## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN
p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789

## ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN NON PERTANIAN

## Agus Ikhwanto
Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Petani Jl. Kalpataru Gg I / 87B Email : agusikhwan92@gmail.com

## Abstrak
Kebijakan  pengendalian  konversi  lahan  pertanian  pangan  ke  depan seyogjanya  tidak  hanya  mengandalkan  pendekatan  yuridis,  tetapi  didukung pula  dengan  pendekatan  ekonomi  dan  sosial.  Setiap  kebijakan  konversi lahan  pertanian  pangan  perlu  diarahkan  untuk  mencapai  3  (tiga)  sasaran yaitu, menekan intensitas faktor ekonomi dan sosial yang dapat merangsang konversi  lahan  sawah,  mengendalikan  luas  lokasi  dan  jenis  lahan  yang dikonversi  dalam  rangka  menekan  potensi  dampak  negatif  yang ditimbulkan,  menetralisir  dampak  negatif  konversi  lahan  sawah  melalui kegiatan  investasi  yang  melibatkan  dana  masyarakat  terutama  kalangan swata pelaku konversi lahan.
Kata Kunci: alih fungsi lahan, pangan berkelanjutan.

## Abstract
The policy on controlling agricultural land conversion in the future should  not  only  rely  on  a  juridical  approach,  but  also  supported  by economic and social approaches. Every policy on conversion of agricultural land needs to be directed at achieving 3 (three) targets, namely, suppressing the intensity of economic and social factors that can stimulate conversion of paddy fields, controlling the area and type of land converted to reduce the potential negative impacts, neutralize negative impacts conversion of paddy fields  through  investment  activities  involving  community  funds,  especially private sector agents.
Keyword s: land use change, sustainable food.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  agraris  yang  mempunyai  sumber  daya alam  yang  sangat  kaya  raya  baik  dari  sektor  pertanian,  perkebunan, pertambangan  dan  perikanan.  Dengan  modal  besar  dan  melimpah  yang dimiliki  negara  Indonesia,  seharusnya  dapat  mencapai  kemakmuran  dan kesejahteraan  dalam  hal  pangan  atas  sumbangsih  pertanian  yang  sangat besar.  Kekayaan  hasil  pertanian  akan  memberikan  peran  penting  dalam perekonomian nasional.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Menurut Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000  tentang  Perlindungan  Varietas  Tanaman  disebutkan  bahwa  Negara Republik  Indonesia  adalah  negara  agraris,  maka  pertanian  yang  maju, efisien,  dan  tangguh  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam  rangka pencapaian  tujuan  pembangunan  nasional.  Peran  tersebut  selanjutnya dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat  melalui:  (1) pengaturan  hubungan  hukum  antara  orang  dengan  tanah,  (2)  mengatur perbuatan  hukum  antara  orang  terhadap  tanah,  dan  (3)  perencanaan persediaan peruntukan dan penggunaan tanah bagi kepentingan umum. 1
Kebijakan  alih  fungsi  lahan  pertanian  yang  dibuat  suatu  Negara, termasuk Indonesia, bertujuan untuk mengatur ketersediaan lahan pertanian agar  tetap  stabil  dan  tidak  menyempit,  tidak  mudah/cepat  rusak  (tetap berfungsi  baik)  akibat  ulah/pemanfaatan  para  penghuninya,  karena  pada dasarnya  peralihan  lahan  terjadi  pada  saat  jaman  dahulu  yang  bertujuan untuk  mempertahankan  hidup  manusia.  Jadi  alih  fungsi  lahan  pertanian  di sini  dapat  menyangkut  suatu  tindakan  untuk  meningkatkan  fungsi  dan mengefektifkan  lahan  pertanian  menjadi  lahan  sejenis  dan  atau merubah/mengganti  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  lahan  non  pertanian, bahkan ada yang langsung atau tidak langsung dapat merusak kondisi lahan tersebut,  disamping  dapat  menjadi  sumber  ketegangan  atau  konflik  antar individu atau kelompok bahkan antar negara.
Berlatar  belakang  sebagai  negara  agraris  seharusnya  pertanian  di Indonesia  perlu  dikembangkan  oleh  pemerintah  secara  maksimal  untuk mencapai  kemakmuran  dan  perkembangan  ekonomi  masyarakat.  Hal  ini sejalan  Indonesia  adalah  negara  hukum  pada  dasarnya  bertujuan  untuk mensejahterakan  rakyat  ( welfare  state ).  Tujuan  tersebut  juga  mengandung arti  untuk  segenap  aspek  kehidupan  rakyat  baik  perorangan  maupun kelompok masyarakat.
Dalam  hal  pemanfaatan  lahan  pertanian,  Pasal  17  Undang-Undang Pokok  Agraria  tahun  1960  menentukan  tentang  batas  luas  maksimal  dan minimal atas tanah pertanian yang boleh dimiliki perorangan atau keluarga, baik  status  hak  milik  maupun  hak  yang  lain.  Ketentuan  tersebut  bertujuan agar setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai tanah pertanian tidak melebihi  ketentuan  yang  sudah  ditentukan,  sehingga  dapat  meningkatkan taraf hidup atau penghidupan bagi petani.
1 M. Ro’i  Adhi Pamungkas, Studi Normatif tentang Perizinan  Alih Fungsi  Lahan Pertanian Di Sukoharjo , (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2017), hal. 31

## ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
MENJADI LAHAN NON PERTANIAN (Agus Ikhwanto)
Mengacu  pada  keadaan  masyarakat  tani  Indonesia,  sekarang  ini kurang  lebih  dari  60%  dari  para  petani  adalah  petani  tidak  memiliki  tanah pertanian sendiri. Sebagian mereka itu merupakan buruh tani, sebagian lagi mengerjakan  tanah  orang  lain  sebagai  penyewa  atau  penggarap  dalam hubungan perjanjian bagi hasil. Para petani  yang mempunyai tanah (sawah dan/atau tanah kering) sebagian terbesar tanahnya masing-masing tanahnya kurang  dari  1  hektar  (rata-  rata  0,6  ha  tanah  kering)  yang  hasilnya  tidak cukup untuk hidup layak .
Realita yang ada masyarakat Indonesia sebagian besar menggantungkan  hidupnya  dengan  cara  bertani  serta  memanfaatkan  lahan pertanian  sebagai  pekerjaan.  Dengan  adanya  alih  fungsi  lahan  pertanian menjadi  perumahan  mereka  merasa  dirugikan  karena  sulitnya  irigasi  serta kurangnya  lahan  untuk  bercocok  tanam  karena  mahalnya  tanah  pertanian dan menyebabkan menurunnya swasembada pangan secara drastis.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan  menggambarkan sesuatu hal tertentu terkait dengan alih fungsi lahan pertanian di Kota Malang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empirik, yakni melihat hukum yang  didasarkan  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dan dikaitkan dengan melihat realita yang ada di masyarakat 2 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua macam data, yaitu data primer 3 dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini  menggunakan  wawancara  dan  dokumentasi.  Data-data  yang  telah terkumpul  dianalisa  secara  deskriptif  kualitatif,  yaitu  cara  mengolah  data yang  ada  dengan  menggunakan  keterangan  tanpa  angka-angka,  sehingga diharapkan  akan  tersaji  data  yang  benar-benar  dapat  mewakili  pokok permasalahan yang dibahas 4 , dan akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## Kondisi Geografis dan Geologis Kota Malang
Sebelum menjelaskan tentang Penerapan Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian
2 Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek ,  (Jakarta,  Sinar  Grafika, 2002), hal.6
3 Suratman  dan  Philips  Dillah, Metode  Penelitian  Hukum ,  (Bandung:  Penerbit Alfabeta, 2013), hal. 53.
4 Rony  Hantijo  Soemitro, Metedologi  Penelitian Dan  Jurimetri  Hukum ,  (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1995), hal.14

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Pangan Berkelanjutan, perlu diketahui kondisi Geografis dan  Geologi  Kota Malang
Kota  Malang  memiliki  luas  110.06  Km².  Kota  dengan  jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa  penduduk  laki-laki,  dan  penduduk  perempuan  sebesar  415.690  jiwa. Kepadatan  penduduk  kurang  lebih  7.453  jiwa  per  kilometer  persegi  yang tersebar  di  5  Kecamatan  (Klojen:  105.907  jiwa,  Blimbing:  172.333  jiwa, Kedungkandang:  174.447  jiwa,  Sukun:  181.513  jiwa,  dan  Lowokwaru: 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.
Kota Malang memiliki wilayah seluas 110,06 Km² merupakan dataran tinggi  yang  bervariatif.  Secara  geografis  memiliki  struktur  tata  ruang  Kota yang  sangat  strategis,  terletak  pada  lintasan  transit  untuk  kegiatan transportasi  lokal  maupun  regional.  Kota  Malang  yang  terletak  pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara  astronomis  terletak  112,06°-  112,07°  Bujur  Timur  dan  7,06°-8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang.
b. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
c. Sebelah  Selatan:  Kecamatan  Tajinan  dan  Kecamatan  Pakisaji Kabupaten Malang.
d. Sebelah  Barat:  Kecamatan  Wagir  dan  Kecamatan  Dau  Kabupaten Malang.
Kota  Malang  juga  berada  di  tengah-tengah  pegunungan  atau dikelilingi gunung-gunung, yaitu:
1. Gunung Arjuno di sebelah Utara.
2. Gunung Semeru di sebelah Timur.
3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat.
4. Gunung Kelud di sebelah Selatan.
Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C-25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C  dan  suhu  minimum  18,4°C.  Rata  kelembaban  udara  berkisar  79% 86%.  Dengan  kelembaban  maksimum  99%  dan  minimum  mencapai  40%. Seperti  umumnya  daerah  lain  di  Indonesia,  Kota  Malang  mengikuti perubahan  putaran  2  iklim,  musim  hujan,  dan  musim  kemarau.  Dari  hasil pengamatan  Stasiun  Klimatologi  Karangploso  Curah  hujan  yang  relatif tinggi  terjadi  pada  bulan  Februari,  November,  Desember.  Sedangkan  pada

## ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN NON PERTANIAN (Agus Ikhwanto)
bulan  Juni  dan  September  Curah  hujan  relatif  rendah.  Kecepatan  angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

## Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang
Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Bappeda)  ditetapkan  melalui  Peraturan  Wali  Kota  No.  59  Tahun  2012. Adapun  tugas  pokoknya  adalah  menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan daerah  di  bidang  perencanaan  pembangunan  daerah.  Selain  itu,  Bappeda Kota Malang juga memiliki banyak fungsi, yaitu antara lain:
a. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
b. Perumusan  kebijakan  teknis  dibidang  perencanaan  pembangunan Daerah.
c. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang perencanaan pembangunan daerah.
d. Penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD).
e. Penyiapan  dan  Penyusunan  Rancangan  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah  (RPJPD),  Rencana  Pembanguna  Jangka  Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
f. Penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).
Bidang Tata Kota merupakan sub bidang dalam tubuh Bappeda Kota
Malang dimana saat penelitian ini dilangsungkan, penulis dilayani oleh sub bidang  tata  kota.  Bidang  tata  kota  memiliki  tugas  pokok  yaitu  untuk melaksanakan  tugas  pokok  perencanaan  tata  kota.  Selain  memiliki  tugas pokok Bidang Tata Kota Malang juga memiliki banyak fungsi, yaitu antara lain:
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata kota;
b. pengumpulan  dan  pengolahan  data  dalam  rangka  perencanaan  teknis perencanaan tata kota;
c. penyusunan  perencanaan  dan  pelaksanaan  program  di  bidang perencanaan tata kota;
d. penyusunan rencana induk kota;
e. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
f. penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS);
g. penyusunan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  Kota  (RDTRK)  sebagai pedoman operasional pemanfaatan ruang;
h. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
i. penyusunan  petunjuk  pelaksanaan  manajemen  dan  kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
j. penyusunan petunjuk pelaksanaan   pengembangan
pembangunan perwilayahan;

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
k. penyusunan rencana induk prasarana dan sarana perkotaan;
l. penyusunan kebijakan pengembangan kawasan strategis, prioritas, cepat tumbuh dan andalan kota.
Isu hukum  yang pertama diteliti atau dianalisis dalam penelitian ini terkait  dengan  ketentuan  pasal  44  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang
Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Bappeda)  ditetapkan  melalui  Peraturan  Wali  Kota  No.  59  Tahun  2012. Adapun  tugas  pokoknya  adalah  menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan daerah  di  bidang  perencanaan  pembangunan  daerah.  Selain  itu,  Bappeda Kota Malang juga memiliki banyak fungsi, yaitu antara lain:
g. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berwawasan
lingkungan.
h. Perumusan  kebijakan  teknis  dibidang  perencanaan  pembangunan Daerah.
i. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang perencanaan pembangunan daerah.
j. Penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD).
k. Penyiapan  dan  Penyusunan  Rancangan  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah  (RPJPD),  Rencana  Pembanguna  Jangka  Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
l. Penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).
Bidang Tata Kota merupakan sub bidang dalam tubuh Bappeda Kota
Malang dimana saat penelitian ini dilangsungkan, penulis dilayani oleh sub bidang  tata  kota.  Bidang  tata  kota  memiliki  tugas  pokok  yaitu  untuk melaksanakan  tugas  pokok  perencanaan  tata  kota.  Selain  memiliki  tugas pokok Bidang Tata Kota Malang juga memiliki banyak fungsi, yaitu antara lain:
m. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata kota;
n. pengumpulan  dan  pengolahan  data  dalam  rangka  perencanaan  teknis perencanaan tata kota;
o. penyusunan  perencanaan  dan  pelaksanaan  program  di  bidang perencanaan tata kota;
p. penyusunan rencana induk kota;
q. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
r. penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS);
s. penyusunan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  Kota  (RDTRK)  sebagai pedoman operasional pemanfaatan ruang;
t. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);

## ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
MENJADI LAHAN NON PERTANIAN (Agus Ikhwanto)
u. penyusunan  petunjuk  pelaksanaan  manajemen  dan  kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
v. penyusunan petunjuk pelaksanaan   pengembangan pembangunan perwilayahan;
w. penyusunan rencana induk prasarana dan sarana perkotaan;
x. penyusunan kebijakan pengembangan kawasan strategis, prioritas, cepat tumbuh dan andalan kota.
Isu hukum  yang pertama diteliti atau dianalisis dalam penelitian ini terkait  dengan  ketentuan  pasal  44  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Perlindungan  dalam  bahasan  ini  terfokus  pada  perlindungan hukum.Terkait  dengan  teori  perlindungan  hukum,  ada  beberapa  ahli  yang menjelaskan  bahasan  ini,  antara  lain  yaitu  Fitzgerald,  Satjipto  Raharjo, Phillipus  M  Hanjon  dan  ahli  lainnya.  Fitzgerald  mengutip  istilah  teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam masyrakat  karena  dalam    suatu  lalulintas  kepentingan,  perlindungan terhadap  kepentingan  tertentu  dapat    dilakukan  dengan  cara  membatasi berbagai  kepentingan  di  lain  pihak.  Kepentingan  hukum  adalah  mengurusi hak  dan  kepentingan  manusia,  sehingga  hukum  memiliki  otoritas  tertinggi untuk  menentukan  kepentingan  manusia  yang  perlu  diatur  dan  dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari  suatu  ketentuan  hukum  dan  segala  peraturan  hukum  yang  diberikan oleh  masyarakat  yang  pada  dasarnya  merupkan  kesepakatan  masyarakat tersebut  untuk  mengatur  hubungan  perilaku  antara  anggota-anggota masyarakat  dan  antara  perseorangan  dengan  pemerintah  yang  dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 5
Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum. 6 Phillipus  M.  Hadjon  bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif  dan  resprensif.  Perlindungan  uukum  yang  preventif  bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi  dan  perlindungan  yang  resprensif  bertujuan  untuk mencegah  terjadinya  sengketa,  termasuk  penanganannya  di  lembaga
55 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000),hal.53
6 Ibid , hal. 69.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
peradilan.. 7 Menurut  Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wysa  Putra  bahwa  hukum  dapat didifungsikan  untuk  menghujudkan  perlindungan  yang  sifatnya  tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif. 8
Perlindungan  hukum  adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan pemberian  bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan/atau korban,  perlindungan  hukum  korban  kejahatan  sebagai  bagian  dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui  pemberian  restitusi,  kompensasi,  pelayanan  medis,  dan  bantuan hukum.1 9
Sejak  manusia  pertama  kali  menempati  bumi,  lahan  sudah  menjadi salah  satu  unsur  utama  dalam  menunjang  kelangsungan  kehidupan. Konkritnya,  lahan  difungsikan  sebagai  tempat  manusia  beraktivitas  untuk mempertahankan  eksistensi.  Aktivitas  yang  pertama  kali  dilakukan  adalah pemanfaatan  lahan  untuk  bercocok  tanam  (pertanian).  Kegiatan  pertanian merupakan salah satu aktifitas paling mendasar bagi manusia, karena semua orang  perlu  makan  setiap  hari.  Pengembangan  usaha  agribisnis  menjadi pilihan sangat strategis dan penting sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru diluar minyak dan gas.
Dalam  sejarah  Indonesia  pernah  mampu  mencapai  swasembada pangan  pada  tahun  1984  melalui  gerakan  “revolusi  hijau”  yaitu  gerakan untuk  meningkatkan  produksi  pangan  melalui  usaha  pengembangan teknologi pertanian. keberhasilan gerakan “revolusi hijau” merupakan bukti upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  petani.  Seiring pertumbuhan  populasi  dan  perkembangan  peradaban  manusia,  penguasaan dan penggunaan lahan mulai terusik. Keterusikan ini akhirnya menimbulkan kompleksitas  permasalahan  akibat  pertambahan  jumlah  penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang  semula  berfungsi  sebagai  media  bercocok  tanam  (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan. 10
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  Tahun  1945  menyebutkan  bahwa  tujuan  bernegara  adalah
7 Ibid , hal. 54.
8 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem , (Bandung :Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 118.
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta:  UI Press, 1984), hal. 133.
10 Musleh  Herry  dan  Imam  Sukadi,  “Efektifitas  Perlindungan  Hukum  Terhadap Lahan  Pertanian  Produktif  Di  Kota  Malang”,  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian Masyaratakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015, hal. 87.

## ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
MENJADI LAHAN NON PERTANIAN (Agus Ikhwanto)
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial”.  Oleh  karena  itu, perlindungan  segenap  bangsa  dan  peningkatan  kesejahteraan  umum  adalah tanggung  jawab  penting  bernegara.  Apalagi  menyangkut  tentang perlindungan  fungsi  tanah  oleh  negara  pada  lahan  pertanian  terhadap  alih fungsi lahan atau yang dikenal dengan konversi lahan.
Indonesia  merupakan  negara  agraris  yang  diartikan  tanah  dan dihubungkan  dengan  usaha  pertanian.  Di  dalam  kehidupan  kita,  tanah memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  pembangunan bangsa, karena didalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  dituangkan  dalam  Pasal  33  ayat  (3) menyebutkan  bahwa:  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  digunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Untuk itu perlu adanya perangkat peraturan yang komprehensif terkait perlindungan  lahan  dan  upaya  pemberian  insentif  kepada  petani  maka diharapkan  tanah  tersedia  bagi  petani  bukan  hanya  untuk  menjamin ketersediaan produksi pangan, namun lebih jauh menjamin akses petani atas lahan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  petani.  Indonesia  dikenal  sebagai negara  lumbung  padi  yang  artinya  menghasilkan  padi  yang  sangat  banyak, baik  untuk  negara  sendiri  maupun  diekspor  ke  negara  lain.  Tetapi  saat sekarang  ini  kita  merasakan  jumlah  rumah  tangga  dengan  usaha  pertanian terus  menurun  akibat  beberapa  hal  diantaranya  alih  profesi  dan  semakin sempitnya  lahan  pertanian  karena  alih  fungsi  lahan  untuk  pembangunan infrastruktur, pembangunan pabrik dan perumahan. 11
Sektor  pertanian  dihadapkan  pada  berbagai  masalah  dan  tantangan, Ditinjau dari aspek pertanahan, permasalahan utama sektor pertanian antara lain  adalah  semakin  terbatasnya  sumberdaya  lahan  yang  cocok  untuk dikembangkan  bagi  kegiatan  pertanian,  sempitnya  rata'-rata  penguasaan lahan pertanian perkapita penduduk Indonesia (900 m2/kapita). serta makin dominannya petani berlahan sempit. Disisi lain sulitnya upaya pengendalian alih  fungsi  lahan  pertanian,  khususnya  lahan  sawah  beririgasi  teknis  ke berbagai  penggunaan  serta  masalah-masalah  yang  menyangkut  struktur penguasaan  lahan  pertanian  merupakan  masalah  yang  perlu  ditangani secara·menyeluruh.  Uraian  pada  bagian  ini  akan  memaparkan  kondisi  saat ini  dari  penguasaan  dan  pengusahaan  lahan,  serta  berbagai  permasalahan yang terkait dengan kedua hal tersebut.
11 Musthafa  Ika,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Lahan  Pertanian  Pangan  Dari Konversi Lahan di Kota Padang”. Thesis , Universitas Andalas, Padang, 2017, hal. 54.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Permasalahan  pertama, tingginya  tingkat  konversi  lahan  sawah  ke penggunaan  lain.  Berbagai  prediksi  pesimis  memperkirakan  sekitar  tahun 2020  China  akan  menjadi  importir  utama  beras  dunia.  Hal  ini  tidak  saja akan  mendorong  harga  beras  membumbung  tinggi,  namun  juga  sulit  untuk mendapatkannya.  Jadi,  dalam  jangka  panjang  sangat  riskan  bila  kebutuhan pangan  tergantung  kepada  impor.  Semakin  meningkatnya  konversi  lahan sawah  ke  non  pertanian;  maka  kondisi  ini  akan  sangat  mempengaruhi ketahanan  pangan  di  Indonesia  untuk  masa  yang  akan  datang.  Masalah keterbatasan  ketersediaan  informasi  lahan  yang  konsisten  Informasi mengenai  informasi  ketersediaan  lahan,  penggunaan  lahan  serta  konversi lahan  secara  teknis,  ternyata  didefinisikan  dan  diukur  dengan  cara  yang berbeda.  Berbagai  pihak  yang  terkait  dan  berkepentingan  dengan  masalah ketersediaan  lahan  dan  konversi  lahan  seringkali  beranjak  dengan  dasar standar  data  yang  tidak  sama  sehingga  seringkali  sangat  sulit  untuk  saling memperbandingkan  satu  sarna  lainnya  akibatnya  banyak  menimbulkan berbagai interpretasi yang beragam.
Permasalahan  lingkungan  tidak  pernah  terlepas  dari  tindakan  para agen atau manusia yang melakukan pembangunan tanpa memperhatikan tata ruang  terbuka  hijau  yang  sebenarnya  sangat  berpengaruh  terhadap keseimbangan  lingkungan.  Padahal  sawah  itu  sangat  membantu  produksi pangan yang sangat dibutuhkan oleh para manusia.
Angka  alih  fungsi  tanah  pertanian  ke  non  pertanian  dari  tahun  ke tahun  semakin  meningkat  tajam.  Sensus  pertanian  2003  menyebutkan selama  periode  2000-2002  total  luas  tanah  sawah  di  Indonesia  yang dikonversi ke penggunaan lain mencapai 563.000 hektar atau rata-rata 187,7 ribu hektar per tahun. Dengan luas sawah 7,75 juta hektar pada tahun 2002, pengurangan  luas  sawah  akibat  konversi  lahan  mencapai  7,27%  selama  3 tahun atau rata-rata 2, 42% per tahun. 12
Di Kota Malang, Jawa Timur yang luas wilayah sebesar 110,06 km² dari  tahun  ke  tahun  terus  menyusut  karena  beralihfungsi  lahan  pertanian menjadi kawasan perumahan (permukiman) maupun sebagai kawasan yang digunakan untuk perekonomian.
Kepala Dinas Pertanian Kota Malang, Ninik Suryantini, menjelaskan bahwa  pada  tahun  2007  luas  lahan  pertanian  di  daerah  itu  mencapai  1.550 hektar,  tahun  2009  menyusut  menjadi  1.400  hektar  dan  tahun  ini  tinggal 1.300  hektare.  Di  Kecamatan  Klojen  yang  merupakan  pusat  kota  sudah tidak  ada  lagi  persawahan  yang  diakibatkan  oleh  pembangunan  sarana umum  yang  terus  bertambah.  Sedangkan  di  daerah  Lowokwaru  memiliki lahan  pertanian  dengan  rincian  jenis  sawah  yang  dominan  adalah  sawah
12 https://www.bps.go.id/publication/2005/05/15/a8ef1846eee2161f35895daa/statist ik-indonesia-2004.html, akses 15 November 2018.

## ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
MENJADI LAHAN NON PERTANIAN (Agus Ikhwanto)
irigasi tehnis seluas 1.523,343 ha dan sederhana non tehnis seluas 6.918,156 ha.  Sawah  dapat  difungsikan  sebagai  lahan  pertanian  dengan  hasil  utama padi.  Lokasi  persawahan  terdapat  di  wilayah  Merjosari,  Tunggulwulung, Tasikmadu.

## Mekanisme  atau  Prosedur  Alih  Fungsi  Lahan Pertanian  di  Kota Malang
Mekanisme  atau  Prosedur  pengajuan  pengalih  fungsian  lahan pertanian  ke  non  pertanian  di  Kota  Malang  pada  prinsipnya  harus mendapatkan  ijin  dari  instansi  terkait.  Dalam  hal  melaksanakan  konversi lahan  tersebut,  sebelumnya  pemilik  lahan  memang  harus  memperoleh  Ijin Perubahan  Penggunaan  Tanah  (IPPT),  Ijin  perubahan  penggunaan  tanah dari  tanah  pertanian  ke  non  pertanian  diajukan  kepada  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  (BPNRI)  berwenang  mengeluarkan pertimbangan  teknis  pertanahan  dalam  rangka  penerbitan  IPPT  tersebut. Namun  kondisi  yang  berlaku  di  tiap-tiap  daerah  berbeda-beda,  ada  IPPT yang  dikeluarkan  oleh  Bupati/Walikota,  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Daerah,  ada  pula  IPPT  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan yang berupa Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan.
Seperti halnya yang berlaku di Kota Malang apabila ada pengajuan konversi  lahan  dari  pertanian  ke  non  pertanian  atau  dengan  istilah  proses pendaratan,  maka  apabila  lahan  pertaninan  tersebut  berada  di  daerah perkotaaan  dan  bukan  merupakan  lahan  basah  (jalur  kuning)  maka  proses konversi  lahan  dapat  langsung  didaftarkan.  Mekanisme  pengalihfungsian lahan terlebih dahulu dengan mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kantor Bapeda,  rekomenassi  dari  Dinas  Perkimatru  dengan  dikeluarkannya site plan atau  gambar  rencangan  bangunan  yang  ditandatangani  Kepala  Dinas tersebut. Selanjutnya harus mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan  Ketahanan  Pangan,  Surat  Perubahan Teknis  Pertanahan  dari  BPN  dan terakhir  Surat  Keputusan  dari  Dinas  Perijinan  Terpadu  yang  kemudian Surat  Keputusan  (SK)  tersebut  didaftarkan  kembali  untuk  dicatatkan  di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang.
Namun, apabila lahan tersebut merupkan lahan basah atau berada di jalur  hijau  maka  harus  mendapatkan  ijin  peruntukan  lahan  terlebih  dahulu dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  Kota Malang. Untuk  mendapatkan  Surat  Ijin  Peruntukan  Lahan  dari  BAPPEDA  pun tidaklah  mudah,  karena  harus  membawa  dan  menunjukkan  kelengkapan administratif  serta  bukti  otentik  keadaan  lahan  yang  akan  dikonversi tersebut.
Adapun  syarat  untuk  Izin  Perubahan  Penggunaan  Tanah  (IPPT) yang harus diajukan adalah sebagai berikut:

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
1. Fotokopi KTP pemohon;
2. Surat  kuasa  (bisa  dikuasakan)  beserta  KTP  dan  C1  (Kartu Keluarga);
3. Akta pendirian badan hukum;
4. Pengesahan badan hokum;
5. Fotokopi alas hak, bisa berupa sertipikat, leter C dan sebagainya;
6. Surat keterangan NPWP;
7. SPPT/PBB dan pelunasannya;
8. Pernyataan  kesanggupan  akan  memberikan  ganti  kerugian  yang berhak atas tanah;
9. Sket gambar atau denah lokasi tanah yang dimohon;
10. Sket rencana penggunaan tanah;
11. Uraian rencana proyek;
12. Kesesuaian aspek tata ruang (ATR) dari Dinas PU;
13. Surat keanggotaan REI (untuk pengembang perumahan);
14. Surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah beserta KTP atau akta perikatan jual beli dari calon tanah yang akan dibeli;
15. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar atas rencana kegiatan;
16. Surat  keterangan  tanah-tanah  yang  sudah  dimiliki  oleh  perusahaan; dan
17. Dokumen penunjang lainnya yang terkait dengan kegiatan tersebut. 13
Berdasarkan  deskripsi  tersebut,  maka    dapat  dipahami  mengenai Faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  alih  fungsi  lahan  pertanian menjadi  lahan  non  pertanian  yang  secara  garis  besar  bisa  dikategorikan menjadi  tiga,  yaitu:  (a)  Faktor  eksternal,  yang  disebabkan  oleh  adanya dinamika  pertumbuhan  perkotaan,  demografi  maupun  ekonomi;  (b)  Faktor internal,  yang  disebabkan  oleh  kondisi  sosial-ekonomi  rumah  tangga pemilik  lahan  pertanian  dan  pengguna  lahan  pertanian;  dan  (c)  Faktor kebijakan  pemerintah,  yaitu  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah pusat  maupun  daerah  yang  berkaitan  dengan  alih  fungsi  lahan  pertanian yang  tidak  efektif  dalam  pelaksanaksaannya,  termasuk  di  Kota  Malang. Kelemahan  regulasi  terutama  terkait  dengan  masalah  kekuatan  hukum, sanksi  pelanggaran,  dan  akurasi  objek  lahan  yang  dilarang  dikonversi. Berdasarkan  penelitian,  faktor-faktor  yang  menyebabkan  alih  fungsi  lahan pertanian di Kota Malang terutama karena pertumbuhan sektor ekonomi dan industri yang membutuhkan banyak lahan untuk melakukan kegiatannya.
Dari  aspek  mekanisme  atau  prosedur  pengajuan  pengalihfungsian (konversi) lahan pertanian ke non pertanian di Kota Malang pada prinsipnya harus  mendapatkan  ijin  dari  instansi  terkait.  Dalam  hal  melaksanakan
13 http://jogja.tribunnews.com/2016/05/18/bagaimana-bangun-perumahan-di-lahan- pertanian, 15 November 2018

## ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
MENJADI LAHAN NON PERTANIAN (Agus Ikhwanto)
konversi  lahan,  pemilik  lahan  harus  memperoleh  Ijin  Perubahan Penggunaan  Tanah  (IPPT).  IPPT  dari  tanah  pertanian  ke  non  pertanian diajukan  kepada  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  (BPNRI) berwenang  mengeluarkan  pertimbangan  teknis  pertanahan  dalam  rangka penerbitan IPPT tersebut.

## KESIMPULAN
Laju  pertumbuhan  penduduk  dan  pembangunan  yang  pesat  memerlukan lahan-lahan  baru  sehingga  menimbulkan  kompetisi  penggunaan  lahan  dan alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi lahan non pertanian yang dapat mengancam  ketahanan  dan  kemandirian  pangan.  Pemerintah  Daerah  wajib melakukan  perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dalam rangka  terjaminnya  hak  atas  pangan  bagi  masyarakat.  Guna  melindungi lahan  pertanian  pangan  dari  alih  fungsi  lahan  sesuai  amanat  ketentuan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan,  mestinya  setiap  daerah  telah  memiliki Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  yang  di dalamnya  juga  mengatur  penetapan  lahan  pertanian  pangan  yang  harus mendapatkan  perlindungan  dengan  cara  melarang  untuk  dilakukan  alih fungsi menjadi lahan non pertanian, kecuali untuk kepentingan umum  atau karena bencana alam.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bambang  Waluyo,  2002, Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek ,  Jakarta,  Sinar Grafika.
Rony Hantijo Soemitro, 1995, Metedologi Penelitian Dan Jurimetri Hukum ,
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press.
Suratman  dan  Philips  Dillah,  2013, Metode  Penelitian  Hukum ,  Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wysa  Putra,  1993, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,
Bandung :Remaja Rosdakarya.

## Laporan Penelitian dan Tesis
M.  Ro’i  Adhi  Pamungkas,  2017,  “Studi  Normatif  tentang  Perizinan  Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Sukoharjo”,  Surabarta: Fakultas Hukum UMS.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Musleh  Herry  dan  Imam  Sukadi,  2015,  “Efektifitas  Perlindungan  Hukum Terhadap  Lahan  Pertanian  Produktif  Di  Kota  Malang”,  Lembaga Penelitian  dan  Pengabdian  Masyaratakat  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Musthafa  Ika,  2017,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Lahan  Pertanian Pangan  Dari  Konversi  Lahan  di  Kota  Padang”. Tesis ,  Andalas, Padang.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Walikota Malang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah.
Peraturan Walikota Malang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas
Pokok,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Badan  Perencanaan  Pembangunan
Daerah.
Undang-Undang  No.  56  PRp  1960  Tentang  Penetapan  Luas  Tanah Pertanian.
Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang No. 5/ 1960.

## Internet
https://www.bps.go.id/publication/2005/05/15/a8ef1846eee2161f35895daa/s tatistik-indonesia-2004.html, akses 15 November 2018. http://jogja.tribunnews.com/2016/05/18/bagaimana-bangun-perumahan-di- lahan-pertanian, 15 November 2018