This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup
Isya Anung Wicaksono & Fatma Ulfatun Najicha
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Email: isyanung@student.uns.ac.id & fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

## Abstract
Environmental  damage  has  a  very  detrimental  impact  on  the  community,  resulting  in  losses  both economic losses and losses in the form of health and even death. So it is necessary to study the application of the ultimum remedium principle in law enforcement in the environmental field. This research method is normative juridical, by studying Law No. 32 of 2009 concerning PPLH. The result of this discussion is that the application of the ultimum remidium principle in law enforcement in the environmental field is an alternative and/or last resort. The ultimum remidium principle also only applies to certain violations.
Keywords: environmental damage; ultimum remidium principle; law enforcement; environment

## Abstrak
Kerusakan  lingkungan  memberikan  dampak  yang  sangat  merugikan  bagi  masyarakat,  sehingga mengakibatkan  kerugian  baik  kerugian  ekonomi  maupun  kerugian  dalam  bentuk  Kesehatan  bahkan kematian.  Sehingga  diperlukan  kajian  mengenai  penerapan  asas  ultimum  remedium  dalam  penegakan hukum  di  bidang  lingkungan.  Metode  Penelitian  ini  adalah  yuridis  normative,  dengan  mempelajari Undang – Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Hasil dari pembahasan ini bahwa penerapan asas ultimum remidium dalam penegakan hukum di bidang lingkungan merupakan upaya alternatif dan/atau upaya terakhir. Asas ultimum remidium ini juga hanya berlaku bagi pelanggaran tertentu saja.
Kata Kunci: kerusakan lingkungan; asas ultimum remidium; penegakan hukum; lingkungan hidup

## A. PENDAHULUAN
Lahirnya  Undang – Undang  No  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  bertujuan  untuk  mengelola  dan  melindungi lingkungan hidup dengan berbagai macam upaya yang terpadu untuk menciptakan lingkungan  yang  bebas  dari  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup yang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,
pengawasan  dan  penegakan  hukum. 1 Untuk  melakukan  pengelolaan  lingkungan hidup yang baik dari hulu ke hilir, baik dari pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  serta  memelihara  kualitas  pengelolaan lingkungan  hidup  diperlukan  suatu  kebijakan  dan  disertai  dengan  program – program  yang  mendukung  upaya  pengelolaan  tersebut.  Sifat  keterkaitan  antara berbagai  macam  hal  untuk  mendukung  pengelolaan  lingkungan  hidup  ini  berarti diperlukan suatu kesamaan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  bahwa  pemanfaatan sumber  daya  alam  harus  memperhatikan  dampak  terhadap  lingkungan  hidup. Sehingga  diperlukan  kebijakan  dan  atau  program  pembangunan  yang  senantiasa memperhatikan  konservasi  terhadap  lingkungan  hidup  untuk  merealisasikan pembangunan berkelanjutan.
Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut juga memuat satu asas  yang  biasa  disebut  dengan  asas  ultimum  remedium,  sebagai  salah  satu  asas dalam  hukum  positif  di  Indonesia. 2 Asas  ini  menjelaskan  bahwa  hukum  pidana merupakan  upaya  alternatif  atau  upaya  terakhir  dalam  suatu  upaya  penegakan hukum.  Sehingga  penegakan  hukum  pidana  di  bidang  lingkungan  tetap memperhatikan  asas  ultimum  remidium,  namun  pelaksanaan  asas  ultimum remedium ini dilakukan apabila dalam hal sanksi administratif gagal memberikan efek  jera  kepada  pelaku.  Sehingga  diperlukan  suatu  kajian  yang  mendalam mengenai  factor – factor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  di  bidang lingkungan  dan  bagaimana  penerapan  asas  ultimum  remedium  dalam  UU  N0.  32 Tahun 2009 tentang PPLH.
1 Nina Herlina. (2017). “ Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia.” Galuh Justisi , Vol. 3 No. 2, hlm. 1 – 16.
