September 2019

## PENYELESAIAN TANAH SISA PADA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KABUPATEN KARANGANYAR
Fredi Elroi Sudiarka, Haryo Budhiawan, Priyo Katon Prasetyo Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: Article 35 of Law Number 2 of 2012 states that if there is residual land, the rightful party can request compensation in full for the leftover land that can no longer be used in accordance with the original designation and use. However, in its implementation, the implementing committee of the  land  acquisition  still  had  difficulty  especially  for  determining  the  criteria  of  the  leftover  land that  could  be  compensated.  Based  on  that  issue,  this  study  intend  to  (1)  determining  the characteristics  of  the  leftover  land  that  can  be  compensated;  (2)  knowing  who  has  the  right  to determine  the  leftover  land  that  can  be  compensated;  (3)  knowing  the  process  of  settling  leftover land  in  land  acquisition.  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  research  method  with  a descriptive  approach  to  the  case  study  method.  The  results  of  the  study  show  that  compensation that  can  be  directly  compensated for  leftover  land  is  land  that  has  an  area  of  less  than  100m².  For those  who  are  more  than  100m²,  the  land  acquisition  implementation  committee  considers  the shape  of  the  remaining  land,  the  leftover  land  area  and  access  roads.  The  right  to  determine  the leftover  land  is  the  land  acquisition  committee.  Settlement  of  the  leftover  land  carried  out  in Karanganyar Regency is based on a Circular from the Director General of Land Procurement.
Keywords: Land Acquisition, Leftover Land, Compensation
Intisari: Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  menyebutkan  bahwa  apabila  terdapat tanah sisa, pihak yang berhak dapat meminta ganti kerugian secara utuh terhadap tanah sisa yang sudah  tidak  dapat  digunakan  sesuai  dengan  peruntukan  dan  penggunaannya  semula.  Namun dalam  pelaksanaannya  panitia  pelaksana  pengadaan  tanah  masih  kesulitan  untuk  menentukan kriteria  tanah  sisa  yang  dapat  diberikan  ganti  kerugian.  Berdasarkan  hal  tersebut  penelitian  ini bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  karakteristik  tanah  sisa  yang  dapat  diberikan  ganti  kerugian;  (2) mengetahui  siapa  yang  berhak  menentukan  tanah  sisa  dapat  diberikan  ganti  kerugian;  (3) mengetahui proses penyelesaian tanah sisa pada pengadaan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif  pendekatan  deskriptif  dengan  metode  studi kasus.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  ganti  kerugian  yang  dapat  langsung  diberikan ganti  kerugian  adalah  tanah  sisa  yang  memiliki  luas  kurang  dari  100m².  Untuk  yang  lebih  dari 100m²,  panitia  pelaksana  pengadaan  tanah  mempertimbangkan  mengenai  bentuk  tanah  sisa,  luas tanah  sisa  dan  akses  jalan.  Yang  berhak  menentukan  tanah  sisa  adalah  panitia  pengadaan  tanah. Penyelesaian tanah sisa yang dilakukan di Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pengadaan Tanah.
Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Tanah Sisa, Ganti Kerugian

## A. Pendahuluan
Setiap  pelaksanaan  pembangunan  tentunya  tidak  terlepas  dari  ketersediaan  tanah. Saat  ini  sebagian  besar  tanah  di  Indonesia  adalah  tanah  yang  dikuasai  oleh  masyarakat. Ketersediaan  tanah  negara  bebas  dan  tanah  negara  yang  dikuasai  oleh  pemerintah sangatlah  sedikit  dan  terbatas,  sehingga  apabila  pemerintah  ingin  melakukan pembangunan  harus  membebaskan  terlebih  dahulu  tanah  milik  masyarakat.  Sitorus
86 Fredi Elroi Sudiarka, Haryo Budhiawan, Priyo Katon Prasetyo
mengatakan bahwa dewasa ini ketersediaan tanah- tanah negara yang “bebas” yaitu tanah yang sama sekali tidak dihaki atau diduduki orang atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya  adalah  sangat  terbatas.  Keterbatasan  ini  mengharuskan  pemerintah  sebagai penyelenggara negara berhadapan dengan para pemilik tanah dalam upaya menyediakan tanah untuk kegiatan pembangunan (Sitorus 2004, 1).
Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa hak milik  adalah  hak  turun  temurun,  terkuat,  terpenuh.  Namun  dalam  Pasal  6  UUPA  juga mengatakan  bahwa  semua  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial,  termasuk  di dalamnya adalah hak milik tersebut. Sehingga pihak yang memiliki hak milik atas tanah tidak  dibenarkan  menggunakan  hak  miliknya  (atas  tanah)  semata-mata  hanya  untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu dapat merugikan kepentingan umum. Sesuai dengan  asas  fungsi  sosial,  hak  milik  dapat  hapus  jika  kepentingan  umum menghendakinya.  Pasal  18  UUPA  juga  menyatakan  bahwa  untuk  kepentingan  umum, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak kepada pihak yang berhak.
Pembangunan  infrastruktur  Jalan  Tol  Trans  Jawa  merupakan  salah  satu pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum. Karena tanah negara bebas dan tanah  negara  yang  dikuasai  pemerintah  sangatlah  terbatas,  sehingga  agar  dapat menyediakan  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan  umum  pemerintah  harus mengambil  alih  tanah  milik  masyarakat.  Untuk  mengakomodir  hal  tersebut,  pemerintah mengatur kegiatan dan proses  pengambil alihan tanah milik masyarakat dalam Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan  Umum.  Secara  umum  dalam  UU  Nomor  2  Tahun  2012  ada  4  (empat) tahapan  proses  pengadaan  tanah,  mulai  dari  perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan  dan penyerahan hasil. Dari ke empat tahapan tersebut yang paling krusial adalah pada tahap pelaksanaan, yakni masalah musyawarah penetapan ganti kerugian. Banyak pelaksanaaan pengadaan tanah yang molor waktunya karena sulitnya tercapai kesepakatan dalam tahap ini (Umam 2014).
Sebagian  besar  pembebasan  tanah  yang  dilakukan  pada  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  Jalan  Tol  hanya  sebatas  tanah  yang  terkena Right  Of  Way (ROW)  saja.
Dalam pelaksanaannya banyak terdapat bidang tanah yang tanahnya hanya sebagian saja yang  masuk  dalam  ROW  perencanaan  pembangunan,  bagian  tanah  lainnya  yang  tidak masuk  dalam  ROW  terabaikan  atau  tidak  ikut  dibebaskan  dan  tidak  diberikan  ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat yang tanahnya tidak semua masuk dalam ROW perencanaan pembangunan Jalan Tol.
Penyelesaian Tanah Sisa pada Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Karanganyar 87
Paragraf 3 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penilaian Ganti Kerugian,  menyebutkan  bahwa  dalam  kegiatan  pengadaan  tanah  apabila  terdapat  tanah sisa  yang  tidak  lagi  dapat  difungsikan  sesuai  dengan  peruntukan  dan  penggunaannya semula,  maka  pihak  yang  berhak  dapat  meminta  penggantian  secara  utuh  atas  bidang tanahnnya. Pasal ini tentunya membuka peluang yang besar bagi masyarakat atau pihak yang  berhak.  Berarti  untuk  tanah  sisa  yang  tidak  masuk  dalam  ROW  perencanaan pembangunan Jalan Tol dapat diberikan ganti kerugian.
Pasal  67  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum menyatakan  bahwa  apabila  pada  pengadaan  tanah  terdapat  tanah  sisa  yang  tidak  lagi dapat  difungsikan  sesuai  dengan  peruntukan  dan  penggunaannya  semula,  pihak  yang berhak  dapat  meminta  penggantian  secara  utuh  atas  bidang  tanah  tersebut.  Peraturan pelaksana pengadaan tana ini masih menjelaskan secara umum mengenai tanah sisa yang dapat  diberikan  ganti  kerugian,  hanya  sebatas  apakah  tanah  sisa  tersebut  masih  dapat difungsikan  lagi  atau  tidak.  Tidak  ada  mengatur  secara  spesifik  mengenai  kriteria  tanah sisa  yang  dapat  diberikan  ganti  kerugian.  Hingga  saat  ini  belum  ada  peraturan  atau petunjuk  teknis  yang  baku  untuk  mengatur  mengenai  kriteria  apakah  tanah  sisa  masih dapat  difungsikan  atau  tidak  dan  mengatur  mengenai  ganti  kerugian  tanah  sisa  yang terkena  dampak  dari  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum. (Permatasari dan Mufidi 2018)
Pengertian  tanah  sisa  berbeda  dengan  pengertian  sisa  tanah  pada  kegiatan pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Penjelasan  Pasal  25 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, sisa tanah pada kegiatan pengadaan adalah tanah yang  belum  dilepaskan  haknya  dari  Pihak yang  berhak  sampai  jangka  waktu  penetapan lokasi  berakhir.  Apabila  instansi  yang  memerlukan  tanah  tetap  membutuhkan  tanah tersebut, maka proses pengadaan tanah untuk sisa tanah tersebut harus kembali diajukan dari awal  kegiatan  pengadaan  tanah.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  menjamin keabsahan Pengadaan  Tanah  pada  sisa  tanah  tersebut.  sedangkan  tanah  sisa  adalah  bagian  dari tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Tanah sisa adalah bagian dari satu bidang tanah yang  hanya  sebagian  tanahnya  yang  masuk  dalam  kegiatan  pengadaan  tanah. Permasalahan  tanah  sisa  terletak  pada  ganti  kerugiaannya  sedangkan  sisa  tanah  akibat dari tidak terpenuhinya pembebasan tanah yang telah ditetapkan pada penetapan lokasi.
Tanah  sisa  pada  pengadaan  tanah  merupakan  salah  satu  dari  beberapa permasalahan yang ada dalam kegiatan pelaksanaan pegadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.  Disatu sisi tanah sisa tersebut tidak dibutuhkan oleh instansi yang  memerlukan  tanah,  sehingga  menurut  mereka  apabila  tidak  dibebaskan  tidak  apa-
88 Fredi Elroi Sudiarka, Haryo Budhiawan, Priyo Katon Prasetyo
apa,  dan  juga  apabila  dilakukan  ganti  kerugian  maka  kemungkinan  besar  akan menyebabkan pengeluaran keuangan negara yang berlebih. Namun disisi lain masyarakat dan  pihak  berhak  lainnya  yang  terdampak  akan  sangat  dirugikan  karena  tanah  sisa miliknya  tidak  lagi  dapat  difungsikan  sesuai  dengan  peruntukkan  dan  penggunaannya semula dan juga kehilangan nilai ekonomi dari tanah tersebut.
Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas  Solo-Mantingan I melewati  tiga  kecamatan  dan  sembilan  desa  di  Kabupaten  Karanganyar.  Menurut  Agus Widodo (2018) sebagai salah satu Pantia Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Solo-Mantingan I di tiga Kecamatan tersebut terdapat tanah sisa dengan berbagai  macam  permasalahannya.  Panitia  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Jalan Tol  Trans  Jawa  Ruas  Solo-Mantingan  I  masih  kebingungan  dalam  menentukan  serta memutuskan  apakah  tanah  sisa  yang  tidak  terkena  ROW  pembangunan  Jalan  Tol  harus diberikan  ganti  kerugian  atau  tidak.  Sampai  saat  ini  ada  beberapa  tanah  sisa  yang  telah diberikan ganti kerugian, namun ada juga yang belum, bahkan ada yang sama sekali tidak diberikan ganti kerugian. Hal ini karena belum ada kebijakan yang secara pasti mengatur mengenai bagaimana cara untuk melakukan ganti kerugian terhadap tanah sisa, sehingga panitia pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Solo-Mantingan I  masih  melakukan  penilaian  dengan  menggunakan  persepsi  sendiri  untuk  menentukan tanah sisa dapat diganti kerugian atau tidak.
Berdasarkan  uraian  di  atas  ada  tiga  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian  ini,  yaitu:  (1)  apa  saja  kriteria  yang  digunakan  untuk  menentukan  tanah  sisa dapat diberikan ganti kerugian; (2) siapa yang berhak menentukan dan menetapkan tanah sisa dapat diberikan ganti kerugian; (3) bagaimana penyelesaian permasalahan  tanah sisa pada  kegiatan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Jalan  Tol  Tran  Jawa  Ruas  Solo- Mantingan I di Kabupaten Karanganyar
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilatarbelakangi  dengan  adanya  permasalahan  dalam  pelaksanaan  Pasal  35  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012  mengenai  tanah  sisa  pada  pengadaan  tanah.  Dalam melakukan  penelitian,  peniliti  melakukan  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  dari  Panitia  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  Jalan  Jol  Tol  Trans  Jawa  Ruas  Solo- Mantingan  I  yang  ada  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar.  Data  primer  di peroleh  dengan  wawancara  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar  selaku Ketua  Panitia  Pengadaan  Tanah,  Kepala  Seksi  Pengadaan  Tanah,  Kepala  Sub  Seksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah, satgas fisik (A), satgas yuridis (B), Staf  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK),  tim  penilai  (Kantor  Jasa  Penilai  Publik  Toto Suharto dan Rekan), Pemerintah Desa, dan masyarakat terdampak pengadaan tanah yang
Penyelesaian Tanah Sisa pada Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Karanganyar 89
bidang  tanahnya  memiliki  tanah  sisa.  Data  sekunder  menggunakan  data  yang  ada  di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar  berupa  peta  bidang  dan  daftar  nominatif kegiatan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Jawa  Ruas  Solo- Mantingan I di Kabupaten Karanganyar.
Kegiatan  pengadaan  tanah  di  Provinsi  Lampung  untuk  pembangunan  Jalan  Tol Trans  Sumatra  sama  sekali  belum  diberikan  ganti  kerugian  terhadap  tanah  masyarakat yang  terkena  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatra  (Tsaurah 2018,  4)  sedangkan  di  Provinsi  D.I  Yogyakarta  tepatnya  di  Kabupaten  Kulon  Progo pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Bandara New  Yogyakarta  International  Airport (NYIA)  pada  tahap  pelaksanaan  ganti  kerugian,  sekalian  dilakukan  kegiatan  pemberian ganti  kerugian  untuk  tanah  sisa  (Dewi  NL  2017,50).  Hal  ini  lebih  memperjelas  bahwa dalam  menentukan  dan  menetapkan  tanah  sisa  dapat  diberikan  ganti  kerugian  masih berbeda-beda  di  setiap  kegiatan  pengadaan  tanah,  berbeda dengan  penelitian yang  telah dilakukan  di  Provinsi  Lampung  dan  di  Kabupaten  Kulon  Progo,  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  apa  saja  kriteria  yang  digunakan  panitia  pelaksana  pengadaan  tanah dalam  menentukan  tanah  sisa  yang  dapat  dan  tidak  dapat  diberikan  berikan  ganti kerugian.
Menurut  Sitorus  (2004,  5)  pengadaan  tanah  lahir  karena  keterbatasan  tanah  untuk pembangunan,  sehingga  untuk  memperolehnya  perlu  dilakukan  dengan  memberikan ganti  kerugian  kepada  yang  berhak  atas  tanah  itu.  Istilah  pengadaan  tanah  pada prinsipnya  hanya  dikenal  dalam  perolehan  tanah  yang  sudah  dikuasai  seseorang  atau badan  hukum  dengan  suatu  hak.  Jadi  tujuan  dari  Undang-Undang  tentang  Pengadaan Tanah  diterbitkan  sebagai  jembatan  untuk  bisa  memperoleh  tanah  dari  masyarakat dengan  memberikan  ganti  kerugian  kepada  yang  berhak.  Berbeda  halnya  dengan pengadaan tanah menurut  Gunanegara (2018) bahwa pengadaan tanah adalah pelepasan hak  atas  kepemilikan  orang  atas  tanah  dengan  sukarela  untuk  kepentingan  umum. Pengadaan  tanah  harus  berdasarkan  pada  rencana  tata  ruang  wilayah  dan  prioritas pembangunan  yang  dicanangkan  oleh  Pemerintah.  Beberapa  hal  yang  sangat  penting dalam  pengadaan  tanah  adalah  kelayakan  lokasi,  kesesuaian  dengan  tata  ruang  dan selanjutnya adalah perkiraan biaya yang diperlukan untuk ganti kerugian, agar pada saat memberikan  ganti  kerugian,  pihak  yang  berhak  mendapat  ganti  kerugian  yang  adil  dan layak.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  disebutkan  objek  pengadaan  tanah  adalah tanah,  ruang  atas  tanah  dan  bawah  tanah,  bangunan,  tanaman,  benda  yang  berkaitan dengan  tanah  atau  lainnya  yang  dapat  dinilai.  Tujuan  dari  pengadaan  tanah  menurut

## 90 Fredi Elroi Sudiarka, Haryo Budhiawan, Priyo Katon Prasetyo
Undang-Undang  ini  adalah  untuk  menyediakan  tanah  bagi  pelaksanaan  pembangunan guna  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  bangsa,  negara  dan  masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.
Menurut  Tohari  (2014,  564) ,  frasa  “Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan” sesungguhnya  problematis.  Frasa  ini  hanya  menampilkan  satu  sisi  dari  dua  koin  yang sama. Jika satu sisi koin disebut “pengadaan tanah”, maka sisi satunya adalah “peniadaan tanah”.  Pengadaan  tanah  bukan  merupakan  proses  yang  tunggal,  dan  berbah aya  jika  ia dipandang  hanya  dalam  kacamata  satu  dimensi,  yakni  hanya  melihat  pada  sisi pengadaannya  saja.  Ini  karena  dalam  proses  pengadaan  tanah  terjadi  dua  hal  sekaligus; disatu  sisi  pengadaan  dan  di  sisi  lainnya  peniadaan.  Oleh  karena  itu  penyelenggaraan pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  memperhatikan  keseimbangan  antara kepentingan  pembangunan  dan  kepentingan  masyarakat.  Termasuk  di  dalamnya mengenai dampak akan terjadinya tanah sisa terhadap tanah milik masyarakat atau pihak yang berhak.
Tanah  sisa  pada  pengadaan  tanah  adalah  tanah  milik  pribadi  atau  badan  hukum yang  tidak  masuk  dalam site  plan atau  perencanaan  pengadaan  tanah,  dan  tidak dibutuhkan  oleh  instansi  yang  memerlukan  tanah.  Ada  beberapa  kemungkinan  yang dapat terjadi terhadap tanah sisa, yakni:
1. tanah  tersebut  masih  bisa  difungsikan  dan  memiliki  keuntungan,  misalnya  harga tanahnya menjadi lebih tinggi dari sebelum adanya kegiatan pengadaan tanah, atau bisa juga tanah sisa tersebut bisa dimanfaatkan untuk membangun tempat usaha.
2. tanah  sisa  sudah  tidak  bisa  difungsikan  sesuai  dengan  peruntukan  dan penggunaannya, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak atau masyarakat yang memiliki tanah sisa tersebut.
3. tanah  sisa  tersebut  masih  bisa  difungsikan  tetapi  tidak  bisa  produktif  lagi.  Tanah yang awalnya digunakan sebagai sawah kemudian memiliki tanah sisa, berapapun luasan  tanah  sisa  yang  ada  tetap  masih  bisa  digunakan  untuk  menanam  padi.
Namun hasil dari sawah tersebut tentunya bisa sudah tidak produktif lagi.
Untuk pembangunan Jalan Tol, sebagian besar tanah sisa sudah tidak bisa prduktif lagi,  bahkan  ada  yang  tidak  lagi  dapat  digunakan  sesuai  dengan  peruntukan  dan penggunaannya. Hal ini disebabkan karena pembangunan Jalan Tol dapat menutup akses jalan  terhadap  tanah  sisa  tersebut  dan  menutup  saluran  irigasi.  Sehingga  hal  ini menyebabkan kerugian bagi pihak yang memiliki tanah sisa tersebut.
Kerugian tanah sisa, adalah turunnya nilai tanah tersebut yang diakibatkan sebagian bidang tanahnya terkena kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan. Apabila tanah sisa  tersebut  sudah  tidak  lagi  dapat  difungsikan  sesuai  dengan  peruntukan  dan
Penyelesaian Tanah Sisa pada Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Karanganyar 91
penggunaannya,  maka  penilai  dapat  memperhitungkan  penggantian  atas  keseluruhan bidang  tanahnya  untuk  diberikan  ganti  kerugian  dan  melepaskan  keseluruhan  haknya kepada  negara  dan  akan  dipergunakan  untuk  pembangunan  untuk  kepentingan  umum (SPI  2015).
Ganti  kerugian  tanah  sisa  untuk  tanah  pertanian  dihitung  menggunakan pendekatan  pasar  dengan  asumsi  luas  bidang  tanah  sesuai  dengan  sebelum  terpotong. Sedangkan untuk tanah non pertanian yang tanahnya terdapat bangunan yang terpotong dihitung dengan pendekatan biaya untuk memperoleh besar biaya perbaikan (SPI  2015). Hal ini menujukkan bahwa bisa ada perbedaan penilaian antara tanah yang masuk dalam perencanaan  pengadaan  tanah  dengan  tanah  sisa yang  tidak masuk dalam  perencanaan. Sebenarnya prinsip utama dalam memberikan ganti kerugian terhadap tanah sisa adalah secara  adil  dan  layak  seperti  yang  telah diperintahkan  oleh  Undang-Undang  Pengadaan Tanah.  Dalam  melakukan  penilaian  harus  dilakukan  sekalian  atau  secara  utuh  terhadap satu kesatuan bidang tanah, tidak terpisah antara tanah yang masuk dalam perencanaan dan  tanah  yang  tidak  masuk  dalam  perencanaan.  Hal  ini  tentunya  berdampak  kepada instansi  yang  memerlukan  tanah.  Instansi  yang  memerlukan  tanah  tentu  akan keberatan apabila akan melakukan pembayaran ganti kerugian terhadap tanah sisa tersebut. Instansi yang  memerlukan  tanah  menganggap  tanah  sisa  tersebut  sebenarnya  tidak  diperlukan, sehingga  apabila  tidak  dibebaskan  juga  tidak  masalah,  karena  tidak  termasuk  dalam kebutuhan tanah untuk dilakukan pembangunan. Namun disisi lain masyarakat menjadi sangat  dirugikan  karena  ada  kemungkinan  tanah  yang  tidak  masuk  dalam  perencanaan menjadi  tidak  bisa  difungsikan  dan  mengalami  penurunan  nilai  atas  tanah  yang  tidak dibebaskan tersebut.

## B. Identifikasi Tanah Sisa
Identifikasi  dilakukan  dengan  melihat  data  sekunder  yang  ada  di  Kantor Pertanahan.  Data  sekunder  yang  digunakan  adalah  daftar  inventarisasi  dari  satgas  A (fisik)  berupa  peta  bidang  dan  daftar  nominatif  dari  satgas  B  (yuridis)  yang  berisikan nama  pemilik  tanah,  hak  atas  tanah  seluruh  bidang  tanah  yang  masuk  kegiatan pengadaan tanah, luas bidang tanah, letak bidang tanah, dan peta bidang tanah.
Berdasarkan hasil identifikasi dari data sekunder (peta bidang dan daftar nominatif), banyak  tanah  terdampak  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Jawa Ruas Solo-Mantingan I yang terindikasi memiliki tanah sisa. Tanah-tanah yang terindikasi terdapat  tanah  sisa  tersebar  di  beberapa  desa,  diantaranya  Desa  Jeruksawit,  Desa Karangturi, Desa Wonorejo, Desa Jatikuwung, Desa Ngasem, Desa Klodran, Desa Kemiri, Desa Kabak dan Desa Waru.

## 92 Fredi Elroi Sudiarka, Haryo Budhiawan, Priyo Katon Prasetyo
Menurut  Agus  Widodo,  salah  satu  panitia  pengadaan  tanah  yang  ada  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar  bahwa  selama  ini  belum  pernah  ada  dilakukan proses  pemberian  ganti  kerugian  untuk  tanah  sisa  yang  terdampak  pengadaan  tanah untuk  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Jawa  Ruas  Solo-Mantingan  I  di  Kabupaten Karanganyar.  Namun  untuk  di  awal  tahun  2019  ada  surat  permohonan  yang  masuk kepada  panitia  pengadaan  tanah.  Surat  permohonan  tersebut  adalah  surat  permohonan dari salah satu warga yang terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol di Desa Jeruksawit. Surat tersebut dibuat oleh salah satu warga yang memiliki tanah di Desa Jeruksawit,  Kecamatan  Gondangrejo,  yang  meminta  untuk  diberikan  ganti  kerugian  dan dibuatkan akses jalan terhadap tanahnya yang sebagian terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Solo-Mantingan I.
Berbeda halnya dengan informasi yang diperoleh dari Komarudin, yang merupakan salah satu pegawai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pembangunan Jalan Tol Ruas Solo-Mantingan I, pada tahun 2015 pernah ada dilaksanakan pembayaran ganti kerugian terhadap tanah sisa. Bidang tanah sisa yang di berikan ganti kerugian tersebut terletak di Desa Kebak, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.
Berdasarkan dari kedua informasi yang diperoleh dari panitia pengadaan tanah dan dari  pegawai  PPK  tersebut,  peneliti  membatasi  penelitian  mengenai  Penyelesaian  Tanah Sisa  pada  Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Jawa  Ruas  Solo- Mantingan I hanya di dua desa, yakni Desa Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo dan Desa Kebak, Kecamatan Kebakkramat. Berikut ini daftar nominatif panitia pengadaan tanah di Desa Kebak Kecamatan Kebakkramat tahun 2015 nomor 32/200/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.
Tabel 1. Daftar Nominatif Desa Kebak, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.
No Nama Alamat Jenis Penggunaan Lahan Alas Hak Luas (m²) NIB 1 Wongsodimejo - Sawah SHM. No. 1461  1268 00851 2 Sunardi Kemiri Sawah SHM. No. 2870  900 01558 3 Sunardi Kemiri Sawah SHM. No. 2871  900 01559 4 Darmo Suwito - Sawah SHM. No. 1489  2985 00862 5 Ny. Patiyah Binti Kertoikromo - Sawah SHM. No. 1490  995 00860 6 Supriyani Kebak Sawah SHM. No.2121 1860 00904 7 Idah Suryanti Kebak Sawah SHM. No. 206 1845 00901 8 Hadi Sudarno Kebak Sawah SHM. No. 1556  1750 00957 Bersambung...
Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti, 2019.
Selain dari daftar nominatif yang diberikan oleh panitia pengadaan tanah satgas B, peneliti  juga  melihat  hasil  inventarisasi  yang  di  lakukan  oleh  panitia  pengadaan  tanah satgas  A  yang  berupa  peta  bidang.  Dengan  melihat  daftar  nominatif  dan  peta  bidang kemudian melakukan identifikasi mengenai kemungkinan adanya tanah sisa. Dari sekian banyak  potensi  adanya  tanah  sisa  di  Desa  Kebak  yang  di  lalui  oleh  pembangunan  Jalan Tol  Trans  Jawa  Ruas  Solo-Mantingan  I,  ternyata  hanya  3  bidang  yang  di  berikan  ganti kerugian terhadap tanah sisa. 3 bidang tanah sisa tersebut adalah milik Sunardi 2 bidang dan 1 bidang lagi milik Hadi Sudarno yang telah diwariskan kepada anaknya atas nama Sidik Ramadona Apriyanto dengan surat keterangan waris nomor 593.2/161/2015 Tanggal 2 Desember 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Kebak Drs. Murdo.

## C. Kriteria Tanah Sisa
Setiap  pelaksanaan  pengadaan  tanah  tidak  terlepas  dari  potensi  adanya  tanah  sisa yang  tidak  masuk  dalam  lokasi yang ditetapkan  untuk  pelaksanaan  kegiatan  pengadaan tanah,  terutama  dalam  kegiatan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Jalan  Tol  yang tentunya membutuhkan ketersediaan tanah dalam jumlah dan luasan yang sangat banyak. Selain  itu  pelaksanaan  pembangunan  tersebut  harus  sesuai  dengan site  plan yang  telah dibuat oleh pihak yang memerlukan tanah atau instansi yang memerlukan tanah, dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembuatan site plan tersebut tentunya sudah melalui kajian mendalam mengenai kelayakan suatu tempat atau lokasi untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Tol.
Sangat  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa site  plan tersebut  dalam  penerapan pelaksanaannya  di  lapangan  akan  melewati  tanah-tanah  milik  masyarakat.  Hal  ini tentunya  yang  akan  mengakibatkan  akan  ada  tanah  masyarakat  yang  hanya  terkena sebagian, bahkan ada yang satu bidang tanah terbelah menjadi dua. Selain itu juga, karena pelaksanaan  pembangunan  harus  berdasarkan site  plan perencanaan  pembangunan  Jalan Tol  sehingga  menyebabkan  bidang  tanah  masyarakat  mengalami  perubahan  bentuk
No Nama Alamat Jenis Penggunaan Lahan Alas Hak Luas (m²) NIB 9 Wiro Slamet Kadipiro Sawah SHM. No. 2243  3348 00951 10 Suto Dadi Kebak Sawah SHM. No. 2175  1570 00990 11 Suparyani Kebak Sawah SHM. No. 1390  1620 00984 12 Suparyani Kebak Sawah SHM. No. 2491  1650 00982 13 Slamet Riyanto - Sawah SHM. No.3262 1491 01156
94 Fredi Elroi Sudiarka, Haryo Budhiawan, Priyo Katon Prasetyo
menjadi tidak beraturan, kehilangan akses jalan, dan kehilangan sumber air untuk tanah pertanian.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  yang  kemudian  disebut  dengan  Undang- Undang  Pengadaan  Tanah  tidak  menjelaskan  secara  detail  mengenai  seperti  apa  kriteria tanah  sisa  tersebut  dapat  diberikan  ganti  kerugian  atau  tidak.  Dalam  Undang-Undang Pengadaan Tanah hanya menyebutkan tanah sisa dapat diberikan ganti kerugian selama tanah  tersebut  sudah  tidak  dapat  digunakan  sesuai  dengan  peruntukan  dan penggunaannya semula. Hal ini tentunya tidak mengakomodir kenyataan yang terjadi di lapangan, terutama dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Solo-Mantingan I.
Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada berbagai kemungkinan yang bisa terjadi terhadap tanah sisa tersebut. Contohnya sebidang tanah sawah yang memiliki luas 1000m² dan terkena pengadaan tanah seluas 850m², sisa tanah yang tidak masuk dalam kegiatan pengadaan  tanah  adalah  150m².  Apakah  tanah  tersebut  sudah  tidak  dapat  digunakan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya sebagai sawah? Tanah sisa tersebut tentu saja masih dapat digunakan sebagai sawah, masih dapat digunakan untuk menanan padi, namun  apakah  hasil  dari  sawah  tersebut  masih  produktif  untuk  masyarakat  yang mengolahnya? Tentu saja tidak. Contoh lainnya, apabila tanah sisa sawah tersebut masih memiliki  sisa  luas  yang  cukup  besar  dan  hasil  dari  sawah  tersebut  masih  produktif, namun  ada  kemungkinan  lain  yang  bisa  terjadi,  yakni  tanah  sisa  tersebut  bisa  saja kehilangan akses atau jalan untuk menuju tanah tersebut, itu berarti juga kehilangan akses untuk mengangkat hasil produksinya. Kemungkinan lainnya adalah tanah sawah tersebut kehilangan  sumber  air  karena  saluran  irigasi  yang  ditutup  akibat  pelaksanaan pembangunan Jalan Tol.
Hal-hal seperti di atas yang belum diatur dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah dan peraturan pelaksana tentang pengadaan tanah lainnya. Ini yang menyebabkan penitia pelaksana  pengadaan  tanah  dilapangan  masih  sangat  kesulitan  dalam  menentukan kriteria  seperti  apa  untuk  menentukan  bahwa  tanah  sisa  tersebut  dapat  diberikan  ganti kerugian atau tidak atau dapat diberikan akses jalan atau tidak.
Mulai dari awal pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Solo-Mantingan I di Kabupaten Karanganyar sampai tahun 2019, palaksanaan pembayaran  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada  masyarakat  yang  tanahnya  terdapat tanah  sisa  hanya  pernah  dilakukan  pada  tahun  2015  dan  permohonan  untuk  meminta akses jalan terhadap tanah sisa ada pada tahun 2019. Pembayaran ganti kerugian tersebut dbayarkan pada saat pelaksanaan pengadaan tanah yang masuk dalam ROW Jalan Tol di
Penyelesaian Tanah Sisa pada Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Karanganyar 95
Desa  Kebak,  Kecamatan  Kebakkramat.  Sedangkan  masyarakat  yang  meminta  untuk diberikan akses jalan berada di Desa Jeruksawit Kecamatan Gondangrejo.
Tidak  semua  tanah  sisa  pada  pengadaan  tanah  langsung  diberikan  ganti  kerugian kepada  masyarakat  yang  tanahnya  terdapat  tanah  sisa.  Tanah  sisa  yang  langsung diberikan  ganti  kerugian  hanyalah  tanah-tanah  sisa  yang  memiliki  luas  dibawah  100  m² atau  sudah  tidak  dapat  dipergunakan  kembali  sesuai  dengan  peruntukan  dan penggunaanya  semula.  Panitia  pengadaan  tanah  sebenarnya  masih  mengalami  kesulitan dalam  menentukan  kriteria  tanah  sisa  yang  harus  diberikan  ganti  kerugian.  Walaupun sudah  ada  surat  edaran  dari  Direktur  Jenderal  Pengadaan  Tanah  mengenai  arahan  dan petunjuk pelaksanaan penyelesaian tanah sisa, namun untuk dapat menentukan kriteria- kriteria tanah sisa, panitia pengadaan tanah mengaku masih sangat kesulitan.
Tanah sisa yang tidak diberikan ganti kerugian adalah tanah sisa yang memiliki luas lebih dari 100 m². Selain memiliki luas di atas 100 m², tanah sisa tersebut dianggap masih produktif  untuk  dimanfaatkan,  dan  masih  memiliki  nilai  ekonomi  atau  nilai  jual  di kemudian  hari.  Panitia  pengadaan  tanah  dapat  memberikan  ganti  kerugian  kepada masyarakat  yang  memiliki  tanah  sisa  yang  luasnya  di  atas  100  m²  apabila  ada  surat permohonan dengan disertai alasan-alasan mengapa tanah tersebut harus diberikan ganti kerugian.  Namun  untuk  masyarakat  yang  tidak  mengajukan  surat  permohonan,  panitia pelaksana  pengadaan  tanah  tidak  bisa  serta  merta  menentukan  tanah  terserbut  adalah tanah  sisa  yang  harus  diberikan  ganti  kerugian.  Surat  permohonan  dari  masyarakat tersebut  yang  akan  menjadi  dasar  panitia  pelaksana  pengadaan  tanah  melakukan  rapat dan  mempertimbangkan  mengenai  alasan-alasan  yang  diajukan  oleh  masyarakat mengapa  tanah  sisa  tersebut  harus  diberikan  ganti  kerugian.  Berikut  beberapa  kasus  di lapangan yang ditemukan pada saat penelitian:

## 1. Tanah Milik Sunardi di Desa Kebak
Sunardi  mempunyai  2  bidang  tanah  yang  terkena  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Jawa  Ruas  Solo-Mantingan  I  di  Kabupaten  Karanganyar. Tanah tersebut adalah tanah pertanian yang digunakan sebagai sawah.
Gambar 1. Sket Bidang Tanah milik Sunardi 1.
Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti, 2019.
Gambar  1  merupakan  sket  bidang  tanah  milik  Sunardi  yang  telah  dilakukan pengukuran  secara  kadastral  oleh  satgas  A.  Bidang  tanah  tersebut  memiliki  tanah  sisa disebelah  utara  dengan  luas  123  m²  dari  luas  keseluruhan  adalah  900  m²  sesuai  dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2870 Desa Kebak.
Bentuk tanah sisa tersebut menjadi tidak proposional lagi, dan berbatasan langsung dengan  pagar  pembatas  Jalan  Tol.  Hal  ini  menyebabkan  kesulitan  akses  jalan  untuk menuju tanah tersebut. Bentuk tanah sisa yang tidak proposional ini tentunya akan sangat berdampak terhadap nilai ekonomi atau nilai jual tanah tersebut di kemudian hari. Nilai jual  tanah  tersebut  tentunya  akan  sangat  rendah,  atau  bahkan  lebih  parahnya  lagi  akan kehilangan  nilai  tanah  tersebut.  Satu-satunya  kemungkinan  adalah  tanah  tersebut  dibeli oleh pemilik tanah (sawah) yang berbatasan langsung dengan tanah sisa tersebut, namun tentunya dengan harga yang jauh lebih murah di bandingan dengan harga jual pasar yang ada di daerah tersebut.
Tanah  sisa  milik  Sunardi  yang  memiliki  luas  123  m²  dibayarkan  ganti  kerugian dengan jumlah nilai ganti kerugian adalah Rp.51.414.000,-. Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian  diikuti  dengan  pelepasan  hak  yang  menerangkan  bahwa  tanah  dan  tanaman beserta banda-benda lain yang ada di atas tanah tersebut diserahkan kepada Negara dan menyerahkan  semua  alat  bukti  punguasaan atau  pemilikan  atas  obyek  pengadaan  tanah diserahkan  kepada  panitia  pelaksana  pengadaan  tanah.  Pelaksanaan  pelepasan  hak  ini dilakukan  didepan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar  dengan menandatangi berita acara pelepasan hak.
Gambar 2. Sket Bidang Tanah milik Sunardi 2.
Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti, 2019.
Berdasarkan  gambar  sket  bidang  tanah  milik  Sunardi  2  (pada  Gambar  2),  dapat dilihat  akibat  dari  pembangunan  Jalan  Tol  tanah  Sunardi  terbelah  menjadi  dua.  Bidang- bidang  tanah  sisa  tersebut  memiliki  luas  sebelah  barat  185  m²  dan  sebelah  timur  715 m² dari  luas  keseluruhan  bidang  tanah  adalah  900  m²  sesuai  dengan  sertipikat  Hak  Milik Nomor 2871.
Pembayaran  ganti  kerugian  hanya  diberikan  untuk  tanah  sisa  yang  ada  di  sebelah barat  dengan  nilai  ganti  kerugian  Rp.77.330.000,-.  Pembayaran  ganti  kerugian  diikuti dengan  berita  acara  pelepasan  hak  atas  tanah  milik  Sunardi  menjadi  tanah  negara,  dan pelaksanaan  pelepasan  haknya  dilakukan  dihadapan  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Karanganyar  pada  tanggal  27  Oktober  2016  dengan  Berita  Acara  Nomor 241b/300/X/2016  (Lampiran  2).  Pembayaran  ganti  kerugian  untuk  bidang  tanah  milik Sunardi yang masuk dalam ROW Jalan Tol telah dilakukan pada tanggal 29 April 2016 .
Agar  dapat  diberikan  ganti  kerugian  terhadap  tanah  sisa,  Sunardi  membuat  surat permohonan  yang  ditujukan  kepada  pantia  pelaksana  pengadaan  tanah  dengan  alasan utama karena beberapa hal sebagai berikut:

## a. Bentuk tanah sisa tidak lagi proposional
Bentuk  tanah  sisa  yang  tidak  proposional  ini  berdampak  terhadap  nilai  ekonomi tanah  tersebut  yang  akan  mengakibatkan  penurunan  nilai  ekonomi,  bahkan  bisa kehilangan  nilai  ekonomi  karena  akan  sangat  sulit  untuk  menjual  tanah  sisa  tersebut dengan bentuk yang tidak proposional dan berbatasan langsung dengan pagar panel Jalan Tol.  Satu-satunya  kemungkinan  orang  yang  mau  membeli  tanah  sisa  tersebut  adalah
98 Fredi Elroi Sudiarka, Haryo Budhiawan, Priyo Katon Prasetyo
pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sisa itu. Karena hanya dengan cara itu  kemungkinan  besar  bentuk  tanah  tersebut  akan  dapat  kembali  menjadi  proposional setelah  sudah  digabung  dengan  tanah  milik  tetangga  yang  berbatasan  langsung  dengan tanah sisa tersebut.

## b. Luas tanah sisa
Dengan  luas  tanah  sisa  milik  Sunardi  yang  hanya  tersisa  luas  123  m²  dan  185  m² tentunya  tidak  lagi  produktif  untuk  digunakan  untuk  lahan  pertanian  khususnya  untuk sawah. Tanah sisa tersebut tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidup layak keluarga Sunardi, bahkan kebutuhan fisik minimun yang merupakan kebutuhan pangan, sandang, papan  tidak  akan  terpenuhi.  Luas  tanah  untuk  penggunaan  lahan  pertanian  khusunya untuk  sawah  tentunya  harus  memerlukan  luas  yang  cukup.  Seperti  yang  ditulis  Sajogja (1997) dan Sinukaban (2007) dalam Nazam dkk. (2011) bahwa Jumlah pendapatan bersih yang  harus  diperoleh  petani  untuk  memenuhi  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KLH)  adalah setara  dengan  nilai  tukar  800  kg  beras/kapita/tahun,  dengan  rincian:  320  kg  untuk memenuhi Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), seperti pangan, papan dan pakaian, 160 kg untuk pendidikan, 160 kg untuk kesehatan dan 160 kg untuk memenuhi kebutuhan sosial kapita 1 tahun.

## c. Akses yang sulit untuk menuju lokasi tanah sisa
Kesulitan  akses  jalan  untuk  menuju  tanah  sisa  karena  harus  menyeberangi  Jalan Tol..  Apabila  setiap  harinya  harus  menyeberangi  Jalan  Tol  yang  telah  dipasang  pagar panel  tentunya  tidak  mudah,  selain  itu  memiliki  resiko  yang  sangat  tinggi.  Akses  jalan untuk  menuju  lokasi  tanah  yang  digunakan  untuk  pertanian  tentunya  sangat  penting. Akses  jalan  dibutuhkan  untuk  dapat  mendistribusikan  pupuk  dan  kebutuhan  lainnya, selain  itu  akses  jalan  juga  dibutuhkan  untuk  mengangkut  hasil  produksi  dari  tanah pertanian  tersebut.  Dengan  hilangnya  akses  jalan  maka  akan  sangat  sulit  untuk  dapat mengoptimalkan  hasil  dari  tanah  yang  digunakan  untuk  lahan  pertanian  tersebut, termasuk untuk tanah pertanian yang digunakan untuk sawah.

## 2. Tanah milik Hadi Suradimin di Desa Jeruksawit
Tanah  milik  Hadi  Suradimin  terletak  di  Desa  Jeruksawit  Kecamatan  Gondangrejo berdasarkan  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  1995  dengan  luas  3397  m²  dan  Sertipikat  Hak Milik Nomor 2101 dengan luas 3398 m². Tanah ini termasuk tambahan lahan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol pada tahun 2017. Sebelumnya telah ada pembebasan lahan di Desa Jeruksawit pada tahun 2015.
Gambar 3. Sket Bidang Tanah milik Hadi Suradimin.
Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti, 2019.
Pada  tahun  2015  lahan  milik  Hadi  Suradimin  dibangun  saluran  oleh  pihak pelaksana  pengadaan  tanah  dengan  luas  masing-masing  15  m²  dan  22  m².  Alasan pembangunan  saluran  ini  untuk  kepentingan  pelaksanaan  pembangunan  Jalan  Tol  dan juga  agar  pengairan  di  sekitar  tanah  tersebut  tidak  terhambat.  Pamilik  tanah  awalnya tidak keberatan tanahnya dibangun saluran karena untuk kebutuhan pembangunan Jalan Tol dan juga bisa membantu pengairan ladang miliknya dan tanah milik warga sekitar.
Kemudian  pada  tahun  2017  ada  pembangunan  jalan overpass untuk  Jalan  Tol  yang akhirnya  menutup  akses  menuju  tanah  milik  Hadi  Suradimin.  Karena  kehilangan  akses jalan  akhirnya  Hadi  Suradimin  mengajukan  surat  permohonan  ke  panitia  pengadaan tanah  yang  ada  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar  agar  tanahnya  yang digunakan untuk pembangunan saluran agar diberikan ganti kerugian dan meminta agar diberikan  akses  jalan  untuk  menuju  tanah  sisa  dari  yang  tidak  digunakan  untuk pembangunan saluran tersebut.
Solusi  yang  ditawarkan  untuk  permasalahan  ini  adalah  pihak  PPK  Fisik  Jalan  Tol, satgas  A  dan  satgas  B  beserta apparaisal akan  melakukan  pengecekan  lapangan  kembali untuk  melihat  kondisi  tanah  sisa  tersebut.  Dari  PPK  Fisik  juga  mengatakan  apabila  dari hasil  tinjau  lapangan  bahwa  tanah  sisa  tersebut  lebih  memungkinkan  untuk  diberikan akses  jalan, maka  secepatnya akan  direncanakan  untuk  pelaksanaan  pembangunan  jalan dan  pengerjaannya  baru  dapat  dilaksanakan  setelah  pengerjaan  Jalan  Tol  yang  sedang dilaksanakan  di  Kabupaten  Sragen  selesai  terlebih  dahulu,  alasannya  karena  semua  alat

## 100 Fredi Elroi Sudiarka, Haryo Budhiawan, Priyo Katon Prasetyo
berat  yang  akan  digunakan  masih  terikat  kontrak  kerja  untuk  pekerjaan  pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Sragen. Apabila tanah sisa tersebut lebih memungkinkan diberikan ganti kerugian, maka pelaksanaannya harus menunggu tahun anggaran berikutnya.

## D. Pihak yang Berwenang Menentukan Tanah Sisa
Menurut  salah  satu  panitia  pelaksana  pengadaan  tanah  yang  ada  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan ganti kerugian yang dilaksanakan pada tahun 2015 di Desa Kebak merupakan hasil keputusan rapat yang dilakukan oleh panitia pelaksana pengadaan tanah. Rapat tersebut dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang dibuat oleh pemohon yang memiliki tanah sisa. Surat permohonan tersebut berisikan permohonan  kepada  panitia  pengadaan  tanah  agar  dapat  diberikan  ganti  kerugian terhadap  tanah  sisa  miliknya  dengan  alasan  bentuk  tanah  sisa  tersebut  sudah  tidak proposional,  memiliki  luas  tanah  yang  sudah  tidak  produktif  untuk  digunakan  sebagai tanah pertanian, dan kesulitan askes jalan untuk menuju ke tanah sisa tersebut.
Panitia  pelaksana  pengadaan  tanah  di  Kabupaten  Karanganyar  tediri  dari  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sebagai Ketua Panitia, serta beberapa pejabat struktural  yang  ada  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar  sebagai  anggota. Anggota panitia pelaksana pengadaan tanah lainnya ada dari berbagai pihak, diantaranya adalah  pemerintah  daerah  atau  pemerintah  kota  dan  kepala  desa  setempat,  tempat dilaksanakannya kegiatan pengadaan tanah.
Penentuan  ganti  kerugian  terhadap  tanah  sisa  di  Desa  Kebak,  Kecamatan Kebakkramat merupakan hasil keputusan panitia pelaksana pengadaan tanah, dalam hal ini  panitia  pelaksana  pengadaan  tanah  yang  ada  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Daerah  dan Pemerintah Desa Kebak. Karena bidang tanah sisa yang  ada  di  Desa  Kebak  adalah  merupakan  tanah  sawah,  maka  yang  dilibatkan  dari Pemerintah Daerah adalah Dinas Pertanian. Dinas pertanian dianggap lebih berkompeten dalam menentukan apakah tanah sisa tersebut sudah tidak layak atau tidak produktif lagi untuk digunakan sebagai lahan pertanian.
Kemudian  untuk  tanah  sisa  di  Desa  Jeruksawit  yang  dalam  surat  permohonannya meminta  agar  dapat  diberikan  akses  jalan  untuk  menuju  tanah  sisa  miliknya,  panitia pelaksana pengadaan tanah yang melakukan rapat dan koordinasi untuk menentukan hal tersebut  adalah  panitia  pengadaan  tanah  yang  ada  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Pemerintah  Desa  Jeruksawit.    Dinas  PU  dianggap  lebih  mampu  dan  lebih  menguasai mengenai  standar  wilayah yang  layak  untuk  di  bangun  jalan  bahkan  sampai melakukan kontruksi untuk pembangunan akses jalan tersebut.
Penyelesaian Tanah Sisa pada Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Karanganyar 101

## E. Pelaksanaan  Penyelesaian  Tanah  Sisa  pada  Pengadaan  Tanah  untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Solo-Mantingan I
Tanggal  3  Desember  2018  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa  Tengah  mengeluarkan  Surat  Edaran Nomor  2272/500.15/33/XII/2018  menindaklanjuti  surat  dari  Direktur  Jenderal  Pengadaan Tanah  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  tanggal  24 Oktober  2018  Nomor  3061/27.2-600/X/2018  perihal  Petunjuk  dan  Arahan  Mengenai Kriteria Kelayakan Tanah Sisa yang dapat dibayarkan dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah. Isi dari surat edaran tersebut adalah:
a. Terhadap  tanah  sisa  yang  luasnya  dibawah  100  m²  dan  tidak  dapat  dipergunakan lagi dapat langsung dibayar ganti kerugian.
b. Apabila  luasnya  lebih  dari  100  m²  dan  menurut  pertimbangan  saudara  (panitia pelaksana  pengadaan  tanah)  tanah  tersebut  masih  dapat  dimanfaatkan  tetapi  tidak ada  akses  jalan,  maka  disarankan  untuk  diadakan  rapat  oleh  panitia  pelaksana pengadaan  tanah  dan  instansi  yang  membidangi  infrastruktur  jalan,  atau  lebih memungkinkan diberikan ganti kerugian.
Sesuai  Surat  Edaran Direktur  Jenderal  Pengadaan Tanah, tanah  sisa yang memiliki luas di bawah 100 m² dapat langsung diberikan ganti kerugian, namun untuk tanah sisa yang  lebih  dari  100  m²  masih  harus  melalui  pertimbangan  oleh  panitia  pelaksana pengadaan  tanah  apakah dapat  diberikan  ganti  kerugian  atau  tidak.  Untuk  menentukan hal tersebut pihak panitia pengadaan tanah masih merasa kesulitan dan dilematis, karena disatu  sisi  apabila  tanah  sisa  memiliki  luas  yang  jauh  lebih  besar  dari  100  m²  tetapi keadaan  tanah  sisa  tersebut  sudah  tidak  dapat  dimanfaatkan  sesuai  dengan  peruntukan dan penggunaannya maka tetap akan di putuskan untuk diberikan ganti kerugian. Hal ini dapat  menjadi  bumerang  buat  panitia  pelaksana  pengadaan  tanah  sendiri,  karena dianggap turut serta merugikan negara dalam hal memutuskan untuk memberikan ganti kerugian terhadap tanah sisa yang memiliki luas jauh lebih besar dari 100 m².
Disisi  lain,  untuk  tanah  sisa  yang  memiliki  luas  di  atas  100m²  yang  sudah  tidak dapat difungsikan  sesuai  dengan  peruntukan  dan  penggunaannya,  namun  apabila  tidak diberikan ganti kerugian, maka masyarakat akan dirugikan dan bisa bertentangan dengan asas  keadilan  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah. Sebaiknya  dalam menentukan  tanah sisa yang memiliki luas lebih dari 100 m² panitia pelaksana pengadaan tanah tidak hanya melibatkan instansi terkait yang membidangi obyek tanah sisa tersebut, tetapi juga dapat melibatkan  pihak  kejaksaan  atau  kepolisian  untuk  meminta  pendapat  hukum (legal opinion) untuk  mengurangi  celah  hukum  untuk  menyalahkan  panitia  pelaksana pengadaan tanah dalam memutuskan tanah sisa yang memiliki luas di atas 100 m² dapat diberikan ganti kerugian.

## 102 Fredi Elroi Sudiarka, Haryo Budhiawan, Priyo Katon Prasetyo
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris  Desa  Kebak,  untuk  tanah masyarakat  yang  terkena  proyek  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Jalan  Tol  yang terdapat  tanah  sisa  dan  memiliki  luas  kurang  dari  100  m²  langsung  diberikan  ganti kerugian oleh pihak panitia pengadaan tanah. Tanah sisa yang  luasnya kurang dari 100 m²  langsung  diberikan  ganti  kerugian  tanpa  harus  membuat  surat  permohonan  terlebih dahulu.  Kemudian  untuk  tanah  sisa  yang  memiliki  luas  diatas  100  m²,  masyarakat diharuskan  untuk  membuat  surat  permohonan  kepada  panitia  pengadaan  tanah dengan mengetahui pemerintah desa setempat.
Selama ini semua surat permohonan yang dikirim melalui pemerintah desa kepada panitia  pengadaan  tanah  tidak  pernah  ada  respon  ataupun  tindak  lanjut  dari  panitia pengadaan  tanah.  Berbeda  halnya  dengan  surat  permohonan  milik  Sidik  Ramadona  dan Sunardi  yang  langsung  diantar  kepada  panitia  pelaksana  pengadaan  tanah  yang  ada  di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangayar, surat permohonan tersebut langsung direspon dan  ditindaklanjuti  oleh  panitia  pengadaan  tanah  dengan  melakukan  rapat  untuk menentukan  apakah  tanah  tersebut  dapat  diberikan  ganti  kerugian  atau  tidak.  Sebelum memutuskan  tanah  sisa  tersebut  dapat  diberikan  ganti  kerugian  atau  tidak,  panitia pelaksana  pengadaan  tanah  melalui  satgas  A  dan  satgas  B  dan  dinas  terkait  melakukan kembali  inventarisasi  dan  identifikasi  terhadap  tanah  sisa  yang  dimohon  tersebut.  Hasil dari  inventarisasi  dan  identifikasi  tersebutlah  yang  menjadi  dasar  panitia  pengadaan tanah menentukan tanah sisa tersebut dapat diberikan ganti kerugian atau tidak.
Setelah  panitia  pengadaan  tanah  memutuskan  bahwa  tanah  tersebut  layak  untuk diberikan  ganti  kerugian,  maka  panitia  pengadaan  tanah  melakukan  validasi  terhadap hasil  inventarisasi  dan  identifikasi  yang  kemudian  menyerahkan  kepada  Kantor  Jasa Penilai Publik (KJPP) dengan menandatangani berita acara.
Kantor  Jasa  Penilai  Publik  yang  melakukan  penilaian  harga  tanah  terhadap  tanah- tanah  masyarakat  yang  terkena  proyek  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Jawa  Ruas  Solo- Mantingan  I  adalah  KJPP  ‘Toto  Suharto  dan  Rekan’  yang  berkantor  di  Kota  Semarang Provinsi Jawa Tengah. Setelah menerima hasil validasi dari penitia pengadaan tanah, KJPP melakukan  penilaian  kembali  untuk  tanah  sisa  yang  dimohon  tersebut.  Hasil  dari penilaian  tersebut  kemudian  divalidasi  kembali  oleh  panitia  pengadaan  tanah  dan kemudian  dikirim  kepada  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  Pengadaan  Tanah  untuk Pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Jawa  Ruas  Solo-Mantingan  I.  Berdasarkan  hasil  penilaian tersebut,  PPK  melakukan  pembayaran  ganti  kerugian  terhadap  tanah  sisa  yang dimohonkan tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ufik  Kurniasi  selaku  p impinan  KJPP  ‘Toto Suharto  dan Rekan’ yang  berkantor  di  Kotoa  Semarang  Provinsi  Jawa  Tengah,  penilaian
Penyelesaian Tanah Sisa pada Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Karanganyar 103
tanah  sisa  dilakukan  apabila  ada  permintaan  melalui  surat  resmi  dari client (panitia pengadaan tanah).
Pelaksanaan penilaian untuk menentukan nilai dari tanah sisa menggunakan dasar Petunjuk  Teknis  Penilaian  Terhadap  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum. Dalam menentukan nilai ganti kerugian, appraisal mempertimbangkan  ganti  kerugian  fisik  dan  non  fisik.  Ganti  kerugian  fisik  (material) yang  dimaksud  adalah  tanah,  bangunan,  tanaman  dan  atau  benda-benda  lain  yang berkaitan  dengan  tanah.  kemudian  untuk  ganti  kerugian  non  fisik  (immaterial)  adalah penggantian  terhadap  kerugian  pelepasan  hak  dari  pemilik  tanah  yang  akan  diberikan ganti  kerugian dalam  bentuk  uang,  serta  kerugian  lainnya yang  dapat  dihitung meliputi biaya transaksi. Namun untuk penilain tanah sisa, penilai hanya mempertimbangkan nilai fisik saja.
Kemudian  bidang  tanah  sisa  milik  Sunardi  dan  Sidik  Ramadona  yang  tidak  di berikan ganti kerugian, untuk kegiatan pemeliharaan data pertanahan (pemisahan bidang tanah)  dilakukan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar  dan  seluruh  biaya ditanggung oleh intansi yang memerlukan tanah.

## F. Kesimpulan
1. Kriteria tanah sisa yang dapat  langsung diberikan ganti kerugian adalah tanah sisa yang memiliki luas kurang dari 100 m². Sedangkan untuk tanah sisa yang memiliki luas  lebih  dari  100  m²,  masyarakat  harus  membuat  surat  permohonan  yang diketahui kepala desa atau lurah setempat dan di tujukan kepada panitia pelaksana pengadaan  tanah.  Untuk  tanah  sisa  yang  memiliki  luas  lebih  dari  100  m²,  panitia pelaksana  pengadaan  tanah  mempertimbangkan  mengenai  bentuk  tanah  sisa tersebut, luasan tanah sisa apakah masih produktif atau tidak untuk digunakan, dan akses  jalan  yang  akibat  pelaksanaan  pembangunan  Jalan  Tol  menjadi  sulit  atau bahkan hilang.
2. Pihak  yang  berwenang  untuk  menentukan  apakah  tanah  sisa  tersebut  dapat diberikan ganti kerugian atau tidak adalah Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah yang ada  di  Kantor  Pertanahan  dan  Pemerintah  Daerah  (Dinas  Pertanian)  untuk  tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian. Kemudian untuk memberikan akses jalan bagi tanah sisa yang kehilangan jalan adalah Panitia Pengadaan Tanah dari Kantor Pertanahan,  Pemerintah  Daerah  (Dinas  PU)  beserta  Pejabat  Pembuat  Komitmen Fisik  Jalan  Tol.  Melibatkan  Dinas  PU  karena  dianggap  lebih  kompeten  dalam menentukan  apakah  lebih  efisien  diberikan  akses  atau  jalan  atau  sebaiknya diberikan ganti kerugian terhadap keseluran tanah sisa.
104 Fredi Elroi Sudiarka, Haryo Budhiawan, Priyo Katon Prasetyo
3. Penyelesaian  tanah  sisa  yang  dilaksanakan  pada  pengadaan  tanah  untuk pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan berdasarkan surat edaran  dari  Direktur  Jenderal  Pengadaan  Tanah  mengenai  petunjuk  dan  arahan untuk  tanah  sisa  yang  dapat  diberikan  ganti  kerugian  atau  pemberian  akses  jalan. Ganti kerugian juga tidak dilakukan secara merata kepada semua masyarakat yang memiliki tanah sisa akibat pembangunan Jalan Tol. Masyarakat yang mendapatkan ganti  kerugian  hanya  masyarakat  yang  mengajukan  surat  permohonan  kepada panitia  pelaksanan  pengadaan  tanah  agar  tanah  sisa  miliknya  diberikan  ganti kerugian.  Namun  dari  surat  permohonan  yang  di  ajukan  oleh  masyarakat,  panitia pelaksana  pengadaan  tanah  masih  harus  mengadakan  rapat  untuk  menentukan apakah  tanah  sisa  tersebut  layak  untuk  diberikan  ganti  kerugian  ataupun  untuk diberikan akses jalan.

## G. Saran
1. Panitia  pelaksana  pengadaan  tanah  sebaiknya  membentuk  tim  tersendiri  untuk melakukan  identifikasi  dan  inventarisasi  tanah-tanah  yang  terkena  pembebasan Jalan Tol yang berpotensi akan ada tanah sisa, hal ini untuk mempermudah panitia pelaksana pengadaan tanah dalam menentukan kriteria-kriteria apa saja agar tanah sisa tersebut dapat diberikan ganti kerugian atau diberikan  akses jalan.
2. Penyusunan  dokumen  perencanaan  sebaiknya  sudah  memperhitungkan  nilai  ganti kerugian  untuk  tanah  sisa.  Sehingga  jika  ada  terdapat  tanah  sisa  pada  tahap pelaksaan  pengadaan  tanah,  panitia  pengadaan  tanah  memutuskan  bahwa  tanah tersebut  harus  diberikan  ganti  kerugian  atau  bentuk  ganti  kerugian  lainnya,  pihak yang memerlukan tanah sudah siap. Tidak harus menunggu untuk dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
3. Perlu  dibuatkan  petunjuk  teknis  untuk  tanah  sisa  pada  pengadaan  tanah  agar prosedur  dan  pelaksanaan  penyelesaian  tanah  sisa  pada  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  bagi  kepentingan  umum  memiliki  standarisasi  dalam  menentukan kriteria  tanah  sisa  yang  harus  diberikan  ganti  kerugian,  sehingga  dalam pelaksanaannya tidak berbeda-beda di tiap daerah dan pada saat konsultasi publik sebaiknya  disosialisasikan  mengenai  kemungkinan  akan  adanya  tanah  sisa  dan bagaimana proses penyelesaiannya agar masyarakat tidak dirugikan selain itu pada saat perencanaan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan sebaiknya sudah melibatkan  Kementerian  Agraria  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  yang memiliki data mengenai detail mengenai bidang tanah. Sehingga diharapkan dapat mengurangi  ataupun  mencegah  permasalahan-permasalahan  pada  saat  tahap pelaksanaan pengadaan tanah

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, NL 2017, ‘Beberapa permasalahan pengadaan tanah pem bangunan bandara baru di Kabupaten  Kulon  Progo,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta ’,  S kripsi  pada  Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Gunanegara  2008, Rakyat  dan  negara  dalam  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan ,  Tatanusa, Jakarta.
Hasan,  I 2018,  ‘Problematika  tanah  sisa  dan  tanah  terdampak  pengadaan  tanah  yang berpotensi  tidak  dapat  digunakan  kembali  oleh  pihak  yang  berhak’,  web diposting pada, 27 Maret 2018, dilihat pada 5 Februari 2019, https://ibrahimhasan.id/
Nazam, M, S. Sabiham, B. Pramudy a, Widiatmaka dan I W. Rusastra 2011, ‘Penetapan luas lahan  optimum  usahatani  padi  sawah  mendukung  kemandirian  pangan berkelanjutan d i Nusa Tenggara Barat’ , Jurnal Agro Ekonomi , Vol.29, No.2, hlm 9.
Permatasari, IH, & Mufidi FHM 2017, ‘Penilaian ulang sisa tanah dalam pengadaan tanah pada  pembangunan  Tol  Soroja  dari  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum’, Jurnal Hukum, Vol.4, No.1, hlm. 98-103.
Sitorus, O, & Limbong, D 2004, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum : Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia, Yogyakarta.
Tohari, A 2014, ‘ Pengadaan tanah untuk siapa, peniadaan tanah dari siapa: pengadaan tanah, alokasi tanah, dan konflik a graria’, Jurnal Bhumi , no.40, hlm.563-575.
Tsaurah,  ZA  2018, ‘Penyelesaian  “tanah  sisa”  pada  pengadaan  tanah  di  Provinsi Lampung’,  S kripsi  pada  Program  Diploma  IV  Pertanahan  Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional.
Umam,  C  2014, Sistem  baru  pengadaan  tanah  dan  tantangan  program  pembangunan  presiden baru, Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, hlm.3.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum