## KESELARASAN HIDUP BEDA AGAMA DAN ALIRAN: Interaksi Nahdliyin, Kristiani, Buddhis, dan
Ahmadi  Di Kudus
Moh. Rosyid STAIN Kudus Email: mrosyid72@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Terjadinya  konflik  antar  dan  intern-umat  beragama  di negeri ini selalu mewarnai realitas sosial. Persoalan utama untuk dijadikan solusi adalah mencari akar persoalan yang memicu  konflik. Akan  tetapi,  kehidupan  warga  beragama di  negeri  ini  bukan  berarti  selalu  terjadi  konflik  atau  jika terdapat perbedaan pemeluk agama identik dengan konflik. Realitas penelitian tahun 2013 dengan teknik observasi dan wawancara  dengan  analisis  deskriptif  kualitatif  di  Desa Colo,  Kecamatan  Dawe,  Kudus,  Jawa  Tengah  terwujud harmoni kehidupan antar dan intern-umat beragama. Jumlah perdukuhan  4  dukuh,  penduduk  pada  awal  tahun  2012 sebanyak 4 ribu jiwa, 2.400 KK, mayoritas pemeluk Islam, Kristen 16 orang, Buddha 40 orang, dan jemaah Ahmadiyah 13  KK  yang  berada  di  satu  kelurahan.  Masing-masing memiliki  tempat  ibadah  yang  terdiri  5  masjid  (masjid Sunan  Muria  di  Gunung  Muria,  masjid  yang  dibangun pemerintah provinsi Jawa Tengah yang berada di wilayah wisata pegunungan Colo Muria, 2 masjid di perkampungan Desa Colo, dan 1 masjid warga Ahmadiyah), 11 musala di 4 perdukuhan Desa Colo, 1 gereja yang bersebelahan dengan 1  Vihara.  Vihara  dibangun  era  kepresidenan  Gus  Dur. Terdapat 2 MI swasta, 2 SDN, 1 MTs swasta, 1 MA swasta,
3 TPQ, 1 TK, dan 1 RA. Kerukunan terwujud disebabkan oleh  kehidupan  sosial  warga  adanya  kesadaran  karena kesamaan  aspek  budaya  dan  perekonomian  mayoritas skala sedang (tidak miskin) sehingga tidak mudah tersulut konflik, tidak adanya loko penggerak konflik, dan adanya ikatan kekeluargaan dan keakraban dalam pertemanan dan pertetanggaan antar dan intern-pemeluk agama dan aliran.

## Latar Belakang Masalah
Kerukunan  umat  beragama  di  Indonesia  masih  diwarnai catatan kelabu di tengah semakin tingginya kesadaran toleransi masyarakat. Faktor kesenjangan ekonomi dan kepentingan di luar agama seperti politik, rentan dibelokkan menjadi konflik agama. Kemudian muncul anggapan menyalahkan pihak the others atau minhum dan merasa benar sendiri atau hanya kelompoknya yang benar.  Jika  demikian,  agama  berpotensi  diciptakan  oleh  umat beragana menjadi sumber ketidakrukunan atau pertikaian sesama warga bangsa. Untuk itu pentingnya pendakwah menyampaikan ajaran  agama  yang  komprehensif,  tidak  sepotong-potong  agar agama tidak menjadi legitimasi bagi pihak yang berbuat anarkhis untuk kepentingan perorangan atau kelompok. Dengan demikian, catatan kelabu kerukunan umat beragama akan berakhir. Konflik lazimnya dipicu oleh perbedaan ajaran agama bagi pemeluk agama yang  memahami  ajaran  agama  secara  parsial,  tanpa  memahami pesan substansial. Penelitian ini berpijak dari asumsi dasar bahwa pendekatan budaya yang didialogkan dalam kehidupan sehari-hari oleh  antarpemeluk  agama  dengan  sesama  pemeluk  agama  agar mampu  mengurai  konflik  atau  mengantisipasi  konflik  dengan mengedepankan  empati  sosial.  Modal  dasar  kehidupan  sosial beragama  yang  harmonis  tersebut  tercipta  di  tengah  kehidupan warga  Kudus  yang  berbeda  agama  dan  seagama  tetapi  berbeda aliran, bahkan aliran yang mengaku muslim tersebut dinyatakan sesat oleh MUI.
Pada Februari 2011, sekitar 100 orang menyerang warga Ahmadiyah menyebabkan tiga warga ahmadi tewas di Kampung Peundeuy, Cikeusik, Pandeglang, Banten. Disusul tiga gereja di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dibakar seusai pengadilan
kasus  penistaan  agama  oleh  oknum  yang  tak  bertanggung jawab  karena  mereka  tak  puas  atas  proses  pengadilan  dan melampiaskannya dengan merusak rumah ibadah umat agama lain. Pertengahan tahun, muncul isu penculikan dalam usaha perekrutan anggota  Negara  Islam  Indonesia  (NII).  Jaringan  baru  NII  yang didirikan tahun 1949 masih bergerak di bawah tanah, dengan cita- cita  mendirikan  Negara  Islam.  Tidak  hanya  mengancam  agama lain, mereka hendak mengubah kesepakatan bersama NKRI. Saat isu itu mereda, Kota Ambon, Maluku, rusuh lagi pada pertengahan September  2011.  Dua  kelompok  beragama  bentrok  akibat  isu kematian tukang ojek yang menyebar liar. Konflik Ambon terasa terulang tahun 1999 dengan ribuan korban di Ambon dan Maluku. Sementara  itu,  kasus  Gereja  Kristen  Indonesia Yasmin  di  Kota Bogor, Jabar, memanas setelah Wali Kota Bogor Diani Budiarto mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) gereja itu, meskipun Mahkamah Agung  memerintahkan  pencabutan  atas  pembekuan IMB.  Ombudsmen  pun  merekomendasikan  pembukaan  segel gereja Yasmin. Pada 18 September 2011, massa bersurban merusak tiga patung di pusat kota yaitu patung Gatotkaca di Persimpangan Parcom,  Patung  Semar  di  Persimpangan  Sasak  Beusi,  dan patung Bima di Pertigaan Jalan Baru. Massa menilai keberadaan patung  tak  sesuai  aspirasi  masyarakat  dan  menghamburkan anggaran daerah. Perusakan terjadi pada pukul 11.30 melibatkan sedikitnya lima ribu orang. Tindakan anarkhis dilerai oleh aparat keamanan  gabungan  Polri,  TNI,  dan  Satpol  PP.  Masa  tersebut setelah mengikuti istighosah di Masjid Agung Purwakarta, Jabar. Menurut  pimpinan  Ponpes Ad  Duha ,  Ustad  Toto  Taufik,  aksi merupakan  puncak  kemarahan  warga  karena  keinginan  umat tak digubris ( Jawa Pos , 19 September 2011, hlm.10). Perusakan sebagai  bentuk  protes  warga  terhadap  Pemkab  Purwakarta yang  membangun  patung  dan  menggelar  ribuan  tumpeng  untuk pemecahan  rekor Agustus  2011  yang  mengabaikan  penderitaan rakyat yang diimpit kemiskinan. Pada kasus sebelumnya, Ketua Forum  Ulama  Indonesia  Purwakarta,  Abdullah  As  Joban  dan Sekretarisnya,  Ahmad  Muhaimin,  dituntut  ke  Pengadilan  oleh tiga  lurah  karena  dinilai  bertanggung  jawab  atas  kerusakan patung Bima di jl.Ibrahim Singadilaga pada Agustus 2010 dengan tuntutan ganti rugi materiil Rp 102 juta dan imateriil Rp 3 miliar
( Kompas , 19 September 2011, hlm.23).
