Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (624-638)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19949

## PERSPEKTIF KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI TERHADAP

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPEN DEFECATION FREE (ODF) DI DESA MERI KABUPATEN PURBALINGGA
Ranjani 1 *, Andri Trianfano 2 , Alfriansa Agustina 3 , Doni Agustia Permana 4 , Inti Novita Sari 5
1,2,3,4,5 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Wijayakusuma
* Corresponding author: ranjani@unwiku.ac.id

## ABSTRACT
ODF  (Open  Defecation  Free)  or  Stop  Open  Defecation  is  a  condition  when every individual in the community does not defecate openly. Open defecation (BABS)  behavior  is  still  common  in  Meri  Village.  Thus,  this  research  will examine  in  more  depth  the  government's  efforts  to  achieve  ODF  in  Meri Village.  This  study  uses  a  qualitative  approach  to  the  implementation  of  the first  pillar  in  evidence-based  policy  theory  (Evidence  Best  Policy)  in  Meri Village. The research design  used is a descriptive research design with a case study  approach.  The  results  of  the  study  show  that  various  efforts  have  been made by the government in realizing the achievement of Open Defecation Free (ODF) in Meri Village, Purbalingga Regency. So that in terms of compliance from the side of the village government as the program implementer it can be said  to  have  complied,  but  on  the  community  side  as  the  program  target  has not fully complied. This is because in practice, the implementation of the ODF program in Meri Village still faces various obstacles, such as the large number of  people  who  still  defecate  openly,  and  the  conversion  of  the  function  of  the river as an estuary for sewage disposal from residents' latrines because many residents do not yet have a septic tank.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh kualitas kesehatan  yang  dimiliki  oleh  negara tersebut. Kesehatan dapat mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi melalui beberapa cara, seperti perbaikan kesehatan seseorang akan menyebabkan
pertambahan  dalam  partisipasi  tenaga kerja.  Perbaikan  kesehatan  dapat  pula membawa  perbaikan  dalam  tingkat pendidikan yang kemudian menyumbang  terhadap  pertumbuhan ekonomi,  ataupun  perbaikan  kesehatan menyebabkan  bertambahnya  penduduk
A R T I C L E   I N F O
Article history: Received: August 17, 2023 Revised: September 27, 2023 Accepted: October 16, 2023
Keywords: Babs; Open Defecation Free; Policy Implementation.
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (624-638)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19949
yang akan membawa tingkat partisipasi angkatan  kerja  (Kurniasih,  2009).  Hal tersebut sesuai
dengan misi pembangunan    kesehatan  pada  tahun 2015,    yaitu    memelihara    dan meningkatkan    pelayanan    kesehatan yang  bermutu,  merata  dan terjangkau (Kemenkes, 2018).
Pembangunan  di  bidang  kesehatan perlu  dilaksanakan    dan    terus ditingkatkan    sebagai    bagian    integral dari    pembangunan    nasional    karena pada  dasarnya  pembangunan  nasional di  bidang  kesehatan  erat  dengan peningkatan mutu sumber daya manusia    yang    merupakan    modal dasar untuk melaksanakan pembangunan  (Pudjaningrum  et    al.,
2016).
Dasar-dasar pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah nilai kebenaran  atau  aturan  pokok  sebagai landasan  untuk  berfikir  atau  bertindak dalam  pembangunan  kesehatan.  Dasar- dasar  ini  merupakan  landasan  dalam penyusunan  visi  dan  misi  dalam pembangunan kesehatan secara nasional (Riskesdas, 2018).
Salah    satu    upaya    peningkatan derajat    kesehatan    masyarakat    adalah dengan    adanya  fasilitas  kesehatan lingkungan  yang  memenuhi  syarat kesehatan,  antara  lain  tersedianya jamban keluarga (Pannyiwi et al,  2019). Di  Indonesia  sejak  tahun  2018  sudah dicanangkan  satu  pendekatan  untuk
mempercepat peningkatan akses sanitasi  yang  disebut  Sanitasi  Total Berbasis  Masyarakat  atau    yang    biasa disebut    STBM.    Pencanangan    ini ditandai    dengan    ditetapkannya Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor 852  pada  September  2018  (Kemenkes, 2018).
Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat memiliki  5  pilar,  yaitu  Stop  Buang  air besar di sembarang tempat, cuci tangan pakai sabun, Pengolahan air minum dan Makanan  Rumah  Tangga,  Pengamanan Sampah Rumah Tangga dan Pengamanan  Limbah  Rumah  Tangga. Dari ke lima pilar tersebut pilar ke satu, yaitu  stop  BABS  merupakan  awal permulaan dijalankannya program STBM di mana masyarakat desa/kelurahan  dipicu  untuk  tidak melakukan  BABS,  khususnya  perilaku buang  air  besar  sembarangan  yang berhubungan  langsung  dengan  kualitas kesehatan  masyarakat  dan  jika  hal  itu tidak diatasi, akan memberikan dampak buruk  bagi  masyarakat.  Berdasarkan fakta empiris tersebut, pemerintah telah menyusun  berbagai  program  sebagai solusi dari permasalahan tersebut (Asna, 2018).
