Kelola: Journal of Islamic Education Management Oktober 2023, Vol.4 No.2 Hal 263-286 P-ISSN : 2548 – 4052 E-ISSN : 2685 – 9939
©2023 Manajemen Pendidikan Islam. https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/kelola

## PARADIGMA BARU KEBIJAKAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA
1 Eko Sulistiyanto, 2 Prim Masrokan Mutohar, 3 As’aril Muhajir 1,2,3 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung E-mail: ekosulistiyanto@gmail.com

## Abstrak
Pemerintah  telah  mengeluarkan  dan  mengevaluasi  berbagai  kebijakan  untuk  peningkatan mutu  Pendidikan  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  berbagai  kebijakan serta paradigma baru kebijakan terkait Standar Nasional Pendidikan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka. Hasil peneilitan menunjukkan terdapat pergeseran paradigma  terkait  kebijakan  mengenai  Standar  Nasional  Pendidikan  dari  yang  berorientasi pada  standar  isi,  kemudian  bergeser  kepada  Standar  Kompetensi  lulusan  sebagai  upaya peningkatan mutu pendidikan Indonesia.
Kata Kunci ,: Paradigma Baru SNP, Kebijakan SNP, Mutu Pendidikan

## Abstract
The government has issued and evaluated various policies to improve the quality of Indonesian Education. This study aims to analyze various policies and new paradigms of policies related to National Education Standards. The method used in this research is a literature study. The results of the study show that there is a paradigm shift related to policies regarding National Education Standards  from  those  oriented  to  content  standards,  then  shifted  to  graduate  Competency Standards as an effort to improve the quality of Indonesian education.
Keywords : SNP New Paradigm, SNP Policy, Education Quality

## Pendahuluan
Setiap  warga  negara  memiliki  hak  yang  sama  atas  pendidikan  yang bermutu.  Hal  ini  tertuang  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Pemerintah  memiliki  kewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)  yang  kemudian  juga  dibentuk  Badan  Pendidikan  Nasional  (BNSP)

## 264 | Eko Sulistiyanto, dkk
sebagai  badan  yang  menetapkan  8  standar  dan  kriteria  pencapaian penyelenggaraan pendidikan. 1
Menurut worldtop20.org dalam salah satu programnya , World Top 20 Education Poll. Indonesia berada di peringkat 67 dari 209 negara selama 2 tahun  berturut-turut,  yaitu  2022  dan  2023.  Di  tingkat  Asia  Tenggara, Indonesia berada di bawah Singapura (peringkat 22), Brunei (peringkat 47), dan Vietnam (peringkat 53). Pemeringkatan tersebut didasarkan pada lima jenjang  pendidikan,  dengan  rincian  persentase  lima  jenjang  pendidikan  di Indonesia,  yaitu  tingkat  pendaftaran  sekolah  anak  usia  dini  (68%),  tingkat penyelesaian Sekolah Dasar (100%), tingkat penyelesaian Sekolah Menengah Atas (91,19%), tingkat kelulusan sekolah menengah atas (78%), dan tingkat kelulusan perguruan tinggi (19%). 2
Pertanyaannya  kemudian,  bagaimana  sistem  penjaminan  mutu  di Indonesia sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Kemudian apa saja kebijakan  yang  sudah  diambil  oleh Pemerintah  dan  bagaimana  Pemerintah mengevaluasi kebijakan serta paradigma terkait Standar Nasional Pendidikan sebagai  upaya  peningkatan  mutu  Pendidikan  Indonesia.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui sistem penjaminan mutu di Indonesia, kemudian mengetahui  kebijakan  yang  diambil  Pemerintah  terkait  Standar  Nasional Pendidikan, dan mengetahui paradigma baru Standar Nasional Pendidikan.
Pemerintah melalui Kemendikbud terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan  di  Indonesia.  Dalam  upaya  meningkatkan  mutu  pendidikan, Kemendikbud sebagai regulator mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 28 Tahun 2016 tentang  Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah.  Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah  tingkat  kesesuaian  antara  penyelenggaraan  pendidikan  dasar  dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 3
Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  merupakan  kriteria  minimal mengenai  sistem  pendidikan  di  seluruh  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan
1 Sabar  Budi  Raharjo,dkk, Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan (Jakarta: Puslitjakdikbud, 2019), 1.
2 “International  Education  Database”, diakses  pada  18  Maret,  2023, https://worldtop20.org/education-database/
3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  pada  Pendidikan  Dasar  dan  Pendidikan Menengah.
Republik  Indonesia. 4 SNP  pada  lembaga  pendidikan  Islam  yang  berada  di naungan  Kementerian  Agama  juga  harus  mengacu  pada  peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan.  SNP  diperlukan  dalam  rangka  meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya standar dalam proses pembelajaran, guru akan  berfokus  pada  hasil  (Output)  yang  harus  dicapai,  tidak  sekedar memenuhi  target  administratif  yang  ada  dalam  petunjuk  pelaksanaan  dan petunjuk teknis.
Menurut  Mulyasa  dalam  Raharjo,  dengan  adanya  SNP,  diharapkan berbagai  perubahan  sistem  dan  layanan  pendidikan  akan  mengarah  pada kondisi sebagai berikut: 1) meningkatkan prestasi siswa dengan menentukan secara  jelas  apa  yang  harus diajarkan  dengan menentukan  secara  jelas  apa yang harus diajarkan dan jenis kinerja apa yang diharapkan; 2) Menyamakan kesempatan,  baik  secara  nasional,  regional,  maupun  lokal;  3)  Menyediakan fungsi koordinasi yang dapat diamati; 4) Menyediakan fungsi koordinasi yang dapat diamati; 4) Memberikan perlindungan pelanggan dengan memberikan informasi yang akurat kepada siswa dan orang tua; dan 5) Memberikan peran penting bagi peserta didik, orang tua, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. 5
Sistem Penjaminan Mutu berfungsi untuk mengontrol penyelenggaraan pendidikan  oleh  satuan  pendidikan  pada  pendidikan  dasar  dan  menengah sehingga  terwujudnya  pendidikan  yang  bermutu.  Sedangkan  tujuan  dari sistem  Penjaminan  Mutu  adalah  untuk  menjamin  terpenuhinya  standar  di satuan  pendidikan  secara  sistematis,  holistik,  dan  berkelanjutan,  sehingga tumbuh  dan  berkembangnya  budaya  mutu  di  satuan  pendidikan  secara mandiri. 6 Tugas utama guru bukanlah mentransmisikan ilmu, apalagi hanya sebatas  menuangkan  materi  pembelajaran  selayaknya  mengucurkan  air  ke dalam  botol.  Tugas  mereka  adalah  menciptakan  kondisi  agar  anak  dapat belajar bagaimana belajar ( learning how to learn ). 7
Hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu  jenjang  pendidikan  atau  lulus  menyelesaikan  satu  jenjang  pendidikan
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  pada  Pendidikan  Dasar  dan  Pendidikan Menengah.
5 Sabar Budi Raharjo, dkk, Sistem Penjaminan, 3.
6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  pada  Pendidikan  Dasar  dan  Pendidikan Menengah.
7 Sudarwan  Danim, Visi  Baru  Manajemen  Sekolah Dari  Unit  Birokrasi  Ke  Lembaga Akademik, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008), 13.

## 266 | Eko Sulistiyanto, dkk
atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. 8 Hal ini sesuai dengan semangat  dari  PP  57  Tahun  2021  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan dimana  menempatkan  Standar  kompetensi  Lulusan  sebagai  fondasi  dari  7 standar yang lain. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) berfungsi sebagai acuan dalam  pengembangan  standar  isi,  standar  proses,  standar  penilaian pendidikan,  standar  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan yang dirumuskan berdasarkan tujuan  pendidikan  nasional,  tingkat  perkembangan  peserta  didik,  kerangka kualifikasi  nasional  Indonesia,  serta  jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan. Bersama-sama dengan standar proses dan standar penilaian pendidikan, SKL menjadi  alat  bantu  bagi  para  pendidik dalam  mengembangkan  dan merancang pengalaman belajar peserta didik serta mengelola program dan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.
Dalam pengertian umum, mutu berarti tingkat keunggulan suatu produk atau  hasil  kerja,  baik  dalam  bentuk  barang  maupun  jasa.  Dalam  konteks pendidikan,  pengertian  mutu  mengacu  pada  input,  proses,  outcome,  dan dampak. Mutu input dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kondisi apakah masukan sumber daya manusia baik atau tidak, seperti kepala sekolah, guru laboratorium,  tenaga  administrasi,  dan  siswa.  Kedua,  apakah  kriteria  input materi berupa alat peraga, buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah baik atau tidak. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria input berupa perangkat lunak, seperti regulasi, deskripsi pekerjaan, dan struktur organisasi. Keempat, kualitas  input  yang  diharapkan  dan  dibutuhkan,  seperti  visi,  motivasi, ketekunan, dan tujuan . 9
Mutu  proses  pembelajaran  berarti  kemampuan  sumber  daya  sekolah untuk  mengubah  multitipe  input  dan  situasi  untuk  mencapai  tingkat  nilai tambah tertentu bagi  peserta didik. Hal-hal yang termasuk dalam kerangka mutu proses pendidikan ini adalah tingkat kesehatan, keselamatan, disiplin, keakraban,  saling  menghormati,  kepuasan,  dll  dari  subjek  selama menyediakan dan menerima layanan. 10
Mutu  sebuah  sekolah  juga  dapat  dilihat  dari  penyelenggaraan administrasi  yang  tertib.  Salah  satu  bentuk  administrasi  yang  tertib  adalah adanya mekanisme kerja yang efektif dan efisien, baik secara vertikal maupun horizontal. Sekolah bermutu menurut Edward Sallis dalam Danim memiliki 13 karakteristik sebagai berikut: 11
8 Danim, Visi Baru, 53. 9 Danim, Visi Baru, 53. 10 Danim, Visi Baru, 53. 11 Danim, Visi Baru, 54.
a. Sekolah  berfokus  pada  pelanggan,  baik  pelanggan  internal  maupun eksternal.
b. Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dalam makna ada komitmen untuk bekerja secara benar dari awal.
c. Sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusianya.
d. Sekolah  memiliki  strategi  untuk  mencapai  kualitas,  baik  di  tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif.
e. Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk  mencapai  kualitas  dan  memposisikan  kesalahan  sebagai instrument  untuk  berbuat  benar  pada  peristiwa  atau  kejadian berikutnya.
f. Sekolah  memiliki  kebijakan  dalam  perencanaan  untuk  mencapai kualitas, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
g. Sekolah  mengupayakan  proses  perbaikan  dengan  melibatkan  semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya.
h. Sekolah  mendorong  orang  yang  dipandang  memiliki  kreativitas, mampu  menciptakan  kualitas,  dan  merangsang  yang  lainnya  agar dapat bekerja secara berkualitas.
i. Sekolah  memperjelas  peran  dan  tanggung  jawab  setiap  orang, termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horizontal.
j. Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas.
k. Sekolah  memandang  atau  menempatkan  kualitas  yang  telah  dicapai sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut.
l. Sekolah  memandang  kualitas  sebagai  bagian  integral  dari  budaya kerja.
m. Sekolah  menempatkan  peningkatan  kualitas  secara  terus-menerus sebagai suatu keharusan.
Mutu dalam bidang pendidikan meliputi kualitas input, proses, output, dan  outcome.  Proses  pendidikan  dinyatakan  bermutu  jika  siap  berproses. Proses  pendidikan  yang  bermutu  jika  mampu  menciptakan  suasana  yang PAIKEMB  (Pembelajaran  Aktif,  Inovatif,  Kreatif,  Menyenangkan  dan Bermakna). Output, dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan non akademik mahasiswa tinggi. Outcome, dinyatakan bermutu jika lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji yang adil, semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas. 12
Kebijakan kerangka mutu dipandang berhasil jika mampu mendongkrak mutu proses dan output pendidikan. Merujuk pada pengalaman di beberapa Negara,  Danim  menjelaskan  empat  kerangka  peningkatan  mutu  sebagai
12 Husaini  Usman, Manajemen:  Teori,  Praktik,  dan  Reset  Pendidikan ,  (Jakarta:  Bumi Aksara, 2009), 513.

## 268 | Eko Sulistiyanto, dkk
berikut; Pertama, pendekatan  “anak  sebagai  pusat” ( the  child-centred approach). Filosofi pembelajaran berpusat pada anak adalah penekanan lebih pada  proses  pembelajaran  secara  signifikan  ketimbang  produk  ( outcomes ) pembelajaran.  Titik  tekannya  pada  aspek  kualitatif,  perolehan  yang  tidak terukur atau terukur.
Kedua, pembentukan  Asosiasi  Guru  untuk  meningkatkan  Mutu Pendidikan  (AGPMP).  AGPMP  ini  beranggotakan  guru-guru  sebidang  atau antarbidang. Mereka merencakan, melaksanakan, dan mengawasi program- program  yang  berkaitan  dengan  upaya  peningkatan  mutu  dan  efektivitas pendidikan. Tujuan AGPMP sebagai berikut:
a. Untuk  merangsang  semua  guru  dapat  menunjukkan  profesionalitas dan kepemimpinan dalam kerangka menciptakan system pendidikan yang berkualitas, efektif, dan akuntabel.
b. Untuk membangun system assessment bagi efektivitas pengujian agar system  dapat  mengukur  kinerja  siswa,  guru,  administrator,  dan birokrat.
c. Untuk  mendorong  pemapanan  kurikulum  yang  riil,  misalnyamateri kurikulum dari kelas ke kelas sesuai dengan standar akademik.
d. Untuk menjamin bahwa siswa memperoleh tingkat standar profisiensi sebelum mereka dipromosikan ke level berikutnya.
e. Untuk  membantu  implementasi  system  pelaporan  kepada  orang  tua secara akurat mengenai perkembangan kemajuan siswa pada tingkat yang diharapkan menurut kinerja minimum pada kelas tertentu.
Ketiga, Pembentukan  jaringan  kualitas  pendidikan  ( The  Quality Education Network, QEN ). Kualitas yang dikehendaki adalah:
a. Kualitas dan standar lebih tinggi dari capaian umum;
b. Setiap peserta pendidikan diberi peluang mengembangkan potensinya untuk meraih capaian tertinggi di bidang pendidikan;
c. Keyakinan  masyarakat  terhadap  system  pendidikan  dimapankan ulang;
d. System  kerja  menekankan  pada  kefektifan  biaya,  dengan  tetap mengedepankan ekselensi capaian pendidikan; dan
e. Sistem bersifat responsive terhadap kemauan publik.
Keempat, pembentukan koalisi sekolah-sekolah Esensial (KSE). Brown University  membentuk  Koalisi  Sekolah  Esensial  (KSE)  atau Coalition    of Essential  School (CES)  sebagai  satu  bentuk  reformasi  pendidikan  dengan memilik 9 prinsip umum ( The 9 Common Principles of the Coalition of Essential Schools ), sebagai berikut:
a. Fokus Intelektual (intellectual focus)
Pendidikan harus memfokuskan diri untuk membantu generasi muda mengembangkan kebiasaan menggunakan otak intelektualnya dengan baikUpaya  mencapai  tujuan  sentral  intelektual  organisasi  sekolah sebisa  mungkin  menghindari  biaya  yang  mahal.  Sekolah  harus menjadikan  anak  didik  sebagai  subjek  utama  layanan  belajar, menekankan  pada  pengembangan  sosial  emosional,  demikian  pada pengembangan  sosial  dan  emosional,  demikian  juga  pengembangan akademiknya.
b. Tujuan-Tujuan Sederhana (Simple goals) Tujuan  akademik  sekolah  harus  dirumuskan  sesederhana  mungkin bagi  siswa  untuk  secara  masteri  menguasai  keterampilan  dan  area- area  pengetahuan.  Keputusan-keputusan  yang  berkaitan    dengan program kurikuler harus membangkitkan minat siswa, mengembangkan  keterampilan  praktis  secara  tepat,  dan  dengan  itu siswa  dapat  menguasai  materi  secara  masteri  dengan  prestasi  yang baik. Siswa dari semua usia harus mempunyai banyak peluang untuk menemukan  dan  mengkonstruksi  makna  dari  pengalaman  yang diperolehnya.
c. Semua anak dapat belajar ( all children can learn ) Tujuan  sekolah  harus  menjangkau  kepada  seluruh  siswa,  sementara cara-cara untuk mencapai tujuan ini harus beragam selayaknya siswa yang  beragam  potensi  dan  kemampuan.  Guru  yang  mengetahui siswanya  dengan  baik  dapat  mengindividualisasikan  pembelajaran tanpa  membatasi  harapannya  pada  siswa  lain.  Penguatan  atas kebiasaan berpikir harus menyentuh semua anak.
d. Personalisasi ( personalization )
Pengajaran  dan  pembelajaran  harus  dipersonalisasikan  untuk memaksimalkan  potensi  anak  didik.  Untuk  mengakomodasikan kepentingan  personalisasi  ini,  penentuan  mengenai  detail  materi bahan ajar, penggunaan waktu guru dan siswa, dan pemilihan material pembelajaran  dan  pedagogis  khusus,  untuk  sebagian  besar ditumpukan kepada kepala sekolah dan guru.
e. Siswa sebagai pembelajar aktif ( student as actives learner ) Penyelenggaraan pembelajaran harus lebih menjadikan siswa sebagai pekerja  ( student-as-worker )  dan  guru  sebagai  pelatih  ( teacher-as- coach )  ketimbang  guru  sebagai  pelayan  layanan  pembelajaran,  dan siswa  sebagai  pembelajar  pasif  (student-as-passive-learner). Pembelajaran  harus  memfasilitasi  dan  memandu  siswa  untuk mengerti bagaimana mereka belajar. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran harus menjadi komunitas pembelajar.

