## PERAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PRODUKTIVITAS INDUSTRI KECIL MENENGAH DAN JASA KONSTRUKSI DI BALI

## I Made Agus Mahendra
Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar, Bali 80115 Email : made.agusmahendra@gmail.com
Abstrak – Keselamatan  dan  Kesehatan  kerja  (K3)  mempunyai  banyak  pengaruh  terhadap  faktor kecelakaan kerja yang sangat rentan.Pekerjaan dikatakan aman dan nyaman jika para pekerja  yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan dengan menghasilkan produktivitas yang maksimal, baik di industri  kecil  menengah  maupun  industri  jasa  kostruksi  yang  rentan  terhadap  resiko  kecelakaan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Dengan  menerapkan  teknologi  pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang baik.Unsur yang ada dalam kesehatan dan keselamatan kerja tidak terpaku pada faktor fisik, tetapi juga mental, emosional dan psikologi. Studi ini lebih menekankan pada metode kualitatif  dengan  menerapkan  pendekatan  deskriptif  dan  studi  literatur.  Peran  keselamatan  dan Kesehatan kerja industri kecil menengah dan jasa kostruksi di Bali adalah dapat meningkatkan proses produksi  barang  atau  jasa,kualitas  produksi  dan  kinerja  bagi  karyawan.  Upaya  pencegahan  dan pengendalian bahaya kerja pada industri kecil menengah dan jasa konstruksi dapat dilakukan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) atau ergonomi di tempat kerja. Oleh karena itu, jika suatu sistem tidak menerapkan K3 atau ergonomi atau menerapkannya tapi masih minimal maka dapat mengakibatkan kecelakan-kecelakaan kerja yang berakibat fatal.
. Kata kunci : Peran K3; Produktivitas IKM; Jasa Konstruksi.
Abstract – Occupational Safety and Health (K3) has many influences on the factors of work accidents that are very vulnerable. Work is said to be safe and comfortable if the workers concerned can do the work by producing maximum productivity, both in small and medium-sized industries and construction service  industries  that  are  vulnerable  to  the  risk  of  accidents.  Occupational  safety  and  health  is  one aspect  of  labor  protection regulated  in  Law Number 13  of  2003  By  applying  occupational  safety  and health control technology, it is expected that the workforce will achieve physical resilience, work power, and a good level of health. The elements present in occupational health and safety are not fixated on physical  factors,  but  also  mental,  emotional  and  psychological.  This  study  puts  more  emphasis  on qualitative methods by applying a descriptive approach and literature study. The role of occupational safety  and  health  of  small  and  medium  industries  and  construction  services  in  Bali  is  to  improve  the production process of goods or services, production quality and performance for employees. Efforts to prevent  and  control  work  hazards  in  small  and  medium  industries  and  construction  services  can  be carried  out  by  implementing  occupational  safety  and  health  (K3)  or  ergonomics  in  the  workplace. Therefore, if a system does not apply K3 or ergonomics or applies it but is still minimal, it can result in work accidents that have bad consequences.
. Keywords : Role of K3; Productivity IKM;  Construction Services.

## PENDAHULUAN
Keselamatan  dan    kesehatan  kerja  merupakan suatu  pemikiran  dan  upaya  untuk  menjamin keutuhan  dan  kesempurnaan  baik  jasmani maupun  rohani.  Dengan  keselamatan  dan kesehatan  kerja  maka  para  pihak  diharapkan dapat  melakukan  pekerjaan  dengan  aman  dan
nyaman.  Pekerjaan  dikatakan  aman  jika  apapun yang dilakukan oleh pekerja tersebut, resiko yang mungkin  muncul  dapat  dihindari.  Pekerjaan dikatakan  nyaman  jika  para  pekerja  yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan dengan merasa nyaman dan aman, sehingga produktivitas  kerja  dapat  dilakukan  secara optimal.
Keselamatan dan kesehatan kerja perlu diperhatikan  dalam  lingkungan  kerja,  karena kesehatan merupakan keadaan atau situasi sehat seseorang baik jasmani maupun rohani sedangkan  keselamatan  kerja  suatu  keadaan dimana  para  pekerja  terjamin  keselamatan  pada saat bekerja baik itu dalam menggunakan mesin, pesawat,  alat  kerja,  proses  pengolahan  juga tempat  kerja  dan  lingkungannya  juga  terjamin. Apabila para pekerja dalam kondisi sehat jasmani maupun  rohani  dan  didukung  oleh  sarana  dan prasarana  yang  terjamin  keselamatannya  maka produktivitas  kerja  akan  dapat  ditingkatkan. Masalah  kesehatan  adalah  suatu  masalah  yang kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah- masalah lain di luar kesehatan itu sendiri. Banyak faktor  yang  mempengaruhi  kesehatan,  baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat,  antara  lain:  keturunan,  lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan.
