PARATE EKSEKUSI: IMPLEMENTASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

## (EXECUTION PARATE: IMPLEMENTATION OF THE EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTEE BASED ON LAW NO. 42 YEAR 1999 ABOUT FIDUCIARY
GUARANTEE)
Hanisa Ulfa 1 ; Devi Luviyanti 2 ; Alqarana Pitra Adhitiya 3 ; Intan Febbellia Rizqy 4 ; Iva Khoiril Mala 5
Universitas Airlangga dan Indonesia 1 ; Universitas Airlangga dan Indonesia 2 ; Universitas Airlangga dan Indonesia 3 ; Universitas Airlangga dan Indonesia 4 ; Universitas Negeri Malang dan Indonesia 5
hanisa.ulfa-2020@fh.unair.ac.id 1 ; devi.luviyanti-2020@fh.unair.ac.id 2 ; alqarana.pitra.adhitiya-2020@fh.unair.ac.id 3 ; intan.febbellia.rizqy-2020@fh.unair.ac.id 4 ; ivamala180496@gmail.com 5

## Abstrak :
Salah  satu  lembaga  yang  memberikan  Kredit  Fidusia  Penjaminan  melalui  Program  KREASI adalah PT. Pegadaian (Persero). Penelitian ini menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Pelaksanaan Jaminan  Fidusia  dan  sasaran  dari  Jaminan  Fidusia  serta  Eksekusi  dan  upaya  yang  dilakukan PT.Pegadaian (Persero) dalam solusi pemenangan dalam pelaksanaan jaminan fidusia di Cabang PT.Pegadaian  (Persero)  Cabang  Kota  Malang  menurut  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor.  42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer dari hasil dan data sekunder dari dokumentasi dan perundang-undangan. Teknik dalam penelitian  ini  menggunakan  observasi  dan  wawancara.  Hasil  Penelitian  ini  implementasi  yang digunakan adalah teori  efektifitas  hukum  menurut  Soerjono Soekanto  yang dianalisis melalui 4 faktor. Kendalanya program pencairan dana KREASI agak terlambat dikarenakan masih banyak pelanggan  yang terlambat  membayar cicilan, nasabh menolak untuk  dilaksanakan, hal-hal  yang tidak  terpenuhi  dari  faktor  hukum,  badan  hukum,  masyarakat  dan  budaya  faktor-faktor  yang menjadi  kendala  adalah  terjaminnya  barang  bergerak  serta  terjamin  barangnya  di  waktu  akan dieksekusi  tidak  ada  tempat.  upaya  yang  dilakukan  oleh  PT.Pegadaian  (Persero)  Cabang  Kota Malang meningkatkan kinerja dari segi pengawasan barang menjadi lebih tegas agar nasabah lebih rajin mengaggsur kredit. Saran, peningkatan kualitas tenaga kerja lapangan, dan evaluasi kerja di bidang retribusi bulanan untuk memahami masalah apa yang muncul dalam biaya.
Kata Kunci : Pegadaian, penciptaan, Pelaksanaan Jaminan Fidusia

## Abstract :
One of the institutions that provide Fiduciary Guarantee Credit through the KREASI Program is PT. Pegadaian (Persero). This study explains how the Implementation of the Fiduciary Guarantee and the objectives of the Fiduciary Guarantee as well as the execution and efforts made by PT. Pegadaian  (Persero)  in  winning  solutions  in  the implementation  of  fiduciary  guarantees  at  the Branch of PT. Pegadaian (Persero) Malang City Branch according to Article 30 of Law Number
.  42  of  1999  concerning  Fiduciary.  This  study  uses  a  sociological  juridical  approach,  primary data sources from results and secondary data from documentation and legislation. The technique in this study uses observation and interviews. The results of this study are the implementation of the  theory  of  legal  effectiveness  according  to  Soerjono  Soekanto  which  is  analyzed  through  4 factors. The problem with the KREASI fund disbursement program is that it is a bit late because there  are  still  many  customers  who  are  late  in  paying  their  installments,  customers  refuse  to implement it, things that are not fulfilled from legal factors, legal entities, society and culture. at time will be executed no place. efforts made by PT. Pegadaian (Persero) Malang City Branch to improve performance in terms of supervision of goods to be more assertive so that customers are more  diligent  in  repaying  loans.  Suggestions,  improving  the  quality  of  field  workers,  and evaluating work in the field of monthly retribution to understand what problems arise in costs.
Keywords: Pawnshop, creation, Implementation of Fiduciary Guarantee

## PENDAHULUAN
Seiring  adanya  peningkatan  mengenai pembangunan  juga  kebutuhan  terhadap pendanaan,  yang  sebagaian  besar  dana tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan  masalah  perkreditan.  Dalam  era perdagangan bebas serta peningkatan kebutuhan masyarakat, masalah daya sainngg  dan  keunggulan  saing  adalah  isu kunncii  dan  sekaligus  tantangan  yang  berat. Bebagai hal yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin  hari  semakin  meningkat.  Namun adakalanya  penghasilan  yang  didapat  dari bekerja  masih  kurang  dan  tidak  dapat menutupi  kebutuhan  akan  sejumlah  uang terutama  di  saat-saat  mendesak  atau  tidak terduga  yang  harus  segera  dipenuhi  dalam waktu yang singkat. 1
Banyaknya kebutuhan masyarakat memberikan  solusi  dengan  diselenggarakan pemberian kredit itu akhirnya direalisasi oleh
1 Hidayat, M. T., Roestamy, M., & Suhartini, E.
(2019).  Development  of  Fidusia  Models  on  Deposit Counter  from  PT  Pegadaian  Persero  To  The  Debtor. Jurnal Living Law, (Online), Vol. 11, No. 2 (160-171),
lembaga keuangan maupun lembaga perkreditan  pemerintah  swasta  maupun nasional yang tetap dalam pengawasan OJK dan Bank Indonesia. Dalam hubungan kredit ini pihak bank mempunyai wewenang untuk memberikan pinjaman (kredit) kepada penerima  kredit  (debitur),  dengan  harapan bahwa  pinjaman  tersebut  akan  digunakan dengan  sebaik-baiknya  demi  kemajuan usaha debitur itu sendiri. Akan tetapi, debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kredit tersebut sesuai perjanjian  dari  kedua  belah  pihak  yaitu kreditur dan debitur. Dilihat dari perkembangan pembangunan ekonomi negara-negara  di  berbagai  sektor,  terutama dalam  kegiatan  bisnis  yang  dilakukan  para pelaku  bisnis  akan  selalu  diikuti  oleh perkembangan  kebutuhan  dana  melalui kredit,  dan  pemberian  fasilitas  kredit  akan selalu membutuhkan adanya jaminan. 2
(https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/2110), diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.
2 Manurung,  D.  R.  R.N.  (2015). Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi  Obyek
VOL. 5 NO. 2
Suatu  perjanjian  kredit  apabila  dilihat dari  sifatnya  merupakan  perjanjian  yang konsensual,  maksudnya  adalah  dengan adanya tanda tangan dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur tidak menyebabkan  debitur  dapat  menarik  kredit melainkan  harus  memenuhi  syarat-syarat penarikan  terlebih  dahulu.  Misalnya  debitur harus  menyerahkan  barang  jaminan  yang telah diikat sesuai dengan ketentuan berlaku atau  menyerahkan  jaminan  yang  cukup. 3
Kebutuhan  kredit  bagi  pengusaha  sangat besar untuk menghidupkan usahanya, sedangkan rata-rata pedagang kecil pengecer, pedagang  menengah,  pedagang  grosir  tidak memiliki  tanah  untuk  dijaminkan  dengan hipotik.  Perbedaan  antara  kedua  pengusaha dan pedagang sangat besar dalam perolehan kredit dari lembaga perkreditan. 4

## KAJIAN TEORI
Progam “ Kreasi” PT. Pegadaian (Persero)

## Kota Malang
Jaminan Fidusia. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
(Online),  Vol.  3,  No.  1,  (https://scholar.google.com /scholar?hl =en&as_sdt =0%2C5&q =Manurung%2C +D. +R.
+R.N.
+%282015%29.+PERLINDUNGAN+HUKUM+DE
BITUR+TERHADAP+PARATE+EKSEKUSI+OBY EK+JAMINAN+FIDUSIA.+Jurnal+Ilmu+Hukum+L egal+Opinion.+%28Online%29%2C+Vol.+3%2C+N o.+1%2C+&btnG=), diakses pada tanggal 04 Agustus 2021.
3 Pratiwi, T. S., Bachtiar, M., & Dasrol. (2018). Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  Dengan  Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Di Pekanbaru. Jom Fakultas  Hukum  Universitas  Riau. (Online),  Vol.  5 No.
2,
( https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/arti
cle/download/21769/21066 ), diakases pada tanggal 03 Agustus 2021
Salah     satu   lembaga   kredit    yang didirikan oleh  pemerintah  yang  di dasari sesuai hukum yang berlaku adalah PT. Pegadaian  (Persero).   Adanya    perubahan status  Badan  Hukum  Pegadaian      dari Perusahaan       Umum    (Perum)    menjadi Perseroan terbatas diharapkan dapat memicu peningkatan kinerja pegadaian menjadi lebih ekspansif serta   menjadi    jalan   untuk menawarkan saham kepada public  sehingga kemampuan      permodalan    yang   dimiliki pegadaian akan  menjadi semakin  lebih  kuat dan lebih besar untuk melayani nasabahnya. 5
Lembaga ini    berperan     untuk menghindarkan       masyarakat         dari rentenir/bank gelap yang nantinya akan membuat mereka terjerat dan sulit untuk mengembalikan  hutang  dikarenakan dengan adanya  bunga  tinggi  yang  tidak  tentu  serta perjanjian yang secara tidak sah/tertulis sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pihak PT. Pegadian (Persero) memberikan solusi dengan menawarkan salah satu produk
4 Winstar, Y. N & Hasan, R. A. R. (2015). Upaya Perubahan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia.  Prespektif Hukum, (Online) Vol. 15. No. 2.
( http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php? article=981259&val=15095&title=UPAYA%20PER UBAHAN%20%20UNDANG- UNDANG%20NOMOR%2042%20%20TAHUN%2 01999%20TENTANG%20JAMINAN%20FIDUSIA ) , diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.
5 Umami, F., Malikhatun, S., & Irawati. (2020 ).
Eksekusi  Jaminan Fidusia Produk Kreasi Pada Pegadaian Cabang Kosambi Tangerang. NOTARIUS.
(Online), Vol 13 No. 1,
( https://www.semanticscholar.org/paper/EKSEKUSI- JAMINAN-FIDUSIA-PRODUK-KREASI-PADA- CABANG-Umami- Badriyah/ff7e6c06f8584297b1b9beefc89a8a8c62e4a cee ), diakses pada tanggal 06 Agustus 2021.
VOL. 5 NO. 2
jasa mereka yang bernama “ KREASI” pada sistem  fidusia.  Dengan  adanya  jaminan fidusia  ini  akan  mewujudkan  kehendak masyarakat  dalam  mengatasi  permasalahan yang sulit, khususnya untuk para pengusaha yang  hendak  mendapatkan  kredit  dengan jaminan  benda  atau  barang-barang  yang berwujud  dalam  bentuk  peralatan.  Akan tetapi dalam benda yang juga termasuk objek fidusia  adalah  benda  yang  tidak  berwujud maupun  benda  tak  bergerak  termasuk kekayaan  yang  nantinya  dapat  digunakan untuk kelanjutan perusahaan.
Disamping  itu  juga  ada  proses  lain yang harus dijalankan dari sistem fidusia ini yaitu  perlunya  ada  penanggung  (borgtoch) yang  bertanggung  jawab  untuk  menjamin pengembalian  pinjaman  uang  dari  debitur. Hal  tersebut  nampaknya  sulit  untuk  dapat dipenuhi  oleh  para  pengusaha  kecil  yang memang  kondisinya  tidak  memungkinkan. Alternatif  lain  dengan  pinjam  uang  ke Pegadaian dengan cara menggadaikan barang,  dimana  barang  tersebut  harus disimpan  di  Pegadaian  yang  sebetulnya diperlukan  dalam  menopang  jalannya  usaha yang dikelolanya. 6 Penyaluran kredit melalui Perum Pegadaian diharapkan mampu meningkatkan  perekonomian  masyarakat,
6 Yasir,  M.  (2016). Aspek  Hukum  Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty). Jurnal Sosial  &  Budaya  Syar-i. (Online),  Vol.  3,  No.  1,
(http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/vie w/3307) , diakses pada tanggal 03 Agustus 2021.
