INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 991-1006 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perbandingan Pidana Denda Dengan Pidana Penjara Terhadap Kejahatan Obat Agar Menimbulkan Efek Jera
Sukriadi Darma 1 ✉ , Helvis 2
(1) Program studi magister ilmu hukum, Universitas Esa Unggul
(2) Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta Pusat, 10560, Indonesia
Email: sukriadidarma1@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Ragam bentuk kejahatan obat-obatan palsu di Indonesia sangat bervariasi dan di antaranya berasal dari industri obat dan impor obat illegal yang didistribusikan.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau hukum kepustakaan. Dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa keberadaan  pidana  denda  di  Indonesia  masih  dianggap  sebagai  sanksi  sekunder  dibandingkan dengan pidana penjara, hakim perlu mempertimbangkan agar penerapan pidana denda untuk dapat lebih diutamakan. Pedagang Besar Farmasi yang bertugas untuk mendistribusikan obat melalui sarana pelayanan kesehatan yang legal hingga sampai ke masyarakat (end user) harus menerapkan prinsip prinsip  CDOB  yang  benar.  Dalam  hal  ini  memastikan  proses  pengadaan,  penyimpanan,  hingga penyaluran  diimplementasikan  sesuai  peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku.  Dalam penerapan denda dua mekanisme yang dapat digunakan bagi pelaku kejahatan obat yaitu denda dapat dihitung berdasarkan efek kesehatan yang ditimbulkan terhadap korban pidana atau denda dihitung berdasarkan seberapa besar keuntungan ekonomi yang didapatkan pelaku kejahatan. Kata  Kunci:  Pidana Denda, Pidana Penjara, Obat Ilegal, Pidana Obat, Penindakan BPOM.

## Abstract
The various forms of counterfeit drug crime in Indonesia are very varied and some of them come from the drug industry and the import of illegal drugs that are distributed. This study uses normative juridical research methods or the law of literature. The results of this study illustrate that the existence of fines in  Indonesia  is  still  considered  a  secondary  sanction  compared  to  imprisonment,  judges  need  to consider that the application of fines can be prioritized. Pharmaceutical wholesalers whose job is to distribute drugs through legal healthcare facilities to the community (end users) must apply the correct CDOB principles. In this case, ensure that the procurement, storage, and distribution processes are implemented in accordance with the applicable laws and regulations. In applying fines, there are two mechanisms that can be used for drug offenders, namely, fines can be calculated based on the health effects caused to crime victims or fines calculated based on how much economic profit the perpetrator gets.
Keyword: Fines, Imprisonment, Illegal Drugs, Drugs, BPOM Enforcement.

## PENDAHULUAN
Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik dan setinggi- tingginya sebagai salah satu wujud pembangunan Sumber Daya Manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, maka seluruh komponen Bangsa Indonesia harus berupaya atas pembangunan  kesehatan  masyarakat  dengan  meningkatkan  kesadaran  terhadap pentingnya  pengolahan  pangan  dan  obat-obatan  yang  berkualitas  agar  memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sehingga dapat didistribusikan di Indonesia untuk digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.
Hal ini sejalan dengan apa yang tertulis didalam alinea ke-4 pembukaan Undang- Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  yang  menegaskan  bahwa  Indonesia  sebagai  Negara merdeka  berdasarkan  hukum,  menyatakan  dukungan  serta  usahanya  untuk  terus mewujudkan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Dijelaskan kembali dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa  setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa serta mengatur penyelenggaraan praktik kefarmasian dan mencegah terjadinya kejahatan obat di dalam masyarakat maka telah diatur pada Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (4) Undang- Undang No 36 tahun 2009 tentang  Kesehatan  selanjutnya  disebut  “UU  Kesehatan”  yang  secara  garis  besar  telah mengatur tentang obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika dan alat kesehatan hanya dapat di distribusikan setelah mendapat izin edar. Izin edar yang dimaksudkan ialah berasal
dari Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya disebut sebagai BPOM yang terbentuk pada tahun 2001 yang kemudian yang diperkuat dengan Perpres No 80 tahun 2017. BPOM adalah Lembaga pemerintah Non Kementrian yang bertugas mengawasi peredaran produk- produk yang layak ataupun tidak layak edar seperti produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Lahirnya  BPOM  tentu  merupakan  angin  segar  untuk  mengawasi  peredaran  dan mencegah kejahatan obat yang semakin meningkat. Diketahui bahwa permasalahan obat- obatan palsu  di Indonesia merupakan ancaman yang  serius sebab peredarannya sangat luas, sekitar 1.800 jenis obat diduga palsu dengan nilai Rp. 2,5 triliun sedangkan BPOM hanya mampu menangani sekitar 1% nya saja dari total  peredaran obat-obatan palsu tersebut. Bahkan,  data  dari  LSM  Masyarakat  Indonesia  Anti  Pemalsuan  (MIAP)  kerugian  negara mencapai Rp 1,5 triliun akibat dari peredaran obat palsu di Indonesia.
Obat-obatan  palsu  yang  merupakan  obat  illegal  tersebut  biasanya  didistribusikan melalui  toko-toko  obat,  dan  juga  apotek-apotek  yang  memiliki  izin  pun  bisa  saja mendapatkan obat-obatan palsu tersebut bahkan dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang tentunya  dipercaya  mendistribusikan  obat- obatan  namun  bertindak  “nakal”  hanya  untuk mencari keuntungan dari penjualan obat-obatan palsu yang diperdagangkannya. Seperti yang dilakukan oleh PT Jaya Karunia Invesindo (JKI) yang telah memalsukan obat keras dari generik menjadi obat paten padahal PT JKI terdaftar sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) di BPOM RI. Pemalsuan obat yang dilakukan oleh PT JKI dengan cara mengemas ulang obat keras  dari  generik  menjadi  obat  paten  non  generik  yang  memiliki  harga  lebih  mahal kemudian juga melakukan pemalsuan terhadap tanggal kadaluarsa dan kemasan obat. Hasil dari bisnis obat palsu expired tersebut akan diganti hologramnya dengan expired date yang baru. tersebut, tersangka (PT JKI) mendapatkan keuntungan mencapai Rp 400 juta rupiah perbulannya.  Adapun  menurut World  Health  Organization  (WHO)  obat-obatan  palsu terbagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu:
1. Produk  obat  tanpa  zat  aktif  (API  = Active  Pharmaceutical  Ingredient),  misalnya  obat Chloramfenicol yang kandungan di dalamnya diganti dengan gula Lactose.
2. Produk  dengan  kandungan  zat  aktif  kurang  dari  yang  tercantum  pada label/etiket/kemasannya misalnya obat Chloramfenicol tercantum pada kemasan dengan isi 250 mg namun isi sebenarnya hanya 100 mg.
3. Produk dengan zat aktif yang berbeda, misalnya obat Chloramfenicol diganti dengan pil kina.
4. Produk yang diproduksi dengan menjiplak produk milik pihak lain.
5. Produk  dengan  kadar  zat  aktif  yang  sama  tetapi  menggunakan  label  dengan  nama
produsen atau negara asal berbeda.
Obat-obatan seperti obat disfungsi ereksi sering disalahgunakan sebagai obat kuat sementara  Badan  POM  tidak  pernah  memberikan  persetujuan  izin  edar  dengan  indikasi sebagai  obat  kuat.  Dengan  demikian,  penggunaan  obat  disfungsi  ereksi  yang  dilakukan tanpa  pengawasan  tenaga  kesehatan  memiliki  resiko  terhadap  kesehatan,  salah  satunya gangguan  jantung.  Penjualan  obat-obatan  illegal  tanpa  izin  edar  tersebut  dijual  secara online ke berbagai wilayah di Indonesia, kegiatan ini merupakan pelanggaran tindak pidana kejahatan obat pasal 197 UU kesehatan yang dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00-, (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Dengan adanya kemajuan teknologi yang sedemikian, maka semakin sulit bagi BPOM untuk menutup ruang gerak peredaran obat-obatan illegal dan memberantas peredarannya secara tuntas. Terlebih ganjaran sanksi yang ringan tentunya tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku usaha, di dalam KUHP produsen pelaku usaha dapat dikenakan Pasal 386 yang diancamkan penjara selama empat tahun kemudian dalam Pasal 62 dan Pasal 63 UUPK  juga  diatur  sanksi  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  dan  denda  sebesar  Rp 2.000.000.000,-  (dua  miliar  rupiah).  Begitupun  dengan  yang  diatur  dalam  Pasal  197  UU Kesehatan yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda sebesar paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Para Terdakwa dalam 2 ( dua ) kasus tersebut berdasarkan amar putusan hakim di masing-masing Pengadilan Negeri yakni PN  Timika dan PN  Serang menyatakan terbukti melakukan pelanggaran kejahatan obat yaitu Pasal 197 UU Kesehatan yang mengedarkan sediaan  farmasi  dalam  bentuk  obat-obatan  tradisional  yang  tidak  memiliki  izin  edar. Diketahui pula, obat-obatan tersebut mengandung bahan kimia dan tidak memenuhi syarat keamanan,  mutu  dan  khasiat  sebagaimana  telah  dipublikasikan  dalam Public  Warning sehingga  terbukti  jika  obat-obatan  tradisional  yang  diperjualbelikan  terdakwa  tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sehingga dapat dikenai Pasal 197 UU Kesehatan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  1.500.000.000,00.-  (satu  miliar  lima  ratus  juta rupiah).  Namun  hakim  sebagaimana  amar  putusan  di  atas  tadi  hanya  masing-masing menjatuhkan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dengan  denda  sejumlah  Rp. 5.000.000,00.- (lima juta rupiah) yang apabila denda tidak dapat dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pada PN Timika begitu pula pada PN Serang Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00.