Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan            113 Vol.4, No. 2, Agustus 2019, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v4i2.22488, hal. 113-122

## ANALYSIS OF PEOPLE’S BUSINESS CREDIT IN THE BANK RAKYAT INDONESIA

## Suryanto
Departemen Administrasi Bisnis, Universitas Padjadjaran Email : suryanto@unpad.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  procedure  for  granting  people's  business  credit  (KUR)  to  Bank Rakyat  Indonesia  (BRI).  The  research  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  method  with  a type  of  descriptive  research.  The  data  obtained  in  this  study  uses  research  instruments,  namely through observation, in-depth interviews, and documentation studies. Interviews were conducted with the Micro and Small Director of Bank BRI, debtor representatives and prospective debtors, as  well  as  Bank Indonesia  Representative  Credit  Section  Bandung.  Data  collected  from  several sources  carried  out  credibility  testing  with  data  triangulation  —  data  analysis  techniques  used with data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study indicate that the implementation  of the  provision  of  people's  business  loans  to  Bank  BRI through  several  stages, namely  the  stages  of  credit  administration,  credit  documentation,  credit  approval,  credit processing. The level of Non-Performing Loans (NPL) of BRI KUR shows a fairly large number of 2.31%, but among other KUR executing banks BRI's NPL is the smallest. The high level of NPL is because there are several factors, including: (1) wrong perceptions among Micro, Small and Medium  Enterprises  (MSME)  actors  regarding  the  source  of  funds  in  KUR  distribution;  (2) changes in the character of the debtor; and (3) the account officer section conducts a subjective analysis because there are certain relationships with prospective debtors.
Keywords: credit, KUR, BRI, NPL

## ANALISIS KREDIT USAHA RAKYAT PADA BANK RAKYAT INDONESIA

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  prosedur  pemberian  kredit  usaha  rakyat  (KUR)  pada Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI).  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif.  Data  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini menggunakan  instrumen  penelitian  yaitu  melalui  observasi,  wawancara  mendalam  dan  studi dokumentasi.  Wawancara  dilakukan  dengan  Direktur  Mikro  dan  Kecil  Bank  BRI,  perwakilan debitur  dan  calon  debitur,  serta  Bagian  kredit  Bank  Indonesia  Perwakilan  Bandung.  Data  yang terkumpul  dari  beberapa  sumber  dilakukan  pengujian  kredibilitas  dengan  triangulasi  data. Teknik analisis data yang digunakan dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank BRI melalui beberapa tahapan yaitu tahap credit administration, credit documentation, credit approval, credit processing . Tingkat Non  Performing  Loan  (NPL) KUR  BRI  memperlihatkan  angka  yang  cukup  besar  yaitu 2,31%,  tetapi  diantara  bank  pelaksana  KUR  yang  lainnya  NPL  Bank  BRI  yang  paling  kecil. Tingginya tingkat NPL dikarenakan adalah ada beberapa faktor, antara lain: (1) persepsi yang salah dikalangan  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  mengenai  sumber  dana  dalam penyaluran  KUR;  (2)  adanya  perubahan  karakter  debitur;  dan  (3)    bagian account  officer melakukan analisis secara subjektif karena ada hubungan tertentu dengan calon debitur.
Kata kunci: kredit, KUR, BRI, NPL
114 Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.4, No. 2, Agustus 2019, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v4i2.22488, hal. 113-122

## PENDAHULUAN
Kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan wujud kehidupan  ekonomi  sebagian  besar  rakyat Indonesia.  Keberadaan  kelompok  ini  tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan perekonomian    secara    nasional.    UMKM menurut  data  Rusdin,  dkk.  (2017)  mampu menyerap  lebih  dari  64  juta  tenaga  kerja  dan memberikan kontribusi lebih dari 58,2% dalam pembentukan Produk Domestika Bruto.
Menurut  Wahyuni  (2005)  ada  hal  yang menarik untuk dicermati dan disikapi mengenai kelompok  UMKM  ini  dikarenakan  beberapa alasan,  antara  lain:  (1)  Saat  krisis  sektor UMKM  dapat  bertahan  sampai  saat  ini.  (2) Perhatian  pemerintah  terhadap  sektor  UMKM masih  kurang.  (3)  Sektor  UMKM  yang jumlahnya  cukup  banyak  sangat  potensial dalam  menyerap  tenaga  kerja,  dan  (4)  Sektor
UMKM memiliki peran penting dan kontribusinya  cukup  besar  dalam  struktur perekonomian nasional.
Namun,  walaupun  eksistensi  UMKM  sangat urgent dalam  perekonomian  nasional,  UMKM ini  masih  banyak  mengalami  kendala  dalam pertumbuhannya. Menurut Tulus T. H. Tambunan  (2009),  salah  satu  kendala  dan kesulitan  yang  dihadapi  dalam  pengembangan UMKM yaitu keterbatasan modal usaha. Untuk mengatasi  keterbatasan  modal,  sering  kali  para pengusaha.  meminjam  dari  lembaga  keuangan dengan  bunga  yang  cukup  tinggi.  Tingginya bunga  pinjaman  seringkali  menggerus  potensi keuntungan  para  pelaku  UMKM,  sehingga menghambat pertumbuhan UMKM tersebut.
Pemerintah merespon kesulitan atas keluhan yang  dialami  para  pelaku  UMKM  untuk mengakses sumber pembiayaan dengan dikeluarkannya  kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)  melalui  Inpres  Nomor  6  tanggal  8 Juni  2007.  Pada  tahap  awal  program  KUR  ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk  oleh  pemerintah  saja,  yaitu  :  Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara
Indonesia,  Bank  Mandiri,  Bank  Syariah Mandiri,  Bank  Tabungan  Negara  dan  Bank Bukopin.  Pemerintah  akhirnya  menambah bank  penyalur  KUR  yaitu  satu  bank  nasional
lagi  yaitu  BNI  Syariah  dan  26  Bank Pembangunan Daerah.
KUR  ini  merupakan  fasilitas  pembiayaan yang  dapat  diakses  oleh  UMKM  dan  Koperasi terutama  yang  memiliki  usaha  yang  layak namun  belum bankable dengan  plafon  mulai dari  Rp 5 juta  hingga  Rp 500 juta.  Usaha  yang layak  namun  belum bankable maksudnya adalah  usaha  tersebut  memiliki  prospek  bisnis yang  baik  dan  memiliki  kemampuan  untuk mengembalikan.  UMKM  dan  koperasi  yang dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor  usaha  produktif  antara  lain:  pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.
Berikut  ini  data  penyaluran  KUR  terbesar sampai dengan akhir Juli 2019.

