## Wajah Hukum

## Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi
Mhd. Badri, Sumaidi, Reza Iswanto Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence: muhammadbadri1972@gmail.com, sumaidi.medi1966@gmail.com, reza.iswanto@unbari.ac.id
Abstrak. Lapas  merupakan  tempat  untuk  membina  narapidana  sehingga  jika  keluar  dari  Lapas  tersebut narapidana itu tidak lagi melakukan tindak pidana. Namun pada kenyataannya di Lapas telah terjadi juga tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana itu sendiri yaitu terjadinya tindak pidana penganiayaan antar narapidana. Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  pendekatan  sosiologi hukum  dengan  rencana  kegiatan  selama  6  bulan  dan  ruang  lingkup  Dalam  penelitian  ini  yaitu  tindak  pidana yang dilakukan oleh narapidana di Lapas. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II  B  Jambi.  Teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara  dan  teknik  analisis  yaitu  analisis  kualitatif.  Adapun hasil  dari  pembahasan  penelitian  ini  yaitu  belum  ditegakkan  mengenai  hukuman  disiplin  tingkat  berat  secara tegas  terhadap  warga  binaan  yang  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  dan  hambatan-hambatannya  adalah sedikit  petugas  pengamanan  Lapas,  kurangnya  minat  narapidana  untuk  mengikuti  program  pembinaan  dan sarana dan prasarana yang masih terbatas.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penganiayaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.
Abstract. Prisons are a place to develop prisoners so that when they leave the prison the prisoner will no longer commit a crime. However, in reality, in prisons there have also been criminal acts committed by the prisoners themselves,  namely  criminal  acts  of  abuse  between  prisoners.  The  research  method  used  in  this  research  is using a legal sociology approach with an activity plan for 6 months and the scope of this research is criminal acts  committed  by  prisoners  in  prison.  The  materials  used  in  this  research  are  primary  legal  materials  and secondary legal materials. The place used in this research is the Class II B Jambi Correctional Institution. The data  collection  technique  is  in  the  form  of  interviews  and  the  analysis  technique  is  qualitative  analysis.  The results of the discussion of this research are that severe disciplinary penalties have not been strictly enforced against inmates who commit criminal acts of abuse and the obstacles are the small number of prison security officers,  the  lack  of  interest  of  prisoners  in  participating  in  coaching  programs  and  the  facilities  and infrastructure which are still limited.
Keywords: Law Enforcement, Persecution, Convicts, Correctional Institutions.

