Kinerja Keuangan dan Klasterisasi 8 Provinsi Maritim di Indonesia
Financial Performance and Clustering 8 Maritime Provinces in Indonesia
*Ardiansyah 1 , Diana Nurindrasari 2
1 Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia 2 Politeknik Negeri Malang, Malang, Indonesia Email: ardiansyah29th@umrah.ac.id , diananurindrasari94@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja keuangan daerah provinsi maritim yang tergabung dalam BKSDK serta klasterisasi kinerja keuangan berdasarkan 3 wilayah Indonesia, yakni Wilayah Indonesia Barat (WIB), Wilayah Indonesia Tengah  (WITA),  dan  Wilayah  Indonesia  Timur  (WIT).  Pendekatan  penelitian  ini  kuantitatif,  menggunakan  data Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  tahun  2022-2023  pada  8  provinsi  maritim,  dengan  menghitung  rasio kemandirian  daerah, rasio  keserasian,  dan  rasio  pertumbuhan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  rasio kemandirian secara rerata keseluruhan pada level rendah menuju sedang,  namun pada  klaster  wilayah  memiliki level  berbeda.  Rasio  keserasian  daerah  secara  rerata  keseluruhan  dan  klasterisasi  memiliki tingkat keserasian yang  baik.  Sementara  itu,  rasio  pertumbuhan,  baik  secara  keseluruhan  rerata  maupun  klasterisasi  mengalami penurunan.
Kata Kunci: kinerja keuangan, klasterisasi, provinsi maritim

## ABSTRACT
This research aims to examine the regional financial performance of maritime provinces that are members of the BKSDK as  well  as  clustering  financial  performance  based  on  3  Indonesian  regions,  namely  the  Western  Indonesia  Region (WIB), the  Central Indonesia  Region (WITA), and the  Eastern Indonesia  Region  (WIT).  This  research approach  is quantitative using data from the 2022- 2023 Budget Realization Report (LRA) in 8 maritime provinces by calculating the  regional  independence  ratio,  harmony  ratio,  and  growth  ratio.  The  results  of  the  research  show  that  the  overall average  independence  ratio  of  independent  provinces  is  at  a  low  to  medium  level,  but  the  regional  clusters  have different  levels.  The  overall  average  regional  compatibility  ratio  and  clustering  have  a  good  level  of  compatibility. Meanwhile, the growth ratio, both overall average and clustered has decreased.
Keywords:  financial performance,  clustering, maritime provinces

## PENDAHULUAN
Sejak dibentuknya Badan Kerja Sama Daerah Kepulauan (BKSDK), telah memunculkan penamaan tersendiri untuk  delapan  provinsi  yang  bernaung  di  dalamnya.  Kedelapan  provinsi  tersebut  adalah  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara (Kelen, 2019). Memang, BKSDK  tidak  menyebutkan  diri  sebagai  provinsi  kepulauan,  namun  kelembagaan  tersebut  turut  berupaya  dalam mendorong peningkatan pembangunan di wilayah kemaritiman. Dengan demikian, pada artikel ini kami meminjam istilah “Provinsi  Maritim”  untuk  merujuk  kepada  provinsi -provinsi  yang  tergabung  dalam  BKSDK.  Dengan  terbentuknya BKSDK pun diharapkan menjadi tumpuan dalam mendorong terwujudnya Undang-Undang Daerah Kepulauan. Dalam pandangan  anggota  BKSDK,  Undang-  Undang  Daerah  Kepulauan  memiliki  urgensi  sekaligus  menjadi  tolak  ukur dalam peningkatan kesejahteraan daerah-daerah kepulauan di Indonesia (https://kepriprov.go.id).
Peningkatan kesejahteraan daerah salah satunya dapat diukur dari kinerja keuangan daerah tersebut (Hilmawan et al., 2023). Hal tersebut menggambarkan tingkat ketercapaian program kerja pemerintah daerah yang telah direalisasikan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan pada periode tertentu (Permatasari & Trisnaningsih, 2022). Berdasarkan dialog pada Forum Daerah Kepulauan Tahun 2023 bahwa kinerja pembangunan delapan provinsi maritim  yang tergabung dalam  BKSDK  masih di bawah  kinerja nasional  (https://kepriprov.go.id).  Kinerja daerah pada dasarnya  bersifat  multidimensional  (Permatasari  &  Trisnaningsih,  2022).  Namun  kinerja  keuangan  juga  menjadi unsur  fundamental  yang  penting  dalam  mencapai  kinerja  daerah  (Wibawa  et  al.,  2023).  Dengan  demikian,  kajian mendalam melalui pengukuran kinerja menjadi urgensi yang tinggi. Terutama melihat kondisi pemerintah pusat juga terus mendorong agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan masing-masing daerahnya, salah satunya tertuang pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005. Selain itu, kinerja  keuangan  daerah juga perlu dikaji  secara  mendalam  dengan  tujuan  untuk  memastikan  kesesuaiannya  dengan  alur  yang  berpedoman  pada laporan keuangan pemerintah daerah (Mulyaningsih & Sunaningsih, 2022).
Kajian  mengenai  kinerja  keuangan  pada  provinsi  maritim  secara  bersamaan  masih  merupakan  hal  yang  baru, khususnya di Indonesia. Penelitian terdahulu lebih banyak melakukan kajian pada kinerja keuangan per provinsi atau wilayah  tertentu  saja.  Sementara  itu,  kajian  khusus  mengenai  wilayah  kelautan  atau  provinsi  maritim  masih merupakan hal yang jarang dilakukan. Padahal, provinsi maritim memiliki potensi yang besar, khususnya dalam hal sumber daya alamnya. Beberapa penelitian terdahulu, seperti Zukhri (2020) hanya melakukan kajian kinerja keuangan pada  provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Begitu  pula  dengan  Palupi  et  al.  (2022),  hanya  berfokus  pada Provinsi  Kepulauan  Riau.  Penelitian  dari  Tatroman  et  al.  (2023),  juga  hanya  berfokus  pada  Provinsi  Maluku. Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kinerja  keuangan  daerah  secara  komprehensif  pada provinsi maritim yang tergabung dalam BKSDK. Selain itu, penelitian ini juga melakukan klasterisasi kinerja keuangan berdasarkan 3 wilayah Indonesia, yakni Wilayah Indonesia Barat (WIB), Wilayah Indonesia Tengah (WITA), dan Wilayah Indonesia  Timur  (WIT).  Ini  diperlukan  guna  menemukan  pola  kinerja  antarwilayah  di  Indonesia.  Hasil  kajian  secara komprehensif pada wilayah provinsi maritim, baik secara menyeluruh maupun klasterisasi, dapat menjadi pertimbangan bagi daerah yang terindikasi dengan kinerja keuangan kurang baik, khususnya potensi di bidang kemaritiman untuk dapat melakukan benchmarking (studi banding).

