## PENGANIAYAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU PERKOSAAN YANG MENGALAMI LABEL NEGATIF

## DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN
YOGYAKARTA)
Aroma Elmina Martha Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta email: aroma@uii.ac.id
Chandra Khoirunnas Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
email: chandrakhoirunnas@gmail.com
disampaikan 18/11/18 – di -review 24/11/18 – diterima 22/12/18 DOI: 10.25123/vej.3064

## Abstract
This  article  is  a  case  study  on  the  legal  issues  surrounding  beatings  and  torture  suffered  by  rape offenders incarcerated in the Wirogunan Prison, Yogyyakarta.  Purpose of this research is to identify profile of perpetrator and determinate what factors are behind this deviant behaviour.  This research uses a criminological method or  approach. Data has been obtained from  direct observation, expert interviews and literature review.  One of the important findings is that beatings and torture of rape offenders  are  justified  by  the  general  inmates  on  the  basis  of  negative  labelling  given  toward  the offender and his crime.
Keywords: inmates, negative labelling, prison

## Abstrak
Tulisan  ini  akan  menelaah  persoalan  seputar  penganiayaan  narapidana  pelaku  perkosaan  di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.  Tujuan penelitian ini adalah mengindentifikasi pelaku  dan  faktor-faktor  penyebab  perilaku  menyimpang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode atau pendekatan kriminologi.  Data diperoleh dari pengamatan, wawancara dengan ahli serta studi pustaka.  Temuan menarik di sini adalah penganiayaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan cenderung  dibenarkan  oleh  sesama  narapidana  karena  adanya  stigma  negatif  terhadap  pelaku maupun tindak pidana perkosaan.
Kata Kunci:
Narapidana, label negatif, Lembaga Pemasyarakatan

## Pendahuluan
Lembaga Pemasyarakatan secara ideal diartikan sebagai instrumen negara dalam  upaya  memasyarakatkan  kembali  narapidana  yang  melanggar  aturan hukum  dan  norma-norma  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Narapidana  yang  telah ditetapkan  bersalah  akan  menjalani  hukumannya  sesuai  dengan  perbuatannya
masing-masing dan Lembaga Pemasyarakatan yang dalam hal ini ditujukan untuk memberikan  kesadaran  dan  usaha  untuk  dapat  mengembalikan  narapidana kembali ke dalam masyarakat. Oleh karena perbuatan yang dilakukan narapidana tersebut telah melanggar hukum maka perlu diberikan hukuman yang setimpal. 1
Hukuman yang diberikan kepada narapidana semata-mata ditujukan agar dapat  memberikan  rasa  jera  dan  sekaligus  sebagai  upaya  guna  membuat narapidana  yang  melanggar  tersebut  menjadi  sadar  akan  kesalahan  atas perbuatan yang telah dilakukan dan memperbaiki diri narapidana. 2 Dengan tujuan tersebut,  maka  Lembaga  Pemasyarakatan  tidak  hanya  dilihat  sebagai  lembaga pemberian sanksi yang semata-mata hanya memberikan hukuman saja melainkan juga ditujukan sebagai lembaga pendidikan khusus. Fungsi pendidikan dalam hal ini adalah sebagai sarana penyadaran dan pengayoman bagi para narapidana yang berlandaskan  Pancasila,  agar  mereka  tidak  lagi  melanggar  ketetapan  dan  norma hukum dalam masyarakat. 3
Tujuan  lembaga  pemasyarakatan  ini  agar  terdapat  perubahan  sifat,  cara berfikir  serta  perilaku,  proses  interaksi  edukatif  yang  harus  dibangun.  Dengan kata  lain,  jenis  dan  proses  interaksi  yang  dikembangkan,  baik  yang  dilakukan antara  sesama  petugas  lembaga  pemasyarakatan,  narapidana  dan  petugas  lain harus bersifat mendidik, memenuhi prinsip kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan. Interaksi  edukatif  yang  intensif  sangat  diperlukan,  agar  secara  kolektif  tumbuh kesadaran dari para narapidana tentang perilaku yang seharusnya dilakukan.
Meskipun  demikian  keadaan  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia umumnya  masih  jauh  dari  apa  yang  diharapkan.  Keadaan  makin  memburuk dimana  kehidupan  di  lembaga  pemasyarakatan  justru  diwarnai  dengan  praktik- praktik  tidak  terpuji  seperti  perlakuan  yang  diskriminatif  yang  diberikan  oleh
1 David J Cooke, Pamela J Baldwin dkk,  Menyingkap Dunia Gelap Penjara. Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2008, hlm. iii.
2 Barda  Nawawi.      Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan  Pidana Penjara , Genta Publishing, Yogyakarta. 2009, hlm. 87.
3 Sistem Pembinaan Pemasyarakatan berupa pendidikan yang berlandaskan Pancasila meliputi penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan  ibadah.  Lihat    Dwidja  Priyatno.  Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara , Refika Aditama: Bandung, 2006, hlm. 107.
petugas  terhadap  narapidana,  praktik  penyuapan,  pemerasan  dan  tindak kekerasan antar sesama narapidana.
Berdasarkan  studi  pendahuluan  yang  dilakukan  peneliti  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Yogyakarta,  ditemukan  adanya  pelanggaran  yang terjadi berupa informasi yang simpang siur, misalnya perkelahian dalam satu sel tahanan  bahkan  sampai  penyimpangan  seksual  yang  dilakukan  pernah  terjadi baik yang diketahui maupun tidak oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. 4
Salah satu mantan narapidana pelaku perkosaan, menginformasikan sejak pertama masuk kedalam lapas sudah mendapat perlakuan kasar dari narapidana lainnya.  DS  mengalami  kekerasan  baik  fisik  maupun  non  fisik.  Dampaknya,  DS mengalami depresi dan stres setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sebagaimana dalam wawancara, sebagai berikut:
“Pada  waktu  pertama  saya  masuk  saya  sempat  dipukuli  oleh  teman  satu ruang  sel  dan  saya  harus  bertahan  pada  waktu  itu.  Pokoknya  ga  enak banget disana. Dan tidak hanya perlakuan antar narapidana saja tapi juga perlakuan diskriminatif dari para petugasnya. Ada juga di daerah saya yang stres  dulunya  karena  disiksa  di  Lapas  karena  kasus  perkosaan.  Kalo mereka yang kasusnya perkosaan, udah habis di- bully di Lapas .” 5
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  maka  penyelenggaraan  sistem pemasyarakatan yang ditujukan dalam rangka agar warga binaan pemasyarakatan menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahannya,  dan  tidak  mengulangi perbuatannya belum sepenuhnya dapat direalisasikan dengan tepat dan jauh dari kenyataan idealnya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran atau bahkan  kejahatan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  belum  diketahui secara  umum  bahkan  oleh  para  petugas  di  Lembaga  Pemasyarakatan  sendiri khususnya.
4 Pra  survei  dilakukan  melalui  wawancara  kepada  salah  satu  petugas  di  Lembaga Pemasyarakatan yaitu Kandi Tri Susilaningsih, Pengelola Pembinaan Intelektual BIMASWAT (Bimbingan Pemasyarakatan dan Peraawatan) dan juga sekaligus Wali Pemasyarakatan. Pada hari Kamis, 27 Oktober 2016. sekitar pukul 14.00 WIB.
5 Studi  pendahuluan  yang  dilakukan  dengan  salah  satu  mantan  narapidana  yang  tinggal  di dusun  Klitren,  Desa  Klitren,  Kecamatan  Gondokusumanan,  Yogyakarta.  Pada  13  Oktober 2016, sekitar pukul. 13.00 WIB.
Masih  banyaknya  tingkat  kekerasan  yang  dilakukan  sesama  narapidana terutama  bagi  mereka  yang  perkaranya  adalah  perkosaan  yang  menurut pandangan  narapidana  lain  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  perkara “ Banci, beraninya sama perempuan ”, sehingga banyak perlakuan diskriminatif dan kekerasan bahkan penganiayaan yang dialami di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Sebagai  perbandingan,  penganiayaan  terhadap  pelaku  perkosaan  juga terjadi  di  Lapas  Kelas  II  A  Pondok  Rajeg  Cibinong.  Penganiayaan  yang  dialami bertubi-tubi  dilakukan  oleh  narapidana  lain  dalam  lembaga  pemasyarakatan. Bahkan  umumnya  perlakuan  itu  dialami  sejak  masih  menjadi  tahanan  di Kepolisian  Resort  (Polres)  Bogor.  Perlakuan  yang  sama  juga  dialami  oleh narapidana  lainnya  yang  melakukan  tindak  pidana  perkosaan  atau  asusila. Penganiayaan  yang  dialami  jauh  lebih  parah  jika  korban  yang  didapati  adalah anak-anak,  umumnya  narapidana  lain  memperlakukannya  dengan  memberikan balsam atau minyak gosok pada kemaluannya atau dengan memberikan pemberat pada  alat  kelamin  dan  diperintahkan  untuk  berlari-lari  di  dalam  sel  bahkan sampai  tidur  di  kamar  mandi. 6 Adanya  perlakuan  kekerasan  yang  dialami  oleh narapidana yang melakukan tindak pidana perkosaan atau asusila yang dilakukan narapidana lain di dalam Lembaga Pemasyarakatan, menunjukkan bahwa di satu sisi  kepentingan  korban  dan  masyarakat  sebagai  korban  telah  diwakili  oleh negara  dengan  memberikan  sanksi  pemidanaan  bagi  pelaku,  namun  faktanya pelaku  perkosaan  kembali  mengalami  stigma  yang  kedua  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh narapidana lainnya .
Dari  uraian  di  atas,  maka  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  terkait dengan  mengapa  narapidana  pelaku  perkosaan  cenderung  mengalami penganiayaan  sebagai  akibat  adanya  label  negatif  di  Lembaga  Pemasyarakatan? Juga  bagaimana  mekanisme  proses  penyelesaiannya  dalam  menangani  tindak pidana penganiayaan yang dialami narapidana perkosaan oleh narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan?
6 Anton  Aruan, Inilah  cerita  Tragis  Para  Pelaku  Perkosaan  di  Dalam  Lapas ,  diakses  pada www.sumbar1.com/inilah-cerita-tragis-para-pelaku-perkosaan-di-dalam-penjara/, diakses pada 29 Oktober 2016. Pukul 20.46 WIB.
Kajian  terhadap  permasalahan  di  atas  dengan  tujuan  untuk  dapat mengetahui  penyebab  narapidana  pelaku  perkosaan  yang  lebih  cenderung mengalami  kekerasan  sebagai  adanya  akibat  label  negatif  dan  untuk mengidentifikasi  mekanisme  dalam  proses  penyelesaian  tindak  pidana penganiayaan yang dialami narapidana perkosaan.

## Pembahasan
Tinjauan Teori Labelling Terhadap Pelaku Perkosaan Yang Mengalami Label Negatif
Kejahatan atau  perilaku menyimpang dapat  pula  dijelaskan  melalui  suatu pendekatan  sosiogenik  dalam  kriminologi  yang  menekankan  pada  aspek-aspek prosesual  dari  terjadinya  dan  berlangsungnya  penyimpangan  terutama  dalam hubungannya dengan reaksi sosial. Dari sudut pandang ini, perilaku menyimpang adalah akibat dari suatu penilaian sosial yang ditujukan pada seseorang.
Howard S. Becker mengemukakan:
“Kelompok-kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat aturan-aturan.  Pelanggaran  terhadap  aturan-aturan  itu  adalah penyimpangan.  Aturan-aturan  itu  ditetapkan  pada  orang-orang  tertentu, dengan mencap mereka sebagai orang-orang yang berada diluar garis. Dari sudut pandang ini, penyimpangan bukanlah suatu kualitas perbuatan yang dilakukan  seseorang,  melainkan  lebih  merupakan  akibat  penerapan aturan-aturan  dan  sanksi-sanksi  oleh  orang  lain  terhadap  “si  pelanggar”. Pelaku  penyimpangan  adalah  mereka  yang  terkena  cap,  sedangkan perilaku  menyimpang  adalah  perilaku  yang  dicap  demikian  oleh masyarakat .” 7
Pada  dasarnya  penyusunan  teori-teori  kriminologis  tentang  berbagai perilaku  sejak  permulaannya  sudah  merupakan  bagian  dari  perkembangan sosiologi,  dimana  para  pelaku  kejahatan  dipandang  sebagai  orang  yang  terpisah dari  masyarakat  luas  yang  terdiri  dari  orang-orang  yang  jujur  dan  warga  yang patuh.  Penjahat  dipandang  sebagai  pembawa  masalah  ( trouble  maker )  bagi
7 Howard  S.  Becker, The  Other  Side ,  dalam  Mulyana  W.  Kusumah,  Kriminologi  dan  Masalah Kejahatan: Suatu Pengantar Ringkas , ARMCO, Jakarta, 1984, hlm. 49.
masyarakat  dan  dianggap  sebagai  hasil  dari  berbagai  ciri  khusus  dari  suatu individu, baik secara biologisnya atau sosialnya. 8
Teori labelling menempatkan kejahatan dan penjahat dari suatu perspektif yang  berbeda  yaitu  mengenai  bagaimana  masyarakat  bereaksi  terhadap  devian. Bahwa dalam hal ini teori labelling juga dikenal dengan istilah “ sociental reaction school ”. 9 Oleh  karenanya  teori labelling memiliki  perbedaan  orientasi  mengenai kejahatan  dibandingkan  dengan  teori-teori  yang  lain.  Jika  teori  lain  melakukan pendekatan  dari  sudut  statistik,  patologis  atau  pandangan  yang  bersifat  relatif, maka Becker beranggapan bahwa pendekatan-pendekatan yang dimaksud terlihat begitu tidak adil dan kurang realistis. Bahwa pada kenyataannya kejahatan sering bergantung  pada  orang-orang  yang  mengamati  karena  anggota-anggota  dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu. 10
Bahwa  karena  banyaknya  reaksi  yang  diberikan  kepada  para  pelaku kejahatan,  maka  hal  tersebut  memungkinkan  bagi  mereka  untuk  berkumpul dengan  orang-orang  yang  memiliki  nasib  yang  sama.  Banyak  dari  pakar kriminologi menghubungkan teori labelling dengan buku dari Frank Tannenbaum “ crime and the community ”, bahwa pada dasarnya kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, di  mana  terdapat  dua  definisi  yang  bertentangan  tentang  tingkah  laku  yang layak. 11
Pembahasan mengenai teori labelling menekankan pada 2 (dua) hal, yaitu:
1. Menjelaskan  permasalahan  mengapa  dan  bagaimana  orang-orang  tertentu diberi label; dan
2. Pengaruh  efek  dari  label  tersebut  sebagai  suatu  konsekuensi  dari  perbuatan yang telah dilakukannya.
8 I.S. Susanto, Kriminologi , Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.115.
9 J.E. Sahetapy, Pisau Analisis Kriminologi , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.32.
10 Frank P. Williams, Criminological Theory, Prentice Hall, New Jersey, hlm. 139.
11 Romli Atasasmita, Teori dan Kapita Selecta Kriminologi , Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 49.
Persoalan labelling ini, memperlakukan seseorang yang diberi label sebagai dependent  variable atau  variabel  tidak  bebas  dan  keberadaannya  memerlukan penjelasan. Labelling dalam artian  ini  merupakan  akibat  dari  reaksi  masyarakat.
Menurut Howard S. Becker yang menyatakan:
“ Social group create deviance by making the rules whose ifraction constitute deviance. The deviant is one to whom that label has successfully been applied: deviant behavior is behavior that people so label.”
Persoalan labelling kedua  (efek labelling )  adalah  bagaimana labelling mempengaruhi  seseorang  yang  terkena  label/cap.  Persoalan  ini  memperlakukan labelling sebagai variabel yang independen atau variabel bebas. Dalam kaitan ini, terdapat  2  (dua)  proses  bagaimana labelling mempengaruhi  seseorang  yang terkena  label/cap  untuk  melakukan  penyimpangan  tingkah  lakunya. 12 Pertama, label tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya dan kemudian seterusnya label itu diberikan kepadanya oleh pengamat. Kedua, label  tersebut  sudah  diadopsi  oleh  seseorang  dan mempengaruhi  dirinya  sehingga  ia  mengakui  dengan  sendirinya  sebagaimana label itu diberikan padanya oleh si pengamat.
Salah satu dari kedua proses tersebut dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan membentuk karir kriminal seseorang. Bahwa secara garis besar terhadap orang yang sudah diberikan label akan selalu mendapatkan perhatian  dari  lingkungan  sekitarnya,  karenanya  akan  muncul  dengan  apa  yang dinamakan dengan suatu bentuk kewaspadaan dari orang-orang sekitarnya akan mempengaruhi  orang  yang  dimaksud  sehingga  kejahatan  kedua  dan  yang selanjutnya memungkinkan akan terulang kembali. 13
Terkait  dengan  masalah  kejahatan  yang  dilakukan,  F.M.  Lemert membedakan 3 (tiga) bentuk penyimpangan, yaitu: 14
1. Individual  deviation, dimana  timbulnya  penyimpangan  diakibatkan tekanan psikis dari dalam;
12 Id
13 Id
2. Situational  deviation, sebagai  hasil  stress  atau  tekanan  dari  keadaan; dan
3. Sistematic  deviation, sebagai  pola-pola  perilaku  kejahatan  terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.
Lemert  membedakan  antara  penyimpangan  primer  dan  penyimpangan sekunder.  Bahwa  penyimpangan  primer  menunjukkan  keadaan  seseorang  yang melakukan  tindakan  melanggar norma,  akan  tetapi  hal  itu  masih  dianggap  asing oleh  pribadinya,  sedangkan  penyimpangan  sekunder  menyangkut  kasus seseorang  mengorganisasikan  ciri  sosio-psikologisnya  disekitar  peranan menyimpang. Penyimpangan sekunder seringkali merupakan pelanggaran norma yang  diulangi  dan  terwujud  sebagai  hasil  reaksi  sosial.  Semacam  proses  “ feed back ”  acapkali  terjadi  dalam  keadaan  pengulangan  penyimpangan  mengundang reaksi sosial, dan kemudian merangsang tindakan penyimpangan lebih jauh.
Berdasarkan  teori labelling ,  penyimpangan  sekunderlah  yang  menjadi pusat perhatian, karena merupakan suatu bentuk penyimpangan yang timbul dari proses interaksi antara orang yang dilabeli dengan orang-orang yang memberikan label.  Oleh  karenanya  para  ilmuan  berpendapat  bahwa  pemberian  label merupakan  penyebab  seseorang  melakukan  kejahatan  atau  menjadi jahat.  Ada  2 (dua) hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu: 15
1. Adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang  diberikan  label.  Hal  ini  akan  menyebabkan  masyarakat disekitarnya  memberikan  perhatian  yang  terus  menerus  terhadap orang yang diberikan label tersebut; dan
2. Adanya  label  mungkin  akan  diterima  oleh  individu  tersebut  dan berusaha  untuk  menjalani  sebagaimana  label  yang  dilekatkan  pada dirinya.  Salah  satu  proses  tersebut  akan  menjelaskan  kejahatan  dan menciptakan karir penjahat.
Atau dengan kata lain penyimpangan sekunder muncul melalui reaksi dari masyarakat terhadap tindakan awal. Saat reaksi masyarakat makin intens secara progresif  untuk  setiap  tindakan  penyimpangan  primer,  pelaku  pelanggaran menjadi  label  negatif  melalui  pemberian  label.  Bahwa  pada  kenyataannya
pemberian  label  dimasyarakat  menyebabkan  menyebabkan  lingkungan  pun membuat asumsi yang salah tentang pelaku pelanggaran yang akan menimbulkan konsekuensi,  sebab  asumsi  ini  akan  membentuk  bagimana  orang    akan  bereaksi terhadap  pelaku  pelanggaran.  Oleh  karena  definisi  yang  salah  dalam  pemberian label, maka masyarakat akan memandang seolah-olah narapidana tidak memiliki karakter yang baik, bahkan Negara sekalipun akan memberikan pandangan yang berbeda terhadap narapidana.
Setiap  orang  memiliki  perasan  yang  berbeda-beda  terhadap  label  yang diterimanya.  Apabila  seseorang  tidak  tahan  terhadap  label  yang  diberikan kepadanya, ada kemungkinan orang tersebut  merealisasikan label yang diterima dan  melekat  pada  dirinya.  Sebagai  contoh,  misalnya,  orang  yang  dicap  sebagai pencuri  oleh  masyarakat  sekitarnya  akan  merasa  tidak  disukai  oleh lingkungannya  dan  berusaha  untuk  menjadi  pencuri.  “ Kalau  orang-orang menganggap saya sebagai pencuri, lebih baik saya mencuri saja, toh tidak akan ada yang  percaya  kalau  saya  berbuat  baik ,”  demikian  kira-kira  alasan  yang  akan dikemukakan berkaitan dengan secondary deviance. 16
Ada 2 (dua) konsep lain yang dikemukakan dalam teori labelling: 17

