Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 3, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Tanggung  Jawab  PT.  First  Anugerah  Karya  Wisata  First Travel Terhadap Korban
John Jotham Terrance 1 , Diana Putong 2 , Feibe Engeline Pijoh 3 , Arthur Novy Tuwaidan 4
1 Faculty of Social and Law, Universitas Negeri Manado, Indonesia. juniorganteng1@gmail.com
2 Faculty of Social and Law, Universitas Negeri Manado, Indonesia.
3 Faculty of Social and Law, Universitas Negeri Manado, Indonesia.
4 Faculty of Social and Law, Universitas Negeri Manado, Indonesia.
Abstract: The fraud case was carried out by First Travel officials Andika Surachman and Anniesa Desvitasari Hasibuan  who  succeeded  in  defrauding  63,310  prospective  Hajj  pilgrims  with  a  total  loss  of  Rp. 905,330,000,000,- who have been sentenced to 20 years and 18 years in prison respectively where criminal liability has been imposed on the defendants but civil liability still cannot be borne out even though the Panel of Judges in the trial for postponing debt payment obligations has agreed to a settlement with peace proposal which contains the debtor's obligation to dispatch the Hajj pilgrims and return money for those who  do  not  wish  to  depart  because  First  Travel's  assets  no  longer  exist  and  First  Travel  is  no  longer operating.
Keywords: Fraud; First Travel; liability.
How to Site: John Jotham Terrance, Diana Putong, Feibe Pijoh, Arthur Novy Tuwaidan (2023). Tanggung Jawab PT. First  Anugerah  Karya  Wisata  First  Travel  Terhadap  Korban. Jurnal  hukum to-ra , 9  (3),  pp  277-288.  DOI. 10.55809/tora.v9i3.286

## Introduction
Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari  keuntungan. 1 Sedangkan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indoesia  disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu,  dsb),  dengan  maksud  untuk  menyesatkan,  mengakali  atau  mencari  untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa  yang  terlibat  dalam  penipuan  adahlah  dua  pihak  yaitu  orang  menipu  disebut dengan  penipu  dan  orang  yang  tertipu.  Penipuan  dapat  diartikan  sebagai  perbuatan atau  membuat,  perkataan  seseorang  yang  tidak  jujur  atau  bohong  dengan  maksud untuk  menyesatkan  atau  mengakali  orang  lain  untuk  kepentingan  dirinya  atau kelompok. 2
1 Aswan, Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik , Guepedia, Jakarta, 2019, hlm. 6.
2 Ananda S, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Kartika, Surabaya, hlm. 364.
Kasus  penipuan  yang  dilakukan  First  Travel  dibawah  PT.  First  Anugerah  Karya  Wisata yang diperkirakan dilakukan dari tahun 2011 terkuak pada Desember 2017, tersangka berhasil mendapatkan 93.295 orang calon Jemaah haji dengan total uang yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 1.319.535.402.852,- (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) namun, Jemaah haji yang sudah diberangkatkan baru 29.985 orang. Sedangkan 63.310 Jemaah haji lainya batal berangkat dengan total uang yang sudah disetorkan berjumlah Rp. 905.330.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
Pada  tanggal  30  mei  2018  Pengadilan  Negeri  Depok  melalui  putusan-nya  No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk menyatakan terdakwa Andika Surachman dan terdakwa Anniesa Desvitasari  Hasibuan  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana penipuan  dan  pencucian  uang,  dimana  Andika  dijatuhi  hukuman  20  tahun  penjara sedangkan Anniesa dijatuhi 18 Tahun penjara, Pengadilan Tinggi Jawa Barat menguatkan putusan PN Depok dengan putusan No. 195/PID/2018/PT.BDG Tanggal 15 Agustus 2018, melihat putusan tersebut Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Depok melakukan kasasi, dalam memori kasasinya Kejaksaan Negeri Depok memohon agar barang-barang bukti yang memiliki nilai ekonomis agar dikembalikan kepada korban penipuan.
