Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## LEGALITAS KOMERSIALISASI FANART ANIME
Jessy Wijaya 1 , Yudi Kornelis 2
1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, 1951135.jessy@.uib.edu 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam

## ABSTRACT
ARTICLE INFO
The  commercialization  of  anime  fanart  is  rather  an  ambiguous  problem,
considering that there is no specific regulation about this matter, either in the Law No. 28 of 2014 on Copyright or Japan Copyright Act. The commercialization of anime fanart occurs because fan artists do not understand this matter. The purpose  of  this  study  is  to  compare  the  commercialization  of  anime  fanart regulation between Indonesia and Japan. This study uses a normative juridical research method with a comparative law approach and a statute approach. The result  of  this  study  indicates  that  the  commercialization  of  anime  fanart  has been  implicitly  regulated  in  Indonesia  Copyright  Act,  as  well  as  in  Japan Copyright Act. In addition, Law No. 28 of 2014 on Copyright and Japan Copyright Act,  both  categorized  the  commercialization  of  anime  fanart  as  an  act  of copyright infringement. Based on Law No. 28 of 2014 on Copyright, this action is categorized as an act of copyright infringement because there is no license from  the  anime’s  creator.  Meanwhile,  based  on  the  Japan  Copyright  Act,  this action is a copyright infringement because there is no permission to the creator for the commercialization of the anime fanart.
Keywords : Comparative; Copyright; Fanart;  Indonesia;  Japan
Cite this paper : Wijaya, J., & Kornelis, Y. (2022, Desember). Legalitas Komersialisasi Fanart Anime. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5 (2).

## Scope Article
Administrative Law

## PENDAHULUAN
Di era revolusi 4.0 yang serba maju seperti sekarang, teknologi menjadi bagian dari keseharian manusia. Teknologi yang maju pada era ini tentunya banyak membawa manfaat bagi manusia. Manfaatnya ditandai dengan komunikasi dan interaksi yang dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan efisien, baik berinteraksi antar wilayah maupun antar negara atau global. Kemajuan teknologi dan komunikasi yang menyatukan masyarakat di seluruh dunia ini  membawa  kita  pada  suatu  era  yang  disebut  sebagai  era  globalisasi. 1 Jika  ditarik  dari perkembangan  sebelumnya,  perkembangan  teknologi  saat  ini  tampak  sangat  berbeda karena  adanya  jaringan  internet.  Jaringan  internet  inilah  yang  memberikan  informasi- informasi dengan cepat dan memberikan akses real-time sehingga manusia sulit untuk lepas dari  teknologi  tersebut.  Kehadiran  teknologi  yang  dinilai  memberikan  sebuah  terobosan yang  baru  dalam  kehidupan  manusia,  dan  juga  mulai  memanjakan  manusia  itu  sendiri, sehingga perlahan-lahan teknologi mulai mendasari kehidupan manusia.
1 Budiarto, G. (2020). Indonesia dalam Pusaran Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Krisis Moral dan Karakter. Jurnal Pamator, 13 (1), 50-56., hlm. 50.
Teknologi yang maju dan jaringan internet sebagai pelengkapnya membuat budaya dan pengaruh asing kerap masuk ke Indonesia dengan mudah. Eksistensi internet membuat masyarakat sangat mudah untuk mengakses budaya-budaya dari negara lain. Berbagai film, lagu, dan konten dari negara-negara lain dapat kita nikmati secara mudah dan sederhana walaupun terpaut jarak antar wilayah yang jauh. Dari hal tersebut, kerap muncul berbagai tren-tren budaya asing di Indonesia, salah satu tren yang cukup ramai diminati adalah tren anime dari  Jepang.  Secara  harafiah, anime berasal  dari  kata  “ animation ”,  tetapi  kerap diartikan sebagai animasi yang diproduksi oleh Jepang. 2 Gambar warna-warni para tokoh, desain  grafis  yang  memukau,  serta  alur  cerita  yang  menarik  membuat anime populer  di berbagai  kalangan  masyarakat,  mulai  dari  anak-anak,  remaja,  hingga  dewasa. 3 Jepang sendiri mulai memproduksi anime sejak tahun 1917, dengan anime pertama berjudul Saru- Kani  Gassen (Perkelahian  Seekor  Monyet  dan  Kepiting)  karya  Oten  Shimokawa,  Jun’ichi Koichi, dan Seitaro Kitayama. 4 Sejak diproduksinya anime pertama tersebut, Jepang mulai berkembang  semakin  pesat  dalam  dunia  animasi.  Sedangkan  di  Indonesia, Wanpaku Omukashi Kumu Kumu yang ditayangkan di stasiun televisi TVRI pada tahun 1970-an akhir menjadi  terobosan  baru  dalam  pengenalan anime di  Indonesia. 5 Dewasa  ini,  masyarakat tidak hanya  menonton anime melalui  penayangan  di  televisi,  tetapi  cukup  mengaksesnya melalui  situs  di  internet  yang  menayangkan anime secara  gratis  dan legal seperti iQIYI, Bstation, Youtube, Viu, WeTV dan semakin meningkatkan popularitas anime di Indonesia. Peningkatan popularitas anime tersebut melahirkan banyak penggemar-penggemar anime dari  berbagai  kalangan.  Penggemar-penggemar  tersebut  tidak  hanya  menikmati anime dalam diam, tetapi juga melakukan berbagai aktivitas, seperti membentuk komunitas- komunitas  pecinta anime , cosplay ,  membeli merchandise anime ,  serta  membuat  karya sebagai  bentuk  apresiasi  untuk anime tersebut.  Salah  satu  karya  yang  dihasilkan  oleh penggemar anime adalah  seni  penggemar  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai fanart . Fanart anime merupakan karya seni gambar yang merujuk pada suatu karakter anime tertentu. 6 Karya fanart anime dihasilkan oleh penggemar karena mereka cenderung ingin mengambil peran  aktif  dalam fandom (kumpulan  penggemar)  dan  hal  tersebut  membuat  para penggemar merasa terhubung dengan dunia anime tersebut. 7 Karya fanart yang dihasilkan tersebut  kemudian  diunggah  ke  sosial  media  untuk  dibagikan  dan  dinikmati  oleh penggemar-penggemar lainnya.
Tidaklah mudah dalam membuat sebuah fanart yang akan diunggah dan dibagikan ke sosial media. Seorang fan artist yang hendak membuat fanart harus mengorbankan waktu dan tenaga, serta kreativitas yang dimiliki. Walaupun fanart bukan merupakan karya yang orisinil  secara  sepenuhnya,  tetapi  dalam  pembuatannya  tetap  terdapat  materi  baru  yang orisinil,  yaitu  dari  segi  gaya  menggambarnya  yang  merupakan  bentuk  transformasi  dari anime orisinilnya. Dikarenakan sebuah fanart merupakan versi baru dari transformasi suatu karya yang telah ada sebelumnya, maka fanart termasuk karya turunan. 8 Dalam hal ini, maka fanart yang  berada  di  sosial  media  dan  dinikmati  serta  dibagikan  oleh  semua  orang merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh fan artist tersebut.
2 Pramesti, N. N. D., & Westra, I. K. (2021). Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Jurnal Magister Hukum Udayana, 10 (1), 79-90., hlm. 80.
3 Yamane, T. (2020). Kepopuleran dan Penerimaan Anime Jepang di Indonesia. Jurnal Ayumi, 7 (1), 68-82., hlm. 70.
4 Lopez, A. H. (2012). A New Perspective On The First Japanese Animation. CONFIA: International Conference on Illustration & Animation , 579-586., hlm. 583.
5 Al-Farouqi, A., Sutrisno, N., & Riswand, B. A. (2020). The Law of Anime : Otaku, Copyright, Fair Use, and It’s Infringement in Indonesia . JIPRO: Journal of Intellectual Property, 1 (1), 42-60., hlm. 43.
6 Rizky. (2019). “ Fanart”? Apa, Sih?. Diambil Februari 2, 2022, Dari https://bentangpustaka.com/ fanart -apa- sih/
7 Booth, P. (2018). A Companion to Media Fandom and Fan Studies . New Jersey: John Wiley & Sons., hlm. 145- 146.
8 Risky,  N. F., & Bintang, S. (2019). Perlindungan  Karya  Derivatif Fanfiksi di Internet Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. JIM Bidang Hukum Keperdataan, 3 (1), 165-174., hlm. 174.
Di Indonesia sendiri, karya cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut dengan UU Hak Cipta). Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta  telah  mendefinisikan  hak  cipta  sedemikian  rupa,  bahwa  hak  cipta  merupakan  hak eksklusif  yang  hanya  dimiliki  oleh  pencipta  karya  yang  timbul  secara  sendirinya berdasarkan  prinsip  deklaratif.  Artinya  hak  ini  diperoleh  setelah terciptanya  suatu  karya yang  berasal  dari  pemikiran-pemikiran  yang  dituangkan  ke  dalam  bentuk  nyata  tanpa mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  ada. 9 Hak cipta yang diterapkan di Indonesia menganut konsep “hak moral” dan “hak ekonomi”. Hak moral  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh pencipta  untuk  mencantumkan  namanya  dalam ciptaannya  dan  untuk  melarang  orang  lain  mengubah  ciptaannya,  tidak  luput  dari  judul ataupun  anak judul,  serta  lain-lainnya.  Sementara  itu,  hak  ekonomi  merupakan  hak  yang dimiliki  oleh  pencipta  untuk  mendapatkan  manfaat  finansial  atas  karya  yang  telah diciptakan dan hak tersebut bersifat abadi sehingga tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun,  meskipun  hak  cipta  tersebut  telah  dialihkan. 10 Konsep  “hak  moral”  dan  “hak ekonomi” tersebut merupakan penjabaran dari hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Dalam UU Hak Cipta, fanart belum terdapat definisi dan penjelasan secara spesifik. Tetapi jika ditelisik lebih lanjut, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf n UU Hak Cipta, fanart dapat dikategorikan  sebagai  karya  adaptasi  ataupun  karya  derivatif.  Sehingga fanart tergolong sebagai ciptaan yang dilindungi.
Jepang  sebagai  negara  yang  memproduksi anime tentunya  memiliki  banyak penggemar anime . Penggemar anime di Jepang juga turut menghasilkan karya-karya untuk mendukung anime kesukaan mereka, salah satunya adalah fanart . Sama seperti di Indonesia, Jepang juga mengkategorikan fanart sebagai karya turunan yang dilindungi oleh hak cipta. Instrumen  hukum  yang  digunakan  oleh  Jepang  untuk  melindungi  hak  cipta  adalah Japan Copyright Act . Fanart sendiri cukup diminati oleh para penggemar anime karena para penggemar dapat melihat para karakter anime dari gaya seni yang berbeda. Fan artist yang terkenal dan memiliki cukup banyak pengikut di sosial media kemudian mulai melakukan komersialisasi atas fanart tersebut. Komersialisasi fanart ini menjadi ladang bisnis baru bagi para fan artist dalam mencari keuntungan. Komersialisasi tersebut dilakukan dalam berbagai cara, seperti open commission maupun pembuatan merchandise seperti dalam bentuk sticker , gantungan kunci, standee  acrylic,  photo  card , art  print ,  dan  lain  sebagainya.  Komersialisasi fanart banyak  dilakukan  di  berbagai  jejaring  sosial,  seperti  di  Twitter,  Instagram,  maupun Facebook. 11 Fanart juga  banyak  diperjual-belikan  di marketplace seperti  Shopee  dan Tokopedia.  Tanpa  disadari,  tindakan  komersialisasi fanart tersebut  terjadi  dikarenakan belum adanya kepastian yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalam UU Hak Cipta dan Japan  Copyright  Act tidak  ada  pengaturan  secara  spesifik  mengenai fanart maupun komersialisasinya. Fanart merupakan hasil karya dari fan artist yang kreasinya merupakan hak cipta dari fan artist , tetapi di satu sisi, fan artist melakukan komersialisasi atas fanart yang karyanya merujuk pada karakter anime tertentu tanpa izin dari pemilik lisensi anime tersebut.
Penelitian  terdahulu  mengenai  hak  cipta  mengenai anime telah  banyak  dilakukan, seperti oleh Ni Made Gearani Larisa Paramita dan Nyoman Mudana yang mengkaji mengenai perlindungan hak cipta anime yang diunggah oleh fandub tanpa izin pencipta dan faktor- faktor yang menyebabkan penyebaran anime oleh fandub tanpa izin di Indonesia. 12 Selain
9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
10 Razak, A., & Sinilele, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Suara Latar Di Konten YouTube Menurut  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta. Qadauna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 1 (28), 469-481., hlm. 472.
11 Pavita,  P.  R.  (2021).  Pemanfaatan  Situs  Jejaring  Sosial  untuk  Jual-Beli  Fanwork  dalam  Fandom:  Studi Terhadap Prosumer dalam Fandom di Twitter . Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 18 (2), 160-172., hlm. 162.
12 Paramita, N. M. G. L., & Mudana, N. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Anime yang Diunggah oleh Komunitas Fandub Tanpa Izin Pencipta. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 7 (11), 1-18., hlm. 6.