## Tabel 1. Tiga Bank Penyalur KUR Terbesar (Plafon dalam Rp juta)
No Penyalur Total Penyaluran Plafon Debitur 1 PT BRI 59.062.424 2.801.770 2 PT Bank Mandiri 12.812.782 166.660 3 PT BNI 11.037.583 127.933
Sumber: http://kur.ekon.go.id/
Berdasarkan  Tabel  1  Bank  BRI  merupakan bank dengan plafon KUR terbesar. Selain plafon yang  paling  besar  debitur  Bank  BRI  juga  yang paling banyak.
KUR  ditujukan  untuk  membantu  ekonomi usaha  rakyat  kecil  dengan  cara  memberi pinjaman  untuk  usaha  yang  didirikannya. Penyaluran  KUR  dapat  dilakukan  langsung, maksudnya  UMKM  koperasi  dapat  langsung mengakses  KUR  di  kantor  cabang  atau  kantor cabang  pembantu  bank  pelaksana.  Untuk  lebih mendekatkan  pelayanan  kepada  usaha  mikro, maka  penyaluran  KUR  dapat  juga  dilakukan secara  tidak  langsung,  maksudnya  usaha  mikro dapat  mengakses  KUR  melalui  lembaga keuangan  mikro  dan  koperasi,  atau  melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan bank pelaksana.
Kebijakan  KUR  merupakan  solusi  untuk mempermudah penyaluran kredit ke masyarakat melalui  penjaminan  sehingga  permasalahan
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan            115 Vol.4, No. 2, Agustus 2019, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v4i2.22488, hal. 113-122
teknis dan administratif tidak menjadi hambatan.  KUR  yang  diharapkan  dapat membantu sumber pendanaan bagi UMKM dan koperasi  tetapi  banyak  mengalami  kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) . Penyaluran  KUR  yang  tepat  sasaran menurut  Dewi  Anggraini  dan  Syahir  Hakim Nasution (2013) dapat mendorong pertumbuhan UMKM.  Namun,  program  KUR  menurut Deckiyanto  (2013)  dianggap  tidak  efektif karena  ada  kaidah  hukum    yang  tidak  dapat diberlakukan  secara  sosiologis dan  para UMKM  masih belum  paham  tentang  kebijakan pemerintah  dalam  hal  pemberian  KUR.
Agar  kredit  yang  diberikan  bank  dalam  hal ini KUR efektif menurut Moti, et.al. (2012) dan Setyasari (2015) dalam proses seleksinya harus memperhatikan  unsur  5  C.  Bahkan  menurut Hardyanti, et.al (2015) dalam analisisnya harus menambahkan  unsur  7P.  Sementara  menurut Srisai  Chilukuri,  et  al  (2014)  bahwa  proses penyaluran  kredit  harus  melalui  alur  agar identifikasi  calon  debitu  dapat  diketauhui dengan jelas.
Sehubungan  dengan  adanya  fenomena- fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pemberian KUR di BRI.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Kredit
Konsep  kredit  menurut  Myers  and  Brealey (2003) adalah a process whereby possession of goods  or  services  is  allowed  without  spot payment upon a contractual agreement for later payment. Sementara  menurut  Ahmad  Anwari (2002)  kredit  adalah  suatu  pemberian  prestasi oleh  suatu    pihak    kepada    pihak  lain  dan prestasi    (jasa)    itu  akan  dikembalikan  lagi pada  jangka  waktu  tertentu  pada  masa  yang akan datang yang disertai dengan kontraprestasi (balas jasa) yang berupa uang.
Pengertian  lainnya  menurut  Eric  L  Kohler dalam Teguh Pudjo Muljono (2007) mengatakan  bahwa  kredit  adalah  kemampuan untuk  melaksanakan  suatu  pembelian  atau mengadakan suatu perjanjian dengan suatu janji pembayarannya  akan  dilakukan    ditangguhkan pada  suatu  jangka  waktu  yang  disepakati. Sedangkan  Mac  Leod  dalam  Rachmat  Firdaus
&  Maya  Ariyanti  (2011)    menyatakan  bahwa kredit  adalah  suatu  reputasi  yang  dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya  dengan  suatu  janji  untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang.
Menurut  Rivai,  dkk.  (2007)  ada  beberapa penggolongan  kualitas  kredit,  yaitu;    kredit lancer,  dalam  perhatian  khusus,  kurang  lancar, dan diragukan.

## Prinsip, Fungsi dan Tujuan
Sebelum suatu kredit diberikan, ada baiknya bank  harus  merasa  yakin  bahwa  kredit  yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut  diperoleh  dari  hasil  penilaian  kredit sebelum  kredit  tersebut  disalurkan.  Penilaian kredit  dilakukan  dengan  berbagai  cara  dengan melalui  prosedur  penilaian  yang  benar.  Dalam melakukan  penilaian  kriteria-kriteria  secara aspek  nilainya  tetap  sama.  Begitu  pula  dengan ukuran-ukuran  yang  ditetapkan  sudah  menjadi standar  penilaian setiap bank. Biasanya  kriteria penilaian  yang  benar-benar  menguntungkan menurut  Kasmir  (2013)  dan  Teguh  Pudjo Muljono  (2007)  dan  Abedi  (2000)  dapat menggunakan  analisis  5  C  yang  meliputi analisis character,  capacity,  condition,  capital dan collateral .
Fungsi  kredit  secara  umum  pada  dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong  dan  melancarkan  perdagangan, mendorong    dan  melancarkan  produksi,  jasa- jasa  dan  bahkan  konsumsi.  Apabila  dijabarkan secara  rinci  fungsi-fungsi  kredit  menurut Rachmat  Firdaus  dan  Maya  Ariyanti  (2011), antara  lain:  (1)  Kredit  dapat  memajukan  arus tukar  menukar  barang-barang;  (2)  Kredit  dapat mengatifkan  alat  pembayaran  yang idle; (3) Kredit  dapat  menciptakan  alat  pembayaran yang  baru;  (4)  Kredit  sebagai  alat  pengendali harga;  dan  (5)  Kredit  dapat  mengatifkan  dan meningkatankan manfaat/faedah/kegunaan ptensi-potensi ekonomi yang ada.
Menurut  Kasmir  (2012)  tujuan  pemberian kredit  adalah  (a)  mencari  keuntungan,  (b) membantu  usaha  nasabah,  (c)  tujuan  lainnya adalah  untuk  membantu  usaha  nasabah  yang
memerlukan  dana,  baik  dana  investasi  maupun dana  untuk  modal  kerja,  dan  (d)  membantu pemerintah.  Sedangkan  manfaat  kredit  bank menurut  Rachmat  Firdaus  dan  Maya  Ariyanti (2003) sebagai berikut :
(1) Manfaat kedit bank bagi debitur
(2) Manfaat kredit bagi bank
(3) Manfaat kredit bagi pemerintah/negara
Sedangkan tujuan pemberian kredit menurut Muchdarsyah Sinungan (2002), antara lain: (1) Kredit  dapat  meningkatkan  daya  guna  (utility) dari uang; (2) Kredit dapat meningkatkan daya guna  (utility)  dari  barang;  (3)  Kredit  dapat meningkatkan  peredaran  dan  lalu  lintas  uang; (4)  Kredit  adalah  salah  satu  alat  stabilitas ekonomi;  dan  (5)  Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

## Proses Penyaluran Kredit
Proses  penyaluran  kredit  menurut  Lukman Dendawijaya  (2009)  adalah  tahap-tahap  yang harus dilaluli sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk  dikucurkan.  Tujuannya adalah  untuk  mempermudah  bank  dalam menilai  kelayakan  suatu  permohonan  kredit. Proses  penyaluran  kredit  dan  penilaian  kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang  satu  dengan  yang  lainnya  tidak  jauh berbeda,  yang  menjadi  perbedaan  hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai  serta  persyaratan  yang  ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing bank.
Proses  penyaluran  kredit  menurut  Joetta Colquitt  (2007)  dilakukan  melalui  tahap-tahap berikut: credit administration, credit documentation,  credit  approval,  dan  credit processing .  Sementara  penyaluran kredit menurut  Koch  dan  Mac  Donald  (2009) dilakukan  melalui  (1) business  development and  credit  analysis, (2) credit  execution  and administration, dan (3) credit review . Sedangkan  Menurut  Rachmat  Firdaus  dan Maya  Arianti  (2003)  Langkah-langkah  umum dalam prosedur perkreditan yaitu (1) Persiapan Kredit, (2) Analisis kredit atau penilaian kredit, (3) Keputusan kredit, dan (4) Pelaksanaan dan Administrasi Kredit
Pendapat  lainnya  bahwa  proses  penyaluran kredit  menurut  Lukman  Dendawijaya  (2009)
dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: (1) Permohonan Kredit, (2) Persetujuan Kredit, (3) Perjanjian Kredit, (4) Pencairan Kredit, (5) Pengawasan Kredit, dan (6) Pelunasan Kredit.

## Kebijakan Kredit Bank
Setiap  bank  memiliki  aturan  yang  menjadi pedoman baku pelaksanaan kegiatan kredit agar berjalan efektif. Pedoman ini dirumuskan lewat penyusunan  kerangka  kebijakan  kredit  yang terstruktur  dan  sistematis.  Elemen  yang terkandung  dalam  kebijakan  kredit  memuat fungsi-fungsi-fungsi  yang  lebih  spesifik  dan saling  berkaitan.  Menurut  Margaretha  (2011) kebijakan kredit merupakan standar dari faktor- faktor yang mempengaruhi besarnya resiko atas tertagihnya  piutang  yangdapat  dikendalikan oleh  manajemen  perusahaan.  Kebijakan  kredit terdiri  dari  beberapa  dimensi  sebagai  berikut  : (1) Standar kredit, (2) Jangka waktu kredit, dan (3) Kebijakan penhimpunan tagihan.
Sementara  dimensi  dari  kebijakan  kredit yang  dikemukakan  oleh  Ross,  Westerfield  dan Jordan (2009) adalah sebagai berikut: (1) Syarat penjualan,  (2)  Analisis  kredit,  dan  (3) Kebijakan penghimpunan. Bank Indonesia telah mengeluarkan  SK  Direktur  Bank  Indonesia nomor  27/162/KEP./DIR  tentang  Pedoman Penyusunan  Kebijaksanaan  Perkreditan  Bank (PPKPB)  yang  mewajibkan  setiap  bank  umum di  Indonesia  membuat  pedoman  Kebijakan Perkreditan Bank (KPB). Inti dari KPB tersebut minimal harus memuat proses pemberian kredit berikut  ketentuan-ketentuan  dalam  setiap  tahap pemberian kredit.
Terdapat banyak metode yang bisa diaplikasikan  dalam  upaya  menangani  kredit yang  dikategorikan  bermasalah.  Tiap  masalah yang  timbul  memiliki  penyebab/latar  belakang yang cenderung bervariasi, hal ini mengakibatkan  bentuk  pengambilan  keputusan yang  dipilih  harus  sinkron  dengan  bentuk permasalahan  yang  timbul  dan  diharapkan merupakan  cerminan  dari  solusi  yang  efektif. Menurut  Rachmat  Firdaus  dan  Maya  Ariyanti (2007) metode penyelesaian yang direkomendasikan adalah : (1) Kredit diperpanjang, (2) Rescheduling, (3) Persyaratan kembali  kredit  (reconditioning),  (4)  Barang jaminan/agunan dijual, (5) Menyerahkan
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan            117 Vol.4, No. 2, Agustus 2019, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v4i2.22488, hal. 113-122
penagihannya  kepada  Pengadilan  Negeri  atau Badan Urusan Piutang dan lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, dan (6)
Dihapus (writte off) .

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif, dengan  jenis  penelitian  deskriptif  analisis. Alasan  pemilihan  pendekatan  kualitatif  adalah bahwa  penelitian  ini  memerlukan    informasi yang  mendasar  dan  mendalam  ( explorative ) dari    berbagai  sumber  (informan).  Penulis berusaha  menggali  dan  menganalisis  apa  yang terjadi  di  lapangan  berdasarkan  fakta-fakta empiris, sehingga didapatkan suatu gambaran.  Dari  data-data    dan    fakta-fakta yang  diperoleh  kemudian  dirumuskan  untuk membangun  sebuah  model,  yang  menjadi tujuan utama dari penelitian ini.
Data  primer  diambil  dari  hasil  wawancara dengan  Direktur  Mikro  dan  Kecil  Bank  BRI, perwakilan  debitur  dan  calon  debitur,  serta Bagian  kredit  Bank  Indonesia  Perwakilan Bandung.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh dari  studi  kepustakaan  yang  berupa  keterangan atau  fakta  dengan  mempelajari  buku,  jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Untuk  menguji  validitas  dan  kredibilitas data  dilakukan  dengan  melakukan    triangulasi sumber.  Sedangkan  teknik  analisis  data dilakukan  dengan  aktivitas  reduksi  data, penyajian data, dan kesimpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ketentuan Umum KUR
Kredit  usaha  rakyat  (KUR)  sebenarnya sudah cukup lama menjadi program pemerintah Indonesia  dalam  usaha  melakukan  penyetaraan perekonomian di nusantara. Pada awal peluncurannya  kredit  usaha  rakyat  menjadi solusi terbaru dalam memihak pelaku UMKM di  Indonesia.  Sejak  tahun  2007 hingga 2014, KUR telah disalurkan pemerintah melalui  bank  pelaksana  lebih  dari  Rp  178,84 triliun dengan suku bunga 22 persen per tahun.
Adanya  keluhan  dari  para debitur  mengenai suku  bunga  KUR  yang  masih  memberatkan, maka pada tahun 2015 pemerintah menurunkan
suku  bunga  KUR  pada  menjadi  12  persen  per tahun  dengan  alokasi  dana  sebesar  Rp  22,7 triliun.  Kemudian  memasuki  tahun  2016 pemerintah  kembali  memberikan  kebijakan untuk  menurunkan  suku  bunga  KUR  menjadi 9% dengan alokasi dana hingga Rp 120 triliun.
Sebagai  perbankan  penyalur  dana  KUR terbesar, Bank BRI berhasil menyalurkan KUR pada tahun 2016 sebesar Rp 69,4 triliun kepada 3,9  juta  debitur.  Pencapaian  realisasi  ini  lebih tinggi  dari  yang  ditargetkan  oleh  pemerintah sebesar Rp 67,5 triliun.  Sedangkan pada tahun 2017, dari target KUR nasional sebesar Rp 110 triliun, Bank BRI mendapatkan porsi penyaluran  sebesar  Rp  71,2  triliun  atau  65% dari total KUR nasional. Besarnya kepercayaan pemerintah kepada Bank BRI karena Bank BRI memiliki layanan dan kantor perwakilan hampir di seluruh penjuru negeri.
Sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah,  Bank  BRI  menyalurkan  KUR kepada perorangan maupun badan hukum yang aktif  dalam  usaha  produktif  dan  terperinci sebagai berikut.
(1). Pelaku UMKM yang telah berjalan.
(2). Calon  TKI  yang  telah  dinyatakan  lolos seleksi  dan  telah  mendapatkan  ketetapan penempatan kerja di luar negeri.
(3). Keluarga dari pekerja berpenghasilan tetap di luar negeri.
(4). Mantan  atau  TKI  yang  telah  selesai bekerja dari luar negeri.
(5). Karyawan  yang  terkena  PHK  dari  tempat bekerja.
KUR  yang  dilaksanakan  Bank  BRI  terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu KUR Mikro, KUR Ritel dan  KUR  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI).  Adapun syarat dalam mengajukan KUR Bank BRI adalah sebagai berikut:
a. Syarat KUR Mikro
KUR  Mikro  merupakan  pinjaman  modal usaha dan investasi bagi pelaku UMKM dengan plafon  maksimal  sebesar  Rp  25  Juta.  Adapun syarat-syarat  untuk  memperoleh  KUR  Mikro, antara lain:
(1). WNI  yang  memiliki  jenis  usaha  produktif dan layak sebagai penerima program KUR.
(2). Usaha  telah  berjalan  minimum  selama  6 bulan berturut-turut.
(3). Penerima  kredit  tidak  sedang  menjalani atau  menikmati  fasilitas  kredit  produktif baik dari bank BRI maupun dari perbankan lain.
(4). Melakukan pengajuan kredit dengan mengisi formulir permohonan serta melengkapi berkas yang dibutuhkan seperti  KTP,  Kartu  Keluarga,  dan  Surat Legalitas Usaha.
(5). Fotocopy  legalitas  jaminan  tambahan entah  itu  BPKB  Motor  maupun  jenis  aset lain  yang  dapat  dipergunakan  sebagai agunan.

## b. Syarat KUR Ritel
KUR  Ritel  merupakan  pinjaman  modal usaha  bagi  pelaku  usaha  ritel  dengan  nominal pengajuan  di  atas  Rp  25  Juta  hingga  Rp  500 Juta.  Seperti  halnya  KUR  Mikro,  KUR  Ritel merupakan  pinjaman  yang  diperuntukkan  un tuk  modal  usaha  dan  investasi  bagi  pelaku UMKM.
Adapun syarat-syarat untuk memperoleh KUR Ritel, antara lain:
(1). WNI  pelaku  usaha  produktif  dan  layak menerima kredit usaha rakyat jenis ritel dari bank BRI.
(2). Pemohon  tidak  sedang  menikmati  layanan kredit produktif baik yang diterima melalui BRI maupun perbankan lain.
(3). Usaha  yang  berjalan  setidaknya  telah berusia setengah tahun.
(4). Usaha yang dimiliki merupakan usaha legal yang  telah  mengantongi  surat  ijin  usaha mikro  dan  kecil  maupun  surat  keterangan yang dapat menggantikannya.
(5). Fotocopy aset  berharga  baik  berupa  BPKB Mobil atau sertifikat rumah yang rencananya akan dijadikan sebagai jaminan tambahan.

## Prosedur Pemberian KUR Bank BRI
Prosedur pemberian kredit adalah rangkaian kegiatan  yang  harus  dilakukan  di  dalam mengelola permohonan kredit dari saat permohonan diterima sampai dengan pencairan kredit.  Manfaat  prosedur  pemberian  kredit adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik  kepada  debitur,  untuk  mengetahui  dan menyelesaikan  permasalahan  yang  timbul dalam permohonan kredit dan untuk
mengusahakan  pemberian  kredit  dalam  waktu relatif singkat.
Pembahasan dalam penelitian ini hanya akan difokuskan  pada  KUR  Mikro  yang  selanjutnya ditulis  KUR  saja.  Langkah-langkah  prosedur pemberian  KUR  yang  harus  dilalui  oleh  calon debitur diantaranya mulai dari credit administration, credit  documentation , credit approval, dan credit  processing .  Tahapan tersebut  harus  dilalui  oleh  calon  debitur  agar tahapan pemberian kredit dapat berjalan dengan baik.  Semua  pihak  dalam  pemberian  kredit yaitu bank dan pihak debitur, harus sepakat atas prosedur  yang  telah  ditentukan  sebelumnya agar  proses  pemberian  kredit  ini  bisa  berjalan baik.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa prosedur pemberian kredit yang dilakukan  oleh  Bank  BRI  melalui  beberapa tahap.
a. Credit Administration KUR Bank BRI
Credit Aministration dalam istilah lain dapat disebutkan  dengan  tahap  permohonan  kredit. Tahap  ini  berisi  mengenai  syarat-syarat administatif yang diantaranya mengenai formulir  isian  yang  menggambarkan  secara umum  mengenai  informasi  calon  debitur. Informasi  calon  debitur  tersebut    harus dilengkapi  dokumen  pribadi  mengenai  latar belakang  dirinya  dan  kegiatan  yang  sedang dijalaninya
Program  penyaluran  KUR  pada  Bank  BRI memiliki  beberapa  ketentuan  dan  persyaratan administrasi  sesuai  dengan  ketentuan.  Calon debitur  harus  mengajukan  permohonan  KUR secara  tertulis  kepada  pihak  B a n k   BRI. Calon  debitur  KUR  datang  ke  kantor  BRI, kemudian  dengan  dibantu  oleh  customer service , calon  debitur  KUR  mengisi  formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan  KUR  yang  sudah  disediakan pihak  bank,  kemudian  ditandatangani  oleh pemohon.
Calon  debitur  KUR  diharuskan  memenuhi persyaratan  yang  telah  ditetapkan  dalam  hal pengajuan  permohonan.  KUR  diperkenalkan sebagai  kredit  yang  mudah  didapat,  maka syarat-syarat  yang  ditetapkan  pun  sangat sederhana. Adapun syarat-syarat untuk
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan            119 Vol.4, No. 2, Agustus 2019, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v4i2.22488, hal. 113-122
mendapatkan KUR, antara lain:
(1). Individu  (perorangan)  yang  melakukan usaha produktif dan layak
(2). Telah  melakukan  usaha  secara  aktif minimal 6 bulan
(3). Tidak sedang menerima kredit dari perbankan  kecuali  kredit  konsumtif  seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit
(4). Persyaratan administrasi lainnya. Apabila  memenuhi  syarat-syarat  tersebut, caqlon  debitur  dapat  mengajukan  permohonan KUR  ke  cabang  atau  unit  Bank  BRI  terdekat. Pengajuan  KUR  harus  disertai  syarat-syarat bukti  identitas  diri  berupa  fotokopi  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP),  fotokopi  Kartu Keluarga  (KK),  foto  kopi  Surat  Nikah  dan Surat  Keterangan  Usaha.
Prosedur  yang  dijalankan    calon  debitur KUR  dengan  mengisi  surat  permohonan  dan melengkapi  identitas  diri  menurut  Tohar (2000)  merupakan  syarat-syarat  dan  ketentuan yang  mesti  dijalankan.  Pendapat  yang  sama juga  dikemukakan  Lukman  Dendawijaya (2009)  yang  menyatakan  bahwa  dalam mengajukan  permohonan  kredit,  calon  debitur harus mengisi kelengkapan dokumen-dokumen terlebih  dahulu.  Lebih  lanjut  Joetta  Colquitt (2007)  menjelaskan  bahwa  suatu  ketentuan pemberian  administrasi  kredit  haruslah  sesuai dengan  lembaga  terkait  yang  memberikan wewenang.

## b. Credit Documentation KUR Bank BRI
Pada  tahap  ini    pihak  bank  menganalisis para  calon  debitur  dengan  metode  wawancara dan  verifikasi  data.    Proses  wawancara  yang dilakukan, pada bagian ini pihak analisis kredit menanyakan  beberapa  hal  yang  menjadi  tolak ukur  penilaian  mereka  dalam  memberikan kredit. Seperti halnya jumlah penghasilan calon debitur, jumlah tanggungan keluarga, pekerjaan,  hingga  alasan  calon  debitur  dalam pengajuan kredit.
Penilaian mengenai kelayakan calon debitur ini  harus  dilakukan  karena  akan  berguna  bagi pihak bank agar tidak salah dalam memberikan kreditnya.  Pada  dasarnya,  alat  analisis  kredit yang  digunakan  oleh  bank  telah  sesuai  dengan metode  analisis  yang  dikemukakan  Abedi (2002) yaitu menggunakan penilaian prinsip 5C
untuk  digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  dan penilaian  kelayakan  calon  debitur.  Analisis elmen-elmen  5C  yang  dilakukan  meliputi character,  capital,  capacity,  collateral dan condition  of  economy .  Kelima  elmen  tersebut harus  dilihat  dan  dianalisis  secara  rinci  dan mendalam  untuk  mengetahui  serta  menilai apakah calon debitur tersebut memiliki kelayakan untuk diberikan kredit atau tidak.
Tahap credit documentation pada Bank BRI belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari jumlah  kredit  bermasalah  dari  tahun  ke  tahun mengalami  fluktuasi.  Namun,  NPL  Bank  BRI relatif  paling  kecil  dibandingkan  dengan  NPL bank pelaksana lainnya.
Tabel 1 Kredit Bermasalah No Bank % NPL 1 BNI 3,30 2 BRI 2,35 3 BANK MANDIRI 3,40 4 BTN 12,90 5 BUKOPIN 5,50 6 BANK SYARIAH MANDIRI 17,20 7 BNI SYARIAH 4,60 8 BPD 9,50 Rata-rata 7,34
Sumber  :  Komite  Kredit  Usaha  Rakyat Indonesia
Permasalahan  yang  sering  terjadi  dalam kredit  bermasalah  ini  diakibatkan  oleh  adanya persepsi  yang  salah  dikalangan  pelaku  UMKM mengenai sumber dana dalam penyaluran KUR. Mereka  beranggapan  bahwa  dana  KUR merupakan  hibah  dari  pemerintah  yang  tidak perlu dikembalikan lagi.
Penyabab  lainnya  karena  persoalan  rumah tangga  yang  mengakibatkan  setiap  individu debitur mengalami perubahan karakter. Semula pada  saat  dilakukanya  penilaian  pemberian kredit, debitur ini memiliki catatan dan riwayat yang baik dalam kegiatan pinjamnya. Maka dari itu,  pihak  bank  memiliki  keyakinan  dalam memberikan  kreditnya.  Tetapi  karena  ada perubahan karakter tersebut, debitur ini menjadi sulit untuk membayar angsuran atau membayar kewajibannya  tiap  bulan  dan  mengakibatkan kredit bermasalah.
Karakter  merupakan  salah  satu  elemen  dari 5C,  artinya  dalam  kegiatan  analisis  kredit karakter  menjadi  salah  satu  pertimbangan  dan penilaian  calon  debitur  sebelum  dilakukan pemberian  kredit  oleh  pihak  bank.  Karakter merupakan  faktor  utama  dan  terpenting  yang harus dilihat oleh pihak pemberi kredit sebelum diberikannya  kredit.  Untuk  menanalisis  kredit ini  bukan  hal  yang  mudah,  karena  butuh keahlian  khusus  dibidangnya  yang  dapat melihat  serta  menilai  karakter  calon  debitur tersebut. NPL terjadi akibat dari anggapan para pelaku  UMKM  bahwa  KUR  adalah  bantuan hibah dari pemerintah.
Pada  tahap  ini  Joetta  Colquitt  (2007), menjelaskan  lembaga  keuangan  harus  melalui beberapa tahapan analisis kredit dan memeriksa kelengkapan kredit sebelum kredit diberikan.Tahapan analisis ini terkadang  masih banyak  penilaian  yang  dilakukan  secara subjektif.  Analisis  kredit  secara  subjektif merupakan kesalahan yang harus dihindari oleh bank.  Pada  dasarnya,  sumber  utama  yang menyebabkan  kredit  bermasalah  ini  adalah lemahnya penilaian terhadap calon debitur. Hal tersebut  sering  terjadi  terutama  terdapat  pihak- pihak  tertentu  seperti  personil  bagian  kredit yang memiliki hubungan khusus atau menurutnya  sudah  mengenal  calon  debitur, dimana  pertimbangan  atas  hasil  analisis cenderung mengabaikan dan mengesampingkan prinsip  atas  penilaian  permohonan  kredit. Artinya,  hasil  penilaian  analisis  kredit  tidak menjadi  bahan  untuk  pertimbangan  keputusan kredit.

## c. Credit Approval KUR Bank BRI
Tahap  credit  approval ini,  calon  debitur kredit  akan  memperoleh  keputusan  kredit  yang berisi  persetujuan  akan  adanya  pemberian kredit  oleh  pihak  bank.  Keputusan  persetujuan permohonan  kredit  ini  berupa  persetujuan sebagian  atau  seluruh  permohonan  kredit  dari calon  debitur.  Pihak  bank  akan  memberikan keputusan  kredit  yang  akan  di  sampaikan kepada  calon  debitur  melalui  bagian costumer service .  Biasanya,  pemberian  keputusan  kredit akan dilakukan pihak bank setelah hasil analisis kredit  telah  ada,  maka  dari  itu  laporan  hasil analisis  kredit  menjadi  tolak  ukur  pemberian
kredit calon debitur.
Hasil  analisis  kredit  yang  disimpan  dalam memorandum  dan  blanko  survey  akan  menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan keputusan  kredit.  Hasil  analisis  kredit  ini  akan diarsipkan  oleh  pihak  bank  di  bagian  arsip. Keputusan pemberian kredit diberikan sebagaimanana dikemukakan Lukman Dendawijaya (2009) setelah
mempertimbangkan  berbagai  faktor  dari  hasil analisis kredit.
Bank BRI sebagai lembaga keuangan dalam memberikan kredit selalu mengikuti aturan dan ketentuan.  Ketentuan-ketentuan  tersebut  selalu dijalankan  sebagai  bahan  penilaian  kelayakan dalam  memutuskan  pemberian  kredit  kepada calon  debitur.  Sebagaimana  halnya  Joetta Colquitt (2007) yang mengaruskan bahwa bank dalam  memberikan  kredit  harus  berpedoman terhadap  ketentuan-ketentuan.  Bank  BRI  telah melakukan ketentuan-ketentuan, seperti melakukan survey lapangan,  melakukan  proses wawancara  dan  proses  analisis  kredit.  Semua proses  tersebut  dilakukan  sebagai  bahan penilaian  calon  debitur  apakah  keputusan kreditnya diterima atau ditolak.
Gambar 1. Tahap Keputusan Kredit KUR Bank BRI

## d. Credit Processing KUR Bank BRI
Proses  pemberian  kredit  akan  diberikan setelah  memenuhi  kriteria  atau  prosedur sebelumnya yaitu memenuhi persyaratan administrasi,  memenuhi  kriteria  dalam  analisis kredit,  dan  tahap  pemberian  kredit.  Maka selanjutnya,  akad  kredit  atau  pencairan  kredit meliputi  beberapa  tahap,  diantaranya:  tahap persiapan pencairan, pembekalan pra-pencairan, penandatanganan perjanjian kredit dan pembayaran pencairan kredit.
Pada tahap ini pihak bank akan memberikan informasi  jadwal  pencairan  dan  memberikan jumlah  nominal  kredit  yang  telah  disetujui kedua  belah  pihak . Pencairan  kredit  ini  telah
Hasil analisi
s kredit Diskusi dan cek kepala bagian kredit Diterim a Ditolak
UMKM BRI Mengisi Formulir pengajuan K U R y a n g d i s e d i a k a n d i C S BRI
Memenuhi syarat  dan ketentuan KUR Mikro yang berlaku R y a n g d i s e d i a k a n d i
C
S BRI Account officer menganalisis syarat dan
ketentuan yang di lampirkan dan melihat kondisi usaha      yang dijalankan R y a n g d i s e d i a k a n d i C S BRI Tahap putusan penyalur an KUR Tahap pencairan KUR
melalui  beberapa  tahap  sebelumnya  mengenai penilaian kelayakan apakah calon debitur layak diberikan  kredit  atau  tidak.  Saat  proses pencairan  berlangsung,  calon  debitur  akan mengisi  surat  perjanjian  diatas  materai  sebagai bukti keabsahan atas kegiatan pemberian kredit kredit.  Surat  perjanjian  ini  dapat  dikatakan sebagai  surat  pernyataan  bahwa  calon  debitur dinyatakan  berhutang  dan  wajib  memenuhi kewajibanya  dalam  membayar  kredit  sejumlah uang yang dipinjamnya.
Prosedur pemberian kredit merupakan tahap dimana  kredit  akan  dicairkan  melalui  proses penandatanganan perjanjian. Pihak bank membuat  sebuah  bagan  atau  skema  proses pemberian  kredit,  hal  tersebut  bertujuan  untuk mempermudah alur proses pemberian kredit.
Gambar 2. Prosedur Pemberian KUR Bank BRI
Adanya  alur  proses  yang  dibuat  pihak  bank dalam  rangka  memberi  kepastian  kepada  calon debitur.  Hal  tersebut  sesuai  seperti  yang dikemukakan  Joetta  Colquitt  (2007)  bahwa bank  harus  memberikan  informasi  mengenai pencairan  dana  kredit,  pendatanganan  kredit dan  kewajiban  membayar  cicilan  yang  harus dilakukan debitur. Pendapat yang sama dikemukakan  Tohar  (2000)  bahwa  proses pemberian  kredit  yaitu  dimulai  dari  tahap permohonan  kredit,  tahap  analisis  kredit,  tahap keputusan  kedit,  tahap  perjanjian  kredit  dan tahap  pencairan  kredit.  Tahapan  tersebut  juga
sesuai  dengan  yang  dikemukakan  Kasmir (2013)  yang  mengatakan  bahwa  sebelum melakukan pencairan kredit, maka calon debitur harus melalui tahap penandatanganan perjanjian kredit atau akad kredit terlebih dahulu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diperoleh kesimpulan  bahwa  prosedur  pemberian  KUR Bank  BRI,  dilakukan  beberapa  tahap  yaitu  : tahap credit administration,  tahap  credit documentation (peninjauan  dan  analisis  kredit atau tahap pemeriksaan), tahap credit approval, dan tahap credit processing.
Pencairan  kredit  dilakukan  oleh  Bank  BRI setelah  dilakukan  prosedur  dan  tahapan pengajuan  kredit  yang  sudah  baku.  Besarnya KUR  yang  diberikan  pihak  bank  ditentukan oleh  beberapa  faktor,  antara  lain:  ajuan  dari pemohon,  hasil  analisis  dan  survey  lapangan dan  pagu  KUR  sendiri.  Kredit  bermasalah terjadi akibta bagian account officer melakukan analisis  secara  yang  subjektif  karena  ada hubungan  tertentu  dengan  calon  debitur  dan juga  karena  perubahan  karakter  debitur.  Kredir bermasalah  juga  terjadi  akibat  persepsi  yang salah dikalangan pelaku usaha UMKM mengenai  sumber  dana  KUR.  UMKM  sebagai debitur  beranggapan bahwa  KUR  merupakan kredit  yang  sumber  dananya  berasal  dari pemerintah  dan merupakan  bantuan  dari
pemerintah kepada UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
Abedi,  S.  (2002).  Highway  to  success. Credit Management Journal, 3, 38-42.
Ahmad  Anwari.  (2002). Praktek  Perbankan Indonesia , Jakarta : Balai Aksara
Deckiyanto,  F.  (2013).  Efefektifitas Kebijakan
Pemberian  Kredit  USAha  Rakyat  (Kur) Mikro  Berdasarkan  Surat  Edaran  Direksi Nose: S. 09c–Dir/adk/03/2010 Atas Ketentuan  Kredit  USAha  Rakyat  (Kur) Mikro  (Studi  di  Bank  Rakyat  Indonesia Unit  Sleko  Cabang  Madiun). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 1 (2).
Dewi  Anggraini  dan Syahrir  Hakim  Nasution.
( 2013).  Peranan  kredit  usaha  rakyat (KUR)  bagi  pengembangan  UMKM  di Medan (Studi kasus Bank Rakyat
Indonesia)
Joetta Colquit. (2007). Credit Risk Management . McGraw-Hill Companies Koch,  Timothy  W  dan  Mac  Donald,  S.  Scot.
(2009). Bank Management, Fourth Edition .
South Western: Cengange Learning.
Lukman  Dendawijaya,  (2009). Manajemen Perbankan ,  Edisi  Kedua,  Cetakan  Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor Jakarta.
Margaretha, Farah. (2011). Manajemen
Keuangan. Jakarta : Erlangga.
Moti, H. O., Masinde, J. S., Mugenda, N. G., &
Sindani,  M.  N.  (2012).  Effectiveness  of credit management system on loan performance:  empirical  evidence  from micro finance sector in
Kenya. International  Journal  of  Business, Humanities and Technology , 2 (6), 99-108.
Muchdarsyah  Sinungan.  (2002).  Manajemen Perkreditan  Bank  Umum.  Jakarta,  Bandung: Cv Alfabeta
Myers,  C.S.  and  Brealey,  R.A.  (2003).
Principles  of  Corporate  Finance .  New York: McGrawHill.
Kasmir. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan
Lainnya  edisi  revisi  cetakan  kesebelas . Jakarta : Rajawali Pers ______.  (2013). Dasar-dasar Perbankan. Jakarta:
Raja Grafindo Persada
Rachmat  Firdaus  dan  Maya  Aryanti.  (2003).
Manajemen  Perkreditan  Bank  Umum . Bandung: Alfabeta
Rivai,  Veithzal,  Andria  Permata  Veithzal,  dan
Ferry N Idroes. (2007). Bank and Financial Institution  Management ,  Rajawali  Pers,
Jakarta.
Ross, Westerfield dan Jordan. (2009). Corporate Finance Fudamentals : Pengantar Keuangan  Perusahaan.  Terjemahan  Ali Akbar  Yulianto,  Rafika  Yuniasih  dan
Christine. Jakarta: Salemba empat.
Rusdin,  Suryanto,  dan  Muttaqin,  Zaenal. (2017). Model Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil  Dan  Menengah  (UMKM)  Berbasis Kolaborasi. http://www.rusdintahir.com/wp- content/uploads/2017/12/Artikel- MANAJEMEN-KOLABORASI- PEMBERDAYAAN-USAHA-MIKRO.pdf .
Diakses pada 4 Juli 2019.
Setyasari ,  H.  (2015).  Analisis  Sistem  Dan Prosedur  Pemberian  Kredit  USAha  Mikro Guna  Meminimalisir  Terjadinya  Kredit Bermasalah (Studi Pada PT BPR Nusumma Jatim  Cabang  Malang). Jurnal  Administrasi Bisnis , 22 (1).
Srisai Chilukuri,  Srinivasa  Rao.  (2014). Effective  Credit  Approval  and  Appraisal
System:Loan Review Mechanism of Commercial Banks . Vol 3 Issue 12.
Teguh  Pudjo  Muljono.  (2007). Manajemen Perkreditan  Bagi  Bank  Komersil  Edisi keempat . Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Tohar , M. (2000). Permodalan dan Perkreditan . Edisi Ketiga, Yogyakarta: Kanisius. Tambunan,  T.  T.  (2009). UMKM di  Indonesia,  cetakan  pertama. Bogor:  PT. Ghalia Indonesia.
Wahyuni,  Eti..  2005. Lilitan  Masalah  Usaha Mikro,  Kecil,  Menengah  (UMKM)  & Kontroversi  Kebijakan ,  BITRA  Indonesia, Medan