## INOVASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PEKALONGAN

## Kushandajani

## Abstract
This research is motivated by the deepen concern toward  the fenomena of poverty in Indonesia, in otherhand application of decentralization is exist for a while. So, it’s important thing to study how to make poverty reduction with innovation programes in decentralization era.    Result  this  research  describes  that  the  capasity  of  Walikota    to  puss  four  social institutions:  Badan  Keswadayaan  Masyarakat  (BKM),  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat (LPM), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), and Karang Taruna can solve the poverty problems  in  Kota  Pekalongan.  There  are  many  innovation  programes  in  Kota  Pekalongan, where  All  programes  are  community  based:  Replication  of  Program  Penangggulangan Kemiskinan  Perkotaan  (P2KP),  Program  Percepatan  Pembangunan  Keluarga  Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM), Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM), and Replication  of  Pembangunan  Lingkungan  Permukiman  Berbasis  Komunitas  (PLPBK)  that focused in neighborhood develompent.By means of strengtening capacityof social institution at  Kelurahan  also  integrated  planning  and  budgeting,  innovation  programs  can  be  done succesfully.
Key Words: inovation, management, decentralization, poverty reduction

## A.  PENDAHULUAN
Problem  utama  yang  melanda berbagai negara adalah problem kemiskinan,  dimana  ukuran    yang  paling kasat  mata  adalah  kemiskinan  ekonomi. Demikian  pula  yang  terjadi  di  berbagai wilayah  di  Indonesia.  Angka  kemiskinan Jawa  Tengah  mencapai  16,21  di  bulan
September  2011.  (BPS, 2011)  Namun  ada perubahan  cukup  baik  di  tahun  2012 dimana  angka  kemiskinan  Jawa  Tengah menurun, mencapai  14,98  %  , meski tetap berada  di  atas  angka  nasional  11,66  % (BPS, 2012).
Tabel. 5.1 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota di Jateng Di atas Prov. Jateng dan Nasional : 15 Kabupaten (Wonosobo 24,21%, Kebumen 24,06%, Rembang 23,71%, Purbalingga 23,06%, Brebes 22,72%, Banyumas 21,11%,
Pemalang 20,68%, Banjarnegara 20,38%, Demak 18,21%,
Sragen 17,95%, Klaten 17,95%, Purworejo 17,51%, Grobogan 17,38%, Cilacap 17,15% dan Blora 16,24%) Di bawah Prov. Jateng & di atas Nasional : 10 Kabupaten/Kota
(Wonogiri 15,74%, Karanganyar 15,29%, Magelang 15,18%, Pekalongan  15,00% ,  Boyolali  14,97%,  Pati  14,69%,  Kendal
14,26%,  Batang  13,47%,  Temanggung  13,38%  dan  Kota Surakarta 12,90%) Di bawah Prov. Jateng dan Nasional : 10 Kabupaten/Kota
(Tegal 11,54%, Sukoharjo 11,13%, Kota Magelang 11,06%, Kota Tegal 10,81%, Jepara 10,32%, Semarang 10,30%, Kota Pekalongan 10,04%, Kudus 9,45%, Kota Salatiga 7,80%, dan Kota Semarang 5,68%)
Sumber: BPS, 2011, diolah.
Di pusat, komitmen untuk
mempercepat  penanggulangan kemiskinan membuahkan peraturan baru yang mengikat  agar  segala  upaya  dilakukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  15
Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan.  Di  daerah- daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota  sudah  tersusun  SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah),  yang  didasarkan  pada  SPK Pusat.  Namun  mengukur  komitmen  hanya dari  seberapa  banyak  peraturan  yang dibuat  juga  tidaklah  tepat.  Lebih  penting lagi  adalah  bagaimana  mewujudkan  niat menjadi  realita,  melalui  usaha  keras  dan berkesinambungan.  Untuk  itulah  peran pemerintah daerah dalam berinovasi sangatlah diperlukan.
Selama  ini  di  Kota  Pekalongan sebagian program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat  adalah  program  prakarsa  dari
Pemerintah Pusat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), Penyediaan  Air  Minum  dan  Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi  Berbasis  Masyarakat  (SANIMAS), Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET P2KP), Program Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Selain program-program yang
datang  dari  Pusat,  Pemerintah  Kota
Pekalongan  juga  mempunyai  program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  sekaligus  mengurangi  angka kemiskinan dengan ditetapkannya Peraturan  Daerah  No  11  Tahun  2008 tentang Percepatan Pembangunan
Keluarga  Sejahtera  Berbasis  Masyarakat (P2KSBM)  .  Perda  ini  menjadi  tonggak lahirnya kebijakan penanggulangan kemiskinan  di  Kota  Pekalongan  yang diharapkan  konsisten  dan  berkelanjutan. Melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang ada (sebagai implementasi  P2KSBM),  dan  konsisten melaksanakan  program  dari  pemerintah pusat  maupun  oleh  pemerintah  daerah, diharapkan bisa mereduksi angka kemiskinan  baik  secara  kuantitas  dan kualitasnya. Lalu pada tahun 2010 disusunlah  SPKD  Kota  Pekalongan  2011- 2015, sebagai pengganti SPKD 2006-2010 yang  dianggap  sudah  tidak  mampu  lagi mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi.
