Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002

## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index

## AKIBAT HUKUM BAGI BANK BILA KEWAJIBAN MODAL INTI MINIMUM TIDAK TERPENUHI
Renaldi Vandoli Situmorang 1 , Jhon Petrus Sihombing 2 , Ruth Indah Silitonga 3 , Silvie Simanjuntak 4 , Yosua Pande Raja Sitorus 5 , Christnova Hasugian 6 , E Hamonangan Siallagan 7
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen Medan 1,2,3,4,5,6,7
Email korespondensi : renaldi@student.uhn.ac.id 1 Info Artikel Abstrak Keyword: Hukum, Kewajiban, Modal Inti Tujuan dari penelitian ini adalah membahas implikasi dari kewajiban modal inti minimum, langkah hukum dalam pemenuhan modal inti minimum dan konsekuensi  hukum  apabila  persyaratan  mengenai  modal  inti  minimum tidak  terpenuhi. Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  konstrukstivitis dengan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  adalah pencapaian  modal  inti  minimum  dapat  dicapai  melalui  berbagai  pilihan, antara  lain  penambahan  modal  disetor,  peningkatan  laba,  atau  melakukan merger,  konsolidasi,  dan  akuisisi.  Kenyataannya,  merger  dan  konsolidasi bukanlah  pilihan  utama  bagi  bank  untuk  mencapai  modal  inti  minimal. Bank  dapat  mencapai  modal  inti  seminimal  mungkin  dengan  menambah modal  baru  atau  meningkatkan  keuntungan.  Hal  ini  disebabkan  proses merger,  konsolidasi,  dan  akuisisi  mempengaruhi  kinerja  bank  dan menimbulkan  risiko  kegagalan  bank  yang  signifikan.  Kewajiban  modal minimum  sebesar  Rp  100  miliar  merupakan  kebijakan  untuk  menjaga kelangsungan  bank  dalam  pengelolaan  risiko,  yang  erat  kaitannya  dengan peran bank sebagai lembaga yang terpercaya dalam menyalurkan dana dari dan ke masyarakat. tanggal 31 Desember 2010. Implikasi hukum bagi bank yang  beroperasi  dengan  modal  inti  minimal  100  miliar  dan  tidak  leluasa mengajukan konversi izin menjadi BPR. Info Article Abstract Keywords: Law, Liabilities, Core Capital The  aim  of  this  research  is  to  discuss  the  implications  of  minimum  core capital obligations, legal steps in fulfilling minimum core capital and legal consequences if the requirements regarding minimum core capital are not met.  This  research  uses  a  constructivist  paradigm  with  qualitative descriptive research methods. The results of the research are that achieving minimum core capital can be achieved through various options, including increasing  paid-in  capital,  increasing  profits,  or  carrying  out  mergers, consolidations and  acquisitions.  In  reality,  mergers  and  consolidation are not the main options for banks to achieve minimum core capital. Banks can achieve minimum core capital by adding new capital or increasing profits. This  is  because  the  merger,  consolidation  and  acquisition  process  affects bank  performance  and  creates  a  significant  risk  of  bank  failure.  The minimum  capital  requirement  of  IDR  100  billion  is  a  policy  to  maintain bank continuity in risk management, which is closely related to the bank's role as a trusted institution in channeling funds to and from the community. dated  31  December  2010,  legal  implications  for  banks  that  operate  with core  capital  of  at  least  100  billion  and  are  not  free  to  apply  for  license conversion to become a BPR.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002

## I. PENDAHULUAN
Bank  sebagai  lembaga  keuangan  inter-  mediasi  yang  memiliki  kegiatan  meng- himpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan untuk kemudian menyalurkannya kembali dalam  bentuk  pinjaman  atau  kredit  merupakan  lembaga  atau  institusi  yang  penting  untuk menopang kegiatan perekonomian nasional di era seperti sekarang ini. Semakin kokoh sistem perbankan  suatu  negara  maka  semakin  kuat  pula  perekonomian  negara  tersebut.  Hal  ini sesuai  dengan  pengertian  Bank  menurut  Pasal  1  butir  2  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998 sebagai pembaharu- an dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya  di-  sebut  Undang-Undang  Perbankan)  yang  merumuskan:  “Bank  adalah  badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Mengingat pentingnya peranan bank yang menjalankan fungsi intermediasi atas dana nasabah,  pada  tahun  1988  Bank  for  International  Settlement  (BIS)    di  Basel,  Swiss mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang lebih dikenal dengan the 1988 accord (Accord 88 atau lebih dikenal Basel I). BIS adalah sebuah organisasi internasional dari bank sentral  yang  memberikan  layanan  kepada  bank  sentral  di  dunia.  BIS  memberikan  layanan berupa  paket  kebijakan-kebijakan  moneter  yang  dapat  digunakan  oleh  bank-bank  sentral. Tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  kewajiban  dalam  penerapan  kebijakan- kebijakan  yang  dianjurkan  oleh  BIS  pada  negara-negara  anggotanya.  Tetapi  ada kecenderungan  bahwa  bank-bank  sentral  di  dunia  menerapkan  kebijakan-kebijakan  yang dianjurkan  oleh  BIS  karena  kebijakan-kebijakan  yang  diberikan  memang  lebih  terprediksi dan bersifat terbuka.
Beberapa  kebijakan  moneter  yang  dituangkan  BIS  dalam  Basel  I  dibuat  sebagai penerapan  kerangka  pengukuran  bagi  risiko  kredit,  dengan  mensyaratkan  standar  modal minimum  adalah  8%.  Basel  Comitte  merancang  Basel  I  sebagai  standar  yang  sederhana, dengan  mensyaratkan  bank-bank  untuk  memisahkan  eksposurnya  kedalam  kelas  yang  lebih luas,  yang  menggambarkan  kesamaan  tipe  debitur.  Eksposur  kepada  nasabah  dengan  tipe yang  sama  (seperti  eksposur  kepada  semua  nasabah  korporasi)  akan  memiliki  persyaratan modal  yang  sama,  tanpa  memperhatikan  perbedaan  yang  potensial  pada  kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing- masing individu nasabah.
Seiring  dengan  berkembangnya  produk  perbankan,  BIS  merumuskan  prinsip-prinsip untuk  menciptakan  praktik-  praktik  perbankan  yang  dianggap  dapat  menciptakan  dunia perbankan yang sehat, kuat serta efisien kedalam Basel Core Principles for Effective Banking Supervision  atau  dikenal  dengan  Basel  II  dengan  melakukan  penyempurnaan  dari  Basel  I. Basel II disusun dengan memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap  risiko  (risk  sensitive  capital  allocation)  serta  memberikan  insentif  terhadap peningkatan  kualitas  penerapan  manajemen  risiko  di  bank.  Hal  ini  dicapai  dengan  cara penyesuaian  persyaratan  modal  dengan  risiko  dari  kerugian  kredit  dan  juga  dengan memperkenalkan  perubahan  perhitungan  modal  dari  eksposur  yang  disebabkan  oleh  risiko dari kerugian akibat kegagalan operasional.
Basel  II  bertujuan  meningkatkan  keamanan  dan  kesehatan  sistem  keuangan  melalui peningkatan  kesetaraan  dalam  persaingan  dengan  menciptakan  pendekatan  yang  lebih komprehensif  dalam  perhitungan  kecukupan  modal.  Hal  tersebut  diterapkan  melalui kombinasi  maksimal  dari  3  aktivitas  utama  yaitu  pelaksanaan  pengawasan  yang  efektif, disiplin  pasar  yang  konsisten  serta  operasional  bank  berdasarkan  prinsip  kehati-  hatian. Penerapan  Basel  II  difokuskan  pada  kesesuaian  antara  kecukupan  modal  bank  dikaitkan

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002
dengan  risiko  yang  mungkin  dihadapi  dengan  memberikan  bonus  bagi  peningkatan kemampuan  manajemen  risiko.  Kerangka  Basel  II  disusun  berdasarkan  forward-looking approach  yang  memungkinkan  dilakukannya  penyempurnaan  dan  penyesuaian  terus- menerus.sehingga memungkinkan rezim permodalan ini mengikuti perubahan yang terjadi di pasar maupun perkembangan-perkembangan dalam manajemen risiko.
Dalam  melaksanakan  pembangunan  nasional  seperti  yang  dilakukan  bangsa Indonesia, diperlukan lembaga perbankan yang dapat berfungsi secara efisien, sehat, kuat dan mampu melindungi dana yang telah dikumpulkan. Untuk itulah, Indonesia melalui gubernur BI  pada  tanggal  9  Januari  2004  membuat  peraturan  yaitu:  Arsitektur  Perbankan  Indonesia (selanjutnya  disebut  API).  API  merupakan  suatu  kerangka  dasar  sistem  perbankan  yang bersifat  menyeluruh,  memberikan  arah,  bentuk  dan  tatanan  dalam  industri  perbankan beberapa  tahun  ke  depan.  API  memuat  policy  directions  dalam  bentuk  program pengembangan perbankan untuk mencapai suatu visi dan bentuk industri perbankan nasional yakni menghasilkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien yang mempu menciptakan kestabilan sistem keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan  adanya  API,  berarti  BI  secara  bertahap  berkeinginan  untuk  menerapkan praktik-praktik  terbaik  internasional  yang  tercakup  dalam  25  prinsip  pokok  Basel  untuk pengawasan  perbankan  yang  efektif  (Basel  Core  Principles  for  Effective  Banking Supervision) sehingga ke depannya diharapkan Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain  yang  lebih  dulu  menerapkan  prinsip-prinsip  tersebut.  Ke  25  prinsip  tersebut  berkaitan dengan:
a. Persyarat bagi pengawasan perbankan yang efektif (Prinsip ke-1); b. Perizinan dan struktur (Prinsip ke-2 hingga ke-5); c. Peraturan prinsip kehati-hatian (Prinsip ke-6 hingga ke-15); d. Metode pengawasan perbankan terus- menerus (Prinsip ke-16 hingga ke-20); e. Informasi (Prinsip ke-21); f. Wewenang formal pengawas (Prinsip ke-22); dan g. Perbankan lintas negara (Prinsip ke-23 hingga ke-25).
Program implementasi API terdiri dari enam pilar, yaitu (1) Struktur perbankan yang sehat  dan  mampu  mendorong  pembangun-  an  ekonomi  nasional  dan  berdaya  saing internasional;  (2)  Sistem  pengawasan  dan  pengaturan  independen  yang  efektif  dengan mengacu  pada  standar  internasional;  (3)  Industri  perbankan  yang  kuat  dan  memiliki  daya saing  terhadap  risiko;  (4)  Penguatan  kondisi  internal  industri  perbankan  dengan  penerapan Good Corporate Governance; (5) Penciptaan dan penguatan infrastruktur pendukung industri perbankan; dan (6) Perlindungan dan pemberdayaan nasabah.
Visi  API  dapat  dicapai  dengan  merumuskan  6  (enam)  pilar  utama  sebagai  sasaran yang ingin dicapai, yaitu:
1)  Struktur  perbankan  yang  sehat  dan  mampu  mendorong  pembangunan  ekonomi  nasional dan berdaya saing internasional;
2) Sistem pengawasan dan pengaturan independen yang efektif dengan mengacu pada standar internasional;
3) Industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing serta memiliki daya saing terhadap risiko;
4)  Penguatan  kondisi  internal  industri  perbankan,  dengan  penerapan  Good  Corporate Governance;
5) Penciptaan dan penguatan infrastruktur pendukung industri perbankan;
6) Perlindungan dan pemberdayaan nasabah.
Salah  satu  implementasi  API  adalah  Ketentuan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 9/16/PBI/2007  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/15/PBI/2005
Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum (selanjutnya disingkat PBI tentang Modal Inti Minimum), ditetapkan untuk bank umum bahwa:
Pasal 2:
1.  Bank  wajib  memenuhi  jumlah  modal  inti  paling  kurang  sebesar  Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2007).
2.  Bank  yang  telah  memenuhi  jumlah  Modal  Inti  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), selanjutnya wajib memenuhi jumlah Modal Inti paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010.
Modal inti minimum sebesar Rp100 miliar dihitung oleh BI sebagai sebuah kebutuhan minimum  bagi  suatu  bank  untuk  menjalankan  usahanya  dengan  baik.  Modal  bank  adalah mesin penggerak kegiatan bank, dimana modal digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan kegiatan  operasional  bank  agar  berjalan  dengan  lancar.  Selain  itu  juga  digunakan  untuk meningkatkan  kapasitas  kegiatan  usaha  khususnya  dalam  penyaluran  kredit.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  membahas  implikasi  dari  kewajiban  modal  inti  minimum,  langkah hukum  dalam pemenuhan modal inti  minimum dan konsekuensi  hukum  apabila persyaratan mengenai modal inti minimum tidak terpenuhi.

## II . METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  konstrukstivitis  dengan  metode  penelitian deskriptif  kualitatif. Pada  proses  pengumpulan  data,  data  yang  diperlukan  yaitu  data  primer dan  data  sekunder.  Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  obyek  yang akan  diteliti. Ada  tahapan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  diagram  Alir  Tahap pertama  adalah  tahap  input  yang  mendefinisikan  faktor  eksternal  dan  faktor  internal,  juga mendefinisikan posisi persaingan perusahaan di antara kompetitor. Tahap kedua adalah tahap pencocokan,  di  mana  pada  tahap  ini  faktor  eksternal,  faktor  internal  dan  posisi  persaingan akan dicocokkan posisinya untuk mengetahui strategi yang akan diambil.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Modal Inti Minimum Seratus Miliar Rupiah
Untuk mendukung industri perbankan yang kuat, sehat dan efisien guna menciptakan kestabilan keuangan, dibutuhkan permodalan perbankan yang sehat dan kuat. Secara teoritis, terdapat tiga faktor utama menentukan besarnya kebutuhan modal sebagai bank, yaitu: 1. Fungsi modal itu sendiri;
2. Kebutuhan untuk menjaga kepercayaan masyarakat untuk mendapat dukungan pihak diluar bank terhadap manajemen bank; dan
3.  Financial  Leverage,  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan  keuntungan  bagi  pemegang saham  bank  (Financial  Leverage  adalah  perbandingan  modal  dengan  nilai  aktiva,  seperti halnya sebuah perusahaan, fungsi modal bagi bank adalah untuk membiayai aktivanya sendiri disamping  untuk  menarik  minat  para  kreditur  serta  menjaga  dan  meningkatkan  dukungan masyarakat).
Bank-bank  yang  memiliki  modal  dibawah  Rp100  miliar  pada  umumnya mempunyai aset yang tidak begitu besar dan aset-aset tersebut sebagian besar ditanamkan dalam bentuk surat-surat  berharga  seperti  SBI  maupun  penanam  pada  antar  bank  (antar  bank  aktiva), sedangkan  aktivitas  pemberian  kreditnya  sangat  kecil.  Dengan  melihat  kondisi  seperti  ini profitabilitas  bank-bank  tersebut  yang  diukur  dengan  tingkat  pengembalian  aset/return  on assets  (ROA)  lebih  rendah  dari  keseluruhan  industri  perbankan  lainnya.  Sedangkan  tingkat efisiensi  bank-bank  yang  memiliki  modal  dibawah  Rp100  miliar  tersebut  juga  tidak  sebaik bank-bank  lainnya.  Informasi  memperlihatkan  bahwa  bank-  bank  yang  bermodal  Rp100 miliar ke bawah cenderung tidak efisien karena pendapatan yang diperoleh bank akan habis
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002
untuk biaya-biaya operasional9. Ini berarti, bahwa dengan modal dibawah Rp100 miliar, akan sulit  bagi  bank  untuk  meningkatkan  skala  usaha  maupun  kemampuan  level  yang  dimiliki serta mengcover risiko-risiko yang mungkin dihadapi bank. Dengan peningkatan modal bank, selain  akan  memperbesar  keuntungan  bank-bank  tersebut,  juga  akan  memperbaiki  efisiensi usahanya.
Program  penguatan  struktur  perbankan  nasional,  ditujukan  dalam  rangka meningkatkan  kemampuan  bank  dalam  mengelola  usaha  serta  risiko  yang  akan  dihadapi bank. Bassel II menekankan bahwa jumlah modal bank harus berbanding lurus dengan risiko yang  dihadapi  bank,  sehingga  pelaksanaannya  bank  dapat  menjalankan  usahanya  dan menanggulangi risiko dengan baik. Untuk itu, semua bank umum Indonesia diharuskan untuk mencapai  permodalan  inti  minimum  sebesar  Rp100  miliar  dengan  waktu  yang  telah ditetapkan sesuai dengan PBI tentang Modal Inti Minimum.
Penguatan  permodalan  bank  umum  di  Indonesia  tidak  lain  adalah  dalam  rangka menjalankan  program  penguatan  struktur  perbankan  yang  merupakan  salah  satu  penjelasan dari  pilar  pertama  dan  ketiga  API.  Didalam  pilar  ketiga  API,  menegaskan  bahwa  jumlah modal  bank  harus  sesuai  dengan  risiko  yang  dihadapi  oleh  bank  sehingga  memungkinkan bank tersebut untuk menutup risikonya dengan baik. Konsekuensinya, bank-bank kecil harus meningkatkan modal intinya untuk meningkatkan kemampuan bank menghadapi risiko. Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001  tentang  Kewajiban  Penyediaan  Modal  Minimum  Bank  Umum,  modal  inti terdiri atas:
1. Modal disetor; dan 2. Cadangan tambahan modal ( disclosed reserve ).
Ketentuan mengenai modal inti minimum tersebut diterbitkan dengan pertimbangan: a.  Sebagai  salah  satu  upaya  dalam  rangka  mewujudkan  sistem  perbankan  yang  sehat,  kuat dan  efisien  sehingga  mampu  menciptakan  kestabilan  sistem  keuangan  serta  mendorong perkembangan perekonomian nasional yang berkesinambungan;
b.  Sebagai  upaya  memperkuat  struktur  perbankan  Indonesia  sesuai  dengan  tujuan  yang ditetapkan dalam API;
c. Dalam rangka penerapan Basel II.
Bagi  bank  yang  belum  memenuhi  ketentuan  jumlah  modal  inti  minimum  harus  membuat bussiness  plans  untuk  memenuhi  ketentuan  modal  inti  minimum  sebesar  Rp80  miliar  pada tanggal 31 Desember 2007 dilanjutkan Rp100 miliar pada 31 Desember 2008. Actions plans dalam rangka pemenuhan modal inti minimum diatur dalam Pasal 3 PBI tentang Modal Inti di mana:
(1)  Bagi  bank  yang  pada  saat  mulai  berlakunya  ketentuan  ini  belum  me-  menuhi  jumlah modal  inti  minimum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  Direksi  Bank  wajib  menyusun rencana  pemenuhan  modal  inti  minimum  dengan  persetujuan  Rapat  Umum  Pemegang Saham.
(2)  Rencana  pemenuhan  jumlah  modal  inti  minimum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) wajib  dituangkan  dalam  bentuk  actions  plans  pemenuhan  modal  inti  minimum  dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat: a. 6 (enam) bulan untuk bank yang belum go public; dan b. 8 (delapan) bulan untuk Bank yang go public setelah berlakunya ketentuan ini.
(2.a)  Bagi  bank  yang  memiliki  modal  inti  minimum  Rp80.000.000.000,00  (dela-  pan  puluh miliar rupiah), namun belum mencapai Rp100.000.000.000,00 (se- ratus miliar) pada tanggal 31 Desember 2007, Direksi Bank wajib menyusun rencana pemenuhan modal inti  minimum dengan  persetujuan rapat Umum Pemegang Saham.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002
(2.b) Rencana pemenuhan jumlah modal inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) wajib  dituangkan  dalam  bentuk  action  plans  pemenuhan  modal  inti  minimum  dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 1 Juli 2008.
(3) Rencana pemenuhan jumlah modal inti minimum sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank.
Selanjutnya  diatur  mengenai  sanksi  dalam  hal  bank  tidak  menyampaikan  actions  plans pemenuhan modal inti minimum pada Pasal 6 yang isinya:
(1)  Bank  yang  tidak  menyampaikan  actions  plans  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 dikenakan  sanksi  kewajiban  membayar  sebesar  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  per  hari sampai  dengan  Bank  memenuhi  ketentuan  ini,  dengan  maksimum  Rp50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah).
(2)  Bank  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain berupa:
a.  Kewajiban  membayar  sebesar  Rp5.000.000,-  (lima  juta  rupiah)  per  hari  sampai  dengan bank memenuhi ketentuan ini;
b. Pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan atau c. Larangan turut serta dalam kegiatan kliring
2. Langkah Hukum dalam pemenuhan modal inti minimum
Upaya  peningkatan  modal  inti  minimum  diatur  dalam  Pasal  2A  PBI  tentang  modal inti, “Pemenuhan modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui penambahan modal disetor, pertumbuhan laba, Merger, Konsolidasi atau Akuisisi”.
3. Konsekuensi Yurdis Apabaila Ketentuan Modal Inti Minimum Tidak Dipenuhi oleh Bank Sebagai  otoritas  moneter  utama  di  Indonesia,  Bank  Indonesia  menggunakan  rasio kecukupan  modal,  juga  dikenal  sebagai  Capital  Adequacy  Ratio  (CAR).  Rasio  ini  dihitung dengan  membandingkan  jumlah  modal  bank  dengan  total  aktiva  yang  diklasifikasikan menurut risiko.
API  memerlukan  modal  minimum  sebesar  Rp100  miliar,  yang  masih  kecil dibandingkan  dengan  praktik  terbaik  di  beberapa  negara  tetangga  dan  negara  Asia  lainnya. Malaysia, misalnya, memiliki persyaratan modal minimum sebesar US$ 500 juta atau kurang lebih  Rp4  triliun,  hampir  sama  dengan  persyaratan  modal  minimum  Thailand.  Sedangkan Singapura, misalnya, memiliki persyaratan modal minimum sebesar US$ 855 juta atau sekitar Rp7 triliun, jauh lebih tinggi dari persyaratan modal kita. Negara-negara Asia lainnya, seperti Korea, juga memiliki persyaratan modal minimum yang lebih tinggi dari kita, sebesar US$ 82 juta atau kurang lebih Rp7 triliun.
Dengan  mempertimbangkan  kondisi  perbankan  saat  ini  yang  baru  saja  pulih  dari krisis,  batas  minimum  modal  bank  sebesar  Rp100  miliar  merupakan  langkah  yang  realistis. Penetapan  ini  juga  telah  mempertimbangkan  kemampuan  bank-bank  di  Indonesia  untuk mencapainya, serta potensi pertumbuhan yang mungkin terjadi dalam jangka panjang.
BI  mengisyaratkan  peningkatan  permodalan  bank  umum  untuk  meningkatkan kemampuan  bank  untuk  mengelola  risiko,  mengembangkan  teknologi  informasi,  dan meningkatkan  skala  usahanya  untuk  mendukung  peningkatan  kapasitas  kredit  perbankan. Diharapkan  peningkatan  permodalan  ini  akan  menghasilkan  struktur  perbankan  yang  lebih efisien, yaitu:
a. Dua sampai tiga bank yang mempunyai kapasitas dan kemampuan beroperasi di kawasan internasional dan terhubung dengan bank internasional dengan  modal di atas Rp 50 triliun.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002
b.  Tiga  sampai  lima  bank  nasional  mempunyai  kegiatan  yang    sangat  luas  dan  beroperasi secara nasional, dengan modal berkisar antara Rp 10 triliun hingga Rp 50 triliun.
c.  Terdapat  antara  30  hingga  50  bank,  masing-masing  fokus  pada  segmen  bisnis  tertentu, tergantung kemampuan dan kapabilitasnya. Modal bank-bank tersebut  antara Rp 100 miliar hingga Rp 10 triliun.
d. Bank Perkreditan Daerah (BPR) dan bank yang usahanya terbatas dengan  modal kurang dari Rp100 miliar.

## IV. KESIMPULAN
Pencapaian  modal  inti  minimum  dapat  dicapai  melalui  berbagai  pilihan,  antara  lain penambahan  modal  disetor,  peningkatan  laba,  atau  melakukan  merger,  konsolidasi,  dan akuisisi.  Kenyataannya,  merger  dan  konsolidasi  bukanlah  pilihan  utama  bagi  bank  untuk mencapai  modal  inti  minimal.  Bank  dapat  mencapai  modal  inti  seminimal  mungkin  dengan menambah  modal  baru  atau  meningkatkan  keuntungan.  Hal  ini  disebabkan  proses  merger, konsolidasi,  dan  akuisisi  mempengaruhi  kinerja  bank  dan  menimbulkan  risiko  kegagalan bank  yang  signifikan.  Kewajiban  modal  minimum  sebesar  Rp  100  miliar  merupakan kebijakan  untuk  menjaga  kelangsungan  bank  dalam  pengelolaan  risiko,  yang  erat  kaitannya dengan  peran  bank  sebagai  lembaga  yang  terpercaya  dalam  menyalurkan  dana  dari  dan  ke masyarakat. tanggal 31 Desember 2010, implikasi hukum bagi bank yang beroperasi dengan modal inti minimal 100 miliar dan tidak leluasa mengajukan konversi izin menjadi BPR.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Burhanuddin,  2005,  Jalan  Menuju  Stabilitas-Mencapai  Pembangunan  Ekonomi Berkelanjutan, LP3ES Indo- nesia, Jakarta.
Bank Indonesia, ”Arsitektur Perbankan Indonesia” www.bi.go.id/web/id/per- b a n k a n / a r s i t e k + p e r b a n k - a n + indonesia/33k, 5 Desember 2009.
Bank  for  International  Settlement  (BIS)”,  www.wealthindonesia.com/basel/  accord,  1 Desember 2009.
Deni Daruri, Ahmad, 2008, Quo Vadis Arsitektur Perbankan Indonesia, Center For banking Crisis, Jakarta.
Dendawijaya, Lukman, 2005, Manajemen Perbankan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. Djumhana, Muhammad, 2008, Asas-Asas Hukum Perbankan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Masyhud,  Ali  H.,  2004,  Asset  Liability  Management,  Menyiasati  Risiko  Pasar  dan  Risiko Operasional Dalam Perbankan, Elex Media Komputindo, Jakarta.
“Perbankan
Memastikan Penuhi Modal
Inti Minimum”, http:/sinarharapan. co.id/uang&efek/lalu lintas-uang, 12 Desember 2009.
Santoso, Totok Budi dan Sigit Triandaru, 2006, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta.
Simarmata,  D.,  &  Situmorang,  D.  M.  (2023).  Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Kota Batam. Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan, 1(1), 38–51.
Sugiharto,  Agus, “Arsitektur Perbankan  Indonesia:  Bukan Suatu Kebutuhan dan Tantangan Perbankan ke Depan”, www. bi.go.id/NR/readonlyer/DA25F6B/ apikompas0506.pdf.