## 1. Master Status
Ada terdapat ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh setiap orang yang sulit dibedakan dengan ciri-ciri yang lain. Ciri-ciri tersebut dapat dibedakan menjadi ciri-ciri utama ( master status ) dan ciri-ciri sekunder ( auxiliary status ).  Sebagai  contoh  dari master  status ,  adalah:  jenis  kelamin, pekerjaan, beberapa bentuk penyimpangan seperti homoseksual.

## 2. Retospective interpretation
Dimaksudkan  sebagai  pemikiran  tentang  bagaimana  suatu  identitas dapat  direkonstruksikan  agar  sesuai  dengan  label  yang  baru.  Sejak dicap sebagai penjahat itu dilekatkan, orang-orang disekelilingnya akan kesulitan untuk mengerti bagaimana keadaan sebenarnya yang dimiliki oleh  seseorang  sebelum  melakukan  kejahatan  atau  sebelum  label tersebut  dilekatkan.  Konsep  ini  tidak  hanya  diterapkan  oleh  orang- orang  yang  berada  di  sekitar  pelaku  tetapi  juga  diterapkan  oleh  para petugas terhadap orang-orang yang pernah ditangkap.
16 Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Kriminologi , Thafa Media, 2012, hlm. 111.
17 Hendrojono, Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Srikandi, Surabaya,
2005, hlm. 92-93.
Pengaturan mengenai penganiayaan diatur di dalam Kitab Undang-Undang hukum  Pidana  (KUHP).  mengatur  berbagai  macam  tindak  pidana  yang  salah satunya  adalah tindak pidana  penganiayaan. Tindak pidana  penganiayaan  diatur dalam  Bab  XX  Pasal  351  Ayat  (1)  KUHP,  yang  mengandung  pengertian  suatu perbuatan  yang  dengan  sengaja  mengakibatkan  rasa  sakit,  luka,  atau  merusak kesehatan orang lain. Secara umum undang-undang tidak memberikan ketentuan terkait  dengan  penganiayaan.  Menurut  yurisprudensi  pengadilan  menyatakan bahwa  yang  dimaksud  sebagai  penganiayaan  adalah  sengaja  menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

## Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Kekerasan  Terhadap  Narapidana Pelaku Perkosaan
Terjadinya  kekerasan  terhadap  narapidana  pelaku  perkosaan  sebagai bentuk reaksi tidak hanya diberikan oleh narapidana lain yang masih dalam satu ruangan  melainkan  juga  dilakukan  oleh  masyarakat  jika  nantinya  setelah narapidana  menjalani  masa  tahanan  (eks-narapidana).  Data  menunjukkan berkaitan  dengan  responden  yang  secara  keseluruhan  berada  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Yogyakarta  juga  data  yang  terkait  dengan  jumlah narapidana  pelaku  perkosaan  dan  yang  mengalami  tindak  kekerasan  yang dialaminya.  Dikemukakan  juga  fluktuasi  jumlah  narapidana  pelaku  perkosaan yang  ada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Yogyakarta  serta  melihat bagaimana pandangan antar narapidana  terhadap narapidana pelaku perkosaan. Penelitian  ini  mengambil sample data  dari  November  2014  sampai  dengan September 2016. 18

## Tabel 1
Daftar Narapidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan dan Asusila di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta
Tahun Bulan Narapidana 2014 November 73
18 Data  yang  Peneliti  peroleh  dari  bagian  Informasi  dan  Staff  Registrasi  Penerimaan  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.
Desember 74 2015 Januari 69 Februari 73 Maret 80 April 81 Mei 78 Juni 78 Juli 75 Agustus 72 September 73 Oktober 72 November 70 Desember 68 2016 Januari 73 Februari 72 Maret 72 April 71 Mei 70 Juni 73 Juli 78 Agustus 78 September 76
Sumber : Staff Informasi dan Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan  kelas II A Yogyakarta
Data tersebut di atas diketahui bahwa setiap bulannya narapidana pelaku kekerasan  seksual  selalu  mengalami  kenaikan  dan  penurunan  yang  sangat signifikan. Rekapitulasi jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan setiap  akhir  bulan,  hal  ini  dikarenakan  dalam  satu  tahun  setiap  bulannya dimungkinkan  ada  narapidana  yang  telah  selesai  menjalani  masa  tahanannya. Sehingga  dalam  hal  jumlah  narapidana  pelaku  perkosaan  setiap  bulan  per tahunnya mengalami fluktuatif jumlah narapidana.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya pada bulan Desember 2016 menunjukkan angka penurunan terendah yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan) narapidana  pelaku  perkosaan  dan  asusila  serta  kenaikan  tertinggi  terjadi  pada bulan  April  2015  yang  mencapai  jumlah  81  (delapan  puluh  satu)  orang narapidana yang berstatus sebagai narapidana yang melakukan kekerasan seksual dan asusila.
Terjadinya  jumlah  kenaikan  dan  penurunan  terhadap  narapidana  berupa kenaikan  jumlah  angka  narapidana  pelaku  kekerasan  seksual  sudah  bukan merupakan hal yang baru lagi. Penurunan angka di setiap bulannya dikarenakan para  narapidana  telah  terbebas  dari  masa  tahanan  di  Lembaga  Pemasyarakatan
Kelas  II  A  Yogyakarta.  Sedangkan  kenaikan  pada  bulan  April  dikarenakan  ada narapidana  pelaku  kekerasan  seksual  baru  yang  masuk  kedalam  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Yogyakarta.  Data  menunjukkan  bahwa  hampir  rata- rata penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta umumnya adalah pelaku kekerasan seksual dan asusila. 19
Kekerasan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yang  saling  berkaitan . Wawancara  dan pembagian kuesioner kepada 40 (empat puluh) orang narapidana, 20 (dua puluh) diantaranya adalah narapidana residivis. Dari data tersebut kemudian  dilakukan pendalaman  terkait  dengan  kekerasan  yang  terjadi  pada  narapidana  kasus perkosaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil depth interview dan  kuesioner  maka  peneliti  dapat  menemukan  beberapa  faktor  yang menyebabkan  terjadinya  tindak  kekerasan  yang  dialami  oleh  narapidana  pelaku perkosaan  di  Lembaga  Pemasyarakat.  Faktor-faktor  yang  melatarbelakangi kekerasan pada narapidana pelaku perkosaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan antara lain:

## a) Lemahnya Pengamanan dan Pengawasan Sipir
Bagi setiap terpidana, Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu institusi reintegrasi sosial yang  seharusnya menjadi tempat untuk memperbaiki diri agar di  kemudian  hari  dapat  kembali  bersosialisasi  di  tengah  masyarakat  seperti sediakala  sebelum  mereka  melakukan  kesalahan  yang  menyebabkannya  masuk penjara.  Pelaksanaan  pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Yogyakarta umumnya tidak terlepas dari peran serta dari para petugas pelaksana pembinaan.
Sebagai  suatu  instansi  dari  sub  sistem  peradilan  pidana  Lembaga Pemasyarakatan  mempunyai  fungsi  sebagai  pelaksana  pidana  penjara  dan sekaligus  tempat  pembinaan  narapidana  sebagaimana  diamanatkan  dalam Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  (Undang-Undang
19 Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta
Pemasyarakatan). Fungsi lapas ini sesungguhnya sudah sangat berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara jaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan  Penjara  ( Gestichten  Reglement S.  1917  no.  708).  Bahwa  dalam  hal  ini, pengamanan  dan  pengawasan  terhadap  narapidana  merupakan  suatu  hal  yang pokok yang dilakukan oleh para petugas memiliki peran yang sangat menentukan bagi para narapidana. 20
Pengamanan  dan  Pengawasan  yang  dilakukan  pada  dasarnya  ditujukan semata-mata  untuk  mengatasi  kecenderungan  buruk  yang  terjadi  di  lembaga pemasyarakatan  sejak  jaman  kolonial  belanda,  meskipun  saat  ini  lembaga pemasyarakatan  sudah  modern  namun  dalam  pelaksanaannya  masih  saja  ada budaya kekerasan yang diwariskan Belanda dalam lembaga pemasyarakatan.
Pengamanan  serta  pengawasan  yang  rendah  dapat  memicu  berbagai masalah  antara  lain  kaburnya  narapidana,  banyak  terjadi  keributan  dan  tidak terlaksananya  proses  pembinaan  narapidana  sebagaimana  yang  seharusnya terjadi. Implikasi lain atas lemahnya pengawasan ini berimbas pula pada tingkat kriminalitas dan kekerasan di lembaga pemasyarakatan. Beberapa contoh bentuk kekerasan yang pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta antara  lain  terjadinya  perampasan  dan  penipuan e-money ( e-voucher )  sesama narapidana,  pencurian  di  dalam  kamar  narapidana,  perkelahian  kelompok, perpeloncoan  khususnya  bagi  napi  yang  baru  masuk  dan  perkara  asusila, pengelompokan  berdasarkan  kedaerahan,  bahasa  khusus  untuk  tidak  mudah dikenali  oleh  orang  luar,  homoseksual  serta  kode  etik  untuk  saling  melindungi rahasia sesama narapidana. 21
Lebih  lanjut  disampaikan  bahwa  dampak  negatif  dari  lemahnya pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana adalah adanya perpeloncoan yang dilakukan terhadap narapidana dengan perkara asusila. 22
20 Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
21 Data  Hasil  wawancara  yang  dlakukan  oleh  Kandi  Tri  Susilaningsih,  SH.,  MH  Staff  bagian Binaswat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016, sekitar  pukul 10.00 WIB.
“Kalau di Lapas sendiri mas dulu pernah terjadi kekerasan di dalam Lapas utamanya  ya  mereka  yang  tindak  pidana  asusila,  wes  abis  mas.  Ya  kalau ditanya pengawasannya gimana jujur aja mas kita tu kurang SDMnya jadi kalau  kita  harus  mengawasi  kesemuanya  ya  gimana,  tetapi  kalau  ada tindakan  seperti  itu  dan  ada  laporan  dari  WBP  yang  bersangkutan  nanti mereka  kita  panggil  kalau  terbukti  kami  akan  berikan  sanksi  tindakan seperti  memasukkannya  kedalam  SELKER,  tidak  diikutkan  program asimilasi, integrasi,  CMB,  CMK,  dsb  dan  dia  masuk  ke  register  F 23 .  Selama tidak ada laporan ya kami tidak tahu, nah biasanya mereka kalau mau lapor sudah diancam di dalam ruang tahanan .”
b) Strata Sosial dan Kekuasaan Narpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan
Perlu  kita  mengetahui  bahwa  kehidupan  yang  ada  di  Lembaga Pemasyarakatan  pada  dasarnya  memiliki  banyak  perbedaan  dengan  kehidupan masyarakat  sosial  pada  umumnya.  Clammer  dalam  bukunya The  Prison Community menjelaskan  bahwa  ada  4  (empat)  ciri  khas  kehidupan  dalam Lembaga Pemasyarakatan yakni sebagai berikut: 24
1) Bahasa  yang  khusus  ( Special  Vocabulary ),  yakni  berkaitan  dengan adanya sejumlah kata atau istilah yang digunakan dalam berkomunikasi di  dalam  lembaga  pemasyarakatan,  contohnya  adalah  bahasa  kode, bahasa  daerah  yang  tidak  dimengerti  oleh  petugas  lapas  atau  dengan isyarat tertentu.
2) Stratifikasi  Sosial  ( Social  Stratification ),  bahwa  pada  kehidupan  yang ada  dalam  lembaga  pemasyarakatan,  terdapat  perbedaan  dasar mengenai  latar  belakang  kehidupan  narapidana  dan  juga  berkaitan dengan jenis kejahatan yang dilakukan yang menyebabkan munculnya stratifikasi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan;
3) Kelompok  Utama  ( Primary  Group ),  yakni  adanya  keberadaan  dari kelompok  utama  dengan  keberadaan  anggotanya  hanya  terdiri  dari beberapa orang narapidana saja, terutama narapidana muda yang lebih mengutamakan tindak  kriminal;
4) Kepemimpinan  dalam  Penjara  ( Prision  Leadership ),  yang  mana keberadaan  dari  seorang  pemimpin  dalam  sebuah  kelompok  utama yang berfungsi sebagai mediator dalam hubungan kelompok lain.
Setelah  kita  mengetahui  adanya  strata  sosial  yang  ada  dalam  lembaga pemasyarakatan  tersebut  yang  menandakan  ada  pertentangan  antara  idealitas
23 Register F adalah pencabutan hak-hak narapidana.
24 Edy  Nugraha,  Status  Sosial  dan  Kekuasaan  Narapidana  di  Penjara  dalam  Novel  Kisah  Para Ratib , Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, tanpa tahun, hlm.3-4.
dari konsep pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu melakukan persamaan perlakuan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.
Berikut  peneliti  akan  menyajikan  data  yang  berkaitan  dengan  persepsi narapidana terhadap adanya strata sosial yang diakui dan ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

## Tabel 2
Persepsi Narapidana Terhadap Strata Sosial Kejahatan Dalam Lembaga Pemasyarakatan
No Jenis Kejahatan Jumlah 1. Pembunuhan 17 2. Narkoba 8 3. Perampokan 6 4. Pencurian 5 5. Penipuan 2 6. Penganiayaan 1 7. Penggelapan 1 8. Asusila 0 Jumlah 40
Sumber: Data primer, Keterangan : n=40
Jika  kita  melihat  dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  persepsi narapidana mengenai kluster strata sosial yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas  II  A  Yogyakarta  dengan  angka  tertinggi  adalah  narapidana  dengan  kasus pembunuhan.  Sedangkan  kluster  paling  rendah  adalah  narapidana  dengan perkara asusila. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Petugas Penjaga Lapas (Sipir) mengatakan bahwa sebenarnya keberadaan dari kluster strata sosial itu  mutlak  adanya,  tetapi  hanya  terbatas  pada  mereka  narapidana  yang  berada dalam 1 (satu) ruang tahanan. Berdasarkan keterangan yang diketahuinya bahwa keberadaan  dari  strata  sosial  tertinggi  memang  di  tempati  oleh  narapidana dengan  kasus  pembunuhan  yang  ada  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  ini. Narapidana  kasus  pembunuhan  akan  menjadi  sosok  yang  disegani  di  lembaga pemasyarakatan dan memiliki kecenderungan untuk tidak diperlakukan semena- mena oleh narapidana lainnya, justru ia menjadi pimpinan dalam ruang tahanan
tersebut.  Meskipun  saat  ini  penjara  telah  berubah  menjadi  lembaga pemasyarakatan  tetapi  keberadaan  dari  kluster  tersebut  mutlak  adanya  hingga saat ini. Rizal Baehaqqi juga menambahkan selain dengan kasus dari narapidana itu  sendiri  faktor  ekonomi  dari  narapidana  itu  juga  dapat  mempengaruhi  strata sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 25
Lebih  lanjut  ia  mengatakan  bahwa  di  dalam  ruang  tahanan  biasanya  ada yang mereka sebut sebagai perpeloncoan terhadap narapidana baru yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan apa lagi bagi mereka dengan perkara asusila. Umumnya  mereka  diperlakukan  semena-mena  seperti  diberikan  ruang  tidur dengan bagian yang sempit, diperintahkan untuk memijat rekan dalam satu ruang tahanan, dsb. Apabila terjadi penolakan maka disitu biasanya kerap terjadi tindak kekerasan  karena  bagi  mereka  narapidana  dengan  kasus  asusila  atau  pelecehan seksual adalah perkara yang sangat “ banci sekali ” “ beraninya hanya dengan wanita saja ".
RF  yang  juga  merupakan  narapidana  residivis  (R2) 26 dengan  perkara pembunuhan menerangkan bahwa: 27
“Sebenernya  kalau  dilapas  mas,  perpeloncoan  atau  kekerasan  itu  sering terjadi,  udah  pastilah  ibaratnya  kek anak sekolahan  gitulah,  malah  jarang diketahui sama penjaganya mas, karena kalau sampai ketahuan nanti bisa masuk  SELKER,  kalau  mereka  ngelapor  bisa  habis  mas.  Kalau  saya  jujur saja belum pernah mengalami kekerasan dari tingkat penyidikan sekalipun mas,  Alhamdulillahnya.  Tapi  kalau  biasanya  saya  lihat  ada  kek  gitu  ya biasanya perkara-perkara yang beraninya ama perempuan mas, tapi kalau saya si ga ikut-ikut mas soalnya udah insyaf dan capek disini.”
Jika kita mengkonstruksikan dengan apa yang disampaikan oleh Clammer di  atas,  maka  keberadaan  dari  status  sosial  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan menentukan  tingkat  kekuasaan.  Semakin  tinggi  perkara  dengan  ancaman hukuman tertinggi menjadikan dia sebagai dan dianggap narapidana terhebat dan
25 Data  tersebut  Peneliti  Peroleh  dari  Rizal  Baehaqqi  Petugas  Penjaga  Lembaga Pemasyarakatan/SIPIR di Lembaga Pemasyarakatan.
26 R2  merupakan  status  dari  seorang  narapidana  yang  sebelumnya  pernah  dijatuhi  pidana sebanyak  3  (tiga)  kali.  R1  menunjukkan  2  (dua)  kali,  R2  menunjukkan  3  (tiga)    kali,  R3 menunjukkan 4 (empat) kali dan seterusnya.
27 Rifki  (23)  adalah  seorang  Narapidana  Residivis  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Yogyakarta narapidana dengan perkara pembunuhan dengan lama hukuman 5 (lima) tahun.
kuat  yang  dijadikan  rujukan  sebagai  seorang  pemimpin  dalam  ruang  tahanan, sedangkan  semakin  rendah  kasusnya  terutama  asusila  sudah  dapat  dipastikan akan  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  pada  semestinya,  ia  akan  memiliki kecenderungan  mendapatkan  kekerasan  dari  senioritas  dan  otoritas kepemimpinan dalam satu ruang tahanan tersebut.

## c) Sarana dan Prasarana
Kekerasan  yang  terjadi  di  lembaga  pemasyarakatan  juga  dalam  hal  ini dipengaruhi  oleh  minimnya  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  lembaga pemasyarakatan.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  pembahasan  sebelumnya bahwa  umumnya  kekerasan  yang  dilakukan  terhadap  narapidana  pelaku kekerasan  seksual  ini  dilakukan  pada  malam  hari.  Sehingga  jarang  diketemukan oleh petugas piket malam di Lembaga Pemasyarakatan.
Sejauh  ini  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Yogyakarta  hanya prasarana  terkait  tempat  ibadah  saja  yang  belum  secara  lengkap  dimiliki  oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Selain itu kelengkapan peralatan atau  teknologi  yang  dimiliki  petugas  lapangan  dan  lembaga  pemasyarakatan dalam  hal  mengurangi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  seperti  penyelundupan narkotika, hand phone , dan peralatan-peralatan lain yang dilarang untuk di bawa di dalam lembaga pemasyarakatan.
Karenanya perlu adanya pengadaan dan pembaharuan sistem pengawasan dan  pengamanan  dalam  lembaga  pemasyarakatan  yaitu  berupa  pemasangan monitor atau CCTV dalam setiap blok dan ruang tahanan narapidana, agar segala sesuatunya  dapat  terpantau.  Hal  ini  semata-mata  digunakan  untuk menghindarkan  dari  adanya  pertengkaran,  pem- bully- an,  kekerasan,  pemerasan dan lain sebagainya.

