Muhammadiyah Law Review 6 (1 ) Juli 2022, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA
Intan Pelangi, M. Sofwan Taufiq, Miranti Dwi Cahyani

## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

## ABSTRAK
Along  with  the  development  of  the  era  of  growth  and  development  of  Islamic  Financial  Institutions  (LKS)  in Indonesia is now increasingly rapidly. The rapid development of Islamic banking and financial institutions also has an impact on the greater possibility of problems or disputes between related parties such as service providers and the people being served.
The problems of this research are as follows: 1. How is the settlement of sharia economic disputes in litigation with Case Number 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt in the Metro Religion Court Class IA?. 2. What is the judge's decision on the settlement  of  sharia  economic  disputes  in  litigation  with  Case  Number  0431/Pdt.G/2020/PA.Mt  at  the  Metro Religion Court Class IA?.
The  research  method  in  this  thesis  is  by  using  the  Juridical  Empirical  method  and  by  conducting  interviews  with sources.
There are two criteria in handling sharia economic disputes, namely handling ordinary events and handling simple events. The handling of sharia economic cases in a simple way refers to the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015, concerning the Simple Lawsuit Procedure. Handling of ordinary events that refers to HIR (Java and Madura) and RBg (outside Java and Madura) as the legal procedure. Examination of the usual event begins at the stage of the first trial, which is to summon the two parties to the dispute and then make mediation efforts first. If mediation fails, the trial will continue at the stage of reading the lawsuit and then proceed with reading the exception then the answer stage  between  the  defendant and the defendant, namely  the replica  and  duplicate.  After the  answer  stage,  the next stage is evidence by both parties, after proof both parties provide conclusions from each party, and the final stage of the trial is the decision by the panel of judges. Judges in the Religious Courts including the Metro Religious Courts class IA in making decisions on a case being examined using the stages, namely the formulation of the problem or main dispute, data collection in the evidentiary process, data analysis to find facts, legal discovery and application, and decision making. decision.
The  conclusions  in  this  study  are:  1.  Settlement  of  sharia  economic  disputes  in  litigation  with  Case  Number 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt at the Metro Religious Court Class IA, carried out with the usual program which begins at the first trial stage, which begins with the summons of the parties. The defendant then continued with the mediation process  with  the  results  of  the  mediation  being  unsuccessful,  so  that  it  was  continued  on  the  agenda  of  the  next session  of  reading  the  plaintiff's  lawsuit,  then  followed  by  reading  the  exception  from  the  defendant,  and  ending with  the  reading  of  the  decision  on  the  exception.  2.  The  judge's  considerations  in  the  case  register  number 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt, namely: based  on the opinion of legal experts that the lawsuit must basically contain the formal  requirements  for  the  identity  of  the  parties,  posita  and  petitum.  Claims  must  be  made  carefully,  clearly, concisely, concisely, and clearly. The decision on the case register Number 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt is based on the judge's consideration, namely rejecting the lawsuit.
Suggestions  that  the author  can  give  are: 1.  There  are many  legal rules  contained  in  various  laws  and regulations which have a point of contact with Law Number 3 of 2006. Therefore, it is better for judges of the Religious Courts to  continue  to  study  and  understand  them  to  be  used  as  guidelines  in  deciding  sharia  economic  cases,  whether related to bank Indonesia, related to religious courts, and other laws that are still related to sharia economics. 2. In connection with the process of resolving this shari'ah economic dispute, the Metro Religious Court Class IA should be  able  to  explore  the  values  and  norms  of  Islamic  law,  both  those  contained  in  the  Qur'an,  al-Sunnah  and  other books.  fiqh/ushulfiqh  and  the  fatwas  of  the  Ulema  Council  which  in  this  case  is  through  the  National  Syari'ah Council relating to issues surrounding the sharia economy.
Kata Kunci: Disputes, Syari’ah Economics, Litigation.
*Coresponding author.
