J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA PEKERJA SAWAH (Studi Kasus Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo)
Sri Wahyuni, Saifuddin
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al-Asyariah Mandar
sriwahyuni3799@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk:  1)  Untuk  mengetahui  sistem  pembayaran  upah  jasa  pekerja sawah  di  Desa  Campurjo  Kecamatan  Wonomulyo,  2)  Untuk  mengetahui  tinjauan  hukum  Islam terhadap sistem pembayaran upah jasa pekerja sawah di Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo. Jenis  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  lapangan  ( field  research )  dan  menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem pembayaran upah jasa pekerja di Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo yaitu ada tiga pekerjaan sawah yang diupahkan, yaitu pembajakan sawah, tanam  ( tandur), dan  panen.  Dalam  pembajakan  sawah  upahnya  dibayar  panen  berdasarkan  luas lahan  sawah.  Untuk  sistem  pembayaran  upah  tanam  ( tandur) diberikan  langsung  saat  pekerjaan selesai.  Dan  untuk  sistem  pembayaran  upah  panen  diberikan  langsung  menggunakan  gabah  hasil panen. Sistem pembayaran upah dari tiga pekerjaan tesebut sudah sesuai dengan hukum Islam, di mana  akad  perjanjian  yang  dilakukan  antara  pemilik  sawah  dan  pekerja  sawah  telah  memenuhi rukun dan syarat ijarah karena telah dijelaskan mengenai besaran upah dan waktu pembayarannya sehingga tidak ada unsur penipuan di dalamnya yang dapat merugikan salah satu pihak.
Kata Kunci: Sistem Pembayaran Upah, Pekerja Sawah

## Abstract
The purposes of this study are: 1) To find out the payment system for rice field workers' wages in Campurjo  Village,  Wonomulyo  District,  2)  To  find  out  the  Islamic  law  review  of  the  payment system  for  rice  field  workers'  wages  in  Campurjo  Village,  Wonomulyo  District.  This  type  of research  uses  field  research  and  uses  a  qualitative  approach.  Sources  of  data  used  are  primary and  secondary  data  sources.  The  results  of  this  study  indicate  that  in  the  payment  system  for worker services in Campurjo Village, Wonomulyo District, there are three paid rice fields, namely plowing, planting (tandur), and harvesting. In plowing the fields, the wages are paid for harvest based  on  the  area  of  the  rice  fields.  The  payment  system  for  planting  wages  (tandur)  is  given immediately when the work is completed. And for the payment system for harvest wages, it is given directly using the harvested grain. The wage payment system for the three jobs  is  in accordance with  Islamic  law,  where  the  contract  agreement  between  the  rice  field  owner  and  the  rice  field worker  has  fulfilled  the  pillars  and  conditions  of  ijarah  because  it  has  explained  the  amount  of wages and the time of payment so that there is  no element of fraud in it that can harm one of the parties.
Keywords: Wage Payment System, Field Worker

## I. PENDAHULUAN
Islam  sebagai agama rahmatan lil alamin memberikan petunjuk dalam setiap kehidupan manusia  baik  sebagai  individu  atau  dalam  kehidupan  sosial.  Hal  ini  tak  terkecuali  dalam  urusan muamalah  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Islam  sangat  menekankan  bagaimana  berkehidupan dengan syariat agar tercipta cara berekonomi yang diinginkan. 1
Muamalah    sebagaimana  yang  dimaksud  dengan  istilah  adalah  pedoman  Allah  SWT, untuk  mengkoordinasikan  orang-orang  sesuai  masalah  umum  dalam  lingkup  sosial. 2 Karena masalah  muamalah  ini  secara  langsung  melibatkan  masyarakat,  aturan  dan  tindakan  juga  harus dipikirkan,  sehingga  tidak  ada  penyimpangan  dan  pelanggaran  yang  negatif  bagi  kehidupan  dan hubungan antar manusia.
Muamalah adalah hubungan antara orang-orang yang dapat berubah sesuai kondisi. Salah satu jenis muamalah adalah tentang perjanjian atau kesepakatan kerja antara orang-orang sebagai penyedia  jasa  suatu  manfaat  atau  tenaga  dengan  penyewa  jasa  yang  memberikan  pekerjaan. Sedangkan  dalam  Islam  sewa-menyewa  yang  disebut  dengan ijarah .,  yaitu  bukan  hanya pemanfaatan barang tetapi juga tenaga atau jasa dengan imbalan yang disebut dengan upah. Upah harus jelas, di mana sebelum pekerjaan selesai harus ada ketetapan yang tegas, tidak ada gharar.
Pada  dasarnya,  gaji  atau  upah  diberikan  dengan  cepat,  tetapi  ketika  perjanjian  dapat berfokus  pada  upah  atau  menyelesaikannya.  Jadi  angsuran  upah  harus  dibayar  secepat  mungkin sesuai  dengan  syarat-syaratnya  dan  upah  harus  segera  diberikan  ketika  pekerjaan  telah  selesai. Pekerjaan yang dilakukan oleh individu yang dipekerjakan (dibayar) adalah perintah yang menjadi kewajibannya,  ia  menyelesaikannya  dengan  baik.  Sehubungan  dengan  upah  untuk  individu  yang direkrut,  itu  adalah  kewajiban  yang  ditanggung  oleh  penghuni,  dan  ini  adalah  komitmen  yang harus dia penuhi. 3
Seiring  dengan  perkembangan  waktu  dan  perkembangan  zaman  ke  arah  yang  lebih modern, transaksi sewa menyewa menjadi berbeda dalam struktur dan teknik. Padahal strateginya kurang  tepat  dengan  apa  yang  telah  ditentukan  oleh  syariat  Islam.  Salah  satunya  adalah  sistem pembayaran  upah  jasa  pekerja  sawah  yang  dilakukan  masyarakat  Desa  Campurjo  Kecamatan Wonomulyo, di mana dalam pengelolaan dan penggarapan sawah ada beberapa tahapan pekerjaan yang diselesaikan mulai dari musim tanam hingga panen. Diantaranya mulai dari pengolahan tanah untuk  penanaman,  pembajakan  sawah,  pemilihan  bibit,  pembibitan,  penanaman  (tandur),  dan panen.  Dari  beberapa  tahapan  pekerjaan  tersebut,  ada  tiga  pekerjaan  yang  dilakukan  dengan mempekerjakan orang lain, khususnya dalam hal pembajakan sawah, tanam ( tandur) , dan panen. Ketiga  pekerjaan  tersebut  tentu  saja  berbeda  dalam  kerangka  pembayaran  upahnya. Dimana  dalam  pembajakan  sawah  upahnya  tidak  dibayarkan  secara  langsung  tetapi  panen.  Pada tahap  penanaman  ( tandur) ,  upah  diberikan  secara  langsung  ketika  pekerjaan  telah  selesai. Selanjutnya,  pada  tahap  panen  upah  dibayarkan  langsung  dengan  menggunakan  gabah  sebagai upah.
Dalam  Islam  disyariatkan  bahwa  pembayaran  upah  atau  kompensasi  kepada  orang  yang telah  memberikan  jasanya  harus  dilakukan  setelah  pekerjaan  selesai,  dan  tidak  boleh  menunda pembayaran  upah  karena  ada  kemungkinan  bahwa  pihak  yang  bersangkutan  benar-benar membutuhkannya.  Namun  kenyataannya  di  Desa  Campurjo  Kecamatan  Wonomulyo  ada pembayaran  upah  yang  diberikan  bukan  saat  pekerjaan  telah  selesai.  Dimana  upah  ditangguhkan dan akan diberikan pada saat panen, sedangkan Islam menganjurkan bahwa upah harus diberikan saat pekerjaan telah selesai.
1 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih , (Bogor: Kencana, 2003), h. 191.
2 Hendi  Suhendi, Fiqih  Muamalah : Membahas  Masalah  Ekonomi  Islam ,  (Jakarta:  PT. Raja Grapindo Persada, 2002), cet, ke-1, h. 2.
3 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari (Jakarta:Gema Imani Press, 2005), h. 488.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  penulis  sangat  tertarik  untuk  meneliti lebih  jauh  mengenai  sistem  pembayaran  upah  jasa  yang  dilakukan  antara  pemilik  sawah  dengan pekerja  sawah  di  Desa  Campurjo  Kecamatan  Wonomulyo  yang  penulis  tuangkan  dalam  karya ilmiah  dengan  judul “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Pembayaran  Upah  Jasa Pekerja Sawah (Studi Kasus Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo)”.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ), khususnya penelitian yang berencana  untuk  berkonsentrasi  secara  serius  tentang  latar  belakang  keadaan  sekarang,  dan interaksi  lingkungan  suatu  unit  sosial,  individu,  kelompok,  lembaga  atau  masyarakat. 4 Lokasi penelitian  ini  adalah  di  Desa  Campurjo  Kecamatan  Wonomulyo.  Ada  dua  sumber  data  dalam penelitian  ini  yang  akan  dimanfaatkan  oleh  analis  sebagai  fokus  data  untuk  membantu  informasi yang dibutuhkan dalam penelitian,  yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 5 Metode pengumpulan  data  terdiri  dari  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  pengolahan  dan analisis  data  melalui  tiga  cara  yaitu,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Teknik  yang  digunakan  untuk  menguji  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  triangulasi. Triangulasi  data  adalah  suatu  metode  pengecekan  keabsahan  data  yang  memanfaatkan  sesuatu yang  berbeda. Peneliti  dapat  memeriksa  penemuannya  dengan  melihat  berbagai  sumber,  strategi, atau hipotesis. 6

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Di  Desa  Campurjo  Kecamatan  Wonomulyo,  dalam  hal  pengelolaan  dan  penggarapan sawah  terdapat  tahapan-tahapan  pekerjaan  dari  mulai  tanam  sampai  panen,  di  antaranya  yaitu persiapan  lahan  tanam,  pembajakan  sawah,  pemilihan  bibit,  pembibitan,  tanam  ( tandur), perawatan  lahan  sawah,  dan  panen.  Dari  tujuh  tahapan  pekerjaan  tersebut,  pekerjaan  dengan mempekerjakan  orang  lain  atau  menyewa  jasa  yang  dilakukan  pemilik  sawah  di  Desa  Campurjo Kecamatan Wonomulyo untuk melakukan pekerjaan di sawahnya yaitu ada 3 pekerjaan, mulai dari pembajakan sawah, tanam ( tandur) , dan panen.
Hal  tersebut  sesuai  yang  dikatakan  Bapak  Tatang  selaku  pemilik  sawah  saat diwawancarai mengenai pekerjaan apa saja yang dilakukan dengan mempekerjakan orang lain atau menyewa jasa untuk melakukan pekerjaan tersebut:
Kalau  saya  itu  pekerjakan  orang  atau  sewa  jasanya  dalam  pembajakan  sawah,  tanam, sama  panen  padi.  Dalam  pembajakan  sawah  saya  menyewa  jasa  traktor  bajak  sawah (pa’dompeng) untuk membajak sawah saya. Tiba waktunya tanam saya menyuruh buruh tandur  untuk  menanam  padi di  sawah  saya.  Kalau  waktunya  panen  saya  menyewa  jasa kombeng untuk memenen padi di sawah saya. 7
Hasil  wawancara  di  atas  dengan  Bapak  Tatang  selaku  pemilik  sawah,  bahwa  dalam pengelolaan  sawah  tidak  semua  pekerjaan  bisa  dilakukan  sendiri  oleh  pemilik  sawah,  sehingga mereka  membutuhkan  bantuan  orang  lain  atau  jasa  untuk  membantunya  dalam  hal  mengerjakan sawahnya. Di mana pekerjaan dengan mempekerjakan orang lain yaitu dalam pembajakan sawah,
4 Cholid  Narbuko,  Abu  Achmadi, Metode  Penelitian  untuk  Skripsi  dan  Tesis  Bisnis ,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 22.
5 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D, (Bandung:  Alfabeta, 2009), h. 225.
6 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 330-332.
7 Tatang,  Selaku  Pemilik  Sawah  di  Desa  Campurjo  Kec.  Wonomulyo, Wawancara langsung pada Jumat 30 April 2021, Pkl. 16.00.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
tanam ( tanam) , dan panen. Dengan memberikan upah sebagai imbalannya atas jasa yang telah dipergunakannya dalam menegerjakan sawah pemilik sawah.
Dari  tiga  pekerjaan  tersebut  tentunya  berbeda-beda  dalam  sistem  pembayaran  upahnya, yaitu sebagai berikut:
a. Pembajakan sawah
Dalam  pembajakan  sawah,  pemilik  sawah  akan  menyewa  jasa  traktor  bajak  sawah ( pa’dompeng) untuk  membajak  sawahnya.  Di  mana  sistem  pembayaran  upahnya  tidak  dibayar secara langsung tetapi dibayar panen. Upah yang dibayarkan adalah berupa uang berdasarkan pada luas lahan sawah pemilik sawah. Dengan perhitungan sawah yang luasnya 1 hektar besarnya upah yang  akan  dibayarkan  adalah  Rp.  1.000.000,  dan  sawah  yang  luasnya  ½  hektar  upahnya  adalah sebesar Rp. 500.000.
Hal  di  atas  sesuai  dengan  yang  dikatakan  oleh  Bapak  Sadar  selaku  pekerja  sawah  saat diwawancarai tentang sistem pembayaran upah jasa dalam pembajakan sawah:
Besarnya upah yang dibayarkan kepada pihak jasa traktor bajak sawah (pa’dompeng) itu berdasarkan  luas  lahan  sawah,  di  mana  upah  tersebut  dibayarkan  pada  saat  panen. Untuk  1  hektar  sawah  itu  upahnya  sebesar  Rp.  1.000.000,  kalau  ½  hektar  berarti  Rp. 500.000. Jadi upahnya itu tergantung sama luasnya sawah yang didompeng (dibajak). 8
Wawancara dengan Bapak Puding selaku pemilik sawah juga mengatakan hal yang sama:
Pemilik  sawah  menyuruh  saya  untuk  melakukan  pembajakan  di  sawahnya.  Kalau  untuk upahnya  itu  dibayar  panen  sesuai  dengan  luas  sawah  milik  pemilik  sawah,  ini  sudah menjadi kesepakatan bersama sejak dulu. Misalnya sawah yang didompeng (dibajak) itu luasnya  1  hektar  berarti  upahnya  Rp.  1.000.000,  kalau  ½  hektar  yaa  Rp.  500.000 upahnya. 9
Dari  hasil  wawancara  di  atas  bahwa  dalam  pembajakan  sawah  upahnya  tidak  dibayar secara  langsung/kontan  saat  pekerjaan  tersebut  telah  selesai,  tetapi  upah  dibayarkan  pada  saat panen yang didasarkan pada luas lahan sawah pemilik sawah. Dengan perhitungan sawah dengan luas  1  hektar  dikenai  upah  sebesar  Rp.  1.000.000,  kalau  sawah  dengan  luas  ½  hektar  berarti upahnya sebesar Rp.500.000. b.     Tanam ( tandur) Saat  musim  tanam , pemilik  sawah  akan  menyuruh  pekerja  sawah  yaitu  buruh tandur untuk  menanam  padi  di  lahan  sawah  milik  mereka.  Dengan  sistem  pembayaran  upahnya  adalah dibayar  langsung  saat  buruh tandur selesai  melakukan  pekerjaannya.  Upah  yang  dibayarkan adalah dalam bentuk uang yang didasarkan pada luas lahan sawah pemilik sawah. Besarnya upah untuk buruh tandur yang diberikan oleh pemilik sawah adalah sebesar Rp. 1.200.000.
Hal di atas sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Suyatno selaku pekerja sawah:
Pemilik sawah kalau mau tanam itu suruh buruh tandur untuk tanam padi di sawahnnya. Di  mana  buruh  tandur  itu  terdiri  dari  sekolompok  orang,  baik  laki-laki  maupun perempuan. Sistem pembayaran upah untuk buruh tandur itu diberikan langsung setelah selesai tandur. Kalau upah untuk buruh tandur itu berdasarkan luas lahan sawah pemilik sawah dengan perhitungan upah adalah sebesar Rp. 1.200.000. 10
8 Sadar,  Selaku  Pihak  Jasa  Pembajak  Sawah  di  Desa  Campurjo  Kec.  Wonomulyo, Wawancara langsung pada Rabu 05 Mei 2021, Pkl. 09.00.
9 Puding,  Selaku  Pemilik  Sawah  di  Desa  Campurjo  Kec.  Wonomulyo, Wawancara langsung pada Sabtu 08 Mei 2021, Pkl.19.00.
10 Suyatno,  Selaku  Pihak  Jasa  Pembajak  Sawah  di  Desa  Campurjo  Kec.  Wonomulyo, Wawancara langsung pada Selasa 18 Mei 2021, Pkl. 09.00.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Wawancara  dengan  Bapak  Suyatno  selaku  pekerja  sawah  di  atas,  mengatakan  bahwa dalam penanaman padi pemilik sawah akan menyuruh buruh tandur untuk melakukan penanaman padi  di  sawahnya.  Di  mana  mereka  telah  dari  jauh-jauh  hari  mencari  buruh tandur tersebut sebelum  tanam.  Buruh tandur tersebut  terdiri  dari  sekelompok  orang  baik  laki-laki  maupun perempuan,  dengan  sistem  pembayaran  upah  buruh tandur adalah  dibayar  langsung  berdasarkan luas lahan sawah, yaitu dengan perhitungan upah sebesar Rp. 1.200.000.
Adapun  wawancara  dengan  Bapak  Amir  selaku  pemlik  sawah  saat  diwawancarai mengenai upah jasa untuk buruh tandur juga mengatakan hal yang sama :
Sebelum  tanam,  dari  jauh-jauh  hari  saya  telah  cari  buruh  tandur  untuk  melakukan penanaman padi di sawah saya. Biasanya buruh tandur tersebut terdiri dari 10-15 orang yang melakukan tandur. Di mana upah untuk buruh tandur itu dalam bentuk uang yang diberikan  langsung  ketika  selesai  tandur.  Upahnya  itu  adalah  sebesar  Rp.  1.200.000 untuk buruh tandur. 11
Hasil wawancara dengan Bapak Amir di atas menunjukkan bahwa saat musim tanam tiba, pemilik sawah akan mencari buruh tandur untuk tandur di sawahnya dari jauh-jauh hari. Di mana buruh tandur tersebut biasanya terdiri dari 10-15 orang, dengan upah yang diberikan adalah dalam bentuk uang yang didasarkan pada luas lahan sawah. Upahnya adalah sebesar Rp. 1.200.000 yang akan langsung diberikan ketika buruh tandur selesai tandur di sawah.
c.      Panen
Pemilik  sawah akan  menyewa jasa combine ( kombeng) saat panen  untuk  memanen padi di  sawahnya.  Istilah kombeng adalah  sebutan  mobil  combine  (mesin  perontok  padi)  yang digunakan oleh masyarakat Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo. Adapun sistem pembayaran upahnya adalah dibayar langsung menggunakan gabah hasil panen. Dengan perhitungan 10 karung gabah, maka  keluar  1  karung  gabah  sebagai  upah  untuk  jasa kombeng. Sehingga  jika  dituliskan dengan perbandingan yaitu 10:1.
Hal di atas sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Hasyim selaku pemilik sawah saat diwawancarai tentang sistem pembayaran upah jasa kombeng:
Saya  menyewa  jasa  kombeng  saat  panen  untuk  memanen  padi  di  sawah  saya  beberapa hari sebelum saya panen. Dengan menyewa jasa kombeng, upahnya adalah  gabah dari hasil  panen  yang  saya dapatkan.  Kalau  padi  saya  selesai  di  panen  maka  upahnya  akan langsung  diberikan  kepada  pihak  jasa  kombeng.  Upahnya  itu  kalau  10  karung  gabah yang didapat, maka keluar 1 karung gabah sebagai upah jasa kombeng. 12
Menurut  Bapak  Hasyim  bahwa  dia  mencari  jasa kombeng beberapa  hari  sebelum  waktu panen tiba. Dengan menyewa jasa kombeng upah yang diberikan adalah tidak dalam bentuk uang melainkan gabah dari hasil panen padi pemilik sawah. Dengan perhitungan 10 karung gabah hasil panen keluar 1 karung gabah sebagai upah jasa kombeng. Upah tersebut akan diberikan langsung kepada jasa kombeng saat selesai maelakukan pekerjaannya.
Adapun wawancara dengan Bapak Supri selaku pekerja sawah juga mengatakan hal yang sama:
Sistem  pembayaran  upah  untuk  jasa  kombeng  adalah  diberikan  langsung  saat  telah selesai memanen padi, dengan upah yang diberikan berupa gabah yang didapatkan dari
11 Amir,  Selaku  Pemilik  Sawah  di  Desa  Campurjo  Kec.  Wonomulyo, Wawancara langsung pada Sabtu 22 Mei 2021, Pkl. 16.30.
12 Hasyim,  Selaku  Pemilik  Sawah  di  Desa  Campurjo  Kec.  Wonomulyo, Wawancara langsung pada Rabu 26 Mei 2021, Pkl. 11 00.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
hasil  panen.  Kalau  perhitungannya  itu  10  karung  gabah  hasil  panen  keluar  1  karung gabah untuk upah jasa kombeng. 13
Menurut  Bapak  Supri  selaku  pekerja  sawah  di  atas,  bahwa  dalam  sistem  pembayaran upah jasa kombeng yaitu upahnya adalah gabah hasil panen yang diberikan secara langsung ketika telah menyelesaikan memanen padi. Di mana upah diberikan berdasarkan banyaknya gabah hasil panen yang didapat dengan perbandingan yaitu 10:1, yaitu untuk 10 karung gabah maka keluar 1 karung gabah sebagai upah jasa kombeng.
Dalam Islam, semua pekerjaan hukum dapat diterima dan sah jika rukun dan isi perjanjian telah dipenuhi. Hal  utama tentang rukum dan syarat ijarah adalah  keabsahan perjanjian.  Apabila akad tersebut telah dipenuhi dan sah seperti yang ditunjukkan oleh hukum Islam, maka pada saat itu  komitmen setelah itu adalah jaminan  upah atau pemberian kompensasi atau  upah  untuk  suatu tugas  yang  juga  dikerjakan  sebagai  salah  satu  rukun ijarah .  Kemudian,  pada  saat  itu  kewajiban mengenai  pembayaran  upah  yaitu dilakukan  setelah  melakukan  pekerjaan.  Mengenai  hal  ini,  ada komitmen  untuk  membayar  biaya  administrasi  yang  harus  dipenuhi  oleh  penyewa  jasa  atau pemilik sawah setelah pekerjaan selesai.
Sistem  pengupahan  dalam  Islam  sebagaimana  diatur  dalam  fiqh  muamalah,  tidak mengizinkan  adanya  komponen  penyalahgunaan  dan  aturan  kesetaraan  harus  dipertahankan,  dan ini adalah hal yang paling penting. Secara umum, masalah harga upah atau gaji yang paling rendah atau  titik  puncak  pemberian  upah  tidak  ada  standar  peraturanya  dalam  Islam.  Prinsip  keadilan adalah tujuan utama dalam sistem penetapan upah dalam Islam.
Secara  umum  transaksi  upah  dalam  Islam  telah  dilakukan  oleh  banyak  orang.  Salah satunya  yaitu  masyarakat  muslim  di  Indonesia,  dan  bahkan  yang  beragama  non-Islam  juga melakukan  atau  mengenal  tentang  “upah”.    Hal  ini  dapat  ditunjukkan  dengan  banyaknya  jumlah tenaga  kerja,  baik  itu  karyawan  perusahaan,  pegawai  negara,  petani,  peternak,  nelayan,  dan sebagainya. Di Indonesia bagian timur pada umumnya juga masuk dalam bagian kategori tersebut, khususnya di bagian wilayah Sulawesi Barat. 14
Salah  satunya  adalah  sistem  pembayaran  upah  jasa  yang  dilakukan  masyarakat  Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo, antara pemilik sawah dan pekerja sawah yaitu melakukan akad perjanjian  secara  lisan.  Akad  perjanjian  seperti  ini  sudah  sejak  lama  dilakukan  berdasarkan  rasa saling percaya antara satu sama lain. Dalam akad perjanjian telah ditetapkan besarnya upah yang akan dibayarkan pemilik sawah kepada pekerja sawah dan waktu pembayaran upah tersebut.
Bagi  pekerja  sawah,  besaran  upah  yang  mereka  peroleh  telah  memenuhi  komponen pemerataan dan kepatutan. Salah satunya adalah dalam hal pembajakan sawah bukan sesuatu yang mudah  karena  membutuhkan  tenaga  tambahan,  selain  itu  jika  lahan  sawahnya  sempit,  tingkat kesulitan dan bahaya tanggung jawabnya sangat tinggi.
Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan  Hadis  Riwayat  Bukhari  dan  Muslim  dari  Ibnu  Majah menyebutkan:
ُه َرْجَأ َماَّجُحْلا ىَطْعَأ َو َنَجَتْحِا .
Artinya:
Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut. (Riwayat Bukhari dan Muslim)
13 Supri,  Selaku  Pihak  Jasa  Pembajak  Sawah  di  Desa  Campurjo  Kec.  Wonomulyo, Wawancara langsung pada Kamis, 03 Juni 2021, Pkl. 20.00.
14 Andi  Sudarmin  Azis,  J-Alif:  Jurnal  Penelitian  Hukum  Ekonomi  Syariah  dan Budaya  Islam,  Vol.  2,  No.  2, Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Buruh  Pattei  Anjoro  (Studi Kasus  Desa  Lekopa’dis  Kecamatan  Tinambung  Kabupaten  Polewali  Mandar), (Polewali: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al-Asyariah Mandar, 2017).
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Hadis  di  atas  memberikan  pemahaman  tentang  strategi  bagaimana  kita  melakukan kontrak  ijarah,  terutama  dalam  hal  kepastian  ukuran  sewa  yang  harus  dibayar.  Penegasan  upah sewa dalam perjanjian adalah sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk menghindari perdebatan di  kemudian  hari.  Kedua  pihak  yang  berinteraksi  harus  mengklarifikasi  hak  dan  komitmen  di antara mereka untuk menghindari adanya perselisihan. 15
Penetepan  upah  jasa  di  atas  setara  dengan  gagasan  yang  diterapkan  oleh  Taqyuddin  an- Nabbani. Dimana cenderung terlihat bahwa standar dasar penetapan upah adalah kewajaran yang terletak  pada  kejelasan  perjanjian  (pertukaran)  dan  kewajiban  untuk  melakukannya.  Kesepakatan dalam    perburuhan  terjadi  antara  buruh  dan  pengusaha.  Artinya,  sebelum  buruh  direkrut,  harus jelas  terlebih  dahulu  bagaimana  upah  yang  akan  diperoleh  buruh.  Upah  mencakup  ukuran  upah dan  sistem  pembayaran  upah.  Sementara  itu,  Taqyuddin  an-Nabbani  mengusulkan  penyelesaian kompensasi  dengan  gagasan ijarah ,  di  mana ijarah adalah  pemanfaatan  jasa  dalam  akad perjanjian. Jika ijarah identik dengan buruh, yang digunakan adalah tenaganya. 16
Dengan cara ini Taqyuddin an-Nabbani tidak mendasarkan upah dengan kebutuhan hidup. Dia  mengkategorikan  upah  pekerja  sehubungan  dengan  administrasi  atau  keuntungan  yang diberikan  oleh  pekerja  dengan  penilaian  utama  pada  administrasi  ini  secara  lokal.  Jika  upah  itu telah  dinyatakan  pada  waktu  yang  disepakati,  maka  upah  tersebut  adalah  upah  yang  dirujuk. Sekalipun jika upah  itu belum dinyatakan atau ada suatu pertanyaan mengenai hal itu, maka pada saat itu yang diterapkan adalah upah yang sama. 17
Dalam  sistem  pembayaran  upah  buruh  tanam  ( tandur) yang  diberikan  langsung  saat pekerjaan  telah  selesai,  di  mana  pada  dasarnya  kompensasi  atau  upah  diberikan  dengan  cepat, namun  ketika  perjanjian  dapat  dilakukan  dengan  berfokus  pada  upah  atau  menyelesaikannya. Sehingga angsuran upah harus diselesaikan sesuai kesepakatan dan harus diberikan dengan cepat ketika pekerjaan telah selesai.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW bersabda:
ْجَأ  َرْي ِجَ ْلْا ا ْوُطْعَأ َنَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص ِ َّللَّا ُل ْوُس َر َلاَق :َلاَق  َرَوُع ِيْب ِ َّللَّا ِدْبَع  ْيَع )هجاه يبا هاور( ُهُق َرَع  َّف ِجَي  ْىَأ َلْبَق ُه َر
Artinya:
Dari  Abdullah  bin  Umar  ia  berkata:  “Rasulullah  shallallahu  „alaihi  wasallam  bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. 18 (HR. Ibn Majah)
Hadis  di  atas  mengungkapkan  bagaimana  memberikan  etika  dalam  mempraktekan  akad ijarah ,  khususnya  memberikan  angsuran  upah  secepat  yang  diharapkan.  Kaitannya  dengan  akad ijarah yang  berlaku  saat  ini  adalah  keharusan  untuk  mengangsur  upah  sesuai  kesepakatan  atau batas  waktu  yang  telah  ditentukan.  Kita  tidak  boleh  menunda  pembayaran  upah  dari  jadwal  atau batas waktu yang telah disepakati. 19
Bagaimanapun,  sejauh  mempercepat  dan  menunda  pembayaran  upah,  beberapa  ulama memiliki pendapat  yang berbeda, antara lain:
Menurut  mazhab  Hanafi,  kompensasi  tidak  hanya  dibayarkan  jika  ada  kesepakatan. Diperbolehkan  memberikan  syarat-syarat  untuk  mempercepat  dan  selanjutnya  menangguhkan
15 Dimyauddin  Djuwaini, Pengantar  Fiqh  Muamalah ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2008), h. 157.
16 Taqiyudin an-Nabbani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam , Terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), h. 108.
17 Taqiyudin an-Nabbani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam , h. 108.
18 Panji  Adam, Fikih  Muamalah  Maliyah  (Konsep,  Regulasi,  dan  Implementasi), (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 201.
19 Djuwaini Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah , h. 157.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
kompensasi,  misalnya  kompensasi  mempercepat  dan  menangguhkan  sisanya,  seperti  yang ditunjukkan oleh pengaturan kedua pemain.
Jika  tidak  tercapai  kesepakatan  dalam  hal  penundaan  atau  percepatan  upah,  jika  upah dikaitkan  dengan  waktu  tertentu  sehingga  harus  dipenuhi  setelah  jatuh  tempo.  Misalnya,  jika seseorang menyewa rumah selama satu bulan, setelah masa sewa berakhir, ia harus membayar sewa. Jika kontrak untuk jasa, maka biaya jasa harus dibayar pada saat jasa telah dilakukan. Jika  akad  dilakukan  tanpa syarat  mengenai  penerimaan  pembayaran  dan  penangguhannya, Abu  Hanifah  berpendapat  harus  diserahkan  secara  bertahap  sesuai  dengan  manfaat  yang diterima.
Menurut  Imam  Syafi'i  dan  Ahmad,  dia  memenuhi  syarat  untuk  menyetujui  perjanjian tersebut. Dalam hal orang  yang  menyewa (mu'jir) menyerahkan tenaga dan barang  kepada orang yang menyewa (musta'jir) , maka dia memenuhi syarat untuk mendapatkan semua angsuran karena penghuni telah memperoleh keuntungan dengan persetujuan. Juga, harus mendapatkan kompensasi guna mendapatkan tenaga kerja dan produk.
Untuk  sistem  pembayaran  upah  jasa  combine  ( kombeng) yang  langsung  diberikan menggunakan gabah hasil panen, di mana pada tingkat dasar, semua yang dapat digunakan sebagai sarana perdagangan dalam jual beli diperbolehkan digunakan untuk angsuran dalam ijarah . Perlu diketahui ukuran upah oleh kedua pelaku, baik dalam hal sewa maupun upah.
Untuk  mengetahui  bagaimana  pandangan  Tokoh  Agama  terhadap  sistem  pembayaran upah  jasa  pekerja  sawah  di  Desa  Campurjo  Kec.  Wonomulyo,  penulis  melakukan  wawancara dengan beberapa tokoh agama sebagai berikut:
Wawancara dengan Bapak Asep Sunaryat, beliau berpendapat bahwa:
Sistem  pembayaran  upah  yang  dilakukan  antara  pemilik  sawah  dan  pekerja  sawah  itu sudah dilakukan sesuai hukum Islam. Di mana akad itu adalah kesepakatan antara kedua belah  pihak.  Apa  yang  menjadi  kesepakatan  itu  yang  menjadi  hukum.  Jadi  akad  seperti ini  boleh  yang  penting  sama-sama  sepakat,  tidak  saling  merugikan.  Meskipun  akad tersebut  dilakukan  secara  lisan  tidak  secara  tertulis,  tapi  masyarakat  di  sini menggunakan  kepercayaan  satu  sama  lain  dalam  melakukan  akad  perjanjian. Seharusnya  memang  dalam  agama  dianjurkan  untuk  melakukan  akad  perjanjian  itu secara  tertulis,  tetapi  itu  sudah  menjadi  kebiasaan  masyarakat  di  sini.  Di  mana kebiasaan  di  masyarakat  itu  bisa  menjadi  hukum.  Dan  dalam  akad  juga  sudah  sangat jelas diketahui oleh kedau pihak tentang besarnya upah yang akan diberikan dan kapan waktu pembayarannya. 20
Menurut    Bapak  Asep  Sunaryat,  bahwa  sistem  pembayaran  upah  yang  dilakukan  antara antara  pemilik  sawah  dengan  pekerja  sawah di  Desa  Campurjo  itu  sudah  sesuai  dengan  hukum Islam. Di mana dalam melakukan akad itu dilakukan dengan sama-sama sepakat dan tidak saling merugikan satu sama lainnya. Dan dalam akad juga sudah sangat jelas diketahui tentang besarnya upah  dan  waktu  pembayaran  upah  tersebut.  Meskipun  dalam  Islam  dianjurkan  untuk  melakukan akad  secara  tertulis,  tetapi  masyarakat  menggunakan  kepercayaan  satu  sama  lainnya  dalam melakukan akad perjanjian, sehingga sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Di mana kebiasaan di masyarakat itu bisa menjadi hukum.
Adapun wawancara dengan Bapak Hasanuddin, beliau berpendapat bahwa:
Menurut saya nak, dalam sistem pembayaran upah yang dilakukan antara pekerja sawah dengan  pemilik  sawah  itu  sudah  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Di  mana  akad  itu  artinya dia sudah sepakat antara satu sama lain, tidak merasa berat atau merasa diberatkan, dan
20 Asep  Sunaryat,  Selaku  Tokoh  Agama,  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Upah  Jasa Pekerja  Sawah  di  Desa  Campurjo  Kec.  Wonomulyo, Wawancara  langsung  pada  Kamis  10  Juni 2021, Pkl. 16.15.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
merasa  memberatkan.  Maksudnya  satu  sama  lainnya  itu  sudah  sama-sama  sepakat  dan tidak ada yang dirugikan. Karena sudah juga dijelaskan di awal akad tentang besarnya upah  yang  akan  dibayarkan  dan  kapan  waktu  pembayarannya  itu  sudah  jelas  dan diketahui bersama antara kedua pihak. 21
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Hasanuddin  selaku  Tokoh  Agama  di  atas,  beliau mengatakan  bahwa  sistem  pembayaran  upah  jasa  yang  dilakukan  kedua  belah  pihak  yaitu  antara pemilik  sawah  dan  pekerja  sawah  di  Desa  Campurjo  sudah  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Hal  ini dikarenakan  akad  perjanjian yang  dilakukan  sudah  sangat  jelas,  di  mana  telah  dijelaskan  di  awal akad  tentang  besarnya  upah  yang  akan  dibayarkan  dan  kapan  waktu  pembayaran  upah  tersebut. Sehingga antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan karena telah mengetahui secara jelas tentang pembayaran upah tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara di atas, maka  penulis dapat menyimpulkan bahwa  dalam  sistem  pembayaran  upah  jasa  pekerja  sawah  di  Desa  Campurjo  Kecamatan Wonomulyo  dalam  hal  pembajakan  sawah,  tanam    ( tandur ),  dan  panen  itu  hukumnya  adalah mubah/boleh  dilakukan  karena  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat ijarah, di  mana  dalam  akad perjanjian yang dilakukan antara pemilik sawah dan pekerja sawah memuat tentang besarnya upah dan  waktu pembayaran upah tersebut.  Di  mana  upah  yang dibayarkan sangat jelas  sesuai dengan kesepakatan  dan  kedua  belah  pihak  telah  sama-sama  mengetahui,  sehingga  tidak  ada  unsur penipuan maupun gharar di dalamnya yang dapat merugikan salah satu pihak.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dan  wawancara  yang  telah  penulis  lakukan  tentang Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Pembayaran  Upah  Jasa  Pekerja  Sawah  (Studi  Kasus  di Desa  Campurjo  Kecamatan  Wonomulyo),  maka  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1. a.  Sistem  pembayaran  upah  untuk  pembajakan  sawah  adalah  upah  dibayar  panen berdasarkan  luas  lahan  sawah,  dengan  perhitungan  sawah  yang  luasnya  1  hektar upahnya adalah Rp 1.000.000, dan ½ hektar sebesar Rp. 500.000.
b. Sistem  pembayaran  upah  untuk  buruh tandur adalah  diberikan  langsung  setelah pekerjaan  telah  selesai  dalam  bentuk  uang,  dengan  upah  yang  didapat  sebesar  Rp. 1.200.000.
c. Sistem  pembayaran  upah  untuk  jasa  combine (kombeng) adalah  diberikan  langsung menggunakan gabah yang didapat dari hasil panen, dengan perhitungan jika 10 karung gabah hasil panen maka keluar 1 karung gabah sebagai upah jasa kombeng.
2.   a. Sistem pembayaran upah dalam hal pembajakan sawah di Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo  hukumnya  adalah  mubah  (boleh)  dilakukan,  karena  telah  memenuhi rukun dan syarat ijarah . di mana dalam akad perjanjian yang dilakukan antara pemilik sawah dan pekerja sawah memuat tentang besarnya upah dan waktu pembayaran upah tersebut. Sehingga tidak ada unsur penipuan di dalamnya yang dapat merugikan salah satu pihak.
b.    Sistem  pembayaran  upah  buruh tandur di  Desa  Campurjo  Kecamatan  Wonomulyo hukumnya  adalah  mubah  (boleh)  dilakukan,  karena  akad  yang  dilakukan  sudah  jelas mengenai besarnya upah dan waktu pembayarannya diberikan langsung saat pekerjaan tersebut telah selesai. Hal ini  juga sesuai dengan  yang dianjurkan dalam Islam,  yaitu melakukan pembayaran upah saat pekerjaan telah selesai.
21 Hasanuddin,  Selaku  Tokoh  Agama, Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah di Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo, Wawancara langsung pada Minggu 13  Juni 2021. Pkl. 14.00.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
c.    Sistem  pembayaran  upah  jasa  combine ( kombeng) di  Desa  Campurjo  Kecamatan Wonomulyo  adalah  mubah  (boleh)  dilakukan.  Di  mana  dalam  pembayaran  upah diberikan  langsung  ketika  pekerjaan  telah  selesai,  meskipun  pembayaran  upahnya dengan  gabah  tetapi  pada  prinsipnya  semua  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  tukar dalam jual beli adalah boleh digunakan untuk pembayaran dalam ijarah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  Panji. Fikih  Muamalah  Maliyah  (Konsep,  Regulasi,  dan  Implementasi). Bandung:  PT Refika Aditama, 2017.
Al-Fauzan, Saleh. Fiqih Sehari-Hari. Jakarta:Gema Imani Press, 2005. An-Nabhani,  Taqiyudin. Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Perspektif  Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
Azis, Andi Sudarmin. J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam, Vol. 2, No. 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Buruh Pattei Anjoro (Studi Kasus Desa Lekopa’dis  Kecamatan  Tinambung  Kabupaten  Polewali Mandar). Polewali:  Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al-Asyariah Mandar, 2017.
Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Maleong, Lexy J. Metode Kualitatif . Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009. Narbuko,  Cholid  dan  Abu  Achmadi. Metode  Penelitian  untuk  Skripsi  dan  Tesis  Bisnis .  Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah . Jakarta: PT. Raja Grapindo, cet. ke-1, 2002. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009. Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fikih . Bogor: Kencana, 2003.