## EVALUASI PROSES PROGRAM COMMUNITY ACTION PLAN  DALAM  UPAYA  MENINGKATKAN  KUALITAS LINGKUNGAN  DI  KAMPUNG  AKUARIUM  JAKARTA UTARA

## Muhtadi* dan Alvin Anggara**
*Dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Dakwah Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta E-mail: muhtadi@uinjkt.ac.id
**Alumni  Prodi  Kesejahteraan  Sosial  Fakultas  Ilmu  Dakwah  Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta E-mail: alvin.anggara1997@gmail.com

## Abstract
The  Community  Action  Plan  (CAP)  program  is  one  part  of  community empowerment programs. The birth of CAP was motivated by the large number of slums in DKI Jakarta, especially those that experienced eviction. Therefore CAP in DKI Jakarta provides assistance to the Aquarium Village as an effort to improve the quality of the neighborhood environment. The purpose of this study is to determine whether  there  are  deficiencies  in  the  process  of  implementing  the  program  in improving  environmental  quality.  This  research  uses  a  qualitative  approach  with descriptive  type.  The  sampling  technique  used  was  pusposive  sampling  with  8 informants from the Kampung Aquarium community. Data collection techniques carried out by observation, interview, and study documentation. In this study using the  evaluation  theory  proposed  by  Piertzak,  et  al  with  four  criteria,  namely  best practice standards, policies, process objectives and client satisfaction. The results of this study indicate that the objectives of the Community Action Plan program that have been achieved in accordance with the Decree of the Head of the Department of Public  Housing  and  Settlement  No.  781  of  2018  are  clean  water,  environmental roads, green open spaces, children's playgrounds, waste management, fire hydrants, public street lighting, economic activity facilities, and social activity facilities.
Keywords: The Community Action Plan Program, Eviction, and Environment.

## Abstrak
Program Community Action Plan (CAP) merupakan salah satu bagian dari program- program pemberdayaan masyarakat. Lahirnya CAP dilatarbelakangi oleh banyaknya perkampungan  kumuh  yang  ada  di  DKI  Jakarta  terutama  perkampungan  yang mengalami penggusuran. Oleh karena itu CAP di DKI Jakarta memberikan bantuan kepada  Kampung  Akuarium  sebagai  upaya  meningkatkan  kualitas  lingkungan perkampungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan  dalam  proses  pelaksanaan  program  tersebut  dalam  meningkatkan kualitas lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik sampling yang digunakan adalah pusposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 8 orang masyarakat Kampung Akuarium. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian  ini  menggunakan  teori  evaluasi  yang  dikemukakan  oleh  Piertzak,  dkk dengan  empat  kriteria  yaitu  standar  praktik  terbaik,  kebijakan,  tujuan  proses  dan kepuasan  klien.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  tujuan  dari  program Community  Action  Plan yang  telah  tercapai  yang  sesuai  dengan  SK  Kepala  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 781 tahun 2018 adalah air bersih,  jalan  lingkungan,  ruang  terbuka  hijau,  taman  bermain  anak,  pengelolaan sampah, hydran kebakaran, penerangan jalan umum, fasilitas kegiatan ekonomi, dan fasilitas kegiatan sosial.
Kata Kunci: Program Community Action Plan, Penggusuran, dan Lingkungan.

## Pendahuluan
Penggusuran  banyak  terjadi  baik  di  negara  maju  maupun  negara  berkembang. Penggusuran  biasanya  terjadi  dalam  skala  besar,  di  mana  sejumlah  besar  masyarakat diminta secara paksa untuk pindah dari rumah tempat tinggalnya. Penggusuran biasanya ditujukan  kepada  orang  miskin,  penghuni  atau  pemukiman  liar.  Penggusuran didefinisikan  sebagai  tindakan  pengosongan  lahan  warga  untuk  kepentingan pembangunan, baik yang dilakukan secara paksa ataupun tidak dipaksa. Untuk mengukur apakah  suatu  penggusuran  dapat  dikategorikan  sebagai  penggusuran  paksa  atau  tidak adalah  dengan  menakar  kesesuaian  pelaksanaannya  dengan  standar  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Penggusuran  yang  sesuai  dengan  standar  HAM  akan  merelokasi  warga  terlebih dahulu  ke  tempat  tinggal  baru  yang  layak  sebelum  penggusuran  dilaksanakan  sehingga warga  terdampak  sudah  tidak  lagi  menduduki  lahan  tersebut.  Sementara,  penggusuran yang  dapat  dikategorikan  sebagai  penggusuran  paksa  adalah  penggusuran  yang
dilaksanakan  yang  dengan  bertentangan  standar  HAM,  misalnya  memindahkan  warga terdampak  tanpa  musyawarah  atau  solusi  yang  memadai  atau  melakukan  pengosongan lahan saat warga terdampak masih menduduki wilayah tersebut.
Data penggusuran dalam lima tahun terakhir dikutip dari megapolitan.kompas.com pada 26 januari 2019 terhitung dari tahun 2014 sampai 2019 terjadi 523 penggusuran di antaranya 28 penggusuran terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah korban sebanyak 3752 keluarga dan 3513 bangunan, 113 penggusuran pada tahun 2015 dengan jumlah korban sebanyak 8145 dan 6283 unit usaha, 193 penggusuran pada tahun 2016 dengan jumlah korban  sebanyak  5726  dan  5379  unit  usaha. 1 Sedangkan  berdasarkan  data  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta dalam dua tahun terakhir dikutip dari kumparan.com pada 18 januari 2019 tercatat 110 penggusuran terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah korban 1171 keluarga dan 1732 unit usaha dan 79 kasus terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah korban 277 keluarga dan 864 unit usaha. 2
Salah  satu  kasus  penggusuran  di  Jakarta  yang  menarik  untuk  dibahas  adalah  di Kampung Akuarium pada tahun 2016.  Adapun  permasalahan yang ditimbulkan akibat penggusuran  di  Kampung  Akuarium  adalah  lahan  menjadi  gersang,  pencemaran lingkungan  karena  sampah  yang  dibuang  sembarangan  oleh  masyarakat,  penurunan perekonomian bagi masyarakat, sulitnya mendapatkan akses kesehatan karena tidak adanya Puskesmas,  sanitasi  yang  kurang  baik  karena  tidak  terdapatnya  kamar  mandi  di  setiap shelter  melainkan  hanya  terdapat  beberapa  MCK  sehingga  masyarakat  harus  bergilir sekedar  untuk  Mandi,  Cuci,  Kakus  (MCK),  sulitnya  mendapatkan  akses  pendidikan sekolah negeri karena tidak terdaftarnya nomor kartu keluarga untuk mendaftarkan anak- anak mereka ke sekolah negeri, pembekuan kependudukan karena masyarakat dianggap tidak memiliki tempat tinggal yang sah. Kehilangan tempat tinggal yang disebabkan oleh penggusuran paksa pada tahun 2016 lalu mengakibatkan penurunan kualitas permukiman yang berdampak terhadap kondisi lingkungan di Kampung Akuarium.
Melihat keadaan itu, Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  melalui  Gubernur  Anies  Baswedan  pada  tanggal  14 Januari 2018 membuatkan program pemberdayaan masyarakat miskin yang sudah berjalan
1 Nursita Sari, “LBH Jakarta: Ahok Mungkin Pecahkan Rekor Penggusuran oleh Pemprov DKI”, 2017.
2 Ahmad Romadoni, “LBH Jakarta: Ada 110 Penggusuran di 2017 dan 79 Kasus di 2018”, 2018.
selama 1 (satu) tahun sebagai bentuk penataan kembali permukiman terhadap penggusuran paksa yang terjadi pada perkampungan kumuh di DKI Jakarta. Program pemberdayaan dan penataan perkampungan kumuh dinamakan dengan Community Action Plan (CAP) .
Community  Action  Plan (CAP)  adalah  salah  satu  metode  perencanaan  partisipatif masyarakat  dalam  pembangunan  wilayahnya.  Program  ini  diharapkan  dalam  proses perencanaan  pembangunan  menempatkan  partisipasi  masyarakat  sebagai  tujuan pembangunan  dan  bukan  hanya  sebagai  salah  satu  pendekatan  pembangunan.  CAP diharapkan  dapat  menciptakan  penguatan  masyarakat  sipil  dalam  perencanaan pembangunan yang partisipatif bagi terbangunnya peran birokrasi pemerintahan lokal yang baik ( good governance ). Sehingga CAP menjadi langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan  kapasitas  masyarakat.  Pada  tahap  berikutnya  diharapkan  masyarakat kemudian dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengawal proses pembangunan di lingkungan mereka sendiri. Proses  ini  akan membantu masyarakat untuk  terlibat  dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bahkan evaluasi. CAP terbagi dalam beberapa tahap, yaitu: tahap persiapan, analisa ekonomi dan sosial, diskusi tematik ( focus group  discussion ),  penyusunan  tema  dan  konsep  Penataan,  penyusunan detail  engineering design (DED), sosialisasi publik. 3
CAP berfokus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman kampung-kampung kumuh di Jakarta dengan menjamin kepastian bermukim dan memenuhi hak warga Jakarta atas tempat tinggal yang layak huni dalam rangka penanggulangan kawasan kumuh baik dari  aspek  sosial,  aspek  ekonomi  masyarakat,  maupun  aspek  fisik  lingkungan  dengan melibatkan beberapa stakeholder . Penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada tujuan jangka pendek dari program CAP yang ditinjau aspek fisik lingkungan. Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta  membuat  salah  satu  program  jangka  pendek  CAP  yang  berbasis  perbaikan lingkungan di Kampung Akuarium.
Sampai  dengan  Bulan  Januari  2019  terdapat  16  kampung  yang  menjadi  sasaran program CAP yaitu Kampung Lodan, Kerapu, Tongkol, Muka, Akuarium, Marlina, Kunir, Nelayan Kerang Ijo, Gedung Pompa, Elektro, Rawa Barat, Rawa Timur, Tembok bolong,
3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu , (Jakarta: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, 2018), hlm. 16.
Kali Apuran, Blok Empang, dan Prumpung. Salah satu kampung prioritas program CAP adalah Kampung Akuarium. Kampung Akuarium terletak di Jakarta Utara yang memiliki sejarah  penggusuran  paksa  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  pada  tahun  2016. Kampung  Akuarium  adalah  kampung  yang  sudah  ada  namun  ditiadakan  dan  ingin dimunculkan kembali dengan lebih tertata sebagai bentuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## Tinjauan Pustaka

