## Wasisto Raharjo Jati
Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 393

## KEARIFAN LOKAL SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK KEAGAMAAN

## Wasisto Raharjo Jati
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta e-mail: wasisto.raharjo@mail.ugm.ac.id

## Abstract
This article aims to analyze relation between local wisdom within religion conflicts resolution  in post  conflict divided society  of Maluku. In the case of Maluku conflict religion  was  not  core  sources,  but  rivalry  among  societal  element  to  compete  for bureaucracy  position  and  economic-politic  resources.  Religion  is  only  becoming supporting  conflict which provides moral legitimation and politic identity to strike others.  The  history  of  Maluku  conflict  indicated  by  subordination  and  domination relations  that  resulted  discrimination  and  marginalization  amidst  society.  The fallacy of the new order regime in 1999 can be said conflict escalation in Maluku that murdered million  innocent peoples. Maluku conflict had  resolved by Malino peace treaty in 2002 and 2003, however potency of conflict in grassroots can be reduced by local  wisdom  values.  Pela  gandong  as  local  wisdom  had  a  pivotal  role  in reconciliation process to recapitalize social capital which cracked during conflict. In addition  to  local  wisdom,  representation  in  bureaucracy  also  hold  role  player  to reducing social gap between society elemental in Maluku.

## ***
Tulisan  ini  bertujuan  untuk menganalisis  kearifan  lokal  sebagai  resolusi  konflik keagamaan  di  masyarakat  pasca  konflik  Maluku.  Dalam  kasus  konflik  Maluku, agama bukanlah sumber utama, namun rivalitas antar elemen masyarakat dalam memperebutkan sumber daya ekonomi-politik dan birokrasi yang menjadi per- masalahannya. Agama hanya menjadi faktor pendukung yang menyediakan ada- nya legitimasi moral dan identitas politik untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Sejarah konflik Maluku ditandai dengan relasi subordinasi dan domi- nasi yang menghasilkan adanya diskriminasi dan marjinalisasi di tengah masya- rakat.  Jatuhnya  rezim  Orde  Baru  tahun  1999  dapat  dikatakan  sebagai  puncak konflik  Maluku  yang  telah  membunuh  jutaan  nyawa  manusia  tidak  bersalah. Konflik  Maluku  telah  diselesaikan  melalui  perjanjian  damai  Malino  tahun  2002 dan 2003, namun demikian potensi konflik di akar masyarakat dapat dikurangi melalui nilai-nilai kearifan lokal. Pela gandong sebagai kearifan lokal mempunyai peran penting dalam rekonsiliasi dengan menyatukan kembali solidaritas masya- rakat  yang  terpecah  selama  konflik.  Selain  halnya  kearifan  lokal,  representasi dalam  birokrasi  juga  memegang  peran  utama  dalam  mereduksi  kesenjangan sosial antara elemen masyarakat di Maluku.
Keywords: kearifan lokal, pela gandong , resolusi konflik, konflik Maluku
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 394

## A.  Pendahuluan
Pemahaman pertama yang harus dipahami dalam menganalisis resolusi konflik dan anarkisme agama adalah agama tidaklah mengajarkan kekerasan kepada umatnya. Agama justru mengabarkan adanya perdamaian dan cinta kasih  baik  kepada  sesama  umat  maupun  umat  lain  yang  mempunyai  ke- yakinan berbeda. Adanya konflik berbau anarkisme agama sendiri justru di- pertanyakan  agama  karena  telah  menjadi  distorsi  dalam  ajaran  agama  ter- sebut.  Agama  hanya  menjadi  identitas  artifisial  dalam  suatu  konflik  untuk memberikan legitimasi moral untuk berbuat kekerasan terhadap pihak lain- nya.  Selain  halnya  legitimasi  moral  dan  indentitas,  menyulutnya  kekerasan atas  nama  agama  juga  disebabkan  oleh  kesalahan  dalam  penafsiran  ajaran agama  sehingga  menimbulkan  pemahaman  sempit  dan  sikap  chauvinistik. Maka dalam konteks ini, konflik anarkisme agama sejatinya tidak ada. Yang ada justru adalah konflik berupa rivalitas sumber ekonomi dan politik mau- pun persaingan memperebutkan jabatan publik dalam pemerintahan. 1
Agama  bukanlah  menjadi  faktor  utama  ( core  conflict )  dalam  konflik anarkisme,  namun  hanya  menjadi  faktor  konsideran  maupun  pendukung ( supporting conflict ). Dalam berbagai kasus konflik mengatasnamakan agama seperti  konflik  Islam-Kristen  di  Poso  maupun  Maluku,  agama  justru  ter- politisasi  menjadi  identitas  konflik  yang  sebenarnya  hanya  menjadi  topeng atas  rivalitas  perebutan  sumber  ekonomi,  politik  maupun  birokrasi  antar masyarakat.  Tereskalasinya  agama  menjadi  bagian  sirkuler  konflik  anarkis merupakan implikasi panjang dari kebijakan kerukunan beragama yang tidak afirmatif.  Dalam  berbagai  hal,  ada  proses  diskrimasi  dan  pengistimewaan terhadap  kelompok  tertentu  yang  kemudian  menimbulkan  potensi  konflik laten. Sebenarnya membincangkan masalah konflik di ranah lokal bermuara pada  marjinalisasi  dan  ketertindasan  sehingga  agama  kemudian  menjadi stimulus dalam melakukan konflik.
Negara  sendiri  rupanya  juga  menerapkan  standar  ganda  dalam  me- nyelesaikan konflik yakni menerapkan strategi pluralis-humanis di satu sisi, sementara  di  sisi  lain  juga  menerapkan  strategi  penyelesaian  birokratis- ______________
1 S. Rizal  Panggabean, Pola-pola  Konflik  Keagamaan  di  Indonesia (1990-2008) ,  (Jakarta:  Asia Foundation, 2009), h. 7.

## Wasisto Raharjo Jati
Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 395
strukturalis.  Ambiguitas  yang  diperlihatkan  negara  dalam  penyelesaian konflik anarkisme agama tidaklah secara benar dan utuh menyelsaikan sam- pai ke akarnya yakni marjinalisasi dan dikriminasi. Namun justru pendekatan represif dan “pemolisianisasi” terhadap minoritas yang dilabel sebagai “biang permasalahan”. 2 Padahal  konflik  yang  terjadi  selama  ini  adalah  faktor  ke- tidaksukaan  atas  capaian  ekonomi-politik  kelompok  tertentu  sehingga  me- nimbulkan kecemburuan sosial. Maka pada akhirnya, negara hanya menuruti suara  mayoritas  sebagai  aktor  perusak  dan  mengerdilkan  suara  minoritas sebagai  korban.  Artinya  negara  masih  setengah  hati  dalam  penyelesaian konflik anarkisme agama dan hanya memandangnya sebagai konflik yang di- sebabkan  perbedaan  mahzab  teologis  tertentu  yang  kemudian  dianggap sesat. Pola sesat pikir inilah yang kemudian menyebabkan anarkisme agama selalu berlanjut dari hari ke hari dan negara membiarkan hal tersebut sebagai masalah intern umat.
Kasus konflik Islam dan Kristen di Ambon sebenarnya tidak lepas dari rancang bangun skenario tersebut dimana rivalitas dalam perebutan jabatan publik kemudian tereskalasi menjadi konflik agama. Puncak konflik Maluku sendiri  terjadi  dalam  kurun  waktu  1999-2002  yang  dimulai  dari  peristiwa Maluku Berdarah pada 19 Januari 1999 yang memakan banyak korban. Kon- flik sendiri sudah diselesaikan melalui Perjanjian Malino I dan II pada 2002- 2003  yang  diwakili  tokoh-tokoh  masyarakat  baik  Islam  maupun  Kristen. Namun demikian yang menjadi kekhasan dalam resolusi penyelesaian konflik anarkisme agama di Maluku adalah representasi maupun revitalisasi kearifan lokal  berupa pela  gandong antar negeri (kampung)  di  Maluku  untuk  saling mengangkat saudara menjadi hubungan kakak-adik. 3
Kedua resolusi konflik inilah yang coba untuk diangkat dalam tulisan ini dengan  rumusan  masalah  yakni  seberapa  besar  peran  representasi  dan revitalisasi  kearifan  lokal  sebagai  resolusi  konflik  anarkisme  agama  di Maluku. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui model resolusi konflik  alternatif  selain  halnya  pendekatan  hukum  positif  yang  selama  ini
______________
2 Anas  Saidi, Menekuk  Agama,  Membangun  Tahta:  Kebijakan  Agama  Orde  Baru ,  (Jakarta: Desantara, 2004), h. 2-5.
3 Hamzah  Tualeka,  “Kearifan  Lokal Pela  Gandong di  Lumbung  Konflik,”  Jurnal el-Harakah , Vol.15, No. 2, 2011, h. 5.
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 396
selalu  saja  dikedepankan  dalam  mengatasi  konflik  anarkisme  keagamaan. Yang  kedua  adalah menguji seberapa  efektifkah nilai-nilai  sosio keagamaan menjadi  resolusi  konflik  keagamaan.  Manfaat  yang  diambil  dari  tulisan  ini seperti  bisa  mengetahui  potensi  nilai  sosio-keagamaan  menjadi  agen  bina damai dalam penyelesaian konflik agama maupun juga mengetahui pemeta- an masalah konflik anarkisme agama dari sudut pandang sosio keagamaan.

## B.  Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik
Studi  sosiologi  agama  yang  mengupas  kearifan  lokal  sebagai  resolusi konflik  keagamaan  masih  dikatakan  sedikit.  Minimnya  studi  tersebut  di- karenakan  banyak  di  antara  kearifan  lokal  tersebut  sudah  tergerus  oleh modernitas  zaman  sehingga  tema  kearifan  lokal  menjadi  tidak  menarik dalam  perspektif  manajemen  konflik.  Hilangnya  kearifan  lokal  membuat potensi  konflik  anarkisme  agama  semakin  membesar  karena  masyarakat tidak memiliki filter kultural dalam menjaga marwah ikatan sosial mereka. 4 Benturan sosial yang terjadi dalam masyarakat multietnik pasca otoritarian memunculkan  adanya  fenomena  stres  sosial,  kepedihan  ( bitterness ),  dis- integrasi sosial yang seringkali juga disertai oleh musnahnya aneka aset-aset material dan non-material.
Yang  dimaksudkan  dari  aset  material  sendiri  adalah  tuntutan  pe- menuhan kebutuhan minimal pokok demi menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat dan aset non material atau post-material sendiri adalah muncul- nya  dekapitalisasi  modal  sosial  dalam  kearifan  lokal  seperti  hilangnya  rasa saling percaya ( trust ) diantara sesama anggota masyarakat, rusaknya jaring- an ( networking ), serta tegerusnya rasa patuh terhadap tata aturan norma dan tatanan sosial yang selama ini disepakati bersama. 5
Oleh  karena  itulah,  peta  konflik  keagamaan  di  Indonesia  pasca  1999 sendiri  mengalami  transformasi  dari  semula  materialisme  (ketidakadilan kebutuhan  ekonomi)  menuju  kepada  post-materialisme  yang  kemudian  di- ______________
4 Abdur Rozaki, “Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal”, Flamma, Vol. 24, 2004, h. 3.
5 Arya  Hadi  Dharmawan,  “Konflik  Sosial  dan  Resolusi  Konflik:  Analisis  Sosial  Budaya,” makalah dipresentasikan  dalam  seminar  dan  Lokakarya  Nasional  Pengembangan  Perkebunan Wilayah  Perbatasan  Kalimantan,  dengan  tema  “Pembangunan  Sabuk  Perkebunan  Wilayah Perbatasan Guna Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Pertahanan Nasional,” Pontianak, Minggu, 10-11 Januari 2007, h. 2-8.

## Wasisto Raharjo Jati
Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 397
tandai dengan pemenuhan kebutuhan akan pengakuan atas eksistensi ideo- logi  baru  atau  arus  pemikiran  baru  dalam  sistem  kehidupan  sosio-politik nasional maupun lokal. Adanya transformasi tersebut menyulut adanya sikap chauvinisme agama yang melahirkan adanya aksi anarkisme agama maupun penistaan terhadap umat agama lainnya.
Namun  demikian,  di  saat  bersamaan  kebutuhan  akan  menghidupkan ruang diskursif maupun dialogis antar umat beragama juga muncul. Adalah multikulturalisme  dan  pluralitas  agama  sebagai  bagian  dari  post- materialisme tersebut yang sekiranya menjadi patron konsepsi dalam mem- bidani  kearifan  lokal  untuk  direvitalisasi  di  tengah  iklim  konflik  yang  bisa meletus  setiap  saat.  Adapun  studi  awal  yang  mencoba  untuk  menganalisis mengenai relasi kearifan lokal dengan resolusi konflik agama dilakukan oleh John Haba. Haba dalam studinya yang berjudul “Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi  Resolusi Konflik  di  Kalimantan  Barat,  Maluku  dan  Poso”  melihat  lima peran  vital  kearifan  lokal  sebagai  media  resolusi  konflik  keagamaan. 6 Yang pertama adalah kearifan lokal sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Identitas tersebut menunjukkan bahwa komunitas tersebut memiliki budaya perdamaian  yang  berarti  menunjukkan  komunitas  tersebut  merupakan komunitas yang beradab. Hal ini dikarenakan konflik merupakan simbolisasi kultur  barbarian.  Tentunya  dengan  memiliki  kearifan  lokal,  komunitas tersebut ingin mencitrakan dirinya sebagai komunitas yang cinta damai.
Kedua , kearifan lokal sendiri menyediakan adanya aspek kohesif berupa elemen perekat lintas agama, lintas warga, dan kepercayaan. Dalam konteks ini, kearifan lokal dapat diartikan sebagai ruang maupun arena dialogis untuk melunturkan segala jenis esklusivitas politik identitas yang melekat di antara berbagai kelompok. Adanya upaya menjembatani berbagai lintas kepenting- an tersebut adalah upaya untuk membangun inklusivitas dalam meredam po- tensi konflik yang lebih besar lagi. Ketiga , berbeda halnya dengan penerapan hukum positif sebagai media resolusi konflik yang selama ini jamak dilakukan oleh  para  penegak  hukum  kita  yang  kesannya  “memaksa”.  Hal  inilah  yang menjadikan reoslusi konflik dengan hukum positif sendiri justru sifatnya arti- ______________
6 John Haba, “Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan  Poso,”  dalam  Irwan  Abdullah,  dkk.  (ed.), Agama  dan  Kearifan  Lokal  dalam  Tantangan  Global, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 334-335.
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 398
fisal  dan  temporer  meskipun  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Banyak diantara  kasus  anarkisme  agama  yang  diselesaikan  melalui  pendekatan hukum  positif  seperti  halnya  SKB  Tiga  Menteri  justu  banyak  dilanggar.  Ke- arifan lokal sebagai bagian dari resolusi konflik alternatf justu lebih ke arah mengajak  semua  pihak  untuk  berunding  dengan  memanfaatkan  kedekatan emosi maupun kultural.
Keempat ,  kearifan  lokal  memberi  warna  kebersamaan  bagi  sebuah komunitas  dan  dapat  berfungsi  mendorong  terbangunnya  kebersamaan, apresiasi,  sekaligus  sebagai  sebuah  mekanisme  bersama  menepis  berbagai kemungkinan  yang  dapat  meredusir,  bahkan  merusak  solidaritas  komunal, yang dipercaya berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas yang terintegrasi. Kelima , Kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan  hubungan  timbal  balik  individu  dan  kelompok,  dengan  meletakkan  di atas  kebudayaan yang  dimiliki.  Maka  bisa  dikatakan  bahwa  kearifan  lokal merupakan  bentuk  sintesa  dari  unsur  sosio-kultural  dan  sosio-keagamaan yang  tujuannya  adalah  merekatakan  kembali  hubungan  antar  sesama masyarakat yang tereduksi perebutan kepentingan politik maupun ekonomi. 7
Studi John Haba mengenai kearifan lokal sebagai resolusi konflik dalam mengatasi  konflik  anarkisme  agama  setidaknya  telah  memberikan  inspirasi kepada  akademisi  lainnya  untuk  mengkaji  pada  hal  serupa.  Kearifan  lokal kembali menjadi kajian alternatif dalam upaya bina damai dalam mengatasi konflik komunal dalam masyarakat heterogen. Rupanya di tengah ancaman laten  konflik  antar  agama  maupun  antar  etnik  di  Indonesia,  ragam  kearifan lokal sebagai budaya perdamaian juga turut eksis dalam menjaga solidaritas dan  harmoni  antar  lintas  masyarakat.  Mereka  berperan  dalam  manajemen konflik baik dalam upaya pencegahan maupun upaya resolusi konflik.
Adapun  studi  yang  dilakukan  oleh  Hamzah  Tualeka  yang  berjudul “Konflik dan Integrasi Sosial Bernuansa Agama di Ambon Lease” menyebut- kan signifikasinya pela gandong sebagai resolusi konflik di Maluku. 8 Adapun konflik  Islam-Kristen  yang  tereskalasi  dalam  peristiwa  Idul  Fitri  Berdarah
______________
7 Nurma Ali Ridwan,”Landasan Keilmuan Kearifan Lokal.” Ibd,. Vol.5, No.1, 2007, h. 31.
8 Hamzah Tualeka, “Konflik  dan Integrasi  Sosial  Bernuansa Agama,” Disertasi , tidak  diterbit- kan, (Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), h. 30.

## Wasisto Raharjo Jati
Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 399
pasa  19  Januari  1999  dipicu  karena  enam  faktor  yakni pertama ,  latar belakang sejarah, penduduk dan agama, tentang sekilas sejarah Maluku, per- jumpaan agama Islam dan Kisten di Maluku, penduduk dan agama di Maluku, Maluku  daerah  rawan  konflik. Kedua, kondisi  sosiologis  yang  melatar- belakangi konflik, tentang kondisi sosiologis, umat Kristen merasa terancam, dalang  kerusuhan,  dan  intelijen  asing  masuk  Ambon. Ketiga ,  peristiwa  ke- rusuhan Ambon-Maluku, tentang menjelang peristiwa kerusuhan, kerusuhan Ambon-Maluku, fase-fase konflik Ambon, dan korban konflik Ambon-Maluku. Selain  itu  pula  konflik  juga  dipicu  adanya  segregaasi  soso-keagamaan  yang terjadi  antara  kaum  Islam  dan  Kristen  di  Maluku,  peran  dari  lembaga- lembaga  keagamaan  yang  sebenarnya  lebih  berurusan  dengan  politik  dari- pada mengurus umatnya sendiri. Kemudian yang ketiga, pola kepemimpinan lokal  sudah  hancur  sama  sekali,  karena  pola  rekrutmen  pemimpin  zaman Orde  Baru  itu  sangat  menggantung  ke  atas,  sehingga  tidak  ada  pemimpin- pemimpin lokal yang datang dari bawah.
Adapun  indikator-indikator  tersebut  tereskalasi  menjadi  konflik  yang besar  pada  tahun  2002  yang menewaskan  banyak  korban  dari  pihak  Islam maupun Kristen. Ditengarai bahwa konflik agama Maluku sendiri dipolitisasi demi berbagai kepentingan kelompok seperti halnya Republik Maluku Seruni (RMS). Konflik Maluku sejatinya sudah dapat diselesaikan melalui Perjanjian Malino I dan II pada tahun 2004 dalam tingkat formal. Namun sejatinya, yang berperan  besar  dalam  merajut  kembali  benang-benang  perdamaian  antar agama Islam maupun Kristen adalah pela gandong yakni suatu kearifan lokal perdamaian yang terdapat dalam masyarakat lokal Maluku.
Adapun  pengertian pela sendiri  diartikan  sebagai  suatu  sistem hubungan  sosial  yang  dikenal  dalam  masyarakat  Maluku  berupa  suatu perjanjian hubungan antara satu negeri (kampung) dengan kampung lainnya yang biasanya berada di pulau lain dan kadang juga menganut agama lain di Maluku. Adapun perjanjian tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk upcara minum  tuak  yang  dicampur  darah  kedua  pemimpin negeri (desa).  Hal tersebut  menandakan  adanya  hubungan pela antara  kedua  negeri  dan mengikat keturunannya sepanjang masa. Pela gandong juga disimbolisasikan sebagai hubungan adik-kakak antar kedua negeri tersebut.
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 400
Dalam  analisis terhadap  konflik  Maluku,  disebutkan  bahwa  revitalisasi pela  gandong sendiri  menjadi  penting  dalam  membangun  solidaritas  antar negeri  yang  dikoyak  konflik  horizontal.  Misalnya  saja,  Kampung  Oma  Pela Gandong dengan Ulath dan Buano, Negeri Ema Huaressy Pela dengan Ameth dan Negeri Naku, Negeri Naku Gandong dengan Larike, Negeri Ema Huaressy Gandong  dengan  Batu  Merah,  dan  Batu  Merah  Pela  dengan  Passo.  Intinya Hamzah  ingin  mengatakan  bahwa pela  gandong memegang  kunci  utama dalam mendamaikan konflik agama dalam tingkatan informal maupun sosio keagamaan.
Adapun  studi  serupa juga  dilakukan  oleh  Wayan  Rai  dalam  risalahnya yang  berjudul  “Manajemen Konflik Sosial  di  Bali”. 9 Sama  seperti  halnya  ke- kerasan agama maupun etnik di Maluku, konflik di Bali sendiri juga muncul ketika akhir rezim ototritarian mulai runtuh pada medio 1997-2001 dan juga dilakukan pada saat hari besar agama yakni Hari Raya Nyepi. Saat itu, konflik terjadi  dikarenakan  lebih  banyak  berbentuk  perkelahian  massal  disertai kekerasan. Akar masalah yang memicu terjadinya konflik sosial antar warga baik  internal  desa  maupun  antar  desa  adalah  dendam  pribadi/kelompok, sengketa  tanah  milik/pelaba  pura, ayahan desa,  wangsa,  kuburan,  batas wilayah desa adat, politik, perkelahian antar pemuda, dan lain sebaginya.
Mekanisme konflik keagamaan baik antar sesame Hindu maupun lintas agama  sebenarnya  dapat  diselesaikan  melalui desa-desa  pakraman dengan menggunakan strategi mediasi dalam menanggulangi dan mencegah konflik seperti halnya kearifan lokal berupa konsep tri hita karana; semboyan desa- kala-patra,  linggih  manut  sasana,  sasana  manut  linggih; juga doktrin swa- darma. Akan  tetapi  juga negosiasi. Jika suatu konflik  tidak  bisa  diselesaikan lewat negosiasi atau musyawarah, terutama konflik berdimensi internal yang melibatkan warga melawan desa pakraman.
Satu hal yang pasti dalam membicarakan kehidupan multikulturalisme dalam beragama di Bali adalah semangat kekeluargaan. Semangat bekeluarga atau  yang  lebih  dikenal  sebagai menyama braya sendiri merupakan  bentuk tenggang  raya  maupun  toleransi  orang  Bali  terhadap  pendatang  yang  ber-
______________
9 Wayan Rai, ”Manajemen Konflik Sosial sebagai Prakondisi Masyarakat Ipteks.” Ngayah. Vol. 2, No. 1, 2011, h. 2-11.

## Wasisto Raharjo Jati
Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 401
mukim di sana. Konteks “menjadi keluarga” sendiri mengindikasikan adanya persaudaraan  lintas  darah  orang  Bali  terhadap  pendatang,  karena  sejatinya sendiri  orang  Bali  juga  merupakan  keturunan  pendatang  dari  Majapahit. Konsep ini pulalah yang mengindarkan Bali dari konflik agama maupun etnis pad  tahun  1999  ketika  di  tanah  air  marak  terjadi  konflik  Islam  Tionghoa maupun Islam dan minoritas lainnya.
Konteks  “menjadi  keluarga”  dalam  kearifan  lokal  juga  terjadi  dalam kasus  resolusi  konflik  keagamaan  di  Lampung  Selatan.  Lampung  yang memiliki semboyan Bumi Ruwa Jurai sendiri dimaknai secara harfiah sebagai kawasan  beranekaragam  suku,  agama,  dan  budaya.  Kondisi  heterogenitas yang terjadi dalam kasus Lampung terjadi karena progam transmigrasi yang digalakkan oleh pemerintah Orde Baru pada dekade 1980-an dimana trans- migran  dari  Bali,  Jawa,  Bugis,  maupun  kawasan  padat  penduduk  lainnya untuk pindah ke Lampung menjadi pekebun maupun petani. Proses asimiliasi di  Lampung  sebenarnya  berjalan  baik  karena  orang  Lampung  sendiri sebenarnya terbuka atas kehadiran pendatang melalui sifat budayanya yakni nemui  nyimah (keramah-tamahan). 10 Hal  inilah  yang  kemudian  membuat identitas  ke-Lampung-an  sendiri  menjadi  bias  karena  sekat-sekat  etnisitas dan keagamaan sendiri sudah kabur dan tercampur-aduk dengan etnis mau- pun agama lainnya.
Secara  genealogis,  jumlah ulun Lampung  sangat  sedikit  dibandingkan dengan  populasi  pendatang.  Perkiraan  komposisi  penduduk  berdasarkan suku bangsa adalah Jawa sebesar 61,88%, Lampung sebesar 11,92%, Sunda (termasuk Banten) sebesar 11,27%, Semendo dan Palembang sebesar 3,55%, dan  suku  bangsa  lainnya  (Bengkulu,  Batak,  Bugis,  Minang  dan  lain-lain) sebesar  11,35%.  Komposisi  tersebut  memang  tidak  dapat  dipisahkan  dari sejarah  kontak ulun Lampung  dengan  orang  lain  selama  ratusan  tahun sehingga mereka lebih terbuka dan identitasnya semakin cair.
Maka  dengan  semakin  heterogenitasnya  etnis  maupun  agama  yang berada  di  Lampung  tidak  membuat  kawasan  tersebut  secara  utuh  sendiri lepas  dari  konflik.  Konflik  agama  maupun  etnis  yang  terjadi  di  kawasan
______________
10 Sulistyowati  Irianto,  “ Piil  Pesenggiri :  Modal  Budaya  dan  Strategi  Identitas  Lampung”, Makara Sosial Humaniora. Vol. 15. No. 2, 2004, h. 144.
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 402
Lampung  agak  sedikit  berbeda  dengan  daerah  lainnya  yang  mayoritas  di- hasilkan karena adanya diskriminasi maupun etnifikasi terhadap etnis mau- pun  agama  tertentu.  Konflik  yang  terjadi  di  Lampung  lebih  banyak  terjadi karena  penonjolan  identitas  maupun  pengeksklusifikasi  terhadap  etnis maupun agama tertentu. Adapun konflik yang terjadi pada November 2012 di Lampung Selatan  yang terjadi  antara  etnis  Islam Lampung  dan  etnis  Hindu Bali lebih dikarenakan masalah komunikasi dan sikap esklusivitas Hindu Bali yang  tidak  mau  membaur  dengan  pihak  lainnya  sehingga  memunculkan sikap arogansi terhadap etnis Lampung. Maka dari situlah, kemudian konflik pecah  karena  pemicu  sederhana,  namun  proses  inkubasi  potensi  konflik sendiri sudah berlangsung sudah lama.
Sama seperti halnya yang terjadi dalam resolusi konflik agama Islam dan Kristen  di  Maluku  melalui  proses  kearifan  lokal pela  gandong (hubungan adik-kakak).  Adapun  resolusi  konflik  yang  digunakan  untuk  menghentikan konflik Bali dan Lampung adalah dengan cara-cara kultural pula. Dalam adat ulun Lampung  sendiri,  dikenal  sebagai angkon  mewaghi (angkat  saudara). Orang Lampung sebagai saudara tua “mengangkat saudara” agama maupun etnis lainnya menjadi saudara, meskipun tidak sedarah. Prosesi ini biasanya dilakukan  untuk  penyambutan  atau  penyelesaian  maupun  konflik  atau sengketa permasalahan tertentu.
Tulisan  ini  menggunakan  analisa  kepustakaan.  Analisa  didasarkan pengumpulan  data  sekunder  berbasis  kepustakaan  yang  dihimpun  dari berbagai  literatur  yang  mendukung.  Adapun  metode  penelitian  ini  dipilih dikarenakan  untuk  menghimpun  data-data  sekunder  mengenai  studi  yang berkaitan dengan lokus pada penelitian. Adapun studi sosial-keagamaan yang menjadi  sampel  dalam  penulisan  adalah  berkaitan  dengan  relasi  kearifan lokal, agama, maupun resolusi konflik di Indonesia. Maka dari sana kemudian dicari sintesis mengenai pembahasan kearifan lokal menjadi resolusi konflik keagamaan.

## C.  Eskalasi Konflik Keagamaan di Maluku
Perbincangan mengenai konflik keagamaan antara Islam dan Kristen di Maluku  sebenarnya  bukanlah  peristiwa  mutakhir  yang  terjadi  pada  tahun 1999-2002.  Sejatinya  konflik  keagamaan  tersebut  sebenarnya  merupakan

## Wasisto Raharjo Jati
Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 403
rantai panjang dari narasi ketidakadilan dan marjinalisasi masyarakat akibat kebijakan  pemerintah  baik  kolonial  maupun  republik. 11 Semasa  zaman kerajaan  Islam  Ternate  dan  Tidore  pada  abad  ke-17-18,  sebenarnya hubungan negeri antar  pulau  sebenarnya  terjalin  dengan  baik  melalui hubungan  perniagaan  maupun  jalur  dakwah.  Hubungan pela juga  rutin  di- gencarkan  untuk  memperkuat  solidaritas  masyarakat  dalam  mereduksi persaingan  dagang  antar  pulau.  Kondisi  yang  serba  harmonis  tersebut kemudian  berubah  manakala  kekuatan  imperialis  mulai  masuk  ke  Maluku. Adalah  Portugis  dan  Spanyol  pada  pertengahan  abad ke-18  yang kemudian menjadikan hubungan aliansi untuk memecah kesatuan Ternate dan Tidore menjadi  hubungan  rival  satu  sama  lain.  Puncaknya  adalah  ketika  Belanda mulai masuk ke dalam lingkungan Maluku pada abad ke-19 untuk menguasai cengkeh  dan  sumber  rempah-rempah  lainnya.  Hal  inilah  yang  menjadikan Maluku  kemudian  sepenuhnya  menjadi  milik  Belanda  pada  pertengahan abad  ke-19  dengan  mengalahkan  Ternate  dan  Tidore.  Adapun  bibit  konflik keagamaan  yang  mengakar  hingga  tereskalasi  pada  rentang  tahun  1999- 2002  dimulai  ketika  Belanda  melakukan  misionarisasi  Kristen  Protestan kepada  para  warga lokal.  Praktik misionarisasi Kristen  yang  dilakukan  oleh Utrechtsche  Zendings  Vereeniging (UNZ)  tersebut  sebenarnya  merupakan bagian dari upaya Belanda untuk mengurangi pengaruh Ternate yang masih kuat  di  Maluku. 12 Hal  inilah  yang  kemudian  menjadikan  Maluku  menjadi tersegregasi  baik  secara  politik  maupun  sosio  keagamaan  dimana  Maluku utara  yang  masih  berada  dalam  pengaruh  Kerajaan  Islam  Ternate  sendiri dinamakan  sebagai Jazirah  Leihitu sedangkan  Maluku  selatan  yang  berada dalam pengaruh misionarisasi Kristen Belanda dinamakan Jazirah Leitimur .
Selain halnya segregasi yang menjadi sumber konflik laten, semasa pe- merintahan  kolonial  banyak  mengangkat  warga  Maluku  Kristen  menjadi birokrat ( ambtenaar ) maupun militer Belanda karena dianggap mau bekerja sama  dengan  pemerintah  kolonial.  Kaum  Kristen  Maluku  sendiri  di-
______________
11 J.R.  Marieta, Konflik  Maluku  Utara:  Penyebab,  Karakteristik,  dan  Penyelesaian  Jangka Panjang , (Jakarta: LIPI, 2004), h. 114.
12 Syamsul  Hadi, Disintegrasi  Pasca  Orde  Baru:  Negara,  Konflik  Lokal,  dan  Dinamika
Internasional, (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), h. 165.
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 404
sekolahkan hingga menjadi kaum terdidik dibandingkan kaum Islam Maluku yang tidak mau bekerjasama karena Belanda adalah kaum kafir bagi mereka. Walhasil  kemudian  kaum  Islam  Maluku  kemudian  mengalami  marjinalisasi dan diskrimasi sosial dan ekonomi semasa pemerintahan kolonial. 13
Kondisi pengistimewaan kaum Maluku Kristen tersebut kemudian ber- ubah ketika zaman republik. Kaum Kristen kemudian dicap sebagai separatis oleh  pemerintah  pusat  karena  banyak  diantaranya  yang  tergabung  dalam RMS. Hal inilah yang kemudian menguntungkan kaum Islam Maluku selama ini  terdiskriminasi  dan  termajinalkan  semasa  zaman  kolonial  untuk  me- nguasai  birokrasi  pemerintahan  yang  dulu  dominasi  Kaum  Kristen.  Harus diakui bahwa jabatan birokrasi pemerintahan merupakan profesi prestisius di  Maluku  yang  sejatinya  merupakan  konstruksi  politik  Belanda.  Makanya kemudian, banyak kaum muda Maluku sendiri lebih banyak terjun di dunia birokrasi  ketimbang  sektor  perdagangan  yang  merupakan  sumber  asali perekonomian mereka. 14
Selain  menghadapi  adanya  “Islamisasi”  dalam  birokrat.  Kaum  Kristen juga  menghadapi  serangan  pendatang  berupa  pedagang  Buton,  Bugis,  dan Makassar  yang  menguasai  perdagangan  antar  pulau  di  Maluku.  Maka  di tengah  himpitan  “islamisasi”  baik  dari  sosio-ekonomi  maupun  sosio keagamaan  inilah  yang  kemudian  memecahkan  konflik  Maluku  pada  tahun 1999 dimana rasa frustasi kaum Maluku Kristen selama Orde Baru berusaha dilampiaskan  kepada  kaum  Islam  yakni  Maluku  Islam  maupun  pendatang BBM (Buton, Bugis, dan Makassar).
Konflik  yang  sebenarnya  lebih  mengarah  rivalitas  birokrasi  lantas kemudian  berkembang  menjadi  konflik  agama.  Isu  perebutan  birokrasi sebagai  konflik  utama  ( core  conflict ) kemudian  mengalami  ramifikasi penyebab konflik lainnya, antara lain sebagai berikut:
______________
13 John  Pieris, Tragedi  Maluku:  Krisis  Sebuah  Peradaban ,  (Jakarta:  Yayasan  Obor,  2004),  h.
269.
14 Gerry Van Klinken, Perang Kota Kecil , (Jakarta: Yayasan Obor,2007), h. 150.

## Wasisto Raharjo Jati
Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 405
Tabel 1.

## Sumber-sumber Eskalasi Konflik Anarkisme Agama di Maluku
Dimensi Sumber Konflik Komunitas Islam Maluku Komunitas Kristen Maluku Birokasi Pemerintahan maupun Ekonomi Islam merasa “disisihkan” dalam pola rekrutmen birokasi. Kristen mendapat tekan- an adanya “islamisasi” birokrat dan kalah ber- saing dengan kelompok BBM. Politik Kecurigaan terhadap kaum Kristen Maluku dalam kelompok RMS. Isu “negara I slam” mau- pun jihad yang meresah- kan kaum Kristen. Keagamaan Oikumene, dominasi simbol-simbol agama Kristen di tempat publik yang bisa menganggu akidah. Munculnya gerakan fun- damantalisme Islam, aksi perusakan gereja. Pendidikan Merasa dianaktirikan. Khawatir adanya “islami- sasi”. Sumber: Data hasil penelitian Novri Susan 15
Semua faktor tersebut kemudian menjadi causa prima konflik anarkis- me agama Maluku yang sebenarnya dapat disimplifikasikan menjadi dua hal yakni:  (1)  rivalitas  elite  dalam  merebutkan  pengelolaan  sumberdaya  alam dan  jabatan-jabatan  birokrasi  serta  politik,  (2)  menguatnya  etnosentrisme dan  religiosentrisme  sebagai  alat  untuk  merebutkan  sumber-sumber  eko- nomi dan politik. Namun disamping dua premis tersebut sebagai core conflict , tidak  dipungkiri  rivalitas  agama  Islam  dan  Kristen  juga  menjadi supporting conflict (konflik  pendukung).  Bahkan  bisa  jadi,  agama  juga  berperan  besar sebagai  tungku  api  dalam  penciptaan  konflik  yang  sejatinya  hanya  rivalitas ekonomi-politik  belaka.  Jika  ditelisik  lebih  lanjut,  ikatan  agama  di  Maluku harus diakui berkembang menjadi tersegregrasi dan masyarakat mengalami grouping berdasarkan  afiliasi  dan  afinitas  keimanan.  Maka  dapat  dikatakan bahwa  politisasi  identitas  keagamaan  Islam-Kristen  sendiri  sebagai beyond the  conflict yang  kemudian  berkelindan  dengan  konflik  rivalitas  jabatan birokrasi. Esklusivitas Islam-Kristen yang kemudian memuncak kepada kon-
______________
15 Novri Susan, Negara Gagal Mengelola Konflik , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 164.
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 406
flik anarkisme keagamaan sendiri dapat dianalisis sebagai berikut: pertama , konteks  beragama  dilakukan  secara  simbolik  formalistik  yang  berimplikasi kepada  terjadi  krisis  religiusitas  dan  memunculkan  adanya  sikap  jingoisme terhadap agama. Maka yang terhimpun dari sikap egosentrik tersebut, kedua komunitas  agama  baik  Islam  dan  Kristen  sibuk  berlomba  membangun  dan memperbesar  simbol-simbol  agama,  daripada  bagaimana  beragama  yang membebaskan  dan  mencerahkan  kehidupan  manusia.  Hal  inilah  yang kemudian  memicu  rivalitas  teologis  yang  berujung  pada  aksi  pembenaran pribadi bahwa agamanya yang “benar”.
Kedua, agama  cenderung  mengelite  dan  tidak  merakyat.  Agama  lebih cenderung  memihak  kepada  kekuasaan  daripada  kepada  kelompok- kelompok marjinal ( mustaḍ’afīn ). Agama kehilangan semangat pembebasan- nya  untuk  memerdekakan  umat  dari  ketimpangan  dan  sikap  diskriminasi. Mutualisme antara agama dan kekuasaan sendiri disebabkan oleh banyaknya rekrutmen para petinggi agama baik itu ulama maupun pastor untuk menjadi birokratisasi.  Adapun  mesin  birokrasi  yang  memanfaatkan  adanya  saluran korporatisme  agama  sejatinya  untuk  memberikan  kesetaraan  pola  rekrut- men.  Namun  yang  menjadi  justru  adalah  rivalitas  antar  kedua  kelompok tersebut.
Ketiga, agama-agama  sibuk  mengurusi  dan  mengawal  kekuasaannya. Hal tersebut merupakan ekses dari semakin merenggangnya agama dengan umatnya.  Ketiadaan  para  tokoh  agama  sebagai  nabi  sosial  dalam  men- damaikan  perilaku  umat  menyebabkan  umat  menjadi  kehilangan  arah  dan kemudian meletuslah  konflik. Keempat, politisasi  agama  untuk  kepentingan pribadi atau kelompok. Pada konteks ini agama bukan lagi menjadi kekuatan integrasi,  tapi  menjadi  kekuatan  disintegrasi  bahkan  segregasi.  Kerukunan agama maupun perdamaian justru menjadi kata tabu dibicarakan manakala suatu kelompok mengklaim agama sebagai kepentingan kelompok.
Kelima , munculnya fanatisme agama yang merupakan embrio dari sikap chauvinisme  dalam  agama  yang  kemudian  meruncing  pada  pertumbuhan sikap saling permusuhan antar komunitas umat beragama. 16
______________
16 Abidin  Wakano,  “Permasalahan  Agama-agama  di  Maluku  http://www.radarambon.co/ readopini-20120524235252-permasalahan-agamaagama-di-maluku-opini, diakses pada tanggal 10 April 2013.

## Wasisto Raharjo Jati
Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 407
Maka  kelima  faktor  tersebut  berkelindan  atas  penciptaan  konflik Maluku yang kemudian terbagi atas tiga fase gelombang konflik yang puncak- nya pada “Tragedi Idul Fitri Berdarah 19 Januari 1999”. Konflik keagamaan yang  terjadi  di  Maluku  pasca  reformasi  dipicu  atas  kejadian  yakni  aksi pemalakan  seorang  sopir  (beragama  Kristen)  dengan  penumpangnya  (ber- agama  Islam)  kemudian  menyeret  ratusan  orang  lintas  pulau  untuk  ber- konflik  dengan  membabi  buta  pada  periode  tahun  1999-2002.  Namun demikian,  peristiwa  sebelumnya  ditengarai  juga  menjadi  pemicu  konflik seperti  aksi  pemukulan  pemuda  kristen  yang  mabuk-mabukan  kepada pemuda  Muslim  pada  bulan  Ramadhan  yan  kemudian  dibalas  dengan  aksi pembakaran gereja oleh sekelompok pemuda Muslim pasca hari Natal pada Desember 1999. Periode pertama konflik ditandai dengan kisah pelemparan ternak  milik  warga  Desa  Tawiri  yang  kemudian  dibalas  oleh  tindakan pelemparan  rumah  warga  Desa  Bak  Air  yang  mayoritas  merupakan  warga Muslim.  Cerita  lain  berasal  dari  Kampung  Wailete,  dimana  sebagian  besar penduduknya  adalah  etnis  Buton  dan  Bugis.  Mereka  sedang  mengadakan pesta  perkawinan,  dan  salah  satu  anggota  prajurit  melanggar  adat  dengan berjoget menggunakan topi. Teguran kepada prajurit ini kemudian berujung perkelahian.  Hal  inilah  yang  kemudian  memicu  pertarungan  antar  warga negeri Batu Merah (Islam) dan Mardika (Kristen). Konflik antar kedua negeri tersebut menjalar ke berbagai pulau salah satunya adalah di Maluku Utara. Di Maluku Utara, konflik diawali dengan pertikaian dua desa yaitu desa Malifut (Muslim) dan desa Kao (Kristen) terkait isu pemekaran wilayah. Konflik ini akhirnya juga melibatkan konflik komunal Muslim-Kristen seantero wilayah Maluku Utara.
Konflik  periode  kedua  terjadi  pada  saat  pemilu  1999  yang  ketika  itu dimenangkan  oleh  PDIP.  Partai  tersebut  memang  memiliki  hubungan  erat dengan pemilih Kristen karena merupakan gabungan dari Parkindo, PNI, dan partai  nasionalis  lainnya  yang  memiliki  basis  pemilih  kuat  di  Maluku. Kemenangan  PDIP  tersebut  disambut  suka  cita  oleh  komunitas  Kristen  di Maluku  untuk  memperoleh  kembali  posisi  kunci  di  pemerintahan  melalui PDIP.  Kekalahan  Golkar  maupun  partai  Islam  lainnya  yang  umumnya didukung  oleh  komunitas  Islam  telah  memunculkan  kembali  bibit-bibit konflik  di  Maluku.  Ironisnya  justru  konflik  Maluku  yang  semula  hanya bentrokan  dua negeri kini  telah  memperlihatkan  keterlibatan  aparat  ke-
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 408
amanan sebagai aktor lain dalam kerusuhan agama tersebut. TNI yang dekat Golkar sebagai partai pemerintah dianggap lebih memihak Islam, sementara polisi  dekat  dengan  Kristen  dengan  keadaan  seperti  ini  sudah  pasti  aparat keamanan tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.
Periode ketiga konflik anarkisme agama di Maluku kemudian memancing aktor  luar  Maluku  untuk  ikut  “berpartisipasi”  dalam  konflik  tersebut.  Adalah masuknya  Laskar  Jihad  ke  Maluku  yang  dipimpin  oleh  Ja’far  Umar  Thalib dengan  10.000  pasukan  menyebabkan  ketidakseimbangan  kekuatan  antara kelompok  Islam  dan  Kristen.  Mereka  merupakan  pasukan  yang  memang sengaja dibentuk, dipersiapkan dengan dibekali pelatihan kemiliteran sebelum- nya, dilengkapi senjata yang lebih modern dan memiliki dukungan dana yang kuat. Laskar Jihad menilai bahwa ketertindasan umat Muslim di Maluku karena ulah dari kaum “salibis” yan tidak menyukai Islam. Maka terdorong semangat jihad untuk membantu saudara seiman sebagai jiwa korsa, Laskar Jihad mulai melakukan  penyerangan  terhadap  kelompok-kelompok  Kristen  di  bawah komando  Alex  Manuputty  melalui  FKM  (Front  Kedaulatan  Maluku)  yang memiliki afiliasi dengan RMS. Kondisi konflik berjalan tidak seimbang terlebih tuduhan  afiliasi  FKM  dengan  RMS  merupakan  gerakan  separatisme  mem- berikan  angin  besar  untuk  menekan  kelompok  Kristen.  Kondisi  konflik  yang makin beringas kemudian mendorong tokoh-tokoh lintas agama mengadakan pertemuan perdamaian yang menghasilkan Perjanjian Malino I dan II sebagai konsensus kesepakatan perdamaian di Maluku.
Tabel 2. Kronologis Konflik di Maluku 17 Tahun Bulan Peristiwa Konflik Januari Perkelahian Jalanan yang berkembang menjadi kerusuhan Ambon. Maret Kekerasan massal mulai menyebar di Maluku. 1999 Mei Kekerasan mereda karena event kampanye Pemilu. ______________
17 Cate Buchanan, Pengelolaan Konflik Di Indonesia - Sebuah Anlisis Konflik Di Maluku, Papua, dan  Poso, (Jakarta: Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  dan  Centre  For  Humanitarian Dialogue, 2011), h. 17.

## Wasisto Raharjo Jati
Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 409 Juni Pemilu. Juli Kekerasan massal di Ambon. Desember Pembakaran Gereja Silo dan pembantaian desa Muslim Tobelo. Mei Laskar Jihad tiba di Maluku. 2000 Juni Pembantaian di Galela, Maluku Utara. Desember FKM mendeklarasikan Republik Maluku Selatan. 2001 Januari Operasi gabungan yang dilakukan oleh Batalyon Gabungan dengan target “Muslim garis keras”. Februari Perjanjian Damai Malino ditandatangani 2002 April Kantor pemerintahan Maluku dibakar Mei Jafar Thalib maupun Alex Manuputty ditangkap Oktober Situasi kondusif berangsur-angsur membaik Gambar 1.
Pola Relasi Konflik Agama di Maluku 18
______________
18 Budi  Setyono,  “Resolusi  Konflik  Komunal  di  Maluku  Pasca  Reformasi,”  Jurnal Ilmu Pemerintahan , Vol. 3, No. 2, 2013, h. 6. (garis patah-patah = hubungan kurang harmonis / konflik— ed.).
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 410
D. Local Genius sebagai Resolusi Konflik Anarkisme Agama
Meskipun  konflik  dinyatakan  selesai  oleh  Pemerintah  Pusat  secara sepihak  melalui  ditandatanganinya  Perjanjian  Malino  I  dan  II  pada  tahun 2002-2003.  Namun  demikian,  konflik-konflik  minor  sendiri  masih  sering terjadi  dalam  lingkungan  masyarakat.  Ditengarai  ada  beberapa  oknum  ter- tentu  yang  berkepentingan  agar  Maluku  tidak  menjadi  damai  dan  secara kontinu  berkonflik.  Konflik-konflik  tersebut  masih  terjadi  selang  setahun pasca diterapkannya butir-butir kesepakatan dala perjanjian tersebut, namun tidak berkembang  dalam konflik  komunal  seperti  pada  rentang  1999-2002. Meskipun konflik meninggalkan memori kelam bagi masyarakat Maluku yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Proses perdamaian melalui pembangunan reintegrasi dan kohesi sosial pasca konflik sosio-keagamaan juga berlangsung cepat  dalam  level  sosio  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  peranan local  genius berupa  revitalisasi pela  gandong berperan  besar  dalam  mendamaikan kembali negeri-negeri yang dulunya tersekat-sekat oleh identitas keagamaan untuk kembali membangun persaudaraan kembali.
Pemahaman kearifan lokal pertama yang perlu dipahami dalam meng- analisis  resolusi  konflik  perdamaian  di  Maluku  adalah kitorang  samua basudara (kita  semua  adalah  bersaudara).  Pemahaman  tersebut  merujuk pada konstruksi bahwa meskipun masyarakat Maluku sendiri terragmentasi menjadi  dua  komunitas yakni salam (Islam)  dan serani (Nasrani)  tetap me- miliki  satu  darah  keturunan  sama.  Revitalisasi  konsep  tersebut  juga  di- maksudkan  untuk  mengikis liyan ( the  others )  yang  selama  ini  menjadi hambatan  resolusi  pedamaian.  Sebelumnya  konteks kitorang-dorang (kita dan mereka) mewarnai secara satir gambaran konflik Maluku yang menuntut orang  untuk  menjadi  entitas kedua  bagian kubu tersebut.  Proses ke-aku-an dan ke-mereka-an memang dilandasi atas sentimen agama Islam dan Kristen. Namun lebih dari itu, bagaimana kita bisa melihat egoisme tersebut menjadi fluid selama proses reintegrasi perdamaian antar agama di Maluku.
Secara garis besar, filosofi katong basudara sendiri berfungsi secara dua arah  yakni  menjembatani  adanya  segregasi  baik  antara  komunitas Salam (Islam)  maupun  komunitas Sarani (Kristen)  dan  membangun  konsensus perdamaian  berdasarkan  nilai  nilai  sosio  keagamaan  yang  berkembang dalam ranah setempat. Sebagaimana yang bisa dilihat dalam gambar berikut ini.

## Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 411 Gambar 2.
Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan 19
Adapun  gerakan  revitalisasi  kearifan  lokal katong  basudara di  Maluku sendiri  dimulai  dengan mendekati  tokoh-tokoh masyarakat  berpengaruh  di negeri-negeri yang selama ini berkonflik seperti halnya negeri Siri-Sori (Islam- Kristen), Tamilou (Islam), dan Hutumuri (Kristen) yang selama ini berkonflik dikarenakan  memiliki  latar  belakang  sejarah  yang  berbeda  dengan  agama yang dianutnya. Namun memiliki ikatan darah yang sama karena dilahirkan oleh  “rahim  yang  sama”  sehingga  hubungan  antar  negeri  tersebut  seperti layaknya  kakak-adik.  Demikian  halnya  pula  dengan negeri Tulehu  (Islam), Sila (Kristen), Laimu (Islam), Paperu (Kristen), Asilulu (Islam), Tial (Kristen), dan  Hualilu  (Kristen)  juga  memiliki  latar  belakang  berbeda,  namun  antar negeri tersebut memiliki hubungan darah. Pembangunan kembali hubungan pela  gandong tersebut  dilakukan  dengan  proses  simbolisasi pela  panas . Adapun  yang  dimaksudkan  dengan pela  panas ialah  ritual  yang  dilakukan menurut adat untuk memperkuat kembali relasi-relasi adat yang selama ini berseteru, namun terikat pada hubungan darah yang sama. Selain halnya pela gandong untuk memperkuat ikatan perdamaian di tataran sosio masyarakat, para  raja-raja  di  beberapa negeri yang  selama  ini  berseteru  selama  konflik keagamaan berlangsung dipersatukan melalui Forum Lalupati yang gunanya ______________
19 Soumokil Tontji, Reintegrasi Sosial  Pasca  Konflik Maluku , (Salatiga: UKSW Press, 2011), h. 238.
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 412
untuk memperkuat kohesivitas hubungan di antara para elite tokoh masya- rakat supaya mampu mengkondusifkan suasana perdamaian.
Secara  lebih  lanjut, pela  gandong sebagai  bentuk  kearifan  lokal  dalam proses  perdamaian  di  Maluku  sebenarnya  merupakan  upaya  masyarakat untuk  kembali  merekapitalisasi  modal  sosial  yang  terputus  selama  konflik berlangsung. Rekapitalisasi berupa pemerkuatan implementasi pela gandong di  level  sosio-kemasyarakatan  adalah  upaya  mengikis  identitas-identitas konflik  tersebut.  Pasca  konflik  yang terjadi  pada  satu  dekade  silam,  masya- rakat  Maluku  kini  telah  mengalami  nuansa  perdamaian  dalam  kehidupan sehari-hari.  Mereka  tidak  terintimidasi  lagi  terhadap  pola  penyerangan kelompok  tertentu  karena  menganggap  semua  adalah  saudara.  Pergaulan pun  juga  telah  terbuka  dengan  lebar  baik  antara  komunitas  Salam  (Islam), Sarani (Kristen), maupun kelompok BBM (Bugis, Buton, dan Makassar) yang dulunya  tersekat-sekat  oleh  pola grouping berdasar  agama  dan  etnisitas. Meskipun  pada  2011  silam,  sempat  ada  kerusuhan  kecil  di  Ambon,  namun skalanya  hanya  minor  dan  tidak  menganggu  kedamaian  yang  berada  di Maluku maupun Maluku Utara pasca konflik komunal pada 2002 silam.
Selain  halnya,  revitalisasi pela  gandong sebagai  resolusi  konflik  dalam merekapitalisasi  modal  sosial  pasca  konflik  dan  membangun  solidaritas masyarakat  lintas  etnis  maupun  lintas  agama.  Representasi  sendiri  tidak pelak menjadi bagin integral dalam proses rekonsialiasi perdamaian tersebut. Dalam hal ini, representasi diartikan sebagai tindakan suatu individu maupun kolektif  untuk  mewakili  entitas  tertentu  sebagai  media  penyalur  aspirasi. Makna  representasi  juga  dimaksudkan  juga  kesetaraan  posisi  dalam  relasi masyarakat  yang  heterogenistik.  Bahwa  demokrasi  sendiri  yang  acap  kali dimaknai  sebagai  suara  majoritarian  sendiri  acap  kali  mengeliminasi  suara minoritas  yang  selama  ini  “diasumsikan”  mengalah  pada  paradigma  ke- pentingan publik ( commons interest ) tersebut. Maka salah satu ajudikasi yang dilakukan  dalam  representasi  sebagai  resolusi  konflik  di  Maluku  adalah perimbangan  komposisi  jabatan  birokrasi  di  antara  lintas  agama  maupun etnis. Dominasi satu agama maupun etnis dalam pengisian jabatan birokrasi di Maluku merupakan sumber konflik utama di sana. Suksesi pemerintahan di  Maluku  memang  secara  tidak  langsung  diikuti  dengan  relasi  dominasi

## Wasisto Raharjo Jati
Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 413
maupun subordinasi dengan mengafilisiasikan diri terhadap kelompok iden- titas  terentu.  Kondisi  inilah  yang  kemudian  berkembang  menjadi  pola diskriminasi dan marjinalisasi sebagai sumber konflik laten di Maluku yang bisa puncaknya pada kerusuhan komunal 1999-2002.
Representasi dalam tubuh birokrasi sendiri kemudian digalakkan pada tahun  2006,  Maluku  mulai  melakukan  progam  reformasi  birokrasi  yang dinamakan  SKJ  (Standar  Kompetensi  Jabatan)  sebagai  basis  dasar  pola rekrutmen birokrasi. Adapun pola baru ini mensyaratkan asas proporsionali- tas calon birokrat berdasar ras, suku, pendatang - non pendatang, gender, dan afiliasi  agama  sebagai  solusi manajemen  konflik  dalam  pemerintahan. Pada awal  penerapan  progam  Standar  Kompetensi  Jabatan  (SKJ)  di  lingkungan Pemerintah  Kota  Ambon  dimulai  dari  pemilihan  sekretaris  daerah  dan kemudian  ke  jajaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  lainnya  muncul tantangan  datang  dari masyarakat mengenai  unsur  perwakilan mereka ter- hadap  rekruitmen  birokrasi  yang  ada  dikarenakan  selalu  muncul  intrik bahwa birokrat dari etnis Ambon maupun Islam sajalah yang selalu terpilih. 20 Tantangan itu kemudian dibalas bahwa Standar Kompetensi Jabatan ini me- miliki beberapa konsep antara lain keadilan dan kesempatan yang sama bagi masyarakat  Ambon  untuk  menjadi  birokrat,  kesetaraan  gender,  profesio- nalisme, restrukturisasi birokrat old institutionalism . Mengenai permasalahan restrukturisasi old institutionalism ini juga merupakan latar belakang utama kemunculan Standar Kompetensi Jabatan.
Adapun  yang  dimaksudkan  dengan old  institutionalism dalam  re- presentasi  birokrasi  ini  adalah  menghilangan  paradigma  lama  yang  mem- berikan  pengistimewaan  terhadap  etnis  maupun  agama  tertentu.  Selain  itu pula, old  institutionalism juga  dimaksudkan  mengurangi  pandangan stereo- type kristenisasi  Maluku  bahwa  mereka  terdidik  dikarenakan  juga  afiliasi agama  mereka  yakni  Kristen  dimana  masyarakat  Kristen  lebih  moderat dibandingkan  Islam  yang  radikal  dan  tidak  mau  masuk  sekolah  karena diindikasikan adanya upaya kristenisasi Maluku sehingga masyarakat Kristen yang terpilih untuk masuk menjadi birokrat sementara Islam lebih memilih jalur  formal.  Stereotip  itu  pula  yang  berkembang  bahwa  lembaga  birokrat merupakan lembaga Kristen Hal tersebut juga ditujukan untuk memberikan ______________
20 Edi Hiariej, Format Ulang Birokrat Kota Ambon, (Jakarta: DSF Press, 2006), h. 25.
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 414
kesempatan  yang  sama  terhadap  semua  agama  maupun  etnis  untuk  bisa berkarir dalam birokrasi di pemerintahan Maluku.

## E.  Kesimpulan
Konflik  anarkisme  keagamaan  yang  terjadi  Maluku  pada  tahun  1999- 2002  sendiri  pada  dasarnya  merupakan  embrio  dari  ketidakadilan  dan marjinalisasi suatu kelompok terentu selama bertahun-tahun. Adapun agama yang selama ini disematkan dalam membaca dan menganalisa konflik Maluku sebenarnya  lebih  tepatnya  disebut  faktor  pendukung  ( supporting  conflict ) karena pada dasarnya konflik lebih mengarah pada perebutan sumber daya politik,  ekonomi,  dan  birokrasi.  Sejarah  konflik  Maluku  memang  diwarnai praktik-praktik  dominasi  maupun  subordinasi  semenjak  zaman  kerajaan hingga  masa  republik  yang  berimplikasi  pada  semakin  tumbuhnya  potensi konflik laten.
Konflik  anarkisme  keagamaan  di  Maluku  sendiri  sebenarnya  tidaklah tepat  jika  diselesaikan  melalui  pendekatan  hukum  positif.  Dalam  studi  ini telah menunjukkan  bahwa  potensi  kearifan lokal  sendiri  dalam  masyarakat sebenarnya memiliki potensi dalam merajut kembali kohesivitas masyarakat dalam proses rekonsialisasi. Selain itu pula, faktor perimbangan juga menjadi penting dibicarakan mengingat perebutan jabatan birokrasi sendiri merupa- kan  inti  konflik  ( core  conflict ) di  Maluku.  Studi  ini  juga  telah  menunjukkan bagaimana  representasi  yang  seimbang  dalam  birokrasi  merupakan  cara rekonsiliasi  di  tataran  elite  dalam  menjaga  perdamaian.  Representasi  juga dimaksudkan untuk mereduksi segala bentuk religiosentrisme maupun etno- sentrisme yang acap kali mewarnai dinamika konflik di Maluku.
Adapun  studi  mengenai  konflik  Maluku  merupakan  bahasan  menarik yang  perlu  dilanjutkan  oleh  penelitian-penelitian  selanjutnya  terutama mengenai  potensi  konflik  laten  pasca  rekonsiliasi  perdamaian.  Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  konflik  sendiri  tidak  dapat  dimusnahkan  hanya  dapat direduksi perkembangannya. Maka yang menjadi persoalan selanjutnya yang perlu dijawab dalam penelitian selanjutnya ialah bagaimana potensi konflik laten  dalam  masyarakat  Maluku  pasca  rekonsiliasi.  Sekiranya  persoalan tersebut urgen dan signfikan untuk dijawab dalam penelitian tentang Maluku selanjutnya.[w]

## Wasisto Raharjo Jati
Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013 415

## BIBLIOGRAFI
Buchanan,  Cate, Pengelolaan  Konflik  di  Indonesia  -  Sebuah  Anlisis  Konflik  Di Maluku,  Papua,  dan  Poso, Jakarta: Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia (LIPI) dan Centre For Humanitarian Dialogue, 2011.
Dharmawan,  Arya  Hadi,  “Konflik  Sosial  dan  Resolusi  Konflik:  Analisis  Sosial Budaya,” makalah dipresentasikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Perkebunan Wilayah Perbatasan Kalimantan, dengan tema “Pembangunan Sabuk Perkebunan Wilayah Perbatasan Guna Pengembang- an Ekonomi Wilayah dan Pertahanan Nasional,” Pontianak, Minggu, 10-11 Januari 2007.
Haba,  John,  “Revitalisasi  Kearifan  Lokal:  Studi  Resolusi  Konflik  di  Kalimantan Barat,  Maluku  dan  Poso,”  dalam  Irwan  Abdullah,  dkk.  (ed.), Agama  dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Hadi, Syamsul, Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika
Internasional , Jakarta: Yayasan Obor, 2007.
Hiariej, Edi, Format Ulang Birokrat Kota Ambon, Jakarta: DSF Press, 2006.
Irianto,  Sulistyowati,  “ Piil  Pesenggiri :  Modal  Budaya  dan  Strategi  Identitas Lampung.” Makara Sosial Humaniora. Vol. 15, No. 2, 2004.
Marieta,  J.R., Konflik  Maluku  Utara:  Penyebab,  Karakteristik,  dan  Penyelesaian Jangka Panjang , Jakarta: LIPI, 2004.
Panggabean,  S.  Rizal., Pola-pola  Konflik  Keagamaan  di  Indonesia ( 1990-2008 ) , Jakarta: Asia Foundation, 2009.
Pieris,  John, Tragedi  Maluku:  Krisis  Sebuah  Peradaban ,  Jakarta:  Yayasan  Obor,
2004.
Ridwan, Nurma Ali, “Landasan Keilmuan Kearifan Lokal”, Ibda. Vol. 5, No.1, 2007.
Rozaki, Abdur, “Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal”, Flamma, Vol. 24, 2004.
Saidi,  Anas, Menekuk  Agama,  Membangun  Tahta:  Kebijakan  Agama  Orde  Baru, Jakarta: Desantara, 2004.
Susan, Novri, Negara Gagal Mengelola Konflik , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Wasisto Raharjo Jati
Walisongo
Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 2, November 2013
416
Budi Setyono, “Resolusi Konflik Komunal di Maluku Pasca Reformasi,” Jurnal Ilmu Pemerintahan , Vol. 3, No. 2, 2013.
Tualeka, Hamzah, “Konflik dan Integrasi Sosial Bernuansa Agama,” Disertasi , tidak diterbitkan, Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
Tualeka, Hamzah, “Kearifan Lokal Pela Gandong di Lumbung Konflik,” Jurnal el- Harakah , Vol. 15, No. 2, 2011.
Tontji, Soumokil, Reintegrasi Sosial Pasca Konflik Maluku , Salatiga: UKSW Press, 2011.
Van Klinken, Gerry, Perang Kota Kecil , Jakarta: Yayasan Obor, 2007.

## Internet:
Wakano,  Abidin,  “Permasalahan  Agama-agama  di  Maluku,” http://www. radarambon.co/readopini-20120524235252-permasalahan-agamaagama- di-maluku-opini, diakses pada tanggal 10 April 2013.