Keselamatan  dan  kesehatan  kerja  merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003. Dengan menerapkan teknologi pengendalian  keselamatan  dan  kesehatan  kerja, diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang  tinggi.  Disamping  itu  keselamatan  dan kesehatan  kerja  diharapkan  untuk  menciptakan kenyamanan  kerja  dan  keselamatan  kerja  yang tinggi. Jadi, unsur yang ada dalam kesehatan dan keselamatan kerja tidak terpaku pada faktor fisik, tetapi juga mental, emosional dan psikologi.
Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja  telah  diatur  sedemikian  rupa,  akan  tetapi dalam  praktiknya  tidak  seperti  yang  diharapkan. Begitu banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja seperti faktor manusia, lingkungan dan psikologis. Masih banyak pelaku usaha, perusahaan,IKM dan jasa  Konstruksi  yang  tidak  memenuhi  standar keselamatan dan kesehatan kerja. Begitu banyak berita kecelakaan kerja yang dapat kita saksikan. Dalam  makalah  ini  kemudian  akan  dibahas mengenai  peran  keselamatan  dan  kesehatan kerja  bagi  produktivitas  industri  kecil  menengah dan jasa konstruksi di bali.
Keselamatan  dan  keamanan  kerja  mempunyai banyak  pengeruh  terhadap  faktor  kecelakaan, karyawan  harus  mematuhi  standart  (K3)  agar tidak  menjadikan  hal-hal  yang  negatif  bagi  diri karyawan. Terjadinya kecelakaan banyak dikarenakan oleh penyakit yang diderita karyawan tanpa sepengetahuan pengawas (K3), seharusnya pengawasan terhadap kondisi fisik di terapkan  saat  memasuki  ruang  kerja  agar mendeteksi  sacera  dini  kesehatan  pekerja  saat akan memulai pekerjaanya .
Keselamatan dan kesehatan kerja harus diupayakan agar tetap kondusif, bahkan meningkat.  Hal  ini  sangat  penting  karena  dapat membuat  karyawan  merasa  aman  dan  menjadi bersemangat  untuk  bekerja.  Selanjutnya  jika karyawan  yang  sudah  merasa  keselamatannya terjamin  dan  bersemangat  untuk  bekerja,  maka diharapkan dengan adanya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang kondusif, para  karyawan  akan  termotivasi  untuk  dapat bekerja  lebih  giat  dan  lebih  bersemangat  lagi dalam meningkatkan Kinerjanya. Oleh karena itu keselamatan dan kesehatan kerja perlu diperhatikan.
.

## METODE PENELITIAN
Studi ini lebih menekankan pada metode kualitatif dengan  menerapkan  pendekatan  deskriptif  dan studi literatur.Dimana dalam studi ini menjelaskan,memaparkan mengidentifikasi tentang  peran  keselamatan  dan  kesehatan  kerja bagi  produktivitas  industri  kecil  menengah  dan jasa konstruksi di Bali

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Pengertian  Kesehatan  dan  Keselamatan Kerja
Menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan  kerja  adalah  suatu  pemikiran  dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.
Menurut Suma’mur (1981: 2), keselamatan kerja merupakan  rangkaian  usaha  untuk  menciptakan
suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan  yang  bekerja  di  perusahaan  yang bersangkutan.
Menurut  Simanjuntak  (1994),  keselamatan  kerja adalah  kondisi  keselamatan  yang  bebas  dari resiko  kecelakaan  dan  kerusakan  dimana  kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja.
Mathis dan Jackson, menyatakan bahwa keselamatan  adalah  merujuk  pada  perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cidera yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah  merujuk  pada  kondisi  umum  fisik,  mental dan stabilitas emosi secara umum.
Menurut  Ridley,  John  (1983),  mengartikan kesehatan  dan  keselamatan  kerja  adalah  suatu kondisi  dalam  pekerjaan  yang  sehat  dan  aman baik  itu  bagi  pekerjaannya,  perusahaan  maupun bagi  masyarakat  dan  lingkungan  sekitar  pabrik atau tempat kerja tersebut.
Jackson,  menjelaskan  bahwa  kesehatan  dan keselamatan kerja menunjukkan kepada kondisi- kondisi  fisiologis-fisikal  dan  psikologis  tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan  oleh  perusahaan.Ditinjau  dari  sudut keilmuan,  kesehatan  dan  keselamatan  kerja adalah  ilmu  pengetahuan  dan  penerapannya dalam  usaha  mencegah  kemungkinan  terjadinya kecelakaan  dan  penyakit  akibat  kerja  di  tempat kerja. (Lalu Husni, 2003: 138).