## d) Budaya Lingkungan dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan
Kita  mengetahui  bahwa  lembaga  pemasyarakatan  adalah  gerbang/muara terakhir  dari  proses  sistem  peradilan  pidana.  Sehingga  jika  kita  melihat  sejenak
terkait dengan apa dan bagaimana kondisi di lembaga pemasyarakatan maka hal tersebut sangatlah dipandang perlu, karena selama ini keadaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak ada yang mengetahuinya. Hal ini dikarenakan kewenangan dan kekuasaan dari lembaga pemasyarakatan yang dimiliki.
Sebagaimana data yang  peneliti peroleh, diketahui bahwa di dalam setiap lembaga pemasyarakatan umumnya memiliki kebiasaan yang telah menjadi suatu budaya  yang  menjadi  ciri  khasnya  masing-masing.  Rizal  Baehaqqi,  SH  selaku Petugas  Penjaga  Lapas,  menerangkan  bahwa  umumnya  setiap  lembaga pemasyarakatan memiliki budayanya masing-masing, ada lembaga pemasyarakatan  yang  memiliki  budaya  suap  menyuap  yang  sangat  tinggi,  ada budaya yang transaksional, budaya yang militan dan lain sebagainya. Namun perlu menjadi catatan bersama bahwa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah adanya suatu  kondisi  dimana  kebiasaan  yang  telah  menjadi  budaya  ini  diberlakukan secara  tertutup  dan  sulit  untuk  diketahui  bagaimana  awal  dari  terbentuknya budaya yang telah ada sejak jaman Belanda tersebut. 28
Hal  ini  sejalan  dengan  pemikiran  Edwin  H.  Sutherland  yang mengemukakan  bahwa  perilaku  kriminal  merupakan  prilaku  yang  dipelajari dalam  lingkungan  sosial  yang  mana  secara  keseluruhan  dari  tingkah  laku dipelajari dengan berbagai cara. Dasar dari terbentuknya teori asosiasi diferensial adalah: 29
a) Setiap  orang  akan  menerima  dan  mengikuti  pola-pola  prilaku  yang dapat dilaksanakan ( any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to excute );
b) Kegagalan  untuk  mengikuti  pola  tingkah  laku  menimbulkan inkonsistensi  dan  ketidakharmonisan  ( failure  to  follow  a  prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influence which direct the individual ); dan
c) Konflik  budaya  ( conflict  of  cultures )  merupakan  prinsip  dasar  dalam menjelaskan  kejahatan  ( the  conflict  of  cultures  is  therefore  the fundamental principle int the explanation of crime) ;
28 Data  tersebut  Peneliti  Peroleh  dari  Rizal  Baehaqqi  Petugas  Penjaga  Lembaga Pemasyarakatan/SIPIR di Lembaga Pemasyarakatan.
29 Hendrojono,  Kriminologi:  Pengaruh  Perubahan  Masyarakat  dan  Hukum , Srikandi,  Surabaya, 2004, hlm. 78.
Perilaku kekerasan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan umumnya dipelajari  dari  dan  oleh  tradisi-tradisi  para  narapidana  sebelumnya.  Sehingga penerapannya  akan  terus  dilakukan  sebagai  suatu  kebiasaan  yang  berlangsung secara  terus  menerus  hingga  menjadi  budaya  yang  muncul  di  dalam  lembaga pemasyarakatan,  yang  dalam  hal  ini  adalah  mewariskan  budaya  kekerasan.  Pola ini lambat laun akan diterima sebagai kebiasaan yang disepakati di kalangan para narapidana.

## e) Label terhadap Narapidana Pelaku Kekerasan Seksual
Dikaji dari temuan data di lembaga pemasyarakatan maka akan diperoleh kehidupan  yang  sekilas  hampir  sama  dengan  kehidupan  yang  ada  dalam lingkungan  sosial  masyarakat.  Dalam  lembaga  pemasyarakatan  ada  jadwal tersendiri  dimana  para  narapidana  harus  beraktifitas,  bekerja,  beribadah, mengikuti program pembinaan dan lain sebagainya.
Sebagian  dari  mereka  akan  mengikuti  segala  sesuatunya  yang  memang menjadi  standar  operasional  dalam  rangka  pembinaan  narapidana.  Akan  tetapi sebagian  lain  dari  mereka  memilih  untuk  tinggal  dalam  ruang  tahanan,  hal  ini dikarenakan mereka enggan mengikuti segala proses pembinaan dan menganggap bahwa mereka adalah yang berkuasa di lembaga pemasyarakatan yang mayoritas diduduki  oleh  mereka  yang  telah  berulang  kali  masuk  ke  dalam  lembaga pemasyarakatan (residivis).
Adanya  kluster  strata  sosial  dalam  lembaga  pemasyarakatan  menjadikan mereka  enggan  mengikuti  perintah  dan  menganggap  kekuasaan  dalam  lembaga pemasyarakatan  ada  di  tangan  mereka,  namun  tidak  kesemuanya  memiliki pemikiran  yang  demikian.  Berikut  peneliti  sajikan  data  yang  berkaitan  dengan kluster tertinggi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dengan status  mereka  sebagai  narapidana  yang  baru  pertama  kali  masuk  kedalam lembaga pemasyarakatan dan narapidana residivis pembunuhan:

## Tabel 3 Kluster Narapidana Kasus Pembunuhan dan Status Narapidana
No Inisial Status Narapidana (R1, R2, R3..., dst) 1. SRD - 2. AP R2 3. RF R2 4. JKW - 5. EBS - 6. MLY R2 7. ZLF R3 8. DA R2 9. AR R3 10. HB -
Sumber : Data primer, diolah, Keterangan : n=10
Tabel  di  atas  memberikan  gambaran  mengenai  kluster  tertinggi  dalam Lembaga  Pemasyarakatan  yaitu  narapidana  kasus  pembunuhan,  yang  dalam  hal ini peneliti mengambil sample sebanyak 10 (sepuluh) responden. Dari keberadaan dan  status  mereka  baik  sebagai  narapidana  yang  baru  pertama  kali  masuk kedalam  Lembaga  Pemasyarakatan  ataupun  narapidana  residivis,  tentunya mereka  memiliki  pengalaman  atau  pengetahuan  tentang  kondisi  yang  ada  di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Salah  satu  narapidana  kasus  pembunuhan  yaitu  HB  memberikan keterangan  kepada  Peneliti  mengenai  gambaran  dan  kondisi  baik  pada  saat  di dalam tingkat penyidikan hingga di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
“Selama  saya  berada  di  tingkat  penyidikan  saya  merasa  mendapatkan perlakuan berbeda dari aparat penegak hukum jika dibandingkan dengan yang lainnya dengan perkara yang berbeda, setahu saya kalau pencuri itu dipukuli kalau yang asusila di pukuli juga, saya juga sempat diminta untuk ikut  serta  tetapi  saya  tidak  mau  karena  kasihan.  Tetapi  saya  melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau adanya kekerasan terhadap mereka itu benar adanya mas. Saya satu kamar yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang pernah  masuk  ke  dalam  SELKER  karena  didapati  laporan  adanya kekerasan  dengan  ditemukannya  samuran  sekitar  20  cm  (dua  puluh  )di bawah kasur. Biasanya kekerasan kepada mereka dilakukan pada saat jam malam  mas,  pas  petugas  sudah  tidak  berjaga  ketat.  Biasanya  mereka dijadikan babu, disuruh mijit, kalau ga mau ditelanjangi dipukul itu sudah
biasa  mas,  dan  kalau  mereka  ngadu  ya  nanti  petugas  menindak  dengan memasukkan ke SELKER setelah itu malah yang ngelaporin habis mas .” 30
Dari  apa  yang  disampaikan  oleh  HB  mengenai  sedikit  gambaran  tentang kondisi  lembaga  pemasyarakatan  umumnya  pada  saat  malam  hari,  menjadikan kita dapat memahami mengenai bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh “ Ketua Gang ”  yang  ada  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  tersebut  khususnya  bagi mereka pelaku tindak pidana asusila.
Ketika seorang narapidana masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan dan diketahui bahwa perkara yang membuatnya berada di situ adalah perkara asusila maka secara tidak langsung semua klaster yang ada dalam strata sosial di dalam lembaga  pemasyarakatan  akan  memberikan  label  termasuk  halnya  dengan  para petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang juga tidak menyukai pelaku kekerasan seksual.
“Saya  ini  sudah  bertahun-tahun  tugas  di  lembaga  pemasyarakatan  mas, tetapi  hanya  satu  narapidana  yang  saya  paling  tidak  suka,  yaitu  mereka pelaku  tindak  pidana  asusila  atau  perkosaan  itulah  mas,  karena  apa,  ya karena  itu  tidak  akan  pernah  hilang  mas,  menurut  saya  masih  mending pembunuhan dari pada perkosaan dan asusila mas, karena efeknya jangka panjang .”
Keterangan tersebut disampaikan oleh Kandi Tri Susilaningsih, selaku Staf BIMASWAT (Bimbingan Pemasyarakatan) ia juga menambahkan bahwa terhadap perilaku  seseorang  yang  tidak  sesuai  dengan  norma,  kepantasan  atau  tidak seharusnya  dilakukan  dalam  lingkungan  masyarakat  dikatakan  sebagai  perilaku yang  menyimpang  apalagi  mereka  yang  melakukan  tindak  pidana  asusila  atau perkosaan.
Dampak  dari  menyimpangnya  perilaku  tersebut  kemudian  memunculkan berbagai reaksi yang positif atau negatif dari lingkungannya secara umum. Salah satu  reaksi  inilah  kemudian  memunculkan  label  (labelisasi)  terhadap  individu yang melakukan perilaku menyimpang tersebut. Lebih jauh dan lebih dalam lagi pemberian  cap  oleh  masyarakat  akan  mengakibatkan  penolakan  terhadap  yang
30 Data  Hasil  Wawancara  dan  Kuesioner  yang  dilakukan  dengan  Hendro  Baskoro  (52), Narapidana Pembunuhan Pada Hari Kamis, 3 November 2016, sekira Pukul 11.00 WIB.
bersangkutan sebagai bagian dari keanggotaan di lingkungannya.

## Tabel 4

## Keterangan Narapidana Lain Terhadap Narapidana Perkosaan
NO Alasan Jumlah % 1 Tidak suka dengan pelaku asusila, Kasus yang Hina 13 37% 2 Beraninya hanya dengan wanita 5 14% 3 Risih 3 9% 4 Perlu diberi pelajaran setimpal 12 34% 5 Perilakunya biadab 2 6% Jumlah 35 100 %
Sumber : Data primer, diolah. Keterangan n = 35 narapidana baru dan residivis
Berdasarkan  tabel  di  atas  terdapat  berbagai  macam  alasan  mengapa narapidana  kasus  perkosaan/asusila  ini  memiliki  kecenderungan  untuk  tidak disukai  baik  oleh  narapidana  yang  baru  maupun  narapidana  residivis.  Sebanyak 37%  (tiga  puluh  tujuh  persen)  dari  35  (tiga  puluh  lima)  responden  narapidana lainnya memberikan keterangan bahwa narapidana kasus perkosaan atau asusila merupakan  kasus  yang  dipandang  sangat  hina  dan  tidak  disukai  apalagi  jika perbuatannya  itu  dilakukan  justru  dengan  anak  dibawah  umur  atau  dilakukan terhadap  anaknya  sendiri,  maka  hal  tersebut  memicu  narapidana  lainnya memberikan penolakan terhadap narapidana kasus perkosaan.
Berdasarkan  keterangan  yang  diperoleh  dari  informan  petugas  penjaga lembaga  pemasyarakatan/SIPIR  adanya  kecenderungan  narapidana  dengan perkara perkosaan atau asusila maka pada waktu tertentu pada pelaku perkosaan akan dilakukan perpeloncoan, ditambahkan kesaksian dari informan:
“Biasanya  mas  kalau  sudah  malam  si  napi  kasus  perkosaan  itu  di  buat mainan sama napi lainnya. Gak tanggung-tanggung alat vitalnya sampai ada yang  diolesi  balsem  yang  sebelumnya  dibeli  di  koperasi  yang  ada  di lembaga  pemasyarakatan,  diperintahkan  untuk  onani  dengan  minyak gosok,  terus  sampai  dengan  penyiksaan  mas.  Tetapi  hal  itu  ya  cenderung tidak dilaporkan ke kami atau kami dapati demikian. Tetapi mas biasanya itu  berlangsung  cuma  beberapa  bulan  saja  kok,  ya  setidaknya  dia  juga kapoklah sebagai hukuman ganda .” 31
31 Data  tersebut  Peneliti  Peroleh  dari  Rizal  Baehaqqi  Petugas  Penjaga  Lembaga Pemasyarakatan/SIPIR di Lembaga Pemasyarakatan.
Kekerasan  yang  dilakukan  oleh  sesama  narapidana  kepada  narapidana perkosaan  atau  asusila  umumnya  dilakukan  berjenjang  dan  hanya  berlangsung selama  beberapa  bulan  saja  sejak  sesaat  setelah  narapidana  perkosaan  atau asusila  tersebut  memasuki  ruang  tahanan  dan  menempati  bloknya.  Kekerasan yang  didapat  umumnya  beraneka  ragam.  Berikut  peneliti  akan  menyajikan beberapa  keterangan  dari  korban  kekerasan  di  dalam Lembaga  Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

## Tabel 5 Keterangan dan Pengakuan Narapidana Perkosaan
NO Inisial  Usia Masa Hukuman Keterangan 1 TKN 6 tahun 3 bulan  Saya disiksa oleh tahanan lain pada tingkat penyidikan di Polsek;  Ditelanjangi hanya mnggunakan celana dalam;
 Dipukul handuk;
 Kemaluan saya disiksa dan diberi balsam hingga luka dan mengelupas;  Kemaluan saya membusuk dan bernanah karena hal tersebut;  Dilapas saya diintimidasi oleh narapidana lainnya juga dan petugas. 2 AHT 34 10 tahun 6 bulan  Sempat dipukuli pada saat pemeriksaan di Polsek;
 Ditelanjangi;
 Dimaki-maki;
 Dipukuli oleh tahanan lainnya;
 Dilapas saya jadi babu kalau tidak mau saya dipukul. 3 NYD 32 5 tahun 3 bulan  Dipukuli di Polsek;
 Kelamin diberi pemberat.
 Ditelanjangi di lapas dini hari; 4 SPM 38 12 tahun 4 bulan  Sempat dipukuli pada saat pemeriksaan di Polsek;
 Ditelanjangi;
 Dimaki-maki;
 Dipukuli oleh tahanan lainnya;
 Dilapas saya jadi babu kalau tidak mau saya dipukul. 5 SGP 45 7 tahun  Dipukul kepala saya dengan tangan;
 Dirampas e-voucher saya (pemerasan);
 Tidak dibolehkan tidur;
Sumber : Data primer, diolah. Keterangan n = 5 Narapidana pelaku perkosaan
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  sebagian  dari  narapidana perkosaan  mengalami  kekerasan  sejak  status  mereka  sebagai  tersangka  hingga sebagai terpidana di lembaga pemasyarakatan. Kekerasan yang dialami mulai dari
kekerasan  fisik,  psikis  dan  verbal  yang  dilakukan  oleh  sesama  tahanan  atau sesama  narapidana.  Baik  kekerasan  itu  dilakukan  atas  dasar  kebencian  mereka terhadap  narapidana  perkosaan  atau  asusila  sendiri  ataukah  karena  perintah petugas.  Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  narapidana  perkosaan  justru mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya dan justru cenderung mengalami depresi  baik  itu  sebelum  atau  pada  saat,  atau  setelah  berada  di  dalam  lembaga pemasyarakatan.  Sungguh  sangat  disayangkan  sekali  lembaga  pemasyarakatan yang notabene dijadikan  tempat  sebagai  sarana  yang  digunakan  negara  untuk mengembalikan seseorang yang semula menyimpang agar dapat kembali diterima oleh  masyarakat  dijadaikan  tempat  untuk  melakukan  tindakan  kekerasan terhadap sesama narapidana.
Mekanisme  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  yang  Dialami Narapidana Perkosaan Oleh Narapidana Lainnya di Lembaga

## Pemasyarakatan
Pada  dasarnya  tujuan  dari  pada  pengadaan  lembaga  pemasyarakatan adalah  sebagai  tempat  untuk  melakukan  pembinaan  kepada  narapidana  yang sebelumnya  menyimpang  agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari kesalahannya,  memperbaiki  dirinya,  dan  tidak  mengulangi  perbuatannya  serta dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dan  dapat  turut  berperan aktif  dalam  pembangunan,  hidup  wajar  sebagai  warga  negara  yang  baik  dan bertanggungjawab,  dan  menyiapkan  narapidana  menjadi  lurus  dan  siap bermasyarakat kembali dalam lingkungan sosial. 32
Pembinaan  narapidana  mempunyai  arti  memperlakukan  seseorang  yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik. Atas dasar pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi  pekerti  narapidana,  yang  didorong  untuk  membangkitkan  rasa  harga  diri pada  diri  sendiri  dan  orang  lain,  serta  mengembangkan  rasa  tanggung  jawab untuk  menyesuaikan  diri  dengan  kehidupan  yang  tentram  dan  sejahtera  dalam
32 Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.
masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang  berpribadi luhur dan bermoral tinggi. 33
Aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  lembaga  pemasyarakatan  telah diundangkan  sejak  31  Desember  1995  yaitu  Undang-Undang  Lembaga Pemasyarakatan.  Jika  melihat  kedalaman  maksud  dan  tujuan  Undang-Undang Lembaga  Pemasyarakatan  itu  sangat  jelas  termaktub  keinginan  penyelenggara negara menciptakan kondisi yang lebih baik dalam membina para napi agar kelak dapat  berguna  di  masyarakatnya  kelak.  Terpenting  adalah  penghormatan  atas hak-hak para narapidana juga mendapatkan perhatian besar. Persaingan sesama napi  selama  menjalani  hukuman  di  Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  suatu yang ''wajar'' dan pasti ditemui di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan.
Persaingan  antara  sesama  napi  tidak  selamanya  bersifat  negatif,  hal  yang positif  pun  ada  yang  bisa  dijumpai,  yaitu  persaingan  dalam  hal  berprestasi  baik untuk  mengikuti  peraturan  kepenjaraan  maupun  dalam  menghasilkan  suatu produk  barang-barang  tertentu  selama  bekerja  di  bengkel  kerja,  serta  kegiatan pembinaan  lainnya.  Oleh  karena  itu,  napi  yang  berprestasi  ataupun  yang menunjukkan  perilaku  yang  terpuji  oleh  petugas  diberi  pangkat  menjadi  napi pemuka,  dimana  napi  pemuka  inilah  yang  diserahi  tanggung  jawab  untuk mengurus  unit-unit  tertentu  di  lembaga  pemasyarakatan  (baik  itu  sebagai pengurus  rumah  sakit,  rumah  ibadah),  kesemuanya  ini  diperoleh  napi  tertentu karena ia menunjukkan prestasi.
Apabila  kita  kaitkan  dengan  pelaksanaan  pemasyarakatan  pada  suatu lembaga  pemasyarakatan  maka  keamanan  dan  ketertiban  merupakan  suatu kondisi  dan  keadaan  yang  diinginkan  dan  dikehendaki  yang  bebas  dari  segala ancaman dan pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.  Peran  petugas  sangatlah  penting  dalam  menciptakan  suatu keadaan aman dan tertib didalam Rutan/Lapas, demi terselenggaranya tujuan dari lembaga  pemasyarakatan  itu  sendiri.  Berdasarkan  pengertian-pengertian tersebut,  maka  dapat  kita  simpulkan  bahwa  sistem  keamanan  dan  pengawasan
33 Bambang  Poernomo,  Pelaksanaan  Sistem  Penjara  dengan  Sistem  Pemasyarakatan , Liberty, Yogyakarta, 1985 , hlm.187.
sendiri  merupakan  suatu  instrumen  atau  perangkat,  sarana  dan  tata  cara  dalam melaksanakan suatu sistem pengamanan yang dilakukan secara berkesinambungan  demi  mewujudkan  suatu  keadaan  yang  bebas  dari  ancaman dan berjalannya fungsi atau peran dari komponen-komponen di dalamnya.
Keamanan  dan  ketertiban  Lembaga  Pemasyarakatan  sebelumnya  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan  Wewenang,  Tugas  dan  Tanggung  Jawab  Perawatan  Tahanan  serta diatur  dalam  Peraturan  menteri  hukum  dan  hak  asasi  manusia  Nomor  6  Tahun 2013 tentang Tata Tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.
Selain itu, sanksi juga dapat diberikan kepada narapidana yang melanggar tata tertib. Hal tersebut juga berkaitan dengan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Misalnya Pasal 8 mengenai sanksi berupa hukuman disiplin.
Hukuman  disiplin  dalam  hal  ini  terbagi  atas  hukuman  disiplin  tingkat ringan,  sedang,  dan  berat.  Hukuman  disiplin  ringan  meliputi  peringatan  secara lisan  dan  tertulis,  hukuman  disiplin  sedang  meliputi  dimasukkan  dalam  sel pengasingan  paling  lama  6  (enam)  hari  dan  menunda/meniadakan  hak  tertentu berupa  penundaan  waktu  pelaksanaan  kunjungan,  dan  hukuman  disiplin  berat meliputi  dimasukkan  dalam  sel  pengasingan  selama  6  (enam)  hari  dan  dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari. 34
Petugas  pemasyarakatan  dalam  menjatuhkan  hukuman  disiplin  wajib memperlakukan  warga  binaan  pemasyarakatan  secara  adil  dan  tidak  bertindak sewenang-wenang,  dan  mendasarkan  tindakannya  pada  peraturan  tata  tertib lapas. 35 Pada  saat  menjalankan  tugas  pun,  para  petugas  umumnya  dilengkapi dengan  senjata  api  dan  perlengkapan  keamanan  yang  lain.  Pasal  77  ayat  (2) Gestichtenreglement secara  tegas  menentukan,  bahwa  senjata  api  hanya  dapat
34 Lihat  Berita  Negara  Republik  Indonesia  mengenai  Peraturan  Menteri  Hukum  da  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2013  tentang  Tata  Tertib  Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.`
35 Dwidja  Priyatno,  Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia,  Bandung,  PT.  Refika Aditama, 2009, hlm. 119.
digunakan  apabila  secara  nyata  dengan  tindakan-tindakan  lain  yang  sah, ketertiban itu tidak dapat dipulihkan atau pencegahan agar orang-orang tahanan tidak melarikan atau penangkapan terhadap orang-orang tahanan yang melarikan diri itu tidak akan dapat dilakukan. 36
Pelanggaran  hukum  adalah  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang- undangan  negara,  karena  hukum  oleh  negara  dimuatkan  dalam  peraturan perundang-undangan.  Jika  dikaitkan  dengan  tahanan  atau  narapidana  di  suatu lembaga  pemasyarakatan  atau  rumah  tahanan  negara,  maka  yang  dimaksud dengan  pelanggaran  hukum  ialah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  dengan menyalahi  aturan  atau  melawan  aturan  yang  diberlakukan  di  dalam  suatu lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. Hukum yang dimaksudkan dalam  hal  ini  juga  merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  keamanan  dan  ketertiban  lembaga  pemasyarakatan  atau  rutan  yang didalamnya memuat tentang hak dan kewajiban serta larangan bagi para tahanan dan narapidana.
Jenis  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  narapidana  dapat  berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh napi/tahanan  yang  diatur  dalam  Permenkumham  Nomor  6  Tahun  2013  ialah sebagai berikut:
1. Pelanggaran Tingkat Ringan, mencakup:
a. meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
b. tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
c. tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
d. mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
e. melakukan  perbuatan  atau  mengeluarkan  perkataan  yang  tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
f. melakukan  tindakan  yang  berdasarkan  pertimbangan  sidang  tim pengamat  pemasyarakatan  termasuk  dalam  perbuatan  yang  dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan;
g. tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
2. Pelanggaran Tingkat Sedang, mencakup:
a. memasuki steril area tanpa ijin petugas;
36 P.A.F.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang,  Hukum  Penitensier  Indonesia,  Jakarta,  Sinar  Grafika, 2010, hlm. 223.
b. membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
c. melakukan  aktifitas  yang  dapat  membahayakan  keselamatan  diri sendiri atau orang lain;
d. melakukan  perbuatan  atau  mengeluarkan  perkataan  yang  tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
e. melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
f. melakukan  perbuatan  yang  termasuk  dalam  kategori  yang mendapatkan  Hukuman  Disiplin  tingkat  ringan  secara  berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
g. melakukan  tindakan  yang  berdasarkan  pertimbangan  sidang  tim pengamat  pemasyarakatan  termasuk  dalam  perbuatan  yang  dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.
3. Pelanggaran Tingkat Berat, mencakup:
a. tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
b. mengancam,  melawan,  atau  melakukan  penyerangan  terhadap Petugas;
c. membuat  atau  menyimpan  senjata  api,  senjata  tajam,  atau sejenisnya;
d. merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
e. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
f. memiliki,  membawa,  atau  menggunakan  alat  komunikasi  atau  alat elektronik;
g. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
h. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi  narkotika  dan  obat  terlarang  serta  zat  adiktif lainnya;
i. melakukan  upaya  melarikan  diri  atau  membantu  Narapidana  atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
j. melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
k. melakukan  pemasangan  atau  menyuruh  orang  lain  melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
l. melengkapi  untuk  kepentingan  pribadi  di  luar  ketentuan  yang berlaku  dengan  alat  pendingin,  kipas  angin,  kompor,  televisi,  slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
m. melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
n. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
o. menyebarkan ajaran sesat;
p. melakukan  perbuatan  yang  termasuk  dalam  kategori  yang mendapatkan  hukuman  disiplin  tingkat  sedang  secara  berulang lebih  dari  1  (satu)  kali  atau  perbuatan  yang  dapat  menimbulkan gangguan  keamanan  dan  ketertiban  berdasarkan  penilaian  sidang TPP; dan
q. melakukan  tindakan  yang  berdasarkan  pertimbangan  sidang  TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.
Bahwa terjadinya tindak kekerasan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terhadap narapidana pelaku perkosaan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin tingkat berat dan melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3)  huruf  j  yaitu  melakukan  tindakan  kekerasan  terhadap  sesama  penghuni maupun  petugas.  Oleh  karenanya,  segala  bentuk  tindak  kekerasan  dan pelanggaran  terhadap  setiap  aturan  akan  dijatuhkan  sanksi  bagi  barang  siapa yang melanggarnya.
Berikut  tahapan-tahapan  proses  dalam  hal  terjadinya  dugaan  kekerasan yang  dilakukan  terhadap  narapidana  pelaku  perkosaan  di  lembaga pemasyarakatan yang meliputi: 37
a. narapidana  yang  di  duga  melakukan  pelanggaran  dengan  melakukan kekerasan akan dilakukan permeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebeum dijatuhi hukuman disiplin;
b. setelah  itu  hasil  pemeriksaan  awal  akan  disampaikan  kepada  Kepala Lembaga  Pemasyarakatan  yang  akan  digunakan  sebagai  dasar pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya;
c. untuk  kemudian  kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  akan  membentuk tim periksa untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal;
d. Setelah  tim  pemeriksa  melakukan  pemeriksaan  terhadap  narapidana yang  melakukan  kekerasan  tersebut  akan  dibuatkan  berita  acara pemeriksaan yang dalam hal ini harus ditandatangani oleh narapidana yang  bersangkutan  dan  juga  tim  pemeriksa  untuk  kemudian  berita acara  pemeriksaan  tersebut  disampaikan  kepada  kepala  Lembaga Pemasyarakatan;
e. Kepala  lembaga  Pemasyarakatan  wajib  menyampaikan  berita  acara pemeriksaan  kepada  tim  pengamat  pemasyarakatan  dalam  jangka waktu  paling  lama  2  x  24  (dua  kali  dua  puluh  empat)  jam  terhitung sejak tanggal berita acara diterima;
f. Setelah itu Tim Pengamat Pemasyarakatan akan melaksanakan sidang untuk  membahas  penjatuhan  disiplin  terhadap  narapidana  yang  di duga  melakukan  pelanggaran  dalam jangka  waktu paling lama  2  x 24 (dua  kali  dua  puluh  empat)  jam  terhitung  sejak  tanggal  berita  acara diterima;
37 Data  Hasil  wawancara  yang  dlakukan  oleh  Kandi  Tri  Susilaningsih,  SH.,MH  Staff  bagian Binaswat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II  A Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016, sekitar pukul 10.00 WIB.
g. Sebelum  dijatuhi  hukuman  disiplin  narapidana  dapat  diberikan tindakan  disiplin  dengan  diasingkan  kedalam  SELKER  untuk  jangka waktu paling lama 6 (enam) hari;
h. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana diduga adalah tindak  pidana  maka  kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  akan meneruskan kepada instansi yang berwenang.
Apa  yang  dijabarkan  di  atas  merupakan  suatu  aturan  tertulis  dalam peraturan-perundang-undangan yang ditujukan bagi narapidana yang melakukan kekerasan  terhadap  narapidana  lainnya,  melanggar  ketertiban  dalam  lembaga pemasyarakatan  dan  lain  sebagainya.  Namun  apa  yang  terjadi  di  lapangan ternyata  sangat  jauh  berbeda  dengan  apa  yang  seharusnya,  bahwa  terhadap kekerasan  yang  dilakukan  sesama  narapidana  biasanya  hanya  diberikan peringatan secara lisan jika diketahui oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan bukan  merupakan  penjatuhan  hukuman  disiplin  berat,  hal  ini  semata-mata dilakukan  karena  proses  yang  panjang  dan  rumit  dari  pemeriksaan  terhadap mereka yang melanggar. Bahkan tidak jarang dalam menjaga ketertiban lembaga pemasyarakatan  terhadap  setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  narapidana adalah  dengan  menggunakan  cara shock  therapy yaitu  dengan  menggunakan kekerasan pada narapidana.
Hambatan Terhadap Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana
Penganiayaan  yang  Dialami  Narapidana  Perkosaan  Oleh  Narapidana Lainnya di Lembaga Pemasyarakatan
Tentunya  dalam  setiap  pelaksanaan  norma  aturan  perundang-undangan yang  berlaku  tidak  lepas  dari  problem.  Adanya  hambatan  yang  muncul  dalam pelaksanaan  penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  yang  dialami  Narapidana Perkosaaan  oleh  narapidana  lainnya  di  lembaga  pemasyarakatan  merupakan suatu hal yang wajar. Bahwa dalam hal ini kemudian peneliti mengkualifikasikan faktor-faktor  yang  menghambat  dalam  mekanisme  pelaksanaan  penegakan hukum  terhadap  tahanan  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, yaitu:
a. Tidak  terpenuhinya  standar  dan  prosedur  pelaksanaan  yang  diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan  dengan  keamanan  dan  penegakan  hukum  di  Lembaga Pemasyarakatan;
b. Masih kurangnya  jumlah  petugas  dan  tidak  sebanding  dengan  jumlah tahanan yang ada, yaitu dengan perbandingan jumlah petugas dengan tahanan  sebesar  1  (satu)  banding  52  (lima  puluh  dua)  (1:52),  serta kualitas human  resources dalam  hal  pengamanan,  menangani pelanggaran, pemahaman tentang psikologi dan penguasaan teknologi yang masih kurang;
c. Infrastruktur  yang  kurang  memadai  serta  sarana  dan  alat  pendukung keamanan  yang  tidak  memenuhi  standar  pemasyarakatan,  yaitu kondisi  pagar  pembatas  yang  tidak  selesai  dibangun,  kamera pengaman  yang  tidak  berfungsi  dengan  baik,  serta  tidak  adanya  alat metal  detector  untuk  mengamankan  terjadinya  penyelundupan barang-barang terlarang; dan
d. Sosiologis, psikis dan pola perilaku tahanan yang menyebabkan kurang kooperatifnya perilaku tahanan dengan para petugas.