## 1. Evaluasi
Secara istilah bahwa evaluasi adalah kesimpulan yang didapatkan melalui kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan instrumen dan pembandingan hasil  dengan  batasan  yang  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  untuk  mengetahui  keadaan suatu  obyek. 4 Worthen  dan  Sanders  (1973  dalam  Anderson  1971  yang  dikutip  oleh Arikunto dan Cepi, 2009) mereka mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan pencapaian tujuan berdasarkan beberapa kriteria seperti pencarian informasi berharga dan bermanfaat dalam proses penilaian program, produksi, dan juga dapat menjadi strategi alternatif untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. 5
Berdasarkan  beberapa  pengertian  di  atas,  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa evaluasi merupakan kegiatan proses penilaian, pengukuran dan analisis keberhasilan dan kemajuan  dari  suatu  program.  Proses  evaluasi  dilakukan  untuk  mendapatkan  deskripsi mengenai ketercapaian dari tujuan program. Hasil evalusi pula diharapkan menjadi input untuk perbaikan pada program selanjutnya.
Model  evaluasi  yang  digunakan  penelitian  ini  adalah  model  evaluasi  yang dikemukakan  oleh  Pietrzak,  Ramler,  Renner,  Ford  dan  Gilbert  yang  dikutip  oleh  Adi mengemukakan tiga tipe evaluasi, yaitu evaluasi input , evaluasi proses, dan evaluasi output.
Pada penelitian ini hanya memfokuskan pada tipe evaluasi proses. Evaluasi proses menurut Pietrzak  dkk  adalah  memfokuskan  diri  pada  aktivitas  program  antara  klien  dengan  staf terdepan yang merupakan pusat dari pencapaian tujuan program. Tipe evaluasi ini diawali dengan analisis dari sistem pemberian layanan dari suatu program. Dalam upaya mengkaji
4 M. Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 1.
5 Arikunto, Suharsimi, and Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan , (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 1.
nilai komponen pemberian layanan, hasil analisis harus dikaji berdasarkan kriteria standar praktik terbaik, kebijakan lembaga, tujuan proses dan kepuasan klien. 6
a) Standar praktik terbaik
Kriteria standar praktik terbaik atau biasa disebut dengan Standard Operating Procedure yaitu  sebuah  pedoman  yang  mengatur  semua  tata  cara  terkait  pelaksanaan  dalam  suatu organisasi yang kemudian digunakan untuk memastikan seluruh tindakan telah berjalan secara  efektif,  konsisten,  sesuai  standar,  dan  sistematis. 7 Kriteria  ini  menekankan  pada proses pemikiran secara kreatif yang bertujuan agar perbaikan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan  kualitas  produk  atau  jasa,  tetapi  juga  melakukan  perubahan  pada manajemen dan pengorganisasian suatu lembaga agar dapat maju dan terus berkembang. 8
b) Kebijakan lembaga
Kriteria kebijakan adalah sebuah sebuah alat ukur dalam sebuah kegiatan baik itu menyangkut government ataupun governance tetapi  pada  intinya  kebijakan  adalah  sebuah keputusan yang dapat mengatur pengelolaan dan penyebaran sumber daya alam, keuangan dan manusia demi kepentingan yang menyangkut masyarakat. 9
c) Tujuan proses
Menurut Katz & Kahn (1978) berpendapat bahwa dalam sebuah pengorganisasian, tujuan merupakan sebuah rencana penulisan secara garis besar yang terdiri dari perilaku yang  khusus  dan  tindakan  yang  sesuai  arahan  dari  seseorang  yang  memimpin  sebuah organisasi. 10

## d) Kepuasan klien
Kepuasan  merupakan  sebuah  tanggapan  positif  atau  negatif  yang  dihasilkan berdasarkan adanya stimulus dan biasanya ditunjukan dengan perasaan yang ditimbulkan karena  terpenuhi  atau  tidaknya  harapan  seseorang  atas  suatu  kinerja  atau  pelayanan.
6 Isbandi  Rukminto  Adi, Pemberdayaan  Pengembangan  Masyarakat  Dan  Intervensi  Komunitas ,  (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), hlm. 128-130.
7 Rudi M. Tambunan, Teknik Evaluasi Pendidikan , (Jakarta: Maietas Persada, 2008), hlm. 3.
8 Hendro Kusnoto, Praktek Manajemen Terbaik di Dunia , (Bogor: IN MEDIA, 2001), hlm. 2.
9 Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebihakan Publik , (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.
10 Subarino, Abdul Jalil  Ali,  dan Tang Keow Ngang.  “Penetapan Tujuan Dan Keadilan Organisasi Serta Dampaknya Terhadap Efektivitas Sekolah : Sebuah Kajian Eksplorasi”, Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol.1 No.8. (2012): 52-66.
Menurut Parasuraman (1998) 11 terdapat lima dimensi pada indikator kepuasan klien ini dalam pengukuran kualitas pelayanan berdasarkan kepuasan klien di antaranya: pertama ketanggapan/ responsiveness yaitu upaya sebuah organisasi atau lembaga dalam memberikan pelayanan  secara  cepat,  tepat,  dan  jelas.  Kedua,  bukti  fisik/ tangible yaitu  upaya  sebuah organisasi  atau  lembaga  dalam  menunjukan  keberhasilannya  melalui  pembuktian pembangunan  sarana  dan  prasarana  kepada  pihak  eksternal.  Ketiga,  jaminan/ assurance yaitu  upaya  sebuah  organisasi  atau  lembaga  dalam  menumbuhkan  rasa  percaya  para pelanggan atau penerima manfaat dengan komponen komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi,  dan  sopan  santun.  Keempat,  kehandalan /reliability  y aitu  upaya  sebuah organisasi  atau  lembaga  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  pelanggan  atau  penerima manfaat  secara  akurat  dan  terpercaya.  Kelima,  empati/ emphaty yaitu  upaya  sebuah organisasi  atau  lembaga  dalam  memahami  segala  keinginan  pelanggan  atau  penerima manfaat secara tulus dan bersifat individual.
Beberapa  riset  tentang  kepuasan  masyarakat  terhadap  program  pemberdayaan masyarakat antara lain; pertama, riset Dwi Sadono (2014 et.al ) yang menyatakan masyarakat cukup puas dengan program Posdaya. 12 Kedua, riset Hanes Utama (2017 et.al ) tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan CSR Badak LNG. 13
Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga indikator kepuasan yaitu ketanggapan, bukti fisik, dan empati. Ketiga hal tersebut peneliti merasa cukup untuk menilai kepuasan dari program CAP di Kampung Akuarium. Berdasarkan pengertian di atas, bahwa dalam kegiatan evaluasi memerlukan komponen-komponen pendukung yang berasal dari kriteria evaluasi itu sendiri. Keempat kriteria di atas merupakan susunan komponen dalam evaluasi.

## 2. Kualitas Lingkungan
Menurut perspektif TQM ( Total Quality Management ) yang dikutip oleh Tjiptono dan Anastasia bahwa kualitas bukan hanya membicarakan mengenai hasil yang dicapai tetapi kualitas dipandang lebih luas dengan melibatkan proses, lingkungan dan manusia. Sejalan
11 Hasnih,  Gunawan,  &  Hasmin.  “Pengaruh  Lima  Dimensi  Kualitas  Pelayanan  Publik  Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng”. Jurnal Mirai Management. Vol. 1. No. 2. (2016): 426-445.
12 Dwi  Sadono,  Saharuddin,    dan  Yusalina.  “Indeks  Kepuasan  Masyarakat  Terhadap  Program Posdaya”. KESEJAHTERAAN SOSIAL Journal of Social Welfare Vol. 1 No.1. (2014): 1-12.
13 Hanes  Utama  dan  Busori  Sunaryo.”  Evaluasi  dan  Analisis  Dampak  Program Corporate  Social Responsibility Badak LNG”. Economics Development Analysis Journal Vol. 6. No. 3. (2017): 366-386.
dengan perspektif TQM, Gotesh dan Davis mengatakan bahwa kualitas merupakan kondisi dinamis  yang  berpengaruh  dengan  produk,  jasa,  manusia,  proses,  dan  lingkungan  yang memenuhi dan melebihi harapan. 14
Otto Soemarwoto berpendapat bahwa menurutnya lingkungan adalah segala hal baik itu hidup maupun tidak hidup yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Maka dari itu berkaitan  dengan  lingkungan  hidup  harus  diartikan  lebih  luas  bukan  hanya  sekedar lingkungan fisik dan biologi, melaikan juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. 15
Berdasarkan penjabaran di atas terkait kualitas dan lingkungan dalam penelitian ini adalah  ukuran  standar  pencapaian  kebutuhan  dasar  manusia  yang  berkaitan  dengan lingkungan  fisik,  biologis,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  penunjang  keberlangsungan kehidupan.

## 3. Program Community Action Plan
Community  Action  Plan (CAP)  adalah  salah  satu  metode  perencanaan  partisipatif masyarakat, yang diharapkan proses perencanaan pembangunan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai tujuan pembangunan dan bukan hanya sebagai salah satu pendekatan pembangunan.  CAP  diharapkan  dapat  menciptakan  penguatan  masyarakat  sipil  dalam perencanaan  pembangunan  yang  partisipatif  bagi  terbangunnya  peran  birokrasi pemerintahan lokal yang baik ( good governance ). Sehingga CAP menjadi langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat. Yang mana pada gilirannya diharapkan masyarakat kemudian dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengawal proses pembangunan di lingkungan mereka sendiri. Proses ini akan membantu masyarakat untuk terlibat dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Dalam program Community  Action  Plan terdapat  hukum  yang  sifatnya  tertulis  sebagai  acuan  dalam menjalankam  program  yakni  Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta  Nomor  90  Tahun  2018 tentang meningkatkan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu  dan  Keputusan  Kepala  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman nomor  205  Tahun  2019  yang  menjadi  petunjuk  pelaksanaan  peningkatan  kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan permukiman.
14 Fandy Tjiptono dan Diana Anastasia, Total Quality Management , (Yogyakarta: Andi Ofsee, 1996), hlm. 67.
15 Gatot Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 14.
Program Communit  Action  Plan itu  mensyaratkan  partisipasi  masyarakat  untuk keberhasilan  dalam  mencapai  tujuannya.  Hal  ini  senada  dengan  program-program penataan  permukiman  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  mensyaratkan  partisipasi masyarakat,  sebagaimana  hasil  riset  Noegi  (2012) 16 pentingnya  partisipasi  masayarakat dalam  peningkatan  kualitas  lingkungan  pada  permukiman  kumuh.  Menurut  riset Irwansyah et.al (2017) 17 ada beberapa skenario partisipasi yang disesuaikan dengan tingkat kekumuhan suatu wilayah yaitu (a) kumuh sedang dengan tingkat partisipasi therapy, (b) kumuh sedang dengan tingkat partisipasi pemberian informasi, (c) kumuh sedang dengan tingkat partisipasi konsultasi, dan (d) kumuh berat dengan tingkat partisipasi pemberian informasi.  Menurut  riset  Anton  Simbang et.al (2019) 18 bahwa  partisipasi  masyarakat mempengaruhi kualitas  lingkungan permukiman. Adapun riset Yiska Juita Tanggu Solo et.al (2018) 19 partisipasi  masyarakat  di  Kelurahan  Jodipan  tinggi  yang  indikator  mereka terlibat  aktif    dalam  kegiatan  gotong  royong,  pembersihan  lingkungan,  dan  mewarnai perumahan agar tidak terlihat kumuh. Riset yang sama dari Pawestri et.al (2019) 20 bahwa dalam partisipasi masyarakat dalam Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase- 2 (NUSP-2) bentuknya adalah buah pikiran berupa sumbangan ide, saran, dan kritik, serta sumbangan barang berupa konsumsi.

## Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif dengan  jenis  deskriptif.  Data  kualitatif  yang  telah  diperoleh  melalui  metode  observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi yang dilakukan adalah dengan melihat secara langsung  mengenai  proses  pelaksanaan  Program Community  Action  Plan di  Kampung
16 Noegi  Noegroho.  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penataan  Permukiman  Kumuh  di  Kawasan Perkotaan: Studi Kasus Kegiatan PLP2K-BK di Kota Medan dan Kota Payakumbuh ” . Jakarta: ComTech Vol.3 No. 1. (2012): 23-33.
17 Muhammad  Irwansyah,  Rahmawati  Dian. “ Skenario  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kelurahan Kotalama Kota Malang)”. Jurnal Teknik ITS Vol. 5, No. 1 (2017): CI88-C192 . 18 Simbang,  Anton,  Rosyani,  Suandi.  “Keterkaitan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Rajawali Dan Kelurahan Budiman Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi”. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Vol. 2 No. 1. (2019): 74-81.
19 Tanggu Solo Yiska Juita, Adiwidjaja Ignatius. “Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Permukiman Kumuh”. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  Vol. 7 No. 3 (2018): 94-99.
20 Pawestri  Cyndiana,  Muktiali Mohammad. “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Neighborhood Upgrading  And  Shelter  Project  Phase-2  (Nusp-2)  di  Kelurahan  Kuningan,  Kota  Semarang”.  Jurnal Pengembangan Kota (2019) Vol. 7 No. 1 (2019): 15-25.
Akuarium. Wawancara yang ditanyakan adalah seputar pertanyaan-pertanyaan mengenai proses  pelaksanaan  Program Community  Action  Plan di  Kampung  Akuarium  dan  studi dokumentasi  yang  dilakukan  adalah  melihat  dokumen-dokumen  yang  tersedia  di  Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara. Teknik pengambilan informan yang peneliti gunakan adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah memilih  informan  berdasarkan  ciri/sifat  tertentu  yang  dinilai  mempunyai  kemiripan dengan ciri/sifat populasi yang telah dietahui sebelumnya). Peneliti menggunakan teknik purposive  sampling karena  peneliti  menentukan  dengan  sengaja  berdasarkan  kriteria  yang sesuai dengan fenomena yang diteliti.

## Hasil penelitian
Program Community Action Plan ini secara garis besar ditujukan untuk memperbaiki kualitas  lingkungan  bagi  perkampungan  kumuh  di  DKI  Jakarta.  Namun  secara  khusus, program ini lebih ditujukan terhadap kebutuhan kampung-kampung di DKI Jakarta karena kebutuhan  setiap  kampung  pasti  tidak  sama.  Penelitian  ini  berlokasi  di  Kampung Akuarium Jakarta Utara memiliki fokus utama yaitu pembangunan kembali perkampungan yang telah tergusur pada tahun 2016.
Melihat permasalahan yang terjadi di Kampung Akuarium, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  menyadari  pentingnya  meningkatkan  kualitas  permukiman  kumuh  untuk meningkatkan kualitas masyarakat itu sendiri karena semua orang harus mendapatkan hak yang  sama  yaitu  hak  untuk  mendapatkan  penghidupan  yang  layak.  Oleh  karena  itu Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  melalui  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan Permukiman membuat program Community Action Plan dalam upaya meningkan kualitas lingkungan yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan perkampungan kumuh di Jakarta sesuai dengan kebutuhannya.
Program Community Action Plan di Kampung Akuarium ini memiliki tujuan berjangka untuk  memudahkan  proses  pembangunan  kembali  perkampungan  yaitu  tujuan  jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Penelitian ini hanya memfokuskan pada tujuan jangka pendek  yakni pembangunan fasilitas fisik atau sarana dan prasarana seperti pembangunan hunian sementara (shelter), pembuatan kamar mandi komunal, pengadaan bak sampah, saluran pipa air minum (PAM) dan penghijauan. Sedangkan tujuan jangka panjang dari program  ini  adalah  pembuatan  hunian  permanen  dan  pengadaan  jaringan  listrik.  Pada
pelaksanaan  program  ini,  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  tidak bekerja  sendiri  melainkan  memiliki  sistem  berkolaborasi  dengan  instansi  pemerintah lainnya. Seluruh pembiayaan program ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semenjak diumumkannya program ini di waduk Pluit Jakarta Utara pada 14 Januari 2018.
Permasalahan  kualitas  lingkungan  merupakan  masalah  yang  sangat  serius  karena akan  berdampak  pada  keberlangsungan  kehidupan  masyarakat  yang  menempati  daerah tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa kondisi lingkungan sangat  berpengaruh  pada  kualitas  kehidupan  mereka.  Seperti  tidak  adanya  fasilitas kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan itu sendiri.

## Evaluasi Proses Program CAP di Kampung Akuarium Jakarta Utara
Evaluasi proses secara umum sering digunakan sebagai pengontrolan apakah program sudah terlaksana dengan pengukuran kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Jika terdapat ketidaksesuaian dari rencana awal, maka harus diambil langkah tegas untuk mengembalikan pelaksanaan program kepada rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 21
Pengukuran yang dilakukan berdasarkan empat kriteria dalam evaluasi proses yaitu standar  praktik  terbaik,  kebijakan  lembaga,  tujuan  proses  dan  kepuasan  klien  pada pembahasan berikut ini:

## 1. Standar praktik terbaik
Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa peneliti menggunakan dua indikator pada kriteria standar praktik terbaik yaitu:
a) Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pada  indikator  SOP  yang  dibahas  pada  penelitian  ini  adalah  tentang  standar pembagian  pelaksanaan  tugas  program.  Dalam  standar  SOP  ini  dijelaskan  juga  tentang standar  aspek  fisik  lingkungan.  Pada  pelaksanaannya,  standar  SOP  ini  mengacu  pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 90 Tahun 2018 tentang meningkatkan kualitas permukiman  dalam  rangka  penataan  kawasan  permukiman  terpadu  yang  kemudian ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman nomor 205 Tahun 2019 yang telah dijelaskan pada bab dua.
21 Wirawan, Evaluasi:  Teori,  Model,  Standar,  Aplikasi,  dan  Profesi ,  1st–2nd  ed,  (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2012), hlm. 21.
Berdasarkan SK Kepala Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta nomor 205 Tahun 2019 disebutkan mengenai gugus tugas pelaksanaan program Community Action Plan telah sesuai dengan  SOP  yang  telah  ditetapkan  karena  dalam  pelaksanaan  gugus  tugas  Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta sudah sesuai dengan time table yang  telah  disetujui  oleh  Kepala  Dinas  PRKP  Provinsi  DKI  Jakarta  namun  dalam pelaksanannya  tidak  semua  tujuan  yang  berfokus  pada  aspek  fisik  lingkungan  telah terpenuhi  sesuai  dengan  Petunjuk  Pelaksanaan  Program Community  Action  Plan di Kampung Akuarium.
Disebutkan dalam Peraturan Gubernur nomor 90 Tahun 2018 Bab III Pasal 5 Ayat 2 dan Petunjuk Pelaksanaan Program CAP terdapat standar aspek fisik lingkungan yang harus dicapai dalam program CAP ini seperti yang telah dijelaskan pada bab dua namun pada pelaksanaan tujuan pada standar aspek fisik lingkungan ini terdapat beberapa aspek yang tidak dapat dicapai dalam waktu dekat karena melihat kondisi Kampung Akuarium yang baru saja mengalami penggusuran sehingga rata dengan tanah dan membutuhkan yang waktu lebih lama daripada kampung lain di Jakarta karena pembangunan yang dilakukan harus dari awal lagi. Berikut adalah aspek fisik lingkungan yang belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 dan Petunjuk Pelaksanaan Program CAP di Kampung Akuarium.
Pertama  adalah  belum  dapat  dilaksanakannya  pembangunan  hunian  secara permanen karena petugas dari pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta pun menyadari bahwa penyesuaian antara keinginan warga dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu tidak mudah.Tetapi masyarakat Kampung Akuarium telah  diberikan  kepastian  terkait  pembangunan  hunian  permanen  yang  saat  ini  sedang tahap Detail Engineering Design (DED).
Kedua adalah tidak adanya drainase berupa parit atau gorong-gorong di Kampung Akuarium. Pihak konsultan melalui pemaparan program CAP di Gedung Pelelangan Ikan dalam acara International Field School menyadari bahwa lokasi Kampung Akuarium itu seperti spons yang sudah tidak dapat lagi menyerap air secara langsung sehingga air harus menunggu beberapa menit bahkan jam untuk menyerap ke dalam tanah.
Ketiga  adalah  belum  dapat  dilakukannya  pembuatan  jalan  lingkungan  beraspal karena berdasarkan informasi yang didapat dari narasumber, pembangunan jalan aspal ini
baru dapat dilakukan setelah pembangunan hunian permanen terlaksana sehingga untuk sementara waktu masyarakat Kampung Akuarium harus merasakan jalan campuran tanah dan batuan kecil.
Keempat  adalah  tidak  adanya  teknologi  ramah  lingkungan.  Teknologi  ramah lingkungan yang dimaksudkan adalah untuk pengolahan limbah baik itu organik maupun non  organik  karena  berdasarkan  pemaparan  Bapak  Walikota  Jakarta  Utara  dan  tim lingkungan pada acara International Field School, teknologi ini masih dalam percobaan untuk kelurahan lain yaitu Kelurahan Sunter dan Cilincing Jakarta utara. Namun jika program ini  dinyatakan  berhasil  pada  dua  kelurahan  tersebut  maka  Kampung  Akuarium  akan merasakan  teknologi  yang  sama  juga  untuk  pengolahan  limbah  sehingga  dapat  menjadi kampung yang mandiri.
Walaupun  tidak  semua  aspek  lingkungan  ini  yang  mengacu  Peraturan  Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 telah tercapai. Akan tetapi pembangunan aspek fisik lingkungan sudah terlaksana sebanyak 9 dari 12. Pada proses pengerjaan program Community Action Plan yang pelaksanaannya dilaksanakan di Kampung Akuarium Jakarta Utara dilakukan secara kolaborasi baik  itu antar instansi pemerintah ataupun dengan masyarakat karena pada  dasarnya  program  ini  menggunakan  pendekatan  secara bottom-up yang  melibatkan masyarakat  sebagai  peran  utamanya.  Program  ini  dilaksanakan  dengan  ketepatan  waktu selama  tiga  tahun  yang  mana  pada  pelaksanaan  programnya  dilaksanakan  selama  enam bulan pertama sedangkan enam bulan selanjutnya dilakukan proses monitoring program.
b) Standar Sosialisasi Program
Standar sosialisasi yang dimaksud oleh peneliti adalah strategi pengenalan program
Community Action Plan terhadap masyarakat Kampung Akuarium. Pada proses sosialisasi menggunakan  metode  sosialisasi  secara  langsung  dengan  seluruh  masyarakat  Kampung Akuarium sebagai partisipanyang kemudian dibuatkan tim kerja beranggotakan 10 orang sebagai narasumber dan alat yang digunakan dalam proses sosialisasi program ini adalah FGD.
Pembagian  kelompok  tersebut  terdiri  dari  satu  sampai  dua  orang  fasilitator  yang bertugas untuk membantu para narasumber dalam mempresentasikan rumusan kebutuhan dan solusinya baik itu dari aspek sosial, aspek ekonomi, maupun aspek lingkungan kepada
partisipan diskusi yaitu masyarakat Kampung Akuarium. Hasil dari FGD akan menjadi sub program yang kemudian dibahas oleh pemerintah terkait pelaksanannya.
Berdasarkan informasi yang telah diterima baik itu dari Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta,  Suku  Dinas  PRKP  Jakarta  Utara,  dan  Tim  Koordinator  CAP  di  Kampung Akuarium telah sesuai karena menunjukan hasil yang sama dengan Dokumen Petunjuk Pelaksanaan  Program Community  Action  Plan yaitu  pada  proses  sosialisasi  ini  memang membutuhkan kerjasama atau kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga  di  lokasi  sasaran  Penataan  Kampung.  Kolaborasi  dimulai  sejak  kegiatan  awal (identifikasi), perencanaan sampai pemeliharaan hasil Penataan Kampung.

## 2. Kebijakan Lembaga
Berdasarkan  yang  telah  peneliti  jelaskan  pada  bab  dua  kebijakan  adalahsebuah keputusan yang dapat mengatur pengelolaan dan penyebaran sumber daya alam, keuangan dan manusia demi kepentingan yang menyangkut masyarakat (Suharto 2013, 3).
a) Klien atau penerima manfaat program
Pada bagian latar belakang masalah, peneliti telah menjelaskan mengenai penerima manfaat dari program Community Action Plan ini adalah seluruh masyarakat perkampungan kumuh di DKI Jakarta yang memiliki kontrak politik dengan Gubernur Anies Baswedan. Namun  peneliti  mengerucutkan  lagi  menjadi  hanya  satu  kampung  yaitu  Kampung Akuarium Jakarta Utara.
Kriteria  penerima  manfaat  yang  tertera  pada  Petunjuk  Pelaksanaan  program Community  Action  Plan merujuk  pada  11  kriteria  perkampungan  kumuh  yang  dilakukan oleh  BPS.Sedangkan  menurut  informasi  wawancara  yang  peneliti  dapatkan  dari  Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta terkait kriteria penerima manfaat programhanyalah kampung- kampung yang memiliki kontrak politik dengan Bapak Gubernur Anies Baswedan tanpa batasan usia. Itu menunjukan kriteria tersebut telah sesuai dengan Kampung Akuarium karena Kampung Akuarium merupakansalah satu kampung yang mendapatkan predikat perkampungan  kumuh  dari  BPS  serta  kampung  yang  memiliki  kontrak  politik  dengan Bapak Gubernur Anies Baswedan.
Berdasarkan  informasi  yang  peneliti  dapatkan  dari  ketua  RT  012  bahwa  semua masyarakat Kampung Akuarium merasakan manfaat dari program Community Action Plan karena  kriteria  penerima  bantuan  program  yang  ditetapkan  oleh  ketua  RT  setempat
hanyalah masyarakat yang memiliki identitas (KTP) Kampung Akuarium yang berarti tidak ada pengecualian jika seseorang memiliki KTP Kampung Akuarium.

