## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2020-11-05 Accepted: 2020-12-05
Published: 2021-03-20

## EFEKTIVITAS FORMULIR A 5 PADA PEMILIH PEMULA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SEMARANG
Ali Ismail Shaleh Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang aliismailshaleh@gmail.com
Dwika Ananda Agustina Pertiwi
Fakultas matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang dwikapertiwi@students.unnes.ac.id.
Abstrak: Pemilih  pemula  adalah  pemilih  yang  pertama  kali  menggunakan  hak  pilih pada 17 April  tahun  2019,  Formulir  A  5 adalah  surat  keterangan  pindah memilih dari satu daerah ke daerah tujuan di dalam wilayah kesatuan RI dan Luar Negeri sehingga memiliki  arti  penting  dalam  perjalanan  pemilu  2019.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  arti  penting  formulir  A  5  bagi  pemilih  pemula  didalam  pemilu  serentak tahun  2019  dan  mengalisa  hambatan  dan  konsekuensi  dari  Formulir  A5  tersebut. Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan Socio  Legal yang  diperoleh  melalui sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder  yang  dianalisis  dengan  metode deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  arti  penting  formulir  A  5  pada pemilih pemula menurut UU No. 7 Tahun 2017 yang terselenggara pada tahun 2019 di Kota  Semarang  Supaya  negara  hadir  di  dalam  menjamin  hak  pilih  bagi  pengurus Formulir A 5 di kalangan pemilih pemula yang mempunyai jumlah basis yang besar di dalam  pelaksanaan  pemilu  pada  17  April  2019  di  Kota  Semarang,  kesimpulan  dari penelitian  bahwa  diperlukan  Sosialisasi  dan  Pendidikan  Politik  akan  arti  penting Formulir A 5 pada Pemilih Pemula di  Kota Semarang.
Kata kunci: Pemilih Pemula, Formulir A5, Pemilihan Umum 2019.
Abstract: Beginner voters are those who first used their right to vote on April 17, 2019, Form A 5 is a certificate of moving to vote from one region to the destination within the territory  of  the  Republic  of  Indonesia  and  Overseas  so  that  it  has  significance  in  the course of the 2019 elections. This study aims to analyze the importance of form A 5 for novice  voters  in  the  2019  concurrent  elections  and  analyze  the  obstacles  and consequences  of  Form  A5.  This  research  method  uses  the  Socio  Legal  approach obtained  through  primary  data  sources  and  secondary  data  sources  analyzed  by descriptive analytical methods. The results showed that the importance of form A 5 in the beginner voter according to Law No. 7 of 2017 held in 2019 in the city of Semarang So that the state is present in guaranteeing the right to vote for administrators of Form A 5 among novice voters who have a large number of bases in the elections on April 17, 2019  in  the  city of Semarang,  conclusions  from  the  study that  Political  Education and  Socialization  is  needed  on  the  importance  of  Form  A  5  to  Beginner  Voters  in Semarang City .
Keyword: Beginner Voter, Form A 5, 2019 General Elections.

## PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Permasalahan
Indonesia adalah Negara Hukum  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD
1945). Kedaulatan rakyat yang diamanatkan  dalam  Pasal  1  ayat  (2) UUD 1945 mempunyai maksud, yaitu menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan  pemerintahan.  Rakyat berdaulat  dan  pemegang  kekuasaan tertinggi  dalam  pemerintahan  yang berarti  semua  kekuasaan  bermuara kepada  rakyat.  Berbagai  teori  politik dan  ketatanegaraan,  menunjukkan bahwa  salah  satu  implementasi  dari kedaulatan rakyat adalah dilaksanakannya  pemilihan  umum  itu sendiri [ 1 ].
Hasil  pemilihan  umum  (Pemilu)
yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan
keakuratannya partisipasi
serta aspirasi masyarakat. sekalipun demikian,  disadari  bahwa  pemilihan umum  tidak  merupakan  satu-satunya
tolak  ukur  dan  perlu  dilengkapi dengan pengukuran beberapa
kegiatan  lain  yang  lebih  bersifat berkesinambungan, seperti
partisipasi dari Partai Politik [ 2 ] .
Pemilu diselenggarakan dengan Asas  Langsung,  Umum,  Bebas, Rahasia,  Jujur  dan  Adil  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Partisipasi  politik  dalam negara demokrasi merupakan indicator impelementasi penyelenggaraan  kekuasaan  negara tertinggi  yang  absah  oleh  rakyat
(kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan  keterlibatan  mereka dalam  pesta  demokrasi  (pemilu). Pemilihan  umum  dapat  dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan  bentuk  perwujudan  kedaulatan rakyat [ 3 ].
Pemilih  pemula  adalah  para pemilih yang pertama kali menggunakan  hak  pilih  pada  pemilu 2019, pemilih pemula memiliki problematika akan pengurusan Formulir A 5 di Kota Semarang, yang dimaksud  Formulir  A5  adalah  alat keterangan  pindah  memilih  yang  di gunakan untuk memilih di luar domisi baik secara kesatuan wilayah
republic  Indonesia  dan  Luar  negeri (LN).  Pemilih  pemula  yang  berasal luar  kota  semarang  memerlukan formulir  A  5  untuk  bisa  memilih  di Kota  Semarang  sehingga  dapat menggunakan  hak  suara  di  seluruh wilayah  kesatuan  RI  khususnya  di wilayah Kota Semarang.