Dalam  putusanya  No.  3096  K/Pid.Sus/2018  Mahkamah  Agung dalam  pertimbanganya menyebutkan  fakta  hukum  dipersidangkan  bahwa  Pengurus  Pengelola  Asset  Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan penerimaan pengembalian barang  bukti,  dan  bahwa  barang-barang  bukti  tersebut  merupakan  hasil  kejahatan penipuan  dan  juga  pencucian  uang  oleh  karenanya  berdasarkan  ketentuan  pasal  39 KUHP  juncto  Pasal  46  KUHAP  barang-barang  bukti  tersebut  dirampas  untuk  Negara. 3 Mahkamah  Agung  kemudian  mengeluarkan  Putusan  Nomor.  365  PK/Pid.Sus/2022 Tanggal 23 Mei 2022, MA memutuskan bahwa aset milik PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel akan dikembalikan untuk para Jemaah yang menjadi korban penipuan agen perjalanan tersebut. MA menganulir putusan MA No. 3096 K/Pid.Sus/2018 yang menyebutkan barang bukti kasus penipuan oleh PT. First Travel harus dikembalikan ke kas  Negara.  Lantas  bagaimana  tanggung  jawab  PT.  First  Travel  terhadap  kerugian korban, apakah hanya dapat dibebankan pertanggungjawaban dalam hal pidana.
3 Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3096 K/Pid.Sus/2018

## Discussion
Teori  tanggung  jawab  hukum  merupakan  teori  yang  menganalisis  tentang  tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas keasalahanya maupun karena kealpaanya. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung  jawab  hukum  menyatakan  bahwa  :  “seseorang  bertanggung  jawab  secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.” 4
Hans  Kelsen  selanjutnya  membagi  tanggung  jawab  terdiri  dari  Pertanggungjawaban individu  yaitu  seseorang  individu  bertanggungjawab  terhadap  pelanggaran  yang dilakukanya  sendiri;  Pertanggungjawaban  kolektif  berarti  bahwa  seorang  individu bertanggungjawab  atas  suatu  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  orang  lain; Pertanggungjawaban  berdasarkan  kesalahan  yang  berarti  bahwa  seseorang  individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukanya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang  individu  bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  yang  dilakukanya  karena  tidak sengaja dan tidak diperkirakan. 5
Tanggung  jawab  dalam  kamus  hukum  dapat  disitilahkan  sebagai liability dan responsibility , istilah liability merujuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat  akibat  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum,  sedangkan  istilah responsibility merujuk pada pertanggungjawaban politik. 6
Teori  tanggung  jawab  lebih  menekankan  pada makna tanggung jawab yang  lahir dari ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  sehingga  teori  tanggung  jawab  dimaknai dalam  arti liability . 7 Sebagai  suatu  konsep  yang  terkait  dengan  kewajiban  hukum seseorang  yang  bertanggung  jwab  secara  hukum  atas  perbuatan  tertentu  bahwa  dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatanya tertentangan dengan hukum.
4 Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik , BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.
5 Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni , Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.
6 HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.
7 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory , Raja Grafindo Press, Jakarta, 2011, hlm. 54.
Dalam hukum pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana dapat ditemui dalam Pasal 2 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  bahwa  “ketentuan  pidana  dalam  perundang- undangan Indonesiaa diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia.”
Tanggung  jawab  merupakan  sentral  yang  dikenal  dengan  ajaran  kesalahan.  Dalam bahasa Latin, ajaran sesat dikenal dengan istilah mens rea . 8 Doktrin mens rea didasarkan pada  suatu  perbuatan  yang  tidak  menjadikan  seseorang  bersalah  kecuali  jika  pikiran orang  tersebut  jahat.  Dalam  bahasa  inggris,  doktrin  ini  dirumuskan  sebagai  suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali pikiran tercela secara hukum. 9
Berdasarkan  asas  ini,  ada  dua  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat  menghukum seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah/tindak pidana yang dilarang (actus reus), dan sikap batin yang jahat/terputus ( mens rea ) 10 , sehingga seseorang yang melakukan suatu tindak  pidana  dapat  dipidana  jika  memenuhi  syarat  bahwa  tindak  pidana  yang dilakukanya  itu  memenuhi  unsur-unsur  yang  ditentukan  dalam  undang-undang.  Jikat dilihat  dari  terjadinya  suatu  perbuatan  yang  dilarang,  seseorang  akan  dimintai pertanggungjawaban  atas  perbuatan  tersebut,  jika  perbuatan  yang  dilakukan  tidak melawan  hukum  dan  tidak  ada  alasan  untuk  membenarkan  atau  meniadakan  sifat perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan. 11 Dan  jika  dilihat dari  kemampuan  untuk bertanggung  jawab,  maka  hanya  orang  yang  mampu  bertanggung  jawab  yang  dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatanya.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dikemukakan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana mengandung  pengertian  bahwa  barang  siapa  melakukan  suatu  tindak  pidana  atau melanggar  hukum,  sebagaimana  dirumuskan  dalam  undang-undang,  maka  orang tersebut harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatanya dengan pidana apabila ia  melakukan  kesalahan,  seseorang  mempunyai  kesalahan  jika  pada  saat  melakukan perbuatan itu dilihat dari sudut pandang masyarakat menunjukkan padnagna normatif kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.
