## LEGALISASI NIKAH SIRRI MELALUI ISBAT NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
Mukhtaruddin Bahrum Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan
Abstrak : The main tasks and functions of Religious Courts in Indonesia are  to  receive,  to  examine,  to  adjudicate  and  to  resolve  appropriate cases  in  accordance  with  their  specifically  legal  competencies.  One  of their  absolute  competences  is  to  deal  with isbat  nikah (marital legalization)  againts nikah  sirri (marriage  in  secrecy).  This  paper  will particularly  focus  on  the  efforts  to  obtain  marital  legalization  on sirri marriage based on Kompilasi Hukum Islam (Compilation of Islamic Law). To  see  more  details  of  these  problems,  the  author  has  conducted research with particular reference to the annual reports of the verdicts on  various  cases  of  marital  lagalization  on sirri marriage  at  Religious Courts  in  four  municipalities  in  South  Sulawesi,  namely  Makassar, Sungguminasa,  Takalar,  and  Watampone.  The  research  result  shows that  the  doers  of sirri marriage  who  lodge  applications  of  marital legalization  at  Religious  Courts  within  the  jurisdiction  of  the  High Court  of  South  Sulawesi,  are  mostly  belonging  into  certain circumstances such as; (1) being fiqh centric and lack of understanding of  the  importance  of  record-keeping  of  their  marriage;  (2) silariang (runaway marriage), (3) negligence of the imam (Muslim priest), (4) the performance  of  marital  ceremony  by  an  unauthorized  person;  and  (5) overseas  marriage.  Based  on  these  reasons,  the  Judges  at  Religious Courts  within  the  jurisdiction  of  the  High  Court  of  South  Sulawesi legalize  the sirri marriage  considering  the  applications  of  marital legalization  by  looking  at;  (1) maslahah (public  interests);  (2)  Article  7 Paragraph  3  Letter  (e)  of  the  Compilation  of  Islamic  Law;  (3)  marital records  does  not  diminish  the  validity  of  the  marriage;  (4) jurisprudence of the Supreme Court Decree No. 1776 K/PDT/2007; ( 5 ) sirri marriage without any conflict; and (6) qauli (saying) approach .
Pengadilan  Agama  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  yaitu menerima,  memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  yang diajukan  kepadanya  sesuai  kompetensi  yang  ditentukan  dalam ketentuan  perundang-undangan.  Salah  satu  kompetensi  absolut Pengadilan  Agama  adalah  perkara  permohonan isbat nikah  terhadap pernikahan sirri. Tulisan ini menfokuskan pada upaya legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah  berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Untuk melihat  lebih  detil  permasalahan  ini,  penulis  melakukan  penelitian dengan  merujuk  pada  laporan  tahunan  putusan  perkara  untuk berbagai  kasus  pengajuan isbat nikah  untuk  nikah sirri di  empat
lembaga  Pengadilan  Agama  di  Sulawesi-Selatan  yaitu  Makassar, Sungguminasa,
Takalar, dan  Watampone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku nikah sirri yang mengajukan pennohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama  Makassar  adalah  pernikahan sirri yang  terjadi  dengan  alasan:
(1)  fikih  sentris  dan  kurangnya  pemahaman  mengenai  pentingnya pencatatan;  (2) silariang; (3)  kelalaian  imam;  (4)  pelaksanaan perkawinan  di  muka  pejabat  yang  tidak  berwenang  untuk melaksanakan  perkawinan;  (5)  pernikahan  di  luar  negri.  Melihat alasan-alasan  tersebut,  Majelis  Hakim  pada  Pengadilan  Agama  dalam wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar  melegalkan  pernikahan sirri melalui isbat nikah dengan pertimbangan: (1) maslahat; (2) pasal 7 ayat  3  huruf  (e)  Kompilasi  Hukum  Islam;  (3)  pencatatan  perkawinan tidak  mengurangi  keabsahan  perkawinan;  (4)  Yurisprudensi Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1776  K/PDT/2007;  (5)  pernikahan sirri tanpa muatan konflik ; (6) pendekatan qauli.
Keywords: Nikah, sirri , isbat, Pengadilan  Agama,  Kompilasi  Hukum Islam, Makassar, Takalar, Sungguminasa, Watampone

## I. Pendahuluan
Perkawinan  adalah  sebuah  ikatan  yang  sah  dan  suci  antara  dua  insan manusia lain jenis yang dapat membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan pada  kasih  dan  sayang.  Keluarga  adalah  bagian  terkecildari  masyarakat  yang membentuk  sebuah  negara  yang  luas.  Keluarga  adalah  sel  hidup  utama  yang membentuk  organ  tubuh  masyarakat.  Jika  keluarga  baik,  masyarakat  secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak. Bahkan  keluarga  adalah  miniatur  umat  ang  menjadi  sekolah  pertama  bagi manusia  dalam  mempelajari  etika  sosial  yang  terbaik.  Tidak  ada  umat  tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga. 1
Pernikahan  memiliki  syarat  dan  rukun  yang  mesti  dipenuhi.  Salah  satu yang  diperdebatkan  dalam  hal  syarat  dan  rukunnya  adalah  pencatatan pernikahan.  Apakah  pencatatan  tersebut  termasuk  dalam  syarat  atau  rukun? Hal ini menjadi perdebatan, karena tidak adanya nas yang secara tegas dalam al-Qur’an  dan  hadis  mewajibkan  hal  tersebut,  dan  karena  itulah  fikih  klasik tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan. 2
Dewasa ini, pernikahan yang tidak dicatat lazimnya disebut dengan nikah sirri . Pernikahan yang tidak tercatat, tidak berakibat hukum dan tidak memiliki pengakuan  hukum.  Pencatatan  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan
1 Mahmud  Muhammad  al-Jauhari, al-akhawat  al  muslimat  wa  Bina  al-Usrah  al-Qur’anyah. Terj. Kamran  As’ad  Irsyady  dan  Mufliha  Wijayanti, Membangun  Keluarga  Qur’ani,  Panduan  untuk Wanita Muslimah (Jakarta: Amzah, 2005), h. 3
2 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 120
ketertiban  perkawinan  dalam  masyarakat.  Hal  ini  merupakan  suatu  upaya yang  diatur  melalui  perundang-undangan  untuk  melindungi  martabat  dan kesucian  perkawinan,  dan  lebih  khusus  lagi  perempuan  dalam  kehidupan rumah  tangga.  Pencatatan  tiap-tiap  perkawinan  adalah  sama  halnya  dengan pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting  dalam  kehidupan  seseorang,  misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. 3
II. Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Nikah Sirri ,  yang  Bermohon Isbat Nikah
Pengadilan  Agama  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  yaitu menerima,  memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  yang  diajukan kepadanya  sesuai  kompetensi  yang  ditentukan  dalam  ketentuan  perundang- undangan.  Salah  satu  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama  adalah  perkara permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri.
Nikah sirri terjadi  dengan  berbagai  alasan.  Dari  lima  Pengadilan  Agama yang menjadi obyek penelitian, ditemukan bahwa nikah sirri yang mengajukan isbat nikah dengan kumulasi perceraian relatif banyak. Hal ini didasari karena isbat nikah  kumulasi  perceraian  dibolehkan  pada  pasal  7  ayat  3  huruf  'a' Kompilasi Hukum Islam.
Berbeda dengan nikah sirri yang berdiri sendiri tanpa kumulasi perceraian masih  sangat  kurang,  antara  lain  yang  menyebabkan  hal  tersebut,  adalah adanya pembatasan pada pasal 7 ayat 3 huruf 'd' Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan  bahwa isbat nikah  yang  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama terbatas  mengenai  adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974.
Nikah sirri yang mengajukan isbat nikah tanpa kumulasi perceraian yakni voluntair  murni  pada  Pengadilan  Agama  Makassar  dari  tahun  2009  hingga 2011, dari 197 perkara, 4 ditemukan 1  (satu) perkara isbat nikah dengan alasan nikah sirri, yakni  perkara  tahun  2011  No.l647Pdt.P/201  I/PA.  Mks.  Di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2009 hingga 2011, dari 204 perkara permohonan isbat nikah  voluntair  murni,  ditemukan  21  (dua  puluh  satu) perkara isbat nikah  dengan  alasan  nikah sirri 5 Dari  104  perkara  yang mengajukan isbat nikah  voluntair    murni 6 di    Pengadilan  Agama Sungguminasa  dari  tahun  2009  hingga  2011,  ditemukan  2  (dua)  permohonan nikah sirri untuk di isbat kan. Sedangkan di pengadilan agama Maros, dari tahun 2009  hingga  2011,  dari  108  perkara  yang  mengajukan isbat nikah  voluntair murni, 7 tidak ditemukan pengajuan isbat nikah dengan alasan nikah sirri. Dari
3 Muhammad Amin Summa, Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnyadi Negara Hukum Indonesia (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004), h. 346.
4 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar Tahun 2009, 2010 dan 2011
5 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2009, 2010 dan 2011
6 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2009, 2010 dan 2011
7 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maros Tahun 2009, 2010 dan 2011
278  perkara  yang  mengajukan isbat nikah  voluntair  murni 8 di  Pengadilan Agama Takalar dari tahun 2009 hingga 2011, ditemukan 6 perkara isbat nikah dengan alasan nikah sirri.
Tabel   1 Perkara Isbat nikah (Voluntair murni) yang diterima dari tahun 2009 hingga 2011 NO.  Pengadilan Agama Perkara Isbat nikah Jumlah 2009 2010 2011 1  Makassar 75 49 73 197 2  Watampone 46 70 88 204 3  Sungguminasa 72 98 66 236 4  Maros 20 44 44 108 5  Takalar 90 107 81 278 Jumlah 1023 Tabel 2 Isbat nikah terhadap Nikah Sirri No.  Pengadilan Agama Isbat nikah terhadap nikah sirri Jumlah 2009 2010 2011 1  Makassar 0 0 1 1 2  Watampone 3 7 11 21 3  Sungguminasa 0 2 0 2 4  Maros 0 0 0 0 5  Takalar 1 2 3 6 Jumlah 30 Pelaku  nikah sirri yang  mengajukan  permohonan isbat nikah  pada Pengadilan  Agama  Makassar,  Watampone,  Sungguminasa  dan  Takalar, didasari dengan alasan dan tujuan yang beragam. Hal tersebut dipahami dari pernikahan sirri yang  tertuang  dalam  surat  permohonan  para  pemohon  baik yang  tersimpan  rapi  dalam  bundel  A  atau  dalam  duduk  perkara  pada penetapan  para  Majelis  Hakim  di  empat  pengadilan  agama  yang  menjadi obyek penelitian.
Para  pemohon isbat nikah  pada  Pengadilan  Agama  Makassar, Watampone,  Sungguminasa  dan  Takalar,  melakukan  pernikahan sirri setelah berlakunya  undang-undang  perkawinan.  Mereka  melaksanakan  pernikahan paling  cepat  satu  tahun  setelah  berlakunya  undang-undang  perkawinan  dan paling lama tiga puluh tahunan.
Pernikahan sirri yang  dilakukan  para  pemohon  kesemuanya  memenuhi rukun  perkawinan  sebagaimana  yang  digariskan  dalam  fikih  dan  peraturan perundang-undangan. Perkawinan para pemohon bila dianalisis hanya minus
8 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Takalar Tahun 2009, 2010 dan 2011
pencatatan, adapun calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ijab dan kabul, wali nikah, dua orang saksi serta mahar telah terakomodir.
Pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Sulawesi Selatan adalah nikah sirri yang disebabkan karena berbagai macam faktor. Yakni:
1. Faktor  fikih  sentris  dan  kurangnya  pemahaman  mengenai  pentingnya pencatatan. Berdasarkan tabel tersebut (label 5) mayoritas motif para pemohon isbat nikah  dapat  dipahami  bahwa  yang  menjadi  latar  belakang  mengapa pernikahan  para  pemohon  minus  pencatatan disebabkan  karena  pengetahuan masyarakat  terhadap  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  pencatatan perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan  itu  adalah  masalah  pribadi  dan  tidak  perlu  ada  campur  tangan pemerintah/negara.  Selain  itu,  sebagian  masyarakat  muslim  berpegang  teguh kepada  fikih  tradisional.  Pemahaman  mereka  bahwa  perkawinan  sah  apabila ketentuan-ketentuan  yang  tersebut  dalam  kitab-kitab  fikih  telah  terpenuhi, tidak  perlu  ada  pencatatan  di  Kantor  Urusan  Agama  dan  tidak  perlu  surat nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah saw. dan merepotkan saja. 9
Para  pelaku  nikah sirri baru  menyadari  pentingnya  pencatatan  setelah jelang waktu yang lama (tabel 4) berumah tangga. Ketika terbentur pada suatu masalah, akta nikah adalah satu-satunya jawaban dan solusi dari permasalahan tersebut, kemudian mereka mengajukan isbat nikah di pengadilan agama.
2. Silariang
Faktor  nikah silariang ,  di  mana  mempelai  perempuan  tidak  mendapat restu dari orang tua atau walinya, 10 juga menjadi alasan mengapa perkawinan tidak tercatat. Hal ini dapat dilihat dari penetapan Pengadilan Agama Takalar No.  4/Pdt.P/2009/PA.  Tkl.  Menurut  pengakuan  pemohon  bahwa  pencatatan tidak  dilakukan  karena  pemohon  dan  perempuan  tersebut 'silariang', yang dikuatkan  keterangan  dua  saksi  bahwa  keduanya  tidak  memiliki  buku  nikah karena pernikahan silariang.
3. Kelalaian imam.
Faktor  lain  yang  ditemukan  pada  lokasi  penelitan  bahwa  penyebab terjadinya  nikah sirri karena  kelalaian  imam  sebagai  pembantu  Pegawai Pencatat  Nikah  yang  tidak  menyerahkan  data-data  pernikahan  ke  Kantor Urusan  Agama,  sehingga  data  perkawinan  para  pemohon  tidak  terakomodir dalam buku register perkawinan di Kantor Urusan Agama.
Para  pemohon  pada  perkara  tersebut,  menguraikan  dalam  surat permohonannya  bahwa  mereka  menikah  di  hadapan  imam  setempat  selaku Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah.  Namun  kenyataannya,  kehadiran  imam setempat  tersebut  tidak  mempengaruhi  pencatatan  perkawinannya,  karena
9 Abdul  Manan, Aneka  Maslaha  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia (Jakarta;  Kencana  Prenada Media Group, 2006) , h. 10 Siti  Musdah  Mulia, Membangun  Syuga  di  Bumi,  Kiat-kiat  Membina  Keluarga  Ideal  dalam  Islam (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h.
data  perkawinan  para  pemohon  tidak  tercatat  dalam  buku  register  nikah  di Kantor Urusan Agama. Kelalaian ini pada akhirnya merugikan para pemohon karena  di  samping  merugikan  secara  materi,  mereka  pun  tidak  mendapatkan buku nikah.
4. Pernikahan bukan di depan pejabat resmi.
Pemohon isbat nikah  perkara  No.  138/Pdt.P/2010/PA.  Wtp. melaksanakan  perkawinan  di  muka  pejabat.  Namun  pejabat  tersebut  bukan pejabat resmi dan sah serta tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan. Hal  ini  dipahami  dari  keluarnya  duplikat  buku  nikah  tanpa  didahului  buku nikah asli. Duplikat buku nikah tersebut akhirnya ditolak oleh PT. TASPEN.
