## Harian Rakjat “Mengangkat” Suara dari Bawah:
Rubrik Asmu Menjawab dalam Pemberitaan Suara Petani Terkait Kasus Landreform 1961-1965
Bambang Rakhmanto Magister Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia
* Penulis Korespondensi: bambang.rakhmanto@gmail.com

## Abstract
This article discusses the role of Harian Rakjat to established public opinion via citizen  journalists.  It  aimed  to  seek  sympathy  from  the  peasants  when implemented  land-reform  policies  as  stipulated  in  the  Basic  Agrarian  Law (UUPA). The discussion was carried out by examining the articles of the resident that  reviewed  responded  the  issue  of  land  ownership  in  the  column  of Asmu Menjawab .  By  using  the  historical  method  and  applying  discourse  analysis theory, this study succeeded to find the implementation of land reform policies reaped many pros and cons among the community. The implementation of land reform  in  Java  according  to  the  testimonies  was  then  used  by  the  Indonesian Communist Party (PKI) as political propaganda in its practical politics.
Keywords : Harian Rakjat, Landreform, Asmu Menjawab .

## Abstrak
Artikel ini membahas tentang peranan Harian Rakjat dalam membangun opini publik melalui citizen jurnalist guna mencari simpati kaum tani ketika penerapan kebijakan landreform yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA). Pembahasan dilakukan dengan mencermati tulisan-tulisan dari warga yang mengulas isu pengaturan kepemilikan tanah atau landreform dalam kolom Asm u Menjawab . Dengan menggunakan metode sejarah dan menerapkan teori analisis  wacana,  kajian  ini  berhasil  menemukan  bahwa  penerapan  kebijakan landreform banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pelaksanaan landreform  di Jawa  berdasar  kesaksian  para  penulisnya  itu  kemudian dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai propaganda politik dalam politik praktisnya.
Kata Kunci : Harian Rakjat ; Landreform ; Asmu Menjawab.

## Pendahuluan
Berbagai konten tersaji dalam sebuah surat kabar di awal Demokrasi Terpimpin yaitu pada  1959.  Koran  yang  saat  itu  mayoritas  milik    partai  politik  menyajikan  berita aktual, dan menampilkan kolom untuk tulisan dari warga, atau yang sekarang akrab dengan  istilah citizen  jurnalis .  Beberapa  media  menyediakan  kolom  itu  untuk
Diterima/ Received : 29 Juni 2018
Disetujui/ Accepted : 28 September 2018
menampung tulisan dari masyarakat. Sekadar sebagai contoh adalah Suluh Indonesia . Koran ini memiliki kolom bernama Pembaca Menulis ( Suluh Indonesia , 10 Oktober 1961). Sementara itu, koran Duta Masjarakat, koran yang dimiliki Partai Nahdatul Ulama ini juga menerima tulisan-tulisan dari warga dalam kolom Tanya Jawab Keagamaan oleh Abu  Macmoun .  Dalam  kolom  ini  pembaca  dipersilakan  untuk  menanyakan permasalahan yang ada di sekitar mereka dan akan diberikan solusi sesuai dengan ajaran Islam ( Duta Masjarakat , 27 Juli 1962).
Salah  satu  pendorong  kemunculan  kolom  berita  dari  warga  adalah  mulai meningkatnya  kemampuan  membaca  dan  menulis  yang  dimiliki  warga.  Data  itu terungkap dari sensus yang dilakukan pada 1961 sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

## Tabel 1. Persentase Penduduk Indonesia Melek Huruf 1961
Umur Pria Wanita Kota Pedesaan Kota Pedesaan 10-14 89,8 73,5 84,7 64,0 15-19 92,3 72,9 79,9 54,3 20-24 89,0 70,2 64,4 40,1 25-34 79,2 58,5 47,8 26,9 35-44 74,3 49,4 37,1 18,2 45-54 65,1 38,2 24,2 9,4 55-64 57,7 29,0 17,5 6,1 65-74 50,6 20,6 12,2 5,0 75+ 40,7 21,3 9,5 6,0
Sumber: Keyfitz dan Nitisastro, 1961: 150.
Koran  lain  yang  fokus  menampilkan  kolom  untuk  tulisan  dari  warga  adalah Harian Rakjat. Harian milik Partai Komunis Indonesia (PKI) (Donald, 1966: 63; Firdaus, 2017:  5)  sejak  31 Oktober  1953  ini  banyak  memuat  tulisan-tulisan dari  masyarakat. Dalam  rangka  menyerap  aspirasi  kaum  buruh, Harian  Rakjat menerjunkan korespondennya. Para kader dan aktivis serikat buruh diminta untuk mengirim berita, dan  beritanya  dimuat  di  dalam  kolom Berita  Daerah .  Ketua  Dewan  Redaksi Harian Rakjat Njoto mengklaim kekuatan dan yang menjadi pembeda Harian Rakjat dengan koran-koran lainnya adalah adanya tulisan dari Citizen Journalist. Berita yang dikirim oleh koresponden diberi tanda Korbu, singkatan dari Koresponden Buruh. Sementara itu,  berita-berita  yang  berasal  dari  kaum  tani  diberi  tanda  Korta,  kependekan  dari Koresponden Tani (Njoto, 1958: 19).
Salah satu kolom yang memuat tulisan dari para warga di koran nasional ini diberi  judul Asmu  Menjawab. Kolom  ini  dibuat  untuk  menyukseskan  kebijakan landrefrom sesuai dengan kepentingan PKI (Anonim, 1960: 3) . Tata cara pelaksanaan Landreform tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau yang dikenal dengan UUPA No. 5 Tahun 1960. Latar belakang Presiden Soekarno menerbitkan Undang- Undang  tersebut  untuk  pemeratan  kepemilikan  tanah  di  masyarakat.  Hal  itu tercantum dalam UUPA pasal 7; untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka
pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Dari rubrik ini PKI memengaruhi para pembacanya untuk menentang para pemilik lahan. Puncaknya adalah pada gerakan aksi sepihak yang berlangsung pada 1964-1965.
Berdasar uraian di atas, permasalahan utama yang dikaji dalam artikel ini adalah mengenai  peranan Harian  Rakjat dalam  menyuarakan  suara  petani  dalam permasalahan landreform 1961-1965  melalui  rubrik Asmu  Menjawab .  Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi alasan landreform menjadi isu penting pemberitaan  di  media  cetak  masa  itu,  peranan  rubrik Asmu Menjawab untuk menggambarkan kasus landreform tersebut, dan dampak dari kritik Asmu menjawab yang  dikirimkan  oleh  masyarakat.  Pertanyaan  tersebut  merupakan  satu  kesatuan dalam  upaya  memecahkan  permasalahan  mengenai  peranan Harian  Rakjat dalam menyuarakan  sekaligus  mencari  massa  dari  kalangan  petani  melalui  kasus-kasus landreform dan  pembagian  bagi  hasil  lahan  pada  masa  awal  Demokrasi  Terpimpin melalui rubrik Asmu Menjawab .
Artikel  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  bagaimana Harian  Rakjat dalam membangun opini publik melalui citizen jurnalis guna mencari simpati kaum tani dengan cara mendukung mereka mendapatkan lahan. Selain itu, isu landreform merupakan salah satu peristiwa sejarah yang besar dari peristiwa-peristiwa lainnya yang terjadi di masa lalu. Walaupun sudah banyak penelitian yang mengangkat isu kepemilikan  lahan  yang  memicu  gerakan  sepihak  oleh  para  kaum  tani  ini,  namun belum  ada  yang  mengangkat  peranan  media  dalam  memotret  dan  menyajikan permasalahan landreform dalam  pemberitaanya. Harian  Rakjat menjadi  salah  satu media yang serius dalam mengangkat isu tersebut.
Untuk  membantu  memecahkan  permasalahan  yang  diangkat,  penulis meggunakan teori sebagai alat bantu untuk menginterpretasikan atau mengolah data yang  didapat.  Dalam  hal  ini  peneliti  akan  menggunakan  metode  analisis  wacana untuk  menganalisis  makna  tulisan-tulisan  yang  disampaikan  oleh  para  petani. Fairclough (1955) seorang ahli analisis wacana, mendasarkan pada pertanyaan besar, bagaimana  menghubungkan  teks  yang  mikro  dengan  konteks  masyarakat  yang makro.  Fairclough  berusaha  membangun  suatu  model  analisis  wacana  yang mempunyai  kontribusi  dalam  analaisis  sosial  dan  budaya,  sehingga  ia mengombinasikan tradisi analisis tekstual yang selalu melihat bahasa dalam ruang tertutup,  dengan  konteks  masyarakat  yang  lebih  luas.  Titik  perhatian  besar  dari Faircolugh  adalah  melihat  bahasa  sebagai  praktik  kekuasaan.  Fairclough  membagi analisis  wacana  dalam  tiga  dimensi: teks,  discourse  practice, dan sociocultural  practice (Fairclough, 1955: 24) .

## Metode
Metode yang digunakan untuk merekonstruksi sejarah pers  tentang peranan Harian Rakjat dalam  menanggapi  kasus-kasus  Undang-undang  bagi  hasil  yang  mengatur Landreform ini adalah metode sejarah yang terdiri atas empat tahap. Pertama adalah tahap heuristik; pada tahap ini penulis mengumpulkan bahan atau sumber-sumber yang relevan. Sumber-sumber itu mencakup sumber primer dan sekunder. Di antara
sumber  primer  yang  penulis  peroleh  adalah  berupa  koran Harian  Rakjat .  Dalam penelitian lebih lanjut, penulis mendapatkan bahan-bahan sezaman melalui koleksi Perpustakaan  Nasional  Republik  Indonesia  di  Salemba  Jakarta,  bagian  surat  kabar langka. Di samping itu, penulis juga menggunakan sumber primer lainnya, seperti buku-buku yang ditulis oleh pelaku dan saksi sejarah. Sementara itu, dalam pencarian sumber sekunder, penulis berusaha mencari tulisan yang membahas tentang Harian Rakjat . Penulis juga menemukan beberapa lembar arsip mengenai pers dalam kurun waktu tersebut, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ketika berkunjung untuk melakukan penelitian di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Ampera Jakarta Selatan.
Selain  menggunakan  data  tertulis  sebagai  sumber  sejarah  penulis  juga menggunakan sumber lisan yang diperoleh melalui wawancara terhadap orang-orang yang  pernah  terlibat  di  dalam Harian  Rakjat (Kuntowijoyo:  1994:  24).  Setelah  data berhasil dikumpulkan, kemudian melangkah ke tahap yang kedua, yaitu kritik. Tahap kritik  terbagi  ke  dalam  kategori,  yaitu  kritik  eksternal  dan  internal.  Oleh  karena sumber-sumber diperoleh dari lembaga-lembaga negara yang memiliki otoritas dalam penyimpanan  sumber  sezaman,  maka  kritik  ditekankan  pada  kritik  internal,  yaitu melakukan perbandingan (uji silang) dari beberapa sumber yang ditemukan seperti buku  dan  karya-karya  tulis  lainnya.  Tahap  selanjutnya  adalah  interpretasi,  yaitu upaya  untuk  menganalisis  masalah  yang  menjadi  fokus  perhatian  dengan menerapkan  pendekatan  sebagai  suatu  pisau  analisis;  yang  dalam  hal  ini  adalah analisis wacana. Tahap yang keempat dan terakhir, yaitu tahap penulisan sejarah atau rekonstruksi.  Pada  tahap  ini  penulis  menyusun  fakta-fakta  yang  telah  dianalisis menjadi sebuah tulisan sejarah.

## Rubrik Asmu Menjawab
Kolom Asmu Menjawab mulai diterbitkan pada 17 April 1961 kepada para pembaca Harian  Rakjat .  Rubrik  ini  dikeluarkan  tujuh  bulan  setelah  UUPA  yang  mengatur kebijakan landrefom diresmikan oleh Presiden pada September 1960. Asmu Menjawab bertujuan  untuk  melayani  pertanyaan  dari  para  pembaca  yang  ingin  menanyakan seputar landrefom dan  Undang-Undang  Bagi  Hasil  (UUBH). Asmu  Menjawab diterbitkan  setiap  hari  Senin  dan  Kamis.  Asmu  mengajak  para  petani  untuk  tidak menggantungkan diri kepada para penguasa atau tuan tanah. Para petani sendiri yang akan mengambil peran serta guna memperoleh hak-hak itu dengan tangan mereka sendiri ( Harian Rakjat , 9 Mei 1961).
Dalam tulisan-tulisan yang dikirimkan ke Redaksi Harian Rakjat untuk kolom Asmu  Menjawab terungkap  kemacetan-kemacetan  pelaksanaan  UUPA  dan  UUBH yang terjadi hampir di setiap desa. Orang-orang yang melaporkan lewat tulisannya beragam. Mereka yang mengirim tulisan di antaranya orang biasa dalam hal ini bukan petani, tetapi mengetahui permasalahan landreform di sekitarnya; petani; dan aktivis. Para aktivis atau pun anggota Barisan Tani Indonesia (BTI) biasanya agar tulisannya
dimuat, tulisannya diberi stempel oleh perwakilan BTI yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, sangat sulit untuk membedakan antara tulisan petani dan aktivis . 1
Tulisan-tulisan dari warga yang dicetak di Asmu Menjawab banyak yang menyampaikan  hambatan-hambatan  dalam pelaksanaan landreform dan  UUBH.  Untuk menganalisis  makna  tulisan-tulisan  yang disampaikan  warga  dapat  menggunakan analisis wacana dari Fairclough seorang ahli analisis  wacana.  Dia    mendasarkan  pada pertanyaan besar, bagaimana menghubungkan  teks  yang  mikro  dengan konteks  masyarakat  yang  makro.  Fairclough berusaha  membangun  suatu  model  analisis wacana  yang  mempunyai  kontribusi  dalam analisis  sosial  dan  budaya,  sehingga  ia mengkombinasikan  tradisi  analisis  tekstual yang  selalu  melihat  bahasa  dalam  ruang tertutup,  dengan  konteks  masyarakat  yang lebih luas. Titik perhatian besar dari Faircolugh adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan.  Teks  di  sini  dianalisis  secara  linguistik,  dengan  melihat  kosakata, semantik, dan tata kalimat ia juga memasukkan koherensi dan kohesivitas, bagaimana antarkata atau kalimat tersebut digabung, sehingga membentuk pengertian. Semua elemen yang dianalisis tersebut dipakai untuk melihat tiga masalah berikut: pertama ideasional  yang  merujuk  pada  representasi  tertentu  yang  ingin  ditampilkan  dalam teks,  yang  umumnya  membawa  muatan  ideologis  tertentu. Sociocultural  Practice adalah  dimensi  yang  berhubungan  dengan  konteks  di  luar  teks.  Konteks  di  sini memasukkan  banyak  hal,  seperti  kontesks  situasi,  lebih  luas  adalah  konteks  dari praktik  institusi  dari  media  sendiri  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat  atau budaya  dan  politik  tertentu.  Misalnya  politik  media,  ekonomi  media,  atau  budaya media tertentu yang berpengaruh terhadap berita yang dihasilkannya (Eriyanto, 2012: 285).
Berdasar  teori  tersebut Harian  Rakjat yang  merupakan  media  PKI  sangat terpengaruh  dengan  arah  kebijakan  dan  tujuan  partai,  yang  dalam  persoalan landreform Harian  Rakjat memposisikan  diri  berada  di  belakang  kaum  tani  dan berseteru  dengan  para  tuan  tanah.  Sehubungan  dengan  itu,  tulisan-tulisan  yang dimunculkan dalam kolom Asmu Menjawab adalah tulisan-tulisan yang sesuai dengan kepentingan  partai  dan  kaum  tani.  Tulisan-tulisan  para  pembaca  disesuaikan  juga dengan kondisi sosial ekonomi di lingkungan mereka. Pengkelasan sosial di pedesaan didasarkan atas seberapa besar ia menguasai tanah. Menurut keadaan pertanian di
1 Wawancara dengan Martin Aleida (74 Tahun), pekerja di Harian Rakjat dari tahun 1960- 1965, di Dewan Kesenian Jakarta, pada 11 Desember 2017
Gambar 1. Rubrik Asmu Menjawab Sumber: Harian Rakjat , 11 September 1961.
Jawa, dapat dibedakan kelas-kelas sosial adalah tuna tanah, petani kaya, petani miskin dan buruh tani (Rachman, 2004: 125).

## Hambatan Landrefom
Selama penerbitan Rubrik Asmu Menjawab kurang lebih hampir tiga tahun terkumpul sekitar  119  laporan  dari  pembaca  mengenai  perkembangan  pelaksanaan landreform (Anonim, 1964: 1). Dalam tulisan-tulisan warga ini terungkap adanya ganjalan atau hambatan dalam pelaksanaan landreform di sekitar tempat tinggal mereka. Salah satunya dari  Kanaan, asal Bojonegoro, Jawa Timur. Dia menyampaikan melalui  tulisannya  yang  dikirim  ke  rubrik Asmu  Menjawab ,  bahwa  di  daerahnya landreform masih belum dapat dirasakan masyarakat, karena belum terbentuk panitia pelaksana landreform. Warga juga kurang mendapat informasi kepada siapa mereka harus meminta agar panitia landreform dapat terbentuk dan berjalan, karena salah satu syarat terlaksananya program ini adalah terdapat panitia yang akan mendata tanah- tanah berlebih yang akan dibagikan ke warga ( Harian Rakjat , 20 Juli 1961) . Selain  itu,  masalah landreform yang  diungkapkan  pembaca  antara  lain    masih banyak  pembaca  yang  masih  belum  mengetahui  cara  pelaksananaan landreform. Informasi yang masih belum mengalir ke masyarakat menjadi salah satu penyebab kebijakan pemerintah ini menjadi tersendat. Bakri asal Tegal, Jawa  Tengah misalnya, menanyakan  penggarap  mana  yang  mendapat  prioritas  untuk  memperoleh  tanah lebihan  dari  para  tuan  tanah.  Dia  juga  menyampaikan  apakah  tuan  tanah  boleh mengusir kaum tani penggarap dari tanah yang telah diberikan. Selain itu, dia juga menanyakan  apa  konpensasinya    bagi  petani  yang  telah  mendapat  tanah  itu. Menanggapi pertanyaan itu, Asmu Menjawab memberikan keterangan, bahwa petani yang mendapat prioritas adalah petani yang menggarap tanah milik tuan tanah yang tanahnya  melebihi  batas  maksimum.  Asmu  juga  menegaskan  pemberian  tanah  ini tidak cuma-cuma, karena kaum tani yang mendapat bagian tanah  memiliki kewajiban setelah dua tahun kepemilikan tanah. Setiap tahun kaum tani yang mendapat bagian tanah harus mencapai kenaikan hasil sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakjat Daerah yang diatur dalam PP No. 224 tahun 1961 pasal 14 ayat 5 ( Harian Rakjat , 10 Juni 1963).
Asmu  Menjawab mendesak  pelaksana landreform UUPA  dan  UUBH.  Ia  juga menuntut agar UUPA dan UUBH beserta peraturan turunannya dilaksanakan dengan konsekuen, serta mendesak pembentukan pemerintahan daerah swatantra  tingkat III secara  demokratis  sebagai  pengganti  pemerintahan  desa    warisan  kolonial.  Tanah mereka jatuh ke tangan negara tanpa ganti rugi untuk dibagikan kepada petani dan pemiliknya dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banykanya Rp. 10.000. Dalam desakannya itu, Asmu Menjawab juga meminta pelaksana UUPA dan UUBH memerhatikan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 pasal 19 dan UU No. 56 Prp Tahun 1960 pasal 10 ( Harian Rakjat , 5 Juli 1962).

## Menebar Kebencian
Asmu Menjawab digunakan PKI untuk menebar kebencian kepada para pemilik lahan. Dalam  rubrik  ini Asmu mengajak  masyarakat  untuk  menentang  para  tuan  tanah. Selain itu, Sukodadi  asal  Lamongan Jawa Timur juga menanyakan hasil konkret di daerah  percontohan landreform Dst  II  Karawang  seperti  yang  dinyatakan  dalam Keputusan Menteri Agraria 5 Juni 1961. Cepat atau lambatnya pelaksanaan peraturan ini banyak tergantung pada kekuatan aksi-aksi kaum tani dan kesungguh-sungguhan panitia landreform Dst II yang oleh peraturan tersebut diberi banyak wewenang untuk menguasai dan membagikan tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum dan tanah- tanah lain ( Harian Rakjat , 19 Desember 1961).
Musuh BTI dan kaum tani hanya tiga, yaitu: imperialis;  tuan tanah dan kaum komprador,  yaitu  kaum  borjuis  yang  hidup  semati    dengan  kaum  imperialis;  dan pamong desa yang berkedudukan sebagai tuan tanah atau bertindak menindas kaum tani dan memusuhi BTI. Sebenarnya pamong desa bukan musuh BTI dan kaum tani. Biasanya, pamong desa yang menjadi musuh BTI dan kaum tani adalah pamong desa yang  menempatkan  dirinya  ke  dalam  kubu  musuh  kaum  tani  dan  revolusi, menjadikan dirinya  anti-Manipol, Djarek,  dan Resopim. Pamong desa yang bukan tuan tanah yang demokrat dan patriotik yang manipolis adalah sahabat BTI, sahabat kaum-kaum tani ( Harian Rakjat , 21 Desember 1961). Slogan tanah untuk tani juga diselipkan Asmu Menjawab dalam tulisannya seperti pada edisi pertengahan September 1961. Dalam menjawab pertanyaan dari Sujoto asal Klaten, dia bertanya mengenai bagi daerah yang sangat padat penduduknya, apakah peraturan  batasan  maksimum  masih  berlaku  apakah  sebaiknya  diberlakukan peraturan khusus, apakah seseorang boleh memiliki tanah yang terpencar-pencar di beberapa daerah tingkat II asal tidak melebihi batas maksimum? Di dalam jalannya revolusi  kita  diterangkan,  bahwa  tanah  untuk  tani.  Berhubung  dengan  itu  apakah orang-orang bukan petani seperti pegawai negeri, pekerja-pekerja kerajinan tangan yang memiliki tanah harus melepaskan tanahnya.
Semboyan tanah untuk tani adalah tepat dan benar-benar merumuskan tuntutan pokok kaum tani. Akan tetapi, semboyan itu belum terlaksana. Semboyan itu pasti akan terlaksana yaitu sesudah modal kekuasaan monopoli asing atas ekonomi negeri kita  dihapuskan  dan  penghisapan  tuan  tanah-tuan  tanah  feodal  atas  kaum  tani diakhiri. Pada saat itu perjuangan kaum tani ditujukan untuk membatasi monopoli tanah dan penghisapan feodal dari para tuan tanah, pegawai-pegawai negeri, pekerja- pekerja  kerajinan  tangan,  dan  sebagainya.  Berdasar  Undang-undang  masih diperbolehkan memiliki tanah asal tidak melebihi batas maksimum. Jika tanah mereka disewakan supaya sewa tanah diturunkan sesuai dengan ketentuan UUBH ( Harian Rakjat , 14 September 1961).

## Aksi Sepihak
Pada akhir 1963 mulai tampak di mata para pengurus PKI dan  organisasi petani yang dilimiliki oleh PKI (BTI) mengenai kemacetan-kemacetan landreform yang diungkap dalam  kolom Asmu  Menjawab. Setelah  itu,  PKI  dan  BTI  mengubah  pola  gerakan.
Sidang pleno CC PKI bulan Desember 1963 menuntut agar landreform dilaksanakan secara radikal. Tanah-tanah milik para tuan tanah harus disita tanpa ganti rugi. PKI mengklaim, dari 1.000.000 hektare tanah lebih, baru terdaftar sekitar 200.000 hektare. Dari  jumlah  itu  baru  9%  yang  dibagikan  kepada  kaum  tani.  PKI juga  membela, mendukung, serta menganjurkan aksi-aksi sepihak oleh para pertani terhadap segala bentuk sabotase dan permainan pada pelaksnaan landreform (Aidit, 1964: 15). Langkah  PKI  dan  BTI  untuk  melaksanakan  aksi  sepihak  sudah  lama dipersiapkan  salah  satunya  dengan  penerbitan  rubrik Asmu  Menjawab .  Selama  tiga tahun 1961-1963 rubrik ini mengkampanyekan UUPA dan UUBH. Selain itu secara energik AsmuMenjawab mengajak para petani untuk melawan para tuan tanah. Aksi Sepihak untuk mendobrak ketersendatan pelaksanaan UUBH-UUPA atau landreform terjadi di  berbagai  pedesaan.  Aksi  Sepihak  dilancarkan  sejak  musim  tanam  tahun 1963-1964.  Aksi sepihak banyak berlangsung di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan laporan dari para pembaca di Asmu Menjawab yang banyak berasal dari tempat  tersebut.  Salah  satunya  terjadi  di  Ketaon  Banjudono-Boyolali,  Jawa  Tengah pada  23  Oktober  1964.  Petani  asal  Boyolali,  tuan  tanah  Kromosukarta  memberi garapan atas sawahnya kepada Partowiredjo alias Walidi dengan cara lama. Setelah tanaman padi tua oleh penggarap dilaporkan kepada pemilik agar padi dipanen pada Jumat 23 Oktober 1964 dengan tuntutan bagi hasil dan penggarpan berikutnya  tetap akan langsung dikerjakan. Oleh pemilik dijawab, bahwa menurut kepercayaan maneni padi pada Jumat itu tidak baik, maka pemilik meminta waktu panen diundur hingga Sabtu 24 Oktober 1964. Selain  itu, berhubung ada peraturan bagi hasil, maka untuk panenan itu pemilik setuju dibagi hasil, tetapi untuk selanjutnya sawah akan digarap sendiri (Aidit,  1964:  15).  Penggarap  tidak  dapat  menyetujui  keterangan  pemilik seperti tersebut, kemudian pada 23 Oktober 1964 penggarap tetap memotong padi. Oleh pemilik aktivitas itu dapat dicegah. Pemilik kemudian melapor pada kelurahan dan kemudian pemilik bersama lurah desa meninjau sawah tersebut. Setelah tiba di sawah, pemilik dan lurah menjumpai orang-orang telah melanjutkan memotong padi (Setiawan, 2003: 6).
Sementara itu, di Jawa Timur gerakan aksi sepihak terjadi di sejumlah daerah seperti di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember; Kasus Garum, di Blitar; Umbulsari di Jember; dan pembelaan Imam Sardju, Ketua DPD BTI Jawa Timur terahadap kader- kader yang dianggap telah berjuang membela kepentingan kaum tani (Kasdi, 2001: 195). Pada September 1963 aksi sepihak meletus di Dukuh Sarinyono Desa Pedomasan Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Jawa Timur. Para petani penggarap anggota BTI melancarkan aksi terhadap tanah milik Ny. Sudarno. Menurut pihak BTI tanah itu telah menjadi tanah lebih bekas milik Ny Sudarno. Sebelum terjadinya peristiwa itu pihak BTI telah memaksa Ny. Sudarno  untuk menerima bagiannya seusai dengan ketentuan UUPA dan UUBH, tetapi gagal karena pihak pejabat desa dan kecamatan menolak pemaksaan itu. Namun demikan, para anggota BTI tidak peduli. Akibatnya lima  orang  penggarap  ditangkap  oleh  kepolisian  Kencong  dengan  tuduhan mengambil  hak  orang  lain.  Proses  penahanan  ke  lima  orang  bekas  penggarap  itu diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jember ( Terompet Masjarakat , 24 Januari 1964).
Sejak  dimulai  aksi-aksi  sepihak,  terjadi  pertentangan  terbuka  antara  PKI/  BTI dengan lawan-lawannya, terutama para tuan tanah dan organisasi Islam. Peristiwa ini terjadi  dan  terus  berkembang  di  Sidoarjo.  Ketika  Pemuda  Rakyat  Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan ceramah pada Februari 1965, sekelompok pemuda tidak dikenal  melemparinya  dengan  batu.  Akan  tetapi,  pihak  keamanan  akhirnya  dapat menemukan  pimpinan  organisasi  pemuda  setempat  yang  diduga  menjadi  otak pelemparan tersebut. Di Tanggulangin terjadi perkelahian antara massa komunis dan para santri. Perkelahian itu terjadi karena PKI menuduh Madrasah Islam yang ada di tempat itu sebagai sekolah liar atau ilegal (Mortimer, 1972: 50). Suatu kejadian aksi sepihak juga menyebabkan terjadinya pemukulan terhadap anggota BTI oleh pejabat desa  di  Sidoarjo.  Sidang  perkara  itu  di  Pengadilan  Negeri  Siodarjo  dihadiri  lebih kurang 5000 pengunjung. Mereka terbagi dalam tiga faksi yakni PKI, Partai Nasional Indonesia (PNI),  dan NU yang saling bersiaga (Mortimer, 1972: 50).
Penyerobotan  tanah  juga  terjadi  di  Kota  Surabaya  Jawa  Timur,  antara  lain  di Kampung Petemon. Dalam waktu singkat di atas tanah bekas milik Tjan Siong Goh di Petemon telah berdiri ratusan rumah. Dengan dalih rumah-rumah itu telah memenuhi peremajaan kota, BTI setempat menuntut agar walikota Surabaya, Murachman S.H., segera  mengesahkannya  sebagai  tanah  milik.  Usaha  itu  sia-sia,  karena  pemerintah pusat  memutuskan  memberikan  hak  pakai  bekas  tanah  milik  Tjan  Siong  Goh  itu kepada PT. Bagong Putra ( Terompet Masjarakat , 17 Desember 1964).
Ribuan pemuda Ansor pada akhir 1964 dikerahkan ke tempat tinggal  Kiai di Batuampar,  dekat  Pamekasan  Madura.  Pengerahan  dilakukan  karena  ada  desas- desus, bahwa PKI bermaksud menyerang kiai. Kiai Batuampar memang kaya sekali, ibaratnya  sebagai  raja  kecil.  Kiai  Batuampar  adalah  ahli  waris  kramat  yang dimakamkan di situ, Bujuk Syamsuddin. Kekayaan Kiai Batu Ampar sangat kontras sepanjang jalan menuju makam kramat Batuampar 1963 penuh dengan orang minta- minta. Mereka berasal dari masyarakat sekelilingnya. Untuk beberapa waktu terjadi ketegangan di sekitar Batuampar Pamekasan (Mortimer, 1972: 58).

## Respon Aksi Sepihak
Aksi sepihak mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya NU. Ketua satu PP Pemuda Anshor Jusuf Hasjim menyatakan, bahwa pelaksanaan UUPA dan UUBH, ada dua musuh yang harus dihadapi dan diganyang Pemuda Ansor. Musuh-musuh itu menurut Jusuf Hasjim adalah kaum feodal dan kaum penipu tani yang disebutnya sebagai “setan tanah”. Adapun kaum penipu ini adalah mereka yang sok membela kaum tani, berlagak sebagai pahlawan tani  dan dengan segala macam tipu dayanya berhasil  menarik    kepercayaan  kaum  tani.  Kaum  penipu  tani  tidak  segan-segan menghasut  kaum  tani  untuk  menyerobot  tanah,  menggarong  perkebunan- perkebunan milik orang lain, tanpa mempedulikan peraturan-peraturan yang berlaku ( Duta Masjarakat , 19 Januari 1965).
Namun, gerakan ini juga mendapat dukungan di antaranya datang dari Menteri Kehakiman  Astrawinata.  Dia    menyampaikan  bahwa  tindakan  aksi  sepihak  yang dilakukan oleh kaum tani bisa dimengerti. Dia menjelaskan, bahwa aksi sepihak yang
dilakukan  oleh  kaum  tani  di  beberapa  daerah    di  Indonesia  itu  disebabkan  oleh kelambatan  pelaksanaan landreform. Menurutnya,  sebab-sebab  tersendatnya pelaksanaan landreform adalah  selain  karena  adanya  simpatisan-simpatisan  tuan tanah, juga di antara anggota panitia landreform itu sendiri ada yang memiliki tanah yang sebenarnya harus kena peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku seperti UUPA dan UUBH ( Antara , 1 Juli 1964).
Setelah aksi sepihak pecah di sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah media-media  yang  semula  diam  mulai  bersuara  setelah  tiga  tahun Harian  Rakjat melalui kolom Asmu Menjawab memprovokasi masyarakat. Salah satu media secara terbuka  mengkritisi Harian  Rakjat adalah  Harian Merdeka pimpinan  Burhanuddin Mohammad  Diah    atau  yang  dikenal  dengan  panggilan  BM  Diah.  Perdebatan antarkedua media ini berlangsung lama pada Juli 1964. Merdeka membuat halaman khusus yang diberi judul “Mari Berjuang Benar-Benar untuk Kaum Tani.” Di halaman ini Merdeka mengkritik  pemberitaan Harian  Rakjat terkait  aksi  sepihak  dan pelaksanaan landreform. Pada Merdeka edisi  2  Juli  1964  dimuat  tulisan  mengenai tanggapan Merdeka atas  kritikan Harian  Rakjat yang  menyatakan Merdeka tidak mengerti permasalahan kaum tani. Merdeka menilai pemberitaan yang gencar terkait para petani merupakan bagian dari propaganda PKI.
Bung  sebenarnya Merdeka bukan  telah  maju  sedikit. Merdeka telah  jauh  lebih  maju bahkan jauh lebih dari pada dugaan Harian Rakjat dalam memahami persoalan kaum tani.  Hubungan-hubungan  agraria  di  desa  dan  perjuangan  kaum  tani  dan  justru karena itu kita dengan pasti dapat mengatakan kepada Harian Rakjat bahwa aksi-aksi sepihaknya    yang  telah  dilancarkan  di  Jawa  Tengah  itu  bukan  suatu  aksi  yang revolusioner  dari  kaum  tani  sebaliknya  tani  dipakai  untuk  mencapai  suatu  tujuan praktis PKI ( Merdeka , 2 Juli 1964).
Selain  itu, Merdeka meragukan  berita Harian  Rakjat . Merdeka meminta  untuk dapat  mengungkap  tuan-tuan  tanah  yang  jahat  juga  pejabat-pejabat  yang  protuan tanah  yang  tidak  menjalani  UUPA  dan  UUBH  yang  oleh Harian  Rakjat selalu dikemukakan  sebagai sebab timbulnya aksi sepihak. Harian Rakjat ditantang untuk munculkan fakta-fakta tersebut, terkait berapa jumlah tuan-tuan tanah dari jumlahnya yang tentu tidak sedikit itu membangkang terhadap undang-undang juga siapa-siapa dari pejabat pemerintah, jumlahnya dan dimana serta dimana terjadinya sabotase itu yang dilakukan oleh pejabat ( Merdeka , 2 Juli 1964). Aksi sepihak tidak diragukan lagi merupakan tindakan kolektif dan spontan oleh petani. Namun demikian,  tindakan spontan petani yang didaku disebabkan oleh situasi sosial ekonomi petani yang buruk digunakan oleh PKI untuk kepentingan politiknya sendiri ( Merdeka , 3 Juli 1964). Dalam  edisi  2  Juli  1964, Merdeka mengkrtisi Harian  Rakjat yang  selalu memberitakan landreform yang tidak berjalan. Dalam edisi itu Merdeka menguraikan bahwa landereform fase  satu  yang  baru  diberlakukan  di  Jawa,  Madura,  Bali  dan Nusa  Tenggara Barat sudah berjalan. Panitia landreform telah bekerja menyelesaikan redistribusi tanah di beberapa daerah tingkat II bahkan sudah bergerak dalam bidang penertiban  dan  pengawasan  untuk  Jawa  Barat  dari  luas    28.332  hektare  tanah
kelebihan  maskimum  yang  terdaftar  sudah  diredistribusikan  seluas  21.763  hektare dan yang menerima ada 29.190 orang petani. Sisanya 6.569 hektare terdiri atas tanah- tanah tanaman keras yang dimintakan hak guna usaha tanah dalam  sengketa tanah- tanah yang letaknya belum dapat dipastikan dan tanah-tanah yang belum ada petani yang menginginkan seluas 2099 hektare. Di samping itu, ada 4.622 orang petani yang juga menerima 2.586 hektare tanah dari persediaan tanah-tanah Jawa Barat ( Merdeka , 2 Juli 1964).
Di  Jawa  Tengah  ada  3.987  orang  pemilik  tanah  yang  melaporkan    kelebihan tanahnya  dari  maksimum luas  seluruhnya ada 11.405 hektare dan dari jumlah ini 8.353  hektare  telah  selesai  diredistribusikan  kepada  14.527  orang  petani  tidak termasuk  Pekalongan,  Pemalang,  Brebes,  Cilacap,  dan  Temanggung.  Dari  sisa  itu 3.052 hektare yang tidak atau belum dibagikan terdiri atas tanah-tanah wakaf, tanah sengketa, tanah warisan, tanah yang dalam perkara. Di samping itu, di Jawa Tengah juga  telah  dibagikan  73.761  hektare  tanah  yang  berasal  dari  macam-macam  tanah, bekas tanah partikelir, tanah absentee kepada 23.921 orang petani.
Di Jawa Timur ada 22.342 hektare tanah yang terdaftar sebagai tanah kelebihan maksimum.  Tanah-tanah  tersebut  5.683  hektare  yang  sudah  selesai    diredistribusi. Sisanya  16.659 hektare terdiri atas tanah-tanah yang ada di kepulauan serta tanah- tanah  dalam  sengketa    yang  menurut  rencana  kerja  panitia landreform akan diselesaikan pada 1964. Demikian angka-angka yang dikutip Merdeka dari publikasi panitia landreform pusat. Dari capaian itu dan dengan luasnya pekerjaan panitia, serta waktu yang singkat, tidak tepat jika pelaksanaan landreform dikatakan macet.
Untuk  meredam  gejolak  yang  terjadi  di  akar  rumput,  Presiden  Soekarno memanggil  10  Pimpinan  Partai  ke  Istana  Bogor  pada  12  Desember  1964.  Para pemimpin partai yang datang di antaranya Ketua PNI Hardi S.H., Sekretaris Jenderal PNI Ir. Surachman, Ketua Umum NU Idam Chalid, Sekretaris Jenderal NU Aminudin Aziz, Ketua dan Wakil Ketua PKI D.N. Aidit dan M.H. Lukman. Dalam pertemuan itu para  pemimpin  partai  yang  hadir  berkomitmen  untuk  mendukung  penyelesaian permasalahan  yang  dihadapi  pemerintah,  di  antaranya  bertekad  bulat  untuk mendukung dan mengamalkan Pancasila, Manipol Usdek, dan pedoman-pedoman pelaksanaannya.  Terkait  pelaksanaan  UUPA  dan  UUBH  yang  memanas  di masyarakat desa, ke 10 Partai berkomitmen  akan mengutamakan sistem konsultasi dan  musyawarah  yang  dijiwai  oleh  semangat  kegotongroyongan  nasional Revolusioner berporoskan Nasakom (Deklarasi Bogor, 12 Desember 1964).
Usaha  ini  terbilang  cukup  berhasil  meredam  ekskalasi  konflik,  yang  terbukti dari menurunnya tingkat aksi selama minggu-minggu pertama kesepakatan Deklarasi Bogor.  Namun  hal  ini  tidak  mencegah  tingkat  ketegangan  dan  konflik  yang  telah terbentuk    antara  organisasi-organisasi  di  bawah  pngaruh  PKI  dengan  kalangan organisasi Islam. Di Jawa Timur, para pemimpin PNI yang sebelumnya bergabung bersama  NU  dalam  menentang  aksi  sepihak  mulai  menarik  jarak  dengan  dan menyerukan  persatuan  nasional  setelah  melihat  gelombang  perlawanan  dan penentangan  yang ditunjukkan oleh kelompok Islam menjadi semakin militan dan ekstrem (Mortimer, 1972: 56).
Pada 20 Januari 1965, Presiden Soekarno dalam sidang DPA membentuk sebuah panitia  perumus  yang  bertugas  merumuskan  pokok  pembicaraan  oleh  20  orang anggota DPA mengenai persoalan pelaksanaan landreform. Panitia tersebut diketuai oleh  Dr.  M.  Tambunan  S.H.,  sedangkan  anggotanya  terdiri  atas  Munir  Bambang Murtijoso, Mayor Jenderal KKO Suhadi, Asmu, K.H. Farid Ma’Ruf, Tjilik Riwut, dan K.  H.  Idham  Chalid.  Dalam  sidang  DPA  tersebut  akhirnya  ditetapkan  suatu perumusan dan pertimbangan mengenai pelaksanaan landreform tanpa menimbulkan kekerasan ( Duta Masjarakat , 23 Januari 1965). Ada 14 kesepakatan yang dihasilkan oleh para anggota perumus dari DPA. Tujuan dari usulan dari DPA ini agar pelaksanaan landreform berjalan  lancar.  Usulan-usulan  tersebut  di  antaranya:    menyelesaikan sengketa tanah melalui jalan musyawarah dengan mengutamakan sistem konsultasi dan  musyawarah  yang  dijiwai  oleh  semangat  kegotongroyongan  revolusioner berporoskan Nasakom tanpa ada intimidasi dan senjata.
Namun  demikian,  usaha  tersebut  di  lapangan  tampaknya  sulit  untuk  bisa berjalan dengan memuaskan. Picu yang telah ditarik melalui tindakan aksi sepihak di pedesaan Jawa tidak lagi dapat dikendalikan arahnya. Kegiatan Landreform dihentikan pada 26 Oktober 1965, oleh Menteri Agraria R. Hermanses S.H.. Pemberhentian ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta suasana ketenangan pada umumnya.  Imbas  dari  aksi  sepihak  dan  kekacauan  politik  yang  ditimbulkan  dari peristiwa  G  30  S  membuat  suasana  politik  bergejolak.  Berdasar  Surat  Keputusan Menteri  Agraria  No.  88/depag/1965,  selain  membekukan  pelaksanaan landreform , Menteri  Agraria  juga  menghentikan  sementara  semua  kegiatan  anggota-anggota panitia landreform di pusat dan daerah terutama panitia yang berasal dari Barisan Tani Indonesia.

## Simpulan
Landreform menjadi  penting  untuk  diberitakan  karena  terkait  hajat  hidup  orang banyak. Lima belas tahun setelah Indonesia merdeka yaitu pada 1960, permasalahan kepemilikan tanah masih berlangsung. Mayoritas petani di Indonesia saat itu belum memiliki  tanah.  Kurang  lebih  60%  dari  para  petani  adalah  petani  tidak  bertanah. Sebagian  mereka  itu  merupakan  buruh  tani,  sebagian  lainnya  mengerjakan  tanah orang lain sebagai penyewa atau penggarap dalam hubungan perjanjian bagi-hasil. Para petani yang mempunyai tanah (sawah dan/atau tanah kering) sebagian terbesar masing-masing tanahnya kurang dari 1 hektare (rata-rata 0,6 hektare sawah atau 0,5 hektare tanah kering) tidak dapat hidup secara layak. Kondisi inilah yang menjelaskan landreform merupakan isu yang seksi untuk diangkat oleh media, khususnya Harian Rakjat .  Kebijakan  pemerintah  mengenai  distribusi  lahan  pertanian  dan  telah  diatur dalam UUPA ini belum berjalan sesuai dengan harapan. Hal itu yang menjadi fokus perhatian Harian Rakjat. Sejalan dengan tujuan PKI untuk mencari masa dari kaum tani  yang  jumlahnya  besar, Harian  Rakjat gencar  memuat  berita landreform . Harian Rakjat memberi ruang yang lebar untuk menyebarkan informasi seputar pembagian tanah berlebih ini. Selain memuatnya dalam lembaran berita, harian yang berjumlah empat halaman ini juga memberi ruang khusus yang diberi nama Asmu Menjawab .
Kolom Asmu Menjawab sendiri yang menjadi bahan analisis dalam studi sejarah kali  ini  menggambarkan  suatu  fenomena  isu landrefom bergejolak  di  kalangan masyarakat pedesaan. Pembaca yang berasal dari petani maupun para aktivis petani menyampaikan  permasalahan landreform yang  belum  berjalan  melalui  tulisan  yang mereka sampaikan di kolom Asmu Menjawab . Warga menulis berdasar pengalaman dan  pengamatan  di  sekitar  mereka.  Dengan  gaya  bahasa  warga  yang  apa  adanya terungkap bahwa kebijakan landreform dan UUBH sejak diterbitkan belum dirasakan merata oleh masyarakat, karena menemui banyak hambatan.
Harian  Rakjat memantau  pelaksanaan  program  ini  melalui  kolom Asmu Menjawab . Seminggu dua kali BTI dan PKI mendapat laporan secara cuma-cuma dari warga  mengenai  perkembangan  penerapan landreform di  desa-desa.  Para  jurnalis warga inilah yang menjadi mata dan telinga PKI. Tulisan-tulisan warga yang diterima redaksi  dimanfaatkan  oleh  oleh  masyarakat  untuk  dapat  menyampaikan  pendapat dan  kritiknya  terhadap  ketimpangan  dan  penyelewengan-  penyelewengan  seperti perilaku tuan tanah yang mulai marak terjadi pada masa tersebut.  Pendapat dan kritik itu  tidak  hanya  dilakukan  melalui  kolom Asmu  Menjawab .  Sebelumnya  pada  1954 sampai 1957 Harian Rakjat juga memiliki kolom yang memuat berita dari warga yaitu Kolom  Kita  Dengar .  Di  kolom  ini  warga  menulis  berbagai  persoalan  yang  mereka rasakan setiap hari di sekitar warga.
Asmu Menjawab diambil dari nama Sekretaris Umum BTI  yang bernama Asmu. Selain  memimpin  organisasi  yang  berbasis  masa  petani  ini  dia  juga  menjadi penanggung jawab dari kolom Asmu Menjawab . Rubrik ini dapat diibaratkan seperti bahan bakar yang menyulut emosi warga selama tiga tahun. Sejak Asmu Menjawab dikenalkan kepada para pembaca pada April 1961 dan berhenti pada Juni 1963, selama kurun waktu itu Asmu terus melabeli tuan tanah sebagai orang yang jahat, dan orang yang  selalu  menindas  kaum  tani.  Asmu  juga    menegaskan    hubungan  kerja  yang bersifat  penghisapan    itu  harus  dilenyapkan.  Para  buruh,  buruh  tani,  dan  petani miskin oleh PKI didorong dan dibimbing untuk melakukan segala aksi menentang penghisapan  dengan  kekuatan  mereka  sendiri.  Bertolak  dari  pemikiran  ini,  Asmu melalui tulisannya yang konsisten menyampaikan slogan-slogan seperti “tanah untuk petani,  “upah  yang  menguntungkan  buruh  dan  buruh  tani”,  ”bagi  hasil  yang menguntungkan petani penggarap“.
PKI  memanfaatkan  rubrik  ini  sebagai  alat  untuk  menjaring  para  simpatisan partai sebanyak-banyaknya. Landreform merupakan program dari PKI bersama BTI. Keduanya  telah  menentang  tuan  tanah  sebelum  UUPA  disahkan.  Perlawanan  itu dibahas dalam Kongres PKI VI di Jakarta pada 12 September 1959. Dalam forum itu Asmu  menyampaikan  sebagai  kewajiban  yang  pertama-tama  bagi  kaum  komunis Indonesia.  Untuk  itu,  tugas  melenyapkan    sisa-sisa  feodalisme,  mengembangkan revolusi  agraria antifeodal, menyita tanah tuan tanah dan memberikan dengan cuma- cuma tanah tuan tanah kepada kaum tani, terutama kepada kaum  tani tak bertanah dan tani miskin, sebagai milik perseorangan mereka, diterima oleh kongres sebagai kewajiban  yang  terdekat    dari  pada  kaum  komunis  Indonesia  dengan  semobyan “tanah untuk kaum tani,”
Dengan demikian, walaupun PKI kerap menyerukan keberpihakannya terhadap rakyat dalam hal ini adalah petani, dan menyudutkan para pemilik tanah, dalam hal ini merupakan salah satu cara PKI untuk bisa mendapatkan massa seluas-luasnya. Sesuai dengan sifat media massa yang dibaca oleh masyarakat umum, diharpakan Asmu  Menjawab menjadi  media  PKI  untuk  bisa  mendekatkan  Partai  dengan  para petani.
Asmu Menjawab menjadi sarana untuk mendorong gerakan petani yang dikenal dengan aksi sepihak. Asmu melalui tulisannya membakar semangat kaum tani untuk menjadi  petani  yang  revolusioner  dan  berani  menentang  tuan  tanah  yang dianggapnya  sering  menindas  para  petani.  Sebaran  aksi  sesuai  dengan  banyaknya laporan yang dimuat di Asmu Menjawab yaitu berada di sekitar Jawa. Mayoritas pusat gerakan  aksi  sepihak  berlangsung  di  Jawa  Timur,  di  antaranya  Banyuwangi, Sambirejo Kediri, Bondowoso, Sidoarjo, Malang, dan Surabaya. Sementara itu, aksi sepihak di Jawa Tengah banyak terjadi di Boyolali.
Kondisi pemilikan tanah khususnya di Pulau Jawa dan beberapa daerah tertentu, telah  mencapai  tingkat  kritis  bagi  timbulnya  gejolak  sosial  yang  kemudian dimanfaatkan oleh PKI untuk memasukkan ideologi politiknya ke dalam masalah itu melalui landreform dan permasalahan agraria lainnya. Walaupun demikian, partai itu dalam berbagai aksi sepihak yang dilancarkan gagal menarik seluruh lapisan buruh tani  dan  petani  miskin  dan  mengikatnya  ke  dalam  sebuah  kelas  proletar  tidak bertanah di bawah pimpinan kaum buruh. Sebab kegagalan lainnya adalah karena masih kuatnya ikatan hubungan patron klien di berbagai aspek kehidupan di Jawa. Aksi sepihak tidak lain merupakan politik praktis sebagai taktik perjuangan PKI melalui Harian  Rakjat. Secara  tidak  langsung  aksi  sepihak  telah  menyebabkan kekeruhan  dalam  kerja  sama  partai-partai  pendukung  Nasakom  yang  sering digembar-gemborkan oleh Harian Rakjat dan kawan-kawannya. Namun, Harian Rakjat sendiri tidak mengakui adanya  keretakan kerja sama itu. Dengan adanya aksi sepihak juga  berimbas  pada  kerja  sama  partai-partai  politik  yang  semula  mendukung Nasakom.
Selain itu, pembunuhan masal terhadap para pengikut PKI setelah peristiwa G 30 S, juga merupakan puncak kemarahan warga akibat aksi sepihak. Massa simpatisan PKI semenjak adanya aksi sepihak tidak disukai oleh warga yang tidak mendukung aksi  sepihak  di  antaranya  golongan  santri  dan  simpatisan  PNI.  Sejak  adanya  aki sepihak  kebencian  warga  terhadap  para  simpatisan  PKI  semakin  tajam.  Mereka ditanamkan untuk membenci orang-orang yang tidak sejalan dengan partai.

## Referensi
Aidit  (1964). Kobarkan  Semangat  Banteng!:  Madju  Terus,  Pantang  Mundur! .  Jakarta: Jajasan Pembaruan.
Anonim (1958). Masalah-masalah Landreform jilid II. Jakarta: Jajasan Pembaruan. Anonim (1960). Beberapa Soal Mengenai Landreform . Jakarta. Departemen Penerangan. ANRI. Inventaris Arsip Komando Operasi Tertinggi 1963-1967. ”Naskah Pidato DN Aidit pada Ulang Tahun ke- 44 PKI di Semarang”, Reg. 101.
ANRI.  Inventaris  Arsip  Komando  Operasi  Tertinggi  1963-1967.”Amanat  P.J.M. Presiden Sukarno pada Resepsi Pembukaan Kongres Nasional ke VI BTI”, Reg. 590.
ANRI. Inventaris Arsip Menko Hubra.” Laporan Mengenai Aksi-Aksi Sepihak BTI “, Reg. 1968.
ANRI. Inventaris Sekertaris Negara RI 1945-1973. “ Manipol RI”, Reg. 2019.
Antara , 1 Juli 1964. Donald,  Hindley  (1966). The  Communist  Party  of  Indonesia  1951-1963. California: California University Press.
Duta Masjarakat, Edisi 1961-1965.
Eriyanto (2012). Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media . Yogyakarta: LKIS. Firdaus, Fadrik Aziz (2017). Njoto Biografi Pemikiran 1951-1965. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
Harian Rakjat, Edisi 1961-1965. Kasdi, Aminudin (2001). Kaum Merah Menjarah, Aksi Sepihak PKI/ BTI di Jawa Timur 1960-1965 . Yogyakarta : Jendela. Keyfitz,  Nathan  dan  Nitisastro,  Widjojo    (1961). Soal  Penduduk  dan  Pembangunan Indonesia . Jakarta: PT. Pembangunan. Kuntowijoyo (1994). Metodologi Sejarah, cet. I. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Merdeka ,  Edisi 2-3  Juli 1964. Mortimer,  Rex  (1972). The  Indonesian  Communist  Party  &  Landreform  1959-1965 . Victoria: Monash University.
Njoto (1958). Pers dan Massa . Jakarta: NV Rakjat. Rachman,  Noer  Fauzi  (2004). Petani  dan  Penguasa  Dinamika  Perjalanan  Penguasa, . Jogyakarta: Insistpress.
Setiawan, H. (2003) Kamus Gestok. Yogyakarta: Galang Press.
Suluh Indonesia, Edisi 10 Oktober 1961.
Terompet Masjarakat , 24 Januari 1964 dan 17 Desember 1964.