Program Percepatan Pembangunan Keluarga  Sejahtera  Berbasis  Masyarakat (P2KSBM)  atau  yang  lebih  dikenal  di masyarakat  dengan  sebutan  Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera  Berbasis  Masyarakat  (PAPKS- BM)  yang  melakukan  pendekatan  Tribina (Manusia,  Usaha  dan  Lingkungan)  dengan sumber  dana  APBD  Kota  Pekalongan  dan dikelola  oleh  Masyarakat,  dapat  dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 5.2
Perkembangan Pendanaan Program Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera
Berbasis Masyarakat (P2KSBM)  di Kota Pekalongan Tahun 2009-2013 TAHUN PERWAL DANA (MILYAR Rp) 2009 Perwal No. 13 Tahun 2009 6,2 2010 Perwal No. 16 Tahun 2010 8,2 2011 Perwal No. 9 Tahun 2011 11,0 2012 Perwal No. 51 Tahun 2011 14,6 2013 Perwal No. Tahun 2012 19 Sumber: Pemerintah Kota Pekalongan, 2013
Selain  program-program  yang  ada tersebut,  pemerintah  Kota  Pekalongan mengambil  prakarsa  melalui  pemberian dana dampingan (sharing) terhadap PNPM-MP, yang melahirkan program yang disebut dengan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM
Mandiri) sebagai upaya melakukan percepatan  penanggulangan  kemiskinan. Tidak semua daerah mendukung pelaksanaan  PNPM  Mandiri,  meskipun arahan  dan  sosialisasi  dilakukan  berulang- ulang,  bahkan  mendatangi  DPRD  dan pemda setempat untuk meyakinkan
pentingnya program ini. Alasan yang sering dikemukakan, meskipun tidak dalam bentuk  tertulis,  beberapa  Bupati  dan walikota  serta  sementara  kalangan  di DPRD  mencurigai  program  PNPM  Mandiri ini  adalah  program  kampanye  terselubung pemerintahan  sekarang  dalam  rangka pemilu  2009.  Juga  disampaikan  bahwa dasar  hukum  penyediaan  dana  daerah untuk program ini tidak jelas.  Bahkan tidak sedikit  yang  tidak  memberikan  penjelasan samasekali namun menolak untuk menyediakan  dana  daerah  untuk  PNPM Mandiri.  Contoh  adalah  Kota  Semarang –
Jateng  tahun  2008  (Walikota  setuju  hanya DPRD  menolak  menyetujui  penyediaan DDUPB  dengan  alasan-alasan  :  payung hukum  tidak  jelas,  mencurigai  PNPM adalah  program  politis/kampanye,  dan ingin  agar  dana  BLM  sebaiknya  disalurkan ke  rekening  kas  daerah  agar  DPRD  dapat mengawasinya  karena  kalau  sudah  di masyarakat DPRD tidak dapat mengawasi, Kota Tegal –  Jateng  tahun  2008. Perkembangan  anggaran  yang  didasarkan pada  Peraturan  Walikota  Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5.3 Perkembangan Angaran (Sharing) Pemerintah Kota Pekalongan untuk Mendukung PNPM-Mandiri Perkotaan Tahun 2010-2013 TAHUN PERWAL PAGU ANGGARAN 2010 Perwal  No. 25 Th 2010 3.665.000.000,- 2011 Perwal  No. 11 Th 2011 4.835.000.000,- 2012 Perwal  No. 12 A Th 2012 5.956.000.000,- 2013 Perwal  No. 10  Th 2013 9.000.000.000,- Sumber: Pemerintah Kota Pekalongan, 2013 Lahirnya  program-program  hasil inisiasi  daerah  yang  diwadahi  dalam peraturan daerah sudah dapat
menunjukkan adanya komitmen
pemerintahan  daerah  untuk  mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan konteks  daerah  setempat.  Dengan  dasar hukum  yang  jelas  dan  pasti,  maka  ada kepastian  bagi  pembiayaannya.  Untuk mensinergikan  berbagai  sumberdaya  yang dimiliki daerah, serta melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan  dari  pusat  maupun  daerah inilah  dibutuhkan  kemampuan  manajemen yang  tidak  kecil.  Oleh  sebab  itu  dorongan untuk  berinovasi  bagi  daerah  sangatlah dibutuhkan.
Didasarkan  pada  latar  belakang tersebut,  teridentifikasi  situasi  problematik seperti berikut: (1) meski pemerintah pusat telah  melakukan  berbagai  upaya  dalam
menanggulangi kemiskinan dengan meluncurkan  berbagai  program,  namun tetap  masih  membutuhkan  upaya  lain  di daerah  untuk  melakukan  hal  yang  sama; (2)  dibutuhkannya  komitmen  pemerintahan daerah untuk mendorong percepatan penanggulangan  kemiskinan  di  daerah yang  sesuai  dengan  kondisi  daerah;  (3) dibutuhkannya  manajemen  pemerintahan daerah yang dapat melahirkan dan mengaplikasikan inovasi dalam
penanggulangan kemiskinan.
Dengan  berbagai  alasan  tersebut, maka  disusunlah  dua  permasalahan  yang menyangkut bagaimana pemerintah daerah  Kota  Pekalongan  membangun inovasi  manajemen  pemerintahan  daerah dalam  penanggulangan  kemiskinan,    dan bagaimana inovasi manajemen pemerintahan daerah dalam penanggulangan kemiskinan diterapkan. B.  PEMBAHASAN B.1.  Strategi Pembangunan Kota Pekalongan Visi jangka menengah Kota Pekalongan 2010 – 2015 adalah
“Membangun Masyarakat Madani Berbasis
Nilai-nilai  Religius  melalui  pengembangan
Kota Jasa yang Berwawasan Lingkungan”.
Visi  ni  dijabarkan  dalam  tujuah  misi, meliputi:
1.  Mengutamakan pendidikan yang berbudi pekerti, bermutu dan terjangkau
2.  Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  dan  pengelolaan  keluarga berencana. 3.  Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat. 4.  Membangunkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha berbasis keunggulan kreativitas, inovasi, pengetahuan, etika dan etos kerja . 5.  Memperkuat kelembagaan dan pendidikan keagamaan.
6.  Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
7.  Reformasi  birokrasi  untuk  peningkatan pelayanan publik.
Khusus  untuk  misi  ke-3,  yaitu percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi
masyarakat , dijabarkan  dalam  sejumlah program prioritas sebagai berikut:
a.  Penguatan  kapasitas  kelembagaan masyarakat  pengelola  dan  sasaran program penanggulangan kemiskinan.
b.  Penguatan  kelembagaan  5  (lima)  pilar pembangunan masyarakat di
kelurahan,  yaitu  Lurah,  PKK,  BKM, LPM dan Karang Taruna. c.  Pendampingan manajemen pelaksanaan program.
d.  Fasilitas,  pelatihan  dan  kemitraan dalam pelaksanaan program.
e.  Percepatan keluarga miskin
bersekolah,  sehat,  mampu  berusaha dan  hidup  dalam  lingkungan  yang layak,  antara  lain  melalui  penyediaan dana pembangunan RT, RW, Kelurahan  dan  Kecamatan  (dana akselerasi)  minimal  5%  dari  APBD, dengan  alokasi  dana blok  grant (direncanakan dan dilaksanakan
sendiri mandiri berdasarkan
musysawarah warga) :
(1)  Tingkat  Kecamatan  minimal  Rp  1 miliar Per Kecamatan.
(2)  Tingkat  Kelurahan  minimal  Rp. 100.000.000,- per kelurahan
(3)  Tingkat RW minimal Rp.
2.500.000,- per RT
f. Pendirian  rumah  singgah  perbaikan gizi  bagi  anak  kurang  gizi  minimal  1 unit di setiap kecamatan.
Visi,  misi,  dan  program  telah menjelaskan  arahan,  sasaran,  dan  strategi
program  untuk  merealisasikan  visi  Kota Pekalongan hingga tahun 2015.
Implementasinya  telah  dirumuskan  dalam bentuk  rencana  kerja  di  masing-masing SKPD.  Akan  tetapi  visi,  misi,  dan  program dipandang masih belum memberikan ‘ greget’ ,  baik  di  tingkat  SKPD  Pemerintah Kota maupun di tingkat masyarakat.
Untuk  memberikan  ‘ greget’ yang lebih  komunikatif  dan  mampu  mendorong semangat SKPD dan masyarakat, Walikota Peka longan  telah  memunculkan  ‘visi’ jangka  pendek  dalam  setiap  kesempatan/ tahapan.  Visi jangka pendek ini lebih layak di sebut sebagai target Pemerintah Daerah yang  dikomunikasikan  dengan  bahasa yang  sederhana  dan  lugas  dan  hanya memuat  satu  tema  tertentu.    Salah  satu contoh  adalah  “Kota  Pekalongan  bebas rumah  kumuh  tahun  2012”.      Contoh lainnya  adalah  “Kota  Pekalongan  bebas Illegal  Software tahun  2012”.    Visi  jangka pendek  ini  juga  telah  menjadikan  Kota Pekalongan sebagai percontohan Pemerintahan Kota yang 100% menggunakan  FOSS  ( Free  Open  Source Software ).

## B.2.  Manajemen Inovasi
Perbedaan  struktur  pemerintahan kota dan kabupaten bisa dijadikan peluang bagi  seorang  walikota  dalam  mengelola daerahnya.  Di  kabupaten  seorang  bupati belum  tentu  bisa  bisa  berpengaruh  kuat sampai  ke  desa-desa,  dikarenakan  posisi desa  yang  lebih  otonom.  Berbeda  dengan seorang  lurah  yang  secara  politik  dengan sangat mudah akan dialih / dipindahtugaskan  oleh  walikota  dengan tanpa  harus  disebutkan  alasan-alasan pemindahan    tugas  tersebut.    Dengan demikian Kota Pekalongan memiliki struktur yang kuat dan sepenuhnya berada di tangan Walikota.
Kondisi  ini  sangat  mempengaruhi arah  kebijakan  pemerintah  khususnya dalam  penanggulangan  kemiskinan  yang sejak tahun 2009 dilakukan melalui pendekatan  pemberdayaan  masyarakat. Sejalan  dengan  kebijakan  di  tingkat  pusat, Pemerintah Kota Pekalongan juga menjadikan  penanggulangan  kemiskinan sebagai  agenda  utama  pembangunan. Upaya  yang  dilakukan  salah  satunya adalah dengan semaksimal mungkin
memfasilitasi tahapan-tahapan (siklus) yang ada dalam Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan  (PNPM-MP).    Personel  masing- masing  SKPD  telah  dibagi  untuk  menjadi pendamping kegiatan PNPM-MP di masing-masing kecamatan. Mereka bertanggung jawab untuk memantau proses  PNPM-MP  berjalan  dengan  baik sesuai rencana. Kepala Kelurahan diwajibkan memberikan dukungan sepenuhnya  sehingga  tahapan-tahapan PNPM  MP  yang  menjadi  tanggung  jawab BKM  untuk  memfasilitasi  berjalan  dengan baik  di  seluruh  wilayah  RT/RW  yang bera da di bawah wilayah ‘kekuasannya’.
Sejak tahun 2006
Walikota Pekalongan  telah  menggaungkan  Tri  Pilar sebagai  pelaku  pembangunan  yang  utama di  tingkat  kelurahan.    Tri  Pilar  yang dimaksud  di  sini  meliputi  Pemerintahan Kelurahan,
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Badan
Keswadayaan  Mayarakat  (BKM).    Dua lembaga  yang  pertama  yaitu  Pemerintah Kelurahan dan LPM merupakan implementasi  dari  Peraturan  Pemerintah
(PP) No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.  Sementara BKM masuk dalam Tri  Pilar  bukan  sebagai  lembaga  struktural formal.  BKM menjadi bagian dari lembaga struktural  mulai  tahun  2010  dengan dikeluarkannya  Perda  No.  5  Tahun  2010 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang didalamnya
memasukkan  BKM  sebagai  salah  satu lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan.
Konsep  dan  penegasan  peran lembaga-lembaga  di  tingkat  kelurahan kembali  disempurnakan.    Tahun  2010 konsep  Tri  Pilar  dikembangkan  menjadi Catur Pilar, dengan menambahkan
Pendidikan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)
sebagai pilar ke empat dalam pembangunan. Tahun 2011 dikembangkan lagi  menjadi  Catur  Pilar  Plus  dengan menambahkan  Karang  Taruna  sebagai pilar  tambahan  (plus).    Meskipun  belum berjalan dengan optimal, adanya pengakuan secara khusus terhadap keberadaan  PKK  dan  Karang  Taruna sebagai  bagian  dari  pelaku  pembangunan di  tingkat  kelurahan  yang  setara  dengan lembaga-lembaga lainnya akan
memberikan  dampak  yang  baik  bagi proses  pembangunand  dan  partisipasi  ke depan.
Selain  itu,  kebijakan  Pusat  menjadi landasan  bagi  terbentuknya  kebijakan Pemerintah  Kota  Pekalongan.    Ketegasan ini  merupakan  bentuk  dukungan  dan otonomi  yang  terarah  di  Kota  Pekalongan. Contoh paling riil adalah kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan pemerintah  daerah  mengalokasikan  dana sharing (Dana  Daerah  Untuk  Urusan Bersama/  DDUB)  dalam  PNPM  Mandiri. Kebijakan  ini  pada  beberapa  daerah dipermasalahkan  karena  dianggap  tidak ada  dasar  hukumnya.    Juga  diantaranya Replikasi  P2KP  Tahun  2006  dan  Replikasi Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (PLPBK)  yang  mulai  berjalan  tahun  2012 yang lalu. Manajemen inovasi juga bisa dilihat
dari cara Pemerintah Daerah Kota
Pekalongan melaukan pengelolaan anggaran. Bagi Kota Pekalongan,
pergeseran  paradigma  penganggaran  di Pusat,  yang  pengelolaannya  langsung ditanganbi oleh masyarakat, harus diteruskan oleh kebijakan-kebijakan penganggaran  di  tingkat  daerah.    Saat  ini anggaran yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat secara langsung setiap tahun  terus  bertambah.  P2KSBM  dan program-program  turunannya  serta  PDPM merupakan  implementasi  dari  perubahan paradigma  penganggaran  yang  paling kentara saat ini di Kota Pekalongan.
Integrasi perencanaan adalah syarat  mutlak  dalam  optimalisasi  manfaat hasil  pembangunan.    Melalui  integrasi  ini diharapkan  tidak  ada  tumpang  tindih program/kegiatan  pada  suatu  tempat/ sasaran,  sementara  di  lokasi  lain  yang justru  membutuhkan  tidak  mendapatkan alokasi anggaran yang semestinya.
Jika dilihat dari jenisnya, perencanaan  secara  struktural  formal  di tingkat  kabupaten/kota  ada  RPJMD  yang merupakan  jabaran  kebijakan  program Bupati/Walikota, Renja SKPD yang merupakan  perencanaan  teknis  di  tingkat SKPD/Dinas,  RPJMDes  yang  merupakan perencanaan  di  tingkat  desa.    Sementara itu  ada  perencanaan  non  struktural  ada Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah  (SPKD,  dibawah  arahan  TNP2K),
Perencanaan Jangka Menengah Pronangkis Kabupaten/Kota (yang merupakan produk program PNPM Mandiri
Perkotaan),    dan  PJM  Pronangkis  di  level desa/kelurahan  dan  Recana  Tahunan Pronangkis (yang merupakan produk PNPM  Mandiri  Perkotaan).    Pemerintah Kota  menganggap  dan  menempatkan perencanaan  yang  notabene  difasilitasi oleh  PNPM  Mandiri  Perkotaan  sebagai bagian  dari  perencanaan,  khususnya  yang menangani  penanggulangan  kemiskinan. Hal inilah yang menjadikan semua kegiatan SKPD dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan  ketika  hal  tersebut  berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan harus sinkron  dan  tertulis  dana  PJM  Pronangkis. Hal  ini  karena  Pemerintah  Kota  tidak memandang dari sisi kulit saja (bahwa PJM Pronangkis  adalah  produk  sebuah  proyek) tapi dilihat dari sisi substansi dan arahannya
dalam meningkatkan kesejahteraan  rakyat  miskin.    Karena dipandang sejalan dengan kebijakan pemerintah  kota  maka  PJM  Pronangkis pun diakui sebagai salah satu perencanaan di tingkat pemerintah kota hingga kelurahan.
B.3.  Program

## Penanggulangan Kemiskinan Inovasi Daerah
Pertama,  Replikasi  P2KP.  Program Penanggulangan  Kemiskinan  Perkotaan (P2KP)  masuk  di  Kota  Pekalongan  tahun 1999  dengan  jumlah  lokasi  sasaran  8 kelurahan.    Tahun  2002  kembali  menjadi sasaran  P2KP  dengan  jumlah  lokasi  21 kelurahan, sehingga total jumlah kelurahan yang  telah  menjadi  sasaran  P2KP  29 kelurahan, tersisa 17 kelurahan yang sama sekali belum mendapatkan alokasi. Pemerintah Kota Pekalongan melihat bahwa  P2KP  merupakan  program  yang baik  dan  mampu  membangun  partisipasi dan  memberdayakan  masyarakat.    Oleh karena  itu  pada  tahun  2006,  17  kelurahan yang belum menjadi sasaran P2KP direplikasi  dengan  BLM  dan  dukungan teknis  (pendamping)  dari  APBD  Kota Pekalongan.
Kedua, P2KSBM. Program Percepatan Pembangunan Keluarga
Sejahtera  Berbasis  Masyarakat  (P2KSBM) merupakan  salah  satu  wujud  komitmen
Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka mewujudkan visi misinya.  Program ini  telah  dipayungi  dengan  Peraturan Daerah  (Perda)  Kota  Pekalongan  No.  11
Tahun 2008. Visi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis  Masyarakat  (P2KSBM)  Kota Pekalongan adalah keluarga miskin menjadi  sejahtera,  mampu  dan  mandiri. Untuk  mencapai  visi  ini  dirumuskan  misi sebagai  berikut:    mewujudkan  keluarga miskin  bersekolah;  mewujudkan  keluarga miskin  sehat; mewujudkan keluarga miskin berusaha; membangun sarana dan prasarana lingkungan; menguatkan kapasitas  kelembagan  masyarakat.  Tujuan Percepatan Pembangunan Keluarga
Sejahtera  Berbasis  Masyarakat  (P2KSBM) Kota Pekalongan adalah mendorong percepatan  pencapaian  keluarga  miskin menjadi  berdaya,  mandiri  dan  sejahtera tahun 2015. Sasaran Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera
Berbasis  Masyarakat  (P2KSBM)  Kota Pekalongan  meliputi:  anak  warga  miskin menyelesaikan pendidikan menengah; warga  miskin  bebas  buta  aksara;  rumah warga miskin layak huni (jamban, plesterisasi, ventilasi, penyekat, penerangan,  air  bersih);  bebas  kawasan kumuh; warga miskin memperoleh jaminan layanan  kesehatan;  balita  warga  miskin bebas  gizi  buruk;  ibu  hamil  dari  warga miskin  mendapatkan  layanan  pemeriksaan kehamilan  dan  melahirkan;  ibu  hamil dan/atau  melahirkan  dari  warga  miskin yang  kurang  gizi  mendapatkan  makanan tambahan;  warga  miskin  bebas  dari penyakit  menular;  penumbuhan  UMKM bagi warga miskin; warga miskin mendapatkan pelatihan ketrampilan; warga miskin  mendapatkan  kemudahan  fasilitas permodalan;  angkatan  kerja  warga  miskin mendapatkan kesempatan kerja dan peluang berusaha.
Ketiga, PDPM. PDPM sebagaimana namanya  Program  Daerah  Pemberdayaan Masyarakat merupakan replikasi dari PNPM  di  tingkat  nasional,  yang  berjalan sejak  tahun  2010.  Jika  disederhanakan semangat PDPM adalah “tekad” yang kuat dari  Pemerintah  Kota  Pekalongan  yang dibarengi  dengan  kemampuan  mengelola anggaran.
Keempat,  Replikasi  PLPBK.  Sejak tahun  2012  Pemerintah  Kota  Pekalongan telah  mengalokasikan  anggaran  untuk Replikasi Pembangunan Lingkungan Perkotaan  Berbasis  Komunitas  (PLPBK). Anggaran  yang  dikucurkan  per  keluarahan sama  persis  dengan  anggaran  dari  pusat yaitu  1  Milyar  per  kelurahan.    Program  ini akan  diberikan  kepada  kelurahan  dengan kinerja  BKM  yang  baik  dan  layak  secara bertahap.

## B.4.  Analisis Pembahasan
Melihat  berbagai  upaya  melalui strategi  pembangunan  berkelanjutan  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Pekalongan,  maka  ada  beberapa  faktor penting  yang  membuat  ide-ide  pembaruan dikelola dengan baik sehingga menghasilkan program yang dapat dikelola masyarakat  sebagai  penerima  manfaat dengan baik pula.
Pertama,  adanya  kepemimpinan Walikota  Pekalongan  yang  kuat  dan terpercaya.
Komitmennya
untuk memberikan  sebagian  urusan  ke  tingkat kelurahan untuk mengelola beberapa program  penanggulangan  kemiskinan  atau program  pemberdayaan  masyarakat  yang ditujukan
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan setempat.  Pemberian  urusan  ini  diikuti dengan anggaran dan sumberdaya manusia. Melihat dengan jeli program yang sudah ada, merupakan bagian dari kemampuan inovasi Walikota. Jika mendesain sendiri program, tentu dibutuhkan  energi  yang  lebih  banyak, kerena  membutuhkan  uji  coba  yang  tidak pendek.  Walikota  melakukan  inovasi  yang efektif  dengan  melakukan  replikasi  pada program  nasional  yang    sudah  bagus, karena  menyadari  dana  daerah  terbatas. Melalui sedikit perubahan dan memanfaatkan  lembaga  yang  sudah  ada luntuk  melaksanakan  beberapa  program pembangunan yang didanai dari APBD.
Kedua,  dukungan  dan  kerjasama DPRD.  Saat  ini  ada  30  anggota  DPRD,  7 diantara  pengurus  LPM  dan  3  diantaranya adalah  pengurus  BKM.  Dengan  demikian ada  10  atau  30  %  anggota  DPRD  yang paham  bagaimana  mengelola  program- program pemberdayaan masyarakat. Merekalah yang memotori sekaligus
menjadi patner Walikota dalam menggodog peraturan  daerah  yang  pro  poor.  Saat  ini sulit  menelusuri  mana  program  yang diinisiasi  Walikota,  mana  yang  inisiasi  dari DPRD.    Karena  dari  manapun  inisiasi  itu datang,  baik  Walikota  mauun  DPRD berembug bersama dan saling memberikan dorongan  agar  gagasan  bisa  terwujud. Dalam  waktu  tersisa  1,5  tahun  (Walikota sekarang  akan  berakhir  masa  jabatannya tahun  2015)  ada  kekhawatiran  program- program  inovasi  tidak  dapat  berjalan  lagi. Namun  kekhawatiran  tersebut  ditepis  oleh DPRD  karena  sudah  ada  payung  hukum yang  pasti,  yaitu  Peraturan  Daerah  No.  12 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis  Masyarakat  (P2KSBM)  Kota Pekalongan.
Ketiga,  dukungan  Satuan  Kerja Pemerintahan  Daerah  (SKPD  Melalui penganggaran program-program pemberdayaan  masyarakat  secara  hibah ke  masyarakat  kelurahan,  berarti  juga mengurangi  anggaran  SKPD.  Dengan demikian  dibutuhkan  pendekatan  khusus ke  SKPD  agar  bisa  memahami  misi Walikota  (dan  DPRD)  untuk  menerapkan program inovasi penanggulangan kemiskinan  di  Kota  Pekalongan.  Melalui Peraturan  Daerah  No.  12  Tahun  2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga  Sejahtera  Berbasis  Masyarakat (P2KSBM) Kota
Pekalongan lahir kreatifitas  SKPD  untuk  menterjemahkan Perda dalam aktivitas SKPD, dan sekaligus mengikat SKPD untuk melangkah bersama.
Keempat, tingginya partisipasi masyarakat.  Semua  program  inovasi  yang diluncurkan pemerintah daerah Kota Pekalongan  bertumpu  pada  masyarakat atau komunitas. Prinsip ini jelas membutuhkan desain program yang memberi  ruang  luas  bagi  keterlibatan masyarakat
dalam perencanaan,
pelaksanaan,  sampai  dengan  evaluasi program. Keterlibatan masyarakat terwadahi  di  lembaga-lembaga  sosial  yang dibentuk di tingkat kelurahan, seperti LPM, PKK, Karang Taruna, dan BKM.
Peningkatan  kapasitas  lembaga-lembaga sosial  tersebut  dilakukan  secara  teratur melalui anggaran
APBD.
Jika
kelembagaan di masyarakat sudah mapan,
maka  masyarakat  bisa  mengelola  sendiri sumberdaya  yang  ada.  Pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat dilakukan sampai  tingkat  RW.  Tiap  RW  menerima dana  sejumlah  RT  dikalikan  2,5  juta,  dan Pemerintah Kota Pekalongan
mempersilakan  RW  untuk  menggunakan dana  tersebut  untuk  kegiatan  yang  sudah direncanakan sebelumnya,  termasuk untuk pelatihan. Diharapkan dana tersebut sebagai stimuli untuk “memancing”
swadaya masyarakat.

## C.  PENUTUP
C.1.  Simpulan Komitmen  pemerintah  daerah  Kota
Pekalongan untuk menangggulangi kemiskinan  terlihat  jelas  sejak  awal,  yaitu saat  dicantumkannnya  misi  ke - 3  dalam Rencana Strategis Kota. Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi  masyarakat  dijadikan  langkah awal menyusun program-program penanggulangan  kemiskinan  yang  antara lain memuat penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, penguatan kelembagaan  5  (lima)  pilar  pembangunan masyarakat di kelurahan, yaitu Lurah, PKK, BKM, LPM dan Karang Taruna, pendampingan  manajemen  pelaksanaan program, Fasilitas, pelatihan dan kemitraan dalam  pelaksanaan  program,  penyediaan dana  pembangunan  dengan  alokasi block grant .
Peluang  pertama  dalam  berinovasi adalah  melalui  struktur  pemerintahan  kota yang  berbeda  dengan  kabupaten,  dimana walikota  memiliki  wewenang  yang  kuat terhadap kelurahan. Peluang ini dimanfaatkan  oleh  Walikota  Pekalongan untuk menyusun strategi inovasi pemerintahan  daerah,  dengan  pelibatan penuh masyarakat kelurahan. Kemampuan walikota  dalam  menggerakkan  lembaga- lembaga  yang  ada  di  tingkat  kelurahan seperti: Lurah, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan  Karang  Taruna  untuk  bersama-sama mengelola program penanggulangan kemiskinan  memberi  arti  positip.  Melalui penguatan  kapasitas  kelembagaan  di tingkat  kelurahan  maka  program-program inovasi  dapat  dikelola  dengan  baik,  dan memacu  partisipasi  masyarakat  makin tinggi.  Semua  langkah  tersebut  didukung melalui  perencanaan  dan  pengangggaran integratif,  yang  memadukan  perencanaan dan  penganggaran  pusat  dengan  Kota Pekalongan.
Program-program inovasi yang dilahirkan  dari  kemampuan  dan  komitmen berbagai stakeholders Kota  Pekalongan pada  akhirnya  mampu  diaplikasikan  dalam masyarakat. Replikasi P2KP adalah program pertama inovasi Kota Pekalongan. Dengan  program  tersebut  mulai  tumbuh keswadayaan masyarakat
melalui terbentuknya
Badan Keswadayaan Masyarakat  (BKM)  di  kelurahan-kelurahan yang  awalnya  tidak  mendapat  dukungan dana  dari  P2KP.  Program  Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM)
merupakan  program  inovasi  berikutnya, sebagai  salah  satu  wujud  komitmen Pemerintah  Kota  Pekalongan  memberikan solusi  kemiskinan.    Program  ini  telah dipayungi dengan Peraturan Daerah (Perda)  Kota  Pekalongan  No.  11  Tahun 2008.  Melalui  program  ini  kapasitas kelembagaan di tingkat kelurahan diperkuat,
utamanya Lembaga
Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  yang menjadi  koordinator  pelaksanaan  program.
Program
Daerah Pemberdayaan Masyarakat  (PDPM)  merupakan  inovasi berikutnya  dari  Kota  Pekalongan.  PDPM sebenarnya  replikasi  PNPM-MP,  karena konsep  dan  pelaku  sama  di  tingkat kelurahan yaitu BKM dengan KSM sebagai pelaksana,  siklus-siklus  yang  menjadi syarat  setiap  tahapan,  alokasi  Bantuan Langsung Masyarakat, dan lain sebagainya. Satu-satunya
yang membedakan dengan PNPM adalah sumber dananya, dimana PDPM seluruhnya bersumber dari APBD.  Inovasi terakhir  adalah  Replikasi  PLPBK,  dimana anggaran  yang  dikucurkan  per  kelurahan sama  persis  dengan  anggaran  dari  pusat yaitu 1 Milyar per kelurahan, dengan fokus pada pembangunan lingkungan
permukiman kelurahan. Berbagai faktor
pendukung keberhasilan  Kota  Pekalongan  dalam melahirkan  dan  mengaplikasikan  program-
program inovatif antara lain adalah kepemimpinan  walikota  yang  kuat  dan bervisi, dukungan DPRD, dukungan SKPD, dan partisipasi masyarakat. Semua langkah  diikat  dengan  Peraturan  Daerah, sehingga  semua  pihak  terikat  untuk melaksanakan  program  sesuai  dengan amanah  peraturan  daerah  sebagai  dasar hukum tertinggi di daerah.

## C.2.  Implikasi Teoretis – Praktis
Dalam
konsep governance kemampuan menggerakkan network antardomain memiliki posisi sangat penting.  Manajemen  pemerintahan  tidak lagi  hanya  bertumpu  pada  pemerintah (daerah) semata, namun juga mengandalkan  domain  lain,  yaitu  swasta dan  masyarakat.  Kemampuan  Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam berinovasi, telah melahirkan berbagai program penanggulangan  kemiskinan  atau  biasa disebut  dengan  program  pemberdayaan masyarakat.
Best  practice di  Kota  Pekalongan bisa  menjadi  inspirasi  daerah  otonom  lain untuk  melakukan  hal  sama.  Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki daerah,  dan  daya  dukung  yang  juga terbatas, ditambah dengan nilai kultur yang kadangkala  berbeda,  tiap-tiap  pemerintah daerah  haruslah  mampu  mengembangkan kreatifitasnya untuk mencari solusi masalah-masalah daerah.
Aplikasi governance terasa benar di dalam pengelolaan program-program inovasi  di  Kota  Pekalongan.  Meski  ada satu  pihak,  yaitu  swasta,  yang  merasa terabaikan  dalam  proses  tersebut,  namun harus  pula  disadari  bahwa  dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua stakeholders daerah agar program- program  yang  sudah  mendapat  payung
hukum  tersebut  berjalan  dengan  baik. Harus ada penyadaran bahwa jika masyarakat  tidak  mendapat  “proteksi” anggaran dari pemerintah daerah dan juga DPRD  maka  komitmen  yang  ada  adalah “bohong  besar”.  Dengan  kesadaran  yang dibangun, maka swasta harus tahu rambu- rambu  program  atau  kegiatan  apa  yang bisa  melibatkan  mereka,  mana  yang  tidak perlu  karena  masyarakat  sudah  bisa mengelolanya sendiri.
Hasil penelitian ini juga berimplikasi pada  pengembangan  teori  dan  aplikasi desentralisasi.  Ada  sebagian  masyarakat menduga  bahwa  desentralisasi  hanya menciptakan  raja-raja kecil  di  daerah,  atau justru  menguatkan  gejala  korupsi  di daerah. Melalui inovasi manajemen pemerintahan  daerah  di  Kota  Pekalongan memperlihatkan  bahwa  saat  Walikota  dan DPRD  sama-sama  berkomitmen  untuk menanggulangi kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat, maka sebagian  dari  misi  itu  telah  berhasil. Langkah  selanjutnya  adalah  membangun sistem  pelaksanaan  program,  dengan menggandeng  masyarakat  (dengan  Lima Pilarnya)
untuk sama-sama bertanggungjawab  terhadap  keberhasilan pelaksanaan program. Dari aspek manajemen
pemerintahan, pengkayaan terhadap aplikasi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi,  monitoring,  bahkan  dimensi kepemimpinan  dan  kemampuan  menjalin jejaring  kerjasama  memperoleh  tempatnya di  studi  ini.  Perencanaan  yang  sungguh- sungguh  dibarengi  dukungan  yang  kuat dalam  organisasi  menghasilkan  program- program  yang  bisa  dilaksanakan  dengan baik  dan  mampu  mendorong  partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Bakhit, Izzedin, et.al. 2001. Menggempur Akar-akar Kemiskinan . Jakarta: YAKOMA-PGI. Considine,  Mark.  2001. Enterprising  States –  The  Public  Management  of  Welfare-to-Work . Cambride: Cambridge University Press.
Denhardt,  Janet  V  and  Robert  B.  Denhardt.  2003. The  New  Public  Service:  Serving,  not Steering . New York: M.E. Sharpe. Dewanta,  Awan  Setya,  ed.  1996. Kemiskinan  dan  Kesenjangan  di  Indonesia .  Yogyakarta: Aditya Media.
Goss,  Sue.  2001. Making  Local  Governance  Work –  Networks,  Relationships  and  the Management of Change . Hampshire: Palgrave.
Guba and Lincoln. 1994. “Competing Paradigms in Qualitative Research”  dalam Norman K. Denzin  and  Yvonna  S.  Lincoln.  ed.,  Handbook  of  Qualitative  Research .  London: SAGE Publications.
Hanna, Mark G. and Buddy Robinson. 1994. Strategis for Community Empowerment: Direct- Action  and  Transformation  Approaches  to  Social  Change  Pratice .  New  York:  The Edwin Mellen Press.
Hughes,  Owen  E.  1994. Publik  Management  and  Administration;  and  Introduction .  New York: ST. MARTIN’S PRESS, INC.
Kettl, Donald. 2005. The Global Public Management Revolution . Washington: The Brookings institution.
Kukla, Andre. 2000. K onstruktivisme Sosial dan Filsafat Ilmu (Social Constructivism and the Philosophy of Science), diterjemahkan oleh Hari Kusharyanto. Jakarta: Jendela. Mc Kevitt, David and Lawton, Alan. 1994. Publik  Sector Management : Theory, Critique, and Practice. Great Britain: Sage Publikations, Cromwell Press. Mulyana,  Deddy.  2002. Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Paradigma  Baru  Ilmu  Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya . Bandung: Remaja Rordakarya, Mulyana. Peters,  B.  Guy.  2001. The  Future  of  Governing .  2nd,  revised.  Kansas:  University  Press  of Kansas.
Sulistiyani,  Ambar  Teguh.  2004. Kemitraan  dan  Model-model  Pemberdayaan .  Yogyakarta: Gava Media.
Sumarto,  Hetifah  Sj.  2004. Inovasi  Partisipasi  dan  Good  Governance:  20  Prakarsa  Inovatif  dan Partisipatif di Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Kemiskinan: Teori, Fakta, dan Kebijakan . Jakarta: Impact. Makalah dan Artikel Jurnal:
Deputi  Menko  Kesra  Bidang  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan.  (2008).  Paparan.
Disampaikan  pada  Seminar  Nasional  Hari  Ulang  Tahun  Inkindo  ke- 29  “ Trend Pembangunan berbasis Masyarakat ” Jakarta (10 juli).
Kushandajani. (2010). Makna Otonomi Daerah di Wilayah Laut bagi Masyarakat Pesisir Kota Semarang. Jurnal Media Hukum (JMH) , Vol. 17, No. 1 (Juni):  57-72.
Internet:
- www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135961 , 12-3-2013, jam 10.49
- eprints. undip .ac.id/.../ Dwi _ Prawani _ Sri _ Rejeki .pdf<, 12-3-2013, jam 10.51 - http://pps.uny.ac.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=269, 16-4-2013, jam 20.56. Harian:
Kompas, Selasa, 23 Oktober 2007