7 Budiono.  (2013).  Pengikatan  Jaminan  Fidusia Pada  P.T.  Pegadaian  (Persero).  Tesis . Makkasar: Program Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar .
menambah lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. 7

## Jaminan Fidusia
Fidusia  berasal  dari  bahasa  latin “ fides” yang  berarti  “kepercayaan”.  Yang dapat  diartikan  dengan  “ pengalihan  hak kepemilikan” pemindahan  hak  kepemilikan dari  kreditur  kepada  penerima  fidusia  atas dasar  kepercayaan,  dengan  syarat  bahwa benda terswebut  menjadi  objek tetap berada di tangan debitur. 8
Dalam suatu perjanjian pinjam meminjam untuk penambahan modal, bukan berarti  tidak  ada  jaminan  sama  sekali, meskipun  baik  dari  jaminan  perorangan ( persoonlijk zekerheid ) atau jaminan kebendaan ( zakelij zekerheid ), karena kreditur  sebenarnya  butuh  kepastian  kapan pengembalian  pinjaman  yang  diberikan kepada  debitur/nasabah,  sehingga  mereka selalu  menghendaki  setiap  pinjaman  kredit dengan  jaminan. 9 Pemberi  fidusia  adalah orang  perseorangan  atau  korporasi  pemilik benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia. Sedangkan  penerima  fidusia  adalah  orang perseorangan  atau  korporasi  yang
8 Asyhadie,  Z.  (2018). Hukum  Jaminan  di Indonesia:Kajian  Berdasarkan  Hukum  Nasional  dan Prinsip  Ekonomi  Syariah. Depok.  PT  Raja  Grafindo Persada. h. 10
9 Faridi.  2017. Problematika  Penbebanan Jaminan  Fidusia.  HAKAM. (Online),  Vol.  1,  No.  2. (https://ejournal.unuja.ac.id/ index.php/ hakam/ article/ view/74/68), diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.
mempunyai  piutang  yang  pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia . 10
Dalam perjanjian pembiayaan, biasanya pihak kreditur mencantumkan kata- kata  dijamin  dengan  fidusia,  artinya  dalam perjanjian kredit terdapat perjanjian jaminan fidusia  yang  membebani  obyek yang dibiayai  sebagai  jaminan  untuk  pelunasan utang  dalam  hal  kredit  macet  atau wanprestasi. 11 Hal  yang  bisa  dikatakan menarik  dalam  proses  pembebanan  fidusia dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen adalah  fidusia  lahir  atas  dasar  pemberian pembiayaan pada konsumen yang mendasaeri pembelian terhadap suatu barang secara angsuran kepada pihak penyedia dana. Sehingga  ada  hubungan  erat  antara  benda yang  dijadikan  objek  jaminan  oleh  pihak konsumen  kepada  pihak  pemberi  dana  atau lembaga pembiayaan konsumen. 12
Jadi,  munculnya  lembaga  fidusia adalah  untuk  mengatasi  kesulitan  yang dialami  masyarakat  dan  memperoleh  kredit dengan  menjaminkan  benda  mereka.  Benda yang  dimaksud  adalah  benda  jaminan  yang masih berjalan dalam usahanya, dikarenakan dalam  jaminan  fidusia  adalah  sesuatu  yang
10 Abdullah,  J.  (2016). Jaminan  Fidusia  Di Indonesia  (Tata  Cara  Pendaftaran  Dan  Eksekusi). BISNIS , Vol. 4, No. 2, (https://journal.iainkudus.ac.id/ index.php/Bisnis/article/view/2693),  diakses  pada tanggal 03 Agustus 2021.
11 Puspasari, R.M., & Ngazis, M., 2021). Debtor Protection  In  The  Execution  Of  Fiducia  Securities. Jurnal  Pembaharuan  Hukum .  (Online),  Vol.  8  No. 1,(http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/vie w/13798), diakases pada tanggal 03 Agustus 2021.
12 Susilo, L., Apriani, R., & Zubaedah, R. (2021). Kedudukan  Jaminan  Fidusia  Serta  Perlindungan
menjadi  hak  milik  atas  barang  yang dijaminkan  dan  barang  jaminan  akan dikuasai  oleh  yang  memberikan  fidusia. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur  untuk  meyakinkan  bahwa  debitur akan  memenuhi  kewajibannya  yang  dapat dinilai  dengan  uang  dan  akan  timbul  dari suatu perjanjian/perikatan. 13
Dalam  Undang-Undang  RI  No.  42  Th 1999 tetang jaminan fidusia perihal eksekusi jaminan  fidusia  diatur  dalam  pasal  29. Pernyataan  mengenai  eksekusi  jaminan fidusia  adalah  penyitaan  dan  penjualan benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia. Penyebab  timbulnya  eksekusi  jaminan fidusia  adalah  dikarenakan  para  krebitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat  waktu  kepada  debitur  meskipun kreditur  sudah  melakukan  somasi.  Acuan dalam penelitian ini adalah pasal 30 Undang- Undang  N0.  42  Th  1999  tentang  jaminan fidusia  yang  berbunyi:  “Pemberi  Fidusia Wajib  Menyerahkan  Benda  yang  objek jaminan  fidusia  dalam  rangka  pelaksanaan ekesekusi jaminan fidusia”. 14
Dalam  peraturan  fidusia  di  atas pastinya  memberikan  jaminan  hukum  yang
Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen. Jurnal Pemikiran Dan  Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial,  Hukum,
&    Pengajarannya .  (online),  Vol.    16  No.  1, (https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/20271), diakses pada tanggal 04 Agustus 2021
13 Meliala, D. S. (2007). Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan. Bandung: FH. UII.
14 Undang-Undang Republik  Indonesia.  (2021). https://polrestabes-bandung.or.id/file/undang- undang/jaminan-fidusia-6iG.pdf.
jelas terkait adanya persoalan-persoalan yang terjadi  dalam  praktik  pelaksanaan  jaminan fidusia. Akan tetapi faktanya, masih banyak terjadi  persoalan-persoalan  dari  tindakan main hakim sendiri yang terjadi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. 15
Ada  berbagai  kendala  yang  dijadikan alasan  oleh  debitur  untuk  tidak  bisa membayar  angsuran  dalam  kredit  sistem fidusia  misalnya,  usahanya  sedang  tidak lancar/sepi,  bahkan  ada  juga  yang  sengaja tidak  mau  membayar,  ada  juga  yang  tidak mampu membayar, meninggal dunia dan lain sebagainya.  Akan  tetapi  dengan  adanya  UU yang  diatur  dalam  eksekusi  jaminan  fidusia maka  nasabah seperti ahliwaris  atau suami/istrinya  tersebut  diwajibkan  untuk mengganti dengan barang jaminan yang baru dan menyelesaikan urusan kreditnya sampai lunas. 16
Berdasrkan      permasalahan      diatas penelitian  ini  masih  ingin  mengulik  secara mendalam  mengenai  perjalanan  tentang eksekusi  jaminan  fidusia  PT.  Pegadaian (Pesero)  di  area  Kota  Malang  dikarenakan masih  bnyak  ditemukan  kenakalan  bahkan keterlambatan  yang  disengaja  maupun  tidak yang dilakukan oleh para nasabah.
15 Soegianto., Sulistiyani, D. R. S, & Junaidi, M.,
(2019). Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Dalam  Kajian Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia. (Online),  Vol.  4  No.  2,  (https  :  / / journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1658), diakses pada tanggal 02 Agustus 2021.

## METODOLOGI
Metode dalam penelitian ini menggunakan  yuridis  sosiologis  ( Empiris ) dengan  pendekatan  deskriptif.  Penelitian  ini bertujuan untuk membahas tentang peraturan dan teori yang relevan dan menghubumgkan dengan  kenyataan  atau  pelaksanaan  sesuai dengam  permasalahan  yang  di  paparkan  di atas.  Data  yang  digunakan  primer  (data nasabah)  dan  data  sekunder  (Undang- Undang Republik Indonesia No.42 Th 1999). Teknik  dalam  penelitian  ini  menggunakan observasi dan wawancara.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif  yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat  penelitian  berjalan  dengan  apa  adanya. Penelitian ini dilakukan meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterprestasi  data  dan  di  akhiri  dengan sebuah  kesimpulan  pada  pengalisasian  data tersbut.  Data  nasabah  yang  mengikuti program  KREASI  dalam  3  tahun  terakhir yang berjumlah 120 nasabah dan 22 nasabah diantaranya  yang  mengalami  permasalahan dalam tunggakan angusrannya. Lokasi dalam penelitian  ini  adalah  kantor  PT.  Pengadaian (Persero) Cabang Kota Malang.
16 Puspasari, R.M., & Ngazis, M. (2021). Debtor Protection  In  The  Execution  Of  Fiducia  Securities. Jurnal Pembaharuan Hukum . (Online), Vol. 8 No. 1, (http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view /13798), diakases pada tanggal 03 Agustus 2021.

## PEMBAHASAN
Persyaratan  Program  KREASI  di  PT.

## Pegadaian (Persero) Cabang Kota Malang
Dalam   setiap   laporan     Tahunan Pegadaian   merupakan  babak   baru     bagi industri  fidusia  di  Indonesia.  Diharapkan mendukung  peningkatan  inklusi keuangan bagi  masyarakat sasarannya  adalah  para pengusaha.  Adanya  pengelolaan  yang  baik dan baik kinerja  bisnis gadai diyakini dapat mempermudah akses kredit di luar perbankan industri.  PT.  Pegadaian  (Persro)  Cabang Kota Malang      sebagai perusahaan berkembang   harus     menghadapi  sebuah kompetisi; oleh karena itu harus menerapkan strategi yang tepat dan efektif. Pegadaian harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada      nasabahnya       agar dapat mempertahankan  pangsa pasarnya dalam industri.    Strategi    yang    diterapkan     oleh Pegadaian   di   program   KREASI   sangat penting untuk menghadapi persaingan usaha yang ketat serta  untuk menjalankan peran itu. 17
Sistem perkreditan yang diberikan oleh PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Kota
17 Karnawijaya,  N.  (2019). Strategies  Of  PT. Pegadaian To Enhance Mikro Fidusia Syariah Credit Performance. Al-Uqud: Journal Of Islamic
Economics ,  (Online),  Vol.  3  No.  1,  (https  :  /  / journal.unesa.ac.id/ index.php/ jie/ article/ view/3664), diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.
18 Sitorang,  M.M.R.,  &  Siregar,  R,.  &  Windha, 2013). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada Pt.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Medan  Utama. Jurnal  Hukum  Ekonomi .  (Online),  Vo.  2  N0.  2, (https://media.neliti.com/media/publications/14667-
Malang didasarkan atas kepercayaan kepdaa debitur, sehingga pemberian kredit merupakan  pemberian  kepercayaan  kepada nasabah. Pemberian kredit oleh PT. Pegadaian  (Persero)  Cabang  Kota  Malang dimaksudkan  sebagai  salah  satu  usaha Pegadaian untuk mendapatkan keuntungan. 18
Dalam  pengajuan  permohonan  kredit,  calon nasabah  akan  di interview terlebih  dahulu dalam  hal  ini  pihak  Perusahaan  Perseroan Pegadaian  sebagai  kreditur  melakukan wawancara  terhadap  calon  nasabah  atau debitur  mengenai  identitasnya,  seperti  nama yang  sesuai  dengan  KTP,  alamat  dari nasabah,  maupun  bidang  usaha  yang dijalankan. 19
Dalam objek jaminan Kredit Angsuran Sistem Fidusia hanya dibatasi pada kendaraan  bermotor  roda  empat  atau  lebih, dan kendaraan roda dua baik plat hitam dan plat kuning. Adapun syarat-syarat kendaraan bermotor adalah sebagai beikut: (1) kendaraan  bermotor  tersebut  adalah  milik sendiri  yang  dibuktikan  dengan  nama  yang tertera  di  BPKB  dan  STNK  adalah  nama yang  sesuai  dengan  KTP,  (2)  Apabila kendaraan  tersebut  milik  istri  /  suami  /
ID-penyelesaian-pembiayaan-bermasalah-melalui- parate-eksekusi-objek-jaminan-fidusia.pdf),  diakses pada tanggal 03 Agustus 2021.
19 Tirtawati,  N.  W.  (2016). Implementasi  Pasal 11  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia  :  Perspektif  Perjanjian Kredit  Dengan  Jaminan  Fidusia  Pada  Perusahaan Perseroan  Pegadaian.  Jurnal  Ilmiah  Prodi  Magister Kenot  Ariatan. (Online),  Vol.  1  No.  2  (293–306), ( https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/ view/24961/16194 ), diakses pada tanggal 05 Agustus 2021.
pengurus  usaha,  maka  harus  menyertakan surat persetujuan menjaminkan dari pemilik, (3) Bila kendaraan tersebut belum balik nama maka harus ada surat pernyataan dari pemilik asli yang menyatakan mengenai permohonan kredit yang belum balik nama, (3) jenis dan merk yang digunakan dalam kendaraan harus merk  yang  sudah  dikenal,  (4)  Usia  dan kondisi  fisik  kendaraan  masih  memenuhi persyaratan  yang  berlaku,  (5)  sistem  dan prosedur  mwenaksir  kendaraam  bermotor yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di PT.Pegadaian (Persero), (6) sebagai antisipasi  penyalahgunaan  BPKB,  maka setelah  proses  hutang  piutang  disepakati, maka  dibuat  surat  pemberitahuan  ke Kapolres  bahwa  BPKB  atas  nama  nasabah tersebut sedang dijaminkan pada PT.Pegadaian (Persero)
dengan pemberitahuan Kapolres setempat,  (7) suatu perjanjian  boleh  menjaminkan  3  kendaraan bermotornya,  (8)  untuk  kendaraan  bermotor plat  kuning  harus  di  lampirkan  Surat  Izin Trayek  dan  Buku  Kir  dari  dinas  lantas  da angkatan jalan raya setempat masih berlaku. 20
Adapun syarat tambahan dalam program KREASI di PT.Pegadaian (Persero) yaitu;  memiliki  usaha  yang  memenuhi kriteria  yaitu  minimal  berjalan  1  tahun,  FC KTP, KK, Surat Nikah (jika sudah menikah),
20 Portal  PERUM  Pegadaian.  (2021).  (Online),
(http:// www. Pegadaian.co.id/p.kreasi.php?uid)., diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.
menyerahkan BPKP  asli dan FC STNK dan faktur pembelian.
Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Malang menurut Pasal 30 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Apabila membicarakan tentang pelaksanaan atau implementasi suatu Undang-Undang otomatis kita merujuk pada efektifitas  suatu  Undang-  Undang  tersebut menurut para ahli. Salah satu teori efektifikas yang  menggunakan  tolak  ukur  efektifitas dalam penegak hukum ada lima yaitu: faktor hukumnya  sendiri,  faktor  penegak  hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang dapat memepengaruhi  hukum  itu  berfungsi  unguk masyarakat. 21
Dalam menganalisa dari hasil wawancara  data  yang  diperoleh  dalam penelitian  ini  mengacu  dalam  lima  kategori di atas. Yang pertama diambil dari sisi faktor hukumnya  sendiri  dengan  mengacu  pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan  fidusia  yang  menjadi  dasar  adalah pasal  30  yang  berbumyi:  “Pemberi  fidusia wajib  menyerahkan  benda  yang  objek jaminan  fidusia  dalam  rangka  pelaksanaan eksekusi  jaminan  fidusia”.  Dalam  pasal  30 tersebut  sudah  menjelaskan  bahwa  nasabah
21 Soekanto,  S.  (2005). Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta.  PT. Hukum Raja Grafindo Persada.
jaminan  fidusia  harus  menyerahkan  benda yang  dijaminkan  dalam  rangkan  eksekusi jaminan  fidusia,  yang  menyerahkan  adalah nasabah wanprestasi (tidak membayar cicilan/kredit jaminan fidusia hingga menunggak  makan  pihak  kreditur  berhak mengeksekusi  benda  untuk  melakukan tindakan atas perbuatan debitu tersewbut).
Selanjutnnya  adanya  kebijakan  dari PT.  Pegadian  (Persero)  pada  perjanjian program  KREASI  terdapat  pasal  pasal  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  jaminan fidusia  yang  tak  sesuai  dengan  Undang- Undang  No.42  Tahun  1999  Pasal  30,  yang menegaskan  bahwa  barang  jaminan  fidusia akan diserahkan untuk pengeksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi tetapi berbeda  dengan  pasal  yang  dibuat  oleh Pegadaian. Salah satu pasal  yang digunakan oleh  Pegadaian  adalah  Pasal  8  yang menyatakan bahwa: apabila terjadi perselisihan  dalam  melakukan  perjanjian kredit  ini,  maka  akan  diselesaikan  melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh  itikad  baik  dari  masing-masing  pihak dan apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk
menyelesaikan
perselisihan melalui pengadilan negeri setempat.
22 Utomo.,  Budiarsih.,  &  Konggres,  E,.  (2020). Efisiensi Eksekusi Jaminaan Fiducia Pasca Putusaan Mk  No:  18/Puu-Xviii/2019  Terhadab  Perushaan Pembiayaan  (Multi  Finance).  Maleo  Law  Journal.
(Online)
Vol. 4. No. 2 , ( https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/artic le/view/1326/1155 ), diakses pada tanggal 06 Agustus 2021.
Dalam proses eksekusi melalui pengadilan dimulai dari pengajuan permohonan  sita,  penetapan  panggilan, aanmaning, Apbila debitur tidak hadir maka agenda  sidang  harus  ditunda  selama  8  hari, bahkam  ketika  tidak  hadir  lagi  direntang waktu yang telah ditentukan oleh Pengadilan maka  penyitaan  baru  bisa  dilakukan  oleh Pengadilan Negeri. 22
Apabila jika tidak ada kriteria wanprestasi  yang  disepakati  antara  debitur dan  kreditur  dalam  isi  perjanjian,  itu menyebabkan  debitur  tidak  mau  untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur, sehingga pengadilan menengahi  untuk  memberikan  izin  untuk mengeksekusi  ketika  kondisi  telah  bertemu. Akan  tetapi,  tidak  semua  penarikan  objek jaminan harus dilakukan melalui pengadilan, dikarenakan  akan  mengakibatkan  limitnya pengadilan  dalam  penanganan  perkara eksekusi benda jaminan fidusia. 23
Bisa  dilihat  bahwa  ketentuan  yang diberikan oleh Pegadaian dalam pelaksanaan jaminan fidusia tidak sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan  fidusia.  Oleh  karena  itu,  benda jaminan  fidusia  nasabah  akan  dieksekusi dengan perjanjian KREASI  yang dibuat PT.
23 Kusumastuti,  D.,  Supriyanta.,  &  Sutiyo,. (2021). Implementation Of Fiducia Security Execution  In  Indonesia:  In  Prespective  Of  Principle Justice.  -  Palarch’s  Journal  Of  Archaeology  Of Egypt/Egyptology,  (Online),  Vol  18  No.  3,  236-247, (https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view /5093), diakses pada tanggal 01 Aguustus 2021.
Pegadaian  (Persero)  Kota  Malang  yang menyatakan apabila adanya perselisihan akan dimusyawarahkan hingga mendapatkan keputusan yang mufakat, dari hasil wawancara  menyatakan  bahwa  agar  kedua belah  pihak  mendapatkan  capaian  putusan yang mufakat untuk menyelesaikan perselisihan. Jadi kesimpulannya dilihat dari substansinya perjanjian yang dibuat
PT.Pegadaian (Persero) Cabang Kota Malang  dalam  perjanjian  KREASI  berbeda dengan  pasal  30  Undang-Undang  No.  42 Tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia  secara tertulis  akan  tetapi  tetap  ada  eksekusinya apabila  pihak  nasabah  menolak  untuk musyawarah. 24 Akan  tetapi  kelemahan  dari penelitian  ini  yaitu  pihak  Pegadaian  tidak mencantumkan  eksekusi  seperti  apa  yang akan  dilakukan  ketika  nasabah  jaminan fidusia  menolak  untuk  bermusyawarah.  Hal tersebut  membuat  faktor  hukum/faktor substansinya berlum terpenuhi karena belum di cantumkan pada perjanjian KREASI.