E-mail address :danidk159@gmail.com Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution4.0 International License

## 1. Pendahuluan
Sebagai  makhluk  social  setiap  orang  memiliki  hak  yang  dapat  dilakukannya  untuk memenuhi  kehendaknya  didalam  menjalankankehidupannya  sehari-hari.Hak-hak  yang  dimiliki berasal  dari  dua sumber  yakni dari undang-undang dan  perjanjian  yang  dibuatnya.  Berdasarkan hak  yang  dimiliki  tersebut,  pemilik  hak  mempunyai  kewajiban  untuk  mempertahankan  haknya kecuali  yang  bersangkutan  sengaja  melepaskan  haknya. 1 Hampir  setiap  manusia  merupakan bagian dari system bisnis misalnya menyimpan dan meminjam uang di lembagakeuangan.Dengan  adanya  lembaga  keuangan  yang  tersedia  bagi  masyarakat  tersebut, maka  dapat  memudahkan  masyarakat  dalam  bertransaksi  di  bidang  keuangan,namun  terkadang juga  dapat  menjadi  sebuah  masalah  apabila  salah  satu  diantara  kedua  belah  pihak  melanggar kesepakatan  dan  merugikan  pihaklainnya.Seiring  berkembangnya  jaman  pertumbuhan  dan perkembangan  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  di  Indonesia  kini  kian  semakin  pesat. Pesatnya  perkembangan  perbankan  dan  lembaga  keuangan  syariah  ini  juga  berdampak  pada semakin  besarnya  kemungkinan  timbulnya  permasalahan  atau  sengketa  antara  pihak-pihak terkait seperti penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani. 2
Perkembangan  dunia  usaha  yang  menggunakan  akad-akad  syariah  secara  signifikanfaktanya mengakibatkan  tidak  sedikit  terjadi  sengketa  di  antara  para  pelakuekonomi  syariah tersebut,sehinggaMahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, pada tanggal 22 Desember 2016,tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dalam hal ini tentu perlu adanya lembaga berwenang sebagai sarana bagi masyarakat untuk membantu dalam menangani dan menyelesaikan persoalan tersebut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf  (i)  dimana  pasal  dan  isinya  tidak  diubah  dalam  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun 2009,tentang  Perubahan Kedua  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989,tentang  Peradilan Agama, disebutkan  bahwa  Peradilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  mengadili  dan  menyelesaikan perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  dalam  bidang  ekonomi syariah  diantaranya  bank  syariah,  lembaga  keuangan  mikro  syariah,  asuransi  syariah,  reasuransi syariah,  reksadana  syariah,  obligasi  syariah  dan  surat  berharga  berjangka  menengah  syariah, sekuritas  syariah,  pembiayaan  syariah,  pegadaian  syariah,  dana  pension  lembaga  keuangan syariah, dan bisnis syariah.
Masyarakat  yang  beragama  Islam  pada  umumnya  menyimpan  uangnya  di  lembaga keuangan  syariah,  seperti  bank  syariah  atau  lain  sebagainya  dengan  tujuan  tertentu  bias  seperti untuk persiapan dana menunaikan ibadah haji, umroh, atau bisa juga untuk suatu tabungan dengan
1 Candra Gita Dewi. 2019. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek . Budi Utama. Yogyakarta. hlm. 61.
2 Yulkarnain Harahab. 2008. Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah . Mimbar Hukum . Yogyakarta. Vol. 20 Nomor 1. hlm. 112

## PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA
Intan Pelangi, M. Sofwan Taufiq, MirantiDwiCahyani
persiapan kurban pada hari raya  kurban, dan  bisa juga sebagai  tabungan dengan rencana-rencana social lainnya. Simpanan yang dipercayakan pada lembaga keuangan syariah tersebut tidak sedikit terjadi  konflik  dikarenakan  pada  saat  dana  tersebut  dibutuhkan  atau  sudah  jatuh  tempo  sesuai dengan  akad  perjanjian,  ternyata  salah  satu  pihak  wan  prestasi  biasanya  ini  terjadi  pada  pihak lembaga keuangan, atau perbankan, BMT syariah tersebut.
