JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.127-145 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence

## Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui
Business Judgement Rule Doctrine

## Mochammad Abizar Yusro
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang Email: abizar.yusro@gmail.com

## Ali Ismail Shaleh
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang Email: aliismailshaleh@gmail.com

## Hari Sutra Disemadi
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang Email: haridisemadi@gmail.com
DOI: 10.23917/jjr.v1 0 i1.11006
Submission
Track:
Received:
31 Mei 2020
Final Revision:
26 Juli 2020
Available online:
31 Juli 2020 Corresponding
Author:
Hari Sutra Disemadi

## ABSTRAK
Tujuan:  Penelitian ini bertujuan  untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis Direksi BUMN yang dikriminalisasi akibat keputusan bisnis tersebut merugikan keuangan negara.
Metodologi:  Penelitian yang bersifat deskriptif ini menggunakan metode  penelitian  hukum normatif  yang mengedepankan pada data sekunder. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan kepada Direksi  BUMN dalam mengambil keputusan bisnisnya  dapat berupa hak imunitas,  yang mana dengan hak ini seorang Direksi BUMN  dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana apabila Direksi tersebut dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang telah diambil dan dijalankan telah sesuai dengan prinsip- prinsip bisnis yang layak (business judgement rule) sesuai ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Kegunaan: Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat berkontribusi dalam literatur mengenai perlindungan hukum bagi keputusan bisnis
haridisemadi@gmail.com
Direksi BUMN yang telah dikriminalisasi.
Kebaruan/Orisinalitas:  Berbeda dengan penelitian terdahulu, pada penelitian ini menunjukkan  business judgment rule doctrine dapat dipergunakan untuk menlindungi  keputusan bisnis  Direksi BUMN yang merugikan negara dan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum keputusan bisnis Direksi BUMN  setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.  48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU- XI/2013.
Keywords:  Perlindungan Hukum,  Keputusan Bisnis, Direksi BUMN, Business Judgment Rule Doctrine.

## PENDAHULUAN
Dewasa ini,  perkembangan pembangunan perekonomian baik skala internasional maupun nasional  menjadi  fokus  pelaksanaan maupun penyelenggaraan di suatu negara. Di Indonesia saat ini, pengembangan perekonomian lebih difokuskan untuk efisiensi investasi yang tercermin dalam visi pembangunan di tahun 2020. Hal ini tentunya didasarkan pada tujuan konstitusional untuk  menciptakan kesejahteraan serta  kemakmuran  masyarakat di Negara  Indonesia  (Lestari et al., 2018; Rahadiyan, 2014), nilai-nilainya telah terkristalisasi dalam amanat Pasal33 UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia.
Adanya amanat kontitusional tersebut memberikan konsekuensi-logis bagi negara untuk menyelenggarakan perekonomian yang sejalan dengan paradigma demokrasi ekonomi Indonesia (Utama, 2018). Salah satu upaya negara untuk menjalankan amanah dengan sebaik- baiknya adalah dengan memberikan diversifikasi peran melalui pembangunan usaha pada sektor publik. Sehingga negara yang diwakili oleh pemerintah dapat memiliki peran ganda dengan menjadi otoritas di sektor publik ( jure imperi) yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan eksekutif dan pelayanan terhadap masyarakat ( public service ), dan juga menjadi pelaku ekonomi di sektor privat ( jure gestionis ) yang bertugas untukmenyelenggarakan perekonomian di bidang privat dan mencari keuntungan untukpendapatan negara (Ansari, 2019; Huda, 1996). Melalui usaha di sektor privat inilah, tercipta sebuah konsep perusahaan berbadan hukum PerseroanTerbatas (PT) yang dimiliki oleh negara, perusahaan tersebut dikenal dengan nama BUMN atau BadanUsaha MilikNegara.
Istilah    BUMN di Indonesia merupakan perusahaan yang dimiliki serta  dikelola oleh negara untuk mencari pendapatan dan keuntungan bagi negara ( State Owned Enterprise/
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.127-145 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
SOEs). Perusahaan ini berperan sangat penting dalam memegang dan menyelenggarrakan perekonomian negara (Harris, 2017; Rahadiyan, 2014). Peran BUMN dibutuhkan dalam perekonomian nasional, karenaBUMN sangat berdampak dalam memberikan kontribusiterhadap pemasukan atau penerimaan kas keuangan negara dalam bentuk deviden. Selain itu, perusahaan ini memiliki peran strategis terhadapproduksi barang dan jasa kepada masyarakat yang nantinya dapat memberikan keseimbangan terhadap sektor swasta yang turut mengembangkan perekonomian nasional (Pramagitha & Sukranatha, 2019).
Secara definitif BUMN telah diatur dan termaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2003 tentang Badan Usaha Milik  Negara  (UU BUMN).  Pasal  1 angka 1 UU BUMN menyatakan bahwa BUMN merupakan suatu badan usaha yang keseluruhan ataupun sebagian besarmodal badan usaha dimiliki oleh Negara  Indonesia dengan cara penyertaan modal  oleh negara (kekayaan negara yangdipisahkan) secara langsung.  Artinya, negara dalam hal ini memutuskan untuk memberikan modal atau pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada perusahaan. Maka hakikatnya penyertaan  modal tersebut lepas dari APBN Negara  Indonesia yang mana negara  hanya sebatas berkedudukan sebagai pemegang saham perusahaan (Rimardhani et al., 2016).
Saat menjalankan operasional perusahaan,  BUMN  sebagai subjek hukum  wajib berbentuk badan hukum atau yang dikenal dengan penyebutan “ recht persoon ”, sama hal nya dengan “ natuurlijk person ” yaitu orang sebagai subjek hukum . BUMN sebagai subjek hukum juga  mempunyai hak serta kewajiban atau duty . Perusahaan  dengan bentuk BUMN dinilai cakap hukum yang mana BUMN dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum terhadap subjek-subjek hukum lain. Akan tetapi, perbuatan hukum yang dapat dilakukan olehBUMN terbatas  pada perbuatan-perbuatan yang hanya berurusan dengan harta keekayaan  milik BUMN sendiri, contohnya berupa pemembuatan  perjanjian  bisnis dengan subjek hukum lainnya (perusahan/orang). BUMN sebagai recht person, dibentuk melalui proses hukum yang tidak fiktif  (nyata), hal ini ditandai dengan  BUMN dapat melakukan  kegiatan  operasional bisnisnya  di  masyarakat  (Harahap, 2011).  Proses  menjalankan  hak serta kewajibannya, BUMN harus dikelola/dijalankan  oleh  organ-organnya. Organ-organ dalam  BUMN dapat berupa  RUPS (Rapat Umum PemegangSaham), Direksi BUMN serta  Komisaris  BUMN itu sendiri. Masing-masing organ  tersebut  memeiliki  tugas  serta  kewewenanganya  masing-
masing yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) dan UU BUMN (Kurniawan, 2012).
BUMN sebagai recht  person tidak mampu melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan organ-organ didalamnya. Walaupun  demikian, BUMN  memiliki kedudukan  atau status yang bersifat mandiri atau persona standi judicio (Prasetya, 2011). Hal ini dikarenakan BUMN  sebagai  entitas  hukum    atau legal entity memiliki kepengurusan serta kepemilikan yang  terpisah  dari  pemiliknya ( separate  legal  entity ).  Selain penyelenggaraan BUMN yang separate  legal  entity ,  tangung jawab yang dimiliki oleh BUMN memiliki sifat  yang terbatas ( limited liability/beperkte  aanspraakelijkheid ).  Secara harfiah, eksistensi serta  validitas sebuah BUMM yang berbadan hukum Perseroan Terbatas tidak terancam oleh kepailitan yang diakibatkan  pengunduran  pemilik atau pemegang saham karena BUMN  memiliki kepengurusan  serta kepemilikan  yang terpisah dari  pemiliknya ( separate  legal  entity ) (Isfardiyana, 2017).
Sejalan amanat  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas  (UU PT)  pemegang saham memiliki tanggugjawab secara terbatas  yang  mana tanggungjawab pemegang saham hanya padamodal atau sahamyang dimilikinya. Berkaca pada Pasal tersebut maka pemegang saham tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi apabila terjadi kerugian yang dialami  oleh perusahaan. Pertanggungjawaban terbatas ini sejalan dengan konsep  BUMN  yang dianut  Negara  Indonesia yaitu separate  legal entity (Atikah, 2016) . Hakikatnya, segala perbuatan hukum yang dilakukan  oleh BUMN dengan subjek-subjek hukum yang lain adalah merupakan tanggung jawab pribadi BUMN itu sendiri. Maka dari itu, pemegang saham BUMN tidak mempunyai hak bahkan kewajiban hukum atas setiap  perbuatan hukum yang dilakukanBUMN.  Atas dasar hal tersebut, setiap keuntungan yang diperoleh BUMN melalui perbuatan hukumnya  merupakan keuntungan BUMN, begitupun sebaliknya yang mana BUMN mengalami kerugian, maka kerugian tersebut adalah beban dan tanggung jawab BUMN itu sendiri (Rahadiyan, 2014) .
BUMN yang berbadan hukumkan Perseroan Terbatas merupakan manifestasi artificial person/ kunsmatige rechtspersoon yang tidak mampu melakukan  perbuatan hukum tanpa adanya organ-organ pembantu (contohnya Direksi, Komisaris dan RUPS) . Organ-organ yang kedudukannya sebagai pengurus nantinya bertanggung  jawab, mewakili perusahaan dalam menjalankan urusannya, atau mengambil keputusan atas nama BUMN. Organ-organ tersebut masing-masing memiliki tugasnya serta kewenangan untuk mengurusi BUMN (Akbar, 2016).
Berkaca pada Pasal 1 angka 5 UU PT bahwa Direksi merupakan salah satu organ fundamental dalam BUMN diberikan tugas dan kewenangan untuk menjalankan kepengurusan BUMN dan bertindak menjadi wakil atas nama  BUMN, baik bertindak di  dalam maupun  diluar pengadilan demi kepentingan BUMN sesuai dengan ketentuan ADRT perushaan.
Saat menjalankan pengurusan sebagai organ BUMN, Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan melalui sebuah kepercayaan ( fiduciary duty) yang diberikan melalui prosedur RUPS oleh para pemegang saham ( shareholders). Fiduciary duty menjadi prinsip dasar Direksi dalam menjalankan amanah sebaik-baiknya dengan harapan  besar memiliki intregritas, intelektualitas, itikad baik, profesionalisme,  dan kecakapam dalam pengurusan BUMN. Sehingga diharapkan nantinya dapat menjalankan operasional  BUMN  secara berkesinambungan ( continuity) dan menciptakan keuntungan ( profitability) (Khairandy, 2009).
Namun, dalam menjalankan tugas danfungsinya Direksi kerap kali menghadapi tantangan dianggap telah memberikan keputusan yang merugikan yang berujung pada proses peradilan  pidana ( criminal legal procedure) . Kriminalisasi Direksi ini seringkali terjadi diakibatkan adanya suatu keputusan Direksi yang mampu menciptakan kerugian bagi BUMN dan dengan kerugian tersebut, Direksi dianggap telah menciptakan kerugian pula terhadap APBN yang dileburkan kedalam perusahaan melalui penyertaan modal langsung oleh negara (Mahyani, 2019).
Kriminalisasi Direksi pernah dialami oleh Mantan Direktur  Utama  PT.  Pertamina (BUMN) yakni Karen Agustiawan yang dianggap melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) oleh pemegang saham  akibat keputusan bisnis  yangdimabilnya  ( business decision ). Karen dianggap telah melanggar  ketentuan  Pasal  3 ayat 1 Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah  dalam Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo . Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Keputusan bisnis Karen atas nama PT. Pertamina dengan Roc Roil Ltd dalam proyek Participacing Interest (PI) Blok Buster Manta Gummy(BMG) dianggap telah menguntungkan Roc Roil Ltd. Menurut perhitungan laporan dari Kantor  Akuntan  Publik Drs. Soewarno, perbuatan  Karen  Agustiawan telah merugikan APBN sebesar Rp. 568.000.000.000.000 (Gabrilin, 2019).
Dalam melaksanakan operasi bisnis BUMN  tidak selamanya dihadapkan pada keuntungan semata, melainkan juga dihadapkan pada fase-fase kerugian. Akan tetapi, setiap
kerugian yang ditimbulkan akibat keputusan Direksi tidak dapat serta merta dikategorisasikan sebagai kejahatan berbasis ekonomidengan pelaku terpelajar ( white collar crime ) (Atmasasmita, 2010). Selain itu, Direksi  tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana akibat  kesalahan  terhadap  pengambilan keputusan bisnisnya  ( mere error of judgement) (Fuady, 2010). Akan tetapi  diperlukan adanya suatu identifikasi dan pembuktian ( bewijs ) bahwa Direksi benar-benar berbuat kesalahan ( schuld ) yang disertai niat jahat ( mens rea) , kelalaian, tidak beritikad baik dan bertentangan dengan doktrin business judgement rule atau prinsip-prinsip bisnis  yang layak.  Berdasarkan paparan yang diuraikan diatas, penelitian ini akan berfokus pada penerapan business judgement rule doctrine sebagai perlindungan hukum terhadap  Direksi dalam memberikan keputusan bisnis pasca Putusan  Mahkamah Konstritusi Republik Indonesia (MK RI) No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan  adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ). Pendekatan perundang- undangan merupakan  pendekatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan seperti UU BUMN,  UU PT, dan Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan  Negara  (UU Pembendaharaan  Negara)  serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan. Pendekatan konseptual  merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami teori dan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan penelitian ini. Data yang digunakan  pada penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi atas bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan  hukum  tersier. Data  sekunder tersebut diperoleh melalui teknik pengumpulan studi kepustakaan ( library research ), yang kemudian data dianalisis secara kualitatif (Marzuki, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Business Judgement Rule Terhadap Penyelenggaraan BUMN dalam Ketentuan Hukum di Indonesia
BUMN memiliki kemandirian dalam menjalankan kepengurusannya secara independen. BUMN yang berstatus badan hukum ( recht person) memiliki hak serta kewajiban dan memiliki  kecakapan  hukum dalam  melakukan perbuatan-perbuatan  hukumnya. Bentuk badan hukum BUMN yang berupa Perseroan Terbatas ini bersifat terbuka dalam penanaman
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.127-145 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
dan pembiayaan  yang  berupa modal ( go public) sehingga  BUMN  memiliki kapasitas dan kewenangan untuk mengurus harta kekyaannya secara mandiri (Larry, 1984) . Atas dasar konsep  kemandirian BUMN yang berbadan hukum Perseroan Terbatas maka sangat jelas diperlihatkan bahwa BUMN telah mendapatkan pengakuan secara yuridis melalui UU PT atas status kemandiriannya sebagai suatu recht person atau badan hukum.
Pengaturan BUMN  diatur dalam ketentuan undang-undang yang saling berkaitan, diantaranya adalah UU PT yang menjleaskan mengenai kemandirian perusahaan BUMN yang berstatus badan hukum dan bersifat mandiri. Selain itu, BUMN  juga diatur secara khusus dalam  UU BUMN  yang mengatur mengenai  pemberlakuan segala ketentuandan prinsip- prinsip perusahaan milik negara.
Secara definitif berdasarkan Pasal  1 UU BUMN,  menyatakan bahwa BUMN  adalah badan usaha yang sebagian besar atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh Negara Indonesia, yang mana penyertaan modalnya dilakukan secara langsung dan bersumber dari APBN yang dipisahkan.  APBN yang dipisahkan tersebut merupakan kekayaan negara yang  dijadikan sebagai  penyertaan modal oleh negara pada perusahaan persero dan/atau perum. Sementara pemisahan  keuangan negara adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN  untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN yang selanjutnya pembinaan dan pengelolaan keuangan tersebut tidak lagi  didasarkan pada system  APBN. Namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan  pada  prinsip perusahaan yang sehat  (Dwidjowijoto, 2003; Kusmono, 2016; Susanto, 2017). Meninjau Pasal 1 UU BUMN ini maka terlihat beberapa unsur bagi  perusahaan  agar dapat disebut sebagai BUMN  yakni  modal perusahaan tersabut wajib didominasi oleh negera, yang mana kepemilikan modal minimumnya adalah 51%, kemudian penyertaan modal oleh  negara tersebut berasal dari APBN yang dipisahkan (Rahadiyan, 2014).
Saat BUMN melaksanakan kewajibannya untuk beroperasi, tentu BUMN tidak dapat menjalankannya secara langsung. Terdapat organ-organ kepengurusan yang nantinya mewakili BUMN untuk melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan  hukum BUMN, salah satunya dilakukan oleh  Direksi.  Pasal  1 angka 5 UU PT menyatakan bahwa Direksi mempunyai tugas untuk melakakukan  pengurusan terhadap Perseroan, untuk kepetingan Perseroan  sesuai dengan maksud dan tujuan  Perseroan serta mewakili Perseroan  (Azheri & Anggunsuri, 2020).
Direksi  dalam menjalankan tugas dan tanggung  jawabnya memiliki dua fungsi yaitu fungsi  pengurusan ( management ) serta fungsi  perwakilan ( representation ). Kedua fungsi tersebut, pada dasarnya telah termaktub dalam ADRT.  Direksi  BUMN yang mempunyai kekuasaan ( power ), berwenang ( authority ) serta bertanggungjawab ( responsibility ) penuh atas pengurusan  BUMN  (Sjawie, 2017).  Akan tetapi, dalam melaksanakan segala kewajibannya Direksi  Perseroan BUMN selayaknya diberikan hak imunitas yang sesuai koridor peraturan perudang-undangan agar dapat menjalankan tugas dengan optimal terutama  saat melakukan keputusan bisnisnya ( business decisions ). Perlindungan hukum Direksi tersebut dikenal dalam hukum Perseroan sebagai Business Judgement Rule. Secara definitif Business Judgement Rule diinterpretasikan bahwa Direksi  tidak  dapat dipertanggunngjawabkan atas kerugian yang ditimbulkan dari suatu pengambilan keputusan  bisnis oleh  Direksi  (Kusmono, 2016), akan tetapi tindakan tersebut harus didasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian agar Direksi bisa mendapat perlindunganhukum tanpa perlu mendapatkan  pembenaran dari shareholders (pemegang saham)  ataupun  pengadilan atas keputusan bisnis  yang diambilnya terhadap penyelenggaraan perusahaan  (Nasution et al., 2016; Subekti, 2008). Sehingga Direksi mendapatkan job protection saat menjalankan kewajiban untuk mengurus perusahaan  dan nantinya diharapkan  mampu bekerja secara optimal untuk mewujudkan prinsip-prinsip good corporate governance atau prinsip-prinsip pengelolaan perusahaanyang baik (Rimardhani et al., 2016) .
Jika ditinjau dalam ketentuan hukum di Indonesia,  doktrin Business Judgement Rule telah  termanifestasi  ke dalam UU PT  yang mengatur berkenaan dengan  tugas dan imunitas seorang Direksi perusahaan. Hal ini tercermin pada Pasal 92 UU PT, menyatakan bahwa :
1) Seorang  Direksi  perusahaan  wajib  melaksanakan  pengurusan  perusahaan  demi kepenetingan perusahaan yang sesuai denganADRT perusahaan;
2) Seorang Direksi diberikan kewenangan untuk melaksanan pengurusan perusahaan, sejalan dengan ketentuan/kebijakan yang dianggap patut dalam batas ketentuan  peraturan perundang-undangan danADRT perusahaan;
3) Seorang Direksi harus melaksanakan pengurusaan perusahaan  secara bertanggung jawab ( responsibility ) serat penuh itikad baik atau good faith ;
4) Seorang  Direksi dapat  diperpertanggungjawabkan  seluruhnya secarapribadi ataskerugian perusahaan, manakala telahlalai dalam melaksanakan tugasnya;
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.127-145 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
5) SeorangDireksi  tidakdapat dipertanggungjawabkan atas  segala  kerugian  perusahaan manakala mampu membuktikan:
a. Kerugian perusahaan tidak ditimbulakan oleh kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya;
b. Telah menjalankan kepengurusan perusahaan secara hati-hati dengan penuh itikad baik demi kepentingan perusahaan serta sesuai  denganADRT perusahaan;
c. Tidak  adanya conflict of interest atau  benturan kepentingan  atas tindakan penyelenggaran perusahaan secaralangsung maupun tidaklangsung yang menciptakan kerugian; dan
d. Telah melakukan perbuatan pencegahan (preventif)  untuk  meminimalisasi bahkan mencegah timbulnya kerugian  yang dialami oleh perusahaan.
Dalam hal ini dapat diambil benang merah terkait norma  yang berkaitan dengan business judgement rule doctrine. Pertama , bahwa Direksi  dalam menjalankan segala kewajiban pengurusan harus didasarkan pada tujuan dan kepentingan Perseroanyang ditentukan oleh undang-undang atau ADRT Perseroan. Hal ini dikarenakan Direksi merupakan jabatan yang diberikan atas kepercayaan melalui RUPS ( fiduciary duty) . Sehingga dalam  menjalankan segala kewajibannya  Direksi  perusahaan  harus melaksanakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Pereroan yang tertuang dalam  ADRT dan dilaksanakan secara itikad baik atau good faith , penuh tanggungjawab dan menggunakan prinsip  kehati- hatian ( prudent) terutama dalam mengeluarkan sebuah keputusan bisnis ( business decisions ) agar tidak mengalami kesalahan atau kerugian yang fatal.
Kedua , setiap Direksi dalam  menjalankan kewajibannya bisa dipertanggungjawabkan secara  personal ataskerugian  perusahaan  yang dihasilkan, manakala  dalam melaksanakan kepengurusan,  Direksi  perusahaa  melakukan kesalahan ( mistake )  serta  kelalaian ( negelence) yang didasarkan pada perbuatan yang tidak beritikad baik maupun prinsip kehati-hatian. Jika dalam organ  Direksi  terdapat dua  Direksi  atau lebih, maka ia akan dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng.
Ketiga, dalam melaksanakan kewajiban kepengurusannya,  Direksi  memiliki hak imunitas agar dapat terlepas  dari kriminalisasi dari kerugian perusahaan dan terhindar pertanggungjawaban pidana kerugian perusahaan.  Hak imuninitas ini  berlaku jikaDireksi perusahaan  telah memenuhi beberapa unsur, diantaranya:  1).  Kerugian  perusahaan tidak
didasarkan/berasal dari  kesalahan ( mistake ) ataupun kelalaian  ( negelence )Direksi dalam mengambil keputusan bisnisnya; 2). Telah  menerapkan  itikad baik ( good faith ) serta prinsip kehati-hatian ( prudent )  dalam menyelenggarakan perusahaan; 3). Tidak  memiliki conflict of interest atas tindakan penyelenggaraan perusahaan yang  baik langsung ataupun tidak langsung; dan  4).  Telah  melakukan pencegahan serta upaya preventif lainnya dalam menanggulangi timbulnya kerugian pada perusahaan. Maka dari itu, manakala Direksi BUMN telah  memenuhi  4 (empat) unsur diatas, maka  Direksi BUMN  tidak  bisa  dimintakan pertanggungjawaban  terhadap  kerugian  yang diakibatakan oleh keputusan bisnisnya, baik pertanggungjawaban secara pidana maupun secara perdata.
Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.  48//PUU-XI/2013  & No.  62/PUU- XI/2013
Direksi  BUMN  saat  menjalanakan kepengurusan perusahaan  dan saat mengambil keputusan bisnis ( business decisions) harus didasarkan  pada prinsip kehati-hatian ( prudent ) serta adanya  itikad  baik atau good faith , dan kesesuaian dengan ADRT perusahaan  serta peraturan perundang-undangan. Keputusan bisnis dari Direksi  BUMN  yang dibuat berdasarkan prinsip kepercayaan ( fiduciary duty) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi manakala terjadi kerugianBUMN (Wijaya, 2019). Manakala terbukti keputusan tersebut melanggar prinsip fiduciary duty, Direksi  harus mempertanggungjawabkan akibat dari keputusan tersebut secara pribadi. Hal ini merupakan  manifestasi dari hak imunitas terbatas  Direksi  BUMN  yang memiliki tanggungjawab besar terhadap keberlangsungan perusahaan yang diberikan oleh para anggota RUPS (Isfardiyana, 2007).
Secara etimologi prinsip fiduciary duty berasaldari  Bahasa Inggris yaitu  “ fiduciary” serta  berasal dari  Bahasa Latin yaitu “ fiduciaries” yang  keduannya  mempunyai arti  yang sama yaitu “kepercayaan” atau bermakna mempercayai. Sedangkan kata “ duty” mamiliki arti “tugas” dalam Bahasa Inggris (Harahap, 2011). Seseorang dapat dikatakan memiliki fiduciary duty setelah seorang tersebut  telah  memiliki/mempunyai  kapasitas kepercayaan yang diperoleh ketika pemilik usaha/perusahaan mempercayakan perusahaan serta kepentingannya kepada orang tersebut. Sehingga, seseorang yang  mendapatkan kepercayaan  tersebut  wajib melaksanakan  tugas dan kewajibannya dalam menyelenggarakan perusahaan berdasarkan
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.127-145 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
prinsip kehat-hatian dan high degree of good faith atau iktikad baik yang tinggi  (Harahap, 2011; Rahadiyan, 2014).
Kepercayaan dalam menjalankan tugas dan kewajiban perusahaan, akan terbentuk dari adanya fiduciary relation (hubungan kepercayaan) yang baik  antara pemilik perusahaan dengan orang-orang yang nantinya dipercayakan untuk mengelola perusahaan (organ perusahaan) . Fiduciary relation tercipta dari adanya hubungan/relasi antara  dua  belah  pihak yang memiliki kepentingan, yakni pihak beneficiary (penerima kepercayaan) dan pemberi kepercayaan  ( fiduciay ). Pihak beneficiary adalah pihak yang memiliki tanggungjawab dan kewajiban dalam bertindak atau memberikan nasihat kepada pihak pemberi kerpercayaan bagi kepentingan pihak pemberi kepercayaan, yang tentunya berkaitan  dengan  permasalahan- permasalahn bisnis atau kerjasama bisnis. Maka, fiduciary duty dapat dikatakan sebagai tugas dan tanggung jawab beneficiary yang terbentuk dari adanya “ trust” atau kepercayan dari fiduciay. Dalam konteks menjalankan  BUMN, fiduciary duty yang diberikan kepada beneficiary dalam hal ini adalah Direksi  BUMN, mengharuskan Direksi tesebut  mempunyai duty of care and skill atau kepedulian serta kemampuan, good faith , loyality serta kejujuran atau honestly terhadap  pengelolaan BUMN.  Dapat dikatakan bahwan Direksi  BUMN dalam menjalakan tugas dan kewajibannya    secara hati-hati serat tidak boleh  lalai dalam menjalankan aktivitas bisnis BUMN (Putra & Kasih, 2013).
Implementasi prinsip fiduciary duty oleh Direksi BUMN dalam menjalankan tugasnya, diwajibkan  memuat klasifikasi  sebagai  berikut:  1).  Wajib melaksanakan tugas secara itikad baik ( good faith );  2).  Bersikap jujur ( honest );  3).  Memiliki kompetensi dan keilmuan yang sesuai  dan dapat dipertanggungjawabkan;  4).  Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perusahaan ( duty of care ); dan 5). Mempunyai loyality atau loyalitas yang tinggi yang bidang pekerjaan.  Kemudian dalam menjalankan tugasnya, seorang Direksi  BUMN memiliki kewajiban sebagai berikut:
1. Duty of care atau prudential duty
Merupakan prinsip yang wajib diimplementasikan oleh Direksi  BUMN  agar seorang Direksi tidak  bertindak  secara lalai dan semeberono ( carelessly dan neglegence ) dalam menjalankan  tanggungjawab dan kewajiban BUMN.  Direksi  BUMN  dalam  mengambil suatu kebijakan serta pengelolaan peruѕahaan wajib didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan itikad baik, selain itu  penyelenggaraan  BUMN dilakukan oleh Direksi  denagn
memperhatikan  pengetahuan  serta  pengalaman уang dimiliki. Untuk itu, Direkѕi BUMN wajib  memperhitungkan  atau memperkirakan  serta memperhatikan  ѕegala  riѕiko-resiko уang  nanntinya  dapat terjadi akibat pengambilan kebijakannya. Dalam mengambil keputusan  atau kebijakan yang baik dan tepat, seorang  Direksi  BUMN diharuskan melaksanakan  sesuai standard of care atau kriteria  kepedulian  tertentu agar kewajiban implementasi  prinsip duty of care idapat terpenuhi. Adapun kriteria kepedulian tersebut adalah sebagai berikut (Isfardiyana, 2017; Sjawie, 2017):
a. Selalu menjalankan secara itikad baik ( good faith );
b. Segala tugas-tugas harus dilaksanakan dengan penuh kepedulian serta  kehati-hatian selayaknya mengelola bisnis atau usaha milik pribadi;
c. Seluruh tugasyang  diberikan dilakukan dengan cara atau mekanisme  yang terpercaya secara logis atau reasonably believe dan  cara yang dimabil merupakan pilihan yang terbaik atau best interest bagi perushaan yang dikelola.
2. Duty to Disclosure
Duty to Disclosure merupakan sikap yang harus dimiliki oleh  Direksi  BUMN  dengan memberikan  validitas  atas informasi-informais  perusahaan kepada stakeholders atau semua pihak  yang berkepentingan  dengan perusahaan dan  berdasarkan tujuan untuk menjamin informasi berdasarkan prosedur yangtransparan dan akuntabel. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dievaluasi secara berkala oleh pihak  pemberi kepercayaan.
3. Duty of Loyality
Prinsip ini adalah sikap loyalitas Direksi BUMN  dalam melaksanakan segala tanggugjawab dan kewajiban yang diberikan, serta mengabdikan diri terhadap perusahaan yang ia kelola. P rinѕip ini juga menuntut Direksi BUMN untuk patuh dan ѕetia terhadap peruѕahaan,  mengamanatkan beѕt  intereѕt bagi perusahaan serta  kepentingan  pemegang ѕahamnуa  haruѕ  prioritaskan  daripada  ѕemua  kepentingan  уang  dimiliki  oleh  Direksi BUMN .  Ѕehingga,  dalam  secara  praktik  prinsip  loyalitas , seorang direksi tidak boleh memiliki  konflik kepentingan antara kepentingan pribadinya  dengan  kepentingan perusahaan dalam memperoleh keuntungan.
4. Dutу of Skill
Duty of Skill merupakan p rinѕip уang menuntut bahwa Direkѕi BUMN haruѕlah ѕeѕeorang уang  profeѕional, karena Direkѕi  BUMN  diharapkan dapat  membawa  perusahaan  pada kemajuan.  Diѕamping  itu,  keahlian  terѕebut  juga  digunakan  untuk  melindungi  dirinуa
ѕendiri.  Apabila  direkѕi  tidak  memiliki  keahlian  dan  kemampuan  dalam  mengelola peruѕahaan,  maka  dimungkinkan  kerugian  peruѕahaan  akan  menjadi  tanggungjawab pribadinуa.
5. Dutу of Diligence
Prinsip ini merupakan bagian dari prinsip fiduciary duty yang mana memuat ketentuan bahwa  seorang  Direksi BUMN diwajibkan  untuk  rajin  dan  giat  dalam  melakѕanakan tugaѕ tanggungjawab dan kewajiban kepenguruѕannуa dalam mengegelola aktivitas bisnis perusahaan.
6. Dutу of Act Lawfullу
Duty of Act Lawfully merupakan prinsip kepercaуaan уang diberikan kepada peruѕahaan bukanlah kepercaуaan tanpa bataѕ dengan kewenangantanpa bataѕ. Tetapi, Direkѕi dalam melakukan  segala  kepengurusannta didaѕarkan  dan  dibataѕi  oleh    ketentuan  peraturan perundang- undangan уang ada dan sesuai ADRT PT.
Direksi BUMN dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab tentunya juga tidak lepas akan hambatan maupun  tantangan yang dihadapinya. Salah satunya mengenai kriminalisasi keputusan bisnis Direksi BUMN yang dianggap merugikan kekayaan negara atau dalam hal ini merupakan APBN. Hal ini terjadi dalam kasus yang dialami oleh Karen Agustiawan seorang Mantan Direktur Utama PT. Pertamina. Karen  Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Karen Agustiawan  diduga terlibat dalam tindakan penyimpangan investasi aset perusahaan minyak asing yang bernama ROC Oil Company Ltd. Karen selaku Direksi BUMN (PT. Pertamina)  mengambil keputusan bisnis dengan membeli sebagian aset perusahaanROC Oil Company Ltd. Aset tersebut terletak di Australia tepatnya di lapangan eksplorasi BaskerManta Gummy (BMG). Kedua perusahaan  menyepakati pembelian aset tersebut dengan jumlah harga  sebesar  US$  31,9 juta.    Akan tetapi, pengembilan keputusan bisnis Karen Agustiawan untuk   membeli aset tersebut diniali tidak memberikan profit (keuntungan) kepada BUMN yang dikelolanya yakni  PT.  Pertamina. Dengan ketidaktepatan Karen Agustiawan dalam mengambil keputusan bisnis tersebut, justru mengakibatkan  BUMN (PT. Pertamina) merugi,  kerugian tersebut ditaksir sebesar  Rp. 568.000.000. 000.000 (Putranto, 2018).
Pada vonnies tuntutan Karen Agustiawan dalam putusan Pengadilan Negeri  Jakarta Pusat (PN Jakpus) No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT menyatakan bahwa Karen Agustiawan telah terbukti  dan meyakinkan ( negative wettelijk bewijstheorie) melakukan tindak pidan korupsi. Sehingga Karen Agustiawan dikenakan sanksi pidana penjara selama 8  (delapan) tahun dan pidanadenda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00. Putusan tersebut juga diperkuat dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI Jakarta) No. 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI bahwa Karen Agustiawan juga terbukti dan meyakinkan telah melakukan  tindak pidana korupsi melalui pengambilan keputusan bisnis yang menciptakan kerugian terhadap keuangan negara (kerugian BUMN). Karen Agustiawan dianggap didakwa telah melanggar  Pasal 2 ayat 1 Undang-UndangNomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang TindakPidana Korupsi juncto Pasal  55 ayat 1  KUHP. Namun, pada pemeriksaan tingkat Mahkamah Agung ( judex juris ), Mahkamah Agung mengoreksi putusan sebelumnya dan memutuskan sebaliknya yang mana Mahkamah Agung menyatakan Karen selaku Direksi BUMN PT. Pertamina  tidaklah terbukti secara sah dan  meyakinkan  dalam melakukan tindak pidana korupsi, serta Mahkamah Agung juga mamutuskan Karen Agustiwan bebas dari segala tuntutan hukum  pidana terkait korupsi.  Mahkamah  Agung berpendapat dalam ratio decidendi (pertimbangan hakim) dalam putusannya bahwa keputusan bisnis yang diambil  oleh  Karen  Agustiawan selaku Direksi PT. Pertamina masih dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang layak atau yang biasa dikenal business judgment rule doctrine . Oleh karena itu, sangat begitu tidak tepat manakala Karen Agustiawan selaku Direksi PT. Pertamina dituntut tindak pidana korupsi dikarenakan telah  mengambil keputusan bisnis yang telah merugikan PT. Pertamanina itu sendiri.
Kriminalisasi atas pengambilan keputusan bisnis oleh Karen Agustiawan dinilai tidak tepat, namun kriminalisasi ini hadir karena adanya benturan konsep norma mengenai pemaknaan “kekayaan negara yang  dipisahkan” antara UU BUMN,  UU PT  dan  UU Pembendaharaan Negara.  Konsep kekayaan negara yang dipisahkan yang terdapat pada UU BUMN  telah diatur dalam Pasal 1 yang mana menyatakan bahwa badan usaha (perusahaan) seluruh atau sebagaian modal yang dimiliki oleh negara tersebut bersumber dari kekayaan negara yang terpisah. Hal ini berarti bahwa biaya yang dikeluarkan oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung dari  APBN bukan lagi menjadi kekayaan negara, karena
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.127-145 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
sejatinya modal tersebut sudah terbagi atas saham-saham, obligasi, atau surat berharga lainnya sebagai kekayaan negara yang dipisahkan (Lestari et al., 2018; Susanto, 2017).
Kemudian konsep kekayaan negara yang  dipisahkan yang terdapat pada UU PT termaktub dalam Pasal  3 ayat (1) yang  menyatakan bahwa pemegang saham perusahaan ( shareholders ) tidak memiliki tanggungjawab secara perseorangan manakala perjanjian yang disepakati  atas  nama perusahaan  mengamali kerugian. Melainkan, pemegang saham hanya bertanggungjawab atas saham yang dimiliki atau tidak melebihi dari saham yang dimilikinya. Maka dari itu, apabila bercermin pada pengelolaan BUMN yang mana negara dikategorikan sebagai pemegang saham, maka negara hanya bertanggung jawab atas saham yang ada pada BUMN itu sendiri. Pasal  3 ayat  (1)  ini  merupakan  konsep dari kepemilikan  perusahaan dengan    prinsip entitas  yang  terpisah (separate  legal  entity) serta  tanggung jawab  hukum secara terbatas ( limited liability ).
Sedangkan konsep kekayaan negara yang dipisahkan yang terdapat pada UU Pembendaharaan Negara tercermin pada Pasal 1 angka 22 yang menyatakan kerugian negara merupakan berkurangnya uang, surat berharga, maupun barang milik negara secara nyata dan pastijumlahnya yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Atas hal tersebut, banyak sekali  timbul  kerancuhan mengenai  konsep penormaan perbedaan antara  kekayaan negara dengan kekayaan perusahaan  (Ghinarahmatina, 2018).
Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.  48/PUU-XI/2013 serta No. 62/PUU-XI/2013 telah  menetapkan  bahwa  status kekayaan negara  pada perusahaan  yang bersumber dari keuangan negara yang terpisah  dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN,  merupakan  bagian dari keuangan negara. Penetapan ini juga selaras dengan Teori Sumber, yang mana teori klasik ini menyatakan serta menegaskan bahwa setiap aliran keuangan  negara yang bersumber dari APBNharus dipertanggungjjawabkan berdasarrkan mekanisme pertanggungjawabanAPBN  (Paputungan, 2018).  Sehingga dapat ditarik benang merah, bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan BUMN yang mendapatkan penyertaan modal atau   pendanaan dari kekayaan negara yang terpisah juga termasuk kerugian terhadap APBN yang harus ditanggung oleh negara.
Terdapat hal  yang menjadi dasar setelah adanya Putusan MK No.  48/PUU-XI/2013 serta No.  62/PUU-XI/2013 yang manna  kerugian yang dialami oleh BUMN juga termasuk kerugian keuangan negara yang pertanggangungjawabannya didasarkan pada mekanisme
peertanggungjawaban APBN. Namun, apabila kerugian yang dialami oleh BUMN akibat adanya keputusan bisnis oleh Direksi, maka Direksi tidak dapat dituntut atau dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata. Dikarenakan perlu adanya pembuktian mengenai niat jahat ( mensrea ) dari Direksi dan kejahatan yang dilakukan ( actus reus )  atas keputusan bisnisnya. Selain itu juga perlu adanya pembuktian terhadap pemenuhan unsur-unsur kesalahan ( schuld ), kelalaian ( negelence ), dan perbuatan melawan hukum pidana ( wedderechtrlijke daad ). Maka dari itu, upaya perlindungan hukum  yang diberikan kepada Direksi atas pengambilan keputusan bisnisnya berupa “hak imunitas” atau imunity right yang mempersyaratkan pengambilan keputusan bisnis tersebut telah memenuhi persyararan prinsip- prinsip business judgement rule doctrine yang terkandung dalam Pasal 92 UU PT, sehingga Direksi dapat  terlepas atau terhindar dari pertanggungjawaban pidana ( criminal liability ).

## KESIMPULAN
Terdapat perubahan paradigma pasca Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013  dan 62/PUU- XI/2013 terhadap pemaknaan kekayaan negara yang dipisahkan dari sumber keuangan negara. Hal ini berpengaruh terhadap  pertanggungjawaban  seorang  Direksi  BUMN, yakni terkait pengambilan keputusan bisnis yang menciptakan kerugian terhadap BUMN.  Pada dasarnya Direksi  BUMN  memiliki hak imunitas ( imunity right ) sehingga  Direksi  tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban manakala pengambilan keputusan bisnis tersebut mengakibatkan kerugian terhadap BUMN. Namun, dalam penyelenggaraan serta pengambilan keputusan terhadap aktivitas bisnis BUMN, Direksi wajib melaksanakan dengan penuh penuh tanggung jawab ( full of responsibility ) serta iktikad baik yang tinggi ( high degree good faith ).
Pertanggungjawaban tidak bisa  dimintakan kepada Direksi BUM,  jika hanya berdasarkan pada alasan ketidaktepatan dalam mengambil  keputusan bisnis,  tetapi  pertanggungjwaban oleh Direksi BUMN ini harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar-benar telah melakuka kelalaian ( negelence ), tidak beriktikad baik, bertentangan dengan peraturan perudang- undangan yang  berlaku ataupun tidak menjalankan tugas serta wewenangnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga menciptakan kerugian bagi BUMN.
Direksi BUMN dapat membuktikan bahwa ia  tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian BUMN, dengan cara menjalankan segala tugas, tanggungjawab serta kewajibannya dengan benar dan tepat sesuai dengan prinsip business judgement rule atau prinsip bisnis yang layak yang termuat dalam Pasal 92 UU PT, sehingga seorang Direksi BUMN dapat terlepas
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.127-145 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
dari pertangungjawaban pidana ( criminal lialibility ) akibat  kerugian keuangan negara yang diakibatkan keputusan bisnisnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, M. G. G. (2016). Business JudgementRule SebagaiPerlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis. Jurnal Justisi Ilmu Hukum , 1 (1), 1–15. http://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/IlmuHukum/article/view/77
Ansari, M. I. (2019). ( The Role of the State-Owned Enterprises on Maritime Development ). Rechts Vinding , 8 (1), 185–202. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/315
Atikah, J. (2016). Kajian HukumTentang Kepemilikan Modal Terhadap Badan Usaha Milik Negara Menjadi Badan Usaha MilikSwasta. Lex Crimen , 5 (3), 57–65. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11681
Atmasasmita, R. (2010). Globalisasi dan Kejahatan Bisnis (Pertama). Kencana Prenada.
Azheri, B., & Anggunsuri, U. (2020). The Implementation of Business Judgment Rule Principle in Managing the Company . 3 (2), 32–44. https://doi.org/doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.32-44.2020
Dwidjowijoto, R. N. (2003). Analisa Privatisasi BUMN DiIndonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 6 (3), 285–308. http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=5210
Fuady, M. (2010). Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia (Kedua). PT. Citra Aditya Bakti.
Gabrilin, A. (2019). Mantan Dirut PertamninaKarenAgustiawan Divonis 8 Tahun Penjara . Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2019/06/10/15393391/mantan-dirut- pertamina-karen-agustiawan-divonis-8-tahun-penjara
Ghinarahmatina, A. (2018). Akibat Hukum Pemisahan Kekayaan Negara Melalui Penyertaan Modal. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan , 2 (2), 1–18. https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1414
Harahap, M. Y. (2011). Hukum Perseroan Terbatas (kedua). Sinar Grafika.
Harris, F. (2017). Pemisahan Tanggung Jawab DireksiPerseroan Terbatas. Jurnal  Hukum & Pembangunan , 35 (1), 87–104. https://doi.org/10.21143/jhp.vol35.no1.1457
Huda, N. (1996). PenerapanPrinsip Kekebalan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara. Jurnal Hukum , 3 , 28–34. https://doi.org/doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss5.art4
Isfardiyana, S. H. (2007). Tanggung JawabDireksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum , 2 (158), 168–191.
Isfardiyana, S. H. (2017). Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan. Panorama Hukum , 2 (1), 5–20. https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v2i1.1752
Khairandy, R. (2009). Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi (revisi). Total Media.
Kurniawan, M. (2012). Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mimbar Hukum -  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 24 (2), 213–225. https://doi.org/10.20303/jmh.v24i2.386
Kusmono. (2016). Pembelaan Melalui Prinsip-PrinsipBusiness JudgementRule Bagi Direksi Bumn Persero Bila Terjadi Kerugian. Jurnal Info Arta , 3 , 33–42. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31092/jia.v3i0
Larry, D. S. (1984). TheLaw of Corporate Groups: Procedural Problemsin the Law of Parent and Subsidiary Corporations Philip I. Blumberg. Boston/Toronto: Little, Brown and Company, 1983. International Journal of Legal Information , 12 (5–6), 268–269. https://doi.org/10.1017/S0731126500017959
Lestari, R., Ikhwansyah, I., &  Faisal, P. (2018). Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgement Rule. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An , 1 (2), 236. https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.118
Mahyani, A. (2019). Tanggung Jawab Pidana Direksi Bumn Yang Merugi. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 2 (1), 1. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2309
Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum . Kencana.
Nasution, B., Siregar, M., & Mulyadi, M. (2016). BusinessJudgement Rule DikaitkanDengan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Keputusan Bisnis Yang Diambil. USU Law Journal , 4 (1), 33–44. https://media.neliti.com/media/publications/14296-ID-business-judgement-rule- dikaitkan-dengan-tindak-pidana-korupsi-yang-dilakukan-ol.pdf
Paputungan, M. (2018). Diskursus Kewenangan AuditBpk Terhadap Keuangan  BUMN (PERSEROAN) Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 29 (3), 430–444. https://doi.org/10.22146/jmh.26884 Pramagitha, P. A., & Sukranatha, A. A. K. (2019). Prinsip business judgment rule sebagai upaya perlindungan terhadap keputusan bisnis direksi bumn. Journal Ilmu Hukum , 7 (12),
1–14. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52055/30833
Prasetya, R. (2011). Perseroan Terbatas (Cetakan Pe). Sinar Grafika.
Putra, A. A. N. B. A., & Kasih, D. P. D. (2013). Penjabaran Prinsip-Prinsip  Business Judgment Rule Sebagai Doktrin. Kertha  Negara :  Journal  Ilmu  Hukum , 7 (9), 1–17. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54537/32321
Putranto, A. (2018). Kronologi Kasus Eks Dirut PertaminaKaren Agustiawan . CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180404185656-12- 288291/kronologi-kasus-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan
Rahadiyan, I. (2014). Kedudukan Bumn Persero Sebagai Separate Legal Entity Dalam Kaitannya Dengan Pemisahan Keuangan Negara Pada Permodalan  BUMN. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 20 (4), 624–640. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art7 Rimardhani, H., Hidayat, R., & Dwiatmanto, D. (2016). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014). Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya ,
31 (1), 167–175.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1, 2020, pp.127-145 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1226
Sjawie, H. F. (2017). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires.
Jurnal Hukum Prioris , 6 (1), 12–32. https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/1886
Subekti, T. (2008). Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan. Jurnal Dinamika Hukum , 8 (1), 21–28. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.21
Susanto. (2017). Harmonisasi Hukum Makna KeuanganNegara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. Prosiding Seminar Ilmiah Nasional: “Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multidisiplin Ilmu , 53 (9), 1689– 1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Utama, A. S. (2018). Independensi Pengawasan TerhadapBank BadanUsaha Milik Negara (Bumn) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. Soumatera Law Review , 1 (1), 1– 21. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3312
Wijaya, A. (2019).  Implementation of the Doctrineof the BusinessJudgment Rule on Bankruptcy Law in Indonesia. Yuridika , 35 (1), 1–14. https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.12436