## ANALISIS MASLAHAH TERHADAP WAKAF MUAQQAT
(STUDI PASAL 1 AYAT 1 UU NO. 14 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)
Oleh: Makinudin
makinudin027@gmail.com

## UINSA SURABAYA

## Abstraksi
Wakaf  merupakan  salah  satu  bagian  dari  sedekah,  yang  dalam  hadis  diberi  sifat dengan lafal “ jariyyah ” setelah lafal “ sadaqah ”, dan oleh ulama dianggap sedekah yang  paling  utama.  Wakaf  diundangkan  melalui  al-Qur’an  dan  al-Hadith,  dan dipraktekkan  sejak  zaman  nabi  Muhammad  saw.  sampai  sekarang.  Bahkan,  di Indonesia,  sejak  tahun  2004  telah  ada  undang-undang  tentang  wakaf  yang menyempurnakan peraturan-peraturan sebelumnya.
Pada  umumnya,  masyarakat  Islam  beranggapan  bahwa  wakaf  itu  bersifat muabbad (berlaku selamanya), tidak muaqqat (dibatasi waktunya), sehingga jika wakif telah mengucapkan ikrar wakaf, maka benda yang diwakafkan itu lepas dari miliknya,  tidak  dapat  ditarik  kembali.  Hal  ini  didasarkan,  bahwa  mereka bermazhab  Shafi’i,  sebagaimana  kitab-kitab  dan  buku-buku  mereka  yang  dibaca dan  dipahami,  sehingga  jika  ada  pendapat  lain,  mereka  menolaknya,  padahal wakaf itu merupakan masalah ijtihad.
Pasal  1  ayat  1  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf menjelaskan  bahwa  wakaf  itu  ada  yang muabbad dan muaqqat ,  berbeda  dengan peraturan  sebelumnya,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977 Tentang  Perwakafan  Tanah  Milik  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,  dengan  cara menggabungkan beberapa mazhab fiqh, Malikiyyah, Hanafiyyah, Shafi’iyyah, dan Malikiyyah dengan cara talfiq .
Pemberlakuan wakaf muaqqat sesuai dengan ulama Malikiyyah yang menyatakan bahwa  benda  wakaf  tidak  lepas  dari  kepemilikan  wakif  dan  Hanafiyyah,  yang berpendapat  bahwa  wakaf  itu  seperti  akad  ‘ ariyah (pinjaman),  yang  sewaktu- waktu dapat ditarik kembali. Sedangkan, dari sisi maslahah, wakaf muaqqat, yang merupakan  bagian  dari  Pasal  1  ayat  1  UU  No.  41  Tahun  2004  termasuk  dalam maslahah hajiyyah (sekunder),  yang  bersifat  menyempurnakan maslahah daruriyyah (primer) terkait dengan memelihara keturunan ( muhafazah ‘ala naslal- nasab ), sehingga terhindar dari kefakiran keluarga wakif.
Kata  Kunci : Wakaf muabbad  dan  muaqqat, UU  No.  1  Tahun  2004 ,  daruriyyah, hajiyyah.

## A. Latar Belakang Masalah
Dalam Hadis dinyatakan bahwa jika anak cucu Adam meninggal dunia, maka seluruh  amalnya  akan  terputus  kecuali  tiga  perkara,  yaitu  sedekah jariyyah atau ilmu yang bermanfaat atau atau anak saleh yang selalu mendo’akan orang tuanya. Wakaf merupakan perwujudan sedekah jariyyah berupa harta benda bernilai yang dilakukan  seseorang  atau  lembaga  untuk  mengharap  keridlaan  Allah  swt.,  baik diberikan  kepada  perorangan  atau  lembaga,  untuk  sementara  ( muaqqat )  maupun selama-lamanya ( muabbad ).
Umat  Islam  Indonesia  dari  masa  ke  masa  telah  melakukan  wakaf  untuk kepentingan  umum  (disebut waqaf  khayri ),  disamping  wakaf  untuk  keluarga (disebut waqaf  dhurri). Pada  umumnya  pewakafan  diberlakukan  untuk  waktu selama-lamanya  dan  pewakafan  dilakukan  pada  saat  orang  yang  mewakafkan (waqif) dalam  keadaan  sehat.  Pewakafan  dalam  keadaan  demikian  tersebut berdasarkan  ajaran  yang  menyatakan  bahwa  sedekah  yang  paling  baik  adalah sedekah sewaktu masih dalam keadaan sehat. Namun demikian, ada keadaan lain, misalnya,  pada  usia  tua waqif atau  setelah waqif meninggal  dunia  ada  keadaan dimana  keluarga waqif dalam  keadaan  lemah.  Lebih-lebih  kelemahan  tidak mampu membiayai pendidikan anak-cucunya sampai pada pendidikan tinggi yang membutuhkan biaya besar. Ada juga yang pada usia tua, wa>qif sakit-sakitan dan membutuhkan  biaya  perawatan  dan  pengobatan,  sementara  hartanya  telah  habis diwakafkan untuk waqaf khayri .
Melihat kenyataan tersebut, penulis tertarik membahas wakaf muaqqat .  Pada umumnya umat Islam Indonesia, mayoritas bermazhab Shafi’i, belum memahami peruntukkan  harta  wakaf muaqqat yang  berbeda  dengan  wakaf  yang  sudah berlaku  sampai  sekarang  ( waqaf  muabbad ).  Sementara  itu  pemerintah  Indonesia telah memberlakukan dua macam wakaf muabbad dan wakaf muaqqat dalam UU No. 41 Tahun 2004. Untuk itu, masalah yang dirumuskan dalam pembahasan ini adalah  (1)  Bagaimana  pandangan  ulama  fiqh  terhadap  wakaf muaqqat, dan  (2) Bagaimana  tinjauan maslahah terhadap  wakaf muaqqat dalam  pasal  1  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004.  Dengan  dua  rumusan  tersebut diharapkan  umat  Islam  akan  lebih  terdorong  untuk  mewakafkan  harta  benda mereka  dengan  wakaf muaqqat ,  di  samping  selalu  wakaf muabbad sebagaimana yang sudah berjalan di kalangan umat Islam Indonesia yang bermazhab Sha>fi’i>, sehingga nilai wakaf ini tidak hanya kembali kepada wa>qif , tetapi bisa kembali juga kepada keluarga mereka.
B. Wakaf Muaqqat
1. Pengertian Wakaf
Menurut  bahasa al-waqf bermakna al-habs  an  al-tasarruf (menahan melakukan  sesuatu).  Sedangkan,  menurut  istilah shara’, al-waqf (dalam  bahasa Indonesia menjadi wakaf) mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut:
a. Menurut Imam Abu Hanifah
Wakaf  adalah  menahan  suatu  benda  yang  secara  hukum  masih  dimiliki oleh  orang  yang  mewakafkan (waqif) dan  bersedekah  dengan  manfaat  yang
diperlukan  pada  jalan  kebaikan. 1 Pengertian  ini  menunjukkan  bahwa  barang yang  diwakafkan  tidak  lepas  dari  kepemilikan  orang  yang  mewakafkan, sehingga  ia  dapat  ditarik  kembali  dan/atau  dapat  dijual.  Hal  ini  karena menurut  Abu  Hanifah  bahwa  wakaf  itu  merupakan  sesuatu  yang  boleh (jaiz) dan tidak tetap sebagaimana akad pinjaman (‘ ariyah ). Artinya, sewaktu-waktu obyeknya  dapat  ditarik  kembali  atau  dapat  dilakukan  apa  saja  oleh  wakif karena belum efektif atau lazim .
Menurut  Abu  Hanifah,  wakaf  itu  baru  efektif  atau  tidak  dapat  ditarik kembali oleh wakif jika telah dilakukan salah satu dari hal-hal berikut:
1) Ada keputusan dari hakim sewaktu terjadi persengketaan antara wakif dan nazhir dan pihak nazhir sebagai pihak yang menang.
2) Ada ketergantungan terjadinya wakaf yang dilakukan oleh hakim terhadap wakif sebagaimana  wasiat.  Artinya,  sebelum  wakif meninggal  dia  dapat menarik  kembali  objek  wakaf,  sedangkan  jika  ia  sudah  meninggal  dunia maka ahli waris wakif tidak dapat menarik kembali.
