## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.388
Tinjauan Yuridis Error in Persona dalam Penggadaian Sertifikat Hak Milik Yang Dijaminkan Kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu)
Dicky Janu Prasetyo 1 , Tami Rusli 2 , Anggalana 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, 35142, Bandar Lampung, Indonesia Correspondence e-mail: tami.rusli@ubl.ac.id, anggalana@ubl.ac.id, dickyjanupras@gmail.com
Abstrak. Error  in  Persona  merupakan  kesalahan  dalam  menarik  pihak  yang  dianggap  mempunyai  kapasitas  atau  kedudukan hukum untuk beracara sesuai gugatan yang diajukan. Kekeliruan dalam menarik pihak baik itu penggugat maupun tergugat akan mengakibatkan  gugatan  berisi  cacat  formil.  Error  in  Persona  dikemukakan  oleh  tergugat  atas  gugatan  yang  diajukan  penggugat dikarenakan  gugatan  ditujukan  orang/pihak  yang  salah.  Di  dalam  gugatan  perdata  yang  berbentuk  contetiosa,  contentiosa merupakan gugatan perdata yang berisikan gugatan atas sengketa pihak yang berperkara, pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan  diutarakan  kepada  pengadilan  dimana  pihak  yang  mengajukan  gugatan  disebut  penggugat  dan  pihak  yang  ditarik  dalam gugatan  sebagai  tergugat,  gugatan  didasarkan  menurut  dalil/alasan  hukum  yang  diajukan.  Dengan  demikian  pihak  yang mengajukan  gugatan  harus  jelas  dan  cermat  dalam  menarik  pihak  dan  harus  dilihat  apakah  orang  yang  menggugat  dan  digugat mempunyai kapasitas, dan kedudukan hukum yang tepat.

## Kata Kunci: Error in Persona
Abstract. Error in Persona is an error in attracting a party who is considered to have the capacity or legal position to proceed according to the lawsuit filed. The mistake in drawing the party either as a plaintiff or as a defendant  will result in the lawsuit containing formal defects. Error in Persona was filed by the defendant on the plaintiff's lawsuit because the lawsuit was directed at the wrong person / party. In a civil suit in the form of contetiosa, contentiosa is a civil suit containing a lawsuit for a dispute between the litigating parties, whose settlement examination is given and submitted to the court where the party filing the lawsuit is  called  the  plaintiff  and  the  party  drawn  in  the  lawsuit  is  called  the  defendant,  the  lawsuit  is  based  on  the  arguments  /  legal reasons filed. Thus the party filing a lawsuit must be clear and careful in attracting the parties and it must be seen  whether the person who is suing and being sued has the capacity and the right legal position.

## Keywords: Error in Persona

## PENDAHULUAN
Munculnya hukum karena manusia sebagai pusat bermasyarakat. Di dalam hukum mengatur hak dan kewajiban dalam  hidup  bermasyarakat  selain  itu  juga  mengatur  bagaimana  cara  melaksanakan  dan  mempertahankan  hak  dan kewajibannya.  Di  dalam  Hukum  perdata  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  dalam  hidup  bersosial  disebut  “hukum perdata  materiil”.  Sedangkan,  untuk  hukum  perdata  yang  mengatur  bagaimana  cara  melaksanakan  dan mempertahankan  hak  dan  kewajiban  disebut  “hukum  perdata  formil”.  Hukum  perdata  formil  biasa  disebut  hukum acara perdata. 1
Dengan  adanya  hukum  acara  perdata,  bagi  masyarakat  merasa  ada  kepastian  hukum  bahwa  setiap  manusia dapat mempertahankan hak perdatanya semaksimal mungkin, siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata dan mengakibatkan  kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan.  Untuk itu, bagi manusia yang  merasa  hak  perdatanya  dilanggar,  tidak  boleh  menyelesaikannya  dengan  cara  menghakimi  sendiri ( eiginrichting ), akan tapi ia dapat menyampaikan perkaranya ke pengadilan, dengan mengajukan tuntutan hak berupa gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikannya, agar memperoleh penyelesaian.
Di suatu perkara perdata, sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya berupa wanprestasi dan perbuatan  yang  melawan  hukum.  Untuk  mengetahui  apa  yang  dimaksud  dengan  “perbuatan  melawan  hukum” ( onrechtmatige  daad ),  Pasal  1365  KUHPerdata  menentukan  sebagai  berikut:  “Tiap  perbuatan  yang  menimbulkan kerugian  pada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  bersalah  menimbulkan  kerugian  itu  untuk  mengganti  kerugian tersebut”.
Contoh  persoalan  yang  sangat  klasik  adalah  sengketa  tanah,  karena  selalu  ada  di  mana-mana  di  muka  bumi. Karena itu, sengketa yang berhubungan dengan tanah terus berlangsung, karena setiap manusia memiliki kepentingan yang berkaitan dengan tanah. Sengketa perdata yang menyangkut dengan tanah dapat terjadi antar individu atau antar
1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 3-4.
Dicky Janu Prasetyo, Tami Rusli dan Anggalana, Tinjauan Yuridis Error in Persona dalam Penggadaian Sertifikat Hak Milik Yang Dijaminkan Kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu)
individu  dengan  Badan  Hukum.  Yang  disengketakan  beraneka  ragam,  baik  menyangkut  data  fisik  tanah  nya,  data yuridis nya, atau karena perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah.
Di dalam sengketa perdata yang berkaitan dengan tanah dapat terjadi antar individu atau antar individu dengan badan hukum. Banyak yang disengketakan, menyangkut data fisik tanah nya, data yuridis nya, atau karena perbuatan hukum  yang  dilakukan  atas  tanah  tersebut.  Hukum  acara  perdata  merupakan  hukum  perdata  formil  dimaksudkan untuk  menegakkan  hukum  perdata  materiil.  Hukum  acara  perdata  menjamin  ditaatinya  hukum  perdata  materiil. Ketentuan  hukum  acara  perdata  bertujuan  untuk  melaksanakan  dan  mempertahankan  kaidah  hukum  materiil  perdata yang  ada.  Setiap  individu  harus  menaati  peraturan  hukum  yang  telah  ditetapkan,  individu  tidak  boleh  bertindak semaunya,  melainkan  harus  berdasarkan  pada  peraturan  hukum  yang  telah  ditetapkan  dan  diatur  dalam  Undang- Undang. Apabila dalam suatu sengketa para pihak tidak dapat menyelesaikan secara damai, jalan terakhir yang dapat ditempuh  adalah  meminta  penyelesaian  melalui  hakim.  Cara  penyelesaian  yang  digunakan  melalui  hakim  ini  diatur dalam  hukum  acara  perdata.  Di  dalam  proses  beracara  di  pengadilan  tentunya  tidak  akan  lepas  dari  peran  dan  tugas hakim sebagai pejabat penegak hukum yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu sengketa.
Di  dalam  sengketa  tanah  apabila  pihak  tidak  mau  menyelesaikan  suatu  perkara  secara  damai,  maka  dapat menyelesaikannya  dengan  cara  mengajukan  perkara  tersebut  ke  Pengadilan  Negeri.  Namun  pada  praktiknya  dalam suatu  kasus  pihak  yang  kalah  tidak  mau  menerima  putusan  pengadilan  lalu  mengajukan,  Banding,  Kasasi,  dan Peninjauan Kembali.
Berkaitan  dengan  sengketa  yang  menyangkut  soal  tanah  dapat  dilihat  dalam  putusan  nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu yang penjelasannya dapat dilihat di uraian berikut. Seorang pemilik tanah yang bernama Senen, umur  62  tahun,  dan  bertempat  tinggal  di  Dusun  Tulung  Singkip  RT.002/RW.004  Kecamatan  Blambangan  Pagar Kabupaten Lampung Utara mempunyai sertifikat hak milik (SHM) sejak dibeli oleh pemilik belum pernah berpindah hak baik berupa jual beli, hibah, tukar atau dalam bentuk transaksi lain yang sifatnya berpindah hak milik, dan pemilik sertifikat  hak  milik  selanjutnya  disingkat  SHM  terkejut  ketika  ada  pihak  dari  koperasi  simpan  pinjam  bina  bersama memberitahukan  bahwa  sertifikat  hak  ada  pada  mereka  dan  memberitahukan  bahwa  objek  sengketa  akan  dilakukan penjualan,  ternyata  menantu  pemilik  bernama  Dedik  Purwanto,  bertempat  tinggal  di  Dusun  Tulung  Singkip RT.002/RW.004  Kecamatan  Blambangan  Pagar  Kabupaten  Lampung  Utara  yang  menjadikan  sertifikat  hak  milik selanjutnya  disingkat  SHM  sebagai  jaminan  untuk  mengajukan  permohonan  pembiayaan  tersebut.  Dan  pemilik sertifikat hak milik dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Kota Bumi terhadap pihak koperasi dan menantunya. Setelah melewati proses di Pengadilan, akhirnya Majelis Hakim memutuskan gugatan penggugat error in persona karena tergugat dari pihak koperasi berkedudukan sebagai karyawan di koperasi tersebut bukan  pengurus  koperasi  sehingga  penggugat  dalam  menggugat  tergugat  pihak  koperasi  tidak  tepat,  oleh  karena  itu tergugat pihak koperasi tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas untuk dapat mewakili koperasi yang menurut Pasal 58  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  Tentang  Perkoperasian,  penguruslah  yang  bertanggung  jawab mewakili koperasi didalam dan di luar Pengadilan sehingga gugatan penggugat mengandung cacat formil.
Dari  uraian  di  atas,  penulis  akan  mencoba  melakukan  penelitian  yang  akan  diwujudkan  dalam  bentuk  skripsi dengan  judul  tinjauan  yuridis error  in  persona dalam  penggadaian  sertifikat  hak  milik  yang  dijaminkan  kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.g/2019/PN.Kbu).
Dari uraian tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Penerapan Hukum Perdata dalam perkara error in persona dalam penggadaian sertifikat hak milik yang dijaminkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama Dalam Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu.
2. Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  perkara error  in  persona dalam  penggadaian sertifikat  hak  milik  yang  dijaminkan  kepada  Koperasi  Simpan  Pinjam  Bina  Bersama  Dalam  Putusan  Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan adalah  data  sekunder  dan  data  primer.  Pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  dan penelitian lapangan ( field research ). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## Pendekatan Masalah
Untuk  membahas  permasalahan  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini,  pendekatan  masalah  yang  digunakan didalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris:

## Pendekatan Yuridis Normatif
Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  penelitian  doctrinal.  Pendekatan  ini  melalui  studi  kepustakaan,  studi kompetitif, dan studi dokumen dengan  cara  membaca, mengutip, dan menelaah kaidah-kaidah maupun aturan-aturan

## Dicky Janu Prasetyo, Tami Rusli dan Anggalana, Tinjauan Yuridis Error in Persona dalam Penggadaian Sertifikat Hak Milik
Yang Dijaminkan Kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu)
yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  akan  dibahas.  Pendekatan  ini  dimaksudkan  untuk  mengumpulkan  berbagai macam  peraturan  Undang-Undang,  teori-teori,  dan  literatur-literatur  yang  erat  hubungannya  dengan  masalah  dan pembahasan pada penelitian ini.

## Pendekatan Empiris
Pendekatan empiris yaitu pendekatan dengan studi penelitian dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi  dengani  studi  lapangan  atau  anggapan  dasar  yang  dipergunakan  dalam  menjawab  permasalahan  pada penelitian  ini  dengan  meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan  mengadakan penelitian data primer di lapangan.

## Sumber Dan Jenis Data
Penelitian  ini  bersumber  dari  penelitan  pustaka  ( Library  Research )  dan  penelitian  lapangan  ( Field  Research ). Untuk Selanjutnya didalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

## Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  ( Library  Research ),  mempelajari buku-buku,  literatur-literatur  serta  Perundang-Undangan  yang  lainnya.  Berikut  3  bahan  hukum  yang  dipergunakan, yaitu:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  mengikat  berupa      peraturan  Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah:
a. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Nomor  35  Tahun  1999  Tentang  Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  yang  diambil  dari  literatur  yang  berkaitan  dengan  suatu  pokok permasalahan, karya-karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek pembahasan penelitian. 3. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  suatu  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  seperti  kamus  hukum,  kamus  besar  bahasa  Indonesia  dan  bahasa inggris, artikel-artikel pada surat kabar dan situs-situs yang terdapat pada internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

## Data Primer
Data  primer  yang  diperoleh  berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  yang  berhubungan  erat  dengan  objek penelitian. Data primer diperoleh melalui penelitian di Pengadilan Negeri Kota Bumi.

## Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data
Prosedur Pengumpulan Data 1. Studi Kepustakaan ( Library Research )
Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan ( Library Research ), studi komparatif dan studi dokumen. Studi ini diharapkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan  dengan  cara  membaca,  mempelajari,  mengutip  dan  menelaah  literatur-literatur  yang  menunjang, peraturan  Perundang-Undangan  serta  bahan-bahan  bacaan  ilmiah  lainnya  yang  mempunyai  hubungan  dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Studi Lapangan ( Field Research ) Studi  lapangan  ( Field  Research )  diharapkan  untuk  memperoleh  arah  pemikiran  dan  tujuan  penelitian  yang dilalukan dengan cara:
a. Pengamatan ( Observation )
Pengamatan merupakan suatu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang benar dan objektif dilakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kota Bumi.
b. Wawancara ( Interview )

## Dicky Janu Prasetyo, Tami Rusli dan Anggalana, Tinjauan Yuridis Error in Persona dalam Penggadaian Sertifikat Hak Milik
Yang Dijaminkan Kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu)
Wawancara yaitu suatu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melalukan wawancara ( Interview ) secara langsung  dengan  alat  bantu  daftar  pertanyaan  yang  bersifat  terbuka  sebagai  pedoman  dan  dapat  berkembang pada saat penelitian berlangsung. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling , yaitu dengan  menentukan  terlebih  dahulu  responden  atau  narasumber  yang  akan  diwawancarai  sesuai  dengan  objek penelitian. Wawancara tersebut dilakukan dengan:
1) Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi = 1 (satu) Orang 2) Panitera Muda Pengadilan Negeri Kota Bumi    = 1 (satu) Orang Jumlah = 2 orang

## Prosedur Pengolahan Data
Setelah  semua  data  terkumpul  baik  itu  data  sekunder  maupun  data  primer,  langkah  selanjutnya  adalah melakukan  kegiatan  pengolahan  data,  yaitu  merupakan  kegiatan  merapikan  data  dari  hasil  pengumpulan  data  di lapangan  sehingga  siap  untuk  di  analisis.  Kegiatan  ini  mencakup  kegiatan  seleksi  data  dengan  cara  memeriksa  data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data ataupun pengelompokkan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Seleksi data
Seleksi data merupakan memeriksa data atau meneliti data data yang keliru, dan menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
2. Klasifikasi data
Klasifikasi  data  merupakan  penyusunan  data  yang  dapat  dilakukan  dengan  cara  mengklasifikasi,  menggolongkan dan  mengelompokkan  menurut  pokok  bahasan  dengan  tujuan  mempermudah  menganalisis  data  yang  telah ditemukan.
3. Sistematika data
Sistematika  data  merupakan  penyusunan  dan  penempatan  data  pada  tiap  pokok  bahasan  secara  sistematika sehingga memperoleh pembahasan.
4. Analisis data
Proses  analisis  data  yaitu  tindak  lanjut  dari  suatuproses  pengolahan  data  yang  merupakan  kerja  seorang  peneliti yang  memerlukan  ketelitian,  pencurahan  dan  daya  pikir  secara  optimal.  Usaha  untuk  menemukan  jawaban  atas pertanyaan  mengenai  perihal  dalam  rumusan  masalah  dan  hal-hal  yang  diperoleh  dari  suatu  penelitian pendahuluan.  Rangkaian  data  yang  telah  tersusun  secara  sistematis  menurut  klasifikasi  nya  kemudian  dapat  di uraikan dan di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut  kenyataan  yang  diperoleh  di  lapangan,  sehingga  hal  tersebut  benar-benar  dari  pokok  masalah  yang disusun  dan  diuraikan  dalam  bentuk  kalimat  perkalimat  secara  sistematis.  Pada  akhirnya  pembahasan  ini  akan menuju  pada  suatu  kesimpulan  terhadap  pokok-pokok  bahasan  yang  akan  diteliti,  yaitu  merupakan  gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Hukum  Perdata  dalam  perkara  error  in  persona  dalam  penggadaian  sertifikat  hak  milik  yang dijaminkan  kepada  Koperasi  Simpan  Pinjam  Bina  Bersama  Dalam  Putusan  Perkara  Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu.
Hukum  tanah  merupakan  keseluruhan  dari  ketentuan-ketentuan  hukum,  baik  itu  tertulis  maupun  tidak  tertulis, semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai  hubungan hukum kongkret, yang beraspek publik dan perdata,  yang dapat disusun dan dipelajari  secara sistematis, sehingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Dan objek dari hukum tanah yaitu  hak  penguasaan  atas  tanah  sebagai  hubungan  hukum  yang  kongkret,  di  dalam  hak  penguasaan  atas  tanah  ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya.
Penggunaan dan pemanfaatan tanah dapat diberikan dan dapat dipunyai orang dengan hak-hak yang disediakan dan  oleh  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  tidak  akan  mempunyai  makna  dan  atau  arti  apa-apa  jika  dibatasi  hanya permukaan bumi saja. Karena manusia juga memerlukan sebagian dari tubuh bumi yang ada dibawahnya, dan air serta ruang yang ada di atasnya untuk dipergunakan.
Sengketa tanah yaitu  suatu persoalan yang  selalu  ada di mana-mana di muka bumi.  Karena itu, sengketa  yang berkaitan  dengan  tanah  dapat  berlangsung  secara  terus-menerus,  karena  setiap  orang  memiliki  kepentingan  yang berkaitan  dengan  tanah.  Hukum  acara  perdata  ini  menjamin  ditaatinya  hukum  perdata  materiil.  Di  dalam  ketentuan hukum  acara  perdata  dimaksudkan  untuk  melaksanakan  dan  mempertahankan  kaidah  hukum  materiil  perdata  yang sudah ada. Setiap orang harus menaati peraturan hukum yang telah ditetapkan, orang tidak boleh bertindak semaunya,

## Dicky Janu Prasetyo, Tami Rusli dan Anggalana, Tinjauan Yuridis Error in Persona dalam Penggadaian Sertifikat Hak Milik
Yang Dijaminkan Kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu)
melainkan harus berdasarkan pada peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang. Apabila di dalam suatu sengketa para pihak tidak dapat menyelesaikan secara damai, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah minta penyelesaian melalui hakim. Cara penyelesaian melalui hakim ini diatur dalam Hukum Acara Perdata.
Dalam  perkara  perdata,  suatu  proses  peradilan  dimulai  sejak  jawab  menjawab  sampai  dengan  dijatuhkannya putusan.  Kegiatan  penemuan  hukum  merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  dalam  proses  peradilan  yang  tidak terpisahkan,  terjalin  secara  utuh,  dan  mempunyai  hubungan  satu  sama  lain.  Menurut  mertokusumo  momentum dimulainya  penemuan  hukum  adalah  sesudah  peristiwa  sudah  dibuktikan,  karena  pada  saat  itulah  peristiwa  yang dinyatakan  terbukti  atau  ditetapkan  sebagai  peristiwa  yang  benar-benar  terjadi  harus  dicarikan  atau  diketemukan hukumnya. 2
Hakim  harus  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tugas  dan  wewenangnya  untuk  dapat  menyelesaikan perkara  yang  di  tangani,  sebelum  Majelis  Hakim  sampai  kepada  pengambilan  putusan  dalam  setiap  perkara  perdata yang ditanganinya, terlebih dahulu harus melalui  suatu proses dan tahapan pemeriksaan  di dalam persidangan, tanpa melalui proses tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mengambil suatu keputusan. Melalui proses ini juga, semua pihak baik penggugat maupun tergugat (dapat diwakilkan oleh Penasihat Hukum/Pengacara/Advokat yang bekerja di kantor hukum  sebagai  kuasa  hukumnya)  diberi  kesempatan  yang  sama  untuk  mengajukan  segala  sesuatunya  dan  dapat mengemukakan pendapatnya, dan menilai hasil pemeriksaan persidangan menurut perspektifnya masing-masing. Pada garis besarnya, proses persidangan perdata pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri terdiri dari (empat) 4 tahap sebagai berikut:

## Tahap Mediasi
Tahap  mediasi  dapat  di  mulai  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  oleh  Majelis  Hakim,  penggugat  dan tergugat/para pihak  telah  hadir, maka Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan, wajib untuk mengusahakan upaya  perdamaian  dengan  mediasi,  yaitu  suatu  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk memperoleh  kesepakatan  Para  Pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator. Mediator  merupakan  pihak  netral  yang  dapat membantu  Para  Pihak  yang  berperkara  dalam  perundingan  untuk  mencari  penyelesaian  secara  mufakat.  Mediator dapat  merupakan  seorang  Hakim  Pengadilan  (yang  bukan  memeriksa  perkara)  dan  dapat  juga  merupakan  seseorang dari  pihak  lain  yang  sudah  memiliki  sertifikat  sebagai  mediator.  Kewajiban  mediasi  ini  diatur  secara  umum  dalam Pasal  130  HIR  dan  secara  khusus  diatur  secara  lengkap  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Republik Indonesia  No.  01  Tahun  2008  tentang  prosedur  mediasi  di  Pengadilan.  Kesempatan  mediasi  diberikan  oleh  Majelis Hakim  selama  40  hari,  dan  apabila  masih  belum  cukup  dapat  diperpanjang  selama  14  hari.  Di  dalam  kesempatan tersebut para pihak akan mengajukan apa yang menjadi tuntutannya secara berimbang untuk mendapatkan titik temu dalam  penyelesaian  sengketa.  Apabila  dalam  suatu  proses  ini  telah  tercapai  kesepakatan,  maka  dapat  dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh mediator. Akta kesepakatan ini disampaikan  kepada  Majelis  Hakim  untuk  mendapatkan  putusan  perdamaian.  Akan  tetapi  sebaliknya,  jika  dalam jangka  waktu  tersebut  tidak  tercapai  perdamaian  dan  kesepakatan,  maka  mediator  akan  membuat  laporan  kepada Majelis Hakim yang menyatakan mediasi telah gagal dilakukan.

## Tahap Pembacaan Gugatan (termasuk Jawaban, Replik, dan Duplik)
Jika  Majelis  Hakim  sudah  mendapatkan  pernyataan  mediasi  gagal  dari  mediator,  maka  pemeriksaan  perkara akan dilanjutkan  ke  tahap kedua yaitu  tahap  pembacaan surat  gugatan. Kesempatan pertama diberikan kepada pihak penggugat  untuk  membacakan  surat  gugatannya.  Pihak  penggugat  pada  tahap  ini  juga  diberikan  kesempatan  untuk memperbaiki  surat  gugatannya  apabila  terdapat  kesalahan-kesalahan,  selama  tidak  merubah  pokok  gugatan,  atau bahkan lebih dari itu pihak penggugat dapat mencabut gugatannya. Kedua kesempatan tersebu akan diberikan sebelum tergugat  memberikan  jawabannya.  Sesudah  pembacaan  surat  gugatan,  maka  kesempatan  kedua  diberikan  kepada pihak  tergugat  atau  kuasanya  untuk  membacakan  jawabannya.  Jawaban  yang  dibacakan  dapat  berisikan  bantahan mengenai  dalil-dalil  gugatan  tersebut,  atau  dapat  juga  berisikan  bantahan  dalam eksepsi dan  dalam  pokok  perkara tersebut.  Bahkan  lebih  dari  itu,  di  dalam  jawaban  dapat  berisi  dalam  rekonvensi  (apabila  pihak  tergugat  ingin menggugat  balik  pihak  penggugat  dalam  perkara  tersebut).  Acara  jawab-menjawab  ini  akan  berlanjut  sampai dengan replik dari pihak penggugat dan duplik dari pihak tergugat. Replik adalah penegasan dari dalil-dalil penggugat setelah  adanya  jawaban  dari  tergugat,  sedangkan duplik penegasan  dari  bantahan  atau  jawaban  tergugat  setelah adanya replik dari penggugat. Dengan berlangsungnya acara jawab-menjawab ini sampai kepada duplik , akan menjadi jelas apa sebenarnya yang menjadi pokok perkara antara pihak penggugat dan tergugat. Apabila jawaban tergugat  di dapat  eksepsi  mengenai  kompetensi  pengadilan,  yaitu  pengadilan  yang  mengadili  perkara  tersebut  tidak  berwenang memeriksa  perkara  yang  bersangkutan,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  136  HIR  atau  Pasal  162  Rbg  Majelis
2 Sudikno Mertokusumo, Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar ,  (Yogyakarta : Liberty, 2007),  hlm. 78.

## Dicky Janu Prasetyo, Tami Rusli dan Anggalana, Tinjauan Yuridis Error in Persona dalam Penggadaian Sertifikat Hak Milik
Yang Dijaminkan Kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu)
Hakim  akan  menjatuhkan  putusan  sela  terhadap  eksepsi  tersebut.  Putusan  sela  dapat  berupa  mengabulkan  eksepsi dengan konsekuensi perkara dihentikan pemeriksaannya, dan dapat pula eksepsi tersebut ditolak dengan konsekuensi pemeriksaan  perkara  akan  dilanjutkan  dengan  tahap  berikutnya.  Dalam  tahap  ke-2  ini  sudah  dapat  jelaskan  bahwa semua  pihak  diberi  kesempatan  yang  sama  dalam  mengemukakan  sesuatu  untuk  mempertahankan  dan  membantah suatu gugatan terhadapnya. Kesempatan yang sama juga dapat lihat ketika nanti dalam tahap Pembuktian.

## Tahap Pembuktian
Tahap  pembuktian  adalah  tahap  yang  cukup  penting  dalam  semua  proses  pemeriksaan  perkara,  karena  dari tahap  ini  nantinya  yang  akan  menentukan  apakah  suatu  dalil  penggugat  atau  bantahan  tergugat  yang  akan  terbukti. Dari alat-alat bukti  yang diajukan para pihak, Majelis Hakim dapat menilai peristiwa  hukum apa yang terjadi antara penggugat  dengan  tergugat  sehingga  terjadi  perkara.  Dari  peristiwa  hukum  yang  terbukti  tersebut  nantinya  Majelis Hakim  akan  mempertimbangkan  hukum  apa  saja  yang  akan  diterapkan  dalam  perkara  dan  memutuskan  siapa  yang menang dan  kalah dalam perkara tersebut. Untuk membuktikan suatu peristiwa  yang diperkarakan,  di dalam Hukum Acara Perdata sudah menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh Para Pihak di persidangan, yaitu disebutkan di dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 284 Rbg yaitu:
A. Surat;
B. Saksi;
C. Persangkaan;
D. Pengakuan; dan
E. Sumpah.

## Tahap Kesimpulan
Di  dalam  Pengajuan  Kesimpulan  oleh  para  pihak  setelah  selesai  acara  pembuktian  tidak  diatur  dalam  HIR maupun  dalam  Rbg,  akan  tetapi  mengajukan  kesimpulan  ini  timbul  dalam  praktek  persidangan.  Maka  dengan demikian, sebenarnya jika ada pihak yang tidak mengajukan Kesimpulan, merupakan hal yang diperbolehkan. Bahkan terkadang,  para  pihak  menyatakan  secara  tegas  untuk  tidak  mengajukan  kesimpulan,  akan  tetapi  memohon kebijaksanaan Hakim untuk memutus dengan seadil-adilnya. Sebenarnya, di dalam kesempatan pengajuan kesimpulan sangat perlu dilaksanakan oleh kuasa hukum Para Pihak, dikarenakan melalui kesimpulan inilah seorang kuasa hukum akan  menganalisa  dalil-dalil  gugatannya  atau  dalil-dalil  jawabannya  melalui  pembuktian  yang  didapatkan  selama persidangan. Dari analisis yang telah dilakukan akan memperoleh suatu kesimpulan apakah dalil gugatan terbukti atau tidak,  dan  kuasa  penggugat  memohon  kepada  Majelis  Hakim  agar  gugatan  dikabulkan.  Sebaliknya  kuasa  tergugat memohon kepada Majes Hakim agar gugatan penggugat ditolak. Bagi Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara, kesimpulan  sangat  membantu  dalam  merumuskan  pertimbangan  hukumnya.  Majelis  Hakim  akan  menilai  analisis hukum  kesimpulan  yang  dibuat  oleh  kuasa  hukum  para  pihak,  dan  akan  dijadikan  bahan  pertimbangan  di  dalam putusan, apabila analisis tersebut cukup rasional dan beralasan hukum.

## Tahap Putusan
Di  dalam  setiap  putusan  pengadilan  haruslah  mempunyai  kepala  pada  bagian  atas  putusan  yang berbunyi: “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” .  Kepala  putusan  ini  memberi  kekuatan eksekutorial pada putusan. Selain kepala putusan pada halaman pertama dari putusan, dicantumkan juga identitas para pihak,  yaitu  pihak  penggugat  dan  pihak  tergugat  secara  lengkap  sesuai  dengan  surat  gugatan  dari  penggugat. Selanjutnya  di  dalam  putusan  perkara  perdata  memuat  pertimbangan.  Pertimbangan  ini  dibagi  menjadi  dua  yaitu, pertimbangan tentang duduknya perkara dan Pertimbangan tentang hukumnya. Dalam rumusan Putusan sering dibuat dengan  huruf  kapital  dengan  judul  “TENTANG  DUDUKNYA  PERKARA  dan  TENTANG  PERTIMBANGAN HUKUM“. Di Dalam pertimbangan tentang duduknya perkara terdapat isi surat gugatan penggugat, isi surat jawaban tergugat yang ditulis secara lengkap, alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, baik alat bukti dari pihak penggugat maupun alat bukti dari pihak tergugat. Apabila terdapat saksi yang diperiksa, maka nama saksi dan seluruh keterangan saksi  tersebut  dicantumkan  dalam  pertimbangan  ini,  sedangkan  pertimbangan  hukum  suatu  putusan  perkara  perdata adalah  merupakan  pekerjaan  ilmiah  dari  seorang  Hakim,  karena  melalui  pertimbangan  hukum  inilah  Hakim  akan menerapkan  hukum  kedalam  peristiwa  konkrit  dengan  menggunakan  logika  hukum.  Pada  umumnya  Pertimbangan hukum  ini  diuraikan  secara  sistematis,  dimulai  dengan  mempertimbangkan  dalil-dalil  gugatan  yang  sudah  terbukti kebenarannya karena sudah diakui oleh tergugat atau setidaknya tidak dibantah oleh tergugat. Setelah merumuskan hal yang telah terbukti tersebut, lalu akan dirumuskan pokok perkara berdasarkan bantahan tergugat. Pokok perkara akan dianalisis  melalui  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  para  pihak.  Pertama  akan  diuji  dengan  bukti  surat  atau  akta otentik/dibawah  tangan  yang  diakui  kebenarannya.  Bukti  surat  tersebut  juga  akan  dihadapkan  langsung  dengan
Dicky Janu Prasetyo, Tami Rusli dan Anggalana, Tinjauan Yuridis Error in Persona dalam Penggadaian Sertifikat Hak Milik Yang Dijaminkan Kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu)
keterangan  saksi-saksi  yang  sudah  didengar  keterangannya.  Dengan  cara  demikian,  maka  hakim  akan  mendapatkan kesimpulan dalam pokok perkara, mana yang benar diantara dalil penggugat atau dalil tergugat. 3
Koperasi  Simpan  Pinjam  Bina  Bersama  merupakan  jenis  koperasi  simpan  pinjam  yang  beranggotakan masyarakat, baik selaku konsumen maupun produsen. Usaha koperasi jenis ini menyelenggarakan fungsi penghimpun dana  dan  menyediakan  pinjaman/modal  untuk  kepentingan  anggota,  baik  selaku  konsumen  maupun  produsen. Koperasi ini berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dimana dalam Pasal 1 angka  (1)  disebutkan  :  ‘‘Koperasi  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para sesuai dengan kebutuhan bersama dibidang ekonomi,  sosial, dan budaya sesuai  dengan  nilai  dan  prinsip  koperasi”.  Berkaitan  dengan  sengketa  yang  menyangkut  soal  tanah  sebagai  jaminan dalam pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama, dapat dilihat dalam putusan nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu yang penjelasannya dapat dilihat di uraian berikut. Seorang pemilik  tanah yang bernama  Senen, umur 62 tahun, dan bertempat  tinggal  di  Dusun  Tulung  Singkip  RT.002/RW.004  Kecamatan  Blambangan  Pagar  Kabupaten  Lampung Utara mempunyai sertifikat hak milik (SHM) sejak dibeli oleh pemilik belum pernah berpindah hak baik berupa jual beli, hibah, tukar atau dalam bentuk transaksi lain yang sifatnya berpindah hak milik, dan pemilik sertifikat hak milik selanjutnya  disingkat  SHM  terkejut  ketika  ada  pihak  dari  koperasi  simpan  pinjam  bina  bersama  memberitahukan bahwa sertifikat hak ada pada mereka dan memberitahukan bahwa objek sengketa akan dilakukan penjualan, ternyata menantu pemilik bernama Dedik Purwanto, bertempat tinggal di Dusun Tulung Singkip RT.002/RW.004 Kecamatan Blambangan  Pagar  Kabupaten  Lampung  Utara  yang  menjadikan  sertifikat  hak  milik  selanjutnya  disingkat  SHM sebagai  jaminan  untuk  mengajukan  permohonan  pembiayaan  tersebut.  Dan  pemilik  sertifikat  hak  milik  mengajukan gugatan  perbuatan  melawan  hukum  ke  Pengadilan  Negeri  Kota  Bumi  terhadap  pihak  koperasi  dan  menantunya. Setelah  melewati  proses  di  Pengadilan,  akhirnya  Majelis  Hakim  memutuskan  gugatan  penggugat error  in  persona karena  tergugat  dari  pihak  koperasi  berkedudukan  sebagai  karyawan  di  koperasi  dan  tidak  memiliki  kedudukan hukum. Tergugat bukan pengurus koperasi sehingga penggugat dalam menggugat tergugat pihak koperasi tidak tepat, oleh  karena  itu  tergugat  pihak  koperasi  tidak  mempunyai  kedudukan  dan  kapasitas  untuk  dapat  mewakili  koperasi yang  menurut  Pasal  58  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  Tentang  Perkoperasian,  penguruslah  yang bertanggung jawab mewakili koperasi didalam dan di luar Pengadilan sehingga gugatan penggugat mengandung cacat formil.
Berikut  penjelasan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Vivi  Purnamawati  selaku  Hakim  Ketua  di  Pengadilan  Negeri Kota  Bumi  diketahui  bahwa  Sebelum  memutuskan  perkara  yang  diperiksa  Majelis  Hakim.  Hakim  akan  melihat aturan-aturan hukum yang terkait dengan Hukum Perdata dalam perkara tersebut, Majelis Hakim akan bermusyawarah dan  memberikan  pendapat  dalam  Majelis  tersebut  agar  putusan  terhadap  perkara  tersebut  dapat  memenuhi  rasa keadilan  yang  objektif  dan  putusan  tersebut  juga  dapat  dilaksanakan  ( eksekutable ).  Dan  setelah  bermusyawarah. Hakim  memutuskan  memberikan  putusan  yang  menurut  para  hakim  dapat  memberikan  keadilan  yang  objektif.  Para pihak  sepakat  untuk  hadir yang  sudah ditentukan. Persidangan pertama  hadir  untuk melakukan proses mediasi, yang mana  para  pihak  meminta  ketua  Majelis  Hakim  untuk  membantu  menunjuk  Hakim  Mediator  yang  bersertifikasi sebagai  mediator.  Para  pihak  kembali  dipertemukan  karena  mediasi  tidak  berhasil.  Majelis  Hakim  memberikan kesempatan  kepada  tergugat  untuk  menjawab  gugatan  penggugat,  Penggugat  dengan  replik  tergugat  dengan  duplik. Acara  sidang  selanjutnya  adalah  hakim  akan  menunda  persidangan  untuk  acara  pemeriksaan  setempat  yang  mana Majelis  Hakim  akan  melihat  apakah  benar  adanya  objek  sengketa  tersebut,  tahap  selanjutnya  adalah  tahap pembuktian, Majelis Hakim memberi kesempatan untuk membawa alat bukti berupa surat yang sudah dilegalisasi dan membawa  saksi.  Setelah  acara  pembuktian  selesai,  tahap  selanjutnya  Hakim  memberikan  kesempatan  kepada  para pihak  untuk  memberikan  kesimpulan  secara  tertulis  baik  itu  dari  pihak  tergugat  maupun  penggugat.  Dan  tahap berikutnya  Hakim  menjatuhkan  putusan  sesuai  dengan  tahap  sebelumnya.  Yang  mana  Hakim  memutuskan  menolak gugatan penggugat dan mengabulkan eksepsi tergugat I.
Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  perkara  error  in  persona  dalam penggadaian sertifikat ikat hak milik yang dijaminkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama Dalam Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu
Error in Persona diajukan oleh tergugat atas gugatan penggugat disebabkan gugatan tersebut ditujukan kepada orang/pihak yang salah. Suatu gugatan perdata yang berbentuk contetiosa, ada beberapa pihak yang terkait yaitu pihak yang  bertindak  sebagai  penggugat  dan  pihak  yang  menjadi  tergugat.  Pihak  yang  bertindak  sebagai  penggugat  dan tergugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Gugatan error in persona dapat diklasifikasikan sebagai berikut;
3 https://www.surialaw.com/news/proses-dan-tahapan-persidangan-perkara-perdata
Dicky Janu Prasetyo, Tami Rusli dan Anggalana, Tinjauan Yuridis Error in Persona dalam Penggadaian Sertifikat Hak Milik Yang Dijaminkan Kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu)
1. Diskualifikasi  in  persona,  dapat  dikategorikan  sebagai  berikut  jika  yang  bertindak  sebagai  penggugat  orang  yang tidak  memenuhi  syarat,  karena  penggugat  tidak  memiliki  hak/kedudukan  untuk  menggugat  perkara  yang disengketakan, atau para pihak tidak cakap melakukan tindakan hukum.
2. Salah  sasaran  pihak  yang  digugat,  disebabkan  pihak  yang  digugat  tersebut  tidak  ada  hubungan  hukum  dengan perkara,  sehingga  mengakibatkan  kesalahan  dalam  menggugat  orang  yang  digugat  sebagai  tergugat  ( gemis aanhoeda nigheid ).
3. Gugatan kurang pihak ( Plurium litis consortium ), pihak yang disebut sebagai penggugat atau yang digugat sebagai tergugat  tidak  lengkap.  Kesalahan  pihak  mengakibatkan  gugatan  cacat error  in  persona (kekeliruan  mengenai orang)  mengakibatkan  gugatan  dinyatakan  tidak  memenuhi  syarat  formil,  maka  gugatan  itu  dianggap dikualifikasikan  mengandung  cacat  formil,  dan  gugatan  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  ( niet  ontvankelijke verklaard ).
Pengambilan  keputusan  oleh  Hakim  sangat  diperlukan  atas  sengketa  yang  diadili  atau  diperiksa.  Hakim  harus dapat  mengolah  dan  memproses  data-data  yang  didapatkan  selama  proses  persidangan,  mulai  dari  bukti  surat,  saksi, persangkaan,  pengakuan  maupun  sumpah  yang  terungkap  dalam  persidangan.   Sehingga  keputusan  yang  dijatuhkan oleh Hakim berdasarkan rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif. Putusan merupakan  produk  dari  pemeriksaan  perkara  yang  dilakukan  oleh  hakim.   Berdasarkan  Pasal  178  HIR/189  RBG, setelah pemeriksaan selesai, Hakim dengan kewenangannya harus melakukan musyawarah untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan.  Pemeriksaan dianggap telah selesai jika telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.
Dalam memutuskan perkara yang paling penting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di dalam proses persidangan. Oleh karena itu Hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh Hakim dapat berupa peraturan Perundang-Undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.
Putusan  Hakim  memberikan  kemanfaatan  ketika  hakim  tidak  menerapkan  hukum  secara  tertulis  saja,  akan tetapi  putusan  tersebut  dapat  dieksekusi  secara  nyata  sehingga  dapat  memberikan  kemanfaatan  bagi  kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim merupakan  hukum  yang  harus  memelihara  keseimbangan  dalam  masyarakat,  agar  masyarakat  kembali  memiliki kepercayaan terhadap aparat penegak  hukum secara  utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar  yang baik  dapat  memutuskan  suatu  perkara  dengan  menempatkan  putusan  berada  lebih  dekat  dengan  keadilan  dan  lebih dekat dengan kepastian hukum.
Hakim dalam mempertimbangkan putusan harus memperhatikan beberapa asas-asas dalam menemukan hukum. Salah  satunya  yaitu  asas  kebebasan  Hakim  juga  diterapkan  ketika  Hakim  melakukan  kualifikasi  terhadap  peristiwa tersebut.  Para  pihak  telah  menyampaikan  dalil-dalil  yang  sudah  dikemukakan  di  persidangan.  Akan  tetapi  Hakim bebas  untuk  menerima  atau  menolak  kualifikasi  yang  diberikan  oleh  para  pihak.  Dalam  hal  ini  Hakim  bebas menggunakan metode penemuan hukum untuk menafsirkan peraturan hukum yang tidak jelas. Dan Hakim juga bebas menggunakan  metode  penemuan  hukum  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  peraturan  hukum  yang  belum  ada aturannya  atas  peristiwa  tersebut.  Hakim  juga  dapat  menentukan/menjatuhkan  putusan  berdasarkan  asas  kebebasan, baik itu menerima atau menolak gugatan sebagian atau seluruhnya.
Dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman,  ditentukan  bahwa  pengadilan  mengadili menurut hukum dan tidak membedakan. Semua manusia sama di mata hukum ( equality before the law ).
Berikut penjelasan tentang perkara yang diajukan penggugat ke pengadilan negeri kotabumi pada tanggal 25 juli 2019 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 40 juli 2019. Berikut gugatan yang diajukan:
1. Penggugat merupakan pemilik sah sertifikat hak milik nomor: 77 atas nama SENEN/penggugat.
2. Secara  jelas  dan  nyata  serta  tidak  dapat  disangkal  lagi  kebenarannya  mengenai  kedudukan  penggugat  selaku pemilik sah sertifikat hak milik nomor: 77 atas nama SENEN/Penggugat belum pernah berpindah hak baik berupa jual  beli,  hiah,  tukar  atau  dalam  bentuk  transaksi  lain  yang  sifatnya  berpindah  hak  milik,  maka  cukup  menurut hukum apabila penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini.

## Kedudukan hukum para tergugat
1. Kedudukan  hukum  antara  para  tergugat  memiliki  hubungan  yang  saling  berkaitan  dan  merupakan  satu  kesatuan yang tidak terpisahkan terkait timbulnya kerugian yang dialami penggugat selaku pemilik  yang sah atas sertifikat hak milik nomor : 77 atas nama SENEN/Penggugat
2. Para  tergugat  merupakan  pihak  yang  saat  ini  menguasai  sertifikat  hak  milik  nomor:  77  atas  nama SENEN/Penggugat  secara  tanpa  hak  dan  melawan  hukum  sehingga  mengakibatkan  hilangnya  kemampuan
Dicky Janu Prasetyo, Tami Rusli dan Anggalana, Tinjauan Yuridis Error in Persona dalam Penggadaian Sertifikat Hak Milik Yang Dijaminkan Kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu)
penggugat  selaku  pemilik  sah  untuk  melakukan  pemanfaatan  sertifikat  hak  milik  nomor:  77  atas  nama SENEN/Penggugat.
3. Ditariknya para tergugat dalam perkara ini selain dimaksud untuk membuat pokok perkara ini menjadi jelas, juga dimaksudkan agar terkait dan tunduk pada putusan perkara ini.

## Uraian fakta hukum
1. Sertifikat hak milik nomor: 77 atas nama SENEN/Penggugat, adalah benar milik penggugat, dan sejak dibeli oleh penggugat  belum  pernah  berpindah  hak  baik  berupa  jual  beli,  hibah,  tukar  atau  dalam  bentuk  transaksi  lain  yang sifatnya berpindah hak milik maupun dipinjamkan kepada siapapun atau memberi kuasa kepada siapapun.
2. Sertifikat  hak  milik  nomor:  77  atas  nama  SENEN/penggugat  adalah  milik  penggugat  tersimpan  di  dalam  lemari didalam rumah penggugat di desa Tulung Singkip, RT. 002 RW. 004 Kec. Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara.
3. Penggugat sangat terkejut ketika pihak Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama memberitahukan bahwa  sertifikat hak milik nomor: 77 atas nama SENEN/penggugat adalah milik penggugat ada pada mereka dan memberitahukan bahwa objek sengketa akan dilakukan penjualan.

## Perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat
1. Penggugat  mengajukan  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  terhadap  para  tergugat  melalui  mekanisme pertanggungjawaban perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat kepada penggugat adalah secara tanpa hak dan melawan hukum menjaminkan, menguasai sertifikat hak milik nomor: 77 atas nama SENEN/penggugat.
Setelah  tergugat  I  membaca  dan  mempelajari  secara  seksama,  maka  tergugat  I  dalam  kesempatan  ini  hendak menyampaikan eksepsi/bantahan/jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut:
1. Setelah  membaca  dan  mempelajari  secara  seksama,  tergugat  I  berpendapat  menolak  seluruh  dalil  gugatan penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Dalil-dalil gugatan penggugat tidak jelas/kabur ( obscuur libel ) dengan alasan sebagai berikut :
a. Penggugat keliru dan salah telah menarik tergugat I yang diwakili oleh AL HABIDHI, M.Pd ( gemis aanhoeda nigheid) .
b. Perikatan antara tergugat I dengan tergugat II sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian pembiayaan nomor 110/KSP.BB/PIN/IV/2015  tanggal  13  april   2015 dan  nomor 232/KSP.BB/PIN/IX/2015  tanggal  12  september 2015 yang bertindak untuk dan atas nama KSP BINA BERSAMA TRIMODADI adalah HI. MUKHLIS selaku ketua dan HI.MK. MARTONO ER selaku manager.
c. KSPPS  Bina  Bersama  Trimodadi  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  nomor  17  tahun  2012  tentang perkoperasian dimana dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan: “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang  perseorangan  atau  badan  hukum  koperasi,  dengan  pemisahan  kekayaan  para  anggotanya  sebagai  modal untuk  menjalankan  usaha,  yang  memenuhi  aspirasi  dan  kebutuhan  bersama  di  bidang  ekonomi,  sosial,  dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.
d. Sebagai  badan  hukum  yang  berbentuk  koperasi  maka  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  58  ayat  (2)  Undang- Undang  nomor  17  tahun  2012  Tentang  Perkoperasian  yang  berwenang  mewakili  koperasi  didalam  maupun diluar pengadilan adalah pengurus.
e. Tergugat  I  dengan  jabatannya  sebagai  kepala  bagian  administrasi  umum  di  koperasi  Bina  Bersama  tidak memiliki kewenangan apapun untuk mewakili diluar maupun didalam pengadilan.
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan semua  dalil-dalil  dari  para  pihak  dan  bermusyawarah  dalam  mempertimbangkan  hukum  yang  digunakan  dalam perkara tersebut untuk memberikan putusan, dan Hakim menjatuhkan putusan yang dapat memberikan keadilan yang objektif.  Dengan  demikian  kualitas  putusan  Hakim  dapat  dilihat  dari  pertimbangan  hukum  yang  digunakan  dalam memutuskan perkara dengan nomor perkara 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu. Salah satunya dalam mempertimbangkan putusan yang  menyatakan error  in  persona pada  perkara  ini.  Hakim  menyatakan  perkara  ini  mengandung error  in  persona karena pihak penggugat atas nama Senen/Penggugat salah menggugat tergugat I atas nama Al Habidhi sebagai kepala bagian  administrasi  umum  yang  tidak  memiliki  kapasitas  dalam  mewakili  Koperasi  Simpan  Pinjam  Bina  Bersama. Setelah hakim mendengar bantahan dari para pihak pengggugat maupun tergugat yang berupa eksepsi, rekonvensi dan konvensi.  Hakim  menimbang  bahwa  eksepsi/bantahan  tergugat  I  beralasan  secara  hukum  untuk  dikabulkan,  maka Majelis  Hakim  tidak  lagi  perlu  mempertimbangkan  tentang  materi  pokok  perkaranya  dan  surat  gugatan  penggugat
Dicky Janu Prasetyo, Tami Rusli dan Anggalana, Tinjauan Yuridis Error in Persona dalam Penggadaian Sertifikat Hak Milik Yang Dijaminkan Kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu)
error  in  persona sehingga  beralasan  gugatan  tersebut  haruslah  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  ( Niet  Ontvankelijke Verklaard ).

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Penerapan Hukum Perdata dalam perkara error in persona dalam penggadaian sertifikat hak milik yang dijaminkan kepada  Koperasi  Simpan  Pinjam  Bina  Bersama  Dalam  Putusan  Perkara  Nomor  8/Pdt.G/2019/PN.Kbu.  Sebelum memutuskan suatu perkara yang diperiksa, Majelis Hakim akan melihat aturan hukum yang terkait dengan hukum perdata  dalam  perkara  ini.  Dalam  menetapkan  putusan,  Hakim  akan  mencari  ketentuan-ketentuan  hukum  dalam peristiwa tersebut, sehingga Hakim akan menerapkan hukum yang tepat untuk menjatuhkan putusan sehingga para pihak dapat menerima putusan yang ditetapkan Hakim.
2. Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  perkara error  in  persona dalam  penggadaian sertifikat  hak  milik  yang  dijaminkan  kepada  Koperasi  Simpan  Pinjam  Bina  Bersama  Dalam  Putusan  Perkara Nomor  8/Pdt.G/2019/PN.Kbu.  Hakim  sebagai  pejabat  peradilan  negara  yang  diberi  wewenang  untuk  mengadili akan memberikan putusan yang seadil-adilnya, sebelum menjatuhkan putusannya Hakim  tentu saja harus melihat dan  menimbang  semua  bantahan  dan  jawaban  dari  kedua  pihak  penggugat  maupun  tergugat.  Dan  setelah mendengar dan melihat semua kegiatan di persidangan, Majelis Hakim bermusyawarah dan memberikan pendapat dalam majelis tersebut supaya putusan terhadap perkara tersebut dapat memenuhi rasa keadilan yang objektif dan putusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak.

## Saran
1. Dalam proses beracara di pengadilan sebelum memeriksa perkara yang diajukan, Majelis Hakim mewajibkan untuk para pihak yang berperkara untuk menempuh langkah mediasi terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara karena adanya kesepakatan yang sudah di setujui tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Sebelum menggugat tergugat  sebaiknya pihak penggugat lebih teliti dalam menggugat pihak yang dianggap tepat agar tidak terjadi lagi perkara yang mengandung unsur error in persona.
3. Sertifikat hak milik atas tanah yang dijaminkan untuk peminjaman pembiayaan merupakan objek hak tanggungan. Karena objek hak tanggungan menjadi jaminan untuk melunasi piutang kepada kreditur ketika debitur tidak dapat memenuhi  kewajibannya.  Dan  untuk  memudahkan  kreditur  untuk  mengeksekusi  objek  jaminan  untuk  pelunasan piutang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar . Yogyakarta:  Liberty, 2007.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

## Naskah Internet
https://www.surialaw.com/news/proses-dan-tahapan-persidangan-perkara-perdata