Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)

## HUKUM KELUARGA: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM

## FAMILY LAW: ISLAMIC LEGAL ANTROPOLOGY PERSPECTIVE

## Suyono
Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Muhammadiyah Batam Jl. Orchard Boulevard, Belian, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 E-Mail: suyono_madani@yahoo.com

## ABSTRACT
Principally,  Islamic  teachings  consist  of  two  aspects:  normative  and  historical,  doctrinal  and civilization, as well as other terms that are meaningful. In the first aspect is the sacred area that cannot  be  changed,  while  the  second  aspect  is  very  flexible.  Based  on  the  experience  of  society, Islamic  teachings  can  be  approached  with  social  sciences  such  as  sociology  and  Anthropology. Both  of  these  are  very  appropriate  to  solve  the  problems  of  Islamic  law  in  the  society.  In  this paper,  the  writer  tried  to  review  the  law  of  Islamic  family  based  on  anthropology  aspect.  To facilitate the discussion, some rules of family law that contained in the Compilation of Islamic Law (KHI)  such  as  marriage  registration,  washiyah  wajibah,  mutual  property,  taklik  talak,  and  the mourning period of husband whose wife passed away are the examples in this paper.
Keywords: Anthropology of Islamic Law

## ABSTRAK
Secara  prinsip  ajaran  Islam  terdiri  atas  dua  aspek:  normatif  dan  historis,  doktrinal  dan peradaban, maupun istilah lain yang semakna. pada aspek pertama adalah wilayah sakral tidak bisa  diotak-atik  lagi,  sementara  aspek  jenis  kedua  sangat  fleksibel.  Dalam  pengamalan  di masyarakat,  ajaran  Islam  dapat  didekati  dengan  ilmu-ilmu  sosial  seperti  sosiologi  dan antropologi. Kedua macam ilmu ini sangat sesuai untuk memecahkan problematika Hukum Islam di  tengah-tengah  masyarakat.  Dalam  tulisan  ini.  penulis  mencoba  membedah  Hukum  Keluarga Islam  dengan  kacamata  antropologi  hukum.  Untuk  memudahkan  pembahasan,  beberapa  aturan hukum  keluarga  yang  tertuang  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  seperti  pencatatan perkawinan,  washiyah  wajibah,  harta  bersama,  taklik  talak,  dan  masa  betkabung  bagi  suami  yg ditinggal mati oleh istri menjadi contoh dalam tulisan ini.
Kata Kunci : Antropologi Hukum Islam
Dalam  istilah  fikih,  hukum  keluarga  Islam  sering  diartikan  dengan al-ahwal  al- syakhsiyyah dan  kadang  diartikan  dengan nidham  al-usrah ,  atau usrah .  Dalam bahasa  Indonesia,  istilah  yang  digunakan  bukan  hanya  Hukum  Keluarga  Islam saja,  melainkan  disebut  juga  Hukum  Perkawinan  Islam,  ataupun  Hukum Perorangan.  Sedangkan  dalam  bahasa  Inggris  biasa  disebut Personal  law atau Family  law (Khairudin  Nasution,2011:5-7).  Secara  istilah,  Subekti  mengartikan Hukum  keluarga  Islam  adalah  hukum  yang  mengatur  perihal  hubungan  hukum yang  timbul  dari  hubungan  kekeluargaan.  Sehingga  hukum  keluarga  adalah hukum  yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Keluarga di sini adalah keluarga  pokok;  yakni  bapak,  ibu,  anak,  baik  ketika  masih  sama-sama  hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian (notesnasution.blogspot; akses 19 Februari 2017 ) .
Para ulama fikih memberikan definisi yang agak bervariasi, seperti Abdul Wahhab Khalaf mengartikan hukum keluaarga “ al-ahwal  al-syakhsiyyah ” adalah hukum  yang  mengatur  kehidupan  keluarga  yang  dimulai  dari  awal  pembentukan keluarga  yang  tujuannya  adalah  untuk  mengatur  hubungan  suami,  istri,  dan anggota  keluarga  (notesnasution.blogspot).  Sedangkan  menurut  Wahbah  al- Zuhaily,  hukum  keluarga  adalah  hukum  tentang      hubungan  manusia  dengan keluarganya yang berawal dari perkawinan dan berakhir pada pembagian warisan (notesnasution.blogspot).
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Keluarga Islam atau al-ahwal  al-syakhsiyyah adalah  hukum  yang  secara  spesifik  mengatur  hubungan dalam keluarga yang berkaitan dengan ayah, ibu, anak, dan keluarga yang lainnya. Secara  singkat  hukum  keluarga  meliputi  nikah,  talak,  cerai,  ruju`,  warisan,  dan yang bertalian erat dengan hal-hal tersebut.
