## Sejarah Panjang Pendidikan Karakter di Indonesia Pada Era Proklamasi Kemerdekaan Sampai Era Reformasi
Abd. Mu’id Aris Shofa 1 , Mifdal Zusron Alfaqi 2 , M. Mujtaba Habibi 3 , Rista Ayu Mawarti 4 1,2,3,4 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang abd.muid.fis@um.ac.id

## Abstrak
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui perkembangan pendidikan karakter pada era proklamasi  kemerdekaan,  orde  baru,  sampai  reformasi  serta  untuk  mengetahui  persamaan  dan perbedaan karakteristik perkembangan pendidikan karakter di Indonesia. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah library research atau kepustakaan, yakni metode penelitian yang diperoleh berdasarkan literature atau kepustakaan dengan  melakukan analisis  terhadap fakta dan data dari sumber  pustaka  dan  dokumen,  sehingga  menghasilkan  suatu  analisis  yang  mendalam.  Secara sederhana  langkah  kerja  penulisan  sejarah  yang  digunakan,  meliputi  heuristik,  kritik,  interpretasi, dan historiografi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada era proklamasi kemerdekaan, pendidikan karakter bertujuan untuk membangun manusia susila yang arif bijaksana, demokratis, bertanggung jawab  pada  kesejahteraan  masyarakat,  cinta  terhadap  tanah  air,  dan  memiliki  jiawa  patriot  yang tinggi.  Pendidikan  karakter  di  masa  orde  baru  bertujuan  untuk  membentuk  manusia  pancasilais sebagai  individu  pembangunan  yang  bermutu,  mandiri,  dan  dapat  menangkal  suatu  ajaran  atau paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Di era reformasi tujuan pendidikan karakter ialah membentuk karakter atau watak untuk membangun peradaban bangsa yang bermartabat dan mulia  sikap,prilaku  dan  perbuatannya.  Persamaan  pendidikan  karakter  di  Indonesia  sejak proklamasi  kemerdekaan  sampai  reformasi  adalah  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945 dijadikan  landasan  sikap,  perilaku,  dan  tindakan  warga  negara.  Pada  urusan  pemerintahan keduanya  digunakan  sebagai  landasan  pembuatan  dan  pengambilan  kebijakan  dalam implementasi  pendidikan  karakter.  Perbedaan  pendidikan  karakter  dari  proklamasi  kemerdekaan sampai  reformasi  dipengaruhi  oleh  aspek  sosial,  politik,  ekonomi,  dan  kebudayaan  terhadap kebijakan pendidikan karakter yang diambil.
Kata kunci: Pendidikan Karakter, Era Proklamasi Kemerdekaan, Era Orde Baru, Era Reformasi

## I. PENDAHULUAN
Sistem  pendidikan  di  abad  ke-21 dewasa  ini  merupakan  manifestasi perkembangan pendidikan yang tumbuh dari  pengalaman  pada  masa  lampau. Pendidikan terus berkembang menyesuaikan  zaman  dan  kebutuhan masyarakat. Sudrajat (2010)
mengemukakan  bahwa  seiring  dengan perkembangannya,  pendidikan  berbagai bangsa  memiliki  berbagai  macam  corak, ragam,  serta  spesialisasinya.  Dilihat  dari sejarah  kehidupan  manusia  pendidikan merupakan  kebutuhan  yang  hakiki  bagi peradaban manusia.
Secara umum pendidikan mencakup  segala  usaha  dan  perbuatan dari generasi pendahulu untuk mengalihkan  pengalaman,  pengetahuan, kecakapan,  dan  keterampilan  kepada generasi  muda.  Corak  pendidikan  erat hubungannya  dengan  corak  kehidupan, sehingga  apabila  corak  kehidupan mengalami  perubahan,  maka  corak pendidikan  juga  akan  mengikutinya (Agung,  2012).  Dengan  demikian,
pendidikan terus mengalami perkembangan dan akan berubah secara dinamis  dari  waktu  ke  waktu  mengikuti perubahan corak manusia.
Sedangkan,  pendidikan  karakter menjadi prioritas penyelenggaraan sistem  pendidikan  nasional.  Dalmeri
(2014)  menjelaskan  bahwa  pendidikan karakter menjadi kunci untuk membentuk  generasi  penerus  bangsa yang  berkualitas,  bukan  hanya  untuk kepentingan  individu,  tetapi  juga  untuk kepentingan  masyarakat  serta  masa depan bangsa. Sebagai suatu usaha yang dilakukan dari seluruh dimensi kehidupan sosial,  pendidikan  karakter  diharapkan dapat  membantu  pembentukan  karakter secara  optimal.  Dalam  pandangan kewarganegaraan,  pendidikan  karakter yang dilaksanakan di sekolah ialah sarana paling  strategis  untuk  mengembangkan sikap  warga  negara  yang  memiliki keadaban (civility).
Konsep  pendidikan  karakter  ialah upaya  bagaimana  menciptakan  iklim pendidikan  yang  menekankan  pada pembangunan  etika,  memiliki  rasa tanggung  jawab,  serta  nilai-nilai  positif yang  berlaku  secara  universal  (Berkowitz &  Bier,  2005).  Sedangkan,  Akbar  (2011) mengemukakan bahwa pendidikan karakter  dimaknai  sebagai  upaya  yang dilakukan  oleh  negara  dan  aparatur terkaitnya  untuk  menjadikan  manusia Indonesia  sebagai  bangsa  yang memiliki karakter  mulia  dan  baik.  Karakter  mulia dan  baik  adalah  perilaku  dalam kehidupan  sesame  manusia,  terhadap tuhan,  serta  terhadap  alam  dan lingkungannya.
Pendidikan  untuk  membentuk
moral (moral building) dan mengembangkan  karakter  (character building) dinilai dapat menjawab berbagai  tantangan  pendidikan  dewasa ini,  terlebih  dengan  kesadaran  adanya
pendidikan  karakter  di  setiap  jengang pendidikan  baik  dasar,  menengah  dan pendidikan  tinggi.  Tantangan  dalam pendidikan  untuk  menghasilkan  sumber daya  manusia  yang  berkualitas  dan tangguh semakin berat. Pendidikan tidak cukup  hanya  berfokus  pada  aspek transfer  of  knowledge  tetapi  pendidikan juga  harus  mampu  memberikan  pada transfer of value.
Persoalan  yang  berkaitan  dengan karakter dan moralitas bangsa Indonesia, seperti  tawuran  antara  pemuda,  korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dapat menggambarkan  kondisi  kebangkrutan moral  yang  sedang  dihadapi.  Lunturnya nilai karakter dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan berdampak besar pada kelangsungan  masa  depan  peradaban suatu  negara  bangsa.  Padahal,  karakter yang  kuat  dan  tangguh  akan  semakin memperkuat  eksistensi  suatu  negara. Oleh  karena  itulah,  maka  pendidikan karakter  mutlak  diperlukan  dan  terus  di gelorakan  untuk  membangun  generasi yang unggul (Shofa, 2012).
