https://doi.org/10.26593/jihi.v1i1.7835.141-156
Representasi Perempuan di Parlemen dan Legislasi  Isu Lingkungan Hidup: Studi Kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

## Kerja
Yessi Olivia 1 , Nuraeni 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia, yessi.olivia@lecturer.unri.ac.id
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia, nuraeni@unpad.ac.id

## ABSTRACT
Numerous studies indicate that women generally show a greater concern for environmental issues than men  and  often  engage  more  actively  in  eco-friendly  practices  like  recycling.  The  difference  in  environmental attitudes between genders is thought to arise from societal roles, where women are typically viewed as primary caregivers,  and  men  as  primary  providers.  This  highlights  the  intersectionality  of  gender  and  culture  in environmental matters. This article examines gender dynamics in environmental policymaking, with a focus on the stance of female legislators on environmental issues. It uses the discussion around Law Number 11 of 2020, known as  the  Job  Creation  Law,  as  a  case  study.  The  analysis  starts  by  looking  at  women's  representation  in  the Indonesian parliament and their legislative behavior on environmental matters. The debate over the Job Creation Law reveals that most female legislators tend to align with the ideologies and interests of their political parties, despite criticisms that the law negatively impacts the environment and working women. The research concludes that  having  women  in  parliament  does  not  necessarily  lead  to  laws  that  prioritize  women's  and  environmental interests.  Factors  such  as  a  gender-biased  political  culture  and  a  limited  understanding  of  the  importance  of integrating  gender  perspectives  in  environmental  and  sustainable  development  issues  contribute  to  the  lack  of substantive representation of women in parliament.
Keywords: women in parliament; gender mainstreaming; substantive representation; pro-environmental policy; legislative behaviour

## ABSTRAK
Sejumlah  penelitian  menunjukkan  bahwa  perempuan  cenderung  memiliki   kepedulian  yang  lebih  kuat terhadap isu lingkungan dibandingkan laki-laki, dan seringkali secara aktif terlibat dalam perilaku pro-lingkungan seperti kegiatan daur ulang. Kesenjangan gender dalam sikap terhadap lingkungan diyakini berasal dari ekspektasi masyarakat,  dimana  perempuan  secara  tradisional  dianggap  sebagai  pengasuh  utama,  sedangkan  laki-laki diharapkan  menjadi  penyedia  utama.  Hal  tersebut  memperlihatkan  interseksionalitas  antara  gender  dan  budaya dalam konteks isu lingkungan. Artikel ini menganalisis dinamika gender dalam pembuatan kebijakan lingkungan hidup,  terutama  mengenai  posisi  legislator  perempuan  dalam  isu  lingkungan  hidup.  Studi  kasus  yang  diambil adalah diskusi seputar  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Analisis dimulai dengan menilai keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dan perilaku legislatif mereka terkait isu lingkungan hidup. Diskursus mengenai perumusan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa sebagian besar legislator perempuan cenderung lebih mengutamakan ideologi dan kepentingan partai politik meskipun rancangan undang- undang tersebut dikritik berdampak buruk terhadap lingkungan dan perempuan pekerja. Penelitian ini menemukan bahwa kehadiran perempuan di parlemen belum menjadi jaminan terciptanya undang-undang yang mengutamakan kepentingan perempuan dan lingkungan. Faktor-faktor seperti budaya partai politik yang bias gender, terbatasnya pemahaman  mengenai  pentingnya  pengarusutamaan  gender  baik  dalam  isu  lingkungan  maupun  pembangunan berkelanjutan berkontribusi terhadap representasi perempuan di parlemen yang kurang substantif.
Kata Kunci: perempuan di parlemen; pengarusutamaan gender; perwakilan substantif; kebijakan pro lingkungan; perilaku legislatif.

## Pendahuluan
Upaya  memenuhi  kuota  perempuan  di  parlemen  sudah  dilakukan  oleh  Indonesia  sejak  masa Reformasi.  Keberadaan  suara  perempuan  di  lembaga  legislatif  ini  diharapkan  dapat  memperbaiki kualitas perundang-perundangan yang berkeadilan gender. Tentunya banyak hambatan dan tantangan untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Tulisan  ini  menganalisis  posisi  legislator  perempuan  terkait  isu lingkungan di parlemen. Studi kasus yang diambil adalah pembahasan dan perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di mana suara legislator perempuan mengikuti kepentingan dan ideologi partai politik walaupun undang- undang  tersebut  dikritik  berdampak  negatif  terhadap  hak  tenaga  kerja  dan  keberlanjutan  lingkungan hidup. Diharapkan tulisan ini dapat berkontribusi terhadap kajian tentang demokrasi Indonesia secara umum dan representasi perempuan Indonesia di dalam institusi politik.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) adalah peraturan yang diinisasi oleh pemerintah Indonesia dari tahun 2019. Peraturan yang diharapkan pemerintah dapat menggenjot pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja kemudian ditetapkan sebagai Program Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  pada  tahun  2020.  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja akhirnya disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 5 Oktober 2020. Setelah disahkan, sejumlah organisasi masyarakat sipil menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai hanya berpihak  pada  kepentingan  pengusaha/pemilik  modal.  Pada  tanggal  25  November  2011,  Mahkamah Konstitusi  menyatakan  UU  Cipta  Kerja  inkonstitusional  bersyarat  dan  meminta  pemerintah  untuk melakukan perbaikan.  Pemerintah Indonesia merespon putusan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 1
UU Cipta Kerja adalah peraturan yang mengundang perdebatan sejak pertama kali diusulkan. Perumusannya dinilai dilakukan terburu-buru, 2 tidak intensif melibatkan publik, 3 lebih berpihak kepada kepentingan pengusaha/pemilik modal dan berpotensi melanggar hak-hak buruh/pekerja. 4 Tenaga kerja yang juga  akan  dirugikan adalah  pekerja  migran  Indonesia  karena terdampaknya  Perizinan  Berusaha Berbasis Lisensi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) akibat UU Cipta Kerja. 5 Hal lain yang juga mendapat perhatian besar terkait UU Cipta Kerja adalah kekhawatiran akan kerusakan lingkungan  hidup  akibat  pengkerdilan  analisis  dampak  lingkungan  hidup  (Amdal) 6 dan  pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. 7 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), salah satu organisasi
1 Emir Yanwardhana, “Tok! Jokowi Terbitkan Perpu Nomor 2/2022 Tentang Cipta Kerja,” CNBC Indonesia, 30 Desember 2022,  https://www.cnbcindonesia.com/news/20221230110641-4-401445/tok-jokowi-terbitkan-perpu-nomor-2-2022-tentang- cipta-kerja.
2 CNBC Indonesia TV, “Ekonom: Proses Penetapan UU Ciptaker Seperti Terburu-buru,” CNBC Indonesia , 6 Oktober 2020, https://www.cnbcindonesia.com/news/20201006105106-8-192172/ekonom-proses-penetapan-uu-ciptaker-seperti-terburu- buru.
3 Putu Indah Savitri, “Kisruh UU Ciptaker: Bukti pentingnya keterbukaan informasi publik,” Antara News , 1 Desember 2021, https://www.antaranews.com/berita/2558833/kisruh-uu-ciptaker-bukti-pentingnya-keterbukaan-informasi-publik.
4 Nurhadi  Sucahyo,  “Buruh  Perempuan  Sepakat  Menolak  UU  Cipta  Kerja,” VOA  Indonesia ,  19  Oktober  2020, https://www.voaindonesia.com/a/buruh-perempuan-sepakat-menolak-uu-cipta-kerja-/5626818.html;  Tim  Konde.co,  “5  Hal Yang Mengancam Perempuan Dalam UU Cipta Kerja,” Konde.Co (blog), 30 Maret 2023, https://www.konde.co/2023/03/5- hal-yang-mengancam-perempuan-dalam-uu-cipta-kerja/.
5 “Kabar Perempuan,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021, https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/dampak-undang-undang-cipta-kerja-terhadap-perempuan-pekerja-migran-indonesia. 6 Faizah  Sururi,  “Diskusi  Publik  ‘Izin  Lingkungan  Hidup  UU  Ciptaker,’”  LEIP,  12  Januari  2021,  https://leip.or.id/diskusi- publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/.
7 walhijambi, “Siaran Pers Bersama: Koalisi masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil menyampaikan laporan kepada Komite  Penghapusan  Diskriminasi  Rasial  (Committee  on  the  Elimination  of  Racial  Discrimination  –  CERD),  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial yang baru saja diundangkan,” walhijambi.or.id (blog),  4  November  2020,  https://www.walhijambi.or.id/siaran-pers-bersama-koalisi-masyarakat-adat-dan-organisasi- masyarakat-sipil-menyampaikan-laporan-kepada-komite-penghapusan-diskriminasi-rasial-committee-on-the-elimination-of- racial-discrimination/.
masyarakat sipil yang mengadvokasikan hak-hak masyarakat adat, mengatakan bahwa UU Cipta Kerja melemahkan  posisi  masyarakat  adat  karena  ketiadaan  “pengakuan  hak  kolektif”  mereka  di  dalam undang-undang  tersebut. 8 AMAN  juga  melihat  UU  Cipta  Kerja  akan  semakin  membuka  konflik penguasaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam.
