## PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA TANTANGAN DALAM ERA GLOBALISASI

## Legal Pluralism In The Pancasila Perspective Challenges In The Era Of Globalization

## Faizal Adi Surya
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
*Email: faizal.adi@umk.ac.id
Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Tujuan penulisan ini adalah memberikan refleksi terhadap gagasan pluralism hukum dalam konteks globalisasi. Dialog antar nilai global dan Pancasila turut berpengaruh terhadap pengertian pluralism  hukum. Menggunakan  metode  kepustakaan dan Analisa secara kualitatif, tulisan ini  menghasilkan tiga kesimpulan, Pertama, pluralism hukum adalah  model  yang cocok di terapkan di Indonesia. Kedua, Pluralisme Hukum perlu diredefinisikan dalam konteks global dengan melihat lebih jauh relasi globalisasi  dengan  kapitalisme  yang  bisa  mengancam  nilai  nilai  lokal.  Ketiga,  perlunya  elaborasi  nilai  nilai  Pancasila khususnya  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  dengan  konsep  pluralism  hukum.  Elaborasi  ini  menghasilkan  tiga  prinsip dalam pluralism hukum, yaitu prinsip kemanusiaan, prinsip selektif dan prinsip kesetaraan.
Kata Kunci : Pluralisme Hukum, Globalisasi, Pancasila

## ABSTRACT
This paper aimed to analyze the idea of legal pluralism in the context of Globalization. In order to achieve such goal, this paper utilized a conceptual analysis method with reference on qualitative data to reflect the dialogue between global values and  Pancasila  influence  the  understanding  of  legal  Pluralism.  The  research  found  that  first,  legal  Pluralism  is  a  suitable model to be applied in Indonesia, second, it needs to be redefined in a global context by looking further at the relationship between globalization and capitalism which can threaten local values.  Third, there is a need for elaboration of Pancasila values,  especially  'Kemanusiaan  Yang  adil  Dan  Beradab'  with  the  concept  of  legal  pluralism.    This  elaboration  produces three principles in legal pluralism; the principle of humanity, the principle of selectiveness and the principle of equality.
Keywords: Legal Pluralism, Globalization, Pancasila
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Salah  satu  fenomena  dari  negara  yang  mengalami keadaan  Pasca  Kolonial  adalah  masih  hidupnya  sistem colonial,  meskipun  secara  formal  negara  tersebut  telah menyatakan  kemerdekaan.  Salah  satu  premis  dasar  dari Negara  Pasca  Kolonial,  adalah  gejala overdeveloped dalam relasinya  terhadap  masyarakat  yang  diperlihatkan  dengan menguatnya peran negara yang diwakili Birokrasi dan Militer. Menguatnya  peran  negara  ini  dibarengi  dengan  peran masyarakat sipil yang semakin melemah. gejala overdeveloped yang  merupakan  warisan  kolonialisme,  salah satunya  bertujuan  untuk  menjaga  hukum  dan  ketertiban dengan cara pendisplinan. (Jati, 2016)
Salah  satu  bentuk  instrument  kekuasaan  negara  untuk mendisiplinkan  masyarakat  adalah  Hukum.  Pendekatan hukum  digunakan  untuk  mendisplinkan  masyarakat  colonial. Belanda  menggunakan  kodifikasi  hukum  untuk  membatasi masyarakat Indonesia yang terbiasa menggunakan hukum adat
dan  Islam  yang  berkarakter  cair.  Maka  kemudian  Belanda, menerbitkan Compendium  Freijer (1760)  dan Compendium Muharrer (1750) untuk Kodifikasi Hukum Islam, dan Undang Undang  Simbur  Cahaya sebagai  kodifikasi  Hukum  Adat  di Karesidenan Palembang.
Kodifikasi  yang  merupakan  sehimpun  peraturan  yang dibakukan  dan  dikeluarkan  oleh  Badan  Negara  jelas  berbeda dengan  Hukum  Islam  maupun  Hukum  Adat.  Dalam  Syariat Islam,  dikenal Al  Ahkam  al  Khamsah (hukum  yang  lima  : wajib,  sunnah,  Jaiz/mubah,  Makruh,  dan  Haram)  dan Maqashid Syariah (Tujuan Syariah), sehingga suatu peristiwa hukum yang sama bisa dihukumi dengan status yang berbeda. Hal  ini  berlainan  dengan  Kodifikasi  yang  memandang  suatu persoalan secara hitam putih.
Kodifikasi  memang  bisa  dibaca  sebagai  pengakuan Belanda  terhadap  Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam.  Namun disaat  yang  bersamaan,  Kodifikasi  bisa  ditafsirkan  sebagi model  pendisplinan  masyarakat.  Selain  kodifiikasi,  Belanda memperkenalkan  hukum  antar-golongan (interpersonal  law) ,

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Pancasila Tantangan Dalam Era Globalisasi  (Faizal Adi Surya)
dimana  Masyarakat  inlanders/pribumi  tunduk  pada  hukum adat, sedangkan golongan timur asing dan Eropa tunduk pada ketentuan  hukum  positif  yang  disusun  oleh  Pemerintah. Ketentuan ini meskipun membiarkan berlakunya hukum lokal, namun  motifnya  lebih  dibaca  sebagai  segregrasi  ras  yang memiliki  implikasi  pada  hak  hak  ekonomi  (Syahriza  Alkohir Anggoro, 2021).
Kodifikasi  Hukum  yang  tumbuh  dari  ajaran  positivism hukum  tidak  menghendaki  pluralism  hukum.  Positivisme Hukum menguntungkan kolonialisme untuk tetap mempertahankan  dominasinya.  Positivisme  yang  bertaut dengan kehendak negara, semakin  menyudutkan hukum  yang hidup  di  tengah  Masyarakat.  Melalui  prinsip  verifikasi  yang mengabaikan  etika  dan  estetika,  hampir  pasti  hukum  adat, kebiasaan,  dan  hukum-hukum  lain  yang  hidup  dimasyarakat menjadi terabaikan.
Kolonialisme  di  Peru  oleh  Spanyol  dibarengi  dengan dominasi  hukum  colonial  terhadap  hukum  adat.  Studi  Bunt- Macrury  menjelaskan  para  perempuan Mestizo tidak mendapatkan  keadilan  di  peradilan  dalam  kasus  kekerasan seksual.  Bunt-Macrury  berkesimpulan  bahwa  kedatangan hukum positif kolonial untuk mengesklusi hukum lokal (Bunt- Macrury, 2022).
Namun,  Positivisme  bukanya  tanpa  kritik.  Satjipto Rahardjo, jauh hari sudah mengingatkan bahwa „Hukum harus mengabdi kepada manusia‟. Seturut dengan gagasanya tentang Hukum Progressif, Satjipto menawarkan alternatif penegakkan  hukum  yang  melampaui  nilai  nilai  positivisme yang  kaku  sekaligus  menempatkan  manusia  sebagai logos (pusat)  dalam  penegakkan  hukum.  Meskipun  Positivisme tetap  mendapat  „pembelaan‟,  gerakan  hukum  progressif berkembang  dan  menjadi  kritik  serius  terhadap  Positivisme hukum (Marzuki, 2018).
Pendekatan Hukum
Progressif membuka keran Pluralisme Hukum yang sebenarnya menjadi wajah tersembunyi  penegakkan  hukum  di  Indonesia.  Pluralisme Hukum  secara  sederhana  adalah  situasi  dimana  dalam  suatu bidang  kehidupan  berlaku  berbagai  norma  dari  hukum  yang berbeda.  Situasi  ini  bisa  terjadi  ketika  Hukum  negara  tidak memiliki  keselarasan  dengan  rasa  keadilan  masyarakat, sehingga masyarakat menggunakan pilihan hukum yang lain.
Pluralisme  Hukum  sebagai  sebuah  fenomena  bisa menyiratkan dua hal, Pertama, kegagalan rezim hukum negara dalam  mengakomodasi  kepentingan  masyarakat  luas.  Kedua, masyarakat memiliki logika yang otonom untuk memproduksi perangkat  norma  yang  lebih  mewakili  rasa  keadilan  mereka, entah  bersumber  dari  nilai  moralitas,  spiritual,  atau kesepakatan yang tidak saling merugikan.
Meski  Pluralisme  Hukum  mampu  mengangkat  suara subaltern yang  selama  ini  dirugikan  oleh  berlakunya  rezim hukum  negara.  Pluralisme  Hukum  sebagai  alterantif  terhadap dominasi hukum negara, kini harus menghadapi keadaan yang cukup  dilematis.  Pendekatan  Pluralisme  Hukum  yang cenderung  melihat  setiap  rezim  hukum  ada  dalam  keadaan simetris,  harus  menghadapi  Globalisasi.    Pluralisme  Hukum telah  berhasil  mendudukan  rezim  hukum  negara  dan  hukum non  negara  dalam  posisi  yang  sejajar,  baik  saling  menegasi ataupun berkomplementer. Namun Globalisasi sebagai sebuah keniscayaan telah telah membawa seperangkat nilai yang telah menyesuaikan diri dengan perkembangan Ilmu dan Teknologi. Sebaliknya, hukum non negara lebih banyak distigma sebagai norma  yang  irrasional,  tradisional,  irrelevan  dan  terkesan mistik.
Kontestasi  yang  (mungkin)  berat  sebelah  dan  masih ditambah  hukum  non  negara  belum  diakui  benar  dalam
penegakkan hukum (dan hanya menjadi kritik akademik), bisa memberikan  jawaban  awal  bahwa  hukum  non  negara  (dalam hal  ini  Hukum  Adat  dan  Islam)  pelan  pelan  akan  tersingikir. Namun  apakah  dengan  selain  rezim  hukum  „non‟  negara, masyarakat  bisa  merasakan  keadilan  dan  apakah  Nilai  nilai Globalisasi  memiliki  keberpihakan  kepada  rasa  keadilan masyarakat.

## 2. METODE
Metode  Penelitian  yang  digunakan  metode  penelitian kepustakaan  dengan  menggunakan  pendekatan  reflektif.  Data yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan  bahan  hukum sekunder  yang  dianalisis  secara  kualitatif  dan  dikembangkan menjadi sebuah gagasan baru tentang pluralism hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pluralisme  Hukum  dalam  Sistem  Hukum  di Indonesia
Salah  satu  keterbatasan  Hukum  mewujudkan  keadilan adalah  persolaan  linguistik  yang  mengalami  reduksi. keterbatasan  linguistic  ini  terletak  kepada  ekspresi  Bahasa yang  kaku,  dan  tidak  menunjuk  peristiwa  konkret  yang  tepat (cari jurnal). Oleh karena itu, setepat apapun bahasa hukum, ia tidak  akan  pernah  bisa  merumuskan  keadilan  secara  utuh. Rumusan  hukum  yang  dibentuk  negara  sering  gagal menerjemahkan  keadilan  dalam  Masyarakat.  Rasa  keadilan masyarakat  yang  tidak  bisa  terwujud  melalui  hukum  negara, melahirkan mekanisme hukum yang otonom namun lentur dan memiliki  sisi  keadilan  yang  lebih  substansif.  Keadaan  ini menciptakan dua atau lebih rezim hukum.
Merry  mengutip  Pospisil,  Griffiths,  dan  Moore mengatakan  keadaan  dimana  dua  atau  lebih  dari  system hukum  ada  dalam  ranah  sosial  yang  sama  disebut  sebagai Pluralisme  Hukum.  Pospisil  melanjutkan  bahwa  setiap subkelompok  memiliki  system  hukum  sendiri  dan  memiliki perbedaan  dengan  system  hukum  dengan  subkelompok  yang lain (Merry, 2016).
Berlakunya  lebih  dari  satu  system  hukum  menurut Swenson  bisa  dilihat  dalam  empat  tipologi  yaitu  agresif, kompetitif,  kooperatif,  dan  komplementer  atau  saling melengkapi.    Adapun  Griffiths  melihat  Pluralisme  Hukum sebagai  hubungan  Hukum  non  negara  dan  Hukum  negara dalam  ke  dalam  dua  bentuk,  yaitu  pluralism  hukum  yang lemah  (weak  pluralism)  dan  pluralism  hukum  yang  kuat (strong  pluralism).  Weak  Pluralism  adalah  kondisi  ketika negara  negara  mengakui  keberadaan  system  hukum  non negara,  tetapi  keberadaanya  tunduk  terhadap  hukum  negara. Sebaliknya  pengertian  strong  pluralilsm  terjadi  ketika  dua system  hukum  sama  sama  dalam  posisi  yang  sama  kuat (Swenson, 2018).
Menurut  Eko  Mukminto  dan  Awaluddin  Marwan,  studi atas  Pluralisme  Hukum  tidak  bisa  dilepaskan  dari  sejarah kolonialisme  dan  pasca-kolonial.  Berlakunya  hukum  kolonial pasca  kolonialisasi  justru  sering  bersitegang  dengan  hukum adat.  Secara  empirik  penerapan  hukum  kolonial  oleh  negara tidak  sejalan  dengan  keadilan  masyarakat.  Sehingga masyarakat  memiliki  preferensi  sendiri  untuk  mencapai keadilan (Mukminto & Marwan, 2019).
Menggunakan  masyarakat  pasca  kolonial  sebagai  batu pijakan  memahami Pluralisme Hukum juga dilakukan Merry. Merry  memberi  pertanyaan  besar,  „bagaimana  Tribal  Society (untuk  menyebut  masyarakat  Afrika,  Asia  dan  Pasifik) mengatur  masyarakatnya  tanpa  rezim  hukum  eropa‟.  Meski terdapat keadaan dualistic, penerapan  European colonial  Law
(Merry  menulis  demikian)  di  negara  jajahan,  awalnya digunakan  untuk  kepentingan  industry  kapitalisme.  Namun penerapan  secara  berdampingan  menciptakan  keadaan dualisitk yang mendorong terjadinya pluralism hukum (Merry, 2016).
Hanya  saja,  posisi  dualistic  ini  dikondisikan  untuk menguntungkan  hukum  kolonial.  Di  Afrika,  baik  Inggris maupun  Prancis,  memaksakan  hukum  mereka  kepada  hukum asli  Afrika  yang  digabungkan  dalam  sebuah  system  dengan syarat  “tidak menjijikan”  untuk keadilan, persamaan dan hati Nurani. Dualism ini tentu melahirkan fragmentasi berdasarkan geopolitik  dan  kelas.  Pada  kasus-kasus  tertentu,  dimana masyarakat telah mengalami ketidakpercayaan kepada hukum negara justu lahir vigilantisme.
Pengertian Pluralisme Hukum yang demikian, tentu bisa menunjukan bahwa diluar hukum yang resmi, terdapat tatanan atau system hukum yang hidup. Pengertian ini bisa menggeser definisi  positivism  hukum  yang  melihat  bahwa  Hukum  dan Negara  adalah  satu  kesatuan  yang  identik.  Pengertian  ini berimplikasi  untuk  menghapus  dominasi  negara  terhadap rakyat dan menempatkanya dalam posisi yang sejajar.
Sentralisme Hukum bukan tanpa kritik, terutama dengan tidak  terakomodasinya  hukum  hukum  yang  selama  ini  hidup di  masyarakat.  Secara  politis,  usaha  untuk  mengakomodasi Hukum  „non-negara‟  ke  dalam  Hukum  Negara  salah  satunya dilakukan  oleh  para  wakil  Islam.  Misalnya  dalam    UU  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Pengakomodasian  itu  bisa dilihat pula dalam UU  tentang Peradilan  Agama, UU tentang Wakaf,  UU  tentang  Pengelolaan  Zakat,  atau  UU  tentang Perbankan Syariah.
Akomodasi  ketentuan  adat  bisa  dilihat  misalnya  dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peratuan Dasar Pokok – Pokok Agraria.  Pasal  5  Ayat  (1)  UU  No  48  Tahun  2009  tentang Kehakiman  menyatakan,  Hakim  dan  Hakim  Konstitusi  wajib menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai  nilai  hukum  dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penjelasan pasal  ditulis  bahwa  Ketentuan  ini  dimaksudkan  agar  putusan hakim  dan  hakim  konstitusi  sesuai  dengan  hukum  dan  rasa keadilan  masyarakat.  Ketentuan  tersebut  secara  filosofis bertentangan  positivism  hukum  yang  menempatkan  negara sebagai  sentral  pembuat  hukum.  Dengan  demikian  konsep pluralism hukum adalah konsep paling mungkin diterapkan di Indonesia.  Selain  tetap  mengakomodasi  kepentingan  negara lewat  politik  legislasi,  di  sisi  yang  lain  juga  memungkinkan berlakunya  aturan  aturan  yang  lebih  memenuhi  rasa  keadilan masyarakat.
3.2. Pluralisme Hukum Dalam Pusaran Globalisasi
a. Redefinisi posisi Pluralisme Hukum dalam Globalisasi Sebagai  sebuah  konsep  akademik,  definisi  Pluralisme Hukum berubah setelah terjadi banyak perdebatan. Pluralisme Hukum  tidak  lagi  pemetaan  terhadap  ragam  system  hukum yang  saling  berkelindan  dan  berkontestasi.  Paradigma  yang lalu  hanya  memfungsikan  inventarisir  dan  melihat  Hukum Negara  dan  non  negara  sebagai  sebuah  konsep  yang dikotomik.  Pendekatan  ini,  menurut  irianto  tidak  relevan  dan abai  terhadap  berbagai  macam  realitas  dewasa  ini  (Bedner  et al., n.d.).
Paradigma  baru  dalam  pluralisme  hukum  dikaitkan dengan  realitas  sekarang  yaitu  ´hukum  yang  bergerak´  dalam
ranah globalisasi. Globalisasi menyebabkan redefinisi tentang Pluralisme  hukum.  Karena  dalam  Globalisasi,  batas  batas tegas  negara  menjadi  relative,  sehingga  hukum  dari  berbagai negara  masuk,  sehingga  terjadi  persentuhan,  interaksi, kontestasi,  dan  saling  adopsi  yang  kuat  di  antara  berbagai hukum  tersebut.  Sehingga  menurut  Irianto,  lahirlah  istilah transnational dan transnationalized law.
Hal  yang  signifikan  lain  dari  Globalisasi  adalah pertukaran  informasi  yang  berjalan  sangat  cepat.    Globalisasi tidak  hanya  diindikasikan  dengan  konsep  borderless  state, tetapijuga  borderless  law.  Hukum  dari  wilayah  tertentu  dapat menembus ke wilayah-wilayah lain yang tanpa batas. Hukum internasional  dan  transnasional  dapat  menembus  ke  wilayah negara-negara mana pun atau sebaliknya, sehingga memungkinan  prinsip-prinsip  lokal  diadopsi  sebagian  atau seluruhnya  menjadi  hukum  berskala  internasional  (Bedner  et al., n.d.)
Irianto  mencontohkan  konsep  Alternative  Dispute Relation  (ADR)  dalam  perspektif  antropologi  hukum,  kini menjadi tren global karena berhasil memberikan alternatif win –  win  solution  dalam  penyelesaian  suatu  kasus.  Merupakan konsep  dari  suatu  masyarakat  (adat)  kemudian  diadopsi  oleh masyarakat  (adat)  yang  lain,  atau  bahkan  di  adopsi  oleh masyarakat  secara  global  sebagai  bagian  dari  norma  hukum international.
Irianto  menambahkan  konvensi  CEDAW  (Convention, on  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Againts Women),  khususnya  pasal  14  dalam  Konvensi  tersebut,  yaitu mengenai  larangan  diskriminasi  terhadap  wanita  pedesaan yang  dicetuskan  oleh  seorang  putri  Indonesia,  ibu  Suwarni Saljo.  Contoh  tersebut,  menurut  Irianto  memperlihatkan bahwa  dalam  tatanan  hukum  global  tidak  bergerak  secara sentrifugal,  namun  secara  sentripetal  yang  memancar  dari berbagai macam arah.
Sebagaimana  pluralism  hukum,  globalisasi  menurut Irianto  telah  mengalami  redefinisi.  Tumbuhnya,  aktor  non negara, seperti MNC/TNC, Organisasi Dunia, atau Organisasi Separatis saling berebut dominasi dalam hubungan Internasional,  membuat  hubungan  international  antar  tiap subjek  menjadi  lebih  anarki.  Keadaan  mulai  bergeser  dari keruntuhan  dominasi  Amerika  secara  ekonomi  oleh  tiongkok (Niken  Wilantari  &  Bawono,  2021),  dan  menguatnya pengaruh aktor non negara seperti MNC/TNC (Kim & Milner, 2019), (Ruggie, 2018).
Masuknya  nilai  nilai  Internasional  kedalam  pergulatan Pluralisme Hukum, menurut Irianto harus „menunda‟ distingsi tegas  antara  Hukum  Negara  dan  non  negara.  Sulistyowati berpendapat  sukar  untuk  menarik  batas  yang  tegas  antara hukum  internasional,  transnasional,  nasional,  dan  lokal  (adat, agama),  karena  sistem  hukum  yang  berasal  dari  tataran  yang berbeda-beda  itu  saling  bersentuhan,  berkontestasi,  saling mereproduksi  dan  mengadopsi  satu  sama  lain  secara  luas. Sebagai  alternatif,  Masyarakat  harus  dilihat  sebagai  objek yang  multi-sited  dan  memiiki  titik  hubung  dengan  relasi bisnis,  politik,  sosial,  dan  berbagai  terobosan  teknologi  yang lain.
b. Globalisasi dan relasi Kapitalisme
Keadaan  Globalisasi,  menurut  Irianto  membuat  garis tegas  antar  berbagai  entitas  hukum  menjadi  lebur.  Karena menurutnya  ada  keniscayaan,  bahwa  berbagai  rezim  hukum,
Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Pancasila Tantangan Dalam Era Globalisasi  (Faizal Adi Surya)
saling  memproduksi  dan  mengadopsi  satu  sama  lain  secara luas.    Namun,  Sulistyowati  Irianto  cenderung  melihat  tren Globalisasi  secara  „arus  balik‟,  bahwa  keruntuhan  dominasi aktor  global  yaitu  negara  kuat,  akan  dengan  sendirinya menciptakan relasi yang anarki meski tetap dalam persaingan ketat  dengan  negara  yang  baru.  Konsep  Globalisasi  yang dijabarkan Sulistyowati Irianto terlampau sederhana  sehingga perlu  perluasan  agar  menukik  tajam  dalam  melihat  persolan empirik.
Pembacaan  Wasisto  terhadap  Globalisasi  agak  berbeda. Globalisasi  tidak  dapat  dipungkiri  sangat  erat  kaitnya  dengan pesatnya  perdagangan  yang  didukung  oleh  Industrialisasi ekonomi  di  Eropa  yang  kelak  menciptakan  kapitalisme sebagai  ideologi  dalam  perkembangan  ekonomi.  Wasisto menulis,  Kapitalisme  mendorong  globalisasi  tidak  lagi dimaknai  sebagai  interkonektivitas  wilayah  di  dunia,  namun sebagai  arena  aneksasi  wilayah  di  dunia  untuk  mendapatkan sumber ekonomi. Mulai dari sini, globalisasi dipahami sebagai tahapan yang linear dengan evolusi kapitalisme sejak abad 18. (Tirta K et al., 2022), (Jati, 2013)
Globalisasi  yang  awalnya  menempatkan  Eropa  sebagai sentral,  dewasa  ini  memang  bisa  diimbangi  khususnya  oleh Amerika  dan  Asia  Timur.  Namun  apabila  kita  menggeser analisis  Geopolitik  menuju  Ekopolitik,  maka  akan  terlihat bahwa  aktor  globalisasi  sekarang  tidak  hanya  Negara  Negara berdaulat,  namun  mencakup  pula  Organisasi  Internasional seperti  IMF  dan  World  Bank,  sampai  Multinational Corporation  (MNC)  dan  Trans  National  Corporation  (TNC) yang memiliki pengaruh, bahkan lebih kuat dari negara negara kaya (Babic et al., 2017)
Kehadiran  IMF,  World  Bank,  MNC  dan  TNC  secara tidak  langsung  merusak  gagasan  Pluralisme  Hukum  yang mengandaikan  berbagai  norma  hukum  berada  dalam  posisi yang  sejajar.  Dengan  dalih  pertumbuhan  ekonomi,  norma hukum  negara  bisa  ditundukkan  untuk  kepentingan  Investasi, terlebih norma hukum adat dan kebiasaan. Sehingga pola yang tercipta  justru  bukan  pluralism  hukum  dengan  posisi  yang saling  sejajar,  namun  pluralism  hukum  dengan  posisi  yang hierarkis,  dimana  kepentingan  modal  dan  kapital  diutamakan bahkan jauh di atas kepentingan nasional lebih lebih nilai nilai lokal.
Pertarungan  logika  Globalisasi  misalnya  terhadi  di bidang  agraria,  salah  satunya  adalah  kasus  sertifikasi  tanah masyarakat  hukum  adat.  Sertifikasi  disatu  sisi  adalah  alat global  dan  negara  untuk  membuka  kran  investasi.  Namun sertifikasi juga mendorong individualisasi tanah dan kepastian hukum  melalui  bukti  kepemilikan  tanah.  Sebagai  tahapan awalnya,  dibutuhkan  pengakuan  subyek  masyarakat  adat sebagai  prasyarat  kepemilikan  Tanah  Adat  /  Ulayat.  Syarat Syarat  pengakuan  oleh  Negara  menunjukan  ketundukan masyarakat  adat  terhadap  negara.  Mengutip  Suwardjono, Widhiana  mengatakan  pluralism  hukum  dalam  bidang agrarian  termasuk  dalam weak  legal  pluralism/state-law pluralism (Widhiana H Puri, 2017).
Lemahnya  kekuatan  rakyat  dan  angkuhnya  kekuatan Korporasi Multinasional terlihat dalam perebutan lahan hutan Adat  pasca  krisis  2008.  Indonesia  melalui  Papua,  tepatnya  di Merauke  menjadi  korban  dari  kebijakan  bermotif  lumbung pangan dunia. Kebijakan melalui program sejuta hektar sawah baru yang terintegrasi dalam skema Merauke Integrated Food and  Energy  Estate  (MIFEE).  Program  Mifee  ini  sangat bermasalah  karena  mengakusisi  kawasan  Hutan  Adat  yaitu kawasan  Hutan  Adat  Malind  Anim.  Meski  belakangan, dilakukan  gugatan  citizen  lawsuit  untuk  memperbaiki  Nasib Masyarakat Hukum Adat (Ramadayanti, 2020).

## 3.3. Peran Pancasila Menghadapi Globalisasi
Pasal  1  Ayat  (3)  UUD  Negara  Republik  Indonesia menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  Hukum. Penjelasan  UUD  (meski  telah  dihapus)  menyatakan,  bawah Negara  Indonesia  berdasar  atas  hukum  (Rechstaat)  tidak berdasar  atas  kekuasaan  belaka (Machsstaat) .  Meski  pernah secara  resmi  menggunakan  Rechstaat  sebagai  konsep  negara hukum  yang  secara  akademik  selalu  dilawankan  dengan konsep  Rule  of  Law.  Namun  dalam  praktik,  ada  beberapa konsep  Rule  of  Law  dan  Rechstaat  yang  diterapkan  secara beririsan.
Perbedaan  utama  dari  keduanya  pada  dasarnya  hanya pada  asal  usul  kemunculan  dua  istilah  tersebut.  Rechstaat muncul  dari  tradisi  Sistem  Hukum  Civil  Law,  dan  Rule  of Law  lahir  dari  tradisi  Hukum  Common  Law.  Terlebih  dalam penerapan  di  Indonesia,  keduanya  diterapkan  pada  posisi saling  beririsan  dan  melengkapi.  Haposan  melihat  konsep negara hukum Indonesia lebih elaborative dengan mengambil sisi baik (Siallagan, 2016).
Sikap  ekletisme  memunculkan  sebuah  ciri  yang  khas, yaitu sebentuk moralitas dalam berbangsa dan bernegara yang termaktub  dalam  Pancasila.  Secara  normatif  Pancasila  adalah sumber  dari  segala  sumber  hukum  (Fais  Yonas  Bo‟a,  2018). Selain  sumber  hukum,  Pancasila  adalah  moralitas  dan  haluan kebangsaan  –  kenegaraan.  Pancasila  memiliki  landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historiositas, rasionalitas, dan aktulitasnya,  apabila  dipahami,  dihayati,  dipercayai  dan diamalkan  secara  konsisten  dapat  menopang  pencapain penacapaian agung peradaban bangsa. (Latif, 2012).
Gagasan  Pancasila  tentang  Keadilan  bisa  ditemukan pada sila kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila  kelima  yaitu  Keadilan  social  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Sila  kedua  memiliki  dimensi  penegakan  hukum, yaitu  amanat  kepada  negara  untuk  memperlakukan  manusia sesuai  harkat  dan  martabat  dengan  keadaan  yang  setara. Adapun  Sila  kelima  adalah  keadilan  sosial  yang  memiliki dimensi keadilan secara ekonomi (Prasetyo, 2017).
Banakar  menyebut  keadilan  adalah  bagian  dari  hukum yang  menjadi  konstitusi  moral  manusia.    Keadilan  menurut Banakar  didefinisikan  dan  dialami  melalui  berbagai  sudut pandang,  yang  melibatkan  dimensi  universal  dan  partikular. Klaim  untuk  keadilan,  mungkin  berbeda  bergantung  konteks masyarakat,  atau  bahkan  konsteks  pribadi  yang  berbeda, sehingga  “untuk  melakukan  sesuatu  yang  adil”  hukum  harus mengakui  dan  menanggapi  singularitas  dan  kekhususan konteks  sosiokultural  yang  membentuk  berbagai  kelompok dan Tindakan serta pengalaman individu (Afandi, 2022).
Dengan  demikian  gagasan  utama  tentang  keadilan hukum perspektif Pancasila adalah gagasan tentang humanisme  yang  berdasar  keadilan  dan  keadaban.  Konsep Pluralisme  Hukum  yang  memungkinkan  berbagai  system hukum  dalam  posisi  dan  kekuatan  berlaku  yang  sama,  telah sejalan  dengan  visi  besar  Pancasila  tentang  hukum  yaitu membentuk  penegakkan  hukum  yang  manusiawi  yang didasarkan kepada nilai nilai keadilan dan keadaban.

## 3.4. Pluralisme Hukum Dan Globalisasi
Sebagai  sebuah  corak  pemikiran  yang  lahir  dari  ruang tertentu, Pancasila tidak sempit dalam menghadapi perkembangan  dan  globalisasi.    Bahwa  Pancasila  lahir  dari pemikir  asli  bangsa  Indonesia  merupakan  fakta  yang  tidak bisa  dibantah.  Tetapi  mengaggap  Pancasila  tidak  relevan dengan  perkembangan  global,  merupakan  kesimpulan  yang terburu buru.
Sebagai  cerminan  nilai  nilai  yang  telah  lama  hidup. Indonesia  (dulu  dikenal  sebagai  Nusanatara)  adalah  titik silang  antarbenua,  antarsamudera  dan  antarperadaban, sehingga  bisa  diimajinasikan  sebagai  sebuah  kuali  yang menghasilkan  nilai  nilai  terbaik  hasil  dialog  antarbangsa. Lombard  membahas  tiga  peradaban  utama  yang  mewarnai corak peradaban nusantara sampai saat ini, Yaitu Arab-Islam, Hindu-India,  dan  Barat  (Eropa).  Masing  masing  peradaban meninggalkan  jejak  yang  saling  berkelindan.  Dengan demikian,  nusantara adalah lingkungan  yang adaptif terhadap perubahan dunia (Lombard, 2018)
Warna  kosmpolitan  juga  dilihat  dalam  penyusunan Pancasila.  Dalam  sidang  pertama  BPUPKI,  Soekarno mentautkan  prinsip  kemanusiaan  dengan  internasionalisme atau  kemanusiaan  yang  bervisi  global.  Bagi  Soekarno membangun  bangsa  tidak  cukup  dengan  prinsip  kebangsaan saja,  karena  akan  menghasilkan  chaunvinisme  sempit  yang membenci  persaudaraan  antar  bangsa.  Gagasan  kosmopolit ditegaskan  dalam  alinea  pertama  Pembukaan  UUD  1945, “Bahwa Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh karena  itu,  maka  penjajaan  di  atas  dunia  harus  dihapuskan karena  tidak  sesuai  dengan  peri  kemanusiaan  dan  peri keadilan”.  Gagasan  ini  menjelaskan  bangsa  tidak  berhenti untuk  mengisi  kemerdekaan  saja,  namun  membawa  misi melawan  segala  macam  bentuk  penindasan  dan  kesewenang wenangan.
Penjelasan  watak  cosmopolitan  Pancasila  tentu  saja digunakan  sebagai  basis  argument  bahwa  Pluralisme  Hukum yang  bervisi  Pancasila  tidak  resisten  terhadap  perkembangan global.  Justru  sebaliknya,  visi  kosmopolitan  ini  bersikap sangat  selektif  terhadap  nilai  yang  bertentangan  dengan kemanusiaan  yang universal. Kolonialisme  yang berawal dari Eropa telah banyak melakukan invasi, aneksasi sampai praktik perbudakan  yang jelas ditolak oleh bangsa Indonesia. Namun ada  beberapa  yang  dielaborasi  seperti  pemanfaatan  teknologi dan pengaturan birokrasi.
Konsep  kemanusiaan  yang  disusun  oleh  pendiri  bangsa juga memiliki ciri yang khas yaitu pembubuhan sifat Adil dan beradab.  Tidak  hanya  frasa  pelengkap  kalimat  namun  sifat Adil  dan  Beradab  memiliki  makna  khusus  yang  untuk melengkapi  visi  kemanusiaan  dalam  Pancasila.  Makna  adil adalah  menimbang  sama  berat,  menyalahkan  yang  salah  dan membenarkan  yang  benar,  mengembalikan  hak  kepada  yang empunya dan tidak berlaku zalim, aniaya. Adapun lawan dari kata  adil  adalah  zalim  yaitu  memungkiri  kebenaran  karena hanya  mencari  keuntungan  diri  sendiri,  dan  mempertahankan perbuatan  yang  salah.  Adapun  makna  Adab  bukan  sekedar sopan  santun.  Adab  adalah  sebentuk  pengakuan  akan kebenaran ajaran yang disampaikan oleh para pendakwah dari sumber sumber ajaran islam.
Pluralism  Hukum  dalam  perspektif  Pancasila  harus mengelaborasi  prinsip  prinsip  tersebut,  terlebih  menghadapi globalisasi yang saat ini membawa perubahan yang cepat dan serba tidak terduga. Dengan seperangkat nilai yang bersanding teknologi  termutakhir,  globalisasi  menawarkan  persaingan dengan  nilai  nilai  yang  telah  mapan  baik  yang  tercipta  dari hukum negara atau non negara.
Berdasar  relasi  tentang  Pancasila,  kemanusiaan  dan tantangan  globalisasi.  Maka  rumusan  konsep  tentang
Pluralisme  hukum  diwujudkan  dalam  bentuk  prinsip  prinsips sebagai berikut:
Pertama.  Prinsip  Kemanusiaan.  Pijakan  kemanusiaan tidak  hanya  meletakkan  manusia  sebagai  objek  pengaturan, namun  harus  dilihat  pula  sebagai  subjek  yang  terlibat  aktif, baik  dalam  penyusunan,  pelaksanaan  maupun  penegakkan hukum. Hukum harus dikembalikan sebagai instrument untuk mencapai  tujuan  tujuan  kemanusiaan,  bukan  tercipta  untuk membelenggu kepentingan nilai nilai kemanusiaan.
Kedua, Prinsip Selektif. Meski Globalisasi meniscayakan adanya  persentuhan  antar  nilai,  pluralisme  Hukum  harus menolak  setiap  bentuk  kedzaliman.  Meski  Pluralisme memungkinkan  pengakuan  semua  bentuk  aturan,  baik  yang disahkan oleh negara maupun tumbuh dalam kebiasaan sehari hari.    Namun  Pluralisme  Hukum  dalam  perspektif  Pancasila harus  menolak  setiap  norma  yang  berpotensi  merugikan  dan merusak kehendak umum.
Ketiga,  Prinsip  Kesetaraan.  Kesetaraan  diwujudkan dengan  meletakkan  sikap  adil  dalam  Pluralisme  Hukum. Prinsip ini bisa menjadi kunci mengakhiri ketegangan hukum negara,  hukum  non  negara  dan  nilai  nilai  globalisasi  yang belakangan  turut  berkelindan.  Yaitu  setiap  jenis  norma  harus diletakkan  dengan  filosofi  dan  karakteristik  masing  masing, sehingga  relasi  yang  terbentuk  adalah  relasi  yang  simetri fungsional.
Relasi  simetri  fungsional  yang  dimaksud,  tidak  hanya berhenti kepada pengandaian setiap jenis norma berdiri sejajar seperti  pengertian  Pluralisme  Hukum  pada  umumnya.  Tapi setiap  jenis  norma  harus  diletakkan  berdasarkan  fungsi  dan karakteristiknya.  Dengan  kata  lain,  fungsi  dan  karakteristik setiap  norma  menjadi  prasyarat  berlakunya  suatu  norma, sehingga  setiap  norma  tidak  saling  berkelindan  dan bertentangan antar norma satu dengan yang lain.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  penegakkan hukum dengan pendekatan hukum negara sering  tidak  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat.  Untuk  itu diperlukan  pendekatan  yang  akomodatif  berupa  Pluralisme Hukum  yang  menghendaki  kedudukan  yang  simetri  antar norma hukum. Keberadaan globalisasi diperlukan pembacaan ulang sebagai perpanjangan  kapitalisme.  Adapun Pancasila  memiliki  akar  yang  kosmopolit,  sehingga  adaptif terhadap  globalisasi  dan  terbuka  untuk  elaborasi  yang terwujud  dalam  tiga  prinsip  yaitu  pertama,  prinsip kemanusiaan  yang  mengakui  setiap  bentuk  penghormatan terhadap  kedudukan  manusia.  Kedua,  Prinsip  selektif,  yang berupa  penolakan  akan  setiap  bentuk  kedzaliman.  Ketiga Prinsip  kesetaraan,  yang  menghasilkan  kedudukan  yang setara  antar  norma  dalam  relasi  yang  simetri  fungsional. Relasi  ini  meniscayakan  berlakunya  norma  sesuai  dengan karakteristiknya sehingga tidak terjadi konflik antar norma.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  F.  (2022).  Penelitian  Hukum  Interdisipliner  Reza Banakar:  Urgensi  dan  Desain  Penelitian  Sosio-legal. Undang: Jurnal Hukum,
5(1), 231–255. https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255
Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Pancasila Tantangan Dalam Era Globalisasi  (Faizal Adi Surya)
Babic,  M.,  Fichtner,  J.,  &  Heemskerk,  E.  M.  (2017).  States versus  Corporations: Rethinking  the Power of Business in  International  Politics.  International  Spectator,  52(4), 20–43. https://doi.org/10.1080/03932729.2017.1389151 Bedner,  A.  W.,  Irianto,  S.,  Otto,  J.  M.,  &  Wirastri,  T.  D.
(n.d.). KAJIAN SOSIO-LEGAL.
Bunt-Macrury,  L.  (2022).  The  Coloniality  of  Law  in  Peru: Legal  Positivism,  Rape  &  Racialized  Morality  in  Early Twentieth-Century  Courts.  Historia  Critica,  2022(86),
59–80. https://doi.org/10.7440/histcrit86.2022.04 Fais  Yonas  Bo‟a.  (2018).  Pancasila  sebagai  Sumber  Hukum dalam Sistem Hukum Nasional (Pancasila as the Source of Law in the National Legal System). Jurnal Konstitusi,
Vol. 15, N (1), 28–49.
Jati,  W.  R.  (2013).  Memahami  Globalisasi  sebagai  Evolusi Kapitalisme. Global & Strategis, 72(2), 241–258. Jati, W. R. (2016). Mengurai Gagasan Negara Pascakolonial:
Kontekstualisasi  Indonesia  Sebagai  Negara  Dunia Ketiga. Masyarakat Indonesia, 39(1), 133–156. http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/ 296 Kim,  I.  S.,  &  Milner,  H.  V.  (2019).  Multinational
Corporations  and  their  Influence  Through  Lobbying  on Foreign  Policy.  Multinational  Corporations  in  a Changing Global Economy, 497–536.
Latif, Y. (2012). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Gramedia Pustaka Utama.
Lombard,  D.  (2018).  Nusa  Jawa  Silang  Budaya  1:  Batas- Batas Pembaratan. Gramedia Pustaka Utama.
Marzuki, P. M. (2018). Penelitian Hukum. Prenada Kencana. Merry, S. E. (2016). Legal Pluralism Author (s): Sally Engle Merry  Published  by:  Wiley  on  behalf  of  the  Law  and
Society Association
Stable
URL:
http://www.jstor.org/stable/3053638.  Journal  of  Law and Society Review, 22(5), 869.
Mukminto,  E.,  &  Marwan,  A.  (2019).  Pluralisme  Hukum Progresif:  Memberi  Ruang  Keadilan  Bagi  Yang  Liyan. Masalah-Masalah Hukum,
48(1), 13.
https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.13-24 Niken  Wilantari,  R.,  &  Bawono,  S.  (2021).  Tantangan Dominasi Amerika Serikat oleh Tiongkok dalam Perang Dagang.  Jurnal  Manajemen  Jayanegara,  13(1),  32–36. https://doi.org/10.52956/jmj.v13i1.30 Prasetyo,  T.  (2017).  pembaharuan  hukum  perspektif  teori keadilan bermartabat. Setara Press.
Ramadayanti, E. (2020). Upaya Perlindungan Hak Masyarakat  Adat  setelah  Satu  Dasawarsa  Program MIFEE  (Merauke  Integrated  Food  and  Energy  Estate) melalui  Citizen  Law  Suit.  Padjadjaran  Law  Review, 8(2), 15–26.
Ruggie,  J.  G.  (2018).  Multinationals  as  global  institution: Power, authority and relative autonomy. Regulation and Governance,
12(3), 317–333. https://doi.org/10.1111/rego.12154
Siallagan,  H.  (2016).  Penerapan  Prinsip  Negara  Hukum  Di
Indonesia.
Sosiohumaniora, 18(2),
131–137.
https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947 Swenson,  G.  (2018).  Legal  pluralism  in  theory  and  practice. International Studies Review, 20(3), 438–462. https://doi.org/10.1093/ISR/VIX060 Syahriza  Alkohir  Anggoro.  (2021).  Transplantasi  Hukum  di Negara-Negara  Asia:  Suatu  Perbandingan.  Indonesia Law Reform Journal, 1(1), 19–31. Tirta  K,  Y.  F.,  Sudirman,  A.,  &  Sari,  D.  S.  (2022).
Determinasi Pasar Bebas Dalam Menciptakan
Ketidakamanan  Ekonomi  Negara  Berkembang.  Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 4(2), 171.
https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.42760
Widhiana H Puri. (2017). Pluralisme Hukum sebagai Strategi Pembangungan Hukum Progressfi di Bidang Agraria di Indonesia. Bhumi, 3(No 1).