Pertanggungjawaban  dari  aspek  pidana,  terdakwa  Andika  Surachman  dan  Anniesa Desvitasari  Hasibuan  dipidana  masing-masing  20  tahun  dan  18  tahun  penjara  serta denda  masing-masing  sebesar  Rp.  10.000.000.000,-  (sepuluh  miliar  rupiah)  dengan
8 Hanafi. (1999). Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana . Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 6(11). https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6939
9 Dwidja Priyatno. (2017). Sistem Pertanggunjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislas (Cetakan Pertama), Depok: Kencana, hal. 55.
10 Ibid.
11 Muhammad Ainul Syamsu. 2016. Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (cetakan ke-2), Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  kurungan  masing- masing 8 bulan, karena terbukti melanggar pasal 378 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Hakim menilai para terdakwa terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  menipu  puluhan  ribu  calon  jemaah  umrah  dengan memasang  promo  umrah  murah  senilai  Rp.  14.300.000,-  (empat  belas  juta  tiga  ratus ribu rupiah) yang secara fakta tidak cukup untuk memberangkatkan calon jemaah haji, namun  para  terdakwa  tetap  mempromosikan  kepada  publik  hingga  orang-orang tertarik.
Menurut  penulis,  penerapan  pertanggungjawaban  pidana  dengan  menjatuhkan hukuman  pidana  penjara  dan  denda  tidak  mencerminkan  keadilan  bagi  para  korban karena  dalam  kasus  ini  korban  merasa  diperlakukan  tidak  adil  karena  kerugian  yang dialami para korban yang berjumlah 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang dengan total kerugian mencapai Rp. 905.330.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tidak dapat dikembalikan kepada korban bahkan disita oleh negara.
Salah  satu  alasan  mengapa  aset  First  Travel  disita  oleh  negara  bukan  dikembalikan kepada korban yang berhak yaitu surat dan pernyataan yang diberikan oleh Pengurus Pengelola  Aset  Korban  First  Travel  (PPAKFT)  yang  berisi  penolakan  penerimaan pengembalian barang bukti, Mahkamah Agung dalam pertimbanganya dalam Putusan Mahkamah  Agung  Nomor.  3096  K/Pid.Sus/2018  memasukan  penolakan  tersebut sebagai dasar perampasan aset menjadi milik negara, namun alasan mengapa PPAKFT menolak tidak jelaskan.
Alasan  mengapa  PPAKFT  menolak  pengembalian  barang  bukti  tersebut  yaitu  PPAKFT merasa  terbebani  bila  harus  mengurus  pembalian  aset  yang  akan  dikembalikan  yang hanya  berjumlah  Rp.  25.000.000.000,-  (dua  puluh  lima  miliar  rupiah),  selain  jumlah pengembalian aset yang sangat jauh dengan total kerugian yang dialami para korban, para Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel (PPAKFT) yang notabene adalah ibu- ibu rumah tangga merasa sangat kewalahan bila mengurus barang-barang yang memiliki nilai  penyusutan  tinggi  dan  harus  dibagikan  kepada  semua  korban,  penulis memperkirakan  bila  aset-aset  tersebut  dikembalikan  secara  merata  kepada  para korban, 1 orang hanya mendapatkan sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) saja.
Walaupun  semangat pengembalian  aset  sudah dapat  dilihat dari  Putusan  Mahkamah Agung  yang  terbaru  yang  memutuskan  bahwa  seluruh  aset  milik  PT.  Anugerah  Karya Wisata atau First Travel dikembalikan untuk para Jemaah yang menjadi korban penipuan
agen perjalanan tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 yang menganulir Putusan Kasasi yang diberikan sebelumnya dalam surat Nomor. 3096 K/Pid.Sus/2018 yang menyebut barang bukti sasus penipuan oleh PT First Travel harus dikembalikan  ke  kas  negara,  namun  sejatinya  putusan  tersebut  tidak  menjawab  rasa ketidak-adilan  para  korban,  karena  walaupun  sudah  diputuskan  untuk  dikembalikan kepada korban, nyatanya jumlah aset yang disita yang begitu jauh dengan total kerugian korban  tetap  saja  menjadi  pertanyaan  bagi  para  korban,  lantas  dimana  sisa  kerugian mereka? Akankah para korban mendapatkan pengembalian kerugian secara penuh?
Tanggung jawab hukum dalam hal perdata timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena  dilakukan  dengan  kesalahan  dalam  hukum  perdata  yang  disebut  sebagai perbuatan  melawan  hukum  yang  didalamnya  terdapat  unsur  kesalahan,  hal  ini  yang menimbulkan  adanya  pertanggungjawaban  perdata  atau  disebut  juga  dengan  civil liability. Berikut adalah tahapan munculnya tanggung jawab dalam hal perdata:
Perikatan merupakan awal mula timbulnya suatu pertanggungjawaban. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-Undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam hal hukum kekayaan di  mana  suatu  pihak  berhak  menuntut  suatu  prestasi  dan  pihak  lainya  berkewajiban untuk  melaksanakan  suatu  prestasi.  Sedangkan  perjanjian  menurut  Pasal  1313  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih. Definisi ini mendapat krikit dari Prof. R. Subekti, karena hanya meliputi perjanjian sephiak padahal perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar dan sebagainya. Sedangkan perikatan yang lahir dari Undang- Undang terdiri atas perikatan yang lahir dari Undang-Undang saja dan perikatan yang lahir  dari  Undang-Undang  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  manusia.  Perikatan yang  lahir  dari  Undang-Undang  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  manusia  dapat dibagi  atas  perikatan  yang  halal  dan  perikatan  yang  tidak  halal,  yaitu  perbuatan melawan hukum. 12
Jika  perikatan  tidak  dilaksanakan  sebagaimana  metinya  maka  disebut  dengan wanprestasi,  wanprestasi  itu  sendiri  adalah  ingkar  janji  atau  tidak  menepati  janji. Menurut Abdul R Saliman (Saliman  :  2004,  hal  15),  wanprestasi  adalah  suatu  sikap dimana  seseorang  tidak  memenuhi  atau  lalai  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian atau perikatan yang dibuat antara kreditur dan debitur.
12 R. Subekti, 2008, Hukum Perjanjian, PTIntermassa, Jakarta, hlm. 42
John Jotham Terrance, Diana Putong, Feibe Pijoh, Arthur Novy Tuwaidan (2023) Tanggung Jawab PT. First Anugerah Karya Wisata First Travel Terhadap Korban Jurnal Hukum tora: 9 (3): 277-288
Wanprestasi  sendiri  diatur  dalam  Pasal  1243  Kitab  Undang-Udang  Hukum  Perdata, berbunyi:  “Pernggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun tealah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukanya hanya dapat diberikan atau dilakukanya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:
a. Adanya perjanjian oleh para pihak;
b. Adanya pihak  yang melanggar  atau tidak  melaksanakan  isi perjanjian  yang sudah disepakati;
c. Sudah  dinyatakan  lalai  tetapi  tetap  juga  tidak  mau  melaksanakan  isi perjanjian.
Kemudian adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPer, berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahanya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri yaitu: adanya suatu perbuatan; perbuatan tersebut melawan hukum; adanya  kesalahan  pihak  pelaku;  adanya  kerugian  bagi  korban;  dan  adanya  hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. 13
Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan ( liability without based on fault ) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang  dikenal  ( liability  without  fault )  yang  dikenal  dengan  tanggung  jawab  risiko  atau tanggung jawab mutlak ( strick liability ).
Pertanggungjawaban dari aspek perdata, First Travel yang telah melakukan wanprestasi dengan  tidak  memberangkatkan  calon  jemaah  umrah  dapat  dituntut  secara  perdata untuk memenuhi perikatan yaitu memberangkatkan calon jemaah umrah ke tanah suci. Pasal  1367  KUHPerdata  yang  berbunyi  :  “tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahanya untuk menggantikan kerugian tersebut.” 14
First Travel juga terbukti melanggar Pasal 1244 KUHPerdata yang berbunyi : “Debitur harus  dihukum  untuk  mengganti  biaya  kerugian  dan  bunga,  bila  ia  tak  dapat membuktikan  bahwa  tidak  dilaksanakanya  perikatan  itu  atau  tidak  tepatnya  waktu dalam  melaksanakan  periaktan  itu  disebabkan  oleh  suatu  yang  tak  terduga,  yang  tak dapat  dipertanggungkan  kepadanya.  Walaupun  tidak  ada  itikan  buruk  kepadanya”.
13 Ibid, hlm. 10
14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Karena First Travel selaku pelaku usaha atau debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakan perikatan atau perjanjian itu atas dasar hal yang tidak terduga atau force majeure .
Upaya hukum yang dilakukan para korban melalui jalur perdata dalam sidang gugatan perdata First Travel di Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 2 Desember 2019 yang digugat oleh 3.200 (tiga ribu dua ratus) caloon jemaah kepada bos First Travel Andika Surachman  dengan  gugagtan  sebesar  Rp.  49.000.000.000,-  (empat  puluh  sembilan miliar rupiah) pun kandas ditengah jalan, pasalnya majelis hakim menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dikarenakan hakim menilai gugagatan cacat formil, para penggugat dinilai tidak memiliki alasan hukum yang sah untuk menggugat. Hakim juga tidak menemukan alasan yang sah bahwa gugatan tersebut mewakili 3.207 korban jemaah First Travel.
Upaya  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  para  korban  yaitu  melalui  PKPU,Berdasarkan proposal perdamaian dalam sidang PKPU First Travel tanggal 30 Mei 2018 yang telah disetujui perdamaiannya oleh Majelis Hakim, First Travel harus menyelesaikan tagihan- tagihanya kepada kreditur sesuai dengan proposal perdamaian yang berisi First Travel akan  memberangkatkan  para  jemaah  umrah;  First  Travel  akan  mengembalikan  dana bagi jemaah yang tak ingin berangkat; dan First Travel meminta waktu 6 bulan hingga 12 bulan untuk membentuk manajemen baru.
Pemenuhan kewajiban tersebut dapat diselenggarakan oleh biro perjalanan lain namun atas  biaya  yang  ditanggung  oleh  First  Travel,  mengingat  ijin  operasional  First  Travel sebagai  penyelenggara  ibadah  umrah  yang  telah  dicabut  oleh  Kemenag  R.I  karena terbukti melanggar Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.  Atau  para  korban  dapat  menuntut  pembatalan  perikatan  sehingga  First  Travel harus mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh para calon Jemaah. 15
Namun hingga saat ini perjanjian perdamaian (homologasi) yang telah disetujui itu tidak dapat  dijalankan  karena  aset  First  Travel  yang  dirampas  oleh  negara  dan  First  Travel sudah tidak beroperasi lagi. Sehingga menurut penulis, satu-satunya cara yang tersisa agar  jemaah  korban  penipuan  dapat  diberangkatkan  bila  Negara  dalam  hal  ini Pemerintah  Pusat  turun  tangan,  mengacu  pada  Pasal  86  ayat  3  dan  ayat  4  Undang- Undang Haji dan Umrah, negara bisa menjadi penyelenggara perjalanan umrah jika ada keadaan  luar  biasa  dan  mendesak.  Ditambah  lagi presedent dalam  kasus-kasus sebelumnya  yang  melibatkan  masyarakat  dalam  jumlah  yang  banyak,  negara  turun
15 Dian Cahyaningrum, Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah , (Majalah Info Singkat Hukum, Vol IX, No. 16/II/Puslit/Agustus/2017), hlm. 3.
tangan untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat seperti kasus BLBI, kasus Lumpur Lapindo, maupun kasus Jiwasraya.
Pada  hukum  administrasi,  pertanggungjawaban  hukum  berupa  sanksi  administrasi/ administratif. Sanksi administrasi/ administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran  administrasi  atau  ketentuan  undang-undang  yang  bersifat  administratif. Pada  umumnya  sanksi  administrasi/  administratif  berupa  denda,  pembekuan  hingga pencabutan  sertifikat  dan/atau  izin,  penghentian  sementara  pelayanan  administrasi hingga pengunrangan jatah produksi serta tindakan administratif lainnya.
Pertanggungjawaban dari aspek administrasi, sanksi administrasi bagi penyelenggaraan ibadah  haji  khusus  dan  umrah  terdapat  dalam  pasal  41  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji yang berbunyi : “penyelenggara Ibadah Haji Khusus  yang  tidak  melaksanakan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  40 dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahanya, yang berupa:
a. Peringatan;
b. Permbekuan izin penyelenggaraan; atau
c. Pencabutan izin penyelenggaraan.” 16
Melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 589 Tahun 2017 Tanggal 1  Agustus  2017,  izin  penyelenggaraan  PT.  First  Anugerah  Karya  Wisata  sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dicabut. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor. 18 Tahun 2015.
Pertanggungjawaban  dari  aspek  perlindungan  konsumen,  Pasal  19  Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha yaitu Pelaku usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah  tanggal transaksi.
16 Pasal 41, Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat(1)  dan  ayat  (2)  tidak menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan  pembuktian  lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  berlaku  apabila pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut  merupakan  kesalahan konsumen. 17

## Conclusion
Pertanggungjawaban  First  Travel  secara  perdata  berdasarkan  putusan  damai  sidang PKPU dengan isi proposal perdamaian yaitu memberangkatkan calon jemaah haji atau mengembalikan biaya umrah yang telah disetorkan oleh para jemaah haji, namun aset- aset First Travel yang disita negara secara pidana dan para petinggi yang sudah dipenjara membuat  upaya  pemenuhan  putusan  damai  tersebut  menjadi  terhambat penyelesaianya. Pertanggung jawaban dari aspek pidana menurut penulis tidak cukup untuk mengobati rasa ketidak-adilan para korban dengan hanya menjatuhkan hukuman pidana  dan  denda  tanpa  adanya  upaya  mengembalikan  hak  para  korban  penipuan sepenuhnya.
Penyelesaian kasus yang begitu rumit yang berbenturan dari aspek pidana dan perdata membuat  penulis  berfikir  bila  alangkah  baiknya  pemerintah  dalam  hal  ini  menteri maupun presiden turun tangan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini demi perlindungan  terhadap  hak-hak  para  korban  yang  sampai  sekarang  belum  jelas pemenuhanya. Dimana presedent sebelumnya dalam kasus yang menyakut kepentingan dan hak banyak warga negara seperti kasus BLBI, kasus Lumpur Lapindo, maupun kasus Jiwasraya.
17 Pasal 19, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
John Jotham Terrance, Diana Putong, Feibe Pijoh, Arthur Novy Tuwaidan (2023) Tanggung Jawab PT. First Anugerah Karya Wisata First Travel Terhadap Korban Jurnal Hukum tora: 9 (3): 277-288

## References
Ananda S, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Kartika, Surabaya, hlm. 364.
Aswan, Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik , Guepedia, Jakarta, 2019, hlm. 6.
Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory , Raja Grafindo Press, Jakarta, 2011, hlm. 54.
Dwidja Priyatno. (2017). Sistem Pertanggunjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislas (Cetakan Pertama), Depok: Kencana, hal. 55.
Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and State , Teori  Umum  Hukum  dan  Negara,  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik , BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.
81.
Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni ,
Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.
HR.  Ridwan, Hukum  Administrasi  Negara ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2006,  hlm. 337.
Muhammad  Ainul  Syamsu.  2016.  Pergeseran  Turut  Serta  Melakukan  dalam  Ajaran Penyertaan  Telaah  Kritis  Berdasarkan  Teori  Pemisahan  Tindak  Pidana  dan Pertanggungjawaban  Pidana  (cetakan  ke-2),  Jakarta:  Kencana  Prenadamedia Group.
R. Subekti, 2008, Hukum Perjanjian, PTIntermassa, Jakarta, hlm. 10.

## Regulations
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 589 Tahun 2017
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 19, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Pasal 41, Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Putusan Mahkamah Agung No. 3096 K/Pid.Sus/2018
Putusan Mahkamah Agung No. 365 PK/Pid.Sus/2022
Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3096 K/Pid.Sus/2018.
Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 195/PID/2018/PT.BDG
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

## Journal
Dian  Cahyaningrum, Tanggung  Jawab  Hukum  First  Travel  Dalam  Kasus  Penipuan, Penggelapan dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah , (Majalah Info Singkat Hukum, Vol IX, No. 16/II/Puslit/Agustus/2017), hlm. 3.
Hanafi. (1999). Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana . Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 6(11). https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6939