## LANDASAN TEORI

## Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja keuangan daerah merujuk pada evaluasi seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber  daya  keuangannya  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah mereka. Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan di sektor publik. Menurut  Onibala et al. (2021) dan Harahap (2020) terdapat beberapa rasio keuangan yang dimaksud:
1. Rasio Kemandirian Daerah, memperlihatkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintah,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  di  mana  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan asli daerah.
2. Rasio  Keserasian  (Belanja  Operasional),  perbandingan  antara  total  belanja  operasional  dengan  total  belanja daerah.
3. Rasio  Keserasian  (Belanja  Modal),  diukur  dengan  cara  membandingkan  antara  total  belanja  modal dengan total belanja daerah.
4. Rasio Pertumbuhan, mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah ataupun sebaliknya mengenai hal-hal yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya.

## Laporan Realisasi Anggaran
Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan:
“Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA)  menyajikan  ikhtisar  sumber,  alokasi,  dan  pemakaian  sumber  daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya  dalam  satu  periode  pelaporan.  Unsur  yang  dicakup  secara  langsung  oleh  Laporan  Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan”.
Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  merupakan  salah  satu  komponen  dari  laporan  keuangan  pemerintah (pusat/daerah).  Kinerja  keuangan  daerah  dengan  mudah  dapat  tercermin  dari  LRA   (Permatasari  &  Narastri, 2023).
Secara umum, Chartady et al. (2022) menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan seberapa jauh pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam anggaran. Laporan ini mencakup rincian pengeluaran dan penerimaan yang telah terjadi selama periode tertentu, biasanya dalam satu tahun anggaran. Hubungan antara laporan realisasi anggaran dan kinerja keuangan daerah sangatlah erat. Hal tersebut dikarenakan laporan realisasi anggaran memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana publik telah dikelola dan digunakan oleh pemerintah daerah  selama periode  waktu tertentu.  Dengan adanya laporan realisasi  anggaran  akan  memberikan  gambaran  tentang  sejauh  mana pemerintah  daerah  telah  berhasil  mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran. Jika pengeluaran sesuai dengan alokasi anggaran dan penerimaan memenuhi perkiraan, hal ini menunjukkan bahwa dana telah dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu juga, dengan adanya laporan realisasi anggaran dapat digunakan untuk melakukan efisiensi penggunaan dana publik oleh pemerintah daerah. Jika terdapat pengeluaran yang berlebihan atau pemborosan, hal ini dapat memengaruhi kinerja  keuangan  secara  keseluruhan.  Laporan  realisasi  juga  mencerminkan  keteraturan  keuangan  pemerintah daerah. Jika terdapat ketidakcocokan antara penerimaan dan pengeluaran yang signifikan, hal ini dapat menunjukkan adanya  masalah  dalam  manajemen  keuangan  yang  dapat  memengaruhi  kinerja  keuangan  secara  keseluruhan. Dalam  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah  daerah,  laporan  realisasi
anggaran memainkan peranan penting dalam penggunaan dana publik. Dengan menyedikan informasi yang jelas dan terperinci tentang  penggunaan  dana, laporan  ini  memungkinkan  pihak-pihak terkait  untuk  mengevaluasi  kinerja keuangan dan bertanggungjawab atas keputusan keuangan yang diambil.

## METODE  PENELITIAN

## Jenis Penelitian dan Sumber Data
Pendekatan penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  tahun  2022-2023.  Data  diperoleh  dari website resmi  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia.  Data  LRA  yang  digunakan  terfokus  pada  beberapa  provinsi,  yaitu  Bangka  Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

