## MATRA PEMBARUAN
www.matrapembaruan.com
e -ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151 Matra Pembaruan 2 (2) (2018): 85-95
DOI: 10.21787/mp.2.2.2018.85-95
Keywords: Foreign Organizations, National Security, Supervision
Kata Kunci: Ormas Asing, Ketahanan Nasional, Pengawasan

## *Korespondensi
Phone      : +62 813 9258 4787
Email       :  tiniapriani. bppkemendagri@gmail. com

## BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No 132, Jakarta Pusat,
10450

## MATRA PEMBARUAN
Jurnal Inovasi Kebijakan Matra Pembaruan Vol 2 No 1 Hlm Jakarta, Maret 2018 e-ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2085-5151 Diterbitkan Oleh BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
P��������� O���� A���� ����� M������ K�������� N ������� �� N��� T ������� B ����
Tini A priani 1 , Catur Wibowo 2 1,2 Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat, Indonesia
Dikirim: 5 April 2018; Direvisi: 30 April 2018; Disetujui: 30 Juli 2018
Abstract The existence of foreign organizations is a consequence of international relations,  resulting  in  interaction  between  mass  organizations  in  other countries and countries. In line with this, the existence of foreign organizations is  regulated  by  Government  Regulation  No.  58  of  2016  and  Government Regulation No. 59 of 2016. However, there are still people who are concerned about  the  existence  of  foreign  organizations,  which  are  considered  to threaten the values of national unity. Therefore, this study will look at the description  of  the  existence  of  foreign  organizations,  namely  the �l ow  of foreign organizations into NTB Province, whether their existence is known by the local government; implementation of the role of the community and local government in supervising foreign organizations; and the importance of supervising foreign organizations in order to maintain national security. The method used is descriptive narrative with a qualitative approach. Data collection techniques used library/documentation techniques and interviews with representatives from Bakesbangpoldagri, the Health Of�i ce and the Social Service of West Nusa Tenggara Province. The results of the study indicate that  Bakesbangpoldagri  of  West  Nusa  Tenggara  Province  does  not  have accurate data on the existence of foreign organizations; the implementation of the role of the community and local government in supervising foreign organizations has not been realized maximally; and that the supervision of foreign organizations in order to maintain national security is important to be carried out, because the existence of foreign organizations can strengthen and weaken regional resilience, which will affect national security.

## Intisari
Keberadaan  ormas  asing  merupakan  konsekuensi  dari  pergaulan internasional,  sehingga  terjadi  interaksi  antara  ormas  di  suatu  negara dengan  negara  lain.  Keberadaan  ormas  asing  diatur  dalam  PP  No  58 Tahun  2016  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  dan  PP  No  59  Tahun 2016  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  yang  Didirikan  oleh  Warga Negara  Asing.  Namun  demikian,  masih  ada  masyarakat  yang  khawatir dengan  keberadaan  ormas  asing,  yang  dinilai  dapat  mengancam  nilai- nilai  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Oleh  karena  itu,  kajian  ini  akan melihat  gambaran  keberadaan  ormas  asing.  Penilitan  juga  menjabarkan alur masuk ormas asing ke Provinsi NTB; implementasi peran masyarakat dan  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  ormas asing;  dan  pentingnya  pengawasan  ormas  asing  dalam  rangka  menjaga ketahanan  nasional.  Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif  naratif dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan teknik kepustakaan/dokumentasi dan wawancara dengan perwakilan dari Bakesbangpol, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  Bakesbangpol  Provinsi  Nusa © Tini Apriani, Catur Wibowo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License.
Tenggara Barat tidak memiliki data akurat keberadaan ormas asing; implementasi peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap ormas asing belum dapat terwujud secara maksimal; dan bahwa pengawasan ormas asing dalam rangka menjaga ketahanan nasional penting untuk dilaksanakan, sebab keberadaan ormas asing dapat memperkuat maupun memperlemah ketahanan daerah, yang akan berimbas pada ketahanan nasional.

## I. Pendahuluan
Kajian ini adalah tentang kebijakan pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas) asing dalam rangka menjaga ketahanan nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengawasan merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula (Manullang & Manullang, 2015, p. 173).  Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan (Siagian, 2003, p. 30). Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan. Adapun yang dimaksud ormas asing  adalah ormas badan hukum, yayasan asing, atau sebutan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Disebutkan dalam Pasal 44, bahwa ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin pemerintah yang berupa izin prinsip dan izin operasional. Izin prinsip diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan Tim perizinan. Sedangkan izin operasional diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) UU No 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Mengacu pada  definisi  tersebut,  maka  segala  macam organisasi bisa masuk ke dalam pengertian ormas, baik organisasi yang bersifat sosial maupun non profit. Selain itu, berbagai bentuk organisasiseperti asosiasi atau perkumpulan keilmuan/profesi/hobi
baik beriuran maupun tidak, pengajian, paguyuban keluarga, yayasan yang mengelola lembaga pendidikan dan rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai organisasi lainnya berada pada kategori ormas sesuai dengan yang diatur dalam pengertian tersebut (Santoso & Harefa, 2015, p. 2).
Kemudian istilah ormas asing, atau disebut juga “ International Non-Governmental Organization ” mulai digunakan sejak berdirinya PBB pada tahun 1945. Awalnya, istilah ini digunakan untuk membedakan antara hak partisipatif badan-badan pemerintah dan organisasi-organisasi swasta internasional.  Definisi  “ International NGO ” (INGO) untuk pertama kali disebut di dalam resolusi 288 (X) ECOSOC pada 27 Februari 1950. Di dalam resolusi tersebut disebutkan bahwa INGO adalah “setiap organisasi internasional yang tidak didirikan atas dasar sebuah perjanjian internasional (Kemenkeu, 2017). Dalam perkembangannya, jumlah organisasi kemasyarakatan (yang selanjutnya disebut ormas) tumbuh subur. Hingga Agustus 2017, menurut data dari Ditjen Polpum Kemendagri terdapat 332.495 ormas yang pendaftarannya tersebar di beberapa instansi. Dari jumlah tersebut, 374 organisasi terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 7.427 organisasi terdaftar di provinsi, 15.433 organisasi terdaftar di kabupaten atau kota, 83 organisasi terdaftar di Kementerian Luar Negeri, dan 309.178 organisasi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
Banyaknya jumlah ormas yang berkembang di Indonesia ini diharapkan dapat memberikan dukungan pada pembangunan Indonesia, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat. Namun demikian, besarnya jumlah ormas tersebut belum menjadi jaminan bahwa semua ormas  membantu atau mendukung program pemerintah, atau benar-benar  membantu masyarakat. Bahkan bila dicermati lebih lanjut dinamika keberadaan ormas, justru terdapat potensi permasalahan yang timbul dari keberadaan beberapa ormas, baik ormas lokal maupun ormas asing. Bentrokan antar ormas, yang berujung pada perusakan fasilitas umum, melakukan tindakan anarkis, mengedepankan emosi dan bertindak tidak sesuai peraturan perundang-undangan, merupakan salah satu permasalahan yang ditimbulkan ormas lokal (Santoso & Harefa, 2015). Sementara untuk ormas asing, Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 15 organisasi masyarakat (ormas) asing yang operasinya di Indonesia bermasalah. Selain bermasalah dalam hal keuangan, operasional ormas tersebut dipandang tidak jelas. Operasional yang dimaksud disini adalah program kegiatan yang dilakukan oleh ormas asing di Indonesia. Keberadaan ormas dalam negeri sendiri bagi
masyarakat masih menimbulkan kekhawatiran, apalagi ormas asing. Keberadaan ormas asing menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan bahwasanya ormas asing berbahaya bagi kedaulatan NKRI sedangkan sebagian lagi beranggapan bahwa hal tersebut merupakan perwujudan dari adanya hak kebebasan berserikat dan berorganisasi (Marwenny, Fauzi, & Cenery, 2018, p. 200). Meskipun hingga saat kajian ini dilakukan belum terjadi permasalahan yang meresahkan masyarakat dan mengganggu kestabilan hidup berbangsa dan bernegara, namun keberadaan ormas asing ini patut untuk diwaspadai, sebagai antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang.
Lebih lanjut, keberadaan ormas asing di negara kita tidak dapat dihindari, mengingat pergaulan internasional yang membawa konsekuensi terjadinya interaksi antara ormas di suatu negara dan negara lain. Kehadiran ormas dari negara lain di Indonesia harus tetap menghargai dan menghormati kedaulatan NKRI, memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara serta tetap menghormati nilai sosial, budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diamanatkan UU No 17 Tahun 2013. Sebagai tindak lanjut dan untuk melaksanakan ketentuan dari UU No 17 Tahun 2013, pemerintah telah menerbitkan dua Peraturan Pemerintah (PP) yang memuat aturan tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut tertuang dalam PP No 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan PP No 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.
Dalam PP No 58 Tahun 2016 dimuat antara lain mengenai pendaftaran; pemberdayaan; sistem informasi ormas; perizinan tim perizinan, dan pengesahan ormas yang didirikan oleh warga negara asing; pengawasan; mediasi penyelesaian sengketa ormas; sanksi; ketentuan lain-lain; dan ketentuan penutup. Sementara dalam PP No 59 Tahun 2016 dimuat antara lain mengenai perizinan ormas yang didirikan oleh warga negara asing; pertimbangan pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing; sanksi; dan ketentuan penutup.
Terkait diterbitkannya kedua PP tersebut, muncul kekhawatiran dari beberapa pihak yang menganggap bahwa secara tidak langsung PP tersebut memberikan keleluasaan bagi ormas asing untuk beraktivitas dan dinilai akan memberikan dampak yang negatif terhadap kelangsungan persatuan dan kesatuan bangsa (lensaindonesia. com, 2016). Demikian pula dikemukakan Dewan Penasehat PD XIII FKPPI Jawa Timur, bahwa salah satu persoalan yang harus diwaspadai adalah ideologi
yang dibawa oleh ormas asing yang beraktivitas di Indonesia yang beresiko terhadap infiltrasi paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu juga ruang lingkup aktivitas yang terlalu luas dapat memberikan peluang pihak asing untuk melakukan upaya melanggar kedaulatan negara, serta terkait dengan aliran dana dari setiap ormas asing yang masuk ke Indonesia.  Kekhawatiran senada dikemukakan pula oleh pakar hukum tata negara Margarito Kamis, yang menilai keberadaan ormas yang didirikan oleh WNA memiliki potensi bertabrakan dengan nilai dan falsafah hidup bangsa Indonesia (abadikini.com, 2016).
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan peraturan mengenai pengawasan ormas asing, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dalam Permendagri No 56 Tahun 2017 ini, disebutkan bahwa pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal, dilakukan terhadap ormas yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum, termasuk didalamnya ormas asing. Untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan ormas, dibentuk tim terpadu di tingkat provinsi, kabupaten/kota.
Penelitian/kajian mengenai ormas pernah dilakukan sebelumnya, seperti kajian yang dilakukan oleh Sholihah (2016), yang membahas mengenai pengawasan dan mekanisme pembubaran ormas, serta upaya preventif menangkal ormas anti Pancasila. Kemudian penelitian Maasum (2017, p. 5), berfokus pada bentuk Peraturan Ormas di Indonesia dan Implementasi Hukum terhadap Ormas yang bertentangan dengan Pancasila di Indonesia. Penelitian lain dilakukan Sianipar, Mulyono dan Indrayati (2014, p. 68), mempertanyakan bagaimana perlindungan hukum UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang telah dijamin oleh UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Wibowo dan Harefa (2015, p. 1) melakukan kajian dengan melihat urgensi pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah. Kajian ini menemukan bahwa di satu sisi keberadaan ormas memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan, namun di sisi lain masih banyak organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan menganggu dalam lingkungan masyarakat; untuk itu seluruh ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus sudah tersedia; hal- hal substansial yang perlu diatur dalam pengawasan ormas oleh Pemerintah.
Beberapa kajian tersebut di atas membicarakan mengenai organisasi kemasyarakatan dalam arti ormas lokal, dimana didalamnya tidak ada
keterlibatan orang asing sebagai pengurusnya. Sementara, tulisan ini adalah mengenai pengawasan ormas asing dalam rangka menjaga ketahanan nasional. Hal tersebut menjadi pembeda antara tulisan ini dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa pengawasan ormas asing dalam rangka menjaga ketahanan nasional merupakan hal yang penting. Untuk itu, maka kajian ini akan membahas mengenai gambaran keberadaan ormas asing, yaitu alur masuk ormas asing ke Provinsi NTB, apakah keberadaannya diketahui oleh pemda;  dan implementasi peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap ormas asing.

## II. Metode
Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan lengkap tentang berbagai hal terkait keberadaan ormas asing dan dinamikanya di daerah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan/dokumentasi, dan untuk memperkuat argumentasi ulasan kajian diambil uji lapangan, dengan memilih daerah sampel Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode wawancara, dengan sumber data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang bermitra dengan ormas asing. Kemudian dengan mengirimkan secara tertulis daftar pertanyaaan kepada 5 (lima) organisasi kemasyarakatan asing. Dari lima ormas asing yang diberikan daftar pertanyaan, ada dua ormas yang menjawab dan mengembalikan. Pertanyaan dijawab/diisi oleh program  manajer/program  officer.  Data  yang diperoleh  kemudian  diverifikasi,  dan  kemudian dianalisis dengan menggabungkan berbagai dokumen yang berkaitan. Pengambilan data dilakukan pada September 2017.

## III. Hasil dan Pembahasan
Prinsip utama INGO adalah sebagai organisasi nirlaba ( non-profit organization ) yang tidak terkait dengan pemerintahan. Oleh karena itu, INGO pada umumnya adalah organisasi berbasis nilai ( value- based organization ) yang bergantung baik sebagian atau keseluruhan kepada bantuan amal ( charitable donations ) dan pelayanan sukarela ( voluntary service ). Sekalipun dalam perkembangan dewasa ini, ormas-ormas asing semakin berkembang pesat dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, namun prinsip-prinsip nirlaba dan mengutamakan kepentingan orang lain tetap menjadi pedoman utamanya.

## A.  Gambaran Keberadaan Ormas Asing
Dilihat dari peran yang dimainkannya, setidaknya terdapat sembilan peran pokok yang dilakukan oleh Ormas Asing di Indonesia, yaitu: 1). Pengembangan prasarana dan sarana untuk sanitasi berbasis lingkungan; 2). Mendukung inovasi untuk masyarakat pedesaan dengan melaksanakan proyek-proyek percontohan untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa; 3). Melakukan advokasi untuk masyarakat miskin; 4). Memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada masyarakat miskin; 5). Pendidikan masyarakat dan pengembangan kesehatan; 6). Pemberdayaan masyarakat desa; 7). Masalah sosial kemasyarakatan; 8). Lingkungan hidup; dan 9). Isu perlindungan anak dan perempuan (Kemenkeu, 2017). Dari aspek orientasi Ormas Asing, maka Ormas Asing yang beroperasi di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam Ormas Asing yang berorientasi kepada kegiatan amal (charity), pelayanan, partisipasi masyarakat melalui proyek-proyek swakelola, dan pemberdayaan masyarakat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
Dengan segala bentuk aktivitas dan orientasi kegiatannya, keberadaan Ormas Asing di Indonesia diharapkan dapat menunjang pembangunan kapasitas masyarakat di daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Sebagaimana dilakukan oleh ormas asing di Provinsi NTB. Sumber data dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi NTB menyatakan bahwa keberadaan ormas asing cukup membantu terlaksananya program pembangunan daerah dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada.  Di bidang kesehatan, ormas asing yang masih aktif hingga pengumpulan data kajian ini dilakukan diantaranya adalah Fred Hollows Foundation (FHF), SurfAid, dan Micronutrient Initiative (MI). FHF memiliki wilayah kerja di 10 kabupaten/kota di NTB, dengan aktivitas kegiatan berfokus pada kesehatan mata. SurfAid memiliki wilayah kerja di Kabupaten Sumbawa dan Dompu, dengan aktivitas kegiatan berfokus pada penyediaan air bersih dan sanitasi. Sedangkan MI berfokus pada kegiatan iodisasi garam dan distribusi zat gizi mikro.
Di bidang sosial kemasyarakatan, data dari dinas sosial menyebutkan terdapat kurang lebih 10 ormas asing yang melakukan aktivitas di Provinsi NTB, tersebar pada empat kabupaten. Bidang kegiatannya fokus pada pengembangan masyarakat, dengan asas kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Peran dan partisipasi ormas asing dalam mewujudkan program pembangunan nasional tentunya diharapkan akan dapat mendorong terlaksananya pembangunan nasional dengan baik dan menjangkau semua lapisan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat miskin.
Dengan berlakunya UU No 17 Tahun 2013 dan PP No 59 Tahun 2016, maka setiap Ormas Asing yang akan beroperasi di Indonesia maupun yang sudah beroperasi di Indonesia wajib mengikuti UU dan peraturan pemerintah dimaksud. Berdasarkan regulasi tersebut, cakupan pengertian Ormas Asing yang didirikan oleh warga negara asing terdiri dari: a). Badan hukum yayasan asing atau sebutan lain; b). Badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara  asing bersama warga negara Indonesia; atau c). Badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.
Badan hukum yayasan asing atau sebutan lain wajib memiliki izin pemerintah Indonesia sebelum melakukan kegiatan di Indonesia. Izin pemerintah yang diberikan kepada Ormas Asing terdiri dari Izin Prinsip dan Izin Operasional. Izin Prinsip akan diberikan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Perizinan Ormas Asing. Izin Prinsip tersebut akan memberikan akses kepada Ormas Asing untuk mendapatkan Izin Operasional melalui penjajakan kerja sama kepada mitra utama, yaitu salah satu Kementerian atau Lembaga negara. Apabila rencana kerja sama dapat disepakati kemudian akan dituangkan ke dalam Memorandum Saling Pengertian (MSP). Ormas Asing dimaksud hanya dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya di Indonesia setelah penandatanganan MSP tersebut. Dengan kata lain, Ormas Asing yang beroperasi di Indonesia wajib bermitra dengan salah satu Kementerian atau Lembaga negara.
Hal pokok lainnya yang perlu diketahui adalah masa berlaku Izin Prinsip dan Izin Operasional yang diberikan kepada suatu Ormas Asing. Izin Prinsip yang akan diberikan kepada suatu Ormas Asing berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan kemudian dapat diperpanjang melalui mekanisme Tim Perizinan Ormas Asing. Demikian juga halnya dengan masa berlaku Izin Operasional. Izin Operasional suatu Ormas Asing tidak dapat diberikan melebihi jangka waktu izin prinsip dan dapat diperpanjang. Terkait dengan perpanjangan Izin Operasional, perpanjangan Izin Operasional dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin Operasional tersebut berakhir. Badan Hukum Yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia maupun oleh badan hukum asing juga wajib mendapatkan pertimbangan dari Tim Perizinan Ormas Asing, sebelum disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Uraian diatas merupakan aturan normatif yang memang sudah berjalan dan dipatuhi oleh ormas asing, khususnya ormas asing dalam kategori I (badan hukum yayasan asing atau sebutan lain) yang menjadi fokus dalam kajian ini. Semua prosedur dan
alur perizinan hingga ormas asing dapat memperoleh izin prinsip dan izin operasional telah dipatuhi, dan mereka dapat menjalankan program-programnya di daerah. Namun demikian, masih dirasakan sebagai suatu hal yang bermasalah bagi daerah, sebagai contoh Provinsi NTB (sebagaimana dikemukakan informan dari Bakesbangpol), ketika kehadiran ormas asing di daerah tidak banyak diketahui oleh instansi pemerintah, khususnya instansi yang berwenang untuk melakukan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan ormas di daerah, yakni badan/kantor kesatuan bangsa dan politik. Ormas asing yang datang langsung berhubungan dengan instansi teknis yang bermitra dengan ormas asing, tanpa melaporkan keberadaannya kepada instansi pembina dan pengawas ormas.
Dikemukakan oleh informan dari Kesbangpol Provinsi NTB, bahwa mereka memiliki data keberadaan ormas asing yang memiliki daerah operasional di NTB. Namun, ketika data diperiksa kembali dengan data yang dimiliki oleh Ditjen Polpum Kemendagri, terdapat perbedaan. Ketidakakuratan data yang dimiliki antara lain disebabkan karena izin untuk ormas asing dikeluarkan langsung oleh Pemerintah Pusat, dan tidak ada kewajiban bagi ormas asing untuk lapor kepada Pemerintah Daerah, khususnya instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan ormas sebelum melaksanakan kegiatan di daerah.
Alur masuk ormas asing selama ini adalah ormas asing mengurus izin prinsip di Kementerian Luar Negeri melalui Pertimbangan Tim Perizinan. Kemudian setelah izin prinsip keluar, ormas asing mengurus izin operasional di Kementerian/Lembaga Mitra Teknis untuk membuat Memorandum Saling Pengertian (MSP). Tahap selanjutnya, ormas asing bersama Pemerintah Daerah membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT).
Apabila ditelaah lebih lanjut, serta dibandingkan dengan kondisi sesungguhnya di lapangan, ada hal yang dirasakan “hilang” atau kurang tepat dalam alur tersebut. Akan lebih baik apabila dalam alur tersebut, setelah ormas asing memperoleh izin prinsip dari Kementerian Luar Negeri dan mengurus izin operasional dengan membuat MSP dengan K/L Mitra Teknis terkait, ormas asing melaporkan keberadaannya kepada Kementerian Dalam Negeri. Baru kemudian ormas asing bersama K/L Mitra Teknis menentukan daerah yang akan menjadi wilayah pelaksanaan programnya dan membuat RKT bersama dengan Pemerintah Daerah, dengan pengawalan dari Kementerian Dalam Negeri.  Dengan demikian, maka sebelum ormas asing tersebut melaksanakan program kegiatannya di daerah, Kemendagri melalui Ditjen PolPum dapat menyampaikan informasi mengenai ormas asing yang akan melaksanakan program kegiatan di daerah tertentu, kepada Pemerintah
Daerah, khususnya instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan ormas. Kewajiban ormas asing untuk melaporkan keberadaannya kepada Kementerian Luar Negeri dalam proses memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud tim kajian sesuai dengan PP No 59 Tahun 2016 Bagian Keempat, Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi “Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang akan melakukan kegiatan di daerah wajib memberitahukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri”.
Hal lain yang juga menjadi penyebab ketidakakuratan data ormas asing yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah karena cepatnya pergantian pejabat di daerah, dan belum terbangunnya data base di daerah. Kedua hal tersebut saling berkaitan, sebab apabila data base keberadaan ormas asing serta kegiatan yang dilaksanakannya di daerah sudah terbangun, siapapun pejabatnya, ia akan dapat memberikan data terkait keberadaan ormas asing serta kegiatan yang dilaksanakannya di daerah, yang berarti pula tugas pengawasan dapat dilaksanakan, karena data dasar telah dimiliki.
Data base ini perlu untuk dikembangkan supaya ada keterkaitan data antar tingkat pemerintahan, khususnya antara provinsi, kota dan kabupaten, sehingga kesbangpol provinsi tetap mengetahui apabila ada ormas asing yang memiliki kegiatan di kabupaten/kota. Hal ini sangat beralasan, sebab kesbangpol provinsi juga tidak memiliki data terkait ormas asing yang memiliki kegiatan di kabupaten/ kota diwilayahnya, bahkan sama sekali tidak mengetahui ada atau tidaknya ormas asing yang berkegiatan di wilayah kabupaten/kota. Selain itu perlu juga untuk terhubung dengan instansi teknis mitra dari ormas asing, sehingga akan lebih mudah untuk mengetahui perkembangan dari keberadaan ormas asing. Bagi ormas asing juga akan lebih mudah dalam penyampaian laporan, baik pada instansi teknis maupun bagi instansi pembina dan pengawas ormas.
Adanya data base ormas asing yang saling terhubung antar tingkat pemerintahan dan antar instansi pemerintahan ini penting dan perlu untuk diadakan, karena perkembangan ormas sulit dipantau secara efektif. Di NTB, ormas asing datang melapor hanya ketika datang ke daerah. Kesbangpol Provinsi NTB memang mewajibkan ormas asing yang masuk  untuk melapor ke Badan Kesbangpol, dan juga menghimbau kepada instansi teknis yang melakukan kerjasama dengan ormas asing untuk melaporkan data ormas asing yang bekerjasama. Namun pada prakteknya, ormas asing hanya melaporkan diri saat datang ke NTB. Setelah itu tidak ada laporan berkelanjutan, baik
terkait kegiatan yang dilakukan maupun alamat dimana ormas berdomisili. Himbauan kepada instansi teknis juga kurang mendapatkan tanggapan positif. Dengan kata lain, adanya himbuan tersebut belum dapat menggerakkan instansi teknis untuk memberikan informasi terkait keberadaan ormas asing yang bekerjasama.
Oleh sebab itu diperlukan penguatan koordinasi dan komunikasi antar jenjang pemerintahan maupun antar instansi di daerah, supaya fungsi dari masing-masing instansi dapat terlaksana secara harmonis dan sinergis. Termasuk didalamnya adalah diadakannya forum/pertemuan rutin yang melibatkan seluruh ormas asing, yang dikoordinasikan oleh badan/kantor kesbangpol daerah untuk membicarakan program/kegiatan yang telah/akan dilaksanakan sehingga tidak terjadi tumpang tindih program/kegiatan. Dengan demikian maka akan terjadi sinkronisasi data ormas asing di Indonesia, sebaran wilayah kerjasama dan mitra ormas lokal di daerah.

## B.  Pengawasan Ormas Asing Dalam Rangka Menjaga Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman, gangguan maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup (Agus, 2015, p. 247).
Dalam konteks ketahanan nasional, keberadaan ormas asing di daerah dapat menjadi suatu ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, namun dapat pula menjadi suatu hal yang memperkuat ketahanan nasional. Keberadaan ormas asing merupakan suatu ancaman terhadap ketahanan suatu daerah, apabila ormas asing ini membawa atau menyebarkan paham atau ajaran yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Dengan demikian, maka keberadaannya akan menghambat dan menjadi gangguan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu menjadi suatu tantangan bagi segenap aparat pemerintah maupun masyarakat untuk dapat menghadapi dan mengatasi segala kemungkinan negatif yang mungkin muncul berkaitan dengan keberadaan ormas asing.
Disisi lain, keberadaan ormas asing dapat menjadi suatu hal yang memperkuat ketahanan suatu daerah, dan pada akhirnya akan memperkuat ketahanan nasional. Hal ini dapat terjadi apabila keberadaan ormas asing dapat menunjang pembangunan kapasitas masyarakat di daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Pada titik inilah secara tidak langsung peran
dan partisipasi ormas asing turut serta dalam mewujudkan program pembangunan nasional, dan mampu memperkuat ketahanan nasional melalui pembangunan ketahanan daerah.
Namun demikian, keberadaan ormas asing tetap patut untuk diwaspadai, supaya tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan ormas asing, khususnya ormas asing yang memiliki aspek orientasi program/kegiatan amal, pelayanan, partisipasi masyarakat melalui proyek-proyek swakelola, dan pemberdayaan masyarakat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
Dalam tataran inilah pengawasan terhadap keberadaan ormas asing penting untuk dilaksanakan dalam rangka menjaga ketahanan nasional, sebab konsep ketahanan bukan hanya bermakna ketahanan nasional, melainkan suatu konsepsi ketahanan yang berlapis. Ketahanan yang juga merupakan ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional, yang bermuara pada ketahanan nasional sebagaimana dikemukakan Chaidir Basrie (Basrie, 2002, p. 59).
Informan dari Dinas Kesehatan menyatakan bahwa keberadaan ormas asing sejauh ini mampu memberikan efek positif terhadap kehidupan masyarakat. Ormas asing membantu memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Bagi Pemerintah Daerah, keberadaan ormas asing dengan kegiatannya membantu pelaksanaan program pemerintah.
Tetapi ada hal-hal yang harus diwaspadai bersama terkait dengan keberadaan ormas asing dan kegiatan yang dilaksanakan. Dari sisi masyarakat, kemungkinan terjadinya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan oleh ormas asing, khususnya terkait bantuan yang diberikan secara langsung, dalam arti pemenuhan kebutuhan masyarakat secara langsung. Dari sisi pemerintah, adanya perbedaan cara pelaksanaan program antara apa yang dilakukan oleh ormas asing untuk masyarakat, dan apa yang dilakukan pemda (melalui SKPD) untuk masyarakat, serta keberlanjutan program yang dilaksanakan oleh ormas asing ketika masa izin melakukan kegiatan di Indonesia telah habis.
Program kegiatan ormas asing yang dikhawatirkan menimbukan ketergantungan sebagai contoh adalah program pemberian daging kurban dari Turki, oleh ormas asing dari Turki. Sasaran dari program ini adalah keluarga tidak mampu yang termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemda. Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial, pelaksanaan program ormas asing tersebut berjalan dengan tertib, dalam arti memang hanya orang-orang dalam kategori PKH
itulah yang berhak mendapatkan daging kurban, dan dinilai cukup bagus karena dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat tidak mampu tersebut. Disisi lain, harus menjadi kewaspadaan pula bagi kita semua, sebab apabila pemberian program bantuan langsung seperti diatas tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan masyarakat untuk berusaha dan menjadi mandiri, justru akan menjerumuskan masyarakat menjadi semakin lemah, dan pada ujungnya memperlemah ketahanan individu, memperlemah ketahanan keluarga, lebih luas lagi memperlemah ketahanan daerah, ketahanan regional, dan pada akhirnya memperlemah ketahanan nasional.
Perbedaan cara pelaksanaan program antara ormas asing dan pemda (melalui SKPD) sebagai contoh adalah pemberian bantuan berupa jamban ke masyarakat yang dilakukan oleh salah satu ormas asing. Ormas asing dalam pelaksanaan program tersebut langsung membangun jamban untuk masyarakat yang membutuhkan. Sementara pelaksanaan program serupa oleh pemda dilakukan dengan membangun kesadaran masyarakat, bahwa kebutuhan akan jamban merupakan bagian dari cara hidup bersih dan sehat, sehingga dengan munculnya kesadaran dari masyarakat, mereka akan membangun jambannya sendiri, dengan kesadaran yang muncul dari dalam diri bahwa hal tersebut memang merupakan kebutuhan mereka. Hal seperti diatas memang merupakan hal yang terkesan sepele, namun dapat menimbulkan konflik antar masyarakat, sehingga bila terus dibiarkan, akan dapat semakin meluas dan menimbulkan konflik  yang  berkepanjangan.  Secara  tidak langsung,  konflik  akan  memperlemah  hubungan antar masyarakat, bila terus diabaikan bukan tidak mungkin akan memperlemah ketahanan daerah, dan berujung pada pelemahan ketahanan nasional.
Selain apa yang diuraikan di atas, hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pentingnya pengawasan ormas asing dalam rangka menjaga ketahanan nasional antara lain sebagai berikut : (1) asas , tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; (2) ruang  lingkup  aktivitas adalah pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah; (3) kepemilikan  aset harus ada pembatasan yang jelas; (4) aliran  dana yang masuk/keluar harus transparan;  (5) bentuk  pertanggungjawaban harus jelas dan laporan harus disampaikan secara rutin setiap 6 bulan sekali; (6) kemudian perlu meningkatkan koordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemda dan anggota tim terpadu dalam rangka deteksi dini dan cegah dini berbagai potensi kerawanan yang dapat timbul dari keberadaan dan aktivitas ormas asing di wilayah  tersebut; dan (7) penguatan peran dan fungsi Pemerintah Daerah (Badan Kesbangpol Provinsi, Kabupaten dan Kota)
untuk pengawasan Ormas Asing dalam rangka menjaga ketahanan nasional.

## C. Peran Masyarakat dan Pemda
Pengawasan terhadap keberadaan ormas asing di daerah telah diatur dalam Permendagri No 56 Tahun 2017. Dalam Permendagri tersebut, dinyatakan bahwa pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan dilakukan terhadap ormas yang berbadan hukum dan/ atau tidak berbadan hukum. Termasuk didalam ormas berbadan hukum dapat berupa ormas yang didirikan oleh warga negara asing.  Bentuk pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui pengaduan, dapat disampaikan secara tertulis dan/ atau tidak tertulis. Untuk selanjutnya, pengaduan masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti secara berjenjang sesuai dengan tingkat pemerintahan. Kemudian pengawasan oleh menteri, gubernur dan bupati/walikota dilakukan sesuai dengan jenjang pemerintahan, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; Kepala Badan/Kantor Kesbangpol di provinsi, dan/atau Kepala Badan/Kantor Kesbangpol di kabupaten/kota; dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Sementara pengawasan eksternal terhadap ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Kemudian untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan ormas dibentuk tim terpadu sesuai jenjang pemerintahan dan dapat melibatkan instansi vertikal.
Untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan ormas, baik ormas lokal maupun ormas asing, sesuai dengan Permendagri No 56 Tahun 2017 Pasal 13, dibentuk tim terpadu, yang terdiri atas tim terpadu nasional, tim terpadu provinsi, dan tim terpadu kabupaten/kota. Dimana dalam tim terpadu tersebut, untuk tingkatan tim terpadu provinsi dan kabupaten/kota, kepala badan/kantor kesbangpol atau sebutan lainnya berperan menjadi ketua tim terpadu, dan sekretaris badan/kantor kesbangpol atau sebutan lainnya berperan sebagai sekretaris tim terpadu. Namun kenyataannya, provinsi sampel dalam kajian ini belum membentuk tim terpadu. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah karena Permendagri No 56 Tahun 2017 masih baru, sehingga tim terpadu masih dalam proses usulan pembentukan, dan alasan lainnya karena terkendala masalah anggaran.
Pengawasan ini sebenarnya dilakukan pula oleh kementerian/instansi mitra ormas asing, kemenko polkam, kemsetneg, kemlu, kemdagri, pemda, dan instansi terkait lainnya melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ormas asing, dimaksudkan untuk mengetahui dan memonitor pelaksanaan
program-program kerja yang sedang dan telah dilaksanakan untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pimpinan di K/L terkait selaku mitra kerja pusat untuk menilai kemungkinan peningkatan, kelanjutan, serta pemberhentian program yang dilakukan oleh ormas asing.
Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, K/L mitra menyampaikan rencana monev kepada Pemda, c.q. SKPD terkait, guna menentukan lokasi/ wilayah monev dan alokasi waktu. Kemudian K/L mitra mengundang unsur instansi pelaksana monev  dengan  melampirkan  MSP  dan  profil ormas asing. Pelaksana monev di daerah adalah: entry  briefing  dengan  Pemda/SKPD/UPT/UPTD; peninjauan lapangan (minimal 3 lokasi/program atau menyesuaikan); pihak yang ditemui antara lain penerima manfaat, Pemda/SKPD/UPT/ UPTD, staf ormas asing, dan mitra lokal; dan exit briefing dimana K/L peserta monev menyampaikan evaluasi dan rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan ormas. Setelah itu K/L membuat laporan keseluruhan hasil monev dan menyampaikan laporan dalam pembahasan rapat koordinasi tim perizinan.
Dalam rangka kegiatan pengawasan, kesbangpol daerah dapat bergabung dengan tim monitoring dan evaluasi tersebut. Namun apabila hanya mengandalkan “event” monev bersama dengan tim tersebut untuk melakukan pengawasan, maka fungsi kesbangpol daerah untuk melakukan pengawasan terhadap ormas asing akan sangat terbatas. Padahal pengawasan harus dilakukan secara terus menerus untuk menjaga stabilitas keamanan daerah.
Masalah lain yang juga menjadi kendala adalah belum adanya koordinasi yang baik antar stakeholders dalam kaitannya dengan pengawasan ormas asing, termasuk juga dengan instansi pusat, sehingga mempersulit pembentukan tim terpadu di daerah dan pelaksanaan pengawasan ormas asing. Tidak adanya koordinasi antar stakeholders, utamanya dengan instansi pusat mempersulit pelaksanaan pengawasan ormas asing secara preventive di daerah, karena pengawasan preventive hanya akan dapat dilaksanakan ketika kesbangpol daerah memiliki data terkait ormas asing sebelum ormas asing tersebut datang dan melaksanakan kegiatan di daerah. Dan data dimiliki oleh instansi pusat (Ditjen Polpum Kemendagri), yang informasinya kerapkali terlambat sampai ke daerah, sesuai dengan apa yang dikemukakan informan dari Kesbangpol NTB. Padahal, tujuan dilakukannya pengawasan adalah sebagai salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi ormas sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Sejalan dengan apa yang dikemukakan Siagian
(2003, p. 30), bahwa secara umum pengawasan berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan. Bila diterapkan dalam proses pengawasan terhadap ormas asing oleh kantor/badan kesbangpol daerah, maka diperlukan informasi dan dokumen terkait ormas asing di daerah supaya dapat dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja ormas asing di daerah, supaya tidak terjadi penyimpangan dari apa yang telah direncanakan semula. Namun menjadi persoalan, ketika kesbangpol daerah tidak memiliki informasi apapun mengenai ormas asing yang berada di daerahnya, sehingga pengawasan tidak dapat dilaksanakan, yang berarti pula tidak ada kontrol dari kesbangpol daerah terhadap kegiatan ormas asing di daerah.
Jenis pengawasan yang dapat dilakukan kesbangpol daerah berdasarkan pendapat Daly (1999) termasuk ke dalam pengawasan ekstern, yakni pengawasan yang dilakukan oleh pihak di luar ormas asing. Pengawasan dapat dilakukan secara preventive maupun represif. Pengawasan preventive dapat dilakukan ketika kantor/badan kesbangpol daerah memiliki dokumen terkait ormas asing sebelum ormas asing tersebut datang ke daerah, sehingga dapat dilakukan penelitian terhadap ormas asing yang akan masuk ke daerah termasuk pula program/kegiatan yang akan dilakukan. Pengawasan represif dilakukan ketika kegiatan selesai dilaksanakan oleh ormas asing, kesbangpol daerah dapat melakukan pengawasan terhadap hasil kegiatan, apakah sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak. Kemudian pengawasan dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan mendatangi tempat ormas asing mengadakan kegiatan, dan pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan penelitian atau pengujian terhadap laporan yang disampaikan ormas asing berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan selama mereka berada di daerah.
Secara nyata, bentuk pengawasan terhadap ormas asing di NTB dilakukan dengan mewajibkan setiap ormas asing yang masuk ke NTB untuk melaporkan keberadaannya dengan melampirkan seluruh persyaratan kelengkapan keormasan, wajib melaporkan kegiatannya minimal 6 bulan satu kali, dan dengan melakukan verifikasi ke lapangan, dilakukan oleh Bakesbangpoldagri. Sebagai bukti monitoring dan evaluasi, adalah dengan diberikannya surat keterangan keberadaan ormas dan menekankan rutinitas kegiatan ormas asing
tersebut. Namun demikian, proses kegiatan untuk pengawasan belum dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Ormas asing melapor hanya pada saat kedatangan saja, laporan kegiatan yang diharapkan dilakukan minimal 6 bulan satu kali tidak dilakukan. Selain itu, juga tidak memberikan kelengkapan keormasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bakesbangpoldagri dilakukan secara umum, sebagaimana tertuang dalam UU keormasan dan peraturan yang mengikutinya. Belum ada standar prosedur operasional yang dibuat terkait pengawasan ormas asing.
Pengawasan ormas asing, selain dilakukan oleh pemda melalui Bakesbangpoldagri, juga dapat dilakukan oleh masyarakat. Bentuk pengawasan oleh masyarakat adalah dengan adanya laporan keberadaan ormas asing kepada RT/RW/lurah dimana ormas berdomisili, dan dengan mensosialisasikan visi, misi dan rencana kegiatan mereka. Setelah ormas asing melaporkan keberadaannya, mereka akan diberikan surat keterangan domisili. Dengan demikian, maka masyarakat akan dapat turut serta melakukan pengawasan terhadap keberadaan ormas asing, maupun kegiatan yang dilakukannya, apakah sesuai dengan visi, misi dan rencana kegiatan awal, ataukah terjadi penyimpangan.
Faktanya, ormas asing sendiri kerapkali terkesan mengabaikan proses pelaporan diri kepada aparat setempat dimana mereka berdomisili. Masyarakat belum tentu mengetahui bahwa disekitar tempat tinggalnya terdapat sekretariat ormas asing (berdasarkan keterangan informan dari Bakesbangpoldagri). Ketidaktahuan masyarakat ini tentu saja menghilangkan kesempatan pengawasan oleh masyarakat terhadap keberadaan ormas asing. Ormas asing juga belum tentu melaksanakan kegiatannya di tempat dimana mereka berdomisili.
Padahal bentuk pengawasan oleh masyarakat ini sebenarnya merupakan bentuk pengawasan yang efektif. Sebagaimana terjadi beberapa tahun yang lalu, dimana pada saat itu ada ormas asing yang dalam kegiatannya diduga berkaitan dengan SARA. Masyarakat mengadukan kecurigaannya pada Bakesbangpoldagri, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan terhadap pengurus ormas asing yang dicurigai serta dilakukan kroscek ke  lapangan  untuk  klarifikasi  informasi  dari masyarakat.
Belum tertibnya pelaporan kedatangan, keberadaan, dan pelaksanaan kegiatan ormas asing kepada Bakesbangpoldagri selaku instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan ormas asing di daerah menjadikan pengawasan oleh Bakesbangpoldagri tidak dapat dilakukan secara maksimal, baik secara preventive maupun secara represif. Demikian
pula pengawasan oleh masyarakat yang tidak dapat dilakukan secara maksimal, akibat tidak diketahuinya keberadaan ormas asing di wilayah tempat tinggal mereka.

## IV. Kesimpulan
Pengawasan ormas asing perlu lebih dimaksimalkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Sebab, pengawasan merupakan salah satu cara untuk menjaga supaya ormas asing tetap berjalan sesuai dengan visi, misi, dan program sebagaimana disampaikan kepada K/L/Pemda ketika ormas asing masuk ke negara kita. Salah satu cara untuk memaksimalkan pengawasan ormas asing ini adalah dengan penguatan koordinasi dan komunikasi antar jenjang pemerintahan maupun antar instansi di daerah, supaya fungsi dari masing-masing instansi dapat terlaksana secara harmonis dan sinergis. Termasuk didalamnya adalah diadakannya forum/pertemuan rutin yang melibatkan seluruh ormas asing, dikoordinasikan oleh badan/kantor kesbangpol daerah untuk membicarakan program/kegiatan yang telah/akan dilaksanakan sehingga tidak terjadi tumpang tindih program/kegiatan. Dengan demikian maka akan terjadi sinkronisasi data ormas asing di Indonesia, sebaran wilayah kerjasama dan mitra ormas lokal di daerah.
Selain itu perlu juga bagi daerah supaya segera membentuk tim terpadu, serta dibuat regulasi di daerah (Perda/Perbup/Perwali/SOP) untuk pengawasan ormas asing secara lebih teknis, diantaranya memuat : ketentuan bagi ormas asing untuk melapor ke badan/kantor kesbangpol daerah terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan di daerah; ormas asing wajib membuat tembusan laporan kegiatan/program yang dilaksanakan kepada badan/kantor kesbangpol daerah; ormas asing wajib melaporkan diri kepada RT/RW/ Lurah dimana ormas asing berdomisili dan berkegiatan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan.
Pengawasan terhadap ormas asing penting untuk dilakukan, sebab keberadaan ormas asing dapat memperkuat maupun memperlemah ketahanan daerah. Sementara ketahanan daerah akan berpengaruh pada ketahanan nasional. Bila ketahanan daerah kuat, maka akan memperkuat ketahanan nasional, demikian pula sebaliknya, bila ketahanan daerah lemah, maka akan memperlemah ketahanan nasional.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan seluruh jajarannya, serta ormas asing yang berada di Provinsi NTB atas kerjasama yang baik dalam pelaksanaan kajian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas diskusi yang sangat bermanfaat dalam penulisan karya ilmiah ini.

## V. Daftar Pustaka
abadikini.com. (2016). WNA Boleh Bikin Ormas, Margarito Kamis: Indonesia Rawan Penyusupan. Retrieved October 29, 2018, from https:// www.abadikini.com/read/19/12/2016/ wna-boleh-bikin-ormas-margarito-kamis- indonesia-rawan-penyusupan/
Agus, A. A. (2015). Urgensi Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia. Jurnal Integrasi PIPS Pascasarjana UNM , 1 (2), 247–257. Retrieved from http://eprints. unm.ac.id/2692/1/URGENSI KETAHANAN
NASIONAL.pdf Basrie, C. (2002). Konsep Ketahanan Nasional Indonesia” dalam Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan (Bagian II). Jakarta: Proyek PeningkatanTenaga Akademik, Kemendikbud. Erni, D. (1999). Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran . Depok. Kemenkeu. (2017). Direktori Ormas Asing 2017 . Jakarta: Kemenkeu. lensaindonesia.com. (2016). Ormas Asing Dinilai Ancam Ketahanan Nasional. Retrieved October 29, 2018, from https://www.lensaindonesia. com/2016/12/24/ormas-asing-dinilai- ancam-ketahanan-nasional.html
Maasum, M. (2017). Penerapan Sanksi terhadap Ormas yang Bertentangan dengan Nilai- nilai Pancasila Ditinjau dari Undang- undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lex Crimen , 6 (5).
Retrieved from https://www.neliti.com/id/ publications/146875/penerapan-sanksi- terhadap-ormas-yang-bertentangan-dengan- nilai-nilai-pancasila-d
Manullang, M., & Manullang, M. A. (2015). Manajemen Personalia . Yogyakarta: UGM Press. Marwenny, E., Fauzi, E., & Cenery, J. P. (2018).
Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan Asing di Indonesia di Tinjau dari Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2016. Jurnal Cendekia Hukum , 3 (2), 198–211. Retrieved
from http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/ cendekeahukum/article/download/37/54
Santoso, C. W. B., & Harefa, H. (2015). Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah. Jurnal Bina Praja , 7 (1), 1–20. Retrieved from http://binaprajajournal.com/ ojs/index.php/jbp/article/download/99/95.
Sholihah, I. (2016). Menyoal Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas ) Anti-Pancasila. RechtsVinding :  Media  Pembinaan  Hukum NAsional , 2016 (Juni). Retrieved from https://
rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/ MENYOAL ORMAS ANTI-PANCASILA.pdf
Siagian, S. P. (2003). Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi . Jakarta: Gunung Agung. Sianipar, V. A., Mulyono, E., & Indrayati, R. (2014). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lentera Hukum , 1 (1), 66–77. https://doi.org/10.19184/ejlh.v1i1.566