(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpuda Kota Bima)
Partisipasi  Politik  Perempuan (Studi pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima)
St. Nurbayan 1 M.Tahir 2
Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP Bima Jalan Piere Tendean Kel. Mande Tlp.Fax (0374) 42801, Bima 84191, Indonesia
( Email: nurbayan.st@gmail.com )

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam politik serta kendala yang  dihadapi  perempuan  sehingga  membuat  perempuan  tidak  manpu  bersaing  dengan  laki-laki secara  maksimal.  Sementara  pada  masyarakat  Bima  telah  melibatkan  perempuan  secara  penuh untuk terlibat dan berpartisipasi dalam dunia politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Jenis  penelitian  yakni  studi  analisi  (riset)  terfokus  pada  8  perempuan  sebagai  informan  yang ditentukan secara purposive sampling. Data penelitian ini dianalisis dengan display data, ferifikasi data,  lalu  menguji  keabsahan  data.  Topik  perempuan  dalam  politik  merupakan  hal  yang  sangat kompleks.  Penelitian  ini  didasarkan  pada  teori-teori  feminisme  universal  dan  budaya  patriarki. Ada  Tiga  pandangan  utama  dan  pertama,  perempuan  memiliki  pengaruh  kurang  dibandingkan dengan  laki-laki  di  daerah  politik  karena  budaya  patriarki.  Para  perempuan  dianggap  kurang mampu, memiliki posisi yang lebih rendah maupun terdegradasi ke bidang yang dianggap lembut‘ dan  karenanya  sesuai untuk  kaum  perempuan.  Kedua,  politisi perempuan lebih baik karena  lebih sabar dan penuh perhatian dibandingkan dengan politisi laki-laki. Terakhir, perempuan dan laki- laki  memberikan  kontribusi  sama  untuk  proses  politik  dan  kualitas  kontribusi  politisi  tergantung pada  kemampuan  individu  dan  bukan  jenis  kelaminnya.  Perempuan  sangat  penting  untuk  dua alasan.  Pertama,  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  mendorong  perempuan  lain  untuk  masuk, meningkatkan kesetaraan gender dalam politik dan mendorong peningkatan pelaksanaan undang- undang dan kebijakan yang peka gender. Mudah-mudahan, meningkatkan pengaruh dan kontribusi perempuan  dapat  terjadi  dalam  semua  aspek  politik  dan  tidak  hanya  bidang  yang  tetap  sesuai dengan  budaya  patriarki  pada  masyarakat  Bima.  Sedangkan  hambatan  yang  diuraikan  pada bagian  informasi  latar  belakang  yang  membatasi  keterlibatan  perempuan  dalam  ranah  politik. Hasil  penelitian  menunjukkan  budaya  patriarki,  budaya  Jawa,  money  politics,  kewajiban  sehari- hari  perempuan,  metode  organisasi  dan  media  dianggap  sebagai  hambatan.  Terlepas  dari hambatan metode organisasi, hambatan lainnya semua hasil dari budaya patriarki mengakibatkan perempuan  dan  isu-isunya  yang  dianggap  kurang  penting  dalam  masyarakat  Bima.  Namun, bertentangan  dengan  informasi  latar  belakang,  penelitian  ini  menunjukkan  agama  Islam  dan nepotisme dianggap hambatan bagi perempuan dalam politik di Bima-Mande.
Kata Kunci : Partisipasi, Politik, Perempuan
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpuda Kota Bima)

## Pendahuluan
Partisipasi politik menjadi tolak ukur berkembangnya pembangunan dalam suatu negara  tanpa  membedakan  jenis  kelamin laki-laki  maupun  perempuan,  karena keterlibatan  setiap  warga  negara  menjadi syarat  mutlak  bagi  tercapainya  tujuan nasional,  sehingga  tujuan  nasional  yang hendak  dicapai  menjadi  mudah  untuk diwujudkan.  Indonesia  merupakan  Negara yang  sedang  berkembang (Developing Country) dan  sedang  berusaha  mengejar ketertinggalan untuk menjadi Negara yang maju dengan konsep pembangunan, namun dalam  mengembangkan  sektor  kehidupan masyarakat seringkali menghadapi berbagai  kendala.  Salah  satu  kendala pemerintah  dalam  menerapkan  konsep pembangunan  adalah  masalah  partisipasi politik yang masih membedakan berdasarkan jenis  kelamin. Seiring  dengan era  reformasi  yang  semakin  terbuka ditandai dengan hidupnya nilai-nilai demokrasi  dalam  masyarakat  tentunya memberikan kesempatan yang luas kepada setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan,  namun  perempuan  hanya mendapatkan  30%  hak  dipilih  sedangkan hak  memilih  telah  mencapai  100%.  Oleh karena  itu  partipasi  politik  perempuan bukan  lagi  dibedakan  dengan  laki-laki. Dan ini menunjukan perkembangan indonesia akan mudah dicapai.
Undang-undang  Pemilu  No.  23 Tahun  2003  memberikan  kesempatan kepada  semua  warga  negara  yang  telah memenuhi persyaratan untuk turut berpartisipasi politik. Pemilu dilangsungkan  secara  serempak  di  seluruh wilayah  Indonesia  meskipun  di  beberapa derah-daerah  tertentu  harus  menyusul akibat  keterlambatan  logistik  yang  sampai ke  daerah  pemilihan,  namun  keterlibatan perempuan dalam politik semakin memperlihatkan  keterwakilannya.  Hal  ini terlihat pada Pemilu tahun 2014 merupakan  peristiwa  yang  bersejarah dalam  perjalanan  kehidupan  berbangsa.
Pelaku-pelaku yang terlibat dalam partisipasi politik memperlihatkan ketrlibatan  perempuan  tanpa  membedakan status  sosial  dan  pendidikan  yang  menjadi pengalamannya.  Keterlibatan  perempuan sebagai  caleg  dalam  pemilu  2014  di Kelurahan  Mande  sebanyak  8  orang  yang mewakili berbagaimacam partai politik.
Pemilu  2014  memiliki  banyak  sisi yang  unik  untuk  dikaji.  Salah  satunya adalah  keterlibatan  perempuan  dalam pemilu  semakin  berkembang.  Pemilu  dan perempuan seperti dua sisi mata uang yang tidak  dapat  dipisahkan,  karena  membahas tentang  pemilu  kuranglah  lengkap  bila tanpa menyertakan perempuan di dalamnya.  Walau  dalam  sejarah  politik  di Indonesia  dan  negara  berkembang  pada umumnya,  peranan  perempuan  memang dipandang  terlambat  dalam  keterlibatan  di dunia politik. Stigma-stigma bahwa perempuan dalam posisi domestik dianggap  sebagai  salah  satu  hal  yang mengakibatkan perempuan terlambat berkiprah  dalam  dunia  politik.  Salah  satu indikatornya  adalah  jumlah  perempuan yang  memegang  jabatan  publik  masih sangat sedikit. Namun keterwakilan perempuan  dalam  pemilu  2014merupakan fenomena  baik  ditingkat  elit  atau  pusat bahkan berimbas pada tingkatan lokal atau daerah.
Pada  masyarakat  sekarang,  gerbang demokrasi  telah  terbuka  dengan  lebar  dan peluang perempuan untuk turut mengaktualisasikan  dirinya  juga  telah dijamin.  Dengan  adanya  Undang-Undang Pemilu  Tahun  2003  No.  12  Pasal  65  yang mengatur tentang kuota 30% sebagai salah satu  syarat  bagi  pencalonan  anggota legislatif oleh partai politik tentunya secara logika mampu mendobrak stagnasi kuantitas  perempuan  di  wilayah  publik. Pemilu  2014  memberikan  kesempatan yang  luas  kepada  perempuan,  ada  banyak peran  yang  dapat  dilakukan  dalam  proses penting kenegaraan tersebut.
Bagaimanapun juga perempuan
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpuda Kota Bima)
merupakan  salah  satu entitas yang memiliki potensi, kemampuan, dan kelebihan  yang  tidak  kalah  dengan  laki- laki. Atas dasar kenyataan inilah kemudian peneliti tertarik mendeskripsikan partisipasi politik perempuan di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima

## Tinjauan Pustaka
Partisipasi Politik Perempuan 1. Pengertian Partisipasi Politik Perempuan Khamisi (dalam Ruslan 2000:46)  memberikan  pengertian  yang luas mengenai  partisipasi politik bahwa partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan  politik  melalui  keterlibatan administratif  untuk  menggunakan  hak bersuara, melibatkan dirinya di berbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta  melakukan  berbagai  aksi  dan gerakan,  bergabung  dengan  partai- partai atau organisasi-oraganisasi
independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran,  memberikan  penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri.
Huntington dan Nelson (1994:9) partisipasi  politik  adalah kegiatan warga  negara  yang  bertindak  sebagai pribadi-pribadi  yang  di  maksudkan untuk mempengaruhi
pembuatan keputusan  pemerintah.  Dari  konsep  ini memang  tidak  dibedakan  secara  tegas apakah  partisipasi  politik  itu  bersifat otonom  atau  mobilisasi.  Hal  ini  terjadi menurut Huntington dan Nelson (dalam Kamarudin,  2003:94),  disebabkan  oleh sejumlah  alasan  berikut: Pertama, perbedaan  antara  keduanya  lebih  tajam dalam prinsip daripada di alam realitas. Kedua, dapat  dikatakan  semua  sistem politik  mencakup  suatu  campuran keduanya. Ketiga, hubungan  keduanya bersifat  dinamis,  artinya  bahwa
partisipasi politik yang bersifat dimobilisasi  karena  faktor  internalisasi pada  akhirnya  akan  menjadi  partisipasi yang  bersifat  otonom.  Sebaliknya  juga demikian.  Lane  (dalam  Rush  dan Althoff,  2000:181)  menyatakan  bahwa Partisipasi  politik  juga  memiliki  empat fungsi, yaitu :
a. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis,
b. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan penyesuaian sosial,
c. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus,
d. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan psikologis tertentu.
2. Perempuan dan Politik Meningkatkan kesetaraan gender  merupakan  hal  penting  dalam meningkatkan tingkat  partisipasi  politik perempuan secara terpadu. Noerdin dan Aripurnami  (2007:  19)  mengemukakan bahwa  fokus  pada  dampak  otonomi daerah  pada  peran  perempuan  di  ranah publik  dan  pengambilan  keputusan. Peneliti  ini  menyoroti  perempuan  perlu memperbaiki  diri  melalui  motivasi, retorika  dan  aksi  feminis  (Noerdin  & Aripurnami,  2007).  Metode  ini  dapat diterapkan pada perjuangan agar menciptakan  kesetaraan  gender  dalam dunia politik.
3. Teori Patriarki dan Budaya Bima Banyak  isu-isu  yang  dihadapi perempuan  di  Indonesia  didasarkan pada budaya patriarki. Ini menyebabkan  ketidaksetaraan  gender di  masyarakat  (Gunew,  1990)  yang merupakan  sebagai, social  system  in which  men  disproportionately  occupy positions  of  power  and  authority ‖ (Johnson,  2005).  Dalam  sistem  sosial terwujud  adanya  dikotomi  publik  dan privat  (Code,  2000;  Pateman,  1989) yang contribute  to  maintaining  and reproducing        gender        inequality
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpuda Kota Bima)
(Connell,  1987;  Walby,  1990;  Verloo
&  Roggeband,  1996  dikutip  dalam Lombardo  &  Verloo,  2009).11  Di Indonesia budaya secara umum merupakan  patriarkal  (Rinaldo,  2008; Fattore,  Scotto  &  Sitasari,  2010)  dan mengakibatkan marginalisasi perempuan (Johnson, 2005; Parawansa, 2010) karena ini, relegates women  as  mothers  and  house  workers to  the  home,  and  psychologically denies them full personhood, citizenship and human rights (Foreman, 1977; Okin, 1989; Pateman, 1988;  Goldman,  1969  dikutip  dalam
Ferguson & Hennessy, 2010). Budaya Bima juga menyebabkan masalah budaya
patriarki. Hirarki gender moral mempertahankan  peran  perempuan sebagai kunci untuk keluarga, masyarakat  dan  nilai-nilai  bangsa.
Wawasan
ini, mengabadikan ketidaksetaraan gender dalam
masyarakat. Selanjutnya wawasan tersebut menjadi hambatan bagi perempuan  memasuki  ranah  politik. Menurut  Adamson  (2007)  wawasan kesetaraan merupakan isu multidimensi  dan  budaya  merupakan faktor  penting  yang  mempengaruhi wawasan  kesetaraan  gender  dalam dunia politik di Bima.
4. Keterlibatan Perempuan dalam Dunia Politik
a. Peran Perempuan dalam Politik di Bima
Partisipasi  perempuan  di  Bima sangat  rendah  dibandingkan  laki-laki. Keterlibatan  perempuan  dalam  politik terbatas  hanya  mewakili  administrasi partai tanpa memberikan pelatihan dan pemahaman  dalam  mensosialisasikan dunia  politik.  Adanya  hal  demikian karena  menurut  (Parawansa,  2010) bahwa  persentase  tertinggi  perempuan ditemukan  dalam  bidang-bidang  yang lembut  seperti pemuda, agama dan
komisi  seni.  Selain  itu,  dibandingkan laki-laki perempuan kurang mendapatkan  dan  menempati  posisi tinggi di parlemen.

## b. Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan
Rendahnya keterwakilan
perempuan di bidang politik menghasilkan  implikasi  lebih  luas. Kehadiran  perempuan  dalam  jabatan politik  memiliki  kepentingan  simbolis. Menurut Johnson, Kabuchu dan Vusiya  (2003  dikutip  dalam  Hughes, 2009)  penilaian  itu  meningkatkan pandangan  perempuan  dan  laki-laki terhadap  kapasitas,  aspirasi,  dan  harga diri  perempuan.  Selain  ini,  politisi perempuan  berfokus  pada  isu-isu  yang berbeda  daripada  politisi  laki-laki (O'Regan,  2000;  Swers,  2002  dikutip dalam Hughes, 2009) misalnya, isu-isu KDRT maupun hak reproduksi (Hughes,  2009).  Pengaruh  utama perempuan adalah mencapai
increasing  effective  implementation  of various.government programs and schemes (Kudva,  2001:541  dikutip dalam
Tinker, 2004). Politisi perempuan penting agar mampu memberlakukan isu-isu perempuan dan mendorong  lebih  banyak  perempuan memasuki bidang politik di Bima Pada  dasarnya  keterwakilan perempuan  dalam  politik  memiliki  arti dan  peranan  yang  sangat  penting, bukan hanya untuk kepentingan pencapaian  target  2015  yang  terdapat dalam  MDG  ssaja  tetapi  juga  untuk menciptakan  keadilan  dan  kesetaraan gender yang sering banyak dipermasalahkan
dan menjadi
perdebatan sengit. Kehadiran perempuan  di  Parlemen  diharapkan mampu  menjadi  alat  kontrol  jalannya roda  pemerintahan,  sebagai  penerus aspirasi  daerah  pemilihannya  yang
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpuda Kota Bima)
mampu menciptakan berbagai kebijakan  yang  pro  pembangunan memperjuangkan politik sekarang.
Perempuan  yang  kerap  kali  menjadi permasalahan seperti masalah kesetaraan  gender,  dimana masih sering  kita  temui  bahwa  perempuan banyak  dimarginalkan  dan  diabaikan baik  karena  berlatar  belakang  budaya, struktur sosial,  maupun agama dan tak luput  pula  masalah  aspirasi  gender. Oleh karena itu dibutuhkan
keterwakilan perempuan didalam Parlemen agar kepentingan perempuan dapat  ditampung  dan  dipecahkan  serta diselesaikan
permasalahan- permasalahan  yang  terkait  dengan perempuan serta anak.
Namun  yang  perlu  diingat disini  adalah  bahwa  keterwakilan perempuan  di  Parlemen  juga  semata- mata  bukanlah  keterwakilan  yang melalui  proses  instan  (asal  jadi), melainkan  harus  melalui  proses  dan mekanisme  perekrutan  serta  kaderisasi yang  sesuai.  Karena  melalui  proses rekrutmen  dan  mekanisme  kaderisasi yang sesuai dan bertahap akan menghasilkan  kader-kader  perempuan yang  berpotensi,  berkualitas,  dan berkapabilitas  dalam  memperjuangkan suara  perempuan  dihadapan  nasional bahkan internasional.

## 5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Perempuan
Surbakti (2003 :50) menyebutkan  dua  variabel  penting yang  mempengaruhi  tinggi  rendahnya tingkat
partisipasi politik seseorang. Pertama, adalah aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewahiban   sebagai  warga   negara. Misalnya hak-hak    politik, hak ekonomi,  hak  mendapat  perlindungan hukum,  hak  mendapatkan  jaminan
sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya.
Kedua,  menyangkut  bagaimanakah penilaian  dan  apresiasinya  terhadap pemerintah,  balk  terhadap  kebijakan- kebijakan  pemerintah  dan  pelaksanaan pemerintahannya.
Weimar (Sastroadmodjo, 1995) menyebutkan paling tidak ada 5 faktor yang  mempengaruhi  partisipasi  politik yakni : a. Modernisasi, b. terjadinya perubahan-perubahan struktur  kelas  esensial, c. pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa, d.  adanya  konflik di  antara  pemimpin-pemimpin  politik, e.  Adanya  keterlibatan  pemerintah yang  semakin  meluas  dalam  urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.
Milbrath (2008: 19)
memberikan  3  alasan  bervariasinya partisipasi politik seseorang adalah :
a) Alasan  pertama,  berkenaan  dengan penerimaan  perangsang  politik.
Keterbukaan dan kepekaan seesorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi,  organisasi  dan  melalui media  massa  akan  memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang  dalam  kegiatan  politik. Meskipun demikian dalam menanggapi perangsang-
perangsang politik itu tentu dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap,  nilai-nilai,  pengalaman  dan kepribadian yang dimiliki seseorang.
b) Alasan kedua, berkenaan
karakteristik sosial seseorang.
Status sosial ekonomi, karakteristik suku, jenis kelamin, usia keyakinan agama  merupakan  karakteristik sosial  yang  berpengaruh  terhadap partisipasi  politik  seseorang  dalam politik.
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpuda Kota Bima)
c) Alasan  ketiga,  menyangkut  sifat dan sisetm politik dan partai tempat seseorang  itu  berada.  Seseorang yang  hidup  dalam  negara-negara demokratis,  partai-partai  politik cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan  massa.  Karena  itu massa cenderung berpartisipasi dalam politik.
Dalam  konteks  Indonesia, Arbi Sanit  menyebutkan   5  faktor    yang mendorong       partisipasi        politik masyarakat Indonesia. Pertama , adanya    kebebasan    berkompetisi   di segala bidang, termasuk di bidang politik. Kedua ,     adanya       kenyataan berpolitik       secara lugs        dan terbuka. Ketiga ,   adanya     keleluasaan untuk  mengorganisasi  diri,  sehingga organisasi    masyarakat    dan     partai politik      dapat      tumbuh     dengan subur. Keempat ,   adanya     penyebaran sumber  days  politik  dalam  masyarakat yang    berupa      kekayaan      dalam masyarakat. Kelima , adanya   distribusi kekuasaan   di   kalangan    masyarakat sehingga  tercipta  suatu  perimbangan kekuatan
6. Kendala-Kendala Partisipasi Politik Perempuan
a. Agama Islam
Antropologis  Geertz  (1960;
1968)  melengkapi  beberapa  studi etnografi  tentang  budaya  yang  ada  di Indonesia. Dia percaya agama memandu masyarakat dengan memberikan  motivasi  yang  kuat  serta konsepsi  tentang  keberadaan  (Kunin,
2003; Yarrow,
2006). Islam mempengaruhi  Perdebatan  tentang  hal ini karena bisa mengakibatkan dukungan  atau  penundukan  kaum perempuan  Indonesia.  Sebagai  contoh, interpretasi  berbeda  untuk  ayat  4:34 dalam Qur„an bahwa:
“Kaum laki-laki adalah pemimpin  bagi  kaum
perempuan.  Oleh  karena  Allah melebihkan  sebagian  mereka (laki-laki)  dari  sebagian  yang lain  dan  karena  mereka  (laki- laki) telah menafkahkan sebagian  dari  harta  mereka. Sebab  itu  maka  perempuan yang  saleh  adalah  yang  taat kepada  Allah  lagi  memelihara diri  ketika  suaminya  tidak  ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Perempuan-perempuan yang kamu ragukan nusyuznya, maka  nasehatilah  mereka  dan pisahkanlah  mereka  di  tempat tidur  mereka  dan  pukullah mereka (darabah).
Sebuah terjemahan ayat Qur„an ditafsirkan darabah sebagai  “pukulan„ (Altorki,  2007)  yang  menunjukkan kaum perempuan memiliki status lebih rendah daripada kaum laki-laki (Vreede-de  Stuers,  1960;  Adamson, 2007).  Namun,  kata darabah bisa  saja ditafsirkan  sebagai  teladan„  (Altorki, 2007).  Penafsiran  ini,  memungkinkan perempuan  memperjuangkan  hak-hak persamaan (Moghadam, 2007).
Negara-negara terdiri dari penduduk  mayoritas  Muslim  memilih hanya  sedikit  perwakilan  legislatif nasional  (Glaser  &  Possony  1979; Norris  &  Inglehart  2000;  Paxton  & Hughes  2007).  Meskipun  demikian, sebuah  penelitian  lengkap  oleh  Fattore, Scotto  dan  Sitasari  (2010:  261-75) menemukan bahwa mayoritas penduduk Indonesia mendukung kenyataan bahwa kesetaraan gender mengalami peningkatan dalam pemerintahan. Dasar supaya  menciptakan  perubahan  sudah terwujud  bagi  perempuan  dalam  dunia politik.  Namun,  karena  sedikitnya jumlah  perempuan  dalam  ranah  politik keyakinan  ini  belum  tercermin  dalam perubahan yang nyata.