Pelaku  Nikah sirri yang  mengajukan  permohonan isbat nikah  karena kelalaian  imam  dan  pernikahan  yang  bukan  di  depan  pejabat  resmi, bersesuaian  dengan  yang  dikemukakan  Abdul  Mannan 11 .  Menurut  Abdul Mannan, terhadap tidak tercatatnya perkawinan pada pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut, ada kemungkinan penyebabnya yaitu:
a. Mereka  menikah  di  hadapan  tokoh  masyarakat,  kyai,  atau  pada  orang tertentu  yang  tidak  mempunyai  otoritas  mengeluarkan  surat-surat  yang berhubungan  dengan  perkawinan.  Biasanya  perkawinan  yang  dilakukan seperti  ini  ada  tendensi  dan  kekhawatiran  apabila  perkawinan  yang dilakukan diketahui orang lain, sebab kalau ketahuan dirinya akan terancam atau hak-haknya akan hilang.
b. Mereka melaksanakan perkawinan di muka pejabat, tetapi pejabat tersebut bukan  pejabat  resmi/sah  serta  tidak  berwenang  untuk  melaksanakan perkawinan. Aktivitas pejabat seolah-olah sama dengan pejabat resmi dalam operasional mereka tertutup rapi, yang penting bagi mereka bagaimana cara mendapatkan uang dari usahanya itu.
c. Mereka  melaksanakan  perkawinan  di  muka  pejabat  resmi/sah  serta berwenang  untuk  melaksanakan  perkawinan.  Mereka  diangkat  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  tetapi  karena  kelalaian  petugas  pencatat nikah  tersebut  perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh  seseorang  itu  tidak dicatatnya. Tidak dicatatnya perkawinan itu adakalanya  disebabkan karena petugas  pencatat  nikah  itu  lalai  atau  alpa  sehingga  perkawinan  yang dilakukan oleh orang tersebut tidak dicatat dan tidak diberikan surat nikah, sehingga  mereka  tidak  mempunyai  bukti  otentik  bahwa  mereka  telah menikah secara resmi dan sah menurut peraturan yang berlaku.
Pernikahan  yang  dilaksanakan  bukan  di  depan  pejabat  resmi  dijumpai pula di Nangroe Aceh Darussalam. Menurut Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Drs. H. Ribat, SH.MH, selama bertugas di Mahkamah Syar'iyah Langsa, telah berulang kali dijumpai buku nikah yang dikeluarkan oleh lembaga ilegal yang  mengatasnamakan  dirinya  Muhakkam  NAD.  Bentuk  dan  isinya  hampir sama  dengan  buku  nikah  yang  dikeluarkan  oleh  KUA,  memiliki  stempel lembaga,  dan  mengutip  beberapa  ayat  suci  al-Quran,  juga  dilengkapi
11 Abdul Manan , op.cit., h. 56-57
tandatangan pihak-pihak, saksi, wali dan petugas Muhakkam NAD. Ironisnya lagi,  buku  nikah  produk  Muhakkam  NAD  tersebut  sering  pula  diajukan  ke persidangan  sebagai  bukti  dalam  perkara  perceraian,  harta  bersama  dan warisan.  Praktek  tersebut  sudah    lama  dilakukan  sejak  mulai  konflik  dahulu sampai  sekarang  ini 12 .  Nampaknya  keberadaan  lembaga  Muhakkam  NAD secara  sosiologis  diakui  keberadaannya,  karena  masyarakat  sewaktu  konflik sangat  susah  berhubungan  dengan  petugas  KUA  karena  jarang  di  tempat.  Di sisi  lain  masyarakat  menganggap  bahwa  KUA  adalah  lembaga  perpanjangan tangan  pemerintah  pusat  yang  kala  itu  para  pendukung  Gerakan  Aceh Merdeka  (GAM)  tidak  menginginkan  wilayah  Aceh  masuk  dalam  wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Pernikahan di Luar Negeri
Pemohon isbat nikah  pada  perkara  No.  97/Pdt.P/2011/PA.  Wtp., melaksanakan  pemikahannya  di  Malaysia.  Keberadaan  pemohon  di  Malaysia menyulitkan  keduanya  untuk  mencatatkan  pemikahannya  di  Kantor  Urusan Agama di Indonesia. Pemikahan sirri yang terjadi di luar negri, relatif banyak dilakukan  oleh  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI).  Hal  inilah  yang  memicu Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat melakukan sidang keliling ke Malaysia pada tahun 2011 dan 2012. Program ini dilakukan bekerja sama  dengan  Kementerian  Luar  Negeri  melalui  KBRI  di  luar  negeri,  khusus untuk  perkara  permohonan isbat nikah.  Sidang  keliling  di  luar  negeri  atas permohonan isbat nikah  ini  umumnya  dimohonkan  oleh  pasangan  TKI  yang beragama Islam untuk mengesahkan perkawinannya yang sebelumnya pernah menikah  sah  secara  agama,  tetapi  belum  memiliki  buku  nikah  karena perkawinannya  belum  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama.  Mereka  umumnya kesulitan  dari  segi  transportasi  dan  ekonomi  untuk  mengesahkan perkawinannya di Indonesia (kondisi geografis yang sangat jauh). Selain alasan itu, kadang-kadang ditemukan juga  adanya hambatan dari perusahaan untuk tidak  meninggalkan  tempat  kerja  mengingat  target  prbduktivitas  dan  beban kerja tinggi dan teramat ketat.
Ketika terjadi benturan dengan masalah keimigrasian, mereka yang telah terlanjur  menikah  akan  kebingungan.  Karena  salah  satu  syarat  bagi  sebuah keluarga  untuk  mendapatkan  kelengkapan  dokumen  keimigrasian  adalah adanya  bukti  akta  nikah.  Apabila  mereka  tidak  mempunyai  buku  akta  nikah, maka akan sulit untuk mendapatkan paspor dan visa sebagai bukti izin tinggal. Tak jarang mereka ketakutan, dan ketika tertangkap mereka akan dideportasi tanpa ampun. Akibat dari tidak memiliki bukti izin tinggal tersebut, beberapa tahun  belakangan  ini  ribuan  TKI  dipulangkan  ke  Indonesia  dengan  kondisi menyedihkan.  Mereka  pulang  dengan  kondisi  tidak  terhormat,  dan  tidak dihargai hak-hak asasinya.
Bertempat di kantor Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu pada tahun 2011, 670 pasangan suami-istri yang memohon isbat nikah telah disidangkan oleh dua
12 http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/13891-fenomena- buku-nikah-made-in-muhakkam-nad-di-aceh-31.html, 4 Januari 2013
majelis hakim agama.  Dari 670 permohonan itu, tak semua dikabulkan untuk disahkan  perkawinannya.  Hanya  635  permohonan  yang  disahkan,  sisanya ditunda  karena  masih  diperiksa  kelengkapan  keabsahan  dokumen- dokumennya. 13
III. Penetapan  serta  Pertimbangan  Majelis  Hakim  terhadap  Perkara Isbat Nikah dalam Melegalkan Nikah Sirri melalui Isbat Nikah.
Pernikahan yang tidak tercatat/nikah sirri yang tidak bermuatan konflik memiliki keberanian untuk mengajukan isbat nikah di peradilan agama. Hal ini mungkin  disebabkan  karena  tidak  adanya  kekhawatiran  akan  ditolaknya permohonan isbat nikah  tersebut.  Walaupun  secara  teoretis,  pernikahan sirri masih  menjadi  polemik  di  kalangan  pakar  hukum  apakah  diabaikannya pencatatan  oleh  para  pelaku  dapat  dimaafkan  atau  tidak  dan isbat nikahnya diterima atau tidak.
Pada  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  lima  peradilan  agama  di Sulawesi  Selatan  minus  Pengadilan  Agama  Maros  yakni  Pengadilan  Agama Makassar, Pengadilan Agama Sungguminasa, dan Pengadilan Agama Takalar, ditemukan nikah sirri yang pernikahannya di isbat kan oleh majelis hakim pada peradilan  agama  tersebut.  Penulis  akan  menguraikan  pertimbangan  para majelis hakim dalam meng isbat kan pernikahan sirri yang diajukan para pelaku nikah sirri.
Dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara  permohonan isbat nikah terhadap nikah sirri, majelis hakim melakukan:
a. Mengkonstatir  yakni  membuktikan  benar  tidaknya  peristiwa/fakta  yang diajukan para pelaku nikah sirri dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang  sah,  menurut  hukum  pembuktian,  yang  diuraikan  dalam  duduknya perkara dan Berita Acara Persidangan.
b. Mengkualifisir  peristiwa/fakta  yang  telah  terbukti  itu,  yaitu  menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya  bagi  peristiwa      yang    telah      dikonstatiring      itu      untuk kemudian   dituangkan   dalam pertimbangan hukum.
c. Mengkonstituir,  yaitu  menetapkan  hukumnya  yang  kemudian  dituangkan dalam amar putusan. 14
Dari  uraian  pertimbangan-pertimbangan  para  majelis  hakim  yang melegalkan  pernikahan sirri pada  perkara  di  Pengadilan  Agama  Makassar, Watampone,  Sungguminasa  dan  Takalar,  kesemuanya  mengenyampingkan Pasal 49 ayat (2) item (22 ) Undang-  undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.  Pasal 7 ayat 3 huruf (d)  yakni isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas  mengenai  adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya Undang-Undang  RI.  No.  1  Tahun  1974.  Hal  ini  dapat  dipahami  dari
13 http://www.badilag.net/lipntan-rakernas-2011/434-berita-kegiatan/8594-hakim-agama- layani-sidang-itsbat-di-luar-negeri-3009.html, 28 April 2012. Lihat pula Aan Hamidah, Menakar Yuriditas Sidang Isbat nikah di Luar Negeri pada www.badilag.net.
14 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta; Pustaka Pelajar) , h. 32,
diterimanya  permohonan isbat nikah  para  pemohon  padahal  pernikahannya setelah  keluarnya  Undang-Undang  RI,  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan (lihat label 4 : tanggal perkawinan).
Majelis  Hakim  pada  perkara-perkara  tersebut  di  atas  berpendapat,  oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak  pasangan  suami  istri  yang  telah  menikah  secara  hukum  Islam  yang disebabkan  ketidaktahuannya  tentang  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dan karena sebab lain, sedangkan pernikahan mereka yang dilakukan setelah  berlakunya  Undang  Undang  No.  1  tahun  1974  tidak  tercatat  pada register  yang  ada  pada  Kantor  Urusan  Agama  yang  berwenang  sehingga menimbulkan  permasalahan  hukum  bagi  status  perkawinan  mereka  karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya,  maka  akan  banyak  pasangan  suami  istri  yang  status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami istri seperti telah diuraikan  di  atas  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum,  oleh  karena  itu pernikahan sirri harus  dicarikan  solusinya  agar  tidak  menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum.
Mengamati    pertimbangan-pertimbangan      majelis    hakim      pada Pengadilan Agama   Makassar,   Watampone,   Sungguminasa   dan   Takalar, terdapat   beberapa pertimbangan permohonan isbat nikah terhadap nikah sirri, dikabulkan, yakni:
1. Maslahat Pengenyampingan Pasal 49 ayat (2) item (22 ) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. huruf (d) ayat 3 pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, berdasar pada kemaslahatan  yang  ingin  diwujudkan  pada  para  pemohon  nikah sirri yang bertujuan agar pernikahannya dilegalkan. Isbat nikah terhadap pernikahan sirri dimaksudkan untuk memenuhi kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Penerapan kemaslahatan agama karena dengan isbat nikah, misalnya: para pelaku  nikah sirri akan  mudah  melengkapi  dokumen  keimigrasian  untuk melaksanakan  ibadah  haji  yang  merupakan  salah  satu  rukun  Islam. Kemaslahatan jiwa karena dengan isbat nikah, misalnya : para pelaku nikah sirri akan  mendapatkan  status  sebagai  istri  sah  sehingga  PT.  TASPEN  dapat memberikan  hak-hak  sebagai  istri  sah  bila  suaminya  yang  semasa  hidupnya adalah seorang PNS. Kemaslahatan akal  karena dengan isbat nikah, misalnya; keturunan  para  pelaku  nikah sirri akan  mendapatkan  akta  kelahiran  dimana akta  kelahiran  menjadi  salah  satu  persyaratan  mutlak  untuk  mengikuti pendidikan  formal.  Kemaslahatan  keturunan  karena  dengan isbat nikah, misalnya; anak yang lahir dari pernikahan sirri akan mendapatkan pengakuan hukum  yang  tertuang  dalam  akta  kelahiran.  Kemaslahatan  harta  karena dengan isbat nikah, misalnya; suami, istri dan anak dalam pernikahan sirri akan
saling mewarisi.
Pengabulan Permohonan isbat nikah oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama  Makassar,  Pengadilan  Agama  Watampone,  Pengadilan  Agama Sungguminasa, dan Pengadilan Agama Takalar, pada pokoknya bertujuan agar pernikahan yang awalnya tidak tercatat dapat dicatatkan dalam buku register nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama  sehingga  kemaslahatan  yang  dikandung terhadap isbat nikah  yang  mencakup  kemaslahatan  agama,  jiwa,  akal, keturunan dan harta dapat terpenuhi pada pernikahan sirri.
Permohonan isbat nikah  terhadap  pernikahan sirri yang  murni mengajukan  untuk  pencatatan  pernikahan,  penulis  temukan  di  Pengadilan Agama Watampone sebanyak enam perkara, yakni : No. 121/Pdt.P/2010/PA. Wtp.,  No.  135/Pdt.P/2010/PA.  Wtp.,  No.  140/Pdt.P/2010/PA.  Wtp.,  No. l/Pdt.P/2011/PA. Wtp., No. 50/Pdt.P/2011/PA. Wtp. dan No. 149/Pdt.P/20H/PA.  Wtp.  Adapun  yang  lain  sebanyak  dua  puluh  empat perkara, selain dimotivasi tujuan tersebut, para pemohon memiliki motif lain. Selain  dasar  Majelis  Hakim  pada  Pengadilan  Agama  Makassar, Watampone, Sungguminasa dan Takalar mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap  pernikahan sirri agar  pernikahan  tersebut  dapat  tercatat  di  Kantor Urusan  Agama,  dasar  yang  lain  adalah  sebagai  kelengkapan  berkas  untuk mendapatkan  tunjangan  veteran,  janda,  CPNS  dan  PNS.  Majelis  Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri dengan dasar kemaslahatan  jiwa  untuk  mendapatkan  tunjangan  veteran,  janda,  CPNS  dan PNS, sebanyak (14) empat belas perkara.
Pengabulan  permohonan isbat nikah  tentu  akan  meningkatkan  kekuatan finansial  yang  lazimnya  akan  dibarengi  kehidupan  lebih  sejahtera  oleh  para pemohon karena adanya jaminan ekonomis dari pemerintah, bila kelengkapan administrasi  pernikahan  telah  terwujud.  Para  pemohon  akan  mendapatkan penghasilan sebagai veteran, janda veteran, CPNS dan PNS.
Di  sisi  lain  pemohon  pada  perkara  dimana  suaminya  telah  meninggal dunia,  sudah  berada  dalam  usia  yang  tidak  produktif  (lihat  tabel  8). Kesemuanya dalam usia yang susah mencari pekerjaan, terlebih pemohon pada perkara  No.  120/Pdt.P/2010/PA.  Wtp  hanya  berpendidikan  SD  dan  No. 37/Pdt.P/201  I/PA.  Tkl  hanya  berpendidikan  SLTA  dan  meskipun  pada pemohon  pada  perkara  No.  42/Pdt.P/2011/PA.  Tkl  baru  berumur  39  tahun, namun tidak berpendidikan, sebingga sulit untuk mendapatkan penghasilan.