## 270 | Eko Sulistiyanto, dkk
f. Assesment autentik ( authentic assessment )
Pengajaran  dan  pembelajaran  harus  didokumentasikan  dan  diakses dengan seperangkat alat berbasis kinerja siswa pada tugas-tugas riil (student performance of real tasks). Multiformat untuk mencari bukti- bukti  tentang  tampilan  siswa  merentang  dari  observasi  atas  pelajar menyelesaikan  proyek – proyek  khusus  sampai  dengan  pemahaman yang baik mengenai kekuatan dan kebutuhan siswa, untuk kemudian merencanakan  asistensi  lanjut.  Siswa  harus  mempunyai  peluang mempertontonkan  keahliannya  kepada  keluarga  dan  masyarakat. Ijazah  hanya  diberikan  kepada  mereka  yang  secara  masteri  dapat menampilkan  persyaratan  yang  ditetapkan  bagi  kelulusan,  misalnya melalui ekshibisi atau pertunjukan. dengan demikian, tidak ada satuan waktu  yang  kaku  untuk  menentukan  kapan  siswa  akan  dinyatakan lulus  atau  belum.  Titik  tekan  kelulusan  pada  kemampuan  siswa mendemonstrasikan  sesuatu  yang  telah  mereka  dapatkan  dalam proses pembelajaran.
g. Sifat (tone)
Keluarga  merupakan  anggota  vital  komunitas  sekolah  ( school community ).  Kolaborasi  yang  padu  antara  rumah  dan  sekolah melahrikan  respek  dan  pengertian.  Terkait  dengan  itu,  sifat  sekolah harus secara  eksplisit  dan  dengan  kesadaran diri  menekankan  nilai- nilai tanpa ketakutan. Termasuk dalam kerangka ini adalah harapan besar  kepada  siswa,  keyakinan,  nilai-nilai  yang  fair,  kejujuran,  dan toleransi.
h. Staf sebagai generalis ( staff as generalists )
Kepala  sekolah  dan  guru  harus  mempersepsikan  diri  mereka  agar mampu menjadi generalis, selayaknya guru dan kaum terpelajar pada sekolah umum. Kemampuan spesialis untuk satu bidang keahlian atau keterampilan  memang  sangat  diperlukan.  kepala  sekolah  dan  guru diharapkan  dapat  memainkan  multiperan,  seperti  manajer,  konselor atau manajer, dan rasa komitmen tinggi terhadap pendidikan.
i. Waktu dan anggaran ( time and budget )
Tujuan  akhir  administrasi  dan  target  anggaran  harus  mencakup substansi  waktu  bagi  perencanaan  kolektif  oleh  guru,  gaji  yang kompetitif bagi staf, dan biaya yang ditanggung oleh siswa tidak lebih dari 10 persen dari yang ditanggung oleh anak-anak yang bersekolah pada sekolah-sekolah tradisional. Untuk memenuhi target ini, rencana- rencana administratif harus memerhatikan pula hal-hal yang berkaitan dengan program-program yang dipriotaskan dan yang mungkin dipilih secara selektif.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  kajian  literature  ( library  research ). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni 2023. Penelitian ini difukuskan pada kajian Mutu Pendidikan, dan berbagai Kebijakan Pemerintah dalam  upaya  peningkatan  mutu  Pendidikan  Indonesia.  Melalui  kajian literatur,  menganalisis  dan  menyimpulkan  berbagai  sumber  berupa  buku, situs web serta berbagai kebijakan Pemerintah terkait Mutu Pendidikan.

## Sistem Penjaminan Mutu Indonesia
Sistem  penjaminan  mutu  di  Indonesia  diatur  melalui  Permendikbud nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.  Dalam  Permendikbud  ini  dijelaskan  bahwa  sistem  penjaminan mutu  pendidikan  dasar  dan  menengah  adalah  suatu  kesatuan  unsur  yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  dasar  dan  menengah  yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. 13
Tujuan  sistem  penjaminan  mutu  yaitu  menjamin  pemenuhan  standar pada  satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah  secara  sistemik,  holistik,  dan berkelanjutan,  shingga  tumbuh  dan  berkembang budaya  mutu  pada  satuan pendidikan secara mandiri. Sistem penjaminan mutu memiliki fungsi sebagai pengendali  penyelenggara  pendidikan  oleh  satuan  pendidikan  untuk mewujudkan  pendidikan  bermutu.  Sistem  penjaminan  mutu  pendidikan dasar  dan  menengah  terdiri  atas  Sistem  penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI) Dikdasmen dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Dikdasmen.
SPMI  Dikdasmen  adalah suatu  kesatuan  unsur  yang  terdiri  dari  atas kebijakan  dan  proses  yang  terkait  untuk  melakukan  penjaminan  mutu pendidikan  yang  dilaksanakan  oleh  setiap  satuaan  pendidikan  dasar  dan menengah  (MI,  MTs,  dan  MA  pada  Lembaga  Pendidikan  Islam)  untuk menjamin  terwujudnya  pendidikan  yang  bermutu  yang  memenuhi  atau melampaui  SNP.  SPMI  Dikdasmen  dilaksanakan  dengan  melalui  lima  siklus tahapan.  Pertama,  pemetaan  mutu,  dilaksanakan  melalui  kegiatan  Evaluasi Diri  Madrasah  (EDM)  berdasarkan  SNP.  Kedua,  penyusunan  rencana peningkatan mutu, dilaksanakan dengan menyusun rencana pengembangan sekolah  dan  rencana  aksi  yang  didasarkan  pada  peta  mutu,  kebijakan Pemerintah  (kurikulum  dan  SNP),  serta  rencana  strategis  pengembangan sekolah. Ketiga, pelaksanaan rencana peningkatan mutu, melalui pemenuhan
13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

## 272 | Eko Sulistiyanto, dkk
mutu  pendidikan  dan  capaian  SNP  yang  dilaksanakan  dalam  pengelolaan satuan  pendidikan  dan  proses  pembelajaran.  Keempat,  monitoring  dan evaluasi,  dilakukan  untuk  memastikan  pelaksanaan  peningkatan  mutu berjalan  sesuai  rencana  yang  telah  disusun  dan  dituangkan  dalam  laporan pelaksanaan  pemenuhan  SNP  dan  implementasi  rencana  pemenuhan  mutu oleh satuan pendidikan.
SPME  Dikdasmen,  adalah  suatu  kesatuan  unsur  yang  terdiri  atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian  melalui  akreditasi  untuk  menentukan  kelayakan  dan  tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. SPME Dikdasmen  dilaksanakan  oleh  unit  di  luar  satuan  pendidikan.  Siklus  SPME Dikdasmen  dibagi  menjadi  tiga  kelompok.  Pertama,  siklus  fasilitasi peningkatan  mutu.  Kegiatan  yang  dilkukan  meliputi  pemetaan  mutu pendidikan,  di  tingkat  satuan  pendidikan,  perencanaan  peningkatan  mutu melalui  rencana  strategis  pembangunan  pendidikan,  fasilitasi  pemenuhan mutu  diseluruh  satuan  pendidikan,  monitoring  dan  evaluasi  proses pelaksanaan  pemenuhan  mutu  dan  fasilitasi  peningkatan  mutu  secara berkelanjutan.
Kedua,  siklus  pengembangan  standar  mutu  pendidikan  dasar  dan menengah. Dikembangkan secara berkelanjutan oleh BSNP melalui evaluasi pemenuhan  SNP  oleh  satuan  pendidikan,  penetapan  SNP  dan  penyusunan strategi peningkatan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan. Ketiga, siklus akreditasi satuan pendidikan. Secara berkelanjutan dikembangkan oleh BAN- S/M  melalui  evaluasi  mutu  satuan  pendidikan,  audit  mutu  eksternal,  dan penetapan  akreditasi.  Dalam  menjalankan  kewenangannya  BSNP  dan  BAN- S/M memanfaatkan data dan informasi hasil pemetaan mutu pendidikan yang tersedia dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan.

## Kebijakan Standar Nasional Pendidikan
Setelah  berlaku  selama  16  tahun  sejak  keluarnya  PP  No.19  Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan akhirnya diganti dengan PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No.4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. SNP yang berlaku sebelumnya dianggap terlalu kaku dan tidak  fleksibel,  serta  kurang  berpengaruh  langsung  terhadap  peningkatan mutu pendidikan. Standar yang kaku tidak sesuai dengan konteks keragaman
di Indonesia baik keragaman geografis, demografis, sosial budaya, kemajuan ekonomi, serta karakteristik peserta didik. 14
Pada  PP  19  Tahun  2005,  disebutkan  lingkup  Standar  Nasional Pendidikan meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana, standar  pengelolaan,  standar  pembiayaan,  tandar  penilaian  pendidikan. Dalam  PP  ini  disebutkan  bahwa  standar  isi  mencakup  lingkup  materi  dan tingkat  kompetensi  untuk  mencapai  kompetensi  lulusan  padan jenjang  dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan,  dan  kalender  pendidikan/akademik.  Bisa  dikatakan,  PP  ini menitik beratkan pada standar isi.
PP 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan telah diubah sebanyak dua kali yaitu melalui PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan PP Nomor 13  Tahun  2015  tentang  perubahan  kedua  atas  PP  nomor  19  Tahun  2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan kebijakan Standar Nasional Pendidikan dapat dilihat dalam table berikut:
Tabel 1. Analisis Perubahan Kebijakan PP nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan No SNP PP 19 2005 PP 32 2013 PP 13 Tahun 2015 1 Standar Isi standar  isi,  standar proses, standar kompetensi lulusan, standar  pendidik  dan tenaga  kependidikan, standar  sarana  dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, tandar penilaian pendidikan. standar  isi,  standar proses, standar kompetensi  lulusan, standar pendidik dan tenaga  kependidikan, standar  sarana  dan prasarana, standar pengelolaan,  standar pembiayaan,  tandar penilaian pendidikan.
-
14 Risalah Kebijakan Nomor 5 Tahun 2022. Urgensi Standar Nasional Pendidikan yang Lebih Sederhana dan Berorientasi pada Mutu Pembelajaran. PSKP Kemendikbud.
Standar  isi  memuat kerangka  dasar  dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. Standar isi dikembangkan  oleh BSNP  dan  ditetapkan oleh peraturan menteri - - Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan  kriteria muatan  wajib  yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik  satuan pendidikan dan program pendidikan. - - Tingkat  kompetensi dirumuskan berdasarkan  kriteria tingkat perkembangan Peserta Didik, kualifikasi Kompetensi Indonesia, penguasaan Kompetensi yang berjenjang. - Pasal 6-18 yang mengatur Kerangka Dihapus -
Dasar  dan  Struktur Kurikulum, Beban Belajar, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dan Kalender Pendidikan/Akademik 2 Standar Proses Dalam proses pembelajaran  pendidik memberikan keteladanan. Dihapus - Perencanaan proses pembelajaran  meliputi silabus  dan  rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang- kurangnya tujuan pembelajaran,  materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar,  dan  penilaian belajar. Perencanaan Pembelajaran merupakan penyusunan  rencana pelaksanaan Pembelajaran  untuk setiap muatan Pembelajaran. - Untuk  mata  pelajaran selain  kelompok  mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi  pada  jenjang pendidikan  dasar  dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan  satu  kali dalam satu semester. Dihapus -

## 276 | Eko Sulistiyanto, dkk
3 Standar Kompetensi Lulusan Kompetensi lulusan untuk  mata  pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca  dan  menulis yang  sesuai  dengan jenjang pendidikan. Dihapus - 4 Standar Sarana dan Prasarana Kelayakan  isi,  bahasa, penyajian, dan kegrafikaan  buku  teks pelajaran  dinilai  oleh BSNP  dan  ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran ditelaah dan/atau dinilai  oleh  BSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri. - - Dalam hal pengadaan Buku Teks Pelajaran dilakukan Pemerintah, Menteri menetapkan buku tersebut sebagai sumber utama belajar dan Pembelajaran setelah ditelaah dan/atau dinilai oleh BSNP
atau tim yang dibentuk oleh Menteri. - 5 Standar Penilaian
Pendidikan Penilaian  hasil  belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses,  kemajuan,  dan perbaikan  hasil  dalam bentuk  ulangan  harian, Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan  perbaikan  hasil belajar  Peserta  Didik secara berkesinambungan.
-
ulangan tengah semester, ulangan akhir semester,  dan  ulangan kenaikan kelas. Pasal  64  Ayat  (3) sampai (7) yang mengatur cara penilaian  hasil  belajar kelompok mata pelajaran  agama  dan akhlak, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani. Dihapus - Penilaian  hasil  belajar untuk  semua  mata pelajaran  merupakan penilaian  akhir  untuk menentukan  kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Dihapus - Untuk  dapat  mengikuti ujian sekolah/madrasah peserta  didik  harus mendapatkan nilai yang sama  atau  lebih  besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada  seluruh  mata pelajaran Dihapus - - Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dikecualikan untuk -

## 278 | Eko Sulistiyanto, dkk
SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat. Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata  pelajaran  Bahasa Indonesia,  Matematika, dan  Ilmu  Pengetahuan Alam (IPA). Dihapus - - Khusus Peserta Didik dari SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat dinyatakan lulus setelah menyelesaikan seluruh program Pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, lulus ujian sekolah/ madrasah - penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan - Dihapus - - Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri. Peserta Didik dinyatakan  lulus  dari satuan/program - Dihapus
pendidikan pada pendidikan
dasar  dan  menengah setelah  lulus  Ujian
Nasional
Sumber: PP Nomor 19 Tahun 2005, PP Nomor 13 Tahun 2013, PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Sebagai  pedoman  dasar,  Standar  Nasional  Pendidikan  perlu  secara dievaluasi  kesesuaiannya  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan, teknologi,  serta  tantangan  zaman  yang  berubah,  melalui  penyempurnaan sustansi  pengaturan.  Penyempurnaan  tersebut  dimaksudkan  agar  Standar Nasional Pendidikan tetap mutakhir dan relevan, sehingga dapat mendukung akselerasi  peningkatan  mutu  sistem  Pendidikan  dan  pembangunan  sumber daya manusia Indonesia. Atas dasar tersebut, pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional  Pendidikan  yang  mencabut  atau  mengganti  PP  Nomor  19  Tahun 2005 beserta perubahannya. PP Nomor 57 Tahun 2021 ini kemudian terdapat beberapa  perubahan  yang  diatur  dalam  PP  Nomor  4  Tahun  2022.  Rincian perubahan dari Peraturan Pemerintah ini digambarkan dalam table berikut;
Tabel 2. Analisis Perubahan Kebijakan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang
Standar Nasional Pendidikan No SNP PP 57 Tahun 2021 PP 4 Tahun 2022 1 Standar Kompetensi lulusan Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia  dini  difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup: a. Nilai  agama  dan moral b. Fisik motoric c. Kognitif d. Bahasa e. Sosial emosional Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia  dini  difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:
a. Nilai  Agama  dan moral;
b. Nilai pancasila
c. Fisik morotik
d. Kognitif
e. Bahasa f. Sosial emosional

## 280 | Eko Sulistiyanto, dkk
Standar kompetensi lulusan  pada  Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar difokuskan pada penanaman  karakter yang  sesuai  dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi  dan  numerasi Peserta didik Standar kompetensi lulusan  pada  Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar difokuskan pada: a. Persiapan  Peserta Didik menjadi anggota  masyarakat yang  beriman  dan bertakwa kepada Tuhan  Yang  Maha Esa  serta  berakhlak Mulia; b. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan c. Penumbuhan Kompetensi  literasi dan numerasi Peserta  DIdik  untuk mengikuti Pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan  pada  Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan  menengah umum difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat hidup mandiri  dan  mengikuti Pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan  pada  Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan  menengah umum difokuskan pada: a. Persiapan Peserta Didik menjadi anggota  masyarakat yang  beriman  dan bertakwa kepada Tuhan  Yang  Maha Esa  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang Maha Esa serta berakhlak mulia; b. Penanaman  karakter yang  sesuai  dengan
nilai-nilai  Pancasila;
dan c. Pengetahuan  untuk meningkatkan kompetensi  Peserta Didik  agar  dapat Hidup  mandiri  dan mengikuti Pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan  pada  Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan  menengah kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk  meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat hidup mandiri  dan  mengikuti Pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Standar kompetensi lulusan  pada  Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan  menengah kejuruan difokuskan pada: a. Persiapan Peserta Didik menjadi anggota  masyarakat yang  beriman  dan bertakwa kepada Tuhan  Yang  Maha Esa  serta  berakhlak mulia; b. Penanaman  karakter yang  sesuai  dengan nilai-nilai  Pancasila; dan c. Keterampilan  untuk meningkatkan kompetensi  Peserta Didik  agar  dapat hidup  mandiri  dan mengikuti Pendidikan lebih lanjut  sesuai  dengan kejuruannya Standar kompetensi lulusan  pada  Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan Peserta Standar kompetensi lulusan  pada  Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan tinggi difokuskan pada;
282 | Eko Sulistiyanto, dkk
Didik  menjadi  anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki  pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi,  dan  seni, yang  bermanfaat  bagi kemanusiaan. a. Persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia; b. Penanaman  karakter yang  sesuai  dengan nilai-nilai  Pancasila; dan c. Pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi,  dan  seni, yang  bermanfaat  bagi kemanusiaan.
Sumber: PP Nomor 57 Tahun 2021 dan PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan

## Paradigma Baru Standar Nasional Pendidikan
Penyempurnaan  pengatuan  mengenai  susunan  Standar  Nasional Pendidikan menempatkan standar kompetensi lulusan sebagai standar yang pertama. Hal ini dimaksudkan untuk menandakan pergeseran orientasi dari Pendidikan yang berbasis isi, menjadi Pendidikan yang berbasis kompetensi. Pengembangan kompetensi Peserta Didik menjadi tujuan utama yang perlu didukung  melalui  pemenuhan  komponen-komponen  lain  dari  Standar Nasional  Pendidikan.  Makna  kompetensi  juga  dirumuskan  ulang  untuk menegaskan  sifat  terintegrasi  dari  ranah  sikap,  pengetahuan,  dan keterampilan.  SNP  sebagai  dasar  penyelenggaraan  dan  evaluasi  layanan pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. SNP sebagai Dasar Penyelenggaraan dan Evaluasi Layanan Pendidikan
Standar  Kompetensi  Lulusan  (SKL)  berfungsi  sebagai  acuan  dalam pengembangan  standar  isi,  standar  proses,  standar  penilaian  pendidikan, standar  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar pengelolaan,  dan  standar  pembiayaan  yang  dirumuskan  berdasarkan:  a) tujuan  pendidikan  nasional;  b)  tingkat  perkembangan  peserta  didik;  c) kerangka  kualifikasi  nasional  Indonesia;  d)  jalur,  jenjang,  dan  jenis pendidikan.
SKL digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik di  satuan pendidikan.  Selain  itu, bersama-sama  dengan  stndar proses dan standar penilaian pendidikan, SKL menjadi alat bantu bagi para pendidik dalam  mengembangkan  dan  merancang  pengalaman  belajar  peserta  didik dalam  mengembangkan  dan  merancang  pengalaman  belajar  peserta  didik serta mengelola program dan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.
Penyempurnaan  peraturan  mengenai  kurikulum  dilakukan  untuk menjadi landasan bagi upaya penyederhanaan kurikulum nasional yang lebih berorieentasi pada pegembangan kompetensi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum  di  tingkat  nasional  dibuat  menjadi  lebih  sederhana.  Satuan Pendidikan  kembali  diberi  kewenangan  penuh  untuk  mengembangkan kurikulum  tingkat  Satuan  Pendidikan  untuk  mengakomodasi  keragaman kondisi dan kebutuhan.
Penyempurnaan  pengaturan  mengenai  evaluasi  memisahkan  secara lebih tegas antara evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik dan evaluasi terhadap sistem Pendidikan. Sejalan dengan Undangan-Undangan Nomor 20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan  prinsip  pedagogi, evaluasi  terhadap  hasil  belajar  Peserta  Didik  Merupakan  kewenangan  dan

