e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Intervensi  Pemerintah  terhadap  Pajak  dan  Retribusi  Daerah dalam Rangka Proyek Strategis Nasional
Andi Deni Herwin 1 , Henry D. Hutagaol 2 .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Proyek Strategis, Pajak, Retribusi Daerah, Pemerintah, Nasional.
How to cite: Herwin, Andi Deni., dan Hutagaol, Henry D. (2023). Intervensi Pemerintah terhadap Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Proyek Strategis Nasional. Amsir Law Journal, 4(2), 126-142.
DOI: 10.36746/alj.v4i2.123
Indonesia  is  a  developing  country  that  needs  a  lot  of  funds  to  finance development. The need for additional capital budget from the private sector both from foreign and domestic investors. One of the policies that the Indonesian government needs to issue is a national strategic project. The birth of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation brings a new norm regarding the government's authority to intervene in regional taxes and fees in order to provide a  good  investment  climate  to  attract  investors  to  finance  national  strategic projects. The birth of this policy is considered contrary to the principle of regional autonomy. This paper examines the laws that allow government intervention in regional taxes related to the principle of regional autonomy. This study uses normative  legal  research  methods.  The  results  of  the  study  show  that  the intervention of regional taxes and fees does not conflict with the principles of regional  autonomy.  Although  the  unitary  state  gives  the  widest  possible authority to regional governments, the responsibility remains with the central government.  In  this  paper,  the  ideal  scheme  of  regional  tax  and  user  fees intervention is also explained by adding provisions for transfers from the central government to regional governments to increase regional revenues affected by the exemption and reduction of local tax and user fees.
Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Indonesia  termasuk  negara  yang  saat  ini  sedang  dalam  masa  pembangunan.  Dalam pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Di sisi yang lain, keberadaan anggaran yang belum cukup membutuhkan tambahan modal yang berasal dari pihak swasta. Dapat berasal dari investor asing maupun dalam negeri. 3
Esensi dari pembangunan nasional sebenarnya dapat ditemukan dalam tujuan negara. Alinea  ke-4  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  NRI) 1945 ialah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini menjadi tanggung jawab negara yang terimplementasikan  dalam  membuat  kebijakan-kebijakan  yang  dapat  mengurangi  bahkan menghilangkan ketimpangan antar daerah, satu dengan yang lainnya.
1 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia. E-mail: deniherwin@gmail.com .
2 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia. E-mail: h.hutagaol@ui.ac.id .
3 Salim, H. S., & Sutrisno, B. (2008). Hukum Investasi di Indonesia . Depok: Rajawali Pers, hlm. 1.
Salah  satu  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah  adalah  dengan  menetapkan  Proyek Strategis  Nasional  (PSN).  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional menetapkan bahwa PSN merupakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan  Usaha  yang  memiliki  sifat  strategis  untuk  pertumbuhan  dan  pemerataan pembangunan  dalam  rangka  upaya  penciptaan  kerja  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat. PSN merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan berbagai industri barang dan jasa, serta menciptakan lapangan pekerjaan guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nasional pada umumnya. 4
Dalam mewujudkan percepatan PSN dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu,  guna  mendapatkan  dana  yang  optimal  demi  terwujudnya  PSN  tersebut,  pemerintah dituntut  mengeluarkan  kemudahan  bagi  investor  yang  ingin  menanamkan  modal  untuk pembiayaan PSN. 5 PSN yang direncakan sejak tahun 2017 hingga saat ini  telah berjumlah 245 proyek dengan estimasi biaya sebesar Rp. 4.197 triliun. Pendanaan dari APBN senilai Rp. 525 triliun, BUMN/D Rp. 1.258 triliun dan investasi swasta Rp. 2.414 triliun. Nampak investasi swasta memegang peranan vital dalam keberlangsungan PSN. Lebih dari setengah anggaran yang dibutuhkan berasal dari investasi swasta.
Namun,  terdapat  sejumlah  kendala  penyelesaian  PSN,  salah satunya  adalah kendala pada pendanaan sebesar 22%. Terdapat pula kendala lain seperti 40% pada pengadaan lahan dan  10%  pada  perizinan. 6 Berbagai  permasalahan  yang  menghambat  investor  PSN  di Indonesia adalah mengenai kepastian hukum ( legal certainty) yang menurut Erman Rajagukguk bahwa aspek kepastian hukum meliputi aspek substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.
Ketidakpastian pada aspek substansi hukum dinilai sebagai penghambat investasi dan mempengaruhi iklim investasi. 7 Sejalan dengan hal tersebut Salim H.S. dan Budi Sutrisno membedakan dua hambatan untuk meningkatkan investasi di Indonesia yaiu kendala internal dan eskternal. Salah satu dari kendala eskternal adalah adanya peraturan daerah, keputusan menteri, dan undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal. 8
Untuk mendorong terciptanya kepastian hukum dan kemudahan bagi investor PSN, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)  melakukan  sejumlah  amandemen  terhadap  ketentuan  perpajakan  yakni  kebijakan fiskal  nasional  yang  berkaitan  dengan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Pada  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di antaranya Pasal 156 dan Pasal 157 disisipkan dua pasal, salah satunya Pasal 156A yang berbunyi: 9
(1) Dalam  rangka  pelaksanaan  kebijakan  fiskal  nasional  dan  untuk  mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan indsutri
4 Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
5 Presiden  Joko  Widodo  dalam  rapat  terbatas  menyatakan  bahwa  PSN  harus  membawa  dampak  peningkatan  nilai perekonomian daerah serta berdampak pada penurunan kemiskinan dan menekankan ketimpangan. Presiden selanjutnya menyatakan bahwa tidak mungkin seluruh PSN dibiayai oleh APBN dan oleh karena itu dibutuhkan model pembiayaan altenatif dan kreatif untuk menarik minat investor untuk mebiayai PSN tersebut hingga selesai. Kemenkominfo. (2018). Presiden: Proyek Strategis Nasional Harus Tekan Ketimpangan , https://kominfo.go.id/content/detail/12904/presiden-proyek- strategis-nasional-harus-tekan-ketimpangan/0/berita . Diakses pada tanggal 22 November 2021.
6 Ramadhani Prihatini. (2017). Proyek Strategis Nasional Butuh biaya Rp 4197 T , https://nasional.kontan.co.id/news/proyek- strategis-nasional-butuh-biaya-rp-4197-t . Diakses pada tanggal 22 November 2021.
