## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 38-49 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index

## DEKONSTRUKSI SPEKULASI HUKUM: KAJIAN TERHADAP WASIAT BEDA AGAMA DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM

## DECONSTRUCTION OF LEGAL SPECULATION: A STUDY OF DIFFERENT RELIGIOUS WILLS FROM AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE

## Asrul Hamid
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Email: asrulhamid@stain-madina.ac.id

## Lailan Nahari
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Email: lailannahari221295@gmail.com

## Zuhdi Hsb
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Email: zuhdihasibuan90@gmail.com

## Raja Ritonga
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Email: rajaritonga@stain-madina.ac.id

## Andri Muda Nst
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Email: andrynst88@gmail.com Keywords : ABSTRACT Problems of Wills, Different Religions, Islamic Law This study aims to find out the will law of different religions according to Islamic law so that it can be used as a comprehensive reference in solving the  problems  of  will  law  of  different  religions.  This  research  is  a descriptive  literature  research  that  describes  matters  relating  to testaments of different religions by tracing the literature according to the research theme. Sources of data used are journals, books and research results.  The  analytical  method  uses  qualitative  analysis  and  is  then analyzed comprehensively in finding research results. The results of this study  indicate  that  although  there  are  differences  of  opinion  among scholars regarding the will of different religions, if you look at the Qur'an there are no verses that prohibit inheritance from different religions. A testament to different religions must be seen as a form of helping fellow human beings as a form of human brotherhood regardless of their belief background. Kata kunci : ABSTRAK Problematika Wasiat, Beda Agama, Hukum Islam Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hukum  wasiat  beda  agama menurut  hukum  Islam  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  rujukan  yang komprehensif  dalam  menyelesaikan  problematika  hukum  wasiat  beda agama.  Penelitian  ini  merupakan  riset  pustaka  bersifat  deskriptif  yang menguraikan hal-hal  yang berkaitan  dengan  wasiat  beda  agama  dengan menelusuri  literatur  sesuai  dengan  tema  penelitian.  Sumber  data  yang digunakan  adalah  jurnal,  buku  dan  hasil  penelitian.  Metode  analisis menggunakan  analisis  kualitatif  dan  selanjutnya  dianalisis  secara komprehensif  dalam  menemukan  hasil  penelitian.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 38-49 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
ulama dalam menyikapi wasiat  beda agama tersebut, namun jika dilihat dalam Alquran, tidak ada ayat yang melarang terkait wasiat beda agama tersebut.  Wasiat  beda  agama  harus  dilihat  sebagai  bentuk  tolong- menolong sesama manusia dan bentuk persaudaraan kemanusiaan tanpa melihat latar belakang keyakinannya.
Diterima :  31  Januari  2024; Direvisi :  18  Maret  2024; Disetujui :  19  Maret  2024; Tersedia  online :  12 April 2024
How  to  cite: Asrul  Hamid,  Lailan  Nahari,  Zuhdi  Hsb,  Raja  Ritonga,  Andri  Muda  Nst,  “Dekonstruksi Spekulasi Hukum: Kajian terhadap Wasiat Beda Agama dari Sudut Pandang Hukum Islam”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 5, No. 1 (2024): 38-49. doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1349.

## PENDAHULUAN
Ajaran  Islam  dipercaya  merupakan  tatanan  hukum  yang  universal  dan  dinamis karena mampu menyesuaikan dengan setiap keadaan melampaui ruang dan waktu ( ṣā li ḥ fḭ  kulli  zamān  wa  makān ) sesuai  dengan  kebutuhan,  problematika  dan  perkembangan peradaban manusia. Eksistensi dari suatu tatanan hukum yang bersumber dari Allah Swt. dan  Rasul-Nya  membuktikan  bahwa  adanya  suatu  konstruksi  relasi  antara  manusia dengan  Allah  Swt..  dan  relasi  manusia  dengan  manusia  lainnya. 1 Ajaran  Islam  bukan hanya sebagai sebuah teori melainkan lebih cenderung kepada penerapan hukum dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan. Oleh karena itu, ajaran Islam sebagai tata nilai serta  aturan  harus  mampu  memberikan  solusi  terhadap  setiap  problematika  dalam berbagai  aspek penting dalam kehidupan. 2 Aspek terpenting dalam kehidupan manusia salah satunya adalah terkait harta.
Pada  prinsipnya,  aturan  dalam  Islam  tentang  harta  termasuk  bagaimana  cara mendapatkan  dan  menggunakannya,  semata-mata  bertujuan  untuk  mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan akhirat. 3 Kepemilikan harta tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan  sosial  karena  memang  manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, terutama masyarakat Indonesia yang hidup sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila yang diajarkan untuk saling menghormati sebagai bentuk  toleransi  antar  umat  beragama. 4 Sikap  seperti  inilah  yang  menyebabkan  tidak sedikit ditemukan keluarga ataupun hubungan kekerabatan yang menganut agama yang berbeda antara satu dengan yang lain.
Kepemilikan  harta  tidak  terlepas  dari  kepentingan  sosial,  sehingga  syariat dijadikan  sebagai  seperangkat  aturan  dalam  menyelesaikan  problema  kehidupan
1 Asrul Hamid and Dedisyah Putra, “The Existence Of New Direction In Islamic Law Reform Based On The Construction Of Ibnu Qayyim Al-Jauziyah’s Thought,” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 20, no. 2 (December 15, 2021): 247, doi:10.31958/juris.v20i2.3290.
2 Neneng Munajah, “Agama Dan Tantangan Modernitas,” Tahdzib Al Akhlak | 83, no. 1 (2021).
3 Asrul  Hamid  et  al.,  “Development  of  Sharia  Based  Local  Wisdom  Business  at  Society  of Mandailing  Natal,” LAA  MAISYIR :  Jurnal  Ekonomi  Islam 9,  no.  1  (2022):  51–68, doi:10.24252/lamaisyir.v9i1.29413.
4 Maimun, “Konsep Wasiat Dalam Perspetif Hukum Islam,” Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam 9, no. 1 (2018).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 38-49 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
termasuk  tentang  wasiat. 5 Hal  ini  mengartikan  bahwa  ajaran  Islam  telah  siap  dengan berbagai  kondisi  maupun  keadaan  dalam  menghadapi  berbagai  permasalahan  yang dihadapi termasuk dalam hal wasiat. Wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada  orang  lain  dan  dilaksanakan  setelah  orang  yang  berwasiat  tersebut  meninggal dunia. Mewasiatkan harta kepada orang lain merupakan perbuatan ikhtiyȃriah yaitu suatu sikap yang dilakukan atas dorongan hati (kemauan sendiri) tanpa ada paksaan dari pihak lain.
Pada prinsipnya, wasiat dalam ajaran Islam hanya ditujukan kepada orang yang bukan  merupakan  ahli  waris  dari  orang  yang  berwasiat,  atau  kepada  ahli  waris  yang karena sesuatu alasan menjadi maḥjūb (terhalang) sehingga tidak mendapatkan warisan. Masalah muncul ketika dalam keluarga atau hubungan kekerabatan tersebut ada yang non muslim  sewaktu  masih  hidup,  dia  mewasiatkan  hartanya  untuk  dibagikan  kepada keluarganya yang beragama Islam atau sebaliknya. Hal ini menjadi penting apabila dilihat dari aspek sosial (persaudaraan insaniyyah ), sehingga ajaran Islam itu bisa hadir dalam menghadapi problematika kehidupan terkait hal wasiat berbeda agama.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hal ini memuat dua masalah, yaitu :
1. Bagaimana pendapat ulama fikih menyikapi problematika wasiat beda agama?
2. Bagaimana dekonstruksi hukum Islam dalam menyelesaikan wasiat berbeda agama? Penelitian ini merupakan riset pustaka ( library research ) yang bersifat deskriptif yaitu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan wasiat beda agama dengan menelusuri literatur  sesuai  dengan  tema  penelitian.  Sumber  data  yang  digunakan  baik  primer  dan sekunder berupa jurnal-jurnal, buku, dan hasil penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data yang didapatkan diuraikan secara sistematis kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan  solusi  hukum  Islam dalam menyelesaikan permasalahan wasiat dalam kehidupan antar umat beragama dilihat dari konteks sosial (persaudaraan insaniyyah ) sehingga tercipta tatanan kehidupan yang harmonis  sehingga  ajaran  Islam  itu  dirasakan  hadir  dalam  setiap  aspek  kehidupan manusia.
Ada beberapa penelitian yang telah membahas tentang masalah wasiat bagi orang yang berbeda agama tentunya dari sudut pandang yang berbeda, sebagai berikut :
1. Artikel Tsabita K (2021), dengan judul Gagasan Pengaturan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam , dijelaskan bahwa wasiat wajibah dalam  penyelesaian  sengketa  warisan  antar  agama  seringkali  digunakan untuk memastikan pembagian warisan yang adil bagi ahli waris yang terhambat oleh perbedaan  agama.  Namun,  tampaknya  hal  ini  tidak  dijelaskan  dalam  Pasal  209 Kompilasi  Hukum  Islam  mengenai  Wasiat  Wajibah.  Oleh  karena  itu,  untuk menegakkan kepastian hukum, perlu adanya regulasi lebih lanjut mengenai Wasiat Wajibah,  terutama  untuk  ahli  waris  yang  memiliki  perbedaan  agama  dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Artikel Fauzi M (2020), dengan judul, Wasiat Wajibah Terhadap Non Muslim dan Kontribusinya Terhadap  Hukum  Keluarga ,  dijelaskan  bahwa  seorang  non-Muslim
5 Winarno  Winarno,  “IMPLEMENTASI  WASIAT  DAN  KEWARISAN  DALAM  PERSFEKTIF HUKUM ISLAM,” ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL 2, no. 02 (2021), doi:10.32923/ifj.v2i02.2013.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 38-49 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
tidak  berhak  menerima  warisan  dari  seorang  Muslim,  demikian  juga  aturan  yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang melarang warisan antar agama. Hal ini sejalan  dengan  fatwa  MUI  yang  juga  mengharamkan  pemberian  warisan  antar agama.  Namun,  munculnya  putusan  Mahkamah  Agung,  seperti  Putusan  No. 368K/AG/1995,  Putusan  No.  51K/SG/1999,  dan  Putusan  No.  16  K/AG/2010, menimbulkan perbedaan dan bahkan bertentangan dengan dasar hukum normatif dan positif di Indonesia. Putusan tersebut menyatakan bahwa alasan hibah atau sedekah dapat diberikan kepada siapa saja sesuai keinginan, meskipun tidak dapat di-qiyas- kan dengan hak warisan yang tidak diberikan kepada ahli waris beda agama.
3. Artikel Deden Hidayat, dkk, (2023), Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Pemberian Harta Peninggalan Kepada Ahli Waris Beda Agama , dijelaskan bahwa; Pemberian harta warisan kepada non-Muslim terkadang tidak dapat dihindari, terutama ketika terdapat perbedaan agama di antara anggota keluarga. Terkadang, kasih sayang orang tua kepada anak atau keluarganya menjadi alasan untuk memberikan bagian warisan kepada  mereka,  meskipun  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  syariah.  Dalam Hukum  Islam,  terdapat  kaidah  perubahan  hukum  yang  dapat  disesuaikan  dengan situasi dan kondisi tertentu. Kaidah ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai kondisi terkini yang terkait dengan pemberian harta, sehingga dapat menjadi dasar untuk menilai keputusan yang diambil dalam konteks spesifik tersebut.
Dari  beberapa  uraian  artikel  tersebut  di  atas,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  ada beberapa  kesamaan,  namun  ada  hal  yang  menjadi  pembeda  dalam  penelitian  ini  yaitu; dalam penelitian ini diuraikan dari beberapa pendapat ulama fikih tentang hukum wasiat bagi  orang  yang  berbeda  agama,  kemudian  dianalisis  pendapat  mana  yang  lebih rājiḥ kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada sekarang dengan mengedepankan pendekatan persaudaraan insaniyyah sehingga didapatkan dekonstruksi hukum yang lebih relevan dalam menyelesaikan problematika persoalan pemberian wasiat berbeda agama.

## PEMBAHASAN

## Konstruksi Hukum Wasiat
Wasiat  adalah  pesan  seseorang  kepada  orang  lain  untuk  melaksanakan  suatu perbuatan  atas  kehendak  sendiri  tanpa  ada  paksaan  dan  pelaksanaannya  setelah  orang yang  berwasiat  meninggal  dunia.  Wasiat  dalam  Islam  merupakan  bentuk  tolong- menolong ( ta’āwun ) sebagai bentuk kepedulian sosial baik dalam bentuk materi ataupun manfaat. 6 Menurut Jumhūr ’ulamā bahwa wasiat merupakan pemberian hak milik secara rela hati ( tabarru’ ) baik berupa barang, piutang dan juga manfaat. Jumhūr ’ulamā seperti Hanafiyah, 7 Malikiyah 8 , Syafi’iyah, 9 dan Hanabilah 10 menambahkan bahwa pemberian tersebut tidak melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki. Dengan demikian, pemberian wasiat
6 Samsul  Hadi,  “Pembatasan  Wasiat  Sebagai  Bentuk  Keadilan  Hukum  Islam,” Al-Ahwal:  Jurnal Hukum Keluarga Islam 9, no. 2 (2017), doi:10.14421/ahwal.2016.09203.
7 Al-Mabsut Syamsuddin al-Sarakhsi, Al-Mabsut , Jilid 2 (Beirut - Libanon: Dar al-Magrifah, n.d.).
8 Imam Malik Bin Anas al-Ashbahi, Al-Mudawanah Al-Kubra, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994).
9 Abi al-Hasan bin Muhammad al-Habib Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab Al-Imam as-Syafi’i (Bairut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2003).
10 Ibnu Qudamah, Al-Mughni , jilid I (Libanon: al-Baitu al-Afkar al-Dauliyah, 2004).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 38-49 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
tidak boleh melebihi dari 1/3 dari harta dan proses perpindahan harta dengan jalan wasiat tersebut  dilaksanakan  setelah  orang  yang  berwasiat  meninggal  dunia,  hal  ini  yang membedakan dengan perpindahan harta dengan akad jual-beli, sewa-menyewa dan akad muamalah yang lain. 11
Pada  prinsipnya  Allah  Swt.  menetapkan  syari’at  tidak  lain  hanya  bertujuan sebagai  rahmat  bagi  seluruh  alam,  maka  dari  itu  aturan-aturan  dalam  ajaran  Islam merupakan  manisfestasi  dalam  mewujudkan  kemaslahatan  dan  menolak  kemudharatan sebagai  upaya  mewujudkan  keadilan  yang  merata,  seperti  pengaturan  wasiat. 12 Pengaturan wasiat  dalam Islam  sebagai  bentuk  legalisasi  terhadap konsep perpindahan kepemilikan harta dengan ketentuan harta tersebut dapat dimanfaatkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Hal ini dapat dimaknai sebagai kewajiban moral seseorang dalam  memenuhi  hak  orang  lain  atas  dirinya  karena  banyak  memberikan  jasa  atau bantuan kepadanya sementara yang bersangkutan bukanlah merupakan ahli warisnya. 13 Ajaran  Islam  lebih  mengedepankan  pelaksanaan  wasiat  terlebih  dahulu dibandingkan dengan warisan, sehingga dapat dipahami bahwa hal tersebut merupakan wujud dari kepedulian sosial, selain itu wasiat juga memiliki potensi dalam mewujudkan keadilan  sosial  sekaligus  sebagai  sarana  menumbuhkembangkan  hubungan  sosial  dan kekeluargaan. 14 Oleh  karena  itu,  sesuai  dengan  surah  An-Nisa’  (4)  ayat  (11  dan  12) ditetapkan  bahwa  warisan  boleh  ditunaikan  pembagiannya  setelah  seluruh  wasiat dijalankan dan hutangnya dilunasi. Kemudian daripada itu, bahwa persoalan harta dalam Islam diberikan kebebasan untuk men- taṣarruf -kan hartanya sesuai dengan keinginan dan kemauan pemiliknya selama tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, posisi wasiat merupakan hal yang utama di hadapan Allah Swt. karena dalam wasiat ada  pertimbangan  berbagai  kondisi  objektif  dari  orang  yang  berwasiat. 15 Dalil  hukum yang dijadikan acuan dalam persoalan wasiat di antaranya Q.S al-Baqarah (2) : 180;
ىَلَع اًّقَح  ِفْوُرْعَم ْلِبِ َْيِْبَرْ قَْلْاَو ِنْيَدِلاَوْلِل ُةَّيِصَوْلا  اًْيَْخ َكَرَ ت ْنِا ُتْوَمْلا ُمُكَدَحَا َرَضَح اَذِا ْمُكْيَلَع َبِتُك )١٨٠ : ةرقبلا (  َْيِْقَّتُمْلا
Terjemahan :
“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 180). 16
Ayat  tersebut  merupakan  salah  satu  dalil  terkait  wasiat  dan  keutamaan
11 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah , Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr Al-’Arabiy, 1983).
12 Asrul Hamid and Dedisyah Putra, “The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari’ah Approach,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2021): 1021, doi:10.22373/sjhk.v5i2.7575.
13 umar Haris Sanjaya, “Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris,” Jurnal Yuridis 5, no. 1 (2018), doi:10.35586/.v5i1.317.
14 Syafi’i Syafi’i, “Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia,” Misykat: Jurnal Ilmu- Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah Dan Tarbiyah 2, no. 2 (2017), doi:10.33511/misykat.v2n2.119-130.
15 M.  Quraish  Shihab, Wawasan  Al-Qur’an  Tafsir  Tematik  Atas  Pelbagai  Persoalan  Umat , Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’I Atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2007).
16 Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  Dan  Terjemahnya , Al-Qur’an  Dan Terjemahnya , 2010.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 38-49 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
mewasiatkan harta terlebih  dahulu  kepada orangtua dan kerabat.  Pendapat  yang paling rājiḥ, hukum  wasiat  pada  awalnya  adalah  wajib  sebelum  dinasakh oleh  ayat  waris. Terdapat perbedaan hukum wasiat yang disesuaikan dengan konteks keadaannya, yaitu: 17
1. Wajib,  wasiat  dihukumi wajib apabila  untuk  pemenuhan  hak-hak  Allah  Swt., seperti zakat, fidyah , naẓar , kafārat yang belum ditunaikan.
2. Sunnah,  wasiat  dihukumi sunnah apabila  berwasiat  kepada  kerabat  yang  tidak mendapatkan  bagian  warisan  dan  juga  kepada  fakir  dan  miskin  (orang  yang membutuhkan) sebagai bentuk kepedulian sosial.
3. Mubaḥ,  wasiat  dihukumi  mubaḥ  apabila  berwasiat  kepada  selain  ahli  waris, tetangga atau sahabat dengan ekonomi baik dengan maksud untuk membalas jasa.
4. Makrūh , wasiat  dihukumi makrūh apabila  orang  yang  berwasiat  tidak meninggalkan harta yang cukup sementara ahli warisnya banyak.
5. Haram , wasiat dihukumi haram apabila berwasiat melebihi dari 1/3 dari hartanya dan berwasiat untuk sesuatu yang maksiat.
Wasiat  menjadi  sah  dan  memiliki  konsekuensi  hukum  apabila  rukun  dan syaratnya  dipenuhi,  apabila  tidak  dipenuhi  maka  wasiat  secara  otomatis  akan  batal (gugur)  dan  tidak  memiliki  konsekuensi  hukum.  Wasiat  juga  batal  apabila  orang  yang berwasiat  tidak  cakap  bertindak  dalam  hukum  atau  harta  yang  diwasiatkan  bukan merupakan  hak  milik  orang  yang  berwasiat.  Kemudian  wasiat  juga  bisa  batal  apabila orang  yang  menerima  wasiat  terlebih  dahulu  meninggal  dunia  daripada  orang  yang berwasiat, serta wasiat dapat juga batal apabila objek wasiat musnah sebelum diterima orang yang menerima wasiat. Orang yang berwasiat kepada orang yang adil akan tetapi orang yang adil tersebut berubah menjadi fasik, sudah seyogyanya wasiat tersebut dicabut atau dibatalkan oleh orang yang berwasiat. 18
Jumhūr ’ulamā berpendapat bahwa wasiat yang telah memenuhi rukun dan syarat, harus dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal  dunia, namun  akad wasiat harus difahami sebagai akad yang tidak mengikat. Oleh karena itu, orang yang berwasiat dapat membatalkan wasiatnya secara sepihak baik keseluruhan isi dari wasiatnya ataupun sebagian, selagi orang yang berwasiat masih hidup. Kebolehan membatalkan wasiat atau bahkan  mengubah  isi  wasiat  karena  wasiat  merupakan  pemberian  atau  hadiah. Membatalkan  wasiat  harus  dengan  perkataan  atau  tindakan  yang  jelas  dan  tegas  dan dipersaksikan oleh dua orang saksi. 19

## Rukun dan Syarat Wasiat
Wasiat  merupakan  syari’at  yang  ditetapkan  oleh  Allah  Swt.  sebagai  suatu perbuatan  yang  dianjurkan  untuk  dilaksanakan  bagi  seorang  muslim.  Meskipun  wasiat adalah peristiwa hukum yang dilakukan secara sepihak baik dihadiri atau tanpa dihadiri oleh  orang  yang  akan  menerima  wasiat,  namun  wasiat  harus  ada  aturan  yang  jelas sehingga  pelaksanaannya  sesuai  dengan  kehendak/  ketentuan  syari’at.  Pengaturan
17 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu , Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2011); Sayyid Sabiq, Fiqh  As-Sunnah ;  Syaikh  al-Allamah  Muhammad  bin  Abdurrahman  ad-Dimasqi, Fiqih  Empat  Mazhab (Bandung: Hasyimi Press, 2010).
18 Moh. Yasir Fauzi, “Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam,” Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah 9, no. 1 (2017).
19 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 38-49 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
tersebut  termaktub  di  dalam  rukun  dan  syarat-syarat  wasiat  karena  hal  inilah  yang menjadi penentu sah atau tidaknya suatu wasiat.
Pada prinsipnya, bahwa yang menjadi syarat wasiat mengikuti kepada rukun dari wasiat itu sendiri. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apa saja yang  menjadi  rukun  dan  syarat  dari  wasiat. Jumhūr  ’ulamā berpendapat  bahwa  rukun wasiat  itu  adalah  :  pemberi  wasiat  ( muhṣi ),  penerima  wasiat  ( muṣālah ),  sesuatu  yang diwasiatkan  ( muṣābih )  dan ijab qabul ( ṣighat ).  Meskipun  ada  juga  ulama  yang berpendapat bahwa rukun wasiat hanya ijab dan qabul ( ṣighat ), hal ini seperti pendapat dari Sayyid Sabiq. Sekilas di antara keduanya berbeda, akan tetapi ketika dilihat secara substansial hal tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Walaupun hanya disebutkan rukunnya hanya ijab dan kabul namun dalam pelaksanaannya bahwa ijab itu dilakukan oleh muhsi dan yang menerima kabul itu oleh muṣālah dan tentunya harus ada muṣābih sehingga ijab dan qabul itu dapat terlaksana dengan baik. 20
Dari uraian rukun wasiat tersebut masing-masing memiliki syarat-syarat sehingga wasiat tersebut dapat bernilai sah sesuai ketentuan syari’at, sebagai berikut: 21
1. Pemberi wasiat ( muhṣi ). Pemberi wasiat disyaratkan haruslah orang yang sanggup melepaskan  hartanya  kepada  orang  lain,  oleh  karena  itu muhṣi haruslah  orang yang  dewasa  ( baligh ),  berakal,  cakap  bertindak  dalam  hukum  dan  ridho  atas wasiatnya.  Terhadap  anak  yang  belum  dewasa,  ada  perbedaan  pendapat  di kalangan ulama, Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad Bin Hanbal berpendapat bahwa anak yang sudah berumur sepuluh tahun sudah dikategorikan mumayyiz sehingga wasiatnya sah, sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sahnya wasiat seorang anak apabila sudah baligh , apabila belum baligh maka wasiatnya tidak sah.
2. Penerima wasiat ( muṣalah ). Penerima wasiat disyaratkan sebagai berikut: a) orang yang  masih  hidup  ketika  wasiat  diberikan. Jumhūr  ’ulamā berpendapat  bahwa apabila penerima wasiat terlebih dahulu meninggal dunia daripada pemberi wasiat maka  wasiatnya  batal,  meskipun  ada  juga  yang  berpendapat  bahwa  wasiatnya akan  beralih  kepada  ahli  waris  dari  orang  yang  menerima  wasiat  tersebut,  b) penerima wasiat bukanlah merupakan ahli waris dari pemberi wasiat, c) penerima wasiat tidak pernah menganiaya atau bahkan membunuh pemberi wasiat, dan e) penerima wasiat adalah orang yang jelas keberadaannya.
3. Sesuatu  yang  diwasiatkan  ( muṣa  bih ).  Adapun  syarat  dari  suatu  barang  yang diwasiatkan  adalah;  a)  sesuatu  yang  diwasiatkan  telah  ada  pada  saat  terjadi pewasiatan, b) barang yang diwasiatkan merupakan milik sendiri yang memiliki nilai  atau  manfaat,  c)  harta  yang  diwasiatkan  maksimal  1/3  dari  harta  yang dimiliki dan tidak boleh lebih dari itu kecuali ahli warisnya menyetujuinya.
4. Ijab dan kabul ( sighat ). Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah; a)  Ijab dari pemberi  wasiat  dan  kabul  dari  penerima  wasiat  harus  tegas  dan  jelas.  b) dilaksanakan oleh orang yang memenuhi syarat baik pemberi ataupun penerima
20 Ibn  Rusyd, Muhammad,  Bidayat  Al-Mujtahid  Wa  Nihayat  Al-Muqtashid (indonesia:  Daar  al- Kutub al-Arabiyyah, 1988).
21 Wahbah  al-Zuhaili, Fiqh  Islam  Wa  Adillatuhu ;  Sayyid  Sabiq, Fiqh  As-Sunnah ;  Rusyd, Muhammad, Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid ; Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Mazhab (Jakarta: Darul Ulum Press, 2011).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 38-49 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
wasiat,  c)  tidak  mengandung  unsur ta’liq, dan  d)  harus  dipersaksikan  oleh  dua orang saksi.
Pelaksanaan wasiat dilaksanakan apabila pemberi wasiat telah meninggal dunia setelah  ditunaikan  semua  hutang  dari  pemberi  wasiat,  biaya  berobat  kalau  sebelum meninggal menderita penyakit, biaya pengurusan jenazah dan lainnya. Hal ini didasarkan pada konsep harta yang diwasiatkan, meskipun sudah diwasiatkan untuk dapat dimiliki oleh orang yang menerima wasiat akan tetapi pemberi wasiat masih tetap memiliki hak untuk  mengambil  manfaat  dari  harta  tersebut.  Oleh  karena  itu,  pemindahan  hak kepemilikan  harta  wasiat  itu  dilakukan  setelah  kewajiban  dari  pemberi  wasiat  telah ditunaikan sesuai ketentuan syari’at.

## Problematika Wasiat Beda Agama
Hidup  dalam  koridor  ajaran  Islam  berarti  hidup  dengan  suatu  sistem  aturan berdasarkan sumber ajarannya yaitu al-Quran dan Hadis. 22 Inti ajaran Islam bukan hanya ditujukan  kepada  umat  Islam  saja  akan  tetapi  universal  kepada  seluruh  umat  manusia dengan  tujuan  membawa  kemaslahatan,  menegakkan  keadilan  dan  menghindari kedzaliman  sehingga  tercipta  kedamaian  dan  hidup  penuh  dengan  rasa  persaudaraan dalam  hubungannya  dengan  sesama  umat  manusia, 23 sehingga  muncul  toleransi  tanpa melihat  perbedaan  suku,  agama,  ras  dan  antar  golongan  karena  hakikatnya  manusia berawal dari asal yang sama sesuai dengan surah An-Nisa’ (4) : 1. Oleh karena itu, ajaran Islam mengajak umatnya agar selalu bersikap toleran kepada penganut agama lain sebagai bentuk  tanggungjawab  dalam  menghadapi  kemajemukan  yang  dikenal  dengan  istilah interaksi sosial. 24
Interaksi  sosial  yang  terjadi  merupakan  siklus  dinamis  dari  perkembangan struktur  sosial  dalam  dinamika  kehidupan.  Keberlangsungan  interaksi  sosial  adalah sesuatu yang kompleks sehingga konsep ajaran Islam yang raḥmatan lil ‘alamḭn mutlak diperlukan sehingga nilai dari ajaran Islam tercermin dalam bingkai ajaran yang penuh rahmat  dan  kedamaian  yang  pada  akhirnya  menumbuhkan  sikap  saling  menghormati dalam dimensi sosial. 25 Interaksi sosial antar umat beragama bukan merupakan sesuatu yang dilarang namun justru dianjurkan Allah Swt. sesuai dengan surah Al-Mumtahanah (60)  :  8-9.  Lebih  jauh,  sejarah  mencatat  tentang  bagaimana  Rasulullah  Saw.  dan  para sahabat menjalin interaksi sosial (bermuamalah) dengan non muslim. Gambaran sejarah tersebut menunjukkan sikap toleransi yang dicontohkan Rasulullah Saw. dan para sahabat dalam hubungan kemanusiaan, oleh karena itu penting untuk diterapkan dalam kehidupan
22 Asrul  Hamid  et  al.,  “TRADISI  PRAKTIK  PINJAMAN  UANG  DENGAN  JAMINAN  HASIL PANEN PADI PADA MASYARAKAT TANGGA  BOSI: ANALISIS MAQASHID SYARI’AH,” n.d., 275–304.
23 Hamsah Hudaf Agung Kurniawan, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” Al Mabsut 15, no. 1 (2021).
24 Akhmad  Zaeni,  “Interaksi  Antara  Muslim  Dengan  Non  Muslim  Dalam  Perspektif  Islam,” Auladuna : Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 1, no. 1 (2019), doi:10.36835/au.v1i1.160.
25 A Wasik, “Dasar Fatwa MUI Dalam Penerapan Hukum Islam (Telaah Atas Interaksi Sosial Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia),” Proceedings of Annual Conference on … , 2018.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 38-49 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
sekarang  ini  sebagai  wujud  kedinamisan  ajaran  Islam. 26 Dalam  konteks  inilah  bahwa pemahaman tersebut harus dengan ilmu sehingga ilmu harus mendahului dari amal.
Interaksi  sosial  antara  umat  Islam  dan  non  muslim  (kafir)  tidak  jarang menimbulkan rasa persaudaraan insaniyyah sehingga antara keduanya terjadi hubungan muamalah seperti  pewasiatan  dari  umat  Islam  kepada  non  muslim  (kafir)  begitu  juga sebaliknya, tentu membutuhkan hukum  yang jelas terkait problematika wasiat tersebut sehingga tidak terjadi kerancuan hukum di tengah masyarakat. Problematika ini muncul ketika  ada  perbedaan  pemahaman  terkait  ayat  wasiat  dan  waris,  sebagian  ulama mengatakan  bahwa  turunnya  ayat  waris  me- nasakh ayat  wasiat  tapi  ulama  yang  lain berpendapat  bahwa  ayat  wasiat  dan  waris  merupakan  ayat  yang  berdiri  sendiri  tanpa membatalkan  ayat  yang  lain.  Kemudian  perbedaan  pendapat  juga  terjadi  pada  hukum wasiat.  Sebagian  ulama  berpendapat  bahwa  wasiat  itu  wajib  baik  hartanya  banyak ataupun  sedikit,  ada  juga  yang  berpendapat  bahwa  wasiat  wajib  namun  dikhususkan kepada  kerabat  yang  terhalang  mendapatkan  warisan. 27 Jumhūr  ’ulamā (Imam  Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan Ahmad) berpendapat bahwa hukum wasiat tidak wajib baik memiliki harta yang banyak atau sedikit tetapi hukumnya disesuaikan kepada orang yang akan berwasiat. 28
Kemudian  juga  terdapat  perbedaan  pendapat  terkait  saksi  dalam  wasiat  karena perbedaan  agama.  Imam  Abu  Hanifah  mengatakan  bahwa  orang  kafir  boleh  dijadikan sebagai saksi dalam perkara wasiat, 29 namun Jumhūr ’ulamā di antaranya Imam Malik, 30 Syafi’i 31 dan beberapa ulama lain mengatakan bahwa orang kafir tidak boleh dijadikan sebagai  saksi.  Selanjutnya,  terkait  wasiat  orang  kafir  kepada  muslim  atau  sebaliknya, ulama fikih juga berbeda pendapat dalam memberikan argument hukum sesuai dengan hasil  ijtihadnya.  Imam  Abu  Hanifah 32 berpendapat  kebolehan  wasiat  tersebut  dengan membedakan antara kafir żimmḭ dan harbḭ . Apabila tergolong kepada kafir żimmḭ maka wasiatnya  sah,  namun  apabila  tergolong  kepada  kafir harbḭ maka  wasiatnya  tidak  sah sesuai  dengan  surah  Al-Mumtahanah  (60)  :  8-9  bahwa  Allah  Swt.  menyuruh  untuk berbuat  baik  dan  adil  terhadap  orang  yang  tidak  memerangi  karena  alasan  agama. Sementara  pendapat  Imam  Malik 33 ,  Syafi’i 34 dan  Ahmad 35 mengatakan  bahwa  wasiat kepada orang kafir ataupun sebaliknya adalah sah tanpa membedakan antara kafir żimmḭ dan harbḭ .
Terkait persoalan wasiat orang kafir kepada muslim dan sebaliknya sekilas terlihat
26 Landy  Trisna  Abdurrahman,  “Interaksi  Sosial  Antar  Pemeluk  Agama  Di  Madinah  Era  Nabi Muhammad Saw Perspektif Kajian Hadis,” Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat 5, no. 1 (2021), doi:10.14421/panangkaran.2021.0501-06.
27 Raja Ritonga, “WASIAT WAJIBAH PADA FURU’ WARIS (Analisis Dan Aplikasi Kewarisan Bagi Cucu),” Jurnal Ahkam 9, no. 2 (2021): 353–74.
28 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu .
29 Syamsuddin al-Sarakhsi, Al-Mabsut . 30 Imam Malik Bin Anas al-Ashbahi, Al-Mudawanah Al-Kubra, .
31 Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab Al-Imam as-Syafi’i .
32 Syamsuddin al-Sarakhsi, Al-Mabsut .
33 Imam Malik Bin Anas al-Ashbahi, Al-Mudawanah Al-Kubra, ; Rusyd, Muhammad, Bidayat Al- Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid .
34 Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab Al-Imam as-Syafi’i .
35 Ibnu Qudamah, Al-Mughni .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 38-49 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
terjadi  tarik-menarik  antara  dua  pendapat  yang  berbeda.  Di  satu  sisi  ada  ulama  yang memperbolehkan wasiat tersebut tanpa membedakan kafir żimmḭ dan harbḭ , namun di sisi yang  lain  ada  juga  ulama  yang  membedakan  derajat  kafir żimmḭ dan harbḭ ,  sehingga muncul  pendapat  bahwa  sah  wasiat  kafir żimmḭ dan  tidak  sah  wasiat  kafir harbḭ . Perbedaan pendapat di kalangan ulama dipengaruhi oleh kondisi keadaan ataupun sosio- kultural  masyarakat  pada  masanya,  meskipun  dasar  hukum  yang  digunakan  merujuk kepada surah Al-Mumtahanah (60) : 8-9. Alasan hukum dari Imam Abu Hanifah terkait perbedaan  derajat  kafir żimmḭ dan harbḭ disebabkan  bahwa  kafir harbḭ yang memperlihatkan  permusuhan  karena  alasan  agama  sehingga  tidak  perlu  diperlakukan dengan baik, berbeda dengan kafir żimmḭ yang hidup secara damai dengan orang Islam. 36 Sementara  alasan jumhūr  ’ulamā (Imam  Malik 37 ,  Syafi’i 38 dan  Ahmad 39 )  disebabkan bahwa ayat tersebut menekankan untuk berbuat adil dan jujur terhadap siapapun termasuk orang  kafir,  karena  itu  Allah  Swt.  tidak  melarang  untuk  mengadakan  hubungan  baik dengan orang yang berbeda agama.
Sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan sekarang ini, harus dimaklumi kenyataan  bahwa  umat  Islam  tidak  sedikit  melakukan  interaksi  dan  hubungan  sosial dengan umat yang berbeda agama, sehingga menjadi wajar akibat interaksi sosial tersebut menumbuhkan  peristiwa  muamalah termasuk  wasiat.  Wasiat  menjadi  menarik  karena memiliki  kesamaan  objek  dengan  warisan  dimana  peralihan  harta  dilakukan  setelah meninggalnya  pihak  yang  bersangkutan.  Terjadinya  polemik  pada  masyarakat  yang heterogen disebabkan masih terdapat perbedaan pendapat dalam melihat hukum wasiat tersebut sehingga tidak ada kesatuan pemahaman di masyarakat sehingga terkesan belum ada  kepastian  hukumnya.  Apabila  dilihat  secara  mendalam,  secara  eksplisit  tidak ditemukan  persamaan  agama  sebagai  syarat  wasiat.  Kemudian  daripada  itu,  kekafiran tidak  menghapuskan  hak  seseorang  untuk  memiliki,  sehingga  dapat  dipahami  bahwa kebolehan wasiat antara orang yang berbeda agama sama dengan kebolehan melakukan transaksi muamalah seperti jual-beli, sewa-menyewa, kerja sama dan lain-lain.
Dikarenakan tidak adanya  ketentuan hukum yang secara tegas melarang  wasiat kepada  orang  yang  berbeda  agama,  sementara  dalam  kaidah  fikih  dikatakan  bahwa hukum asal muamalah  adalah mubāḥ sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Hal inilah yang menjadikan wasiat dengan waris berbeda, di dalam konsep waris perbedaan agama  menjadi  sebab  terhalangnya  hak  seseorang  untuk  mendapatkan  bagian  warisan, sehingga wajar jika jumhūr ’ulamā lebih condong kepada pendapat bahwa wasiat orang kafir  kepada  muslim  atau  sebaliknya  diperbolehkan  dan  dianggap  sebagai  sesuatu  hal yang  wajar  dalam  konteks  hubungan  kemanusiaan,  karena  dalam  wasiat  ada  potensi mewujudkan pengembangan relasi sosial antar sesama umat manusia, sehingga tercipta rasa  kepedulian  sosial  sebagai  bentuk  dari  interaksi  sosial  yang  menumbuhkan  rasa persaudaraan insaniyyah.

## KESIMPULAN
36 Syamsuddin al-Sarakhsi, Al-Mabsut .
37 Imam Malik Bin Anas al-Ashbahi, Al-Mudawanah Al-Kubra, .
38 Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab Al-Imam as-Syafi’i .
39 Ibnu Qudamah, Al-Mughni ; Ibnu Qudamah, Al-Kafiy Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 1994).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 38-49 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Interaksi  sosial  antar  umat  beragama  saat  ini  seringkali  menghasilkan  rasa persaudaraan insaniyyah yang  memunculkan  hubungan  muamalah  seperti  wasiat. Meskipun  terdapat  perbedaan  pemahaman  terkait  wasiat  antar  agama  yang  disebabkan oleh  kondisi  sosio-kultural  pada  zamannya,  realitas  kehidupan  saat  ini  menunjukkan adanya  permasalahan  wasiat  antar  agama  yang  memerlukan  penyelesaian  hukum  yang komprehensif.  Namun,  karena  tidak  ada  larangan  secara  tegas  dalam  syari’at  Islam terhadap  wasiat  beda  agama,  sehingga  hal  tersebut  diperbolehkan  dalam  konteks  nilai tolong-menolong dan kepedulian sosial yang memperkuat relasi sosial serta persaudaraan dalam  kemanusiaan.  Dengan  demikian,  wasiat  antara  orang  yang  berbeda  agama merupakan  peristiwa  hukum  yang  diperbolehkan  untuk  menumbuhkan  persaudaraan dalam kemanusiaan tanpa melihat latar belakang agama dan keyakinannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman Al-Jaziri. Fiqh Empat Mazhab . Jakarta: Darul Ulum Press, 2011.
Abdurrahman, Landy Trisna. “Interaksi Sosial Antar Pemeluk Agama Di Madinah Era Nabi Muhammad Saw Perspektif Kajian Hadis.” Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat 5, no. 1 (2021). doi:10.14421/panangkaran.2021.0501-06. Agung Kurniawan, Hamsah Hudaf. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” Al Mabsut 15, no. 1 (2021). Al-Mawardi, Abi al-Hasan bin Muhammad al-Habib. Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab Al-Imam as-Syafi’i . Bairut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2003.
Fauzi, Moh. Yasir. “Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam.” Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah 9, no. 1 (2017). Hadi, Samsul. “PEMBATASAN WASIAT SEBAGAI BENTUK KEADILAN HUKUM ISLAM.” Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam 9,  no.  2  (2017). doi:10.14421/ahwal.2016.09203.
Hamid, Asrul, Resi Atna, Sari Siregar, and Filda Elisa Nasution. “TRADISI PRAKTIK PINJAMAN  UANG  DENGAN  JAMINAN  HASIL  PANEN  PADI  PADA MASYARAKAT  TANGGA  BOSI:  ANALISIS  MAQASHID  SYARI’AH,”  n.d., 275–304.
Hamid, Asrul,  Khairul  Bahri Nasution, Resi  Atna Sari Siregar, and Jannus Tambunan. “Development of Sharia Based Local Wisdom Business at Society of Mandailing Natal.” LAA  MAISYIR :  Jurnal  Ekonomi  Islam 9,  no.  1  (2022):  51–68. doi:10.24252/lamaisyir.v9i1.29413.
Hamid,  Asrul,  and  Dedisyah  Putra.  “THE  EXISTENCE  OF  NEW  DIRECTION  IN ISLAMIC  LAW  REFORM  BASED  ON  THE  CONSTRUCTION  OF  IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH’S THOUGHT.” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 20, no. 2 (December 15, 2021): 247. doi:10.31958/juris.v20i2.3290.
———. “The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari’ah Approach.” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2021): 1021. doi:10.22373/sjhk.v5i2.7575.
Ibnu Qudamah. Al-Kafiy Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal . Beirut: Dar Al-Kutub al- Ilmiah, 1994.
———. Al-Mughni . Jilid I. Libanon: al-Baitu al-Afkar al-Dauliyah, 2004. Imam Malik Bin Anas al-Ashbahi. Al-Mudawanah Al-Kubra, . Beirut: Dar al-Kutub al-

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 38-49 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index
Ilmiyah, 1994. Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an Dan Terjemahnya . Al-Qur’an Dan Terjemahnya , 2010.
M. Quraish Shihab. Wawasan Al-Qur’an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat . Wawasan  Al-Qur’an  Tafsir  Maudhu’I  Atas  Pelbagai  Persoalan  Umat .  Bandung: Mizan, 2007.
Maimun. “Konsep Wasiat Dalam Perspetif Hukum Islam.” Jurisprudensi:  Jurnal  Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam 9, no. 1 (2018).
Munajah, Neneng. “Agama Dan Tantangan Modernitas.” Tahdzib Al Akhlak | 83, no. 1 (2021).
Ritonga,  Raja.  “WASIAT  WAJIBAH  PADA  FURU’  WARIS  (Analisis  Dan  Aplikasi Kewarisan Bagi Cucu).” Jurnal Ahkam 9, no. 2 (2021): 353–74. Rusyd, Ibn. Muhammad, Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid . indonesia: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, 1988.
Sanjaya,  Umar  Haris.  “KEDUDUKAN  SURAT  WASIAT  TERHADAP  HARTA WARISAN  YANG  BELUM  DIBAGIKAN  KEPADA  AHLI  WARIS.” Jurnal Yuridis 5, no. 1 (2018). doi:10.35586/.v5i1.317. Sayyid Sabiq. Fiqh As-Sunnah . Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr Al-’Arabiy, 1983. Syafi’i,  Syafi’i.  “WASIAT  WAJIBAH  DALAM  KEWARISAN  ISLAM  DI INDONESIA.” MISYKAT:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Al-Quran,  Hadist,  Syari’ah  Dan Tarbiyah 2, no. 2 (2017). doi:10.33511/misykat.v2n2.119-130.
Syaikh  al-Allamah  Muhammad  bin  Abdurrahman  ad-Dimasqi. Fiqih  Empat  Mazhab . Bandung: Hasyimi Press, 2010.
Syamsuddin  al-Sarakhsi,  Al-Mabsut. Al-Mabsut .  Jilid  2.  Beirut  -  Libanon:  Dar  al- Magrifah, n.d.
Wahbah al-Zuhaili. Fiqh Islam Wa Adillatuhu . Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2011.
Wasik,  A.  “Dasar  Fatwa  MUI  Dalam  Penerapan  Hukum  Islam  (Telaah  Atas  Interaksi Sosial Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia).” Proceedings of Annual Conference on … , 2018. Winarno,  Winarno.  “IMPLEMENTASI  WASIAT  DAN  KEWARISAN  DALAM PERSFEKTIF  HUKUM  ISLAM.” ISLAMITSCH  FAMILIERECHT  JOURNAL 2, no. 02 (2021). doi:10.32923/ifj.v2i02.2013.
Zaeni,  Akhmad.  “Interaksi  Antara  Muslim  Dengan  Non  Muslim  Dalam  Perspektif Islam.” Auladuna :  Jurnal  Prodi  Pendidikan  Guru  Madrasah  Ibtidaiyah 1,  no.  1 (2019). doi:10.36835/au.v1i1.160.