Pendidikan  karakter  di  Indonesia sebagaimana  tercantum  dalam  satuan pendidikan  nasional  dapat  dimaknai menjadi  dua  hal  penting,  yakni  (1) pendidikan  karakter  ialah  penanaman nilai  budaya  dan  karakter  bagi  generasi penerus  bangsa  dan  (2)  proses pengembangan karakter untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  yang  akan  datang.  Sebagai warisan  budaya,  pendidikan  karakter merupakan  bagian  dari  kearifan  lokal yang  diwariskan  dari  generasi  ke generasi.  Sartini  (2004)  mengemukakan secara  umum  budaya  yang  dimiliki  oleh
suatu daerah atau bangsa dapat disebut kearifan  setempat  dapat  dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat  bijaksana,  penuh  kearifan, bernilai  baik,  yang  tertanam  dan  diikuti oleh  anggota  masyarakat.  Pendidikan karakter  di  Indonesia  menghargai  suatu lokalitas  berupa  nilai-nilai  hidup  yang diyakini dan diterapkan oleh masyarakat.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas, dapat  dilihat  bahwa  pendidikan  karakter membawa dampak yang relevan terhadap  perkembangan  hidup  manusia. Dari  generasi  ke  generasi  pendidikan karakter  lekat  dengan  nilai-nilai  yang berlaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat dan  bernegara.  Bagitu  pula  dari  segi historis,  pendidikan  karakter  telah digelorakan  oleh  bangsa  Indonesia  dari awal  kemerdekaan  sampai  saat  ini. Sebagaimana  pemerintah  di  awal kemerdekaan yang menggelorakan pembangunan  watak  dan  karakter bangsa Indonesia sebagai suatu kesadaran  patriotisme.  Kemudian  pada masa  Orde  Baru  terdapat  Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila (P-4) yang difungsikan untuk membentuk manusia  yang  Pancasilais.  Sebagai  nilai- nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat,
pendidikan karakter dapat dikembangkan dalam ruang-ruang pendidikan  formal  dengan  lebih  terarah, berlaku  secara  universal,  dan  praktis. Oleh karena itu tulisan ini ingin mengkaji tentang perkembangan pendidikan karakter pada era proklamasi kemerdekaan, orde baru, sampai reformasi  serta  untuk  mengetahui persamaan  dan  perbedaan  karakteristik perkembangan  pendidikan  karakter  di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penetian  ini menggunakan  library  research,  yakni penulisan  berdasarkan  literatur  atau metode  kepustakaan.  Metode  yang digunakan dalam analisis perkembangan pendidikan  karakter  di  Indonesia  sejak awal  kemerdekaan  sampai  era  reformasi menggunakan langkah-langkah penelitian  sejarah.  Hariyono  (1995) mengemukakan langkah-tahap-tahap penelitian  sejarah,  yaitu  (1)  heuristik,  (2) kritik, (3) interpretasi, dan (4) historiografi.  Pada  tahap  heuristik, pengumpulan  data  dilakukan  dengan mengumpulkan  buku-buku  dan  arsip yang  memuat  tentang  pendidikan karakter  dan  sejarah  pendidikan  di Indonesia.  Perbedaan  sumber-sumber kepustakaan  akan  diuji  kebenarannya dengan  melakukan  verifikasi  sumber, sehingga  dapat  dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sjamsudin (1996) menjelaskan bahwa kritik adalah metode sejarah  terkait  sumber,  yang  berfungsi sebagai  filter  secara  kritis  dan  penilaian menyangkut  orisinilitas  dan  kepercayaan terhadap  sumber  yang  tersedia.  Setelah melakukan  verifikasi  ialah  interpretasi, yakni melakukan pemahaman mendalam pada  buku-buku  koran,  jurnal,  majalah, serta dokumen-dokumen yang mendukung pengkajian. Hal ini bertujuan untuk  menghindari  adanya  subjektifitas atas  suatu  pandangan  tertentu.  Pada tahap  historiografi  menekankan  analisis secara kritis terhadap peristiwa, sehingga menghasilkan  sintesis  dari  seluruh pengkajian yang telah dilakukan.
III. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN a.  Pendidikan Karakter di Era Proklamasi Kemerdekaan
Pendidikan  nasional  pada  masa awal  kemerdekaan  (1945-1965)  tidak terlepas  dari  pengaruh  kondisi  sosial politik  yang  tidak  stabil  pada  waktu  itu. Transisi  kebijakan  pendidikan  nasional pada periode ini dibagi menjadi tiga fase, yakni: fase pertama, era awal proklamasi kemerdekaan  hingga  terbentuknya  UU Pendidikan No.4 Tahun 1950; fase kedua, akhir  berlakunya  UU  Pendidikan  1950 hingga  dikeluarkan  Dekrit  Presiden Tahun  1959;  fase  ketiga,  berakhirnya Dekrit Presiden Tahun 1959 hingga awal demokrasi  terpimpin  (1965)  yang selanjutnya  disebut  dengan  Orde  Lama (Assegaf, 2005).
a) Fase  Awal  Kemerdekaan  (1945-1950); Setelah  proklamasi  kemerdekaan bangsa  Indonesia  mengalami  banyak perubahan di segala aspek kehidupan, salahs atunya adalah aspek pendidikan.  Pada  tanggal  19  Agustus 1945 pemerintah Indonesia
membentuk  Kementerian  Pendidikan, Pengajaran  dan  Kebudayaan  yang dipimpin  oleh  Ki  Hadjar  Dewantara. Sebagai  kebijakan  awal  di  bidang pendidikan,  Ki  Hadjar  Dewantara mengeluarkan  instruksi  umum  yang berisi    upaya  untuk  menghilangkan sistem  pendidikan  kolonial  warisan
Belanda dan ingin lebih mengutamakan  materi  dan  semangat patriotisme.  Kementerian  Pendidikan,
Pengajaran  dan  Kebudayaan  dalam (Moestoko, 1986) menyebutkan
bahwa  pendidikan  harus  mampu membangun  semangat  kebangsaan
dan  patriotisme.  Tidak  menutup kemungkinan situasi awal kemerdekaan  masih  diselimuti  oleh semangat  revolusi,  sehingga  sistem pendidikan  nasional  pada  saat  itu difokuskan  pada  upaya  perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial. Pada  tanggal  29  Desember  1945  Badan Pekerja  Komite  Nasional  Indonesia Pusat (BP KNIP) mengusulkan pembaharuan  di  sektor  pendidikan dan  pengajaran  kepada  Kementerian Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan.  Terdapat  tiga  tuntutan pokok-pokok  pembaharuan,  yakni  (1) paham  perseorangan  (individualisme) yang  hingga  kini  berlaku  haruslah diganti dengan paham kesusilaan dan perikemanusiaan  yang  tinggi,  (2) sesuai  dengan  dasar  keadilan  sosial semua  sekolah  harus  terbuka  untuk tiap  penduduk  negara  termasuk  laki- laki  atau  perempuan,  (3)  pengajaran kesehatan  dan  olah  raga  hendaklah teratur sehingga membentuk kecerdasan  rakyat  yang  harmonis (Djojonegoro, 1996). Menjawab tuntutan  tersebut,  maka  pemerintah membentuk panitia penyidik
pengajaran  yang  dipimpin  oleh  Ki Hadjar  Dewantara  dan  Soegarda Poerbakawatja dengan tugas merencanakan  susunan  baru  dari berbagai macam sekolah dan menetapkan bahan-bahan pengajaran dengan  menimbang  kebutuhan  yang praktis dan tidak terlalu berat. Assegaf (2005)  menjelaskan  pasca  dibentuk panitia penyidik pengajaran, diadakan Kongres Pendidikan Indonesia di Solo (1947)  dan  Kongres  Pendidikan  di Yogyakarta (1949) yang menghasilkan
lahirnya  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1950  tentang  Dasar-Dasar Pendidikan  dan  Pengajaran  (UUPP), yang  kemudian  dijadikan  sebagai landasan  yuridis  pelaksanaan  sistem pendidikan dan pengajaran nasional.
Sebagai konsekuensi adanya perubahan  sistem  pendidikan  yang lebih  terarah,  pemerintah  berupaya mengubah  kurikulum  yang  semula berlandaskan pada kepentingan kolonial  menjadi  selaras  dengan kebutuhan  bangsa  Indonesia  yang merdeka. Gunawan (1986) menyebutkan  bahwa  kurikulum  pada masa  itu  disebut  dengan  ‘Rencana Pelajaran  1947’.  Rencana  pelajaran pada  setiap  jenjang  pendidikan sekolah memperhatikan beberapa hal, yakni  (1)  mengurangi  materi  yang berfokus  pada  aspek  hafalan,  (2) materi  pembelajaran  berbasis  pada kehidupan,  (3),    meningkatkan pendidikan  watak  atau  karakter,  (4) meningkatkan  pendidikan  olahraga, dan  (5)  meningkatkan  kesadaran  bela negara. Pada masa awal kemerdekaan ini, rencana pelajaran lebih berorientasi pada pembangunan watak  atau  karakter  dan  kesadaran terhadap  nilai-nilai  praktis  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa    dan bernegara.