## 284 | Eko Sulistiyanto, dkk
tugas  pendidik.  Peran  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  adalah melakukan evaluasi terhadap sistem Pendidikan untuk memantau kemajuan dan  kesenjangan di  dalam  sistem,  serta  melaporkan  hasil  evaluasi  tersebut sebagai  bentuk  akuntablitias  publik.  Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  juga  dibantu  oleh  lembaga  mandiri  untuk  melakukan telaah kritis dan objektif.
Penyempurnaan  pengaturan  mengenai  evaluasi  sistem  Pendidikan oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  dan  lembaga  mandiri  akan memotret  mutu  secara  lebih  komprehensif,  meliputi  efektivitas  Satuan Pendidikan  dalam  memfasilitasi  pembelajaran,  pemerataan  akses  dan kualitas layanan pendidikan, kualitas proses pembelajaran dan pengelolaan Satuan  Pendidikan,  serta  jumlah,  distribusi,  dan  kompetensi  pendidik  dan tenaga  kependidikan.  Potret  yang  komprehensif  ini  dirancang  agar  dapat dimanfaatkan oleh kepala Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah Untuk melakukan  evaluasi  diri  dan  perencanaan  program  serta  anggarn  yang berorientasi  pada  peningkatan  mutu  pembelajaran.  Perubahan  paradigma SNP dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 3. Analisis Paradigma Baru Standar Nasional Pendidikan
NO SNP SNP Lama SNP Baru 1 Cakupan  Standar Nasional Pendidikan a. Standar isi; b. Standar proses; c. Standar kompetensi lulusan; d. Standar  pendidik  dan tenaga kependidikan; e. Standar sarana dan prasarana; f. Standar pengelolaan; g. Standar pembiayaan; dan h. Standar penilaian pendidikan a. Standar kompetensi lulusan; b. Standar isi;
c. Standar Proses; d. Standar penilaian Pendidikan; e. Standar tenaga kependidikan; f. Standar sarana dan prasarana; g. Standar pengelolaan; dan h. Standar pembiayaan. 2 Standar Kompetensi lulusan Kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dirumuskan secara terpisah Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dirumuskan terpadu dalam 3 Standar Isi Ruang lingkup materi muatan pelajaran lebih  kompleks dan rinci Mengatur ruang lingkup materi muatan pelajaran yang esensial
4 Standar Proses Menekankan pada pemenuhan  prosedur  proses pembelajaran Menekankan pembelajaran yang kontekstual dan memantik inovasi 5 Standar Penilaian  Penilaian  hasil  belajar  oleh pendidik,  satuan  pendidikan, dan Pemerintah Penilaian  hasil  belajar  oleh pendidik dan satuan pendidikan 6 Standar Pembiayaan Nilai  biaya  satuan  dihitung rinci persatpen/ptogram, rombel, dan siswa Mengatur komponen dan prinsip  penghitungan  biaya pendidikan
Sumber: PP Nomor 19 Tahun 2005 dan PP Nomor 2021 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan

## Kesimpulan
Sistem  penjaminan  mutu  di  Indonesia  diatur  melalui  Permendikbud nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.  Dalam  Permendikbud  ini  dijelaskan  bahwa  sistem  penjaminan mutu  pendidikan  dasar  dan  menengah  adalah  suatu  kesatuan  unsur  yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  dasar  dan  menengah  yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.
Setelah berlaku selama 16 tahun sejak keluarnya PP No.19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan akhirnya diganti dengan PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana  telah  diubah  dengan  PP  No.4  Tahun  2022  tentang  Standar Nasional Pendidikan. SNP yang berlaku sebelumnya dianggap terlalu kaku dan tidak  fleksibel,  serta  kurang  berpengaruh  langsung  terhadap  peningkatan mutu pendidikan. Standar yang kaku tidak sesuai dengan konteks keragaman di Indonesia baik keragaman geografis, demografis, sosial budaya, kemajuan ekonomi, serta karakteristik peserta didik.
Terdapat  pergeseran  paradigma  kebijakan  terkait  Standar  Nasional Pendidikan,  dari  yang  berorientasi  pada  Standar  Isi  bergeser  menjadi berorientasi pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Pergeseran paradigma ini  dilakukan  sebagai  tindak  lanjut  dari  evaluasi  peraturan  sebelumnya. Evaluasi ini disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta  tantangan  zaman  yang  berubah.  Penyempurnaan  kebijakan  ini bertujuan  agar  Standar  Nasional  Pendidikan  dapat  mendukung  akselerasi peningkatan  mutu  sistem  Pendidikan  dan  pembangunan  sumber  daya manusia Indonesia.

## 286 | Eko Sulistiyanto, dkk
Peneliti  mengakui  bahwa  penelitian  ini  masih  terdapat  kekurangan, utamanya terkait implementasi SNP pada lembaga pendidikan. Saran peneliti untuk  penelitian  selanjutnya  adalah  untuk  dapat  meilhat  implementasi Kebijakan  Standar  Nasional  Pendidikan  dalam  upaya  peningkatan  mutu Pendidikan Indonesia, dan melihat sejauhmana kebijakan ini berhasil dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

## Daftar Pustaka
Raharjo,  Sabar  Budi,  dkk. Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan .  Jakarta: Puslitjakdikbud. 2019 Danim,  Sudarwan. Visi  baru  manajemen  sekolah dari  unit  birokrasi  hingga institusi akademik. Jakarta: Literasi Bumi. 2008 Usman,  Husaini. Manajemen:  Teori,  Praktik,  dan  Reset  Pendidikan .  Jakarta: Bumi Aksara. 2009
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2021  tentang  Standar  Nasional Pendidikan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun  2016  tentang Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Dasar  dan Menengah.
Risalah  Kebijakan  No.  5  Tahun  2022.  Urgensi  Standar  Nasional  Pendidikan yang  Lebih  Sederhana  dan  Berorientasi  pada  Kualitas  Pembelajaran. PSKP Kemendikbud.
https://worldtop20.org/education-database/ (diakses pada 18 Maret 2023).