## Obyek Penelitian
Delapan provinsi maritim dipilih untuk menjadi obyek penelitian. Penelitian ini mengambil periode penelitian tahun 2022- 2023, dengan  asumsi  informasi keuangan yang tersaji  pada  laporan  keuangan  mencerminkan  kondisi  ideal  serta terbebas dari variabel pengganggu.
Variabel Penelitian Tabel 1 Variabel Penelitian dan Rumus-rumusnya Rasio Keuangan Daerah Rumus Rasio Kemandirian Daerah (Realisasi PAD) / (Realisasi Transfer Pusat+Pinjaman)  x 100 Rasio  Keserasian  (Belanja Operasional) (Realisasi Belanja Operasional) / (Realisasi Belanja Daerah)  x 100 Rasio  Keserasian  (Belanja Modal) (Realisasi Belanja Modal ) / (Realisasi Belanja Daerah)  x 100
Rasio Pertumbuhan (Realisasi PAD T h Sekarang-Th Lalu) / (Realisasi PAD T h Lalu) x 100
Teknik Analisis
Setelah keseluruhan data keuangan diolah menggunakan rumus rasio-rasio keuangan, maka langkah selanjutnya adalah mengukur hasil yang diperoleh dengan kriteria-kriteria berikut:
1. Rasio Kemandirian Daerah Tabel 2 Kriteria Kemandirian Daerah Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali ≤25 Instruktif Rendah >25 s.d. 50 Konsultatif Sedang >50 s.d. 75 Partisipatif Tinggi >75 s.d. 100 Delegatif
Berikut penjelasan terhadap pola hubungan dalam tabel di atas:
a. Pola hubungan instruktif, merupakan pola hubungan di mana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
b. Pola hubungan konsultatif, merupakan pola hubungan di mana pemerintah pusat sudah mulai berkurang dalam ikut campur tangan terhadap kemandirian daerah karena dinilai sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
c. Pola  hubungan  partisipatif,  merupakan  pola  hubungan  di  mana  peranan  pemerintah  pusat  sudah  mulai berkurang. Hal ini disebabkan karena daerah yang tingkat kemandiriannya  mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daaerah.
d. Pola hubungan delegatif, merupakan pola hubungan  di mana pemerintah sudah tidak ada ikut campur tangan dan daerah tersebut dinilai sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam menjalankan otonomi daerah.
2. Rasio Keserasian (Belanja Operasional dan Belanja Modal)
Proporsi  umum  untuk belanja  modal, yaitu  5-20%  dari belanja daerah (Mahmudi,  2016).  Dengan demikian, sisanya dapat digunakan untuk belanja operasional dan belanja lainnya.
3. Rasio Pertumbuhan
Rasio  ini  pada  umumnya  berfungsi  untuk  mengevaluasi  potensi  suatu  daerah  yang  perlu  mendapatkan perhatian.  Semakin  tinggi  nilai  total  pendapatan  asli  daerah  yang  diikuti  oleh  semakin  rendahnya  belanja operasi akan  menghasilkan  pertumbuhan yang  positif.  Artinya, daerah tersebut telah  mampu  mempertahankan serta meningkatkan pertumbuhan periode satu ke periode selanjutnya. Begitupun sebaliknya, jika semakin tinggi nilai PAD yang diikuti oleh  semakin rendahnya belanja modal, maka pertumbuhan akan dinilai negatif. Artinya, daerah  tersebut belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.
Langkah terakhir dari teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menyajikan data yang telah diolah ke dalam bentuk tabel dan grafik serta menginterpretasikan tabel dan grafik yang telah ditambahkan tersebut ke dalam bagian hasil dan pembahasan. Selanjutnya, hasil intepretasi akan didiskursuskan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisa Kinerja Keuangan Daerah
a. Rasio Kemandirian Daerah

## Tabel 3
Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah No. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kinerja 8 Pemprov 2022 2023 1 Bangka Belitung 47,72% 38,44% 2 Kepulauan Riau 74,77% 87,21% 3 Maluku 24,88% 29,81% 4 Maluku Utara 31,77% 25,39% 5 Nusa Tenggara Barat 76,95% 83,94% 6 Nusa Tenggara Timur 38,67% 49,64% 7 Sulawesi Tenggara 33,61% 40,02% 8 Sulawesi Utara 57,19% 85,84% Rerata Keseluruhan 48,20% 55,03%
Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian daerah pada tabel 3, menunjukkan bahwa selama periode 2022- 2023  kinerja  tertinggi  terdapat  pada  Pemprov  Nusa  Tenggara  Barat.  Ijtihad  &  Harsono  (2024)  menjelaskan  bahwa Pemprov Nusa Tenggara Barat memang merupakan
wilayah yang diberlakukan otonomi daerah. Difinubun et al. (2021) menjelaskan bahwa Provinsi Maluku memang menjadi salah  satu  daerah  yang  terindikasi  kuat  berkinerja  keuangan  rendah  akibat  program  pemekaran  daerah.  Walaupun demikian, kondisi pascapandemi juga memicu berbagai permasalahan ekonomi yang berimbas pada keuangan daerah.
Apabila dilihat secara  keseluruhan, kinerja  keuangan 8  provinsi  maritim  mengenai kemandirian daerah berada di angka 48,20% pada tahun 2022 dan 55,03% pada tahun 2023. Dengan demikian, terdapat tren kenaikan sebesar 6,83% dalam  1  tahun.  Jika  dikaji  menggunakan  pola  hubungan  dengan  kemampuan  keuangan  (pada  tabel  2), menunjukkan  bahwa  8  provinsi  maritim  memiliki kemampuan  keuangan  rendah  menuju  sedang,  sedangkan  pola hubungannya  adalah  konsultatif  menuju  partisipatif.  Pola  tersebut  menunjukkan  bahwa  kemandirian  dari  8  provinsi maritim masih memiliki dependensi. Pola hubungan tersebut juga mencerminkan kondisi di mana pemerintah pusat sudah mulai berkurang dalam ikut campur tangan terhadap kemandirian daerah karena dinilai sedikit lebih mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Namun, belum sepenuhnya mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Jika hal ini terus berlanjut,  maka akan berpotensi  menimbulkan  potensi  ketergantungan  dan  kemampuan keuangan yang sedang sehingga berpengaruh pada proses pembangunan pada provinsi tersebut. Tentunya ini menjadi tantangan untuk dapat menuju Visi Indonesia, yaitu sebagai Poros Maritim Dunia.
b. Analisa Rasio Keserasian

