## KERANGKA EPISTEMOLOGI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM PADA ERA DINASTI UMAYYAH – TABI’IN

## Riswadi
Alumni PPs UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Email: riswadi_pps@yahoo.com
Diterima tgl, 20-04-2016, disetujui tgl 30-04-2016
Abstract: Thinking  tradition  of  Islamic  law understands  that  society  varies  in  attributes, characters  and  environment.  Such  diversity  is  apparent  in  certain  individual  behaviors  which sometimes  are  not  accepted  as  legal  acts  in  modern  society,  but  merely  customs  and  social behaviors. Underlying considerations behind this legal thought were seriously discussed during the  Umayyad  dynasty.  This  article  tries  to  further  learn  the  epistemological  framework  of thinking  during  Umayyad  dynasty.  It  is  important  to  notes  that  the  activity  of  ijtihad  in  the context  of  the  law  was  relatively  less  affected  by  the  regional  wisdom  but  mostly  complied with the action of the Prophet or the opinions of his companions. Such conditions encouraged early  Islamic  scholars  in  sharia  (tabi'in during  Umayyad  era)  to  establish rules  that simultaneously  correlate  with  the  purpose  and  fundamentals  of  sharia  law  in  determining  or establishing regulations and legal structures.
Abstrak: Tradisi  pemikiran  hukum  (Islam),  secara  sederhana  telah  dipahami  bahwa masyarakat  memiliki  sifat, karakter  dan  ruang  lingkup  yang  berbeda.  Perbedaan  ini  dapat dibuktikan  di  mana  perilaku  individu  tertentu  terkadang  tampak  tidak  diakomodir  sebagai hukum yang legal untuk ukuran yang modern, melainkan dinilai sebatas pada perilaku adat dan sosial  semata. Pertimbangan  yang  mendasari  pemikiran  hukum  ini  mungkin menjadi  sorotan serius  manakala  dinasti  Umayyah  memegang  kekuasaan  pemerintahan. Artikel  ini  mencoba menggali lebih jauh bagaimana kerangka epistemologi pemikiran pada masa dinasti Umaiyah. Sedikit  catatan  penting  adalah  bahwa  kegiatan  ijtihad  dalam  konteks  hukum  relatif  sedikit dipengaruhi  oleh  sifat  kedaerahan;  dan  tetap  mengkompromikan  perbuatan  atau  pendapat sahabat Nabi.  Dikarenakan  kenyataan  yang  demikian,  mendorong  para  sarjana  hukum  Islam awal (era  tabi’in  dinasti  Umayyah)  untuk  menyusun  kaidah -kaidah  yang  memiliki  korelasi yang  bersinambungan  dengan  tujuan  dan  dasar- dasar  syara’  dalam  menentukan  atau menetapkan suatu susunan dan bentuk hukum.

## Keywords: Epistemologi, Islam, Umayyah

## Pendahuluan
Dinasti Umayyah berkuasa kurang lebih 90 tahun. Dinasti ini dimulai dari masa pemerintahan Mu’awiyah sejak tahun 41 H/661 M dan berakhir pada masa Marwan II tahun 132 H/750 M. Adapun ibukota pemerintahan Umayyah berada di Damaskus , 1 dan pemindahan  ibukota  ini  tentu  telah  merubah  semangat  kompromi  atas  penyebaran hukum Islam yang  telah  berkembang  selama  periode  Madinah. 2 Peristiwa-peristiwa
1 Untuk  lebih  jelasnya  terkait  sejarah  Umayyah,  lihat  Cyrill Glasse,  (peng.)  Houston  Smith,  (terj.,) Ghofron A. Mas’adi, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 418-420.
2 Selama  periode  Madinah,  prinsip-prinsip  pengundangan  Alquran  telah  dikembangkan  oleh  Nabi Saw  dan  pengganti-penggantinya  sejauh  yang  dibutuhkan  oleh  masalah-masalah  praktis  yang  dihadapi masyaralat  muslim  Madinah.  Lihat  misalnya,  Noel  J.  Coulson,  (ed.,)  W.  Montgomery  Watt,  (terj.,)  Hamid Ahmad, Hukum  Islam  dalam  Perspektif  Sejarah,  (Jakarta:  Perhimpunan  Pengembangan  Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1987), 26.
yang  terjadi  kemudian  menyebabkan  perubahan  terhadap  Islam  secara  mendalam. Serangkaian penaklukan militer melahirkan kehati-hatian, yang semakin lama semakin memuncak  terhadap  kekuasaan  politik.  Akibatnya,  pertimbangan  akan  pengembangan dan pemikiran Islam termasuk hukum lambat laun semakin menyusut dan bahkan tidak termasuk dalam skala prioritas.
Ekspektasi  terhadap  perluasaan  kekuasaan  dari  segi  politik  pada  masa Umayyah- Damaskus  (era  tabi’in)  telah  memberi  penegasan,  di  mana  terdapat  tiga pembagian  geografis  yang  besar  dalam  dunia  Islam,  dan  di  antaranya  sesuai  dengan pernyataan Ahmad Hasan, yakni Iraq (mazhab Bashrah dan Kufah), Hijaz (Mekkah dan Madinah)  dan  Syria. 3 Kegiatan  pengembangan  dan  pemikiran  hukum  Islam-- khusus kepada  nama  dan  wilayah  yang  disebutkan  terakhir  menurut  Ahmad  Hasan  dilandasi kepada  dua  hal: Pertama,  para  sarjana  hukum  Is lam  awal  (tabi’in)  tidak  takut  untuk mengutamakan pendapat seorang Sahabat daripada pendapat Sahabat yang lain, bahkan pendapat  seorang  tabi’in  terkadang  menjadi  prioritas  daripada  pendapat  seorang Sahabat. Kedua ,  para  tabi’in  sendiri  telah  mengembangkan  p emikiran  hukum  secara independen  dan  bernilai  otentik  untuk  digunakan  sesuai  tingkat  relevansinya  dengan kebutuhan mereka, dan ini dinilai sebagai langkah yang konstruktif. 4
Pada  point  kedua  di  atas,  jika  dicermati  secara  profesional  dan  proporsional menunjukkan  bahwa  era  Umayyah,  dimana  Damaskus  sebagai  pusat  ibukota,  yang secara  politik  dan  kekuasaannya  ikut  mendukung  aktivitas  pengembangan  hukum (Islam)  secara  berkala,  baik  dari  segi  aspek  maupun  berdimensi  luas.  Pemahaman  ini menunjukkan  bahwa literasi-literasi  yang  berkaitan  dengan  hukum  [Islam]  digagas, dikodifikasi  dan  dikembangkan  secara  praktis  berdasarkan  relevansi  kebutuhan  dan dinamika  masyarakat.  Bahkan  upaya  dan  gagasan  untuk  melakukan  rumusan-rumusan hukum-baru  pun  dirancang  berdasarkan  faktor-faktor  lokal  dan  regional.  Rumusan- rumusan  hukum  tersebut  tentu  tidak  melibatkan  sepenuhnya  para  khalifah,  karena  itu hukum  menjadi  urusan  masyarakat  secara  personal  (kehendak  dan  sikap  kesadaran individu); dan posisi khalifah sebatas menjaga struktur administrasi yang ada di setiap propinsi. 5 Uniknya, struktur  administrasi  yang  dipakai  dalam sistem  pemerintahan dinasti Umayyah justru menyerap konsep-konsep yang berkembang dari budaya asing, seperti penyebutan atas penerapan Dzimma (pajak; upeti), dan Muhtasib yang dulunya dikenal dengan Amil al-Suq (inspektur pasar).
Dikarenakan  pemerintahan  Umayyah  memegang  kendali  politik  dan  kekuasaan melalui  stuktur  administrasi  yang  kuat,  berarti  dengan  sendirinya pemerintah  ikut mempengaruhi  keadaan  hukum. Atau  dengan  kata  lain,  bahwa  hukum  begitu  terikat dengan  aroma  politik  pemerintahan;  dan  bagi  mereka  (para qadhi)  yang  diberikan kewenangan sebagai “pemutus hukum” hanyalah untuk menerapkan sistem administrasi hukum,  dan  bukan  dalam  konteks  ilmu  tentang  yurisprudensi  yang  dimilikinya. Yurisprudensi  Islam  pada  masa  pemerintahan  Umayyah  bukan  lagi  analisis  ilmiah
3 Ahmad Hasan, Pintu Ijtijhad Sebelum Tertutup, (Bandung: Pustaka, 2001), 18-20.
4 Ibid, 28-30.
5 Noel J. Coulson, (ed.,) W. Montgomery Watt, , Hukum Islam …, 32.
terhadap  praktek  peradilan,  meski  kewenangannya  telah  diakui,  namun  aktivitas mereka sebatas merumuskan hukum  yang terkadang justru berlawanan dengan praktek peradilan.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  hukum  Islam  pada  era  Umayyah  lebih  ke  arah religius-idealistik.

## Konstruksi Pemikiran Islam
Sebagai  cikal  bakal  lahirnya  dinasti  pertama  pasca  era  Sahabat,  konstruksi hukum tentu mengalami pergeseran. Dinamika dan pergulatannya telah merambah tidak saja  dari  segi  pemahaman  dan  tingkat  penalarannya,  justru  menjadi  magnet  dari  segi penerapannya secara praktis. Pada era Umayyah ini (atau lebih dikenal periode tabi’in), terkait  dengan  konteks  hukum  Islam,  mereka  justru  lebih  mengedepankan perbuatan/pendapat  Sahabat.  Model  ini  tentu  mengisyaratkan  bahwa  kalangan  tabi’in sangat  kental  dengan  alur  pemikiran  ulama  Hijaz  (Madinah).  Kecenderungan  dalam model  pemikiran  seperti  ini,  boleh  jadi  lantaran  kebiasaan-keb iasaan  mereka  (tabi’in) masih  terikat  erat  secara  psikologis  maupun  geografis  dengan  pemikiran  ulama  Hijaz. Oleh  karena  itu,  wajar  jika  para  tabi’in  lebih  memilih  pendapat  Sahabat  ketika merekonstruksi persoalan-persoalan hukum, dengan pertimbangan bahwa Sahabat lebih dekat  dengan  hadist.  Bahkan  dalam  sejumlah  literatur  disebutkan,  bahwa  para  tabi’in akan  dengan  mudah  mengikat  pendapat  mereka  dengan  mengikuti  pemikiran  para pendahulu  dari  kalangan  Sahabat,  seperti  ibn  Abbas,  ibn  Umar,  Zubair  Abdullah  ibn Amr ibn Ash. 6
Menurut ibn al- Qayyim, bahwa hukum Islam pada masa tabi’in disebarkan oleh para  pengikut  4  Sahabat  terkemuka,  yaitu:  ibn  Mas’ud,  Zaid  ibn  Tzabit,  Abdullah  ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas. Orang Madinah mengembangkan kembali hukum Islam dari  hasil  konstruksi  Zaid  ibn  Tsabit  dan  Abdullah  ibn  Umar;  masyarakat  Mekkah diwarisi  oleh  fikih  Abdullah  ibn  Abbas;  sementara  komunitas  Irak  melalui  fikih Abdullah ibn Mas’ud. Pemetaan terhadap literasi fikih melalui keragaman musnad-nya melahirkan  sejumlah isnad baru  dari  kalangan  tabi’in,  dan  ini  bisa  dicatat  pada beberapa  tokoh  utamanya,  yaitu:  Atha  ibn  Rubah,  Amr  ibn  Dinar,  Ubaidah  ibn  Umair dan Ikrimah di Mekkah, Amr ibn Salamah, Hasan Bashri, Sakhtayani dan Abdullah ibn Auf  di  Bashrah,  Alqamah  ibn  Qais  an- Nakha’i,  Syuraih  ibn  Haris  dan  Ubadah  ibn Salmani di Kufah, Yazid ibn Abi Habib dan Bakir ibn Abdullah di Mesir, Hisyam ibn Yusuf dan Abdurrazaq ibn Hammam di Yaman dan sejumlah ulama hukum Islam yang berada di Irak. 7
Berdasarkan  silsilah dan  mata  rantai ini,  maka  turunan  pemikiran  hukum  Islam [fikih]  era  tabi’in  justru  terbelah  dan  mengarah  kepada  dua  bentuk. Pertama,  lebih banyak  menggunakan riwayah dibanding  dengan  penalaran  akal.  Metode  demikian  ini berkembang  di  kalangan  pakar  hukum  Islam- Madinah,  dengan  tokohnya  Sa’id  ibn  al - Musayyab. Kedua, lebih banyak menggunakan penalaran rasional dibandingkan dengan
6 Ibrahim Hosen, Fiqih Perbandingan dalam Masalah Pernikahan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 32-34 ; Rasyad Hasan Khalil, Sejarah Legislasi Hukum Islam, (Jakarta: AMZAH, 2009), 12-13.
7 Ibn al-Qoyyim al Jauziyyah, I’lam al Muwaqqi’in , (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), I: 21.
pola penggunaan riwayah. Metode pemikiran ini berkembang di kalangan pakar hukum Islam-Kufah,  dengan  tokohnya  Ibrahim  al- Nakha’i.  Cara  ini  lebih  dikenal    dengan sebutan  “Aliran  Kufah”.  Adapun  madzhab  Madinah  menjadi  madzhab  Malik, sedangkan  madzhab  Kufah  menjadi  madzhab  Hanafi  yang  akan  berkembang selanjutnya era Abbasiyah.
Para  fuqaha  yang  berdomisili  di  Irak  (Kufah)  cenderung  untuk  menggunakan rasio  dalam  skala  yang  cukup  luas  dan  memandang  hukum  syari’at  dalam  takaran rasionalitas.  Mereka  gemar  menyelami nash-nash yang  ada  dalam  rangka  menemukan ’illah ,  hikmah  dan  tujuan-tujuan  moral  yang  berada  dibalik  hukum  yang  tampak. Kecenderungan baru ini mendapatkan tanggapan kritis dari para fuqaha yang tinggal di Hijaz (Madinah), yang memandang hukum sebagai ketentuan Allah yang wajib diikuti. Mereka lebih memilih memahami nash secara tekstual dan menganggap fatwa Sahabat sebagai sumber hukum setelah Alquran dan Sunnah/al-Hadist. 8
Proses  penggunaan  penalaran  rasional  pun  kerap  diwarnai  atas  dasar  metode dialektika  (jadali)  atau  yang  lebih  dikenal  dengan deduksi-logis. 9 Model  metode  ini dapat  dilihat  berdasarkan  cara  tabi’in  menjelaskan  tentang  suatu  hukum,  dengan  cara mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  atau  pernyataan-pernyataan  yang  bersifat  tesa (tesis-tesis) dan antitesa. Kedua pernyataan ini kemudian didiskusikan dengan prinsip- prinsip  logika  untuk  memperoleh  kesimpulan.  Ditambahkan  bahwa  pendekatan  pada model  ini terkadang  menggunakan  pendekatan analogi  (qiyas)  dan  argumentasi  (illat), rumus-rumus/asas,  dan  termasuk  konsideran  tujuan  kendati  tidak  terlalu  konsisten. Meski  kemudian,  penggunaan  model  ini  untuk  menentukan  hukum  terhadap  suatu masalah yang secara fisik tidak disebut dalam nash, tetapi secara simbolik diisyaratkan oleh nash karena mempunyai referensi tertentu.
Pola  dan  bentuk  susunan  hukum  yang  dibangun  dengan  cara  berpikir  analogis  ini terkesan  kaku,  oleh  masyarakat  Kufah  (ahli  hukum),  mulai  mencari  format  baru  yang dinilai  lebih  longgar  sebagai  bentuk  pengembangan  metode-qiyas dan  berubah  ke  bentuk istihsan.  Pendekatan  melalui  argumentasi istihsan yang  dipakai  sarjana-sarjana  di  Kufah, menunjukkan  kembali  bahwa  ini  merupakan  kebebasan  berpendapat  dalam  bentuk  baru. Sementara  bagi  kelompok  Hijaz,  makin  diperkokohnya  konsep sunnah  yang  cenderung mengklaim  generasi  pendahulu  sebagai  sumber  dalam  rangka  mengkokohkan  sebuah praktek  yang  diakomodir  dalam  sebuah  tradisi.  Meski  kemudian,  secara  sederhana, keduanya  (Kufah  dan  Hijaz)  memiliki  pretensi  yang  sama,  di  mana  metode  dan  garis pengembangan  hukum  masing-masing  wilayah  hendak  meninjau  praktek  hukum  dan politik setempat dari sudut pandang kaidah dan tingkah laku masyarakat dengan mengacu kepada nash.  Namun  demikian,  sistem  hukum  yang  dipakai  berdasarkan  masing-masing wilayah  tentu  berbeda-beda,  kendati  akibat  kebebasan  pendapat  secara  berlebihan  di kalangan ulama Kufah telah mengundang perbedaan pendapat yang tidak sedikit. 10
8 Mun’in A. Sirri, Sejarah Fiqih Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 33.
9 Lihat  misalnya,  dalam  Amir  Mu’allim  dan  Yusdani, Konfigurasi  Pemikiran  Hukum  Islam, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), 32.
10 Noel J. Coulson, (ed.,) W. Montgomery Watt, Hukum Islam …, 42.
Secara  geografis  dan  psikologis,  madzab  Kufah  lebih  terbuka  terhadap  sistem hukum  dari  luar.  Ini  berbeda dengan  situasi  Madinah  yang  lebih  homogen.  Kemudian muncul  oposisi  terhadap  metode  hukum  yang  sudah  mapan  diterima  oleh madzhab- madzhab pertama. Cirinya,  dogmatis,  ketat  dan kaku. Mereka  menuntut  ketaatan  yang lebih  kuat  terhadap  norma-norma  Alquran.  Namun  mereka  sepakat  dengan madzhab- madzhab pertama  dalam  memproyeksikan Sunnah  ke  belakang  yang  menjadikan  Nabi Saw. sebagai  sumber  utama  hukum  Alquran.  Oposisi  ini  lama-kelamaan  mendorong madzhab-madzhab pertama untuk memodifikasi sistem hukumnya. Banyak aturan ketat yang  dianjurkan  oposan  akhirnya  diterima  secara  umum.  Dan  yang  penting  adalah meningkatkannya  penerimaan Hadits  Nabi  sebagai  sumber  ajaran,  dengan pertimbangan bahwa itu dipraktekkan secara menyeluruh.
Pertentangan  antara madzhab-madzhab pertama  yang  mapan,  dan  kaum  oposisi yang  dogmatis  mengkristal  menjadi  konflik  antara  penganut  kelonggaran  pendapat pribadi (ahl  al- ra’y) dan  penganjur  penggunaan  hadits  Nabi Saw. semata  secara  ketat (ahl  al-hadist).  Lebih  jauh  lagi,  perbedaan  pendapat  tidak  hanya  terjadi  antara  satu madzhab dengan madzhab yang lain, tetapi juga di dalam masing-masing madzhab. Hal ini  menjadikan  tidak  adanya  keseragaman  hukum  (disparitas)    merupakan  ciri  utama hukum di masa itu. 11
Meskipun ulama tabi’in dalam berijtihad mengikuti petunjuk dari cara berijtihad ulama  Sahabat  di  masing-masing  kota,  namun  dalam  beberapa  hal  mereka  berbeda pendapat dengan ulama Sahabat, bahkan berbeda dengan apa yang berlaku pada zaman Nabi.  Qadhi  Syuraih  (setingkat  dengan  hakim  di  era  modern)  dan  beberapa  ulama tabi’in,  misalnya,  berfatwa  tidak  menerima  kesaksian  salah  seorang  suami -istri terhadap  yang  lain  di  peradilan  dan  kesaksian  orang  tua  terhadap  anaknya  dan  anak - anak terhadap orang tuanya. Fatwa tersebut berbeda dengan ketetapan khalifah Ali ibn Abi Thalib. Alasan yang dikemukakan Qadhi Syuraih adalah adanya unsur Tuhmah dan kecintaan yang akan mempengaruhi mereka dalam kesaksiannya. Demikian pula, ulama tabi’in  menetapkan  ketidakbolehan  perem puan  untuk  keluar  rumah  dengan  tujuan beribadah  ke  masjid  sekalipun.  Ketidakbolehan  ini  sebagai  bentuk  pencegahan  yang dinilai  akan  menimbulkan  bahaya  dari  orang-orang  jahat  yang  selalu  mengganggu perempuan.  Padahal  pertimbangan  hukum  yang  ditempuh  di  kala ngan  ulama  tabi’in tidak  berlaku  pada  masa  Rasulullah,  dengan  catatan  bahwa  perempuan  tidak  memakai wewangian ketika hendak ke masjid. 12
Sementara  penjelasan  lainnya,  seperti  uraian  Ahmad  Hasan  ketika  al- Awza’i mempergunakan  istilah la  ba’sa , halal, haram dn makruh dalam  tulisan-tulisannya. Istilah-istilah  ini  telah  digunakannya  dalam  pengertian  masing-masing  sebagai “diizinkan”  dan  “tidak  disukai.”  Ketika al- Awza’i membicarakan  masalah  penjualan tawanan  perang.  Ia  menyatakan  bahwa  kaum  muslimin  tidak  menganggap  bahwa  itu sebagai  perbuatan  yang  tercela  ( la  ba’sa )  untuk  menjual  tawanan  perang  perempuan, namun  menjadi  tercela  (yakrahuna)  atas  penjualan  tawanan  perang  lelaki,  meski
11 Ibid, 59.
12 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II, (Jakarta: Logos, 2001), 246.
menerima penukarannya bagi tentara muslim yang tertawan. Tampaknya, istilah-istilah yang dipakai al- Awza’i atas kasus tersebut sebatas pada pengertian yang bersifat literal (sebatas  pengalaman  atau  ungkapan-ungkapan  yang  biasa)  daripada  mencari  subtansi hukum  (lebih  ilmiah  dan  bersifat  teoritis).  Konkritnya,  beliau  menggunakan  istila h- istilah  ini  untuk  kasus-kasus  yang  masih  diperselisihkan  dan  tidak  dikategorikan  ke dalam “yang diperbolehkan” atau “yang dilarang” dalam nash. 13
Demikian  pula  kasus  lainnya  terkait  pembayaran  honorarium  tentara,  di  mana pemerintah  mengeluarkan  semacam  cek.  Dengan  cek  ini  mereka  bisa  mengambil  padi dari  tempat  penyimpanan  dalam  jumlah  tertentu  setelah  masa  panen.  Perhitungan tentang  adanya  kemungkinan  turun  naiknya  harga  padi,  melahirkan  aktivitas  baru, berupa jual beli cek. Praktek inilah  yang kemudian, setelah dikaji, tidak disetujui oleh kalangan ulama era Umayyah. Menurut ulama- ulama tabi’in kala itu, praktek seperti itu dikategorikan sebagai riba yang dilarang oleh nash.
Guna memberi makna riba yang lebih luas daripada hanya sekedar “bunga dari modal pinjaman”,  para  tabi’in  menggabungkan  dengan  larangan  judi.  Artinya,  mereka melihat adanya unsur kesamaan antara riba dan judi; dan karena unsur itulah keduanya dilarang oleh nash. Bahkan unsur riba diperluas mencakup segala pendapatan atau laba yang  diperoleh  lantaran  kesempatan  semata,  tanpa  adanya  pekerjaan  yang  menuntut diperoleh  gaji.  Demikian  pula  dengan  tingkat  keuntungan  yang  akan  diperoleh  akibat tidak  bisa  diperhitungkan  secara  tepat,  juga  berdampak  kepada riba.  Upaya  dan gagasan  pengharaman  cek oleh  ulama,  maka  dirumuskan  suatu  aturan  bahwa  seorang pembeli  bahan  makanan  tidak  boleh  menjualnya  kembali  sebelum  menerima barangnya.  Aturan  ini  berlaku  secara  simultan  antara  Madinah  dan  Kufah,  kendati prakteknya  tidak  terlalu  persis;  praktek  Madinah  hanya  membatasi  pada  bahan makanan  saja,  sementara  Kufah  berlaku  kepada  semua  barang  yang  dapat dipindahkan. 14
Kasus-kasus di atas telah memperlihatkan bagaimana penerapan hukum pada era Umayyah- tabi’in.  Untuk  melihat  perkembangan  selanjutnya,  para  tabi’in  berusaha menerapkan  sistem  atau  model  hukum  (Islam)  berasal  dari  tradisi  negara  khalifah. Hukum dikembangkan oleh para tabi’in secara individual melalui kerangka tafsiran dan tingkat  pemahaman  mereka  berdasarkan  dalil nash.  Hasil  ijtihad  para  t abi’in  secara serta  merta  berlaku  dan  dilaksanakan  oleh  masyarakat  secara  individual  di  dalam kehidupannya atas dasar ketaatan mereka kepada Allah Swt. Sementara pelaksanaannya kerap dieksekusi oleh badan pengadilan (arbitrase), kendati sebagiannya terjadi secara serta merta pula melalui ketaatan para hakim, atau pelaksanaannya diperoleh atas dasar rekomendasi kebijakan penguasa negara, seperti dalam perkara jarimah hudud. 15
Ketidak-konsistensian  antara  para  qadhi  (dalam  konteks  tertentu  dipandang sebagai ulama), hakim (pemutus hukum) dan pemerintah dalam urusan hukum (Islam) pada  era  Umayyah  adalah  suatu  dinamika  yang  rumit.  Keputusan  qadhi  (ulama)
13 Ahmad Hasan, Pintu Ijtijhad …, 29.
14 Noel J. Coulson, (ed.,) W. Montgomery Watt, Hukum Islam …, 43 -44.
15 Muh.  Zuhri, Hukum  Islam  dalam  Lintasan  Sejarah, (Jakarta:  Raja Grafindo  Persada,  1996), 105- 107.
misalnya,  cenderung  dianggap  bukan  sebagai  hukum  Islam  (fikih).  Keputusan  dan kebijakan para penguasa (pemerintah) pun jarang sekali yang dihargai atau dimasukkan menjadi  hukum  Islam,  bahkan  banyak  yang  dianggap  sebagai  keputusan  yang  tidak sejalan bahkan bertentangan dengan hukum Islam, sehingga ditolak oleh qadhi (ulama).
Agar  ulama  memperoleh  keputusan  hukum  (diakui  pendapatnya),  maka  ulama memerlukan  uji  kelayakan  dalam  bentuk-bentuk  ilmiah,  yang  kemudian  dilakukan sistematisasi  melalui  karya-karya  mereka  dalam  bentuk  apapun  sebagai  hasil  ijtihad. Sekiranya  pendapat  para  ulama  era  tabi’in  masih  dalam  bentuk  la poran  yurisprudensi atau  masih  sekedar  ber-pendapat,  maka  tindakan  yang  demikian  akan  dinilai  (oleh kalangan  pemerintah  maupun  lembaga  lainnya)  sebatas  keputusan  personal,  dan  itu tentu tidak berdampak sistemik serta tidak mengikat bagi masyarakat luas.

## Kebijakan Politik dan Fungsi Badan Hukum (Islam)
Ketika pemerintahan dinasti Umayyah berkuasa, maka sikap dan langkah politik yang ditempuh mengarah kepada ciri-ciri Arabisme, yakni mendahulukan bangsa Arab dari  bangsa-bangsa  muslim  lainnya.  Ciri  ini  tentu  saja  bertentangan  dengan  apa  yang telah  dipraktekkan  Nabi  Saw.  dan  para  Sahabat  sebelumnya.  Dan  bahkan  secara  garis besar  Alquran  sendiri  tidak  pernah  membedakan  satu  golongan  dengan  golongan lainnya,  satu  bangsa  dengan  bangsa  lainnya.  Sikap  fanatisme  kearaban  (ashabiyah) yang  menjadi  simbol  kekuasaan  era  Umayyah  adalah  pilihan  politik.  Pernyataan  ini dibuktikan  ketika  Hisyam  ibn  Abdul  Malik  pada  tahun  105  H  menjabat  kepala pemerintahan,  dengan  mengganti  para  pemimpin  yang  berasal  dari  suku  Yaman,  dan menempatkan kalangan suku Qays ke dalam sistem pemerintahan. Gejolak politik pun tidak dapat dihindari di antara kedua suku tersebut. 16
Lantaran tulisan ini tidak dalam format khusus sejarah politik Umayyah, kiranya penting  juga  untuk  dicatat,  bahwa  kedua  suku  di  atas  antara  Yaman  dan  Qays  ikut mempengaruhi  corak  perkembangan  politik  pada  masa  Umayyah.  Perkembangan politik  tidak  sebatas  menguasai  wilayah  kekuasaannya,  melainkan  bertujuan  merubah tatanan  dan  sistem  hukum  kenegaraan.  Organisasi  negara  Islam  di  bawah  regim Umayyah  tidak  secara  tegas  memisahkan  antara  fungsi  eksekutif  dan  fungsi  legislatif. Dalam  kedua  hal  ini  kekuasaan  tertinggi  tetap  berada  pada  khalifah.  Dan  melalui pendelegasian  otoritasnyalah,  banyak  pejabat  (bawahannya)  yang  memiliki  wewenang yudikatif  dalam  batas-batas  daerah  teritorial  atau  fungsional  dari  tugas  administrasi mereka.
Gubernur  propinsi,  komandan  tentara,  pejabat  kas  negara  (bayt  al-mal), inspektur  (pengawas)  pasar,  dan  bahkan  pejabat  pengairan  memiliki  hak  dan kewenangan  dalam konteks  hukum  untuk  mengadili  setiap  perbuatan  yang  dianggap telah  melanggar.  Sementara  itu,  pejabat  polisi  (syurthah)  merangkum  aneka  ragam
16 Penjelasan lebih lanjut tentang fanatisme kearaban era Umayyah, lihat Kamal Sa’id Habib, (terj.,) Ahmad  Fahrurozi,  dkk, Kaum  Minoritas  dan  Politik  Negara  Islam,  (Bogor: Pustaka  Thariqul  Izzah,  2007), 196.
wewenang.  Sebab  ruang  lingkup  tugasnya  meliputi  penyelidikan  atas  kejahatan, penangkapan, pemeriksaan (dalam pengadilan) dan hukuman bagi terhukum. 17
Sementara  penyelesaian  dalam  perbuatan  perkara  perdata  (keagamaan),  yang oleh  penguasan  (pemerintah)  didelegasikan  kepada  qadhi.  Posisi  qadhi  lambat  laun menjadi  penting  dan  dipandang  sebagai  jabatan  strategis  dalam  sistem  pemerintahan Umayyah.  Aktivitas  para  qadhi  yang  diangkat  oleh  pemerintah  dengan  sejumlah rekomendasi  pihak-pihak  tertentu  tidaklah  bersifat  netral  atas  perkara-perkara  yang akan diputuskan. Meski kemudian, para qadhi yang diangkat oleh pemerintah memi liki wewenang  yudikatif  secara  umum,  menembus  sistem  pemisahan  administrasi  negara yang  bersifat  subsider  (tambahan).  Dan  ketika  masa  pemerintahan  Umayyah  berakhir, mereka  telah  menjadi  alat  negara  yang  sentral  dalam  hal  menangani  hukum.  Akan tetapi  pada  saat  yang  bersamaan,  mereka  bukanlah  para  pemutus  hukum  yang  sama sekali  independen;  dan  keputusan-keputusan  hukum  mereka  dapat  ditinjau  kembali oleh penguasan politik atau lebih dikenal dengan hukum Umayyah. 18
Meski  pengaruh  kekuasaan  yudikatif semakin  disempurnakan,  hanya  saja  tidak ada  perubahan  yang  cukup signifikan terhadap  pembaharuan  peradilan,  sehingga  tidak banyak informasi tentang peradilan yang didapatkan pada masa itu. Pemerintahan Bani Umayyah  lebih  banyak  disibukkan  dalam  urusan  politik  kenegaraan,  sehingga  hampir segenap kekuasaan difokuskan pada upaya pembasmian terhadap para pemberontak dan penentang  pemerintahan.  Bahkan  dalam  pandangan  Hasbi  Asshiddiqie,  bahwa  salah satu  perkembangan  yang  dicapai  era  Umayyah  dalam  sistem  peradilan adalah  mulai dibukukannya putusan-putusan hakim. Demikian juga sidang-sidang sudah dilaksanakan  di  gedung  yang  memang  diperuntukan  untuk  proses  peradilan. 19 Proses lembaga  peradilan  era  Umayyah  telah  terorganisasikan  secara  mandiri,  lembaga peradilan pada masa ini dikenal dengan Nizham al-Qadha (organisasi kehakiman) yang sudah dipisahkan dari kekuasaan politik. 20
Dalam  konteks  kebijakan  administrasi  hukum,  pemerintahan  Umayyah mengambil  langkah  yang  siginifikan,  yakni  menjadikan  hakim  sebagai  pembentuk hukum  yang  hanya  berlaku  terhadap  orang  Islam.  Para  hakim  diperkenankan  untuk menggunakan  kreasinya  dalam  mengkombinasikan  hukum  lokal  dengan  semangat Alquran dan norma-norma hukum temporer yang berlaku di dalam masyarakat muslim pada  waktu  itu. 21 Pada  saat  itu,  mazhab  belum  lahir  dan  belum  menjadi  pengikat  bagi keputusan-keputusan  hakim,  maka  jika  tidak  didapatkan  nash  dan ijma,  hakim
17 Noel J. Coulson, (ed.,) W. Montgomery Watt, Hukum Islam …, 139.
18 Ibid. 19 Lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim memiliki hak otonom yang  sempurna,  tidak  dipengaruhi  oleh  keinginan-keinginan  penguasa.  Bahkan  keputusan  mereka tidak hanya  berlaku  pada  rakyat  biasa,  tetapi  juga  pada  penguasa-penguasa  sendiri.  Dalam  hal  tersebut  khalifah selalu  mengawasi  gerak  gerik  hakim  dan  mencatat  hakim  yang  menyeleweng  dari  garis  yang  ditentukan. Lihat Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 79.
20 Hasbi Ash Shiddiqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997),
24.
21 Faisal Ananda  Arfa, Sejarah  Pembentukan  Hukum  Islam  ;  Studi  Kritis  tentang  Hukum  Islam  di Barat, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 12-13.
diperkenankan untuk memutuskan perkara dengan hasil ijtihadnya sendiri. 22 Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada ketentuan khusus yang harus dilakukan oleh para  hakim  berkaitan  dengan  bagaimana  ia  memutuskan  perkara,  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  Alquran.  Hakim  diberi  kewenangan  untuk  memformulasikan hukum secara kreatif.
Pengangkatan hakim pada masa tersebut, juga dilakukan secara terpisah dengan pengangkatan Gubernur. Khalifah hanya mengangkat para hakim yang akan diposisikan di  ibukota  pemerintahan,  sedangkan  hakim-hakim  yang  ditugaskan  di  daerah-daerah diserahkan  pengangkatannya  kepada  kepala  daerah. 23 Demikian  juga  kepemimpinan terhadap  lembaga  peradilan,  lembaga  peradilan  dipegang  oleh  orang  Islam, sedangkan kalangan  non-muslim  diberikan  otonomi  hukum  dibawah  kebijakan  masing-masing pemimpin  agama  mereka.  Hal  ini  juga  yang  mendasari  mengapa  hakim  hanya  ada  di kota-kota besar. 24 Atau dengan kata lain, hakim ibukota tidak bisa membatalkan hakim daerah. Kekuasaan pembatalan keputusan hanya dipegang oleh khalifah atau wakilnya. Tugas  hakim  hanyalah  mengeluarkan  vonis  dalam  perkara-perkara  yang  diserahkan kepadanya.  Pada  masa  itu  belum  ada  hakim  khusus  yang  memutuskan  perkara  pidana dan hukuman penjara. Kekuasaan ini masih dipegang oleh khalifah sendiri. Adapun ciri peradilan pada masa ini adalah :
1. Hakim  memutuskan  perkara  menurut  hasil  ijtihadnya  sendiri  dalam  hal-hal  yang tidak ada nash atau ijma’ .
2. Lembaga  peradilan  pada  masa  itu  belum  dipengaruhi  oleh  penguasa.  Putusan- putusan  mereka  berlaku  untuk  rakyat  biasa  dan  penguasa.  Khalifah  selalu mengawasi  gerak-gerik  hakim  dan  memecat  hakim-hakim  yang  menyeleweng  dari garis-garis yang sudah ditentukan.
3. Putusan-putusan  hakim  belum  lagi  disusun  dan  dibukukan  secara  sempurna  dan permulaan  hakim  yang  mencatat  putusannya  dan  menyusun  yurisprudensi  adalah hakim Mesir dimasa Pemerintahan Mu’awiyyah. 25
Melihat  semakin  meningkatnya  perkara-perkara  rakyat,  dan  sering  pula  terjadi putusan  yang  sama  terhadap  masalah  yang  berbeda,  maka  atas  inisatif  seorang  hakim yang  bertugas  di  Mesir,  Salim  ibn  Ataz,  dibuatlah  suatu  himpunan  yurisprudensi. 26 Terdapat  sejumlah  instansi  penyelenggara  tugas  kekuasaan  kehakiman  pada  masa dinasti  Umayyah  yang  dapat  dikategorikan  menjadi  tiga  badan,  yaitu:  al- Qadhaa’,  al -
22 Alaiddin Koto, Sejarah …, 79.
23 Asadullah al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 47.
24 Philip K. Hitti, History of The Arabs, (Jakarta : Serambi 2006), 281.
25 Pernah  pada  pemerintahan  Muawiyah  hakim  Mesir  yang  bernama  Salim  Ibnu  Ataz  memutuskan masalah  pembagian  harta  warisan.  Kemudian  orang  yang  bersangkutan  berbeda  tentang  putusan  yang dijatuhkan  hakim,  maka  mereka  semua  kembali  lagi  ke  Hakim.  Sesudah  hakim  memutuskan  sekali  lagi perkara itu, maka putusan itu dibukukan, lihat : Hasbi Ash Shiddiqy, Peradilan… , 21.
26 Nama Salim ibn Ataz tercatat sebagai hakim pertama yang melakukan pencatatan putusan perkara pada  masa  dinasti  Umayah.  Namun  di  beberapa  literatur  tercatat  dengan  nama  yang  berbeda,  seperti  Salim ibn Anas, Sulaim ibn Itr dan Salman ibn Atar. Lihat Hasbi Ash Shiddiqy, Peradilan dan Hukum …, 21.
Hisbah, dan al-Nadhar  fi  al-Mazhalim;  dan  ketiga  lembaga  ini  memiliki  fungsi  dan kewenangan masing-msing.
Namun,  terlepas  dari  aspirasi-aspirasi  sosio-religius  dari  khalifah  Umayyah, hukum  Islam  sebagaimana  diketahui  saat  ini  tidak  ditakdirkan  untuk  muncul  secara langsung  dari  praktek  hukum  Umayyah  atau  dari  lingkungan-lingkungan  kekuasaan. Bukan  para  hakim,  tetapi  para  ulama  yang  tidak  memiliki  hubungan-hubungan  resmi dengan rezim khalifah adalah pemegang peran kunci dalam perkembangan hukum yang disesuaikan  dengan  pemerintahan  Islam.  Para  ulama  tersebut  tentu  saja  tidak  bekerja dalam ruang kosong. Praktek para qadhi adalah titik tolak mereka. Namun hal itu hanya merupakan titik tolak, sesuatu yang dikritik sebagai langkah pertama menuju formulasi dan sistematisasi yang meliputi banyak hal dan tidak mengekang secara politis terhadap hukum Tuhan  yang  ideal. Para  ulama diasyikkan, sekurang-kurangnya,  dengan  hukum sebagaimana  adanya  secara  aktual  sampai  taraf  bahwa  hal  iini  dapat  ditentukan berdasar praktek hukum, dari pada dengan hukum sebagaimana seharusnya terjadi. 27
Seiring  dengan  semakin  meningkatnya  barisan  para  ulama,  rezim  khalifah mendapatkan  dirinya  berkompetisi  dengan  komunitas  ulama  dalam  membentuk  Islam dan  hukum  Islam.  Para  qadhi  mempresentasikan  diri  sebagai  pegawai  khalifah, sementara  para  ulama  duduk  di  luar  wilayah  kepegawaian  formal.  Kenyataan  bahwa para  qadhi  kadang-kadang  direkrut  dari  barisan  ulama  bukan  berarti  tidak  berlakunya garis  pembatas  yang  penting  ini.  Jika  orang-orang  semacam  ini  berpengaruh  dalam proses  yang  dapat  membangkitkan  hukum  Islam,  mereka  dapat  menerapkan  pengaruh ini  pada  kapasitas  mereka  sebagai  ulama,  bukan  sebagai  qadhi.  Sebab,  dalam masyarakat Islam yang berkembang, otoritas cepat menjadi terikat dengan pengetahuan religius dan kesalehan individual, tidak dengan kekuasaan. Perkembangan ini memiliki akarnya  pada  masa-masa  Islam  paling  awal  dan  mendapatkan momentumnya  selama penaklukan-penaklukan,  ketika  kaum  Arab-Muslim  mendapatkan  dirinya  membentuk komunitas dalam setiap wilayah utama, seiring dengan beralihnya keyakinan non Arab kepada  Islam,  komunitas-komunitas  religius  yang  masih  belum  berpengalaman  yang mengejar  ketinggalan  dalam  tugas  berfikir  yang  mendesak  implikasi-implikasi  dari keyakinan yang baru mereka temukan. 28
Dalam situasi semacam ini, kekhalifahan tidak dapat berharap untuk mengontrol perkembangan  kepemimpinan  spiritual  akar  rumput.  Para  ulama  membentuk kepemimpinan  semacam  ini  dan  bertindak  secara  sangat  spontan  dan  independen terhadap  rezim  penguasa  dan  aspirasi-aspirasinya.  Dalam  kenyataannya,  mereka  lebih dari  para  ahli  hukum  dalam  arti  biasa  istilah  tersebut  digunakan,  sebab  mereka  tidak hanya menangani hukum, tetapi juga banyak sisi lainnya. Wilayah hukum yang menjadi praktek  mereka  begitu  luas  jangkauannya,  meliputi  keseluruhan  cara  hidup  yang memasukkan  banyak  detail  kehidupan  sehari-hari  yang  melampaui  wilayah  yang biasannya disebut hukum.
27 Ibid, 7.
Pada  beberapa  masa  berikutnya,  pemakaian  hukum  Islam  mendapatkan  suatu ketentuan  yang  jelas,  dengan  pertimbangan  kepada  norma-norma  hukum,  moral  dan ritual,  yang  oleh  para  ulama  diartikulasikan  sebagai syari’ah .  Oleh  karena  syari’ah mencakup  norma-norma  melampaui  norma-norma  yang  merupakan  hukum  dalam  arti sempit,  maka  tidaklah  tepat  untuk  menyamakan  syari’ah  dan  hukum  sederhana  yang sering  dilakukan.  Di  sisi  lain,  hukum  jelas  merupakan  bagian  dari  syari’ah  dalam pemikiran kaum muslim dan memang harus dipahami seperti ini. 29
Tidak dapat dielakkan bahwa hukum yang dipandang sebagai himpunan norma- norma yang bisa dipaksakan akan menjadi perhatian utama para ulama setelah periode Umayyah  berikutnya  dan  selanjutnya  era  Abbasiyah,  karena  Islam  yang    mereka upayakan  untuk  diartikulasikan,  adalah  Islam  yang  tumbuh  di  dalam  konteks kekaisaran  yang  meluas.  Para  ulama  sangat  menyadari  kehidupan  di  dalam  suatu pemerintahan  yang  harus  digabungkan  dengan  impian  mereka  mengenai  tatanan masyarakat Islam yang ideal.
Meskipun  para  ulama  pada  umumya  bukan  merupakan  bagian  dari  pegawai khalifah, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mampu memimpikan Islam tanpa  pemerintahan  Islam  dan  hukum  Islam.  Mereka  bersama  dengan  rezim  Umayyah berkeyakinan  bahwa  ekspansi  Islam  melalui  alat  kekaisaran  khalifah  disahkan  oleh Tuhan  dan  kenyataannya  hal  itu  merupakan  misi  Islam  untuk  mengganti  kekaisaran - kekaisaran  yang  telah  jatuh dengan  tatanan politik  baru.  Tidak  dapat  dielakkan  bahwa mereka  seharusnya  mengerahkan  bagian  utama  dari  kemampuan-kemampuan  reflektif mereka  pada  subyek-subyek  pemerintahan  dan  hukum  dan  bahwa  praktek  hukum Umayyah tentu saja merupakan obyek utama dari perhatian mereka. 30
Para  ulama  yang  mengajukan  konsep-konsep  tandingan  terhadap  pemerintahan Umayyah tentang  patokan  tingkah  laku  yang  mencerminkan  seluruh  etika  Islam  itu kemudian  mengelompokkan  menjadi  beberapa  mazhab.  Itulah  mazhab-mazhab  hukum pertama  dalam  Islam.  Selanjutnya,  ketika  Umayyah  ditumbangkan  oleh  2  kekuatan besar,  yaitu  kaum  ulama  sebagai perancang  pola  negara  dan  masyarakat  dan  dinasti Abbasiyah yang berjanji akan melaksanakan rancangan ini. Di bawah sokongan politik, kemudian  madzab-madzab  hukum  berkembang  pesat.  Namun,  pendekatan  hukum mereka  bersifat religius-idealistik-akademistik yang  lebih  tertarik  mengembangkan ”sistem ibadah” dalam dunia hukum. Hal ini bertentangan dengan pragmatisme dalam tradisi  Umayyah  yang  memfokuskan  pada  analisa  hukum  terhadap  praktek  peradilan. Akibatnya,  timbul  kesenjangan  antara  konsep  hukum  yang  dikemukakan  kaum  ulama dan praktek di peradilan. Inilah yang menjadi ciri utama hukum Islam masa itu. 31

## Kondisi Sosial dan Praktek Keagamaan
Selama  kurun  waktu  90  tahun, pemerintahan  Umayyah  terkenal dengan  pola agresif. Hal ini dilandasi atas kebijakan politik yang bertumpu kepada usaha perluasan
29 Ibid, 8.
30 Ibid.
31 Noel J. Coulson, (ed.,) W. Montgomery Watt, Hukum Islam …, 42.
wilayah  dan  penaklukan.  Adapun  daerah-daerah  yang  dikuasai  meliputi:  Spanyol, Afrika  utara,  Syria,  Palestina  Jazirah  Arab,  Iraq,  Persia,  Afganistan,  Pakistan, Uzbekistan,  dan  wilayah  Afrika  Utara  sampai  Spanyol.  Namun  demikian,  Bani Umayyah  banyak  berjasa  dalam  pembangunan  berbagai  bidang,  baik  politik,  sosial, kebudayaan,  seni,  maupun  ekonomi  dan  militer,  serta  teknologi  komunikasi.  Dalam bidang yang terakhir ini, Muawiyah mencetak uang, mendirikan dinas pos dan tempat- tempat  tertentu  dengan  menyediakan  kuda  yang  lengkap  dengan  peralatannya  di sepanjang jalan, beserta angkatan bersenjatanya yang kuat.
Bahkan  pada  masa  dinasti  Umayyah,  orang-orang  muslim  Arab  memandang dirinya lebih  mulia  dari  segala  bangsa yang bukan  Arab  (Mawali).  Orang-orang  Arab memandang  dirinya  “ Sayyid ”  (tuan)  atas  bangsa  bukan  Arab,  seakan -akan  mereka dijadikan  Tuhan  untuk  “memerintah”.  Sehingga  antara  bangsa  Arab  dengan  negeri taklukannya  terjadi  jurang  pemisah  dalam  hal  pemberian hak-hak  bernegara,  oleh karena itu masyarakat pada masa Dinasti Umayyah terbagi ke dalam empat kelas sosial. Kelas  tertinggi  biasanya  diisi  oleh  para  penguasa  Islam, yang  terdiri  dari keluarga kerajaan dan kaum aristokrat Arab. Kelas sosial kedua adalah para muallaf yang masuk Islam melalui pemaksaan sehingga negara mengakui hak penuh mereka sebagai warga muslim.  Kelas  sosial  ketiga  adalah  anggota  sekte  dan  para  pemilik  kitab  suci  yang diakui, yang disebut ahl al-dzimmah, yaitu orang Yahudi, Kristen dan Saba yang telah mengikat  perjanjian  dengan  umat  Islam.  Selanjutnya,  kelas  paling  rendah  dalam masyarakat adalah golongan budak. 32
Meskipun  perlakuan  terhadap  budak  telah  diperbaiki,  tetapi  dalam  prakteknya, mereka tetap menjadi penduduk kelas rendah. Khalifah Dinasti Umayyah banyak yang bergaya hidup, meskipun demikian mereka tidak pernah melupakan orang-orang lemah, miskin  dan  cacat.  Pada  masa  tersebut  dibangun  berbagai  panti  untuk  menampung  dan menyantuni para yatim piatu, fakir miskin dan penderita cacat. Untuk orang-orang yang terlibat  dalam  kegiatan  kemanusiaan  tersebut  mereka digaji  oleh  pemerintah  secara tetap. Selama  periode  kekuasaan  Dinasti  Umayyah,  dua  kota  Hijaz,  Mekah  dan Madinah,  menjadi  tempat  berkembangnya  musik,  lagu  dan  puisi.  Sementara  itu,  kota kembar di Irak, Bashrah dan Kufah, berkembang menjadi pusat aktivitas intelektual di dunia  Islam.  Di sini,  kajian  ilmiah  tentang  bahasa  dan  tata  bahasa  Arab  telah dimulai. Motif  awalnya  adalah  keinginan  untuk  memenuhi  kebutuhan  bahasa  para  pemeluk agama  Islam  baru  yang  ingin  mempelajari  Alquran,  menduduki  posisi  pemerintahan, dan  bisa  berinteraksi  dengan  para  penakluk.  Di  samping  itu,  kesenjangan  yang  besar antara bahasa klasik Alquran dengan bahasa Suriah, Persia dan bahasa serta dialek lain menjadi pemicu munculnya minat pengkajian bahasa.
Kondisi  sosial  masyarakat  Muslimin  pada  masa  Dinasti  Umayyah  tergolong aman  dan  damai.  Demikian  juga  dengan  masyarakat  non-muslim.  Masyarakat  muslim dan  non-muslim  bisa  hidup  berdampingan.  Orang-orang  non  muslim  merupakan masyarakat  minoritas  yang  dilindungi  (dzimmi)  dan  dijaga  keselamatanya  ( musta’min )
32 Syed  Mahmuddunnasir, Islam  Konsepsi  dan Sejarahnya,  (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  2005),
56.
terutama  Yahudi  dan  Kristen.  Kebiasaan  ini  bejalan  dengan  baik  karena  dikalangan orang-orang  Arab  pra-Islam  terdapat  satu  kebiasaan  untuk  melindungi  orang  lain sebagai  sikap  yang  dihormati.  Untuk  orang-orang  Kristen,  sebagaimana  juga  orang- orang Yahudi, disediakan hakim khusus yang menangani masalah sesuai dengan ajaran agama  mereka  masing-masing.  Masyarakat  Spanyol  merupakan  masyarakat  majemuk, terdiri  dari  berbagai  komunitas,  baik  agama  maupun  bangsa.  Dengan  ditegakkannya toleransi beragama, komunitas-komunitas itu dapat bekerja sama dan menyumbangkan kelebihannya masing-masing.
Keadilan  yang  diperoleh  oleh  warga  non-muslim  pada  masa  Dinasti  Umayyah tidak  hanya  dalam hal  kebebasan  beragama, melainkan  termasuk kebebasan  dalam bidang hukum dan peradilan. Para khalifah memberikan kebebasan bagi mereka untuk menggunakan  kebebasan  yuridiksi  mereka  sebagaimana  yang  diatur  dalam  agama mereka  masing-masing.  Dalam  pelaksanaan  hukum, pemerintahan Umayyah membentuk  lembaga  yang  bernama Nidzam  al-Qadai (organisasi  kehakiman). Karena keputusan  pada  masa  Muawiyah  yang  mengganti  sistem  pemerintahan  menjadi monarki, berdampak mendapat protes dari umat Islam golongan Syi’ah, pendukung Ali, dan  Abd  al-Rahman  bin  Abi  Bakar,  Husein  ibn  Ali  dan  Abdullah  ibn  Zubeir,  bahkan kalangan  tokoh  masyarakat  Madinah  mengadakan  dialog  dengan  Mu’awiyah.  Mereka menyarankan agar ia mau mengikuti jejak Rasulullah atau Abu bakar atau Umar dalam urusan khalifah dan tidak mendahulukan kabilah dari umat. 33
Alasan yang dikemukakan karena ia khawatir akan timbul kekacauan, dan akan mengancam  stabilitas  keamanan  kalau  tidak  mengangkat  putra  mahkota  sebagai penggantinya. Keputusan  ini  direkayasa  seolah- olah  Mu’awi yah  mendapat  dukungan dari  para  pejabat  penting  pemerintah.  Ia  memanggil  Gubernur  datang  ke  Damaskus agar  mereka  membuat  semacam  “kebulatan  tekad”  mendukung  keputusannya menerapkan  sistem  kerajaan  dengan  menunjuk  Yazid  sebagai  pengantinya  kelak. Walaupun M u’awiyah mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki, namun Dinasti ini  tetap  memakai  gelar  khalifah.  Bahkan  mu’awiyah  menyebut  dirinya  sebagai Amir al- Mu’minin .  Dan  status  jabatan  khalifah  diartikan  sebagai  “wakil  Allah”  dalam memimpin  uamt  dengan  mengaitkannya  kepada  al-Qur;an  (surat  al-Baqarah  ayat  30). Atas  dasar  ini,  Dinasti  Umayyah  menyatakan  bahwa  keputusan-keputusan  khalifah didasarkan atas perkenaan Allah, dan siapa yang menentangnya adalah kafir. 34
Pada  masa  pemerintahan  Umayyah  terjadi  juga  beberapa  pemberontakan  atau konflik umat Islam seperti yang telah disebutkan di atas seperti: aliran Syi’ah, Khawarij (lahir  bukan  karena  perpecahan  paham  keagamaan,  melainkan  karena  permasalahan politik yang tidak sepaham pada masa Ali ibn Abi Thalib yang kemudian lebih dikenal dengan aliran keagamaan), termasuk dengan aliran baru, yaitu mawalli. Meski pada era Umar  ibn  Abdul  Aziz  gerakan  oposisi  ini,  dapat  dirangkul  kembali  dan  dapat  hidup
33 St.  Roestam,  dkk, Menelusuri  Perkembangan  Sejarah  Hukum  Islam  dan  Syariat  Islam,  (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), 465.
34 Umar  Sulaiman  al-Asyiqar, Fiqih  Islam;  Sejarah  Pembentukan  dan  Perkembangannya,  (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 223-224.
berdampingan  dikarenakan  pada  masa  Umar  beliau  selalu  berpihak  pada  kepentingan umat Islam.
Masa peralihan  umat  Islam  terpecah  menjadi  tiga,  yaitu S yi’ah (pengikut  Ali), K hawarij (golongan non Mu’awiyah dan Ali), dan pengikut Mu’awiyah, akan tetapi ada yang  mengatakan  terbagi  menjadi  empat  golongan,  yaitu  ditambah  dengan  golongan yang  diam,  atau  tidak  berpihak  kepada  siapapun.  Pada  zaman  masa  Bani  Umayyah memang  terjadi  politisasi  agama,  dan  bahkan  agama  dijadikan  sebagai  alasan  atau kambing  hitam  oleh  kepentingan  politik.  Sebenarnya,  golongan  yang  telah  disebutkan di  atas  bukan  merupakan  golongan  keagamaan  tetapi  termasuk  golongan  karena perpecahan  politik  pada  waktu  itu,  tetapi,  di  masa  kini  aliran  tersebut  lebih  condong disebut dengan aliran keagamaan.

## Kesimpulan
Tradisi  pemikiran  hukum  [Islam],  secara  sederhana  telah  dipahami  bahwa masyarakat  memiliki  sifat,  karakter  dan  ruang  lingkup  yang  berbeda.  Perbedaan  ini dapat dibuktikan di mana perilaku individu tertentu terkadang tampak tidak diakomodir sebagai  hukum  yang  legal  untuk  ukuran  yang  modern,  melainkan  dinilai  sebatas  pada perilaku adat dan sosial semata. Tentu pertimbangan yang mendasari pemikiran hukum ini  akan  menjadi  sorotan  serius  menakala  dinasti  Umayyah  memegang  kekuasaan pemerintahan.  Kegiatan  ijtihad  dalam  konteks  hukum  relatif  sedikit  dipengaruhi  oleh sifat  kedaerahan;  dan  tetap  mengkompromikan  perbuatan  atau  pendapat  Sahabat. Dikarenakan kenyataan yang demikian, mendorong para sarjana hukum Islam awal (era tabi’in  dinasti  Umayyah)  untuk  m enyusun  kaidah-kaidah  yang  memiliki  korelasi  yang bersinambungan  dengan  tujuan  dan  dasar- dasar  syara’  dalam  menentukan  atau menetapkan suatu susunan dan bentuk hukum.
Dalam  konteks  kebijakan  administrasi  hukum,  pemerintahan  Umayyah mengambil  langkah  yang  siginifikan,  yakni  menjadikan  hakim  sebagai  pembentuk hukum  yang  hanya  berlaku  terhadap  orang  Islam.  Para  hakim  diperkenankan  untuk menggunakan  kreasinya  dalam  mengkombinasikan  hukum  lokal  dengan  semangat Alquran dan norma-norma hukum temporer yang berlaku di dalam masyarakat muslim pada  waktu  itu.  Alasannya,  khalifah  Umayyah  tidak  dapat  untuk  mengontrol perkembangan  kepemimpinan  spiritual  akar  rumput.  Para  ulama  membentuk kepemimpinan  semacam  ini  dan  bertindak  secara  sangat  spontan  dan  independen terhadap  rezim  penguasa  dan  aspirasi-aspirasinya.  Dalam  kenyataannya,  mereka  lebih dari  para  ahli  hukum  dalam  arti  biasa  istilah  tersebut  digunakan,  sebab  mereka  tidak hanya menangani hukum, tetapi juga banyak sisi lainnya. Wilayah hukum yang menjadi praktek  mereka begitu  luas  jangkauannya,  meliputi  keseluruhan  cara  hidup  yang memasukkan  banyak  detail  kehidupan  sehari-hari  yang  melampaui  wilayah  yang biasannya disebut hukum.
Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa,  para  pemutus hukum  atau  (hakim; ulama) memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal  yang tidak ada nash atau ijma’ .  Lembaga  peradilan  pada  masa  itu  belum  dipengaruhi  oleh penguasa. Putusan-putusan  mereka  berlaku untuk  rakyat  biasa dan  penguasa.  Khalifah
selalu  mengawasi  gerak-gerik  hakim  dan  memecat  hakim-hakim  yang  menyeleweng dari garis-garis yang sudah ditentukan. Putusan-putusan hakim belum lagi disusun dan dibukukan  secara  sempurna  dan  permulaan  hakim  yang  mencatat  putusannya  dan menyusun yurisprudensi adalah hakim Mesir di masa pemerintahan Mu’awiyyah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Ahmad Hasan, Pintu Ijtijhad Sebelum Tertutup, Bandung: Pustaka, 2001.
Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
Amir  Mu’allim  dan  Yusdani, Konfigurasi  Pemikiran  Hukum  Islam,  Yogyakarta:  UII Press.
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II, Jakarta: Logos, 2001.
Asadullah al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
Cyrill Glasse,  (peng.)  Houston  Smith, diterjemahkan  oleh Ghofron  A.  Mas’adi,
Ensiklopedi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Faisal Ananda  Arfa, Sejarah  Pembentukan  Hukum  Islam;  Studi  Kritis  tentang  Hukum Islam di Barat, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
Ibn al-Qoyyim al Jauziyyah, I’lam al Muwaqqi’in , Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
Ibrahim  Hosen, Fiqih  Perbandingan  dalam  Masalah  Pernikahan,  Jakarta:  Bulan Bintang, 1987
Kamal  Sa’id  Habib, diterjemahkan  oleh Ahmad  Fahrurozi,  dkk, Kaum  Minoritas  dan Politik Negara Islam, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007.
Karim.  M  Abdul, Sejarah  Pemikiran  dan  Peradaban  Islam,  Yogyakarta: Bagaskara,
2011)
Hasbi Asshiddiqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
Muh. Zuhri, Hukum  Islam  dalam  Lintasan  Sejarah, Jakarta:  Raja Grafindo  Persada, 1996.
Mun’in A. Sirri, Sejarah Fiqih Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
Noel  J.  Coulson,  (ed.,)  W.  Montgomery  Watt, diterjemahkan  oleh Hamid  Ahmad, Hukum  Islam  dalam Perspektif  Sejarah,  Jakarta:  Perhimpunan  Pengembangan Pesantern dan Masyarakat (P3M), 1987.
Philip K. Hitti, History of The Arabs, Jakarta: Serambi 2006.
Rasyad Hasan Khalil, Sejarah Legislasi Hukum Islam, Jakarta: AMZAH, 2009.
St. Roestam, dkk, Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum Islam dan Syariat Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 1992.
Syed Mahmuddunnasir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.