## Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam Subhan
Nafkah Isteri Ter- Thalaq Ba’in :
Kajian Sejarah Sosial Pemikiran Imam Ahmad ibn Hambal Fuad Rahman
Diskursus Hukum Kewarisan ‘An-Tarâdhin : Menjembatani Dialektika Kewarisan Maternalistik dan Paternalistik di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambio
Albert Al-Fikri

## INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID PROBOLINGGO – JAWA TIMUR
at-turā ṡ vol. IV hlm. 1- 152 no. 1 Probolinggo, Januari – Juni 2017 p-ISSN: 2355-567X e-ISSN: 2460-1063
Volume IV, Number 1, Januari – Juni 2017                    ISSN: 2355-567X (p); 2460-1063 (e)

## Editorial Team
Editor in Chief
Achmad Fawaid, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Editorial Board Ahmad Sahidah, Universitas Utara Malaysia, Malaysia Saifuddin Zuhri Qudsy, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia Subhan, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi, Indonesia Hasan Baharun, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Sugiono, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Akmal Mundiri, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Muhammad Al-Fayyadl, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Managing Editor
Nurul Huda, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Mushafi Miftah, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Editorial Assistant Muzammil, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
at-turā ṡ , published by Institute for Publication, Research, and Social Empowerment (LP3M), IAI Nurul Jadid Probolinggo since 2014. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of  Islamic studies, including law, philosophy, mysticism, history, art, theology, and many more. This journal, serving as a forum for the study of  Islam in Indonesia and other parts of  the world within its local and challenging global context, invites Indonesian and non-Indonesian scholars to focus studies of particular theme and interdisciplinary studies.
Mailing address: at-turā ṡ │ LP3M IAI Nurul Jadid, PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291 telp./faks. (0335) 771732; email: jurnal.atturas@yahoo.com ; website: http://jurnal.iainuruljadid.ac.id/index.php/atturas
Volume IV, Number 1, Januari – Juni 2017                    ISSN: 2355-567X (p); 2460-1063 (e)

## Table of  Contents
1 Subhan
NALAR KESETARAAN MAHAR DALAM

## PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM

## 17 Fuad Rahman

## NAFKAH ISTERI TER- THALÂQ BA‘ÎN
: KAJIAN SEJARAH SOSIAL

## PEMIKIRAN IMAM AHMAD IBN HAMBAL

## 33
Albert Al-Fikri

## DISKURSUS HUKUM KEWARISAN
‘AN-TARÂDHIN :

## MENJEMBATANI DIALEKTIKA KEWARISAN MATERNALISTIK
DAN PATERNALISTIK DI KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI

## 55 Refky Fielnanda
PERCAMPURAN DEPOSITO DAN INVESTASI

## DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM

## 69 Alvan Fathoni
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM

## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM

## 85 Bakir
PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM
PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

