## Strategi Pemerintah Kota Manado Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Melalui Pajak Perhotelan
Manado City Government's Strategy in Increasing Regional Original Revenue Through Hotel Tax
Jackson Boda (1) , Elfie Mingkid (2) , Antonius Purwanto (2)
1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi PSP Program Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado
*Penulis untuk korespondensi: jacksonbodajr@gmail.com Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : 30 Juni 2022 Disetujui diterbitkan : 28 September 2022

## ABSTRACT
This  research  aims  to:  1)  knowing,  reviewing,  analyzing  Manado  City  Government's  strategy  in increasing Regional Original Revenue through hotel taxes, and 2) knowing, studying, analyzing what factors support and hinder Manado City Government in increasing Regional Original Revenue through hotel tax. The type of research used in this research is descriptive qualitative and the collection technique is by observation, interviews and documentation. The informants in this study were the Head of the Manado City Regional Revenue Agency, the Head of the Tax and Retribution Service Division of Manado City Regional Revenue Agency, and hotel taxpayers. The results of the study show that: 1) The strategies adopted by the Manado City Government in increasing PAD through hotel taxes are: (a) Aggressive in applying sanctions and penalties for hospitality taxes,  (b)  Aggressive  in  improving  hotel  tax  services,  (c)  Aggressive  in  increasing  communication  and counseling on hotel taxes, and (d) Aggressive in increasing the supervision of hotel taxes. Inhibiting factors: (a) Low  discipline,  compliance  of  hotel  taxpayers  to  pay  taxes,  (b)  Low  honesty,  awareness  of  hotel  taxpayers manipulating  the  amount  of  income  turnover  so  that  tax  payments  are  low,  (c)  Limited  quantity  of  human resources working and the ineffectiveness of the joint task force in carrying out their duties and responsibilities (d) Administrative sanctions such as fines, less effective closures, (e) Lack of supporting facilities 6) Unfavorable external conditions, the spread of the COVID-19 virus pandemic.
Keywords: strategy; city government; hotel tax; regional original revenue

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui, mengkaji, menganalisis strategi Pemerintah Kota Manado dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  melalui  pajak  perhotelan,  dan  2)  mengetahui,  mengkaji, menganalisis  faktor-faktor  apa  yang  mendukung  dan  menghambat  Pemerintah  Kota  Manado  dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  melalui  pajak  perhotelan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta tekhnik pengumpulan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Manado,  Kepala Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, dan wajib pajak hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1)  Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan PAD  melalui  pajak  perhotelan  yaitu:  (a)  Agresif  dalam  menerapkan  sanksi  dan  denda  pajak  perhotelan,  (b) Agresif  dalam  meningkatkan  pelayanan  pajak  perhotelan,  (c)  Agresif  dalam  meningkatkan  komunikasi  dan penyuluhan  pajak  perhotelan,  dan  (d)  Agresif  dalam  meningkatkan  pengawasan  pajak  perhotelan.  Faktor penghambat: ( a)  Rendahnya  disiplin,  kepatuhan  wajib  pajak  hotel  untuk  membayar  pajak,  (b)  Rendahnya kejujuran, kesadaran wajib pajak hotel memanipulasi jumlah omset pendapatan agar setoran pajak nya rendah, (c)  Terbatasnya  kuantitas  SDM  yang  bekerja  dan  kurang  efektifnya  satgas  gabungan  dalam  menjalankan tupoksinya (d) Penerapan sanksi administratif seperti denda, penutupan kurang efektif diterapkan, (e) Minimnya fasilitas pendukung 6) Kondisi eksternal yang kurang mendukung, merebaknya nya pandemi virus COVID-19.
Kata kunci : strategi; pemerintah kota; pajak hotel; pendapatan asli daerah
Strategi Pemerintah Kota Manado dalam Meningkatkan Pendapatan .... (Jackson Boda, Elfie Mingkid, Antonius Purwanto)
1% 7% 12% 80% Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Yang di Pisahkan
Lain-lain PAD yang  Sah

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kota  Manado  merupakan  salah  satu  Kota Besar yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, dalam rangka  membangun  daerah  dan  mensejahterakan masyarakat  tentu  saja  membutuhkan  anggaran/ dana  yang  memadai.  Data  yang  penulis  peroleh dari  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Manado, (2020)  menyebutkan  bahwa  sumber  pendapatan atau penerimaan daerah Kota Manado terdiri dari 4 (empat)  sumber  yaitu  dari  pajak  daerah,  retribusi daerah,  hasil  pengelolaan  yang  dipisahkan  dan lain-lain  PAD  yang  sah,  namun  penerimaan tersebut  di  dominasi  oleh  pajak  daerah,  berikut dijelaskan  secara  rinci  kedalam  gambar  di  bawah ini:

## Gambar 1. Sumber Penerimaan PAD Kota Manado, 2020
Gambar  1  di  atas  memberikan  penjelasan bahwa,  sumber  PAD  Kota  Manado  paling  tinggi adalah bersumber dari pajak daerah yaitu sebanyak 80%,  kemudian  disusul  oleh  retribusi  daerah sebanyak  12%,  lain-lain  PAD  yang  sah  yaitu sebanyak  7%  dan  yang  paling  kecil  adalah  hasil pengelolaan yang dipisahkan yaitu sebanyak 1%. Mengingat  pajak  daerah  merupakan  salah  satu komponen  penting  dalam  meningkatkan  PAD, maka  Pemerintah  Kota  Manado  Provinsi Sulawesi  Utara  di  tuntut  agar  terus  berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mengoptimalkan pajak daerah.
Sedemikian besar pentingnya pajak daerah,  maka  pada tanggal  9  September  2011 diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Manado Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah. Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini dimaksudkan  untuk  menjadi  pedoman  dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah guna  meningkatkan  penerimaan  dan  pendapatan
daerah,  selain  itu  dengan  Peraturan  Daerah  ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga dapat mendorong pembangunan daerah, yang pada akhirnya diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat  Kota Manado.
Pasal  2  ayat  1  Peraturan  Daerah  Kota Manado menyebutkan ada 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Kota Manado, jika dilihat dari potensi daerahnya, maka pajak  hotel,  merupakan  salah  satu  sumber  dalam meningkatkan  PAD  di  Kota  Manado.  Asumsi  di atas  cukup  beralasan  mengingat  Kota  Manado memiliki Destinasi wisata atau Kawasan Strategis Pariwisata  Nasional (KSPN)  yang  cukup  terkenal diantaranya yaitu Bunaken, Manado juga dikelilingi  dua  pulau  eksotik,  yaitu  Manado  Tua dan Siladen serta terdapat 29 obyek wisata lainnya. Adanya  destinasi  wisata  ini  berimbas  pada meningkatnya kebutuhan wisatawan baik domestik lokal  maupun  mancanegara  terhadap  penginapan (hotel).  Data  Dinas  Pariwisata  Kota  Manado (2020)  menyebutkan  Kota  Manado  memiliki  20 hotel berbintang yang terdiri dari 1 Hotel Bintang Lima,  12  Hotel  Bintang  Empat,  dan  7  Hotel Bintang Tiga, sedangkan Hotel Non Bintang yang ada di Kota Manado sebanyak 128 Hotel, dengan jumlah kamar sebanyak 4.103.
Permasalahannya  sekarang  walaupun  Kota Manado  memiliki potensi  yang  cukup  besar dalam  meningkatkan  PAD  dari  sektor  pajak hotel,  namun  berdasarkan  data  yang  penulis peroleh  target  dan  realisasi  pajak  hotel  selama selama  3  (tiga)  tahun  terakhir  belum  mencapai target yang ditetapkan, selain itu dapat diketahui pula bahwa pada tahun 2020 persentase kontribusi pajak  hotel  terhadap  PAD  Kota  Manado mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Tidak tercapainya  target  pajak  hotel sebagaimana yang dijelaskan di atas, memberikan gambaran bahwa masih rendahnya  kesadaran,  kepatuhan  wajib  pajak untuk  membayar  pajak  hotel.  Data  yang penulis peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota  Manado  (2020)  menyebutkan  masih terdapat wajib pajak hotel pada periode tahun 2018,  2019,  dan  2020  yang  terlambat  dalam menyetorkan pajak,  bahkan  ada  yang  sampai menunggak  ke  tahun  berikutnya,  khususnya  bagi hotel-hotel berbintang.
Berangkat  dari  permasalahan  fenomena  di atas, diperlukan strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah  Kota  Manado  dalam  hal  ini  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Manado  dalam  upaya untuk  meningkatkatkan  kesadaran,  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak,  yang  pada akhirnya  bermuara  pada  peningkatan  Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Berdasarkan paparan dan  permasalahan  tersebut,  maka  penulis  tertarik untuk  mengadakan  penelitian  dalam  rangka penyusunan tesis dengan judul: ”Strategi Pemerintah  Kota  Manado  dalam  Meningkatkan PAD Melalui Pajak Perhotelan”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut: bagaimana  strategi  Pemerintah  Kota  Manado dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah melalui pajak perhotelan?

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk :
1. Mengetahui,  mengkaji,  menganalisis  strategi Pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan PAD melalui pajak perhotelan. 2. Mengetahui,  mengkaji,  menganalisis  faktor- faktor apa yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan PAD melalui pajak perhotelan . Manfaat Penelitian Manfaat penelitian diharapkan dapat berguna untuk:

## Kegunaan Teoritis
a. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambahan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  dapat digunakan  sebagai  rujukan  untuk  peneliti sejenis.
b. Menambah  wawasan,  khasanah  berfikir  yakni di bidang Pendapatan Asli Daerah dalam sektor Pajak Daerah Kota Manado.

## Kegunaan Praktis
a. Memberikan  masukan  kepada  instansi  terkait dalam  upaya  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah dalam sektor Pajak Daerah.
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Manado dalam menggali potensi sumber- sumber penerimaan Pajak serta dapat mengidentifikasi permasalahan yang selama ini
terjadi berkaitan dengan pajak daerah sehingga dapat  dilakukan  estimasi  dan  proyeksi  dari masing-masing  pajak  yang  pada  gilirannya dapat  disusun  kebijakan  pemerintah  untuk meningkatkan  optimalisasi  penerimaan  pajak yang mendasarkan pada prinsip-prinsip perpajakan yang efektif, efisien dan berkeadilan.
c. Sebagai  salah  satu  syarat  untuk  memperoleh gelar S2 pada Universitas Sam Ratulangi.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2022 serta tempat penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pendapat  Arikunto,  (2016)  metode  penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memecahkan masalah  atau  menjawab  masalah  yang  sedang dihadapi  pada  situasi  saat  ini  digunakan  untuk memberikan  informasi  yang  berkaitan  dengan prevalensi, penelitian, dengan pemecahan masalah menggunakan teori-teori maupun angka-angka.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam
penelitian  ini  terbagi  ke  dalam  3  teknik  dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi  yakni  mengadakan  penelitian langsung  dengan  cara  pengamatan  kepada objek  penelitian  untuk  memperoleh  data-data informasi yang akurat. Jenis observasi menurut peran  observer  menurut  Sugiyono  (2013) dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu (1) Observasi partisipasi:  merupakan  kegiatan  observasi yang dilakukan observer, dimana peneliti/observer  terlibat  secara  langsung  dan aktif  dalam  objek  yang  diteliti  (2)  Observasi non-partisipan,  dimana  peneliti  /observer dalam mengumpulkan data yang dibutuhkannya tidak ikut aktif di dalam bagian kegiatan  (hanya  mengamati dari  jauh)  (3)
Observasi  kuasi  partisipasi  :  observasi  dimana observer  seolah-olah  turut  berpartisipasi  yang sebenarnya  hanya  berpura-pura  saja  dalam kegiatan observe.
Strategi Pemerintah Kota Manado dalam Meningkatkan Pendapatan .... (Jackson Boda, Elfie Mingkid, Antonius Purwanto)
2. Wawancara
Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya  jawab  sambil  bertatap  muka  antara pewawancara  dengan  informan  atau  orang yang diwawancarai. Menurut Sugiyono (2013) jenis  wawancara  dibedakan  menjadi  2  (dua) wawancara  menggunakan  pedoman  ( guide ) wawancara dan wawancara tanpa
menggunakan pedoman ( guide ) wawancara.
3. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  suatu  penyelidikan  yang menggunakan  sumber-sumber  dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan.

## Informan Penelitian
Informan yang dipilih pada penelitian ini diperoleh  secara snowball  Sampling . Snowball Sampling adalah  teknik  pengambilan  sampel dengan  bantuan key-informan ,  dan  dari key- informan inilah  akan  berkembang  sesuai petunjuknya.  Adapun  informan  yang  di  anggap kompeten yaitu:
Tabel 1. Jumlah Informan No
Jabatan
Jumlah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Manado
Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, fungsi dan Tatakerja  Dinas-Dinas  daerah  pada  Pemerintah Kota  Manado Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Manado  mempunyai  tugas  pokok  menyelenggara- kan  sebagian  urusan  pemerintahan  daerah  Kota Manado  di  bidang  pendapatan  berdasarkan  asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan  kebijakan yang  ditetapkan  oleh  Walikota berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Tujuan  dari  Badan  Pendapatan  Daerah Kota  Manado  adalah  :  a).  Meningkatnya Pendapatan  Daerah.  b).  Meningkatnya  kesadaran masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi daerah.  c).  Terwujudnya  pengelolaan  pendapatan daerah yang optimal guna peningkatan pembangunan  daerah.  d).  Terwujudnya  aparatur pengelola  pendapatan  daerah  yang  berdedikasi tinggi, bertanggung jawab serta memiliki wawasan dan  keterampilan dalam mengelola pendapatan
1 Kepala     Badan      Pendapatan Daerah Kota Manado
2 Kepala Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi Badan Pendapatan
Daerah Kota Manado
3 Wajib Pajak Hotel terdiri dari:
a. WP Hotel Bintang Empat
b. WP Hotel Bintang Tiga
c. WP Hotel Bintang Dua
d. WP Hotel Non Bintang 1 Orang 1 Orang
1 Orang 1 Orang
1 Orang 1 Orang
daerah.  Sasaran  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Manado  adalah  :  a).  Pendapatan  Daerah meningkat.  b).  Kesadaran  masyarakat  dalam membayar pajak dan retribusi daerah semakin baik. c). Tata kelola pendapatan daerah yang professional.  d).  Aparatur  pengelola  pendapatan daerah  memiliki  dedikasi tinggi, bertanggung
Jumlah 6 Orang

## Teknik Analisis Data
Teknis  analisis  data  pada  penelitian  ini terbagi  menjadi  4  (empat)  tahapan  mengutip pendapat Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip  Sugiyono,  (2013)  menyebutkan  tahapan analisis data terdiri atas :
1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Triangulasi Data
4. Penarikan kesimpulan Selanjutnya  untuk  mengetahui  stategi
Pemerintah  Kota  Manado  dalam  meningkatkan PAD melalui pajak perhotelan penulis menggunakan  analisis  SWOT  yang  mengutip pendapat  Gitosudarmo,  (2011)  terdiri  dari  empat unsur utama, yaitu Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang)  dan Threats (ancaman).
jawab, berwawasan luas serta memiliki keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah Kota  Manado.  Sistem  dan  prosedur  perpajakan berdasarkan  SOP  yang  berlaku,  di  Badan Pendapatan daerah Kota Manado yaitu:
1) Pertama,  pendaftaran  atau  pendataan.  Untuk menjadi  wajib  pajak  hotel  terlebih  dahulu pengusaha atau pemilik hotel harus melengkapi syarat-syarat  administrasi  diantaranya;  surat permohonan  menjadi  wajib  pajak,  mengisi formulir  pendaftaran  wajib  pajak  dengan melampirkan foto copy KTP, Surat Izin Usaha Perdagangan  (SIUP),  dan  Surat  Izin  Tempat Usaha (SITU).
2) Kedua,  setelah  mengajukan  syarat-syarat tersebut,  permohonan  akan  diproses  sampai terbitnya  Surat  Keputusan  (SK)  Pengukuhan wajib pajak. Dengan terbitnya SK Pengukuhan, maka secara hukum wajib pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
NPWPD digunakan sebagai identitas pribadi/badan dalam membayar pajak.
Pembuatan NPWPD tidak dikenakan biaya dan memakan waktu paling lama dua hari kerja.
3) Ketiga,  penetapan.  Setiap  bulan  wajib  pajak akan  dikenakan  pajak  hotel  sebesar  10%  dari total pendapatan atau omset. Untuk mengetahui berapa  jumlah  pajak  yang  dikenakan,  wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  SPTPD adalah  surat  yang  digunakan  oleh  wajib  pajak untuk  melaporkan  penghitungan  dan/atau pembayaran  pajak  yang  terutang,  obyek  pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan
daerah. SPTPD  paling  lambat  diserahkan  tanggal  15 setiap bulannya.
4) Keempat, Wajib Pajak (WP) membawa berkas berupa  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah (SPTPD)  beserta  dokumen  lain  yang  terkait seperti Bill /Nota  Penjualan, Cash  Register (CR),  Laporan  Harian  ke  Sub  Bidang Pendaftaran. Berdasarkan SPTPD, Sub Bidang Penetapan  akan  menetapkan  pajak  terutang dengan  menerbitkan  SKPD  (Surat  Ketetapan Pajak Daerah) yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan  besarnya  jumlah  pajak  yang terutang.
5) Kelima,  penyetoran.  Setelah  menerima  SKPD, wajib  pajak  melunasi  pajaknya  dan  menerima Surat  Setoran  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya disingkat  SSPD,  yaitu  surat  yang  digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran langsung  di  kantor  Badan  Pendapatan  Daerah Kota Manado dan pembayaran dapat dilakukan dengan  peyetoran  tunai  pada  bendahara penerimaan ataupun wajib pajak dapat membayarnya langsung ke Bank yang sudah di tunjuk  oleh  pemerintah  Kota  Manado  untuk tempat  penyetoran  pajak  daerah.  Adapun  alur pembayaran tersebut adalah sebagai berikut: a) WP  melakukan  pembayaran  melalui  Teller  di Bank Sulut GO. Pihak Bank Sulut Go menerima pembayaran  WP  sesuai  dengan  SKPD  dan mencetak  bukti  pembayaran  sebanyak  2 rangkap. Rangkap asli untuk WP dan rangkap 2 untuk Bank, b) WP membawa bukti
pembayaran ke Bendahara Penerima. Bendahara
Penerima menerima bukti pembayaran  dari  WP  dan  menginput  data  dari bukti  pembayaran  dan  mencetak  Tanda  Bukti Pembayaran  sebanyak  3  rangkap,  lembar  asli
untuk  WP,  lembar  salinan  1  untuk  Bendahara Penerima,  lembar  salinan  2  untuk  Bidang Pembukuan,  c)  Terakhir  Bidang  Pembukuan akan  menerima  dan  menginput  Tanda  Bukti Bayar di Sistem Daerah (SIMDA).
6) Keenam,  apabila  pajak  tidak  atau  kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak  SPTPD  diterima,  wajib  pajak  akan dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  bunga sebesar  2%  dan  pejabat  yang  berwenang  akan mengeluarkan  STPD  (Surat  Tagihan  Pajak Daerah).  STPD  harus  dilunasi  dalam  jangka waktu  maksimal  satu  bulan  sejak  tanggal diterbitkan.

## Gambar 2. Alur Pembayaran Pajak Perhotelan

## Hasil Penelitian

## Strategi Pemerintah Kota Manado dalam Meningkatkan PAD Melalui Pajak
Perhotelan
Diketahui bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado adalah melalui  pajak  daerah,  dan  pajak  daerah  yang potensial adalah pajak perhotelan. Permasalahan pokok nya adalah realisasi PAD dari sektor pajak perhotelan  masih  kurang  tercapai  atau  kurang sesuai dengan target yang ditetapkan. Minimnya perolehan  PAD  Kota  Manado  dari  sektor  pajak perhotelan  harus  segera  dievaluasi,  dicarikan strategi  dalam  upaya  peningkatan  PAD  dari sektor  pajak  perhotelan.  Mengutip  pendapat Gitosudarmo,  (2011)  dalam  mencapai  strategi yang  maksimal  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  analisis  SWOT  yaitu strenght (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunities (peluang) dan threat (ancaman).
Strategi Pemerintah Kota Manado dalam Meningkatkan Pendapatan .... (Jackson Boda, Elfie Mingkid, Antonius Purwanto)
Berdasarkan hasil analisa SWOT ( Strenght,  Weakness,  Opportunities,  Threat ) terkait strategi Pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan  PAD  melalui  pajak  perhotelan,
maka  dibuatlah  matrik Strenght,  Weakness (Faktor  Internal)  serta Opportunities,  Threat (Faktor eksternal) yang disajikan ke dalam tabel dibawah ini:
Tabel 2. Hasil Matrix Faktor Internal dan Faktor Eksternal (SWOT) Faktor Internal Faktor Eksternal Strenght (S) Weakness (W) Opportunities (O) Threat (T) a. Tersedianya  legalitas payung  hukum  yang mengatur        tentang pengelolaan pajak perhotelan, dan penerapan sanksi/denda serta aturan hukum tentang pemberian relaksasi terhadap wajib pajak
b. Tersedianya  personil atau  petugas  yang turun  kelapangan untuk memungut pembayaran pajak.
c. Peningkatan pelayanan, melalui sistem pembayaran
dan  pelaporan  secara online .
d. Tersedianya media promosi sehingga dapat  meningkatkan pengetahuan wajib
pajak.
e. Tersedianya kecanggihan teknologi seperti tapping box. a. Penerapan sanksi administratif seperti denda, penutupan  dan  penyegelan kurang  efektif  diterapkan, sanksi yang diberikan masih  sebatas  teguran  baik melalui surat maupun lisan. b. Terbatasnya kuantitas SDM  serta  satgas gabungan, dalam menjalankan tupoksinya kurang berjalan efektif. c. Minimnya fasilitas pendukung  seperti  halnya tidak  adanya  kendaraan operasional,  dan  sarana prasarana penunjang pelayanan seperti komputer dan  printer  yang  kurang memadai .
d. Komunikasi
(sosialisasi,
penyuluhan) kurang efektif dilakukan, baik secara langsung  atau dor  to  dor atau  secara  tidak  langsung yaitu  menggunakan  media massa,  media  elektronik dan alat peraga e. Rendahnya
disiplin,
kepatuhan wajib pajak hotel serta rendahnya kejujuran, kesadaran, transparansi  wajib  pajak hotel  dalam  melaporkan omset pendapatan a. Tersedianya stimulus bantuan  dari  pemerintah pusat,  terkait  relaksasi penghapusan         sanksi administrasi berupa denda  serta  penundaan pembayaran pajak hotel. b. Instansi  terkait  dapat mengajukan kuota penambahan  SDM  atau pegawai  ke  BKPSDM Kota Manado.
c. Instansi  terkait  dapat mengajukan anggaran untuk  belanja  modal  ke Pemerintah Daerah Kota Manado  dalam  rangka pemenuhan fasilitas, sarana  kerja,  kendaraan operasional, kompter, laptop dan printer d. Sosialisasi, penyuluhan dapat dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. e. Tersedianya MoU dengan Kejaksaan Negeri  Manado  yang diharapkan dapat mengontrol disiplin, kepatuhan  wajib  pajak hotel  untuk  membayar pajak  tepat  waktu  serta rendahnya kejujuran, kesadaran,  transparansi wajib pajak dalam melaporkan jumlah omset  pendapatan  pajak hotel. a. Kondisi eksternal yang kurang mendukung, merebaknya nya pandemi Virus-19 . b. Pegawai yang melakukan pemungutan pajak dilapangan berpotensi melakukan penyimpangan c. Fasilitas kerja spesifikasinya kurang berkualitas sehingga cepat rusak    dan menghambat pekerjaan pegawai. d. Kurangnya  tenaga  IT sehingga kecanggihan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak kurang maksimal dilaksanakan. e. Adanya praktek Korupsi,  Kolusi  dan Nepitisme       (KKN) yang masih berkembang
Data  matrik  SWOT  di  atas  selanjutnya dikembangkan secara kuantitaif melalui perhitungan analisis  SWOT  untuk  menentukan  strategi  atau langkah rekomendasi. Langkah pertama adalah faktor internal  dimasukkan  ke  dalam  matriks  yang  disebut matriks  faktor  strategi  internal  atau IFAS ( Internal Factor  Analysis  Summary )  yang  berisi  kekuatan dan  kelemahan  organisasi,  langkah  kedua  faktor eksternal  dimasukkan  kedalam  matriks  yang disebut  matriks  faktor  strategi  eksternal EFAS ( External  Factor  Analysis  Summary )  berisi peluang dan ancaman organisasi.
Berdasarkan  tabel  hasil  perhitungan IFAS di  atas  diketahui  bahwa  kekuatan “Peningkatan  pelayanan,  Tersedianya  media promosi  dan  Tersedianya  kecanggihan  teknologi seperti tapping box“ memiliki bobot tertinggi yaitu sebesar  0,12,  artinya  “Peningkatan  pelayanan, Tersedianya  media  promosi  dan  Tersedianya kecanggihan  teknologi  seperti tapping box” merupakan  faktor  internal  yang  dianggap  paling penting  bagi  keberlajutan  dan  kinerja  organisasi. Selanjutnya nilai  rating  kekuatan“  Peningkatan pelayanan,  Tersedianya  media  promosi  dan
Tersedianya  kecanggihan  teknologi  seperti tapping box  “  adalah  sebesar  5  artinya “Peningkatan  pelayanan,  Tersedianya  media promosi dan Tersedianya kecanggihan teknologi seperti tapping box  sudah  direspon  sangat  baik oleh strategi organisasi saat ini.
Sedangkan “Tersedianya legalitas payung  hukum”  memiliki  bobot  terendah  yaitu sebesar  0,03,  artinya  “  Tersedianya  legalitas payung  hukum”  merupakan  faktor  internal  yang dianggap  paling  tidak  penting  bagi  keberlajutan dan kinerja organisasi. Selanjutnya diketahui juga nilai rating kekuatan “Tersedianya legalitas payung hukum” adalah 3, artinya strategi organisasi yang diterapkan saat  ini  tidak  mampu  merespon peluang  tersedianya  Tersedianya  legalitas payung hukum, sehinga nilai kekuatan rendah.
Tabel 2. Hasil Perhitungan Internal Factors Analysis Summary (IFAS)
Berdasarkan  tabel IFAS di  atas  juga diketahui  bahwa  kelemahan  “Terbatasnya kuantitas SDM dan Minimnya fasilitas pendukung  “  memiliki  bobot  tertinggi  yaitu sebesar  0,11,  artinya  “Terbatasnya  kuantitas SDM  dan  Minimnya  fasilitas  pendukung ” merupakan faktor Internal yang dianggap cukup membuat  lemah  bagi  keberlajutan  dan  kinerja organisasi.  Selanjutnya  nilai  rating  kelemahan “Terbatasnya  kuantitas  SDM  dan  Minimnya fasilitas  pendukung  “  adalah  sebesar  2  artinya strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan yang  kurang  baik  untuk  merespon  kelemahan dalam  lingkungan  internal  sehingga  nilai kelemahan  dari  faktor  ini  cukup  besar  bagi organisasi.
Selanjutnya  merujuk  tabel IFAS di  atas juga  diketahui  bahwa  kelemahan  “Penerapan sanksi administratif sebatas teguran baik melalui
No Faktor Strategis Internal IFAS
Bobot Rating
Skor Kategori surat  maupun  lisan,  Sosialisasi,  penyuluhan secara  langsung  atau dor  to  dor kurang  efektif Kekuatan
Tersedianya dilakukan,  Rendahnya  disiplin,  kepatuhan 1 legalitas payung hukum Tersedianya
2 personil atau petugas yang turun kelapangan 3 Peningkatan pelayanan Tersedianya media
0,05 3 0,12 0,1 3 0,24 0,16 5 0,6
kejujuran,  kesadaran,  transparansi  wajib  pajak hotel“  memiliki  bobot  terendah  yaitu  sebesar 0,05  artinya  “Penerapan  sanksi  administratif sebatas teguran baik  melalui surat maupun lisan, Sosialisasi, penyuluhan secara langsung atau dor to dor kurang efektif dilakukan, Rendahnya disiplin,
4 promosi. 0,16 5 0,6 Tersedianya kecanggihan kepatuhan kejujuran, kesadaran, transparansi wajib pajak  hotel ” merupakan  faktor  Internal  yang
5 teknologi seperti
0,16 5 0,6
dianggap paling membuat lemah bagi keberlajutan
tapping box. Jumlah 0,63 2,85 Kelemahan Penerapan sanksi administratif
dan  kinerja  organisasi.  Selanjutnya  nilai  rating kelemahan  “  Penerapan  sanksi  administratif sebatas  teguran  baik  melalui  surat  maupun  lisan, Sosialisasi, penyuluhan secara langsung atau dor
1 sebatas teguran baik melalui surat maupun lisan. 0,05 1 0,34
to  dor kurang  efektif  dilakukan,  Rendahnya disiplin, kepatuhan kejujuran, kesadaran,
2 Terbatasnya 0,11 2 0,16 kuantitas SDM 3 Minimnya fasilitas 0,11 2 0,24 pendukung Sosialisasi, penyuluhan secara
transparansi wajib pajak hotel “ adalah sebesar 1 artinya  strategi  organisasi  saat  ini  memiliki kemampuan  yang  kurang  baik  untuk  merespon kelemahan  dalam  lingkungan  internal  sehingga
4 langsung atau dor to dor kurang efektif dilakukan,
Rendahnya disiplin, kepatuhan
5 kejujuran,
kesadaran, transparansi wajib pajak hotel
0,05 1 0,34
0,05 1 0,34
nilai kelemahan dari faktor ini sangat besar bagi organisasi.
Setelah hasil perhitungan Internal Factors Analysis  Summary  (IFAS) tahapan  selanjutnya adalah  menghitung External  Factors  Analysis
Summary (EFAS) sebagaimana yang telah di buat Jumlah 0,37 0,59 dan dituangkan  kedalam  tabel  3.  Berdasarkan Total Strategis 1 3,44 Baik
tabel EFAS diketahui bahwa peluang
Internal Sumber : Diolah Peneliti, 2022
“Tersedianya stimulus bantuan dari pemerintah pusat  “  memiliki  bobot  tertinggi  yaitu  sebesar
Strategi Pemerintah Kota Manado dalam Meningkatkan Pendapatan .... (Jackson Boda, Elfie Mingkid, Antonius Purwanto)
0,16, artinya “Tersedianya stimulus bantuan dari pemerintah  pusat”  merupakan  faktor  eksternal yang dianggap paling penting bagi keberlajutan dan  kinerja  organisasi.  Selanjutnya  nilai  rating peluang  “Tersedianya  stimulus  bantuan  dari pemerintah  pusat“  adalah  sebesar  5  artinya tersedianya stimulus bantuan dari pemerintah pusat sudah direspon sangat baik oleh strategi organisasi saat ini.
Sedangkan  “Tersedianya  MoU  dengan Kejaksaan  Negeri  Manado”  memiliki  bobot terendah yaitu  sebesar  0,05,  artinya  Tersedianya MoU dengan Kejaksaan Negeri Manado merupakan faktor  eksternal  yang  dianggap  paling  tidak  penting bagi keberlajutan dan kinerja organisasi. Selanjutnya diketahui  juga  nilai  rating  peluang  “Tersedianya MoU  dengan  Kejaksaan  Negeri  Manado”  adalah  3, artinya  strategi  organisasi  yang  diterapkan  saat  ini tidak  mampu  merespon  peluang  tersedianya  MoU dengan  Kejaksaan  Negeri  Manado,  sehinga  nilai peluang rendah.
Tabel 3. Hasil Perhitungan Internal Factors Analysis Summary (IFAS)
Berdasarkan  tabel EFAS di  atas  juga diketahui bahwa ancaman “Kondisi eksternal yang kurang  mendukung,  merebaknya  nya  pandemi Virus-19 “ memiliki bobot tertinggi yaitu sebesar 0,16,  artinya  “Kondisi  eksternal  yang  kurang mendukung,  merebaknya  pandemi Virus  Covid- 19” merupakan  faktor  eksternal  yang  dianggap paling  mengancam  bagi  keberlajutan  dan  kinerja organisasi.  Selanjutnya  nilai  rating  ancaman  “ Kondisi  eksternal  yang  kurang  mendukung, merebaknya nya pandemi Virus-19 ” adalah sebesar 2,9  artinya  tersedianya  Kondisi  eksternal  yang kurang  mendukung,  merebaknya  nya  pandemi Virus-19 sudah  direspon  cukup  baik  oleh  strategi organisasi saat ini.
Terakhir tabel EFAS di atas juga diketahui bahwa  ancaman  “Pegawai  berpotensi  melakukan penyimpangan,  Fasilitas  kerja  spesifikasinya kurang  berkualitas  dan  Adanya  praktek  Korupsi, Kolusi  dan  Nepitisme  (KKN)  “  memiliki  bobot teendah  yaitu  sebesar  0,05,  artinya  “Pegawai berpotensi  melakukan  penyimpangan,  Fasilitas kerja  spesifikasinya  kurang  berkualitas  dan
No Faktor Strategis Bobot Rating Skor Kategori Adanya  praktek  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepitisme Eksternal EFAS Peluang (KKN) ” merupakan  faktor  eksternal  yang
Tersedianya stimulus bantuan 1 dari pemerintah pusat Instansi terkait dapat
2 mengajukan kuota penambahan SDM Instansi terkait dapat 3 mengajukan anggaran untuk belanja modal Sosialisasi, penyuluhan dapat 4 dilakukan dengan
5 Korupsi, Kolusi dan
0,16 5 0,8 0,15 4 0,64 0,11 3 0,33 0,11
3 0,33
dianggap      paling      tidak      mengancam      bagi keberlajutan  dan  kinerja  organisasi.  Selanjutnya nilai  rating  ancaman  “  Pegawai  berpotensi melakukan penyimpangan, Fasilitas kerja spesifikasinya  kurang  berkualitas  dan  Adanya praktek  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepitisme  (KKN)  “ adalah  sebesar  2  artinya  “Pegawai  berpotensi melakukan penyimpangan, Fasilitas kerja spesifikasinya  kurang  berkualitas  dan  Adanya praktek  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepitisme  (KKN) “organisasi  saat  ini  memiliki  kemampuan  yang kurang  baik  untuk  merespon  ancaman  dalam lingkungan  eksternal sehingga  nilai  ancaman  dari faktor ini cukup besar bagi organisasi.
Tahap  selanjutnya  adalah  dari  hasil  nilai matriks  di  atas  maka  dicari  nilai  kuadran  matrik dengan asumsi sebagai berikut: untuk nilai X yaitu selisih  total  kekuatan  dikurangi  total  dan  untuk nilai Y yaitu selisih total peluang – total ancaman Maka hasil dari matrik nilai X dan nilai Y seperti berikut:
X=  2,85-0,59 = 2,26 Y=  2,25- 0,96 =1,29
Nepitisme (KKN) Jumlah 0,41 0,96 Total Strategis Eksternal Sumber : Diolah Peneliti, 2022 1 3,21 Sedang/
Moderat
memanfaatkan kecanggihan teknologi.
Tersedianya MoU
0,05 3 0,15 5 dengan Kejaksaan Negeri Manado Jumlah 0,59 2,25 Ancaman Kondisi eksternal 0,16 2,9 0,46 yang kurang 1 mendukung, merebaknya nya pandemi Virus-19 . Pegawai berpotensi 0,05 2 0,1 2 melakukan penyimpangan Fasilitas kerja 0,05 2
0,1
3 spesifikasinya
kurang berkualitas 4
Kurangnya tenaga IT Adanya praktek 0,10 0,05 2
2 0,2 0,1

## Gambar 3. Hasil Pemetaan Kuadran
Analisis SWOT
Dalam hal ini Bapenda Kota Manado berada pada  kuadran  I  (positif,  positif)  hal  ini  menandakan bahwa Bapenda Kota Manado dalam kondisi kuat dan berpeluang. Artinya Bapenda Kota Manado memiliki kekuatan  internal  serta  peluang  sehingga  dengan kekuatan  yang  dimilikinya  dapat  memanfaatkan peluang  yang  ada  menjadi  keuntungan  bagi Bapenda  Kota  Manado.  Strategi  yang  harus diterapkan  dalam  kondisi  ini  adalah  mendukung kebijakan  pertumbuhan  yang  agresif  ( growth oriented strategy ).
Hasil penelitian dan analisa SWOT di atas dapat  ditarik  asumsi  bahwasanya  terdapat  4 (empat) rekomendasi strategi yang dapat dilakukan Pemerintah  Kota  Manado  dalam  meningkatkan PAD melalui pajak perhotelan diantaranta yaitu: 1) Agresif dalam pemberian atau penerapan sanksi/denda  pajak  perhotelan,  2)  Agresif  dalam meningkatkan  pelayanan  pajak  perhotelan,  3) Agresif dalam meningkatkan komunikasi (sosialisasi  dan  penyuluhan)  pajak  perhotelan,  4) Agresif dalam meningkatkan pengawasan melalui tapping box pajak perhotelan.

## Analisis Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pemerintah Kota Manado dalam Meningkatkan PAD melalui Pajak Perhotelan
Terdapat  5  (lima)  faktor  yang  mendukung Pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan PAD melalui  pajak  perhotelan  yaitu:  1)  Tersedianya legalitas payung  hukum  yang  mengatur  tentang pengelolaan  pajak  perhotelan,  2)  Terdapat  sanksi dan  denda  terhadap  objek  pajak  hotel  yang menunggak,  terlambat  dan  tidak  membayar, sehingga  diharapkan  dapat  memberikan efek  jera dan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak,  3) Tersedianya  personil  atau  petugas  yang  turun kelapangan untuk memungut pembayaran pajak, 4) Tersedianya  tim  satgas  gabungan  yang  bertugas
melakukan  pengawasan,  razia,  yang  mendukung terimplementasinya  kebijakan  pengelolaan  pajak perhotelan, 5) Peningkatan pelayanan, melalui sistem pembayaran  maupun  pelaporan  pajak  secara online sehingga memudahkan dan memberikan kenyamanan wajib pajak untuk membayar pajak.
Hasil  penelitian  dan  wawancara  menunjuk- kan  terdapat  6  (enam)  faktor  yang  menghambat Pemerintah Kota dalam  meningkatkan PAD  melalui pajak  perhotelan  Manado  yaitu:  1)  Rendahnya disiplin,  kepatuhan,  wajib  pajak  hotel  untuk membayar  pajak,  sehingga  masih  terdapat  wajib pajak  yang  menunggak  dan  terlambat  untuk membayar  pajak  hotel,  2)  Rendahnya  kejujuran, kesadaran wajib pajak hotel hal tersebut dapat dilihat masih  terdapat  hotel  yang  memanipulasi  jumlah omset pendapatan agar setoran pajak nya rendah, 3) Terbatasnya kuantitas SDM yang bekerja dan kurang efektifnya  satgas  gabungan  dalam  menjalankan tupoksinya  sehingga  pengawasan,  sosialisasi  untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak hotel  kurang  maksimal  dilaksanakan,  4)  Penerapan sanksi seperti penutupan dan penyegelan bagi objek pajak  yang  terlambat,  menunggak  bahkan  tidak membayar  pajak  hotel,  kurang  efektif  diterapkan, sanksi  yang  diberikan  masih  sebatas  denda administratif,  teguran  baik  melalui  surat  maupun lisan, 5) Minimnya fasilitas pendukung seperti halnya kendaraan  operasional  dalam  upaya  melakukan pengawasan  ke  daerah-daerah  objek  pajak,  serta fasilits  pelayanan  seperti  komputer,  laptop,  printer yang  kurang  memadai,  dan  terakhir  6)  Kondisi eksternal yang kurang mendukung, merebaknya nya pandemi Covid-19, bukan  tidak  mungkin  berimbas pada  menurunnya  pendapatan  hotel  yang  pada akhirnya  berdampak  juga  pada  penurunan  bahkan tidak  tercapainya  realisasi  PAD  dari  sektor  pajak hotel.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  diatas  maka  dapat  dibuat  kesimpulan sebagai berikut:
1. Strategi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota Manado  dalam meningkatkan  PAD  melalui pajak  perhotelan  berdasarkan  metode  analisa SWOT  (IFAS,  EFAS  dan  kuadran  analisis SWOT  adalah  “agresif  ( growth  oriented strategy )”  artinya  Pemerintah  Kota  Manado melalui  Bapenda  Kota  Manado  memiliki kekuatan internal dan peluang, sehingga dengan kekuatan dan peluang dimilikinya dapat menjadi
Strategi Pemerintah Kota Manado dalam Meningkatkan Pendapatan .... (Jackson Boda, Elfie Mingkid, Antonius Purwanto)
keuntungan bagi Bapenda Kota Manado dalam meningkatkan  PAD  melalui  pajak  perhotelan adapun  rekomendasi  strategi  tersebut  ada  4 (empat)  diantaranya  yaitu:  a)  Agresif  dalam menerapkan sanksi dan denda pajak perhotelan,  b)  Agresif  dalam  meningkatkan pelayanan  pajak perhotelan,  c)  Agresif  dalam meningkatkan  komunikasi  dan  penyuluhan pajak  perhotelan,  dan  d)  Agresif  dalam meningkatkan pengawasan pajak perhotelan
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan PAD melalui pajak perhotelan yaitu a) Faktor pendukung:  (1)  Tersedianya  legalitas  payung hukum  yang  mengatur  tentang  pengelolaan pajak  perhotelan,  (2)  Terdapat  sanksi  dan denda  terhadap  objek  pajak  hotel  yang menunggak,  terlambat  dan  tidak  membayar pajak,  (3)  Tersedianya  personil  atau  petugas yang  turun  kelapangan  untuk  memungut pembayaran pajak, (4) Tersedianya tim satgas gabungan yang bertugas melakukan pengawasan, razia, yang mendukung terimplementasinya  kebijakan  pengelolaan pajak  perhotelan ,  (5)  Peningkatan  pelayanan, melalui sistem pembayaran dan pelaporan pajak secara  online,  b)  Faktor  penghambat: ( 1) Rendahnya  disiplin,  kepatuhan  wajib  pajak hotel  untuk  membayar  pajak,  2)  Rendahnya kejujuran,  kesadaran  wajib  pajak  hotel memanipulasi  jumlah  omset  pendapatan  agar setoran  pajak  nya  rendah ,  (3)  Terbatasnya kuantitas  SDM  yang  bekerja  dan  kurang efektifnya  satgas  gabungan  dalam  menjalankan tupoksinya  (4) Penerapan  sanksi  administratif seperti denda, penutupan dan penyegelan bagi objek  pajak  yang  terlambat,  menunggak bahkan  tidak  membayar  pajak  hotel,  kurang efektif  diterapkan,  5)  Minimnya  fasilitas pendukung  seperti  halnya  tidak adanya kendaraan  operasional  dan  terbatasnya  fasilitas pelayanan seperti komputer, laptop dan printer 6) Kondisi  eksternal  yang  kurang  mendukung, merebaknya nya pandemi Virus Covid-19.

## Saran
Adapun  saran  yang  penulis  ajukan  pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Hendaknya Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Manado  menerapkan  sanksi  yang  tegas  dan proporsional,  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku,  jika  terdapat  wajib  pajak  yang menunggak dalam membayar atau melaporkan
pajak  perhotelan  hal  ini  diilakukan  sebagai upaya untuk memberikan efek jera, meningkatkan ketaatan, kepatuhan wajib pajak terhadap  kewajibannya  untuk  membayar  pajak serta  tidak  mengabaikan  kewajibannya  untuk membayar pajak.
2. Hendaknya  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Manado  melalui  Badan  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah  Kota  Manado  mengajukan usulan  anggaran  belanja  modal  pada  saat penyusunan  Renja,  dan  RKA  hal  ini  dilakukan dalam  upaya  pemenuhan  fasilitas  kerja  seperti pemenuhan  kendaraan  operasional,  komputer, laptop, printer serta peningkatan kualitas jaringan internet,  sehingga  pelaksanaan  kerja  pegawai tidak  terhambat,  dapat  memberikan  pelayanan yang prima terhadap wajib pajak.
3. Hendaknya  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Manado meningkatkan frekuensi sosialisasi, dan penyuluhan  perpajakan,  baik  secara  langsung maupun menggunakan media, karena sosialisasi, dan penyuluhan perpajakan mempunyai pengaruh  yang  signifikan  dalam  meningkatkan pengetahuan, pemahaman wajib pajak yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan,  kesadaran  wajib  pajak  dalam menunaikan  kewajibanya  untuk  membayar pajak.
4. Hendaknya  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Manado  meningkatkan  frekuensi  pengawasan secara  langsung,  hal  ini  dilakukan  dalam  upaya untuk meminimalisir penyimpangan- penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak hotel,  sehingga  di  harapkan  wajib  pajak  hotel dapat  melaporkan  dan  membayar  pajak  hotel sesuai  dengan  omset  yang  didapat.  Selain  itu hendaknya  tim  satgas  gabungan  (Bapenda,  Sat Pol-PP)  mengadakan  monitoring  langsung  di lapangan  dengan  cara  mengawasi  langsung selama beberapa hari untuk menghitung besarnya omset  dan  melihat  serta  membandingkan besarnya  penghasilan  dengan  tingkat  keramaian pengunjung hotel.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  2016.  Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta. Jakarta.
Gitosudarmo, Indriyo.  2011.  Manajemen  Strategi. BPFE. Yogyakarta.
Sugiyono,  2013.  Metode  Penelitian  Kualitatif  dan Kuantitatif R dan D . Alfabeta. Bandung.