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpuda Kota Bima)

## b. Korupsi
Kegiatan-kegiatan  politik  yang korup  seperti money  politics maupun nepotisme  sehingga  masalah  yang mempengaruhi baik bagi politisi perempuan  dan  politisi  laki-laki.  Salah satu  contoh money  politics dari pemilihan gubernur pada tahun 2008 di Jawa Timur adalah. Anggota Nahdlatul Ulama (NU) memberi  sumbangan  satu miliar  rupiah  ke  sektor  provinsinya serta  menyediakan  puluhan  mobil untuk  divisi  perempuan  (The  Jakarta Post,  2008).  NU  mengklaim  itu merupakan  sumbangan  tetapi  contoh ini  adalah  kasus money  politics . Nepotisme  merupakan  korupsi  dengan jenis  berbeda  karena  beberapa  calon perempuan memiliki akses untuk  maju dalam  pencalonan  karena  suami  atau orang tua politisi  yang  memiliki posisi yang  penting  dan  menentukan  dalam pemilihan. Sangat sulit bagi perempuan memasuki bidang politik di Bima  karena  budaya  politik, money politics , dan nepotisme.
c. Kewajiban Sehari-Hari Terdapat  beberapa  kewajiban yang  dihadapi  perempuan  sehari-hari dari  memasuki  ranah  politik  di  Bima. Kemiskinan  dan  rendahnya  tingkat pendidikan  menciptakan  keadaan  sulit yang  melibatkan  perempuan  dalam dunia  politik  (Fattore,  Scotto & Sitasari,  2010:  272).  Selain  ini, mempersulit  perekrutan  perempuan yang  memiliki  kemampuan  politik yang  akan  memungkinkan  mereka bersaing  atas  dasar  kesetaraan  dengan laki-laki (Parawansa, 2010: 87). Perempuan sering mengalami
hambatan disebabkan oleh, memerangi stereotipe  tentang  harus  tinggal  di rumah  dengan  anak-anaknya  (United Nations  Development  Program,  2010: 86)  dan  tidak  mempunyai  waktu  atau
uang  yang  cukup  untuk  berpartisipasi dalam bidang politik di Malang.
Untuk  dapat  terlibat  dalam segala  aspek  kegiatan  politik  bagi perempuan  tidaklah  mudah.  Kondisi perempuan  Indonesia  yang  dicapai sekarang  ini  terbentuk  oleh  adanya kendala  yang  menghambat  partisipasi politiknya. Kendala pokok yang sering sekali  dipergunakan  sebagai  alasan lemahnya partisipasi politik perempuan, dapat dikelompokkan menjadi  dua,  yakni  hambatan  internal dan hambatan eksternal.
Hambatan internal berupa keengganan  besar  perempuan  untuk terlibat dalam kegiatan politik. Keengganan  ini  dikarenakan  soso- kultural mereka yang belum memungkinkan bisa aktif menyuarakna dan  menyampaikan  keinginan  serta aspirasinya di bidang politik. Aktivitas dianggap  tidak  layak  bagi  perempuan, karena  sifat-sifatnya  yang  jauh  dari citra  perempuan.  Dunia  politik  di naggap  “keras”,  “kotor”,  dan  penuh dengan  muslihat  sehingga  dianggap tidak cocok untuk citra perempuan.
Lingkungan social budaya yang kurang mendukung pengembangan  potensi  perempuan, antara  lain  wawasan  orangtua,  adat, penafsiran terhadap ajaran agama yang tidak tepat, tingkat pendapatan keluarga, dan system penddidikan yang diskriminatif.  Masih  lekatnya  budaya tradisional  dan  kecilnya  akses  wanita pada penguasaan factor social ekonomi menyebabkan terbentuknya image dalam  diri  perempuan  bahwa  memang sewajarnya mereka berada di  belakang pria.
Kendala eksternal menurut Afan Gaffar (2004: 45) antara lain dari birokrasi yang paternalistic, pola pembangunan  ekonomi  dan  politik yang  kurang  seimbang  dan  kurang berfungsinya  partai  politik.  Kendala
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpuda Kota Bima)
pokok  lemahnya  partisipasi  politik perempuan  antara  lain  berada  pada lingkungan  social  budaya  yang  kurang mendukung  pengembangan  potensi perempuan.  Selain  itu  dapat  pula bersumber dari kebijaksanaan pembangunan  politik  yang  kurang memadai  serta  kurang  berfungsinya partai  politik.  Peningkatan  partisipasi politik  perempuan  dapat  diupayakan antara  lain  dengan  melalui  pendidikan politik  yang  mampu  menciptakan kemampuan  dan  kesadaran  perempuan akan  hak  dan  kewajibannya  di  bidang politik.
Dalam  hal  ini  memang  tidak terlepas  dari keberadaan  laki-laki  yang secara luas mendominasi arena politik, laki-laki sangat dominan dalam memformulasikan
aturan-aturan
permainan  politik;  dan  laki-laki  lah yang  sering  mendefinisikan  standar untuk  evaluasi.  Lebih  jauh,  kehidupan politik  sering  diatur  sesuai  dengan norma-norma  dan  nilai-nilai  laki-laki, dan  dalam  beberapa  kasus,  bahkan menurut  gaya  hidup  laki-laki.  Sebagai contoh,  model  politik  didasarkan  pada ide “pemenang  dan  pecundang”, kompetisi  dan  konfrontasi,  bukan  atas dasar  saling  menghormati,  kolaborasi dan penciptaan konsensus. Lingkungan ini sering bertentangan dengan perempuan.  Keberadaan  dari  model yang didominasi laki-laki ini menyebabkan perempuan menolak politik secara keseluruhan atau menolak  politik  gaya  laki-laki.  Jadi, ketika  perempuan  berpartisipasi  dalam politik, mereka
cenderung melakukannya dalam jumlah kecil.
Di antara kendala-kendala politik yang dihadapi perempuan, yang utama adalah:
1. Kelaziman “model maskulin”
mengenai  kehidupan  politik  dan badan-badan  pemerintahan  hasil pemilihan.
2. Kurangnya  dukungan  partai,  seperti terbatasnya  dukungan  dana  bagi kandidat  perempuan;  terbatasnya akses  untuk  jaringan  politik,  dan meratanya standar ganda.
3. Kurangnya  hubungan  dan  kerja sama  dengan  organisasi  publik lainnya,  seperti  serikat  dagang (buruh)  dan  kelompok-kelompok perempuan.
4. Tiadanya  sistem  pelatihan  dan pendidikan  yang  dibangun  dengan baik,  baik  bagi  kepemimpinan perempuan pada umumnya, maupun bagi  orientasi  perempuan  muda pada kehidupan politik khususnya.
5. Hakikat  sistem  pemilihan,  yang barangkali  atau  tidak  mungkin menguntungkan bagi kandidat perempuan.
d. Hak Perempuan Berpolitik
Indonesia  meratifikasi  UU  No.