Hasil  Survei  Pusat  Pengkajian  Islam  dan  Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta tahun 2000-2010 terhadap 1.200 responden yang  berusia  di  atas  17  tahun  di  seluruh  Indonesia  secara  acak dengan  memperhitungkan  keterwakilan  kelompok  masyarakat. Materi yang ditanyakan adalah bagaimana umat Islam jika hidup berdampingan  dengan  kelompok  atau  agama  lain  secara  setara, sebagian  besar  menjawab  keberatan.  PPIM  menawarkan  solusi berupa dialog lintas-agama, pemerintah harus menegakkan hukum, keamanan,  dan  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  ( Kompas,
29  Maret  2011,  hlm.4).  Dalam  laporan Pew  Research  Center’s Forum  on  Religions  on  Religion (2011)  lembaga  nonpartisan internasional yang meneliti bidang demografi, media, agama, dan politik bahwa lebih dari 2,2 miliar manusia (lebih kurang sepertiga penduduk dunia) mengalami pelarangan/pembatasan ( restriction ) dan kebencian ( hostilities ) kehidupan beragama di 23 negara (12 persen), stagnasi di 163 negara (82 persen), dan penurunan di 12 negara  (6  persen),  baik  oleh  negara  maupun  masyarakat. Pew Research menyumbangkan The  Government  Restrictions  Index (GRI) -indeks yang mengukur tingkat restriksi pemerintah terhadap penganut  agama,  khususnya  dari  dari  kelompok  minoritas-  dan The Social Hostilities Index (SHI)– mengukur tingkat ancaman, tekanan,  kebencian,  permusuhan,  dan  intimidasi  oleh  individu dan  anggota  masyarakat  terhadap  kelompok  agama  minoritas (Thoyyar, 2011:7).
Temuan penelitian The Wahid Institute , terjadi pelanggaran kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan.  Pada  2010,  terdapat  62 kasus  dan  tahun  2011  terdapat  92  kasus,  meningkat  18  persen. Pelarangan  dan  pembatasan  aktivitas  keagamaan  atau  kegiatan ibadah  tercatat  49  kasus,  tindakan  intimidasi  dan  ancaman kekerasan oleh aparat negara 20 kasus, pembiaran kekerasan 11 kasus, kekerasan dan pemaksaan keyakinan serta penyegelan dan pelarangan rumah ibadah masing-masing 9 kasus, dan kriminalisasi atau  viktimisasi  keyakinan  4  kasus.  Institusi  negara  tercatat menjadi  pelaku  pelanggaran  kebebasan  beragama  yang  paling banyak  adalah  polisi  menempati  peringkat  pertama  dengan  32 kali, disusul bupati, wali kota, atau pejabat di lingkungan pemda
sebanyak  28  kali.  Pelaku  pelanggaran  lainnya  adalah  tentara 16, satpol PP 10, pemprov 8, kantor kemenag dan KUA 8. Jabar merupakan  daerah  dengan  jumlah  sebaran  wilayah  pelanggaran tertinggi  yakni  55  kasus,  Banten  9  kasus, Aceh  5  kasus,  Jatim, Jateng, dan Sulsel masing-masing 4 kasus. Tindakan intoleransi dalam beragama dan berkeyakinan tahun 2010 sebanyak 134 kasus, tahun  2011  sebanyak  184  kasus.  Kategori  tindakan  intoleransi yang paling tinggi adalah intimidasi dan ancaman kekerasan atas nama agama 48 kasus, penyebaran kebencian terhadap kelompok lain 27 kasus, pembakaran dan perusakan properti 26 kasus, dan diskriminasi atas dasar agama 26 kasus. Pelanggaran kebebasan beragama/intoleransi  di  Jabar  105  kasus,  Jatim  17,  Jateng  15, Jakarta 13, dan Riau 9 kasus. Simpulan dari The Wahid Institute bahwa  pemerintah  masih  menganggap  pelanggaran  kebebasan beragama dan intoleransi bukan persoalan serius dan tidak pernah serius menanggapi laporan ( Kompas , 30 Desember 2011, hlm.5).
Kekerasan  demi  kekerasan  itu  seakan  menjadi  potret buram negeri yang terkenal dalam syair lagu sebagai gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo (damai, makmur, sejahtera, tenteram, dan sentosa). Kekerasan tersebut dalam pepatah Jawa seperti ajur  mumur  ambeg  angkoro,  budhi  cendholo (rusak binasa  karena  angkara  murka  akibat  rusaknya  budi  pekerti). Hasil survei Setara Institute tahun 2011 tentang persepsi publik tentang  Islam  radikal  di  Solo,  Sukoharjo,  Klaten, Temanggung, Karanganyar, Pekalongan, Pemalang, Kendal (Jateng) dan Sleman, Yogyakarta,  dan  Bantul  (DIY).  Jumlah  responden  1.200  orang dengan margin of error 2,2 persen pada tingkat  kepercayaan 95 persen, pengambilan sampel melalui stratified random sampling , dengan  teknik  wawancara  tatap  muka  ( Kompas ,  22  November 2011,  hlm.4).  Data  menunjukkan,  warga  melakukan  perlawanan terhadap  kelompok  radikal,  meskipun  berita  kekerasan  masih tetap  berlangsung.  Sebagaimana  peledakan  markas  FPI  di  Desa Balecatur,  Kec.  Gamping,  Sleman  Jl.  Wates  Km.8  Yogyakarta pada dini hari, 01.30 WIB, 15 Desember mengakibatkan rusaknya sebagian bangunan dan anggota FPI luka bakar (Agus Susanto, 35 th) ( Suara Merdeka, 17 Desember 2011, hlm.G).
Terdapat info yang sedikit melegakan bagi warga bangsa
berdasarkan  pernyataan  Ketua  Umum  PP  Muhammadiyah  (Din Syamsuddin),  mantan  Ketum  PB  NU  (K.H.  Hasyim  Muzadi), dan  Rohaniawan  (Frans  Magnis  Suseno)  bahwa  komunikasi antarpemimpin  agama  di  Indonesia  tahun  2011  semakin  baik, meskipun terjadi sejumlah konflik dan kekerasan atas nama agama. Hal  ini  bisa  menjadi  modal  yang  baik  untuk  terus  membangun kerukunan antarumat beragama di masa mendatang. Tren positif tersebut ditandai dengan kerapnya pertemuan di antara tokoh agama dan lintas agama jika ada masalah yang membutuhkan penanganan bersama karena di setiap agama ada kelompok garis keras yang sulit menerima perbedaan. Saat ini agama sangat rentan dibajak dan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk kepentingan masing- masing,  termasuk  kepentingan  politik.  Sebab,  umat  beragama belum  benar-benar  memahami  permainan  politik  dan  sebagian kehidupannya masih belum sejahtera. Sentimen ideologis agama yang kuat juga mudah untuk diletupkan menjadi gesekan. Kaum agamawan diimbau mencegah kemungkinan itu agar agama tetap menjadi  kekuatan  pemersatu,  bukan  pemecah  bangsa.  Pengurus FKUB bersama tokoh agama di daerah didorong membuat jaringan kerukunan antarumat beragama agar tak mudah terpancing untuk masuk dalam gesekan yang akar penyebabnya sebenarnya bukan soal agama ( Kompas, 26 November 2011, hlm.3). Berdasarkan data Institut Titian Perdamaian pada 2008  rata- rata terjadi 1,5 kekerasan per hari yang meningkat menjadi 4 kasus per hari pada 2010 dan konflik tak selalu bernuansa agama, tetapi bertumpu pada motif politik (pesta demokrasi lokal) dan sumber daya  alam  (implementasi  otda).  Dari  600  kasus  kekerasan  pada 2009, hanya 6 berbau agama dan hingga semester pertama 2010, kekerasan berbau agama hanya 10 kasus dari 752 peristiwa yang terdata  secara  nasional.  Berdasarkan  persentase,  konflik  politik meningkat dari 12 persen pada 2009 menjadi 16 persen per Juni 2010. Adapun konflik SDA dari 9 menjadi 10 persen. Penyebaran konflik merata, di DKI terbanyak konflik horizontal dengan 110 kasus pada 2009 dan 89 kasus hingga pertengahan 2010, Jatim 87 kasus, Sulsel 76 kasus, Jabar 66 kasus, Maluku 47 kasus, NTB 41 kasus, Sulawesi Tenggara dan Jateng 34 kasus, Sumut 32 kasus, Sumsel 30 kasus, dan Papua 29 kasus ( Republika , 3 Maret 2011,
hlm.23). Berdasarkan data catatan akhir tahun 2011 dari Setara Institute terjadi  103  tindakan  Negara  melalui  institusi  dan  244 peristiwa  pelanggaran  kebebasan  beragama/berkeyakinan  yang mengandung  299  bentuk  tindakan  di  lima  provinsi  yang  masuk daftar  tertinggi  pelanggaran  terhadap  kebebasan  beragama.  Di Jawa Barat sebanyak 57 peristiwa, Sulawesi Selatan 45 peristiwa, Jatim  31  peristiwa,  Sumut  24  peristiwa,  Banten  12  peristiwa, Jateng  11  peristiwa.  Peristiwa  tersebut  berkaitan  dengan  kasus Ahmadiyah,  perusakan  rumah  ibadah,  pemaksaan  keluar  dari keyakinan,  ancaman  penyerangan,  dan  perusakan  rumah.  Ketua Setara Institute , Hendardi, menyatakan bahwa Presiden SBY telah 19  kali  berpidato  untuk  menyampaikan  pesan  toleransi,  tetapi pelanggaran  terhadap  kebebasan  beragama  justru  meningkat
( Suara Merdeka , 20 Desember 2011, hlm.2).
Terdapat  realitas  yang  menarik  kaitannya  dengan respon  publik  yang  resisten  (menolak)  terhadap  Islam  radikal. Masyarakat  menilai,  keberadaan  kelompok  radikal  aktivitasnya mengakibatkan munculnya citra negatif terhadap agama dan umat Islam, bahkan sangat sedikit anggota masyarakat yang bersedia mendukung  kelompok  radikal.  Dialog  lintas  agama  seyogyanya jangan  hanya  berlangsung  di  tingkat  elit  dan  bersifat  retorika, tetapi dikembangkan hingga menjadi gerakan masyarakat awam dan menciptakan kerukunan dalam kehidupan nyata. Inti penting untuk mengurangi ketegangan atau konflik antarumat beragama. Wacana dialog lintas agama sudah didengungkan oleh pemerintah dan tokoh agama di Indonesia. Namun, selama itu pula, konflik dan kekerasan atas nama agama masih berlangsung karena dialog itu masih menjadi wacana elit.
Data di atas menandaskan bahwa konflik antar dan intern umat beragama muncul dan timbul-tenggelam di negeri ini. Akan tetapi, bukan berarti semua wilayah negeri ini selalu terjadi konflik intern  atau  antarumat  beragama,  sebagaimana  di  Desa  Colo, Dawe, Kudus, Jawa Tengah mayoritas pemeluk Islam, Kristen 16 orang, Buddha 40 orang, dan pemeluk aliran Ahmadiyah 10 KK yang berada di satu kelurahan dan tempat ibadahnya berdekatan. Peneliti belum mendapatkan data adanya konflik terbuka di desa di mana waliyullah Sunan Muria disemayamkan, sehingga muncul
pertanyaan bagaimana interaksi antar-pemeluk agama dan aliran serta faktor apakah yang mendukung terjadinya kerukunan antar dan intern pemeluk agama dan aliran di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus tahun 2013?

## Landasan Teori
Kerangka  teori  yang  digunakan  meliputi  konsep  (1) harmoni  interaksi  sosial  yakni  terciptanya  keselarasan  sosial, manakala  dalam  bersesama,  manusia  mengedepankan  sifat seimbang  ( at-tawazun )  kaitannya  dengan  menerima  informasi dari  berbagai  sumber,  masudnya  tak  latah  menghakimi  salah, toleran  ( at-tasamuh )  maksudnya  memahami  dan  menghormati di tengah perbedaan, khususnya beda agama atau aliran, dan adil ( al-adalah )  yakni  bersikap  tegas  jika  menjadi  penguasa  dalam menegakkan hukum, (2) empati sosial yakni kesadaran identitas sosial  dalam  meningkatkan  kapasitas  empati  sebenarnya  dapat dilakukan  dengan  lebih  menambah  kesadaran  diri  ( self-aware autonomy ) dan mengurangi tendensi mengklaim apa yang benar dan apa yang salah. Kesadaran diri/mawas diri bahwa setiap orang memiliki keunikan, kelebihan, dan kekurangan yang dapat saling melengkapi (Dania, 2011:7), (3) perilaku agresif, (4) faktor pemicu kekerasan, (5) sumber konflik, (6) ketegasan terhadap pelanggar. Sebagaimana grand  design penyelesaian  konflik  dengan  tahap jangka  pendek,  menengah,  dan  panjang. Tahapan  tersebut  perlu memahami  karakter  konflik  yakni  faktor  apa  yang  memicu  dan penyelesaiannya  dituntaskan  dengan  mencari  akar  persoalan. Perlu  pula  ketegasan  di  setiap  pemimpin  lokal,  dan  (7)  format dialog antaragama.
Presiden  SBY  pada  27  Juni  2011  memberi  sambutan pada peresmian sarana dan prasarana Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia  (DDII)  di  Tambun,  Kabupaten  Bekasi,  Jawa  Barat meminta umat dibimbing untuk dapat menjalankan ajaran Islam yang  benar,  agar  persoalan  yang  timbul  akibat  penyimpangan pelaksanaan ajaran Islam dapat teratasi dan menjalankan syariat dengan sesungguhnya. Misalnya, apa pengertian jihad yang benar menurut  Islam,  apakah  benar  ketika  membunuh  saudaranya yang tidak bersalah, surga balasannya, termasuk aksi bunuh diri. Saat  ini  umat  Islam  di  dunia  menghadapi  tiga  tantangan  besar
yakni ketidakadilan, persepsi tidak benar mengenai Islam, serta penyimpangan  pelaksanaan  ajaran  Islam  oleh  segelintir  orang. Umat Islam harus gigih memperjuangkan keadilan hakiki dengan cara  cerdas  dan  tepat  tanpa  menimbulkan  masalah  baru  yang bisa merugikan nama Islam. Persepsi keliru tentang Islam diatasi dengan  usaha  terus-menerus  dari  umat  Islam  untuk  berdialog dengan semua pihak yang selama ini salah mengerti tentang Islam, sehingga  tokoh  muslim  harus  aktif  mengemban  tugas  tersebut. Tidak ada pilihan selain memperkuat bimbingan terhadap umat.
Presiden SBY pada 28 Juni 2011 saat bersilaturahim dengan Peserta Musabaqah Hafalan Alquran dan Hadis Pangeran Sultan Bin Abdul Aziz Abu  Su’ud  Tingkat Asia  dan  Pasifik  di  Istana Negara,  Jakarta.  Presiden  mengajak  tokoh  agama,  ulama,  dan pemimpin ormas Islam di Tanah Air untuk membimbing umatnya dalam  menciptakan  tatanan  kehidupan  bermasyarakat  yang harmonis,  membangun  akhlak  mulia  dan  sikap  positif  (perilaku damai, ramah, dan toleran) dalam menghadapi tantangan global dengan merujuk pada al-Quran dan hadis. Nilai islami dan spirit qurani  perlu  menjadi  rujukan  pergaulan  internasional,  terutama di tengah arus pergeseran nilai, norma, dan perilaku kemanusiaan saat ini. Perlunya mengaktualkan dan memberi kontribusi dalam membangun  tatanan  dunia  yang  makin  aman,  adil,  damai,  dan sejahtera. Cegah dan lindungi kaum Muslim dari pemahaman yang keliru dan menyimpang, apalagi yang menyuburkan radikalisme serta menyakiti kelompok tertentu hingga menimbulkan tindakan kekerasan.  Presiden  SBY  menjelang  pergantian  tahun  2011 mengajak  masyarakat  untuk  memperkokoh  persaudaraan  dan kerukunan bangsa. Diharapkan tidak terjadi lagi kekerasan pada tahun  2012.  Bahkan  berkali-kali  SBY  menyatakan  prihatin  dan mengimbau  supaya  tidak  ada  lagi  kekerasan,  tetapi  tidak  ada langkah  kongkret.  Imbauan  SBY  menurut  Hendardi,  Badan Pekerja Setara Institute , dianggap sekedar kata-kata politik yang tidak  ada  gunanya  untuk  masyarakat.  Konflik  terjadi  akibat kebijakan Negara yang tidak memberi keadilan dan perlindungan kepada warganya, penegakan hukum dan regulasi tidak berjalan, akar masalahnya terdapat pada kepemimpinan politik ( Kompas , 3 Januari 2012, hlm.4).
Wakil  Presiden  Boediono  didampingi  Menteri  Agama, Suryadharma Ali pada 29 Juni 2012 saat membuka Ijtima Ulama Komisi  Fatwa  se-Indonesia  di  Ponpes  Cipasung,  Tasikmalaya, Jabar  menyatakan:  ulama  diharapkan  berperan  lebih  aktif menjaga  kehidupan  beragama  yang  harmonis  di  Indonesia.  Hal itu diperlukan di tengah beragamnya kelompok dengan pemikiran dan  mazhab  yang  berbeda-beda.  Kehidupan  umat  Islam  di Indonesia semakin dinamis dalam era demokrasi terbuka dengan dukungan teknologi informasi yang berkembang pesat. Para ulama berkumpul untuk mencurahkan pikiran guna menjawab berbagai masalah, termasuk masalah kebangsaan yang aktual. Fatwa ulama menjadi  alternatif  untuk  memecahkan  masalah  umat,  sekaligus memberikan bimbingan dan pemikiran agar bangsa bisa melewati berbagai masalah. Ulama dapat berperan menjaga kerukunan dan mempertemukan  perbedaan  pandangan  menjadi  keseimbangan yang  mencerminkan  moderatisme  Islam  Indonesia.  Wapres mendukung  MUI  menghasilkan  pemikiran  yang  kontekstual dengan  permasalahan  Indonesia.  Untuk  memperkuat  fatwa, MUI dapat bekerja sama dengan ahli, pakar, dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Perlu juga mengawal pelaksanaannya di masyarakat.
Selaku  Ketua  Umum  MUI  Pusat,  Sahal  Mahfudh mengatakan,  forum  Ijtima  keempat  dihadiri  sekitar  750  ulama nasional  dan  mancanegara  berlangsung  29  Juni  s.d  2  Juli  2012. Forum  tersebut  merupakan  salah  satu  usaha  ulama  memelihara pemikiran agama Islam yang dinamis dan konstruktif. Pembahasan akan  difokuskan  untuk  masalah  kebangsaan,  keagamaan kontemporer,  dan  pembahasan  aturan  perundangan.  Masalah itu  antara  lain  terkait  HAM,  tata  kelola  pemerintahan  yang baik,  pemilihan  kepala  daerah,  kepatuhan  terhadap  pemerintah, serta penyitaan harta koruptor. Hal itu untuk memperkokoh dan memperkuat fondasi kehidupan berbangsa, sesuai konstitusi. Pada forum tersebut, Menteri Agama, Suryadharma Ali mengingatkan pentingnya menjaga toleransi berjalan baik di Indonesia. Mayoritas umat  Islam  menghargai  agama  lain,  meskipun  populasinya kecil.  Hari-hari  besar  masing-masing  agama  menjadi  hari  besar nasional  dan  dirayakan  bersama.  Bangsa  Indonesia  mempunyai
akar  kerukunan  umat  beragama  yang  kuat.  Banyak  keluarga dengan anggota yang berbeda agama, tetapi berjalan baik, saling menghormati ( Kompas , 30 Juni 2012, hlm.2). Sebelum pembukaan forum  ulama  tersebut,  Presiden  SBY  -dinyatakan  pada  panitia forum ulama di Kantor Prsiden, Jakarta pada 28 Juni 2012 ketika panitia memohon kehadirannya untuk membuka acara- meminta MUI  lebih  berperan  dalam  menjaga  kerukunan  di  antara  umat beragama dengan melakukan pendekatan yang lebih akrab dengan majelis  agama  lain.  Ada  nuansa  masyarakat  kita  jurang  rukun. Oleh  karena  itu,  MUI  terus  membina  dan  mendampingi  umat. Perlunya kerja sama yang baik antara MUI dan pemerintah terkait standardisasi  halal.  Presiden  berhalangan  hadir  dan  diwakilkan pada wakil presiden ( Kompas , 29 Juni 2012, hlm.5).
Tahun demi tahun konflik muncul dan timbul-tenggelam sehingga  kerukunan  umat  beragama  baik  intern  maupun antarumat  beragama  dan  umat  berkeyakinan  di  negeri  ini  perlu dikokohkan. Masalah tersebut berakar pada banyaknya persoalan, dari dalam dan dari luar agama. Sebagian kelompok memperoleh pemahaman  yang  sempit  tentang  agama.  Mereka  juga  kurang mengenal  keragaman  budaya  alias  kemajemukan.  Faktor  luar berasal dari banyak masalah yang membelit masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, infrastruktur yang lemah atau  masalah  lingkungan.  Pemerintah  dinilai  oleh  masyarakat belum  mampu  membangun  negeri  yang  sumber  daya  alamnya melimpah. Penegakan hukum yang lemah, bahkan Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme  (KKN)  kian  subur.  Berdasarkan  Indeks  Persepsi Korupsi (IPK), menurut survei Transparency International , skor IPK Indonesia adalah 3, beranjak dari 0,2 dari sekor tahun lalu. Indonesia  menempati  peringkat  ke-100  (menyamai  Argentina, Benin,  Burkina  Faso,  Djibouti,  Gabon,  Madagaskar,  Malawi, Meksiko,  Sao  Tome  and  Prince,  Suriname,  dan  Tanzania)  dari 183  negara.  Skor  tersebut  masih  di  bawah  Singapura,  Brunei Darussalam,  Malaysia,  dan  Thailand  ( Kompas ,  2  Desember 2011,  hlm.4).  Tren  kekerasan  di  Indonesia  meningkat,  toleransi beragama kian terkikis dan radikalisasi agama kian menguat yang terlihat dari merosotnya toleransi terhadap kelompok atau agama lain.  Penyebab  intoleransi  menurut  Imam  Prasojo  akibat  tidak
ada lagi tokoh masyarakat atau pemimpin yang dihormati. Dulu masyarakat kuat karena ada inisiatif pemimpin lokal, munculnya otoritas  tradisional  secara  turun-temurun  karena  kharisma pemimpin dalam wujud tokoh adat yang berperan mendamaikan konflik. Kini, semenjak lurah dijadikan PNS bagian dari birokrasi sehingga kehilangan ruh dan legitimasinya memudar ( Kompas , 29 Maret 2011, hlm.4).

## Kajian Riset Terdahulu
Riset para peneliti yang dijadikan telaah adalah pertama, interaksi  interaktif  umat  muslim  dengan  kristiani  di  Kampung Cigugur,  Kec.Cigugur,  Kab.Kuningan,  Jawa  Barat.  Warga kristiani tersebut memberi/mengirim makanan berupa roti kering setiap hari Natal kepada tetangganya yang muslim. Begitu pula bagi  warga  muslim  memberikan  ayam  opor  dan  ketupat  pada warga  Kristiani  jika  bulan  Lebaran.  Kampung  Cigugur  dihuni mayoritas  Suku  Sunda  yang  semula  kampung  tersebut  tempat pelarian Kiai Madrais, seorang berdarah biru Kesultanan Cirebon yang membangkang terhadap Belanda. Selanjutnya Kiai Madrais mengembangkan  ajaran  Sunda  Wiwitan  di  Cigugur.  Inti  ajaran Sunda Wiwitan adalah identitas diri sebagai orang Sunda berupa sopan-santun, saling menghargai, dan saling asah-asih-asuh yang terus  dilestarikan.  Begitu  pula  Suku  Lamaholot  di  Kab.  Flores Timur,  Lembata  dan  Kabupaten  Alor,  NTT.  Kerukunan  hidup antara warga Katolik dengan Islam laksana satu keluarga. Islam datang tahun 1321 oleh pedagang Gujarat dan Persia, sedangkan Katolik  datang  tahun  1511  oleh  bangsa  Portugis.  Setiap  Hari Natal, kaum muslimin membentuk panitia natal, sedangkan pada Hari Idul Fitri, kaum Katolik menjadi panitia Idul Fitri. Begitu pula  ketika  muslimin  berangkat  ke  Tanah  Suci  Mekkah,  dari Larantuka, ia diantar tokoh dan warga kristiani dan saat pulang dari Mekkah dijemput warga di terminal bus. Sebaliknya ketika warga  Katolik  ditahbiskan  menjadi  pastor,  wakil  ketua  panitia tahbisan adalah warga muslim (Rini dan Kornelis, 2011:1).
Kedua, interaksi interaktif umat muslim dengan kristiani pada  Suku  Lamaholot,  Flores  Timur,  NTT  dengan  ikatan  pasar barter.  Warga  Kristen  hidup  di  dataran  tinggi  sebagai  petani yang memproduk padi, jagung, umbi-umbian, pisang, dan sayur.
Sedangkan warga muslim hidup Desa Waiwerang, Adonara Timur, Flores Timur di pesisir pantai sebagai nelayan, petani garam, dan pedagang. Keduanya hidup rukun dengan ikatan pasar barter karena peredaran uang sangat teratas sehingga memunculkan simbiosis mutualisme  yang  mengikatkan  nilai  persaudaraan,  pasar  barter, dan menjaga adat berupa kejujuran, keadilan, pengorbanan, dan rasa senasib hingga kini. Cara menukarkan barang tak berdasarkan ukuran atau alat timbang, tetapi berdasarkan kesepakatan dengan prinsip  tak  ada  yang  dirugikan. Takaran  yang  ditetapkan  sudah berlaku turun-temurun. Misalnya 1 sisir pisang ditukar dengan 3 genggam ikan teri, 5 batang jagung dengan 1 piring garam dapur, 10 buah singkong dengan 8 ekor ikan kembung, 15 buah pinang muda dengan 1 ekor ikan cakalang. Kerukunan antarumat beragama tersebut  didukung  adanya  semboyan  hidup tite nayu baya (satu nenek  moyang,  bersaudara  secara  adat,  dan  keturunan).  Islam datang di Lamaholot sebagai keturunan orang Bajo, Makassar dan pedagang dari Gujarat. Adapun warga kristiani sebagian datang dari  Maluku  dan  sebagian  dibaptis  oleh  misionaris  Portugis. Tempat  ibadah  keduanya  berdekatan  tanpa  persoalan  (Kornelis, 2010:23).
Ketiga, perlunya berpijak dari intisari disertasi Darmansjah Djumala  di  Unpad,  Bandung, Soft  Power  dalam  Penyelesaian Konflik: Studi tentang Politik Desentralisasi di Aceh. Pemerintah sebaiknya  mendahulukan  pendekatan  dialog  dan  kemanusiaan atau soft  power daripada  pengerahan  kekuatan  militer  dan ancaman sanksi untuk mendamaikan konflik yang berkecamuk di daerah. Negosiasi damai pun harus dihasilkan melalui kompromi pihak yang bertikai, bukan solusi yang ditawarkan satu arah dari pemerintah pusat ke daerah. Keberhasilan dalam menyelesaikan konflik  pusat-daerah  hanya  bisa  terjadi  apabila  pemerintah pusat  berani  menempatkan  dirinya  sejajar  dengan  pihak  seteru sehingga  keduanya  bisa  berunding.  Sebagaimana  konflik  di Aceh  yang  berlangsung  sejak  pemberontakan  Daud  Beureueh pada  1953.  Konflik  terselesaikan  pada  2005  melalui  mediasi  di Helsinki karena pemerintahan SBY-JK sepenuhnya menggunakan pendekatan  dialog  tanpa  sekali  pun  melibatkan  operasi  militer. Titik  terang  masalah Aceh  baru  didapatkan  setelah  Pemerintah Indonesia dan GAM duduk sederajat dan membahas kesepakatan
untuk mengakhiri konflik ( Kompas , 30 Desember 2011, hlm.5). Keempat, realitas  yang  dihadapi  penulis  hidup  sebagai warga Dukuh Kayuapu Wetan, Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kudus di Rt.3/5 terdapat 1 jiwa pemeluk agama Kristen, di Rt.4/5 terdapat 11 KK beragama Kristen, di Rt.5/5 terdapat 4 KK beragama  Kristen.  Adapun  di  Dukuh  Kayuapu  Kulon  terdapat 700  KK,  sedangkan  warga  Desa  Gondangmanis  terdapat  15 ribu jiwa. Sejak penulis menetap tahun 2004 hingga kini (2012) sebagai  warga  di  Kayuapu  wetan,  tidak  pernah  terjadi  konflik antara  muslim-kristiani.  Hal  ini  disebabkan  (1)  antarpemeluk agama hidup rukun sebagai warga masyarakat, (2) pemeluk agama Kristen  dengan  muslim,  berstatus  sebagai  saudara  kandung  dan atau  menyamping,  keduanya  saling  memahami  sebagai  warga dan keluarga, (3) antarkedua pemeluk agama, tidak memunculkan konflik  kapasitasnya  sebagai  warga  pemeluk  agama  yang berbeda, (4) warga kristiani yang berjumlah minoritas, mengikuti acara  budaya  yang  bernuansa  ritual  jika  diundang  menghadiri acara.  Seperti  hajatan  kematian,  hajatan  menantu,  dan  hajatan lain,  (5)  setiap  Hari  Raya  Natal,  warga  Nasrani  menyediakan hidangan makanan ( snack ) kepada tamu (muslim), sebagai bentuk penghormatan hari raya warga muslim.

## Metode Penelitian
Hakikat  penelitian  sosial  keagamaan  adalah  penelitian sosial  dengan  obyek  agama,  penelitian  agama  dengan  metode dan  pendekatan  ilmu  sosial,  dan  penelitian  aspek  sosial  dari kehidupan  keagamaan.  Handalnya  penelitian  bila  data  tergali dengan mengedepankan kredibilitas, transferbalitas, auditabilitas dan  dependabilitas,  dan  konfirmabilitas.  Kredibilitas  tercipta jika  antara  data  hasil  studi  dengan  realitas  fisik  sensual  dapat teramati  dan  terukur.  Untuk  menguji  kredibilitas  menggunakan teknik (i) menguji terpercayanya temuan (memperpanjang waktu penelitian sesuai kebutuhan dan menguji secara triangulasi), (ii) pertemuan  antarpeneliti  jika  ada  yang  tak  jelas,  (iii)  mengecek hipotesa awal, dan (iv) menguji temuan tentatif. Transferbalitas (membangun generalisasi) karena naturalis tanpa prediksi tetapi data  riil  (Muhadjir,  1996:125-129). Agama  yang  dipeluk  setiap individu  berpeluang  dijadikan  obyek  penelitian  dengan  metode
yang tepat. Menurut Mudzhar (1998) lima gejala agama yang dapat diteliti  (1) scripture ,  penelitian  naskah  atau  sumber  ajaran  dan simbol agama, (2) penganut, pemimpin/pemuka dalam pemikiran, sikap,  dan  perilaku  mengaktualisasikan  ajaran  dan  keyakinan agamanya,  (3)  berupa  ritus,  lembaga,  adat-istiadat,  seperti  tata cara salat, waris, atau perkawinan, (4) alat berupa tempat ibadah, lonceng, peci, dsb., dan (5) organisasi keagamaan, misalnya NU, Muhammadiyah, dsb.
Metode  penelitian  ini  meliputi  (1)  teknik  pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, (2) sasaran penelitian  warga  di  Desa  Colo,  Dawe,  Kudus  yang  terdapat muslim  (NU),  Hindu,  kristiani,  dan  Ahmadiyah  jadikan  obyek kajian  dipilih  secara  non-random  karena  jumlahnya  terbatas, kecuali  muslim  berdasarkan  ketokohan  dan  sebagian  warga muslim secara random, (3) Data yang dihimpun; berupa individu, kelompok  warga  desa  di  lokasi  penelitian.  Sasaran  penelitian ini  berkaitan  dengan  terciptanya  harmoni  sosial  antar-pemeluk agama dalam satu desa. Penelitian ini informan utamanya warga nahdliyin, kristiani, buddhis, dan ahmadi warga Desa Colo secara random  dan  masyarakat  Kudus.  Kualifikasi  hasil  penelitian  dan telaahnya luas dengan pendekatan kualitatif. Tahapan analisis data berupa pengolahan, analisis, dan penafsiran. Penelitian ini dengan analisis kualitatif dan mengolah data (pemeriksaan pada seluruh data  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan),  (b)  analisis  data, dan (c) penafsiran data untuk menarik simpulan penelitian. Proses analisis  data  sebelum  memasuki  lapangan,  selama  di  lapangan, dan setelah selesai di lapangan penelitian.

## Hasil Penelitian
Hasil penelitian dalam naskah ini pada dasarnya menjawab rumusan masalah yang bersumber dari data yang dianalisis penulis. Sebelum  diulas  hasil  penelitian,  perlu  dipahami  argumen  dasar perlunya penelitian ini dilakukan. Penelitian sosial keagamaan perlu terus  dilakukan  dengan  dasar,  Pertama,  negeri  ini  penduduknya memeluk  beragam  agama  yang  rentan  terjadi  konflik.  Hal  itu terjadi karena pemahaman umat beragama atas ajaran agama yang kurang optimal atau karena fanatisme sempit pemeluk agama yang menyebabkan menyalahkan terhadap sesama pemeluk agama atau
terhadap pemeluk agama lain. Kedua, agama berpotensi dijadikan sebagai cara meningkatkan kehidupan sosial. Dengan demikian, hasil  penelitian  sosial  keagamaan  berpeluang  mengembangkan satu atau kedua hal tersebut sebagai modal pembangunan bangsa dengan cara meningkatkan kualitas interaksi umat beragama dan mengantisipasi jika akan terjadi konflik umat beragama.

## Interaksi antar-pemeluk Agama dan Aliran di Kudus
Interaksi warga nahdliyin, kristiani, buddhis, dan ahmadi di  Desa  Colo,  Dawe,  Kudus  yang  berada  dalam  satu  kawasan, hingga ditulisnya naskah ini, penulis tidak menemukan terjadinya konflik terbuka. Akan tetapi, realita yang ada adalah terjadinya harmoni  kehidupan  sosial  antar-umat  beragama.  Keharmonisan terwujud karena berbagai hal, yang kunci dasarnya bahwa antar- warga yang seagama meskipun berbeda aliran dan antar-pemeluk agama memiliki potensi positif berupa,
Pertama, memiliki  ikatan  persaudaraan/kekerabatan yakni satu trah keturunan, mayoritas lahir dan dibesarkan bahkan menjadi tetangga dalam satu kawasan/wilayah desa.
Kedua, saling  tercipta  simbiosis  mutualisme  di  bidang perekonomian  dan  pertetanggaan.  Jaringan  perekonomian didukung dengan kerja warga sebagai tukang ojek, pedagang kaki lima, dan petani.
Ketiga profesi tersebut dapat saling membutuhkan tenaga secara  bergantian  dan  saling  membutuhkan  bantuan. Ketiga, minimnya pemicu konflik. Lazimnya konflik terpicu oleh berbagai hal. Secara sosiologis terdapat tiga faktor pemicu kekerasan yakni keyakinan, institusi, dan ritualisme. Pola kekerasan di Indonesia muncul secara sporadis dengan karakter yang berbeda antarwilayah yang memiliki fase dan episode masing-masing. Pemicu kekerasan berupa keyakinan; menurut Arie Sudjito (2011) agama memiliki tiga  level  yakni believe  system ,  isntitusional,  dan  ritualisme. Ketika agama berada pada level sistem keyakinan maka tidak ada persoalan. Ketika agama pada institusi agama, muncullah rezim kekuasaan dalam penafsiran tentang kebenaran ( truth claim ) yang memunculkan  konflik.  Problem  struktural  dan  ketidakmapanan (kesenjangan)  bidang  ekonomi,  pemahaman  keagamaan,  dan
politik  yang  menafikan  budaya  lokal,  dan  ketidakdewasaan kelompok, mudah mencuatkan kekerasan (Fikri, 2011:23).
Alasan  manusia  melakukan  kebengisan  dan  berperilaku agresif dari aspek faktor internal karena mengalami kemampatan berpikir  yang  cenderung  menempuh  jalan  kekerasan  untuk menegakkan eksistensinya atau sekadar mempertahankan hidup. Kekerasan hanyalah cara, ketika tidak ada jalan lain. Ditambah frustasi  sosial  akibat  beban  hidup  yang  makin  berat  sehingga menjadi semacam legitimasi seseorang melakukan kekerasan. Hal itu didukung hukum tidak mengakomodasi keadilan dan hukum tidak berwibawa, sistem pemerintahan yang korup, ketidakadilan sosial mendorong kebrutalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Surahmat, 2011:12). Terjadinya konflik di Indonesia sering dipicu oleh persoalan sederhana, seperti pertikaian sekelompok pemuda, kekalahan persahabatan dalam olah raga, dsb. Hal itu jika tidak diantisipasi  akan  menyulut  konflik.  Menurut  Ichsan  Malik,  ada lima  sumber  konflik  di  Indonesia  (1)  konflik  struktural  yakni adanya  ketimpangan  dalam  akses  dan  control  terhadap  sumber daya alam, kebijakan yang tak adil, kesewenang-wenangan dalam mengambil  keputusan,  (2)  konflik  kepentingan  yakni  pemuasan kebutuhan  dan  cara  memenuhinya  dari  satu  kelompok  yang mengorbankan kelompok lain (persaingan tak sehat), (3) konflik nilai  karena  perbedaan  adat,  ideologi,  dan  implementasi  nilai agama sehingga nilai yang tak sesuai berbenturan. Konflik terjadi karena  pemaksaan  nilai  pada  pihak  lain,  (4)  konflik  hubungan sosial psikologis yang disebabkan oleh stereotip, prasangka, dan stigmatisasi, (5) konflik data yang diakibatkan kurangnya data dan informasi, perbedaan pandangan, salah komunikasi, dan perbedaan interpretasi suatu masalah yang menyebabkan distorsi informasi ( Republika ,  3  Maret  2011,  hlm.24).  Sumber  konflik  juga  akibat warisan kasus yang belum tuntas. Hal ini posisinya bagaikan api dalam  sekam  jika  tidak  dituntaskan,  sebagaimana  mencuatnya kasus Ahmadiyah di berbagai daerah. Hal yang memicu terjadinya konflik tersebut tidak terjadi di lokasi penelitian. Berbagai faktor pemicu tersebut tidak terdapat atau warga Desa Colo tidak tersulut karena ikatan kultur yang menjadikan budaya sebagai soko guru kehidupan.
Keempat, tidak  terdapat  loko/penggerak  memunculkan konflik.  Peran  tokoh  agama  yang  pemeluknya  minoritas  tidak tampil  di  gelanggang  sosial  dengan  menampakkan  sosok  yang menjadi figur semua umat beragama, tetapi hanya sebagai figur pada intern umat beragamanya saja (yang minoritas).

## Faktor  Pendukung  Terjadinya  Kerukunan  antar-pemeluk Agama dan Aliran seagama di Kudus
Faktor  yang  mendukung  terwujudnya  kerukunan  bagi warga  Desa  Colo  adalah,  pertama,  kondisi  kehidupan  sosial warga Desa Colo kondusif karena sumber ekonomi stabil. Sumber perekonomian  warga  Desa  Colo  adalah  (1)  pedagang  yang menjajakkan dagangan bagi wisatawan/peziarah ke Makam Sunan Kudus dan makam Syekh Syadzali di Gunung Muria, (2) petani padi  dan  palawija,  (3)  perkebunan/peladang kopi,  jeruk pamelo, kunir, ketela pohon, dan sebagainya, (4) peternak lebah madu, (5) tukang ojek sepeda motor untuk pelayanan wisatawan/peziarah, (6) buruh, dan sebagainya. Para pengojek di Colo pada hari-hari non-liburan mampu meraup penghasilan per hari per orang rata- rata Rp 100 ribu. Pada hari libur mampu meraup Rp 250 s.d 300 ribu per hari per orang ( Suara Muria-Suara Merdeka , 27 Juni 2012, hlm.21). Kedua, umat antar dan intern-pemeluk agama keduanya saling  membaur  dalam  aktivitas  sehari-hari  di  berbagai  bidang kehidupan secara bersama-sama, seperti di lahan perekonomian, kerja  bakti  di  kampung,  dan  perkumpulan  sosial  tingkat  RT. Ketiga,  warga  Desa  Colo  tidak  mudah  tersulut  konflik  karena mengutamakan  kerukunan  hidup  sosial  dan  beragama  didukung oleh harmonisnya kehidupan sosial, sebagaimana paparan di atas.

## Simpulan
Interaksi  antar-pemeluk  agama  dan  aliran  seagama  di Desa  Colo,  Kecamatan  Dawe,  Kabupaten  Kudus  hingga  tahun 2013 tetap harmonis disebabkan oleh:  Pertama, adanya kerekatan dalam  ikatan  persaudaraan/kekerabatan  yakni  satu  keturunan, mayoritas  lahir  dan  dibesarkan  bahkan  menjadi  tetangga  dalam satu  wilayah  desa.  Kedua,  saling  tercipta  simbiosis  mutualisme di  bidang  perekonomian  dan  pertetanggaan.  Ketiga,  minimnya pemicu  konflik.  Adapun  faktor  yang  mendukung  terciptanya
kerukunan  antar  dan  intern  pemeluk  agama  dan  aliran  di  Desa Colo,  Kecamatan  Dawe,  Kabupaten  Kudus,  Pertama,  kondisi kehidupan  sosial  warga  Desa  Colo  kondusif  karena  sumber ekonomi  stabil.  Kedua,  umat  antar  dan  intern-pemeluk  agama keduanya saling membaur dalam aktivitas sehari-hari di berbagai bidang kehidupan secara bersama-sama. Ketiga, warga Desa Colo tidak  mudah  tersulut  konflik  karena  mengutamakan  kerukunan beragama didukung oleh harmonisnya kehidupan sosial.
Dengan  demikian,  modal  dasar  terjadinya  kerukunan sosial  dalam  beragama  dan  beda  agama  dapat  dipupuk  dengan mengedepankan  pendekatan  budaya  yakni  kesadaran  saling memiliki ikatan budaya. Keberadaan budaya dikondisikan sebagai pilar  kehidupan  sosial  di  tengah  peran  negara  ( state )  dalam mensejahterakan dan memberikan rasa aman kepada warga negara terkurangi.  Hal  ini  akibat  hadirnya  kelompok  yang  melakukan kekerasan ( vigilante ) dan menciptakan situasi atau rasa tidak aman tak  dikendalikan.  Hal  ini  dipicu  dampak  negatif  dari  otonomi daerah yang membawa dua mata pisau yakni primordialisme yang menguat dan munculnya elit lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ama,  Kornelis  Kewa. Pasar  Barter  Jembatan  Persaudaraan Kristen-Muslim. Kompas , 13 Desember 2010. Dania, Maya. Empati dan Identitas Sosial. Kompas , 22 Desember
2011.
Fikri,  Syahruddin  el. Rumput  Kering  Bernama  Indonesia.
Republika , 3 Maret 2011.
Kustiasih, Rini dan Kornelis Kewa Ama. Dari Kue Kering hingga
Tahbisan Pastor. Kompas , 23 Desember 2011. Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif . Rakesarasin: Jakarta. 1996. Mudzhar,  M.  Atho. Pendekatan  Studi  Islam  dalam  Teori  dan Praktik . Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 1998.
Surahmat. Menakar Kekerasan Diri Kita. Kompas , 28 Mei 2011.
Thoyyar,  Husni. Dunia  yang  Makin  Tidak  Toleran.  Kompas ,  22 November  2011.