itu,  Muchamad  Ilham  juga  mengkaji  mengenai  legalitas  dari  tindakan fan-subtitle yang menerjemahkan dan mengunggah anime berdasarkan UU Hak Cipta. 13 Ada juga penelitian oleh  Suhardi  yang  mengkaji  mengenai  perlindungan  hak  cipta  terhadap  pembajakan merchandise  anime di  Indonesia. 14 Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini mengkaji fanart dan tindakan komersialisasi fanart serta komparisi hak cipta Indonesia dan Jepang atas tindakan komersialisasi fanart tersebut. Sehingga, rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengaturan komersialisasi fanart di Indonesia menurut UU Hak Cipta dan bagaimana pengaturan komersialisasi fanart di Jepang menurut Japan Copyright Act. Merujuk pada rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dan mengkaji pengaturan komersialisasi fanart berdasarkan UU Hak Cipta Indonesia dan Japan Copyright Act.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  ( legal  research ) dengan  pendekatan  perbandingan  hukum  dan  pendekatan  perundang-undangan. Penggunaan  metode  ini  disesuaikan  dengan  tujuan  penelitian  ini,  yaitu  untuk membandingkan dan mengkaji pengaturan komersialisasi fanart antar dua negara, dalam hal  ini  adalah Indonesia  dan  Jepang.  Sehingga  metode  ini  mengkaji bahan  hukum  primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Japan Copyright Act serta bahan kepustakaan yang akan menghasilkan jawaban atas permasalahan hukum yang akan dibahas. Penelitian hukum normatif berfokus pada konsepsi hukum dan kaidah hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa telah tepat atau kurang tepat bahkan tidak tepat sama sekali, serta bagaimana seyogyanya suatu peristiwa berjalan menurut hukum, tidak sampai mengkaji pada perilaku manusia yang mengimplementasikannya. 15
HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Komersialisasi Fanart di Indonesia Menurut UU Hak Cipta
Kepopuleran anime yang berasal dari Jepang merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dielakkan. Keberhasilan anime di Indonesia didorong oleh kecanggihan teknologi, di mana  penggunaan  platform streaming seperti  YouTube,  Netflix,  iQIYI,  dan  sebagainya semakin  meningkat  dikarenakan  masyarakat  yang  dihimbau  untuk  di  rumah  saja  sejak pandemi  Covid-19.  Kepopuleran anime di  Indonesia  juga  turut  melahirkan  penggemar- penggemar anime baru dari berbagai kalangan. Untuk mendukung anime yang mereka sukai, tidak  jarang  para  penggemar  menggunakan  keahlian  mereka  untuk  menghasilkan  karya- karya seni, salah satunya adalah fanart . Sebagaimana yang telah disinggung di latar belakang, fanart adalah sebuah karya seni yang dibuat oleh seseorang, yang mana ilustrasi gambar tersebut merujuk pada  karakter tertentu yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, fanart anime adalah sebuah ilustrasi gambar  yang  dibuat  oleh  seorang  penggemar  yang  biasa  disebut  sebagai fan  artist yang gambarnya menyerupai ataupun merujuk pada suatu tokoh anime tertentu. Pada umumnya, gambar  pada fanart tidak  persis  sama  dengan  karakter anime aslinya,  tetapi  hanya menyerupai karakter tersebut, karena para fan artist menjadikan karakter anime tertentu sebagai  inspirasi  mereka.  Hasil fanart dari  setiap fan  artist juga  berbeda-beda  karena mengikuti style gambar  dari  masing-masing fan  artist.  Fanart menjadi  media  bagi  para penggemar  untuk  mencoba  mengekspresikan  kreativitas,  imajinasi,  serta  keahlian menggambar  mereka.  Maraknya fanart yang  ada  saat  ini  difasilitasi  oleh  kemudahan
13 Ilham, M. (2019). Legalitas Perbuatan Fan-Subtitle (Fansub) yang Menerjemahkan dan Mengunggah Anime Menurut Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 25 (7), 1-8., hlm. 5.
14 Suhardi. (2017). Perlindungan Hak Cipta terhadap Pembajakan Merchandise Anime di Indonesia . Pontianak: Skripsi Universitas Tanjungpura.
15 Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press., hlm. 52.
teknologi dan internet. Para fan artist umumnya mengunggah hasil fanart mereka ke media sosial,  seperti Twitter maupun Instagram . Fanart kemudian  tersebar  semakin  luas  ke penggemar-penggemar lainnya dari re-tweet (untuk Twitter ), likes , dan juga share yang telah dilakukan.  Semakin  banyak re-tweet,  likes ,  dan comments ,  maka  semakin  populer fanart tersebut. 16 Fanart yang  mendapatkan  banyak  dukungan  dan  popularitas  di  media  sosial kemudian  melakukan  komersialisasi  atas fanart mereka.  Para fan  artist turut  menjual merchandise seperti sticker , gantungan kunci, standee acrylic, pop socket, photo card , serta art print yang berasal dari hasil fanart mereka. Komersialisasi terhadap fanart dilakukan oleh fan  artist tentunya  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Komersialisasi fanart dilakukan  karena  perilaku  konsumtif  penggemar anime ,  di  mana  para  penggemar akan membeli barang-barang yang mereka sukai tanpa memedulikan harga dan nilai dari barang tersebut. 17 Hal ini menjadikan komersialisasi fanart sebuah ladang bisnis baru bagi fan artist . Seperti fan artist Indonesia dengan username @6baji di Twitter yang melakukan komersialisasi fanart dari anime Tokyo Revengers maupun Jujutsu Kaisen dalam bentuk art print dan fan artist @kiseckiest yang melakukan komersialisasi fanart anime Haikyuu, Spy x Family ,  dan  lainnya  dalam  bentuk  gantungan  kunci, pop  socket ,  dan  sebagainya  melalui marketplace Shopee.  Selain  itu,  juga  terdapat fan  artist asal  Jepang  @ampnzzzco  yang menjual art print hasil fanar t-nya dengan karakter anime Jujutsu Kaisen.
Merujuk  pada  UU  Hak  Cipta, fanart belum  memiliki  definisi  tersendiri.  Meskipun belum  memiliki  definisi  tersendiri,  dalam  Pasal  40  ayat  (1)  UU  Hak  Cipta, fanart dapat dikategorikan  sebagai  karya  adaptasi  atau  pengalihwujudan.  Pasal  40  ayat  (1)  huruf  n menjelaskan bahwa adaptasi merupakan suatu ciptaan yang dialihwujudkan menjadi bentuk yang lain. Penciptaan karya pengalihwujudan seperti fanart ini juga dapat disebut sebagai karya turunan atau karya derivatif. 18 Suatu karya dapat disebut sebagai karya adaptasi atau pengalihwujudan  jika  memenuhi  ketentuan-ketentuan,  seperti  harus  memiliki  perbedaan dibandingkan karya aslinya dan juga memiliki keunikan tersendiri. 19 Dalam hal ini, anime yang  merupakan  bentuk  audio  visual  atau  animasi  mengalami  pengalihwujudan  menjadi fanart yang  berupa  gambar. Fanart juga  tentunya  memiliki  perbedaan  dan  keunikan tersendiri dibandingkan karya aslinya karena dihasilkan oleh ide fan artist yang menjadikan karakter anime sebagai inspirasi dan digambarkan dengan style tersendiri fan artist , maka dari  itu  terdapat  unsur  orisinalitas  yang  terpenuhi.  Definisi  dari  adaptasi  tersebut  cocok dengan fanart , sehingga fanart dapat menjadi bagian dari hak cipta yang harus dilindungi. Selain  itu,  berdasarkan  hukum  siber,  ciptaan-ciptaan  yang  telah  diunggah  di  internet terhitung sebagai objek yang dilindungi. 20
Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf n UU Hak Cipta yang mengklasifikasikan karya adaptasi  sebagai  ciptaan  yang  dilindungi,  serta fanart yang  terkategori  sebagai  karya adaptasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan sebelumnya, maka fanart dapat dinyatakan  sebagai  karya  yang  harus  dilindungi  hak  ciptanya.  Yang  menimbulkan permasalahan  adalah  kegiatan  komersialisasi fanart yang  kerap  dilakukan  oleh  para fan artist . Pada satu sisi, fanart merupakan hasil karya orisinil fan artist sehingga ia mempunyai kebebasan  untuk  melakukan  apapun  pada  karyanya,  namun fanart yang dikomersialisasikan  tersebut  mengandung  karakter anime yang  pernah  ada  sebelumnya.
16 Hidayati, A. N., & Riyanto, E. D. (2020). The Characteristics of Fandom Reveluv as A Cyberfandom of Red Velvet on Twitter. Diglossia: Jurnal Kajian Ilmiah Kebahasaan dan Kesustraan, 12 (2), 98-108., hlm. 102.
17 Bahtiar,  A.,  Meiyuntariningsih,  T.,  &  Aristawati,  A.  R.  (2021).  Fanatisme  terhadap Anime dan  Perilaku Konsumtif. INNER: Journal of Psychological Research. 1 (2), 70-75., hlm. 71.
18 Mahartha,  A.  (2018).  Pengalihwujudan  Karya  Sinematografi  Menjadi  Video  Parodi  dengan  Tujuan Komersialisasi Perspektif Perlindungan Hak Cipta. Jurnal Kertha Patrika, 40 (1), 13-23., hlm. 19.
19 Fikri, I. (2021). Perlindungan Hak Ekonomi dalam Karya Adaptasi Berdasarkan Hukum Tentang Hak Cipta. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 15 (2), 217-235., hlm. 219-220.
20 Andini, K., Permata, R. R., & Ayu, M. R. (2021). Perlindungan Hak Cipta pada Penggunaan Gambar di Internet yang Dijadikan Desain pada Fitur Filter Cerita (Stories) Aplikasi Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4 (2), 379-388., hlm. 382.
Selain itu, umumnya fanart juga dilakukan tanpa izin dari pemilik lisensi anime , karena fan artist hanya menggambar dan mengunggah ke sosial media sebagai bentuk dukungan dan apresiasi sebelum dilakukan komersialisasi. Dalam tindakan mengunggah fanart , fan artist tidak  melanggar  hak  ekonomi  maupun  hak  moral  pencipta,  karena fan  artist tidak mendapatkan keuntungan dari tindakan mengunggah fanart dan tidak melanggar hak moral pencipta karena fan artist mencantumkan judul anime maupun nama pencipta yang sering dikenal sebagai “ credit ”, serta fan artist juga tidak mengakui bahwa karakter yang digambar dalam fanart tersebut merupakan milik mereka, melainkan hanyalah berupa karya adaptasi dari anime yang bersangkutan.
Dalam  Pasal  1  angka  1  UU  Hak Cipta  disebutkan  bahwa  hak  cipta merupakan  hak eksklusif yang ditujukan untuk pencipta atau pemegang hak atas sebuah ciptaan yang bisa mengumumkan  ciptaannya  sendiri  dan  memberikan  izin  atas  ciptaan  yang  dimilikinya kepada pihak lainnya. Berdasarkan definisi tersebut, seorang pemegang hak cipta seperti fan artist memiliki hak dan kebebasan untuk mengontrol atas hasil ciptaannya. Dalam Pasal 4 UU Hak Cipta dijelaskan bahwa hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Sesuai Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta, hak moral adalah hak yang telah ada sejak seorang pencipta berhasil menciptakan karyanya dan akan melekat secara kekal pada diri pencipta tersebut. Hak moral dapat diartikan sebagai hak dari pencipta untuk tetap mencantumkan nama atau tidak mencantumkan nama dari pencipta pada salinan karya pencipta yang berhubungan dengan  pemakaian  karya  ciptaannya  oleh  umum.  Selain  mencantumkan  dan  tidak mencantumkan  nama,  dalam  hak  ini  pencipta  dapat  menggunakan  nama  asli  atau  nama samarannya, mengubah judul dari ciptaannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, memutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, ataupun mempertahankan haknya  apabila  terjadi distorsi  ciptaan.  Dari  penjelasan  hak  moral  tersebut,  terdapat  dua aspek  yang  dapat  ditemukan  dalam  perlindungan  hak  moral,  yaitu right  of  paternity dan right  of  integrity . Right  of  paternity merupakan  hak  untuk  menyebutkan  dan/atau mencantumkan nama pencipta ke dalam ciptaan. Sedangkan right of integrity merupakan sikap  atau  perlakuan  atau  martabat  dari  pencipta.  Kedua  aspek  tersebut  berkaitan  erat dengan  pencipta,  sehingga  hak  moral  sendiri  disebutkan  sebagai  hak  yang  tidak  dapat dipisahkan  antara  ciptaan  dengan  diri  penciptanya  dan  selalu  terintegrasi  dengan penciptanya. 21 Kemudian  pada  Pasal  8  sampai  dengan  Pasal  11  UU  Hak  Cipta  diatur mengenai  hak  ekonomi.  Hak  ekonomi  merupakan  hak  dari  pencipta  untuk  mendapatkan manfaat  secara  finansial  atau  ekonomi  atas  ciptaannya  serta  produk  hak  terkait.  Hak ekonomi berbeda dengan hak moral yang berkaitan hanya dengan pencipta.
UU Hak Cipta sendiri juga memberikan penjelasan mengenai tindakan-tindakan yang tidak termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Dapat dilihat pada Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa tindakan menyebarluaskan sebuah konten hak cipta melalui media sosial dan tidak memiliki tujuan komersial, maka itu tidak termasuk kedalam bentuk pelanggaran hak cipta, dan ditambah dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa pihak pencipta atau pemegang hak tidak keberatan atas penyebarluasan karya tersebut. Pasal 44 ayat  (1)  UU  Hak  Cipta  memberikan  pengertian  bahwa  sebuah  karya  hak  cipta  dapat dilakukan  pengunduhan,  digunakan,  dan  dilakukan  penggandaan  selama  dicantumkan dengan lengkap nama pencipta dari karya tersebut dan bukan merupakan sebuah tindakan pelanggaran  hak  cipta.  Dari  penjelasan  kedua  pasal  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa fanart sendiri bukanlah pelanggaran hak cipta. Unggahan fanart yang disebarluaskan melalui  media  sosial  tidak  memiliki  tujuan  komersial,  dan  apabila  pihak  pencipta  tidak keberatan,  maka fanart dapat  diunggah  secara  bebas.  Hanya  saja  pengunggahan fanart tersebut harus mencantumkan lengkap nama  pencipta karya orisinal tersebut atau nama anime yang bersangkutan, dalam hal ini se ring disebut sebagai “ credit ”.
21 Mailangkay, F. (2017). Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lex Privatum, 5 (4), 138-144., hlm. 138.
Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, fanart telah memenuhi unsur hak cipta dan  merupakan  objek  hak  cipta  yang  perlu  dilindungi.  Hal  ini  menjadikan fanart sebuah karya  yang legal di  masyarakat.  Meskipun fanart merupakan  objek  hak  cipta,  tetapi komersialisasi fanart tetap merupakan suatu permasalahan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta, fanart tidak termasuk pelanggaran hak cipta jika tidak memiliki tujuan komersial dan pihak pencipta tidak keberatan, tetapi dalam tindakan komersialisasi fanart , fan artist telah melaksanakan tujuan komersial. Dalam Pasal 1  angka  24  UU  Hak  Cipta  dijelaskan  bahwa  penggunaan  secara  komersial  merupakan kegiatan memanfaatkan ciptaan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau bayaran.
Dalam fenomena komersialisasi fanart , fan artist melakukan penjualan fanart mereka melalui berbagai sosial media, dengan fanart yang telah dirancang dalam berbagai bentuk merchandise seperti  gantungan  kunci, sticker , standee  acrylic ,  dan  lain  sebagainya  yang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Perlu diketahui bahwa fanart dibuat tanpa izin  dari  pencipta  mengingat  pembuatannya  adalah  sebagai  apresiasi  maupun  dukungan untuk anime tertentu,  sehingga  penjualan fanart tersebut  merupakan  produk  unofficial ataupun produk tanpa lisensi dari pencipta atau pemilik lisensi anime yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan komersialisasi fanart termasuk sebagai pelanggaran hak cipta yang mana telah dijelaskan dalam  Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta, bahwa setiap orang  dilarang  keras  untuk  melakukan  penggandaan  dan/atau  menggunakan  secara komersial ciptaan orang lain tanpa seizin dari pencipta atau pemegang karya. 22 Pernyataan berdasarkan  Pasal  9  ayat  (2)  diperjelas  pada  Pasal  80  ayat  (3)  UU  Hak  Cipta,  yang menyebutkan  bahwa  ketika  sebuah  ciptaan  hendak  digunakan  untuk  tujuan  komersial, selain  memerlukan  izin  dari  pencipta  atau  pemegang  hak,  seorang  pengguna  juga  harus memberikan royalti sebagai imbalan kepada pencipta atau pemegang hak, berdasarkan pada perjanjian  lisensi  kontrak yang  sudah  diperjanjikan. 23 Menurut  Pasal 1  angka  20  UU  Hak Cipta, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.
Walaupun fanart merupakan  objek  hak  cipta  dan fanart yang  dikomersialisasikan merupakan  karya  miliknya fan  artist , namun fanart yang  dihasilkan  menggunakan  wajah karakter anime ,  logo,  serta  nama  ataupun  judul  dari anime tersebut.  Sehingga  untuk melakukan  tindakan  komersialisasi,  seharusnya fan  artist meminta  izin  berupa  lisensi kepada  pemilik  hak  cipta  dalam  hal  ini  adalah  studio  yang  memproduksi anime yang bersangkutan.  Dari  lisensi  yang  telah  disepakati  oleh fan  artist dan  studio anime yang bersangkutan, maka studio anime dapat memperoleh royalti atas penjualan fanart tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 21, royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Terlepas dari memiliki lisensi atau tidak, studio anime bersangkutan sebagai pemilik hak cipta memiliki hak untuk sewaktu-waktu menuntut royalty atas fanart yang dikomersilkan tersebut. Selain itu, studio anime sebagai  pemilik  hak  cipta  juga  memiliki  hak  untuk  melarang,  menghentikan,  dan menyatakan  keberatan  atas  komersialisasi  tersebut,  terlebih  jika  merugikan anime yang bersangkutan. 24
Menurut UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan  dengan  mengajukan  upaya  hukum  melalui  litigasi  dan  non-litigasi.  Karena pelanggaran  hak  cipta  bersifat  delik  aduan,  maka  perrlu  disadari  bahwa  perlindungan
22 Devi, N. N. J. K., & Dharmawan, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Video Kreatif Yang Diunggah Pada Aplikasi TikTok Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 9 (4), 715- 724., hlm. 721.
23 Krisna, M. A. Y., & Priyanto, I. M. D. Tanggung Jawab Pihak YouTube Terhadap Pelanggaran Video Tanpa Izin Pencipta. Jurnal Universitas Udayana, 7 (10), 1-17., hlm. 9. 24 Putri, K. W. A. A. (2021). Tinjauan Yuridis Komersialisasi Fanart Idol K-pop Pada Unofficial Merchandise Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Unizar Law Review, 4 (2), 145-156., hlm. 151.
hukum  yang  bersifat  represif  ini  berlaku  ketika  adanya  pelaporan  yang  dilakukan  oleh pencipta  yang  merasa  dirugikan  (Pasal  120  UU  Hak  Cipta). 25 Upaya  hukum  litigasi  bisa ditempuh oleh pencipta apabila ditemukan suatu pelanggaran, dengan cara: 1) Mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan hasil pencatatan yang telah dilakukan (upaya preventif) kepada Majelis Hakim dengan tujuan untuk mendapatkan penetapan sementara yang dapat mencegah keberlanjutan dari pelanggaran hak cipta (Pasal 106 UU Hak Cipta), 2) Mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta terhadap anime kepada  Pengadilan  Niaga  (Pasal  99  UU  Hak  Cipta),  dan  3)  Melaporkan  aksi pelanggaran  tersebut  kepada  pihak  yang  berwenang  dalam  hal  ini,  pihak  Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan/atau penyidik pegawai negeri sipil Ditjen KI (Pasal 110 UU Hak Cipta). 26 UU Hak Cipta juga tidak tanggung-tanggung dalam memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggar hak cipta. Hal ini tampak dengan di mana pencipta juga dapat menuntut secara pidana. 27 Tuntutan pidana tersebut tercantum dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang memberikan penjelasan bahwa  apabila  seseorang  tidak  memiliki  hak  dan  izin  melakukan  pelanggaran  hak  cipta berupa  pengadaptasian,  pengaransemenan,  atau  pentransformasian  ciptaan  demi memperoleh  keuntungan,  maka  dapat  dipidana  penjara  paling  lama  3  tahun  dan  denda paling  banyak  lima  ratus  juta  rupiah. 28 Upaya  hukum  non-litigasi  adalah  penyelesaian sengketa  di  luar  jalur  pengadilan. 29 Jenis  upaya  hukum  non-litigasi  yang  dapat  ditempuh sesuai  dengan  Pasal  95  ayat  (1)  UU  Hak  Cipta  yaitu  berupa  arbitrase  dan  alternatif penyelesaian sengketa. 30
Pengaturan Komersialisasi Fanart di Jepang Menurut Japan Copyright Act Jepang dikenal sebagai negara termaju dalam industri animasi dunia. 31 Dalam dunia animasi tentunya tidak luput dari yang namanya hak cipta. Hal ini membuat pengaturan hak cipta  menjadi  hal  yang  penting  di  Jepang.  Berkaitan  dengan  hak  cipta,  Jepang  memiliki sebuah  peraturan  hukum  yang  disebut Japan  Copyright  Act . Japan  Copyright  Act yang pertama disahkan pada tahun 1899. 32 Sebagai negara yang meratifikasi Berne Convention , pengaturan Japan  Copyright  Act tidak  jauh  berbeda  dengan  negara  peratifikasi Berne Convention lainnya. Dalam Pasal 1 Japan Copyright Act dijelaskan bahwa tujuan dari undang- undang  ini  adalah  untuk  memberikan  hak  pencipta  dan  hak  terkait  sehubungan  dengan karyanya, dan untuk memastikan perlindungan atas hak pencipta dan pemegang hak cipta serta eksploitasi terhadap produk-produk budaya secara adil sehingga dapat berkontribusi kepada pengembangan budaya.
Sama dengan UU Hak Cipta, dalam Japan Copyright Act , fanart juga belum memiliki definisi  tersendiri.  Tetapi  jika  ditelusuri  lebih  lanjut, fanart dapat  dikategorikan  sebagai karya derivatif berdasarkan Japan Copyright Act . Dalam Pasal 2 angka 11 dijelaskan bahwa karya  derivatif  merupakan  karya  yang  diciptakan  seseorang  dengan  menerjemahkan, mengarang  aransemen  musik,  merumuskan  kembali,  mendramatisasi,  membuat  adaptasi sinematografi,  atau  dengan  cara  lain  mengadaptasi  karya  yang  sudah  ada  sebelumnya.
25 Devi, N. N. J. K., & Dharmawan, N. K. S. Loc.Cit .
26 Razak, A., & Sinilele, A. Loc.Cit . 27 Disemadi, H. S., Yusuf, R. R., & Zebua, N. W. S. (2021). Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1), 41-52., hlm. 49.
28 Devi, N. N. J. K., & Dharmawan, N. K. S. Loc.Cit .
29 Disemadi,  H.  S.,  &  Kang,  C.  (2021).  Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Komunikasi Hukum, 7 (1), 54-71., hlm. 66.