3) Obyek  wakaf  telah  dijadikan  atau  diperuntukkan  masjid  dan  telah dipisahkan dari kepemilikan wakif serta dilakukan adzan untuk shalat. 2
b. Mayoritas  ulama Shafi’iyah dan Hanabilah
Wakaf  ialah  menahan  harta  benda  yang  dapat  diambil  manfaatnya  serta kekal  bendanya  dengan  memutuskan  pemakaian  (kepemilikan)  dari  wakif pada  jalan  yang  baik  semata-mata  untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah. 3 Dengan pengertian ini, harta benda wakif telah keluar dari kepemilikan wakif dan menjadi  milik Allah. Bagi  wakif dilarang menggunakan harta wakaf dan hasilnya digunakan untuk amal karena Allah atau tabarru’ (amal sosial) .
c. Malikiyah
Wakaf  adalah  menjadikan  manfaat  benda  yang  dimiliki  pemilik  (wakif) walaupun  kepemilikannya  melalui  sewa  atau  menjadikan  hasil  dari  miliknya kepada  orang  yang  berhak  dengan  bentuk  penyerahan  sesuai  dengan  jangka waktu  yang dikehendaki oleh  wakif. 4 Dengan pengertian ini, pemilik  (wakif) menahan  obyek  (benda)  yang  diwakafkan  dari  segala  bentuk  pemakaian  dan diperuntukkan  untuk  amal  kebaikan  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah ditentukan oleh wakif. Artinya, wakif masih tetap memiliki benda yang telah diwakafkan, yang diwakafkan hanya manfaat atau hasilnya saja, baik itu milik wakif itu sendiri atau wakif hanya mempunyai hak mengambil manfaat karena hartanya  berasal  dari  akad  penyewaan.  Oleh  karena  itu,  menurut  Malikiyah, wakaf  tidak  dapat  memutus  hak  kepemilikan  wakif  dari  benda  yang diwakafkan.
d. Wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
1 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh . vol. 9. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 154.
2 Ibid.
3 Ibid. 155.
4 Ibid .
Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  seseorang  atau  badan  hukum  yang memisahkan  sebagian  dari  harta  kekayaannya  yang  berupa  tanah  milik  dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam (pasal 1 ayat 1) 5 . Pengertian ini hanya tertuju pada wakaf muabbad , tidak wakaf muaqqat .
2) Kompilasi Hukum Islam
Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan  ajaran  agama  Islam  (pasal  215,  ayat  1) 6 .  Pengertian  ini  hanya mengarah pada berlakunya wakaf muabbad, tidak muaqqat.
3) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan  sebagian  dari  harta  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna kepentingan  ibadah  dan  atau  kesejahteraan  umum  menurut  syariat  (pasal  1 ayat  1) 7 .  Pengertian  ini  mengarah  berlakunya  wakaf,  baik  wakaf muabbad maupun wakaf muaqqat .
Jika  diperhatikan  secara  seksama  tentang  pengertian  wakaf,  baik  menurut pendapat  ahli  fiqh  maupun  menurut  peraturan  perundang-undangan  Republik Indonesia, maka dapat dipahami sebagai berikut:
1) Wakaf menurut pasal 1 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 1977 jo. pasal 215 ayat (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  sama  dengan  pendapat  mayoritas  ulama, Shafi’iyah dan Hanabilah, yaitu:
- Benda yang diwakafkan telah lepas dari milik wakif.
- Benda wakaf tidak dapat ditarik kembali oleh wakif.
- Benda  wakaf  diperuntukkan  kebaikan  atau  kepentingan  umum  sesuai dengan ajaran Islam.
2) Wakaf  menurut  pasal  1  ayat  (1)  UU  Nomor  4  Tahun  2004  sama  dengan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, yaitu:
- Benda  yang  diwakafkan  belum  lepas  dari  pemilik  wakaf,  boleh  ditarik kembali oleh wakif sebagaimana pinjaman ('ariyah).
- Benda  yang  diwakafkan  tidak  harus  miliknya  wakif  sendiri,  tetapi  dapat juga dari tanah sewa.
- Benda yang diwakafkan diperuntukkan untuk kebaikan.
3) Benda  yang  diwakafkan  terbatas  pada  benda  tidak  bergerak,  berupa  tanah milik  (PP  Nomor  28  Tahun  1977).  Sedangkan  Kompilasi  Hukum  Islam  dan UU  Nomor  41  Tahun  2004,  obyek  (benda)  yang  diwakafkan  dapat  berupa
5 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia . (Serang: Darul Ulum, 1999), 214.
6 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Prassindo, 1992). 165.
7 Abdul Ghafur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia. ( Yogyakarta: PDOP, 2006),. 150.
benda bergerak dan yang tidak bergerak. Bahkan Undang-Undang  Nomor 41 Tahun  2004  menyebutkan  bahwa  obyek  wakaf  dapat  berupa  hasil  atau manfaat dari benda yang masih tetap dimiliki wakif.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wafaf  dijelaskan bahwa obyek wakaf tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana dalam PP No. 28 Tahun  1977.  Akan  tetapi,  obyek  wakaf  lebih  luas  sebagaimana  Pasal  1  (5) menyatakan  bahwa  harta  benda  wakaf  adalah  harta  benda  yang  memiliki  daya tahan  lama  dan/atau  manfaat  jangka  panjang  serta  mempunyai  nilai  ekonomi menurut  syari’ah  yang  diwakafkan  oleh  wakif.  Lebih  lanjut  Pasal  16  (1) dinyatakan  bahwa  harta  benda  wakaf  terdiri  dari  atas  benda  bergerak  dan  tidak bergerak.  Sementara  itu,  Pasal  16  (3)  dinyatakan  bahwa  benda  bergerak sebagaimana  pada  ayat  1  huruf  b  adalah  benda  yang  tidak  bisa  habis  karena konsumsi,  yang meliputi  uang, logam mulia, surat  berharga, kendaraan,  hak atas kekayaan  intelektual,  hak  sewa,  benda  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8
Wakif  dapat  mewakafkan  benda  bergerak  berupa  uang  melalui  lembaga keuangan Syari’ah yang ditunjuk oleh menteri (Pasal 28) dan lebih lanjut dalam Pasal  29  ayat  2  dinyatakan  bahwa  wakaf  benda  bergerak  berupa  uang sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  diterbutkan  dalam  bentuk  sertifikat  wakaf uang dan pada ayat 3 dinyatakan bahwa sertifikat wakaf yang dimaksudkan pada ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan Syari’ah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta wakaf. 9
Pasal  29  ayat  2  SK  Dir.  BI  No.  32134/KEP/DIR  Tentang  Bank  Umum Berdasarkan  Prinsip  Syari’ah  dinyatakan  bahwa  Bank  dapat  bertindak sebagaimana  lembaga  baitul  mal,  yaitu  menerima  dana  yang  bersal  dari  zakat, infaq,  shadaqah,  wakaf,  hibah  atau  dana  social  lainnhya  dan  menyalurkannya kepada yang berhak dalam bbentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (qardl al-h{san). Kemudian  diperkuat  juga  dengan  SK  Dir  BI  No.  32136/KEPIDIR Tentang  Bank  Perkrediktan  Rakyat  Berdasarkan  Prinsip  Syari’ah,  yang menyatakan  bahwa  BPRS  dapat  bertindak  sebagai  lembaga  baitul  mal,  yaitu menerima  dana  yang  bersal  dari  zakat,  infaq,  waqaf,  hibah  atau  dana  sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman  kebajikan  (qardul  hasan).  Dengan  demikian,  Bank  Syari’ah  dapat mengambil  peran  sebagai  penerima  dan  penyalur  dana  wakaf,  sedangkan  peran Bank Syari’ah sebagai pengelola dana wakaf tidak disebutkan secara eksplisit. 10
Dalam  fiqh  klasik,  wakaf  itu  sering  dicontohkan  dengan  wakaf ahli atau dhurri (keluarga)  sebagaimana  dalam  kitab al-Taqrib atau Fath  al-Qarib ,  tidak tampak  ada  pembahasan  tentang  wakaf khairi (wakaf  untuk  kepentingan  umum).
Sedangkan,  dalam  fiqh  kontemporer  diketemukan  pembagian  wakaf  ke  dalam wakaf ahli dan khairi sebagaimana  dalam  kitab Fiqh  al-Sunnah karya  Sayyid Sabiq, al-Fiqh al-Islam karya Wahbah al-Zuhayli. Hal ini berbeda dengan wakaf yang  ada  pada  PP  Nomor  28  Tahun  1977,  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  UU
8 Departemen  Agama, Bunga  Rampai  Perwakafan (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masayarakat Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 40.
