Analisis Hukum Kasus Penyelundupan Emas Yang Dilakukan Pejabat Diplomatik Korea Utara Untuk Bangladesh Ditinjau Dari Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961
Kevin Tobing, Idris
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Banda No.42, Bandung Wetan, Kota Bandung - Jawa Barat 40115 E-mail: kevinarga09@gmail.com , idris_idris@yahoo.com Naskah Diterima: 13-08-2020 Direvisi: 30-06-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021 DOI: 10.30596/delegalata.v6i2.5057
How to cite:
Kevin Tobing, Idris (2021). “Analisis Hukum Kasus Penyelundupan Emas Yang Dilakukan Pejabat Diplomatik Korea Utara Untuk Bangladesh Ditinjau Dari Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 16-25

## Abstrak
Diakuinya  hak  kekebalan  dan  keistimewaan  utusan  diplomatik  mencakup  yurisdiksi  pidana, perdata  dan  administrasi  demi  kelancaran  misi  diplomatik.  Pemberian  hak  kekebalan  dan keistimewaan  utusan  diplomatik  dilakukan  dengan  asas  resiprositas.  Namun  kenyataannya, hak  kekebalan  dan  keistimewaan  yang  telah  diberikan  sering  disalahgunakan  untuk kepentingan  pribadi.  Konvensi  Wina  1961  tentang  Hubungan  Diplomatik  hanya  mengatur tentang  negara  penerima  dapat  memberikan  sanksi  terhadap  utusan  diplomatik  asing  yang terlibat  melanggar  hukum  nasionalnya,  tetapi  tidak  memberikan  penyelesaian  atas pelanggaran  tersebut.  Walaupun  memiliki  hak  kekebalan  dan  keistimewaan,  namun  hal tersebut  tidak  mutlak  dan  utusan  diplomatik  tetap  mengikuti  aturan Vienna  Convention  on Diplomatik  Relations 1961.  Hukum  Internasional  memberikan  penyelesaian  sengketa  secara damai akibat adanya ketegangan hubungan diplomatik. Melalui cara-cara yang diberikan oleh hukum internasional, para pihak dapat memilih cara atau  proses penyelesaian sengketa  yang disepakati oleh para pihak.

## Kata Kunci: Diplomatik, Hak, Kekebalan, Penyalahgunaan

## Abstract
It is generally accepted diplomatic envoys have such immunities and privileges that comprise criminal,  private  and  administrative  jurisdiction  in  the  interest  of  continuity  of  diplomatic mission.  Immunities  and  privileges  that  diplomats  have  are  given  by  reciprocity  principle. Although in reality, immunities and privileges that diplomats have are usually used for their vested interest. Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 solely rules the sanction  to foreign diplomats who have committed violation of national law of the receiving state, but it does not provide settlement of dispute upon those violation. Even though diplomats have such immunities  and  privileges,  but  those  immunities  and  privileges  are  not  absolute  and  the proceeding of those immunities and privileges must be followed base on  Vienna Convention on  Diplomatic  Relations  1961.  International  law  provides  peacefully  dispute  settlement relating  to  the  intention  of  diplomatic  relations.  Through  various  method  provided  by international law, the parties could choose any method or process of dispute settlement which agreed by the parties.

## Volume 6 Nomor 2 , Juli - Desember. Tahun 2021
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Licensed under a CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/)
URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Akre

## Key Words: Debauchery, Diplomatic, Immunities, Right

## Pendahuluan
Pembukaan  hubungan  diplomatik  umumnya  dilakukan  berdasarkan  asas  atau  prinsip free  consent ataupun free  will ,  yaitu  prinsip  yang  menegaskan  bahwa  setiap  negara  bebas memilih  untuk  membuka  hubungan  diplomatik  dengan  negara  mana  saja.  Sementara hubungan  diplomatik  merupakan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  suatu  negara  untuk mengadakan  kerjasama  dengan  negara  lain  demi  kepentingan  nasional  masing-masing  yang berdasarkan  kesepakatan  bersama/ mutual  consent (Mangku,  2010).  Dalam  pelaksanaan perjanjian  internasional  baik  Konvensi  Wina  1961  tentang  Hubungan  Diplomatik  maupun perjanjian internasional antar negara harus dilaksanakan dengan asas itikad baik ( good faith ), prinsip pacta  sun  servanda dan  prinsip pacta  tertiis  nec  nocent  nec  prosunt .  Namun  jika mengulas  lebih  dalam  lagi,  tampaknya  asas  itikad  baik  yang  dalam  Konvensi  Wina  1961 tentang  Hubungan  Diplomatik  sudah  harus  muncul  sebelum  proses  perundingan  pembukaan hubungan  diplomatik.  Dalam  hubungan  diplomatik,  terdapat  klasifikasi  golongan  atau  biasa disebut dengan pangkat diplomatik/ diplomatic ranks (Rank, 2020) yang dapat dibagi menjadi :
1. Ambassador
2. Minister (Duta)
3. Minister-Counsellor
4. Counsellor
5. First Secretary
6. Second Secretary
7. Third Secretary
8. Attaché
9. Assistant Attaché
Secara  umum diplomatic ranks ini  disebut  sebagai  perwakilan  diplomatik  atau  sering disebut  sebagai  pejabat  diplomatik,  yang  selanjutnya  disebut  diplomat.  Setiap  diplomat mendapatkan  hak  kekebalan  dan  keistimewaan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Article  22  –  31, Article 33 Paragraph 1, Article 34, Article 35, dan Article 36 Paragraph 2 Vienna Convention on  Diplomatic  Relations  1961,  yang  berguna  untuk  kelancaran  atau  kemudahan  dalam menjalankan fungsinya sebagai perwakilan dari negara pengirim di negara penerima.
Bertitik  tolak  dari  hak  kekebalan  dan  keistimewaan tersebut,  jika  diplomat  melakukan kejahatan atau penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaannya, negara penerima hanya dapat  mengenakan  sanksi  berupa  tindakan  pengusiran  (Suryokusumo,  2013)  disebut  dengan persona  non  grata .  Negara  penerima  tidak  dapat  melakukan  penahanan  terhadap  diplomat, karena  memiliki  hak  kekebalan  dan  keistimewaan  yang  terdapat  dalam  Article  29  Vienna Convention  on  Diplomatic  Relations  1961  (Suryokusumo,  2013)  dan  juga  termasuk  dalam kategori orang-orang yang dilindungi oleh hukum internasional, Article 1, 2 dan 3 New York Convention  on  the  Prevention  and  Punishment  of  Crimes  against  Internationally  Protected Persons,  including  Diplomatic  Agents  1973.  Namun,  merupakan  suatu  kejanggalan  dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, yang tidak mengatur tentang penyelesaian apabila  diplomat  melakukan  penyalahgunaan  hak  kekebalan  dan  keistimewaan,  selain  dari tindakan persona  non  grata .  Hal  ini  jelas  dapat  merusak  hubungan  atau  menciptakan

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
permusuhan antar kedua negara baik dalam jangka waktu yang singkat ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama.
Berbicara  tentang  penyalahgunaan  hak  kekebalan  dan  keistimewaan  yang  dimiliki diplomat,  sering  mendapat  penyelesaian  yang  kurang  memuaskan.  Seperti  pada  kasus penyelundupan emas oleh Son Young-nam sebagai Sekretaris I Duta Besar Korea Utara untuk Bangladesh (B. News, 2015).  Bermula pada saat Sekretaris I Duta  Besar  Korea Utara untuk Bangladesh  tiba  di  bandara  Dhaka,  Bangladesh.  Setibanya  diplomat  tersebut,  pihak  bandara memeriksa bagasi diplomatik ( diplomatic baggage ) yang dimiliki oleh Sekretaris I Duta Besar Korea  Utara  untuk  Bangladesh,  yang  ternyata  telah  membawa  emas  seberat  27  kg  setara dengan  nilai  $1.4  juta.  Setelah  dilakukan  interogasi  kepada  Sekretaris  I  Duta  Besar  Korea Utara  untuk  Bangladesh,  pihak  bandara  menghubungi  Kementrian  Luar  Negeri  Bangladesh dan Kementrian Luar Negeri Bangladesh segera memberitahu kepada Duta Besar Korea Utara untuk  Bangladesh  bahwa  terhadap  Sekretaris  I  Duta  Besar  Korea  Utara  tersebut  telah dinyatakan  sebagai persona  non  grata ,  akibat  dari  tindakannya  telah  melakukan penyelundupan  emas  yang  bertujuan  untuk  melakukan  kegiatan  komersial  yang  tidak  ada hubungannya dengan misi diplomatik. Sebagai precedent , diplomat Korea Utara juga pernah terlibat  dalam  penyelundupan  rokok(A.  News,  2016).  Setelah  dinyatakan persona  non  grata oleh  Pemerintah  Bangladesh,  Sekretaris  I  Duta  Besar  Korea  Utara  tersebut  langsung dipulangkan  ke  Korea  Utara  dalam  kurun  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  Pemerintah Bangladesh.  Namun,  permasalahan  tidak  berakhir  sampai  di  situ.  Sebagai  negara  berdaulat yang  diartikan  memiliki  kekuasaan  tertinggi  dalam  wilayahnya,  Pemerintah  Bangladesh meminta  izin  kepada  Pemerintah  Korea  Utara  untuk  mengadili  mantan  Sekretaris  I  Duta Besar  Korea  Utara  di  Bangladesh,  tetapi  keinginan  Pemerintah  Bangladesh  tersebut  tidak dapat  dipenuhi  oleh  Korea  Utara  dikarenakan  perwakilan  diplomatik  hanya  tunduk  kepada yurisdiksi  hukum  negara  asalnya  atau  hukum  dari  kewarganegaraannya.  Kemudian, Pemerintah  Korea  Utara  hanya  menyampaikan  permohonan  maaf  kepada  Pemerintah Bangladesh (Quadir, 2015) dan tidak mengadili utusan diplomatiknya.
Berdasarkan  kronologi  kasus  tersebut  serta  penyelesaian  yang  dapat  dikatakan  kurang memuaskan  bagi  Pemerintah  Bangladesh,  maka  permasalahan  yang  akan  diteliti  memiliki ruang  lingkup  kajian  bagaimana  pengaturan  pelaksanaan  penerapan  fungsi  perwakilan diplomatik  yang  memiliki  hak  kekebalan  dan  keistimewaan  dalam  Kasus  Sekretaris  I  Duta Besar  Korea  Utara  untuk  Bangladesh  dan  bagaimana  penyelesaian  yang  layak  terhadap penyalahgunaan  hak  kekebalan  dan  keistimewaan  yang  didapat  pejabat  diplomatik  dalam menjalankan fungsinya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yang  berdasarkan  pada  studi pustaka,  meliputi  bahan  hukum  primer  Vienna  Convention  on  Diplomatic  Relations  1961, The  Charter  of  United  Nations,  Vienna  Convention  on  the  Law  of  Treaties  1969,  Manila Declaration  1982  on  the  Peaceful  Settlement  of  International  Disputes,  dan  New  York Convention  on  the  Prevention  and  Punishment  of  Crimes  against  Internationally  Protected Persons,  including  Diplomatic  Agents  1973  dan  bahan  hukum  sekunder  berupa  dokumen seperti  Resolusi  MU  PBB  No.  2625  (XXV)  1970  tentang  Declaration  on  Principles  of International  Law  Concerning  Friendly  Relations  and  Cooperation  among  States  in

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
Accordance  with  the  Charter  of  the  United  Nations.  Penelitian  ini  menggunakan  tiga  jenis pendekatan :
a. Statute  approach ,  dengan  mengkaji  permasalahan  melalui  konvensi-konvensi internasional,  piagam  dan  deklarasi  serta  melalui  asas-asas  atau  prinsip-prinsip seperti  asas  itikad  baik  ( good  faith ),  asas  resiprositas, inviolability  principle ,  asas pacta  sun  servanda ,  asas pacta  tertiis  nec  nocent  nec  prosunt ,  prinsip  persamaan derajat,  prinsip  kedaulatan  dan  teori-teori  seperti  Teori  Perwakilan/ Representative Character Theory , Teori Keperluan Fungsional/ Functional Necessity Theory , School of Liability for Fault Theory dan School of Causal Liability Theory ;
b. Conceptual  approach ,  dengan  merujuk  kepada  pendapat  beberapa  ahli  tentang penggunaan dan penerapan hak kekebalan dan keistimewaan  utusan diplomatik dan unsur  yang  dikandung  dalam  sengketa  internasional  berdasarkan  kepentingan ( conflict interest ) antar negara;
c. Case approach , dengan mengkaji pelanggaran hukum yang dilakukan oleh diplomat Korea  Utara  di  Bangladesh  dengan  menyelundupkan  emas  melalui  bandara internasional Dhaka, Bangladesh, serta beberapa kasus lainya yang memiliki indikasi serupa.

