## KAJIAN PENINGKATAN PERANAN TRANSPORTASI MULTIMODA DALAM MEWUJUDKAN VISI LOGISTIK INDONESIA 2025
Tulus Irpan H. S. Badan SAR Nasional tulus.sitorus@yahoo.com Imam Sony Badan Litbang Perhubungan massony@gmail.com Sarinah STMT Trisakti yoritupang@yahoo.com

## ABSTRACT
In the last 10 years, the practice of logistics in the industry changing very remarkable. Global competition  in  the  market  of  products  and  services  to  encourage  the  diversity  of  products  to meet  the  needs  of  market  segments  are  also  diverse,  high  standard  of  product  quality,  timely delivery  of  goods  is  very  dependent  on  the  condition  of  public  infrastructure  provided  by  the government  of  a  country.  As  a  result,  the  demands  of  efficiency  in  higher  logistics  activities, including the level of security quality, safety and service. The lack of infrastructure support and the  absence  of  "hub  port"  nationwide;  poor  management  of  interconnection  or  intermodal system  between  port  infrastructure,  transportation  and  warehousing  as  well  as  lower  network capability, information technology led to the position of Indonesia is low in terms of competition and the logistics performance index compared with many countries in dunia.Tujuan research is to formulate the concept of multimodal transport role in realizing the Vision Logistics Indonesia 2025. The data was collected through a literature review, research results, and related scientific publications.  The  analysis  uses  qualitative  descriptive  approach,  as  well  as  to  evaluate  the public  policy  analysis  to  formulate  the  concept  of  multimodal  transport  role  in  realizing  the vision  of  Indonesian  Logistics  2025.  The  results  are  realizing  the  integration  of  the  logistics system and increasing the role of multimodal transport, building a logistic center, to be able to realize the logistics system connectivity national.
Keywords: Role of multimodal transport, logistics vision of Indonesia in 2025.

## PENDAHULUAN
Transportasi multimoda merupakan komponen  utama  yang  memegang  peranan penting  dalam  mendukung  rantai  sistem logistik.  Perpindahan  transportasi  multimoda terjadi  pada  simpul-simpul  jaringan  sistem transportasi  seperti  pelabuhan  merupakan  titik perpindahan  moda  laut  ke  jalan  atau  rel, bandara  sebagai  titik  perpindahan  moda  udara ke  darat  dan  sebagainya.  Oleh  karena  itu
kinerja dan efisiensi simpul-simpul transportasi  tersebut  akan  sangat  berpengaruh terhadap  kinerja  dan  efisiensi  pergerakan  arus barang secara keseluruhan. Sistem transportasi multimoda  mengintegrasikan  skala  geografis yang  berbeda  dalam  pelayanan  transportasi pada  tataran  nasional,  wilayah,  dan  lokal. Pergerakan  dari  suatu  koridor  dalam  sistem transportasi  multimoda  yang  terdiri  dari  suatu

## Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik, Vol. 3 No. 1 September 2016
rangkaian pusat ( hub ) yang terintegrasi dengan jaringan  transportasi  wilayah  dan  lokal.  Pusat Kegiatan Lokal sebagai sentral distribusi lokal skala kota dan kabupaten idealnya memerankan  fungsi  terminal  ( transshipment ) lokal  yang  mengumpulkan  dan  menyebarkan pergerakan  dalam  satu  kabupaten.  Pusat Kegiatan  Wilayah  sebagai  sentral  distribusi regional  antar  kabupaten/kota  dalam  satu provinsi  idealnya  mempunya  peran  sebagai fungsi  terminal  regional  yang  mengumpulkan dan menyebarkan pergerakan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi. Pusat Kegiatan  Nasional  sebagai  sentral  distribusi nasional  dan  hubungan  internasional  idealnya memerankan  fungsi  terminal  nasional  dan internasional yang mengumpulkan dan menyebarkan barang dalam pergerakan nasional  maupun  internasional.  Pada  saat  ini, kinerja  simpul  atau  terminal  dirasakan  masih kurang  memuaskan  dengan  ditandai  oleh tingginya  indikator kinerja  pelayanan terminal dan  kegiatan  di  pelabuhan  yang  sudah melampaui nilai yang disarankan.
Untuk  meningkatkan  kinerja  pelayanan terminal  untuk  perpindahan  angkutan  barang dalam  mendukung  angkutan  multimoda  serta dalam rangka antisipasi pertumbuhan angkutan petikemas  ( container )  yang  terus  meningkat, perlu  dilakukan  langkah-langkah  perbaikan dengan  cara  mengoptimalkan  kapasitas  atau kemampuan fasilitas yang ada serta kemungkinan  perbaikan  prosedur  dan  waktu pelayanan  dokumen  ( low  cost  scenario ) dimana  tujuan  penyelenggaraan  angkutan multimoda adalah untuk mewujudkan pelayanan one  stop  service pada  angkutan barang,  dengan  indkator single  seamless service ( S3 ) yaitu single operator , single tariff , dan single  document untuk  angkutan  barang. Dalam tatanan ekonomi global fungsi  logistik atau  manajemen  logistik  memiliki  peranan yang  penting  dalam  mendukung  pertumbuhan ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan suatu  negara,  menciptakan  lapangan  kerja sektor  tenaga  ahli  logistik  serta  menurunkan
biaya  logistik  pada  saat  ini  masih  mahal  bila dibandingkan dengan kawasan Asia Tenggara. Pada  lain  sisi,  perlu  mendapat  catatan bahwa  peningkatan  volume  tidak  diantisipasi secara merata seperti Bottleneck menjadi trend global  karena  pelayanan  logistik  sangat tergantung pada infrastruktur publik yaitu pada infrastruktur  jalan,  rel  kereta  api,  pelabuhan, bandar  udara,  jalur  pelayaran  yang  efektif, serta  penambahan  kapasitas  tidak  sesuai dengan  pertumbuhan  muatan  barang  secara global. Berjalannya  rantai suplai secara  global pada  banyak  negara  yang  ditandai  oleh  makin terpencarnya  lokasi  sentra  produksi  membuat kompetisi  antar  stakeholder  dan  shareholder menjadi semakin kompetitif.
Bersamaan  dengan  itu,  meningkatnya persaingan  pada  tingkat  global  mendorong stakeholder dan shareholder untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dengan  melakukan  investasi  teknologi  terkini untuk  moda  transportasi  serta  pengelolaan informasi  agar  dapat  digunakan  lebih  efisien dalam  kegiatan  logistik.  Masalah  logistik  dan transportasi  multimoda  membutuhkan  solusi dan upaya melalui suatu penelitian. Infrastruktur  logistik  Indonesia  lebih  banyak menggunakan  sistem  bersifat  konvensional dimana  regulasi  belum  cukup  mengatur seluruh kegiatan sektor logistik, masih bersifat sektoral  dan  tidak  komprehensif,  dan  serta tidak  diikuti  oleh  penegakan  hukum  ( law enforcement ). Tujuan penelitian adalah merumuskan  konsep  peranan  transportasi multimoda  dalam  mewujudkan  Visi  Logistik Indonesia 2025.

## Tinjauan Pustaka
Manajemen logistik  membahas mengenai serangkaian  aktivitas  yang  dilakukan  oleh pihak  manajemen  (termasuk  di  dalamnya planning , implementation ,  dan controlling ) yang mengubah sejumlah bahan baku meliputi sumber-sumber  daya  alam,  sumber-sumber daya  manusia,  sumber-sumber  daya  finansial, dan  sumber-sumber  daya  informasi  menjadi
produk yang dibutuhkan oleh para konsumen/pengguna  akhir  dengan  melibatkan serangkaian aktivitas logistik meliputi customer service , demand forecasting , inventory
management , logistic communications , material  handling , order processing , parts  and  service  support , plant and  warehouse  site  selection , procurement , packaging , reverse  logistics , traffic  and transportation serta warehousing  and  storage tanpa  mengabaikan  keunggulan  kompetitif ( competitive  advantage ),  kegunaan  waktu  dan tempat  ( time  and  place  utility ),  pergerakan yang  efisien  kepada  konsumen  ( efficient movement  to  customer ),  dan  aset  kepemilikan ( proprietary asset ).
Rangkaian/rantai  kegiatan  perpindahan sumber-sumber  daya  alam,  sumber-sumber daya  manusia,  sumber-sumber  daya  finansial, dan  sumber-sumber  daya  informasi  dalam rangka pemenuhan kebutuhhan para konsumen/pengguna akhir secara umum dikenal sebagai “ Supply Chain ” atau “ Rantai Suplai ”.
Angkutan multimoda ( Multimodal Transport ) dalam Peraturan Pemerintah Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Angkutan Multimoda  didefinisikan  sebagai:  “angkutan barang  dengan  menggunakan  paling  sedikit  2 (dua)  moda  angkutan  yang  berbeda  atas  dasar 1  (satu)  kontrak  sebagai  dokumen  angkutan multimoda  dari  satu  tempat  diterimanya barang  oleh  badan  usaha  angkutan  multimoda ke  suatu  tempat  yang  ditentukan  untuk penyerahan  barang  kepada  penerima  barang angkutan  multimoda.”  Angkutan  multimoda merupakan  komponen  penting  dari  sistem logistik,  karena  angkutan  barang  dalam aktivitas logistik pada umumnya menggunakan lebih dari satu moda transportasi.
Angkutan multimoda diatur dalam United Nations Convention on International
Multimodal  Transport  of  Goods ,  dan  dalam ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport ( AFAMT ). Peran angkutan multimoda  semakin  penting  dengan  adanya
agenda  integrasi  sistem  logistik ASEAN menuju  kepada  perwujudan  pasar  tunggal ASEAN .  Integrasi  sistem  logistik ASEAN dan ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport menyiratkan  adanya  liberalisasi  di bidang  jasa  angkutan  multimoda  di  kawasan ASEAN yang  pada  akhirnya  menuju  kepada liberalisasi  jasa  pada  tataran  global General Agreements  on  Tariffs  and  Trade ( GATT’s ). Dengan  demikian  perlu  diciptakan  iklim  yang kondusif  bagi  berkembangnya  badan  usaha angkutan  multimoda  nasional  yang  tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing.
Sistem  transportasi  dengan  sejumlah moda  dapat  dilihat  dari  dua  perspektif konseptual  yang  berbeda,  yaitu:  Jaringan transportasi  intermodal  adalah  suatu  sistem logistik  yang  dihubungkan  dengan  dua  atau lebih moda. Setiap moda memiliki karakteristik layanan yang umumnya memungkinkan  barang  (atau  penumpang) untuk  pindah  ke  moda  lain  yang  ada  dalam satu  perjalanan  dari  asal  ke  tujuan,  dan jaringan transportasi multimoda adalah satu set moda  transportasi  yang  menyediakan  koneksi dari asal ke tujuan.
Kegiatan  angkutan  multimoda  meliputi kegiatan  yang  dimulai  sejak  diterimanya barang  oleh  badan  usaha  angkutan  multimoda dari  pengguna  jasa  angkutan  multimoda sampai  dengan  diserahkannya  barang  kepada penerima  barang  dari  badan  usaha  angkutan multimoda  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan dalam  dokumen  angkutan  multimoda.  Badan usaha angkutan multimoda bertanggung jawab terhadap kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi pengurusan transportasi, pergudangan, konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan dan/atau kepabeanan untuk  angkutan  multimoda  ke  luar  negeri  dan ke  dalam  negeri.  Kegiatan-kegiatan  tadi dilakukan  dengan  menggunakan  alat  angkut moda  transportasi  darat,  perkeretaapian,  laut dan  udara  dalam  unitisasi  kontainer  standar. Moda transportasi terdiri atas moda transportasi  darat,  moda  transportasi  kereta
api,  moda  transportasi  kapal  dan  moda transportasi  pesawat  udara.  Jasa  angkutan multimoda  diselenggarakan  oleh  badan  usaha angkutan  multimoda  yang  tidak  semata-mata memberikan  layanan  angkutan  barang  dari tempat  asal  sampai  ke  tujuan,  tetapi  juga memberikan  jasa  tambahan  berupa  jasa pengurusan  transportasi  ( freight  forwarding ), jasa  pergudangan,  jasa  konsolidasi  muatan, penyediaan  ruang  muatan,  serta  pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.
Berdasarkan  pengalaman  di  beberapa negara  ( benchmarking )  dan  studi-studi  pada terminal  atau  pengembangan  simpul  untuk mendapatkan  manfaat  intermodal,  terdapat beberapa  pokok-pokok  dalam  pengembangan simpul intermodal antara lain :
1. Pengembangan simpul harus mempertimbangkan hubungannya dengan moda lain untuk  memudahkan barang untuk mencapai tujuan;
2. Terminal merupakan simpul transportasi  yang  berfungsi  tidak hanya sebagai titik keberangkatan atau kedatangan, tetapi juga sebagai tempat transit  dimana  pergerakan  dalam terminal  akan  dilanjutkan  dengan moda lain untuk mencapai tujuannya.
3. Perlu  dukungan  dalam  pembangunan atau peningkatan infrastruktur
transportasi  dan  jalan  yang  tepat  guna mendorong pergerakan angkutan multimoda,  salah  satunya  adalah fasilitas bongkar muat
yang disesuaikan  dengan  besarnya  muatan yang diangkut.
Menurut Rika Ampuh Hadiguna, Khairun Nisa  (2013),  dalam  penelitiannya  berjudul “Indikator  Kinerja  Logistik  di  Pelabuhan Teluk Bayur” dari hasil penelitiannya disampaikan  bahwa  Pelabuhan  Teluk  Bayur memiliki  peran  sebagai  salah  satu  gerbang
perekonomian  Indonesia  bagian  Barat  dan satu-satunya  pelabuhan  laut  yang  teramai  dan terbesar  di  pantai  Barat  Pulau  Sumatera. Pelabuhan  ini  menjadi  pelabuhan  niaga terpenting  yang  ikut  membangun  sektor perekonomian  Provinsi  Sumatera  Barat  dan sekitarnya. Dalam rangka peningkatan kualitas dan  pelayanan  perlu  dilakukan  pengukuran kinerja di Pelabuhan Teluk Bayur.
Hal  ini  sesuai  dengan  ruang  lingkup kegiatan logistik menurut Council of Logistics Management  (CLM),  bahwa  kegiatan  logistik terkait  dengan  barang  dan  informasi  dari  titik awal  ke  titik  tujuan  konsumsi,  penyimpanan, dan persediaan agar dapat memenuhi kebutuhan  konsumen  (Ballou,  1998).  Key Performance  Indicator  (KPI)  untuk  kegiatan logistik  di  Pelabuhan  Teluk  Bayur  adalah sebanyak 36 butir. KPI kegiatan logistik dapat dibagi  kepada  lima  kelompok,  yaitu  indikator mengenai  kegiatan  dan  waktu  pemanduan, indikator  mengenai  pemakaian  dermaga  dan lapangan, indikator mengenai pelayanan bongkar  muat,  indikator  mengenai  pelanggan dan  indikator  mengenai  kesiapan  alat  bongkar muat. KPI tersebut telah memenuhi karakteristik KPI yang baik menurut Parmenter (2010). KPI kegiatan  logistik  dapat memberikan dampak  yang signifikan terhadap mutu  pelayanan  di  Pelabuhan  Teluk  Bayur. Kualitas pelayanan akan mempengaruhi pengguna  jasa  pelabuhan  dalam  memilih pelabuhan.
Metodologi Penelitian
menggunakan metode deskriptif  kualitatif  dan  melakukan  analisis menggunakan  analisis  kebijakan  publik  dalam rangka  merumuskan  peranan  transportasi multimoda  dalam  mewujudkan  visi  logistik Indonesia 2025.  Sejalan dengan  itu, pola pikir studi  penelitian  dapat  digambarkan  dalam Gambar 2.1.

## Gambar 2.1. Pola Pikir Studi
Dalam  Gambar  2.1  terlihat  kondisi logistik  dan  transportasi  multimoda  saat  ini Logistics Performance Index (LPI) atau Indeks Logistik  Indonesia  tahun  2016  menurun
menjadi  peringkat  63  dari  peringkat  53  pada tahun 2014.
a. Instrumental  Input : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor b. 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan, Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2007  tentang Perkeretaapian, Undang-Undang
Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-
Undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang  Pelayaran,  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan,
Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2006  tentang Kepabeanan,  Peraturan  Pemerintah Nomor  61  Tahun  2009  tentang Kepelabuhanan, Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2011 tentang Angkutan Multimoda, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Logistik Nasional,  cetak  biru  penataan  dan pengembangan sektor logistik Indonesia Tahun 2008 serta
peraturan perundangan tentang logistik lainnya.
c. Input : Kondisi logistik dan transportasi  multimoda  di  Indonesia saat ini;
d. Subject: Pemerintah pusat,
pemerintah daerah, swasta/ MTO ( Multimoda  Transport  Operator ) pelabuhan, dan bandara serta masyarakat.
e. Object :  Logistik  Indonesia,  dan transportasi multimoda.
f. Method :  Evaluatif,  komparatif,  dan formulasi.
g. Output : Tersusunnya konsep transportasi  multimoda  yang  efektif dan  efisien  dalam  mewujudkan  visi logistik Indonesia 2025.
h. Outcome : Terselenggaranya transportasi  multimoda  yang  efektif
dan  efisien  dalam  mewujudkan  visi logistik Indonesia 2025.
i. Impact :  Terwujudnya  visi  logistik Indonesia 2025.
Selain  pola  pikir  studi,  alur  pikir  studi yang  dipergunakan  pada  penelitian  ini, adalah:
Gambar 2.2. Pola Pikir Studi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada Gambar 2.2, alur pikir studi diawali dengan  pemetaan  kondisi  dan  permasalahan manajemen logistik dan transportasi multimoda  di  Indonesia  saat  ini,  setelah  itu dilakukan  analisis,  evaluasi,  dan  komparasi dengan  mempergunakan  data  dan  informasi serta  kebijakan  logistik  dan  transportasi multimoda  yang  ada.  Kemudian  dilakukan
formulasi konsep penyelenggaraan manajemen logistik dan transportasi multimoda di Indonesia  yang  efektif  dan  efisien  dalam mewujudkan visi logistik Indonesia 2025 yang dilanjutkan dengan
penyelenggaraan manajemen logistik dan transportasi multimoda  di  Indonesia  yang  efektif  dan efisien  dalam  mewujudkan  visi  logistik Indonesia  2025  sehingga  pada  akhirnya diharapkan  pada  tahun  2025  Visi  Logistik Indonesia bisa terwujud.
Dalam  suatu  bisnis,  perdagangan  dan  industri suatu  komoditas  (produk),  ada  beberapa pemangku  kepentingan,  atau  biasa  disebut peserta rantai suplai “supply chain participants” .  Peserta  rantai  suplai  ini  ada yang berperan sebagai peserta inti ( core ), yaitu yang  melakukan  perdagangan  dan  industri komoditas/produk  terkait,  dan  ada  yang sebagai  peserta  pendukung  ( enabler ),  yaitu yang  tidak  ikut  melakukan  perdagangan  dan industri produk terkait tetapi menyediakan jasa pendukungnya,  seperti  jasa  logistik,  teknologi informasi,  perbankan,  dan  lain-lain.  Rantai
suplai  perlu  terus  menerus  diperluas  dan diperkokoh dengan berbagai upaya strategis. Dalam  sistem  logistik  di  suatu  industri atau negara, model teoritis tentang pengendalian arus pergerakan barang, membagi  pelaku  kegiatan  logistik  dalam  lima kelompok, yaitu:
a. Produsen dan Pedagang yang menentukan lokasi berdasarkan sumber pasokan  bahan  baku  dan  jaringan distribusi  yang  dibutuhkan,  bentuk proses produksi dan jenis jalur
penjualan,  serta  jenis/tipe/merek  dan harga dari produknya;
b. Konsumen  yang  menentukan  jenis  dan jumlah barang-barang yang akan dibeli dari  produsen,  dan  preferensi  dimana produk tersebut dibeli;
c. Penyedia jasa logistik yang menyimpan barang  atas  nama  pemilik  barang, mencatat,  mensortir  dan  termasuk  juga mengemas bilamana perlu, mengangkut sesuai  dengan  rencana  penyediaan ( fulfillment plan ), yang juga
disesuaikan dengan karakteristik barang  yang  diangkut  dan  moda angkutan yang diperlukan;
d. Pemilik prasarana dan sarana angkutan yang  biasanya  adalah  agen  yang melaksanakan kegiatan angkutan tersebut,  sesuai  prinsip  operasi  moda angkutannya; dan
e. Pemerintah yang menyiapkan peraturan perundangan  dan  infrastruktur  yang diperlukan  untuk  terlaksananya  proses logistik di dalam suatu sistem.
f. Cakupan jasa logistik ini terdiri dari 11 sektor  dan  dikelompokkan  dalam  3 Tier ,  yaitu: Tier-1:  Core  Freight Logistic  Services , Tier-2:  Related Freight  Logistic  Services ,  dan Tier-3: Non-Core Freight Logistic Services . Permasalahan  logistik lainnya yang dihadapi  oleh  Indonesia  adalah  sebagai berikut:
1. Rendahnya daya saing produk Indonesia Daya  saing  produk  Indonesia  sangat rendah  dibandingkan  dengan  produk negara  lain  yang  dilihat  dari  harga produk,  dimana  hal  ini  merupakan salah  satu  pendorong  biaya  logistik yang  tinggi.  Harga  kompetitif  suatu produk  tidak  terlepas  dari  beban  biaya logistik yang ditanggung oleh perusahaan.
Rank dan score yang dicapai Indonesia dalam  12  pilar  kompetitif  tidak  terlalu tinggi hanya antara 16-120, oleh karena itu  perlu  terus  ditingkatkan  dan dikembangkan melalui terobosan-
terobosan  baru  dan  inovasi-inovasi yang  efektif  dan  efisien  pada  tingkat kebijakan, strategi, program dan kegiatan-kegiatan positif, produktif dan bernilai tambah.
2. Adanya  faktor  kelemahan  menjalankan bisnis Berdasarkan data dari World Bank yang terdapat di dalam The Global Competitiveness  Report  2012-2013 ,  di Indonesia  ada  16  faktor  yang  paling bermasalah  untuk  menjalankan  bisnis, yaitu: Inefisiensi
birokrasi pemerintahan, korupsi, kurangnya ketersediaan  infrastruktur,  miskinnya etos kerja pada angkatan kerja nasional, peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang  restriktif,  inflasi,  akses  terhadap pembiayaan,  ketidakstabilan  kebijakan, peraturan-peraturan  nilai  tukar  mata uang asing, peraturan-peraturan
perpajakan, ketidakstabilan pemerintahan, tarif-tarif pajak, ketidakcukupan kapasitas untuk berinovasi,  dan  kesehatan  masyarakat yang buruk.
3. Lamanya waktu kirim
Lamanya  waktu  kirim  yang  terjadi diakibatkan  oleh  kondisi  prasarana  logistik Indonesia  yang  masih  konvensional,  baik struktur  jalan,  sistem  pelabuhan,  hubungan antar moda dan lain sebagainya. Selain kondisi tersebut, lamanya waktu kirim juga diakibatkan  oleh  belum  terintegrasinya inter- connectivity satu  lokasi  dengan  lokasi  lainnya yang menghubungkan antar pusat-pusat produksi dengan pusat-pusat konsumsi sehingga  pengiriman  kontainer  dalam  negeri menjadi  lebih  mahal  dibandingkan  dengan mengirimkan  kontainer  ke  luar  negeri.  Pada laporan World  Economic  Forum  (WEF) tahun 2009  hingga  tahun  2012  kualitas  infrastruktur
Indonesia  berada  pada  peringkat  82  dari  134 negara.  Dibandingkan  negara  Asia  lainnya, posisi  Indonesia  dapat  dikatakan  buruk. Malaysia  menduduki  peringkat  23.  Buruknya infrastruktur  ikut  menentukan  lamanya  waktu
kirim.  Ranking  kualitas  infrastruktur  di Indonesia berdasarkan WEF dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:
Tabel 3.1: Ranking kualitas infrastruktur di Indonesia tahun 2011-2012 dan
2012-2013 No. Indikator 2011-2012 2012-2013 Value Rank/144 1 Quality overall of infrastructure 82 3.7 92 2 Quality of road 83 3.4 90 3 Quality of railroad infrastructure 52 3.2 51 4 Quality of port infrastructure 103 3.6 104 5 Quality of air transport infrastructure 80 4.2 89 6 Quality of electricity supply 98 3.9 93
Sumber: World Economic Forum
Berdasarkan  Tabel  3.1  di  atas  terlihat bahwa ranking kualitas infrastruktur Indonesia dari  tahun  2009  hingga  tahun  2012  terus menunjukkan  peningkatan  peringkat  untuk indikator kualitas infrastruktur secara keseluruhan  ( overall ),  kualitas  jalan,  dan kualitas  infrastruktur  lintasan  kereta.  Namun kondisi  untuk  peringkat  kualitas  infrastruktur pelabuhan,  kualitas  infrastruktur  transportasi udara  dan  pasokan  listrik,  setiap  tahun mengalami  penurunan  peringkat.  Sementara itu  pada  periode  tahun  2012-2013  kualitas infrastruktur yang mengalami penurunan yaitu indikator kualitas infrastruktur secara keseluruhan, kualitas jalan, kualitas infrastruktur pelabuhan, dan kualitas infrastruktur transportasi udara.
Dari  9  (sembilan)  indikator  kualitas infrastruktur  yang  diteliti,  dan  disurvei, dipublikasikan  oleh  World  Bank  dalam The Global  Competitiveness  Report  2012-2013 yakni peringkat kualitas infrastuktur Indonesia yang  paling  buruk  adalah  untuk  infrastruktur
pelabuhan  dengan  peringkat  104  dari  144 negara yang ditinjau.
“Pada  tahun  2025,  Sektor  Logistik Indonesia,  yang  secara  domestik  terintegrasi antar-pulau dan secara internasional terhubung dengan  ekonomi  utama  dunia  dengan  efisien dan  efektif,  akan  meningkatkan  daya  saing nasional  untuk  sukses  dalam  era  persaingan rantai  suplai  dunia”  melalui  jaringan  logistik “Node  &  Arc” ( “Node” adalah ports , terminals , warehouses , dan sebagainya; sedangkan “Arc” adalah roads , highways , rails , ocean vessels , dan sebagainya). Koneksi internasional melalui jaringan logistik “Gateways”, yaitu ports , customs ,
trade/industry facilitations , dan sebagainya.
Visi Logistik Indonesia di atas direpresentasikan dalam bentuk ilustrasi berlatar  belakang  peta  dunia  dengan  bentukan elips di  tengah  yang  dikelilingi  segitiga  anak panah berada di atas peta kepulauan nusantara (Indonesia).
Bentukan
elips , yang melingkari/mengintegrasikan
kepulauan
nusantara,  mewakili  kata “locally  integrated” dan  bentukan  8  (delapan)  buah  segitiga  anak panah,  yang  mengarah/menghubungkan  8 (delapan)  ekonomi  utama  di  dunia,  mewakili kata “globally  connected” sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1 berikut:
Gambar 3.1: Visi Logistik Indonesia
Secara  lebih  luas,  tujuan  yang  ingin dicapai dari penetapan Visi Logistik Indonesia adalah:
a. Memperbaiki sistem distribusi domestik sehingga setiap simpul ekonomi di semua daerah bisa terhubung,  dan  menjadikan  logistik domestik Indonesia terintegrasi.
b. Mendukung ekspor dengan mempermudah aliran barang dari sentra produksi  sampai  ke  pelabuhan  dan terhubung dengan jaringan internasional.
c. Prioritas  pembangunan  infrastruktur berdasarkan  moda  transportasi  dan geografi  yang  akan  memberi  dampak ekonomi terbesar secara jangka panjang.
d. Memberi  arahan  yang  jelas  pada  setiap departemen,  pemakai  jasa  logistik  dan penyedia  jasa  logistik,  agar  terjadi sinkronisasi  dalam  membangun  sistem logistik nasional.
e. Menurunkan  biaya  logistik  nasional, meningkatkan  kecepatan  pergerakan
barang  di  Indonesia  dan  meningkatkan daya saing nasional dalam pasar global.
Menurut  Martin  Christopher,  (2011), sebagai the triangular linkage of  the company atau the  three  C’s ada  3  pihak  terkait  dalam logistik,  yaitu: Customer , company ,  dan competitor menjadi salah satu sumber keunggulan kompetitif yang bisa dimanfaatkan dalam  mewujudkan  visi  logistik  Indonesia 2025.  Sebagai  negara  yang sangat  besar,  yang terhampar  dari  Sabang  hingga  Merauke,  yang membentang sepanjang 1/8 dari equator dunia, yang  terdiri  dari  tiga  wilayah  waktu,  yang merupakan Negara Kepulauan (17.506 pulau), dengan total luas wilayah daratan hingga 2 juta km persegi dan wilayah lautan 7.9 km persegi, Indonesia  benar-benar  menghadapi  tantangan dalam  hal  logistik  dan  distribusi.  Ke  arah eksternal,  Indonesia  harus  responsif  terhadap perubahan  yang  terjadi  di  tingkat  global. Adanya  tekanan  komitmen  di  tingkat  regional maupun global, perubahan peta pasar, persaingan,  peraturan  tentang  transportasi multi-modal, perkembangan teknologi
Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik, Vol. 3 No. 1 September 2016
informasi,  keamanan  dan  adanya  keterbatasan kapasitas menuntut Indonesia untuk lebih aktif untuk  merebut  peluang-peluang  yang  ada. Indonesia  harus  secara  aktif  mempromosikan dirinya  dan  membangun  kemudahan  arus barang  ke  Indonesia,  khususnya  untuk  bahan baku, dan lebih utama lagi untuk barang keluar dari  Indonesia.  Dalam  upaya  pencapaian Visi Logistik  Indonesia tersebut  dibutuhkan  suatu Strategi Logistik
Indonesia
yang memfokuskan  terhadap  pembenahan  dan peningkatan  “6  (enam)  faktor  penentu  logistik nasional”  atau “the  6  (six)  major  national logistics  drivers” ,  yaitu:  Komoditas  penentu ( key commodities ), peraturan dan perundangan ( laws  and  regulations ),  prasarana  dan  sarana ( infrastructure ),  sumber  daya  manusia  dan manajemen ( human resources and management ), teknologi informasi dan komunikasi  ( information  and  communication technology ),  dan  penyedia  jasa  logistik ( logistics service providers ).  Pada tahun 2025, logistik  Indonesia  harus  membangun  jaringan yang mengikat  kuat  kawasan-kawasan industri dan  perkotaan.  Titik-titik  penting  berupa pelabuhan,  bandar  udara,  terminal,  kawasan pergudangan  harus  terikat  secara  efektif  dan efisien  dengan  jaringan  jalan  raya,  jalan  tol, jalur  kereta  api,  jalur  pelayaran  dan  jalur penerbangan  sehingga  perekonomian  rakyat akan  dapat  berkembang  dengan  lebih  cepat. Untuk  menjawab “Peranan  Transportasi Multimoda Dalam Upaya Mewujudkan Visi Logistik  Indonesia  2025” ,  maka  perlu  lebih meningkatkan p eran/kegiatan  yang berbeda dari bermacam  segmen  penyedia  jasa logistik, seperti  :  Jasa  pergudangan ,  angkutan  udara, angkutan  darat  dengan  komponen  mitranya, angkutan  kereta  api  dengan  komponen mitranya,  angkutan  laut  dengan  komponen mitranya, dan berbagai jasa penunjang/fasilitator  termasuk  bea  dan  cukai, karantina, penyedia jasa pengurusan kepabeanan,  bank,  dan  jasa  survei.  Peran transportasi multimoda dengan indikator pengukuran  kelompok  komponen,  koneksi,
perpindahan, dan dekomposisi dalam mewujudkan  visi  logistik  Indonesia  2025 meliputi transportasi jalan, kereta api, transportasi  laut,  dan  transportasi  udara  yang perlu  terus  ditingkatkan  dan  dioptimalkan adalah :
a. Transportasi jalan
Meningkatkan peran  pelaku usaha yang  bergerak  di  bidang  jasa  angkutan darat  yang  terkait  dengan  upaya mewujudkan  visi  logistik  Indonesia 2025, yaitu:
1) Pemilik  Truk  agar  meningkatkan penyediaan infrastruktur berbagai jenis  truk  dan  dimensinya  sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.
2) Penyedia  Jasa  Angkutan  Truk  – Kargo Umum agar meningkatkan pengiriman  barang  kargo  dengan memanfaatkan truk milik sendiri, atau  menggunakan  truk  milik pihak ketiga.
3) Penyedia  Jasa  Angkutan  Truk  – Kargo  B3  agar  meningkatkan pengiriman  barang  kargo  dengan memanfaatkan truk milik sendiri, atau  menggunakan  truk  milik pihak ketiga dengan tetap memperhatikan persyaratan keamanan dan keselamatan.
4) Penyedia  Jasa  Angkutan  Truk  – Kargo  Khusus  Lainnya  agar meningkatkan pengiriman barang kargo dengan memanfaatkan truk milik  sendiri,  atau  menggunakan truk milik pihak ketiga.
5) Penyedia  Jasa  Bongkar  Muat (SPSI) agar meningkatkan penyediaan jasa menurunkan muatan  atau  menaikkan  muatan ke atas truk pengangkut.
6) Penyedia Jasa Keamanan Perjalanan  agar  meningkatkan penyediaan jasa jaminan keamanan atas gangguan
kejahatan jalanan sepanjang perjalanan di wilayah tertentu.
7) Pengemudi dan Awak Kabin agar meningkatkan  penyediaan  jasa tenaga  untuk  mengemudikan  truk dari  satu  kota  ke  kota  lain  secara profesional dan bertanggungjawab. 8) Terminal  Sementara/Pool agar meningkatkan  penyediaan  tempat untuk beristirahat dan menawarkan kapasitas yang tersedia kepada calon pengirim.
b. Transportasi Kereta Api Meningkatkan  peran  pelaku  usaha yang  bergerak  di  bidang  jasa  angkutan kereta  api  yang  terkait  dengan  upaya mewujudkan  visi  logistik  Indonesia  2025,
yaitu: 1) Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar meningkatkan penyediaan infrastruktur  prasarana  seperti jaringan  jalan  dan  jembatan kereta  api,    dan  sarana  kereta seperti  lokomotif,  kereta  dan gerbong. 2) Direktorat Jenderal Perkeretaapian  membuat  rencana induk perjalanan kereta api melalui  grafik  perjalanan  kereta api  (GAPEKA)  untuk  barang secara  terpadu  dengan  pelabuhan maupun  bandar  udara  untuk meningkatkan  perjalanan  kereta api  dan  menunjuk  penyelenggara sarana perkeretaapian baik swasta,  BUMN  dan  investasi asing. 3) Direktorat Jenderal Perkeretaapian  membuat  sistem informasi manajemen terkait angkutan  barang  dan  kereta sebagai  suatu  sistem  manajemen pelayanan kereta api yang
terintegrasi dengan seluruh stakeholder perkeretaapian. 4) Penyedia  Jasa  Angkutan  Melalui Kereta Api (EMKA) agar meningkatkan  penjualan  ruang kargo  kepada  pengirim  dengan biaya terjangkau dan/atau kompetitif. 5) Pengelola Gudang Stasiun Kereta Api agar meningkatkan penyerahterimaan  barang  atas barang baik yang akan diberangkatkan  maupun  yang datang  dengan  Kereta  Api  dan dibantu oleh teknologi
informatika dimana jumlah barang yang tersimpan dan pemiliknya  memiliki  kodefikasi dalam penyimpanan.
6) Peneyelenggara  Bongkar  Muat Stasiun agar meningkatkan penyediaan jasa menurunkan atau menaikkan muatan ke atas gerbong pengangkut secara aman dan selamat.
c. Transportasi Laut Meningkatkan peran pelaku usaha yang  bergerak  di  bidang  jasa  angkutan laut yang terkait dengan upaya mewujudkan  visi  logistik  Indonesia 2025, yaitu:
1) Shipping  Line  -  Containerized agar  meningkatkan  penyediaan infrastruktur  berbagai  jenis  kapal khusus angkutan container .
2) Shipping  Line  - Curah agar meningkatkan penyediaan
infrastruktur  berbagai  jenis  kapal khusus angkutan curah/tanpa container .
3) Shipping  Line  – Kargo  B3 agar meningkatkan
penyediaan infrastruktur  berbagai  jenis  kapal khusus  angkutan  khusus  barang berbahaya  atau  beracun  dengan

## Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik, Vol. 3 No. 1 September 2016
memperhatikan  keamanan  dan keselamatan.
4) Shipping  Line  – Kargo  Khusus agar  meningkatkan  penyediaan infrastruktur  berbagai  jenis  kapal khusus  angkutan  khusus  barang tertentu (misal: mobil).
5) Angkutan  Kapal  Tradisional  – Antar  Pulau agar  meningkatkan penyediaan  infrastruktur  berbagai jenis  kapal  antar  pulau  (biasanya kapasitasnya  kecil  dan  tanpa container ).
6) Agen Kargo (EMKL) agar meningkatkan  penjualan  ruang kargo  kepada  pengirim  secara transparan.
7) Penyedia  Jasa  Bongkar  Muat ( Stevedoring )  agar  meningkatkan penjualan  ruang  kargo  kepada pengirim.
8) Penyedia  Jasa  Bongkar  Muat ( Manual ) agar meningkatkan penyediaan jasa menurunkan atau menaikkan  muatan  ke  atas  truk pengangkut untuk penerusan/pengiriman. 9) Pengelola Gudang Pelabuhan agar meningkatkan penyerahterimaan  barang  atas barang baik yang akan diberangkatkan maupun yang datang dengan Kapal Laut.
10) Pengelola
Pelabuhan agar meningkatkan  jasa  pengelolaan fungsi  Pelabuhan  Laut  secara keseluruhan dengan tetap menjaga  stabilitas  operasional pelabuhan.
11) Penyedia  Depo  Kontainer  agar meningkatkan  penyediaan  lahan untuk  penumpukan  sementara container di pelabuhan.
12) Dry Port /Depo Kontainer Di Luar
Pelabuhan  agar  meningkatkan penyediaan
lahan untuk
penumpukan sementara container di  luar  pelabuhan  (di  daerah industri). 13) Penyedia Jasa Angkutan Kontainer (di darat) agar meningkatkan  penyediaan  jasa pengantaran Kontainer dari Pelabuhan ke Gudang penyimpanan dan sebaliknya. 14) Penyedia Kontainer agar meningkatkan penyediaan kontainer  standar  yang  siap pakai.
d. Transportasi Udara Meningkatkan peran  pelaku usaha yang  bergerak  di  bidang  jasa  angkutan udara  yang  terkait  dengan  upaya mewujudkan  visi  logistik  Indonesia 2025, yaitu: 1) Airlines/Air Charter agar meningkatkan penyediaan infrastruktur berbagai jenis pesawat udara. 2) Agen Kargo (EMPU) agar meningkatkan  penjualan  ruang kargo kepada pengirim.
3) Penyedia  Jasa Ground  Handling agar  meningkatkan  penanganan pencatatan dan pengaturan barang dari gudang Air Cargo ke dalam pesawat udara.
4) Penyedia  Jasa  Bongkar  Muat (KADE) agar meningkatkan penyerahterimaan  barang  dari pengirim  ke  pengelola  gudang
Air Cargo .
5) Pengelola  Gudang Air  Cargo agar meningkatkan penyerahterimaan  barang  atas barang baik yang akan diberangkatkan  maupun  yang datang dengan Airlines .
6) Pengelola  Bandar  Udara  agar meningkatkan pengelolaan fungsi
Bandar  udara  secara  keseluruhan dengan menjaga kelancaran,
keamanan,  dan  keselamatan  di bandara.
e. Jasa Pergudangan Meningkatkan  peran  pelaku  usaha yang bergerak di bidang jasa pergudangan yang terkait dengan upaya mewujudkan  visi  logistik  Indonesia 2025, yaitu: 1) Pemilik Gudang agar meningkatkan penyediaan infrastruktur gudang penyimpanan yang siap pakai. 2) Pengelola Gudang/ Warehouse Operator agar meningkatkan penyediaan jasa layanan pengelolaan  aktivitas  di  dalam gudang  dengan  memperhatikan aliran  barang  apakah u  flow , straight line , zigzag flow , circular flow sesuai kondisi.
f. Pengelola Multi Modal/ Services Meningkatkan peran pelaku usaha yang bergerak  di  bidang  Pengelolaan  Multi Modal/ Services yang  terkait  dengan upaya mewujudkan visi logistik Indonesia 2025, yaitu:
1) Jasa Titipan/Kurir/ Integrator agar meningkatkan pengelolaan proses pengiriman door-to-door dengan menggunakan berbagai moda transportasi.
2) Freight  Forwarder /Konsolidator agar  meningkatkan  pengelolaan proses pengiriman dengan menggunakan berbagai moda transportasi.
3) Third  Party  Logistics  (3PL)
Provider agar  meningkatkan  jasa pergudangan,  transportasi  dan sebagainya dengan mempergunakan  perangkat  lunak pendukungnya.
g. Jasa Penunjang /Fasilitator
Meningkatkan  peran  pelaku  usaha  yang bergerak  di  bidang  Jasa  Penunjang/Fasilitator
yang  terkait  dengan  upaya  mewujudkan  visi logistik Indonesia 2025, yaitu:
1) Bea dan Cukai agar meningkatkan pengawasan keluar masuknya  berbagai  jenis  barang disesuaikan  dengan  peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2) Karantina  agar  meningkatkan pengawasan sehingga barang yang  masuk  tidak  membawa kuman  atau  bibit  penyakit  ke dalam wilayah Indonesia. 3) Penyedia Jasa Pengurusan Kepabeanan  agar  meningkatkan jasa pengurusan masalah kepabeanan. 4) Pengelola Bank agar meningkatkan jasa fasilitasi proses pembayaran secara mudah. 5) Penyedia Jasa Survey agar meningkatkan jasa fasilitasi pemeriksaan  yang  disyaratkan oleh pengirim atau penerima atau pihak lain.
h. Membangun Logistic Center di berbagai  lokasi  yang  tepat  guna memperkuat operasionalisasi transportasi multimoda, karena keberadaan Logistic  Center mampu mempersiapkan  komoditi  yang  akan diangkut. Adanya Logistic Center akan memberikan  nilai  tambah  logistik karena  mampu  memberi  kemanfaatan mencakup  penyimpanan  ( inventory ), pemeriksaan  ( inspection ),  pelabelan ( labeling ),  pengepakan  ( packaging ), penjemputan ( order picking ), pemberian kode ( barcoding ), pengembalian ( return ), keperluan kepabeanan  ( customizing )  sehingga meningkatkan  tugas-tugas  penyerahan barang dan pendistribusiannya. Logistic Center dimaksud  lebih  tepat  berada  di dekat pelabuhan, terkoneksi ke

## Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik, Vol. 3 No. 1 September 2016
terminal  kontainer,  kapasitas  kapal kontainer  besar,  kesiapan  pelabuhan, tersedianya  komoditi  utama,  teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir  serta  mampu  menciptakan sinergisitas  tinggi  dalam  mewujudkan visi logistik Indonesia 2025.
i. Mengembangkan dan memperkuat konektivitas  yang  terintegrasi  antara pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi  dan  antar  koridor  ekonomi, yang terhubung pula secara internasional terutama untuk memperlancar perdagangan
internasional  dan  sebagai  pintu  masuk para  investor  mancanegara.  Dengan konektivitas  tinggi  akan  memperlancar barang  secara  efisien  dan  efektif  antar koridor  ekonomi  untuk  daya  saing regional  dan  global,  serta  mampu menurunkan biaya logistik dan ekonomi biaya tinggi pengiriman barang antar koridor ekonomi. Globally connected sebagai  sistem  konektivitas yang efisien dan efektif yang terhubungkan memiliki peran kompetitif  dengan  sistem  konektivitas global melalui jaringan pintu internasional pada  pelabuhan  dan bandara yang bermuara pada
perwujudan  visi  logistik  Indonesia 2025.
j. Menyelenggarakan manajemen transportasi multimoda yang efisien dan efektif dengan cara: Memperluas agenda reformasi tradisional melampaui  reformasi  kepabeanan  dan pengembangan infrastruktur untuk proses,  jasa,  dan  infrastruktur  yang komprehensif;  meningkatkan  kualitas jasa logistik dan meningkatkan koordinasi instansi yang ada di perbatasan;  bermitra  dengan  sektor swasta;  koridor  transit  melakukan koordinasi regional dan kerjasama yang sangat penting khususnya untuk negara-
negara  berkembang  yang  landlocked; melakukan  efisiensi  proses  clearance; melakukan kemudahan pengapalan dengan harga yang kompetitif,
melakukan penyusunan dan
peningkatan  kompetensi  logistik  dan kualitas jasa logistik (termasuk sumber daya manusia); melakukan peningkatan kemampuan untuk melacak dan menelusuri  pengiriman barang  (dengan menggunakan Radio-Frequency
Identification/RFID)  serta  menerapkan legalitas  penyelenggaraan  transportasi antarmoda/multimoda  secara  konsisten dan berkesinambungan (Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor  23  Tahun 2007  tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor  17  Tahun 2008  tentang
Pelayaran,  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2009  tentang  Penerbangan; Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun 2011  tentang  Angkutan  Multimoda,
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  49  Tahun  2005  tentang  Sistem Transportasi Nasional), Peraturan Presiden  Nomor  26  Tahun  2012 tentang  Cetak  Biru  Pengembangan Sistem  Logistik  Nasional,  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  8  Tahun 2012  tentang  Penyelenggaraan  dan Pengusahaan Angkutan Multimoda).

## SIMPULAN
Peranan transportasi multimoda di Indonesia belum optimal dalam mendukung  perwujudan  Visi  Logistik Indonesia  2025  karena  berbagai  kendala yang  dihadapi  di  antaranya,  yaitu  belum adanya  ”hub  port”  nasional,  lemahnya manajemen  interkoneksi  antara  simpul transportasi  dan  sistem  pergudangan stakeholder  terlibat  dalam  rantai  logistik
nasional, serta rendahnya kapasitas jaringan dan teknologi informasi. Dari  sisi  Kompetisi  Global,  Indonesia mengami  penurunan  peringkat  dimana tahun 2013 Indonesia berada urutan ke-50 dari  144  negara,  sedangkan  tahun  2012 berada  pada  urutan  ke-46,  hal  ini menunjukkan penurunan tingkat kompetitif sebesar 8,69%. Dari sisi Indeks Performansi Logistik, Indonesia
menempati  urutan  ke-63  tahun  2016, sedangkan  tahun  2014  Indonesia  berada pada  urutan  ke-53.  Kedua  jenis  indeks tersebut  menjadi  indikator  keberhasilan Indonesia  dalam  memperbaiki  sistem logistik nasionl untuk dapat memiliki daya saing dengan negara-negara lain.
Transportasi  multimoda  menjadi  indikator penting dalam melancarkan sistem logistik karena  mampu  berperan  sebagai  tulang punggung peningkatan utilitas barang baik dalam transportasi bahan mentah, transportasi
pengolahan maupun transportasi  distribusi  barang  konsumsi namun peran tersebut belum optimal. Hal-hal  yang  perlu  dilakukan  perbaikan dalam  meningkatkan  sistem  transportasi multimoda adalah :
- Meningkatkan ketersediaan infrastruktur  untuk  sektor  logistik dengan didukung suatu sistem regulasi, kompetensi,  kualitas  sumber  daya manusia,  dan  model  kemitraan  dengan pihak lain.
- Menyusun  suatu  sistem  perdagangan meliputi aspek-aspek yang menyangkut asuransi,  perbankan,  transportasi  yang memiliki bargaining  position yang memadai  untuk  turut  mengendalikan sistem  perdagangan  melalui  kontrak atau perjanjian,
- Menekan biaya logistik dan memperbaiki sistem transportasi multimoda  guna  memperlancar  rantai suplai  serta  meningkatkan  kualitas
komoditi  agar  memiliki  nilai  tambah dan berdaya saing tinggi.
- Membangun Logistic Center yang tepat lokasinya  karena  akan  memberikan sinergi  dan  meningkatkan  nilai  tambah logistik  dalam  mata  rantai  suplai  dan mempermudah optimalisasi peran transportasi multimoda untuk mewujudkan  visi  logistik  Indonesia 2025.
- Membentuk  lembaga  sektor  logistik untuk  menghasilkan  sumber  daya manusia  yang  potensial,  melakukan asesment  serta  melakukan  pengawasan dalam  sistem  logistik  nasional  dan transportasi multimoda.
- Memperkuat konektivitas sistem logistik  nasional  maupun  transportasi multimoda baik secara nasional maupun luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ballou,  R.  H,  1998.  Business  Logistics Management. USA : Prentice Hall, Inc.
Bowersox,  D.  J.,  2002.  Manajemen  Logistik.
Jakarta: Bumi Aksara.
Ghiani/Laporte/Musmanno,2004.–Introduction to  Logistics  Systems  Planning  and Control,            JohnWiley  &  Sons  Ltd, England,
Dewey,  J.F,  at,  al.  2003,      “Transportation Intermodal”,      Summary      of      Final Report BC-354-44,
Part A, July 2003
Parmenter,D. , 2010. Mengembangkan, Mengimplementasi- kan dan Menggunakan Key Performance Indicators. Jakarta: Penerbit PPM.
Martin  Christopher,  2011.  Logistic  &  Supply Chain  Management  4th  Edition.  Prentice Hall. Great Britain.
Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik, Vol. 3 No. 1 September 2016
McKenzie, D.R., M.C. North, and D.S. Smith, Intermodal  Transportation—The  Whole Story. 1989, Omaha: Simmons- Boardman Books,Inc. Parmenter,  D.  (2010).  Key  Performance Indicators (KPI): Developing, Implementing, and Using Winning
KPIs (2nd Edition). John Wiley & Sons.
Rika  Ampuh  Hadiguna,  Khairun  Nisa,  2013.
Indikator  Kinerja  Logistik  di  Pelabuhan Teluk Bayur.   Proceeding Seminar Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri. Universitas Andalas, Padang. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2008. Cetak Biru Penataan dan Pengembangan Sektor Logistik Indonesia, Jakarta, hal. 19-22 KOTI,  2011,  Toward    an    Integrated      Green Transportation   System    in   Korea, The Korean Transport Institute, South Korea
TFL, 2001, “Intermodal Transport Interchange
for London”, Best Practise Guidelines
TFL, 2001,   “Multi-modal  Interchange Signs Standard  for  London”,  Best  Practise
Guidelines The
Global  Competitiveness  Report  2012-2013, hal. 200
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2007 tentang Perkeretaapian
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang Pelayaran
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2001 tentang Kebandarudaraan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2009 tentang Penyelenggaraan Kereta Api
Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2009 tentang Kepelabuhanan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Kereta Api
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2011 tentang Angkutan Multimoda
Keputusan    Menteri    Perhubungan      Nomor KM.    53  Tahun  2002  tentang  Tatanan Kepelabuhan Nasional.
Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM.
11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
US  Department  of  Transportation,    1996, “The    Use    of  Intermodal  Performance
Measures by State
Departments of Transportation”