## KOMUNIKASI POLITIK KADER PARTAI DALAM PEMILIHAN KETUA DPD PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN MUNA BARAT
*Ardin Ode Saeri **Muh. Zain Abdullah ***Saidin
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Halu Oleo, Kampus Bumi Thridharma Anduonohu, Kendari.
Email: ardin_halse@yahoo.com

## ABSTRAK
Ardin  Ode  Saeri (C1D1  12  090), Komunikasi  Politik  Kader  Partai  Dalam Pemilihan  Ketua  DPD  Partai  Amanat  Nasional  Kabupaten  Muna  Barat dibawah bimbingan  Muh.  Zein  Abdullah sebagai    pembimbing  I  dan Saidin sebagai pembimbing II.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan    komunikasi  politik  Kader PartaiAmanat  Nasional  (PAN)  dalam  pemilihan  ketua  DPD  PAN  Kabupaten Mabarat.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Penentuan  subjek  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive,  yakni  orang-orang  yang  memiliki  pengetahuan,  informasi,  pengalaman, kecakapan  serta  menangani  langsung  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  strategi komunikasi  politik  kader  parati  PAN  dalam  pemilihan  Ketua  DPD  PAN  kabupaten Muna Barat. Subjek penelitian, yaitu para Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan  (DPC) sebagai pemilik hak suara.
Metode  pengumpulan  data  penelitian  ini  menggunakan  metode  wawancara terstruktur  dan  dokumentasi.  Adapun  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik cross  check data.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  data  induktif  dengan  langkah- langkah: reduksi data, kategorisasi dan unitisasi data, display data, dan pengambilan kesimpulan.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Komunikasi  politik  kader  Paratai dalam Pemilihan Ketua DPD PAN kabupaten Muna Barat tidak berjalan dengan baik. Meskipun  semua  kader  dalam  hal  ini  pemilik  suara  memiliki  konsensus  bersama untuk membesarkan Partai Amanat nasional di Kabupaten Muna Barat tetapi strategi politik  dibidang  kepemimpinan  politik,  ketokohan,  kebersamaan  dan  kemampuan negosiasi  yang  dimiliki oleh  calaon  ketua  DPD  PAN  Muna  Barat  sangat  kurang. Sehingga berimplikasi pada buruknya citra politik dan kurangnya partisipasi politik.

## Kata Kunci: Komunikasi Politik, Musywarah Daerah

## ABSTRACT
Ardin  Ode  Saeri  (C1D1  12  090),  Kader  Party  Political Communication  in  the elections Chairman of the Party's National Mandate Council Muna West under the direction of Muh. Zein Abdullah as mentor I and Saidin as mentors II.
This  study  aimed  to  describe  the  National  (PAN)  political  communication PartaiAmanat  Kader  in  the  presidential  election  of  DPD  PAN  Mabarat  District.  This research is a descriptive research using a qualitative approach. Determination of subjects in this  study  using  teleological,  ie  those  with  knowledge,  information,  experience,  skills  and directly  address  issues  related  to  the  political  communication  strategy  in  the  selection  of cadres  Parati  PAN  PAN  President  Council  Muna  West.  The  research  subjects,  namely  the President of the District Executive Board (DPC) as the holder of the voting rights.
Method  of  collecting  data from this research  using the  structured  interview  method and documentation. The technique of verifying the validity of the data in this study using the technique  of  cross-checking  data.  The  data  analysis  techniques  used  in  this study  are inductive  data  analysis  techniques  with  the  steps  of  data  reduction,  categorization  and unitization of data, display data and conclusions.
The results of this study indicate that the Political Communication cadres Paratai to the chairman of the DPD PAN district elections, Muna West, are not going well. Despite all the cadres in this case, voters have a common consensus to take over the National Mandate Party in Muna West, but a political strategy in the area of political leadership, personality, living together and negotiation owned by President DPD PAN Calaon Muna Barat very less. So it has implications Weak political image and lack of political participation.

## Keywords: Political communication, Regional Musyawarah

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Sejak merdeka para pendiri bangsa telah bersepakat untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Meskipun dalam pelaksanaanya sering dipelintir sesuai  dengan  kepentingan  pihak  yang  berkuasa.  Nanti  pasca  runtuhnya  rezim Soeharto  dan  memasuki era  reformasi  indonesia  telah  memasuki  era  demokrasi moderen.  Partai politik sering dianggap sebagai salah satu atribut negara demokrasi moderen, dan tidak ada seorang ahli pun dapat membantahnya, karena partai politik sangat  diperlukan  kehadiranya  bagi negara-negara  yang  berdaulat.  Melalui  Partai Politik,  rakyat  dapat  mewujudkan  haknya  untuk  berkumpul  dan    menyatakan pendapat  tentang  arah  kehidupan  dan  masa  depannya  dalam  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Lahirnya Daerah Otonom Baru memunculkan wilayah kekuasaan politik baru dengan  harapan entitas  wilayah  akan  muncul  dalam  kalkulasi  politik  yang  lebih representatif. Hal  ini  bukan  hanya  terjadi  di  dalam  pemerintahan  tetapi  juga  pada partai politik tak terkecuali Partai Amanat Nasional (PAN). Setelah mekarnya Muna Barat  maka  dibentuk  pula  Dewan  Pimpinan  Daerah  PAN  Kabupaten  Muna  Barat melalui Surat Mandat Ketua DPP PAN Nomor/22/KPTS/K-S/073/X/2014.
Sebagai  sebuah  partai  yang  sudah  lama  berkecimpung  dalam  perpolitikan nasional Partai Amanat Nasional (PAN) dapat dikatakan sebagai partai yang matang. Hal  ini  dapat  kita  lihat  dalam  pemilihan  ketua  Dewan  Pimpinan  Daerah  Tingkat  II (DPD  II)  Partai  Amanat  Nasional  Kabupaten  Muna  Barat  periode  2016-2021.  Ini terjadi  karena  para  kader  mampu  memaknai    keberadaan PAN,  sebagai  partai  non- sektarian  dan  non-diskriminatif,  sehingga  terbuka  bagi  siapa  pun  yang  berasal  dari berbagai keyakinan, pemikiran, latar belakang etnis, suku, agama, dan jender.  PAN berdiri di atas landasan ideologis amanah dan nasionalitas untuk mampu memberikan respons  secara  cerdas  dan  bertanggung  jawab  terhadap  persoalan-persoalan  bangsa serta  dalam  memberikan  kontribusi  bagi  terciptanya  kehidupan  politik  yang
demokratis di Indonesia. PAN menyadari bahwa sebagai partai politik tak terelakkan jika  PAN  bersinggungan  secara  intens  dengan  berbagai  hal  yang  bersifat  partikular pada  arus  pertarungan  kepentingan  politik.    Namun  demikian,  amanah  dan nasionalitas merupakan landasan pembentuk kerja-kerja politik yang visioner.
Sebagai  DPD  yang  baru  terbentuk,  DPD  PAN  Mubar  baru  melaksanakan Musyawarah  Daerah  untuk  memilih  Ketua  DPD  periode  2015-2020  secara demokratis  pada  tanggal  15-16  Juni  2016.  Musyawarah  Daerah  menjadi  ajang pendidikan politik bagi kader partai PAN Mubar untuk belajar berdemokrasi dengan mendorong  para  kader  yang  berkualitas  untuk  menjadi  nahkoda  dalam  partai  ini. Dengan  demikian  partai  ini  dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai  media  interaksi antara Negara dengan rakyat.
Bagi  Michael  Rush  dan  Phillip  Althoff,  komunikasi  politik  adalah  proses dimana  informasi  politik  yang  relevan  diteruskan  dari  satu  bagian  sistem  politik kepada  bagian  lainnya,  dan  diantara  sistem-sistem  sosial  dengan  sistem-sistem politik.  Proses  ini  terjadi  secara  berkesinambungan  dan  mencakup  pula  pertukaran informasi  di antara  individu-individu  dengan  kelompok-kelompoknya  pada  semua tingkatan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka  rumusan masalah dalam  penelitian ini  adalah:  “Bagaimana  Komunikasi  Politik  Kader  Partai  Dalam  Pemilihan  Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Muna Barat.