7/1984 Convention  on  the  Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)  yang  mengatakan bahwa  Konvensi  tentang  Penghapusan Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap Perempuan. Dan Diskriminasi terhadap perempuan (adalah) setiap pembedaan, pengucilan  atau  pembatasan  yang dibuat  atas  dasar  jenis  kelamin  yang memiliki  efek  atau  tujuan  untuk merusak  atau  meniadakan  pengakuan, penikmatan  atau  pelaksanaan  oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar di  bidang  politik,  ekonomi,  sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya. Lagi pula,  pentingnya  undang-undang  lain meratifikasi.  UU  No.  39/1999  tentang Hak  Asasi  Manusia  dan  Pasal  45 menyatakan hak-hak perempuan merupakan  hak  asasi  manusia  (Irianto & Hendrastiti, 2009).
e. Organisasi Perempuan Jaringan online  atau pertemuan
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpuda Kota Bima)
jaringan  perempuan  sangat  penting. Jaringan online internasional menghubungkan perempuan yang
mencari  pengetahuan  dan  pengalaman politik,  membangun  solidaritas  bagi perempuan  dalam  politik  di  Malang (Kompas, 2010). Beberapa kaukus dan organisasi  perempuan  juga  merupakan cara  yang  manjur  untuk  menciptakan jaringan  dan  membantu  perempuan dalam politik. Kelompok-kelompok ini bekerja untuk mendukung dan memberdayakan perempuan di politik:
1. Kaukus Perempuan Parlemen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (KPP DPD RI) (Kaukus Perempuan Parlemen, 2010).
2. Kaukus Perempuan
Politik Indonesia (KPPI). 3. Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) adalah federasi dari 78
organisasi  perempuan  (Kongres Wanita Indonesia, 2011).
4. Badan Musyawarah Organisasi Wanita Indonesia (BMOIWI) adalah  sebuah  federasi  dari  sekitar
28  organisasi  perempuan  Muslim (Badan  Musyawarah  Organisasi Wanita Indonesia, 2011).
5. Pusat  Pemberdayaan  Politik  dalam Perempuan  adalah  jaringan  26 organisasi  (Irianto  &  Hendrastiti, 2009).
6. Kolasisi Perempuan Indonesia (KPI) (Koalisi Perempuan Indonesia, 2011).
f. Alasan Perempuan Berpolitik Dikatakan, kesetaraan gender di Indonesia terus menerus diperjuangkan dan hal itu menjadi sangat penting bagi kaum perempuan. Oleh karena itu kata Roem, (2014) yang merupakan momen politik di Indonesia harus bisa dimanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya oleh  para  perempuan  di  indonesia. "Kaum  perempuan  perlu  untuk  ikut andil dalam politik, termasuk sekarang
ini  silahkan  berlomba-lomba  untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
Ditambahkan,  pembangunan  di Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  sendiri membutuhkan banyak peran dari kaum perempuan  dan  itu  harus  terus  dorong. Perempuan  dan  laki-laki  memiliki  hak dan kewajiban  yang sama dalam dunia kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk untuk urusan politik. Perempuan harus di dukung untuk ikut menyuarakan  haknya  dan  dilibatkan dalam  setiap  pengambilan  kebijakan," kata Roem.
Roem  (2006  :78)  berharap  dari tiga  kursi  untuk  anggota  DPR  dari
Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  dalam pemilihan Calon Anggota
Legislatif  Tahun  2014  ini  diantaranya bisa  diisi  oleh  perempuan.  (Antara) Keterlibatan  perempuan  dalam  dunia politik memiliki nilai strategis di Pileg, apalagi Undang Undang Pemilu mewajibkan  tiap  partai  politik  harus memenuhi  kuota  30%  perempuan untuk  calon  legislatifnya.  Untuk  itu, dalam  upaya  mensosialisasikan  peran perempuan  di  dalam  politik  tersebut Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (BP3A)  Provinsi
Sumatera Selatan (Sumsel) mengadakan sosialisasi "Peran Perempuan  di  Dalam  Dunia  Politik Dalam  Rangka  Peningkatan  Kualitas Hidup Perempuan". Kegiatan ini berlangsung pada 24 -25 Februari 2014 di  Hotel  Duta,  Palembang.  Kegiatan sosialisasi  ini  dihadiri  langsung  oleh Kepala  BP3A  Provinsi  Sumsel  Susna Sudarti,  narasumber  Heny  Susantih dari  KPU,  Heru  P  Kasidi  Deputi bidang
Polsoskum Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dra Eva Lidya
Staf  pengajar  jurusan  sosiologi  FISIP
Universitas Sriwijaya.
Diskusi
berlangsung
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpuda Kota Bima)
hangat.Meskipun  saat  ini  banyak perempuan bisa menempuh pendidikan tinggi dan juga punya kedudukan yang sama  dengan  laki-laki  di  tempat  kerja, namun  tak  dapat  dipungkiri  bahwa persoalan  gender  masih  saja  menimpa perempuan,  mulai  dari  diskriminasi, kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, pelecehan seksual. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Provinsi Sumsel Susna Sudarti, persoalan perempuan dapat
terselesaikan  jika  mereka  diberi  akses yang  besar  untuk  duduk  di  kursi parlemen  agar  mereka  juga  dapat menentukan  kebijakan  yang  akan memihak mereka. Lanjut Susna Sudarti mengatakan, pada tahun 2009 keterwakilan  perempuan  dalam  dunia politik  masih  jauh  dari  kuota  30%. Menurutnya  stigma  bahwa  politik  itu adalah dunianya laki-laki saat ini tidak lagi relevan.
Sudah  seharusnya  perempuan tidak  lagi  hanya  menjadi  penonton  di panggung  politik,  melainkan  ikut terlibat  di  dalamnya  karena  dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan belum tentu memperhatikan kepentingan-kepentingan  perempuan," ungkapnya.  Ia  juga  menambahkan, perempuan  dalam  kehidupan  sehari hari memiliki pengalaman khusus yang hanya  dapat  dipahami  oleh  dirinya sendiri,  karenanya  ,  perempuan  lebih tahu  apa  yang  menjadi  kebutuhannya, misalnya masalah kesehatan reproduksi,  kesehatan  keluarga,  harga Sembilan  bahan  pokok,  pendidikan anak,  kekerasan  dalam  rumah  tangga dan  lainnya.  Pertimbangan  mengapa sangat  penting  bagi  perempuan  untuk ikut menjadi pembuat keputusan politik. Sementara, dalam materi terakhir  yang  diberikan  oleh  Dra  Eva Lidya  yang  juga  staf  pengajar  jurusan Sosiologi  FISIP  Universitas  Sriwijaya
ini  menyerukan  agar  perempuan  tidak hanya  berdebat  dengan  persoalan pemenuhan kuota 30% calon legislatif. Dengan  masuknya  perempuan  dalam panggung politik mereka dapat menjadi  penentu  kebijakannya  yang akan menyuarakan aspirasi perempuan, membela  kepentingan  mereka,  dan pada akhirnya dapat memajukan kesejahteraan  perempuan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  studi riset dengan pendekatan deskriptif kualitatif  yakni  mendeskripsikan  gejala yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Informan penelitian  adalah  perempuan  yang  terlibat sebagai  caleg  dalam  pemilu  2014,  hal  ini dientukan secara purposiv sampling . Teknik yang digunakan berupa wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Hasil  penelitian  dianalisis  berdasarkan reduksi data, ferifikasi data, ujia keabsahan dan kesimpulan.

