## MODEL PENGEMBANGAN MANAJEMEN INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM

## Imam Mashud
Imam_ mashud@yahoo.com
(Mahasiswa Program Doktor Universitas Muhammadiyah Jakarta)

## Abstrak:
Pola  manajemen  lembaga  pendidikan  Islam  ialah  model  yang  dapat  dipelajari  dan diterapkan agar lembaga pendidikan berkembang, Pola manajemen tidak terlepas dari peran seorang manajer tertinggi. Yang dalam hal ini ialah kepala institusi. Serta adanya soliditas antara  semua  penanggung  jawab  pendidikan  (orangtua,  guru,  masyarakat/lingkungan  dan pemerintah). Manajemen pendidikan adalah suatu usaha penerapan prinsip-prinsip dan teori manajemen  dalam  aktivitas  pendidikan  pada  lembaga-lembaga  pendidikan  untuk  mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

## Kata Kunci: Pengembangan, manejemen, Instutsi.

## A. Pendahuluan
Lembaga Pendidikan Islam” (Pesantren,  Madrasah,  STAI,  UIN,  PTIQ dll).  Dari  tahun-ketahun,  institusi  ini  terus mencetak alumni-alumninya yang mempunyai  keahlian  diberbagai  bidang yang  tentunya  bidang  keagamaan.  Namun seberapa  besarkah  alumninya  tersebut mampu  menguasai  dunia  global  saat  ini. Menurut  Menteri  Agama  era  SBY  yaitu Surya Darma Ali. “Indonesia memiliki 614 pendidikan tinggi Islam. Minat Masyarakat terus  meningkat.  Namun,  daya  serapnya terbatas. Pendidikan tinggi Islam ini masih memiliki beberapa kelemahan. Antara lain, belum  terintegrasinya  sistem  pendidikan dari  strata  1  hingga  strata  3.  Pendidikan tinggi  Islam  juga  masih  kurang  memiliki manajemen  pengelolaan  yang  maksimal. Juga masih memiliki sisi pembiayaan yang minimal.  Secara  teknis  masalah  yang selalu  dirundung  lembaga  pendidikan Islam  adalah  soal  isu  relevansinya  dengan sistem pendidikan sekolah, standar pendidikan  yang  belum  sama,  serta  mutu tenaga pendidik yang masih kurang.” 1
1 http//nasional.sindonews.com//Minat Masuk
Tugas yang besar bagi kaum intelektual  saat  ini  khususnya  yang bergerak  di  dunia  pendidikan  untuk mengetahui  konsep-konsep  dasar  atau model-model  pengembangan  manajemen. Agar institusi tidak hanya sekedar mengeluarkan  ijazah  tetapi  yang  lebih penting lagi mampu melakukan rekonstruksi  pendidikan  Islam  ke  arah yang lebih positif dan minimal dimulai dari manajemen yang efisien dan efektif.
B. Model, Manajemen, Institusi,

## Pendidikan Islam
Model  memiliki  arti  pola  (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang  akan  dibuat  atau  dihasilkan,  atau orang  yang  dipakai  sebagai  contoh  untuk dilukis (difoto). 2 Manajemen, berarti penggunaan  sumber  daya  secara  efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan manajer  ialah  pimpinan  yang  bertanggung jawab  atas  jalannya  perusahaan  dan
Perguruan  Tinggi,  diakses  pada  tanggal  12 November 2017.
2 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Tiga, Cetakan 3, 2005, Hlm. 751.
organisasi. 3 Arti yang terkandung dari kata institusi  memiliki  tiga  arti  yaitu; pertama , lembaga,  pranata,  telah  disusun  adat istiadat,  kebiasaan,  dan  aturan-aturan, kedua ,  sesuatu  yang  dilembagakan  oleh undang-undang, adat atau kebiasaan (seperti perkumpulan, paguyuban, organisasi  sosial,  dan  kebiasaan  berhalal- bihalal  pada  hari  lebaran), ketiga ,  gedung tempat diselenggarakannya kegiatan perkumpulan atau organisasi. Hubungan antara manajemen pendidikan dengan  institusi,  itu terangkum dalam  definisi yang  diberikan  oleh Manajemen pendidikan adalah suatu usaha penerapan prinsip-prinsip dan teori manajemen  dalam  aktivitas  pendidikan pada  lembaga-lembaga  pendidikan  untuk mencapai  tujuan  pendidikan  secara  efektif dan efisien. 4 Sedangkan makna pendidikan Islam  adalah  proses  transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. 5 C. Model-Model Pengembangan Manajemen Institusi Pendidikan Islam Sejak  dekade  90-an,  kesadaran  umat untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan  Islam  mulai  bangkit  dimana- mana  dan  beberapa  di  antaranya  telah mampu  menjadi  sekolah  unggul  atau sekolah  yang  efektif (effective  school) . Yang  menjadi  persoalan  adalah  model manajemen  yang  bagaimana  yang  tepat
3 Http: //Kamus bahasa Indonesia.Org/ Manajemen, diakses pada 12 November tahun 2017
4 Syafaruddin,
Manajemen Lembaga Pendidikan  Islam. Ciputat.  Penerbit  Ciputat  press, 2005, Hlm. 122
5 Abdul  Mudjib  dan  Jusuf  Mudzakir, Ilmu Pendidikan  Islam ,  Jakarta:  Pranada  Media,  2006,
Hlm. 27
bagi pendidikan Islam yang memiliki mutu tinggi  dan  berkarakter  islami?  Adapun model-modelnya yaitu sebagai berikut:
1. Model Manajemen Bernuansa Entrepreneurship Rhenald Kasali dalam “Paulus Winarto menegaskan bahwa seorang entrepreneur adalah seorang yang menyukai  perubahan,  melakukan  berbagai temuan  yang  membedakan  dirinya  dengan orang  lain”,  menciptakan  nilai  tambah, memberikan  manfaat  bagi  dirinya  dan orang lain, karyanya di bangun berkelanjutan  (bukan  ledakan  sesaat)  dan dilembagakan  agar  kelak  dapat  bekerja dengan  efektif  di  tangan  orang  lain. Seorang  manajer  yang  sekaligus  sebagai seorang entrepreneur memiliki  karakter sebagai  berikut:  memiliki  keberanian mengambil  resiko,  menyukai  tantangan, punya  daya  tahan  yang  tinggi  punya  visi jauh  ke  depan  dan  selalu  berusaha memberikan yang terbaik. Menjadi seorang entrepreneur diperlukan  integritas  yang kokoh, memiliki etos kerja yang tinggi dan kesanggupan untuk menghadapi tantangan, hambatan dan bahkan ancaman.
Seorang entrepreneur adalah  orang yang  berani  mengambil  keputusan  “keluar dari  zona  nyaman  dan  masuk  ke  dalam zona ketidakpastian (penuh resiko)”. Manajer yang biasa (konvensional) sebenarnya  adalah  orang  yang  paling membutuhkan  keamanan  dan  status quo , dan  sebaliknya  takut  pada  perubahan.  Hal ini  wajar  karena  ia  sedang  berada  di puncak piramida dalam  struktur organisasi dengan  segala  fasilitas,  kedudukan  dan kehormatan yang melekat padanya. 6
Seorang entrepreneur pada dasarnya adalah  seorang  pembaharu (innovator) karena  melakukan  sesuatu  yang  baru, dianggap  baru  atau  berbeda  dari  kondisi sebelumnya.  Apa  yang  dilakukan  itu membawa  perubahan  ke  arah  yang  lebih
6 Ibid , Hlm. 127
baik  dan  memberi  nilai  tambah  bagi  diri maupun  orang  lain.  Dalam  upaya  untuk menciptakan nilai tambah seorang entrepreneur sangat mengutamakan kekuatan brand ,  yaitu  citra  atau  merek yang  kuat  atas  apa  yang  dilakukannya. Dengan brand yang  baik  jelas  akan memberikan value yang  tinggi. Brand image bagi  sebuah  lembaga  pendidikan merupakan aset yang paling berharga yang mampu menciptakan value bagi stakeholder dengan meningkatkan kepuasan  dan  menghargai  kualitas  dan akhirnya melahirkan kepercayaan. Seorang manajer  yang  sekaligus entrepreneur bukan  sekedar  bisa  membangun brand belaka, namun juga memanfaatkan kekuatan brand untuk  melipat  gandakan akselerasi sebuah perubahan.
Adapun  contoh  Model  Manajemen Bernuansa Entrepreneurship pada  lembaga pesantren seperti:
a. Pesantren  Sunan  Drajat  Lamongan. Produk-produk usaha yang telah dihasilkan  oleh  Pondok  Pesantren Sunan  Drajat  antara  lain:  perkebunan dan  jus  mengkudu,  industri  minyak kayu  putih  cap  “Cobra”,  minuman (vitamin)  penggemukan  sapi,  dan pupuk alam. 7 Salah satu faktor keberhasilan  Pondok  Pesantren  Sunan Drajat
dalam mengembangkan wirausaha adalah keberhasilannya dalam  menjalin  networking  dengan berbagai instansi.
b. Pesantren  Sidogiri  Pasuruan.  Usaha yang  dikembangkan  oleh  Pesantren Sidogiri  Pasuruan  ini  di  antaranya adalah  BPR  dan  BMT.  Beberapa
Cabang BMT Pondok Pesantren
Sidogiri  adalah  BMT  I  di  Wonorejo,
BMT II di Sidogiri, BMT III (Produksi
7 Suhartini, Problem Kelembagaan Pengembangan  Ekonomi  Pondok  Pesantren dalam
A.  Halim,  et.al.  (ed), Manajemen  Pesantren
(Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), Hlm. 241
dan Penjualan Padi),  BMT IV Sidogiri (kantor pusat),
BMT V di Warungdowo,  BMT  VI  di  Kraton, BMT  VII  di  Rembang,  BMT  VIII (Selep  Padi  di  Jetis),  BMT  IX  di Nongkojajar,  BMT  X  di  Grati,  dan BMT XI di  Gondang  Wetan. BPR dan BMT  ini  bersifat  independen  secara organisatoris dengan pondok pesantren, tetapi  dependen  secara  nilai  dan moral. 8 Selain  BPR  dan  BMT  Pondok Pesantren Sidogiri juga memiliki
Koppontren  yang  secara  garis  besar dibagi dalam dua wilayah, yaitu:
1) Di kompleks ponpes dengan sasaran  utama  komunitas  santri.
Yang  termasuk  jenis  usaha  ini adalah  toko  kitab  dan  serba  ada, dan warung makan.
2) Di  luar  pesantren  dengan  sasaran utama  masyarakat  umum.  Yang termasuk  jenis  usaha  ini  adalah: toko  serba  ada,  toko  kebutuhan pokok,  percetakan  dan  stationary, pertanian dan perekebunan, warpostel, dan mini market.
Di  samping  jenis  usaha  tersebut, Koppontren  Sidogiri  juga  mempunyai komoditi unggulan:  Air  Minum Dalam Kemasan (AMDK), baju takwa “Sidogiri”,  sarung  “Santri”,  telepon kartu bebas (kerjasama dengan Telkom),  dan  percetakan.  Koppontren ini  secara  struktural  terkait  langsung dengan pondok pesantren. Keberhasilan Pondok Pesantren
Sidogiri  dalam  mengembangkan  usaha ekonominya didukung oleh networking yang  dibangun  dengan  instansi  bisnis yang lainnya, serta manajemen kewirausahaan  yang  variataif  sebagian
8 Mahmud Ali Zein, Model-Model
Perkembangan  Pondok  Pesantren :  Pengalaman
Pondok  Pesantren  Sidogiri  Pasuruan,  dalam  A. Halim, et.al. (ed), Manajemen Pesantren (Yogyakarta:  Pustaka  Pesantren,  2005),  Hlm.  305- 307.
secara integrated structural dan sebagaian  integrated  non  structural yang  lebih  memberikan  keleluasaan bagi  lembaga  usaha  tersebut  untuk mengembangkan usahanya.
c. Pesantren Putri al-Mawaddah Ponorogo.  Usaha-usaha  ekonomi  yang
telah  dibuka  Pesantren  Putri  al-
Mawaddah  Ponorogo  adalah  SPBU (Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  untuk Umum),  AMDK  (Air  Minum  Dalam Kemasan) “Maaunnada”, Koperasi
Pesantren Putri al-Mawaddah (KOPPMADA),  perkebunan  palawija,
peternakan  sapi,  unit  produksi  pakan ternak probiotik, produk-produk industri  kecil  mandiri,  wartel  al- Mawaddah,  warnet  al-Mawaddah,  foto copy dan percetakan Alma Offset, mini market  Kiswah,  dan  transportasi  Alma Transport. 9 Keberhasilan  Pesantren Putri al-Mawaddah
dalam
mengembangkan  berbagi  wirausaha didukung  oleh  beberapa  faktor,  di antaranya  adalah  jiwa  wirausaha  dan penerapan  nilai-nilai  wirausaha  yang dimiliki  oleh  para  pimpinan  pesantren, networking yang dijalin dengan instansi lain, dan keterlibatan masyarakat  sekitar  dalam  mengelola berbagai wirausaha tersebut.
d. Pesantren  al-Ittifaqiyah Ogan  Ilir Palembang.  Melalui  network  yang dibangun,  Pesantren  Ogan  Ilir  mampu mengembangkan  beberapa  unit  usaha ekonomi, yaitu jasa foto copy, percetakan,  unit  simpan  pinjam  pola syari’ah dan transformasi. Mereka juga mempunyai  koperasi  pesantren,  toko buku,  dan  kantin.  Selain  itu  dalam bidang  pertanian  memiliki  perkebunan
9 Lailatu Rohmah, Manajemen Kewirausahaan Pesantren (Studi di Pesantren Putri al-Mawaddah  Coper  Jetis  Ponorogo),  Tesis,  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Tidak dipublikasikan, Hlm. 119-133.
karet,  pohon  jati,  sayur-sayuran,  dan juga  memiliki peternakan  itik dan  ikan air tawar. 10
2. Model Manajemen Berbasis Masyarakat (Management Based Society) Konsep  Manajemen  berbasis  sekolah (Management Based School) dan pendidikan  berbasis  masyarakat (Society Based  Education) dalam  konteks  otonomi daerah, lahir karena dilandasi oleh kesadaran  bahwa  masyarakat  punya  peran dan  tanggung  jawab  terhadap  lembaga pendidikan di daerahya disamping  sekolah dan  pemerintah.  Bagi  lembaga  pendidikan Islam  yang  memang  “dari,  oleh  dan  untuk masyarakat”, maka mengembalikan pendidikan  Islam  kepada  masyarakat merupakan  sebuah  keniscayaan  apabila pendidikan  Islam  ingin  mengambil  dan mendayagunakan  kekuatannya.  Dengan kata  lain,  masyarakat  adalah  kekuatan utama pendidikan Islam. Mencabut pendidikan  Islam  dari grass  root nya (masyarakat)  justru  akan  memperlemah pendidikan  Islam  itu  sendiri.  Pondok pesantren yang mampu menjaga hubungan baiknya  dengan  basis  sosialnya  terbukti dapat  terus  berkembang,  dan  sebaliknya akan  mengalami  surut  ketika  ditinggalkan oleh masyarakatnya.
Lembaga-lembaga pendidikan di negara-negara maju terutama yang berstatus  privat  pada  umumnya  terdapat lembaga  semacam  Dewan  Sekolah,  Majlis Madrasah,  Dewan  Penyantun,  Majlis  Wali Amanah  dan  lain  sebagainya  yang  antara lain  bertugas  memperhatikan  hubungan, kedekatan  dan  aspirasi  masyarakat  serta
10 M.  Isnaini “Pesantren  dan  Pemberdayaan Ekonomi  Modern  Studi  terhadap  Peran  Santri  di Pesantren Roudhotul Ulum dan Al-Ittifaqiyah Ogan Ilir” ,  dalam  Irwan  Abdullah,  et.  al  (eds)  Agama, Pendidikan  Islam  dan  Tanggung  Jawab  Sosial Pesantren  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2008), Hlm. 186.
siap  mendayagunakan  potensi  masyarakat dan  memberikan  layanan  pengabdian (langsung  maupun  tidak  langsung)  kepada masyarakat. Di Stanford University misalnya  ada The  Board  of  Trustees yang berwenang  mengelola  dana  hibah  dan hadiah (grand) ,  sumbangan (endowment) dan  lain  sebagainya  yang  dihimpun  dari dana  masyarakat  untuk  pengembangan Stanford University. 11
Di  beberapa  universitas  luar,  seperti di  University  of  London  United  Kingdom dan  McGill  University  Canada  misalnya terdapat  lembaga  yang  namanya Board  of Governor .  Anggota  lembaga  ini  sebagian besar  dari  luar  universitas  yang  pada umumnya  memiliki  tugas  dan  peran sebagaimana The  Board  of  Trustees pada Stanford  University.  McGill  University misalnya,  lembaga  ini  dapat  berkembang karena semangat amal dari masyarakatnya. Diawali  dari  hibah  James  McGill  yang menghibahkan sebagian kekayaannya berupa  uang  10.000  pound  sterling  dan tanah 40 hektar beserta real estat yang ada di  dalamnya,  lembaga  ini  didirikan  dan berkembang  dengan  terus  menggali  dana dari  masyarakat  sampai  sekarang.  Di McGill,  semangat  beramal  itu  tidak  hanya dalam pengertian materi terutama dari para dermawan  dan  hartawan,  tetapi  juga perbuatan dengan kontribusi tenaga maupun  pikiran.  Dosen,  karyawan  dan pimpinan McGill rela bekerja keras karena dilandasi  oleh  semangat  amal,  semangat beribadah.
Semangat
beramal untuk membangun  lembaga  pendidikan  dalam tradisi  iman  umat  Islam  sebenarnya  bukan sesuatu  yang  baru,  bahkan  umat  Islam pernah  menjadi  pelopor (avant-garde) dalam komitmennya mengembangkan lembaga  pendidikan  melalui  semangat amal.  Yang  menjadi  persoalan  sekarang adalah,  bagaimana  upaya  rekonstruksi
11 Syafaraduddin, opcit , Hlm. 57
semangat beramal ini dalam mengembangkan pendidikan Islam?
Pertama,  adanya  lembaga  semacam Board of  Trustees atau  semacam  Majlis  Wali Amanah  yang  anggotanya  dari  wakil masyarakat  yang  memiliki  integritas  dan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan Islam.  Kedua,  perlu  dibangkitkan  kembali semangat  juang  (jihad),  etos  kerja  semua komponen  stake  holder  internal  sebagai wujud  amal  (perbuatan)  nyata.  Ketiga, perlu  diterapkan  manajemen  mutu  terpadu (total quality management) dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. 12

## 3. Model  Manajemen  Berbasis  Masjid (Management Based Mosque)
Embrio  pendidikan  Islam  adalah Masjid. Manajemen pendidikan Islam yang berbasis  masjid  adalah  manajemen  yang dijiwai  oleh  nilai  dan  semangat  spiritual, semangat  berjamaah,  semangat  ihlas  dan semangat  memberi  yang  hanya  berharap pada  ridlo  Allah.  Proses  pembelajaran yang integratif dengan masjid memberikan nuansa religius yang kental dalam penanaman  nilai-nilai  religius  maupun praktek  langsung  pengalaman  beragama. Dimulai  dari  pembiasaan  shalat  sunah, shalat  dzuhur  berjamaah  dan  shalat  ashar berjamaah  bagi  yang full  day  school . Sampai  saat  ini  pun,  sebagian  besar institusi  pendidikan  Islam  itu  mempunyai masjid  atau  mushalah  yang  menjadi  pusat kegiatan spiritual pelajar maupun pengajar. Kata kuncinya menjadi bagaimana mengaplikasikan konsep manajemen masjid kepada institusi pendidikan Islam.
Mengapa  belajar  dari  manajemen masjid,  berikut  tulisan  spektakuler  Dr.  H. Muhbib  Abdul  Wahab,  MA  yang  dimuat pada  harian  Republika  Online  (ROL) bahwa  alasannya  karena  “Masjid  adalah pusat  dan  sumber  inspirasi  dalam  segala hal, karena di masjid semua Muslim hanya
12 Syafaruddin, Ibid, Hlm. 59
mengabdi  dan  memohon  pertolongan kepada  Allah  SWT  (QS  Al-Fatihah:  5). Ayat  ini  oleh  para  mufassir,  antara  lain, dimaknai  ayat  pembebasan  manusia  dari ketergantungan  kepada  makhluk  menuju tauhid  sejati.  Shalat  berjamaah  di  masjid tidak  hanya  melambangkan  persatuan  dan kebersamaan, tetapi juga persamaan (equality) , egalitarianisme, dan anti- diskriminasi.  Yang  kaya  dan  miskin, pejabat dan rakyat, penguasa dan pengusaha  dapat  berdiri  dalam  shaf  yang sama. Tidak ada masjid hanya dikhususkan para  penguasa,  pengusaha,  atau  pejabat. Masjid, seperti halnya kemerdekaan, adalah  hak  semua.  Masjid  mendidik  kita untuk  mandiri,  mengembangkan  semangat kebersamaan, nasionalisme, dan patriotisme sejati”. 13 Lembaga pendidikan Islam hendaknya  tidak  tebang  pilih  dalam membuat kebijakan. Apabila pelajar terlambat masuk gerbang, pelajar langsung mendapatkan  hukuman,  sekalipun  murid mempunyai alasan yang kuat atas keterlambatannya.  Tetapi  apabila  guru yang terlambat, tidak mendapatkan hukuman.  Itulah  yang  kebanyakan  terjadi, karena tidak belajar dari anti diskriminasinya manajemen masjid.
D. Kebijakan Tentang Pengelolaan
Pendidikan Keagamaan Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 55 Tahun 2007 Undang Undang Dasar 1945 menjamin  setiap  penduduk  mendapatkan pendidikan. Negara berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan, termasuk pendidikan
keagamaan.
13 Pada masa awal perkembangan Islam, tentu saja  pendidikan  formal  yang  sistematis  belum terselenggara.  Pendidikan  yang  berlangsung  dapat dikatakan  umumnya  bersifat  informal;  dan  inipun lebih  berkaitan  dengan  upaya-upaya  dakwah Islamiyah – penyebaran, dan penamaan dasar-dasar kepercayaan dan ibadah Islam
Pendidikan keagamaan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003  merupakan salah  satu  jenis  pendidikan.  Sebagai  jenis pendidikan,  pendidikan  keagamaan  diatur lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah No.  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam PP tersebut pasal (1) menyebutkan: pendidikan  keagamaan  adalah  pendidikan yang  mempersiapkan  peserta  didik  untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan  pengetahuan  tentang  ajaran agama  dan/atau  menjadi  ahli  ilmu  agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
Ada  beberapa  pasal  dalam  UU  No. 20 Tahun 2003 yang menyinggung tentang pengelolaan  pendidikan  Islam.  Di  dalam aturan  tersebut  setidaknya  ada  tiga  hal yang  terkait  dengan  pendidikan  Islam. Pertama,  kelembagaan  formal,  nonformal, dan  informal  didudukkannya  lembaga madrasah  sebagai  salah  satu  lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya  setara  dengan  lembaga pendidikan  sekolah,  dan  dipertegas  pula tentang  kedudukannya  sebagai  sekolah yang berciri khas agama Islam.
Selanjutnya  diakui  majelis  taklim  sebagai pendidikan  nonformal  dan  masuknya Raudhatul Athfal sebagai lembaga pendidikan  anak  usia  dini,  dan  dipertegas pula  tentang  pesantren  sebagai  lembaga pendidikan keagamaan. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, dikukuhkannya  mata  pelajaran  agama sebagai  salah  satu  mata  pelajaran  yang wajib  diberikan  kepada  peserta  didik  di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Ketiga,  pendidikan  Islam  sebagai  nilai, terdapat  seperangkat  nilai-nilai  Islami dalam sistem pendidikan nasional. 14
Dalam  pasal  1  Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  20  Tahun  2003
14 Haidar  Putra  Daulay, Pendidikan  Islam Dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional ,  Cetakan  II (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm. 9.
dinyatakan  bahwa  pendidikan  formal adalah  jalur  pendidikan  yang  terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan  tinggi.  Pendidikan  nonformal adalah  jalur  pendidikan  di  luar  pendidikan formal  yang  dapat  dilaksanakan  secara terstruktur  dan  berjenjang.  Pendidikan informal  adalah  jalur  pendidikan  keluarga dan lingkungan. 15
Keberadaan lembaga pendidikan Islam  sebagai  lembaga  formal  dinyatakan dalam  pasal  17  bahwa  pendidikan  dasar berbentuk  Sekolah  Dasar  (SD)  dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang  sederajat  serta  Sekolah  Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)  atau  bentuk  lain  yang  sederajat. Mengenai pendidikan menengah dinyatakan dalam pasal 18 bahwa Pendidikan  Menengah  berbentuk  Sekolah Menengah  Atas  (SMA),  Madrasah  Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),  dan  Madrasah  Aliyah  Kejuruan (MAK)  atau  bentuk  lain  yang  sederajat.
Sedangkan  dalam  pasal  20  dinyatakan bahwa  pendidikan  tinggi  dapat  berbentuk Akademi,  Politeknik,  Sekolah  Tinggi, Institut, atau Universitas. 16
Selanjutnya, dalam pasal 26
dinyatakan  bahwa  pendidikan  nonformal diselenggarakan  bagi  warga  masyarakat yang  memerlukan  layanan  pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah,  dan/atau  pelengkap  pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Satuan pendidikan  nonformal  terdiri  atas  lembaga kursus,  lembaga  pelatihan,  kelompok belajar  masyarakat,  dan  majelis  taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara
15 Dirjen pendais, Undang-undang dan peraturan  Pemerintah  tentang  Pendidikan,  (Jakarta: Depag, 2006), Hlm. 6
16 Ibid, Hlm. 15
dengan  hasil  program  pendidikan  formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan  oleh  lembaga  yang  ditunjuk oleh  Pemerintah  atau  pemerintah  daerah dengan  mengacu  pada  standar  nasional pendidikan. 17
Dalam  pasal  27  dinyatakan  bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan  oleh  keluarga  dan  lingkungan berbentuk  kegiatan  belajar  secara  mandiri. Hasil  pendidikan  informal  diakui  sama dengan  pendidikan  formal  dan  nonformal setelah  peserta  didik  lulus  ujian  seseuai dengan  standar  nasional  pendidikan. 18 Mengenai  pendidikan  keagamaan,  dalam pasal  30  dinyatakan  bahwa  pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari  pemeluk  agama,  sesuai  dengan peraturan
perundang-undangan. Pendidikan keagamaan berfungsi
mempersiapkan  peserta  didik  menjadi anggota  masyarakat  yang  memahami  dan mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan
dapat diselenggarakan  jalur  pendidikan  formal, nonformal, dan informal. 19
Pendidikan keagamaan
yang tercantum  dalam  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2003  dijabarkan  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  55 Tahun  2007.  Dalam  pasal  1  PP  No.  55 Tahun  2007  dinyatakan  bahwa  pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan  pengetahuan  dan  membentuk sikap,  kepribadian,  dan  keterampilan peserta  didik  dalam  mengamalkan  ajaran agamanya,  yang  dilaksanakan  sekurang- kurangnya  melalui  mata  pelajaran/kuliah pada  semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis pendidikan.  Pendidikan  keagamaan  adalah pendidikan  yang  mempersiapkan  peserta
17 Ibid , Hlm. 18
18 Ibid , Hlm. 19
19 Ibid , Hlm. 21
didik  untuk  dapat  menjalankan  peranan yang  menuntut  penguasaan  pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu  agama  dan  mengamalkan  ajaran agamanya. 20 Selanjutnya
dalam pasal 4 dinyatakan  bahwa  pendidikan  agama  pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau kuliah agama. Dalam pasal 9 dinyatakan  bahwa  pendidikan  keagamaan diselenggarakan  pada  jalur  pendidikan formal,  nonformal,  dan  informal. 21 Dalam pasal  11  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal  dapat  dihargai  sederajat  dengan hasil pendidikan formal keagamaan/ umum/kejuruan  setelah  lulus  ujian  yang diselenggarakan  oleh  satuan  pendidikan yang  terakreditasi  yang  ditunjuk  oleh Pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah. Pasal  13  PP  No.  55  Tahun  2007 menyatakan  bahwa pendidikan keagamaan jalur  nonformal  yang  tidak  berbentuk satuan  pendidikan  yang  memiliki  peserta didik  15  orang  atau  lebih  merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota. 22 Dalam  pasal  14  dinyatakan  bahwa pendidikan  keagamaan  Islam  berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.
Pendidikan  diniyah  diselenggarakan  pada jalur  formal,  nonformal,  dan  informal. Pendidikan  diniyah  formal  menyeleng- garakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber  dari  ajaran  agama  Islam  pada jenjang  pendidikan  usia  dini,  pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan  tinggi. 23 Pendidikan  diniyah
20 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 55 Tahun 2007, Hlm. 2
21 Ibid , Hlm. 5
22 Ibid , Hlm. 6
23 Ibid , Hlm. 7
nonformal  diselenggarakan  dalam  bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Alquran,  diniyah  taklimiyah  atau  bentuk lain  yang  sejenis.  Pendidikan  diniyah nonformal  yang  berkembang  menjadi satuan pendidikan wajib  mendapatkan  izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi
ketentuan  tentang  persyaratan  pendirian satuan  pendidikan.  Pasal  22  menyatakan bahwa  pengajian  kitab  diselenggarakan dalam  rangka  mendalami  ajaran  Islam dan/atau  menjadi  ahli  ilmu  agama  Islam. Pengajian  kitab  dilaksanakan  di  pondok pesantren,  masjid,  mushalla  atau  tempat lain  yang  memenuhi  syarat.  Begitu  juga majelis  taklim  dapat  dilaksanakan  di masjid,  mushalla,  atau  tempat  lain  yang memenuhi syarat. 24
Pasal 24 menyatakan bahwa pendidikan  Alquran  terdiri  dari  Taman Kanak-Kanak  Alquran  (TKQ),  Taman Pendidikan  Alquran  (TPQ),  Ta’limul Qur’an  lil  Aulad  (TQA),  dan  bentuk  lain yang sejenis. Kurikulum pendidikan Alquran  adalah  membaca,  menulis,  dan menghafal ayat-ayat  Alquran, tajwid, serta menghafal  doa-doa  utama.  Pendidik  pada pendidikan Alquran minimal lulusan pendidikan  diniyah  menengah  atas  atau yang  sederajat,  dapat  membaca  Alquran dengan  tartil  dan  menguasai  teknik pengajaran Alquran. 25
Pasal 26 menyatakan bahwa pesantren  menyelenggarakan  pendidikan diniyah  atau  secara  terpadu  dengan  jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan dasar,  menengah,  dan/atau  pendidikan tinggi.  Peserta  didik  dan/atau  pendidik  di pesantren  yang  diakui  keahliannya  di bidang  ilmu  agama  tetapi  tidak  memiliki ijazah  pendidikan  formal  dapat  menjadi pendidik  mata  pelajaran/kuliah  pendidikan
24 Ibid , Hlm. 9
25 Ibid , Hlm. 10
agama  di  semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis pendidikan  yang  memerlukan,  setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 26
Fungsi pendidikan keagamaan adalah mempersiapkan  peserta  didik  menjadi anggota  masyarakat  yang  memahami  dan mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Sedangkan tujuan dari pendidikan keagamaan  adalah  untuk  terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agamanya dan/atau  menjadi  ahli  ilmu  agama  yang berwawasan  luas,  kritis,  kreatif,  inovatif, dan  dinamis  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan  berakhlak  mulia  (pasal  8  ayat  (1)  dan (2).  Jelas  tujuan  ini  berbeda  dengan pendidikan  agama  yang  hanya  dituntut pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan  nilai-nilai  agama  peserta didik, bukan menjadi seorang ahli agama.
Keluarnya  PP  55  tahun  2007  telah memberikan  ruang  dan  kesempatan  bagi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan  keagamaan  secara  leluasa. Dalam  konteks  ini, pendidikan keagamaan Kristen,  Katholik,  Hindu,  Budha  dan Konghucu  dituntut  bersama-sama  dengan pendidikan keagamaan Islam untuk mengisi  peraturan  perundangan  tersebut. Mereka berada dibawah Direktorat Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  (Ditjen Bimas)  agama  masing-masing.  Tepatnya, di  bawah  Direktorat  Pendidikan  Agama bersangkutan.  Kedua,  berkaitan  dengan anggaran  Ditjen  Bimas  agama-agama tersebut  yang  salah  satunya  dialokasikan untuk  pendidikan  keagamaan.  Ketiga, bentuk-bentuk pendidikan keagamaan masing-masing  agama  yang  disebutkan dalam  PP  itu  seperti  Sekolah  Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah
26 Ibid , Hal. 10
Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Teologi Kristen
(SMTK),  Sekolah  Menengah Agama Katolik  (SMAK),  Pasraman,  Pesantian, sekolah  minggu  Budha  dan  Pabbajja Samanera, serta Sekolah
Minggu Konghucu.

## E. Penutup
Model memiliki arti pola dari sesuatu yang  akan  dibuat  atau  dihasilkan,  atau orang  yang  dipakai  sebagai  contoh  untuk dilukis.  Manajemen,  berarti  penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.  Arti  yang  terkandung  dari  kata institusi  memiliki  tiga  arti; pertama , lembaga,  pranata,  telah  disusun  adat istiadat,  kebiasaan,  dan  aturan-aturan, kedua ,  sesuatu  yang  dilembagakan  oleh undang-undang,  adat  atau  kebiasaan. ketiga ,  gedung  tempat  diselenggarakannya kegiatan  perkumpulan  atau  organisasi. Manajemen pendidikan adalah suatu usaha penerapan prinsip-prinsip dan teori manajemen  dalam  aktivitas  pendidikan pada  lembaga-lembaga  pendidikan  untuk mencapai  tujuan  pendidikan  secara  efektif dan  efisien.  Pola  manajemen  lembaga pendidikan  Islam  ialah  model  yang  dapat dipelajari  dan  diterapkan  agar  lembaga pendidikan  berkembang,  Pola  manajemen tersebut  tidak  terlepas  dari  peran  seorang manajer tertinggi. Yang dalam hal ini ialah kepala  institusi.  Serta  adanya  soliditas antara semua penanggung jawab pendidikan  (orangtua,  guru,  masyarakat/ lingkungan dan pemerintah).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Mudjib  dan  Jusuf  Mudzakir, Ilmu Pendidikan  Islam ,  Jakarta:  Pranada Media, 2006.
Abdullah,  et.  al  (eds) Agama,  Pendidikan Islam  dan  Tanggung  Jawab  Sosial Pesantren Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 Dirjen pendais, Undang-undang dan peraturan Pemerintah tentang Pendidikan, (Jakarta: Depag, 2006). Depdiknas, Kamus Besar Bahasa
Indonesia,  Jakarta:  Balai  Pustaka,
Edisi Tiga, Cetakan III, 2005.
Haidar  Putra  Daulay, Pendidikan  Islam Dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional ,
Cetakan II Jakarta: Kencana, 2007
Halim,  et.  al.  (ed), Manajemen  Pesantren Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005 Lailatu Rohmah, Manajemen Kewirausahaan  Pesantren (Studi  di Pesantren  Putri  al-Mawaddah  Coper
Jetis  Ponorogo),  Tesis,  UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
M. Isnaini “Pesantren dan  Pemberdayaan Ekonomi  Modern  Studi  terhadap Peran Santri di Pesantren Roudhotul Ulum  dan  Al-Ittifaqiyah  Ogan  Ilir” ,
dalam Irwan Mahmud Ali Zein, Model-Model Perkembangan  Pondok  Pesantren : Pengalaman Pondok Pesantren Sidogiri  Pasuruan,  dalam  A.  Halim, et.  al.  (ed), Manajemen  Pesantren Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005
Syafaruddin,
Manajemen Lembaga Pendidikan  Islam. Ciputat.  Penerbit Ciputat press, 2005. Suhartini, Problem Kelembagaan Pengembangan  Ekonomi  Pondok Pesantren dalam A.