## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 166-176

## AKAD MUZARA’AH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

## Rosmiyati, M. Thahir Maloko
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: rosmiyati3030@gmail.com

## Abstrak
Kerja  sama  antara  penggarap  dan  pemilik  sawah  di  Kelurahan  Mamminasae  dilakukan perjanjian  atas  dasar    akad  Muzara’ah  yaitu, 1 / 2 atau 1 / 3 dari  hasil  panen.  Akad  tersebut dilaksanakan  secara  lisan  tidak  ada  yang  menyaksikan  dan  prosedur  hukum  yang mendukung.  Dalam  hal  ini  modal  ditanggung  oleh  pemilik  lahan  (sawah)  dari  mulai membersihkan,  memasukkan  air  ke  sawah,  modal  traktor  dan  lain  lain.  Penggarap  hanya bermodalkan tenaga saja. Ternyata hasil akhirnya penggarap lahan (sawah) tidak menerima berdasarkan  perjanjian  tersebut.  Pembagian  hasil  tersebut  membuat  salah  satu  pihak terutama  penggarap  lahan  (sawah)  merasa  dirugikan  dan  kecewa  karena  tidak  adanya kejelasan  dan  tidak  sebanding  dengan  pekerjaan  yang  mereka  lakukan.  Berdasarkan masalah  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  mengenai  sistem  bagi hasil dalam pertanian padi khususnya di Desa Mamminasae. Menurut pakar ekonomi Islam S.M.  Hasan  Uzzaman  ketidakadilan  itu  harus  di  cegah  baik  itu  dalam  pencarian  dan pengeluaran  sumber  daya  guna  untuk  kepuasan  bagi  manusia.  Selanjutnya  hal  ini dirumuskan  menjadi  karya  ilmiah  dengan  mengambil  judul “ Akad  Muzara’ah  Padi  dalam Perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah (Studi  Kasus  Di  Kelurahan  Mamminasae  Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang).”

## Kata Kunci:  Akad Muzara’ah, Pertanian, Sistem

## Abstract
The  cooperation  between  cultivators  and  rice  field  owners  in  the  Mamminasae  Village  is carried out by an agreement on the basis of a Muzara'ah contract, namely, 1/2 or 1/3 of the harvest. The contract was carried out verbally, no one witnessed and the legal procedures were supported. In this case the capital is borne by the owner of the land (rice field) from starting  to  clean,  entering  rice  fields,  tractor  capital  and  others.  Cultivators  only  have energy. It turns out that in the end the land cultivators (rice fields) did not receive it based on  the  agreement.  The  distribution  of  the  results  makes  one  of  the  parties,  especially  the cultivators of the land (rice fields), feel disadvantaged and disappointed because there is no clarity  and  it  is  not  commensurate  with  the  work  they  do.  Based  on  these  problems,  the authors  are  interested  in  researching  further  about  the  profit-sharing  system  in  rice farming,  especially  in  Mamminasae  Village.  According  to  the  Islamic  economist  S.M. Hasan  Uzzaman  that  injustice  must  be  prevented  both  in  the  search  and  expenditure  of resources for human satisfaction. Furthermore, this matter was formulated into a scientific paper with the title "Padi Muzara'ah Agreement in the Perspective of Sharia Economic Law (Case Study in Mamminasae Village, Paleteang District, Pinrang Regency)."
Keywords: Agriculture, Muzara'ah Contract, System

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## Halaman 166-176

## A. PENDAHULUAN
Islam  mengajarkan  untuk  bermuamalah  secara  benar  sesuai  dengan  syariat  yang diajarkan  dan  tertuang  dalam  al-Qur’an,  kemudian  secara  khusus  mengenai  tata  cara pelaksanaan  dan  lain-lain  diatur  dalam  hadis  Rasulullah  saw.  mulai  dari  mendapatkannya memulai  suatu  usaha,  mengelola  dan  sampai  mengakhirinya,  semua  harus  sesuai  dengan yang  ditentukan  oleh  syariat,  dalam  al-Qur’an  dan  hadis  yang  Allah  telah  sampai  kepada umat  Islam  dengan  maksud  sebagai  petunjuk  dalam  segala  aktifitas  ekonomi  umat  Islam agar  memperoleh  keberkahan  dan  keridhaan-Nya  serta  tidak  semata  aktivitas  bertujuan sekedar  pemenuhan  hajat  hidup  semata,  tetapi  termasuk  di  dalamnya  adalah  ayat-ayat tersebut adalah tentang perintah berlaku adil dalam menjalankan aktivitas ekonomi . 1
Kebutuhan  manusia  untuk  senantiasa  bergaul  dengan  manusia  lainnya,  selain  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  tidak  mampu  dipenuhinya  sendiri,  misalnya  makanan, minuman  dan  pakaian,  juga  dalam  rangka  mengembangkan  potensi-potensi  dasar  yang dibawa  sejak  lahir. 2 Agar  manusia  dapat  melepaskan  dirinya  dari  kesempitan  dan  dapat memenuhi  kebutuhan  hidupnya  tanpa  melanggar  atau  merusak  kehormatan,  maka  Allah swt.  menunjukkan  kepada  manusia  jalan  kerjasama  ekonomi  yang  harus  memberikan manfaat kepada pihak sehingga dalam kepemilikan harta, terdapat juga hak orang lain yang harus diberikan. 3 Inilah yang biasa disebut dengan hidup bermasyarakat, dimana status atau kedudukan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. 4
Salah  satu  permasalahan  umat  manusia  adalah  di  bidang  ekonomi,  kegiatan  ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, karena melalui kegiatan ini umat manusia dapat memenuhi  kebutuhan  hidupnya. 5 al-Qur’an  menetapkan  mana  yang  benar  dan  mana  yang salah,  mana  yang  baik  dan  mana  yang  buruk,  pantas  dan  tidak  pantas.  Biasanya  hal  ini diteruskan pada tingkat sekunder (sekunder dan makruh) 6 , al-Qur’an diyakini sebagai kitab yang  sempurna,  tidak  ada  keraguan  di  dalamnya,  al-Qur’an  diturunkan  sebagai  pedoman umat Islam dalam menata kehidupan di muka bumi, al-Qur’an mengandung petunjuk bagi manusia  dan  penjelasan  terhadap  petunjuk-petunjuk  itu. 7 Dasar  hukum  Islam  untuk memenuhi  hukumnya  selalu  merujuk  pada  al-Qur’an  yang  diturunkan  dan  sudah  lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia di muka bumi ini. 8
Banyak  jenis  mata  pencaharian  yang  bisa  dipilih  oleh  manusia  di  dunia  ini,  salah satunya  dengan  bertani.  Bertani  merupakan  salah  satu  jenis  pekerjaan  yang  sangat
1 Sohrah  “Aktualisasi  Konsep  Ekonomi  Adil  Menurut  al-Qur’an”, Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2, No. 1 (Juni 2020), h. 156.
2 Hadi  Daeng  Mapuna,  “Hukum  dan  Peradilan  Dalam  Masyarakat  Muslim  Periode  Awal”, Jurnal  Al- Qadau 2 No. 1 (2015), h. 2.
3 Susilawati,  “Sistem  Bagi  Hasil  Tanaman  Padi  yang  Masih  Di  Batang  Ditinjau  Dari  Ekonomi  Islam”, Skripsi (Bengkulu: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), h.1.
4 Nila  Sastrawati,  “Konsumtivisme  dan  Status  Sosial  Ekonomi  Masyarakat ”,  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2 , No. 1 (Juni 2020), h. 22.
5 Muhammad  Anis,  Rezky  Amaliah  Burhani,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli  Buah-buahan Diatas Pohon”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, No. 2 (Agustus 2020), h. 39.
6 Nur Taufiq Sanusi, “Antara Hukum dan Moral”, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 20 , No. 1 (Mei 2020), h.89.
7 Hadi Daeng Mapuna, “Islam dan Negara”, Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum 6 No. 1 (Juni 2017), h. 157.
8 Nur Taufik Sanusi, dkk, “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum  Islam”, Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah  Fakultas Syariah  dan Hukum 2, No. 2 (September 2020), h. 2.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
diperbolehkan  dalam  Islam,  pertanian  juga  merupakan  sektor  perekonomian  yang  penting bagi  Negara  terlebih  lagi  di  Negara  berkembang.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  peran  sektor pertanian yaitu sebagai sumber pendapatan utama bagi masyarakat di Negara berkembang, khususnya di daerah pedesaan.
Salah  satu  permasalahan  yang  paling  mendasar  yang  dihadapi  sektor  pertanian  di Indonesia  adalah  ketersediannya  suatu  pembiayaan,  salah  satu  faktor  rendahnya pembiayaan  ini  disebabkan  oleh  masih  banyaknya  pandangan  sebagian  banker  melihat bahwa  usaha  di  sektor  pertanian  merupakan  usaha  yang  mempunyai  resiko  sangat  tinggi. Sektor  pertanian  memiliki  banyak  permintaan  yang  terus  meningkat  untuk  pembiayaan selama periode tertentu. Hal ini dikarenakan meningkatnya penggunaan pupuk, penggunaan pestisida,  benih  unggul,  dan  mekanisasi.  Sementara  segmentasi  pelaku  usaha  sektor pertanian  ditinjau  dari  sisi  perbankan  ada  empat  segmentasi,  yaitu  pertama  feasible  dan bankable,  kedua  feasible  tetapi  tidak  bankable,  ketiga  tidak  feasible  tetapi  bankable,  dan keempat  tidak  feasible  dan  tidak  bankable.  Sehingga  pembiayaan  untuk  sektor  pertanian masih  sangatlah  terbatas,  hal  ini  juga  diperparah  dengan  adanya  bunga  yang  sangat  tinggi yang hampir sama dengan tingkat komersial. 9
Untuk itu perlu adanya sumber alternatif pembiayaan yang berbasis syariah yang cocok untuk  diadaptasikan  pada  sektor  pertanian,  salah  satunya  adalah  pembiayaan  bagi  hasil pertanian  atau  disebut  dengan  muzara’ah.  Dengan  demikian,  permasalahan  pembiayaan dapat  diatasi  dengan  kerjasama  dengan  sistem  bagi  hasil  tersebut.  Kerja  sama  atau partnership  merupakan  karakter  dalam  masyarakat  ekonomi  Islam,  Islam  mengajarkan sistem  kerjasama  di  bidang  pertanian  sejak  zaman  Nabi  Muhammad  saw.  yang  dikenal dengan  istilah  muzara’ah.  Muzara’ah  pada  masa  Nabi  Muhammad  saw.  dilakukan  antara pihak si pemilik tanah dengan penggarap tanah bagi hasil atas panennya sebesar setengah, sepertiga atau menurut persetujuan awal dari kedua belah pihak. Sistem muzara’ah ini lebih menguntungkan  dari  pada  sistem  ijarah  (sewa  menyewa  tanah),  baik  bagi  pemilik  tanah maupun  penggarapnya.  Hal  ini  dikarenakan  pemilik  tanah  bisa  memperoleh  bagian  dari muzara’ah tersebut,  yang  nominalnya  bisa  lebih  banyak  dari  uang  sewa tanah,  sedangkan penggarap  tanah  tidak  banyak  mengalami  kerugian  dibanding  dengan  menyewa  tanah apabila  mengalami  kegagalan  panen.  Namun  dalam  hasil  penelitian  ini  akad  muzara’ah justru merugikan salah satu pihak. 10
Kerja sama antara penggarap dan pemilik sawah di Kelurahan Mamminasae dilakukan perjanjian  atas  dasar  akad  muzara’ah  yaitu, 1 / 2 atau 1 / 3 dari  hasil  panen.  Akad  tersebut dilaksanakan  secara  lisan  tidak  ada  yang  menyaksikan  dan  prosedur  hukum  yang mendukung.  Dalam  hal  ini  modal  ditanggung  oleh  pemilik  lahan  (sawah)  dari  mulai membersihkan,  memasukkan  air  ke  sawah,  modal  traktor  dan  lain  lain.  Penggarap  hanya bermodalkan tenaga saja. Ternyata hasil akhirnya penggarap lahan (sawah) tidak menerima berdasarkan  perjanjian  tersebut.  Pembagian  hasil  tersebut  membuat  salah  satu  pihak terutama  penggarap  lahan  (sawah)  merasa  dirugikan  dan  kecewa  karena  tidak  adanya kejelasan dan tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan.
9 Deni Lubis, Ira Roch Indrawati, “Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzara’ah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya”, Kajian Ekonomi Islam 2, No.1 (2017), h. 2.
10 Novi Puspitasari, Selvi Rias Bela, Susanti Prasetyaningtyas. “Muzara’ah Pada Usaha Pertanian Padi”, Bisnis dan Manajemen 14, No. 1 (2020), h. 71.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## Halaman 166-176

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  merupakan metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atas problematika sosial  berdasarkan  kondisi  realitas  (nyata)  dan  natural setting yang  kompleks  dan  rinci, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pemahaman, pencerahan terhadap fenomena dan eksploitasi  pada  situasi  yang  sama. 11 Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  pustaka  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  permasalahan  yang  diteliti dan pendekatan sosial kultural. Adapun sumber data bersumber data primer yang diperoleh dari  hasil  wawancara  langsung  dan  data  sekunder  yang  berupa  informasi  tertulis  dari literatur. Pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan tahap akhir adalah menarik kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sistem Akad Muzara’ah di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang
Ekonomi masyarakat di Kelurahan Mamminasae dapat dikatakan berkembang dengan kondisi masyarakat yang tentram dimana masyarakatnya mengelola lahan dengan berbagai jenis  tanaman,  mulai  dari  padi,  pisang,  jagung,  dan  sayur-sayuran  lainnya.  Perkembangan pertanian  yang  sangat  menonjol  di  Kelurahan  Mamminasae  salah  satunya  yaitu  pertanian padi,  dari  waktu  ke  waktu  hasilnya  bisa  dikatakan  cukup  meningkatkan  perekonomian masyarakat setempat walaupun tidak tetap sesuai dengan turun naiknya harga padi.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Kelurahan  Mamminasae  terdapat  banyak lahan  atau  sawah  sehingga  masyarakat  dapat  melakukan  bercocok  tanam  terutama  dalam pertanian padi, rata-rata masyarakat memiliki sawah per individu antara 1–5 hektar, namun tidak  sedikit  kemungkinan  masyarakat  setempat  tidak  memiliki  sawah  untuk  dikelola sehingga masyarakat setempat melakukan sistem bagi hasil atau disebut Muzara’ah antara pemilik sawah dan penggarap sawah.
Akad  muzara’ah  bukan  merupakan  hal  yang  tidak  biasa  karena  masyarakat  di Kelurahan  Mamminasae  dominan  petani  dan  buruh  tani  sehingga  masyarakat  sejak  dulu melakukan  praktek  berbagai  kerja  sama  di  antaranya  yaitu  akad  muzara’ah.  Praktek  kerja sama  ini  dilakukan  masyarakat  karena  masih  melekatnya  nilai-nilai  fungsi  sosial  diantara mereka, unsure tolong-menolong yang mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan atau sawah, tapi dapat terjadi pula sebaliknya percekcokan antara penggarap dengan pemilik lahan atau sawah ketika salah satu diantara mereka merasa dirugikan. 12 Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat maka  berikut  informasi  yang  didapatkan  yaitu  pada  Kelurahan  Mamminasae  akad muzara’ah  biasanya  dilakukan  di  pertanian  padi,  dimana  pemilik  sawah  memberikan sawahnya untuk dikelola oleh penggarap atau petani dengan semua modal ditanggung oleh si  pemilik  sawah  mulai  dari alat  berat  yang  dibutuhkan  untuk  membersihkan  sawah,  bibit padi,  pupuk,  dan  sebagainya.  Jadi,  petani  hanya  mengeluarkan  tenaganya  untuk membersihkan sawah, menanam padi, merawat padi, sampai nanti tiba panen. 13
11 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsito,1995), h. 25.
12 Abdul  Rahman  (30  tahun),  selaku  Sekretaris  Kelurahan  Mamminasae, Wawancara Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.
13 Baddu  (68  Tahun),  Pemilik  Sawah,  selaku  Pemilik  Sawah, Wawancara ,  Kelurahan  Mamminasae,  6 Agustus 2021.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Dalam  bentuk  akadnya,  tidak  ada  perjanjiannya,  tidak  ada  pembicaraan  waktunya, tidak  pernah  membuat  perjanjian  ditulis,  terkadang  si  pemilik  sawah  hanya  sekedar menawarkan  kepada  petani  bahwa  lahan  sawahnya  kosong  dan  tidak  ada  yang  bisa mengerjakan,  jadi  petani  kembali  menawarkan  untuk  mengelola  sawah  tersebut,  hanya sekedar berbincang-bincang. 14
Dalam hal pembagian hasil biasanya akan dibicarakan di akhir ketika panen telah tiba biasanya pembagian akad muzara’ah bisa ½ atau sesuai kesepakatan dari hasil panen, akan tetapi disini terkadang tergantung  dari pemilik sawah dan terkadang juga bisa kurang dari itu,  dan  ini  yang  akan  menimbulkan  perselisihan  ketika  petani  merasa  dirugikan  karena yang ia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Contohnya ketika panen hasil padi  terdapat  10  karung  besar  yang  seharusnya  petani  bisa  mendapat  3-5  karung  tetapi hanya  mendapat  1-2  karung  sehingga  timbullah  perselisihan  diantara  mereka  karena  tidak adanya perjanjian tertulis. 15
Para  ahli  fiqh  menentukan  unsur-unsur  penting  dalam  sistem muzara’ah  yaitu tentang rukun dan syarat muzara’ah sebagai berikut:
a. Rukun Muzara’ah
1. Pemilik  lahan,  yaitu  orang  yang  memiliki  lahan  pertanian  untuk  digarap  oleh petani penggarap
2. Petani penggarap, yaitu orang yang menyediakan tenaga untuk menggarap lahan pertanian
3. Objek  akad,  yaitu  antara  manfaat  lahan  dan  hasil  kerja  petani.  Apabila  bibit berasal dari petani maka objeknya adalah manfaat lahan dan apabila bibit berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah hasil kerja petani
4. Ijab dan qabul, contoh ijab dan qabul adalah, “saya serahkan lahan pertanian saya ini kepada engkau untuk diolah, dan hasilnya nanti kita bagi berdua”. Kemudian petani  penggarap  menjawab,  “Saya  terima  lahan  pertanian  ini  untuk  diolah dengan imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini terlaksana maka akad telah sah dan  mengikat.  Namun,  ulama  mazhab  hambali  mengatakan  bahwa  penerimaan kabul  tidak  perlu  dengan  ungkapan,  tetapi  cukup  dengan  tindakan,  yaitu  petani langsung mengolah lahan tersebut.
b. Syarat Muzara’ah
1. Lahan  bisa  diolah  dan  menghasilkan.  Jika  lahan  tersebut  adalah  lahan  yang tandus  dan  kering,  sehingga  tidak  memungkinkan  dijadikan  lahan  pertanian, maka akad tersebut tidak sah
2. Batas-batas lahan itu jelas
3. Lahan  itu  diserahkan  sepenuhnya  kepada  petani  untuk  diolah.  Apabila disyaratkan  bahwa  pemilik  lahan  ikut  mengolah  pertanian  itu,  maka  akad muzara’ah tidak sah
4. Pembagian hasil panen untuk masing-masing pihak harus jelas
5. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan
6. Pembagian  hasil  panen  itu  ditentukan  setengah,  sepertiga,  seperempat,  atau kesepakatan  bersama  di  awal  akad,  sehingga  tidak  timbul  perselisihan  di kemudian hari.
Dari rukun dan syarat muzara’ah yang dijelaskan diatas dapat simpulkan bahwa sistem akad muzara’ah yang dilakukan di Kelurahan Mamminasae dalam rukun sudah sah, tetapi
14 Muh. Yahya (60 tahun), selaku Pemilik Sawah, Wawancara , Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.
15 Syawal (28 Tahun), selaku Petani, Wawancara , Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
dalam  syarat  tidak  memenuhi  karena  sistem  akad  di  kelurahan  tersebut  tidak  menjelaskan pembagian hasilnya di awal akad.
Adapun faktor atau alasan para petani atau penggarap melakukan kerja sama ini karena adanya beberapa alasan yaitu:
a. Karena  tidak  mempunyai  pekerjaan  lain  atau  keahlian  lain  sehingga  hanya mengandalkan menjadi seorang petani
b. Tidak mempunyai lahan ataupun modal untuk usaha sehingga mengharuskan untuk mengelola lahan orang lain
c. Untuk mendapatkan tambahan pendapatan memenuhi kebutuhan sehari-hari. 16

## 2. Perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhadap  Sistem  Akad  Muzara’ah  di Kelurahan Mamminasae
Hukum Ekonomi Syariah mengajarkan agar selalu menjadikan asas-asas kebersamaan, tanggung jawab, keadilan, dan rasa empati sebagai pilar utama dalam membangun ekonomi syariah,  seperti  halnya  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Kelurahan  Mamminasae  dengan akad  muzara’ah  untuk  membangun  kehidupan  sosial  yang  baik  sesama  makhluk  ciptaan Allah swt. dengan rasa tolong-menolong.
Ada berbagai kendala yang muncul mengapa masyarakat tidak menggunakan ketentuan Islam  dalam  satu  transaksi,  salah  satunya  akad  muzara’ah.  Kebanyakan  masyarakat Kelurahan  Mamminasae  tidak  mengetahui  bahwa  hukum  ekonomi  syariah  yang  mengatur transaksi  bagi  hasil  dalam  sistem  pertanian  hal  ini  terjadi  karena  kurang  memperhatikan kajian-kajian Islam yang membahas tentang bagi hasil yang terfokus pada akad muzara’ah yang  dipraktekan  masyarakat,  termasuk  kurangnya  arahan  tokoh  masyarakat,  kurangnya arahan  tokoh  agama  yang  lebih  tahu  mengetahui  tentang  bagi  hasil.  Dalam  hal  ini,  perlu adanya  musyawarah  kembali  terhadap  akad  muzara’ah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Kelurahan  Mamminasae.  Musyawarah  adalah  kegiatan  yang  mengandung  proses  saling mendengar,  saling  memberi,  saling  menerima  pendapat,  serta  keinginan  untuk  mencapai kesepakatan. 17 Musyawarah  sangat  dianjurkan  dalam  hukum  Islam  untuk  mengakhiri pertikaian dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan umat. 18
Allah swt. memerintahkan hamba-Nya untuk bertebaran (bermuamalah) di muka bumi untuk  mencari  karunia  Allah. 19 Dalam  bermuamalah,  kebaikan-  kebaikan  manusia merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar dan harus di perhatikan, hal ini sesuai dengan syariat  dan  hukum  Islam. 20 Dalam  Hukum  Ekonomi  Syariah  maupun  bermuamalah  dalam Islam terdapat unsur yang tidak diperbolehkan dalam akad yaitu:
a. Mengandung unsur ketidakjelasan (gharar )
Ini adalah kaidah yang telah disepakati oleh para imam maka, tidak boleh ada unsur kesamaran (gharar ) dalam berbagai bentuk muamalah
b. Adanya unsur fasid
16 Muh. Nur Hamid (53 tahun), selaku Petani, Wawancara , Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.
17 Ashar  Sinilele,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan  Umum  Di  Kota  Makassar”, Jurnal  Al-Qadau  Peradilan  dan  Hukum  Keluarga  Islam 4,  No.1 (Juni 2017), h. 10.
18 Musyfikah  Ilyas,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Musyawarah  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah”, Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5, No. 2 (2018),  h. 1.
