Tersedia online di https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/
Volume 52, Nomor 2, Juli 2023

## ANALISIS PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK ( STRICT LIABILITY) DALAM KASUS KORUPSI
Aghia Khumaesi Suud Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Jalan Gatot  Soebroto No. 10 Jakarta Selatan khumaesi@gmail.com

## Abstract
The concept of strict liability in corruption cases has been used by many countries in the world. This is  because an approach without  further  attention to  the error of  how one's inner attitude (mens  rea)  is  considered  to  be  able  to  resolve  various  cases,  especially  corruption  cases  in corporations.  Can  this  concept  be  applied  to  a  number  of  corruption  cases  in  Indonesia?  By using a normative juridical approach and secondary data, the concept of strict liability cannot be  used  to  resolve  corruption  cases  in  Indonesia,  even  though  it  has  been  adapted  in  several laws  and  regulations,  including  environmental  regulations.  For  this  reason,  it  is  necessary  to amend  the  corruption  law  because  it  is  necessary  to  prove  that  in  every  case  of  corporate corruption there is a mens rea in order to use the concept of strict liability.
Keywords: Corporate; Corruption; Environment; Mens Rea; Strict Liability.

## Abstrak
Konsep strict liability dalam kasus korupsi telah digunakan oleh banyak negara di dunia. Sebab, pendekatan  tanpa  memperhatikan  lebih  jauh  kesalahan  bagaimana  sikap  batinnya  ( mens  rea ) dianggap  dapat  menyelesaikan  berbagai  kasus,  khususnya  kasus  korupsi  di  korporasi.  Bisakah konsep  ini  diterapkan  pada  sejumlah  kasus  korupsi  di  Indonesia?  Dengan  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif  dan  data  sekunder,  konsep strict  liability tidak  dapat  digunakan untuk  menyelesaikan  kasus  korupsi  di  Indonesia,  meskipun  telah  diadaptasi  dalam  beberapa peraturan  perundang-undangan,  termasuk  peraturan  lingkungan  hidup.  Untuk  itu,  perlu perubahan  undang-undang  korupsi  karena  pembuktian  pada  setiap  kasus  korupsi  korporasi diperlukan adanya mens rea agar dapat menggunakan konsep strict liability .
Kata Kunci: Korporasi; Korupsi; Lingkungan; Mens Rea ; Strict Liability .

## A. Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan menjadi salah satu nilai penting untuk kelangsungan  hidup  manusia.  Karena  tidak  hanya  sebagai  bentuk  kemajuan  suatu  negara,  tapi juga  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat.  Sehingga,  negara  di  dunia  termasuk  Indonesia berbondong-bondong  melakukan  pembangunan  untuk  menjalankan  amanat  UUD  Tahun  1945 tersebut. Namun pembangunan juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan lingkungan hidup.
Terlebih di Indonesia dengan kondisi yang masih minim perlindungan lingkungan hidupnya, dengan  turunnya  kondisi  kesehatan  yang  menyebabkan  kualitas  hidup  masyarakat  menurun (Ridho & Sari D, 2014, p. 2) akibat pencemaran, rusaknya tempat usaha dan tempat tinggal oleh
erosi  dan banjir, serta timbulnya  masalah sosial akibat  pemindahan penduduk oleh  pemerintah demi  kepentingan  pengusaha.  Tapi,  masalah  yang  paling  besar  adanya  pembangunan  di Indonesia  adalah  timbulnya  korupsi  yang  akhirnya  menyebabkan  banyak  masalah  kejahatan sosial.  Bahkan  PBB  juga  telah  menyoroti  hal  ini  yang  ditandai  dengan  adanya  kongres  PBB mengenai The Prevention of Crime and Treatment of Offenders bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap  pembangunan  ( crime  against  development ),  kejahatan  sosial  ( crime  against  social welfare ),  serta kejahatan  terhadap kualitas lingkungan  hidup ( crime  against  the  quality  of  life ) (Muladi & Arief, 1992, p. 169).
Oleh  karena  itu,  masyarakat  perseorangan  atau  korporasi  harus  memiliki  tanggung  jawab yang  besar  dalam  pencemaran  lingkungan.  Secara  umum  prinsip  pertanggungjawaban  empat antara  lain,  tanggung  jawab  karena  kesalahan  ( liability  based  on  fault )  yakni  suatu  bentuk tanggung jawab yang dianut dalam Hukum Pidana dan Perdata kemudian tanggung jawab karena praduga  ( presumption  of  liability )  atau  biasa  disebut  juga  sebagai  pembuktian  terbalik  adalah seseorang  dianggap  bertanggung  jawab  sampai  ia  dapat  membuktikan  bahwa  dirinya  tidak bersalah.  Sedangkan  praduga  tidak  selalu  bertanggung  jawab  ( presumption  of  non  liability ) merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tidak selalu pelaku  usaha  yang  bertanggung  jawab.  Kemudian  tanggung  jawab  mutlak  ( strict  liability ) menyatakan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan  ada  tidaknya  kesalahan  pada  dirinya  (Hertanto,  2011).  Dari  keempat  bentuk tanggung  jawab  tersebut, strict  liabiliy yang  dianggap  dapat  mempermudah  proses  pidana lingkungan karena dapat menjerat hingga ke akarnya.
Sehingga  dalam  rumusan  UU  Pengelolaan  Lingkungan  dimasukkan  konsep pertanggungjawaban mutlak ( strict Liability ). Konsep strict liability pertama kali tercetus dalam hukum Indonesia pada Pasal 88 UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya diubah dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) yang menyatakan, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau  kegiatannya menggunakan  B3  (Bahan  Berbahaya dan Beracun,  editor),  menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup  bertanggung  jawab  mutlak  atas  kerugian  yang  terjadi  tanpa  perlu  pembuktian  unsur kesalahan.” Ketentuan dalam pasal ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata.  Artinya,  konsep strict  liability dalam  UU  PPLH  dapat  diterapkan  karena merupakan kasus perdata.
Konsep strict  liability atau  tanggung  jawab  mutlak  ini  berbeda  dengan  sistem  tanggung jawab  pidana  umum  yang  mengharuskan  adanya  kesengajaan  atau  kealpaan.  Dalam  sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Hal ini berbeda dengan prinsip Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan ( geen straf zonder  schuld ) yang  pada  intinya  menyatakan  seseorang  yang  telah  melakukan  perbuatan bertentangan  dengan  peraturan  hukum  pidana  yang  berlaku,  tidak  dapat  dipidana  karena ketiadaan kesalahan  dalam  perbuatannya  tersebut. Intinya asas  ini  adalah  pelaku  dalam  hal  ini korporasi yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana.
Berbeda dengan asas strict liability merupakan transformasi dari pertanggungjawaban atas dasar perjanjian ( contractual liability ), yang sama sekali tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan ( mens rea ) (Windari, 2015). Karena itu dalam dunia hukum Indonesia, penerapan prinsip strict liability ini  diharapkan  menjadi  salah  satu  bentuk  penyelesaian  masalah  pertanggungjawaban yang dapat mempercepat proses penyelesaian tindak pidana.
Seperti halnya di Inggris ada delik-delik yang tidak mensyaratkan adanya mens rea (berupa intention,  reckleness, atau negligence) dapat  menghukum  atau  mempidana terdakwa  apabila telah  terbukti  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dirumuskan  dalam  undang-undang  tanpa melihat mens  rea- nya.  Hal  itu  disebut  dengan strict  liability yang  sering  diartikan  sebagai
liability without fault (pertanggungjawaban tanpa kesalahan) (Arief, 2014, pp. 38–39). Karena, konsep strict  liability biasanya  memberikan  perjanjian  antara  pemilik  dan  pegawai  di  awal kontrak  untuk  melakukan  pekerjaan  secara  optimal  agar  tidak  menimbulkan  kerusakan  dan pencemaran  sosial  yang  berbahaya  secara  moral.  Sehingga  jika  terjadi  kesalahan,  maka  yang dipidana  tidak  hanya  yang  melakukan  tapi  juga  yang  memberi  perintah  (Newman  &  Wright, 1992, p. 220).
Menurut common law, strict liability berlaku terhadap tiga macam delik: a) Public nuisance (gangguan  terhadap  ketertiban  umum,  menghalangi  jalan  raya,  mengeluarkan  bau  tidak  enak yang mengganggu lingkungan); b) Crimal libel (fitnah, pencemaran nama); c) Contempt of court (pelanggaran  tata  tertib  pengadilan).  Sehingga,  perbuatan  pidana  maupun  perdata  yang mengakibatkan ketiga macam delik tersebut seharusnya dapat diterapkan konsep strict liability. Selain  dalam  UU  PPLH,  Konsep strict  liability ini  juga  dapat  diterapkan  untuk  kasus perlindungan  konsumen,  sebagaimana  diatur  secara  implisit  dalam  Pasal  19  UU  No.  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  yakni  “Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”
Namun  dalam  kenyataannya,  penerapan  konsep  pertanggungjawaban  ini  di  Indonesia memang  tidak  mudah,  Hanya  ada  segelintir  kasus  yang  melakukan  gugatan  dengan menggunakan konsep strict liability itupun terjadi pada kasus lingkungan hidup dan tidak semua bisa  di  proses  ke  pengadilan.  Padahal  pembuktian  tindak  pidana  lingkungan  hidup  yang dilakukan oleh korporasi sangat bisa menerapkan asas strict liability sesuai peraturan yang ada dalam undang-undang.
Berbeda dengan kasus korupsi yang yang biasa menggunakan asas praduga tak bersalah di mana  terdakwa  harus  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi  tapi kesalahan baru ada setelah adanya putusan (vonis) hakim sebagaimana terdapat dalam Undang- Undang Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Tindak  Pidana Korupsi,  sedangkan  jika menggunakan konsep strict liability, Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan surat dakwaannya yang berisi unsur surat dakwaan, bukan unsur kesalahan (Ridho & Sari D, 2014, p. 165). Dengan mekanisme tersebut,  artinya  penggunaan  konsep strict  liability bisa  saja  dilakukan  meskipun  kenyataanya belum ada kasus korupsi pada korporasi yang menggunakan konsep ini. Bahkan peneliti hukum lingkungan  dari Indonesia  Center  for  Environmental  Law (ICEL)  Prayekti  Murharjanti mengatakan,  sebenarnya  ada  beberapa  kasus  kerusakan  lingkungan  yang  bisa  menggunakan konsep strict liability tapi kenyataannya tidak diterapkan (Kusumasari, 2011).
Asas  pertanggungjawaban strict  liability dalam  hukum  pidana  Indonesia  hanya  dikenal sebagai doktrin namun dalam praktiknya asas ini sering digunakan dalam  perkara  pelanggaran lalu lintas. Strict liability sebagai pengecualian terhadap asas kesalahan jangan selalu dianggap sebagai pertentangan antara asas-asas yang fundamental, namun perlu dilihat sebagai pelengkap dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia  (Fadhilah,  2017).  Karena,  perkara  tersebut  tidak  hanya membutuhkan  tanggung  jawab  pengendara  tapi  juga  mempertanggungjawabkan  kesalahannya pada  pemilik  kendaraan  tersebut.  Karena,  pemilik  secara  tidak  langsung  mengetahui  kelalaian supirnya  dan  harus  bertanggung  jawab  penuh  akan  tindakan  supirnya  (Hatrik,  1996,  p.  55). Sehingga  perkara  lalu  lintas  dianggap  melanggar  delik public  nuisance dalam  konsep strict liability .  Dalam  delik public  nuisance ,  tindakan  yang  dapat  diterapkan  konsep strict  liability adalah  tindakan  yang  menyebabkan  gangguan  atau  kerugian  terhadap  kepentingan  umum,  hal tersebut termasuk korupsi.
Sebagaimana  diketahui  kasus  korupsi  dapat  mengakibatkan  pertanggungjawaban  mutlak pada pemberi perintah, karena uang hasil korupsi tidak hanya diberikan pada penerima perintah atau dalam hal ini bawahan, tapi juga atasannya seperti layaknya yang terjadi pada kasus korupsi korporasi.  Bahkan,  atasan  lebih  banyak  menerima  uang  hasil  korupsi  tersebut  dibanding bawahannya. Hal ini dikenal dengan konsep beneficial owner , yakni termasuk modus operandi
baru di kalangan para pelaku tindak pidana korupsi untuk mengamankan harta hasil korupsinya. Pasalnya, beneficial  owner dianggap  sebagai  alat  oleh  ‘tuannya’  untuk  menerima  uang  hasil korupsi  menggunakan  namanya  dan  bahkan  mereka  sendiripun  tidak  tahu  ataupun  tidak menerima hasil apapun (Laode, 2017).
Meski banyak terdapat kasus terkait beneficial owner menurut Laode Syarif, namun karena belum ada kejelasan aturan ataupun kajian terkait hal itu. Sehingga, penegak hukum khususnya KPK merasa  cukup kesulitan untuk mengetahui  dan menyelidiki hal  tersebut.  Untuk  itu,  perlu dikaji  penerapan  kasus  korupsi  menggunakan  konsep strict  liability .  Mengingat  korupsi merupakan  kejahatan  yang  merugikan  kepentingan  umum  dan  dapat  dikenakan pertanggungjawaban mutlak pada pemberi perintah.
Konsep beneficial  owner termasuk  perbuatan  yang  tidak  mengandung  unsur  kesalahan karena,  pemberi  perintah  sadar  akan  perbuatannya  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan menjatuhkan pengalihan  beban pembuktian unsur kesalahan  pada orang lain atau bawahannya. Meskipun, ada beberapa kasus yang mengandung unsur kesalahan dalam praktiknya sangat sulit terjadi  karena  pembuktian  yang  sulit  dengan  kata  lain  sesuai  dengan  teori vicarious  liability (tanggung  jawab  atasan  berdasarkan  hubungan  kerja).  Meskipun,  beberapa  ahli  pidana  seperti Mardjono Reksodiputro memasukan penggolongan vicarious liability sebagai pemidanaan tanpa perlu  pembuktian  kesalahan  korporasi  secara  tersendiri  namun  V.S.  Khana  sebaliknya  tetap memasukkan vicarious  liability sebagai  pertanggungjawaban  dengan  pembuktian  kesalahan korporasi  sebagai  bagian  dari  jenis single  actor  mens  rea  standard dengan  alasan  bahwa kesalahan tetap tidak hilang sebagaimana strict liability (Anindito, 2017, p. 22).
Melihat penjelasan di atas,  penyelesain kasus korupsi terhadap korporasi dapat diterapkan melalui konsep strict liability , tapi belum ada aturan yang jelas untuk penerapan konsep ini pada kasus korupsi terutama dalam UU tipikor yang telah ada. Padahal, konsep strict liability seperti yang  telah  diterapkan  di  negara  lain  dapat  membantu  pemerintah  menyelesaikan  kasus  tipikor terutama  yang  berskala  besar  dan  melibatkan  korporasi.  Terlebih  beberapa  kajian  sebelumnya juga  hanya  membahas  terkait  pidana  korupsi  pada  korporasi  dan  bagaimana  tindak  pidananya mengingat belum ada aturan jelas pada UU tipikor serta belum ada yang mengaitkannya dengan konsep strict liability . Oleh  karena  itu, penulis  akan mengkaji apakah dapat diterapkan konsep strict liability dalam penyelesaian kasus korupsi baik itu dalam hal korporasi atau kasus lainnya dan bagaimana konsep strict liability dalam perkembangan hukum di Indonesia .

## B. Pembahasan
1. Penerapan Strict Liability Pada Penyelesaian Kasus Korupsi
Korupsi  menurut  Pasal  2  dan  3  UU  No.  31  Tahun  1999 jo UU  No.  20  Tahun  2001 merupakan  perbuatan  yang  dapat  merugikan  kepentingan  umum  sesuai  delik  konsep strict liability Public nuisance . Terlebih dengan adanya modus operandi beneficial owner dalam kasus korupsi menurut Perpres no 13 tahun 2018, yakni orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau  saham  Korporasi.  Sehingga,  pertanggungjawaban  korupsi  ini  mutlak  di  tangan  pemilik karena beneficial  owner hanya  digunakan  untuk  menyembunyikan  uang  hasil  korupsi  dengan cara yang tidak dicurigai negara, dengan membuat perusahaan fiktif dan lain sebagainya. Sama halnya  dengan  yang  dilakukan  dalam  korporasi  di  mana  atasan  memperalatan  bawahan  untuk melakukan  korupsi  untuk  memperkaya  dirinya.  Sehingga,  pertanggungjawaban  korupsi  ini mutlak di tangan pemilik atasan (Laode, 2017).
Adapun dalam hukum pidana salah satu pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan pada  kasus  korupsi  khususnya  pada  badan  hukum  (korporasi)  adalah  pertanggungjawaban
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.2, Juli 2023, Halaman 153-162
korporasi  dengan  menggunakan  konsep strict  liability yaitu  konsep  di  mana  seseorang  tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan (Chandra, 2017, p. 17). Beberapa ahli merekomendasikan penerapan strict  liability pada  kasus  korupsi  korporasi  karena  sama  halnya  dengan  perkara lingkungan  hidup  menurut  Hanafi  dalam  bukunya  yang  berjudul  “strict  liability  dan  vicarious liability  dalam  hukum  pidana”  menegaskan  bahwa  dugaan  atau  pengetahuan  dari  pelaku (terdakwa),  sudah  cukup  menuntut  pertanggungjawaban  pidana  dari  padanya.  Jadi,  tidak dipersoalkan adanya mens rea karena unsur pokok strict liability adalah actus reus (perbuatan) sehingga  yang  harus  dibuktikan  adalah actus  reus (perbuatan),  bukan mens  rea (kesalahan) (Haritia & Hartiwiningsih, 2019, p. 115). Hal itu selaras dengan pertanggungjawaban Korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan actus reus atau perbuatannya tanpa perlu adanya mens rea .
Berdasarkan  hal  tersebut,  penyelesaian  kasus  korupsi  pada  korporasi  mungkin  bisa diterapkan  dengan  menggunakan  konsep strict  liability .  Namun  demikian  jika  ditelaah  lebih mendalam,  ada  dua  pandangan  yang  bertolak  belakang  tentang  konsep strict  liability yang membuatnya sulit untuk diterapkan pada kasus korupsi korporasi antara lain , Pertama , sebagian pakar  menyatakan  bahwa  pertanggungjawaban  berdasar  tanggung  jawab  mutlak  adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (liabilitiy without fault) merupakan konsep Hukum Pidana  Materil,  yaitu  seseorang  dikatakan  bertanggung  jawab  atas  suatu  tindak  pidana (actus reus) sekalipun  tidak  ada  niat  jahat  atau  kesalahan  pada  dirinya (mens  rea) .  Kedua , strict liability dipandang sebagai konsep hukum pidana formil, jika kesalahan (mens rea) pada pelaku tetap  ada  dan  harus  ada,  hanya  saja  dianggap  telah  terbukti  adanya,  sepanjang  tidak  dapat dibuktikan  sebaliknya.  Misalnya,  terjadi  sebuah  kebakaran  di  area  kerja  A  yang  menimbulkan kerugian lingkungan hidup. Dalam hal ini A bertanggung jawab, tanpa lebih jauh membuktikan pembuktian unsur kesalahan (Huda, 2017).
Untuk  itu,  kasus  yang  dapat  menerapakan  konsep strict  liability jika  kasus  tersebut mengandung  unsur  delik  formil.  Sementara  kasus  korupsi  jika  ditinjau  dalam  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (UU Tipikor), merumuskan:
“Setiap  orang yang secara melawan  hukum  melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara,  dipidana  penjara  dengan  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling sedikit  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”
Unsur “secara melawan hukum” dalam penjelasan atas Pasal  2 UU Tipikor tersebut yaitu: “Yang  dimaksud  dengan  “secara  melawan  hukum”  dalam  Pasal  ini  mencakup  perbuatan melawan  hukum  dalam  arti  formil  maupun  dalam  arti  materiil,  yakni  meskipun  perbuatan tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan  perudang-undangan,  namun  apabila  perbuatan  tersebut dianggap tercela  karena  tidak  sesuai  dengan  rasa keadilan  atau  norma-norma  kehidupan sosial dalam  masyarakat,  maka  perbuatan  tersebut  dapat  dipidana  .  .  .”  Bahwa  dengan  adanya  kata “dapat”  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  maka  tindak  pidana  korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu terjadi.
Oleh  karena  itu  sesuai  dengan  rumusan  konsep strict  liability ,  maka  penyelesaian  kasus korupsi  dapat  diterapkan  karena  mengandung  unsur  delik  formil  yang  menyebabkan  kerugian dan kepentingan umum. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya menghapus kata ‘dapat’.  Sehingga,  perbutan  tersebut  menjadi  tidak  delik  formil  menjadikan  perbuatan  korupsi menjadi secara langsung menimbulkan kerugian negara.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  lewat  putusannya  nomor  25/PUU-XIV/2016 menghapus frasa “dapat” dalam UU Tipikor tersebut, maka Pasal 2 UU Tipikor tersebut bukan lagi  delik  formil  tapi  sudah  menjadi  delik  materiil  yang  mensyaratkan  ada  akibat  yakni  unsur kerugian  keuangan  negara  harus  dihitung  secara  nyata/pasti  atau akibat  dari  tindakan  pidana tersebut  sehingga  tidak  ada mens  rea -nya.  Padahal,  konsep strict  liability mengharuskan  ada mens rea selain dari akibat perbuatan tersebut.
Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa (MK, 13), “Pencantuman kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Hal itu menurut MK dalam praktik sering disalahgunakan pihak untuk melakukan  tindak pidana  korupsi  yang merugikan keuangan negara, termasuk kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas freies ermessen yang bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya. Ini bisa berakibat terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang”.
Dengan  penghapusan  kata  ‘dapat’  yang  dilakukan  oleh  MK,  maka  penyelesaian  kasus korupsi  menjadi  tidak  bisa  diselesaikan  dengan  konsep strict  liability .  Karena,  berakibat langsung  unsur  kesalahan  terdapat  pelaku  atau  bawahan  atau beneficial  owner ,  sehingga  tidak memberikan  pertanggungjawaban  mutlak  pada  atasan  atau  pemberi  perintah  yang  melakukan kegiatan korupsi tersebut.
Terlebih  delik  yang  bisa  diterapkan  dalam  kasus  Tipikor  yakni, public  nuisance bukan hanya bermakna untuk kepentingan umum. Namun yang dimaksud dalam kepentingan umum di sini adalah adanya dampak yang terasa langsung bagi masyarakat, seperti adanya bau tidak enak yang  mengganggu  lingkungan,  adanya  asap  yang  menggangu  pernafasan,  serta  gangguan  lain yang  terasa  langsung.  Sedangkan  jika  melihat  kasus  Tipikor,  meskipun  memberikan  kerugian terhadap kepentingan umum namun dampaknya tidak terasa secara langsung. Karena uang hasil korupsi  berdampak  secara  langsung  pada  negara,  karena  uang  yang  dikorupsi  adalah  uang negara.
Dengan  begitu  penerapan strict  liability dalam  kasus  Tipikor  tidak  dapat  digunakan. Pertama ,  sebagai  asas  pengecualian  dalam  asas  tindak  pidana  tanpa  kesalahan,  maka pengecualian itu harus disebutkan secara jelas dalam suatu undang-undang atau aturan. Kedua , cakupan  terhadap strict  liability hanya  dapat  diterapkan  pada  delik  formil,  namun  karena hilangnya kata ‘dapat’ pada pengertian korupsi dalam UU Tipikor maka akibatnyapun menjadi secara  langsung  pada  pelaku  tanpa  perlu  adanya  pertanggungjawaban  mutlak  pada  pemberi perintah. Ketiga ,  meski  tipikor  terpenuhi  dalam  delik public  nuisance ,  karena  mengancam kepentingan umum. Tapi, akibat tipikor tidak secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga,  sesuai  dengan  asas  kulpabilitas  sebagai  suatu  asas  yang  fundamental, mengandung  makna  bahwa  pada  prinsipnya  pertanggungjawaban  pidana  dalam  arti  pemberian pidana,  hanya  dapat  dikenakan  kepada  orang  yang  benar-benar  mempunyai  kesalahan  atas perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  itu.  Dengan  perkataan  lain,  pertanggungjawaban  pidana hanya dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, yang dalam hal ini perbuatan itu  didukung  oleh  sikap  batin  jahat  atau  tercela  (Hamzah,  1991,  p.  175).  Maka, strict  liability tidak bisa diterapkan dalam penyelesaian kasus korupsi. Karena, kasus korupsi yang dilakukan oleh  bawahan  atau  orang  yang  diberi  perintah  atau beneficial  owner memiliki  sikap  batin  dan bertanggung jawab langsung atas setiap perbutannya.
Meski begitu, perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan  atau kedudukan yang tergabung dalam korporasi atau beneficial owner yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bukanlah sesuatu yang melekat pada orang sebagai manusia ( natural person )  bukan  pada  korporasi  karena  korporasi  tidak  dapat  memiliki  jabatan  atau  kedudukan. seperti yang dijelaskan dalam  Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:
“Setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
Tidak  hanya  dalam  delik  Pasal  3,  dalam  pasal  20  ayat  2  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  juga  menyatakan  tindak  pidana  korupsi  dianggap  dilakukan  korporasi apabila tindak pidananya dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja atau lain yang bertindak dalam lingkungan hubungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama. Penjelasan dalam pasal tersebut, harus diuraikan lebih lanjut untuk membuktikan apakah tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi karena dalam hukum positif Indonesia belum dijelaskan. Walaupun ada teori  pertanggungjawaban strict  liability yang  dapat  menjerat  korporasi  dalam  UU  PPLH (Sudirman & Feronica, 2011, p. 293).
Oleh  karena  itu,  dengan  belum  adanya  penjelasan  secara  terperinci  tentang  perbuatan merugikan negara yang dilakukan oleh korporasi atau benecial owner sebagai tindakan melawan hukum  yang  terkandung  dalam  delik  pada  sejumlah  pasal  dari  UU  Tipikor.  Sehingga  di Indonesia masih belum memungkinkan untuk menerapkan strict liability pada kasus korupsi .
2. Konsep Strict Liability dalam Contoh Kasus Korupsi di Indonesia
Konsep strict  liability merupakan  konsep  baru  dalam  pertanggungjawaban  hukum  di Indonesia. Karena itu, aturannya belum dijelaskan secara rinci, hanya ada dalam UU PPLH dan UU  Perlindungan  Konsumen.  Padahal, strict  liability sebagai  perluasan  pertanggungjawaban pidana (strafausdehnungsgrund) perlu  diterapkan  untuk  menangani  kasus  yang  membutuhkan pertanggungjawaban mutlak tanpa adanya unsur kesalahan.
Mengingat pentingnya penerapan asas strict liability , maka pemerintah merumuskan dalam pasal 36 dalam KUHP baru yang akan mulai diterapkan pada 2026 yang dirumuskan:
“Sebagaimana  perkecualian  dari  Pasal  31  undang-undang  dapat  menentukan  bahwa  untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur- unsur tindak pidana oleh perbuatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan delik tersebut.”
Konsep  ini  merupakan  perkecualian  dari  asas  kesalahan,  yang  selama  ini  belum  pernah dirumuskan  sebagai  aturan  umum,  pemberlakuan  konsep  ini  dalam  KUHP  baru  didasari  dari ketentuan-ketentuan yang tidak ada dalam KUHP yang berlaku saat ini yaitu: 1) Penegasan asas “tiada  pidana  tanpa  kesalahan”  (asas culpabilitas )  yang  diimbangi  dengan  adanya  ketentuan tentang  “ strict  liability ” dan “ vicarious liability ” (Mahmud, 2020, p. 775);  2) Pembatasan usia pertanggungjawaban pidana anak (“ the age of criminal responssibility ”); 3) Pengaturan khusus tentang  pemidanaan  terhadap  anak;  4)  Adanya  kewenangan  hakim  untuk  setiap  saat menghentikan  atau  tidak  melanjutkan  proses  pemeriksaan  perkara  pidana  terhadap  anak  (asas diversi);  5)  Adanya  pidana  mati  bersyarat;  6)  Dimungkinkannya  terpidana  seumur  hidup memperoleh pelepasan bersyarat; dan, 7) Adanya pidana kerja sosial, pidana pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup. Karena  aturan-aturan  tersebut,  konsep strict  liability tidak  dapat  diterapkan  dalam  kasus korupsi  antara  lain  terlihat  dalam  contoh  kasus  putusan  Mahkamah  Agung  (MA)  Nomor: 22/PID.SUS-TPK/2014/PN.PDG  atas  nama  Efriza  Zeskin  yang  berprofesi  sebagai  Staf  Dinas Perhubungan  pemerintah  Kabupaten  Solok  Selatan  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana korupsi  untuk  menyuap  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK  RI)  agar  tidak  mengungkap  kasus- kasus korupsi yang dilakukan sebelumnya.
Kasus ini menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp1.500.000.000 (1.5 M). Kemudian JPU dalam  tuntutannya  pada  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Padang menyatakan  terdakwa  Erifal  Zeskin,  SE  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.2, Juli 2023, Halaman 153-162
melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf ‘b’ UU tipikor jo . Pasal 55  ayat  (1)  Ke-1  KUHP  dan  menghukum  pidana  penjara  selama  6  (enam)  tahun.  Dengan membayar uang pengganti sebesar Rp1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta) rupiah apabila terdakwa  tidak  membayar  dan  melunasinya  paling  lama  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  setelah Putusan  Pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  terdakwa  akan  dipenjara  3 (tiga)  tahun  dan  3  (tiga)  bulan.  Dengan  terdakwa  harus  membayar  denda  Rp.50  juta  dengan subsidier  3  (tiga)  bulan  penjara.  Karena  sejumlah  fakta  dan  bukti  dalam  persidangan,  maka majelis  memutuskan  dengan  putusan  MA  dengan  Nomor  22/PID.SUS-TPK/2014/PN.PDG berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Jo Pasal 18 UU tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHP, terdakwa Erifal Zezkin, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi  Secara  Bersama-sama”  dan  dijatuhkan  Pidana  Penjara  selama    6  (enam)  tahun  dan  6 (enam)  Bulan  dan  denda  sebesar  Rp200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah)  subsidair  6  (enam) Bulan kurungan serta menghukum Terdakwa Erifal Zezkin, SE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
Berdasarkan  fakta  dan  bukti  dipersidangan  dan  mengingat  jabatan  terpidana  sebagai  PNS yang  notabenenya  adalah  abdi  negara  yang  bertugas  dan  memiliki  kewajiban  melayani  negara tetapi justru merugikan negara yang berakibat kepada masyarakat secara luas karena melibatkan PNS lainnya dalam hal ini adalah melakukan penyuapan kepada BPK, hukuman pidana terdakwa tergolongan  ringan.  Mengingat  uang  yang  dirugikan  cukup  besar  mencapai  1  M  lebih  dan sikapnya  yang  tidak  mengakui  dan  mempersulit  jalannya  persidangan.  Terdakwa  juga  dinilai melanggar delik public nuisance karena mengganggu kepentingan umum terpenuhi dalam unsur- unsur  pada  contoh  kasus  korupsi  di  atas,  dengan  adanya  total  kerugian  Rp1.500.000.000 yang dilakukan oleh seorang PNS yang notabenenya merupakan abdi negara dan bertanggung jawab menjaga uang negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan umum bukan justru sebaliknya. Namun, karena tergugat diancam dengan Pasal 2 UU Tipikor yang berbunyi membuat unsur dalam pasal tersebut bukan lagi menjadi unsur delik formal, karena pertanggungjawaban dapat dikenakan secara langsung pada pelaku karena perbuatannya yang dilakukan secara sadar akan menimbulkan dampak negatif dan merugikan negara.
Padahal  dalam  konsep strict  liability tidak  didasarkan  kesalahan  tapi  dalam  kasus  korupsi ini,  kesalahan  pelaku  tipikor  secara  sadar  dan  jelas  dilakukan  dengan  mengetahui  unsur kesalahan  yang  ditimbulkan  dari  perbuatannya  merugikan  keuangan  negara.  Oleh  karena  itu, konsep  pertanggungjawaban  mutlak  ( strict  liability )  tidak  dapat  diterapkan  hakim  dalam putusannya. Pertama, karena perbuatan Tergugat meski telah memenuhi delik public nuisance , namun unsur tersebut tidak secara langsung berakibat pada kepentingan umum, karena kerugian tersebut dilakukan pada uang negara yang merupakan uang rakyat. Sehingga, perbuatan Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak. Kedua, kasus korupsi dilakukan secara sadar oleh  tergugat,  di  luar  adanya  keterlibatan atasan  atau  pihak lainnya.  Karena itu  tergugat  kasus korupsi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak ( strict liability ).

## C. Simpulan
Konsep strict  liability masih  tabu  dalam  dunia  hukum  Indonesia.  Karena  itu,  belum  ada aturan  yang  jelas  mengatur  tentang  hal  itu  namun  telah  dirumuskan  dalam  Pasal  36  RKUHP. Strict liability dalam prosesnya adalah konsep pertanggungjawaban mutlak yang dikenakan pada seseorang yang secara sadar telah melakukan kesalahan yang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan bagaimana sikap batinnya ( mens rea) .
Mengingat  makna  konsep  tersebut  serta  delik  yang  terdapat  di  dalamnya,  maka  penulis menilai  konsep strict  liability dapat  diterapkan  untuk  menyelesaikan  kasus  korupsi.  Karena pelaku  kasus  tipikor  telah  sadar  melakukan  perbuatan  salah  tanpa  adanya mens  rea dan
merugikan kepentingan  umum. Sehingga perlu diberikan pertanggungjawaban mutlak terhadap segala perbutannya.
Selain  itu  juga  dengan  adanya beneficial  owner ,  membuat  pelaku  tipikor  bisa  dikenakan konsep strict liability dengan menggunakan pendekatan vicarious liability karena pelaku tersebut hanya  merupakan  ‘pesuruh’  atau  pelaku  ‘bohongan’  yang  hanya  digunakan  pelaku  untuk menyembunyikan  hasil  korupsinya.  Sehingga,  pertanggungjawaban  mutlak  dapat  dikenakan pada pelaku tipikor.
Namun,  dengan  penghapusan  kata  ‘dapat’  yang  dilakukan  oleh  MK,  maka  penyelesaian kasus  korupsi  menjadi  tidak  bisa  diselesaikan  dengan  konsep strict  liability .  Sehingga  tidak memberikan  pertanggungjawaban  mutlak  pada  atasan  atau  pemberi  perintah  yang  melakukan kegiatan korupsi tersebut.
Terlebih delik yang bisa diterapkan dalam kasus Tipikor yakni, public nuisance bukan hanya bermakna  untuk  kepentingan  umum.  Namun  yang  dimaksud  dalam  kepentingan  umum  di  sini adalah  adanya  dampak  yang  terasa  langsung  bagi  masyarakat,  seperti  adanya  bau  tidak  enak yang  mengganggu  lingkungan,  adanya  asap  yang  menggangu  pernafasan,  serta  gangguan  lain yang  terasa  langsung.  Sedangkan  jika  melihat  kasus  Tipikor,  meskipun  memberikan  kerugian terhadap  kepentingan  umum  namun  dampaknya  tidak  terasa  secara  langsung.  Meski  begitu, penulis  berharap  dilakukannya  perubahan  pada  peraturan  undang-undang  tentang  tipikor  agar dapat  diterapkan  pendekatan vicarious  liability sehingga  bisa  menggunakan  konsep strict liability agar  dapat  menjerat  kasus-kasus  secara  lebih  umum  khususnya  kasus benecial  owner atau korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anindito, L. (2017). Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Perancis. Integritas Jurnal Anti Korupsi , 3 (1), 1–30. Retrieved from https://acch.kpk.go.id/id/jurnal-integritas Arief, B. N. (2014). Perbandingan Hukum Pidana . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Chandra, S. (2017). Correlation Between Theory of Criminal Liability and Criminal Punishment Toward Corporation in Indonesia Criminal Justice Practice. Jurnal Dinamika Hukum , 17 (1), 104–111. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.1.649
Fadhilah,  M.  A.  (2017). Tinjauan  atas  perumusan  strict  liability  dalam  Rancangan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana (Universitas  Katolik  Parahyangan).  Universitas  Katolik Parahyangan. Retrieved from https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/4441
Hamzah.  (1991). Masalah  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Konteks  Strict Liability dan Vicarious Liability . Universitas Indonesia.
Haritia,  B.,  &  Hartiwiningsih.  (2019).  Penerapan  Asas  Strict  Liability  Dalam  Tindak  Pidana Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan  Yang  Dilakukan  Oleh  Korporasi. Recidive , 8 (2),  111–121. Retrieved from https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40622
Hatrik, H. (1996). Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liabilit dan Vicariuous Liability) . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hertanto.  (2011).  Strict  Liability  Dalam  rancangan  Amandemen  UUPK. Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan , 41 (1).
Huda,  C.  (2017).  Beberapa  Catatan  tentang  Konsep  Strict  Liability  dan  Penerapannya  dalam Praktek Penegakan Hukum Lingkungan dan Hukum Kehutanan dan Perkebunan. Retrieved January  6,  2022,  from  https://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2017/10/beberapa-
catatan-tentang-konsep-strict.html
Kusumasari,  D.  (2011).  Konsep  dan  Praktik  Strict  Liability  di  Indonesia.  Retrieved  from Hukumonline  website:  https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict- liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/
Laode,  S.  (2017). Beneficial  Owner  Kuliah  yang  disampaikan  dalam  kunjungan  Magister Hukum SPP UI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .
Mahmud, M. I. (2020). Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap  Kejahatan  Korupsi  Yang  Dilakukan  Oleh  Kader  Partai  Politik). Jurnal  Lex Renaissance , 5 (4), 767–779. https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art1
Muladi, & Arief, B. N. (1992). Bunga Rampai Hukum Pidana . Bandung: Alumni.
Newman, H. A., & Wright, D. W. (1992). Negligence versus strict liability in a principal-Agent model. Journal of Economics and Business , 44 (4), 265–281. https://doi.org/10.1016/S0148- 6195(05)80002-5
Ridho, K., & Sari D, S. N. I. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup). Yuridis , 1 (2), 153– 168.
Sudirman,  L.,  &  Feronica.  (2011).  Pembuktian  Pertanggungjawaban  Pidana  Lingkungan  Dan Korupsi  Korporasi  Di  Indonesia  Dan  Singapura. Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada , 23 (2), 292–306. https://doi.org/10.22146/jmh.16190
Windari,  R.  A.  (2015).  Pertanggungjawaban  Mutlak  (Strict  Liability)  Dalam  Hukum Perlindungan  Konsumen. Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) , 1 (1),  108–118. https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5013