Tabel 9
Maslahat diterimanya permohonan isbat nikah terkait dengan pekerjaan No Nomor Perkara Maslahat Jiwa Pertimbangan Utam 1 No. 31/Pdt.P/2009/PA. Wtp. Daruriyah Suami meninggal sebagai tulang punggung keluarga 2 No. 120/Pdt.P/20IO/PA. Wtp. Daruriyah Suami meninggal sebagai tulang punggung keluarga 3  No. 138/Pdt.P/2010/PA. Daruriyah Suami meninggal sebagai
Wtp.
tulang punggung keluarga 4 No. Il/Pdt.P/2010/PA.Sgm Daruriyah Suami meninggal sebagai tulang punggung keluarga 5 No. 37/Pdt.P/201I/PA. Tkl Daruriyah Suami meninggal sebagai tulang punggung keluarga 6 No. 42/Pdt.P/2011/PA. Tkl Daruriyah Suami meninggal sebagai tulang punggung keluarga 7 No. 164/P5UV2011/PA. Mks. Hajiyah Mendapatkan penghasilan tambahan 8 No..l5/Pdt.P/2009/PA. Wtp. Hajiyah Mendapatkan penghasilan tambahan 9 No. I8/Pdt.P/2009/PA. Wtp. Hajiyah Mendapatkan penghasilan tambahan 10 No. 14/Pdi.P/2010/PA. Sgm. Hajiyah Mendapatkan penghasilan tambahan 11 No. 4/PdtPQ009/PA. Tkl. Hajiyah Mendapatkan penghasilan tambahan 12 No. 54/Pdt.P/2010/PA. Tkl.  Hajiyah Mendapatkan penghasilan tambaha
13 No. 83/Pdt.P/2010/PA. Tkl.  Hajiyah Mendapatkan penghasilan tambahan
14 No. 14/Pdt.P/201 I/PA. Tkl.  Hajiyah Mendapatkan penghasilan
tambahan
Dasar  berikutnya  yang  dijadikan  pertimbangan  majelis  hakim  dalam mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan agama. Perkara No. 145/Pdt.P/2010/PA. Wtp., No. 3/Pdt.P/2011/PA.
Wtp., No. 151/Pdt.P/2011/PA. Wtp., No.
128/Pdt.P/2010/PA.  Wtp.,  dan  No.  128/Pdt.P/2011/PA.  Wtp.,  mengajukan permohonan isbat nikah  terhadap  pernikahan sirri- nya agar  dapat melaksanakan  ibadah  haji  secara  bersama-sama  dengan  pasangannya.  Ibadah haji  yang  sangat  membutuhkan  fisik  yang  kuat  dapat  dipenuhi  dengan kehadiran pasangan sah yakni suami.
Ibadah  haji  yang  merupakan  rukun  Islam  yang  terakhir  yang  harus ditegakkan berdasar firman Allah dan hadis. Q. S. Ali-Imran/3:97. Oleh karena itu  pengabulan  permohonan isbat nikah  dengan  motif  untuk  melaksanakan ibadah  haji  untuk  memenuhi  kemaslahatan  daruri  dalam  hal  agama,  mutlak ditegakkan. Penolakan permohonan isbat nikah akan merusak tegaknya agama karena pelaku nikah sirri tidak dapat melaksanakan ibadah haji secara bersama- sama.
Dasar  selanjutnya  yang  dijadikan  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam pertimbangan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri adalah untuk mewujudkan  kemaslahatan  akal,  kemaslahatan  keturunan  dan  kemaslahatan harta.  Perkara  No.  128/Pdt.P/2010/PA.  Wtp.,  No.  128/Pdt.P/2011/PA.  Wtp., No.  135/Pdt.P/2011/PA.  Wtp.,  No.  127/Pdt.P/2011/PA.  Wtp.,  No.
131/Pdt.P/2011/PA.  Wtp.,  dan  No.  157/Pdt.P/2011/PA.  Wtp.,  mengajukan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri nya dengan tujuan agar anak- anaknya dapat mendapatkan akta kelahiran.
Akta  kelahiran  tersebut  akan  digunakan  oleh  anak-anak  para  pelaku nikah sirri untuk dapat mengikuti pendidikan formal sehingga dapat menjadi anak  yang  cerdas,  berakhlak  mulia  dan  kelak  dapat  berguna  bagi  agama, bangsa  dan  negara.  Selain  hal-hal  tersebut,  akta  kelahiran  merupakan  sebuah pengakuan  hukum  bahwa  anak  tersebut  adalah  anak  sah  yang  lahir  dari pernikahan  tersebut  sehingga  otomatis  anak  dari  pernikahan sirri akan  dapat menjadi ahli waris yang sah.
Karena itu pengabulan permohonan isbat nikah dengan tujuan agar dapat mendapatkan  akta  kelahiran  untuk  memenuhi  kemaslahatan  daruri  dalam kemaslahatan  akal,  kemaslahatan  keturunan  dan  kemaslahatan  harta,  mutlak ditegakkan.  Penolakan  permohonan isbat nikah  akan  merusak  akal  anak-anak pelaku  nikah sirri sehingga  dapat  menjadi  bodoh  dan  buta  huruf,  serta  akan menghilangkan pengakuan  hukum anak-anak pelaku nikah sirri sebagai anak sah sehingga ia tidak dapat menjadi ahli waris yang sah.
Dasar  lain  yang  dijadikan  pertimbangan  majelis  hakim  dalam pertimbangan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri adalah untuk mewujudkan  kemaslahatan hajiah dalam  kemaslahatan  harta.  Perkara  No. 135/Pdt.P/2011/PA.  Wtp.,  dan  No.  97/Pdt.P/2Qll/PA.  Wtp.,  mengajukan permohonan isbat nikah  terhadap  pernikahan sirri- nya dengan  tujuan  sebagai kelengkapan berkas dokumen keimigasian. Pemenuhan isbat nikah dalam dua perkara  ini  akan  memudahkan  bagi  kedua  pemohon  untuk  bekerja  di  luar negeri.
2. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam
Pengesahan  nikah  terhadap  pernikahan sirri yang  diajukan  pada peradilan agama, pada umumnya berdasar pada pertimbangan pasal 7 ayat (3) huruf  (e)  Kompilasi  Hukum  Islam  yakni isbat nikah  yang  dapat  diajukan  ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai  halangan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974.  Majelis  Hakim  melakukan  pembuktian  apakah  perkawinan  yang dilakukan oleh para pelaku nikah sirri tidak mempunyai halangan perkawinan menurut  pasal  8,  9  dan  10  Undang-Undang  RI.  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  dan  larangan  perkawinan  pada  Bab  VI Larangan  Kawin  pasal  39 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
Majelis Hakim nampaknya tidak melihat huruf-huruf pada ayat (3) pasal 7 Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  suatu  kesatuan,  bahkan  nampaknya  dari pertimbangan-pertimbangan  perkara  tersebut,  huruf  (d)  ayat  3  pasal  7 Kompilasi  Hukum  Islam,  yang  menyatakan  bahwa isbat nikah  yang  dapat diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas  mengenai  adanya  perkawinan  yang terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  RI.  No.  1  Tahun  1974  tidak dijadikan  sebagai  pintu  masuk  untuk  melegalkan  pernikahan sirri. Yang dijadikan  sebagai  dasar  legalitas  adalah  huruf  (e)  ayat  3  pasal  7  Kompilasi
Hukum  Islam,  yang  menyatakan  bahwa isbat nikah  yang  dapat  diajukan  ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai  halangan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974.
Bahkan  terdapat  dari  pertimbangan  majelis  hakim  yang  mendasarkan pendapatnya  pada  ayat  2  pasal  7  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyatakan bahwa  dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama tanpa melihat pada ayat 3 pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.
