## Legalitas

## Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi

## Fatriansyah
Magister ilmu hukum unbari Correspondence: Fatriansyah@unbari.ac.id
Abstrak. Konstitusi  telah  diatur  bahwasanya  negara  Indonesia  ialah  negara  hukum,  yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh pemerintah sesuai amanat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945 bahwa tugasnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai perwujudan dari sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang di dalamnya diatur mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi ( the guardian of constitution ), sekaligus pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Apabila terdapat Undang-Undang yang muatannya bertentangan dengan konstitusi ( inconstitutional ), maka  Mahkamah  dapat  membatalkan  keberadaan  Undang-Undang  tersebut  baik  secara  keseluruhan  ataupun  bagian-bagian  dari Undang-Undang tersebut dengan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi ialah final and binding. Pada kajian kali ini penulis lebih menitikberatkan terhadap sifat dari putusan MK yang berbeda dengan putusan  lainnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  cara  agar  putusan  MK  dapat  dikaji  ulang  seperti  putusan  lainnya. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  cara  agar  putusan  MK  dapat  dikaji  ulang  seperti  putusan  lainnya.  Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kajian kepustakaan.

## Kata kunci : mahkamah konstitusi; hukum
Abstract. The Constitution has stipulated that the Indonesian state is a state of law, the implementation of which is carried out by the government in accordance with the mandate in the 4th paragraph of the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that its duty is to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood as an embodiment of the 5th principle "Social Justice for All the People Indonesia". It regulates the Constitutional Court as the guardian of the constitution, as  well as the executor of judicial power. If there is a law whose content is contrary to the constitution (unconstitutional), then the Court can cancel the existence of the law, either in its entirety or in parts of the law, by stating that it does not have binding legal force. The nature  of  the  Constitutional  Court's  decision  is  final  and  binding.  In  this  study  the  author  focuses  more  on  the  nature  of  the Constitutional  Court's  decisions  which  are  different  from  other  decisions.  This  research  aims  to  find  ways  so  that  the Constitutional Court's decisions can be reviewed like other decisions. This research aims to find ways so that the Constitutional Court's decisions can be reviewed like other decisions. By using a normative juridical approach and literature review.

## Keywords: constitutional court; law

## PENDAHULUAN
Dasar  pemikirannya,  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pengawal  konstitusi  ( guardian  of  constitution ),  yang berfungsi menjaga bekerjanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi ( checks and balances ), maka putusannya harus  benar-benar  dipastikan  dapat  dijalankan.  Pengabaian  terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dapat  dianggap sebagai contempt  of  court dan contempt  of  constitution .  Oleh  sebab  itu,  keberlakuan  semua  putusan  Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final.
Mahkamah  Konstitusi  merupakan  pelaku  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum  tertinggi  agar  dapat  ditegakkan,  sehingga  Mahkamah  Konstitusi  disebut  dengan the  guardian  of  the constitution.
Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan Kehakiman selain Mahkamah Agung Pasal 24 ayat 2 Bab IX UUD NRI 1945 yang mempunyai wewenang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945,  di  mana  ayat  1  menyebutkan  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir yang Putusannya bersifat final untuk menguji Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang  -  Undang  Dasar,  memutus  pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya ayat 2 menyebutkan Mahkamah Konstitusi  wajib  memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh Presiden dan atau wakil Presiden menurut Undang - Undang Dasar.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  adalah  putusan  yang  mengikat  dan  final.  Oleh  karena  itu  putusan  demikian haruslah didasari oleh nilai–nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger pada nilai–nilai  keadilan.  Sehingga  putusan  Mahkamah  Konstitusi  selalu  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keadilan  serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum; Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya menentukan putusan
Mahkamah  Konstitusi.  Keadilan  substantif  ini  mengandung  ruh  pengejawantahan  kepentingan  yuridis  berelasi kemanusiaan, bukan semata kepentingan formalitas. 1

## Tinjauan Pusataka Pengaruh Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi
Ditinjau dari segi pengaruhnya, hasil dari pengujian terhadap suatu peraturan  Perundang-undangan Pasal yang dianggap  inkonstitusional  (bertentangan  dengan  konstitusi)  tidak  dapat  diberlakukan  kembali,  sehingga  melahirkan norma baru seperti pada usia ketentuan capres dan cawapres. Artinya putusan yang diberikan MK itu “ final (akhir) and binding (mengikat dan/atau tidak dapat diganggu gugat)”. 2

