Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 544-550| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5588.544-550

## PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI PERDAMAIAN
I Made Agus Dwi Mandala Putra, I Nyoman Putu Budiarta, I Nyoman Subamia Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia dwimandala79@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, doktorsubamia@gmail.com

## Abstrak
Penyelesaian  sengketa  konsumen  dan  pengusaha  diatur  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8 Tahun  1999,  yang  memungkinkan  pihak  untuk  memilih  cara  yudisial  atau  di  luar  hukum  untuk menyelesaikan  sengketa  konsumen.  Saya  menetapkan  bahwa  saya  bisa.  mengadakan.  Cara  peradilan melalui peradilan umum, dan cara di luar peradilan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi,  mediasi  atau  arbitrase.  Pertanyaan  muncul  tentang  bagaimana  penyelesaian  sengketa  bisnis konsumen dapat diatur dan apa dampak hukum dari perjanjian damai dalam perselisihan bisnis konsumen. Metodologi  penelitian  menggunakan  penelitian  hukum  preskriptif  dengan  menggunakan  sumber  hukum primer dan sekunder. Hasil pengaturan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, diatur UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, yang mengatur bahwa  para pihak yang akan penyelesaian sengketa konsumen dapat menempuh jalur litigasi maupun non litigasi. kewajiban konsumen adalah hak yang  diterima oleh badan usaha. Dibandingkan dengan ketentuan umum KUH Perdata, Tujuan ketentuan  UU  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  tampak    lebih  spesifik.  Karena  pelaku ekonomi  tidak  hanya  harus  menjalankan  bisnis  dengan  etika  yang  baik,  tetapi  juga  harus  mampu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif tanpa kedengkian. Persaingan tidak sehat antar pelaku usaha. Jalur litigasi dilakukan melalui peradilan umum sedangkan jalur non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen,  dengan  cara  mediasi,  konsiliasi  atau  arbitrase.Dari  penyelidikan  terungkap  bahwa pengaturan  penyelesaian  sengketa  antara  konsumen  dan  pengusaha  diatur  dalam  UU  Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dalam rangka memprioritaskan penyelesaian sengketa konsumen dan menjaga hubungan baik antara konsumen dan pelaku usaha, kami berusaha untuk mencapai penyelesaian antara para pihak sesuai dengan prinsip win-win. Sengketa konsumen diselesaikan.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Akta Perdamaian, Konsumen, Pelaku Usaha.

## Abstract
Settlement of consumer and entrepreneur disputes is regulated in the Consumer Protection Law No. 8/1999, which allows parties to choose judicial or extra-judicial ways to resolve consumer disputes. I determined that I could. stage. The judicial method is through the general court, and the out-of-court method is through the consumer dispute resolution body through mediation, mediation or arbitration. Questions arise about how consumer business dispute resolution can be regulated and what are the legal implications of a peace agreement in consumer business disputes. The research methodology uses prescriptive legal research using primary and secondary legal sources. The results of the regulation of dispute resolution between consumers and  business  actors  are  regulated  by  Law  Number  8  of  1999  concerning  Consumer  Protection,  which stipulates  that  parties  who  will  settle  consumer  disputes  can  take  litigation  or  non-litigation  routes. Consumer obligations are rights received by business entities. Compared to the general provisions of the Civil Code, the purpose of the provisions of the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 appears to be more specific. Because economic actors not only have to run a business with good ethics, but also have to be able to create a conducive business environment without malice. Unfair competition between business actors. The litigation route is carried out through the general court while the non-litigation route is through the Consumer Dispute Settlement Agency, by means of mediation, conciliation or arbitration. consumers and  maintain  good  relations  between  consumers  and  business  actors,  we  strive  to  reach  a  settlement between the parties in accordance with the win-win principle. Consumer dispute resolved.
Keywords: Dispute Resolution, Peace Deeds, Consumers, Business Actors.

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Perlindungan konsumen, tidak dapat dilepaskan dari pidato legendaris Presiden John F. Kennedy di hadapan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962 tentang “A special Message for the Protection of  Consumer  Interest”  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  “Deklarasi  Hak  Konsumen” (Declaration of Consumer Right).(Susanto, 2008)
Seorang  politisi  adalah  orang  pertama  yang  mengingat  pentingnya    konsumen  bagi pembangunan ekonomi, tetapi pada saat yang sama ia berada dalam posisi yang lemah. Kennedy mengacu  pada  hak-hak  dasar  konsumen:  hak  atas  keamanan,  hak  untuk  memilih,  hak  atas informasi, dan hak atas  mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Hak yang diartikulasikan oleh Kennedy kemudian diadopsi sebagai  hak konsumen oleh International Union of Consumers (IOCU),  menambahkan  hak  kelima,  Melestarikan  Lingkungan  yang  Sehat.  Klarifikasi  ini kemudian dikenal dengan Lima Hak Konsumen.
Di Indonesia,  upaya perlindungan konsumen secara historis telah didorong oleh berbagai sektor masyarakat,  dengan  berdirinya  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  pada  11  Mei 1973. Beberapa  tahun  kemudian,  UU Perlindungan  Konsumen Nomor  8  Tahun 1999  (UUPK) disahkan.
Dicermati  baik  di  surat  kabar  maupun  media  massa  elektronik,  selalu    ada  pengaduan masyarakat tentang barang dan jasa melalui surat ke redaksi, dan para pelaku ekonomi itu sendiri, namun banyak yang berakhir di pengadilan, selalu menghadirkan konsumen sebagai pihak yang diunggulkan.  Prita    curhat  ke  teman-temannya  lewat  email,  sehingga  dia  harus  menderita  di penjara wanita di Tangerang. Dasar penahanan Prita adalah karena  melanggar Pasal 27 (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008  (disingkat UU ITE) dan divonis enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.(Sunarso, 2009) Menurut  kantor Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), hingga November  2011, Unit Pengaduan YLKI menerima 469 pengaduan. Enam produk teratas yang paling banyak dikeluhkan konsumen adalah: (1) Bank, 98 pengaduan (20,9%); (2) Perumahan, 67 pengaduan (14,3%); (3) Layanan Telekomunikasi, 64 pengaduan (13,6%)); (4) Strom/PT PLN, 53 pengaduan (11,3%); (5) Air Minum/PDAM, 35 pengaduan (7,5%); (6) Angkutan Umum, 30 pengaduan (6,4%).
Menurut informasi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), tidak berbuat banyak  bagi konsumen sendiri ketika membawa sengketa perlindungan konsumen ke pengadilan. Pergi ke pengadilan membutuhkan waktu, uang, dan uang. Bahkan jika nilai ekonomi dari kasus itu sendiri  tidak terlalu besar. Akibatnya, ada kasus konsumen tidak melanjutkan karena  akhirnya merugi. Situasi ini membuat konsumen  pada umumnya  lebih memilih penyelesaian sengketa di luar  pengadilan  (non-litigasi)  melalui  badan  arbitrase  dalam  kasus-kasus  individu,  atau  badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) pada umumnya.
Namun  persoalannya,  keberadaan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  belum sekaligus  berdiri  di  seluruh  Indonesia,  sehingga  mengharuskan  pemerintah  untuk  menunjuk konsumen.  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Daerah  Tingkat  II  untuk  penyelesaian  sengketa konsumen di luar pengadilan. Di Denpasar misalnya keberadaan BPSK baru terwujud pada bulan Maret  pada  Tahun  2011,  sehingga  merupakan  hambatan  bagi  konsumen  untuk  menyelesaikan sengketa secara sederhana, cepat dan dengan tanpa biaya. Padahal menurut data pada Lembaga Perlindungan Konsumen Bali, angka pengaduan konsumen cukup tinggi.
Cara penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentunya menjadi pilihan yang tepat. Karena penyelesaian yang  dirumuskan  termasuk  penyelesaian  sengketa  yang  memuaskan  kedua  belah  pihak  yang bersengketa.  Apalagi  model  penyelesaian  sengketa  ini  bukanlah  hal  baru  bagi  masyarakat Indonesia  karena  telah  lama  mengenal  dan  mempraktekkan  pola  penyelesaian  sengketa  secara tradisional  melalui pengadilan adat dan pengadilan desa (drops justitie).(Nugroho, 2011) Metode penyelesaian sengketa tradisional, di mana pengadilan biasa dan pengadilan desa yang disebutkan di  atas  dilakukan  dalam  semangat  musyawarah  yang  bertujuan  untuk  penyelesaian  menang-
menang yang mendasari perjanjian damai yang dibuat oleh para pihak, tidak diragukan lagi ideal dari setiap penyelesaian sengketa. Tidak ada.
2. Rumusan Masalah
Dengan  latar  belakang  permasalahan  diatas,    penelitian  ini  menjawab  pertanyaan  tentang bagaimana menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku ekonomi, dan seberapa kuat instrumen  damai  dalam  perselisihan  antara  konsumen  dan  pelaku  ekonomi,  dapatkah  Anda merumuskannya?

## II. METODE PENELITIAN

## a. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian ilmiah untuk menemukan  kebenaran  dari  aspek  normatif  berdasarkan  logika  hukum.  Logika  ilmiah  dalam jumlah tertentu dalam penelitian hukum normatif didasarkan pada disiplin ilmu dan yurisprudensi normatif,  yaitu  yurisprudensi  yang  subjeknya  adalah  hukum  itu  sendiri.  Menurut  Soerjono Soekanto,  studi  hukum  normatif  atau  literatur  meliputi  studi  asas  hukum,  studi  sistem  hukum, studi sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
Adapun  pendekatan  masalah  dilakukan  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  kasus  yaitu  dengan  menganalisa  proses  penyelesaian sengketa asuransi dalam praktek secara non litigasi baik melalui lembaga perlindungan konsumen sesuai  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  maupun  melalui  Badan Mediasi Asuransi
b. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Dokumen hukum utama yaitu  UU  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  UU  Perasuransian  Nomor  40  Tahun 2014, UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan dokumen hukum turunan dari UU Nomor 8. Keputusan No. Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional No. 57 dan Keputusan No. Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Non Pemerintah tanggal  11  November  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  2.  Sumber  hukum sekunder  adalah  sumber  hukum   dari  buku  teks,  karya  hukum berupa  buku  atau  majalah  yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian  perlindungan asuransi konsumen.
c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengumpulan bahan  dalam artikel ini adalah dengan mendasarkan sumber hukum primer dan sekunder pada topik yang dipermasalahkan, yaitu bagaimana  upaya damai dapat dilakukan untuk  menyelesaikan  masalah  hukum  konsumen,  mengumpulkan  dan  mengklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya. Penelitian yang komprehensif.
d. Analisis Bahan Hukum
Metode pengumpulan bahan  dalam artikel ini adalah dengan mendasarkan sumber hukum primer dan sekunder pada topik yang dipermasalahkan, yaitu bagaimana  upaya damai dapat dilakukan untuk  menyelesaikan  masalah  hukum  konsumen,  mengumpulkan  dan  mengklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan  Penyelesaian Sengketa antara Konsumen Dan Pelaku Usaha
Setelah  diperiksa  lebih  dekat,  hak  dan  kewajiban  pelaku  ekonomi  tampaknya  saling  terkait dengan  hak  dan  kewajiban  konsumen.  Artinya,  hak  konsumen  merupakan  kewajiban  yang dipenuhi oleh pelaku ekonomi. Demikian pula  kewajiban konsumen adalah hak yang  diterima oleh  badan  usaha.  Dibandingkan  dengan  ketentuan  umum  KUH  Perdata,  ketentuan  UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tampak  lebih spesifik. Karena pelaku ekonomi tidak  hanya  harus  menjalankan  bisnis  dengan  etika  yang  baik,  tetapi  juga  harus  mampu menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  kondusif  tanpa  kedengkian.  Persaingan  tidak  sehat  antar pelaku usaha.
Menurut  Shidarta  sengketa  konsumen  adalah  sengketa  berkenaan  dengan  pelanggaran hak²hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum baik keperdataan, pidana maupun
tata usaha negara. Oleh karena itu tidak GLJXQDNDQ LVWLODK ¥VHQJNHWD tranVDNVL NRQVXPHQµ  NDUHQD  \DQJ  terakhir  terkesan  lebih  sempit,  yang  hanya  mencakup  aspek hukum keperdataan saja (Shidarta, 2004)
Sedangkan Az. Nasution mengemukakan, sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara  konsumen  dengan  penyedia  produk  konsumen  (barang  dan/atau  jasa  konsumen)  dalam hubungan hukum satu sama lain, mengenai produk konsumen tertentu (Nasution, 1995) Menurut  Marwan  M  dan  Jimmy  P,  pertengkaran,  cekcok,  dan  adu  mulut  terjadi  apabila  pihak yang merasa tersinggung mengungkapkan ketidakpuasan atau keprihatinan secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebabnya. , merupakan konflik yang berkembang atau menjadi konflik. Hilang atau ke orang lain. (P, 2009)
Menurut  Kepmenperindag  No.  350/MPP/Kep/12/2001,  sengketa  konsumen  adalah sengketa antara pengusaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas konsumsi barang atau jasa.  AZ  Nasution  menyatakan  bahwa  sengketa  konsumen  adalah  perselisihan  (dalam  hukum publik  atau    privat)  antara  konsumen  dan  pelaku  ekonomi  mengenai  produk    tertentu  yang dikonsumsi konsumen dan/atau layanan yang disediakan oleh produsen/pelaku usaha. Sebelum    UU  Perlindungan  Konsumen  No.8  Tahun  1999,  sengketa  diselesaikan  berdasarkan ketentuan  hukum  perdata  dan  pidana,  tergantung  pada  jenis  barang/jasa  yang  digunakan konsumen  dan  jenis  kasus  sawah.  Bahkan  setelah  UUPK  disahkan,  sejumlah  besar  konsumen masih menggunakan ketentuan hukum perdata dan pidana. Misalnya, ketika simpanan nasabah ambruk di sebuah bank di Bali.
Secara  umum,  ada  dua  metode  penyelesaian  sengketa:  di  pengadilan  dan  di  luar pengadilan atau di luar pengadilan. UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1(10) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa alternatif adalah proses  penyelesaian  sengketa  melalui    penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara-cara  yang disepakati  oleh  para  pihak,  yaitu  musyawarah,  perundingan  dan  mediasi,    atau  lembaga  untuk menyelesaikan perselisihan. , arbitrase atau pendapat ahli.
Menurut  Frans  Hendra  Winata,  alternatif  penyelesaian  sengketa  merupakan  respon  para profesional hukum yang  kritis terhadap sistem peradilan. Misalnya lamanya sengketa hukum di pengadilan  untuk  mencapai  keadaan  final  dan  mengikat  (inkracht  van  gewijsde),  korupsi peradilan,  penyidikan,  dll.  Kasus  yang  didakwakan  pada  umumnya,  maraknya  calo  kasus,  dan lainnya. (Winata, 2011)
Perselisihan adalah perbedaan kepentingan antara individu atau lembaga tentang subjek yang  sama,  yang  diwujudkan  dalam  hubungan  di  antara  mereka.  Namun  demikian,  konsep penyelesaian sengketa adalah penyelesaian suatu  perkara  antara  satu pihak dengan pihak lain. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan  melalui jalur ekstrayudisial (non-litigasi) dan pengadilan (litigasi).
Pasal 1(1) UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mengatur bahwa: Selanjutnya, Pasal 1(2) mengatur bahwa: Sebaliknya, menurut Pasal 1(3), pelaku ekonomi harus menentukan: Ia melakukan kegiatan  usaha di berbagai sektor perekonomian Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat  lambat, biaya perkara yang mahal, pengadilan pada umumnya tidak responsif, keputusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, dan kemampuan para hakim yang bersifat  generalis.Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  sangat  lambat  ini  dirasakan  oleh R.H.Soetomo dalam pembelian Apartemen Taman Rasuna tahun 1993 yang gagal dibangun oleh pengembang, sampai tahun 2008 kasus belum tuntas. (Soetomo, 2008)
Menurut Maria S.W. Sumardjono, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sangat rendah sehingga penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase  merupakan solusi yang sangat bermanfaat (Maria S.W. Sumarjono, 2008) Dilihat dari Samping waktu, biaya, dan pikiran/tenaga, serta kurangnya kepercayaan terhadap independensi peradilan  dan  kendala  administratif  yang  terkait,  menjadikan  pengadilan  sebagai  jalan  terakhir untuk  penyelesaian  sengketa.  Ada  juga  gagasan  bahwa  tidak  semua  perselisihan  harus diselesaikan  di  pengadilan.  Pengadilan  yang  berwenang  untuk  menyelesaikan  sengketa  antara konsumen  dan  pengusaha  diatur  dalam  Pasal  (45)(1).  Konsumen  yang  terkena  dampak  dapat menuntut  operator  ekonomi  melalui  badan  yang  bertanggung  jawab  untuk  menerapkan  proses
hukum. Selanjutnya, Pasal 45(2) mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara yudisial atau di luar hukum, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Menurut  Pasal  46,  gugatan    pelanggaran  terhadap  pelaku  usaha  dapat  diajukan  terhadap konsumen yang terkena dampak atau ahli waris yang terkena dampak, kelompok konsumen yang memiliki  kepentingan  bersama,  lembaga  perlindungan  konsumen  non  pemerintah  yang memenuhi persyaratan, dll, dapat diajukan oleh lebih dari satu pihak. . Bentuk badan hukum atau yayasan.  telah  secara  jelas  mencantumkan  perlindungan  konsumen  dalam  Anggaran  Dasarnya sebagai tujuan pendiriannya, dan telah melakukan kegiatan hukum. Pemerintah dan/atau otoritas terkait  dimana  barang  dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi  atau  digunakan  telah  mengakibatkan kerugian material yang signifikan dan/atau korban non-sepele.
Secara khusus, penyelesaian sengketa asuransi dapat dilakukan melalui Badan Mediasi Asuransi  Indonesia  (BMAI).  BMAI  beroperasi  di  bawah  undang-undang  bersama.  ,  Gubernur Bank  Indonesia  (No.:  8/50/KEP.GBI/2006),  Menteri  Keuangan  (No.:  357/KMK.012/2006), Menteri BUMN (No.: KEP-75) /MBU / 2006); Paket Kebijakan Sektor Keuangan 2006 disiapkan di  Jakarta  pada  tanggal  5  Juli  2019.  Termasuk  juga  dalam  Schedule  III  Butir  3  Program Perlindungan  Pemegang  Polis  3  Lembaga  Keuangan  Non-Bank  bersama-sama  dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait.
Sedangkan proses penyelesaian sengketa klaim (kompensasi atau klaim manfaat) dilakukan oleh  BMAI    melalui  mediasi  (tahap  pertama)  dan/atau  ajudikasi  (tahap  kedua).  Selama  tahap mediasi, mediator akan berusaha membantu para pihak  mencapai kesepakatan yang damai dan wajar.  Pada  tahap  arbitrase,  perselisihan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  melalui  mediasi  akan diputuskan oleh seorang arbiter yang ditunjuk oleh BMAI.

## 2. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha
Alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945  menyatakan  bahwa  tujuan  dibentuknya  pemerintahan Indonesia  adalah  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia, memajukan kepentingan umum dan  mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut serta dalam mewujudkan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial. Prinsip perdamaian secara tradisional telah diakui sebagai model resolusi konflik baik oleh masyarakat  adat  maupun  resolusi  konflik  internasional.  Ada  pepatah  tentang  penyelesaian sengketa alternatif: "Argumen bisa dimenangkan, tetapi hati nurani orang tidak selalu tunduk." perdamaian.  (Mahayana et al., 2021)
UU  Perlindungan  Konsumen  disingkat  (UUPK)  tepatnya  Pasal  1  angka  2  Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Indonesia., 1998)
Kitab  UU  Hukum Perdata,  Buku 3,  Bab 18,  mengatur    perdamaian  dalam  Pasal  1851  sampai 1864.  Bagian  1851  menyatakan  bahwa  perdamaian  adalah  kesepakatan  oleh  salah  satu  pihak untuk  mengakhiri  kasus  yang  saat  ini  tergantung  dengan  menyerahkan,  menjanjikan  atau menahan  barang.  atau  mencegah  sesuatu  terjadi.  Pasal  1853  KUHPerdata  menyatakan  tentang kepentingan-kepentingan  keperdataan  yang  terbit  dari  satu  kejahatan  atau  pelanggaran,  dapat diadakan  perdamaian.  Perdamaian  tidak    menghalangi  Kejaksaan  untuk  menuntut  perkaranya. Pada  pasal  1858  KUH  Perdata  disebutkan  segala  perdamaian  mempunyai di  antara  para  pihak suatu kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat yang akhir.
ARBITRASE  AKHIR  TUNDUK  PADA  YURISDIKSI,  NAMUN  DAPAT  DIBATALKAN OLEH  ARBITRASE  KETIKA:  Penipuan  atau  pemerasan  dilakukan,  kompensasi  karena kesalahan  prosedural  atas  dasar  hukum  yang  tidak  sah;  Dokumen  yang  dinyatakan  palsu kemudian sepenuhnya batal. Untuk sengketa hukum yang  diakhiri dengan keputusan akhir hakim tetapi tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak; surat-surat yang tidak diketahui pada waktu  penyelesaiannya  tetapi  kemudian  diketahui  oleh  salah  satu  pihak  dan  dengan  sengaja disembunyikan kehadirannya.
Ketika  perselisihan  antara  konsumen  dan  bisnis  diselesaikan  tanpa  keterlibatan  langsung  dari pihak  ketiga  seperti  LPKSM  dan  BPSK  atau  lembaga  arbitrase  khusus  seperti  BMAI  sebagai perantara, perjanjian damai yang dibuat antara para pihak biasanya tidak dibuat. dalam bentuk perjanjian  damai.  akta  atau  notaris;  Dalam  hal  terjadi  sengketa  konsumen  antara  ahli  waris pemegang  polis  dengan    PT  AMS  Insurance,  perjanjian  damai  hanya  ada  dalam  bentuk  surat persetujuan dan pernyataan pembebasan berwirausaha dari konsumen, biasanya sebagai berikut: kata.  Dan  konsumen  menerima  keputusan  pengusaha  untuk    bersedia  menerima  sejumlah pembayaran  dari pengusaha, dan konsumen melepaskan pengusaha dari segala tuntutan hukum. Memang,  dalam  kasus-kasus  tertentu  yang  sifatnya  sederhana  dan    nilai  ekonomi  yang  relatif rendah, pernyataan persetujuan oleh konsumen dan pernyataan pembebasan sepihak sudah cukup. Agar perjanjian damai memiliki kekuatan hukum, tentu saja harus dianggap sebagai bagian dari dokumen  bersertifikat.  atau  setidak-tidaknya  dalam  bentuk  kontrak  yang  ditandatangani  oleh kedua  belah  pihak  dan  memenuhi  persyaratan  hukum  kontrak  berdasarkan  Bagian  1320 KUHPerdata  agar  dapat  dianggap  hukum  oleh  perancang.  Kemampuan  untuk  membuat  janji; yang spesifik; dan alasan yang dapat dibenarkan.
Memang, dalam kasus-kasus tertentu yang sifatnya sederhana dan  nilai ekonomi yang relatif rendah, pernyataan persetujuan oleh konsumen dan pernyataan pembebasan sepihak sudah cukup.  Agar  perjanjian  damai  memiliki  kekuatan  hukum,  tentu  saja  harus  dianggap  sebagai bagian  dari  dokumen  bersertifikat.  atau  setidak-tidaknya  dalam  bentuk  kontrak  yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan memenuhi persyaratan hukum kontrak berdasarkan Bagian  1320  KUHPerdata  agar  dapat  dianggap  hukum  oleh  perancang.  Kemampuan  untuk membuat  janji;  yang  spesifik;  dan  alasan  yang dapat  dibenarkan. Hasil  pemeriksaan  kesehatan TKP  (TKP)  dapat  digunakan  sebagai  bukti  untuk  klaim  manfaat  kecelakaan,  tetapi  ini  adalah bukti yang relatif lemah, karena mayat tidak memiliki visa reguler.
Ada  dua  langkah  yang  bisa  dilakukan  oleh  ahli  waris  dalam  penyelesaian  kasus  yakni Menempuh upaya penyelesaian melalui Badan penyelesaian Sengketa Konsumen dan menempuh upaya penyelesaian  melalui  peradilan  umum dengan  gugatan wanprestasi,  baik  terhadap  klaim asuransi  jiwa  yang  seharusnya  dibayar  setelah  terbukti  tertanggung  meninggal  dunia  maupun klaim kecelakaan dengan hasil investigasi forensik.
Namun  mengingat  kurang  kuatnya  bukti  karena  tidak  adanya  visum  et  repertum  pada jenazah  dan  nilai  ekonomis  yang  relatif  kecil,  maka  untuk  manfaat  kecelakaan,  sebaiknya menerima tawaran in gratia yang diberikan pihak asuransi.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Pengaturan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, diatur UU Nomor 8 Tahun  1999  tentang  perlindungan  Konsumen,  yang  mengatur  bahwa    para  pihak  yang  akan penyelesaian sengketa konsumen dapat menempuh jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur litigasi dilakukan  melalui  peradilan  umum  sedangkan  jalur  non  litigasi  melalui  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase.
Prioritas dalam penyelesaian sengketa konsumen adalah melalui jalur non litigasi dengan mengupayakan  perdamaian  antara  para  pihak  dengan  prinsip  win-win  solution  sehingga hubungan baik antara konsumen dengan pelaku usaha tetap terjaga. Dalam proses penyelesaian sengketa, pelaku usaha hendaknya selalu memegang teguh etika khususnya dalam transparansi atas dokumen terkait sehingga konsumen tidak perlu menempuh upaya yang justru akan merusak citra pelaku usaha sendiri.
Kekuatan hukum akta perdamaian dalam sengketa yang dibuat antara konsumen dan pelaku usaha  dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan,  secara  yuridis  mempunyai kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  dengan  perjanjian  pada  umumnya  yakni  sebagai  undang- undang bagi para pembuatnya sesuai Pasal 1338 KUH Perdata. Namun alangkah lebih baik jika akta perdamaian itu dibuat berupa akta otentik dengan pengesahan melalui pengadilan.

## 2. Saran
Sesuai  amanat  Pasal  49  ayat  (1)  UUPK,  agar  BPSK  segera  didirikan  di  kota/kabupaten sehingga memudahkan akses masyarakat khususnya konsumen dalam mendapatkan penyelesaian yang sederhana cepat dan tanpa biaya, walaupun akta perdamaian yang dibuat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan belum disahkan di pengadilan, hendaknya ditaati para pihak sebagai gentle agreement sehingga tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Indonesia., P. P. R. (1998). Nomor 32. Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil . Mahayana, I. M. A., Susanthi, I. G. A. A. D., Yamawati, N. K. S., Budiarta, I. W., & Mardika, I. N.
(2021). Pemasaran Produk Berbasis Online bagi Pengusaha Ritel Mandiri di Desa Pancasari, Buleleng. Linguistic Community Services Journal , 2 (2), 66–73.
Maria S.W. Sumarjono, D. (2008). Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan . Kompas.
Nasution, A. (1995). Konsumen dan Hukum . Pustaka Sinar.
Nugroho, S. A. (2011). Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Kencana Prenada.
P, M. M. da. J. (2009). Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition . Kencana.
Shidarta. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Soetomo, R. H. (2008). Hitamnya Peradilan, Unit 05/14/E Tower V Apartemen Taman Rasuna yang Gagal Dibangun oleh Bakrie, Ruwetnya Mencari Keadilan Hukum di Indonesia, Berita Keadilan No. 18 Tahun 1999: “Kejati Takluk di Tangan Dokter.” PT Nice World.
Sunarso, S. (2009). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi kasus: Prita Mulyasari . Rineka Cipta.
Susanto, H. (2008). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, . Visi Media.
Winata, F. H. (2011). Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasiona . Jakarta.