Yang  Kedua  adalah  faktor  penegak hukumnya.  Dalam  hasil  wawancara  dalam penelitian  ini  bahwa  dari  pembuatan perjanjian  KREASI  sudah  cukup  baik dikarenakan dilihat dari pelayanannya dengan  nasabah  yang  dapat  dikatakan konsisten, akan tetapi masih harus ditingkatkan lagi melalui penegakkan secara terltulis  di  kedua  belah  pihak  dan
mencantumkan  eksekusi  apa  yang  akan dilakukan  apabila  dari  pihak  debitur melakukan  wanprestasi.  Yang  ketiga  adalah faktor  sarana/faslitas  dari  observasi  dalam penelitian ini mengenai falisitas yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Kota Malang sudah cukup  baik  dengan  adanya  fasilitas  ruangan untuk unit pelayanan nasabah fidusia/KREASI lebih mudah untuk melakukan  pembayaran  cicilan/angsuran tanpa harus bercampur dengan nasabah yang bukan  fidusia,  bahkan  sekarang  sudah  ada yang namanya Pegadaian Digital  yang lebih bisa  menghemat  waktu  untuk  membayar cicilan/angsuran tanpa harus dating langsung ke  outletnya.  Akan  tetapi  untuk  aplikasi Pegadaian  Digital  tersebut  masih  dalam proses  perkembangan  yang  lebih  efektif. Fasilitas lain yang diberikan Pegadaian yaitu nasabah  tidak  perlu  bolak  balik  ke  notaris untuk  membuat  dan  mengurus  akta  fidusia dikarenakan  PT.  Pegadaian  (Persero)  Kota Malang  mempumnyai  wewenang  untuk mengurusnya ke bagian notaris.
Yang keempat yaitu faktor masyarakat. Dalam  segi  faktor  masyarakat  terdapat  juga bnyak  nasabah  yang  menunggak  cicilan fidusianya, dari jumlah nasabah keseluruhan 2018-2020 yaitu total keseluruhan 120 yang mengikuti  program  KREASI  di  Pegadaian masih  ada  kurang  lebih  22  nasabah  yang melakukan  penunggakan  dikarenakan
24 Undang-Undang Republik  Indonesia.  (2021). https://polrestabes-bandung.or.id/file/undang- undang/jaminan-fidusia-6iG.pdf.
berbagai alasan. Dari hasil penelitian ini saya mewawancarai  4  nasabah  yang  bernama Bapak Setyo Budi, Bapak Bagus Ramadhan, Ibu Lia Hapsari, dan Mas Eko Santoso. Dari ke  empat  nasabah  tersebut  yang  memiliki masalah  tunggakan  cicilan  ketiga  memiliki kesamaan  dalam  perihal  jawaban  yaitu karena belum cukup uangnya untuk membayar tunggakan meskipun tunggakannya  masih  dirasa  cukup  minimal yaitu  2  kali  cicilan,  akan  tetapi  hanya  satu nasabah  yang  memiliki  masalah  rumit  yaitu nasabah  ini  sampai  memiliki  4  kali  cicilan bahkan  sudah  diberikan  somasi  lebih  dari  3 kali  dari  Pegadaian  baru  bisa  ditemui  dan diajak  bermusyarah.  Hal  ini  diperkuat  dari hasil  wawancara  dengan  pihak  pegadaian yang bernama Muhammad Febrianto sebagaia marketing executive menyakatakan bahwa  kendala  yang  seperti  ini  yang membuat  PT.  Pegadaian  (Persero)  Kota Cabang  Malang  membutuhkan  waktu  yang cukup lama untuk mengurus perihal tersebut. Oleh karena itu, pihak kreditur memberikan informasi  lebih  lanjut  terkait  perjanjian fidusia  dan  membawa  dokumen  UU  fidusia kepada  nasabah  tersebut  untuk  menjelaskan perihal  eksekusi  jaminan  fidusia  dan  berat hati  akhirnya  nasabah  rumit  ini  menerima dan  mengerti.  Hal  tersebut  membuat  faktor hukum/faktor substansinya berlum terpenuhi karena adanya masyarakat yang masih belum
paham  betul  mengenai  pijaman  fidusia  di Pegadaian.
Yang terakhir adalah faktor kebudayaan.  Dalam  segi  faktor  kebudayaan penelitian  ini  melihat  dari  segi  gaya  hidup msayarakat  Kota  Malang  yang  cukup  tinggi dan  menuntut  individu  untuk  bersaing  dan berlomba untuk memperlihatkan kesusksesan  mereka  walaupun  dengan  cara mengikuti  program  KREASI  di  Pegadaian untuk  menunjang usahanya. Faktor ini  yang membuat nasabah yang otomatis menekankan  dirinya  untuk  terlihat  sepadan dengan masyarakat lainnya.
Kendala-Kendala yang dihadapi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Malang dalam  Implementasi  Eksekusi  Jaminan Fidusia  Menurut  Pasal  30  Undang- Undang  No.  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia
Kendala  dalam  penelitian  ini  yaitu statement seperti kredit macet yang mengandung  prasangka  bahwa  tidak  ada kredsit  yang  tidak  ada  jaminnnaya.  Jaminan yang  seperti  ini  meliputi  seluruh  harta  yang dipunyai  oleh  debitur  berlaku  bagi  semua kreditur,  yang  pada  asasnya  mempunyai kedudukan  yang  sama 25 .  Dalam  penelitian ini  saya  mengulas  secara  keseluruhannya kendala  yang  ada  di  Pegadaian  dengan melakukan wawancara kepada Bapak Ahmad Shofi  Muzadi  selaku  Analis Kredit
25 Satrio.  J.  (1993). Parate  Eksekusi  sebagai Sarana  Mengatasi  Kredit  Macet. Bandung.  Citra Aditya Bakti.
Pegadaian  yang  menyatakan  bahwa  ada berbagai  kendala  yang  di  alami  dalam program  KREASI  ini  meliputi;  adanya perncairan  dana  fidusia  yang  biasanya terlambat  melebihi  batas  waktu  yang ditentukan karena nasabah belum melengkapi  berkas  jaminan  fidusia,  barang jaminan  tidak  ada  di  tempat  yang  sering terjadi  pada  saat  akan  dieksekusi  dengan berbagai alasan nasabah untuk menyembunyikan  serta  tidak  mengeluarkan barang  jaminan  tersebut,  barang  jaminan yang sudah dipindahtangankan yang biasanya dilakukan oleh nasabah yang nakal untuk  melarikan  diri  dari  kewajibannya membayar  cicilan  akhirnya  pihak  dari Pegadaian  mencari  barang  tersebut  tak  lupa juga  mengirimkan  somasi  kepada  nasabah yang  nakal  ini,  nasabah  bersikeras  tidak menyerahkan  barang  jaminan  hal  ini  yang membuat pihak Pegadaian rumit menghadapi nasabah  yang  berbelit  dan  cerdik  dalam mengahadapi suatu masalah seperti pengeksekusi barang jaminan fidusia dengan menggunakan  195  HIR  sebagai  tumpuan dalam  melawan  pihak  PT.  Pegadaian (Pesero)  Cabang  Kota  Malang.  Oleh  karena itu,  diambil  lah  jalan  tengah  oleh  pihak Pegadaian  agar  melakukan  musyawarah untuk  mufakat  dengan  nasabah  yang bersikeras  tidak  ingin  menyerahkan  barang jaminannya tersebut, sehingga pihak pengadialan  yang  memutuskan  dengan mengikuti  aturan  sesuai  pasal  1155  ayat  1 KUH Perdata  serta menganut  prinsip  parate
eksekusi yang sudah jelas menjadi wewenang  PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang Kota Malang.
Jadi  kesimpulannya  dalam  putusan pengadilan tersbut nasabah wajib membayar tunggakannya  minimal  1  bulan  dari  3  bulan tunggakannya dengan catatan tetap mengangsur  cicilannya  tiap  bulan  dan seterustnya  sampai  angsuran  kreditnya selesai.
Upaya  PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang Kota  Malang  dalam  menanggulangi kendala saat pelaksanaan eksekusi Jaminan  Fidusia  menurut  Pasal  30 Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia
Berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh pihak  Pegadaian  seperti  yang  penelitian  ini lakukan  dengan  mewawancarai  Bapak Ahmad  Shofi  Muzadi  yang  meliputi; peningkatan  kinerja  dalam  penagihan  serta pencairan  dana  fidusia  juga  memberikan evaluasi  setiap  bulannya  agar  mengetahui kekurangannya  dalam  pelaksanaan  program KREASI  ini,  agar  barang  jaminan  selalu ditempat  maka  nasabah  tidak  boleh  tahu apabila ingin melakukan eksekusi oleh pihak Pegadaian akan tetapi dilakukan secara diam- diam  atau  secara  tiba-tiba  mengirimkan petugas  Administrasi  Mikro  (PAM)  agar tidak  ada  alasan  lain  nasabah  untuk melarikan  diri  bahkan  menyembunyikan barang  jaminannya,  untuk  barang  jaminan yang   sudah   dipi   ndah   tangankan   pihak Pegadaian melakukan instruksi denda kepada
nasabah  ketika  melakukan  perjanjian  awal program  KREASI sehingga  perjanjian tersbut  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak, untuk  nasabah  yang  nakal  bersikeras  tidak memberikan  barang  jaminannya  dilakukan perjanjian  sejak  awal  baik  lisan  maupun tulisan  untuk  menjelaskan  secara  detail perihal permasalahannya dengan musyawarah sampai putusan pengadilan agar pembayarannya  tunggakan  tetap  berjalan lancar  serta  tidak  merugikan  kedua  belah pihak.
Jadi  kesimpulannya,  pihak  Pegadaian meningkatkan  kinerja  para  karyawannya untuk  lebih  aktif  dan  lebih  teliti  kembali untuk  mencari  serta  menerima  para  calon nasabah  yang  akan  mengikuti  program KREASI  ini  agar  tidak  merugikan  kedua belah pihak.

## KESIMPULAN
Pelaksaan  eksekusi  jaminan  fidusia merupakan  perihal  yang  harus  dilakukan sesuai  dengan  peraturan  Pasal  30  Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.  Dalam  penelitian  ini  pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Pegadaian masih belum  efektif  sesuai  dengan  teori  efektifitas yang  memiliki  4  faktor  yang  belum terlaksana dengan baik yaitu faktor hukumnya,  badan  hukum,  masyarakat  dan kebudayaan. 26 Selanjutnya  masih  banyak
terjadi  Kendal  yang  dialami  oleh  Pegadaian seperti pencairan dana fidusia yang terlambat,  banyak  nasabah  yang  nunggak cicilan  bahkan  ada  juga  yang  melakukan kenakalan nasabah dengan menyembunyikan barang  jaminannya  dan  bersikeras  melawan pihak Pegadaian tidak memberikan barangnya jaminnya. Upaya Pegadaian yaitu dengan  melakukan  musyawarah  sampai putusan pengadilan untuk mengatasi nasabah yang rumit tersebut.
Saran dari peneliti untuk penelitian ini diharapkan untuk melakukan evaluasi setiap bulannya  dari  setiap  elemen  pegawai  yang melakukan  program  KREASI.  Selanjutnya yaitu memperbaiki pasal dengan mencantumkan  secara  jelas  kepada  calon nasabah program KREASI untuk memahami serta  diberikan  bukti  secara  tertulis  pasal- pasal  apa  yang  harus  ditaati  pada  saat melakukan  pengajuan  kredit.  Diharapkan melakukan  survei  lapangan  setiap  minggu kepada  nasabah  program  KREASI  untuk meminimalisir kenakalan yang akan dilakukan kepada pihak Pegadaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  J., Jaminan  Fidusia  Di  Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi),  BISNIS ,  Vol.  4,  No.  2,
(2016),
26 Soekanto,  S.  (2005). Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta.  PT. Hukum Raja Grafindo Persada.
(https://journal.iainkudus.ac.id/
index.php/Bisnis/article/view/2693), diakses pada tanggal 03 Agustus 2021.
Asyhadie, Z., Hukum Jaminan di Indonesia:
Kajian  Berdasarkan  Hukum  Nasional dan Prinsip  Ekonomi Syariah. Depok.
PT Raja Grafindo Persada, 2018.
Budiono,  Pengikatan  Jaminan  Fidusia  Pada
P.T. Pegadaian (Persero). Tesis .
Makkasar: Program Magister
Kenotariatan  Universitas  Hasanuddin
Makassar, 2013 .
Buku  Panduan  PT.  Pegadaian., Pedoman
Pengendalian Gratifikasi, Jakarta Pusat: PT. Pegadaian (Persero), 2014.
Faridi, Problematika  Penbebanan  Jaminan Fidusia. HAKAM. (Online), Vol. 1, No.
2  (2017).  (https://ejournal.unuja.ac.id/ index.php/ hakam/ article/ view/74/68), diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.
Hidayat,  M.  T., Roestamy, M.,  & Suhartini, E., Development of Fidusia Models on Deposit  Counter  from  PT  Pegadaian Persero  To  The  Debtor.  Jurnal  Living Law, (Online), Vol. 11, No. 2, (2019),
(160-171),
(https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/articl e/view/2110), diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.
Karnawijaya, N., Strategies Of PT.
Pegadaian To Enhance Mikro Fidusia
Syariah Credit Performance. Al-Uqud:
Journal Of Islamic Economics ,
(Online), Vol. 3 No. 1, (2019), (https :
/  /  journal.unesa.ac.id/  index.php/  jie/ article/  view/3664),  diakses  pada tanggal 01 Agustus 2021.
Kusumastuti,  D.,  Supriyanta.,  &  Sutiyo,
Implementation  Of  Fiducia  Security Execution In Indonesia: In Prespective Of Principle Justice. - Palarch’s Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology, (Online),  Vol  18  No.  3,  (2021),  236- 247,
(https://archives.palarch.nl/index.php/j ae/article/view/5093),  diakses  pada tanggal 01 Aguustus 2021.
Manurung, D. R. R.N., Perlindungan Hukum Debitur  Terhadap  Parate  Eksekusi Obyek  Jaminan  Fidusia.  Jurnal  Ilmu Hukum  Legal  Opinion. (Online),  Vol. 3, No. 1, (2015), (https://scholar.google.com /scholar?hl =en&as_sdt =0%2C5&q =Manurung%2C  +D. +R.  +R.N.
+%282015%29.+PERLINDUNGAN+ HUKUM+DEBITUR+TERHADAP+ PARATE+EKSEKUSI+OBYEK+JA MINAN+FIDUSIA.+Jurnal+Ilmu+Hu kum+Legal+Opinion.+%28Online%2 9%2C+Vol.+3%2C+No.+1%2C+&btn
G=), diakses  pada tanggal  04 Agustus 2021.
Meliala,  D.  S., Perkembangan  Hukum
Perdata Tentang Benda dan Perikatan.
Bandung: FH. UII, 2007.
Satrio.  J., Parate  Eksekusi  sebagai  Sarana
Mengatasi  Kredit  Macet. Bandung. Citra Aditya Bakti, 1993.
Sitorang, M.M.R., & Siregar, R,. & Windha,
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Melalui Parate Eksekusi Objek Jaminan  Fidusia  Pada  Pt.  Pegadaian (Persero)  Cabang  Medan  Utama.
Jurnal Hukum Ekonomi . (Online), Vo. 2 N0. 2, (2013,
(https://media.neliti.com/media/public ations/14667-ID-penyelesaian- pembiayaan-bermasalah-melalui- parate-eksekusi-objek-jaminan- fidusia.pdf),  diakses  pada  tanggal  03 Agustus 2021.
Soekanto, S., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,
Jakarta:  PT.  Hukum  Raja  Grafindo
Persada, 2005.
Soegianto.,  Sulistiyani,  D.  R.  S,  &  Junaidi,
M., Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Dalam
Kajian  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
(Online), Vol. 4 No. 2, (2019), (https :
/    /    journals.usm.ac.id/    index.php/
jic/article/view/1658),  diakses  pada tanggal 02 Agustus 2021.
Subekti,  R  &  Tjitrosudibio,  R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Jakarta  Timur:  PT  Balai  Pustaka (Persero), 2014.
Susilo,  L.,  Apriani,  R.,  &  Zubaedah,  R.,
Kedudukan  Jaminan  Fidusia  Serta Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga Pembiayaan Konsumen.
Jurnal
Pemikiran  Dan  Penelitian  Ilmu-Ilmu Sosial,  Hukum,  &  Pengajarannya . (online),  Vol.  16  No.  1,  (2021),
(https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article /view/20271), diakses pada tanggal 04 Agustus 2021.
Portal PERUM Pegadaian, (2021). (Online),
(http:// www. Pegadaian.co.id/p.kreasi.php?uid).,
diakses pada tanggal 01 Agustus 2021.
Puspasari,  R.M.,  &  Ngazis,  M.,  Debtor
Protection In The Execution Of Fiducia
Securities. Jurnal Pembaharuan
Hukum . (Online), Vol. 8 No. 1, (2021),
(http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ PH/article/view/13798), diakases pada tanggal 03 Agustus 2021.
Pratiwi,  T.  S.,  Bachtiar,  M.,  &  Dasrol.,
Pelaksanaan Perjanjian Kredit
Dengan     Jaminan     Fidusia     Pada Koperasi Swamitra Di Pekanbaru. Jom
Fakultas   Hukum   Universitas Riau,
(Online),  Vol.  5   No.  2,  (2018),
( https://jom.unri.ac.id/index.php/JOM FHUKUM/article/download/21769/21
066 ), diakases pada tanggal 03 Agustus
2021.
Tirtawati, N. W., Implementasi Pasal 11 Ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia:
Perspektif  Perjanjian  Kredit  Dengan
Jaminan  Fidusia  Pada  Perusahaan
Perseroan  Pegadaian.  Jurnal  Ilmiah
Prodi Magister Kenot Ariatan.
(Online), Vol. 1 No. 2, (2016), (293 – 306), ( https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaC omitas/article/view/24961/16194 ),
diakses pada tanggal 05 Agustus 2021.
Umami,  F.,  Malikhatun,  S.,  &  Irawati,
Eksekusi  Jaminan Fidusia  Produk Kreasi  Pada  Pegadaian  Cabang Kosambi Tangerang. NOTARIUS.
(Online),  Vol  13  No.  1  (2020 ) , ( https://www.semanticscholar.org/p aper/EKSEKUSI-JAMINAN- FIDUSIA-PRODUK-KREASI- PADA-CABANG-Umami- Badriyah/ff7e6c06f8584297b1b9bee fc89a8a8c62e4acee ),  diakses  pada tanggal 06 Agustus 2021.
Undang-Undang Republik Indonesia. (2021). https://polrestabes- bandung.or.id/file/undang- undang/jaminan-fidusia-6iG.pdf.
Utomo.,  Budiarsih.,  &  Konggres,  E.,
Efisiensi  Eksekusi  Jaminaan  Fiducia Pasca  Putusaan  Mk  No:  18/Puu-
Xviii/2019 Terhadab Perushaan
Pembiayaan  (Multi  Finance).  Maleo Law  Journal. (Online)  Vol.  4.  No.  2,
(2020) ,
( https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index .php/MLJ/article/view/1326/1155 ),
diakses pada tanggal 06 Agustus 2021. Winstar,  Y.  N  &  Hasan,  R.  A.  R., Upaya Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Prespektif  Hukum, (Online)  Vol.  15.
No. 2
(2015).( http://download.garuda.ristekd ikti.go.id/article.php?article=981259& val=15095&title=UPAYA%20PERU BAHAN%20%20UNDANG- UNDANG%20NOMOR%2042%20% 20TAHUN%201999%20TENTANG
%20JAMINAN%20FIDUSIA ) ,
diakses pada tanggal 01 Agustus 2021. Yasir,  M., Aspek  Hukum  Jaminan  Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty).
Jurnal  Sosial  &  Budaya  Syar-i.
(Online),  Vol.  3,  No.  1,  (2016),
(http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/s
alam/article/view/3307) , diakses pada tanggal 03 Agustus 2021.