Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan

[Intan Munirah] 1
[M Gempa Awaljon] 2
1 [Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala]
1 [intan.munirah@usk.ac.id]
2 [Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi]
2 [gempa.awaljon14@gmail.com]
Contact Coresponden : intan.munirah@usk.ac.id

## Abstract
The crime of corruption is included in a special crime, regulated by a special law, namely Law  Number  31  of  1999  as  amended  by  Law  Number  20  of  2001.  However,  based  on data on the performance achievements of the Attorney General's Office of the Republic of  Indonesia  in  December  2020,  it  is  explained  that  the  process  of  handling  corruption crimes has not yet reached the performance target at each stage of handling corruption cases, besides that the level of public satisfaction with the performance of the Attorney General is ranked fourth. It is important to study the obstacles and barriers. Obstacles in the  handling  of  corruption  cases  that  occur  at  the  investigation  stage,  the  number  of personnel  is  not  balanced  with  the  high  workload  so  that  additional  professional personnel are needed. obstacles in the process of handling corruption crimes due to the Covid-19 pandemic outbreak which hindered the process so that it was not resolved on time.
Keywords : Corruption, Prosecution, Constraints
Received: 18 Juni 2023           Revised: 15 Oktober 2023            Aceppted: 18 Oktober 2023

## 1. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  korupsi  sejak  lama  telah  berevolusi  menjadi extra- ordinary  crime yang  terus  berkembang  subur  seiring  semakin  lunturnya  nilai dan  moralitas  pihak  dan  penyelenggara  negara.  Tindak  pidana  korupsi
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIus Civile (RefleksiPenegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 7, Nomor 2, Tahun 2023 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  berdimensi white  collar  crime ,  yang pelakunya terdiri dari kelompok manusia yang memiliki tingkat intelektualitas tinggi,  disamping  memiliki  kedudukan,  jabatan  dan  kewenangan  sehingga menanganinya  bukanlah  merupakan  suatu  pekerjaan  yang  mudah.  Adanya peningkatan  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak  terkendali  nantinya  akan membawa  dampak  yang  sangat  besar,  tidak  hanya  terhadap  perekonomian negara  tetapi  juga  terhadap  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Tindak pidana  korupsi  ternyata  juga  telah  semakin  meluas  dan  menggurita penyebarannya,  tidak  hanya  terjadi  di  pusat  pemerintahan  tetapi  sudah meluas  ke  daerah-daerah  secara  massif.  Sebagaimana  kita  ketahui  sebuah negara  mempunyai  tujuan  yang  berbeda  antara  satu  negara  dengan  negara lainnya.  Beberapa  para  ahli  menyebutkan  tujuan  negara  berdasarkan pengalaman dan kondisi negaranya ketika mereka hidup, dalam artian kondisi yang  berbeda  akan  berpengaruh  kebijakan  yang  harus  diterbitkan  sesuai kebutuhan. 1
Setelah  bergulirnya  era  reformasi  dan  otonomi  daerah,  korupsi  justru semakin meningkat dan bukan hanya terjadi pada instansi pemerintah pusat tetapi  juga  terjadi  dilingkungan  instansi  pemerintah  daerah.  Lebih  ironis, seiring  dengan  pemberlakuan  otonomi  daerah,  korupsi  pun  terdesentralisasi dengan aman, subur oleh pejabat daerah. Otonomi pun diplesetkan menjadi “bagi-bagi  korupsi”. 2 Berkembangnya  korupsi  menjadi  extra-ordinary  crime kemudian menjadikan dunia internasional semakin serius dalam memandang persoalan  terhadap  efek  dan  potensi  negatif  dari  praktek  korupsi  yang melahirkan United Nations Convention Againts Corruptions (UNCAC).
Pemerintah  Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006
telah  meratifikasi  United  Nations  Convention  Againts  Corruptions  (UNCAC) didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006. Dalam UNCAC tersebut tersirat bahwa  pemberantasan  korupsi  haruslah  bersiat  integral,  menyeluruh  dan melalui berbagai pendekatan yaitu bersifat preventif, represif dan pendekatan restoratif.
Sebagai  bentuk  keseriusan  dalam upaya maksimal  untuk  memberantas tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  tidak  hanya  itu  upaya  untuk  beradaptasi dengan  system  yang  terganggu  oleh  dampak  pandemic  Covid-19  turut mempengaruhi proses penanganan perkara baik tahap pra ajudikasi maupun ajudikasi Berbagai  kebijakan  juga  telah  dikeluarkan  untuk  menjadikan Indonesia  bebas  dari  korupsi.  Presiden  juga  telah  menerbitkan  sejumlah instruksi  dan  arahan  untuk  mencegah  dan  memberantas  korupsi  yakni mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  sesuai  tugas,  fungsi,  dan kewenangan  masing-masing  dalam  rangka  pencegahan  dan  pemberantasan
1 Muhammad Yusuf, 2022, State and Responsibility for Implementation of Islamic Law, Jurnal Dusturiyah .Vol.12, No.1, hlm. 47
2 Mohammad  Saihu,  2004,  Law  Summit  III:  Berantas  KKN  tanpa  pandang  bulu  sampai  ke  akar-akarnya, KHN Newsletter , Jakarta, Edisi Maret-April, hlm. 6
korupsi  yang  berpedoman  pada  strategi-strategi  yang  meliputi,  strategi Pencegahan,  strategi  Penegakan  Hukum,  strategi  Peraturan  Perundang- Undangan,  strategi  kerjasama  Internasional  dan  penyelamatan  aset  hasil korupsi,  strategi  pendidikan  dan  budaya  anti  korupsi,  strategi  mekanisme pelaporan.
Penegakan  hukum  merupakan  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum  merupakan  suatu  proses  yang  melibatkan  banyak  hal. 3 Penegakan hukum  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  yaitu,  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan,  advokat,  lembaga  pemasyarakatan.  Aparat  penegak  hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana.
Kejaksaan  sebagai  salah  satu  lembaga  penegak  hukum  yang  memiliki posisi strategis dalam penegakan hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, pelanggaran Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  serta  pemberantasan  Korupsi.  Kejaksaan  juga dituntut  untuk  turut  menjaga  dan  menegakan  kewibawaan  pemerintah  dan negara,  juga  melindungi  kepentingan  masyarakat  melalui  upaya  penegakan hukum  yang  optimal,  nyata  dan  terpercaya  dengan  mengindahkan  norma- norma  keagamaan,  kesopanan,  kesusilaan  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  serta  wajib  menggali  nilai-nilai  kemanusiaan,  hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 4
Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  melalui  mekanisme  penegakan hukum harus dilakukan lebih intensif, efektif, tegas, sungguh-sungguh. Dalam pemberantasan  tindak pidana  korupsi,  ada beberapa  institusi  yang diberikan kewenangan  yakni:  Komisi  Pemberantasan  Korupsi;  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Berdasarkan  Pasal  2  Ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia  disebutkan  bahwa  kejaksaan  adalah  lembaga  pemerintah  yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan  undang-undang.  Dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, Kejaksaan  juga  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan  tindak pidana korupsi.
Penanganan  tindak  pidana  korupsi  oleh  Kejaksaan,  perlu  dilakukan tindakan  pencegahan  korupsi  yang  diperkuat  selama  pandemi  COVID-19, penggunaan  teknologi  untuk  memfasilitasi  kerja  jarak  jauh  dan  manajemen kasus,  serta  meningkatkan  pengawasan  guna  meminimalisir  peluang terjadinya  perilaku  korupsi.  Selain  itu,  Kejaksaan  harus  mampu  memulihkan kerugian  keuangan  negara  dan  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  serta memperbaiki tata kelola dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Secara teoritis terdapat beberapa unsur dari kewenangan kejaksaan itu sendiri  meliputi,  pengaruh  yang  dalam  artian bahwa penggunaan  wewenang
3 Shant, Dellyana. 1988. Konsep Penegakan Hukum, . Yogyakarta: Liberty.
4 Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum , BPHN, Jakarta, hlm. 8.
dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, selanjutnya dasar hukum  yang  menyatakan  bahwa  wewenang  itu  selalu  harus  dapat  ditunjuk dasar  hukumnya, dan  Konformitas  hukum  yakni  mengandung  makna  adanya standard  wewenang,  yaitu  standard  umum  (semua  jenis  wewenang)  dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu). 5
Beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  kewenangan tersebut  meliputi  Pasal  284  Ayat  (2),  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana,  Pasal  17  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983 tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  kemudian Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Secara  kelembagaan  Kejaksaan  berbeda  dengan  KPK  dimana  Lembaga Kejaksaan  memiliki  struktur  organisasi  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Dalam melaksanakan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  Jaksa  Agung  dibantu oleh  para  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  di  seluruh  Indonesia.  Hasil  dari  lembaga survei  Charta  Politika  dan  Indikator  Politik  pada  bulan  Juli  2020  angka kepercayaan publik kepada Kejaksaan 61,6%  - 68,4% lebih rendah dari bulan sebelumnya  atau  ada  penurunan.  Meskipun  demikian  kepercayaan  publik kepada Kejaksaan masih terbilang masih cukup tinggi.
Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  sebagai  salah  satu  organisasi masyarakat  (NGO)  yang  berperan  serta  dalam  mengawasi  pemberantasan korupsi  melaporkan  hasil  pemantauan  kinerja  penindakan  kasus  korupsi  di Kejaksaan  pada  semester  I  Tahun  2020  (dari  Januari  s/d  30  Juni  2020), menerangkan  bahwa  tren  penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi  untuk semester I 2019 ke semester I 2020 meningkat secara singnifikan yaitu jumlah kasus yang ditangani pada semester I Tahun 2019 adalah sebanyak 43  kasus dengan tersangka sebanyak 84 dan penyelamatan kerugian keuangan Negara senilai  Rp.656,  8  miliar,  meningkat  secara  signifikan  pada  semester  I  Tahun 2020  dengan  kasus  yang  ditangani  sebanyak  93  kasus  dengan  tersangka sebanyak 198 orang, dengan penyelamatan kerugian keuangan negara senilai Rp.17,237  trilyun. 6 Namun  dalam  interval  waktu  dari    Tahun  2019  sampai 2020  berdasarkan  data  pencapaian  kinerja  menjelaskan  bahwa  pda  proses penanganan  tindak  pidana  korupsi  tidak berjalan  dengan  mulus,  ditunjukkan belum  mencapainya  target  kinerja  tahun  2020  pada  setiap  tahapan-tahapan pada proses penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Hal  tersebut  didukung  oleh  Survey  nasional  yang  dilakukan  oleh Indonesia  Political  Review  (IPR)  pada  periode  tanggal  1  sampai  dengan  10 Oktober  2020  untuk  menilai  tingkat  kinerja  menteri  kabinet  Presiden  Joko Widodo,  juga  menempatkan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  pada  peringkat
5 Philipus M. Hadjon, 1998, Penataan Hukum Administrasi , Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm. 2
6 Indonesia  Corruption  Watch.  2020. Pemantauan  Kinerja  Penindakan  Kasus  Korupsi  di  Kejaksaan  pada Semester I Tahun, Jakarta.
ke-4  dengan  tingkat  kepuasan  publik  terhadap  kinerja  Jaksa  Agung  Republik Indonesia  sebesar  44%  dari  1.000  responden  di  34  propinsi.  Sehubungan dengan  hal  tersebut  perlu  diteliti  dan  dikaji  lebih  lanjut  terkait  kendala  dan hambatan  dalam  proses  penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi  pada tataran Nasional.
Sebelumnya telah ada beberapa penelitian terkait dengan tindak pidana korupsi diantaranya yaitu jurnal yang ditulis oleh Agus Pramono yang berjudul “Kekuasaan  dan  Hukum  dalam  Perkuatan  Pemberantasan  Korupsi”,  dimana yang  menjadi  muatan  dari  penelitian  tersebut  adalah  untuk  penguatan pemebrantasan  korupsi  disamping  diperankan  oleh  kekuasaan  dan  hukum juga  membutuhkan  dukungan  masyarakat.  Disamping  itu  juga  terdapat penelitian  tentang  “Penetapan  Kerugian  dalam  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi”  yang  ditulis  oleh  R.Bayu  Ferdian,  dalam  penelitian  tersebut  dapat diketahui  bahwa    dasar  penentuan  kerugian  negara  dalam  perkara  tindak pidana  korupsi  dan  diketahui  proses  penetapan  kerugian  negara  dalam perkara tindak pidana korupsi.
Penelitian  lain  yang  mengangkat  tema  korupsi  dengan  judul “Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana  Korupsi”  yang  ditulis  oleh  Runi  Yasir,  dimana  objek  kajian  dalam penelitian  tersebut  adalah  terkait  kewenangan  BPK  sebagai  lembaga  yang menetapkan  kerugian  Negara  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  dan adanya  putusan  hakim  yang  menyatakan  BPKP  juga  berwenang  untuk melakukan hal tersebut. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa penelitian ini  mempunyai  objek  kajian  yang  berbeda  dari  pada  penelitian  yang  sudah pernah dilakukan.
Beberapa  penelitian  yang  sudah  pernah  dilakukan  tentunya  dapat berbeda  dengan  penelitian  ini  yang  difokuskan  pada  objek  kajian  berupa kendala  dan  hambatan  dalam  proses  penanganan  perkara  tindak  pidana korupsi pada tataran Nasional dengan data terkini dan kondisi yang diselimuti oleh  dampak  dari  adanya  Pandemi  Covid-19  yang  juga  berpengaruh  pada sistem peradilan secara teknis.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. 7 Penelitian empiris melihat bekerjanya hukum di dalam masyarakat. 8 yang bertujuan memberikan gambaran mengenai fakta-fakta disertai dengan analisisnya  terkait  perilaku  aparat  penegak  hukum  dalam  melaksanakan ketentuan-ketentuan  hukum  tertulis,  khususnya  dalam  hal  proses penanganan perkara tindak pidana korupsi pada masa Pandemi Covid-19 yang dipraktekkan oleh aparat penegak, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan  dan  teori-teori  hukum  dalam  menggambarkan  secara
7 Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Achmad, 2011 Strategi Penulisan Hukum , Lubuk Agung, Bandung, hlm. 97.
8 Amiruddin,  H.  Zainal  Asikin,  2 0 1 3 , Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Rajawali  Pers, Jakarta, hlm. 131
lengkap dan sistematis.

## 3. HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN
3.1. Kajian Teoritis dan Yuridis
Peraturan  hukum  pidana  yang  tercantum  diluar  KUHP  dapat  disebut juga  undang-undang  (pidana)  tersendiri  ( afzonder  lijk ).  Sedangkan  antara penanganan dan penyelesaian terdapat perbedaan dari segi tahapan proses hukum yang dilakukan dalam hal ini terhadap perkara tindak pidana korupsi, dimana penanganan berupa respon awal terhadap perbuatan tindak pidana korupsi  dari  tahap  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  hingga dilakukannya  eksekusi  sedangkan  penyelesaian  merupakan  tahapan penanganan  tersebut  hingga  tuntas  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. 9 Sedangkan  antara penanganan dan penyelesaian terdapat perbedaan dari segi tahapan proses hukum yang dilakukan dalam hal ini terhadap perkara tindak pidana korupsi, dimana penanganan berupa respon awal terhadap perbuatan tindak pidana korupsi  dari  tahap  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  hingga dilakukannya  eksekusi  sedangkan  penyelesaian  merupakan  tahapan penanganan  tersebut  hingga  tuntas  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 10
Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun  1960,  yang  dimaksud  dengan  “Perbuatan  Korupsi  Pidana”  adalah apabila terjalin unsur kejahatan atau pelanggaran sehingga berdasarkan itu dapat  dipidana  dengan  hukuman  badan  dan  atau  denda  yang  cukup  berat disamping  perampasan  harta  benda  hasil  korupsinya. 11 Sedangkan  yang dimaksud  dengan  “Perbuatan  Korupsi  Bukan  Pidana”  adalah  apabila terdapat  unsur  “Perbuatan  melawan  hukum”.  Perbuatan  korupsi  ini  tidak diancam  dengan  pidana  melainkan  diadakannya  badan  yang  dapat melakukan perampasan harta benda hasil korupsi tersebut yaitu Pengadilan Tinggi  yang  mengadilinya  atas  gugatan  Badan  Koordinasi  Penilik  Harta Benda. Selanjutnya Penjelasan tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur "perbuatan melawan hukum" tersebut adalah " onrechtmatige daad "  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata.
Rumusan  mengenai  tindak  pidana  korupsi  menurut  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah “Tindakan seseorang yang dengan atau karena suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  merugikan  keuangan  atau
9 Andi  Hamzah,  2005. Pemberantasan  Pidana  Korupsi  Nasional  Dan  Internasional .  https://rmco.id/baca- berita/nasional/41688/.
10 Awaljon Putra, Muhammad Gempa. 2018. Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh. SKLJ, 2 (1)
11 Munirah, I., Din, M., & Efendi, E. 2017. Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara  Korupsi. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum , 19 (2), hlm. 345-366.
perekonomian  negara  atau  daerah  atau  merugikan  keuangan  suatu  badan yang  menerima  bantuan  dari  keuangan  negara  atau  daerah  atau  badan hukum  lainnya  yang  mempergunakan  modal  dan  sosial  kelonggaran- kelonggaran dari negara atau masyarakat. Perbuatan seseorang yang dengan atau  karena  melakukan  sesuatu  kejahatan  atau  pelanggaran  memperkaya diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  badan  yang  dilakukan  dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
Perkara tindak pidana korupsi termasuk kedalam tindak pidana khusus, dimana  terdapat  ciri  khas  dimana  diatur  dengan  undang-undang  yang khusus  diluar  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  yakni  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001.  Adapun  ciri-ciri  hukum  pidana  khusus  antara  lain. Memuat satu jenis tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana khusus, Mengatur  tidak  hanya  hukum  pidana  materil  tetapi  juga  sekaligus  hukum pidana  formil,  Terdapat  penyimpangan  asas.  Meskipun  termasuk  tindak pidana khusus tetap saja proses pembuktian dari tindak pidana tersebut juga diharuskan  adanya  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  ketentuan    Pasal  184 Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang  menyatakan  alat bukti  yang  sah  meliputi  ;  Keterangan  ahli,  keteranagn  saksi,  keterangan ahli,surat, petunjutk dan keterangan terdakwa.
3.2.  Kendala  dan  Hambatan  Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  Masa Pandemi Covid-19.
Salah  satu  bentuk  penyimpangan  asas  dalam  penanganan  dan penyelesaian  perkara  korupsi  adalah  pada  proses  pembuktian  tindak pidana  korupsi  ini  tidak  sama  dengan  sistem  pembuktian  pada  tindak pidana  umum,  yakni  dikenal  dengan  adanya  sistem  pembuktian  terbalik dimana  selain  penuntut  umum  yang  wajib  membuktikan  dakwaannya, menurut  Pasal  38B  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 menyatakan  bahwa  terdakwa  tindak  pidana  korupsi  wajib  membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
Sistem  pembuktian  terbalik  seperti  ini  tidak  dikenal  dalam  proses perkara pidana biasa, kewajiban pembuktian dalam proses perkara pidana biasa  sepenuhnya  dibebankan  kepada  jaksa  selaku  penuntut  umum. Walupun  sebenarnya  sistem  pembuktian  terbalik  ini  seringkali mendapatkan  kritik,  karena  undang-undang  tindak  pidana  korupsi  seolah- olah  menganut  “pembuktian  terbalik”  dimana  terdakwa  dapat membuktikan  kalau  dirinya  tidak  bersalah,  tetapi  pada  akhirnya  tetap kembali  kepada  Penuntut  Umum  yang  harus  membuktikan  bahwa terdakwa  bersalah.  Di  dalam  KUHAP  beban  pembuktian  hanya  ada  pada Penuntut Umum. Namun pada tindak pidana khusus ini serangkaian upaya untuk  membuktikan  suatu  tindak  pidana  telah  diberikan  kewenangan
secara atributif oleh Undang-Undang terkait. Berbicara kewenangan dalam penanganan  tindak  pidana  korupsi  menjadi  penting  karena  landasan hukum  lahirnya  sebuah  kepastian  untuk  melakukan  suatu  fungsi  dari kekuasaan harus jelas, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M Hadjon dimana  setiap  tindakan  pemerintahan  diisyaratkan  harus  bertumpu  atas kewenangan yang sah. 12
Persepsi  masyarakat  terhadap  korupsi  tersebut  menggambarkan masih  banyaknya  korupsi  yang  terjadi.  Persepsi  kepercayaan  masyarakat itu sangat penting bagi Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum yang berperan  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  dimana  indeks persepsi  korupsi  berhubungan  dengan  dampak  terhadap  kemudahan dalam  bidang  usaha,  distorsi  daya  saing  lokal,  integritas  publik  dan  bisnis yang menurun sehingga jelas akan mengganggu program pemerintah untuk pemulihan  dan  pembangunan  ekonomi  nasional.  Sehubungan  dengan  hal tersebut  pada  fase  Pandemi  Covid-19  disadari  atau  tidak,  ternyata  turut mempenagruhi proses penanganan proses tindak pidana korupsi.
Berikut  beberapa  kendala  dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh Kejaksaan  Republik  Indonesia  dalam  penanganan  dan  pemberantasan korupsi  dalam  rangka  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  ;  Tahap pertama adalah Tahap penyelidikan yang merupakan gerbang awal dimana pejabat  penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan  penyidikan.    Adapun  yang  menjadi  sumber  penyelidikan  terdiri dari; Laporan masyarakat, Hasil audit BPK RI/BPKP, Dengan adanya laporan dari  auditor  atau  lembaga  yang  berwenang  men-declare  nilai  kerugian keuangan negara, selanjutnya laporan tersebut merupakan alat bukti yang sah  dan  menjadi  pertimbangan  hakim  pada  persidangan  perkara  tindak pidana korupsi.
Hasil  pemeriksaan  dari  unit  pengawasan  internal  (termasuk  laporan hasil  pengawasan  Jaksa  Agung  Muda  Pengawasan/Asisten  Pengawasan),
Pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda intelijen/Asisten
Intelijen/Kepala Seksi Intelijen,  Pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Tindak  Pidana  Umum/Asisten  Tindak  Pidana  Umum/Kepala  Seksi  Tindak Pidana Umum dan; Dalam menyelidik perkara tindak pidana korupsi jangka waktu  dibatasi  yaitu  selama  14  (empat  belas)  hari  kerja  dan  kemudian dapat  diperpanjang  selama  14  (empat  belas)  hari  kerja  lagi. 13 Pada  tahap Penyelidikan  tersebut  Kejaksaan  terkendala  dengan  jumlah  personil  yang sedikit  dan  kemampuan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  minim.  Masih kurangnya  partisipasi  masyarakat,  pihak-pihak  terkait  dan  keterbukaan data/keterangan serta bukti-bukti lain oleh penyelidik sesuai waktu dalam
12 Dellyana, Shant, 1998, Konsep Penegakan Hukum , Liberty, Yogyakarta, hlm. 32
13 Muhammad  Gempa  Awaljon  Putra,  Dahlan,  Mahfud,  2018, Penanganan  Dan  Penyelesaian  Perkara  Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, SKLJ, Vol. 2, No. 2, hlm. 170-185.
SOP (Standar Opreasional Prosedur).
Berikutnya  kendala  juga  terdapat  tahap  penyidikan,  pada  tahap tersebut  kendala  yang  dihadapi  lebih  pada  pelaku  tindak  pidana  korupsi dimana  pelaku  dan/atau  tersangka  tidak  kooperatif  saat  dipanggil  secara patut.  Belum  optimalnya  kegiatan  pelacakan  aset  oleh  Tim  Intelijen  baik dibatasi  secara  normatif,  dalam  rangka  mendukung  kegiatan  penyidikan dan  penuntutan.  Perhitungan  Keuangan Negara  (PKN) oleh  auditor  Badan Pemeriksan Keuangan (BPK)/Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlalu lama melewati batas waktu berdasarkan SOP dan jangka waktu yang tidak didukung oleh keadaan di lapanga. 14
Kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini, mempengaruhi metode  kinerja  dalam  hal  ini  proses  penanganan  perkara  dari  tahap penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  sehingga  menjadi  penghambat dalam  pencapaian  target  kinerja,  dengan  kata  lain  menyebabkan menurunnya  capaian  kinerja  penanganan  perkara  tindak  pidana  khusus secara umum dan khususnya tindak pidana korupsi. Untuk itu sudah tepat dalam  forum  ini  kembali  kepada  seluruh  jajaran  bidang  tindak  pidana khusus  melakukan  upaya  bersama  mengatasi  problematika  problematika yang  dihadapi  dalam  praktek,  yaitu  dengan  beradaptasi  kebiasaan  baru ( new  normal )  antara  lain  mengikuti  dan  mematuhi  protokol  kesehatan Covid-19. 15 Dampak yang paling signifikan adalah pada proses penyelidikan dan  penyidikan,  saat  mana  penjadwalan  harus  ditunda  karena  Jaksa  yang bertugas  harus  menjalani  fase  isolasi  mandiri  bahkan  ada  yang  terpapar virus Covid -19 begitu pula sebaliknya, pada saat pemeriksaan pendahuluan tersangka yang terpapar virus Covid -19 yang dibuktikan dengan dokumen medis  yang  abash  sehingga  hal  ini  menjadi  kendala  kejaksaan  dalam penanganan kasus tersebut.
Melambatnya  capaian  target  penyidikan  dapat  dikatakan  sebagai hambatan  dalam  proses  penanganan  tindak  pidana  korupsi  antara  lain karena adanya wabah pandemi Covid-19 yang penanganan perkara tindak pidana  korupsi  dalam  proses  penyelidikan  dan  proses  penyidikan  untuk meminta keterangan pihak pihak yang terkait dalam proses tersebut tidak tepat waktu sesuai dengan surat yang disampaikan, sehingga batas waktu penanganan penyelidikan dan penyidikan menjadi bertambah dan berlarut- larut. Persidangan perkara tindak pidana korupsi di saat pandemi Covid-19 juga  mengalami  kesulitan  dan  kurang  efektif  dikarenakan  Terdakwa  tidak dapat  dihadirkan  dipersidangan  secara  langsung  dan  hanya  bisa  melalui online dengan menggunakan aplikasi zoom. 16
Sebagaimana  respon  kejaksaan  dengan  menyelenggarakan  Rapat
14 Muhammad  Gempa  Awaljon  Putra,  Dahlan,  Mahfud,  2018, Penanganan  Dan  Penyelesaian  Perkara  Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, SKLJ, Vol. 2, No. 2, hlm. 170-185.
15 Ali  Mukartono,  2020.  Optimalisasi  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Khusus  Di  Masa  Pandemi  Covid19. Rakernas Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI tahun, Jakarta.
16 Ibid ., hlm. 22
Kerja Kejaksaan R.I. sebagai momentum untuk mengambil langkah-langkah kebijakan  dan  strategi  yang  kongkrit  melalui  tindakan-tindakan penanganan perkara tindak pidana khusus yang fokus terhadap penjeraan, asset  recovery  dan  peningkatan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP), sebagai  parameter  disamping  jumlah  capaian  target  kinerja  penanganan perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi  untuk  meningkatkan  persepsi  kepercayaan  masyarakat  dan  sebagai modal untuk mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional (PEN).
Pandemi COVID-19 memiliki beberapa implikasi terhadap penanganan  tindak  pidana  korupsi  oleh  Kejaksaan.  Implikasi  tersebut antara  lain  meningkatnya  perilaku  korupsi  Karena  situasi  yang  mendesak dan  kebutuhan  untuk  melewati  prosedur  normal  selama  pandemi,  risiko korupsi  dapat  meningkat.  Oleh  karena  itu,  tindakan  pencegahan  korupsi harus  diperkuat  selama  pandemi.  Jumlah  pengaduan  telah  meningkat selama pandemi. Hal ini disebabkan karena orang lebih sadar akan masalah korupsi  selama  masa  krisis,  atau  karena  mereka  memiliki  lebih  banyak waktu  untuk  melaporkan  korupsi  karena  adanya  pembatasan  dan lockdown .  Penanganan  kasus  telah  terpengaruh  oleh  pandemi,  dengan beberapa  kasus  tertunda  karena  wabah.  Oleh  karena  itu,  jaksa  harus menggunakan  teknologi  untuk  memfasilitasi  kerja  jarak  jauh  dan manajemen  kasus.  Pandemi  telah  mempengaruhi  vonis  kasus  korupsi. Jaksa  harus  mencari  vonis  maksimum  untuk  pejabat  korup  yang memanfaatkan pandemi untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan publik.  Dengan  demikian,  pandemi  COVID-19  memiliki  implikasi  terhadap penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan. Jaksa harus mengambil langkah-langkah  untuk  memperkuat  tindakan  pencegahan  korupsi, menggunakan teknologi untuk memfasilitasi kerja jarak jauh, dan mencari vonis maksimum untuk pejabat korup.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  diketahui  telah mencapai  tujuan  dari  penelitian  ini  yakni  untuk  mengetahui  kendala  dan hambatan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  dalam  penanganan  tindak  pidana korupsi  terkait  dengan  Pandemi  Covid-19  dan  melahirkan  beberapa kesimpulan  yaitu  sebagai  berikut;  Kendala  yang  terjadi  dalam  penanganan perkara  korupsi  guna  memberantas  korupsi  sebagaimana  uraian  diatas  juga dapat dikaji lebih lanjut dimana kendala yang terjadi pada tahap penyelidikan meliputi dua faktor yang merupakan hal yang turut mempengaruhi timbulnya permasalahan hukum dalam penegakan hukum yaitu pihak pelaksana hukum dimana jumlah  personil yang tidak berimbang dengan beban pekerjaan yang tinggi dalam artian perkara yang harus ditangani tidak sedikit, karena lembaga Kejaksaan  tidak  hanya  menangani  perkara  tindak  pidana  korupsi  saja,  tetapi juga harus menangani perkara tindak pidana lainnya, meskipun tindak pidana
korupsi  merupakan  perkara  yang  harus  didahulukan,  sehingga  dibutuhkan penambahan  personil  yang  memenuhi  kapasitas  dan  profesionalitas  dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi khususnya dengan harapan dapat bekerja  dengan  kinerja  yang  baik,  metode  kinerja  dalam  hal  ini  proses penanganan  perkara  dari  tahap  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan sehingga menjadi penghambat dalam pencapaian target kinerja, dengan kata lain  menyebabkan  menurunnya  capaian  kinerja  penanganan  perkara  tindak pidana  khusus  secara  umum  dan  khususnya  tindak  pidana  korupsi. Selanjutnya  terpaparnya    Jaksa  terkait  ataupun  tersangka  yang  sedang menjalani  proses  hukum.  Disamping  itu  Melambatnya  capaian  target penyidikan  dapat  dikatakan  sebagai  hambatan  dalam  proses  penanganan tindak  pidana  korupsi  antara  lain  karena  adanya  wabah  pandemi  Covid-19 yang  penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi  dalam  proses  penyelidikan dan  proses  penyidikan  untuk  meminta  keterangan  pihak  pihak  yang  terkait dalam proses tersebut tidak tepat waktu.

## 5. REFERENSI
Buku: Amiruddin.  H.,  Asikin. Z., 2013, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum , Liberty, Yogyakarta, 1988. Hamzah.  A.,  2005. Pemberantasan  Pidana  Korupsi  Nasional  Dan  Internasional . Jakarta.
Hadjon  P.M.,  2005, Penataan  Hukum  Administrasi ,  Fakultas  Hukum  Unair, Surabaya.
Pramono.  A.,  2013.  Kekuasaan  Dan  Hukum  Dalam  Perkuatan  Pemberantasan Korupsi. Universitas Diponegoro.
Soerjono. S., 1983, Penegakan Hukum , BPHN, Jakarta.

## Jurnal Imiah:
Ferdian  R.B.,  2018.  Penetapan  Kerugian Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsia.
SKLJ , Vol. 2, No. 3.
Putra  M.G.A.,  Dahlan,  Mahfud,  2018, Penanganan  Dan  Penyelesaian  Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, SKLJ, Vol. 2, No. 2. Munirah I., Din. M., & Efendi E. 2017, Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi. Kanun, Jurnal Ilmu Hukum , Vo. 19, No. 2.