Pada  sisi  lain,  sosiologi  hukum  merupakan  suatu  ilmu  pengetahuan  yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum  dan  sebaliknya.  Hukum  keluarga  sebagai  sebuah  fakta  sosial  erat kaitannya dengan sosiologi hukum sebagaimana diterangkan di atas.
URGENSI ILMU-ILMU SOSIAL dalam MEMAHAMI AJARAN AGAMA .
Ilmu-ilmu  agama (the  Science  of  Religion) dalam  tradisi  keilmuan  yang bersifat historis-empiris memiliki berbagai sinonim, yakni Comparative Religion, ada  juga  yang  menyebut the  Scientific  Study  of  Religion, bahkan  ada  yang menamainya Phenomenology  of  Religions,  History  of  Religions. Dalam  studi agama  dengan  wilayah  yang  ditunjukkan  pada  fenomena  kehidupan  beragama manusia  pada  umumnya  biasa  didekati  dengan  disiplin  keilmuan  yang  bersifat historis-  empiris  dan  bukan  doktrinal-  normatif  (Amin  Abdullah,  2000:  1). Berangkat  dari  pemahaman  seperti  ini,  ternyata  agama  memiliki  banyak  wajah (multiface) ,  agama  tidak  lagi  dipahami  seperti  generasi  terdahulu,  yakni  semata- mata  urusan  yang  berkait  kelindan  dengan  aspek  ketuhanan  semata,  melainkan berkait  erat  dengan  persoalan-persoalan  historis-kultural  yang  juga  keniscayaan manusiawi belaka (Amin Abdullah,2000: 2).
Dengan  kata  lain,  ajaran  Islam  memiliki  dua  wajah  yang  saling  berkait, yang  oleh  beberapa  pakar  diistilahkan  berbeda  namun  kurang  lebih  sama maksudnya  seperti:  aspek ideal dan  aspek aktual (Taufik  Abdullah),  aspek doktrinal dan aspek peradaban (Nurkhalis Madjid), aspek normatifitas dan aspek historisitas (Amin  Abdullah),  aspek normatif dan  aspek aktual (Waardenburg), atau aspek teoritis dan aspek praktis (Atha` Muzhar). (Cik Hasan Bisri, 2003: 16).
Sependapat  dengan  dengan  pendapat  sebelumnya,  Qadri  A.  Azizi menegaskan  bahwa  ketika  pemikiran  Islam  dikaji  dengan  meletakkannya  pada
posisi  hasil  pemikiran  ulama  dan  melihatnya  secara  interdisipliner,  secara otomatis  memerlukan  disiplin  ilmu  lain  yakni  ilmu-ilmu  sosial.  dalam  kaitannya dengan  Islam,  perilaku  para  pemeluk  Islam  baik  secara  sadar  atau  tidak  sadar, tidak  jarang  yang  berupa  perilaku  yang  terpengaruh  atau  sebagai  realisasi  ajaran Islam  itu  sendiri  (Amin  Abdullah,  2000:  138).  Akan  tetapi  untuk  menghindari kesalahan,  perlu  mendekati  ajaran  Islam  dengan  pendekatan  yang  sesuai  dan relevan.  Secara  prinsip,  dilihat  dari  sisi  ajaran,  keberagamaan,  struktur,  dan dinamika  masyarakat  agama,  menurut  Dhavamony  sebagaimana  dikutip  oleh Imam  Suprayogo  dan  Tobroni,  obyek  penelitian  agama  adalah  agama  dan pengungkapannya.  Fakta  agama  dan  pengungkapannya  dapat  berupa  kitab  suci, pemikiran dan kesejarahan suatu agama, simbol-simbol, budaya, perilaku dan pola keberagamaan,  pranata  sosial  dan  struktur  sosial  dan  lain  sebagainya  (Imam Suprayogo,  2003:  53).  Dilihat  dari  metode  metode  penelitian  yang  digunakan, sangat  bergantung  dengan  obyeknya,  sebab  obyeklah  yang  menentukan  metode, bukan sebaliknya. Obyek yang berkaitan dengan fakta ajaran atau simbol-simbol agama  yang  diyakini  pemeluknya  sebagai  sesuatu  yang  sakral,  doktrin  dan sejenisnya, didekati dengan filsafat, filologi, ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, ilmu  kalam,  akhlak  dan  tasawuf.  Sedangkan  yang  bersifat  empiris,  seperti  teks kitab  suci,  fenomena  keagamaan,  struktur  dan  dinamika  masyarakat  beragama dikaji dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial seperti: sejarah, sosiologi, antropologi, dan psikologi (Imam Suprayogo, 2003: 53).   Atas dasar inilah, Hukum Keluarga Islam  dapat  didekati  dengan  berbagai  pendekatan  keilmuan  sebagaimana disebutkan  di  atas,  termasuk  didekati  dengan  kaca  mata  disiplin  antropologi hukum.

## PENDEKATAN ANTROPOLOGI DALAM STUDI  ISLAM
Mengkaji  fenomena  keagamaan  berarti  mempelajari  perilaku  manusia dalam  kehidupannya  beragama.  Fenomena  keagamaan  adalah  perwujudan  sikap dan  perilaku  manusia  yang  berkait  hal-hal  yang  sakral.  Ilmu-ilmu  sosial  dengan caranya  masing-masing  dapat  mengamati  secara  cermat  terhadap  perilaku manusia.  ilmu  sejarah  mengamati  proses  terjadinya  perilaku,  ilmu  sosiologi menyoroti posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu, dan antropologi memperhatikan  terbentuknya  pola-pola  perilaku  itu  dalam  tatanan  nilai  yang dianut dalam kehidupan manusia (Taufik Abdullah, 1989: 1).
Secara prinsip, ilmu dibagi menjadi dua bagian yakni; ilmu alam dan ilmu budaya.  Ilmu  kealaman  seperti  fisika  memiliki  tugas  pokok  mencari  hukum- hukum keteraturan yang terjadi pada alam. Hukum alam menunjukkan bahwa air mengalir dari atas ke bawah, gejala alam ini berlaku sepanjang masa dan tak akan berubah.  Demikianlah ilmu kealaman yang memahami keterulangan gejala alam (Amin Abdullah, 2000: 28). Sebaliknya, pengetahuan budaya memiliki sifat tidak tetap, melainkan unik. Pengetahuan sejarah suatu dinasti adalah unik untuk dinasti itu.  Intinya  pengetahuan  budaya  adalah  bersifat  unik  dan  tidak  menuntut keterulangan (Amin Abdullah, 2000: 28).
Di  antara  ilmu-ilmu    kealaman  dan  budaya  ada  ilmu  pengetahuan  sosial. ilmu-ilmu sosial memiliki pengetahuan budaya, tetapi pada saat bersamaan ingin mencapai derajat ilmu kealaman yang mencoba menghendaki keterulangan gejala sosial.  ilmu-ilmu  sosial  berada  pada  posisi  tarik  menarik  antara  ilmu  kealaman dan budaya. Pertanyaannya, benarkah hasil penelitian sosial itu obyektif dan dapat dites  kembali  keterulangannya?.    Atas  dasar  pertanyaan  inilah  para  ahli  ilmu sosial  mencoba  merumuskan  statistik  dalam  porsi  yang  besar  agar  dapat mengukur gejala sosial secara lebih cermat dan lebih ajeg, seperti dilakukan para
ilmu  ahli  ilmu  alam,  maka  lahirlah  ilmu  sosial  kuantitatif.  Sebaliknya  ada  pula ilmu sosial yang lebih dekat dengan ilmu budaya seperti antropologi sosial (Amin Abdullah, 2000: 28).
Lalu di manakah letak studi agama? Termasuk studi Islam?. gejala agama bukanlah gejala kealaman. Agama didefinisikan sebagai kepercayaan akan adanya sesuatu  Yang  Maha  Kuasa  dan  hubungan  dengan  yang  Maha  Kuasa  itu.  Karena agama  adalah  kepercayaan,  maka  agama  termasuk  gejala  budaya.  Sedangkan interaksi  antara  sesama  pemeluk  agama  dengan  agama  lain  adalah  gejala  sosial. Dengan  demikian  agama  dapat  dilihat  sebagai    gejala  budaya  dan  gejala  sosial (Amin Abdullah, 2000: 29).  Islam dipandang dari sisi wahyu dapat dikategorikan sebagai  gejala  budaya.  Ketika  seseorang  belajar  tentang  shalat,  puasa,  dan  haji, keesaan Allah dan lain-lain berarti ini gejala budaya. Sedangkan hubungan antara sesama  pemeluk  Islam  dalam  mengamalkan  ajaran  Islam  dan  hubungan  antara pemeluk Islam dengan pemeluk agama lainnya adalah gejala sosial. Ketika Islam dilihat  sebagai  gejala  budaya,  maka  metodologi  yang  digunakan  adalah  metode penelitian budaya seperti metode filsafat, sejarah, studi naskah, arkeologi. Ketika Islam  dilihat  dari  sisi  gejala  sosial  maka  metodologi  yang  digunakan  adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial, atau bahkan dapat pula studi Islam dilihat dari gejala budaya dan gejala sosial secara sekaligus (Amin Abdullah, 2000: 30).
Antropologi  dalam  memahami  agama  dapat  diartikan  salah  satu  upaya memahami  agama  dengan  cara  melihat  wujud  praktik  keagamaan  yang  tumbuh dan  berkembang  dalam  masyarakat.  Melalui  pendekatan  antropologi,  agama tampak  akrab  dan  dekat  dengan  masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh  manusia. pada  tataran  lebih  praktis,  melalui  antropologi,  kita  dapat  melihat  agama  dalam hubungannya  dengan  mekanisme  pengorganisasian.  Dalam  kaitan  ini  dapat
dicontohkan  varian  agama  Jawa  sebagaimana  diteliti  oleh    Cliffort  Gertz  yakni santri, priyayi, dan abangan (Abudinnata, 2012: 35-37).
Secara garis besar, menurut Koentjaraningrat, antropologi menyoroti lima hal  yakni;  masalah  sejarah  asal  dan  perkembangan  manusia  secara  biologis, masalah  terjadinya  aneka  warna  makhluk  manusia  dari  sudut  ciri-ciri  tubuhnya, sejarah  asal  dan  perkembangan  serta  penyebaran  aneka  warna  bahasa  yang diucapkan manusia, perkembangan terjadinya aneka warna budaya, dan azas-azas dari  kebudayaan  manusia  dalam  kehidupan  masyarakat  dari  semua  suku  bangsa (Kuntjoroningrat,  2002:  12).    Secara  ringkas  dapat  dibagi;  paleo-antropologi, antropologi fisik, etnolinguistik, prehistori, dan etnologi. Untuk dua jenis pertama disebut  antropologi  fisik,  dan  tiga  jenis  terakhir  antropologi  budaya (Kuntjoroningrat, 2002: 13).

## HUKUM  KELUARGA  DALAM  PERSPEKTIF  ANTROPOLOGI  HUKUM ISLAM
Antropologi  hukum  adalah  ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari  manusia sebagai  makhluk  biologis  yang  diatur  oleh  hukum-hukum  biologis  yang diciptakan  oleh  Tuhan  (Beni  Ahmad  Saebani,  2012:  71).  Lebih  lanjut  menurut Beni  Ahmad  Saebani,  antropologi  hukum  mempelajari  masyarakat  dalam menciptakan  hukum,  baik  berupa  adat  kebiasaan,  norma,  tata  susila,  peraturan perundang-  undangan,  dan  jenis  hukum  yang  lain  (Beni,  2012:  71).  Tata  cara manusia  mempertahankan  hidup  sangat  erat  kaitannya  dengan  hukum  karena dalam  kehidupannya  manusia  berinteraksi  dengan  manusia  lainnnya.  Dari interaksi  ini  melahirkan  perkawinan,  persaudaraan,  kekeluargaan,  dan  ikatan sosial yang mewujudkan tujuan sama yang akan dicapai (Beni, 2012: 71).
Antropologi  hukum  juga  memberikan  telaah  kritis  terhadap  pemahaman dan  sifat  manusia  yang  bertindak  atas  nama  hukum.  Ciri-ciri  pendekatan antropologi  hukum  terhadap  undang-undang  di  antaranya  melalui  pertanyaan; apakah  undang-undang  memenuhi  kebutuhan  masyarakat?.  Antropologi  hukum memfokuskan    pada  telaah  sistem  hukum  dalam  lingkup  norma  dan  budaya manusia. norma-norma hukum harus mengacu pada nilai-nilai ideal yang berlaku dalam masyarakat (Beni, 2012: 73).
Dengan  demikian,  yang  dimaksudkan  antropologi  hukum  Islam  adalah antropologi  yang  lebih  menyoroti  hukum  Islam  yang  terekam  dan  terkodifikasi dalam  sumber  utama  yakni  Al-Qur`an  dan  as-Sunnah,  pendapat  sahabat,  tabi`in, dan  para  ulama  generasi  sesudahnya.  Mencakup  dalam  kajian  ini  adalah  aturan- aturan  hukum  Islam  yang  dikompilasikan  dalam  perundang-undangan  negara- negara  Muslim (Qanun) termasuk  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di  Indonesia. Semua  aturan  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  didekati  dengan  norma  ideal,  adat istiadat,  politik  dan  ekonomi  dikaji  secara  holistik.  Pendekatan  antropologi terhadap  Hukum  Islam  akan  melahirkan  pemahaman  yang  utuh  sekaligus  akan memahami dialog antara hukum Islams dan budaya masyarakat.

## SOROTAN TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM
Secara  resmi  Pemerintah  Indonesia  memberlakukan  Hukum  Keluarga Islam  yang  lebih  dikenal  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  berdasarkan Inpres  Nomor  01  tahun  1991.  KHI  berisi      tentang  perkawinan,  kewarisan,  dan perwakafan.  Sebelum  dikeluarkannya  KHI,  peraturan-peraturan  yang  berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam masih berserak di berbagai peraturan yang belum dikodifikasi  secara sistematis  dan berkekuatan hukum  yang kuat.  Meskipun KHI bukan produk undang-undang, namun setidaknya langkah ini terhitung maju dari sisi legalitas kenegaraan.
Semangat  KHI  lebih  menekankan  pada  aspek  unifikasi  hukum    positif yang berlandaskan pada sumber utama Hukum Islam yakni Al-Qur`an dan Hadis serta hukum adat yang secara sosiologis mengakar di Indonesia. Menurut Rahmat Djatniko  sebagaimana  dikutip  oleh  Abdurrahman,  secara  umum  KHI    adalah konsepsi  Hukum  Islam  yang  menyesuaikan  dengan  asas  dan  budaya  kehidupan masyarakat  Indonesia  yang kadang-kadang hasilnya  berbeda dengan hasil ijtihad penerapan Hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya (Abdurrahman, 1992: 17). Yahya  Harahap  mengungkapkan  bahwa  dalam  merumuskan  KHI,  selain menggunakan  pendekatan  merujuk  pada  Al-Qur`an  dan  hadis,  memecahkan problema  masa  kini, unity dan variety ,  dan  tidak  kalah  penting  dari  tiga  hal  itu adalah pendekatan kompromi dengan hukum adat (Yahya Harahap, 1993: 69-77).
Berdasarkan keterangan para ahli dalam merumuskan materi- materi KHI di  atas,  jelas  bahwa  pertimbangan  antropologis  dalam  menetapkan  KHI  sangat kentara  sekali.  Aspek  hukum  adat  sebagai  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat sangat diperhatikan oleh para perumus KHI. Untuk lebih jelas, di bawah ini akan penyusun  kemukakan  beberapa  contoh  kompromi  antara  Hukum  Islam  dan Hukum  Adat,  dan  juga  peraturan  hukum  keluarga  dalam  KHI  yang  sebagiannya hingga kini masih mendapat tantangan di masyarakat.
Berkaitan  dengan  catatan  perkawinan,  secara  tegas  KHI  mewajibkan pencatatan  pernikahan (KHI) .  Bukan  hanya  KHI,  di  berbagai  negara  Islam  juga sudah  memberlakukan  kewajiban  pencatatan  pernikahan  melalui  peraturan- peraturan  kenegaraan.  Seperti,  negara  Syiria  mewajibkan  setiap  pasangan  yang menikah  wajib  mencatatkan  kepada  petugas  yang  telah  ditunjuk,  bahkan pengadilan tidak memberikan sertifikat bagi yang tidak mencatatkan, kecuali bagi mempelai  wanita  hamil  atau  sudah  melahirkan,  itu  pun  dikenakan  sanksi ( Khairudin Nasution et al, 2012: 208). Malaysia juga mewajibkan setiap pasangan
yang menikah untuk melaporkan kepada negara (Khairudin Nasution, 2009: 338), Brunei, Singapura, dan lain sebagainya (Khairudin Nasution, 2009: 342-343).
Kewajiban  pencatatan  pernikahan  tidak  ditemukan  dalam  khazanah  fikih klasik.  Namun  demikian,  Syaikh  al-Islam  Ibnu  Taimiyyah  dalam  Majmu`  al- Fatawa  sebagaimana  dikutip  olehMusthafa  Luthfi  mengatakan  bahwa  para shahabat  tidak  mencatat  mahar  karena  mereka  tidak  mengakhirkannya,  bahkan memberikannya  secara  langsung,  seandainya  di  antara  mereka  ada  yang mengakhirkannya,  maka  dengan  cara  yang  baik.  Tatkala  umat  manusia  menikah dengan  mahar  diakhirkan  padahal  waktunya  lama,  kadang  menyebabkan kelupaan, maka mereka mulai mencatat mahar yang diakhirkan tersebut. Sehingga catatan itu merupakan bukti kuat  tentang mahar  dan bahwasanya  wanita  tersebut adalah istrinya (Musthafa Luthfi, 2010: 162).
Kendati  demikian,  nikah  di  bawah  tangan  hingga  kini  masih  marak diparaktikkan  oleh  masyarakat  Muslim  di  Indonesia.  Realita  ini  terjadi  karena masih kuat anggapan bahwa pencatatan hanyalah kepentingan administrasi belaka yang  tidak  berimplikasi  pada  aspek  dosa  dan  neraka.  Dalam  keyakinan  umat Islam, sepanjang pernikahan itu terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan adalah  syah  sesuai  dengan  ajaran  agama.  Menyikapi  maraknya  nikah  di  bawah tangan  ini,  pada  tahun  2006  MUI  mengeluarkan  fatwa  bahwa  “Pernikahan  Di bawah tangan sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat (MUI: 2011). lebih lanjut, MUI menegaskan bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk  menolak  dampak  negatif/ madharat  (saddan  lidz  dzari`ah )  (MUI,  2011: 534).
Masalah  pencatatan  pernikahan  ini  adalah  contoh  yang  patut  menjadi perhatian  bagi  para  ahli  hukum  Islam  maupun  para  pemangku  kebijakan  dalam
hukum di negara ini. aspek keyakinan masyarakat Muslim  sangat penting kiranya untuk  diperhatikan  dan  dikaji.  Setelah  mengkaji  secara  mendalam  rasa  dan perilaku  keagamaan  dalam  masyarakat,  perlu  dirumuskan  pola  sosialisasi  yang efektif  kepada  masyarakat  tentang  peraturan  pencatatan  pernikahan.  Pencatatan pernikahan yang sejatinya memiliki kemaslahatan dari sisi hukum keluarga, yakni ketertiban  administrasi  dan  perlindungan  hak-hak  perempuan  dan  anak  akan diterima oleh masyarakat Muslim manakala pemahaman diberikan dengan strategi yang bijak.
Kebiasaan  masyarakat  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  adalah pengangkatan  anak.  adopsi  sebagai  kebiasaan  yang  diakui  secara  norma masyarakat. Pasangan  yang tidak memiliki keturunan merasa khawatir apabila di masa  tua  kelak  tidak  ada  yang  mengurus  hidupnya.  Pada  sisi  lain,  masyarakat Indonesia merasa tidak sempurna apabila dalam rumahnya tidak ada seorang anak sebagai  pelengkap  keluarga.  Pada  tataran  selanjutnya,  orang  tua  angkat  selalu memikirkan akan nasib dan masa depan anak angkatnya. Begitu pula sebaliknya, anak  angkat  merasa  orang  tua  angkatnya  sebagai  orang  tua  kandung.  Atas  dasar ini,  dalam  hukum  adat  antara  orang  tua  angkat  dan  anak  angkat  bisa  saling mewarisi.
Sementara hukum Islam secara tegas melarangnya. Al-Qur`an secara tegas menegur  Rasulullah  SAW  ketika  menganggap  Zaid  bin  Haritsah  sebagi  anak kandungnya.  Dalam  kaitan  ini,  para  ulama  Indonesia  dalam  merumuskan  KHI mencari  solusi  jalan  kompromi  sebagai  jembatan  teologis  antara  Hukum  Islam dan  Hukum  Adat  (Ratno  Lukito,  1998:  89).  Secara  tegas,  antara  keduanya  tidak ada  hak  saling  mewarisi,  maka  para  ulama  perumus  KHI  mencari  institusi washiyah wajibah sebagai jalan keluarnya. Institusi ini secara Hukum Islam tidak dilarang,  sebaliknya  secara  prinsip  hukum  adat  pun  juga  tidak  menolak.  Secara
tegas  dalam  KHI  dirumuskan  antara  orang  tua  angkat  dan  anak  angkat terselesaikan dengan washiyah wajibah (KHI pasal 209).
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa washiyah  wajibah adalah kompromi  antara  Hukum  Islam  dengan  hukum  yang  hidup  di  masyarakat Indonesia.  Keduanya  saling  berkait  erat;  Hukum  Islam  hadir  di  tengah-tengah masyarakat  yang  memiliki  sistem  kekerabatan  yang  berimplikasi  pada  sistem hukum  yang  telah  hidup  terlebih  dahulu  tanpa  harus  terjadi  ketegangan  teologis antara keduanya.
KHI  mengakui  adanya  harta  bersama  dan  harta  bawaan.  Ketentuan  ini tertuang  pada  Bab  XIII  pasal  85,  86,  dan  87 (KHI) .  Dalam  hukum  adat  dikenal beberapa  istilah  yang  berbeda  seperti  gono  gini,  guno    koyo,  tumpang  kaya, campur  kaya,  seguno  sekoyo,  barang  sekaya,  kaya  reujeung,  raja  kaya,  harta suarang, dan harta pencarian (Ratno Lukito, 1998: 84). Dalam hukum adat, harta benda  yang dimiliki oleh suami dan istri dapat  dibedakan ke dalam dua kategori yang  umum:  yakni  harta  yang  diperoleh  sebelum  perkawinan,  dan  harta  yang diperoleh setelah atau selama perkawinan (Ratno Lukito, 1998: 82).
Ketentuan terkait harta bawaan dan harta bersama ini diakomodir juga di UU  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  pasal  85,  86,  dan  87.    Akan  tetapi yang  menjadi  pertimbangan  pada  penentuan  harta  bawaan  dan  harta  bersama adalah  akad  nikah  itu  sendiri,  bukan  sumber  harta  (Ratno  Lukito,  1998:  82). Konsep kepemilikan harta benda dalam perkawinan ini merupakan produk hukum adat  dan  diderivasikan  dari  premis  filosofis  nilai-nilai  lokal  yang  menetapkan keseimbangan  antara  suami  istri  dalam  kehidupan  perkawinan  (Ratno  Lukito, 1998: 82).
Dari sisi  Hukum  Islam,  belum ada kalangan ulama dari berbagai  mazhab yang  membahas  topik  tentang  harta  bersama  dan  harta  bawaan  sebagaimana dipahami  oleh  hukum  adat  Indonesia.  Kalaupun  ada  itu  pun  lebih  kepada  akad syirkah yang masuk dalam bab jual beli (Ratno Lukito, 1998: 83).
Dari pemaparan di atas nampak sekali kompromi antara hukum Islam dan nilai-nilai  adat  kebiasaan  yang  berlaku  di  Indonesia  baik  dalam  Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  maupun  dalam  KHI.  Pada  masalah  ini filosofi  nilai-nilai  adat  lebih  menonjol  ketimbang  hukum  Islam.  Para  ulama memiliki pertimbangan harta bawaan dan harta bersama telah hidup dari abad ke abad  di  Indonesia  ini,  karenanya  tidak  mungkin  dihapus  begitu  saja.  Pada  sisi yang  lain,  konsep  adat  ini  dinilai  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip Hukum Islam.
Undang-Undang  Perkawinan  mengatur  bahwa  perceraian  dapat  terjadi karena  tiga  hal;  yakni  Kematian,  perceraian,  dan  Keputusan  pengadilan.  Oleh karenanya  ada  ada  dua  cara  untuk  mengakhiri  perkawinan  lewat  campur  tangan pengadilan,  yaitu  melalui  proses khulu` (khuluk)  di  mana  istri  setuju  untuk mengembalikan mahar kepada suaminya sebagai imbalan dari kemerdekaan yang bakal  dia  peroleh,  atau  melalui  perceraian  yang  disyaratkan  yang  secara  umum dikenal dengan istilah taklik talak (Ratno Lukito, 1998: 78).
Di  Indonesia  merupakan  hal  yang  biasa  bagi  suami  Muslim  untuk mengucapkan taklik talak pada saat memulai suatu ikatan perkawinan, di mana ia mengajukan syarat bahwa jika menyakiti istrinya atau tidak menghiraukan selama jangka  tertentu,  maka  pengaduan  istri  kepada  Pengadilan  Agama  akan menyebabkan  si  istri  terceraikan.  Taklik  talak  model  ini  sarat  dengan  nilai-nilai keindonesiaan. Para ahli seperti Jan Prins, mengatakan tradisi taklik talak seperti ini  berlaku  sejak  1951  yang  berasal  dari  dekrit  Raja  Mataram  pada  abad  XVII.
Tujuan  institusi  taklik  talak  ini  adalah  untuk  melindungi  hak-hak  seorang  istri yang  acap  kali  terabaikan.  Penelitian  terhadap  institusi  taklik  talak  ini,  menurut Ratno Lukito membuktikan adanya percampuran antara Hukum Islam dan norma dan  nilai-nilai  adat  kebiasaan  masyarakat,  walaupun  Hukum  Islam  lebih menonjol, namun filosofi nilai-nilai adat  yakni untuk melindungi hak-hak wanita sangat jelas (Ratno Lukito, 1998: 78).
Tampak  jelas  kepentingan  masyarakat  Indonesia,  terutama  kaum perempuan  yang  sering  kali  terabaikan  hak-haknya.  Dengan  taklik  talak  ini  nilai persamaan yang dikehendaki masyarakat terakomodir, pada sisi yang lain prinsip ini juga tidak berlawanan dengan Hukum Islam.
Ketentuan  masa  berkabung  atau  masa  tunggu  bagi  suami  yang  ditinggal mati oleh istri diatur pada pasal 170 KHI ayat 2; “suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan”. Ketentuan berkabung atau  masa  tunggu  untuk  tidak  menikah (iddah) tidak  ditemukan  dalam  Hukum Islam.  ketentuan  ini  diilhami  oleh  rasa  dan  budaya  masyarakat  Indonesia  yang sangat  menjaga  perasaan  baik  bagi  keluarga,  keluarga  isteri  dan  masyarakat sekitar. Nilai-nilai budaya Indonesia ini berlaku hingga saat ini. Tak elok rasanya bagi  seorang  suami  yang  ditinggal  mati  misteri  langsung  melakukan  akad  nikah dengan wanita lain pada pagi harinya, atau dalam bulan yang sama. Dalam bahasa keseharian  dikenal  istilah  ‘belum  kering  kuburnya  sudah  menikah’,  sebuah ungkapan perasaan masyarakat Indonesia untuk menjaga perasaan. Nilai-nilai rasa budaya  inilah  yang  diperhatikan  oleh  perumus  KHI.  Hanya  saja  batasan  masa berkabung  di  sini  tidak  seperti  masa iddah isteri  yang  ditinggal  mati  suaminya, melainkan sesuai dengan masa kepatutan daerah masing-masing.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  pada  sebelumnya,  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
Ilmu-ilmu  sosial  dan  budaya  sangat  diperlukan  sebagai  jasa  untuk mendekati  Hukum  Islam,  karena  pada  prinsipnya  Islam  memiliki  dua  wajah; pertama,  dimensi  normatif,  dan  historis.  Untuk  yang  kedua  sangat  tepat menggunakan  ilmu-ilmu  sosial  karena  merupakan  pergumulan  Islam  dengan budaya masyarakat setempat dalam rentang sejarah yang panjang.
Antropologi    sangat  tepat  untuk  menganalisis  dan  mendekati  masalah- masalah hukum keluarga (al-ahwwal al-syakhsiyyah) karena akan dapat mengurai secara  jelas  secara  filosofis  manakah  yang  menonjol,  apakah  Hukum  Islam  atau hukum  adat  yang  berlaku  di  masyarakat.  Dengan  ini  maka  akan  dengan  mudah mencari  solusi  ketika  terjadi  ketegangan  antara  peraturan  dengan  perilaku  di masyarakat.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah produk hukum keluarga Islam khas Indonesia.  Para  ulama  Indonesia  berijtihad  dengan  kaidah-kaidah  Hukum  Islam dan  juga  mengakomodir  norma  ideal  dan  nilai-nilai    adat  masyarakat  Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip  Hukum  Islam.  Institusi taklik  talak, harta  bersama  dalam  perkawinan,  washiyat  wajibah,  pencatatan  perkawinan,  dan masa berkabung suami adalah contoh-contoh dalam masalah ini

## BIBLIOGRAPHY
Abdullah.  Amin.  (2000) “Relevansi  Studi  Agama-Agama  dalam  Milenium Ketiga”. dalam Amin Abdullah et. al. Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan. Cet. I. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Abdullah. Taufik et. al. (1989) Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar. Cet. I. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
Abdurrahman.  (1992) Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia. Cet.  I.  Jakarta: Akademika Pressindo.
Ahmad. Beni Saebani et al. (2012).Antropologi Hukum. Cet. I. Bandung: Pustaka Setia.
Ali. Zainudin. (2012) Sosiologi Hukum. Cet.VII. Jakarta: Sinar Grafika.
Bisri. Cik Hasan. (2003) Model Penelitian Fiqih: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqih Penelitian. Cet. I. Bogor: Kencana.
C.S.T Kansil. (1984) Pengantar Ilmu Hukum dan  Tata Hukum Indonesia. Cet. VI. Jakarta: Balai Pustaka.
Koentjaraningrat. (2002). Pengantar Ilmu Antropologi . Cet. VIII. Jakarta: Rineka Cipta.
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Lukito.  Ratno.  (1998) Pergumulan  antara  Hukum  Islam  dan    Adat  di  Indonesia . Cet. I. Jakarta: INIS.
Luthfi. M. Musthafa dan Mulyadi Luthfi. (2010) Nikah Sirri: Membahas Tuntas: Definisi. Asal-Usul. Hukum. Serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf . Cet. I. Surakarta: Wacana Ilmiyah Press.
Mahfud Moh.  MD et al. (1993) Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . Cet. I. Yogyakarta: UII Press.
Majelis  Ulama  Indonesia. (2011) Himpunan  Fatwa  MUI  Sejak  1975 .  Cet  I. Surabaya: Erlanngga.
Nasutino. Khoirudin. (2010) Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia. Yogyakarta: ACAdeMIA-TAZZAFA.
Nasution.  Khoirudin  et.al. (2012). Hukum  Perkawinan  dan  Warisan  di  Dunia Islam Modern. Cet. I. Yogyakarta: ACAdeMia.
Nasution. Khoirudin. (2009) Hukum Perdata (Keluarga) Islam Di Indonesia dan Perbandingan  Hukum  Perkawinan  di  Dunia  Muslim:  Studi  Sejarah. metode pembaruan dan Materi dan Status Perempuan dalam Perundang- Undangan Perkawinan Muslim. Cet. I. Yogyakarta: ACAdeMia.
Nata. Abuddin. (2012) Metodologi Studi Islam. Cet. ke-19. Jakarta: Rajawali Pers. Notesnasution.blogspot. akses 19 Pebruari 2017)
Suprayogo. Imam dan Tobroni. (2003) Metodologi Penelitian Sosial- Agama. Cet. II. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.