## PEMBAHASAN
Pengaturan Pelaksanaan Penerapan Fungsi Perwakilan Diplomatik Yang Memiliki Hak Kekebalan dan Keistimewaan Dalam Kasus Sekretaris I Duta Besar Korea Utara untuk Bangladesh
Menurut  Sumaryo  Suryokusumo,  dasar  pemikiran  yang  tepat  untuk  menyatakan perwakilan  diplomatik  memerlukan  hak  kekebalan  dan  keistimewaan  dalam  menjalankan fungsinya di negara penerima, karena (Suryokusumo, 2013):
a. Para diplomat merupakan wakil-wakil negara;
b. Para  diplomat  tidak  dapat  menjalankan  fungsinya  dengan  maksimal  jika  tidak diberikan  hak  kekebalan  dan  keistimewaan  tertentu,  sebab  jika  mereka  bergantung pada good - will pemerintah, mereka akan terpengaruh oleh pertimbangan keselamatan perseorangan;
c. Dalam  hal  terjadinya  gangguan  komunikasi  dengan  negaranya  dalam  menjalankan fungsinya, fungsi para diplomat dapat dikatakan tidak maksimal.
Atas  dasar  pemikiran  tersebut,  pemberian  hak  kekebalan  dan  keistimewaan  diplomat oleh  negara  penerima  berlandaskan  teori  keperluan  fungsional/ functional  necessity  theory , dan  bahkan  Konvensi  Wina  1961  telah  menerapkan  teori  tersebut  mengenai  pemberian  hak kekebalan  dan  keistimewaan  (Suryokusumo,  2013).  Berkaitan  dengan  pemberian  hak kekebalan  dan  keistimewaan  untuk  diplomat,  pelaksanaan  pemberian  hak  kekebalan  dan keistimewaan  dilakukan  dengan  asas  resiprositas,  dikarenakan  mutlak  diperlukan  untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sebagai perwakilan dari negara pengirim di negara penerima serta hak kekebalan dan keistimewaan tersebut bukan untuk kepentingan sendiri ( vested interest ), melainkan untuk terjaminnya  secara  efisien  atau  kesuksesan  misi  diplomatik  (Suryokusumo,  2013).  Namun dapat  juga  dikaitkan  dengan  teori  perwakilan/ representative  character  theory yang menganggap bahwa diplomat adalah wakil negara dari Negara Pengirim ( sending state ) yang

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
menjalankan  fungsinya  di  negara  di  Negara  Penerima  ( receiving  state )  demi  kepentingan bangsa,  pemerintah,  dan  negara  pengirim  dengan  memerhatikan  dan  mempertimbangkan tujuan  atau  kepentingan  nasional  Negara  Penerima,  serta  membina  hubungan  internasional antar kedua negara (Effendi, 1993).
Fungsi  diplomat  yang  ditetapkan  oleh  Article  3  Paragraph  1  Vienna  Convention  on Diplomatic Relations 1961 adalah :
a. Mewakili Negara Pengirim di Negara Penerima;
b. Melindungi kepentingan Negara Pengirim dan warga negara dari Negara Pengirim di Negara Penerima sesuai dengan batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional;
c. Melakukan negosiasi kepada pemerintah Negara Penerima;
d. Melaporkan  kepada  pemerintah  mengenai  perkembangan  dan  keadaan  Negara Penerima dengan cara yang sah; dan
e. Membina hubungan baik antar kedua negara dengan cara melakukan pengembangan dalam bidang ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan.
Terhadap  berbagai  fungsi  tersebutlah  maka,  diperlukan  hak  kekebalan  dan kesitimewaan  bagi  para  diplomat.  Menurut  Sumaryo  Suryokusumo  hak  kekebalan  dan keistimewaan yang secara umum dikenal, meliputi (Suryokusumo, 2013):
a. Kategori pertama, yaitu kekebalan atau tidak diganggu-gugatnya diplomat termasuk tempat  tinggal,  beserta  barang-barang  yang  merupakan  hak  miliknya  baik  berupa immovable  goods (Ramadhani,  2018)  atau movable  goods ,  sesuai  dengan  yang tercantum  dalam  Pasal  29,  30,  31  mengenai  kekebalan  terhadap  yurisdiksi  pidana, perdata dan administrasi negara penerima dan Pasal 41 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik;
b. Kategori  kedua,  yaitu  keistimewaan  yang  diberikan  oleh  negara  penerima  kepada diplomat asing, seperti pembebasan kewajiban pembayaran pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 33, 34, 35, dan 36 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik;
c. Kategori ketiga,  yaitu kekebalan dan keistimewaan seperti tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing di suatu ibu kota negara penerima, tidak diganggu-gugatnya arsip atau dokumen dan korespondensi, dan pembebasan dari segala perpajakan dari negara  penerima  untuk  keperluan  misi,  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  Pasal 22, 23, 24, 26, dan 27 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik;
Bertitik  tolak  dari  fungsi  serta  hak  kekebalan  dan  keistimewaan  yang  dimiliki  oleh diplomat  untuk  keperluan  misinya,  Konvensi  Wina  1961  tentang  Hubungan  Diplomatik memberikan  beberapa  peraturan  pelaksanaan  fungsi  serta  hak  kekebalan  dan  keistimewaan. Dalam hal kaitannya dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Sekretaris I Duta Besar Korea  Utara  untuk  Bangladesh  merupakan  pelanggaran  terhadap  hukum  internasional  dan hukum  nasional  Bangladesh  yakni  Special  Act  of  Bangladesh  1974  khsusnya  Article  25  B relating to Penalty for Smuggling, menyatakan :
1. Whoever, in breach of any prohibition or restriction imposed by or under any law for the  time  being  in  force,  or  evading  payment  of  customs  duties  or  taxes  leviable thereon under any law for the time being in force,
a. takes  out  of  Bangladesh  jute,  gold  or  silver  bullion,  manufactures  of  gold  or silver, currency, articles of food, drugs, imported goods, or any other goods; or

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
b. brings  into  Bangladesh  any  goods,  shall  be  punishable  with  death,  or  with [imprisonment  for  life,  or  with  rigorous  imprisonment  for  a  term  which  may extend to fourteen years and shall not be less than two years], and shall also be liable to fine.
2. Whoever sells, or offers or displays for sale, or keeps in his possession or  under his control for the purpose of sale, any goods the bringing of which into Bangladesh is prohibited by or under any law for the time being in force shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years and shall not be less  than one year, and shall also be liable to fine .
Diplomat  Korea  Utara  tetaplah  harus  atau  wajib  menghormati  hukum  nasional Bangladesh  sesuai  dengan  Pasal  41  Ayat  1  Konvensi  Wina  1961  tentang  Hubungan Diplomatik.  Walaupun  memiliki  kekebalan  dan  keistimewaan  yang  diberikan  oleh  negara penerima, hal tersebut tidaklah mutlak. Pernyataan tersebut tampak pada Pasal 27 Ayat 2 dan 4 yang berkaitan dengan kantong diplomatik ( diplomatic bag / diplomatic pouch ) dan Pasal 36 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang berkaitan dengan bagasi diplomatik ( diplomatic baggage ), yang berbunyi :
a. Article  27  Paragraph  2  Vienna  Convention  on  Diplomatic  Relations  1961,  The official  correspondence  of  the  mission  shall  be  inviolable.  Official  correspondence means all correspondence relating to the mission and its functions ;
b. Article  27  Paragraph  4  Vienna  Convention  on  Diplomatic  Relations  1961,  The packages  constituting  the  diplomatic  bag  must  bear  visible  external  marks  of  their character  and  may  contain  only  diplomatic  documents  or  articles  intended  for official use ;
c. Article  36  Paragraph  1  Vienna  Convention  on  Diplomatic  Relations  1961,  The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit  entry  of  and  grant  exemption  from  all  customs  duties,  taxes,  and  related charges other than charges for storage, cartage and similar services, on: (a) Articles for  the  official  use  of  the  mission;  (b)  Articles  for  the  personal  use  of  a  diplomatic agent  or  members  of  his  family  forming  part  of  his  household,  including  articles intended for his establishment ;
d. Article  36  Paragraph  2  Vienna  Convention  on  Diplomatic  Relations  1961,  The personal baggage of a diplomatic agent shall be exempt from inspection, unless there are  serious  grounds  for  presuming  that  it  contains  articles  not  covered  by  the exemptions mentioned in paragraph 1 of this article, or articles the import or export of which is prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the receiving  State.  Such  inspection  shall  be  conducted  only  in  the  presence  of  the diplomatic agent or of his authorized representative .
Kedua  Pasal  tersebut  dapat  dikatakan  memiliki  kemiripan,  yaitu  baik diplomatic  bag ataupun diplomatic baggage , harus berisi barang yang diperlukan untuk keperluan misi yang berkaitan  juga  dengan  keperluan  diplomat.  Perbedaannya  adalah diplomatic  bag hanya diperuntukkan  dokumen-dokumen  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan  misi.  Bentuk  atau  wujud fisik dari diplomatic bag adalah fleksibel dan oleh karena itu dapat mengambil banyak bentuk misalnya  kotak  kardus,  tas  kerja,  tas  ransel,  koper  besar,  peti  atau  bahkan  kontainer pengiriman (Agung, 2019).

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
Sementara, diplomatic  baggage dapat  diperuntukkan  barang-barang  pribadi  wakil diplomatik tersebut,  barang-barang  yang  dibutuhkan  untuk  rumah  tangga  dan  barang-barang yang  diperlukan  untuk  penetapan  diplomat.  Sehubungan  dengan  kasus  pelanggaran  hukum atau penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan diplomat Korea Utara telah melanggar ketentuan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  27  Ayat  2  dan  4  dan  Pasal  36  Konvensi  Wina  1961 tentang Hubungan Diplomatik, dimana diplomat tersebut telah menyelundupkan emas seberat 27  kg  setara  dengan  nilai  $1.4  juta  yang  tidak ada  hubungannya  dengan  fungsi  misi  dengan tujuan  bahwa  emas  yang  dibawa  akan  diperjual-belikan  di  Bangladesh.  Tindakan  diplomat Korea Utara tidak saja menodai dirinya sebagai sancti habentur legati (Suryokusumo, 2013), tetapi  juga  menodai  persetujuan  Bangladesh  yang  telah  diberikan  kepada  Korea  Utara membuka hubungan diplomatik (Article 2 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961). Sekilas kedua Pasal tersebut memang berkaitan erat, namun jika diteliti lebih dalam, Pasal 36 Konvensi  Wina  tentang  Hubungan  Diplomatik  merupakan  Pasal  yang  sangat  mendekati, dikarenakan:
a. Pelanggaran  hukum  terhadap  penyelundupan  emas  yang  dilakukan  diplomat  Korea Utara terjadi di Bandara Dhaka, Bangladesh, dan kejadian tersebut diketahui setelah adanya pihak bea dan cukai menginspeksi barang-barang yang dibawa oleh diplomat Korea  Utara.  Penulis  berpendapat  bahwa,  bandara  sama  seperti  pelabuhan.  Di pelabuhan,  negara  memiliki  kedaulatan  penuh,  begitu  juga  terhadap  bandara. Diplomat Korea Utara masuk ke dalam wilayah Bangladesh, artinya diplomat Korea Utara  tersebut  berada  di  dalam  kedaulatan  teritorial  Bangladesh.  Maka  sejak  saat diplomat  Korea  Utara  tiba  di  bandara  Dhaka,  Bangladesh,  maka  diplomat  Korea Utara  harus  mematuhi  hukum  nasional  Bangladesh  sesuai  dengan  Pasal  41  Ayat  1 Konvensi  Wina  1961  tentang  Hubungan  Diplomatik.  Lihat  juga precedent seperti pada  kasus  pejabat  diplomatik  Uni  Emirat  Arab  menyelundupkan  emas  ke  India melalui  bagasi  diplomatik  dan  diketahui  juga  oleh  pihak  bea  dan  cukai  Kerala  di India  yang  ditujukan  untuk  konsulat  Uni  Emirat  Arab  di  Thiruvananthapuram  (B. News, 2015).
b. Ditemukannya  barang  yang  tidak  termasuk  ke  dalam  pembebasan  bea  dan  cukai sebagaimana  Pasal  36  Ayat  1  Konvensi  Wina  1961  tentang  Hubungan  Diplomatik menegaskan dan barang yang dikategorikan dalam hukum nasional negara penerima (dalam hal ini hukum Bangladesh) sebagai barang yang dilarang untuk diekspor atau impor.  Pada  aspek  kedua,  khususnya  pada  barang  yang  dilarang  untuk  impor, merupakan barang yang diselundupkan dengan tujuan tidak membayar bea dan cukai atau  dengan  kata  lain,  upaya  yang  dilakukan  diplomat  Korea  Utara  adalah mengelabui  pembayaran  bea  dan  cukai  dan  lebih  lagi  barang  tersebut  dimaksudkan untuk dijual di Bangladesh;
c. Berkaitan  dengan  tindakan  penyalahgunaan  hak  kekebalan  dan  keistimewaan diplomat  Korea  Utara,  yaitu  penyelundupan  emas  merupakan  tindakan  yang  tidak ada  hubungannya  dengan  fungsi  misi  atau  dapat  dikatakan  bertentangan  dengan Pasal 42 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Tentunya isi Pasal 42 Konvensi  merupakan  aturan  yang  membatasi  ruang  lingkup  fungsi  diplomat  Korea Utara di Bangladesh dalam Pasal 3  Konvensi,  yaitu dalam melaksanakan fungsinya

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
sebagai  diplomat  Korea  Utara  untuk  Bangladesh,  maka  diplomat  Korea  Utara tersebut tidak boleh terlibat kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan dengan maksud  untuk  keuntungan  pribadi,  sebagaimana  Pasal  42  Konvensi  Wina  1961 tentang Hubungan Diplomatik menjelaskan.
Dapat dikatakan bahwa perjanjian internasional Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik  merupakan  transformasi  hukum  kebiasaan  internasional  yang  berbentuk  tertulis (dikodifikasikan)  menjadi  hukum  internasional  yang  positif,  sesuai  dengan  Pasal  13  Piagam PBB  menyatakan  pengembangan  hukum  internasional  secara  progresif.  Dengan  melihat Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan  Diplomatik sebagai hukum perjanjian internasional, maka  tindakan  diplomat  Korea  Utara  selain  melanggar  hukum  nasional  Bangladesh  dan Hukum  Internasional, namun juga  telah melanggar hukum kebiasaan internasional dan asas- asas  hukum  umum  seperti good  faith , pacta  sun  servanda dan pacta  tertiis  nec  nocent  nec prosunt yang diatur oleh Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT), khususnya Article 26 dan Article 34 VCLT (Wayan, 2019).

## Penyelesaian  Yang  Layak  Terhadap  Penyalahgunaan  Hak  Kekebalan  dan Keistimewaan Yang Didapat Pejabat Diplomatik Dalam Menjalankan Fungsinya
Penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan yang dilakukan oleh diplomat Korea Utara  dengan  bentuk  penyelundupan  emas  merupakan  suatu  pelanggaran  hukum  publik Bangladesh.  Dapat  dikatakan  juga  bahwa  diplomat  Korea  Utara  melakukan  suatu  kejahatan (Ramadhani,  2016),  karena  diplomat  Korea  Utara  sadar  bahwa  dirinya  memiliki  hak kekebalan  dan  keistimewaan  tetapi  disalahgunakan  dengan  menyelundupkan  emas.  Namun jika  dilihat  dari  sisi  hubungan  antar  negara  yang  berdasarkan  kepentingannya,  tindakannya dapat  memicu  terjadinya  sengketa  antar  negara.  Sengketa  yang  dimaksud  adalah  perbedaan pendapat  antara  kedua  pihak  yang  berkepentingan  terhadap  suatu  objek,  dimana  salah  satu pihak  telah  mengalami  kerugian  dan  menyampaikan  kerugian  tersebut  kepada  pihak  yang membuat kerugian. Berkaitan dengan hal tersebut, Huala Adolf menyatakan bahwa, sengketa menurut hukum internasional yaitu penyelesaiannya mempunyai akibat pada hubungan kedua pihak (Adolf, 2020). Dalam kasus penyelundupan emas yang dilakukan oleh diplomat Korea Utara  untuk  Bangladesh,  kerugian  yang  diderita  oleh  Bangladesh  berupa  kerugian  imateriil, yaitu  memburuknya  hubungan  kedua  negara  karena  berkurangnya  kepercayaan  Pemerintah Bangladesh  terhadap  Pemerintah  Korea  Utara.  Sengeketa  antara  Bangladesh  dengan  Korea Utara  merupakan  jenis  sengketa conflict  of  interest ,  yang  merujuk  kepada  keinginan Bangladesh  untuk  melakukan  penegakkan  jurisdiksi  ( enforcement  jurisdiction )  berdasarkan teritorial  objektif  dan  melakukan  jurisdiksi  pengadilan  ( judicial  jurisdiction )  dengan  cara mengadili  diplomat  Korea  Utara  karena  melanggar  hukum  nasional  Bangladesh  (Adolf, 2020).  Sekilas  berkaitan  dengan  yurisdiksi,  menurut  Glanville  Williams,  ada  faktor-faktor mengapa  Bangladesh  berkeinginan  keras  melakukan enforcement  jurisdiction dan judicial jurisdiction , faktor-faktor itu adalah (Adolf, 2020):
a. Bangladesh  sebagai  negara  dimana  perbuatan  tindak  pidana  dilakukan  dan  yang mempunyai kepentingan menghukumnya;
b. Diplomat  Korea  Utara  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  Bangladesh, ditempatkan di Bangladesh;

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
c. Barang  bukti  berupa  emas  yang  sengaja  diselundupkan  ditemukan  pada  saat pemeriksaan dilakukan oleh pihak bea dan cukai.
Tetapi  Konvensi  Wina  1961  tentang  Hubungan  Diplomatik  Pasal  31  Ayat  4  menegaskan bahwa diplomat Korea Utara hanya tunduk pada yurisdiksi hukum Korea Utara, tidak tunduk kepada yurisdiksi Bangladesh.
Keinginan  Pemerintah  Bangladesh  dalam  bentuk  permintaan  izin  mengadili  diplomat Korea Utara kepada Pemerintah Korea Utara menurut Brownlie merupakan satisfaction , yang artinya jika dipenuhi tuntutan Pemerintah Bangladesh untuk mengadili diplomat Korea Utara oleh  Korea  Utara, maka tindakan  Korea  Utara  tersebut  adalah  upaya  dari  Pemerintah  Korea Utara  memenuhi  ganti  rugi  atau  tanggung  jawab  terhadap  Pemerintah  Bangladesh,  karena diplomat  Korea  Utara  telah  melanggar  kewajiban  hukum  internasional  dan  telah  melanggar hukum  nasional  Bangladesh.  Hal  tersebutlah  yang  dinamakan satisfaction ,  dan satisfaction bukanlah ganti rugi dalam bentuk uang (Adolf, 2020).
Sengketa  yang timbul antara Bangladesh dengan Korea Utara bukanlah suatu sengketa antar  negara  yang  dapat  menimbulkan  ancaman  terhadap  perdamaian  dunia  (Suryokusumo, 2013).  Menurut  Oppenheim  dan  Hans  Kelsen,  sengketa  antar  negara  berdaulat  mengandung aspek-aspek hukum dan politisnya. Artinya, sengketa hukum dapat juga mengandung political interest dan  sengketa  politik  dapat  juga  mengandung  pelaksanaan  penerapan  hukum  (Adolf, 2020).
Melihat  peristiwa  tersebut  di  atas,  adalah  peran  hukum  internasional  untuk  mengatur perilaku  setiap  masyarakat  internasional  (negara)  dalam  usahanya  menyelesaikan  sengketa yang  ada  diantara  mereka  dengan  cara  damai.  Hukum  internasional  yang  dimaksud  adalah seperti:
a. Pasal  2  Ayat  3  Piagam  PBB  yang  menyatakan, all  members  shall  settle  their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and  security,  and  justice,  are  not  endangered .  Berdasarkan  Pasal  ini,  jelas  tertulis dan  menegaskan  bahwa  para  anggota  wajib  secara  aktif  dan  wajib  berdasarkan itikad  baik  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara  damai  demi  tercapainya perdamaian  para  pihak  (untuk  skala  sengketa  internasional  dalam  lingkup  kecil seperti suspense or tension of diplomatic relations ) dan perdamaian serta keamanan internasional  (untuk  skala  sengketa  internasional  dalam  lingkup  besar  seperti sengketa wilayah antar negara yang mana negara tersebut memiliki kedaulatan dan hak berdaulat, dan permasalahan lainnya) (Adolf, 2020);
b. Resolusi  MU  PBB  No.  2625  (XXV)  1970  tentang Declaration  on  Principles  of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance  with  the  Charter  of  the  United  Nations khususnya  pada  Mukadimah Annex  Resolusi  Article  1  Paragraph  16  yang  merupakan  bagian  dari  penegasan prinsip  penyelesaian  sengketa  secara  damai,  menyatakan  bahwa state  shall accordingly  seek  early  and  just  settlement  of  their  international  disputes  by negotiation,  inquiry,  and  mediation,  conciliation  and  arbitration,  judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means of their  chocice .  Penulis  berpendapat  bahwa  pada  Pasal  1  Ayat  16  merupakan penjabaran  bentuk  penyelesaian  sengketa  secara  damai  atau  kata  lainnya  adalah

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
dengan  cara-cara  seperti  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  dan  sebagainya,  yang merupakan penyelesaian sengketa internasional secara damai. Masih pada Article 1, pada Paragraph 19 yang juga merupakan bagian dari penegasan prinsip penyelesaian sengketa  secara  damai,  menegaskan  pada  prinsipnya  penyelesaian  sengketa internasional harus berdasarkan prinsip kesetaraan dalam artian bahwa pihak-pihak tersebut  adalah  negara  berdaulat  dan  karena  kedaulatannya  mereka  dapat  memilih berbagai  mekanisme  ( free  choice  of  means )  penyelesaian  sengketa  yang  mereka sepakati,  Paragraph  19  tersebut  berbunyi International  disputes  shall  be  settled  on the basis of the sovereign equality of States and in accordance with the principle of free  choice  of  means.  Recourse  to,  or  acceptance  of,  settlement  procedure  freely agreed  to  by  States  with  regard  to  existing  or  future  disputes  to  which  they  are parties  shall  not  be  regarded  as  incompatible  with  sovereign  equality .  Penulis berpendapat  sebenarnya  masih  banyak  aturan-aturan  yang  menjelaskan  prinsip ataupun  aturan-aturan  yang  menegaskan  pemakaian  prinsip  dan  merupakan pedoman untuk menyelesaikan sengketa internasional yang terdapat dalam Resolusi ini,  namun  penulis  hanya  mencantumkan  dua  Ayat  ( Paragraph )  dikarenakan keterkaitan  aturan  tersebut  yang  mengatur  tentang  mekanisme  atau  cara  apa  saja yang  dapat  dipilih  oleh  para  pihak  berdasarkan  prinsip free  choice  of  means guna melaksanakan dan menciptakan penyelesaian sengketa secara damai.
c. Manila  Declaration  1982  on  the  Peaceful  Settlement  of  International  Disputes khsusnya,  pada  bagian  Annex-I  Article  1  yang  menyatakan all  states  shall  act  in good  faith  and  in  conformity  with  the  purposes  and  principles  enshrined  in  the Charter  of  the  United  Nations  with  a  view  to  avoiding  disputes  among  themselves likely to affect friendly relations among States, thus contributing to the maintenance of  international  peace  and  security.  They  shall  live  together  in  peace  with  one another as good neighbours and strive for the adoption of meaningful measures for strengthening  international  peace  and  security dan  Article  5  menyatakan states shall  seek  in  good  faith  and  in  a  spirit  of  co-operation  an  early  and  equitable settlement of their international disputes by any of the following means: negotiation, inquiry,  mediation,  conciliation,  arbitration,  judicial  settlement,  resort  to  regional arrangements  or  agencies  or  other  peaceful  means  of  their  own  choice,  including good offices. In seeking such a settlement, the parties shall agree on such peaceful means as may be appropriate to the circumstances and the nature of their  dispute . Penulis  berpendapat  terhadap  Pasal  1  ( Article  1 )  Manila  Declaration  1982,  bahkan pada  saat  terjadinya  sengketa  antara  para  pihak  yang  memiliki  beda  pendapat, diwajibkan  kepada  para  pihak  tersebut  untuk  menyelesaikan  sengketanya  dengan cara  damai  berdasarkan  asas  itikad  baik  ( good  faith )  dan  berdasarkan  asas  lainnya yang terdapat dalam Piagam PBB dan prinsip lainnya yang diatur oleh Resolusi MU PBB No. 2625 (XXV) 1970 tentang Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the  Charter  of  the  United  Nations serta  hukum  internasional  lainnya.  Masih  pada Pasal 1, adanya kalimat “ with a view to avoiding disputes among themselves likely to  affect  friendly  relations  among  States ”  yang  menganggap  bahwa  sengketa

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
tersebut tidak boleh sampai mempengaruhi hubungan  baik yang dimiliki para pihak yang  bersengketa  dengan  pihak  lainnya  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan sengketa  atau  dengan  pandangan  bahwa  adanya  sengketa  antar  para  pihak,  tetap harus  memelihara  kedamaian  dan  keamanan  internasional.  Pasal  5  merupakan penegasan  terhadap  penyelesaian  sengketa  internasional  dengan  cara  damai  dan secara damai. Penulis berpendapat yang menarik dalam Pasal 5 Manila Declaration ini  adalah  bahwa  dalam  hal  terjadinya  sengketa  antar  para  pihak,  para  pihak  dapat memilih cara penyelesaian sengketa internasional yang mereka sepakati dan sesuai dengan  situasi  atau  kondisi  atau  keadaan  para  pihak  yang  bersengketa.  Dengan demikian  muncul  prinsip  kerjasama  internasional  yang  masuk  ke  dalam penyelesaian  sengketa  para  pihak,  agar  walaupun  para  pihak  memiliki  sengketa, para  pihak  tetap  bekerjasama  untuk  menyelesaikan  sengketanya  dan  bekerjasama untuk menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa mereka sesuai dengan situasi atau keadaan dan kondisi para pihak dan lebih jauh lagi untuk menciptakan suasana damai baik bagi para pihak maupun bagi negara lainnya.
Hukum  Internasional dalam menjaga dan menyelesaikan sengketa  antar negara dengan memberikan pilihan-pilihan yang bebas kepada pihak tentang cara, prosedur dan upaya yang sesuai dengan keinginan para pihak agar sengketa dapat diselesaikan, seperti melalui (Adolf, 2020):
a. Upaya  negosiasi  melalui  hubungan  diplomatik  yang  dalam  hal  ini  ditempuh  antara Bangladesh  dan  Korea  Utara  yang  didasarkan  pada  asas  itikad  baik,  prinsip kedaulatan,  kemerdekaan  dan  persamaan  derajat  karena  memiliki  kewajiban  untuk saling menghormati hukum internasional dan hukum nasional. Hal ini didukung oleh I Wayan Parthiana, beliau menyatakan bahwa pemaksaan dalam hukum internasional dilakukan  juga  atas  dasar  kesepakatan  (Wayan,  2019).  Penulis  berpendapat, khususnya  dalam  hubungan  diplomatik,  hal  ini  mudah  diterapkan  agar  adanya kesepakatan  yang  berada  di  tengah  kedua  belah  pihak  yang  mengatur  akuntabilitas akibat  diplomat  Korea  Utara  melakukan  pelanggaran  hukum  internasional  dan hukum nasional Bangladesh;
b. Jasa  baik,  dalam  hal  ini  melibatkan  pihak  ke  tiga  yang  mempunyai  hubungan diplomatik  juga  terhadap  kedua  negara  agar  mempermudah  dan  mempercepat perundingan antara Bangladesh dan Korea Utara;
c. Mediasi, dalam hal ini hampir sama dengan cara jasa baik dengan melibatkan pihak ketiga  yang  tentunya  mempunyai  hubungan  diplomatik  antar  kedua  negara  yang bertujuan menciptakan hubungan langsung antar Bangladesh dan Korea Utara;
d. Konsiliasi,  dalam  hal  ini  juga  melibatkan  pihak  ketiga,  yang  berperan  sebagai menganalisa  sengketa  dengan  mengumpulkan  keterangan-keterangan,  memberikan rekomendasi  penyelesaian  sengketa  dalam  hal  ini  antara  Bangladesh  dengan  Korea Utara dan membuat laporan hasil upaya mendamaikan para pihak.
Penulis  berpendapat  bahwa  walaupun  hukum  internasional  seperti  di  atas  merupakan hukum internasional yang hanya mengikat para pihaknya dalam perjanjian internasional untuk melakukan  penyelesaian sengketa secara damai  sesuai yang ditentukan hukum internasional, namun  bagi  negara  yang  memiliki  sengketa  tetapi  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak  bukan

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
merupakan  pihak  dalam  suatu  hukum  internasional  atau  hukum  perjanjian  internasional ataupun bukan merupakan anggota dari organisasi internasional beserta dengan ketentuannya, para  pihak  dapat  melakukan  cara-cara  penyelesaian  sengketa  secara  damai  yang  terdapat dalam hukum internasional atau yang terdapat dalam aturan yang bersifat umum yang dimiliki oleh  suatu  organisasi  internasional,  walaupun  mereka  tidak  menandatangi  persetujuan pemberlakuan hukum internasional tersebut di atas atau walaupun salah satu atau kedua belah pihak  bukan  merupakan  anggota  dalam  suatu  organisasi  internasional,  demi  perdamaian antara kedua belah pihak.
Perlu  diketahui  bahwa  Bangladesh  dan  Korea  Utara  merupakan  anggota  PBB,  dimana pada tahun 1972 Bangladesh mencoba masuk sebagai anggota PBB namun  Republik Rakyat China  (RRC)  selaku  Dewan  Keamanan  Tetap  PBB  dalam  rapat  Dewan  Keamanan  yang  ke- 1660  pada  tanggal  25  Agustus  1972  menggunakan  hak  vetonya  atas  nama  Pakistan,  yang menghasilkan  pencegahan  keanggotaan  penuh  partisipasi  Bangladesh  di  PBB  oleh  Majelis Umum  (Council,  1972).  Beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  RRC  menggunakan  hak vetonya  pada  waktu  itu  adalah  masih  adanya  masalah-masalah  ( issues )  yang  terjadi  antara India  dengan  Pakistan  dan  Pakistan  dengan  Bangladesh  mengenai  pemenuhan  kriteria  oleh Bangladesh  sebagai  negara  yang  baru  lahir  setelah  kemenangan  India  atas  Paskistan  yang menghasilkan  Negara  Bangladesh  yang  dikenal  dengan  sebutan  Bangladesh  Liberation  War dan  hambatan  pemenuhan  kewajiban  seperti,  salah  satunya  adalah  pemulangan  pengungsi ( repatriation  of  refugee )  yang  membutuhkan  bantuan  organisasi  PBB  (Council,  1972). Namun  pada  tahun  1974  Bangladesh  berhasil  mendapatkan  keanggotaan  penuh  ( full membership ) dalam PBB berdasarkan rekomenasi Dewan Keamanan pada pertemuan Dewan Keamanan yang ke-1776 dan Resolusi Majelis Umum A/Res/3203 (XXIX) (Assembly, 1975). Sedangkan  Korea  Utara  bergabung  menjadi  anggota  PBB  pada  tahun  1991  atas  Resolusi Dewan  Keamanan  702  tahun  1971  (Assembly,  1991),  yang  intinya  merupakan  permohonan keanggotaan PBB oleh Korea Utara (Democratic People's Republic of Korea) dan bersamaan juga dengan Korea Selatan (Republic of Korea) serta rekomendasi Dewan Keamanan kepada Majelis Umum PBB untuk diakuinya kedua negara tersebut (Council, 1972). Pada tanggal 17 September  1991,  Majelis  Umum  mengakui  kedua  negara  berdasarkan  Resolusi  Majelis Umum 46/1 (Assembly, 1991).
Bersamaan dengan jalannya proses penyelesaian sengketa secara damai tersebut di atas, Pemerintah  Bangladesh  dapat  meminta  ganti  rugi  kepada  Pemerintah  Korea  Utara berdasarkan  kesepakatan  bersama  karena  diplomat  Korea  Utara  telah  melanggar  hukum nasional  dan  hukum  internasional  yang  mengakibatkan  berkurangnya  kepercayaan Pemerintah  Bangladesh  terhadap  Pemerintah  Korea  Utara.  Lahirnya  ganti  rugi  atau tanggungjawab  ganti  rugi  Pemerintah  Korea  Utara  terhadap  Pemerintah  Bangladesh  karena menurut school  of  liability  for  fault (teori  subjektif)  maupun school  of  causal liability (teori objektif),  diplomat  Korea  Utara  telah  sengaja  melakukan  pelanggaran  hukum  nasional  dan internasional  yang  telah  merugikan  (secara  imateriil  yaitu  berkurangnya  kepercayaan Pemerintah  Bangladesh  dan  memburuknya  hubungan  diplomatik)  Pemerintah  Bangladesh, maka  Pemerintah  Korea  Utara  sebagai  negara  yang  mengirimkan  diplomatnya  harus bertanggungjawab  (Adolf,  2020).  Tanggungjawab  tersebut  dapat  berupa  kesepakatan  ganti rugi berupa uang namun dengan perhitungan yang layak dan harus diberikan secara langsung

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
kepada  Bangladesh  (Ramadhani,  2018)  ataupun  pemenuhan  keinginan  ( satisfaction ) Pemerintah  Bangladesh,  namun  dalam  hal  ini  Pemerintah  Korea  Utara  yang  mengadili diplomatnya  karena  tunduk  pada  yurisdiksi  Korea  Utara,  agar  Pemerintah  Bangladesh mendapatkan apa yang disebut dengan kepastian hukum (Ramadhani, 2017).

## KESIMPULAN
Diplomat  Korea  Utara  untuk  Bangladesh  memiliki  hak  kekebalan  dan  keistimewaan namun tidak absolut, tetap harus mengikuti Pasal 27  Ayat 2 dan 4, Pasal 36, 41  Ayat 1 dan Pasal  42  Konvensi  Wina  1961  tentang  Hubungan  Diplomatik.  Hak  kekebalan  dan keistimewaan  hanya  dapat  berfungsi  jika  memang  diperlukan  untuk  keperluan  misi  dan berlaku juga dalam jangka waktu tertentu  yang telah ditetapkan oleh negara penerima untuk diplomat  yang  dinyatakan persona  non  grata .  Perdamaian  antara  Bangladesh  dengan  Korea Utara  dapat  direalisasikan  dengan  berbagai  cara  negosiasi,  jasa  baik,  mediasi,  dan  konsiliasi yang  pada  intinya  dilakukan  melalui  hubungan  diplomatik,  karena  peristiwa  tersebut  tidak sampai  terjadi  pemutusan  hubungan  diplomatik  dan  sangat  dimungkinkan  sekali  untuk penyelesaian sengketa hukum internasional conflict of interest .

## SARAN
Pada  hubungan  antar  negara  yang  bersifat  lintas  batas,  diperlukannya  kerjasama walaupun para pihak memiliki sengketa. Tujuannya adalah disamping sengketa yang dimiliki para  pihak  agar  cepat  selesai,  dan  tujuan  mereka  yaitu  memperjuangkan  kepentingan nasionalnya  tetap  tertata  dan  tercapai.  Namun  upaya  untuk  mendamaikan  atau  agar berdamainya  para  pihak  yang  memiliki  ketegangan  hubungan  diplomatik  yang  disebabkan oleh penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan diplomat  membutuhkan norma-norma yang  mengatur  supaya  tercipta  ketentraman  antar  negara,  sehingga  mengamandemen Konvensi  Wina  1961  tentang  Hubungan  Diplomatik  atau  membuat  protokol  mengenai penyelesaian  permasalahan  hubungan  diplomatik  yang  berdasarkan  kesepakatan  peserta Konvensi  Wina  1961  tentang  Hubungan  Diplomatik,  merupakan  usaha  untuk  menciptakan proses  pengakhiran conflict  of  interest yang  akan  dipatuhi  oleh  negara-negara  lainnya  yang memiliki permasalahan serupa.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, H. (2020). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional . Sinar Grafika.
Agung, Y. P. (2019). Hukum Internasional: Inviolability, Diplomatic Bag, and Waiver of Immunity .
Https://Www.Kompasiana.Com/Yogaagung/5cc33e4c3ba7f705af155be3/Hukum- Internasional-Inviolability-Diplomatic-Bag-and-Waifer-of-Immunity?Page=all.
Assembly, U. N. G. (1975). Admission of the People’s Republic of Bangladesh to membership in the United Nations . Https://Digitallibrary.Un.Org/Record/189825?Ln=en. Assembly, U. N. G. (1991). Admission of the Democratic People’s Republic of Korea and the Republic of Korea to membership in the United Nations . Https://Undocs.Org/S/RES/702(1991).
Council, U. N. S. (1972). Security Council Official Records Twenty-Seventh Year 1660th Meeting 25 August 1972 New York . Https://Undocs.Org/En/S/PV.1660(OR). Effendi, M. (1993). Hukum Diplomatik Internasional; Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa . Usaha Nasional.
Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) DIi Yangon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961),. Jurnal Perspektif , 3 (XV).
News, A. (2016). Bangladesh expels North Korean diplomat for smuggling . Https://Www.Aljazeera.Com/News/2016/08/Bangladesh-Expels-North-Korean- Diplomat-Smuggling-160808080537964.Html.
News, B. (2015). No Title .
Quadir, S. (2015). Bangladesh expels North Korean diplomat for gold smuggling . Ramadhani, R. (2016). Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah. Jurnal EduTech , 2 (2).
Ramadhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu , 2 (1). Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah Dengan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kota Medan. Jurnal EduTech , 2 (4).
Rank, D. (2020). No Title . Https://En.Wikipedia.Org/Wiki/Diplomatic_rank#Ranks.
Suryokusumo, S. (2013). Hukum Diplomatik Teori dan Kasus . P.T. Alumni.
Wayan, I. P. (2019). Perjanjian Internasional di Dalam Hukum Nasional Indonesia . Yrama Widya.