## Kajian Pustaka

## Komunikasi Politik
Komunikasi  adalah  proses  interaksi  sosial  yang  digunakan  orang  untuk menyusun  makna  yang  merupakan  citra  mereka  mengenai  dunia  (yang  berdasarkan
itu  mereka  bertindak)  dan untuk  bertukar  citra  itu  melalui  simbol-simbol  (  Nimmo, 2005: 6).
Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah  kepada  masyarakat  dan  dari  masyarakat  kepada    pemerintah  (Ramlan Surbakti,  2010:  152).  Komunikasi  politik  adalah  proses  di  mana  informasi  politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara  sistem-sistem  sosial  dengan  sistem-sistem  politik.  Kejadian  tersebut merupakan proses  yang berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran informasi di antara  individu-individu  dengan  kelompokkelompoknya  pada  semua  tingkatan masyarakat. Lagi pula tidak hanya mencakup penampilan pandangan-pandangan serta harapan-harapan  para  anggota  masyarakat,  tetapi  juga  merupakan  sarana  dengan mana  pandangan  dan  asal-usul  serta  anjuran-anjuran  pejabat  yang  berkuasa diteruskan  kepada  anggota-anggota  masyarakat  selanjutnya  juga  melibatkan  reaksi- reaksi  anggota-anggota  masyarakat  terhadap  pandangan-pandangan  dan  janji  serta saran-saran para penguasa.
Maka komunikasi politik itu memainkan peranan yang penting sekali di dalam sistem  politik:  komunikasi  politik  ini  menentukan  elemen  dinamis,  dan  menjadi bagian  menentukan  dari  sosialisasi  politik,  partisipasi  politik,  dan  pengrekrutan politik (Michael Rush dan Phillip Althoff, dalam Kartini Kartono 2007: 25).

## Komunikasi Politik dan Ruang Lingkupnya
Komunikasi  politik  sebagai  suatu  proses  yang  berkesinambungan  dan melibatkan  pertukaran  informasi  di  antara  individu-individu  dengan  kelompok- kelompoknya pada  semua  tingkatan  masyarakat  tentunya  memiliki  ruang  lingkup. Krans dan Davis sebagaimana dikutip oleh Ardial (2010: 29) melukiskan komunikasi politik  sebagai  proses  komunikasi  massa  dan  elemen  di  dalamnya  yang  mungkin mempunyai  dampak  terhadap  perilaku politik.  Dalam  hal  ini  Davis  membagi komunikasi politik menjadi komunikasi massa dan sosialisasi politik, komunikasi dan informasi politik, penggunaan media dan proses politik, dan konstruksi realitas politik
dalam  masyarakat.  Dalam  semua  segi  itu  tercakup  di  dalamnya  masalah  hubungan media massa dengan pemerintahan.
Komunikasi  politik  pada  dasarnya  tidak  terlepas  dari  adanya  peranan  media massa. Media massa dalam hal ini dapat memberikan gambaran sejauh mana seluruh proses  politik  itu  mampu  terintegrasi  dengan  jaringan  komunikasi  sosial  yang  lebih luas.  Melalui  media  massa  seperti  surat  kabar,  radio,  maupun  televisi  ini  pada umumnya terdapat informasi mengenai masalah-masalah politik yang ditujukan untuk masyarakat  luas.  Meskipun  tidak  dipungkiri  bahwa  terkadang  isu-isu  hiburan  di media  massa  merupakan  bagian  utama  yang  ditonjolkan.  Berdasarkan  pendapat  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  komunikasi  politik  merupakan  prasyarat  yang diperlukan  bagi  berlangsungnya  fungsifungsi  lainnya  seperti  fungsi  artikulasi, agregasi,  sosialisasi,  dan  rekrutmen.  Oleh  karena  itu,  komunikasi  politik  sangat berkaitan erat dengan sistem politik.

## Tujuan Komunikasi Politik
Tujuan  komunikasi  politik  sangat  terkait  dengan  pesan  politik  yang disampaikan  komunikator  politik.  Sesuai  dengan  tujuan  komunikasi,  maka  tujuan komunikasi  politik  itu  adakalanya  sekadar  penyampaian  informasi  politik, pembentukan  citra  politik,  pembentukan public  opinion (pendapat  umum)  dan  bisa pula  menghandel  pendapat  atau  tuduhan  lawan  politik.  Selanjutnya komunikasi politik  bertujuan  menarik  simpatik  khalayak  dalam  rangka  meningkatkan  partisipasi politik (Ardial, 2010: 44).

## Membangun Citra Politik
Salah  satu  tujuan  komunikasi  politik  adalah  membangun  citra  politik  yang baik bagi khalayak. Citra politik itu terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang  bekerja  untuk  menyampaikan  pesan  politik  yang  umum  dan  aktual  (Arifin, 2006: 1).
Membentuk dan Membina Pendapat Umum
Pembentukan  pendapat  umum  dalam  komunikasi  politik,  sangat  ditentukan oleh  peranan  media  politik  terutama  media  massa.  Memang  pers,  radio,  film  dan televisi,  selain  memiliki  fungsi  memberi  informasi,  mendidik,  menghubungkan  dan menghibur,  juga  terutama  membentuk  citra  politik  dan  pendapat  umum  yang merupakan dimensi penting dalam kehidupan politik (Arifin, 2006: 11). Setiap sistem politik  mengembangkan  jaringan  komunikasi  politiknya  sendiri,  dan  mengakui pentingnya sumber-sumber khusus; sedang saluran-saluran dan para pendengar akan berbeda menurut jenis media yang digunakan.

## Mendorong Partisipasi Politik
Partisipasi  politik  sebagai  tujuan  komunikasi  politik  dimaksudkan  agar individu-individu  berperan  serta  dalam  kegiatan  politik  (partisipasi  politik)  (Arifin, 2006: 11). Sehingga salah satu bentuk partisipasi politik  yang penting adalah ketika seseorang  (khalayak)  mau  memberikan  suaranya  untuk  seorang  politikus  maupun partai politik tertentu dalam pemilihan umum.
Sesuai  dengan  pendapat  di  atas  mengenai  tujuan  komunikasi  politik  dapat diambil  kesimpulan  bahwa,  tujuan  komunikasi  politik  sangat  terkait  dengan  pesan politik  yang  disampaikan  komunikator  politik.  Tujuan  komunikasi  politik  secara umum  terdiri  dari  tiga  tujuan  yaitu,  membangun  citra  politik,  membentuk  dan membina pendapat umum, dan mendorong partisipasi politik.