- (sepuluh juta  rupiah)  yang  apabila  denda  tidak  dapat  dibayar  maka  digantikan  dengan  pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Sehingga dalam praktiknya, penjatuhan pidana penjara dan denda yang sedemikian kecil tidak dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku. Tentu untuk memberikan efek jera,  maka  perlu  diterapkan  pemberian  denda  dengan  jumlah  yang  lebih  besar dibandingkan hanya menjatuhkan pidana penjara berkisar 6 bulan sampai 1 tahun saja. Hal ini  pun  dikeluhkan  oleh  ketua  harian  YLKI,  Tulus  Abadi  dalam  diskusi  “Obat  Palsu Mengancam Kesehatan Masyarakat”, di Jak arta,  ia mengeluhkan maraknya obat palsu  di Indonesia dikarenakan hukuman yang diberikan kepada pelaku pemalsuan terlalu ringan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebutlah  sehingga  penelitian  ini  dilakukan  untuk melihat apakah pidana penjara atau pidana denda yang paling tepat untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku usaha atau keduanya harus berjalan secara seimbang dengan menerapkan  hukuman  pidana  dan  denda  secara  maksimal  maka  berdasarkan  uraian tersebut,  aspek  keraruan  dalam  penelitian  ini  terletak  pada  bagaimana  sudut  pandang Badan  POM  dalam  menilai  dua  jenis  pidana  yang  nantiya  dapat  diterapkan  untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Berdasarkan  permasalahan  yang  akan  diteliti,  maka  metode  yang  dipakai  adalah penelitian  yuridis  normatif.  Metode  penelitian  yuridis  normatif  atau  metode  penelitian hukum  kepustakaan  adalah  metode  atau  cara  yang  dipergunakan  di  dalam  penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, adapun penelitian ini menggunakan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier, sebagaimana dikatakan Soerjono Soekanto bahwa:
a. Bahan  hukum  primer,  seperti:  norma  atau  kaedah  dasar,  peraturan  dasar,  peraturan perundang-undangan dan seterusnya.
b. Bahan hukum sekunder seperti: rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan seterusnya, dan bahan hukum tertier seperti: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

## Teknik Pengolahan Data
Data  yang  telah  terkumpul,  baik  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder maupun bahan hukum tertier diolah dan dibahas dengan menggunakan analisis normatif kualitatif,  yakni  suatu  pembahasan  yang  dilakukan  dengan  cara  menafsirkan  dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh berdasarkan aturan hukum, doktrin-doktrin
dan teori hukum yang ada.

## Teknik Analisis Data
Analisis  yang  digunakan  bersifat  deskriptif  kualitatif,  dengan  metode  pendekatan yuridis  analistis,  karena  yang  diteliti  pada  awalnya  adalah  bahan  hukum  sekunder  untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap bahan hukum primer.
Data yang telah diperoleh selanjutnya sebagaimana dikatakan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yaitu: dilakukan editing untuk memeriksa apakah data tersebut layak, serta untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas, hingga pada akhirnya di dapati kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah
Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan  bahwa  pemerintah  Negara  Indonesia  mempunyai  tugas  melindungi  serta memajukan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  sehingga  jelas  kesehatan merupakan  unsur  kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan  oleh  Negara  Indonesia.  Oleh karena  itu,  berdasarkan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  dijelaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  kesehatan  dan  kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan secara serius oleh Negara. Atas dasar demikian, Negara membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  (selanjutnya  disebut  UU  Kesehatan)  yang mengatur keseluruhan terkait kesehatan di Indonesia.
Dengan demikian, untuk mewujudkan pembangunan kesehatan bagi masyarakat maka pemerintah menyelenggarkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang bentuk dari SKN antara lain  ialah upaya kesehatan terpadu  dan menyeluruh dalam bentuk Upaya Kesehatan  Perorangan  (UKP)  dan  Upaya  Kesehatan  Masyarakat  (UKM).  Adapun pengertian  dari upaya  kesehatan  ialah setiap  kegiatan  dan/atau  serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai bagian dari memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
B. Bentuk-Bentuk dari Praktik Bisnis Curang yang Terjadi di Industry Kefarmasian Dengan murahnya harga pasaran obat generic membuat perusahaan-perusahaan farmasi sebagi produsen obat generic hampir mengalami kerugian sehingga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang terhadap harga jual obat generic dipasaran sebab para pelaku usaha farmasi harus mengimpor sebagian besar bahan baku obat-obatan tersebut yang  menyebabkan  besarnya  biaya  produksi.  Persaingan  harga  yang  kompetitif membuat  produsen  berinisiatif  untuk  menjual  obat generic  dengan  harga  yang  lebih murah  dibandingkan  dengan  pesaingnya  namun  dengan  cara  yang  curang  dan merugikan konsumen.
Maraknya kejahatan obat yang terjadi di bidang industry kefarmasian tidak terlepas dari  adanya  suatu  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  diantara  sesama  pelaku  usaha. Suatu persaingan usaha dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha sehingga menimbulkan kondisi pasar yang tidak sehat.
Menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengertian dari persaingan usaha tidak sehat ialah persaingan yang terjadi diantara para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan.

## C. Bentuk Tindak Pidana Kejahatan Obat berdasarkan Pasal 386 KUHP
Bentuk tindak pidana kejahatan obat  yang paling  sering terjadi  ialah pemalsuan obat dengan cara mengganti komposisi dari produk obat maupun menduplikat produk obat legal yang beredar di masyarakat, dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP),  tindak  pidana  pemalsuan  adalah  perbuatan  yang  mengandung  unsur ketidakbenaran  atau  palsu  atas  suatu  (obyek),  yang  artinya  sesuatu  obyek  tersebut seolah-olah  benar  sesungguhnya  namun  kenyataannya  bertentangan  dengan  yang sebenarnya.  Kejahatan  pemalsuan  secara  umum  diatur  dalam  Buku  II  KUHP  dan dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:
1. Kejahatan sumpah palsu dan keterangan palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)
D. Bentuk Tindak Pidana Kejahatan Obat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Dalam  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  dijelaskan pengaturan  tindak  pidana  pemalsuan  obat  yang  lebih  spesifik  dan  lebih  luas dibandingkan  pengaturan  dalam  KUHP  dimana  subjek  tindak  pidana  terbagi  menjadi subjek pribadi dan subjek korporasi, kemudian diatur juga mengenai larangan perbuatan memproduksi  obat  tanpa  keahlian  dan  kewenangan  ataupun  memalsukan  obat  yang telah  mempunyai  izin  edar.  Namun,  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang Kesehatan  tidak  mengatur  sanksi  pidana  minimum  sehingga  tidak  menutup kemungkinan adanya pemberian sanksi ringan sekalipun pidana berat sehingga dapat menimbulkan suatu disparitas pidana.
E. Bentuk  Tindak  Pidana  Kejahatan  Obat  berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen
Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur terkait perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan, salah satunya yaitu kerugian akibat tindak pidana kejahatan obat dimana UUPK berisikan pengaturan tentang  apa-apa  saja  yang  dilarang  untuk  dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Adapun ketentuan tersebut diatur dalam bab IV UUPK Pasal 8 ayat (1) butir a UUPK yang berbunyi: “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang  tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan ketentuan peraturan perundang- undangan”.

## F. Upaya Pengawasan yang Dilakukan BPOM
Di dalam pengawasan obat BPOM bertanggung jawab penuh, hal ini sesuai dengan peraturan  KEPPRES  Nomor  103  tahun  2001  tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2013. Selain BPOM, pengawasan juga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan didalam hal pengawasan  penggunaan  obat  di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  (fasyankes)  serta pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas kesehatan dalam hal pemberian izin praktik apoteker, izin pendirian apotek, dan pengawasan distribusi obat di fasyankes.
G. Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Aksi  Nasional  Pemberantasan  Obat  Ilegal  dan Penyalahgunaan Obat (Aknas POIPO)
Dengan  dibentuknya  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  di  lingkungan  BPOM  sebagai
upaya penguatan pengawasan makanan maka UPT mempunyai tugas pengawasan atas produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen  serta  pengawasan  atas  keamanan  pangan.  Namun  pada  kenyataannya pengawasan tersebut tidaklah mudah dan masih terdapat kendala mengingat SDM dari UPT  BPOM  masih  sangat  kurang  mengingat  ruang  lingkup  pengawasan  obat  dan makanan  yang  luas  mencakup  proses  produksi,  distribusi  hingga  konsumsi,  kegiatan impor ekspor, serta perdagangan online. Misalnya, UPT BPOM di Provinsi Kepulauan Riau yang hanya memiliki 1 UPT yaitu Balai Pom Tipe B di Batam padahal  kepulauan Riau memiliki  jumlah  pulau  sebanyak  2.408  dan  merupakan  kegiatan  importasi  obat  dan makanan  yang  cukup  padat  sehingga  kegiatan  pengawasan  tidak  dapat  menjangkau keseluruh.
Lebih  lanjut,  untuk  mencegah  kejahatan  obat  maka  BPOM  juga  melakukan kerjasama  dengan e-commerce,  asosiasi  ekspedisi,  dan  transportasi  online  melalui pertukaran data dan informasi dalam hal mencegah penjualan obat illegal yang beredar secara online kemudian  BPOM  menghimbau  masyarakat  untuk  selalu  ingat  “KLIK” (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kadaluarsa) sebelum membeli obat maupun makanan. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi tentang suatu produk melalui situs resmi BPOM, sosial media resmi BPOM serta layanan HaloBPOM 1500533.
H. Tanggung Jawab Produsen terhadap Kejahatan Obat yang Merugikan Konsumen Dilihat dari KUHP, UUPK, dan UU Kesehatan
Terkait dengan pertanggung jawaban pidana kejahatan obat, terdapat perbedaan pada  subjek  tindak  pidana  dimana  menurut  KUHP  subjek  tindak  pidana  ialah  orang sedangkan pada UU Kesehatan dan UUPK, subjek tindak pidana terdiri dari individu atau manusia  pribadi  dan  badan  hukum  atau  korporasi.  Sedangkan  tanggung  jawab keperdataan mengenai kerugian yang telah diperbuat orang lain menurut Nieuwenhuis, dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu:
1. Schuldaansprakelijheid  (tanggung  jawab  berdasarkan  kesalahan),  yang  artinya penggugat wajib untuk membuktikan kesalahan tergugat.
Berdasarkan  Pasal  1365  BW  dalam  hal  menuntut  ganti  kerugian  akibat mengkonsumsi  obat  palsu  maka  konsumen  dapat  menuntut  ganti  kerugian  pada produsen. Hal ini disebutkan secara jelas dan berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajbkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
Selain pertanggungjawaban dari produsen, berdasarkan Pasal 20 UUPK maka
pelaku  usaha  periklanan  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya  atas  iklan  yang diproduksi dan segala akibat yang timbul akibat iklan tersebut. Hal ini dikarenakan, pelaku usaha periklanan tidak boleh melanggar ketentuan tata cara periklanan yang diatur  oleh  Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia  dimana  iklan  tidak  boleh menggunakan  kata  ungkapan  yang  menjanjikan  penyembuhan  penyakit  namun hanya boleh membantu menghilangkan penyakit.
2. Tanggung  jawab  berdasarkan  kesalahan  dengan  pembuktian  terbalik ( Schuldaansprakelijkheid met omkering van de bewisjslast)
Di dalam konsep ini, penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat tidak berhati-hati  tetapi  sebaliknya  tergugat  harus  membuktikan  bahwa  tergugat  cukup berhati-hati sehingga tidak dapat dipersalahkan. Pada Pasal 1367 BW produsen dapat dimintai pertanggungjawabannya meskipun kerugian tersebut tidak dilakukan oleh produsen  sendiri  melainkan  oleh  kelalaian  seseorang  dalam  memproses  produksi obat,  pasal 1367  BW  ini  berbunyi  sebagai  berikut:  “seseorang  tidak  saja bertanggungjawab  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena  perbuatannya  sendiri, tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena  perbuatan  orang-orang  yang menjadi  tanggungannya,  atau  disebabkan  oleh  barang-barang  di  bawah pengawasan”.
Hal serupa ditegaskan dalam Pasal 28 UUPK yaitu, juga merupakan tanggung jawab yang  dibebankan  kepada pelaku usaha untuk membuktikan meskipun tidak terdapat unsur kesalahan yang dilakukan.
3. Tanggung jawab berdasarkan resiko (Risico-aansprakelijkheid)
Artinya  tanggung  gugat  yang  menimbulkan  resiko  kematian  atau  cacat  atas suami, istri, anak atau orang tua yang ditinggalkan maka mereka yang ditinggalkan dapat menuntut ganti kerugian. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 1370 BW dan 1371 BW, yang mana berdasarkan ketentuan tersebut apabila konsumen obat palsu yang menderita luka, cacat anggota badan atau mati akibat dari mengkonsumsi obat palsu maka para ahli waris yang ditinggalakn dapat menuntut ganti kerugian.
Dalam  hal  pertanggung  jawaban  pidana  dari  kejahatan  obat  maka  dapat dikelompokkan  menjadi  pertanggung  jawaban  pidana  KUHP,  UUPK  dan  UU Kesehatan. Adapun pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.
I. Implikasi  pertanggungjawaban  pidana  penyertaan  ( deelneming)  dalam  tindak  pidana pemalsuan obat dilihat dari KUHP
Deelneming berasal dari kata Bahasa Belanda yaitu deelnemen yang diterjemahkan menjadi “menyertai” dan deelneming diterjemahkan menjadi “penyertaan”. Deelneming diartikan sebagai suatu tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang dimana tiap orang  yang  satu  dengan  yang  lainnya  memiliki  keterkaitan  dan/atau  hubungan  atas perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Dalam  Pasal  55  dan  Pasal  56  KUHP dijelaskan bahwa penyertaan berarti ada dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana sehingga disebut juga sebagai turut serta. Pada tindak pidana pemalsuan obat memungkinkan pelakunya lebih dari satu orang hal ini dikarenakan dalam pendistribusian obat palsu maupun memproduksinya membutuhkan bantuan orang lain misalnya saja untuk membuat obat palsu yang ditirukan maka kemasan obat palsu tersebut harus mirip sedemikian rupa dengan aslinya, hal ini tentu membutuhkan bantuan dari orang yang ahli  dibidang  desain.  Melalui  Pasal  55  dan  Pasal  56  KUHP  dapat  diketahui  bahwa pertanggungjawaban  pidana dalam penyertaan dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:
a. Golongan yang perannya sebagai para pembuat (mededaer) tercantum pada Pasal 55 KUHP, yaitu orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukannya (doen  pleger),  orang  yang  turut  serta  melakukannya  (mede  pleger),  orang  yang menganjurkannya (uitlokker).
b. Golongan  yang  berperan  sebagai  membantu  perbuatan  atau  pembuat  pembantu (medeplichtige)  yang  disebutkan  dalam  Pasal  56  KUHP,  yaitu  pemberian  bantuan pada  saat  pelaksanaan  kejahatan  dan  pemberian  bantuan  sebelum  pelaksanaan kejahatan.

## J. Analisis dan Pembahasan Penelitian
1. Peran  Pedagang  Besar  Farmasi  (PBF)  dalam  Pendistribusian  Obat  yang  Dikatikan dengan Kejahatan Obat
Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan penyalur sediaan farmasi yang siap didistribusikan  ke  fasilitas  kesehatan  seperti  apotek  atau  instalasi  farmasi,  secara sederhana distribusi sediaan farmasi dari industry farmasi sebelum sampai ke tempat pelayanan kefarmasian harus melalui PBF. Sesuai dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2017 Pasal 13 ayat 2 dikatakan bahwa PBF hanya dapat menyalurkan sediaan farmasi kepada PBF lain dan fasilitas layanan kefarmasian
seperti  apotek,  puskesmas  hingga  rumah  sakit.  PBF  dilarang  melakukan  distribusi secara  eceran  dan  melayani  resep  dokter  ini  dilakukan  untuk  menutup  celah terjadinya kejahatan obat yang sering disalahgunakan pihak PBF.
PBF merupakan perusahaan berbadan hukum yang dimiliki oleh pemerintah dan ada  yang  dimiliki  oleh  swasta,  PBF  memiliki  izin  untuk  melakukan  pengadaan, penyimpanan,  penyaluran  sediaan  farmasi  dalam  jumlah  besar  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dengan  demikian,  PBF  harus menjamin  mutu,  khasiat,  dan  keamanan  dari  sediaan  farmasi  yang  akan  mereka distribusikan.
2. Perbandingan Pidana Denda dengan Pidana Penjara terhadap kejahatan Obat agar Menimbulkan Efek Jera Bagi Pelaku Usaha
Diberlakukannya  pidana  penjara  di  Indonesia  dengan  berdasarkan  teori retributif  tentunya  dikarenakan  peninggalan  dari  Kolonial  Belanda  terdahulu  yang pada  dasarnya  pidana  penjara  bersifat  punitif  dan  represif  sehingga  pemberian hukuman penjara dianggap perlu dan adil sebagai akibat dari kesalahan pelaku yang harus bertanggungjawab atas pasal hukum yang dilanggarnya. Pidana penjara yang saat ini berlaku dianggap sebagai jenis pidana yang melanggar hak asasi manusia yang merampas hak kebebasan seseorang. Dibeberapa negara pidana penjara mulai ditinggalkan dan mulai dikenalkan bentuk pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda.
Adanya pidana denda bermula dari hubungan keperdataan antara seseorang yang dirugikan (korban) dan pelaku dimana pelaku harus mengganti kerugian atas kerusakan  yang  ditimbulkannya.  Adapun  jumlah  ganti  kerugian  tergantung  dari seberapa besarnya kerugian yang ditimbulkan kemudian pemerintah akan menuntut sebagian dari pembayaran ganti rugi ini atau pembayaran tambahan sebagai akibat adanya campur tangan dari pemerintah dalam pengadilan atas tindakan pemerintah terhadap  yang  membuat  gangguan.  Namun  seiring  perkembangannya,  seluruh pembayaran uang ganti rugi diambil oleh pemerintah.
Pidana  denda  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  saat  ini  merupakan  sanksi alternatif, pada umumnya hakim menerapkan pidana denda penjara atau kurungan. Selain itu jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP relatif ringan sehingga sangat sedikit tindak pidana yang hanya diancamkan dengan pidana denda saja dan hakim atau jaksa penuntut hukum biasanya menjatuhkan pidana penjara sebagai tuntutan atau putusan pemidanaan.

## SIMPULAN
Pedagang Besar Farmasi sebagai perusahaan berbadan hukum yang bertugas untuk mendistribusikan obat melalui sarana sarana pelayanan Kesehatan yang legal hingga sampai ke masyarakat (end user) harus dapat memastikan menerapkan prinsip prinsip CDOB yang benar.  Dalam  hal  ini  memastikan  proses  pengadaan,  penyimpanan,  hingga  penyaluran diimplementasikan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
Keberadaan  pidana  denda  di  Indonesia  masih  dianggap  sebagai  sanksi  sekunder dibandingkan  dengan  pidana  penjara  hal  ini  disebabkan  belum  adanya  peraturan perundang-undangan  yang  mendorong  pelaksanaan  pidana  denda  sebagai  pidana pengganti  dari  penjara  atau  sebagai  alternatif  pidana  penjara.  Adanya  interval  hukuman pidana minimum dan maksimum yang sangat rendah juga mempengaruhi atas penerapan pidana denda untuk dapat lebih diutamakan. Di dalam penentuan denda terhadap kejahatan Obat dapat diusulkan dua mekanisme atau cara yang dapat digunakan bagi pelaku kejahatan obat :
a. Denda dapat dihitung berdasarkan efek Kesehatan yang ditimbulkan terhadap korban sehingga pidana denda yang dibebankan pada pelaku kejahatan dihitung berdasarkan berapa  banyak  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  korban  baik  secara  pribadi  ataupun dikeluarkan oleh asuransi baik pemerintah maupun swasta yang dimulai dari pengobatan tingkat pertama sampai pengobatan di tingkat akhir hingga korban selesai mendapatkan perawatan
b. Pidana denda dihitung berdasarkan berapa besar keuntungan ekonomi yang didapatkan pelaku kejahatan dimulai dari sejak dia melakukan tindak kejahatan hingga terungkapnya tindak  pidananya.  Hal  ini  dapat  dihitung  berdasarkan  jumlah  produk  obat  yang diproduksi  dan  atau  didistribusikan  yang  kemudian  beredar  dan  dikonsumsi  oleh masyarakat.
Saran dari penelitian ini adalah peraturan CDOB untuk Pedagang Besar Farmasi harus disempurnakan  sehingga  memberikan  tanggung  jawab  penuh  dan  konsekuensi  pidana denda kepada PBF atau sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan  obat.    Pidana  denda  sebagai  hukuman  pidana  primer  pada  kejahatan  obat diusulkan  kepada  Mahkamah  Agung  untuk  dijadikan  sebagai  dasar  dalam  memberikan putusan  pengadilan  di  setiap  tingkatan  ,  jika  hukuman  denda  tidak  dapat  dipenuhi  oleh pelaku kejahatan maka perlu diganti dengan hukuman pidana penjara yang maksimal untuk memberikan  efek  jera  dan  memenuhi  unsur  keadilan,  kemamfaatan  dan  tujuan hukum..Selain  itu usulan ini  juga kepada Pemerintah  dan DPR  sebagai pembuat Undang Undang untuk memasukkan pidana denda maksimal sebagai pidana primer dalam Undang

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi,  “Pelajaran  Hukum  Pidana  (Stels el  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-  Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada),
2002.
Andin Rusmini, “Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi tanpa Izin Edar  Menurut  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan” ,  Jurnal Al’Adl, Vol 08, No 03, September -Desember 2016.
Audy Nelwan, “ Pengaturan Hukum Pengamanan dan Pengguna Sediaan Farmasi ”, Jurnal
Lex et Societatis, Vol III, No 10, November 2015.
Az Nasution, dkk, “Laporan Tim Pengkaj ian Hukum tentang Aspek Hukum dan Etika Bisnis Periklanan di Indonesia”, BPHN Departemen Kehakiman RI, 1993/1994.
Celina Tri, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Cetakan ke -6, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika), 2017.
Corry Permata, “Dugaan Persaingan Usaha Tid ak Sehat yang Dilakukan Oleh Perusahaan- Perusahaan  Farmasi  di  Indonesia  Dalam  Penetapan  Harga  Obat  Generik”,  Skripsi Universitas Indonesia, 2008.
Dede Kania, “Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Yustisia, Vol 3, No 2, 2014.
