## Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Volume 1 Tahun 2020, p. xx-xx p- ISSN : 2086-1281  e-ISSN : 2657-2079 https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tathwir

## Memulihkan Komunikasi Belajar dari Jatuh Bangunnya Kabinet
Pada Masa Demokrasi Parlementer
Mukti Diapepin
(STIA LPPN Padang, muktidiapepin@ymail.com)

## Abstract
Political communication at this time, often hit by problems. Each elite expressed his sector ego  -  which  ended  in  conflict.  The  same  condition  also  happened  during  Parliamentary Democracy.  The  ups  and  downs  of  the  cabinet  -  mainly  triggered  by  communication bottlenecks  that  lead  to  a  vote  of  no  confidence.  Each  political  opponent,  trying  to  find weaknesses that lead to impeachment. New communica-tion can be interwoven during the Burhanuddin  Harahap  cabinet.  This  is  evidenced  by  the  success  of  the  1955  General Election. All political party leaders, trying to find common ground, to succeed in holding the first elections in Indonesia.
Keywords: communication, politics, cabinet, parliamentary

## Abstrak
Komunikasi  politik  pada  masa  kini,  sering  dilanda  masalah.  Masing-masing  elite mengemukakan  ego  sektoralnya  –yang  berujung  pada  konflik.  Kondisi  yang  sama  juga pernah  terjadi  pada  masa  Demokrasi  Parlementer.  Jatuh  bangunnya  kabinet  –terutama dipicu  oleh  sumbatan-sumbatan  komunikasi  yang  bermuara  pada  mosi  tidak  percaya. Masing-masing  lawan  politik,  berusaha  mencari  kelemahan  yang  berujung  pada impeachment. Jalinan komunikasi baru bisa terajut semasa kabinet Burhanuddin Harahap. Hal  ini  dibuktikan  dengan  suksesnya  Pemilu  1955.  Seluruh  pimpinan  partai  politik, berusaha untuk mencari titik temu, untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu pertama di Indonesia
Kata Kunci: komunikasi, politik, kabinet, parlementer.

## A. Pendahuluan
Sejak memasuki 74 tahun kemederkaan,  telah  banyak  perubahan yang  terjadi  terutama  dalam  sistem pemerintahan.  Beberapa  kali  terjadinya perubahan sistem politik, sejak demokrasi  presidensil,  berlanjut  pada demokrasi  liberal,  atau  juga  dikenal sebagai  demokrasi  parlementer,  hingga kembali dengan model demokrasi Pancasila  yang  juga  berbau  liberal  diera reformasi.
Demokrasi  parlementer  merupakan sistem  politik  yang  melindungi  secara konstitusional  hak-hak  individu  dari kekuasaan pemerintah. Dalam Demokrasi itu  keputusan-keputusan  mayoritas  (dari proses perwakilan atau langsung) diberlaku-kan pada sebagianbesar bidang-bidang  kebijakan  pemerintah yang tunduk pada pembatasan- pembatasan  agar  keputusan  pemerintah tidak  melanggar  kemerdekaan  dan  hak- hak  individu,  seperti  tercantum  dalam konstitusi.
Masa  demokrasi  Liberal  berlaku antara tahun 1949-1959, ditandai dengan tumbuh  suburnya  p  artai  politik  dan berlakunya  kabinet  parlementer.  Namun, di tengah eufira politik pasca diumumkannya  Maklumat  No.X  oleh Wakil  Presiden  Moh.  Hatta,  memicu kemelut  politik.  Pangkal  permasalahan
terletak pada kebuntuan komunikasi yang terjadi  antar  partai  politik,  elit  politik, perdana menteri-parlemen, dan lainnya.
Friksi  di  antara  partai  politik  telah memicu saling mencurigai di antara elite. Muaranya  adalah  melayangkang  mosi tidak  percaya,  yang  berujung  pada impeachment. Masing-masing elite dengan ideologinya  masing-masing  bersikeras untuk memaksakan maunya, untuk segera dilaksanakan  oleh  lawan  politiknya.  Dan, tercatat  dalam  sejarah  ketatanegaraan sejak 1949-1957 telah terjadi delapan kali pergantian kabinet.
Untuk menguatkan persoalan kemacetan  komunikasi  antar  ellit  plolitik tersebut,  ada  beberapa  item  pertanyaan yang  bisa  diajukan.  Bagaimana  bentuk- bentuk persoalan yang dihadapi oleh tiap- tiap kabinet pada masa parlementer?, dan bagaimana  solusi  untuk  mengatasi masalah  yang  terjadi  di  tingkat  elite politik?.  Seluruh  item  pertanyaan,  akan terjawab dalam pembahasan berikutnya.
Untuk  membedah  persoalan  ini,  ada beberapa  kerangka  konseptual  yang dipakai.  Komunikasi merupakan aktivitas dasar  manusia.  Dengan  berkomunikasi, manusia  dapat  saling  berhubungan  satu sama  lain  baik  dalam  kehidupan  sehari- hari  di  rumah  tangga,  di  tempat pekerjaan,  di  pasar,  dalam  masyarakat
atau  dimana  saja  manusia  berada (Rubent,  1998:  45).  Tidak  ada  manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Pentingnya suatu komunikasi  bagi  manusia  tidaklah  dapat dipungkiri  begitupula  halnya  bagi  suatu negara.  Dimana  didalamnya  menurut Rubent  terdapat  sekelompok  orang  yang memerintah dan orang yang diperintah.
Orang yang memerintah yang biasanya  disebut  elite  politik  sedangkan orang yang diperintah adalah masyarakat atau  rakyat.  Kelompok  elite  politik jumlahnya agak sedikit, mengambil peran utama dalam hampir semua fungsi politik nasional,  memonopoli  kekuatan  dan menikmati  keuntungan  daripadanya; sedangkan  kelompok  massa,  dibina  dan diawasi  oleh  yang  pertama  baik  secara legal  atau  tidak,  dengan  atau  tanpa pedoman  hukum  dan  kekerasan  (Dahl, 2003).  Dengan  adanya  komunikasi  yang baik  akan  suatu  pemerintahan  dapat berjalan  dengan  baik,  lancar  serta berhasil begitupula sebaliknya, kurangnya komunikasi akan menghambat jalannya
pemerintahan dan pembangunan  yang  pada  akhirnya  akan menimbulkan kerugian yang sangat besar akan  di  alami  oleh  rakyat  atau masyarakat negara tersebut.
Oleh  karena  itu,  para  pemimpin  dan para  komunikator  perlu  memahami  dan
meyempurnakan kemampuan komunikasi  mereka.  Elit  politik  juga termasuk  ke  dalam  komunikator  bagi suatu  negara.  Elit  politik  sangat mempengaruhi  kebijakan  yang  akan dibuat  untuk  masyarakat  banyak.  Oleh karena  itu,  komunikasi  elit  politik  perlu diperhatikan  karena  sangat  berpengaruh pada penyampaian pesan kepada masyarakat  banyak  (Arni,  2007:  60). Apabila  penyampaian  pesan  itu  salah akan  mengakibatkan  persepsi  yang  salah juga pada masyarakat.

## B. Pembahasan
1.  Demokrasi
Parlementer dan
Dilemanya Sistem  pemerintahan  dalam  bidang politik yang dianut pada masa Demokrasi Liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut  berlandaskan  pada  UUDS  1950 (Undang-Undang
Dasar Sementara Republik  Indonesia  tahun  1950).  Sistem pemerintahan  ini  menetapkan  bahwa kabinet-kabinet  atau  para  menteri bertanggung  jawab  kepada  parlemen. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan  sistem  pemungutan  suara (voting) yang digunakan dalam pemilihan umum  (Pemilu),  mosi,  dan  demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam
mengekspresikan  hak  untuk  ikut  serta dalam berpolitik (Hatta, 1960:67).
Selain  itu,  adanya  sistem  multipartai pada  masa  ini  menyebabkan  terciptanya golongan  mayoritas  dan  minoritas  dalam masyarakat, serta adanya sikap mementingkan  kepentingan  golongan partai  politik  masing-masing  daripada kepentingan bersama.Sistem pemerintahan  dalam  bidang  politik  yang dianut  pada  masa  demokrasi  Liberal aadalah  sistem  kabinet  presidensial. Sistem  kabinetpresidensial  berlandaskan pada  UUD  1945  (Undang-Undang  Dasar tahun  1945)  dan  kekuasaan  tertinggi negara ditempati oleh  lembaga  eksekutif, yaitu Presiden. 1
Pemerintahan  pada  masa  Demokrasi Parlementer  dijalankan  oleh  tujuh kabinet  dengan  masa  jabatan  berbeda. Ketujuh kabinet itu adalah Kabinet Natsir dengan masa jabatan antara 6 September 1950  –18  April  1951,  Kabinet  Sukiman dengan  masa  jabatan  antara  26  April 1951  –26  April  1952,  Kabinet  Wilopo dengan  masa  jabatan  antara  19  Maret
1 Sistem demokrasi ini menganut paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan.  Paham  tersebut berintikan  musyawarah untuk  mufakat secara gotong royong  antara  semua  kekuatan  nasional  yang revolusioner dengan prinsip NASAKOM (nasionalisme, agama, dan komunisme). NASAKOM telah  menyatukan  kekuatan-kekuatan  politik  yang terus  bersaing  sejak  masa  Demokrasi  Parlementer, sehingga  mulai  tercipta  sikap  saling  gotong  royong antar sesama anggota partai politik.
1952  –2  Juni  1953,  Kabinet  Ali Sastroamidjojo  I  dengan  masa  jabatan antara 31 Juli 1953 –24 Juli 1955, Kabinet Burhanuddin  Harahap  dengan  masa jabatan  antara  12  Agustus  1955–3  Maret 1956,  Kabinet  Ali  Sastroamidjojo  II dengan  masa  jabatan  antara  24  Maret 1956  –14  Maret  1957,  dan  Kabinet Djuanda  (Kabinet  Karya)  dengan  masa jabatan antara 9 April 1957 –10 Juli 1959 (Simanjuntak, 2003: 69-70).
Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai  oleh  ketujuh  kabinet  tersebut, yaitu  menjaga  keamanan  dan  ketertiban rakyat,    meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan  rakyat,  memperiapkan Pemilu dan memperjuangkan Irian Barat.
Selain  itu,  pada  masa  Demokrasi Parlementer ini juga dibentuk konstituante,  sebuah  lembaga  yang bertugas untuk menyusun danmenetapkan  Undang-Undang  Dasar (UUD)  baru  bagi  Indonesia  (Asshiddiqe, 2006: 70).
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil  kesimpulan  bahwa  sistem  yang dianut oleh bangsa Indonesia pada tahun 1949-1959adalah sistem demokrasi Liberal yaitu sistem politikyang melindungi  secara  konstitusionalhak-hak individu  dari  kekuasaan  pemerintah. Dalamdemokrasi liberal, keputusan- keputusan mayoritas (dari proses
perwakilan, ataupun langsung) diberlakukan  pada  sebagian  besar bidang-bidang  kebijakan  pemerintah yang tunduk pada pembatasan- pembatasan  agar  keputusanpemerintah tidak  melanggar  kemerdekaandan  hak- hak  individu  seperti  tercantum  dalam konstitusi.
2.  Jatuh  Bangunnya  Kabinet  Karena Macetnya Komunikasi Politik
Perkembangan
Politik Masa Demokrasi  Liberal  di  Indonesia  (1949- 1959)  Periode  1949  -1959  merupakan masa  berkiprahnya  partai-partai  politik pada  peme-rintahan  Indonesia.  Pada masa  ini  terjadi  pergantian  kabinet, partai-partai  politik  terkuat  mengambil alih  kekuasaan.  Dua  partai  terkuat  pada masa itu (PNI dan Masyumi) silih berganti memimpin  kabinet.  Hampir  setiap  tahun terjadi pergantian kabinet. Masa pemerintahan  kabinet  tidak  ada  yang berumur  panjang,  sehingga  masing- masing kabinet yang berkuasa tidak dapat melaksanakan seluruh programnya.
Keadaan ini menimbulkan ketidakstabilan  dalam  bidang  politik, ekonomi,  sosial,  dan  keamanan.  Kabinet- kabinet  yang  pemah  berkuasa  setelah penyerahan  kedaulatan  dari  tangan Belanda adalah sebagai berikut:
a.  Kabinet  Natsir  (6  September  1950-21 Maret 1951).
Setelah  bentuk  negara  Republik Indonesia  Serikat  (RIS)  dibubarkan, kabinet  pertama  yang  memerintah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia adalah  Kabinet  Natsir.  Kabinet  Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh  Masyumi.  PNI  sebagai  partai  kedua terbesar  lebih  memilih  kedudukan sebagai  oposisi.  PNI  menolak  ikut  serta dalam kabinet, karena merasa tidak diberi kedudukan  yang  sesuai  dengan  kekuatan yang  dimilikinya.  Yahya  (2005:  72) menjelaskan  kabinet  Natsir  mendapat dukungan  dari  militer  dan  dari  tokoh- tokoh  terkenal  yang  memiliki  keahlian dan  reputasi  tinggi  seperti  Sri  Sultan Hamengku  Buwono  IX,  Mr.  Asaat,  Mr. Moh.  Roem,  Ir.  Djuanda  dan  Dr.Sumitro Djojohadikusumo.
Program  pokok  dari  Kabinet  Natsir adalah menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman; konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan; menyempurnakan  organisasi  angkatan perang; mengembangkan dan memperkuat  ekonomi  kerakyatan;  dan memperjuangkan  penyelesaian  masalah Irian Barat. Pada masa pemerintahan dan kekuasaan Kabinet Natsir terjadi pemberontakan  hampir  di  seluruh wilayah  Indonesia.  Masalah  dalam
keamanan negeri, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan  Andi  Azis,  Gerakan  APRA,  dan Gerakan  RMS.  Perundingan-perundingan masalah  Irian  Barat  juga  mulai  dirintis, namun  mengalami  jalan  buntu.  Oleh karena  itu,  muncul  mosi  tidak  percaya terhadap Kabinet Natsir.
PNI juga tidak menyetujui berlakunya Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 tentang DPRD yang dianggap menguntungkan  Masyumi.  Mosi  itu disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari
1951 dan memperoleh kemenangan,  sehingga  pada  tanggal  21 Maret  1951  Perdana  Menteri  Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, penulis berkesimpulan bahwa ini dipimpun  oleh  Natsir  sebagai  perdana menteri  yang  didominasi  oleh  Masyumi, kemudian  mulai  goyah  kegagalan  dalam perundingan  dengan  Belanda  mengenai Irian  Barat,  selain  itu  kabinet  ini  jatuh setelah  PNI  mengajukan  mosi  tidak percaya menyangkut pencabutan Peraturan  Pemerintah  tentang  DPSD  dan
DPRDS.
b. Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April
1952). Setelah Kabinet Natsir
mengembalikan mandatnya kepada
presiden,  presiden  menunjuk  Sartono (Ketua  PNI)  menjadi  formatur.  Hampir satu bulan Sartono berusaha membentuk kabinet  koalisi  antara  PNI  dengan Masyumi. Namun usahanya itu mengalami kegagalan, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28 Maret -18 April 1951).
Presiden kemudian menunjuk Sukiman  (Masyumi)  dan  Djojosukarto (PNI)  sebagai  formatur.  Walaupun mengalami  sedikit  kesulitan,  namun akhirnya  mereka  berhasil  membentuk kabinet  koalisi  antara  Masyumi  dengan PNI  dan  sejumlah  partai  kecil.  Kabinet koalisi  itu  dipimpin  oleh  Sukiman  dan kemudian  lebih  dikenal  dengan  sebutan KabinetSukiman. Kabinet Sukiman memiliki tujuh program, dan di antaranya mirip  dengan  program  dari  kabinet Natsir.  Misalnya,  mengenai  pemulihan keamanan dan ketertiban. Usia kabinet ini tidak jauh berbeda dengan kabinet Natsir, karena  pada  masa  kabinet  ini  banyak menghadapi  masalah-masalah  seperti krisis  moral  yang  ditandai  dengan munculnya  korupsi  yang  terjadi  pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Kabinet Sukiman
juga memprogramkan untuk merebut kembali Irian  Barat  dari  tangan  Belanda,
walaupun belum juga membawa hasil.Kedudukan Kabinet Sukiman semakin  tidak  stabil,  karena  hubungan dengan  militer  yang  kurang  baik, terutama  terlihat  dari  sikap  pemerintah menghadapi  pemberontakan  yang  terjadi di Jawa Barat, Jawa tengah,  dan Sulawesi Selatan yang kurang tegas.
Selanjutnya kedudukan Kabinet
Sukiman  semakin  bertambah  goyah sebagai akibat terjadinya pertukaran nota antara  Menteri  Luar  Negeri  Subardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran  mengenai  bantuan  ekonomi  dan militer  berdasarkan  ikatan Mutual Security  Act (MSA)  atau  Undang-undang Kerja  Sama  Keamanan.  Kerja  sama  itu dinilai  sangat  merugikan  politik  luar negeri bebas-aktif yang dianut Indonesia, karena Indonesia harus lebih memerhatikan  kepentingan Amerika Serikat.
Bahkan,  Kabinet  Sukiman  dituduh telah  memasukkan  Indonesia  ke  dalam Blok  Barat.  Oleh  karena  itu,  DPR menggugat  kebijakan  Kabinet  Sukiman. Akhirnya Kabinet Sukiman pun menemui nasib  yang  sama,  mengalami  kejatuhan dan  mengembalikan  mandatnya  kepada Presiden. Menurut hemat penulis, kabinet ini mulai goyah akibat adanya kesepakatan antara Menlu Subandrio dan Duta  Besar  AS  Merle  Cohran  tentang
bantuan ekonomi dan militer. Kabinet ini dicecer tuduhan menyelewengkan Indonesia  dari  politik  luar  negeri  bebas aktif,  dan  setelah  PNI  dan  Masyumi menarik  dukungannya  kabinet  inipun runtuh.

## c.  Kabinet  Wilopo  (3  April  1952  -3  Juni 1953).
Setelah  Kabinet  Sukiman  jatuh, digantikan  oleh  Kabinet  Wilopo.  Kabinet ini  mendapat  dukungan  dari  PNI, Masyumi,  dan  PSI.  Wilopo  sendiri  adalah tokoh PNI. Program kerja kabinet ini ada 6  pasal,  dan  yang  paling  penting  dari keenam program itu adalah mempersiapkan  pelaksanaan  pemilihan umum. Kabinet ini jugamem-programkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan menciptakan keamanan dalam negeri. Program  luar  negerinya  ditekankan kepada  perjuangan  pengembalian  Irian Barat  serta  melaksanakan  politik  luar negeri yang bebas-aktif.
Namun  kabinet  Wilopo  juga  tidak luput dari masalah-masalah yang menggoyahkan kedudukannya.Masalah yang  cukup  berat  dihadapi  oleh  Kabinet Wilopo  adalah  masalah  Angkatan  Darat yang  dikenal  dengan  Peristiwa  17 Oktober
1952. 2 Sementara itu,
2 Latar  belakang  peristiwa  itu  terkait  dengan masalah  ekonomi,  reorganisasi  atau  profesionalisasi
perkembangan  ekonomi  dunia  kurang menguntungkan  pemasaran  hasil  ekspor Indonesia.  Penerimaan  negara  menjadi menurun.  Dengan  keadaanekonomi  yang sulit  dan  upaya  pembentukan  militer yang  memenuhi  standar  profesional, anggota  militer  yang  tidak  memenuhi syarat  (berpendidikan  rendah)  perlu dikembalikan kepada masyarakat. Hal  ini menimbulkan  protes  di  kalangan  militer. Kalangan  yang  terdesak  dipimpin  oleh Kolonel  Bambang  Sugeng  menghadap presiden dan mengajukan petisi penggantian KSAD Kolonel A.H. Nasution. Tentu saja hal ini menimbulkan kericuhan di kalangan militer yang menjurus ke arah perpecahan.
Parlemen mengecam tindakan
pemerintah, khususnya
Menteri Pertahanan  dan  Pimpinan  Angkatan Perang  dan  Darat.  Beberapa  anggota parlemen mengajukan mosi tidak percaya kepada  pemerintah.  Mereka  menilai bahwa  parlemen  terlalu  ikut  campur dalam  tubuh  tentara.  Pada  tanggal  17 Oktober 1952 muncul demonstrasi rakyat terhadap  presiden.  Para  demonstran  itu menuntut kepada presiden agar membubarkan  parlemen  serta  meminta presiden memimpin langsung pemerintahan sampai
tentara dan campur tangan parlemen atas permasalahan militer (Muhaimin, 2005: 27).
diselenggarakannya pemilu. Namun presiden  menolak,  dengan  alasan  bahwa ia  tidak  mau  menjadi  diktator,  tetapi mungkin  pula  khawatir  apabila  tuntutan tentara dipenuhi ia akan ditunggangi oleh mereka. 3
Walaupun Peristiwa 17 Oktober 1952 tidak  menyebabkan  jatuhnya  kabinet Wilopo,  tetapi  berakibat  menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masalah lain yang menyebabkan  jatuhnya  kabinet  Wilopo adalah masalah tanah di Tanjung Morawa, satu  kecamatan  di  Sumatera  Timur.  Di kecamatan itu terdapat perkebunan asing, antara lain perkebunan kelapa sawit, teh, dan  tembakau.  Atas  dasar  persetujuan KMB, para pengusaha asing itu menuntut pengembalian lahan  perkebunan mereka, padahal  perkebunan  itu  telah  digarap oleh  rakyat  sejak  zaman  pendudukan Jepang.
Rupanya pemerintah menyetujui tuntutan  dari  para  pengusaha  asing  itu dengan  alasan  akan  menghasilkandevisa dan  akan  menarik  modal  asing  lainnya masuk  ke  Indonesia.  Di  sisi  lain,  rakyat
3 Dalam  perkembangan  selanjutnya muncul golongan  yang  anti  Peristiwa  17  Oktober  1952  dari kalangan Angkatan Darat sendiri. Menteri Pertahanan,  Sekretaris  Jenderal  Ali  Budihardjo  dan sejumlah  perwira  yang  merasa  bertanggung  jawab atas  Peristiwa  17  Oktober  1952  di  antaranya  KSAP T.B.  Simatupang  dan  KSAD  A.H.  Nasution mengundurkan  diri  dari  jabatannya.  Kedudukan Nasution digantikan oleh Bambang Sugeng (Soebijono, 1997: 75).
tidak  mau  meninggalkan  tanah-tanah yang  telah  digarapnya  itu.  Maka  pada tanggal  16  Maret  1953  terjadilah pentraktoran  tanah  tersebut.  Hal  ini menimbulkan  protes  dari  rakyat.  Namun protes rakyat itu disambut tembakan oleh polisi,  sehingga  jatuh  korban  di  kalangan rakyat.Peristiwa itu dijadikan sarana oleh kelompok  yang  anti  kabinet  dan  pihak oposisi lainnya untuk mencela pemerintah. Kemudian mosi tidak percaya  muncul  di  parlemen.  Akibatnya
Kabinet
Wilopo mengembalikan mandatnya kepada presiden pada tanggal 2  Juni  1953  tanpa  menunggu  mosi  itu diterima oleh parlemen. 4
d.  Kabinet  Ali  Sastroamidjojo  I  (31  Juli 1953 -12 Agustus 1955).
Dua bulan setelah mundurnya Kabinet Wilopo  terbentuk  kabinet  baru  yaitu Kabinet  Ali  Sastroamidjojo.  Kabinet  Ali mendapat  dukungan  dari  PNI  dan  NU, sedangkan  Masyumi  memilih  sebagai oposisi.  Kabinet  Ali  mempunyai  empat program,  yakni  meningkatkan  keamanan dan kemakmuran dan segera diselenggarakan pemilihan urnum; pembebasan  Irian  Barat  secepatnya;
4 Kabinet  ini  merupakan  zeken  kabinet,  karena terdiri  atas  para  pakar  dan  ahli  dibidangnya.Kabinet ini  mengalamani  tantangan  berat,  berupa  gerakan separatis disejumlah daerah dan beberapa pemberontakan  lain sehingga  mengakibatkan kabinet ini runtuh. (Matroji, 2002: 69).
pelaksanaan  politik  bebas-aktif  dan peninjauan  kembali  Persetujuan  KMB; penyelesaian pertikaian politik.
Meskipun keamanan dan kemakmuran  menjadi  program  utama, realisasinya memang sangat sulit. Kabinet Ali  juga  mendapatkan  kesulitan  dari Persatuan  Ulama  Seluruh  Aceh  (PUSA) pimpinan Daud Beureueh yang menuntut Aceh  sebagai  provinsi  dan  meminta perhatian  penuh  atas  pembangunan daerah.  Daud  Beureueh  menilai  bahwa tuntutan  itu  diabaikan,  sehingga  ia menyatakan Aceh menjadi bagian  dariNil (Negara Islam Indonesia) buatan Kartosuwiryo  (September  1953).  Usaha meningkatkan  kemakmuran  mengalami kegagalan karena inflasi dan korupsi yang meningkat.Kegagalan  yang  menyebabkan jatuhnya  Kabinet  Ali  adalah  masalah Angkatan Darat. 5
Akibat peristiwa tersebut dan berbagai  kemelut  yang  lain,  kabinet  ini
5 Setelah Peristiwa 17 Oktober, Nasution mengundurkan diri sebagai KSAD. la digantikan oleh Bambang  Sugeng.  Sementara  itu,  perwira-perwira AD  yang  anti dan pro Peristiwa 17 Oktober berhasil memulihkan  persatuan  dan  menandatangani  Piagam Yogyakarta  (25  Februari  1955).  Oleh  karena tugasnya  dirasakan  sangat  berat,  Bambang  Sugeng mohon  berhenti  dan  dikabulkan  oleh  pemerintah. Kemudian  pemerintah  mengangkat  Bambang  Utoyo sebagai  KSAD  baru.  Akan  tetapi  Angkatan  Darat yang  berada di  bawah pejabat KSAD  yang dikepalai oleh Zulkifli Lubis menolak. Ketika Bambang Utoyo dilantik  pada  tanggal  27  Juni  1955,  TNI-AD memboikot pengangkatan itu. Bambang Utoyo adalah KSAD  yang tidak pernah  berkantor di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). (Muhaimin, 2005: 89).
dinilai gagal. Banyak partai yang menarik menterinya  dari  kabinet.  Akhirnya  pada tanggal  24  Juli  1955,  Ali  Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada wakil presiden (karena saat itu presiden sedang menunaikan ibadah haji). Namun di balik kegagalan  Kabinet  Ali,  kabinet  tersebut masih  memiliki  kesuksesan,  di  antaranya adalah menyiapkan pemilihan umum dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika.
e.  Kabinet  Burhanuddin  Harahap  (12 Agustus 1955-3 Maret 1956).
Kabinet Ali digantikan dengan Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi, sedangkan PNI membentuk oposisi. Hasil yang  menonjol  dari  kabinet  ini  adalah penyelenggaraan  pemilihan  umum  untuk kali pertama bagi bangsa Indonesia, yang berlangsung  pada  tanggal  29  September 1955  untuk  memilih  anggota  DPR  dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.
Peristiwa  tanggal  27  Juni  1955  yang menjadi penyebab kegagalan dari Kabinet Ali berhasil diselesaikan dengan mengembalikan  posisi  Nasution  sebagai KSAD.  Prestasi  lainnya  yang  dicapai  oleh kabinet  ini  adalah  pembubaran  Uni Indonesia-Belanda.Setelah hasil pemilihan  umum  diketahui  mengubah
susunan dan keseimbangan perwakilan di DPR,  pada  tanggal  3  Maret  1956  Kabinet Burhanuddin  Harahap  mengembalikan mandatnya  kepada  presiden.  Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet peralihan dari DPR Sementara ke DPR  hasil  pemilihan  umum  yang dilanjutkan oleh Ali Sastroamidjojo II. 6
4.  Memulihkan  Komunikasi  dari  Elite Politik:
Belajar dari Demokrasi
Parlementer
6 Kabinet  Ali  Sastroamidjojo  II  berlangsung  dari 20  Maret  1956-14  Maret  1957.  Ali  Sastroamidjojo kembali  diserahi  mandat  untuk  membentuk  kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet baru yang dibentuknya  itu  merupakan  kabinet  koalisi  antara PNI,  Masyumi  dan  NU.  Upaya  kabinet  ini  untuk memperbaiki masalah ekonomi mengalami kesulitan, disusul  oleh  munculnya  gerakan  separatisme  di berbagai daerah yang dikenal dengan PRRI/Permesta. Gerakan  itu  menganggap  bahwa  pemerintah  pusat mengabaikan  pembangunan  daerah-daerah.  Mereka menuntut  agar  diadakan  pergantian  kabinet.Dalam tubuh  kabinetitu  sendiri  terjadi  perpecahan  antara PNI  dengan  Masyumi.  Masyumi  menghendaki  agar Ali  Sastroamidjojo  menyerahkan  mandatnya  kepada presiden sesuai dengan tuntutan daerah. SedangkanAli  Sastroamidjojo  berpendapat  bahwa kabinet tidak wajib mengambalikan mandatnya hanya karena  tuntutan  daerah.  Pada  bulan  Januari  1957, Masyumi  menarik  semua  menterinya  dari  kabinet. Peristiwa  itu  sangat  melemahkan  kedudukan  kabinet Ali  Sastroamidjojo,  sehingga  pada  tanggal  14  Maret 1957  Ali  Sastroamidjojo  akhirnya  menyerahkan mandatnya  kepada  presiden.  Oleh  karena  situasi negara  yang  kacau  akibat  terjadinya  gerakan separatisme,  dan  konflik  dalam  konstituante,  maka presiden  menyatakan  negara  dalam  keadaan  bahaya (14  Maret  1957).  Pertentangan  politik  semakin meluas, sehingga pembentukan kabinet baru semakin bertambah  sulit.  Sementara  itu,  partai-partai  masih tetap  menempuh  cara  tawar-menawar  kedudukan dalam  membentuk kabinet baru. Akhirnya atas dasar keadaandarurat itu, presiden menunjuk dirinya sendiri menjadi  pembentuk  kabinet.  Presiden  berhasil membentuk  kabinet  baru  yang  disebut  dengan Kabinet  Karya  dan  menunjuk  Ir.  Djuanda  sebagai perdana menteri (Rickelf, 1998: 101).
Sistem komunikasi politik di Indonesia  dalam  beberapa  dekade  sejak awal  kemerdekaan secara vertikal  terdiri dari  elite  politik,  media  massa  dan masyarakat;  masing-masing  merupakan subsistem  yang  berfungsi  selaku  sumber (komunikator),  saluran  dan  khalayak penerima (komunikan). Dan suatu proses yang  dikenal  sebagai  umpan  balik  ( feed back ).
Di  negara–negara  totaliter  dengan pola  komunikasi  satu  kepada  semua, proses  komunikasi  politik  berlangsung dimana  elite  politik  sebagai  sumber pesan-pesan politik (komunikator politik) yang  berada  pada  posisi  aktif,  sementara media  massa  sebagai  saluran  bagi  setiap pesan  politik  dan  masyarakat  sebagai khalayak  penerima  pesan  yang  berada pada posisi pasif (Rice, 1993: 104). Pesan- pesan/informasi politik secara berkesinambungan  datang  dari  elite politik dari media massa dan masyarakat, secara  mutlak  harus  mentaati  dan menerimanya.Dengan  demikian  proses komunikasi  berlangsung  dari  atas  ke bawah.
Proses  umpan  balik  juga  ada  yakni dalam bentuk persetujuan (semu) masyarakat  terhadap  apa  yang  datang dari  atas.  Sedangkan  pesan  maupun informasi  politik  hampir  sepenuhnya bersifat agitasi dan propaganda. Jadi para
elite politik itu bertindak sebagai agitator dan propagandis, sedangkan media massa berfungsi  sebagai  sarana  propaganda politik.
Sebagai  komunikator,  elite  politik mengerahkan  pengaruhnya  kedua  arah, yaitu  menentukan  alokasi  ganjaran (imbalan  dan  hukuman,  atau  reward  and punishment) dan mengubah atau mencegah perubahan struktur sosial/politik yang ada. Dalam kewenangannya  yang  pertama,  elite politik  berkomunikasi  sebagai  wakil  dari kelompok penguasa (diktator plorelatar).
Sedangkan  pada  negara  demokratis dengan pola komunikasi satu kepada satu, proses  komunikasi  berlangsung  secara vertikal dan horisontal. Di Indonesia, pola komunikasi satu kepada yang satu lainnya hanya  berlangsung  pada  situasi-situasi tertentudan  relatif  masih  berlangsung antara  elite  politik  dengan  anggota masyarakat,  elite  dengan  elite  yang  lain secara  individua  lmaupun  kelompok, serta antar masyarakat dengan masyarakat  lainnya  secara  individual maupun kelompok.
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa pembicaraan  politik  masih  didominasi elite politik. Selain itu media massa tidak bisa  memanfaatkan  sedikit  kebebasan yang  dimilikinya  tetap  untuk  menangkap
dan  meyebarkan  pembicaraan  politik tersebut.
Koalisi dalam sistem presidensialisme dengan  sistem  multi  partai  dapat mengancam  proses  demokrasi  yang dilaksanakan.  Kekhawatiran  terhadap sistem  multi  partai  dalam  sistem presidensial  yang  berdampak  pada kestabilan penyelenggaraan pemerintahan  ini  adalah  implikasi terjadinya  polarisasi  kepentingan  di lembaga legislatif.
Akibatnya  kebijakan  yang  dibuat pemerintah  dapat  berseberangan  dengan kepentingan  partai  politik.  Hal  ini  bisa terjadi  karena  presiden  yang  terpilih belum  tentu  dapat  diterima  oleh  anggota legislatif  yang  juga  dipilih  oleh  rakyat. Tidak  sedikit  fragmentasi  terjadi  di lembaga  legislatif,  terutama  wakil-wakil partai yang berada di lembaga perwakilan ini.  Satu  di  antara  dampak  yang dicemaskan  adalah  terjadinya  tarik menarik  kepentingan  antara  lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

## C.  Simpulan
Banyak negara berkembang mengalami  kecenderungan  seperti  ini, misalnya  negara-negara  Amerika  Latin begitu  kuatnya  kompetisi  legitimasidi antara  dua  lembaga,  yaitu  eksekutif danlegislatif dalam penyelenggaraan
kekuasaan  negara.    Persaingan  ini  justru berdampak pada kebuntuan politik dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
Fenomena  ini  juga  yang  turut mengkhawatirkan  proses  koalisi  di Indonesia dalam pembentukan pemerintahan.  Fenomena  koalisi  ini  juga menjadi catatan penting dalam perjalanan sejarah  negara  Indonesia  terkait  dengan koalisi  partai  politik  dalam  membentuk pemerintahan ini.  Koalisi yang terbentuk ini  menemukan  akar  kesejarahannya  di Indonesia  sebab  pada  masa  demokrasi liberal tahun 1950an fenomena koalisi ini juga menjadi keniscayaan dalam pembentukan  pemerintahan  dibawah sistem parlementer.
Bahkan  jatuh  bangunnya  kabinet pada  masa  demokrasi  parlementer  ini adalah  implikasi  dari  persaingan  partai politik  dalam  mencari  kekuasaan  di pemerintahan.
Begitu  juga  pada  masa  reformasi dengan  system  multi  partai  persaingan partai politik untuk mendapatkan kekuasaan mempengaruhi proses pembentukan  pemerintahan  sehingga pilihan  berkoalisi  menjadi  keniscayaan walaupun  sebenarnya  agak  “tidak  lazim” dalam sistem presidensial.
Partai pengusung presidenpun harus  mempertimbangkan  bagaimana
hubungan  kelembagaan  antara  eksekutif yang  dipimpinoleh  presiden  dengan lembaga  legislatif  denganpartai  politik yang tidak ikut mendukung pembentukan koalisi  pemerintahan  tersebut.    Satu  hal yang  menarik  dari  proses  membangun koalisi  ini  adalah  pada  keterlibatanelite partai  yang  bertindak  “seolah-olah” mengatasnamakan  konstituen.    Padahal logika  dalam  Pemilu,  preferensi  pemilih terhadap  partai  politik  berbeda  dengan preferensinya terhadap figur.
Namun,  logika    ini  dilupakan  oleh  elite partai  politik  sehingga  koalisi  yang berlangsung melupakan logika masyarakat.    Akibatnya,  dalam  proses koalisi  politik  ini  ke  depan  tidak  lagi berdasarkan aspirasi masyarakat.
Padahal  makna  perwakilan  politik  ini tidak  sekedar  menyerahkan  pilihannya kepada  pemimpin  partai  politik.    Tapi lebih  dari  itu,  elite  juga  harus mendengarkan dan menyuarakan aspirasi masyarakat  terkait  dengan  harapan mereka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Arifin,  Anwar.  1998.Strategi  Komunikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Asshiddiqe,  Jimly.  2006. Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai
Politik  dan  Mahkamah  Konstitusi . Jakarta; Kunstitusi Press. Azra,  Azyumardi.  2003. Demokrasi,  Hak Asasi  Manusia,  &  Masyarakat Madani . Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Clark, David Scott (Ed.), 2012. Comparative Law and Society (Massachuetts: Edwar Elgar
Publishing,
Dahl,  Robert,  Ian  Shapiro  and  Jose Antonio  Cheibub  (Eds).  2003. The Democracy Sourcebook.
(Massachusetts: Massachusetts Instititute of Technology.
Hatta,Mohammad.  1960. Demokrasi  Kita . Bandung: Segaarsy
Muhaimin,  Yahya.  2005. Perkembangan Militer  dalam  Perkembangan  Politik di  Indonesia  1945-1966. Jakarta: Gadjah Mada Universiti Press Muhammad,  Arni.  2007. Komunikasi Organisasi. Bandung: Bumi Aksara. Powell  Jr.  Bingham.  1982. Contemporary Democracies:Participation, Stabilty and Violence, (Massachusetts: Harvard University Press.
Rice, Ronald  E,    dan  William  J, Paisley , 1993. London:
Public
Communications.
Ricklef,  MC.  1998.  Sejarah  Indonesia Modern. Yogyakarta: UGM Press.
Rubent,  Brand  D.  1998 Communication and Behavior. Allyn and Bacon.
Simanjuntak,  P.  N.  H.  (2003).  Kabinet-
Kabinet  Republik  Indonesia:  Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan Soebijono. 1997. Dwifungsi ABRI .
Yogyakarta:UGM