Jurnal Hutan Tropika (ISSN: 1693-7643) Vol. XII No.1, Juni 2017.  Hal. 29-38
ANALISIS FINANSIAL REHABILITASI AREAL EKS IUPHHK-HA PT KALANG MURNI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Christopheros, Marthinus R. Lambung, Johanna M.R., dan Gimson Luhan
Jurusan Kehutanan, Faperta, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya 73111 Kalimantan Tengah-INDONESIA.

## ABSTRACK
Production  forest  management  in  Indonesia  had  been  developed  using  a  pattern  of  forest  concessions (IUPHHK) since 1970s.  In the development portion has ended a period of concession for 20 years.  Forest areas  that  are  not  burdened  the  forest  concessions  or  other  rights,  then  the  management  is  partly  handed back  to  the  goverment,  and  some  management  handed  over  by  other  appliances  as  Timber  Utilization Permit (IPK). In connection with that carried a 0,3% timber cruising activities in the work areas of PT. ≤ Kalang  Murni  to  obtain  details  about  the  condition  of  the  standing  stock.    According  on  the  analysis results, the standing stock of commercial trees in the group of diameter ≥ 20 cm contain average number of 25.5 stems/ha and average volume of 15.69 m 3 /ha, and the standing stock of  other timber in the group of diameter ≥ 20 cm contain  average number of 27.3 m 3 /ha, and average volume of 20.57 m 3 /ha.  With the result that the total standing stock of the tress at the secondary forest of PT. Kalang Murni contain average number of 52.8 stems/ha and  and average volume of 36,26 m 3 / ha.   According to the financial analysis, the Indonesia Strip Cutting and Planting (TJTI) system is suitable applied at the site when the interest rate in  the  position  of  18%,  whereas  the  Clear  Cutting  and  Artificial  Regeneration  (THPB)  system  is  not suitable at the same of interest rate.
Keynotes : Financial, forest concession, secondary forest, standing stock

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia No.  194/Kpts/Um/1974  tentang  Hak Pengusahaan Hutan (IUPHHK) PT. Kalang  Murni  memperoleh  areal  kerja seluas  94.000  ha  terbagi  menjadi  blok  A seluas  62.880  ha  termasuk  wilayah  DAS Kahayan  dan  blok  B  seluas  31.120  ha termasuk wilayah DAS Kapuas (sub DAS Mangkutup  dan  sub  DAS  Muroi),  Dinas Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Dalam  perkembangan  selanjutnya  kondisi
ekonomi perusahaan dan kelayakan pengusahaan hutan dinilai tidak diperpanjang  ijin  konsesi  pengelolaan HPH-nya  setelah  berakhir  jangka  waktu pengusahaan 20 tahun.
Berdasarkan Surat Keputusan
Menteri  Kehutanan  Nomor  :  362/Kpts- II/1993  tanggal  15  Juli  1993  telah ditetapkan, Pengusahaan Hutan Areal Eks HPH  oleh  BUMN  dalam  hal  ini  kegiatan perencanaan dan pengamanannya dilakukan  oleh  PT.  INHUTANI  sebagai agen pembangunan ( Agent of Develovment ) dalam pelaksanaan pengelolaan  sumberdaya  hutan  (khusus untuk Kalimantan Tengah PT.
INHUTANI III). Namun dengan keterbatasannya  sehingga  areal  eks  HPH diserahkan  kembali  kepada  Pemerintah,
dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh  Dinas Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Tengah, dan sebagian lagi pengelolaannya diserahkan dalam bentuk Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau kegiatan lainnya.
Terhadap  areal  bekas  tebangan tersebut  (LOA)  perlakuan  silvikultur disesuaikan  dengan  kondisi  masing- masing kelompok hutan sebagai berikut :
1. Untuk  LOA  kondisi  baik,  diterapkan sistem  silvikultur  TPTI  diikuti  dengan pemeliharaan hutan.
2. Untuk LOA kondisi
sedang, perlakuannya  ada  2  (dua)  alternatif, yakni  penjajaran  hutan  dan  TJTI (Tebang Jalur Tanam Indonesia).
3. Untuk  LOA  kondisi  jelek,  diterapkan tebang  habis,  kemudian  dikerjakan penanaman  kembali  melalui  program HTI, reboisasi dan lain-lain.
Inventarisasi tegakan
LOA
dikerjakan  untuk  seluruh  lokasi  dengan dilakukan  kegiatan  timber  cruising  0,3  % pada  areal  kerja  PT.  Kalang  Murni  untuk memperoleh  kondisi  detail  mengenai potensi hutannya (standing stock).

## B. Tujuan
Penelitian ini bertujuan
mengetahui  struktur  tegakan  dan  potensi pohon  dijadikan  dasar  dalam  menyusun rencana  pengelolaan  dan  pemanfaatan areal selanjutnya.

## METODE PENELITIAN

## A. Bahan dan Alat
Bahan  dan  alat  kegiatan  timber cruising yang digunakan adalah peta areal kerja eks IUPHHK-HA PT. Kalang Murni skala  1  :  50.000,  meteran  pita,  alat  ukur tinggi  pohon  (christen  meter,  haga),  alat pengukur  lereng  (helling,  haga),  kompas, GPS,  camping unit, parang, roll meter/tali pengukur,  tabel  isi  pohon,  alat-alat  tulis, buku  data  (tally  sheet),  alat  hitung (counter), dan komputer.

## B. Cara Kerja Penelitian
Metode inventarisasi yang digunakan  adalah  sistematik  sampling 0,3%  dari  luas  areal  kerja  eks  IUPHHK-
HA  PT.  Kalang  Murni  seluas  28.200  ha. Peletakan  jalur  dan  jarak  antar  jalur disesuaikan dengan kondisi hutan. Peletakan  jalur  selebar  20  m  dilakukan secara  sitematik  dengan  jarak  antar  jalur 100  m  dan  panjang  jalur  disesuaikan dengan  lokasi  dan  kondisi  hutan.  Di sepanjang jalur dibuat petak ukur pengamatan berukuran 20 m x 20 m untuk tingkat pohon, 10 m x 10 m untuk tingkat tiang,  5  m  x  5  m  untuk  tingkat  pancang, dan 2 mx 2 m untuk tingkat semai.
Semua jenis pohon yang berdiameter  ≥  20  cm  diinventarisasi meliputi jenis,  jumlah,  tinggi, dan diameternya. Selanjutnya permudaan tingkat  tiang  diinventarisasi  jenis, jumlah,
tinggi,  dan  diameternya.  Inventarisasi permudaan  tingkat  pancang  dan  semai dicatat jenis dan jumlahnya.
Jurnal Hutan Tropika (ISSN: 1693-7643) Vol. XII No.1, Juni 2017.  Hal. 29-38

## C. Analisis Data

## 1. Perhitungan Volume Pohon
Perhitungan  volume  pohon  berdiri mengunakan rumus (Suyana dan Soemarna, 1980) yaitu :
V  =  ¼  d 2 . t . f
Dimana : : V = Volume pohon berdiri (m 3 ) d = Diameter pohon (cm) t = Tinggi pohon bebas cabang (m) f = Angka bentuk, untuk hutan alam (0,7)
 = Konstanta (3,14).
Potensi  tegakan  mencakup  potensi jumlah  pohon  (N/ha)  dan  potensi  volume tegakan (m 3 /ha). Penyajian potensi tegakan  dibedakan  berdasarkan  kelompok jenis dan kelompok diameter.

## 2. Perhitungan  Indeks  Nilai  Penting (INP)
Hasil  analisis  vegetasi  pada  petak contoh  untuk  setiap  tipe  dihitung  untuk mengetahui  Indeks  Nilai  Penting  (INP) dengan
menggunakan persamaan
( Mueller-Dombois  dan  Ellenberg,  1974; Soerianegara dan Indrawan, 1978) sebagai berikut:
( )
(  )
( )
(  )
( )

## (  )
Indeks  Nilai  Penting  (INP)  untuk pohon  dihitung  berdasarkan  rumus  =  KR +  FR  +  DR,  khusus  untuk  tingkat  semai dan sapihan dihitung berdasarkan rumus = KR + FR.

## 3. Perhitungan Potensi Tegakan
Hasil  pengukuran  dan  perhitungan jumlah  pohon/ha  dan  volume  pohon dibuat  berdasarkan  jenis  kayu  dan    kelas diameter  20 - 29 cm, 30 - 39 cm, 40 - 49 cm, ≥ 50 cm  dan total.
Perhitungan volume Etat Luas dan Etat  Massa  didasarkan  pada  SK  Dirjen Pengusahaan  Hutan Dirjen  PH  No.
36/Kpts/IV-BPH/96,  tanggl  26  Januari 1996 sebagai berikut :
Potensi tegakan = Luas x volume/ha
( )
dalam (m 3 /hari)
Keterangan : 20  = jangka waktu beroperasi IUPHHK 0,7 = angka pengamanan
0,56 = faktor eksploitasi hutan
V LOA = volume total eks IUPHHK
200 = hari kerja dalam 1 tahun kalender.
4. Analisis Finansial :
Analisa  biaya  dan  keuntungan menggunakan  beberapa  metode  kriteria investasi  (Kadariah,  Karlina,  dan  Gray, 1976) sebagai berikut:

## 1. Net Present Value (NPV) :
       n 0 t 1 NPV t i Ct Bt Keterangan: Bt  = Benefit per tahun Ct  = Cost per tahun
(1+i) t = Discount factor Keputusan :
a. Jika NPV > 0, maka usaha yang dijalankan layak untuk dilaksanakan.
b. Jika NPV < 0, maka usaha yang dijalankan tidak layak untuk dilaksanakan.
c. Jika NPV = 0, maka usaha yang dijalankan tidak rugi dan tidak untung.
2. Benefit Cost Ratio (BCR) :
             n t t n t t i Bt Ct i Ct Bt C B Net 1 1 1 1 /
Keterangan: Bt  = Benefit per tahun Ct  = Cost per tahun (1+i) t = discount factor.
Keputusan :
a. Net  B/C  >  1,  maka  pembangunan pengelolaan hutan layak dilaksanakan. b. Net B/C = 1, pembangunan pengelolaan hutan tidak menguntungkan dan tidak merugikan. c. Net B/C < 1, maka maka
pembangunan  pengelolaan  hutan tidak layak dilaksanakan.
3. Internal Rate of Return (IRR) :
  1 2 2 1 1 1 i i NPV NPV NPV i IRR     Keterangan: NPV 1 = NPV pada i 1
NPV 2 = NPV pada i 2 i 2 = Discount rate yang terendah i 1 = Discount rate yang tertinggi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengelompokan Jenis
Pengelompokan jenis kayu didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No.163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei  2003,  tentang  Pengelompokan  Jenis Kayu  sebagai  Dasar  Pengenaan  Iuran Kehutanan dan untuk jenis-jenis kayu yang dilindungi  didasarkan  pada  Keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor:  58/Kpts-
II/1996  tentang  perubahan  Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/Kpts/Um/2/1972 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 261/Kpts-IV/1990 tentang  pohon-pohon  di  dalam  kawasan hutan yang dilindungi.
Hasil  analisis  vegetasi  tingkat pohon berdasarkan pengelompokan  jenis kayu  pada  areal  eks  HPH  PT.  Kalang Murni  adalah  ditemukan  sebanyak  34 jenis komersial yang termasuk ke dalam :
a) Kelompok  Jenis  Meranti/Kelompok
Komersial  Satu  (KKS),  yaitu  : pelepek  ( Shorea  pauciflora King.), nyatoh  ( Palaquium  gutta (Hook.) Burck.),  meranti  ( Shorea  balangeran
Jurnal Hutan Tropika (ISSN: 1693-7643) Vol. XII No.1, Juni 2017.  Hal. 29-38
Kelompok Jenis pohon Kelas Diameter Jumlah 20-29 cm 30-39 cm 40-49 cm ≥50 cm 20-49 cm total N  V  N  V  N  V  N  V  N  V  N  V Blok A Kelompok KKS 6,50  2,67  11,00  6,73  3,00  3,40  0,50  0,96  20,50  12,80  21,00  13,76 Kelompok Lainnya 13,50  7,12  7,00  5,95  3,00  5,35  2,00  3,66  23,50  18,42  25,50  22,08 Total 20,00  9,79  18,00  12,68  6,00  8,75  2,50  4,62  44,00  31,22  46,50  35,84 Blok B Kelompok KKS 18,50  6,35  7,00  5,47  4,50  5,79  0,00  0,00  30,00  17,61  30,00  17,61 Kelompok Lainnya 17,00  5,59  6,50  5,02  5,00  7,59  0,50  0,86  28,50  18,20  29,00  19,06 Total 35,50  11,94  13,50  10,49  9,50  13,38  0,50  0,86  58,50  35,81  59,00  36,67
Burck.), keruing (Dipterocarpus
baudii Korth.),  bangkirai  ( Shorea leavis Ridl.),  resak  ( Vatica  maingayi
Dyer.), b) Kelompok Jenis Rimba Campuran/Kelompok Komersial Lainnya  yaitu  :  kumpang  ( Myristica inners Blume.),  palawan  ( Tristaniopsis merguensis
Griff.), bintangur (Calophyllum  inophyllum L.),  medang ( Litsea  firma Hook  f.),  tamahas ( Memecylon acuminatissimum Blume.), sindur  ( Sindora  walichii Benth.),  alau ( Dacrydium  pectinatum de  Laub.), gerungang  ( Cratoxylon  arborescens Bl.), terantang ( Campnosperma auriculatum (Bl.), ketiau  ( Ganua montieyana
Pierre.), mahang ( Macaranga gigantea Mull.Arg.).

## B. Rencana Peruntukan Areal
Mengacu pada ketentuan yang ada dan  berdasarkan  hasil  interpretasi  dan pengukuran secara planimeteri citra Lansad  TM5  band  542  path  118  raw  61 quadran  10,  maka  peruntukan  kawasan hutan  areal  eks  HPH  PT  Kalang  Murni seluas  94.000  ha,  terdiri  dari  Hutan Produksi (HP) seluas 31.546 ha (33,55%), dan  Kawasan  lainnya,yaitu  Kawasan Pengembangan  dan  Penggunaan  Lainnya (KPPL)  seluas  41.442  ha  (44,08%),  dan areal  Kawasan  Pengembangan  Produksi (KPP)  seluas  21.032  ha  (22,37%).
Kawasan lainnya akan
dikeluarkan/dilepaskan untuk non
kehutanan.  Hutan  Produksi  (HP)  seluas 31.546  ha  terbagi  dalam  Blok  A  seluas 16.066  ha  terdiri  dari  LOA  5.596  ha,  dan areal tidak berhutan seluas 10.470 ha; dan Blok B seluas 15.480 ha terdiri dari LOA 10.490  ha,  areal  tidak  berhutan  seluas 4.990 ha.

## C. Struktur dan Potensi
Data  rekapitulai  potensi  tegakan per  ha areal  eks  IUPHHK  PT  Kalang Murni seperti pada Tabel 1, bahwa potensi kayu  kelompok  komersial  satu  untuk diameter ≥ 20 cm dengan jumlah rata-rata 25,50  batang/ha  dan  volume  rata-rata 15,69  m 3 /ha,  potensi  kayu  kelompok komersial  lain  dengan  jumlah  rata-rata 27,25  batang/ha  dan  volume  rata-rata 20,57  m 3 /ha,  potensi  total  dengan  jumlah rata-rata 52,75 batang/ha dan volume rata- rata 36,26 m 3 /ha. Sedangkan untuk pohon yang  berdiameter  20  -  49  cm,  yang dikenal dengan istilah pohon inti potensinya  33,52  m 3 /ha  dengan  kerapatan
51,25  batang/ha, telah  memenuhi  standar Keputusan Menteri Kehutanan No: 88/Kpts-II/2003  tentang  kriteria  potensi hutan  alam  pada  hutan  produksi  yang dapat dilakukan pemanfaatan hutan secara lestari  dalam  kriteria  baik  untuk  rayon Kalimantan  sekurang-kurangnya  harus terdapat  pohon  yang  berdiameter  20  -  49 cm  sebanyak  39  batang/ha. Selengkapnya ditampilkan pada Tabel 1 dan Gambar 1.
Tabel 1. Rekapitulasi jumlah pohon (N/ha)  dan  volume  (m 3 /ha)  areal eks IUPHHK PT Kalang Murni

## D. Komposisi Jenis
Menurut  Mukrimin  (2011),  bahwa indeks  nilai  penting  ( importance  value index )  adalah  parameter  kuantitatif  yang dapat  dipakai  untuk  menyatakan  tingkat dominansi  (tingkat  penguasaan)  spesies- spesies dalam suatu komunitas.
Berdasarkan  indeks  nilai  penting (INP) terbesar pada setiap tingkat pertumbuhan  pada  Tabel  2  menunjukkan bahwa komposisi  jenis  vegetasi  tingkat semai  tertinggi  pada  jenis  meranti 34,95%,  nyatoh  18,55%,  dan  tamahas 13,98%;  tingkat  pancang  tertinggi  jenis meranti  20,87%,  pelepek  17,57%,  dan nyatoh  15,54%;  tingkat  tiang  tertinggi jenis  meranti  27,99%,  medang  20,99%, dan    nyatoh  20,46%,  dan  tingkat  pohon tertinggi  jenis  meranti  36,26%,  pelepek 20,06%, dan medang 16,88%.
Tabel 2. INP 10 jenis tertinggi pada setiap tingkat pertumbuhan

## E. Perhitungan potensi seluruh areal
Hutan  Produksi  seluas  31.546  ha terdiri  dari  LOA  16.086  ha,  dan  areal tidak  berhutan  seluas  15.460  ha,  maka dapat dihitung potensi tegakan = 16.086 x 36,26 m 3 /ha = 583.278,36 m 3 .
Setelah  dihitung  etat  luas  blok  A sebesar 1,40 ha/hari dan etat volume jenis komersial  6,62  m 3 /hari,  dan  blok  B sebesar 2,62 ha/hari dan etat volume jenis komersial  18,43  m 3 /hari,  nilai  ini  lebih kecil  dari  standar  pemungutan  kayu  di tanah kering yakni sebesar sebesar 4.000 - 5.000  m 3 /tahun  atau  200  -  500  m 3 /hari (SK  Dirjen  Pengusahaan  Hutan  No.
383/Kpts/V-RPH/92  tanggal  15  Agustus 1992 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan  KPHP)  sehingga  areal  eks IUPHHK  PT.  Kalang  Murni  tidak  layak diusahakan sistem TPTI.
12,50 9,00 3,75 0,25 15,25 6,75 4,00 1,25 27,75 15,75 7,75 1,50 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 20-29 cm 30-39 cm 40-49 cm ≥ 50 cm Ju m lah b atan g/ h a Kelas diameter Kelompok KKS
Kelompok Lainnya No. Semai Pancang Tiang Pohon Jenis INP Jenis INP Jenis INP Jenis INP 1.  Meranti 34,95  Meranti 20,87  Meranti 27,99  Meranti 36,26 2.  Nyatoh 18,55  Pelepek 17,57  Madang 20,99  Pelepek 20,06 3.  Tamahas  13,98  Nyatoh 15,54  Nyatoh 20,46  Madang 16,88 4.  Punguan 11,83  Kasandur 15,51  Resak 17,22  Tamahas   16,49 5.  Tapakan 10,48  Belawan 13,90  Pelepek 17,20  Nyatoh 16,34 6.  Lewang 10,48  Keruing 12,26  Kasandur  16,67  Kumpang  14,07 7.  Pelepek 9,46  Resak 10,63  Kumpang  16,41  Bintangur  13,36 8.  Kasandur  9,18  Bangkirai 10,62  Bintangur  16,28  Resak 13,52 9.  Bangkirai 8,60  Mahang 9,81  Tamahas 15,88   Bangkirai 13,42 10.  Bintangur  7,79  Rahanjang 7,36  Bangkirai 15,05  Kasandur  12,26 Gambar  1.  Struktur  tegakan  berdasarkan kelas  diameter  dan  jumlah pohon
Jurnal Hutan Tropika (ISSN: 1693-7643) Vol. XII No.1, Juni 2017.  Hal. 29-38
Berdasarkan kriteria potensi pohon pada  areal  hutan  maka  kondisi  hutan Eks HPH  PT  Kalang  Murni  yang  berhutan seluas  16.086  ha  dengan  potensi  jenis komersial  sebesar  15,21  m 3 /ha  termasuk LOA  kategori  sedang  (10  -  29  m 3 /ha) berdasarkan Surat  Keputusan  Menteri Kehutanan  No:  88/Kpts-II/2003 ,  maka direkomendasikan  akan    dikelola  dengan TJTI  (Tebang  Jalur  Tanam  Indonesia), sedangkan    areal  tidak  berhutan  seluas 15.460  ha  direkomendasikan  dengan THPB  (Tebang  Habis  dengan  Permudaan Buatan),  selanjutnya  perlu  dilakukan analisis finansial untuk menentukan kelayakannya.
Guna  keperluan  analisis  finansial perlu  dihitung  komponen  biaya  untuk Sistem  Silvikultur  TJTI  dan  THPB  yang dicantumkan pada Tabel 3.
Apabila  proyek  menghasilkan  riap tegakan  meranti  untuk  TJTI  ditetapkan dengan  asumsi  5  m 3 /ha/tahun,  sedangkan untuk THPB dengan asumsi 10 m 3 /ha/tahun,  sehingga  dalam  waktu  35 tahun,  maka  pada  hasil  tebangan  pada akhir  siklus  tebangan  dengan  volume untuk  TJTI  =  35  x  5  m 3 /ha/thn  =  175 m 3 /ha  dan  untuk  THPB  =  35  x  10 m 3 /ha/thn  =  350  m 3 /ha.  Dengan  demikian pendapatan  pada  saat  penebangan  untuk TJTI  =  175  x  Rp.4.000.000,-  (harga  kayu meranti  fress  cut  mekanis/FOB  pada  saat ini) = Rp.700.000.000,-/ha, untuk THPB = 350 x Rp. 4.000.000,- =
Rp. 1.400.000.000,-/ha.
Tabel  3.  Komponen  biaya  untuk  sistem silvikultur TJTI dan THPB
Analisis  finansial (cash  flow) untuk TJTI dan THPB diperoleh hasil gambaran profitbilitas  proyek  bersang-kutan  seperti dalam Tabel 4.
No.  Uraian Kegiatan TJTI(Rp/ha)  THPB(Rp/ha) 1. Biaya Investasi : a. Perencannaan 22.500 56.700 b. Pembuatan sarana prasarana 51.700 574.00 c. Penataan areal kerja 3.000 1.339.500 d. Persemaian 292.500 e. Inventarisasi  tegakan  sebelum penebangan 51.700 - f. Perapihan 30.000 - g. Inventarisasi tegakan tinggal 8.000 - h. Pengadaan bibit 45.200 - i. Penanaman 27.000 325.000 j. Pemupukan - 55.200 k. Penyulaman - 81.250 l. Pemeliharaan Tahap 1 25.600 - m. Pemeliharaan lanjutan Tahap 1 11.300 480.000 Tahap 2 18.500 334.500 Tahap 3 18.500 260.000 Tahap 4 18.500 111.000 n. Perlindungan 4.000 - 2. Biaya operasional a. Gaji dan upah karyawan 4.000 10.000 b. Biaya umum 5.000 451.000 c. Biaya pemeliharaan 1.000 66.000 d. Biaya penunjang 200 49.500
Tabel  4.  Profitbilitas  finansial  proyek (analisis cash flow)
Hasil  analisis  finansial  hanya sistem TJTI pada tingkat suku bunga 18% yang  layak  diusahakan,  sedangkan  pada tingkat  suku  bunga  20  %  tidak  layak diusahakan. Sedangkan untuk THPB pada tingkat  suku  bunga  18%  dan  20%  tidak layak diusahakan.
Berdasarkan  luasan  usaha  akan diperoleh output untuk TJTI luas tebangan tahunan  459,60  ha  x  5  m 3 /ha/thn  x  Rp. 4.000.000,- = Rp.9.192.000.000,-. Sedangkan untuk THPB = 441,71 ha x 10
m 3 /ha/thn x Rp. 4.000.000,- = Rp.17.668.400.000,-.  Pada  skala  regional proyek  tersebut  akan  berkontribusi  pada Pendapatan  Domestik  Bruto  (PDRB)  dan tambahan  pendapatan  dari  pajak  Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan menyerap banyak tenaga kerja.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Potensi kayu (standing stock) areal eks IUPHHK  PT.  Kalang  Murni  untuk kelompok komersial  berdiameter ≥  20 cm  sebesar  25,50  batang/ha  dan volume  15,69  m 3 /ha,  untuk  kelompok komersial lain sebesar 27,25 batang/ha dan  volume  rata-rata  20,57  m 3 /ha. Sedangkan potensi hutan sekundernya seluas 16.086  ha  dengan  volume sebesar 583.278,36 m 3 .
2. Jatah  tebang  areal  eks  IUPHHK  PT. Kalang  Murni  blok  A  sebesar  1,40 ha/hari dengan volume jenis komersial 6,62  m 3 /hari,  sedangkan  pada  blok  B sebesar  2,62  ha/hari  dan  dengan volume  jenis komersial  18,43 m 3 /hari, termasuk kriteria tidak layak diusahakan dengan sistem TPTI.
3. Pada  sistem  TJTI  layak  diusahakan pada  tingkat  suku  bunga  18%  dengan output (pendapatan) sebesar Rp.
1.838.400.000,-, sedangkan pada tingkat  suku  bunga  20  %  tidak  layak diusahakan.  Pada  sistem  THPB  tidak layak  pada  tingkat  suku  bunga  18% dan 20%.

## Saran
Sebaiknya  dilanjutkan  penelitian tentang  analisis  finansial  dan  ekonomi untuk kelompok jenis yang berbeda.
Parameter
Investasi pada TJTI (Riap 5 m 3 /ha/tahun
THPB (Riap 10 m 3 /ha/tahun Diskounto Biaya i = 18 % i = 20 % 315.641 264.060 7.664.342 6.362.812 Diskounto Pendapatan i = 18 % i = 20 % 373.503 172.848 747.005 345.695 NPV i = 18 % i = 20 % 71.702 -76.813 -6.917.327 -6.017.117 B/C Ratio i = 18 % i = 20 % 1,1833 0,6546 0,09746 0,05433 IRR (%) 18,96558 33,36809
Jurnal Hutan Tropika (ISSN: 1693-7643) Vol. XII No.1, Juni 2017.  Hal. 29-38

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada Dekan Faperta Universitas
Palangka  Raya  yang  telah  memberikan ijin  penelitian.    Terima  kasih  juga diucapkan  pada  Direktur  PT  Kalang Murni,  Manager  Camp  PT  Kalang  Murni serta  semua  pihak  yang  turut  membantu dalam  pengambilan  data  di  lapangan sampai penyusunan laporan hasil penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Kadariah,  Karlina  L,  Gray  C.  1976. Pengantar  Evaluasi  Proyek  Edisi
Revisi.
Jakarta: Universitas Indonesia  Press.  Sutomo  dan Komet  Mangiri,  Jakarta:  Penerbit
Universitas Indonesia Press.
Mukrimin. 2011. Analisa Potensi Tegakan Hutan  Produksi  di  Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Jurnal
Hutan  dan  Masyarakat  Volume  6,
No. 1, Mei 2011. Fakultas Kehutanan. Universitas Hasanuddin, Makassar. Mueller-Dombois,  D.  &  H.  Ellenberg.
1974.  Aims  and  methods  of vegetation  ecology.  John  Wiley  &
Sons, New York.
Simon, H. 1996. Metode Inventore Hutan. Penerbit Aditya Media, Yogyakarta. Soerianegara ,  I.  &  Indrawan.  1978. Ekologi Hutan Indonesia. Departemen  Managemen  Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor.
Surat  Keputusan  Dirjen  Pengusahaan
Hutan  No.  383/Kpts/V-RPH/92 tanggl  15  Agustus  1992  tentang Petunjuk Teknis Pembentukan KPHP.  Dapartemen  Kehutanan
Direktorat  Jenderal  Pengusahaan Hutan, Jakarta.
Surat  Keputusan  Dirjen  Pengusahaan
Hutan No. 36/Kpts/V-BPB/96
tanggal  26  Januari  1996  tentang Pedoman Penyusunan Bagan Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan Areal Eks  HPH  oleh  BUMN  Lingkup Departemen Kehutanan. Dapartemen  Kehutanan  Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan, Jakarta.
Suyana,  A.  dan  Komar  Soemarna,  1980. Inventarisasi  Potensi  Permudaan Alam  dan  Tegakan  Pohon  Sisa Tebangan  Di  Kelompok  Hutan Sungai  Dareh,  Sumatera  Barat. Lembaga  Penelitian  Hutan  Bogor,
Bogor.
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.
41 tahun 1999. Tentang Kehutanan.  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888. Diperbanyak oleh KOPKAR Hutan, Jakarta. [UU] Undang-Undang Republik Indonesia.  1967.    Undang-Undang Republik  Indonesia  No.1  Tahun 1967  tentang  Penanaman  Modal Asing. [UU] Undang-Undang Republik Indonesia.  1967.    Undang-Undang Republik  Indonesia  No.5  Tahun 1967  tentang  Ketentuan  Pokok Kehutanan.
[UU] Undang-Undang Republik Indonesia.  1968.    Undang-Undang Republik  Indonesia  No.6  Tahun 1968  tentang  Penanaman  Modal Dalam Negeri. [UU] Undang-Undang Republik Indonesia.  1999.    Undang-Undang Republik  Indonesia  No.41  Tahun
1999  tentang  Kehutanan.    Meneg Sekretaris Negara RI, Jakarta. Wahjono  D,  Anwar.  2008.    Prospek penerapan  multisistem  silvikultur pada unit pengelolaan hutan produksi. Puslitbang dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan, Bogor.
West  PW.  1980.    Use  of  diameter  and basal area increment in tree growth studies. Canada  Journal  Forest 10: 71-77. Whitmore TC. 1975.  Tropical Rain Forest of  the  Far  East.    Clarendon  Press,
Oxford.
Yasman I, Natadiwirya M. 2001. Dipterocarp plantation: The strategy  and  the  approaches  of  PT Inhutsni I. In Tielges B, Sastrapradja  SD,  Rimbawanto  A, editors. In-situ and Ex-situ Conservation of Commercial Tropical Trees . ITTO-UGM.
Yogyakarta. Pp. 407-412.