AL-AMWAL: JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARI’AH (2019) Vol 11 (2): 259-272 DOI: 10.24235/amwal.v11i2.4698
Al-Amwal: JurnalEkonomi dan Perbankan Syariah ISSN: 2303-1573  e-ISSN: 2527-3876
Homepage: https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal email: jurnalalamwal@syekhnurjati.ac.id

## Mekanisme Green Bond di Indonesia
Abdul Syukur At-Tibasiy Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Syukurmila292@gmail.com

## Fadly Mane
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim

## Indah Yuliana
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim indahoty@manajemen.uin-malang.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana program pemerintah dalam mengatasi  kerusakan  lingkungan  akibat  dari  banyaknya  perindustrian,  juga  bagaimana mekanisme  program  green  bond  yang  diterbitkan  oleh    PT.  SMI  pada  tahun  2018. Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  diambil  dari  website  PT.  SMI  dan didukung  data  dari  sumber  lainnya.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif deskriptif.  Hasil  temuan  yang  merupakan  poin  penting    adalah    Jakarta  termasuk  kota dengan  polusi  udara  tertinggi  se-Asia  Tenggara,  pemerintah  kehutanan  mulai  bergerak dalam  mengurus  wilayah  yang  berbahaya  untuk  didiamkan.  Hasil  green  bond  tersebut sangat membantu dalam rehabilitasi lingkungan juga membantu perekonomian  negara. Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  membantu  pemerintah  dalam  mempromosikan obligasi  hijau  (green  bond)  kepada  para  investor  sehingga  akan  meningkatkan pencapaian target rehabilitasi lingkungan dan menunjang perekonomian negara.
Kata kunci: mekanisme, green bond , lingkungan, investor

## Abstract
The purpose of this study is to determine the extent of government programs in dealing with  environmental  damage  due  to  the  number  of  industries,  also  how  the  green bond program mechanism issued by PT. SMI in 2018. This study uses secondary data taken from the website of PT. SMI and supported data from other sources. This research uses a  descriptive  qualitative  approach.  The  finding  which  is  an  important  point  is  that Jakarta is one of the cities with the highest air pollution in Southeast Asia, the forestry government has begun to move in managing dangerous areas to be silenced. The results
of  the  green  bond  are  very  helpful  in  environmental  rehabilitation  and  also  help  the country's  economy.  The  results  of  the  study  are  expected  to  help  the  government  in promoting  green  bonds  to  investors  so  that  they  will  increase  the  achievement  of environmental rehabilitation targets and support the country's economy.
Keywords: mechanism, green bond, environment, investor

## PENDAHULUAN
Semua  negara  menginginkan  untuk  maju  dan  berkembang  dalam  beberapa aspek,  salah  satunya  perekonomian,  tidak  terkecuali  Indonesia.  Maka,  untuk mewujudkannya  Indonesia  memerlukan  modal  yang  sesuai  dengan  banyaknya  jumlah penduduk, sehingga peran pasar modal dibutuhkan karena menyediakan modal dari para investor.  Di  pasar  modal  investor  menginvestasikan  dananya  dengan  cara  membeli produk  berupa  surat  berharga,  diantaranya  adalah  obligasi  dan  saham.  Saat  ini  dikenal istilah obligasi hijau atau green bond yang artinya obligasi berwawasan lingkungan. Di Indonesia obligasi hijau ini baru dikenal, padahal potensinya sangat besar.
Menurut  informasi  terkini,  green  sukuk  akan  drilis  pemerintah  dalam  pasar modal  yakni  peringkat  BBB  dari  fitch  riting.  Pemerintah  juga  banyak  melakukan roadshow  ke  berbagai  Negara  mengundang  banyak  investor  untuk  berinvestasi  dalam instrumen  ini  (www.kontan.co.id).  Ariawan  seorang  analis  Bank  Indonesia menyampaikan,  instrument  green  bond  bukanlah  instrumen  asing  dalam  pasar  global. Alasannya,  instrumen green  bond atau climate  awareness  bond ini  telah  dikeluarkan ketika  European  Investment  Bank  2007  bernilai  1  (satu)  miliar  Euro.  Akan  tetapi Negara  maju  masih  baru  5  tahun  diantaranya  Amerika,  China,  India,  Meksiko,  Turki, Peru  dan  bahkan  di  Negara  Asia  Tenggara  sekalipun  seperti  Malaysia  dan  Singapura sudah  mulai  menerapkan  dan  mengembangkan  green  bond  tersebut  sebagai  instrumen pembiayaan berwawasan lingkungan. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya pengetahuan investor akan instrumen ini.
Terkait  kegiatan  pendanaan,  pada  dasarnya  alternatif  yang  ditawarkan  pada investor  yaitu  obligasi  green,  yaitu  pemberian  biaya  untuk  menanggulangi  kerusakan lingkungan  atau  mengubah  lingkungan  yang  panas  menjadi  dingin  atau  hijau,dimana modal  atau  pembiyaan  yang  ditawarkan  akan  menjadi  penanggulangan  lingkungan dengan  sepenuhnya  kegiatan  proyek-proyek  dalam  kategori  KUBL  (Kegiatan  Usaha Berwawasan  Lingkungan),  yaitu  proyek-proyek  untuk  sumberdaya  yang  dapat diperbaharui,  hemat  energi,  kontrol  polusi,  perawatan  sumber  daya  hidup  dan  sumber daya  non  hidup,  atau  juga  lingkungan  berkesinambungan,  ramahnya  transportasi, perawatan air jernih dan air kotor, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 Peraturan OJK  Nomor  60.  Perseroan  yang  menggunakan  Obligasi  Berwawasan  Lingkungan (Green  Bond) berkomitmen  untuk  berpartisipasi  mendukung  pencapaian  berbagai rumusan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  sebagaimana  diformulasikan  dalam Sustainable  Development  Goals (SDG)  yang  juga  telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah Republik  Indonesia.  Partisipasi  tersebut  dituangkan  lewat  dukungan  pembiayaan  yang telah diberikan oleh Perseroan kepada proyek-proyek usaha maupun infrastruktur yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Diharapkan perseroan dapat membiayai proyek dari sektor-sektor lain yang termasuk dalam jenis KUBL seperti proyek efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi yang berkelanjutan, serta pemberdayaan air bersih  dan  penjagaan  limbah  (Husnan  Su’ad  dan  Pudjiastuti  Enny,  2004).  Lewat
dukungan  telah    diberikan  terhadap  terlaksananya  proyek-proyek  tersebut,  Perseroan secara  tidak  langsung  akan  berkontribusi  terhadap  tercapainya  beberapa  tujuan  dalam SDGs  seperti  “Energi  Bersih  dan  Terjangkau”  serta  “Penanganan  Perubahan  Iklim” serta  sekaligus  pula  mendukung  program  penanganan  radiasi  rumah  kaca  sehat  yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
PT.  SMI  (Sarana  Multi  Infrastruktur),  merupakan  perusahaan  pertama  di Indonesia  yang mencoba melakukan penerbitan green bond. Hal ini karena PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang lahir pada 26 Februari 2009 adalah perusahaan yang bertugas  dalam  program  pengadaan  modal  dengan  amanah,  menjadi  konektor pembangunan  infrastruktur  berwawasan  lingkungan  di  Indonesia,  juga  dukungan terhadap  Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan  Usaha  (KPBU).  Program  amanah  tersebut bersumber pada dua tujuan utama yaitu lebih memaksimalkan sosial dan perekonomian masyarakat  juga  menunjang  program Sustainable  Development  Goals (SDGs)  dan menjaga lingkungan sekitar. Sesuai peralihan aset-aset dan fungsi-fungsi Pusat Investasi milik  Pemerintah  (PIP),  PT  SMI  berfungsi  sebagai  mediator  berbagai  proyek  dan infrastruktur-infrastuktur  pembangkit  listrik  geothermal,  efisiensi  energy,  pelestarian sumber  daya  alam  dan  pelestarian  lingkungan  serta  dapat  memberikan  pembiayaan kepada  Pemerintah  Daerah  yang  melakukan  kegiatan  usaha  berbasis  lingkungan (KUBL).
Melihat  peluang  yang  ada  maka  PT  Sarana  Multi  Infrastruktur  (Persero)  yang mana termasuk dalam BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang  yang mana sahamnya milik  pemerintah  mencoba  mengambil  peran  sebagai  perusahaan  pertama  di  Indonesia yang  menerbitkan green  bond ,  tepatnya  pada  bulan  Juli  2018  senilai  Rp  1  triliun berdenominasi rupiah dengan skema penawaran umum berkelanjutan (PUB) sebesar Rp 3  triliun  pada  pertengahan  tahun  tersebut.  Bagi  perseroan  hal  ini  sangat  berguna  agar lingkungan  tetap  terjaga  kelestariannya,  apalagi  kedepannya  pemerintah  mewajibkan pembangunan diberbagai sektor yang ramah terhadap lingkungan.
Namun,  berkaca  dari  pembangunan  sektor  industri  di  berbagai  daerah  di Indonesia  khususnya  wilayah-wilayah  pembangunan  industri,  maka  pelestarian lingkungan  menjadi  suatu  keharusan  yang  wajib  diprogramkan  dan  dilaksanakan. Bidang  industri  secara  otomatis  akan  menyerap  banyak  tenaga  kerja  dibandingkan bidang  pertanian.  Semakin  banyak  industri,  maka  akan  semakin  terbuka  peluang- peluang  usaha  di  bidang  jasa.  Namun,  pesatnya  pembangunan  di  sektor  industri  tidak lagi  memperhatikan  kawasan  lingkungan  yang  sehat,  hal  ini  terlihat  di  banyak  daerah maju di Indonesia saat ini padat penduduk dan sulit untuk dikembangkan lagi (Djakaria, M.  Nur).  Pertumbuhan  industri  memiliki  permasalahan-permasalahan  seperti pengalokasian  tempat,  lahan  pekerjaan  serta  lingkungan  yang  tercemar.  Contoh pencemaran lingkungan yaitu air yang tercemar. Polusi suhu panas yang meningkat, hal ini  terjadi  karena  efek  perindustrian  yang  tidak  mempedulikan  kawasan  lingkungan sekitar. Kondisi ini menyebabkan Jakarata sebagai ibu kota Negara menjadi kota dengan pencemaran udara terburuk di Asia Tenggara. Gambaran tersebut terlihat  pada gambar berikut.

## Gambar 1. Peringkat Negara Berpolusi
Berdasarkan  gambar  tersebut,  Jakarta  sebagai  ibukota  Negara  Indonesia menempati  peringkat  teratas  se-Asia  Tenggara  di  tahun  2018  (Greenpeace  dan  IQ  Air Visual).  Maka  tidak  mengherankan  beberapa  kota  besar  lainnya  di  Indonesia  seperti Surabaya,  Jakarta,  Bandung,  Bekasi,  Makassar  dan  kota-kota  lainnya  menunjukan  hal yang  sama.  Sebagaimana  data  dari  Beban  Pencemaran  Limbah  Surabaya  menunjukan bahwa  limbah  di  Surabaya  didominasi  oleh  60  persen  dari  limbah  warga  sekitar  dan sisanya  dari  limbah industri.  Namun  demikian, limbah  industri  dinilai  lebih  berbahaya meskipun  kuantitasnya  lebih  rendah  dibandingkan  limbah  domestik.  Hal  ini  karena limbah  domestik  lebih  mudah  dan  cepat  terurai  secara  alami.  Namun  limbah  industri yang  sebagian  besar  mengandung  logam  berat  sulit  terurai  dan  membahayakan kesehatan.
Selain  itu,  pertumbuhan  industri  di  Kota  Cilegon,  Banten  semakin  meningkat mengikuti  trend  investasi  Indonesia.  Hal  tersebut  memberikan  efek  negatif  dan  positif terhadap  pola  hidupa  masyarakat.  Satu  sisi,  semakin  luas  lahan  industri  semakin bertambah  tenaga  kerja  yang  terserap,  namun  limbah  juga  mempengaruhi keberlangsungan  lingkungan  hidup  baik  di  darat  maupun  di  laut.  Kualitas  udara  di Cilegon  menjadi  berbahaya,  hal  ini  karena  disana  termasuk  penghasil  limbah  yang mengandung  bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3)  yang  jumlahnya  mencapai  puluhan. Dimana  Limbah  B3  di  Cilegon  per  tahun  mencapai  24  ribu  ton  setiap  harinya.  Para perusahaan  itu  rutin  menyetor  laporan  yang  oleh  DLH  disebut  manifest  pengolahan limbah industri. Artinya, industri di Cilegon rata-rata per tiga bulan menghasilkan 6 ribu ton  limbah  berbahaya.  Belum  lagi,  industri  skala  kecil  juga  ikut  andil  menghasilkan limbah B3. Hal ini tentu menjadi bumerang bagi lingkungan sekitar.
Bahkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih sangat minim orientasi pemulihannya. Hal ini terlihat dari penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum  berimplikasi  nyata  pada  pemulihan  lingkungan.  Tahun  2015  sampai  saat  ini, Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  mulai  melakukan  penegakan hukum kepada pelakor Karhutla. Sekitar 171 sanksi bagian administrasi dan 11 gugatan perdata,  juga  510  pidana  (www.menlhk.go.id).  Namun,  dampak  penegakan  hukum  ini terhadap  pemulihan  lingkungan  pasca  karhutla  masih  belum  terlihat.  Pelaksanaan sanksi  administrasi  yang  dijatuhkan  misalnya,  belum  dipublikasikan  kepada  publik dengan baik, begitu juga dengan data lahan konsesi yang terbakar. Sementara itu, dari 8 gugatan perdata Karhutla, total nilai ganti rugi mencapai kurang lebih 2,7 triliun rupiah. Namun,  belum  ada  satupun  putusan  yang  dieksekusi  oleh  Pengadilan.  Padahal  kurang lebih  67  %  dari  nilai  kerugian  lingkungan  ditujukan  sebagai  biaya  untuk  memulihkan lingkungan.  Kondisi  ini  menunjukan  kondisi  yang  memprihatinkan  terhadap  konsesi bekas  kebakaran  yang  digugat,  karena  belum  ada  satupun  tindakan  pemulihan  yang dilakukan  sebagai  bagian  dari  eksekusi  putusan.  Secara  jelas  dapat  dilihat  gambar diagram berikut.

## Gambar 2. Kerugian Lingkungan Hidup
Selain  itu,  berkaitan  dengan  kondisi  polusi  lingkungan,  Indonesia  sangat memprihatinkan  karena  masuk  pada  tataran  pedesaan,  maka  tabel  berikut memperlihatkan  beberapa  provinsi  dengan  jumlah  desa  yang  paling  tercemar  di Indonesia yaitu sebagaimana data dari data BPS menunjukkan data kerusakan air, tanah dan udara.
Tabel 1. Jumlah Pencemaran di Beberapa Provinsi
Berdasarkan  Tabel  1  masalah  pencemaran  lingkungan  di  Indonesia  telah merambah  ke  lingkungan  pedesaan.  Tentunya  hal  ini  harus  segera  mendapat penanganan  serius.  Di  sisi  lain,  warga  sekitar  juga  turut  membuang  sampah sembarangan. Maka  penaggulangan pencemaran lingkungan dapat diselesaikan dengan beberapa  cara,  yaitu  melalui  Kegiatan  Usaha  Berwawasan  Lingkungan  seperti pendanaan  green  bond.  Hal  ini  karena  perlindungan  terhadap  bahaya  pencemaran lingkungan perlu mendapat perhatian lebih serius.

## LITERATURE REVIEW Mekanisme
Mekanisme  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu  mechanisem  yang  artinya  alat bantu,  mobil  pengangkut,  kinerja  benda  fungsional.  Mekanisme  didasarkan  pada  kata mechos  yaitu  mediator,  cara  sesuatu,  atau  juga  cara  memfungsikan  sesuatu.  Kata  ini mempunyai  arti  yang  banyak.  Secara  umum  ada  empat  definisi  yang  berbeda,  yaitu pertama, mekanisme adalah rancangan susunan pekerjaan  yang dirancang  sedemikian rupa  agar  dapat  dijalankan  sesuai  rencana,  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  hasil yang maksimal dan minim akan kesalahan (Moenir, 2001). Kedua ialah prosedur kerja tentang  semua  rahasia  kerja  (Poerwadarmita,  2003). Ketiga ialah  terjadinya koneksitivitas  dalam  jaringan  struktural  atas  kinerja  yang  dikerjakan  (Bagus,  1996). Keempat ialah usaha dalam memberikan hasil yang maksimal tanpa adanya kekurangan sedikitpun melalui struktur dan organisasi yang telah ditetapkan.
Dari  penjelasan  beberapa  definisi  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa mekanisme adalah suatu interaksi prosedural yang terstruktur dalam organisasi atau non organisasi  apapun  yang  bisa  menghasilkan  suatu  tujuan  semaksimal  mungkin  sesuai karakter dan kondisi masing-masing individu.

## Green Bond
Green  Bond  adalah  obligasi  infrastruktur  berwawasan  lingkungan.  Tidak  perlu warkat  untuk  green  bond  yang  di  terbitkan,  tapi  diperlukan  sertifikat  jumbo  karena untuk pendaftaran KSEI sebagai bukti pemegang green bond.
Kegiatan  Usaha  Berwawasan  Lingkungan  (KUBL)  adalah  kegiatan  usaha  dan atau  kegiatan  lain  yang  bertujuan  untuk  melindungi,  memperbaiki,  dan  meningkatkan kualitas  atau  fungsi  lingkungan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Perseroan  telah menyusun  Kerangka  Kerja  Green  Bond (Green  Bond  Framework) yang  didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme pemilihan proyek dan penggunaan dana serta mekanisme  pelaporan  yang  diperoleh  dari  Penawaran  Umum  Green  Bond  (Obligasi infrastruktur berwawasan lingkungan).

## Kerangka Kerja Green Bond
Berikut  ini  uraian  singkat  mengenai  Kerangka  Kerja  Green  Bond  Perseroan adalah sebagai berikut:
a) Konsumsi Modal dari Penawaran Umum
Modal akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek  yang memiliki  manfaat  lingkungan  yang  jelas,  mendorong  transisi  ke  pertumbuhan ketahanan iklim dan rendah karbon, serta bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan atau meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan. Perseroan telah menetapkan kriteria proyek yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Terdapat 6 (enam) kategori  proyek  yang  dapat  memenuhi  tujuan  untuk  melindungi,  melestarikan,  dan atau meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan yaitu:
 Pembaharuan energi;
 Hemat energi;
 Kontrol polusi;
 Pemberdayaan SDA Hidup dan perawatan lahan berkesinambungan;
 Amannya media angkut; dan
 Perawatan air bersih dan kontrol air limbah.
Perseroan  telah  mengecualikan  pembangkit  listrik  berbahan  bakar  fosil  dan mengambil  sikap  konservatif  terhadap  pembangkit  listrik  bertenaga  hidro (mengecualikan  pembangkit  listrik  >10 MW)  dan  biofuel  (bahan  bakar  hayati)  dari bahan  baku  berbasis  hutan.  Perseroan  telah  menganalisis  KUBL  yang  memenuhi ketentuan  pada  aturan  Menteri  Keuangan  No.  100/PMK.010/2009  yang  berisikan pengadaan  modal  untuk  infrastruktur  wilayah  perindustrian  tersebut  di  atas  untuk masuk ke dalam Kerangka Kerja Green Bond.
b) Sasaran Kelestarian Lingkungan
Perseroan  berkomitmen  untuk  berpartisipasi  mendukung  pencapaian  berbagai rumusan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  sebagaimana  diformulasikan  dalam Sustainable  Development  Goals (SDGs)  yang  mana  dimonitori  oleh  pemerintah Indonesia.  Partisipasi  tersebut  dituangkan  lewat  dukungan  pembiayaan  yang  telah diberikan  oleh  Perseroan  kepada  proyek-proyek  infrastruktur  yang  dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs.
Proyek-proyek  infrastruktur  tersebut  diantaranya  terdiri  atas  proyek  di  bidang energi  terbarukan,  transportasi  ramah  lingkungan,  dan  Pemberdayaan  SDA  Hidup dan  perawatan  lahan  berkesinambungan.  Selain  proyek-proyek  infrastruktur  pada tiga sektor tersebut yang telah mendapatkan pembiayaan dari Perseroan, diharapkan bahwa Perseroan juga dapat membiayai proyek dari sektor-sektor lain yang termasuk dalam  jenis  KUBL  seperti  proyek  efisiensi  energi,  pencegahan  dan  pengendalian polusi yang berkelanjutan, serta pelestarian air bersih dan penjagaan limbah industri.
Melalui  dukungan  yang  diberikan  terhadap  terlaksananya  proyek-proyek tersebut,  Perseroan  secara  tidak  langsung  akan  berkontribusi  terhadap  tercapainya beberapa  tujuan  dalam  SDGs  seperti  “Energi  Bersih  dan  Terjangkau”  serta “Penanganan Perubahan Iklim” serta sekaligus pula mendukung RAN (Rencana Aksi Nasional)  meminimalisir  efek  rumah  kaca  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal  14  UUPPLH  menjelaskan  terkait  pemberdayaan  lingkungan  dan  juga pengelolaan  lahan  yang  sehat  dan  aman.  Instrumen  ini  sesuai  dengan  pasal  5 UUPPLH  menegaskan  agar  pemberdayaan  lingkungan  supaya  benar-benar diperhatikan  sesuai  Rencana  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (RPPLH),  yaitu  mencakup  beberapa  aspek  diantaranya  multi  karakter    dan    fungsi ekologis, meratanya kependudukan, meratanya SDA, pengetahuan lokal, kepentingan warga Negara, bergantian iklim.

## METODE
Berdasarkan  penjabaran  materi  tersebut,  maka  metode  penelitian  dijabarkan dalam  gambar  di  bawah  ini  agar  mampu  memberikan  pemahaman  secara  singkat terkait masalah yang hendak di teliti adalah sebagai berikut:

## Gambar 3. Mekanisme Green Bond di Indonesia pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PT  Sarana  Multi  Infrastruktur  (Persero)  atau  yang  di  singkat  PT  SMI  adalah perusahaan  yang  didirikan  pada  tanggal  26  Februari  2009,  yang  bergerak  di  bidang pembiayaan  infrastruktur.  Perseroan  ini  termasuk  dalam  kategori  aset  negara,  yakni BUMN  artinya  semua  kekayaannya  itu  milik  Negara  (Kementerian  Keuangan). Berdasarkan  berjalannya  aset  dan  juga  berfungsinya  Pusat  Investasi  Pemerintah  (PIP), maka  PT  SMI  mampu  memberikan  modal  proyek-proyek  usaha  maupun  infrastruktur yang  melakukan  kegiatan  usaha  berbasis  lingkungan  serta  dapat  memberikan pembiayaan  kepada  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  disebabkan  PT  Sarana  Multi Infrastruktur  (Persero)  didirikan  untuk  pembiayaan  infrastruktur  pembangunan  negara, dan  juga  mendorong  program  Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan  Usaha  (KPBU). Pengembangan amanah itu didasarkan dari dua tujuan yakni memaksimalkan sosial dan perekonomian  warga  negara  serta  mewujudkan  tercapainya Sustainable  Development Goals (SDGs)  dan  perawatan  iklim  sehat.  Maka  tidak  mengherankan  jika  PT  Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mengambil peran sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang  menerbitkan  green  bond,  yaitu  tepatnya  di  bulan  Juli  2018  lalu  dengan menerbitkan senilai Rp 1 triliun berdenominasi rupiah dengan skema penawaran umum berkelanjutan  (PUB)  sebesar  Rp  3  triliun  pada  pertengahan  tahun  tersebut.  Hal  ini sangat berguna bagi lingkungan sekitar agar tetap terjaga kelestariannya, apalagi adanya tuntutan dari pemerintah akan kewajiban pembangunan di berbagai sektor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Green  Bond  adalah  obligasi  infrastruktur  berwawasan  lingkungan,  tidak  perlu warkat  untuk  green  bond  yang  diterbitkan,  namun  sertifikat  jumbo  diperlukan  karena untuk  pendaftaran  KSEI  sebagai  bukti  pemegang  green  bond.  Kegiatan  Usaha Berwawasan  Lingkungan  (KUBL)  adalah  kegiatan  usaha  dan  atau  kegiatan  lain  yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan atau meningkatkan kualitas atau fungsi
lingkungan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Perseroan  telah  menyusun  Kerangka  Kerja Green Bond (Green Bond Framework) yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme  pemilihan  proyek  dan  penggunaan  dana  serta  mekanisme  pelaporan  yang diperoleh  dari  Penawaran  Umum  Green  Bond  (Obligasi  infrastruktur  berwawasan lingkungan). Untuk mempermudah pemahaman, maka dalam perseroan telah menyusun Kerangka  Kerja  Green  Bond (Green  Bond  Framework) yang  didalamnya  terdapat pengaturan  mengenai  mekanisme  pemilihan  proyek  dan  penggunaan  dana  serta mekanisme  pelaporan  yang  diperoleh  dari  Penawaran  Umum  Green  Bond  (Obligasi infrastruktur berwawasan lingkungan) melalui beberapa tahapan yaitu:
1. Green  Bond  merupakan  obligasi  Infrastruktur  berwawasan  lingkungan    yang  di keluarkan pertama kali oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (persero).
2. Jumlah  Pokok  Green  Bond  maksimal  bernilai  Rp  1.000.000.000.000,-  (satu  triliun Rupiah)  dimana  Green  Bond  yang  ditawarkan  sebesar  Rp  355.000.000.000,-  (tiga ratus  lima  puluh  lima  miliar  Rupiah)  dijamin  secara  kesanggupan  penuh (full commitment) dan  sebanyak-banyaknya  sebesar  Rp  645.000.000.000,-  (enam  ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort) .
3. Green  bond  yang  ditawarkan  adalah  seharga  100%  (seratus  persen)  dari  jumlah Pokok Green Bond.
4. Kuota Waktu adalah 3 (tiga) tahun, dan 5 (lima) tahun dimulai dari tahun emisinya.
5. Seri  dan  Kupon  Green  Bond:  Green  Bond  yang  dijamin  secara  kesanggupan  penuh (full  commitment) seluruhnya  diberikan  kepada  masyarakat  untuk  memilih  2  seri yang ditawarkan, yakni:
Seri A: Jumlah harga pokok penawarannya Rp 131.500.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) jangka waktunya 3 (tiga) tahun mulai awal emisinya.
Seri  B:  Jumlah  harga  pokok  penawarannya  Rp  223.500.000.000,-  (dua  ratus  dua puluh  tiga  miliar  lima  ratus  juta  Rupiah)  jangka  waktunya  5  (lima)  tahun mulai awal emisinya.
6. Hasil pemeringkatan dari green bond adalah idAAA (Triple A) yang dikeluarkan PT PEI atau Pemeringkat Efek Indonesia. Hal ini disesuaikan dari penghasilan peringkat di  efek  penjangkaan  panjang  berdasarkan  surat  No.  RC-515/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 20 April 2018 dari PEFINDO, Green Bond Tahap I Tahun 2018.
7. Jaminan Green Bond diambilkan dari harta kekayaannya sendiri secara fleksibel dan tidak  terikat  pada  satu  jaminan  yang  tentunya  memberikan  peluang  secara  leluasa kepada  pihak  peminjam.  Hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  1131  dan  pasal  1132.  Hak Pemegang  Green  Bond  adalah  paripassu  tanpa  preferen  dengan  hak-hak  kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Demikian beberapa wewenang yang dimiliki pemegang green bond:
a. Harus membayar tagihan green bond sesuai ketentuan
b. Membayar  biaya  denda  yang  berlaku  dan  ditambah  1%  per  tahun  dari  masing- masing  seri  jika  telat  membayar,  perhitungannya  per  hari,  sampai  waktu pembayaran
c. Pemegang  Green  Bond  baik  perorangan  maupun  bersama-sama  yang  mewakili paling  sedikit  lebih  dari  20%  (dua  puluh  persen)  dari  jumlah  Green  Bond  yang belum  dilunasi  (tidak  termasuk  Green  Bond  yang  dimiliki  oleh  Perseroan  dan atau  Afiliasi  Perseroan  kecuali  Green  Bond  yang  dimiliki  oleh  Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat  agar  diselenggarakan  RUPO.  Green  Bond  akan  dibekukan  oleh  KSEI
sejumlah  Green  Bond  yang  tercantum  dalam  KTUR  tersebut.  Pencabutan pembekuan  Green  Bond  oleh  KSEI  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  setelah mendapat  persetujuan  secara  tertulis  dari  Wali  Amanat  dimana  persetujuan tersebut  akan  diberikan  setelah  diadakan  RUPO  (Rapat  Umum  Pemegang Obligasi) Green Bond.
d. Berikut regulasi dari RUPO untuk Pemegang Green Bond:
1) Memberitahu  arahan  Wali  Amanat,  menyetujui  suatu  kelonggaran  waktu atas  suatu  kelalaian  berdasarkan  Perjanjian  Perwaliamanatan  serta  akibat- akibatnya  atau  untuk  mengambil  tindakan  lain  sehubungan  dengan kelalaian;
2) Mencari  ganti  Wali  amanat  yang  baru  sesuai  peraturan  Perjanjian Perwaliamanatan;
3) Membuat  langkah  baru  yang  diamanatkan  kepada  Pemegang  Green  Bond tetapi tidak terbatas pada tujuan untuk mengubah Perjanjian Perwaliamanatan  dengan  memperhatikan  ketentuan  dalam  Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan;
4) Menentukan hasil putusan yang berhubungan dengan pengusulan Perseroan atau Pemegang Green Bond mengenai perubahan jangka waktu Green Bond, jumlah Pokok Green Bond, tingkat Bunga Green Bond, perubahan tata cara atau  periode  pembayaran  Bunga  Green  Bond,  pembayaran  Bunga  Green Bond;
5) Memilih putusan-putusan yang sesuai terhadap maksud Perseroan atau Wali Amanat  untuk  melakukan  pembatalan  pendaftaran  Green  Bond  di  KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
6) Menentukan  putusan  yang  terjadi  atas  kelalaian  sesuai  Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu  kelalaian  dan  akibat-akibatnya,  atau  untuk  mengambil  tindakan  lain sehubungan dengan kelalaian; dan
7) Memilih  keputusan  atas  Force  Majeure  yang  tidak  tercpainya  perjanjian antar Wali Amanat dengan persero.
e.  Menyampaikan  permintaan  kepada  Perseroan  melalui  Wali  Amanat  untuk membeli  kembali  Green  Bond  dengan  harga  sebesar  100%  (seratus  persen)  (at par) Green Bond yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Green Bond.
9.  Konfrensi pemilik green bond :
a.  Dilaksanakannya  konferensi  umum  pemilik  Obligasi  (RUPO)  Green  Bond bertujuan untuk:
1)  Memberitakan,  mengarahkan,  menyetujui,  membatasi,  melarang,  dan menginformasikan  akibat-akibatnya  berdasarkan  kelalaian-kelalaian  kepada wali amanat,
2)  Mencari pengganti wali amanat sesuai dengan persetujuan masing-masing,
3)  Membuat  langkah  baru  yang  diamanatkan  kepada  Pemegang  Green  Bond, tetapi  tidak  terbatas  pada  mengubah  Perjanjian  Perwaliamanatan  dengan memperhatikan  ketentuan  dalam  Perjanjian  Perwaliamanatan  serta  peraturan perundang-undangan,
4)  Menentukan  hasil  putusan  yang  berhubungan  dengan  pengusulan  Perseroan atau  Pemegang  Green  Bond  mengenai  perubahan  jangka  waktu  Green  Bond, jumlah  Pokok  Green  Bond,  tingkat  Bunga  Green  Bond,  perubahan  tata  cara atau periode pembayaran Bunga Green Bond,
5)  Memilih  putusan-putusan  yang  sesuai  maksud  Perseroan  atau  Wali  Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Green Bond di KSEI  sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI,
6)  Menentukan  putusan  yang  terjadi  atas  kelalaian  sesuai  Perjanjian Perwaliamanatan  termasuk  untuk  menyetujui  suatu  kelonggaran  waktu  atas suatu  kelalaian  dan  akibat-akibatnya,  atau  untuk  mengambil  tindakan  lain sehubungan dengan kelalaian; dan
7)  Memilih  keputusan atas  Force  Majeure  yang  tidak  tercpainya  perjanjian antar Wali Amanat dengan persero,
8)  Dilakukannya  panggilan  dan  penyelenggaraan  RUPO  paling  lama  30  hari dimulai dari penerimaan surat permintaan tersebut.
a)  Prosedur konfrensi pemilik green bond “RUPO” adalah:
 RUPO dapat diselenggarakan sesuai persero atau juga sesuai green bond dimana  pencatatannya  bisa  juga  kesepakatan  antar  wali  amanat  dengan persero tersebut,
 RUPO hanya wajib dari 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang  beredar  secara  nasional  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
 RUPO  wajib  dipanggil  selambat-lambatnya  14  (empat  belas)  Hari Kalender  sebelum  diselenggarakannya  RUPO  melalui  1  (satu)  surat kabar  harian  berbahasa  Indonesia  yang  berperedaran  nasional. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari  Kalender  sebelum  diselenggarakannya  RUPO  kedua  atau  ketiga melalui  1  (satu)  surat  kabar  harian  berbahasa  Indonesia  yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa  RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan  paling  lama  21  (dua  puluh  satu)  Hari  Kalender  dari  RUPO  pertama atau kedua.
 Ketegasan  wajib  ketika  pemanggilan  RUPO  dilakukan  terkait  rencana RUPO juga mengungkapkan informasi,
 Pemimpin  wajib  tahu  dalam  hal  Wali  Amanat  diwajibkan  untuk mempersiapkan  acara  RUPO  dan  bahan-bahan  RUPO  serta  menunjuk Notaris  yang  harus  membuat  berita  acara  RUPO.  Penggantian  Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Green Bond, RUPO dipimpin  oleh  Perseroan  atau  wakil  Pemegang  Green  Bond  yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Green Bond yang  meminta  diadakannya  RUPO  tersebut  harus  mempersiapkan  acara RUPO  dan  bahan-bahan  RUPO  serta  menunjuk  Notaris  yang  harus membuat berita acara RUPO,
 Di  RUPO  hanya  Pemegang  Green  Bond  yang  memiliki  KTUR  dan namanya  tercatat  dalam  Daftar  Pemegang  Rekening  yang  diterbitkan oleh  KSEI  3  (tiga)  Hari  Kerja  sebelum  tanggal  penyelenggaraan  RUPO yang boleh hadir dengan membawa kartu KTUR tentunya,
 Persero  atau  afiliasi  persero  yang  memiliki  green  bond  tidak  memiliki hak  suara  dan  tidak  diperhitungkan  dalam  kuorum  kehadiran,  kecuali perusahaan afiliasi negara,
 Tiap  perpindahan  buku  green  bond  sebesar  Rp  1  (satu  Rupiah)  atau kelipatannya Satu Satuan Pemindahbukuan Green Bond mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain,
 Suara-suara yang tidak benar-benar kejelasan dan kebenarannya dihitung bukan  pengeluaran,  termasuk  Green  Bond  yang  dimiliki  oleh  Perseroan dan atau Afiliasi Perseroan kecuali Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.
 Seluruh  Green  Bond  yang  tersimpan  dalam  KSEI  diendapkan  karena Green  Bond  tersebut  tidak  dapat  dipindahbukukan  sejak  3  (tiga)  Hari Kerja  sebelum  tanggal  penyelenggaraan  RUPO  sampai  dengan  tanggal berakhirnya  RUPO,  yang  dibuktikan  dengan  adanya  pemberitahuan  dan kesetujuan dari Wali Amanat. Kegiatan transaksi diwaktu-waktu itu akan ada  penundaan  sampai  1  (satu)  Hari  Kerja  sampai  RUPO  telah dilaksanakan,
 Penyerahan  daftar-daftar  pemilik  green  bond  oleh  perseroan  dari afiliasinya wajib kepada wali amanat sebelum pelaksanaa RUPO,
 Ketika RUPO dilaksanakan:
 Berkewajiban  menyerahkan  surat-surat  terkait  green  bond  yang dimiliki persero kecuali milik negara; dan
 Berkewajiban  membuat  surat  terkait  green  bond  yang  dimiliki  baik terafilias ataupun tidak terafiliasi dengan Perseroan.
9)  Ketika RUPO terselenggara, maka kewajibannya harus membuat surat melalui notaris  terkait  dengan  itu,  dan  yang  mengumumkan  hasil  RUPO  adalah  wali amanat dengan memakai surat kabar harian berbahasa Indonesia, 7 hari setelah terselenggaranya RUPO,
10)  Semua hasil RUPO baik Perseroan, Wali  Amanat dan Pemegang  Green Bond wajib patuh kepada pemilik green bond,
11)  Semua peraturan yang dibuat tidak keluar dari regulasi dan perintah negara,
12)  Undang-undang  diberlakukan  bilamana  hasil  keputusan  terkait  RUPO disinggung oleh Undang-undang,
10.  Seluruh  modal  green  bond  yang  ditawarkan  adalah  membiayai  kembali  proyek yang memiliki manfaat lingkungan yang jelas, mendorong transisi ke pertumbuhan ketahanan  iklim  dan  rendah  karbon,  serta  bertujuan  untuk  melindungi, melestarikan,  dan  atau  meningkatkan  kualitas  dan  fungsi  lingkungan.  Perseroan telah  menetapkan  kriteria  proyek  yang  memenuhi  syarat.  Terdapat  6  (enam) kategori  proyek  yang  memenuhi  tujuan  untuk  melindungi,  melestarikan,  dan  atau meningkatkan  kualitas  dan  fungsi  lingkungan  yaitu:  (a)  Energi  terbarukan;  (b) Efisiensi energi; (c) Pencegahan dan pengendalian polusi; (d) Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan; (e) Transportasi ramah lingkungan;  dan  (f)  Pengelolaan  air  dan  air  limbah  yang  berkelanjutan.  Perseroan telah  mengecualikan  pembangkit  listrik  berbahan  bakar  fosil  dan  bersikap konservatif  terhadap  pembangkit  listrik  tenaga  hidro  (mengecualikan  pembangkit listrik > 10 MW) dan biofuel (bahan bakar hayati) dari bahan baku berbasis hutan.
11.  Kegiatan Usaha Berbasis  Lingkungan (KUBL)  yang akan menggunakan dana dari meningkatkan  kualitas  dan  fungsi  lingkungan.  Selain  itu,  berdasarkan  persetujuan
dari  OJK  pada  tanggal  30  April  2015  terkait  penambahan  obyek  pembiayaan infrastruktur yang meliputi:
a. Kategori  sosial  yaitu:  infrastruktur  kota,  infrastruktur  dalam  dunia  pendidikan, infrastruktur  lahan,  infrastruktur  dalam  dunia  wisata,  infrastruktur  dalam kesehatan, serta infrastruktur masyarakat.
Penambahan  Penawaran  Umum  Green  Bond  adalah  pembiayaan  proyek ramah lingkungan yang memenuhi syarat, termasuk proyek-proyek baru ataupun yang sudah ada dan memiliki manfaat lingkungan yang jelas, mendorong transisi ke  pertumbuhan  rendah  karbon  dan  ramah  iklim,  dan  bertujuan  untuk melestarikan, menjaga, dan atau
b. daya tahan listrik demi menunjang efesiensi listrik,
Pada  tanggal  20  April  2016,  Perseroan  juga  telah  mendapat  persetujuan  atas pembentukan  Unit  Usaha  Syariah  sehingga  dapat  memberikan  pembiayaan infrastruktur dengan skema Syariah.
12.  Pelaporan Penggunaan dana Green Bond
Sesuai  dengan  peraturan  OJK,  Perseroan  akan  mempublikasikan  laporan tahunan  atas  portofolio,  yang  akan  tersedia  di  situs  web,  selama  masih ada  Green Bond  yang masih beredar dan diterbitkan berdasarkan kerangka kerja. Laporan ini akan  ditinjau  oleh  tim  tingkat  senior  yang  terdiri  dari  Divisi  Pembiayaan  dan Investasi,  Divisi  Pembiayaan  Berkelanjutan,  Divisi  Pengembangan  Korporasi  dan Manajemen  Inisiaitf,  serta  Divisi  Hukum  dan  Divisi  Keuangan.  Laporan  tersebut sekurangnya mencakup hal-hal berikut:
i. Daftar proyek yang mana hasil penjualan Green Bond telah dialokasikan, ii   Penjelasan singkat tentang proyek, iii.  Jumlah total nilai yang ditandatangani, iv.  Total nilai hasil penjualan yang dialokasikan untuk proyek, dan
v.  Dampak lingkungan yang dihasilkan dari proyek (jika relevan dan potensi).
13.  Prosedur  untuk  melunasi  dan  membayar  green  bond  akan  dilakukan  oleh  KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Green Bond yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Green Bond sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Perjanjian  Agen  Pembayaran  kepada Pemegang Green Bond melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu  pembayaran  masing-masing  sebagaimana  yang  telah  ditentukan.  Bilamana tanggal  pembayaran  jatuh  pada  bukan  Hari  Kerja,  maka  pembayaran  akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
14.  Perwaliamanatan  yang  telah  ditunjuk  dalam  penerbitan  Green  Bond  sesuai  dengan ketentuan  yang  tercantum  dalam  Akta  Perjanjian  Perwaliamanatan  Obligasi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No.65 tanggal 23 April 2018, sebagaimana telah diubah  dengan  Addendum  I  Perjanjian  Perwaliamanatan  Obligasi  Infrastruktur Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap  I  Tahun  2018  No.  24  tanggal  16  Mei  2018  dan  Addendum  II  Perjanjian Perwaliamanatan  Obligasi  Infrastruktur  Berwawasan  Lingkungan  (Green  Bond) Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 No. 53 tanggal 25 Juni  2018,  yang  semuanya  dibuat  dihadapan  Ir.  Nanette  Cahyanie  Handari  Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

## KESIMPULAN
PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) persero, merupakan perusahaan pertama di Indonesia  yang  melakukan  penerbitan  green  bond.  Hal  ini  karena  PT.  Sarana  Multi Infrastruktur  (Persero)  yang  lahir  pada  26  Februari  2009  adalah  perusahaan  yang bertugas  untuk  program  pengadaan  modal  dengan  amanah  menjadi  konektor pembangunan  infrastruktur  berwawasan  lingkungan  di  Indonesia,  juga  masuk  di dalamnya  yaitu  dukungan  terhadap  target  Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan  Usaha (KPBU).  Program  amanah  tersebut  bersumber  kepada  dua  tujuan  utama  yaitu  lebih memaksimalkan  sosial  dan  perekonomian  masyarakat  juga  menunjang  program Sustainable  Development  Goals (SDGs)  dan  menjaga  lingkungan  sekitar.  Sesuai peralihan  aset-aset  dan  fungsi-fungsi  Pusat  Investasi  milik  Pemerintah  (PIP),  PT  SMI berguna  sebagai  mediator  berbagai  proyek  dan  infrastruktur-infrastuktur  pembangkit listrik geothermal, efisiensi energi, pelestarian sumber daya alam hidup dan pelestarian lingkungan  serta  dapat  memberikan  pembiayaan  kepada  Pemerintah  Daerah  yang melakukan kegiatan usaha berbasis lingkungan (KUBL).
Green  Bond  merupakan  obligasi  infrastruktur  berwawasan  lingkungan  yang mana  dalam  mekanisme  operasionalnya  perseroan  telah  menyusun  kerangka  kerja Green Bond (Green Bond Framework) yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme  kerja  yaitu  mulai  dari  penetapan  jumlah  pokok  Green  Bond,  harga penawaran  Green  Bond,  jangka  waktu  Green  Bond,  seri  dan  kupon  Green  Bond, pemeringkatan Green Bond, jaminan Green Bond, Hak-hak dari pemegang Green Bond, Rapat  Umum  Pemegang  (RUPO)  Green  Bond,  penggunaan  dana  hasil  penawaran umum Green Bond, dan adanya penjelasan terkait Kegiatan Usaha Berbasis Lingkungan (KUBL)  yang menjadi prioritas serta adanya pelaporan Penggunaan dana Green Bond, cara  dan  tempat  pelunasan  atau  pembayaran  Green  Bond  dan  adanya  wali  amanat sebagai pusat informasi operasional Green Bond.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagus. 1996. Suatu Mekanisme Kerja. Cetak 22. Jakarta Djakaria,  M.  Nur. Dampak  Pembangunan  Kawasan  Industri  Di  Kabupaten  Bekasi Terhadap Alih Fungsi Lahan Dan Mata Pencaharian Penduduk.
http://amp.kontan.co.id/news/penerbitan-green-bond-masih-cenderung-minim-di- indonesia (di akses  pada 02 Juni 2019).
Husnan  Su’ad  dan  Pudjiastuti  Enny.  2004. Dasar  Manajemen  dalam  Keuangan.
Yogyakarta: UPP AMP YKPN Moenir. 2001. Mekanisme Kerja. Jakatra: Graha Media.
Pemaparan  Direktur  Jenderal  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan berjudul Kerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018 dalam kegiatan Dialog Refleksi Kinerja KLHK pada 31Desember, 2018. http://www.menlhk.go.id/siaran-296-pemerintah-konsisten-perangikejahatan- lingkungan-hidup-dan-kehutanan.htm (di akses  pada 02 Juni 2019).
Poerwadarmita. 2003. Mekanisme Kinerja Lapangan. Jakarta: Media Cetak. Rindi  Nuris  Velarosdela  (Artikel)  Jakarta  Peringkat  Satu  Kota  dengan  Polusi  Udara
Terburuk di Asia
Tenggara", https://megapolitan.kompas.com/
read/2019/03/07/20570741/jakarta-peringkat-satu-kota-dengan-polusi-udara- terburuk-di-asia-tenggara. (di akses  pada 02 Juni 2019).