Unsur dan Prinsip Keselamatan dan

## Kesehatan Kerja
Penciptaan  kondisi  yang  aman  dan  sehat  dalam suatu  pekerjaan  diperlukanlah  unsur-unsur  dan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun unsurnya adalah sebagai berikut menurut Sutrisno dan Ruswandi (2007:5):
1.  Adanya  APD  (alat  pelindung  diri)  di  tempat kerja.
2.  Adanya buku petunjuk penggunaan alat dan atau isyarat bahaya.
3.  Adanya  peraturan  pembagian  tugas  dan tanggungjawab.
4.  Adanya  tempat  kerja  yang  sesuai  standar SSLK  (Syarat-Syarat  Lingkungan  Kerja)
antara lain tempat kerja yang steril dari debu, kotoran,  asap  rokok,  uap  gas,  radiasi, getaran  mesin  dan  peralatan,  kebisingan, tempat  kerja  aman  dari  arus  listrik,  lampu penerangan  cukup  mamadai,  ventilasi  dan sirkulasi udara yang nyaman, adanya aturan kerja dan aturan keprilakuan.
5.  Adanya  penunjang  kesehatan  jasmani  dan rohani di tempat kerja.
6.  Adanya sarana dan prasarana yang lengkap ditempat kerja.
7.  Adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.
Menurut Sutrisno dan Ruspuadi (2007:54) prinsip keselamatan dan kesehatan kerja meliputi aspek hiegine,  aspek  sanitasi,  dan  aspek  lingkungan kerja:
1.  Aspek  Hiegine  meliputi  kesehatan  dan kebersihan pribadi makanan, minuman, serta pakaian.
2.  Aspek  Sanitasi  meliputi  pengadaan  air bersih, pengadaan tempat sampah, merawat dan  menyimpan  peralatan,  serta  penataan lingkungan.
3.  Aspek lingkungan kerja meliputi mengantisipasi  penyebab  penyakit  maupun kondisi  fisik  di  lingkungan  kerja,  kondisi kimia,  kondisi  biologi,  dan  kondisi  psikologi kerja
Setelah melihat berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan  bahwa  kesehatan  dan  keselamatan kerja  merupakan  suatu  usaha  dan  upaya  untuk menciptakan  perindungan  dan  keamanan  dari resiko  kecelakaan  dan  bahaya  baik  fisik,  mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan,  masyarakat  dan  lingkungan.  Jadi berbicara mengenai kesehatan dan keselamatan kerja  tidak  hanya  membicarakan  masalah keamanan  fisik  dari  para  pekerja,  melainkan menyangkut berbagai unsur dan pihak.
B. Urgensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada  produktivitas produksi di IKM dan Jasa Konstruksi.
Kesehatan  dan  keselamatan  kerja  merupakan bagian yang sangat penting dalam ketenagakerjaan.  Oleh  karena  itu,  dibuatlah berbagai  ketentuan  yang  mengatur  tentang
kesehatan  dan  keselamatan  kerja.  Berawal  dari adanya  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1969 tentang  Pokok-Pokok  Ketenagakerjaan  yang dinyatakan  dalam  Pasal 9  bahwa “setiap  tenaga kerja  berhak  mendapatkan  perlindungan  atas keselamatan,  kesehatan  dan  pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat, martabat,  manusia,  moral  dan  agama”.  Undang- Undang  tersebut  kemudian  diperbaharui  dengan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang Keselamatan Kerja.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini ada beberapa hal yang diatur antara lain:
a.  Ruang  lingkup  keselamatan  kerja,  adalah segala  tempat  kerja,  baik  di  darat,  di  dalam tanah,  di  permukaan  air,  di  dalam  air, maupun di udara yang berada dalam wilayah hukum kekuasaan RI. (Pasal 2).
b.  Syarat-syarat  keselamatan  kerja  adalah untuk:
▪ Mencegah dan mengurangi kecelakaan
▪ Mencegah, mengurangi
dan
memadamkan kebakaran
▪ Mencegah dan mengurangi peledakan
▪ Memberi pertolongan pada kecelakaan
▪ Memberi  alat-alat  perlindungan  diri  pada pekerja
▪ Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
▪ Memelihara kesehatan dan ketertiban
▪ dll (Pasal 3 dan 4).
c.   Pengawasan  Undang-Undang  Keselamatan Kerja, “direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung  terhadap  ditaatinya  undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. (Pasal 5). d.  Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk
Panitia Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan  Kerja  untuk  mengembangkan kerja  sama,  saling  pengertian  dan  partisipasi yang  efektif  dari  pengusaha  atau  pengurus tenaga  kerja  untuk  melaksanakan  tugas bersama  dalam  rangka  keselamatan  dan kesehatan  kerja  untuk  melancarkan  produksi. (Pasal 10).
e.   Setiap kecelakan kerja juga harus dilaporkan pada  pejabat  yang  ditunjuk  oleh  Menteri
Tenaga Kerja di dinas yang terkait. (Pasal 11 ayat 1).
