Kontribusi Alokasi Dana Desa Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Teluk Langkap, Kabupaten
Tebo)

## Subhan UIN Sulthan Thaha Saifuddin

## Abstract
The purpose of this study is to describe and analyze the plannning, implementing, evaluating and controlling of village fund allocation. The method used is descriptive qualitative through observation, interviews, and documentation on the primary data, namely village officials in Teluk Langkap village. Based on the results of the analysis, the sorting and grouping of data shows that the main obstacle is the lack of quality of human resources in terms of knowledge and understanding of laws and the lack of socialization of training and assistance to village officials, guidance is needed in village financial administration so that management is right in the direction. In general, the allocation of village funds can improve the economy of the residents but does not always run smoothly, such as planning for budget allocations that do not go through a joint village forum (musrenbang)
Keyword: villlage fund allocation, economy, officials
PENDAHULUAN Desa merupakan wilayah yang menyita perhatian banyak pihak, berbagai problem bisa dikaji dan mendesak untuk diselesaikan. Kekuatan ekonomi desa tidak berdaya terhadap mekanisme pasar. Desa di indonesia umumnya menghadapi ancaman keterbelakangan dan ketidakadilan dalam pembangunan. Secara alamiah ada semacam dilema, yaitu kemiskinan dan pengetahuan yang rendah menyebabkanpemanfaatan yang kelewat batas atas sumberdaya alam untuk bertahan hidup, akan tetapi disisi lain banyak sumberdaya yang ternyata belum dimanfaatkan secara optimal seperti sinar matahari, air, angin, tanaman, ikan, ternak dan tenaga manusia.
Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.
Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaaan adalah adanya anggaran pembangunan daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya alokasi dana desa (Akbar, 2015).
Permasalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola Alokasi Dana Desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakat di desa dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Permasalahan lainnya adalah masih kurang maksimal partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. (Chandra, 2013).
Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu dana desa yang adalah dana atau dandes yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 2016 tentang Dana Desa). Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban tercantum dalam Undang- undang Nomor 33 Nahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya (Subroto, 2008) Pemerintah desa menganut prinsip money follows function yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Dana Desa mulai diberlakukan sejak dana desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 Nahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Namun sebelum adanya anggaran dana desa, disetiap desa sudah menerima ADD namun jumlahnya tergolong kecil karena hitungan ADD didapat dari pembagian dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. (PRabowo, 2015)
Pemberdayaan masyarakat di desa diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat di desa secara keseluruhan. Kegiatan pemberdayaan mencakup peningkatan kapasitas bagi perangkat desa, pelatihan di usaha bidang ekonomi, pertanian dan perdagangan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat. Dana desa lebih diprioritaskan kepada pemberdayaan masyarakat (Afrilianto, tt)
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi dasar, dan b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang
adil. Program pemberdayaan yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pemberdayaan masyarakat desa. (Maulana, tt) Alokasi Dana Desa mempunyai pengaruh yang besar dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakatdesa dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan desa yang lain.
Apabila alokasi dana desa benar- benar dikelola dengan baik dan jujur maka pemberdayaan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. (Suharyanto dan Arif, 2012)
Pemilihan lokasi penelitian yaitu di desa Teluk Langkap Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Pemilihan kabupaten tebo dikarenakan kabupaten tebo telah melaksanakan program Alokasi Dana Desa dan merupakan Kabupaten pertama di Provinsi Jambi yang melaksanakan program Alokasi dana desa. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 T ahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa. Peraturan daerah ini merupakan implementasi dari peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa dan perda tersebut mulai berlaku efektif di Kabupaten Tebo pada tahun anggaran 2008. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian bertujuan untuk mengetahuipengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakatdesa Teluk Langkap, Kabupaten Tebo.

## KAJIAN LITERATUR
Dana DEsa Dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Sejalan dengan visi Pemerintah untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”
Alokasi Dana Desa (ADD) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kepada desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa. Terkait dengan ADD (Alokasi Dana Desa) sebenarnya merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak Tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah untuk pembangunan
desa. Namun sejak diberlakukan otonomi daerah ADD kemudian dialokasikan melalui APBDes (Astuty dan Fanida, 2011). Dalam PP 72/2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan : Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Kemudian pasal penjelas PP 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. (Thomas, 2013)
Alokasi dana desa selanjutnya disebut add adalah dana yang bersumber dari apbd yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.
Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelengaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa menurut solekhan. MEnurut PEraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, alokasi dana desa, selanjutnya disingkat add, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. (Nafidah, 2015)
Berdasarkan PP Nomor 60 T ahun 2014 tentang desa yang bersumber pada APBN bahwa besaran dana desa setiap kabupaten/kota bupati/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Besaran dana desa setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa dihitung dengan bobot :
1. 30% untuk jumlah penduduk desa;
2. 20% untuk luas wilayah desa;
3. 50% untuk angka kemiskinan desa.
Pemberdayaan MAsyarakat Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadiaan,
serta embaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan ankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Kila, 2017) Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat dengan menggali potensi atau kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan ekonomi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat atau kelompok sasaran dengan memberikan keterampilan untuk mengelola usaha, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil sehingga dengan pemberdayaan ekonomi tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

## PEnelitian Terdahulu
I Wayan Saputra meneliti efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009- 2014. Dengan hasil penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan h-lhal sebagai berikut. 1) efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009 sampai dengan 2014 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90%- 100% (efektif). Thomas (2013) yaitu penggunaan ADD adalah
30%
untuk belanja aparatur dan belanja operasionl. Sedangkan penggunaan add untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) yang mana kegiatannya terdiri dari pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Merujuk dari hasil
penelitian penulis dimana proses belanja operasional di desa sebawang telah berjalan sesuai dengan panduan dan peraturan yang ada.
Annvelorita (2011) menjelaskan I mplementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan belum maksimal dikarenakan masalah komunikasi baik antara perangkat desa maupun intensitas tim pendampingan. Selain itu aspek kulatitas umbedaya manusia dalamam emmehami undang-undang dan prosedur anggaran menjadi kendala lainnya. Nmau kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor pendukukung proses implementasi program ADD selain partisipasi warga

## METODE PENELITIAN
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualititatif dengan Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu. Sumber data dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalaui observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Desa Teluk Langkap, Kec. Sumay, Kab. Tebo dengan jumlah penduduk 1643 orang. Penentuan sampel dialkukna dengan metode purposive sampling pada perangkat desa terkait dan tokoh masyarakat.

## PEMBAHASAN
Pengelolaan (ADD) dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Adapun dalam keputusan Bupati Tana Tidung No.3/04.188.45/HK/II/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa adalah : Dana yang berasal dari dana penerimaan APBD yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak dan retribusi daerah tertentu, serta bagi hasil pajak provinsi yang dialokasikan secara adil dan merata bagi desa di Kabupaten Tana Tidung yang dianggarkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Tana Tidung, dimana penyalurannya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Tana Tidung. Adapun konsep alokasi dana desa teluk langkap adalah : 1. Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa.
Pada desa teluk langkap musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
(Musrembangdes)
sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD pada desa teluk langkap dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.
2. Penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat pada desa teluk langkap yaitu sejumlah Rp. 102.417.000,-. Dalam bidang penanggulangan kemiskinan, penggunaan dana di gunakan untuk biaya operasional pendistribusian raskin, program bedah rumah dan program PKK. Hal tersebut merupakan pencapaian pemberdayaan masyarakat dengan kecenderungan primer. Dalam hal peningkatan pendapatan desa, pada desa Teluk Langkap belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengalokasian ADD juga belum ada anggaran untuk pembentukan BUMDes.
3. Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terdahap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pengelolaan ADD secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten Malang maupun Kecamatan Singosari yang menyelenggarakan pengawasan. Berdasarkan pengamatan peneliti, pengawasan secara fungsional pada desa Teluk Langkap yang berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan ADD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 T ahun 2007 t entang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa pemerintah pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
Berdasarkan fenomena di lapangan, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan ADD pada desa Teluk Langkap sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan.
4. Penganggaran ADD dilakukan etleah hasil dari musyawarah desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di desa, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan. RPD tersebut memuat penggunaan dana ADD Desa Teluk Langkap sejumlah Rp. 146.310.000,- untuk pemberdayaan masyarakat dan operasional pemerintah desa. RPD desa Teluk Langkap apabila diteliti sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan, dimana dana untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
tidak dimasukkan dalam RPD Operasional Pemerintah desa. Namun dana operasional BPD tersebut justru dimasukkan dalam RPD pemberdayaan masyarakat. Kejadian tersebut sebenarnya bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 37 t ahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kedua peraturan tersebut, ditetapkan bahwa penggunaan anggaran ADD adalah sebesar 70% unt uk Pemberdayaan Masyarakat dan sebesar 30% untuk biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD.
Faktor Penghambat Pengolahan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti, penulis menemukan faktor penghambat implementasi alokasi dana desa adalah a) Pertama, pemahaman aparat desa yang kurang dalam membuat perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak basmi (anggota BPD) sebelum nya menggunakan cara manual, yaitu turun dana baru aparat desa dapat merealisasikannya. Akan tetapi sekarang harus ada perencanaan pembangunan terlebih dahulu barulah dana dapat turun dan di alokasikan kepada perencanaan pembangunan.42
b) Pembaharuan sistem menjadikan aparat desa harus mempelajari lagi tatacara dalam perencanaan pembangunan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya ketidakefektivitasan alokasi dana desa.
Dari apa yang dilihat penulis, hal ini menjadi masalah besar aparat desa dan masyarakat dalam mengoptimalkan dana desa untuk melakukan pembangunan. Hal ini berdampak pada pembangunadesa yang tidak optimal dikarenakan ketidak pahaman dalam merencanakan pembangunan. Berdasakan hasil wawancara dengan bapak sairoji yang merupakn bendahara sekaligus penanggung jawab pembangunan beliau mengatakan dalam pembangunan jalan rabat beton, drainase serta adanya simpan pinjam perempuan. Dari sekian banyak rencana yang ada hanya jalan rabat beton dan simpan pinjam perenpuan yang terealisasi.43 itupun kurang maksimal. Karena kurangnya pengetahuan dalam melakukan perencanaan pembangunan, menyebabkan pemborosan dana dan pengalokasian dana yang tidak tepat. c) Terjadinya miss komunikasi antara masyarakat dengan aparat desa maupun terjadinya miss komunikasi dengan aparat desa itu sendiri. Serta kurangnya kesadaranmasyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pembangunan desa. Hal ini berdampak pada pemborosan dana desa yang terlalu banyak di alokasikan terhadap upah tukang dalam melakukan pembangunan.
Kesenjangan terjadi didalam lingkup desa itu sendiri dan berdampak terhadap ketidakefektivitasan alokasi dana desa.
d) arahan dan pengawasan dari pemerintah daerah maupun pusat yang kurang menjadikan masyarakat bingung terhadap langkah apa yang harus diambil dalam pengalokasian dana desa. Pembaharuan sistem yang menjadi kendala terbesar selain itu keterlambatan dana yang turun membuat lambatnya pembangunan dan menjadikan ketidakoptimalan dalam melakukan pembangunan. e) kurangnya swadaya masyarakat desa teluk langkap dalam membantu pembangunan desa. Hal ini mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarkat desa itu sendiri. Karena pada umumnya msyarakat desa teuk langkap mayoritasnya adalam petani karen dan sawit yang meharuskan mereka lebih memilih pekerjaan ketimbang berperan aktif dalam membantu proses pembangunan.
Strategi Implementasi ADD di Desa Teluk Langkap Pertama, mengadakan pelatihan mengenai program Alokasi Dana Desa di desa Teluk langkap. Karena sumberdaya masyarakat desa teluk lagkap yang kurang memahami program Alokasi dana desa yang menjadi salah satu hambatan dalam ketidakefektivitasan progran Alokasi Dana Desa. Pelatihan ini bukan hanya bertujuan terhadap kepentingan desa saja tetapi, juga bertujuan untuk menumbuhkan keaktifan masyarakat dalam perannya terhadap mengalokasikan dana desa. Dengan terlibatnya seluruh masyarakat desa teluk langkap dalam progaram Alokasi Dana Desa ini, diharapkan dapat meminimalisir waktu serta dana dalam pembngunan nantinya.
Kedua, Hubungan yang baik atau kominikasi yang baik dalam unit kerja progaram Alokasi Dana Desa dapat membantu kelancaran progaram Alokasi Dana Desa. Dengan begitu maka tidak ada lagi kesenjangan dalammelaksanakan progam Alokasi Dana Desa. Serta yang paling penting yaitu semua unit
dapat bekerjasama dan berkesinambungan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Program Alokasi Dana Desa.
Ketiga, yang terakhir yaitu pemerintah Desa Teluk Langkap harus merencanakan dana cadangan agar pembangunan tidak terkendala lagi. Karena selama ini kendala lambatnya dana yang turun menyebabkan terlambatnya pengalokasian Dana Desa Teluk Langkap. Pemerintah desa harus membuat dana cadangan agar sewaktu proses pembangunan tidak lagi terkendalam karena lambat turunnya dana program ini.

## SIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam rapat perencanaan yang dilaksanakan masih adanya masyarakat yang belum mengetahui program aps aja yang direncanakan oleh pemerintah desa sehubungan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. Namun dalam pross penjaringan aspirasi tersebut juga terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakatdan pemaham aparatur desa sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat.
Dipeerlukan pelatihan mengenai program Alokasi Dana Desa di desa Teluk langkap. Karena sumberdaya masyarakat desa teluk lagkap yang kurang matang dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Agar masyarakat lebih memahami bagaimana cara membuat perencanan pemberdayaan emonoi masyarakat agar lebih baik. Perhatian pemerintah yang kurang ketat serta tidak begitu memberikan arahan yang lebih mendalam, menyebabkan pengalokasian dana desa menjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. kura. Hal ini mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarkat desa itu sendiri. Karena pada umumnya msyarakat petani karet dan sawit, yang meharuskan mereka lebih memilih pekerjaan ketimbang berperan aktif. Kurang berperannya masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan menjadikan faktor yang juga menghambat jalannya program. Sering terjadinya miss komunikasi sehingga unit kerja tidak sejalan dan terjadi kesenjangan dalam pelaksaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar
Prabawa, 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3, (1)
Anniverolita,2015. Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan. Annivelorita” 3, No. 5 1712-26.
Chandra Kusuma Putra, et al, 2013 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Teluk Langkap Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212
Agus Subroto, 2008. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung, Tesis. Indra Maulana, Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan) .
Suharyanto & Arif Sofianto, 2012. Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif Di Jawa Tengah, Jurnal Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Hal 251-252. Elgia Astuty, Eva Hany Fanida, “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun), Jurnal.
Thomas, 2013 “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”. Jurnal Pemerintahan Integratif, , 1 (1): 51- 64, hlm. 56.
Lina Nasihatun Nafidah, dkk. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 1, Juni 2015. Hal. 223.
Kila KK, 2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. eJournal Administrasi Negara, Volume 5 , Nomor 1 , 2017: 5188 - 5200.
Nurman, M.Si., Ph.D. Strategi Pembangunan Daerah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015),
Anugerah Gusti Afrilianto, Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bogor.
Wawancara dengan Bapak Sairoji (Bendahara desa teluk langkap), 1 September 2018.
Wawancara dengan Bapak Basmi (Aggota BPD), 29 Agustus 2018. Wawancara dengan Bapak Maulana (sekretasris desa teluk langkap), 28 Agustus 2018.