ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PERSEROAN TERBATAS MAKASSAR MEGAPUTRA PRIMA
Fitri Fitriaza26@gmail.com
Universitas Muslim Maros Dewi Anggraeni
Dewi.kidszona@gmail.com Arie Azhari Yusran STIE Tri Darma Nusantara

## ABSTRAK
Pajak  merupakan  kewajiban  yang  harus  dibayar  oleh masyarakat  baik  pribadi  maupun  badan  dari  pendapatan  atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk membiayai kegiatan  pembangunan  di  segala  bidang.  Penelitian  bertujuan  untuk mengidentifikasi kesesuaian penerapan akuntansi pajak petambahan nilai  (PPN)  PT.  Makassar  Megaputra  Prima  dengan  pajak pertambahan nilai (PPN) menurut undang-undang perpajakan no. 42 tahun  2009.  Data  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  pajak  yang kemudian dianalisis ( document analysis). Hasil penelitian menunjukkan  secara  umum  laporan  pajak  perusahan  telah  sesuai, walaupun  demikin  ada  beberapa  yang  belum  sesuai  antara  lain perusahaan  tidak  mengkreditkan  pajak  masukan  dengan  pajak keluaran  dengan  masa  pajak  yang  sama  dan  perusahaan  tidak membuat  faktur  pajak  atas  penerimaan  pembayaran  didepan sehingga  tidak  dibukukan.  Penelitian  ini  secara  praktis  dapat dijadikan  rujukan  perusahaan  untuk  memperbaiki  laporannya tentang kesesuaian laporan akuntansi pajak pertambahan nilai. Kata Kunci: Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

## ABSTRACS
Tax  is  an  obligation  that  must  be  paid  by  the  community  both individuals  and  entities  from  their  income  or  income  to  the government which is intended to finance development activities in all fields.  The  study  aims  to  identify  the  suitability  of  the  application  of value  added  tax  accounting  (PPN)  PT.  Makassar  Megaputra  Prima with value added tax according to tax law no. 42 of 2009. Data in this study  are  tax  reports  which  are  then  analyzed  (document  analysis). The results of the study show that in general the company tax report is  appropriate,  although  there  are  some  that  are  not  suitable,  among others, the company does not credit the input tax with the output tax with the same tax period and the company does not make tax invoices on  receipt  of  payment  in  advance  so  it  is  not  recorded.  This  research
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
can practically  be  used  as a  reference  for  companies  to  improve  their reports on the suitability of value added tax accounting reports. Key Word: Accounting tax increase in value

## A. LATAR BELAKANG
Perkembangan  dunia  usaha  di  Indonesia  tidak  lepas  dari peranan  pemerintah  yang  memberikan  kesempatan  pada  pihak swasta  untuk  mengembangkan  diri  seluas-luasnya  demi  menunjang sasaran  pembangunan  nasional  yaitu,  pemerataan  pertumbuhan ekonomi  dan  stabilitas  nasional  untuk  meningkatkan  kesejahteraan rakyat.  Dalam  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  dan  pembangunan nasional,  pemerintah  memerlukan  penerimaan  yang  rutin.  Dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  sumber penerimaan  terbesar  adalah  dari  sektor  pajak.  Pajak  merupakan iuran  wajib  yang  diberlakukan  pada  setiap  wajib  pajak  atas  objek yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah.
Pajak  merupakan  iuran  wajib  yang  diberlakukan  pada  setiap wajib  pajak  atas  objek  yang  dimilikinya  dan  hasilnya  diserahkan kepada pemerintah. Tujuan pajak adalah unttuk membiayai kegiatan pembangunan di segala bidang (Aan, 2013:2). Pada tahun 2009 secara khusus  dilakukan  perubahan/pembaharuan  Undang-Undang  Pajak Pertambahan  Nilai  yaitu  Undang-Undang  nomor  42  tentang  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  Pajak  Penjualan  Barang  Mewah  (PPn BM)  yang  mulai  berlaku  pada  bulan  April  tahun  2010  sampai sekarang ini.
Pembaruan  ini  dilakukan  agar  undang-undang  perpajakan dapat  mengikuti  perkembangan  perekonomian  nasional  serta bertujuan  untuk  mewujudkan  sistem  perpajakan  yang  memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Dalam undang-undang  tersebut  dijelaskan  bahwa  pajak  pertambahan  nilai adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  setiap  pertambahan  nilai  dari barang atau jasa dalamperedarannnya dari produsen ke konsumen.
Prosedur  akuntansi  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  lebih kompleks  bila  dibandingkan  dengan  pajak  penjualan  (PPn).  Namun, Undang-Undang  PPN  tidak  mengatur  secara  jelas  bagaimana mekanisme pembukuan pajak masukan dan pajak keluaran, sehingga masing-masing perusahaan membukukannya sesuai dengan persepsinya.  Tidak  ada  aturan  yang  jelas  mengenai  pajak  masukan dan  pajak  keluaran  tersebut  menyebabkan  terjadinya  kesalahan pencatatan  oleh  perusahaan  di  dalam  laporan  keuangan  khususnya neraca.  Menurut  Santi  (2013:15),  apabila  terjadi  kesalahan  di  dalam pajak keluaran yang disajikan terlalu besar (overstated) menyebabkan informasi yang dihasilkan didalam neraca menjadi tidak akurat serta mengakibatkan  tingkat  likuiditas  perusahaan  semakin  kecil,  maka
untuk  menghindari  kesalahan-kesalahan  yang  akan  terjadi  sangat diperlukan  pencatatan  yang  baik  mengenai  akutansi  pajak  sesuai undang-undang perpajakan.
Masalah  yang  timbul  dalam  pencatatan  pajak  masukan maupun  pajak  keluaran  adalah  berbedanya  saat  penyerahan  barang kena  pajak  dan  saat  pembuatan  faktur  pajak.  Faktur  pajak  dapat dibuat  pada  saat  penerimaan  pembayaran  dalam  hal  penerimaan terjadi  sebelum  penyerahan  barang  kena  pajak/jasa  kena  pajak  atau sesuai dengan tanggal invoice yang telah dibuat. Akibatnya, pada saat penyerahan  barang/jasa  kena  pajak,  pajak  pertambahan  nilai  (PPN) sudah terutang pada saat penerimaan pembayaran akan tetapi pihak perusahaan baru menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan lokal  dari  barang  kena  pajak  tersebut  dan  mencatatnya  sebagai pendapatannya  pada  saat  penyerahan  barang  kena  pajak.  Dari  segi akuntasi,  saat  penyerahan  barang  merupakan  salah  satu  saat pengakuan beban atau perolehan aktiva. Penetapan penghasilan atau pendapatan  sangat  penting  bagi  perusahaan  dan  juga  aparat perpajakan (Fiskus) karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan atau pendapatan tersebut mengakibatkan informasi yang salah.  Penetapan  yang  terlalu  kecil  (understated)  atau  terlalu  tinggi (overstated)  mengakibatkan  kesalahan  dalam  membuat  keputusan. Penyampaian  jumlah  penghasilan  kena  pajak  yang  salah,  misalnya lebih  rendah  ( understated)  dari  pada  yang  sebenarnya  merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan.
Beberapa  perusahaan  telah  menerapkan  Akuntansi  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk perusahaan yang ada di wilayah Makassar.    Oleh  itu,  kajian  ini  menjelaskan  bagaimana  penerapan PPN pada salah satu perusahaan di wilayah kota Makassar iaitu PT. Makassar Megaputra Prima.

## B. TINJAUAN TEORITIS
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Menurut  Undang-Undang  No.  42  tahun  2009,  pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Kemudian  Sudirman  dan  Amiruddin  (2016:21)  menjelaskan,  pajak pertambahan  nilai  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  konsumsi barang  dan  jasa  kena  pajak  didalam  daerah  pabean.  Penjualan  atau penyerahan  barang  yang  telah  diolah  atau  diproses  hingga  berubah dari  sifat  atau  bentuk  aslinya  menjadi  barang  baru  yang  bertambah nilai  atau  gunanya  dikenakan  PPN.  Anitarahmi  dalam  Waluyo (2014:18)  menjelaskan,  pajak  pertambahan  nilai  adalah  pajak  tidak
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
langsung  yang  dikenakan  atas  konsumsi  barang/jasa  dari  pengusaha kena pajak (PKP) dikenakan PPN. Sesuai legal karakter dari PPN ini yang bersifat non komulatif, maka dalam perlakuan pajak PPN tidak membolehkan  pajak  berganda  karena  konsumen  terakhirlah  yang harus  menanggung  PPN  ini.  PPN  memiliki  karakteristik  sebagai pajak tidak langsung yang beban pajaknya bisa digeser ke konsumen akhir.
Menurut  Sukardji  (2015:53),  dasar  hukum  pajak  pertambahan nilai (PPN) ialah Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan  nilai  barang  dan  jasa  dan  pajak  penjualan atas barang mewah  yang  lebih  dikenal  dengan  nama  undang-undang  pajak pertambahan  nilai  tahun  1984  merupakan  salah  satu  produk reformasi  sistem  perpajakan  nasional (tax  reform)  1983.  Sebagai pengganti undang-undang nomor 19 tahun 1951, nomor 35 tahun 1953 tentang pajak penjualan, undang-undang PPN 1984 ini berlaku pada 1  April  1985.  Dalam  kurun  waktu  15  tahun  terjadi  tiga  kali perubahan,  yaitu:  1)  perubahan  pertama  dilakukan  dengan  undang- undang nomor 11 tahun  1994, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.  2)  Perubahan  kedua  dilakukan  dengan  undang-undang  nomor 18  tahun  2000,  mulai  berlaku  pada  tanggal  1  Januari  2001.  3) Perubahan  yang  ketiga  dilakukan  dengan  undang-undang  nomor  42 tahun 2009, mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

## 2. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pasal 1 angka (3) barang  kena  pajak  adalah  barang  berwujud  yang  menurut  sifat  atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan  barang  tidak  berwujud  yang  dikenakan  pajak  berdasarkan undang-undang.
Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pada pasal 4, ayat 1 bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas: penyerahan barang kena  pajak  di  dalam  daerah  pabean  yang  dilakukan  oleh  pengusaha kena  pajak  (PKP),  impor  barang  kena  pajak,  penyerahan  jasa  kena pajak  di  dalam  daerah  pabean  yang  dilakukan  oleh  pengusaha, pemanfaatan  barang  kena  pajak  tidak  berwujud  dari  luar  daerah pabean  di  dalam  daerah  pabean,  pemanfaatan  JKP  dari  luar  pabean di  dalam  daerah  pabean,  ekspor  barang  kena  pajak  berwujud  oleh pengusaha kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha  kena  pajak  (PKP)  dan  ekspor  jasa  kena  pajak  oleh pengusaha  kena  pajak.    Menurut  Sukardji  (2015:75),  yang  termasuk barang  tidak  kena  pajak  (Non  BKP)  yaitu  1)  barang  hasil pertambangan  atau  hasil  pengeboran  yang  diambil  langsung  dari sumbernya,  2)  barang-barang  kebutuhan  pokok  yang  sangat dibutuhkan  oleh  masyarakat,  3)  makanan  dan  minuman  yang
disajikan  di  hotel,  restoran,  rumah  makan,  warung  dan  sejenisnya, meliputi  makanan  dan  minuman  baik  yang  dikonsumsi  di  tempat maupun  tidak,  termasuk  makanan  dan  minuman  yang  diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
a. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Menurut Mardiasmo (2016:346), undang-undang pajak pertambahan  nilai  1984  menganut  metode  kredit  pajak  serta  metode faktur  pajak.  Dalam  metode  ini,  pajak  pertambahan  nilai  dikenakan atas BKP/JKP oleh PKP. PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur  produksi  dan  ditribusi.  Unsur  pengenaan  pajak  berganda  atau pengenaan  pajak  atas  pajak  dapat  dihindari  dengan  diterapkannya mekanisme  pengkreditan  pajak  masukan.  Untuk  melakukan pengkreditan  pajak  masukan,  sarana  yang  digunakan  adalah  faktur pajak.  Faktur  pajak  yang  bisa  dikreditkan  ialah  faktur  pajak  yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Pengakuan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009
Menurut  Santi  (2013:28),  pajak  pertambahan  nilai  (PPN) timbul  akibat  adanya  transaksi  pembelian  dan  penjualan  terhadap BKP/JKP.  Apabila  pengusaha  kena  pajak  (PKP)  melakukan pembelian  BKP  maka  di  kenakan  pajak  masukan.  Selanjutnya  bila PKP tersebut melakukan penjualan atas BKP tersebut maka mereka berhak  untuk  melakukan  pemungutan  PPN  yang  telah  mereka  setor sebelumnya,  seperti  halnya  pendapatan,  PPN  juga  harus  di  ketahui kapan diakui dan bagaimana cara pengurangannya.
Menurut  kerangka  dasar  penyusunan  dan  penyajian  laporan SAK  dalam  Andre  (2009:33),  dijelaskan  bahwa  penghasilan  diakui dalam  laporan  laba  rugi  kalau  kenaikan  manfaat  ekonomi  di  masa depan  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  aktiva  atau  penurunan kewajiban  telah  terjadi  dan  dapat  diukur  dengan  handal.  Ini  berarti pengakuan  penghasilan  terjadi  dengan  pengakuan  kenaikan  aktiva atau  penurunan  kewajiban  (misalnya,  kenaikan  bersih  aktiva  yang timbul  dari  penjualan  barang  atau  jasa  atau  penurunan  kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus di bayar). Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 Pasal
4  ayat  1  dalam  Santi  (2013:29),  dijelaskan  bahwa  penghasilan  yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib  pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan  wajib  pajak  yang  bersangkutan,  dengan  nama  dan  dalam bentuk apapun.
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Pengakuan  pendapatan  dari  penjualan  barang  pada  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  dalam  Santi  (2013:31), menyebutkan bahwa pendapatan dari penjualan barang harus diakui seluruh kondisi berikut terpenuhi: 1) Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang  kepada  pembeli,  2)  Perusahaan  tidak  lagi  mengelolah  atau melakukan  pengendalian  efektif  atas  barang  yang  dijual,  3)Jumlah pendapatan  tersebut  dapat  diukur  dengan  andal,  4)  Besar kemungkinan  manfaat  ekonomi  yang  dihubungkan  dengan  transaksi akan  mengalir  kepada  perusahaan  tersebut,  5)  Biaya  yang  terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat di ukur dengan andal.
Pengukuran pendapatan menurut PSAK dalam Santi (2013:31) dijelaskan  bahwa  pendapatan  harus  diukur  dengan  nilai  wajar imbalan  yang  diterima  atau  yang  dapat  diterima.  Dalam  undang- undang  perpajakan  No.  42  tahun  2009  dijelaskan  bahwa  pajak pertambahan  nilai  yang  terutang  dihitung  dengan  dasar  pengenaan pajak. Dalam undang-undang PPN No. 42 tahun 2009, terutang pajak terjadi  pada  saat:  1)  penyerahan  barang  kena  pajak  atau  jasa  kena pajak, 2) impor barang kena pajak, 3) pemanfaatan barang kena pajak tidak  berwujud  dari  luar  daerah  pabean  di  dalam  daerah  pabean,  4) pemanfaatan  jasa  kena  pajak  dari  luar  daerah  pabean,  5)  ekspor barang  kena  pajak  berwujud,  6)ekspor  barang  kena  pajak  tidak berwujud,  6)  ekspor  JKP  dan  7)pembayaran  diterima  sebelum penyerahan  BKP  atau  sebelum  penyerahan  JKP  atau  dalam  hal pembayaran  dilakukan  sebelum  dimulainya  pemanfaatan  BKP  tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean.
Kemudian  menurut  undang-undang  perpajakan  No.  42  tahun 2009,  dijelaskan  bahwa  dalam  hal  pembayaran  diterima  sebelum penyerahan  barang  kena  pajak  atau  sebelum  penyerahan  jasa  kena pajak,  atau  dalam  hal  pembayaran  dilakukan  sebelum  dimulainya pemanfaatan  barang  kena  pajak  tidak  berwujud  sebagaimana dimaksud saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.
Dalam  akuntansi,  saat  penyerahan  barang  merupakan  salah satu saat pengakuan beban atau perolehan aktiva menurut PSAK No. 23 dalam Santi (2013:31). Begitu juga dengan pajak, pengakuan beban atau  perolehan  aktiva  diakui  pada  saat  penyerahan  barang  kena pajak,  tetapi  karena  pembuatan  faktur  pajak  pada  saat  terjadinya penerimaan  uang  muka,  maka  pendapatan  tersebut  tidak  dapat dilaporkan pada bulan saat pembayaran BKP.
Menurut Andre (2009:36) Terutangnya PPN menurut akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP walaupun faktur pajak belum dibuat dan  belum  diterima  pembayarannya.  Menurut  undang-undang perpajakan terutangnya pajak pertambahan nilai (PPN) sama dengan
akuntansi  yaitu  pada  saat  penyerahan  BKP  atau  sudah  terjadi penjualan, tetapi apabila diterima uang muka dari penjualan tersebut maka  terutangnya  PPN  secara  administratif  adalah  pada  saat pembayaran uang muka dan diterbitkan faktur pajaknya.
Efek dari pengakuan dan pengukuran beban PPN ini memiliki implikasi terhadap pelaporan keuangan yaitu laba rugi terlalu rendah sehingga  mengakibatkan  pajak  terutangnya  juga  rendah.  Menurut Eddy  (2011:12),  berdasarkan  peraturan  dan  ketentuan  perundang- undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan perlakuan  antara  akuntansi  komersial  yang  berlaku  dengan peraturan perpajakan.
Menurut  Santi  (2013:32),  undang-undang  perpajakan,  saat diterima  uang  muka  PPN,  penjualan  sudah  diakui  dan  faktur  pajak diterbitkan  pada  saat  itu  juga.  Sedangkan  menurut  SAK,  penjualan belum  diakui  karena  barang  belum  diserahkan  dan  faktur  belum diterbitkan,  tetapi  uang  muka  atas  penjualan  barang  tersebut  sudah diakui dan dikenakan PPN keluaran. Jadi, penjualan diakui menurut akuntansi  adalah  pada  saat  penyerahan  barang  pada  bulan berikutnya bukan saat penerimaan uang muka. Perbedaan pengakuan penjualan  menurut  SAK  dan  pajak,  menyebabkan  laba  yang dihasilkan perusahaan terlalu rendah. Hal ini terjadi karena menurut akuntansi,  penjualan  belum  diakui  bila  belum  terjadi  penyerahan barang.  Sedangkan  dalam  pajak,  apabila  pembayaran  diterima  lebih dahulu  sebelum  barangnya  diserahkan  maka  pada  saat  pembayaran uang  muka  tersebut  penjualan  dan  PPN  sudah  diakui.  Oleh  karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban untuk mendapatkan penghasilan kena pajak.
c. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Menurut  Jefta  (2013:32),  akuntansi  pajak  pertambahan  nilai (PPN)  adalah  akuntansi  yang  tujuannya  memberi  informasi  bagi perusahaan  untuk  dapat  menghitung,  membayar  dan  melaporkan mengenai  PPN  dan  PPnBM  dalam  menyelenggarakan  pembukuan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  pajak  pertambahan nilai (PPN).
Kemudian  menurut  Agus  dan  Widya  (2014:70),  pada  pasal  1 angka  29  undang-undang  KUP  mendefinisikan  pembukuan  adalah suatu  proses  pencatatan  yang  dilakukan  secara  teratur  untuk mengumpulkan  data  dan  informasi  keuangan  yang  meliputi  harta, kewajiban,  modal,  penghasilan  dan  biaya,  serta  jumlah  harga erolehan  dan  penyerahan  barang  atau  jasa,  yang  ditutup  dengan menyusun  laporan  keuangan  berupa  neraca  dan  laporan  laba  rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Selanjutnya  menurut  Jefta  (2013:32),  penggunaan  informasi akuntansi  untuk  mengambil  keputusan  tidak  hanya  terbatas  pada pimpinan  perusahaan  saja.  Pihak  manajemen  juga  membutuhkan informasi  akuntansi  untuk  membantu  dalam  mengevaluasi  kegiatan perusahaan  yang  sedang  berjalan  dan  merencanakan  kegiatan mendatang  juga  menilai  seberapa  besar  risiko  yang  dihadapi perusahaan  dimana  terdapat  beberapa  tujuan  dari  akuntansi  PPN, yaitu: 1) dasar untuk menghitung pajak masukan dan pajak keluaran, 2)  dasar  untuk  mengetahui  jumlah  pajak  yang  harus  disetor  ke  kas negara, 3) memenuhi ketentuan minimum administrasi perpajakan, 4) dasar  untuk  meminta  restitusi,  5)alat  pertahanan  wajib  pajak  dan menjawab pemeriksaan atau penyelidikan pajak.
Menurut  Agus  dan  Widya  (2014:72),  pada  pasal  28  ayat  1 undang-undang KUP mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan  kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  bebas  dan  wajib  pajak badan  di  Indonesia  wajib  menyelenggarakan  pembukuan.  Kemudian Menurut  Waluyo  (2016:342),  dalam  akuntansi  komersial  tidak mengatur  tersendiri  perilaku  akuntansi  khusus  untuk  PPN  maupun PPnBM, PSAK hanya mengatur akuntansi pajak penghasilan.

## C. METOLODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  PT.  Makassar  Megaputra  Prima yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi  barang.  Data  dalam  penelitian  merupakan  data  sekunder berupa  dokumen-dokumen  dan  bahan  tertulis  dalam  bentuk  laporan pajak perusahaan. Data kemudian dianalisis dengan membandingkan penerapan  akuntansi  pajak  pertambahan  nilai  pada  PT.  Makassar Megaputra  Prima  dengan  penerapan  pajak  pertambahan  nilai menurut  undang-undang  perpajakan  nomor  42  tahun  2009,  terkait faktur pajak PPN, perhitungan dan tarif pajak PPN, penyetoran PPN, pelaporan PPN dan pembukuan faktur pajak.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbandingan  penerapan  akuntansi  PPN  menurut  PT. Makassar Megaputra Prima dan menurut undang-undang perpajakan nomor  42  tahun  2009  tentang  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1: Perbandingan Penerapan PPN
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban ISSN: 2442-3017 (PRINT)
ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Penerapan PPN
Menurut UU Perpajakan Menurut perusahaan Ket. Faktur PPN Pasal 11 ayat 1 huruf a, terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak Terutangnya PPN terjadi Sesuai Pasal 11 ayat 2, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran Pada saat penerimaan pembayaran sebelum penyerahan barang kena pajak belum diaganggap terutang PPN Belum sesuai Pasal 13 ayat 1 huruf a, pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a Faktur pajak dibuat saat penyerahan barang kena pajak Sesuai Pasal 13 ayat 1a huruf b, faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak Faktur pajak tidak dibuat saat penerimaan pembayaran lebih dulu sebelum penyerahan barang kena pajak Belum sesuai Perhitung an dan Tarif Pasal 7 ayat 1, tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% Tarif PPN pada perusahaan sebesar 10%  Sesuai Pasal 8A ayat 1, pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana Perusahaan menghitung pajak pertambahan nilai dengan mengalikan tarif pajak dengan DPP Sesuai
dimaksud dalam pasal 7
ayat 1 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain. Pasal 9 ayat 2, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama Perusahaan tidak mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dengan masa pajak yang sama Belum sesuai Pasal 9 ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak PPN dibayarkan jika PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan Sesuai Pasal 9 ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Perusahaan mengkompensasikan kelebihan PPN ke bulan berikutnya Sesuai pasal 15A ayat 1, penyetoran pajak Perusahaan menyetorkan PPN Penyetoran Pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa terutang setiap akhir bulan berikutnya Sesuai
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
pajak pertambahan nilai disampaikan. Pelaporan Pajak pasal 15A ayat 2, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Perusahaan melaporkan SPT masa pada setiap akhir bulan berikutnya Sesuai Pembukuan Faktur Pajak Pasal 13 ayat 1A huruf a, faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak Perusahaan membukukan faktur pada saat penyerahan barang kena pajak Sesuai Pasal 13 ayat 1A huruf b, faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak Perusahaan tidak membuat faktur pajak atas penerimaan pembayaran didepan sehingga tidak dibukukan. Belum Sesuai Pasal 9 ayat 2, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama Perusahaan membukukan faktur pajak masukan dengan mengkreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama Sesuai Pembukuan Faktur Pajak Pasal 9 ayat 2b, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan Perusahaan membukukan faktur pajak masukan yang sudah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 9 ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh Perusahaan membukukan Sesuai
pengusaha kena pajak Pasal 9 ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Perusahaan membukukan faktur pajak masukan dan keluaran kemudian menghitung PPN terutang yang dikompensasikan ke bulan berikutnya karena lebih bayar. Sesuai Penerapan PPN Menurut UU Perpajakan Menurut perusahaan Ket. Faktur PPN Pasal 11 ayat 1 huruf a, terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak Terutangnya PPN terjadi Sesuai Pasal 11 ayat 2, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran Pada saat penerimaan pembayaran sebelum penyerahan barang kena pajak belum diaganggap terutang PPN Belum sesuai Pasal 13 ayat 1 huruf a, pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a Faktur pajak dibuat saat penyerahan barang kena pajak Sesuai
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Pasal 13 ayat 1a huruf b, faktur pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak Faktur pajak tidak dibuat saat penerimaan pembayaran lebih dulu sebelum penyerahan barang kena pajak Belum sesuai Perhitung an dan Tarif Pasal 7 ayat 1, tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% Tarif PPN pada perusahaan sebesar 10%  Sesuai Pasal 8A ayat 1, pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain. Perusahaan menghitung pajak pertambahan nilai dengan mengalikan tarif pajak dengan DPP Sesuai Pasal 9 ayat 2, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama Perusahaan tidak mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dengan masa pajak yang sama Belum sesuai Pasal 9 ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak PPN dibayarkan jika PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan Sesuai Pasal 9 ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak, Perusahaan mengkompensasikan Sesuai
pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya kelebihan PPN ke bulan berikutnya pasal 15A ayat 1, penyetoran pajak Perusahaan menyetorkan PPN Penyetoran Pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. terutang setiap akhir bulan berikutnya Sesuai Pelaporan Pajak pasal 15A ayat 2, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Perusahaan melaporkan SPT masa pada setiap akhir bulan berikutnya Sesuai Pembukuan Faktur Pajak Pasal 13 ayat 1A huruf a, faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak Perusahaan membukukan faktur pada saat penyerahan barang kena pajak Sesuai Pasal 13 ayat 1A huruf b, faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak Perusahaan tidak membuat faktur pajak atas penerimaan pembayaran didepan sehingga tidak dibukukan. Belum Sesuai
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Pasal 9 ayat 2, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama Perusahaan membukukan faktur pajak masukan dengan mengkreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama Sesuai Pembukuan Faktur Pajak Pasal 9 ayat 2b, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan Perusahaan membukukan faktur pajak masukan yang sudah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 9 ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak Perusahaan membukukan Sesuai Pasal 9 ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Perusahaan membukukan faktur pajak masukan dan keluaran kemudian menghitung PPN terutang yang dikompensasikan ke bulan berikutnya karena lebih bayar. Sesuai Penerapan PPN Menurut UU Perpajakan Menurut perusahaan Ket. Faktur PPN Pasal 11 ayat 1 huruf a, terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak Terutangnya PPN terjadi Sesuai Pasal 11 ayat 2, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena Pada saat penerimaan pembayaran sebelum penyerahan barang kena pajak belum diaganggap terutang PPN Belum sesuai
pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran Pasal 13 ayat 1 huruf a, pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a Faktur pajak dibuat saat penyerahan barang kena pajak Sesuai Pasal 13 ayat 1a huruf b, faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak Faktur pajak tidak dibuat saat penerimaan pembayaran lebih dulu sebelum penyerahan barang kena pajak Belum sesuai Perhitung an dan Tarif Pasal 7 ayat 1, tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% Tarif PPN pada perusahaan sebesar 10%  Sesuai Pasal 8A ayat 1, pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, Perusahaan menghitung pajak pertambahan nilai dengan mengalikan tarif pajak dengan DPP Sesuai
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
nilai ekspor atau nilai
lain.
Pasal 9 ayat 2, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama Perusahaan tidak mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dengan masa pajak yang sama Belum sesuai Pasal 9 ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak PPN dibayarkan jika PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan Sesuai Pasal 9 ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Perusahaan mengkompensasikan kelebihan PPN ke bulan berikutnya Sesuai pasal 15A ayat 1, penyetoran pajak Perusahaan menyetorkan PPN Penyetoran Pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. terutang setiap akhir bulan berikutnya Sesuai Pelaporan Pajak pasal 15A ayat 2, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai Perusahaan melaporkan SPT masa pada setiap akhir bulan berikutnya Sesuai
disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Pembukuan Faktur Pajak Pasal 13 ayat 1A huruf a, faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak Perusahaan membukukan faktur pada saat penyerahan barang kena pajak Sesuai Pasal 13 ayat 1A huruf b, faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak Perusahaan tidak membuat faktur pajak atas penerimaan pembayaran didepan sehingga tidak dibukukan. Belum Sesuai Pasal 9 ayat 2, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama Perusahaan membukukan faktur pajak masukan dengan mengkreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama Sesuai Pembukuan Faktur Pajak Pasal 9 ayat 2b, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan Perusahaan membukukan faktur pajak masukan yang sudah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 9 ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak Perusahaan membukukan Sesuai Pasal 9 ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih Perusahaan membukukan faktur pajak masukan dan keluaran kemudian Sesuai
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Penerapan PPN Menurut UU Perpajakan Menurut perusahaan Ket. Faktur PPN Pasal 11 ayat 1 huruf a, terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak Terutangnya PPN terjadi Sesuai Pasal 11 ayat 2, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran Pada saat penerimaan pembayaran sebelum penyerahan barang kena pajak belum diaganggap terutang PPN Belum sesuai Pasal 13 ayat 1 huruf a, pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a Faktur pajak dibuat saat penyerahan barang kena pajak Sesuai besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya menghitung PPN terutang yang dikompensasikan ke bulan berikutnya karena lebih bayar.
Pasal 13 ayat 1a huruf b, faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak Faktur pajak tidak dibuat saat penerimaan pembayaran lebih dulu sebelum penyerahan barang kena pajak Belum sesuai Perhitungan dan Tarif Pasal 7 ayat 1, tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% Tarif PPN pada perusahaan sebesar 10% Sesuai Pasal 8A ayat 1, pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain. Perusahaan menghitung pajak pertambahan nilai dengan mengalikan tarif pajak dengan DPP Sesuai Pasal 9 ayat 2, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama Perusahaan tidak mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dengan masa pajak yang sama Belum sesuai
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Pasal 9 ayat 3, apabila dalam suatu masa
pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak PPN dibayarkan jika PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan Sesuai Pasal 9 ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Perusahaan mengkompensasikan kelebihan PPN ke bulan berikutnya Sesuai pasal 15A ayat 1, penyetoran pajak Perusahaan menyetorkan PPN Penyetoran Pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. terutang setiap akhir bulan berikutnya Sesuai Pelaporan Pajak pasal 15A ayat 2, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Perusahaan melaporkan SPT masa pada setiap akhir bulan berikutnya Sesuai
Pembukuan Pasal 13 ayat 1A huruf a, faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak dan/atau Perusahaan membukukan faktur pada saat penyerahan barang kena pajak Sesuai Faktur Pajak penyerahan Jasa Kena Pajak Pasal 13 ayat 1A huruf b, faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak Perusahaan tidak membuat faktur pajak atas penerimaan pembayaran didepan sehingga tidak dibukukan. Belum Sesuai Pasal 9 ayat 2, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama Perusahaan membukukan faktur pajak masukan dengan mengkreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama Sesuai Pembukuan Pasal 9 ayat 2b, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan Perusahaan membukukan faktur pajak masukan yang sudah memenuhi persyaratan sesuai Faktur Pajak Pasal 9 ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak Perusahaan membukukan Sesuai
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Pasal 9 ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Perusahaan membukukan faktur pajak masukan dan keluaran kemudian menghitung PPN terutang yang dikompensasikan ke bulan berikutnya karena lebih bayar. Sesuai

## Sumber: Data diolah peneliti (2018)
Berdasarkan  tabel  1,  perbandingan  penerapan  PPN  menurut  PT. Makassar Megaputra Prima dan menurut undang-undang perpajakan nomor  42  tahun  2009  tentang  pajak  pertambahan  nilai  (PPN),  dapat dilihat bahwa:
1. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pada pasal 11:
a. Ayat 1, terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak
b. Ayat  2,  dalam  hal  pembayaran  diterima  sebelum  penyerahan barang  kena  pajak  atau  sebelum  penyerahan  jasa  kena  pajak atau  dalam  hal  pembayaran  dilakukan  sebelum  dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak  dari  luar  daerah  pabean,  saat  terutangnya  pajak  adalah pada saat pembayaran.
Kemudian  Menurut  Undang-Undang  No.  42  tahun  2009 menjelaskan pada pasal 13:
a. Ayat  1  huruf  a,  pengusaha  kena  pajak  wajib  membuat  faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a.
b. Ayat  1a  huruf  b,  faktur  pajak  harus  dibuat  pada  saat penerimaan  pembayaran  dalam  hal  penerimaan  pembayaran terjadi  sebelum  penyerahan  barang  kena  pajak  dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak.
Sedangkan pada PT. Makassar Megaputra Prima terkait pasal 11  ayat  2  dan  pasal  13  ayat  1a  huruf  b,  bahwa  berbedanya  saat penyerahan  barang  kena  pajak  yang  diakui  sebagai  penjualan  dan saat  penerimaan  pembayaran  dimuka.  Pada  saat  penerimaan pembayaran dimuka perusahaan tidak mengakui PPN yang terutang secara  pencatatan  karena  dianggap  belum  melakukan  penyerahan barang  kena  pajak  (BKP).  Namun  secara  faktur  pajak  seharusnya dibuat  pada  setiap  terjadinya  penyerahan  baik  penyerahan  atas
barang  kena  pajak  atau  penyerahan  pada  saat  uang  diterima  yang mana duluan terjadinya dimana perusahaan dalam hal ini seharusnya telah melakukan pemungutan PPN.
Secara  perhitungan  pajak  perusahaan  sudah  menerapkan sesuai  dengan  undang-undang  nomor  42  tahun  2009,  dimana perusahaan  telah  memperhitungkan  PPN  terutang  saat  penerimaan uang  muka.  Sedangkan  secara  pencatatan  perusahaan  masih menghitung  ppn  terutang  sesuai  dengan  penjualan  yang  sebenarnya dan ini belum sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
2. Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pada pasal 7 ayat 1,  tarif  pajak  pertambahan  nilai  adalah  10%.  Kemudian  Menurut Undang-Undang  No. 42  tahun  2009  menjelaskan  pada  pasal 8A  ayat 1,  pajak  pertambahan  nilai  yang  terutang  dihitung  dengan  cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dengan dasar  pengenaan  pajak  yang  meliputi  harga  jual,  penggantian,  nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain.
Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 menjelaskan pada pasal 9:
a. Ayat  2,  pajak  masukan  dalam  suatu  masa  pajak  dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama.
b. Ayat  3,  apabila  dalam  suatu  masa  pajak,  pajak  keluaran  lebih besar  daripada  pajak  masukan,  selisihnya  merupakan  pajak pertambahan  nilai  yang  harus  disetor  oleh  pengusaha  kena pajak.
c. Ayat  4,  apabila  dalam  suatu  masa  pajak,  pajak  masukan  yang dapat  dikreditkan  lebih  besar  daripada  pajak  keluaran, selisihnya  merupakan  kelebihan  pajak  yang  dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
Sedangkan pada PT. Makassar Megaputra Prima dalam hal ini perusahaan  telah  melakukan  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan yang berlaku, namun terdapat kondisi dimana perusahaan melakukan tax  planning,  yaitu  perusahaan  melakukan  pengkreditan  pajak masukan  atas  pembelian  barang  dagang  pada  bulan  Desember  2017 yang dikreditkan pada masa Januari 2018 dikarenakan selama tahun 2017 pajak terutang dalam beberapa masa pajak dalam keadaan lebih bayar,  sehingga  memaksa  perusahaan  di  masa  Desember  2017  yang juga  berstatus  lebih  bayar  dijadikan  kurang  bayar  agar  data  yang tercatat pada Direktorat Jenderal Pajak tidak terkesan buruk.
3. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Menurut  Undang-Undang  No.  42  tahun  2009  pada  pasal  15A ayat  1,  penyetoran  pajak  pertambahan  nilai  oleh  pengusaha  kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling  lama  akhir  bulan  berikutnya  setelah  berakhirnya  masa  pajak dan  sebelum  surat  pemberitahuan  masa  pajak  pertambahan  nilai disampaikan.  Sedangkan  pada  PT.  Makassar  Megaputra  Prima penyetoran  pajak  pertambahan  nilai  dilakukan  akhir  bulan berikutnya  dan  ini  sudah  sesuai  dengan  peraturan  pajak  yang beralaku.
4. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Menurut  Undang-Undang  No.  42  tahun  2009  pada  pasal  15A ayat  2,  surat  pemberitahuan  masa  pajak  pertambahan  nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa  pajak.  Sedangkan  pada  PT.  Makassar  Megaputra  Prima, perusahaan  melaporkan  SPT  masa  PPN  pada  setiap  akhir  bulan berikutnya  dan  ini  sudah  sesuai  dengan  peraturan  pajak  yang beralaku.
5. Pembukuan  Faktur  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pada pasal 13:
a. Ayat  1A  huruf  a,  faktur  pajak  harus  dibuat  pada  saat penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak.
b. Ayat  1A  huruf  b,  faktur  pajak  harus  dibuat  pada  saat penerimaan  pembayaran  dalam  hal  penerimaan  pembayaran terjadi  sebelum  penyerahan  barang  kena  pajak  dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak.
Kemudian  menurut  Undang-Undang  No.  42  tahun  2009 menjelaskan pada pasal 9:
a. Ayat  2,  pajak  masukan  dalam  suatu  masa  pajak  dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama.
b. Ayat 2b, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan.
c. Ayat  3,  apabila  dalam  suatu  masa  pajak,  pajak  keluaran  lebih besar  daripada  pajak  masukan,  selisihnya  merupakan  pajak pertambahan  nilai  yang  harus  disetor  oleh  pengusaha  kena pajak.
d. Ayat  4,  apabila  dalam  suatu  masa  pajak,  pajak  masukan  yang dapat  dikreditkan  lebih  besar  daripada  pajak  keluaran, selisihnya  merupakan  kelebihan  pajak  yang  dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
Sedangkan  menurut  PT.  Makassar  Megaputra  Prima  merujuk pada  pasal  13  ayat  1A,  pajak  atas  penerimaan  pembayaran  didepan
tidak  dibuatkan  faktur  pajak  sehingga  pada  saat  pembukuan  juga tidak  dilakukan  pencatatan  atas  pernerimaan  pembayaran  tersebut. Kemudian pada pasal 13 ayat 1 huruf a, pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat  4,  perusahan  telah  melakukan  sesuai  dengan  peraturan  pajak yang berlaku.

## E. KESIMPULAN
Aspek  penerapan  akutansi  yang  dianalisis  yaitu  faktur  PPN, perhitungan  dan  tarif,  penyetoran  Pajak,  pelaporan  pajak, pembukuan,  dan  faktur  pajak  Berdasarkan  analisis  yang  telah dilakukan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  umum  penerapan akuntansi  pajak  petambahan  nilai  (PPN)  PT.  Makassar  Megaputra Prima  telah  sesuai  dengan  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  menurut undang-undang  perpajakan  nomor  42  tahun  2009.  Tetapi  ada  pula beberapa  item  yang  tidak  sesuai  antara  lain  dengan  pasal  11  ayat  2 tentang pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak ,  Pasal  9  ayat  2  tentang  pajak  masukan,  pasal  13  ayat  1A  huruf  b tentang faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Aan  Sugiyanto.  2013.  Evaluasi  Penerapan  Akuntansi  Pajak Pertambahan  Nilai.  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sam Ratulangi, Manado.
Agus  dan  Widya.  2014. Modul  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan, Jakarta.
Andre  Pakpahan.  2009. Penerapan  Akuntansi  Pajak  Pertambahan Nilai  (PPN).  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sumatera  Utara, Medan.
Diana  dan  Setiawati.  2014. Perpajakan Teori  dan Peraturan Terkini. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
Direktorat Jendral Pajak. 2013. Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta.
Eddy  Supriyanto.  2011. Akuntansi  Perpajakan.  Edisi  Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
Isroah.  2013. Perpajakan.  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
Jefta  Israelka. Analisis  Penerapan  Pajak  Pertambahan  Nilai. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Depok.
Mardiasmo.  2016. Perpajakan.  Edisi  Revisi  2016.  Andi,  Yogyakarta. Peraturan Menteri Keuangan PER 26/PJ/2014.
Peraturan Menteri Keuangan PER 03/PJ/2015. Santi  Whastika.  2013. Penerapan  Akuntansi  Pajak  Pertambahan Nilai  (PPN).  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Wijaya  Putra, Surabaya.
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Siti  Resmi.  2017. Perpajakan  Teori  &  Kasus.    Edisi  10.  Salemba Empat,
Jakarta.
Sudirman  dan  Amiruddin.  2016. Perpajakan  Pendekatan  Teori  dan Praktek. Empatdua Media, Malang.
Undang  - Undang  Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBm.
Sukardji  Untung.  2015. Pajak  Pertambahan  Nilai.  Edisi  Revisi  2015. Rajawali Pers, Jakarta.
Waluyo. 2016. Akuntansi Pajak. Edisi 6. Salemba Empat, Jakarta. Waluyo. 2014. Perpajakan Edisi Revisi. CV. Andi Offset, Yogyakarta.