2. Kerangka Teori Penyelenggaraan  pemilu  2019 di Indonesia berkaitan dengan adanya hukum, hukum sengaja diciptakan  dan  dibuat  oleh  manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan  karena  tanpa  hukum, kehidupan  masyarakat    tidak    akan berjalan    secara    baik,    masyarakat sendiri    juga  dibangun  diatas  fondasi hukum.  Untuk  melihat  permasalahan hukum  secara  mendetail  diperlukan beberapa  teori    yang  merupakan rangkaian  asumsi,  konsep,  defenisi, untuk mengembangkan, menekankan,  suatu  gejala  sosial secara teoritis [ 4 ].
Formulir  A  5  sebagai  suatu paradigma  telah memperoleh tempat bagi pemilih pemula, yang ditetapkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum. Dengan  adanya  Formulir  A  5  terjadi
perubahan  yang  mendasar  terhadap perolehan suara bagi pemilih pemula, pada hakikatnya basis pemilih pemula  memiliki  angka  cukup  besar untuk  menjamin  hak  yang  di  miliki maka  perlunya  jaminan  terhadap basis tersebut, supaya adanya efektifitas untuk pemilih pemula.
Pengelolaan  terhadap  Formulir A 5
senantiasa mengalami kesinambungan  dan  perlu  di  analisa melalui  penelitian  yang  bersumber yang  akurat,  dan  hal  tersebut  untuk menjamin  pemilih  pemula  dapat berpartisipasi  pada  pemilu  2019 dewasa ini.
Penyelenggaraan Pemilu secara serentak 2019 dalam
pengelolaan  Formulir  A  5  perlu adanya  landasan  mengenai  teori yang diangkat pada penelitian dewasa  ini,  sehingga  mendapatkan hasil  yang  lebih  baik  bagi  basis pemilih pemula, dalam hal ini penulis mengaitkannya dengan teori triadisim law  tentang  3  nilai  dasar  hukum dimana hukum  tersebut memiliki nilai Filosofis  tiga  nilai  dasar  hukum  yaitu nilai keadilan (filosofis), nilai kemanfaatan  (sosiologis)  dan  nilai kepastian (docmatic) (Samekto,
2015) sehingga pemilih pemula dapat menyelesaikan problematika Formulir A 5 di kalangan basis tersebut.
Penulis dengan seksama memasukkan  teori  negara  hukum sebagai bahan memperkuat argumentasi  mengenai  Formulir  A  5 untuk  menjamin  pemilih  pemula sesuai  amanat  konstitusi  pada    UUD 1945 dan pancasila, sehingga mengahdirkan hak yang sama dengan  pemilih  yang  sudah  di tetapkan  oleh  DPT  (Daftar  Pemilih Tetap).
KPU  Kota  Semarang  Sebagai Lembaga  turunan  dari  KPU  RI sehingga  perlu  memerhatikan  akan arti  penting  dari  sebuah  lembaga sehingga menganalisa lembaga tersebut  dengan  teori  Legal  System yang  di  kemukakan  oleh  Seorang Profesor Amerika Lawrence M.
Friedman [ 5 ].
Lawrence
M.
Friedman mengemukakan  3  (tiga)  komponen dalam  terbentukmya  sistem  hukum yang  baik  antara  lain  :  komponen struktur,  komponen  substansi,  dan komponen  kultur  hukum.  Ketiga komponen  tersebut  saling  berkaitan satu sama lain. Sehingga
pelaksanaan Penggunaan Formulir A 5  bagi  pemilih  pemula berbasis  pada efektifitas
penggunaannya
memerlukan  ketiga  aspek  tersebut agar  dapat  terwujud  secara  terpadu dan sistematis secara berkesinambungan. 3. Gap Analysis dan
Permasalahan.
Urgensi  terhadap Formulir  A  5 pada  pemilih  pemula  tahun  2019 dewasa  ini,  memerlukan    perhatian akan  arti  penting  formulir  tersebut bagi  pemilih  pemula  sehingga  dapat terlaksana, dan menghadirkan pengertian  pemilu  yang  jurdil  (jujur dan  adil  di  Kota  Semarang,  terkait akan arti penting dan hambatan serta solusi yang dihadirkan sebagai bahan untuk    penulisan  penelitian  ini,  dan mengadirkan penyelesaian untuk pemilu kedepannya.
Secara konsisten tentunya penggunaan  Formulir  A5  sangat  di butuhkan bagi mereka yang menetap di suatu daerah dan di daerah tujuan yang  di  tuju  oleh  pemilih  pemula, sehingga dapat menetukan arti penting  dari  formulir  A  5  tersebut. Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas, dalam penelitian terdapat pokok
problematika  yang  akan  dibahas,  di antaranya sebagai berikut: (1.) Bagaimana  arti  penting  Formulir  A  5 bagi pemilih pemula di dalam pemilihan  umum  tahun  2019  di  Kota Semarang? dan (2). Apakah Hambatan  Pengguanaan  Formulir  A 5  dan  Solusinya  di  dalam  pemilihan umum Tahun 2019 di Kota Semarang Oleh  Pemilih  Pemula  ?  Tujuan  dari penelitian  ini  di  antaranya  sebagai berikut  :  (1).  untuk  menganalisis  arti penting  formulir  A  5  bagi  pemilih pemula  didalam  pemilu  serentak tahun  2019  di  Kota  Semarang  agar terwujud  pemilu  yang  berintegritas, dan (2). untuk menganalisis Hambatan  penggunaan  formulir  A  5 bagi pemilih pemula dan solusinya  di dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Semarang dalam rangka
mewujudkan
kepercayaan masyarakat  terhadap  KPU  Kota Semarang.