9 Ibid. 41.
10 Ibid., 39.
Nomor  41  Tahun  2004,  termasuk  juga  wakaf  di  negara-negara  muslim,  yang hanya untuk wakaf khayri.
Dalam satu segi, wakaf ahli ( dhurri ) dianggap sangat baik, karena wakif akan mendapatkan  dua  kebaikan,  yaitu  kebaikan  dari  ibadah  wakafnya  dan menyambung    kekeluargaan  terhadap  keluarga  yang  diberi  harta  wakaf  ( mawquf ‘alayh ),  Akan  tetapi,  pada  segi  lain,  wakaf  ahli  sering  menyebabkan  masalah, seperti bagaimana jika anak cucu yang ditunjuk tidak ada lagi? Siapa yang berhak mengambil  manfaat  dari  harta  benda  wakaf?  Bagaimana  jika  anak  cucu  wakif yang menjadi tujuan wakaf berkembang, sehingga menyulitkan cara menyamakan pembagian hasil dari harta wakaf? Untuk itu, pada perkembangannya, wakaf ahli dianggap  kurang  dapat  memberikan  manfaat  bagi  kesejahteraan  umum,  karena sering  menimbulkan  kekaburan  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  wakaf  oleh keluarga yang diserahi harta wakaf. Karena itu, di beberapa negara tertentu seperti Mesir,  Turki,  Maroko,  dan  Aljazair,  termasuk  Indonesia  wakaf  keluarga  telah dihapuskan,  karena  pertimbangan  dari  berbagai  segi,  tanah-tanah  wakaf  dalam bentuk ini dianggap tidak produkif. 11

## 2. Unsur-unsur wakaf
Dalam wakaf terdapat beberapa unsur pokok berupa (1) al-waqif (orang yang mewakafkan),  (2) al-mawquf (benda  yang  diwakafkan),  (3) al-mawquf  'alayh (tujuan  wakaf),  (4) sighat atau  pernyataan  ikrar  wakaf,  sebagaimana  pendapat mayoritas  ulama.  Hal  ini  berbeda  dengan  pendapat  Hanafiyah  yang  menyatakan bahwa unsur (rukun) wakaf itu hanya satu, yaitu sighat. 12
Rukun wakaf yang berupa al-mawquf 'alayh terkadang diartikan dengan tujuan wakaf  sebagaimana  tulisan  Ahmad  Rafiq  dalam Hukum  Islam  di  Indonesia dan Umar Said dalam Hukum Islam di Indonesia tentang warisan, wasiat, hibah dan wakaf. Dalam hal ini, tujuan wakaf adalah:
a. Untuk  mencari  keridlaan  Allah,  termasuk  di  dalmnya  segala  macam  usaha untuk  menegakkan  agama  Islam  seperti  mendirikan  tempat  beribadah  kaum muslimin, kegiatan dakwah, dan pendidikan Islam.
b. Untuk  kepentingan  masyarakat  sepertu  membantu  fakir  miskin,  orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, dan asrama anak-yatim. 13
Pemahaman mawquf 'alayh dengan tujuan wakaf dimungkinkan karena dalam hukum Islam di Indonesia hanya digunakan wakaf khayri, bukan ahli. Akibatnya wakaf  itu  hanya  menjadi  hak  Allah  (kepentingan  umum).  Oleh  karena  itu,  perlu ada nazhir yang dalam Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) dinyatakan bahwa nazhir harus memenuhi syarat-syarat:
(1) Nazhir  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  215  ayat  (4)  terdiri  atas perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat: 14
11 Departemen  Agama, Fiqih  Wakaf (Jakarta:  Proyek  Peningkatan  Zakat  dan  Wakaf  Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2006), 15-16.
12 al-Zuhayli. al-Fiqh .  159.; al-Sharqawi.  t.th. al-Sharqawi  ‘ala al-Tahrīr. Juz 2.  Singapura:  al-Haramain. 173.
13 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  2003),  497;  Said, Umar.1997. Hukum Islam di Indonesia. Surabaya: CV Cempaka. 173; Usman, Hukum. 32.
14 Pasal 219 KHI jo. pasal 6 PP Nomor 28 Tahun 1977.
a. Warga negara Indonesia
b. Beragama Islam
c. Sudah dewasa
d. Sehat jasmani dan rohani
e. Tidak berada di bawah pengampuan
f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.
(2) Jika  berbentuk  badan  hukum,  maka  nazhir  hars  memenuhi  persaryaratan sebagai berikut:
a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
b. Mempunyai  perwakilan  di  kecamatan  tempat  letak  benda  yang diwakafkan.
Dengan  melihat  perbedaan  makna  dan  maksud ma’qud alayh tersebut  sangat tepat sekali dikemukakan unsur-unsur wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004  tentang  wakaf  secara  rinci,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  6,  yaitu wakaf  dilaksanakan  dengan  memenuhi  unsur-unsur  wakaf,  yaitu  (a)  wakif,  (b) nazhir, (c) harta benda wakaf, (d) ikrar wakaf, (e) peruntukan harta benda wakaf, (f) jangka waktu wakaf. 15
Jangka  waktu  wakaf  dalam  fiqh  klasik  (Shafi’iyah)  tidak  dikenal  dengan jangka waktu, karena wakaf itu untuk Allah dan berlaku selama-lamanya setelah ada  ikrar  dari  wakif.  Artinya,  wakif  tidak  boleh  membatasi  peruntukan  herta benda wakaf dalam jangka tertentu, kecuali H}anafiyah dan Malikiyah yang boleh membatasi peruntukan wakaf yang kemudian dipakai dalam UU No. 41 Tahun 2004. Akan  tetapi,    jika  wakaf  itu  berupa  tanah  dan  sudah  dibuatkan  akta  ikrar  wakaf serta  sudah  menjadi  sertifikat  tanah  wakaf,  maka  tidak  dapat  ditarik  kembali, sebagaimana  pendapat  Hanfiyah.  Artinya,  walaupun  Hanafiyah  beranggapan bahwa wakaf tidak bersifat luzum (mengikat) karena ia seperti ‘ariyah (pinjaman), tetapi  jika  sudah  diputuskan  hakim  atau  diatur  oleh  pemerintah  maka  menjadi mengikat (luzum).
Wakif diatur dalam pasal 7 dan 8 UU No. 41 Tahun 2004 dengan:
a. Macam-macam  wakif  yang  meliputi  wakif  perseorangan,  organisasi,  badan hukum diatur dalam pasal 7.
b. Syarat-syarat dari masing-masing wakif diatur dalam pasal 8.
Nazhir diatur dalam pasal 9,10, 11, 12, 13, dan 14 UU No. 41 Tahun 2004:
a. Bentuk nazhir diatur dalam pasal 9
b. Syarat-syarat nazhir diatur dalam pasal 10
c. Tugas-tugas nazhir diatur dalam pasal 11,12, dan 13
d. Perbuatan nazhir diatur dalam pasal 14.
Harta benda wakaf diatur dalam pasal 15 dan 16 UU No. 41 Tahun 2004:
15 Abdul Ghofur Anshori. Hukum . 150.
a. Syarat harta benda yang diwakafkan diatur dalam pasal 15
b. Macam-macam harta benda wakaf, bergerak atau tidak bergerak diatur dalam pasal 16, termasuk cakupan dari benda bergerak dan tidak bergerak
Ikrar wakaf diatur dalam 17,18, 19, 20, dan 21 UU No. 41 Tahun 2004:
a. Pelaksanaan ikrar wakaf diatur dalam pasal 17, 18, dan 19.
b. Saksi dalam ikrar wakaf diatur dalam pasal 20.
c. Penuangan ikrar wakaf diatur dalam pasal 21.
Peruntukan harta wakaf diatur dalam pasal 22 dan 23 UU No. 41 Tahun 2004:
a. Peruntukan  wakaf  sesuai  dengan  tujuan  dan  fungsi  wakaf  diatur  dalam  pasal 22
b. Penetapan peruntukan diatur dalam pasal 23.
Dalam  pasal  10  PP  No.  28  Tahun  1977  ditambahkan  beberapa  ayat  sebagai berikut:
(2) Bupati/walikotamadya  Kepala  Daerah  c.q  Kepala  Sub  Direktorat  Agraria setempat,  setelah  menerima  permohonan  tersebut  dalam  ayat  (1)  mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
(3) Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat, maka pencatatan yang  dimaksud  dalam  ayat  (2)  dilakukan  setelah  untuk  tanah  tersebut dibuatkan sertifikatnya.
