Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 55 – 67
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452

## ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SINDANGKASIH DI ERA PANDEMI COVID-19
Nisya Agniya Rahmah 1
Laras Pratiwi 2 Gista Rismayani 3 Universitas Perjuangan Tasikmalaya 123
Email: rnisyaagniya@gmail.com 1

## ABSTRACT
The priority of using village funds is the choice of activities that take precedence over other activity options to be financed with village funds. The Indonesian government allocates village funds to be managed by  the  village  government  in  accordance  with  its  authority,  with  the  aim  to  improve  the  welfare  of  the community starting from the village. This research aims to find out and analyze the influence of village fund management and the priority of the use of village funds on the welfare of the people of Sindangkasih Village in the era of the Covid-19 pandemic. The research method used is a associative descriptive method with a quantitative approach. The sample in this study amounted to 100 people from Sindangkasih Village. The type of data used is primary data obtained through questionnaires. The data analysis used is multiple regression analysis. The results showed that the management of village funds and the priority of using village funds both partially and simultaneously had a significant impact on the welfare of the sindangkasih villagers in the era of the Covid-19 pandemic. This research is important because it is able to explain the factors that affect people's well-being. The novelty in this study focuses on the influence of priority use of village funds on the welfare of the community, especially the people of Sindangkasih Village.
Keywords: Village  Fund  Management,  Priority  of  Village  Fund  Use,  Community  Welfare,  Covid-19 Pandemic.
ABSTRAK .
Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana desa untuk dikelola oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  yang  dimulai  dari  desa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis pengaruh pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sindangkasih di era pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif  asosiatif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Sampel  dalam  penelitian  ini  berjumlah  100  orang masyarakat  Desa  Sindangkasih.  Jenis  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  yang  diperoleh  melalui kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan  dana  desa  dan  prioritas  penggunaan  dana  desa  baik  secara  parsial  maupun  secara  simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sindangkasih di era pandemi Covid-19. Penelitian ini bersifat penting karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.  Kebaruan  dalam  penelitian  ini  berfokus  pada  pengaruh  prioritas  penggunaan  dana  desa terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Desa Sindangkasih.
Kata  Kunci: Pengelolaan  Dana  Desa,  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa,  Kesejahteraan  Masyarakat, Pandemi Covid-19.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 55 – 67
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  berdampak  besar  terhadap  perekonomian  nasional.  Dampak  dari pandemi  ini  dirasakan  sejak  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB)  dan  Penjarakan  Sosial  yang  kemudian  dikenal  sebagai  Social  Distancing  dalam rangka  mencegah  penyebaran  dan  penularan  Covid-19.  Adanya  kebijakan  tersebut  tentunya berdampak besar bagi para pelaku usaha dan juga berdampak terhadap ekonomi rumah tangga.
Survei  Pusat  Penelitian  Ekonomi  LIPI  menyatakan  bahwa  pandemi  Covid-19  berdampak terhadap  terpuruknya  kelangsungan  ekonomi  rumah  tangga.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya Pemutusan  Hubungan  Kerja,  pengurangan  upah  karyawan  dan  menurunnya  laba  usaha  selama pandemi  (Nugroho,  2020).  Untuk  mengurangi  dampak  ekonomi  akibat  pandemi  Covid-19, pemerintah mengalihkan penggunaan anggaran Dana Desa untuk Bantuan Sosial (Bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan tersebut diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan baru dalam penyaluran Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  Dana  Desa.  Kementerian  Desa  PDTT  menerima  2.654  aduan  terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga akhir April 2020. Aduan masyarakat berupa ketidakfahaman masyarakat mengenai bansos dan laporan dugaan  penyelewengan.  Masyarakat  menganggap  BLT  Dana  Desa  tidak  tepat  sasaran,  tidak merata, dan masih banyak pencairan yang belum dilakukan di beberapa desa. Selain itu, ada pula aduan tentang kurangnya transparansi mengenai proses musyawarah dalam menentukan penerima BLT Dana Desa (CNN Indonesia, 2020). Menurut salah seorang Perangkat Desa Sindangkasih, pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 Pemerintah Desa Sindangkasih telah menyalurkan BLT Dana  Desa  kepada  180  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM).  Adapun  kriteria  dari  keluarga penerima manfaat ini adalah masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jenis bantuan apapun diluar bantuan sosial PKH, BPNT, UMKM dan bantuan sosial lain dari pemerintah pusat. Keluarga penerima manfaat yang mendapatkan BLT Dana Desa ini didata dan direkomendasikan oleh RT/ RW dusun setempat kepada pemerintah desa. Namun menurut masyarakat, pembagian BLT Dana Desa ini masih kurang tepat sasaran karena sebagian masyarakat yang menerima BLT Dana Desa tidak memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin.
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  tidak  tepatnya  penyaluran  BLT  Dana  Desa  adalah Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Pasal 2 Ayat 1 dinyatakan bahwa Keuangan Desa dikelola  berdasarkan  asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan disiplin  anggaran.  Pengelolaan  dana  harus  melibatkan  masyarakat  dan  aparat  pemerintah  desa yang  berwenang.  Pemerintah  desa  sebagai  (agent)  memiliki  kewajiban  untuk  memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat desa sebagai pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan desa. Untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, pemerintah juga mengeluarkan peraturan  mengenai  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  yang  berbeda  setiap  tahunnya.  Peraturan prioritas penggunaan dana desa ini dibuat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat desa. Pada  masa  pandemi  Covid-19  dana  desa  diprioritaskan  untuk  memulihkan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat desa.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 55 – 67
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan: 09/11/2021
Kesejahteraan  sosial  menurut  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2009  adalah  kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu  mengembangkan  diri,  sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya.  Dengan  adanya peraturan  mengenai  pengelolaan  dana  desa  dan  prioritas  penggunaan  dana  desa,  pemerintah berharap tujuan dari dikucurkannya dana desa untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dapat  tercapai.  Sumarni  (2020:  89)  menyatakan  bahwa  pengelolaan  dana  desa  secara  parsial berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Luju, dkk (2020) juga  menyatakan  pengelolaan  dana  desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  kesejahteraan masyarakat. Selain pengelolaan dana desa, penggunaan dana desa juga berpengaruh positif secara signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  (Sari,  2018).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pengaurh  pengelolaan  dana  desa  dan  prioritas  penggunaan  dana  desa  terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih di Era Pandemi Covid-19.

