## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 2, No. 1, Juni 2021 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DESA MAMBALAN KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOKBARAT

## Abdul Hamid, Idi Amin,  Lalu Parman, Nanda Ivan Natsir
Universitas Mataram Correspoinding email : abdulhamid@unram.ac.id

## Abstrak
Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat yang tidak saja membawa dampak positif juga membawa dampak negative bagi perkembangan kehidupan masyarakat sebagai dampak negative yaitu munculnya berbagai macan kejahatanyang salahsatunyakejahatankekerasanseksualterhadapanak.Kejahatankekerasanseksual terhadap anak harus segera kita cegah dan ditanggulangi mengingat bahwa anak itu harus dilindungi dan diayomi sesuai dengan peraturan perintah Undang-Undang kita sebagaisalahsatuupayayangkitalakukanyaitudenganmelakukanpenyuluhanhukum kepada masyarakat dengan materi yang berkaitan dengan upaya bagaimana mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadapanak.
Kata kunci: kekerasan seksual terhadap anak

## A. PENDAHULUAN
Dalam perkembangan kehidupan saat ini kejahatan kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu berita yang ditayangkan oleh berbagai media, baik cetak maupun elektronik serta menjadi salah satu fenomena social yang cukup marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kasus-kasus kejahatan  seksual  terhadap anak sekarang ini sudah sangat memprihatinkan dimana kasus ini semakin hari semakin memprihatinkan 1 .
Betapa banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan masih segar dalam ingatan kita kasus kekerasan seksual yang terjadi di Bengkulu pada tahun 2016 lalu yang menimpa anak SMP berumur 14 tahun yang diperkosa oleh 14 orang pelaku dari kampungnya sendiri, setelah diperkosa langsung di bunuh dan mayatnya di buang diperkebunan tempat tinggal mereka 2 .
Belum lagi kasus-kasus lain yang seperti yang terjadi di Tanggerang Banten Jawa Barat yang menimpa Ero 18 Tahun dan Yuyun ini adalah sebagian kecil dari beberapa kasus kekerasan seksual yang menimpa anak perempuan di Indonesia saat ini.
1 Wijaya Andika dan Ananta Wida peace, Darurat Kejahatan Seksual Cetakan Pertama , Sinar Grafika, Jakarta Timur , 2016. hlm. 2.
2 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004 , hlm. 45
Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak ini berbeda dengan kasus-kasus kejahatan lainnya karena memiliki dampak yang jauh lebih serius terhadap anak secara langsung baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kejahatan jenis ini tidak hanya meninggalkan luka secara fisisk, lebih dari itu akan memberikan efek yang sangat buruk bagi perkembangan emosional anak, sosial, dan psikologis anak sebagai korban kejahatan ini. Kondisi emosional anak akan terganggu  yang ditandai dengan kondisi stress, cemas, rasa tertekan, ketakutan dan rasa tidak nyaman dalam kehidupan kesehariannya. Bahkan tidak jarang terjadi korban mengalami gangguan psikologis yang ditunjukan dengan gejala oleh adanya kesulitan dalam berinteraksi dengan seksamanya, ketidak percayaan diri untuk hidup dan kehilangan harapan 3 .
Begitu maraknya kejahatan jenis ini di Indonesia saat ini menimbukan reaksi yang sangat deras dari publik dan termasuk pemerhati masalah anak mendorong pemerintah untuk membuat aturan sanksi yang cukup keras kepada pelaku demi melindungi anak sebagai penerus cita-cita bangsa ke depan.
Atas desakan tersebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sangat merespon dan menyetujui sehingga pada tanggal 26 Mei Tahun 2016 beliau secara resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan. Sebagai salah satu hal yang diatur dalam Perpu tersebut adalah hukuman tahanan diluar hukuman pokok bagi predator seksual anak seperti kebiri kimiawi, pengumuman identitas pelaku dan pemasangan alat deteksi elektronik berupa chip 4 .
Bertitik tolak dari pemikiran dalam, maka sebagi salah satu untuk mencegah tejadinya tindak  pidana  jenis  ini  bagaiman  peran  orang  tua/wali  sangat  penting, mengingat orang tua/wali sebagai penanggung jawab utama dalam menjaga dan memelihara anak- anaknya.
Untuk itu kami dari tim penyuluhan Fakultas Hukum Universitas Mataram menjadi tertarik dan merasa terpanggil untuk melaksanakan penyuluhan  hukum  dengan  Judul Pentingnya Peran Serta Orang Tua/Wali Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Desa.

## B. MATERI DAN METODE PELAKSANAANNYA
Sasaran utama dalam penyuluhan hukum ini ada seluruh lapisan masyarakat terutama tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda yang ada di desa Mambalan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum ini dengan baik tentunya kami dari tim memerlukan bantuan dan
3 Tri Adrisman, Hukum Pidana Azas-Azas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia , Universitas Lam- pung, Bandar Lampung 2006 , hlm. 67.
4 Iqro Laskar, Perpu Kebiri , CV. Bagis Grafika, Jakarta Timur 2016 , hlm. 45.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 200~202
kerja sama serta partisipasi dari berbagai pihak terutama pemerintah dan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di desa Mambalan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
Dengan merujuk kepada Peraturan Hukum Menteri dan HAM RI No: M.01.Pr 08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum disebutkan yang berkaitan dengan metode-metode penyuluhan hukum bagi warga masyarakat. Metode – metode tersebut terdiri dari penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung.
Penyuluhan hukum dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dengan yang disuluh sementara penyuluhan tidak langsung dilakukan melalui media eletronik dan media cetak. Dengan mengacu pada peraturan tersebut maka pengabdian masyarakat ini kami lakukan dengan cara penyuluhan langsung dengan metode pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab.
Metode ceramah merupakan metode yang paling tepat kami pilih untuk menyampaikan materi kepada para peserta yang ikut dalam penyuluhan hukum ini. Setelah penyampaian materi oleh anggota tim, kemudian dibuka sesi tanya jawab sehingga peserta banyak mengajukan pertanyaa-pertanyaan kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang mereka belum pahami maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perkembangan hukum saat ini.
Sepanjang persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini kami dari tim mengadakan evaluasi yaitu mulai dari pra kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan. Evaluasi tersebut dilakukan dengan cara mengamati memperhatikan persiapan dari tim penyuluh (sosialisasi), kemudian diamati dan dicermati dengan seksama kegiatan di lapangan sehingga tim menilai apakah para peserta dari kegiatan tersebut dapat memahami materi yang disampaikan oleh anggota tim terutama materi yang berkaitan dengan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan penyuluhan hukum ini telah kami laksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 di Desa Mambalan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat berjalan lancar tanpa ada hambatan yang berarti sekalipun dalam suasana Covid-19. Namun karena pelaksanaan kegiatan masih dalam suasana Covid-19 sehingga peserta dibatasi sekitar 15 orang dengan posisi duduk sesuai standar Covid-19 dengan jarak duduk peserta antara satu meter. Dan yang hadir terutama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang ada di Desa Mambalan.
Dari hasil kegiatan yang kami lakukan dapat kami simpulkan bahwa masyarakat sudah cukup paham dengan perkembangan teknologi saat ini karena dengan perkembangan
teknologi saat ini disamping punya dampak positif juga punya dampak negative yang diakibatkan oleh pengaruh teknologi. Dengan dampak negatif dari teknologi ini tidak banyak yang tahu seperti halnya banyak tampilan tayangan-tayangan yang berbau porno yang disebarkan lewat elektronik termasuk yang ada di HP. Apabila dari tayangn- tayangan tersebut salah ditafsirkan maka akan menjurus kepada hal-hal yang negatif yang tentunya akan bersinggungan hukum pidana. Bahkan sekarang ini justru terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah disebabkan karena sering melihat tayangan- tayangan porno yang ada pada eletronik termasuk di HP.
Berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi ini kami dari tim merasa terpanggil untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum ini, mengingat anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa kedepan harus dilindungi dari berbagai bentuk tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual.
Menurut Ricard Gilles seperti yang dikutip oleh Abu Hurairah mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak baik secara fisik maupun emosional 5 .
Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada berhubungan seks saja tetapi pada tindakan – tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak seperti menyentuh tubuh anak-anak secara seksual baik si anak sedang memakai pakaian ataupun tidak. Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota badan/tubuh membuat atau memaksakan anak terlibat dalam aktivitas seksual secara sengaja melakukan aktivitas seksual dihadapatn anak atau tidak mencegah anak menyaksikan kegiatan seksual yang dilakukan oleh orang lain 6 .
Dalam UU No.23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hakikat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu dari ketentuan UU tersebut bukan saja anak yang telah dilahirkan tapi anak yang belum dilahirkan harus diberikan perlindungan hukum.
Itulah mengapa pentingnya penyuluhan hukum itu harus kami lakukan karena dalam perkembangan kehidupan saat ini cukup banyak kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Seperti yang telah diungkapkan di atas membawa dampak fisik maupun emosional pada anak (korbannya). Secara emosional misalnya mengalami stres, depresi, goncangan jiwa adanya perasaan bersalah, rasa takut berhubungan dengan orang lain dan lain
5 Abu huraerah, Kekerasan Terhadap Anak , Nuansa Press, Bandung 2012 , hlm. 5.
6 Sri Maslihah, Kekerasan Terhadap Anak Model Transisional Dan Dampak Jangka Panjang , Edukid, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini I 2006 , hlm. 34.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 202~202
sebagainya. Secara fisik korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar alat kelamin dan lain sebagainya.
Jauh lebih tegas lagi tentang perlindungan anak ini yaitu UU No. 35 Tahun 2014 sebagai Undag-Undang yang menggantikan UU No. 23 tahun 2002 dan bahkan dalam konferensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah mengatur dengan jelas hal- hal anak yang ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia tanggal 26 Januari 1999.

## D. KESIMPULAN
Tim penyuluh dari Fakultas Hukum Universitas Mataram telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dengan maksud sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu masyrakat diberikan pemahaman terhadap hukum pada umunya.
Kegiatan penyuluhan hukum seperti ini perlu dilakukan secara berkesinambungan di tempat-tempat lain yang bukan saja materi seperti ini tapi juga menyangkut materi- materi lain yang masih terjadi saat ini seperti bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba bagi anak maupun masyarakat pada umunya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu huraerah, Kekerasan Terhadap Anak , Nuansa Press, Bandung 2012
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I , Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004 Iqro Laskar, Perpu Kebiri , CV. Bagis Grafika, Jakarta Timur 2016
Sri Maslihah, Kekerasan Terhadap Anak Model Transisional Dan Dampak Jangka Panjang , Edukid, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini I 2006
Tri Adrisman, Hukum Pidana Azas-Azas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia , Universitas Lampung, Bandar Lampung 2006
Wijaya Andika dan Ananta Wida peace, Darurat Kejahatan Seksual Cetakan Pertama , Sinar Grafika, Jakarta Timur
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
PP pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahub 2002