## b) Sumber Daya Manusia
Untuk sumber daya manusia yang bekerja pada program Community Action Plan dapat dikatakan telah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Community Action Plan karena berdasarkan petunjuk tersebut pelaksanaan program membutuhkan sumber daya manusia dengan latar belakang yang berbeda sehingga akan menciptakan sistem kolaborasi yang baik antara  masyarakat  dengan  pemerintah  maupun  antar  instansi  pemerintah.  Namun berdasarkan  pengakuan  masyarakat  terdapat  kendala  pada  pihak  konsultan  yang  mana pihak  konsultan  hanya  datang  beberapa  kali  ke  lokasi  Kampung  Akuarium  tetapi berdasarkan pengakuan pihak konsultan, mereka memang hanya akan datang beberapa kali ke lokasi tersebut dikarenakan SOP mereka seperti itu.
Jika  dilihat  pada  bab  sebelumnya  terkait  kualifikasi  sumber  daya  manusia  dapat dikatakan relevan karena telah melibatkan berbagai latar belakang berbeda baik itu dari instansi  pemerintah  maupun  masyarakat  tetapi  terjadi  permasalahan miss komunikasi antara  konsultan  dengan  masyarakat.  Masyarakat  berharap  pihak  konsultan  dapat menambah waktu kunjungan ke lokasi Kampung Akuarium sehingga dapat mengetahui secara  langsung  gambaran  di  lapangan  bukan  hanya  masyarakat  yang  datang  ke  kantor konsultan untuk memberikan laporan.

## 3. Tujuan proses
Seperti  yang  telah  peneliti  jelaskan  pada  bab  dua  mengenai  tujuan  proses  dengan melihat keberlangsungan perencanaan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada  latar  belakang  telah  dijelaskan  tujuan  dari  program Community  Action  Plan adalah meningkatkan  kualitas  lingkungan  yang  kemudian  peneliti  mengkhususkan  kepada Kampung Akuarium Jakarta Utara, untuk mendukung mendukung aspek fisik lingkungan tersebut  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  menggunakan  metode pastisipatif  masyarakat  dengan  pendekatan bottom-up yang  melibatkan  masyarakat  dalam memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.
Program Community Action Plan memiliki tujuan berjangka yaitu jangka pendek dan jangka  panjang.  Melihat  aspek  tujuan  berjangkaprogram,  berdasarkan  observasi  peneliti
melihat bahwa beberapa telah selesai namun tujuan jangka panjang dari program ini belum menghasilkan  sesuatu  karena  masih  dalam  tahap  pendesainan  dan  kesepakatan  dengan masyarakat  Kampung  Akuarium  sehingga  terkait  tujuan  dari  program  belum  dapat dikatakan  sesuai  dengan  petunjuk  pelaksanaan  program  dan  implementasi  di  lapangan belum sepenuhnya sesuai serta berhasil. Sebagaimana tersaji dalam tabel 1.
Tabel 1
Perbandingan petunjuk pelaksanaan CAP dengan hasil implementasi No Ketentuan Petunjuk pelaksanaan CAP Hasil Implementasi 1 Hunian  Permanen  (Berdasarkan petunjuk  pelaksanaan  program terdapat  ketentuan  khusus  terkait hunian  permanen  terdiri  dari  tiga blok yaitu blok A sebanyak 90 unit, blok B sebanyak 78 unit dan blok C sebanyak 66 unit dengan luas 40m 2
dengan tinggi tiga lantai.
Tidak  ada,  karena  pembangunan kembali  belum  dapat  dilaksanakan pada  tahun  ini  sedang  dalam  proses DED  dan  direncanakan  embangunan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2020. 2 Drainase  (Berdasarkan  petunjuk pelaksanaan program terdapat skoring  yang  mengatur  drainase tetapi  tidak  ada  ketentuan  khusus mengenai  luas  dan  kedalaman  dari pembangunan drainase). Tidak ada, karena pembuatan drainase akan  dilaksanakan  pada  saat  proses pembangunan  hunian  permanen sehingga  pada  saat  ini  masyarakat membuang  air  limbah  rumah  tangga langsung ke halaman shelter 3 Air  Bersih  (Berdasarkan  petunjuk pelaksanaan program terdapat subtansi tinjauan infrastruktur terkait  air  bersih  namun  tidak  ada ketentuan  mengenai  jumlah  kubik yang  harus  dikeluarkan  pada  setiap blok).
Ada, meskipun tidak tersedia ketentuan yang mewajibkan mengenai pengeluaran  perkubik  dalam  setiap blok namun tersedia system pengelolaan  air  bersih  dengan memberlakukan subsidi silang sebesar Rp.90.000,- untuk setiap kamar mandi yang digunakan oleh 2 kepala keluarga 4 Jalan  Lingkungan  (Berdasarkan petunjuk  pelaksanaan  program terdapat  skoring  dalam  aspek infrastruktur  namun  tidak  ada ketentuan  khusus  mengenai  lebar jalan dan material yang digunakan).
Ada,  meskipun  belum  terdapat ketentuan  yang  mengatur  luas  jalan yang  akan  dibangun  di  Kampung Akuarium  namun  saat  ini  sudah  ada jalan yang berbahan tanah dan batuan kecil yang dapat digunakan masyarakat untuk beraktivitas. 5 Ruang  Terbuka  Hijau  (Berdasarkan petunjuk pelaksanaan program pada aspek ruang terbuka hijau masuk ke dalam  analisa  potensi  dan  masalah namun  tidak  ada  ketentuan  khusus
Ada,  meskipun  tidak  ada  ketentuan khusus  yang  mengatur  persentase lahan  yang  digunakan  untuk  ruang terbuka  hijau,  namun  saat  ini  sudah ada  penghijauan  baik  itu  tanaman
mengenai harus mengenai persentase  lahan  yang  digunakan untuk ruang terbuka hijau). petik  maupun  tanaman  hias  di  setiap shelter. 6 Taman Bermain Anak (berdasarkan petunjuk pelaksanaan program tidak ada  ketentuan  khusus  mengenai jumlah  taman  bermain  anak  yang akan dibangun). Ada,  meskipun  taman  bermain  anak tidak  memiliki  ketentuan  khusus dalam  petunjuk  pelaksanaan  namun saat ini terdapat 1 buah PAUD sebagai sarana taman bermain anak di Kapung Akuarium 7 Pengelolaan Persampahan (berdasarkan  pentujuk  pelaksanaan program terdapat ketentuan mengenai sistem persampahan yaitu sistem  pengangkutan  sampah  dan lubang  biopori  namun  tidak disebutkan  unitnya  pengangkut sampahnya secara detail). Ada, meskipun pada system pengelolaan  sampah  tidak  disebutkan jumlah  unit  pengangkut  sampahnya namun  saat  ini  sudah  terdapat pengelolaan sistem sampah tiga warna.
8 Hydran  Kebakaran  (berdasarkan petunjuk pelaksanaan program tidak  ada  ketentuan  khusus  dalam petunjuk pelaksanaan mengenai jumlah hydran yang harus disediakan di lokasi sasaran) Ada,  meskipun  jumlahnya  tidak disebutkan  namun  saat  ini  Kampung Akuarium  memiliki  sebuah  hydran kebakaran  yang  terletak  di  samping musholla. 9 Penerangan Jalan Umum (berdasarkan  petunjuk  pelaksanaan program tidak ada ketentuan khusus mengenai  jumlah  taman  bermain anak yang akan dibangun). Ada, meskipun tidak terdapat ketentuan  khusus  yang  mengatur penerangan  jalan  umum  namun  saat ini  di  Kampung  Akuarium  sudah terdapat  beberapa  tiang  lampu  jalan yang berdiri tegak di depan shelter. 10 Fasilitas Kegiatan Ekonomi (berdasarkan  petunjuk  pelaksanaan program tidak ada ketentuan khusus mengenai  fasilitasjenis  kegiatan ekonomi  yang  dilakukan  di  lokasi program). Ada,  karena  saat  ini  sudahada komunitas koperasi Konsumen Aquarium  Bangkit  Mandiri  yang beranggotakan ibu-ibu PKK di Kampung Akuarium 11 Fasilitas Kegiatan Sosial (berdasarkan  petunjuk  pelaksanaan program tidak ada ketentuan khusus mengenai  fasilitas  jenis  kegiatan sosial  yang  dilakukan  di  lokasi program). Ada,  karena  saat  ini  sudah  ada pengajian rutin yang dilakukan ibu-ibu sebagai sarana kegiatan bersosialisasi di Kampung Akuarium 12 Teknologi Ramah Lingkungan (berdasarkan  petunjuk  pelaksanaan program tidak ada ketentuan khusus mengenai teknologi ramah lingkungan untuk lokasi sasaran. Tidak  ada,  meskipun  tidak  ada ketentuan  khusus  yang  mengatur teknologi  ramah  lingkungan  namun saat  ini  pengadaan  teknologi  ramah lingkungan  masih  dalam  tahap

