DOI: https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.278
Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam ( The Concept of Copyright Protection Period According to Islamic Law )
Achmad Baihaqi 1 , Said Abadi 2 12 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Email: achmadbaihaqi.iain@gmail.com, abadi@iainponorogo.ac.id
Abstract: The issue of Intellectual Property Rights has not been discussed or even described by classical fiqh scholars in-depth and thoroughly. One aspect that has not been studied is the issue of the period of copyright protection. The assumption is that if copyright protection is not limited in time, it will lead to a monopoly of creation by a few people. Therefore, the purpose of this study is to clearly de- scribe and compare the terms of copyright protection in the Copyright Act and Islamic Law using the Maqashid Syariah perspective. The method used is a quali- tative study (library research) with a comparative approach. The results of the study indicate that the period of copyright protection according to Islamic law, for the type of moral rights is valid forever, while for the type of economic rights it applies trade (willingness of the heart) with the provision that the shorter (rea- sonably) is, the better as long as it does not harm the creator. In addition, the State can determine the period of copyright protection through its regulations according to the country's ability.
Keywords; Copyright Protection Period, Copyright, Islamic Law

## PENDAHULUAN
Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah  salah  satu  cabang  hukum  yang  sangat  dekat  dengan kehidupan  manusia.  Namun,  dikarenakan metode  penyampaian  dan  perspektif  yang digunakan  kurang  tepat,  HKI  sering  dianggap  sebagai  produk  dari  masyarakat  barat dan    kurang    relevan    dengan    kehidupan    di    negara-negara    berkembang,    termasuk Indonesia.
Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) sebagai sebuah konsep berasal dan berkembang di negara barat.  Oleh karena itu, manfaat sistem HKI lebih sering didengungkan oleh negara-negara maju selaku produsen atau penghasil HKI.  Kebanyakan argumen yang diajukan sebagai pembenar terhadap sistem HKI didasarkan kepada perspektif pembangunan ekonomi,  peningkatan  inovasi  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Selama  ber- tahun-tahun, para ahli memfokuskan studi mereka terhadap pembenaran sistem HKI  dari perspektif  ekonomi  dengan  melakukan  analisa  keuntungan  dan  kerugian  sistem  HKI  bagi negara-negara berkembang (Utomo, 2010).
Hak  milik  adalah  masalah  pokok  dalam  dunia  ekonomi,  dari  mana  ia  diperoleh  dan bagaimana konsekuensinya yang muncul dari pemilikan tersebut. Sedangkan hak milik atas sesuatu benda adalah satu fenomena yang senantiasa ada, hingga dipandang sebagai salah satu  aspek  kebutuhan  esensial  dalam  hidup  manusia.  Umat  manusia  memandang  bahwa memiliki sesuatu merupakan pembawaan naluriah manusia, itu adalah hak alami, hak ko- drati atau hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi (Kumalasari, 2009).
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  seni  dan  sastra  sangat  besar  artinya  bagi  pening- katan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia, selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.  Dengan kemampuan intelektual yang digunakan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan tenaga,
Received: 2021-09-12  Received: 2021-10-17 Approved: 2021-10-17
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
waktu dan dana, manusia menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomi.
Harta kekayaan adalah suatu hal yang harus mendapatkan perlindungan, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum yang berlaku pada suatu tempat (Hukum Positif) (Magun Pikahulan,  2020).  Sepintas  ada  anggapan  bahwa  yang  dimaksud  harta  kekayaan  adalah terbatas  pada  sesuatu  benda  yang  kongkret  yang  dimiliki  oleh  seseorang.  Akan  tetapi sebenarnya  harta  dalam  hal  ini  adalah  termasuk  juga  seluruh  potensi  yang  dimiliki  oleh seseorang  yang  bisa  menjadi  sumber  manfaat  sekalipun  wujudnya  non-material.    Contoh mengenai    hal    ini    adalah    secara    umum    yang    dapat    berwujud    karya    cipta    dalam berbagai  bidang (Sulasno, 2019).
Sri Redjeki Hartono (2007) juga mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan  oleh  negara.    Negara  berdasarkan  ketentuan  undang-undang,  memberikan  hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Berbicara mengenai harta kekayaan, maka ada dua masalah yang selalu dikemukakan, yaitu masalah kegunaan dan masalah keteraturan.  Nilai kegunaan termasuk ke dalam ling- kup ekonomi, sedangkan keteraturan masuk dalam ruang lingkup ilmu hukum (Abdulkadir Muhammad, 1994, p. 5). Dua aspek ini selalu berkaitan satu sama lainnya.  Artinya, pemba- hasan mengenai harta kekayaan tidak lepas dari masalah kegunaan dan masalah kaidah yang menjadi pedoman bagaimana seharusnya orang berbuat untuk memperoleh dan memanfaat- kan harta kekayaan.
Oleh  karena  itu  apabila  seseorang  ingin  hak  kekayaan  intelektualnya  itu  mendapat perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang  ditetapkan  oleh  negara.  Prosedur  yang  dilakukan  di  sini  adalah  pendaftaran  hak kekayaan intelektual di tempat yang telah ditentukan oleh undang-undang (Hartono, 2007, p. 2). Perlunya melakukan pendaftaran tersebut mengingat, di era globalisasi ini arus infor- masi datang begitu cepat bahkan hampir tidak ada batas antar negara, sehingga tidaklah mengherankan  apabila  hak  kekayaan  intelektual  merupakan  salah  satu  objek  bisnis  yang cukup diminati oleh seluruh pelaku bisnis, karena dianggap dapat mendatangkan keuntungan ketimbang harus memulai dari nol (Undang-Undang (UU) Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999).
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup beberapa bidang yaitu; Bidang ilmu penge- tahuan, seni dan sastra yang memunculkan hak cipta, contoh:  buku, makalah, lukisan, lagu, film,  puisi,  dan  koreografi.  Bidang  teknologi  dan  industri  yang  selanjutnya  memunculkan hak paten.  Contoh: invensi di bidang peralatan elektronik, mesin diesel, Televisi. Bidang yang  berkaitan  dengan  label  atau  tanda  identitas  suatu  barang  atau  jasa.    Bidang  ini memunculkan hak merek. Bidang yang berkaitan dengan penampilan luar produk agar tam- pak estetik dan nyaman.  Bidang ini memunculkan hak desain industri. Bidang yang berkaitan dengan tata letak desain semi konduktor.  Bidang ini memunculkan hak desain tata letak desain sirkuit terpadu. Bidang yang berkaitan dengan sifat kerahasiaan informasi teknologi dan bisnis, yang selanjutnya memunculkan hak rahasia dagang.
Dewasa  ini  permasalahan  milik  intelektual  menjadi  sorotan  dan  bahan  kajian  yang mendapat  perhatian  dari  berbagai  pihak  baik  nasional  maupun  internasional.  Masalahnya adalah bahwa milik intelektual tidak semata-mata berkaitan dengan hukum saja, melainkan erat hubungannya dengan masalah perdagangan, ekonomi, pengembangan teknologi serta menjadi landasan bagi usaha untuk memajukan sosio-kultural bangsa dan masyarakat pada umumnya (Budi Agus Riswandi & Syamsudin, 2004).
Perubahan-perubahan  sosial  yang  dihadapi  umat  Islam  pada  periode  modern  telah mengundang sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam, tetapi metode yang
Received: 2021-09-12  Received: 2021-10-17 Approved: 2021-10-17

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
dikembangkan  para  pembaharu  dalam  menjawab  permasalahan  tersebut  terlihat  belum memuaskan. Salah satu konsep penting kajian hukum Islam adalah Maqashid al- Syari’ah yaitu tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam. karena begitu pentingnya Maqashid al- Syari’ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan Maqashid al - Syari’ah sebagai salah satu kriteria (di samping salah satu kriteria lainnya) bagi mujtahid yang melakukan ijtihad. Begitu juga dalam pengkajian hak cipta yang dalam hukum Islam diakui sebagai harta kekayaan tidak berwujud dan juga sesuai dengan Maqashid al- Syari’ah (tujuan dari hukum Islam) yang bertumpu  pada  pemeliharaan  lima  hal  yang  penting  yang  berdasarkan  skala  prioritas, berurutan sebagai berikut, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memeli- hara keturunan dan memelihara harta.
Maka proteksi terhadap karya cipta khususnya hak atas kekayaan intelektual adalah termasuk dari pada Maqashid al- Syari’ah (tujuan diberlakukannya hukum Islam) yang dalam prioritas ini masuk dalam hal memelihara harta (Huda, 2020; Triana, 2018).
Persoalan  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  belum  mendapatkan  pembahasan  atau bahkan belum tergambar oleh ulama fiqh klasik secara mendalam dan tuntas. Akan tetapi dasar-dasar  mengenai  hak  atas  kekayaan  intelektual  sangat  mungkin  untuk  dilacak  dari wacana yang mereka kembangkan dalam tema mengenai benda (Huda, 2020). Kajian mereka dapat dikatakan terpencar-pencar. Ada sebuah pembahasan mengenai hak dibawah judul “Kitab al - Istihqaq” dalam bidayat al -Mujtahid yang sedikit menyinggung tentang hak milik, dimana disebutkan bahwa harta dihasilkan dari pembelian, dan kepemilikan itu dapat beru- bah-ubah, baik bertambah atau berkurang (Huda, 2020).
Tarmidzi (2018) menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak adabi dan dapat dikategori- kan benda manqul (bergerak) yang tidak berbentuk (tak berwujud), disebut setelah lahir dari pikiran manusia, menjelma berwujud menjadi ciptaan, baik dalam bidang kesusaster- aan, ilmu-ilmu pengetahuan, kesenian, dan lain-lain yang setelah diperbanyak dapat menda- tangkan nilai ekonomi tinggi (benda mutaqawim). Oleh karena itu, maka Hak Cipta diambil manfaatnya, diwariskan dan diperjual belikan, sehingga secara nyata dan positif Hak Cipta dipandang sebagai benda harta (mal).
Agus Suryana (2017) dengan menggunakan riset kepustakaan (library research) yang berupaya menjawab persoalan bagaimana sebenarnya Hak Cipta dalam tinjauan Syariah Is- lam,  apakah  Islam  mengakui  adanya  hak  cipta,  serta  bagaimana  prinsip  Islam  dalam melindungi hak cipta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam khazanah hukum Islam hak cipta dikenal dengan istilah Haq Al-Ibtikar yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai "karya cipta" bahkan tidak ada bentuk perlindungan apa- pun  untuk  jenis  karya  tersebut.  Perlindungan  terhadap  hak  cipta  dalam  Islam  memiliki syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  suatu  karya  cipta  dapat  diakui  sebagai  hak kepemilikan  atas  harta,  yaitu:  a)  tidak  mengandung  unsur-unsur  haram  di  dalamnya,  b). Tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat, c) tidak bertentangan dengan syariat Islam secara  umum.  Hak  cipta  sebagai  sebuah  hak  kepemilikan  atas  suatu  manfaat  akan berakhir  ketika  pemiliknya  melakukan  akad  (transaksi),  baik  akad  yang  bersifat tabaru' (sosial) ataupun akan tijary (perdagangan).
Arvie  Johan  (2012)  membahas  mengenai  Lisensi  Haki  Dalam  Kaidah  Normatif  Anti Monopoli.  Dalam  tulisan  ini  berisikan  tentang  suatu  legalitas  monopoli  yang  diberikan pemerintah kepada segelintir orang melalui undang-undang Hak Cipta.
Sebagai tindak lanjut atas riset di atas, artikel ini membahas masalah hak cipta yang meliputi lamanya waktu perlindungan hak ekonomi suatu ciptaan, sehingga karena waktu yang lama itu rentan sekali suatu ciptaan itu di monopoli oleh segelintir orang saja sehingga dapat  menghambat Transfer  Of  Knowledge ,  dan  membuat  mahalnya  harga  suatu  produk
Received: 2021-09-12  Received: 2021-10-17 Approved: 2021-10-17

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
yang diciptakan oleh seseorang. Tujuan dari dilakukan penulisan ini adalah untuk mencoba mencarikan jalan keluar agar mengurangi monopoli dari suatu ciptaan.

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan yuridis – normative dalam kajian fiqh. Pendekatan yurirdis dengan mengaji aturan-aturan hukum dan pendekatan normative dalam kajian hukum islam digunakan dalam menganalisis perma- salahan yang dibahas dalam penulisan. Selain itu, riset ini juga menggunakan pendekatan komparatif yang difokuskan pada perbandingan hukum hak cipta dalam fiqh dan Undang- Undang Hak Cipta.

## PEMBAHASAN

## 1.1 Hak Cipta dan Perlindungan Hukumnya Menurut Undang-Undang Hak Cipta

## 1.1.1 Hak Milik, Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungannya Dengan Hak Cipta
Dalam  kerangka  hukum  perdata,  hak  milik  intelektual  termasuk  ke  dalam  hukum  harta kekayaan, khususnya hukum benda ( zakenrecht ) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu  benda  ( zaak )  tidak  berwujud.  Dengan  demikian,  ciptaan  ( original  expression  of  an idea ) dan penemuan ( invention ) sebagai hasil usaha penciptaan dan pemikiran merupakan esensi  dari  milik  intelektual  (Adisumarto  ,  1989).  Pembahasan  mengenai  hak  kekayaan intelektual selalu berkaitan dengan sastra, seni, ilmu pengetahuan, paten dan merek.
Batasan  benda  yang  dikemukakan  oleh  pasal  499  KUHPerdata  yang  mengatakan menurut  paham  undang-undang  yang  dimaksud  dengan  benda  ialah  tiap-tiap  barang  dan tiap-tiap  hak yang dapat  dikuasai  oleh  hak milik (Adisumarto  , 1989,  p. 157). Sedangkan menurut  Mahadi  barang  yang  dimaksudkan  pasal  499  KUHPerdata  adalah  benda  materiil, dimana benda adalah hak imateriil. Hal senada disampaikan oleh Abdul Kadir Muhammad bahwa pengertian benda meliputi barang dan hak, dimana barang barang adalah benda ma- teriil yang berwujud, sedangkan hak adalah benda imaterial yang tidak berwujud. Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUHPerdata, yaitu penggolaongan benda kedalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda imaterial termasuk hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda  berupa  jaminan,  hak  kekayaan  intelektual,  dan  lain  sebagainya  (Abdulkadir Muhammad, 1994, p. 8).

## 1.1.2 Hak-hak Terkandung dalam Hak Cipta
Hak cipta merupakan hak khusus ( eksklusif ) yang diberikan negara hanya kepada pencipta atau  penerima  hak  cipta,  bukan  kepada  yang  lain.  Hak eksklusif ini  disertai  dengan  hak monopoli terhadap ciptaannya yang dilindungi. Tetapi kekuasaan monopoli atau kekuasaan istimewa  tersebut  bukan  tanpa  batas  (mutlak)  pada  regulasi  hak  cipta  terdapat pengecualian-pengecualian  tertentu  yang  juga  diatur  dan  diterapkan  guna  kepentingan bangsa dan negara serta menghindari praktik monopoli dan persaingan curang seperti yang diamanatkan oleh undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Djumhana dan Djubaedillah (2014) mengklasifikasikan hak ekonomi itu lebih terinci lagi meliputi dibawah ini:
Received: 2021-09-12  Received: 2021-10-17 Approved: 2021-10-17

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
a. Hak reproduksi atau penggandaan ( reproduction right )
b. Hak adaptasi ( adaptation right )
c. Hak distribusi ( distribution right )
d. Hak pertunjukkan ( public performance right )
e. Hak penyiaran ( broadcasting right )
f. Hak program kabel ( cablecasting right )
g. Hak yang mengikuti ( droit de suit )
h. Hak pinjam masyarakat ( publik lending right )
Semua  hak  diatas,  kecuali  hak  pinjam  masyarakat  ( public  lending  right )  sudah  dit- ampung pengaturannya di dalam undang-undang hak cipta dan konvensi berne. Sementara yang dimaksud dengan hak pinjam masyarakat adalah hak ekonomi yang diberikan pencipta kepada  perpustakaan  dan  pusat  informasi.  Apabila  hak  pinjam  masyarakat  ini  diakui pengaturannya, maka perpustakaan dan pusat informasi atau pemerintah harus membayar sejumlah  uang  sebagai  royalti  kepada  penulis  buku  yang  bukunya  dipinjamkan  kepada masyarakat  (pembaca).  Di  Inggris  hal  ini  diatur  secara  khusus  di  dalam  undang-undang tersendiri,  tujuannya  untuk  memotivasi  perkembangan  budaya  menulis  atau  budaya berkreasi di dalam masyarakat (Djumhana & Djubaedillah, 2014).

## 1.1.3 Sejarah perlindungan Hak Cipta di Indonesia
Perlindungan hak cipta di tingkat internasional di mulai kira-kira pertengahan abad ke-19 atas dasar perjanjian bilateral. Beberapa perjanjian internasional yang saling mengakui hak- hak bersangkutan disetujui tetapi belum memberikan bentuk yang seragam.
Seni, Sastra dan Ilmu pengetahuan HAK CIPTA Hak Terkait Pelaku Pertunjukkan Lembaga Penyiaran Produser Rekaman ➢ buku, Program Komputer,; ➢ alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; ➢ lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
➢ drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
➢ seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; ➢ arsitektur;
➢ peta; ➢ seni batik; ➢ fotografi;
➢ sinematografi;
➢ dll
➢ Perlindungannya bersifat otomatis, Saat Ide
Diwujudkan dalam bentuk nyata/konkrit maka ciptaan tersebut telah dilindungi
➢ Tanpa Mensyaratkan pencatatan.
➢ Tercatat atau tidak tercatat tetap dilindungi
Received: 2021-09-12  Received: 2021-10-17 Approved: 2021-10-17
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Kebutuhan akan peraturan yang seragam menghasilkan disetujuinya tanggal 9 septem- ber 1886 berne convention for the protection of literary an artistic works . Berne convention adalah  perjanjian  internasional  yang  tertua  di  bidang  hak  cipta  dan  terbuka  bagi  semua negara untuk diratifikasi. Instrumen accession dan ratifikasi deposit pada Direktur Jendral World Intellectual Property Organization (WIPO). Indonesia dengan keputusan presiden no. 18 tahun 1997 mengesahkan Berne Convention dengan reservation (persyaratan) atas pasal 33 ayat (1) (pasal 1 keppres No. 18/1997).
Indonesia  pada  masa  dibawah  pemerintah  kolonial  belanda,  telah  menerapkan  un- dang-undang Hak Pengarang ( author right ) atau yang lebih dikenal dengan auteurswet 1912 staatsblad nomor 600 tahun 1912. Setelah masa kemerdekaan, pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan indonesia keluar dari konvensi Bern agar para intelektual in- donesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Pada tahun 1982, pemerintah indonesia menetapkan undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indone- sia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1987, undang-undang nomor 12 tahun 1997, dan pada akhirnya dengan undang-undang nomor 19 tahun 2002 yang kini berlaku (Djumhana & Djubaedillah, 2014, p. 32).

## 1.2 Perlindungan Hak Cipta dalam Pandangan Hukum Islam
Mengaji masalah hak cipta dalam tinjauan hukum Islam, harus dimulai dari pandangan Islam terhadap haq itu  sendiri.  Ketentuan  mengenai  hak  cipta  tidak  terlepas  dari  konsep  hak ( nazriyyat  al-huquq ),  konsep  kebendaan  ( nazriyyat  al-amaliyah ),  konsep  kepemilikan ( nazriyyat  al-milkiyyah ),  dan  selanjutnya  tidak  terlepas  dari  kaidah  umum  mengenai muamalat,  sedangkan  kaidah  mengenai  muamalat  harus  berpedoman  kepada  asas-asas hukum Islam. setiap ajaran Islam, tentu mengajarkan prinsip-prinsip peri kehidupan seperti prinsip keadilan ( al’adalah ), kemanfaatan ( al-manfaah ), keujujuran ( al-shiddiqah ), saling kerjasama ( at- ta’awun ), kesetaraan ( al-musawah ), dan proporsional ( al-wasath ).
Perlindungan hak cipta sebagai bagian dari perlindungan hak pada umumnya mengikuti asas- asas hukum Islam di bidang muamalat yaitu :(Sahuri, 2000, p. hlm. 89)

## 1.2.1 Memberikan Hak kepada yang Berhak
Suatu  hak  harus  dipenuhi  dengan  mengikuti  aturan  yang  telah  di  tentukan  oleh  Allah. Misalnya, zakat harus dikeluarkan oleh mereka yang berkewajiban yaitu orang kaya dan para wajib zakat dan selanjutnya disalurkan kepada yang berhak yaitu kelompok fakir, miskin, musafir dan sebagainya ( mustahiq ) sesuai ketentuan yang ditetapkan. Demikian pula hutang harus dibayar oleh orang yang berhak, sesuai waktu dan ketentuan yang ditetapkan.
Dalam urusan keluarga pun, hak istri untuk menerima nafkah dari suaminya harus dite- pati dan ditunaikan oleh si suami. Namun jika si istri telah merelakan haknya karena suatu hal yang sah, maka tidak ada pelanggaran terhadap hak tersebut. Begitu juga dengan urusan maskawin, jika setelah diberikan oleh calon suami, lalu setelah hidup berkeluarga dikem- balikan lagi oleh pihak istri, maka berarti tidak ada pelanggaran hak.( Jika Istri Menyerahkan Kembali Harta Mahar Kepada Suami, Maka Halal Bagi Suami Untuk Memiliki Harta Itu Kem- bali. Sebagaimana Ditegaskan Dalam Surat an-Nisa (4) .
Bila jalur kesadaran dan taradli tidak mampu mengembalikan hak kepada pemiliknya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga yang berhak pula, yaitu pengadilan. Ini untuk menjaga agar dalam memberikan hak kepada yang berhak tetap bermuara pada nilai- nilai keadilan, pihak yang menolak memberikan hak kepada yang berhak, diancam hukuman sesuai besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.

## 1.2.2 Melindungi setiap hak
Syariat  Islam  memberikan  perlindungan  kepada  hak  dari  segala  bentuk  penganiayaan, kecurangan,  penyalahgunaan  dan  perampasan.  Di  sini  perlindungan  yang  diberikan,
Received: 2021-09-12  Received: 2021-10-17
Approved: 2021-10-17
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
pertama :  berupa  perlindungan  moral,  seperti  melindungi  hak  kepemilikan  harta  melalui ketentuan  keharaman  Mencuri,  melindungi  hak  memelihara  keturunan  (nasab)  melalui ketentuan  keharaman  berzina,  melindungi  hak  berusaha  stabilitas  ekonomi  melalui ketentuan  keharaman  berzina,  melindungi  hak  berusaha  stabilitas  ekonomi  melalui keharaman  bertransaksi  mengandung  riba  dan  merugikan  masyarakat. Kedua adalah perlindungan  hukum  bagi  setiap  orang  yang  berhak  namun  di  zalimi  oleh  mengangkat masalahnya ke pengadilan untuk mendapatkan kembali haknya (Ali, 2016).

## 1.3 Jangka waktu perlindungan Hak Cipta dalam perspektif hukum Islam
Ketentuan jangka waktu perlindungan hak cipta menurut hukum Islam tidak diketemukan dalam al- Qur’an maupun al -Hadis. Di dalam mengaji permasalahan perlindungan hak cipta menurut  hukum  Islam,  dapat  dilakukan  dengan  jalan  menggunakan  metode  ijtihad  yang lazim di gunakan oleh para ulama mujtahid masa lalu. Metode yang lazim dan paling praktis digunakan  dalam  menggali  hukum  masalah-masalah  yang  baru  yang  belum  ada  dalilnya adalah  dengan qiyas,  ‘urf, dan istislah. Metode  ini  banyak  berperan  dalam  penggalian hukum  ( istinbath ).  Dalam  pemakaian  ini  tentunya  harus  memenuhi  kriteria-kriteria  serta syarat rukunnya.
Ilmu dan pengetahuan serta seni kehidupan pada mulanya adalah karunia ilahi yang sekaligus menjadi hak setiap orang untuk bisa mengaksesnya. Sangat tidak bijaksana jika pencipta/  pengarang  terlalu  lama  (seumur  hidupnya) mengomersilkannya.  Itu  berarti  dia menghalangi  orang  lain  dari  memperoleh  ilmu  dan  pengetahuan  dari  ciptaannya  secara Cuma-Cuma, sehingga orang lain terhambat dari memperoleh buku secara mudah dan murah sesuai dengan kemampuannya. Pihak-pihak yang terlalu lama menghalang-halangi tersebut setidaknya telah mengurangi hak orang lain untuk memperoleh kemudahan mencari ilmu. Sekedar membandingkan, bahwa Pemerintah Hindia Belanda dalam menjajah bangsa Indo- nesia  sangat  menghendaki  agar  bangsa  Indonesia  tidak  mengenyam  pendidikan.  Hal  itu ditempuh  karena  mereka  menghendaki  bangsa  Indonesia  tumpul  intelektualnya  sehingga tidak menuntut hak kemerdekaannya. Oleh karena itu pemerintah hindia belanda mengha- lang-halangi  dari  memperoleh  sarana  yang  mengisi  akal  intektualitasnya  dengan  cara menghalang-halangi  bersekolah  dan  memperoleh  buku.  Penjajah  menghendaki  meleng- gangkan penjajahan sehingga berusaha menjajah akal pikir negeri jajahannya. Kondisi sema- cam ini mirip dengan upaya kaum arab jahiliyah yang menghalang-halangi kaum wanita dari memperoleh ilmu dan pengetahuan agar memudahkan mereka dalam menindasnya. berten- tangan  Setelah  Nabi  Muhammad  datang  dengan  membawa  ajaran  agama  Islam,  maka berangsur-angsur  harkat  martabat  dan  derajat  kaum  wanita  diangkat  dengan  jalan  dian- taranya mewajibkan menuntut ilmu sebagaimana diwajibkan kepada kaum laki-laki.
Ini hanyalah menggambarkan betapa besar perhatian syariat Islam Dalam upaya men- jaga akal. Segala hal-hal yang menghalang-halangi terjaga akal merupakan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.( Mengenai Larangan Menghalang-Halangi Orang Lain Dari Akses  Informasi  Dan  Pengetahuan,  Allah  Telah  Menyatakan  Dalam  Beberapa  Ayat  Di- antarnya  Dalam  Surat  an- Nisa  (168)  Yang  Artinya:  “Sesungguhnya  Orang  Yang  Kafir  Dan Menghalang-Halangi (Manusia) Dari Kebenaran, Benar-Benar Telah Sesat Sejauh- Jauhnya,” pemberian perlindungan hak monopoli dalam jangka waktu yang cukup lama menyebabkan semakin  mahalnya  produk  dan  bernuansa  komersial  ciptaannya.  Hal  tersebutlah  mungkin yang  membuat  Undang-Undang  Hak  Cipta  kurang  berlaku  efektif  di  Indonesia  serta memunculkan kelompok masyarakat yang bersikap anti Hak Cipta. Alasan mereka cukup se- derhana dan rasional, yaitu karena komersialisasi pendidikan dan termasuk komersialisasi buku-buku dalam jangka waktu yang lama dan secara berlebihan sungguh akan memberat- kan negara-negara berkembang. Bila demikian yang terjadi, ini berarti sedang diselenggara- kan  penjajahan  model  baru  ( neo  kolonialisme ).  Sudah  menjadi  kewajaran  bila  negara- negara  berkembang  sementara  ini  mempunyai  intelektual  yang  lebih  rendah  dibanding dengan negara-negara maju, karena sebagian besar negara berkembang adalah negara yang
Received: 2021-09-12  Received: 2021-10-17 Approved: 2021-10-17

## Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
dulunya terjajah, sedangkan kebanyakan negara maju adalah negara yang dulunya sebagai penjajah. Jadi, untuk bisa mengejar ketertinggalan, maka negara-negara berkembang harus diberi kelonggaran (toleransi) dalam mengakses ilmu dan pengetahuan karya cipta mereka. 1
Ini  bukan  berarti  membenarkan  kegiatan  anti  hak  cipta,  namun  kami  mengamati bahwa  agenda  syariat  untuk  menciptakan  manusia  cerdas  dan  terjaga  akalnya  perlu didukung  dengan  cara  membantu  para  pihak  yang  membutuhkan transfer  of  knowledge , melalui pengurangan jangka waktu perlindungan atas hak ekonomi dalam hak cipta suatu ciptaan. Seandainya memang perlu diberikan hak ekonomi kepada pencipta, sebaiknya tidak lebih dari 30 tahun, dimana ukuran itu merupakan ukuran daluwarsa yang berlaku di Indo- nesia, atau diseimbangkan dengan jangka waktu perlindungan bidang HKI lainnya semacam (hak  paten,  dan  merek)  yang  tidak  lebih  dari  30  tahun  juga.  Jika  pun  memungut  royalti sebagai ongkos ganti barang karya cipta, maka selayaknya disesuaikan dengan kemampuan kebanyakan masyarakat.
Sebagai agama yang bersikap wasathan (tengah-tengah),(Ajaran Islam Adalah Ajaran Yang  Bersifat  Tengah-Tengah,  Artinya  Tidak  Terlalu  Keras,  Namun  Tidak  Pula  Terlalu Lembek.  Hukum  Islam  sebagai  Penyempurna  Hukum  Agama-Agama  Samawi  Sebetulnya, Bukan  Seperti  Hukum  Agama  Yahudi  Yang  Cukup  Keras,  Dan  Bukan  Pula  Seperti  Agama Nasrani Yang Cukup Pemaaf Dan Mengedepankan Kasih Sayang. Hukum Islam Mengajarkan Asas  Proporsional,  Yang  Dalam  Bahas  al- Qur’an  Disebut  Dengan  Tawasuth .  Ajaran  Islam berkehendak agar terpelihara kepentingan umat manusia secara proporsional. Misalnya ter- hadap isu perlindungan hak cipta, maka sesungguhnya ajaran agama Islam terlalu berkeingi- nan mengekang hak masyarakat untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan dengan mudah dan murah. Itulah yang dimaksudkan dengan upaya menjaga akal. Di sisi lain, agama Islam juga  sangat  menghargai  jerih  payah  pencipta  atas  karya  ciptaannya  itu  sehingga  sangat memberikan penghargaan dengan memberikan hak kepada penciptanya untuk memiliki dan mengambil manfaat sebesar-besarnya atas ciptaannya itu. Bahkan agama Islam mengakui bahwa guna terciptanya ciptaan itu telah menghabiskan banyak biaya, tenaga dan waktu dimana  hak  tersebut  bisa  disebut  sebagai  investasi  yang  diharapkan  keuntungan.  Syariat Islam  sangat  melindungi  agar  harta  tersebut  tidak  dicuri  atau  diambil  oleh  sembarangan orang secara melawan hukum.
Menghadapi dua kepentingan tersebut, agama Islam mengakomodasi dua kepentingan tersebut secara proporsional, dimana memberikan jangka waktu perlindungan hak ekonomi (hak cipta) disesuaikan dengan kebutuhan negara masing-masing. Syariat Islam Memberikan kebebasan  seluas-luasnya  kepada  masyarakat  untuk  memperoleh  ilmu  dan  pengetahuan dengan menggunakan suatu karya cipta seimbang dengan pemberian kebebasan kepada pen- cipta  untuk  memungut  royalti  atas  ciptaannya  itu.  Mengenai  hak  moral,  telah  disepakati bahwa  hak  tersebut  melekat  pada  hak  penciptanya.  Bentuk  penghormatan  itu  misalnya dengan  meminta  izin  menggunakan  ciptaannya,  atau  dengan  mencantumkan  nama pengarang pada kutipan. Dengan ketentuan demikian, maka pihak negara dapat mengatur dan mengupayakan buku-buku dan sarana pendidikan serta ciptaan lain nya dengan harga terjangkau (tanpa mengorbankan mutu) meskipun ada aturan perlindungan hak cipta.
Dalam  hadis  nabi  muhammad  disebutkan  bahwa  manusia  diperintahkan  untuk  me- maksimalkan  amal  ketika  pada  lima  kondisi  sebelum  datangnya  lima  kondisi  sebaliknya. Hadis tersebut menegaskan yang pada pokoknya berarti: “pergunakan lah lima hal sebelum datang lima hal, yaitu manfaatkan lah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa mudamu sebelum  datang masa tuamu, masa  sempatmu  sebelum datang masa sempitmu, dan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu.” (HR. Ahmad)
Pesan moral yang terkandung dalam hadis tersebut adalah bahwa berbuat baik (ter- masuk  beramal  sosial)  janganlah  ditunda-tunda  sampai  waktu  yang  sangat  lama  hingga
1 http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia
Received: 2021-09-12  Received: 2021-10-17
Approved: 2021-10-17
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
mendekati  masa “daluarsa”  hadis  tersebut  secara  jelas  menggambarkan  bahwa  beramal pada  masa  muda,  sehat,  sempat,  kaya  dan  hidup  akan  lebih  mampu  mempersembahkan prestasi  dan  manfaat  yang  lebih  ketika  masih  mempunyai  kemampuan  dan  prestasi  yang lebih penuh dan sempurna dibandingkan bila sudah tua, sakit, sibuk, miskin dan meninggal dunia.  Oleh  karena  itulah  pemberian  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  turut menggunakan suatu ciptaan secara Cuma-Cuma, akan lebih terasa manfaatnya ketika si pen- ciptanya masih hidup. Jadi menurut kami, pemberian hak perlindungan ekonomi pada hak cipta dalam jangka waktu selama seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun sesudahnya, sangat potensial menimbulkan monopoli yang justru dilarang oleh hukum. Pihak negara da- lam regulasi harus menyesuaikan masa perlindungan tersebut dengan tingkat kemampuan masyarakat  sehingga  nantinya  regulasi  tersebut  didukung  dan  dipatuhi  oleh  kebanyakan masyarakat.

## KESIMPULAN
Dari hasil uraian pembahasan penulisan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jangka waktu perlindungan  hak  cipta  menurut  hukum  Islam,  untuk  jenis  hak  moral  berlaku  selamanya, sedangkan  untuk  jenis  hak  ekonominya  berlaku  secara  taradli  (kerelaan  hati)  dengan ketentuan semakin singkat (secara wajar) adalah semakin baik sepanjang tidak merugikan pihak pencipta. Negara dapat menentukkan jangka waktu perlindungan hak cipta melalui regulasinya  disesuaikan  dengan  kemampuan  negaranya.  Sebagai  contoh  negara  Indonesia dapat  memberlakukan  jangka  waktu  antara  20  tahun  sampai  30  tahun  dimana  batas maksimal tersebut adalah jangka waktu daluwarsa dalam sistem hukum perdatanya.
Syariat Islam memerintahkan berinfaq dari setiap hak milik dan harta sedini mungkin, tanpa menunda-nunda karena dikhawatirkan akan sampai pada suatu masa dimana manfaat harta yang diinfaqkan menjadi sangat berkurang nilai manfaatnya. Lebih cepat menjadikan hak cipta menjadi public domain adalah lebih baik karena nilai manfaat ciptaan masih besar. Jadi, jangka waktu perlindungan hak ekonomi (pada hak cipta) seimbang antara kepentingan masyarakat pencipta dengan kebutuhan suatu negara masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad. (1994). Hukum Harta Kekayaan. Citra Aditya Bakti.
Adisumarto , H. (1989). Hak milik intelektual khususuya paten dan merek hak milik perindustrian (industrial property). Akademika Pressindo.
Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas
Produsen Industri Halal. AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah, 16(2).
https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459
Budi Agus Riswandi, & Syamsudin, M. (2004). Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). Hak milik intelektual: sejarah, teori dan praktiknya di
Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/../index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b& cat=3&id=56449
Hartono, S. R. (2007). Hukum Ekonomi Indonesia. Bayumedia Publishing.
Huda,  M.  (2020).  Konsep  dan  Kedudukan  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam  Hukum  Islam. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 1(1).
Johan, A. (2012). Lisensi Haki Dalam Kaedah Normatif Anti Monopoli. Jurnal Ilmu Hukum, 15(2). http://hdl.handle.net/11617/4009
Kumalasari,  N.  (2009).  Pentingnya  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  Dalam  Era Globalisasi. Qiestie, 3(3).
Received: 2021-09-12  Received: 2021-10-17
Approved: 2021-10-17

## Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Magun Pikahulan, R. (2020). Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Wakaf. Al-Mizan, 16(2). https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1809
Undang-undang  (UU)  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,
Pub. L. No. LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM (1999).
Sulasno, S. (2019). LISENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERJANJIAN DI INDONESIA. ADIL: Jurnal Hukum, 3(2).
https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.815
Suryana, A. (2017). Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. Al- Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan …, 19.
Tarmidzi,  M.  (2018).  Undang-undang  Hak  Cipta  Nomor  28  Tahun  2014    dalam  Prespektif Ekonomi  Hukum  Ekonomi  Islam.  JURNAL  HUKUM  ISLAM;  Volume  15,  Nomor  2,
Desember 2017DO - 10.28918/Jhi.V15i2.1022 . http://e- journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/1022 Triana, N. (2018). Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(2). https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1747
Utomo, T. S. (2010). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontempor er. In Buku.

## Copyright (c) 2021 Achmad Baihaqi, Said abadi
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0 International License .