Segala  upaya  ditempuh  untuk  menyelesaikan  permasalahan  perselisihan  di  antara  nasabah  dan lembaga  keuangan  tersebut  secara  musyawarah  mufakat,  ataupun  dengan  cara  lainnya  yang bertujuan  dapat  diselesaikan  melalui  kompromi  tidak  menemukan  pemecahan  yang  diharapkan nasabah,  maka  perselisihan  tersebut  harus  menempuh  jalur  hokum  atau  secara  litigasi  yang dilakukan di Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan penyelesaian yang diharapkan atau kepastian  hukum.  Sejak  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,tentang  Peradilan  Agama diamandemen  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  kewenangan  Peradilan  Agama dalam  menyelesaikan  sengketa  diperluas.  Pengadilan  Agama  tidak  lagi  hanya  berwenang memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara  tentang  perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  hibah, wakaf dan sadaqah, tetapi  juga diberikan kewenangan  baru  yakni dalam  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syariah.  Dengan  penegasan  dan  peneguhan  kewenangan  peradilan  agama  untuk menyelesaikan  perkara  ekonomi  syariah,  dalam  penyelesaian  sengketa  niaga  atau  bisnis,  yang selama  ini  peradilan  yang  diberi  tugas  dan  kewenangan  adalah  pengadilan  negeri/niaga  yang berada  dalam  lingkungan  peradilan  umum,maka  setelah  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006,tersebut, 3 menyangkut  penyelesaian  sengketa  bisnis  khususnya  berkaitan  dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada lingkungan Peradilan Agama
Mengenai  makna  dari  yurisdiksi  absolute  Peradilan  Agama  bahwa  sengketa  ekonomi syariah masuk dalam kewenangan Peradilan Agama diperjelasdengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008,tentang Perbankan Syariah  yang terdapat pada Bab IXPasal 55,tentang  Penyelesaian Sengketa, menetapkan:
1. Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  dilakukan  oleh  Pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Agama;
2. Dalam  hal  para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian  sengketa  selain  sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
Menurut  Abdul  Manan  sengketa  di  bidangekonomi  syariah  yang  menjadi  kewenangan
3 Faturrahman Djamil. 2014. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah . Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 136.

## PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA Intan Pelangi, M. Sofwan Taufiq, MirantiDwiCahyani

## Pengadilan Agama adalah: 4
1. Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  lembaga  keuangan  dan  lembaga  pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
2. Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  sesama  lembaga  keuangan  dan  lembaga pembiayaan syariah;
Sengketa di bidang  ekonomi syariah antara orang-orang  yang  beragama Islam,yang  mana akad  perjanjiannya  disebutkan  dengan  tegas  bahwa  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

## 1. METODE PENELITIAN
Proses  pengumpulan  dan  penyajian  dengan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  secara yudiris  empiris.  Pendekatan  yudiris  empiris  dilakukan  untuk  mempelajari  hokum  dalam  kenyataan yang  ada  khususnya  dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  secara  litigasi  di  Pengadilan Agama Metro Kelas IA.
Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  mempunya  ikekuatan  hukum    yang mengikat. Dalam  hal ini  bahan hukum primer terdiridari:
a.  Undang-Undang Dasar 1945.
b.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
c.  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
d.  Undang-Undang  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama.
e.  Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
f.  Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
g.  Undang-Undang  Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
h.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara    Penyelesaian  Perkara Ekonomi Syariah.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Secara  Litigasi  dengan  Nomor  Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro Kelas IA
4 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012. Perkembangan Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah .
Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  merupakan  sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah antara  lembaga  pembiayaan  syariah  dengan  nasabahnya.  Nasabah  mengajukan  permohonan terhadap  Lembaga  Ekonomi  Syariah  dengan  akad  Murabahah.  Akhirnya,  setelah  melakukan pertimbangan  dan  survey,  bank  syariah  menyepakati  untuk  menyetujui  permohonan  pembiayaan tersebut. Bank syariah dan nasabah bersepakat melakukan sebuah perrjanjian pembiayaan dengan akad  Murabahah.  Namun  suatu  ketika,  nasabah  terlambat  membayar,  kemudian  bank  syariah mengirimkan surat peringatan I, II dan III kepada nasabah, tetapi tidak ada respon oleh  nasabah. Kemudian, Bank Syariah menyelesaikan sengketa ini ke lembaga litigasi (Pengadilan Agama).
Sedangkan  menurut  fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No.4/DSN-MUI/IV/2000,  tentang Murabahah,  pada  Fatwa  kelima  dijelaskan  bahwa  “apabila  nasabah  dengan  sengaja  menunda pembayaran atau tidak  melaksanakan kewajibannya  maka penyelesaian dilakukan  melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan  musyawarah”.  Jika sengketa tidak kunjung selesai karena pihak  bank syariah tidak  membawa kasus ke Basyarnas, sedangkan sengketa bank syariah  baru  bisa  dibawa  ke  Basyarnas  kalau  kedua  belah  pihak  menyetujui.  Maka  pihak  bank syariah  memilih  untuk  diselesaikan  melalui  Pengadilan  Agama,  tanpa  adanya  kesetujuan  oleh pihak nasabah.
Ketika  menjalankan  ekonomi  Islam  seseorang  haruslah  berjalan  sesuai  dengan  rambu- rambu  yang  telah  ditetapkan  oleh  syariat,  melalui  syariatnya.  kaidah  yang  berlaku  untuk  segala aktivitas ekonomi. Maka segala aktivitas dalam ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan dan tidak  ada  larangan  di  dalamnya  Yaitu  boleh  dilakukan.  Al-Quran  menggariskan  bahwa  sebuah transaksi  hanya  sah  apabila  masing-masing  pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi  memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi.
Artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu”. (Terjemahan Q.S. al-Ma’idah (5):1)
Sesuai dengan hadist Rasul SAW:
Hadist  dari  Abdullah  bin  Yusuf,  beliau  mendapatkan  hadist  dari  Malik  dan  beliau  mendapatkan Hadist  dari  Nafi’  dari  Abdullah  bin  Umar  Rodliyallohu  anhuma.  Sesungguhnya  Rosulalloh
Sholallohu alaihi wasallam bersabda:
“Dua orang  yang  jual  beli,  masing-masing dari keduanya  boleh  melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.” (HR Bukhori dan Muslim).”
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  tentang Peradilan  Agama  yang  menyatakan  bahwa  perkara  ekonomi  syariah  sudah  menjadi  kewenangan absolut Pengadilan Agama. Opsi mana yang dipilih para pihak tergantung pada kesepakatan yang tertuang  dalam  akad  sebelumnya.  Jika  para  pihak  penyelesaian  sengketa  membuat  klausul (keputusan)  melalui  lembaga  atau  badan  arbitrase,  maka  penyelesaian  sengketa  akan  dibawa  ke lembaga  atau  badan  arbitrase.  Kesepakatan  pemilihan  lembaga  arbitrase  itu  bisa  dilakukan sebelum  timbul  sengketa  ( pactum  de  compromittendo )  maupun  setelah  timbul  sengketa  (acta compromis).
Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  merupakan  kompetensi  dan  kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan  point (1) Pasal 49  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan  Syariah  yang  menyatakan  apabila  terjadi  sengketa  dibidang  Perbankan  Syariah,  maka penyelesaian  sengketa  diajukan  ke  Pengadilan  Agama.  Dalam  hal  ini  Pengadilan  Agama mempunyai  hak  dan  wewenang  untuk  menerima,  mengadili,  dan  menyelesaikannya.  Adapun prinsip  utama  yang  harus  benar-benar  dipahami  dan  diperhatikan  dalam  menangani  perkara ekonomi  syariah  bahwa  dalam  proses  penyelesaian  perkara  tersebut  sama  sekali  tidak  boleh bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  Hal  ini  merupakan  prinsip  fundamental  dalam  menangani dan  menyelesaikan  perkara  ekonomi  syariah  di  pengadilan  agama  karena  dalam  menjalankan kegiatan usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syariah.
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama  yang  didasarkan  pada  penjelasan  point  (1)  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan  Agama, serta ditegaskan  kembali  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008,  tentang Perbankan Syariah  yang  menyatakan apabila terjadi sengketa di  bidang perbankan  syariah,  maka peyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak  dan  wewenang  untuk  menerima,  mengadili,  dan  menyelesaikannya.  Sebagaimana  lazimnya dalam menangani setiap perkara, Hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut  secara  cermat  untuk  mengetahui  substansinya.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dalam  hal memeriksa perkara ekonomi syariah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu:

## PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA Intan Pelangi, M. Sofwan Taufiq, MirantiDwiCahyani
1.  Pertama,  pastikan  lebih  dahulu  perkara  tersebut  bukan  perkara  perjanjian  yang  mengandung klausula arbitrase.
2.  Kedua, Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antar para pihak.
Wawancara  yang  telah  penulis  lakukan  terhadap  narasumber  yaitu:  Bapak  Drs.  Yadi Kusmayadi, M.H. beliau sebagai Hakim Utama Madya Pegadilan Agama Metro Kelas IA, beliau meyatakan  bahwa:  Terdapat  dua  kriteria  dalam  penanganan  sengketa  ekonomi  syari’ah  yaitu penanganan  acara  biasa  dan  penanganan  acara  sederhana.  Sengketa  ekonomi  syari’ah  yang termasuk  dalam  penanganan  sederhana  itu  yang  di  bawah  200  juta  rupiah  sengketanya.  Dalam penanganan  secara  sederhana  itu  satu  bulan  sudah  dapat  selesai  di  antaranya.  Hakim  yang mengadili  penanganan  acara  sederhana  itu  ialah  hakim  tunggal.  Apabila  mengajukan  banding dalam  penanganan  sederhana  tidak  dilakukan  di  Pengadilan  Tinggi  tetapi  tetap  di  Pengadilan Agama  tersebut,  dengan  majelis  lengkap  yaitu  tiga  orang  hakim.  Dalam  penanganan  sederhana pihak yang bersengketa tidak boleh berada di tempat lain karna agar pemanggilan para pihak dapat dilakukan dengan cepat. Kemudian penanganan acara biasa yang mengacu kepada HIR (Jawa dan Madura)  dan  RBg  (luar  Jawa  dan  Madura)  sebagai  hukum  acaranya.  Dalam  penanganan  acara biasa secara litigasi sama saja dengan penanganan perkara yang lain.
Adapun  prosedur  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Agama  adalah sebagai berikut:
1. Subyek Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah
Subjek hokum adalah setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan kata lain, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban.  Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa subjek hokum adalah pelaku hukum. Jadi yang dimaksud subjek hokum dalam bahasan ini adalah para  pelaku  hukum  yang  terkaitdengan  proses  sengketa  perbankan  syariah.  Para  pelaku  hukum yang  terlibat  dalam  sengketa  perbankan  syariah  adalah  pihak-pihak  yang  melakukan  tindakan hukum, yaitu berupa perjanjian (akad) syariah dan kemudian pihak-pihak tersebut menjadi terikat dengan hasil tindakannya tersebut. Pihak tersebut bias perseorangan maupun berupa lembaga.
Pada  dasarnya  subjek  hukum  yang  ada  dalam  perbankan  syariah  tidak  mengatur  tentang spesifikasi atau criteria beragamanya, akan tetapi hanya mengatur mengenai dasar operasionalnya, yaitu  dengan  prinsip  syariah.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  setiap  orang  atau  badan  hokum boleh  melakukan  akad  perbankan  syariah  sesuai  dengan  kehendak  atau  keinginan  atau kesepakatan,  baik  dia  beragama  Islam  ataupun  non  muslim.  Seseorang  atau  badan  hukum  yang melakukan  kegiatan  perbankan  syariah  dengan  sendirinya  ia  menyatakan  menundukkan  diri dengan usaha dan kegiatan perbankan syariah yang menggunakan prinsip syariah. Oleh karena itu

## PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA
Intan Pelangi, M. Sofwan Taufiq, MirantiDwiCahyani
ketika terjadi  sengketa, baik orang atau badan  hokum  tersebut tidak  beragama Islam, akan tetapi telah menundukkan diri dengan hukum Islam, maupun mereka yang secara formil telah beragama Islam,  maka  orang  atau  badan  hokum  tersebut  termasuk  dalam  kategori  yang  dimaksud  dalam Pasal  2  dan  Pasal  49  Undang-Undang  Peradilan  Agama  dan  mereka  dapat  mencari  keadilan  dan menyelesaikan  sengketa  melalui  Pengadilan  Agama.  Untuk  menyelesaikan  sengketanya,  secara personal dapat langsung atau mereka dapat mewakilkan kepada kuasa hokum atau kuasa insidentil mereka.
2. Tata  Cara  Pengajuan  Perkara  Terhadap  Sengketa Ekonomi  Syariah  di  Pengadilan  Agama Metro Kelas IA.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  memberikan  dua  kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah cara sederhana dan cara biasa. Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Tentang  Tata  Cara  Gugatan  Sederhana  atau  biasa  dikenal  dengan  istilah small  claims  court . Sementara  itu,  penanganan  perkara  ekonomi  syariah  dengan  cara  biasa  tetap  mengacu  pada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Adapun  ketentuan-ketentuan  penanganan  perkara ekonomi syariah cara sederhana, di antaranya :
a.  Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200 juta;
b.  Para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama;
c.  Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu;
d.  Alamat tergugat harus diketahui;
e.  Pendaftaran perkara menggunakan blanko gugatan;
f.  Pengajuan  bukti-bukti  harus  bersamaan  dengan  pendaftaran  perkara;  penunjukan  hakim  dan panitera sidang paling lama 2 hari;
g.  Hakim tunggal;
h.  Adanya pemeriksan pendahuluan;
i.  Tidak ada mediasi;
j.  Penggugat dan tergugat wajib hadir tanpa didampingi kuasa hukum;
k.  Gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat pada siding pertama tidak hadir tanpa alasan yang sah;
l.  Dalam proses pemeriksaan hanya ada gugatan dan jawaban;
m. Waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak siding pertama; penyampaian putusan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan;
n.    Tidak  ada  upaya  banding  maupun  kasasi,  yang  ada  upaya  hokum  pengajuan  keberatan  yang diajukan 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
b) Keputusan Hakim Terhadap Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syariah Secara Litigasi dengan Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro Kelas IA
Sebagaimana  lazimnya  dalam  menangani  setiap  perkara,  hakim  selalu  dituntut  untuk mempelajari  terlebih  dahulu  perkara  tersebut  secara  cermat  untuk  mengetahui  substansinya. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dalam  hal  memeriksa  perkara  ekonomi  syariah,  ada  hal-hal  yang harus diperhatikan, yaitu:
1.  Memastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase.
2.  Mempelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antar para pihak. Dasar Hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, yakni sebagai berikut:
1.  Dasar  hukum  kewenangan  mengadili  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989, tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.
2.  Hukum  acara  menggunakan  KUHAPerdata  dan  Perma  Nomor  4  Tahun  2019,  tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
3.  Hukum materiil KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan kitab-kitab fiqih.
Sumber-sumber  hukum  materiil  dalam  mengadili  perkara  ekonomi  syariah  yaitu  isi perjanjian atau akad (agreement) yang dibuat para pihak, peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi  syariah,  kebiasaan-kebiasaan  di  bidang  ekonomi  syariah,  fatwa-fatwa  Dewan  Syariah Nasional (DSN) di bidang ekonomi syariah, yurisprudensi dan doktrin.
Jika  dilihat  dari  segi  hadir  tidaknya  para  pihak  pada  saat  putusan  dijatuhkan,  ada  3  (tiga) macam, yaitu:
1. Putusan Gugur
a. Dalam  hal  Penggugat  tidak  hadir  pada  sidang  pertama  tanpa  alasan  yang  sah,  maka gugatan diputus dengan gugur;
2.  Putusan Vestek
b. Dalam  hal  Tergugat  tidak  hadir  pada  sidang  pertama,  maka  dilakukan  pemanggilan  kedua secara patut;
c. Dalam  hal Tergugat tidak  hadir pada sidang kedua, maka hakim  memutus perkara tersebut secara verstek;
3.  Putusan Contradiktoir
a. Putusan dijatuhkan dalam hal para pihak pernah hadir di persidangan;
b. Terhadap pihak  yang tidak  hadir, Jurusita  menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
c. Atas permintaan pihak yang berperkara, salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
Jika dilihat dari segi  isinya terhadap gugatan atau perkara ada 2 (dua) macam,  yaitu positif dan negatif, yang dapat dirinci menjadi 4 (empat) macam yaitu:
1.  Negatif
Tidak menerima gugatan penggugat.
2.  Negatif
Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
3.  Positif dan Negatif
Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak atau tidak.
4.  Positif
Menerima selebihnya mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Dari  segi  metodologi,  para  hakim  di  lingkungan  Pengadilan  Agama  termasuk  Pengadilan Agama  Metro  kelas  IA  dalam  mengambil  keputusan  terhadap  suatu  perkara  yang  diperiksa menggunakan tahapan-tahapan yakni perumusan masalah atau pokok sengketa, pengumpulan data dalam  proses  pembuktian,  analisa  data  untuk  menemukan  fakta,  penemuan  hukum  dan penerapannya,  dan  pengambilan  keputusan.  Berdasarkan  putusan  perkara  Nomor  register 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt  gugatan  tersebut  merupakan  perkara  sengketa  ekonomi  syariah  dengan gugatan wanprestasi.
Pertimbangan  hakim  dalam  perkara  ini  yaitu  dengan  berdasarkan  pendapat  para  pakar hukum bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat syarat formil identitas para pihak, posita dan petitum. Gugatan harus dibuat dengan cermat, terang, singkat, padat, dan jelas. Dalam perkara ini pertimbangan hakim dalam hal menolak gugatan dari penggugat tersebut ialah sebagai berikut: 1.  Untuk  menempatkan  seseorang  sebagai  Tergugat  dalam  gugatan  harus  memenuhi  beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah bahwa yang bersangkut harus masih hidup. Orang yang sudah meninggal  dunia  tidak  dapat  diikutsertakan  sebagai  pihak  karena  orang  yang  telah  meninggal dunia  bukan  subjek  hukum  (persona  standi  in  judicio)  yang  dapat  bertindak  hukum  (legal standing)  sehingga  yang  harus  digugat  adalah  ahli  warisnya.  Apabila  orang  yang  telah meninggal  dunia  diikutkan  sebagai  pihak  dalam  perkara  maka  gugatan  yang  demikian  adalah
cacat  formal  (diskualifikasi  in  persona).  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  doktrin  hukum  yang termuat di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1811 K/Pdt/2011 tertanggal 30 April 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena orang yang telah meninggal digugat sebagai Tergugat;
2.  Untuk  menggugat  ahli  waris  yang  telah  meninggal,  maka  nama  ahli  waris  dimaksud  harus disebutkan, tidak cukup hanya  menyebut ahli waris karena  identitas utama  yang  melekat pada seseorang adalah nama. Hal ini juga sejalan dengan praktek peradilan dan secara eksplisit juga sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  67  Undang  Undang  nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama. Apabila nama ahli waris yang dimaksudkan tidak disebut maka gugatan yang demikian juga cacat formal (diskualifikasi in persona);
3.  In casu bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya
telah  mengikutsertakan  SA.MINU  almarhum  sebagai  Tergugat  II  dan  ahli  waris  almarhum SA.MINU  yang digugat sebagai Tergugat II juga  tidak disebutkan  nama ahli waris dimaksud, maka gugatan Penggugat masuk katagori cacat formal (diskualifikasi in persona).
4. Bantahan Penggugat atas eksepsi Tergugat III tersebut tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan.
5.  Meskipun  isi  Pasal  171  huruf  e  KHI  adalah  benar  tetapi  hal  itu  tidak  mengurangi  kenyataan bahwa  Penggugat  telah  menggugat  orang  yang  telah  meninggal  dan  ahli  waris  yang  digugat tidak disebutkan namanya yang menurut hukum acara dan praktek peradilan menyalahi formal gugatan.
6.  Berdasarkan  pertimbangan  pertimbangan  tersebut  diatas  dan  tanpa  mempertimbangkan  lebih lanjut  tentang  eksepsi  lainnya  maka  eksepsi  Tergugat  III  adalah  beralasan  hukum  sehingga patut untuk dikabulkan.
Adapun berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, isi dari amar putusannya, yakni sebagai berikut:
MENGADILI
Dalam Eksepsi:
1.  Mengabulkan eksepsi Tergugat III;
2.  Menyatakan gugatan Penggugat diskualifikasi in persona;
Dalam Pokok Perkara:
1.  Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2.  Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini  sejumlah  Rp.1.136.000,00  (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

## 3. PENUTUP
Berdasarkan hasil hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi dengan Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt  di  Pengadilan  Agama  Metro  Kelas  IA,  pada  tahap  persidangan  yakni dilakukan  dengan  acara  yang  diawali  dengan  pembacaan  surat  gugatan  penggugat,  lalu  disusul dengan proses jawab menjawab yang akan diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat, dan terakhir duplik dari pihak tergugat. Setelah proses jawab menjawab tersebut selesai,  lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, pada tahap  pembuktian  ini kedua belah  pihak  berperkara  masing-masing  mengajukan  bukti-buktinya  guna  mendukung  dalil-dalil yang  telah  dikemukakan  di  persidangan.  Setelah  masing-masing  pihak  mengajukan  bukti- buktinya, lalu tahap berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak yang merupakan tahap terakhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan. Pada perkara Nomor register 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt yakni tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakannya siding pertama. Pada tanggal 21 Juli 2020 pemanggilan pihakTergugat (Tergugat I dan Tergugat II) kemuka persidangan. Pada tanggal  28  Juli  2020  dilakukan  upaya  mediasi  antarpihak.  Pada  tanggal  04  Agustus  2020 pelaporan hasil  mediasi dengan hasil mediasi tidak berhasil, sehingga akan dilanjutkan ke agenda siding  selanjutnya.  Pada  tanggal  11  Agustus  2020  pemanggilan  pihakTergugat  (Tergugat  III). Pada tanggal  25  Agustus  2020  pembacaan  eksepsi.  Pada  tanggal  01  September  2020  pembacaan putusan atas eksepsi.

## Daftar Pustaka
Buku:
A Rasyid Roihan. 1991. Hukum Acara Peradilan Agama. Rajawali. Jakarta.
Abdul Manan. 2012. Hukum Ekonomi Syariah. Kencana Prenada Media. Jakarta.
Al  Arif,  M.  Nur  Rianto  dan  Euis  Amalia.  2010.  Teori  Mikro  ekonomi  Suatu  Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional.  Kencana. Jakarta.
Amriani  Nurnaningsih.  2012.  Mediasi  Aternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Pengadilan.  PT.  Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Bagir  Manan.  1995.  Kekuasaan  Kehakiman  Republik  Indonesia.  Pusat  Penerbitan  Universitas Islam Bandung. Bandung.
Candra Gita Dewi. 2019. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek. Budi Utama. Yogyakarta. Chainur Arrasjid. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. SinarGrafika. Jakarta.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012.
Faturrahman Djamil. 2014. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. Sinar Grafika. Jakarta.

## PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA Intan Pelangi, M. Sofwan Taufiq, MirantiDwiCahyani
Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa. Sinar Grafika. Jakarta.
Harahap Yahya. 2004. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika . Jakarta.
Jimmy  Joses  Sembiring.  2011.  Cara  Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  Cet.  I.
Visimedia. Jakarta.
Joni Emirzon. 2008.  Hukum Bisnis Indonesia. CV Literata Lintas Media. Jakarta.
Juhaya s. Pradja. 2012.  Ekonomi Syariah. Pustaka Setia. Bandung.
M. A Mannan. 1992.  Ekonomi Islam Teori dan Praktek. PT Intermasa. Jakarta.
Maftukhatusolikhah.  Rusyid.  2008.  Riba    Dan  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Perbankan  Syariah. Politea Press. Yogyakarta.
Mardani. 2011. Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia. Refika Aditama. Bandung.
Mardani. 2011. Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia. Refika Aditama. Bandung.
Muh  Nasikhin.  2010.  Perbankan  Syariah  Dan  Sistem  Penyelesaian  Sengketanya.  Kuala  Tunggal Fatawa.
Mujahidin  Ahmad. 2010. Prosedur Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Ghalia Indonesia. Bogor.
Mustafa  Edwin  Nasution,  dkk.  2006.  Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam.  Kencana  Prenada Media Group. Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki. 2008. PengantarIlmu Hukum. Kencana. Jakarta.
Rachmadi  Usman. 2003.  Pilihan Penyelesaian Sengketa  di  Luar Pengadilan. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Riduan Syahrani. 1985. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Alumni. Bandung.
Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata. SinarGrafika. Jakarta.
Satjipto Raharjo. 2000.  Ilmu Hukum. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta.
Sudarsono, M.B, Hendri. 2002. Pengantar Ekonomi Mikro Islam. Ekonosia. Yogyakarta.
T. Rahmadi Raja. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Grafindo Persada. Jakarta.
Yulkarnain Harahab. 2008. Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah. Mimbar Hukum. Yogyakarta. Vol. 20 Nomor 1.
Zainuddin Ali. 2008. Hukum Ekonomi Syariah. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
online:
Amrullah Arief M. (2020, April 28). Program Pembebasan Narapidana di Tengah Covid-19 dan Permasalahan Residivis. Suarakarya. Diakses dari https://m.suarakarya.id.
Ariefana  Pebriansyah.  (2020,  27  Mei). Lagi,  39  Ribu  Narapidana  se-Indonesia  Dibebaskan karena wabah corona. Suara.com. diakses dari https://www.suara.com.
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  (2020). Presiden  Tetapkan  COVID-19  Sebagai Bencana Nasional. Jakarta: Agus Wibowo . Diakses dari Bnpb.go.id.
Balqis,  Dinda.  (2020,  April  22). Pembebasan  Narapidana  dan  Kekhawatiran  Masyarakat.
Diakses dari https://m.detik.com.
Djasman,  Michael.  (2020,  April  23). Lapas  Sorong  Ricuh,  Ratusan  Napi  Minta  Dibebaskan . Kompas.com. Diakses dari https://www..kompas.com.
Amrullah,  M.  Arief.  (2020,  April  28).  Program  Pembebasan  Narapidana  di  Tengah  Covid-19 dan Permasalahan Residivis. Suarakarya. Diakses dari https://m.suarakarya.id.
Gemapos,  (2020,  Mei  19) Jelang  Lebaran  Angka  Kriminalitas  Meningkat  7% ,  Genta  Media Network. Diakses dari https://www.gemapos.id .
Rahadian, Taufik. (2020, April 28). Napi Bebas  Karena  Corona Bikin Resah,
Yasonna Digugat ke Pengadilan. Diakses dari Https://m.kumparan.com .

## LAIN LAIN
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5658487/tujuan-ekonomi-syariah-karakteristik-dan- prinsipnya
https://www.suara.com/bisnis/2021/02/06/191527/apa-itu-ekonomi-syariah-ini-prinsip- karakteristik-dan-tujuannya?page=all
https://drive.google.com/file/d/1HIgULp4290UxfefbLH07Sm2YF-AX-nIK/view http://fachmiputrir.blogspot.com/2014/05/makalah-penyelesaian-sengketa-ekonomi.html http://ermamuftia.blogspot.com/2016/05/penyelesaian-sengketa-ekonomi-makalah.html https://silpiintansuseno7.wordpress.com/2017/07/06/makalah-penyelesaian-sengketa-ekonomi/ http://kbbi.web.id/sengketa