(Suma’mur. 1981: 29-34).
Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 86 ayat 1 UU Nomor  13  Tahun  2003  diatur  pula  bahwa  setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
a.   Keselamatan kerja b.   Moral dan kesusilaan
c.   Perlakuan  yang  sesuai  dengan  harkat  dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
Selain diwujudkan dalam bentuk undang-undang, kesehatan  dan  keselamatan  kerja  juga  diatur dalam  berbagai  Peraturan  Menteri.  Diantaranya Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  Per- 01/MEN/1979  tentang  Pelayanan  Kesehatan Kerja. Tujuan pelayanan kesehatan kerja adalah:
a.  Memberikan  bantuan  kepada  tenaga  kerja dalam penyesuaian diri dengan pekerjaanya.
b.  Melindungi  tenaga  kerja  terhadap  setiap gangguan  kesehatan  yang  timbul  dari pekerjaan atau lingkungan kerja.
c.  Meningkatkan  kesehatan  badan,  kondisi mental, dan kemapuan fisik tenaga kerja.
d.  Memberikan  pengobatan  dan  perawatan serta  rehabilitasi  bagi  tenaga  kerja  yang menderita sakit.
Selanjutnya  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja Nomor  Per-02/MEN/1979  tentang  Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.
Pemeriksaan kesehatan  tenaga  kerja  meliputi:  pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan kesehatan  berkala,  pemeriksaan  kesehatan khusus.  Aturan  yang  lain  diantaranya  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1981  tentang  Wajib Lapor Ketenagaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja  Nomor  03/MEN/1984  tentang  Mekanisme Pengawasan Ketenagakerjaan.
Menurut  Mangkunegara  tujuan  dari  keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:
a.  Agar  setiap  pegawai  mendapat  jaminan keselamatan  dan  kesehatan  kerja  baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
b.  Agar  setiap  perlengkapan  dan  peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin.
c.  Agar  semua  hasil  produksi  dipelihara keamanannya.
d.  Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
e.  Agar  meningkatkan  kegairahan,  keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
f. Agar  terhindar  dari  gangguan  kesehatan yang  disebabkan  oleh  lingkungan  atau kondisi kerja.
g.  Agar  setiap  pegawai  merasa  aman  dan terlindungi dalam bekerja
Melihat  urgensi  mengenai  pentingnya  kesehatan dan  keselamatan  kerja,  maka  di  setiap  tempat kerja  perlu  adanya  pihak-pihak  yang  melakukan kesehatan dan keselamatan kerja. Pelaksananya dapat  terdiri  atas  pimpinan  atau  pengurus perusahaan secara bersama-sama dengan seluruh tenaga kerja serta petugas kesehatan dan keselamatan  kerja  di  tempat  kerja  yang bersangkutan. Petugas tersebut adalah karyawan yang  memang  mempunyai  keahlian  di  bidang keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  dan  ditunjuk oleh pimpinan atau pengurus tempat kerja/perusahaan.
Pengusaha sendiri juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja. Misalnya  terhadap  tenaga  kerja  yang  baru,  ia berkewajiban  menjelaskan  tentang  kondisi  dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja, semua alat  pengaman  diri  yang  harus  dipakai  saat bekerja,  dan  cara  melakukan  pekerjaannya. Sedangkan untuk pekerja yang telah dipekerjakan, pengusaha wajib memeriksa kesehatan  fisik  dan  mental  secara  berkala, menyediakan  secara  cuma-cuma  alat  pelindung diri, memasang gambar-gambar tanda bahaya di tempat  kerja  dan  melaporkan  setiap  kecelakaan kerja yang terjadi kepada Depnaker setempat.
Para  pekerja  sendiri  berhak  meminta  kepada pimpinan  perusahaan/  jasa  konstruksi  untuk dilaksanakan  semua  syarat  keselamatan  dan kesehatan  kerja,  menyatakan  keberatan  bila melakukan  pekerjaan  yang  alat  pelindung keselamatan dan kesehatan kerjanya tidak layak. Tetapi  pekerja  juga  memiliki  kewajiban  untuk memakai  alat  perlindungan  diri  yang  diwajibkan dan  menaati  persyaratan  keselamatan  dan kesehatan kerja yang berlaku. Setelah
mengetahui  urgensi  mengenai  kesehatan  dan keselamatan  kerja,  koordinasi  dari  pihak-pihak yang  ada  di  tempat  kerja  guna  mewujudkan keadaan  yang  aman  saat  bekerja  akan  lebih mudah terwujud.

## C.Implementasi  Kesehatan  dan    Keselamatan Kerja dalam Produktivitas kerja.
Dalam  era  industri  seperti  sekarang  ini,  tidak dapat  kita  pungkiri  begitu  banyak  perusahaan- perusahaan besar yang berdiri di Indonesia. Mulai dari perusahaan kelas ringan sampai kelas berat ada. Sebagai perusahaan yang telah mempekerjakan orang-orang di dalamnya, perusahaan diwajibkan untuk memberi perlindungan  dalam  bidang  kesehatan  dan keselamatan  kerja  kepada  setiap  pihak  di dalamnya agar tercapai peningkatan produktivitas perusahaan.
Pemerintah  sendiri  sebenarnya  cukup  menaruh perhatian terhadap permasalahan kesehatan dan keselamatan  kerja  ini.  Berbagai  macam  produk perundang-undangan  dan  peraturan-peraturan pendukung lainnya dikeluarkan untuk melindungi hak-hak pekerja terhadap kesehatan  dan keselamatan kerja mereka. Beberapa perusahaan yang  ada  sebagian  juga  telah  memiliki  standar keamanan dan kesehatan kerja.
Gambar 1 . Lima Prinsip SMK3 konsultan SMK3 Sumber : PT Qyusi Global indoesia
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang
pentingnya  perlindungan  terhadap  keselamatan
dan kesehatan pekerja. Undang-Undang tersebut berawal  dari  UU  Nomor  1  Tahun  1970  tentang keselamatan  kerja.  UU  Nomor  1  Tahun  1970 tersebut  menjelaskan  pentingnya  keselamatan kerja  baik  itu  di  darat,  di  dalam  tanah,  di permukaan  air,  di  dalam  air,  dan  di  udara  di wilayah  Republik  Indonesia.  Implementasinya diberlakukan di tempat kerja yang menggunakan peralatan berbahaya, bahan B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), pekerjaan konstruksi, perawatan bangunan,  pertamanan  dan  berbagai  sektor pekerjaan  lainnya  yang  diidentifikasi  memiliki sumber  bahaya.  Undang-undang  tersebut  juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari  perencanaan,  pembuatan,  pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian,  penggunaan,  pemeliharaan  dan penyimpanan  bahan,  barang produk  tekhnis dan aparat  produksi  yang  mengandung  dan  dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
Menurut Permenaker PER.05 / MEN / 1996 Bab I, salah  satu  upaya  dalam  mengimplementasikan kesehatan  dan  keselamatan  kerja  adalah  SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja).  SMK3  meliputi  struktur  organisasi, perencanaan,  tanggung  jawab,  pelaksanaan, prosedur,  proses,  dan  sumber  daya  yang dibutuhkan  bagi  pengembangan  penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan  kegiatan  kerja  guna  terciptanya  tempat kerja  yang  aman,  efisien  dan  produktif.  SMK3 merupakan upaya integratif yang harus dilakukan tidak  hanya  dilakukan  oleh  pihak  manajemen tetapi  juga  para  pekerja  yang  terlibat  langsung dengan pekerjaan.
Perundang-undangan  yang  dihasilkan  tentu  saja harus selalu diawasi dalam proses implementasinya.  Proses  pengawasan  tersebut diharapkan bisa menekan angka kecelakaan kerja dan  penyakit  akibat  kerja  yang  pada  akhirnya menghasilkan angka zero accident yang memang merupakan tujuan dilaksanakannya SMK3. Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan,  namun  pada  pelaksaannya  masih banyak  kekurangan  dan  kelemahannya  karena terbatasnya  personil  pengawasan,  sumber  daya manusia yang masih kurang memilki pengetahuan
tentang  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  serta perusahaan-perusahaan  yang  ternyata  memang belum memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja.
. D. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan kerja.
keselamatan dan Kesehatan kerja bertujuan untuk menjamin kesempurnaan atau kesehatan jasmani dan  rohani  tenaga  kerja  serta  hasil  karya  dan budayanya.
Secara  singkat,  ruang  lingkup  kesehatan, keselamatan,  dan  keamanan  kerja  adalah sebagaai berikut :
a.  Memelihara lingkungan kerja yang sehat. b.  Mencegah, dan mengobati kecelakaan yang disebabkan akibat pekerjaan sewaktu bekerja.
c.  Mencegah  dan  mengobati  keracunan  yang ditimbulkan dari kerja
d.  Memelihara moral, mencegah, dan mengobati keracunan yang timbul dari kerja.
e.  Menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan, dan
f. Merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan.
Keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan  kerja  dan  perlindungan  terhadap terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan sebagai akibat dari kondisi kerja  yang  tidak  aman  dan  atau  tidak  sehat. Syarat-syarat  kesehatan,  keselamatan,  dan keamanan kerja ditetapkan sejak tahap perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian,  penggunaan,  pemeliharaan,  dan penyimpanan  bahan,  barang, produk  teknis, dan aparat  produksi  yang  mengandung  dan  dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
UU  Keselamatan  Kerja  yang  digunakan  untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menjamin suatu proses produksi berjalan teratur dan sesuai rencana,  dan  mengatur  agar  proses  produksi berjalan  teratur  dan  sesuai  rencana,  dan mengatur  agar  proses  produksi  tidak  merugikan semua  pihak.  Setiap  tenaga  kerja  berhak mendapatkan  perlindungan  keselamatan  dalam melakukan  pekerjaannya  untuk  kesejahteraan
dan  meningkatkan  produksi  serta  produktivitas nasional.
UU Keselamatan Kerja yang berlaku di Indonesia sekarang adalah UU Keselamatan Kerja (UUKK) No. 1 tahun 1970. Undang-undang ini merupakan undang-undang  pokok  yang  memuat  aturan- aturan  dasar  atau  ketentuan-ketentuan  umum tentang  keselamatan  kerja  di  segala  macam tempat  kerja  yang  berada  di  wilayah  kekuasaan hukum NKRI.
Dasar hukum UU No. 1 tahun 1970 adalah UUD 1945  pasal  27  (2)  dan  UU  No.  14  tahun  1969. Pasal  27  (2)  menyatakan  bahwa:  “Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan”.  Ini berarti  setiap  warga  negara  berhak  hidup  layak dengan pekerjaan yang upahnya cukup dan tidak menimbulkan  kecelakaan/  penyakit.  UU  No.  14 tahun  1969  menyebutkan  bahwa  tenaga  kerja merupakan  modal  utama  serta  pelaksana  dari pembangunan.
Ruang lingkup pemberlakuan UUKK dibatasi oleh adanya  3  unsur  yang  harus  dipenuhi  secara kumulatif terhadap tempat kerja. Tiga unsur yang harus dipenuhi adalah:
a.  Tempat  kerja  di  mana  dilakukan  pekerjaan bagi suatu usaha.
b.  Adanya tenaga kerja, dan
c.  Ada bahaya di tempat kerja.
UUKK bersifat preventif, artinya dengan berlakunya undang-undang ini, diharapkan kecelakaan kerja dapat dicegah. Inilah perbedaan prinsipil  yang  membedakan  dengan  undang- undang  yang  berlaku  sebelumnya.  UUKK bertujuan  untuk  mencegah,  mengurangi  dan menjamin  tenaga  kerja  dan  orang  lain  ditempat kerja  untuk  mendapatkan  perlindungan,  sumber produksi  dapat  dipakai  dan  digunakan  secara aefisien, dan proses produksi berjalan lancar.
Prosedur  yang  berkaitan  dengan  keamanan (SOP,  Standards  Operation  Procedure)  wajib dilakukan.  Prosedur  itu  antara  lain  adalah penggunaan peralatan kesalamatan kerja. Fungsi utama  dari  peralatan  keselamatan  kerja  adalah melindungi  dari  bahaya  kecelakaan  kerja  dan mencegah  akibat  lebih  lanjut  dari  kecelakaan
kerja.  Pedoman  dari  ILO  (International  Labour Organization)  menerangkan  bahawa  kesehatan kerja  sangat  penting  untuk  mencegah  terjadinya kecelakaan kerja. Pedoman itu antara lain:
a. Melindungi  pekerja  dari  setiap  kecelakaan kerja yang mungkin timbul dari pekerjaan dan lingkungan kerja.
b. Membantu pekerja menyesuaikan diri dengan pekerjaannya
c. Memelihara  atau  memperbaiki  keadaan  fisik, mental, maupun sosial para pekerja.
Alat  keselamatan  kerja  yang  biasanya  dipakai oleh  tenaga  kerja  adalah  helm,  masker, kacamata, atau alat perlindungan telinga tergantung pada profesinya.
E.  Peran  keselamatan  dan  Kesehatan  kerja. Bagi produktivitas IKM dan jasa Konstruksi
Peran dari kesehatan dan keselamatan kerja bagi prduktivitas  Industri  kecil  menengah  dan  jasa kostruksi terlihat dari peningkatan proses produksi yang dihasilkan  baik skala kecil maupun sedang. K3 memberikan rasa psikologis  yang aman dan tenang  ketika  karyawan  dan  pekerja  melakukan kegiatan proses produksi dari pra produksi sampai dengan  pasca  produksi.  Implementasi  K3  juga berperan terhadap kualitas dan kuantitas produksi bagi  industri  Kecil  Menengah.  Terlihat  dari keberlanjutan proses produksi yang telah mengimplementasikan K3, kualitas dan kuantitas hasil  produksi  menjadi  semakin  baik  dan terstruktur. Proses produksi, kualitas produksi dan tentunya berperan juga terhadap kinerja karyawan dan pekerja. Kinerja karyawan setelah mengimplemetasikan  K3  akan  terlihat  dari Kualitas,akurasi, ketelitian, tingkat pekerjaan yang dilakukan  pada  proses  dan  hasil  produksi. Produktivitas  produk  pun  menjadi  meningkat dengan keterampilan dan informasi praktis/teknis kerja yang terstruktur.
Peran  Keselamatan  dan  kesehatan  kerja  bagi produktivitas  industri  kecil  menengah  dan  jasa konstruksi dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 1. Peran  K3 bagi Produktivitas Industri Kecil Menengah K3 Peran terhadap Industri Kecil Menengah Proses Produksi Kualitas produksi Kinerja karyawan Kesehat an Dan Keselam atan Kerja pada Industri Kecil
Meneng ah Dapat memberi keamanandala m melakukakn proses produsi baik skala kecil maupun besar Peningkat an kualitas Produksi dengan bingkai implement asi K3 Peningkatan kinerja karyawan secara tersturkur dan terencana.
Sumber : (analisis 2022)

## Tabel 2. Peran  K3 bagi Produktivitas Jasa Kostruksi
K3 Peran terhadap Industri Kecil Menengah Proses Produksi Kualitas produksi Kinerja karyawan Kesehat an Dan Keselam atan Kerja pada
Jasa Kostruks i Penambahan produksi  yang terukur dalam skala kecil maupun sedang Peningkat an kualitas Produksi dengan bingkai implement asi K3 Peningkatan kinerja karyawan secara tersturkur dan terencana.
Sumber : (analisis 2022)

## F. Solusi Mengatasi Kecelakaan Kerja
Ada beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mencegah  atau  mengurangi  resiko  dari  adanya kecelakaan kerja. Salah satunya adalah
pengusaha membentuk Panitia Pembina
Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk menyusun program keselamatan kerja. Beberapa hal  yang  menjadi  ruang  lingkup  tugas  panitia tersebut adalah masalah kendali tata ruang kerja, pakaian  kerja, alat  pelindung  diri  dan  lingkungan kerja.
a.  Tata  ruang  kerja  yang  baik  dapat  mencegah timbulnya gangguan keamanan dan keselamatan  kerja  bagi  semua  orang  di dalamnya.  Barang-barang  dalam  ruang  kerja harus ditempatkan  sedemikian rupa  sehingga dapat  dihindarkan  dari  gangguan  yang ditimbulkan  oleh  orang-orang  yang  berlalu lalang di sekitarnya.
Kaleng-kaleng  yang  mudah  bocor  atau terbakar  harus  ditempatkan  di  tempat  yang tidak  beresiko  kebocoran.  Jika  perusahaan yang bersangkutan mengeluarkan sisa produksi berupa uap, maka faktor penglihatan dan  sirkulasi  udara  di  ruang  kerja  juga  harus diperhatikan
b.  Pakaian kerja sebaiknya tidak terlalu ketat dan tidak pula terlalu longgar. Pakaian yang terlalu longgar dapat mengganggu pekerja melakukan  penyesuaian  diri  dengan  mesin atau lingkungan yang dihadapi.
c.  Alat  pelindung  diri  dapat  berupa  kaca  mata, masker,  sepatu  atau  sarung  tangan.  Alat pelindung  diri  ini  sangat  penting  untuk menghindari atau mengurangi resiko kecelakaan kerja.
d.  Lingkungan kerja meliputi faktor udara, suara, cahaya  dan  warna.  Udara  yang  baik  dalam suatu  ruangan  kerja  juga  akan  berpengaruh pada  aktivitas  kerja.  Kadar  udara  tidak  boleh terlalu banyak mengandung CO2, ventilasi dan AC juga harus diperhatikan termasuk sirkulasi pegawai dan banyaknya pegawai dalam suatu ruang kerja.

## KESIMPULAN
Kesehatan  dan  keselamatan  kerjamerupakan suatu  usaha  dan  upaya  untuk  menciptakan perlindungan  dan  keamanan  dari  kesehatan dan keselamatan  kerja  tidak hanya  berkaitan  dengan masalah  fisik  pekerja,  tetapi  juga  mental, psikologis dan emosional.
Peran  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  bagi produktivitas  industri  kecil  menengah  dan  jasa kostruksi  sangat  penting.  Peran  yang  signifikan terlihat  dari  Proses  Produksi,  kualitas  produksi dan kinerja karyawan/pekerja untuk meningkatkan produktivitas  industri  kecil  menengah  dan  jasa resiko  kecelakaan  dan  bahaya  baik  fisik,  mental maupun  emosional  terhadap  pekerja,  kostruksi. perlu  ditingkatkan  sistem  manajemen  kesehatan dan  keselamatan  kerja  yang  dalam  hal  ini  tentu melibatkan peran bagi semua pihak .
