KERANGKA ISTINBATH MASLAHAH

## MURSALAH SEBAGAI ALTERNATIF PROBLEM SOLVING DALAM HUKUM ISLAM
Wahyu Abdul Jafar
Jurusan Syari’ah IAIN Bengkulu E-mail: wahyujabar@gmail.com

## Abstract
This  study  explains  the  importance  of  limits  and  rules  in beristinbath  using  maslahah  mursalah.  Not  all  the  reasons  the benefit on any issue that can be accepted and relied upon in the beristinbath but still need the filtering process in advance. Only reasons that meets the requirements can be allowed to be used as proof in beristinbath using maslahah mursalah. This is important because if it is done in the beristinbath using the opportunities given  mursalah  maslahah  as  free-free  without  any  clear  rules, will  dihawatirkan  appear  legal  products  which  do  not  comply with  maqosyid  al-Shari’ah  (Islamic  law  forming).  Later  in  this study  described  the  question  of  beristinbath  framework  using approach  of  maslahah  mursalah  in  detail,  beginning  with  the process description, collection and presentation of data related to issues  that  will  be  discussed.  Then  proceed  with  the  process  of verification and justification.
Keywords : Istinbath, maslahah mursalah, Islamic law

## Abstrak
Kajian ini menjelaskan tentang pentingnya batasan dan aturan dalam  beristinbath  mengunakan  maslahah  mursalah.  Tidak semua alasan kemaslahatan pada setiap persoalan yang ada dapat
ditulis italic
diterima  dan  dijadikan  dasar  didalam  beristinbath  melainkan masih perlu proses penyaringan terlebih dahulu. Hanya alasan- alasan yang memenuhi persyaratan saja yang dapat dibenarkan untuk  dijadikan  hujjah  dalam  beristinbath  menggunakan maslahah mursalah. Hal ini penting dilakukan karena jika dalam beristinbath  menggunakan  maslahah  mursalah  diberi  peluang yang  sebebas-bebasnya  tanpa  ada  aturan  yang  jelas,  akan dihawatirkan  muncul  produk-produk  hukum  yang  tidak  sesuai dengan maqosyid al-syari’ah (tujuan pembentukan hukum Islam). Selanjutnya  dalam  kajian  ini  dijelaskan  persoalan  kerangka beristinbath  menggunakan  pendekatan  maslahah  mursalah secara detail, diawali dengan proses deskripsi, pengumpulan dan penyajian data yang terkait dengan persoalan yang akan dibahas. Kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi dan justifikasi.
Kata kunci: Istinbath , maslahah mursalah, hukum Islam

## Pendahuluan
Maslahah mursalah merupakan salah satu metode istinbath 1 yang  bisa  dipergunakan  oleh ushuly ketika  dihadapkan  dengan suatu  kasus  baru  yang  tidak  ada  dasar  hukumnya  di  dalam al-Qur`an  maupun  al-Hadis.  Sementara  kasus  kasus  tersebut menuntut  untuk  segera  dicarikan  solusi  pemecahanya.  Contoh dalam  persoalan  ini  adalah  pencatatan  pernikahan.  Hukum pencatatan pernikahan tidak ditemukan aturan mainnya didalam al-Qur`an maupun al-Hadist, padahal persoalan ini sangat penting untuk  dicarikan  solusinya.  Pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  ke KAU  sangat  rentan  sekali  menimbulkan  masalah  ketika  suami tidak  mau  melaksanakan  tanggung  jawabnya.  Hal  ini  terjadi karena pernikahan yang terjadi dianggap tidak sah dimata hukum walaupun sebenarnya sah dimata agama. Sehinga ketika istri ingin menuntut  hak  melalui  pintu  penggadilan  tidak  bisa  dilakukan. Oleh  karena  itu,  untuk  meminimalisir  efek  negatif  yang  timbul
1 Istinbath menurut bahasa adalah mengeluarkan, seperti dalam ucapan ينعلا نم ءالما جارختسإ artinya; mengeluarkan atau mengambil air dari mata air , sedangkan menurut istilah, Istinbath adalah ةيحرقلا ةوقو ىنهذلا طرفب صوصنلا نم ىناعلما جارختسإ artinya; mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah . Lihat Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Usul Fiqh . (Penerbit Amzah, 2005),  cet. ke-1, h. 142.
dari  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  ke  KAU,  para  uluma’ memberikan  fatwa  bahwa  persoalan  pencatatan  pernikahan hukumnya mubah berdasarkan maslahah .
Namun tentunya dalam ber- istinbath mengunakan maslahah mursalah perlu ada standarisasi yang jelas, karena bila tidak dibatasi dengan  aturan  yang  ketat  sangat  dihawatirkan  akan  timbul hukum  yang  bertentangan  dengan  tujuan  pembentukan  hukum islam  itu  sendiri.  Jangan  sampai  hukum  yang  diputuskan  nanti bukannya mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia malah menimbulkan kemafsadatan setelah hukum tersebut diterapkan.
Hal ini sangat dimungkinkan terjadi, karena pembentukan hukum yang didasarkan pada maslahah sangat rentan membuka pintu hawa nafsu bila dilakukan dengan sembarangan. Terkadang tanpa  sadar  ketika  ber- istinbath menggunakan maslahah sering terbayang  dalam  benak ushuly  mafsadah yang  terjadi  sebagai bentuk dari maslahah. Sehinga hukum yang diputuskan jauh dari nilai-nilai kebenaran.
Selain  itu  penyebab  lainnya  adalah maslahah sering diidentikan dengan kebaikan/kemanfaatan. Sementara kebaikan/ kemanfaatan dalam persepsi orang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Suatu persoalan bisa saja diangap baik oleh seseorang tetapi bisa diangap tidak baik oleh orang lain. Perbedaan ini terkadang dilatarbelakangi oleh perbedaan pemikiran atau kepentingan. Oleh karena itu, pembukaan pintu pembentukan hukum berdasarkan mutlaknya  kemaslahatan  tanpa  mengikuti  syarat-syaratnya dikhawatirkan akan membuka pintu kemafsadatan.
Berdasarakan paparan data di atas, penulis merasa tertarik untuk  melakukan  kajian  lebih  dalam  terkait  masalah  Kerangka Istinbath Maslahah Mursalah agar ketika melakukan istinbath pada kasus-kasus yang timbul dimasyarakat tidak terjadi kesalahan dan sesuai dengan tujuan pembentukan Hukum Islam.