19 Ashar  Sinilele,  dkk,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli  Hasil  Tani Secara Tebasan ”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, No. 2 (September 2020), h. 60
20 M. Tahir Maloko, Andi Intan Cahyani, Risaldi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, No. 1 (April 2020), h. 27.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Fasid  yaitu  sesuatu  yang  belum  sampai  kepada tujuan  dan  juga  belum  mencukupi, yakni  perkara-perkara  yang  belum  memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan oleh syara’ baik berupa ibadah maupun akad
c. Terdapat unsur kezaliman
Zalim  adalah  meletakkan  sesuatu  atau  perkara  bukan  pada  tempatnya.  Dalam  al- Qur’an menggunakan kata zhulm selain itu juga digunakan kata baghy, yang artinya juga  sama  dengan  zalim  yaitu  melanggar  hak  orang  lain.  Kalimat  zalim  bisa  juga digunakan  untuk  melambangkan  sifat  kejam,  bengis,  tidak  berperikemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidakadilan. 21
Terdapat  empat mazhab  telah  mengemukakan  pendapat terkait  rukun  akad  muzara’ah dengan  penjelasan  yang  sama,  hanya  saja  redaksinya  berbeda.  Yang  pertama  Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengemukakan  bahwa  rukun  akad  muzara’ah adalah  hijab  dan qabul.  Walaupun  redaksi  tersebut  hanya  ijab  dan  qabul,  namun  secara  otomatis  akan mengandung malik (pemilik lahan), ‘ amalul amil (pekerjaan penggarap), lahan, alat untuk bercocok  tanam  dan  biji.  Ulama Syafi’iyah mengemukakan  bahwa  akad  muzara’ah  harus include terlebih  dahulu  dalam  akad  musaqah,  yakni  pemilik  tanah,  penggarap,  shighat, objek  (pohon),  penggarapan  dan  buah  (hasil).  Secara  umum  dapat  dipahami  bahwa  akad muzara’ah dapat terlaksana apabila lahan yang digarap dengan akad musaqah terdapat tanah yang  masih  kosong  yang  bisa  untuk  ditanam.  Ulama Malikiyyah mengemukakan  bahwa akad muzara’ah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar akad muzara’ah menjadi sah. 22 Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  keempat  mazhab  tersebut  memperbolehkan  akad muzara’ah  dengan  tujuan  yang  sama  yaitu  tolong  menolong  dan memberikan  kemudahan dalam  pergaulan  hidup.  Di  sisi  lain  juga  bisa  menjadikan  lahan  yang  kosong  bisa bermanfaat, dan orang yang menganggur bisa memperoleh pekerjaan. Karena dalam Islam tidak  menyukai  menganggurkan  tanah  dari  kegiatan  bercocok  tanam,  tindakan  itu  berarti mengabaikan nikmat dan menyiakan harta, sedangkan Nabi saw. melarang menyia-nyiakan harta. Oleh karena itu, apabila seorang muslim mempunyai tanah pertanian, maka dia harus memproduktifkan  atau  memanfaatkannya  dengan  bercocok  tanam.  Adapun  yang  paling utama dalam pelaksanaan akad muzara’ah adalah adanya kejelasan sehingga akad tersebut mengandung  unsur  keadilan  dan  tidak  mengandung  unsur  gharar  (penipuan),  sehingga dalam  pelaksanaan  tersebut  tidak  ada  salah  satu  pihak  yang  dirugikan.  Nabi  saw. memandang bahwa rasa keadilan menghendaki agar kedua belah pihak bersekutu di dalam memperoleh  hasilnya,  sedikit  atau  banyak,  dan  tidak  dibenarkan  salah  satu  pihak menetapkan  bagian  tertentu  karena  ada  kalanya  tanah  hanya  menghasilkan  sejumlah tertentu  saja,  sehingga  demikian  semua  hasilnya  akan  diambil  oleh  satu  pihak,  sedangkan pihak yang lain menanggung kerugian.
Adapun ketentuan akad muzara’ah dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimuat dalam  BUKU  II  BAB  I  Pasal  20  Tentang  Ketentuan  Umum  Muzara’ah  dan  BAB  IX tentang muzara’ah dan musaqah.
a. Pasal  256  menjelaskan  bahwa  “Pemilik lahan  harus  menyerahkan  lahan  yang  akan digarap kepada pihak yang akan menggarap”
21 Yayan Fauzi, “Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah ”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 01, No.03 (November 2015), h. 148.
22 Nashihul  Ibad  Elhas,  “Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Tinjauan  Umum  Hukum  Islam”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 2 , No. 1 (2020), h. 126.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## Halaman 166-176
b. Pasal 257 menjelaskan bahwa “Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya”
c. Pasal  258  menjelaskan  bahwa  “Penggarap  wajib  memberikan  keuntungan  kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan”
d. Pasal  259  Ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  “Akad  muzara’ah  dapat  dilakukan  secara mutlak dan atau terbatas”
e. Pasal  259  Ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  “Jenis  benih  yang  akan  ditanam  dalam muzara’ah  terbatas  harus  dinyatakan  secara  pasti  dalam  akad,  dan  diketahui  oleh penggarap”
f. Pasal  259  Ayat  (3)  menjelaskan  bahwa  “Penggarap  bebas  memilih  jenis  benih tanaman untuk ditanam dalam akad muzara’ah yang mutlak”
g. Pasal  259  Ayat  (4)  menjelaskan  bahwa  ‘Penggarap  wajib  memperhatikan  dan mempertimbangkan  kondisi  lahan,  keadaan  cuaca,  serta  cara  yang  memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam”
h. Pasal 260 menjelaskan bahwa “Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzara’ah mutlak”
i. Pasal  261  menjelaskan  bahwa  “Penggarap  dan  pemilik  lahan  dapat  melakukan kesepakatan mengenai  pembagian  hasil  pertanian  yang  akan  diterima  oleh  masing- masing pihak”
j. Pasal  262  Ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  “Penyimpangan  yang  dilakukan  penggarap dalam akad muzara’ah dapat mengakibatkan batalnya akad itu”
k. Pasal  262  Ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  “Seluruh  hasil  panen  yang  dilakukan  oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Ayat (1)”
l. Pasal  262  Ayat  (3)  menjelaskan  bahwa  “Dalam  hal  terjadi  keadaan  seperti  pada Ayat  (2),  pemilik  lahan  dianjurkan  untuk  member  imbalan  atas  kerja  yang  telah dilakukan penggarap”
m. Pasal  263  Ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  “Penggarap  berhak  melanjutkan  akad muzara’ah apabila tanamannya belum layak di panen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia”
n. Pasal 263 Ayat (2) menjelaskan bahwa “Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama muzara’ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa di panen”
o. Pasal  264  Ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  “Hak  menggarap  lahan  dapat  dipindahkan dengan  cara  diwariskan  bila  penggarap  meninggal  dunia,  sampai  tanamannya  bisa dipanen”
p. Pasal  264  Ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  “Ahli  waris  penggarap  berhak  untuk meneruskan  atau  membatalkan  akad  muzara’ah  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang meninggal”
q. Pasal  256  menjelaskan  bahwa  “Akad  muzara’ah  berakhir  apabila  waktu  yang disepakati telah berakhir”. 23
23 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam Buku I-IV (Jakarta: Kencana, 2009), h. 106.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## Halaman 166-176

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Dari  pembahasan  di  atas  ada  beberapa  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a) Di  Kelurahan  Mamminasae  Akad  muzara’ah  biasanya  dilakukan  di  pertanian  padi, dimana  pemilik  sawah  memberikan  sawahnya  untuk  dikelola  oleh  penggarap  atau petani dengan semua modal ditanggung oleh si pemilik sawah mulai dari alat berat yang  dibutuhkan  untuk  membersihkan  sawah,  bibit  padi,  pupuk,  dan  sebagainya. Jadi,  petani  hanya  mengeluarkan tenaganya  untuk  membersihkan  sawah, menanam padi,  merawat  padi,  sampai  nanti  tiba  panen. 24 Dalam  bentuk  akadnya,  tidak  ada perjanjiannya,  tidak  ada  pembicaraan  waktunya,  tidak  pernah  membuat  perjanjian ditulis, terkadang si pemilik sawah hanya sekedar menawarkan kepada petani bahwa lahan  sawahnya  kosong  dan  tidak  ada  yang  bisa  mengerjakan,  jadi  petani  kembali menawarkan untuk mengelola sawah tersebut, hanya sekedar berbincang-bincang. 25 Dalam  hal  pembagian  hasil  biasanya  akan  dibicarakan  di  akhir  ketika  panen  telah tiba biasanya pembagian akad muzara’ah bisa ½ atau sesuai kesepakatan dari hasil panen,  akan  tetapi  disini  terkadang  tergantung  dari  pemilik  sawah  dan  terkadang juga bisa kurang dari itu, dan ini yang akan menimbulkan perselisihan ketika petani merasa  dirugikan  karena  yang  ia  dapatkan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dia kerjakan.  Contohnya  ketika  panen  hasil  padi  terdapat  10  karung  besar  yang seharusnya  petani  bisa  mendapat  3-5  karung  tetapi  hanya  mendapat  1-2  karung sehingga  timbullah  perselisihan  diantara  mereka  karena  tidak  adanya  perjanjian tertulis.
b) Dalam  perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah  terhadap  sistem  akad  muzara’ah  harus berlandaskan  keadilan  dalam  membagi  hasil  pertanian,  haruslah  ada  keridhoan kedua belah pihak, saling mengetahui kesepakatan masing-masing harus dijelaskan di awal akad dan pembagian hasil juga harus dijelaskan di awal akad. Dalam Hukum Ekonomi Syariah juga tidak diperbolehkan terdapat unsur gharar, fasid, dan zalim.
2. Implikasi Penelitian
Dengan  adanya  uraian-uraian  diatas  maka  penulis  dapat  memberikan    masukan  atau saran untuk menjadi bahan pertimbangan.
a) Dalam sistem akad muzara’ah mari kita memperhatikan rukun dan syaratnya, agar kelak  penggarap  atau  petani  tetap  bekerja  dengan  tulus  tanpa  adanya  penindasan terhadap  kaum  lemah  dari  pemlik  lahan  sehingga  keharmonisan  hidup bermasyarakat dapat tercapai dan ketahanan pangan bisa terjaga.
b) Untuk  para  petani  di  Kelurahan  Mamminasae  dan  petani  di  Indonesia  pada umumnya agar dalam melaksanakan akad muzara’ah, tetapi dalam melakukan akad atau  perjanjian  sebaiknya  disertai  bukti  tertulis  untuk  menghindari  sifat  gharar sehingga  ketidakjelasan  pembagian  hasil  pertanian  dapat  dihindari,  bila  perlu  saat melakukan akad muzara’ah sekaligus dihadapan pejabat tingkat kelurahan setempat guna untuk memperoleh perlindungan apabila suatu saat salah satu pihak melanggar dari perjanjian tersebut, sesuai perspektif hukum ekonomi syariah yang ada.
24 Baddu  (68  Tahun),  Pemilik  Sawah,  selaku  Pemilik  Sawah, Wawancara ,  Kelurahan  Mamminasae,  6 Agustus 2021.
25 Muh. Yahya (60 tahun), selaku Pemilik Sawah, Wawancara , Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 166-176

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Arikunto, Suharsimi. Dasar-Dasar Research, Bandung: Tarsito,1995. Puspitasari, Novi, dkk. “Muzara’ah Pada Usaha Pertanian Padi”. Bisnis dan Manajemen 14, No. 1 2020.
Republik  Indonesia, Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2  Tahun  2008  tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Buku I-IV, Jakarta: Kencana, 2009.

## Jurnal:
Anis,  Muhammad,  Rezky  Amaliah  Burhani,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli Buah-buahan  di  Atas  Pohon”, Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Jurusan  Hukum  Ekonomi Syariah 2, No. 2 Agustus 2020.
Elhas, NashihulIbad. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 2 , No. 1 2020.
Fauzi,  Yayan.  “Manajemen  Pemasaran  Perspektif  Maqashid  Syariah ”,  Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam 01, No.03, November 2015.
Ilyas,  Musyfikah.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Musyawarah  Dalam  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5, No. 2, 2018. Lubis,  Deni,  Ira  RochIndrawati,  “Analisis  Pendapatan  Petani  Penggarap  Dengan  Akad Muzara’ah dan Faktor Yang Mempengaruhinya”, Kajian Ekonomi Islam 2, No.1. 2017. Maloko,  M.  Tahir,  Andi  Intan  Cahyani,  Risaldi,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Pelayanan  Jasa  dan  Penerapan  Akad  Pada  BNI  Syariah  Makassar”, Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, No. 1, April 2020. Mapuna,  Hadi  Daeng.  “Hukum  dan  Peradilan  Dalam  Masyarakat  Muslim  Periode  Awal”, Jurnal Al-Qadau 2 No. 1 2015.
Mapuna,  Hadi  Daeng.  “Islam  dan  Negara”, Jurnal  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Syariah dan Hukum 6 No. 1 Juni 2017.
Sanusi,  Nur  Taufik,  dkk.  “Sistem  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pada  Perbankan Syariah  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam”, Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2, No. 2 September 2020.
Sanusi, Nur Taufiq. “Antara Hukum dan Moral”, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 20 , No. 1 Mei 2020.
Sastrawati, Nila. “Konsumtivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat ”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum , No 2 Juni 2020.
Sinilele,  Ashar,  dkk.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli  Hasil  Tani  Secara Tebasan ”,  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Jurusan  Hukum  Ekonomi  Syariah 2,  No.  2, September 2020.
Sinilele,  Ashar.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  di  Kota  Makassar”, Jurnal  Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4, No.1 Juni 2017.
Sohrah,  “Aktualisasi  Konsep  Ekonomi  Adil  Menurut  al-Qur’an”, Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2, No. 1 Juni 2020.

## Skripsi:
Susilawati,  “Sistem  Bagi  Hasil  Tanaman  Padi  yang  Masih  Di  Batang  Ditinjau  Dari Ekonomi Islam”, Skripsi (Bengkulu: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## Wawancara:
Wawancara  dengan  Baddu  (68 Tahun),  Pemilik  Sawah,  selaku  Pemilik  Sawah,  Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.
Wawancara dengan Hamid, Muh. Nur (53 tahun), selaku Petani, Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.
Wawancara dengan Rahman, Abdul. (30 tahun), selaku Sekretaris Kelurahan Mamminasae, Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.
Wawancara dengan Syawal (28 Tahun), selaku Petani, Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.
Wawancara  dengan  Yahya,  Muh.  (60  tahun),  selaku  Pemilik  Sawah,  Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.