## IMPLEMENTASI KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DAN LEMBAGA PERBATASAN DI INDONESIA

## Angga Maulana Adha Sitorus
Politeknik Imigrasi alansitorus05@gmail.com
Arif Satria Hunianto Politeknik Imigrasi arifsatria094@gmail.com
Syarif Hidayatullah Politeknik Imigrasi syarifh7.sh@gmail.com

## ABSTRACT
The  Directorate  General  of  Immigration  is  an  example  for  other  agencies  in  terms  of  developing innovations or other things that are able to increase the effectiveness of public services in Indonesia. One of them is the cooperation between the Directorate General of Immigration and several border institutions in Indonesia. Institutions that are in direct contact with the border between Indonesia and other  existing  countries  such  as  Customs  and  the  National  Border  Agency  of  the  State.  The establishment of the Cooperation is to overcome the abuse of authority by foreigners in Indonesia such as the smuggling of illegal goods, humans or even the existence of terrorism associations. With the existing cooperation, it is hoped that it can be a preventive step for possible violations that occur. In  this  study,  it  will  be  discussed  about  the  implementation  of  the  Cooperation  and  what  future innovations  can be done to  improve existing  cooperation.   This  research uses normative research methods with an approach that is carried out on the basis of materials to study theoretical problems related to concepts, views, principles, legal doctrines, legal rules and systems. So as to conclude that the  implementation  of  existing  cooperation  between  the  Directorate  General  of  Immigration  and Border Institutions in Indonesia is effective or not

## Keywords : Directorate General of Immigration, Borders, Cooperation

## ABSTRAK
Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan contoh bagi instansi lain dalam hal pengembangan inovasi ataupun hal lain yang mampu meningkatkan efektifitas pelayanan publik di Indonesia. Salah satunya ialah  dengan  adanya  Kerjasama  antara  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dan  beberapa  Lembaga perbatasan di  Indonesia. Lembaga yang bersentuhan langsung dengan perbatasan antara  Indonesia dan negara lain yang ada seperti Bea Cukai dan Badan Nasional Perbatasan Negara. Terbentuknya Kerjasama tersebut ialah untuk menanggulangi adanya penyalahgunaan wewenang oleh orang asing yang ada di Indonesia seperti penyelundupan barang-barang illegal, manusia atau bahkan keberadaan perkumpulan  terorisme.  Dengan  adanya  Kerjasama  yang  ada  tersebut,  diharapkan  dapat  menjadi langkah  preventif  bagi  kemungkinan  pelanggaran  yang  terjadi.  Dalam  penelitian  ini  akan  dibahas mengenai implementasi Kerjasama tersebut serta inovasi apa kedepanya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan  Kerjasama  yang  ada.  Penelitian  ini  memakai  metode  penelitian  normatif  dengan pendekatan  yang  dilakukan  atas  dasar  bahan  untuk  mempelajari  masalah-masalah  teori  yang berkaitan  dengan  konsep,  pandangan,  asas,  doktrin  hukum,  kaidah  dan  sistem  hukum.  Sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan Kerjasama yang ada antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Lembaga Perbatasan di Indonesia berjalan efektif atau tidak
Kata Kunci : Direktorat Jenderal Imigrasi, Perbatasan, Kerjasama

## I. PENDAHULUAN
Imigrasi  adalah  salah  satu  sektor terpenting  di  suatu  negara  dalam  aspek berurusan  dengan  orang  asing.  Penampilan petugas  imigrasi  lebih  menakutkan  daripada petugas polisi di mata orang asing mana pun terutama  jika  mereka  memiliki  masalah seperti  mereka  tahu  bahwa  izin  tinggal mereka overstay atau mereka telah melakukan kejahatan.  Selain  itu,  sebagai  salah  satu negara  yang  memiliki  banyak  lokasi  wisata, Indonesia dituntut untuk memiliki pelayanan yang kuat dan berkualitas terhadap masyarakat.  Di  Indonesia,  lembaga  yang bertanggung  jawab  untuk  mengurusnya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat  Jenderal  Imigrasi  merupakan bagian  dari  Kementerian  Hukum  dan  HAM RI  yang  mempunyai  tugas  utama  untuk memberikan  kebijakan  dan  standardisasi teknis  di  bidang  keimigrasian.  Dalam pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk meningkatkan kualitas pelayanannya,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi terintegrasi  dengan  lembaga  lain  seperti Kepabeanan, Karantina, dan BNPP. Kehadiran  lembaga  lain  di  perbatasan Indonesia tentunya membantu pihak imigrasi untuk  mengawal  perbatasan  dan  menjaga pintu  gerbang  negara  melalui  tugas  dan fungsinya  masing-masing.  Badan  Nasional Pengelola  Perbatasan  (BNPP)  adalah  Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Kawasan Perbatasan dalam pengertian Undang-undang
Negara Nomor 43 Tahun 2008. BNPP adalah badan  non  struktural  yang  dipimpin  oleh seorang  Direktur  Badan  yang  bertanggung jawab kepada Presiden.
Hal  ini  penting  dikarenakan  arus keluar  masuk  orang  asing  di  Indonesia sangatlah  masif  melihat  daya  tarik  dari Indonesia  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini, perbatasan  memiliki  peran  penting  sebagai filter pertama  bagi  pemerintah  untuk memantau  atau  melakukan  peningkatan pengamanan bagi orang yang ingin masuk ke wilayah  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan wilayah  suatu  negara  dipisahkan  oleh  batas wilayah negara lainnya dan berfungsi sebagai pembatas  daerah  kedaulatan  suatu  negara. Pengenalan  dan  pemahaman  batas  wilayah erat hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan,  kesejahteraan  dan  pertahanan keamanan negara. Dengan adanya perbatasan atau  biasa  disebut  dengan  konsep  border, negara  dapat  mengetahui  dimana  batas wilayah territorial masing-masing.
Manajemen perbatasan wilayah negara  yang  baik  harus  didasarkan  atas dokumen  perjanjian  (treaty)  dan  dokumen lainnya  yang  terkait  garis  batas  wilayah negara  yang  sudah  jelas  status  hukumnya (legal).  Manajemen  akses  sangat  erat kaitannya  dengan  manajemen  keamanan (security management) namun sering bersifat paradoks.  Bila  akses  perbatasan  dibuka seluas-luasnya,  maka  dari  aspek  keamanan harus dikelola dengan sangat baik. Dalam hal
connectivity,  idealnya  para  pelintas  batas harus  dapat  melintas  garis  batas  dengan mudah, cepat dan aman. Pegawai pemerintah kedua  negara  seperti:  bea  cukai,  polisi, imigrasi, jasa transportasi, pelayanan kesehatan  perlu  disiapkan  secara  baik. Tingkat keterbukaan akses sangat tergantung pada kebijakan pemerintah kedua negara.
Manajemen perbatasan sangat berhubungan  dengan  pengelolaan  batas wilayah  negara  dan  kawasan  perbatasannya. Makna  tepatnya  bervariasi  sesuai  dengan konteks  nasional  tetapi  biasanya  berkaitan dengan  peraturan,  teknik  dan  prosedur  yang mengatur  kegiatan  dan  lalu-lintas  yang melalui daerah atau zona perbatasan tertentu Jasa  penjagaan  perbatasan,  keimigrasian  dan kepabeanan  adalah  aktor  utama  yang bertanggungjawab atas pengelolaan perpindahan  orang  dan  barang  melintasi batas-batas negara. Pada bagian keimigrasian, pihak keimigrasian bertanggungjawab melaksanakan restriksi masuk/keluar, menjamin  sah  atau  tidaknya  paspor/surat perjalanan, mengidentifikasi dan menyelidiki kriminalitas,  dan  memberi  bantuan  kepada orang-orang  yang  perlu  dilindungi.  Oleh karena  itu,  untuk  membuat  wajah  imigrasi lebih  menakutkan  dan  dihormati,  imigrasi perlu bekerja sama dengan lembaga lain guna
1 S. Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
meningkatkan  efisiensi  dari  manajemen perbatasan yang ada di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan  kualitatif  akan  digunakan dalam  proses  penelitian  ini  dan  akan  akan didukung dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Arikunto berpendapat  bahwasanya,  metode  peneltian merupakan cara utama yang diimplementasikan oleh seorang peneliti guna mencapai  suatu  tujuan  peneltiannya  dan menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan. 1 Sedangkan Sugiyono berpendapat, metode  penelitian  merupakan  tindakan  yang dilakukan  untuk  memperoleh  data  dengan cara dideskripsikan, dikembangkan, dibuktikan,  menggunakan  teori  dan  hal  lain sebagai upaya pencegahan dan deteksi secara dini  permasalahan  yang  di  kehidupan manusia. 2 Penelitian ini mencoba menuangkan  implementasi  dari  kerjasama antara  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dan Lembaga  Perbatasan  yang  ada  di  Indonesia yang  diperoleh  melalui  Teknik  pengolahan data  penelitian  yang  akurat.  Berikut  tahapan yang akan dilakukan dalam proses pengolahan data:
1. Pemeriksaan Data
Tahap  pertama  yang  harus  dilakukan ialah melakukan pemeriksaan guna untuk
2 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2012).
melihat apakah terdapat data yang kurang. Jika ada pengumpalan data masih terdapat data  yang  kurang,  maka  peneliti  akan melakukan  pengambilan  data  lainnya guna  melengkapi  pembahasan  pada penelitian
2. Pengeditan Data
Tahap  pengeditan  data  dilakukannya
identifikasi antara data dan menghilangkan  kesalahan  dari  data  asli. Kesenjangan  data  dapat  diisi  dengan memperoleh atau memasukkan data untuk menghindari kesalahan data dalam penelitian.
3. Sistematisasi Data
Proses penyusunan data secara sistematis  yang  sesuai  dengan  penelitian yang bertujuan agar analisis data menjadi lebih mudah.
Selain  itu,  Teknik  analisis  data  yang digunakan  berupa  metode  analisis  data kualitatif,  dimana  temuan  pada  penelitian dideskripsikan dengan menggunakan data dan fakta  yang  didapatkan.  Hal  ini  dilakukan dengan  cara  mendeskripsikan  data  dengan menggunakan kalimat – kalimat yang disusun secara sistematis dan rinci, serta menganalisis data  dengan  menggunakan  penjelasan  dan uraian  kalimat  sederhana  yang  dapat  dibaca dan  dipahami  agar  dapat  dirangkum  secara umum  berdasarkan  fakta  –  fakta  tertentu sebagai kesimpulan penelitian.

## III. PEMBAHASAN
3.1 Urgensi Adanya Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi
Dengan  Lembaga  Perbatasan  Di Indonesia
Kebijakan  luar  negeri  Indonesia menganut  prinsip-prinsip  kebijakan  luar negeri yang bebas dan aktif yang dikhususkan untuk kepentingan nasional. Merdeka artinya rakyat  Indonesia  tidak  memihak  atau  ikut serta dalam kekuatan yang ingin bermusuhan dan  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  luhur bangsa.  Sedangkan  aktif  berarti  Indonesia tidak  hidup  sendiri,  tetapi  aktif  dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan  keteraturan  dunia. Dalam masalah  kebijakan  luar  negeri,  kepentingan langsung individu (dalam hal ini negara) juga tidak langsung. Untuk mendukungnya, pemerintah  Indonesia  memiliki  Direktorat Jenderal  Imigrasi  atau  Direktorat  Jenderal Imigrasi  sebagai  lembaga  yang  berinteraksi dengan orang asing. Undang-Undang Keimigrasian  menyatakan  bahwa  pelayanan dan  pengawasan  keimigrasian  didasarkan pada asas kebijakan selektif yang menyatakan bahwa  orang  asing  yang  dapat  memberikan manfaat  bagi  kesejahteraan  rakyat,  bangsa, dan  Negara  Republik  Indonesia  serta  tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga memusuhi  rakyat  dan  Negara  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945. Izin  masuk  dan  keluar  wilayah  Negara Republik Indonesia.
Untuk memenuhi pernyataan tersebut, Direktorat  Jenderal  Imigrasi  terintegrasi dengan instansi  lain yang dapat  memberikan bantuan  dalam  bentuk  apapun  bagi  mereka. Manfaat dari integrasi antara lembaga dengan imigrasi,  atau  kerja  sama  imigrasi  adalah dapat menangani kasus-kasus seperti perdagangan  manusia,  kejahatan  terorganisir transnasional, atau bahkan terorisme.
Terdapat  3  instansi  yang  biasanya  bekerja sama  dengan  beberapa  unit  pelaksana  tugas Direktorat Jenderal Imigrasi, yakni
a. Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai
(Instansi Kepabeanan Indonesia)
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  adalah suatu  instansi  yang  memiliki  peran  yang cukup  penting  dari  negara  dalam  melakukan tugas  dan  fungsinya  untuk  melindungi masyarakat  dari  masuknya  barang-barang berbahaya,  Melindungi  industri  tertentu  di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan  industri  sejenis  dari  luar  negeri, Memberantas penyelundupan, Melaksanakan tugas  titipan  dari  instansi-instansi  lain  yang berkepentingan  dengan  lalu  lintas  barang yang  melampaui  batas-batas  negara,  dan sebagainya.
b. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPB).
3 "Badan Keamanan Laut Republik Indonesia"
Dengan hadirnya BNPP memberikan dampak yang  cukup  untuk  melakukan  pengelolaan perbatasan sesuai dengan aturan yang melekat di  dalam  dirinya.  Walaupun  masih  belum maksimal melakukan tugasnya sebagai badan yang  diberikan  amanat  untuk  melakukan pengelolaan  perbatasan  akan  tetapi  peran yang  dilakukan  oleh  BNPP  baik  pusat maupun di daerah telah memberikan kontribusi yang nyata.
c. Badan  Keamanan  Laut  Republik Indonesia (Bakamla)
Badan  Keamanan  Laut  Republik  Indonesia adalah  badan  paramiliter  negara  yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan  di  wilayah  perairan  Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia. 3
Dalam  hal  ini,  salah  satu  kasus  yang akan  disoroti  adalah  di  mana  ada  pekerja migran  non-prosedural  yang  masuk  ke  Arab Saudi  dan  Timur  Tengah  melalui  modus melaksanakan  haji  dan  umrah.  Oleh  karena itu,  untuk  mencegah  terjadinya  pekerja migran nonprosedural, diperlukan kerja sama yang  terkoordinasi  dari  seluruh  elemen masyarakat  dan  pemerintah  sesuai  dengan peran  dan  bidangnya.  Untuk  mencegah masalah  seperti  ini  terjadi  di  tengah-tengah masyarakat  yang  merupakan  pekerja  migran non-prosedural  yang  akan  mengarah  pada
https://bakamla.go.id/profile/job_and_function (diakses pada 1 November 2022, pukul 11.36)
perdagangan
manusia, pemerintah
membentuk  satuan  tugas  khusus  yang terintegrasi dengan Direktorat  Jenderal Imigrasi. Dalam memberantas kasus perdagangan manusia di Indonesia, Pemerintah  Indonesia  membentuk  Satuan Tugas  yaitu  Satuan  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang (TPPO). 4
Selain  itu,  bentuk  nyata  kerja  sama keimigrasian  di  Indonesia  sangat  terlihat dengan  adanya  tim  pemantau  asing  atau TIMPORA. Keberadaan  TIMPORA menjadi momok  bagi  WNA  yang  berniat  melakukan pelanggaran  di  wilayah  Indonesia  karena anggota TIMPORA sendiri memiliki kedudukan  yang  sangat  mampu  melakukan penangkapan  atau  pemantauan  terhadap WNA  di  Indonesia.  Selain  TIMPORA  ada Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina atau CIQ, CIQ  merupakan  unsur  instansi  pemerintah yang  terdiri  dari  Kantor  Pabean,  Kantor Imigrasi, Kantor Karantina Pertanian, Kantor Karantina  Ikan,  dan  Kantor  Kesehatan Pelabuhan.  CIQ  memiliki  tugas  dan  fungsi untuk  membina  dan  memeriksa  lalu  lintas masuk  dan  keluar  manusia,  barang,  dan
4 Hertanto,  2005  “Human  Traficking:  Akar Permasalahan dan Solusinya” Jakarta: Sinar Grafika 5 https://merauke.imigrasi.go.id/sinergitas- ciq-customs-immigration-quarantine-kab-merauke- dalam-rangka-peringatan-ulang-tahun-ke-74-republik- indonesia/ Accessed on Thursday, 15 April 2021 18:55 P.M
6 Kanwil  NTT,  Bersama  BNPP,  Kanim Atambua Tingkatkan Standar Pelayanan Keimigrasian
makhluk hidup  lainnya di  suatu  negara, baik yang  masuk  maupun  yang  keluar  demi menjunjung  tinggi  kewenangan  pemerintah suatu  negara. 5 Last  but  not  least,  kerja  sama konkret  yang  telah  dilakukan  adalah  ketika Kantor Imigrasi Kelas 2 Atambua Pengendalian Perbatasan melaksanakan Kegiatan  Kerjasama  Antar  Lembaga  dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam rangka meningkatkan standar pelayanan  keimigrasian  berbasis  teknologi informasi.  Dari  hasil  kegiatan  koordinasi  di BNPP  Wini  dan  BNPP  Motamasin  untuk mendukung dan akan membantu memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana yang  dibutuhkan  dalam  rangka  peningkatan standar  pelayanan  keimigrasian  berbasis teknologi Informasi. 6
Dalam  hal  ini,  Munculnya  Direktorat Jenderal  Imigrasi  sebagai  instansi  yang menangani bidang keimigrasian di  Indonesia membuat WNA semakin sadar akan kebijakan  dan  larangan  tinggal  di  Indonesia. Itu  karena  hukum  dan  peraturan  yang  dapat menyebabkan  orang  asing  yang  bermasalah dideportasi  atau  bahkan  dipenjara.  Namun, untuk  menegakkan  aturan  tersebut,  Ditjen
Berbasis
Teknologi
Informasi , https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita- upt/4645-bersama-bnpp-kanim-atambua-tingkatkan- standar-pelayanan-keimigrasian-berbasis-teknologi- informasi Accessed on Thursday, 15 April 2021 21:32 P.M
Imigrasi  masih  membutuhkan  bantuan  dari instansi  lain,  terutama  instansi  yang  terkait dengan  pengendalian  perbatasan.  Kebutuhan yang  dimaksud  Direktorat  Jenderal  Imigrasi adalah adanya kolaborasi antar instansi untuk membuat pekerjaannya menjadi lebih memadai  dan  efektif  serta  diharapkan  dapat membuat instansi perbatasan lainnya menjadi lebih baik terhadap kerjasama itu sendiri.
Pasalnya,  dalam  10  tahun  terakhir, masih  banyak  kasus  yang  perlu  diselesaikan bersama dengan lembaga perbatasan lainnya. Misalnya,  selama  periode  Juni  hingga Agustus  2015,  Badan  Narkotika  Nasional telah  mengungkap  setidaknya  14  kasus dengan 23 tersangka (5 WNA Nigeria dan 18 WNI.  Total  barang  bukti  yang  disita  dari  14 kasus  dengan  23  tersangka  (5  WNA  Nigeria dan 18 WNI) di atas sebanyak 103.816,4 gram sabu  kristal.  Seluruh  jaringan  kasus  ini dikendalikan  oleh  sindikat  Nigeria  yang berbasis di Nigeria menggunakan kurir wanita Indonesia.  Pengungkapan  kasus  besar  ini merupakan hasil kerja sama yang efektif dan efisien  antara  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai dengan Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Jenderal Imigrasi. 7
7 Admin Web Bea dan Cukai, Kerjasama Bea Cukai  dengan  BNN  dan  Imigrasi  Bongkar  Sindikat Nigeria,  https://www.beacukai.go.id/berita/kerjasama- bea-cukai-dengan-bnn-dan-imigrasi-bongkar-sindikat- nigeria.html  Accessed  on  Sunday,  4  July  2021  20:45 P.M
8 Sri  Nurganingsih,  “Kemenkumham  Siap Buka Layanan Imigrasi di PLBN”, https://rm.id/baca-
