Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373

## ISLAM AND LEGISLATION IN LAW NUMBER 17 OF 2023 ABOUT HEALTH
Fachrur Razi Purnama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga fachrurrazi5544@gmail.com

## ABSTRACT
The Health Law is a law that regulates various aspects of health in Indonesia, this law was passed by the DPR through a plenary session on July 11, 2023, Law number 17 of 2023 concerning health is  a  refinement  of  the  previous  Health  Law,  namely Law  Number  36  of  2009  concerning  Health. However, after the enactment of this law, there were several points of the formation procedure and substance  of  the  law  that  resulted  in  polemics  in  the  community,  such  as  the  elimination  of mandatory  spending,  the  lack  of  public  participation  in  the  formation  process  and  the  lack  of transparency  of  legislators  in  the  process  of  forming  this  law.  This  research  is  a  type  of  library research,  and  this  research  is  normative  legal  research.  The  results  of  this  study  are  that  in  the perspective of legal science there are still formal defects in the formation of Law No. 17 of 2023 concerning  health  where  in  the  formation  process  it  does  not  provide  ample  space  for  the community to provide its aspirations, so that when Law No. 17 of 2023 is enacted it causes a lot of rejection and criticism in the community because it is feared that it will have an impact on health workers  and  also  have  an  impact  on  community  life.  This  is  reinforced  by  the  theory  of  sulthah tasyrī'iyah where the process of forming laws and regulations must be based on the welfare of the ummah as a fiqh rule which states that every policy issued by a leader must prioritize maslahat and avoid ugliness.
Keywords: Islam, Legislation, sulthah tasyrī'iyah, Health

## ABSTRAK
Undang-Undang  Kesehatan  adalah  merupakan  undang  undang  yang  mengatur  tentang  berbagai aspek  kesehatan  di  Indonesia,  Undang-Undang  ini  disahkan  oleh  DPR  melalui  sidang  paripurna pada  tanggal  11  Juli  2023,  Undang-Undang  nomor  17  tahun  2023  tentang  kesehatan  ini  adalah merupakan  penyempurnaan  dari  Undang-Undang  Kesehatan  sebelumnya  yaitu  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan.  Namun pasca  disahkannya  undang  undang  ini justru ada beberapa poin dari prosedur pembentukan dan substansi undang-undang tersebut yang yang mengakibatkan  terjadinya  polemik  di  tengah  masyarakat,  seperti  penghapusan  terhadap mandatory  spending,  kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembentukannya  dan kurangnya  transparansi  legislator  dalam  proses  pembentukan  undang  undang  ini.  Penelitian  ini berjenis  penelitian  kepustakaan  (Library  Research),  dan  penelitian  ini  bersifat  penelitian  hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah dalam perspektif ilmu hukum masih terdapat kecacatan formil dalam  pembentukan  undang  undang  nomor  17  tahun  2023  tentang  kesehatan  ini  dimana  dalam proses  pembentukannya  tidak  memberikan  ruang  yang  luas  terhadap  masyarakat  untuk memberikan  aspirasinya,  sehingga  ketika  undang  undang  nomor  17  tahun  2023  diundangkan justru  menimbulkan  banyak  penolakan  dan  kritikan  ditengah  masyarakat  karena  dikhawatirkan akan berdampak kepada para tenaga kesehatan dan juga berdampak pada kehidupan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan teori sulthah tasyrī’iyah dimana proses pembentukan peraturan undang undang harus didasarkan pada kemashlahatan ummat sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan
bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin harus mengedepankan maslahat dan menjauhi kemafsadatan.
Kata kunci : Islam, Legislasi, Sulthah Tasyri’iyah, Kesehatan

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang kesehatan adalah merupakan undang-undang  yang mengatur tentang berbagai  aspek  kesehatan  di  Indonesia,  undang-undang  ini  disahkan  oleh  DPR  melalui sidang  paripurna  pada  tanggal  11  Juli  2023, 1 Undang-undang  nomor  17  tahun  2023 tentang  kesehatan  ini  adalah  merupakan  penyempurnaan  dari  Undang-Undang  Kesehatan sebelumnya  yaitu  undang-undang  nomor  36  tahun  2009  tentang  kesehatan.  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2023  Tentang  Kesehatan  adalah  merupakan  bentuk  produk hukum  yang  dibuat  oleh  DPR  dalam  menjalankan  salah  satu  fungsi  legislasinya  yaitu membuat  undang-undang,  dengan  tujuan  untuk  memperbaiki  kekurangan  yang  ada  pada undang-undang  sebelumnya,  namun  fakta  dilapangan  justru  ada  beberapa  poin  dari prosedur  pembentukan  dan  substansi  undang-undang  tersebut  yang  yang  mengakibatkan terjadinya  polemik  di  tengah  masyarakat,  salah  satunya  adalah  merupakan  penghapusan terhadap mandatory spending yaitu dana belanja wajib yang dialokasikan untuk membiayai program-program  kesehatan  seperti  pencapaian  target  stunting,  menurunkan  AKI,  AKB, mengeliminasi  kusta,  eliminasi  TBC,  dan  juga  penyiapan  sarana  prasarana,  yang sebelumnya  diatur  dalam  pasal  171  undang-undang  nomor  36  tahun  2009  namun  justru saat  ini  dihapus  dengan  pertimbangan  tidak  efektifnya  penggunaan  dana  tersebut  dalam kurun  waktu  beberapa  tahun  terakhir.  Namun  disisi  lain  beberapa  kalangan  masyarakat justru  menilai  bahwa  penghapusan  dana mandatory  spending ini  adalah merupakan  suatu langkah  yang  salah  sehingga  akan  menimbulkan  beberapa  akibat  yang  merugikan masyarakat.
Direktur  Centre  of  Economic  and  law  studies  (CELOIS)  yaitu  Bhima  Yudhistira menyampaikan bahwa   dengan dihapuskannya dana tersebut  tentu akan  berdampak  pada berbagai sektor dalam bidang kesehatan, seperti sektor JKN, Stunting dan sektor kesehatan lainnya  yang  anggarannya  dibiayai  oleh  dana  wajib  belanja  tersebut.  Hal  senada  juga diungkapkan  oleh  anggota  BPJS  Watch  yaitu  Timboel  Siregar  yang  menyatakan  bahwa
1 Rokom, “Ketok Palu! RUU Kesehatan Sah Jadi Undang-Undang,” https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230711/4643487/ketok-palu-ruu-kesehatan-sah-jadi- undang-undang/, July 2023. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.
penghapusan terhadap dana wajib belanja/ mandatory spending akan menimbulkan dampak negatif  nagi  masyarakat,  yakni  berkurangnya  masyarakat  yang  berhak  untuk  menerima JKN,  serta akan berdampak terhadap 6 Pilar transformasi dalam bidang kesehatan. 2 selain itu, dari segi proses pembentukan undang undang Kesehatan ini juga mendapatkan kritikan dari  pendiri  dan  direktur  eksekutif  dari center  for  Indonesia’s  strategic  development initiatives (CISDI)  yaitu  Diah  Satyani  Saminarsih,  Diah  mengkritik  proses  penyusunan undang-undang  kesehatan.  Ia  mengatakan  rancangan  undang-undang  kesehatan  disusun secara tergesa-gesa dan kurang transparan. Beberapa indikasi dari hal ini adalah singkatnya proses  konsultasi    dan  fakta  bahwa  naskah  akhir  tidak  diterbitkan  secara  resmi  sebelum disetujui. 3 Selain itu, masih ada sebagian ahli yang mengkritisi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023  yang akan kami bahas secara detail pada artikel kali ini.
Sementara  itu,  kepala  biro  komunikasi  dan  pelayanan  publik  kementerian  kesehatan menjelaskan  bahwa  penghapusan  dana  belanja  wajib  atau  dikenal  dengan  sebutan mandatory  spending ini  tidak  akan  berdampak  pada  sistem  pembiayaan  BPJS  dan  JKN, karena pada kenyataannya dana belanja wajib tersebut hanya terkait dengan penganggaran, diantaranya  adalah  pencapaian  target  stunting,  penurunan  AKI  dan  AKB,  pemberantasan penyakit  kusta,  pemberantasan  TBC,  serta  peningkatan  sarana  dan  prasarana.  Dengan begitu,  penghapusan  dana  belanja  wajib  atau mandatory  spending tidak  akan  berujung pada  pemotongan  anggaran  kesehatan,  melainkan  anggaran  akan  disusun  dalam  bentuk rencana induk kesehatan. 4
Disisi  lain  Islam  juga  memberikan  pandangan  terkait  dengan  lembaga  lesgislasi  atau dewan  perwakilan  rakyat  yang  disebut  dengan ahlul  halli  wal  ‘aqdi yang  termasuk kedalam  kajian fiqh  siyāsah dari  segi siyāsah  tasyrī’iyyah yang  mengkaji  terkait  dengan persoalan  perwakilan  rakyat,  hubungan  muslim  dan  non  muslim  di  dalam  satu  negara, seperti  Undang  Undang  Dasar,  Undang-Undang,  peraturan  pelaksanaan,  peraturan  daerah
2 Tim  CNN  Indonesia,  “Bahaya  Mandatory  Spending  Dihapuskan  Dalam  UU  Kesehatan,” https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230713063035-532-972826/bahaya-mandatory-spending- dihapus-dalam-uu-kesehatan, July 2023. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.
3 Putu  Merta  Surya  Putra,  dkk.  “DPR  Setujui  RUU  Kesehatan  Jadi  Undang-Undang,  Poin-Poin Pentingnya?,” https://www.liputan6.com/news/read/5342980/headline-dpr-setujui-ruu-kesehatan-jadi- undang-undang-poin-poin-pentingnya, July 2023. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.
4 Rokom,  “Jangan  Menebar  Informasi  Sesat  Mandatory  Spending  Menghapus  Pembiayaan  BPJS Kesehatan,” https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230809/3743648/jangan-menebar- informasi-sesat-mandatory-spending-menghapus-pembiayaan-bpjs-kesehatan/,  August  2023.  Diakses  pada tanggal 1 Februari 2024.
dan sebagainya. 5 Islam juga memberikan pandangan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan  yang  harus  memuat  mashlahat  bagi  ummat  dan  menjauhi  segala kemungkaran  dalam  kehidupan  masyarakat,  sehingga  pro  dan  kontra  terhadap  proses pembentukan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan diatas juga perlu dikaji melalui kajian siyāsah tasyrī’iyyah .
Berdasarkan  pro  dan  kontra  terhadap  persoalan  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  kajian  terkait  dengan  Islam  dan  legislasi  dalam  Undang-Undang  nomor  17 tahun  2023  tentang  Kesehatan  karena  sejatinya  kemaslahatan  publik  hendaknya  menjadi tujuan para legislator, sehingga segala kebijakan yang dihasilkan oleh para legislator dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

## B. PEMBAHASAN
1. Pro  dan  Kontra  terhadap  Undang  Undang  Nomor  17  Tahun  2023  Tentang Kesehatan Undang Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan
Undang  Undang  nomor  17  tahun  2023  tentang  kesehatan  adalah  adalah merupakan  bentuk  produk  hukum  yang  dibuat  oleh  DPR  dalam  menjalankan  fungsi legislasinya  yaitu  membuat  undang  undang,  dengan  tujuan  untuk  memperbaiki kekurangan  yang  ada  pada  undang  undang  sebelumnya,  ,  namun  fakta  dilapangan justru  ada  beberapa  poin  dari  prosedur  pembentukan  dan  substansi  undang-undang tersebut  yang  yang  mengakibatkan  terjadinya  polemik  di  tengah  masyarakat,  salah satunya  adalah  merupakan  penghapusan  terhadap  mandatory  spending  yaitu  dana belanja wajib yang dialokasikan untuk membiayai program-program kesehatan seperti pencapaian  target  stunting,  menurunkan  AKI,  AKB,  mengeliminasi  kusta,  eliminasi TBC, dan juga penyiapan sarana prasarana,  yang sebelumnya diatur dalam  pasal  171 undang-undang  nomor  36  tahun  2009  namun  justru  saat  ini  dihapus  dengan pertimbangan tidak efektifnya penggunaan dana tersebut dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Namun disisi lain beberapa kalangan masyarakat justru menilai bahwa penghapusan  dana  mandatory  spending  ini  adalah  merupakan  suatu  langkah  yang salah sehingga akan menimbulkan beberapa akibat yang merugikan masyarakat.
5 Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Pranada Media Grup, 2003). hlm.48.
Direktur Centre of Economic and law studies (CELOIS)  yaitu  Bhima Yudhistira menyampaikan  bahwa    dengan  dihapuskannya  dana  tersebut  tentu  akan  berdampak pada berbagai sektor dalam bidang kesehatan, seperti sektor JKN, Stunting dan sektor kesehatan  lainnya  yang  anggarannya  dibiayai  oleh  dana  wajib  belanja  tersebut.  Hal senada  juga  diungkapkan  oleh  anggota  BPJS  Watch  yaitu  Timboel  Siregar  yang menyatakan  bahwa  penghapusan  terhadap  dana  wajib  belanja/mandatory  spending akan menimbulkan dampak negatif nagi  masyarakat,  yakni  berkurangnya masyarakat yang  berhak  untuk  menerima  JKN,    serta  akan  berdampak  terhadap  6  Pilar transformasi  dalam  bidang  kesehatan.      selain  itu,  dari  segi  proses  pembentukan undang  undang  Kesehatan  ini  juga  mendapatkan  kritikan  dari  pendiri  dan  direktur eksekutif  dari  center  for  Indonesia’s  strategic  development  initiatives  (CISDI)  yaitu Diah  Satyani  Saminarsih,  Diah  mengkritik  proses  penyusunan  undang-undang kesehatan. Ia mengatakan rancangan undang-undang kesehatan disusun secara tergesa- gesa  dan  kurang  transparan.  Beberapa  indikasi  dari  hal  ini  adalah  singkatnya  proses konsultasi    dan  fakta  bahwa  naskah  akhir  tidak  diterbitkan  secara  resmi  sebelum disetujui. 6
Selanjutnya,  menyikapi  penghapusan  dana  belanja  wajib,  Muhammad  Rizal Taufikroman,  selaku  Kepala  pusat  ekonomi  makro  dan  keuangan  institute  for development  of  economics  and  finance  (INDEF),  mengatakan  penghapusan  belanja wajib  dalam  UU  Kesehatan  menurutnya  akan  mempunyai  dampak  sebagai  berikut: Implikasi  terhadap  tujuan  kebijakan  kesehatan  yang  ingin  dicapai,  seperti  tujuan prioritas  seperti  pemberantasan  stunting  dan  perbaikan  peralatan  dan  fasilitas kesehatan dan bahkan kualitas layanan medis. Ia juga menilai kebijakan tersebut akan mempengaruhi  prioritas  pembangunan  kesehatan  nasional  dan  daerah  serta  berbagai program  strategis.  Akan  sulit  untuk  melaksanakan  program  kesehatan    dengan menggunakan keterbatasan anggaran sebagai  alasan. Selain itu, di  masa depan, akses terhadap beberapa layanan kesehatan yang sebelumnya dibiayai oleh pemerintah harus
6 Putu  Merta  Surya  Putra,  dkk.  “DPR  Setujui  RUU  Kesehatan  Jadi  Undang-Undang,  Poin-Poin Pentingnya?,” https://www.liputan6.com/news/read/5342980/headline-dpr-setujui-ruu-kesehatan-jadi- undang-undang-poin-poin-pentingnya, July 2023. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.
ditanggung  oleh  masyarakat  yang  menggunakan  layanan  medis  tersebut,  sehingga kebijakan ini dikhawatirkan akan membebani masyarakat umum. 7
Sementara  itu,  Ketua  Umum  PB  IDI  dr.  Adib  Khumaidi  mengatakan  RUU kesehatan  berdampak  pada  hak  para  tenaga  kesehatan.  dr  Adib  mengatakan,  hal  ini disebabkan  karena  mereka  sebagai  pemangku  kepentingan  tidak  dilibatkan  dalam penyusunan RUU ini, maka penyusunan RUU ini hanya didasarkan pada kepentingan oligarki  dan  dampaknya  merugikan  masyarakat  dan  dunia  kesehatan  Indonesia.  dr Adib mengatakan meskipun saat ini kita berada di era desentralisasi, namun RUU ini sangat tersentralisasi. Dengan semakin mudahnya pelibatan tenaga kesehatan asing  di sektor  kesehatan  Indonesia  dan  hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  negara  lain  yang mempersempit  kesempatan  untuk  tenaga  kesehatan  asing    di  sektor  kesehatan pelibatan di negaranya sendiri. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh  ketua  DPP  KNPI  Haris  Pertama,  ketua  masyarakat  Konstitusi  Indonesia Muhammad Joni, dan ketua umum relawan kesehatan Indonesia Agung Nugroho yang menilai  undang-undang  kesehatan  ini  memiliki  kecacatan  hukum  dan  sejak  awal pembentukannya  memiliki  kontroversi  di  masyarakat  karena  kurangnya  partisipasi masyarakat.  Selain  terdapat  klausul  yang  tidak  sesuai  Sikap  pemerintah  juga  dirasa terkesan  memaksakan  kehendak.  Sehingga  akibatnya  sikap  pemerintah  ini  dirasa melanggar  hak  asasi  manusia,  melanggar  hak-hak  masyarakat,  pekerja  layanan kesehatan dan peran asosiasi profesi di Indonesia juga akan hilang. 8
Selanjutnya,  koalisi  masyarakat  sipil  menjelaskan  bahwa  penyusunan  undang- undang kesehatan dilakukan dengan cara  yang tidak baik dan tidak transparan karena dilakukan  tanpa  partisipasi  masyarakat  yang  luas.  Pembentukan  undang-undang kesehatan  ini  juga  tidak  melibatkan  keikutsertaan  dari  berbagai  pihak  yang  dirasa perlu diikutsertakan seperti organisasi profesi, pemuda, organisasi  perempuan, pakar, akademisi, ilmuwan, dan organisasi penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa kepentingan kesehatan semua kelompok masyarakat terlindungi.
Pada dasarnya terdapat tiga makna partisipasi masyarakat yang harus diperhatikan oleh  pihak  legislator  dalam  merumuskan  suatu  undang  undang  sebagaimana  tertuang
7 Tim CNN Indonesia, “Bahaya Mandatory Spending Dihapuskan Dalam UU Kesehatan.”
8 Sujoni,  “RUU  Kesehatan  Panen  Kritikan,”  https://nasional.sindonews.com/read/1127975/12/ruu- kesehatan-panen-kritikan-1686830778, June 2023. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.
dalam  putusan  mahkamah  konstitusi  (MK)  No.  91/PUUXVIII/2020,  makna  pertama adalah  hak  untuk  didengarkan  pendapatnya  ( right  to  be  heard ),  kedua  hak  warga dalam  memberikan  pendapatnya  ( right  to  be  considered ).  Dan  ketiga  bermakna sebagai hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan ( right  to  be  explained ).  Namun  fakta  yang  terjadi  justru  tidak  demikian,  pemerintah maupun DPR terkesan mengabaikan hak dari pada warga negara untuk  berpartisipasi dalam perumusan  RUU Kesehatan.  padahal sebenarnya partisipasi publik adalah satu hal  yang  sangat  penting  diperhatikan  demi  menjamin  hasil  undang-undang  yang memenuhi  rasa  keadilan  ( social  justice )  dan  perlindungan  kesehatan  publik.  Secara umum, ada 7 poin yang menjadi kritikan dari koalisi masyarakat sipil diantaranya :
a. Pembahasan  RUU  ini  tertutup  untuk  umum  dan  banyak  orang  yang  tidak berpartisipasi.
b. Urgensi perlunya revisi UU kesehatan dengan metode omnibus masih lemah.
c. Undang-undang  kesehatan  cenderung  meliberalisasi  sistem  layanan kesehatan, memperluas privatisasi dan komersialisasi layanan kesehatan.
d. Revisi  Undang-Undang  Kesehatan  menghapuskan  alokasi  minimum  untuk pendanaan  kesehatan,  yang  mungkin  terus  mengurangi  dukungan  anggaran untuk layanan kesehatan.
e. Sentralisasi  penyelenggaraan  kesehatan  oleh  pemerintah  pusat  dapat mengurangi kemandirian pengetahuan di bidang kesehatan.
f. Jelas  bahwa  isi  RUU  itu  sendiri  mengandung  berbagai  kontradiksi,  dan  jika diabaikan maka RUU ini tidak akan mencapai tujuannya.
g. UU Kesehatan tidak cukup mengatasi kerentanan layanan kesehatan terhadap korupsi dan berbagai bentuk penipuan. 9
Kemudian  ketua  umum  partai  demokrat,  Agus  Harimurti  Yudhoyono  (AHY) menilai    pengesahan  Undang-Undang  Kesehatan  (RUU)    tidak  akan  mampu memenuhi  keinginan  para  dokter  dan  tenaga  kesehatan  Indonesia.  Mengapa  Partai Demokrat  menolak  meratifikasi  RUU  tersebut.  Karena  ketika  undang-undang kesehatan  ini  disahkan,  mereka  khawatir  hal  itu  justru  berdampak  pada  masa  depan
9 Koalisi  Masyarakat  sipil,  “Tunda  Pengesahan  RUU  Kesehatan:  Perbaiki  dan  Pastikan  Partisipasi Publik  Yang  Bermakna,”  https://antikorupsi.org/id/tunda-pengesahan-ruu-kesehatan-perbaiki-dan-pastikan- partisipasi-publik-yang-bermakna, June 2023. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.
sektor  kesehatan  di  Indonesia.  Selain  itu,  Partai  Demokrat  juga  ingin  menjaga  dan memperjuangkan nilai APBN atau 5 persen dari dana belanja wajib, yang diharapkan juga menjamin peningkatan kualitas sektor kesehatan Indonesia. 10
Sementara  itu,  kepala  biro  komunikasi  dan  pelayanan  publik  kementerian kesehatan  menjelaskan  bahwa  penghapusan  dana  belanja  wajib  atau  dikenal  dengan sebutan mandatory spending ini tidak akan berdampak pada sistem pembiayaan BPJS dan JKN, karena pada kenyataannya dana belanja wajib tersebut hanya terkait dengan penganggaran,  diantaranya  adalah  pencapaian  target  stunting,  penurunan  AKI  dan AKB,  pemberantasan  penyakit  kusta,  pemberantasan  TBC,  serta  peningkatan  sarana dan  prasarana.  Dengan  begitu,  penghapusan  dana  belanja  wajib  atau mandatory spending tidak  akan  berujung  pada  pemotongan  anggaran  kesehatan,  melainkan anggaran akan disusun dalam bentuk rencana induk kesehatan. 11
2. Prosedur  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  Tentang Kesehatan.
a. Analisis berdasarkan Teori Legislasi
Di  negara-negara  yang  tergabung  dalam  sistem  hukum  Eropa  kontinental atau civil  law  system ,  peraturan  perundang  undangan  adalah  merupakan  sumber hukum  utama.  Indonesia  merupakan  negara  yang  selama  ini  bercirikan  sistem hukum  Eropa  kontinental.  Selain  itu,  Indonesia  juga  mmeiliki  sumber  hukum lainnya seperti  hukum adat dan sistem hukum Islam. Banyak pakar hukum yang berpendapat  bahwa  Indonesia  menganut  pluralisme  hukum  atau  bahkan menggambarkan dirinya sebagai negara yang meganut sistem hukum hybrid atau campuran. Namun secara formal, karakteristik sistem hukum Eropa kontinentallah yang  membentuk  pola  konstitusi  Indonesia.  Mengingat  Indonesia  cenderung menerapkan  ajaran  positivisme  hukum.  Dimana  hukum  dipahami  sebagai peraturan  tertulis  yang  memuat  norma-norma  hukum  dan  dikeluarkan  oleh
10 Mariyana  Ricky  P.d,  “AHY  Kritik  UU  Kesehatan,  Tak  Jawab  Harapan  Dokter  dan  Nakes,” https://news.solopos.com/ahy-kritik-uu-kesehatan-tak-jawab-harapan-dokter-dan-nakes-1682720,  July  2023. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.
11 Rokom,  “Jangan  Menebar  Informasi  Sesat  Mandatory  Spending  Menghapus  Pembiayaan  BPJS Kesehatan.” Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.
instansi  yang  memiliki  wewenang  terhadap  pembentukan  peraturan  perundang- undangan. 12
Salah satu ciri sistem hukum Eropa kontinental adalah peraturan perundang- undangan diposisikan sebagai sumber hukum utama dalam kehidupan berbangsa. Hukum  berlaku  dalam  seluruh  bidang  kehidupan  manusia,  baik  secra perseorangan,  masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Perbuatan  apa  pun,  baik  atau buruk,  akan  dihukum  sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  hukum tersebut berlaku secara umum dan tindakan penegakan hukum berupa sanksi dapat dilakukan  terhadap  orang,  perseorangan,  badan  hukum,  atau    siapapun    yang melanggar  peraturan  hukum  tersebut.  Peraturan  hukum  adalah  peraturan  tertulis yang pada umumnya memuat norma hukum yang mengikat  dan dikeluarkan atau ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  ketentuan yang  ada.  Peran  dan  fungsi  hukum  sangatlah  penting  dan  strategis  dalam kehidupan suatu bangsa. Masyarakat yang tertib dan tidak tertib dipengaruhi oleh peraturan  hukum  karena  peraturan  hukum  diciptakan  untuk  membentuk  tatanan masyarakat  yang  tertib  menurut  cita-cita.  Namun  selain  peraturan  hukum,  unsur budaya  hukum  suatu  masyarakat  juga  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan hukum. Mengingat  pentingnya hukum dan    pentingnya  penyusunan  undang-undang  yang  nantinya  menjadi  pedoman hidup  masyarakat,  maka  diperlukan    pemahaman  yang  komprehensif  terhadap berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  pembentukan  suatu  peraturan  perundang- undangan.
Pembentukan peraturan perundang-undangan dimaknai tidak hanya  sebagai proses teknis pembentukan norma hukum, tetapi juga sebagai pengemasan norma hukum ke dalam peraturan atau instrumen hukum. Pembentukan peraturan hukum bukan  sekedar  kegiatan  proses  atau  tahapan  pembentukannya  saja,  tetapi  juga merupakan kegiatan ritual penyampaian gagasan. Artinya pembentukan peraturan perundang-undangan  tidak  hanya  membentuk  bentuk  fisik  peraturan  perundang- undangan  saja,  tetapi  juga  membentuk  gagasan  dan  cita-cita.  Ide  dan  cita-cita
12 Ahmad  Redi, Hukum  Pembentukan  Peraturan  Peraturan  Perundang-Undangan (Jakarta:  Sinar Grafika, 2017).hlm.1-3.
tersebut  didasarkan  pada  kemauan  perancang  atau  pembentuk  untuk  membentuk kehidupan sosial atau  menyelesaikan permasalahan sosial. Tugas menyusun dan menyusun  peraturan  perundang-undangan  bukanlah  perkara  sederhana,  karena kegiatan  ini  tentu  akan  menyangkut  dengan  hajat  hidup  masyarakat  umum, menyangkut  hak dan kewajiban masyarakat,  serta memuat  perintah dan larangan yang akan mengikat perilaku dari setiap warga negara. 13
Di Indonesia, prosedur untuk membentuk suatu perundang undangan diatur dalam Pasal  5 Ayat  (1),  Pasal  20, Pasal  21, dan Pasal  22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tata cara selengkapnya diatur dalam UU Nomor  12  Tahun  2011  jo  UU  Nomor  15  Tahun  2019  yang  termasuk  undang- undang  organik.    Sebagai  undang-undang  yang  pembentukannya  diamanatkan langsung  oleh  Konstitusi.  Ada  beberapa  materi  penting  yang  dimuat  pada  dua undang-undang  tersebut  seperti  prinsip  dan  prosedur  pembentukan,  materi muatan,  dan  partisipasi  masyarakat.  “Keterbukaan”  merupakan  salah  satu  asas utama yang dimuat dalam Pasal 5. Penjelasan lebih lanjut terhadap UU Nomor 12 Tahun  2011  jo  UU  Nomor  15  Tahun  2019  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan “keterbukaan” adalah perancangan peraturan perundang-undangan, mulai dari  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  hingga diundangkan  secara  transparan  dan  terbuka  kepada  publik.  Sehingga  dengan keterbukaan tersebut seluruh lapisan masyarakat dapat turut andil dan dapat untuk ikut  serta  dalam  pembentukan  peraturan  hukumperundang  undangan.  Selain  itu, Pasal  88  mengamanatkan  sosialisasi  oleh  DPR  dan  pemerintah,  mulai  dari pembuatan  prolegnas,  penyusunan  RUU,  pembahasan  RUU,  hingga  penetapan undang-undang.  Pasal  96  mengatur  partisipasi  masyarakat  dalam  arti  warga negara berhak ikut serta secara lisan dan/atau tertulis dalam perumusan peraturan perundang-undangan.  Karena  pada  dasarnya  keterbukaan,  partisipasi,  dan sosialisasi  berkaitan  langsung  dengan  prinsip  demokrasi  dalam  pembuatan undang-undang.  Sehingga  dapat  kita  pahami  bahwa  dengan  mengabaikan  salah satu  point  dari  ketia  poin  tersebut  berarti  telah  mengabaikan  dan mengesampingkan demokrasi. Karena pada dasarnya setiap prosuk legislasi yang
13 Ibid, hlm. 4-5.
dibentuk  harus  memuat  asas-asas  pembentukan      peraturan  perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. 14
Namun, karena undang-undang dibuat oleh kelompok/lembaga politik yang bisa  bersifat  politis,  fakta  di  lapangan  seringkali  tidak  sesuai  dengan  teori  yang ada. Dalam pembentukannya, negosiasi politik dapat terjadi, yang mengarah pada kompromi  politik  (terkadang  konsensus/kesepakatan).  Meskipun  dinyatakan dalam norma (pasal), hal ini mungkin tidak mencerminkan kepentingan umum. 15 Meskipun  harapan  agar  proses  pembuatan  undang-undang  dapat  memenuhi aspirasi  dan  partisipasi  masyarakat  belum  terpenuhi,  namun  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Undang-undang menjamin partisipasi masyarakat.  Kenyataannya,  ketentuan  ini  hanya  sekedar  formalitas  untuk mematuhi proses  legislasi.  Untuk mencapai  tujuan utama menjadi  negara  hukum yang menciptakan kesejahteraan bagi negara, diperlukan seperangkat aturan yang mengatur  kehidupan  masyarakat  untuk  menciptakan  tatanan  hukum  ( revhtsorde, legal order ) berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Peraturan perundang- undangan diperlukan untuk menciptakan suasana kesejahteraan sosial. 16
Dewasa  ini,  sering  kita  temui  bahwa  pembentukan  suatu  Undang-Undang seringkali tidak didasarkan pada UUD 1945 sebagai konstitusi serta Pancasila oun hanya dijadikan sebagai formalitas untuk memenuhi syarat pembentukan Undang- Undang. 17 Sehingga  sering  ditemui  undang  undang  yang  bermasalah  dan berakibat  diuji  konstitusionalitasnya  ke  mahkamah  konstitusi. 18 Sama  halnya dengan  pembentukan  undang  undang  nomor  17  tahun  2023  tentang  kesehatan yang dianggap tidak memperhatikan dan mengakomodir masukan dan partisipasi dari  masyarakat,  penyusunan  DIM  (daftar  inventaris  masalah)  yang    sangat
14 Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwan Hasibuan, Ilmu Perundang-Undangan (Medan: Pustaka Prima, 2017). hlm.118.
15 H.A.S Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006). hlm.4.
16 Lubis  M.  Solly, Ilmu  Pengetahuan  Perundang-Undangan (Bandung:  MAndar  Maju,  2009). hlm.27. 17 Fais  Yonas  Bo’a,  “Pancasila  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional,” Jurnal Konstitusi , 2018, hlm.40–41.
18 Salah  satu  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  adalah  melakukan  pengujian  Undang-Undang terhadap  UndangUndang  Dasar.  Sementara  yang  berwenang  untuk  melakukan  pengujian  Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang adalah Mahkamah Agung. Lihat juga dalam Pasal 24C dan 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
singkat  serta  banyak  pasal  yang  tidak  memenuhi  keinginan  dan  kebutuhan  dari masyarakat  khususnya  tenaga  kesehatan  dan  terkesan  hanya  menguntukan sebagian pihak.
Permasalahan  umum  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia adalah  tidak  memperhitungkan  kepentingan  masyarakat  setempat.  Perundang- undangan  sepihak  yang  dikeluarkan  oleh  DPR  sering  kali  memiliki  celah  bagi masyarakat  untuk  menolaknya  dengan  alasan  tidak  memenuhi  rasa  keadilan mereka.  Pada  dasarnya  masyarakat  menginginkan  produk  hukum  yang  dapat merespon  dengan  cepat  dan  melindungi  hak  setiap  individu.  Hukum  yang    baik menciptakan  situasi  yang  tertib.  Namun  jika  undang-undang  yang  dibuat  tidak mempertimbangkan realitas sosial, maka akan menimbulkan kesenjangan sosial. 19 Dalam The  Spirit  of  Louis ,  Montesquieu  mencantumkan  beberapa persyaratan  yang  harus  dipenuhi  ketika  menyusun  peraturan  hukum.  Pertama, gaya  narasinya  harus  ringkas  dan  sederhana.  Dengan  kata  lain,  ungkapan  retoris yang berlebihan hanyalah tambahan yang menyesatkan dan sia-sia. Kedua istilah yang di pilih harus bersifat absolut dan relatif untuk meminimalkan kemungkinan perselisihan  individu.  Ketiga  Hukum  harus  dibatasi  pada  hal-hal  aktual  dan  hal- hal  metaforis  dan  hipotetis  harus  dihindari.  Keempat  undang-undang  tersebut ditujukan kepada orang-orang dengan tingkat kecerdasan rata-rata dan tidak boleh diungkapkan  dalam  bahasa    tingkat  tinggi.  Sehingga  terminologi  hukum  tidak dimaksudkan  untuk  mengajari  cara  menggunakan  logika,  hanya  penalaran sederhana  yang  dapat  dipahami  oleh  kebanyakan  orang.  Kelima  hukum hendaknya  tidak  merancukan  pokok  masalah  dengan  pengecualian,  pembatasan atau  pengubahan,  gunakan  semua  itu  jika  benar-benar  diperlukan.    dan  Keenam undang-undang tersebut tidak boleh menjadi bahan perdebatan, karena ada risiko menguraikan alasan yang dapat menimbulkan konflik. 20
Oleh  karena  itu,  dalam  menyusun  peraturan  perundang-undangan, hendaknya  lembaga  legislatif  memberikan  wadah  seluas-luasnya  bagi  warga
19 Salahudin Tunjung Seta, “Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal Legislasi Indonesia , 2020, hlm.159.
20 M  Jeffri  Arlinandes  Chandra,  dkk. Teori  Dan  Konsep  Pembentukan  Perundang  Undangan  Di Indonesia (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2022). hlm.31-32.
negara  untuk  menyampaikan  dan  menyampaikan  keinginannya,  serta  menjamin bahwa  undang-undang  yang  dibuat  dapat  mewujudkan  rasa  keadilan, kemaslahatan,  dan  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  dalam masyarakat. Sehingga hukum yang diterapkan pada masyarakat  menjadi “hukum sebagai  alat  rekayasa  sosial”.  Artinya  hukum  merupakan  instrumen  yang  harus berperan  protektif  agar  benar-benar  menjamin  terwujudnya  kepentingan  umum ( public interest ), kepentingan sosial ( social interest ), dan kepentingan masyarakat pribadi  ( private  interest ). 21 Lebih  lanjut,  peraturan  perundang-undangan  yang dibuat juga harus berfungsi sebagai “alat kontrol sosial” yang bermakna kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang efektif  untuk  menciptakan  ketertiban  dan  keadilan.  Dengan  kata  lain,    tanpa masyarakat  dan  tujuannya  tidak  akan  ada  hukum.  Oleh  karena  itu,  pemahaman hukum yang benar merupakan sarana untuk menjamin terwujudnya ketertiban dan keadilan  dalam  kehidupan  masyarakat,  termasuk  dengan  paksaan  untuk  situasi yang sulit dan menentang ( dwingend recht ). 22
b. Analisis berdasarkan teori sulthah tasyrī’iyyah
Terkait  dengan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  Islam  juga memberikan pandangan mengenai pembentukan hukum sebagaimana disampaikan  oleh  Fazlur  Rahman.  Menurutnya, sulthah  tasyrī’iyyah mempunyai beberapa fungsi dan wewenang, pertama sebagai lembaga legislatif yang bertugas menetapkan  ketentuan-ketentuan  yang  terkandung  dalam  teks  Al-Quran  dan Sunnah, peraturan perundang-undangan. Perlu kita pahami bahwa produk legislasi yang berbentuk Undang-undang ditetapkan oleh Parlemen/lembaga legislasi Islam adalah hukum Tuhan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi  SAW.  Namun,  ini  sangatlah  sedikit.  Sebab,  kedua  sumber  ajaran  Islam  ini pada  umumnya  hanya  membahas  permasalahan  global  dan  hanya  sedikit  yang menjelaskannya secara detail,  sedangkan perkembangan masyarakat  sangat  pesat dan  kompleks,  sehingga  diperlukan  jawaban  yang  tepat  untuk  memprediksi  dan menyelesaikannya.  Kedua,  lembaga  legislatif  dalam  Islam  juga  berperan  untuk
21 Muhadar dan Maskun Sukarno Abureara, Filsafat Hukum, Teori Dan Praktek (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013). hlm.127-128.
22 Nina Pane, Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma Atmadja (Jakarta: Kompas, 2015).
melakukan  ijtihad  terhadap  permasalahan  yang  terjadi  pada  saat  ini  namun  tidak dijelaskan  secara  eksplisit  dalam  nash.  Maka,  pada  titikinilah  lembaga  legislatif dalam Islam sangat dibutuhkan dan harus diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa yang berkompeten pada bidangnya. 23
Sedangkan  Abu  A’la  al-Mawdudi  menyebut sulthah  tasyrī’iyyah dengan sebutan Ahlu  al-halli  wal  Aqdi ,  yaitu  badan  mediasi  dan  pemberi  fatwa  (yang kemudian disebut juga badan legislatif). Beliau mensyaratkan bahwa ijtihad yang dihasilkan  oleh sulthah  tasyrī’iyyah harus  menjadi  hukum  yang  mengikat, meskipun tidak bisa dipastikan bahwa hasil ijtihad tersebut benar dan salah secara hakiki.  Namun,  selama  undang-undang  tersebut  mencerminkan  kehendak masyarakat,  maka  undang-undang  tersebut  tetap  Islami,  demokratis,  dan merupakan perjanjian yang  mengikat bagi umat Islam di negara tersebut. Namun konsensus tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung perkembangan ruang dan  waktu. 24 Fazlur  Rahman  juga  menekankan  pentingnya  peran  para  ahli  dari berbagai  bidang    di  lembaga  legislatif  ini.  Adapun  ulama,  menurutnya,  tugasnya bukan membuat undang-undang, melainkan hanya memberikan bimbingan kepada masyarakat luas dengan menyebarkan gagasan-gagasan Islam di  masyarakat. Hal ini  penting  agar  kesadaran  dan  pemikiran  masyarakat  selaras  dengan  prinsip- prinsip  Islam.  Perlu  diketahui  bahwa  sejarah  mencatat  yang  membentuk  hukum Islam  bukan  sekedar  ulama  (fuqaha)  saja  akan  tetapi  juga  bekerjasama  dengan para penguasa. 25
Para  Ulama  sepakat  bahwa  tujuan  utama  dari  hukum  Islam  adalah  untuk mewujudkan  kemaslahatan  bagi  manusia  serta  menghindarkan  kemafsadatan baginya.  Lalu  kemashlahatan  bagaimanakah  yang  dimaksud?  yang  dimaksud dengan  kemaslahatan  adalah  untuk  memelihara  agama,  akal,  harta,  jiwa,  dan keturunan/kehormatan, yang merupakan atau termasuk kedalam maqāsid syarī’ah . Sehingga, ketika kelima maqāsid syarī’ah telah dicapai, maka akan terwujudlah
23 Muhammad  Iqbal, Fiqh  Siyasah:  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam ,  1st  ed.  (Jakarta:  Radar Jaya Pratama, 2001). hlm. 163.
24 Fazlur  Rahman, Implementation  of  the  Islamic  Concept  of  State  in  the  Pakistani-Milleu  Dalam John  J.  Donohue  Dan  John  L.  Esposito,  Islam  Transition:  Islamic  Perspective (New  York:  Oxford Univercity Press, 1982). hlm. 259.
25 Ibid , hlm.260
kemaslahatan lahir dan batin, individu dan masyarakat, baik didunia dan diakhirat. Konsep  inilah  yang  kemudian  disebut  dengan hasanah  fiddunya  dan  hasanah filakhirat sebagaimana tersebut di dalam nash. Perlu diketahui bahwa kelima hal tersebut adalah merupakan kebutuhan primer kehidupan manusia. Yang berkaitan antara satu dan lainnya, sehingga kelima hal tersebut harus dipertimbangkan dan dimuat dalam dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. 26
Dalam  kaitannya  dengan  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2023  Tentang  Kesehatan,  sebagaimana  fungsi  lembaga  lesgislatif  untuk membentuk peraturan yang harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat harus dibentuk sesaui dengan prinsip-prinsip utama dalam Islam, seperti harus memuat asas ketuhanan, keadilan, persamaan, kepastian, kemerdekaan dan lain-lain, selain itu  undang-undang  yang  dibuat  juga  harus  mencapai  tujuan  utama  dari  agama islam  yaitu  mencapai maqāsid  syarī’ah yang  lima.  Dengan  mengabaikan partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukannya  maka  akan  menghilangkan  dan mengabaikan  tujuan  utama  seperti  menciptakan  rasa  aman  bagi  masyarakat, menghilangkan  asas  kepastian  hukum  bagi  msayarakat  dan  akan  berakibat  pada terbentuknya undang-undang yang cacat baik secara formil maupun materil.
Berdasarkan hal tersebut, maka produk legislasi dalam Islam, dalam hal ini adalah  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  Tentang  Kesehatan  yang dirancang oleh sulthah tasyrī’iyyah sebagai lembaga legislatif dalam  Islam harus memuat kemaslahatan bagi umat sebagaimana kaidah fiqh :
َصَرَفُ َلُِْمَا م  َُلََ  َصَّاَِي َّةِي ََفَِ ٌَمَ َ ُمي  لل َةَ َِ
Yang  bermakna  segala  tindakan    atau    kebijakan    seorang    Imam    (pemimpin) terhadap    subjek    maupun    objek  hukum    yang    berada    di    bawah kepemimpinannya,    di    mana    kepemimpinannya  tersebut  harus  mengacu  pada terwujudnya manfaat  dalam  kebijakannya, baik  berupa manfaat  duniawi maupun manfaat ukhrawi.
Abdul  Mujib  mengatakan  bahwa  “Tindakan  dan  kebijakan  yang  diambil oleh para pemimpin dan penguasa haruslah demi kepentingan umum, bukan demi
26 Ahmad Munif Suratmaputra, “Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyari’atan Hukum Islam : Telaah Terhadap  Kehalalan  Poligami,  Keharaman  Kawin  Beda  Agama,  Larangan  Nikah  Dibawah  Tangan  Dan Kewajiban Beriddah Bagi Perempuan,” Jurnal Misykat , 2017, hlm.6.
kepentingan  kelompok  atau  diri  mereka  sendiri”. 27 Secara  umum,  kepentingan dicapai dengan dua cara. Pertama adalah kebaikan dan kegembiraan bagi manusia yang  kemudian  disebut  dengan Jalb  al-Manafi .  Ini  bermakna  bahwa  manfaat tersebut dapat dirasakan baik pada saat sekarang ini maupun pada suatu saat nanti. Kedua,  menghindari  atau  mencegah  bahaya  atau  keburukan,  yang  kemudian disebut sebagai dar al-mafasid . Tolak ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu  perbuatan  adalah  ketika  hal  tersebut  merupakan  keinginan  dasar  manusia dalam  hidup.  Tuntutan  hidup  manusia  bermacam-macam  sifatnya,  meliputi kebutuhan  kebutuhan  primer 28 ( dharuriyah ),sekunder 29 ( hajjiyah )  ,  dan  tersier 30
( tahsīniyah ). 31

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas, Maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  seperti  dimulai  dari  proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, pengundangan serta  penyerbarluasan  yang  harus  dilakukan  secara  sistematis,  rigit,  hati  hati  dan pasti  Guna  mencapai  legalitas  regulasi  yang  sangat  bisa  dipertanggungjawabkan secara  ilmiah,  apalagi  dalam  prosesnya  tersebut  benar-benar  memperhatikan berbagai unsur secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan mempertimbangkan kesejahteraan  masyarakat.  Namun  dalam  proses  pembentukan  Undang  Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan masih memiliki kecacatan secara formil, dimana  tidak  terbuka  akses  yang  baik  bagi  masyarakat  untuk  bisa  menyampaikan
27 Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah,” Jurnal Ad Daulah , 2021, hlm.125–26.
28 Kebutuhan  yang  esensi  dalam  kehidupan  seperti  memelihara  agama,  memelihara  jiwa,  akal, keturunan, dan harta.
29 Kebutuhan  esensial  yang  derajatnya  dibawah  kebutuhan daruriyyah ,,  namun  diperlukan  dalam kehidupan  manusia  agar  tidak  mengalami  kesukaran  dan  kesempitan  yang  jika  tidak  terpenuhi  akan mengakibatkan  kerusakan  dalam  kehidupan,  hanya  saja  akan  mengakibatkan  kesempitan  dan  kesukaran baginya.
30 Kepentingan-kepentingan  pelengkap  yang  jika  tidak  terpenuhi  maka  tidak  akan  mengakibatkan kesempitan  dalam  kehidupannya,  sebab  ia  tidak  begitu  membutuhkannya,  hanya  sebagai  pelengkap  atau hiasan hidupnya.
31 Saefullah  Ma’shum, Terjemahan  Ushul  Al-Fiqh  Karangan  Muhammad  Abu  Zahrah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005). hlm 426.
aspirasi  dan  draft  undang  undang  tersebut  tidak  bisa  diakses  dengan  mudah  oleh masyarakat  sehingga  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembentukan  undang undang ini masih sangat kurang.
2. Prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan harus  didasarkan  pada  ajaran  agama  Islam  yang  mengedepankan  kemashlahatan ummat,  prosedur  pembentukan  Undang-Undang  harus  mengandung  beberapa prinsip  seperti  prinsip  ketuhanan,  keadilan,  menolong,  pembebasan,  kesetaraan, toleransi dan amar ma’ruf nahu munkar . Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh:
َصَرَفُ َلُِْمَا م  َُلََ  َصَّاَِي َّةِي ََفَِ ٌَمَ َ ُمي  لل َةَ َِ yang  bermakna  segala  tindakan    atau    kebijakan    seorang    Imam    (pemimpin) terhadap    subjek    maupun    objek  hukum    yang    berada    di    bawah kepemimpinannya,    di    mana    kepemimpinannya  tersebut  harus  mengacu  pada terwujudnya  manfaat  dalam  kebijakannya,  baik  berupa  manfaat  duniawi  maupun manfaat ukhrawi.

## DAFTAR PUSTAKAAN
Achmad Musyahid Idrus. “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah.” Jurnal Ad Daulah , 2021.
Ahmad Munif Suratmaputra. “Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyari’atan Hukum Islam : Telaah Terhadap  Kehalalan  Poligami,  Keharaman  Kawin  Beda  Agama,  Larangan  Nikah  Dibawah Tangan Dan Kewajiban Beriddah Bagi Perempuan.” Jurnal Misykat , 2017.
Ahmad  Redi. Hukum  Pembentukan  Peraturan  Peraturan  Perundang-Undangan .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2017.
Djazuli. Fiqh Siyasah . Jakarta: Pranada Media Grup, 2003.
Eka  N.A.M  Sihombing  dan  Ali  Marwan  Hasibuan. Ilmu  Perundang-Undangan .  Medan:  Pustaka Prima, 2017.
Fais  Yonas  Bo’a.  “Pancasila  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional.” Jurnal Konstitusi , 2018.
Fazlur  Rahman. Implementation  of  the  Islamic  Concept  of  State  in  the  Pakistani-Milleu  Dalam John  J.  Donohue  Dan  John  L.  Esposito,  Islam  Transition:  Islamic  Perspective .  New  York: Oxford Univercity Press, 1982.
Koalisi Masyarakat sipil. “Tunda Pengesahan RUU Kesehatan:  Perbaiki Dan Pastikan Partisipasi Publik Yang Bermakna.” https://antikorupsi.org/id/tunda-pengesahan-ruu-kesehatan-perbaiki- dan-pastikan-partisipasi-publik-yang-bermakna, June 2023.
Lubis M. Solly. Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan . Bandung: MAndar Maju, 2009. M  Jeffri  Arlinandes  Chandra,  dkk. Teori  Dan  Konsep  Pembentukan  Perundang  Undangan  Di Indonesia . Bengkulu: CV Zigie Utama, 2022.
Mariyana  Ricky  P.d.  “AHY  Kritik  UU  Kesehatan,  Tak  Jawab  Harapan  Dokter  Dan  Nakes.” https://news.solopos.com/ahy-kritik-uu-kesehatan-tak-jawab-harapan-dokter-dan-nakes- 1682720, July 2023.
Muhammad  Iqbal. Fiqh  Siyasah:  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam .  1st  ed.  Jakarta:  Radar Jaya Pratama, 2001.
Natabaya, H.A.S. Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia . Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
Nina Pane. Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma Atmadja . Jakarta: Kompas, 2015.
Putu  Merta  Surya  Putra,  dkk.  “DPR  Setujui  RUU  Kesehatan  Jadi  Undang-Undang,  Poin-Poin Pentingnya?” https://www.liputan6.com/news/read/5342980/headline-dpr-setujui-ruu- kesehatan-jadi-undang-undang-poin-poin-pentingnya, July 2023.
Rofiq  Hidayat.  “Peniadaan  Mandatory  Spending  Kesehatan  Dinilai  Bertentangan  Dengan Konstitusi.” https://www.hukumonline.com/berita/a/peniadaan-mandatory-spending- kesehatan-dinilai-bertentangan-dengan-konstitusi-lt64be4c56867cd/, July 2023.
Rokom.  “Jangan  Menebar  Informasi  Sesat  Mandatory  Spending  Menghapus  Pembiayaan  BPJS Kesehatan.”  https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230809/3743648/jangan- menebar-informasi-sesat-mandatory-spending-menghapus-pembiayaan-bpjs-kesehatan/, August 2023.
———. “Ketok Palu! RUU Kesehatan Sah Jadi Undang-Undang.” https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230711/4643487/ketok-palu-ruu- kesehatan-sah-jadi-undang-undang/, July 2023.
Saefullah  Ma’shum. Terjemahan  Ushul  Al-Fiqh  Karangan  Muhammad  Abu  Zahrah .  Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
Salahudin Tunjung Seta. “Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia , 2020.
Sujoni.  “RUU  Kesehatan  Panen  Kritikan.”  https://nasional.sindonews.com/read/1127975/12/ruu- kesehatan-panen-kritikan-1686830778, June 2023.
Tim  CNN  Indonesia.  “Bahaya  Mandatory  Spending  Dihapuskan  Dalam  UU  Kesehatan.” https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230713063035-532-972826/bahaya-mandatory- spending-dihapus-dalam-uu-kesehatan, July 2023.