Volume 1 Issue 2, August 2019: pp. 334-347. Copyright  ©  2019  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestrict ed use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Apoteker dalam Malapraktik Kefarmasian

## Legal Analysis of Pharmacists' Criminal Liability in Pharmaceutical
Practices
Ahmad Arif Universitas Halu Oleo E-mail: arifa9205@gmail.com

## Herman
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: hermanmurhum2009@gmail.com
Oheo K. Haris Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheokh@gmail.com
Abstract: This study aims to: 1. To determine the pharmacist's criminal liability in pharmaceutical  malpractice.  2.  To  find  out  the  legal  protection  of  pharmacist malpractice victims.
This type of research is legal research. The approach to the problem in this study was carried  out  in  2  (two)  approaches,  namely  the  legislation  approach  (statue approach),  legal  concept  analysis  approach  (analytical  and  conceptual  approach and case approach). In this study, the sources of legal material were used sourced from 2 (two) sources of legal material, namely primary legal material and secondary legal material.
This study shows that: 1. criminal liability, a pharmacist must be clearly stated as the  creator  of  a  crime  (malpractice)  first.  The  criminal  responsibility  to  the pharmacist is asked or not, is the second issue, depending on the policy of the parties concerned to decide whether it is deemed necessary or not to prosecute the criminal responsibility.  A  pharmacist  is  considered  capable  of  being  responsible  if  the pharmacist is aware of the actual actions he did and the consequences of the results of his actions. An action can be categorized as a pharmacist’s malpractice if it fulfills the criminal offense formula, that is, the act must be a disgraceful act and wrong attitude is carried out in the form of carelessness or negligence/negligence. 2. Legal protection against pharmacist malpractice victims can be done theoretically by non- juridical  and  juridical  methods  in  the  form  of  preventive  measures.  Protection  of victims of crime is given depending on the type of suffering/loss suffered by the victim.
The basis of the protection of victims of crime can be seen from several theories, such as utility theory, responsibility theory and compensation theory.
Keyword: criminal liability; pharmacists; pharmaceutical malpractice
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana  apoteker  dalam  malapraktik  kefarmasian.  2.  Untuk  mengetahui perlindungan hukum terhadap korban malapraktik apoteker. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum ( legal research ). Pendekatan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara pendekatan, yaitu pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ),  pendekatan  analisis  konsep hukum  ( analytical  and  conceptual  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case approach ).  Dalam  penelitian  ini,  sumber  bahan  hukum  yang  dipergunakan bersumber dari 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  1.  pertanggungjawaban  pidana,  seorang apoteker  harus  jelas  terlebih  dahulu  dinyatakan  sebagai  pembuat  suatu  tindak pidana  (malapraktik).  Pertanggungjawaban  pidana  kepada  apoteker  itu  diminta atau  tidak,  adalah  persoalan  kedua,  tergantung  kebijakan  pihak  yang berkepentingan untuk memutuskan apakah dirasa perlu atau tidak untuk menuntut pertanggungjawaban  pidana  tersebut.  Seorang  apoteker  dianggap  mampu bertanggung  jawab  apabila  apoteker  tersebut  menyadari  akan  tindakan  yang sebenarnya  dilakukannya  dan  akibat  dari  hasil  perbuatannya  tersebut.  Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pharmacists malpractice apabila memenuhi rumusan delik pidana, yaitu perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan  dilakukan  sikap  batin  yang  salah  yaitu  berupa  kecerobohan  atau kealpaan/kelalaian. 2.Perlindungan hukum terhadap korban malapraktik apoteker secara teoritis dapat dilakukan dengan cara non-yuridis dan yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan. Perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan tergantung pada jenis penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Dasar dari perlindungan  korban  kejahatan  dapat  dilihat  dari  beberapa  teori,  seperti  teori utilitas, teori tanggung jawab dan teori ganti rugi.
Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; apoteker; malapraktik kefarmasian

## PENDAHULUAN
Masalah  kesehatan  merupakan  keprihatinan  serius  di  setiap  negara,  baik  negara  maju maupun negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. karena kesehatan merupakan salah  satu  faktor  yang  menentukan  kemajuan  suatu  negara  dan  merupakan  hak  asasi manusia.  Negara  memiliki  kewajiban  kepada  rakyatnya  untuk  menyediakan  layanan kesehatan  dan  menetapkan  aturan-aturan  hukum  yang  terkait  dengan  kepentingan perlindungan kesehatan.
Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia. Hal ini sejalan dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia internasional sebagai:
A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of desease or infirmity 1
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan ditegaskan  bahwa  pembangunan  kesehatan  pada  dasarnya  menyangkut  semua  segi kehidupan,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial  ekonomi.  Perkembangan  pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi baik tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah dibidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  pertahanan  keamanan  serta  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Perubahan  orientasi  tersebut  akan  mempengaruhi  proses  penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
Hukum  kedokteran  dan  hukum  kesehatan  mulai  di  perkenalkan  di  Indonesia dengan terbentuknya kelompok studi untuk Hukum Kedokteran di Universitas Indonesia pada  tanggal  1  November  1982  di  Rumah  Sakit  Cipto  Mangunkusumo  oleh  beberapa dokter dan sarjana hukum. 2
Apoteker  adalah  suatu  profesi  yang  berhubungan  dengan  seni  dan  ilmu  dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit. 3 Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat  tentang  kesehatan  juga  mendorong  masyarakat  menuntut  pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas dan profesional. 4
Pesatnya  perkembangan  ilmu  kefarmasian  maka  apoteker  dikenal  pula  dengan sebutan  farmasis,  telah  dapat  menempati  bidang  pekerjaan  yang  makin  luas  meliputi apotek,  rumah  sakit,  lembaga  pemerintahan,  perguruan  tinggi,  lembaga  penelitian, laboratorium  pengujian,  laboratorium  klinis,  laboratorium  forensik,  berbagai  jenis industri, meliputi industri obat, kosmetik, jamu, obat herbal dan industri vaksin, lembaga informasi  obat  serta  badan  asuransi  kesehatan  adalah  tempat-tempat  untuk  farmasis melaksanakan pengabdian profesi farmasis.
1 Bahder Nasution, Sistem Hukum , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, hlm. 1
2 Amri Amir, Bunga Ranpai Hukum Kesehatan , Jakarta: Widya Medika,1997 hlm. 2.
3 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 42.
4 Purwanto Hardjosaputra, Daftar Obat Indonesia Edisi II , Jakarta: PT. Mulia Purna Jaya Terbit, 2008. hlm.
5.
Menyadari pentingnya peranan seorang Apoteker yang profesional yang memiliki landasan  praktik  profesi  yaitu  ilmu  kefarmasian,  hukum  dan  etika  profesi  yang  mutlak dibutuhkan  dalam  usaha  untuk  meningkatkan  upaya  kesehatan  di  tengah  masyarakat, maka sebagai seorang Apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang cukup di bidang kefarmasian baik dalam teori maupun praktik. Dalam pengabdian profesinya seorang apoteker harus berpedoman pada satu ikatan moral yaitu kode etik apoteker  terdiri  dari  kewajiban  umum,  kewajiban  terhadap  masyarakat,  kewajiban terhadap apoteker lain(sejawat) dan terhadap tenaga kesehatan lain.