## Sumber: diolah dari hasil penelitian
Beberapa    hasil    terlihat    sudah    dapat    dimanfaatkan    oleh  masyarakat  sekitar meskipun  dari  beberapa  hasil  hasil  tersebutmasih    belum    selesai    dan    sebagian    dari fasilitas  masih  belum dilaksanakan.

## 4. Kepuasan klien
Kepuasan klien berarti tanggapan baik itu positif ataupun negatif tergantung pada kesesuaian dari harapan penerima manfaat. Menurut Parasuraman terdapat lima dimensi pada  indikator  kepuasan  klien  yaitu  ketanggapan (responsiveness) ,  bukti  fisik (tangible), jaminan (assurance), kehandalan (reliability), dan empati (emphaty).
a) Ketanggapan/ responsiveness
Ketanggapan dapat dikatakan sebagai kemampuan petugas dalam membantu klien atau  penerima  manfaat  secara  cepat,  tepat  dan  jelas.  Pada  bab  sebelumnya  beberapa informan  berpendapat  mengenai  kecepatan  petugas  dalam  memberikan  pelayanan  atau bantuan  kepada  masyarakat  di  Kampung  Akuarium.  Berdasarkan  pengakuan  Ibu  Yani terkait Ketanggapan dari petugas program Community Action Plan di Kampung Akuarium dapat dikatakan cepat tanggap tetapi berdasarkan pengakuan informan untuk kecepatan petugas dalam memberikan bantuan masih harus terus didampingi oleh tim coordinator wilayah  program Communtiy  Action  plan di  Kampung  Akuarium  agar  prosesnya  cepat dilaksanakan.
Pendapat  lain  disampaikan  oleh  Bapak  Rohman  terkait  ketanggapan  dari  petugas program  di  Kampung  Akuarium  yang  mengatakan  bahwa  beliau  cukup  puas  dengan ketanggapan  dari  petugas  namun  yang  menjadi  permasalahan  yaitu  pada  proses  alur pengajuan yang cukup memakan waktu karena setiap pengajuan program harus dimasukan ke dalam dokumen RAB.

## b) Bukti fisik/ Tangible
Sesuai dengan yang telah peneliti jelaskan mengenai bukti fisik pada bab 2 yaitu upaya sebuah organisasi atau lembaga dalam menunjukan keberhasilannya melalui pembuktian
percobaan di kelurahan Cilincing dan Sunter  setelah  dinyatakan  berhasil, maka teknologi tersebut akan diterapkan di Kampung Akuarium
pembangunan  sarana  dan  prasarana  kepada  pihak  eksternal.  Berdasarkan  pengakuan masyarakat  terkait  fasilitas  umum  yang  dihasilkan  dari  program  sampai  saat  ini  dapat dikatakan cukup memuaskan karena fasilitas-fasilitas umum yang telah dihasilkan sudah mencakup untuk seluruh masyarakat Kampung Akuarium seperti:
 Pertama,  shelter  atau  hunian  sementara.  Meskipun  dengan  material  yang  dapat dikatakan  kurang  layak  karena  hanya  berdinding  kayu  triplek  namun  masyarakat bersyukur  karena  paling  tidak  mereka  tidak  kepanasan  dan  kehujanan.  Meskipun dari  pengakuan  masyarakat  dikatakan  cukup  puas  namun  masyarakat  akan  terus mendesak pemerintah untuk salah satu bukti fisik yang penting yaitu mempercepat pembangunan hunian permanen kembali karena berdasarkan pengakuan beberapa informan  mengatakan  bahwa  masyarakat  membutuhkan  hunian  yang  benar-benar layak yang berbahan tembok bukan seperti kayu yang disusun menyerupai rumah.
 Kedua,  kamar  mandi  komunal.    Meskipun  digunakan  secara  beramai-ramai  yang kebersihannya  dapat  dikatakan  cukup  bersih  namun  tetap  banyak  sampah  plastik bekas  sabun  cuci  yang  berserakan  karena  menurut  pengakuan  masyarakat  bahwa kebersihan orang berbeda-beda jadi akan percuma kalau hanya satu sampai dua orang yang menjaga kebersihan kamar mandi komunal tersebut sehingga masyarakat lebih menginginkan untuk memiliki kamar mandi sendiri agar kebersihannya dapat dijaga sendiri.  Namun  untuk  sementara  waktu  masyarakat  tidak  mempermasalahkan  hal tersebut selagi masih bisa membersihkan diri.

## c) Empati/ Emphaty
Sesuai  penjelasan  terkait  empati  pada  bab  dua  yaitu  upaya  sebuah  organisasi  atau lembaga dalam memahami segala keinginan pelanggan atau penerima manfaat secara tulus dan  bersifat  individual  Dalam  konteks  empati  bahwa  masyarakat  merasakan  kepedulian yang diberikan oleh petugas cukup tinggi. Terlihat dari program ditujukan agar masyarakat mendapatkan penghidupan yang layak sebagai warga DKI Jakarta karena berdasarkan latar belakang yang telah peneliti tuliskan bahwa Gubernur Anies Baswedan membuat program ini  dimaksudkan  untuk  memanusiakan  manusia  dengan  cara  memberikan  hak mendapatkan  penghidupan  yang  layak.    Berikut  ini  indikator  kepuasaan  masyarakat sebagaimana terlihat pada tabel 2.
Tabel 2 Indikator Kepuasan Masyarakat
No Indikator kepuasan Hasil di Lapangan 1 Ketanggapan Cukup  puas  karena  pihak  pemerintah  daerah  akan menampung  segala  aspirasi  masyarakat  untuk dimasukan  ke  dalam  dokumen  anggaran  meskipun nantinya akan dipilih berdasarkan kebutuhan prioritas. 2 Bukti Fisik Cukup  puas  karena  tujuan  yang  tertera  di  dalam petunjuk pelaksanaan dapat dinikmati oleh masyarakat meskipun belum semua tercapai. 3 Kepedulian Cukup  puas  karena  pemerintah  daerah  melibatkan masyarakat  dalam  segala  aspek  perencanaan  tujuan dalam kegiatan FGD.
Sumber: wawancara peneliti

## Kesimpulan
Hasil  pada  evaluasi  proses  ini  menunjukan  kolaborasi  antara  pemerintah  dan masyarakat di Kampung Akuarium dirasa telah berjalan cukup baik untuk melaksanakan program ke arah yang lebih besar lagi yaitu realisasi tujuan jangka panjang program berupa pembangunan hunian permanen. Hanya saja sedikit perbedaan pendapat sering kali terjadi pada saat perumusan program antara masyarakat dan pemerintah. Namun, pemerintah dan masyarakat akan berupaya selalu bertemu pada satu titik untuk saling menyesuaikan antara keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat program.
Selanjutnya fasilitas umum yang menjadi tujuan berjangka dari program Community Action  Plan telah  direalisasikan  di  Kampung  Akuarium  dirasa  telah  cukup  membantu masyarakat.  Meskipun  hanya  9  dari  12  yang  benar-benar  telah  difungsikan  dengan  baik hanya saja masyarakat membutuhkan kepastian untuk bermukim secara aman dan damai dengan cara pembangunan hunian permanen lebih dipercepat dalam prosesnya. Tujuan dari program Community Action Plan yang telah tercapai yang sesuai dengan SK Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 781 tahun 2018 adalah air bersih, jalan lingkungan, ruang terbuka hijau, taman bermain anak, pengelolaan sampah, hydran kebakaran, penerangan jalan umum, fasilitas kegiatan ekonomi, dan fasilitas kegiatan sosial namun  ketercapaian  ini  masih  harus  terus  dikembangkan  oleh  pemerintah  guna meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi pada setiap aspek tujuan yang sudah tercapai. Sedangkan untuk tujuan yang belum tercapai, agar dapat segera dilaksanakan.
Bukti  bahwa  program Community  Action  Plan di  Kampung  Akuarium  telah menimbulkan  kepuasan  pada  masyarakat  penerima  bantuan  program  adalah  dengan menjaga penampilan, memberikan bukti fisik kepada masyarakat terkait kebutuhan, dan juga bersikap ramah kepada seluruh masyarakat.
Saran  untuk  perbaikan  Program Community  Action  Plan di  Kampung  Akuarium Jakarta Utara, sebagai berikut: Pertama, untuk program Community Action Plan di Kampung Akuarium yaitu harus mempertahankan tujuan yang telah diwujudkan dan mewujudkan semua tujuan yang belum tercapai sehingga semua yang menjadi tujuan  dalam program dapat  dengan  fokus  diselesaikan  tepat  pada  waktunya.  Kedua,  untuk  pemerintah  yaitu harus  lebih  bijak  lagi  dalam  melakukan  penggusuran,  sebelum  penggusuran  sebaiknya pemerintah  menyiapkan  aspek-aspek  pendukung  keberlangsungan  kehidupan  seperti tempat relokasi yang harus lebih baik daripada lokasi sebelumnya dengan memenuhi aspek fasilitas  kegiatan  sosial,  ekonomi,  kesehatan,  dan  pendidikan  jangan  sampai  masyarakat yang  menjadi  korban  gusuran  mengalami  kesenjangan  kesejahteraan  setelah  direlokasi. Ketiga,  untuk pembaca yaitu dikarenakan adanya sedikit keterbatasan dalam penelitian ini, untuk  penelitian lain yang dapat berfokus pada program sejenis dapat meneliti dengan ruang lingkup yang lebih luas dan  lebih mendalam mengenai program sejenis yang sedang diteliti  dengan  mendapatkan  informan  yang  lebih  banyak  lagi  serta  menggunakan rancangan penelitian yang lebih detail sehingga hasil yang tercipta dapat lebih maksimal.

## Daftar Pustaka
Adi, Isbandi Rukminto. Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas .
1. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003.
Arikunto, Suharsimi, & Cepi Safruddin Abdul Jabar. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  DKI  Jakarta. Petunjuk  Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu . Jakarta: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, 2018.
Hanes utama dan Busori Sunaryo.” Evaluasi dan Analisis Dampak Program Corporate Social Responsibility Badak LNG”. Economics Development Analysis Journal Vol. 6. No. 3. (2017): 366-386.
Hasnih,  Gunawan,  &  Hasmin.  Pengaruh  Lima  Dimensi  Kualitas  Pelayanan  Publik Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Di Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Jurnal Mirai Management. Vol. 1. No. 2. (2016): 426-445.
Kusnoto, Hendro. Praktek Manajemen Terbaik Di Dunia . Bogor: IN MEDIA, 2001.
Muhammad  Irwansyah,  Rahmawati  Dian. “ Skenario  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Peningkatan  Kualitas  Lingkungan  Permukiman  Kumuh  (Studi  Kasus  Kelurahan Kotalama Kota Malang)” Jurnal Teknik ITS Vol.5, No, 1 (2017): CI88-C192 .
Noegi  Noegroho. Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penataan  Permukiman  Kumuh  di  Kawasan Perkotaan:  Studi  Kasus  Kegiatan  PLP2K-BK  di  Kota  Medan  dan  Kota  Payakumbuh . Jakarta: ComTech Vol.3 No. 1. (2012): 23-33.
Pawestri    Cyndiana,    Muktiali  Mohammad.  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Program Neighborhood  Upgrading  And  Shelter  Project  Phase-2  (Nusp-2)  Di  Kelurahan Kuningan, Kota Semarang”. Jurnal Pengembangan Kota (2019) Vol. 7 No. 1  (2019): 15-25.
Romadoni,  Ahmad.  .  “LBH  Jakarta:  Ada  110  Penggusuran  Di  2017  Dan  79  Kasus  Di 2018,” 2018.
Sari, Nursita. “LBH Jakarta: Ahok Mungkin Pecahkan Rekor Penggusuran Oleh Pemprov DKI,” 2017.
Sadono,    Dwi,  Saharuddin,    dan  Yusalina.  “Indeks  Kepuasan  Masyarakat  Terhadap Program Posdaya”. KESEJAHTERAAN SOSIAL Journal of Social Welfare Vol. 1 No.1. (2014): 1-12.
Simbang,  Anton,  Rosyani,  Suandi.  2019.  “Keterkaitan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Rajawali Dan Kelurahan Budiman Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi”. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Vol.2 No.1 . (2019): 74-81.
Soemartono, Gatot. Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
Subarino,  Abdul  Jalil  Ali,  and  Tang  Keow  Ngang.  “Penetapan  Tujuan  Dan  Keadilan Organisasi  Serta  Dampaknya  Terhadap  Efektivitas  Sekolah :  Sebuah  Kajian Eksplorasi” Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol.1 No.8. (2012): 52-66.
Suharto, Edi. Kebijakan Sosial Sebagai Kebihakan Publik . Bandung: Alfabeta, 2013.
Tambunan, Rudi M. 2008. Teknik Evaluasi Pendidikan . Jakarta: Maietas Persada, 2008.
Tanggu  Solo  Yiska  Juita,  Adiwidjaja  Ignatius.  2018.  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam Penataan Permukiman Kumuh”. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  Vol.7 No.3 (2018): 94-99.
Thoha, M. Chabib. Teknik Evaluasi Pendidikan . 1st ed. 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
Tjiptono, Fandy, and Anastasia Diana. Total Quality Management . Yogyakarta: Andi Ofsee, 1996.
Wirawan. 2012. Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi . 1st–2nd ed. Jakarta: Rajawali Pers.