## Pembahasan

## Definisi Maslahah Mursalah
Secara etimologi, Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu  kata Maslahah dan  kata mursalah. Kata Maslahah sendiri
adalah masdar (kata  benda)  dari  kata Sholaha yang  memiliki  arti faedah,  kepentingan,  kemanfaatan  dan  kemaslahatan. 2 Imam Musa Ibrahim menyebutkan dalam kitabnya “al-Madkhal fi Ushulil
2 Adib Bisri dan Munawir, Kamus al-Bishri. (Surabaya: Pustaka Progesif, 1999), cet. ke-1, h. 414.
Fiqh  wa  Tarikhu  at-Tasyri’  al-Islam bahwa Maslahah 3 sama  dengan
3 Ahli ushul fiqh membagi mashlahah menjadi beberapa macam, dilihat dari  beberapa  segi,  sebagai  berikut:  dilihat  dari  segi  kualitas  dan  kepentingan kemaslahatanya, dibagi menjadi tiga, yaitu: A. Mashlahah adh-Dharuriyah adalah kemaslahatan yang berkaitan atau berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia  di  dunia  dan  akhirat.  Artinya,  kehidupan  manusia  tidak  punya  arti apa-apa  apabila  satu  saja  dari  prinsip  yang  lima  itu  tidak  ada. Mashlahah  adh- Dharuriyah dibagi menjadi lima, yaitu : (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa,  (3)  memelihara  akal,  (4)  memelihara  keturunan,  dan  (5)  memelihara harta.  B. Mashlahah  al-Hajjiyah adalah  kemaslahatan  yang  dibutuhkan  dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok (mendasar) yang berbentuk keringan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Contoh dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas ( qoshr ) shalat dan berbuka puasa bagi yang sedang musafir, dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan  makanan  yang  baik-baik,  dibolehkan  jual  beli  pesanan  ( bay > usalam ), kerja sama dalam pertanian ( muza > roah ) dan perkebunan ( musaqoh ). C. Mashlahah at-Tahsiniyah adalah  kemaslahatan  yang  sifatnya  pelengkap  berupa  keluasan yang  dapat  melengkapi  kemaslahatan  sebelumnya.  Atau  kemaslahatan  yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai dhoruri , juga tidak sampai pada tingkat hajjiyah , namun kebutuhan tersebut  perlu dipenuhi dalam rangka memberi  kesempurnaan  dan  keindahan  bagi  kehidupan  manusia.  Contohnya, dianjurkan  untuk  memakan  makanan  yang  bergizi,  berpakaian  yang  bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai tambahan. Dilihat dari segi kandungan mashlahah,  dibagi  kepada  : A. Mashlahah  al-‘Ammah, yaitu  kemaslahatan  yang menyangkut  kepentingan  orang  banyak.  Kemaslahatan  ini  tidak  berarti  untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Contohnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid > ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan umat. B. Mashlahah  al-Khashshah, adalah  kemaslahatan  pribadi  dan  ini  sangat  jarang sekali,  seperti  kemaslahatan  yang  berkaitan  dengan  pemutusan  hubungan perkawinan  seseorang  yang  dinyatakan  hilang  ( mauquf ).  Dilihat  dari  segi berubah atau tidaknya mashlahah, dibagi kepada : A. Mashlahah at-Sabitah, adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti sholat, puasa, zakat dan haji. B. Mashlahah al- Mutagayyiroh, adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat,  waktu  dan  subjek  hukum.  Kemaslahatan  seperti  ini  berkaitan  dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan. Contohnya dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dilihat dari segi keberadaannya mashlahah menurut syara’ dibagi : A. Mashlahah Mu > tabaroh, adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara’. Maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Contohnya, hukuman atas orang yang minum miniman keras, dalam hadis dipahami secara berlainan oleh ulama fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rosulluloh SAW ketika melakukan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.
manfa’ah baik dipandang dari sisi wazan atau ma’nanya. 4
Sedangkan kata mursalah adalah isim maf’ul (objek) dari fi’il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf) yaitu rasala dengan penambahan huruh alif dipangkalnya sehinga menjadi arsala .  Secara  etimologi  berarti  terlepas  atau  dalam  arti mutlaqatan (bebas). Kata lepas dan bebas disini jika dihubungkan dengan kata Maslahah maksudnya adalah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukan boleh atau tidaknya dilakukan. 5
Bila  ditinjau  secara  istilah,  para  ulama  ushul  fiqh  tidak mencapai  kata  sepakat  dalam  memberikan  batasan  dan  defenisi tentang apa sebenarnya itu Maslahah . Imam Gazali mendefinisikan Maslahah sebagai berikut,
ٍة َّ َرضَرم ِعْفَرد ْوَرأ ٍةَرعَرفْنَرم  ِبْل َرج  ْنَرع ِل ْصَر ْلا  ِف ٌةَرراَربِع
“ungkapan yang pada asalnya digunakan untuk menarik manfaat atau menolak mudharot”. 6
B. Mashlahah Al-Mulgo Adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara’, karena bertentangan dengan ketentuan dan aturan yang telah digariskan oleh syari > at. Contohnya, syara’ menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual disiang hari pada bulan romadhon dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak. Atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberikan enam puluh orang faqir  miskin.  Kewajibah  ini  diambil  dari  hadis  Nabi  Muhammad  SAW.  yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim. Kemudian ada ulama’ yang menyatakan bahwa kafarot puasa cukup puasa satu bulan karena alasan demi kemaslahatan. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan ulama’, disebut dengan mashlahah al-mulgo dan tidak dapat dijadikan landasan hukum. Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fiqh , (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. h. 201. C. Mashlahah al-Mursalah, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan mashlahah mursalah sebagai  berikut:
اَرهِئاَرغْلِا ْوَرا اَرهِراَربِتْعِا  َرلَرع  ٌّيِعْ َرش  ٌلْيِلَرد  َّلُدَري ْ َرلَرو اَرهِقْيِق ْحَرتِل  ًامْك ُح ُعِرا َّشلا ِعِّ َرشُي ْ َرل يِتَّلا ُة َرحَرل ْصَرْلمَرا Artinya:  Suatu  kemashlahahatan  dimana  Syâri > tidak  mensyâri > atkan suatu  hukum  untuk  merealisir  kemashlahahatan  itu,  dan  tidak  ada  dalil  yang menunjukan  atas  pengakuan  atau  pembatalanya.  Abdul  Wahab  Khalaf, Ushul Fiqh , (Kairo: Darul ‘ilmi,1978) h. 84. 4 Musa Ibrohim al-Ibrohim, Al-Madkhol fi Ushulil Fiqh wa Tarikhu at-Tasyri’ al-Islam . (Yaman: Darul Umar.1989), h. 67. 5 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fiqh . (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. h.  203.
6 Imam Gazali, Al-Mustashfa, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1, h. 438.
Imam  As-Saukani  mendefinisikan Maslahah sebagai berikut,
ِقْلَر ْلا ِنَرع ِدِساَرفَرْلما ِعْفَردِب ِعْ َّشلا ِدْو ُصْقَرم  َرلَرع ُةَرظَرفا َرحُْلمَرا
“memelihara  tujuan  syara’(dalam  menetapkan  hukum)  dengan  cara menghindarkan kerusakan dari manusia.” 7
Imam  Abdur  Rahman  mendefinisikan Maslahah dalam kitab tafsirnya sebagai berikut,
ِةَّيِنْيِّدلَرا ْمُهُرْوُمُأ اَر ِب  ُمْيِقَرت ْسَرتَرو ِداَربِعْلا  ُلاَرو ْحَرأ اَر ِب  ُحُل ْصَرت يِتَّلا  َريِه ِة َرحَرل ْصَرْلما ُةَرقْيِق َرح ِةَّيِوَريْنُّدلاَرو
“hakikat  Maslahah  adalah  sesuatu  yang  bisa  membuat  baik  terhadap keadaan-keadaan hamba-hamba (manusia-manusia) dan menstabilkan urusan-urusanya baik urusan agama maupun urusan akhirat. 8
Dalam kitab al-Buhus al-Ilmiyah disebutkan bahwa Maslahah adalah
ُةَربِلاَرغْلَرا ْوَرأ ُةَرل ِصاَر ْلا ُةَرعَرفْنَرْلما  َريِه ُة َرحَرل ْصَرْلمَرا
“Maslahah adalah manfaat yang diperoleh atau manfa’at yang dominan (umum dan ungul)”. 9
Dalam  kitab Mafahim al-Islamiyah disebutkan  bahwa Maslahah adalah
ِمْيِكَر ْلا ِعِرا َّشلِل ٍةَردْو ُصْقَرم ٍةَرعَرفْنَرم  ُبْل َرج  َرىِه :ُة َرحَرل ْصَرْلمَرا
“Maslahah adalah menarik manfaat yang yang maksud oleh syari’ yang bijaksana”. 10
Dalam Majalah Jami’ah Islamiyah yang  ada  di  Madinah, disebutkan bahwa Maslahah adalah
ُقِّقَر ُيح اَرم ،ِدا َرشَّرلا  َرنِم ِةَرمْيِل َرسْلا ِرْطِفْلاَرو ِةَرمْيِوَرقْلا ِلْوُقُعْلا  َرضَرتْقَرم  َريِه :ُة َرحَرل ْصَرْلمَرا
7 Imam As-Saukani, Irsyadul Fuhul¸ Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid  1, h. 350.
8 Abdurrohman Ibnu Nashir Ibnu as-Sa’di, Tafsir Karim ar-Rohman fi Tafsiri Kalami Manan, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1, h.388.
9 Forum Alim Ulama Arab Saudi, Al-Buhus al-’ilmiyah, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 4, h.485. 10 Mafahim Islamiyah, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1, h.277.
“Maslahah  adalah  apa  yang  dikehendaki  oleh  akal  yang  lurus(tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu) dan fitrah yang sehat untuk merealisasikan tujuan syaari’ dan manusia berupa kebaikan di dunia dan akhirat”. 11
Walaupun  para  ulama  ushul  fiqh  berbeda  dalam mendefinisikan Maslahah , namun pada tataran subtasinya mereka boleh  dibilang  sampai  pada  titik  penyimpulan,  bahwa Maslahah adalah suatu bentuk upaya hukum untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari hal-hal  yang  bermuatan  negatif  ( mudhorot ). 12 Sedangkan  apabila dua  kata Maslahah dan mursalah dirangkai  dalam  satu  kalimat maka  akan  memiliki  makna  tertentu.  Para  ulama  berbeda-beda dalam mendefinisikan Maslahah mursalah, diantaranya : Wahbah  Az-Zuhaili  dalam  kitab Ushul  al-  Fiqh  al-Islami mendefinisikan istishlah atau Maslahah mursalah sebagai berikut:
ٌلْيِلَرد اَر َرل ْدَره ْشُي ْ َرل  ْنِكَرلَرو ُهَرد ِصاَرقَرمَرو ِعِرا َّشلا  ِتاَرف َّ َرصَرت  ُمِئ َرلُت يِتَّلا  ُفا َرصْوَر ْلَرا ٍة َرحَرل ْصَرم  ُبْل َرج اَر ِب ِم ْكُ ْلا  ِطْبَرر  ْنِم  ُل ُصْ َريحَرو ِءاَرغْلِإ ْوَرا ِراَربِتْع ِلْاِب ِعْ َّشلا  َرنِم ٌ َّينَرعُم ِساَّنلا ِنَرع ٍةَرد َرسْفَرم ِعْفَرد ْوَرا
sifat sifat yang selaras dengan tindakan dan tujuan tasyri’ tetapi tidak ditemukan dalil khusus yang mensyâri’atkanya atau membatalkannya, dan dari perhubungan hukum dengan sifat tersebut maka akan tercapai keMaslahahatan dan bisa menolak kerusakan pada manusia. 13
Abdul  Wahab  Khalaf  mendefinisikan Maslahah  mursalah sebagai berikut,
اَرهِراَربِتْعِا  َرلَرع  ٌّيِعْ َرش  ٌلْيِلَرد  َّلُدَري ْ َرلَرو اَرهٍقْيِق ْحَرتِل  ًامْك ُح ُعِرا َّشلا ِعِّ َرشُي ْ َرل يِتَّلا ُة َرحَرل ْصَرْلمَرا اَرهِئاَرغْلِا ْوَرا
“suatu  keMaslahahatan  dimana  syari’  tidak  mensyari’atkan  suatu hukum untuk merealisir keMaslahahatan itu, dan tidak ada dalil yang
11 Majalah Jami’ah Islamiyah, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 45, h.107. 12 Abu yasid, Nalar Dan Wahyu. (Jakarta: Penerbit Erlanga, 2007), h. 130. 13 Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami. (Afaq Ma > rifah Mutajaddah, 2006), Jilid 1. h.37.
menunjukan atas pengakuan atau pembatalanya. 14
Imam  Gazali  dalam  kitab al-Mustasfa mendefinisikan Maslahah mursalah sebagai berikut,
ٌ َّينَرعُم  ٌّصَرن ِراَربِتْع ِلاِب  َرلَرو ِن َرل ْطُبْلاِب ِعْ َّشلا  ْنِم ُهَرل ْدَره ْشَري ْ َرل اَرم
“apa apa (Maslahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk  nas  tertentu  yang  membatalkannya  dan  tidak  ada  yang memperhatikannya”. 15
Imam Ar-Razi Dalam kitab al-Mahsul menyebutkan bahwa Maslahah mursalah adalah
ٌ َّينَرعُم  ٌّصَرن ِلا َرطْب ِلْاِب  َرلَرو ِراَربِتْعِ ْلاِب ُهَرل ْدَره ْشَري ْ َرلاَرم
“Maslahah yang tidak ada bukti nas tertentu yang membatalkanya dan tidak pula memperhatikanya”. 16
Imam  Asy-Syaukani  didalam  kitabnya Irsyad  al-Fuhul mendefinisikan Maslahah mursalah sebagai berikut,
ُهَر َربِتْعِا ْوَرأ ُهاَرغْلَرأ  َرعِرا َّشلا  َّنَرأ  ُمَرلْعُي  َرل يِذَّلَرا
“Maslahah  yang  tidak  diketahui  apakah  syari’  menolaknya  atau memperhitungkanya”. 17
Imam  Amudi  dalam  kitabnya al-Ahkam  li  Amudi mendefinsikan Maslahah mursalah sebagai berikut,
ٍءاَرغْلِإ  َرلَرو ٍراَربِتْعاِب اَر َرل ُعْ َّشلَرا ْدَره ْشَري ْ َرلاَرم
“Maslahah yang tidak ada petunjuk syara’ yang memperhatikan atau membatalkanya”. 18
Imam  Abdul  Muhsin  mendefinisikan Maslahah  mursalah sebagai berikut:
14 Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fiqh (Kairo: Darul ‘ilmi, 1978), h. 84. 15 Imam Gazali, al-Mustashfa, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid I, h.437. 16 Imam Ar-Rozi, al-Mahshul, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 6, h.163. 17 Imam Asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1, h.319. 18 Imam Amudi, Al-Ahkam li Amudi, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 4, h.160.
َريِهَرو ،اَرهِئاَرغْلِإ ْوَرأ اَرهِراَربِتْعاِب ُعْ َّشلا  ِتْأَري ْ َرل يِتَّلا ُة َرحَرل ْصَرْلما  َريِه ُةَرل َرسْرُْلما ُة َرحَرل ْصَرْلمَرا ٍعْو ُ ْشَرم ٍرْمَرأ ِقْيِقْ َرت  َرلِإ ٌةَرلْيِسَرو
“Maslahah mursalah adalah Maslahah yang tidak ada ketentuaan syara’ tentang  pensyâri’atanya  atau  pengilghoanya  (tidak  disyâri’atkan), Maslahah  mursalah  adalah  perantara  untuk  merealisasikan  sesuatu yang disyâri’atkan”. 19
Imam Abu Zahra mendefinisikan Maslahah mursalah sebagai berikut,
ِراَربِتْعِ ْلاِب  ٌصا َرخ  ٌل ْصَرا اَر َرل ُدَره ْشَري  َرلَرو  ِّيِم َرل ْس ِلْا ِعْ َّشلا ِد ِصاَرقَرِلم ُةَرمِئ َرلُْلما  ُحِلا َرصَرْلمَرا  َريِه ِءاَرغْل ِلْا ْوَرا
“  Maslahah  yang  selaras  dengan  tujuan  syâri’at  islam  dan petunjuk  tertentu  yang  membuktikan  tentang  pengakuannya  atau penolakannya. 20
Dalam  kitab al-Mausu’ah  al-Fiqhiyah  Quwait , Maslahah mursalah didefinisikan sebagai berikut,
ِعِرا َّشلا  َرنِم  ٍّصَرنِب ٍةاَرغْلُم  َرلَرو ٍةَر َربَرتْعُم َر ْيَرغ ٍة َرحَرل ْصَرم  ُّلُك  َريِه :  ُةَرل َرسْرُْلما ُة َرحَرل ْصَرْلمَرا اَره ِصْو ُص ُخِب
“  Maslahah  mursalah  adalah  setiap  Maslahah  yang  dipandang  atau dibiarkan oleh syâr’i dengan kekhususanya”. 21
Maslahah  mursalah disebut  juga Maslahah yang  mutlak, hal  ini  dikarenakan  tidak  ada  dalil  yang  mengakui  kesahan atau  kebatalannya.  Jadi,  pembentukan  hukum  dengan  cara Maslahah al-mursalah didasarkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat, menolak kemudhorotan dan kerusakan bagi manusia. 22
19 Abdul Muhsin bin Hamdul Ibad al-Badr, Al-Hastu bi it-Tiba’i as-Sunah wa Tahżiru min Bid’i wa Bayani khot } oriha, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1, h.24. 20 Muhammad  Abu  zahro, Ushul  Fiqh .  (Demaskus:  Darul  Fikr,  1985), h.  279. 21 Menteri  perwakofan  dan  urusan  keislaman  Kuwait, Al-Mausu’ah  al- Fiqhiyah Quwait, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 2, h.71. 22 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fiqh , (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. h. 205.
Dari  beberapa  definisi  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa meskipun  para  ulama  berbeda  dalam  mendefinisikan Maslahah mursalah tapi  dalam  tataran  subtansi  mereka  sepakat  bahwa Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak disingung oleh syara’ dan tidak pula ada dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meningalkannya.

## Kehujjahan Maslahah Mursalah
Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa Maslahah  mursalah merupakan hujjah syar’iyah yang bisa dijadikan tasri’ul ahkam, mereka juga berpendapat bahwasanya suatu peristiwa atau suatu persoalan yang tidak ada hukumnya baik dari nas al-Qur`an maupun Hadis serta tidak dijumpai juga pada Ijma’ 23 harus diputuskan hukumnya berdasarkan kemaslahatan yang ada didalam persoalan tersebut, persoalan tersebut tidak boleh ditanguhkan (dimauqufkan) dengan alasan  menungu  adanya  justifikasi  terhadap  kemaslahatan  yang ada pada persoalan tersebut. 24
Jumhur ulama menerima Maslahah mursalah sebagai metode istinbath hukum dengan dua alasan, antara lain:
Hasil  induksi  terhadap  ayat  al-Qur`an  atau  Hadis 1. menunjukan  bahwa  setiap  hukum  mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
Kemaslahatan  manusia  akan  senantiasa  dipengaruhi
2. perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri.  Apabila  syariat  Islam  terbatas  pada  hukum- hukum  yang  ada  saja,  tentu  akan  menimbulkan kesulitan. 25
Sedangkan  dari  Golongan  Maliki  sebagai  pembawa bendera Maslahah mursalah mengemukakan tiga alasan  kehujjahan Maslahah mursalah, antara lain: 26
23 Ijma’ adalah kesepakatan Mujtahid dikalangan umat islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW. wafat atas hukum syâra > mengenai suatu kejadian. Imam Tajuddin As-Subki, Matan Jam > ul Jawami > . (Libanon: Darul Fikr, 2003), Jilid 2, h. 177. 24 Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fiqh, (Kairo: Darul ‘ilmi, 1978), h 85. 25 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fiqh , (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. h. 206. 26 Muhammad  Abu  zahro, Ushul  Fiqh .  (Demaskus:  Darul  Fikr,  1985),
Praktek para sahabat Nabi Muhammad SAW. yang telah 1. menggunakan Maslahah mursalah, diantaranya: Sahabat  mengumpulkan  al-Qur`an  kedalam
a. beberapa mushaf .  Padahal  hal  ini  tidak  pernah dilakukan  dimasa  Rasulullah  SAW.  alasan  yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak  lain  kecuali  semata-mata  karena Maslahah, yaitu  menjaga  al-Qur`an  dari  kepunahan  atau kehilangan kemutawatiranya karena meninggalnya sejumlah besar hafiż 27 dari generasi sahabat. 28
Khulafa  ar-Rasyidun  menetapkan  keharusan b. menanggung  ganti  rugi  kepada  para  tukang. Padahal  menurut  hukum  asal,  bahwasanya kekuasaan  mereka  didasarkan  atas  kepercayaan (amanah). Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak  dibebani  tangung  jawab  mengganti  rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk harta benda orang lain yang berada dibawah tanggung-jawabnya. Sahabat Ali ra. menjelaskan bahwa asas diberlakukanya ganti rugi (memberi jaminan) disini adalah Maslahah. Ia berkata :
َركاَرذ  َّلِإ  ُساَّنْلا  ُحُل ْصَري  َرل
“masyarakat  tidak  akan  menjadi  baik  kecuali  dengan jalan diterapkannya ketentuan ganti rugi (jaminan) 29
Umar  bin  Khaththab  ra.  merintahkan  para c. penguasa  (pegawai  negeri)  agar  memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaanya. Karena Umar melihat
h.280.
27 Hafiz } dalam bidang ilmu al-Qur > an adalah orang yang hafal al-Qur > an diluar  kepala,  sedangkan Hafiz } dalam  bidang  Hadis  adalah  orang  yang  hafal seratus  ribu  Hadis  beserta  sanad-sanadnya.  Hasan  Sulaiman  an-Nuri, Ibanatul Ahkam Sarhu Bulugul Maram. (Bairut: Darul Fikr, 2004), h.9. 28 Muhammad  Abu  zahro, Ushul  Fiqh ,  (Demaskus:  Darul  Fikr,  1985), h.  280. 29 Ibid ., h. 281.
bahwa  dengan  cara  itu  pegawai  atau  penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari melakukan manipulasi dan mengambil harta ganimah (rampasan) dengan cara yang tidak halal. Jadi  kemaslahatan  umumlah  yang  mendorong khalifah Umar  kebijaksanaan itu. 30
Umar  bin  Khaththab  ra.  sengaja  menumpahkan d. susu  yang  dicampur  air  guna  memberi  pelajaran kepada mereka yang berbuat mencampur air susu dengan air. Sikap Umar tersebut  tergolong dalam kategori Maslahah, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi (mencampur susu dengan air). 31
Para  sahabat  menetapkan  hukum  mati  kepada e. semua  anggota  kelompok  ( jama’ah )  lantaran membunuh satu orang jika mereka bersama-sama melakukan pembunuhan tersebut, karena memang kemaslahatan menghendakinya. Alasanya, orang  yang  dibunuh  adalah ma’sum (terpelihara darahnya),  sementara  ia  telah  dibunuh  dengan sengaja.  Seandainya  kita  berpendapat  bahwa sekelompok  orang  ( jama’ah )  tidak  dikenakan hukuman  mati  dengan  membunuh  satu  orang, maka  dalam  kasus  semacam  itu  (menumpahkan darah seseorang oleh orang banyak) sama artinya menghindarkan  dari  hukum qisas 32 . Sebab  untuk melakukan  pembunuhan  terhadap  satu  orang, cukup  bisa  dilakukan  oleh  dua  orang.  Maka setiap  orang  yang  ingin  selamat  dari  sanksi hukuman qisas, ia  bisa  melakukan  pembunuhan bersama orang lain (cukup berdua), dan keduanya
30 Ibid . 31 Ibid . 32 Qishâs  adalah tutba > u  ad-damu  bil  qowad (diikutinya  darah  dengan balasan),  maksudnya  ketika  seseorang  membunuh  orang  lain  maka  ia  harus dibunuh atau ketika seseorang melukai angota tubuh orang lain maka ia akan dibalas dengan setimpal (sama persis dengan yang ia lakukan terhadap orang lain), Sekh Muhammad Ali Ashobuni, Tafsir Ahkam, (Jakarta: Darul Kitab Islami, 2001), Jilid 1. h. 131.
terbebas dari sanksi tersebut, sementara lawannya mati  terbunuh.  Oleh  karena  itu,  kemaslahatan mendorong  untuk  diterapkanya  hukuman  mati terhadap  seluruh  anggota  kelompok  ( jama’ah ) hanya  karena  membunuh  satu  orang  didaerah san’a, kemudian Umar membunuh semuanya dan beliau  berkata: “seandainya  seluruh  penduduk  san’a bersama-sama  membunuhnya,  niscaya  aku  bunuh semuanya.” 33 Adanya 2. Maslahah sesuai  dengan maqasid  as-syar’i 34
(tujuan-tujuan  syari’),  artinya  dengan  mengambil Maslahah berarti  sama  dengan  merealisasikan maqasid as-syar’i. sebaliknya  mengesampingkan Maslahah berarti mengesampingkan maqasid as-syar’i . Sedangkan mengesampingkan maqasid as-syar’i adalah batal (tidak boleh). Oleh karena itu, adalah wajib mengunakan dalil Maslahah atas  dasar  bahwa  ia  adalah  sumber  hukum pokok  ( asal) yang  berdiri  sendiri.  Sumber  hukum  ini tidak keluar dari ushul (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi  sinkronisasi  antara Maslahah dan maqasid  as- syar’i. 35 Seandainya 3. Maslahah tidak  diambil  pada  setiap  kasus yang jelas mengandung Maslahah selama berada dalam konteks Maslahah - Maslahah syar’iyah , maka orang-orang mukallaf  akan  mengalami  kesulitan  dan  kesempitan. Allah SWT berfirman:
ٍجَرر َرح  ْنِم ِنيِّدلا  ِف  ْم ُكْيَرلَرع  َرلَرع َرج اَرمَرو
“dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama
33 Muhammad Abu zahro, Ushul Fiqh , (Demaskus: Darul Fikr, 1985), h. 281. 34 Secara bahasa Maqosidu Syari > ah terdiri dari dua kata maqosid dan Syari > ah. Maqasid adalah  jama > yang  memiliki  arti  tujuan  atau  kesengaja > an.  Sedangkan Syari > ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air atau bias juga diartikan jalan  kearah  sumber  pokok  kehidupan.  Totok  Jumantoro  dan  Samsul  Munir Amin, Kamus Ushul Fiqh , (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. h.196. 35 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fiqh , (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. h.282.
suatu kesimpitan”. (QS. Al-Hajj: 78) 36
Firman Allah SWT lagi,
َر ْسُعْلا  ُم ُكِب ُديِرُي  َرلَرو َر ْسُيْلا  ُم ُكِب ُ َّللا ُديِرُي
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 185) 37
Ummul mu’minin, Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa hadis dari Nabi Muhammad SAW:
َر ْينَرب - ﷺ - ِ َّللا  ُلو ُسَرر َر ِّي ُخ اَرم  ْتَرلاَرق اَر َّنَرأ - اهنع للا ضىر - َرة َرشِئاَرع  ْنَرع ُهْنِم  ِساَّنلا َردَرعْبَرأ  َرناَرك  ًامْثِإ  َرناَرك  ْنِإَرف ،  ًامْثِإ  ْن ُكَري ْ َرل اَرم ، اَر ُهَر َرسْيَرأ َرذ َرخَرأ َّلِإ ِنْيَررْمَرأ
“diriwayatkan dari Syayidah Aisyah bahwasanya tidak sekali- kali nabi dihadapkan pada dua pilihan, kecuali beliau memilih yang  lebih  mudah  atau  ringan  selama  bukan  merupakan perbuatan  dosa,  dan  jika  perbuatan  tersebut  mengandung dosa maka nabi adalah orang yang paling menjauhi  perbuatan tersebut”. (HR. Imam Bukhori) 38
Demikianlah  alasan  yang  diajukan  oleh  golongan  Imam Malik  yang  menjadikan Maslahah  mursalah sebagai hujjah syara’ . Selanjutnya Para ulama ushul dalam menerima Maslahah mursalah sebagai  metode istinbath hukum  memberikan  syarat-syarat tertentu.
Para  ulama  usuli  dalam  menerima Maslahah  mursalah sebagai metode istinbath hukum memberikan syarat-syarat tertentu. Ulama  Malikiyah  dan  Hanabilah  menerima Maslahah mursalah sebagai dalil 39 dalam  menetapkan  hukum,  untuk  menjadikan
36 Departemen  Agama  RI, Qur > an  dan  Terjemahannya. (Bandung,  2009), h.  341. 37 Ibid ., h. 28. 38 Imam Bukhori, Shohih Bukhori, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 12, h. 304. 39 Sesuatu  yang  memungkinkan  untuk  sampai  kepada matlub  khobary (tujuan  yang  bersifat  informativ)  dengan  jalan  perenungan  yang  benar.  Imam Tajuddin As-Subki,  2003. Matan  Jam > ul  Jawami > . Libanon  :  Darul  Fikr.  Jilid  1.  h. 125.  sedangkan  Dr  Wahab  Khalaf  mendefinisikan  dalil  dengan  Sesuatu  yang dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syara > yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang didasarkan pada pandangan yang benar mengenainya, baik secara pasti maupun dugaan kuat.  Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fiqh, (Kairo: Darul ‘ilmi, 1987),  h. 20.
Maslahah mursalah sebagai dalil , Ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan:
Kemaslahatan  itu  sejalan  dengan  kehendak 1. syara’ dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas 40
secara umum. Kemaslahatan  itu  bersifat  rasional  dan  pasti,
2. bukan  sekedar  perkiraan  sehinga  hukum  yang ditetapkan  melalui Maslahah mursalah itu  benar  benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
Kemaslahatan  itu  menyangkut  kepentingan  orang 3. banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu. 41
Dalam kitab Ilmu Ushul Fiqh karyanya DR. Abdul Wahab Khalaf  disebutkan  bahwasanya  dalam  berhujjah  mengunakan Maslahah  mursalah  harus  berhati-hati  agar  tidak  terjebak  oleh hawa nafsu. Oleh karena itu, setidaknya ada tiga syarat yang harus ada  ketika  berhujjah  mengunakan  metode  Maslahah  mursalah, antara lain: 42 Harus berupa kemaslahatan 1. haqīqi 43 bukan kemaslahatan wahmi, maksudnya  adalah  pembentukan  hukum  pada suatu  masalah  harus  benar-benar  bisa  mendatangkan kemanfaatan  dan  menolak  kemudhorotan  (bahaya). Sedangkan  pembentukan  hukum  yang  berdasar  pada dugaan  tanpa  mempertimbangkan  adanya  bahaya yang  akan  datang  maka  pembentukan  hukum  ini masuk  kategori  pembentukan  hukum  yang  berdasar pada  Maslahah wahmi. Contoh  kemaslahatan wahmi , pencabutan hak suami mentalaq istrinya dan meletakan hak mentalaq ditangan hakim dalam segala situasi dan
40 Maksudnya Al-Qur > an, As-Sunah dan Ijma > ulama 41 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fiqh , (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. h. 205. 42 Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fiqh, (Kairo: Darul ‘ilmi, 1987),   h.86. 43 Kemaslahatan hakiki adalah  kemaslahatan  yang  benar-benar  terjadi jika suatu aturan tertentu dilaksanakan. Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fiqh, (Kairo: Darul ‘ilmi, 1987),  h. 86.
kondisi. 44
Harus  berupa  kemaslahatan  umum,  bukan  berupa 2. kemaslahatan pribadi. Maksudnya pembentukan hukum pada  suatu  kasus  harus  mendatangkan  manfaat  bagi mayoritas umat manusia serta menolak kemudhorotan atau bahaya yang akan menimpa mereka, bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perorangan yang merupakan  minoritas  dari  mereka.  Oleh  karena  itu, hukum  tidak  boleh  disyari’atkan  untuk  mewujudkan kemaslahatan  khusus  bagi  penguasa  atau  pembesar tanpa  memandang  kemaslahatan  mayoritas  umat manusia. 45
Harus tidak bertentangan dengan hukum prinsip yang 3. telah ditetapkan berdasarkan nas dan ijma’ . Oleh karena itu,  tidak  sah  mengakui  kemaslahatan  yang  menuntut persamaan  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan dalam  warisan,  karena  kemaslahatan  ini  termasuk kemaslahatan mulgo (tidak  diangap  atau  dibatalkan) sebab bertentangan dengan al-Qur`an. Adapun Ulama Syafi’iyah pada dasarnya juga menjadikan Maslahah mursalah sebagai salah satu dalil syara’ , akan tetapi, Imam Asy-Syafi’i memasukkanya dalam qiyas 46 . Al-Gazali mensyaratkan kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, antara lain:
Maslahah 1. itu  sejalan  dengan  jenis  tindakan-tindakan syara’ Maslahah 2. itu  tidak  meningalkan  atau  bertentangan
dengan nas syara’
Maslahah 3. itu termasuk kedalam kategori Maslahah yang dharuri , baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yang berlaku
44 Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fiqh, (Kairo: Darul ‘ilmi, 1987),  h. 86. 45 Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fiqh, (Kairo: Darul ‘ilmi, 1987),   h. 86. 46 Qiyas adalah menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada setatus hukumnya dengan kasus yang sudah ada status hukumnya karena ilat hukunya sama. Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami. (Afaq Ma > rifah Mutajaddah, 2006), Jilid 1. h. 574.
sama untuk semua orang. 47
Walaupun Maslahah mursalah oleh jumhur ulama dijadikan metode istinbath tapi  ada  juga  golongan  yang  menolak  untuk menjadikan Maslahah  mursalah sebagai  metode istinbath ,  mereka memberikan beberapa alasan, antara lain: 48
Maslahah 1. yang  tidak  didukung  oleh dalil khusus  akan mengarah  pada  salah  satu  bentuk  pelampiasan  dari keiniginan  nafsu  yang  cenderung  mencari  keenakan. Padahal  tidak  demkian  halnya  prinsip-prinsip  syari’at Islam.
Maslahah 2. andaikan  dapat  diterima  ( mu’tabaroh ),  ia termasuk  kedalam  kategori qiyas dalam  arti  luas (umum),  andaikan  tidak mu’tabaroh maka  ia  tidak tergolong qiyas. Adalah  tidak  bisa  dibenarkan  suatu angapan yang mengatakan bahwa pada suatu masalah terdapat Maslahah  mu’tabaroh sementara Maslahah itu tidak termasuk kedalam nas dan qiyas. Sebab pandangan semacam  itu  akan  membawa  kesuatu  kesimpulan tentang  terbatasnya nas-nas al-Qur`an  atau  Hadis  Nabi SAW.  dalam  menjelaskan  syari’at  dengan  kenyataan tablig yang telah diperankan oleh Nabi SAW.
Seandainya  kita  memakai 3. Maslahah sebagai  sumber hukum  pokok  yang  berdiri  sendiri,  niscaya  hal  itu akan  menimbulkan  terjadinya  perbedaan  hukum akibat perbedaan negara, bahkan perbedaan pendapat perorangan  dalam  satu  perkara.  Disuatu  Negara, perkara  tersebut  tergolong  haram  karena  dipandang mengandung  kemudhorotan,  sementara  dinegara lain  tergolong  halal  karena  dipandang  mengandung manfaat.  Atau  haram  karena  mengandung  mudhorat menurut sebagian orang, dan halal menurut orang lain. Padahal tidak demikian seharusnya syari’at yang berlaku universal, sepanjang zaman.
47 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fiqh , (Penerbit Amzah, 2005),  cet. ke-1. h.206. 48 Muhammad Abu Zahro, Ushul Fiqh , (Demaskus: Darul Fikr, 1985), h. 282-283.
Berkenaan  dengan  kehujahan Maslahah  mursalah para ulama  mengemukakan  empat  pandangan,  sebagai  berikut  : Pertama ,  menolak Maslahah mursalah selama  tidak  berdasarkan kepada  sumber  pokok  ( asal )  yang  kuat  (al-Qur`an  dan  Hadis). Maka jika berdasarkan kepada asal yang kuat, maka ia termasuk qiyas.  Kedua , Maslahah  mursalah dapat  diterima  selama  sesuai dengan maqasid as-syar’i dan tidak bertentangan dengan asal yang sabit (kuat). Maslahat-maslahat yang boleh diterima bisa terbebas dari  berbagai qoyid (batasan),  kecuali  dua qoyid tersebut. Ketiga , Maslahah  mursalah diterima  apabila  mendekati  makna  dari asal sabit (sumber pokok yang kuat/ al-Qur`an dan Hadis), meskipun secara langsung tidak bersandarkan kepada sumber pokok yang berdiri sendiri. Keempat , Maslahah mursalah bisa diterima apabila merupakan dhorurot yang pasti ( qoth’i ). 49

## Objek Maslahah Mursalah
Objek Maslahah  mursalah adalah  kejadian  atau  peristiwa  yang  perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nas (al-Qur`an dan Hadis)  yang dapat  dijadikan  dasarnya.  Menurut  Imam  Qarafi  Ath-thusi  dalam  kitabnya Maslahah Al-Mursalah menjelaskan bahwa Maslahah mursalah itu sebagai dasar dalam menetapkan hukum dalam bidang mua’malah dan semacamnya, sedangkan dalam  soal  ibadah  adalah  Allah  SWT.  yang  menetapkan  hukumanya,  karena manusia tidak sangup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu. 50

## Kerangka Istinbath Maslahah Mursalah
51
Kerangka istinbath Maslahah mursalah adalah    kerangka berpikir  yang  akan  digunakan  oleh ushuly untuk  dijadikan pedoman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dimasyarakat  melalui  pendekatan Maslahah  mursalah .  Langkah- langkah  dalam  menyusun  kerangka istinbath Maslahah  mursalah adalah sebagai berikut:
Mendeskripsikan,  mengumpulkan  serta  menyajikan 1. data-data  yang  terkait  dengan  persoalan  yang  akan dikaji oleh seorang hakim atau ushuly .
49 Ibid ., h. 250. 50 Totok Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fiqh . (Penerbit Amzah, 2005), cet. ke-1. h. 201. 51 Afifuddin  Muhajir,  M.  A.  et.  al, Metodologi  Kajian  Fiqh, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009), cet. ke-1. h.42
Memastikan  bahwa  persoalan  yang  akan  dikaji  oleh 2. seorang  hakim  atau ushuly adalah  masuk  kategori obyek Maslahah mursalah, hal ini dilakukan dengan cara mengecek  apakah  ada dalil baik dalil tersebut  berasal dari al-Qur`an, al-Hadis, Ijma’ yang bisa dijadikan dasar untuk memecahkan persoalan tersebut. Memverifikasi  manfaat-manfaat  yang  terdapat  pada 3. persoalan  yang  akan  dikaji  oleh  seorang  hakim  atau ushuly bisa dijadikan dasar untuk berhujjah mengunakan
Maslahah mursalah. Hal ini dilakukan dengan cara melihat syarat-syarat berhujjah mengunakan Maslahah mursalah kemudian  diterapkan  pada  manfaat-manfaat  yang terdapat pada persoalan tersebut, yang kemudian hasil dari  verifikasi  tersebut  nanti  akan  dijadikan  landasan berhujjah mengunakan Maslahah mursalah sehinga nanti bisa diketahui hukum dari persoalan tersebut

## Simpulan
Berdasarkan kajian di atas dapat diketahui bahwa maslahah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam pembentukan hukum Islam, karena  apabila  tidak  diperbolehkan  maka  hukum  Islam  akan mengalami  kebekuan  serta  tidak  akan  berkembang  mengikuti situasi-kondisi  dan  lingkungan.  Akan  tetapi  dalam  melakukan istinbath dengan maslahah  mursalah memiliki  beberapa  aturan, antara lain : Pertama kemaslahatan yang ingin diwujudkan harus kemaslahatn haqiqi bukan  kemaslahatan wahmi. Kedua ,  harus berupa kemaslahatan umum, bukan berupa kemaslahatan pribadi. Ketiga , kemaslahatan yang ingin diwujudkan tidak bertentangan dengan nas  syara’ serta  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  hukum islam . Sedangkan  Langkah-langkah  dalam  menyusun  kerangka istinbath maslahah  mursalah adalah  : Pertama, mendeskripsikan, mengumpulkan  serta  menyajikan  data  yang  terkait  dengan persoalan yang akan dibahas. Kedua , Memastikan bahwa persoalan yang akan dikaji oleh seorang hakim atau ushuly tersebut masuk kategori obyek maslahah mursalah. Ketiga , Memverifikasi manfaat- manfaat  yang  terdapat  pada  persoalan  yang  akan  dikaji  oleh
seorang  hakim  atau ushuly tersebut  bisa  dijadikan  dasar  untuk berhujjah mengunakan maslahah mursalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Badr, Abdul Muhsin bin Hamdul Ibad, Al-Hastu bi it-Tiba’i as- Sunah wa Tahżiru min Bid’i wa Bayani khot } oriha, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1 Al-Ibrohim, Musa Ibrohim, Al-Madkhol fi Ushulil Fiqh wa Tarikhu at-Tasyri’ al-Islam , Yaman: Darul Umar, 1989 Amin, Totok Jumantoro dan Samsul Munir, Kamus Ushul Fiqh , Penerbit Amzah, 2005, cet. ke-1
Amudi, Imam, Al-Ahkam li Amudi, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 4
An-Nuri, Hasan Sulaiman, Ibanatul Ahkam Sarhu Bulugul Maram, Bairut: Darul Fikr, 2004 Ar-Rozi, Imam, al-Mahshul, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 6 Ashobuni,  Sekh  Muhammad  Ali, Tafsir  Ahkam, Jakarta:  Darul Kitab Islami, 2001), Jilid 1
As-Sa’di Abdurrohman Ibnu Nashir Ibnu, Tafsir Karim ar-Rohman fi Tafsiri Kalami Manan, Maktabah Syamilah Versi 7 G &
14 G, Jilid 1
As-Saukani, Imam, Irsyadul Fuhul¸ Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid  1 As-Subki, Imam Tajuddin, Matan Jam’ul Jawami’, Libanon: Darul Fikr, 2003, Jilid 2 Az-Zuhaili,  Wahbah, Ushul  Al-Fiqh  Al-Islami, Afaq  Ma’rifah Mutajaddah, 2006, Jilid 1 Bisri,  Adib  dan  Munawir, Kamus  al-Bishri, Surabaya:  Pustaka Progesif, 1999, cet. ke-1
Bukhori, Imam, Shohih Bukhori, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 12 Gazali, Imam, Al-Mustashfa, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1 Khalaf, Abdul Wahab, Ushul Fiqh, Kairo: Darul ‘ilmi, 1978
Kuwait, Menteri perwakofan dan urusan keislaman, Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah Quwait, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 2 Mafahim Islamiyah, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1 Majalah Jami’ah Islamiyah, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 45 Muhajir, Afifuddin, M. A. et. al, Metodologi Kajian Fiqh, Situbondo: Ibrahimy Press, 2009, cet. ke-1 RI,  Departemen  Agama, Qur`an  dan  Terjemahannya, Bandung,  2009
Saudi, Forum Alim Ulama Arab, Al-Buhus al-’ilmiyah, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 4 Yasid Abu, Nalar Dan Wahyu, Jakarta: Penerbit Erlanga, 2007 Zahro, Muhammad Abu, Ushul Fiqh, Demaskus: Darul Fikr, 1985