Tenaga  kesehatan  (Apoteker)  sering  menjadi  perhatian  masyarakat  karena  sifat pengabdiannya kepada masyarakat sangat dibutuhkan. Etika profesi yang semula mampu menjaganya  citra  profesi  kesehatan  semakin  melemah,  sehingga  Pemerintah  membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik profesi kesehatan dan lebih  memberdayakan  pasien  sebagai  pengguna  pelayanan  kesehatan.  Di  bidang kefarmasian pemerintah telah membuat peraturan perundangan yang menyangkut bidang kefarmasian seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian,
Salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Meskipun telah ada peraturan perundangan- perundangan di bidang kefarmasian, tidak jarang ditemui apoteker melakukan tindakan malapraktik yang menyebabkan kerugian atau meninggalnya seseorang. Hal ini tentunya bisa masuk dalam ranah pidana apabila memang ditemukan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan kerugian luka berat atau meninggalnya seseorang dalam tindakan apoteker tersebut.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum ( legal research ). Pendekatan terhadap  permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua)  cara  pendekatan,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ), pendekatan analisis konsep hukum ( analytical and conceptual approach ) dan pendekatan kasus  ( case  approach ).  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  mendukung  dan berkaitan  dengan  pemaparan  penelitian  ini  adalah  studi dokumen (studi kepustakaan),
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Pertanggungjawaban Pidana Apoteker dalam Malapraktik Kefarmasian
Setiap upaya kesehatan tidak selalu dapat memberikan kepuasan kepada pasien dengan baik, bisa jadi menimbulkan kecacatan atau bahkan kematian. Malapetaka seperti ini tidak mungkin dapat dihindari sama sekali, sehingga menimbulkan permasalahan hukum jika pasien akan menuntut pemberi pelayanan, yang perlu dikaji apakah malapetaka tersebut merupakan  malapraktik  atau  risiko  dari  tindakan  yang  diberikan  oleh  apoteker  dalam pelayanan kefarmasian. Demikian juga permasalahan hukum yang terjadi untuk kalangan kesehatan  perlu  pemahaman  oleh  para  penegak  hukum  termasuk  pengadilan  dalam memberikan  putusan  timbulnya  dugaan  malapraktik.  Karena  pada  umumnya  tuntutan pasien berdasarkan akibat yang terjadi atau hasil yang menimpa pada dirinya, sedangkan dugaan  malapraktik  kesehatan  dalam  pelayanan  kefarmasian  sangat  diperlukan causa atau penyebabnya yang menyebabkan terjadinya tuntutan oleh pasien.
Setiap  tenaga  kesehatan  dalam  memberikan  putusan  atas  suatu  tindakan  medis harus dilandasi atas kesadaran, tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika profesi  masing-masing.  Salah  satu  tenaga  kesehatan  yang  memiliki  kewenangan  dalam memberikan  obat  kepada  pasien  adalah  apoteker.  Apoteker  adalah  seseorang  yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, baik di apotek, rumah sakit, industri, pendidikan, dan bidang lain yang masih berkaitan dengan bidang kefarmasian. Apoteker  juga  merupakan  tenaga  kesehatan  sarjana.  Apoteker  merupakan  bagian  dari tenaga kesehatan sebagai tenaga kefarmasian. Hubungan dokter dengan tenaga kesehatan lainnya  termasuk  apoteker  memiliki  posisi  yang  dominan.  Pasien  pada  umumnya cenderung  bersikap  pasif.  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  Tentang Tenaga Kesehatan diatur mengenai fungsi dan tugas apoteker.
Praktik  apoteker  bukanlah  pekerjaan  yang  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja, melainkan  hanya  boleh  dilakukan  oleh  kelompok  profesional  apoteker  tertentu  yang berkompetensi dan memenuhi standar tertentu dan telah mendapat izin dari institusi yang berwenang, serta bekerja sesuai dengan standar dan profesionalisme yang diterapkan oleh organisasi profesi.
Pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  seorang  tenaga  medis  kepada  pasien merupakan  tindakan  profesi  tenaga  medis.  Tindakan  medis  merupakan  suatu  tindakan yang  penuh  dengan  risiko.  Risiko  tersebut  dapat  terjadi  disebabkan  oleh  sesuatu  yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya atau risiko yang terjadi akibat tindakan medis yang salah.  Dikatakan  tindakan  salah  apabila  tenaga  medis  tidak  melakukan  pekerjaannya sesuai  dengan  standar  profesi  medik  dan  prosedur  tindakan  medik.  Apabila  seorang tenaga medis melakukan tindakan salah, maka tenaga medis tersebut dapat dikategorikan melakukan tindakan malapraktik, sehingga dapat menyangkut aspek hukum pidana.
