## MENGUJI KESYARIAHAN AKAD WADIAH PADA PRODUK BANK SYARIAH
Oleh : Bambang Murdadi, SE, MM
e-mail : bambangmurdadi@yahoo.co.id

## RINGKASAN EKSEKUTIF
Salah  satu akad dalam produk  Perbankan  Syariah  adalah akad  Wadiah. Pengertian  Akad Wadiah  adalah  perjanjian  penitipan  dana  antara  pemilik  dana  dengan  pihak  penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut; (PBI No.2/9/2000). Produk Perbankan Syariah  dengan  akad  Wadiah  antara  lain  dalam  produk  Giro Wadiah,  Tabungan  Wadiah, Sertifikat  Wadiah  Bank  Indonesia.  Sesuai  dengan  Fatwa  dari  Dewan  Syariah  Nasional bahwa produk giro wadiah secara umum memiliki kriteria 1. Bersifat titipan 2. Titipan bisa diambil  kapan  saja  (on  call) 3.Tidak  ada  imbalan  yang disyaratkan,  kecuali  dalam  bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Adapun dasar syariahnya antara lain  dalam  Firman  Allah  QS  Annnisa  (4):29.  Hai  orang  yang  beriman  !  janganlah  kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan  sukarela  diantaramu.  Di  dalam  praktek  perbankan  di lapangan, beleid  (point)  yang  menyatakan “tidak  ada  imbalan  yang  dipersyaratkan” ataupun  tidak  ada  imbalan  yang  dijanjikan dimuka apakah  benar-benar  telah  diterapkan secara murni dan syar’ie?Perlu dikaji lebih mendalam. Baik tinjauan dari sisi legal formal (ketentuan  yang  ada)  diluar  fatwa Dewan  Syariah  Nasional maupun  dalam  praktek  bisnis perbankan di lapangan. Dari hasil pengamatan dan diskusi, terkesan masih bersifat ambigu (abu-abu)  ditengah  praktek  dunia  bisnis  perbankan  yang  penuh  dengan  persaingan  yang sangat ketat.
Kata kunci : akad wadiah, titipan, imbalan sukarela.

## I. PENDAHULUAN
Perbankan syariah
di Indonesia berkembang cukup pesat tercermin dari pangsa aset perbankan  syariah  dibandingan  dengan  perbankan konvensional saat ini mencapai sekitar 3%. Produk- produk  yang  ditawarkan  antara  lain  dalam penghimpunan  dana  dalam  bentuk  :  giro  (wadiah dan mudharabah) tabungan dan deposito mudharbah.  Perbankan  syariah  yang  berkembang baik  di  Indonesia  maupun  di  bebarapa  negara misalnya  Malaysia,  tidak  dipungkiri pada  awalnya lahir  tidak  Sharia  Full  totally  applied  (secara  total langsung menerapkan syariah Islam), namun secara bertahap.  Bank  syariah  banyak  lahir  melalui  anak perusahaan bank atau window (bagian usaha bank) contohnya  dalam  bentuk  Unit  Usaha  Syariah ataupun  dengan  mengkonversi  (mengubah  dari bank  konvensional  menjadi  bank  syariah(  Syafei, Antonio,1999 :279) artinya  praktek  bank  syariah yang  masih  menempel  pada  induknya  yang merupakan  bank  konvensional.  Dapat  dikatakan bahwa  modal  bank  syariah  tersebut  pada  awalnya (dananya)  berasal  dari  praktek  bank  konvensional (bank dengan  berbasis  bunga).  Sampai  saat  inipun pola  bank  syariah  dengan  bentuk  usaha  seperti  itu masih  banyak,  artinya  bank  syariah  yang  belum sepenuhnya  syariah  kalau  memang  menghendaki syariah  murni  modal  berasal  bukan  dari  bank konvensional  yang  berbasis  bunga.  Bukan  hanya pada permodalan awal  yang faktanya  masih belum syariah, namun bisa saja pada produk-produk yang ditawarkan masih terdapat unsur-unsur yang belum “pure”  syariah.  Sekalipun  hal  ini  tergantung  pada pengelolanya sejauh mana memiliki komitmen kuat dan  niat  yang  tulus  untuk  mewujudkan  bank dengan  produk  murn  syariah,  baik  dalam undang- undang/ketentuan yang syar’ie (berdasarkan syariah)  maupun  dalam  aplikasinya  di  lapangan. Salah satu produk yang memerlukan penelitian dan pendalaman yang tepat adalah produk-produk yang
dikemas  dalam  akad  wadiah.  Produk  perbaankan yang diikat dengan akad wadiah diantaranya adalah giro wadiah. Selain giro wadiah, akad wadiah juga diterapkan untuk produk infak, sodaqoh atau zakat. Sesuai  dengan  fatwa  DSN,  akad  wadiah umum harus  memiliki  kriteria  : 1. Bersifat  titipan  2. Titipan  bisa  diambil  kapan  saja  (on  call)  3.Tidak ada  imbalan  yang  disyaratkan,  kecuali  dalam bentuk  pemberian  (athaya)  yang  bersifat  sukarela dari  pihak  bank.  Dengan  batas  dan  kriteria  seperti itu,  apakah  memang  bank-bank  menerapkan dengan  konsekwen,  tidak  ada  janji  dimuka  bahwa bank tidak  akan  memberikan  imbalan  atau  bonus. Dihadapkan  pada  kenyataan  bahwa  dunia  bisnis perbankan  adalah  dunia  yang  penuh  dengan persaingan  yang  ketat  dalam  merebut  nasabah. Kalau  diterapkan  kepada  prouk  tertentu  misalnya zakat  infaq  dan  shdaqoh  mungkin  bisa  saja  karena memang  dana  terseut  sudah  diikhlaskan  untuk keperluan  tersebut,  namun  untuk  produk  lain seperti  giro,  apakah  memang  dapat  diterapkan secara  murni  dan  kosekwean.  Contoh  produk  giro wadiah  misalnya  dalam  bentuk  Sertifikat  Wadiah Bank  Indonesia (SWBI).  Selaipun  produk  tersebut juga  sudah  diatur  dalam  ketentuan  Bank  Indonesia dan  tentu  sudah  mengacu  pada  fatwa  dari  DSN, siapa  tahu  dalam  aplikasi  masih  terdapat  sedikit unsur  yang  menyerempet  kepada  hal-hal  yang belum syar’ie, sesuai dengan kaidah syariah Islam. Demikian  pula  produk  dengan  akad  wadiah  di bank-bak umum syariah pelaksana/bank komersial. Untuk  itulah  perlu  adanya  pengkajian  yang  terus menerus  sehingga  dapat  dipastikan  bahwa  produk bank  syariah  yang  diikat  dalam  akad  wadiah  yang sepenuhunya  ,mengacu  pada  syariah  sebagaimana dikehendaki sesuai dengan tuntuan syariah.

## II. DASAR-DASAR HUKUM SYARIAH
PRODUK DENGAN AKAD WADIAH
Dalam  perekonomian dan  Perbankan Islam,  transaksi  yang dilarang  adalah  transaksi- transaksi  yang  mengandung  riba  (tambahan), maisyir (spekulasi) dan ghoror (tidak jelas)(Lasmiatun,  2010:103). Di  dunia  perbankan segala  transaksi  lazim  dilandasi  dengan  akad. Adapun  arti  akad  atau  al- ‘aqdu  adalah  perjanjian, perikatan,permufakatan  (Daeng  Naja,  2011:17). Tentang  perjanjian  ini,  Alloh  swt  berfirman  dalam surat Al- Nahl ayat 91, yang artinya :” Dan tepatlah janji  dengan  Alloh  apabila  kamu  berjanji  dan janganlah  kamu  melanggar  sumpah  setelah diikrarkan,  sedang  kamu  telah  menjadikan  Alloh sebagai saksimu (terhadap sumpah itu).
Sesungguhnya  Alloh  mengetahui  apa  yang  kamu perbuat” . Dalam  surat  Al- Isra  ayat  34  :”  ... dan penuhilah  janji  karena  janji  itu  pasti  diminta pertanggungjawaban” . Sementara  arti  wadiah adalah titipan. Dalam konteks wadiah, barang yang dititipkan hanyalah sebatas titipan, tidak dibolehkan  adanya  tambahan  ketika  dikembalikan kepada  sipenitipnya. Uang  yang  dititipkankan  oleh nasabah,  bank  dapat  mengoperasikan  sejumlah tertentu,  seraya  bankpun  dapat  mengembalikan uang  titipan  ini  pada  saat  penitipnya  meminta kembali  (Abu  Sura’i,  1993:95). Atas  definisi secara  umum  tersebut  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  mengeluarkan  fatwanya  terkait  produk wadiah tersebut dengan konsideran sebagai berikut :.
a. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan  kesejahteraan  dan  dalam  bidang investasi,  pada  masa  kini,  memerlukan  jasa perbankan; dan  salah  satu produk perbankan di bidang  penghimpunan  dana  dari  masyarakat adalah  giro,  yaitu  simpanan  dana  yang penarikannya  dapat  dilakukan setiap  saat dengan  penggunaan  cek,  bilyet  giro,  sarana perintah  pembayaran  lainnya,  atau  dengan pemindahbukuan;
b. Bahwa  kegiatan  giro  tidak  semuanya  dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syariah)
c. Bahwa  oleh  karena  itu,  Dewan  Syariah Nasional  (DSN)  memandang  perlu  menetapkan fatwa  tentang  bentuk-bentuk  muamalah  syariah untuk  dijadikan  pedoman  dalam  pelaksanaan giro pada bank syariah.
Konsideran tersebut dengan mengacu pada hukum- hukum syariah berikut :
1. Firman  Allah  QS  Annnisa  (4):29 Hai  orang yang  beriman  ! janganlah  kalian  saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan  sukarela diantaramu ..
2. Firman Allah QS Albaqarah (2):283, Maka, jika sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada Allah Tuhannya
3. Firman  Allah  QS  Almaidah  (5):1 Hai  orang- orang yang beriman ! penuhilah akad-akad itu
4. Firman  QS  Almaidah  (5):2 Dan  tolong- menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan ..
5. Hadis nabi riwayat al ThabraniAbbas bin Abdul Muthalib  jika  menyerahkan  harta  sebagai mudharabah. Ia mensyaratkan kepada mudharibnya  agar  tidak  mengarungi  lautan  dan tidak  menuruni  lembah,  serta  tidak  membeli hewan  ternak,  jika  persyaratan  itu  dilanggar,  ia
(mudharib)
harus menanggung resikonya. Ketika  persyaratan  yang  ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya..(HR  Thabrani  dari  Ibnu Abbas)
6. Nabi bersabda “ ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dan jewawut untuk kepentingan rumah tangga,

## bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah dari
Shuhaib)
7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf
Perdamaian  dapat  dilakukan  diantara  kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat  mereka  kecuali  syarat  yang mengharamkan yang yang
halal atau
menghalalkan yang haram.
8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan  (kepada  orang,  mudharid)  harta anak  yatim sebagai  mudharabah  dan  tak  ada seorangpun mengingkari  mereka. Karenanya, hal  itu  dipandang  sebagai  ijma’  (Zuhaily, AlFiqh Alislami wa Adilatuhu, 1989, 4/838)
9. Qiyas.  Transaksi  mudharabah,  yakni  peyerahan sejumlah  harta  (dana,  modal)  dari  satu  pihak (malik,  shahib  al-mal)  kepada  pihak  lain  (amil,
mudharib) untuk
diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
10. Kaidah  fiqh  “Pada  dasarnya,  semua  bentuk muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil yang mengharamkannya”
11. Para  ulama  menyatakan,  dalam  kenyataan
banyak  orang  yang  mempunyai  harta  namun tidak  mempunyai  kepandaian  dalam  usaha memproduktifkannya,  sementara  itu  tidak sedikit  pula  orang  yang  tidak  memiliki harta namun  ia  memiliki  kemampuan  dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan  adanya  kerjasama  diantara  kedua pihak tersebut.

## Menetapkan fatwa tentang GIRO
Pertama 1. Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga
2. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang  berdasarkan  prinsip  mudharabah  dan wadiah
Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan Mudharabah :
1. Dalam  transaksi  ini nasabah  bertindak  sebagai shahibul  maal  atau  pemilik  dana,  dan  bank bertindak sebagai  mudharib  atau  pengelola dana.
2. Dalam  kapasitasnya  sebagai  mudharib,  bank dapat  melakukan  berbagai  macam  usaha  yang tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal  harus dinyatakan  dengan  jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk  nisbah  dan  dituangkan  dalam  akad pembukaan rekening
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional  giro  dengan  menggunakan  nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank  tidak  diperkenankan  mengurangi  nisbah keuntungan  nasabah  tanpa  persetujuan  yang bersangkutan.
Ketiga : Ketentuan umum giro berdasarkan wadiah 1. Bersifat titipan
2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call)
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

## III. PRODUK-PRODUK PERBANKAN

## SYARIAH DENGAN AKAD WADIAH
Akad  wadiah  merupakan  salah  satu  akad yang  digunakan  dalam  kegiatan  penghimpunan dana  pada  perbankan  syariah. Sesuai  dengan  buku kodifikasi produk perbankan syariah yang dikeluarkan  Bank  Indonesia  (2008).  Ditetapkan definisi mengenai berbagai produk yang diterapkan
di  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah (UUS). antara lain :
1. GIRO SYARIAH
Pengertian :
Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan  setiap  saat  dengan  menggunakan chek /bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya, atau
dengan pemindahbukuan. Sedangkan  akad  wadiah adalah  Transaksi  penitipan  dana  atau  barang dari  pemilik  kepada  penyimpan  dana  atau barang dengan kewajiban bagi yang menyimpan untuk  mengembalikan  dana  atau  barang sewaktu-waktu
Fitur  dan  mekanisme  :  Giro  atas  dasar akad wadiah
 Bank  bertindak  sebagai  penerima  dana titipan  dan  nasabah  bertindak  sebagai penitip dana
 Bank  tidak  diperkenankan  menjanjikan pemberian  imbalan  atau  bonus  kepada nasabah
 Bank  dapat  membebankan  kepada  nasabah biaya  administrasi  berupa  biaya-biaya yang trkait  langsung  dengan  biaya  pengelolaan rekening  antara  lain  biaya  chek/bilyet  giro, biaya  meterai,  cetak  laporan  transaksi  dan saldorekening,  pembukaan  dan  penutupan rekening
 Bank menjamin dana titipan nasabah
 Dana dapat diambil setiap saat oleh nasabah
Tujuan dan Manfaat
BAGI BANK
 Sumber  pendanaan,  baik  Rupiah  maupun
Valuta Asing
 Salah satu sumber pendapatan dala bentuk jasa  (fee  base  income)  dari  aktifitas lanjutan  pemanfaatan  rekening  giro  oleh nasabah

## BAGI NASABAH
 Memperlancar aktivitas pembayaran
dan/atau penerimaan dana
 Dapat memperoleh bonus

## ANALISIS DAN IDENTIFIKASI RISIKO
 Risiko  likuiditas  yang  disebabkan  oleh fluktuasi  dana  yang  ada  di  rekening  giro (wadiah)  dan  bank  setiap  saat  harus memenuhi  kewajiban  jangka  pendek tersebut
 Risiko  pasar  yang  disebabkan  oleh pergerakan nilai tukar untuk giro (wadiah) dalam valuta asing

## FATWA SYARIAH
 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

## REFERENSI
 PBI  No.3/10/PBI/2001  tentan  Prinsip
Mengenal Nasabah (KYC)  PBI
No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi  Informasi  Produk  Bank  dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah  PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam
Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

## PERLAKUAN AKUNTANSI
 PSAK  59 tentang    Akuntansi  Perbankan Syariah
 PAPSI yang berlaku

## 2. TABUNGAN WADIAH
Pengertian/Definisi
Tabungan  adalah  simpanan  yang  penarikannya hanya  dapat  dilakukan  dengan  syarat  tertentu
yang  disepakati,  tetapi  tidak  dapat  ditarik dengan  chek  atau  bilyet  giro dan/atau  alat lainnya yang dipersamakan dengan itu

## AKAD TABUNGAN WADIAH
Sedangkan  akad  tabungan  wadiah  adalah Transaksi  penitipan  dana  atau  barang  dari pemilik  kepada  penyimpan  dana  atau  barang dengan  kewajiban  bagi  yang  menyimpan  untuk mengembalikan  dana atau  barang  sewaktu- waktu
Fitur  dan  mekanisme  :  Giro  atas  dasar  akad wadiah
 Bank  bertindak  sebagai  penerima  dana titipan  dan  nasabah  bertindak  sebagai penitip dana
 Bank  tidak  diperkenankan  menjanjikan pemberian  imbalan  atau  bonus  kepada nasabah
 Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya  administrasi  berupa  biaya-biaya
yang  trkait  langsung  dengan  biaya pengelolaan  rekening  antara  lain  biaya chek/bilyet  giro,  biaya  meterai,  cetak laporan  transaksi  dan  saldorekening,
pembukaan dan penutupan rekening
 Bank menjamin dana titipan nasabah
 Dana  dapat  diambil  setiap  saat  oleh nasabah
Tujuan dan Manfaat

## BAGI BANK
 Sumber  pendanaan,  baik  Rupiah  maupun Valuta Asing
 Salah satu sumber pendapatan dala bentuk jasa  (fee  base  income)  dari  aktifitas lanjutan  pemanfaatan rekening  giro  oleh nasabah

## BAGI NASABAH
 Kemudahan  dalam  pengelolaan  likuiditas, baik  dalam  hal  penyetoran,  penarikan, transfer,  dan  pembayaran  transaksi  yang fleksibel
 Dapat memperoleh bonus

## ANALISIS DAN IDENTIFIKASI RISIKO
 Risiko  likuiditas  yang  disebabkan  oleh fluktuasi  dana  yang  ada  di  rekening tabungan  relatif  tinggi  dibandingkan dengan deposito
 Risiko displacement (commercial displacement  risk)  yang  disebabkan  oleh adanya  potensi  nasabah  memindahlan dananya yang didorong oleh tingkat bonus atau  bagi hasil  riil  yang  lebih  rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga
 Risiko  pasar  yang  disebabkan  oleh pergerakan  nilai  tukar  untuk  tabungan dalam valuta asing

## FATWA SYARIAH
 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

## REFERENSI
 PBI No.3/10/PBI/2001  tentan  Prinsip
Mengenal Nasabah (KYC)  PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi  Informasi  Produk  Bank  dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah  PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

## PERLAKUAN AKUNTANSI
 PSAK  59  tentang    Akuntansi  Perbankan Syariah
 PAPSI yang berlaku

## 3. SERTIFIKAT WADIAH BANK NDONESIA
(SWBI)
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia diterbitkan  pada  tahun  2000,  nampkanya  sebagai bentuk perkembangan  produk  perbankan  syariah menjawab tantangan jaman sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan perbankan perbankan  syariah  itu  sendiri.  Diterbitkan  sebelum UU  No  24  tahun  2008  tentang  perbankan  syariah diundangkan,  membuktikan  adanya  tuntutunan perkembangan  produk  dan  secara  luas  bagi perekonomian  adalah  sebagai  wujud  dari tuntutan sarana/perangkat  pengendalian  moneter  dari  sisi kegiatan  produk  perbaankan  syariah.  Apabila  di perbankan konvensional (bank dengan basis produk bunga)  produk semacam SWBI  adalah  Sertifikat Bank  Indonesia  (SBI).  SBI  merupakan  perangkat utama Bank Indonesia dalam pengendalian moneter dalam  operasi  pasar  terbuka  (OPT)  dengan instrumen  suku  bunga  SBI  (BI  rate),  saat  ini sebesar 7,50% (Maret 2015:pen). Sebagai perangkat  moneter  utama  dari  sisi  perbankan konvensional. Maka diciptakan perangkat semacam SBI untuk perbankan syariah dengan produk/sarana yang  tentunya  mengacu  pada  produk  yang  sesuai dengan  syariah. Sebetulnya  SWBI  bisa  menjadi perangkat  moneter  yang  sangat  efektif ketika perekonomian  sedang  menghadapi  krisis  karena “secara teori” SWBI bisa untuk mengenalikan uang uang beredar (sebagai perangkat untuk mengurangi dan  menambah  jumlah  uang  beredar  (dala  arti luas),  namun  mengingat  daya  tariknya  adalah “bonus  suka  rela” apakah  akan  efektif  melawan persaingan bisnis yang fully oriented to profit, jika dihadapkan  pada  SBI  yang  notebene  beroperasi berbasis  turun  naiknya  BI  rate.  Apalagi  pangsa SWBI saat ini tentu masih kecil, mengingat pangsa aset perbankan syariah juga masih kecil sekitar 3%.
Namun bisa saja kedepan bisa menjanjikan apabila masyarakat sudah syariah minded.
Dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 2/9/PBI/2000  tentang  Sertifikat  Wadiah  Bank Indonesia  yang  menetapkan  bahwa  Wadiah  adalah perjanjian  penitipan  dana antara  pemilik  dana dengan  pihak  penerima  titipan  yang  dipercaya untuk  menjaga  dana  tersebut.  Dijelaskan  bahwa Sertifikat  Wadiah  Bank  Indonesia  (SWBI)  adalah sertifikat  yang  diterbitkan  Bank  Indonesia  sebagai bukti  penitipan  dana  berjangka  pendek  dengan prinsip Wadiah.
Adapaun  karakteristik,  jumlah dan  jangka  waktu penitipan dana diatur sebagai berikut :
1 Bank  Indonesia  dapat  menerima  penitipan  dana dari  Bank  atau  UUS  dengan menggunakan prinsip Wadiah.
2 Sebagai  bukti  penitipan  dana  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1),  Bank Indonesia menerbitkan  Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).
3 Bank  Indonesia  dapat  memberikan  bonus  atas penitipan  dana  sebagaimana dimaksud  dalam ayat  (1)  yang  diperhitungkan  pada  saat  jatuh waktu.
(1)    Jumlah  dana  yang  dapat  dititipkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) sekurang-kurangnya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2)  Penitipan dana di atas Rp 500.000.000,00 ( lima  ratus  juta  rupiah)  hanya  dapat dilakukan dalam kelipatan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Adapun  jangka  waktu  penitipan  dana  ditetapkan  1 (satu) minggu, 2 (dua) minggu, dan 1
(satu)  bulan yang  dinyatakan  dalam  hari.
Perubahan jangka  waktu penitipan dana ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
TATA CARA PENYELESAIAN
JATUH

## WAKTU PENITIPAN DANA
(1) Pada  saat  jatuh  waktu  penitipan  dana,  Bank Indonesia  akan  mengkredit rekening  giro Bank  atau  UUS  pada  Bank  Indonesia  sebesar nilai titipan dana.
(2) Dalam  hal Bank Indonesia  memberikan bonus kepada Bank atau UUS pada saat jatuh waktu penitipan  dana  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2  ayat (3),  maka  Bank  Indonesia  akan mengkredit  rekening  giro  bank  sebesar  nilai bonus  yang  besarnya  diatur  dalam  ayat  (3) dan ayat (4).
(3) Dalam hal  Bank  Indonesia  akan  memberikan bonus  kepada  Bank  atau  UUS yang menitipkan dana,  maka besarnya bonus  akan dihitung  dengan menggunakan  acuan  tingkat indikasi  imbalan  Pasar  Uang  Antarbank berdas  arkan  prinsip  Syariah  (PUAS)  yang merupakan    rata -rata  tertimbang tingkat indikasi imbalan Sertifikat Investasi Mudharabah  Antarbank  (Sertifikat IMA)
yang terjadi di PUAS, pada tanggal penitipan dana.
(4)      Dalam  hal  data  mengenai  tingkat  indikasi imbalan  PUAS    sebagaimana dimaksud  dalam ayat (3) tidak tersedia pada hari penitipan dana, maka besarnya  bonus  akan  dihitung  dengan menggunakan  acuan  tingkat  indikasi imbalan PUAS  terakhir  yang  terjadi  atau  rata -rata tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah sebelumdidistribusikan  pada  bulan  sebelumnya dari seluruh  Bank  yang  melakukan  kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan UUS.

## IV. PANDANGAN KRITIS (CRITCAL POINT) KESYARIAHAN  PRODUK  DENGAN AKAD WADIAH
Sekalipun semua produk perbankan syariah  tentu  sudah  melalui  Fatwa  Dewan  Syariah
Nasional, namun tidak berlebihan apabila proses di lapangan,  dalam  praktek  perbankan  baik  dari asepek  ketentuan  yang  dibuat  oleh  otoritas,  pelaku usaha  (perbankan)  maupun  praktek  di  lapangan dalam  bentuk  penerapan  praktis  akan  selalu dikritisi,  diperhatikan  sehingga  komitmen  tentang kesyariahan dalam produk akan tetap terjaga.
Atas  dasar  kebijakan/ketentuan  yang  ada dan  berdasarkan  atas  diskusi  dengan  para  praktisi perbankan  dapat  dimunculkan  hal-hal  yang  perlu dipertanyakan,  dikritisi  sebagaimana  pandangan tentang produk-produk wadiah di bawah ini.
1. Giro Wadiah di Bank Umum
Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan  setiap  saat  dengan  menggunakan chek /bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.  Sedangkan  akad  wadiah adalah  Transaksi  penitipan  dana  atau  barang dari  pemilik  kepada  penyimpan  dana  atau barang dengan kewajiban bagi yang menyimpan untuk  mengembalikan  dana  atau  barang sewaktu-wakt
Produk  titipan  tersebut  jangan  sampai  terjadi semacam  janji  tentang  pemberian  bonus  di awal, sekalipun secara tertulis tidak ada, secara lisanpun  tidak  diperkenankan.  Namun  dalam suatu  forum diskusi dengan praktisi perbankan. Seandainya  si  mudi”(penitip  dana)  sama  sekali tidak  diinformasikan  tentang  bonus  yang  akan diterima  misalnya  bonus  setara  nisbah  bagi hasil  sekian  rupiah,  maka  dalam praktek bisnis riil  yang dalam kenyataannya mengahadapi persaingan yang  ketat,  maka  akan  sulit  bagi bank  untuk  dapat  menghimpun  dana  dalam bentuk  giro  wadiah  tersebut.  Dalam  kenyataan produk  giro  wadiah  meliputi lalu-lintas  dana dalam jumlah besar, karena sifatnya yang likuid (mudah  untuk  perputaran  dana).  Bagi  dunia usaha, akan  sulit apabila  dana  yang  cukup
besar  tersebut  ditanamkan  begitu  saja  tanpa adanya  return  yang  menjanjikan,  sekurangnya apabila  dana  ditanamkan dalam  bentuk  akad mudharabah (walaupun tentunya menjadi kurang  likuid)  untuk  keperluan  lalu-lintas pembayaran.  Dari  sisi  bank  sendiri, tentu menganggarkan untuk pemberian bonus.
Apabila  hal tersebut terjadi secara rutin, berarti akan  menjadikan  kebiasaan  menganggarkan pemberian bonus  menjadi  hal  biasa  dan  lazim, nasabahnpun  akan  memahami, “mengharap” adanya  bonus .  Betapa  tidak, dana  yang ditanamkan begitu  besar,  apakah  akan  begitu saja  digratiskan  sementara  bisnis  “as  usulan” adalah mobilisasi dana yang tentu ada biayanya. Lebih mendalam lagi, bonus sudah “dip e rjanjikan”walaupun secara  lisan  tentang besarnya bonus.  Hal  demikian  yang  perlu dicermati oleh para pengawas syariah baik dari DSN,  DPS  maupun  masyarakat  peduli  syariah lainnya. Dalam  bahasa syar’i -nya,  sudah  ada niat  untuk mendapatkan  bonus.  Padahal tentunya  mengcau  pada  inna  a’malu  biniyah (Segala  sesuatunya  bergantung  pada  niat). Dalam  konteks  produk  giro  wadiah,  walaupun tidak ada bonus atau imbalan dalam akadnya(perjanjian awalnya),  namun sudah ada niat/harapan  untuk  adanya  bonus  dikemudian hari.  Inilah  yang  tipis  perbedaanya  antara syariah dan non syariahnya.
2. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  SWBI adalah  produk  syariah  yang  dikeluarkan  oleh Bank  Indonesia  (Bank  Sentral  Republik Indonesia).  Bank  Indonesia  dapat  menerima titipan  atas  ditempatkannya  dana  tersebut  oleh masyarakat (perbankan syariah). Bank Indonesia  dapat  memberikan  bonus,  namun
tidak  diperjanjikan  di  awal  perjanjian.  Yang perlu dicermati antara lain :
i. Titipan  ditetapkan  dalam  jangka  waktu 1(satu)  minggu, 2 (dua) minggu dan 1(satu) bulan.  Padahal  dalam  prinsip  syariahnya, dana titipan tersebut dapat diambil sewaktu- waktu dan ini hak dari si penitip dana. Bagi Bank  Indonesia  sebagai  otoritas  moneter, penetapan ini wajar karena apabila menyelaraskan  pada    Sertifikat  Bank Indonesia  (SBI)  sebagai  perangkat  moneter, maka SWBI bisa dianggap sebagai perangkat  moneter  juga  sehingga  apabila tidak  ada  batasan  waktu,  maka  fungsi sebagai  perangkat  moneternya  menjadi sumir. Namun apabila dikaji dari sisi produk syariahnya  memang  menjadi  sedikit  kurang pas.
ii. Pada  butir  (2)  pasal  PBI No.  2/9/PBI/2000 tentang  Sertifikat  Wadiah  Bank  Indonesia memang  ditetapkan  “Dalam  hal  Bank Indonesia  akan  memberikan  bonus  kepada Bank  atau  UUS  yang  menitipkan  dana ”, artinya  bonus  belum  merupakan  kepastian, sudah  sesuai  dengan  syariah  akad  wadiah (titipan).  Namun  selanjutnya  tertulis  “m aka besarnya  bonus    akan  dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan Pasar Uang Antarbank berdas arkan prinsip  Syariah  (PUAS)  yang  merupakan rata -rata  tertimbang  tingkat  indikasi imbalan    Sertifikat  Investasi  Mudharabah Antarbank  (Sertifikat    IMA)  yang  terjadi  di PUAS,  pada  tanggal  penitipan  dana. Tidakkah, kalimat tersebut sudah memberikan semacam “harapan yang mendekati  pasti”  bahwa  bonus  selalu  akan diberikan kepada penitip dana. Terlebih lagi bahwa operasional SWBI sebagai perangkat moneter  melibatkan  uang  milyaran  rupiah,
sebagaimana  ditetapkan  bahwa  minimal dana  yang  dititipkan  dalam  bentuk  SWBI sebesar  Rp  500  juta  dan  diatas  Rp500  juta dengan  kelipatan  Rp  50  juta  penuh. Pertanyaan  selanjutnya  apakah  bagi  bank umum  syariah  yang  menitipkan  dana  dalam jumlah  besar  akan  begitu  saja  rela  tanpa adanya  income  (pendapatan)? Sementara bank  tersebut  mengelola  dana  masyarakat agar  mendatangkan  return?  Mengapa  dana masyarakat  tersebut  tidak  ditanamkan  saja pada produk mudharabah, murabahah, ijaroh dan  lain  sebagainya  yang  sudah  pasti mendatangkan return. Jawabnya tentu bahwa dana  yang ditanamkan dalam bentuk SWBI  juga  mendatangkan  return,  hanya tidak  diperjanjikan  dimuka,  namun  dengan “harapan  hampir  pasti”  bahwa  pada  saat SWBI  jatuh  tempo  Bank  Indonesia  juga akan  memberikan  bonus.  Maka  disinilah tipisnya  perbedaan  antara  “bonus  sukarela” dan “bonus janji” . Dalam pandangan syariah
tentu  juga  sudah  dikenal  makna  dari  hadits “Inna  a’malu  biniyah”  (Sesungguhnya  amal manusia  tergantung  pada  niatnya” . Apa tujuan/niat  bank  menanamkan  dananya dalam bentuk SWBI, hanya menitipkan atau mengharapkan  bonus?  Niat  tentu  urusannya sama  Alloh,  bukan  pada  formalitas  (bentuk formal  perjanjian)  atau  perjanjian  lisan antara mudi’(penitip dana) dan muda’(penerima titip an dana). Perlu dicermati  bahwa  kebiasaan  tidak  tertulis yang  dilakukan  berulang-ulang  maka  akan menjadi  ikatan  atau  konvensi  atau  hukum. Pemberian  bonus  yang  tidak  diperjanjikan namun dilakukan berulang-ulang dan menjadi  kebiasaan,  lama-kelamaan  akan menjadi keniscayaan.
3. Tabungan Wadiah
Tabungan  adalah  simpanan  yang  penarikannya hanya  dapat  dilakukan  dengan  syarat  tertentu yang  disepakati,  tetapi  tidak  dapat  ditarik dengan  chek  atau  bilyet  giro  dan/atau  alat lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu.  Syarat tertentu  itu  misalnya  penarikannya  dibatasi dalam  satu  hari  sekian  rupiah.  Dalam  hal  ini perlu  dicermati  pula  azaz  akad  wadiah  itu adalah titipan dana yang dapat diambil sewaktu- waktu,  artinya  terserah  kepada  mudi’(pemilik dana).  Namun  memang tergantung  pada kesepakatan yang telah dibuat. Namanya titipan yang  memang  niatnya  untuk  dititipkan,  bukan berniat  untuk  berinvestasi.  Tidak  ada  bonus yang  dijanjikan  pada  awalnya.  Perlu  dipahami oleh  mudi’  uang  yang  diti tipkan  dalam  bentuk tabungan wadiah dalam kondisi :
 Biasanya akan dikenakan biaya adminsitrasi, berarti uang akan berkurang
 Nilai  uang  juga  akan  turun  karena  pasti terjadinya  inflasi, biasanya sekurang- kurangnya 5%/tahun.
 Tidak  ada  niat  untuk  investasi,  uang semata-mata untuk dititipkan demi menjalankan syariah.
Pihak  bank  berkewajiban  untuk  menjelaskan kepada  nasabah  tentang  arti/perbedan  tabungan wadiah  dengan  tabungan  mudharabah.  Adakah nasabah  yang  menitipkan  dananya  kepada  bank syariah  dalam  bentuk  tabungan  wadiah?  Wallohu a’lam.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN
1. Produk  bank  syariah  dengan  akad  wadiah seperti  Giro  Wadiah  di  Bank  Umum,  Sertifikat Wadiah  Bank  Indonesia  dan  tabungan  wadiah perlu lebih ditajamkan nilai-nilai kesyariahhnya dalam pelaksanaannya.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang produk- produk  tersebut  sudah  cukup  jelas,  namun pengkajian tentang substansi produk perlu terus ditajamkan dalam tataran praksisnya.
3. Tentang  persyaratan  yang  dikenakan  pada
produk  tabungan  wadiah,  perlu  dijelaskan  agar tidak  bertentangan  dengan  substansi  produk bahwa  dana  titipan  tersebut  dapat  diambil  oleh penitipnya (penabung) sewaktu-waktu. Terlebih lagi, para penabung ini kebanyakan masyarakat kalangan  bawah  yang  uangnya  pas-pasan sehingga  dalam  penerapnnya  produk  perbanka syariah tetap  memperhatikn  kemaslahatan umat sebagaimana  tujuan  akhir, baik  ekonomi maupun  perbankan  Islam  adalah  kemaslahatan umat.

## B. SARAN-SARAN
1. Pihak-pihak yang  terlibat  dalam  praktek perbankan  syariah  seperti  Dewan  Syariah
Nasional,  Dewan  Pengawas  Syariah  dan masyarakat  peduli  perbankan  syariah  lain agar tidak hanya terpaku pada Fatwa-fatwa yang  dikeluarkan  oleh  DSN,  namun  perlu mempelajari  dan  mendalami  praktek- praktek  perbankan  di  lapangan  agar  fatwa- fatwa  dapat  dijalankan  selaras  dengan praktek-praktek di lapangan.
2. Dunia perbankan begitu kompleks, menyangkut perekonomian, moneter,
sistem  pembayaran  dan  bahkan  aspek sosiologis  sehingga  perlu  kepakaran  yang optimal  agar  praktek  perbankan  syariah menerapkan  produk  yang  benar-benar syariah.
3. Masyarakat peduli perbankan syariah perlu proaktif  dalam  mengikuti  perkembangan perbankan  syariah.  Dituntut  bukan  hanya harus  memahami  tentang  prinsip  syariah
namun, pengetahuan  perekonomiian  secara luas.
------0------

## DAFTAR PUSTAKA
1. Bank Syariah, Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia
Oleh : DR Amir Mahmud dan H. Rukmana, SE,
MSi
Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010
2. Bank Syariah, Dari Teori dan Praktek Oleh : D R M Safi’i Antonio. MEc
STEI, Tazkia, Jakarta
3. Bank Syariah, Wacana Ulama & Cendekiawan Oleh : Muhammad Syafi’i Antonio
Penerbit : Tazkia Institut, Jakarta, 1999.
4. Perbankan  Syariah Oleh Lasmiatun, SE, MSi
Penerbit Kartini Press, Semarang, 2010
5. Tanya jawab Perbankan Syariah Oleh :Prof DR Abdul Ghofur Anshori, SH, MH
UII Press, Yogyakarta, 2010
6. Akad Bank Syariah Oleh : H.R. Daeng Naja
Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011
7. Bunga Bank Dalam Islam Oleh : DR Abu Sura’i Abdul Hadi MA
Guru Besar Syariah, Riyadh University, Saudi
Arabia
Penerbit : Al Ikhlas, Surabaya, Indonesia, 1993.
8. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
9. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaiman diubah dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan
10. Undang-Undang No 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.