Dwija Priyatno, “Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia” , Refika Aditama, Bandung 2009.
Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum” Jurnal Konstitusi, Vol 19, No 2, Juni 2022.
Hanafi  Amrani,  “Perlindungan  Konsumen  terhadap  Praktik  Bisnis  Curang  dan  Upaya Penegakkannya melalui Sarana Hukum Pidana”, Jurnal Negara Hukum, Vol 6, No 2, 2015.
Harjono,  “Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa”,  (Jakarta:  Penerbit  Sekretaria t  Jendral  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi),2008.
Hijawati, Peredaran  Obat  Illegal  Ditinjau  dari  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol 18, No 03, September 2020.
I made Widnyana, “Asas - asas Hukum Pidana”, (Jaka rta: Fikahati Aneska), 2010.
Ibnu Artadi, “Menggugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek Menuju Suatu Proses Peradilan yang Humanis” , Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol 24, No 4, Medan 2016.
Indriyana  D.M.,  “Tanggung  Gugat  Produsen  Obat  Palsu  di  Indonesia”,  Tesis  Universitas

## Airlangga Surabaya, 2004.
Jihad  Afghan,  “Kajian  Terhadap  Tindak  Pidana  Pengedaran  Obat  yang  tidak  Memenuhi Standar (studi Putusan Hakim: 267/PID.B/2012/PN.KB.MN)”, Recidive, Vol 4, No 1 Jan - Apr,2015.
Leonardo  C.N., Tanggung  Jawab Hukum Pelaku Usaha Farmasi terhadap Izin Edar  Obat, Jurnal Juristic Program Hukum Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Vol 01, No 02, Agustus2020.
Mahfud  M.D., “Dilema  Sifat  Melawan  Hukum:  Kepastian  Hukum  atau  Keadilan?”, Artikel dalam FajarLaksono.
Mahfud M.D., “Kepastian Hukum Tabrak Keadilan,” dalam Fajar Laksono, Ed., Hukum Tak Kunjung tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
Martiman Prodjohamidjojo, “Memahami Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia 1”, (Jakarta:

## PT Pradnya Paramita).
Moch Isnaeni, “Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Penerbit Laksbag Pressindo), 2016.
Moeljanto, “Asas - asas Hukum Pidana”, (Jakarta: Bina Aksara),2005.
Mohamad  Aunurrohim,  Samsuri, “Keadilan,  Kepastian,  dan  Kemanfaatan  Hukum  di Indonesia”, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
Muhammad  Insan  Pratama, “Kepastian  Hukum  dalam  Production  Sharing  Contract”, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009.
Mustafa Kamal, “Hukum Persaingan Usaha, Teori dan Praktiknya di Indonesia”, Cetakan ke - 2, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2012.
Mustaqimah,  Rina  Saputri,  dan  Ali  Rakhman,”Implementasi  Distribusi  Obat  yang  Baik  di Pedagang Besar Farmasi”, Jurnal Surya Medika, Vol 6, No 2, Februari 2021.
P.A.F Lamintang, “Dasar - Dasar Hukum Pidana di Indonesia” , Cetakan ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung 2013.
Rahmi Yuningsih, “Penguatan Kendali Pemerintah terhadap Peredaran Obat dan Makanan”, Jurnal Aspirasi Vol 8, No 1, Juni 2017.
Rahmi Yuningsih, “Upaya Penguatan Pengawasan Obat”, Majalah Info Singkat, Vol VIII, No 18/11/P3DI, September 2016.
Satjipto  Rahardjo, “Hukum  dalam  Jagat  Ketertiban”, UKI  Press,  Jakarta,  2006.  Satjipto Rahardjo., “Ilmu Hukum” , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2012.
Sidharta Arief, Meuwissen, “Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Toeri Hukum dan
Filsafat Hukum” , (Bandung: PT Refika Aditama), 2007.
Sinen, Supriati, “Evaluasi Penyimpanan dan Pendistribusian Obat di PT Unggul Jaya Cipta Usaha Manado”, Ph armacon vol 6, No 3, 2017.
Siti  Qona’ah,  Heri  Afianto,  “Strategi  BPOM  dalam  Upaya  Mengatasi  Pemberantasan  dan Penyalahgunaan Obat Ilegal Melalui Gerakan Waspada Obat Ilegal”, Jurnal Komunikasi Vol 11, No 1, Maret 2020.
Sri  Wulandari, “Efektifitas  Sistem  Pe mbinaan  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol 9, No 2, April
Sutherland  dan  Cressey, “The  Control  Crime:  Hukuman  dalam  Perkembangan  Pidana,” terjemahan dari Sudjono D., Bandung 1974.
Wi ku Adisasmito, “Sistem Kesehatan Nasional”, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2007.