## Dampak Komunikasi Politik
Dampak komunikasi politik seperti citra politik dan pendapat umum serta efek distribusi partisipasi politik yang dapat diukur adalah hasil pemungutan suara dalam pemilihan  umum.  Strategi  komunikasi  politik  yang  harus  digunakan  ialah  merawat ketokohan sebagai pahlawan politik, membesarkan partai, menciptakan kebersamaan, serta membangun konsensus berdasarkan visi, misi dan program politik yang jelas.
Kegiatan  pemilihan  umum  yang  berkaitan  langsung  dengan  komunikasi politik  ialah  kampanye  dan  pemungutan  suara.  Kampanye  pemilihan  umum merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa)
dengan  melakukan  kegiatan  retorika, public  relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain  kegiatan.  Meskipun  agitasi  dan  propaganda  di  negara  demokrasi  sangat dikecam,  namun  dalam  kampanye  pemilihan  umum,  teknik  agitasi  dan  teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik (Arifin, 2006: 39-40).

## Strategi Komunikasi Politik
Hakikat  strategi  dalam  komunikasi  politik  adalah  keseluruhan  keputusan kondisional  pada  saat  ini  tentang  tindakan  yang  akan  dijalankan  guna  mencapai tujuan  politik  pada  masa  depan  (Ardial,  2010:  73).  Karena  pada  kenyataannya keberadaan  pemimpin  politik  sangat  dibutuhkan  dalam  setiap  aktivitas  kegiatan komunikasi politik. Setelah itu, langkah yang tepat bagi seorang komunikator politik untuk mencapai tujuan politik ke depan antara lain dengan merawat ketokohan yang telah melekat pada diri komunikator politik tersebut serta memantapkan kelembagaan politiknya.
Menurut Ardial (2010: 73) ketika komunikasi politik berlangsung, justru yang berpengaruh  bukan  saja  pesan  politik,  melainkan  terutama  siapa  tokoh  politik (politikus)  atau  tokoh  aktivis  dan  profesional  dan  dari  lembaga  mana  yang menyampaikan  pesan  politik  itu.  Dengan  kata  lain,  ketokohan  seorang  komunikator politik  dan  lembaga  politik  yang  mendukungnya  sangat  menentukan  berhasil  atau tidaknya komunikasi politik dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

## Keberadaan Pemimpin Politik
Menurut  Ardial  (2010:  77-78)  kategorisasi  kepemimpinan  dapat  dilakukan atas  tiga  kriteria,  yaitu:  (1)  proses  kepemimpinan  dan  karakter  pemimpin;  (2)  hasil kepemimpinan;  dan  (3)  sumber  kekuasaan. Pertama,  berdasarkan  proses kepemimpinan.  Artinya  kepemimpinan  demokratis  yang  menganggap  kekuasaan dibagi  dengan  orang  lain  dan  dilaksanakan  untuk  menghormati  martabat  pribadi manusia. Keberadaan demokrasi tidak hanya bergantung pada mekanisme penentuan pemimpin,  tetapi  juga  bergantung  pada  adanya  pemimpin  yang  berkepribadian demokratis.  Dalam  hal  ini,  pemimpin  yang  mempertahankan  dan  menyempurnakan
nilai-nilai  dan  lembaga-lembaga  demokrasi,  termasuk  di  dalamnya  kemampuan menahan  diri  dalam  menggunakan  kekuasaan.  Demokrasi  bukanlah  pemerintahan oleh beberapa orang elit, tetapi pemerintahan oleh beberapa pemimpin.
Kedua,  masih  berkaitan  dengan  proses  kepemimpinan.  Kepemimpinan  dapat juga  diklasifikasi  berdasarkan  karakter pemimpin.  Karakter  politik  yang  dimaksud berupa  seberapa  aktif  pemimpin  dalam  menunaikan  tugasnya,  dan  seberapa  tinggi pemimpin  menilai  tugasnya.  Berdasarkan  karakter  politik  ini,  kepemimpinan  dibagi menjadi  empat,  yaitu:  pasif-positif,  aktif-negatif,  pasif-negatif,  dan  aktif-positif. Selanjutnya  berdasarkan  sumber  kekuasaan,  kepemimpinan  dibagi  tiga,  yaitu: kepemimpinan  rasional,  tradisional,  dan  kharismatik.  Kepemimpinan  rasional  yang bersumberkan kewenangan legal beranjak dari legalitas pola-pola peraturan normatif, dan  hak  orang-orang  yang  terpilih  memiliki  kewenangan  berdasarkan  peraturan tersebut untuk mengeluarkan perintah.
Kepemimpinan  tradisional  bersumberkan  kewenangan  tradisional,  yang beranjak  dari  kepercayaan  yang  sudah  mapan  terhadap  tradisi  dan  legitimasi  orang yang  memiliki  kewenangan  berdasarkan  tradisi  yang  dianggap  keramat  tersebut. Sebaliknya,  kepemimpinan  kharismatik  berpegang  pada  kekaguman  masyarakat terhadap  pemimpin  yang  memiliki  kelebihan  yang  luar  biasa,  dan  karena  itu  juga terhadap peraturan ataupun perintah yang dikeluarkannya.

## Ketokohan dan Kelembagaan
Langkah pertama yang dapat diambil dalam strategi komunikasi politik untuk pencitraan  politik,  ialah  dengan  cara  merawat  ketokohan  dan  memantapkan kelembagaan.  Hal  ini  berarti  bahwa dengan  ketokohan  seorang  politikus  dan kemantapan  lembaga  politik  yang  dimilikinya  dalam  masyarakat,  akan  memberikan pengaruh tersendiri dalam proses komunikasi politik. Di samping merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan, diperlukan pula kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode dan memilih media politik yang tepat agar proses komunikasi politik berjalan dengan baik.
Menciptakan Kebersamaan
Langkah  strategis  kedua  yang  harus  dilakukan  seorang  komunikator  politik untuk  mencapai  tujuan  komunikasi  politik  adalah  menciptakan  kebersamaan  antara politikus  dengan  masyarakat  (khalayak).  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara  mengenal masyarakat  dan  menyusun  pesan  politik  yang  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat tersebut. Anwar Arifin (2006: 63-64) menyatakan bahwa suasana homofili yang harus diciptakan  antara  politikus  dengan  khalayak  adalah  persamaan  bahasa  (simbol komunikasi),  persamaan  busana,  persamaan  kepentingan  dengan  khalayak  terutama mengenai  pesan  politik,  metode  dan  media  politik.  Namun  yang  sangat  penting adalah  siapa  tokoh  yang  akan  melakukan  komunikasi  kepada  khalayak.  Artinya, politikus atau aktivis telah memiliki banyak persamaan dengan khalayaknya.

## Negosiasi
Komunikasi  bisa  menjadi  mudah  dan  bisa  juga  sulit,  tergantung pada  orang yang  akan  mengomunikasikan  sesuatu.  Negoisasi  bisa  menjadi  bagian  yang  selalu muncul dalam kegiatan komunikasi politik. Menurut Ardial (2010: 99-100), negosiasi bisa  dijadikan  salah  satu  strategi  komunikasi  politik.  Karena  dalam  negosiasi  penuh dengan  berbagai  gaya  dan  seni,  sehingga  negosiasi  bisa  berjalan  lancar.  Negosiasi sangat terkait dengan komunikasi persuasif atau komunikasi yang membujuk.
Ardial (2010: 101) menyatakan bahwa semua permasalahan yang timbul dapat dipahami  bahwa  dalam bernegosiasi  kebebasan  mengeluarkan  pikiran  dan  integritas kedua belah pihak mutlak menjadi syarat utama. Penempatan kedua pihak yang akan bernegosiasi  dalam  posisi  “menang - menang”  menjadi  bermanfaat  dalam  negosiasi. Hal  ini  tentu  akan  lebih  dipermudah  dengan  adanya  persamaan  kepentingan  dari kedua pihak.
Para negoisator yang sukses memiliki tujuan umum maupun khusus dan telah menyusun  rencana  bagaimana  mencapai  tujuan  tersebut  sebelum  berada  di  meja negosiasi.  Dengan  demikian,  mereka  menjadi  produktif  dan mengarahkan  para negosiator  ke  arah  tercapainya  tujuan  mereka,  dan  bukan  semata-mata  bereaksi terhadap proposal pihak lain (Ardial, 2010: 102).
Dalam  negosiasi  akan  selalu  dijumpai tawar  menawar.  Negoisator  yang  baik akan  mempunyai  kekuatan  tawar  menawar  (bargaining  power)  yang  baik  untuk
menegosiasikan hasil negosiasi yang dilaksanakannya. Disarankan untuk pertama kali mengenali  kekuatan  (power)  yang  akan  digunakan  dalam  tawar  menawar.  Karena aspek kekuatan ini sangat mempengaruhi hasil negosiasi. Hal ini menyangkut tawaran atau  permintaan  yang  diajukan  diterima.  Setelah  menilai  kekuatan  tawar  menawar anda, pertimbangkan kembali sasaran anda (Ardial, 2010: 103).
Menurut  Ludlow  dan  Panton  sebagaimana  dikutip  oleh  Ardial  (2010:  103), strategi yang paling baik diterapkan dalam negosiasi adalah keefektivan dari konteks strategi  yang sedang berlangsung. Hingga jika  anda gagal menemukan strategi  yang tepat,  anda  mungkin  akan  menemukan  kesulitan  dalam  mencapai  hasil  yang diharapkan.

## Partai Politik
Menurut Budiardjo  (2009:403),  partai  politik  adalah  suatu  kelompok  yang terorganisir,  yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang  sama  .  Sedangkan  menurut  Sigmund  Neuman  dalam  Silahudin  (2011:69-70), partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam  masyarakat,  yaitu  mereka  yang  memusatkan  perhatiannya  pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat,  dengan  beberapa  kelompok  lain  yang  mempunyai  pandangan  yang  berbeda. Lebih  lanjut  menurut  Rusadi,  partai politik  adalah  organisasi  manusia  dimana didalamnya  terdapat  pembagian  tugas  dan  petugas  untuk  mencapai  suatu  tujuan, mempunyai  ideologi  (political  doctrine,  political  ideal,  poltical  thesis,  ideal objective),  mempunyai  program  politik  (political  platform, material  objective) sebagai  rencana  pelaksanaan  atau  cara  pencapain  tujuan  secara  lebih  pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa (power endeavor).
Menurut Joseph Lapalombara dan Jeffrey Anderson dalam Basri (2011: 117- 118), partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat
pemilihan  umum,  dan  memiliki  kemampuan  untuk  menempatkan  kadindat  pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas.
Partai  politik  merupakan  salah  satu  saja  dari  bentuk  pelembagaan  sebagai wujud  ekspresi  ide-ide,  fikiran-fikiran,  pandangan,  dan  keyakinan  bebas  dalam masyarakat  demokratis.  Keberadaan  setiap  partai  politik  ditentukan  oleh  2  faktor: pertama, status hukum partai politik sebagai badan hukum (rechtspersoon), sehingga dapat  menjadi  subjek  yang  diakui  sah  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  pada umumnya.  Sedangkan yang kedua,  status  partai  politik  itu  dalam  dalam  kegiatan pemilu,  yaitu  apakah  partai  politik  itu  berhak  menjadi  peserta  atau  tidak  ditentukan oleh  sejauh  mana  partai  politik  yang  bersangkutan  memenuhi  persyaratan  yang ditentukan untuk itu (Asshiddiqie, 2006: 53).

## Fungsi Partai Politik
Fungsi partai politik disetiap Negara demokrasi cukup penting. Terutama jika dikaitkan  dengan  fungsi  perwakilan  kepentingan  elemen  masyarakat  yang  mereka bawakan.  Partai  politik  menerjemahkan  kepentingan  tersebut  ke  dalam  kebijakan pemerintah.  Fungsi  utama  partai  politik  adalah  mencari  dan  mempertahankan kekuasaan  guna  mewujudkan  program-program  yang  disusun  berdasarkan  ideologi tertentu. Ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan, meliputi seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan, legislatif/eksekutif (Surbakti, 2007:116).
David  McKay  dalam  Basri  (2011:119-121),  kajiannya  atas  partai-partai politik  di  Amerika  Serikat,  ia  berkesimpulan  bahwa  partai  politik  memiliki  fungsi sebagai  berikut:  agregasi  kepentingan,  memperdamaikan  kelompok  dalam masyarakat, staffing government , mengkoordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan mempromosikan  stabilitas  politik.  Lebih  lanjut  Janos  Simon  membagi  fungsi  partai politik  menjadi  6,  yaitu:  fungsi  sosialisasi  politik,  fungsi  mobilisasi  politik,  fungsi representasi  politik,  fungsi  partisipasi  politik,  fungsi  legitimasi  politik  dan  fungsi aktivitas dalam sistem politik. Sedangkan menurut Surbakti (2007: 117), fungsi partai
politik adalah sebagai berikut: sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemadu kepentingan, komunikasi politik, pengendali konflik dan kontrol politik.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor  Dewan  Perwakilan  Daerah  Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Muna Barat.

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun  tehnik  pengumpulan  data  yang    dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah:
a. Wawancara adalah metode pengmbilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap- cakap secara tatap muka.Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.
b. Observasi yaitu melakuka pengamatan dan pencatatan secara sistimatik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.
c. Studi Kepustakaan Peneliti mengumpulkan data-data tertulis seperti literatur-literatur yang berhubungan dengan kajian teoritik penelitian dan dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian.

## Sumber Data
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga data yang dihasilkan dalam penelitian  ini  adalah    data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati. Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari narasumber. Dalam hal ini data diperoleh langsung dari Ketua DPD PAN Kabupaten Muna  Barat  terpilih,  dan  Sekretaris  Umum  DPD  PAN  Kabupaten  Muna  Barat
maupun informan tertulis lainnya dengan cara wawancara Data sekunder adalah data yang  dikumpulkan  melalui  buku-buku literatur,  laporan dan hasil  penelitian  yang ada  kaitannya  dengan  permasalahan  penelitian serta    melalui media  lain  yang bersumber dari literatur.

## Teknik Analisis Data
Teknik analaisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  analisis interaktif  (Miles  dan  Huberman1984;15-21):  yaitu  mulai  dari  pengumpulan  data, reduksidata,penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL PENELITIAN

## Sejarah Berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN)
Sejak  awal  berdirinya  Partai  Amanat  Nasional  (PAN)  mempunyai  visi  yang sangat tinggi untuk membela kepentingan rakyat. Hal ini dapat dilihat pada Platform Partai Amanat Nasional (PAN) bagian C bahwa visi Partai Amanat Nasional adalah terwujudnya  PAN  sebagai  partai  politik  terdepan  dalam  mewujudkan  masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan  yang baik dan bersih, di dalam negara Indonesia  yang  demokratis  dan  berdaulat  serta  diridhoi  Allah  SWT,  Tuhan  Yang Maha  Esa.  Partai  Amanat  Nasional  berasaskan  akhlak  politik  berlandaskan  agama yang  membawa  rahmat  bagi  sekalian  alam  (AD/ART  PAN,  pasal  4).  Merujuk  pada AD/ART  tersebut  maka  PAN  harus  mampu  mencurahkan  perhatianya  terhadap kondisi umat dan bangsa Indonesia.
Pasca reformasi tahun 1998, Amien Rais banyak ditawari untuk bergabung ke partai politik. Amien Rais yang dikenal sebagai tokoh reformasi, masyarakat banyak berharap  kepadanya,  namun  Amien  Rais  tidak  langsung  menerima  tawaran  untuk bergabung  ke  partai  politik.  Namun  Desakan    muncul  dari  berbagai  kalangan, misalnya  dari  MARA  (majlis  Amanat  Rakyat),  PPSK  (Pusat  Pengkajian  Strategi Kebijakan), kelompol Tebet Society, para tokoh Muhammadiyah dan lain-lainnya.
Sejarah  berdirinya  PAN  tidak  terlepas  dari  hasil  Tanwir  Muhammadiyah  di Semarang,  April  1998. Pada  tanggal  5-7  juli  1998  di  laksanakan  Tanwir Muhammadiyah  di  Semarang  yang  dihadiri  oleh  jajaran  Pimpinan  Pusat Muhammadiyah serta utusan tingkat wilayah (Provinsi) se-Indonesia. Dalam Tanwir tersebut, point penting keputusan adalah agar Muhammadiyah mendirikan partai baru sebagai  aspirasi  bagi  warganya.  Namun,  dalam  keputusan  resmi  dinyatakan  bahwa Muhammadiyah  tidak  akan  pernah  berobah  menjadi  partai  politik,  tetapi  warga Muhammadiyah  diberikan  kebebasan  dan  keleluasaan  untuk  terlibat  dalam  partai politik sesuai dengan minat dan potensinya.
Pada  tanggal  18  Juli  1998  pagi,  Amien  Rais  kembali  berkunjung  kerumah Anwar  Harjono  dengan  di  temani  oleh  Dawam  Raharjo.  Saat  itu  hadir  juga  tokoh- tokoh  teras  PPP  seperti  Buya  Ismail  Hasan  Meutarum,  Aisyah  Amini  dan  Husein Umar.  Saat  itu  mereka  menawarkan  kepada  Amien  Rais  untuk  bergabung  dengan PPP.  Husein  Umar  mengatakan  bahwa  bagai  manapun  PPP  adalah  hasil  fusi  partai- partai Islam. Karena itu sebagai salah seorang tokoh ummat, Amien Rais mempunyai kewajiban  untuk  menyelamatkan  ummat  dari  perpecahan.  Sementara  itu  Dawam Raharjo  menentang  keras  usulan  ini,  bahkan  secara  tegas  mendorong  Amien  Rais untuk  segera  membuat  partai  baru.  Dalam  pertemuan  tersebut  tidak  ada  satu keputusan atau kesepakan penting yang diperoleh.
Pada tanggal 22 Juli 1998, Amien Rais mengadiri pertemuan MARA di Hotel Borobudur.  Dalam  acara  yang  membahas  situasi  dan  kondisi  politik  yang berkembang,  hadir  antara  lain  Gunawan  Muhammad,  Fikri  Jufri, Dawam  Rahardjo, Zumrotin  dan  Ismed  Hadad.  Mereka  kemudian  menyimpulkan  bahwa  terombang ambingnya Amien Rais disebabkan karena kelambanan dan tidak adanya sikap yang tegas  dari  MARA.  Dari  diskusi  tersebut,  Gunawan  Mohammad  kemudian menyimpulkan  bahwa  disepakati  perlunya  MARA  mempersiapkan  pembentukan partai disamping pungsinya semula sebagai gerakan moral.
Kemudian  pada  tanggal  23  Juli  1998,  Amien  Rais  bertemu  dengan  tokoh- tokoh  PPP  dikawasan  Pondok  Indah  Jakarta.  Dalam  acara  tersebut  hadir  Bachtiar Chamsyah,  Aisyah  Amini,  Faisal  Baasir,  Yusuf  Syakir,  Fuad  Bawazir  dan  lain-lain.
Dalam pertemun tersebut pokok pembicaraan adalah bagai mana supaya Amien Rais mau  bergabung  dengan  PPP,  bahkan  Amien  Rais  ditawari  ketua  PPP  dalam muktamar PPP yang akan segera dipercepat akan tetapi, lagi-lagi Amien Rais belum memberikan keputusan.
Tanggal 27 Juli, Amien Rais kembali menghadiri pertemuan MARA di Galeri Cemara,  Jakarta.  Hadir  dalam  acara  tersebut  antara  lain:  Goenawan  Mohammad, Mukhtar  Pabottinggi dan Albert  Hasibuan.  Selesai  pertemuan,  diadakan  konferensi pers. Dalam kesempatan ini pak Amien menyinggung lagi tentang rencana pendirian partai, ia menyebut bahwa platform partai, saat itu sedang dipersiapkan lebih lanjut, diutarakan  bahwa  untuk  bidang  politik  dipimpin  oleh  Mukhtar,  hukum  oleh  Albert, sedangkan  Economi  oleh Anggito  Abimanyu, Faisal  Basri.  Seusai  acara,  Amien menemui  Goenawan  dan  berbicara  empat  mata.  Amien  Rais  menceritakan  lamaran tokoh-tokoh PPP beberapa hari sebelumnya. Ternyata Goenawan memberikan respon positif. Amien Amien kemudian berfikir, bagaimana mengawinkan partai yang akan dilahirkan MARA dengan PPP yang akan direformasi.
Usai  pertemuan  Amien  Rais  langsung  berangkat  menuju  kantornya Amin Aziz di  Tebet.  Disitu telah  menunggu Syafi  Ma’arif , Sutrisno  Muhdam, A.M.Fatwa dan Dawam  Raharjo.  Mereka  mendiskusikan  untung  dan  ruginya  membuat  partai baru  atau  bergabung  dengan  PPP.  Kesimpulannya,  baik  mendirikan  partai  baru maupun  bergabung  dengan  PPP  sama-sama  memiliki  keunggulan  sekaligus kelemahan.  Idealnya adalah  bila  partai  yang  akan  didirikan  MARA  dapat  merger dengan PPP.
Tanggal 3 Agustus, Amien Rais kembali bertemu tokoh-tokoh PPP di Pondok Indah.  Hadir  dalam  acara  tersebut  antara  lain:  Yusuf  Syakir,  Aisyah  Amini, Tosari Wijaya, Bachtiar Hamzah, Ali Hardi Kiay Demak, Faisal Baasir, Salahuddin Wahid. Sementara  Amien  Rais  ditemani  oleh Sutrisno  Bachir.  Dalam  pertemuan  ini, kemungkinan  Amien  Rais  bergabung  dengan  PPP  semakin  kongkrit.  Yusuf  Syakir selaku  juru  bicara,  menyampaikan  hal-hal  yang  lebih  lebih  kongkrit  dibanding pertemuan sebelumnya.
Tanggal  5  Agustus  1998,  Amien  Rais  menghadiri  pertemuan  yang dilaksanakan  di  Wisma  Tempo, Sirnagalih,  Jawa  Barat.  Pertemuan  ini  dihadiri  oleh tiga  kelompok.  Pertama,  PPSK  yang  diwakili  oleh Mohtar  Mas’ud , Rizal Panggabean, Chairil  Anwar,  dan Machfud.  Kedua,  kelompok  Tebet  diwakili  oleh Amin  Aziz,  Dawam  Raharjo,  A.M.Fatwa, Abdillah  Toha dan A.M.Lutfi.  Ketiga, kelompok  MARA  diwakili  oleh Goenawan  Mohamad,  Albert  Hasibuan,  Zumrotin, Nusyahbani  Kacasungkana dan Ismed Haddad.  Amien  Rais  berada  disini  sebentar, karena ia harus segera kebandara Soekarno-Hatta untuk pergi keluar negeri bersama Syafi’i Ma’arif.
Komunikasi  yang  dilakukan  dengan  berbagai  tokoh  politik  dari  PPP  terus dilakukan  oleh  Amien  Rais.  Nampaknya  tidak terdapat  kesepakatan  Amien  Rais dengan  PPP  maupun  PBB.  Dalam  suatu  kesempatan,  Amien  Rais  muncul  di  TV menyampaikan  kapada  public  bahwa  ia  akan  mendirikan  sebuah  partai  baru.  Partai tersebut nantinya adalah partai yang bersifat terbuka, mandiri yang terdiri dari tokoh kintas  agama,  lintas  etnis,  maupun  lintas  pemikiran.  Partai  tersebut  diharapkan  bisa dideklarasikan  pada  tanggal  17  Agustus  1998,  bertepatan  dengan  hari  kemerdekaan RI.
Maka  mulai  saat  itu  semua  persoalan  menjadi  jelas.  Segala  spekulasi  dan kesimpang siuran berita  seputar  rencana Amien  Rais mendirikan partai politik baru, dan juga tarik mernarik antar berbagai kekuatan politik untuk meminangnya, berakhir sudah. Amien Rais akan tampil dengan partai baru, baru dalam segala aspeknya, baru lembaganya,  baru  orang-orangnya,  baru  visinya  serta  baru  nama  dan  lambang partainya.
Akhirnya  dalam  rapat  pleno  PP  Muhammadiyah  pada  tanggal  22  Agustus 1998  di  gedung  Dakwah  Muhammadiyah  Jakarta,  Amien  Rais  mohon  izin  untuk mendirikan  dan  memimpin  partai  politik yang  diberi  nama  PAN  dan  akan dideklarasikan  pada  23  Agustus  1998.  Semula  deklarasi  akan  dilaksanakan  pada tanggal 17 Agustus 1998, namun karena ada faktor teknis deklarasi tersebut baru bisa dilaksanakan pada hari Minggu di Istora Senayan Jakarta yang dihadiri oleh puluhan
ribu  massa.  Maka  secara  resmi  berdirilah  PAN  yang  langsung  diketuai  oleh  Amien Rais. Saat ini PAN sudah berusia sembilsn belas  tahun.
Sejarah DPD PAN Kabupaten Muna Barat.
DPD  PAN  Kabupaten  Muna  Barat  adalah  kesatuan  organisasi  dan kepemimpinan Partai Amanat nasional  di tingkat Kabupaten. DPD PAN Kabupaten Muna  Barat  terbentuk  sejak  tahun  2014,  berdasarkan  Surat  Keputusan  Dewan Pimpinan  Wilayah  Partai  Amanat  Nasional  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  Nomor: PAN/22/Kpts/K-S/073/X/2014  Tentang  Pengesahan    Pengurus  Pelaksana  Dewan Pimpinan  Daerah  Partai  Amanat  Nasional  Kabupaten  Muna  Barat  Tahun  2014 dengan diketuai oleh Ir. Rachmawati Badallah.
Berdasarkan  Anggran  Rumah  Tangga    PAN  Bab  III  Pasal  16  ayat  (1),  DPD adalah  pimpinan  eksekutif  tertinggi  dalam  memimpin  partai  di  tingkat Kabupaten/Kota untuk masa jabatan lima tahun. Kemudian dalam Pasal 16 ayat (2), disebutkan  bahwa  DPD  berfungsi  melaksanakan  kerja-kerja  partai  di  tingkat Kabupaten/Kota  terkait  konsolidasi,  koordinasi  dan  optimalisasi  kegiatan  partai dalam  menghimpun,  merumuskan,  dan  memperjuangkan  aspirasi  rakyat.  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPD tercantum dalam Pasal 16 ayat (3), yaitu:
a. Menentukan  kebijakan  partai  di  tingkat  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  Anggran Dasar  dan Anggaran  Rumah  Tangga,  keputusankeputusan  Kongres  dan Musyawarah  Wilayah,  dan  Musyawarah  Daerah,  keputusan-keputusan  Rapat Kerja  Nasional,  Rapat  Kerja  Wilayah  dan  Rapat  Kerja  Daerah,  dan  keputusan partai  lainnya  sesuai  Pedoman  Organisasi;  Melakukan  konsolidasi  organisasi secara  struktural  mulai  dari  Dewan  Pimpinan  Cabang  hingga  Dewan  Pimpinan Ranting,  Pimpinan  Rayon  dan  Sub  Rayon;  Mengesahkan  susunan  pengurus Dewan Pimpinan Cabang sesuai hasil keputusan Musyawarah;
b. Membatalkan,  meluruskan,  dan  memperbaiki  keputusan  yang  diambil  oleh Dewan  Pimpinan  Cabang  yang  bertentangan  dengan  Anggaran  Dasar  dan Anggaran  Rumah  Tangga,  keputusan-keputusan  Kongres,  keputusan-keputusan
Rapat  Kerja  Nasional,  Rapat  Kerja  Wilayah,  Rapat  Kerja  Daerah,  Rapat  Kerja Cabang serta keputusankeputusan partai lainnya sesuai pedoman organisasi;
c. Melakukan  penyesuaian  terhadap  struktur  kepengurusan  yang  ada  di  tingkat Dewan  Pimpinan  Daerah  melalui  penambahan  atau  pengurangan  unit-unit  kerja sesuai  kebutuhan  partai;  Mengangkat  Pelaksana  Tugas  Ketua  Dewan  Pimpinan Cabang ketika terjadi kekosongan jabatan pimpinan partai di tingkat tersebut;
d. Melaksanakan  kewenangan-kewenangan  lainnya  di  tingkat  Kabupaten/kota  yang diberikan  oleh  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga,  keputusan- keputusan Kongres, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah, Keputusan- keputusan  rapat  kerja  Nasional,  Rapat  Kerja  Wilayah,  Rapat  Kerja  Daerah,serta keputusankeputusan partai lainnya sesuai Pedoman Organisasi; Dewan Pimpinan Daerah  dapat  membentuk  lembaga,  alat  kelengkapan  partai,  organisasi  otonom, komite-komite  aksi  dan  unitunit  kerja  lainnya  di  tingkat  Daerah  untuk melaksanakan kegiatan sesuai program partai;
Dewan  pimpinan  Daerah  dapat  melakukan  pergantian  fungsionaris  pengurus Dewan  Pimpinan  Daerah  dan  melakukan  penyesuaian  terhadap  struktur  pengurus lembaga,  alat  kelengkapan  partai,  organisasi  otonom,  komite-komite  aksi  dan  unit- unit kerja lainnya di tingkat Daerah melalui penambahan atau pengurangan komposisi personalia.

## PEMBAHASAN

## Komunikasi Politik Kader Partai Dalam Pemilihan Ketua DPD PAN Kabupaten Muna Barat
Kegiatan  Musywarah  Daerah  yang  diadakan  oleh  suatu  partai  politik merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kemajuan dan kejayaan sebuah paratai.  Karena  musyawarah  daerah  merupakan  proses  demokratisasi  di  internal partai  untuk  mememilih  pengurus  baru  yang  bertujuan  untuk  melakukan  regenerasi dan  revitalisasi  dalam  partai  politik.  Selain  itu  musyawarah  juga  menjadi  tempat
untuk    mengevaluasi  tugas  dari  pengurus  yang  lama  dan  membahas  program  kerja pengurus baru selama lima tahun.
Sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  pada  Bab  sebelumnya  bahwa  musyawarah daerah  DPD  partai  Amanat  Nasional  kabupaten  Muna  Barat  telah  menghasilkan pengurus  baru,  dibwah  kepemimpianan  LM.  Rajiun  Tumada  berdasarkan  Surat Keputusan  Nomor:  PAN/A/22/Kpts/K-S/35/IX/2016.  Keputusan  ini  sempat  menuai kontroversi karena  ada sebagain kader partai Amanat Nasional di daerah  yang tidak terima    dengan  keputusan  ini  dengan  alasan    yang  ditetapkan  sebagai  ketua  bukan merupakan  bagian  dari  anggota  Formatur  yang  terpilih.  Pada  Musyawarah  Daerah Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional di Kota Bau-bau tanggal 15-16 Juni 2016,  melahirkan  5  orang  frmatur  yang  terdiri  dari;  Amiluddin  ST,  Rachmawati Badalah,  Alimudin,  Ramlan  dan  La  Ode  Koso  SP.  Dari  anggota  5  orang  formatur, dua orang yang mencalonkan diri sebagai ketua formatur/ketua DPD PAN kabupaten Muna Barat yaitu Amiluddin ST,dan Rachmawati Badallah.
Sebagaimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggga Partai Amanat Nasional  pada  pasal  15 poin  (3)  huruf    (d)  menyatakan  bahwa  Dewan  Pimpinan Wilayah  memiliki  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  untuk:  membatalkan, meluruskan dan memperbaiki keputusan yang diambil  oleh Dewan Pimpinan Daerah yang bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan- keputusan Kongres, Musywarah Wilayah, Musyawarah daerah, Keputusan-keputusan rapat kerja Nasional dan rapat kerja daerah serta keputusan- keputusan partai lainnya sesuai  pedoman  organisasi.  Dalamyang  lain  yakni  pasal  44  Poin  (3)  huruf  (b) menyatakan bahwa Dengan alasan kuat dan dapat dibuktikan bahwa usulan tersebut masih  memiliki  kekurangan,  kelemahan,  dan  atau  bertentangan  dengan  ketentuan- ketentuan Partai setelah  diputuskan dalam rapat  harian, dapat menunda  menerbitkan surat  keputusan  Pengangkatan  Kepengurusan  DPD  dan  MPP  DPD  tersebut  untuk selanjutnya diperbaiki dan diajukan kembali selambat-lambatnya 15 (lima belas hari ) setelah ada pemberitahuan dari DPW PAN.
Terlihat pada bunyi kedua pasal ini memberi ruang sangat besar pada Dewan Pimpinan  Wilayah  untuk  mengintervensi  hasil  Musyawarah  Daerah.    Berdasarkan
ketentuan pasal 15 dan 44 ini maka  DPW PAN Sultra memiliki kewenangan untuk mengambil  alih  penyusunan  komposisi  kepengurusan  pada  DPD  Partai  Amanat Nasional  Kabupaten  Muna  Barat  sebab  terjadi  kekisruhan  pada  penentuan  ketua. Setelah  mengambil  alih,  Dewan  Pimpinan  Wilayah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara memutuska  LM.  Rajiun  Tumada,  M.si  sebagai  ketua  DPD  PAN  Muna  Barat berdasarkan  Surat  Keputusan  Nomor:  PAN/  A/22/Kpts/K_S/35/IX/2016 Tentang Pengesahan  Pengurus  Dewan  Pimpinan  Daerah  ParataiAmanat  Nasional  Kabupaten Muna Barat Periode 2015-2020.
Penetapan  LM.  Rajiun  Tumada  sebagai  keua  DPD  PAN  sempata  mendapat reaksi  penolakan  dari  kubu  Rachmawati  Badalla,  tetapi  sebagian  besar  para  ketua DPC PAN Muna Barat  menerima keputsan tersebut. Hasil pengamatan dari penulis, lahirnya ketua DPD yang berasal dari luar organisasi dan bahkan tidak masuk dalam anggota  formatur  hasil  musyawarah  DPD  PAN  Muna  Barat  merupakan  dampak komunikasi  politik  yang  tidak  berjalan  baik  dintara  sesama  calon  ketua  formatur dan/anggota  formatur,  calon  ketua  formatur  dengan  para  ketua  DPC,  maupun  calon ketua formatur dan/anggota formatur dengan Dewan Pimpinan Wilayah. Hal ini dapat dilihat pada strategi komunikasi politik  yang dibangun oleh kedua calon ketua DPD PAN Muna Barat.

## Proses Komunikasi Politik Secara Primer
Seperti yang telah dibahas dalam pola komunikasi yang dilakukan para calon ketua  DPD  PAN  Mubar  bahwa  sebelum pelaksanaan  maupun  dalam  pelaksanaan musyawarah  daerah  telah  sebuah  komunikasi  primer.  Dimana  telah  terjadi pembicaraan  antara  para  calon  ketua  dengan  para  ketua  DPC  yang  memiliki  hak suara. Dalam pertemuan itu masing-masing menyampaikan gagasan untuk kemajuan DPD  PAN  Muna  Barat,  sekaligus  para  calon  ketua  DPD  PAN  mengutarakan keinginannya untuk menjadi ketua DPD PAN Muna Barat. Para ketua DPC kemudian melakukan penilaian terhadap gagasan pemikiran kedua calon itu kemudian dijadikan tolok ukur dalam menentukan pilihan.

## Proses Komunikasi Politik Secara Sekunder
Selain proses komunikasi primer, juga ada proses komunikasi secara sekunder adalah  proses  penyampaian  oleh  seseorang  kepada  orang  lain  dengan  menggunakan alat  sarana  sebagai  media  kedua  setelah  memakai lambang  sebagai  media  pertama. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya berada yang relatif jauh, sehingga memerlukan media perantara berupa surat, telepon, surat  kabar,  majalah,  radio,  televisi,  dan  banyak  lagi  yang  merupakan  media  kedua yang sering digunakan dalam komunikasi.
Dalam  Pemilihan  Ketua  DPD  tdak  bisa  terlepas  dari  komunikasi  Sekunder. Bentuk  komunikasi  sekunder  dalam  perebutan  kursi  ketua  DPD  PAN  kabupaten dalah  komunikasi  yang  dilakukan  dengan  Ketua  DPW. Sseuai  dengan  pengamatan penulis dalam Musyawarah Daerah DPD PAN Muna Barat, kedua calaon ketua DPD tidak  memaksimalkan  proses  komunkasi  dengan  DPW.  Sementara  ketua  DPW memiliki  kewenangan  dalam  menetapkan  Srat  Keputusan  Pengangkatan  pengurus DPD.
Sementara  meskipun  LM.  Rajiun  Tumada  sebagai  PNS,  tetapi  telah  teralin komunikasi  dengan  pengurus  DPD  Provinsi.  Hal  ini  terjadi  sejak  Rajiun  bertugas sebagai  Pengawal  Khusus  Gubernur  Nur  Alam,  yang  pernah  menjabat  ketua  DPW Provinsi. Hubungan ini membuat komunikasi LM. Rajiun untuk menjadi ketua DPD menjadi  sangat  mudah.  Sehingga  ketika  terjadi  kekisruhan,  maka  Rajiun  Tumada ditetapkan  sebagai  ketua  DPD  melalui  Surat  Keputusan  Nomor:  PAN/A/22/Kpts/K- 5/35/IX/2016.

## Pola-Pola Komunikasi Politik
Dalam  Komunikasi politik  ada  4  (empat)    pola  komunikasi  yang  sering digunakan yaitu:
Pola komunikasi vertikal
Komunikasi  vertikal  adalah  komunikasi  dari  atas  ke  bawah    atau  dari  level yang  lebih  tinggi  ke  level  yang  lebih  rendah  atau  antara  pemimpin  atau  yang dipimpin. Dalam proses komunikasi vertikal pimpinan yang lebih tinggi  memberikan
instruksi, petunjuk, pengarahan, dan lain sebagainya kepada bawahanya. Selanjutnya bawahan  memberikan  umpan  balik  berupu  laporan,  gagasan,  saran,  dan  sebagainya kepada pimpinan atau pemegang kekuasaan mengenai proses pencapaian tujuan. Pola komunikasi horizontal
Komunikasi horizontal adalah komunikasi secara mendatar  yaitu komunikasi antar  sesama  individu  atau  kelompok  dalam  unit  kerja  organisasi  yang  sederajat, misalnya  antara  sesama  Ketua  DPC.  Berbeda  dengan  komunikasi  vertikal  yang sifatnya  lebih  formal,  maka  komunikasi  horisontal  seringkali  berlangsung  dalam suasana  tidak  formal.  Kamunikasi  harisontal  ini  dilakukan  untuk  mencipatakan kebersamaan, dengan  demikian  ketika  seosorang  figur  menyampaikan  sebuah keinginan maka akan mendapatkan respon positif dari konstituen.
Pola komunikasi formal
Komunikasi  formal  adalah  komunikasi  melalui  jalur-jalur  organisasi  formal Komunikasi  formal  sangat  penting  untuk  memelihara  dukungan  dan  kerjasama  dari orang-orang yang ada dalam suatu organisasi.
Pola komunikasi informal
Komunikasi informal adalah komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi.

## Negosiasi
Negoisasi  selalu  menjadi  bagian  yang  selalu  muncul  dalam  kegiatan komunikasi  politik.  Karena  setiap  manusia  yang  masuk  dalam  lembaga  politik  pasti punya kepentingan. Oleh karena itu proses tawar menawar dengan cara perundingan untuk  mendapatkan  kesepakatan bersama  antara  dua  pihak  yang  berkepentingan sangat  diperlukan. Negosiasi  sangat  terkait  dengan  komunikasi  persuasif  atau komunikasi yang membujuk.

## Membangun Konsensus
Konsensus  terkandung  kesadaran  kolektif  yang  artinya  sumber  solidaritas yang mendorong mereka untuk mau bekerja sama. Dalam Musyawarah Daerah DPD
PAN Muna Barat telah terjadi konsensus bersama  antara calon ketua dan para ketua DPC yang memiliki hak suara dalam musyawarah tersebut.

## KESIMPULAN
Pengambilan  keputusan  dalam  Partai Amanat  Nasional  adalah  berdasarkan musyawarah  mufakat.  Sehingga  dalam  proses  pengambilan  keutusan  seperti  ini dibutuhkan  keterampilan  komunikasi  politik  agar  tidak  terjadi  perbedaan  pendapat yang  berlarut-larut.  Dalam  Musywarah  Daerah  DPD  PAN  kabupaten  Muna  Barat tidak mencapai kata mufakat terkait dengan siapa yang menjadi ketua formatur/Ketau DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Muna Barat. Kekisruhan ini menjadi alasan Dewan  Pmimpinan  Wilayah  Partai  Amanat  Nasional  Provinsi  Sulawesi  Tenggara untuk mengambil alih.
Kesempatan  itu  dimanfaatkan  oleh  ketua  DPW  PAN  Sultra  untuk mengangangkat LM. Rajiun Tumada sebagai ketua DPD PAN Muna Barat meskipun tidak sesuai dengan hasil musyawarah. Keputusan ini sangat merugikan kader partai Amanat  Nasional  khusunya  pagi meraka  yang  selama  ini  mengabdi  untuk  partai. Namun  semua  itu  tidak  mungkin  terjadi  bila  komunikasi  politik  bisa  dijalankan dengan baik.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  terubgkap  bahwa  calon  peserta musyawarah  gagal  mencapai  kata  sepakat  disebabkan  tidak  berjalannya  komunikasi politik baik sebelum maupun pada saat dilakukannya musyawarah Daerah. Meskipun semua  kader  dalam  hal  ini  pemilik  suara  memiliki  konsenss  bersama  untuk membesarkan Partai Amanat nasional di Kabupaten Muna Barat tetapi strategi politik dibidang  kepemimpinan  politik,  ketokohan,  kebersamaan  dan  kemampuan  negosiasi yang  dimiliki  oleh  calaon  ketua  DPD  PAN  Muna  Barat  sangat  kurang.  Sehingga berimplikasi pada buruknya citra politik dan kurangnya partisipasi politik.

## SARAN
Kepada DPD  PAN  Kabupaten  Muna  Barat  agar  membangun  komunikasi politik  yang  baik  dengan  pengurusnya  untuk    mempertahankan  eksistensinya  di
kancah  perpolitikan  lokal  di  Muna  Barat  dengan  menjalankan  mesin  partai  secara fair.
DPD  PAN  kabupaten  Muna  Barat  diharapkan dapat  tetap  menjaga kekompakan  kader-kadernya  khususnya  dalam  hal  konsistensi  arah  dan  garis perjuangan partai.
DPD  PAN  Muna  Barat  diharapkan  dapat  menjaga  kepercayaan  masyarakat, merealisasikan  program-program  menjaga  komunikasi  dengan  seluruh  elemen masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA
Althoff,  Phillip  dan  Rush,  Michael.  2005. Pengantar  Sosiologi  Politik.  Penerjemah Kartini Kartono. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007
. .2008. Pengantar Sosiologi Poltik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Almond,  Gabriel.  1986. Sosialisasi,  Kebudayaan,  dan  Partisipasi  Politik”  dalam Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press.
Arifin,  Anwar.  2006. Komunikasi  Politik  Paradigma,  Teori,  Aplikasi,  Strategi  dan Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Arifin, Anwar 2006. Pencitraan dalam Politik. Jakarta: Pustaka Indonesia.
Ardial, 2010. Komunikasim Politik. Jakarta: PT. INDEKS.
Baswir,  Revrisond.  2009. Kepemimpinan  Nasional,  Demokratisasi,  dan  Tantangan
Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Budiardjo,  Miriam.  2009. Dasar-Dasar  Ilmu  politik.  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Gafar,  Affan.  2000. Politik  Indonesia:  Transisi  Menuju  Demokrasi.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hafied  Cangara.  2014.  Komunikasi  Politik:  Konsep,  Teori  dan  Strategi.  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.
Nimmo, Dan. 2005. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
. 2005. Komunikasi Politik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Rafael Raga Maran. 2014. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
Rakhmat  ,  Jalaluddin.  1991. Metode  Penelitian  Komunikasi.  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Ramlan,  Surbakti.    2010. Memahami  Ilmu  Politik. Jakarta:  Gramedia  Widia  Sarana Indonesia
Silahudin. 2011. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Kelir.
Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Alfabeta.