## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.343

## Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas Penjualan Barang Palsu pada Platform Marketplace
Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo 1* , Sudaryat 2 , Aam Suryamah 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
* Correspondence email: bernadettautomo75@gmail.com, sudaryatpermana@gmail.com, aam.astria@gmail.com
Abstrak. Perubahan teknologi  kini  semakin  maju.  Perubahan  ini  diakibatkan  karena  perkembangan  teknologi  informasi  yang salah satunya adalah perilaku manusia dalam mewujudkan hasil kekayaan intelektualnya. Kita dapat melihat kekayaan intelektual melalui platform  online secara  mudah.  Pandemi  Covid-19  menyebabkan  penjualan  barang  yang  tadinya offline kini  menjadi online . Selain itu terjadi pula penjualan barang palsu  yang kian memuncak dalam platform marketplace. Penelitian ini bertujuan untuk  mendapatkan  pemahaman  tentang  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  merek,  dan mengenai  tindakan  hukum  yang  dapat dilakukan  olehnya  atas  penjualan  barang  palsu  pada platform  marketplace .  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif.  Hasil  penelitian  ini  berdasarkan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dan Undang-Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  untuk  mendapatkan  perlindungan  lebih  komprehensif  pemilik  merek  dagang  haruslah  mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yaitu melakukan tindakan-tindakan seperti melakukan  pengaduan  kepada  masing-masing platform  marketplace ,  penyelesaian  sengketa  alternatif,  mengajukan  permohonan penetapan sementara, gugatan perdata dengan memohon ganti rugi, dan tindakan pidana.
Kata Kunci: Merek Dagang; Penjualan Barang Palsu; Platform Marketplace
Abstract.  Nowadays  technology  changes  is  more  advanced.  One  of  the  changes  caused  by  the  development  of  information technology  is  human  behavior  in  realizing  the  results  of  their  intellectual  property.  We  can  view  intellectual  property  through online platforms easily. The Covid-19 pandemic has caused the sale of goods that were offline  becomes online. Other than that, there  are  also  a  lot  of  counterfeit  goods  which  has  peaked  on  the  marketplace  platform.  This  research  aims  to  gain  an understanding of legal protection for brand owners and about legal actions that can be taken by them for selling counterfeit goods on the marketplace platform. The research method used is normative juridical. The results of this study are based on Law no. 20 of 2016 concerning on Marks and GI and Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 on EIT in order to obtain  more  comprehensive  protection,  trademark  owners  must  first  register  their  trademarks.  In  addition,  efforts  that  can  be made  by  trademark  owners  are  taking  actions  such  as  making  complaints  to  each  marketplace  platform,  resolving  alternative disputes, submitting requests for provisional decisions, civil lawsuits by requesting compensation, and criminal sanctions.

## Keywords: Trademark; Sale of Counterfeit Goods; Platform Marketplace

## PENDAHULUAN
Kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran manusia yang memerlukan pengorbanan seperti biaya, tenaga, dan  waktu.  Ketiga  hal  ini  menghasilkan  suatu  karya  yang  mempunyai  manfaat  dan  dapat  menghasilkan  nilai ekonomi. 1 Oleh  karena  itu,  perlunya  diberi reward atas  hasil  karya  itu  berupa  perlindungan  hukum  kekayaan intelektual.  Pada  umumnya  hukum  kekayaan  intelektual  merupakan  perlindungan  atas  penerapan  ide-ide  manusia yang diwujudkan secara nyata.
Merek merupakan salah satu kekayaan intelektual yang mempunyai nilai ekonominya tinggi. Merek digunakan pelaku  usaha  dalam  kegiatan  perdagangannya  dalam  bentuk  logo,  gambar,  atau  tulisan.  Merek  berguna  sebagai pengidentifikasi  barang  dan  jasa  yang  diproduksi  atau  distribusi  oleh  pelaku  usaha,  sehingga  pelaku  usaha  selalu mendaftarkan mereknya sehingga memberikan hak kepada pelaku usaha tesebut untuk menggunakan mereknya secara eksklusif.
Penyebaran  wabah  Covid-19 di  Indonesia  yang  masif  membuat  pemerintah  mengambil  kebijakan  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut membatasi mobilisasi manusia sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pergerakan masyarakat menjadi terbatas karena harus tetap berada di rumah. Masyarakat lebih memilih belanja secara daring  dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sekarang ini,  sehingga membuat  jumlah transaksi  belanja  melalui  internet  meningkat  tajam. Sehingga  ada  potensi  sengketa  yang  turut  meningkat  seiring dengan  peningkatan  jumlah  penggunaan  internet.  Maka  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  antara  konsumen  dan pelapak online di  tengah  pandemi  Covid-19,  kehati-hatian  dari  masyarakat  menjadi  poin  utama  yang  harus
1 Maria Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum , Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 3, 2017, hlm. 304.
Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo, Sudaryat dan Aam Suryamah, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas

## Penjualan Barang Palsu pada Platform Marketplace
diperhatikan  dan  ditingkatkan.  Hal  ini  mengingat  tingginya  potensi  penipuan  dan  terbatasnya  pertemuan  fisik  dalam penyelesaian sengketa.
Perubahan  yang  terjadi  saat  ini  didukung  oleh  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  cepat sehingga  mengubah  perilaku  masyarakat  dan  peradaban  manusia  secara  global. 2 Perubahan  ini  diakibatkan  karena perkembangan  teknologi  informasi  yang  salah  satunya  adalah  perilaku  manusia  dalam  mewujudkan  hasil  kekayaan intelektualnya. Saat ini kita dapat melihat kekayaan intelektual secara melalui platform online secara mudah. Transaksi online tidak  hanya  menjadi  sebuah  tren  baru,  namun  juga  menjadi  kebutuhan.  Perilaku  atau  pola hidup  masyarakat  modern  sangat  bergantung  dengan  toko online jika  sedang  membutuhkan  sesuatu  dari  pada membelinya  secara  langsung  yang  dirasa  terlalu  memakan  waktu  dan  memberatkan.  Belum  juga  rasa  malas  jika terpaksa  pergi  sendiri.  Keuntungan  lain  berbelanja  di e-marketplace memberikan  lebih  banyak  pilihan  toko  dari seluruh Indonesia dengan berbagai varian harga, sehingga bisa memilih produk dengan harga terendah. Harga barang online pun jauh lebih murah dibandingkan dengan yang dibeli secara langsung di toko.
E-Commerce sama  seperti  pasar  yang  menyediakan  berbagai  kebutuhan  masyarakat  namun  dikemas  secara digital . Marketplace merupakan pasar virtual di mana penjual dan konsumen selaku pembeli melakukan berbagai jenis transaksi. Fungsi dari e-marketplace layaknya pasar konvensional, tetapi sitem komputerisasi marketplace jauh lebih efisien  dengan  memberikan  lebih  banyak  informasi  terkini  dan  beragam  layanan  dukungan  kepada  pembeli  dan penjual.  Berdasarkan  hal  tersebut, marketplace menetapkan  suatu  persyaratan  bagi  penjual  untuk  dapat  mengakses layanan yang telah disediakan. Persyaratan ini adalah ketentuan bagi penjual dalam melaksanakan transaksi jual beli yang dilakukan.
Para  penjual  dalam  bisnis  perdagangan  transaksi e-commerce menjual  barang-barangnya  palsu  karena banyaknya permintaan pasar.  Salah satu contoh produk yang dijual palsu  adalah minyak perawatan  kulit, yakni Bio- Oil.  Bio-Oil  dengan  harga  normal  dijual  dengan  harga  Rp200.000,00  sedangkan  ada  saja seller dalam platform marketplace yang  menjualnya  di  bawah  dari  harga  normal,  yaitu  Rp78.000,00.  Apabila  sudah  seperti  ini,  bisa dipastikan barang dijual adalah barang palsu.
Setelah  melakukan  wawancara  terhadap  salah  satu  pemilik  merek  yang  terlanggar  haknya  dalam marketplace Shopee,  jika  benar  barang-barang  yang  dijual  dalam  Shopee  dengan  mudahnya  dapat  terjual  tanpa  persyaratan tertentu,  hal  tersebut  membuat  pemilik  merek  mengalami  kerugian.  Namun  di  satu  sisi,  jika  telah  ada  penyaringan produk yang akan dijual, maka itu merupakan solusi terbaik untuk pemilik merek karena mereka tidak  memiliki rasa keberatan tentang persyaratan produk yang telah didistribusikan secara resmi dan terjual dalam platform marketplace . Karena  pada  dasarnya  pemilik  merek  yang  terdaftar  memiliki  hak  untuk  mencegah  pihak  lain  yang  menggunakan merek miliknya tanpa izin. 3
Tindakan  yang  diambil  Indonesia  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  merek  yaitu  dengan  membuat undang-undang  khusus  untuk  mengatur  merek  yakni  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis  (UU  MIG).  Berdasarkan  uraian  di  atas,  Penulis  tertarik  untuk  menemukan  jawaban  dari permasalahan yang timbul dan Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  merek  dagang  atas  penjualan  barang  palsu  pada platform marketplace ?
2. Tindakan  dan  upaya  apa  yang  dapat  dilakukan  pemilik  merek  dagang  atas  penjualan  barang  palsu  pada platform marketplace ?
Kemudian tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  mendapatkan  pemahaman  mengenai  perlindungan  hukum  dan tindakan  dan  upaya  yang  dapat  dilakukan  pemilik  merek  dagang  terhadap  penjual  barang  palsu  pada platform marketplace .

## METODE Metode Pendekatan Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang  menggunakan bahan  pustaka  di  mana  bahan  hukum  primernya  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung. 4 Lebih lanjut, spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperoleh  suatu  uraian atau gambaran umum  yang menyeluruh dan sistematis, serta menguraikan keadaan  ataupun  fakta  yang  ada.  Metode  dalam  analisis  data  yang  digunakan  adalah  normatif  kualitatif.  Normatif bertitik  tolak  pada  peraturan-peraturan  hukum  yang  ada  sebagai  norma  hukum  positif,  sedangkan  kualitatif  dalam menganalisis data adalah berdasarkan pada usaha penemuan asas dan informasi.
2 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan Haki , Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 1.
3 Tim Lindsey (et.al.), Hak Kekayaan Intelektual , Bandung: Alumni, 2013, hlm. 8.
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.
Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo, Sudaryat dan Aam Suryamah, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas Penjualan Barang Palsu pada Platform Marketplace

## Bahan dan Alat Utama Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan skripsi yang diambil dari kepustakaan, diantaranya:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Teknologi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

## Bahan Hukum Sekunder
1. Buku-buku literatur yang relevan dengan judul penelitian ini;
2. Makalah atau Jurnal tentang Hak Kekayaan Intelektual.

## Bahan Hukum Tersier
1. Kontrak Antara Pemilik Merek dengan Shopee;
2. Kontrak Antara Penjual dengan Shopee.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  awal  dilakukan  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  yaitu  dengan  mengumpulkan  buku, peraturan perundang-undangan, maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti juga melakukan wawancara melalui email dengan pihak kuasa hukum dari pemilik merek dagang.

## Teknik Analisis
Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan  cara  menguraikan  data  yang  bermutu  dalam  bentuk  kalimat  teratur,  runtun,  logis,  dan  efektif  agar memudahkan  interpretasi  data  dan  pemahaman  hasil  analisis. 5 Teknik  analisis  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini yaitu  menguraikan  hasil  dari  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  merek  dagang,  dan  tindakan  dan  upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik merek dagang atas penjualan barang palsu pada platform marketplace, serta  kedua  masalah  tersebut  dikaitkan  dengan  UU  MIG  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemilik  Merek  Dagang  Atas  Penjualan  Barang  Palsu  Pada  Platform

## Marketplace
Transaksi  dengan  metode  elektronik  merupakan  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  melalui  komputer  dan jaringannya,  atau  media  elektronik  lainnya. 6 Saat  ini,  transaksi  elektronik  menjadi  transaksi  yang  selalu  digunakan masyarakat didukung dengan internet. Adanya internet mendukung pertumbuhan sistem informasi dan teknologi yang telah digunakan pada banyak sektor kehidupan, salah satunya sektor perdagangan. 7
Perdagangan  dalam  sistem  elektronik  merupakan  proses  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  oleh  seseorang terhadap orang lainnya dengan media internet dalam waktu yang tidak terbatas dan di mana pun tanpa perlu bertatap muka  dengan  para  pihak  yang  cukup  mengandalkan  rasa  kepercayaan. 8 Perdagangan  dalam  sistem  elektronik  ini menggunakan  prinsip-prinsip  perjanjian  seperti  di  dalam  Pasal  1233  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan:

## “Setiap perjanjian dilahirkan baik karena persetujuan maupun undang-undang.”
Lalu  dilanjutkan  Pasal  1320  KUHPerdata  yaitu  syarat  sah  perjanjian  yang  terdiri  dari:  sepakat  mereka  yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal.
5 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 69.
6 Danrivanto  Budhijanto, Hukum  Telekomunikasi,  Penyiaran  &  Teknologi  Informasi ,  Bandung:  Refika  Aditama,  2010, hlm. 138.
7 Ibid , hlm. 1.
8 Desy  Ary  Setyawati,  dkk., Perlindungan  Bagi  Hak  Konsumen  dan  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Dalam  Perjanjian Transaksi Elektronik , Syiah Kuala Law Journal Vol. 1 No. 3, 2017, hlm. 35.
Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo, Sudaryat dan Aam Suryamah, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas

## Penjualan Barang Palsu pada Platform Marketplace
Transaksi dalam e-commerce berkaitan erat dengan aspek hukum kekayaan intelektual. Seperti dalam Pasal 25 UU  ITE  sebagai  jembatan  memberikan  perlindungan  terhadap  segala  kekayaan  intelektual  dalam  sistem  informasi dengan memperhatikan peraturan kekayaan intelektual terkait. Sekarang ini banyak ditemukan pelanggaran kekayaan intelektual,  salah  satunya  penyalahgunaan  merek  oleh  penjual . Merek  sebagai  kekayaan  intelektual  memiliki  nilai ekonomis  yang  tinggi  disalahgunakan  oleh  penjual  yang  tidak  bertanggung  jawab  guna  meraih  keuntungan.  Praktik passing  off atau  pemboncengan  reputasi  merupakan  pelanggaran  merek  sebagai  hak  eksklusif  yang  dimiliki  pemilik terdaftar  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  tidak  berhak  memanfaatkan  merek  tersebut  untuk  kegiatan  usahanya  guna meraih  keuntungan  yang  besar  tanpa  iktikad  baik.  Praktik passing  off ini  banyak  ditemukan  dalam  berbagai  situs platform marketplace .
Passing  off dalam platform  marketplace perlu  dikenakan  tindakan  hukum,  dikarenakan  dapat  menyebabkan kerugian  bagi  pemilik  merek  serta  menimbulkan  kebingungan  bagi  masyarakat  sebagai  konsumen.  Perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan resiko dialami oleh pemilik merek dalam dunia maya yaitu pada platform marketplace dengan  bentuk  praktik passing  off . 9 Hal  tersebut menyebabkan  resiko  bagi  merek  karena  ia  kekayaan intelektual dan sejalan dengan risk theory yaitu pemilik merek akan menghadapi risiko pelanggaran hak akibat adanya penggunaan merek secara melawan hukum. 10 Praktik passing off dalam platform marketplace yang dilakukan dengan pemasangan iklan di mana mencantumkan merek dagang, maka akan dilakukan pencabutan iklan.
Meskipun pelanggaran merek yang dilakukan penjual di platform marketplace belum ada pengaturannya dalam UU  MIG,  namun  diperlukan  keadilan  bagi  pemilik  merek.  Jika  dikaitkan  dengan  UU  MIG,  Pemilik  merek mendapatkan  perlindungan  seperti  pada  Pasal  1  ayat  (5)  UU  MIG  dinyatakan  hak  atas  merek  adalah  hak  eksklusif yang  diberikan  oleh  negara  kepada  pemilik  merek  yang  terdaftar  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan  menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dilanjutkan Pasal 3 UU MIG dinyatakan  bahwa  hak  atas  merek  diperoleh  setelah  Merek  tersebut  terdaftar.  Maka  suatu  merek  akan  mendapatkan perlindungan  dan  pemilik  merek  mendapat  hak  eksklusif  suatu  merek  apabila  sudah  melewati  rangkaian  proses pendaftaran berupa permohonan pendaftaran, pemeriksaan formal, proses pengumuman, dan  pemeriksaan  substantif, juga telah mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.
Tindakan  dan  Upaya  Hukum  yang  Dapat  Dilakukan  Pemilik  Merek  Dagang  Terkait  Adanya  Penjualan Barang Palsu Pada Platform Marketplace
Tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemilik  merek  dagang  terhadap passing off atas  mereknya  dalam marketplace terdapat  dalam  Surat  Edaran  Kominfo  No. 5  Tahun  2016  yang  memberikan  hak  kepada  pemilik  merek untuk melakukan tindakan atas passing off yang dilakukan dalam marketplace tertentu dengan mengajukan pengaduan kepada penyedia platform untuk memblokir atau menghapus konten yang melanggar kekayaan intelektualnya, hal ini tercantum pada bagian:
“Kewajiban Penyedia Platform UGC meliputi:
a. Menyediakan  saran  pelaporan  yang  dapat  digunakan  untuk  menyampaikan  aduan  mengenai  konten  yang dilarang di Platform UGC;
b. Melakukan tindakan terhadap pelaporan atas konten atau aduan;
c. Memperhatikan jangka waktu penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap konten yang dilarang, yakni konten yang  melanggar  kekayaan  intelektual  selambat-lambatnya  14  (empat  belas)  hari  kalender  sejak  pengaduan diterima oleh platform UGC” 11 .
Berdasarkan  surat  edaran  itu,  pemilik  merek  juga  dapat  meminta  pertanggung  jawaban  dari  penjual  sebagai pihak yang melakukan pengunggahan konten yang melanggar kekayaan intelektual. Meskipun telah terdapat beberapa peraturan  yang  secara  penafsiran  telah  mengatur  mengenai  praktik passing  off dalam platform  marketplace ,  namun oleh karena pengaturan mengenai perlindungan terhadap pemboncengan reputasi terhadap merek belum diatur secara pasti dan menyeluruh dalam UU MIG, maka UU MIG diharapkan juga melindungi merek dari passing off mengingat reputasi  merek,  terutama  merek  terkenal,  yang  merupakan  hasil  dari  kerja  keras  pemilik  merek  untuk  membangun identitas produknya supaya diketahui masyarakat luas.
9 Muhammad Amirulloh, Cyberlaw: Perlindungan Merek dalam Cyberspace , Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 81.
10 Dwi  Agustine  Kurniasih, Perlindungan  Hukum  Pemilik  Merek  Terdaftar  dari  Perbuatan  Passing  Off  (Pemboncengan Reputasi) , Jurnal Media HKI Vol. V. No. 6, 2008, hlm. 7.
11 Surat  Edaran  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Batasan  dan  Tanggung  Jawab Penyedia Platform dan  Pedagang (Merchant) Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik (Electronic  Commerce) Yang  Berbentuk User Generated Content.
Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo, Sudaryat dan Aam Suryamah, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas

## Penjualan Barang Palsu pada Platform Marketplace
Diakibatkan praktik pelanggaran merek dilakukan dalam cyberspace maka penegakannya  juga memperhatikan UU  ITE  sebagai  undang-undang  pada  aspek  hukum  siber.  Benar  adanya  bahwa  UU  ITE  yang  berperan  sebagai peraturan khusus yang mengatur kegiatan dalam transaksi  elektronik, tetapi UU MIG sebagai peraturan khusus yang mengatur  merek  perlulah  didalamnya  juga  mengatur  perlindungan  merek  dalam  kegiatan  perdagangan  elektronik. Oleh  karena  saat  ini  belum  ada  pengaturan  merek  dalam  kegiatan  elektronik,  sehingga  kegiatan  dalam  sistem elektronik  mengacu  pada  UU  ITE  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
Pada Pasal 3 ayat (1) PP PSTE disebutkan penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistemnya secara  andal  dan  aman  serta  bertanggung  jawab  terhadap  pengoperasiannya,  yang  dalam  rangka  menyelenggarakan dengan  aman  disebutkan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  PP  PSTE  yaitu  penyelenggara  sistem  elektronik  wajib  memastikan sistemnya  tidak  memuat  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  dilarang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemilik  merek  dalam  melindungi  mereknya  dari  penjualan  barang  palsu  dalam marketplace juga  dapat melakukan  tindakan  hukum  berupa  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa alternatif lainnya sesuai dengan Pasal 39 UU ITE. Misalnya, negosiasi dengan langsung melakukan pengaduan kepada masing-masing pihak penyedia platform marketplace . Pada platform marketplace Shopee.com, pemilik merek dagang dapat  mengisi  formulir  pelanggaran  kekayaan  intelektual  apabila  menemukan  produk  yang  menjual  barang  palsu dengan melengkapi dokumen berikut: 12
1. Surat Kuasa (jika pelapor bukan pemilik merek)
2. Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang Lokal
3. Panduan Bergambar/ Daftar Harga
Meskipun  setiap platform  marketplace telah  memiliki  layanan  pengaduan  pelanggaran  kekayaan  intelektual, namun  dalam  menjaga  sistemnya  selalu  aman  setiap marketplace seharusnya  memiliki  program  yang  dapat mendeteksi  pelanggaran  merek  tanpa  perlu  pengaduan  atau  memiliki  program filtering konten-konten  dalam sistemnya guna menghindari tuntutan dari pemilik merek.
Selain itu tindakan lain yang dapat dilakukan pemilik merek tercantum dalam Pasal 94 UU MIG, bahwa:
“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:
a. Pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek ke jalur  perdagangan;
b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut;
c. Pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
d. Penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.”
Adapun permohonan penetapan sementara diajukan tertulis kepada Pengadilan Niaga, hal ini ditegaskan dalam ketentuan  Pasal  95  UU  MIG.  Dalam  hal  permohonan  telah  memenuhi  syarat,  panitera  Pengadilan  Niaga  mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali  dua  puluh  empat)  jam  kepada  ketua  Pengadilan  Niaga.  Pengadilan  Niaga  menunjuk  hakim  Pengadilan  Niaga untuk  memeriksa  permohonan  penetapan  sementara.  Waktu  paling  lama  adalah  2  (dua)  hari  terhitung  sejak  tanggal penunjukan dan hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Hakim  Pengadilan  Niaga  akan  menerbitkan  surat  penetapan  sementara  pengadilan  dan  menguatkannya  dalam  hal permohonan penetapan sementara dikabulkan.
Pemilik merek juga dapat mengajukan gugatan perdata, seperti dalam Pasal 83 UU MIG yang berbunyi:
“(1)  Pemilik  Merek  terdaftar  dan/atau  penerima  Lisensi  Merek  terdaftar  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap pihak  lain  yang  secara  tanpa  hak  menggunakan  Merek  yang  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
a. Gugatan ganti rugi dan/atau
b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.”
12 Shopee, “Bagaimana Saya Bisa Melaporkan Pelanggaran Hak-Hak Saya”,
diakses melalui
https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-saya-bisa-melaporkan-pelanggaran-hak-hak-saya pada 22 Januari 2021.

## Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo, Sudaryat dan Aam Suryamah, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas Penjualan Barang Palsu pada Platform Marketplace
Apabila  kasus  masih  dalam  pemeriksaan  pemilik  merek  juga  dapat  mengajukan  permohonan  seperti  dalam Pasal 84 UU MIG yang berbunyi:
“(1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik merek dan/atau penerima  Lisensi  selaku  penggugat  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  hakim  untuk  menghentikan  kegiatan produksi,  peredaran,  dan/atau  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  yang  menggunakan  merek  tersebut  secara tanpa hak.
(2)  Dalam  hal  tergugat  dituntut  menyerahkan  barang  yang  menggunakan  merek  secara  tanpa  hak,  hakim  dapat memerintahkan  penyerahan  barang  atau  nilai  barang  tersebut  dilaksanakan  setelah  putusan  pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.”
Selain  gugatan  perdata,  pemilik  merek  juga  dapat  melakukan  tindakan  melalui  ketentuan  pidana  sebagai ultimatum remedium (ultima ratio principle )  atau sarana terakhir apabila sarana-sarana lain tidak  cukup memuaskan dalam penanggulangan pelanggaran merek 13 yang tertera pada Pasal 100 ayat (1) UU MIG:
“(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”
Hal  ini  juga  sesuai  dengan  Pasal  45A  ayat  (1)  UU  ITE  di  mana  pemilik  merek  dapat  menempuh  jalur  pidana untuk menyelesaikan sengketa:
“(1)  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam  Transaksi  Elektronik  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  28 ayat  (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam pembahasan di atas, Penulis pun mengambil kesimpulan: 1. Kategori pemalsuan merek diantaranya adalah ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel  dengan  merek  yang  sudah  terdaftar,  merek  terkenal  dan  juga  mereknya  sama  tetapi  dengan  sengaja menggunakan  merek  yang  telah  terdaftar  atau  sama  milik  orang  lain,  merek  didasari  dengan  itikad  tidak  baik, merek  yang  menipu  dan  merugikan  konsumen  dengan  produk  palsunya,  serta  merusak  reputasi  dari  pengusaha aslinya.  Pemilik  merek  dagang  memiliki  perlindungan  hukum  atas  penjualan  barang  palsu  yang  dilakukan  dalam platform  marketplace terhadap  mereknya  karena  berdasarkan  Pasal  83  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  MIG  dan berdasarkan  Pasal  25,  Pasal  9,  dan  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE.  Oleh  karena  itu,  pemilik  merek  dapat  melakukan tindakan-tindakan terhadap penjual ataupun platform marketplace . 2. Tindakan hukum yang tepat bagi pemilik merek  dagang  untuk melindungi mereknya dari  penjualan barang palsu adalah  melakukan  pengaduan  ke platform  marketplace, kemudian dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa alternatif, dan mengajukan permohonan penetapan sementara. Lalu, pemilik merek juga dapat mengajukan gugatan perdata  dengan  memohon  ganti  rugi  dari  segi  materil  maupun  immateril  diikuti  dengan  menghapus  konten  yang melanggar  dengan  membuktikan  adanya  reputasi,  adanya  penggambaran  yang  menyesatkan,  dan  menyebabkan kerugian.  Apabila  pemilik  merek  merasa  belum  cukup  puas  atas  gugatan  perdata  dalam  menanggulangi  praktik penjualan  barang  palsu  maka  dapat  melalui  ketentuan  pidana.  Bagi  pelaku  usaha  melakukan  persamaan  secara keseluruhan merek orang lain maka dapat diterapkan ketentuan pidana Pasal 100 ayat (1) UU MIG, sedangkan bagi pelaku  usaha  yang  melakukan  pemalsuan  atau  persamaan  pada  pokoknya  dengan  jalan  mempergunakan  merek dengan meniru merek dagang dapat diberikan sanksi pidana Pasal 100 ayat (2) UU MIG.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Danrivanto Budhijanto, Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0 ., Bandung: Logoz, 2019. , Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi , Bandung: Refika Aditama, 2010.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017. Muhammad Amirulloh, Cyberlaw: Perlindungan Merek dalam Cyberspace , Bandung: Refika Aditama, 2017.
13 Danrivanto Budhijanto, Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0 ., Bandung: Logoz, 2019, hlm. 47.
Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo, Sudaryat dan Aam Suryamah, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas

## Penjualan Barang Palsu pada Platform Marketplace
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 1986.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan dan Teknologi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Internet/Jurnal: Shopee, “Bagaimana Saya Bisa Melaporkan Pelanggaran Hak-Hak Saya”,
https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-saya-bisa-melaporkan-pelanggaran-hak-hak-saya  pada  22  Januari 2021.
Dwi Agustine Kurniasih, Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) , Jurnal Media HKI Vol. V. No. 6, 2008.
Karenina  Aulia Puti C. dkk,  “Pelindungan Hukum Terhadap Merek  Terkenal (Well  Known  Mark) Atas Passing  Off Pada Digital Platform Marketplace” . Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11, 2020. Muhtarom  M.  “Asas-Asas  Hukum  Perjanjian:  Suatu  Landasan  Dalam  Pembuatan  Kontrak.” Jurnal  Suhuf, Vol.  26 No.1, 2014.
Niru  Anita  Sinaga  dan  Muhammad  Ferdian.  “Pelanggaran  Hak  Merek  yang  Dilakukan  Pelaku  Usaha  Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce).” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10 No. 2, 2020.
Sandra    Edelman,        et.al., “Annual    Review:    The    Twelfth    Annual    International    Review    of    Trademark Jurisprudence”, Official Journal of The International Trademark Association , Vol. 95 No. 2, 2005. Tasya  Safiranita  Ramli  dkk,  “Prinsip-Prinsip Cyber  Law Pada  Media Over  The  Top  E-Commerce Berdasarkan Transformasi Digital di Indonesia”, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol. 16 No. 3, 2019.
Wibi  Anska  Putri,  “Pelaksanaan  Pertanggungjawaban  Sosial  Perbankan  terhadap  Koperasi  dalam  Hal  Sertifikasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan”, Wajah Hukum , Vol. 4 No. 1, 2020.