## PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PROSES PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

## Doli Novaisal
Email : novaisaldoli@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Riau

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  proses  acara  persidangan  perkara pelanggaran  lalu  lintas  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  dan Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  12  Tahun  2016,  untuk  mengetahui bentuk  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  pengendara  apabila  tidak menerima tilang dan  putusan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observational  research dengan  cara normatif yaitu  metode  penelitian kepustakaan  yakni  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  dan meneliti  bahan-bahan  pustaka  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.
Kata  Kunci:  Penegakan  Hukum,  Kepastian  Hukum,  Pelanggaran  Lalu

## Lintas

## Abstract
This  research  has  purpose  to  find  the  process  of  traffic  violation  based  on  Law Number  8  of  1981  and  Supreme  Court  Regulation  (Perma)  Number  12  of  2016, the form Of a legal effort that can be done by a rider if not accepting a ticket and a court  judgment.  The  type  of  research  used  is  observational  research  with normative way that is  literature research method that is  legal  research conducted by  studying  and  researching  the  library  materials  in  the  form  of  primary  law material and secondary law material.
Keywords: Law Enforcement, Legal Certainty, Traffic Violations

## A. Latar Belakang Masalah
Indonesia  adalah  negara  yang berdasarkan  hukum,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1  Ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945. Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945 adalah dasar hukum negara Indonesia
yang merupakan induk dari
peraturan-peraturan hukum di Indonesia. 1 Aturan  hukum  yang diatur  berdasarkan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, adalah peraturan hukum
1 Ulfiah  Hasanah,  “Kedudukan  Dewan Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia dalam Sistem Kelembagaan Legislatif Indonesia”, Jurnal  Konstitusi ,  Volume  IV,
No. 2 November, Tahun 2011, hlm. 167.
pidana.  Pokok  peraturan  hukum pidana  di  Indonesia  tertuang  dalam
Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana  (KUHP)  yang  mengatur mengenai  hukum  pidana  materill. Hukum  pidana  materiil 2 adalah peraturan-peraturan  yang  mengatur apa,  siapa  dan  bagaimana  orang dapat  dihukum,  atau  peraturan- peraturan yang merumuskan perbuatan-perbuatan  yang  dapat  di pidana, syarat-syarat pemidanaan dan ketentuan mengenai pidananya.
Berbicara  mengenai  subtansi hukum,  kita  harus  melihat  realitas tatanan  sosial  kemasyarakatan  yang majemuk  dan  disamping  itu  juga mengacu  pada  falsafah  dasar  yaitu Pancasila.  Berdasarkan  hal  tersebut, maka  subtansi  hukum  merupakan hasil  dari  suatu  pengaktualisasian nilai-nilai  dan  kaidah  hukum  yang hidup  dalam  masyarakat (living law ). 3
Perbuatan  pidana  atau  sering disebut tindak pidana ( strafbaar feit ) dibedakan  atas  dua  bentuk,  yaitu
2 A.  Siti  Soetami,  2001, Pengantar  Tata
Hukum Indonesia , Rafika Editama, Bandung, hlm. 69.
3 Azmi  Fendri,  “Perbaikan  Sistim  Hukum dan  Pembangunan  Hukum  di  Indonesia” , Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2, No. 1, Agustus,
2011, hlm. 98. dalam
bentuk pelanggaran ( overtredingen )  dan  dalam  bentuk kejahatan ( misdrijven ). Secara teoritis  sulit  sekali  membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran. Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran apabila perbuatan perbuatan  yang  sifatnya  melawan hukumnya  baru  dapat  diketahui setelah  adanya  undang-undang  ( wet ) yang menentukan demikian. 4
Masyarakat  baru  menyadari  hal tersebut  merupakan  tindak  pidana karena  perbuatan  tersebut  tercantum dalam  undang-undang,  istilahnya disebut wetsdelict (delik  undang- undang). 5 Bagian  terpenting  dari suatu  sistem  pemidanaan  adalah menetapkan  sanksi,  keberadannya akan memberikan arah dan pertimbangan  mengenai  apa  yang seharusnya  dijadikan  sanksi  dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. 6
4 Sutrisno, Pembagian  Perbuatan  Pidana dalam Kejahatan dan Pelanggaran, http://www.el-
gezwa09.co.cc/2010/02/pembagian- perbuatan-pidana-dalam.html ,  diakses  01 Desember 2016.
5 C.S.T.  Kansil,  Christine  Kansil,  2007,
Memahami Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan  (UU  No  10  tahun
2004) , Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 38.
6 Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim Barkatullah,  2005, Politik  Hukum  Pidana
Hukum pidana mempunyai hubungan  yang  sangat  kuat  dengan moral,  khususnya  pengaruh  nilai- nilai dan kaidah-kaidah moral terhadap pembentukan kaidah-kaidah hukum pidana. 7 Dalam suatu peraturan
perundang-undangan, adanya  pengaturan  tentang  sanksi atau  hukuman  pidana  menjadi  hal yang  sangat  penting  karena  didalam hukum pidana kita dapat mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang tidak  boleh  dilakukan,  dilarang,  dan harus  dilakukan  dengan  disertai ancaman  atau  sanksi  yang  berupa pidana  tertentu  bagi  barang  siapa yang melanggar ketentuan tersebut. 8
Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku  di  Indonesia  pada  saat  ini merupakan  Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1981  yang  disahkan  pada tanggal  31 Desember 1981. KUHAP ini  menggantikan  Pasal  1  sampai dengan  Pasal  117  HIR  ( Herzeine
Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi , Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, hlm. 82.
7 K.  A.  Bukhori,  “Kebijakan  Kriminalisasi Terhdap  Terorisme”, Jurnal  Ilmu  Hukum , Vol. 3, No. 1, Agustus 2012, hlm. 2.