## Tabel 4
Hasil Perhitungan Rasio Keserasian No. Pemerintah  Provinsi (Pemprov) Rasio Belanja Operasional Rasio Belanja Modal 2022 2023 2022 2023 1 Bangka Belitung 65,58% 62,43% 14,65% 18,19% 2 Kepulauan Riau 36,30% 67,05% 14,37% 14,51% 3 Maluku 67,24% 70,25% 26,57% 24,18% 4 Maluku Utara 72,36% 72,60% 18,40% 17,58% 5 Nusa Tenggara Barat 62,38% 72,84% 22,37% 7,95% 6 Nusa Tenggara Timur 62,23% 68,12% 25,26% 14,58% 7 Sulawesi Tenggara 54,34% 60,89% 32,90% 24,10% 8 Sulawesi Utara 62,02% 67,85% 21,22% 12,55% Rerata Keseluruhan 60,31% 67,76% 21,97% 16,71%
Pada  tabel  4  menunjukkan  hasil  perhitungan  rasio  keserasian  pada  8  provinsi  maritim  mengenai  realisasi belanja  operasional  dan  belanja  modal  selama  periode  tahun  2022 – 2023.  Untuk  melihat  tingkat  keserasian  di antara  belanja  operasional  dan  belanja  modal,  maka  ditetapkan  belanja  modal  sebagai  basis  dalam  membuat penarikan intepretasi. Jika persentase belanja modal mendekati 20%, maka dapat diintepretasikan bahwa tingkat keserasiannya terhadap belanja operasional adalah sangat tinggi/sangat serasi. Pada dasarnya, rasio keserasian merupakan proporsi umum untuk belanja modal, yaitu 5-20% dari belanja daerah. Artinya, sisa lebih dari belanja modal dapat digunakan untuk belanja operasional dan belanja lainnya. Secara keseluruhan, kinerja keuangan 8 provinsi  maritim  pada  rasio  belanja  modal  berada  di  angka  21.97%  pada  tahun  2022  dan  16,71%  pada  tahun 2023. Meskipun terlihat mengalami penurunan sebesar 5,26%, namun masih mendekati kriteria 20% untuk belanja modal. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio belanja modal masih serasi. Selain itu, dapat dilihat pada realisasi belanja operasional
sebesar 60,31% pada
tahun  2022  dan  67,76%  pada  tahun  2023.  Hal  tersebut  menunjukkan  terjadi  kenaikan  pada  rasio  belanja operasional sebesar 7,45%.
Hal  tersebut  selaras  dengan  penelitian  dari  Fathiyah  et  al.  (2021),  yang  menjelaskan  bahwa  umumnya proporsi belanja operasi selalu mendominasi dari seluruh total belanja daerah, yaitu sekitar 60-90%. Di sisi lain, rasio belanja modal sendiri merupakan komparasi dari jumlah keseluruhan dari belanja modal yang terealisasi dengan jumlah keseluruhan belanja daerah. Dengan demikian, biasanya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah  5-20%.  Dengan  demikian,  hasil  perhitungan  rasio  belanja  operasional  dan  modal  provinsi  maritim merupakan hal yang telah seimbang dan normal.
c. Analisa Rasio Pertumbuhan

## Tabel 5
Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan No. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kinerja 8 Pemprov 2022 2023 1 Bangka Belitung 21,74% -12,90% 2 Kepulauan Riau 21,80% 25,12% 3 Maluku 41,08% -40,81 4 Maluku Utara 16,89% 3,99% 5 Nusa Tenggara Barat 21,37% -4,47% 6 Nusa Tenggara Timur 10,15% 9,71% 7 Sulawesi Tenggara 3,34% 2,64% 8 Sulawesi Utara 11,77% -0,29% Rerata Keseluruhan 18,52% -2,13%
Berdasarkan pada hasil perhitungan rasio pertumbuhan selama periode 2022-2023, Pemprov Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara yang berhasil mencatat pertumbuhan positif secara konsisten dari tahun  ke tahun.  Meskipun terjadi  penurunan yang  cukup  signifikan,  khususnya pada  Pemprov  Maluku  Utara. Pada provinsi lainnya, Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara mengalami penurunan yang cukup ekstrim, bahkan minus di tahun 2023. Namun secara keseluruhan, kinerja keuangan provinsi maritim mengenai  pertumbuhan  daerah  mengalami  pertumbuhan  positif  di  tahun  2022  sebesar  18,52%  dan  mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2023 sebesar -2,13%. Suroyo (2023) menjelaskan bahwa kondisi pada tahun 2022 -2023  mengalami  ekstrim  pada  bagian  keuangan,  khususnya pada wilayah maritim di  Indonesia.  Hal ini dapat diakibatkan dari pascapandemi  karena kondisi perekonomian sedang mengalami pemulihan.
2. Analisa Keuangan Daerah Berdasarkan Klasterisasi
Pada bagian ini, kami membagi 8 daerah ke dalam 3 klaster sebagai berikut:
a. Klaster Wilayah Indonesia Barat (WIB)
1) Rasio Kemandirian Daerah

## Tabel 6

## Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah WIB
No. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kinerja 8 Pemprov 2022 2023 1 Bangka Belitung 47,72% 38,44% 2 Kepulauan Riau 74,77% 87,21% Rerata Keseluruhan 61,25% 62,83%
Berdasarkan  pada  hasil  perhitungan  rasio  kemandirian  daerah  WIB,  menunjukkan  bahwa  kinerja  gabungan Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau pada tahun 2022-2023 masuk dalam kategori sedang. Hal tersebut berdasar pada hasil rerata keseluruhan pada tahun 2022 sebesar 61,25% dan tahun 2023 sebesar 62,83%. Dengan demikian, terjadi peningkatan pada rasio kemandirian sebesar 1,58% pada tahun 2022 dan 2023. Kemampuan keuangan  menunjukkan  pola  hubungan  yang  partisipatif.  Artinya,  peranan  pemerintah  pusat  sudah  mulai berkurang  karena  daerah  tersebut  telah  memiliki  kemandirian  mendekati  mampu  melaksanakan  urusan  otonomi daerah. Namun, apabila dibandingkan antarprovinsi, Bangka Belitung  dengan  Kepulauan  Riau  memiliki  perbedaan rasio  kemandirian  lebih  dari  30%  pada  tiap  tahunnya.  Hal  tersebut  menunjukkan  adanya  ketimpangan, walaupun provinsi tersebut terdapat pada wilayah yang sama. Alvaro (2022) dan Candra et al. (2019) memaparkan bahwa alasan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  pada  Kepulauan  Riau  tinggi  disebabkan  Provinsi ini memiliki PAD yang lebih besar dari dana transfer pemerintah pusat.
2) Analisa Rasio Keserasian

## Tabel 7
Hasil Perhitungan Rasio Keserasian WIB No. Pemerintah  Provinsi (Pemprov) Rasio Belanja Operasional Rasio Belanja Modal 2022 2023 2022 2023 1 Bangka Belitung 65,58% 62,43% 14,65% 18,19% 2 Kepulauan Riau 36,30% 67,05% 14,37% 14,51% Rerata Keseluruhan 50,94% 64,74% 14,51% 16,35%
Berdasarkan  pada  hasil  perhitungan  rasio  keserasian  daerah  WIB,  yaitu  Pemprov  Bangka  Belitung  dan Kepulauan  Riau  pada  tahun  2022  dan  2023  masuk  dalam  kategori  serasi.  Hal    tersebut  terlihat  dari  rasio belanja modal mendekati 20%, yaitu 14,51% pada tahun 2022 dan 16,35% pada tahun 2023. Pada masing- masing provinsi pun juga memiliki kesamaan dalam rasio belanja modal. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada rasio belanja operasional secara rerata keseluruhan, yaitu sebesar 50,94% pada tahun 2022 dan 64,74% pada tahun 2023. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan rasio  belanja operasional Kepulauan Riau sebesar 30,75% antara tahun 2022 dengan 2023. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2022) dan Palupi  et  al.  (2022)  menjelaskan  bahwa  terdapat  beberapa  penyebab  rasio  belanja  operasional  Kepulauan Riau melonjak. Pertama, adanya peningkatan realisasi belanja di mana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berhasil mengakomodir belanja anggaran pada tahun anggaran 2022, yang membuat Provinsi Kepulauan Riau menduduki  peringkat  ke-4  dari  seluruh  Indonesia  berdasarkan  akumulasi  data  Laporan  Realisasi  Anggaran (LRA)  sampai  dengan  18  Juni  2022.  Kedua,  percepatan  belanja  APBD  yaitu,
Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  mendukung  arahan  Sekjen  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri), Suhajar Diantoro untuk melakukan percepatan belanja APBD tahun 2022 dengan perbelanjaan yang benar dan tepat.  Ketiga,  adanya  perbaikan  biaya  operasional  di  mana  perhitungan  rerata  rasio  biaya  operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah 78,89%, yang menunjukkan adanya potensi untuk perbaikan biaya operasional.  Keempat,  karena  adanya  inflasi  yang  terjadi  pada  kabupaten/kota  se-Provinsi  Kepulauan  Riau tahun anggaran 2022 telah menyebabkan rasio belanja operasional melonjak.
3) Analisa Rasio Pertumbuhan

## Tabel 8
Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan WIB No. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kinerja 8 Pemprov 2022 2023 1 Bangka Belitung 21,74% -12,90% 2 Kepulauan Riau 21,80% 25,12% Rerata Keseluruhan 21,77% 6,11%
Berdasarkan  pada  perhitungan  rasio  pertumbuhan  WIB  bahwa  terjadi  penurunan  signifikan pada  Pemprov Bangka Belitung dan Kepulauan Riau pada tahun 2022 dan 2023. Penurunan signifikan tersebut secara rerata keseluruhan  kedua  provinsi  tersebut  sebesar  15.66%.  Namun,  apabila  dilihat  dari  masing-masing  provinsi, penurunan  signifikan  terjadi  pada  Pemprov  Bangka  Belitung  saja,  yaitu  sekitar  minus  34,64%,  sedangkan Kepulauan  Riau  naik  sebesar  3.32%.  Perbedaan  kontras  tersebut  terjadi  karena  adanya  perbedaan kepimpinan,  sumber daya alam maupun manusia, serta faktor eksternal lainnya. Azwar (2023) menjelaskan bahwa kawasan  timur  Indonesia  memang  mengalami  kemandirian  yang  rendah,  yang  mana  penerapan  desentralisasi fiskal  meningkatkan  ketergantungan  fiskal  daerah  terhadap  pemerintah  pusat  karena  PAD  tidak  dapat memenuhi kebutuhan belanja daerah.
b. Klaster Wilayah Indonesia Tengah (WITA)
1) Rasio Kemandirian Daerah

## Tabel 9
Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah WITA No. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kinerja 8 Pemprov 2022 2023 1 Nusa Tenggara Barat 76,95% 83,94% 2 Nusa Tenggara Timur 38,67% 49,64% 3 Sulawesi Tenggara 33,61% 40,02% 4 Sulawesi Utara 57,19% 85,84% Rerata Keseluruhan 51,61% 64,86%
Berdasarkan  pada  perhitungan  rasio  kemandirian  daerah  WITA  yang  terdiri  dari  4  Provinsi, terdapat  peningkatan secara  rerata  keseluruhan  selama  tahun  2022  dan  2023  sebanyak  13.25%.  Pada  masing-masing  provinsi  juga mengalami  peningkatan,  khususnya  pada  Sulawesi Utara  yang  mengalami  peningkatan  sebesar  28.65%  dalam kurun waktu 2022 dan 2023.
Rerata  keseluruhan  kemandirian  menunjukkan  kemampuan  keuangan  pada  level  sedang,  dengan  pola hubungan  partisipatif.  Artinya,  peranan  pemerintah  pusat  sudah  mulai  berkurang  serta  provinsi  pada  WITA  ini memiliki tingkat kemandirian yang mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Alfansa & Wibowo (2022) serta Awani & Hariani (2021) menjelaskan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah di Indonesia tengah cenderung  sama  karena  semua  daerah  di  Indonesia  timur  memiliki  sistem  otonomi  yang  sama,  yang  mengatur kewenangan  dan  hak-hak  pemerintah  daerah  serta  infrastruktur  dan  kinerja  administrasi  keuangan  yang cenderung sama.
2) Analisa Rasio Keserasian
Tabel 10 Hasil Perhitungan Rasio Keserasian WITA No. Pemerintah  Provinsi (Pemprov) Rasio Belanja Operasional Rasio Belanja Modal 2022 2023 2022 2023 1 Nusa Tenggara Barat 62,38% 72,84% 22,37% 7,95% 2 Nusa Tenggara Timur 62,23% 68,12% 25,26% 14,58% 3 Sulawesi Tenggara 54,34% 60,89% 32,90% 24,10% 4 Sulawesi Utara 62,02% 67,85% 21,22% 12,55% Rerata Keseluruhan 60,24% 67,43% 25,44% 14,80%
Berdasarkan pada hasil perhitungan rasio keserasian pada provinsi maritim daerah WITA pada tahun 2022 dan tahun  2023  menunjukkan  bahwa  dalam  kategori  serasi  (mendekati  20%).  Namun  terjadi  penurunan  pada tahun 2022 dan 2023 secara rerata keseluruhan sebesar 10,64%. Sedangkan pada rasio belanja operasional secara rerata keseluruhan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,19%. Sukama (2020) menjelaskan bahwa wilayah provinsi di WITA memiliki kesamaan dalam karakteristik  pembangunannya, sehingga bagian operasional dan belanja modal rata-rata mengalami kesamaan. Juni (2020) menjelaskan bahwa daerah WITA  memiliki sumber  daya alam dan  manusia  yang senada serta proses  pemerintahan  yang sama  sehingga menyebabkan  belanja  operasional  dan  modal  seimbang.  Hal  ini  juga  selaras  dengan  penelitian  dari  Sukroso (2019) dan Caki (2023).
3) Analisa Rasio Pertumbuhan
Tabel 11 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan WITA No. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kinerja 8 Pemprov 2022 2023 1 Maluku 41,08%% -40,81% 2 Maluku Utara 16,89% 3,99% Rerata Keseluruhan 28,95% -18,41%
Tabel  11  menampilkan  kinerja  Pemprov  yang  tergabung  ke  dalam  klaster  WITA  mengenai  pertumbuhan  daerah selama  periode  2022-2023.  Hasilnya,  kinerja  gabungan  untuk  kedua  provinsi  (Maluku  dan  Maluku  Utara)  pada periode 2022-2023 mengalami tren pertumbuhan yang fluktuatif dan cenderung menurun.
c. Klaster Wilayah Indonesia Timur (WIT)
1) Rasio Kemandirian Daerah
Tabel 12 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah WIT No. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kinerja 8 Pemprov 2022 2023 1 Maluku 24,88% 29,81% 2 Maluku Utara 31,77% 25,39% Rerata Keseluruhan 28,33% 27,60%
Berdasarkan  pada  hasil  perhitungan  rasio  kemandirian  daerah  WIT  tahun  2022-2023  yang  terdiri  dari  Provinsi Maluku dan Maluku Utara, menunjukkan rerata keseluruhannya adalah 28,33% pada tahun 2022 dan 27,60% pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan  kemandirian daerah sebesar 0,73%. Perhitungan rasio demikian menunjukkan bahwa kemandirian daerah WIT masih dalam kategori rendah dan memiliki pola hubungan yang  konsultatif.  Artinya,  peranan  pemerintah  pusat  mulai  berkurang  dalam  ikut  campur  tangan  terhadap kemandirian  daerah  karena  dinilai  sedikit  lebih  mampu  melaksanakan  otonom  daerah.  Arief  (2020)  menjelaskan bahwa daerah WIT memiliki kecenderungan dalam sumber daya alam dan manusia yang sama. Hal ini juga selaras dengan penelitian dari Agung (2023). Namun, jika dikaji per provinsi, peningkatan rasio kemandirian hanya terjadi pada provinsi Maluku, sedangkan Maluku Utara mengalami penurunan sebesar 6,38%.
2) Analisa Rasio Keserasian
Tabel 13 Hasil Perhitungan Rasio Keserasian WIT No. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Rasio Belanja Operasional Rasio Belanja Modal 2022 2023 2022 2023 1 Maluku 67,24% 70,25% 26,57% 24,18% 2 Maluku Utara 72,36% 72,60% 18,40% 17,58% Rerata Keseluruhan 69,80% 71,43% 22,49% 20,88%
Berdasarkan pada hasil perhitungan rasio keserasian belanja operasional dan belanja modal pada tahun 2022-2023 di WIT, menunjukkan bahwa kinerja gabungan kedua provinsi masuk dalam kategori serasi karena mendekati 20%. Hal tersebut selaras dengan penelitian dari Ijon (2022) dan Caju (2023) menjelaskan bahwa Maluku dan Maluku Utara memiliki keserasian dalam rasio belanja operasional dan belanja modal.
3) Analisa Rasio Pertumbuhan
Tabel 14 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan WIT No. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kinerja 8 Pemprov 2022 2023 1 Maluku 41,08% -40,81 2 Maluku Utara 16,89% 3,99% Rerata Keseluruhan 28,99% -18,41%
Berdasarkan pada hasil perhitungan rasio pertumbuhan WIT pada tahun 2022 dan 2023 di  Pemprov Maluku dan Maluku  Utara  menunjukkan  bahwa  terjadi  penurunan  ekstrim.  Penurunan  tersebut  secara  rerata  keseluruhan sebesar
47,4%. Sementara itu,
apabila melihat dari masing-
masing Pemprov, terlihat yang mengalami penurunan rasio pertumbuhan secara  ekstrim adalah Pemprov Maluku, yaitu  sebesar  81,89%,  sedangkan  Maluku  Utara  mengalami  penurunan sebesar 12,9%.  Awani &  Hariani  (2021) menjelaskan  bahwa  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  di  WIT  cenderung  menurun  karena  PAD  cenderung rendah,  infrastruktur  dan  pelayanan  publik  yang  kurang  baik  sehingga  memengaruhi  kinerja  keuangan pemerintah daerah yang rendah serta         manajemen pengelolaan keuangan daerah yang belum baik.
Secara keseluruhan, rasio kemandirian daerah pada 8 provinsi maritim pada level rendah menuju sedang. Jika melihat  rasio  kemandirian  daerah  per  wilayah,  yaitu  WIB,  WITA,  dan  WIB,  menunjukkan  bahwa  terjadi  adanya ketimpangan  antarprovinsi  pada  wilayah  WIB,  sedangkan  adanya  kestabilan  rasio  kemandirian  antarprovinsi secara  konsisten  pada  wilayah WITA.  Justru  terjadi  penurunan  secara  bersamaan  pada  wilayah  WIT.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa walaupun secara keseluruhan terlihat rasio kemandiriannya hampir sama, namun masing- masing wilayah menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaan kemandirian keuangan masing-masing daerah bergantung dari bagaimana  pemasukan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  serta  tingkat  optimalisasi  pengelolaan  PAD  dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut (Syam & Zulfikar, 2022). Lebih lanjut, Azwar (2023) turut menjelaskan bahwa teradapat  beberapa penyebab utama rendahnya kemandirian daerah di suatu provinsi. Di antaranya adalah potensi PAD yang rendah di daerah tersebut serta beban belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang cukup besar  selama  periode  desentralisasi  fiskal.  Pada  dasarnya, komponen  penting  dalam  meningkatkan  kemandirian daerah  adalah  pengelolaan  APBD  yang  lebih  logis  dan  menghasilkan  investasi.  Namun,  memang  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  anggaran  operasional  terutama  belanja  pegawai  terus  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kinerja  lembaga  pemerintah  dan  birokrasi.  Dengan  demikian,  efisiensi  belanja  menjadi  faktor  utama  dalam  mencapai aspek  kemandirian  daerah  ini  dapat  dicapai  melalui  pembuatan  anggaran  partisipatif  yang mendukung kinerja aparatur.
Dengan  demikian,  apabila  melihat  rasio  keserasian  dari  belanja  operasional  dan  belanja  modal,  secara keseluruhan justru 8 provinsi maritim ini memiliki keserasian yang baik. Hal tersebut terlihat dari rerata belanja modal mendekati  20%.  Rasio  belanja  operasional  mengalami      peningkatan,  sedangkan  rasio  belanja  mengalami penurunan secara rerata keseluruhan. Rasio  belanja operasional mengalami peningkatan, sedangkan rasio belanja modal mengalami penurunan secara rerata keseluruhan. Namun, apabila melihat dari per wilayah terjadi peningkatan pada  rasio  belanja  operasional,  sedangkan  rasio  belanja  modal  turun  dan  konsisten.  Soleh  (2015) menjelaskan bahwa rasio belanja operasi mengalami peningkatan, dapat disebabkan semakin tingginya realisasi belanja operasi.
Mengenai  rasio  pertumbuhan,  secara  rerata  keseluruhan  8  provinsi  maritim  di  Indonesia  mengalami penurunan,  bahkan  mencapai  angka  minus,  sedangkan  jika  melihat  dari  masing-masing  wilayah juga  mengalami penurunan, walaupun terdapat beberapa provinsi yang justru naik, yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Bappeda (2023) dan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2023) menjelaskan bahwa alasan rasio pertumbuhan provinsi maritim di tahun 2022 dan justru minus di tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pandemi COVID-19 telah memengaruhi ekonomi global, termasuk ekonomi provinsi di daerah kelautan. Beberapa sektor, seperti perikanan, perkebunan, dan peternakan, yang biasanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi di daerah kelautan, mungkin telah mengalami dampak negatif dari pandemi. Kedua, kontraksi ekonomi global dapat memengaruhi ekspor dan impor, yang pada akhirnya  berdampak  negatif  pada  pertumbuhan  ekonomi  provinsi  di  daerah  kelautan.  Jika  ekspor  dan  impor mengalami  kontraksi,  maka  pertumbuhan  ekonomi  provinsi  di  daerah  kelautan  juga  akan
mengalami  dampak  negatif.  Ketiga,  pengeluaran  Produk  Domestik  Bruto  (PDRB)  yang  rendah  atau  minus  sehingga pertumbuhan ekonomi provinsi di daerah kelautan juga akan mengalami dampak negatif. Keempat, pertumbuhan industri melemah.  Kelima,  pengeluaran  PDRB  menurut  lapangan  usaha  dan  pengeluaran  melemah.  Keenam,  pengeluaran konsumsi  melemah,  dan  ketujuh  adalah  persentase  penduduk  miskin  meningkat  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  di provinsi daerah kelautan juga akan mengalami dampak negatif. Hal ini juga diperkuat dari press release dari BPS tahun  2023  dan 2024.  Dengan  demikian,  dapat  dilihat  bahwa  provinsi  maritim  di  Indonesia  memiliki  kinerja keuangan  yang sedang  sehingga  memungkinkan adanya  potensi untuk  dapat  meningkatkan  menuju level  lebih tinggi dalam rangka mencapai visi Indonesia, yaitu menyongsong poros maritim dunia pada tahun 2045.

## SIMPULAN
Secara keseluruhan, kinerja keuangan pada provinsi maritim Indonesia pada level sedang. Hal  tersebut terlihat dari aspek rasio kemandirian daerah yang menunjukkan bahwa level rendah menuju sedang. Pada aspek rasio keserasian  menunjukkan  keserasian  dengan  rasio  belanja  operasional  yang semakin  meningkat  dan  rasio  belanja modal yang semakin menurun. Pada aspek rasio pertumbuhan mengalami penurunan ekstrim hingga minus secara rerata keseluruhan.  Pada  masing-masing  wilayah  memiliki  kesamaan,  yaitu  rasio  keserasian  yang  stabil,  rasio  pertumbuhan yang semakin menurun, dan rasio kemandirian daerah yang berbeda di tiap wilayah Indonesia.

## KETERBATASAN DAN SARAN
Tulisan ini memiliki potensi untuk dapat dikembangkan lagi, baik dari sisi metodologi maupun tujuan penelitian yang lebih spesifik. Kami menyadari tulisan ini cukup sederhana, namun substansial sehingga kami berharap akan ada lebih banyak lagi tulisan-tulisan yang menyoroti isu keuangan di daerah-daerah kepulauan (maritim), tentunya dengan sudut  pandang  dan  desain  penelitian  yang  komprehensif.  Keterbatasan  memaparkan  hal-hal  yang  sebenarnya tercakup di dalam lingkup penelitian, tetapi karena kesulitan metodologis atau prosedural tertentu, tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti.
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan  dan kajian mendalam mengenai masing-masing rasio  pada  tiap  provinsi  maritim  di  Indonesia.  Di  samping  membuka  peluang  eksplorasi  mengenai  strategi peningkatan kinerja keuangan publik, khususnya pada wilayah provinsi maritim di Indonesia. Secara teori, ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kajian mengenai pengembangan pengelolaan keuangan sektor publik serta memberikan masukan dalam hal kebijakan dan strategi bagi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfansa, R., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid- 19. Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan , 4 (3), 150 – 168.
Alvaro,  R.  (2022).  Gambaran  Kemampuan  Keuangan  Provinsi  di  Wilayah  Barat  Indonesia  dan Kebijakan  pada Transfer ke Daerah Tahun 2010-2020. Jurnal Budget , 7 (1), 56 – 75.
Awani,  M.  F.,  &  Hariani,  S.  (2021).  Analisa  Rasio  Kemandirian  Daerah  dan  Rasio  Keuangan  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 3 (2), 95 – 102.
Ayu Permatasari, P., & Narastri, M. (2023). Analysis  of Budgeting and Budget Realization Reports in View of Regional Regulation  Number  9  of  2021  (Case  Study  of  The  Surabaya  Population and  Civil  Registration  Service). Management Studies and Entrepreneurship Journal , 4 (2), 1652 – 1659.
Azwar. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di  Sulawesi  Selatan Tahun 2017-2021. Jurnal Manajemen Keuangan Publik , 7 (1), 1 – 25. Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2022). Realisasi  Belanja  Pemprov  Kepri  Semenster  I-2022 Terbaik  Keempat  se-Indonesia .  https://kepri.bpk.go.id/realisasi-  belanja-pemprov-kepri-semenster-i- 2022-terbaik-keempat-se-indonesia/
Candra, D., Ratnawati, V., & Mutia, Y. (2019). Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Jurnal Ekonomi , 27 (2), 146 – 159. Chartady, R., Meifari, V., Wulandari, T., & Utami, R. (2022). Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Open Journal Systems , 17 (1), 93 – 100. Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau dari Rasio dan Indeks Keuangan. Fair : Financial & Accounting Indonesian Research , 1 (1), 62 – 80. Fathiyah, F., Sukmana, A., & Majid, H. (2021). Analisis Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains) , 6 (1), 117.
Harahap,  H.  F.  (2020).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tapanuli  Tengah. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 4 (1), 34 – 38.
Hilmawan, R., Aprianti, Y., Yudaruddin, R., Anggraini Bintoro, R. F., Suharsono, Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Public Sector Innovation in Local Government and Its Impact on  Development  Outcomes:  Empirical Evidence in Indonesia. Heliyon , 9 (12). 1 – 13.
Ijtihad,  R.,  &  Harsono,  I.  (2024).  Pengaruh  Rasio  Kemandirian  Daerah,  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah,  dan Pengelolaan  Belanja  Daerah  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  Rauhul Ijtihad. Jurnal  Ganec  Swara , 18 (1), 41 – 50. Kelen,  J.  (2019,  June  12). Delapan  Provinsi  Kepulauan  Sepakat  Membentuk  BKSDK . https://www.beritasatu.com/nasional/416125/delapan-provinsi-kepulauan-sepakatbentuk- bksdk.
Onibala, A., Rotinsulu, T. O., Pingkan, I., & Rorong, F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah  Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  dan  Keuangan  Daerah (Vol.  22, Issue 2).
Palupi, D., Dassaad, Riyanti, & Wahyudi, B. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah  pada  Pemerintahan  Provinsi  Kepulauan  Riau  Sebelum  Pandemi  dan  Saat  Pandemi  COVID  19 Tahun 2019-2021. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) , 6 (3), 1819 – 1832. Soleh, A. (2015). Analisis Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Ekombis Review , 28 – 38. Syam, F., & Zulfikar, A.
(2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan  Masyarakat  di  Kabupaten Kaimana. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau , 2 (2), 98 – 114.
Tatroman,  A.,  Monierdin,  K.,  &  Digdowiseso,  K.  (2023).  Analisis  Kualitas  Kinerja  Keuangan  Daerah  Provinsi  Maluku Tahun 2017-2021. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah , 5 (5), 2317 – 2330. Wibawa, A., Antarini, L., & Marsitadewi, K. E. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik , 8 (1), 20 – 34.
Zukhri,  N.  (2020).  Kinerja  Keuangan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  Ditinjau  dari  Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. Indonesian Treasury Review , 5 (5), 143 – 149.