4. State of The Art
Penelitian  mengenai  urgensi formula A5 pada pada pemilu pemula sebelumnya  telah  dilakukan  Lusy Liany dengan judul ’’  Desain hubungan
kelembagaan penyelenggara  pemilu  .  Penelitian  ini
berfokus pada kelembagaan penyelenggaran yang akan dilakukan setiap tahunnya [ 7 ].
Penelitian sebelumnya yang berkaitan  antara  lain  penelitian  dari Waslam  Mukhsid  mengenai  Upaya panitia  pengawas  pemilu  kabupaten banyumas dalam pencegahaan tindak  pidana  money  politik  dengan berfokus  pada  kecurangan  dalam memilih  politik  dengan  system  yang tidak  benar  pada  pemilihan  pemilu (Mukhsid,  2015).  Penelitian  lain  yang berkaitan  dengan  penelitian  penulis yaitu  penelitian  dari  Robi  Cahyadi Kurniawan  mengenai  orientasi  politik pemilih  pemula  pada  pilkada  dengan berfokus  taata cara pemilihan pemilu dengan  masa  orientasi  dalam  pemilu tersebut [ 8 ].
Penelitian  dari  Greg  Taylor “ The    Constitutionality  of  Election Thresholds  in  Germany ” bahwa penemuan  yang  dimliliki  oleh  jerman masih ambang dalam penemuannnya dan  belum  diterapkan  dalam  proses pemilu  yang  terjadi  dalam  system apapun juga [ 8 ] .
Penelitian  lain  dari    Nancy Martorano  miller,  kieth  E  Hamm, Maria  Aroca,  Ronald  D  Hedlund
dengan judul “ An Alternative Route to Votting  Reform  :  the  right  to  vote, voter  registration  state  Constitution ” memfokuskan pada penelitiaan aturan  alternative  pada  pemungutan suara dalam memilih hak suara pada suatu konstitusi [9].

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  pendekatan Socio  Legal . Socio  Legal  adalah  penggabungan antara      analisa      normatif      dan empirik.      Berarti      terdapat      dua aspek  penelitian.  Yaitu  adalah  legal research, yakni objek penelitian tetap ada  yang  berupa  hukum  dalam  arti “norm” peraturan perundang- undangan dan  socio  research  yang menggunakan    metode    dan    teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk memudahkan meneliti dan menganalisis  permasalahan  yang  di teliti
Spesifikasi  penelitian  hukum
berupa  penelitian  deskriptif  analitis dengan maksud
memberikan
gambaran  mengenai  pelaksanaan
Urgensi  Formulir    A5  Pada  Pemilih Pemula Tahun 2019 di Kota
Semarang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara
dengan  beberapa  sumber,  terkait peranan  Komisi  Pemilihan  Umum dengan  para  Pemilih  Pemula  dalam keterkaitannya  dengan  Pengurusan Formulir A 5..
Data  sekunder  yang  digunakan berasal  dari  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan  yang  mengatur mengenai pelaksanaan Urgensi Formulir  A5  Pada  Pemilih  Pemula Tahun 2019 di Kota Semarang.
Analisis  data  ini  menggunakan metode  Kualitatif.  Analisis    data kualitatif    yaitu    diambil    atau    di representasikan dari data yang diperoleh  kemudian  disusun  secara sistematis  yang  kemudian  dianalisis secara  kualitatif  untuk  mencapai kejelasan masalah yang dibahas [ 10 ].

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.    Arti  Penting  Formulir  A  5  bagi Pemilih  Pemula  di  dalam  pemilu tahun 2019 di Kota Semarang.
Melihat  perjalanan  pemilu  yang di  laksanakan  di  Kota  Semarang maka  tahun  ini  adalah  awal  dari pelaksanaan  pemilu  serentak  dan akan  menjadi  permasalahan  dan
menghadirkan konseskuensi bagi
pemilih  pemula  yang  memiliki  basis pemilih  yang  cukup  tinggi  di  lingkup kota  semarang,  sehingga  Untuk menjawab permasalahan ini di gunakan  teori Triadisim  Law dan
Negara  Hukum  yang  di  gunakan untuk  menganalisa  akan  arti  penting formulir A 5 sehingga dapat mensinkronkan  hasil  penelitian  yang baik  dalam  menjawab  permasalahan dan hambatan yang ada pada pemilih pemula dewasa ini.
Maka,  akan  di  lihat  sejauh manakah rasa keadilan dan kemamfaatan  yang  dapat  di  rasakan oleh  pemilih  pemula  tersebut,  dan tidak lupa dengan nilai keadilan yang mempengaruhi  akan  arti  penting  dari penggunaaan  formulir  A  5  di  Kota Semarang sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah:
Gambar 1: Arti Penting Penggunaan Formulir A5
Dapat dilihat bahwasanya KPU Kota Semarang Harus Berdasarkan  Nilai-nilai  Filosofi  yang sesuai dengan arti penting Formulir A
5 tersebut.
Pemilu merupakan sebuah kegiatan  yang  menghadirkan  proses yang  panjang,  sehingga  di  dalam setiap pelaksanaanya harus senantiasa  meilhat  sisi  penting  yang di  tawarkan  dari  legalitas  Lembaga yang  menaunginya,    oleh  karena  itu maka  pemilu  17    April  tahun  2019 memiliki arti penting di dalam perjalanan  pemilu  serentak  2019 dewasa  ini.  pemilu  hendaknya  di laksanakan dengan tertib dan menghasilkan  rasa  kepuasaan  pada masyarakat Indonesia
pada umumnya  dan  salah  satu  yang tertarik untuk di bahas dalam penulisan penelitian ini adalah tentang Formulir A 5 yang mengalami perubahan  yang  sangat  signifikan sehingga menghadirkan sebuah
objek  yang  akan  di  teliti  secara konsep dan ilmu. Demi menjamin akan urgensinya negara yang berdasarkan hukum  dewasa  ini,  Pemilu  menjadi
sarana  5  (lima)  tahunan  pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional,  di  mana  partai  politik  dapat saling berkompetisi
untuk mendapatkan  simpati  rakyat  dalam memperoleh kekuasaan politik
(legislatif, eksekutif) yang
legitimasinya  sah  secara  undang- undang dan konstitusional. Pemilihan Umum Anggota Legislatif serta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sama-sama termasuk dalam rezim pemilihan umum menurut  UUD  NRI  Tahun  1945, namun  dalam  praktiknya,  keduanya diselenggarakan secara terpisah. Kondisi  semacam  ini  menimbulkan sejumlah implikasi yang kurang mendukung bagi upaya pelembagaan demokrasi itu sendiri. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan  digelarnya  pemilu
secara  serentak  patut  diapresiasi dalam rangka
mengefektifkan pelaksanaan demokrasi di tanah air.
Sebagai pemegang
kedaulatan, maka rakyat yang menentukan  corak  dan  cara  serta tujuan  apa  yang  hendak  dicapai dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini
menunjukkan bahwa rakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri.  Selain  itu,  pentingnya  pemilu dalam  negara  demokrasi  senada dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan  umum  itu  sendiri,  yaitu membuka  peluang  untuk  terjadinya pergantian  pemerintahan  sekaligus momentum untuk menguji dan mengevaluasi  kualitas  dan  kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa. Sejatinya pemilih pemula memiliki arti penting di dalam perolehan  suara  dan  peningkatan suara  sebagaimana  dimaksud  untuk mensukseskan pemilu 2019 tahun ini ,  peranan  pemilih  pemula  sangatlah urgen  melihat  skala  peningkatan suara  yang  terus  mempengaruhinya oleh  karena  itu  KPU  Kota  Semarang senantiasa berusaha untuk meningkatkan  hal  tersebut  agar tercapainya target suara nasional dan untuk  KPU  Kota  Semarang  Sendiri sebagai  tingkat  Partisipasipan  untuk nasional.
Menurut Yohanes Tito susanto yang  membidangi  (penyuguhan  data dan hukum) memiliki pendapat
tentang  tingkat  penggunaan  Formulir A  5  pada  pemilu  tahun  2019 mengalami  kenaikan  sehingga  para pemilih  yang  Mengurus  A  5  tentunya mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih yang berada di Kota Semarang, sehingga jumlah partisipan  pada  pemilu  2019  dewasa ini  mengalami  peningkatan  yang cukup  tinggi  Khususnya  di  kalangan Pemula  sebagaimana  dapat  dilihat pada Gambar di bawah:
Gambar 2: Partisipan Pemilu 2019
Jika  melihat  hasil  rekapitulasi di atas maka kita dapat menyimpulkan  bahwa  posisi  pemilih pemula  yang  di  dominasi  pada  umur 17  Sampai  30  tahun  memiliki  suara yang  cukup  tinggi  secara  usia pemilih,  dan  hal  tersebut  sangat mempengaruhi di dalam penggunaan Formulir  A  5  yang  di  dominasi  oleh pemilih  pemula.  Pemilih  pemula sendiri  tersebar  di  wilayah  Kota
Semarang  dan  hal  tersebut  diamini oleh  para  pihak  penyelenggara  KPU Kota Semarang.
Dari  PKPU  diatas  kita  dapat melihat bahwa pemilih-pemilih tersebut  membutuhkan  pendidikan politik  secara  seksama  dan  ini  dapat dilihat dari segi asas dan norma yang mendasarinya bahwa sebagai negara hukum
Indonesia masih
memperlihatkan  secara  jelas  bahwa pendidikan  politik  masih  menjadi dasar  yang  kuat  dalam  bernegara dan  KPU  Kota  Semarang  sebagai penyelenggara  membentuk  sebuah koordinasi didalam sosialisasi didalam pemilihan serentak 2019. Tentunya dari kegiatan
tersebut  akan  meningkat  kesadaran pemilih Penting di ketahui arti penting dari pendidikan politik tersebut adalah  bertujuan  untuk  Sosialisasi, Pendidikan  Pemilih,  dan  Partisipasi Masyarakat  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan: a. menyebarluaskan informasi
mengenai tahapan, jadwal dan program  Pemilu;  b.  meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran  masyarakat  tentang  hak dan kewajiban dalam Pemilu.
pemula  untuk  menggunakan hak  pilihnya  pada  pemilu  2019 dewasa ini, hal tersebut akan mendongkrak  kesadaran    di  dalam pemilihan  serentak  2019,  mengingat pentingnya  formulir  A  5  untuk  di gunakan  pasca  pemilu  17  April  2019 yang lalu. Pemilih
Sebagaimana
Hasil wawancara  peneliti  dengan  pihak Komisioner  KPU  Kota  Semarang yang membidangi
Divisi
Perencanaan  data  dan  Informasi bapak  Ahmad  Zaini    menyebutkan Bahwa yang telah megurus formulir A 5  pada  Hasil  rekapitulasi  tertanggal 11  April  2019  yang  mengurus  ke Kantor  KPU  Kota  Semarang  Adalah 11.439 (Sebelas ribu empat ratus tiga puluh  sembilan)  Jiwa  dan  yang  telah mengurus  di  daerah  asal  atau  DPT (Daftar  Pemilih  Tetap)  adalah  4.068 (Empat  Ribu  Enam  Puluh  Delapan) Jiwa.
Dapat  di  gabungkan  bahwa yang datang untuk mengurus Formulir  A  5  adalah  15.  507  (Lima Belas  Ribu  Lima  Ratus  Tujuh)  Jiwa dan ini merupakan sebuah peningkatan partisipan di Kota
Semarang sehingga
dapat
mempengaruhi  suara  masuk  yang ada Di KPU Kota Semarang.
Jika menelaah secara konservatif  dapat  di  katakan  bahwa KPU Kota Semarang telah mewadahi setiap  masyarakat  yang  mengurus Formulir  A  5  tersebut.  baik  dari  segi pelayanan publik dan informasi secara  elektronik  yang  di  tenggarai waktu yang cukup lama dimulai pada bulan januari 2019.
Jika  di  Gabungkan  angka pemilih  pemula  yang  menggunakan hak  pilihnya  adalah  sekitar  332.979 Jiwa  (236.417  +  96.562),  Jika Melihat  jumlah  di  atas  cukup  tinggi mengingat para pemilih  pemula tersebut  masih  dapat  di  katakan membutuhkan pendidikan politik yang matang  secara  intelektual,  dapat dikatakan hal tersebut di bahas pada Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 pasal 2 menyebutkan secara jelas bahwa :
“Pelaksanaan Sosialisasi,
Pendidikan  Pemilih,  dan  Partisipasi Masyarakat  dalam  Penyelenggaraan Pemilu  berpedoman  pada  asas:  a. mandiri;  b.  jujur;  c.  adil;  d.  kepastian hukum;  e.  tertib;  f.  kepentingan umum; g. keterbukaan; h.
proporsional;  i.  profesionalitas;  j. akuntabilitas; k. efisiensi; l.
efektivitas; dan m. Aksesibilitas [11]. Jumlah penduduk
Kota Semarang  dari  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  Kota  Semarang pada  bulan  Juni  tahun  2018  adalah sebesar  1.815.729  jiwa,  dengan rincian  Laki-laki  904.816  jiwa  dan Perempuan 910.913 jiwa. Kota
Semarang  dengan luas wilayah
373,70 Km² yang Secara administratif
Kota  Semarang  terbagi  menjadi  16 Kecamatan  dan  177  Kelurahan, terdapat 2 Kecamatan yang
mempunyai  wilayah  terluas  yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah  57,55  Km²  dan  Kecamatan Gunungpati  dengan  luas  wilayah 54,11 Km². Kedua kecamatan tersebut  terletak  di  bagian  selatan yang  merupakan  wilayah  perbukitan yang  sebagian  besar  wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan.  Sedangkan  kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan
dengan  luas  wilayah  5,93  Km²  diikuti oleh  Kecamatan  Semarang  Tengah dengan luas wilayah 6,14 Km²
Perkembangannya, Kota Semarang  sangat  dipengaruhi  oleh keadaan  alamnya  yang  membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas, yaitu  Kota  Pegunungan  dan  Kota Pantai. Di daerah pegunungan mempunyai  ketinggian  90  -  359 meter di atas permukaan laut sedangkan  di daerah  dataran  rendah mempunyai  ketinggian  0,75  -  3,5 meter di atas permukaan laut.
Kota Semarang memiliki posisi geostrategis  karena  berada  pada jalur  lalu  lintas  ekonomi  pulau  Jawa, dan merupakan koridor pembangunan  Jawa  Tengah  yang terdiri  dari  empat  simpul  pintu gerbang  yakni  koridor  pantai  Utara, koridor  Selatan  ke  arah  kota-kota dinamis seperti
Kabupaten
Magelang,  Surakarta  yang  dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor  Timur  ke  arah  Kabupaten Demak/Grobogan,  dan  Barat  menuju Kabupaten  Kendal.  Perkembangan dan  pertumbuhan  Jawa  Tengah, Semarang  sangat  berperan  terutama dengan  adanya  pelabuhan,  jaringan transport  darat  (jalur  kereta  api  dan jalan)  serta  transport  udara  yang merupakan potensi bagi simpul
transportasi  Regional  Jawa  Tengah dan  Kota  Transit  Regional  Jawa Tengah.  Posisi  lain  yang  tak  kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan  dengan  luar  Jawa,  secara langsung  sebagai  pusat  wilayah nasional bagian tengah sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah:
Gambar 3 : Peta kota semarang.
