## DAMPAK SOSIAL EKONOMI  PROGRAM PEMBAGIAN BERAS MISKIN DI KECAMATAN RANTEBULAHAN TIMUR KABUPATEN MAMASA
Abd. Asis 1 , Rosdiana 2
1,2 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar 1 Email: abdasis1989@gmail.com 2 Email: Rosdiana12@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  socio-economic  impact  of  the  poor  rice distribution  program  (Raskin)  in  the  East  Rantebulahan  Subdistrict, Mamasa Regency. The type of research used is descriptive research. Data obtained  through  interviews,  observations  with  direct  observations  at  the location  of  research,  documentation,  and  analyzed  qualitatively.  The results  showed  that  the  distribution  of  Raskin  in  Rantebulahan  Timur Sub-district did not have an economic impact after the community received raskin.  Because  after  receiving  Raskin,  the  income  they  earn  is  only enough to meet food needs, not yet reaching for the fulfillment of clothing and  shelter.  Another  impact  of  the  distribution  of  Raskin  was  the  socio- cultural impact, where Raskin did not affect the socio-cultural conditions of Raskin recipients.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui    dampak  sosial  ekonomi program  pembagian  beras  miskin  (Raskin)  di  Kecamatan Rantebulahan  Timur    Kabupaten  Mamasa.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  deskriptif.  Data  diperoleh  melalui wawancara,  observasi  dengan  pengamatan  langsung  di  lokasi penelitian,    dokumentasi,  dan  dianalisis    secara  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pembagian  Raskin  di  Kecamatan Rantebulahan  Timur  ternyata  tidak  memiliki  dampak  ekonomi setelah masyarakat  menerima raskin. Sebab setelah menerima raskin penghasilan  yang  mereka  dapat  hanya  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan  pangan,  belum  menjangkau  untuk  pemenuhan  sandang dan papan. Dampak lain dari pembagian Raskin adalah dampak sosial budaya,  dimana  raskin  ternyata  tidak  mempengaruhi  keadaan  sosial budaya penerima Raskin.
Kata Kunci: Dampak Sosial, Dampak Ekonomi, Raskin.
72 | MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## PENDAHULUAN
Sejak  awal  kemerdekaan,  bangsa  indonesia  telah  mempunyai  perhatian besar  terhadap  terciptanya  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang  dilakukan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahtraan  masyarakat. Meskipun demikan, masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi masalah yang berkepanjangan
Pendapat ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan khususnya perihal munculnya  kemiskinan  dalam  suatu  masyarakat  sangat  berbeda.  Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkait dengan  budaya  yang  hidup  dalam  suatu  masyarakat.  Dalam  konteks pandangan  seperti  ini,  kemiskinan  sering  dikaitkan  dengan  rendahnya  etos kerja anggota masyarakat atau dengan bahasa yang lebih populer sebab-sebab kemiskinan  terkait  dengan  rajin  tidaknya  seseorang  dalam  bekerja/mengolah sumber    alam  yang  tersedia.  Apabila  orang  itu  rajin  bekerja  maka  dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan berkecukupan.
Di  Indonesia, rata-rata   kehidupan   suku  bangsa Cina  lebih baik secara ekonomi dari pada suku bangsa lain, karena orang Cina dianggap pekerja yang memiliki  etos  kerja  yang  tinggi.  Di  samping  mereka  dikenal  dengan  suku bangsa  yang  sangat  hemat  dalam  hidup  sehari-hari.  Sebaliknya  bahwa penduduk  asli  Indonesia  kebanyakan  miskin  karena  mereka  malas  dan  hidup sangat konsumtif.
Sedangkan  Robert  Chambers  seorang  ahli  pembangunan  pedesaan pertama  kali  menggunakan  konsep  kemiskinan  terpadu  (integrated  poperty) menilai  bahwa  kemiskinan  yang  dialami  oleh  rakyat  negara  sedang berkembang,  khususnya  rakyat  pedesaan,  disebabkan  oleh  beberapa  faktor yang  disebut  sebagai  ketidakseimbangan  atau  dis  advantages  yang  saling terkait satu sama lain (Chambers, 1983 : 111).
Ada  lima  ketidakberuntungan  yang  melingkupi  kehidupan  orang  atau keluarga  miskin.  Kelima  ketidakberuntungan  itu  adalah:    (1)  kemiskinan;  (2) fisik yang lemah; (3) kerentanan; (4) keterisolasian; dan (5) ketidakberdayaan, (Chambers,  1983:  109).  Chambers  mengakui  sendiri  bahwa  sketsa  keluarga miskin  yang  ia  buat  berdasarkan  kelima  ketidakberuntungan  tersebut  bukan suatu  sketsa  yang  sempurna.  Dalam  arti  bahwa  tidak  semua  keluarga  miskin mesti  harus  hidup  dalam  kelima  ketidakberuntungan.  Tidak  semua  orang miskin  memiliki  fisik  yang  lemah,  demikian  pula  orang  miskin  atau  keluarga miskin  tidak  selalu  mengalami  ketidakberdayaan.  Di  Indonesia  pada  tahun
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 73
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
1960-an  terlihat  keberanian  para  petani  gurem  dan  tuna  wisma memperjuangkan landreform . Walaupun demikian pendekatan yang digunakan oleh  Chambers  untuk  membuat  suatu  sketsa  tentang  keluarga  miskin  pada dasarnya tidak menyimpang dari kenyataan empirik.
Memahami  masalah  kemiskinan  seringkali  memang  menuntut  adanya upaya  untuk  melakukan  pendefenisian.  Sehubungan  dengan  hal  ini,  perlu disadari bahwa kemiskinan telah dipelajari oleh berbagai ilmuwan sosial yang berasal dari latar belakang disiplin ilmu  yang berbeda. Oleh sebab itu, wajar apabila  kemudian  dijumpai  berbagai  konsep  dan  cara  pengukuran  tentang masalah  kemiskinan.  Dalam  konsep  ekonomi,  misalnya    masalah  kemiskinan akan  segera  terkait  dengan  konsep  standar  hidup,  pendapatan  dan  distribusi (Soetomo: 1995, 117).
Melihat  tingginya  angka  jumlah  penduduk  miskin  dan  diperparah  oleh sulitnya penduduk miskin akan akses terhadap pangan karena rendahnya daya beli sebagai akibat krisis maka pemerintah meluncurkan program beras untuk keluarga  miskin  (Raskin).  Program  ini  dibentuk  agar  keluarga  miskin mempunyai  akses  yang  baik  terhadap  pangan  (beras)  dalam  hal  harga  dan kesediaan.
Program  raskin  ini  memberikan  beras  yang  sangat  murah  kepada masyarakat  penerima  raskin,  dengan  kata  lain  beban  masyarakat  miskin (penerima raskin) bisa sedikit diringankan, namun hal ini bisa menjadi masalah sosial  dimana  bisa  berdampak  kepada  penerima  raskin  itu  sendiri.  Disatu  sisi dengan  adanya  program  Raskin  masyarakat  miskin  diharapkan  bisa  sedikit menyisihkan  sebagian  uangnya  untuk  membeli  keperluan  lain.  Namun  di  sisi lain pembagian Raskin bisa mempengaruhi kerajinan masyarakat miskin dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti beras.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Deskriptif  adalah  eksprolasi  dan  klarifikasi  mengenai sesuatu  fenomena  atau  kenyataan  sosial,  dengan  jalan  mendeskripsikan sejumlah  variabel  yang  berkenaan  dengan  masalah  unit  yang  diteliti  (Faisal, 2008:74).
Untuk  mengumpulkan  data  primer  dan  data  sekunder  dalam,  peneliti menggunakan  beberapa  teknik  pengumpulan  data,  yaitu  teknik  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisa  data  kualitatif,  yaitu  menguraikan  serta menginterpretasikan  data  yang  diperoleh  di  lapangan  dari  para  informan. Penganalisaan  ini  didasarkan  pada  kemampuan  nalar  dalam  menghubungkan fakta,  data  dan  informasi,  kemudian  data  yang  diperoleh  akan  dianalisis
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
sehingga  diharapkan  muncul  gambaran  yang  dapat  mengungkapkan permasalahan penelitian.
Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:91) bahwa aktifitas dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah- langkah  dalam  melakukan  analisis  data  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada pendapat  Miles  dan  Huberman,  yaitu;  pengumpulan  data;  reduksi  data; penyajian data; dan terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL PENELITIAN

## Efektivitas Pelaksanaan Diklat Prajabatan
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  merupakan  unsur  utama  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  Aparatur  Negara,  mempunyai  peranan  sangat  penting  dalam keberhasilan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan.  Oleh  karena itu  perlu  adanya  upaya  peningkatan  kompetensi  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)agar dapat menghasilkan sosok PNS yang bertanggung jawab, bermoral, professional  serta  dapat  mejadi  acuan  bagi  masyarakat  luas,  bangsa  dan Negara.
Untuk  dapat  membentuk  sosok  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  seperti tersebut diatas, maka perlu dilaksanakan pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  melalui  Pendidikan  dan  Pelatihan  seperti  Diklat  Prajabatan  yang mengarah kepada peningkatan-penigkatan sebagai berikut :
a.  Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan  tugas  secara  profesionalisme  dengan  dilandasi  kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi.
b.  Menciptakan  aparatur  yang  mampu  berperan  sebagai  pembaharu  dan perekat pesatuan dan kesatuan bangsa.
c.  Menetapkan  sikap  dan  semangat  pengabdian  yang  berorietasikan  pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
d.  Menciptakan  kesamaan  visi  dan  dinamika  pola  pikir  dalam  melaksanakan tugas  pemerintahan  umum  dan  pembangunan  demi  terwujudnya kepemerintahan yang baik.

## Diklat Prajabatan
Pendidikan  dan  Pelatihan  Prajabatan  merupakan  syarat  pengangkatan CPNS  menjadi  PNS.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000 tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan  jabatan  PNS.  Diklat  Prajabatan  tersebut dilaksanakan pada BKPP Kabupaten Mamasa bekerja sama Badan Pendidikan dan  Pelatihan  Provinsi  Sulawesi  Barat.  CPNS  wajib  diikutsertakan  dalam Diklat  Prajabatan  paling  lambat  dua  (2)  tahun  setelah  pengangkatannya
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 75
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
sebagai  CPNS  yang  berasal  dari  instansi-instansi  di  lingkup  Pemerintahan Kabupaten Mamasa.
Menurut  Kabid  Penilaian  Kinerja,  Pendidikan  dan  Pelatihan  BKPP Kabupaten Mamasa, Ibu Ika Frillianty Juyuf, S.STP., M.Si bahwa:
“Para  CPNS  wajib  mengikuti  Diklat  Prajabatan  untuk  diangkat  menjadi PNS  menurut  Golongan  mereka  masing-masing  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka dilatih dan dibina agar mereka memiliki  skill  dan  pola  pikir  PNS  yang  sesungguhnya,  agar  mereka  lebih disiplin  dalam  melakukan  tugas  mereka  sebagai  PNS”.  (Wawancara,  05 Februari 2018)
Jadi  pelaksanaan  diklat  prajabatan  merupakan  diklat  tahap  awal  bagi CPNS  untuk  membentuk  kepribadian  sebelum  menjadi  PNS  untuk  lebih disiplin  dan  lebih  terarah  dalam  menjalankan  tugas  sebagai  Pegawai  Negeri Sipil.
Perserta Diklat Prajabatan pada BKPP Kabupaten Mamasa terdiri dari
CPNS ex-tenaga honorer dan CPNS pelamar umum yang berasal dari instansi di  lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Mamasa.  Jumlah  peserta  sebanyak  484 orang dari 487 orang yang ditargetkan, 3 orang tidak ikut atau gugur karena; 1 orang meninggal dunia dan 2 orang tidak mendaftar atau mengundurkan diri.
Menurut salah seorang Pembina dalam Diklat Prajabatan, Ibu Damaris S,Sos bahwa:
“Para  CPNS  wajib  mengikuti  Diklat  Prajabatan  jika  ingin  mendapatkan predikat  sebagai  PNS  murni  menurut  Golongan  mereka  masing-masing sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  selain  itu penyelenggaraan  Diklat  Prajabatan  perlu  dilaksanakan  penanganan  secara khusus sebagai pembinaan awal untuk membentuk karakter para calon PNS yang  akan  melaksanakan  tugas  untuk  kepentingan  rakyat,  bangsa  dan Negara  yang  merupakan  salah  satu  syarat  pengangkatan  PNS”. ( Wawancara , 21 Januari 2018)
Jadi  pelaksanaan  diklat  prajabatan  merupakan  diklat  tahap  awal  bagi CPNS  menurut  Golongan  mereka  masing-masing  untuk  membentuk kepribadian  ataukarakter  para  calon  PNS  sebelum  menjadi  PNS  untuk  lebih disiplin  dan  lebih  terarah  dalam  menjalankan  tugas  sebagai  Pegawai  Negeri Sipil untukkepentingan rakyat, bangsa dan Negara yang merupakan salah satu syarat pengangkatan PNS.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Diklat Prajabatan

## Peserta Diklat
Penetapan  peserta  Diklat  bersifat  selektif  dan  merupakan  penugasan instansi yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan kompetensi jabatan. Peserta  Diklat  dalam  suatu  Diklat  Prajabatan  di  sebut  CPNS  dan  yang merupakan  faktor  kunci  terselenggaranya  suatu  Diklat  dan  memiliki  peranan terpentig dalam Diklat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus  seleksi,  dan  diangkat  untuk  dipersiapkan  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Sehubungan  dengan  penjelasan  di  atas,  status  peserta  sebelum  dan sesudah  mengikuti  Diklat  Prajabatan  secara  otomatis  berubah,  jika  peserta dinyatakan lulus. Ibu Damaris S.sos selaku Pembina dalam Diklat Prajabatan, menjelaskan bahwa:
“Peserta  dalam  Diklat  Prajabatan  jelas  sehat  jasmani  dan  rohani,  kami tidak mungkin memaksa peserta untuk ikut dalam pelatihan ini jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, selama mengikuti Diklat  Statusnya  masih  menjadi  CPNS,  sampai  pada  saat  peserta  telah mengikuti  seluruh  proses  dalam  Diklat  dan  dinyatakan  lulus  oleh  Badan Diklat  Provinsi  sebagai  tempat  bekerja  sama,  maka  peserta  yang bersangkutan  dapat  diusulkan  untuk  menjadi  PNS  murni  dan  juga mendapatkan  gaji  100%  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang berlaku,  dan  kami  sebagai  pembina,  para  peserta  hampir  keseluruhan mengikuti  Diklat  Prajabatan  dengan  sangat  disiplin  dan  bertanggung jawab”. ( Wawancara , 21 Januari 2018)
Sedangkan pemaparan dari Bapak Ihwanto Djabbar, SH sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan, menjelaskan sebagai berikut:
“Potensi yang dimiliki peserta diklat sebelum dan sesudah pelaksanaan jelas beda,  para  peserta  saat  mengikuti  Diklat  lebih  dibuka  wawasannya mengenai peran mereka sebagai PNS serta memiliki loyalitas dan tanggung jawab  terhadap  lembaga.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  semangat peserta  untuk  mengikuti  Diklat  Prajabatan  ini,  selain  untuk  mengubah status menjadi PNS.” ( Wawancara , 24 Januari 2018)
Sedangakan  Charles,  SE,  sebagai  peserta  dalam  Diklat  Prajabatan, memaparkan sebagai berikut:
“Tentunya  kami  termotivasi  untuk  mengikuti  diklat  prajabatan  ini,  selain dengan perubahan status kami menjadi PNS, kami juga tentunya memiliki rasa  tanggung  jawab  yang  besar  setelah  kembali  ke  instansi  kami  masing-
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 77
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
masing,  karena  dalam  diklat  ini  kami  bisa  memahami  peran  kami sesungguhnya sebagai PNS itu seperti apa.” ( Wawancara , 25Januari 2018).
Dari  beberapa  pemaparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  peserta dalam Diklat Prajabatan termotivasi untuk ikut dalam Diklat karena adanya perubahan  status  dari  CPNS  menjadi  PNS  yang  juga  berpengaruh  terhadap gaji  yang  mereka  terima  tiap  bulannya.  Selain  itu,  peserta  Diklat  memiliki dedikasi untuk bisa memahami peran mereka sebagai PNS setelah kembali ke instansi  masing-masing.  Jadi  dari  beberapa  persyaratan  umum  yang  telah ditetapkan  dalam  UU  Nomor  101  Tahun  2000,  ada  beberapa  yang  menjadi patokan  para  peserta  dalam  mengikuti  Diklat  Prajabatan,  seperti  motivasi, dedikasi dan potensi serta sehat jasmani dan rohani, adapun tentang perubahan status peserta tidak tertuang dalam UU tersebut.

## Widyaswara
Widyaswara adalah  meraka  yang  berstatus  sebagai  PNS  yang diangkat sebagai  pejabat  fungsional  oleh  pejabat  yang  berwanang  dengan  tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk mendidik, mengajar, serta melatih para CPNS  dan  PNS  pada  Lembaga  Diklat  Pemerintah.  Seseorang  yang  dapat ditugasi memberikan fasilitas dalam agenda pembelajaran Diklat  PNS, terdiri dari widyaswara dan widyaswara luar biasa.
Widyaswara  pada  Diklat  Prajabatan  terdiri  dari;  Pejabat  struktural Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi  Sulawesi  Barat;  Widyaswara  dari Badan  Pendidikan dan  Pelatihan  Provinsi  Sulawesi  Barat;  Pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Mamasa.
Aspek  penilaian  dari  widyaswara  antara  lain;  penguasaan  materi; sistematika penyajian; ketepatan waktu, kehadiran dan penyajian; penggunaan metode dan sarana diklat; kerjasama antara widyaswara; penguasaan bahasa; pencapaian tujuan instruksional; dan pemberian motivasi terhadap peserta.
Penilaian  terhadap  Widyaswara  dilakukan  oleh  peserta  dan penyelenggara  Diklat.  Hasilnya  diolah  dan  disampaikan  oleh  penyelengara kepada  widyaswara  yang  bersangkutan  sebagai  masukan  untuk  peningkatan kinerja  pada  masa  yang  akan  datang.  Tugas,  kewajiban  dan  pendayagunaan Widyaswara  untuk  setiap  jenis,  jenjang  dan  program  Diklat  mengacu  pada pedoman yang telah ditetapkan.
Hasil wawancara penulis terhadap informan mengenai Wadyaswara Ibu Damaris S.Sos sebagai pembina dalam Diklat Prajabatan, menyatakan bahwa;
“Widyaswara  yang  dipakai  dalam  Diklat  Prajabatan  adalah  tenaga pengajar yang berkompeten karena telah mengikuti Diklat TOT (Training of
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Trainer) dan TOT Subtantif Kelembagaan yang dipilih dari Lembaga Diklat Provinsi”. ( Wawancara , 21 Januari 2018)
Sedangkan  Charles,  SE  memaparkan  pendapatnya  tentang  Widyaswara yaitu:
“Widyaswara  yang  dipakai  dalam  diklat  memang  termasuk  tenaga  ajar yang  berkompeten  tetapi  ada  beberapa  Widyaswara  yang  cara menyampaikan  meteri  kadang  membosankan  dan  terlalu  serius  sehingga kami sebagai peserta merasa  jenuh  dalam menerima  materi”. ( Wawancara , 25 Januari 2018)
Hal  senada  diungkapkan  oleh  Ranne  Susanti  sebagai  peserta  Diklat bahwa:
“Cara  penyampaian  materi  yang  kami  terima  dari  Widyaswara  ada  yang mudah kami terima dan ada yang sulit karena memakai bahasa yang kurang kami megerti”. ( Wawancara , 4 Februari 2018).
Widyaswara  juga  merupakan  faktor  keberhasilan,  karena  perannya memberikan  materi  kepada  seluruh  peserta  Diklat,  kadang  juga  Widyaswara berhalangan hadir atau tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal senada  dipaparkan  oleh  Ibu  Damaris,  S.Sos  sebagai  Pembina  dalam  Diklat Prajabatan, yaitu:
“Jika  Widyaswara  yang  bersangkutan  berhalangan  hadir  kami  langsung mengambil  alternatif  untuk  menggantinya  dengan  Widyaswara  yang  lain yang  tidak  mengajar  di  kelas  lain  serta  di  tanyakan  terlebih  dahulu kesiapannya  apakah  sanggup  memberikan  materi  sesuai  dengan  mata pelajaran yang ditentukan, dan jika Widyaswara terlambat masuk ke kelas karena hal-hal yang tidak terduga, maka kami sebagai pembina mengambil alternatif  untuk  mengisi  sementara  kekosongan  waktu  seperti  memberikan games atau menanyakan kembali materi yang diberikan sebelumnya sebagai bahan evaluasi”. ( wawancara , 21 Januari 2018)
Dari hasil wawancara penulis terhadap informan mengenai Widyaswara, dapat disimpulkan bahwa tidak semua tenaga Widyaswara yang dipakai dalam Diklat  Prajabatan  berkompeten.  Hal  ini  terbukti  dari  hasil  wawancara terhadap  beberapa  peserta  Diklat  yang  memaparkan  kalau  ada  beberapa Widyaswara  yang  dalam  menyampaikan  materi  masih  belum  jelas  karena adanya faktor penggunaan bahasa yang susah dipahami oleh peserta Diklat.

## Kurikulum
Penyusunan  dan  pengembangan  kurikulum  Diklat  dilakukan  dengan melibatkan  pengguna  lulusan,  penyelenggara  Diklat,  peserta,  dan  alumni
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 79
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Diklat,  serta  unsur  ahli  lainnya.  Sedangkan  kurikulum  Diklat  Prajabatan ditetapkan oleh Instansi Pembina.
Ibu Damaris S.Sos selaku pembina dalam Diklat Prajabatan Kabupaten Mamasa menjelaskan tentang kurikulum yang digunakan bahwa:
“Kurikulum  yang  kami  pakai  dalam  Diklat  Prajabatan  mengacu  pada standar  kompetensi  jabatan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan disusun  dan  ditetapkan  oleh  Instansi  Pembina  Diklat  yaitu  Lembaga Administrasi  Negara  yang  bertanggungjawab  dalam  pemyelenggaraan Diklat  yang  menurut  kami  kualitas  materi  yang  diberikan  sangat  relevan dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pegawai yang bersangkutan”. ( Wawancara , 21 Januari 2018).
Sedangkan  Bapak  Carles,  SE  sebagai  peserta  pada  Diklat  Prajabatan memaparkan  pendapatnya  tentang  kurikulum  yang  diberikan  pada  Diklat, bahwa:
“Kualitas  materi  yang  kami  dapatkan  saat  mengikuti  Diklat  tergolong relevan, karena kami sebagai peserta mendapatkan modul atau bahan ajar yang  asli  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga  Administrasi  Negara  sebagai penanggungjawab  dalam  pelaksanaan  Diklat  sekaligus  sabagai  Pembina Kurikulum”. ( Wawancara , 25Januari 2018)
Sedangkan Ibu Ranne Susanti, sebagai peserta dalam Diklat Prajabatan memaparkan sebagai berikut:
“Substansi  materi  yang  kami  dapatkan  di  tempat  diklat  tentunya  dapat menambah pengetahuan kami, karena banyak hal yang baru kami pelajari di  tempat  diklat,  dari  materi-materi  yang  diberikan  juga  sangat  berbobot sehingga  dapat  menambah  wawasan  dan  kesadaran  pribadi  untuk  lebih mengerti tugas kami sebagai PNS”. ( Wawancara , 4 Februari 2018)
Dari  hasil  wawancara  terhadap  informan-informan  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  kurikulum  dan  kualitas  materi  yang  disajikan penyelenggara  Diklat  Prajabatan  tergolong  cukup  baik,  karena  dilihat  dari pemaparan  beberapa  peserta  diklat,  substansi  materi  yang  disajikan  bisa menambah  wawasan  dan  pengetahuan  peserta,  selain  itu  peserta  juga mendaptkan modul asli yang diterbitkan oleh penanggungjawab kediklatan.

## Sarana Prasarana
Sarana  dan  prasarana  diklat  merupakan  alat  bantu  dan  fasilitas  yang digunakan  untuk  menjamin  efektivitas  agenda  pembelajaran  dalam  sebuah diklat.  Sarana  dan  prasarana  diklat  dapat  dimiliki  sendiri  dan  atau memanfaatkan sarana dan prasana diklat Lembaga Diklat Instansi lain dengan
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
memperhatikan  kesesuaian  standar  persyaratan  setiap  jenis,  jenjang  dan program diklat serta jumlah peserta diklat.
Wawancara  dengan  salah  satu  pembina  pada  Diklat  Prajabatan,  Ibu Damaris, S.Sos menyatakan bahwa:
“Sarana dan prasarana yang disediakan penyelenggara salah satunya adalah penginapan  bagi  peserta  yang  menurut  kami  layak  untuk  dihuni  selama proses Diklat Prajabatan berlangsung, juga disediakan tempat untuk panitia pelaksana,  tempat  meeting  dan  ruang  belajar  yang  cukup  kondusif  untuk keberlangsungan Diklat.” ( Wawancara , 21 Januari 2018)
Sedangkan Bapak Charles,SEmengungkapkan pendapatnya, yaitu:
“Sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  belum  memadai  karena  fasiitas- fasilitas  penunjang  seperti  ruangan  belajar  yang  belum  dilengkapi  dengan LCD  sehingga  kami  sebagai  peserta  kadang  merasa  bosan  saat  menerima materi, selain itu keterbatasan kamar penginapan yang membuat beberapa peserta  sampai  5  orang  dalam  satu  kamar  padahal  peserta  butuh  istirahat pada malam hari, ini tentu tidak kondusif.” ( Wawancara , 25 Januari 2018)
Hal  yang  sama  diungkapkan  oleh  Ibu  Ranne  Susanti  sebagai  peserta dalam Diklat prajabatan megungkapkan bahwa:
“Sarana dan prasarana di Hotel tempat terselenggaranya Diklat Prajabatan belum cukup memadai, seperti alat pengeras suara yang ada di tiap kamar tempat  menginap  peserta,  semua  kamar  tidak  memiliki  speaker  sehingga penghuni  kamar  tidak  mengetahui  arahan  yang  disampaikan  oleh penyelenggara  diklat,  tetapi  selebihnya  cukup  memadai.”  ( Wawancara ,  4 Februari 2018)
Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sarana  dan prasarana  dalam  diklat  prajabatan  kurang  kondusif,  sehingga  peserta  merasa kurang nyaman saat mengikuti diklat.

## Proses
Metode  pembelajaran  yang  digunakan  dalam  proses  diklat  disesuaikan dengan  tujuan  dan  sasaran  yang  akan  dicapai  program  pendidikan  dan pelatihan  prajabatan,  yaitu:  ceramah  yang  dikombinasikan  dengan  tanya jawab, diskusi kelompok, dan pendalaman materi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  Ibu  Damaris,  S.Sos,  ia menjelaskan bahwa;
“Selama proses Diklat, dimulai dengan pemaparan materi oleh Widyaswara, kemudian  dilanjutkan  dengan  diskusi  antara  peserta  dan  Widyaswara, kadang  diselingi  dengan  games  atau  praktek  langsung  seperti  cara
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 81
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
pembuatan  surat  dan  lain-lain,  selama  proses  Diklat  berlangsung  para peserta  aktif  mengikuti  materi  demi  materi,  dan  saat  proses  diskusi  juga mereka aktif, peserta termotivasi karena adanya penambahan jumlah poin nilai yang akan berpengaruh terhadap nilai akhir mereka.” ( Wawancara , 21 Januari 2018)
Selanjutnya  Charles,  SE  sebagai  peserta  Diklat  memaparkan  sebagai berikut:
“Selama proses Diklat berlangsung, diusahakan untuk bisa lebih aktif dalam diskusi-diskusi dan praktek langsung, selain mendapatkan penambahan poin pada penilaian juga dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi antara sesama  peserta  dan  antara  peserta  dan  widyaswara.  Biasanya  kami diberikan  games  di  tengah-tengah  materi  seperti  peserta  ditunjuk  untuk menyanyi  agar  teman  sesama  peserta  tidak  merasa  jenuh  saat  mengikuti diklat.” ( Wawancara , 25 Januari 2018)
Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Ranne Susanti sebagai peserta Diklat Prajabatan memaparkan sebagai berikut:
“Selama proses  diklat  berlangsung  ada  beberapa  materi  yang  kami  merasa tidak membosankan karena adanya games dan diskusi yang menurut kami seru,  tetapi  tidak  semua  materi  yang  kami  terima  diselingi  dengan  games, ada  juga  beberapa  materi  yang  harus  kami  terima  seperti  mendengarkan ceramah  yang  menurut  kami  membosankan.  Tetapi  tidak  jarang  muncul perbedaan pendapat di antara peserta diklat, tetapi solusinya kami serahkan kembali kepada Widyaswara.” ( Wawancara , 4 Februari 2018)
berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  proses Diklat  cukup  efektif,  karena  peserta  lebih  aktif  selama  proses  Diklat.  Hal  ini didorong adaya penambahan poin penilaian, aktifnya peserta karena didukung oleh agenda selingan materi seperti games dan praktek langsung yang tentunya ini  cukup  baik  karena  memotivasi  peserta  untuk  aktif  selama  proses  diklat berlangsung.

## Evaluasi Hasil Diklat
Evaluasi  dalam  Diklat  Prajabatan  dilakukan  oleh  Lembaga  Diklat Instansi  yang  bersangkutan  dan  atau  Instansi  Pembina  untuk  mengetahui perkembangan  pelaksanaan  dan  tingkat  pencapaian  kinerja  penyelenggara Diklat.
Hasil  wawancara  terhadap  informan,  Ibu  Damaris  S.Sos  memaparkan tentang evaluasi atau hasil yang dicapai setelah Diklat terselenggara, yaitu:
“Menurut  saya,  hasil  dari  Diklat  Prajabatan  belum  tercapai  maksimal, terlihat  ada  beberapa  hambatan  yang  ditemui  dilapangan  seperti  waktu
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
yang  telah  ditentukan  biasanya  berbeda  dengan  yang  ditetapkan  pada jadwal, hal ini disebabkan karena komunikasi antara penyelenggara dengan tenaga  pengajar  tidak  terkontrol  sehingga  ada  beberapa  agenda  tidak terlaksana.” ( Wawancara , 21 Januari 2018)
Sedangkan  pemaparan  dari  salah  satu  peserta  Diklat  Prajabatan, Charles, SE memaparkan sebagai berikut:
“Keseluruhan  proses  Diklat  dari  pembukaan  sampai  penutupan  menurut kami sebagai peserta Diklat Prajabatan masih kurang efektif karena selama proses berlangsung kami menghadapi beberapa permasalahan selama proses Diklat  berlangsung,  seperti  adanya  Wadyswara  pengganti,  dan  suasana belajar yang kurang nyaman, ini tentunya berpengaruh terhadap semangat kami sebagai peserta Diklat. Kami harap kedepan para CPNS yag mengikuti Diklat  Prajabatan  lebih  memperhatikan  masalah-masalah  seperti  ini.” ( Wawancara , 25Januari 2018) .
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  dari  evaluasi  Diklat  menurut beberapa  informan  Diklat  Prajabatan  belum  cukup  efektif  karena  beberapa permasalahan selama proses Diklat berlangsung, seperti Wadyswara pengganti, beberapa  agenda  Diklat  tidak  terlaksana  dan  suasana  belajar  yang  kurang nyaman.

## Pembahasan
Pelaksanaan  Diklat  Prajabatan  merupakan  tahap  awal  begi pengembangan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  membentuk  kepribadian sebelum  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  lebih  disiplin  dan  lebih  terarah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur Negara. Pelaksanaan Diklat  Prajabatan  mengacu  kepada  UU  Nomor  101  Tahun  2000  tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
UU  ini  menjadi  dasar  pelaksanaan  Diklat  Prajabatan  maupun  Diklat Dalam  Jabatan.  Mulai  dari  peserta  diklat,  widyaswara,  sarana  prasarana, waktu  dan  tempat  pelaksanaan,  kurikulum,  dan  proses  Diklat.  Indikator tersebut  juga  dikemukakan  oleh  Syadam  (2006)  beberapa  faktor  yang mempengaruhi keberhasilan Diklat.

## Peserta Diklat
Peserta  diklat  merupakan  faktor  terpenting  terselenggaranya  suatu Diklat.  CPNS  merupakan  Warga  Negara  Indonesia  yang  melamar  dan  lulus seleksi  dan  berhak  untuk  diangkat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  jika  telah mengikuti  Diklat  Prajabatan  sebagaimana  dimaksud  dan  tertuang  dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 83
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Peserta  dalam  Diklat  Prajabatan  jika  dilihat  dari  persyaratan  peserta Diklat  yang  dipaparkan  dalam  PP  Nomor  101  Tahun  2000,  hanya  ada beberapa  patokan  para  peserta  dalam  mengikuti  Diklat  Prajabatan,  seperti peserta  memiliki  dedikasi  dan  potensi  serta  termotivasi  untuk  ikut  dalam Diklat karena mereka ingin mengubah status mereka dari CPNS menjadi PNS, tetapi  perubahan  status  tersebut  justru  tidak  tertuang  dalam  PP  Nomor  101 Tahun 2000.

## Widyaswara
Widyaswara sama pentingnya dengan peserta diklat karena mempunyai peranan  yang  penting  dalam  pelaksanaan  diklat.  Karena  perannya  untuk memberikan  materi  diklat  kepada  seluruh  peserta  yang  hadir.  Namun  tidak semua  widyaswara  yang  dipakai  dalam  diklat  mempunyai  kompetensi  yang memadai, baik dari segi tingkat pendidikan maupun bidang keahlian. Ada juga tenaga pengajar menggunakan gaya bahasa yang kadang banyak peserta yang kurang mengerti. Sehingga materi yang diterima hanya sekedar formalitas. Hal seperti  ini  dapat  menyebebkan  kurang  efektifnya  pelaksanaan  diklat prajabatan.

## Kurikulum
Kurikulum  yang  digunakan  dalam  diklat  berdasarkan  pada  standar kompetensi  jabatan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dari  hasil  yang ditemukan dilapangan, kurikulum dan kualitas materi yang digunakan dalam Diklat  Prajabatan  tergolong  cukup  baik,  karena  substansi  materi  yang diberikan  dapat  menambah  wawasan  peserta  seta  mengacu  pada  modul  yang diterbitkan  oleh  Lembaga  Administrasi  Negara  sebagai  penanggung  jawab kediklatan.

## Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  Prasarana  merupaka  faktor  penunjang  keberhasilan  suatu Diklat,  karena  konsentrasi  peserta  Diklat  tentunya  dapat  terganggu  dengan adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai.Ada beberapa sarana dan prasarana  yang  harus  diperhatikan  sebelum  Diklat  Prajabatan  tersebut diselenggarkan  seperti  tempat  peserta  untuk  menginap  yang  memadai, pengeras  suara  dan  lain  sebagainya.  Karena  apabila  suasana  yang  nyaman tidak tercipta pada saat pelaksanaan diklat, maka peserta diklat akan merasa jenuh  dan  bosan.  Melihat  dari  pemaparan  beberapa  informan  dapat  dilihat sarana dan prasarana yang digunakan dalam Diklat Prajabatan belum efektif karena minimnya dana dan anggaran yang ada.
84 | MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## Proses Diklat
Proses diklat cukup efektif, peserta diklat lebih aktif selama proses diklat berlangsung,  hal  ini  disebabkan  karena  adaya  penambahan  poin  penilaian untuk  setiap  peserta  yang  aktif  dalam  diskusi  atau  tanya  jawab.  Selain  itu beberapa bagian dari proses diklat untuk mengobati kejenuhan peserta adalah pihak penyelenggara membuat agenda lain misalnya dengan adanya games dan praktek langsung ke lapangan yang tentunya ini cukup baik karena memotivasi peserta untuk aktif selama proses diklat berlangsung.

## Evaluasi
Dari  keseluruhan  indikator  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  hasil  dari Diklat Prajabatan dikatakan belum efektif karena terlihat dari kualitas tenaga pengajar  yang  dipakai  belum  bisa  meberikan  konstribusi  secara  optimal  bagi peserta Diklat Prajabatan dengan tenaga pengajar juga belum terkontrol dari segi waktu.
Selain  itu,  untuk  menciptakan  hasil  yang  maksimal  juga  dibutuhkan suasana  belajar  yang  nyaman.  Jadi  dari  beberapa  indikator  yang  dipaparkan dalam PP Nomor 101 Tahun 2000, indikator widyaswara, sarana prasarana dan waktu  pelaksanaan  yang  terlihat  sebagai  penyebab  belum  efektifnya pelaksanaan  Diklat  Prajabatan  yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mamasa.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  Diklat  Prajabatan  pada  Badan  Kepegawaian  Pendidikan dan  Pelatihan  Kabupaten  Mamasabelum  efektif.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  pelaksanaan  Diklat  Prajabatan  pada  Badan  Kepegawaian Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Mamasa  sehingga  belum  efektif  adalah faktor  Widyaswara  yang  mengajar  pada  Diklat  Prajabatan  tidak  semuanya berkompeten  sesuai  dengan  bidangnya  dengan  materi  yang  disampaikan  sulit dimengerti  oleh  peserta.  Selain  itu,  sarana  dan  prasarana  yang  ada  masih kurang  memadai,  sehingga  peserta  merasa  kurang  nyaman  dengan  keadaan terbatasnya fasilitas yang tersedia serta waktu pelaksanaan.

## SARAN
Widyaswara  yang  dipakai  dalam  pelaksanaan  diklat  prajabatan seharusnya  benar–benar  tenaga  pengajar  yang  memiliki  kompetensi  dalam bidangnya  serta  dapat  menjadi  motivator  bagi  peserta  diklat.  Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan diklat perlu diupayakan agar peserta merasa tidak jenuh selama diklat berlangsung.
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019
| 85
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin.  (2009). Metode  Penelitian  Kualitatif .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Arikunto,  Suharsimi.  (2010). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik.
Jakarta: Rineka Cipta.
Bagong,  Suyanto  dan  Sutinah.  (2011). Metode  Penelitian  Sosial:  Berbagai Pendekatan Alternatif . Jakarta: Kencana.
Danim,  Sudarwan.  (2012). Motivasi  Kepemimpinan  &  Efektivitas  Kelompok . Jakarta: Rineka Cipta.
Faisal,  Sanapiah.  (2008). Format-format  Penelitian  Sosial .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Gibson, James.L. (2006). Organisasi dan Managemen Perilaku, Struktur, Proses.
Jakarta: Erlangga.
Gie, The Liang. (2007). Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberti.
Harsono. (2010). Perencanaan Kepegawaian. Bandung: Focus Media
Hasibuan,  Malayu  S.P.  (2009). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta: Bumi Aksara.
Mangkunegara, Anwar Prabu. (2008). Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia . Bandung: Refika Aditama.
Marzuki. (2011). Metode Penelitian Sosial . Bogor: Ghalia Indonesia.
Moekijat. (2009). Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia . Bandung: Mandar Maju.
Moleong,  Lexy  J.  (2010). Metode  Penelitian Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Musanef.  (2007). Manajemen  Kepegawaian  Indonesia. Jakarta:  PT.Gunung Agung.
Nasir. (2009). Metode Penelitian . Bogor: Ghalia Indonesia.
Notoatmodjo, Soekidjo. (2009). Pengembangan Sumber Daya Manusia . Jakarta: Rineka Cipta.
Robbins,  Stephan  P.  (2004). Teori  Organisasi:  Struktur,  Desain  Lambang &Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Saydam, Gouzali. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi Offset.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Sedarmayanti.  (2009). Sumber  Daya  Manusia  Dan  Produktifitas  Kerja.
Bandung: Mandar Maju.
Siregar,  Syofian  P.  (2010). Statistik  Deskriptif  Untuk  Penelitian .  Jakarta:
PT.Raja Grafindo Persada.
Subekhi,  Akhmad  dan  Jauhar,  Mohammad.  (2012). Pengantar  Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Jakarta: Prestasi Pustaka.
Sugiyono.  (2011). Metode  Penelitian  Pendidikan:  Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sulistiyani,  Ambar  Teguh  dan  Rosidah.  (2012). Manjemen  Sumber  Daya Manusia:  Konsep,  Teori  dan  Pengembangan  dalam  Konteks  Organisasi Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Supriyono. (2008). Sistem Pengendalian Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
Sutrisno, Edy. (2011). Budaya Organisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Suwatno dan Priansa, Donni Juni. (2013). Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Yamit,  Zulien.  (2011). Manajemen  Produksi  dan  Operasi. Yogyakarta:
Ekonosia.
Yuspitasari,  Elly.  (2008). Optimalisasi  Pelayanan  Bagi  Peserta  Asuransi Kesehatan . Surakarta: UNS Press.