## Terori Keagenan
Jensen  dan  Meckling  (1976)  menjelaskan  hubungan  keagenan  sebagai  sebuah  kontrak dimana terdapat satu orang atau lebih (sebagai prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (sebagai agen)  untuk  melakukan  beberapa  layanan  demi  kepentingan  prinsipal  dimana  agen  diberikan wewenang untuk mengambil beberapa keputusan yang terbaik bagi kepentingan prinsipal. Teori agensi  berasumsi  bahwa  setiap  orang  lebih  mementingkan  kepentingannya  sendiri  sehingga menyebabkan permasalahan kepentingan antara prinsipal dan agen. Hubungan keagenan dalam pemerintahan  dapat  digambarkan  dengan  hubungan  antara  pemerintah  dan  masyarakat. Pemerintah diberikan kewenangan untuk melaksanakan beberapa kewajiban yang ditentukan oleh masyarakat selaku prinsipal baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah selaku agen harus mementingkan kepentingan masyarakat sebagai prinsipalnya (Rosalin, 2011).

## Dana Desa
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Desa  adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Menurut  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban keuangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

## 1. Transparansi
Transparansi adalah informasi keuangan yang diberikan dengan terbuka, jujur dan menyeluruh kepada  masyarakat  karena  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  pertanggungjawaban
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 55 – 67
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan: 09/11/2021
pemerintah  dalam  mengelola  sumber  daya  yang  dipercayakan  serta  kesesuaiannya  dengan peraturan perundang-undangan (Mutmainah, Pramuka, 2017).
Sedangkan  menurut  Aditya  (2017)  transparansi  adalah  sifat  terbuka  pemerintah  atas  segala informasi  yang  ada  pada  pemerintahan  itu  sendiri.  Karena  masyarakat  memiliki  hak  untuk mengetahui informasi tersebut.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  transparansi  adalah  keterbukaan  pemerintah  kepada masyarakat  tentang  laporan  pertanggungjawaban  atas  kepercayaan  yang  diberikan  oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya yang disajikan secara jujur dan menyeluruh.

## 2. Akuntabilitas
Menurut  Halim  dan  Kusufi  (2012)  akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan  organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  meminta pertanggungjawaban dan keterangan.
Akuntabilitas  adalah  kewajiban  pemerintah  desa  sebagai  agen  untuk  memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas,  kegiatan serta pelaporan dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan oleh masyarakat sebagai prinsipal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Ismail et al., 2016).
Berdasarkan  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  adalah  kewajiban pemerintah kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban mengenai pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada pemerintah.

## 3. Partisipatif
Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, mulai dari keikutsertaan dan keterlibatan dalam proses  perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi,  agar  dapat  mencapai  hasil  yang  tepat  sasaran  dan  mampu  menciptakan  kesejahteraan masyarakat. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat berupa memberikan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan (Ultafiah, 2017).
Pemerintah  desa  harus  memberikan  ruang  yang  lebih  banyak  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban.  Seluruh  kegiatan  yang  didanai  dana  desa  direncanakan  secara  terbuka melalui  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes)  yang  hasilnya dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes serta dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa (Makalalag, et al., 2017)
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipatif adalah keikutsertaan dan keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pengelolaan  sumber  daya  mulai  dari  tahap  perencanaan sampai dengan tahap pengawasan dan evaluasi.

## Proirotas Penggunaan Dana Desa
Menurut Permendesa PDTT Nomor 6 tahun 2020, Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan  kegiatan  yang  didahulukan  dan  diutamakan  daripada  pilihan  kegiatan  lainnya  untuk dibiayai  dengan  Dana  Desa.  Dalam  Permendesa  PDTT  Nomor  6  Tahun  2020,  Prioritas Penggunaan Dana Desa pada masa pandemi tahun 2020 digunakan untuk:
1. Pencegahan dan Penanganan Covid-19
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 55 – 67
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterima: 09/11/2021 Diterbitkan: 09/11/2021

## 2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
Padat  Karya  Tunai  Desa  yang  selanjutnya  disingkat  PKTD  adalah  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  Desa,  khususnya  yang  miskin  dan  marginal,  yang  bersifat  produktif  dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan  upah/pendapatan  sebagai  upaya  mengurangi  kemiskinan  dan  meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Bantuan Langsung Tunai Desa
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. Keluarga miskin yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan
b. Belum  terdata  menerima  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT) dan kartu prakerja
c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

## Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan  sosial  menurut  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2009  adalah  kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan demikian, pemerintah pusat memberikan Dana Desa kepada pemerintah daerah yang diperuntukkan kepada desa untuk pembangunan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Indikator kesejahteraan menurut Soetomo (2014) mengandung tiga komponen yaitu:
1. Keadilan sosial mencakup beberapa indikator yaitu: pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin.
2. Keadilan ekonomi mencakup beberapa indikator yaitu: pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran.
3. Keadilan demokrasi mencakup beberapa indikator yaitu: rasa aman dan akses informasi.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  maka  kerangka  pemikiran  yang  dibentik  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
Gambar 1 Kerangka Pemikiran Dana Desa Pandemi Covid-19 Prioritas Penggunaan Dana Desa Kesejahteran Masyarakat Pengelolaan Dana Desa
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 55 – 67
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan: 09/11/2021
Berdasarkan  kajian  teori  dan  kerangka  pemikiran  yang  telah  diuraikan,  maka  hipotesis  dalam penelitian ini adalah:
1. Pengelolaan Dana Desa berpengaruh secara parsial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih di Era Pandemi Covid-19.
2. Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih di Era Pandemi Covid-19.
3. Pengelolaan  Dana  Desa  dan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  berpengaruh  secara  simultan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih di Era Pandemi Covid-19.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  pengelolaan  dana  desa  dan  prioritas  penggunaan  dana  desa  terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sindangkasih. Adapun operasionalisasi variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Variabel Definisi Indikator Skala Pengukuran 1 2 3 4 Pengelolaan Dana Desa (X 1 ) Menurut  Permendagri  Nomor  20 tahun  2018  tentang  pengelolaan keuangan desa: “Pengelolaan Keuangan  Desa  adalah  keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban keuangan  Desa  berdasarkan  asas transparan,  akuntabel,  partisipatif serta  dilakukan  dengan  tertib  dan disiplin anggaran.” Menurut Permendagri Nomor  20  tahun  2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: 1. Transparan 2. Akuntabel 3. Partisipatif Interval
Prioritas
Penggunaan Dana Desa (X 2 ) Menurut Permendesa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa: “Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan  kegiatan  lainnya  untuk dibiayai dengan Dana Desa.” Menurut Permendesa PDTT  Nomor  6  tahun 2020  tentang  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa
Tahun 2020:
1. Pencegahan dan Penanganan  Covid- 19 2. Padat  Karya  Tunai Desa (PKTD)
3. BLT Dana Desa Interval Kesejahteraan Masyarakat (Y) Menurut  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2009  tentang  kesejahteraan sosial: “Kesejahteraan  Masyarakat  adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Menurut Soetomo (2014):
1. Keadilan Sosial
2. Keadilan Ekonomi
3. Keadilan Demokrasi
Interval
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 55 – 67
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterima: 09/11/2021 Diterbitkan: 09/11/2021
Variabel Definisi Indikator Skala Pengukuran 1 2 3 4 material,  spiritual,  dan  sosial  warga negara  agar  dapat  hidup  layak  dan mampu mengembangkan diri, sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi sosialnya.”

## Populasi dan Sampel
Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sindangkasih. Berdasarkan data  Desa  Sidangkasih  jumlah  populasi  dalam  penelitian  ini  sebanyak  10.285  orang.  Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster sampling, untuk menentukan ukuran sampel yang akan diambil  agar  mewakili  seluruh  populasi  peneliti  menggunakan  rumus  yang  dikemukakan  oleh Yamane (Sugiyono, 2019: 137) sebagai berikut:
𝓷 = 𝐍 𝟏 + 𝐍(𝐞) 𝟐
Keterangan : 𝓃 = Jumlah sampel yang diperlukan N = Jumlah populasi e = Tingkat kesalahan sampel (sampling error)
Berdasarkan  rumus  diatas  dengan  tingkat  kesalahan  sampel  (sampling  error)  yang  dapat ditolerir sebesar 10% maka hasil perhitungan dari rumus diperoleh jumlah responden ( 𝓃 ) sebagai berikut:
𝓷 = 𝟏𝟎. 𝟐𝟖𝟓 𝟏 + 𝟏𝟎. 𝟐𝟖𝟓(𝟎, 𝟏) 𝟐
𝓷 = 𝟏𝟎. 𝟐𝟖𝟓 𝟏 + 𝟏𝟎𝟐, 𝟖𝟓

## 𝓃 = 99,037
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  diperoleh  ukuran  sampel  sebanyak  99,037  sehingga ditetapkan peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 100 orang Masyarakat Desa Sindangkasih.

## Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa  data  primer.  Data  primer adalah  data  yang  langsung  diperoleh  dari  sumbernya.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  tanggapan  responden  yang  diperoleh  melalui  kuesioner  tentang  Analisis Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih.

## Alat Analisis Data
Instrumen  pengumpulan  data  berupa  kuesioner  harus  diuji  terlebih  dahulu  untuk memastikan  perolehan  data  yang  berkualitas.  Pengujian  data  dalam  penelitian  ini  meliputi  uji
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 55 – 67
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan: 09/11/2021
validitas dan reliabilitas. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, Untuk mengetahui besar pengaruh antara variabel independen secara simultan terhadap variabel  dependen  maka  digunakan  uji  F  dan  secara  parsial  menggunakan  uji  t.  Pengujian dilakukan dengan software SPSS versi 26 ( Statistical Product and Service Solutions ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Regresi Linear Berganda
Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut ini:
Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) ,443 ,307 1,444  ,152 Pengelolaan Dana Desa ,562 ,101 ,480  5,586  ,000 Prioritas Penggunaan Dana Desa ,262 ,096 ,235  2,740  ,007
a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat Sumber: Hasil olah data SPSS versi 26
Berdasarkan Tabel 1.4 (halaman 9) diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:
Y = 0,443 + 0,562X 1 + 0,262X 2 Interpretasi dari persamaan regresi berganda tersebut adalah: 1. Konstanta  0,443  menunjukkan  bahwa  jika  nilai  variabel  Pengelolaan  Dana  Desa  (X 1 )  dan variabel Prioritas Penggunaan Dana Desa (X 2 ) dianggap konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) adalah sebesar 0,443.
2. Variabel Pengelolaan Dana Desa (X 1 ) mempunyai pengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) dengan koefisien regresi sebesar 0,562 yang menunjukkan bahwa jika variabel Pengelolaan Dana Desa (X 1 ) meningkat satu satuan maka variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) akan meningkat sebesar 0,562. Sebaliknya jika Pengelolaan Dana Desa (X 1 ) menurun satu satuan maka Kesejahteraan Masyarakat (Y) menurun 0,562. Dengan catatan bahwa variabel lain tetap atau konstan.
3. Variabel  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  (X 2 )  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  (Y)  dengan  koefisien  regresi  sebesar  0,262  yang  menunjukkan bahwa jika variabel Prioritas Penggunaan Dana Desa (X 2 ) meningkat satu satuan maka variabel Kesejahteraan  Masyarakat  (Y)  akan  meningkat  sebesar  0,262.  Sebaliknya  jika  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  (X 2 )  menurun  satu  satuan  maka  Kesejahteraan  Masyarakat  (Y) menurun 0,262. Dengan catatan bahwa variabel lain tetap atau konstan.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 55 – 67
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterima: 09/11/2021 Diterbitkan: 09/11/2021
Analisis Koefisien Determinasi
Tabel 3 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,600 a ,360 ,346 ,507565 a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Dana Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa Sumber: Hasil Olah Data SPSS versi 26
Berdasarkan  Tabel  1.7  diketahui  besarnya Adjusted R Square adalah  0,346,  yang  berarti 34,6%  kesejahteraan  masyarakat  dipengaruhi  oleh  pengelolaan  dana  desa  dan  prioritas penggunaan dana desa, sedangkan sisanya 65,4% (100% - 34,6%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

## Pengujian Hipotesis – Uji t

## Tabel 4
Hasil Uji t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) ,443 ,307 1,444 ,152 Pengelolaan Dana Desa ,562 ,101 ,480  5,586 ,000 Prioritas Penggunaan Dana Desa ,262 ,096 ,235  2,740 ,007
a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat
Hasil perhitungan berdasarkan Tabel 1.8 menunjukkan nilai Sig. Pengelolaan Dana Desa 0,000  <  0,05  hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pengelolaan  Dana  Desa  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, hasil tersebut menunjukkan bahwa H 01 ditolak H a1 diterima.
Kemudian  nilai  Sig.  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  0,007  <  0,05  hal  ini  menunjukkan bahwa  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kesejahteraan Masyarakat, hasil tersebut menunjukkan bahwa H 02 ditolak H a2 diterima (hipotesis yang diajukan peneliti diterima).

## Uji Hipotesis – Uji F

## Tabel 5
Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares  Df  Mean Square F Sig. 1 Regression 14,029 2 7,015 27,229 ,000 b Residual 24,989 97 ,258 Total 39,019 99
a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 55 – 67
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterima: 09/11/2021 Diterbitkan: 09/11/2021
b. Predictors: (Constant), Pengelolaan Dana Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa

## Sumber: Hasil Olah Data SPSS versi 26
Berdasarkan  perhitungan  SPSS  versi  26  pada  Tabel  1.9  diperoleh  nilai  Sig.  Pengelolaan Dana  Desa  dan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  0,000  <  0,05  hal  ini  menunjukkan  bahwa Pengelolaan  Dana  Desa  dan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  berpengaruh  signifikan  secara bersama-sama terhadap Kesejahteraan Masyarakat hasil tersebut menunjukkan bahwa H 03 ditolak H a3 diterima (hipotesis yang diajukan peneliti diterima).

## Pembahasan
Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) dapat diketahui bahwa Pengelolaan Dana Desa secara parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan penelitian Sumarni (2020) dan Luju, dkk. (2020) yang menyebutkan bahwa pengelolaan dana  desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Pengelolaan  dana  desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sindangkasih, terutama dalam penerapan asas partisipatif. Pemerintah Desa Sindangkasih sudah menerapkan asas partisipatif dengan baik sehingga  masyarakat  dapat  berpartisipasi  dalam  tahap  perencanaan  pengelolaan  dana  desa khususnya dalam musyawarah bersama mengenai pengelolaan dana desa. maka dari itu, dana desa dapat  dikelola  dan  digunakan  sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  masyarakat  Desa Sindangkasih.
Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) dapat diketahui bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  Sari  (2018)  yang  menyebutkan  bahwa  penggunaan  dana  desa berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Prioritas  penggunaan dana  desa  berpengaruh  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Sindangkasih  karena  dengan adanya peraturan tersebut, penggunaan dana desa dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.  Pada  masa  pandemi  Covid-19,  beberapa  sektor  ekonomi  rumah  tangga  pada  Desa Sindangkasih mengalami keterpurukan khususnya bagi keluarga miskin. Dengan adanya kegiatan padat  karya  tunai  desa  dan  penyaluran  BLT  Dana  Desa  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa Sindangkasih dapat sedikit memulihkan perekonomian masyarakat Desa Sindangkasih. BLT dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah Desa Sindangkasih selama pandemi Covid-19 digunakan oleh masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok ataupun kebutuhan lain yang tidak bisa dipenuhi sebelumnya.
Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji F) dapat diketahui bahwa Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa merupakan faktor penting dalam tercapainya tujuan dana desa yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya semakin baik pengelolaan  dana  desa  dan  prioritas  penggunaan  dana  desa  maka  semakin  baik  pula  tingkat kesejahteraan  masyarakat.  Pada  Desa  Sindangkasih,  pengelolaan  dana  desa  dan  prioritas penggunaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kesejahteraan masyarakat Desa Sindangkasih dapat meningkat dengan adanya Dana Desa.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  pada  Desa  Sindangkasih,  Kabupaten Ciamis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas penggunaan
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 55 – 67
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan: 09/11/2021
dana  desa  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa Sindangkasih di Era Pandemi Covid-19. Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa Sindangkasih di Era Pandemi Covid-19.
Penelitian  ini  masih  jauh  dari  kata  sempurna,  oleh  karena  itu  beberapa  saran  yang  bisa diberikan  peneliti  yaitu  Bagi  Instansi  Terkait,  Pemerintah  Desa  harus  tetap  mempertahankan penerapan pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa dengan baik karena kedua faktor  tersebut  berpengaruh  terhadap  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Selain  itu, berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada masyarakat, distribusi BLT Dana Desa dinilai belum merata. Maka saran selanjutnya adalah perlu adanya evaluasi dalam mekanisme pendataan penerima BLT Dana Desa. Sebaiknya sebelum melakukan validasi dan finalisasi data penerima BLT Dana Desa, dilakukan survei langsung kepada calon penerima BLT Dana Desa. Pemerintah desa  juga  harus  memperhatikan  dan  menampung  kritik,  saran  serta  keluhan  dari  masyarakat mengenai  pengelolaan  dana  desa  sebagai  bahan  evaluasi  bagi  pemerintah  desa  agar  dapat mengelola  dana  desa  lebih  baik  daripada  sebelumnya.  Bagi  Peneliti  Selanjutnya  diharapkan menambah  ruang  lingkup  penelitian,  tidak  hanya  meneliti  variabel  pengelolaan  dana  desa  dan prioritas penggunaan dana desa saja tetapi menambahkan variabel lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD), kebijakan desa, dan efektivitas pengelolaan dana desa sehingga dapat diketahui faktor- faktor lain yang lebih mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa.
Penelitian ini juga memeiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah jumlah responden hanya 100 orang dengan menggunakan kuesioner tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, variabel penelitian hanya terbatas pada pengelolaan dana desa dan prioritas  penggunaan  dana  desa  sedangkan  masih  banyak  faktor  lain  yang  mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya,  S.  D.  (2017). Evaluasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Berdasarkan  Asas  Transparan, Akuntabel,  Partisiparif,  Tertib  dan  Disiplin  Anggaran .  Yogyakarta:  Universitas  Sanata Dharma.
CNN Indonesia . (2020, Mei 31). Dipetik April 29, 2021, dari Kemendes Terima 2.654 Aduan soal Bansos  dan  BLT  Dana  Desa: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200531152840- 532-508511/kemendes-terima-2654-aduan-soal-bansos-dan-blt-dana-desa
Ghozali,  I.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariete  dengan  Program  IBM  SPSS  23. Semarang: Universitas Diponegoro.
Halim,  Abdul;  Kusufi,  Syam;.  (2012). Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Ismail,  Muhammad;  Widagdo,  Ari  Kuncara;  Widodo,  Agus;.  (2016).  Sistem  Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 19 No. 2 .
Jensen, Michael C.; Meckling, William H.;. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3 , 305-360.
Luju,  Elisabet;  Wisang,  Imelda  Virgula;  Wulandari,  Cici  Ayu;  Poin,  Emanuel  Anjelo;.  (2020). Pengaruh  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Melalui
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 55 – 67
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterima: 09/11/2021 Diterbitkan: 09/11/2021
Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Jurnal Projemen Vol. 7, No. 1 , 37-55.
Makalalag,  Astri  Juainita;  Nangoi,  Grace  B;  Karamoy,  Herman;.  (2017).  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Vol.8, No.1 .
Mutmainah, Ina; Pramuka, Bambang Agus;. (2017). Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  Di  Kecamatan  Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Jurnal Ekonomi, Bisnis. dan Akuntansi Vol. 19, No.4 .
Nugroho, A. E. (2020, Agustus 23). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia . Dipetik Mei 19, 2021, dari  Survei  Dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap  Ekonomi  Rumah  Tangga  Indonesia: http://www.lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi- rumah-tangga-indonesia/22123
Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara.  Sekretariat  Negara: Jakarta.
Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Negara: Jakarta.
Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sekretariat Negara: Jakarta.
Pemerintah  Indonesia.  (2019).  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sekretariat Negara: Jakarta.
Pemerintah  Indonesia.  (2020).  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sekretariat Negara: Jakarta.
PH,  Livana;  Suwoso,  Resa  Hadi;  Febrianto,  Terri;  Kushindarto,  Dani;  Aziz,  Firman;.  (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa. Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences, Volume 1 No 1 , 37-48.
Rosalin,  F.  (2011). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Keandalan  dan  Timeliness  Pelaporan Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (Studi  pada  BLU  di  Kota  Semarang). Semarang: Universitas Diponegoro.
Sari, A. N. (2018). Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Desa  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  (Studi  Kasus  Desa Bejijong  Kecamatan  Trowulan,  Mojokerto). Surabaya:  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Indonesia (STIESIA).
Sayuti, Rosiady Husaenie; Hidayati, Siti Aisyah;. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat. RESIPROKAL Vol. 2, No. 2, 133-150.
Soetomo.  (2014). Kesejahteraan  dan  Upaya  Mewujudkannya  dalam  Perspektif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 55 – 67
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sumarni,  M.  (2020).  Pengaruh  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Terhadap  Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. j-EBIS Vol. 5 No. 1 , 77-90.
Ultafiah,  W.  (2017). Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  Dan  Partisipasi  Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.