Pada  dasarnya  UU  Keselamatan  Kerja  yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja,  menjamin  suatu  proses  produksi  berjalan teratur  dan  sesuai  rencana,  dan  mengatur  agar
proses  produksi  berjalan  teratur  dan  sesuai rencana, dan mengatur agar proses produksi tidak merugikan  semua  pihak.  Setiap  tenaga  kerja berhak  mendapatkan  perlindungan  keselamatan dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan  dan  meningkatkan  produktivitas IKM serta jasa konstruksi

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraheni.  S.  Sistem  Manajemen  K3  dalam Upaya  Meminimalisasi  Kecelakaan  Kerja  di PT.  Petronika  Gresik.  Tesis.  Universitas  Air Langga. 2007.
Budiono et al. 2003. Bunga Rampai Hiperkes dan
Keselamatan  Kerja,  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Djojodibroto.  Kesehatan  Kerja  di  Perusahaan.
Penerbit PT. Gramedia Pustaka
Efansyah, M Noor. (2007). OHSAS 18001:1999 – Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Modul Pelatihan). Yogyakarta: Deras Training Center.
Koehn,  Enno  et.  al.  (1995) Safety  in  Defeloping Countries:  Professional  and  Bureaucratic Problems .  Journal of  Construction  Eng.  and Manag. September 1995.
Levitt, Raymond E and Nancy M Samelton (1993).
Construction Safety Management . New York: John Wiley & Sons, Inc.
Maimum. Hukum Ketenagakerjaan, Suatu Pengantar. Pradnya Paramita. Jakarta. 2004.
Moleong, J. Lexi. Metodologi Penelitian Naturalistik-Kwalitatif. Penerbit Tarsito
Bandung. 1993.
Mitropoulos,  Panagiotis  et.  al.  (2005). System Model  of  Construction  Accident  Causation . Journal of Construction Eng. and Manag. July 2005.
Notoatmodjo.  S.  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat, Prinsip-prinsip Dasar. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. 2003..
Silalahi,  Bennet  dan  Silalahi,  Rumondang.  2005.
Seri Manajemen Keselamatan dan Kesehatan  Kerja.  Jakarta:  PT  Pustaka
Binaman Pressindo.
Situmorang, Chaidir. 2003. Mengikuti prosedur  keselamatan  dan  kesehatan  kerja Jakarta:Depdiknas.  Direktorat  Pendidikan Menengah Kejuruan.
Suma'mur  P.K.  2001,  Keselamatan  Kerja  dan Pencegahan Kecelakaan,. PT. Toko Gunung Agung: Jakarta.
Suraji,  Akhmad  dan  Bambang  Endroyo  (2009). Kecelakaan  Konstruksi:  Teori  dan  Penga- laman Empirik. Buku Konstruksi Indone- sia. Jakarta: Departemen PU.
Sutrisno  dan  Kusmawan  Ruswandi.  2007.
Prosedur Keamanan, Keselamatan, & Kesehatan Kerja.Sukabumi: Yudhistira. Prinst.  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Buku Pegangan Bagi Pekerja untuk Mempertahankan  Hak-haknya.  Penerbit  PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.1994. Ritonga. BT. Ketenaga Kerjaan dalam Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
Sutrisno  dan  Kusmawan  Ruswandi.  2007.
Prosedur Keamanan, Keselamatan, & Kesehatan Kerja. Sukabumi: Yudhistira.
Suraji,  Akhmad  dan  Bambang  Endroyo  (2009). Kecelakaan  Konstruksi:  Teori  dan  Penga- laman Empirik. Buku Konstruksi Indone- sia. Jakarta: Departemen PU.
Tang, SL et al (2004). Costs Of Construction Accidents In Sosial And Humannity Con- text. The Ninth East Asia Pacific Con- ference on Structural Eng. and Const. ’04.
Soerono.  H.  Penerapan  Sistem  Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT. BAT  Indonesia  Leaf  Station  Lombok.  Post Graduate Airlangga University.
Subroto.  E.  Studi  Komperatif  Penerapan  Sistem Manajemen  K3  Terhadap  Kecelakaan  Kerja dan  Produktifitas  pada  Pabrik  Kelapa  Sawit di Sumatera Utara. Karya Akhir Profesional. Magister  Kesehatan  Kerja.  USU.  Medan. 2001
Suma’mur.  Keselamatan  Kerja  dan  Pencegahan
Kecelakaan. Penerbit Haji Masagung.
Jakarta. 1987. Suprihanto. Hubungan Industrial, Sebuah Pengantar. Penerbit BPFE. Yogyakarta.1986. Tunggal S.W, A.W Tunggal. Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Baru di  Indonesia.  Penerbit  Harvarindo.  Jakarta. 1996.
Tang,  SL  et  al  (2004). Costs  Of  Construction Accidents In Sosial And Humannity Con- text. The Ninth East Asia Pacific Con- ference on
Structural Eng. and Const. ’04.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1992  tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.