8 Djoki  Prakoso,  2007, Pembaharuan Hukum  Pidana  di  Indonesia ,  Liberty, Yogyakarta, hlm. 19.
Inlandsch Reglement ) yang merupakan peraturan mengenai hukum  acara  pidana  di  Indonesia sebelum KUHAP diberlakukan. 9
Pemberlakuan  KUHAP  di  Indonesia diharapkan membawa perubahan positif  dalam  penegakan  hukum pidana  di  Indonesia.  Namun  dalam perkembangannya, terdapat beberapa kelemahan maupun kekurangan yang terdapat  pada  aturan-aturan  didalam KUHAP. Kekurangan dan kelemahan  dalam  KUHAP  tersebut, antara  lain  terdapat  pasal-pasal  yang tidak sesuai dengan praktik penegakan  hukum,  dan  terdapat kekosongan  hukum  ( recht  vacuum ) yang  dapat  berpengaruh  pada  upaya penegakan hukum pidana di Indonesia.
Peradilan cepat, sederhana, dan biaya  ringan  merupakan  dambaan para pencari keadilan dalam menjalani  proses  hukum.  Kitab
Undang-Undang Hukum Acara
Pidana  telah  menerapkan  hal  ini menjadi asas yang melandasi berjalannya  proses  peradilan.  Asas
9 Erdiansyah,  “Pembatalan  Pasal  154  dan Pasal  155  KUHP  Melalui  Penafsiran Historis Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  6/PUU-V/2007”, Jurnal  Konstitusi , Vol. II, No. 1, September 2013, hlm. 38.
ini  seharusnya  diterapkan  secara konsekuen  dalam  setiap  tingkat peradilan  untuk  menjamin  kepastian hukum  dan  melindungi  hak  asasi manusia.  Dalam  proses  peradilan tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh seseorang  yang  terjadi  di  beberapa wilayah  pengadilan,  penerapan  asas
ini dapat dilakukan dengan menggabungkan tindak-tindak pidana  tersebut  menjadi  satu  tindak pidana  seperti  yang  diamanatkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan instrumen ini, proses
peradilan  akan  berjalan  lebih  cepat,
sederhana dan biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan dengan diperiksa sendiri-sendiri  di  setiap  wilayah pengadilan.
Dalam praktiknya ternyata asas
ini  masih  banyak  dilanggar  oleh aparat penegak hukum yang
notabene merupakan tonggak
tercapainya  keadilan.  Penuntutan  di dalam sistem peradilan pidana Indonesia  pada  dasarnya  hanya dimiliki oleh Kejaksaan melalui para penegak  hukumnya,  yaitu  jaksa penuntut  umum  sebagai  pemegang tunggal kuasa penuntutan. Kejaksaan sebagai    pengendali  proses  perkara
( dominus litis ) mempunyai kedudukan  sentral  dalam  penegakan hukum,  karena  hanya  Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus  dapat  atau  tidak  dilanjutkan kepengadilan  berdasarkan  alat  bukti yang  sah  sebagaimana  menurut hukum acara pidana. 10
Tindak pidana pelanggaran yang  terkait  dengan  pelanggaran lalu-lintas  jalan  merupakan  perkara yang  termasuk  di  dalam  tindak tertentu.  Pelanggaran  yang  terjadi yang terkait dengan lalu-lintas seperti yang  disebutkan  di  atas  adalah merupakan  jenis  perkara  tindak pidana  ringan,  yang  berdasarkan ketentuan  di  dalam  Hukum  Acara Pidana  beracara  secara  cepat,  hal  ini sesuai  dengan  ketentuan  di  dalam Paragraf 2 Bagian Keenam Bab. XVI KUHAP mengenai pemeriksaan sidang  di  pengadilan,  karena  hal  ini merupakan  kelanjutan  dari  jenis tindak  pidana  ringan.  Bagian  ini merupakan bentuk persamaan dengan “perkara pelanggaran tertentu” yang sama-sama dimasukkan atau dikategorikan
10 Marwan  Effendi,  2005, Kejaksaan  RI Posisi  dan  Fungsinya  dari  Perspektif Hukum ,  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, hlm. 105.
melalui  proses  beracara  cepat  di persidangan,  namun  terdapat  letak perbedaannya yaitu  antara  satu dengan  yang  lainnya  mempunyai corak  khusus  tersendiri  dalam  hal pemeriksaannya. Di
dalam penanganan  perkara  tindak  pidana pelanggaran  lalu-lintas  atau  “perkara pelanggaran  tertentu”,  persamaan yang  paling  utama  adalah  bahwa keduanya diperiksa di sidang pengadilan  secara  cepat,  terhadap perkara  tersebut  yang  diajukan  ke sidang  pengadilan  hari  itu  harus diperiksa dan diputus hari itu juga. 11
Khusus  pada  tindak  pidana tertentu  dalam  acara  pemeriksaan cepat  tidak  menjadikan  institusi Kejaksaan  sebagai  institusi  yang melakukan penuntutan. Jaksa penuntut  umum  harus  merelakan kewenangan  tunggalnya  di  bidang penuntutan  kepada  penyidik  dalam acara  pemeriksaan  cepat  tindak pidana ringan (sebagai  tindak pidana tertentu  yang  pertama)  sebagaimana diperintahkan  dalam  Pasal  205  ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana.
11 M.  Yahya  Harahap,  2010, Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Edisi  Kedua ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2010, hlm. 413.
Penjelasan  Pasal  205  ayat  (2) KUHAP  tersebut  dikatakan  bahwa maksud  “atas  kuasa”  dari  penuntut umum  kepada  penyidik  adalah  demi hukum,  yang  berarti  sepenuhnya hukum  telah  menyerahkan  kuasa penuntutan kepada penyidik, sehingga  jaksa  penuntut  umum  tidak harus memberikan lagi surat penyerahan  kuasa  kepada  penyidik, dan  diteruskan  dalam  penjelasan pasal  tersebut  bahwa  dalam  hal penuntut  umum  hadir  dalam  sidang, tidak  mengurangi  nilai  atas  kuasa tersebut.
Ketentuan  yang  harus  tetap diingat dalam proses pemeriksaan ini adalah bahwa kewenangan pelaksana putusan pengadilan ( executive ambtenaar ) bukanlah diserahkan kepada    penyidik akan  tetapi Executive    ambtenaar adalah  jaksa penuntut    umum.  Hal  ini  sesuai dengan yang  disebutkan  dalam Angka  3  Huruf  a  Bab  II  Lampiran
Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan
Kepala  Kepolisian  R.I.  tanggal  19
Juni 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Tata  Cara  Penyelesaian
Pelanggaran Lalu Lintas Jalan
Tertentu  yang  mengatakan  bahwa pelaksana  Kesepakatan  Bersama  ini diantaranya  adalah  jaksa  selaku eksekutor. Kepolisian melalui penyidik/penyidik
pembantunya tidak  menggunakan  surat  dakwaan dan surat tuntutan ( requisitoir) dalam proses pemeriksaan di sidang
pengadilan.  Alat  yang  digunakan adalah surat Tilang (Bukti Pelanggaran).  Hal  ini  sesuai  dengan Pasal 24 ayat (3) Peraturan
Pemerintah  RI  Nomor  80  Tahun
2012 tentang Tata Cara  Pemeriksaan Kendaraan  Bermotor  Di  Jalan  Dan Penindakan Pelanggaran Lalu
Lintas  Dan  Angkutan  Jalan.
Salah satu ciri utama pemeriksaan  perkara  cepat  adalah hakim  pemeriksa  perkaranya  Hakim Tunggal  (bukan  majelis).  Dalam pemeriksaan  cepat  perkara  tipiring, penyidik  atas  kuasa  penuntut  umum, dalam  waktu  tiga  hari  sejak  berita acara  pemeriksaan  selesai  dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Perkara ini  diproses  dengan  menggunakan hakim  tunggal  pada  tingkat  pertama dan  terakhir,  kecuali  dalam  hal dijatuhkan pidana perampasan
kemerdekaan  terdakwa  dapat  minta banding.
Sistem peradilan untuk perkara lalu-lintas  jalan  sedikit  berbeda dengan  sistem  peradilan  biasa,  acara pemeriksaannya  terdapat  peraturan beracara  yang  berbeda  dari  acara biasa yaitu :
1. Perkara tilang tidak memerlukan berita acara pemeriksaan,  penyidik  hanya mengirimkan catatan-catatan ke Pengadilan (formulir tilang);
2. Di  dalam  sidang  pemeriksaan perkara  tilang  terdakwa  boleh tidak hadir dan dapat menunjuk seseorang untuk wakilinya disidang dalam hal ini pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan diputus dengan putusan verstek ;
3. Perkara  tilang  tidak  ada  surat tuduhan dan tidak
adanyaputusan  tersendiri  yang lepas  dari  berkas  perkara, putusanhakimtercantum  dalam berita acara sidang.
Didalam sistem beracara peradilan tilang lembaga yang terlibat    sebagai  subsistem  adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan  tugas  dan  fungsinya  yang
telah  diatur  sesuai  dengan  Undang- Undang.  Acara  pemeriksaan  cepat yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-
Undang Hukum Acara Pidana meliputi  acara  pemeriksaan  tindak pidana ringan dan perkara
pelanggaran  lalu-lintas.  Pasal  211 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan  pelanggaran  lalu-lintas adalah pelanggaran lalu-lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan
lalu-lintas
jalan.  Sistem  peradilan  tilang  pihak yang  terdepan  sama  dengan  sistem peradilan  pidana perkara biasa yaitu kepolisian.  Pemeriksaan  permulaan dilakukan  ditempat  kejadian.  Polisi
yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila
menemukan  pelanggaran  lalu-lintas tertentu  harus  menindak  langsung ditempat  kejadian.  Penyidikan  yang dilakukan oleh polisi lalu-lintas yang telah  ditunjuk  dan  penyidik  tidak perlu  mengumpulkan  barang  bukti
sebab pelanggaran tersebut
pembuktiannya  mudah  serta  nyata maksudnya  dapat  dibuktikan  pada saat  itu  juga      sehingga  pelanggar tidak akan dapat menghindar.
Penyidik tidak perlu  membuat berita acara pemeriksaan, penindakan terhadap  pelanggaran  menggunakan formulir  tilang  atau  blangko  tilang yang  berisi  catatan-catatan  penyidik. Formulir  tilang  tersebut  berfungsi sebagai  berita  acara  pemeriksaan pendahuluan,  surat  panggilan  ke sidang,  surat  tuduhan  jaksa,  berita acara persidangan dan putusan hakim. Catatan-catatan penyidik tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya pada hari sidang pertama berikutnya.
Berdasarkan latar belakang permasalahan  yang  sudah  di  uraikan diatas,  maka  yang  menjadi  rumusan permasalahan  dalam  penulisan  ini adalah:
1. Bagaimanakah  proses  acara persidangan
perkara
pelanggaran  lalu  lintas  ditinjau dari  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981?
2. Bagaimanakah  bentuk  upaya hukum  yang  dapat  dilakukan Oleh  pengendara  apabila  tidak menerima  tilang  dan    putusan pengadilan?

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  metode penelitian  yang  akan  digunakan adalah  yuridis  normatif.  Dalam penelitian  masalah  hukum  dengan pendekatan normatif, maka hendaknya peneliti melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan  data  sekunder,  yang disebut dengan metode studi
kepustakaan. 12
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Proses  Acara  Persidangan Perkara  Pelanggaran  Lalu Lintas  Ditinjau  Dari  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang- Undang  Nomor  8  Tahun 1981 Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12
Tahun 2016 Menurut  ketentuan  KUHAP ada  tiga  acara  pemeriksaan  di  dalam menyelesaikan perkara pidana yakni: Acara  Pemeriksaan  Biasa,  Acara Pemeriksaan  Singkat  dan  Acara Pemeriksaan  Cepat.  Ketiga  acara
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Ringkas , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.
Pemeriksaan tersebut dijalankan berdasarkan  bentuk  corak  perkara yang  diterimannya,  sehingga  apabila jenis  perkara  yang  diterimannya adalah perkara biasa maka harus pula diselesaikan  dengan  mengunakan acara  pemeriksaan  biasa,  jika  yang diterima itu jenis perkara berdasarkan  pasal  203  KUHAP, maka  acara  yang  digunakan  adalah Acara  Pemeriksaan  Singkat.  Namun jika  perkara  itu  adalah  perkara  yang diancam  dengan  pidana  penjara  atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah  dan penghinaan  ringan  serta  perkara pelanggaran  lalu  lintas  jalan,  maka perkara  tersebut  harus  diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat. 13
Acara  pemeriksaan  cepat  yang diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  meliputi  acara pemeriksaan  tindak  pidana  ringan dan  perkara  pelanggaran  lalu  lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan  pelanggaran  lalu  lintas adalah pelanggaran lalu lintas
13 Rusli  Muhammad,  2013, Lembaga Pengadilan  Indonesia  Beserta  Putusan Kontroversial ,  UII  Pres,  Yogyakarta,  2013, hlm. 63.
tertentu
terhadap peraturan perundang-undangan  lalu  lintas. 14
Dari  penjelasan  mengenai  ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini  dapat  diketahui,  bahwa  yang
dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah: 15
a. Mempergunakan  jalan  dengan cara  yang  dapat  merintangi, membahayakan keteritiban atau keamanan  lalu  lintas  atau  yang mungkin menimbulkan
kerusakan pada jalan.
b. Mengemudikan kendaraan bermotor  yang  tidak  dapat memperlihatkan surat izin
mengemudi  (SIM),  surat  tanda nomor  kendaraan,  surat  tanda uji  kendaraan  yang  sah  atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan  menurut  ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah
kadaluarsa.
14 Setio  Agus  Samapto,  2009, Penyelesaian Perkara  Pidana  di  Luar  Pengadilan Terhadap  Dugaan  Kejahatan  Pasal  359
KUHP  dalam  Perkara  Lalu  Lintas ,  STMIK AMIKOM, Yogyakarta, hlm. 5.
15 P.A.F.  Lamintang,  2013, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana  dan  Yurisprudensi ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 467.
c. Membiarkan atau
memperkenankan kendaraan bermotor  dikemudikan  orang yang  tidak  memiliki  surat  izin mengemudi.
d. Tidak  memenuhi  ketentuan peraturan  perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggadungan dengan kendaraan lain. e. Membiarkan kendaraan
bermotor  yang  ada  dijalan tanpa  dilengkapi  plat  tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggran terhadap perintah yang
diberikan oleh petugas pengatur  lalu  lintas  jalan,  dan isyarat  pengatur  lalu  lintas jalan,  rambu-rambu  atau  tanda yang ada dipergunakan jalan.
f. Pelanggaran terhadap ketentuan  tentang  ukuran  dan muatan  yang  diizinkan,  cara menaikkan  dan  menurunkan penumpang  dan  atau  cara memuat dan membongkar barang
g. Pelanggaran terhadap izin trayek,  jenis kendaraan  yang
diperbolehkan  beroperasi  di jalan yang ditentukan.
Inilah  secara  terinci  yang dimaksud dengan
perkara pelanggaran  tertentu  terhadap  lalu lintas  jalan,  yang  diperiksa  dalam sidang  pengadilan  dengan  acara pemeriksaan  perkara  pelanggaran lalu  lintas  jalan  yang  dilakukan dengan  acara  pemeriksaan  cepat. 16
Hal yang pertama kali dilakukan oleh penyidik  ketika  melihat  pelanggaran lalu lintas adalah menindak kemudian  menetapkan  surat  tilang bagi  si  pelanggar.  Dijelaskan  dalam bahwa  ketika  terkena  tilang,  ada beberapa alternatif warna surat tilang yang  bisa  digunakan.  Namun  semua tetap harus sesuai dengan pelanggaran  dan  Undang-Undang Nomor  22  tahun  2009  tentang  Lalu lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Ada  dua alternatif  yang  bisa  dilakukan  ketika ditilang. Yaitu menerima atau menolak  tuduhan  pelanggaran  lalu lintas.  Ketika  menerima  tuduhan, maka  yang  diminta  adalah  surat
16 M.  Yahya  Harahap,  2005, Pembahasan Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 434.
tilang  warna  biru,  artinya  pelanggar tidak  perlu  mengikuti  siding  untuk mendapatkan pembelaan dari hakim.
Selain  diatur  dalam  KUHAP mengenai  pelaksanaan  sidang  bagi pelanggaran  lalu  lintas  pada  tanggal 9 Desember 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  12  Tahun  2016 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Perkara  Pelanggaran  Lalu  Lintas  di Pengadilan.  Lahirnya  Perma  ini disebabkan besarnya jumlah pelanggaran  lalu  lintas  yang  harus ditangani  oleh  pihak  pengadilan negeri.  Kedudukan  Perma  diatur dalam  Pasal  79  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung (UU MA). Perma, berdasarkan Undang-Undang tersebut  berperan  untuk  mengisi kekosongan  hukum  terhadap  materi yang  belum  diatur  dalam  undang- undang. MA sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan.
Kewenangan  ini  dibatasi  dalam penyelenggaraan peradilan.
MA mengeluarkan Perma Nomor  12  Tahun  2016  tentang  Tata Cara Penyelesaian Perkara
Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan (Perma Tilang). Pembentukan Perma ini untuk memecahkan  masalah  penanganan perkara  pelanggaran  lalu  lintas  di pengadilan. Pilihan membentuk Perma untuk menyelesaikan permasalahan  tilang  ini  juga  salah satunya disebabkan adanya hambatan dari undang-undang. Undang- Undang tersebut yaitu Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  dan Undang  Undang  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan.  Penelitian  tersebut merekomendasikan
pembenahan
tilang di pengadilan yang selanjutnya dilakukan melalui pembentukan Perma.
Tentunya  terobosan  hukum melalui  pembentukan  Perma  untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan  hukum  acara,  selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat  untuk  penegakan  hukum. Namun,  terobosan  hukum  yang dilakukan  oleh  MA  tersebut  juga memiliki  catatan  penting. Pertama, pengaturan  dalam  Perma  merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi
kekurangan undang-undang.
Kewenangan membentuk Perma merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan  yang  melekat  secara kelembagaan  terhadap  MA.  Perma yang memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa MA dan lembaga peradilannya  merupakan  salah  satu pelaksanaan peraturan tersebut. Pembentuk  dan  pelaksana  peraturan merupakan  lembaga  yang  sama. Sementara  itu,  MA  juga  yang berwenang  untuk  menguji  peraturan tersebut. Kontrol atas peraturan yang dibentuk juga dipegang oleh MA.
Ada  beberapa  titik  potensi konflik  kepentingan  terhadap  MA dalam menjalankan kewenangan membentuk Perma dan pengujiannya. Situasi tersebut mensyaratkan adanya proses partisipasi  dan  transparansi  dalam membentuk Perma.
Kebutuhan partisipasi  dan  transparansi  ini  juga didasarkan pada pentingnya kedudukan  dan  sifat  pengaturan Perma.  Mengacu  pada  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana Perma merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan,  maka  proses
pembentukannya  juga  dihadapkan pada hak masyarakat untuk terlibat.
Kedua, terobosan  hukum  yang dilakukan  melalui  Perma  ini  juga perlu dilihat dari sisi adanya kekosongan  hukum  atau  undang- undang  yang  mengatur  suatu  hal tertentu.  Kekosongan  hukum  terjadi karena tidak adanya produk pembentuk undang-undang yang
mengaturnya. Apabila kondisi kebutuhan  hukum  ini  terbentur  pada waktu singkat maka pilihan penyelesaian  melalui  Perma  bisa dianggap  efektif.  Bisa  dipahami karena  membentuk  undang-undang membutuhkan  waktu  yang  lebih lama.  Namun,  apabila  persoalan kekosongan hukum itu sudah berlangsung cukup lama, maka perlu dipertanyakan peran pembentuk undang-undang  dalam  menangkap situasi  tersebut.  Peran  merumuskan solusi  atas  kekosongan  undang- undang  semestinya  menjadi  porsi pembentuk undang-undang.
Dengan demikian, Perma
merupakan  instrumen  hukum  yang diakui  dalam  pengaturan  sistem peradilan dan sistem peraturan perundang-undangan. Kedudukannya menjadi  solusi  atas  kekosongan
hukum dalam penyelenggaraan peradilan.  Pada  tahun  2016,  MA menerbitkan  Perma  yang  jauh  lebih banyak  dibandingkan  tahun-tahun sebelumnya. Kecenderungan ini harus dibarengi dengan proses membentuk Perma dengan menerapkan  pelibatan  masyarakat dan transparansi
dalam pembentukannya.  Di  sisi  lain,  peran pembentuk undang-undang juga harus  lebih  aktif  dalam  menangkap adanya  kekosongan  hukum  dalam penyelenggaraan peradilan.
2. Bentuk  Upaya  Hukum  Yang
Dapat Dilakukan Oleh Pengendara  Apabila  Tidak Menerima Tilang Dan

## Putusan Pengadilan
Upaya  hukum  dijelaskan  di dalam  Pasal  1  butir  12  KUHAP, yaitu  “Hak  terdakwa  atau  penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan  yang  berupa  perlawanan atau  banding  atau  kasasi  atau  hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam  hal  serta  menurut  cara  yang diatur  dalam  undang-undang  ini”. 17
Upaya  hukum  yaitu  suatu  usaha
17 Lihat Pasal 1 Butir 12 KUHAP.
melalui  saluran  hukum  dari  pihak- pihak  yang  merasa  tidak  puas terhadap  keputusan  hakim  yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat.  Dalam  Pedoman  Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  yang  selanjutnya  disebut KUHAP,  upaya  hukum  diartikan sebagai  hak  terdakwa  atau  penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan.
Menurut  KUHAP  ada  dua macam  upaya  hukum,  yaitu  upaya hukum biasa yang diatur dalam BAB XVII,  dan  upaya  hukum  luar  biasa diatur  dalam  BAB  XVIII.  Bentuk upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan terdiri  atas  2  (dua)  yakni  sebagai berikut:
1. Upaya Hukum Biasa
a) Upaya Hukum Banding
Berdasarkan  Pasal  67  KUHAP menyebutkan bahwa “Terdakwa atau
penuntut umum berhak untuk meminta  banding  terhadap  putusan pengadilan  tingkat  pertama  kecuali terhadap  putusan  bebas,  lepas  dari segala tuntutan hukum yang
menyangkut masalah kurang tepatnya  penerapan  hukum  dan
putusan  pengadilan  dalam  acara
cepat”. 18 Alasan dari pengajuan permohonan banding menurut
M.Yahya Harahap antara lain : 19
(1)  Kelalaian  Dalam  Penerapan
Hukum Acara
Kelalaian dalam penerapan hukum  acara  dapat  terjadi  apabila suatu  ketentuan  itu  berupa  perintah yang  harus  dilaksanakan,  teteapi perintah  itu  tidak  dituruti  oleh Pengadilan  Tingkat  Pertama  yang memeriksa perkara, maka pengadilan dalam  hal  ini  dianggap  melakukan kelalaian;
(2)   Kekeliruan  Penerapan  Hukum Acara
Kekeliruan  dalam  penerapan hukum  acara  terjadi  apabila  terdapat ketentuan
yang “melarang” dilakukan  atau  ditempuhnya  suatu cara  tertentu,  namun  pengadilan melanggar  larangan  itu.  Dalam  hal ini, maka pengadilan dapat  dianggap keliru atau salah menerapkan hukum acara;
(3)   Ada Yang Kurang Lengkap
Pengadilan Tinggi menganggap  ada  hal-hal  yang  perlu dilengkap, seperti pemeriksaan
18 Lihat Pasal 67 KUHAP.
19 M.  Yahya  Harahap, Op.Cit .,  hlm.  458- 459.
terhadap  Terdakwa  masih  kurang lengkap, kekurang-lengkapan keterangan  saksi  atau  keterangan Terdakwa,  atau  kekurangan  yang berhubungan  dengan  pemeriksaan saksi  yang  belum  pernah  diperiksa, atau pemeriksaan ahli.
Pada prinsipnya semua putusan akhir Pengadilan Negeri dapat diajukan  permintaan  banding.  Akan tetapi,  terhadap  prinsip  ini,  ada pengecualian, dan pengecualian tersebut  ditegaskan  dalam  Pasal  67. Atas  pengecualian  tersebut  tidak semua  putusan  akhir  pengadilan tingkat pertama dapat diminta banding.  Berikut  putusan  akhir pengadilan  tingkat  pertama  yang dapat  diajukan  banding,  sebagai berikut:
(1)   Putusan  pemidanaan  dalam acara  biasa  Terhadap  setiap putusan pemidanaan dalam
acara  biasa  sekalipun  sifat putusan pemidanaan itu berupa “percobaan” atau
“pidana bersyarat”  seperti  yang  diatur dalam  Pasal  14  a  KUHP, terdakwa  atau  penuntut  umum dapat  mengajukan  permintaan bandung;
(2)   Putusan  pemidanaan  dalam acara  singkat  Setiap  putusan pemidanaan dalam acara singkat, sekalipun pidana bersyarat,  dapat  dimintakan banding  baik  oleh  terdakwa atau penuntut umum;
(3) Putusan yang menyatakan dakwaan  tidak  dapt  diterima dalam acara biasa dan singkat;
(4) Putusan yang menyatakan dakwaan  batal  demi  hukum Terhadap  setiap  putusan  yang dakwaan  batal  demi  hukum baik dalam acara biasa maupun acara  singkat,  penuntut  umum dapat mengajukan banding;
(5) Putusan perampasan kemerdekaan dalam acara cepat;
(6)   Putusan  Praperadilan  terhadap penghentian  penyidikan  atau penghentian penuntutan.
b) Upaya Hukum Kasasi
Kasasi didasarkan atas
pertimbangan bahwa terjadi
kesalahan  penerapan  hukum  atau hakim  telah  melampaui  kekuasaan kehakimannya,  artinya  kekuasaan kehakiman  telah  ditafsirkan  secara luas  dan  sempit.  Jadi  penafsiran
secara  sempit  yaitu  “jika  hakim memutus  sesuatu  perkara  padahal hakim  tidak  berwenang  menurut kekuasaan  kehakiman;  dalam  arti luar  misalnya  jika  hakim  pengadilan memutus  padahal  hakim  pertama telah membebaskannya”. 20 Berdasarkan  Pasal  244  KUHAP sebagai  dasar  dari  pengajuan  kasasi
menyatakan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan  pada  tingkat  terakhir  oleh pengadilan  lain  selain  daripada Mahkamah  Agung,  terdakwa  atau penuntut  umum  dapat  mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada  Mahkamah  Agung  kecuali
terhadap  putusan  bebas”.  Menurut
Hadari Djenawi Tahir, kasasi
merupakan  upaya  hukum  terhadap putusan banding yang telah dijatuhkan  oleh  pengadilan  tinggi atau tingkat banding. 21
Tujuan  dari  kasasi  adalah
untuk menciptakan kesatuan penerapan  hukum  dengan  jalan membatalkan putusan yang
bertentangan  dengan  undang-undang atau keliru dalam menerapkan
20 Andi Hamzah, Op.Cit , hlm. 97-98.
21 www.Hukumonline.com  diakses  pada tanggal 12 Juni 2018.
hukum.  Berikut  tujuan-tujuan  dari kasasi  menurut  M.Yahya  Harahap, antara lain: 22
(1)   Koreksi  Terhadap  Kesalahan Putusan Pengadilan Bawahan Salah  satu  dari  tujuan  kasasi adalah  memperbaiki  dan  meluruskan kesalahan  penerapan  hukum,  agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana  mestinya  serta  apakah cara  mengadili  perkara  benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang;
(2)   Menciptakan  Dan  Membentuk
Hukum Baru
Selain  tindakan  koreksi  yang dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung dalam  peradilan  kasasi,  adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan  hukum  baru  dalam bentuk yurisprudensi;
(3) Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum Tujuan lain daripada pemeriksaan kasasi, bermaksud mewujudkan kesadaran
“keseragaman”  penerapan  hukum atau unified  legal  frame  work dan unified legal opinion. Dengan adanya putusan  kasasi  yang  menciptakan
22 M. Yahya Harahap, Op.Cit ., hlm. 466.
yurisprudensi,  akan  mengarahkan keseragaman  pandangan  dan  titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya  upaya  hukum  kasasi,  dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan  jabatan  oleh  para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya. 23

## 2.    Upaya Hukum Luar Biasa
Selain dari upaya hukum biasa, terdapat juga upaya hukum luar biasa yang  telah  diatur  dalam  BAB  XVIII Bagian Kesatu dari Pasal 259 sampai dengan  Pasal  262  KUHAP  tentang kasasi  demi  kepentingan  hukum  dan Bagian Kedua dari Pasal 263 sampai Pasal 269 KUHAP .
1) Kasasi Demi Kepentingan
Hukum Pemeriksaan kasasi demi
kepentingan hukum ini dapat diajukan  terhadap  semua  putusan yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap,  tetapi  hanya  dapat diajukan  oleh  Jaksa  Agung  saja berdasarkan penyampaian dari pejabat  kejaksaan  yang  menurut pendapatnya perkara ini perlu dimintakan  kasasi  demi  kepentingan
23 Ibid ., hlm. 539-542.
hukum.  Kasasi  demi  kepentingan hukum  ini  diatur  dalam  Pasal  259 sampai dengan Pasal 262 KUHAP.
Pengajuan kasasi demi
kepentingan hukum oleh Jaksa Agung ini dimaksudkan untuk menjaga  kepentingan  terpidana  dan juga  membuka  kemungkinan  bagi perubahan atas putusan pengadilan di bawah  keputusan  Mahkamah  Agung yang  dirasakan  kurang  tepat  oleh Jaksa  Agung  dengan  kata  lain putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan  Negeri  atau  Pengadilan Tinggi  ( judex  factie) terlalu  berat yang  tidak  sesuai  dengan  tuntutan penuntut umum.
2) Peninjauan Kembali Peninjauan kembali atas
putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap (herziening) berdasarkan  Pasal  263 ayat  (1) KUHAP menyatakan bahwa Terhadap  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap,  kecuali  putusan  bebas  atau lepas  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap,  terpidana  atau  ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan  263  ayat  (2)  KUHAP
mengenai syarat-syarat dalam
pengajuan  Peninjauan  Kembali  adalah sebagai berikut : 24 a. Apabila  terdapat  keadaan  baru yang menimbulkan dugaan kuat,  bahwa  jika  keadaan  itu sudah  diketahui  pada  waktu sidang masih berlangsung, hasilnya  akan  berupa  putusan bebas ( vrijspraak) atau putusan lepas  dari  segala  tuntutan hukum (ontslag van alie rechtsvervolging) atau  tuntutan penuntut  umum  tidak  dapat diterima (niet  ontvvankelijk
verklaring) atau terhadap perkara itu diterapkan
ketentuan  pidana  yang  lebih ringan; b. Apabila dalam pelbagai
putusan  terdapat  pernyataan bahwa  sesuatu  telah  terbukti, akan  tetapi  hal  atau  keadaan sebagai dasar dan alasan putusan  yang  dinyatakan  telah terbukti  itu,  ternyata  telah bertentangan  satu  dengan  yang lain;
c. Apabila  putusan  itu  dengan jelas  memperlihatkan  suatu
24 Lihat Pasal 263 ayat 2 KUHAP.
kekhilafan  hakim  atau  suatu kekeliruan yang nyata.
Pelanggaran lalu lintas termasuk  jenis  tindak  pidana  ringan, yakni  tindak  pidana  yang  ancaman sanksinya berupa denda atau
kurungan. Sidang perkara
pelanggaran  lalu  lintas  atau  sering disebut  sidang  tilang  ini  dilakukan dengan  prosedur  pemeriksaan  cepat dan  pelanggarnya  dapat  dikenai sanksi pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Menurut
KUHAP, putusan pengadilan dengan pemeriksaan acara cepat tidak dapat diajukan upaya hukum
banding.
Jika  dilihat  acara  pelanggaran lalu  lintas  jalan  semuanya  sangat sederhana.  Pemeriksaan  dilakukan tanpa  berita  acara  dan  juga  tanpa surat  dakwan.  Demikian  juga  halnya mengenai  bentuk  putusan,  tidak dibuat  secara  khusus  atau  disatukan dengan  berita  acara  sperti  bentuk putusan  dalam  acara  singkat.  Tidak demikian  halnya,  bentuk  putusan dalam  acara  pelanggaran  lalu  lintas jalan  cukup  sederhana  tidak  perlu memperhatikan  Pasal  197  ayat  (1)
KUHAP. Kesederhanaan bentuk
putusan tersebut: 25 a) Berupa  catatan  yang  dibuat
hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang
disampaikan  penyidik  kepada pengadilan.  Pada  catatan  atau formulir pemeriksaan penyidik, di  samping  memuat  catatan penyidik tentang indetitas
terdakwa,  pelanggaran  yang didakwakan serta pemberitahuan tanggal tanggal, hari, jam, dan tempat persidangan, juga memuat
catatan putusan yang dijatuhkan pengadilan.
b) Catatan  putusan  itulah  yang disebut  surat  amar  putusan, yang  menjadi  isi  amar  surat putusan dalam perkara
pelanggaran  lalu  lintas  jalan, apa  yang  dicatat  hakim  pada formulir atau catatan pemeriksaan penyidik. Misalnya, hakim cukup mencatat dalam catatan
pemeriksaan penyidik tersebut.
c) Panitera  mencatat  isi  putusan ke  dalam  register.  Isi  putusan yang  terdapat  dalam  catatan
25 Ibid, hlm. 146-147.
diambil  alih  oleh  panitera  ke dalam  catatan  buku  register perkara pelanggaran lalu lintas. Tujuan  pencatatan,  di  samping untuk  kepastian  hukum  juga untuk menciptakan tertib administrasi  peradilan    yang baik  dan  teratur,  sehingga semua kegiatan pengadilan terekam  dalam  data  buku register
Sementara  di  sisi  lain,  jika putusan  dijatuhkan  di  luar  hadirnya terdakwa  dan  putusan  pelanggaran lalu lintas tersebut berupa perampasan kemerdekaan
(kurungan),  maka  terhadap  putusan ini  dapat  dilakukan  perlawanan.  Jika putusan setelah diajukannya perlawanan  tetap  berupa  pidana perampasan  kemerdekaan,  terhadap putusan  tersebut  dapat  diajukan banding. Tindakan langsung terhadap pelanggaran  lalu  lintas,  yang  lazim disebut tilang,  adalah  salah  satu bentuk  penindakan  pelanggaran  lalu lintas  yang  dilakukan  Polri.  Perlu diketahui  bahwa  pelanggaran  lalu lintas  termasuk  jenis  tindak  pidana ringan,  yakni  tindak  pidana  yang ancaman  sanksinya  berupa  denda atau kurungan.
Hukuman
pelanggaran  lalu  lintas  yang  berupa denda  untuk  pelanggaran  lalu  lintas, yang  ditetapkan  oleh  pengadilan adalah  berupa  pidana  denda, Pasal 267  ayat  (1) Undang-Undang  Lalu
Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur  sebagai  berikut: “Setiap  pelanggaran  di  bidang  Lalu
Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang diperiksa
menurut acara
pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkanpenetapan pengadilan.”
Acara  pemeriksaan  cepat  ini dapat  dilaksanakan  tanpa  kehadiran pelanggar penetapan pengadilan
tentang  pelanggaran  lalu  lintas  yang dilakukan menurut acara pemeriksaan cepat ini tidak dapat diajukan upaya hukum
banding. Hal ini telah diatur dalam Pasal 67 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”): Terdakwa  atau penuntut  umum berhak  untuk  minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas,  lepas  dari  segala  tuntutan hukum  yang  menyangkut  masalah kurang  tepatnya  penerapan  hukum
dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
Pelanggaran lalu lintas termasuk  jenis  tindak  pidana  ringan, yakni  tindak  pidana  yang  ancaman sanksinya berupa denda atau kurungan. Sidang
perkara pelanggaran  lalu  lintas  atau  sering disebut  sidang  tilang  ini  dilakukan dengan  prosedur  pemeriksaan  cepat dan  pelanggarnya  dapat  dikenai sanksi  pidana  denda  berdasarkan penetapan pengadilan. Menurut KUHAP; putusan pengadilan dengan pemeriksaan  acara  cepat  tidak  dapat diajukan upaya hukum banding.
Sementara  di  sisi  lain,  jika putusan  dijatuhkan  di  luar  hadirnya terdakwa  dan  putusan  pelanggaran lalu lintas tersebut berupa perampasan kemerdekaan
(kurungan),  maka  terhadap  putusan ini  dapat  dilakukan  perlawanan.  Jika putusan setelah diajukannya perlawanan  tetap  berupa  pidana perampasan  kemerdekaan,  terhadap putusan  tersebut  dapat  diajukan banding.
Bagi  orang  yang  merasa  benar tetapi  tetap  ditilang,  mereka  bisa melakukan  protes  dan  keberatan  di pengadilan.  Tapi  hal  itu  tidak  bisa
dilakukan  lagi  lantaran  Mahkamah Agung  (MA)  menerbitkan  Peraturan MA (Perma) Nomor 12 Tahun 2016. Dalam  Perma  Nomor  12  Tahun 2016,  semua  sidang  tilang  diproses tanpa  persidangan.  Berkas  yang masuk  dari  kepolisian  langsung dilempar ke kejaksaan dengan mengumumkan  denda  tilang.  Mau tidak  mau,  tertilang  harus  mengakui dirinya bersalah.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian serta  analisis  dan  pembahasan  yang telah  penulis  lakukan  pada  bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan
dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Proses acara persidangan
perkara  pelanggaran  lalu  lintas ditinjau  dari  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981,  bahwa  dalam pelaksanaan
penindakan pelanggaran  lalu  lintas  jalan tertentu, terlibat aparat penegak hukum  yaitu  Polisi,  Hakim, dan  Jaksa  selaku  eksekutor. Surat  tilang  ini  sebagai  bukti
bahwa seseorang telah melakukan  pelanggaran  lalu lintas. Surat Tilang ini merupakan  Surat  Pengadilan untuk menghadap ke Pengadilan Negeri pada tempat, hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan sehubungan dengan pelanggaran yang telah dilakukan. 2. Bentuk  upaya  hukum  yang dapat dilakukan oleh
pengendara apabila tidak menerima  tilang  dan  putusan pengadilan, yaitu upaya hukum biasa  dan  upaya  hukum  luar biasa.

## DAFTAR PUSTAKA A. Buku
Effendi,  Marwan,  2005, Kejaksaan RI  Posisi  dan  Fungsinya  dari Perspektif  Hukum ,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Harahap, M. Yahya, 2010, Pembahasan Permasalahan dan  Penerapan  KUHAP  Edisi
Kedua , Sinar Grafika, Jakarta.
Kansil,  C.S.T.,  dan  Christine  Kansil, 2007, Memahami Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan  (UU  No  10  tahun 2004) , Pradya Paramita, Jakarta.
Lamintang, P.A.F., 2013, Pembahasan  KUHAP  Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi , Sinar Grafika, Jakarta.
Muhammad,  Rusli,  2013, Lembaga Pengadilan  Indonesia  Beserta Putusan  Kontroversial ,  UII
Press, Yogyakarta.
Prakoso,  Djoki,  2007, Pembaharuan Hukum  Pidana  di  Indonesia , Liberty, Yogyakarta.
Prasetyo,  Teguh  dan  Abdul  Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan  Kriminalisasi  dan Dekriminalisasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Samapto, Setio Agus, 2009, Penyelesaian  Perkara  Pidana di  Luar  Pengadilan  Terhadap Dugaan  Kejahatan  Pasal  359
KUHP  Dalam  Perkara  Lalu
Lintas , STMIK AMIKOM, Yogyakarta.
Soetami,  A.  Siti  Soetami,  2001, Pengantar Tata Hukum Indonesia  Edisi  Revisi  2001 ,
Rafika Editama, Bandung.

## B. Artikel Jurnal
Azmi,  Fendri,  “Perbaikan  Sistim Hukum dan Pembangunan Hukum  di  Indonesia” ,  Jurnal Ilmu  Hukum ,  Vol.  2,  No.  1, Agustus 2011. Bukhori, K.A, “Kebijakan Kriminalisasi Terhdap Terorisme”, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 3, No. 1, Agustus 2012. Erdiansyah,  “Pembatalan  Pasal  154 dan  Pasal  155  KUHP  Melalui Penafsiran Historis Oleh Mahkamah  Konstitusi  (Kajian Terhadap  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU- V/2007”, Jurnal  Konstitusi ,
Vol.  II,  No.  1,  September,
2013. Ulfia,  Hasanah,  “Kedudukan  Dewan Perwakilan  Daerah  Republik Indonesia Dalam Sistem Kelembagaan Legislatif Indonesia”, Jurnal  Konstitusi , Vol.  IV,  No.  2,  November 2011.

## C. Internet
Sutrisno, Pembagian Perbuatan Pidana  dalam  Kejahatan  dan Pelanggaran, http://www.el- gezwa09.co.cc/2010/02/pemba gian-perbuatan-pidana- dalam.html, diakses 01 Desember 2016. http://www.kompasiana.com/zayn/ca ra-pengertian-pelaksanaan-
persidangan-dalam- organisasi_diaksenpadatanggal 8 Maret 2017.
www.Hukumonline.comdiaksespadat
anggal 8 Maret 2017.
D. Peraturan Perundang-

## Undangan
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 12  Tahun  2016  tentang  Tata
Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran  Lalu  Lintas  di Pengadilan