL ANALYSIS

## PROBLEMATIKA MARAKNYA CALO DALAM PEREKRUTAN TENAGA KERJA PERUSAHAAN SWASTA DAN ANALISIS HUKUMNYA

## Anita Dwi Lestari
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang anitadwlstr@gmail.com

## Imam Budi Santoso
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Imambudi1977@gmail.com

## ABSTRACT
Job vacancies that can't accommodate the number of applicants and the problems that occur with the increase of brokers in job recruitment became a posh interest discuss. With numerous cases regarding this brokering, there are still few or maybe rare ones who bring it up in journal writings. Although this discussion is highly relevant to raised in published papers, especially within the realm of law, job  seekers  are  often  more  careful  in  following  the  selection  process  for  recruiting  workers.  This writing  uses  descriptive-analytical  and  empirical  methods to  corroborate the  paper  supported  the particular  situation  supported  by  the  legal  elaboration.  This  case  is  regarding  brokering  never expected  because  it  disturbed  and  harmed  job  seekers  regarding  the  proper  to  urge  employment through equity and justice. The applicable legal umbrella should be ready to protect it. Not only tied to  the  corporate  but  also  has  ranged from  the  recruitment  process.  Legal  certainty  is  required  as prohibitions  and  sanctions.  No  more  brokers  can  handle  legal  certainty,  which  is  necessary  as prohibitions  and  sanctions.  As  a  result,  no  more  brokers  can  take  ad  legal  certainty.  It  required embargoes and sanctions so that no more brokers could cash in on things.
Keywords: brokers; Company; private; Labor.

## ABSTRAK
Lowongan  pekerjaan  yang  tidak  dapat  menampung  jumlah  pelamarnya  serta  permasalahan  yang terjadi dengan maraknya percaloan dalam perekrutan kerja dewasa ini, telah menjadi suatu hal yang kompleks untuk dibahas.  Dengan banyaknya kasus mengenai percaloan ini, ternyata masih sedikit bahkan  jarang  yang  mengangkatnya  dalam  tulisan  jurnal  ataupun  artikel.  Padahal pembahasan  ini sangat relevan untuk diangkat dalam tulisan yang terpublikasi, khususnya dalam ranah hukum, agar pencari  kerja  bisa  lebih  berhati-hati  dalam  mengikuti  proses  seleksi  penerimaan  tenaga  kerja. Penulisan  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analitis  dan  empiris  untuk  menguatkan  tulisan berdasarkan  keadaan  sebenarnya  dengan  didukung  oleh  penjabaran  hukumnya.  Kasus  mengenai percaloan ini tentu sangat tidak diharapkan karena telah meresahkan dan merugikan pencari kerja, mengenai hak untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara pemerataan dan keadilan. Payung hukum yang berlaku juga seharusnya dapat menaungi, bukan hanya ketika sudah terikat dengan perusahaan saja,  tetapi  mulai  dari  proses  perekrutannya  dibutuhkan  kepastian  hukum  serta  larangan  maupun sanksi agar tidak ada lagi oknum calo yang dapat memanfaatkan keadaan.
Kata Kunci : Calo; Perusahaan; Swasta; Tenaga Kerja.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024

## I. PENDAHULUAN
Tercatat  dalam  Direktorat  Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri
(Kemendagri)  jumlah  penduduk  Indonesia berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) 1 per  Juni  2022  adalah  sebanyak 275.361.267  jiwa,  dimana  138.999.996  jiwa adalah  laki-laki  dan  136.361.271  jiwa  adalah perempuan.  Sementara  menurut  data  pada Worldometers 2 jumlah  penduduk  Indonesia per Oktober 2021 mencapai 280,829,472 jiwa. Berdasarkan data tersebut, Indonesia dijadikan sebagai  negara  dengan  penduduk  terbanyak peringkat ke-4 di dunia.
Pada  dasarnya  secara  garis  besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok,  yakni  tenaga  kerja  dan  bukan tenaga  kerja.  Umumnya  penduduk  yang tergolong  pada  kelompok  tenaga  kerja  yaitu jika penduduk tersebut telah berusia 15 sampai dengan  64  tahun.  sedangkan  penduduk  yang berusia  dibawah  15  tahun  dan  lebih  dari  64 tahun  itu  termasuk  kelompok  bukan  tenaga kerja.  Dalam  kelompok  tenaga  kerja  terbagi lagi  menjadi,  penduduk  yang  termasuk angkatan  kerja  dan  penduduk  yang  termasuk bukan  angkatan  kerja.  Yang  membedakan adalah  penduduk  yang  termasuk  angkatan kerja  merupakan  penduduk  usia  kerja  (15
1 Dukcapil Kemendagri, https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1396/duk capil-kemendagri-rilis-data-penduduk-semester-i- tahun-2022-naik-054-dalam-waktu-6- bulan#:~:text=Dirjen%20Dukcapil%20Zudan%20Arif
tahun lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, dengan arti lain yaitu penduduk yang  telah  bekerja  atau  masih  mencari pekerjaan.  Sementara  itu  penduduk  yang termasuk  bukan  angkatan  kerja  adalah penduduk  usia  kerja  (15  tahun  lebih)  yang masih  sekolah,  mengurus  rumah  tangga  atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi, dengan arti lain yaitu penduduk yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang  tidak  mencari  pekerjaan  (contohnya: pelajar,  mahasiswa,  ibu  rumah  tangga  dan pensiunan). Berdasarkan pada laman Satu Data Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 3 komposisi  Angkatan  Kerja  adalah sebesar  68,08%  sedangkan  Bukan  Angkatan Kerja adalah sebesar 31,92%.
Kenaikan  jumlah  penduduk  yang semakin pesat tidak diiringi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan  yang mencukupi, sehingga terjadi
ketidakseimbangan dan menyebabkan bertambahnya  jumlah  pengangguran.  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  telah  mencatat  besaran pengangguran  sampai  pada  Februari  2021 telah mencapai 8,75 juta jiwa dengan indikasi Penduduk  Usia  Kerja  sebanyak  205,36  juta jiwa  dan  jumlah  angkatan  kerja  mencapai 139,81  juta  jiwa.  Tingkat  Pengangguran
%20Fakrulloh,tercatat%20sebanyak%20275.361.267% 20jiwa.
2 Population of Indonesia,
https://www.worldometers.info/world- population/indonesia-population/
3 https://satudata.kemnaker.go.id/infograpik
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
Terbuka  (TPT)  Agustus  2022  sebesar  5,86 persen,  turun  sebesar  0,63  persen  poin dibandingkan  dengan  Agustus  2021. 4 Hal tersebut  dipicu  karena  ketatnya  persaingan dalam  penerimaan  kerja  dan  minimnya skill yang dimiliki oleh pencari kerja serta ditambah dengan  kondisi  saat  ini  yang  tidak  asing  lagi dengan wabah Pandemi COVID-19 yang telah menjarahi dunia, khusus nya Indonesia selama 3 tahun ini.
Tenaga  kerja  didefinisikan  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  yang  selanjutnya disebut  dengan  UU  Ketenagakerjaan  pada Pasal  1  angka  2  bahwa  Tenaga  kerja  adalah setiap orang yang mampu  melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja juga merupakan  orang  yang  bekerja  dan/atau mengerjakan sesuatu atau sebagainya. Tenaga kerja hadir untuk memaksimalkan setiap faktor produksi  yang  dimiliki  untuk  menghasilkan sesuatu  yang  bermanfaat.  Setiap  orang  yang mempu  untuk  melakukan  pekerjaan  untuk menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  serta memiliki  usia  yang  sesuai  dengan  yang termasuk kelompok tenaga kerja. Lebih lanjut dari itu pekerja atau buruh didefinisikan dalam UU Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan dalam bentuk lain.
4 Badan Pusat statistik, https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1916/a gustus-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--
Jauh  sebelum  adanya  ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, konstitusi negara Republik  Indonesia  yakni  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang  selanjutnya  disebut  UUD  1945  telah mengamanatkan  di  dalam  Pasal  27  ayat  (2) yang  berbunyi  “ tiap-tiap  warga  negara Indonesia  berhak  untuk  menyejahterakan hidupnya  dengan  memiliki  pekerjaan  yang layak ”.  Pasal  ini  menegaskan  bahwa  secara konstitusional pemerintah berkewajiban untuk menyediakan  lapangan  pekerjaan  dalam jumlah yang cukup.
Namun pada kenyataannya, lapangan pekerjaan  yang  tersedia  itu  terbatas  dan menimbulkan  banyak  permasalahan.  Sulitnya mencari pekerjaan membuat sebagian penduduk  kelompok  tenaga  kerja  memilih untuk bekerja di luar negeri menjadi TKI dan sebagian  lagi  tetap  menjadi  pengangguran. Sebenarnya masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran masih menjadi fokus utama  sampai  saat  ini  di  beberapa  negara berkembang. Hal ini merupakan satu kesatuan yang  menghadirkan  dualisme  yang  saling bertolak  belakang  satu  dengan  lainnya. Terjadinya  dualisme  ini  diakibatkan  jika pemerintah  sebagai  unsur  utama  dalam penyedia  lapangan  pekerjaan  kurang  mampu memanfaatkan  dan  meminimalisasi  dampak yang timbul dari kedua permasalahan tersebut dengan efektif dan efisien, sehingga
sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar- 3-07-juta-rupiah-per-bulan.html
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
menciptakan dampak negatif berupa terganggunya pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya  jika  pemerintah  dalam  hal  ini mampu mengatasi dan memanfaatkan kelebihan  tenaga  kerja  dengan  baik  maka dualisme  permasalahan  ini  tidak akan terjadi, bahkan akan memberikan dampak yang positif dalam hal percepatan pembangunan. 5
Pembangunan  nasional  dilaksanakan dalam maksud pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera, adil, makmur,  yang  merata,  baik  materiil  maupun spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945. Dalam pelaksanaannya itu, tenaga kerja mempunyai  peranan  dan  kedudukan  yang sangat  penting  sebagai  pelaku  dan  tujuan pembangunan itu sendiri. Dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan  perlindungan  tenaga  kerja  dan keluarganya  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan. perlindungan terhadap tenaga  kerja  dimaksudkan  untuk  menjamin hak-hak  dasar  pekerja/buruh  dan  menjamin kesamaan  kesempatan  serta  perlakuan  tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
5 Hendra Wijayanto dan Samsul Ode, “ Dinamika Permasalahan  Ketenagakerjaan  dan Pengangguran di Indonesia ”,  Administratio:  Jurnal  Ilmiah  Administrasi
keluarganya  dengan  tetap  memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
Kenyataannya, substansi di atas tidak terealisasikan  sepenuhnya  dengan  baik  dan jauh dari kata sempurna. Lapangan pekerjaan tidak merata dan kesempatan kerja sangat sulit untuk didapatkan serta masih adanya ketidaksamaan  dan  perlakuan  diskriminasi yang terjadi. Penduduk Indonesia dengan usia kerja  dan  termasuk  pada  Angkatan  Kerja masih  banyak  yang  belum  mendapatkan pekerjaan.  Ditambah  minimnya  rasa  percaya diri  dan  merasa  putus  asa  yang  disebabkan oleh  kurangnya  kemampuan  yang  dimiliki untuk  mengikuti  proses  penerimaan  kerja dengan  bersaing  secara  adil  dan  jujur.  Serta dengan adanya wabah Pandemi COVID-19 ini menyebabkan  beberapa  perusahaan  pailit (bangkrut) dan ada pula beberapa pengurangan tenaga  kerja.  Dari  berbagai  permasalahan tersebut,  terciptalah  ruang  yang  mendukung serta oknum-oknum yang mengambil kesempatan untuk memperkaya dirinya dan/atau kelompok tertentu.
Permasalahan ketenagakerjaan semakin  sulit,  kemudian  didukung  adanya peluang  dari  beberapa  pihak  dengan  niat menguntungkan dirinya yang mengatasnamakan pekerjaan, biasanya disebut “calo”. Calo adalah orang atau kelompok yang memberikan jasanya dan/atau menjadi perantara  untuk  mengurus  sesuatu    dan
Publik dan Pembangunan, Volume 10 Nomor 1, 2019, hlm. 1
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
mendapatkan imbalan berupa upah.
Sebenarnya  praktik  illegal  calo  ini  telah tersebar  diberbagai  penerimaan  tenaga  kerja, baik  dalam  instansi  pemerintah  maupun perusahaan  swasta.  Dalam  kasus  ini,  calo bertindak  sebagai  perantara  yang  akan mengantarkan  atau  memenuhi  keinginan  dari pencari  kerja  agar  dapat  masuk  atau  lolos dalam  proses  penerimaan  pekerja  untuk selanjutnya  dapat  bekerja  pada  perusahaan tertentu yang dituju. Calo disini ada yang dari luar  perusaahan  (biasanya  perorangan  atau lembaga  penyalur  kerja)  lalu  bekerjasama dengan oknum yang sudah menjadi karyawan dalam perusahaan, ada juga calo yang memang orang tersebut bekerja langsung di perusahaan itu.  Oleh  karena  itu  tidak  sedikit  dari  pencari kerja  tergiur  dan  memilih  untuk  mengikuti proses seleksi penerimaan kerja menggunakan jasa  calo.  Calo  dalam  hal  ini  telah  bertindak tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang  ada.  Penggunaan  jasa  calo  jelas  telah melanggar  pemerataan  dan  keadilan  dalam perekrutan kerja.
Sudah berlangsung lama, hingga saat ini  tidak  sedikit  jasa  calo  digunakan. Permasalahannya  adalah  pengunaan  jasa calo ini  merupakan  bentuk  suap,  yang  mana  suap adalah  suatu  bentuk  kejahatan  yang  dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia. Masalah suap adalah salah  satu  masalah  yang  sudah  sangat  lama terjadi  dalam  masyarakat.  Biasanya  suap
6 Kumanto  Sunarto, Pengantar  Sosiologi , (Jakarta: Akademika Presindo, 2000), hlm 187
diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang  berhubungan  dengan  jabatannya.  Orang yang  memberi  suap  biasanya  memberikan suap agar keinginannya tercapai dan mendapatkan  keuntungan  tertentu.  semakin berkembangnya  zaman,  Suap juga  ditemukan dalam  penerimaan  pegawai,  mutasi  ataupun promosi,  bahkan  saat  ini  suap telah menjarah ke  dalam  dunia  pendidikan  baik  untuk  tahap peneriman  mahasiswa/siswi  baru,  kenaikan kelas,  kelulusan  dan/atau  untuk  mendapatkan nilai  tertentu  dalam  ujian  mata  kuliah  atau mata  pelajaran.  Dari  masalah  suap  pada  calo ini,  tidak  jarang  juga  terjadinya  kasus penipuan.  Biasanya  pencari  kerja  sudah membayarkan sejumlah uang yang ditawarkan oleh  calo,  tetapi  kemudian  calo  ini  justru membawa kabur uang dari pencari kerja yang menyebabkan kerugian financial pada pencari kerja yang tertipu.
Kejahatan  di  dalam  masyarakat berkembang  seiring  dengan  perkembangan masyarakat  itu  sendiri,  karena  kejahatan merupakan  produk  dari  masyarakat  dan  ini perlu ditanggulangi. 6 Hal tersebut menegaskan bahwa  kejahatan  tidak  akan  dapat  hilang dengan  sendirinya,  sebaliknya  kasus  pidana semakin  bertambah  dan  sering  terjadi,  yang paling  dominan  adalah  jenis  tindak  pidana terhadap  harta  kekayaan,  khususnya  yang termasuk  didalamnya  adalah  tindak  pidana penggelapan. ”Bahwa kejahatan terhadap harta
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
benda  akan  tampak  meningkat  di  negara- negara  sedang  berkembang.  Kenaikan  ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi”. 7
Pekerjaan  mempunyai  makna  yang sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia sehingga  setiap  orang  pasti  membutuhkan pekerjaan.  Pekerjaan  dapat  dimaknai  sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  bagi  dirinya maupun  keluarganya.  Pekerjaan  juga  dapat diartikan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan  diri  sehingga  seseorang merasa  hidupnya  menjadi  lebih  berharga  dan bermanfaat  baik  untuk  dirinya,  keluarga, maupun lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat  pada  diri  seseorang  yang  wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Oleh karena itu tindakan suap kepada calo ini tidak seharusnya terjadi dan menjarah, bahkan sampai menjadi budaya  dalam  sebagian  besar  penerimaan tenaga  kerja.  Hal  ini  tentu  harus  segara diberantas  dan  ditiadakan  karena  telah merugikan dan meresahkan, serta di dalamnya juga terdapat beberapa tindak pidana. Dengan kompleksnya  permasalahan  suap  ini,  yang telah  menodai  pemaknaan  dari  Pasal  27  ayat (2) UUD 1945, menjadi alasan penulis tertarik dan  membuat  tulisan  terkait  suap  calo  dalam penerimaan tenaga kerja.

## II. METODE PENELITIAN
7 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm 2.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif  dimana  penulis  bermaksud menggambarkan  kejadian  yang  ada sebelumnya  dan  masih  terjadi  sampai sekarang  melalui  kalimat-kalimat  beserta pemberian  edukasi  kepada  pembaca mengenai  hal  yang  akan  dibahas  dan mengahasilkan penelitian yang preskriptif.  Metode  yang  digunakan adalah normatif- empiris dimana penelitian hukum mengenai
pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dan menggabungkan  unsur  hukum  normatif dengan  penambahan  data  atau  unsur empiris.  Serta  bersifat  deskriptif  analisis yang artinya memaparkan dan menjelasakan data yang ditemukan dalam penelitian. Sumber data atau bahan hukum primer berupa wawancara responden dam peraturan perundang-undangan, Sekunder berupa  literatur-literatur  yang  dapat memperjelas  sumber  hukum  primer seperti:  buku-buku,  jurnal,  berita,  dan internet. Metode analisis ini menggunakan metode  kualitatif  dan  adapun  jenis  dan data penelitian ini diperoleh dengan kajian kepustakaan.
Pengambilan  sample  dilakukan secara  purposive  sampling  yaitu,  dari keseluruhan populasi akan diambil
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
beberapa  orang  yang  dianggap  dapat menjawab  permasalahan  yang  sedang diteliti  dan  dapat  mewakili  keseluruhan populasi.  Responden  adalah  orang  yang memberi  keterangan  dan  informasi  yang berdasarkan pengalamannya secara langsung. Adapun yang menjadi responden  dalam  penelitian  ini  adalah para pekerja yang menggunakan jasa calo dan pekerja yang pernah ditawarkan untuk menggunakan calo.

## III. PEMBAHASAN
3.1 Faktor  pencari  kerja  lebih  memilih menggunakan calo
Ada beberapa hal yang menjadi faktor pencari kerja lebih memilih jasa calo daripada bersaing  secara  adil  dan  jujur,  antara  lain sebagai berikut:

## 1) Ketidakseimbangan  Lapangan  Kerja dengan Pencari Kerja
Berdasarkan  pada  data  survei  Bank Indonesia (BI) pada 4 bulan terakhir antara lain Indeks  Kondisi  Ekonomi  (IKE)  pada  bulan September 2022 yaitu sebesar 108.3, Oktober 2022  adalah  112.3,  November  2022  yaitu 110.3 dan pada Desember 2022 yaitu  sebesar 112.4. 8 Dari  data  tersebut  terlihat  bahwa  dari bulan  ke  bulan  mengalami  peningkatan.  IKE itu  sendiri  telah  mengalami  naik  dan  turun,
8 Bank Indonesia. “Survei Konsumen November 2022: Optimisme Konsumen Tetap Terjaga” https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_2433122.aspx
9 Hendra  Wijayanto  ,  Samsul  Ode.  “Dinamika permasalahan  Ketenagakerjaan  dan  Pengangguran  di
walaupun  IKE  pada  bulan  Oktober  telah mengalami  kenaikan,  namun  belum  bisa melebihi dari data di bulan Desember. Indeks tersebut  dibuat  berdasarkan  tiga  komponen, yaitu  Indeks  Penghasilan  Saat  Ini,  Indeks Ketersediaan  Lapangan  Kerja,  dan  Indeks Pembelian  Barang  Tahan  Lama.  Indeks Ketersediaan  Lapangan  kerja  itu  sendiri  juga menyentuh  angka  pesimis  masyarakat,  yaitu per  Agustus  2022  menurun  hingga  mencapai angka 90,1. Berdasarkan data dari Kementerian  Tenaga  Kerja,  sejauh  ini    yang masih  mendominasi  sebagai  penyumbang lapangan kerja terbesar adalah sektor informal. Dimana  tenaga  kerja  yang  bekerja  di  bekerja disektor  formal  lebih  sedikit  dibandingkan dengan sektor informal yang jauh lebih besar. Selain  itu,  sebagian  besar  berada  pada  sektor jasa, pertanian dan manufaktur untuk struktur tenaga kerja Indonesia dalam perekonomian 9 . Hal  tersebut  disebabkan  karena  adanya wabah Pandemi COVID-19, banyak perusahan yang  mengalami  permasalahan  ekonomi, sehingga  tidak  sedikit  perusahaan  terpaksa tidak memperpanjang kontrak dengan karyawan  PKWT  (Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu)  dan  memutus  PHK  bagi  sebagian karyawan tetap. 6 (enam) sektor ketenagakerjaan  yang  berpotensi  terkena dampak  dari  pandemi  COVID-19 10 ,  yaitu
Indonesia”,  Administratio:  Jurnal  Ilmiah  Administrasi Publik  dan  Pembangunan,  Vol.  10  No.  1  tahun  2019, hlm. 3
10 Webinar the SMERU Research Institute yang bertema "Dampak COVID-19 terhadap
Ketenagakerjaan:  Merancang  Strategi  Pemulihan Perekonomian  Indonesia"  dengan  pembicara  Agung
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
penyedia akomodasi dan makanan & minuman,  perdagangan,  transportasi  dan pergudangan,  konstruksi,  industri  pengolahan dan  jasa  lainnya.  Selanjutnya  mengenai perubahan  lanskap  pasar  tenaga  kerja  pasca pandemi COVID-19, antara lain:
1. Tingkat  penyerapan  tenaga  kerja  tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang ter- PHK
2. Perusahaan  hanya  akan  merekrut  tenaga kerja  yang  memiliki  produktivitas  tinggi dan mampu berperan ganda.
3. Kemampuan  di  bidang  teknologi  sebagai kebutuhan baru.
4. Sistem  alih  daya  ( outsourcing )  dan kontrak  menjadi  lebih  menarik  bagi pelaku usaha.
Lebih lanjut lagi, pandemi COVID-19 di tahun 2022 ini dengan masih memberlakukan hybrid working methods , masyarakat Indonesia  dari  segala  kalangan  sulit  untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Kesulitan  untuk  keluar  rumah  menjalankan aktifitas atau mencari pekerjaan minim untuk dilakukan.  Masih  sedikit  perusahaan  yang melakukan  proses  seleksi  penerimaan  tenaga kerja  secara  online,  merupakan  salah  satu faktor  ketidakseimbangan  ini  terjadi.  angka pengangguran  menjadi  melonjak  karena gabungan dari angkatan kerja yang belum/sedang  mencari  kerja  dengan  pekerja yang habis kontrak atau baru saja di PHK.
Pambudhi (Direktur, APINDO Research Institute) yang dilaksanakan pada 10 Juli 2020.
Meningkatnya jumlah tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan rendahnya peningkatan pasar kerja (lowongan pekerjaan), walaupun dalam 5 tahun terakhir hingga 2019 menambahnya  lapangan  kerja  cukup  banyak dibandingkan  pertambahan  angkatan  kerja, akan  tetapi  dengan  adanya  faktor  wabah COVID-19  terjadinya  penurunan  lapangan pekerja  dan  peningkatan  angkatan  kerja. Kondisi  tersebut  menyebabkan  terjadinya kelebihan  tenaga  kerja  ( labour  surplus economy ). Selain itu juga, kondisi pasar kerja berada  pada  pasar  yang  kurang  berkualitas sehingga menimbulkan rendahnya produktivitas dari tenaga kerja.
Berdasarkan  hal  tersebut,  para  pekerja lebih  memanfaatkan  penggunaan  calo,  untuk mendapatkan  slot  atau  kemungkinan  lolos dalam  seleksi  penerimaan  tenaga  kerja  pada perusahaan  tertentu.  Tidak  dapat  dipungkiri bahwa saat ini sebagian besar dari perekrutan tenaga kerja ada jasa calo nya, ketidakseimbangan antara lowongan pekerjaan dan  pelamar  lah  yang  membuka  peluang tersebut.

## 2) Kurangnya Skill (Kemampuan)
Berdasarkan  beberapa  survei  yang dilakukan  oleh  BPS  (Badan  Pusat  Statistik dapat disimpulkan bahwa relatif masih rendah daya saing tenaga kerja Indonesia dibandingkan  dengan  daya  saing  negara tetangga.  Rendahnya  daya  saing  tenaga  kerja tersebut  disebabkan  rendahnya  mutu  SDM
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
(Sumber Daya Manusia), yaitu sebagai akibat dari  rendahnya  tingkat  pendidikan  serta rendahnya kompetensi kerja maupun kecocokan  antara  kemampuan  ( skill )  dengan kecocokan pekerjaan. 11
Saat  ini  dalam  Angkatan  Kerja  lebih sedikit  yang  lulus  dengan  gelar  sarjana  (S1) dibandingkan  dengan  yang  hanya  menempuh pendidikan  di  bawah  SMA/SMK/setaranya. Kesadaran  akan  pentingnya  pendidikan  di Indonesia  masih  terbilang  cukup  rendah, khusus  nya  di  daerah.  Banyak  yang  memilih tidak meneruskan pendidikannya padahal baru mempunyai  ijazah  SMP,  alasannya  sebagian besar karena faktor ekonomi. Alasan pendukung  lainnya  adalah  faktor  keluarga, pergaulan,  bahkan  faktor  dalam  dirinya sendiri. Biasanya anak yang  seharunya masih menempuh  pendidikan  itu,  lebih  memilih untuk  bekerja  sebagai  asisten  rumah  tangga, pengasuh anak, dan berjualan. Setelah usianya berada  pada  usia  Angkatan  Kerja  dan pekerjaan  yang  dahulu  dilakukan  tidak  tetap, disitulah angka pengangguran bertambah.
Kurangnya  kemampuan  ( skill )  ini  juga dikarenakan tidak memiliki pengalaman kerja atau  biasanya  lulusan  baru  ( fresh  graduate ), tidak  banyak  dari  perusahaan  itu  merekrut freshgraduate hanya sedikit. Freshgraduate itu merasa tersaingi dengan yang sudah memiliki
11 ibid, hlm. 4
12 https://satudata.kemnaker.go.id/data- pelatihan-dan-produktivitas
13
Ibid,
https://satudata.kemnaker.go.id/details/data/Terdapat% 20sebanyak%2017.113%20Lembaga%20Pelatihan%20 Kerja%20baik%20Pemerintah%20maupun%20Swasta
pengalaman  kerja  dibidangnya.  Yang  seperti inilah  yang  biasanya  dijadikan  mangsa  oleh calo.
Berdasarkan laman Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia 12 per  2020  lalu  terdapat  17.113 13
Lembaga  Pelatihan  Kerja  baik  Pemerintah maupun  swasta,  5.020 14 diantaranya  adalah Lembaga  Pelatihan  Swasta  dibawah  binaan Kementrian  Ketenagakerjaan.  dimana  130 LPK  atau  sekitar  15.72  persen   dikelola pemerintah  pusat,  dan  697  LPK  atau  sekitar 84.28  persen  dikelola  pemerintah  daerah. Sedangkan  Lembaga  Pelatihan  Kerja  (LPK) binaan  Kementerian  Ketenagakerjaan  terdiri atas 21 LPK yang dikategorikan sebagai BLK UPTP  (Balai  Latihan  Kerja  Unit  Pelaksana Teknis  Pusat)  yang  lokasinya  tersebar  di seluruh Indonesia. Selain BLK UPTP, terdapat sebanyak 284 LPK yang dikategorikan sebagai BLK  UPTD  (Balai  Latihan  Kerja  Unit Pelaksana Teknis Daerah).
Banyaknya tempat berupa lembaga atau balai  latihan  kerja  yang  saat  ini  dimiliki  oleh Indonesia kurang dimanfaatkan oleh Angkatan Kerja  yang  khususnya  sedang  mencari pekerjaan.  kurangnya  kemampuan  yang dimiliki  tidak  membuatnya  tergerak  untuk mengikuti pelatihan kerja, dengan alasan tidak mengetahui  informasi  dan/atau  sudah  malas
14 Ibid, https://satudata.kemnaker.go.id/details/data/Terdapat% 205.020%20Lembaga%20Pelatihan%20Swasta%20dib awah%20binaan%20Kementeriaan%20Ketenagakerjaa n
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
untuk  belajar,  yang  mana  sebenarnya  dari pelatihan  kerja  itulah skill bertambah  dan bahkan  seringkali  mendapatkan  sertifikat kompetensi  yang  dapat  mendukung  lampiran ketika melamar kerja. Sebagian dari pekerja itu lebih  memilih  untuk  mengeluarkan  sejumlah uang untuk menggunakan jasa calo dibandingkan  mengeluarkan  uang  untuk mengikuti  latihan  kerja.  Padahal  LPK  atau BLK  tidak  sedikit  yang  membebaskan pembayaran  (gratis)  bagi  pesertanya,  namun hal  tersbut  juga  kurang  dimanfaatkan  dengan baik. Selain itu juga informasi mengenai BLK atau  LPK  ini  kurang  diketahui  oleh  pencari kerja,  jadisemakin  mendukung  kurangnya pemanfaatan dari pelatihan kerja ini.

## 3) Persyaratan  yang  Memberatkan  dan Mendiskriminasi
Tidak  jarang  kita  menjumpai pamphlet atau  pemberitahuan  lowongan  pekerjaan dengan  beberapa  persyaratan  sebagai  kriteria perusahaan  untuk  dapat  dipenuhi  oleh pelamarnya.  Diantaranya  adalah  mengenai jenis  kelamin,  pendidikan,  batas  usia,  tinggi badan,  kemampuan,  nilai,  pengalaman,  dan sebagainya.  Sebenarnya  wajar  dan  sah  saja perusahaan  itu  menentukan  kriteria  bagi tenaga  kerjanya,  tetapi  jika  persyaratan tersebut  relevan  terhadap  pekerjaan  atau job desk dari posisi yang kosong tersebut. Namun permasalahannya  adalah  ada  beberapa  yang mencantumkan  persyaratan  yang  dianggap tidak relevan dengan posisi tersebut, ada juga yang  beranggapan  bahwa  karena  adanya persyaratan  tersebut,  sehingga  yang  memiliki
kemampuan jadi merasa minder atau terdiskriminasi, yaitu adalah persyaratan ‘ good looking’.
Substansi  dari good  looking ini  sangat luas  diartikan,  bagaimana  yang  dimaksud dengan good  looking tersebut  masih  menjadi kontraversi  bagi  beberapa  pihak.  Menurut sebagian  besar  pencari  kerja,  bahwa  dengan mencantumkan persyaratan tersebut merupakan  salah  satu  bentuk  diskriminasi fisik.  Penempatan  tenaga  kerja  seharusnya berdasarkan  asas  tanpa  diskriminasi,  dengan adanya persyaratan tersebut menjadi permasalahan  yang  serius.  Seharusnya  tidak ada  diskriminasi  apapun  dalam  perekrutan dan/atau ketika sudah bekerja sekalipun.
Kemudian  selain good  looking ,  adanya persyaratan  tinggi  badan  juga  menurut sebagian  pencari  kerja  merupakan  suatu bentuk  diskriminasi.  Orang  yang  memiliki tinggi  badan  kurang  dari  yang  ditentukan dalam  persyaratan  kerja  tentu  tidak  dapat melamar posisi kosong tersebut. Tetapi dengan kegagalan  itu,  calo  bisa  meloloskan  pencari kerja  yang  tidak  memenuhi  persyaratan tersebut.
Selain itu ada beberapa persyaratan yang memberatkan  adalah  mengenai  kemampuan yang  dimiliki  serta  batas  umur.  Tidak  jarang perusahaan  memberikan  persyaratan  begitu banyak  yang  sebenarnya  hal  tersebut  kurang relevan,  bagi  pelamar  yang  tidak  memenuhi persyaratan tersebut kemungkinan besar gagal. Untuk  batas  umur  hal  tersebut  tidak  dapat dipenuhi  oleh  pencari  kerja  karena  biasanya
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
mereka  sebelumnya  telah  bekerja  disuatu perusahaan,  namun  tidak  diangkat  menjadi karyawan  tetap  atau  masa  kontrak  kerjanya habis.  Terlebih  lagi  UU  cipta  kerja mengenai batas  kontrak  kerja  adalah  tidak  boleh  lebih dari  5  tahun,  yang  sebelumnya  dalam  UU Ketenagakerjaan adalah tidak boleh lebih dari 2 tahun. Tentunya dengan ketentuan tersebut, untuk nantinya ketika masa kontrak 5 tahun itu selesai, hanya ada 2 pilihan antara lain menjadi karayawan  tetap  atau  tidak  diperpanjang  lagi kontrak kerjanya. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai  PKWT  diatur  dalam  PP  Nomor  35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja  dan  Waktu  Istirahat,  dan  Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK).

## 4) Peluang Lolos Kerja Lebih Besar
Terhadap  penerimaan  tenaga  kerja, perusahaan diberi kebebasan dalam perekrutannya  sebagaimana  yang  dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU Ketenagakerjaan bahwa pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan  tenaga  kerja.  Dewasa  ini, sebagian  besar  perusahaan  lebih  memilih melakukan  perekrutan  melalui  yayasan  atau BKK  sekolah.  Meski  demikian  tidak  berarti bahwa  tidak  adanya  calo  tenaga  kerja,  justru dibeberapa yayasan banyak terdapat calo.
Pada umumnya proses tahapannya, yaitu pendaftaran member pada BKK atau yayasan, dengan kisaran pembuatan kartu anggota BKK Rp 35 ribu dan yayasan sebesar Rp 150 ribu. Dengan  mendaftar  member,  pencari  kerja
mendapat  keuntungan  mengetahui  lowongan pekerjaan yang tersedia di beberapa perusahaan.  Untuk  kemudian  jika  terdapat lowongan  pekerjaan,  surat  lamaran  dari pencari  kerja  itu  disalurkan  melalui  yayasan atau  BKK  tersebut.  Pencari  kerja  lebih memilih  melalui  yayasan  daripada  mendaftar sendiri dikarenakan kemungkinan ada panggilan  untuk  mengikuti  tes  seleksi  lebih besar  jika  melalui  yayasan.  Jika  mendaftar secara  pribadi  atau  mandiri,  biasanya  dengan mengirim email atau lewat pos belum tentu ada panggilan tes.
Selanjutnya,  tidak  sedikit  dari  yayasan itu adalah orang-orang calo. Dimana sebelum test psikotest, biasanya pencari  kerja diberikan kisi-kisi dari soal yang akan muncul nantinya. Sampai  disitu  jika  hanya  melalui  yayasan murni  tanpa  bayar  calo.  Namun  jika menggunakan  calo  yayasan  atau  calo  yang bekerjasama dengan yayasan itu, test psikotest itu  bisa  dikatakan  hanya  formalitas  untuk sebagian  perusahaan  karena  sebelum  test  itu dilaksanakan, pencari kerja yang menggunakan  calo  sudah  diberitahu  kunci jawaban  dari  soal  tersebut.  Lalu  ada  test wawancara/ interview , pada tahap ini ada yang hanya  formalitas  dan  ada  juga  yang  tidak formalitas.  Terakhir  yaitu  Medical  Check  Up (MCU), jika sudah sampai tahap ini, biasanya kemungkinan lolos kerja adalah 85-90%. Lalu kemudian  jika  semua  tahapan  sudah  dilalui, tinggal  penandatanganan  kontrak.  Setelah tahap  tersebutlah,  biasanya  kesepakatan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
pembayaran  antara  calo  dengan  pencari kerja dilakukan.
Terdapat kasus dari narasumber, dimana pihak  terkait  pernah  menggunakan  jasa  calo, yang  mana  semua  persyaratan  dari  mulai psikotest  sampai  wawancara  tidak  dilalui, namun  langsung  pada  MCU  yang  dilakukan menggunakan uang pribadi untuk selanjutnya tidak lama dari MCU, pihak terkait dipanggil untuk melakukan tandatangan kontrak. Proses menggunakan  calo  tersebut  dapat  dikenai biaya Rp 6-8 juta rupiah.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  diambil kesimpulan bahwa, alasan pencari kerja lebih memilih menggunakan jasa calo adalah karena prosesnya  lebih  mudah  dan  cepat.  Sehingga tidak perlu sulit untuk melewati prosesnya. Hal ini  tentu  saja  merupakan  perbuatan  yang negative, karena pandangan simbosis mutualisme yang dikedepankan. Pencari kerja tidak merasa keberata asal keinginan kerjanya sudah  tercapai  dan  mereka  rela  untuk membayarkan  sejumlah  uang  untuk  itu. Dengan adanya pandangan tersebut, membuat sebagian  pencari  kerja  terbiasa  melakukan tindakan  tidak  jujur  tersebut  dan  kasus mengenai  percaloan  ini  tidak  kunjung terselesaikan.

## 3.2 Resiko dan Sanksi yang ditimbulkan Kerugian Finansial dan Penipuan
Maraknya  percaloan  dalam  proses perekrutan  tenaga  kerja  ini  sejatinya  tidak menjamin lolos masuk kerja dan tidak semua berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Pencari kerja yang menggunakan jasa calo ini sebenarnya  paling  besar  terdampak  kerugian financial. Bagaimana  tidak,  biasanya  pencari kerja  yang  sudah  putus  asa  dan  memilih menggunakan  calo  ini  mengusahakan  segala cara mendapatkan sejumlah uang untuk dapat membayar nominal yang ditawarkan calo agar bisa masuk ke perusahaan tertentu yang dituju. Bagi  pencari  kerja  yang  memang  memiliki keadaan  ekonomi  yang  mencukupi,  tentu  hal tersebut  bukanlah  suatu  hal  yang  sulit  atau memberatkan.  Tetapi  bagi  pencari  kerja yang memang  berasal  dari  keluarga  yang  kurang mampu  atau  memiliki  ekonomi  yang  kurang mencukupi,  tentu  saja  hal  itu  sangat memberatkan. Pada dasarnya mereka mencari pekerjaan pastinya untuk mendapatkan penghasilan berupa upah, namun jika menggunakan  calo  untuk  dapat  masuk  ke perusahaan  tertentu,  pencari  kerja  itu  harus mengeluarkan  sejumlah  nominal  yang  mana hal  tersebutlah  sumber  kesulitan  bagi  pencari kerja  yang  kurang  mencukupi  dalam  hal ekonomi khususnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, pencari kerja  yang  mengusahakan  agar  mendapat sejumlah  uang  untuk  membayar  calo  tidak sedikit yang terlibat dan terlilit hutang. Mulai dari  hutang  kepada  orang  terdekat,  hutang  di bank maupun hutang pinjaman online. Pencari kerja yang memilih untuk berhutang biasanya mengedepankan  pemikiran  bahwa  hutang tersebut akan lunas jika sudah mendapat upah setelah  masuk  kerja  nanti.  Yang  sebenarnya jika  dilihat  lebih  dalam,  hal  itu  merupakan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
awal dari kesulitan finansial yang sesungguhnya. Terlebih lagi jika pinjaman itu dari bank atau pinjaman online. Tentunya jika pencari  kerja  yang  berhutang  tersebut  belum mampu  membayar,  maka  akan  dikenakan bunga  dan  besaran  pinjaman  tersebut  akan terus  bertambah.  Belum  lagi  jika  pinjaman online  itu  merupakan  website  atau  aplikasi ilegal  yang  tidak  terdaftar  dan  tidak  diawasi oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan,  maka  tindakan penagihan  pun  akan  semakin  krusial  seperti penyebaran  informasi  pribadi,  pengancaman, pengenaan bunga dan denda yang tidak wajar maupun bocornya data pribadi.
Lebih  lanjut lagi, tidak  berhenti  sampai terlibat dan terlilitnya hutang. Risiko terjadinya penipuan pun tidak dapat dihindari, karena tidak ada yang dapat memastikan mens rea (sikap  batin/niatan)  dari  seseorang dan/atau  orang  lain.  Penipuan  berkedok  jalan pintas  untuk  lolos  seleksi  pada  perekrutan kerja telah terjadi hampir di seluruh Indonesia. Ditambah  dengan  berkembang  pesatnya  ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Perkembangan dan kemajuan pada pemanfaatan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi (iptek)  tidak  pasti  akan  selalu  memberi dampak  positif,  namun  memberi  dampak negatif  yang  ditimbulkan  dari  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penipuan ini biasanya  meyakinkan  pencari  kerja  dengan berbagai  modus.  Bentuk  penipuan  ini  pada umumnya,  calo  sebagai  pemeran  utama memberikan lowongan pekerjaan kepada para pencari  kerja  baik  di  media  sosial  maupun  di
yayasan  penyalur  kerja.  Kemudian  calo tersebut  ada  yang  meminta  atau  menawarkan tes  terlebih  dahulu  kepada  pencari  kerja  lalu setelah  tanda  tangan  kontrak  kerja  baru pembayaran  sejumlah  nominal  yang  di tawarkan itu dilakukan, adapula yang langsung menawarkan  nominal  yang  harus  dibayarkan jika  ingin  mengikuti  tes  seleksi  perekrutan kerja.  Calo  yang  meminta  sejumlah  nominal untuk  dibayarkan  oleh  pencari  kerja  di  akhir setelah  tes  seleksi  biasanya  risiko  terjadinya penipuan itu lebih kecil. Sedangkan calo yang meminta  sejumlah  nominal  di  awal  sebelum dilakukannya  tes  seleksi  atau  tanda  tangan kontrak kerja itu dilakukan, biasanya memiliki risiko penipuan yang besar. Tindak lanjut dari itu calo akan membawa kabur atau menghilang tanpa  kabar  setelah  pencari  kerja  itu  sudah memberikan  uang/nominal  yang  ditawarkan calo  untuk  tes  seleksi  atau  bahkan  dengan iming-iming lolos kerja.
Adapun  beberapa  kasus  yang  tidak terkuak  di  media  berita,  beberpa  orang menggunakan  jasa  calo  dengan  iming-iming masuk  kerja  langsung  menjadai  karyawan tetap  yang  dikenai  nominal  Rp  15-30  juta rupiah.  Kemudian  setelah  membayar  DP  dari kesepakatan  tersebut  sebesar  Rp  10-15  juta, hingga saat ini korban belum di panggil kerja. Terdapat  juga  kasus  dimintai  uang  diawal sbelum  adanya  test  kerja,  dengan  modus  DP kisaran  Rp  1-1.5  juta,  namun  hingga  kini belum ada pemanggilan test juga.
Sistem pembayaran calo itu kebanyakan pada  zaman  sekarang  ini  dilakukan  dengan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
cara  transfer  uang  online,  transfer  bank,  atau memberikannya  secara  langsung  ( cash ).
Penyebab  besarnya  risiko  penipuan  adalah sebagai berikut:
1. Terlalu  mudah  memberi  kepercayaan.
Pencari  kerja  yang  awam  dan  sangat menginginkan  pekerjaan  tidak  akan berpikir  bahwa  mereka  akan  di  tipu, mereka  merasa  percaya  kepada  pihak penyalur ini dengan keinginan kuat untuk mendapatkan pekerjaan.
2. Kurang  mencari  dan  berbagi  informasi.
Sebenarnya penipuan ini dapat dihindarkan jika pencari kerja sebelumnya melakukan pencarian informasi mengenai kebenaran  lowongan  kerja  tersebut, informasi  kebenaran  bahwa  calo  tersebut trusted, dan informasi lainnya yang dapat ditemukan di situs grup lowongan kerja di media  sosial  atau sharing dengan  orang terdekat yang memang mengetahui dunia kerja.
Sebagaimana penjelasan di atas, terdapat beberapa kasus mengenai maraknya penipuan calo tenaga kerja yang mengatasnamakan PT, diantaranya  adalah  kasus  pada  tahun  2018  di Karawang 15 , warga Desa Margakarya, Kecamatan Telukjambe Barat AR, 42, ditahan Polres  Karawang  ditangkap  dengan  kasus
15 Cikwan  Suwandi,  Media  Indonesia  “Polres Karawang  Tangkap  Calo  Tenaga  Kerja”,  Juli  2018, https://mediaindonesia.com/nusantara/174154/polres- karawang-tangkap-calo-tenaga-kerja  diakses  pada  30 Oktober 2021
16 Dewi Agustina, Tribunnews “65 Pencari Kerja Tertipu Calo, Kerugian Hingga Rp 315 Juta”, Desember 2018, https://www.tribunnews.com/regional/2018/12/06/65-
penipuan dengan modus operandi calo tenaga kerja. Pria yang berprofesi sebagai tukang ojeg ini  menipu  puluhan  warga  Karawang  yang ingin bekerja di sejumlah perusahaan ternama di kawasan industri. Menurut
Kapolres Karawang, sekitar 20 warga Karawang  ditipu.  AR  mengaku  kepada  para korban  sebagai  pengurus  Badan  Usaha  Milik Desa  (Bumdes)  setempat,  dia  mengiming- ngimingi para korban bisa memasukan mereka ke  sejumlah  perusahaan  ternama.  Kemudian, para korban dimintai sejumlah uang senilai Rp 2  juta  hingga  Rp  6  juta.  Untuk  meyakinkan kepada para korban, pelaku membuat sejumlah kertas berinformasikan lowongan kerja palsu.
Desember  2018  di  Batam 16 juga  telah menangkap pelaku calo penipuan tenaga kerja, dengan kerugian korban mencapai Rp 315 juta. Yang  menggunakan  jasanya  sebagian  sudah bekerja dan adapula yang ditinggal begitu saja tanpa kepastian.
2021 di Serang Banten 17 , Dinas Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans) Kabupaten Serang meminta para pencari kerja untuk  tidak  segan  melaporkan  adanya  calo yang melakukan pungutan liar (pungli) dengan menawarkan  sejumlah  nominal  jika  ingin masuk  ke  perusahaan  tertentu,  kasus  tersebut tidak  sedikit  memakan  korban.  Dikutip  dari
pencari-kerja-tertipu-calo-kerugian-hingga-rp-315-juta diakses pada 30 Oktober 2021
17 Anonim,  Bantennews  “Marak  Calo  Tenaga Kerja,  Disnakertrans  Kabupaten  Serang:  Jangan Langsung Percaya!”, Oktober 2021,
https://www.bantennews.co.id/marak-calo-tenaga- kerja-disnakertrans-kabupaten-serang-jangan- langsung-percaya/ diakses pada 30 Oktober 2021
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
BantenNews.co.id,  pada  awal  2021  tepatnya pada  23  Februari  2021  lalu,  Polsek  Baros berhasil menangkap pelaku dugaan calo kerja yang telah mengiming-imingi puluhan pencaker  di  Desa  Baros,  Kabupaten  Serang untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  membayar sejumlah  uang.  Akibat  kejadian  tersebut, sekitar 40 korban merugi hingga Rp 60 juta.
2021  di  Tanggerang 18 ,  Puluhan  warga pencari  kerja  di  Kabupaten  Tangerang  ditipu calo yang mengaku bisa memasukkan mereka bekerja di sejumlah pabrik ternama di daerah itu.  Setelah  memberikan  uang  pelicin  hingga belasan  juta rupiah,  namun  korban  tidak kunjung  dipekerjakan.  Dua  tersangka  pelaku yang  diamankan  yakni  Suherwin  (40)  dan Muslifah  alias  Ipong  (44).  Keduanya  diduga melakukan  penipuan  dengan  modus  menjadi calo  pekerjaan  di  pabrik.  Sejauh  ini  ada  20 orang  usia  kerja  korban  penipuan  kedua tersangka dan diperkirakan masih ada puluhan korban lainnya.
Selanjutnya kesulitan untuk membuktikan  kejahatannya  itu  disebabkan beberapa hal, antara lain:
1. Transaksi  atau  komunikasinya  secara online menjadikan kesulitan utama untuk membuktikan  atau  menangkap  calo tersebut. Dengan mudah memberi kepercayaan  itu  lah  para  pencari  kerja tidak  mungkin  terpikir  untuk  merekam
18 Kirom, Merdeka.com “Setor Uang untuk Bisa Kerja  di  Pabrik,  Puluhan  Warga  Tangerang  Tertipu Calo”,
Agustus 2021,
https://www.merdeka.com/peristiwa/setor-uang-untuk-
segala  jejak  percakapan  atau  transaksi antara dirinya dengan calo itu.
2. Penghilangan  jejak  digital  sangat  besar kemungkinan.  Mengingat  teknologi  saat ini  yang  semakin  canggih,  semakin banyak  pula  yang  memanfaatkannya untuk kegiatan negatif, seperti melakukan kejahatan digital ( cybercrime ).
3. Keraguan  untuk  melaporkan  mengenai penipuan dari pencari kerja kepada pihak yang  berwajib  (dalam  hal  jni  adalah Kepolisian RI). Pencari kerja yang tertipu oleh  calo  itu  kebanyakan  merasa  malu untuk  melaporkannya  kepada  pihak berwajib, sebagian besar dari pencari kerja itu  lebih  memilih  untuk  menerima  dan mengikhlaskannya. Justru hal itu lah yang semakin memicu calo tersebut untuk terus melakukan perbuatan jahat (penipuan).
Terkait tindak pidana penipuan sebagaimana  yang  terjadi  dalam  proses perekrutan  tenaga  kerja  di  atas.  Perbuatan tersebut  dapat  dijerat  pidana  sesuai  dengan peraturan  yang  ada  di    dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tentang perbuatan curang, yang mana termaktub pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan  menggunakan  nama  palsu  atau martabat  ( hoedaningheid )  palsu;  dengan  tipu muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan,
bisa-kerja-di-pabrik-puluhan-warga-tangerang-tertipu- calo.html diakses pada 30 Oktober 2021
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,  diancam  karena  penipuan,  dengan pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun." Sesuai  dan  sehubungan  dengan  rumusan tersebut,  dapat  dimaknai  beberapa  unsur  di dalamnya  terkait  penipuan  yang  dilakukan oleh calo, antara lain sebagai berikut:
1. "Barangsiapa  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain  secara  melawan  hukum…"  dapat diartikan  setiap  orang  perorangan  atau kelompok  tertentu  yang  dengan  maksud (diartikan  sebagai  tujuan  atau  niat  utama yang paling terdekat) untuk mendapatkan suatu  keuntungan  bagi  diri  nya  sendiri maupun  orang  lain.  Keuntungan  disini berarti  sebagai  maksud  utama  dari tindakannya  tersebut,  keuntungan  yang didapatkan dari pencari kerja yang terkena perangkapnya, bertindak untuk diri sendiri,  dirinya  sendiri  bersama  orang lain,  dan/atau  untuk  keuntungan  orang lain. Secara melawan hukum yang berarti tindakan calo jelas dilarang dalam hukum yang  berlaku  dan  calo  itu  menyadari bahwa  tindakannya  tersebut  merupakan tindakan yang bertentangan dari ketentuan hukum.
2. "...dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian  kebohongan,  menggerakkan orang  lain  untuk  menyerahkan  barang sesuatu  kepadanya…"  bahwa  kegiatan tersebut  menggunakan  cara  kebohongan,
tipu  daya  untuk  dapat  memerangkap pencari  kerja  yang  tergiur.  Memberi ucapan bohong dengan modus akan lolos kerja,  asalkan  sudah membayar  sejumlah uang kepada calo.
3. Berdasarkan  perbuatannya  tersebut,  calo yang  seperti  itu  dapat  dijerat  dengan hukuman pidana karena tindak penipuan, maksimal 4 (empat) tahun penjara.

## Penyuapan dalam Kejahatan Jabatan
Kerugian  yang  diakibatkan  suap  di sektor  privat,  tidak  hanya  soal  jumlah  uang, tetapi memperburuk citra, menciptakan inefesiensi,  memperlamban  pertumbuhan  dan memperbanyak  kejahatan.  Tidak  heran  jika dalam  konvensi  PBB  tentang  pemberatasan korupsi  (UNCAC),  menganjurkan  agar  suap sektor  swasta  dikriminalisasikan  karena parahnya  dampak  yang  diciptakan.  Akan tetapi,  sampai  saat  ini  di  Indonesia  belum memberlakukan  bahwa  suap  pada  sector swasta  merupakan  bentuk  tindak  pidana korupsi. Oleh karena itu, setiap tindakan suap pada sector swasta tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi.  Sehingga  tidak  jarang masyarakat  bingung  dalam  menjerat  pelaku suap  swasta  ini.  Walaupun  begitu,  bukan berarti suap di sector swasta dapat dibebaskan begitu  saja,  Indonesia  memiliki  Undang- Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana  Suap  jauh  sebelum  lahirnya  UNCAC.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
Namun  sayangnya,  aturan  tersebut  seperti dilupakan dan hampir jarang digunakan. 19
Singkatnya, suap pada sektor swasta itu pada  dasarnya  sama  seperti  suap  pada  sektor publik, hanya saja pihak yang menerima suap ( passive bribery ), bukanlah berprofesi sebagai pejabat publik dan pihak yang menerima suap tersebut  bertindak  sesuatu  (commission), maupun  tidak  bertindak  sesuatu  (omission) yang berlawanan dengan kewajibannya. 20
Selanjutnya  secara  empiris  terbukti bahwa  kemungkinan  keterkaitan  antara  suap dan  bentuk  kejahatan  lain,  khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan  orang,  penyelundupan  migran gelap  dan  lain-lain)  dan  kejahatan  ekonomi termasuk tindak pidana pencucian uang, yang menempatkan tindak pidana korupsi termasuk suap  sebagai  salah  satu  kejahatan  yang menghasilkan  atau  merupakan  sumber  dana yang bisa dicuci ( predicate crime ). Suap dalam kasus  calo  ini,  ditujukan  kepada  orang  yang bekerja  di  dalam  perusahaan  tersebut  yang dengan sengaja bekerja sama untuk mendapatkan  keuntungan  dari  memasukan atau meloloskan beberapa pencari kerja untuk dapat masuk ke dalam perusahaan tertentu.
Mengenai pengaturan tindak pidana suap ini, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun  1980  tentang  Tindak  Pidana  Suap, menerangkan  bahwa  “Barangsiapa  memberi atau  menjanjikan  sesuatu kepada  seseorang
19 Andrean  Nataniel  Marbun,  “Suap  di  Sektor Privat:  Dapatkah  Dijerat?”,  Jurnal  Integritas:  Jurnal KPK,  Vol.  3  No.  1,  Tahun  2017,  hlm.  53-54 https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/Jurnal-
dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam  tugasnya, yang  berlawanan  dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut  kepentingan  umum,  dipidana karena  memberi  suap  dengan  pidana  penjara selama-lamanya  5  (lima)  tahun  dan  denda sebanyak-banyaknya  Rp.15.000.000,-  (lima belas juta rupiah).”
Selanjutnya  dalam  Pasal  3  Undang- Undang  tersebut  menyebutkan  sanksi  bagi pihak  yang  menerima  suap  “Barangsiapa menerima  sesuatu  atau  janji,  sedangkan  ia mengetahui  atau  patut  dapat  menduga  bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya  ia  berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat sesuatu  dalam  tugasnya,  yang  berlawanan dengan  kewenangan  atau  kewajibannya  yang menyangkut  kepentingan  umum,  dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya  3  (tiga)  tahun  atau  denda sebanyakbanyaknya  Rp.15.000.000.-  (lima belas juta rupiah).”
Suap  dalam  hal  ini,  terjadi  pada  sector swasta, Meski demikian, ketentuan Pasal 2 dan Pasal  3  UU  11/1980  tidak  mensyaratkan klasifikasi  pelaku  tertentu  dalam  pemberian suap.  Namun,  pemberian  suap  dalam  pasal- pasal  tersebut  harus  dimaksudkan “untuk membujuk  orang  yang  diberi  agar berbuat sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam tugasnya, yang berlawanan dengan
INTEGRITAS-Volume-3-No-1-tahun-2017/Jurnal- INTEGRITAS-Volume-3-No-1-tahun-2017-03.pdf
20 Ibid, hlm. 57
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut  kepentingan  umum.”  Sehingga, unsur-unsur  berikut  ini  harus  dipenuhi  agar pemberian  ‘komisi’  kepada  pekerja  tersebut dapat  dikategorikan  sebagai  suap  dalam  UU 11/1980, yaitu:
1. tujuannya  adalah  membujuk  orang  yang diberi  agar  berbuat  sesuatu  atau  tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya;
2. perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan kewenangan atau kewajibannya;
3. perbuatan tersebut menyangkut
kepentingan umum.
Perihal unsur kepentingan umum, UU 11/1980 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘kepentingan  umum’.  Namun,  terdapat sejumlah  pasal  dalam  peraturan  perundang- undangan lain yang mendefinisikan
kepentingan umum, antara lain:
1. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2
Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan
Umum mendefinisikan
kepentingan umum  sebagai  kepentingan  bangsa, negara,  dan  masyarakat  yang  harus diwujudkan oleh pemerintah dan
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; dan
2. Penjelasan  Pasal  35  huruf  c Undang-
Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengartikan kepentingan umum  sebagai  kepentingan  bangsa  dan negara  dan/atau  kepentingan  masyarakat luas.
‘Kepentingan umum’ dalam UU 11/1980 tidak secara spesifik mencakup kepentingan bangsa dan negara, namun setidak-tidaknya menyangkut kepentingan orang lain atau orang banyak.  Berkaitan  dengan  kasus  calo  ini, kepentingan umum adalah menyangkut pelamar kerja yang mengikuti eleksi penerimaan tenaga kerja di perusahaan tertentu secara  jujur  dan  adil.  Dalam  kasus  ini  pula, telah  nyata-nyata  unsur  dalam  tindak  pidana suap  terpenduhi,  baik  untuk  pemberi  suap dalam  hal  ini  adalah  pencari  kerja,  dengan penerima suap (dalam hal ini calo yang bekerja langsung di perusahaan tertentu atau karyawan yang  bekerjasama  dengan  calo).  Risiko  lain yang  kemungkinan  timbul  adalah  pemecatan, sesuai dengan kebijakan perusahaannya.

