## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Sinkronisasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Terhadap Penerapan Asas Retroaktif
Soedharmanto 1* , M. Syukri Akub 2 , Nur Azisa 2
1 Kejaksaan Negeri Pangkejene Kepulauan, Indonesia; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
* E-mail Korespondensi: soedharmanto@kejaksaan.go.id

## Abstract:
The study examines the implications of the Constitutional Court's decision regarding changes to the law on applying retroactive principles in the settlement of criminal cases. This research is normative research using a statutory  approach,  a  case  approach,  and  a  conceptual  approach.  The  results  of  the  study  indicate  that  the Constitutional Court's decision on judicial review is a form of an amendment in maintaining the harmony and harmony  of  laws  and  regulations  in  the  national  legal  system.  The  implications  of  the  tested  statutory provisions are included in settlement of criminal cases. Applying the retroactive principle related to changes in legislation,  adhering  to  the  limited  material  theory.  Applying  the  beneficial  principle  in  the  event  of  a retroactive  change  in  legislation  is  still  an  imbalance  between  protecting  the  interests  of  individuals  and victims.  The  tendency  of  the  beneficial  principle  focuses  more  on  protecting  the  interests  of  individuals  or perpetrators of criminal acts.
Keywords: Retroactive Principle; Judicial Review; Decision

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan undang- undang  terhadap  penerapan  asas  retroaktif  dalam  penyelesaian  perkara  pidana.  Penelitian  ini  merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  merupakan  bentuk  perubahan  undang-undang  untuk menjaga  keselarasan  dan  kaharmonisan  peraturan  perundang-undangan  dalam  sistem  hukum  nasional. Implikasi terhadap ketentuan perundang-undangan yang diuji termasuk dalam penyelesaian perkara pidana. Penerapan  asas  retroaktif  terkait  adanya  perubahan  perundang-undangan,  menganut  teori  materil  terbatas. Penerapan  prinsip  menguntungkan  dalam  hal  terjadinya  perubahan  perundang-undangan  secara  retroaktif masih  terdapat  ketidakseimbangan  antara  perlindungan  kepentingan  individu  dan  korban.  Kecenderungan prinsip  menguntungkan  lebih  menitikberatkan  pada  perlindungan  kepentingan  individu  atau  pelaku  tindak pidana.
Kata Kunci: Asas Retroaktif; Judicial Review; Putusan

## 1. Pendahuluan
Asas legalitas memiliki kedudukan sentral dan esensial dalam pemberlakuan hukum pidana. Secara umum asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu: 1 Pertama , tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum  dinyatakan  dalam  suatu  aturan  undang-undang; Kedua ,  untuk  menentukan
1 Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27-28
adanya  tindak  pidana  tidak  boleh  digunakan  analogi; Ketiga ,  aturan-aturan  hukum pidana tidak boleh berlaku surut.
Terhadap  makna  asas  legalitas  tersebut  menimbulkan  implikasi  yaitu  larangan menggunakan  analogi  dan  keharusan  menggunakan  undang-undang  pidana  yang berlaku  pada  saat  perbuatan  dilakukan  ( lex  temporis  delicti atau existing  penal  law ) dengan  larangan  memberlakukan  undang-undang  pidana  secara  retroaktif. 2 Ruang lingkup berlakunya lex temporis delicti dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dikecualikan oleh ketentuan peralihan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP atau dikenal dengan istilah hukum transitoir  yang  mengatur  bahwa  "Jika  sesudah  perbuatan  dilakukan  ada  perubahan dalam  perundang-undangan,  dipakai  aturan  yang  paling  menguntungkan  bagi terdakwa". Ketentuan demikian membuka kemungkinan retroaktivitas (pemberlakuan surut) ketentuan pidana.
Secara konseptual, perumusan pengecualian lex temporis delicti dalam hukum transitoir tersebut  berpotensi  menimbulkan  problematika  dan  kesulitan  dalam  penerapannya, terutama  karena  pembentuk  undang-undang  tidak  memberikan  tafsir  tentang  arti "perubahan perundang-undangan" secara jelas. Selain dari itu untuk memaknai frasa "yang  lebih  menguntungkan"  juga  rentan  menimbulkan  kompleksitas  dalam penafsirannya.  Kondisi  perubahan  perundang-undangan  pidana  baik  yang  terjadi akibat  pemberlakuan  norma  baru  yang  disahkan  oleh  DPR  bersama  Pemerintah maupun  akibat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  akan  berimplikasi  terhadap  tindak pidana  yang  belum  memperoleh  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  pada  tahap pemeriksaan  sidang  di  tingkat  pengadilan  negeri,  pengadilan  tinggi  dan  Mahkamah Agung.
Suatu  perubahan  undang-undang  dapat  saja  menghilangkan  sama  sekali  sifat  dapat dipidananya  suatu  perbuatan  (dekriminalisasi),  mengurangi  ancaman  pidananya, ancaman  pidana  penjaranya  diperberat  maupun  penuntutannya  menjadi digantungkan dengan adanya pengaduan. Konsekuensi hukum persidangan tentunya akan  mempedomani  ketentuan  perlaihan  dengan  memberlakukan  ketentuan  baru yang  menguntungkan  bagi  terdakwa  secara  retroaktif. 3 Dalam  realitasnya  terdapat kompleksitas  penerapan  ketentuan  peralihan  bagi  hakim  bila  terjadi  perubahan perundang-undangan  pidana.  Hal  ini  tidak  jarang menimbulkan  persepsi  yang berbeda  dalam  aspek  penerapan  ketentuan  peralihan  pada  tahap  persidangan  untuk menilai ada atau tidaknya perubahan perundang-undangan serta hal yang dipandang paling  menguntungkan  bagi  terdakwa.  Pengertian  paling  menguntungkan  dapat dimaknai  berkaitan  dengan  segala  sesuatunya  dari  peraturan  itu  yang  mempunyai pengaruh  terhadap  penilaian  suatu  tindak  pidana.  Perbedaan  persepsi  hakim  dalam menerapkan  ketentuan  hukum  transitoir  yang  bersifat  multitafsir  tentunya  akan berimplikasi  terhadap  putusan  hakim  yang  satu  dengan  yang  lain  menjadi  berbeda, sekalipun perkara atas putusan tersebut memiliki karakter serupa.
Mencermati keberagaman putusan hakim dalam mengadili perkara yang tidak jarang mengabaikan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  menyatakan  suatu  norma bertentangan dengan UUD 1945. Seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137
2 Anis  Widyawati.  (2011).  "Dilema  Penerapan  Asas  Retroaktif  di  Indonesia." Jurnal  Pandecta Vol.  6, no. 2: 170-180.
3 Yuristyawan  Pambudi  Wicaksana.  (2018).  "Implementasi  asas  ius  curia  novit  dalam  penafsiran hukum putusan hakim tentang keabsahan penetapan tersangka." Lex Renaissance Vol. 3, no. 1: 1-3.
KUHP tentang Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden RI dinyatakan bertentangan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.. Mahkamah  Agung  pada  tingkat  Peninjauan  Kembali  dalam  Putusan  Nomor: 153PK/Pid/2010 tanggal 3 Agustus 2011 menolak permohonan kasasi dari pemohon Eggi  Sudjana  dengan  tetap  mendasarkan  putusannya  pada  Pasal  134  dan  Pasal  136 KUHP  yang  telah  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Salah  satu  perbandingan bentuk keberagaman putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1937 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 12 Januari 2017, Mahkamah Agung dalam mengadili perkara pidana  yang  didakwa  melanggar  ketentuan  yang  termuat  dalam    Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air  menyatakan  tidak  dapat  menerima permohonan  kasasi  dari  Penuntut  Umum.  Hal  tersebut  sebagai  konsekuensi  dari putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  85/PUU-XII/2013  Tanggal  18  Februari  2015 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kemudian  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali.

## 2. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif ( normative legal research ) dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute )  dan  pendekatan konseptual. 4 Jenis  dan  bahan  hukum  yaitu  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  melakukan  studi dokumen  dengan  mengumpulkan  data  berupa  putusan-putusan  dan  bahan  hukum lainnya  dikumpulkan  dan  dikualifikasi  sesuai  dengan  substansi  dan  relevansinya dengan obyek yang diteliti untuk dikaji.

## 3. Implikasi  Perubahan  Undang-Undang  Akibat  Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penerapan Asas Retroaktif
Secara  fundamental,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  berkaitan  dengan  pengujian undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945  dinyatakan  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  sejak  dibacakan  sehingga  pelaksanaan  putusan  Mahkamah Konstitusi  dilaksanakan  sejak  putusan  tersebut  dibacakan  ( final  and  binding ) . 5 Pemahaman  ini  dilandaskan  pada  ketentuan  Pasal  47  Undang-Undang  Mahkamah Konstitusi  yang  mengatur  bahwa  “ Putusan  Mahkamah  Konstitusi  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  sejak  selesai  diucapkan  dalam  sidang  pleno  yang  terbuka  untuk  umum. ” Pengaturan yang sama juga terdapat dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.  Sebagai  konsekuensinya,  pasal  atau  undang-undang  yang dinyatakan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  karena  bertentangan  dengan
4 Irwansyah.  (2021). Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel.  Edisi  Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 165
5 Ahsan  Yunus.  (2011).  "Analisis  Yuridis  Sifat  Final  dan  Mengikat  (Binding)  Putusan  Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi Vol. 3: 74-82.
UUD  1945  berlaku  sejak  pengumuman  putusan  dalam  sidang  pleno  yang  terbuka untuk umum. 6
Implikasi  Putusan  Mahkmah  Konstitusi  berkaitan  dengan  pengujian  undang-undang ditergaskan  dalam  ketentuan  Pasal  57  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi menetapkan  bahwa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dengan  amar  putusan  yang menyatakan  materi  muatan  ayat,  pasal,  dan/atau  bagian  undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Lebih  lanjut Pengatutan  Pasal  10  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi  menegaskan  bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya  bersifat  final.  Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  putusan  Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki sifat final dan mengikat 7 sebagai badan peradilan.
Pada  prinsipnya,  pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  1945  berarti  harmonisasi undang-undang  agar  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  konstitusi  disebabkan terdapat beberapa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah justru mereduksi hak- hak  warga  negara.  Dalam  perkembangannya,  pemberian  tafsir  oleh  Mahkamah Konstitusi memunculkan putusan yang tidak lazim berupa putusan bersyarat seperti konstitusional  bersyarat  ( conditionally  constitution )  dan  inkons-titusional  bersyarat ( conditionally  unconstitution ). 8 Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  Peraturan  Perundang- Undangan  yang  kedudukannya  lebih  tinggi  menjadi  sumber  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  rendah  dengan  konsekuensi  peraturan  perundang-undangan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan aturan peraturan perundang-undangan yang  lebih  tinggi.  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menjalankan kewenangannya  sebagai  pengawal  konstitusi  ( the  guardian  of  constitution )  untuk mencegah terjadinya disharmoni antara Undang-Undang dengan UUD 1945.
Mencermati  karakteristik  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat declaratoir constituief dalam kaitannya dengan meniadakan hukum atau menciptakan hukum baru telah menimbulkan kekuatan mengikat serta kekuatan eksekutorial sehingga putusan
6 Zaka  Firma  Aditya,  Asas  Retroaktif  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Teori  dan  Praktik, Depok: RajaGrafindo Persada, 2020, hal. 3-4
7 “Penafsiran  terhadap  Frasa  “final  dan  mengikat”  terdiri  atas  kata  “final”  dan  kata  “mengikat”, yang keduanya memiliki makna masing-masing. Menurut KBBI, kata “final” diterjemahkan sebagai tahap (babak)  terakhir  dari  rangkaian  pemeriksaan  (pekerjaan,  pertandingan),  atau  tahap  penyelesaian, sedangkan frasa “mengikat” ialah wajib ditepati. Berdasarkan penjelasan KBBI tersebut frasa “final dan mengikat”  dapat  diterjemahkan  sebagai  suatu  tahap  terakhir  dari  rangkaian  pemeriksaan  yang  wajib ditepati. Frasa “final dan mengikat” itu punya dua konteks, yaitu; konteks putusan peradilan, dan konteks putusan administratif. Kedua konteks tersebut dikenal dalam konsepsi hukum yang ada. Pertama, dalam konteks administratif, frasa “final dan mengikat” hanya dapat ditafsirkan sebagai putusan yang bersifat rekomendasi.  Karena  sifat  “final  dan  mengikat”  dari  putusan  administratif  haruslah  dimaknai  bahwa putusan tersebut mengikat bagi badan dan/atau pejabat TUN, atau mengikat bagi atasan badan dan/atau pejabatan TUN. Dengan kata lain, frasa “final dan mengikat” dalam konteks administrasi diterjemahkan sebagai putusan bersifat rekomendasi yang final dan mengikat bagi badan dan/atau pejabat TUN, atau atasan  badan  dan/atau  pejabat  TUN  untuk  dijalankan.  Artinya,  “final  dan  mengikat”  tersebut  sebatas rekomendasi.  Kedua,  “final  dan  mengikat”  dalam  konteks  putusan  peradilan  ialah  suatu  putusan langsung  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  sejak  diucapkan  dan/atau  dibacakan  dalam  persidangan, yang tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum apapun, dan memiliki kekuatan hukum yang wajib ditaati tidak  hanya  bagi  para  pihak  tetapi  juga  berlaku  untuk  umum.”  Zainal  Arifin  Mochtar  disampaikan sebagai Ahli pada sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 dimuat dalam putusan, hal. 92
8 Ibid.
Mahkamah  Konstitusi  sejatinya  mempunyai  implikasi  terhadap  perubahan  undang- undang  tanpa  memerlukan  perubahan  yang  harus  didahului  dengan  melakukan amandemen  terhadap  materi  undang-undang  yang  dinyatakan  tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat. Materi muatan perubahan undang-undang akibat Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya harus diatur dengan undang-undang sebagaimana ketentuan  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagaimana  telah  diubah  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:”
a. pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  diuraikan  secara  terperinci  berkaitan  dengan ketentuan  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  d  yang  menyebutkan  bahwa  “yang  dimaksud dengan  ”tindak  lanjut  atas  putusan  Mahkamah  Konstitusi”  terkait  dengan  putusan Mahkamah  Konstitusi  mengenai  pengujian  Undang-Undang  terhadap  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Materi  muatan  yang  dibuat, terkait  dengan  ayat,  pasal,  dan/atau  bagian  Undang-Undang  yang  secara  tegas dinyatakan  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945”.  Hal  ini  dapat  dipahami bahwa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  sejak  diucapkan  dalam  sidang  pleno  terbuka untuk  umum,  secara  substansi  telah  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  yang  akan ditindaklanjuti  dengan  mekanisme  prosedural  untuk  dicantumkan  dalam  undang- undang melalui tahapan pembentukan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh DPR  dan  Presiden,  artinya  muatan  materi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dapat diimplementasikan sejak putusan diucapkan.

## 3.1.  Implementasi Penerapan Asas Retroaktif dalam Perkara Pidana Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
Salah  satu  putusan  Mahkamah  Agung  pada  tingkat  Peninjauan  Kembali  Nomor: 153PK/Pid/2010 tanggal 3 Agustus 2011 menolak permohonan kasasi dari pemohon Eggi  Sudjana  dengan  tetap  mendasarkan  putusannya  pada  pasal-pasal  yang  telah dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dengan  pertimbangan  bahwa  putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diberlakukan surut terhadap perkara a quo sehingga tidak  dapat  dipertimbangkan.  Adapun  kritik  Penulis  terhadap  putusan  Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut:
1) Dalam  perspektif  legalitas,  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  Mahkamah  Agung masih  berpijak  pada  ketentuan  dalam  KUHP  yang  telah  dinyatakan  tidak memiliki  kekuatan  hukum  mengikat.  Perbuatan  yang  termuat  dalam  ketentuan pidana  yang  sudah  dinyatakan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat merupakan bentuk perbuatan yang tidak lagi merupakan perbuatan pidana atau dekriminalisasi. Bila  perubahan  undang-undang  terjadi  karena  ketentuan  yang terkandung  di  dalamnya  dinilai  buruk  kemudian  Mahkamah  Konstitusi menyatakan ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena
bertentangan  dengan  UUD  1945,  maka  esensinya  pemberlakuan  ketentuan perundang-undangan  yang  telah  dinyatakan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum mengikat  bukanlah  pilihan  tepat  bahkan  penjatuhan  pidana  paling  ringan sekalipun sudah merupakan bentuk ketidakadilan sebab suatu pemidanaan harus atas kekuatan perundang-undangan;
2) Dalam  perspektif  pengecualian  berlakunya  asas  legalitas,  penerapan asas retroaktif 9 dapat diimplementasikan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (2)  KUHP  yang  menyebutkan  bahwa  “jika  sesudah  perbuatan  dilakukan  ada perubahan  dalam  perundang-undangan,  dipakai  aturan  yang  paling menguntungkan  bagi  terdakwa".  Indikator  yang  pertama  pada  ketentuan  ini memberikan  peluang  penerapan  asas  retroaktif  dalam  hal  terjadinya  perubahan perundang-undangan,    putusan  Mahkamah  Konstitusi  sendiri  secara  substansi telah  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  sejak  diucapkan  dalam  sidang  pleno terbuka  untuk  umum  terhadap  muatan  materi  perundang-undangan  yang dinyatakan  inkonstitusional  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat sehingga  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  hal  ini  merupakan  salah  satu bentuk  perubahan  perundang-undangan.  Indikator  kedua  yang  harus  dipenuhi untuk  menerapkan  asas  retroaktif  dalam  ketentuan  tersebut  berkaitan  dengan penilaian  adanya  aturan  paling  menguntungkan  bagi  terdakwa.  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  013-022/PUU-IV/2006  secara  nyata  telah meniadakan  kekuatan  hukum  mengikat  pada  ketentuan  Pasal  134,  Pasal  136bis, dan  Pasal  137  KUHP  tentang  Penghinaan  terhadap  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden RI sehingga secara mutatis mutandis telah menghilangkan sifat melawan hukum  yang  termuat  dalam  muatan  pasal-pasal  tersebut.  Kondisi  ini  tentunya menguntungkan  bagi  terdakwa  sebab  perbuatan  yang  didakwakan  tidak  lagi diatur  dalam  KUHP,  artinya  perbuatan  terdakwa  bukan  lagi  merupakan perbuatan  yang  dapat  pidana  atau dekriminalisasi. Selain  dua  indikator  tersebut, perlu  diperhatikan  pula  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dikeluarkan sebelum perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga terhadap terdakwa  masih  dapat  diterapkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  KUHP  dengan menerapkan ketentuan menguntungkan bagi terdakwa secara retroaktif.
Salah satu bentuk keberagaman putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan tindak lanjut  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  terlihat  dalam  putusan  Mahkamah  Agung Nomor  1937  K/Pid.Sus/2016  Tanggal  12  Januari  2017,  Mahkamah  Agung  dalam mengadili  perkara  pidana  yang  didakwa  melanggar  ketentuan  yang  termuat  dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air  menyatakan  tidak dapat  menerima  permohonan  kasasi  dari  Penuntut  Umum.  Hal  tersebut  sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XII/2013 Tanggal 18
9 Isitilah asas retroaktif mengandung dua kata yaitu “asas” dan “retroaktif”. Secara etimologi, kata “asas”  berasal  dari  bahasan  Arab  asas  yang  salah  satu  artinya  adalah  dasar  yang  diatasnya  dibangun sesuatu (groundword) atau bagian pokok dan penting darisuatu sistem atau objek(fundamental). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa di antara arti “asas” adalah hukum dasar (sesuatu yang menjadi  tumpuan  berpikir  atau  berpendapat.  Sedangkan  kata  “retroaktif”  berasal  dari  bahasa  latin “retroactus” yang artinya dalah “to drive back”. Dengan merujuk pada bentuk katanya, retroaktif adalah sebuah kata sifat yang berarti “bersifat surut berlakunya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, retroaktif adalah  bersifat  berlaku  surut  tanggal  diundangkannya.  Dengan  demikian  secara  etimologis  pengertian asas  retroaktif  adalah  dasar  yang  menjadi  tumpuan  pemberlakuan  suatu  aturan  secara  surut  terhitung sejak  tanggal  diundangkannya.  Mahrus  Ali.  (2012). Dasar-Dasar  Hukum  Pidana,  Cetakan  II ,  Jakarta:  Sinar Grafika, hlm. 72-73
Februari 2015 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber  Daya  Air  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat kemudian untuk mengisi kekosongan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1974  tentang  Pengairan  berlaku kembali.  Pertimbangan  Mahkamah  Agung  dalam  putusannya  menyatakan  bahwa alasan  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi/Jaksa/Penuntut  Umum  tidak  dapat dibenarkan  oleh  karena  dalam  perkara a  quo ,  putusan  Pengadilan  Tingkat  Pertama bukan  merupakan  putusan  akhir  tentang  materi  pokok  perkara,  melainkan  sifatnya merupakan  putusan  sela  sebelum  masuk  pemeriksaan  tentang  pokok  perkara,  yakni tentang  keabsahan  surat  dakwaan  Jaksa/Penuntut  Umum,  dalam  pertimbangan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013 tanggal 18  Februari  2015  yang  pada  pokoknya  dalam  amarnya  menyatakan  bahwa  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air  bertentangan  dengan  UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat, artinya bahwa terhadap Para Terdakwa haruslah diajukan dakwaan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang  Pengairan.  Pertimbangan  tersebut  justru  hanya  mengisyaratkan  kepada Penuntut  Umum  untuk  memperbaiki  dakwaannya  kemudian  melimpahkan  kembali ke Pengadilan.
Kritik  penulis  terhadap  putusan  Mahkamah  Agung  bahwa  putusan  yang  dijatuhkan dalam  perkara a  quo lebih  menitikberatkan  pada  hal  prosedural  semata  tanpa mempedomani asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal yang seharusnya dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  maupun  pengadilan  pada  tingkat  sebelumnya adalah  tetap  mengadili  materi  pokok  perkara a  quo dengan  melihat  padanan  atau kesamaan substansi ketentuan pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1974.  Jika  tidak  ditemukan  adanya padanan ketentuan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan pidana pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1974  maka  seharusnya  dijatuhkan  putusan lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  ( onslag  van  alle  rechtsvervolging ),  artinya  perbuatan yang  didakwakan  Penuntut  Umum  dalam  dakwaannya  bukan  lagi  merupakan perbuatan pidana karena tidak diatur dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor  11  Tahun  1974.  Sebaliknya,  jika  ketentuan  pidana  yang  didakwakan  dalam surat  dakwaan  Penuntut  Umum  masih  memiliki  padanan  atau  kesamaan  dengan ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1974  maka hakim  pada  pengadilan  tingkat  pertama  maupun  pada  tingkat  kasasi  di  Mahkamah Agung dapat mengadili pokok perkaranya dengan menguji alat bukti yang diajukan di persidangan  dikaitkan  dengan  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang tersebut.
Munculnya keberagaman putusan Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang berada  di  bawahnya  dalam  menindaklanjuti  putusan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai perubahan perundang-undangan disebabkan belum terdapat regulasi yang mengatur secara  tegas.  Sejauh  ini,  pengaturan  berkaitan  dengan  penerapan  prinsip menguntungkan  secara  retroaktif  hanya  diatur  dalam  Pedoman  Jaksa  Agung  RI Nomor  24  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Umum  yang mengatur  bahwa  Penuntut  Umum  mengajukan  tuntutan  lepas  dari  segala  tuntutan hukum,  maka  Penuntut  Umum  dalam  tuntutannya  tetap  wajib  membuktikan perbuatan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  dan  menguraikan  alasan  mengapa perbuatan itu meskipun terbukti tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana, antara terdapat  perubahan  peraturan  perundang-undangan  yang  mendekriminlisasi  atau menghilangkan  sifat  melawan  hukum  perbuatan  yang  didakwakan.  Ruang  lingkup
aturan tersebut masih bersifat sektoral sehingga belum dapat diterapkan oleh aparatur penegak hukum secara menyeluruh dalam penyelesaian perkara pidana.

## 3.2. Sinkronisasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dengan Badan Peradilan
Problematika  implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  oleh  badan-badan peradilan  tidak  terlepas  dari  adanya  persinggungan  kewenangan  antara  lembaga dalam  cabang  kekuasaan  kehakiman.  Secara  esensi,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi merupakan bentuk penyelerasan aturan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih atau  konflik  dalam  suatu  sistem  hukum.  Prinsip  ini  mengacu  pada  pemikiran Stufenbau  Theorie  yang  dikembangkan  oleh  beberapa  pemikir  seperti  Merkl,  Hans Kelsen  dan  H.L.A  Hart.  Dalam  pandangan  teori  ini  dimkasudkan  untuk  menyusun suatu  hierarki  norma-norma  sehingga  berlapis-lapis  dan  berjenjang.  Suatu  peraturan dapat  diakui  secara  legal,  jika  tidak  bertentangan  dengan  peraturan-peraturan  yang berlaku pada suatu jenjang yang lebih tinggi.
Seluruh  sistem  hukum  mempunyai  struktur  piramida,  mulai  dari  yang  abstrak (ideologi  negara  dan  Undang-Undang  Dasar)  sampai  yang  konkrit  (Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan). Menurut Hans Nawiasky dalam “ Theorie von Stufenbau des Rechtsordnung ” ada empat kelompok penjenjangan perundang-undangan:
a. Norma  dasar  (grundnorm).  Norma  dasar  negara  dan  hukum  yang  merupakan landasan akhir bagi peraturan-peraturan lebih lanjut.
b. Aturan-aturan  dasar  negara  atau  konstitusi,  yang  menetukan  norma  yang menjamin  berlangsungnya  negara  dan  penjagaan  hak  anggota  masyarakat. Aturan  ini  bersifat  umum  dan  tidak  mengandung  sanksi  maka  tidak  termasuk perundang-undangan.
c. Undang-Undang  formal  yang  didalamnya  telah  masuk  sanksi-sanksi  dan diberlakukan  dalam  rangka  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  dimuat  dalam undang-undang dasar.
d. Peraturan-peraturan pelaksana dan peraturan-peraturan otonom. 10
Dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya hierarki (kewerdaan atau urutan). Ada  peraturan  yang  mempunyai  tingakatan  lebih  tinggi  dan  ada  peraturan  yang mempunyai  tingkatan  lebih  rendah.  Perundang-undangan  suatu  negara  merupakan suatu negara merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki adanya pertentangan di  dalamnya. 11 Jika  terdapat  pertentangan  dalam  suatu  sistem  peraturan  perundang- undangan maka salah satu dari keduanya harus ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan.  Ada  beberapa  asas  yang  mendasari  pengaturan  kedudukan  masing- masing peraturan perundang-undangan.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  setidaknya  ada  tiga  asas  (adagium)  dalam  tata urutan peraturan perundang-undangan. Pertama, Asas lex superiori derogat legi inferiori , berarti  peraturan  lebih  tinggi  akan  melumpuhkan  peraturan  yang  lebih  rendah. Kedua, Asas  lex  specialis  derogat  legi  generali ,  berarti  pada  pearturan  yang  sederajat, peraturan  yang  lebih  khusus  melumpuhkan  peraturan  yang  umum.  Ketiga, Asas  lex
10 Abdul  Ghofur  Anshori.  2018. Filsafat  Hukum  Sejarah,  Aliran  dan  Pemaknaan ,  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, hlm. 42
11 Romi  Librayanto,  Marwati  Riza,  Muhammad  Ashri,  dan  Kasman  Abdullah.  (2019).  "Penataan Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Memperkuat  Independensi  Kekuasaan  Kehakiman." Amanna Gappa Vol. 27 no.1: 43-66.
posteriori legi priori , berarti pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan  peraturan  lama.  Dapat  dimaknai  bahwa  peraturan  yang  telah  diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis peraturan yang lama tidak berlaku lagi.
Ditinjau dari asas lex superiori derogat legi inferiori , maka putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan  untuk  mengatasi  pertentangan  peraturan  perundang-undangan  dalam sistem hukum. Pertentangan dimaksud berkaitan dengan materi yang termuat dalam undang-undang  agar  tidak  bertentangan  UUD  1945,  sehingga  putusan  Mahkamah Konstitusi  merupakan  bentuk  produk  hukum  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  dalam  sistem  hukum.  Dapat  dimaknai pula  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  berimplikasi  secara  yuridis  terhadap hubungan  hukum  yang  satu  dengan  hukum  yang  lain  sehingga  tercapai  keteraturan dan tidak saling bertentangan.
Problematika  berkaitan  dengan  ketidakpatuhan  Mahkamah  Agung  dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk delegitimasi terhadap muatan UUD 1945 yang seharusnya diselaraskan dengan undang-undang. Kondisi ini merupakan  problematika  tersendiri  yang  secara  nyata  berimplikasi  terhadap  proses sinkronisasi  dan  harmonisasi  sebagai  bagian  integrasi  antara  subsistem  dari  sistem hukum  untuk  mencapai  tujuan  hukum.  Apabila  Mahkamah  Konstitusi  dengan kewenangannya  melakukan  pengujian  undang-undang  dituntut  untuk  medudukkan hukum sebagai sistem yang harmonis, maka tanggung jawab serupa juga selayaknya dibebankan kepada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagai  lembaga  yang  juga  menjalankan  kekuasaan  kehakiman  dalam  mengadili perkara.

## 3.3.  Memaknai  Perubahan  Perundang-Undangan  dan  Prinsip  Menguntungkan dalam Hubungannya dengan Penerapan Asas Retroaktif
Penerapan  ketentuan  pidana  secara  retroaktif  juga  dapat  diterapkan  dalam  hukum transitoir  (peralihan)  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  KUHP. 12 Adapun rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP  berbunyi ” Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop  het  feit  begaan  is,  worden  de  voor  den  verdachte  gunstigste  bepalingen  toegepast” diterjemahkan oleh Lamintang menjadi "Apabila terjadi perubahan dalam perundang- undangan  setelah  saat  tindakan  itu  dilakukan,  maka  diberlakukanlah  ketentuan- ketentuan  yang  paling  menguntungkan  bagi  terdakwa".  Sementara  itu,  ketentuan Pasal  1  ayat  (2)  KUHP  diterjemahkan  oleh  Sianturi  menjadi  “dalam  hal  terjadi perubahan  perundang-undangan  setelah  tidakan  tersebut  dilakukan,  dipakailah ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
Adanya perbedaan terjemahan terhadap kata “ verdachte” dikalangan ahli hukum, ada menerjemahkan dengan kata “tersangka”, ada pula yang menerjemahkan dengan kata “terdakwa”.  Hal  ini  tentunya  menimbulkan  ketidakjelasan  yang  berimpalikasi  pada aspek penerapannya. Penerapan asas retroaktif yang diatur dalam ketentuan ini hanya dapat  diterapkan  jika  terdapat  perubahan  perundang-undangan  dan  perubahan perundang-undangan  tersebut  menguntungkan  bagi  terdakwa.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  ketentuan  asas  legalitas  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP  tidak  bersifat  absolut dalam  kaitannya  dengan  larangan  penerapan  ketentuan  pidana  secara  retroaktif.
12 Agus  Raharjo.  (2008).  "Problematika  Asas  Retroaktif  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia." Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8, no. 1: 70-80.
Ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  KUHP  menunjukkan  kehendak  dari  perumus  undang- undang  yang  bersifat  futuristik  untuk  mengakamodir  perkembangan  kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan jenis-jenis perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan pidana di masa mendatang.
Frasa  “perubahan  perundang-undangan”  dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  KUHP tidak  dijelaskan  secara  spesifik  sehingga  menimbulkan  keberagaman  teori  berkaitan dengan  perubahan  undang-undang.  Terdapat  tiga  teori  yang  dapat  menguraikan tentang perubahan perundang-undangan yaitu teori formil yang dianut oleh Simons, kemudian teori materiil terbatas yang dikemukakan oleh van Geuns dan teori materiil tak  terbatas.  Dalam  realitas  peradilan,  khususnya  putusan  Mahkamah  Agung, terdapat  beberapa  indikator  untuk  menentukan  perubahan  perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP antara lain:
1. Perubahan  perundang-undangan  dapat  diterapkan  pada  tahap  pemeriksaan  di tingkat banding.
2. Perubahan  perundang-undangan  yang  tidak  mengubah  norma  tidak  temasuk perubahan perundang-undangan.
3. Perubahan perundang-undangan yang lama menjadi undang-undang yang baru, maka  undang-undang  baru  tidak  berlaku  surut  meskipun  lebih  menguntungkan terdakwa, apabila jelas ditetapkan di dalam ketentuan pasal undang-undang yang baru bahwa tidak berlaku surut ( nonretroaktif ).
4. Surat Keputusan Menteri bukan perubahan perundang-undangan.
5. Perubahan pendapat tim ahli bukanlah perubahan perundang- undangan.
6. Perubahan  perundang-undangan  meliputi  perubahan  terhadap  peraturan pemerintah yang berimplikasi terhadap norma yang didakwakan oleh terdakwa.
Berdasarkan  beberapa  indikator  yang  digunakan  untuk  menentukan  perubahan perundang-undangan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  KUHP,  maka dapat  dimaknai  bahwa  Mahkamah  Agung  dalam  mengadili  perkara  menganut  teori materil  terbatas.  Artinya  perubahan  perundang-undangan  tidak  hanya  didasarkan pada  perubahan  keyakinan  hukum  para  pembuat  undang-undang,  akan  tetapi perubahan  di  luar  undang-undang  pidana  juga  merupakan  perubahan  perundang- undangan  sepanjang  perubahan  itu  mempengaruhi  undang-undang  pidana  yang bersangkutan.  Berkaitan  dengan  pertimbangan  putusan  Mahkamah  Agung  dalam menindaklanjuti  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  telah  menyatakan  suatu peraturan  perundang-undangan  tidak  berlaku  terdapat  perbedaan  yang  signifikan antara lain sebagai berikut:
1. Perubahan  perundang-undangan  akibat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak dapat  diberlakukan  secara  surut  ( retroaktif ).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Mahkamah  Agung  sama  sekali  tidak  menerapkan  ketentuan  retroaktif  dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.
2. Perubahan  perundang-undangan  akibat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  perlu ditindaklanjuti dengan pengubahan surat dakwaan terlebih dahulu oleh Penuntut Umum sebagai bentuk penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP.
3. Perubahan  perundang-undangan  akibat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang berimplikasi  tidak  adanya  dasar  hukum  untuk  melakukan  penuntutan  terhadap terdakwa  korporasi  mengakibatkan  penuntutan  tidak  dapat  diterima  dengan menerapkan ketentuan retroaktif dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.
Faktor  yang  menjadi  kriteria  penerapan  asas  retroaktif  yang  diatur  dalam  ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah mengenai prinsip menguntungkan. Maksud dari prinsip ini  adalah  apabila  peristiwa  pidana  dilakukan  sebelum  ketentuan  pidana  yang mengenai  peristiwa  pidana  itu  diubah,  sehingga  peristiwa  ini  dapat  dikenakan  dua macam  ketentuan  pidana  yakni  yang  lama  dan  yang  baru,  maka  hakim  harus menyelidiki  terlebih  dahulu  ketentuan  pidana  manakah  yang  lebih  menguntungkan kepada  terdakwa,  yang  lama  atau  yang  baru.  Bila  yang  lama  lebih  menguntungkan, maka yang lama itulah yang dipakai, sebaliknya bila yang baru lebih menguntungkan maka  yang  barulah  yang  dipakai.  Lebih  menguntungkan  itu  berarti  ringannya hukuman, soal anasir-anasir peristiwa pidananya, soal masuk delik aduan atau tidak, mengenai persoalan salah tidak salahnya terdakwa dan sebagainya. 13 Jadi pengertian “lebih  menguntungkan”  dapat  mencakup  berbagai  hal  yang  ditinjau  dari  aspek kepentingan pelaku tindak pidana.
Kompleksitas  penafsiran  prinsip  menguntungkan  akan  muncul  jika  suatu  ketentuan undang-undang  yang  baru  sebagian  menguntungkan  dan  sebagian  tidak menguntungkan  terdakwa.  Penerapan  prinsip  menguntungkan  dalam  hal  terjadinya perubahan  perundang-undangan  secara  retroaktif  dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2) KUHP masih terdapat ketidakseimbangan antara perlindungan kepentingan individu dan  korban.  Kecendrungan  prinsip  menguntungkan  lebih  menitikberatkan  pada perlindungan  kepentingan  individu  atau  pelaku  tindak  pidana  semata.  Konsep keseimbangan monodualistik yang diusung dalam Rancangan KUHP mendatang juga belum  mampu  memberikan  perlindungan  terhadap  kepentingan  korban.  Hal  ini disebabkan  oleh  ketentuan  Pasal  3  Rancangan  KUHP  justru  menegaskan  bahwa  jika perbuatan  yang  terjadi  tidak  lagi  merupakan  tindak  pidana  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  baru  maka  proses  hukum  terhadap  tersangka  atau terdakwa harus dihentikan demi hukum, bahkan dalam hal telah terjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap maka putusan pemidanaan dihapuskan.
Ketentuan ini justru menimbulkan kontradiktif jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 2 Rancangan KUHP yang memberikan peluang berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat untuk menentukan seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut  tidak  diatur  dalam  KUHP.  Ketentuan  tersebut  hendak  menegaskan  bahwa jangan  sampai  ada  pelaku  kejahatan  yang  terhidar  dari  jerat  pidana  yang  tentunya berimplikasi  terhadap  perlindungan  kepentingan  masyarakat  dan  korban.  Sementara itu,  ketentuan  dalam  Pasal  3  Rancangan  KUHP  hendak  membebaskan  pelaku kejahatan  dari  jerat  pidana  dengan  menerapkan  prinsip  menguntungkan.  Jika dibandingkan dengan penerapan lex temporis delicti di Perancis dan Inggris, sekalipun terjadi  perubahan  perundang-undangan  yang  menghilangkan  sifat  melawan  hukum dari suatu perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang baru, maka terhadap pelaku  kejahatan  masih  diterapkan  undang-undang  yang  lama.  Hal  ini  dilandasi dengan  pemikiran  bahwa  pelaku  kejahatan  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan undang-undang  yang  lama  dan  telah  diketahui  oleh  pelaku.  Pemikiran  ini  tentunya lebih  menghormati  kepastian  hukum  dan  keadilan  temasuk  bagi  korban  akibat terjadinya  tindak  pidana.    Sebaliknya  terjadi  di  Swedia  dengan  menerapkan  secara konsisten  ketentuan  undang-undang  baru.  Hal  ini  didukung  dengan  argumentasi bahwa  setiap  perubahan  perundang-undangan  niscaya  merupakan  perbaikan sehingga  hal  tersebut  senantiasa  berdampak  terhadap  perkara-perkara  yang  belum
13 R. Soesilo. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, hlm. 28.
diadili, bahwa tanpa perubahan ini hakim secara terpaksa memberlakukan peraturan lama yang sebenarnya sudah ditolak.

## 4. Penutup
Terdapat  keberagaman  pandangan  badan  peradilan  dalam  menindaklanjuti  putusan Mahkamah  Konstitusi.  Sejauh  ini  putusan  Mahkamah  Konstitusi  seolah  dipandang sebagai  putusan  yang  hanya  bersifat  rekomendasi  semata.  Hal  ini  memiliki konsekuensi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan dan juga tidak dilaksanakan  sama  sekali  oleh  lembaga  peradilan  dalam  mengadili  perkara  pidana dengan  menerapkan  asas  retroaktif.  Diperlukan  adanya  kerja  sama  kolaboratif  antar lembaga  negara  dengan  mengesampingkan  ego  sektoral.  Hal  ini  akan  membentuk komitmen  dan  kehendak  bersama  yang  bersinergis  untuk  menjamin  setiap  putusan Mahkamah Konstitusi diimplementasikan sebagai bagian dalam pembentukan hukum. Oleh  sebab  itu,  perlu  ditegaskan  kedudukan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  menyatakan  bahwa  putusan  Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan melalui instrumen hukum  yang  berkarakter  formal  prosedural  untuk  mengintegrasikan  putusan Mahkamah Konstitusi dengan peraturan perundang-undangan.
Penafsiran  perubahan  perundang-undangan  dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  KUHP tidak  dijelaskan  secara  spesifik,  sehingga  menimbulkan  keberagaman  teori  berkaitan dengan  perubahan  undang-undang.  Penerapan  prinsip  menguntungkan  dalam  hal terjadinya perubahan perundang-undangan secara retroaktif, masih terdapat ketidak- seimbangan  antara  perlindungan  kepentingan  individu  dan  korban.  Kecendrungan prinsip  menguntungkan  lebih  menitikberatkan  pada  perlindungan  kepentingan individu  atau  pelaku  tindak  pidana  semata. Hal  ini memerlukan  adanya  batasan secara  tegas  mengenai  perubahan  perundang-undangan  secara  retroaktif  dengan merujuk  pada  teori  formil,  teori  materil  dan  terori  materil  terbatas.  Hal  ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaku kejahatan tidak serta merta  dapat  terlepas  dari  jerat  pidana.  Dalam  mewujudkan  keseimbangan  antara perlindungan  kepentingan  pelaku  kejahatan  dan  korban,  maka  penerapan  prinsip menguntungkan  secara  retroaktif  dapat  diwujudkan  dengan  melakukan  pembatasan terhadap  kriteria  tertentu  yang  mempertimbangkan  beberapa  aspek  meliputi pemulihan kerugian korban, jenis tindak pidana serta keadaan pelaku tindak pidana.

## Referensi
Abdul  Ghofur  Anshori.  (2018). Filsafat  Hukum  Sejarah,  Aliran  dan  Pemaknaan , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Agus  Raharjo.  (2008).  "Problematika  Asas  Retroaktif  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia." Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8, no. 1: 70-80.
Ahsan  Yunus.  (2011).  "Analisis  Yuridis  Sifat  Final  dan  Mengikat  (Binding)  Putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi Vol. 3: 74-82.
Anis  Widyawati.  (2011).  "Dilema  Penerapan  Asas  Retroaktif  di  Indonesia." Jurnal Pandecta Vol. 6, no. 2: 170-180.
Irwansyah.  (2021). Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel.  Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Jonathan Apriliano Soegijanto. (2018). "Asas Retroaktif Yang Berlaku Dalam Undang- Undang Peradilan HAM." Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, no. 1: 26-43.
Lamintang. (2013). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan keempat . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Made  Darma  Weda.  (2013).  "Pengecualian  Asas  Legalitas  dalam  Hukum Pidana." Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2, no. 2: 203-224.
Mahrus Ali. (2012). Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan II , Jakarta: Sinar Grafika.
Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta.
R.  Soesilo.  (1995). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea.
Romi  Librayanto,  Marwati  Riza,  Muhammad  Ashri,  dan  Kasman  Abdullah.  (2019). "Penataan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman." Amanna Gappa Vol. 27 no.1: 43-66.
Yuristyawan  Pambudi  Wicaksana.  (2018).  "Implementasi  asas  ius  curia  novit  dalam penafsiran hukum putusan hakim tentang keabsahan penetapan tersangka." Lex Renaissance Vol. 3, no. 1: 1-3.
Zaka Firma Aditya. (2020). Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik, Jakarta: RajaGrafindo Persada.