## PENDAHULUAN
Lapas idealnya diidentikkan sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk merehap narapidana yang  telah  melakukan  tindak  pidana.  Dalam  hal  ini,  narapidana  akan  menjalankan  hukumannya tergantung pada tindakannya, namun sebenarnya Tujuan Lapas yaitu untuk menyadarkan narapidana sehingga  kembali  kepada  masyarakat  dengan  bersikap  baik  dan  tidak  mengulangi  perbuatan  yang serupa.  Untuk  itu,  jika narapidana  telah  melakukan  suatu tindak  pidana  maka  harus  dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. 1
Sanksi  dijatuhkan  terhadap  narapidana  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  pencegah,  namun  juga menyadarkan  narapidana  yang  telah  merugikan  dirinya  akan  kesalahan  perbuatannya  dan memperbaiki diri. 2 Ada beberapa alasan lain yang juga mendukung hukuman ini yaitu : 1. Lapas menghemat sumber daya dan uang untuk lembaga negara atau swasta yang sudah berjuang secara  finansial  dengan  anggaran  yang  semakin  menipis  dan  masalah  kepadatan  penduduk  dan
1 David  J  Cooke  dan  Pamela  J  Baldwin, Menyingkap  Dunia  Gelap  Penjara ,  (Jakarta  :  Ikrar  Mandiri Abadi, 2008), halaman iii.
2 Barda  Nawawi, Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan  Pidana  Penjara , (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), halaman 87.
dalam banyak kasus tidak mampu membayar biaya tambahan untuk menampung narapidana dalam pengaturan populasi umum.
2. Ketika  narapidana  diasingkan,  akan  lebih  mudah  untuk  melacak  aktivitas  narapidana  Lembaga Pemasyarakatan  tersebut  karena  tidak  akan  ada  banyak  kebisingan  dan  keributan  yang  terjadi  di sekitar narapidana yang telah diasingkan.
Lapas  idealnya  diartikan  sebagai  sarana  negara  untuk  merehabilitasi  narapidana  yang melanggar  aturan  hukum  dan  norma  negara  dan  masyarakat.  Terpidana  penjahat  akan  menjalani hukuman yang sepadan dengan perbuatannya dan lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, lembaga pemasyarakatan mempunyai kewajiban memberikan pendidikan dan bekerja untuk mengintegrasikan kembali  narapidana  ke  dalam  masyarakat.  Namun,  situasi  penjara  di  Indonesia  secara  keseluruhan masih buruk. Keadaan semakin parah, dengan adanya tindakan-tindakan tercela seperti tindak pidana penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  warga  binaan  yang  satu  dengan  warga  binaan  lainnya  di  Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, yang berdampak nyata terhadap kehidupan di Lapas.
Adanya kejadian seperti ini tentunya ada kelemahan pada sistem keamanan narapidana di Lapas tersebut.  Selain  itu,  Lapas  ini  juga  mengalami  kelebihan  kapasitas  sehingga  hal  yang  demikian tentunya dapat menimbulkan emosi pada narapidana. Selain itu, di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi biasanya  terjadi  cemoohan  di  kalangan  narapidana  sehingga  menimbulkan  keresahan  di  kalangan narapidana  Lapas  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi.Oleh  karena  itu,  kedudukan  petugas  keamanan  dan pembinaan narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi sangat penting dilihat dari penanganan tindak pidana penganiayaan antara narapidana dan staf Lapas Perempuan Kelas II B Jambi juga harus dialokasikan  secara  sama.  Untuk  menjamin  keselamatan  narapidana  dan  petugas  Lapas  maka diperlukan sistem keamanan yang sangat kuat.
Pembinaan narapidana pada Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tidak terlepas dari hak-haknya sebagai manusia yang mempunyai hak asasi yang sama dengan manusia secara umum untuk itu tugas hukum  adalah  membimbing  narapidana  menurut  hukum.  Siapa  yang  melanggar  hukum  harus dihukum, namun hukuman itu bukanlah sebagai balas dendam. Hal inilah yang mendasari pembinaan di  lembaga  pemasyarakatan  sebab  tujuan  pembinaan  adalah  kesejahteraan  masyarakat,  maka  harus juga menjamin hak-hak narapidana yang berada di Lapas. Dengan adanya hak-hak tersebut, tentunya warga  binaan  Lapas  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  harus  menaati  aturan  yang  berlaku  di  Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor  6  Tahun  2013  tentang  Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  Negara. Dari adanya larangan yang terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor  6  Tahun  2013  Tentang  Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  Dan  Rumah  Tahanan  Negara sehingga jika telah terjadi pelanggaran di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi maka larangan tersebut dapat berlaku terhadap narapidana karena didasari atas tindak pidana yang dilakukan yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap sesama narapidana di dalam tahanan Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.
Terjadinya i tindak i pidana i penganiayaan i di i Lembaga i Pemasyarakatan Perempuan i Kelas i II B i Jambi i berawal i dari i narapidana i Wirani i meminta  tolong i ambilkan i kunci i kadang i kepada narapidana i Bariah i tetapi i narapidana  Bariah i masuk i ke i kamar i dan i tidak i mengambil i kunci i kandang, i narapidana  Wirani i turun i ke i blok i dan i marah-marah i kesal i kepada i narapidana i Bariah karena i menunggu i lama i di i kandang, i kemudian i narapidana i Bariah i menangis  dan i menceritakan peristiwa i ini i kepada i narapidana i Fatiah i Ulfa i dan  narapidana i Karlina, i kemudian i narapidana Fatiah i Ulfa i dan i narapidana Karlina menemui i narapidana i Wirani i kemudian i terjadilah i adu i mulut dan i perkelahian, narapidana i April i Leni i ikut i memukul i narapidana i Wirani.
Untuk  itu,  telah  terbukti  terjadi  tindak  pidana  penganiayaan  yang  mana  melibatkan  4  orang warga binaan (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Adapun 4 orang warga  binaan  (narapidana)  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  tersebut  sebagai berikut :
1. Wirani Laia Binti Oneke Laila
2. Fatiah Ulfa Binti A. Fahri
3. Karlina Alias Virgo Binti Naini
4. April Leni Binti Ismail
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  maka  penyelenggaraan  sistem  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  yang  ditujukan  dalam  rangka  agar  warga  binaan  pemasyarakatan
menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahannya  dan  tidak  mengulangi  perbuatannya  belum sepenuhnya terealisasikan atau masih jauh dari kenyataan yang diinginkan.

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  sosiologi  hukum  di  mana pendekatan ini dilakukan untuk melihat terjadinya suatu peristiwa hukum di masyarakat termasuk juga dalam hal ini terjadinya penganiayaan di Lapas.

## 2. Rancangan Kegiatan
Rencana kegiatan diperlukan di dalam suatu penelitian guna untuk mempersiapkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Rencana kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini selama 6 bulan.

## 3. Ruang Lingkup Atau Objek
Ruang  lingkup  dan  objek  dalam  sebuah  penelitian  merupakan  batasan  sehingga  peneliti  lebih memfokuskan  penelitian  dalam  satu  permasalahan  saja.  Adapun  ruang  lingkup  atau  objek  dalam penelitian ini tentang tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di Lapas.

## 4. Bahan Dan Alat Utama
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  bahan  hukum  primer  yang  berasal  dari lapangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari perpustakaan.
a. Penelitian Lapangan ( Field Researh )
Sesuai dengan tipe penelitian ini, yaitu penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian adalah penelitian  lapangan.  Untuk  iut,  dalam  memperoleh  data  primer,  maka  penelitian  dilakuakn  di lapangan.  Data  primer  adalah  data  langsung  dari lapangan.  Data  lapangan  diperoleh  dari  para responden yang dapat mewakilkan seluruh populasi penelitian ini.
b. Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
Di  samping  menggunakan  data  primer,  penelitian  ini  juga  memerlukan  penggunaan  data sekunder.  Data  sekunder  merujuk  pada  bahan  hukum  yang  digunakan  untuk  menjelaskan tentang  bahan  hukum  primer. 3 Untuk  itu,  dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  data sekunder berupa buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya. Penulis menggali dan menganalisis inti dari informasi yang terdapat dalam data sekunder tersebut untuk dituangkan dalam pembahasan.
5. Tempat
Tempat  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  suatu  peristiwa  hukum  sehingga  dapat  dikaji  dan dilakukan penelitian. Dalam hal ini tempat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara secara langsung kepada responden yaitu pihak Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi  operasional  variabel  penelitian  adalah  suatu  definisi  untuk  menjelaskan  terkait  dengan judul dalam sebuah penelitian. Adapun definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu:
a. Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan suatu proses dimana suatu aturan hukum harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.
b. Penganiayaan
Penganiayaan  merupakan  suatu  Tindakan  kekerasan  yang  dapat  merugikan  korban  dan menimbulkan penderitaan kepada korban.
c. Narapidana
Narapidana  merupakan  orang  yang  menjalankan  hukuman  yang  telah  dijatuhkan  oleh pengadilan.
d. Lembaga Pemasyarakatan
3 H.  Salim  Hs  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 16.
Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  badan  yang  berwenang  untuk  melakukan  pembinaan kepada narapidana.

## 8. Teknik Analisis
Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif sebagai metode analisis data. Analisis kualitatif adalah  proses  menganalisis  data  tanpa  menggunakan  angka,  namun  lebih  berfokus  pada memberikan  gambaran  dan  deskripsi  menggunakan  kata-kata  tentang  temuan-temuan. 4 Oleh karena  itu,  analisis  kualitatif  ini  penulis  gunakan  untuk  memberikan  gambaran  lebih  dalam mengenai  penerapan  hukum  terhadap  perilaku  kekerasan  terhadap  narapidana  wanita  di  Lapas Perempuan Kelas II B Jambi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Dilakukan  Narapidana  Terhadap Narapidana Lain Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi
Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  harus  menghormati  dan  melindungi hak-hak setiap narapidana yang berada di dalamnya. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 14 ayat (1) dari Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan  yang  mengatur  hak-hak  yang diberikan  kepada  narapidana  yang  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Untuk  itu,  semua  hak narapidana  wajib  diwujudkan  tanpa  memperhatikan  kejahatan  apa  yang  dilakukan  oleh  narapidana tersebut.  Jika  hak  narapidana  tidak  diwujudkan  maka  telah  melanggar  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sehingga mendapat harus perhatian serius.
Lapas  telah  menjaga  keamanan  narapidana  mereka  dalam  segala  situasi  dan  oleh  siapapun. 5 Walaupun  demikian,  tetap  ada  berbagai  jenis  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  narapidana  seperti dalam  kasus  ini  yaitu  tindak  pidana  penganiayaan  antar  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Tindak pidana penganiayaan ini terjadi karena seorang narapidana yang tidak  mengindahkan  permintaan  temannya  untuk  mengambil  kunci  kandang.  Karena  itu,  narapidana yang  memberikan  perintah  tersebut  menjadi  emosional  dan  marah  pada  narapidana  yang diperintahkan.  Setelah  narapidana  yang  diperintahkan  telah  dikritik  oleh  narapidana  yang  memberi perintah,  narapidana  yang  diperintahkan  itu  menangis  dan  menceritakan  kejadian  tersebut  kepada narapidana lain. Akibatnya narapidana lain itu menemui narapidana yang diperintahkan dan akhirnya terjadi pertengkaran di antara mereka bahkan hingga salah satu narapidana ikut memukul narapidana yang memberi perintah.
Berdasarkan  insiden  di  atas,  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  sudah seharusnya  melakukan  penegakan  hukum  kepada  narapidana  yang  terlibat  dalam  penganiayaan tersebut  sehingga  memberikan  contoh  kepada  narapidana  lain  untuk  tidak  melakukan  hal  serupa  di dalam Lapas tersebut. Apabila Lapas tersebut melaksanakan penegakan hukum, tentunya akan tercipta ketertiban  dan  terwujudnya  perlindungan  hak-hak  narapidana.  Disamping  itu,  penegakan  hukum bertujuan untuk mengaktualisasikan hukum, dimana suatu instansi harus mematuhi semua prinsip dan aturan dasar dalam tugasnya untuk menegakkan hukum. Hal ini mencakup larangan terhadap tindakan melawan  hukum  dan  memberikan  hukuman  kepada  pelaku  yang  melakukan  tindakan  tersebut, termasuk juga kasus penganiayaa antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
Jika  ada  narapidana  yang  melakukan  tindakan  melawan  hukum,  ia  dapat  dihukum  sesuai dengan tindakan yang dilakukannya di penjara. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada para narapidana tersebut  adalah  tindakan  disipliner  yang tegas  yang  diatur  dalam  Pasal  9 ayat  (4)  Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan  Rumah  Tahanan  Negara.  Penegakan  hukum  dilakukan  melalui  penerapan  tindakan  disipliner yang tegas. Hukuman disiplin yang tegas dijatuhkan kepada tiga narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap salah satu narapidana. Namun otoritas lapas belum melakukan tindakan represif terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap narapidana lain.
4 Ibid , halaman 19.
5 Wawancara  Dengan  Yuli  Wirdina  Selaku  Kepala  Pengaman  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2023.

## Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang  Dilakukan  Narapidana  Terhadap  Narapidana  Lain  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi
Lapas  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  adalah  instansi  pemerintahan  yang  tidak  dapat  dianggap remeh karena tugasnya untuk membina dan memasyarakatkan kembali narapidana. Tidak hanya, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang bertanggung jawab langsung dalam menjalankan pembinaan, tetapi  juga  terdapat  Balai  Pertimbangan  Pemasyarakatan  yang  memberikan  saran  dan  pertimbangan kepada  Menteri  tentang  implementasi  sistem  pemasyarakatan.  Untuk  itu,  pada  saat  narapidana memasuki  Lembaga  Pemasyarakatan  maka  dilakukan  serangkaian  tahapan  pembinaan  yang diselenggarakan  oleh  para  pembina  termasuk  juga  di  Lapas  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi.  Para pembina  bertugas  untuk  membina  kepribadian  dan  kemandirian  narapidana  yang  berada  di  dalam lembaga tersebut.
Namun,  dalam  melakukan  hal  tersebut  tentunya  ada  hambatan  yang  dihadapi  oleh  Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Adapun beberapa hambatan-hambatan tersebut sebagai berikut : 6 1. Sedikit petugas pengamanan Lapas
Jumlah petugas pengamanan di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi masih terbilang sedikit jika  dibandingkan  dengan  jumlah  narapidananya  karena  jumlah  narapidana  sekarang  yaitu  196. Pada  saat  yang  sama,  terdapat  68  personel  yang  bertugas  sebagai  petugas  pengamanan.  Hal  ini jelas  terdapat  situasi  yang  sangat  timpang  antara  jumlah  petugas  keamanan  di  Lapas  yang  wajib memantau sistem keamanan di Lapas dengan jumlah narapidana di Lapas.
Keadaan  demikian,  tentu  menjadi  hambatan  terbesar  dalam  mencegah  pelaku  kejahatan melakukan penganiayaan di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Hal ini dikatakan demikian sebab kerja  pengamanan  dan  pengawasan  pada  dasarnya  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengatasi masalah  yang  terjadi  di  Lapas  pada  saat  proses  pelaksanaannya  sehingga  masih  terdapat  budaya kekerasan  di  Lapas.  Kurangnya  pengamanan  dan  pengawasan  dapat  menimbulkan  berbagai permasalahan,  antara  lain  kaburnya  narapidana,  kerusuhan  yang  meluas  dan  cara  pelatihan narapidana  yang  tidak  tepat.  Akibat  lain  dari  lemahnya  pengendalian  tersebut  yang  juga berdampak pada tingkat kriminalitas dan kekerasan di Lapas.
2. Kurangnya minat narapidana untuk mengikuti program pembinaan Jika ingin maju maka akan berusaha ditingkatkan, namun jika tidak ada minat maka proses pelaksanaan  kegiatan  yang  direncanakan  dalam  pelatihan  akan  terhambat.  Para  penghuni  Lapas mempunyai  kepentingan  tersendiri  dalam  usulan  program  pendampingan  tersebut.  Namun, program  pendampingan  yang  diberikan  oleh  Lapas  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  tidak  sesuai dengan minat dan bakat narapidananya.
Selain  itu,  pihak  Lapas  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  juga  kurang  memiliki  bakat  dalam program  bimbingan  yang  diberikan  sehingga  tidak  sesuai  dengan  kemampuan  masing-masing narapidana di Lapas tersebut. Tidak hanya itu saja, setiap narapidana pasti mempunyai bakat yang berbeda sehingga sukar untuk menerapkan program yang diberikan kepadanya.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi
Sarana dan prasarana masih terbatas sehingga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dan menghambat  pelaksanaan  program-program  bagi  narapidana  di  Lapas  Perempuan  Kelas  II  B Jambi.  Kurangnya  sarana  dan  prasarana  tidak  hanya  menghambat  pelaksanaan  proses pemasyarakatan namun juga berdampak pada keberhasilan penegakan hukum terhadap narapidana perempuan  yang  melakukan  berbagai  pelanggaran  di  Lapas  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi. Kurangnya  sarana  dan  prasarana  di  Lapas  seperti  kurangnya  kamera  keamanan  (CCTV)  dan senjata pengaman bagi petugas keamanan di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Dengan adanya hal  yang  demikian  juga  terhadap  pihak  Lapas  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  kesulitan  dalam memantau dan mengawasi aktivitas narapidana.

## SIMPULAN
1. Penegakan  hukum  tindak  pidana  penganiayaan  yang  dilakukan  narapidana  terhadap  narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi adalah belum ditegakkan mengenai
6 Wawancara  Dengan  Yuli  Wirdina  Selaku  Kepala  Pengaman  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2023.
hukuman disiplin tingkat berat secara tegas terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  penganiayaan  yang dilakukan narapidana terhadap narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi  adalah  sedikit  petugas  pengamanan  Lapas,  kurangnya  minat  narapidana  untuk  mengikuti program pembinaan dan sarana dan prasarana yang masih terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Barda  Nawawi, Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan  Pidana  Penjara , (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009) Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta : Rineka Cipta, 2013)
David  J  Cooke  dan  Pamela  J  Baldwin, Menyingkap  Dunia  Gelap  Penjara ,  (Jakarta  :  Ikrar  Mandiri Abadi, 2008)
H.  Salim  Hs  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013)