## Hasil Penelitian
Membahas
tentang bentuk
partisipasi  politik  maka  tidak  bisa  lepas dari landasan teori yang menjadi pijakannya.  Ada  beberapa  teori  atau pandangan  dari  tokoh-tokoh  yang  relevan. Namun dalam hal ini peneliti akan berpijak pada dua landasan saja. Pertama, pendapat dari  Rush  dan  Althof  (1995:128)  bahwa partisipasi politik dapat mengambil bentuk mulai  dari  menduduki  jabatan  politik  atau administrasi  dalam  organisasi  sedemikian rupa sampai kepada voting atau pemberian suara  sebagai  bentuk  paling  bawah  dari partisipasi politik. Tidak terdapat perbedaan  yang  tajam  didalamnya,  dan orang  boleh  bergerak  dari  keadaaan  yang satu  dengan  yang  lain.  Sementara  itu, pendapat kedua adalah  Roth  dan  Wilson dalam  Budiardjo  (1981:6)  menguraikan bentuk  partisipasi  politik  warga  negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah  adalah  sebagai  pengamat,
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpuda Kota Bima)
intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktivis. Bila di jenjangkan,  intensitas  kegiatan  politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan warga negara.
Dengan    mengelaborasi    kedua pendapat  di  atas  dan  berdasarkan  hasil penelitian,  maka  bentuk  partisipasi  politik elit politik perempuan Kelurahan Mande ditunjukkan dalam berbagai bentuk, antara lain memberikan suara dalam pemilu, mencalonkan diri    sebagai anggota legislatif,  mengikuti  kampanye,  menjadi juru kampanye, menjadi anggota penyelengara pemilu, menjadi saksi dalam pemilu, dan menjadi anggota partai politik.
Pada  puncak  hierarki  terdapat orang-orang  yang  memegang  jabatan politik  atau  administrasi  dalam  hal  ini adalah KPU dan pengurus partai selanjutnya kategori ini dinamakan dengan aktivis .  Kasus  Muntafingah  adalah  contoh elit  politik  perempuan  yang  melibatkan diri  dalam  organisasi  politik  dengan memegang tugas dan tanggung jawab yang memberikan  bayak  pengaruh  kepada individu  lain  dalam  sistem  politik.  Dalam pelaksanaan  tugasnya  Ibu  Muntafingah menjelaskan  bahwa  ketika  diawal-awal masa  pemilihan  umum  berlangsung,  ia pernah  ditugaskan  untuk  memverifikasi partai politik dengan mendatangi anggotanya satu per satu di lapangan. Cara yang  ia  lakukan  ini  merupakan  salah  satu tekhnis  pelaksanaan  verifikasi partai politik sebelum di sahkan sebagai kontestan pemilu di Kelurahan Mande. Ibu  Muntafingah  bahwa  sebagai pengurus  partai  ia  memegang  jabatan  di bidang  kehumasan  atau publik  relation . Bentuk  partisipasi  politik  yang  ia  lakukan selama  menjadi  pengurus  partai  adalah menghadiri  forum-forum  diskusi,  seminar, konferensi  pers, phone  Friend ,  melakukan dokumentasi  media  dan  analisa  media. Jenjang  kedua  dari  hierarki  partisipasi politik disebut dengan partisipan diuraikan
dalam  bentuk  pencalonan  diri  sebagai anggota  legislatif,  mengikuti  kampanye, dan  aktif  dalam  diskusi  informal  tentang pemilu.  Data  dari  KPU  Kelurahan  Mande tentang  rekapitulasi  daftar  calon  anggota legislatif  menunjukkan  bahwa  perempuan yang  dicalonkan  oleh  24  partai  politik berjumlah 190 orang (28%) dari 674 orang (72%)  calon  legislatif  dari  kalangan  laki- laki.  Jumlah  ini  tenyata  belum  mencapai kuota  30%  seperti  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Pemilu  No.  12  Tahun 2014.  Meskipun  hanya  mencapai  28% bukan berarti partisipasi politik perempuan secara umum itu rendah. Hal ini dikarenakan  bahwa  dalam  partisipasi politik ada banyak variabel yang dijadikan sebagai titik tolak dalam mengukur tingkat partisipasi.  Lagi  pula  pencalonan  sebagai anggota  legislatif  bukanlah  satu-satunya bentuk  partisipasi  politik.  Seperti  yang ditegaskan  oleh  Huntington  dan  Nelson bahwa  pemberian  suara  bukanlah  satu- satunya  ukuran  untuk  mengukur  tingkat partisipasi politik.
Dengan  demikian  menjadi  jelas bahwa dalam partisipasi politik ada banyak variabel  yang  menjadi  benang  merah sebelum menarik suatu kesimpulan. Selain mencalonkan diri sebagai anggota legislatif,  di  jenjang  partisipan  juga  dapat diuraikan  bentuk  partisipasi  politik  elit politik  perempuan.  Dari  hasil  penelitian didapatkan  bahwa  partisipasi  politik  elit politik  perempuan  ditunjukkan  dalam bentuk  aktif  dalam  diskusi  formal  dan mengikuti kampanye partai politik.
Topik  perempuan  dalam  politik merupakan  hal  yang  sangat  kompleks. Penelitian  ini  didasarkan  pada  teori-teori feminisme  universal  dan  budaya  patriarki. Konsep feminisme yang universal menegaskan  bahwa  kesetaraan  gender dianggap  sebagai  hak  asasi  manusia.  Oleh karena itu, sangat memprihatinkan keterwakilan  perempuan  dalam  politik  di Mande-Bima  tidak  setara  gender.  Jumlah perempuan dalam bidang  politik perlu
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpuda Kota Bima)
ditingkatkan  lagi.  Karena  pertama,  untuk memastikan  kesetaraan  gender  dalam parlemen  dicapai.  Karena  kedua,  para politisi  perempuan  ini  dapat  mencapai kesetaraan  gender  di  masyarakat  Mand- Bima.  Budaya patriarki  masalah mendasar dalam masyarakat menyebabkan ketidaksetaraan  gender  dan  mencegah keterlibatan  setara  kaum  perempuan  di dunia politik.
Sejumlah hambatan yang diuraikan pada bagian informasi latar belakang  yang membatasi  keterlibatan  perempuan  dalam ranah politik.
Hasil
penelitian menunjukkan  budaya  patriarki,  budaya Jawa, money  politics ,  kewajiban  sehari- hari  perempuan,  metode  organisasi  dan media dianggap sebagai hambatan. Terlepas dari hambatan metode organisasi, hambatan lainnya semua hasil dari budaya patriarki  mengakibatkan  perempuan  dan isu-isunya  yang  dianggap  kurang  penting dalam masyarakat Bima. Namun, bertentangan dengan informasi latar belakang,  penelitian  ini  menunjukkan agama  Islam  dan  nepotisme  dianggap hambatan bagi perempuan dalam politik di Bima-Mande.
Pada  kontribusi  dan  pengaruh perempuan  dalam  DRPD  maupun  politik partai  di  Malang.  Tiga  pandangan  utama dan pertama, perempuan memiliki pengaruh  kurang  dibandingkan  dengan laki-laki  di  daerah  politik  karena  budaya patriarki. Para perempuan dianggap kurang mampu, memiliki posisi yang lebih rendah maupun  terdegradasi  ke  bidang  yang dianggap  lembut„  dan  karenanya  sesuai untuk  kaum  perempuan.  Kedua,  politisi perempuan  lebih  baik  karena  lebih  sabar dan  penuh  perhatian  dibandingkan  dengan politisi  laki-laki.  Terakhir,  perempuan  dan laki-laki  memberikan  kontribusi  sama untuk proses politik dan kualitas kontribusi politisi tergantung pada kemampuan individu dan bukan jenis kelaminnya.
Perempuan  sangat  penting  untuk dua  alasan.  Pertama,  keterwakilan
perempuan di parlemen mendorong perempuan lain untuk masuk, meningkatkan  kesetaraan  gender  dalam politik dan mendorong peningkatan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang peka gender. Mudah-mudahan, meningkatkan  pengaruh  dan  kontribusi perempuan  dapat  terjadi  dalam  semua aspek politik dan tidak hanya bidang  yang tetap  sesuai  dengan  budaya  patriarki. Kedua,  perempuan  memastikan  isu-isu perempuan sedang ditangani oleh parlemen.  Undang-undang  dan  kebijakan yang peka gender akhirnya akan mengarah pada  politisi  perempuan  dan  laki-laki sama-sama menangani masalah masyarakat  dan  mencapai  kesetaraan gender di masyarakat Bima
Perubahan  ini  harus  dilaksanakan sehingga politik tidak lagi didominasi laki- laki, Sangat penting sehingga meningkatkan  jumlah  perempuan  yang terlibat  dalam  politik  di  Bima  dan meningkatkan  pengaruh  dan  kontribusi politisi perempuan di DPRD Bima. Hal ini akan  tergantung  pada  organisasi  dan kaukus  perempuan  bekerja  sama  supaya agar mengurangi dampak hambatan- hambatan  yang  diciptakan  oleh  budaya patriarki. Mudah-mudahan upayanya dapat menjamin  kesetaraan  gender  ditingkatkan dan  masa  depan  perempuan  di  politik ditingkatkan dan kemudian juga masyarakat Bima. Diskusi  yang  mereka  lakukan meskipun bersifat informal namun bermuara  pada  satu  tujuan  bagaimana mereka  meyakinkan  rekan  kerjanya  agar dalam  menentukan  preferensi  politiknya sama  dengan  dirinya.  Mengenai  hal  ini peneliti  menyimpulkan  bahwa  elit  politik perempuan  dalam  hal  ini  telah  bertindak sebagai  juru  kampanye  walaupun  secara organisatoris  tidak  mendapat  penugasan khusus dan formal dari partai. Alasan yang mendasari  peneliti  bahwa  elit  politik perempuan  telah  bertindak  sebagai  juru kampanye  adalah  tentang  cara mereka
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpuda Kota Bima)
mengajak  dan  mempengaruhi  orang  lain tidak  jauh  berbeda  substansinya  seperti yang  disampaikan  oleh  juru  kampanye secara umum, misalkan saja mengkampayekan tentang kerja-kerja partai,  kebaikan-kebaikan  dengan  memilih partai  tersebut,  dan  menampilkan  figur atau sosok yang ada dalam partai.

## Kesimpulan

## 1. Kesimpulan
Bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya.
Intensitas  terendah  adalah  sebagai pengamat,  intensitas  menengah  yaitu sebagai  partisipan,  dan  intensitas partisipasi  tertinggi  sebagai  aktivis. Bila  di  jenjangkan,  intensitas  kegiatan politik warga negara tersebut membentuk  segitiga  serupa  dengan warga  negara.  Partisipasi  politik  elit politik  perempuan  Kelurahan  Mande ditunjukkan  dalam  berbagai  bentuk, antara  lain  memberikan  suara  dalam pemilu,  mencalonkan  diri  sebagai anggota legislatif, mengikuti kampanye,  menjadi  juru  kampanye, menjadi  anggota  penyelengara  pemilu, menjadi  saksi  dalam  pemilu,  dan menjadi anggota partai politik.
Partisipasi  politik  ada  banyak variabel  yang  menjadi  benang  merah sebelum  menarik  suatu  kesimpulan. Selain mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, di jenjang partisipan juga dapat  diuraikan bentuk  partisipasi politik  elit  politik  perempuan.  Dari hasil  penelitian  didapatkan  bahwa partisipasi politik elit politik perempuan  ditunjukkan  dalam  bentuk aktif  dalam  diskusi  formal  dan mengikuti kampanye partai politik.
Topik perempuan dalam politik merupakan  hal  yang  sangat  kompleks. Penelitian  ini  didasarkan  pada  teori- teori  feminisme  universal  dan  budaya patriarki.  Konsep  feminisme  yang universal menegaskan bahwa
kesetaraan  gender  dianggap  sebagai hak  asasi  manusia.  Oleh  karena  itu, sangat  memprihatinkan  keterwakilan perempuan  dalam  politik  di  Mande- Bima  tidak  setara  gender.  Jumlah perempuan  dalam  bidang  politik  perlu ditingkatkan  lagi.  Karena  pertama, untuk  memastikan  kesetaraan  gender dalam parlemen dicapai. Karena kedua, para  politisi  perempuan  ini  dapat mencapai kesetaraan gender di masyarakat
Mand-Bima. Budaya patriarki  masalah  mendasar  dalam masyarakat menyebabkan ketidaksetaraan  gender  dan  mencegah keterlibatan setara kaum perempuan di dunia politik.
Sejumlah hambatan yang diuraikan  pada  bagian  informasi  latar belakang  yang  membatasi  keterlibatan perempuan  dalam  ranah  politik.  Hasil penelitian menunjukkan budaya patriarki, budaya Jawa, money politics , kewajiban sehari-hari perempuan, metode organisasi dan media dianggap sebagai hambatan. Terlepas dari hambatan metode organisasi, hambatan lainnya  semua  hasil  dari  budaya patriarki  mengakibatkan  perempuan dan  isu-isunya  yang  dianggap  kurang penting  dalam  masyarakat  Bima. Namun, bertentangan dengan informasi latar belakang, penelitian ini menunjukkan agama Islam dan nepotisme  dianggap  hambatan  bagi perempuan  dalam  politik  di  Bima- Mande.
Pada  kontribusi  dan  pengaruh perempuan  dalam  DRPD  maupun politik partai di Bima. Tiga pandangan utama dan pertama, perempuan memiliki pengaruh kurang dibandingkan  dengan  laki-laki  di daerah  politik  karena  budaya  patriarki. Para  perempuan  dianggap  kurang mampu,  memiliki  posisi  yang  lebih rendah maupun terdegradasi  ke bidang yang dianggap  lembut„  dan  karenanya
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpuda Kota Bima)
sesuai untuk  kaum  perempuan. Kedua, politisi  perempuan  lebih  baik  karena lebih  sabar  dan  penuh  perhatian dibandingkan  dengan  politisi  laki-laki. Terakhir,  perempuan  dan  laki-laki memberikan  kontribusi  sama  untuk proses  politik  dan  kualitas  kontribusi politisi  tergantung  pada  kemampuan individu dan bukan jenis kelaminnya.
Perempuan sangat penting untuk dua alasan. Pertama,
keterwakilan  perempuan  di  parlemen mendorong  perempuan  lain  untuk masuk, meningkatkan kesetaraan gender  dalam  politik  dan  mendorong peningkatan pelaksanaan undang- undang  dan  kebijakan  yang  peka gender. Mudah-mudahan, meningkatkan pengaruh dan kontribusi perempuan  dapat  terjadi  dalam  semua aspek  politik  dan  tidak  hanya  bidang yang  tetap  sesuai  dengan  budaya patriarki. Kedua, perempuan memastikan  isu-isu  perempuan  sedang ditangani  oleh  parlemen.  Undang- undang  dan  kebijakan  yang  peka gender  akhirnya  akan  mengarah  pada politisi  perempuan  dan  laki-laki  sama- sama  menangani  masalah  masyarakat dan  mencapai  kesetaraan  gender  di masyarakat Bima
2. Saran
Secara keseluruhan, perlu
ditingkatkan penelitian tentang perempuan  dalam  politik,  pada  tingkat nasional,  daerah  dan  lokal.  Secara khusus  saat  ini  terdapat  penelitian terbatas  tentang  kaum  perempuan dalam  politik  khususnya  di  Kelurahan Mande  Bima.  Sebuah  saran  penelitian masa  depan  mengenai  pemeriksaan perencanaan secara mendalam,
kebijakan, dan kegiatan  organisasi  dan kaukus perempuan harus terlibat sehingga membantu meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik. Penelitian dan saran berikutnya berkaitan  dengan  keterlibatan
kelompok, akan memungkinkan petunjuk  lengkap  dan  uraian  yang dapat  membimbing  DPRD  Bima  agar dapat menciptakan perubahan diperlukan. Selain  ini,  metode  yang  paling efektif dalam meningkatkan keterlibatan  perempuan  dalam  politik dimulai dengan
mendukung perempuan bergeser dari bawah ke atas dalam  bidang  politik.  Perempuan umumnya  akan  memulai  minatnya dalam  bidang  politik  di  tingkat  desa misalnya,  dalam  keterwakilan  tingkat desa  di  Pembimbingan  Kesejahatan Keluarga  (PKK).  Saat  ini  sedikit  atau tidak  ada  informasi  atau  data  tentang keterwakilan  perempuan  dalam  politik tingkat  desa.  Sebuah  saran  penelitian masa  depan  memeriksa  keterwakilan perempuan di tingkat desa dan bagaimana hal ini berhubungan dengan perempuan  kemudian  menjadi  terlibat dalam  politik  lokal,  daerah  dan nasional.  Mendorong  lebih  banyak perempuan  menjadi  terlibat  dalam politik  di  tingkat  desa  bisa  membantu meningkatkan partisipasi perempuan di seluruh ranah politik.
1. Elit  politik  perempuan  hendaknya terus  meningkatkan  kualitas  diri agar  dapat  melakukan  banyak peran  terutama  peran-peran  di wilayah  publik  yang  justru  banyak bersinggungan dengan kepentingan perempuan itu sendiri.
2. Elit politik perempuan perlu mengambil bagian secara lebih luas lagi dengan memberikan kontribusi lebih  karena  statusnya  di  tengah masyarakat  telah  di  akui  sebagai sosok  yang  mampu  dan  lebih  dari yang lainnya.
3. Para elit politik perempuan bersama-sama  dengan  pemerintah, organisasi sosial masyarakat, partai politik,  dan  tokoh-tokoh  politik hendaknya  dapat  bekerjasama
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpuda Kota Bima)
dalam rangka memberikan
pendidikan politik kepada masyarakat  khususnya  perempuan agar peningkatan partisipasi politik masyarakat dapat lebih berkualitas.

## Daftar Pustaka
Alfan Alfian, M. (2009). Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Asyhari, M. (2009). Strategi Pencapaian Kuota 30 Persen Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu 2009.
Malang: Universitas
Muhammadiyah Malang.
Badan Musyawarah Organisasi Wanita Indonesia. (2011). Profil BMOIWI . dari Badan Musyawarah Organisasi Wanita Indonesia: Tersimpan di laman <http://bmoiwipusat.org/?page_id= 2 (Diakses pada Oktober 29, 2014) Kejaksaan Republik Indonesia. (2000).
Pengarusutamaan Gender . dari Kejaksaan Republik Indonesia: Tersimpan di laman <www.kejaksaan.go.id>.(Akses 20 Desember 2014) Kongres Wanita Indonesia. (2011).
KOWANI - Kongres Wanita Indonesia . dari KOWANI - Kongres  Wanita  Indonesia: Tersimpan di laman <http://kowani.or.id/>. (Akses 29 Desember  2014)
Doyle  Paul  Johnson,Robert  M.Z.  Lawang, 1990. Teori  Sosiologi  Kelasik  dan Moderen. Jakarta  :  PT.  Gramedia Pustaka Utama
Hadi, 2004. Metodologi Penelitian Bandung, Bandung Pustaka Setia.
Maleong  Lexy,  2005. Metode  Penelitian Kualitatif, Rajawali Press, Jakarta Suharsimi  Arikunto,  1999. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: Rineka Cipta.
Ghaffar, Afan dkk, 2001, Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi  dan  Hukum  di  Zaman
Orde  Baru ,  PSW  UMY  dengan
Pustaka Pelajar.
Ajatrohaedi.  1986. Kepribadian  Budaya
Bangsa (Local  Genius).  Jakarta: Pustaka Jaya Bhasin, Kamla. 1996. Menggugat Patriarki: Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan. Jakarta: Karyanamitra-  Yayasan  Bentang budaya
Budiardjo,  Miriam  (ed.). 1982. Partisipasi dan  Partai  Politik  Sebuah  Bunga Rampai. Jakarta: PT Gramedia Chauvel,  Richard  dkk.  2005. Indonesia-
Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral. Granit, Jakarta Mahmudah,  Anik.  2004. Produktivitas Perempuan. Studi Analisis Produktivitas  Perempuan  Dalam
Konsep  Ekonomi  Islam .  Tesis Program  Pascasarsaja  IAIN  Sunan Ampel  (tidak  di  publikasikan) Marcoes-Natsir,  Lies  M  dan  Johan Hendrik  Meuleman  (ed .).  1993 .
Wanita  Islam  Indonesia  dalam Kajian  Tekstual  dan  Kontekstual. Jakarta: INIS
Mosse,  Julia  Cleves.  1996. Jender  dan Pembangunan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Muchsin, Aminah Wadud. 1994. Wanita di dalam Al-Qur’an . Bandung:

## Pustaka
Nurbayan,  S.  (2018).  Perempuan  Dan Keluarga  (Studi  Pada  Perempuan Mempertahankan Keluarga Bermasalah Di Kelurahan Maggemaci  Kecamatan  Mpunda Kota Bima). Komunikasi Dan Kebudayaan , 4 (2), 121-138 Nurbayan,  S.  T.  (2017).  Rekostruksi Gerakan Perempuan Menuju Kemenangan Dakwah
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpuda Kota Bima)
Kampus. Jurnal  Ilmiah  Mandala
Education (JIME) , 3 (1), 342-353 Schoorl,  J.W  (terjemahan  Soekadijo).
1984. Modernisasi: Pengantar Sosiologi  Pembangunan  Negara- Negara Sedang Berkembang . Jakarta: Gramedia Streng, Frederick  J.  1976.  Understanding Religious Life. California: Dickenson PublishingCompany Sutopo,  HB.  2002. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: Sebelas Maret University Press
Taufiq, Ahmad. 2000. Profil Wanita Islam dalam  Pondok  Pesantren :  Kajian Tekstual dan Kontekstual. Surakarta: Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret