Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1108-1114 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2909

## Sosialisasi Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Yang Bertanggung Jawab Di Media Sosial Bagi Generasi Muda Di Pontianak
1) Rommy Patra*, 2) Chandra Maharani, 3) Aldi, 4) Syarif Muhammad Billy Notosatrio Alkadrie, 5) Zata Yumni Martha Alkadrie, 6) Umi Qanuni
1,2) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
3,4,5,6) Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia Email Corresponding: rommy.patra@hukum.untan.ac.id*

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Generasi Muda,
Hak,
Kebebasan, Media Sosial ,
Tanggung jawab
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura bertujuan memberikan  pemahaman  hak  kebebasan  berpendapat,  berekspresi  serta  tanggung  jawab pengunaan  media  sosial  oleh  generasi  muda  khususnya  di  SMAN  7  Pontianak.  Sejumlah generasi muda ini belum memiliki pemahaman tentang hak dan kewajibannya. permasalahan: pertama,  Bagaimana  pengetahuan  dan  pemahaman  siswa  SMAN  7  Pontianak  tentang pentingnya perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam penggunaan media sosial? Kedua, bagaimana meningkatkan wawasan dan pemahaman siswa SMAN 7 Pontianak dalam mengeluarkan  pendapat dan berekspresi di media sosial disertai tanggung jawab tanpa melanggar  norma  hukum,  etika  dan  kesusilaan?  Metode  PKM  dengan  ceramah  dan  diskusi interaktif.  Hasil  PKM:  menemukan  kondisi  masih  kurangnya  pemahaman  siswa  SMAN  7 Pontianak  terhadap  pentingnya  pemanfaatan  hak  kebebasan  berpendapat,  berekspresi  secara bertanggung  jawab.  Selain  itu  mereka  belum  memahami  peraturan  perundang-undangan tentang  penggunaan  media  sosial.  Diharapkan  PKM  ini  menambah  pengetahuan  dan pemahaman pentingnya perlindungan hak kebebasan berpendapat, berekspresi serta tanggung jawab pengunaan media sosial bagi generasi muda di Pontianak.

## ABSTRACT
Keywords:
Freedom,
Rights, Responsibility
Social Media,
Young Generation
Community Service (PKM) at the Faculty of Law, Tanjungpura University aims to provide an understanding  of  the  rights  to  freedom  of  opinion,  expression  and  responsibility  for  using social media by the younger generation, especially at SMAN 7 Pontianak. A number of the younger generation do not yet have an understanding of their rights and obligations. problems: first, what is the knowledge and understanding of students at SMAN 7 Pontianak regarding the importance of protecting the right to freedom of opinion and expression in the use of social media?  Second,  how  to  increase  the  insight  and  understanding  of  students  at  SMAN  7 Pontianak  in  expressing  opinions  and  expressing  themselves  on  social  media  with responsibility  without  violating  legal,  ethical  and  decency  norms?  PKM  method  with interactive lectures and discussions. PKM results: found that students at SMAN 7 Pontianak still  lack  understanding  of  the  importance  of  utilizing  the  right  to  freedom  of  opinion  and expression  responsibly.  Apart  from  that,  they  do  not  understand  the  laws  and  regulations regarding  the  use  of  social  media.  It  is  hoped  that  this  PKM  will  increase  knowledge  and understanding of the importance of protecting the rights to freedom of opinion, expression and responsibility for using social media for the young generation in Pontianak.
This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Penggunaan media sosial dikaitkan dengan prinsip kebebasan berkomunikasi dan berekspresi sangat erat berkaitan  dengan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  terutama  hak  atas  kebebasan  untuk  menyatakan  pendapat.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1108-1114 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2909
Sosialisasi Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Yang Bertanggung Jawab Di Media Sosial Bagi Generasi...
Menurut Jack Donnely, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia  memilikinya  bukan  karena  diberikan  kepadanya  oleh  masyarakat  atau  berdasarkan  hukum  positif, melainkan  semata-mata  berdasarkan  martabatnya  sebagai  manusia  (Asplund  &  Knut  D,  2008).  Pandangan dunia tentang HAM adalah pandangan kesemestaan bagi eksistensi dan proteksi kehidupan dan kemartabatan manusia (Majda El Muhtaj, 2008) . Subtansi utama hak asasi manusia adalah kebebasan dan hak atau privasi. Kebebasan  merupakan  suatu  kemampuan  dari  seseorang  untuk  menentukan  pilihannya.  Secara  filosofis hakikat kebebasan manusia, terletak dalam kemampuan manusia menentukan diri sendiri (Sunarso, 2020).
Adapun yang menjadi karakteristik dari hakikat HAM (Gde Made Swardhana, 2017) , yaitu :
1. HAM  tidak  perlu  diberikan,  dibeli  ataupun  di  warisi,  HAM  adalah  bagian  dari  manusia  secara otomatis.
2. HAM  berlaku  untuk  semua  orang  tanpa  memandang  jenis  kelamin,  ras,  agama,  etnis,  pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
3. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang  lain.  Orang  tetap  mempunyai  HAM  walaupun  sebuah  negara  membuat  hukum  yang  tidak melindungi atau melanggar HAM.
HAM yang melekat pada diri manusia itu sendiri sebagaimana definisi di atas mempunyai berbagai hak- hak dasar dari HAM, (Putra, 2015) yaitu:
a. Hak  asasi  pribadi  atau  “ the    personal    rights ”,  yang  meliputi  kebebasan  menyatakan  pendapat, memeluk agama, bergerak dan sebagainya.
b. Hak  asasi  ekonomi  atau  “ the    property    rights ”,  yaitu  hak  untuk  memiliki  sesuatu,  membeli  dan menjual serta memanfaatkannya.
c. Hak  asasi  untuk  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dalam  hukum  dan pemerintahan atau yang biasa disebut “ the rights of legal equality ”.
d. Hak-hak politik atau  “ the  political  rights ”,  yaitu hak untuk ikut serta dalam  pemerintahan,  hak pilih  (memilih  dan  dipilih  dalam  pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya.
e. Hak-hak  asasi  sosial  dan  kebudayaan  atau  “ the  social  and  cultural rights ”,  misalnya  hak  untuk memilih  pendidikan,  mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
f. Hak-hak   asasi    untuk    mendapatkan   perlakuan   tata    cara    peradilan    dan  perlindungan atau  “ the procedural  rights ”,  misalnya  peraturan  dalam  hal  penangkapan,  penggeledahan,  peradilan  dan sebagainya.
Nilai-nilai HAM sangat perlu untuk diinternalisasikan dengan perubahan mindset seluruh unsur bangsa karena  berbicara  tentangnilai-nilai  HAM  pada  dasarnya  berbicara  pula  tentang  nilai-nilai  agama,  nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebhinekaan dan nilai-nilai budaya yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia. Menginternalisasi didalamnyamengandung upaya menanamkan simpati, apresiasi, dan empati  terhadap  keberagaman  yang  ada,  meneguhkan  sikap  akan  penghormatan  dan  pengakuan  hak  dan kemerdekaan  semua  warga  negara  untuk  beragama,  berkeyakinan,  mengekspresikan  kebudayaannya  dan berpemikiran, meningkatkan pemahaman bahwa kebhinekaan Indonesia adalah kekuatan bangsa yang harus diperkuat  serta  penerimaan  perbedaan  dan  keragaman  (pluralitas)  yang  ada  dalam  masyarakat  (Meyria  & Triyanto, 2017).
Perlindungan  HAM  bermakna  sebagai  jaminan  negara  pro  aktif  memproteksi  HAM  dalam  berbagai kebijakan  regulasi,  selain  itu  juga  reaktif  bereaksi  cepat  melakukan  tindakan  hukum  apabila  terjadi pelanggaran  HAM,  karena  hal  tersebut  merupakan  indikator  negara  hukum  (Suparman  Marzuki,  2011) Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya, yaitu UUD 1945 mengamanatkan tentang perlindungan kemerdekaan menyampaikan pendapat. Selain itu juga terdapat UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat  di Muka  Umum. Pasal  19  ayat  (2)  Kovenan  Hak Sipil  dan  Politik  (ICCPR) yang sudah diratifikasi Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) juga menyebutkan “Setiap orang  berhak  atas  kebebasan  untuk  menyatakan  pendapat,  hak  ini  termasuk  kebebasan  untuk  mencari, menerima  dan  memberikan  Informasi  dan  pemikiran  apapun,  terlepas  dari  pembatasan-pembatasan  secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”.
Berdasarkan  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  di  atas  memperlihatkan  begitu  urgennya perlindungan  hak  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  untuk  dilaksanakan  termasuk  dalam  konteks penggunaan media sosial. Namun dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat juga
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1108-1114 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2909
Sosialisasi Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Yang Bertanggung Jawab Di Media Sosial Bagi Generasi...
sering kali menimbulkan ketegangan dalam relasi di dalam masyarakat. Karena ada yang menyalahgunakan media  sosial  sebagai  tempat  untuk  ujaran  kebencian,  penghinaan,  permusuhan,  menyebar  hoax,  penipuan online serta menyebarkan konten pornografi yang sebenarnya bukan bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi  melainkan  perbuatan  kriminal  dan  melanggar  hukum.  Untuk  mengatasi  persoalan  tersebut, dibuatlah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun keberadaan UU tersebut dalam pelaksanaannya menimbulkan kontroversi karena terjadinya pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang berujung kepada dugaan maraknya kriminalisasi.
Dalam rangka untuk memberikan pemahaman tentang HAM khususnya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi  serta  tanggung  jawab  dalam  pengunaan  media  sosial  bagi  kalangan  generasi  muda  dilakukan kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  oleh  Fakultas  Hukum  Universitas  Tanjungpura. Penyelenggaraan kegiatan PKM ini diselenggarakan di SMAN 7 Pontianak dengan tujuan menambah wawasan dan memberikan pemahaman kepada siswa SMAN 7 Pontianak  mengenai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta tanggung jawab dalam pelaksanaan hak-hak tersebut di media sosial.

## II. MASALAH
Adapun  permasalahan  yang    teridentifikasi  adalah:  (1)  Bagaimana  pengetahuan  dan  pemahaman  dari siswa SMAN 7 Pontianak tentang pentingnya perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam penggunaan media sosial? (2) Bagaimana meningkatkan wawasan dan pemahaman siswa SMAN 7 Pontianak dalam mengeluarkan  pendapat dan berekspresi di media sosial disertai tanggung jawab agar hal-hal apa saja yang disampaikan dan diekspresikan tanpa melanggar norma hukum, etika dan kesusilaan?
Gambar 1. Lokasi PKM “Sosialisasi Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang Bertanggung Jawab di Media Sosial Bagi Generasi Muda di SMAN 7 Pontianak.
Gambar 2. Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Dr. Rommy Patra, SH, MH) sedang memberikan materi tentang “Sosialisasi Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang Bertanggung Jawab di Media Sosial
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1108-1114 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2909
Sosialisasi Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Yang Bertanggung Jawab Di Media Sosial Bagi Generasi...

## III. METODE
Kegiatan  penyuluhan  ini dilaksanakan  di  SMAN  7 Pontianak  dilakukan  dengan  menggunakan  metode ceramah dan diskusi secara interaktif terkait upaya meningkatkan serta memberikan pemahaman tentang HAM khususnya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta tanggung jawab dalam pengunaan media sosial bagi generasi muda.
1. Ceramah
Tim  PKM  dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Tanjungpura  menyampaikan  sosialisasi  dan  penyuluhan dengan metode ceramah menggunakan proyektor lcd dimaksudkan agar mahasiswa mampu memahami materi yang  disampaikan  mengenai  hak  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  serta  tanggung  jawab  dalam pengunaan media sosial bagi generasi muda.
Karena  itu  dalam  ceramah  tersebut  diarahkan  untuk  membahas  urgensi  perlindungan  hak  kebebasan berpendapat dan berekspresi serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi  dan  komunikasi  seperti  media  sosial  yang  dalam  penggunaannya  harus  bertanggung  jawab. Penggunaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
2. Diskusi interaktif
Setelah penyampaian materi, siswa SMAN 7 Pontianak berdiskusi dan mengajukan pertanyaan mengenai urgensi  perlindungan  hak  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  serta  tanggung  jawab  dalam  pengunaan media sosial.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengabdian kepada masyarakat  ini dilaksanakan di SMA 7 Pontianak merupakan salah satu SMA Negeri yang sudah cukup tua usianya. Pertama kali berdiri pada tahun 1973 dengan nama SMPP (Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan)  melalui SK Nomor 0236/O/1973 tertanggal 18 Desember 1973. Tahun 1985, SMPP berganti nama menjadi SMA Negeri 8 dengan SK Nomor 0353/O/1985, tanggal 9 Agustus 1985. Tahun 1997, SMA  Negeri  8  kemudian  berganti  menjadi  SMU  Negeri  7  dengan  dikeluarkannya  SK  Nomor  035/O/1997 tertanggal 7 Maret 1997. Pada tahun 2004, SMU Negeri 7 berganti menjadi SMA Negeri 7, dengan SK Nomor 420/666/TU/2004.  SMAN  7  beralamat  di  Jl.  Sulawesi  Dalam  No.  10,  Pontianak,  Akcaya,  Kec.  Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dengan kode pos 78121.
PKM  terhadap  siswa  SMAN  7  Pontianak  dilaksanakan  melalui  koordinasi  yang  baik  antara  tim  PKM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan SMAN 7 Pontianak. Tim pelaksana kegiatan program PKM ini terdiri atas dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan bidang keahlian Hukum Tata Negara dan  Perdata  untuk  memberikan  pemahaman  tentang  HAM  khususnya  hak  kebebasan  berpendapat  dan berekspresi serta tanggung jawab dalam pengunaan media sosial bagi generasi muda khususnya kepada  siswa SMA 7 Pontianak.
Gambar 3. Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Dr. Rommy Patra, SH, MH; Chandra Maharani, SH, MH) dan Perwakilan dari SMAN 7 Pontianak dalam pembukaan “Sosialisasi Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang Bertanggung Jawab di Media Sosial Bagi Generasi Muda di SMAN 7 Pontianak.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1108-1114 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2909
Sosialisasi Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Yang Bertanggung Jawab Di Media Sosial Bagi Generasi...
Berdasarkan  Pasal  1  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  menyatakan  “semua  orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. Konsep tentang kesetaraan martabat dan hak-hak maanusia yang bersifat universal inilah yang dikenal dengan istilah HAM. Salah satu hak asasi yang universal adalah hak berpendapat dan  kebebasan ekspresi yang diatur dalam Pasal 19 DUHAM, yang menyatakan:
Setiap  orang berhak  atas  kebebasan  mempunyai  dan mengeluarkan pendapat;  dalam  hal  ini  termasuk kebebasan  menganut  pendapat  tanpa  mendapat  gangguan,  dan  untuk  mencari,  menerima  dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”
Di  dalam  UUD  1945  sebelum  amandemen  juga  sudah  diatur  hak-hak  tersebut  yang  menegaskan kebebasan hak berekspresi dalam Pasal 28, dan kini dipertegas dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) pasca amandemen, yang menyatakan “setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat”.  Pentingnya perlindungan  terhadap  hak  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi    karena  kebebasan  berpendapat  artinya kebebasan  menyampaikan  ide  atau  gagasan  seseorang  tentang  sesuatu,  sehingga  kebebasan  berpendapat merupakan  kemerdekaan  bagi  seseorang  untuk  mengeluarkan  ide  atau  gagasan  tentang  sesuatu.  Sedangkan kebebasan berekspresi menurut John Locke adalah  cara untuk pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan meneruskan informasi dan ide-ide.
Toby Mendel juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi hal yang penting (Pratama et al., 2022): (1) Karena ini merupakan dasar demokrasi; (2) Kebebasan dan  berpendapat  berekspresi  berperan  dalam  pemberantasan    korupsi;  (3)  Kebebasan  berpendapat  dan berekspresi  mempromosikan  akuntabilitas;  (4)  Kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  dalam  masyarakat dipercaya  merupakan  cara  terbaik  menemukan  kebenaran.  Dalam  upaya  untuk  memberikan  perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut, maka negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan  perlindungan.  Tanggung  jawab  negara  merupakan  suatu  prinsip  fundamental  dalam  hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul apabila ada pelanggaran atas  suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu,  baik  kewajiban  tersebut  berdasarkan  suatu  perjanjian  internasional  maupun  hukum  kebiasaan internasional.  Kewajiban  negara  dalam  memberikan  perlindungan,  pemajuan  serta  penghormatan  terhadap HAM, yang menjadi concern seluruh dunia dewasa ini, merupakan konsep dunia modern setelah Perang Dunia Kedua (Jailani, 2011) .
Gambar 4. Siswa SMAN 7 Pontianak sebagai peserta PKM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tentang “Sosialisasi Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang Bertanggung Jawab di Media Sosial Bagi Generasi Muda di Pontianak”
Dengan adanya tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM khususnya kebebasan berpendapat dan berekspresi,  di  sisi  yang  lain  hak-hak  itu  sendiri  dapat  dibatasi.  Di  Indonesia  terkait  pembatasan  HAM termasuk  hak  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  diatur  di  dalam  Pasal  28J  ayat  (1)  UUD  1945,  yaitu untuk  menjamin  pengakuan  dan  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1108-1114 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2909
Sosialisasi Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Yang Bertanggung Jawab Di Media Sosial Bagi Generasi...
Pemahaman terkait hak kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah sangat penting termasuk juga terkait pembatasan  yang  dapat  dilakukan  terhadap  hak-hak  tersebut  terutama  dikaitkan  dengan  implementasinya dalam  penggunaan  media  sosial  bagi  generasi  muda  khususnya  di  kota  Pontianak.  Maraknya  penggunaan media  sosial  akibat  dari  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  sangat  erat  berkaitan  dengan  hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dimana setiap orang dapat memposting atau mengupload apapun yang menjadi  pemikiran  ataupun  apa  yang  dirasakannya    baik  dalam  bentuk  tulisan,  foto  ataupun  video.  Dalam mengekspresikan apapun yang dirasakan atau yang ditulis tersebut tentu saja dapat menimbulkan reaksi dari orang  lain  yang  membacanya  sehingga  bisa  ada  yang  memberikan  apresiasi  ataupun  ada  yang  tidak menyetujuinya.
Apalagi terkait postingan atau konten medsos yang berisikan ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama  baik,  pornografi,  judi,  penipuan  dimana  ini  sudah  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  bagian  dari kebebasan  berpendapat  maupun  berekspresi  melainkan  sudah  menjurus  ke  perbuatan  kriminal  dengan memanfaatkan media internet. Karena sangat disadari bahwa pemanfaatan teknologi informasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi  telah  pula  menyebabkan  hubungan  dunia  menjadi  tanpa  batas  (borderless)  dan  menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat  ini  menjadi  pedang  bermata  dua  karena selain  memberikan  kontribusi  bagi peningkatan  kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Karena itu Pemerintah membuat UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Namun dalam perkembangannya keberadaan UU No. 11 Tahun 2008 dianggap masih belum memadai apalagi  banyak  kasus kriminalisasi  terhadap  pengguna  medsos  dengan  menggunakan  UU tersebut  sehingga tidak  memberikan  perlindungan  terhadap  kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat.  Karena  itu  kemudian dilakukan perubahan terhadap UU No. 11 Tahun 2008 dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan konsiderans UU No. 19 Tahun 2016  dapat  dilihat  pertimbangan  yang  menjadi  alasan  perubahan  UU  tersebut,  yaitu:  “…untuk  menjamin pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan untuk  memenuhi  tuntutan yang  adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan  perubahan  terhadap  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.
Berdasarkan Penjelasan Umum UU No. 19 Tahun 2016 dapat dilihat sejumlah gagasan inti atau pokok terkait  pentingnya  pengaturan  yang  komprehensif  dan  melindungi  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi yang bertanggung jawab, yaitu:
Pertama, kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui  penggunaan  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  ditujukan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta  memberikan  rasa  aman,  keadilan,  dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik.
Kedua,  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  hak  dan  kebebasan  melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Demikianlah  yang  menjadi  materi  yang  disampaikan  dalam  sosialisasi  tim  PKM  Fakultas  Hukum Universitas  Tanjungpura  kepada  siswa  SMAN  7  Pontianak  dengan  harapan  memberikan  pengetahuan  dan pemahaman mengenai hak-hak yang mereka miliki dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial. Namun dalam penggunaannya harus disertai tanggung jawab dan mengetahui batasan yang tidak diperbolehkan dalam menggunakan media sosial yang dapat saja menimbulkan persoalan hukum serta ketidakpantasan secara moral dan keasusilaaan ketika memposting atau membuat konten yang bersifat negatif.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1108-1114 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2909
Sosialisasi Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Yang Bertanggung Jawab Di Media Sosial Bagi Generasi...
Gambar 5. Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan Siswa SMAN 7 Pontianak sebagai peserta “Sosialisasi Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang Bertanggung Jawab di Media Sosial Bagi Generasi Muda di Pontianak”.

## V. KESIMPULAN
Kegiatan  PKM  dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Tanjungpura  mengenai  sosialisasi  hak  kebebasan berpendapat  dan  berekspresi  serta  tanggung  jawab  dalam  pengunaan  media  sosial  bagi  generasi  muda menemukan  kondisi  masih  kurangnya  pemahaman  siswa  SMAN  7  Pontianak  terhadap  pentingnya pemanfaatan  hak-hak  tersebut  secara  bertanggung  jawab.  Selain  itu  mereka  belum  memahami  ketentuan peraturan  perundang-undangan  terkait  pengaturan  tentang  penggunaan  media  sosial  supaya  tidak menimbulkan  persoalan  hukum.  Diharapkan  kegiatan  PKM  ini  dapat  menambah  pengetahuan  dan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi  serta  tanggung  jawab  dalam  pengunaan  media  sosial  bagi  generasi  muda.  Perlu  untuk  terus dilaksanakan penyuluhan dan sosialisasi  berkaitan dengan urgensi perlindungan dan penegakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta tanggung jawab dalam pengunaan media sosial bagi generasi muda  secara berkelanjutan dan diperluas ke sekolah-sekolah lainnya yang ada di Kota Pontianak. Hal ini dimaksudkan agar dapat  menambah  pengetahuan  dan  meningkatkan  pemahaman  mengenai  pentingnya  hak  kebebasan berpendapat dan berekspresi serta tanggung jawab dalam pengunaan media sosial bagi generasi muda.

## DAFTAR PUSTAKA
Asplund, & Knut D. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta . Gde Made Swardhana. (2017). Penguatan Hak Asasi Manusia . https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/988d8ebacd7e24ccffc42ea6e99c2442.pdf Jailani, M. (2011). Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia. Syiar Hukum , 13 (1). Majda El Muhtaj. (2008). Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya . RajaGrafindo Persada.
Meyria, A., & Triyanto, W. H. (2017). Membudayakan Nilai-Nilai HAM Dalam Rangka Penguatan Pancasila Dan Kebhinekaan. Waskita, 1 (1). Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1), 1–16. Putra, M. A. (2015). Perkembangan Muatan HAM Dalam Konstitusi Di Indonesia . Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 9 (2). Sunarso. (2020). Pendidikan Hak Asasi Manusia . CV. Indotama Solo. Suparman Marzuki. (2011). Tragedi Politik Hukum HAM . Pustaka Pelajar bekerjasama dengan PUSHAM-UII.