Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8496
Intelektual Sebagai Pemanfaatan
Potensi Daerah Demak

## PERLINDUNGAN HUKUM FOLKLORE
DALAM

## HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI
KABUPATEN DEMAK, JAWA TENGAH,

## INDONESIA
Mastur, 1 🖂 , Rahmawati 2
Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang Email: mastur@unwahas.ac.id ,

## ABSTRAK
Indonesia mempunyai cerita rakyat dari masyarakat daerahnya. Cerita rakyat ini  pada  dasarnya  disebarkan  melalui  tutur  kata  atau  lisan  serta  dikenal sebagai folkore .  Konsep  masyarakat  barat  yang  individualistik  dan kapitalistik  tidak  memungkinkan  ( preclude )  untuk  melindungi  hak-hak  dari masyarakat  lokal  atas  kekayaan  intelektual  khususnya folklore. Banyak terjadi  peristiwa  penyalahgunaan  hak  ( misappropriation )  atas  karya-karya folklore Indonesia  dan  potensi  ekonominya  lebih  banyak  dinikmati  oleh orang  asing  daripada  masyarakat  adat  itu  sendiri,  seperti  pada  kasus misappropriation cerita  rakyat  Sunan  Kalijaga.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengkaji  perlindungan folklore untuk  pemanfaatan  potensi  ekonomi masyarakat  lokal.  Metode  penelitian  yuridis  normatif,  dengan  wawancara, perundang-undangan  ( statute  approach ).  Hasil  penelitian  hak  cipta  atas cerita  rakyat  termasuk folklore yang  dimiliki  negara,  yang    diwakili  oleh pemerintah.  Masyarakat  daerah  asal  cerita  rakyat  berhak  atas  pemanfaatan hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Pengaturan folklore masih  abstrak  dalam Undang-Undang  Hak  Cipta,  ciri  masyarakatnya  sendiri  yang  komunalistik dan religius serta tidak paham HKI dan mudahnya orang asing memperoleh perlindungan  hak  cipta  atas  karya folklore yang  dipublikasikannya. Mekanisme perlindungan yang dapat diterapkan, yakni upaya hukum pidana, hukum  perdata,  tindakan  dokumentasi  sebagai  sarana defensive  protection . Pemerintah perlu melakukan sosialisasi pentingnya perlindungan hukum atas folklore .
Kata Kunci: Folklore , Kekayaan Intelektual

## ABSTRACT
Indonesia  has  its  own  folklore,  which  is  derived  from  the  local community. This folklore is known as folklore because it is primarily transmitted  orally  or  through  speech.  The  concept  of  individualistic and  capitalistic  western  society  does  not  allow  (precludes)  the protection  of  local  communities'  intellectual  property  rights, particularly  their  folklore,  As  a  result,  many  incidents  of misappropriation  of  Indonesian  folklore  works  and  their  economic potential  benefit  foreigners  more  than  indigenous  peoples,  folklore. The  purpose  of  this  study  is  to  folklore  in  the  context  of  optimal
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8496
Intelektual Sebagai Pemanfaatan
Potensi Daerah Demak
utilization  of  economic  potential,  This  study  normative  juridical research method conducted through interviews, as well as a statutory approach. The findings revealed that writing books and commodifying folklore into an electronic cinema based on folklore with the inclusion of  the  creator's  name  is  not  appropriate  because  folklore  copyright  is included  as  one  of  folklore  and  is  owned  by  the  state,  in  this  case managed and represented by the government. The people who live in the  area  where  the  folklore  originated  have  a  moral  and  economic right  to  use  the  folklore.  The  Copyright  Act  does  not  adequately represent  the  related  rights  owned  by  folklore.  This  is  due  to  the Copyright Act's still abstract arrangement of folklore, However, there are several protective mechanisms that can be used, including criminal law efforts, civil law, and documentation as a defensive measure. As a result, the government must educate the public about the significance of legal protection for folklore
Keywords: Folklore, Intellectual Property Rights

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  mengalami  dilema  antara  kebutuhan  dan  kenyataan  akibat dari pengaruh globalisasi, tak terkecuali pada bidang HKI. Konsekuensi dari globalisasi salah satunya adalah Indonesia sebagai negara berkembang harus meratifikasi  TRIPs  dan  menyesuaikan  hukum  nasionalnya  terhadap  GATT dan  WTO Agreement . 1 Hak  cipta  merupakan  salah  satu  bagian  dari kekayaan  intelektual  yang  memiliki  ruang  lingkup  objek  yang  dilindungi berupa  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra  ( art  and  literary ) khususnya folklore ,  maka  sangat  penting  perlindungan  hukum  bagi  ciptaan  yang dihasilkan  oleh  masyarakat  asli  dan  ciptaan  yang  tidak  diketahui penciptanya.
Kebudayaan  di  Indonesia  pada  saat  ini  sudah  menjadi  perhatian khusus  bagi  pemerintah  sebagai  barang  promosi  baik  di  dunia  nasional maupun internasional. Seorang ekonom Keith E Maskus berpendapat:
1 Erlyn  Indrati, Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  bagi  Aparat  Penegak  Hukum  POLRI , (Makalah pada pelatihan HaKI), (Semarang: Klinik HaKI Fakultas Hukum UNDIP, 2000).
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8496
Intelektual Sebagai Pemanfaatan
Potensi Daerah Demak
Perkembangan  ekonomi  dari  suatu  negara  dapat  dilihat  dari  jumlah perlindungan HKI yang dimilikinya ( Intellectual Property is the machine of money maker ). 2
Bahkan  di  antara  negara  ekonomi  rendah,  HKI  dapat  menjadi  syarat penting  bagi  perkembangan  ekonominya,  asalkan  terstruktur  dengan  baik dan  disertai  dengan  kebijakan  perlindungan  dan  agunan  yang  tepat.  Hanya saja  dalam  eksistensi  dan  perkembangannya,  budaya  tradisional  masih memiliki kelemahan dari segi perlindungan hukumnya. 3
Sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati dan budaya paling  kaya  di  dunia  serta  sebagai  peserta  CBD  dan  anggota  WIPO, Indonesia  belum  memiliki  undang-undang  yang  secara  khusus  mengatur pengetahuan  tradisional  dan folklore .  Hal  tersebut  terjadi  karena  adanya kotradiksi  antara  perlindungan  pengetahuan  tradisional  dan folklore dalam sistem  kekayaan  intelektual  yang  tidak  mengenal  hak  komunal  maupun perlindungan  tanpa  batas  waktu,  bahkan  untuk  pemanfaatannya  pun  belum ada pengaturannya sama sekali. 4
Fakta  dan  permasalahan  hukum  yang  terjadi  di  Indonesia  adalah perlindungan dan pemanfaatan yang belum maksimal dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Hal ini menimbulkan penyalahgunaan  hak  maupun  komodifikasi  tanpa  wewenang  hasil  budaya masyarakat  tradisional.  Pengambilan  secara  tidak  sah  pengetahuan tradisional dan budaya yang terjadi di beberapa daerah selama ini dilakukan dengan cara berkedok kerja sama penelitian.
Banyak  karya  sastra  atau  narasi  informatif  yang  memuat  unsur legenda masyarakat  daerah di  Indonesia  yang diklaim  sebagai  ciptaan oleh beberapa  orang.  Salah  satunya  adalah  cerita  rakyat  Sunan  Kalijaga  yang dikomodifikasi  ke  dalam  novel Wali  Sanga karya  Shashangka, Babad
2 Achmad  Zen  Umar  Purba, Hak  Kekayaan  Intelektual  Pasca  TRIPs ,  (Bandung:  Alumni, 2002), hal. 14-15.
3 Ibid., hal. 7.
4 Sulasi Rongiyati, Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional , Jurnal Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2011, hal. 261. Disediakan pada laman https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/214/155 .
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8496
Intelektual Sebagai Pemanfaatan
Potensi Daerah Demak
Walisongo karya Yudhi Aw, dan Kisah Dakwah Wali Songo karya Kusuma. Selain  novel,  cerita  Sunan  Kalijaga  juga  dikomodifikasi  dalam  bentuk sinema  elektronik Transformasi Raden  Said  menjadi  Sunan  Kalijaga yang ditayangkan  di  youtube  TRANS  TV  Official, 5 Sunan Kalijaga  Babat  Alas Kadilangu yang ditayangkan di youtube MNCTV Official, 6 dan Raden Said Sunan Kalijaga yang ditayangkan di youtube MD Entertaint. 7
Cerita  rakyat  Sunan  Kalijaga  menjadi warning bagi  kita  bahwa folklore masyarakat adat rentan untuk dieksploitasi oleh pihak lain, dimana perlindungan  terhadap folklore sangat  penting  sebagai  salah  satu  potensi daerah.  Berdasarkan  latar  belakang  dan research  gab diatas,  saya  sebagai Penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Perlindungan
Hukum  terhadap Folklore dalam  Hukum  Kekayaan  Intelektual  sebagai

## Pemanfaatan Potensi Daerah Demak”.
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Teori the  Legal System yang  digagas  oleh  Lawrence  M.  Friedman  dalam  teori  ini mengatakan bahwa untuk tegaknya sistem hukum dalam sebuah masyarakat harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu Pertama , substansi yang baik, Kedua, struktur yang bisa menjalankan aturan, dan Ketiga , kultur dari masyarakat  guna  mendukung  substansi aturan  tersebut. 8 K emudian  teori perlindungan  hukum  yang  digagas  oleh  Roscue  Pound  yang  mengatakan “Hukum  merupakan  alat  rekayasa  sosial  ( law  as  tool  of  sosial engginering )”. 9 Dalam  konteksnya  sebagai  sarana  rekayasa  sosial,  hukum tidak  bersifat  pasif  namun  dapat  dipergunakan  untuk  mengubah  suatu keadaan dan kondisi tertentu ke arah yang dituju sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya.
5 TRANS TV Official, “Transformasi Raden Said menjadi Sunan Kalijaga”, https://youtu.be/JyfMixVBOU4 , diakses pada 11 November 2021 6 MNCTV Official, “Sunan Kalijaga Babat Alas Kadilangu” , https://youtu.be/Igwh0OmR4Pc , diakses pada 11 November 2021
7 MD Entertaint, “Raden Said Sunan Kalijaga” , https://youtu.be/fx0Y7WRj8l8 , diakses pada 11 November 2021
8 Lawrence M. Friedman, The Legal System , (New York: Russel Sage, 1975), hal. 56.
9 Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, (Jakarta: Bharata, 1989), hal. 51.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8496
Intelektual Sebagai Pemanfaatan
Potensi Daerah Demak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perlindungan hukum  terhadap folklore dalam  hukum  kekayaan  intelektual  sebagai pemanfaatan potensi  daerah Demak dan  mengetahui  kendala apa saja  yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap folklore dalam hukum kekayaan intelektual sebagai pemanfaatan potensi daerah Demak.

## B. METODE PENELITIAN
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis  normatif.  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif- analitis.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  untuk menganalisis  perlindungan  hukum  terhadap folklore dan  kendala pelaksanaannya  dengan  adanya  perubahan  aktivitas  sosial  ekonomi  di masyarakat.  Pengumpulan  datanya  menggunakan  metode  wawancara  dan penelusuran  kepustakaan  ( library  research) yang  digunakan  untuk mendapatkan  data  berupa  norma-norma  hukum,  pendapat  para  ahli  dan penerapan perlindungan folklore di Indonesia. Penarikan kesimpulan dalam penelitian  kualitatif  ini  akan  diperoleh  ketika  proses  pengumpulan informasi/data  berakhir.  Dimana  penarikan  kesimpulan  harus  berdasarkan pada  data  yang  didapatkan  penulis  melalui  sumber  data  yang  sudah dikumpulkan.  Adapun  cara  pengolahan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini dilakukan  secara  deduktif,  yaitu  menarik  kesimpulan  dari  suatu permasalahan  yang  bersifat  umum  terhadap  permasalahan  konkret  yang dihadapi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum terhadap Folklore dalam Hukum Kekayaan  Intelektual  sebagai  Pemanfaatan  Potensi  Daerah Demak
Keanekaragaman  kekayaan  intelektual  dan  kultural  menjadi bagian  dari  warisan  budaya  yang  perlu  dilestarikan.  Seiring  dengan peningkatan  teknologi  dan  transformasi  budaya  ke  arah  kehidupan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8496
Intelektual Sebagai Pemanfaatan
Potensi Daerah Demak
modern  serta  pengaruh  globalisasi,  warisan  budaya  dan  nilai-nilai tradisional  masyarakat  adat  menghadapi  tantangan  terhadap eksistensinya.
Bagi  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya,  eksistensi pengetahuan  tradisional  dan folklore adalah  bagian  integral  dari kehidupan  sosial  dan  spiritual  masyarakat  yang  bersangkutan. Masyarakat  tidak  memandang  warisan  budaya  secara possessive atau bersifat  memiliki.  Sebaliknya,  masyarakat  justru  bersifat  sangat terbuka.
Data  komunal  HKI  Indonesia  di  dalam  database  Dirjen  HKI, saat  ini  berjumlah  9.562,  yang  terdiri  dari  937  Ekspresi  Budaya Tradisional,  205  Pengetahuan  Tradisional,  26  Potensi  Indikasi Georgrafis,  dan  8.396  Sumber  Daya  Genetik. 10 Mengamati  data statistik  yang  disajikan  di  atas,  dapat  diketahui  bersama  mengenai jumlah  KI  komunal  tersebut  belum  dapat  mewakili  seluruh  jumlah kebudayaan dan pengetahuan tradisional yang terdapat di Indonesia.
Alasan  penting  dalam  melakukan  usaha  perlindungan  terhadap nilai-nilai folklore dan  praktik-praktik  yang  dilakukan  oleh masyarakat  asli adalah salah satunya memiliki nilai  komersial,  selain karena  nilai  ekonominya  terkadang  keberadaan  suatu  kebudayaan mampu menonjolkan identitas atau ciri khas tertentu bagi suatu daerah bahkan suatu negara sekalipun. 11 Perlindungan yang dimaksud adalah segala  bentuk  upaya  melindungi folklore terhadap  pemanfaatan  yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan.
Pasal  15  ayat  (4)  revisi Bern  Convention 1971  menghasilkan pengaturan  yang  berpotensi  memberikan  perlindungan  terhadap folklore .  Indonesia  sebagai  negara  yang  telah  meratifikasi  Konvensi Bern dan TRIP’s mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan
10 “Kekayaan Intelektual Komunal”, http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/ , diakses pada 06 November 2021
11 Arif Lutviansori, Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 4-5.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8496
Intelektual Sebagai Pemanfaatan
Potensi Daerah Demak
prinsip-prinsip  perlindungan hukum  terhadap anonymous works yang ada dalam Konvensi Bern ke dalam Undang-Undang Hak Cipta.
Ekspresi budaya tradisional di Indonesia dilindungi dalam Pasal 38  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  yang selanjutnya  disebut  sebagai  Undang-Undang  Hak  Cipta, menjelaskan bahwa  pemilik/pemegang  pengetahuan  tradisional adalah  masyarakat asli  dan/atau  negara.  Serta  pada  Pasal  39  ayat  (1)  yang  menyatakan bahwa  dalam  hal  Ciptaan  tidak  diketahui  Penciptanya  dan  Ciptaan tersebut  belum  dilakukan  Pengumuman,  Hak  Cipta  atas  Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
Pada  tahun  2017,  terbit  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2017 tentang  Pemajuan  Budaya  yang  selanjutnya  disebut  Undang-Undang Pemajuan  Budaya.  Peraturan  ini  memiliki  tujuan  bukan  hanya  untuk melakukan  perlindungan,  melainkan  juga  melakukan  pemajuan  pada aspek  budaya.  Berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Pemajuan Kebudayaan,  disebutkan  mengenai  objek  pemajuan  kebudayaan meliputi  tradisi  lisan  yang  salah  satunya  adalah  cerita  rakyat, manuskrip,  adat  istiadat,  ritus,  pengetahuan  tradisional,  teknologi tradisional bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.
Dalam  Penjelasan  Pasal  38  ayat  (1)  UU  Hak  Cipta  disebutkan bahwa  yang  salah  satu  kombinasi  bentuk  ekspresi  adalah:  verbal tekstual,  baik  lisan  maupun  tulisan,  berupa  karya  sastra  aupun  narasi informatif; Dari beberapa penjelasan di atas, sudah jelas bahwa cerita rakyat yang merupakan bagian folklore dan pengetahuan yang bersifat tradisional. Cerita rakyat dituturkan, bukannya dituliskan.
Transformasi  wahana  cerita  rakyat  dari  bahasa  lisan  ke  bahasa  tulis maupun  ke  dalam  wahana  audio-visual  selalu  disertai  sejumlah perubahan estetika (cita rasa).
Penyajian  yang  berbeda  ini  tidak  hanya  menyebabkan perubahan  pada  isi  cerita  aslinya,  tpi  juga  memungkinkan pemanfaatan  yang  tidak  sah  atas  cerita  rakyat.  yang  berindikasi  pada
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8496
Intelektual Sebagai Pemanfaatan
Potensi Daerah Demak
tujuan komersial, dengan tidak menyertakan daerah asal  cerita rakyat tersebut.  Tetapi  malah,  mencantumkan  nama  si  penulis  cerita  yang dalam  hal  ini  tidak  berhak  disebut  sebagai  pencipta,  karena  pada dasarnya  tidak  memiliki  nilai  orisinalitas.  Perbuatan  ini  dapat dikelompokkan sebagai pelanggaran hak moral pencipta.
Apabila  diteliti  secara  lebih  lanjut,  diketahui  bahwa  di  dalam buku  cerita  tersebut  juga  ditambahkan  dengan  beberapa  gambar  agar terlihat  menarik.  Hal  yang  dapat  diberikan  hak  cipta  di  dalam  buku- buku  ini  seharusnya  hanya  untuk  gambar-gambar  yang  ada  di  dalam cerita  ini,  bukan  pada  keseluruhan  cerita  yang  ada.  Sedangkan  untuk sinema  elektronik  cerita  Sunan  Kalijaga  erat  kaitannya  dengan  hak terkait atau neighbouring rights . Dimana dalam hal ini terdapat pelaku pertunjukan maupun lembaga penyiaran yang seharusnya berizin dari pemegang  hak  cipta  cerita  rakyat  yang  dimodifikasi.  Perlindungan internasional  terhadap  hak  terkait folklore termuat  dalam  Pasal  2 (a) WIPO Performances and Phonograms Treaty 1996.
Sudah  seharusnya  Pemerintah  mengambil  peran  yang  besar. Akan  lebih  bagus  lagi  apabila  tidak  perlu  menunggu  dari  daerah bersangkutan  dalam  mengurus  Hak  Cipta  kekayaan  budaya daerahnya,  tetapi  Pemerintah  melalui  berbagai  instansi  terkait  dapat memfasilitasi atau jemput bola. Peran hukum menjadi sangat penting, agar  pemanfaatan folklore sebagai  sumber  ekonomi  baru  tidak mengabaikan hak-hak masyarakat pengembannya.
Berkaitan  dengan  kepemilikan  dan  klaim-klaim  budaya  oleh pihak  asing  ini,  pemerintahan  daerah  dalam  hal  ini  provinsi  Jawa Tengah  sebagai  penanggungjawab  tunggal  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah,  dalam  menyelenggarakan  otonomi  daerah mempunyai  kewajiban  melestarikan  dan  melindungi  nilai  sosial budaya  masyarakatnya  serta  dapat  membentuk  dan  menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8496
Intelektual Sebagai Pemanfaatan
Potensi Daerah Demak
Pada pasal 38 ayat (2) negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara folklore.  Inventarisasi  merupakan salah satu  langkah defensive  protection ,  dimaksudkan  sebagai  upaya  agar  tidak  terjadi penggunaan  secara  melawan  hukum  terhadap folklore .  Sejauh  ini pemerintah  daerah  Jawa  Tengah  sudah  mempunyai  dokumentasi  dan database  yang  mengkompilasikan folklore masyarakat  adatnya  hanya saja belum secara komprehensif dan integral.
Berkaitan  dengan  pemanfaatan  cerita  rakyat  demi  kepentingan komersial  oleh  pihak  asing,  sudah  sepatutnya  mendapatkan  izin terlebih  dahulu  dari  negara  sebagai  pemegang  hak  cipta  atas  cerita rakyat,  namun  hingga  saat  ini  belum  ada  aturan  lebih  lanjut  yang mengatur  mengenai  proses  pengajuan  permohonannya  serta  kepada siapa  permohonan  tersebut  diajukan.  Penggunaan  cerita  rakyat  dari masyarakat  daerah  tertentu  menimbulkan  hak  bagi  masyarakat  lokal untuk  memperoleh  pembagian  keuntungan  atas  pemanfaatan  atau eksploitasi  cerita  rakyat  yang  dimilikinya  oleh  pencipta,  baik  secara ekonomis  maupun  moral  berupa  atribusi/pengakuan.  Pembagian keuntungan  ini  dapat  dilakukan  dengan  membuat  kesepakatan  dalam bentuk perjanjian lisensi antara masyarakat lokal sebagai pemilik atau custodian dari folklore cerita  cerita  rakyat  yang  dibukukan  maupun dipertunjukkan  tersebut  dengan  pencipta  yang  akan  memanfaatkan folklore tersebut,  untuk  memberikan  sebagian  hasil  pemanfaatan kepada masyarakat lokal, dalam wujud royalti.
Sebenarnya  masyarakat  adat  tidak  begitu  memerlukan pembagian  keuntungan  secara  ekonomis,  yang  benar-benar  esensial dan  diharapkan  bagi  masyarakat  adat  adalah  mendapat  pengakuan ( acknowledgment )  dan  promosi  dari  para  pihak  yang  menggunakan atau memanfaatkan produk budaya tradisional mereka.
Disamping  itu,  untuk  memperkuat  perlindungan  terhadap folklore masyarakat  Jawa  Tengah  yang  telah  di  publikasi  secara  luas di  masyarakat  baik  lokal  ataupun  mancanegara  dan/atau  telah  di
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8496
Intelektual Sebagai Pemanfaatan
Potensi Daerah Demak
tetapkan  sebagai  warisan  budaya  tak  benda,  pemerintah  daerah  perlu mendaftarkan folklore masyarakat  Jawa  Tengah  ke  dalam  sistem  hak cipta.  Memang,  pendaftaran  hak  cipta  bukan  suatu  keharusan  karena hak  cipta  bersifat  deklaratif,  namun  hal  ini  penting  sebagai  bukti kepemilikan apabila terjadi klaim budaya oleh pihak asing atau swasta yang  ingin  mengambil  manfaat  ekonomi  atas  penggunaan  dan pemanfaatan folklore tersebut  baik  secara  langsung  maupun turunannya (derivative). Kekurangannya  ada  pada  sifat  pendaftaran yang  pasif  kurang  memadai  dalam  hal  perlindungan  ciptaan tradisional  dalam  hal  ini  cerita  rakyat.  Karena  ciptaan  tradisional cenderung  dianggap  sebagai  hal  yang  umum  dibagikan  kepada siapapun  dan  dimiliki  bersama  sehingga  tidak  dipandang  perlu  oleh masyarakat  tempat  ciptaan  itu  hidup  untuk  mendaftarkannya  sebagai hak cipta yang bersifat eksklusif.
Dengan demikian, negara, dalam hal ini pemerintah daerah Jawa Tengah  sebagai  otoritas  tertinggi  dalam  suatu  sistem  pemerintahan, berkewajiban  untuk  mensosialisasikan  konsepsi  hak  cipta,  mendata, meregistrasi dan mengkompilasi semua folklore masyarakat adat Jawa Tengah  yang  punya  potensi  ekonomi  untuk  didaftarkan  sebagai  hak cipta.
Sejatinya  perlindungan  defensif  ini  harus  diikuti  dengan perlindungan  positif  yakni  pembentukan  hukum  berupa  peraturan daerah  yang  merupakan  penjabaran  dari  perlindungan  hak  cipta folklore .  Namun  pembentukan  hukum  ini  belum  dilakukan  oleh pemerintah daerah Jawa  Tengah. Hal  ini sesuai dengan amanat  Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta.
Upaya  lain  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  keaslian cerita  rakyat  adalah  dengan  memberikan  pembatasan  pada penggunaannya  atau  penerapan  prinsip fair  use . Fair  use atau penggunaan  secara  wajar  adalah  pemberian  izin  kepada  pihak  lain untuk  mempergunakan  suatu  ciptaan  untuk  tujuan  yang  bermanfaat
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8496
Intelektual Sebagai Pemanfaatan
Potensi Daerah Demak
bagi masyarakat. Bentuk dari fair use dapat berupa penggunaan demi kepentingan  pendidikan,  penelitian,  penulisan  karya  ilmiah. Fair use bertujuan  memberikan  kesempatan  kepada  orang  lain  untuk mempergunakan  ciptaan  dengan  tetap  memperhatikan  hak  dari pencipta.
Di samping itu, upaya hukum  yang dapat  ditempuh  pemerintah daerah bila terjadi pelanggaran adalah gugatan atas karya cipta cerita rakyat  yang  diperbanyak  tanpa  izin  guna  kebutuhan  komersial. Berkenaan  tata  cara  mengajukan  gugatan  telah  diatur  dalan  Pasal  95 ayat  (1)  Undang-Undang  Hak  Cipta  yang  menentukan  penyelesaian sengketa  hak  cipta  dapat  dilakukan  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa,  arbitrase  atau  pengadilan  niaga.  Kemudian  pada  Pasal  97 Undang-Undang  Hak  Cipta  menentukan  bahwa  dalam  hal  ciptaan yang  telah  dicatatkan  pihak  lain  yang  berkepentingan  dapat mengajukan  gugatan  pembatalan  pencatatan  ciptaan  dalam  daftar umum ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
Pemerintah  Daerah  mempunyai  kewenangan  mengajukan gugatan ( class action ) terkait dengan perbanyakan cerita rakyat tanpa izin  untuk  kebutuhan  komersial.  Berdasarkan  teori  kewenangan mandat  yang  diberikan  negara  sebagai  pemegang  hak  cipta  atas folklore kepada  Dinas  Kebudayaan  Provinsi  maupun  Dinas Kebudayaan  Kabupaten  Kota  sebagai  daerah  pengemban  Ekspresi Budaya Tradisional. Dalam Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta dapat dilihat  bahwa  pelanggar  hak  cipta  dapat  diajukan  gugatan  ganti  rugi kepada  Pengadilan  Niaga  dengan  penyitaan  hasil  dari  pelanggaran tersebut,  baik  berupa  keuntungan  ekonomis  maupun  hasil  dalam bentuk benda.
Merujuk pada teori Pound di atas, hukum tidak boleh dipandang sebagai  suatu  lembaga  yang  kaku  dan  pasif  namun  harus  berperan aktif  mengatur,  membatasi,  dan  membarui  masyarakat  sejauh dikehendaki serta bersifat fleksibel sesuai dengan budaya masyarakat
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8496
Intelektual Sebagai Pemanfaatan
Potensi Daerah Demak
dan  perkembangan  zaman.  Demikian  pula  halnya  dengan perlindungan folklore di  bawah  Peraturan  HKI.  Perlu  ditelaah  lebih lanjut  untuk  mengetahui  apakah  setelah  beberapa  tahun  sejak  tahun 2002  sampai  sekarang,  perlindungan  Undang-Undang  Hak  Cipta terhadap folklore masih  cukup  efektif  atau  tidak  dalam  melindungi kepentingan  masyarakat,  khususnya  dalam  hal  pemanfaatan  potensi ekonomi oleh masyarakatnya, mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan folklore yang  terjadi.  Jika  tidak,  maka  pembaruan hukum  harus  segera  dilakukan  sesuai  denga  apa  kebutuhan masyarakatnya.
2. Kendala  dalam  Perlindungan  Hukum  terhadap Folklore dalam Hukum  Kekayaan  Intelektual  sebagai  Pemanfaatan  Potensi Daerah Demak
Kelemahan  Undang-Undang  Hak  Cipta  dalam  melindungi budaya  tradisional  Indonesia,  memberikan  kontribusi  pada  lemahnya perlindungan budaya tradisional di Indonesia.
Beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan  hukum  terhadap folklore dalam  hukum  kekayaan intelektual sebagai pemanfaatan potensi daerah, antara lain:
a. Ciri  masyarakat  adat  Demak  yang  komunalistik  dan mengedepankan konsep komunitas
Salah satu faktor utama penyebab terhambatnya penerapan HKI  di  Indonesia  adalah  masalah  perbedaan  konsep  HKI  yang individualistik  dan  budaya  masyarakat  Indonesia  yang komunalistik dan mengedepankan konsep komunitas.
Bagi  masyarakat  Indonesia,  hak  milik  memiliki  fungsi sosial  yang  boleh  dinikmati  oleh  masyarakat  lainnya.  Bagi sebagian  besar  masyarakat  Indonesia,  khususnya  pemegang HKI,  selama  ini  tidak  memandang  sebagai  pelanggaran  serius bila  HKI-nya  dimanfaatkan  atau  dipergunakan  oleh  orang  lain, meskipun  tanpa  melalui  izin  si  pemegang  benda  tersebut.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8496
Intelektual Sebagai Pemanfaatan
Potensi Daerah Demak
Sedangkan  konsep  ini  berbeda  dengan  HKI  yang  berasal  dari Barat  di  mana  dalam  konsep  Barat,  setiap  pemanfaatan  atas kepemilikan seseorang dapat dianggap sebagai pelanggaran HKI apabila tidak mendapat izin dari pemiliknya secara sah.
Selain  itu,  tidak  dimasukkannya  pengetahuan  tradisional sebagai  HKI  yang  perlu  dilindungi  dalam  sistem  TRIPs  bukan karena  semata-mata  banyaknya  prinsip  HKI  dalam  TRIPs  yang tidak sejalan dengan dengan pengetahuan tradisional tetapi lebih daripada  bagian  dari  strategi  global  negara-negara  maju  untuk mengeksploitasi  dan  mengksplorasi  pengetahuan  tradisional masyarakat  yang  tersebar  di  berbagai  negara  berkembang, termasuk  Indonesia,  tanpa  ingin  memberikan  kompensasi  yang wajar.
b. Konsep folklore sebagai  kekayaan  intelektual  belum sepenuhnya diterima masyarakat adat/lokal Demak
Masyarakat asli Indonesia pada umumnya tidak mengenal konsep-konsep  yang  bersifat  abstrak  termasuk  konsep  tentang HKI.  Cara  pandang  orang  Indonesia  tentang  kebendaan  adalah bersifat konkret.
Singkatnya,  cara  berpikir  orang  Indonesia  dengan  orang Barat  tentang  hak  kebendaan  sama  sekali  berbeda.  Apabila timbul  sengketa  yang  ada  hubungannya  dengan  pemilikan kebendaan, masyarakat akan
menyerahkan proses penyelesaiannya  kepada  Kepala  Adat  (Hakim  Adat).  Hakim itulah  yang  akan  mempertimbangkan  kepentingan  siapa  yang harus dilindungi.
Masalah  yang  kedua,  masyarakat  asli  itu  sendiri merupakan  masyarakat  yang  majemuk,  baik  dari  segi  nilai budaya,  kebiasaan  atau  adat  istiadat.  Oleh  karena  itu,  masuk akal bila mereka memiliki pandangan yang berbeda pula tentang substansi folklore itu.  Pada  gilirannya,  hal  ini  menghasilkan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8496
Intelektual Sebagai Pemanfaatan
Potensi Daerah Demak
pandangan yang berbeda pula tentang gagasan perlindungannya. Itulah sebabnya sampai sekarang, masyarakat lokal Demak tidak ada  yang  pernah  mendaftarkan  cerita  rakyat  maupun  folklore lainnya  yang  berasal  Dari  Demak  yang  sudah  berlangsung turun-temurun  untuk  memperoleh  perlindungan  khususnya  hak cipta  baik  mencakup  hak  moral,  hak  ekonomi  maupun  hak terkaitnya.
c. Masyarakat lokal Demak tidak siap menghadapi globalisasi
Salah  satu  dampak  negatif  globalisasi  adalah  nilai-nilai budaya  yang  ada  mulai  luntur  dan  kepatuhan  terhadap  hukum adat  mulai  pudar.  Tentu  menjadi  sebuah  transisi  yang  negatif, dimana  sifat  kekhasan  masyarakat  adat  mulai  tergerus  oleh globalisasi.
Hal  yang  ditakutkan  adalah  ketidaksiapan  masyarakat lokal  menyambut  era  globalisasi.  Faktor  ketidaksiapan  ini menjadi  penyebab  sulitnya  masyarakat  lokal  menerima  ide perlindungan folklore melalui  rezim  HKI  yang  cenderung bersifat individualistis-materialistik. Begitu pula yang dirasakan oleh  masyarakat  adat  Demak  terhadap  perlindungan folklore mereka, yakni cerita rakyat Sunan Kalijaga di bawah rezim hak cipta.
Tidak  sadarnya  masyarakat  lokal  Demak  terhadap  sistem perlindungan folklore di  bawah  rezim  HKI  ini  menghambat pemanfaatan potensi ekonomi bagi kepentingan mereka sendiri. Karena  misalnya  cerita  rakyat  tersebut  dimodifikasi  dengan berbagai  versi  penyajian  oleh  pihak  lain  di  luar  daerah  Demak yang  seharusnya  mendapatkan  benefit  sharing  bagi  masyarakat daerah asli asal cerita rakyat tersebut menjadi tidak berhak untuk mengklaim karena pemerintah daerah Demak selaku representasi  masyarakat  asli  tidak  memegang  sertifikat  hak kepemilikan atas cerita rakyat tersebut.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8496
Intelektual Sebagai Pemanfaatan
Potensi Daerah Demak
d. Lemahnya  peran  Pemerintah  dan  aparat  hukum  berkaitan dengan upaya perlindungan dan penanganan penyalahgunaan  hak  ( misappropriation )  dan  komodifikasi terhadap folklore Indonesia  pada  umumnya  khususnya cerita rakyat.
Perlindungan  karya  cipta  cerita  rakyat  belum  dapat dilindungi  secara  utuh  karena  adanya  kekaburan  norma  serta perbedaan karater antara Hak Kekayaan Intelektual dan Ekpresi Budaya Tradisional.
Secara yuridis Indonesia sebenarnya telah memiliki model perlindungan  atas folklore dengan  berbasis  kepada  ketentuan hukum  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Sebagaimana  diketahui,  di dalam  ketentuan  Pasal  38  Undang-Undang  Hak  Cipta, folklore merupakan bagian yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Akan tetapi,  ketentuan  hukum  hak  cipta  ini  masih  memerlukan ketentuan  pelaksana.  Hingga  kini  ketentuan  pelaksana  tersebut belum  ada  sehingga  ketentuan  ini  dianggap  belum  dapat diefektifkan  dalam  memberikan  perlindungan  atas folklore .  Di lain pihak, realitas dengan tidak efektifnya ketentuan hukum hak cipta  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  atas folklore , menyebabkan  kasus-kasus  penyalahgunaan folklore marak terjadi.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan tersebut maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Perlindungan folklore melalui hukum hak cipta merupakan salah satu bentuk  perlindungan  yang  paling  relevan  dalam  prinsip-prinsip Hukum  Kekayaan  Intelektual.  Cerita  rakyat  dari  masyarakat  daerah menurut  Penjelasan  Pasal  38  Undang-Undang  Hak  Cipta  merupakan salah  satu  bagian  dari  bentuk folklore yaitu  verbal  tekstual  yang  hak
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8496
Intelektual Sebagai Pemanfaatan
Potensi Daerah Demak
ciptanya dipegang oleh  Negara. Negara sebagai  pemegang hak wajib menginventarisasi,  menjaga  dan  memelihara  ekspresi  budaya tradisional.  Inventarisasi  atau  dokumentasi  merupakan  salah  satu langkah Defensive  Protection .  Inventarisasi  atau  dokumentasi merupakan  salah  satu  langkah defensive  protection .  Perlindungan secara  defensif  ini  dimaksudkan  sebagai  upaya  agar  tidak  terjadi penggunaan  secara  melawan  hukum  terhadap folklore tertentu  yang dimiliki  oleh  suatu  masyarakat.  Penggunaan folklore harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
Undang-Undang  No.  5  Tahun  2017,  juga  memberikan perlindungan  terhadap folklore .  Perlindungannya  dilakukan  dengan cara  inventarisasi  objek  pemajuan  kebudayaan  melalui  sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi dan pengembangan.
Hak  cipta  yang  dipegang  oleh  Negara  atas folklore diatur  lebih lanjut  dengan  Peraturan  Pemerintah,  akan  tetapi  hak  cipta  terkait folklore tersebut  belum  terdapat  peraturan  pelaksananya  sampai sekarang.
2. Faktor  penghambat  bagi  pemanfaatan  potensi  ekonomi  masyarakat adat Demak, yakni:
a. Masyarakat adat Demak yang komunalistik dan mengedepankan konsep komunitas.
b. Konsep folklore sebagai kekayaan intelektual belum sepenuhnya diterima masyarakat adat/lokal Demak.
c. Masyarakat lokal Demak tidak siap menghadapi globalisasi.
d. Lemahnya  peran  Pemerintah  dan  aparat  hukum  berkaitan dengan  upaya  perlindungan  dan  penanganan  penyalahgunaan hak  dan  komodifikasi  terhadap folklore Indonesia  pada umumnya khususnya cerita rakyat.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8496
Intelektual Sebagai Pemanfaatan
Potensi Daerah Demak

## DAFTAR PUSTAKA
Damian, Eddy, dkk. 2002. Hak Kekayaan Intelektual Suatu  Pengantar , Asian Law Group Pte.Ltd., bekerjasama dengan Penerbit Alumni Bandung.
Damian, Eddy. 2006. Hukum Hak Cipta . Bandung: PT Alumni.
Danandjaja, James. 2002. Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain- lain. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Endraswara, Suwardi. 2013. Folklor Nusantara: Hakikat, Bentuk, dan Fungsi. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Friedman, Lawrence M. 1975. The Legal System . New York: Russel Sage.
Hutauruk, M. 1982. Pengaturan Hak Cipta Nasional. Jakarta: Erlangga. Kartadjoemena,  H.S.  1997. GATT  WTO  dan  Hasil  Uruguay  Round .  Jakarta: UI-Press.
Lutviansori,  Arif.  2010. Hak  Cipta  dan  Perlindungan  Folklore  di  Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Risang Ayu, Miranda, dkk. 2014. Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional  dan  Ekpresi  Budaya  Tradisional  di  Indonesia .  Bandung:  PT. Alumni.
Risang Ayu, Miranda. 2009. Geographical Indication Protection in Indonesia Based on Cultural Right Approach . Jakarta: Nagara.
Sardjono,  Agus.  2006. Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Pengetahuan Tradisional . PT Alumi: Bandung.
Sardjono,  Agus.  2009. Membumikan  HKI  di  Indonesia .  Bandung:  Nuansa Aulia.
Usman,  Rachmadi.  2003. Hukum  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia . Bandung: PT Alumni.

## Peraturan dan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perpres Nomor 78 Tahun 2007 tentang Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8496
Intelektual Sebagai Pemanfaatan
Potensi Daerah Demak
Peraturan Bersama Mendagri dan Mendikbud dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009  tentang  Panduan  Pelaksanaan  Tugas  dan  Kewajiban  Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kebudayaan.
Jurnal:
Atsar,  Abdul.  2017. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengetahuan  Dan Ekspresi  Budaya  Tradisional  Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  No.  5  Tahun  2017  Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Law Reform Volume 13, No. 2.
Fadjri,  Ivan.  2016. Penerapan  Asas  Kebaruan  (novelty)  dalam  perlindungan hukum  pemegang  hak  desain  industry  dari  tindakan  similiaritas  di Indonesia. Diponegoro Journal vol 5, nomor 3.
Haryani,  Anik  Tri.  2016. Perlindungan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di  Indonesia .  Yustisia Merdeka:  Jurnal Ilmiah Hukum Volume 2 No. 2.
Herzani,  A.  P.  2021. Peran  Pemerintah  Dalam  Menginventarisasi  Ekspresi Budaya  Tradisional  Indonesia .  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan.  Volume 50, No. 4.
Indrati,  Erlyn.  2000. Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  bagi  Aparat  Penegak Hukum  POLRI (Makalah  pada  pelatihan  HaKI) .  Semarang:  Klinik  HaKI Fakultas Hukum UNDIP.
Kartika,  Eva  Dewi.  2018. Perlindungan  Hukum  Atas  Cerita  Rakyat  Yang Ditulis  Oleh  Pencipta  Dalam  Rangka  Benefit  Sharing .  Jurnal  Hukum. Volume 64, No. 2.
Njatrijani, Rinitami. 2018. Defensive Protectiontraditional Cultural Expresions (TCE)  Masyarakat  di  Kabupaten  Blora .  Law,  Development  and  Justice Review. Volume 01, No. 1.
Roisah ,  Kholis,  dkk.  2015. Kebijakan  Hukum  “Tranferability”  Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia . Jurnal Law Reform Volume 11, No. 2.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 8 (1) (2023) p-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944
sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v8i1.8496
Intelektual Sebagai Pemanfaatan
Potensi Daerah Demak
Rohaini.  2015. Perlindungan  Hukum  terhadap  Pengetahuan  Tradisional melalui Pengembangan Sui Generis Law . Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9.
Rongiyati,  Sulasi.  2011. Hak  Kekayaan  Intelektual  atas  Pengetahuan Tradisional .  Jurnal  NEGARA  HUKUM:  Vol.  2,  No.  2.  Disediakan  pada laman https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/214/155.
Sulistiyono,  Adi.  2004. Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  HaKI ( Hak  atas Kekayaan Intelektual ). Solo: Sebelas Maret University Press.
Internet:
Hak Kekayaan Intelektual dan Dasar Hukumnya,
http://klinikhaki.unpas.ac.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-dasar- hukumnya/, diakses pada 12 November 2021
http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/, diakses pada 06 November 2021 http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/1982-folklore- modelprovisions.pdf pada tanggal 6 November 2021
http://www/lkht.net.php?option=com_content&view=article&id=51:warisanb udaya&catid=1:hki%20-telematika&Itemid=37 diakses  pada  tanggal  6 November 2021.
Pembagian  Manfaat, Prinsip  Pemanfaatan  Objek  Budaya  oleh  Pihak  Asing,
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/pembagian-manfaat- prinsip-pemanfaatan-objek-budaya-oleh-pihak-asing ,  diakses  tanggal  5 Desember 2021.