Martoyo, hal 66-75

## KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN  DI KALIMANTAN BARAT

## Martoyo
Universitas Tanjungpura
surel: martoyo@fisip.untan.ac.id

## Abstrak
Kebijakan  pembangunan  kawasan  perbatasan  di  masa  lampau  di-image-kan  sebagai "halaman  belakang "  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Kondisi tersebut  membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang terisolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Munculnya paradigma ini, disebabkan sistem politik dimasa  lampau  yang  sentralistik  dan  sangat  menekankan  stabilitas  keamanan.  Sehingga kebijakan  pembangunan  kawasan  perbatasan  selama  ini  memang    belum  dapat  dilakuian secara optimal dan kurang terpadu, serta  seringkali terjadi tarik menarik kepentingan antara berbagai pihak baik  secara horizontal, sektoral maupun vertikal. Kondisi masyarakat sekitar daerah  perbatasan  di  Kalmantan  Barat    seperti  lepas  dari  perhatian  kebijakan  pemerintah daerah,  karena    dominannya  pemerintah  pusat,  sehingga  pemerintah  daerah  dalam menciptakan  pelayanan  publik  di  kewasan  perbatasan  masih  mengalami  ksesulitan aksesibilitas baik laut maupun darat menuju pusat-pusat pertumbuhan. Ssulitnya aksesibilitas kehidupan  memunculkan  kecenderungan  masyarakatperbatasan  Kalimantan  Barat    dalam meningkatkan  kehidupannya  melakukan  interaksi  dengan  masyarakat  di  wilayah  negara tetangga (Serawak- Malaysia Timur).
Kata kunci : Kebijakan, Pembangunan dan Kawasan Perbatasan;

## Abstract
Policy on the development of the border area in the past in-image as the "backyard " territory of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI). The condition carries the implications of  the  current  conditions  of  the  border  areas  that  are  isolated  and  left  from  the  social  and economic  side.  The  emergence  of  this  paradigm,  due  to  the  political  system  of  the  past  is centralistic  and  strongly  emphasized  security  stability.  So  that  the  policy  of  development  of the  border  area  has  not  been  able  to  be  optimally  and  less  integrated,  and  often  occur  the importance of the interest between various parties both horizontally, sectoral and vertically. The  community  condition  surrounding  the  border  area  in  the  West  Kalex  as  it  is  out  of  the attention of local government policy, because of the dominance of the central government, so that  local  governments  in  Mneciptakan  public  service  in  the  boundaries  of  the  border  still The accessibility of both sea and land to growth centres. The difficulty of life accessibilitasthe trend  of  West  Kalimantan  border  in  increasing  its  life  to  interact  with  communities  in neighboring countries (Serawak-east Malaysia).
Keyword : policy, development and border areas;
Martoyo, hal 66-75

## Pendahuluan
Secara  geografis,  Indonesia  berbatasan dengan  sehumlah  negara  tetangga,  yakni dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, PNG, Timor Leste,  dan  Australia.  bagi  Indonesia penanganan  perbatasan  masih  merupakan salah  satu  persoalan  pelik  yang  dihadapi pemerintah, terutama karena masih terdapat  sejumlah  bagian    perbatasan dengan    Negara-negara  tetangga  yang belum dapat diselesaikan.
Permasalahan kebijakan perbatasan bukan  saja  merupakan  masalah  internal suatu  Negara,  melainkan  juga  masalah yang  mempunyai  dimensi  internasional. Penanganannya tidak dapat dilepaskan dari kerangka  pelaksana  politik  luar  negeri yang  pada  hakekatnya  bermuara  dari rangkuman  berbagai  aspek  kep  entingan dalam  dan  luar  negeri  ataupun  aspek hukum,  ekonomi,  politik,  keamanan  dan pertahanan.
Menurut Mangasi Sihombing (2005 :1) dalam makalahnya yang berjudul
"Pemahaman  Penetapan  dan  Pengelolaan Perbatasan  Sebagai  Syarat  Terciptanya Optimalisasi Pengelolaan Kerjasama Perbatasan Antarnegara"
yang disampaikan dalam seminar sehari Pengembangan Kelembagaan Antar Negara,  secara  garis  besar  permasalahan perbatasan  yang  dihadapi  oleh  Indonesia terdiri  :  (a)  penetapan  batas  negara  yang mencakup  darat  dan  laut,  yang  meliputi batas laut wilayah, Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)  dan  Landas  Kontinen  (LK),  (b) demarkasi  batas  darat  dan  pemanfaatan batas  internasional  dengan  pemasangan pilar batas, (c) kerjasama perbatasan untuk memfasilitasi kegiatan tradisional masyarakat  yang  bersifat  lintas  batas  dan kerjasama  mengatasi  masalah-masalah  di wilayah  perbatasan;  dan  (d)  pengelolaan wilayah  udara  dan  penerbangan  komesil
internasional (FliQht Information Regional/FIR).
Selanjutnya  Mangasi  Sihombing (2005 :2) juga mengatakan bahwa kegiatan border diplomacy mencakup  dua hal yaitu Physical boundaries dilakukan sehubungan dengan  keperluan  memberikan  bingkai hukum  yang  pasti  tentang  wilayah nasional  sesuai  dengan  prinsip  hukum negara  kepulauan,  dan  manajemen  atau pengelolaan  wilayah  perbatasan  bersiafat tiga  dimensi  yaitu  pada  pengelolaan wilayah  perbatasan  di  darat,  laut  dan udara.
Pelaksanaan  politik  luar  negeri yang  ditujukan  dalam  rangka  pengelolaan batas  negara  yang  melingkupi  penetapan batas  wilayah  negara  yang  bersifat  tiga dimensi (darat, laut, udara) serta kerjasama pemanfaatan  ketiga  matra  wilayah  negara sebagai  suatu  ruang  kehidupan  bersama bangsa Indonesia, telah diupayakan secara intensif  oleh  Departemen  Luar  Negeri melalui  kebijakan  yang  dikenal  sebagai border  diplomacy.  Pelaksanaan  kebijakan tersebut  diatas  dilakukan  melalui  jalur diplomatik  dengan  melibatkan  peran  serta seluruh eleman bangsa, termasuk masyarakat yang mendiami daerah perbnatasan dan diharapkan akan bermanfaat  untuk  pengukuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  penulis  dalam penelitian  ini  yaitu  metode  deskriptif kualitatif.  Dengan  menggunakan  teknik pengumpulan data berupa Library Research  dengan  memanfaatkan  data-data skunder  yang  pengumpulan  datanya  dari perpustakaan,  buku-buku,  jurnal,  artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang  telah  diolah  menjadi  data  untuk diklasifikasikan  yang  kemudian  disusun, diringkas,  dianalisa  dan  disimpulkan sesuai permasalahan yang diteliti.
Martoyo, hal 66-75

## Pembahasan
Strategi Kebijakan Pembangunan Perbatasan Formula  kebijakan  pembangunan perbatasan sangat terkait dengan pemahaman  hukum  internasional,  hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah  dan  asas  yang  mengatur  hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara lain :
(1) Negara dengan Negara
(2)  Negara  dengan  subyek  hukum  lain bukan  Negara  atau  subyek  hukum  bukan negara  satu  sama  lain  (Kusumaatmadja, 1989 :3).
Pengertian  hukum  internasional didasarkan  atas  pikiran  adanya  suatu masyarakat internasional yang terdiri aatas sejumlah  Negara  yang  berdaulat  dan merdeka (independent) dalam arti masing- masing  berdiri  sendiri  yanga  satu  tidak  di bawah  kekuasaan  yang  lain.  Dengan  pe rkataan lain hukum internasional merupakan suatu tertib hukum koaordinasi antara  anggota  masyarakat  internasional yang sederjat.
Untuk  menerbitkan,  mengatur,  dan memelihara  hubungan  antarnegara  ini dibutuhakan  hukum  internasional  guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam  setiap  hubungan  yang  diatur. Namun  hubungan  antara  Negara-negara atau  hubungan  internasional  yang  teratur tidak mungkin tanpa menerima pembatasan  terhadap  kedaulatan  Negara yang  menjadi  anggota  masyarakat  itu.
Kedaulatan  merupakan  kekuasaan hukum  tertinggi  suatu  bangsa  untuk membentuk  serta  melaksanakan  hukum  di dalam  suatu wilayah tertentu seperti diatur menurut  hukum  internasional.  (Nasution, 1984  :  161).  Sedangkan  kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dapat diartikan sebagai  (1)  Kekuasaan  itu  terbatas  pada batas  wilayah  Negara  yang  memiliki
kekuasaan  itu  dan  (2)  kekuasaan  itu berakhir  di  mana  kekuasaan  suatu  Negara lain mulai. (Kusumaatmadja, 1989 :13).
Perbatasan  merupakan  tanda  batas paling  luar  yang  membatasi  wilayah  yang dikuasaaai  suatu  Negara.  Batas  ini  dapat berupa  suatu  garis  yang  tegas  dan  pasti atau  suatu  jalur  atau  zona  dengan  lebar tertentu. Dimana batas berupa garis (linear boundary)  lebih  umum  dipakai  karena lebih pasti, memudahkan dalam pengaturan  administrasi.  Kesukarnanya antara lain dalam penjagaan dan pengaturan  lalu  lintas,  perhubungan  dan pergaulan penduduk-penduduk daerah perbatasan,  terutama  jika  terjadi  konflik diantara Negara-Negara yang berbatasan.
Sedangkan batas zona  (zonal boundary)  berupa  zona  yang  secara  sosial ekonomnisa dan etnis lebih menguntungkan  sebab  lebih  memberi kebebasan kepada penduduk daerah perbatasan  untuk  tukar-menukar  dan melaksanakan pergaulan sehari-hari.
Kelemahannya adalah kurang tepat, sering menimbulkan kesukaran dan masaalah jika terjadi konflik.
Perbatasan  pada  umumnya  adalah dua  dimensional,  dalam  arti  bahwa  yang dibatasi bukan hanya keadaan topografi di atas permukaan, akan tetapi perbatasan itu dengan  sendirinya  juga  membagi  tanah dan kerak bumi di bawahnya serta ruang di atasnya.  Perbatasan  yang  dimaksudkan  di sini  adalah  perbatasan  darat,  untuk membedakan dengan perbatasan laut.
Adapun pengertian perbatasan darat  menurut  Sumardiman  (1992  :4) adalah  tempat  kedudukan  titik-titik  atrau garis-garis  yang  memisahkan  daratan  atau bagiannya ke dalam dua atau lebih wilayah kekuasaan  yang  berbeda.  Selanjutnya beliau  juga  mengatakan  bahwa  perbatasan mempunyai  sifat  ganda,  artinya    bahwa garis  batas  itu  mengikat  dua  belah  pihak pada  sebelah  menyebelah  perbatasan tersebut,  jadi  perubahan  pada  satu  pihak,
Martoyo, hal 66-75
akan  menimbulkan  perubahan  pada  pihak yang lain, demikian pula hak-haknya.
Perbatasan  Negara  bukanlah  suatu yang tetap, ia selalu mengalami perubahan dan  pergeseran  sebagai  akibat  adanya perubahan  dan  pergesetran-pergesaeran dalam tata kehidupan politik dunia. Seperti dikemukakan  oleh  Boggs  bahwa  fungsi- fungsi  yang  dimainkan  oleh  perbatasan politik dapat berubah setiap saat. (Dikshit, 1982 :70).
Perubahan  batas  Negara  ini  erat hubungannya  dengan  fungsi  batas  itu sendiri, antara lain :
1).   Ke  dalam  :  yaitu  untuk  kepentingan pengaturan  administratif,  pelaksanaan hukum, okupasi dan penggalian sumbe  r-sumber  kekayaan,  untuk kepentingan  strategi  militer,  dan sebagainya.
2).   Ke luar  : untuk pertahanan keamanan dalam  hubungannya  dengan  politik luar  negeri,  mewujudakan  integritas nasional dan hak-hak
yang menyangkut perjanjian-perjanjian baik bilateral, multilateral
atau internasional,  baik  yang  bersifat ekonomis, maupun politis atau militer.
Fungsi  perbatasan  Negara  dapat bersipat  militer  dan  non  militer.  Dalam hubungan  ini,  Nicolas  John  Spykman dalam buku Suwardi Wiriaatmadja (1970 : 105)  mengatakan  :  " The  boundary  is  ...... not  only  a  line  of  demarcation  be  tween legal systems but also a point of contact of territorial  power  structrures.  From  the long  term  point  of  view,  the  position  of that  line  may  become  an  ind  ex  to  the power relations  of the contending  forces". (Perbatasan adalah ...... tidak hanya sebuah garis batas demarkasi diantara sistem yang resmi  tapi  juga  sebuah  kontak  poin  dari struktur kekuasaan teritorial. dari pandangan jangka penjang, posisi garis itu mungkin menjadi sebuah petunjuk terhadap hubungan kekuasaan dari pasukan yang bertikai).
Bagaimanapun  juga,  fungsi  batas Negara  berbeda-beda  untuk  setiap  Negara tergantung  kepada  ideologi  yang  dianut, filsafat dan tujuan masing-masing Negara. Oleh karena pentingnya perbatasan Negara,  maka  ia  memerlukan  pengawasan dan pengamanan, Dalam hal ini Daldjoeni (1991 :141) mengatakan penjagaan perbatasan  dilakukan  dengan  berbagai macam  tujuan.  Selanjutnya  beliau  juga mengatakan bahwa harus adanya aturan di daerah  perbatasan  karena  jika  tidak  akan menimbulkan berbagai kekalutan.
Perbatasan merupakan faktor utama dalam kehidupan masyarakat karena fungsi  bentangan  yang  ditunjukkannya dalam  memisahkan  Negara-Negara  adi dunia,  yang  mana  dengan  demikian  akan mempengaruhi  seluruh  pola  ruang  dan organisasi  dari  aktivitas-aktivitas  poliitik, sosial,  dan  ekonomi  mereka.  Seperti dikemukakan  oleh  Losch  (dalam  Dikshit, 1982  :71) :  "The  presence  of  political boundary  created  price  differential  in certain  commodities,  and  that  these differentials became effective determinants in  the  locations  of  retail  outlets  of  those commodities". (Kehadiran  garis  batas politik  menciptakan perbedaan harga pada komoditas-komoditas tertentu dan perbedaan-perbedaan menjadi faktor- faktor  penentu  yang  sangat  berpengaruh terhadap  keberadaan  pedagang-pedagang eceran dari komoditas tersebut.
Strategi  kebijakan  pembangunan yang berlandaskan pada paradigma pembangunan  daerah  yang  dewasa  ini dikembangkan,  adalah  mengacu  pada  hal- hal  yang  terkandung  dalam  Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang Otonomi  Daerah.  Beberapa  uraian  yang terkandung  di  dalam  undang-undang tersebut tersiarat bahwa, di dalam langkah penetapan  strategi  kebijakan  apapun  yang diambil  oleh  pemerintah  daerah  di  dalam pembangunan wilayah daerahnya hendaklah  selalu  terkait  dengan  upaya pemberdayaan, penumbuhan prakarsa,
Martoyo, hal 66-75
peningkatan  kreativitas  dan  peningkatan peran-peran  serta  masyarakat  di  dalam proses pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah yang titik berat pelaksanaannya dilakukan pemerintah kabupaten dan kota, maka strategi penetapan kebijakan dan program pembangunan  haruslah  selalu  terkait dengan obyek dan subyek kebijakan, yakni kondisi fisik (geografis) dan masyarakatnya (demografis). Sebagaimana dinyatakan  oleh  Robert  Everstone  (dalam Winarno,  2002  :4)  menyatakan  bahwa, seacara  luas  penetapan  kebijakan  publik merupakan  bentuk  hubungan  suatu  unit apemerintah dengan lingkungannya.
Sementara itu, Dror (dalam Islamy, 2002;  31)  menyatakan,  proses  pembuatan kebijakan public yang dilakukan oleh para aktor-aktor  kebijakan  pemerintah  bersama masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat  tertentu  dapat  membantu terciptanya rasionalitas kebijaakan. Sehingga, setiap langkah kegiatan- kegiatan  penetapan  kebijakan  sebagai suatu  proses  yang  menunjukkan  adanya tahapan-tahapan kebijakan. Strategi kebijakan  sebagai  suatu  cara  dan  langkah yang  digunakan  dalam  membuat  suatu kebijakan  diperlukan  adanya  tahapan- tahapan kebijakan.
Berbicara  kebijakan  perbatasan maka  bayangan  kita  adalah  suatu  garis pemisah antara satu daerah dengan daerah lain.  Untuk  itu  wilayah  perbatasan menurut  Mabes  TNI  dibagi  menjadi  dua bagian yaitu Lini I dan Lini II. Kecamatan Perbatasan  Lini  I  adalah  Kecamatan  yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga, sedangkan Kecamatan
Perbatasan Lini II adalah Kecamatan yang berbatasan  langsung  dengan  Kecamatan Perbatasan I. Istilah Kecematan Lini I dan Lini  II  juga  tertuang  dalam  "Perjanjian Lintas  Batas  Indonesia  Malaysia  Tahun 1967 dan revisi Tahun 1984".
Terhadap persoalan perbatasan Negara,  pada  awalnya  memang  terfokus
pada  bidang  pertahanan,  keamanan  dan penyesuaian  kembali  terhadap  perubahan- perubahan  isi  perjanjian.  Namun  saat  ini justru  yang  lebih  mendapat  perhatian adalah  fungsi-fungsi  sosial  ekonomi  yang dimiliki perbatasan tersebut, dimana House (dalam Dikshit, 1982 :75) mengatakan  bahwa  :  " Defence  and security  are  no  longer  the  major  concern along most boundaies in the contemporary world;  a  vast  majority  of  international boundaries  are  uncontested  and  most  ly have  economic  and  social  functions" (pertahanan  dan  keamanan  tidak  lagi menjadi  masalah  besar  di  sepanjang  garis perbatasan  dizaman  sekarang,  garis  batas antara  Negara  yang  sangat  luas  tidak dipermasalahkan dan kebanyakan mempunyai fungsai ekonomi dan sosial).
Sering  dijumpai  bahwa  kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang bertempat tinggal  di  sepanjang  perbatasan  begitu menyedihkan, yang disebabkan oleh berbagai  alasan.  Masyarakat  tersebut sewaktu-waktu
mungkin dapat menyesuaikan diri pada pola kehidupan  baru  yang  ditirunya,    namun perbatasan  itu  sendiri  sering  menjadi faktor  penghalang  dalam  kondisi-kondisi kehidupan  setempat.  (House,  diringkas oleh Dikshit, 1982 :77).
Masyarakat  di  perbatasan  secara sadar  atau  tidak  sadar  cenderung  lebih memp  rioritaskan  hubungannya  dengan rakyat  Negara  lain  daripada  dengan sesama bangsanya sendiri. Hal ini tercermin  pada  adanya  'perasaan'  yang lebih dekat kepada masyarakat di seberang perbatasan.
Ada  dua  orientasi  terkait  formula kebijakan    perbatasan,  yaitu  sebagai berikut :
1). Orientasi atau mempertahankan kegiatan-kegiatan ekonomi dengan Negara-Negara tetangga, atau memanfaatkan  kelebihan  ekonomis yang  terdapat  di  luar  perbatasan.  Hal ini  disebabkan  bukan  saja  oleh  citra
Martoyo, hal 66-75
positif terhadap perekonomian Negara- Negara  tetangga  itu,  melainkan  juga didorong  oleh  faktor-faktor  cultural dan histories.ekonomi; dimana masyarakat daerah perbatasan mengembangkan dan 2).  Orientasi  politik  ;  yaitu  sikap masyarakat perbatasan yang menganggap rakyat atau pemerintah di Negara  seberang  sebagai  saudara, sehingga  menjadikan  Negara  tetangga sebagai  sumber  dukungan  bagi  sikap dan  tingkah  laku  politik  mereka. Orientasi politik itu dikembangkan atas dasar ikatan-ikatan cultural dan histories  yang  ada  diantara  kedua masyarakat.
Perbatasan  tidak  selamanya  hampa dari hal-hal yang bersifat menguntungkan, setidaknya  bagi  beberapa  pemukiman penduduk di sepanjang kawasan perbatasan.  Sebagaimana  dikemukakan oleh House (dalam Dikshit,      1982 :77).
"At or near the major crossing points there is  often  aggr  egration  of  special  services at  establishments  located  as  close  to  the boundary  as  possible  in  order  to  take advantage  (legal  or  illegal)  of  distinct  to the  differential  between  states". (Di  dan dekat titik lintas batas terdapat penempatan kesatuan dari pasukan tertentu ditempatkan  dilokasi  sedekat  mungkin  ke perbatasan  dengan  tujuan  mengambil keuntungan  (baik  resmi  maupun  tidak resmi)  disebabkan  perbedaan  harga  yang tinggi diantara Negara).
Strategi kebijakan pembangunan yang berlandaskan  pada  paradigma  pembangunan daerah  yang  dewasa  ini  dikembangkan, adalah mengacu pada hal-hal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun  2004  tentang  Otonomi  Daerah. Beberapa  uraian  yang  terkandung  di  dalam undang-undang  tersebut  tersiarat  bahwa,  di dalam  langkah  penetapan  strategi  kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah daerah di  dalam  pembangunan  wilayah  daerahnya hendaklah  selalu  terkait  dengan  upaya
pemberdayaan, penumbuhan prakarsa, peningkatan  kreativitas  dan  peningkatan peran-peran  serta  masyarakat  di  dalam proses  pembangunan.  Pelaksanaan  otonomi daerah  yang  titik  berat  pelaksanaannya dilakukan  pemerintah  kabupaten  dan  kota, maka  strategi  penetapan  kebijakan  dan program pembangunan haruslah selalu terkait dengan  obyek  dan  subyek  kebijakan,  yakni kondisi  fisik  (geografis)  dan  masyarakatnya (demografis).  Sebagaimana  dinyatakan  oleh Robert  Everstone  (dalam  Winarno,  2002  :4) menyatakan  bahwa,  seacara  luas  penetapan kebijakan publik merupakan bentuk hubungan  suatu  unit  apemerintah  dengan lingkungannya.

## Aneka Wajah Kawasan Perbatasan
1. Kebijakan pembangunan kawasan  perbatasan  di  masa lampau  di-image-kan  sebagai
"halaman  belakang "  wilayah NKRI. Kebijakan tersebut membawa  implikasi  terhadap kondisi  kawasan  perbatasan  saat ini  yang  terisolir  dan  tertinggal dari  sisi  sosial  dan  ekonomi. Munculnya paradigma ini, disebabkan  sistem  politik  dimasa lampau  yang  sentralistik  dan sangat  menekankan  stabiulitas keamanan.  Disamping  itu  secara historis, hubungan Indonesia dengan beberapa negara tetangga pernah  dilanda  konflik,  serta seringkali terjadinya pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri. Kebijakan penanganan  kawasan  perbatasan pada  saat  itu  lebih  didominasi pandangan untuk mengamanakan perbatasan  dari  potensi  ancaman dari  luar  ( external  threat )  dan cenderung memposisikan kawasan perbatasan sebagai sabuk keamanan ( security belt).
Martoyo, hal 66-75
2. Kehidupan masyarakat di kawasan  perbatasan  yang  miskin infrastruktur  dan  tidak  memiliki akstabilitas  yang  baik,  pada umumnya  sangat  dipengaruhi oleh  kondisi  sosial  ekonomi  di negara tetangga. Kawasan perbatasan di Kalimantan misalnya, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pada umumnya  berkiblat  ke  wilayah negara tetangga. Hal ini disebabkan adanya infstrastruktur yang  lebih  baik  atau  pengaruh sosial  ekonomi  yang  lebih  kuat dari  wilayah  negara  tetangga. Secara  jangka  panjang,  adanya kesenjangan pembangunan dengan  negara  tetangga  tersebut berpotensi  untuk  mengundang kerawanan di bidang politik.
Akumulasi    permasalahan  yang  terjadi  di setiap  kawasan  perbatasan    dapat  dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera  di  kawasan  perbatasan  serta kesenjangan sosial ekonomi dengan masyarakat  di  wilayah  perbatasan  negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor, seperti rendahnya  multi  sumberdaya  manusia, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya  produktivitas  masyarakat  dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya  alam  di  kawasan  perbatasan. Implikasi lebih lanjut dari kondisi kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan  mendorong  masyarakat  terlibat dalam  kegiatan-kegiatan  ekonomi  ilegal guna  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Hal ini selain melanaggar hukum dan potensial menimbulkan  kerawanan  dan  ketertiban juga  sangat  merugikan  negara.  Selain kegiatan  ekonomi  ilegal,  kegiatan  ilegal lain  yang  terkait  dengan  aspek  politik, ekonomi  dan  keamanan  juga  terjadi  di kawasan  perbatasan  baik  laut  maupun darat seperti penyelundupan senjata, amunisi  dan  bahan  peledak.  Kegiatan
ilegal ini terorganisir dengan baik sehingga  perlu  koordinasi  dan  kerjasama bilateral yang baik untuk menuntaskannya.

## Simpulan
1. Ketertinggalan yang sangat kontras  di  kawasan  perbatasan Kalbar (Indonesia) baik keterbatasan infrastruktur (prasarana transportasi,
telekomunikasi) dan adanya aksebilitas  yang  rendah  dan  sulit dijangkau  adalah  sebagaui  akibat lemah  dan  minimnya  konsentrasi pembangunan di kawasan perbatasan serta belum diprioritaskannya kawasan perbatasan  didalam  penyusunan strategi  kebijakan  pembangunan daerah selama ini.
2. Dalam  bidang  pelayanan  publik, kawasan perbatasan masih mengalami ksesulitan aksesibilitas  baik  laut  maupun darat menuju pusat-pusat pertumbuhan.
Di wilayah Kalimantan Barat, sulitnya aksesibilitas
memunculkan kecenderungan masyarakat untuk berinteraksi  dengan  masyarakat di wilayah negara tetangga (Serawak  dan  sabah).  Minimnya aksesibilitas  dari  dan  keluar kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu faktor yang turut mendorong orioentasi masyarakat yang cenderung berkiblat aktivitas sosial ekonominya  ke  negara  tetangga. Hal tersebut sebagai dampak dari minimnya  sarana  dan  prasarana yang ada baik dibidang pendidikan  dan  kesehatan  serta kualitas  SDM  masyarakat  di sebagian besar kawasan perbatasan masih rendah. Masyarakat  belum  memperoleh pelayanan kesehatan dan
Martoyo, hal 66-75
pendidikan sebagaimana mestinya  akibat  jauhnya  jarak dari  pemukiman  dengan  fasilitas yang  ada.  Optimalisasi  potensi sumber daya alam dan pengembangan ekonomi di kawasan  perbatasan  akan  sulit dilakukan.  Rendahnya  tingkat pendidikan,  ketyerampilan,  serta kesehatan masyarakat merupakan salah  satu  faktor  utama  yang menghambat
pengembangan ekonomi kawasan perbatasan untuk  dapat  maju  sejajar  dengan wilayah negara tetangga.
3. Adanya  kesamaan  budaya,  adat dan  keturunan  (suku  yang  sama) di  beberapa  kawasan  perbatasan seperti  di  Kalimantan  Barat (Dayak dan Melayu), menyebabakan  adanya  kegiatan pelintas  batas  tradisional  yang ilegal dan sulit dicegah.
Persamaan  budaya  dan  adat masyarakat  dan  kegiatan  pelintas batas  tradisional  ini  merupakan isu  sekaligus  masalah  perbatasan antarnegara  yang  telah  ada  sejak lama  dan  kini  muncul  kembali seiring dengan penanganan kawasan  perbatasan  darat  di
Kalimantan Barat. Kegiatan lintas  batas  ini  telah  berlangsung lama  namun  sampai  saat  ini belum  dapat  diatasi  oleh  kedua pihak (negara).
4. Di  beberapa  kawasan  perbatasan terdapat  tanah  adat/ulayat  yang berada  di  dua  wilayah  negara. Tanah ulayat ini sebagian menjadi ladang penghidupan
yang  diolah  sehari-hari  oleh masyarakat  perbatasan,  sehingga pelintas
batas antarnegara menjadi hal yang biasa dilakukan setiap  hari.  Keberadaan  tanah ulayat yang terbagi dua oleh garis perbatasan,  secara  astronomis
memerlukan pengaturan tersendiri  serta  dapat  menjadi permasalahan  dikemudian  hari jika tidak ditangani secara serius.
5. Kebijakan pengembangan
perbatasan  selama  ini  memang belum  dapat  dilakuian  secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali  terjadi  tarik  mena  rik kepentingan  antara    berbagai pihak  baik    secara  horizontal, sektoral  maupun  vertikal.  Lebih memperhatinkan  lagi  keadaan masyarakat sekitar daerah perbatasan  Negara  seperti  lepas dari perhatian dimana
pengananan  daerah  batas  Negara menjadi dominan pemerintah pusat  saja,  pemerintah  daerah tidak  pernah  diajak  serta  dan masyarakat tidak mendapat perhatian.
6. Mencermati kebijakan yang selama  ini  diterapkan  dalam menangani  perbatasan,  terjadi adanya  tumpang  tindih  antar intitusi  dan    belum  adanya satupun peraturan kebijakan secara  khusus  mengatur  tentang pengelolaan perbatasan antar negara.  Walaupun  berdasarkan data  bahwa  sejak  tahun  1957 sampai  dengan  saat  ini  telah dikeluarkan  sebanyak  23  (dua puluh tiga) peraturan yang menyangkut  masalah  perbatasan, namun  tidak  satupun  aturan tersebut  yang  mengatur  tentang pengelolaan kawasan perbatasan.
Pengelolaan kawasan perbatasan belum  dilakukan  secara  terpadu  dengan mengintegrasikan  seluruh  sektor  terkait. Sampai  saat  ini,  permasalahan  beberapa kawasan perbatasan  masih ditangani secara  ad  hoc,  semenatara  ( temporer )  dan parsial  serta  lebih  didominasi  oleh pendekatan  keamanan (security )  melalui beberapa kepanitiaan ( commimtee),
Martoyo, hal 66-75
sehingga  bekum  memberikan  hasil  yang optimal. Komite-komite kerjasama penanganan  masalah  perbatasan  yang  ada saat  ini  antara  lain General  Border Comitee  (GBC)  RI  -  Malaysia,  Joint Border  Committee  JBC)  RI  -  Papua  New Guine;  dan  Joint  Border  Committee  RI  -
UNMISET  (Timor  Leste) belum  mampu mengakomodasi pemecahan masalah perbatasan.

## Referensi

## Buku:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi  Kalimantan  Barat, 2002, Perekonomian dan Prasarana  Wilayah  Perbatasan,
Pontianak.
Daldjoeni, N. 1910. Dasar-Dasar Geografi Politik,  Penerbit  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Dikshit, R. D. 2000. Political Geography : A.  Contemporary  Perspektive,
Tata Mc. Grow-Hill Publishing
Company Limited, New Delhi.
Effendi,  Sofian  dkk,  2007.  Alternatif Perencanaan  Adminitsrasi  ; Suatu  Analisis  Retrospektif dan  Prospektif,  EDisi  Revisi Seri  Monografi,  Fisipol  UGM, Yogyakarta.
Hamid,  Sri  Handoyo  Mukti  dan  Tien Widianto, 2001, Kawasan Perbatasan Kalimantan: Permasalahan dan konsep pengembangan, PUsat pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, BPPT. Islamym,  Irvan  M.  2002,  Prinsif-prinsif Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.
Jones,  Charles  O,  1991.  Pengantar
Kebijaksanaan Publik, Rajawali Press, Jakarta. Kusumaatmadja, Mochtar, 1989. Pengantar Hukum Internasional,  FISIP  PRESS UNPAD, Bandung. Moloeng, G. A. Theory of Foreign Policy;
Terjemahan  oleh  S.  Wahyudi,
Sospol UGM. Yogyakarta.
Nasution,  Dahlan,  2004.  Perang  atau
Damai Dalam Kawasan Politik Internasional, Penerbit REmadja Karya CV, Bandung. Sihombing,  Mangasi,  2005.  Pemehaman Penetapan  dan  Pengelolaan Perbatasan Sebagai Syarat Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Kerjasama Perbatasan Antar Negara, Makalah  disampaikan  pada seminar sehari "Pengembangan Kelembagaan Perbatasan Antar Negara" Bappenas, Jakarta. Sumardiman,  Adi,  2002.  Seri  Hukum Internasional: Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya,  Buku  I  Perbatasan Indonesia-PNG,  PT.  Pradnya Paramitra, Jakarta.
Wahab,  Abdul,  Solihin,  2009.  Analisa Kebijaksanaan,  Bumi  Aksara, Jakarta.
Widjaja,  A.W.  2001,  Pemerintahan  Desa, Marga  Berdasarakan  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999
Martoyo, hal 66-75
Tentang  Otonomi  Daerah,  PT. Raja GRafindo Persada, Jakarta. Dunn,  William,  N.  2003.  Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi  kedua,  Gajah  Mada University Press, Yogyakarta. Wiriaatmadja,  Suwardi,  2001.  Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Alumni, Bandung.