(4) Oleh  Menteri  Dalam  Negeri  diatur  tata  cara  pencatatan  perwakafan  yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3).
(5) Setelah  dilakukan  pencatatan  perwakafan  tanah  milik  dalam  buku  tanah  dan sertifikatnya  seperti  dimaksud  ayat  (2)  dan  (3),  maka  nazhir  yang bersangkutan  wajib  melaporkannya  kepada  pejabat  yang  ditunjuk  Menteri Agama. 16
Tambahan dalam pasal 10 PP 28 Tahun 1977 tersebut sebagai konsekuensi PP ini  dikeluarkan  yang  tujuannya  untuk  mengatur  perwakafan  tanah  milik. Sementara  itu,  KHI  lebih  bersifat  umum  dan  tidak  membatasi  harta  benda  yang diwakafkan,  yang  merupakan  langkah  maju  tentang  perwakafan  di  Indonesia, tidak hanya yang tidak bergerak saja.

## 3. Tata Cara Perwakafan Tanah
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  203  telah  dijelaskan  tantang  tata  cara perwakafan sebagai berikut:
(1) Pihak  yang  hendak  mewakafkan  dapat  menyatakan  ikrar  wakaf  di  hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf;
(2) Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama
(3) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta  Ikrar wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
16 Usman. Hukum . 217.
(4) Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan  menyerakan  kepada  Pejabat  yang  tersebut  dalam  pasal  215  ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
a. Tanda bukti pemilikan harta benda
b. Jika  yang  diwakafkan  berupa  benda  tidak  bergerak,  maka  harus  disertai surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. 17
Pasal  223  KHI  ini  identik  dengan  pasal  9  PP  No.  28  Tahun  1977  dengan penambahan  huruf  d  izin  dari  Bupati/Walikotamadya  Kepala  Daerah  c.q  Kepala Sub Direktorat Agraria setempat (sekarang Kepala Badan Pertanahan) 18
Setelah  ikrar  wakaf  dilaksanakan  dan  diterangkan  dalam  Akta  Ikrar  wakaf, langkah selanjutnya diatur dalam pasal 224 KHI:
“Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 223 ayat (3) dan  (4),  maka  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  kecamatan  atas  nama  nazhir  yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftar perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga ketentuan dan kelestariannya.” 19

## 4. Pelaksanaan Sertifikat Tanah Wakaf
Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa sertifikat adalah tanda atau  surat  keterangan  (pernyataan  tertulis)  atau  tercetak  dari  orang  yang berwenang  yang  dapat  digunakan  sebagai  bukti  suatu  kejadian.  Sedangkan sertifikat tanah adalah surat bukti pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mensertifikatkan atau mencatatkan (tanah, sawah) dalam bentuk sertifikat. 20
Sebelum berlakunya undang-undang pokok Agraria, bukti hak atas tanah bagi orang  yang  berhak  berupa  surat  bukti  hak  hak  yang  diberikan  oleh  pejabat oversschijvings  ambtenaar yang  dikenal  dengan  akta  balik  nama  untuk  tanah- tanah  yang  tunduk  pada  hukum  perdata  Barat.  Sedangkan  untuk  tanah  yang tunduk  pada  hukum  adat  tidak  dikenal  suatu  alat  bukti  dalam  bentuk  tertulis, tetapi masyarakat awam beranggapan bahwa surat (tanda bukti) pembayaran pajak ( verponding) itu sebagai tanda bukti hak atas tanah. 21
Setelah berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dengan PP Nomor 10 Tahun 1961  tentang  Pendaftaran  Tanah,  semua  tanah  di  wilayah  Republik  Indonesia diperintahkan  untuk  didaftarkan  dan  bagi  mereka  yang  berhak  atas  tanah  akan memperoleh  tanda  bukti  pemilikan  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang kuat.  Tanda  bukti  tersebut  dikenal  dengan  nama  sertifikat,  yaitu  salinan  buku
17 Abdurrahman. Kompilasi. 169.
18 Usman. Hukum . 217. 19 Abdurrahman. Kompilasi . 169.
20 Tim Redaksi, 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-7. Jakarta: Balai Pustaka. 928.
21 Surini Dahlan Sjarif, Intisari Hukum Benda (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 24.
tanah atau surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul.
Sertifikat  tanah  tidak  akan  diperoleh  tanpa  melalui  pembuatan  akta  dahulu. Dalam  hal  itu,  sejak  diberlakukannya  UUPA  No.  5  Tahun  1960,  maka  segala sesuatu  aturan  yang  mengenai  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  yang  termuat  dalam  KUH  Perdata  dihapuskan,  kecuali  mengenai aturan-aturan  mengenai  hipotik.  Peraturan  pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961 dalam pasal 19 diatur:
“Tiap-tiap  perjanjian  yang  dimaksud  memindahkan  hak  atas  tanah,  memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan atau meminjam uang dengan hak atas tanah  sebagai  tanggungan  harus  dibuktikan  dengan  suatu  akta  yang  dibuat  oleh atau di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (Mendagri) 22
Akta ialah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan  sebagainya)  tentang  peristiwa  hukum  yang  dibuat  menurut  peraturan  yang berlaku,  disaksikan  dan  disahkan  oleh  pejabat  resmi.  Sedangkan  akta  autentik ialah  akta  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang membuat akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. 23
Akta  ini  banyak  bentuknya,  yaitu  akta  jual  beli,  akta  tukar  menukar,  akta pemisahan dan pembagian akta, pembagian harta warisan, akta pemasukan dalam perseroan terbatas, akta nikah dan akta wakaf.
Wakaf  benda  bergerak  berupa  uang  dapat  dilihat  UU  No.  41  Tahun  2004 sebagai berikut:
Pasal 28  : Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangn syari’ah yang ditunjuk oleh Menteri.
Pasal 29  :  (1)  Wakaf  benda  bergerak  berupa  uang  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  28  dilaksanakan  oleh  wakif  dengan  pernyataan  kehendak  wakif yang dilakukan tertulis;
(2)  Wakaf  benda  bergerak  berupa  uan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang;
(3)  Sertifikat  wakaf  uang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) diterbitkan  dan  disampaikan  oleh  lembaga  keuangan  syari’ah  kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
Pasal 30  :  Lembaga  keuangan  syari’ah  atas  nama  nazhir  mendaftarkan  harta benda  wakaf  berupa  uang  kepada  Menteri  selambat-lambatnya  7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
Pasal 31  :  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  wakaf  benda  bergerak  berupa  uang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28,  Pasal  29,  dan  Pasal  30  diatur dengan Peraturan Pemerintah. 24
22 Ibid . 23. 23 Redaksi. Kamus . 19.
24 Anshori, Hukum, 159-160. Ketentuan wakaf benda bergerak berupa uang ini sejalan dengan fatw Majlis Ulama Indonesia pada tahun 2002 yang isinya membolehkan wakaf uan.
Ikrar  wakaf  merupakan  salah  satu  dari  unsur  wakaf  dituangkan  dalam  akta ikrar  wakaf  (Pasal  21  ayat  1).  Kemudian  PPAIW  (Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar Wakaf)  atas  nama  Nazhir  mendaftarkan  harta  benda  wakaf  kepada  instansi  yang berwenang  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  sejak  akta  ikrar  wakaf  ditandatangani (Pasal  32).  Sementara  itu,  yang  dimaksud  dengan  instansi  yang  berwenang  di bidang tanah wakaf adalah badan pertanahan nasional dan untuk  benda bergerak selain  uang  adalah  instansi  yang  terkait  dengan  tugas  pokoknya  (Penjelasan  UU No. 41 Tahun 2004). Artinya, instansi untuk benda bergerak berupa uang adalah Lembaga Keuangan Syari’ah.
C. Maslahah dalam Hukum Islam
1. Pengertian Maslahah
Menurut  pengertian lughat (bahasa),  lafal maslahah bermakna  kemanfaatan atu kebaikan. Ia satu wazan dengan lafal manfa’ah. Dalam bahasa Indonesia, lafal maslahah ditulis dengan maslahat (lawan dari mafsadat), yang bermakna sesuatu yang  mendatangkan  kebaikan  (keselamatan),  faedah,  guna.  Sementara  itu, kemaslahatan bermakna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.
Maslahah dalam  pengertian  istilah  (terminologi),  para  pakar  mengartikan sebagai berikut:
a. al-Ghazali
Maslahah adalah suatu ‘ ibarah (ungkapan) tentang mendatangkan manfaat dan  menghindarkan  mafsadat  (kerusakan).  al-Ghazali  memaknai maslahah bukan  dalam  pengertian  yang  biasa  dipakai  dalam  masyarakat  (‘ urf ),  tetapi manfaat  dalam  pengertian shara’ ,  yaitu  memelihara  agama,  jiwa,  akal, keturunan,  dan  harta  benda. 25 Dengan  demikian,  mafsadat  bermakna  sesuatu yang dapat merusak salah di antara lima hal yang disebut dengan al-maqasid al-shar’iyyah (al-Satibi), al-usul  al-khamsah,    kulliyyat  al-khams,  usul  al- shar’iyyah,  al-daruriyyah  al-khamsah (al-Ghazali),  yaitu  memelihara  agama, jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta  benda.  Untuk  itu,  tidak  semua  yang bermanfaat  itu  dikategorikan maslahah ,  tetapi  harus  selaras  dengan shara’ . Artinya, maslahah tidak boleh dipahami hanya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi  manusia  (makhluk),  lebih-lebih  manfaat  yang  didorong  oleh  dominasi hawa nafsu yang terkadang mengalahkan pertimbangan akal sehat. Misalnya, minum  arak  itu  mendatangkan  kemaslahatan  bagi  manusia,  tetapi  tidak dianggap maslahah oleh Shari’ ( Khaliq ).
b. Al-Khawarizmi
Maslahah adalah  menjaga  tujuan shara’ dengan  cara  menghindarkan mafsadat  dari  manusia.  Walaupun  pengertian  al-Khawarizmi  ini  lebih  sempit dari  al-Ghazali,  yakni dar’  almafsadah saja,  tetapi  ia  tidak  dapat  dipisahkan dengan jalb al-maslahah. Hal ini, karena jalb al-maslahah baru dapat dicapai dengan  mendahulukan dar’  al-mafsadah, sehingga  muncul  kaidah dar’  al- mafsadah muqaddam ‘ala jalb al-maslahah. 26
25 Yusuf Hamid al- ‘Alim, al-Maqasid al- ‘Ammah (Kairo: Dar al-Hadith, t.t), 134-135.
26 Ibid.,  135.  Said  Aqil  al-Munawwar,  Konsep  al-Maslahat  dalam  Hukum  Islam  (Suatu  Tinjauan sebagai  Sumber  Hukum  Islam)  dalam Dimensi-Dimensi  Kehidupan  dalam  Perspektif  Islam (Malang: Pascasarjana UNISMA, 2001), 36.
c. Sa’id Ramadan al-Buti
Maslahah adalah sesuatu yang bermanfaat, yang dimaksudkan oleh Shari’ (Allah  dan  Rasul-Nya)  untuk  kepentingan  hamba-Nya,  baik  dalam  menjaga agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta  benda  mereka,  berdasarkan  urutan tertentu  yang  termuat  dalam  pemeliharaan  tersebut 27 .  Dengan  demikian, maslahah  tidak  boleh  lepas  dari  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh shara’ ,  tidak semata-mata kemanfaatan yang sesuai dengan akal semata.
Dari paparan tersebut, ternyata para ulama memasukkan maqasid al-shari’ah ke dalam lima sasaran, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, sehingga disebut dengan al-maqasid al-khamsah . Padahal, ada ulama yang memasukkan  memelihara  kehormatan  ( al -  ‘ ird} )  ke  dalam al-maqasid  al- shar’iyyah, sehingga  disebut al-maqasid  al-sittah. Untuk  itu,  mengapa  mereka tidak  memasukkan al-  ‘ird dalam al-maqasid  al-shar’iyyah. Abd.  al-Wahhab  al- Khallaf dalam kitabnya “ ‘Ilmu Usul al-Fiqh ” 28 memasukkan al- ‘ird pada urutan keempat  dalam al-maqasid  al-khamsah, tidak  memasukkan al-nasl (dimasukkan pada urutan kedua, yaitu al - nafs ). Sementara itu, al- ‘Attar dalam Hashiyyah Jam’ al-Jawami’ , menempatkan al- ‘ird sejajar dengan al-mal dalam urutan kelima ( al- din, al-nafs, al- ‘aql , al-‘ird wa al-mal wa al- ‘ ird} ). 29

## 2. Macam-macam Maslahah
Ulama  membagi  maslahah  ke  dalam  beberapa  segi,  yaitu  (1)  berdasarkan tujuan  zaman/waktunya,  (2)  berdasarkan  tingkat  kebutuhannya,  (3)  berdasarkan cakupannya, (4) bedasarkan ada atau tidaknya perubahan, dan (5) berdasarkan ada atau tidaknya syarat dalam penetapannya.
Berdasarkan tujuan zamannya, maslahah terbagi menjadi maslahah dunia dan akhirat. Maslahah dunia adalah kewajiban atau aturan shara’ yang terkait dengan hukum-hukum  mu’amalah,  sedangkan  maslahah  akhirat  adalah  maslahah  yang terkait  hukum-hukum  tentang  akidah  (tauhid)  dan  ibadah  ( mahdah ).  Pembagian ini  ditentang  oleh  Sa’id  Buti,  karena  menurutnya  bahwa  apa  yang  ditetapkan shara’ , baik di bidang akidah, ibadah atau mu’amalah, pada hakikatnya bertujuan merealisasikan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat.
Berdasarkan  tingkat  kebutuhannya  dalam  menjaga  lima  tujuan  shara’,
maslahah terbagi  menjadi  3  (tiga)  bagian,  yaitu  (1) maslahah  daruriyyah (kemaslahatan  primer), 30 yaitu  kemaslahatan  yang  bersifat  mutlak  harus  terjaga terhadap  lima  pokok  (agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta  benda),  yang  jika diabaikan  maka  akan  timbul  kekacauan  dalam  kehidupan  keagamaan  dan
27 Ramdan  al-Buti. Dawabit  al-maslahah  fi  al-Shari’ah  al-Islamiyyah (Beirut:  Muassasat  al- Risalah, 1992), 27.
28 Abd al-Wahhab Khallaf, Ilmu Usul al-Fiqh (Mesir: Dar al-Qalam, 1978), 200,
29 Abd al-Hamid Abu al-Maka>rim, al-Adillah al-Mukhtalaf fiha wa atharuha fi al-fiqh  al-Islami (Kairo: Dar al-Islam, t.t), 71.
30 Maslahah daruriyyah ini dikenal dengan istilah “ maslahah dar’ al-mafasid ”, yakni menolak hal- hal  yang  dapat  merusakkan  sendi-sendi  agama  yang  berjumlah  lima  ( al-maqasid  al-khamsah ). Muhammad  al-Amin  bin  al-Shawqiti,  Muthsakhinat  Usul  al-Fiqh  (Madinah:  al-Jami’ah  al- Islamiyyah  bi  al-Madinah  al-Munawwarah,  t.t),  169  sebagaimana  dikutip  oleh  Saifuddin  Zuhri dalam  bukunya Ushul  Fiqih  Akal  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2009), 104.
keduniaan  manusia;  (2) maslahah  hajiyyah (kemaslahatan  skunder), 31 yaitu kemaslahatan  yang  diperlukan  seseorang  untuk  memudahkan  dalam  kehidupan dan  menghilangkan  kesulitan  dalam  rangka  memelihara  lima  unsur,  sedang  jika tidak  dilakukan  maka  tidak  menimbulkan  kekacauan,  tetapi  hanya  menimbulkan kesulitan  dan  kesempitan;  dan  (3) maslahah  tahsiniyyah (maslahah  tersier) 32 , yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang  pantas  dan  layak  dari  kebiasaan-kebiasaan  hidup  yang  baik  serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Jika maslahah tahsiniyyah ini  tidak  tercapai,  maka  manusia  tidak  sampai  mengalami  kesulitan, tetapi  mereka  dianggap  menyalahi  nilai-nilai  kepatutat  dan  tidak  mencapai  taraf hidup bermartabat.
Ketiga macam maslahah ( daruriyyah , hajiyyah , dan tahsiniyyah ) saling terkait antara satu dengan lainnya dalam pelaksanaannya, sehingga perintah Shari’ , baik berupa  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  dapat  dilakukan  secara  utuh. Bahkan, maslahah  tahsiniyyah ini  akan  memperkokoh  yang daruri (primer), sehingga  dalam  ibadah  misalnya  tidak  hanya  lahirnya  saja,  tetapi  batinnya. Memakai  pakaian  yang  baik  dan  bersih  ( tahsiniyyah )  dalam  shalat  akan memperkokoh  maslahah-maslahah  sebelumnya  ( hajiyyah dan daruriyyah ), sehingga  dirinya  terasa  berada  di  hadapan  Allah  dan  berpengaruh  dalam kehidupan  sehari-harinya.  Oleh  karena  itu, tahsiniyyah sebagai  penyempurna hajjiyyah dan hajjiyyah sebagai  penyempurna daruriyyah, karena  daruri merupakan maslahah asliyyyah . 33

## D. Analisis Maslahah dalam Wakaf Muaqqat
Wakaf merupakan salah satu amal berupa infak ke jalan Allah swt. Al-Qur’an menyatakan  agar  benda  yang  diinfakkan  tergolong  harta  yang  paling  disenangi sebagaimana dalam surat Ali ‘Imran (3): 92:
ْ نَلْْ اوُلاَنَ ت ْْ ْرِب لا ْْ ْرتَّح ْْ اوُقِف نُ ت ْْ ْارِمِ ْْ َْنوُّبُِتُ ْ َْمَوْا ْْ اوُقِف نُ ت ْ ْ نِم ْْ ْ ء يَش ْْ ْرنِإَف ْْ َْرللّا ْْ ِْهِب ْ ْ ميِلَع
"Kamu  tidak  akan  memperoleh  kebajikan,  sebelum  kamu  menginfakkan  harta yang  kamu  cintai.  Dan  apa  yang  kamu  infakkan  tentang  hal  itu,  sungguh  Allah Maha Mengetahui"
Dengan  ayat  ini,  jelaslah  bahwa  seseorang  tidak  akan  mencapai  tingkatan kebjikan  di  hadapan  Allah,  sebelum  dia  ikhlas  menginfakkan  harta  yang dicintainya di jalan Allah. Ayat ini sangat terkait dengan perintah Allah pada surat al-Baqarah (2): 267
َْيْْ ْاَهُّ يَأ ْْ َْنيِذرلا ْْ اوُنَمَآ ْْ اوُقِف نَأ ِْْْم ْ نْ ِْتاَبِ يَط ْْ اَمْْ ْ مُت  بَسَك
"Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Infakkanlah  sebagian  hasil  usahamu  yang baik-baik)"
31 Maslahah  hajiyyah ini  dikenal  dengan  istilah  “ maslahah  ahjalb  al-masalih} ”,  yakni mendatangkan  kemaslahatan  yang  akan  menopang  maslahah  daruri,  sehingga  tidak  timbul berbagai kesulitan , kepicikan, dan kesusahan ( raf’al-haraj wa daf’al-mashaqqah ). Ibid. 105
32 Maslahah  tahsiniyyah ini  dikenal  dengan  istilah  “ maslahah  tamamiyyah ”,  yang  bersifat komolementer  bagi  manusia,  yang  sebaiknya  dilakukan  jika  diinginkan  suatu  kesempurnaan  dan kelengkapan dalam kehidupan. Ibid. 106.
33 Abd. al-Hamid , al-Adillah , 65.
Setelah  turun  surat  Ali  ‘Imran  (3):  92,  para  shahabat  nabi  Muhammad  saw. berlomba-lomba  berbuat  kebajikan,  Abu  Talhah  al-Ansari,  seorang  hartawan  di kalangan  shahabat  Ansar  datang  kepada  nabi  Muhammad  saw.    menyerahkan sebidang  tanah  kebun  kurma  di  Madinah.  Tanah  ini  merupakan  tanah  yang terbaik,  yang berada di  depan masjid  Madinah, yang airnya selalu diminum oleh Nabi dan dikenal dengan sebutan kebun Bayruha’ . Bahkan, sewaktu Abu Talhah menyerahkan  kepada  Nabi,  beliau  berkata: Bakh Bakh (kata-kata  yang menunjukkan  kerelaan  dan  kekaguman).  Sewaktu  Abu  Talhah  mendengar perkataan  beliau  dan  dia  berkehendak  agar  kebun  tersebut  diinfakkan  kepada kerabatnya, Rasulullah saw. menerimanya. Kemudian kebun itu diberikan kepada kerabat  Abu  Talhah,  yaitu  Hassan  bin  Thabit  dan  Ubay  bin  Ka’ab.  Hal  ini menunjukkan  kebaikan  menginfakkan  harta  kepada  seorang  yang  masih  ada hubungan  kerabat,  sehingga  dia  mendapat  pahala  sedekah  dan  mempererat hubungan  silaturrahmi  dengan  kerabatnya.  Begitu  juga,  shahabat  Umar  bin Khattab menginfakkan sebagian kebunnya yang berada di Khaybar dengan sabda nabi  Muhammad  saw. Habbis  al-asl  wa  sabbil  al-thamrah 34 (pegang  pokoknya dan  gunakan  buahnya  sebagai  sedekah).  Artinya,  nabi  memerintah  pula  agar kebun  itu  tetap  dipeliharanya,  sedangkan  hasil  kebun  itu  sebagai  infak  (wakaf) dari  Umar.  Hadis  ini  dijadikan  dalil  oleh  ulama  yang  menyatakan  bahwa  benda wakaf  itu  tidak  lepas  dari  pemiliknya.  Sementara  itu,  ulama  lain  menyatakan, bahwa  benda  tersebut  sudah  lepas  dari  pemiliknya,  hanya  saja  benda  tersebut tidak  boleh  dipindahkan  ke  lainnya  seperti  dijual.  Termasuk  juga  Zayd  bin Harithah  yang  menginfakkan  kudanya  ( sabl namanya)  walaupun  kuda  yang diberikan kepada Rasulullah (infak/wakaf) itu akhirnya dikembalikan lagi. 35
Ketiga  peristiwa  yang  termuat  dalam  hadis  menunjukkan  bahwa  infak  itu sebaiknya  memperhatikan  keluarga,  jangan  kepada  orang  lain  dan  sekaligus menunjukkan adanya infak (wakaf) ahli atau dhurri sebagaimana dalam bahasan kitab salaf, berbeda dengan bahasan wakaf dalam kitab fiqh kontemporer. Hal ini sejalan  dengan  pemikiran  ulama  yang  menyatakan  bahwa  nabi  memberikan sedekah  (wakaf)  kepada  kerabat  orang  yang  bersedekah  itu  karena  dua  faktor, yaitu  (1)  sedekah  kerabat  itu  lebih  utama,  dan  (2)  dengan  sedekah  kepada keluarga, jiwa pemberi sedekah lebih nyaman dan terjauh dari penyesalan. 36
Di  negara-negara  muslim,  termasuk  Indonesia,  wakaf ahli / dhurri ditiadakan, sehingga  yang  termuat  dalam  hukum  positif,  hanya  wakaf khayri, yang menitikberatkan  pada  kepentingan  umum,  seperti  masjid,  lembaga  pendidikan, dan jalan desa. Indonesia telah mengatur perwakafan secara teratur, baik sebelum merdeka  maupun  setelah  merdeka,  bahkan  dengan  lahirnya  UU  No.  14  Tahun 2004  tentang  Wakaf,  Indonesia  telah  benar-benar  mengatur  wakaf  dalam  hukum positif, produk Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal  1  ayat  1  UU  Nomor  14  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  bahwa  batas peruntukkan  wakaf  tidak  hanya  yang muabbad (selama-lamanya),  tetapi  dapat
34 Dalam  redaksi  lain  berbunyi  “H abbis  al-asl  wa  tasaddata  biha”, pegang  pokoknya  dan sedekahkan hasilnya. Ibn Abi Shaybah menjelaskan bahwa permulaan wakaf dalam Islam adalah sedekah (wakaf) Umar dan al-Shafi’i berkata bahwa wakaf merupaka amal yang hanya ada pada Islam, belum ada pada masa Jahiliyyah. Al-San’ani, Subul al-Salam , vol. 3 (Jedah: al-Haramayn, 1960), 87.
35 al-Razi, al-Tafsir al-Kabir , vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 147.
36 Wahbah al-Zuhayli, al-Tafsir al-Munir , vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 294.
dilakukan muaqqat (ditentukan waktunya). Hal ini telah merubah aturan wakaf di Indonesia  yang muabbad sebagaimana  dalam  PP  No.  28  Tahun  1977  dan Kompilasi  Hukum  Islam.  Artinya,  wakif  atau  keluarganya  dapat  menikmati kembali  harta  bendanya  ( mawquf ),  sehingga  harta  benda  dapat  dinikmati  oleh pihak yang menerima, karena telah mengambil manfaat dari mawquf , bahkan jika dikelola  secara  baik,  hasilnya  sudah  beranak  pinak.  Sementara  itu,  wakif  dapat menikmati  kembali mawquf ,  lebih-lebih  jika  wakif  ini  terjadi  kebangkrutan  atau sakit-sakitan  dan  tidak  mempunyai  biaya  perawatan.  Sementara  itu,  jika  wakif telah meninggal  dunia,  maka mawquf ini dapat  dijadikan sebagai  harta tinggalan mayit  (wakif),  lebih-lebih  jika  keluarganya  terjadi  kemiskinan,  sehingga  tidak dapat menikmati pendidikan yang wajar.
Dimuatnya  wakaf muaqqat di  samping muabbad dalam  UU  No.  14  Tahun 2004 tentang Wakaf ini memberikan kesempatan kepada wakif untuk memikirkan dua  hal,  yaitu  mendekatkan  diri  ( taqarrub )  kepada  Allah  dengan  infak  (wakaf), mengamalkan apa diperintahkan Shari’ melalui Alqur’an dan Hadis, sebagaimana dalam surat al-Baqarah  (2):  267 dan Ali  ‘Imran (3): 92.  Manfaat  dari harta yang diinfakkan  atau  diwakafkan  dapat  dirasakan  oleh  orang  banyak,  seperti  wakaf tanah  atau  uang  untuk  masjid,  mushalla,  lembaga  pendidkan,  dan  wc  umum, sehingga  aplikasi  ajaran  Islam  dapat  terlihat  dalam  masyarakat.  Sementara  itu, wakif juga mempunyai keluarga yang harus dipelihara, baik fisik maupun rohani, yang  tidak  boleh  diabaikan,  sehingga  keluarga  tidak  terperosok  pada  jurang  api neraka, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Tahrim (66)): 6, yang berbunyi: ya  ayyuha  al-ladhina  amanu  qu  anfusakum  wa  ahlikum  naran (Wahai  orang- orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka). 37 Ayat ini harus dipahami secara seksama dengan menggunakan kaidah amar “ al-amr bi al-shay’  amr  bi  wasailih (memerintah  sesuatu  berarti  memerintah  sarananya).
Untuk itu, hal-hal yang terkait dengan perlindungan keluarga dari api neraka harus dilakukan, di antaranya harus mempunyai biaya untuk pendidikan. Biaya ini akan tertutupi  jika  mempunyai  harta,  karena  harta  merupakan  salah  satu  dari  sesuatu yang  dapat  menstabilkan  keluarga,  sebagaimana  al-Qur’an  mensifati  harta  benda dengan “ al-lati ja’ala Allah lakum qiyaman ” setelah lafal “ wa la tu’tu al-sufaha’a amwalakum ” dalam surat al-Nisa’ (4): 5.
Al-Zuhayli menjelaskan makna dari lafal “ al-lati ja’ala Allah lakum qiyaman ” dengan  pernyataan  bahwa  harta  benda  adalah  tonggak  kehidupan,  sebagai penyebab  kebaikan  kehidupan  rumah  tangga,  dan  keteraturan  segala  perkara. Dengan  harta,  bangsa  menjadi  maju  dan  terbangun  peradaban,  dan  dengan  harta individu dan kelompok menjadi bahagia, serta dapat mengalahkan musuh. Bahkan ulama salaf berkata: Harta benda adalah senjata dan sungguh saya meninggalkan harta yang menyebabkan saya dihisab oleh Allah adalah lebih baik daripada saya membutuhkan pertolongan orang lain. 38
37 Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka,  juga  memerintahkan  untuk  mengajarkan  kepada  keluarganya  taat  dan  patuh  kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Dalam hal ini, keluarga merupakan amanat  yang  harus  dipelihar  kesejahteraannya,  baik  jasmani  maupun  rohani.  Salah  satu  cara menyelamatkannya memerintah keluarga untuk dan bersabar sebagaimanan dalam surat Taha (20): 132 dan al-Shu’ara’ (26): 214.
38 al-Zuhayli, al-Tafsir al-Munir , vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 249.
Dengan  melihat  fungsi  harta  benda  tersebut,  seorang  wakif  jangan  sampai harta  bendanya  dihabiskan  semua,  karena  hanya  terdorong ingin  mengharapkan keridlaan  dan  pahala  dari  Allah,  tanpa  peduli  terhadap  dirinya  dan  keluarganya. Sementara itu, jika wakif meninggal  dunia dan keluarga wakif hidupnya normal, maka  tidak  ada  masalah  dengan  wakaf muabbad .  Akan  tetapi,  jika  wakif  dalam keadaan miskin atau sengsara setelah mewakafkan benda, atau keluarganya lemah baik  lahir  maupun  batin,  maka  wakaf muabbad ini  akan  dapat  menimbulkan kegoncangan rumahtangga, bahkan dapat  menjadi  kafir, sebagaimana hadis  yang menyatakan  bahwa  kefakiran  itu  hampir  saja  mendatangkan  kekafiran  ( kada  al- faqr an yakuna kufran ).
Sayyid  Sabiq , 39 menyatakan  bahwa  seseorang  diharamkan  mewakafkan sesuatu yang dapat membahayakan ahli waris, berdasarkan hadis Rasulullah saw. “ la  darar  wa  la  dirar” (tidak  boleh  berbuat  bahaya  kepada  dirinya  sendiri  dan orang  lain).  Selanjutkan,  Sayyid  Sabiq  mengutip  pendapat  pengarang  kitab al- Rawdah al-Nadiyyah sebagai berikut:
“Secara  garis  besar  dinyatakan  bahwa  wakaf-wakaf  yang  dimaksudkan  untuk memutuskan  apa  yang  diperintahkan  Allah  untuk  dilakukan  dan  menentang  hal- hal  yang  diwajibkan-Nya,  maka  dianggap  batal  demi  hukum,  sama  sekali  tidak terjadi. Hal ini sebagaimana orang yang mewakafkan kepada anak-anak laki-laki, bukan  anak-anak  perempuan  dan  hal-hal  yang  serupa.  Perbuatan  yang  dilakukan orang  tersebut  tidak  berkehendak  mendekatkan  diri  kepada  Allah,  melainkan berkendak  menentang  hukum-hukum  Allah  dan  melawan  terhadap  apa  yang disyari’atkan Allah kepada para hamba-Nya. Dia menjadikan wakaf yang bersifat Taghut sebagai  jalan  untuk  menuju  Syetan”.  Hendaknya  hal  ini  selalu  diingat, karena  pada  zaman  ini  banyak  sekali  terjadi.  Begitu  juga  wakaf  yang  dilakukan sesesorang hanya cinta agar harta bendanya tetap berada pada keturunannya, tidak keluar  dari  pemilikan  mereka.  Hal  demikian  ini  hanya  dimaksudkan  menentang hukum  Allah,  yaitu  pindahnya  kepemilikan  melalui  pewarisan  dan  menyerahkan urusannya  kepada  ahli  waris  untuk  melakukannya.  Tidaklah  urusan  kaya  atau fakir miskin mereka sebagai urusan wakif, tetapi urusan Allah. 40
Wakaf muaqqat ini dapat dilakukan analog ( qiyas ) dengan pembatasan wasiat atau dalalat  al-nas} (teori  Hanafiyyah),  maksimal  1/3  harta  yang  dimiliki, sebagaimana dalam hadis Sa’ad bin Abi Waqqas. Bahkan nabi Muhammad saw. mengatakan  kepada  Sa’ad,  bahwa  1/3  itu  sudah  banyak  (diucapkan  tiga  kali), kemudian beliau bersabda “ Innaka  ‘an  tadhara  warastatak  aghniya’a  khayr  min an  tadhararahum  ‘alah  yatakaffafu  al-nas ” 41 ,  sungguh  kamu  meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam  keadaan  meminta-minta  kepada  orang  lain.Artinya,  hadis  ini memerintahkan  untuk  memperhatikan  keluarga  jangan  sampai  hidup  meminta- minta  kepada  orang  lain. 42 Di  samping  itu,  dengan  dibatasi  1/3,  keluarga,  lebih- lebih anak masih mendapat sisanya dan tidak berdampak kemarahan kepada orang tua, karena hartanya tidak habis. Dalam hal wakaf muaqqat keluarga masih dapat
39 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , vol. 3 (Beirut: Dar Fikr, 1977), 387.
40 Ibid.
41 Ibn  Hajar  al-  ‘Asqalan, Bulugh  al-Maram  min  Adillat  al-Ahkam (Mekah:  al-H}aramayn,  t.t), 206.
menikmati  harta  orang  tua  yang  menjadi  obyek  wakaf.  Hal  ini  menunjukkan, bahwa  memelihara  keluarga  perlu  dijaga  ( muhafazah  ‘ala  al-nasl ),  sebagaimana termuat dalam maqasid al-khamsah .
Jika  wasiat  ( maqis  ‘alayh )  sebagaimana  hadis  tersebut  dibatasi,  karena pertimbangan  keluarga,  maka  wakaf muaqqat ( maqis )  juga  karena  pertimbangan keluarga. Artinya, ‘illat al-hukm antara keduanya berupa maslahah fi muhafazzat al-nasl . Untuk itu, memelihara keluarga wakif dengan memperhatikan harta benda akan  menopang  jiwa  dan  agama  mereka,  sebagai maqadari  sid  daruriyyah yang berada  pada  tingkat  yang  lebih  tinggi.  Walaupun  wakaf muaqqat berada  pada tingkatan maqasid  hajiyyah ,  tetapi  dalam  keadaan  tertentu  dapat  dimasukkan dalam kategori maqasid  daruriyyah. Untuk itu, jika wakaf muaqqat yang  berada pada  tingkatan hajiyyah diabaikan  atau  tidak  diperhatikan,  hanya muabbad saja, maka  akan  dapat  mengganggu  yang daruriyyah .  Karena  itu,  wakaf muaqqat sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004  dapat  mengandung  manfaat  atau  kemaslahatan  yang  besar  sekali  dalam menjaga  keluarga  yang  ditinggalkan  wakif,  sehingga  wakif  akan  mendapat beberapa pahala, yaitu manfaat wakaf muaqqat, berupa:
1. Pahala  yang  akan  diterimanya  setelah  meninggal  dunia,  yang  berasal  dari amalnya sendiri,
2. Manfaat dari keluarganya, yang menyedahkan hartanya (yang dulunya sebagai mawquf ) dan pahalanya diperuntukkan wakif, dan
3. Manfaat  do’a  dari  keluarga  wakif  setelah  meninggal  dunia,  karena keluarganya  telah  menjadi  orang  yang  saleh,  karena  mereka  dibesarkan melalui  pendidikan,  yang  di  antaranya  berasal  dari  harta  yang  dahulunya dijadikan obyek wakaf.
Dengan  demikian,  wakaf muaqqat ini  akan  memperoleh  keuntungan  pahala bagi wakif, sebagaimana hadis yang diriwayatkan imam |Abu Dawud:
اَذِإ ْْ َْتاَم ْْ ُْناَس نِ لْا ْْ َْعَطَق  نا ْْ ُْه نَع ْْ ُْهُلَمَع ْْ ْرلِّإ ْْ ْ نِم ْْ ِْةَث َلََث ْْ َْءاَي شَأ ْْ ْ نِم ْْ ْ ةَقَدَص ْْ ْ ةَيِراَج ْْ ْ وَأْْ ْ م لِع ْْ ُْعَفَ ت  نُ ي ْْ ِْهِب ْْ ْ وَأْْ ْ دَلَو ْ ْ حِلاَص ْْ وُع دَي ْْ ُهَل
Cara  pembatasan  ( muaqqat )  pada  wakaf  harus  dilihat  benda  yang  dijadikan obyeknya. Jika benda tidak bergerak berupa tanah, maka jangan disertifikatkan ke Badan  Pertanahan  Nasional,  sebab  akan  terjadi  pemindahan  hak  milik  untuk selamanya,  tetapi  dengan  pembuatan  akta  ikrar  tanah  wakaf  yang  dibatasi waktunya. Sedangkan, untuk wakaf uang harus ditentukan pada sertifikat muaqqat pada  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  sebagai  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.

## E. Kesimpulan
4. Ulama berbeda pendapat tentang wakaf muaqqat (berjangka):
a. Shafi’iyah  dan  Hanabilah  berpendapat  bahwa  wakaf  tidak  boleh  dibatasi waktunya,  sehingga  jika  suatu  benda  telah  diwakafkan,  maka  benda tersebut sudah lepas dari pemiliknya dan tidak tidak dapat ditarik kembali
oleh wakif. Artinya, setelah terjadi ikrar wakaf dari wakif, maka langsung terjadi  peristiwa  hukum  yang  mengikat  ( lazim ),  yang  berarti  berlaku selamanya ( muabbad ).
b. Malikiyyah  dan  Hanafiyyah  berpendapat  bahwa  benda  yang  diwakafkan belum  lepas  dari  milik  wakif,  sehingga  dapat  ditarik  kembali  oleh  wakif sebagaimana pinjaman (āriyah). Begitu juga, benda yang diwakafkan tidak harus miliknya wakif sendiri, tetapi dapat juga dari benda yang disewakan.
5. Wakaf muaqqat yang  terdapat  dalam  Pasal  1  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2004 tergolong mukhafazah ‘ala al-nasl (memelihara keturunan) dalam tingkatan maslahah hajiyyah (sekunder) , yang berfungsi sebagai penyempurna maslahah daruriyyah (primer) .

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdurrahman.  1992. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia. Jakarta:  Akademika Prassindo.
al- ‘Alim, Yusuf Hamid. t.th. al-Maqasid al- ‘Ammah, Kairo: Dar al-Hadith.
Anshori,  Abdul  Ghafur.  2006. Hukum  dan  Praktik  Perwakafan  di  Indonesia. Yogyakarta: PDOP.
al- ‘Asqalani, Ibn Hajar. t.th. Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam . Mekah: al- Haramayn.
al-Buti,  Ramadan.  1992. Dawabit  al-maslahah  fi  al-Shari’ah  al-Islamiyyah , Beirut: Muassasat al-Risalah
Departemen  Agama,  2006. Bunga  Rampai  Perwakafan Jakarta:  Direktorat Jenderal Bimbingan Masayarakat Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
_________________. 2006. Fiqih Wakaf, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
Khallaf, Abd al-Wahhab. 1978. Ilmu Usul al-Fiqh , Mesir: Dar al-Qalam.
al-Makarim, Abd al-Hamid Abu. t.th. al-Adillah al-Mukhtalaf fiha wa atharuha fi al-fiqh al-Islami . Kairo: Dar al-Islam.
al-Munawwar,  Said  Aqil.2001.  Konsep  al-Maslahat  dalam  Hukum  Islam  (Suatu Tinjauan sebagai Sumber Hukum Islam) dalam Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam , Malang: Pascasarjana UNISMA.
al-Razi, 1994. al-Tafsir al-Kabir , vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr.
Rofiq, Ahmad. 2003. Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sabiq, Sayyid. 1977. Fiqh al-Sunnah , vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr.
Al-San’ani. 1960. Subul al-Salam , vol. 3. Jedah: al-Haramayn.
al-Sharqawi. T.th. al-Sharqawi ‘ala al-Tahrīr. Juz 2. Singapura: al-Haramain.
Said, Umar. 1997. Hukum Islam di Indonesia. Surabaya: CV Cempaka.
al-Shanqiti, Muhammad al-Amin. t.th. Muthsakhinat Usul al-Fiqh . Madinah: al- Jami’ah al-Islamiyyah bi al-Madinah al-Munawwarah.
Sjarif, Surini Dahlan.1984. Intisari Hukum Benda , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Tim  Redaksi,  1996. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, cet.  ke-7.  Jakarta:  Balai Pustaka.
Usman, Suparman. 1999. Hukum Perwakafan di Indonesia . Serang: Darul Ulum.
al-Zuhayli, Wahbah. 1991. al-Tafsir al-Munir , vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr.
_________________.  1997. al-Fiqh  al-Islām  wa  Adillatuh .  vol.  9.  Beirut:  Da>r al-Fikr.
Zuhri,  Saifuddin.  2009. Ushul  Fiqih  Akal  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.