Secara  global,  diperkirakan  892  juta orang  masih  berlatih  defekasi  terbuka (UNICEF,  2017)  Sanitasi  yang  buruk menyebabkan berbagai penyakit menular  seperti  diare,  helminth  yang
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (624-638)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19949
ditularkan  oleh  tanah,  schistosomiasis, dan  infeksi  trachoma  (Boisson.,  et  al. 2016).  Peningkatan  bukti  menunjukkan bahwa  sanitasi  yang  buruk  juga  terkait dengan stunting dan enteropati lingkungan, yang mengakibatkan peningkatan  risiko  penyakit  menular, perkembangan  kognitif  yang  lebih buruk,  hasil  pendidikan  yang  lebih rendah  di  sekolah,  dan  produktivitas lebih  rendah  dalam  kehidupan  dewasa (Mbuya,  2016).  Mengingat  pentingnya sanitasi  untuk  hasil  kesehatan  dan  gizi, Tujuan  Pengembangan  Berkelanjutan (SDGs)  menyerukan  untuk  mengakhiri defekasi  terbuka  dan  mencapai  akses universal ke sanitasi dan juga menekankan keadilan, martabat, gender,  dan  keberlanjutan  (UNICEF, 2017).
Di  beberapa  negara  berkembang (85%)  pencemaran  berasal  dari  polusi air  limbah  rumah  tangga  di  negara- negara  miskin,  sementara  hanya  15% dari  semua  limbah  datang  dari  negara kaya  (Suriawiria,  1996).  Di  Indonesia, Buang  Air  Besar  Sembarangan  (BABS) adalah hal umum (Ardi, 2022). Mukherjee,  2011  menyatakan  bahwa perilaku  Buang  Air  Besar  Sembarangan (BABS)  atau Open  Defecation termasuk salah satu perilaku yang tidak sehat. Kurangnya perhatian umum terhadap  kebersihan  dan  kesehatan adalah salah satu alasan mengapa orang
terus  terlibat  dalam  Buang  Air  Besar Sembarangan    (BABS)  (Benga  et  al., 2022).  Salah  satu  jenis  dampak  yang disebabkan  oleh  dampak  Buang  Air Besar  Sembarangan  (BABS)  adalah penyakit  cacingan  (Nainggolan,  2022). Sifat  kasar  dan  kotor  air  sungai,  gaya hidup kebanyakan orang tidak menempatkan begitu banyak
penekanan  pada  kebersihan  air  minum (Made, 2019).
Menurut  data  dari  Survei  Ekonomi Sosial  Nasional  (SUSENAS)  Badan Statistik  Pusat  (BPS)  pada  tahun  2020, 35,8 juta orang di Indonesia melepaskan air  limbah  besar  (BABS)  langsung  ke dalam sungai tanpa perawatan sebelumnya sehingga menginfeksi sekitar  45%  sungai  negara  (BPS,2020). Purbalingga adalah salah satu Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Tengah yang  sampai  saat  ini  belum  memiliki akses  ke  sanitasi  yang  efektif.  Di Kabupaten  Purbalingga  pelaksanaan program  sanitasinya  saat  ini  baru mencapai  76,33%  sehingga  berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten
Purbalingga menyusun dan mengimplementasikan peraturan
daerah  yang  berisi  larangan  Buang  Air Besar  Sembarangan  (BABS)  (BPS,  2020). Desa  Meri  merupakan  salah  satu  desa yang  ada  di  Kabupaten  Purbalingga yang  masyarakatnya  terindikasi  masih melakukan  perilaku    Buang  Air  Besar
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (624-638)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19949
Sembarangan  dengan  jumlah  masih cukup banyak.
Berdasarkan  berbagai  uraian  fakta empiris  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai “Bagaimana
Perspektif
Kebijakan  Berbasis  Bukti  Terhadap Implementasi Kebijakan Open Defecation Free ( ODF )  Di  Desa  Meri  Kabupaten
Purbalingga?”.  Penelitian  ini  penting untuk dilakukan, terlebih jika dikaitkan dengan  tujuan SDG s  yang  ke-enam  di mana  Sanitasi,  begitu  juga  air  bersih, secara  khusus  dibahas  pada  tujuan enam  SDGs.  Salah  satu  poin  dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ( sustainable development goals / SDG s) pada  sektor  lingkungan  hidup  adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa Meri Kabupaten Purbalingga. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada argumen  :  (1)  Desa  Meri  merupakan salah  satu  desa  yang  masyarakatnya masih  melakukan  perilaku  Buang  Air Besar  Sembarangan  cukup  tinggi;  (2) Minimnya  kepekaan  masyarakat  dalam kebersihan  lingkungan  sekitar  yang membahayakan  kesehatan  warga  di lingkungan Desa Meri. Metode
penelitian  yang  digunakan  adalah metode penelitian kualitatif. Data dalam
penelitian ini diperoleh melalui informan kunci ( keyperson ) yang ditentukan  secara  bertujuan  ( purposive ). Analisis  data  dilakukan  melalui  model analisis interaktif dari Miles, Huberman dan  Saldana  (2014:  13).  Kemudian, validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program    Stop    Buang    Air    Besar Sembarangan  merupakan    salah    satu dari  kelima  program  yang ada   dalam Kebijakan      tentang      Sanitasi      Total Berbasis  Masyarakat  (STBM).  Program ke-6  tersebut  adalah  stop  buang  air besar  sembarangan,  cuci    tangan    pakai sabun,    pengelolaan    air    minum  dan makanan  rumah  tangga,  pengamanan sampah rumah tangga dan pengamanan limbah  cair  rumah  tangga.    STBM merupakan    kebijakan    pemerintah
Indonesia
dalam rangka mewujudkan      perilaku  masyarakat yang      higienis      dan      saniter      secara mandiri        dalam        rangka        untuk meningkatkan  derajat        kesehatan masyarakat    yang    setinggi-tingginya. Kebijakan        sanitasi        total        berbasis masyarakat    ini    dimuat    dalam Peraturan    Menteri  Kesehatan    No.    3 Tahun    2014    tentang    Sanitasi  Total Berbasis Masyarakat.
Desa  Meri  Kabupaten  Purbalingga merupakan salah satu desa di
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (624-638)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19949
Kabupaten Purbalingga yang
melaksanakan  Program  Stop  Buang  Air Besar  Sembarangan.  Fakta  di  lapangan menunjukkan  bahwa  perilaku  BABs masih banyak dijumpai di Desa Meri. Studi  implementasi  kebijakan  yang dikaji  dalam  penelitian  ini  membahas pembuatan  kebijakan  pemerintah  atas masalah  kompleks  di  bidang  kesehatan masyarakat (Hodgson et al., 2019), yaitu berkaitan dengan program ODF . Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan  implementasi  kebijakan publik  menurut  Ripley  dan  Franklin, yaitu Compliance dan Whats  Happening.
Berikut merupakan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada masing-masing aspeknya:

## Compliance
Desa  Meri  memulai  program ODF pada  tahun  2018,  berkomitmen  untuk mencapai  status ODF .  Pemerintah  desa bekerja sama dengan masyarakat setempat,  instansi  pemerintah  terkait dan  lembaga  swadaya  masyarakat untuk  beberapa  tantangan.  Salah  satu kesulitan awal adalah kurangya sumber air  bersih  dan  tingkat  kesadaran masyarakat  akan  pentingnya  sanitasi dan bahaya buang air besar sembarangan,  tetapi  dengan  adanya program PAMSIMAS menjadi titik balik
Desa Meri untuk
menghadapi tantangan tersebut.
Hasil  penelitian  tersebut  selaras dengan  temuan  penelitian  terdahulu yang  menyatakan  bahwa  implementasi kebijakan  harus  dapat  menyesuaikan diri  dengan  perubahan  konteks  dan mampu  menyelesaikan  suatu  masalag yang kompleks dan dinamis (Song et al, 2022). Namun demikian, temuan lainnya  menunjukkan  bahwa  beberapa warga  tidak  sepenuhnya  menyadari dampak kesehatan dan lingkungan dari praktik  ini.  Hal  tersebut  dibuktikan dengan  masih  banyaknya  warga  yang belum  memiliki septic  tank sehingga saluran  pembuangannya  langsung  ke sungai. Berikut merupakan bukti dokumentasi dari fakta tersebut:
Gambar 1. Dokumentasi Aliran Pembuangan di Desa Meri
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (624-638)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19949
Berdasarkan permasalahan tersebut, pendekatan
pendidikan sanitasi kemudian  dilaksanakan  secara  intensif melalui kampanye, pertemuan masyarakat  dan  pelatihan.  Selain  itu, terdapat  kendala  terkait  sumber  daya dan  infrastruktur  Desa  Meri  yang terbatas  dalam  membangun  fasilitas sanitasi. Beberapa rumah tidak memiliki air bersih, sanitasi yang layak atau uang untuk  membangun  jamban  yang  layak. Pemerintah  desa  dan  mitra  program berusaha  memecahkan  masalah  dengan mengalokasikan  anggaran  dan  sumber daya  yang  ada  secara  efektif  dan mencari bantuan dari lembaga lain.
Gambar 2. Sertifikat ODF Desa Meri
Sumber: data primer, 2023.
Berikut  merupakan  sertifikat ODF dari  Desa  Meri.  Temuan  lain  di lapangan  menunjukkan  bahwa  Desa Meri  mengalami  perkembangan  positif dalam  mencapai  status ODF. Hal tersebut dibuktikan dengan didapatkannya sertifikat ODF oleh Desa Meri.
Kemudian,  ditemukan  juga  bahwa di  Desa  Meri,  pembangunan  unit sanitasi masih berlanjut. Melalui dukungan  dari  pemerintah  desa  dan organisasi pemerintah dan non- pemerintah, dimungkinkan untuk membangun  jamban  yang  layak  dan drainase  yang  memadai  di  banyak rumah. Selain itu, pembangunan jaringan  air  bersih  juga  meningkatkan akses air bersih.
Meskipun  ada  kemajuan  yang signifikan,  program ODF di  Desa  Meri masih  kontroversial.  Salah  satunya adalah  Desa  Meri  sudah  mendapat sertifikat  menjadi  Desa ODF ,  tetapi pada  realita  di  lapangan  masih  banyak dijumpai  warga  yang  membuang  air besar  secara  sembarangan.  Oleh  karena itu,  pendekatan  berkelanjutan  seperti pemantauan  rutin,  pengawasan  perlu dilakukan  untuk  memastikan  bahwa perubahan  perilaku  yang  dicapai  dapat dipertahankan.
Dalam proses pelaksanaan program Desa  Meri  ODF,  partisipasi  aktif masyarakat sangat penting. Komunikasi dan  keterlibatan  langsung  masyarakat pada  setiap  tahapan  program  menjadi kunci  keberhasilan.  Pemerintah  desa, mitra program dan kelompok masyarakat  setempat  bekerja  sama untuk
mengatasi hambatan, memecahkan  masalah  dan  mencapai tujuan  bersama.  Secara  keseluruhan,
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (624-638)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19949
perkembangan  program ODF di  Desa Meri Purbalingga mencerminkan upaya berkelanjutan  untuk  mencapai  status ODF .  Ada  tantangan  dalam  perjalanan ini,  seperti  kesadaran  masyarakat  dan sumber  daya  yang  terbatas.  Namun, dengan  kerja  sama  dan  komitmen semua pihak, Desa Meri telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam
mencapai tujuan
ODF dan
meningkatkan  kesehatan  dan  kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada aspek kepatuhan atau compliance sudah dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Desa  Meri,  namun  masih  terdapat beberapa pelanggaran dari sisi masyarakatnya.  Hasil  temuan  tersebut selaras dengan hasil penelitian terdahulu  yang  menyatakan  bahwa dalam  menetapkan  bukti  pada  suatu kebijakan  di  bidang  lingkungan  kerap menuai berbagai tantangan dan kendala,  misalnya  keragaman  jenis bukti,  kendala  etis  dan  praktis  yang terlibat,  ketidakpastian  dan  keandalan bukti,  interaksi  lingkungan  dalam bidang  kebijakan,  serta  kenyataan bahwa  metode  penyelesaian  masalah seringkali  membutuhkan  upaya  global yang  terpusat  dari  pembuat  kebijakan (Cairney,  2016;  Cairney  dan  Oliver, 2017; Reed dan Meagher, 2019).
Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi
Pelaksanaan    program    stop    buang air    besar  di    level    pemerintahan    desa diselenggarakan    oleh  hampir    semua jajaran  pemerintahan    desa,    seperti kepala   desa,   perangkat   desa,   kader posyandu, bidan  desa,  dan  kelompok kerja    program    Stop  Buang        Air Besar        Sembarangan        yang        telah dibentuk    melalui    Surat    Keputusan Kepala  Desa demi   tercapainya   tujuan program,      yaitu      100%  masyarakat tidak  buang  air  besar  sembarangan. Temuan  tersebut  selaras  dengan  hasil penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  Nas¨anen¨  dan  Vanharanta  (2016), bahwa  dalam  implementasi  kebijakan dibutuhkan  kerjasama  antar  seluruh aktor yang terlibat. Selain itu, implementor juga harus memperhatikan detail  keterlibatan  pihak  lain,  misalnya berkaitan  dengan  pembatasan  program dan  pengambilan  keputusan  (Van Marrewijk dan Van Den Ende, 2022). Dalam pelaksanaanya, imple- mentasi  program  ODF  di  desa  Meri sudah  70%  dilaksanakan  dengan  baik. Para warga yang kurang mampu sudah diberi  bantuan,  yaitu  dengan  cara membangun  jamban  di  dalam  rumah, serta pembangunan kolam ikan. Ketercapaian  tersebut  juga  merupakan bukti  atas  implementasi  kebijakan ODF di  Desa  Meri.  Hasi  temuan  tersebut
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (624-638)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19949
selaras dengan hasil penelitian
terdahulu bahwa bukti dalam implementasi kebijakan
dapat digunakan secara simbolis untuk meningkatkan reputasi organisasi, meskipun  ini  berarti  mengabaikan konteks pengambilan keputusan (Schrefler,  2014).  Namun  demikian, suatu bukti dalam implementasi kebijakan  juga  bisa  diabaikan  atau disalahartikan  apabila  terdapat  konflik atas  nilai  dan  ideologi  politik  atau karena kendala administratif
(Strassheim dan Kettunen, 2014). Partisipasi
seluruh unit pemerintahan  berperan  penting  dalam implementasi  kebijakan ODF ( Open Defecation-Free )  di  Purbalingga  Desa Meri.  Keterlibatan  ini  mencakup  entitas pemerintah  seperti  pemerintah  desa, dinas  kesehatan,  dinas  lingkungan, dinas pembangunan dan banyak entitas lain  yang  terlibat.  Pemerintah  desa terlibat  aktif  dalam  implementasi  dan koordinasi  kebijakan ODF .  Mereka membentuk  tim  pelaksana ODF yang terdiri  dari  perangkat  desa  dan  komite masyarakat setempat.
Tim ini bertanggung jawab untuk
mengembangkan  rencana  aksi ODF , mengalokasikan  sumber  daya  dan memenuhi jadwal pelaksanaan program. Pemerintah desa juga berperan dalam pertemuan dan sosialisasi untuk meningkatkan
kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya sanitasi yang baik dan praktik buang air besar yang higienis.
Dinas  Kesehatan  berperan  penting dalam  implementasi  kebijakan ODF dengan  memberikan  dukungan  teknis dan informasi terkait aspek sanitasi dan kesehatan. Sinergi dan kerja sama antar unit  pemerintah  ini  memungkinkan kerangka  kerja  yang  komprehensif  dan efisien  untuk  mencapai  status ODF . Partisipasi  aktif  mereka  memastikan pelaksanaan  kegiatan  yang  diperlukan, alokasi  sumber  daya  yang  tepat  dan pemantauan  terus  menerus  untuk memastikan keberhasilan program ODF di  Purbalinggan  Desa  Meri.  Selain  itu, dalam  melakukan  penilaian  kebijakan berbasis  bukti  juga  penting  untuk  tidak merubah  skema  modal,  deskriptif  dan preskriptifnya  (Grüne-Yanoff, 2016).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan pembahasan  maka  dapat  disimpulkan bahwa  pelaksanaan    program    STBM pilar    Stop  BABS    di    Desa  Meri  belum 100% ODF .  Implementasi  kebijakan ODF di  Desa  Meri  dilakukan  dengan pendekatan Top  Down ,  yaitu  sesuai dengan  arahan  dan  instruksi  dari Pemerintah  Pusat.  Kemudian,  jika dikaitkan  dengan  teori  Implementasi Kebijakan
Ripley & Franklin, implementasi kebijakan Open
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (624-638)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19949
Defecation  Free  paada  Desa  Meri sebagai berikut :
1. Tingkat kepatuhan Pemerintah Desa
Meri  terhadap  birokrasi  di  atasnya dapat  dikatakan  sudah    patuh terhadap  ketentuan  kebijakan  yang mengatur ODF .
2. Pelaksanaan program sudah terarah,  meskipun  masih  terdapat beberapa  kendala  di  dalamnya.
Program yang diberikan oleh pemerintah  ialah  pembangunan jamban  di  dalam  rumah  warga.  Di mana hanya 70% rumah warga yang memiliki  jamban  dan  30%  masih dalam proses tahap pengajuan.
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh  dari  hasil  penelitian  di  atas,
peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Pemerintah  Desa  Meri  Kabupaten Purbalingga  perlu  mengoptimalkan langkah-langkah  pencapaian  tujuan program  stop  buang    air    besar sembarangan seperti langkah pemicuan, pendampingan, monitoring  dan  evaluasi  tanpa perlu menunggu adanya
ketersediaan dana.
2. Diperlukan  suatu  produk  hukum yang  harus  dibuat  oleh  pemerintah Desa  Meri  berupa  Sanksi  bagi masyarakat  desa  yang  melakukan
aktivitas buang air besar sembarangan  di wilayah Desa Meri.
Sanksi  tersebut  berguna  untuk memberikan efek jera kepada masyarakat sasaran.
