M e k a n i s m e  P e r s a i n g a n   H a r ga   D i   B i d a n g   K e a g e n a n   P e l a y a r a n D i   S a m a r i n d a   D i t i n j a u   D a r i   U n d a n g - U n d a n g  N o m o r   1 7   Ta h u n 2 0 0 8   T e n t a n g   P e l a ya r a n
Marselinus Susanto 1 , Wahyuni Safitri 2 marselinus81@gmail.com , Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 1 wahyunibun@gmail.com Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 2

## Abstract
Background :
Shipping is one of the service industries that is currently developing, where the business sector is the delivery of goods. Shipping companies now use more containers or shipping containers in their shipping services..

## Research Metodes:
The research method used by the author is the Normative Juridical Law method, namely legal research carried out by examining library materials or primary data and secondary data.

## Findings:
Determination  of  mechanisms  implemented  by  shipping  agents  include  reporting  in  writing  the  plans  and realization of the arrival and departure of the agent's ship, handing over ship documents to the Harbor Master and the local port management unit and related government agencies, arranging the port services required by the ship, appointing a loading and unloading company for interests of the ship owner, bookkeeping and disbursement of cargo, issuance of bills of  lading  for and on behalf of the ship owner, settlement of  bills on  behalf of the ship owner, completion of fuel oil and fresh water bunker filling and fulfillment of equipment and supplies needs.

## Conclusion:
Supervision  of  the  Business  Competition  Supervisory  Commission  on  price  fixing  in  shipping  agencies  by carrying  out  supervision  in  the  form  of  guidance  and  counseling  provided  to  business  actors  which  includes advocacy activities, outreach, seminars and other similar activities related to efforts to realize healthy business competition so that implementation of the principles and objectives of the Law can be achieved properly.
Keywords : Business Competition Law; Shipping Law; Legal Application.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Pelayaran merupakan salah satu industri jasa yang berkembang saat ini dimana bidang usahanya yaitu pengiriman barang.  Perusahaan  pelayaran  sekarang  ini  lebih  banyak  menggunakan  kontainer  atau  peti  kemas  dalam  jasa pengirimannya.

## Metode Penelitian:
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode Hukum Yuridis Normatif  yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer dan data sekunder.

## Hasil Penelitian:
Penetapan Mekanisme yang dilaksanakan keagenan pelayaran antara lain melaporkan secara tertulis rencana dan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal yang diageni, penyerahan dokumen kapal kepada Syahbandar, dan unit  penyelenggara  pelabuhan  setempat  serta  instansi  pemerintah  terkait,  pengurusan  jasa  kepelabuhan  yang diperlukan kapal tersebut, penunjukan perusahaan bongkar muat untuk kepentingan pemilik kapal, pembukuan dan pencairan muatan, penerbitan konosemen untuk dan atas nama pemilik kapal, penyelesaian tagihan atas nama pemilik  kapal,  penyelesaian  pengisian  bunker  bahan  bakar  minyak  dan  air  tawar  serta  pemenuhan  kebutuhan perlengkapan dan perbekalan.

## Kesimpulan:
Pengawasan  Komisi Pengawas Persaingan Usaha  terhadap penetapan  harga dalam keagenan pelayaran dengan melaksanakan pengawasan berupa bimbingan dan penyuluhan yang diberikan kepada pelaku usaha yang meliputi kegiatan  advokasi,  sosialisasi,  seminar,  dan  kegiatan  lainnya  yang  sejenis  yang  terkait  dengan  upaya  dalam
mewujudkan persaingan usaha yang sehat agar penerapan dari asas dan tujuan dari Undang-Undang tersebut dapat tercapai dengan baik.
Kata kunci: Hukum Persaingan Usaha; Hukum Pelayaran; Penerapan Hukum.
DOI : - Received :  January Accepted :  January Published :  February Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Pemenuhan  akan  kebutuhan  sehari-hari  bagi  masyarakat  merupakan  hal  yang  sangat penting dan juga merupakan salah satu tanggung jawab penting yang sudah seharusnya dijamin oleh Negara. Yang mana Negara kita sendiri yakni Negara Indonesia  merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia  yang tentunya harus memberikan perhatian  khusus  mengenai  hal  tersebut. Selain  itu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  juga    mengatur  mengenai  tujuan  negara  yang  mengatakan  bahwa kebutuhan  masyarakat  Indonesia  tidak  dapat  terpenuhi  dengan  baik  maka  akan  sulit  untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.
Pelayaran merupakan salah satu industri jasa yang cukup berkembang pada saat ini pada salah  satu  bidang  usaha  yakni  mengenai  pengiriman  barang  yang  mana  pada  saat  ini  lebih banyak menggunakan kontainer atau peti kemas dalam jasa pengirimannya.
Di  Negara  Indonesia  sendiri,  menjadikan  pelayaran  sebuah  sektor  vital  dalam  sektor sosial dan perekonomian. Hal tersebut dikarenakan keadaan geografis Negara Indonesia yang merupakan  negara  kepulauan  yang  tentunya  sangat  membutuhkan  jalur  pelayaran  sebagai sarana pendukung kegiatan ekonomi oleh masayarakatnya.
Letak geografis kepulauan Negara Indonesia berada diantara 2 benua yakni Benua Asia dan Benua Australia, dan juga berada diantara 2 Samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pacific.  Oleh  karenanya  wilayah  Indonesia  berada  di  posisi  silang,  dimana  letak  geografis Indonesia mempunya arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian.
Mekanisme  Persaingan  Harga  Di  Bidang  Keagenan  Pelayaran  Di  Samarinda  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

## Marselinus Susanto, Wahyuni Safitri
Terdapat  beberapa  keuntungan  yang  dapat  diperoleh  berdasarkan  letak  geografis Negara  Indonesia.  Negara  Indonesia  yang  terletak  diantara  2  benua  dan  2  samudera memungkinkan terjadinya persimpangan lalu lintas dunia baik lalu lintas udara maupun laut.
Kompleknya aktivitas kerja yang berada di pelayaran laut yang merupakan pintu keluar masuknya berbagai arus. Baik arus barang, arus jasa, arus kapal, arus penumpang, arus anak buah  kapal,  arus  devisa,  arus  hewan,  arus  tumbuhan,  arus  virus  dan  bakteri,  arus  kutu  dan serangga,  arus  dokumen,  arus  transportasi  darat,  arus  logistic  kapal  termasuk  BBM  dan  air bersih, dan lainnya semuanya bisa melalui pelayaran 1 .
Pelayaran  merupakan  sarana  yang  mendukung  adanya  perdagangan  serta pendistribusian  barang  yang  dibutuhkan  oleh  banyaknya  masyarakat.  Oleh  karenanya pelayaranpun menjadi unsur dalam penentu terhadap suatu aktivitas perdagangan. Dan maka dari  itu  pengelolaan  pelayaran  secara  efisien  juga  akan  berpengaruh  pada  kemajuan perdagangan dan industri diberbagai daerah bahkan di daerah terbelakang pun juga akan ikut maju 2 .
Pada  aspek  sosial,  pelayaran  merupakan  fasilitas  umum  bagi  masyarakat  dalam melangsungkan interaksi yang salah satunya merupakan aktivitas ekonomi. Dan tidak hanya itu  saja,  pelayaran  merupakan  sarana  yang  mendukung  adanya  proses  pengangkutan  dan pergerakan manusia dari tempat suatu tempat ke tempat yang lain 3 .
Mengingat Negara Indonesia kita ini merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alamnya maka  sangat diperlukan adanya sumber daya manusia  yang handal dan profesional dalam hal untuk memproduksi serta memanfaatkan sumber daya alam tersebut serta diperlukan juga angkutan dan moda transportasi, baik itu moda transportasi angkutan laut, angkutan darat maupun udara yang sangat menunjang agar dapat digunakan dan dimanfaatkan sumber daya alam tersebut.
Negara Indonesia yang merupakan sektor vital, maka menjadi sebuah keharusan bagi Negara  untuk  dapat  melakukan  penguasaan  serta  penguatan  dalam  sektor  pelayaran. Merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  Negara  Indonesia  dalam  kemampuan  penguasaan terhadap suatu sektor pelayaran. Tidak hanya sebagai sektor vital pelayaran juga merupakan sektor yang berkaitan dalam hal kemakmuran banyak orang. Dan hal tersebut sesuai dengan
1 Herman Budi Sasono. Manajemen Pelabuhan & Realisasi Ekspor Impor. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2012
2 D.A. Lasse. Manajemen Kepelabuhanan. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
3 Hamud Balfas. Kajian Privatisasi Pelabuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran . Jurnal Hukum PRIORIS , Vol. 4 No.3, 2015
amanah    yang  telah  disebutkan  dalam  Pasal  33  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pasal  33  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia  secara  eksplisit  telah  mengamanatkan  untuk  menjaga kekayaan alam Indonesia dan mengelolanya untuk kemakmuran bangsa 4 .
Sektor  Transportasi  Laut yang  selama  ini  telah  dikembangkan  oleh  Pemerintah Indonesia dengan melalui program Tol Laut dan Poros Maritim Dunia sudah sangat membantu terhadap distribusi barang dan penumpang ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Namun, kebanyakan  kapal  kembali  ( return )  dengan  muatan  ( payload )  yang  minim  yang  mana  akan berpengaruh pada tingginya tariff barang. Adanya peranan Pemerintah Daerah setempat untuk dapat  menyediakan  komoditi  lokal  agar  dapat  dieksport  ke  luar  daerah.  Dan  tak  hanya  itu, terdapat juga masalah lain yakni minimnya peran kapal-kapal penunjang ( feeder vessels ) untuk dapat mendistribusikan barang ke dearah-daerah pelosok yang terpencil. Peranan kapal-kapal pelayaran  rakyat  ( perla )  harus  dapat  dikembangkan  lagi  oleh  pihak  otoritas  dengan memperhatikan  berbagai  aspek  kenyamanan  dan  keselamatan  pelayarannya.  Kapal-kapal penyeberangan ( Ferry ro-ro ) harus dikaji secara cermat terkait payload dan dimensi sehingga tidak perlu subsidi pemerintah atau kapal terbengkalai yang dapat terlihat di beberapa lokasi di Indonesia. 5
Bahwa dengan berbagai permasalahan yang ada di sekitar industri maritim di wilayah perairan Indonesia yang telah disampaikan beserta solusinya. Kajian-kajian riset yang sedang dibuat serta berbagai solusi yang telah dikemukakan maka memerlukan tindak lanjut untuk di masa mendatang. Maka untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan  juga kajian serta kerjasama  yang  terintegrasi  serta  melibatkan  pihak  otoritas  dalam  mewujudkan outcome industri maritim yang bermanfaat dan berkelanjutan. 6
Oleh  karena  itu  PT.  Riandy  Fiesta  Samudera  lahir  dan  mulai  berkembang  dalam kegiatan pemuatan Batu Bara dan beberapa services logistik yang dijalankan oleh PT. Riandy Fiesta Samudera Cabang Samarinda khususnya yang berada di wilayah Kalimantan Timur.
Di  samping  kepentingan  pemakai  jasa  yang  harus  lebih  diperhatikan,  karena  dalam Hamburg  Rules berlaku  terhadap  perjanjian  angkutan  antara  pihak  dari  dua  negara  peserta
4 Fahri Hamzah. Negara BUMN dan Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Yayasan Faham Indonesia, 2012
5 https://www.unpatti.ac.id/2021/08/permasalahan-dan-solusi-sekitar-industri-maritim-di-wilayah-perairan- indonesia/ , di akses pada tanggal 24 Oktober 2022
6 Ibid, di akses pada tanggal 24 Oktober 2022
Mekanisme  Persaingan  Harga  Di  Bidang  Keagenan  Pelayaran  Di  Samarinda  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Marselinus Susanto, Wahyuni Safitri
konvensi dengan segala jenis perjanjian angkutan laut termasuk Bill of Loading atau dokumen lainnya yang dikeluarkan di salah satu negara peserta konvensi. 7

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  ialah  metode  Hukum  Yuridis  Normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer dan data sekunder 8 . Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,  dan  dilaksanakan  dengan  cara  terjun  langsung  kelapangan  untuk memperoleh data sekunder.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Mekanisme Persaingan Harga Di Bidang Keagenan Pelayaran Di Samarinda Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Pelayaran  adalah  satu  kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas  angkutan  di  perairan, kepelabuhanan,  keselamatan,  dan  keamanan,  serta  perlindungan  maritim.  Dimana pelayaran dikuasai  oleh  negara  dan  pembinaannya  dilakukan  oleh  menteri,  pembinaan  pelayaran  yang dilakukan  seperti pengaturan,  dan pengendalian.  Dalam hal pengaturan yang dimaksud adalah penetepan  kebijakan  umum  dan  teknis  yang  memuat  norma,  standar,  pedoman,  kriteria, perencanaan,  prosedur,  persyaratan  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran,  dan  perizinan berusaha.  Dalam  hal  pengendalian  yang  dimaksud  berupa  pemberian  arahan,  bimbingan, pelatihan,  dan  bantuan  teknis  di  bidang  pembagunan  dan  pengoperasian.  Terkait  dengan pelaksanaan  berupa  kegiatan  pada  angkutan  laut  asing  yang  tengah  melakukan  kegiatan angkutan laut khususnya ke pelabuhan Indonesia ataupun Terninal Khusus yang terbuka bagi seluruh perdagangan luar negeri wajib hukumnya untuk menunjuk keagenan kapal. Keagenan kapal  adalah  suatu  badan  usaha  yang  menyediakan  jasa  atas  pengurusan  transportasi  di perairan. Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran  yang menyebutkan bahwa “Kegiatan usaha jasa pengurusan  transportasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  Ayat  (2)  huruf  b  meliputi  : a.Penerimaan, b.Pengelolaan penyimpanan, c.Sortasi, d.Pengepakan,  e.Penandaan,
7 https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-perjanjian-pengangkutan-melalui-darat--laut-- dan-udara-cl4856 , di akses pada tanggal 25 Oktober 2022
8 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana. Hal.  35
f,Pengukuran,  g.Penimbangan,  h.Pengelolaan  transportasi,  i.Penerbitan  dokumen  angkutan barang  melalui  moda  transportasi  darat,  laut,  dan/atau  udara,  j.Pengurusan  penyelesaian dokumen,  k.Pemesanan  ruangan  pengangkut,  l.Pengiriman,  m.Pengelolaan  pendistribusian, n.Perhitungan  biaya  angkutan  dan  logistik,  o.Klaim,  p.Asuransi  atas  pengiriman  barang, q.Penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan, r.Penyediaan sistem informasi dan komunikasi, s.Layanan logistik penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara  konvensional  dan/atau  elektronik,  t.Penyediaan e-commerce ,  teknologi  internet  yang menggunakan  sistem  satelit  yang  memungkinkan  pelacakan real-time barang,  u.Pengangkut kontraktual atau non vessel operator common carrier (NVOCC), dan v.barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sesuai  dengan  yang  ada  pada  pasal  9  Ayat  (1)    PP  Nomor  31  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan  Bidang  Pelayaran  yang  menyatakan  bahwa  “Untuk  kelancaran  kegiatan angkutan di perairan, dapat diselenggarakan usaha jasa terkait”. Serta dalam Pasal 9 Ayat (2) PP  Nomor  31  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Pelayaran  yang  menyatakan bahwa “Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa : a.Bongkar muat barang,  b.Jasa  pengurusan  transportasi,  c.Angkutan  perairan  pelabuhan,  d.Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, e, Tally mandiri, f.depo peti kemas, g.pengelolaan kapal, h.perantara jual-beli dan/atau sewa kapal, i.keagenan awak kapal, j.keagenan kapal, dan k.perawatan dan perbaikan kapal.
Berdasarkan  Pasal  21  PP  Nomor  31  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Bidang Pelayaran  yang  menyatakan  bahwa  Tarif  angkutan  perairan  pelabuhan  terdiri  atas  tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang”. Sera dalam Pasal 22 Ayat (2)  menyatakan bahwa  “besaran  tarif  pelayanan  jasa  angkutan  perairan  pelabuhan  ditetapkan  atas  dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif dengan menggunakan metode perhitungan yang ditetapkan oleh menteri. Dalam hal jenis tarif angkutan barang sesuai dengan Pasal 23 Ayat (2)  yang menyatakan bahwa “Jenis tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :
Mekanisme  Persaingan  Harga  Di  Bidang  Keagenan  Pelayaran  Di  Samarinda  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Marselinus Susanto, Wahyuni Safitri
a. barang yang sesuai bentuk dan sifatnya memerlukan penanganan secara umum;
b. barang khusus yang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus antara lain kayu gelondongan, barang curah, rel, dan ternak;
c. barang  berbahaya  yang  karena  sifat,  ciri  khas,  dan  keadaannya  dapat membahayakan jiwa manusia, dan lingkungan, yang dapat berbentuk bahan cair,
bahan padat, dan bahan gas; dan
d. kendaraaan beserta muatannya yang diangkut kapal ro-ro.
Berdasarkan Struktur tarif angkutan barang sesuai dengan Pasal 23 Ayat (3) PP Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran merupakan kerangka  tarif  yang  dikaitkan  dengan  :  a.Kekhususan  jenis  barang,  b.Bentuk kemasan,c.Volume atau berat barang, dan d.Jarak atau waktu tempuh.
Dalam  golongan  tarif  angkutan  barang  sesuai  dengan  dengan  Pasal  23  Ayat  (4)  PP Nomor  31  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Pelayaran  sebagaimana  dimaksud pada Pasal 23 Ayat (1) merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan :
a. Jenis barang yang diangkut mencakup barang umum, peti kemas, curah kering, cair, gas, dan ternak;
b. Jenis  pelayanan  mencakup  pelayanan  biasa  dan  pelayanan  khusus  misalnya menggunakan reefer container ;
c. Fasilitas mencakup fasilitas angkutan unimoda dan multimoda; dan
d. Klasifikasi mencakup :
1. Berdasarkan  sifat  barang  misalnya  barang  mengganggu  dan  barang berbahaya;
2. Berdasarkan ukurannya misalnya over dimension ; atau
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Februari 2024, Vol. 16 No. 1
3. Berdasarkan sifat penanganannya misalnya project cargo dengan ukuran dan bentuk khusus.
Berdasarkan  hasil  yang  didapatkan  oleh  peneliti  mengenai  mekanisme  persaingan usaha  dalam  penetapan  pada  perusahaan  keagenan  pelayaran  dalam  rangka  mengurus kepentingan  kapal  perusahaan  angkutan  laut  nasional  atau  perusahaan  angkutan  laut  asing selama  berada  di  Indonsia.  Mekanisme  yang  dilaksanakan  keagenan  pelayaran  antara  lain melaporkan  secara  tertulis  rencana  dan  realisasi  kedatangan  dan  keberangkatan  kapal  yang diageni,  penyerahan  dokumen  kapal  kepada  Syahbandar,  dan  unit  penyelenggara  pelabuhan setempat serta instansi pemerintah terkait, pengurusan jasa kepelabuhan yang diperlukan kapal tersebut, penunjukan perusahaan bongkar muat untuk kepentingan pemilik kapal, penyelesaian dokumen  sebuah  kapal  yang  telah  habis  masa  berlakunya  atas  beban  dari  pemilik  kapal, pembukuan dan pencairan muatan, penerbitan konosemen untuk dan atas nama pemilik kapal, penyelesaian  dari  tagihan  atas  nama  sebuah  pemilik  kapal,  penyelesaian  pengisian  bunker bahan  bakar  minyak  dan  air  tawar  serta  pemenuhan  dari  kebutuhan  perlengkapan  dan perbekalan,  pemberian  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pemilik  kapal,  dan  pelaksanaan kegiatan  lainnnya  yang  sudah  disepakati  antara  pemilik  kapal  dengan  pelaksana  kegiatan keagenan pelayaran.

## 3.2 Pengawasan KPPU Terhadap Penetapan Harga Dalam keagenan Pelayaran
Sesuai  dengan  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjelaskan bahwa “Berdasarkan Pasal 35  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meliputi :
a. Melakukan  Penilaian terhadap  perjanjian yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  sebagaimana  diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 16;
Mekanisme  Persaingan  Harga  Di  Bidang  Keagenan  Pelayaran  Di  Samarinda  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Marselinus Susanto, Wahyuni Safitri
b. Melakukan  penilaian  terhadap  kegiatan  usaha  dan  atau  tindakan  pelaku  usaha yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
c. Melakukan  penilaian  terhadap  ada  atau  tidak  adanya  penyalagunaan  posisi dominan  yang  dapat    mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
e. Memberikan  saran  dan  pertimbangan  terhadap  kebijakan  pemerintah  yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
f. Menyusun pedoman dan atau publikasi ynag berkaitan dengan Undang-Undang ini;
g. Memberikan laporan secara berskala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Terkait  dengan  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha (KPPU) berupa bimbingan dan penyuluhan yang telah diberikan kepada pelaku usaha yang meliputi kegiatan advokasi, sosialisasi, seminar, dan kegiatan lainnya yang sejenis yang terkait dengan upaya dalam mewujudkan sebuah persaingan usaha yang sehat.
Supaya dapat mengetahui upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh KPPU, dalam pelaksanaannya  berupa  bentuk  advokasi  yang  dilakukan  berupa  memberikan  saran  dan pertimbangan  atas  kebijakan  pemerintah  yang  mengarah  pada  persaingan  usaha  yang  tidak sehat,  dan  sejenisnya  yang  memuat  tentang  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  yang  sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  bekerja  sama
dengan Kementerian Perhubungan selaku pemangku Undang-Undang Nomor 17 Nomor 2008 Tentang Pelayaran, dalam pelakasanaannya  Kesyahbandaran Otoritas Perairan (KSOP) yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan fungsi dari keselamatan dan keamanan pelayaran yang  mencangkup,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  penegakan  hukum  di  bidang  angkutan  di perairan.  Dalam  hal  ini  KPPU  melakukan  sosialisasi  yang  terkait  dengan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap  pelaku  usaha  yang  bertujuan  untuk  mengenalkan  kegiatan-kegiatan  yang  tidak diperbolehkan dalam persaingan usaha yang meliputi :
a. kegiatan  moponoli  merupakan  kegiatan  yang  dilarang  melakukan  penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat;
b. kegiatan  monopsoni  merupakan  kegiatan  yang  dilarang  menguasai  penerimaan pasokan  atau  menjadi  pembeli  tunggal  atas  barang  dan  atau  jasa  dalam  pasar bersangkutan  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha yang tidak sehat;
c. kegiatan  penguasaan  pasar  merupakan  kegiatan  yang  dilarang  melakukan  satu atau  beberapa  kegiatan,  baik  sendiri  maupun  bersama  pelaku  usaha  lain,  yang dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha yang tidak sehat;
d. kegiatan  persekongkolan  merupakan  kegiatan  yang  dilarang  bersekongkol dengan  pihak  lain  untuk  mengatur  dan  atau  pemenang  tender  sehingga  dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Serta  memberikan  himbauan  atau  menginformasikan  dengan  melaksanakan  kegiatan seminar,  seminar  yang  dilaksanakan  dengan  mengundang  pelaku-pelaku  usaha,  instansi- instansi pemerintah yang bersangkutan dan lainnya untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan
Mekanisme  Persaingan  Harga  Di  Bidang  Keagenan  Pelayaran  Di  Samarinda  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Marselinus Susanto, Wahyuni Safitri
yang tidak diperbolehkan dalam melakukan suatu kegiatan usaha agar dapat mencapai tujuan antara lain :
a. menjaga  kepentingan  umum  dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. mewujudkan  iklim  usaha  yang  kondusif  melalui  pengaturan  persaingan  usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
c. mencegah  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Dalam Pasal 37 Ayat (1)  sampai dengan Ayat (8)   Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1999 Tentang  Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan “bahwa  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha    (KPPU)  memiliki  kewenangan  dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Melakukan  Penilaian terhadap  perjanjian yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  sebagaimana  diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 16;
2. Melakukan  penilaian  terhadap  kegiatan  usaha  dan  atau  tindakan  pelaku  usaha yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha yang tidak sehat;
3. Melakukan  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  terhadap  kasus  dugaan  praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehatyang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku  usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap  orang  sebagaimana  dimaksud  huruf  e  dan  huruf  f,  yang  tidak  bersedia memenuhi panggilan komisi;
4. Meminta  keterangan  dari  instansi  pemerintah  dalam  kaitannya  dengan penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  terhadap  pelaku  usaha  yang  menlanggar ketentuan Undang- Undang ini;
5. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
6. Memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau  tidak  adanya  kerugian  di  pihak  pelaku usaha lain atau masyarakat;
7. Memberitahukan  putusan  komisi  kepada pelaku  usaha  yang  diduga  melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat;
8. Menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
Dalam  hal  ini  bentuk  upaya  KPPU  merupakan  suatu  usaha  yang  dilakukan  oleh seseorang atau badan hukum dalam menyampaikan suatu informasi yang diterima oleh aduan atau  laporan  dalam  rangka  meningkatkan  pengawasan  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenang  KPPU  untuk  mengambil  suatu  tindakan  penanganan  perkara  dalam  persaingan usaha yang tidak sehat. Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  terkait  dengan  tata  cara penanganan perkara yang meliputi sebagai berikut :
1. Setiap  orang  mengetahui  telah  terjadi  atau  patut  diduga  terjadi  pelanggaran terhadap  Undang-Undang  ini  dapat  melaporkan  secara  tertulis  kepada  komisi dengan  keterangan  yang  jelas  tentang  telah  terjadinya  pelanggaran,  dengan menyertakan identitas pelapor;
2. Pihak  yang  dirugikan  sebagai  akibat  terjadinya  pelanggaran  terhadap  Undang-
Undang  ini  dapat  melaporkan  secara  tertulis  kepada  komisi  dengan  keterangan
Mekanisme  Persaingan  Harga  Di  Bidang  Keagenan  Pelayaran  Di  Samarinda  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Marselinus Susanto, Wahyuni Safitri
yang  lengkap  dan  jelas  tentang  terjadinya  pelanggaran  serta  kerugian  yang ditimbulkan, dengan menyertai identitas pelapor;
3. Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh komisi;
4. Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh komisi.
Dalam hal ini bentuk sanksi  yang diterapkan oleh KPPU berupa sanksi administratif terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Larangan Praktek Monopoli  Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  yang telah dilaporkan atas aduan atau laporan. Terkait dengan  sanksi administrasi  yang meliputi sebagai berikut :
a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16, dan atau;
b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan atau;
c. Perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan  kegiatan  yang  terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau  menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat dan atau;
d. Perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan  penyalagunaan  posisi dominan dan atau;
e. Penetapan  pembatalan  atas  penggabungan  atau  peleburan  badan  usaha  dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan atau
f. Penetapan ganti rugi dan atau;
g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
Berdasarkan  hasil  yang  didapatkan  peneliti  mengenai  KPPU  terhadap  harga  dalam keagenan pelayaran, yaitu dalam mencapai asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  Tentang    Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dengan melaksanakan  pengawasan  yang  berupa  bimbingan  dan  penyuluhan  yang  diberikan  kepada pelaku usaha  yang meliputi kegiatan advokasi, sosialisasi, seminar, dan kegiatan lainnya yang sejenis  yang  terkait  dengan  upaya  dalam  mewujudkan  persaingan  usaha  yang  sehat  agar penerapan  dari  asas  dan  tujuan  dari  Undang-Undang  tersebut  dapat  tercapai  dengan  baik. Dalam  hal  ini  KPPU  melakukan  sosialisasi  yang  terkait  dengan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap pelaku usaha yang bertujuan untuk mengenalkan kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam  persaingan  usaha  yang  meliputi  kegiatan  monopoli,  kegiatan  monopsoni,  kegiatan penguasaan  pasar,  dan  kegiatan  persekongkolan.  Dengan  memberikan  himbauan  atau menginformasikan dengan melaksanakan kegiatan seminar, seminar yang dilaksanakan dengan mengundang pelaku-pelaku usaha, instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan dan lainnya untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam melakukan suatu kegiatan usaha agar dapat mencapai tujuan yang meliputi iklim usaha yang kondusif melalui menjaga  kepentingan  umum  dan  meningkatkan  upaya  dalam  mensejahteraan  rakyat, mewujudkan  iklim  usaha  yang  kondusif  dengan  melalui  pengaturan  persaingan  usaha  yang sehat  sehingga  terjaminnya  kepastian  kesempatan  berusaha  yang  sama  bagi  pelaku,  dan mencegah  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  yang  dapat ditimbulkan oleh pelaku usaha.

## 4. KESIMPULAN
Penetapan  Mekanisme  yang  dilaksanakan  keagenan  pelayaran    yakni  dengan melaporkan  secara  tertulis  apa  yang  akan  direncanakan  dan  realisasi  kedatangan  dan keberangkatan  sebuah  kapal  yang  diageni,  penyerahan  dokumen  sebuah  kapal  kepada
Mekanisme  Persaingan  Harga  Di  Bidang  Keagenan  Pelayaran  Di  Samarinda  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

## Marselinus Susanto, Wahyuni Safitri
Syahbandar, dan unit dari penyelenggara pelabuhan setempat serta instansi pemerintah terkait, pengurusan  jasa  kepelabuhan  yang  diperlukan  oleh  kapal  tersebut,  penunjukan  perusahaan bongkar  muat  untuk  kepentingan  dari  pemilik  kapal,  pembukuan  dan  pencairan  muatan, penerbitan  konosemen  untuk  dan  atas  nama  pemilik  kapal,  penyelesaian  tagihan  atas  nama pemilik  kapal,  penyelesaian  pengisian  bunker  bahan  bakar  minyak  dan  air  tawar  serta pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan.
Pengawasan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  terhadap  penetapan  harga  dalam keagenan  pelayaran  dengan  melaksanakan  pengawasan  berupa  bimbingan  dan  penyuluhan yang diberikan kepada pelaku usaha yang meliputi kegiatan advokasi, sosialisasi, seminar, dan kegiatan lainnya yang sejenis yang terkait dengan upaya agar dapat mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan agar penerapan dari asas dan tujuan dari Undang-Undang tersebut dapat tercapai dengan baik.

## 5. REFERENSI
D.A. Lasse.2014. Manajemen Kepelabuhanan.Jakarta: Rajawali Pers.
Fahri Hamzah. Negara BUMN dan Kesejahteraan Rakyat.(Jakarta: Yayasan Faham Indonesia,
2012).
Hamud  Balfas.Kajian  Privatisasi  Pelabuhan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2008 Tentang Pelayaran.Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 4 No.3, 2015.
Herman  Budi  Sasono.2012.Manajemen  Pelabuhan  &  Realisasi  Ekspor  Impor.Yogyakarta:
Penerbit ANDI
https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-perjanjian-pengangkutan-melalui-darat--laut--dan-udara- cl4856 ,diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.
https://www.unpatti.ac.id/2021/08/permasalahan-dan-solusi-sekitar-industri-maritim-di-wilayah-perairan- indonesia/ ,diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  65  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Dan Pengusahaan Keagenan Kapal.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Angkutan Perairan.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana,
Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Lembaga  Negara.1999/  Nomor  33,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817, Pasal 2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran