Volume 7  Issue 2 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Akibat  Hukum  Kantor  Pajak  Sebagai  Kreditor  Pemohon Pernyataan Pailit
Devi Andani 1
1 Fakultas Hukum,  Universitas Janabadra , e-mail: devi_andani@janabadcra.a.id
Abstract: This study aims to determine the legal consequences of the tax office as a creditor of the applicant for bankruptcy. This research is a type of qualitative research that follows the typology of normative legal research.  Research  data  was  collected  using  literature  and  document  studies.  The  data  that  has  been collected  will  be  identified  and  arranged  systematically,  including  data  obtained  from  primary  legal materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials.  Then  all  the  data  obtained  from  the literature  study  and  document  study  were  relevant  to  related  theories  and  written  descriptively  and analyzed qualitatively. The results of this study show that the Tax Office as creditor of the applicant for bankruptcy has the legal consequence that the process of bankruptcy application submitted by the Tax Office as debtor is possible. So for creditors who have debts in the form of taxes, the Tax Office as debtor can  submit  a  request  for  bankruptcy  proceedings.  The  Tax  Office  has  a  very  high-ranking  statutory priority/privilege. States have general statutory priority rights for unpaid taxes, interest, fines, and fees. This  special position ends  2 (two) years after  the tax assessment date. Even though  the Tax Office is a government institution that has its authority to carry out efforts to collect and pay off taxes, based on the provisions  for  filing  a  bankruptcy  declaration  application  or  to  act  as  another  creditor  in  a  bankruptcy declaration application, this should be implemented consistently. Thus, tax debts have the possibility of being asked for repayment by taxpayers through the mechanism of requesting a bankruptcy declaration.
Keywords: Bankruptcy, Tax Office, Debtor.
Abstrak: Studi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  akibat  hukum  kantor  pajak  sebagai  kreditor  pemohon pernyataan pailit. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen. Data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi dan disusun secara sistematis, baik data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan  dan  studi  dokumen  tersebut  direlevansikan  dengan  teori  yang  berkaitan  serta  dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Kantor Pajak sebagai kreditor  pemohon  pernyataan  pailit  mempunyai  akibat  hukum  bahwa  proses  permohonan  pailit  yang diajukan Kantor Pajak sebagai debitor dimungkinkan. Sehingga bagi kreditor yang mempunyai utang berupa pajak,  maka  Kantor  Pajak  sebagai  debitor  dapat  mengajukan  permohonan  proses  pailit.  Kantor  Pajak memiliki  hak  prioritas/hak  istimewa  perundang-undangan  dengan  peringkat  yang  sangat  tinggi.  Negara memiliki  hak  prioritas  secara  umum  menurut  perundang-undangan  untuk  pajak  yang  belum  dibayar, bunga, denda dan biaya. Kedudukan yang istimewa ini berakhir 2 (dua) tahun setelah tanggal penilaian pajak. Sekalipun Kantor Pajak merupakan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan upaya penagihan dan pelunasan pajak, namun seharusnya berdasarkan ketentuan mengajukan permohonan  pernyataan  pailit  maupun  untuk  bertindak  sebagai  kreditor  lain  dalam  permohonan pernyataan  pailit,  maka  seharusnya  hal  ini  diterapkan  secara  konsekuen.  Dengan  demikian  utang pajak memiliki  kemungkinan  untuk  dimintakan  pelunasannya  kepada  wajib  pajak  melalui  mekanisme permohonan pernyataan pailit.
Kata Kunci: Kepailitan, Kantor Pajak, Debitor.

## 1. Pendahuluan
Hukum  tentang  kepailitan  sudah  ada  sejak  zaman  Romawi.  Kata  bangkrut  yang dalam bahasa inggris disebut sebagai bankrupt berasal dari undang-undang di Italia yang
disebut dengan banca rupta. Di Indonesia, kepailitan diatur dalam
Failissementsverordening (Staatblad 1905 Nomor 217 juncto Staatblad 1906 Nomor 348) yang  berlaku  sampai  dengan  tahun  1998.  Kemudian  lahir  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1998  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  tentang  Kepailitan menjadi Undang-Undang. Lalu digantikan lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (Selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) (Indonesia 2004).
Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri; seorang atau lebih kreditor; kejaksaan untuk kepentingan umum, dalam hal menyangkut debitor merupakan bank, permohonan  pernyataan  pailit  hanya  dapat  diajukan  oleh  Bank  Indonesia;  dalam  hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan pernyataan pailitnya, hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam); dalam hal menyangkut debitor  yang  merupakan  perusahaan  asuransi,  perusahaan  reasuransi,  dana  pensiun, badan  usaha  milik  negara  yang  bergerak  di  bidang  kepentingan  publik  hanya  dapat diajukan  oleh  Menteri  Keuangan  sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (2),  (3),  (4),  dan  (5)  UU Kepailitan dan PKPU (Indonesia 2004).
Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya  disebut  UU  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)),  kewenangan  Bank  Indonesia, Bapepam,  dan  Menteri  keuangan  dalam  hal  mengajukan  permohonan  pailit  beralih kewenangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen dan bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan  (Indonesia  2011).  Setelah pengajuan  pailit  diajukan  oleh  debitor,  seorang  atau  lebih  kreditor,  kejaksaan,  atau Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  maka  pengadilan  yang  memiliki  kompetensi  untuk memutuskan permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan Niaga yang melekat pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, tetapi tidak semua Pengadilan Negeri mempunyai Pengadilan Niaga. Sampai saat ini terdapat lima Pengadilan Niaga, yaitu di Jakarta Pusat, Medan,Semarang, Surabaya, dan Makasar.
Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari Pasal  1131  dan  Pasal  1132  KUH  Perdata.  “Segala  kebendaan  si  berutang,  baik  yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian  hari  me njadi  tanggungan  untuk  segala  perikatan  perorangan”.  “Kebendaan tersebut  menjadi  jaminan  bersama-sama  bagi  semua  orang  yang  mengutangkan padanya;  pendapatan  penjualan  benda-benda  itu  dibagi-bagi  menurut  keseimbangan, yaitu  menurut  besar-kecilnya  piutang  masing-masing,  kecuali  apabila  di  antara  para berpiutang itu ada alasan- alasan yang sah untuk didahulukan”.
Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUH Perdata, menunjukkan bahwa setiap  tindakan  yang  dilakukan  seseorang  dalam  lapangan  harta  kekayaan  selalu  akan membawa  akibat  terhadap  harta  kekayaannya,  baik  yang  bersifat  menambah  jumlah harta kekayaannya, maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya. Adapun  Pasal  1132  KUH  Perdata  menentukan  bahwa  setiap  pihak  atau  kreditor  yang berhak  atas  pemenuhan  perikatan,  haruslah  mendapatkan  pemenuhan  perikatan  dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara:(Mulyadi 2013)
1. Pari  passu ,  yaitu  secara  bersama-sama  memperoleh  pelunasan,  tanpa  ada  yang didahulukan; dan
2. Pro  rata atau  proporsional,  yang  dihitung  berdasarkan  pada  besarnya  piutang masing-masing  dibandingkan  terhadap  piutang  mereka  secara  keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.
UU  Kepailitan  dan  PKPU  menggunakan  prinsip Pari  Passu  Prorata  Parte yang mempunyai makna bahwa harta kekayaan debitor menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor.  Hasil  penjualannya  harus  dibagikan  secara  proporsional (prorata) antara mereka, kecuali jika antara para kreditor ada yang harus didahulukan untuk menerima pembayaran tagihannya berdasarkan alasan yang sah menurut undang-undang. Prinsip ini  memberikan  pembagian  yang  adil  secara  proporsional  bagi  setiap  kreditor.  Setiap kreditor  mendapatkan  pembagian  secara  proporsional  dari  harta  kekayaan  debitor sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing (Sutedi 2009).
Pada asasnya setiap utang wajib dibayar. Ketentuan ini berlaku secara universal, kecuali jika utang tersebut terjadi karena perbuatan melawan hukum. Seperti utang yang terjadi  karena  perjudian;  utang  karena  jual  beli  barang  terlarang,  misalnya  narkoba; utang yang timbul karena jual beli manusia (human trafficking); dan utang-utang lainnya yang  terjadi  karena  melawan  hukum  (Sinaga  2012).  Tidak  terkecuali  jika  Perseroan Terbatas memiliki utang, maka is wajib membayar utang tersebut.
Unsur  utang  perlu  mendapat  perhatian  ketika  suatu  perusahaan  yang  masih memiliki  kewajiban  membayar  pajak  tidak  mampu  melunasi  kewajibannya,  maka tercakup sebagai unsur utang di dalam UU Kepailitan dan PKPU. Utang pajak merupakan utang  yang  timbul  dari  undangundang.  Secara  otomatis  posisi  kantor  pajak  sebagai perwakilan Direktorat Jenderal Pajak secara hukum juga merupakan kreditor yang timbul dari utang yang lahir karena undang-undang. Sehingga berdasarkan hal ini Kantor Pajak mempunyai legalitas untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan yang memiliki  utang  pajak,  namun  dalam  koridor  kepailitan  yang  menentukan  adanya  lebih dari satu kreditor. Permasalahan dalam penerapannya terdapat dua pandangan hakim yakni: Pandangan yang pertama, yaitu hakim mengganggap utang pajak bukan termasuk dalam  utang  kepailitan  yang  diistimewakan  dan  kantor  pajak  tidak  memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan pailit atas perusahaan yang tidak bayar pajak.
Pandangan  yang  kedua  yaitu  hakim  menganggap  utang  pajak  merupakan  utang  yang dimaksud  dalam  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU.  Lalu  bagaimakah  kekuatan hukum dari pengajuan permohonan pailit oleh kantor pajak serta akibat hukumnya?

## 2. Metode
Metode Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum  primer  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  bahan  hukum  yang  mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang Undang Hukum Perdata  (KUH  Perdata).  Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  tidak mempunyai  kekuatan  mengikat  secara  yuridis,  yaitu  buku,  skripsi,  tesis,  disertasi,  dan jurnal hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum seperti  kamus  dan  ensiklopedia.  Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini meliputi  studi  kepustakaan  merupakan  penelaahan  peraturan  perundang-undangan yang terkait serta buku-buku atau literatur sebagai bahan bacaan dan  studi dokumen yaitu  dengan  mengkaji  berbagai  dokumen  resmi  institusional  yang  berupa  peraturan perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  risalah  sidang  dan  lain-lain  yang beruhubungan  dengan  permasalahan  penelitian.  Data  yang  telah  dikumpulkan  akan diidentifikasi dan disusun secara sistematis, baik data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian seluruh data yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dan  studi  dokumen  tersebut  direlevansikan  dengan teori yang berkaitan serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif.

## 3. Pembahasan
Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk selanjutnya disebut dengan UU KUP, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof.  Dr.  H.  RochmatSoemitro  SH,  pajak  adalah  peralihan  kekayaan  dari  pihak  rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public  saving yang  merupakan  sumber  utama  untuk  membiayai public  investment (Sumarsan 2010) .
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara atau  pemerintah,  baik  dalam  fungsi  alokasi,  distribusi,  stabilisasi  dan  regulasi  maupun kombinasi  antara  kempatnya  (Sutrisno  2018).  Pada  hakikatnya  fungsi  pajak  dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi budgetair atau untuk mengisi kas negara dan fungsi regulerend untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah (Tarigan 2005). Pemungutan pajak dilakukan oleh pemungut pajak sebagai wakil dari pemerintah yang disebut sebagai fiskus. Pemungut pajak atau fiskus adalah: (Boediono 1996)
1. Departemen Keuangan.
2. Gubernur/kepala Daaerah Tingkat I, melalui Kantor Dinas Pendapatan Daerah.
3. Bupati/Walikota Daerah Tingkat II, melalui Kantor Dinas Pendapatan Negara.
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa  untuk  selanjutnya  disebut  UU  PPSP,  memberi  kewenangan  kepada  menteri menunjuk pejabat untuk melakukan Penagihan Pajak Pusat (Adhayanto and Nurhasanah 2018).  Menteri  yang  diberi  kewenangan  untuk  menunjuk  pejabat,  yaitu  Menteri Keuangan.  Pengertian  pejabat  yang  dimaksud  oleh  UU  PPSP  adalah  pejabat  yang berwenang  mengangkat  dan  memberhentikan  juru  sita  pajak,  menerbitkan  Surat Perintah  Penagihan  Seketika  dan  Sekaligus,  Surat  Paksa,  Surat  Perintah  Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang dsb. Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penagihan pajak pusat, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak (Boediono 1996).
Kantor  Pelayanan  Pajak  untuk  selanjutnya  disebut  KPP,  adalah  instansi  vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala  Kantor  Wilayah.  KPP  bertugas  menagih  pajak  agar  penanggung  pajak  melunasi utang  pajak  atau  pajak  yang  terutang.  Wajib  pajak  itu  sendiri  merupakan  orang  atau badan  yang  namanya  tercantum  di  dalam  surat  ketetapan  pajakdanpenanggung  pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran utang pajak  (Hadi 2001).
Pajak yang terutang merupakan pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Pasal  1  angka  8  UU  PPSP  menyebutkan  utang  pajak adalah  pajak  yang  masih  harus  dibayar  termasuk  sanksi  administrasi  berupa  bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang terutang atau  utang  pajak  dapat  ditagih  bersifat  memaksa.Penagihan  dilakukan  dengan  cara menyampaikan surat teguran dan surat peringatan untuk menegur dan memperingatkan kepada wajib pajak agar melunasi utang pajaknya. Apabila utang pajaknya tidak dilunasi
juga maka KPP menerbitkan surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Pasal 1 angka 12 UU PPSP). Apabila penanggung pajak  tidak  melunasi  utang  pajak  diterbitkan  surat  perintah  melaksanakan  penyitaan. Setelah  dilakukan  penyitaan  dan  penanggung  pajak  juga  tidak  melunasi  maka dilaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita.
Wajib  pajak  yang  memiliki  utang  pajak  dan  kemudian  dinyatakan  pailit  oleh pengadilan maka pengurusan atau pemberesan hartanya dilakukan oleh kurator. Kurator merupakan satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pengurusan dan pemberesan  harta  pailit,  hal  ini  dimaksudkan  untuk  melindungi  kepentingan  kreditur maupun debitur pailit (Sunarmi 2017). Dalam hal penagihan utang pajak, fiskus hanya berurusan dengan kurator sebagai wakil debitur pailit karena kurator berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit.
Istilah  pailit  yang  digunakan  bahasa  Indonesia  berasal  dari  bahasa  Belanda  yaitu failliet yang  berarti  gagal  atau  bangkrut.  Jadi failliet dapat  diartikan  gagal  melakukan pembayaran. Dalam bahasa Perancis digunakan istilah faillite yang artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Istilah yang dipakai kedua bahasa diatas sama-sama diderivikasi dari bahasa Latin yaitu fallo, fallere yang bermakna tidak sukses atau gagal melakukan pembayaran. Dari  kata yang sama dalam bahasa Inggris  dikenal kata failure yang  berarti  kegagalan,  tetapi  padanan  kata  pailit  yang  digunakan  dalam bahasa Inggris adalah bankrupct (Asikin 2001).
Pailit  merupakan  keadaan  debitor  yang  berhenti  membayar  utang-utangnya. Dengan perkataan lain, pailit adalah keadaan seseorang atau badan hukum yang tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya atau berhenti membayar utang-utangnya. Dapat pula dikatakan bahwa pailit adalah suatu keadaan debitor yang dinyatakan dengan putusan hakim bahwa ia dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya.
Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan istilah faillisement dari  bahasa  Belanda.  Di  dalam  sistem  hukum  Inggris  atau  Amerika Serikat  dan  beberapa  negara  yang  mengikuti  tradisi common  law, kepailitan  dikenal dengan  istilah bankruptcy. Istilah bankruptcy berasal  dari  istilah  yang  digunakan pedagang Italia pada abad pertengahan, yaitu banca rota atau bancarupta yang secara harfiah berarti jatuh pailit (broken bench). Istilah tersebut digunakan untuk menyebutkan seorang  debitor  yang  gagal  atau  tidak  mampu  membayar  utang-utangnya.  Istilah  itu dipergunakan pula untuk menyebutkan kegagalan bisnis (bankrupt) (Fuady 1999).
Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan  utang    piutang  yang  menghimpit  seorang  debitor,  dimana  debitor  tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Bila keadaan ketidakmampuan untuk mebayar kewajiban yang telah jatuh  tempo  tersebut  disadari  oelh  debitor,  maka  langkah  untuk  mengajuakn
permohonan  penetapan  status  pailit  terhadap  dirinya  menjadi  suatu  langkah  yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Simanjuntak 2004).
Hakikat  kepailitan  adalah  suatu  sita  umum  yang  bersifat  konservatoir  terhadap seluruh  harta  kekayaan  debitor  untukkepentingan  para  kreditornya.  Debitor  yang dinyatakan  pailit  kehilangan  hak  penguasaan  terhadap  seluruh  harta  benda  yang dimilikinya atau dikenal dengan istilah harta pailit. Penyelesaian harta pailit diserahkan kepada  seorang  kurator,  yang  diabntu  hakim  pengawas  yang  ditunjuk  dari  hakim pengadilan  (Jono  2013).  Pasal  1  angka  1  UU  Kepailitan  dan  PKPU  secara  tegas mendefinisikan  kepailitan  sebagai  sita  umum  atas  semua  kekayaan  debitor  pailit  yang pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  kurator  di  bawah  pengawasan  hakim pengawas.
Kepailitan  merupakan  penjabaran  dari  dua  asas  yang  dikandung  Pasal  1131  dan 1132  KUHPerdata.  Pasal  1131  KUHPerdata  menentukan  bahwa  seluruh  harta  benda seorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun  tidak  bergerak,  menjadi  jaminan  bagi  seluruh  perikatannya.  Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pasal 1132 KUHPerdata memerintahkan agar seluruh harta  debitor  dijual  lelang  di  muka  umum  atas  dasar  putusan  hakim,  dan  hasilnya dibagikan  kepada  para  kreditornya  itu  ada  kreditor  yang  didahulukan  pemenuhan piutangnya.
Di dalam melaksanakan pembagian hasil pelelangan (penjualan) harta debitor itu, tidak  mustahil  timbul  pertentangan  diantara  para  kreditor.  Oleh  karena  itu,  perlu diadakan penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitor, yang  selanjutnya  akan  dibagikan  kepada  para  kreditor  di  bawah  pengawasan  petugas yang berwenang untuk itu.
Sebelum  kreditor  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  terhadap  debitor, syarat materiil yang harus dipenuhi oleh kreditor adalah adanya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta debitor memiliki setidak-tidaknya 2 (dua) kreditor (Subhan  2008).  Persyaratan  debitor  yang  dapat  dinyatakan  pailit  dapat  dilihat  dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Pasal ini menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar luans sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Pengadilan  yang  dimaksud  dalam  ketentuan  pasal  ini  adalah  pengadilan  niaga.  Dari ketentuan  di  atas,  dapat  disimpulan  bahwa  seorang  debitor  dapat  dinyatakan  pailit jika:(Panggo, Purwanto, and Arifudin 2014)
a. Debitor memiliki sedikitnya dua kreditor;
b. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor; dan
c. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Persyaratan mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai concursus  creditorium. Keharusan  untuk  adanya  dua  atau  lebih  kreditor  tersebut  ada hubungannya  dengan  tujuan  hukum  kepailitan,  yaitu  pembagian  kekayaan  debitor kepada  kreditor.  Ketentuan  tersebut  ada  kaitannya  dengan  ketentuan  Pasal  1131 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa seluruh harta benda seorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang,baik benda bergerak maupun tidak  bergerak,  menjadi  jaminan  bagi  seluruh  perikatannya.  Ketentuan  ini  dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1132 KUHPerdata memerintahkan agar seluruh harta debitor dijual lelang di muka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada para kreditor secara seimbang, kecuali apabila diantara para kreditor itu  ada  kreditor  yang  didahulukan  pemenuhan  piutangnya.  Jaminan  yang  dimaksud dalam  ketentuan  Pasal  1131  KUHPerdata  di  atas  adalah  jaminan  umum.  Pemegang jamninan umum ini masuk dalam kategori kreditor konkuren. Salah satu tujuan hukum kepailitan untuk melindungi kepentingan kreditor konkuren, yaitu pembagian kekayaan debitor pailit kepada para kreditor konkuren (Kurniawan 2013).
Jika  pemohon  yang  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  harus  dapat membuktikan  debitor  memiliki  lebih  dari  satu  kreditor.  Jika  pemohon  tidak  dapat membuktikan hal tersebut, maka permohonan pernyataan pailit harus ditolak. Jadi, jika debitor hanya memiliki utang uang jatuh waktu dan dapat ditagih kepada satu kreditor, tidak  dapat  dinyatakan  pailit  berdasarkan  hukum  kepailitan.  Upaya  hukum  terhadap utang demikian dilakukan dengan gugatan wanprestasi.
Dalam  hukum  perikatan,  utang  memiliki  makna  yang  sangat  luas.  Utang  adalah prestasi  atau  kewajiban  yang  harus  ditunaikan  atau  dilaksanakan.  Kewajiban  tersebut dapat  timbul  dari  perjanjian  maupun  dari  peraturan  perundang-undangan.  Salah  satu bentuk prestasi atau kewajiban tersebut adalah memberikan sesuatu, termasuk dalam memberikan sesuatu ini adalah berupa pembayaran sejumlah uang tertentu. Dalam arti yang  sempit  utang  hanya  prestasi  atau  kewajiban  yang  timbul  dari  perjanjian  pinjam- meminjam uang saja. Sedangkan dalam arti luas, utang bermakna sebagai semua bentuk prestasi atau kewajiban debitor  yang lahir baik dari perjanjian maupun dari peraturan perundang-undangan (Kurniawan 2014).
Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU mendefinisikan utang dalam arti luas. Pasal ini menyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam  jumlah  uang  baik  dalam  mata  uang  Indonesia  maupun  mata  uang  asing,  baik secara langsung yang akan timbul id kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian  atau  undang-undang  yang  wajib  dipenuhi  oleh  debitor  bila  tidak  dipenuhi
memberi  hak  kepada  kreditor  untuk  medapat  pemenuhannya  dari  harta  kekayaan debitor (Indonesia 2004).
Makna utang yang dimaksud UU Kepailitan dan PKPU jelas merujuk kewajiban atau prestasi  dalam  hukum  perikatan.  Debitor  yang  dapat  dinyatakan  pailit  adalah  debitor yang tidak membayar utangnya, bukan debitor yang tidak mampu membayar utangnya. Dapat  saja  terjadi  debitor  masih  mampu  membayar  utang-utangnya,  tetapi  tidak membayar (tidak mampu membayar) utang-utangnya. Jadi tidak membayar utang (atau utang-utangnya) sama artinya dengan wanprestasi.
Utang tersebut harus merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Suatu utang jatuh waktu dan dapat ditagih apabila utang itu waktunya untuk dibayar. Di dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang jatuh wkatu dan dapat ditagih, dan wanprestasi  salah  satu  pihak  dapat  mempercepat  jatuh  tempo  suatu  suatu utang.meskipun  dalam  perjanjian  diatur  jatuh  waktu  utang,  namun  ketika  terjai  gagal bayar, waktu pembayarannya dapat dipercepat dan utang menjadi jatuh waktu dandapat ditagih  seketika  sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan  suatu  perjanjian.  Jika  perjanjian tidak mengatur jatuh waktu, debitor dinyatakan lali dan di dalam surat itu debitor diberi waktu untuk melunasi utangnya (Yani and Widjaja 2000).
Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan  utang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih  adalah  kewajiban  untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase (Indonesia 2004).
UU Kepailitan dan PKPU tidak menentukan pesyaratan permohonan pailit seorang debitor  dengan  besaran  atau  persyaratan  jumlah  utang  yang  tidak  dibayarnya  dan kaitannya dengan aset yang dimiliki oleh debitor. Dengan keadaan ini, dapat saja terjadi, dan  memang  terlihat  dari  beberapa  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  seorang debitor  dalam  keadaan  pailit,  padahal  jumlah  aset  debitor jauh  lebih  banyak  daripada utangnya.
Utang  dalam  kepailitan  merupakan  utang  yang  tidak  dibayar  lunas  adalah  untuk memastikan  bahwa  utang  yang  telah  dibayar  akan  tetapi,  belum  melunasi  kewajiban maka  utang  tersebut  bisa  dijadikan  dasar  untuk  mengajukan  kepailitan.  Penegasan  ini karena sering terjadi akal-akalan dari debitor, yaitu debitor tetap melakukan pembayaran akan tetapi besarnya angsuran pembayaran tersebut masih jauh dari yang seharusnya. Hal  ini  juga  berangkat  dari  pengalaman  pelaksanaan  peraturan  kepailitan  lama  yaitu dalam Failissementsverordening, dimana dalam Failissementsverordening mensyaratkan bahwa debitor telah berhenti membayar utang, dan jika debitor masih membayar utang
walaupun hanya sebagian dan masih jauh dari lunas, maka hal itu tidak dapat dikatakan debitor telah berhenti membayar.
UU  Kepailitan  dan  PKPU  menegaskan  lagi  bahwa  yang  dimaksud  dengan  utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undnag-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Konsep pengertian utang dalam UU Kepailitan dan PKPU menganut arti utang sebagaimana dalam KUH Perdata.
Pengertian utang dalam suatu permohonan pernyataan pailit diartikan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja, melainkan juga meliputi  utang  yang  timbul  dari  suatu  perjanjian  maupun  undang-undang. Konsekuensinya, dengan adanya perluasan interpretasi tentang makna utang, maka hal ini  juga  berakibat  pada  perluasan  makna  debitor  yang  dapat  dimohonkan  pernyataan pailit  dan  kreditor  yang  berhak  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit.  Sehingga dalam  hal  ini  debitor  yang  dapat  dimohonkan  pernyataan  pailit  adalah  debitor  yang memiliki kewajiban terhadap kreditor untuk melaksanakan suatu kewajiban yang telah jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih  oleh  kreditor,  yaitu  guna  membayar  sejumlah  uang kepada kreditor baik yang timbul berdasarkan suatu perjanjian maupun undang-undang. Sebaliknya, pengertian kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit berarti  setiap  kreditor  yang  memiliki  hak  terhadap  debitor  untuk  menerima  suatu kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor, yaitu guna menerima sejumlah  uang  dari  debitor  baik  yang  timbul  berdasarkan  suatu  perjanjian  maupun undang-undang. Kantor Pajak selaku badan publik yang sekaligus berkedudukan sebagai kreditor terhadap utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak memiliki wewenang untuk melakukan  penagihan  dan  pemungutan  terhadap  utang  pajak  yang  bersangkutan. Dengan  adanya  wewenang  tersebut  maka  Kantor  Pajak  memiliki  kekuasaan  untuk melakukan penagihan dan pemungutan terhadap utang pajak sepanjang apa yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan pajak.
Meskipun  Kantor  Pajak  merupakan  institusi  pemerintah  yang  memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan upaya penagihan dan pelunasan pajak, namun seharusnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepailitan yang tidak melawan kreditor  preferen  untuk  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  maupun  untuk bertindak sebagai kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit, maka seharusnya hal  ini  diterapkan  secara  konsekuen.  Dengan  demikian  utang  pajak  memiliki kemungkinan  untuk  dimintakan  pelunasannya  kepada  wajib  pajak  melalui  mekanisme permohonan  pernyataan  pailit.  Sehingga  Kantor  Pajak  sebagi  kreditor  dalam permohonan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap
Esensi dari proses permohonan pernyataan pailit dalam hal Kantor Pajak sebagai kreditor pemohon pernyataan pailit, adalah persamaan konsep utang. Namun, yang tidak kalah  penting  adalah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagihnya  suatu  utang  pajak  kaitannya dengan  utang  yang  dapat  dimohonkan  pernyataan  pernyataan  pailit.  Dalam  istilah perpajakan, suatu utang pajak dapat dikatakan telah jatuh tempo apabila telah melewati masa pajak, tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut perundang-undangan yang  berlaku  untuk  masing-masing  jenis  pajak.  Jatuh  tempo  pajak  yang  satu  berbeda dengan jatuh tempo pajak yang lain, karena perundang-undangan pajak yang mengatur juga berbeda. Misalnya perbedaan antara saat terutangnnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPHTB). Saat terutangnya PBB  adalah  menurut  keadaan  objek  pajak  pada  tanggal  1  Januari,  dengan  tahun  PBB mulai  1  Januari  sampai  dengan  31  Desember.  Berarti  saat  jatuh  tempo  PBB  tersebut adalah  1  Januari  pada  tahun  berikutnya  (setelah  masa  pajak).  Sedangkan  saat terutangnya  PPHTB,  misalnya  untuk  jual  beli,  adalah  sejak  tanggal  dibuatnya  dan ditandatangani akta jual beli, sehingga jatuh temponya PPHTB tersebut adalah pada saat akta jual beli tersebut ditandatangani. Berdasarkan uraian di atas, maka jatuh temponya suatu pajak berbeda-beda dan bersifat kasuistis.
Meskipun  terhadap  suatu  jenis  pajak  tertentu  telah  jatuh  tempo,  namun  tidak berarti  bahwa  negara  akan  langsung  melakukan  penagihan  terhadap  wajib  pajak  yang bersangkutan.  Mengingat  bahwa  sistem  perpajakan  di  Indonesia  menganut  asas self assesment maka wajib pajak diharapkan turut berperan secara aktif untuk menghitung dan membayar kewajiban pajaknya sendiri, baik setelah wajib pajak yang bersangkutan menerima Surat Pemberitahuan (SPT) atau tanpa SPT (untuk jenis pajak-pajak tertentu, misalnya  Pajak  Kendaraan  Bermotor).  Setelah  menerima  SPT,  maka  wajib  pajak  wajib melaporkan dan menghitung kewajiban pajaknya. Batas akhir penyampaian SPT adalah 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir untuk SPT masa dan 3 (tiga bulan) setelah tahun pajak berakhir untuk SPT tahunan. Setclah membayar kewajiban pajaknya maka wajib pajak yang bersangkutan akan menerima Surat Setoran Pajak (SSP). Berdasarkan SPT yang telah dilaporkan tersebut, fiskus akan melakukan pemeriksaan apakah jumlah pajak  yang  disetor  telah  sesuai  dengan  pajak  terutang  yang  menjadi  kewajiban  wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Ada 4  (empat)  jenis  SKP,  yaitu  SKP  Kurang  Bayar  (SKPKB),  SKP  Kurang  Bayar  Tambahan (SKPKBT), SKP Lebih Bayar (SKPLB) dan SKP Nihil.
Menurut  Setu  Setiawan  dan  Eny  Suprapti,  SKPKB  diterbitkan  dalam  hal-hal  sebagai berikut (Suprapti 2002):
1. Apabila  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  atau  keterangan  lain,  pajak  yang  terutang tidak atau kurang bayar,
2. Apabila  SPT  tidak  disampaikan  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  setelah ditegur secara terlulis,
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPn-BM ternyata tidak seharusnya  dikompensasikan  selisih  lebih  pajak  atau  tidak  seharusnya dikenakantarif
4. Apabila wajib pajak tidak menyelenggarakan ketentuan pembukuan dalam kegiatan usahanya dan wajib pajak tidak membantu dalam pemeriksaan (sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan 29 UU No. 16 Th. 2000).
Selain SKPKB, ada juga SKP Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang diterbitkan oleh Dirjen  Pajak  apabila  ditemukan  data  baru  yang  mengakibatkan  penambahan  pajak terutang. Selanjutnya kemungkinan pula diterbitkan SKP Lebih Bayar (“SKPLB”) dalam hal berdasarkan  hasil  pemeriksaan  jumlah  kredit  pajak  yang  dibayar  lebih  besar  daripada jumlah  jumlah  pajak  yang  terutang  atau  telah  dilakukan  pembayaran  pajak  yang seharusnya tidak terutang. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaaan oleh Dirjen Pajak ternyata menunjukkan jumlah kredit pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya setelah diterbitkan SKP yang menyatakan perihal (masih ada kekurangan) pajak yang harus dibayar, maka Dirjen  Pajak  akan  menerbitkan  Surat  Tagihan  Pajak  (STP)  untuk  melakukan  penagihan terhadap kekurangan atau pajak yang tidak dibayar, berikut denda administrasi, denda bunga  atau  denda  kenaikan.  Menurut  ketentuan  Undang-Undang  No.  19  Tahun  1997 tentang  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  (UU  PPSP),  Penagihan  Pajak  diartikan sebagai: Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan  pajak  dengan  menegur  atau  memperingatkan,  melaksanakan  penagihan seketika  dan  sekaligus,  memberitahukan  Surat  Paksa,  mengusulkan  pencegahan, melaksanakan  penyitaan,  melaksanakan  penyanderaan,  menjual  barang  yang  telah disita.
Apabila  wajib  pajak  tidak  membayar  jumlah  tagihan  pajak  lewat  sampai  dengan jatuh  tempo  atau  sampai  dengan  tanggal  pembayaran  pajak  atau  tidak  memenuhi angsuran  pajak,  maka  Dirjen  Pajak  akan  mengirim  Surat  Teguran  kepada  wajib  pajak tersebut.  Selanjutnya  apabila  belum  ada  tanggapan  dari  wajib  pajak  dimaksud,  maka terhadapnya akan diterbitkan Surat Paksa. Selanjutnya apabila terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan tidak membayar kewajiban pajaknya, maka akan dilakukan penagihan seketika.
Dengan  demikian  untuk  menentukan  waktu  jatuh  temponya  suatu  utang  pajak (sebelum  dikenakan  bunga  dan  denda  administrasi)  sebenarnya  adalah  berdasarkan ketentuan  perundang-undangan  pajak  yang  mengatur  atau  berdasarkan  jangka  waktu yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang  untuk  masing-masing  jenis  pajak.  Jangka
waktu jatuh tempo tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyampaian SPT Pajak oleh fiskus kepada wajib pajak. Oleh wajib pajak, pajak yang terutang akan dihitung dan dibayarkan.  Bukti  pembayaran  pajak  berupa  SSP  akan  disampaikan  oleh  wajib  pajak kepada fiskus .  Namun  untuk  melakukan  penagihan,  fiskus  akan  menunggu  sampai dengan  wajib  pajak  yang  bersangkutan  melakukan  kewajiban  pajaknya  sendiri  SSP tersebut  ada  kekurangan  pajak  atau  bahkan  wajib  pajak  sama  sekali  tidak  membayar kewajiban pajaknya, maka barulah fiskus akan melakukan penagihan pajak dengan dasar SKPKB atau SKPKBT. Dengan demikian proses pembuktian perihal jatuh temponya suatu utang  pajak  sebenarnya  dapat  dilakukan  secara  sederhana,  sesuai  dengan  mekanisme pembuktian yang diminta dalam proses permohonan pernyataan pailit.
Sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  maka  terhadap  utang  pajak  yang  tidak dibayar, fiskus berwenang  untuk  melakukan  penagihan  secara  seketika  dan  sekaligus. Dasar hukum adanya hak mendahulu ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU KUP  yang  menyatakan:  “Negara  mempunyai  hak  mendahulu  untuk  tagihan  pajak  atas barang-barang milik Penangg ung Pajak.” Dengan adanya hak mendahulu tersebut, maka negara  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pelunasan  terlebih  dahulu  atas  utang  pajak scorang  wajib  pajak  dibandingkan  dengan  kreditor-kreditor  lainnya.  Hak  mendahulu timbul bila pada saat yang bersamaan wajib pajak mempunyai utang kepada beberapa pihak, dimana harta atau kekayaan wajib pajak tidak mencukupi untuk melunasi semua utang-utangnya.
Sedangkan  hak-hak  istimewa  yang  dimiliki  oleh  kantor  Pajak  dalam  melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak ini dapat berupa lelang eksekusi maupun gijzeling yang  sampai  saat  ini  pelaksanaannya  masih  menimbulkan  perdebatan  dan  masalah. Namun sampai dengan saat ini dapat atau tidaknya Kantor Pajak untuk turut berperan sebagai pemohon dalam suatu permohonan pernyataan pailit masih menjadi perdebatan tidak hanya di  kalangan akademisi dan praktisi, bahkan sesama Hakim pun belum ada kesatuan  pendapat  mengenai  hal  dimaksud.  Perbedaan  pendapat  dimaksud  tentunya tidak  perlu  sampai  terjadi  berkepanjangan  seandainya  saja  para  Hakim  memahami pengertian  utang  dan  apa  yang  dapat  menyebabkan  timbulnya  utang  karena  adanya perikatan, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdata, khususnya pada Pasal 1233 KUHPerdata. Sesungguhnya menurut KUHPerdata yang eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari Hukum Kepailitan, perikatan yang bersumber dari undang-undang juga dapat mengakibatkan timbulnya utang, Apalagi sebenarnya UU Kepailitan sendiri tidak melarang  utang  yang  timbul  akibat  undang-undang  untuk  diajukan  pemenuhannya dalam permohonan pernyataan pailit.
UU  Kepailitan  dan  PKPU  sebenarnya  memang  tidak  melarang  kreditor  separatis dan preferen untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Bahkan dari substansi Pasal  128  UU  Kepailitan,  kreditor  separatis  yang  piutangnya  belum  terlunasi  dari  hasil
penjualan  barang  jaminan  dapat  mengajukan  permohonan  untuk  menjadi  kreditor konkuren bersama dengan kreditor-kreditor konkuren lainnya guna mendapat pelunasan atas  sisa  piutang  yang  belum  terpenuhi,  secara  berimbang  menurut  besar  kecilnya piutang.  Sehingga  dengan  demikian,  nampak  bahwa  sebenarnya  UU  kepailitan  tidak bertujuan  untuk  mengurangi  hak-hak  kreditor  separatis.  Sebaliknya,  hak-hak  kreditor separatis  untuk  mendapat  pelunasan  tersebut  seolah-olah  diperluas  dengan  adanya mekanisme  Pasal  128  UU  Kepailitan  dan  PKPU  dimaksud.  Apabila  konsisten  dengan pengertian  utang  dalam  suatu  permohonan  pernyataan  pailit  yang  dalam  bab sebelumnya telah dibahas, yaitu untuk diartikan mencakup pula utang yang timbul dari undang-undang, dalam suatu permohonan pernyataan pailit sesungguhnya adalah sama dengan  menjawab  pertanyaan  dapatkah  kreditor  preferen  (baik  kreditor  separatis maupun  kreditor  yang  memiliki  hak  istimewa)  mengajukan  permohonan  pernyataan pailit  atau  diajukan  sebagai  kreditor  lain  dalam  suatu  pemohonan  pernyataan  pailit. Mengingat baik kreditor yang didahulukan (preferen) maupun Kantor Pajak sama-sama merupakan  kreditor  yang  diistimewakan  dan  memiliki  mekanisme  penyelesaian  utang tersendiri.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu bahwa Kantor Pajak memiliki hak prioritas/hak  istimewa  perundang-undangan  dengan  peringkat  yang  sangat  tinggi.  Hal tersebut  ditegaskan  pula  oleh  Jerry  Hoff,  bahwa  negara  memiliki  hak  prioritas  secara umum  menurut  perundang-undanganuntuk  pajak  yang  belum  dibayar,  bunga,  denda dan biaya. Kedudukan yang istimewa ini berakhir 2 (dua) tahun setelah tanggal penilaian pajak.  Sekalipun  Kantor  Pajak  merupakan  institusi  pemerintah  yang  memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan upaya penagihan dan pelunasan pajak, namun seharusnya berdasarkan ketentuan mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun untuk  bertindak  sebagai  kreditor  lain  dalam  permohonan  pernyataan  pailit,  maka seharusnya hal ini diterapkan secara konsekuen. Dengan demikian utang pajak memiliki kemungkinan  untuk  dimintakan  pelunasannya  kepada  wajib  pajak  melalui  mekanisme permohonan pernyataan pailit.
Lebih lanjut, eksistensi utang pajak sendiri sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting  dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Yaitu  sebagai  fungsi budgetair guna mendanai  pelaksanaan  pembangunan  baik  fisik  maupun  non  fisik.  Sehingga  dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelunasannya adalah termasuk dalam pelunasan untuk kepentingan masyarakat umum. Namun demikian, rasanya sulit juga apabila eksistensi utang  pajak  yang  dimohonkan  pelunasannya  melalui  permohonan  pernyataan  pailit, dimasukkan  dalam  kategori  permohonan  pernyataan  pailit  yang  diajukan  untuk kepentingan  umum.  Sebab  selain  makna  kepentingan  umum  yang  dimaksud  dalam undang-undang  suatu  permohonan  pernyataan  pailit  diajukan  dengan  mendasarkan pada  kepentingan  umum,  maka  pemohonnya  haruslah  pihak  kejaksaan.  Apabila ketentuan  ini  dijalankan,  maka  akan  timbul  kesulitan-kesulitan  baru,  khususnya
mengingat  bidang  ilmu  kepailitan  adalah  bukan  merupakan  bidang  keahlian  instansi kejaksaan.
Kantor  Pajak  sebagai  kreditor  pemohon  pernyataan  pailit  mempunyai  akibat hukum  bahwa  proses  permohonan  pailit  yang  diajukan  Kantor  Pajak  sebagai  debitor dimungkinkan. Sehingga bagi kreditor yang mempunyai utang berupa pajak, maka Kantor Pajak  sebagai  debitor  dapat  mengajukan  permohonan  proses  pailit.  Kantor  Pajak memiliki hak prioritas/hak istimewa perundang-undangan dengan peringkat yang sangat tinggi. Negara memiliki hak prioritas secara umum menurut perundang-undanganuntuk pajak  yang  belum  dibayar,  bunga,  denda  dan  biaya.  Kedudukan  yang  istimewa  ini berakhir  2  (dua)  tahun  setelah  tanggal  penilaian  pajak.  Sekalipun  Kantor  Pajak merupakan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan upaya  penagihan  dan  pelunasan  pajak,  namun  seharusnya  berdasarkan  ketentuan mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  maupun  untuk  bertindak  sebagai  kreditor lain  dalam  permohonan  pernyataan  pailit,  maka  seharusnya  hal  ini  diterapkan  secara konsekuen.  Dengan  demikian  utang  pajak  memiliki  kemungkinan  untuk  dimintakan pelunasannya kepada wajib pajak melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit.

## 4. Kesimpulan
Kantor  Pajak  sebagai  kreditor  pemohon  pernyataan  pailit  mempunyai  akibat hukum  bahwa  proses  permohonan  pailit  yang  diajukan  Kantor  Pajak  sebagai  debitor dimungkinkan.  Sehingga  bagi  kreditor  yang  mempunyai  utang  berupa  pajak,  maka Kantor Pajak sebagai debitor dapat mengajukan permohonan proses pailit. Kantor Pajak memiliki  hak  prioritas/hak  istimewa  perundang-undangan  dengan  peringkat  yang sangat  tinggi.  Negara  memiliki  hak  prioritas  secara  umum  menurut  perundang- undangan untuk pajak yang belum dibayar, bunga, denda dan biaya. Kedudukan yang istimewa  ini  berakhir  2  (dua)  tahun  setelah  tanggal  penilaian  pajak.  Sekalipun  Kantor Pajak  merupakan  institusi  pemerintah  yang  memiliki  kewenangan  tersendiri  untuk melakukan  upaya  penagihan  dan  pelunasan  pajak,  namun  seharusnya  berdasarkan ketentuan mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun untuk bertindak sebagai kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit, maka seharusnya hal ini diterapkan secara  konsekuen.  Dengan  demikian  utang  pajak  memiliki  kemungkinan  untuk dimintakan  pelunasannya  kepada  wajib  pajak  melalui  mekanisme  permohonan pernyataan pailit.

## 5. Daftar Pustaka
Adhayanto,  Oksep,  and  Nurhasanah  Nurhasanah.  2018.  “Evaluasi  Peraturan  Daerah Kabupaten  Lingga  Tentang  Pajak  Dan  Retribusi  Tahun  2016.” UIR  Law  Review 2(02):430.
Asikin, Zainal. 2001. Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Boediono. 1996. Perpajakan Indonesia . Jakarta: Yayasan Pendidikan Kawula Indonesia.
Fuady, Munir. 1999. Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktek . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hadi,  Moeljo.  2001. Dasar-Dasar  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Paksa  Oleh  Juru  Sita Pajak Pusat Dan Daerah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Indonesia.  2004. Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Indonesia.
Indonesia.  2011. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan .
Jono. 2013. Hukum Kepailitan . Jakarta: Sinar Grafika.
Kurniawan,  Nyoman  Samuel.  2013.  “Kepailitan  Yang  Bermula  Dari  Keadaan  Exceptio Inadimpleti  Contractus  (Analisis  Terhadap  Putusan  Pernyataan  Pailit  Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan).” Universitas Udayana.
Kurniawan,  Nyoman  Samuel.  2014.  “Kepailitan  Yang  Bermula  Dari  Keadaan  Exceptio Inadimpleti  Contractus  (Analisa  Terhadap  Putusan  Pernyataan  Pailit  Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan.” Universitas Udayana.
Mulyadi,  Lilik.  2013. Perkara  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU) Teori Dan Praktik: Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga . Bandung: Alumni.
Panggo, Yohanes Yanuarius, Purwanto, and Nur Arifudin. 2014. “Kajian Hukum Tentang Upaya Pencegahan Kepailitan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.” Jurnal Beraja Niti 3(7):5.
Simanjuntak,  Ricardo.  2004.  “Tinjauan  Kritis  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  Dan Likuidasi Bank.” Jurnal Hukum Bisnis 23(3).
Sinaga, Syamsudin. 2012. Hukum Kepailitan Indonesia . Jakarta: Tata Nusa.
Subhan,  M.  Hadi.  2008. Hukum  Kepailitan  (Prinsip,  Norma,  Dan  Praktik  Di  Peradilan) . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sumarsan, Thomas. 2010. Perpajakan Indonesia . Jakarta: PT Indeks.
Sunarmi. 2017. Hukum Kepailitan . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Suprapti, Setu Setiawan dan Eny. 2002. Perpajakan . Malang: UMM Press.
Sutedi, Adrian. 2009. Hukum Kepailitan . Bogor: Ghalia Indonesia.
Sutrisno,  Hafiz.  2018.  “Implementasi  Pengawasan  Dispenda  Provinsi  Riau  Terhadap Pemungutan  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  Berdasarkan  Peraturan Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  15  Tahun  2002  Di  Provinsi  Riau.” UIR  Law  Review 2(01):278 – 88.
Tarigan, Haula Rosdiana dan Rasin. 2005. Perpajakan Teori Dan Aplikasi . 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Yani,  Ahmad,  and  Gunawan  Widjaja.  2000. Seri  Hukum  Bisnis:  Kepailitan .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.