Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG OLEH DINAS KESEHATAN  DI KABUPATEN SLAWI
Aminudin Aziz 1* , Paramita Prananingtyas 2 , Irawati 3 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum,Fakultas Hukum,Universitas Diponegoro 2,3 Fakultas Hukum,Universitas Diponegoro Aminudin.azizsh@gmail.com

## ABSTRACT
Some  of  these  refill  drinking  water  products  are  not  safe  as  drinking  water  because  they  do  not  meet standards, such as containing pathogenic germs. With the discovery of bacteria in refill drinking water that can cause  health  problems  for  consumers  who  consume  it,  the  protection  of  consumers  refills  is  considered important to protect the rights as consumers. This condition raises several problems such as the quality of drinking  water  refills  and  forms  of  legal  protection  against  consumers.  The  method  used in  this  study  is empirical juridical. The quality of refill drinking water, especially in Slawi Subdistrict, Tegal Regency, can be said to be good, because most of the existing refill water depot business actors have registered their depots with the Health Service, by first passing on drinking water quality tests, bacteriological tests, and chemical test at the Health Office and get a healthy letter from the Health Office. And the implementation of legal protection for consumers of refill drinking water related to the implementation of quality standards in refill drinking water, is done by the presence of an MD number for registration of domestic food and beverage products and SNI related to the quality of a product.
Keywords: Consumer Protection; Drinking Water Refill.

## ABSTRAK
Sebagian produk air minum isi ulang tersebut tidak aman sebagai air minum karena tidak memenuhi standar, seperti mengandung kuman penyebab penyakit (patogen). Dengan ditemukannya bakteri dalam air minum isi ulang  yang  dapat menimbulkan  gangguan  kesehatan  bagi  konsumen  yang  mengkonsumsinya,  maka perlindungan terhadap konsumen isi ulang dianggap penting guna melindungi hak-hak sebagai konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa masalah seperti kualitas air minum isi ulang dan bentuk perlindungan hukum terhdap konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Kualitas air minum isi ulang khususnya di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sudah bisa dikatakan baik, karena sebagian besar pelaku usaha depot air minum isi ulang yang ada sudah mendaftarkan depotnya ke Dinas Kesehatan, dengan  terlebih  dahulu  lulus  dalam  hal  uji  kualitas  air  minum,  uji  bakteriologi,  dan  uji  kimia  pada  Dinas Kesehatan dan mendapatkan surat layak sehat dari Dinas Kesehatan. Dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang berkaitan dengan penerapan standar mutu pada air minum isi ulang, di lakukan dengan adanya nomor MD nomor registrasi produk makanan dan minuman dalam negeri dan SNI yang berkaitan dengan kualitas suatu produk.
Kata Kunci : Air Minum Isi Ulang; Perlindungan Konsumen.
* Corresponding Author
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Masalah  keamanan  pangan  di  Indonesia disebabkan  cemaran  mikroba,  cemaran  kimiawi, penyalahgunaan bahan berbahaya dan penggunaaan  bahan  tambahan  pangan  berlebih (Zazili & Hartono, 2018).
Di Indonesia kualitas air minum isi ulang mulai dipertanyakan  setelah  Badan  POM  melakukan pemeriksaan terhadap beberapa depot air minum isi ulang  di  5  kota besar.  Hasil  pemeriksaan  tersebut ditemukan kandungan bakteri Colliform pada air hasil produksi depot air minum isi ulang tersebut. Bakteri yang  terdapat  pada  air  minum  isi  ulang  tidak menimbulkan  reaksi  pada  waktu  yang  singkat. Namun  dalam  jangka  waktu  tertentu  dapat menimbulkan  sejumlah  penyakit,  seperti  diare. Terdapatnya kandungan  bakteri Colliform dalam air minum  isi  ulang  disebabkan  oleh  faktor  tidak sempurnanya higienitas produksi air minum isi ulang.
Sebagian produk air minum isi ulang tersebut tidak  aman  sebagai  air  minum  karena  tidak memenuhi  standar,  seperti  mengandung  kuman penyebab  penyakit  (patogen).  Selain  itu,  untuk  air minum  isi  ulang,  tidak  ada  standardisasi,  sehingga tidak  bisa  dikatakan  mutu air  minum  isi  ulang  yang banyak  diperjualbelikan  saat  ini  adalah  sama. Berbeda  halnya  dengan  air  minum  dalam  kemasan (AMDK), yang memiliki standar dan teregistrasi pada Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM). Pengawasan kualitas air minum isi ulang yang dijual bebas  di  jalan  menjadi  tanggung  jawab  Dinas Kesehatan masing-masing daerah atau wilayah kota.
Hasil pemeriksaan sampel air minum isi ulang tahun 2005  dan  tahun  2006  yang  dilakukan  suku  Dinas Kesehatan  Masyarakat  menunjukan,  antara  40 persen-60 persen dari sampel air yang diambil masih banyak  mengandung  bakteri  E  Coli.  Misalnya  di wilayah Kecamatan  Slawi  Kabupaten  Tegal,  di  sini juga harus dilakukan  pengawasan  dan  pembinaan, selain  mengenai  mutu  air  minum  yang  bersih  juga mengenai proses perijinan dan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh para pemilik depot air minum isi ulang  yang  ada  di  Kecamatan  Slawi  Kabupaten Tegal,  supaya  kualitas  air  minum  tersebut  tidak merugikan konsumen.
Istilah  konsumen  berasal  dari  alih  bahsa  dari kata  consumer  (inggris)  atau  consument  (Belanda). Pengertian  dari  consumer/consument  itu  tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang  mengenakan  barang.  Tujuan penggunanan barang  dan/atau  jasa  menentukan  termasuk kelompok  mana  pengguna  tersebut.  Begitu  pula Kamus  Besar  Inggris-Indonesia  memberi  arti consumer sebagai  pemakai  atau  konsumen. Konsumen  dalam  arti  luas  mencakup  konsumen akhir  dan  konsumen  bukan  akhir,  sedangkan konsumen  dalam  arti  sempit  hanya  mengacu  pada konsumen  terakhir  saja.  Definisi tersebut  dapat dipararelkan dengan definisi konsumen, yaitu: setiap orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Nasution, 2001).
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
215
Sesuai  dengan  amanat  alinea  ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  maka perlindungan konsumen  menjadi  penting  (Setiantoro,  Putri, Novitarani, & Njatrijani, 2018).
Istilah  ‘perlindungan  konsumen’  seringkali dipakai  untuk  menggambarkan  perlindungan  dalam bidang  hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen dalam  upaya  untuk  menjamin  terpenuhinya kebutuhan  dimaksud  terhadap  hal-hal  yang  dapat merugikan  konsumen  tersebut (Shidarta, 2006). Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Prananingtyas, 2018).
Di  dalam  penyusunan  batasan  dari  hukum perlindungan  konsumen  selama  ini  tampaknya dipersulit  oleh  belum  adanya  pengalaman  khusus berkaitan dengan perlindungan konsumen (Shidarta, 2006). Perlindungan  konsumen  itu  sendiri  memiliki cakupan  yang  luas,  dimana  selain  meliputi perlindungan  terhadap  konsumen  barang  dan  jasa, terdapat  pula  perlindungan  sebagai  akibat  dari timbulnya  pemakaian  barang  dan/atau  jasa dikemudian  hari.  Adapun  cakupan  perlindungan konsumen  dalam  2  (dua)  aspeknya  tersebut  dapat dijelaskan  sebagai  berikut.  Cakupan  pertama perlindungan  terhadap  kemungkinan  diserahkan kepada  konsumen  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak sesuai  dengan  apa  yang  telah  disepakati  bersama
ataupun  melanggar  ketentuan  undang-undang. Dalam  keadaan  ini  termasuk  pula  persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, distribusi,  desain  produk  dan  sebagainya.  Apakah telah  sesuai  dengan  standar  sehubungan  dengan keadaan  dan  keselamatan  konsumen  atau  tidak. Dalam  hal  ini,  termasuk  pula  tentang  bagaimana konsumen  mendapatkan  penggantian  atas  kerugian yang  timbul  akibat  atau  menggunakan  produk  yang tidak  sesuai  tersebut.  Cakupan  kedua  perlindungan diberlakukan kepada konsumen adalah perlindungan terhadap  syarat-syarat  yang  tidak  adil  dan memberatkan  satu  pihak  saja.  Dalam  kaitan  ini termasuk  persoalan- persoalan  promosi  dan periklanan.  Standar  kontrak,  harga,  layanan purnajual dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku  produsen  didalam  memproduksi  dan mengedarkan  produknya  kepada  konsumen (Shidarta, 2006). Dalam  kegiatan  bisnis  yang  sehat terdapat  keseimbangan  perlindungan  hukum  antara konsumen dengan produsen (Nangin, 2017).
Perlindungan konsumen merupakan hal yang masih relatif baru di Indonesia, tetapi masih banyak kasus  konsumen  yang  dirugikan tetapi  konsumen merasa kesulitan untuk menuntut ganti rugi, bahkan konsumen  terkesan sangat  lemah kedudukannya  di hadapan  pelaku usaha,  karena  yang  menjadi kebiasaan di Indonesia adalah asas “take it or leave it”,  konsumen  di  Indonesia  hanya  dijadikan  objek aktivitas  bisnis  oleh  para  pelaku  usaha (Suyadi, 2010).
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
216
Apabila  diperhatikan  kondisi  konsumen  di Indonesia  dewasa  ini,  maka  tampak  bahwa  posisi konsumen masih sangat lemah dibanding produsen, sehingga  perlu  adanya  pemberdayaan  konsumen agar  posisi  tidak  selalu pada pihak  yang  dirugikan. Pemberdayaan  konsumen  dapat  dilakukan  melalui penerapan  hukum  perlindungan  konsumen  yang memadai,  dimana  perlindungan  konsumen  ini menjadi relevan pada tiga tahap transaksi konsumen, yaitu  prapembelian,  saat  pembelian,  dan  purna pembelian (Miru, 2013).
Terdapat  beberapa Penelitian  sebelumnya yang  membahas  mengenai  perlindungan  konsumen dengan  tema  yang  hampir  sama  yaitu  terhadap penggunaan  air ,juga terkait  dengan  perlindungan konsumen. Penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa Proses  pendirian  usaha  air  minum haruslah memenuhi  prosedur  yang  telah  ditentukan  oleh Pemerintah diantaranya mengurus Surat Izin Tempat Usaha kekantor Walikota, menguji Sampel air untuk mendapatkan  Rekomendasi  Laik  Sehat  dar  Dinas Kesehatan  Kota,  Mendaftarkan  Disperindagtamben berupa  Tanda  Datar  Perusahaan  dan  memperoleh Surat  Izin  Usaha  Perdagangan,hal  ini  dikemukakan oleh Rahdiansyah (Rahdiansyah, 2018). Juga terkait dengan  bentuk  perlindungan  sebagai  pengawasan terhadap  usaha  air  minum  isi  ulang  dalam memberikan perlindungan hukum.
Penelitian  yang  selanjutnya  adalah  milik Nurdiyana Tadjuddin yang  menyatakan  bahwa dalam memberikan pelayanan air bersih Perusahaan Air  (PDAM)  memiliki  peran  demi  dihasilkannya  air
minum yang sehat. Dalam memberikan pelayanan air bersih,PDAM di daerah Una – Una Kabupaten Tojo Sulawesi  Tengah  juga  harus  memenuhi  hak – hak konsumen  sesuai  dengan  Undang – Undang Perlindungan  Konsumen  serta  harus  memperbaiki kinerjanya  serta meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat agar lebih maksimal (Tadjuddin, 2017).
Adapun terdapat penelitian internasional yang juga membahas  mengenai  kebutuhan  air  bersih untuk kehidupan sehari hari termasuk dikonsumsi di suatu  negara  .Bahwa  pentingnya  air  sebagai kebutuhan  utama  seringkali masyarakat tidak memperhatikan kebersihan dan kandungan air yang dikonsumsi. Sehingga  diperlukan  kesadaran  dari masyarakat  setempat  juga  peran  negara  melalui pemerintah  untuk  melakukan pengawasan  dan memastikan  ketersediaan  air  bersih  bagi  warga negara. air yang tidak bersih dapat berdampak buruk pada  lingkungan,sosial  maupun  perekonomian (Constantine, Massoud, Alameddine,  El-Fadel, 2017).
Pada  penelitian  selanjutnya  yang  membahas air minum kemasan di Malaysia  menyatakan bahwa memperhatikan  kualitas  hidup  pada  konsumen dilakukan salah satunya dengan menjaga kualitas air yang  dikonsumsi,  sehingga  peraturan  perundang – undangan  sebagai  regulasi  mampu    memberikan perlindungan  bagi  konsumen  dan kelestarian lingkungan  pada  air  minum  kemasan (Razman, Suhor, Yussof, Azlan, 2012).
Juga terdapat penelitian dengan pembahasan mengenai  pembinaan  dan  pengawasan  pada  depot
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
217
air  minum  isi  ulang  dikatakan  bahwa bahwa pembinaan dan  pengawasan oleh  Dinas Kesehatan memiliki  pengaruh  secara  signifikan  terhadap air minum  isi  ulang  yang  dproduksi.  Hasil  juga menunjukkan  bahwa  pembinaan  merupakan  faktor yang  paling  dominan,  dimana  pembinaan  memiliki pengaruh terhadap kualitas depot air minum isi ulang sebanyak 39 kali lipat di bandingkan pembinaan yang kurang baik (Iqbal, Darmana, Syamsul, 2019).
Konsumen  dan  pelaku  usaha  adalah  ibarat sekeping mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Konsumen membutuhkan produk (barang/jasa) yang hasil kegiatan pengusaha, tetapi kegiatan pengusaha itu  akan  mubazir  apabila  tidak  ada  konsumen  yang menyerap/atau  membeli  hasil  usahanya.  Karena  itu keseimbangan  dari  segala  segi,  menyangkut kepentingan  dari  kedua  belah  pihak  ini  merupakan hal  yang  ideal  dan  harus  diperhitungkan (Nasution, 2001).
Permasalahan  yang  dihadapi  konsumen  saat ini  tidak  hanya  sekedar  bagaimana  memilih  barang atau jasa yang dikonsumsinya, tetapi lebih kompleks dari  itu  yang  menyangkut  pada  kesadaran  semua pihak (Sari, Hamzah & Rusmawati, 2018).
Maka  perlindungan  konsumen  dilakukan terhadap  transaksi  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen  yang  obyek  sengketanya  dapat  berupa barang  bergerak,  barang tak  bergerak,  dan  barang tak bertubuh (Rachmanto, 2018).
Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  suatu  landasan hukum  untuk  melindungi  konsumen  sehingga  hak- haknya  dapat  dilindungi  dan  tidak  diabaikan  oleh
pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Landasan tersebut didukung pula  oleh Teori  perlindungan  konsumen  Menurut Satjipto  Rahardjo,  perlindungan  hukum  adalah memberikan  pengayoman  terhadap  hak  asasi manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
Masalah  perlindungan  konsumen  menjadi sangat menarik dan mendasar untuk dibahas, karena banyak  dijumpai  pelanggaran/atau  penyimpangan dalam  hubungan  antara  konsumen  dengan  pelaku usaha dan kadang merugikan pihak konsumen tanpa adanya kepastian hukum tentang apa yang menjadi hak-hak  konsumen.  Untuk  itu menarik  untuk  dikaji, Apakah  Kualitas  air  minum  isi  ulang  di  kab.  Slawi telah  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  diatur dalam KEPMEN  No.907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang  syarat-syarat  dan  pengawasan  kualitas  air minum dan bentuk perlindungan hukumnya.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau  yuridis  empiris.  Sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto,  penelitian jenis  ini  adalah  penelitian  yang  memfokuskan terhadap  identifikasi  hukum  dan  efektifitas  hukum (Sunggono, 2007). Jenis penelitian yuridis empiris ini
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
218
pada  dasarnya  dapat  menggabungkan  antara  data yang  didapatkan  dilapangan  dengan  data  yang didapatkan  melalui  penelusuran  literatur  terkait dengan topik yang menjadi fokus penelitian (Waluyo, 2002). Dalam  hal  ini  penulis  menggali  informasi terkait  dengan  perlindungan  hukum  terhadap konsumen air minum isi ulang dan mengkomparasikan  hasil  penelitian  lapangan tersebut  dengan  hasil  penelusuran  kepustakaan berupa literatur atau buku-buku serta peraturan yang berlaku terkait dengan topik penelitian.
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil  observasi  dan  wawancara  dengan  pedagang depot air minum isi ulang palma dan dinas kesehatan kabupaten  tegal. Data  sekunder  adalah  jenis  data yang mendukung dan menunjang kelengkapan data primer  melalui  bahan  literature  seperti  buku-buku, jurnal,  teoriteori,  ataupun  peraturan-peraturan  yang terkait  dengan  topik  penelitian  ini.  Dalam  konteks penelitian  ini  peraturan  yang  dimaksud  antara  lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Dana Pensiun, KEPMENKES RI No.907/MENKES/SK/VII/2002  Tentang  syarat-syarat dan  pengawasan  kualitas  air  minum  dan  KEPMEN PERINDAG  RI  No.  651/MPP/KEP/10/2004  Tentang persyaratan  teknis  depot  air  minum  dan perdagangan.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  untuk  memperoleh  data  primer  ialah melalui observasi dan wawancara (Interview) secara langsung  dengan  pimpinan  dan/atau  staf  dinas kesehatan kabupaten tegal dan pedagang depot air minum  isi  ulang  palma  sehingga didapatkan data
yang  dibutuhkan.  Data  yang  diperoleh  baik  dari penelitian  kepustakaan  maupun  dari  penelitian lapangan  diolah  berdasarkan  analisis  deskriptif kualitatif.  Pengertian  deskriptif  adalah  memberikan data secara jelas tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya  dan  kualitatif  ialah  analisis  terhadap  data yang  dinyatakan  oleh  responden  dan  narasumber yang  kemudian  diuraikan  sehingga  diperoleh  suatu pengertian.

## C. PEMBAHASAN
1. Kualitas  Air  Minum  Isi  Ulang  Berdasarkan
Kepeutusan Menteri Kesehatan No.
907/MENKES/SK/VII/2002
a) Persyaratan  pendirian  depot  air  minum  isi ulang  khususnya  di  Kecamatan  Slawi, Kabupaten Tegal.
Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan  RI  dalam  Pasal 2  No. 651/MPP/Kep/10/2004  Tentang  Persyaratan  Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya menentukan, bahwa untuk mendidirkan usaha depot air minum isi ulang,  pelaku  usaha  harus  memenuhi syarat-syarat yaitu Depot  Air  Minum  wajib  memiliki  Tanda  Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)  dengan  nilai  investasi  perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), memiliki surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan  air  dari Instansi  yang  berwenang, memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari  laboratorium  pemeriksaan  kualitas  air  yang
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
219
ditunjuk  Pemerintah  Kabupaten/Kota  atau  yang terakreditasi.
Dengan dipenuhinya proses perijinan tersebut oleh  pengusaha  depot  air  minum  isi  ulang,  maka sudah sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen, dimana  pelaku  usaha  harus  beritikad  baik  dalam menjalankan  usahanya,  memberikan  informasi dengan benar, jelas, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan  barang  dan/atau  jasa,  serta  memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta menjamin mutu barang dan/atau jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan  standar  mutu  barang dan/atau jasa yang berlaku, supaya tidak merugikan konsumen  khususnya  bagi  konsumen  pengguna  air minum isi ulang.

## b) Pendaftaran  Depot  Air  Minum      Isi  Ulang  di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
Berkaitan dengan kualitas air minum isi ulang biasanya  ditentukan  bahwa  suatu  Depot  Air  Minum Isi Ulang dikatakan berkualitas apabila pelaku usaha depot  air  minum  tersebut  sudah  mendaftarkan  di Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  yang  setelah melalui proses pendaftaran akan mendapatkan surat keterangan  Ijin  layak  Sehat  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten Tegal, namun demikian prosesnya harus malalui  uji  teknis  dari  lembaga  terkait  yaitu  Dinas Kesehatan  setempat  dan  khususnya  Kecamatan Slawi  Kabupaten  Tegal  dan  untuk  proses pendaftaranya  yaitu (Nuraeny,  2018) Pelaku  usaha
mengisi  formulir  permohonan  untuk  memperoleh surat  keterangan  ijin  layak  sehat  pada  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Tegal  dengan  mengisi  serta melampirkan syarat yaitu; nama pelaku usaha depot air minum, No KTP, Nama usaha dan produk usaha, surat keteangan puskesmas setempat, denah lokasi usaha, dan hasil pemeriksaan sampel air minum isi ulang.Kemudian pelaku usaha juga wajib melakukan retribusi (pembayaran) sebesar Rp 50.000,00.
Setelah  semua  persyarataan  pendaftaraan dilaksanakan oleh pelaku usaha, pelaku usaha depot membuat  kesepakatan  dengan  pegawai  dinas kesehatan yang berwenang dalam hal ini, membuat kesepakatan  untuk  tinjauan  lapangan  (guna  untuk kegiatan  inspektasi,  pengambilan  sampel).  Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan 907/MenKes/SK/VII/2002  tentang  syarat-syarat  dan pengawasan  kualitas  air  minum,  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Tegal.  Menerangkan  bahwa  air  yang dikonsumsi oleh masyarakat harus diperiksa terlebih dahulu  dengan  melakukan  sampel  air  minum  untuk diperiksa di tempat atau di lapangan dan/atau dapat di  laboratorium,  bahwa  air  minum  harus  memenuhi persyaratan  tingkat  kontaminasi  nol  untuk keberadaan  bakteri  coliform  dan  bisa  dikatakan bahwa  air  minum  tersebut  layak  dan  sehat  untuk dikonsumsi .
c) Persyaratan  Kualitas  Air  Minum  yang  Sehat dan  Pengawasan  yang  Dilakukan  Oleh  Dinas Kesehatan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
220
Penelitian menunjukan beberapa pelaku usaha depot air minum isi ulang yang tidak merawat alatnya secara baik, tidak mengganti mikrofilternya akibatnya setelah  dilakukan  uji  sampel hasilnya  kualitas  air tersebut tidak baik. Berbeda dengan pelaku usaha air minum  yang  secara  rutin  mengganti  mikrofilternya sehingga  apabila  dilakukan  uji  sampel  kualitas  air minum  hasilnya  pun  baik.  Oleh  karena  itu  semua terjadi apabila pelaku usaha air minum secara rutin memelihara dengan baik alat-alat tersebut sehingga kualitas  air  minum  tersebut  tidak  berubah  yang seharusnya  baik  menjadi  tidak  baik,  di  sini  faktor pemeliharaan  penting  bagi  para  pelaku  usaha  air minum isi ulang supaya tidak mempengaruhi kualitas air minum tersebut (Behaki, 2018).
Air  baku  yang  digunakan  oleh  pelaku  usaha juga  mempengaruhi  baik  atau  buruknya  kualitas  air minum  isi  ulang  apabila  dilakukan  uji  sampel  oleh dinas kesehatan, oleh karena itu perawatan terhadap alat harus dilakukan secara rutin oleh pelaku usaha diantaranya  perawatan  secara  berkala  terhadap mesin  proses  supaya  kualitas  air  tetap  terjaga dengan baik
Dalam  pasal  2  ayat  2  Keputusan  Menteri Kesehatan No.907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang syarat-syarat  dan  pengawasan  kualitas  air  minum, dijelaskan bahwa air minum harus memenuhi syarat fisik,  kimia,  dan  mikrobiologi  yaitu  : air  tidak  boleh berasa,  berwarna  ataupun  berbau,    syarat  kimia mengharuskan  air  bebas  dari  kandungan  bahan kimia  berbahaya  melalui  tes  laboratorium  dapat diteliti  dari  segi  kimia.  Air  minum  harus  bebas  dari
kandungan zat kimia berbahaya, seperti logam berat air  raksa  atau  merkuri  (Hg),  timbal  (Pb)  dan  (Au) aluminium,  besi,  serta  klorida,  dan  syarat mikrobiologi, tidak boleh mengandung bakteri-bakteri patogen (bersifat racun sehingga dapat menimbulkan penyakit).  Bakteri  yang  tergolong  patogen  adalah E.coli, Salmonella typhii, dan sejenisnya.
Dengan  dijelaskannya  tentang  syarat  air minum  yang  sehat  pada Pasal  2  ayat  2  Keputusan Menteri  Kesehatan  tersebut, maka air  minum  isi ulang  di  Kecamatan  Slawi  Kabupaten  Tegal seharusnya sebagian  besar  yang  dijual  oleh  para pelaku  usaha  sudah  layak  untuk  di  konsumsi sehingga  tidak  merugikan  konsumen  karena  telah memenuhi  syarat  air  minum  yang  ditetapkan  oleh Menteri  Kesehatan  serta  layak  dikonsumsi  bila mendapatkan ijin dan mendapatkan surat layak sehat dari Dinas Kesehatan.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang
Konsumen  dan  pelaku  usaha  mempunyai hubungan yang sejajar, karena saling membutuhkan (Herlina  &  Santi,  2018). Hubungan  yang  saling membutuhkan  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen  dalam  kegiatan  bisnis  sering  terjadi. Hubungan  itu  terkait  dengan  penggunaan  dan pemanfaatan  barang  maupun  jasa yang  dijual  oleh pelaku usaha (Riza & Abduh, 2018).
Perlindungan  konsumen  mempunyai  cakupan yang  luas  meliputi  perlindungan  konsumen  dalam memperoleh  barang  dan  jasa,  yang  berawal  dari
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga  ke akibat-akibat  dari  pemakaian  barang  dan jasa itu (Sidabalok, 2014).
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Kosumen  menyatakan bahwa,  Perlindungan  konsumen  adalah  segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Hasil  penelitian  khususnya  di  Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, lembaga terkait yang saat ini berperan  dalam  melakukan  pengawasan  dan perlindungan  terhadap konsumen isi  ulang  adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Dinas Kesehatan setempat  melakukan  kegiatan  sosialisasi  kepada masyarakat  sebagai  konsumen  air  minum  isi  ulang, kegiatan  sosialisasi  ini  harus  dilakukan  supaya konsumen  diharapkan  lebih  teliti  dalam  memilih  air minum untuk dikonsumsi supaya tidak membahayakan  bagi  kesehatan  konsumen  apabila dikonsumsi secara terus-menerus.
Dalam undang-undang perlindungan konsumen  menyatakan  bahwa  pemerintah bertanggung  jawab  atas  pembinaan  dan penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  yang menjamin  di  perolehnya  hak  konsumen  dan  pelaku usaha.  Di  dalam  Undang -undang perlindungan konsumen juga telah mengakui adanya hak-hak dari konsumen untuk membentuk suatu wadah/organisasi yang dianggap dapat membantu maupun melindungi hak-hak  kepentingan  konsumen.  Organisasi  ini adalah  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan
kepada  pemerintah  dalam  upaya  mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia Oleh karena itu konsumen  sebagai  pemakai  barang  dan/atau  jasa yang  tersedia  dalam  masyarakat  memiliki  hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam Undang- undang  No.  8  Tahun  1999  telah  dijelaskan  secara lengkap  mengenai  aspek-aspek  regulasi  yang berlaku dalam  setiap  konsumen  di  Indonesia mempunyai  hak-hak  yang  diatur  dalam  Pasal  4 Undang-undang  No.8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :
Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa, Hak  untuk  memilih  barang-barang  dan/atau  jasa serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, Hak atas informasi yang benar, jelas, dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau  jasa, Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhanya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan, Hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan  konsumen  secara  patut, Hak  untuk mendapat  pembinaan  dan  pendidikan  konsumen, Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar dan jujur  serta  tidak  diskriminatif, dan Hak mendapatkan  dispensi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya.
Penerapan  standar  mutu  pada  air  minum  isi ulang dibuktikan berdasarkan surat yang dikeluarkan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
222
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal baik berupa pendaftaran  depot  air  minum  isi  ulang  di  Dinas Kesehatan  yang  nantinya  akan  mendapatkan  surat layak sehat dari Dinas Kesehatan maupun surat hasil pemeriksaan kimia dan bakteriologi air minum yang harus  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha  depot  air  minum sesuai Keputusan Menteri Kesehatan 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan  Kualitas  Air  Minum.  Dan  disertai dengan  upaya  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha depot air minum dalam menjaga kualitas air minum isi  ulang  yaitu  mengambil  sumber  air  langsung  dari air mata pengunungan, menjaga kebersihan tempat, bak  penampungan  air  baku,  dan  galon,  mengurus izin  layak  sehat  air  minum  isi  ulang  dari  Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, memeriksa sample air secara  rutin  ke  laboratorium,  memperbaiki  dan menjaga kualitas air sesuai petunjuk yang diberikan oleh  Dinas  Kesehatan  berdasarkan  hasil pemeriksaan  yang  telah  dilakukan,  memberikan pelayaan yang baik kepada konsumen.
Selain  itu  bagi  usaha  yang  bergerak  dalam bidang  air  minum  isi  ulang,  berdasarkan  Kep. Menperindag  No.  705/MPP/Kep/II/2003,  harus memiliki nomor MD dan SNI untuk memperoleh izin usaha. SNI adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) 01  35543-1996,  yang  berkaitan  dengan  kualitas suatu produk. SNI ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, setelah melalui serangkaian tes laboratorium.  Sedangkan  nomor  MD  adalah  nomor registrasi  produk  makanan  dan  minuman  dalam negeri.  Apabila  standar  mutu  kualitas  air  minum  isi
ulang  tersebut  tidak terpenuhi  oleh  pelaku  usaha depot air minum isi ulang dapat merugikan konsumen itu sendiri.
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa konsumen pengguna air minum isi ulang khususnya di  Kecamatan  Slawi  Kabupaten  Tegal  sebagian besar  bisa  menerima  air  minum  isi  ulang  tersebut dengan  kondisi  yang  diharapkan  supaya  tidak merugikan  setiap  konsumen.  Tetapi  mengenai perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  air  minum isi ulang di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal harus ditingkatkan  lagi dengan  upaya  sosialisasi  dan keterbukaan informasi oleh pelaku usaha, walaupun belum  sesuai  dengan  apa  yang  dijelaskan  menurut AZ  Nasution,  beliau  menjelaskan  bahwa  hukum perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  dari hukum  konsumen  yang  memuat  asas-asas  atau kaidah-kaidah  yang  bersifat  mengatur  dan  juga mengandung  sifat  melindungi  kepentingan  setiap konsumen. Asas  keamanan  dan keselamatan perlindungan  konsumen  air  minum  isi  ulang  di kabupaten  slawi  harus  di  implementasikan  sebagai bentuk  pelaksanaan  Undang-Undang  No.8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Peran  pelaku  usaha  depot  air  minum  dalam mengawasi  kualitas  air  minum isi  ulang  khususnya yang  berada  di  Kecamatan  Slawi  Kabupaten  Tegal yang  sudah  cukup  baik,  tetapi  harus  ditingkatkan peran  aktif  pelaku  usaha  depot  air  minum  isi  ulang dalam menjaga kualitas air minum isi ulang tersebut, khususnya  dalam  menjaga  dan  memelihara peralatan usahanya dengan baik dan benar. Supaya
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
223
tidak  mempengaruhi  kualitas  air  minum  isi  ulang tersebut,  sehingga  tidak  merugikan  kedua  belah pihak  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen khususnya konsumen pengguna air minum isi ulang.
Sanksi  administratif dan  pidana bagi  pelaku usaha  yang  melanggar ketentuan  Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## D. SIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  air minum  isi  ulang  khususnya  di  Kecamatan  Slawi Kabupaten  Tegal  harus  ditingkatkan  lagi, walaupun peran  pelaku  usaha  depot  air  minum  dalam mengawasi  kualitas  air  minum  isi  ulang  khususnya yang  berada  di  Kecamatan  Slawi  Kabupaten  Tegal yang  sudah  cukup  baik,    tetapi  harus  ditingkatkan peran  aktif  pelaku  usaha  depot  air  minum  isi  ulang dalam menjaga kualitas air minum isi ulang tersebut, dan  memberikan  pengawasan  pada  produk  air minum  isi  ulang  yang  diproduksi  pada  konsumen. Selain  itu  apabila  ada  salah  satu  konsumen pengguna air minum isi ulang yang dirugikan, apabila terjadi  kelalaian  pelaku  usaha  dalam  menjaga  air minum isi ulang tersebut dan tidak memenuhi standar mutu  yang  baik  yang  telah  ditetapkan  Dinas Kesehatan pada air minum isi ulang dapat merugikan konsumen itu sendiri.
Penerapan  standar  mutu  pada  air  minum  isi ulang dibuktikan berdasarkan surat layak sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal baik berupa pendaftaran depot air minum isi ulang di Dinas  Kesehatan  yang  nantinya akan  mendapatkan
surat layak sehat dari Dinas Kesehatan maupun hasil pemeriksaan bakteriologi dan kimia pada air minum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha depot sesuai Keputusan Menteri Kesehatan, serta disertai dengan upaya  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  depot  air minum  dalam  menjaga  kualitas  air  minum  isi  ulang yaitu,  menjaga  kebersihan  tempat air  baku, mengurus  izin  nomor  MD  dan  SNI,  mengurus  izin surat  layak  sehat  air  minum  isi  ulang  di  Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, memeriksa sample air secara  rutin  ke  laboratorium,  memperbaiki  dan menjaga kualitas air sesuai petunjuk yang diberikan oleh  Dinas  Kesehatan  berdasarkan  hasil pemeriksaan  yang  telah  dilakukan,  memberikan pelayaan yang baik kepada konsumen.
Apabila  standar  mutu  kualitas  air  minum  isi ulang  tersebut  tidak  terpenuhi  oleh  pelaku  usaha depot air minum isi ulang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Rata-rata konsumen tidak berani komplain mengenai masalah penggunaan air minum isi ulang apabila  air  minum  isi  ulang  tersebut  merugikan mereka,  tapi  secara keseluruhan  konsumen  air minum  isi  ulang bisa  menerima  air  minum  isi  ulang tersebut dengan kondisi seperti yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Miru, A. (2013). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi  Konsumen  di  Indonesia.  Jakarta:  Raja Grafindo Perdasa
Nasution,  AZ.  (2001). Hukum  Perlindungan Konsumen. Jakarta: Diadit Media
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Sunggono, B. (2007). Metodologi Penelitian Hukum.,
Cet 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sidabalok,  J.  (2014). Hukum  Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
Shidarta.  (2006). Hukum  Perlindungan  Konsumen
Indonesia. Jakarta: Grasindo

## JURNAL
Constantine, Kinda., Massoud, May.,  Alameddine,
Ibrahim., & El-Fadel,  Mutasem.(2017).  The role  of  the  water  tankers  market  in  water stressed semi-arid urban areas:Implications on water quality and economic burden. Journal of Environmental Management, 188, pp.85–94.
Iqbal, Muhammad., Darmana, Ayu., & Syamsul,
Darwin. (2019). Pembinaan Dan Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum  Isi  Ulang  Di Kabupaten  Simeulue Tahun  2018. Contagion :  Scientific  Periodical Of  Public  Health  And  Coastal  Health,
Vol.1,(No1), pp.1–10.
Herlina,  Elis.,  &  Santi,  Sri.  (2018).  Perlindungan Hukum  Terhadap  Konsumen  Pada Perjanjian  Pembiayaan Dengan  Fidusia Tidak  Terdaftar. Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum, Vol. 25, (No.2), p.290.
Razman, Muhammad  Rizal., Suhor, Shamsuddin.,
Yussof, Syakina  Syaid  Ahmad.,  & Azlan,
Azrina. (2012).  Consumer  Protection  and
Environmental Sustainability on Drinking Bottled Water  from  Malaysian  Sale  of  Goods  Law Perspectives:  Focusing  on  Statutory  Implied Terms. Research Journal of Applied Sciences, Vol.7, (No.1), pp.36–40.
Nangin,  C.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Yang  Mengalami  Kerugian  Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekpedisi Menurut  UU  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen, Lex Crimen, Vol. VI (No.4), pp.62-70.
Tadjuddin, N.  (2017). Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen  Air  Bersih  Atas  Layanan Perusahaan  Daerah  Air  Minum  “Ue  Tanah” Kabupaten  Tojo  Una-Una  Ditinjau  Dari Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen. Jurisprudentie,  Vol 4, No.1), pp.103–22.
Prananingtyas,  P.  (2018).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Investor  Emas. Jurnal Masalah- Masalah  Hukum, Jilid  47 (No.4,Oktober), pp. 444-445.
Rachmanto,  A  Dwi.  (2018).  Penyelesaian  Sengketa
Konsumen  Akibat  Perjanjian  Baku  Dan Klausula Baku Pasca Keberlakuan Undang- Undang  No.  21  Tahun  2011  Tentang Otoritas  Jasa  Keuangan. Jurnal  Hukum  &
Pembangunan, Vol.48, (No.4), p.840
Rahdiansyah. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang. UIR  Law  Review, Vol.2,  (No.2),  pp.347– 353.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Riza,  Faisal.,  &  Abduh,  Rachmad.  (2018). Penyelasaian  Sengketa  Secara  Arbitrase Untuk Melindungi  Konsumen  Melalui  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen. Jurnal EduTech, Vol 4 (No.1), p.30
Sari, Aini Puspita.,  Hamzah., & Rusmawati, Dianne Eka.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen  Muslim  Terhadap  Penjualan Makanan  Menggunakan  Campuran  Daging Babi. Pactum  Law  Jurnal ,  Vol  1, (No.3),
p.183.
Setiantoro,  Arfian.,  Putri,  Destika  Fayreizha.,
Novitarani,  Anisah.,  &  Njatrijani,  Rinitami.
(2018).  Urgensi  Perlindungan  Hukum
Konsumen  Dan  Penyelesaian  Sengketa  E- Commerce Di  Era  Masyarakat  Ekonomi ASEAN. Jurnal Rechtsvinding, Vol 7, (No.1),
p.2
Suyadi.  (2010).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Produk  Pangan  Olahan  Yang Mengandung  Bahan  Rekayasa  Genetika.
Jurnal Dinamika Hukum, Vol 10 (No.1),p.70
Zazili,  Ahmad.,  &  Hartono.  (2018).  Model Pemberdayaan Konsumen Terhadap
Ancaman Bahaya Produk Pangan Tercemar
Bahan  Berbahaya  Beracun  di  Provinsi
Lampung. Jurnal  Ius  Quia  Iustum,  Vol  23
(No.3),p. 392.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang
Perlindungan Konsumen
Keputusan Menteri Kesehatan No.
907/MENKES/SK/VII/2002  Tentang  Syarat- Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan RI  dalam  Pasal  2  No.  651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum

## WAWANCARA
Behaki,  A. Wawancara  Pedagang  Depot  Air  Minum Isii Ulang Palma, Kab.Tegal, 26 Juli 2018 Nuraeny, S. Wawancara  Seksi  Penyuluhan  Dinas Kesehatan Kab.Tegal, 25 Juli 2018