## IV. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
Masih  adanya  faktor  atau  pemikiran  pencari kerja untuk lebih memilih menggunakan calo dalam proses penerimaan tenaga kerja berarti pertanda kurangnya perwujudan dari pemerataan dan keadilan tenaga kerja. Kurang pula  kesadaran  mengenai  pendidikan  dan pelatihan  kerja  guna  mempersiapkan skill (kemampuan) untuk bersaing secara jujur dan adil dalam perekrutan kerja. Banyaknya kasus penyimpangan dan tindak pidana pada proses perekrutan  kerja  ini  tidak  diiringi  dengan peraturan mengenai larangan, sanksi dan/atau hukumannya. Bentuk larangan atau kejahatan pada  saat  proses  perekrutan  kerja  tidak
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
termaktub baik tersirat maupun tersurat dalam UU Ketenagakerjaan maupun UU Cipta Kerja. Sanksi atau hukumannya masih mengacu pada tindak  pidana  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  sebagai  peraturan umum.  Padahal  mengenai  perbuatan  curang, penipuan,  suap,  dan  permasalahan  lainnya yang  terdapat  pada  perekrutan  tenaga  kerja seharusnya  dapat  termaktub  dalam  UU Ketenagakerjaan  dan/atau  perubahannya  di bagian larangan dan bisa dikenai sanksi sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.

## V. SARAN
Diperlukannya perubahan atau penambahan pasal atau sub bagian dalam UU Ketenagakerjaan dan/atau perubahannya dalam  UU  Cipta  kerja,  mengenai  larangan, sanksi atau hukuman dalam perekrutan tenaga kerja,  agar  keresahan  maupun  kesulitan  para pencari kerja dapat teratasi, dan mengenai hak untuk mendapat pekerjaan dapat terealisasikan secara merata dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Kumanto  Sunarto,  Pengantar  Sosiologi, (Jakarta: Akademika Presindo, 2000) Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu
Pengantar ,  (Jakarta:  Rajawali  Press,
2005)

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang ketenagakerjaan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1980 tentang Tindak Pidana Suap
1.

## 2. Jurnal
SITANGGANG, M. K. (2019). Tuntutan Jaksa Penuntut  Umum  Terhadap  Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Bagi
Anak  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana
Perdagangan  Orang  Dengan  Cara
Pemalsuan Dokumen. e- journal.uajy.ac.id. http://e- journal.uajy.ac.id/id/eprint/17683
Indah, S. (2018). Layanan Informasi
Perekrutan Dan Penyalur Tenaga Kerja Berbasis  Short  Message  Service. ILKOM Jurnal Ilmiah. http://jurnal.fikom.umi.ac.id/index.php /ILKOM/article/view/359 3. Jurnal
Indah, S. (2018). Layanan Informasi
Perekrutan  Dan  Penyalur  Tenaga  Kerja Berbasis Short Message Service. ILKOM Jurnal Ilmiah. http://jurnal.fikom.umi.ac.id/index.php/I LKOM/article/view/359 Sitanggang,  M.  K.  (2019).  Tuntutan  Jaksa Penuntut Umum Terhadap Agen Penyalur  Tenaga  Kerja  Indonesia  Bagi Anak  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Pemalsuan Dokumen. e- journal.uajy.ac.id. http://e-
journal.uajy.ac.id/id/eprint/17683

## 4. Skripsi dan Thesis
FEDRI,  F.  (2021).  Sistem  Pemotongan  Gaji Sebagai Jasa  Bagi  Penyalur  Tenaga Kerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 Di Desa Tegal  Mukti  Kecamatan  Negeri  Besar Kabupaten Waykanan). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung. repository.radenintan.ac.id.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
http://repository.radenintan.ac.id/id/ep rint/16332
Pratama,  W.  (2018).  Pertanggungjawaban Agen  Penyalur  Tenaga  Kerja  Ilegal Terhadap  Korban  Perdagangan  Orang Berdasarkan  Undang–Undang  nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri jo. Undang – undang nomor 21  tahun  2007  tentang  pemberantasan tindak  pidana  perdagangan  orang.
Skripsi Fakultas Hukum Unpas. repository.unpas.ac.id. http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/
37213
Rahma,  P.  (2022).  Pertanggung  Jawaban Hukum  Terhadap  Pelaku  Penyalur Tenaga Kerja Ilegal. Thesis. erepository.uwks.ac.id.
https://erepository.uwks.ac.id/12775/
Saputra, D. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Formal Dan  Informal  Di  Penyalur  Tenaga Kerja  Pt  Phinisi  Sumber  Daya Semarang.
Thesis.
repository.unissula.ac.id. http://repository.unissula.ac.id/21039/

## 5. Internet dan Website
Andrean  Nataniel  Marbun,  “Suap  di  Sektor Privat:  Dapatkah  Dijerat?”,  Jurnal Integritas:  Jurnal  KPK,  Vol.  3  No.  1,
Tahun 2017 https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/Jurn al-INTEGRITAS-Volume-3-No-1- tahun-2017/Jurnal-INTEGRITAS- Volume-3-No-1-tahun-2017-03.pdf
Anonim,  Bantennews  “Marak  Calo  Tenaga
Kerja, Disnakertrans Kabupaten Serang:  Jangan  Langsung  Percaya!”, Oktober 2021, https://www.bantennews.co.id/marak-
calo-tenaga-kerja-disnakertrans- kabupaten-serang-jangan-langsung- percaya/
Bidara  Pink,  "Indeks  Keyakinan  Konsumen
kembali meningkat, ini pendorongnya", Oktober 2021,
https://www.google.com/amp/s/amp.k ontan.co.id/news/indeks-keyakinan-
konsumen-kembali-meningkat-ini- pendorongnya
Cikwan  Suwandi,  Media  Indonesia  “Polres Karawang  Tangkap  Calo  Tenaga Kerja”, Juli 2018, https://mediaindonesia.com/nusantara/ 174154/polres-karawang-tangkap- calo-tenaga-kerja Dewi Agustina, Tribunnews “65 Pencari Kerja Tertipu Calo, Kerugian Hingga Rp 315 Juta”, Desember 2018, https://www.tribunnews.com/regional/ 2018/12/06/65-pencari-kerja-tertipu- calo-kerugian-hingga-rp-315-juta Hendra Wijayanto dan Samsul Ode, “Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia”, Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan,  Volume  10  Nomor  1, 2019 Kementerian Dalam Negeri "Distribusi Penduduk  Indonesia  Per  Juni  2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit",
https://dukcapil.kemendagri.go.id/berit
a/baca/809/distribusi-penduduk- indonesia-per-juni-2021-jabar- terbanyak-kaltara-paling-sedikit Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, Satu Data, https://satudata.kemnaker.go.id/infogr apik;
https://satudata.kemnaker.go.id/details /data/Terdapat%20sebanyak%2017.11 3%20Lembaga%20Pelatihan%20Kerj a%20baik%20Pemerintah%20maupun %20Swasta; https://satudata.kemnaker.go.id/details /data/Terdapat%205.020%20Lembaga %20Pelatihan%20Swasta%20dibawah %20binaan%20Kementeriaan%20Ket enagakerjaan
Kirom, Merdeka.com “Setor Uang untuk Bisa
Kerja  di  Pabrik,  Puluhan  Warga Tangerang  Tertipu  Calo”,  Agustus 2021, https://www.merdeka.com/peristiwa/s etor-uang-untuk-bisa-kerja-di-pabrik- puluhan-warga-tangerang-tertipu- calo.html
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024

## M Nurhadi, "Data BI: Jumlah Lowongan Kerja
Indonesia  Makin  Sedikit  Selama Wabah  COVID-19",  September  2021, https://www.google.com/amp/s/amp.s uara.com/bisnis/2021/09/07/105756/d ata-bi-jumlah-lowongan-kerja- indonesia-makin-sedikit-selama- wabah-covid-19 Webinar the SMERU Research Institute yang bertema "Dampak COVID-19 terhadap Ketenagakerjaan:  Merancang  Strategi Pemulihan  Perekonomian  Indonesia" dengan  pembicara  Agung  Pambudhi (Direktur, APINDO Research Institute) yang dilaksanakan pada 10 Juli 2020. Worldometers,  “ Population  of  Indonesia” , https://www.worldometers.info/world- population/indonesia-population/