2 Reza  Meilanda  Lesmana.  (20 20).  “ Penerapan  Asas  Ultimum  Remedium  Pada  Pelaku  Tindak Pidana Pelanggaran Baku Mutu Limbah (Analisis Pasal 100  UU 32 Tahun 2009) .” Khazanah Multidisiplin , Vol. 1 No. 1, hlm. 31 – 45.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Bentuk  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  di  mana  dilakukan  dengan penelesusuran  hukum  terhadap  permaslahan  yang  dirumuskan  dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan tang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 3
Penulis  memilih  penelitian  hukum  normatif,  karena  data  primer  yang digunakan adalah Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan
Penegakan  hukum  merupakan  salah  satu  upaya  yang  bertujuan  untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan fungsi, tugas  dan  wewenang  Lembaga  yang  bertugas.  Secara  luas,  yang  dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu bentuk dari pelaksanaan nilai dari hasil analisis  kaidah-kaidah  dan  sikap  untuk  menertibkan  dalam  lingkungan bermasyarakat, sehingga dalam pelaksanaanya penegakan hukum tidak sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim, selain itu juga  berkaitan  dengan  bermacam-macam  factor  yang  mempengaruhinya,  baik factor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langusng.
Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu 4 :
a. Faktor Hukumnya Sendiri
Semakin  bagus  suatu  peraturan  hukum  yang  berlaku,  maka  akan semakin  baik  penegakan  hukumnya,  dan  sebaliknya,  apabila  suatu peraturan  yang  berlaku  kurang  bagus,  maka  akan  semakin  sulit penegakan  hukumnya.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa,  kualitas
3 Hamidjo Soemitro, Ronny. (1990), Metodologi Penelitian Hukum . Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm 14.
4 Soekanto  Soerjono,  (2005), Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Jakarta:  Rajawali Pers.
penegakan  hukum  sangat  bergantung  pada  kualitas  hukum  itu  sendiri. Dalam penegakan hukum di bidang  lingkungan sendiri aparat penegak hukum berpedoman pada Undang – Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH.
b. Faktor Penegak Hukum
Penegak  hukum  yang  diakui  oleh  undang-undang  adalah  Kepolisian,
kejaksaan, peradilan, advokat (pengacara), dan Lembaga pemasyarakatan.  Dalam  penegakan  hukum  diskresi,  aparat  penegak hukum sangat diperlukan, hal ini disebabkan:
1. Tidak  ada  peraturan  yang  lengkap  yang  dapat  mengatur  semua perbuatan manusia.
2. Keterlambatan  suatu  peraturan  perundang-undangan  untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat yang cepat dan dinamis.
Untuk  mewujudkan  penegakan  hukum  yang  berkualitas,  tidak  hanya diperlukan hukum yang berkualitas, akan tetapi juga diperlukan aparat penegak hukum yang berintegritas dan paham akan hukum.
c. Faktor Sarana dan Prasarana
Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum membutuhkan sarana dan  prasarana  untuk  membantu  tugasnya,  seperti  penambahan  aparat penegakan  hukum  di  daerah,  menambah  alokasi  keuangan  di  bidang pengakan  hukum  dll.  Selain  itu  aparat  hukum  juga  harus  dibekali mengenai  hukum,  terutama  Undang – Undang  No  32  Tahun  2009 tentang  PPLH,  yang  merupakan  pedoman  dalam  penegakan  hukum  di bidang lingkungan.
d. Faktor Masyarakat
Semakin  masyarakat  sadar  akan  hukum,  maka  akan  semakin  baik penegakan  hukumnya.    Kesadaran  hukum  antara  lain:  pengetahuan masyarakat  tentang  hukum,  pemahaman  masyarakat  akan  fungsi hukum,  dan  tumbuhnya  ketaatan  masyarakat  kepada  hukum.  Dalam penegakan  hukum  lingkungan,  partisipasi  masyarakat  juga  diperlukan,
karena  apabila  terjadi  pelanggaran,  maka  akan  sangat  berdampak kepada  mereka,  sehingga  masyarakat  harus  senantiasa  memantau kegiatan usaha dari para pelaku usaha di daerahnya.
e. Faktor Kebudayaan
Menurut  Soerjono  Soekanto,  kebudayaan  memiliki  fungsi  untuk mengatur  agar  masyarakat  memiliki  pedoman  untuk  berperilaku  yang baik  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  kebudayaan  merupakan  suatu pedoman tentang menerapkan aturan yang berisi tentang apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kebudayaan berasal dari kebiasaan masyarakat  yang dilakukan secara terus – menerus, sehingga Pendidikan  kebudayaan  ini  harus  ditanamkan  kepada  generasi  muda, agar tercipta suatu kesadaran hukum yang baik.
Selain kelima factor diatas, penegakan hukum juga berhubungan dengan sistem hukum yang ada, seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. 5
a. Substansi Hukum ( Legal Subtance )
Substansi  hukum  terdiri  atas  aturan,  norma,  dan  pola  perilaku  manusia. Substansi juga merupakan produk/hasil oleh orang yang ada dalam sistem hukum ini, keputusan yang dibuat dan aturan baru yang disusun.
b. Struktur Hukum ( Legal Structure )
Sistem hukum akan terus berubah, namun akan ada beberapa bagian yang tidak  berubah.    Salah  satu  yang  tidak  berubah  walau  hukum  berubah adalah  apparat  penegak  hukumnya.  Salah  satu  aparat  yang  bewenang untuk  melaksanakan  tugas  penegakan  hukum  adalah  kepolisian,  hal  ini diakrenakan  salah  satu  fungsi  kepolisian  adalah  penegakan  hukum, pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban,  perlindungan,  pengayoman  dan pelayanan kepada masyarakat.
c. Budaya Hukum
5 Suwari  Akhmaddhian.  (2016). “ Penegakan  Hukum  Lingkungan  Dan  Pengaruhnya  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia  (Studi  Kebakaran  Hutan  Tahun  2015). ” UNIFIKASI :  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, hlm. 1 – 35.
Budaya hukum merupakan tata perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem  hukum,  yang  melahirkan  kepercayaan,  nilai,  pemikiran,  serta harapan  akan  hukum.  Pemikiran  dan  pendapat  inilah  yang  akan  menjadi jalannya  proses  hukum.  Dalam  masyarakat  Indonesia  budaya  hukumnya masih  sangat  rendah,  sehingga  diperlukan  upaya  penegakan  hukum  yang tegas dalam pelaksanaanya.
Dengan  adanya  berbagai  macam  factor  dan  sistem  hukum  yang  ada, maka  penegakan  hukum  tidak  berjalan  begitu  saja  hanya  dengan mengandalkan  komponen  struktur  dan  substansi,  karena  terdapat  asumsi bahwa  peraturan  perundang-undangan  tidak  secara  menyeluruh  mengatur tingkah  laku  manusia.  Sehingga  diperlukan  suatu  upaya  penegakan  hukum yang baik dan tegas untuk mewujudkan masyarakat yang taat pada hukum.

## 2. Penerapan  Asas  Ultimum  Remidium  dalam  UU  No  32  Tahun  2009  tentang PPLH
Asas  ultimum  remedium  dijelaskan  pertama  kali  oleh  Mr.  Modderman yang  merupakan  Menteri  Kehakiman  Belanda,  dalam  pemaparannya  ia menjelaskan  bahwa  asas  ultimum  remidium  dapat  digunakan  apabila  terdapat pelanggaran hukum seperti: 6
1) pelanggaran hukum conditio sine que non ,
2) pelanggaran  hukum  berat  yang  tidak  dapat  diupayakan  hukum administratif
Sehingga  penerapan  asas  ultimum  remidium  ini  merupakan  upaya hukum  terakhir  yang  dapat  dilakukan  oleh  penegak  hukum.  Hal  ini  juga diperkuat  dengan  penjelasan  Remmelink  bahwa  penegakan  hukum  pidana dalam  asas  ultimum  remidium  ini  hanya  bisa  dilakukan  apabila  upaya  hukum yang lain seperti sanksi administratif tidak memberikan efek jera bahkan pelaku tidak  merasa  bersalah  terhadap  perbuatannya.  Dalam  penjelasan  angka  6
6 Dian  Adriawan  Dg  Tawang.  (2020).  “ Penerapan  Asas  Ultimum  Remedium  Dalam  Ketentuan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia .” Supremasi Hukum Vol. 16 No. 1, hlm. 48 – 61.
Undang – Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  PPLH  dijelaskan  bahwa penegakan  hukum  pidana  mempertimbangkan  sanksi  pidana  minimum daripada  sanksi  pidana  maksimum,  pengembangan  alat  bukti,  aturan  pidana bagi  pelanggaran  baku  mutu,  menyelaraskan  penegakan  hukum  pidana,  dan memberi aturan mengenai tindak pidana korporasi.  Dalam penegakan hukum di bidang lingkungan ini tetap memperhatikan asas ultimum remedium, akan tetapi penerapan  asas  ultimum  remedium  ini  dilaksanakan  sebagai  upaya  hukum alternatif atau upaya hukum terakhir yang dilakukan apabila penerapan sanksi administartif gagal memberikan efek jera kepada para pelaku. 7 Namun, terdapat beberapa  pelanggaran  yang  dapat  dilakukan  upaya  penegakan  hukum  pidana, yaitu  pemidanaan  terhadap  pelanggaran  baku  mutu  air  limbah,  baku  mutu emisi, dan baku mutu gangguan. 8
Oleh  karena  itu,  pada  penerapannya  asas  ultimum  remedium  pada Undang – Undang  No  32  Tahun  2009  tentang  PPLH  masih  berdasarkan subjektifitas  penegak  hukum.  Apabila  kita  telaah  lebih  lanjut  dalam  penjelasan angka  6  Undang – Undang  No  32  Tahun  2009  tentang  PPLH  mempunyai sejumlah kelemahan yang penting untuk menerapkan asas ultimum remedium, seperti  tidak  adanya  parameter  serta  penjelasan  yang  lebih  rinci  terhadap penegakan  sanksi  administrasi  dapat  dikatakan  berhasil  dan  tidak  berhasil, sehingga penegakan hukum pidana dapat ditempuh.
Penegakan  hukum  administrasi  yang  diatur  dalam  pasal  76  Undang – Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH terdiri dari beberapa sanksi seperti:
1. teguran tertulis
2. paksaan pemerintah
3. pembekuan izin lingkungan
4. pencabutan izin lingkungan
7 Kukuh  Subyakto.  (2015). “ Azas  Ultimum  Remedium  Ataukah  Azas  Primum  Remedium  Yang Dianut  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Pada  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup  Pada  Uu  Nomor  32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ” Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2 No. 2, hlm. 209 – 213.
8 Ifahda Pratama Hapsari. (2020). “ Tindakan Afirmatif Sebagai Bentuk Keadilan Dalam Pemberian Asas  Ultimatum  Remedium  Dalam  Upaya  Penegakan  Lingkungan  Akibat  Adanya  Kebakaran  Hutan. ” Jurnal Justiciabelen, Vol. 2 No. 2, hlm 53-79.
Sehingga  sanksi  administrasi  ini  memiliki  kelemahan  dalam  hal penegakan hukum seperti yang telah dijelaskan di paragraph sebelumnya, yaitu tidak  adanya  parameter  serta  penjelasan  yang  lebih  rinci  terhadap  kriteria penegakan  hukum  administrasi  dapat  dikatakan  berhasil  atau  tidak  berhasil sehingga pada akhirnya penegakan hukum pidana bisa dilakukan.
Mardjono  Reksodiputro  memiliki  pandangan  mengenai  cara  untuk mencegah pencemaran lingkungan dan dihubungkan dengan penegakan hukum pidana, yaitu: 9
a. Dalam kasus pencemaran baku mutu limbah air, baku mutu emisi dan baku  mutu  gangguan  lingkungan,  sanksi  pidana  hanya  berperan sebagai alternatif dari sanksi administratif.
b. Sanksi  pidana  hanya  dapat  dijatuhkan  apabila  para  pelaku  terbukti secara  sadar  dan  sengaja  melanggar  kasus  pencemaran  baku  mutu limbah  air,  baku  mutu  emisi  dan  baku  mutu  gangguan  lingkungan, yang mengakibatkan ancaman kesehatan bagi masyarakat.
c. Dalam  pertanggung  jawaban  korporasi  sebagai  pelaku  pencemaran baku  mutu  limbah  air,  baku  mutu  emisi  dan  baku  mutu  gangguan lingkungan,  maka  yang  bertanggung  jawab  mewakili  perusahaan adalah direksi.
Penegakan pidana pelanggaran  di bidang lingkungan yang diatur dalam Pasal  100  UU  32  Tahun  2009  merupakan  upaya  hukum  terakhir.  Sehingga penegakan  hukum  pidana  di  bidang  lingkungan  ini  tidak  bertujuan  untuk memperbaiki  kondisi  lingkungan  yang  sudah  tercemar,  akan  tetapi  bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran. 10
9 Mardjono  Reksodiputro.  (1982). Tinjauan  Terhadap  Perkembangan  Delik-Delik  Khusus  dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, Bandung: Bina Cipta, hlm. 76
10 Imam  Budi  Santoso  &  Taun.  (2019). “ Penerapan  Asas  Ultimum  Remedium  Dalam  Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. ” University Of Bengkulu Law Journal, Vol. 3 No. 1, hlm. 15 – 22.

## D. PENUTUP
Penegakan  hukum  merupakan  salah  satu  upaya  yang  bertujuan  untuk menjaga  dan  meningkatkan  ketertiban  dan  menajamin  kepastian  hukum  dalam masyarakat.  Penegakan  hukum  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  fungsi, tugas dan wewenang Lembaga yang bertugas. Secara luas, yang dimaksud dengan penegakan  hukum  adalah  suatu  bentuk  dari  pelaksanaan  nilai  dari  hasil  analisis kaidah-kaidan  dan  sikap  untuk  mernertibkan  dalam  lingkungan  bermasyarakat, sehingga  dalam  pelaksanaanya  penegakan  hukum  tidak  sebatas  pelaksanaan peraturan  perundang-undangan  atau  keputusan  hakim,  selain  itu  juga  berkaitan dengan  bermacam-macam  factor  yang  mempengaruhinya,  baik  factor  yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langusng.
Dalam  asas  ultimum  remidium  ini  hanya  bisa  dilakukan  apabila  upaya hukum  yang  lain  seperti  sanksi  dan  denda  tidak  memberikan  efek  jera  bahkan pelaku tidak merasa bersalah terhadap perbuatannya. Penegakan hukum pidana di bidang  lingkungan  tetap  memperhatikan  asas  ultimum  remidium,  namun pelaksanaan  asas  ultimum  remedium  ini  dilakukan  apabila  dalam  hal  sanksi administratif gagal memberikan efek jera kepada pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Akhmaddhian,  Suwari.  (2016). “ Penegakan  Hukum  Lingkungan  Dan  Pengaruhnya Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia  (Studi  Kebakaran  Hutan  Tahun 2015). ” UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum , vol. 3, no. 1.
doi:10.25134/unifikasi.v3i1.404.
Hapsari, Ifahda Pratama. (2020). “ Tindakan Afirmatif Sebagai Bentuk Keadilan Dalam Pemberian  Asas  Ultimatum  Remedium  Dalam  Upaya  Penegakan  Lingkungan Akibat  Adanya  Kebakaran  Hutan. ” Jurnal  Justiciabelen ,  Vol.  2  No.  2. doi:10.30587/justiciabelen.v2i2.1639.
Herlina,  Nina.  (2017). “ Permasalahan  Lingkungan  Hidup  Dan  Penegakan  Hukum Lingkungan Di Indonesia. ” Galuh Justisi , Vol. 3 No. 2.
Lesmana,  Reza  Meilanda.  (2020). “ Penerapan  Asas  Ultimum  Remedium  Pada  Pelaku
Tindak  Pidana  Pelanggaran  Baku  Mutu  Limbah  (Analisis  Pasal  100  Uu  32  Tahun 2009). ” Khazanah Multidisiplin , Vol. 1 No. 1.
Santoso  Imam  Budi,  Taun.  (2019). “ Penerapan  Asas  Ultimum  Remedium  Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. ” University Of Bengkulu Law Journal , Vol. 3 No. 1. doi:10.33369/ubelaj.v3i1.4795.
Subyakto, Kukuh. (2015). “ Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang  Dianut  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Pada  Tindak  Pidana  Lingkungan Hidup  Pada  Uu  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup. ” Jurnal Pembaharuan Hukum , Vol. 2 No. 2. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1431/1104.
Tawang,  Dian  Adriawan  Dg.  (2020). “ Penerapan  Asas  Ultimum  Remedium  Dalam Ketentuan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Di  Indonesia. ” Supremasi  Hukum ,  Vol.  16 No.1.

## Buku
Mardjono  Reksodiputro.  (1982). Tinjauan  Terhadap  Perkembangan  Delik-Delik  Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi . Bandung: Bina Cipta Ronny Hamidjo Soemitro. (1990). Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia Soerjono  Soekanto.  (2005). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta: Rajawali Pers.