Keberadaan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan dan pengajaran  nasional  pada  periode 1945-1950 banyak mengadopsi pemikiran  Ki  Hadjar  Dewantara sebagai penggagas
konsep pendidikan  di  Indonesia.  Ki  Hadjar Dewantara  telah  merintis  konsep pendidikan  karakter  yang  berhasil
diterapkan  di  Taman  Siswa  yang didirikan  pada  3  Juli  1922.  Konsep pendidikan karakter Ki Hadjar Dewantara  dilakukan  melalui  sistem among,  yang  berarti  membimbing anak  dengan  penuh  kecintaan  dan mendahulukan  kepentingan  sang anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan kodratnya (Soeratman, 1985). Sedangkan, Ahmadi  (1987)  menjelaskan  bahwa konsep  pendidikan karakter  Ki  Hadjar Dewantara  memuat  tiga  pedoman, luhur,  yakni  ing  ngarsa  sung  tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani.  Tiga  pedoman  inilah  yang diaktualisasikan  dalam  pendidikan karakter  di  awal  kemerdekaan. Bahkan, menurut Ki Hadjar Dewantara (2004)  terdapat  enam  pilar  karakter bangsa  yang  digali  dari  nilai-nilai luhur,  seperti  memberi  contoh (woorbeeld);  pembiasaan  (pakulinan, gewoontevorming), pengajaran (wulang-wuruk,  leering);  perintah, paksaan  dan  hukuman;  laku;  serta pengalaman  batin  yang  mencakup ngerti,  ngroso,  nglakoni  (mengerti, merasa, dan melakukan)..
b) Fase  Demokrasi  Liberal  (1950-1959); Memasuki tahun 1950 diawali dengan terbentuknya  Republik Indonesia
Serikat  (RIS)  sebagai  hasil  dari kesepakatan  Konferensi  Meja  Bundar (KMB) yang telah ditandatangani pada 2 November 1949. Kepemimpinan RIS masih  berada  di  bawah  kendali  Ir. Soekarno  sebagai  presiden  dan  Drs. Moh.  Hatta  sebagai  perdana  menteri. Perubahan bentuk negara berdampak pada hal-hal yang bersifat fundamental, sehingga muncul
gerakan  sosial  msayarakat  yang berupaya merongrong kekuasaan RIS. Serangan  Angkatan  Perang  Ratu  Adil (APRA)  dengan  Angkatan  Perang Republik  Indonesia  Serikat  (APRIS), petualangan  Kapten  Andi  Azis, gerakan separatisme Republik Maluku Selatan  (RMS),  hingga  upaya  Belanda menduduki kembali wilayah Indonesia,  menjadi  bukti  kondisi  RIS pada  saat  itu  belum  stabil.  Tidak hanya  itu,  RIS  juga  berdampak  pada masalah ekonomi,
militer, kependudukan, dan pendidikan. Di  bidang  pendidikan,  terjadinya  gejolak sosial politik memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang dapat mempengaruhi berjalannya sistem pendidikan nasional yang tidak optimal. Sjamsuddin (1993) mencatat
permasalahan  pendidikan  di  masa demokrasi  liberal  ialah  masih  banyak rakyat  yang  belum  mendapatkan pendidikan  yang  layak,  sehingga indeks  pembangnan  manusia  masih sangat  rendah.  Selain  itu,  Kemdikbud (1986)  juga  mencatat  terjadinya perubahan  kabinet  selama  tujuh  kali selama  pemerintahan  RIS  juga berkaitan  dengan  proses  berjalannya sistem pendidikan nasional. Umur dari setiap kabinet yang pendek menunjukkan  tidak  semua  Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) mengeluarkan kebijakan baru. Kemungkinan kebijakan  menteri  hanya  meneruskan kebijakan menteri sebelumnya, bahkan suatu kabinet tidak memberikan akses informasi
programnya  untuk  publik.  Sehingga,
selama  mengalami  beberapa  kali pergantian kabinet kebijakan pendidikan  nasional  pada  masa demokrasi  liberal  tidak  berjalan dengan penuh kebaruan.
Sjamsuddin  (1993)  menyatakan  bahwa menjawab  tantangan  pendidikan, pemerintah  masa  demokrasi  liberal berupaya untuk membangun infrastruktur,  memperbanyak  akses penyelenggaraan sekolah rakyat, melakukan  integrasi  sekolah-sekolah RIS  ke  dalam  sistem  pendidikan Indonesia,  dan  merumuskan  dasar kebijakan
perundang-undangan nasional sebagai prioritas pemerintah. Berkaitan dengan pengelolaan kebijakan nasional di bidang pendidikan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Pemerintah  melalui  Kementerian  PP dan K mengeluarkan inspeksi ketentuan perubahan sekolah-sekolah yang  awalnya  mengikuti  model Belanda  di  wilayah  bekas  RIS mengikuti sistem pendidikan nasional. Kebijakan  lain  yang  lebih  teknis  ialah memperbaiki  tingkatan  pendidikan formal,  mengembangkan  kualitas calon guru, dan pengaturan pendidikan tinggi.
Menunjang terselenggaranya
pendidikan  formal,  pemerintah  di masa  demokrasi  liberal  membuat kebijakan baru terkait penyempurnaan kurikulum  Rencana  Pelajaran  1947. Kurikulum  baru  ini  dikenal  dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Wahyuni  (2018)  menjelaskan  bahwa yang  menonjol  dari  Kurikulum  1952
ini ialah setiap materi yang di ajarkan haruslah  dikaitkan  dengan  realitas kehidupan  sehari-hari.  Selain  itu bahwa pendidikan di masa demokrasi liberal  berorientasi  pada  ideologi  dan nasionalisme  yang  tidak  hanya menjadi jargon dan semangat kebijakan  pendidikan  nasional  saja, namun  diupayakan  dan  dipraktekkan dalam ruang akademik dan masyarakat.  Kebebasan  demokrasi dan sikap nasionalisme dalam pendidikan  inilah,  yang  kemudian menjelma menjadi bagian dari model, strategi, dan metode-metode pembelajaran yang berbasis pada nilai karakter.
c)  Fase  Demokrasi  Terpimpin  (1959- 1965):  Pada  periode  ini,  Ir.  Soekarno mengeluarkan  Dekrit  Presiden  5  Juli 1959  sekaligus  menjadi  tonggak  awal pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin  (Assegaf,  2005).  Berlakunya Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  dalam pandangan politik dianggap
memperkuat  posisi  presiden  dan memperlemah  peranan  partai  politik pada  masa  itu.  Pidato  Soekarno  pada 17  Agustus  1959  yang  menguraikan konsep  ideologi  demokrasi  terpimpin menyerukan semangat revolusi, keadilan  sosial,  dan  pelengkapan lembaga-lembaga negara demi revolusi  yang  berkesinambungan (Riklefs,  2005).  Dekrit  Presiden  5  Juli 1959  yang  ditegaskan  dalam  pidato Soekarno  pada  17  Agustus  1959 merupakan instrumen atas berlakunya Manifesto  Politik  (Manipol)  dianggap membawa perubahan yang fundamental  di  berbagai  sektor kehidupan
bernegara sekaligus
berupaya menjawab kegagalan pemerintahan  terkait  stabilitas  politik di masa demokrasi liberal (1951-1959). Keberadaan  Manifesto  Politik  (Manipol) dalam sistem pemerintahan Indonesia tentu berpengaruh terhadap berjalannya sistem pendidikan
nasional.  Hal  ini  disebabkan  oleh beberapa hal, yakni (1) Manipol dinilai sebagai  indoktrinasi  kepada  seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk  pada  jenjang  pendidikan formal,  dan  (2)  kebijakan  pendidikan nasional  berazaskan  Pancasila  dan Manipol  USDEK.  Tujuan  pendidikan nasional  pada  periode  demokrasi terpimpin  ialah  untuk  melahirkan warga  negara  Indonesia  yang  berjiwa susila, bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia,  adil  dan  makmur  dari  segi spiritual  maupun  material,  serta berjiwa Pancasila.
Menindaklanjuti Dekrit Presiden 5 Juli 1959  yang  disusul  dengan  pidato kenegaraan 17 Agustus 1959
mengenai  konsep  Manifestasi  politik (Manipol),  Kementerian  PP  dan  K merumuskan langkah-langkah
strategis  yang  segera  dilaksanakan dengan mengeluarkan
Instruksi Menteri  Muda  PP  dan  K  No.1/1959 tentang  Sapta  Usaha  Tama.  Instruksi tersebut  berisi  tujuh  poin  penting untuk  menunjang  keberlangsungan pendidikan  nasional,  (1)  penertiban aparatur
dan usaha-usaha Kementerian PP dan K, (2)
menggiatkan kesenian  dan  olah  raga, (3)  mengharuskan  “usaha  halaman”, (4)  mengharuskan  penabungan,  (5) mewajibkan usaha-usaha koperasi, (6)
mengadakan  “klas  masyarakat”,  (7) membentuk  “regu  kerja”  di  kalangan SLA  dan  universitas  (Kemdikbud, 1986).
Terkait  dengan  pengaturan  kebijakan nasional  di  bidang  pendidikan berikutnya, pemerintah di era demokrasi  terpimpin  mengeluarkan
Ketetapan  MPRS  No.II/MPRS/1960 tentang  Garis-Garis  Besar  Pola
Pembangunan Nasional Semesta Berencana  Tahap  Pertama.  Kebijakan tersebut dikemukakan bahwa
pendidikan  harus  bertujuan  sebagai (1)  sarana    atau  ruang  untuk membangun  manusia  Indonesia  yang berakhlak  mulia,  (2)  penghasil  tenaga kerja  yang  terampil  di  semua  bidang dan tingkatan kerja, (3)
pengembangan  kebudayaan  nasional, (4) pengembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi,  dan  (5)  lembaga penggerak  seluruh  kekuatan  rakyat (Tilaar,  1995).  Sebagai  kelanjutan  dari Sapta  Usaha  Tama  serta  untuk memberikan  dasar-dasar  pendidikan nasional  yang  sesuai  dengan  haluan negara,  Menteri  PP  dan  K  yang dipimpin oleh Dr. Prijono mengeluarkan  Instruksi  No.2  pada tanggal  10  Oktober  1960  tentang Sistem  Pendidikan  Panca  Wardhana.
Instruksi  Menteri  PP  dan  K  No.  2  ini memuat  prinsip-prinsip  pendidikan sebagai  (a)wadah  menanamkan  rasa cinta  bangsa  dan  tanah  air;  (b) meningkatkan  kecerdasan  intelektual dan  emosional;  (c)  mengembangkan jiwa  artistik  atau  rasa  keharuan  dan keindahan
lahir batin; (d) perkembangan keprigelan
atau kerajinan tangan; dan (e) peningkatan
kesehatan  jasmani  atau  fisik.  Sejak saat itu seluruh kegiatan pembelajaran baik  yang  kurikuler  maupun  yang ekstrakurikuler  banyak  berubah  dan harus  menyesuaikan  dengan  intruksi di  atas.  Berdasarkan  segi  materi pelajaran,  Pancasila  dan  Manipol dijadikan mata pelajaran di perguruan mulai  dari  tingkat  rendah  sampai dengan perguruan tinggi.
Keberadaan pendidikan karakter pada periode ini tidak secara implisit berdiri sebagai  suatu  sistem  pendidikan, namun  terintegrasi  dalam  kebijakan- kebijakan pendidikan nasional.
Pembangunan  nilai-nilai  pendidikan karakter  yang  dikejar  dala  prinsip- prinsip Panca Wardhana ialah membentuk  manusia  Indonesia  yang memiliki: (1) kepribadian dan karakter kebudayaan  Indonesia;  (2)  semangat patriotism  dan  nasionalisme  terhadap bangsa  dan  negara;  (3)  berasas  pada nilai-nilai  Pancasila;  (4)  memiliki  jiwa gotong  royong;  (5)  memiliki  jiwa pelopor (swadaya dan daya cipta); (6) manusia  susila  dan  berbudi  luhur;  (7) kesadaran  yang  bersahaja  dan mengutamakan kejujuran;
(8) kesadaran  mendahulukan  kewajiban daripada hak; (9) kesadaran mendahulukan  kepentingan  umum daripada  kepentingan  pribadi;  (10) kerelaan berkorban dan hidup hemat; (11)  mengenal  asas  demokrasi terpimpin;  (12)  mengenal  asas ekonomi  terpimpin;  (13)  berdisiplin; (14)  memiliki  kepandaian  untuk menghargai  waktu;  (15)  cara  berfikir rasional dan ekonomis; (16) kesadaran bekerja  untuk  membangun  dengan bekerja keras (Assegaf, 2005).;
b.  Pendidikan  Karakter  di  Era  Orde Baru
Berakhirnya
pemerintahan demokrasi  terpimpin,  maka  tongkat estafet dilanjutkan dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Peralihan  kekuasaan  dari  Orde  Lama menjadi Orde Baru membawa dampak di berbagai  bidang  kehidupan,  tidak  hanya dalam  bidang  ekonomi,  politik,  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  sosial, budaya,  namun  juga  perubahan  di bidang pendidikan. Selama periode Orde Baru, pemerintah memiliki program kerja yang  dikenal  dengan  Pembangunan
Jangka Panjang (PJP I) yang memfokuskan  perhatian  pada  kebijakan pendidikan  nasional  meliputi  empat tahap strategi politik, yakni menghilangkan  kekuatan  politik  dari pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan  ideologi  marxisme  dari  kehidupan masyarakat  serta  membersihkan  semua lembaga dan kekuatan sosial politik dari pengaruh  Nasakom,  selain  itu  upaya yang  dilakukan  oleh  rezim  orrde  baru ialah  mengkonsolidasi  pemerintahan supaya  terjaga  stabilitasnya  dan  upaya pemurnian    azas  Pancasila  dan  UUD 1945,  dan  terakhir    menghapuskan  atau menghilangkan  dualisme  kepemimpinan nasional, mengembalikan stabilitas
politik dan merencanakan pembangunan nasional.
Menurut Kemdikbud (1986) lahirnya  Orde  Baru  maka  dasar,  tujuan, dan  isi  pendidikan  nasional  dipertegas kembali  sebagai  berikut:  (a)  dasar pendidikan  adalah  falsafah  negara Pancasila;  (b)  tujuan  pendidikan  adalah membentuk  manusia  Pancasilais  sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti
yang  dikehendaki  oleh  pembukaan  dan isi UUD 1945; (c) isi pendidikan adalah (1) mempertinggi mental moral budi pekerti dan  memperkuat  keyakinan  beragama, (2)  mempertinggi  kecerdasan  dan keterampilan, dan (3) membina pengembangan  fisik  yang  kuat  dan sehat.  Pada  masa  Orde  Baru  dibuatlah Kurikulum  1968  sebagai  pembaharuan atas  Kurikulum  1964  yang  sarat  dengan Manipol USDEK. Pelaksanaan pendidikan nasional  secara  murni  dan  konsekuen didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945.
Pembangunan karakter bagi warga  negara  juga  menjadi  perhatian pemerintah  di  masa  Orde  Baru.  Hartono (2017) mengemukakan bahwa pembangunan  karakter  bangsa  secara eksplisit  dimuat  dalam  politik  tertinggi lembaga negara, yakni Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  berupa
Ketetapan  No.IV/MPR/1973  tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Lampiran GBHN Tahun 1973
menyebutkan  bahwa  untuk  mencapai cita-cita  nasional,  maka  kurikulum  di semua  tingkat  pendidikan  mulai  dari Tanak  Kanak-Kanak  sampai  dengan Perguruan  Tinggi  baik  negeri  maupun swasta harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila  dan  unsur-unsur  yang  cukup untuk  meneruskan  jiwa  dan  nilai-nilai 1945  kepada  generasi  muda.  Pemberian mata  pelajaran  Pendidikan  Moral  dan Pancasila  di  ruang-ruang  pendidikan formal  pada  awal  Orde  Baru  ialah pondasi  untuk  membentuk  karakter kewarganegaraan secara menyeluruh.
Selanjutnya, upaya pembangunan karakter bangsa diwujudkan melalui TAP MPR  No.II/MPR/1978  tentang  Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila
(Ekaprasetia  Pancakarsa)  atau  lebih dikenal dengan nama P4. Menindaklanjuti TAP MPR No.II/MPR/1978  tersebut  pemerintah menerbitkan  Instruksi  Presiden  No.10
Tahun  1978  tentang  Penataran  Pegawai Republik Indonesia Mengenai Hasil-Hasil
Sidang  Umum  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Tahun  1978  (Anggono  dalam
Hartono, 2017). Penyelenggaraan penataran  P-4  ini  menyasar  kepada masyarakat umum dan pegawai negeri di seluruh  wilayah  Indonesia.  Di  tingkat pendidikan  formal,  P-4  terintegrasi melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang pertama kali diatur dalam Kurikulum 1975.
Kendati demikian, adanya integrasi  P-4  dalam  PMP  dianggap menimbulkan  masalah.  Samsuri  (2014) menjelaskan  bahwa  kurikulum  PMP tahun 1975 tidak luput dari beban misi P- 4  dan  dinilai  bersifat  politis.  Hal  ini disebabkan  materi  penataran  P-4  untuk pegawai  negeri  sipil  dengan  masyarakat umum  dibuat  seragam,  begitupun dengan  materi  P-4  di  sekolah  yang terintegrasi pada PMP. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Darji Darmodiharjo (1982) mengemukakan dua alasan utama atas  penyeragaman  tersebut,  yakni  (1) materi  penataran  P-4  untuk  PNS  pada hakekatnya  sama  dengan  materi  PMP untuk  siswa,  karena  keduanya  sama- sama  warga  negara  Republik  Indonesia, dan  (2)  akan  timbul  ancaman  yang berbahaya  jika  materi  untuk  kedua kelompok  tersebut  berbeda.  Pemerintah menilai  tidak  perlu  adanya  pembeda penetapan  P-4  sebagai  instrumen pembangunan  karakter  bangsa.  Besar kemungkinan  adanya  Kurikulum  1975
yang  menekankan  tujuan  pendidikan lebih  efektif  dan  efisen,  sehingga kebijakan dibuat dengan praktis. Berdasarkan  kebijakan  tersebut  dapat disimpulkan  Pendidikan  Moral  Pancasila (PMP)  adalah  penataran  P-4  yang menyasar  pada  jenjang  pendidikan formal,  sedangkan  penataran  P-4  itu sendiri  menyasar  pada  masyarakat  luas termasuk pegawai negeri.
Dianggap masih memiliki kekurangan atas penerapan P-4, pemerintah  pada  tahun  1983  berusaha mengoptimalkan  penataran  P-4  yang harus  diikuti  oleh  setiap  siswa  baru  di sekolah  seluruh  wilayah  Indonesia. Penataran  P-4  dianggap  sebagai  proses indoktrinasi  yang  dilakukan  di  sekolah- sekolah  dari  tingkat  SD  sampai perguruan  tinggi,  bahkan  masyarakat umum.  Penataran  P-4  berisi  tentang butir-butir  pengamalan  Pancasila  yang terdiri  dari  36  butir,  sekaligus  dijadikan standar  kemampuan  seseorang  dalam menguasai pemahaman Pancasila.
Sejak berlakunya Garis-Garis
Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  sebagai landasan  pendidikan  nasional  dari  tahun 1973  hingga  1998,  pembangunan karakter  bangsa  di  sisipkan  ke  dalam mata  pelajaran  di  jenjang  pendidikan seperti  Pendidikan  Moral  Pancasila (PMP),  Pendidikan  Sejarah  Perjuangan Bangsa  (PSPB),  Pendidikan  Pendahuluan
Bela Negara, Pendidikan
Kewarganegaraan,  dan  Pendidikan  P4, pada  akhirnya  bermuara  kepada  model kebijakan  pendidikan  yang  bersifat  top down  (Samsuri,  2012).  Artinya,  muncul pandangan bahwa kategori warga negara yang baik merupakan standarisasi negara terlebih  dengan  berlakunya  Pancasila
sebagai  asas  tunggal.  Warga  negara secara  tidak  langsung  dipaksa  untuk memiliki  karakter  yang  sesuai  dengan nilai-nilai Pancasila yang telah dikategorisasikan  oleh  negara,  sehingga warga  negara  tidak  memiliki  kebebasan yang  cukup  untuk  menentukan  pilihan hidupnya.
Materi P-4 dalam kajian Pendidikan Kewargangeraan
mata pelajararan  Pendidikan  Moral  Pancasila terus  dikokohkan  pada  Kurikulum  1984. Kemudian,  dengan  dibuatnya  Kurikulum 1994  materi  P-4  semakin  diperjelas arahnya dengan kehadiran mata pelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan (PPKn). Menurut Kepmendikbud  Tahun  1993  dalam (Samsuri,  2012)  PPKn  dianggap  sebagai wahana  untuk  mengembangkan  dan melestarikan  nilai  luhur  dan  moral  yang berakar  pada  budaya  bangsa  Indonesia yang  diharapkan  dapat  diwujudkan dalam  kehidupan  sehari-hari  siswa,  baik sebagai  individu  maupun  sebagai anggota  masyarakat,  warga  negara  dan makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Terlepas  dari  berbagai  kritik  dan keterbatasannya,  pembangunan  karakter dalam pendidikan masa Orde Baru mulai terstruktur.  Materi  pelajaran  P-4  yang dulunya  bersifat  verbalistik  dan  hanya dapat  diserap  dengan  mengandalkan kognitif/hafalan,  perlahan-lahan  semakin dapat  ditingkatkan  variasinya  sesuai dengan  nilai-nilai  praktek  di  kehidupan sehari-hari.
c.  Pendidikan Karakter di Era Reformasi Kemunduran  pemerintahan  Orde
Baru  yang  ditandai  dengan  adanya
perubahan  mendasar  atas  segala  aspek kehidupan,  reformasi  dinilai  sebagai tonggak  kelanjutan  pemerintahan  yang lebih  baik.  Di  bidang  pendidikan, kebijakan reformasi perlu memperhatikan berbagai persoalan yang sedang  dan  akan  dihadapi  oleh  bangsa Indonesia, termasuk manajemen, perencanaan,  sampai  praksis  pendidikan ditingkat mikro (Suyanto, 2000).
Pendidikan  pada  masa  reformasi  harus mengalami  perbaikan,  terarah  serta mampu  menjawab  tantangan  dan kebutuhan  bangsa  di  masa  yang  akan datang.  Di  era  reformasi  ini,  dunia pendidikan  perlu  difungsikan  sebagai wadah atau ruang untuk mempersiapkan generasi  bangsa  yang  memiliki  kualitas dan  daya  saing  yang  tinggi,  sehingga mampu  bersaing  dalam  persaingan global.
Pencabutan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang P-4 yang selama Orde  Baru  digunakan  sebagai  instrumen pembangunan  karakter  bangsa,  menjadi salah  satu  alasan  perubahan  paradigma pendidikan  di  Indonesia.  Wacana  atas pembangunan watak dan karakter untuk merevitalisasi  kehormatan  bangsa  telah memenuhi  ruang  publik  sejak  jatuhnya pemerintahan  Orde  Baru.  Pengalaman historis membuktikan perubahan- perubahan yang secara drastis, cepat dan berjangka  panjang  dalam  kehidupan politik pada saatnya dapat menimbulkan disorientasi  sosial  dan  kultural,  maka penting untuk memunculkan wacana dan harapan perlunya pembangunan kembali karakter bangsa (Azra, 2006).
Menunjang keberlangsungan pendidikan nasional pemerintah mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor
20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  sebagai  landasan yuridis atas pelaksanaan pendidikan yang lebih  baik.  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  tetap  mempertahankan  dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945.  Hal tersebut  tercantum  dalam  Bab  II  Pasal 2 yang  berbunyi  “Pendidikan  nasional berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945”.  Sedangkan fungsi  dan  tujuan  pendidikan  nasional dalam  Bab  II  Pasal  3  dijelaskan  bahwa “Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan menjadi  warga  negara  yang  demokratis serta bertanggung jawab”.
Tahun  2010  dikatakan  sebagai tahun  pendidikan  karakter  karena  sejak tahun  2010  tepatnya  pada  tanggal  12 Januari  2010,  pemerintah  melalui
Kementerian Pendidikan Nasional mencanangkan  program  “Pendidikan Budaya  dan  Karakter  Bangsa”  sebagai gerakan nasional.
Pendidikan  karakter  adalah  sebuah cara  untuk  menggembleng  generasi muda  agar  memiliki  jiwa  ksatria, pantang  menyerah,  unggul,  mandiri, dan  mampu  menghadapi  tantangan zaman. Sejarah perjuangan kebangsaan  kita  mencatat,  bahwa kemerdekaan yang kita raih merupakan  hasil  jerih  payah  para
pendahulu  kita yang  memiliki  karakter tangguh,  ulet,  dan  memiliki  semangat kebangsaan  yang  tinggi.  Kita  ingin melahirkan  insan  Indonesia  yang cerdas,  kompetitif,  dan  berakhlak mulia. Melalui pendidikan karakter, kita ingin  mencetak  manusia  Indonesia yang  menguasai  ilmu  pengetahuan dan  teknologi,  serta  berdaya  saing tinggi.  Melalui  pendidikan  karakter pula,  kita  ingin  membangun  bangsa yang  unggul.  Bangsa  yang  memiliki daya  saing  dan  etos  kerja  produktif (www.presidenri.go.id).
Selain  itu  momentum  penguatan pendidikan  karakter  di  era  reformasi semakin mendapatkan posisi yang bagus dan  strategis  disaat  pemerintah  melalui kementerian  menggulirkan  program penguatan  pendidikan  karakter  (PPK) dalam  peningkatan  karakter  masyarakat indonesia  khususnya  pemuda  dunia pendidikan diharapkan mampu meningkatkan  tidak  hanya  olah  piker (literasi)  tetapi  juga  olah  hati  (etik  dan spiritual) olah rasa (estetik) dan juga olah raga  (kinestetik).  Diharapkan  dunia akademik  mampu  menerapkan  keempat dimensi pendidikan agar upaya penanaman  nilai  karakter  mampu  di wujudkan. Karakter identik dengan kepribadian manusia. Kepribadian merupakan  ciri,  karakteristik  atau  gaya, sifat khas dari seseorang yang di bentuk dari  lingkungan,  misalnya  lingkungan keluarga  dan  lingkungan  masyarakat dimana  manusia  itu  tinggal  (Sadirman, 2010).  Dalam  konteks  mikro,  karakter secara koheren akan memancar dari hasil olah pikir, olah hati olah raga, serta olah rasa  dan  karsa  seseorang.  Karakter merupakan  ciri  khas  seseorang  yang mengandung nilai, kemampuan,
kapasitas  moral,  dan  ketegaran  dalam menghadapi  kesulitan  dan  tantangan. Sedang  secara  makro,  karakter  bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan  yang  khas  baik  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara sebaga  hasil  olah  pikir,  olah  hati,  olah raga,  serta  olah  rasa  dan  karsa sekelompok  orang  yang  berdasarkan pada  nilai-nilai  Pancasila  dan  norma- norma  UUD  1945,  keberagaman  dan komitmen terhadap NKRI. Dari penjelasan  ini  bisa  dimaknai  bahwa karakter tidak hanya semata-mata karena pembawaan sifat manusia, tetapi memerlukan  program  pembinaan  untuk membentuk  karakter  yang  baik  dan mulia.
Pendidikan  karakter  merupakan peluang  dan  harapan  bagi  bangsa  dan negara  sebagai  upaya  penyempurnaan jati  diri  manusia.  Pendidikan  karakter harus  mampu  dimaknai  sebagai  upaya pendewasaan  dan  pematangan  jati  diri seseorang agar menjadi manusia seutuhnya, yaitu manusia yang berkarakter dan mempunya akhlak mulia, sehingga  dalam  sikpa  prilaku  dan perbuatan mampu menunjukan manifestasi  dari  pribadi  yang  unggul, baik  terhadap  sesame  manusia,  tuhan dana lam sekitarnya. Sedangkan menurut Sadirman  (2010)  pendidikan  karakter atau  pendidikan  moral  merupakan proses  pembinaan,  pembudayaan,  dan pemanusiaan.  Pendidikan  karakter  akan mengantarkan  warga  negara  mampu menggali  potensi  yang  dimilikinya sehingga dapat menjadi insan-insan yang beradab, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Menurut  Alki  (dalam  Sadirman, 2010)  dalam  konteks  ke-Indonesiaan, pendidikan  karakter  bangsa  merupakan suatu proses pembudayaan dan transformasi  nilai-nilai  kemanusiaan  dan nilai-nilai  budaya  bangsa  (Indonesia) untuk  melahirkan  insan  atau  warga Negara yang bermartabat dan berperadaban  tinggi.  Karakter  bangsa adalah sebuah keunikan suatu komunitas yang  mengandung  perekat  cultural  bagi setiap  warga  Negara.  Karakter  bangsa menyangkut  perilaku  yang  mengandung core  value  dan  nilai-nilai  yang  berakar pada  filosofi  Pancasila  dan  norma  UUD 1945  serta  simbol-simbol  keindonesiaan seperti:  Sang  Saka  Merah  Putih,
semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Lambang Garuda Pancasila, Lagu
Indonesia Raya. Program  pemerintah  mengenai
“Pendidikan  Budaya  dan  Karakter Bangsa”  tersirat  sebagai  upaya  rekayasa sosial  untuk  mewujudkan  generasi Indonesia  yang  ber-KeTuhanan  YME, berkemanusiaan, berjiwa persatuan, berorientasi  kerakyatan  dan  berkeadilan sosial, melahirkan generasi yang beriman dan  bertaqwa,  cerdas,  berakhla  mulia, demokrasi  dan  bertanggung  jawab, generasi  yang  memiliki  kecerdasan intelektual, emosional, sosial dan spiritual serta keterampilan kinestetik.
d.  Persamaan dan Perbedaan Pendidikan  Karakter  Sejak  Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi Perkembangan  bangsa  Indonesia dari awal kemerdekaan hingga reformasi tentu  mengalami  dinamika  sosial  yang panjang. Masing-masing periode
memiliki  tantangan  yang  beragam.  Di
bidang  pendidikan,  dinamika  sosial politik  membawa  dampak  yang  cukup mendasar. Berbagai kebijakan pemerintah,  berupa  perangkat  hukum, kurikulum di bidang pendidikan pun juga ikut  mengalami  perubahan.  Kendati demikian,  pendidikan  karakter  dari  awal kemerdekaan  sampai  reformasi  masih dipertahankan  untuk  menjamin  kualitas sumber  daya  manusia  yang  unggul. Berikut ialah tabel karakteristik perkembangan  pendidikan  karakter  di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga reformasi. Periode Pemerintahan Karakteristik Kebijakan Pendidikan Karakter Awal kemerdekaan (1945-1950) - Pendidikan  masih  diwarnai  semangat revolusi  atas  upaya  panjang  merebut kemerdekaan - Undang-Undang  Dasar  1945  dan Pancasila  dijadikan  dasar  pendidikan nasional - Pendidikan  karakter  belum  berdiri sendiri,  namun  terintegrasi  menjadi cita-cita nasional - Karakter  bangsa  yang  dicita-citakan mengadopsi gagasan Ki Hadjar Dewantara  yang  dinamai  enam  pilar karakter,  yakni:  memberi  contoh (woorbeeld) ; pembiasaan (pakulinan); pengajaran (wulang  wuruk) ;  perintah, paksaan dan hukuman; laku;
pengalaman lahir
batin yang mencakup mengetahui (ngerti) , merasa (ngroso) , melakukan (nglakoni) . - Esensi  pendidikan  karakter  secara tersirat mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang menekankan pada semangat cinta tanah air
(patriotisme) dan jiwa kepahlawanan - Pelaksanaan
pendidikan mengacu pada kurikulum yang disebut Rencana Pelajaran 1947 atau leer plan Demokrasi Liberal (1950-1959) - Kondisi sosial politik yang tidak stabil yang  ditandai  dengan  perubahan struktur pemerintahan menjadi Republik  Indonesia  Serikat  (RIS) berpengaruh terhadap berjalannya
pendidikan yang tidak optimal - Pancasila  dijadikan  sebagai  falsafah bangsa  dan  dasar  pendidikan  nasiona, meski  UUD  1945  telah  diganti  oleh UUDS 1950 - Pengembangan pendidikan memfokuskan  diri  pada  mengatasi problem pada saat itu dan membangun pondasi yang kokoh untuk menyesuaikan diri pada bentuk pemerintahan yang baru - Pendidikan  nasional  berupaya  untuk membangun  identitas  dan  karakter yang telah dibangun di awal kemerdekaan,  serta  menekankan  diri pada nasionalisme dan demokrasi
- Pendidikan  mengacu  pada  Rencana Pelajaran Terurai 1952 yang memerhatikan  isi  pelajaran  dengan kehidupan sehari-hari Demokrari Terpimpin (1960-1965) - Pendidikan  dianggap  bersifat  politis, ditandai oleh berlakunya asas pendidikan  nasional  adalah  Pancasila dan  Manifestasi  Politik  (Manipol) USDEK
- Pendidikan  karakter  belum  berdiri sendiri,  namun  terintegrasi  dalam Sapta Usaha Tama dan Pancawardhana  yang  salah  satunya mengusahakan sistem pendidikan baru yang menunjang perkembangan moral nasional
- Pelaksanaan pendidikan mengacu pada  Rencana  Pendidikan  1964  yang didalamnya menekankan prinsi- prinsip pendidikan dinamakan
Pancawardhana, yaitu: (1) kepribadian dan kebudayaan Indonesia; (2) semangat  patriot  komplet,  paripurna; (3) berasas pancasila; (4) bersemangat gotong  royong;  (5)  memiliki  jiwa pelopor (swadaya dan daya cipta); (6) manusia  susila  dan  berbudi  luhur;  (7) kesadaran bersahaja dan mengutamakan kejujuran; (8) kesadaran  mendahulukan  kewajiban daripada hak; (9) kesadaran mendahulukan  kepentingan  umum daripada  kepentingan  pribadi;  (10) kerelaan  berkorban  dan  hidup  hemat; (11) mengenal asas demokrasi terpimpin; (12) mengenal asas ekonomi  terpimpin;  (13)  berdisiplin; (14)  memiliki  kepandaian  untuk menghargai  waktu;  (15)  cara  berfikir rasional dan ekonomis; (16) kesadaran bekerja  untuk  membangun  dengan bekerja keras Orde Baru - Pendidikan  diarahkan  sebagai  agenda pembangunan bangsa
- Mengacu  pada  Kurikulum 1968  yang menekankan  pada  upaya  membentuk manusia  Pancasila  sejati,  kuat  dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral,  budi  pekerti  dan  keyakinan beragama - Pendidikan karakter masih terintegrasi  dalam  penataran  P-4, yang  kemudian  masuk  dalam  mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) Reformasi - Landasan pendidikan nasional tercantum  dalam  UU  No.20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan
Nasional yang berdasar pada Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945
- Pendidikan  nasional  bertujuan  untuk mengembangkan  kemampuan  dan watak.  Pembangunan  watak  peserta didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,  dan  menjadi  warga  negara yang  demokratis  serta  bertanggung jawab.
Berdasarkan  tabel  karakteristik perkembangan  pendidikan  karakter  di
Indonesia dapat dilihat bahwa pendidikan karakter dari awal kemerdekaan  sampai  reformasi  masih mendasarkan  diri  pada  Pancasila  dan UUD  1945  sebagai  dasar  sistem pendidikan  nasional.  Hal  ini  dikarenakan berjalannya  pendidikan  karakter  masih menyesuaikan nilai-nilai praktis kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang telah  dikristalkan  dalam  Pancasila  dan UUD  1945.  Keberadaan  Pancasila  dan UUD  1945  masih  sangat  relevan  dalam pembangunan  watak  dan  karakter manusia Indonesia.
Perkembangan pendidikan karakter  dari  awal  kemerdekaan  sampai reformasi membawa corak yang beragam.  Keragaman  corak  tersebut didasarkan atas kebutuhan suatu bangsa menghadapi  berbagai  tantangan  yang dihadapi. Perubahan sistem pemerintahan  dari  masa  ke  masa menawarkan  adanya  gagasan-gagasan baru  mengenai  konsep  pendidikan nasional, termasuk wacana pembangunan  watak  atau  karakter bangsa.  Pendidikan  karakter  pada  awal kemerdekaan  masih  bersifat  konseptual, namun  di  era  reformasi  telah  berdiri sendiri  masuk  dalam  setiap  mata pelajaran, serta menjadi salah satu aspek penting  pengembangan  kompetensi peserta  didik.  Artinya,  pendidikan karakter membawa arah pendidikan yang tidak  hanya  mengacu  pada  kemampuan kognitif,  namun  afektif,  psikomotor,  dan spiritual.

## IV. KESIMPULAN
Pendidikan  karakter  dapat dimaknai  sebagai  dua  hal  penting, yakni  (1)  sebagai  pewarisan  budaya dan  karakter  bagi  generasi  muda,  (2) proses pengembangan karakter untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia.  Perkembangan  pendidikan karakter di Indonesia bersifat dinamis. Dari  fase  awal  kemerdekaan,  Orde Lama,  Orde  Baru,  sampai  reformasi pendidikan karakter digunakan sebagai wahana pembangunan watak atau  karakter  bangsa  agar  menjadi warga negara yang unggul. Pendidikan karakter di awal kemerdekaan sampai reformasi
memiliki kesamaan karakteristik, yakni dilandaskan pada  Pancasila dan UUD 1945  secara  murni  dan  konsekuen. Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar 1945  dijadikan  sebagai  landasan sikap, perilaku, dan dasar pengambilan kebijakan nasional.
Perbedaan pendidikan karakter sejak  awal  kemerdekaan  sampai reformasi  dipengaruhi  oleh  aspek politik,  sosial,  ekonomi,  dan  budaya. Di  awal  kemerdekaan  (1945-1950), karena  masih  diselimuti  semangat revolusi, pendidikan karakter terintegrasi  pada  cita-cita  nasional dan  fokus  pada  pembangunan karakter  warga  negara  yang  memiliki semangat kebangsaan dan patriotisme.  Di  masa  demokrasi liberal (1950-1959) pendidikan karakter  bertujuan  ideologis  untuk meningkatkan  kebebasan  demokrasi
dan  nasionalisme.  Sedangkan,  pada masa  demokrasi  terpimpin  (1959-
1965) pendidikan karakter
dilandaskan  pada  Pancasila  dan Manifestasi  Politik  (Manipol)  USDEK serta  menjunjung  tinggi  prinsip Pancawardhana  yang  terdiri  dari  (a) cinta  bangsa  dan  tanah  air,  moral national/  internasional/  keagamaan;
(b) perkembangan kecerdasan;
(c)  perkembangan  emosional-artistik atau  rasa  keharuan  dan  keindahan lahir  batin;  (d)  perkembangan keprigelan  atau  kerajinan  tangan;  (e) perkembangan jasmani.
Pada masa Orde Baru Pancasila dijadikan  sebagai  asas  tunggal, sehingga  pendidikan  dilandaskan pada  Pancasila  secara  konsekuen. Pendidikan karakter merupakan agenda  nasional  yang  terintegrasi dalam penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila  (P-4).  P-4  terdiri  dari  36 butir  yang  menyasar  pada  seluruh elemen  masyarakat.  Di  tingkat sekolah  P-4  masuk  ke  dalam  mata pelajaran  Pendidikan  Moral  Pancasila (PMP)  dan  Pendidikan  Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).
Pendidikan  karakter  masa reformasi  mengacu  pada  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. Kendati  demikian,  berlakunya  UU Sistem  Pendidikan  Nasional  tetap didasarkan  pada  Pancasila  dan  UUD 1945. Pendidikan karakter pada masa reformasi telah mampu berdiri sendiri
dan  terintegrasi  dalam  seluruh  mata pelajaran  di  sekolah.    Pendidikan nasional diarahkan pada pembangunan  karakter  peserta  didik agar  menjadi  manusia  yang  beriman dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, Leo & Suparman, T. 2012. Sejarah Pendidikan. Yogyakarta: Ombak. Ahmadi,  A.  1987.  Pendidikan  Dari  Masa ke Masa. Bandung: Armico.
Akbar, Sa’dun. 2011. Revitalisasi Pendidikan  karakter  di  Sekolah Dasar.  Makalah  disajikan  dalam Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar, Fakultas  Ilmu  Pendidikan  (FIP) UM, Malang, 8 Juni.
Ary  H.  Gunawan.  (1986).  Kebijakan- kebijakan pendidikan di indonesia. Jakarta: Bina Aksara Assegaf, Abd, R. 2005. Politik Pendidikan
Nasional.  Jakarta:  Kurnia  Salam.
Asian  Brain,  2012.    Artikel Pendidikan: hal.1, (Online),
(http//www.anneahira.com/penge rtian  pendidikan.htm),  diakses tanggal 1 Juli 2020.
Azra,  Azyumardi,  1999b,  “Pembinaan Pendidikan Akhlak Didik pada Era Reformasi”,  Makalah  disajikan dalam Seminar tentang Pendidikan Anak dalam Indonesia Baru, Direktorat Pembinaan Pendidikan  Islam  pada  Sekolah Umum,  Depag  RI,  Jakarta,  2 Nopember 1999. (Online),
(http://www.erlangga),  diakses  17 November 2012.
Berkowitz  &  Bier,  Melinda.  2005.What
Works  in  Character  Education:  A research-driven guid for Educators. Washington: CEP. Dalmeri. 2014. Pendidikan untuk Pengembangan  Karakter  (Telaah Terhadap Gagasan Thomas Lickona  dalam  Educating  for Character), Jurnal Al-Ulum 14 (1). Djojonegoro,  Wardiman.  1996.  Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan  Indonesia.  Jakarta: Depdikbud. Hadi,  N.  2010.  Tinjauan  Kritis  Tentang Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran IPS. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran  IPS.  FIS  UM, Malang, 5 Desember 2010.
Hariyono.  1995.  Mempelajari  Sejarah Secara  Efektif.  Jakarta:  Pustaka Jaya.
Hidayatullah,  Furqon.  2010.  Pendidikan Karakter:  Membangun  Karakter Bangsa. Surakarta: Yuma Pustaka. Ki  Hajar  Dewantara.  (2004).  Bagian pertama  pendidikan.  Yogyakarta: Majelis  Luhur  Persatuan  Taman Siswa.
Nilai  Budaya  untuk  Membentuk  Daya Saing  dan  Karakter  Bangsa Pengembangan Pendidikan Pemerintah  Republik  Indonesia.  2010.
Pidato  Presiden  pada  Hari
Pramuka  tanggal  14  Agustus 2010. (online). (http://www.presidenri.go.id/inde x.php/pidato/html).  Diakses  20
November 2012.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  2010. Pidato  Presiden  pada  Hari Pramuka  tanggal  14  Agustus 2010. (online).
Pusat Kurikulum. 2010a. Bahan Pelatihan:
Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai- Riklefs,  M.C.  (2005).  Sejarah  Indonesia Modern: 1200-2004. Jakarta: Serambi.
Sadirman.  2010.  Antara  Pendidikan Karakter  dan  Pendidikan  IPS. Makalah  disajikan  dalam  Seminar Nasional  Pendidikan  Karakter dalam  Pembelajaran  IPS.  FIS  UM, Malang, 5 Desember 2010.
Samsuri.  2014.  “Kurikulum  Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan: dari  Politik  Rezim  ke  Politik
Negara untuk Membangun Warga  Negara  Ideal”  Makalah disajikan dalam Seminar Nasional tentang  Menyongsong Kurikulum
Nasional,  Pengurus  Pusat  IKAPI,
Aula Perpustakaan Nasional Jakarta, 29 Oktober 2012. (Online),
http://staffnew.uny.ac.id/upload/1 32300167/pengabdian/kurikulum -ppkn-dari-politik-rezim-ke- poitik-negara-untuk- membangun-warga-negara-ideal- makalah-ikapi-.pdf,  diakses  4  Juli 2020.
Sartini.  2004.  Menggali  Kearifan  Lokal Nusantara  Sebuah  Kajian  Filsafat.
Jurnal Filsafat, 37(2).
Shofa, Abd. Mu’id Aris. 2012. Pendidikan
Karakter di Sekolah Sejak
Proklamasi  Kemerdekaan  Sampai Era  Reformasi,  Jurnal  Pendidikan
Kewarganegaraan
Universitas
Negeri Malang 1(1).
Sjamsuddin, H., Sastradinata, K., & Hasan, S.H. (1993). Sejarah Pendidikan di Indonesia  Zaman  Kemerdekaan (1945-1966).  Jakarta:  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sjamsuddin,  Kosoh  Sastradinata,  Said Hamid  Hasan  (1993).  Sejarah pendidikan  di  indonesia  zaman kemerdekaan.  Jakarta:  Direktorat Jenderal Kebudayaan.
Sjamsudin,  H.  1996.  Metodologi  Sejarah. Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka
Utama. Somarsono Moestoko. (1986). Pendidikan  Indonesia  dari  jaman ke jaman. Balai Pustaka: Jakarta. Subkhan,  Edi.  2018.  Ideologi, Kekuasaan, dan  Pengaruhnya  pada  Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia  (1950-1965),  Journal  of
Indonesian  History  7(1),  (Online), http://journal.unnes.ac.id/sju/inde x.php/jih,  diakses  tanggal  3  Juli 2020.
Sudrajat,  Akhmad.  2010.  Pengembangan Karakter.(online),  (http://akhmad sudrajat. wordpress.com/pengembangan karakter)  diakses  tanggal  1  Juli 2020.
Suradi,  et.al.  1986.  Sejarah  Pemikiran
Pendidikan dan Kebudayaan.Jakarta:  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat  Sejarah  dan  Nilai Tradisional  Proyek  Inventaris  dan
Dokumentasi Sejarah Nasional.
Suyanto,  dkk.  2000.  Refleksi  dan
Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. Undang-undang  RI  No.  2  tahun  1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Jaringan  Dokumentasi dan  Informasi  Hukum  Badan Pemeriksaan  Keuangan  Republik Indonesia. (Online), (http://www.jdih.bpk.go.id), diakses 12 September 2012. Undang-undang  RI  No.  20  tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Jaringan  Dokumentasi dan  Informasi  Hukum  Badan Pemeriksaan  Keuangan  Republik Indonesia. (Online), (http://www.jdih.bpk.go.id), diakses 12 September 2012 Wahyuni, Fitri. 2015. Kurikulum dari Masa ke Masa (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia).  Jurnal  Al-Adabiya, 10(2).