7 Erman Rajagukguk. (2019). Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Depok: Rajawali Pers, hlm. 62.
8 Salim, H. S., & Sutrisno, B. (2008). Op.Cit., hlm. 69-70.
9 Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan  pengaturan  yang  berkeadilan,  Pemerintah  sesuai  dengan  program  prioritas nasional  dapat  melakukan  penyesuaian  terhadap  kebijakan  Pajak  dan  Retribusi yang ditetaplan oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan
b. Pengawasan  dan  evaluasi  terhadap  Peraturan  Daerah  mengenai  Pajak  dan Retribusi  yang  menghambat  ekosistem  investasi  dan  kemudahan  dalam berusaha.
(2) Penetapan  tarif  Pajak  yang  berlaku secara  nasional  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  huruf  a  mencakup  tarif  atas  jenis  Pajak  Provinsi  dan  jenis  Pajak Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 2.
(3) Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara  nasional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  lebih  lanjut  dalam Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  114  UU  Cipta  Kerja  tersebut,  pemerintah  dapat melakukan intervensi berupa penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka PSN dengan berdasar kepada kemudahan dan kepastian hukum bagi investor PSN yang dilakukan dengan mengubah tarif pajak daerah dan  retribusi  daerah.  Ketentuan  ini  sejalan  dengan  pertimbangan  bahwa  porsi  sumber pendanaan PSN yang lebih besar diberikan kepada pihak swasta menyebabkan pemerintah mengambil jalan untuk menjaga keberlangsungan PSN tersebut.
Dibutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga ketentuan mengenai pajak dan retribusi daerah  tentunya  baik  dalam  menekan  bagian  pengeluaran  daerah  yang  dibiayai  dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lebih jauh dapat mengurangi resiko pemerintah pusat dalam  membantu  pemerintah  daerah  jika  kekurangan  penerimaan. 10 Pajak  dan  retribusi daerah  dianggap  menghambat  dan  tidak  mencerminkan  kepastian  untuk  kemudian  dapat disesuaikan oleh pemerintah pusat.
Namun perlu diperhatikan bahwa keberadaan pajak dan retribusi daerah merupakan salah  satu  sumber  PAD  yang  digunakan  untuk  memberikan  pelayanan  dan  kesejahteraan kepada  masyarakat  di  daerah.  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta Kerja membawa norma baru tentang kewenangan pemerintah untuk mengintervensi pajak dan retribusi daerah guna memberikan iklim investasi yang baik untuk menarik investor membiayai  proyek-proyek  strategis  nasional.  Lahirnya  kebijakan  ini  dinilai  bertentangan dengan  prinsip  otonomi  daerah.  Apakah  dengan  demikian,  kewenangan  daerah  untuk menetapkan  pajak  dan  retribusi  daerah  merupakan  kewenangan  yang  diberikan  kepada pemerintah  daerah  dan  dewan  perkwakilan  rakyat  daerah  sebagai  konsekuensi  adanya penyerahan  urusan  pemerintahan  kepada  daerah  berdasarkan  otonomi  daerah  masih memiliki peran dalam pelaksanaan otonomi tersebut.

## 2.  Metode
Penelitian  hukum  yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  ini ditujukan  untuk  membandingkan  ketentuan  intervensi  pemerintah  terhadap  pajak  dan
10 Ismail, T. (2018). Potret Pajak Daerah di Indonesia . Jakarta: Kencana, hlm. 41.
retribusi daerah dalam rangka proyek strategis nasional dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum, yaitu prinsip otonomi daerah untuk menghasilkan suatu argumentasi. Analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini  terdiri  atas,  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer bertujuan untuk mencari landasan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, sedangkan  bahan  hukum  sekunder  untuk  mencari  prinsip-prinsip  hukum  dan membandingkan pendapat para ahli yang terdiri atas berbagai buku dan jurnal.

## 3. Konsep Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Prinsip Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  sebagai  bagian  dari  desentralisasi  atau  pembagian  kewenangan  antara pemerintah pusat dan daerah merupakan konsep yang dianggap tepat untuk diterapkan di negara  Indonesia  yang  merupakan  negara  kesatuan.  Daerah  diberikan  kemandirian  untuk berinisiatif  dengan  mengatur  sendiri  urusan  pemerintahan  yang  diberikan  oleh  undang- undang dengan kebebasan yang bertanggung jawab. 11
Konsep otonomi tidak dapat dilepaskan dari pemilihan bentuk negara, yaitu negara kesatuan.  Menurut  Bagir  Manan  dan  Kuntana  Magnar,  otonomi  merupakan  sub-sistem negara kesatuan sehingga batasan dari negara kesatuan sudah termasuk dalam pengertian dan isi dari otonomi. 12 M. Hatta menjabarkan, dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat dan keperluan daerah yang berbeda-beda maka perlu diberikan otonomi kepada kota, desa, atau daerah. 13
Konsep negara kesatuan ini mendapat dukungan penuh ketika masa konstituante 1956- 1959 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan  Daerah  sebagai  konsekuensi  penerimaan  negara  kesatuan  berdasarkan  dua syarat, yakni:
(1) Demokrasi dalam menyelesaikan ketidakpuasan daerah, menghindari sentralisasi yang berat seimbang;
(2) Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah. 14
Seiring dengan dimulainya pemerintahan Orde Baru, tuntutan agar otonomi daerah dapat  terselenggara  demi  pelaksanaan  pembangunan  yang  tersebar  dan  diejawantahkan dengan  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1974  yang  tujuannya  antara  lain, tercapainya kestabilan politik dan kesatuan bangsa, hingga hubungan serasi antara pusat dan daerah.  Untuk  dapat  berlangsung  demikian,  maka  dibutuhkan  pelaksanaan  otonomi  yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. 15
Meskipun  undang-undang  menghendaki  agar  pelaksanaan  otonomi  dapat  berjalan dengan  disertai  tanggung  jawab  demi  terjaminnya  perkembangan  pembangunan  daerah bersama-sama  berdasarkan  asas  dekonsentrasi,  asas  desentralisasi  dan  asas  tugas pembantuan. 16 Namun, dalam pelaksanaannya justru bersifat sentralistik. Terutama dalam hal kebijakan pemerintah daerah yang hanya tergantung dari kebijakan pemerintah pusat. 17
Seiring  dengan  semangat  reformasi  maka  muncul  keinginan  agar  otonomi  daerah diberikan  seluas-luasnya  kepada  pemerintah  daerah  yang  selama  ini  kebijakannya tersentralisasi di pemerintah pusat yang tidak membawa pengembangan daerah secara kreatif,
11 Bagir Manan dan Kuntana Magnar. (1997). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, hlm. 268.
12 Ibid , hlm. 284.
13 Ibid , hlm. 278.
14 Ismail, T. (2018). Op.Cit.
15 Konsideran butir e Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
16 Ibid.
17 Ismail, T. (2018). Op.Cit ., hlm. 6.
karena  daerah  sangat  tergantung  kepada  pusat  disebabkan  PAD  yang  tidak  mencukupi. 18 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  hadir  sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang disusul kemudian dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kemunculan undang-undang ini disambut positif oleh masyarakat apalagi kedua undang-undang  ini  saling  berkaitan  yang  dapat  menyempurnakan  otonomi  daerah  agar pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara demokratis. 19 Secara garis besar kemunculan dua  undang-undang  tersebut  sebenarnya  merupakan  amanat  dari  reformasi  yang  saat  itu mengatur enam agenda, yakni: mengadili soeharto dan kroninya, amandemen UUD 1945, penghapusan dwi fungsi ABRI, berantas KKN, dan otonomi daerah yang seluas-luasnya. 20 Selanjutnya undang-undang tentang pemerintahan daerah beberapa kali diubah dengan perubahan  terakhir  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  yang  membagi  beberapa  urusan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintahan  pusat, kewenangan  pemerintah  daerah,  atau  menjadi  kewenangan  bersama  melalui  tugas pembantuan. Berikut bagan klasifikasi urusan pemerintahan berdasarkan Pasal 10 jo. Pasal 11 Jo Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

## BAGAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN
Absolut Konkuren Wajib Pilihan Non Pelayanan Dasar Pelayanan Dasar 1. Politik Luar Negeri; 2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan Fiskal Nasional;
6. Agama.
1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 8. Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana; 9. Perhubungan; 10. Komunikasi dan Informatika; 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan
Olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan;
18. Kearsipan.
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum; 4. Perumahan Rakyat; 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; 6. Sosial. 1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan; 5. Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian;
8. Transmigrasi.
18 Azikin, A. (2018). Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi. Jurnal Mp (Manajemen Pemerintahan) , 35-41.
19 Indonesia, R. (1999). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah . Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Publikasi Pemerintah, Direktorat Publikasi, Ditjen PPG, Deppen RI.
20 Sibuea, H. P. (2017). Rezim Otoriter dalam Bingkai Konstitusi Demokratis (Studi Tentang Rezim Otoriter di Indonesia dalam Bingkai Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Konstitusi Demokratis Berdasarkan Cita Hukum Pancasila). Jurnal IUS CONSTITUTUM , 1 (1), 1-37.
Konsep otonomi tersebut dijabarkan dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya di luar dari 6 (enam) kewenangan absolut yang dimiliki  oleh  pemerintah  pusat.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penyerahan  kewenangan melalui desentralisasi harus diikuti pula dengan penyerahan pembiayaan, pra sarana, personel, dan  dokumen  sesuai  dengan  kewenangan  yang  diserahkan.  Sejalan  dengan  pemberian kewenangan yang luas tersebut, tentunya tanggung jawab dari pemerintah daerah pun ikut beralih  untuk  melaksanakan  kewenangan  tersebut  sebaik  mungkin  guna  meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di daerahnya.
Implikasi kewenangan yang luas tersebut tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit yang dimulai dari biaya pembangunan, pengelolaan, dan perawatan sarana dan pra sarana yang  menjadi  tanggung  jawab  yang  beralih  kepada  pemerintah  daerah. 21 Hal  mana  telah ditetapkan lebih lanjut dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang antara lain:
(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
(2) Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
(3) Administrasi  pendanaan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagai dimaksyd pada ayat (2).
Lebih  lanjut  disebutkan  bahwa  kewenangan  pengelolaan  keuangan  daerah  menjadi bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah sebagai bagian dari hasil penyerahan urusan tersebut. Sehingga daerahlah yang  berwenang  untuk  menentukan  pengelolaan  daerahnya  sendiri.  Tetapi,  kewenangan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan taat pada peraturan perundang- undangan yang efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sehingga diharapkan menghadirkan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. 22 Guna pelaksanaan otonomi demi terciptanya kesejateraan pada masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  mengatur  bahwa  penyelenggaraan  otonomi  yang  mana  sumber  pembiayaan penyelenggaraan daerahnya terdiri atas pendapatan yang meliputi:
1. Pendapatan asli daerah, yang berupa: 23
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer, terdiri atas:
a. Transfer pemerintah pusat terdiri atas:
1) Dana perimbangan;
2) Dana otonomi khusus;
3) Dana keistimewaan; dan
4) Dana desa.
b. Transfer antar-daerah yang terdiri atas:
1) Pendapatan bagi hasil; dan
2) Bantuan keuangan.
21 Ismail, T. (2018). Op.Cit ., hlm. 9.
22 Pasal 283 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
23 Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Terkait  dengan  pelaksanaan  pajak  dan  retribusi  serta  jenis-jenisnya  dijabarkan  lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah masing-masing provinsi, kabupaten  dan  kota.  Hal  ini  merupakan  wujud  desentralisasi  fiskal  kepada  daerah  untuk menentukan  sumber-sumber  penerimaan  daerah  yang  digali  untuk  kepentingan  daerah berdasarkan potensinya masing-masing. 24
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  dan  Retribusi Daerah, pajak dan retribusi yang dapat dimintakan oleh pemerintah daerah ditentukan secara limitatif. Jenis pajak terbagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri atas: 25
1) Pajak kendaraan bermotor;
2) Bea balik nama kendaraan bermotor;
3) Pajak air permukaan;
4) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
5) Pajak rokok.
Pajak kabupaten/kota berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas: 26
1) Pajak hotel;
2) Pajak restoran;
3) Pajak hiburan;
4) Pajak reklame;
5) Pajak penerangan jalan;
6) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
7) Pajak parkir;
8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Sedangkan retribusi daerah berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas:
1) Retribusi jasa umum yang objeknya pada pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. 27
2) Retribusi  jasa  usaha  objeknya  pada  pelayanan  yang  disediakan  oleh  pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial. 28
3) Retribusi perizinan tertentu yang memiliki objek kegiatan tertentu dalam kaitannya untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, pra sarana, sarana, atau fasilitas tertentu. 29
Selain ketentuan tersebut, dimungkinkan adanya retribusi selain berdasarkan undang- undang sepanjang memenuhi kriteria dan berdasarkan Peraturan Pemerintah. 30
Pasca  pengaturan  jenis  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  dapat  dikenakan  oleh pemerintah  daerah  berdasarkan  undang-undang,  maka  pemerintah  daerah  dilarang memungut pajak di luar ketentuan undang-undang. Selain itu pajak tersebut tidak bersifat
24 Ismail, T. (2018). Op.Cit ., hlm. 10.
25 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
26 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
27 Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
28 Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
29 Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
30 Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
kewajiban karena apabila potensi daerah tersebut tidak ada/tidak memadai maka penyesuaian demikian dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dengan menetapkan peraturan daerah.
Pada dasarnya pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan undang- undang  (karena  berdasarkan  undang-undang  selain  dapat “ dipaksakan ” 31 juga  memberi kepastian hukum) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar kepentingan umum. Bersamaan dengan berjalannya otonomi daerah, undang-undang menyatakan bahwa: 32
“ Pajak daerah sebagai kontribusi wajib yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ”
Sedangkan yang dimaksud dengan retribusi daerah berdasar Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2009  tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  yaitu  pungutan  daerah  sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan. 33 Berdasarkan  hal tersebut maka hakikat dari pajak daerah sama seperti pajak pusat pada umumnya yakni tidak ada kewajiban untuk melakukan imbalan secara langsung (kontra-prestasi).
Tjip Ismail menyatakan bahwa seharusnya pajak daerah juga termasuk seperti retribusi daerah  yang  di  dalamnya  harus  terdapat  unsur  kontra-prestasi/imbalan.  Berbeda  dengan pajak  daerah  di  mana  kontra-prestasinya  adalah  kepada  masyarakat  lebih  luas,  atau  untuk sektor  pajak  yang  bersangkutan  sedangkan  retribusi  daerah  imbalannya  adalah  langsung kepada pembayar retribusi. 34
Pada prinsipnya pajak daerah mempunyai empat fungsi, yaitu fungsi budgeter (anggaran), fungsi regulerend (mengatur), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan sebagaimana halnya pajak pusat. Fungsi anggaran diartikan sebagai instrumen untuk memasukkan dana yang  sebesar-besarnya  kepada  kas  negara  (APBD  dalam  konteks  kas  daerah).  Fungsi mengatur digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat menuju arah  yang  dikehendaki  oleh  pemerintah  berdasarkan  pajak  tersebut. 35 Fungsi  stabilitas dilaksanakan dengan megalokasikan pembiayaan kepada daerah dalam rangka menstabilkan kondisi  perekonomian.  Fungsi  redistribusi  pendapatan  menitikberatkan  kepada  distribusi pendapatan untuk menekan inflasi maupun deflasi menjadi rendah maupun tinggi. 36
Dalam  konteks  otonomi  daerah,  peran  dari  fungsi  pajak  yang  perlu  dikembangkan berkaitan dengan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan perkembangan sistem pemerintahan yang menuju demokrasi, makanya fungsi pajak daerah dan retribusi daerah harus bertujuan kepada  pelayanan  pemerintah  daerah  kepada  rakyatnya. 37 Maka,  berdasarkan  hal  tersebut
31 Kata “dipaksakan” menurut Rochmat Soemitro, apabila terutang pajak tidak membayar kewajibannya maka negara dapat menggunkan  cara-cara  memaksa  melalui  alat-alatnya  seperti  surat  paksa  dan  sita,  dan  juga  penyanderaan.  Selanjutnya ditekankan pula bahwa dalam hal pajak tidak dapat adanya jasa timbal balik. Rochmat Soemitro dalam Pudyatmoko, Y. (2006). Pengantar Hukum Pajak . Yogyakarta: Andi, hlm. 2.
32 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
33 Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
34 Ismail, T. (2018). Op.Cit ., hlm. 42.
35 Pudyatmoko, Y. (2006). Op.Cit ., hlm. 15-16.
36 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2021). Modul Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Jakarta: Kementerian Keuangan, hlm. 2-3.
37 Ismail, T. (2018). Op.Cit ., hlm. 140. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, prinsip otonomi daerah diwujudkan dengan peraturan daerah yang mencerminkan aspirasi masyarakat di daerah, sehingga ketentuan pajak daerah idealnya bertujuan kepada pelayanan pemerintah daerah kepada segenap rakyatnya atas dasar representasi dan kontribusi bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan ditingkat daerah. Lihat juga Adiyanta, F. S. (2019).
peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam konteks otonomi daerah sangat penting selain  untuk  pembiayaan  otonomi  daerah  sendiri.  Kemudian,  dengan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  diharapkan  akan  meningkatkan  pelayanan  terhadap  masyarakat  melalui kontra-prestasi yang sesuai dengan objek pajak yang ditarik.

## 4.  Bentuk  Intervensi  Pemerintah  terhadap  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dalam Rangka Proyek Strategis Nasional yang Terkait dengan Prinsip Otonomi Daerah
Kehadiran otonomi daerah yang merupakan bagian dari 6 (enam) amanat reformasi  yang menghendaki  agar  daerah  diberikan  kewenangan  seluas-luasnya  untuk  mengurus pemerintahan sesuai dengan kreativitas, karakter, serta budaya masing-masing daerah. Selain itu,  guna  mendukung  pelimpahan  wewenang  berserta  seluruh  tanggung  jawabnya, pemerintah daerah diminta untuk dapat mandiri dan pengembangkan akuntablitasnya dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut.
Mengenai kewenangan daerah untuk menarik pajak dan retribusi yang hanya terbatas pada  undang-undang  dan  tidak  dapat  menarik  pajak  di  luar  cakupan  undang-undang. Kegiatan ini dilakukan, selain mengisi kas daerah sebesar-besarnya sebagai bagian dari PAD, juga  bertujuan  untuk  pelayanan  publik,  sehingga  pelayanan  publik  tetap  dipenuhkan  dari pajak dan retribusi daerah. Guna memenuhi keperluan pembangunan yang lain, pemerintah dapat mengandalkan berbagai bantuan dari pemerintah pusat dan bahkan daerah lain.
Namun semangat otonomi ini implementasinya kadang tidak sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan pandangan pemerintah daerah, jika mereka dapat menarik dana dalam kerangka dalam mencari PAD yang pada implementasinya menjadi landasan dari pemerintah daerah untuk  menarik  berbagai  retribusi  yang  dari  sudut  pandang  pelaku  usaha  maka  akan memberatkan,  dianggap  memperpanjang  birokrasi.  Dalam  dunia  usaha,  hal  tersebut merupakan  hal  yang  tidak  diharapkan  karena  merupakan  biaya  tinggi  ekonomi  dalam berbisnis. 38 Selain itu, dengan adanya kewenangan pajak daerah dan retribusi daerah di luar pajak  yang  ditarik  oleh  pemerintah  pusat  dianggap  tidak  memberi  kepastian  hukum, meskipun terdapat range yang diatur dalam  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang kami istilahkan dengan batasan dalam menarik pajak daerah dan retribusi daerah yang mana tetap memberatkan dari sisi pelaku usaha. 39
Ryaas  Rasyid  berpendapat  bahwa  hakikat  dari  otonomi  daerah  adalah  pemerintah daerah mengimpelentasikan diri sebagai pelayan masyarakat, meskipun demikian penarikan secara besar-besaran melalui pungutan yang tidak wajar demi pelayanan masyarakat tentunya membawa dampak lain karena pemerintah daerah telah diwajibkan mendorong investor dan pengembang untuk mengembangkan usaha di daerahnya yang tentunya membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat. Tentunya para investor dan pengusaha berminat jika dalam
Karakteristik  Responsif  Peraturan  Daerah  tentang  Pajak-pajak  Daerah  sebagai  Representasi  dan  Partisipasi  Kehendak Publik. Administrative Law and Governance Journal , 2 (3), 380-399.
38 Sembiring,  S.  (2010). Hukum  Investasi  Pembahasan  Dilengkapi  dengan  UU  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal . Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 138.
39 Dalam suatu perkuliahan tentang Hukum Pajak pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Tjip Ismail pernah menyampaikan mengenai perbandingan tarif pajak negara-negara lain (konteks PPh) dengan Indonesia yang menetapkan tarif sejumlah 22%. Negara seperti Singapura menetapkan tarif pajak sejumlah 17%, Hongkong 17,5%, Vietnam 20%, Malaysia 24%, Kamboja 20%, Laos 24%, Myanmar 25%, Thailand 20%, Filipina 30%, dan Brunei 18,5%. Menurut pendapat Tjip Ismail, meskipun terdapat negara-negara mengenakan tarif lebih tinggi seperti Filipina yang tarif pajaknya 30%, tetapi dipandang lebih memberikan kepastian hukum dibanding Indonesia yang meskipun memberikan tarif lebih  rendah.  Hal  mana  dikarenakan  Indonesia  memiliki  beberapa  pajak  dan  retribusi  lain  termasuk  daerah  yang menyebabkan angka 22% tersebut belum pajak final yang akan dibayarkan oleh suatu investor yang akan memulai usahanya di Indonesia.
proses  tersebut  memperoleh  kemudahan  dalam  perizinan  dan  mengurangi  pungutan- pungutan. 40
Dalam  konteks  pelaksanaan  otonomi  daerah,  terutama  dalam  hal  pengaturan  pajak daerah dan retribusi daerah, undang-undang telah membuat berbagai macam aturan guna mencegah agar pajak dan retribusi daerah tetap memiliki fungsi ekonomis. Untuk itu dibuat kebijakan  preventif  secara  bertingkat  untuk  mengevaluasi  peraturan  daerah  sebelum diundangkan. 41
Untuk  mengejar  ketertinggalan  dan  melakukan  pemerataan  terhadap  daerah,  politik hukum  yang  diambil  oleh  pemerintah  ialah  dengan  membuat  PSN  yang  ditetapkan berdasarkan  peraturan  presiden. 42 Terkait  dengan  kenentuan  apa-apa  saja  yang  dapat dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari PSN, akan dilakukan berdasar kajian oleh menteri koordinator  bidang  perekonomian  selaku  komite  percepatan  penyediaan  infrastruktur prioritas yang telah mendapat persetujuan presiden. 43
PSN dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemda, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat  strategis  untuk  peningkatan  pertumbuhan  dan  pemerataan  pembangunan  demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. 44 Terbaru saat ini terdapat sekitar 201 PSN yang terbagi ke dalam 12 sektor yang lokasinya menurut lampiran Peraturan Presiden  Nomor  109  Tahun  2020  yang  terdapat  di  berbagai  provinsi, 45 hingga  lintas provinsi, 46 dan juga skala nasional. 47
Pasal  3  ayat  (3)  Peraturan  Presiden  Nomor  109  Tahun  2020  memberikan  bentuk pengecualian terhadap pajak daerah, dalam hal ini pajak kota/kabupaten, yaitu fasilitas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak dikenakan tarif atau dengan kata lain 0% (nol persen) atas proyek startegis nasional.
Gubernur  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,  Bupati,  atau  Walikota  sesuai  dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1) Tidak memungut; atau
2) Mengenakan tarif 0% (nol persen), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Proyek Strategis Nasional.
Dalam menjaga agar keberlangsungan PSN tetap berjalan dan untuk menarik investor untuk mau membiayai berbagai macam PSN, maka upaya pemerintah perlu dipahami sebagai tanggung  jawab  jalannya  pemerintahan  dengan  mencoba  untuk  membuat  kebijakan  yang
40 Ryaas Rasyid dalam Ismail, T. (2018). Op.Cit ., hlm. 142.
41 Salah  satu  kewenangan  preventif:  Menteri  Dalam  Negeri  dapat  melakukan  evlauasi  secara  berjenjang  guna  menguji kesusuaian rancangan peraturan daerah agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi jika menurut hasil evaluasi berupa penolakan maka rancangan peraturan daerah tersebut dapat diperbaiki untuk disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Keuangan. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
42 Peraturan presiden mengenai proyek strategis nasional telah mendapat perubahan tiga kali sejak pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, hingga saat ini yang terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.
43 Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
44 Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
45 Sebagai contoh di Jakarta, Mass Rapid Transit (MRT) North-South (Bundaran HI-Kota-Ancol Barat) yang termasuk ke dalam sektor kereta. Lihat lampiran Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.
46 Jalan tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap yang terdapat di antar provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan sektor jalan dan jembatan. Lihat lampiran Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.
47 Pengembangan  industri  garam  yang  termasuk  pada  sektor  teknologi.  Lihat  lampiran  Peraturan  Presiden  Nomor  109 Tahun 2020.
dapat menarik investor yang salah satunya dapat melakukan perubahan terhadap tarif pajak daerah dan retribusi daerah.
Selain  itu  beberapa  PSN  juga  meliputi  antar  provinsi  di  mana  tentunya  akan  tidak menguntungkan dari segi cost bagi investor swasta maupun badan usaha milik negara apabila masing-masing  daerah  menarik  pajak  dan  retribusi  daerah  hanya  untuk  satu  proyek  yang kebetulan  melewati  beberapa  provinsi. 48 Ketentuan  ini  dibuat  dalam  rangka  menjaga kelancaran  agar  PSN  tersebut  dapat  berlangsung.  Namun,  tentunya  ada  dampak  yang mungkin  saja  terjadi  yakni  berkurangnya  PAD  yang  dikhawatirkan  berdampak  pada berkurangnya  pelayanan  umum  yang  menjadi  tujuan  penarikan  dari  pajak  dan  retribusi daerah. 49 Perdebatan  mengenai  kewenangan  pemerintah  pusat  untuk  penetapan  dan penyesuaian tarif pajak daerah dianggap sebagai bentuk sentralisasi yang bertolak belakang dengan semangat otonomi pasca reformasi. 50
Namun,  terdapat  pandangan  bahwa  sentralisasi  pajak  daerah  bermanfaat  agar  tidak memunculkan disparitas antar wilayah yang memiliki potensi pajak dan retribusi yang besar dengan  wilayah  yang  sedikit  atau  bahkan  potensinya  tidak  ada. 51 Meskipun  demikian kewenangan  penetapan  tarif  oleh  pemerintah  daerah  turut  pula  mendorong  akuntabilitas serta peningkatan pelayanan yang efisien dan efektif.
Pandangan  berikutnya  bahwa  jika  daerah  tidak  dapat  diintervensi  terkait  dengan penetapan tarif pajak dan retribusinya, akan berdampak pada kurang leluasanya pemerintah dalam rangka menjalankan fiskal nasional. 52 Oleh karena itu tindakan pemerintah pusat untuk menyesuaikan tarif hanya pada konteks PSN saja, tetapi dalam hal lain pemerintah tidak dapat melakukan  hal  tersebut.  Mengingat  pentingnya  PSN  bagi  pemerataan  dan  peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, maka alasan ini yang menjadi legitimasi penyesuaian tarif oleh pemerintah pusat terhadap pajak daerah dan retribusi daerah yang dituangkan dalam Pasal 114 Undang-Undang Cipta Kerja.
Menarik untuk dilihat lebih jauh apakah kewenangan penyesuaian tarif ini bertentangan dengan prinisp otonomi. Kami berpendapat tindakan demikian bukan merupakan bentuk untuk  tidak  menjalankan  otonomi  namun  lebih  kepada  penyesuaian  agar  PSN  dapat terlaksana dengan memberikan kepastian serta kemudahan kepada investor PSN yang pada akhirnya membawa manfaat tidak hanya kepada masyarakat di mana lokasi PSN tersebut berada,  tetapi  juga  mampu  membawa  manfaat  secara  nasional  demi  terciptanya  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bersandar  pada  ketentuan  dalam  Penjelasan  Umum  di  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 yang menetapkan bahwa:
Pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada  daerah  dilaksanakan  berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintah
48 Sebagai contoh pada sektor energi, PSN upgrading kilang-kilang eksisting/Rifinery Development Master Plan (RDMP) yang melewati Provinsi Jateng, Kaltim, Riau, dan Sumsel. Pada sektor kereta ada Double Track Jawa Selatan yang melewati Provinsi Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, dan Jatim. Lihat lampiran daftar PSN Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.
49 Edi  Suwiknyo.  (2020). Mengintip  Utak  Atik  Kebijakan  Fiskal  Daerah  di  UU  Cipta  Kerja , https://ekonomi.bisnis.com/read/20201015/9/1305324/mengintip-utak-atik-kebijakan-fiskal-daerah-di-uu-cipta-kerja . Diakses pada tanggal 25 November 2021.
50 Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. Masalah-Masalah Hukum , 48 (4), 319-330.
51 Hal ini didasarkan pada pajak-pajak dengan penerimaan potensial seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan, serta pajak pada sektor perkebunan dan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di  sisi  lain  pemerintah  daerah  dilarang  untuk  menarik  pajak  yang  berhubungan  dengan  pemerintah  pusat  yang  hanya bergantung  pada  pungutan-pungutan  yang  kurang  potensial.  Sehingga  sentralisasi  pajak  dimaksukan  untuk  mengurangi disparitas antar daerah tersebut. Ismail, T. (2018). Op.Cit ., hlm. 173-174.
52 Fiskal  nasional  merupakan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong tumbuhnya lapangan kerja. Ibid.
negara  atau  pemerintah  nasional  dan  tidak  ada  kedaulatan  pada  pada  daerah.  Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  ada  pada  pemerintah  pusat.  Untuk  itu pemerintah  daerah  pada  negara  kesatuan  merupakan  satu  kesatuan  dengan pemerintahan nasional.
Berdasarkan hal demikian, menurut Maria Farida Indrati bahwa dalam prinsip otonomi kewenangan  akhir  tetap  ada  pada  pemerintah  pusat. 53 Sehingga  demi  terwujudnya pemerataan untuk setiap daerah, langkah-langkah penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemerintah pusat dapat dibenarkan.

## 5.  Skema  Hukum  Ideal  tentang  Intervensi  Pemerintah  Terhadap  Pajak  dan Retribusi Daerah
Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah memberikan  bentuk  skema  intervensi  terhadap  pajak  dan  retribusi  daerah  dalam  rangka memberikan relaksasi fiskal atas PSN.
Skema tersebut dimulai dengan menteri/pimpinan lembaga sebagai penanggung jawab PSN mengajukan usulan penyesuaian tarif pajak dan/atau retribusi kepada menteri keuangan, usulan  tersebut  setidaknya  memuat  proyeksi  beban  biaya  pajak/retribusi  yang  harus ditanggung  PSN,  daftar  jenis  pajak/retribusi  yang  dilakukan  penyesuaian  tarif,  usulan penyesuaian tarif, dan studi kelayakan proyek.
Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Kementerian Keuangan melakukan  reviu  atas  usulan  tersebut  dengan  mempertimbangkan  beberapa  hal  seperti penerimaan pajak/retribusi dalam 5 (lima tahun terakhir) daerah yang bersangkutan, dampak terhadap  fiskal  nasional  dan  daerah,  kapasitas  fiskal  daerah,  dan  insentif  fiskal  yang  telah diterima.
Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, dalam reviu tersebut, kementerian  keuangan  melakukan  koordinasi  dengan  kementerian  dalam  negeri, kementerian/lembaga teknis terkait dan/atau pemerintah daerah.
Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, dari hasil reviu, nantinya dapat  berupa  rekomenasi  penyesuaian  tarif  pajak  dan/atau  retribusi  dalam  bentuk pengurangan atau pembebasan tarif ataupun penolakan usulan penyesuaian tarif pajak/dan atau retibusi.
Pasal  4  ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2021,  apabila  berbentuk rekomendasi  maka  setidaknya  memuat  proyek  strategis  nasional  yang  mendapat  fasilitas penyesuaian tarif, jenis pajak dan/atau retribusi yang akan disesuaikan, besaran penyesuaian tarif, mulai berlakunya penyesuaian tarif, dan daerah terkait proyek strategis nasional yang direkomendasikan melakukan penyesuaian tarif.
Pasal  6  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2021,  Menteri Keuangan menyampaikan rekomendasi atau penolakan kepada menteri/pimpinan lembaga yang mengajukan usulan tersebut untuk kemudian dijadikan dasar bagi menteri/pimpinan lembaga untuk mengajukan usulan penyusunan peraturan presiden.
53 Alboin Pasaribu dan Achmad Edi Subiyanto (ed.). (2018). Catatan Hukum Maria Farida Indrati , Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 181.
Skema  Intervensi  Pemerintah  terhadap  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 dapat dilihat pada bagan berikut ini:
Skema intervensi terhadap pajak dan retribusi daerah merupakan politik hukum yang diambil oleh pemerintah pusat yang dilatarbelakangi sering terjadinya “konflik regulasi” dan perbedaan konsep antara pemerintah pusat dan daerah. 54 Regulasi yang diterbitkan oleh 514 Pemerintah Daerah setiap tahunnya tentunya dapat mendorong maupun menghambat suatu sektor usaha. 55
Regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah  dapat  meyangkut  pajak  dan retribusi terhadap suatu proyek strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini  sejalan  dengan  kajian  yang  dilakukan  oleh  Komite  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah (KPPOD)  yang  menyatakan  pemerintah  daerah  cenderung  menjadikan  regulasi  sebagai bagian  untuk  meningkatkan  PAD  yang  tergabung  dalam  regulasi  yang  mengatur  pajak maupun  retribusi.  Regulasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  menarik  PAD tentunya cenderung menghambat iklim investasi. Hal ini dikarenakan kesalahan pemerintah daerah  dalam  menafsirkan  peraturan  nasional  dan  pemahaman  terhadap  perubahan  pada tingkat  nasional,  meskipun  terkadang  suatu  regulasi  yang  dikeluarkan  pemerintah  daerah
54 Perbedaan konsep antara pemerintah pusat dan daerah seperti pengaturan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) seperti jaringan air, listrik, gas dan telekomunikasi. Presiden dan DPR telah mengeluarkan berbagai peraturan guna mendukung perluasan jaringan tersebut. Akan tetapi pemerintah daerah malah meneribitkan peraturan daerah pungutan yang berpotensi membawa  dampak  menaikkan  biaya  pembangunan  SJUT.  Padahal  Pasal  128  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memberikan biaya retribusi atau sewa terhadap pembangunan kabel listrik dan telepon. Kebijakan pemerintah daerah ini tentunya akan berdampak biaya pembangunan tersebut dialihkan kepada masyarakat  selaku  konsumen  akhir.  Henry  D.  Hutagaol.  (2021). Hajat  Hidup  Orang  Banyak  dalam  Kesemrawutan  Regulasi Infrastruktur  Pasif , https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/03/hajat-hidup-orang-banyak-dalam-kesemrawutan- regulasi-infrastruktur-pasif/ . Diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.
55 Regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah akan mempengaruhi biaya usaha ( cost of doing business ) sehingga pelaku usaha akan  memberikan  biaya  ini  kepada  konsumen.  Henry  D.  Hutagaol.  (2022). Internet  Mahal,  Tanggung  Jawab  Siapa . https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/09/internet-mahal-tanggung-jawab- siapa?utm_source=bebasakses_kompasid&utm_medium=whatsapp_shared&utm_content=sosmed&utm_campaign=sha ringlink . Diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.
mengacu pada aturan pusat, akan tetapi adanya kecenderungan untuk menambahkan objek pajak maupun retribusi. Regulasi yang dikeluarkan untuk meningkatkan PAD tentu dalam jangka pendek dapat menguntungkan pemerintah daerah, akan tetapi dalam jangka panjang berpengaruh terhadap investasi. Pajak dan retribusi menjadi sumber utama yang digunakan pemda dalam meningkatkan PAD tanpa melihat atau membuat suatu inovasi dalam mencari sumber PAD di luar hal tersebut. 56
PSN  hadir  sebagai  jawaban  pemerintah  pusat  untuk  melakukan  pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di daerah yang tentunya membutuhkan iklim invetasi yang baik. Berdasarkan skema hukum intervensi pemerintah terhadap pajak dan retribusi daerah yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2021  perlu  dibuat  suatu tambahan/perubahan. Peran pajak dan retribusi daerah tidak dapat dikesampingkan begitu saja, mengingat kedua regulasi tersebut ikut mendukung PAD. Dalam menjaga PAD tetap optimal,  maka  dibutuhkan  sinkronisasi  hubungan  pusat  dan  daerah,  dalam  konteks penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi pemerintah daerah oleh pemerintah yang dapat  berbentuk  pengurangan  atau  pembebasan  tarif  melalui  melalui  program  kebijakan fiskal nasional yang mendukung kemudahan berinvestasi.
Pemerintah  pusat  seyogyanya  memberikan  skema  dukungan  kepada  pemerintah daerah  yang  mendapat  intervensi  terhadap  pajak  dan  retribusi  daerah  melalui  beberapa kebijakan seperti adanya transfer ke daerah dan dana desa yang disesuaikan dengan proyeksi kemampuan PAD yang terdampak oleh kebijakan pengurangan tarif atau pembebasan tarif oleh  pemerintah  pusat.  Berikut  ini  skema  ideal  intervensi  pemerintah  terhadap  pajak  dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021.
56 KPPOD. (2016). Daerah Cenderung Andalkan Perda untuk Meningkatkan PAD . https://www.kppod.org/berita/view?id=504 . Diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.
Meskipun Kementerian Keuangan dalam reviu atas usulan menteri/pimpinan lembaga telah  mempertimbangkan  beberapa  hal  seperti  penerimaan  pajak/retribusi  dalam  5  (lima tahun  terakhir)  daerah  yang  bersangkutan;  dampak  terhadap  fiskal  nasional  dan  daerah; kepasitas fiskal  daerah; dan insentif fiskal yang telah diterima oleh daerah sehingga dapat berbentuk  rekomendasi  maupun  penolakan.  Tentunya  jika  reviu  menghasilkan  suatu rekomendasi maka tentu Kementerian Keuangan telah menilai seluruh aspek fiskal daerah terhadap  PAD,  namun  dalam  rekomendasi  yang  dihasilkan  hanya  menyangkut  6  (enam) aspek saja, yaitu:
1) Proyeksi strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif;
2) Jenis pajak dan/atau retribusi yang akan disesuaikan;
3) Besaran penyesuaian tarif;
4) Mulai berlakunya penyesuaian tarif;
5) Jangka waktu penyesuaian tarif;
6) Daerah  terkait  proyek  strategis  nasional  yang  direkomendasikan  melakukan penyesuaian tarif; dan
7) Diperlukan adanya transfer ke daerah dan dana desa.
Poin ketujuh tersebut sebagai bentuk sinkronisasi hubungan antar pusat dan daerah dikarenakan  bentuk  dukungan  dalam  bentuk  transfer  ke  daerah  dan  dana  desa  yang menjembatani antara kebijakan fiskal nasional dalam hal ini memberikan iklim investasi yang baik guna menunjang proyek strategis nasional dan fiskal daerah sebagai instrumen untuk memberikan  pemasukan  kepada  kas  daerah  melalui  pajak  dan  retribusi  daerah.  Sehingga dengan adanya transfer ke daerah dan dana desa, maka dapat “mengisi gap” antara pajak dan retribusi  yang  diintervensi  dengan  di  sisi  lain  adanya  pemenuhan  PAD  untuk  menunjang berbagai pembangunan suatu daerah.

## 6.  Kesimpulan
Demi  mengejar  ketertinggalan  dan  pemerataan  pembangunan  antar  daerah,  pemerintah membuat kebijakan PSN sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah setempat dan nasional secara keseluruhan. Guna menjamin terlaksananya PSN, pemerintah membuat kebijakan penentuan tarif pajak daerah dan retribusi daerah guna menarik investor untuk turut ikut dalam pembiayaan PSN.  Di sisi lain, dengan adanya kewenangan pemerintah dalam penentuan pajak daerah dan retribusi daerah dapat membuat PAD terdampak oleh kebijakan tersebut yang dikhawatirkan berakibat kepada pelayanan publik sebagai tujuan dari pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Namun,  dalam  konteks  otonomi  daerah,  tindakan pemerintah ini tidak bertentangan dengan prinsip otonomi karena pada hakikatnya otonomi dalam negara kesatuan, meskipun dengan otonomi seluas-luasnya tetapi tanggung jawab tetap berada pada pemerintah pusat.
Skema intervensi terhadap pajak dan retribusi daerah merupakan politik hukum yang diambil oleh pemerintah pusat yang dilatarbelakangi seringnya terjadi “konflik regulasi” dan perbedaan  konsep  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.  PSN  hadir  sebagai  jawaban pemerintah pusat untuk melakukan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di daerah yang tentunya membutuhkan iklim invetasi yang baik. Berdasarkan skema hukum intervensi pemerintah terhadap pajak dan retribusi daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, perlu dibuat suatu tambahan/perubahan dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa sebagai bentuk sinkronisasi hubungan antar pusat dan daerah, sehingga dengan adanya transfer ke daerah dan dana desa maka dapat “mengisi gap” antara pajak dan retribusi  yang  diintervensi  dengan  adanya  pemenuhan  PAD  untuk  menunjang  berbagai pembangunan di suatu daerah.

## Referensi
Buku dengan penulis:
Alboin Pasaribu dan Achmad Edi Subiyanto (ed.). (2018). Catatan Hukum Maria Farida Indrati , Jakarta: Konstitusi Press.
Bagir Manan dan Kuntana Magnar. (1997). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia,
Bandung: Alumni.
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan.  (2021). Modul Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Jakarta: Kementerian Keuangan.
Erman Rajagukguk. (2019). Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Depok: Rajawali Pers.
Indonesia,  R.  (1999). Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  pemerintahan  daerah . Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Publikasi Pemerintah, Direktorat Publikasi, Ditjen PPG, Deppen RI.
Ismail, T. (2018). Potret Pajak Daerah di Indonesia . Jakarta: Kencana.
Pudyatmoko, Y. (2006). Pengantar Hukum Pajak . Yogyakarta: Andi.
Salim, H. S., & Sutrisno, B. (2008). Hukum Investasi di Indonesia . Depok: Rajawali Pers.
Artikel jurnal:
Adiyanta,  F.  S.  (2019).  Karakteristik  Responsif  Peraturan  Daerah  tentang  Pajak-pajak Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik. Administrative Law and Governance Journal , 2 (3), 380-399.
Azikin,  A.  (2018).  Makna  Otonomi  Daerah  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi. Jurnal Mp (Manajemen Pemerintahan) , 35-41.
Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. Masalah- Masalah Hukum , 48 (4), 319-330.
Sembiring, S. (2010). Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal . Bandung: Nuansa Aulia.
Sibuea, H. P. (2017). Rezim Otoriter dalam Bingkai Konstitusi Demokratis (Studi Tentang Rezim  Otoriter  di  Indonesia  dalam  Bingkai  Undang-Undang  Dasar  1945  Sebagai Konstitusi  Demokratis  Berdasarkan  Cita  Hukum  Pancasila). Jurnal  IUS CONSTITUTUM , 1 (1), 1-37.
World Wide Web: Edi  Suwiknyo.  (2020). Mengintip  Utak  Atik  Kebijakan  Fiskal  Daerah  di  UU  Cipta  Kerja , https://ekonomi.bisnis.com/read/20201015/9/1305324/mengintip-utak-atik- kebijakan-fiskal-daerah-di-uu-cipta-kerja . Diakses pada tanggal 25 November 2021.
Henry  D.  Hutagaol.  (2021). Hajat  Hidup  Orang  Banyak  dalam  Kesemrawutan  Regulasi Infrastruktur  Pasif , https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/03/hajat-hidup- orang-banyak-dalam-kesemrawutan-regulasi-infrastruktur-pasif/ .  Diakses  pada tanggal 8 Oktober 2022.
Henry D. Hutagaol.
(2022). Internet Mahal,
Tanggung Jawab Siapa . https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/09/internet-mahal-tanggung- jawab- siapa?utm_source=bebasakses_kompasid&utm_medium=whatsapp_shared&utm_co ntent=sosmed&utm_campaign=sharinglink . Diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.
Kemenkominfo.  (2018). Presiden:  Proyek  Strategis  Nasional  Harus  Tekan  Ketimpangan , https://kominfo.go.id/content/detail/12904/presiden-proyek-strategis-nasional- harus-tekan-ketimpangan/0/berita . Diakses pada tanggal 22 November 2021.
KPPOD.  (2016). Daerah  Cenderung  Andalkan  Perda  untuk  Meningkatkan  PAD . https://www.kppod.org/berita/view?id=504 . Diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.
Ramadhani  Prihatini.  (2017). Proyek  Strategis  Nasional  Butuh  biaya  Rp  4197  T , https://nasional.kontan.co.id/news/proyek-strategis-nasional-butuh-biaya-rp-4197-t . Diakses pada tanggal 22 November 2021.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2023 ALJ. All rightsreserved.