## Implementasi Program Listrik Pintar (Prabayar) di PT. Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Pancur Batu
Elga Theofani Angela Br Tarigan 1) ; R. Sally Marisa Sihombing 2)
1,2) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Email: 1) elgatarigan97@gmail.com

## PENDAHULUAN
Energi listrik merupakan salah satu energi yang berpengaruh dalam kehidupan manusia memiliki fungsi sebagai alat penerangan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang terus  meningkat  dan  membutuhkan  energi  listrik,  maka  listrik  merupakan  suatu  energi  yang  sangat berperan penting dan mampu menjalankan segala bentuk aktivitas operasional dalam pengendalian sarana komunikasi, informasi, pendidikan, maupun kegiatan rumah tangga. Dengan adanya sarana listrik, semua aktivitas dapat terealisasi secara maksimal.
Di Indonesia, pemerintah memiliki peran dalam penyediaan listrik bagi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, BUMN harus memiliki citra yang  baik di  mata  masyarakat.  Untuk  menciptakan  citra  yang  baik  BUMN harus  memberikan  kepuasan kepada  masyarakat  dengan  cara  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas.  Melalui  BUMN  perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik, yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero).

## ARTICLE HISTORY
Received 02 januari 2023] Revised [31 Mei 2023]
Accepted [17 Juni 2023]

## ABSTRAK
PT.  PLN  (Persero)  merupakan  satu-satunya  perusahaan  yang  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat dalam penyediaan jasa yang berhubungan dengan penjualan tenaga listrik di Indonesia. Dalam implementasi program listrik pintar (prabayar) terdapat beberapa kelemahan  dari  sisi  kurangnya  minat  masyarakat  untuk  menggunakan  listrik  pintar (prabayar),  masalah  pada  biaya  pemakaian  dan  gangguan  jaringan  pembelian  secara online.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  Implementasi Program  Listrik  Pintar  (Prabayar)  di  PT.  PLN  (Persero)  Unit  Layanan  Pelanggan  Pancur Batu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan meninjau semua  data yang  dikumpulkan  dan  didukung  oleh  hasil  wawancara  dengan  menggunakan  teori  yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn terkait standar dan sasaran kebijakan, sumber daya,  karakteristik  agen  pelaksana,  kondisi-kondisi  sosial  dan  ekonomi,  disposisi implementor, dan komunikasi antar badan pelaksana. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi,  diketahui  bahwa  Implementasi  Program  Listrik Pintar  (Prabayar)  di  PT.  PLN  (Persero)  Unit  Layanan  Pelanggan  Pancur  Batu  belum berjalan dengan baik karena terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi dan promosi sehingga mengakibatkan kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan listrik pintar (prabayar), kurangnya komunikasi atau koordinasi dengan kemitraan sehingga belum efektifnya proses Implementasi Program Listrik Pintar (Prabayar).

## ABSTRACT
PT. PLN (Persero) is the only company that provides services to the public in the provision of services related to the sale of electric power in Indonesia. In the implementation of the smart  electricity  program  (prepaid)  there  are  several  weaknesses  in  terms  of  the  lack  of public interest in using smart electricity (prepaid), problems with usage costs and network disruptions  for  online  purchases.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how  the Implementation  of  Smart  Electricity  Program  (Prepaid)  at  PT.  PLN  (Persero)  Customer Service  Unit  Pancur  Batu.  This  research  uses  descriptive  research  method  with  a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation,  and  documentation.  The  data  that  has  been  obtained  is  then  analyzed qualitatively by reviewing all the data collected and supported by the results of interviews using  the  theory  proposed  by  Van  Meter  and  Van  Horn  related  to  policy  standards  and objectives,  resources,  characteristics  of  implementing  agents,  social  and  economic conditions,  disposition  of  implementors,  and  communication  between  implementing agencies. Based on the results obtained from interviews, observations, and documentation, it is known that the Implementation of the Smart Electricity Program (Prepaid) at PT. PLN (Persero) Customer Service Unit Pancur Batu has not been running well because there are several obstacles such as lack of socialization and promotion resulting in a lack of public interest  in  using  smart  electricity  (prepaid),  lack  of  communication  or  coordination  with partnerships so that the Smart Electricity Program Implementation process (Prepaid) has not been effective.
KEYWORDS Implementation, Program, Smart Electricity (Prepaid) This is an open access article under the CC –BY-SA license
Sesuai dengan motto PLN yaitu “Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik” maka PT. PLN sebagai badan  yang  bertanggung  jawab  atas  pelayanan  listrik  harus  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dengan menyediakan energi listrik yang handal bagi konsumennya seperti tercantum dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Zulkifli Zaini, Direktur Utama PLN mengatakan bahwa PLN memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat dimana telah memberikan jumlah pasokan listrik kepada masyarakat dalam jumlah yang sangat besar.  Ketersediaan pasokan listrik, tentu sejalan  dengan bertambahnya jumlah pelanggan yang dilayani PLN. Pada tahun 2015 kapasitas yang dimiliki PLN mencapai 55,52 Gigawatt (GW) dengan jumlah pelanggan PLN sebesar 61 juta pelanggan. Pada September 2020 kapasitas yang dimiliki PLN meningkat sekitar 7,8 GW hingga mencapai 63,32 GW dengan jumlah pelanggan PLN sebesar 79 juta  pelanggan. (https://www.dunia-energi.com/hingga-kuartal-iii-2020kapasitaspembangkitlistrik-mencapai-633-gigawatt/ diakses pada 31 Oktober 2020).
Untuk  memaksimalkan  tugasnya,  PT.  PLN  (Persero)  berupaya  untuk  terus  meningkatkan pelayanannya yaitu dengan mengeluarkan suatu kebijakan. Kebijakan publik tidak akan berjalan secara efisien jika implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik. Menurut Mulyadi (2015:12) implementasi kebijakan  mengacu  pada  tindakan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu keputusan. Sedangkan Widodo (2014:10) berpendapat bahwa implementasi berarti menyediakan sarana untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan  dan  dapat  menimbulkan  dampak/akibat  terhadap  sesuatu.  Sesuai dengan komitmen PT. PLN (Persero) yang akan terus meningkatkan pelayanan untuk memberi kepuasan para pelanggan, maka PT. PLN (Persero) menciptakan suatu inovasi untuk memberikan rekomendasi dan solusi dari keluhan pelanggan mengenai tagihan listrik yang melonjak dan perbedaan catat meter. Inovasi yang diberikan PT. PLN (Persero) adalah program listrik pintar (prabayar).
Program  listrik  diperkenalkan  pada  tahun  2008  namun  direalisasikan  pada  tahun  2009  sesuai dengan  Surat  Direksi  PT.  PLN  (Persero)  No.  01809/532/DITJB/2009,  pada  tanggal  13  Februari  2009 perihal implementasi listrik pintar. Program listrik pintar (prabayar) merupakan inovasi oleh PT. PLN dalam meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  dapat  mengatasi  masalah-masalah  yang  ada  pada program pendahulunya yaitu listrik pascabayar.  Listrik pintar (prabayar) adalah  layanan yang mengelola konsumsi listrik melalui meter elektronik prabayar (MPB). MPB menyediakan informasi jumlah listrik (kWh) dimana persediaan kWh dapat ditambah berapa saja dan kapan saja sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelanggan.
Pada tahun 2017 yang lalu, PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara terus gencar sosialisasi penggunaan  listrik  pintar  (prabayar).  Pengguna  listrik  prabayar  masih  896.436  pelanggan  sebesar  26,8 persen dari total pelanggan, sisanya 2.497.903 atau 73,2 persen masih menggunakan pascabayar. Setiap bulan  terjadi  peningkatan  pelanggan  yang  menggunakan  produk  unggul  listrik  pintar  (prabayar).  Pada bulan  Agustus,  penambahan  pelanggan  listrik  pintar  di  wilayah  Sumatera  Utara  sebanyak  13.525 pelanggan,  yakni  pelanggan  baru,  11.848  pelanggan,  dan  migrasi  dari  pascabayar  sebanyak  1.678 pelanggan.  (https://medan.tribunnews.com/2017/09/14/ini-untungnya-pakai-listrik-prabayar-tak-khawatir- saat-ditinggal-lama diakses pada 14 September 2017).
Pada tabel berikut ini adalah jumlah pelanggan listrik menurut PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara tahun 2020:

## Tabel 1. Jumlah Pelanggan Listrik Unit Induk Wilayah Sumut
Sumber: https://sumut.bps.go.id/
Berdasarkan tabel 1. dapat dinyatakan bahwa jumlah pelanggan listrik Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan  (UP3)  Unit  Induk  Wilayah  Sumatera  Utara  pada  tahun  2020  adalah  3.958.766  pelanggan. Namun  pada  area  Bukit  Barisan,  terlihat  jumlah  pelanggan  dari  segi  rumah  tangga,  komersil,  industri, sosial,  kantor  pemerintah,  penerangan  jalan  umum,  layanan  khusus  sebanyak  378.917  pelanggan.  PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) area Bukit Barisan membawahi PT. PLN Unit Layanan Pelanggan di Sumatera Utara, yaitu PT. PLN Unit Layanan Pelanggan Pancur Batu.
Implementasi  program  listrik  pintar  (prabayar)  pada  kawasan  wilayah  PT.  PLN  Unit  Layanan Pelanggan Pancur Batu saat ini masih sangat kurang dalam penerapannya dikarenakan kurangnya minat
masyarakat  berimigrasi  dari  listrik  pascabayar  ke  listrik  pintar  (prabayar)  atau  untuk  pasang  baru  listrik pintar (prabayar). Kendala pada program listrik pintar (prabayar) ini lebih kepada pemahaman masyarakat karena melihat listrik pintar (prabayar) jauh lebih mahal biayanya dibandingkan dengan listrik pascabayar. Selain itu dapat dilihat dari segi taraf sosial penduduk di Pancur Batu dan pedesaan-pedesaan sekitarnya yang menengah ke bawah, dan merasakan turunnya perekonomian pada masa-masa pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 yang lalu.
Terkhusus  untuk  wilayah  Pancur  Batu,  hanya  sekitar  40%  masyarakat  yang  masih  subsidi. Dikatakan  subsidi  karena  saat  ini  tariff  keekonomian  listrik  adalah  sekitar  Rp1400-1500/kWh.  Namun dengan  adanya  subsidi  dari  pemerintah  yang  disalurkan  melalui  PT.  PLN,  maka  masyarakat  yang menerima  subsidi  hanya  perlu membayar  sekitar  Rp400-Rp600/kWh  dan  tergantung  dengan  jenis  daya yang  digunakan.  Di tahun  2021  sekarang  ini  semua pelanggan  rumah  tangga  450  VA  masih  menerima subsidi listrik. Maka dari itu, pemerintah juga sedang mengupayakan untuk melanjutkan reformasi subsidi listrik.
Dengan rendahnya jumlah pengguna listrik pintar (prabayar) pada wilayah PT. PLN Unit Layanan Pelanggan  Pancur  Batu  hingga  saat  ini  sangatlah  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  program  Listrik Pintar untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu sangatlah penting bagi PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Pancur Batu untuk melaksanakan program listrik pintar (prabayar) dengan efektif sesuai dengan perencanaan, karena implementasi program listrik pintar (prabayar) akan menjadi tidak efektif ketika hanya berfokus pada proses perencanaan namun tidak cukup paham pada proses implementasinya.

## LANDASAN TEORI

## Implementasi Kebijakan
Implementasi berasal dari bahasa Inggris yait u “to implement,” yang  berarti mengimplementasikan.Implementasimerupakan  penyediaan  sarana  untuk  melaksanakan  sesuatu  yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya.  Winarno  (2012:54)  menyatakan  bahwa  suatu program  kebijakan  harus  diimplementasikan  agar  mempunyai  dampak  atau  tujuan  yang  diinginkan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka implementasi kebijakan dipandang sebagai alat administrasi publik dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

## Implementasi Kebijakan Publik
Pada dasarnya, model ini berpandangan bahwa kebijakan publik berjalan secara linier, mulai dari kebijakan  publik,  implementator,  dan  kinerja  kebijakan  publik.  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Najam 2014:64-65)  mengemukakan  beberapa hal  yang  dapat mempengaruhi  keberhasilan  suatu  implementasi yang disebut dengan A Model of The Policy Implementation, yaitu:
a)  Standar dan Sasaran Kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan. Hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.
b)  Sumber Daya
Sumber  daya  kebijakan  merupakan  keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan  yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya, baik itu manusia maupun sumber daya non manusia.
c)  Karakteristik Agen Pelaksana
Sejauhmana  kelompok-kelompok  kepentingan  memberikan  dukungan  bagi  implementasi kebijakan.  Termasuk  di  dalamnya  karakteristik  para  partisipan  yakni  mendukung  atau  menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
d)  Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik
Dampak  kondisi-kondisi  ekonomi,  sosial,  dan  politik  pada  kebijakan  publik  merupakan  pusat perhatian yang besar. Perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi interpretasi terhadap  masalah  dan  dengan  demikian  akan  mempengaruhi  cara  pelaksanaan  program,  variasi- variasi  dalam  situasi  politik berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  kerja.  Peralihan  pemerintahan  dapat mengakibatkan perubahan-perubahan dalam cara pelaksanaan kebijakan-kebijakan tanpa mengubah kebijakan itu sendiri.
e)  Disposisi Implementor (Sikap Pelaksana) Menunjuk bahwa sikap pelaksana menajdi variabel penting dalam  implementasi  kebijakan.  Disposisi  implementor  mencakup  tiga  hal  penting,  yakni:  (a)  respon implementor  terhadap  kebijakan,  yang  akan  mempengaruhi  kemampuan  dalam  melaksanakan kebijakan;  (b)  kognisi,  yakni  pemahamannya  terhadap  kebijakan;  dan  (c)  intensitas  disposisi implementor, yakni prefensi nilai yang dimiliki implementor.

## f)  Komunikasi Antar Badan Pelaksana
Dalam  berbagai  kasus,  implementasi  sebuah  program  terkadang  perlu  didukung  dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

## Program
Menurut  Westra  (dalam  Putra,2014:50),  program  merupakan  rumusan  yang  memuat  gambaran pekerjaan  yang  akan  dilaksanakan  beserta  petunjuk  cara  pelaksanaannya.  Memperkuat  hal  tersebut Kayatomo  (1985:162)  yang  mengatakan  bahwasanya  program  merupakan  rangkaian  aktivitas  yang mempunyai saat permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mencapai suatu tujuan.
Implementasi  program  pada  prinsipnya  adalah  agar  sebuah  kebijakan  yang  melatarbelakangi program  tersebut  dapat  mencapai  tujuannya.  Riant  Nugroho  (2014:657)mengemukakan  bahwa  untuk mengimplementasikan  kebijakan  publik  maka  ada  dua  langkah  yang  ada,  yaitu  langsung  dalam  bentuk program itu sendiri atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan kebijakan publik tersebut.

## Pelayanan Publik
Secara  umum,  pelayanan  merupakan  suatu  kegiatan  atau  urutan  kegiatan  yang  terjadi  dalam interaksi  langsung  antara  seorang  dengan  orang  lain  dan  tujuannya  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Menurut  Rohman  (2010:3)  pelayanan  publik  adalah  suatu  pelayanan  atau  pemberian terhadap  masyarakat  yang  berupa  penggunaan  fasilitas-fasilitas  umum  baik  jasa  mupun non  jasa  yang dilakukan  oleh  organisasi  publik.  Sedangkan  menurut  Sudrajat  (2010:82)  pelayanan  publik  adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian, pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang pada prinsipnya menjadi suatu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan informasi dan pemahaman terhadap masalah proses  dan  makna  dengan  mendeskripsikan  suatu  masalah.  Menurut  Sudaryono  (2017:91)  penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk  menganalisis  kehidupan  sosial  dengan  cara menggambarkan  dunia  sosial  dari  sudut  pandang  atas  interpretasi  dari  individu  (informan)  dalam  latar alamiah. Penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai, atau menggambarkan dunia sosialnya dengan cara berinteraksi secara langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dikontruksikan menggunakan A Model of The Policy Implementation Process oleh Donald Van Metter & Carl Van Horn. Untuk menganalisis implementasi program listrik pintar (prabayar) di PT.  PLN  (Persero)  Unit  Layanan  Pelanggan  Pancur  Batu  menggunakan  6  (enam)  indikator  dari  model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

## Standar dan Sasaran Kebijakan
Standar  dalam  pengurusan  program  listrik  pintar  (prabayar)  sudah  jelas  tercantum  dalam  Surat Edaran  Direksi  PT.  PLN  (Persero)  Nomor  0007.E/DIR/2013  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Penyambungan Baru dan Perubahan Daya Dengan Perluasan Untuk Pelanggan Tegangan Rendah PT. PLN (Persero). Dalam hal penyambungan baru, perubahan daya, dan penggantian meter sudah dijalankan oleh  mitra  kerja  PLN  sesuai  sistem  dan  prosedur  yang  sudah  ditetapkan.  Sasaran  dan  tujuan  program listrik pintar (prabayar) sudah diketahui oleh para pelaksana (implementor) dimana sasaran dari program ini  adalah  seluruh  masyarakat  bertujuan  agar  lebih  mampu  mengendalikan  biaya  listrik  dan  melakukan penghematan  listrik  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  sehingga  adanya  efisiensi  biaya  yang  dapat dirasakan oleh masyarakat. Tetapi kelemahan pada sasaran ini adalah kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan  listrik  pintar  (prabayar),  juga  untuk  kegiatan  industri  dan  perkantoran  besar  yang  masih belum tersedianya material untuk kebutuhan listrik pintar (prabayar).

## Sumber Daya
Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  yang  dibutuhkan  dalam  program  listrik  pintar  (prabayar)  adalah  sumber  daya manusia  dimana  masih  dibutuhkan  aparat  pelaksana  yaitu  pegawai  PLN  yang  mampu  memberikan dukungan dalam proses pelaksanaan kebijakan ini.
Sumber  daya  yang  dibutuhkan  dalam  proses  pelaksanaan  63  program  listrik  pintar  (prabayar) adalah seluruh pegawai PLN dan sejauh ini sumber dayanya terbatas sehingga membutuhkan perekrutan setiap tahunnya terkhusus untuk pegawai di bagian sosialisasi dan promosi. Sampai saat ini, PT. PLN Unit Layanan Pelanggan Pancur Batu memberdayakan pegawai-pegawai yang ada untuk proses pelaksanaan program listrik pintar (prabayar) terkhusus dalam hal sosialisasi dan promosi.

## Sumber Daya Non-Manusia
Sumber  daya  non  manusia  berupa  sumber  daya  anggaran  dan  sumber  daya  fisik  untuk mendukung  proses  implementasi  kebijakan.  Dalam  mencapai  tujuan  yang  sudah  ditetapkan,  setiap perusahaan atau organisasi dihadapkan pada 2 (dua) hal yaitu kondisi kemampuan yang terbatas tetapi kebutuhan  sifatnya  tidak terbatas.  Sederhananya  sumber  daya anggaran  dapat  diartikan sebagai  suatu cara yang sistematis dalam mengalokasikan anggaran secara optimal sesuai dengan kebutuhan.
PLN Unit Layanan Pelanggan Pancur Batu tidak memiliki anggaran khusus untuk program listrik pintar (prabayar) karena PLN Unit Layanan Pelanggan Pancur Batu hanya menjadi pelaksana kebijakan dan  mengenai  anggaran  PLN  Unit  Layanan  Pelanggan  langsung  berkoordinasi  dengan  PT.  PLN  Unit Pelaksana  Pelayanan  Pelanggan  (UP3)  Bukit  Barisan.  Dengan  demikian,  anggaran  dalam  proses pelaksanaan program listrik pintar (prabayar) sudah tepat sasaran karena diawasi langsung oleh PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bukit Barisan.
Tidak cukup jika hanya sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang dibutuhkan dalam mendukung proses pelaksanaan program listrik pintar (prabayar), maka sumber daya fisik berupa fasilitas juga senantiasa menjadi pendukung dalam proses terlaksananya suatu kebijakan. Dengan adanya sumber daya fisik maka semakin mempermudah suatu kebijakan berjalan sesuai dengan tujuannya. Dalam sebuah program tentunya ada fasilitas yang mendukung agar tujuan dan pelaksanaan kebijakan tercapai.
Fasilitas  yang  sudah  tersedia  dapat  membantu  para  pelaksana  (implementor)  dalam melaksanakan  kegiatan  program  listrik  pintar  (prabayar).  Apabila  fasilitas  pendukung  sudah  cukup memadai dalam proses pelaksanaan kebijakan maka seharusnya proses pelaksanaan kebijakannya juga dapat  berjalan  dengan  baik.  Fasilitas  berupa  meteran  prabayar  telah  tersedia  di  kantor  PT.  PLN  Unit Layanan Pelanggan sebagai pendukung proses implementasi program listrik pintar (prabayar). PLN juga menyediakan  layanan  call  center  123  dan  layanan  online  yang  dapat  diakses  melalui  www.pln.co.id sebagai  bentuk  e-service.  Dengan  semakin  canggihnya  teknologi,  PLN  menyediakan  fasilitas  melalui aplikasi handphone yang dinamakan PLN Mobile.
Masyarakat sebagai sasaran dari program listrik pintar (prabayar) merasakan kemudahan dalam akses mendapatkan token dikarenakan sumber daya manusia seperti penjual token di loket-loket mudah untuk ditemui. Pembelian token di loket-loket atau payment point online bank (PPOB), Alfamart, Indomaret, aplikasi-aplikasi  belanja  di  handphone  maupun  melalui  ATM  memudahkan  masyarakat  untuk menggunakan listrik pintar (prabayar) sebagai wujud proses pelaksanaan program ini.

## Karakteristik Agen Pelaksana
Dalam program listrik pintar (prabayar) yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut adalah PT. PLN Unit Layanan Pelanggan dan kemitraankemitraan seperti loket-loket Payment Point Online Bank (PPOB), bank, Alfamart, Indomaret, dan masyarakat sebagai sasaran dari pelaksanaan program ini.
Pada kemitraan seperti loket-loket payment point online bank (PPOB), bank, Alfamart, Indomaret merupakan  agen  pelaksanaan  program  listrik  pintar  (prabayar).  Dalam  proses  pelaksanaan  kebijakan karakteristik agen pelaksana juga meliputi ketersediaan deposit seperti yang dijelaskan di variabel sumber daya dimana penjual token dapat menjadi agen pelaksana jika deposit pulsa token dapat didistribusikan. Masyarakat sebagai pengguna listrik pintar (prabayar) dapat membeli pulsa token untuk mengisi kWh listrik di kemitraan yang juga menjual pulsa token.
Dengan  demikian,  agen  pelaksana  dalam  proses  pelaksanaan  program  listrik  pintar  (prabayar) adalah  PT.  PLN  Unit  Layanan  Pelanggan,  kemitraankemitraan  seperti  loket-loket  payment  point  online bank  (PPOB),  bank,  Alfamart,  dan  lain  sebagainya  yang  menjadi  penyalur/penjual token.  Dalam  hal  ini, PLN dan penjual token memiliki hubungan timbal balik dimana penjual token adalah perpanjangan tangan PLN yang turut andil dalam mendukung proses pelaksanaan program listrik pintar (prabayar) karena untuk pembelian token tidak lagi dilimpahkan kepada PLN. Sebaliknya, penjual token juga bisa menjual deposit tokennya tanpa berkompetisi dengan PLN.

## Kondisi-Kondisi Sosial, Ekonomi, dan  Politik
Dalam menilai kinerja implementasi kebijakan ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu sudah sejauh mana dukungan untuk keberhasilan kebijakan publik. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat menunjuk bagaimana kondisi dan keadaan di dalam implementasi kebijakan itu sendiri.
Berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat yang menggunakan  listrik pintar (prabayar), maka dilakukan  wawancara  dengan  masyarakat  terkait  dengan  respon  dalam  menggunakan  listrik  pintar (prabayar). Banyak dari masyarakat pengguna listrik pintar (prabayar) menerima dengan baik penggunaan program  tersebut  yang  merupakan  suatu  kebijakan  dari  PLN.  Hal  itu  disampaikan  karena  masyarakat pengguna program  listrik pintar (prabayar) telah  merasakan manfaat dari penggunaannya baik  dari segi kenyamanan dan biaya sehingga membuat program tersebut menjadi lebih efisien dan efektif.
Pada  kondisi  ekonomi,  masyarakat  pengguna  listrik  pintar  (prabayar)  merasakan  biaya  yang dikeluarkan  untuk  membeli  listrik  lebih  hemat  ketika  sudah  menggunakannya,  dikarenakan  masyarakat pengguna  listrik  prabayar  sudah mengetahui  terlebih  dahulu  batasan  penggunaannya  sehingga  mampu berhemat dan mengendalikan pengeluaran biaya listriknya dengan lebih efisien. Hal ini dibuktikan dengan pengeluaran  biaya  listrik  ketika  menggunakan  listrik  prabayar  jauh  lebih  sedikit  daripada  biaya  listrik pascabayar, artinya adanya efisiensi dari segi biaya yang sejalan dengan tujuan dari program listrik pintar (prabayar).  Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  wawancara  dengan  masyarakat  pengguna  listrik  pintar (prabayar) untuk melihat perbandingan yang dirasakan ketika menggunakan listrik pascabayar kemudian berimigrasi atau pasang baru listrik prabayar.
Umumnya, kondisi sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak terlepas dari kepentingan aparat  pelaksana.  PLN  dan  bagian  kemitraan  sama-sama  memiliki  kepentingan  yang  dapat  membantu pemenuhan  kebutuhan  pelaksanaan  program  listrik  pintar  (prabayar).  Bagi  PLN,  kemitraan  sangat berperan  penting  untuk  membantu  pemerintah  dalam  memberikan  pelayan  publik.  Salah  satu  bentuk kepentingan yang didapat oleh PLN yaitu masyarakat tidak lagi berkerumun di wilayah kantor PLN untuk membeli  pulsa  token,  karena  sudah  dilimpahkan  ke  kemitraan  atau  minimarket  yang  membantu  PLN. Sedangkan pada kemitraan penyalur/penjual token  menyediakan sendiri fasilitas yang dibutuhkan  untuk penjualan  token.  Kepentingan  bagi  kemitraan  adalah  mendapat  keuntungan  dari  hasil  penjualan  token. Maka, PLN dan kemitraan sama-sama saling memiliki kepentingan dalam segi ekonomi.
Dalam  keberhasilan  pengimplementasian  program  listrik  pintar  (prabayar)  ini  tidak  terlepas  dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dari segi politik, program listrik pintar (prabayar) mendapat dukungan dari  pemerintah  terkhususnya  di  kawasan  wilayah  Pancur  Batu  yaitu  Kantor  Desa  Namorih  dimana  ikut berpartisipasi dalam sosialisasi program listrik pintar (prabayar). Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada  proses  pelaksanaan  program  ini  berjalan  dengan  cukup  baik,  dimana  terbukti  dari  masyarakat pengguna listrik pintar (prabayar)  yang menerima program ini dengan baik dan  mendukung berjalannya program ini serta pemerintah yang mendukung pelaksanaan program listrik pintar (prabayar).

## Disposisi Implementor (Sikap Pelaksana)
Partisipasi  masyarakat  sebagai  sasaran  suatu  kebijakan  juga  ditentukan  dari  sikap  para implementor. Jika sikap para implementor memberikan pelayanan yang buruk kepada masyarakat, maka partisipasi  masyarakat  akan  berkurang.  Jika  para  implementor  bersikap  baik,  jujur,  dan  mampu memberikan  yang  terbaik  kepada  masyarakat  maka  masyarakat  akan  ikut  berpartisipasi  dalam keberhasilan  kebijakan  tersebut.  Para  agen  pelaksana  (implementor)  merupakan  wajah  pertama  yang dilihat oleh masyarakat sebagai bentuk penilaian terhadap sebuah instansi. Sikap yang ditunjukkan oleh para  implementor  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  merupakan  sebuah  indikator penilaian bagi instansi yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan.
PT. PLN Unit Layanan Pelanggan  sebagai pelaksana kebijakan sudah seharusnya  memberikan pelayanan terbaik dalam melayani masyarakat. Memberikan pelayanan yang terbaik dibuktikan dari sikap para implementor, yaitu PT. PLN Unit Layanan Pelanggan dan penyalur/penjual token untuk mendukung berjalannya  program  listrik  pintar  (prabayar).  Respon  dalam  melayani  masyarakat  tersebut  merupakan suatu  gambaran  kecenderungan  sikap  dalam  wujud  implementasi  kebijakan.  PT.  PLN  Unit  Layanan Pelanggan  dan  penyalur/penjual  token  selalu  berusaha  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada masyarakat,  seperti  dalam  kepengurusan  pasang  baru  listrik  prabayar,  pembayaran  listrik  pascabayar, maupun menanggapi keluhan keluhan pelanggan dengan memberikan penjelasan disertakan adanya data- data yang kuat sehubungan dengan keluhan pelanggan tersebut.
Sikap  atau  tanggapan  aparat  pelaksana  merupakan  suatu  wujud  dukungan  atau  penolakan terhadap suatu kebijakan. Artinya,  PT. PLN Unit Layanan Pelanggan beserta  penjual token mendukung berjalannya program listrik pintar (prabayar) karena adanya tujuan dan sasaran program yang jelas, efektif, dan  efisien.  PT.  PLN  Unit  Layanan  Pelanggan  Pancur  Batu  dan  penyalur/penjual  token  memberikan pelayanannya dengan sebaik mungkin dalam menanggapi permintaan dan keluhan dari masyarakat yang ingin mengurus migrasi atau pasang baru listrik pintar (prabayar), serta dapat semksimal mungkin dalam memberikan pelayanan dan menanggapi keluhan kepada pelanggan yang ingin membeli token.

## Komunikasi Antar Badan Pelaksana
Dalam  proses  pelaksanaan  program  listrik  pintar  (prabayar),  PT.  PLN  Unit  Layanan  Pelanggan Pancur Batu berkoordinasi dengan kantor-kantor desa di setiap wilayah untuk mensosialisasikan program listrik pintar (prabayar) tersebut. Sosialisasi ini berbentuk seperti promosi atau pengenalan program listrik pintar (prabayar)  kepada  masyarakat  dan  diharapkan  agar  masyarakat  semakin  mengetahui  tujuan  dan manfaat dalam penggunaan program listrik pintar (prabayar). Seperti halnya pada Kantor Desa Namorih Pancur Batu yang menjadi salah satu instansi yang berhubungan dan berkoordinasi langsung dengan PT. PLN Unit Layanan Pelanggan dalam proses implementasi program listrik pintar (prabayar).
PT.  PLN  Unit  Layanan  Pelanggan  juga  melakukan  koordinasi  dengan  PT.  PLN  Unit  Pelaksana Pelayanan  Pelanggan  (UP3)  Bukit  Barisan  terkait  dengan  dana/anggaran  yang  dibutuhkan  untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Dalam implementasi program listrik pintar (prabayar) ini juga PT. PLN Unit  Layanan  Pelanggan  mendapat  permintaan  dari  masyarakat  yang  masih  menggunakan  listrik pascabayar  dan  berkeinginan  untuk  menambah  daya  kemudian  pihak  PLN  memberi  saran  untuk berimigrasi ke listrik pintar (prabayar) saja.
Dalam  pengimplementasiannya,  masyarakat pelanggan baru  PT.  PLN  Unit  Layanan  Pelanggan juga  diwajibkan  untuk  menggunakan  listrik  pintar  (prabayar).  Maka,  dapat  dikatakan  bahwa  komunikasi atau koordinasi antar badan pelaksana instansi terkait masih berjalan kurang efektif dikarenakan PT. PLN Unit  Layanan  Pelanggan  sejauh  ini  masih  hanya  melakukan  koordinasi  dengan  kantorkantor  desa  atau kelurahan saja.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Implementasi program listrik pintar (prabayar) di PT. PLN Unit Layanan  Pelanggan Pancur Batu sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Dikatakan sudah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan  karena pegawai PLN dan penyalur/penjual  token mengetahui standar dari pelaksanaan program listrik pintar (prabayar) tersebut. Sumber daya manusia serta didukung oleh fasilitas-fasilitas yang mendorong pelaksanaan program tersebut sudah memadai. Juga tanggapan dan sikap yang ditunjukkan oleh para implementor dapat dikatakan bahwa para implementor mendukung implementasi program listrik pintar  (prabayar)  dan  juga  sesuai  dengan  misi  PT.  PLN  (Persero)  yaitu  berorientasi  pada  kepuasan pelanggan.
Program listrik pintar (prabayar) memberi dampak yang sangat baik untuk masyarakat guna belajar hemat  dalam  pemakaian  listrik  sehari-hari.  Walaupun  demikian,  program  listrik  pintar  (prabayar)  sudah berjalan  dengan  baik  namun  minat  masyarakat  yang  masih  kurang  dalam  penggunaan  listrik  pintar (prabayar) tersebut.

## Saran
Pada  standar  dan  sasaran  kebijakan  diharapkan  pegawai-pegawai  PT.  PLN  Unit  Layanan Pelanggan Pancur Batu mampu  mempertahankan standar program listrik pintar  (prabayar) berdasarkan ketentuan yang ada dengan tujuan agar masyarakat sebagai sasaran dari program tersebut menggunakan listrik pintar (prabayar) semakin bertambah. Sumber daya pada PT. PLN Unit Layanan Pelanggan Pancur Batu diharapkan melakukan perekrutan pegawai agar jumlah pegawai bertambah terkhusus untuk pegawai bagian sosialisasi dan promosi terkait program listrik pintar (prabayar) serta sumber daya anggaran dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dalam proses pelaksanaan program tersebut. Sikap para pelaksana di PT. PLN Unit Layanan Pelanggan dan kemitraankemitraan mampu lebih efektif lagi dalam mendukung proses  pelaksanaan  program  listrik  pintar  (prabayar).  Tidak  hanya  mendukung  secara  lisan  melainkan dapat dibuktikan dengan kinerja yang diberikan supaya program tersebut terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Deddy, Mulyadi. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik . Bandung: Alfabeta Najam, A. 2014. Policy Implementation: A Synthesis Perspective. Lexemburg: IIASA Nugroho, Riant, D. 2014. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo
Rohman. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Malang: Averroes Press Sudaryono.  2017. Pengantar  Manajemen:  Teori  dan  Kasus. Yogyakarta:  CAPS  (Center  for  Academic Publishing Service)
Sudrajat, Achmad Sodik & Ridwan Juniarso. 2010. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa. Westra, 2014. Aspek-Aspek Program Implementasi. Jakarta: Cendekia Pustaka Widodo. 2014. Teori dan Implementasi. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi Winarno. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
Alfian  Saputra.  2014.  Analisis  Kualitas  Layanan  Program  Listrik  Pintar  (Prabayar)  di  PT. PLN  (Persero)
Pekanbaru. Vol 1, No. 2. Oktober 2014
Puspita  Amalia. 2017.  Implementasi  Program  Listrik  Pintar  Dalam  Peningkatan  Pelayanan  Publik  (Studi Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Sidoarjo). Universitas Brawijaya
Rima Kadim. 2015. Implementasi Kebijakan Program Listrik Pintar di Kecamatan Palu Timur. Vol 3, No. 9. September 2015. Halaman 87-96 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 https://www.dunia-energi.com/hingga-kuartal-iii-2020kapasitaspembangkit  listrik-mencapai-633-gigawatt/ diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 https://medan.tribunnews.com/2017/09/14/ini-untungnya-pakai-listrikprabayar-tak-khawatir-saat-ditinggal- lama diakses pada tanggal 14 September 2017