Kota  Semarang  merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah dengan  luas  wilayah  373,70  Km2. Secara  administratif  Kota  Semarang terbagi  menjadi  16  Kecamatan  dan 177  Kelurahan.  Dari  16  Kecamatan yang  ada,  terdapat  2  kecamatan yang  mempunyai  wilayah  terluas yaitu  Kecamatan  Mijen,  dengan  luas wilayah  57,55  Km2  dan  Kecamatan Gunungpati,  dengan  luas  wilayah 54,11 Km2. Kedua Kecamatan tersebut  terletak  di  bagian  selatan
yang  merupakan  wilayah  perbukitan yang  sebagian  besar  wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan.  Sedangkan  kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km2 diikuti oleh  Kecamatan  Semarang  Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km2. Batas wilayah  administratif  Kota  Semarang sebelah  barat  adalah  Kabupaten
Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten  Demak,  sebelah  selatan dengan  Kabupaten  Semarang  dan sebelah  utara  dibatasi  oleh  Laut Jawa  dengan  panjang  garis  pantai mencapai  13,6  kilometer.  Letak  dan kondisi  geografis,  Kota  Semarang memiliki  posisi  astronomi  di  antara garis  6050’  –  7o10’  Lintang  Selatan dan  garis  109035’  –  110050’  Bujur Timur.
3. Hambatan Penggunaan Formulir A5  dan  solusinya  di  dalam  Pemilu tahun  2019 di Kota Semarang.
Setiap tahapan pemilu memiliki  karakteristik  yang  berbeda- beda sehingga menghadirkan problematika di dalam
pelaksanaannya,  oleh  sebab  itu pentingnya  untuk  menelaah  akan
hambatan  dan  memahami  solusi yang  di  timbulkan  dari  penggunaan formulir  A  5  tersebut  sehingga menghasilkan  efektifitas  dari  sebuah penyelenggaraan pemilu 2019 dewasa ini.
hasil rekap DPT Nasional yang di gunakan dalam memberikan informasi  kepada  masyakat  luas  di dalam perhitungan hasil akhir yang di umumkan KPU Kota semarang sebagai  perpanjang  dari  KPU  RI, dapat dilihat akan peningkatan jumlah pemilih dari pemilu 2014 yang lalu  dan  dapat  di  bandingkan  secara umum  serta  digunakan  oleh  pemilih pemula  didalam  perhitungan  suara yang lebih transparan dan Jurdil [ 19 ].
Pemilih  pemula  yang  Partisipannya terdiri  dari  para  siswa-siswa  yang tersebar  di  sekitar  Kota  Semarang, diantara sekolah tersebut yang mensosialisasikan  Formulir  A  Bagi para  pemilih  pemula  yang  mengurus form  A5.    hanya  beberapa  sekolah saja  yang  dapat  terjangkau  untuk  di lakukan sosialisasi dan dengan waktu dan  jarak  temput  yang  tidak  cukup untuk  digunakan  untuk  melakukan sosialisasi bagi pemilih pemula untuk mengurus  Formulir  A  5  di  Kota
semarang.  Penyebaran  kuesioner dan  wawancara  yang  dilakukan  di dalam  penelitian  dewasa  ini  hanya sebagian  kecil  dari  sekolah  tertera  di atas  yang  mengurus  pindah  memilih ke  Kota  Semarang    dari  pemilih pemula  (umur  17  Tahun)  yang berasal  dari  luar  Kota  Semarang hanya SMAN 4 dan SMAN 9 masing- masing  saat  ini  sudah  menduduki bangku kuliah di luar Kota Semarang.
Natalia  C  .  yang  merupakan pemilih pemula yang baru mendapatkan  KTP  pada  tahun  2019 sebagai  pihak  yang  di  wawancara  di lingkungan  sekolah  SMAN  4  Kota Semarang  menuturkan  akan  sulitnya mendapatkan  informasi  mengenai penggunaan Formulir A5.
4.  Hambatan  penggunaan Formulir A 5 dan Solusinya di dalam pemilu tahun 2019 di Kota Semarang.
Setiap  tahapan  pemilu  memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga menghadirkan problematika di dalam pelaksanaannya, oleh sebab itu pentingnya untuk menelaah akan  hambatan  dan  memahami solusi yang di timbulkan dari penggunaan  formulir  A  5  tersebut sehingga  menghasilkan  efektifitas
dari  sebuah  penyelenggaraan  pemilu 2019 dewasa ini.
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) Kota  Semarang  sebagai  Lembaga Negara  yang  menaungi  pemilu  2019 khususnya  di  wilayah  hukum  Kota Semarang  senantiasa  memerhatikan urgensi  lembaga  lainnya  di  dalam pelaksanaan  pemilu  tersebut  dan  itu terlihat dari setiap rentetan
penyelenggaran yang berkaitan dengan efektifitasnya lembaga-
lembaga  yang  senantiasa  berturut andil bagian di dalam penyelenggaran pemilu ini diantaranya lembaga eksekutif,
legislative dan yudikatif.
Desain  akan  luasnya  Kota Semarang menghadirkan akan pentingnya    lembaga  dan  instansi yang tersebar di Kota Semarang dan menghadirkan  sebuah  kerjasama  di dalam penyelenggaraan yang diadakan  setiap  tahunnya  dan  hal  ini tentu mempengaruhi akan perjalanan kegiatan  yang  dilakukan  dengan efisien.
Pada akhirnya  akan dapat
terselenggara
dengan
rasa
kepuasaan yang akan dirasakan oleh
masyarakat di Kota Semarang.
Penyebaran  terbagi  atas  beberapa segmen-segmen  relawan  demokrasi di  dalam  melakukan  sosialisi  secara signifikan kepada masyarakat, sehingga  efektif  dan  efisien,  dengan ini  juga  menawarkan  sebuah  konsep yang  terbaru  dengan  menggunakan sebuah sistem elektronik dan internet yang  dapat  di  akses  dan  digunakan oleh  setiap  masyarakat  dan  warga negara.
Jika  melihat  seksama  hukum melirik akan arti pentingnya formulir A 5 tersebut melalui struktur hukumnya, subtansi  yang  menaunginya  dalam hal  ini  KPU  Kota  Semarang  dan Budaya masyarakat dari Kota
Semarang  tersebut,  jika  di  telaah dengan baik maka akan dapat pokok permasalahannya di dalam
penyelenggaraanya. Perhatian mengenai  teori  social  ini  akan mempengaruhi ruang pembahasan di dalam penulisan tesis dewasa ini dan akan  menghasilkan  konsep  yang lebih baik.
Dibawah ini dapat di gambarkan  akan  pengaruh  teori tersebut  dalam  penelitian  ini  dan kaitannya  dengan  Formulir  A  5  yang
di bahas dalam penulisan ini sebagai berikut :
Pemaparan akan urgensi formulir A 5 tersebut supaya memperhatikan  system  hukum  yang terdiri Subtansi Hukum (dalam hal ini pihak  KPU  Kota  Semarang),  Struktur Hukum  (PKPU  dan  UU  No.  7  Tahun 2017)  dan  Budaya  Hukum  (Pemilih Pemula  dan  Pemilih  Muda)  sehingga akan  makin  efektif  dan  efisien  di dalam  menemukan  permasalahan dan hambatan yang dihadirkan didalam  Formulir  A  5  pemilu  2019 dewasa ini.
Pemilihan  Umum  2019  bagi Pemilih Pemula adalah sebuah pendidikan  politik  dalam  hal  ini sebagai  partisipan  di  dalam  pemilu 2019, sangat mempengaruhi didalam angka golput nasional menurut Komisioner  KPU  Kota  Semarang Ahmad  Zaini    menuturkan  bahwa pemilih pemula sangat
mempengaruhi angka golput sebagaimana  yang  tercatat  pada pemilu  2004  dengan  angka  golput tercatat  15,93%  dan  tahun  2009  ada 29,01 % dan 2014 ada 24,89 % serta tahun 2019 berada di angka 19, 25 % [ 16 ]. .
Sebagai generasi milenial pemilih pemula sangat mempengaruhi penggunaaan
Formulir  A  5  dewasa  ini,  sebagai generasi  yang  diharapkan  dapat melakukan perubahan bagi kehidupan  perpolitikan  nasional  yang lebih baik, sehingga dapat menggunakan  hak  suaranya  dimana pun  dan  kapanpun  di  saat  pemilihan umum berlangsung [ 12 ].
Angka tersebut di atas tentunya tidak  cukup  di  dalam  optimalisasi  di Kota  Semarang,  pihak  Komisioner menjelaskan dengan seksama bahwa  yang  mendasari  hambatan penggunaan  Formulir  A  5  yang berlangsung  di  KPU  Kota  Semarang adalah  terdapat  2  point  pentingnya yaitu  :1.    Prinsif  Memilih,  yang  di maksud dari pihak komisioner adalah kesadaran  dari  para  pemilih  tersebut sehingga  dapat  menggunakan  hak suaranya pada pemilu 2019, tergolong  masih  sedikit  dari  pemilih pemula yang menggunakannya, pada dasarnya  pemilih  pemula  tersebut sangat mempengaruhi perolehan hasil  pemilu  setiap  periodenya.  2. Surat  suara  yang  tidak  tersedia karena bertambahnya kebutuhan
terhadap  Formulir  A  5  tersebut, Komisoner  dengan  ini  menjelaskan bahwa  lebih  memprioritaskan  surat suara  untuk  Daftar  Pemilih  tetap (DPT)  penduduk  Kota  Semarang sehingga  tidak  tercukupi  bagi  para pengurus Formulir A 5 yang mengurus ke kantor maupun ke pihak PPS  dan  KPU  kota  semarang.  3. Kurangnya informasi tentang Formulir A  5  yang  dapat  digunakan  untuk pindah memilih di luar kota semarang maupun yang masuk di Kota Semarang,  sehingga  di  perlukan sosialisasi  yang  lebih  baik  lagi  untuk meningkatkan  rasio  bagi  pemilih pemula dan pemilih muda [ 13 ].
Adapun  beberapa  problematika dan  hambatan  yang  terdapat  pada pemilih  pemula  secara  umum  adalah sebagai  berikut:  1.  Belum  pernah menggunakan hak suara di TPS asal.
2. Belum memiliki pengalaman,
dalam  hal  ini  baru  pertama  kali menggunakan hak pilihnya. 3. Memiliki semangat yang tinggi, sehingga dikhawatirkan akan menjadi korban  bahan  politik  oleh  pihak Oknum  Partai.  4.  Kurang  rasional, dalam hal ini kesadaran akan pentingnya  formulir A 5 untuk
pendidikan  politik  di  Indonesia.  5. Menjadi  sasaran  peserta  pemilu  baik dari  legislative  maupun  eksekutif karena  jumlahnya  cukup  besar  untuk meraup suara yang lebih banyak [ 14 ].
Adapun  dalam  permasalahan administrasi    secara  umum  yang terdapat  dalam  pemilih  pemula  pada pemilu  2019    sebagai  berikut  :  a. Pemilih  Pemula  sangat  rawan  dalam komoditas  politik  untuk  mendongkrak popularitas  dan  elektabilitas  pemilu dalam  pemilihan  legislative  maupun eksekutif. b.  Pemilih Pemula dilarang mengikuti kampanye yang dilaksanakan  pada  17  April  2019.  c. Pemilu  Pemula  dilarang  terkena penyakit  dan  emosi  dalam  masa kampanye.  d.  Pemilih  pemula  harus bersemangat  dan  ingin  tahu  tentang pemilu.  e.    Pemilu  pemula  pernah menjadi bagian dari politik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  Hasil  Penelitian diatas  maka  dapat  saya  simpulkan sebagai  berikut  :  1.  Pemilih  pemula adalah  mereka  yang  pertama  kali menggunakan hak pilih pada 17 April tahun  2019,  Formulir  A  5  adalah surat keterangan pindah memilih dari
satu  daerah  ke  daerah  tujuan  di dalam  wilayah  kesatuan  RI  dan  Luar Negeri.  2.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis arti penting formulir  A  5  bagi  pemilih  pemula didalam  pemilu  serentak  tahun  2019 dan mengalisa hambatan dan konsekuensi dari Formulir A5
tersebut.

## REFERENSI
[ 1 ] Budiardjo,  M.  (2007).  Dasar- Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
[ 2 ]. Nurwandani, P. (2018) Partisipasi Politik  Pemilih  Pemula  dalam Pemilihan Umum, Jurnal Pendidikan  ilmu-ilmu  social ,  Vol. 10, (No.1), hal. 57-58.
[ 3 ]. Simanjuntak,  E.  (2019)  Peran Yurisprudensi dalam Sistem
Hukum  di  Indonesia, Jurnal Konstitusi Vol. 16 (No.1), hal. 85.
[ 4 ]. Lisma.,  &  Tyesta  ALW,  Lita. (2017). Implikasi Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak  Dalam  Meningkatkan Demokrasi [ 5 ]. Konstitusional  Di
Indonesia (Studi Terhadap Pelaksaanaan  Pilkada  Serentak Di  Provinsi  Sulawesi  Selatan
Tahun 2015). Jurnal Law Reform , Vol.13,   ( No.1). hal. 87.
[ 6 ]. Nurhadianto,  F.  (2015),  Sistem
Hukum dan Posisi Hukum
Indonesia, Jurnal Teropong Aspirasi  Politik  Islam Vol.  11, (No.1),  hal. 37-38.
[ 7 ]. Liany,
L. (2016). Desain Hubungan
Kelembagaan
Penyelenggaraan  Pemilu. Jurnal
Cita  Hukum ,  Vol.  4,  (No.4), hal.51-72 [ 8 ]. Mukhsid, W. (2015). Upaya panitia pengawas pemilu banyumas dalam pencegahan tindak pidana money  politic. Jurnal    idea hukum ,  Vol.  1,  (No.2),  hal.  172- 182.
[ 9 ]. Kurniawan,  Cahyadi  R.  (2013). Orientasi  Politik  Pemilu  pada pilkada. Fiat  Justicia ,  Vol.7, (No.1), hal. 1-11
[ 10 ]. Taylor, G. (2017). The Constitutionality of election thresholds in Germany. International Journal of Constitutional Law, Vol.15, (No.3), hal.734 –752..
[ 11 ]. Miler, Nancy, Martonaro,  Hamm, Keith.  E,      Aroca,  Maria,  & Hedlund,  Ronald.  D  (2019).  An Alternative Route to Voting
Reform : The Right to Vote, Voter Registration,  Redistricting  and U.S.  State  Constitution. Publius  : The  Journals  of  Federalism , Vol.49 , (No.3), hal.465 –489.
[ 12 ]. Rivai, Ardian B. (2016).
Politisasi Media di 2014: Aburizal Bakrie  dan  Segmen  Pemilih Pemula , Politik Indonesia : Indonesian
Political science
Review. Vol 1, (No.1), hal.30-44 [ 13 ]. Erlita,  N.  (2015).  Peran  Dan Strategi  Konsultan  Pr  Dalam
Kampanye Politik Indonesia (Studi Kasus Di Tangerang Selatan). Jurnal  Visi  Komunikasi ,
Vol.14,( No.2), hal.207 –222.
[ 14 ]. Pradhanawati, A. (2010). Perempuan  Dan  Politik  Dari Pemilu  Ke  Pemilu  :  Mengawal Keterwakilan  Perempuan  Melalui
Affirmative Action.
Masalah-
Masalah Hukum , Vol 39, (No.2), hal. 119-129. [ 15 ]. Chaidir, Ellydar S. (2017). Implikasi  Putusan  Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak  Terhadap  Pencalonan Presiden  dan  Wakil  Presiden Pada  Pemilihan  Umum  Tahun
2019. UIR  :  Law  Review ,  Vol.1,
(No.1), hal.1-12.