3. Pemerintah Desa Meri perlu membangun jamban komunal.

## DAFTAR PUSTAKA
Aina,    R.A.F,    Ibrohim   dan    Suarsin,
E.        2013.Hubungan  Antara Perilaku  Hidup  Bersih  DanSehat (PHBS)    Dengan    Timbulnya Penyakit  Skabies      di      Wilayah Kecamatan   Tlanakan Kabupaten Pamekasan.   Naskah    Publikasi
Asna,  F.,  Kadir,  I., &  Ilyas,  G.  B.  (2018).
Pengaruh  Pengetahuan,  Prilaku,
Dan Partisipasi Terhadap Program  Stop  Buang  Air  Besar Sembarangan (Babs) Di Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi
Kabupaten Barru. Yume: Journal of Management , 1 (3).
Astriani,  E.  (2019).  Pelaksanaan  ODF ( Open  Defecation  Free )  Di  Desa Besuki  Kecamatan  Munjungan Kabupaten
Trenggalek. Publiciana , 12 (1),  23- 39.
Banerjee,  S.,  Chattopadhyaya,  M.  C.,  & Chandra  Sharma,  Y.  (2015). Removal  of  an  azo  dye  (Orange G)  from  aqueous  solution  using modified sawdust. Journal of
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (624-638)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19949
Water,  Sanitation  and  Hygiene  for Development , 5 (2), 235-243.
Benga, D., Suhartono, S., & Wahyuningsih,  N.  E.  (2022). Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Stbm Diwilayah Kerja Puskesmas Jawakisa Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo Propinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Kesehatan Masyarakat  (Undip) , 10 (2),  191- 200.
Bexell, M., & Jönsson, K. (2017, January).
Responsibility  and  the  United
Nations’
sustainable development  goals.  In Forum  for development studies (Vol. 44, No. 1, pp. 13-29). Routledge.
Bicchieri,  C.,  &  McNally,  P.  (2018). Shrieking sirens: Schemata, scripts,  and  social  norms.  How change  occurs. Social  Philosophy and Policy , 35 (1), 23-53.
Budi, Adi Asmariadi  dan Fauzela, Dian Sera. (2020). “Perancangan Produk  Legislasi  Berbasis  Soft System  Methodology,”  dalam: Prosiding Seminar Nasional Bagian II Pusat Penelitian
Sekretariat  Jenderal  dan  Badan Keahlian  DPR  RI  Kebijakan Berbasis  Bukti  (Evidencebased
Policy)  untuk  Legislasi  DPR  RI dan  Daya  Saing  Bangsa.  Jakarta:
Pusat Penelitian Sekretariat
Jenderal  dan  Badan  Keahlian DPR RI.
Cairney,  P.  (2016).  The  Politics  of Evidence-Based  Policy  Making. Stirling, UK: Palgrave Macmillan.
Cairney, P., Oliver, K.. (2017). Evidence- based  policymaking  is  not  like evidence-based medicine, so how far  should  you  go  to  bridge  the divide  between  evidence  and policy?  Health  Res.  Pol.  Syst.  15 (1), 35
Davies,  H.,  Nutley,  S.,  &  Smith,  P.
(2000).  Evidence-based  policy and  practice  in  public  services. Bristol, UK: The Policy Press.
Dryzek,  J.  S.  (2009).  Democratization  as
deliberative capacity building. Comparative political
studies , 42 (11), 1379-1402.
Elander,  A.,  &  Gustafsson,  M.  (2020).
Inhaler technique and self-
reported adherence to medications  among  hospitalised people with asthma and
COPD. Drugs-real world
outcomes , 7 , 317-323.
Febriani,  W.,  Samino,  S.,  &  Sari,  N.
(2016). Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (624-638)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19949
Perilaku  Stop  Buang  Air  Besar Sembarangan (BABS): Studi Pada Program STBM Di Desa Sumbersari Metro Selatan 2016. Jurnal Dunia Kesmas , 5 (3).
Forsyth,  A.,  &  Krizek,  K.  J.  (2010).
Promoting walking and bicycling:  assessing  the  evidence to assist
planners. Built environment , 36 (4), 429-446.
Garn, J. V., Sclar, G. D., Freeman, M. C.,
Penakalapati,  G.,  Alexander,  K. T.,  Brooks,  P.,  ...  &  Clasen,  T.  F. (2017).  The  impact  of  sanitation interventions  on  latrine  coverage and  latrine  use:  A  systematic review and meta- analysis. International  journal  of hygiene and
environmental
health , 220 (2), 329-340.
Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation  in  the  Third World  (Vol.  5159).  Princeton University Press.
Harsa,  I.  M.  S.  (2019).  The  Relationship Between  Clean  Water  Sources
And  The  Incidence  Of  Diarrhea
In  Kampung  Baru  Resident  At
Ngagelrejo Wonokromo
Surabaya. Journal  of  Agromedicine and Medical Sciences , 5 (3), 124-129.
Hodgson,  D.,  Fred,  M.,  Bailey,  S.,  Hall,
P.,  et  al.  (2019).  Introduction.  In
D.  Hodgson,  et  al.  (Eds.),  The projectification  of  the  public sector  (pp.  1 – 8).  Abingdon: Routledge.
Ishatono,  I.,  &  Raharjo,  S.  T.  (2016).
Sustainable  development  goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. Share:  Social  Work Journal , 6 (2), 159.
Kar,  K.,  &  Chambers,  R.  (2008). Handbook  on  community-led total  sanitation  (CLTS). London: Plan International (UK) and Institute  of  Development  Studies,

## University of Susse
Kementerian  Kesehatan  RI.  Kurikulum dan  Modul  Pelatihan  Fasilitator STBM  Sanitasi  Total  Berbasis Masyarakat di Indonesia. 2014.
Kementerian  Kesehatan  RI.  Monitoring Data  STBM  [Internet].  Available from:
http://monev.stbm.kemkes.go.id/
Kementerian  Kesehatan  RI.  Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 2011. Kementerian  Kesehatan  RI.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MEN.KES/PER/IX/1990 Tentang Syarat-syarat Dan
Pengawasan Kualitas Air. 1990 p.
1 – 10.
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (624-638)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19949
Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017.
2018.
Kurniawan,  A.,  Nurjana,  M.  A.,  &
Widayati,  A.  N.  (2022).  Peran Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Terhadap Kejadian Diare Pada Balita di Indonesia (Analisis Data Riskesdas 2018). Media Peneliti dan Pengembangan Kesehatan , 32 (1), 41-50.
Laswell,  H.  D.  (1956).  The  Decision
Process. Bureau of Governmental Research.
Maros  regency.  International  Journal  of Recent  Scientific  Research,  10(7),
33462 – 33468
Marwanto,  A.,  Netrianis  and  Mualim (2019) “Hubungan Tingkat Pengetahuan  dan  Sikap  dengan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar  Pertama  di  Wilayah  Kerja UPTD Puskesmas Perawatan Ratu Agung Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu”,  Journal  of  Nursing and Public Health, 7(1), pp. 1 – 6.
Mazmanian,  D.  A.,  &  Sabatier,  P.  A.
(1980).  A  multivariate  model  of public  policy-making.  American journal  of  political  science, 439- 468.
Mbuya,  M.  N.,  &  Humphrey,  J.  H.
(2016).  Preventing  environmental enteric dysfunction through improved  water,  sanitation  and hygiene:  an  opportunity  for stunting  reduction  in  developing countries. Maternal & child nutrition , 12 , 106-120.
Meilana,  H.  A.,  &  Wijayanti,  Y.  (2022). Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Buang Air Besar pada  Masyarakat  Wilayah  Kerja Puskesmas. Indonesian  Journal  of Public  Health  and  Nutrition , 2 (3), 319-328.
Miles Miles, M, A.M. Huberman, and  J.
Saldana.2014.  Qualitative  data analysis  A  method  sourcebook.
Ed.3. America: Sage publications.
Moleong,  Lexy  J.  (2012).  Metodologi Penelitian  Kualitatif.  Bandung: Rosdakarya
Mukti,  D.  A.,  Raharjo,  M.,  &  Dewanti,
N.  A.  Y.  (2016).  Hubungan Antara Penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Dengan
Kejadian  Diare  Di  Wilayah  Kerja Puskesmas  Jatibogor  Kabupaten Tegal. Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip) , 4 (3), 767-775.
N¨as¨anen,  J.,  &  Vanharanta,  O.  (2016).
Program group’s discursive
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (624-638)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19949
construction  of  context:  A  means
to legitimize buck-passing.
International  Journal  of  Project Management, 34(8), 1672 – 1686.
Nainggolan,  W.  R.  (2022).  Perilaku
Buang  Air  Besar  Sembarangan dan  Penyakit  Kecacingan  pada Masyarakat di Daerah Pesisir. Journal of Social
Research , 1 (8), 902-907.
Notoatmodjo,  S.  (2014).  IPKJRC  (2015). Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta:
Rineka Cipta. Biomass Chem
Eng , 49 (23-6).
Pawson,  R.  (2006).  Evidence-Based Policy  A  Realist  Perspective.
London,  UK:  SAGE  Publications Ltd.
Petrosino,  A.,  &  Boruch,  R.  (2014).
Evidence-based  policy  in  crime
and justice. Encyclopedia of
Criminology  and  Criminal  Justice. Springer, New York, NY. https://doi. org/10.1007/978-1-4614-5690-
2_665 .
Pickering, A. J.,  Djebbari, H., Lopez, C., Coulibaly,  M.,  &  Alzua,  M.  L. (2015). Effect of a community-led sanitation  intervention  on  child diarrhoea  and  child  growth  in rural  Mali:  a  cluster-randomised controlled  trial. The  Lancet  Global Health , 3 (11), e701-e711.
Pudjaningrum, P., Wahyuningsih, N. E., &  Darundiati,  Y.  H.  (2016).
Pengaruh Metode Pemicuan terhadap  Perubahan  Perilaku Buang  Air  Besar  Sembarangan pada Masyarakat Kelurahan Kauman Kidul Kota Salatiga. Jurnal Kesehatan
Masyarakat (Undip) , 4 (5), 100-108.
Rahmat  Pannyiwi    Suprapto,  Nur Syamsi  N.L,  A.  A.  M.  (2019). Utilization  of  family  toilet  in  the Allu  village  of  Minasa  Baji Bantimurung districts.
Ramadanti,  Viqra.  (2019).  Kebijakan Berbasis  Bukti  (Based  Policy Evidence)  Dalam  Perencanaan Pembangunan  Di  Kota  Makassar (Studi Kasus  Pada Bappeda Kota Makassar). http://eprints.unm.ac.id/16536/1/j urnal%2 0viqra.pdf.
Ripley,  R.  B.,  &  Franklin,  G.  A.  (1986).
Policy implementation and bureaucracy. Brooks/Cole
Saliani, H., Pinontoan, O. R., & Posangi,
J.  (2017).  Faktor-Faktor  yang Berhubungan  dengan  Praktek Buang  Air  Besar  Masyarakat  di Desa  Garuga  Kecamatan  Mantoh
Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Paradigma
Sehat , 5 (2)..
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (624-638)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19949
Sanderson,  Ian.  (2002).  Evaluation,
Policy  Learning  and  Evidence-
Based  Policy  Making.  Public Administration, 80(1): 1-22. https://doi.org/10.1111/146 7- 9299.00292. Schneider, C., Newman, R. A.,
Sutherland,  D.  R.,  Asser,  U.,  & Greaves, M. F. (1982). A one-step purification of membrane proteins  using  a  high  efficiency immunomatrix. Journal of Biological Chemistry , 257 (18), 10766-10769.
Schrefler,  L.,  2014.  Reflections  on  the different  roles  of  expertise  in regulatory policymaking. In: Ambrus,  M.,  Arts,  Hey,  K.,  E, Raulus,  H.  (Eds.),  The  role  of “experts”  in  international  and
European
decision-making processes:  Advisors,  decision- makers  or  irrelevant  actors?
Cambridge University Press, Cambridge, pp. 63 – 81.
Sclar, G. D., Penakalapati, G., Amato, H. K.,  Garn,  J.  V.,  Alexander,  K., Freeman,  M.  C.,  &  Clasen,  T. (2016).  Assessing  the  impact  of sanitation  on  indicators  of  fecal exposure along principal transmission pathways: a systematic review. International journal of
hygiene and
environmental  health , 219 (8),  709- 723.
Sholikhah,    S.    2014.    Hubungan Pelaksanaan    Program  ODF ( Open    Defecation    Free )    dengan PerubahanPerilaku Masyarakat dalam  Buang  Air  Besar  diLuar Jamban    di    Desa    Kemiri Kecamatan    Malo  Kabupaten Bojonegoro      Tahun      2012. Surya.Vol.02, No.XVIII
Song,  J.,  Song,  L.,  Liu,  H.,  Feng,  Z.,  & Müller,  R.  (2022).  Rethinking project governance: Incorporating contextual and practice-based views.
International  Journal  of  Project Management, 40(4), 332 – 346.
Strassheim,  H.,  Kettunen,  P.,  2014.
When does evidence-based policy  turn  into  policy  based evidence? Configurations,
contexts,  and  mechanisms.  Evid. Policy 10 (2),
259 – 277.
Sugiyono.  2007.  Memahami  Penelitian
Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Suriawiria, U. (1996). Air dalam kehidupan  dan  lingkungan  yang sehat . Alumni.
Sutcliffe,  S.  (2005).  Evidence-Based Policymaking:  What  is  it?  How does it work? What relevance for developing countries?.
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (624-638)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.19949
Talinusa, C. E., Rattu, J. A., & Adam, H.
(2017). Determinan Perilaku Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa  Utara. KESMAS:  Jurnal
Kesehatan  Masyarakat  Universitas Sam Ratulangi , 6 (4).
Van  Marrewijk,  A.,  &  van  den  Ende,  L.
(2022). Shaping interorganizational strategic projects  through  power  relations and strategic practices.
International  Journal  of  Project Management, 40(4), 426 – 438.