Dalam menjaga kesehatan tentu sering kali ditemukan beberapa tindakan-tindakan yang  mengancam  kesehatan  tersebut  dapat  berupa  kesengajaan,  kelalaian,  ataupun kecelakaan.  Hal-hal  seperti  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  malapraktik  yang  lebih ditekankan kepada tindak pidana malapraktik. Di dalam Undang-Undang Kesehatan tidak dicantumkan pengertian tentang Malapraktik, namun di dalam Ketentuan Pidana pada Bab XX diatur di dalam Pasal 190 dinyatakan bahwa:
(1) Pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan/atau  tenaga  kesehatan  yang melakukan  praktik  atau  pekerjaan  pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang dengan  sengaja  tidak  memberikan  pertolongan  pertama  terhadap  pasien dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau  Pasal  85  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
(2) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan terjadinya  kecacatan  atau  kematian,  pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan dan/atau  tenaga  kesehatan  tersebut  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.
Pada  Pasal  63  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  jelas diatur  mengenai  upaya  penyembuhan  penyakit  dan  upaya  untuk  pemulihan  kesehatan sebagai tolak ukur perbuatan malapraktik menurut ketentuan pidana yang terdapat pada pasal  190  di  atas.  Pasal  63  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan menyatakan bahwa:
(1) Penyembuhan  penyakit  dan  pemulihan  kesehatan  diselenggarakan  untuk mengembalikan  status  kesehatan  akibat  penyakit,  mengembalikan  fungsi badan akibat cacat atau menghilangkan cacat. (2) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengobatan dan atau perawatan.
(2) Pengobatan dan atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Pelaksanaan  pengobatan  dan  atau  perawatan  berdasarkan  ilmu  kedokteran atau  ilmu  keperawatan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
(4) Pemerintah  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan pengobatan  dan  atau  perawatan  berdasarkan  cara  lain  yang  dapat dipertanggungjawabkan.
Pembentukan perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan diperlukan, hal ini  dilakukan  supaya  tindak  pidana  malapraktik  dapat  dijerat  dengan  ketentuan  yang tegas.
Beberapa contoh kesalahan dalam pelayanan kefarmasian yang perlu pengkajian apakah  dapat  dikatakan  malapraktik  atau  tidak,  beberapa  kesalahan  dalam  pengkajian resep:
a. Apoteker menerima resep obat tapi tidak melakukan skrining /pengkajian
b. Apoteker  menerima  resep  dokter  akan  tetapi  tulisannya  meragukan/tidak jelas.,  tapi  apoteker  tidak  melakukan  kewajibannya  untuk  konfirmasi  dulu kepada dokter penulis resep
c. Salah  menginterpretasi  atau  membaca  resep,  sehingga  obat  yang  diberikan tidak sesuai dengan peresepan dokter.
Kesalahan  tersebut  di  atas  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  (kerugian,  cacat, meninggal)  pada  pasien  dan  secara  umum  kesalahan  dibedakan  dalam  2  (dua)  bagian pertama  dampak  kerugian  karena  risiko  dari  obatnya  yang  disebut  cedera  akibat  obat. kedua  dampak  yang  merugikan  pasien  karena  kesalahan  manusianya  (apoteker)  yang lebih  dikenal  dengan medication  error. Dengan  melihat  pengertian-pengertian  di  atas maka dapat disimpulkan bahwa ada atau tidaknya malapraktik bukanlah ditentukan atas dasar „hasil akhirnya‟ melainkan atas dasar “prosesnya‟.
Adanya  perbedaan  penting  antaran  tindak  pidana  biasa  dengan  tindak  pidana medik adalah 5 :
a. Pada  tindak  pidana  biasa  yang  terutama  diperhatikan  adalah  akibatnya ( gevolg ) sedang pada tindak pidana medik yang penting bukan akibatnya tetapi
penyebabnya/kausanya.  Walaupun  akibatnya  fatal,  tetapi  tidak  ada  unsur kesalahan/kelalaian maka tindakan tersebut tidak dapat disalahkan.
b. Tindak  pidana  biasanya  dapat  ditarik  garis  langsung  antara  sebab  dan akibatnya karena kasusnya jelas, orang menusuk perut orang lain dengan pisau hingga  perutnya  terluka.  Pada  setiap  tindakan  medis,  seperti  pembedahan, akan  selalu  ada  risiko  timbulnya  sesuatu  yang  bersifat  negatif,  diperlukan persetujuan atau informed consent dari pasien.
Apoteker  yang  dianggap  telah  melakukan  kelalaian  sehingga  menimbulkan persangkaan  malapraktik  oleh  pasien  merupakan  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas tindakannya. Seseorang yang dianggap mampu bertanggung jawab apabila orang tersebut menyadari  akan  tindakan  yang  sebenarnya  dilakukannya  dan  akibat  dari  hasil perbuatannya  tersebut.  Suatu  perbuatan  dapat  dikategorikan  sebagai pharmacists malpractice apabila  memenuhi  rumusan  delik  pidana,  yaitu  perbuatan  tersebut  harus merupakan  perbuatan  tercela  dan  dilakukan  sikap  batin  yang  salah  yaitu  berupa kecerobohan atau kealpaan/kelalaian.
Untuk  dapat  dipidananya  seorang  apoteker  maka  tindakan  malapraktik  yang dilakukannya harus ada unsur 6 :
a. Melakukan perbuatan pidana;
b. Mampu bertanggung jawab;
c. Dengan sengaja atau kealpaan; dan
d. Tidak ada alasan pemaaf.
Dalam rangka penegakan hukum law enforcement terdapat kehendak agar hukum tegak,  sehingga  nilai-nilai  yang  diperjuangkan  melalui  instrumen  hukum  yang bersangkutan  dapat  diwujudkan. 7 Untuk  adanya  pertanggungjawaban  pidana,  seorang apoteker  harus  jelas  terlebih  dahulu  dinyatakan  sebagai  pembuat  suatu  tindak  pidana. Pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, adalah persoalan kedua, tergantung kebijakan pihak  yang  berkepentingan  untuk  memutuskan  apakah  dirasa  perlu  atau  tidak  untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana (apoteker) yang umumnya telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang.
6 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana , Jakarta: Centra, 1998. hlm. 79
7 Oheo K. Haris, Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus,
Jurnal Ius Constituendum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017,
http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/663 diakses pada tanggal 28 Juni 2019, hlm. 241.
Menurut  Roeslan  Saleh  pertanggungjawaban  pidana  diartikan  sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi  syarat  untuk  dapat  dipidana  karena  perbuatannya  itu. 8 Apa  yang  dimaksud dengan  celaan  objektif  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  tersebut merupakan  perbuatan  yang  dilarang,  perbuatan  dilarang  yang  dimaksud  di  sini  adalah perbuatan  yang  memang  bertentangan  atau  dilarang  oleh  hukum  baik  hukum  formil maupun  hukum  materil.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  celaan  subjektif  merujuk kepada  si  pembuat  perbuatan  terlarang  tersebut,  atau  dapat  dikatakan  celaan  yang subjektif  adalah  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  atau  bertentangan dengan hukum.

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malapraktik Apoteker
Perlindungan  hukum  merupakan  hal  terpenting  dalam  suatu  negara  hukum,  karena perlindungan  hukum  merupakan  hak  setiap  warga  negara  dan  kewajiban  dari  negara sebagai penyelenggara perlindungan.
Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh  subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari  kesewenangan. 9 Sedangkan menurut  Setiono,  perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi masyarakat  dari  perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 10
Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, Oleh karena itu, masalah ini perlu  memperoleh  perhatian  yang  serius. 11 Pentingnya  perlindungan  korban  kejahatan memperoleh  perhatian  serius,  dapat  dilihat  dari  dibentuknya Declaration  of  Basic Principles  of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), sebagai hasil dari The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of
8 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana , Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 33.