Selain  itu,  pada  2018,  Kementerian Hukum  dan  HAM  terus  memperketat pengawasan  keluar  masuk  WNA  dan  WNI melalui  wilayah  perbatasan.  Kementerian Hukum dan HAM siap memberikan pelayanan keimigrasian di seluruh Pos Lintas Batas  Negara  (PLBN).  Saat  ini,  imigrasi  di beberapa  PLBN  dapat  melayani  imigrasi untuk pembuatan paspor bagi WNI. Sebelumnya,  layanan  ini  hanya  melewati lintas  batas.  Dalam  kebijakan  ini,  Direktorat Jenderal  Imigrasi  berkoordinasi  dengan
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Bea Cukai, Karantina, dan Kepolisian. Oleh karena  itu, dengan bantuan instansi  perbatasan  lainnya,  pengawasan  di perbatasan perlu terus ditingkatkan agar tidak ada  lagi  celah  saat  melakukan  pengawasan keimigrasian  terhadap  WNI  dan  WNA  yang melintas. 8
Menurut pernyataan tersebut, integrasi antara  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dengan instansi  perbatasan  lainnya  diperlukan  untuk menjadikan  pelayanan  Direktorat  Jenderal Imigrasi menjadi lebih baik. Pasalnya, dengan munculnya  kerja  sama  itu,  masih  banyak orang  asing  yang  datang  ke  Indonesia  tanpa dokumen  hukum  atau  masuk  tanpa  izin.
berita/government-action/20331/cegah-terorisme-dan- perdagangan-orang-kemenkumham-siap-buka- layanan-imigrasi-di-plbn  Accessed  on  Sunday,  4  July 2021 21:19 P.M
Selain itu, Direktorat  Jenderal  Imigrasi  tidak selalu  dapat  bekerja  sendirian  ketika  semua orang asing yang melakukan kejahatan besar bekerja sama dengan baik untuk  mengelabui pemerintah.  Bukan  hanya  karena  integrasi antara  lembaga  perbatasan  lainnya  dapat menangani  kejahatan,  tetapi  juga  dapat menangani  pencegahan  terhadapnya.  Itu karena  hubungan  di  antara  mereka  akan menakuti  orang  asing  yang  ingin  melakukan sesuatu  yang  dapat  membahayakan  negara kita.  Informasi  tentang  bagaimana  mereka bekerja dan berapa banyak mereka datang ke Indonesia dapat berasal dari sumber mana pun di  antara  mereka  dan  informasi  itu  dapat digunakan  oleh  mereka  untuk  menangkap orang asing tersebut ketika saatnya telah tiba.

## 3.2 Kendala
Saat Terjadinya Kerjasama  Direktorat  Jenderal Imigrasi Dengan Lembaga Perbatasan Di Indonesia Upaya  Kerjasama  antara  Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Lembaga
perbatasan lain di Indonesia memiliki banyak alasan  yang  terkandung  di  dalamnya, termasuk alasan dimana daerah-daerah perbatasan  di  Indonesia  sangatlah  rawan dimasuki  oleh  orang-orang  yang  tidak bertanggung  jawab  pun  juga  barang-barang illegal  yang  dapat  membahayakan  stabilitas negara. Selain keberadaan Konsep perbatasan yang  begitu  masif  membuat  setiap  negara
yang  berkonflik  tentu  akan  membuat  setiap warga  negara  nya  beralih  ke  negara  lain. Disinilah border  management bagi  setiap negara  diperlukan  bukan  hanya  secara teknologi  namun  keseluruhan  makna  dari border management yaitu tentang manajamen sdm yang berfungsi mengatur arus lalu lintas manusia agar terseleksi dengan baik disinlah peran  petugas  perbatasan  di  lakukan.  Era pengungsi  juga  tidak  dapat  dihindari  sebab diketahui setiap negara yang berkonflik maka masyarakat  nya  banyak  yang  menjadi pengungsi di negara lain. Konsep perbatasan yang rawan akan pengungsi akan menimbulkan masalah baru seperti penyelundupan  manusia  dan  perdagangan manusia. Maka dari itu konsep perbatasan dan pengaturan  perbatasan  merupakan  hal  yang penting bagi setiap negara.
Konsep  Perbatasan  yang  baik  bukan hanya  menerima  pengungsi  saja  tetapi  harus juga memperhatikan kelayakan hidup pengungsi  tersebut  salah  satunya  dengan memperdayakan  mereka  yang  terlihat  oleh Negara  Yordania  yang  menjadi  tempat mengungsi  warga  negara  dari  Suriah  Dalam hal ini, terdapat beberapa segmen batas negara wilayah  darat  dan  laut  hingga  kini  masih belum  tuntas.  Masih  terdapat  segmen bermasalah  berupa  Outstanding  Boundary Problems  (OBP),  Unresolved,  Unsurveyed dan sejumlah batas maritim yang belum dapat diselesaikan.  Karena  itu,  kondisi  kawasan
perbatasan yang belum sepenuhnya aman dan tertib menyebabkan sering terjadi kasus-kasus pelanggaran  batas  negara  dan  lintas  batas negara  yang  berpotensi  merugikan  negara.
Secara fisik maupun arus komunikasi/informasi, banyak kawasan perbatasan masih terisolir. Masih pula banyak desa-desa tertinggal pada kawasan perbatasan,  termasuk  pulau-pulau  kecil terluar (PPKT), karena terbatasnya infrastruktur/sarana prasarana pelayanan publik.
Selain itu, kendala dalam menjalankan tugasnya lembaga lembaga perbatasan tersebut  adalah  luas  dari  wilayah  kerjanya, dikarenakan  negara  indonesia  adalah  negara kepulauan  yang  memiki  luas  wilayah  yang begitu  besar,  menyulitkan  petugas  dan lembaga  lembaga  tersebut  untuk  melakukan pengawasan  secara  menyeluruh  dan  ketat. Kurangnya  fasilitas  pendukung  seperti  alat angkut dan senjata pertahan diri di perbatasan indonesia  yang  dimana  lembaga  lembaga tersebut masih memerlukan bantuan dari TNI jika terjadi kontak senjata atau ancaman yang tinggi.  Ditambah  lagi  berbagai  lembaga perbatasan tersebut berada di bawah naungan yang berbeda beda sehingga setiap koordinasi dari  tiap  lembaga  sedikit  sulit  karena  harus melalui  berbagai  proses  yang  cukup  rumit dikarenakan  berbedanya  kementrian  atau instansi yang menaunginya.
Oleh karena itu, untuk menanggulangi permasalahan  tersebut  suatu  negara  harus memiliki konsep border boundary dan border management yang baik sehingga negara tidak dirugikan serta tidak mengganggu kedaulatan negara.  Konsep  dari border  boundary dan border management yang baik tersebut dapat berupa  koordinasi  yang  baik  antar  instansi yang  berkaitan  langsung  dengan  manajemen perbatasan  itu  sendiri  seperti  Bea  Cukai, Imigrasi dan Badan Pengelola Perbatasan.

## IV. KESIMPULAN
Terhadap  pernyataan  dari  bagian pendahuluan  dan  pembahasan  esai  ini,  kita dapat  melihat  dampak  dari  integrasi  antara Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dengan  instansi lain,  terutama  instansi  yang  menangani perbatasan  seperti  BNPP,  Bea  Cukai,  dan Karantina.  Bayangkan  jika  Ditjen  Imigrasi bekerja  sendiri,  saya  kira  akan  butuh  waktu lama  untuk  menyelesaikan  satu  kasus dibandingkan  dengan  jika  Ditjen  Imigrasi bekerja  sama  dengan  instansi  lain.  Pasalnya, bantuan  dari  instansi  lain  akan  membuat pekerjaan  Ditjen  Imigrasi  dapat  fokus  pada cabangnya  sendiri  yaitu  keimigrasian  yang mengurus izin masuk dan keluar orang asing, peraturan orang asing  yang bermasalah, atau bahkan  mendeportasi  dan  menjebloskan orang  asing  yang  bermasalah  tersebut  ke penjara.  Tapi,  perlu  diingat  bahwa,  seiring waktu,  banyak  orang  asing  juga  telah meningkatkan  teknologi  dan  pengetahuan
mereka  untuk  mengelabui  pemerintah.  Oleh karena  itu  integrasi  Direktorat  Jenderal Imigrasi dengan instansi lain harus ditingkatkan ke relasi yang lebih besar, tidak hanya  instansi  perbatasan,  tetapi  juga teknologi dan ilmu pengetahuan.
Dalam  pandangan  saya,  kerja  sama Imigrasi  di  Indonesia  masih  belum  optimal karena  masih  banyak  kasus-kasus  yang  bisa dihindari,  seperti  penyelundupan  manusia atau terorisme. Sebab, sistem yang ada masih belum memadai dengan fasilitas yang kurang optimal,  seperti  jumlah  kantor  yang  sedikit, kekurangan  staf,  dan  lambatnya  akses simkim.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  adanya kerja sama keimigrasian dengan sektor lain di Indonesia dapat  membantu  efektivitas sektor keimigrasian.  Integritas  dan  koordinasi  antar instansi terkait seperti Bea Cukai, Karantina, dan  BNPP  harus  ditingkatkan  agar  hal tersebut tidak terjadi lagi.  Selain itu, penting bagi DIREKTORAT JENDERAL
IMIGRASI  untuk  mengambil  pendekatan
lebih lanjut terhadap pengelolaan pengendalian perbatasan di Indonesia. Hal ini dapat  dilakukan  dengan  membuat  pekerjaan yang  efisien  dan  maksimal  oleh  lembaga kontrol  perbatasan  yang  sudah  didirikan  di Indonesia seperti CIQ dan BNPP seperti yang saya  jelaskan  sebelumnya,  meningkatkan jumlah  lembaga  kontrol  perbatasan  di Indonesia, atau bahkan menerapkan kebijakan nasional  lainnya  tentang  kontrol  perbatasan. Menerapkan  kebijakan  negara  lain  seperti
yang  dilakukan  AS  terhadap  badan  kontrol perbatasan  mereka  di  mana  sektor  swasta  di negara  mereka  dapat  berpartisipasi  menuju manajemen  kontrol  perbatasan  di  negara tersebut, jadi apa pun.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hertanto,  2005  “Human  Traficking:  Akar Permasalahan  dan  Solusinya”  Jakarta:
Sinar Grafika.

## Web site
Kanwil  NTT,  Bersama  BNPP,  Kanim Atambua Tingkatkan Standar Pelayanan Keimigrasian Berbasis Teknologi Informasi ,
https://ntt.kemenkumham.go.id/berita- kanwil/berita-upt/4645-bersama-bnpp- kanim-atambua-tingkatkan-standar- pelayanan-keimigrasian-berbasis- teknologi-informasi Accessed on Thursday, 15 April 2021 21:32 P.M
Sri  Nurganingsih,  “Kemenkumham  Siap Buka  Layanan  Imigrasi  di  PLBN”, https://rm.id/baca-berita/government- action/20331/cegah-terorisme-dan- perdagangan-orang-kemenkumham- siap-buka-layanan-imigrasi-di-plbn Accessed on Sunday, 4 July 2021 21:19 P.M
Admin  Web  Bea  dan  Cukai,  Kerjasama  Bea
Cukai  dengan  BNN  dan  Imigrasi Bongkar Sindikat Nigeria, https://www.beacukai.go.id/berita/kerja sama-bea-cukai-dengan-bnn-dan- imigrasi-bongkar-sindikat-nigeria.html Accessed on Sunday, 4 July 2021 20:45 P.M
https://merauke.imigrasi.go.id/sinergitas-ciq- customs-immigration-quarantine-kab-
merauke-dalam-rangka-peringatan- ulang-tahun-ke-74-republik-indonesia/ Accessed  on  Thursday,  15  April  2021 18:55 P.M