Di dalam kajian gender dan lingkungan, perempuan dikatakan cenderung lebih peduli tentang isu lingkungan dan berpartisipasi dalam upaya penyelamatan lingkungan dibandingkan laki-laki. 9 Salah satu  penjelasan  teoretis  terhadap  tren  ini  adalah  perbedaan  peran  perempuan  dan  laki-laki  oleh masyarakat. 10 Perempuan yang diharapkan akan menjadi pengasuh keluarga, didorong untuk memiliki karakter yang mengayomi dan melindungi alam dan lingkungan sekitarnya. Sementara laki-laki yang diarahkan untuk menjadi pencari nafkah bagi keluarga diharapkan menjadi kepribadian yang rasional dan kompetitif. Berbeda dengan mentalitas keibuan yang dimiliki perempuan, laki-laki diarahkan untuk memiliki mentalitas pasar (market place mentality) 11 yang mengontrol dan mengeksploitasi lingkungan demi pertumbuhan.
Bagaimana dengan perempuan yang menempati posisi strategis, misalnya sebagai perumus dan pengambil  kebijakan  di  dalam  sebuah  institusi  politik?  Kajian  yang  menganalisis  representasi perempuan di parlemen dan perilaku dan persepsi mereka terkait isu lingkungan jumlahnya tidak semasif kajian  gender  dan  lingkungan.  Penelitian  tentang  peran  legislator  perempuan  dalam  mengangkat  isu lingkungan  hidup  juga  masih  didominasi  oleh  kasus  parlemen  di  negara-negara  Barat. 12 Hasil  dari penelitian-penelitian  tersebut  beragam.  Di  satu  sisi,  keberadaan  legislator  perempuan  berdampak terhadap kebijakan pro-lingkungan. Ramstetter dan Habersack, 13 misalnya,  mengatakan bahwa anggota parlemen  perempuan  lebih  menunjukkan  dukungannya  terhadap  aturan-aturan  mengenai  lingkungan walaupun  baik  legislator  laki-laki  juga  menunjukkan kepedulian  terhadap isu lingkungan.  Sementara Salamon 14 menunjukkan peningkatan jumlah representasi perempuan di parlemen negara-negara Barat berkorelasi terhadap peningkatan konsumsi energi terbarukan. Di sisi lain, representasi perempuan di institusi politik tidak berdampak terhadap kebijakan lingkungan yang sensitif gender. 15
8 Nurdiyansah  Dalidjo,  “Ancaman  Perampasan  Wilayah  Adat  Dalam  UU  Cipta  Kerja,”  5  Oktober  2021, https://aman.or.id/news/read/ancaman-perampasan-wilayah-adat-dalam-uu-cipta-kerja.
9 Lihat  Lynnette  C.  Zelezny,  Poh‐Pheng  Chua,  dan  Christina  Aldrich,  “New  Ways  of  Thinking  about  Environmentalism: Elaborating  on  Gender  Differences  in  Environmentalism,” Journal  of  Social  Issues 56,  no.  3  (Januari  2000):  443–57, https://doi.org/10.1111/0022-4537.00177;  Paul  Mohai,  “Gender  Differences  in  the  Perception  of  Most  Important Environmental Problems,” Race, Gender & Class , 1997, 153–69; Chenyang Xiao dan Dayong Hong, “Gender Differences in Environmental  Behaviors  in  China,” Population  and  Environment 32,  no.  1  (September  2010):  88–104, https://doi.org/10.1007/s11111-010-0115-z;  Chenyang  Xiao  dan  Aaron  M.  McCright,  “Explaining  Gender  Differences  in Concern  about  Environmental  Problems  in  the  United  States,” Society  &  Natural  Resources 25,  no.  11  (November  2012): 1067–84, https://doi.org/10.1080/08941920.2011.651191.
10 Jan  R.  McStay  dan  Riley  E.  Dunlap,  “Male-Female  Differences  in  Concern  for  Environmental  Quality,” International Journal  of  Women’s  Studies 6,  no.  4  (1983):  291–301;  T.  Jean  Blocker  dan  Douglas  Lee  Eckberg,  “Gender  and Environmentalism: Results from the 1993 General Social Survey,” Social Science Quarterly , 1997, 841–58.
11 McStay dan Dunlap, “Male-Female Differences in Concern for Environmental Quality,” 292.
12 Lihat  Jessica  Fortin-Rittberger  dan  Berthold  Rittberger,  “Do  Electoral  Rules  Matter?  Explaining National  Differences  in Women’s  Representation  in  the  European  Parliament,” European  Union  Politics 15,  no.  4  (December  2014):  496–520, https://doi.org/10.1177/1465116514527179; Gunnhildur Lily Magnusdottir dan Annica Kronsell, “The (In)Visibility of Gender in  Scandinavian  Climate  Policy-Making,” International  Feminist  Journal  of  Politics 17,  no.  2  (April  3,  2015):  308–26, https://doi.org/10.1080/14616742.2014.896661; Bruce Tranter, “Political Divisions over Climate Change and Environmental Issues in Australia,” Environmental Politics 20, no. 1 (February 2011): 78–96, https://doi.org/10.1080/09644016.2011.538167; Aksel  Sundström  dan  Aaron  M.  McCright,  “Gender  Differences  in  Environmental  Concern  among  Swedish  Citizens  and Politicians,” Environmental Politics 23, no. 6 (November 2, 2014): 1082–95, https://doi.org/10.1080/09644016.2014.921462.
13 Lena Ramstetter dan Fabian Habersack, “Do Women Make a Difference? Analysing Environmental Attitudes and Actions of  Members  of  the  European  Parliament,” Environmental  Politics 29,  no.  6  (September  18,  2020):  1063–84, https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1609156.
14 Hannah Salamon, “The Effect of Women’s Parliamentary Participation on Renewable Energy Policy Outcomes,” European Journal of Political Research 62, no. 1 (February 2023): 174–96, https://doi.org/10.1111/1475-6765.12539.
15 Magnusdottir dan Kronsell, “The (In)Visibility of Gender in Scandinavian Climate Policy-Making.”
Penerimaan legislator perempuan terhadap UU Cipta Kerja menunjukkan dampak keterwakilan perempuan  di  parlemen  masih  rendah.  Representasi  perempuan  di  DPR  tidak  serta  merta  menjamin kebijakan  yang  dihasilkan  adalah  kebijakan  yang  sensitif  gender  atau  yang  benar-benar memperjuangkan  hak-hak  perempuan.  Ada  banyak  faktor  yang  berkontribusi  terhadap  rendahnya representasi  subtantif  perempuan  di  parlemen  Indonesia,  mulai  dari  budaya  partai  politik  yang  bias terhadap perempuan hingga rendahnya pemahaman mengenai pengarusutamaan gender.
Untuk  membahas  hal-hal  di  atas,  diskusi  akan  dibagi  menjadi  beberapa  bagian.  Setelah memberikan tinjauan mengenai representasi perempuan Indonesia di parlemen dan deskripsi mengenai metodologi, diskusi akan dilanjutkan dengan analisis posisi partai politik terkait dengan isu lingkungan dan suara legislator perempuan terkait RUU Cipta Kerja.

## Perempuan Indonesia di Parlemen
Topik  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  telah  menjadi  kajian  yang  berkembang  pesat terutama  setelah  Indonesia  mengalami  perubahan  sistem  politik  dari  sistem  otoriter  ke  sistem  yang demokratis. Setidaknya publikasi mengenai keterlibatan perempuan di lembaga legislatif terutama DPR dapat dikelompokkan menjadi tiga tema besar. Pertama adalah literatur yang membahas tentang upaya pemerintah  untuk  meningkatkan  proporsi  perempuan  di  parlemen. 16 Sejak  berdiri  sebagai  negara merdeka, parlemen Indonesia adalah salah satu institusi politik yang sangat didominasi oleh laki-laki. Proporsi  keterwakilan  perempuan  Indonesia  di  parlemen  pada  masa  Orde  Baru  hanya  berada  pada kisaran  9-13%.  Ketika  Indonesia  mengalami  transisi  demokrasi  (periode  Reformasi)  dan  pemerintah menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas untuk pertama kalinya, proporsi perempuan yang lolos ke parlemen hanya 8,8%, turun dari 10,8%. 17
Sejumlah  langkah  telah  diambil  pemerintah  Indonesia  untuk  meningkatkan  representasi perempuan di lembaga legislatif, seperti meminta setiap partai politik melalui Undang Undang Nomor 31  Tahun  2002  tentang  Partai  Politik  untuk  menominasikan  setidaknya  30%  untuk  calon  anggota legislatif perempuan. Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang dilakukan setelah anjuran terkait kuota  calon  anggota  legislatif  perempuan.  Hasil  dari  pemilu  tersebut  memang  menunjukkan  adanya peningkatan komposisi perempuan di DPR (dari 9,6% menjadi 11,1%), namun hasil ini masih dianggap jauh dari harapan. Atas desakan dari organisasi perempuan, pemerintah merevisi undang-undang pemilu dan menjadikan syarat kuota perempuan sebagai sebuah kewajiban. 18 Selain tindakan afirmatif berupa penetapan kuota 30%, pemerintah juga menetapkan aturan zipper system, yang menempatkan kandidat perempuan dan laki-laki berselang-seling, untuk menghindari penempatan kandidat perempuan berada di urutan bawah. 19
16 Lihat  Sharon  Bessell,  “Increasing  the  Proportion  of  Women  in  the  National  Parliament:  Opportunities,  Barriers  and Challenges,” in Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society , ed. Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (Institute of Southeast Asian Studies Singapore, 2010), 219–42; Ella S. Prihatini, “On the Same Page? Support for Gender Quotas among Indonesian Lawmakers,” Asian Social Science 14, no. 5 (2018): 48; Aditya Perdana dan Ben Hillman, “Quotas and Ballots: The Impact of Positive Action Policies on Women’s Representation in Indonesia,” Asia & the Pacific Policy Studies 7, no. 2 (May 2020): 158–70, https://doi.org/10.1002/app5.299; Ben Hillman, “The Limits of Gender Quotas: Women’s Parliamentary Representation in Indonesia,” Journal of  Contemporary  Asia 48, no. 2  (March  15,  2018):  322–38, https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1368092.
17 Bessell, “Increasing the Proportion of Women in the National Parliament.”
18 Ben Hillman, “Increasing Women’s Parliamentary Representation in Asia and the Pacific: The Indonesian Experience,” Asia & the Pacific Policy Studies 4, no. 1 (January 2017): 38–49, https://doi.org/10.1002/app5.160.
19 Perdana dan Hillman, “Quotas and Ballots.”
Kelompok literatur kedua adalah penelitian yang memfokuskan pada hambatan yang dihadapi perempuan  untuk  maju sebagai calon  anggota legislatif. 20 Prihatini 21 yang  mengidentifikasi  beberapa faktor  yang  menjadi  penentu  seseorang  maju  menjadi  calon  legislator,  menekankan  bahwa  faktor institusi  politik  yang  cenderung  menomorduakan  kandidat  perempuan  daripada  laki-laki  dan  politik uang menjadi penghambat utama. Selain isu politik uang, Rhoads 22 mengangkat desentralisasi sebagai faktor  yang menghambat  partisipasi politik  perempuan.  Dengan mengangkat  kasus  partisipasi  politik perempuan  di  Bali,  Rhoads  berpendapat  bahwa  desentralisasi  setelah  Reformasi  1998  berdampak kepada semakin kuatnya institusi politik lokal. Institusi-institusi lokal yang tidak demokratis cenderung memarginalkan perempuan dan menguatkan stereotip perempuan Bali yang apolitis dan hanya tertarik untuk terlibat dalam perayaan dan ritual adat. Sementara temuan Prihatini 23 menunjukkan bahwa faktor ideologis tidak berpengaruh terhadap partisipasi perempuan di dunia politik. Ia mengatakan bahwa partai berideologi  Islam  seperti  halnya  partai  politik  berideologi  pluralis  sama-sama  membuka  kesempatan untuk  kandidat  perempuan.  Walaupun  begitu,  kedua  partai  politik  sama-sama  memiliki  kekurangan dalam menempatkan perempuan di urutan teratas di kertas suara.
Hal lain yang menjadi perhatian para akademisi adalah melihat seberapa besar dampak legislator perempuan di parlemen. Pertanyaan utama terkait dengan hal ini adalah apakah keberadaan perempuan di parlemen memang membawa perubahan untuk perempuan secara umum. Sejauh ini literatur tentang respresentasi  substantif (substantive  representation) dimana  representasi  perwakilan  perempuan memang menyuarakan kepentingan perempuan, didominasi oleh temuan empiris dari di negara-negara Barat. 24 Prihatini 25 melihat bahwa tingkat representasi substantif legislator perempuan masih jauh dari sempurna.  Proporsi  legislator  perempuan  di  berbagai  komisi  yang  ada  di  DPR,  misalnya,  masih tergolong rendah. Prihatini juga mencatat faktor lemahnya kapabilitas institusi lembaga legislatif dan kurangnya partisipasi publik sebagai penyebab rendahnya kualitas representasi substantif perempuan di parlemen. Sementara Hara, Trihartono, dan Viartasiwi 26 melihat faktor struktural lain seperti rendahnya kualitas  demokrasi  yang  ditandai  dengan  korupsi  dan  kolusi  menyebabkan  perempuan  mengabaikan idealismenya dan malah mengekalkan asumsi “politik adalah dunia laki-laki” (hlm. 1). Tulisan ini akan
20 Ella S. Prihatini, “Islam, Parties, and Women’s Political Nomination in Indonesia,” Politics & Gender 16, no. 3 (2020): 637– 59; Edward Aspinall, Sally White, dan Amalinda Savirani, “Women’s Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?,” Journal of Current Southeast Asian Affairs 40, no. 1 (April 2021): 3–27, https://doi.org/10.1177/1868103421989720; Ella S. Prihatini, “Women Who Win in Indonesia: The Impact of Age, Experience, and List Position,” in Women’s Studies International Forum , vol. 72 (Elsevier, 2019), 40–46, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027753951830428X; Ella S. Prihatini, “Women’s Views and Experiences of Accessing National Parliament: Evidence from Indonesia,” in Women’s Studies International Forum , vol. 74 (Elsevier, 2019), 84–90,
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027753951830339X; Elizabeth Rhoads, “Women’s Political Participation in Indonesia: Decentralisation, Money Politics and Collective Memory in Bali,” Journal of Current Southeast Asian Affairs 31, no. 2 (June 2012): 35–56, https://doi.org/10.1177/186810341203100202.
21 Prihatini, “Women’s Views and Experiences of Accessing National Parliament.”
22 Rhoads, “Women’s Political Participation in Indonesia.”
23 Prihatini, “Islam, Parties, and Women’s Political Nomination in Indonesia.”
24 Lihat Lena Wängnerud, “Women in Parliaments: Descriptive and Substantive Representation,” Annual Review of Political Science 12, no. 1 (June 1, 2009): 51–69, https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053106.123839; Karen Celis, “Substantive Representation  of  Women:  The Representation  of  Women’s  Interests  and  the  Impact  of  Descriptive  Representation  in  the Belgian  Parliament  (1900–1979),” Journal  of  Women,  Politics  &  Policy 28,  no.  2  (July  20,  2006):  85–114, https://doi.org/10.1300/J501v28n02_04 ;Paul Chaney, “Critical Actors vs. Critical Mass: The Substantive Representation of Women in the Scottish Parliament,” The British Journal of Politics and International Relations 14, no. 3 (August 2012): 441– 57,  https://doi.org/10.1111/j.1467-856X.2011.00467.x;  Marian  Sawer,  “What  Makes  the  Substantive  Representation  of Women Possible in a Westminster Parliament? The Story of RU486 in Australia,” International Political Science Review 33, no. 3 (June 2012): 320–35, https://doi.org/10.1177/0192512111435369.
25 Ella S. Prihatini, “Substantive Representation of Women in Indonesia,” di dalam Substantive Representation of Women in Asian Parliaments , editor Devin Joshi and Christian Echle (London: Routledge, 2023), 93–116.
26 Abubakar  Eby  Hara,  Agus  Trihartono,  dan  Nino  Viartasiwi,  “Democracy  and  Continuing  Marginalization  of  Women  in Indonesian  Politics,”  in E3S  Web  of  Conferences ,  vol.  73  (EDP  Sciences,  2018),  11005,  https://www.e3s- conferences.org/articles/e3sconf/abs/2018/48/e3sconf_icenis18_11005/e3sconf_icenis18_11005.html.
berkontribusi terhadap kajian tentang keterbatasan legislator perempuan di parlemen Indonesia dalam memajukan undang-undang yang mewakili kepentingan perempuan Indonesia.

## Metodologi
Tulisan  ini  menggunakan  kerangka  analisis  interseksionalitas  yang  melihat  bagaimana  ras, gender,  kelas  dan  kesenjangan  seksual  lainnya  tercipta.  Crenshaw 27 mengenalkan  konsep interseksionalitas di dalam tulisannya yang berjudul “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A  Black  Feminist  Critique  of  Antidiscrimination  Doctrine,  Feminist  Theory  and  Antiracist  Politics” pada tahun 1989. Ia melihat pengalaman perempuan kulit hitam di Amerika Serikat yang menghadapi berbagai  bentuk  tekanan  akibat  ras  kulit  hitamnya  dan  posisinya  sebagai  seorang  perempuan  (faktor gender). Crenshaw mengatakan bahwa opresi yang menyasar pada ras dan gender juga dipengaruhi oleh sistem interseksionalitas yang ada di dalam masyarakat.
Dalam perkembangannya pembahasan interseksionalitas bukan hanya terbatas pada masalah ras dan gender, namun juga hal-hal seperti etnisitas, agama, nasionalitas, seksualitas, dan lain-lain. Di dalam konteks politik dan gender, kerangka interseksionalitas berguna untuk melihat tantangan yang dihadapi perempuan  yang  berpartisipasi  di  dalam  dunia  politik.  Smooth 28 berargumen  bahwa  konsep ‘kepentingan  perempuan’  adalah  konsep  yang  problematik  karena  terlalu  sempit  pemaknaannya sehingga memengaruhi representasi perempuan di dalam dunia politik. Kerangka interseksionalitas ini digunakan  untuk  melihat  bagaimana  legislator  perempuan  di  DPR  dipengaruhi  oleh  banyak  hal struktural yang menghambat mereka dalam menyuarakan sesuatu. Dalam konteks penelitian ini, ada dua hal  yang  akan  disoroti.  Pertama,  pemahaman  para  anggota  legislatif  perempuan  terhadap interseksionalitas  isu  perempuan  dan  lingkungan  hidup.  Kedua,  faktor-faktor  interseksionalitas  yang menghambat legislator perempuan untuk mengangkat dan memperjuangkan isu lingkungan hidup.
Untuk  keperluan  analisis,  tulisan  ini  mengambil  data-data  dari  berbagai  sumber,  mulai  dari artikel jurnal dan media massa. Selain itu, data juga diperoleh dari laman DPR dan beberapa laman partai politik.

## Analisis

## a. Narasi Partai Politik dalam Isu Lingkungan
Gambaran umum posisi partai politik terhadap isu lingkungan akan dibahas untuk memahami lebih lanjut posisi anggota legislatif perempuan. Partai politik yang dimaksud adalah partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR-RI periode 2019-2024. Dalam hal ini penting untuk melihat siapa aktor- aktor  dan  bagaimana  partai-partai  politik  membangun  narasi  mengenai  isu  lingkungan  hidup.  Secara garis besar terdapat empat wacana terkait isu lingkungan yang banyak diperdebatkan yaitu pemindahan ibu kota, transisi energi, food estate dan UU Cipta Kerja.
Pemindahan Ibu Kota dari kota Jakarta ke sebuah daerah di Provinsi Kalimantan Timur sejak awal menuai kritik dari berbagai pihak karena besarnya potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari proyek pembangunan. PKS merupakan salah satu partai yang beroposisi kepada ide pembangunan IKN karena PKS tidak melihat pemindahan ibu kota sebagai isu prioritas jika dibandingkan dengan isu lainnya. 29 Di  dalam  portal  berita  ini  misalnya,  Mulyanto,  Anggota  Komisi  DPR  VII  dari  PKS,
27 Kimberlé Crenshaw, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics,” in Feminist Legal Theories (Routledge, 2013), 23–51,.
28 Wendy  Smooth,  “Standing  for Women?  Which  Women?  The  Substantive  Representation of  Women’s  Interests  and  the Research Imperative of Intersectionality,” Politics & Gender 7, no. 3 (2011): 436–41.
29 Elvi  Robiatul,  “PKS  Minta  Pemerintah  Setop  Pembangunan  IKN  Dan  KCJB  Ketimbang  Menaikkan  BBM,” JPNN ,  25 Agustus  2022,  https://www.jpnn.com/news/pks-minta-pemerintah-setop-pembangunan-ikn-dan-kcjb-ketimbang-menaikkan- bbm.
menyatakan bahwa ada baiknya Indonesia memilih untuk membangun kilang minyak lagi agar harga BBM dapat terkontrol. Keputusan tersebut dinilai berpihak kepada rakyat daripada harus melanjutkan pembangunan  IKN  dan  kereta  cepat.  Anggota  Komisi  II  DPR,  Mardani  Ali  Sera,  menegaskan  jika pembangunan  IKN  termasuk  hal  yang  dinilai  terburu-buru,  hal  ini  disebabkan  anggaran  negara  yang belum siap serta kondisi pemulihan pasca Covid-19 yang masih diprioritaskan. Ia mengatakan bahwa terbitnya artikel dari kanal Bloomberg bertajuk "Ambitious plans to build Indonesia a brand new capital city are falling apart" merupakan salah satu tanda bahwa seharusnya anggaran yang diutamakan bukan untuk memuaskan ambisi pemerintah, tetapi bermanfaat bagi rakyatnya. 30
Dalam berita tersebut, PKS menyorot pembangunan IKN dari dua kacamata, yaitu ekonomi dan penerapan  hukum  dalam  bidang  pengelolaan  aset  negara.  PKS  kembali  menegaskan  bahwa  IKN dianggap  sebagai  kebijakan  yang  kurang  tepat  untuk  dilakukan  menimbang  prinsip  pengelolaan  aset negara  serta  menambah  utang  APBN. 31 Dari  berbagai  pernyataan  elit  PKS,  isu  ekonomi  lebih mendominasi dalam narasi yang dibangun oleh partai tentang IKN. Isu-isu marginalisasi tentang IKN, misalnya tentang tergurusnya masyarakat adat dan kerusakan lingkungan tidak terlalu banyak diangkat.
Namun demikian, posisi PKS terhadap isu lingkungan hidup lainnya dapat ditelusuri di laman resmi partai yang cukup aktif membahasnya. Wacana lain dalam yang menjadi perhatian PKS adalah kajian  bidang  teknologi  industri  dan  lingkungan  hidup.   Ketua  DPP  Mardani  Ali  Sera,  mengatakan bahwa  bidang  ini  harus  lebih  menunjukkan  hasil-hasil  konkret  serta  kajian-kajian  dalam  bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Hidup diupayakan kembali agar dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal  ini  juga  disebut  sebagai  bagian  yang  strategis  terutama  dalam branding partai.  Rapat  kerja  ini berlangsung  sebagai  monitoring  dan  evaluasi  program  kerja  serta  menampung aspirasi  masyarakat. 32 Dapat  dikatakan  bahwa  posisi  PKS  lebih  mengarah  pada  kepentingan  elektoral.  Contoh  lain  adalah kegiatan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menanam satu juta pohon pada hari pertama kampanye yang dicanangkan oleh Presiden PKS, Ahman Syaikhu. Selain menanam satu juta pohon, ia juga membagikan penghargaan  kepada  aktivis  lingkungan  hidup  PKS  serta  membagikan  bibit  tanaman. 33 Tentu  saja program  tersebut  juga  bagian  dari  upaya branding partai  untuk  menunjukkan  keberpihakan  terhadap lingkungan hidup walaupun bentuk kegiatannya bukan hal yang baru dan umumnya bersifat seremonial.
PKS  dalam  memberi  masukan  program  pasangan  calon  presiden/wakil  presiden  Anies Baswedan dan  Muhaimin Iskanda melakukan kegiatan FGD yang merupakan terusan dari janji pada 2022  untuk  terus  mengkaji  mengenai  topik  Teknik  Industri  dan  Lingkungan  Hidup  sekaligus menampung masukan untuk paslon AMIN dengan keywords "Industri Berkeadilan Yang Mendukung Industri Pangan, Transportasi dan Kesehatan". Wakil DPP PKS, Dr. Marsudi Budi Utomo, mengatakan bahwa  tantangan  bagi  paslon  AMIN  untuk  menuntaskan  rencana  pembangunan  nasional  tahap  3. Pembangunan  ini  berfokus  kepada  pembangunan  industri  nasional  yang  berdaya  saing  secara  global dengan mempertahankan tiga kunci ketahanan; pangan, transportasi, dan kesehatan. 34
Terkait dengan UU Cipta Kerja, PKS adalah partai politik yang termasuk yang aktif menolak
30 Faisal Aristama, “IKN Disorot Dunia, PKS: Tinjau Ulang Dan Jangan Maksa 2024!,” Repulik Merdeka , 8 Desember 2022, https://rmol.id/politik/read/2022/12/08/556436/ikn-disorot-dunia-pks-tinjau-ulang-dan-jangan-maksa-2024.
31 Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, “PKS Konsisten Tolak Revisi UU IKN, Legislator PKS: Memperberat APBN Dan Mencederai Konstitusi,” Berita Partai Keadilan Sejahtera, 2023, https://pks.id/content/pks-konsisten-tolak-revisi- uu-ikn-legislator-pks-memperberat-apbn-dan-mencederai-konstitusi
32 “PKS  -  PKS  Kuatkan  Peran  Bidang  Teknologi  Industri  dan  Lingkungan  Hidup  Dalam  Pemenangan  Pemilu,”  diakses  23 Maret  2024,  https://pks.id/content/pks-kuatkan-peran-bidang-teknologi-industri-dan-lingkungan-hidup-dal5m-pemenangan- pemilu.
33 “PKS - PKS Tanam Satu Juta Pohon Di Hari Pertama Kampanye, Syaikhu: Upaya Lestarikan Lingkungan Hidup,” diakses 25 Maret 2024, https://pks.id/content/pks-tanam-satu-juta-pohon-di-hari-pertama-kampanye-syaikhu-upaya-lestarikan- lingkungan-hidup.
34 “PKS - FGD Masyarakat Industri Bidang Teknologi Industri Dan Lingkungan Hidup DPP PKS Masukan Untuk AMIN,” diakses  25  Maret  2024,  https://pks.id/content/fgd-masyarakat-industri-bidang-teknologi-industri-dan-lingkungan-hidup-dpp- pks-masukan-untuk-amin.
regulasi  tersebut.  Selain  mengkritik  proses  pembuatannya  yang  terburu-buru  dan  tidak  melibatkan masyarakat  dalam  perumusannya,  PKS  melihat  undanng-undang  ini  hanya  akan  menguntungkan pengusaha  dibandingkan  pekerja.  UU  Cipta  Kerja  juga  dikatakan  akan  berdampak  negatif  terhadap lingkungan hidup. Ledia Hanifah Amaliah, anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS menyoroti kurangnya  mekanisme  pengawasan  dan  penegakan  hukum  administratif  dalam  pemanfaatan lingkungan. 35
Beralih  kepada  Partai  Demokrat,  di  dalam  berita  terbaru  semenjak  keberpihakan  partai  ini kepada paslon 2, AHY menunjukkan dukungannya kepada Prabowo-Gibran dengan mendukung rencana Koalisi Indonesia Maju untuk dapat melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan sehingga menjaga lingkungan pasca debat pilpres ke-2. Ia juga menekankan bahwa arah dari pembangunan ini akan menuju pemerataan pembangunan yang tidak Jawa sentris serta memelihara semangat kelestarian lingkungan hidup.  Ia  juga  menekankan  adanya  pendekatan  futuristik,  transisi  energi,  serta  menjaga  semangat komitmen dan kerja sama anak bangsa. 36
Seperti  halnya  PKS,  Partai  Demokrat  juga  mendukung  kadernya  yang  memiliki  komitmen terhadap isu lingkungan hidup. Vera Febyanthy yang merupakan komisi XI DPR RI tercatat melakukan diskusi  dengan  aktivis  lingkungan  yang  ada  di  Karawang.  Permasalahan  yang  digarisbawahi  berupa tumpahan minyak mentah pertamina, pertambangan karts di Pangkalan, pencemaran sungai Cilamaya, juga pembuangan limbah kertas bercampur plastik dan logam di wilayah Kecamatan Pangkalan, serta masalah  yang  disorot  adalah  berubahnya  fungsi  lahan  di  Karawang  yang  menyebabkan  hilangnya beberapa mata air. 37
Demokrat  termasuk  yang  menentang  pembentukan  UU  Cipta  Kerja  dengan  tegas.  Hal  ini disampaikan oleh Hinca Panjaitan di forum DPR. Fokus penolakan tersebut berpusat karena pembuatan UU Cipta Kerja ini dinilai tergesa-gesa sehingga hilang nilai akuntabilitasnya. Selain itu, pembentukan undang-undang  ini  mengancam  adanya  pengurangan  hak-hak  buruh  di  mata  hukum  yang  berakibat berkurangnya  prinsip  keadilan  di  dalam  UU  tersebut.  Hal  ini  disambut  baik  oleh  MK  karena  ingin meninjau  ulang  mengenai  UU  ciptaker  yang  dinilai  inkonstitusional. 38 Ditulis  oleh  Willem  Wandik sebagai Dapil Papua di DPR RI, ia menyatakan bahwa konstitusi ini seperti menjahati "anak sendiri" karena  dianggap  lebih  berpihak  kepada  penguasa,  investor,  dll.  Bahkan  dalam  pembuatannya  tidak bersama parlemen RI. Oleh karena itu, negara dianggap mencari keuntungan sendiri sedangkan nasib anak  muda  tidak  diperhatikan. 39 Apabila  melihat  berita  ini,  sebetulnya  sangat  bagus  apabila  Partai Demokrat meminta UU Cipta Kerja ini dikaji ulang, tetapi apabila melihat tujuan dan lingkupnya, yaitu selaras  dengan  aspirasi  rakyat,  berkeadilan  sesuai  hak-hak  kaum  buruh,  dan  sejalan  dengan  agenda pembangunan nasional, untuk menghadirkan sustainable economic growth with equity , lagi-lagi peran perempuan atau bahkan kebutuhan perempuan kurang disorot dalam undang-undang ini. 40
Sementara partai-partai lain menggunakan isu lingkungan dan perempuan sebagai strategi untuk
35 Adam  Prireza,  “Alasan  PKS  Tolak  Penetapan  RUU  Cipta  Kerja,” Tempo , 4 Oktober 2020, https://nasional.tempo.co/read/1392748/alasan-pks-tolak-penetapan-ruu-cipta-kerja.
36 Gibran Maulana Ibrahim, “AHY Dukung Komitmen Prabowo-Gibran Jaga Lingkungan Dan Krisis Iklim,” Detik , 22 Januari 2024, https://news.detik.com/pemilu/d-7155193/ahy-dukung-komitmen-prabowo-gibran-jaga-lingkungan-dan-krisis-iklim.
37 Partai Demokrat, “Teh Vera Diskusi Dengan Aktivis Lingkungan Karawang,” Partai Demokrat (blog), 15 November 2019, https://www.demokrat.or.id/teh-vera-diskusi-dengan-aktivis-lingkungan-karawang/.
38 Partai  Demokrat,  “Interupsi Saat  Sidang Paripurna,  Demokrat Tolak  Perpu  Ciptaker  Dengan  Lantang,” Partai  Demokrat (blog),  21  Maret  2023,  https://www.demokrat.or.id/interupsi-saat-sidang-paripurna-demokrat-tolak-perpu-ciptaker-dengan- lantang/.
39 Partai Demokrat, “Perppu Ciptaker Melukai ‘Hati’ Generasi Pekerja Muda Indonesia, Negara Sibuk Mencari Profit,” Partai Demokrat (blog), 5 Januari 2023, https://www.demokrat.or.id/perppu-ciptaker-melukai-hati-generasi-pekerja-muda-indonesia- negara-sibuk-mencari-profit/
40 Partai  Demokrat,  “MK  Instruksikan  Revisi  UU  Ciptaker,  AHY:  “Ini  Sejalan  Dengan  Pertimbangan  Demokrat",” Partai Demokrat (blog), 26 November 2021, https://www.demokrat.or.id/mk-instruksikan-revisi-uu-ciptaker-ahy-ini-sejalan-dengan- pertimbangan-demokrat/.
meraih  suara  di  dalam  pemilu.  PDI-P,  misalnya,  menggunakan  pendekatan  lingkungan  hidup (penanaman tumbuhan, melibatkan masyarakat seperti petani, dll), Golkar yang mengusung pendekatan ekonomi  untuk  UMKM,  serta  PKB  yang  berfokus  pada  perlindungan  perempuan    dan  anak-anak. 41 Dalam hal ini, meskipun PDI-P memiliki perempuan sebagai cover partai, tetapi penjelasan mengenai langkah-langkah PDI-P kepada lingkungan hidup tetap dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. 42 PDI-P di akhir periode 2019-2024 mengkritik program pemerintahan Jokowi  yaitu food estate yang dinilai gagal dan mengancam lingkungan.
Cara  Golkar  untuk  terus  berkontribusi  kepada  lingkungan  salah  satunya  dengan menyelenggarakan kompetisi video mengenai lingkungan hidup. Tidak dijelaskan dari berita ini siapa sajakah  pemenang  dan  juga  peserta  yang  terlibat.  Namun,  pernyataan  mengenai  posisi  Golkar  yang mendukung kebijakan untuk lingkungan hidup dinyatakan oleh Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute Ace Hasan Syadzily. 43
Berdasarkan  informasi  di  laman  resmi  DPR  RI  komisi  IV  bertanggung  jawab  atas  isu lingkungan,  namun  dari  daftar  mitra  dan  pokok-pokok  bahasan  tidak  ditemukan  secara  eksplisit kaitannya dengan isu perempuan maupun dengan kelompok-kelompok yang mewakilinya. Hal ini cukup menggambarkan pemahaman isu lingkungan dan perempuan masih sangat parsial dan sektoral. Anggota legislatif perempuan juga belum terlalu mewarnai arena diskursus lingkungan hidup.

## b. Suara Perempuan dan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja
Kritik terhadap dikotomi high-politics vs low politics yang menempatkan politik keamanan dan ekonomi sebagai  isu utama dianggap bertanggung jawab atas marginalisasi isu-isu lain.  Seperti halnya isu perempuan, isu lingkungan juga menjadi salah satu yang baru mendapatkan perhatian dan meluas baik  dalam  diskursus  akademis  maupun  praksis  dalam  hubungan  internasional  terutama  setelah berakhirnya perang dingin. Isu-isu tersebut sudah lama disuarakan oleh kalangan aktivis dan organisasi non-pemerintah baik domestik maupun internasional. Tentunya kedua isu tersebut saling beririsan dan berkelindan  dengan  isu-isu  lainnya  secara  kompleks  yang  akan  melahirkan  pandangan  mengenai interseksionalitas isu gender.
Salah  satu  hal yang  menggeser  cara  pandang  terhadap  pentingnya  isu  perempuan  dan lingkungan  adalah  karena  ada  berbagai  fenomena  kebijakan-kebijakan  negara  yang  mengabaikan keduanya telah menunjukkan akibat yang merugikan. Negara-negara dan organisasi internasional antar- pemerintah  mulai  menempatkan  dalam  agenda-agenda  utama.  Di  level  global, agenda  setting yang paling berpengaruh saat ini adalah Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah mengadopsi isu- isu  yang  sebelumnya  dianggap low  politics termasuk  perempuan  dan  lingkungan.  Di  level  domestik banyak  negara  berupaya  menyelaraskan  dengan trend tersebut  dengan  melekatkan  pengarusutamaan gender  serta  tanggung  jawab  sosial  serta  lingkungan  di  berbagai  kebijakan. 44 Regulasi  mengenai representasi  perempuan  di  dalam  institusi  publik  utama  juga  mencerminkan  hal  tersebut,  termasuk keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang diharapkan dapat memperkuat pembuatan hukum
41 Rini Kustiasih, “Taktik Partai Menarik Simpati, Dari Isu Lingkungan Hingga Kekerasan Seksual,” Kompas , 23 Maret 2022, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/03/22/taktik-partai-menarik-simpati-dari-isu-lingkungan-hingga-kekerasan- seksual.
42 Kustiasih, “Taktik Partai Menarik Simpati”
43 Alifia  Zahra  Kinanti,  “Begini  Cara  Golkar  Tumbuhkan  Sikap  Peduli  Lingkungan  Ke  Masyarakat :  Okezone  Nasional,” Okenews,  24  November  20234  ,https://nasional.okezone.com/read/2023/11/24/337/2926542/begini-cara-golkar-tumbuhkan- sikap-peduli-lingkungan-ke-masyarakat.
44 Tri Marhaeni Pudji Astuti, “Ekofeminisme Dan Peran Perempuan Dalam Lingkungan,” Indonesian Journal of Conservation 1, no. 1 (2012): 49–60.
150 Yessi Olivia, Nuraeni | Representasi Perempuan di Parlemen dan Legislasi  Isu Lingkungan Hidup: Studi Kasus Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dan perundang-undangan yang akan mendasari kebijakan yang berkeadilan gender. 45
Di Indonesia  secara  perundang-undangan  representasi  perempuan  telah  diamanatkan  yang mendorong semakin banyaknya perempuan yang terlibat di partai politik dan menjadi anggota legislatif. Peningkatan tersebut ternyata masih belum berdampak secara signifikan pada produk undang-undang yang  dihasilkan  diantaranya  yang  banyak  menimbulkan  kontroversi  adalah  UU  Cipta  Kerja.  Banyak pihak  mengkritisi  UU  Cipta  Kerja  sebagai  UU  yang  lebih  berpihak  pada  para  pemilik  modal  dan mengorbankan  berbagai  aspek  dan  melanggengkan  jurang  ketimpangan  serta  berpotensi  menjadi langkah mundur agenda-agenda prioritas termasuk keadilan gender dan lingkungan.
Secara kuantitas jumlah anggota legislatif perempuan terus mengalami kenaikan. Berdasarkan perolehan kursi DPR RI periode 2019-2024 tercatat lebih dari 20% diduduki perempuan, lebih besar dibandingkan periode sebelumnya yang hanya berkisar 18%. Dari Jumlah DPR sebanyak 575 anggota DPR,  sebanyak  20,8%  berisi  perempuan  atau  sebanyak  120  orang.  Dalam  komisi  IV  yang  berfokus kepada lingkungan hidup, terdapat 14 perempuan dari total 53 anggota (26,4%) serta 11,6% dari total perempuan yang berada di kursi DPR. 46
Gambar 1.
Perolehan Kursi Parpol di DPR RI 2019-2024
(Source: KOMPAS.com)
Dengan persentase tersebut, kehadiran perempuan turut mewarnai kursi DPR serta membagikan aspirasinya terhadap lingkungan hidup, terutama salah satu Wakil Ketua Komisi IV DPR merupakan seorang  perempuan  pula.  Namun,  bagaimana  media  memberitakan  seorang  perempuan  di  ruang lingkungan  hidup terutama  bagaimana  isu tersebut  berkaitan langsung  dengan  kehidupan  perempuan masihlah sangat kurang. Rata-rata pemberitaan yang terdapat pada kanal resmi berkaitaam dengan unsur politik atau pada akhir 2023 penuh dengan isu yang dikaitkan dengan elektoral. Hal ini dapat menjadi catatan  apabila  isu  lingkungan  hidup  yang  dikaitkan  dengan  perempuan  masihlah  sangat  kecil  serta
45 Ella  S.  Prihatini,  “Women’s  Views  and  Experiences  of  Accessing  National  Parliament:  Evidence  from  Indonesia,”  in Women’s Studies International Forum , vol. 74 (Elsevier, 2019), 84–90,
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027753951830339X.
46 Fitria  Chusna  Farisa,  “Hasil  Lengkap  Perolehan  Kursi  DPR  2019-2024” Kompas ,  31  Agustus  2019, https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024?page=all
dibumbui intrik politik. Hal ini perlu diluruskan bahwa kehadiran perempuan dalam kursi DPR adalah sebagai  seorang  "perwakilan"  yang  suaranya  juga  dapat  disorot  dan  diberikan  tempat,  bukan  hanya sebagai vote-getter atau "pemenuhan" kuota perempuan di kursi legislatif.
Pembahasan perempuan dan lingkungan dalam kaitannya representasi perempuan di lembaga legislatif dapat dilihat dalam dua konteks yaitu: produk undang-undang yang relevan serta konteks peran anggota legislatif perempuan dalam menyuarakan isu lingkungan. Dalam konteks yang pertama, wacana pemberlakuan  omnibus  law  dengan  UU  Cipta  Kerja  sebagai  pusatnya  mencerminkan  belum signifikannya keterwakilan perempuan berdampak pada produk undang-undang yang berkualitas dan mendukung  keadilan  gender  dan  lingkungan.  Faktor  utama  adalah  kuatnya  pengaruh  ideologi  partai yang akhirnya memposisikan legislator perempuan harus mengikuti arah kebijakan partai dalam proses legislasi.  Undang-undang  yang  dihasilkan,  termasuk  UU  Cipta  Kerja,  tidak  menempatkan pengarusutamaan  gender  dan  isu  lingkungan  sebagai  isu  yang  penting  dan  saling  terkait  dalam penciptaan lapangan kerja.
Konteks  kedua,  peran  perempuan  dalam  menyuarakan  isu  perempuan  juga  masih  kurang dominan dan berpengaruh. Suara perempuan PDIP periode 2019-2024 secara aktif hanya diwakili oleh Puan  Maharani  yang  merupakan  pimpinan  DPR.  Pesan-pesan  mengenai  isu  lingkungan  yang disampaikan  pun  masih  dalam  konteks  yang  sangat  luas  dan  umum  cenderung  formalistik  tidak menyentuh isu spesifik dan termasuk pendukung utama UU Cipta Kerja. PKS sebagai salah satu partai yang selalu menempati capaian persentase tertinggi keterwakilan perempuan dan menjadi partai oposisi pada  periode  2019-2024,  politisi  laki-laki  lebih  banyak  berbicara  isu  lingkungan  dalam  kaitannya dengan  IKN  dan  transisi energi.  Netty  Prasetiyani turut  menyampaikan  kritiknya  terhadap  UU  Cipta Kerja tapi lebih menyorot kerugian bagi para pekerja secara umum. Anggota legislatif perempuan yang cukup  aktif  membahas  isu  lingkungan  secara  lebih  komprehensif  adalah  wakil  ketua  komisi  IV  dari partai  PKB  yaitu  Anggia  Erma  Rini,  namun  demikian  posisinya  selaras  dengan  partainya  sebagai pendukung  UU  Cipta  Kerja. 47 Tidak  banyak  legislator  perempuan  yang  secara  konsisten  berbicara tentang  isu  lingkungan  hidup,  apalagi  yang  membicarakan  isu  gender  dan  lingkungan  hidup  sebagai sebuah  kesatuan.  Padahal  di  dalam  poin-poin  SDGs  sangat  jelas  menyebutkan  keterkaitan  antara  isu perempuan dan isu-isu lainnya, termasuk isu lingkungan hidup. Kondisi ini menjadikan keterwakilan substantif legislator perempuan belum terealisasikan dengan baik.
Posisi  kritis  terhadap  UU  Cipta  Kerja  masih  dipegang  oleh  para  aktivis  dan  LSM  serta akademisi.  Komnas  Perempuan,  Komite  CEDAW, Migrant  Care bersama  LSM  lingkungan  dan perorangan terus menyuarakan konsekuensi negatif pemberlakuan UU Cipta Kerja terutama terhadap agenda  pembangunan  berkelanjutan. 48 Setidaknya  ada  dua  poin  utama  yang  secara  langsung  akan mempengaruhi  perempuan  dan  lingkungan.  Pertama  adalah  masalah  perluasan outsourcing yang semakin memperkecil ruang lingkup hak pekerja yang harus dipenuhi, hal ini akan sangat berdampak kepada  para  pekerja  perempuan  yang  sebelumnya  sudah  mendapatkan  pembedaan  baik  dalam pengupahan  maupun  hak-hak  lainnya.  Kedua  adalah  prosedur  pemenuhan  ijin  amdal  yang  dianggap
47 “PKS  KONSISTEN  TOLAK  RUU  DAN  PERPU  CIPTA  KERJA,  SENGSARAKAN  RAKYAT  DAN  CEDERAI KONSTITUSI!,”  Fraksi  PKS,  5  April  2023,  https://fraksi.pks.id/2023/04/05/pks-konsisten-tolak-ruu-dan-perpu-cipta-kerja- sengsarakan-rakyat-dan-cederai-konstitusi/;  “Soroti  Omnibus  Law  RUU  Ciptaker,  PKB  Minta  Forum  Tripartit Dimaksimalkan,”  diakses  25  Maret  2024,  https://rmol.id/amp/2020/02/19/422135/soroti-omnibus-law-ruu-ciptaker--pkb- minta-forum-tripartit-dimaksimalkan-;  Setjen  DPR  RI,  “Kecam  Penggunaan  Hutan  Tak  Sesuai  Prosedur,  Komisi  IV  Desak KLHK Bereskan Data Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan,” diakses 25 Maret 2024, http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40204.
48 Komnas Perempuan, “Siaran Pers,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses 25  Maret  2024,  https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-uu-cipta-kerja-and-risiko- kemunduran-perlindungan-substantif-perempuan-pekerja-9-oktober-2020.
152 Yessi Olivia, Nuraeni | Representasi Perempuan di Parlemen dan Legislasi  Isu Lingkungan Hidup: Studi Kasus Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
lebih  tidak  jelas 49 dan  berpotensi  akan  menurunkan  komitmen  perusahaan  dalam  menjaga  dan melestarikan  lingkungan  juga  berpotensi  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  perempuan  dan kelompok  rentan  lainnya  seperti  masyarakat  adat  baik  dalam  hal  perampasan  lahan  maupun  dampak lingkungan lain dari industri terkait seperti polusi udara, pencemaran sumber air dan lain sebagainya. Dua  poin tersebut sangat krusial bagi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, namun sampai saat ini belum ada anggota DPR RI perempuan yang menunjukkan komitmen sungguh-sungguh dalam mendukung dan menguatkan narasi yang berpihak kepada perempuan.
Jika dilihat dari kerangka interseksionalitas, narasi  yang dibangun partai-partai mengenai isu lingkungan  dan isu perempuan tidak mencerminkan keterkaitan yang signifikan. Bahkan di Komisi IV DPR yang mengurusi lingkungan hidup dan kehutanan tidak mencantumkan satupun mitra kerja dari institusi pemerintah dan organisasi masyarakat yang mewakili suara perempuan. Keberadaan legislator perempuan  di  komisi  tersebut  juga    belum  mampu  untuk  mengusung  isu-isu  gender  dan  lingkungan hidup karena besarnya pengaruh  ideologi  partai. Posisi legislator perempuan yang hanya menjadi syarat pemenuhan kuota dan/atau vote-getter memperlihatkan pandangan dan ekspekstasi   terhadap politisi perempuan  tidak  jauh  berbeda  dengan  perempuan    umumnya.    Baik  politisi  perempuan  maupun perempuan pada umumnya  secara kultural masih diarahkan untuk memenuhi agenda  yang dirumuskan oleh laki-laki.  Merujuk pada pemikiran Crenshaw, 50 pengalaman marginalisasi perempuan tidak bisa dipahami secara  sederhana karena ia merupakan hasil dari  proses interaksi yang kompleks  tidak hanya melihat  peran gender berdasarkan perbedaan jenis kelamin, tetapi  juga melibatkan berbagai kondisi- kondisi seperti  etnisitas, agama, nasionalitas, seksualitas. Pengalaman politisi perempuan bisa  dipahami sebagai  bagian  dari    interseksionalitas    kondisi-kondisi  yang  dihadapi  perempuan  Indonesia  secara umum ditambah budaya politik  yang  masih  dikuasai oleh elit-elit politik laki-laki sedemikian rupa sehingga  politisi perempuan  belum bisa  keluar dari  marginalisasi kompleks. Nasib isu lingkungan juga sama dengan sama dengan nasib perempuan yang selalu termarginalisasi baik di dalam konteks kehidupan sosial  maupun politik.

## Kesimpulan
Tulisan ini telah membahas tentang posisi legislator perempuan dalam isu lingkungan hidup. Studi  kasus  yang  diambil  adalah  perumusan  UU  Cipta  Kerja.  Keberadaan  undang-undang  ini  penuh dengan kontroversi sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2019. Walaupun banyak yang mengkritik bahwa UU Cipta Kerja akan berdampak negatif kepada tenaga kerja dan juga lingkungan hidup, undang- undang  ini  akhirnya  disahkan  pada  tahun  2020.    Analisis  mengenai  diskursus  UU  Cipta  Kerja menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen belum menjamin terciptanya regulasi yang berkeadilan  gender.  Legislator  perempuan  secara  umum  masih  mengikuti  ideologi  atau  posisi  partai untuk  isu-isu  lingkungan.  Isu  lingkungan,  dalam  hal  ini,  belum  dilihat  sebagai  isu  yang  berdampak langsung kepada perempuan walaupun norma internasional seperti yang tercantum di dalam poin-poin SDGs  mengatakan bahwa isu  lingkungan hidup  dan  perempuan  saling terkait.  Kasus perumusan  UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas legislator perempuan untuk menyuarakan isu- isu gender dan lingkungan sangat diperlukan. Selain itu partai politik perlu untuk melakukan reformasi struktural, misalnya memasukkan nilai-nilai pengarusutamaan gender ke dalam ideologi partai, untuk menciptakan perwakilan perempuan yang lebih substantif di dalam parlemen.
49 Sandy Gustiawan Ruhiyat, Imamulhadi Imamulhadi, dan Yulinda Adharani, “Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja,” Bina Hukum Lingkungan 7, no. 1 (2022): 39–58.
50 Crenshaw, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics.”

## Referensi
Aspinall,  Edward,  Sally  White,  dan  Amalinda  Savirani.  “Women’s  Political  Representation  in Indonesia: Who Wins and How?” Journal of Current Southeast Asian Affairs 40, no. 1 (April 2021): 3–27. https://doi.org/10.1177/1868103421989720.
Bessell,  Sharon.  “Increasing  the  Proportion  of  Women  in  the  National  Parliament:  Opportunities,
Barriers  and  Challenges.”  Di  dalam Problems  of  Democratisation  in  Indonesia:  Elections, Institutions  and  Society ,  editor  Edward  Aspinall  and  Marcus  Mietzner,  219–42.  Institute  of Southeast Asian Studies Singapore, 2010.
Blocker,  T.  Jean, dan  Douglas  Lee  Eckberg.  “Gender  and  Environmentalism:  Results from the  1993 General Social Survey.” Social Science Quarterly , 1997, 841–58.
Celis, Karen. “Substantive Representation of Women: The Representation of Women’s Interests and the
Impact  of  Descriptive  Representation  in  the  Belgian  Parliament  (1900–1979).” Journal  of Women, Politics & Policy 28,
no. 2 (July 20, 2006): 85–114. https://doi.org/10.1300/J501v28n02_04.
Chaney,  Paul.  “Critical  Actors  vs.  Critical  Mass:  The  Substantive  Representation  of  Women  in  the Scottish  Parliament.” The  British  Journal  of  Politics  and  International  Relations 14,  no.  3 (August 2012): 441–57. https://doi.org/10.1111/j.1467-856X.2011.00467.x.
Crenshaw, Kimberlé. “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics.” Di dalam Feminist Legal Theories , 23–51. Routledge, 2013.
Dalidjo, Nurdiyansah. “Ancaman Perampasan Wilayah Adat Dalam UU Cipta Kerja,” Oktober 2021. https://aman.or.id/news/read/ancaman-perampasan-wilayah-adat-dalam-uu-cipta-kerja.
Farisa, Fitria Chusna. “Hasil Lengkap Perolehan Kursi DPR 2019-2024.” Kompas , 31 Agustus 2019. https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr- 2019-2024?page=all.
Fortin-Rittberger, Jessica, dan  Berthold  Rittberger.  “Do  Electoral  Rules  Matter?  Explaining  National Differences in Women’s Representation in the European Parliament.” European Union Politics 15, no. 4 (Desember 2014): 496–520. https://doi.org/10.1177/1465116514527179.
Fraksi  PKS.  “PKS  KONSISTEN  TOLAK  RUU  DAN  PERPU  CIPTA  KERJA,  SENGSARAKAN
RAKYAT DAN CEDERAI KONSTITUSI!,” 5 April 2023.
https://fraksi.pks.id/2023/04/05/pks-konsisten-tolak-ruu-dan-perpu-cipta-kerja-sengsarakan- rakyat-dan-cederai-konstitusi/.
Hara,  Abubakar  Eby,  Agus  Trihartono,  dan  Nino  Viartasiwi.  “Democracy  and  Continuing Marginalization of Women in Indonesian Politics.” In E3S Web of Conferences , 73:11005. EDP Sciences,
2018. https://www.e3s-
conferences.org/articles/e3sconf/abs/2018/48/e3sconf_icenis18_11005/e3sconf_icenis18_1100 5.html.
Hillman,  Ben.  “Increasing  Women’s  Parliamentary  Representation  in  Asia  and  the  Pacific:  The Indonesian  Experience.” Asia  &  the  Pacific  Policy  Studies 4,  no.  1  (January  2017):  38–49. https://doi.org/10.1002/app5.160.
———. “The Limits of Gender Quotas: Women’s Parliamentary Representation in Indonesia.” Journal of Contemporary Asia
48,
no. 2 (March 15, 2018): 322–38. https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1368092.
Kinanti,  Alifia  Zahra.  “Begini  Cara  Golkar  Tumbuhkan  Sikap  Peduli  Lingkungan  Ke  Masyarakat :
Okezone Nasional.” Diakses 25 Maret 2024.
https://nasional.okezone.com/read/2023/11/24/337/2926542/begini-cara-golkar-tumbuhkan- sikap-peduli-lingkungan-ke-masyarakat.
154 Yessi Olivia, Nuraeni | Representasi Perempuan di Parlemen dan Legislasi  Isu Lingkungan Hidup: Studi Kasus Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Komnas Perempuan. “Siaran Pers.” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Diakses 25 Maret 2024. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran- pers-komnas-perempuan-uu-cipta-kerja-and-risiko-kemunduran-perlindungan-substantif- perempuan-pekerja-9-oktober-2020.
Komnas  Perempuan  |  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan.  “Kabar  Perempuan,” 2021.  https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/dampak-undang-undang-cipta- kerja-terhadap-perempuan-pekerja-migran-indonesia.
Konde.co, Tim. “5 Hal Yang Mengancam Perempuan Dalam UU Cipta Kerja.” Konde.Co (blog), 30 Maret  2023.  https://www.konde.co/2023/03/5-hal-yang-mengancam-perempuan-dalam-uu- cipta-kerja/.
Kustiasih,  Rini.  “Taktik  Partai  Menarik  Simpati,  Dari  Isu  Lingkungan  Hingga  Kekerasan  Seksual.” Kompas ,  23  Maret  2022.  https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/03/22/taktik-partai- menarik-simpati-dari-isu-lingkungan-hingga-kekerasan-seksual.
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, dan Annica Kronsell. “The (In)Visibility of Gender in Scandinavian Climate Policy-Making.” International Feminist Journal of Politics 17, no. 2 (April 3, 2015): 308–26. https://doi.org/10.1080/14616742.2014.896661.
McStay,  Jan  R.,  dan  Riley  E.  Dunlap.  “Male-Female  Differences  in  Concern  for  Environmental Quality.” International Journal of Women’s Studies 6, no. 4 (1983): 291–301.
Mohai, Paul. “Gender Differences in the Perception of Most Important Environmental Problems.” Race, Gender & Class , 1997, 153–69.
Partai Demokrat. “Interupsi Saat Sidang Paripurna, Demokrat Tolak Perpu Ciptaker Dengan Lantang.” Partai  Demokrat (blog),  21  Maret  2023.  https://www.demokrat.or.id/interupsi-saat-sidang- paripurna-demokrat-tolak-perpu-ciptaker-dengan-lantang/.
———. “MK Instruksikan Revisi UU Ciptaker, AHY: “Ini Sejalan Dengan Pertimbangan Demokrat".” Partai  Demokrat (blog),  26  November  2021.  https://www.demokrat.or.id/mk-instruksikan- revisi-uu-ciptaker-ahy-ini-sejalan-dengan-pertimbangan-demokrat/.
———.  “Perppu  Ciptaker Melukai  ‘Hati’  Generasi  Pekerja  Muda  Indonesia,  Negara  Sibuk  Mencari Profit.” Partai Demokrat (blog), 5 Januari 2023. https://www.demokrat.or.id/perppu-ciptaker- melukai-hati-generasi-pekerja-muda-indonesia-negara-sibuk-mencari-profit/.
———.  “Teh  Vera  Diskusi  Dengan  Aktivis  Lingkungan  Karawang.” Partai  Demokrat (blog),  15 November 2019. https://www.demokrat.or.id/teh-vera-diskusi-dengan-aktivis-lingkungan- karawang/.
Perdana,  Aditya,  dan  Ben  Hillman.  “Quotas  and  Ballots:  The  Impact  of  Positive  Action  Policies  on Women’s Representation in Indonesia.” Asia & the Pacific Policy Studies 7, no. 2 (May 2020): 158–70. https://doi.org/10.1002/app5.299.
“PKS - FGD Masyarakat Industri Bidang Teknologi Industri Dan Lingkungan Hidup DPP PKS Masukan Untuk AMIN.” Diakses 25 Maret 2024. https://pks.id/content/fgd-masyarakat-industri-bidang- teknologi-industri-dan-lingkungan-hidup-dpp-pks-masukan-untuk-amin.
“PKS  -  PKS  Kuatkan  Peran  Bidang  Teknologi  Industri  dan  Lingkungan  Hidup  Dalam  Pemenangan Pemilu.”  Diakses  25  Maret  2024.  https://pks.id/content/pks-kuatkan-peran-bidang-teknologi- industri-dan-lingkungan-hidup-dalam-pemenangan-pemilu.
“PKS  -  PKS  Tanam  Satu  Juta  Pohon  Di  Hari  Pertama  Kampanye,  Syaikhu:  Upaya  Lestarikan Lingkungan  Hidup.”  Accessed  March  25,  2024.  https://pks.id/content/pks-tanam-satu-juta- pohon-di-hari-pertama-kampanye-syaikhu-upaya-lestarikan-lingkungan-hidup.
Prihatini, Ella S. “Islam, Parties, and Women’s Political Nomination in Indonesia.” Politics & Gender 16, no. 3 (2020): 637–59.
———. “On the Same Page? Support for Gender Quotas among Indonesian Lawmakers.” Asian Social Science 14, no. 5 (2018): 48.
155 Yessi Olivia, Nuraeni | Representasi Perempuan di Parlemen dan Legislasi  Isu Lingkungan Hidup: Studi Kasus Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
———. “Substantive Representation of Women in Indonesia.” Di dalam Substantive Representation of Women  in  Asian  Parliaments ,  editor  Devin  Joshi  dan  Christian  Echle,  93–116.  London: Routledge, 2023.
———.  “Women  Who  Win  in  Indonesia:  The  Impact  of  Age,  Experience,  and  List  Position.”  In
Women’s Studies International Forum , 72:40–46. Elsevier, 2019.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027753951830428X.
———.  “Women’s  Views  and  Experiences  of  Accessing  National  Parliament:  Evidence  from Indonesia.”  In Women’s  Studies  International  Forum ,  74:84–90.  Elsevier,  2019. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027753951830339X.
Ramstetter, Lena, and Fabian Habersack. “Do Women Make a Difference? Analysing Environmental Attitudes and Actions of Members of the European Parliament.” Environmental Politics 29, no. 6 (September 18, 2020): 1063–84. https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1609156.
Rhoads, Elizabeth. “Women’s Political Participation in Indonesia: Decentralisation, Money Politics and Collective Memory in Bali.” Journal of Current Southeast Asian Affairs 31, no. 2 (June 2012): 35–56. https://doi.org/10.1177/186810341203100202.
Ruhiyat,  Sandy  Gustiawan,  Imamulhadi  Imamulhadi,  and  Yulinda  Adharani.  “Kewenangan  Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.” Bina Hukum Lingkungan 7, no. 1 (2022): 39–58.
Salamon, Hannah. “The Effect of Women’s Parliamentary Participation on Renewable Energy Policy Outcomes.” European  Journal  of  Political  Research 62,  no.  1  (February  2023):  174–96. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12539.
Savitri,  Putu  Indah.  “Kisruh  UU  Ciptaker:  Bukti  pentingnya  keterbukaan  informasi  publik.”  Antara
News,  1  Desember  2021.  https://www.antaranews.com/berita/2558833/kisruh-uu-ciptaker- bukti-pentingnya-keterbukaan-informasi-publik.
Sawer,  Marian.  “What  Makes  the  Substantive  Representation  of  Women  Possible  in  a  Westminster Parliament? The Story of RU486 in Australia.” International Political Science Review 33, no. 3 (June 2012): 320–35. https://doi.org/10.1177/0192512111435369
Setjen DPR RI. “Kecam Penggunaan Hutan Tak Sesuai Prosedur, Komisi IV Desak KLHK Bereskan Data  Penggunaan  dan  Pelepasan  Kawasan  Hutan.”  Diakses  25  Maret  2024. http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40204.
Smooth, Wendy. “Standing for Women? Which Women? The Substantive Representation of Women’s Interests and the Research Imperative of Intersectionality.” Politics & Gender 7, no. 3 (2011): 436–41.
“Soroti Omnibus Law RUU Ciptaker, PKB Minta Forum Tripartit Dimaksimalkan.” Diakses 25 Maret 2024. https://rmol.id/amp/2020/02/19/422135/soroti-omnibus-law-ruu-ciptaker--pkb-minta- forum-tripartit-dimaksimalkan-.
Sucahyo, Nurhadi. “Buruh Perempuan Sepakat Menolak UU Cipta Kerja.” VOA Indonesia , 19 Oktober 2020. https://www.voaindonesia.com/a/buruh-perempuan-sepakat-menolak-uu-cipta-kerja- /5626818.html
Sundström,  Aksel,  and  Aaron M. McCright. “Gender  Differences in  Environmental  Concern  among Swedish Citizens and Politicians.” Environmental Politics 23, no. 6 (November 2, 2014): 1082– 95. https://doi.org/10.1080/09644016.2014.921462.
Sururi,  Faizah.  “Diskusi  Publik  ‘Izin  Lingkungan  Hidup  UU  Ciptaker.’”  LEIP,  January  12,  2021.
https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/.
Tranter,  Bruce.  “Political  Divisions  over  Climate  Change  and  Environmental  Issues  in  Australia.”
Environmental Politics 20,
no.
1 (February 2011): 78–96.
https://doi.org/10.1080/09644016.2011.538167.

## TV,  CNBC  Indonesia.  “Ekonom:  Proses  Penetapan  UU  Ciptaker  Seperti  Terburu-buru.”  CNBC
Indonesia. Diakses 17 Maret 2024. https://www.cnbcindonesia.com/news/20201006105106-8- 192172/ekonom-proses-penetapan-uu-ciptaker-seperti-terburu-buru.
walhijambi.  “Siaran  Pers  Bersama:  Koalisi  masyarakat  adat  dan  organisasi  masyarakat  sipil menyampaikan laporan  kepada  Komite  Penghapusan  Diskriminasi  Rasial (Committee  on the Elimination  of  Racial  Discrimination  –  CERD),  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial yang baru saja diundangkan.” walhijambi.or.id (blog), 4 November 2020. https://www.walhijambi.or.id/siaran-pers-bersama-koalisi- masyarakat-adat-dan-organisasi-masyarakat-sipil-menyampaikan-laporan-kepada-komite- penghapusan-diskriminasi-rasial-committee-on-the-elimination-of-racial-discrimination/.
Wängnerud,  Lena.  “Women  in  Parliaments:  Descriptive  and  Substantive  Representation.” Annual Review of Political Science 12,
no. 1 (June 1, 2009): 51–69.
https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053106.123839.
Xiao,  Chenyang,  and  Dayong  Hong.  “Gender  Differences  in  Environmental  Behaviors  in  China.”
Population and
Environment 32, no. 1 (September 2010): 88–104.
https://doi.org/10.1007/s11111-010-0115-z.
Xiao,  Chenyang,  and  Aaron  M.  McCright.  “Explaining  Gender  Differences  in  Concern  about Environmental  Problems  in  the  United  States.” Society  &  Natural  Resources 25,  no.  11 (November 2012): 1067–84. https://doi.org/10.1080/08941920.2011.651191.
Yanwardhana,  Emir.  “Tok!  Jokowi  Terbitkan  Perpu  Nomor  2/2022  Tentang  Cipta  Kerja.”  CNBC
Indonesia,  30  Desember  2022.  https://www.cnbcindonesia.com/news/20221230110641-4- 401445/tok-jokowi-terbitkan-perpu-nomor-2-2022-tentang-cipta-kerja.
Zelezny,  Lynnette  C.,  Poh‐Pheng  Chua,  and  Christina  Aldrich.  “New  Ways  of  Thinking  about Environmentalism: Elaborating on Gender Differences in Environmentalism.” Journal of Social Issues 56, no. 3 (January 2000): 443–57. https://doi.org/10.1111/0022-4537.00177.