30 Sudirman,  L.,  Guswandi,  C.  P.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2021).  Kajian  Hukum  Keterkaitan  Hak  Cipta  dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain secara Gratis di Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8 (3), 207-218., hlm. 216.
31 Okeda, D., & Koike, A. (2011).  Working conditions of animators: The real face of the Japanese animation industry. Creative Industries Journal, 3 (3), 261-271., hlm. 261.
32 Courmandias, N. (2017). The Criminalisation of Copyright Infringement in  Japan  and What  This  Tells Us about Japan and the Japanese. Asia Pacific Law Review, 17 (2), 167-184., hlm. 168.
Fanart dihasilkan  dengan  mengadaptasi  karya  yang  telah  ada  sebelumnya,  yaitu anime . Japan  Copyright  Act memiliki  pengaturan  spesifik  mengenai  karya  yang  dilindungi  yang tercantum dalam Pasal 6. Karya yang dilindungi oleh Japan Copyright Act adalah: (i) karya yang dibuat oleh warga negara Jepang; (ii) karya yang pertama kali diterbitkan di Jepang; dan (iii) karya yang wajib dilindungi oleh Jepang berdasarkan suatu perjanjian internasional. Jepang sebagai negara yang meratifikasi Berne Convention memiliki kewajiban untuk  hak cipta atas karya para pencipta dari negara-negara yang meratifikasi Berne Convention . Dalam hal ini, maka karya yang dihasilkan oleh Indonesia juga turut dilindungi oleh Jepang sebagai sesama  negara  yang  meratifikasi  konvensi  tersebut.  Sehingga  karya fanart anime yang dihasilkan  oleh  warga  negara  Jepang  dan  warga  negara  Indonesia  dikategorikan  sebagai karya derivatif dan dilindungi oleh Jepang sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 2 angka 11 dan Pasal 6 Japan Copyright Act .
Kemudian, sama dengan ketentuan umum yang diatur dalam UU Hak Cipta, Jepang juga mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi dalam Japan Copyright Act . Hak moral diatur  dalam  Pasal  18  sampai  Pasal  20 Japan  Copyright  Act dengan  tiga  pembagian  hak moral, yaitu right to make work public , right of attribution , dan right of integrity . Dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa pencipta suatu karya yang belum dipublikasikan berhak untuk menyediakan  atau  menyajikan  karya  tersebut  kepada  publik.  Sedangkan  penjelasan  hak moral dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Japan Copyright Act sama dengan ketentuan hak moral dalam UU Hak Cipta, di mana disebutkan bahwa pencipta berhak untuk memutuskan apakah akan menggunakan nama asli, nama samaran, ataupun tidak mencantumkan namanya (Pasal 19  ayat  (1) Japan  Copyright  Act )  dan  pencipta  berhak  untuk  menjaga  keutuhan  ciptaan beserta  judulnya  yang  mana  tidak  boleh  diubah,  dipotong,  atau  dimodifikasi  yang bertentangan dengan maksud pencipta (Pasal 20 ayat (1) Japan Copyright Act ). Dalam hal ini, hak moral tidak dapat dialihkan dan akan selalu menjadi milik pencipta (Pasal 59 Japan Copyright Act ). Sehingga walaupun pencipta menciptakan sebuah karya atas work-for-hire , hak moral pencipta tetaplah melekat pada karya tersebut. 33 Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi  dapat  dilakukan  pengalihan  ke  pihak  lain.  Hak  ekonomi  diatur  dalam  Pasal  21 sampai  dengan  Pasal  28 Japan  Copyright  Act yang  membahas  mengenai  hak  untuk penggandaan, distribusi, terjemahkan, penyebaran suatu ciptaan kepada publik, melakukan pameran, dan eksploitasi atas karya derivatif.
Berbeda dengan Indonesia, Jepang mengatur mengenai karya derivatif secara lebih spesifik dalam Japan Copyright Act . Pasal 11 Japan Copyright Act mengatur mengenai karya derivatif, yang mana dijelaskan bahwa perlindungan karya derivatif dalam Japan Copyright Act tidak  memengaruhi  hak  pencipta  atas  ciptaan  aslinya.  Dalam  Pasal  19  ayat  (1)  yang menjelaskan mengenai hak moral juga turut mengatur mengenai karya derivatif. Dijelaskan dalam  pasal  tersebut  bahwa  nama  pencipta  karya  asli  harus  dicantumkan  saat  karya derivatif disajikan kepada publik. Kemudian, dalam Pasal 28 menjelaskan mengenai hak dari pencipta asli dalam mengeksploitasi karya derivatif, yang mana dijelaskan bahwa pencipta karya asli yang menjadi dasar suatu karya derivatif memiliki hak eksklusif yang sama dengan pencipta karya derivatif dalam hal eksploitasi karya derivatif tersebut.
Sama  seperti  UU  Hak  Cipta, Japan  Copyright  Act juga  mencantumkan  tindakan- tindakan yang tidak termasuk sebagai pelanggaran hak cipta, yang mana suatu karya dapat dieksploitasi,  disebarkan,  atau  diperbanyak  dengan  tujuan-tujuan  tertentu.  Tujuan eksploitasi  suatu  karya  cipta  yang  dimaksud  adalah  penggandaan  suatu  karya  untuk penggunaan  pribadi  (Pasal  30),  penggandaan  karya  untuk  tujuan  fasilitas  perpustakaan (Pasal  31),  sebagai  kutipan  (Pasal  32),  untuk  tujuan  edukasi  (Pasal  33  sampai  Pasal  36), penggandaan  karya  untuk  tunanetra  (Pasal  37),  untuk  pertunjukan  yang  non-komersial (Pasal 38), pencetakan ulang komentar editorial (Pasal 39), eksploitasi atas pidato politik (Pasal 40), laporan berita atas peristiwa terkini (Pasal 41), penggandaan karya untuk proses peradilan (Pasal 42), penggandaan karya untuk mengumpulkan materi di bawah National 33 Schendl, E. (2016). Japanese Anime and Manga Copyright Reform. Washington University Global Studies Law Review, 15 (4), 631-652., hlm. 635.
Diet Library Act (Pasal 43), rekaman sesaat yang dilakukan oleh penyiar (Pasal 44), pameran karya artistik yang dilakukan oleh pencipta (Pasal 45), pameran karya artistik pada publik (Pasal  46),  penggandaan  dalam  pameran  karya  artistik  (Pasal  47  dan  Pasal  47-2), penggandaan pemrograman komputer oleh pemilik salinan karya (Pasal 47-3), eksploitasi karya untuk dieksploitasi di komputer (Pasal  47-4), eksploitasi kecil yang terkait dengan pengolahan  data  terkomputerisasi  (Pasal  47-5),  eksploitasi  dalam  bentuk  terjemahan, adaptasi, atau sejenisnya (Pasal 47-6), dan pengalihan salinan berdasarkan pembatasan hak penggandaan  (Pasal  47-7).  Meskipun  eksploitasi,  penggandaan,  dan  penyebaran  karya tersebut boleh dilakukan, tetapi tetap harus dicantumkan secara jelas sumbernya. Hal ini diatur dalam Pasal 48 Japan Copyright Act , bahwa sumber karya, yaitu nama penciptanya, harus  ditunjukkan  secara  jelas.  Ketentuan  mengenai  indikasi  sumber  ini  juga  termasuk untuk karya derivatif. Artinya, berdasarkan Pasal 48 Japan Copyright Act , sebuah fanart yang diunggah di sosial media perlu mencantumkan sumbernya dengan jelas.
Perlu diketahui, tindakan yang tidak termasuk pelanggaran hak cipta yang dijelaskan dari Pasal 30 sampai Pasal 47-7 Japan Copyright Act , tidak ada yang menunjukkan bahwa karya  derivatif  yang  dikomersilkan tidak melanggar hak cipta. Dijelaskan dalam Pasal  63 Japan  Copyright  Act ,  bahwa  untuk  mengeksploitasi  suatu  ciptaan,  diperlukan  izin  dari pencipta asli. Pembuatan fanart yang awal mulanya sebagai apresiasi dan dukungan tidaklah mendapat izin dari pencipta. Para fan artist kemudian melakukan komersialisasi fanart -nya di  internet  juga  tidak  meminta  izin  dengan  pencipta.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa komersialisasi fanart merupakan suatu tindakan pelanggaran hak cipta. Sama  dengan  UU  Hak  Cipta,  menurut Japan  Copyright  Act ,  penyelesaian  sengketa terhadap  pelanggaran  hak  cipta  dapat  dilakukan  dengan  upaya  hukum  litigasi  dan  non- litigasi.  Upaya  hukum  litigasi  diatur  dalam  Pasal  112 Japan  Copyright  Act yang  dapat dilakukan  dengan  pencipta  mengajukan  tuntutan  ke  Pengadilan  Sipil  terhadap  seseorang yang melanggar hak pencipta. Selain itu, pencipta atau pemilik hak cipta dapat menuntut penghancuran  benda-benda  yang  dibuat  atas  tindakan  pelanggaran  tersebut,  alat  yang digunakan untuk tindakan pelanggaran, atau menuntut agar diambilnya tindakan lain untuk penghentian pelanggaran hak cipta tersebut. Fan artist yang melakukan komersialisasi fan art dapat dituntut ganti rugi oleh pencipta di mana dalam Pasal 114 ayat (2) Japan Copyright Act menjelaskan  bahwa  pencipta  berhak  menuntut  kompensasi  atau  ganti  rugi  terhadap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaian melanggar hak cipta, dan pelanggar telah memperoleh keuntungan dari tindakan pelanggaran tersebut, maka jumlah keuntungan itu dianggap sebagai jumlah kerusakan yang dialami pencipta dan merupakan jumlah tuntutan ganti  ruginya.  Tidak  hanya  berupa  tuntutan  ganti  rugi, fan  artist juga  dapat  dikenakan tuntuan  pidana.  Hal  ini  dapat  dilihat  di  Pasal  120-2  poin  (iii) Japan  Copyright  Act yang mengatur  apabila  seseorang  melakukan  tindakan  pelanggaran  hak  cipta  untuk  tujuan komersial, dapat dipidana penjara untuk jangka waktu tiga tahun dan denda tiga juta yen. Sedangkan upaya hukum non-litigasi dapat dilakukan dengan mediasi sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) Japan Copyright Act .
Akan  tetapi,  karena  hak  cipta  bersifat  delik  aduan,  jika  pencipta  tidak  melakukan pelaporan  dan  menuntut  para fan  artist ,  maka fan  artist tidak  akan  tidak  akan  dijatuhi hukuman  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang.  Apabila  pencipta anime tersebut  tidak  mempermasalahkan  komersialisasi fanart ,  maka  hal  ini  tidak  menjadi masalah. Seperti pada tahun 2020, pencipta anime One Piece, Eiichiro Oda, membuat sebuah cuitan di Twitter bahwa para fan artist bebas memproduksi dan menjual sticker LINE dengan fanart karakter One Piece. 34 Mayoritas pencipta anime mengabaikan ”pelanggaran” tersebut dan mendukung kreativitas serta antusiasme para penggemar melalui fanart . 35 Dikutip dari wawancara  dengan  seorang  pengacara  Jepang,  Kazuo  Tomimoto,  mengatakan  bahwa
34 Baseel, C. (2020). One Piece Creator Waives Copyright for LINE Stamps, Allow Fans to Post, Profit from Fan Art . Diambil Februari 20, 2022, Dari https://soranews24.com/2020/06/17/one-piece-creator-waives-copyright- for-line-stamps-allows-fans-to-post-profit-from-fan-art/
eksistensi  karya-karya  penggemar  seperti fanart dapat  sampai  sejauh  ini  adalah  karena pencipta, fan  artist ,  serta  para  penggemar  menyukainya.  Sehingga  jika  tindakan komersialisasi fan  artist tidak  membuat  pencipta  tidak  nyaman,  maka fan  artist tidak dituntut oleh pencipta. 36
Hasil  penelitian  menunjukkan  kedua  negara,  yaitu  Indonesia  dan  Jepang, mengelompokkan tindakan komersialisasi fanart anime sebagai pelanggaran hak cipta. Di mana  penjelasan  mengenai fanart  anime beserta  komersialisasinya  belum  dicantumkan secara rinci dalam UU Hak Cipta maupun Japan Copyright Act . Tetapi dalam Japan Copyright Act telah  selangkah  lebih  jauh  dalam  mengatur  fanart  anime  beserta  komersialisasinya dibandingkan  UU  Hak  Cipta,  sebab  telah  diatur  mengenai  karya-karya  derivatif,  seperti dalam  Pasal  28 Japan  Copyright  Act .  Meskipun  tindakan  tersebut  tergolong  sebagai pelanggaran hak cipta dan Japan Copyright Act telah mengatur mengenai karya derivatif, hal tersebut  tidak  serta-merta  menghentikan  kegiatan  komersialisasi fanart  anime .  Sehingga perlu  diatur  lebih  rinci  lagi  mengenai  komersialisasi fanart  anime ,  di  mana  ditegaskan mengenai  definisi fanart yang  merupakan  karya  derivatif  dan  tidak  boleh dikomersilkan, mengingat popularitas dan komunitas anime yang semakin berkembang. Selain itu, tindakan komersialisasi fanart  anime terjadi  juga  dikarenakan  minimnya  pengetahuan  masyarakat terkait hak cipta serta dapat dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait legalitas fanart anime serta kegiatan komersilnya.

## KESIMPULAN
Fenomena  hak  cipta anime ,  penerjemahan fan-subtitle ,  pembajakan merchandise merupakan  fenomena  yang  sudah  sering  kita  dengar  keberadaannya.  Tanpa  disadari, ternyata ada sebuah fenomena yang lebih marak terjadi dibandingkan fenomena tersebut, yaitu komersialisasi fanart anime yang hingga detik ini belum ada regulasi yang dibentuk untuk  mengatur  hal  tersebut.  Kepopuleran anime di  Indonesia  membuat  komersialisasi fanart menjadi hal yang umum terjadi. Di Indonesia, perihal fanart beserta komersialisasi fanart anime memang  belum  ada  pengaturan  spesifiknya.  Tetapi  UU  Hak  Cipta  berhasil mengelompokkan fanart anime menjadi bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi hak  cipta.  Mengenai  komersialisasi fanart anime ,  mengacu  pada  UU  Hak  Cipta,  tindakan tersebut terkategori sebagai pelanggaran hak cipta. Tindakan ini termasuk pelanggaran hak cipta dikarenakan tidak adanya lisensi atas fanart anime yang dikomersilkan oleh fan artist . Penyelesaian sengketa terkait komersialisasi fanart anime ini dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
Di  Jepang,  komersialisasi fanart anime juga  belum  diatur  secara  spesifik,  tetapi berhasil  mengelompokkan fanart anime sebagai  suatu  karya  derivatif.  Instrumen  hukum yang mengatur mengenai mengenai fanart anime adalah Japan Copyright Act . Mengacu pada Japan  Copyright  Act ,  tindakan  komersialisasi fanart anime termasuk  sebagai  tindakan pelanggaran hak cipta. Dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta karena tidak adanya izin kepada pencipta atas komersialisasi fanart anime tersebut, di mana dalam Japan Copyright Act , pengeeksploitasian suatu karya diperbolehkan jika adanya izin dari pencipta. Penyelesain sengketa yang dapat dilakukan adalah melalui jalur litigasi, yaitu tuntutan ganti rugi  atau  tuntutan  pidana,  maupun  jalur  non-litigasi  berupa  mediasi.  Perbedaan  antara pengaturan komersialiasi fanart anime antara Indonesia dan Jepang terletak pada jumlah tuntutan ganti rugi di mana pada UU Hak Cipta tidak diatur spesifik, sedangkan pada Japan Copyright  Act diatur  bahwa  untuk  pelanggaran  hak  cipta  yang  memperoleh  keuntungan, maka jumlah keuntungan tersebut berupa ganti rugi yang harus dibayarkan ke pencipta.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
36 Suzuki, M. (2018). Isn’t The Parody Work ”Doujinshi” a Copyright Infringement?. Diambil Februari 21, 2022, Dari https://lmedia.jp/2018/03/14/83987/
Booth, P. (2018). A Companion to Media Fandom and Fan Studies . New Jersey: John Wiley & Sons.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press.

## Artikel Jurnal
Al-Farouqi, A., Sutrisno, N., & Riswand, B. A. (2020). The Law of Anime : Otaku, Copyright, Fair Use,  and  It’s  Infringement  in  Indonesia .  JIPRO:  Journal  of  Intellectual  Property,
1 (1), 42-60.
Andini, K., Permata, R. R., & Ayu, M. R. (2021). Perlindungan Hak Cipta pada Penggunaan Gambar  di  Internet  yang  Dijadikan  Desain  pada  Fitur  Filter  Cerita  (Stories) Aplikasi  Instagram  Secara  Tanpa  Hak  Untuk  Tujuan  Komersil. Widya  Yuridika: Jurnal Hukum, 4 (2), 379-388.
Bahtiar, A., Meiyuntariningsih, T., & Aristawati, A. R. (2021). Fanatisme terhadap Anime dan Perilaku Konsumtif. INNER: Journal of Psychological Research. 1 (2), 70-75.
Budiarto, G. (2020). Indonesia dalam Pusaran Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Krisis Moral dan Karakter. Jurnal Pamator, 13 (1), 50-56.
Courmandias, N. (2017). The Criminalisation of Copyright Infringement in Japan and What This Tells Us about Japan and the Japanese. Asia Pacific Law Review, 17 (2), 167- 184.
Devi, N. N. J. K., & Dharmawan, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Video Kreatif Yang  Diunggah  Pada  Aplikasi TikTok Berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 9 (4), 715-724.
Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  di  Era  Revolusi  Industri  4.0. Jurnal Komunikasi Hukum, 7 (1), 54-71.
Disemadi,  H.  S.,  Yusuf,  R.  R.,  &  Zebua,  N.  W.  S.  (2021).  Perlindungan  Hak  Eksklusif  Atas Ciptaan Digital Painting dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4 (1), 41-52.
Fikri, I. (2021). Perlindungan Hak Ekonomi dalam Karya Adaptasi Berdasarkan Hukum Tentang Hak Cipta. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 15 (2), 217-235.
Hidayati,  A.  N.,  &  Riyanto,  E.  D.  (2020).  The  Characteristics  of  Fandom  Reveluv  as  A Cyberfandom of Red Velvet on Twitter. Diglossia: Jurnal Kajian Ilmiah Kebahasaan dan Kesustraan, 12 (2), 98-108.
Ilham,  M.  (2019).  Legalitas  Perbuatan  Fan-Subtitle  (Fansub)  yang  Menerjemahkan  dan Mengunggah Anime Menurut Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 25 (7), 1-8.
Krisna, M. A. Y., & Priyanto, I. M. D. Tanggung Jawab Pihak YouTube Terhadap Pelanggaran Video Tanpa Izin Pencipta. Jurnal Universitas Udayana, 7 (10), 1-17.
Lopez,  A.  H.  (2012).  A  New  Perspective  on  The  First  Japanese  Animation. CONFIA: International Conference on Illustration & Animation , 579-586.
Mahartha, A. (2018). Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi dengan Tujuan Komersialisasi Perspektif Perlindungan Hak Cipta. Jurnal Kertha Patrika, 40 (1), 13-23.
Mailangkay, F. (2017). Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lex Privatum, 5 (4), 138-144.
Okeda, D., & Koike, A. (2011). Working conditions of animators: The real face of the Japanese animation industry. Creative Industries Journal, 3 (3), 261-271.
Paramita, N. M. G. L., & Mudana, N. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Anime yang Diunggah  oleh  Komunitas  Fandub  Tanpa  Izin  Pencipta. Kertha  Negara:  Journal Ilmu Hukum, 7 (11), 1-18.
Pavita, P. R. (2021). Pemanfaatan Situs Jejaring Sosial untuk Jual-Beli Fanwork dalam Fandom: Studi Terhadap Prosumer dalam Fandom di Twitter . Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 18 (2), 160-172.
Pramesti, N. N. D., & Westra, I. K. (2021). Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Jurnal Magister Hukum Udayana, 10 (1), 79-90.
Putri, K. W. A. A. (2021). Tinjauan Yuridis Komersialisasi Fanart Idol K-pop Pada Unofficial Merchandise Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Unizar Law Review, 4 (2), 145-156.
Razak, A., & Sinilele, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Suara  Latar  Di  Konten YouTube Menurut  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta. Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam, 1 (28), 469-481.
Risky, N. F., & Bintang, S. (2019). Perlindungan Karya Derivatif Fanfiksi di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. JIM Bidang Hukum Keperdataan, 3 (1), 165-174.
Schendl, E. (2016). Japanese Anime and Manga Copyright Reform. Washington University Global Studies Law Review, 15 (4), 631-652.
Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta dengan  Penggunaan  Desain  Grafis  Milik  Orang  Lain  secara  Gratis  di  Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8 (3), 207-218.
Yamane, T. (2020). Kepopuleran dan Penerimaan Anime Jepang di Indonesia. Jurnal Ayumi,
7 (1), 68-82.

## Peraturan Perundang-undangan
Japan Copyright Act Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## Skripsi
Suhardi.  (2017). Perlindungan  Hak  Cipta  terhadap  Pembajakan  Merchandise  Anime  di Indonesia . Pontianak: Skripsi Universitas Tanjungpura.
Website
Baseel, C. (2020). One Piece Creator Waives Copyright for LINE Stamps, Allow Fans to Post,
Profit from Fan Art . Diambil Februari 20, 2022, Dari
https://soranews24.com/2020/06/17/one-piece-creator-waives-copyright-for- line-stamps-allows-fans-to-post-profit-from-fan-art/ ,
Rizky. (2019). “ Fanart ”? Apa, Sih?. Diambil Februari
2, 2022, Dari https://bentangpustaka.com/ fanart -apa-sih/
Suzuki, M. (2018). Isn’t The Parody Work ”Doujinshi” a Copyright Infringement? .  Diambil Februari 21, 2022, Dari https://lmedia.jp/2018/03/14/83987/