## Penutup
Dari  apa  yang  telah  disampaikan  dan  dipaparkan  di  atas,  maka  dapat diimpulkan bahwa:
1. Narapidana pelaku perkosaan lebih cenderung mengalami  kekerasan sebagai akibat  adanya  label  negatif  di  lembaga  pemasyarakatan  disebabkan  oleh beberapa faktor yang melatar belakanginya, yaitu:
a. Minimnya pengamanan dan pengawasan SIPIR;
b. Adanya  strata  sosial  dan  kekuasaan  narapidana  dalam  lembaga pemasyarakatan;
c. Minimnya sarana dan prasarana;
d. Budaya lingkungan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan; dan
e. Label terhadap narapidana pelaku kekerasan seksual
2. Proses  penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam menangani  kekerasan  yang  dialami  oleh  narapidana  perkosaan  oleh narapidana  lain  adalah  dengan  melakukan  penegakan  hukum  terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A  Yogyakarta  khususnya  penjatuhan  hukuman  disiplin  yang  dijalankan
berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  jenis pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  narapidana  dapat  berupa  pelanggaran ringan,  sedang  dan  berat  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Permenkumham Nomor  6  Tahun  2013.  Narapidana  yang  di  duga  melakukan  pelanggaran dengan melakukan kekerasan akan dilakukan permeriksaan awal oleh kepala pengamanan  sebelum  dijatuhi  hukuman  disiplin  dan  dalam  hal  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  narapidana  diduga  adalah  tindak  pidana  maka  kepala lembaga pemasyarakatan akan meneruskan kepada instansi yang berwenang. Namun  dalam  hal  penegakan  hukum  terhadap  Permenkumham  tersebut belum  sepenuhnya  dilaksanakan  serta  dalam  pelaksanaannya  lebih berdasarkan  kepada  sosiologis,  psikis,  dan  perilaku  tahanan,  hal  tersebut dapat  terlihat  pada  penjatuhan  hukuman  disiplin  terhadap  tahanan  yang melakukan pelanggaran berat yang tidak sesuai yaitu hanya diberi peringatan lisan yang seharusnya dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat.
Agar penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran hukum  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Yogyakarta  dapat  berjalan  dengan baik dan efektif, maka peneliti menyarankan:
1. Pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Yogyakarta  khususnya  petugas keamanan  perlu  membuat  standar  operasional  prosedur  bagi  penegakan hukum yang dapat mengurangi terjadinya penganiayaan terhadap narapidana pelaku  perkosaan  di  lembaga  pemasyarakatan  yang  mengalami label  negatif, misalnya  melalui  sosialisasi  SOP  yang  menjelaskan  pelarangan  penganiayaan terhadap  narapidana  di  LAPAS  beserta  ancaman  sanksinya.  Keterlibatan secara  positif  pada  padatnya  aktivitas  di  penjara  juga  dapat  memperkecil terjadinya  penganiayaan  pada  sesama  narapidana,  di  samping  stigma  positif sebagai upaya memperbaiki mental narapidana yang perlu dimaksimalkan.
2. Kementerian  Hukum  dan  HAM  sepatutnya  secara  terus  menerus meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  petugas  pemasyarakatan,  diantaranya dengan  melakukan  penambahan  personil  pada  Rumah  Tahanan  Negara  dan memberikan pelatihan serta pendidikan untuk meningkatkan kualitas petugas pemasyarakatan. Selain itu, perlu adanya dukungan anggaran yang cukup agar
dapat  terpesnuhinya  standar-standar  infrastuktur,  sarana  dan  fasilitas  dalam mendukung penegakan hukum di Rumah Tahanan Negara.

## Daftar Pustaka
Buku: Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan,  Perlindungan  terhadap  Korban  Kekerasan Seksual  :  Advokasi  atas  Hak  Asasi  Perempua.,  Refika  Aditama,  Malang, 2001.
Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2002.
Bambang Poernomo, Pelaksanaan Sistem Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 1985.
Barda  Nawawi,  Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
David  J  Cooke.  Pamela  J  Baldwin  dkk,    Menyingkap  Dunia  Gelap  Penjara,  Ikrar Mandiriabadi, Jakarta,2008.
Dwidja  Priyatno,  Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara,  Refika  Aditama:  Bandung, 2006.
Edy  Nugraha,  Status  Sosial  dan  Kekuasaan  Narapidana  di  Penjara  dalam  Novel Kisah  Para  Ratib,  Fakultas  Ilmu  Budaya,  Universitas  Indonesia,  Tanpa tahun.
Frank P. Williams, Criminological Theory, Prentice Hall, New Jersey, Tanpa tahun.
H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015. Hendrojono, Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Srikandi, Surabaya, 2004.
Howard  S.  Becker,  “The  Other  Side”.1984.  dalam  Mulyana  W.  Kusumah, Kriminologi  dan  Masalah  Kejahatan:  Suatu  Pengantar  Ringkas,  ARMCO, Jakarta.
I  Gede  A.B.  Wiranata,  Hukum  Adat  Indonesia  Perkembangannya  dari  Masa  ke Masa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
I.S. Susanto,  Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011. Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Kriminologi, Thafa Media, 2012. J.E.  Sahetapy,    Teori  Kriminologi  Suatu  Pengantar,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
1992.
________________,  Pisau Analisa Kriminologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Paradigma, Yogyakarta, 2005.
Katherine S. Williams,  Text Book On Criminology,  Blackstone Press Limited, British, 1991.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta, 1987. ____________, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
P.A.F.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang,  Hukum  Penitensier  Indonesia,  Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
P.A.F.  Lamintang,  Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2014.
R.  Soesilo,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal  Politeia, Bogor, 1995.
Romli Atasasmita, Teori dan Kapita Selecta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2007.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  Metodologi  Penelitian  Hukum,  Cetakan  Kedua,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, 1976.
Jurnal:
Fathur Rohman. 2015. “Labelisasi Sosial Pada Mantan Narapidana di Kelurahan 16 Hulu Plaju Palembang”, Jurnal Sosiologi, edisi.1 Vol 1.
Internet: Anonim, Pengertian Narapidana, dikutip dalam http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian- narapidana.html?m=1, diakses pada 30 September 2016. Anton Aruan, Inilah cerita Tragis Para Pelaku Perkosaan di Dalam Lapas, diakses pada www.sumbar1.com/inilah-cerita-tragis-para-pelaku-perkosaan-di- dalam-penjara/.
Kamus besar bahas indonesia online. http://kbbi.web.id.

## Hasil Wawancara:
Pra  survei  dilakukan  melalui  wawancara  kepada  salah  satu  petugas  di  Lembaga Pemasyarakatan  yaitu  Kandi  Tri  Susilaningsih,  Pengelola  Pembinaan Intelektual  BIMASWAT  (Bimbingan  Pemasyarakatan  dan  Perawatan)  dan juga sekaligus Wali Pemasyarakatan. Pada hari Kamis, 27 Oktober 2016.
Studi  pendahuluan  yang  dilakukan  dengan  salah  satu  mantan  narapidana  yang tinggal  di  dusun  Klitren,  Desa  Klitren,  Kecamatan  Gondokusumanan, Yogyakarta. Pada 13 Oktober 2016.