## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif di Desa Pucangro
Zuli Kasmawanto
email: zulikasmawanto@unisda.ac.id

## Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan
Received: 04 September 2023; Revised: 30 September 2023; Accepted: 15 Oktober 2023; Published: Desember 2023; Available online: Desember 2023

## Abstract
Village government plays an important role in running and managing government at the village level, with the aim of creating a democratic life and good social services to ensure that the community is safe, peaceful, and just. The purpose of this study is to define the improvement of the quality of public services through the implementation of effective village governance carried out by the Pucangro village government. The method used in writing research is qualitative method. This research data is in the form of primary data obtained from interviews and secondary data derived from several literatures. The data obtained is then analyzed with triangulation techniques to check the credibility of the data, various methods are used to check data from the same source. The result of this study is that the Pucangro village government implements improvements in the quality of public services by preparing the Medium-Term Development Plan (RPJM), increasing transparency and accountability, involving the community in decision making, increasing the competence of Village Apparatus Human Resources and improving public service performance.
Keywords: Service, Public, Government, Village.

## Pendahuluan
Pemerintahan desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah struktur pemerintahan terbawah. Pemerintahan desa memainkan peran penting  dalam menjalankan dan mengelola pemerintahan di tingkat desa, yang utama adalah menciptakan kehidupan demokratik dan pelayanan sosial yang baik sehingga masyarakatnya hidup sejahtera, aman, dan berkeadilan (Hajar, S., Ali, K. , Saputra, 2022).
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pasal 1 ayat (6) menetapkan bahwa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaran Desa (BPD) menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan didukung oleh kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan antar komponen pemerintahan desa, pemerintahan demokratis (partisipatif, akuntabel, transparan, dan responsif) dapat menjadi lebih kokoh, sah, dan efektif. Oleh karena itu, pemerintahan desa harus melakukan perubahan besar dalam kepemimpinan dan birokrasi
untuk meningkatkan pelayanan (Ali, K., & Saputra, 2020).
Salah satu hasil kinerja yang dapat dilakukan pemerintahan desa adalah memberikan pelayanan dengan sebaik- baiknya. Ini adalah bagian dari upaya mereka untuk melakukan percepatan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik karena banyaknya keluhan masyarakat tentang pelayanan yang buruk dari aparat desa.
Pelayanan publik yang ideal dapat dicapai melalui pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab, atau pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan tata kelola pemerintahan desa yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik melalui program peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan, yaitu peningkatan kualitas pelayanan public (Ali, Khaidir, 2020).
Berdasarkan penilitian yang dilakukan oleh (Habibi, M. M., Iza, I. N., & Sukriono, 2022)  mengatakan bahwa perangkat desa telah berusaha untuk menerapkan prinsip good governance di Desa Tempursari melalui berbagai cara, seperti menetapkan jam kerja, memberikan pelatihan kepada perangkat
desa untuk terus memperbaiki kinerjanya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang profesional, belajar tentang perubahan teknologi, dan melakukan evaluasi kerja bulanan.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Syifa, I., Muhaimin, H., Maharani et al., 2022)  menyatakan bahwa Desa Gempolkerep memiliki sistem layanan publik yang baik untuk melayani masyarakat.  Peraturan desa mengenai struktur organisasi dan tata kerja pemdes dan perangkat desa, BAB V Pasal 10 ayat 3, mengatur layanan yang diberikan Pemdes Gempolkerep melalui penyusunan aturan. Layanan ini memiliki kepala seksi dan staf yang berbeda. Menurut sekdes, masing-masing desa juga harus mematuhi administrasi dan aturan yang berlaku. Tidak mematuhinya dapat berdampak pada pemdes utama pada sektor layanan publik.
Terakhir penelitian yang dilakukan oleh (Tryara Yulia Banobe, 2023)  menyatakan bahwa pemerintah desa telah berjalan dengan baik dalam menerapkan empat prinsip pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum, meskipun ada beberapa kekurangan, seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintahan. Dalam proses
pelaksanaannya, ada beberapa hambatan, termasuk resistensi birokrasi, kondisi sosiokultural, kurangnya kemampuan teknis perangkat desa, dan kurangnya kesadaran dan pendidikan masyarakat.
Dari ketiga artikel tersebut, kebaruan dalam artikel ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan peningkatan pelayanan publik  desa Pucangro melalui penerapan tata Kelola pemerintahan desa yang efektif dengan cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), peningkatan transparasi  dan akuntabilitas, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan kompetensi SDM Aparatur Desa dan peningkatan kinerja layanan publik.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Tata Kelola Pemerintahan Desa
Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah peran penting dari tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan kegiatan pembangunan
baik di tingkat nasional, daerah, maupun desa (Ali, K., & Saputra, 2020).
Kebijakan otonomi daerah, yang memberi peluang kepada pemerintah daerah, pemerintah swasta, dan masyarakat umum untuk menjadi lebih berdaya, sebenarnya telah mendukung pemerintahan yang baik (good governance) di negara kita.  Baik pemerintahan memiliki dua pengertian. Pertama, nilai yang dapat membantu rakyat mencapai tujuan nasional seperti kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut (Febriyanto, 2014).
Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2006, ada beberapa faktor yang berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah
a. Komitmen Pimpinan: konsistensi dari pimpinan tertinggi di daerah yang bersungguh-sungguh melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah mereka. Pemimpin bertanggung jawab untuk mendorong perubahan dan
memimpin dalam pelaksanaannya.
b. Dasar hukum yang kuat Peraturan atau keputusan harus menjadi dasar bagi setiap pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan daerah atau peraturan desa harus menjadi dasar bagi keberlanjutan kebijakan tata kelola pemerintahan, sehingga kebijakan akan tetap berjalan meskipun pimpinan daerah berubah.
c. Lingkungan dan masyarakat yang mendukung.
Lingkungan internal dan masyarakat harus mendukung kebijakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik karena kebijakan tersebut dibuat, diawasi, dan diberikan kepada mereka.
d. Organisasi internal Idealnya, ide- ide untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan yang baik berasal dari pikiran pegawai dan pimpinan di lingkungan pemerintah yang bersangkutan. Metode persuasif dan musyawarah para pengambil kebijakan daerah untuk
memperbaiki sistem akan mendorong dukungan dan komitmen yang tinggi dari seluruh karyawan.
Peran dan Fungsi Pemerintahan Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pasal 1 ayat (6) menetapkan bahwa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaran Desa (BPD) menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa. Masyarakat lokal berdasarkan sejarah dan tradisi lokal yang diakui dan dihormati dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia.
Pemerintah desa bertanggung jawab atas urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa memiliki beberapa fungsi, yaitu menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, membangun dan membina kemasyarakatan, mendorong partisipasi dan swadaya gorong royong, menciptakan ketentraman dan ketertiban, membina perekonomian desa, mengadakan musyawarah penyelesaian sengketa, dan melakukan hal-hal lain yang berkaitan dengan masyarakat.
Menurut  (Amaris, 2022)  Untuk mensukseskan kebijakan-kebijakan nasional dan kearifan lokal diperlukan perangkat desa, dalam Tata Kelola Desa yaitu:
1. Kepala Desa
1. Tugas kepala desa adalah menjalankan pemerintahan desa, melakukan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, desa bertanggung jawab untuk menetapkan tata praja pemerintahan, menetapkan peraturan, menangani masalah pertanahan, menciptakan ketentraman dan ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, menyediakan administrasi kependudukan, dan mengelola dan menata wilayah. Desa juga membangun infrastruktur perdesaan dan meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Pelaksaaan hak dan kewajiban masyarakat, keterlibatan sosial budaya, keagamaan, dan pekerjaan adalah contoh pembinaan kemasyarakatan.
2. Sekertaris Desa
Salah satu tanggung jawab sekretaris desa adalah membantu kepala desa dalam hal pemerintahan. Ketatausahaan seperti tata naskah, arsip, dan ekspedisi dilakukan oleh sekretaris desa. melakukan tugas umum seperti mengatur administrasi perangkat desa, menyediakan prasarana dan prasarana kantor dan perangkat desa, mengelola aset, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Selain itu, bertanggung jawab atas urusan keuangan, seperti mengelola administrasi keuangan, mengelola sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, memverifikasi administrasi keuangan, dan mengelola penghasilan untuk kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga pemerintah desa lainnya. Selain itu, bertanggung jawab atas urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, mengkonversi data ke dalam sistem, menyediakan layanan dan
3. Kepala Urusan
Kepala urusan berfungsi sebagai staf sekretariat dan memiliki tugas membantu sekretaris desa dalam administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. Kepala urusan Tata Usaha dan Umum menangani urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasaranan perangkat desa dan kantor, dan penyiapan rap.
Selain itu, kepala urusan umum memiliki tanggung jawab untuk melakasankan keuangan, termasuk pengawasan administrasi keuangan, pengawasan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan pengawasan penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Selain itu, kepala urusan perencanaan juga memiliki tanggung jawab untuk mengorganisasikan urusan perencanaan, termasuk penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, pembuatan

## 4. Kepala Seksi
a. Kepala Seksi Pemerintahan
Kepala seksi memiliki tanggung jawab untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas operasional. Selain itu, mereka dapat mengelola tata praja pemerintahan, menyusun rancanagan regulasi desa, menangani masalah pertanahan, menciptakan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, melakukan kependudukan, penataaan dan pengelolaan wilayah, dan melakukan pendataan dan pengelolaan wilayah.
b. Kepala Seksi Kesejahteraan Mereka bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur perdesa, membangun sektor pendidikan dan kesehatan, dan mendorong masyarakat di berbagai bidang, termasuk politik, budaya, lingkungan, olahraga, dan karang taruna.
c. Kepala Seksi Pelayanan Mereka bertanggung jawab untuk mempromosikan dan
mendorong pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mempertahankan nilai sosial dan budaya masyarakat keagamaan dan ketenagakerjaan.

## 5. Kepala Dusun
Kepala Dusun adalah bagian dari satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Dalam tugasnya, kepala desa bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengendalikan mobilitas kependudukan, mengatur pengelolaan wilayah, dan melakukan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat.

## METODE
Penelitian ini dilaksanakan di desa Pucangro Kalitengah Lamongan. Studi ini menggunakan metode kualitatif dan merupakan tipe penelitian deskriptif. Sebagai bagian dari rancangan penelitian, peneliti akan mengumpulkan informan melalui wawancara pendahuluan dan keterangan dari pihak
berwenang. Dalam kasus ini, informan yang dipilih oleh peneliti adalah pamong di desa Pucangro Kalitengah Lamongan.
Data Penelitian ini adalah Sumber data primer diperoleh melalui wawancara di lapangan tempat penelitian dilakukan. Sumber data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, membaca literatur, peraturan perundang-undangan, wawancara dengan pamong desa Pucangro dan menghasilkan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang jelas, serta sumber data tersier untuk memperkuat data primer dan sekunder. Pada penelitian ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Setelah itu, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk memastikan validitas dan reabilitasnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberhasilan  pemerintah desa Pucangro dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diketahui dari tata Kelola desa yang efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan masyarakat dengan menerapkan beberapa hal berikut ini:
1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Proses perencanaan sistematis yang dikenal sebagai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa bertujuan untuk menentukan, mengatur, dan mengarahkan inisiatif pembangunan desa dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.  Dalam Menyusun RPJM ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan desa Pucangro  untuk menyusun RPJM Desa yaitu:
a. Analisis kebutuhan dan potensi desa untuk menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat;
b. Melibatkan masyarakat desa dalam proses perencanaan untuk memastikan kepentingan semua pihak; dan memeriksa data sosial, ekonomi, dan budaya desa untuk memahami kondisi saat ini dan menemukan masalah yang perlu diatasi.
c. Identifikasi peluang dan potensi desa untuk pembangunan, termasuk sumber daya alam, potensi ekonomi lokal, dan keunggulan komparatif.
d. mengidentifikasi sasaran desa; menetapkan kebijakan yang mendukung strategi
pembangunan; dan mencapai sasaran.
e. Mengidentifikasi inisiatif dan proyek spesifik yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan menerapkan strategi.
f. Menghitung anggaran yang diperlukan untuk setiap program dan proyek.
g. Menentukan jadwal pelaksanaan program dan proyek dalam rentang waktu RPJM.
h. Menentukan mekanisme tata kelola pelaksanaan, yang mencakup peran pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
i. mengevaluasi pencapaian sasaran program dan efektivitasnya serta pemantauan dan evaluasi untuk mengevaluasi kemajuan dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan.
j. Mengkomunikasikan hasil perencanaan dalam bentuk dokumen RPJM yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat desa dan pihak-pihak terkait, serta menyediakan dokumen yang jelas tentang rencana pembangunan.
2. Peningkatan transparasi dan akuntabilitas
Langkah penting dalam membangun tata kelola yang baik dalam organisasi atau lembaga, termasuk pemerintah desa, adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Berikut adalah beberapa strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di desa Pucangro:
a. Informasi terkini tentang kebijakan, anggaran, program, dan proyek pembangunan desa dapat dilihat di  banner  yang letakkan  di  beberapa  tempat strategis.
b. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terutama dalam rencana pembangunan
c. Melakukan audit independen keuangan desa secara berkala
d. Menyusun laporan pertanggung jawaban serta melaporkan kepada BPD dan LPM
e. Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan mengamati tanggapan masyarakat
3. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Prinsip utama dari tata kelola yang baik dan demokratis adalah partisipasi masyarakat dalam
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023
pengambilan keputusan.  Pelibatan masyarakat adalah lebih dari sekadar formalitas; itu adalah upaya yang serius untuk mendengarkan, memahami, dan memasukkan aspirasi masyarakat ke dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan dan program yang lebih baik dapat dibuat dengan partisipasi masyarakat yang kuat, sambil memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warganya.
Pemerintah desa Pucangro melakukan beberapa hal untuk mendukung kegiatan ini yaitu:
a. Mengadakan TURBA untuk melakukan diskusi tentang kebijakan, program, dan proyek pembangunan.
b. Mengembangkan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan atau workshop
c. Membentuk kelompok kerja yang berfungsi untuk membantu pemerintah desa dalam pembangunan desa
4. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Desa
Untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pemerintah
desa harus meningkatkan kompetensi SDM mereka secara berkelanjutan. Dengan cara ini, pemerintah desa dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat lebih baik merespons dinamika pembangunan desa dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah desa Pucangro dalam peningkatan kompetensi SDM Aparatur Desa adalah:
a. Menyusun Rencana Pengembangan SDM dengan menilai kemampuan aparatur desa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian, rencana tersebut disusun berdasarkan kebutuhan tersebut, termasuk pelatihan teknis, manajerial, dan kepemimpinan.
b. Memberikan program pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial staf desa serta memberikan pelatihan kepada para pemimpin untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan kepemimpinan mereka
c. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dan memberikan umpan balik melalui evaluasi kinerja berkala
d. Memberi penghargaan kepada mereka yang berhasil mencapai tujuan mereka.
e. Mengikuti pelatihan tentang penggunaan teknologi informasi yang dapat membantu administrasi dan pengelolaan data berjalan lebih baik.
f. Memberikan  aparatur desa pemahaman dan wawasan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan yang berfokus pada pelayanan masyarakat.
5. Peningkatan kinerja layanan publik. Upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan masyarakat dalam layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah dikenal sebagai peningkatan kinerja layanan publik. Pemerintah dapat mencapai peningkatan kinerja layanan publik dengan memberikan pelayanan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakat dan menggunakan teknologi dan inovasi.
Dalam meningkatkan kinerja layanan public, pemerintahan desa melaksanakan beberapa kegiatan berikut ini:
a. Menyederhanakan prosedur dan persyaratan agar lebih mudah difahami dan diakses oleh masyarakat.
b. Memberikan  pelatihan untuk petugas layanan publik dengan tujuan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan perspektif mereka tentang pelayanan masyarakat.
c. Melakukan monitoring kinerja untuk menilai pencapaian target dan menemukan area perbaikan.
d. Menggunakan media sosial dan portal online untuk menyebarkan informasi.

## KESIMPULAN
Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa bertanggung jawab atas urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pemerintah desa juga bertanggung jawab atas urusan rumah tangga desa, membangun dan membina kemasyarakatan, mendorong partisipasi dan swadaya gorong royong, menjaga keamanan dan ketertiban, mengembangkan perekonomian desa, mengadakan musyawarah penyelesaian
sengketa, dan melakukan hal-hal lain yang berkaitan.
Dalam peningkatan pelayanan publik  melalui penerapan tata Kelola pemerintahan desa yang efektif pemerintah desa Pucangro melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), peningkatan transparasi dan akuntabilitas, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan kompetensi SDM Aparatur Desa dan peningkatan kinerja layanan publik.
Kepada peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan peningkatan pelayanan publik tata keloloa pemerintahan desa yang lebih luas lagi seperti system pengaduan umpan balik,

## REFERENSI

## Jurnal
Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. Warta
Dharmawangsa , 14 (4).
Ali, Khaidir, A. S. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar. Warta Dharmawangsa , 14 (4), 564–584.
Amaris, S. (2022). Tata kelola pemerintah desa dalam meningkatkan
pelayanan publik di gampong pineung kota banda aceh .
Febriyanto, I. I. dan A. H. M. (2014). Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Studi di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep) .
Habibi, M. M., Iza, I. N., & Sukriono, D.
(2022). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Jurnal Civic Hukum , 7 (1).
Hajar, S., Ali, K. , Saputra, A. (2022).
Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. Urnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora , 6 (1).
Syifa, I., Muhaimin, H., Maharani, J. V., Alif,
S., Rochman, A., & Setiawan, R., & SDM, A. (2022). Tata Kelola SDM Pemerintah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Gempolkerep Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto . 1 (3), 142– 148.
https://doi.org/10.46730/japs.v3 i3.88 %0A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014%0Atentang Desa %0A%0A
Tryara Yulia Banobe, L. M. (2023). Village Government Governance Towards Improving Public Services in Kalidawir Village , Tanggulangin.
Balitbang , 11 (3), 323–338.