9 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia , Surabaya: PT.Bina Ilmu,1987, hlm. 1-2.
10 Setiono, Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum) ,  Surakarta;  Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004. hlm. 3.
11 Dikdik  M.  Arief  Mansur,  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Antara  Norma  dan Realita, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 23
Crime and the Treatment of Offenders , yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985, dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: “Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or  loss  suffered,  reimbursement  of  expenses  incurred  as  a  result  of  the  victimization,  the provision  of  services  and  the  restoration  of  rights”. (Pelaku  atau  mereka  yang bertanggungjawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti  kerugian  yang  diderita  korban,  kerugian  biaya  atas  kelalaian  yang  telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang- Undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).
Konsep perlindungan korban kejahatan adalah suatu peristiwa kejahatan tentunya pelaku  dan korbanlah yang menjadi tokoh utamanya yang sangat berperan.  Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu 12 :
a. Perlindungan  hukum  untuk  tidak  menjadi  korban  tindak  pidana  (berarti perlindungan HAM atau untuk kepentingan hukum seseorang);
b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (identik dengan  penyantunan  korban).  Bentuk  santunan  ini  dapat  berupa  pemulihan nama  baik  (rehabilitasi),  pemulihan  keseimbangan  batin  (misalnya permaafan),  pemberian  ganti  rugi  (restitusi,  kompensasi,  jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.
Dari  dua  makna  perlindungan  korban,  maka  pada  dasarnya  ada  dua  sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, yakni bersifat preventif berupa  perlindungan  hukum  untuk  tidak  menjadi  korban  tindak  pidana  dan  represif berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Perlindungan yang bersifat  preventif  dan  represif  memegang  peranan  yang  sama  pentingnya  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  masyarakat  mengingat  masyarakat  yang  telah menjadi  korban  tidak  boleh  begitu  saja  dibiarkan  menderita  tanpa  ada  upaya perlindungan apa pun dari negara.
12 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 61.
Dasar  dari  perlindungan  korban  kejahatan  dapat  dilihat  dari  beberapa  teori, adalah 13 :
a. Teori utilitas
Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar.  Konsep  pemberian  perlindungan  pada  korban  kejahatan  dapat diterapkan  sepanjang  memberikan  kemanfaatan  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  tidak  diterapkannya  konsep  tersebut,  tidak  saja  bagi korban  kejahatan,  tetapi  juga  bagi  sistem  penegakkan  hukum  pidana  secara keseluruhan.
b. Teori tanggung jawab
Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggungjawab terhadap  segala  perbuatan  hukum  yang  dilakukannya  sehingga  apabila seseorang  melakukan  suatu  tindak  pidana  yang  mengakibatkan  orang  lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.
c. Teori ganti rugi
Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku  tindak  pidana  dibebani  kewajiban  untuk  memberikan  ganti  kerugian pada korban atau ahli warisnya.
Konsep perlindungan terhadap korban secara teoritis dapat dilakukan dengan cara non-yuridis  dan  yuridis  dalam  bentuk  tindakan-tindakan  pencegahan.  Perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan tergantung pada jenis penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Hak dan kewajiban korban yang seharusnya melekat pada korban adalah sebagai berikut 14 :
a. Hak korban
1) Berhak  mendapatkan  kompensasi  atas  penderitaannya,  sesuai  dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut;
2) Berhak menolak, kompensasi untuk kepentingan pembuat korban karena tidak memerlukannya;
13 Ibid , hlm. 162-163
14 Arif Gosita, Masalah Korban Kecelakaan, Kumpulan Karangan , Jakarta: Akademika Presindo, 1983, hlm.
52-53.
3) Berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4) Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
5) Berhak mendapat kembali hak miliknya;
6) Berhak menolak menjadi saksi bila hal itu akan membahayakan dirinya;
7) Berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi;
8) Berhak mendapat bantuan penasihat hukum; dan
9) Berhak mempergunakan upaya hukum ( rechtmiddelen ).
b. Kewajiban korban
1) Tidak  sendiri  membuat  korban  dengan  mengadakan  pembalasan  (main hakim sendiri);
2) Berpartisipasi  dengan  masyarakat  mencegah  pembuatan  korban  lebih banyak lagi;
3) Mencegah  kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;
4) Ikut serta membina pembuat korban;
5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
6) Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
7) Memberikan  kesempatan  kepada  pembuat  korban  untuk  membayarkan restitusi  pada  pihak  korban  sesuai  dengan  kemampuannya  (mencicil bertahap/imbalan jasa); dan
8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.
Uraian  hak  dan  kewajiban  korban  ini  sangat  bermanfaat  untuk  informasi  dan kepentingan praktis bagi korban atau keluarga korban, pembuat kejahatan serta anggota masyarakat  lainnya.  Peranan  korban  akan  menentukan  hak  untuk  memperoleh  jumlah restitusi,  tergantung  pada  tingkat  peranannya  terhadap  terjadinya  tindak  pidana  yang bersangkutan dan demikian juga dalam proses peradilan pidana.
Menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban.

## KESIMPULAN
1. Pertanggungjawaban  pidana,  seorang  apoteker  harus  jelas  terlebih  dahulu dinyatakan  sebagai  pembuat  suatu  tindak  pidana  (malapraktik). Pertanggungjawaban  pidana  kepada  apoteker  itu  diminta  atau  tidak,  adalah persoalan  kedua,  tergantung  kebijakan  pihak  yang  berkepentingan  untuk memutuskan  apakah  dirasa  perlu  atau  tidak  untuk  menuntut pertanggungjawaban  pidana  tersebut.  Seorang  apoteker  dianggap  mampu bertanggung jawab apabila apoteker tersebut menyadari akan tindakan yang sebenarnya dilakukannya dan akibat dari hasil perbuatannya tersebut. Suatu perbuatan  dapat  dikategorikan  sebagai pharmacists  malpractice apabila memenuhi rumusan delik pidana, yaitu perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan  tercela  dan  dilakukan  sikap  batin  yang  salah  yaitu  berupa kecerobohan atau kealpaan/kelalaian.
2. Perlindungan  hukum  terhadap  korban  malapraktik  apoteker  secara  teoritis dapat dilakukan dengan cara non-yuridis dan yuridis dalam bentuk tindakan- tindakan  pencegahan.  Perlindungan  terhadap  korban  kejahatan  diberikan tergantung pada jenis penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, seperti teori utilitas, teori tanggung jawab dan teori ganti rugi.

## Daftar Pustaka

## Buku
Amir, Amri, Bunga Ranpai Hukum Kesehatan , Jakarta: Widya Medika, 1997.
Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Jakarta: Kencana, 2008.
Arief,  Barda  Nawawi, Masalah  Penegakkan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
Gosita,  Arif, Masalah  Korban  Kecelakaan,  Kumpulan  Karangan ,  Jakarta:  Akademika Presindo, 1983.
Hadjon, Philipus M., Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia , Surabaya: PT. Bina Ilmu,1987. Hardjosaputra,  Purwanto, Daftar  Obat  Indonesia  Edisi  II ,  Jakarta:  PT.  Mulia  Purna  Jaya Terbit, 2008.
Mansur, Dikdik M. Arief, Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Nasution, Bahder, Sistem Hukum , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana , Jakarta: Centra, 1998.
Saleh, Roeslan, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana , Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
Setiono, Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum) ,  Surakarta;  Magister  Ilmu  Hukum  Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

## Jurnal
Haris, Oheo K., Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana  Khusus, Jurnal  Ius  Constituendum,  Volume  2  Nomor  2  Tahun  2017, http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/663 diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635).
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).