## 731 | Muammad Saleh Suat
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Disertai  Dengan  Pendapat  Hakim  Berbeda  (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG DISERTAI DENGAN PENDAPAT HAKIM BERBEDA (DISSENTING OPINION) DALAM PEMENUHAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN

## Muammad Saleh Suat
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Email: suatsaleh@gmail.com
Volume  20  Nomor  3  Januari  2023:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article  History Submission: 13-12-2022 Revised: 20-12-2022 Accepted: 05-01-2023 Published: 28-01-2023

## ABSTRACT
In some of its decision the Court has given a decision accompanied by the inclusion of a different opinion (dissenting opinion). However, the pattern of arrangement, objectives, and  benefits  for  the  people  who  need  justice  and  legal  certainty  of  the  existence  of dissinting opinion has not been set properly to satisfy the justice in society. So good in the Judicial Power Law Constitutional Law has not been mandated Nor concrete clarity to the differences of opinion among judges in formulating a decision. both in 1945 and Constitutional Law and the Constitutional Rule by law must be found to the judge of the law. This legal research using the Normative Legal penilitian type of analysis results are presented  focuses  on  the  study  of  literature.  Legal  materials  in  use  and  are  grouped primary  legal  materials  and  secondary  legal  materials.  Legal  materials  are  then interpreted  and  analyzed.  The  results  showed  that  the  things  behind  Judge  of  the Constitutional  Court  issued  a  ruling  that  accompanied  the  opinion  of  different  judges (dissenting  opinion)  are:  the  opinion  of  the  judge  who  saw  and  decide  a  case  with angles and different perceptions of quality even a different opinion of the judges, lack of roundness  argument  verdict,  the  judges  Conflict  of  interest  can  be  triggered  also  a dissenting opinion, and no consensus dijiwainya concept mandated by Pancasila.
Keywords: Juridical Problems, Judge Differences, Justice

## 732 | Muammad Saleh Suat
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Disertai  Dengan  Pendapat  Hakim  Berbeda  (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan

## ABSTRAK
Dalam  beberapa  putusannya  MK  telah  memberikan  putusan  yang  disertai  dengan pencantuman  pendapat  berbeda  (dissenting  opinion).  Namun,  terhadap  pola  pengaturan, tujuan, dan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan dan kepastian hukum dari adanya  dissinting  opinion  belum  diatur  dan  teramanahkan  dengan  baik  untuk  memenuhi rasa  keadilan  pada  masyarakat.  Sehingga  baik  dalam  UU  Kekuasaan  Kehakiman  Maupun UU  MK  belum  mengamanahkan  kejelasan  yang  kongkrit  terhadap  perbedaan  pendapat diantara hakim dalam   merumuskan suatu putusan. baik dalam UUD 1945 maupun UU MK serta Peraturan MK menurut hukum harus ditemukan hakim mengenai hukumnya.
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  tipe  penilitian  Hukum  Normatif  dengan  hasil  analisis disajikan  menitik  beratkan  pada  studi  kepustakaan.  Bahan  hukum  yang  di  gunakan  dan dikelompokan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hal-hal  yang  melatar  belakangi  Hakim  MK mengeluarkan  putusan  yang  disertai  dengan  pendapat  hakim  yang  berbeda  (dissenting opinion) adalah: adanya pendapat hakim yang melihat dan memutus suatu perkara dengan sudut  dan  persepsi  yang  berbeda  bahkan  kualitas  pendapat  hakim  yang  berbeda,  ketidak bulatan  argumentasi  putusan,  Conflict  of  interest  majelis  hakim  bisa  menjadi  pemicu dissenting  opinion  juga,  serta  tidak  dijiwainya  konsep  musyawarah  mufakat  yang diamanahkan oleh Pancasila.
Kata Kunci: Problem Yuridis, Perbedaan Hakim, Keadilan .
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Disertai  Dengan  Pendapat  Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan

## A. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang   merdeka, bebas dari  segala  campur  tangan  pihak  kekuasaan  ekstra  yudisial  dalam menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  ketertiban,  keadilan, kebenaran  dan  kepastian  hukum  yang  mampu  memberikan  pengayoman kepada masyarakat, sebagaimana  amanah  dari  Undang-undang  Dasar Negara Republik  Indonesia tahun  1945  pada  perubahan  ketiga  yang  disahkan pada tanggal  10  November  2001  menegaskan  bahwa  Indonesia  adalah  negara hukum (UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) negara Indonesia adalah negara hukum).
Sejalan  dengan  ketentuan  tersebut  maka  salah  satu  prinsip  penting negara hukum adalah menjamin penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan. Mengacu  pada  perubahan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945  tersebut,  ditegaskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  dilaksanakan  oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  dibawahnya dalam lingkungan Peradilan  Umum,  lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Peradilan  Tata  Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (UUD Tahun 1945, Pasal 24 ayat 2).
Putusan  dalam  suatu  peradilan  merupakan  perbuatan  hakim  sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan  dibuat  secara  tertulis  untuk  mengakhiri  sengketa  yang  dihadapkan  para pihak kepadanya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang  dihadapkan  kepadanya,  maka  putusan  hakim  itu  merupakan  tindakan negara  yang  kewenangannya  dilimpahkan  kepada  hakim,  baik  berdasar  UUD maupun UU (H. Abdul Latif et al, 2009 )
Sejak  diberlakukannya  UU  No  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama pada  Pasal  14  Ayat  3,  terdapat  suatu  konvensi  diantara  para  anggota  suatu majelis hakim dimana jika dalam sidang permusyawaratan majelis hakim tidak tercapai  mufakat  maka  pendapat  hakim  minoritas  yang  berbeda  dengan  hasil rapat  permusyawaratan  hakim  wajib  dimuat  dalam  putusan  dan  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut, dan di dalam hukum acara
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Disertai  Dengan  Pendapat  Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan
MKRI menguraikan tentang hal tersebut (UU Nomor 8 Tahun 2011 24 Tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi,  Pasal  45  Ayat  5-10). Hal  inilah  yang dalam praktek lembaga peradilan kini dikenal dengan istilah dissenting opinion (Jimly Asshiddiqie, 2010).
Dissenting  opinion merupakan  salah  satu  realitas  baru  dan  fenomena yang  sedang  marak  terjadi  dalam  dunia  hukum  saat  ini.  Masalah dissenting opinion akhir-akhir  ini  menjadi  wacana  baru  dalam  sistem  hukum  Indonesia, sehingga menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat, yang mana terdapat perbedaan  pendapat  di  antara  hakim  terhadap  putusannya  yang  kemudian menjadi wacana publik dan berkembang serta dipublikasikan bagi kepentingan akademisi maupun praktisi hukum (Indriyanto Seno Aji, 2009).
Sesungguhnya  bila  kita  mencermati  pendapat  berbeda (dissenting opinion) dari  tiap  putusan  MK  yang  ada,  hemat  penulis  persoalan  keadilan dalam  suatu  putusan  harus  di  utamakan  ketimbang  aspek  prosedural  semata. Karena yang terjadi ketika putusan yang didasarkan pada pendapat berbeda ini, aspek keadilan bisa kita lihat pada pendapat berbeda yang diajukan oleh hakim yang berbeda pendapat dengan mayoritas hakim lainnya pada perkara tersebut. Bagaimana kita melihat dalam pendapat berbeda mereka, aspek keadilan sangat diutamakan.
Tetapi  yang  menjadi  permasalahan  selanjutnya  adalah  bagaimana sehingga aspek keadilan yang seharusnya diutamakan oleh MK lewat pendapat berbeda  yang  diajukan  oleh  hakim  minorotas  dalam  rapat  permusyawaratan hakim, kemudian tidak diperhatikan aspek keadilan  tersebut oleh hakim yang lain. Hal ini bisa kita lihat dalam  putusan MK yang disertai dengan pendapat berbeda oleh beberapa hakim yang ada, dengan demikian penulis melihat  hal ini  sangat  tidak  konsisten  pada  tujuan  pendirian  lembaga  peradilan  konstitusi ini,  bagaimana  bisa  aspek  keadilan  kemudian  bisa  terkesampingkan  dengan adanya voting dalam  pengambilan  suatu  keputusan  yang  nantinya  akan memberikan aspek keadilan substantif sesuai dengan harapan masyarakat yang mengajukan permohonan.
Bagaimana  aspek  keadilan  bisa  diputusakan  lewat voting ,  Apakah voting kemudian  bisa  memberikan  aspek  keadilan  bagi  masyarakat  lewat putusan  tersebut?  Dan  bagaimana  pendapat  berbeda  oleh  hakim  minoritas
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Disertai  Dengan  Pendapat  Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan
dalam  memberikan  argumentasi  hukum  dari  aspek  keadilan  yang  kemudian terpatahkan oleh hasil voting hakim mayoritas? Apakah suara mayoritas hakim lewat voting dalam  putusan  dapat  memberikan  nilai  keadilan?  Untuk  itu diperlukan penyeragaman model pencatuman dissenting opinion dalam hukum acara MK yang khusus mengatur tentang dissenting opinion .

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme dan Perkembangan Dissenting Opinion di Indonesia
Peradilan  merupakan  tugas  atau  fungsi  yang  dibebankan  kepada pengadilan/mahkamah,  sedangkan  pengadilan/mahkamah  adalah  organ  atau badan  yang  menjalankan  tugas  atau  fungsi  peradilan  tersebut  (Hartono Hadisuprapto,  2001).  Tugas  badan  pengadilan/mahkamah  adalah  menerima, memeriksa  dan  mengadili  serta  menyelesaikan  setiap  perkara  yang diajukan/dimohonkan kepadanya. Oleh karena itu, apabila  suatu perkara telah diserahkan  ke  pengadilan  untuk  dimintakan  penyelesaian  terhadap  perkara tersebut,  hakim  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa  dan  mengadili  suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas,  melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan  mengadilinya  (Pasal  10  UU Kekuasaan Kehakiman).
Lembaga peradilan sebagai tempat aktivitas bagi para hakim seringkali dipahami  dalam  segi  tiga  yang  berkaitan,  yaitu  hakim,  keadilan  dan kelembagaan. Bila seseorang menyebut hakim maka tersebut pula soal keadilan maupun kelembagaannya. Demikian sebaliknya, disebut kelembagaannya maka tersebut  juga  tentang  keadilan  dan  hakim  hingga  persoalan  penyebutan keadilan,  sering  juga  dikaitkan  dengan  hakim  dan  kelembagaannya. Kecerobohan  seorang  hakim  dalam  memahami  keadilan  kemudian dituangkannya  dalam  suatu  putusan  akan  berdampak  pada  buruknya kelembagaan maupun kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Sebab, bagi masyarakat  pencari  keadilan,  kelembagaan  peradilan  yang  organnya  adalah para hakim dengan segala putusan mereka merupakan bagian terakhir dari soal
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Disertai  Dengan  Pendapat  Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan
keadilan ("laatste  toevlucht") .  Dan  dalam  konteks  yang  lain  digambarkan sebagai  pemerintahan  yang  buruk,  karena  pemerintah  dianggap  tidak  dapat menciptakan keadilan (R.M. Sudikno Mertokusumo ).
Putusan  dalam  suatu  peradilan  merupakan  perbuatan  hakim  sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan  dibuat  secara  tertulis  untuk  mengakhiri  sengketa  yang  dihadapkan  para pihak kepadanya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang  dihadapkan  kepadanya,  maka  putusan  hakim  itu  merupakan  tindakan negara  yang  kewenangannya  dilimpahkan  kepada  hakim,  baik  berdasar  UUD maupun UU (H. Abdul Latif et al).
Substansi  dari dissenting  opinion dalam lapangan  hukum  di  Indonesia sangat  terlihat  berbeda  praktinya  antara  satu  sama  lain  di  lembaga  peradilan yang  ada.  Padahal  tujuan  yang  ingin  dicapai  sebenarnya  adalah  sama  untuk terciptanya  suatu  kepastian  hukum.  Namun,  ternyata  dalam  aplikasinya kepastian  hukum  di  Indonesia  tersebut  dapat  dikatakan  sulit  tercapai  dengan adanya dissenting  opinion yang  bernuansa  majemuk  dan  tidak  ada keseragaman.  Pentingnya  untuk  memaknai  bahwa  Indonesia menganut  sistem Eropa  Kontinental  adalah  dalam  rangka  memposisikan dissenting  opinion menjadi  pada  tempatnya  (Kusnardi  dan  Bintan  Saragih,  Ilmu  Negara,  cet.  3, 1994). Seperti halnya dissenting opinion di Amerika Serikat, sebenarnya yang diperdebatkan  oleh  para  hakim  adalah  kasusnya.  Penekanan  terhadap  kasus tersebut  tidak  lain  agar  tercipta  suatu  hukum  baru  yang  sebelumnya  memang belum  ada  atau  belum  secara  tegas  terdapat  UU  atau hukum  yang  mengatur tentang suatu peristiwa hukum. Secara prinsip para hakim dimaksud berpegang teguh pada pemikiran judge made law . Hakim dituntut untuk senantiasa dapat menjawab  dan  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  permasalahan- permasalahan yang timbul dalam masyarakat.
Lain  halnya  dengan sistem  Eropa  Kontinental  yang  bersifat  dogmatik, dikatakan  demikian  karena  meskipun  dilansir  bahwa  Indonesia  menganut pluralisme hukum, tetapi dalam perundang-undangan masih berlandaskan pada paradigma  Eropa  Kontinental  (Padmo  Wahjono,  1996,  Kuliah-Kuliah  Ilmu Negara).  Berbicara  tentang dissenting  opinion ,  maka  apabila  hakim  di Indonesia  hendak  menerapkan  pola dissenting  opinion. seharusnya  tidak
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Disertai  Dengan  Pendapat  Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan
berdasarkan  perkara  yang  ditangani.  Seharusnya  yang  diperdebatkan  adalah pasal-pasal  dalam  UU  dan  UUD  yang  didakwakan  atau  dimohonkan. Perdebatan  dapat  terjadi  dalam  hal  relevansi  pasal-pasal  yang  berkenaan dengan unsur-unsur pasal tersebut ataupun mengevaluasi ketentuan pasal-pasal dari  UU  dan  UUD  yang  bersifat lex  specialis yang  relevan  dengan  perkara.
Apabila penekanannya pada perkara, maka perlu ditinjau kembali apakah hal ini tidak  salah  kaprah.  Pada  perkembangannya  para  hakim  di  negara  dengan sistem  hukum eropa  kontinental termasuk  Indonesia,  akhirnya  memakai pendapat  hukum  dalam  beberapa  praktek  putusan  majelis  hakim.  Putusan dissenting  opinion dapat  dimaknai  adanya  pendapat  hakim  yang  melihat  dan memutus  suatu  perkara  dengan  sudut  dan  persepsi  yang  berbeda  bahkan kualitas  pendapat  hakim  yang  berbeda  pula.  Pada  perkembangannya  di  tanah air, dissenting  opinion kemudian  menimbulkan  pertanyaan  penting  tentang kualitas dari sebuah putusan majelis hakim terhadap kejelian dan kemampuan majelis hakim dalam memeriksa suatu perkara.
Perbedaan  pendapat  ( dissenting  opinion )  majelis  hakim  dalam membuat  putusan  pengadilan  merupakan  esensi  kebebasan  personal  hakim dalam rangka menemukan kebenaran materil. Kebebasan dalam menyampaikan pandangan  yang  berbeda  terhadap  suatu  perkara  merupakan      perwujudan dari  kebebasan  eksistensial  hakim,  yakni  salah  satu  jenis  kebebasan  yang paling tinggi dan mencakup seluruh eksistensi dan personal hakim yang tidak terbatas  terhadap  satu  aspek.  Kebebasan  eksistensial  ini  mendorong  hakim untuk  mewujudkan  eksistensi  hakim  secara  kreatif  dalam  merealisasikan pandangannya  secara  mandiri,  berdikari  dan  tanpa  adanya  intervensi  dalam menemukan kebenaran materil (Henny Sirait, 2014 ).
Kebebasan hakim dalam menemukan kebenaran materiil pada lembaga kehakiman  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  konsep  sistem  hukum eropa continental yang  dianut  Indonesia.  Prinsip  utama  yang  terdapat  dalam  sistem hukum  ini  yaitu  hukum  memperoleh  kekuatan  mengikat  karena  berupa peraturan yang berbentuk UU yang tersusun secara sistematis dan terkodifikasi. Tradisi  hukum  yang  berdasarkan  kodifikasi  adakalanya  dapat  menghambat hakim  dalam  menetapkan  norma-norma  yang  dimuat  dalam  sumber-sumber hukum terhadap  perkara yang  sedang  diperiksa dalam  menemukan  kebenaran
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Disertai  Dengan  Pendapat  Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan
materiil  sebagai  tujuan  dari  hukum  acara  yang  ada  pada  lembaga  tersebut. Dalam  pelaksanaan  hukum  acara  pada  lembaga-lembaga  yang  dimaksud, adakalanya  sumber  hukum  berupa  UU  sering  kali  sulit  dipahami  ( elusive term );  tidak  jelas  artinya  ( unclear  term );  kabur  dan  samar  ( vague  outline ); atau mengandung pengertian yang ambiguitas ( ambiquity ). Selain itu UU atau sumber  hukum  lain  yang  menjadi  landasan  hakim  dalam  membuat  putusan adakalanya  bertentangan  dengan  konstitusi  ( unconstitusional )  atau  bisa melanggar  hak  asasi  manusia;  atau  isinya  bertentangan  dengan  akal  sehat ( contrary  to  common  sense );  dan  adakalanya  pula  ketentuan  UU  tidak mengatur permasalahan yang terjadi di masyarakat (Henny Sirait, 2014).
Kebebasan  hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara  termasuk dalam  menyampaikan dissenting  opinion merupakan  hal  yang  sangat  penting untuk  dikaji  untuk  dapat  mendeskripsikan  bagaimana  konsep dissenting opinion dalam  berbagai  literatur  peraturan  perundang-undangan,  mengkaji konsepsi  kebebasan  hakim  dalam  membuat  putusan  guna  menemukan kebenaran  materil,  dan  melakukan  pengkajian  penerapan  konsep dissenting opinion dalam  berbagai  putusan  pengadilan.  Melalui  pengkajian  tersebut maka  akan  terdeskripsi  keterkaitan  antara  konsep dissenting  opinion dengan konsep  kebebasan  hakim,  serta  kaitan  antara  kedua  konsep  tersebut  dalam penemuan  kebenaran  materil.  Melalui  pengkajian  konsep  tersebut  maka  akan dapat  ditemukan  berbagai  kelemahan  yang  terdapat  dalam  konsep  tersebut untuk  dapat  dirumuskan  kembali  konsepsi  yang  lebih  komprehensif  terkait dissenting opinion (Henny Sirait, 2014).
Implementasi dari kebebasan hakim ialah kebebasan dalam melakukan penemuan  hukum  secara  aktif.  Penemuan  hukum  merupakan  bentuk  ekspresi filsafat,  keyakinan,  kepribadian,  pandangan  dan  keilmuan  seorang  hakim dalam  memutus  perkara  yang  diajukan  kepadanya  yang  mencerminkan ekspresi  cita  hukum  yang  hidup  di  masyarakat.  Kebebasan  personal  hakim dalam melakukan penemuan hukum lahir sebagai upaya untuk mengakomodir seluruh  perkembangan  dinamika  sosial  yang  bergerak  sangat  cepat  seiring perkembangan  peradaban  manusia,  dan  peraturan  perundang-undangan adakalanya  tidak  dapat  mengakomodir  dinamika  sosial  yang  menghasilkan peristiwa  hukum  tersebut.  Dalam  konsep  kebebasan  personal  hakim,  hakim
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Disertai  Dengan  Pendapat  Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan
diberikan  kebebasan  untuk  memiliki  pemahaman  terkait  berbagai  aliran penemuan  hukum  serta  berbagai  metode  interpretasi  dan  konstruksi  hukum sebagai alasan atau pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara  dalam  musyawarah  majelis  hakim  dalam  koridor  kebebasan pancasilais. 16
Menurut Shidarta ,  terdapat  enam  langkah  utama  dalam  proses penalaran  hukum  dalam  proses  pembuatan  putusan  hakim,  yaitu  (Shidarta, 2012): Pertama ,  mengidentifikasi  fakta-fakta  untuk  menghasilkan  suatu struktur  kasus  yang  sungguh-sungguh  diyakini  oleh  hakim  sebagai  kasus yang  riil  terjadi; Kedua ,  menghubungkan  struktur  kasus  tersebut  dengan sumber hukum  yang  relevan  sehingga  ia  dapat menetapkan  perbuatan  hukum dalam  peristilahan  yuridis; Ketiga ,  menyeleksi  sumber  hukum  dan  aturan hukum  yang  relevan  untuk  kemudian  mencari  tahu      kebijakan  yang terkandung  didalam  aturan  hukum  itu  ( the  policies  underlying  those  rule ), sehingga  dihasilkan  struktur  aturan  yang  koheren. Keempat , menghubungan struktur aturan dengan struktur kasus. Kelima , mencari alternatif penyelesaian yang  mungkin. Keenam ,  menetapkan  pilihan  atas  salah  satu  alternatif  untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.
Dalam  proses  pembuatan  putusan,  hakim  harus  mempertimbangkan segala aspek  yang bersifat  yuridis,  filosofis  dan sosiologis,  sehingga  keadilan yang  ingin  dicapai,  diwujudkan,  dan  dipertanggungjawabkan  dalam  putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum  ( legal  justice ), keadilan  moral  ( moral  justice ),  dan  keadilan  masyarakat  ( social  justice ) ( Mahkamah Agung RI, 2006) . Pada dasarnya  kebebasan  hakim  dalam  menentukan aliran  penemuan  hukum  yang  dianut,  metode  penafsiran  hukum,  proses penalaran hukum serta aspek yang harus dimuat dalam pertimbangan putusan, dapat  menimbulkan  interpretasi  yang  berbeda  dalam  majelis  hakim.  Hal  ini dapat menimbulkan dissenting opinion dalam putusan hakim.
Dalam perkembang peradaban manusia bahwa penemuan hukum tidak lagi  murni  otonom  maupun  murni  heteronom.  “Hal  ini  berdampak  terhadap pergeseran dari ‘hakim terikat’ kearah ‘hakim bebas’ dan pergeseran keadilan menurut UU ( normgerechtigkeit ) kearah keadilan menurut hakim seperti yang tertuang  dalam  putusan  ( einzelfallgerechtigkeit ),  serta  terjadi  pergeseran  pola
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Disertai  Dengan  Pendapat  Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan
berpikir  yang  mengacu  kepada  sistem  ( systeemdenken )  kearah  berpikir mengacu  kepada  masalah  ( problem  oriented )  dan  membuka  ruang  kepada hakim untuk membentuk hukum ‘ judge made law’ (Hasim Purba, 2006).
2. Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Hakim  atau  para  hakim  harus  menetapkan  pilihan  atas  salah  satu alternatif  yang  paling  sesuai  dengan  struktur  kasus,  untuk  akhirnya diformulasikan sebagai putusan (termasuk juga yang lazim disebut penetapan). Pertimbangan  inilah  yang  kemudian  melatarbelakangi dissenting  opinion dan concurring opinion hakim MK tercantum dalam putusan. Istilah putusan secara teknis  dibedakan  dengan  penetapan.  Putusan  hakim  per-definisi  adalah  suatu pernyataan  yang  oleh  hakim,  sebagai  pejabat  negara  yang  diberi  wewenang untuk  itu  diucapkan  di  persidangan  dan  bertujuan  untuk  mengakhiri  atau menyelesaikan suatu  perkara atau  sengketa  antara  para  pihak.  Dalam  praktik, semua  putusan  selalu  dibacakan  berdasarkan  naskah  tertulis  yang  telah dipersiapkan.  Dalam  hukum  acara  di  Indonesia (Surat  Edaran  Mahkamah  Agung No. 5 Tahun 1959 dan No.  1 Tahun 1962) ,  misalnya,  dianut  pendapat bahwa apabila ada perbedaan antara naskah tertulis dan ucapan lisan pada saat naskah putusan dibacakan, maka yang dijadikan pegangan adalah ucapan lisan. Setiap struktur aturan,  secara  deduktif  akan  melahirkan  minimal  satu  jawaban.  Setiap jawaban  harus  dibangun  melalui  proses  penalaran  yang  dapat dipertanggungjawabkan  secara  disiplin  hukum.  Bagi  sejumlah  kalangan, pertanggungjawaban   disiplin hukum   ini harus  juga
dipadukan dengan pertanggungjawaban moral.  Dengan   demikian,  penalaran hukum ( legal reasoning )  adalah  juga  penalaran  moral  (moral reasoning ).  Tiap-tiap alternatif harus  diverifikasi  dengan  argumentasi  yang  tepat.  Kerja  sama antara  hakim- hakim  yang  duduk  dalam  satu  majelis  diuji  pada  langkah kelima  ini.  Hakim yang  baik  harus  menerima  apabila  argumentasi  yang diajukannya  dikritik  oleh  rekannya.  Bahkan,  iapun  wajib  mengkritisi penalarannya sendiri ( Arif Hidayat, 2013) .
Hakim  adalah  profesi  yang  independen  dalam  bernalar.  Independensi ini  harus  tetap  dijamin,  sekalipun  ia  duduk  sebagai  anggota  majelis.  Hakim yang  bersikeras  untuk  mempertahankan  alternatif  lain  di  luar  putusan  rekan-
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Disertai  Dengan  Pendapat  Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan
rekannya,  harus  tetap  dihormati.  Untuk  itu,  argumentasi  yang  diajukannya sebaiknya  dimuat  dalam  putusan  juga,  baik  dalam  berupa dissenting  opinion ( contrariety  of  opinion )  maupun concurring  opinion .  MK  yang  lahir  sebagai lembaga  peradilan  ketatanegaraan,  dalam  menafsirkan  konstitusi,  tidak  lagi cukup menyandarkan dirinya pada pertimbangan pertimbangan makna verbal , gramatikal , logis ,  dan historis dari  naskah  konstitusi  atau  ketentuan  UUD,
melainkan harus pula mempertimbangkan “Arah Baru Penafsiran Konstitusi”.
MK  sebagai  salah  satu  kekuasaan  kehakiman  yang  bertindak  sebagai negative legislator membuat para pembentuk UU saat ini cenderung lebih suka membentuk  produk  perundang-undangan  yang  tidak  kasuistis  dan  bersifat umum  ( flucht  in  die  generalklausel ).  Sehingga  terjadi  pergeseran  dari  hakim yang  hanya  corong  undang-undang  ( normgerechtigkeit )  ke  arah  hakim  bebas ( einzelfallgerechtigkeit ).  Pergerakan  paham  ini  merubah  arah  cara  berpikir yang pada mulanya mengacu kepada sistem ( systeemdenken ) kemudian beralih menjadi  cara  berpikir  yang  mengacu  kepada  masalahnya  ( problemdenken ). Artinya  hakim  tidak  lagi  semata-mata  harus  mengacu  kepada  peraturan perundang-undangan namun lebih kepada bagaimana masalah pencari keadilan dapat diselesaikan dengan seadil adilnya (Sanden, Joachim. 2009).
Ilmu  hukum  Sebagai  ilmu  praktis,  berkewajiban  menjawab  langsung problematika konkret yang diajukan masyarakat, yakni pertanyaan: jika orang melanggar  hukum,  apa  hukumannya?  Pertanyaan  demikian  harus  dijawab segera, lugas, tegas, dan tidak boleh diambangkan ( lites finiri oportet ). Putusan hakim  pada  dasarnya  dibuat  dalam  rangka  memberikan  jawaban  seperti  itu. Oleh karena  hakim dianggap  tahu  hukum ( ius curia  novit ),  maka  putusan  itu harus  memuat  pertimbangan-pertimbangan  yang  memadai,  yang  bisa  diterima secara  nalar  di  kalangan  institusi  kehakiman,  forum  ilmu  pengetahuan  hukum, masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara ( Algra N.E. & Duyvendik, K. Van. 1983). Apalagi  jika  perkara  tersebut  diputus  oleh  hakim  konstitusi  yang putusannya bersifat final and binding .
Operasionalisasi  konsep  negara  hukum  Indonesia  yang  dituangkan dalam  konstitusi  Republik  Indonesia  yaitu  pada  pasal  1  ayat  (3)  UUD 1945  merupakan  konsep  penting  dalam  menciptakan  tertib  hukum  ( Legal order )  Indonesia  (pasal  1  ayat  (3)  dalam  UUD  1945). Dalam  mewujudkan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Disertai  Dengan  Pendapat  Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan
legal  order tersebut  maka  terdapat  berbagai  peraturan  perundang-undangan yang  merupakan  satu  kesatuan  dalam  sistem  hukum.  Begitu  juga  halnya dengan  konsep dissenting  opinion yang  telah  memiliki legal  order . Legal order terkait  konsep dissenting  opinion tersebut  telah  mengalami perkembangan  seiring  dengan  pembaharuan  hukum  di  Indonesia.  Meskipun dalam  pandangan  penulis  bahwa  pembaharuan dalam hukum  Indonesia, tidak secara signifikan mewujudkan pembaharuan dalam konsep dissenting opinion .
Pengaturan  pendapat  hakim  yang  berbeda  ini  dimuat  dalam  UU kekuasaan  kehakiman  dan  UU  MK  yang  telah  beberapa  kali  diatur  dan mengalami  revisi  dalam  berbagai  UU  Kekuasaan  Kehakiman  Pertama  Kali Telah  Dimuat  Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun 1964  Tentang  Ketentuan  Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  (Ln  Ri 1964/107 Tln Ri 2699). Selanjutnya Undang-Undang Ini Dicabut Dan Diganti Dengan  UndangUndang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  1970  Tentang Ketentuan Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman (Ln Ri 1970/74 Tln Ri 2951). Pada  Tahun  1999  Undang-  Undang  Tersebut  Diamandemen  Dalam  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor   35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Uu  Ri  No.  14  Tahun  1970  Ri  Tentang  Ketentuan  Pokok-Pokok  Kekuasaan Kehakiman  (Ln  Ri  1999/147  Tln  Ri  3879)..  Salah  satu  perubahan  mendasar terkait  perubahan  UU  kekuasaan  kehakiman  yaitu  adanya  pengaturan  pranata perbedaan  pendapat  dalam  proses  musyawarah  majelis  hakim.  Pengaturan dissenting  opinion dalam  UU  kekuasaan  kehakiman  yang  terbaru  pada dasarnya belum sesuai dengan semangat transparansi dan akuntabilitas  sistem peradilan  bagi  masyarakat  pencari  keadilan.  Hal  ini  disebabkan  konsep dissenting  opinion yang  bersifat  rahasia.  Sementara  jika  kita  merujuk  kepada landasan  filosofis  pranata dissenting  opinion adalah  sebagai  sarana  bagi masyarakat  akan  pemenuhan  rasa  kepastian  hukum  dan  pemenuhan  akan pemahaman hukum bagi masyarakat.
Menurut  pendapat  penulis,  musyawarah  majelis  hakim  merupakan perundingan,  sebagai  wadah  bagi  majelis  hakim  untuk  bertukar  pendapat, sehingga  kebenaran  materil  yang  akan  ditemukan  bukan  kebenaran  yang bersifat personal tapi merupakan kebenaran yang lahir dari majelis hakim yang mengekspresikan  pandangan  yang  diyakini  oleh  masyarakat  bahwa  hal
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Disertai  Dengan  Pendapat  Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan
tersebut  merupakan  suatu  kebenaran.  Artinya,  hakim  dalam  mengemukakan pandangannya  bukan  hanya  bertumpu  kepada  pandangan,  keilmuan,  filsafat, pengalaman  dan  kebenaran  materiil  yang  diyakini  oleh  hakim,  tetapi pandangan  yang  diyakini  oleh  masyarakat  sebagai  sebuah  kebenaran  yang mengandung  nilai  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  bagi  seluruh masyarakat.
Pendapat  majelis  hakim  di  dalam  sidang  musyawarah  tidak  mungkin selalu  sama,  dan  perbedaan  selalu  mungkin  terjadi.  Putusannya  merupakan mufakat  bulat,  jadi  keluarnya  putusan  itu  tidak  meragukan  atau membingungkan.  Namun,  jika  musyawarah  itu  bersifat  rahasia  dan  putusan pada waktu diucapkan atau dijatuhkan dilampiri pendapat yang berbeda, yang dibicarakan  dalam  musyawarah  yang  rahasia  itu  dimana  sifat  rahasiannya mufakat  tersebut.  Disamping  itu  dilampirkannya  putusan  dari  hakim  yang berbeda  dengan  putusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum,  apakah  tidak membingungkan.  Satu  putusan  ( yudikatif )  mengandung  dua  pendapat  yang berbeda.  Apakah  “berbeda”  dan  “tidak  berbeda”  dapat  dianalogikan  dengan yang “salah” dan “benar”, sebab yang “berbeda” yang harus dilampirkan pada yang  “tidak  berbeda”,  jadi  dapat  dikatakan  bahwa  yang  berlaku  atau  putusan yang dianggap benar atau sah adalah yang “tidak berbeda”.
Dalam  salah  satu  Putusan  MK  No  09/PUU-XI/2013,  telah  terjadi ketidak konsistenan dengan dua ketentuan dari UU MK Nomor 8 Tahun 2011. Ketentuan  pertama  yang  Mahkamah  tidak  konsisten  adalah  mengenai dissenting  opinion .  Pasal  45  ayat  (10)  mensyaratkan  pendapat  Hakim dissenting dimuat  dalam Putusan. Ketentuan kedua berkenaan bahwa Putusan ditandatangani oleh Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus. Pasal 46 memang  memberikan  multi  tafsir  (penjelasan  pasal  ini,  seperti  yang  diduga, cukup jelas). Apakah Hakim yang memeriksa, harus sama dengan Hakim yang membacakan.  Sepertinya  pembuat  UU  tidak  memprediksi  Hakim  Konstitusi akan  berganti  setiap  lima  tahun  (bahkan  bisa  kurang)  sehingga  rotasi  Hakim yang masuk dan keluar tidak akan sama. Sehingga, hal seperti ini (hakim yang memutus,  tidak  akan  sama  dengan  hakim  yang  membacakan)  akan  menjadi suatu praktek konstitusional baru di  MK  (Mahkamah  Konstitusi  No  09/PUU- XI/2013).
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Disertai  Dengan  Pendapat  Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan
Akan  tetapi  bagaimana  kedudukan  dari  suatu  Putusan  yang  memuat adanya  “hakim  yang  memiliki  pendapat  berbeda”,  tetapi  tidak  menuliskan pendapat  berbeda  dalam  Putusan.  Menurut  penulis, dissenting  opinon bukan sekedar  tambahan  kalimat  atau  peluru  kosong  dari  Hakim  yang  tidak  setuju dengan  mayoritas  hakim  lainya. Dissenting  opinion merupakan  identitas  diri seorang  Hakim  terhadap  suatu  nilai,  kondisi,  serta  penafsiran  yang  ia  anggap benar.  Dengan dissenting  opinion ,  akuntabilitas  dan  kredibilitas  intelektual dipertaruhkan,  terutama  prinsip  kehati-hatian  untuk  memutus. Dissenting opinion bisa  saja  menjadi  satu  sumber  inspirasi  untuk  permohonan  kedepan. Hal itu  terbukti  dari Putusan Pemilu Serentak (14/PUU-XI/2013) (Mahkamah Konstitusi  Nomor  (14/PUU-XI/2013).  yang  mana  pada  pertimbangan hukumnya,  pendapat  mayoritas  Hakim  mempergunakan pendapat dissenting opinion Hakim Konstitusi Abdul  Mukthie  Fadjar, Maruarar Siahaan dan Akil Mochtar  pada  saat  Mahkamah  menolak  permohonan  yang  hampir  serupa (Putusan  51-52-59/PUU-VI/2008)  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  (51-52- 59/PUU-VI/2008).
Lihat  juga  dalam  putusan  MK  terkait  dengan  Uji  Materil  UU  No.  8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim M Akil Mochtar dalam dissenting  opinion berpendapat  bahwa  perintah  penahanan  atau pembebasan  yang  dipersyaratkan  dalam  Pasal  197  ayat  (1)  huruf  k  KUHAP sangat  penting  untuk  dimuat  dalam  putusan.  Hal  ini  demi  kepastian  hukum terhadap status penahanan dari terdakwa.  Bila  majelis  hakim tidak  memuatnya dalam  surat  putusan,  status  penahanan  terdakwa  menjadi  tidak  jelas.  Ini mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara yang sedang ditahan.  Terlebih lagi,  penahanan  merupakan  bentuk  perampasan  kemerdekaan seseorang.  Bila  hakim  atau  majelis  hakim  tidak  segera  memutuskan  status penahanan terdakwa  dalam  surat  putusan  maka  terjadi  keadilan  yang  tertunda. Rasa  keadilan  yang  ditunda  adalah  sama  halnya  dengan  menciptakan ketidakadilan ( justice delayed, justice denied ).
Hakim Hamdan juga berpendapat  bahwa  putusan  pidana  pada  tingkat pengadilan  negeri  dan  pengadilan  tinggi  harus  mencantumkan  perintah terdakwa  ditahan,  atau  tetap  dalam  tahanan  atau  dibebaskan dengan  ancaman batal  demi  hukum.  Hal  itu  untuk  menghindari  kesewenang-wenangan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Disertai  Dengan  Pendapat  Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan
pengadilan atau jaksa untuk menahan, atau tetap menahan atau membebaskan terdakwa  yang  belum  mendapatkan  putusan  pengadilan  yang  memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada jaminan kepastian hukum atas hak- hak  terdakwa,  Jika  tidak  ada  kewajiban  akan  berpotensi  mengakibatkan terjadinya  pelanggaran  atas  hak-hak  terdakwa  karena  tidak  ada  kepastian, apakah terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Dalam  putusan  MK  pada  perkara  nomor  2-3/PUU-V/2007  mengenai pengujian  UU  nomor  22  tahun  1997  tentang  Narkotika  terhadap  UUD  1945 (UU nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika oleh MK, pada perkara nomor 2- 3/PUU-V/2007)  atau  lebih  dikenal  sebagai  pengujian  konstitusionalitas hukuman  mati. Pendapat  mayoritas  menyatakan  bahwa  hukuman  mati  tidak bertentangan
dengan  hak  asasi  manusia  sebagaimana  diatur  dalam  UUD  1945.  Sementara hakim dissenter (hakim yang mengemukakan pendapat berbeda) menilai bahwa dengan alasan apapun, hukuman mati adalah bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya harus ditiadakan (Soedarsono, 2008).

## 746 | Muammad Saleh Suat
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Disertai  Dengan  Pendapat  Hakim  Berbeda  (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan

## C. KESIMPULAN
Dissenting  opinion belum  dapat  mencerminkan  prinsip-prinsip  keadilan  dalam impementasinya  pada  lapangan  hukum  acara  MK  di  Indonesaia.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa sesungguhnya  pada  suatu  putusan  majelis  hakim  terkait  hal tersebut  hanya  dikenal  di  negara- negara  yang  menganut  sistem  hukum anglo  saxon seperti  Amerika  Serikat  dan  Inggris.  Di negara-negara  yang  menganut  sistem  hukum eropa  kontinental ,  pada  umumnya dissenting opinion tidak dikenal mengingat sumber keadilan dianggap telah ada dalam UU tertulis.
Sifat kerahasiaan musyawarah hakim dalam pembuatan putusan pada dasarnya menutup kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  mengetahui  pendapat  yang  berkembang  dalam musyawarah hakim, artinya dimungkinkan pendapat- pendapat yang dipandang lebih mendekati pada nilai kebenaran justru kalah dalam musyawarah tersebut.
Ketidak  jelian  hakim  dalam  mempertimbangkan  arti  penting  keberadaan dissenting opinion dalam berbagai putusannya turut memberikan partisipasi pemahaman yang kurang baik di  kalangan  masyarakat  terhadap  suatu  putusan.  Di  tambah  lagi  dengan  konsep  putusan  MK bersifat  final  dan  mengikat  bisa  dikatakan  UU  No.  8  Tahun  2011  telah  melanggar  hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan keadilan, mengingat aspek- aspek pertimbangan hal  yang  diyakini  adil  bagi  masyarakat  serta  terjiwai  oleh  pandangan  hakim  minoritas  namun kemudian  kalah  oleh  suara  mayoritas,  konflik  kepentingan  hakim,  dan  perilaku  menyimpang lainnya.
Harus adanya pengaturan yang lebih lanjut terkait konsep dan format dissenting opinion di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi MK untuk melakukan tugasnya, baik dalam Undang-undang MK ataupun Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).
Serta  Perlu  adanya  mekanisme  dalam  melakukan  upaya  hukum  bagi  pihak  yang  telah dirugikan  oleh  MK  berdasarkan  UU  No.  8  Tahun  2011  dengan  demikian  tentunya  harus menambahkan  ketentuan  hukum  yang  dapat  menjembatani  arti  penting  dari  keberadaan dissenting  opinion pada  putusan  MK.  Hal  tersebut  dimaksudkan  untuk  mencegah  atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan yang dirasakan adanya ketidak adilan baik dalam prsoses perumusan putusan, maupun sampai pada implementasi putusan.

## 747 | Muammad Saleh Suat
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Yang  Disertai  Dengan  Pendapat  Hakim  Berbeda  (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan

## DAFTAR PUSTAKA
Algra  N.E.  &  Duyvendik,  K.  Van.  1983. Mula  Hukum  (Rechtsaanvang) .  Terjemahan J.C.T. Simorangkir, Binacipta, Bandung.
Arif  Hidayat, Penemuan  Hukum  melalui  Penafsiran  Hakim  dalam  Putusan Pengadilan , jurnal ilmiah, (Fakultas Hukum : Universitas Negeri Semarang, 2013.
Hartono Hadisuprapto, 2001, Pengantar Tata Hukum Indonesia , Liberty, Yogyakarta. Hasim  Purba,  2006, Suatu  Pedoman  Memahami  Il Henny  Sirait,  2014, Dissenting Opinion  Sebagai  Bentuk  Kebebasan  Hakim  dalam  Membuat  Putusan  Pengadilan  guna Menemukan Kebenaran Materil ,  Jurnal Universitas Sumatera Utara, Medan.
H.  Abdul  Latif  et  al,  2009, Buku  Ajar  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi ,  Total Media, Yogyakarta.
Indriyanto  Seno  Aji,  2009, Humanisme  dan  Pembaharuan  Penegakan Hukum ,  PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
Jimly  Asshiddiqie  2010, Hukum  Acara  pengujian  Undang  –  Undang, Henny  Sirait, 2014, Dissenting  Opinion  Sebagai  Bentuk  Kebebasan  Hakim  dalam  Membuat  Putusan Pengadilan guna Menemukan Kebenaran Materil , Jurnal Universitas Sumatera Utara, Medan. Edisi Kedua Cetakan Pertama , Sinar Grafika, Jakarta.
Kusnardi dan Bintan Saragih, 1994, Ilmu Negara , cet. 3, Gaya Media Pratama, Jakarta. M.  Syamsudin, Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim  Berbasis Hukum  Progresif , Kencana Prenada Media Group, tanpa tahun.
Padmo Wahjono, 1996, Kuliah-Kuliah Ilmu Negara , cet. 1, INDO-CO, Jakarta.
Sudikno  Mertokusumo,  2010, Mengenal  Hukum , Universitas  Atma Jaya  Yogyakarta, Yogyakarta.
Henny  Sirait,  2014, Dissenting  Opinion  Sebagai  Bentuk  Kebebasan  Hakim  dalam Membuat  Putusan  Pengadilan  guna  Menemukan  Kebenaran  Materil ,  Jurnal  Universitas Sumatera Utara, Medan.
Mahkamah  Agung  RI,  2006, Pedoman  Perilaku  Hakim  (code  of  conduct),  Kode  Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan , Pusdiklat MA RI, Jakarta.
Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008, mengenai Pemilu Serentak. Putusan  MK  No. 09/PUU-XI/2013,  mengenai uji  materi terhadap  UU No 8 Tahun 2011 tentang MK.
Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, mengenai uji materi tentang Pemilu Serentak. (Surat  Edaran Mahkamah Agung No.  5  Tahun 1959 dan No.  1  Tahun 1962).