## Pengaruh Cacat Formal Putusan Mahkamah Konstitusi
Dari  segala  jenis  putusan  hanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  bersinggungan  langsung  dengan Konstitusi,  dikarenakan  pernyataan  terhadap  suatu  materi  muatan  pasal  Undang  -  Undang  itu  dapat  dianggap inkonstitusional  bersyarat  (dengan  lahirnya  norma  baru).  Dikeluarkannya  putusan  bersyarat  sebagai  bentuk implementasi  dari Utilitarianisme  theory (teori  campuran),  yang  berfokus  pada  posisi  proporsionalisasi  atas  2  (dua) greatest  happines yaitu  kepentingan  pembentuk  Undang  -  Undang  dan  kepentingan  masyarakat  luas  sebagai  subjek atas norma tersebut. Sehingga mahkamah konstitusi sebagai “the true guardian of constitution” harus mengedepankan unsur  kemanfaatan.  Oleh  karenanya  harus  terdapat  lembaga  yang  setara  dengan  KY  untuk  mengawasi  hakim mahkamah  konstitusi  dalam  memberikan  putusan,  agar  tidak  terdapat  intervensi  lainnya  yang  dapat  mengaburkan putusannya. 3

## METODE
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif.  Spesifikasi penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis,  karena  diharapkan  mampu  memberi  gambaran  secara  rinci,  sistematis,  dan menyeluruh dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Pendekatan yuridis normatif sendiri ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-umndangan yang berhubungan dengan penelitian ini.  Pendekatan  ini  dikenal  pula  dengan  pendekatan  kepustakaan,  yakni  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh dalam penelitian, kemudian akan dianalisis secara kualitatif , yaitu data yang diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan tentang dampak dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tatanan Negara hukum Indonesia.

## HASIL
Konsepsi  Mahkamah  Konstitusi  diadopsi  ke  Indonesia  melalui  perubahan  ketiga  UUD  Tahun  1945  yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR Nopember 2001. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan pada tanggal  13 Agustus 2003 dan para  Hakimnya dilantik pada  tanggal 16 Agustus 2003 serta mulai bekerja efektif pada tanggal 19 Agustus 2003.
Dengan demikian, terpenuhilah Ketentuan Pasal III Aturan Tambahan UUD Tahun 1945 yang mengisyaratkan: “Mahkamah  Konstitusi  dibentuk  selambat-lambatnya  pada  tanggal  17  Agustus  2003  dan  sebelum  dibentuk,  segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia menimbulkan konsekuensi  bertambahnya  pelaku  kekuasaan  kehakiman  yang  sebelumnya  hanya  diemban  oleh  Mahkamah  Agung dan  lingkungan  peradilan  yang  ada  di  bawahnya.  Pasal  24  C  ayat  (2)  UUD  Tahun  1945  menentukan  pada  intinya bahwa pelaku kekuasaan kehakiman terdiri dari:
1. MA dan lingkungan peradilan yang ada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer;
2. MK.  MK  tidak  memiliki  peradilan  bawahan  seperti  halnya  MA.  Karena  itu,  MK  dikatakan  sebagai  pengadilan tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final.  MK  dengan  MA  kedudukannya  setara,  keduanya berdiri sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain.
1 Faqih, M. (2016). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. Jurnal Konstitusi , 7 (3), 115. https://doi.org/10.31078/jk734
2 W.  W.Dkk  (2021).  Putusan  Mahkamah  Konstitusi:  Dampaknya  terhadap  Perubahan  Undang  -  Undang  dan  Penegakan Hukum Pidana. Jurnal Konstitusi , 18 (3), hal. 485–491.
3 E. M. T. Dkk (2023). Penerapan Praktik Inkonstitusional Bersyarat Di Mahkamah Konstitusi. Lex Privatum , 12 (1), hal.9.

## Fatriansyah, Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi
Di  Indonesia,  ada  beberapa  hal  yang  melatarbelakangi  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi.  Zenwen  Pador mengatakan,  banyak  kalangan  berpendapat,  munculnya  wacana  pentingnya  pembentukan  MK  berawal  dari menghangatnya  sengketa/perselisihan  antara  Presiden  Abdurrahman  Wahid  (Gusdur)  dengan  DPR  dan  MPR menyangkut  kasus Buloggate dan Brunaigate ,  pengangkatan  dan  pemberhentian  Kapolri  serta  pengangkatan  Ketua MA, yang berakhir dengan diberhentikannya Gusdur dari jabatan Presiden oleh MPR melalui Sidang Istimewa pada bulan Juli 2001. Semua sengketa itu bermula dari perbedaan penafsiran atau lebih tepatnya kemauan masing-masing pihak untuk menafsirkan yang dimotivasi oleh kepentingan masing-masing pihak. Pada akhirnya, penyelesaian lebih banyak  ditentukan  oleh  kepentingan  dan  kekuatan  politik  ketimbang  berdasarkan  kepatutan  hukum.  Padahal, permasalahan tersebut berada dalam lingkup permasalahan hukum. 4
Maruar  Siahaan  pun  berpendapat  sama:  “Jatuh  bangunnya  pimpinan  pemerintahan  (Presiden)  pada  waktu  itu yang  tidak  pernah  terjadi  secara  mulus  melalui  proses  konstitusional  merupakan  kondisi  sosial  politik  yang  telah mendorong lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. 5 Dalam kaitan itu, Jimly Ashhiddiqie mengatakan:
Berdasarkan  sistem  ketatanegaraan  (model  baru)  yang  diadopsi  ke  dalam  dalam  ketentuan  UUD  Tahun  1945 pasca perubahan, mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horisontal, tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelumnya dikenal adanya lembaga tertinggi dan tinggi negara, maka sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. MPR bukan lagi lembaga yang paling tinggi lagi kedudukannya dalam bangunan struktur ketatanegaraan Indonesia,  melainkan  setara  dengan  lembaga  negara  lainnya  seperti  Presiden,  DPR,  DPD,  MK,  MA  dan  BPK. Hubungan  antara  satu  lembaga  dengan  lembaga  yang  lain  diikat  oleh  prinsip  check  and  balances,  di  mana lembaga-lembaga  tersebut  diakui  setara  kedudukannya  tetapi  saling  mengontrol  satu  sama  lain.  Sebagai  akibat dari adanya mekanisme hubungan yang setara itu, timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangan masing- masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD. Jika timbul persengketaan pendapat semacam itu diperlukan  organ  tersendiri  yang  diserahi  tugas  untuk  memutus  final.  Dalam  konteks  perubahan  UUD  Tahun 1945, organ itu adalah MK. Perlunya tugas bersangkutan diberikan kepada MK, untuk mencegah agar sengketa tersebut  tidak  menjadi  sengketa  politik.  Sebab,  jika  sengketa  politik  yang  justru  terjadi,  hal  tersebut  akan berdampak  buruk  terhadap  mekanisme  hubungan  kelembagaan  antar  lembaga  negara  dan  pelaksanaan  fungsi dari lembaga negara yang bersengketa tersebut. MK pada dasarnya berperan menengahi dan meredakan sengketa itu dengan memberikan solusi hukum. 6
Hal-hal lainnya yang dipandang turut melatarbelakangi pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yaitu 1. Tidak adanya kewenangan lembaga yudikatif (MA) dalam menguji undang-undang terhadap UUD;
2. Tidak  adanya  kewenangan  lembaga  yudikatif  dalam  memutus  masalah impeachment (pemberhentian)  terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3. Tidak adanya kewenangan lembaga yudikatif dalam menyelesaikan masalah-masalah pemilihan umum;
4. Belum jelasnya kewenangan lembaga yudikatif dalam memproses dan membubarkan partai politik.

## SIMPULAN
UUD  Tahun  1945  tidak  mengatur  mengenai  kekuatan  mengikat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Ketiadaan pengaturan ini kemudian menjadikan norma-norma jabaran dibawahnya telah mereduksi kekuatan mengikat Putusan MK  menjadi  tidak  bersifat  final  Dasar  pemikirannya,  MK  sebagai  pengawal  konstitusi  ( guardian  of  constitution ), yang  berfungsi  menjaga  bekerjanya  prinsip  saling  mengawasi  dan  mengimbangi  ( checks  and  balances ),  maka putusannya harus benar-benar dipastikan dapat dijalankan. Pengabaian terhadap Putusan MK dapat dianggap sebagai contempt of court dan contempt of constitution . Oleh sebab itu, keberlakuan semua putusan MK adalah bersifat final.

## DAFTAR PUSTAKA
E. M. T. Dkk, 2023, Penerapan Praktik Inkonstitusional Bersyarat Di Mahkamah Konstitusi. Lex Privatum . Faqih, M. (2016). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. Jurnal Konstitusi . Jimly Asshiddiqie, 2005, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara , Konstitusi Press, Jakarta. Maruar Siahaan, 2005, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi , Konstitusi Press. Jakarta.
W. W. Dkk, 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang - Undang dan Penegakan Hukum Pidana. Jurnal Konstitusi .
4 Zenwen  Pador,  “Konteks  dan  Relevansi  Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi”, Dalam  Hukum  Dan  Kuasa  Konstitusi, Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi , (Jakarta :Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004), hal. 39; Lihat juga, Wawancara Ruddi K. Gobel dengan Refli Harun (Staf Ahli MK-RI), dalam Perspektif Baru Melebarkan Sayap, Kumpulan Wawancara Perspektif Baru 2003-2005 , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 211.
5 Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi , (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. 9.
6 Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara , (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. 2-3.
Zenwen  Pador,  2005,  “Konteks  dan  Relevansi  Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi”, Dalam  Hukum  Dan  Kuasa Konstitusi,  Catatan-Catatan  untuk  Pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi ,  (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004), hal. 39; Lihat juga, Wawancara Ruddi K. Gobel dengan Refli Harun  (Staf  Ahli MK-RI),  dalam Perspektif  Baru Melebarkan  Sayap,  Kumpulan  Wawancara  Perspektif  Baru 2003-2005 , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.