## 97 Musolli

## AHLUL BAYT PERPEKTIF SYIAH DAN SUNNI: STUDI TAFSIR AL-MÎZAN DAN TAFSIR TAHRÎR WA AL-TANWÎR

## 109 Idrus

## FIQH DAN DINAMIKA SOSIAL

## 123 Mursyid PLURALITAS AGAMA DAN FAHAM KEAGAMAAN: PELAJARAN DARI PONDOK PESANTREN NURUL JADID

## 141 Faizin

## HUKUM DAN KEKUASAAN: SUATU PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

## Alvan Fathoni

## PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM
Institut Agama Islam Nurul Jadid Probolinggo Email: gusithonk@gmail.com
Abstrak: Artikel ini membahas tentang perkawinan anak di bawah umur dalam pandangan hukum Islam, perundang-undangan dan sosiologi hukum. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa pernikahan anak di bawah umur merupakan problem sosial yang sampai saat ini belum terselesaikan walaupun aturan hukum baik islam maupun peraturan perundang-undangan telah mengatur batas minimum bolehnya pernikahan dilaksanakan. Namun, kecenderungan masyarakat desa sangatlah berbeda dengan masyarakat diperkotaan. Sehingga praktek-praktek pernikahan di bawah umur kerap terjadi. Secara sosiologis, praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi karena masyarakat meyakini bahwa seorang anak yang memasuki usia balîgh harus segera dinikahkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan madhârat yang lebih besar, seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.
Katakunci: Perkawinan, Anak di Bawah Umur, Hukum Islam, Sosiologi, Hukum
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
Abstract: This article portrays the marriage of  underage children in terms of  Islamic law, state act, and sociology of  law. This study argues that such marriage is an unfinished social issue although state or Islamic law ruled the minimum limit for possibility of  marriage. However, many rural people have culturally been constructed within different situation from the urbans, so it created more chances for them to get marriage under the possible age. The underage marriage still happens since the society had sociologically believed that a child who had marriageable age (balîgh) must be married, since it causes the more possible disadventages (madhârat), such as doing the religiously forbidden things.
Keywords: marriage, underage children, Islamic law, sociology, act
Pendahuluan
Pada tahun 2008, perkawinan dibawah umur kembali menjadi sorotan publik setelah tersebarnya kasus Pujiono Cahyo Widianto alias Syekh Puji, seorang pengusaha asal Semarang berusia 43 tahun yang menikahi seorang gadis berusia 12 tahun bernama Lutviana Ulva. Menurut Syekh Puji, perbuatannya dianggap mencontoh prilaku Rasulullah Saw yang menikahi ‘Aisyah ra. di usia belia. Akibat perbuatannya ini, Syekh Puji harus menjalani hukuman penjara karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Di Indonesia, perkawinan anak di bawah umur masih menjadi fenomena yang hidup di masyarakat, khususnya di pedesaan. Bahkan, seringkali keberadaannya tidak diketahui orang. 1 Berdasarkan Survei di lapangan, pada tahun 2015, sekitar 84% dari jumlah pernikahan di Desa Sumber Duren dilakukan oleh pasangan usia di bawah 15 tahun. Dari data itu, mereka rata tamat Sekolah Dasar (SD).
Sedangkan yang melakukan pernikahan setelah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), hanya sekitar 11%. Kemudian, yang menikah setelah lulus kuliah hanya mencapai 5% dari jumlah penduduk yang ada. Menurut Sari Pediatri sebagaimana dikutip oleh Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty di sejumlah pedesaan lain, terdapat praktik pernikahan dini, yang seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama. 2 dengan begitu, praktik perkawinan dibawah umur membuka peluang tidak tercapainya asas dan tujuan perkawinan. Bahkan fungsi-fungsi pokok dalam keluarga akan terabaikan.

## Menurut Muhammad Amin Summa, salah satu asas yang terdapat
1  Husein Muhammad, Fiqh  Perempuan  Refleksi  Kiai  atas  Wacana  Agama  dan  Gender (Yogyakarta:LKiS, 2001),  89.
2  Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, Sari Pediatri, Jurnal Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2, (Agustus, 2016), 136 (Online) (dapat diakses di www.idai.or.id , tanggal 21 Juni 2016).
dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia minimal kawin. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Yahya Harahap, Arso Sosroatmodjo, dan Wasit Aulawi. 3 Asas ini tercermin dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
Dalam penjelasan umum UU Perkawinan tersebut, seseorang yang telah matang jiwa dan raganya diharapkan mampu mewujudkan tujuan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian, serta mendapat keturunan yang baik. 4 Salah satu tujuan yang dimaksud adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah . Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan dasar kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, Kompilasi Hukum Islam juga menganut rumusan yang sama dengan UU Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1).
Dengan adanya pembatasan usia perkawinan, fungsi-fungsi pokok keluarga diharapkan berjalan dengan baik. Secara sosiologis, Djudju Sudjana sebagaimana dikutip oleh Mufidah Ch menyebutkan bahwa terdapat tujuh macam fungsi keluarga, antara lain: (1) Fungsi Biologis; perkawinan dilakukan untuk memperoleh keturunan yang sah, baik menurut agama maupun negara; (2) Fungsi Edukatif; keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga dalam aspek mental, spiritual, moral, intelektual, dan profesional; (3) Fungsi Religius; keluarga merupakan sarana penanaman nilai-nilai agama melalui pemahaman dan penyadaran serta praktik dalam kehidupan sehari-hari; (4) Fungsi Protektif; keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal dan eksternal keluarga dan menangkal segala pengaruh negatif  yang masuk ke dalamnya; (5) Fungsi Sosialisasi; keluarga merupakan tempat mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik; (6) Fungsi Rekreatif; keluarga merupakan tempat melepas lelah dan memberikan  kesejukan  dari  berbagai  aktifitas  anggota  keluarga;  dan,  (7) Fungsi Ekonomis; di dalam keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, dan bagaimana memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikannya secara proporsional. 5 Dalam praktik perkawinan anak di bawah umur, para pelaku umumnya
3  Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, sampai KHI, (Jakarta: Kencana,
2006), 52-53.
4  Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), 8.
5  Mufidah  Ch, Psikologi  Keluarga  Islam  Berwawasan  Gender, (Malang:UIN-Malang Press, 2008), 42-47.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
memiliki pengetahuan yang minim, kesehatan reproduksinya lemah, ekonomi keluarga lemah, bahkan sering terjadi kekerasan yang berujung pada perceraian. Berdasarkan kondisi-kondisi ini, Zainuddin Ali merekomendasikan agar perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai dibawah umur sebaiknya ditolak. 6 Meskipun banyak akibat negatif  yang muncul, masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam masih mempraktikkan model perkawinan ini. Terlebih Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam justru membuka peluang terjadinya perkawinan dibawah umur yang telah ditetapkan.
Sedangkan calon mempelai yang masih belum cukup umur dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta  oleh kedua orang tua, baik dari pihak pria atau pihak wanita. Meskipun lahir UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang membatasi praktik perkawinan dibawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1), yang memberikan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, praktik perkawinan ini masih belum teratasi secara maksimal.
Hal tersebut menimbulkan asumsi bahwa peraturan-peraturan tentang batas usia minimal perkawian yang ada belum efektif dan belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat, sekalipun peraturan ini telah berlaku lebih dari sepuluh tahun. Maka timbul pertanyaan, mengapa masyarakat tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku? Dan faktor apa saja yang mempengaruhi tidak efektifnya pembatasan usia perkawinan? Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menggali dan menemukan jawaban dari persoalan- persoalan fenomena tersebut di atas.
Diskursus Perkawinan Anak di bawah Umur Berdasarkan UU Perkawinan, pernikahan dikonsepsikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Secara  lebih  spesifik,  KHI menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah . Tujuan-tujuan perkawinan ini tidak bisa atau setidaknya akan sulit tercapai jika tidak siap, baik secara fisik maupun secara psikis. Salah satu indikator kesiapan yang dijadikan acuan seseorang boleh menikah adalah usia minimal 16 tahun untuk mempelai wanita dan 19 tahun untuk mempelai laki-laki.
6  Zainuddin Ali, Hukum , 14.
Dalam beberapa peraturan, baik KHI, hukum adat, maupun peraturan perundang-undangan ditemukan perbedaan dalam menentukan batas umur minimal seseorang agar dianggap cakap hukum ( legal capacity ). Dalam literatur hukum adat, Imam Sopomo menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila: (a) Sudah kuat gawe (mampu bekerja secara mandiri); (b) cakap untuk melakukan pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkan sendiri segala sesuatunya; dan, (c) cakap mengurus harta bendanya serta keperluannya sendiri. Sementara yang dimaksud dengan anak dibawah umur menurut Soedjono Dirjosisworo adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. 7
Dalam  literatur-literatur  fiqh  klasik  ( kutub at-turats ), seorang laki-laki dianggap telah baligh yakni dengan keluarnya sperma, baik dalam mimpi maupun dalam kondisi sadar ( ihtilâm ). Sedangkan bagi perempuan ditandai dengan menstruasi atau hamil. Jika tidak muncul indikasi-indikasi tersebut, maka ketentuan baligh seseorang didasarkan pada usia, yakni umur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.
Para ulama madzhab cenderung berbeda-beda dalam menentukan usia minimum dalam pernikahan. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah 19 tahun dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Syafiiyah dan Hanabilah menetapkan usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Sedangkan Imam Malik menetapkan usia 18 tahun sebagai usia dewasa baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dari beberapa pendapat tersebut, pendapat Abu Hanifah tergolong tinggi dalam memberikan batas usia minimum pernikahan, sekaligus dijadikan rujukan dalam perundang- undangan di Indonesia. 8
Pendapat ulama madzhab tersebut untuk saat ini sudah tidak relevan lagi.  Karena  ulama  klasik  lebih  menggunakan  ciri-ciri  kematangan  fisik (biologis) untuk mengukur usia baligh dan mengabaikan kematangan agama, sosial, psikologis bahkan kematangan intelektual. Namun hal ini masih perlu diadakan pengkajian yang lebih mendalam terhadap materi hukumnya dalam rangka mengantisipasi perkembangan era modern terutama pembaruan hukum Islam.
Batas usia minimal seseorang boleh menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)  UU Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Pembatasan
7  Ade Maman Suherman dan J. Satrio, Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur) (Jakarta: NLRP, 2010),  44-45.
8  Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, “Rekonstruksi Batas Usia Pernikahan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia,” Jurnal Syariah dan Hukum de Jure , (Volume 4, No 1
Juni 2012), 53.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
ini bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Menurut Tahir Mahmood, batas umur yang dimuat di dalam UU Perkawinan sebenarnya masih belum terlalu tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Beberapa negara yang dimaksud tersaji dalam tabel berikut:
Negara Laki-laki Perempuan Algeria 21 18 Bangladesh 21 18 Mesir 18 16 Indonesia 19 16 Iraq 18 18 Jordan 16 15 Lebanon 18 17 Libya 18 16 Malaysia 18 16 Maroko 18 15 Yaman Utara 15 15 Pakistan 18 16 Somalia 18 18 Yaman Selatan 18 16 Syria 18 17 Tunisia 19 17 Turki 17 15
Berdasarkan tabel di atas, bahwa usia nikah yang dianut di dunia Islam dan Negara berpenduduk muslim rata- rata berkisar antara 15- 21 tahun, selain Irak dan Somalia yang tidak membeda-bedakan usia nikah antara pria dan wanita, yaitu 18 tahun. Umumnya, Negara Islam membedakan usia nikah antara calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan. Untuk kaum pria rata- rata usia nikah adalah 16 hingga 21 tahun, sementara usia nikah bagi perempuan antara 15- 18 tahun. Jadi, usia perempuan pada umumnya lebih muda antara 1-6 tahun lebih dibandingkan rata- rata usia nikah kaum pria.
Tahir Mahmood dalam penelitiannya menyatakan bahwa di beberapa negara termasuk Indonesia, perkawinan di bawah umur dapat dilakukan berdasarkan izin yang diberikan oleh pengadilan dalam kasus tertentu, biasanya dengan persetujuan dari wali nikah. 9 Izin yang dimaksud diatur dalam Pasal
9  Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (History, Text, Analysis), (New Delhi:
7 ayat (2) UU Perkawinan. Meskipun demikian, ketentuan yang ada di dalam UU Perkawinan lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas minimal usia perkawinan yang terdapat di dalam Ordonansi Perkawinan Kristen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. 10
Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, setidaknya ada tiga tujuan pembatasan usia menikah, antara lain: Pertama , menghapuskan pengkaburan penafsiran batas minimal usia menikah, baik yang terdapat dalam hukum adat maupun hukum Islam. Langkah ini menurut Yahya Harahap merupakan penerobosan hukum ( exepressip verbis ) terhadap praktik perkawinan yang dijumpai di masyarakat. Kedua , mengatasi masalah kependudukan. Dengan adanya batas minimal usia perkawinan, UU Perkawinan berupaya merekayasa, menahan, dan mengurangi laju penduduk. Ketiga , perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Batas minimal usia perkawinan yang rendah akan mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi, implikasinya angka kematian ibu hamil juga akan mengalami peningkatan. Berdasarkan tujuan-tujuan ini, keduanya berkesimpulan bahwa perkawinan pada usia dini sedapat mungkin dihindari karena membawa dampak negatif  terhadap para pelakunya. 11
Dalam khazanah fiqih klasik, perkawinan dibawah umur lazim dikenal dengan istilah nikah al-shaghîr atau nikah al-shaghîrah . Sedangkan dalam kitab fiqh kontemporer digunakan istilah al-zawaj al-mubakkîr . Secara etimologi al- shaghîr atau al-shaghîrah berarti kecil. Namun, yang dimaksud dalam konteks perkawinan adalah laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Menurut Husein Muhammad, yang dimaksud dengan perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dibawah usia minimal di atas. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa kriteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan keabsahan perkawinan. 12
Jumhur ulama berpedoman pada beberapa ayat Al-Quran, di antaranya adalah Firman Allah Swt dalam QS al-Thalaq [65]: 4:
Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya .
Academy of  Law and Religion, 1987), 270. 10  Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum, 70.
11 Ibid. , 70-71. 12  Husein Muhammad, Fiqh , 89-90.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
Ayat ini berbicara mengenai masa iddah bagi perempuan-perempuan yang sudah monopause dan bagi perempuan-perempuan yang belum haid. Masa iddah bagi kedua kelompok perempuan ini adalah tiga bulan. Secara tidak langsung, ayat ini dipandang menjustifikasi bahwa perkawinan bisa dilakukan dengan perempuan dibawah umur. Sebab masa iddah hanya diperlakukan kepada orang-orang yang telah menikah. Selain itu, dalam QS al-Nûr [24]: 32 juga dinyatakan bahwa:
Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba- hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui .
Kata al-ayyâma meliputi perempuan dewasa maupun perempuan yang masih kecil. Ayat ini dipandang sebagai legitimasi bagi wali untuk mengawinkan anak perempuannya sekalipun masih dibawah umur. Perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan ‘Aisyah ra juga dijadikan landasan adanya perkawinan pada usia dini. Dalam sebuah riwayat ‘Aisyah menyatakan: Nabi menikahiku pada usia 6 tahun dan hidup bersamaku pada usia 9 tahun (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan al-Nasa’i).
Perkawinan Rasulullah Saw dengan ‘Aisyah’ Ra sebenarnya merupakan pengecualian serta pengkhususan bagi nabi sendiri dan tidak bisa diberlakukan kepada umatnya. Selain itu, praktik perkawinan dibawah umur juga dilakukan oleh para sahabat, Ali bin Abi Thalib misalnya, menikahkan Ummu Kultsum dengan Umar ibn Khattab. 13 Pandangan yang berbeda disampaikan oleh Ibn Syubramah, dan Utsman al-Batti yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan dibawah umur tidak boleh dinikahkan. Mereka hanya boleh dikawinkan setelah mencapai usia baligh dengan adanya persetujuan mereka secara ekplisit. Dasar yang digunakan ketiga ulama ini adalah firman Allah Swt dalam QS al-Nisâ’ [4]: 6 yang artinya;
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim
13 Ibid. , 92.
itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukupla Allah Swt sebagai Pengawas (atas persaksian itu).
Ketiga pendapat ulama di atas diadopsi dalam UU Perkawinan Syiria. Dasar pertimbangan yang digunakan adalah prinsip istishlah (kemaslahatan), realitas sosial, dan memperhatikan beratnya tanggung jawab perkawinan. 14 Menurut Husein Muhammad, berdasarkan uraian di atas ada dua kenyataan hukum yang berlaku. Pertama , hukum yang ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad para ulama. Hukum ini sifatnya tidak mengikat dan memaksa, kecuali telah mencapai derajad ijma’. Kedua , hukum yang terlahir berdasarkan proses legislasi yang bersifat mengikat dan memaksa.
Meskipun UU Perkawinan telah diberlakukan lebih dari 30 tahun, fenomena perkawinan anak dibawah umur yang masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat desa Sumber Duren menunjukkan bahwa keberlakuannya belum berjalan dengan baik. Selain itu, keberadaan kitab-kitab fiqih klasik masih tetap menjadi rujukan dan pedoman kuat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Sumber Duren pada khususnya. UU Perkawinan dipandang tidak merepresentasikan hukum Islam, dan kitab-kitab itulah yang sepenuhnya harus diterapkan karena mencerminkan hukum Islam yang sesungguhnya. 15
Para  ahli  fiqih  sebenarnya  memandang  bahwa  perkawinan  dibawah umur bukan sesuatu yang baik. Imam al-Syafi’i mengatakan bahwa seorang ayah sebaiknya menikahkan anaknya pada usia baligh sehingga dia dapat menyampaikan izinnya, sebab perkawinan akan menimbulkan berbagai kewajiban dan tanggungjawab. Bahkan jika calon mempelai dikhawatirkan tidak dapat menjalankan kewajibannya, hukum perkawinan yang asal hukumnya adalah sunnah bisa berubah menjadi makruh, dengan catatan dia masih bisa menahan diri dari perbuatan zina. Karena pada dasarnya, perkawinan merupakan sarana menjaga maqâsid al-syariah , yaitu menjaga kemaslahatan jiwa ( hifd al-nâfs ) dan menjaga keselamatan fungsi reproduksi ( hifdz al-nâs ). Menurut Husain Muhammad, praktik perkawinan anak dibawah umur harus mempertimbangkan ada tidaknya unsur kemaslahatan atau kemungkinan berbuat zina, sebab pada asasnya perkawinan bertujuan menjaga kehormatan diri ( hifdz al-‘irldh ) agar tidak terjerumus dalam perbuatan terlarang. Akan tetapi, apabila perkawinan dibawah umur justru menimbulkan kemudharatan,
14 Ibid. , 95. 15  Husein Muhammad, Fiqh , 98.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
kerusakan, atau keburukan, sementara faktor yang dikhawatirkan tidak dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan. 16
Sedangkan menurut Yusuf  Hanafi, praktik perkawinan anak dibawah umur merupakan bentuk arogansi orang tua dan tradisi yang berbahaya ( the harmful tradition practice ) karena memunculkan sejumlah resiko dan bahaya seperti: kematian ibu ( maternal mortality ) diusia muda akibat kehamilan prematur ( premature pregnancy ), buta aksara ( illiterate ) karena tidak mendapatkan pendidikan dasar ( primary education ), terjangkit problem-problem kesehatan ( health problems ) sebab tidak familiar dengan isu-isu dan layanan-layanan kesehatan reproduksi yang bersifat dasar ( basic reproductive health issues and services ), mengalami kekerasan dalam rumah tangga ( abuse and violence ), serta hidup dalam lingkaran kemiskinan ( the cycle of  poverty ). 17 Menurut Ratna Batara Munti dan Hindun Aisah, apabila batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan dikaitkan dengan aspek kematangan biologis, khususnya kesiapan melakukan hubungan seksual dan melahirkan, kenyataan di lapangan menunjukkan kebalikannya. Menurut data BKKBN jumlah ibu yang meninggal saat melahirkan 10 kali lipat lebih besar daripada Malaysia. Sedangkan data UNFPA menunjukkan data yang lebih besar yaitu 15 kali lipat. Salah satu pemicunya adalah usia perkawinan bagi perempuan yang terlalu muda. Terlebih di Indonesia disediakan sarana dispensasi kawin yang dilegalkan oleh UU Perkawinan. Berdasarkan hal ini, usia perkawinan bagi perempuan harus dinaikkan minimal mengikuti rumusan Undang- Undang Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun. Selain pertimbangan kesehatan reproduksi, usulan ini mempertimbangakan aspek ekonomi yaitu kesiapan calon mempelai memenuhi fungsi-fungsi ekonomis di dalam keluarga sehingga tidak menjadi beban orang tua. 18
Efektivitas Hukum Perkawinan dalam Kajian Sosiologi Hukum Secara sosiologis, peraturan-peraturan yang memuat rumusan perkawinan, baik UU Perkawinan maupun KHI menunjukkan belum sepenuhnya diterima dan berlaku secara efektif dalam realitasnya. Kajian tentang efektivitas hukum merupakan wilayah dari disiplin ilmu sosiologi hukum. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum dapat digunakan sebagai sarana memahami hukum dalam konteks sosial. Selain itu, sosiologi hukum juga dapat digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi efektifitas hukum di dalam masyarakat, baik sebagai pengendali sosial, sarana mengubah masyarakat, atau sarana mengatur interaksi sosial untuk mencapai keadaan-
16   Husein Muhammad, Fiqh , 100-101.
17 Yusuf  Hanafi, Kontroversi , 29.
18   Ratna Batara Munti dan Hindun Aisah, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:LBH-APIK, 2005), 54.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
keadaan tertentu. 19
Kajian tentang efektivitas hukum tidak bisa terlepas dari aspek perilaku masyarakat dalam berhukum. Menurut Soleman B. Taneko, kajian ini merupakan perbandingan antara realitas hukum dengan idealitas hukum. Melalui kajian ini para ahli sosiologi hukum mencoba membandingkan hukum yang tercermin dalam tindakan ( law in action ) dan hukum yang terdapat di dalam teori ( law in the book ). Misalnya, membandingkan ketentuan pembatasan usia perkawinan dengan praktik perkawinan yang berlaku di masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu kaidah hukum mencapai tujuannya dapat diukur melalui perilaku tertentu yang muncul di masyarakat atau dengan kata lain, keberlakuan hukum adalah mewujudnya hukum sebagai sebuah perilaku. 20
Berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam berhukum, menarik dikemukakan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa dasar dari hukum suatu bangsa bukan berada dalam sistem hukumnya, melainkan dalam perilaku bangsa itu sendiri, yaitu cara hidup manusia dengan berperilaku yang baik. Hukum tidak hanya muncul dari undang-undang, melainkan juga muncul dari perilaku orang. Perilaku ini tidak dapat dibendung oleh undang- undang. Dinamika perilaku akan selalu mencari jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. 21 Lebih lanjut Satjipto mengatakan bahwa hukum menjadi hidup melalui perantara manusia. Sebab perilaku atau tindakan manusia dapat merubah teks yang diam dan kaku. 22
Menurut Lawrence M. Friendman, perilaku hukum ( legal behavior ) adalah setiap perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, perintah, keputusan, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berkendara dan melihat rambu batas kecepatan atau melihat polisi dan memperlambat laju kendaraannya, hal itu merupakan perilaku hukum. Termasuk di dalamnya juga seseorang yang memacu kendaraannya lebih cepat untuk menghindari polisi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang taat dan patuh pada undang-undang, dan ada pula yang tidak menaatinya. Menurut Achmad Ali, perilaku hukum yang dimaksud oleh Friedman bukan hanya perilaku taat hukum, tetapi semua perilaku yang merupakan reaksi terhadap keadaan yang terjadi dalam sistem hukum. Bahkan menggunakan atau tidak menggunakan hukum yang ada juga termasuk dalam perilaku
19  Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta:CV.Rajawali, 1988),  22.
20  Soleman B. Taneko, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,
1993), 48-49.
21  Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik (Jakarta:Kompas,2009), vii-x.
22 Ibid. , 21.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
hukum. 23 Friedman juga mengatakan bahwa perilaku hukum adalah persoalan pilihan yang berhubungan dengan motif  dan gagasan orang yang dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu: (a) kepentingan sendiri ( self  interest ); menurut Soleman B. Taneko, Friendman tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan kepentingan diri sendiri, namun hal ini dapat dipahami melalui contoh berikut; seseorang menggunakan sabuk pengaman atau menyalakan lampu pada siang hari agar terhindar dari kecelakaan, jika dia tidak memperhatikan peraturan tersebut kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan.
Dalam konteks hukum perkawinan, seseorang menaati pembatasan usia perkawinan karena melihat adanya dampak negatif  apabila dia melanggarnya, seperti kesehatan dan kesempatan menikmati pendidikan; (b) Sensitif  terhadap sanksi; menurut Friedman sanksi merupakan salah satu alasan yang dapat mewujudkan perilaku hukum. Dengan kata lain, seseorang menaati hukum karena menghindari hukuman. Dalam hukum, biasanya telah ditentukan jenis perilaku menyimpang beserta sanksinya. Akan tetapi, UU Perkawinan tidak menyediakan sanksi bagi pelaku atau subjek yang terlibat dalam perkawinan dibawah umur, justru menyediakan sarana terjadinya praktik perkawinan ini dengan adanya pemberian dispensasi kawin; (c) Tanggapan pengaruh sosial; perilaku seseorang disebabkan apa yang oleh keluarga, teman, atau anggota kelompok lakukan, misal munculnya stigma negatif  jika anak yang sudah baligh belum dinikahkan.
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa perilaku hukum disebabkan adanya keinginan yang kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkingan atau memelihara hubungan baik dengan penguasa. Pengaruh sosial dapat dijadikan alat analisis mengetahui kedalaman meresapnya hukum dalam masyarakat, sebab jika mereka tidak mengenali hukum, tidak ada yang tahu bahwa orang-orang mematuhinya. Pada beberapa wilayah di Indonesia, praktik perkawinan dibawah umur masih terjadi karena telah menjadi budaya yang hidup di masyarakat; (d) Kepatuhan; orang-orang menaati hukum karena mereka beranggapan bahwa suatu pelanggaran merupakan perbuatan immoral dan illegal. Mereka juga beranggapan bahwa apa yang dimuat di dalam hukum itu benar, oleh karenanya harus dilaksanakan. Menurut Soleman B. Taneko, dari keempat motif  dan gagasan yang diajukan Friedman, tiga motif  terakhir menghendaki adanya pengenalan terhadap hukum terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah dikenal atau melembaga
23  Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi terhadap Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta:Kencana,2012), 143- 145.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
di dalam masyarakat. Sedangkan motif  yang pertama tidak mensyaratkan adanya pengenalan terhadap hukum. 24
Apabila ditemukan fakta bahwa perilaku masyarakat tidak sesuai dengan hukum, hal itu menunjukkan bahwa ada faktor penghalang bagi terwujudnya hukum. Menurut Teori Aksi ( action theory ), sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber yang kemudian dikembangkan oleh Talcott Parsons, menyatakan bahwa tindakan atau perilaku seseorang merupakan hasil keputusan subjektif dari pelaku, secara eksplisit disampaikan bahwa tradisi yang sudah mapan turut mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Lebih lanjut Parson dengan teori “Tindakan Sosial-nya” menyatakan bahwa aktor adalah pemburu tujuan-tujuan dan memilih alternatif  cara, alat, serta teknik untuk mencapainya. Namun, aktor juga berhadapan dengan kondisi-kondisi yang membatasi tindakannya, seperti jenis kelamin dan tradisi.
Selain itu, aktor juga berada di bawah kendali nilai-nilai, norma- norma, dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan. Hukum dapat dijadikan referensi atau panduan bagi perilaku seseorang untuk mencapai tujuannya. Jika tidak, maka perlu dilihat apakah ada referensi lain yang digunakan untuk berperilaku. 25
Pembatasan usia perkawinan merupakan unsur baru yang ditransplantasikan dalam institusi perkawinan di masyarakat. Praktik perkawinan dibawah umur masih terjadi karena masyarakat meyakini bahwa seorang anak yang memasuki usia baligh harus segera dinikahkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan madhârat yang lebih besar, seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Hal ini sangat cocok dengan teori madzhab Chicago, di mana suatu hukum yang menurut masyarakat tertentu itu baik dan cocok untuk diberlakukan dalam lingkungan masyarakat tersebut, maka hukum itulah yang berlaku bagi mereka.
Ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  fiqh  nampaknya  masih dipegang teguh dan lebih banyak dijadikan rujukan daripada peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini sejalan dengan asumsi yang disampaikan Zainudin Ali, semakin besar peran pengendali sosial selain hukum seperti agama atau adat istiadat, maka semakin kecil peran hukum. Hukum tidak akan pernah bisa dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal, selama masih ada sarana lain yang lebih ampuh, dan hukum digunakan sebagai sarana terakhir jika sarana yang lain sudah tidak lagi mampu mengatasi persoalan. Misalnya, jika perkawinan tidak bisa dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena calon mempelai belum cukup umur, baru kemudian masyarakat mau melirik hukum, yaitu mengajukan dispensasi perkawinan.
24  Soleman B. Taneko, Pokok , 50-53. 25 Ibid., 55-56.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017

## Penutup
Sebagai upaya untuk mewujudkan perilaku yang taat terhadap hukum tentang pembatasan usia minimal perkawinan, diperlukan adanya komunikasi hukum yang baik, khususnya penyuluh agama dari Kantor Urusan Agama (KUA) dengan jalan sosialisasi dan pendampingan yang intensif  pada masyarakat tentang urgensi pembatasan usia perkawinan. Selain itu, dibutuhkan dukungan dari para elit agama sebagai tokoh yang otoritatif dalam mentransormasikan dan menafsirkan ajaran-ajaran agama. Sehingga peraturan perundang-undangan yang ada tidak dipandang sebagai produk sekuler yang terlepas dari semangat hukum Islam.
Secara sosiologis, seseorang menaati pembatasan usia perkawinan, boleh jadi disebabkan karena kepentingan diri sendiri seperti melindungi kesehatan reproduksinya, belum siap menanggung kewajiban sebagi suami- istri, atau takut akan sanksi, sekalipun belum ada sanksi yang tegas tentang perkawinan anak dibawah umur dalam UU Perkawinan, atau karena menjalin hubungan baik dengan lingkungan sosialnya, misalnya munculnya stigma negatif  jika anak yang sudah baligh belum dinikahkan, dan karena memang kepatuhannya terhadap hukum tersebut.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017

## DAFTAR PUSTAKA
Ali. A. (2012). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi terhadap Undang-Undang (Legisprudence) Jakarta: Kencana. Suherman, M. A. & Satrio.  J. (2010). Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur). Jakarta: NLRP
Nuruddin,  A. & Taringan, A. A. (2006). Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, sampai KHI Jakarta: Kencana. Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, Sari Pediatri, Jurnal Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2, Agustus Muhammad, H. (2001). Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta: LkiS.
Ch. Mufidah. (2008). Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender . Malang: UIN- Malang Press.
Munti. B. R. & Aisah.  H. (2005). Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: LBH-APIK.
Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Perilak: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik . Jakarta: Kompas.
Soekanto, S. (1988). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: CV. Rajawali Taneko, B. S.  (1993). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Mahmood, T. (1987). Personal Law in Islamic Countries (History, Text, Analysis) . New Delhi: Academy of  Law and Religion.
Ali, Z. (2009). Hukum Perdata Islam di Indonesia Jakarta: Sinar Grafika. Nuruddin, A. & Taringan, A.A. (2006). Hukum Perdata Islam di Indinesia; Studi Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No.  1/1974  sampai KHI. Jakarta: Kencana. Fadhilah, N. & Rahmah, K. (2012). “Rekonstruksi Batas Usia Pernikahan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia , ” Jurnal Syariah dan Hukum de Jure , Volume 4, No 1 Juni.

## Author Guidelines
Papers submitted for publication must conform to the following guidelines:
 Papers should discuss Islamic studies, written either in Indonesia, English, or Arabic;
 Papers must be typed in one-half spaced on A4-paper size;
 Papers’ length is about 6,000-10,000 words;
 All submission must include a 150-200 word abstract;
 Full name(s) of  the author(s) must be stated, along with his/her/their institution and complete address;
 All submission should be in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format;
 Arabic words should be transliterated according to the style of at-turā ṡ ;
 Bibliographical reference must be noted in footnote and bibliography according to at-turā ṡ style.
 When a source is cited for the first time, full information is provided: full name(s) of  author(s), title of  the source in italic, place of  publication, publishing company, date of  publication, and the precise page that is cited. For the following citations of  the same source, list the author’s last name, two or three words of  the title, and the specific page number(s). The word ibid. may be used, but op.cit. , and loc.cit. are not.
 Examples of  footnote style:
1 Amiur Nuruddin, Ijtihad ‘Umar ibn Al-khattab: Studi tentang Perubahan Hukum tentang Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,1991), 121-122.
2 Ibid. , 20.
3 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu , (Beirut: Dār al-Fikr, vol. II, 2nd edition, 1985), 3.
4 Ibid. , 5.
5 Nuruddin, Ijtihad , 50.
 Example of  Bibliography:
1. Khalid, A., & Wahyudi, A. (1985). Kisah Walisongo Para Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa . Surabaya: Karya Ilmu
2. Zulkifli. (1994). “Sufism in Java: The Role of  the Pesantren in the Maintenance of  Sufism in Java,” Master Thesis . Singapore: Australian National University.
3. Nur,  I.  M.  (2001).  “Differing  Responses  to  an  Ahmadi  Translation  and Exegesis: The Holy Qur’an in Egypt and Indonesia,” Journal of  Archipel , 62(1),
143-161.
Please consider the following creteria:
 The title of  the article submittd to at-turā ṡ should reflect a specific focus of  study, based on researches--be they library or fieldwork researches--and thus the author can have a general statement and sub-title specifically confining the scope of  study  The article submitted should be based on research--be it library or fieldwork or other kinds of  researches
 The article should present bibliography which entails primary sources--books, manuscripts, interviews, or observation--and updated secondary sources from books or peer reviewed journals
 The  article  should  contain  an  argument/thesis/finding  which  contribute  to scholarly discussion in a field of  study which should clearly be mentioned and systematically presented in abstract, content, and conclusion
 The article should use good Indonesia, English, Arabic, or at least can be understood; the author is fully responsible in fixing and editing them; the copy editor of  at- turā ṡ is responsible only for minor typos and understandable grammatical erros
 The style and format, including the structure of  article, footnotes, bibliography, should follow those of  at-turā ṡ .
NOTE: It is suggested the use of  a reference manager at styling the footnote and the bibliography, such as Zotero, Mendeley, and so forth with following standard of American Psychological Association (APA) style.
The PDF version of  this guideline and the Arabic transliteration guideline used International Journal of  Middle Eastern Studies. For detailed transliteration could be seen at http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf
Copyright Notice Authors who publish with this journal agree to the following terms:
 Authors retain copyright and grant the journal right of  first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of  the work’s authorship and initial publication in this journal.
 Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of  the journal’s published version of  the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of  its initial publication in this journal.
 Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of  published work.

## Privacy Statement
 The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of  this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.