Selain  itu,  Majelis  Hakim  mengkonstatir  dan  mengkualifisir  pernikahan para  pelaku  nikah sirri, apakah  pernikahannya  telah  memenuhi  rukun  dan syarat  perkawinan.  Apakah  pada  pernikahan  yang  telah  mereka  lakukan, terdapat calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, mahar serta ijab dan kabul. Serta kesemuanya itu telah terpenuhi syarat-syaratnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Pencatatan perkawinan tidak mengurangi keabsahan perkawinan.
Majelis  Hakim  pada  Pengadilan  Agama  Makassar,  Watampone, Sungguminasa  dan  Takalar  yang  mengabulkan  permohonan isbat nikah terhadap pernikahan sirri, tidak melihat pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang  RI.  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  sebagai  suatu  kesatuan. Mereka  mendasarkan  pertimbangannya  hanya  pada  pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang  RI  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  menjelaskan  bahwa Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama  dan  kepercayaannya  itu.  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  RI.  No.  1 Tahun  1974  yang  mengatur  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikesampingkan.
Majelis  Hakim  yang  hanya  berdasar  pada  pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan melihat bahwa pernikahan sah secara yuridis formal cukup dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang  RI.  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  yaitu terpenuhinya  rukun  dan  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh  agamanya. Sedangkan pencatatan itu merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan  tidak  akan  mempengaruhi  sahnya  perkawinan  yang  telah disahkan itu, serta tidak dikategorikan sebagai nikah fasid . 15

## 4. Pendekatan Qauli
Pendekatan qauli merupakan  metode  penemuan  hukum  dengan mendasarkan pertimbangan putusan berdasarkan pendapat para imam mazhab dalam  kitab-kitab  fiqih  terkemuka (al-kutub  al-mu'tabarah). Pendekatan Qauli dilakukan  karena  jawaban  dapat  dicukupi  oleh  pendapat  dalam  kitab-kitab fiqih terkemuka, pendapat tersebut dipilih dengan dasar masih sesuai dengan kasus  yang  dihadapi.  Namun  jika  pendapat (qaul) yang  ada  dianggap  tidak
15 Abdul Manan, op.cit., h. 49
cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan, atau karena alasan hukumnya ('illah) berubah.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  majelis  hakim melakukan  telaah  ulang,  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  ulama  terdahulu. Karena  itu  majelis  hakim  tidak  terpaku  terhadap  pendapat  ulama  terdahulu yang  telah  ada  bila  pendapat  tersebut  sudah  tidak  memadai  lagi  untuk didijadikan pedoman.
Pertimbangan  para  majelis  hakim  pada  Pengadilan  Agama  Makassar, Watampone,  Sungguminasa  dan  Takalar  yang  tertuang  dalam  penetapan- penetapan isbat nikah  mendasarkan  pertimbangannya  pada  pendapat  ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab.
5. Yurisprudensi
Yurisprudensi  merupakan  salah  satu  dari  beberapa  surnber hukum  baik materil  maupun  formil  pada  peradilan  Agama.  Yurisprudensi  yang  terkait dengan  pernikahan sirri adalah  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor 1776  K/PDT/2007,  28  Juli  2008  bahwa  perkawinan  Tjia  Mie  Joeng  dengan Liong  Tjoeng  Tjen  yang  dilakukan  secara  adat,  dan  tidak  dicatakan  pada catatan  sipil  dipandang  tetap  sah  dan  penggugat  harus  dinyatakan  sebagai janda Liong Tjoeng Tjen. Pada putusan No. 24/PDT.G/2006/PN. Mlg. (putusan tingkat  pertama  pada  perkara  kasasi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1776 K/PDT/2007),  dijelaskan  dalam  duduk  perkaranya  bahwa  sejak  tanggal  26 November  1996,  Tjia  Mie  Joeng  adalah  seorang  gadis  yang  telah  mengawali hidup bersama dengan seorang jejaka, bernama Lion Tjoeng Tjen berdasarkan pernikahan  yang  telah  dilangsungkan  secara  adat  Cina  dalam  sebuah  acara ritual kemarga pada hari Selasa tanggal 26 November 1996.
Majelis  Hakim  membenarkan  terjadinya  perkawinan  meskipun  tanpa catatan sipil di antaranya berdasarkan surat undangan pernikahan antara Tjia Mie  Joeng  dengan  Lion  Tjoeng  Tjen  yang  dilaksanakan  di  restoran  "New Hongkong" pada hari Selasa tanggal 26 November 1996 pukul 18.00 dan foto- foto prosesi pernikahan antara Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen, mulai sebelum  pengantin  pria  berpakaian  pengantin  dirumahnya,  sembahyang  di altar leluhur Jl. Wiromargo No. 31. A. Malang, kemudian berpakaian pengantin sebelum berangkat ke tempat pengantin wanita, mengadakan sembahyang lagi di  altar  leluhur,  gambar  mohon  do'a  restu  Yulianto  pada  ibunya,  gambar pembukaan  kerudung  pengantin  wanita  yang  dilanjutkan  sembahyang bersama  di  hadapan  altar  leluhur  pengantin  wanita,  acara  minum  sampai dengan acara resepsi pernikahan yang dimeriahkan dengan Band Avia Nada, gambar-gambar  pengantin  pria  dan  wanita  bersanding  dan  berfoto  dengan keluarga masing-masing dari kedua belah pihak.
6. Pernikahan sirri tanpa muatan konflik
Pernikahan sirri yang  dilakukan  dengan  maksud  baik  akan  steril  dari muatan konflik. Pernikahan tersebut lazimnya bukan merupakan poligami liar. Pada 30 (tiga puluh) perkara pernikahan sirri yang mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama yang menjadi lokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa tidak  satupun  pernikahan sirri yang  di isbat kan  pernikahannya  adalah
pernikahan sirri dengan  alasan  poligami  liar,  namun  yang  dominan  adalah karena ketidaktahuan akan pentingnya pencatatan pernikahan.
IV. Penyelundupan Hukum dalam Isbat Nikah
Isbat Nikah  terhadap  pernikahan sirri tentu  akan  menimbulkan  dampak hak dan kewajiban kepada kedua pasangan. Karena adanya hak tersebut, isbat nikah  menjadi  rentan  terhadap  penyelundupan  hukum.  Hak  yang  dimaksud misalnya  terkait  dengan  harta  bersama,  harta  warisan,  pensiunan  janda, pensiunan duda dan lain sebagainya.
Kasus di Pengadilan Agama Makassar misalnya, pemohon pada perkara No.  154/Pdt.  P/201  I/PA.  Mks  mengajukan  penetapan isbat nikah  terhadap perkawinannya dengan seorang lelaki pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 1992 di  Kelurahan  Bontomarannu,  Kecamatan  Mariso  Kota  Makassar.  Keduanya dinikahkan oleh imam kelurahan Bontomarannu dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon dengan mas kawin 88 real serta disaksikan oleh dua orang saksi.
Bahwa sebelum menikah, pemohon berstatus janda dan laki-laki tersebut berstatus  jejaka.  Pernikahan  keduanya  telah  memenuhi  syarat  dan  rukun perkawinan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan. Tujuan mengajukan isbat nikah  untuk  memperoleh  tunjangan  pensiun  dari  PT. TASPEN.
Pengadilan Agama Makassar melalui penetapannya
No.l54/Pdt.P/2011/PA.  Mks  tanggal  20  Oktober  2011  berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan pernikahan pemohon dengan lelaki tersebut yang dilangsungkan pada  hari  Sabtu  tanggal  6  Oktober  1992  di  Kelurahan  Bontomarannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar adalah sah menurut hukum.
Setelah  penetapan  No.  154/PdtP/2011/PA.  Mks  berkekuatan  hukum tetap. Pada tanggal 22 Maret 2012  lelaki  yang dinyatakan menikah (pemohon PK)  dengan  pemohon  (termohon  PK)  pada  perkara  No.l54/Pdt.P/2011, mengajukan peninjauan kembali (PK) 16 terhadap penetapan Pengadilan Agama Makassar  No.  154/Pdt.P/2011/PA.  Mks.  Menurutnya,  tidak  benar  antara pemohon  PK  dan  termohon  PK  menikah  pada  hari  Sabtu  tanggal  6  Oktober 1992  karena  pemohon  PK  tidak  pernah  menikah  kembali.  Pemohon  PK sebenarnya menikah pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 1989 dengan akta nikah No.  197/2/X/1989  tanggal  2  Oktober  1989.  Namun  akta  nikah  tersebut  pada akhirnya  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Agung  atas  gugatan  istri  pertama pemohon PK.
Selain  hal  tersebut  :  Pemohon  PK  sebelum  nikah  tahun  1992  dinyatakan berstatus  jejaka  adalah  tidak  benar  karena  sudah  berstatus  nikah  dengan
16 Peninjauan kembali adalah pemeriksaan kembali putusan/penetapan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Alasan  peninjauan  kembali  karena  unsur  manusiawi, unsur  kebohongan,  unsur  ditemukan  alat  bukti  baru  dan  dua  putusan  yang  sama  obyek, subyek dan pokok perkaranya.
perempuan lain selain termohon PK. Jumlah anak pada pengesahan nikah No. 154/Pdt.P/201  I/PA.  Mks  sebanyak  3  orang  adalah  dusta,  seharusnya  tiga orang.  Umur  anak  pertama  dan  kedua  tidak  sesuai  dengan  sebenarnya.  Pada penetapan  No.  154/Pdt.P/2011/PA.  Mks,  termohon  PK  menjelaskan  bahwa pemohon  PK  saat  pengajuan isbat nikah  tidak  diketahui  alamat  jelasnya, dengan  dasar  surat  keterangan  gaib  dari  Kelurahan  Tombolo  Kecamatan Somba  Opu  Kabupaten  Gowa  dengan  Nomor  1  l/Sket-Gb/KTL/VIII/201  1 tertanggal 1 Agustus  2011,  bahkan  termohon  PK  telah  berusaha  mencari pemohon  PK  dengan  cara  memasukkan  di  surat  kabar,  sesuai  dengan pemberitaan di Media Harian Fajar dan bukti laporan Polisi. Padahal termohon PK mengetahui bahwa pemohon PK tinggal di Selayar.
Pada  kasus  di  atas,  walaupun  masih  dalam  proses  peninjauan  kembali, pemohon  yang  mengajukan isbat nikah  memberikan  keterangan  yang bertentangan  dengan  yang  sebenarnya  berdasarkan  permohonan  peninjauan kembali  pemohon  PK.  Pemohon  pada  perkara  No.  154/Pdt.P/2011/PA.  Mks melakukan  hal  tersebut  untuk  dapat  memperoleh  tunjangan  pensiun  dari  PT TASPEN.  Demi  kepentingan  yang  bersifat  pragmatis  dan  duniawi,  pemohon mengenyampingkan kebenaran-kebenaran yang terjadi.
Kasus  percobaan  penyelundupan  hukum  dilakukan  oleh  pemohon isbat nikah  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  tunjangan  veteran.  Penyelundupan hukum  yang  terkait  dengan  masalah  harta,  nampaknya  melupakan  pesan- pesan dalam al-Qur'an dan Hadis, misalnya dalam Q. S. al-Nahl/16: 30.
Ayat di atas menegaskan pentingnya perhatian seseorang kepada akhirat dibanding  perhatiannya  kepada  dunia.  Perintah  itu  dilandasi  pada  rahmah Tuhan kepada manusia, karena manusia di dunia memiliki umur yang sangat terbatas  jika  dibanding  dengan  kehidupan  akhirat  yang  kekal.  Namun demikian,  bukan  berarti  bahwa  ketika  manusia  lebih  mengutamakan  akhirat, maka  kehidupan  dunianya  menjadi  sengsara,  atau  sebaliknya  karena  akhirat, dunia  dilupakan. 17 Islam  pun  mengingatkan  antara  lain  dalam  Q.  S.  a- Qashash/28: 77.
Menanggapi  ayat-ayat  Tuhan  khususnya  pada  masalah  ini,  selayaknya tidak  dipahami  secara  terpisah  atau  parsial,  melainkan  secara  komprehensif dalam  rangka  menemukan  konsep  yang  utuh  dari  ayat-ayat  Tuhan  tentang menyikapi kehidupan dunia dan akhirat secara proporsional.
Dengan  tugas  yang  diemban  sebagai  khalifah  dapat  diketahui  bahwa tujuan  manusia  bukan  untuk  meninggalkan  dan  berpaling  dari  dunia, sebaliknya  pula  dengan  kesempatan  yang  diberikan  kepadanya  untuk memakmurkan  alam  ini  bukan  bertujuan  agar  terlena,  terpesona  dan terperdaya oleh fitnah dunia, akan tetapi dengan dunia sebagai alamnya yang fana,  ia  dapat  menemukan  akhirat  yang  baqa.  Orang  yang  terpedaya  dengan dunia, dengan tidak mengindahkan kepentingan akhirat, janji Tuhan padanya akan mendapat azab di akhirat yang nilainya lebih dahsyat dibanding azab di
17 Muammar  Bakry, Fikih  Prioritas  :  Konstruksi  Metodologi  Hukum  Islam  dan  Kompilasi  Kaidah Prioritas Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009) , h. 203
dunia, disebutkan dalam Q. S. al-Taubah/9:81,
Mewaspadai  api  neraka  merupakan  tindakan  menjaga  diri  dari  bahaya yang  amat  dahsyat  di  akhirat.  Salah  satu  langkah  utama  menghindari  azab tersebut  yaitu  menjaga  amalan-amalan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan akhirat  galibnya  adalah  karena  terlena  dengan  kepentingan  dunia  semata dengan anggapan bahwa dunia adalah segala-galanya.
Kasus  yang  terjadi  Pengadilan  Agama  Makassar  dan  Pengadilan  Agama Sungguminasa  yang  terjadi  menjadi  salah  satu  sebab  dalam  Pedoman  Teknis Administrasi  dan  Teknis  Peradilan  Agama  menganjurkan  agar  majelis  hakim bersikap  hati-hati  dalam  menerima  permohonan isbat nikah.  Sehingga  dalam proses isbat nikah  tidak  dijadikan  alat  untuk  melegalkan  perbuatan penyelundupan  hukum  untuk  mempermudah  poligami  tanpa  prosedur hukum, dan memperoleh hak-hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan.
Untuk  meminimalisir  penyelendupan  hukum  maka  Mahkamah  Agung membuat acara yang sedemikian rupa, agar hal tersebut tidak terjadi. Langkah- langkah  antisipatif  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Agama  ketika  menerima permohonan isbat nikah adalah :
1. Mengumumkan Permohonan Isbat nikah.
Ketua  Majelis  Hakim  3  hari  setelah  menerima  penetapan  majelis  hakim, membuat  penetapan  hari  sidang  sekaligus  memerintahkan  jurusita  pengganti untuk  mengumumkan  permohonan  pengesahan  nikah  tersebut  14  hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau  sekurang-kurangnya  diumumkan  pada  papan  pengumuman  Pengadilan Agama/Mahkamah  Syariah.  Majelis  Hakim  dalam  menetapkan  hari  sidang paling  lambat  3  hari  setelah  berakhirnya  pengumuman.  Setelah  hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.
Pengumuman  selama  14  hari  di  media,  memiliki  kesamaan  dengan pengumuman  tentang  adanya  kehendak  melangsungkan  perkawinan  pada proses  pencatatan  perkawinan  yang  meliputi:  pemberitahuan,  penelitian, pengumuman,  dan  pelaksanaan  akad  nikah.  Pengumuman  tersebut  bertujuan untuk memberitahukan kepada tnasyarakat, bila ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah  yang  diajukan  oleh  yang  bersangkutan,  dapat  ikut terlibat sebagai pihak dalam permohonan isbat nikah tersebut.
2. Pengajuan isbat nikah  mutlak  dengan  mengemukakan  alasan  serta kepentingan yang jelas.
Permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit misalnya tujuan pengesahan nikah untuk mendapatkan tunjangan veteran, akta kelahiran dan lain sebagainya. Mengemukakan alasan dan kepentingan yang mendasari permohonan isbat nikah, akan memudahkan majelis Hakim untuk melihat apakah permohonan tersebut dengan iktikad baik atau tidak, apakah permohonan tersebut terdapat penyelendupan hukum atau tidak.
3. Permohonan isbat nikah diajukan secara kontentius.
Bersifat  kontentius  dengan  mendudukkan  istri  atau  suami  yang  tidak
mengajukan  permohonan  sebagai  pihak  termohon  jika  proses  pemeriksaan permohonan isbat nikah  yang  diajukan  oleh  salah  seorang  suami  atau  istri, produknya  berupa  putusan  dan  terhadap  putusan  tersebut  dapat  diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
Jika  dalam  proses  pemeriksaan  permohonan isbat nikah  ditemukan indikasi dan fakta bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dilibatkan menjadi pihak  dalam  berperkara.  Permohonan  tersebut  harus  dinyatakan  tidak  dapat diterima.  Jika  pemohon  tidak  mau  merubah  permohonannya  dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak.
Demikian  pula,  sekiranya  dalam  pernikahan  yang  kedua  yang dilaksanakan secara sirri, bermaksud untuk di isbat kan maka istri pertama yang sah  harus  dilibatkan  sebagai  pihak.  Dalam  kasus  ini  penyatuan  ijin  poligami dan isbat nikah dalam satu perkara dimungkinkan dilakukan.
Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli  waris  lainnya  sebagai  pihak  termohon,  produknya  berupa  putusan  dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
Namun isbat nikah  tidak  selamanya  bersifat  kontentius,  bila isbat nikah yang  diajukan  oleh  kedua  suami  istri  maka  bersifat  voluntair,  produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka  suami  dan  istri  bersama-sama  atau  suami,  istri  masing-masing  dapat mengajukan  upaya  hukum  kasasi.  Permohonan isbat nikah  dapat  dilakukan oleh  kedua  suami  istri  atau  salah  satu  dari  suami  istri,  anak,  wali  nikah  dan pihak  lain  yang  berkepentingan  dengan  perkawinan  tersebut  kepada Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  syariah  dalam  wilayah  hukum  pemohon bertempat tinggal.
Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris  lain  selain  dirinya,  maka  permohonan isbat nikah  diajukan  secara voluntair,  produknya  berupa  penetapan.  Apabila  permohonan  tersebut  harus ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
4. Pihak yang dirugikan terhadap pemiohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan perlawanan.
Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara  permohonan isbat nikah  dalam  hal:  pertama,  proses  pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Kedua, suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan. Dapat melakukan perlawanan berupa kasasi pada kasus yang pertama  dan  berupa  banding  dan  kasasi  pada  kasus  yang  kedua,  yang ditujukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.
5. Pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan intervensi selama masih dalam proses.
Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara  permohonan isbat nikah  tersebut  dalam  hal:  pertama,  proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan. Kedua,  apabila  dalam  proses  pemeriksaan  permohonan isbat nikah  diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain,  maka  istri  terdahulu  tersebut  harus  dijadikan  pihak  dalam  berperkara. Dan ketiga, permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak  lain  yang  berkepentingan  harus  bersifat  kontentius,  dengan mendudukkan  suami  dan  istri  dan/atau  ahli  waris  lain  sebagai  termohon. Pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  intervensi  kepada  Pengadilan  atau Mahkamah  Syariah  yang  memeriksa  perkara isbat nikah  tersebut  selama perkara belum diputus.
6. Pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan bila permohonan isbat nikah telah diputus Pengadilan Agama.
Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam  perkara  permohonan isbat nikah  tersebut,  sedangkan  permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, dapat mengajukan  gugatan  pembatalan  perkawinan  yang  telah  disahkan  oleh Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  Syariah  tersebut.  Hal  tersebut dimungkinkan  dalam  hal:  pertama,  proses  pemeriksaan  permohonan isbat nikah  yang  diajukan  oleh  salah  seorang  suami  atau  istri  bersifat  kontentius dengan  mendudukkan  istri  atau  suami  yang  tidak  mengajukan  permohonan sebagai  pihak  termohon,  produknya  berupa  putusan.  Kedua,  apabila  dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah diketahui bahwa suaminya masih terikat  dalam  perkawinan  yang  sah  dengan  perempuan  lain,  maka  istri terdahulu  tersebut  harus  dijadikan  pihak  dalam  berperkara.  Dan  ketiga, permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang  berkepentingan  harus  bersifat  kontentius,  dengan  mendudukkan  suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.

## V. Penutup
Pelaku  nikah sirri yang  mengajukan  permohonan isbat nikah  pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah pernikahan sirri yang  terjadi  dengan  alasan:  (1)  fikih  sentris  dan  kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan; (2) silariang; (3) kelalaian imam; (4)  pelaksanaan  perkawinan  di  muka  pejabat  yang  tidak  berwenang  untuk melaksanakan perkawinan; (5) pernikahan di luar negri.
Majelis Hakim pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama  Makassar  melegalkan  pernikahan sirri melalui isbat nikah  dengan
pertimbangan:  (1)  maslahat;  (2)  pasal  7  ayat  3  huruf  (e)  Kompilasi  Hukum Islam; (3) pencatatan perkawinan tidak mengurangi keabsahan perkawinan; (4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007; (5) pernikahan sirri tanpa muatan konflik ; (6) pendekatan qauli.
Acara yang dilakukan pada Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk mengantisipasi penyelundupan hukum dalam isbat nikah  adalah  mengumumkan  permohonan isbat nikah,  pengajuan isbat nikah  mutlak  dengan  mengemukakan  alasan  serta  kepentingan  yang  jelas, permohonan isbat nikah  diajukan  secara kontentius, pihak  yang  dirugikan terhadap  permohonan isbat nikah  tersebut  dapat  mengajukan  perlawanan, intervensi selama  masih  dalam  proses  serta  dapat  mengajukan  pembatalan perkawinan bila permohonan isbat nikah telah diputus Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
Bakry,  Muammar, Fikih  Prioritas  :  Konstruksi  Metodologi  Hukum  Islam  dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.
Hamidah,  Aan, Menakar  Yuriditas  Sidang  Isbat  nikah  di  Luar  Negeri pada www.badilag.net.
http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita- kegiatan/13891-fenomena-buku-nikah-made-in-muhakkam-nad-di-aceh- 31.html, 4 Januari 2013
http://www.badilag.net/lipntan-rakernas-2011/434-berita-kegiatan/8594- hakim-agama-layani-sidang-itsbat-di-luar-negeri-3009.html,  28  April 2012.
Jauhari,  Mahmud  Muhammad  al-, al-akhawat  al  muslimat  wa  Bina  al-Usrah  al- Qur’anyah. Terj.  Kamran  As’ad  Irsyady  dan  Mufliha  Wijayanti, Membangun  Keluarga  Qur’ani,  Panduan  untuk  Wanita  Muslimah. Jakarta: Amzah, 2005.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar Tahun 2009, 2010 dan 2011 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maros Tahun 2009, 2010 dan 2011
Laporan  Tahunan  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Tahun  2009,  2010  dan 2011
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Takalar Tahun 2009, 2010 dan 2011
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2009, 2010 dan 2011 Manan,  Abdul, Aneka  Maslahah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia. Jakarta;

## Kencana Prenada Media Group, 2006
Mulia, Siti Musdah, Membangun Syuga di Bumi, Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011
Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2004
Summa,  Muhammad  Amin, Himpunan  Undang-undang  Perdata  Islam  dan Peraturan  Pelaksanaan  lainnyadi  Negara  Hukum  Indonesia. Jakarta  : Rajagrafindo Persada, 2004.