## Jurnal Ekonomi MODERNISASI
Fakultas Ekonomi – Universitas Kanjuruhan Malang http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id
Andi Nu Graha, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang

## PENGEMBANGAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN MELALUI PENDAMPINGAN SOSIAL DALAM KONSEP PEMBERDAYAAN DI BIDANG EKONOMI
Andi  Nu  Graha
Abstrak: Pembangunan masyarakat (community development) mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (participating and belonging together) terhadap program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk 1) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang- barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan ; dan 2) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Kenyataannya seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif professional. Para pekerja social ini berperan sebagai pendamping sosial. Pendamping sosial hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan social dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja social untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan.
Kata Kunci:  pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pendampingan  sosial
Kondisi kehidupan masyarakat saat ini semakin turbulen, terutama akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Masalah-masalah yang dihadapi umat manusia semakin kompleks, implikasi kemajuan IPTEK berimbas terhadap berbagai aspek kehidupan seperti agama, social, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya.
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa implementasi konsep pembangunan ternyata telah banyak merubah kondisi kehidupan masyarakat. Pada sebagian komunitas, pembangunan telah mengantarkan kehidupan mereka menjadi lebih baik bahkan sebagian dapat dikatakan berlebihan, sementara komunitas
lainnya pembangunan justru mengantarkan mereka pada kondisi yang menyengsarakan dimana angka pengangguran, kemiskinan menjadi semakin bertambah sejalan dengan proses pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemahaman terhadap pembangunan hendaklah selalu bersifat dinamis, karena setiap saat selalu akan muncul masalah-masalah baru.
Menurut Korten (1987), pilihan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi bukan saja telah mengakibatkan berbagai bentuk ketimpangan sosial tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan lain seperti timbulnya akumulasi nilai-nilai hedonistik, ketidak pedulian social, erosi ikatan kekeluargaan dan kekerabatan, lebih dari itu pendekatan pembangunan tersebut telah menyebabkan ketergantungan masyarakat pada birokrasi-birokrasi sentralistik yang memiliki daya absorsi sumber daya yang sangat besar, namun tidak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan lokal, dan secara sistematis telah mematikan inisiatif masyarakat lokal untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.
Program-program masyarakat yang disiapkan harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanan-perencanaan yang menyusun program-program pembangunan atau industri-industri yang membangun kegiatan usahanya di suatu daerah harus melakukan analisis kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan analisis kebutuhan masyarakat harus benar-benar dapat memenuhi kebutuhan (need analisis) , dan bukan sekedar membuat daftar keinginan (list of wants) yang bersifat sesaat. Analisis kebutuhan harus dilakukan secara cermat agar dapat menggali kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat banyak, bukan merupakan keinginan beberapa orang saja, apakah tokoh masyarakat, atau kepala desa yang mempunyai kewenangan menentukan keputusan. Dalam pembangunan masyarakat (community development) mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (participating and belonging together) terhadap program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat (Zamhariri, 2008).
Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan sekarang sudah banyak diterima, bahkan telah berkembang berbagai pemikiran dan literatur tentang hal tersebut. Meskipun dalam kenyataannya strategi ini masih belum maksimal di aplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu banyak pemikir dan praktisi belum memahami dan meyakini bahwa partisipatif dapat digunakan sebagai alternatif dalam memecahkan persoalan pembangunan yang dihadapi.
Dilain pihak konsep pembangunan yang selama ini diterapkan belum mampu menjawab tuntutan-tuntutan yang menyangkut keadilan dan pemerataan serta keberpihakannya kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang digagas belum mampu mengangkat penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat, sepertinya tidak dapat dilepaskan dari upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan dimaksud. Berbagai
kendala dalam penerapan disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menyikapi tentang pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Pembangunan Masyarakat
Pembangunan masyarakat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, dimana mereka mampu mengindentifikasikan kebutuhan dan masalah secara bersama (Raharjo, 2006). Menurut Zamhariri (2008) pembangunan masyarakat adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Pembangunan sektor sosial ekonomi masyarakat perlu diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang didukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kinerja yang secara terus menerus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
Pembangunan masyarakat (pedesaan) pada masa yang lalu mendasarkan pada azas pemerataan yang penerapannya diarahkan secara sektoral dan pada setiap desa. Meskipun dana / anggaran / bantuan pembangunan pedesaan jumlahnya relative cukup besar, tetapi jika dibagi secara merata maka masing- masing desa memperolah jumlah dana yang relative kecil, sehingga pemanfaatannya kurang berhasil (Raharjo, 2006).
Meskipun paradigma pembangunan berazaskan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan masih tetap penting, namun terdapat pergeseran menuju paradigma pembangunan partisipasi pelaku pembangunan ekonomi masyarakat yang menuntut kerangka perencanaan pembangunan spasial (tata ruang). Kebijakan pembangunan berwawasan spasial itu harus dapat menjawab beberapa pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi dan produktivitas penduduk / masyarakat (Zamhariri,2008), yakni sebagai berikut :
1. Bagaimana dapat mendorong partisipasi masyarakat, terutama keluarga- keluarga berpendapatan rendah dalam proses pembangunan.
2. Bagaimana dapat menciptakan dan meningkatkan kegiatan peekonomian antar sector di tingkat pedesaan dan antar pedesaan.
3. Bagaimana dapat menyusun perencanaan dan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat pedesaan.
4. Bagaimana dengan mengaktualisasikan peran serta masyarakat yang telah lama melembaga di tengah tradisi masyarakat seperti gotong royong, rembug desa, dan lain sebagainya.
Meskipun pembangunan masyarakat selalu menjadi fokus perhatian pemerintah sejak lama, namun azas dan strategi pembangunan masyarakat (pedesaan) seringkali mengalami perubahan.
Dalam era reformasi terjadi pergeseran paradigma pembangunan dimana peran pemerintah bukan lagi sebagai “provider” (penyedia) tetapi sebagai “enabler” (fasilitator). Peran sebagai enabler berarti tiap usaha pembangunan harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan masyarakat itu sendiri, yang berarti pula tidak terlalu mengharapkan pemberian bantuan dari pemerintah.
Menurut Dirjen Bangdes dalam Zamhariri (2008), pada hakekatnya pembangunan masyarakat merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat sebagai pengguna akses dari pembangunan regional / daerah atau nasional. Pengertian tersebut mengandung makna betapa pentingnya inisiatif lokal, partisipatif masyarakat sebagai bagian dari model-model pembangunan yang dapat menyejahterakan masyarakat desa. Program pembangunan ini tidak berpusat pada birokrasi melainkan berpusat pada masyarakat atau komunitasnya sendiri.
Pembangunan masyarakat harusnya menerapkan prinsip-prinsip sebagi berikut :
1. Transparansi (keterbukaan)
2. Partisipasi
3. Dapat dinikmati masyarakat
4. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas)
5. Berkelanjutan (sustainable) (Soelaiman, 1998)
Perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi kearah model pembangunan alternative yang lebih menekankan pada partisipasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan masyarakat ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk seluruh masyarakat, oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan.

## Pendampingan Sosial
Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah social atau memenuhi kebutuhan social sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliknya.
Dalam kenyataannya seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau pekerja social baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif professional. Para pekerja social ini berperan sebagai pendamping sosial.
Pendamping sosial hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan social
dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja social untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti :
1. Merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi.
2. Memobilisasi sumber daya setempat.
3. Memecahkan masalah sosial.
4. Menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan.
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konsep pemberdayaan masyarakat.
Pendampingan sosial sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Mengacu pada Ife (1995), peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama, yaitu fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.
1. Fasilitator, merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.
2. Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik seperti membangkitkan kesadaran, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, dan menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat.
3. Perwakilan masyarakat, peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja social dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.
4. Peran teknis, mengacu pada aplikasi ketrampilan yang bersifat praktis. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi “manajer perubahan” yang mengorganisasikan kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas- tugas teknis sesuai dengan berbagai ketrampilan dasar, seperti : melakukan analisis social, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

## Konsep Pemberdayaan
Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (power) dan kemampuan (kapablitas) yang melingkupi aras social, ekonomi, budaya, politik, dan kelembagaan.
Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk 1). memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan ; dan 2). berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
Pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary dalam Mardi Yatmo Hutomo (2000), kata empower mengandung dua pengertian, yaitu :
1. to give power atau authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain.
2. to give ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.
Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di Eropa wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai. Di Negara-negara sedang berkembang wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi social, kesenjangan ekonomi, degradasi sumberdaya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor - faktor produksi oleh penguasa.
Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut :
1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi.
2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas system pengetahuan, system politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi.
4. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarkat berdaya dan masyarakat tunadaya Prijono dan Pranarka (1996).
Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (empowerment of the powerless).
Menurut Karl Marx dalam Mardi (2000), pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum powerless untuk memperoleh surplus value sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh surplus value dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dan perjuangan untuk
mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik.
Sedangkan menurut Friedmann dalam Mardi (2000), pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek social, politik, dan psikologis. Yang dimaksud pemberdayaan social adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Yang dimaksud pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan public yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedangkan pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah.
Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji / upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakat sendiri, mapun aspek kebijakannya (Mardi 2000).
Berbagai tulisan Sumodiningrat (1999) dalam Mardi (2000), konsep pemberdayaan konomi secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja; karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumber daya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat harus dilakukan secara elegan tanpa menghabat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat; untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien.
5. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.

## Implementasi Pemberdayaan Bidang Ekonomi Saat Ini
Dari berbagai program dan atau proyek pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi apakah itu program IDT, P3DT, PPK, KUR, PPM Mandiri,
P2KP, dan sebagainya  secara umum memiliki kemiripan dimensi pendekatan, seperti misalnya : 1) bantuan modal bergulir, 2) bantuan pembangunan prasarana, 3) pengembangan kelembagaan local, 4) penguatan dan pembangunan kemitraan usaha, dan 5) fasilitasi dari pendampingan.
1. Bantuan Modal
Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tunadaya adalah permodalan. Lambanya akumulasi kapital di usaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambanya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.
2. Bantuan Pembangunan Sarana
Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan atau kalaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran.
3. Bantuan Pendampingan
Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besarnya. Yang perlu dipikirkan adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat.
4. Penguatan Kelembagaan
Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memusakan, oleh sebab itu, semenjak tahun tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasanya adalah akumulasi capital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama.
5. Penguatan Kemitraan Usaha
Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak bearti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi give power to everybody. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.

## Pendampingan Sosial Sebagai Strategi Pemberdayaan
Bagi para pekerja social di lapangan, kegiatan pemberdayaan di atas dilakukan melalui pendampingan sosial. Terdapat lima kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial :
1. Motivasi
Rumah tangga miskin perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.
2. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan
Peningkatan kesadaran masyarakat dapat di capai melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi. Sedangkan ketrampilan-ketrampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan matapencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.
3. Manajemen Diri
Kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka mengembangkan sebuah system.
4. Mobilisasi Sumber
Merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal social. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang, jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan social ekonomi secara substansial.
5. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan
Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai system social di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat.

## KESIMPULAN
Dari uraian dan penjelasan tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dikemukakan didepan. Dapat diformulasikan suatu model pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
1. Memberikan arahan pencapain sasaran dan tujuan pembangunan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.
2. Membantu menyingkronisasikan kepentingan berbagai unsur masyarakat, dengan demikian dapat memberikan manfaat serentak dan serempak kepada seluruh pelaku pembangunan.
3. Perlu ada kesamaan paham mengenai konsep pemberdayaan, sebab pada akhir- akhir ini banyak program / proyek diberi label pemberdayaan.
4. Aspek penguasaan faktor-faktor produksi perlu mendapatkan perhatian dalam kerangka pemberdayaan ekonomi rakyat, sebab pada aspek ini selama ini hanya menyentuh permukaannya saja.
5. Pemberdayaan masyarakat tanpa didukung dengan perubahan administrasi pembangunan, akan mengalami kesulitan untuk dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ifa, Jim. 1995, Community Development: Creating Community Alternative, Vision, Analysis and Practice, Logman, Australia.
Korten, David C, 1987, Community Managemen, Connectitut : Kumarian Press, Westaharford.
Mardi Yatmo Hutomo, 2000, Pemberdayaan Masyarkat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi, Naskah No.20 Juni-Juli
Prijono Anny S, A.M.W.Pranaka, 1996, Pemberdayaan : Konsep Kebijakan dan Implementasi, Jakarta : Centre For Strategic and International Studies.
Raharjo Adisasmita, 2006, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Soelaiman, M.Munandar, 1998, Dinamika Masyarakat Transisi, Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah, Yogyakarta: Aditya Media.
Zamhariri, 2008, Pengembangan Masyarakat : Perspektif Pemberdayaan dan Pembangunan, Volume 4, Nomor 1, Juni.