## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Pertanggungjawaban anggota Polri Yang Melakukan tindak Pidana

## The police officer who commiTTed a crime

## taufan
Universitas Mataram Email : Taufan.abadi@unram.ac.id

## abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Penelitan ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) . Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan tindak pidana yaitu mencakup pertanggungjawaban kode etik dan pertanggungjawaban pidana. Dengan melakukan tindak pidana, disamping melanggar ketentuan pidana maka berarti anggota Polri juga melanggar Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang KKEP, pembagiannya adalah pelanggaran disiplin dilaksanakan berdasarkan ketentuan PP No.2/2003 dan Perkap No.2/2016, sedangkan tindak pidana berdasarkan PP No.3/2003. PP No.3/2003 menentukan bahwa pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sehingga, Dalam pertanggungjawaban profesinya, selain melalui mekanisme peradilan umum anggota Polri juga melalui mekanisme Sidang KEPP. Putusan pada peradilan umum, tidak menggugurkan tanggungjawab anggota Polri pada sidang KEPP. Maka, sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi kode etik.

## Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Anggota Polri; Tindak Pidana

## abstract
The purpose of this study is to know and analyze the responsibility of polri members who commit criminal acts. This investigation uses normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. (conceptual approach). The responsibility of polri members who commit criminal acts includes responsibility for the code of ethics and criminal responsibility. By committing criminal acts, in addition to violating criminal provisions, members of polri also violate the rules of discipline and the code of ethics of the profession. The acts of violation of the law that are in the legal corridors of polri discipline or violations of the code of ethics have their resolution internally institutional, that is, through the disciplinary trial or the KKep trial; their division is a discipline violation carried out on the basis of the provisions of pp No.2/2003 and perkap No.2/2016, while the criminal act is based on pp No.3/2003. pp No. 3/2003 stipulates that the examination for polri members in criminal matters begins at the level of investigation until the trial is based on the provisions of law No. 8 of 1981 on KUhap. Thus, in his professional responsibilities, in addition to the general judicial mechanism of members of the polri, he also uses the judicial system of the cpp. The judgment in the general court does not remove the responsibility of the member of polri in the court of Kepp. Therefore, it is very possible that there will be a double punishment for members of polri who have committed a crime, namely receiving a criminal penalty (prison) as well as a moral code. Keywords: responsibility; members of polri; criminal action

## a. Pendahuluan
Keamanan dan ketertiban dalam negeri merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). Upaya memenuhi syarat keamanan dan ketertiban tersebut, negara memberikan tugas pokok kepada perangkat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Polri).
UU Polri memiliki dasar pemikiran bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Polri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Polri selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lebih lanjut ketentuan Pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan fungsi tersebut, maka Polri memiliki peran sentral dalam mendorong perwujudan tujuan negara. Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memegang peranan penting dalam Negara, terutama bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan aturan hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Mardjono, menguraikan salah satu bagian penting fungsi Kepolisian adalah sebagai bagian dari sistem pengendalian kejahatan sehingga memiliki peran dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.
Mengingat hal tersebut, anggota Polri memiliki tanggungjawab sekaligus tantangan yang besar dalam menjalankan perannya. Tanggungjawab dan tantangan semakin besar mengingat dinamika masyarakat yang berubah dengan cepat, diiringi dengan perubahan sosial dan budaya yang terutama didorong oleh perkembangan dan kemajuan teknologi, sementara di sisi lain perkembangan tingkat kesejahteraan juga semakin kompleks, menuntut begitu tinggi peran Polri untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.
Fungsi Kepolisian di satu sisi, dapat mendorong efektifitas kinerja institusi Polri, namun di sisi lain dapat menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau pelanggaran hukum yang dapat berbentuk tindak pidana. Hal tersebut berdampak serius terhadap persepsi dan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap kredibilitas institusi Polri secara menyeluruh dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
Pada tahun 2022, publik dihebohkan dengan kasus Ferdy Sambo, seorang anggota Polri berpangkat inspektur jenderal (Irjen) yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Pasca kasus tersebut, tingkat kepercayaan publik kepada Polri semakin merosot, setelah sebelumnya juga terjadi berbagai kasus yang melibatkan Kepolisian. Pada tahun 2023 pun, terjadi kehebohan kasus penganiayaan yang dilakukan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 152~168
oleh anak perwira menengah Polri, yaitu AKBP Achiruddin Hasibuan, yang berujung pada penetapan tersangka atas keterlibatannya yang membiarkan anaknya melakukan penganiayaan padahal ia berada di tempat kejadian perkara.
Untuk menjamin kredibiltas dan profesionalitas anggota Polri, serta meningkatkan kinerja lembaga Kepolisian, bahwa Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian.
Berdasarkan ketentuan dalam UU Polri, pada Pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Disamping itu, dalam pertanggungjawaban profesinya, anggota Polri tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP).
Kode Etik merupakan pedoman atau petunjuk kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang, dimana Kode Etik Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam “Tribrata dan catur prasetya” yang memiliki arti pengabdian di masyarakat yang bercita-citakan kehidupan yang tertib, aman sentosa dan sejahtera sesuai dengan amanat para leluhur 5 menciptakan masyarakat yang “tata-tenterem karta-raharja”.
Berdasarkan beberapa uraian singkat latar belakang masalah di atas, Anggota Polri merupakan bagian dari subjek sipil sehingga tunduk pada peradilan umum, namun dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana terlebih dahulu ditempuh upaya penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian. Untuk itu, fokus pembahasan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

## b. Metode Penelitian
Penelitan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam arti nilai ( norma) , peraturan hukum konkrit dan sistem hukum, yang berhubungan dengan materi yang diteliti. Pada jenis penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( law in books ) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Maka dari itu, dalam penelitian ini menguraikan dan menganalisis terkait pertanggungjawaban pidana anggota Polri yang melakukan tindak pidana.
Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) .Pendekatan Perundang- Undangan ( statute approach ), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan Konseptual ( conceptual approach ), dilakukan dengan mengkaji pandangan/konsep para ahli yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan ini dilakukan manakala aturan hukum tidak atau belum ada
sehingga pandangan para ahli menjadi salah satu dasar dalam menguatkan pandangan penulis.

## C. PeMbahasan

## Pertanggungjawaban anggota Polri Yang Melakukan tindak Pidana
Pelaksanaan tugas Polri yang strategis dan kompleks harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, institusi Polri, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, disamping melanggar ketentuan pidana maka berarti anggota Polri juga melanggar Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi.
Ketentuan tersebut pasca berubahnya Kepolisian sebagai sipil, anggota Kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil, dari hal tersebut telah terjadi perubahan nilai dan status bagi anggota Polri, yakni diberlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil. Konsekuensinya, perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang KKEP, pembagiannya adalah pelanggaran disiplin dilaksanakan berdasarkan ketentuan PP No.2/2003 dan Perkap No.2/2016, sedangkan tindak pidana berdasarkan PP No.3/2003. PP No.3/2003 menentukan bahwa pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
Berlakunya KUHAP bagi anggota Polri tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 PP No.3/2003 yang substansinya, penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menuntut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, yang didasarkan pada KUHAP. Selain itu, dalam pertanggungjawaban profesinya, selain melalui mekanisme peradilan umum anggota Polri juga melalui mekanisme Sidang KEPP. Sehingga putusan pada peradilan umum, tidak menggugurkan tanggungjawab anggota Polri pada sidang KEPP. Sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi kode etik.

## 1. Pertanggungjawaban kode etik
Anggota Polri terikat dengan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian. Ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian kemudian dijabarkan lebih spesifik dalam beberapa peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri (PP No.1/2003), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP No.2/2003) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri (PP No.3/2003), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 154~168
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No.14/2011), dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No.2/2016).
Walaupun Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian telah diberlakukan, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Kepolisian tidak bisa dihindari. Bambang Waluyo, menyatakan bahwa kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas maupun di luar tugas anggota Polri berpotensi menyalahgunakan kekuasaan dan/atau sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai manusia biasa seorang anggota Polri memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan, baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Tantangan terhadap anggota Polri terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polri tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan seperti sanksi peringatan sampai dengan sanksi berat pemberhentian tidak dengan hormat.
Kode etik adalah suatu sistem norma atau nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang harus dihindari atau secara singkatnya definisi kode etik yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.
Dalam keseharian, etika bisa juga diartikan sebagai produk, sehingga muncul terminologi kode etik profesi, yaitu kumpulan norma yang mengatur “the do’s and the don’t’s” suatu profesi. Norma dalam suatu kode etik profesi ditetapkan secara mandiri (self-regulation) oleh para penyandang profesi tersebut. Di dalamnya terkandung visi- misi profesi, termasuk segala tradisi yang menyertainya. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempertahankan kehormatan profesi itu.
Etika dirumuskan dalam bentuk aturan ( code ) tertulis yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral dan dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku yang bertujuan untuk mencegah praktik penyimpangan oleh pejabat publik dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Kode etik dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok profesi itu sendiri, dalam hal ini pejabat publik. Selain itu, kode etik diperlukan untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Peran kode etik sangat dibutuhkan sebagai pedoman atau tata cara dalam berperilaku bagi setiap pejabat publik, di mana dalam kode etik ditekankan kepada setiap pejabat publik mengenai bagaimana mengambil sikap dan memastikan tindakan apapun yang dilakukan dengan senantiasa bersandarkan pada nilai-nilai etika, sehingga pejabat publik diwajibkan untuk mengimplementasikan kode etik secara konsisten baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun dalam keseharian.
Etika profesi secara umum menurut keiser adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Etika Kepolisian merupakan suatu norma atau serangkaian aturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadinya benar atau salah. Dengan memahami pengertian dasar Etika Kepolisian, yang menjadi akar dan pedoman, yang menopang bentuk perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam melaksanakan pengabdiannya maka, akan membuat mereka teguh dalam pendiriannya, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya. Dimana sikap itu berpangkal dari integritas yang mendalam dalam sanubari dan hati nuraninya. Itulah dasar dari moralitas Etika Kepolisian yang bersifat hakiki.
Secara filosofis dan historis, kode etik Polri berlandaskan pada Rumusan Tribrata . Sebagai Kepala Polri yang pertama, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo telah berusaha untuk meletakkan asas yang kukuh bagi mewujudkan Polri. Sepanjang tempo kepimpinannya (1945 - 1959) beliau telah berjaya merumuskan Tribrata yang menjadi pegangan hidup atau falsafah pertumbuhan Polri. Untuk pertama kalinya, Tribrata dibacakan sebagai ikrar alumni PTIK pada 3 Mei 1954 dan seterusnya menjadi ikrar polisi pada 1 Julai 1955. Walaupun Rumusan Tribrata masih mempunyai intipati yang sama, namun dalam sejarahnya, ia menghadapi suatu perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Rumusan awal yaitu: a) Polisi itu abdi utama daripada nusa dan bangsa, b)Polisi itu warga negara utama daripada negara, c)Polisi itu wajib menjaga ketertiban pribadi daripada masyarakat.
Rumusan tersebut diuraikan dengan lebih mendalam oleh Kombes I jen Mohammad Soerjopranoto pada 1958 bersesuaia dengan norma-norma hidup sebagai berikut:
1) Hakikat Brata I: “Polisi itu Abdi Utama daripada Nusa dan Bangsa”. Kata “Utama” membawa erti bahawa polisi adalah jambatan yang berfungsi sebagai penghubung secara langsung dengan rakyat dan mendekati masyarakat. Polisi mempunyai tabiat dan perwatakan yang selalu berhubung dengan rakyat dan mengabdikan dirinya kepada nusa dan bangsa.
2) Hakikat Brata II: “Polisi itu Warga Negara Utama dari pada Negara”. Setiap warga negara wajib mentaati peraturan undang-undang dan polisi sebagai warga negara utama merupakan barisan paling hadapan dalam mempertahankan undang-undang negara. Anggota polisi wajib memberi contoh dan teladan yang baik kepada seluruh warga negara.
3) Hakikat Brata III: “Polisi itu wajib menjaga ketertiban pribadi dari pada rakyat”. Dalam hal ini polisi merupakan pasukan yang paling penting untuk mewujudkan keselamatan dan ketertiban masyarakat, berperikemanusiaan dan mengamalkan keadilan sosial berdasarkan ketakwaan kepada Yang Maha Esa. Dalam pelaksanaan tugas, seorang anggota polisi mempunyai tanggungjawab untuk menghormati norma-norma keagamaan, berperikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 156~168
Sedangkan rumusan terakhir yang dirasmikan Kapolri pada 24 Jun 2002, berbunyi sebagai berikut:
Kami anggota polisi Indonesia:
1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
3. Sentiasa melindungi, membantu dan memberi khidmat masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.
Rumusan awal Tribrata diulas secara ringkas dan berfokus kepada peranan Polri di tengah-tengah masyarakat, sedangkan rumusan akhir adalah lebih jelas serta merujuk kepada penyesuaian tugas dan fungsi utama Polri dengan era reformasi. Walau bagaimanapun, rumusan Tribrata ini tidak terlepas dari memberi penekanan kepada peranan Polri sebagai pasukan negara yang berfungsi dalam menjaga keselamatan dan keamanan selain dari melindungi dan memimpin serta memberi khidmat kepada masyarakat.
Kode etik profesi Polri untuk pertama kali ditetapkan oleh kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No.Skep/213/VII/1985, yang kemudian diubah dengan Keputusan Kaplori No.Pol:Kep/05/III/2001, tanggal 7 maret 2001, yang berisi Buku Petunjuk Administrasi Bagi Komisi Kode Etik Profesi Polri, kemudian Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2006 dan terakhir telah diganti dengan Perkap No.14/2011.
Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Perkap No.14/2011 adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.
Kode Etik Profesi dalam Ensiklopedi Ilmu Kepolisian, pada tahun 1957, international association of chiefs of police (IACP) mengadopsi sebuah dokumen bertajuk “law enforcement code of ethics” . Kecuali untuk peraturan California tahun 1956 yang menjadi model, dokumen IACP telah menjadi “kode etik” yang pertama bagi kepolisian. Di luar kode ini terdapat satu setengah abad “aturan dan peraturan”, “sumpah”, “ikrar”, “doa”, “prinsip pedoman” dan dokumen lain yang memuat ketentuan yang sama . Namun kode ini dipahami sebagai suatu kontribusi untuk menjadikan kepolisian sebagai “profesi”. Etika berarti standar moral yang berlaku bagi semua anggota kelompok karena keanggotaannya dalam kelompok itu. “Standar” berarti aturan, prinsip, atau ideal. Etika pun kemudian menyerupai hukum dalam pemberlakuannya atas individu karena mereka anggota kelompok.
Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi
E-ISSN : 2775-362X nilainilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.
Pasal 32 (1) UU Polri di cantumkan bahwa Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Selain itu, Pasal 34 (1) menegaskan bahwa Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka anggota Polri terikat dengan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian. Ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian kemudian dijabarkan lebih spesifik dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No.14/2011).
Berdasarkan Perkap No.14/2011, prinsip-prinsip Kode Etik Profesi Kepolisian meliputi:
a. kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;
b. kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pen- egakan KEPP;
c.  sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian dilaku- kan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
d. kesamaan hak, yaitu setiap Anggota Polri  yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;
e.  aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian dapat dilak- sanakan dengan sebaik-baiknya; dan
f.  akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.
Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Kepolisian mencakup Etika Kenegaraan; Etika Kelembagaan;  Etika Kemasyarakatan; dan Etika Kepribadian. Lebih lanjut cakupannya adalah:
1. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubun- gan: 1. tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 2. Pancasila; 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 4keb- hinekatunggalikaan.

## 158~168
2. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan: 1. Tribrata sebagai pedoman hidup; 2. Catur Prasetya sebagai pedoman kerja; 3. sumpah/janji Anggota Polri; 4. sumpah/janji jabatan; dan 5. sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir ( mindset ).
3. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan: 1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas); 2. penegakan hukum; 3. pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan 4. kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.
4. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan: 1. kehidupan beragama; 2. kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan 3. sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Berdasarkan uraian di atas, menunjukan bahwa Kode Etik Profesi Kepolisian terdapat 4 (empat) komponen yang merupakan satu kesatuan. Disamping itu, dalam Perkap No.14/2011 juga menguraikan jenis sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik. Jenis sanksi tersebut adalah berupa:
a.  perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugi- kan;
c.  kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwa- an, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya       1(satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-ku- rangnya 1 (satu) tahun;
e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-ku- rangnya 1 (satu) tahun;
f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-ku- rangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
g.  PTDH sebagai anggota Polri. Berdasarkan ketentuan kode etik di atas, fungsi kode etik Polri adalah sebagai pembimbing prilaku anggota Polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi kepolisian yang dijalankannya.
Kode etik profesi kepolisian merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat, Pada peraturan sebelumnya etika profesi polri hanya meliputi etika pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan.
Etika Kepolisian yang diaplikasikan dengan baik dan benar akan membantu polisi dalam pemecahan masalahnya sehari-hari. Polisi secara tepat dapat menentukan apakah tindakan itu baik atau tidak baik dalam mengemban tugas mereka. Apakah harus menerima uang imbalan atas hasil karyanya atau harus menolaknya, secara tegas yang sudah disebut dalam sumpah jabatan. Sikap professional dan keteladanan akan segera terlihat dan terasa pada saat dia menentukan tindakannya.
Berdasarkan uraian ketentuan kode etik di atas, penanganan anggota Polri yang melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana secara teknis berpedomana pada Perkap No.14 Tahun 2011, mengatur secara spesifik ruang lingkup, mekanisme atau tata cara penyelesaian pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) serta penjatuhan sanksi kode etik. Selain itu terhadap prebuatan pelanggaran secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP Nomor 2 Tahun 2003), sedangkan khusus berkaitan dengan sanksi PTDH berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri (PP No.1 Tahun 2003), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri (PP No.3 Tahun 2003) sebagai pedoman teknis tata cara dan mekanisme tahap peradilan umum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana.
Ketentuan kode etik melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap Nomor 14 Tahun 2011), dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap Nomor 2 Tahun 2016). Berdasarkan dasar hukum tersebut, maka pelaksana teknis bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana merujuk pada PP Nomor 1 Tahun 2003, PP Nomor 3 Tahun 2003 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011. Sedangkan PP Nomor 2 Tahun 2003 dan Perkap Nomor 2 Tahun 2016 merupakan dasar dalam pelaksana teknis berkaitan dengan pelanggaran, namun pelanggaran juga tetap berdasar pada ketentuan kode etik dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011. Dengan demikian, Uraian dasar hukum tersebut, dapat pula disajikan dalam gambar berikut.
Berdasarkan Ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Perkap No.14/2011, dalam hal terjadi pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian, maka penegakannya dilakukan pada salah satu sidang disiplin atau sidang Kode Etik Profesi Kepolisian. Hal tersebut dimuat dalam ketentuan Pasal 27, yaitu:
(1) Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KEPP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Si- dang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Ankum dari terperiksa/Terdu- ga Pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum.
(2) Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 160~168
Ketentuan di atas merupakan ketentuan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian secara umum. Dalam Perkap No.14/2011 pada Pasal 21 ayat (3), ditentukan bahwa anggota Polri dapat dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pemberhentin terhadap anggota Polri tersebut, diberlakukan setelah terbukti melalui putusan Pengadilan. Hal ini di atur dalam Perkap No.14/2011 pada Pasal 22 ayat (2), yaitu:
”Sanksi administratif berupa rekomendasi pTdh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan mela- lui Sidang KKep setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya mela- lui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.”
Ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian tersebut sejalan dengan ketentuan PP No.1/2003 pada Pasal 11 huruf a dinyatakan bahwa anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana. Kemudian dalam ketentuan PP No.1/2003 pada Pasal 12 ayat (2) ditentukan dalam hal penjatuhan pidana pemberhentian tidak dengan hormat terlebih dahulu dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian.
Dalam ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian, Penjatuhan sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Pelanggar dapat digugurkan atau dibatalkan atas pertimbangan Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian. Dalam Pasal 28 ayat (5) disebutkan, pertimbangan tersebut yaitu:
a.  benar-benar dilakukan untuk kepentingan tugas kepolisian;
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut di- lakukan;
c.  patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d.  layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan/atau
e.  menghormati hak asasi manusia.
Uraian alur mekanisme penjatuhan sanksi, pelanggaran kode etik dan sanksi administratif dapat digambarkan sebagai berikut.
Gambar 1 Ketentuan Penanganan Pelanggaran Disiplin, Kode Etik dan Tindak Pidana
Berdasarkan gambar di atas, mekanisme penanganan pelanggaran kode etik oleh anggota Polri yang ditunjukan gambar di atas bahwa perbuatan yang dilakukan terlebih dahulu diidentifikasi  kemudian  diklasifikasikan  guna  memperoleh  penanganan.  Perbuatan  yang ditangani oleh Bidpropam dinilai berat ringan dalam pemeriksaan pendahuluan, kemudian menentukan proses sidang disiplin atau sidang KKEP. Tindak pidana ringan berdasar penilaian dapat ditempuh dengan sidang disiplin atau tahap sidang KKEP yang kemudian menjatuhkan sanksi.  Dalam perbuatan tindak pidana tertentu (ancaman hukuman lebih dari empat tahun) ditempuh berdasarkan penilaian perbuatan, sidang KEPP dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau dilaksanakan setelah proses peradilan umum sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht).
Tahapan tersebut berdasarkan pertimbangan perbuatan sebagaimana ketentuan Perkap No.14 Tahun 2011, tindak pidana yang ditempuh sidang disiplin diberikan sanksi dengan memperhatikan ketentuan PP No.1 Tahun 2003, PP No.2 Tahun 2003 dan Perkap No. 2 Tahun 2016. Namun, apabila dinilai sebagai tindak pidana berat, proses sidang KEPP dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau bersamaan dengan proses peradilan umum, hal terebut dilaksanakan berdasarkan pertimbangan jenis tindak pidana, percepatan proses peradilan guna kepastian hukum dan perlindungan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 162~168
masyarakat. Dalam hal terjadi pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian, maka penegakannya dilakukan pada salah satu sidang disiplin atau sidang Kode Etik Profesi Kepolisian berdasarkan pertimbangan Atasan Ankum dari terperiksa/Terduga Pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum. Disamping itu, terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.
Dalam menentukan pertimbangan sanksi kode etik sebagai tahapan dalam penjatuhan sanksi anggota Polri, merupakan upaya penegakkan hukum Kode Etik Profesi Kepolisian, penegakan hukum merupakan ciri konsep Negara hukum sebagaimana yang dtuangkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum berdiri di atas hukum dan menjamin rasa keadilan kepada warga negaranya. 1 Untuk mewujudkan suatu Negara hukum, menurut Soerjono Soekanto, paling tidak ada lima faktor yang mempengaruhi, pertama, hukum itu sendiri, baik dalam pengertian substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakan hukum materil, kedua adalah profesionalisme aparat penegak hukum, ketiga sarana dan prasarana yang cukup memadai, keempat adalah presepsi masyarakat terhadap hukum, dan yang kelima adalah budaya hukum itu sendiri. 2
Kode etik merupakan bagian dari pembinaan anggota dan institusi Polri sebagaimana yang dimuat dalam UU Polri. Oleh karena itu, pembinaan tersebut termasuk ke dalam bagian pengaturan administrasi, sehingga pelanggaran terhadapnya merupakan dimensi pelanggaran administrasi. Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang di tulis pula oleh van Apeldoorn di atas, sanksi kode etik adalah sanksi yang memiliki ciri sanksi administrasi.
Sanksi kode etik sebagai sanksi administrasi, maka merujuk pada Beberapa literatur Hukum Administrasi Negara menunjukkan bahwa sanksi administrasi merupakan perbuatan Pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya. 3 Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (machtmiddelen), bersifat hukum publik (publiekrechtlijke), digunakan oleh pemerintah (overheid), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (reactive op niet-naleving). 4
1 Jimly Asshiddiqie. (2008). menuju Negara hukum Yang demokratis . Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstiusi, hlm. 33
2 Soerjono Soekanto. (2011). faktor-faktor Yang mempengaruhi penegakan hukum , Ed.1, Cet. Ke-10. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 8
3 Philipus M. Hadjon et.al .,. (2008). pengantar hukum administrasi indonesia , Cet. Ke-10. Yogyakarta: Gad- jah Mada University Press, hlm. 246.
4 Ridwan HR. (2006). hukum administrasi Negara . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 315.
Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu: a. Sanksi reparatoir , artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya bestuursdwang, dwangsom;
b.  Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
c.  Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. 5
Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi adminitrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan. 6

## 2. Pertanggungjawaban Pidana dalam saluran Peradilan Pidana
Secara  konseptual,  pertanggungjawaban  pidana  merujuk  pada  ajaran geen straf zonder schuld , tiada pidana tanpa kesalahan, kalimat ini juga bermakna tidak ada kesala- han tanpa melawan hukum. Dalam Bahasa latin popular dengan actus non facit reum nisi mens sit rea atau actus reus mens rea . Untuk itu, pertanggungjawaban pidana berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadi - kan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan.
Dalam hal ini, maka pertanggungjawaban pidana anggota Polri yaitu mengenai aspek kesalahan, orang yang melakukan perbuatan pidana dalam hal ini anggota Polri. Kaitan dengan itu, maka dalam hal pengenaan pidana, karena anggota Polri dapat dikenakan pemberatan, sebagaimana ketentuan Pasal 52 yaitu menyatakan bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.
Berdasarkan Perkap No.14/2011 dimuat pada Pasal 17 ayat (1), mekanisme penanganan atas pelanggaran tindak pidana anggota Polri, yaitu dilaksanakan oleh: a. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi; b. KKEP; c. Komisi Banding; d. pengemban fungsi hukum Polri; e. SDM Polri; dan f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel.
Memperhatikan beberapa ketentuan lain, apabila perbuatan telah diklasifikasikan berdasarkan kategorinya, yaitu pelanggaran disiplin, disersi atau tindak pidana. Maka selanjutnya memperhatikan pertimbangan Atasan/Ankum dan menentukan penerapan
5 ibid . Hlm. 319.
6 Philipus M. Hadjon et.al ., pengantar hukum administrasi indonesia, op.cit hlm. 247

## 164~168
sanksi. Pelanggaran disiplin dilaksanakan berdasar PP No.2/2003 dan Perkap No.2/2016, sedangkan disersi dilaksanakan menurut PP No.1/2003, dan tindak pidana berdasar PP No.1/2003 dan PP No.3/2003.
Berkaitan dengan pelaksanaan penegakkan KEPP berdasarkan Pasal 17 ayat 2 Perkap No.14/2011 dilaksanakan melalui:
a.  Pemeriksaan pendahuluan;
b.  Sidang KKEP;
c.  Sidang Komisi Banding;
d.  Penetapan administrasi penjatuhan Hukuman;
e.  Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel.
Ketentuan Pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi. Selanjutnya setelah pemeriksaan pendahuluan, dilaksanakan sidang KKEP, dan pemberian sanksi. Untuk beberapa perbuatan sesuai ketentuan Perkap No.14/2011 pada Pasal 21 dan Pasal 25 dimungkinkan untuk menempuh upaya banding, khususnya terkait sanksi PTDH.
Adapun tahapan pemeriksaan pendahuluan sampai dengan penyerahan berkas pada KKEP terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tingkat Polda yaitu:
1) penerimaan laporan/pengaduan.
Laporan tentang dugaan telah terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya;
2) penunjukan tim pemeriksa dengan surat perintah Kapolda;
3) mempelajari laporan/pengaduan/surat/berkas/kasus yang dilaporkan ma- syarakat.
4) membuat laporan  kepada pimpinan (Kabidpropam Polda) tentang duduk per- masalahan kasus yang dilaporkan;
5) membuat rencana dan jadwal  pemeriksaan;
6) membuat surat panggilan saksi, ahli dan terperiksa;
7) menyampaikan surat panggilan saksi, ahli dan terperiksa;
8) melaksanakan pemeriksaan saksi, ahli dan terperiksa;
9) mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran;
10) membuat resume hasil pemeriksaan;
11) melaksanakan gelar perkara;
12) apabila memenuhi unsur pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi pemberhentian dengan hormat (PDH) atau pem- berhentian tidak dengan hormat (PTDH), maka dilaksanakan penyusunan berkas;
13) menyerahkan berkas perkara ke Sekretariat Komisi Kode Etik Polri (SET KKE) atau pimpinan terperiksa/Kasatwil untuk dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri;
14) apabila tidak memenuhi unsur pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH atau PTDH, maka dilaksanakan penghentian pemeriksaan dengan membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Pemerik- saan Kode Etik Profesi Polri (SP3KEPP);
15) membuat dan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Profesi (SP2HP2) kepada pelapor paling sedikit satu kali selama proses pemeriksaan.
Kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan pada Kesatuan Wilayah (Polres/Polresta), tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:
1) penerimaan laporan/pengaduan.
2) Laporan tentang dugaan telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya;
3) penunjukan tim pemeriksa dengan surat perintah Kapolda;
4) mempelajari laporan/pengaduan/surat/berkas/kasus yang dilaporkan ma- syarakat;
5) membuat laporan  kepada pimpinan (Kabidpropam Polda) tentang duduk per- masalahan kasus yang dilaporkan;
6) membuat rencana dan jadwal  pemeriksaan;
7) memberitahukan rencana dan jadwal  kegiatan pemeriksaan ke Kasatwil yang menjadi obyek pemeriksaan;
8) melaporkan kedatangan, maksud dan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan ke Kastwil obyek pemeriksaan;
9) melakukan penelitian dokumen, berkas perkara, surat-surat yang berkaitan dengan peristiwa/kejadian atau pelaksanaan kegiatan kepolisian di maupun kewilayahan;
10) melakukan konfirmasi atau meminta penjelasan terhadap petugas pelaksana atau petugas lainnya sehubungan dengan peristiwa yang dilaporkan;
11) melaksanakan pemeriksaan saksi, ahli dan terperiksa;
12) mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran;
13) melaporkan kegiatan pemeriksaan telah selesai dilaksanakan ke Kastwil obyek pemeriksaan;
14) membuat resume hasil pemeriksaan;
15) melaksanakan gelar perkara;
16) apabila memenuhi unsur pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH atau PTDH, maka dilaksanakan penyusunan berkas;

## 166~168
17) menyerahkan berkas perkara ke Sekretariat Komisi Kode Etik Polri (SET KKE) atau pimpinan terperiksa/Kasatwil untuk dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri;
18) apabila tidak memenuhi unsur pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH atau PTDH, maka dilaksanakan penghentian pemeriksaan dengan membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Pemerik- saan Kode Etik Profesi Polri (SP3KEPP);
19) membuat dan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Profesi (SP2HP2) kepada pelapor paling sedikit satu kali selama proses pemeriksaan. 7
Uraian di atas menunjukan bahwa penegakan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri melihat ketentuan Perkap No.14 Tahun 2011 dengan melihat pertimbangan perbuatan pada ketentuan tersebut, kemudian dilaksanakan upaya penanganan lebih lanjut, yang artinya jenis tindak pidana sangat berpengaruh terhadap tahapan yang ditempuh selanjutnya, apabila dipandang sebagai pelanggaran maka sanksi langsung diberikan oleh Ankum, hukuman pelanggaran disiplin dijatuhkan oleh Ankum dan/ atau Atasan Ankum berupa sanksi sesuai ketentuan PP No.2 Tahun 2003 dan Perkap No.2 Tahun 2016. Namun apabila dipandang sebagai tindak pidana dilakukan mekanisme peradilan umum terlebih dahulu, atau sidang KKEP terlebih dahulu dan dapat berjalan bersamaan, hal tersebut berdasarkan pula pada pertimbangan tujuan sanksi dan efisiensi penegakan hukum.

## d. kesiMPulan
Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan tindak pidana yaitu mencakup pertanggungjawaban kode etik dan pertanggungjawaban pidana. Dengan melakukan tindak pidana, disamping melanggar ketentuan pidana maka berarti anggota Polri juga melanggar Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Ketentuan tersebut pasca berubahnya Kepolisian sebagai sipil, anggota Kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil, dari hal tersebut telah terjadi perubahan nilai dan status bagi anggota Polri, yakni diberlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil. Konsekuensinya, perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang KKEP, pembagiannya adalah pelanggaran disiplin dilaksanakan berdasarkan ketentuan PP No.2/2003 dan Perkap No.2/2016, sedangkan tindak pidana berdasarkan PP No.3/2003. PP No.3/2003 menentukan bahwa pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Berlakunya KUHAP bagi anggota Polri tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 PP No.3/2003 yang substansinya, penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menuntut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, yang didasarkan pada KUHAP. Selain itu, dalam
7 Ketentuan Perkap No. 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri
pertanggungjawaban profesinya, selain melalui mekanisme peradilan umum anggota Polri juga melalui mekanisme Sidang KEPP. Sehingga putusan pada peradilan umum, tidak menggugurkan tanggungjawab anggota Polri pada sidang KEPP. Maka, sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi kode etik.

## daFtar Pustaka
buku
Abdul Mukthie Fadjar. (2017). Kode etik bagi pejabat publik: antara idealisme dan pragmatisme , dalam etika dan Budaya hukum dalam peradilan , Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Awaloedin Djamin, et.al ,. (2007). Sejarah perkembangan Kepolisian di indonesia , Jakarta: Yayasan Brata Bhakti Polri.
Bambang Waluyo. (2008) . pidana dan pemidanaan . Jakarta: Sinar Grafika.
Buhranudin Salam. (2002). etika Sosial . Jakarta: Rineke Cipta.
Romli Atmasasmita. (2011). Sistem peradilan pidana Kontemporer , Ed.1, Cet.Ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Jimly Asshiddiqie. (2008). menuju Negara hukum Yang demokratis . Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstiusi.
Kunarto. (2000). etika Kepolisian . Jakarta: Cipta Manunggal.
M., Karjadi. (1978). Tentang polisi filsafat dan perkembangan hukumnya . Bandung: Karya Nusantara.
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), polri mengisi republik , Jakarta, 2010.
Peter Muhamad Marzuki. (2005). penelitian hukum , Cet.ke-7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Philipus M. Hadjon et.al .,. (2008). pengantar hukum administrasi indonesia , Cet. Ke- 10. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Pudi Rahardi. (2007). hukum Kepolisian, profesionalisme dan reformasi polri . Surabaya: Laksbang Mediatama.
Ridwan HR. (2006). hukum administrasi Negara . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Sadjijono. (2005). fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Gevernance . Jakarta: LaksBang.
Satjipto Rahardjo. (2007). membangun polisi Sipil . Jakarta: Buku Kompas.
Shidarta. (2017). dampak pergeseran etika dalam Kehidupan Berbangsa , dalam etika dan Budaya hukum dalam peradilan , Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Sitorus, mengkaji Kembali peran dan fungi polri dalam era reformasi , Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003.
Soerjono Soekanto. (2011). faktor-faktor Yang mempengaruhi penegakan hukum , Ed.1,
Cet. Ke-10. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 168~168
Sudikno Mertokusumo. (2004) . penemuan hukum . Yogyakarta: Liberty.
William G. Bailey, ensiklopedi ilmu Kepolisian , Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Moeljatno, Cet. Ke-26, Bumi Aksara, Jakarta 2007.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (LNRI Tahun 2002 Nomor 2).
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 477)
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 478)
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia