## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 1 No 1, Mei 2017 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200

## KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PENGUJIAN UNDANG- UNDANG (PUTUSAN No.44/PUU-XII/2014)

## CONSTITUTIONAL COURT AUTHORITY IN DECIDING UPON JUDICIAL REVIEW (DECISION
NO. 44/PUU-XII/2014)

## Thimon Febby
Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : timon@unmus.ac.id
Naskah diterima: 02 April 2017 direvisi: 10 April 2017 disetujui: 12 Mei 2017

## Abstrak
Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (1)  PMK  Nomor  06  Tahun  2005  yang  dimaksud  pengujian  adalah pengujian  formil  dan/atau  materil.  Sedangkan  Hak  dan/atau  kewenangan  konstitusional  adalah hak dan/atau kewenangan yang diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.  Terhadap  hal  diatas  maka  Mahkamah  Konstitusi  telah  memeriksa  dan  mengadili serta memutuskan perkara dengan Nomor Register 44/PUU- XII/2014 Tentang Pengujian Undang –  Undang.  Putusan  ini  bersifat  prinsip,  masif  dan  sistematis  sehingga  mempengaruhi  hak konstitusionalitas  pemohon.  Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  mahkamah  konstitusi  berwenang untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  permohonan  pengujian  undang  –  undang  yang diajukan  para  pemohon.  Karena  dianggap  sebagai  badan  yudisial  yang  menjaga  hak  asasi manusia  sebagai  manifestasi  peran  penjaga  dan  penafsir  tunggal  konstitusi.  Dengan  demikian, Mahkamah  Konstitusi  memiliki  perluasan  kewenangan  dalam  memutus  Perkara  Pengujian Undang-Undang  berdasarkan  UUD  1945.  Kewenangan  mahkamah  konstitusi  dalam  memeriksa perkara pengujian undang-undang didasarkan atas keadilan. Demi keadilan mahkamah konstitusi mengesampingkan  kepastian  hukum,  demikian  juga  demi  keadilan  mahkamah  konstitusi mengutamakan  kepastian  hukum.  Sehingga  dasar  pertimbangan  yang  diambil  oleh  mahkamah konstitusi  dalam  menolak  permohonan  pemohon  sesuai  dengan  pasal  36  huruf  b  dan  c  PMK No.  06/2005  didasarkan atas kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi  untuk  menjaga  jangan  sampai  ada  ketentuan  konstitusi  yang  dilanggar  dengan  tetap memperhatikan asas proporsional.
Kata kunci: Kewenangan; Mahkamah Konstitusi; Pengujian Undang – Undang.

## Abstract
According to Article 1 Paragraph (1) of PMK Number 06  Year 2005 which meant the testing is formal  review  and  /  or  materially.  While the rights  and /  or constitutional  authority is  the right and  /  or  authority set  forth  in  the  Constitution  of  the Republic  of  Indonesia  Year  1945. Against the  above,  the  Constitutional  Court  has  to  examine  and  hear  and  decide  the  case  with Registration Number 44 / PUU-XII / 2014 About testing Act. This ruling is the principle, massive and  systematic  affecting  constitutional  rights  of  the  applicant.  Based  on  the  above,
the  constitutional  court  has  the  authority  to  examine,  hear,  and  decide  upon  the  petition  law presented by the applicant. Since it is considered as a judicial body that protect human rights as a  manifestation  of  the  role  of  caretaker  and  sole  interpreter  of  the  constitution.  Thus,  the Constitutional  Court  has  the  authority to  decide  upon  the  expansion  of  the  Case  Testing  by the Constitution  Act,  1945.  The  authority  of  the  constitutional  court  to  examine  cases  of  judicial review is based on justice. In justice to the constitutional court ruled out legal certainty, as well as  the  constitutional  court  of  justice  for  the  sake  of  legal  certainty  priority.  So  that  the consideration taken by the constitutional court in rejecting the plea the applicant in accordance with  article  36  letter  b  and  c  PMK  No.  06/2005  based  on  the  position  and  authority  of  the constitutional  court  as  a  guardian  of  the  constitution  to  keep  lest  there  violated constitutional provisions with regard to the principle of proportionate.
Key words : The authority; the Constitutional Court, Testing Act – Act.
copyrights©2017 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pemilihan  Sudah  satu  dekade  lebih  Mahkamah  Konstitusi  dibentuk.  Kehadiran  Makamah Konstitusi  sejak  2003  telah  mewarnai  perkembangan  hukum  dan  ketatanegaraan  di  Indonesia. Putusan  –  putusan  Mahkamah  Konsitusi  mengejutkan  banyak  pihak  dan  mendorong  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  lebih  dinamis,  sekaligus  telah  membawa  semangat  baru  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam pelembagaan kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudisial (kekuasaan  kehakiman). Dalam  sejarah  konstitusi  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  sebelum adanya  perubahan  terhadap  UUD 1945, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif (judicial) hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung (MA).
Amandemen  ketiga  Undang  –  Undang  Dasar  1945  telah  mengamanatkan  dalam  Pasal  24C empat  kewenangan  dan  satu  kewajiban  bagi  Mahkamah  Konstitusi.  Empat  kewenangan  tersebut adalah berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk  menguji  undang-  undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang  –  Undang  Dasar,  memutus pembubaran  partai  politik  dan  memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum.  Selain  itu, memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh presiden  dan/atau  wakil  presiden  menurut undang – undang dasar. 1
1 Mustafa Lutfi, Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia (Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi), Cetakan I, UII Press, Jogjakarta, 2010, hal. 2
Oleh  karena  itu,  Mahkamah  Konstitusi  disamping  berfungsi  sebagai  pengawal  konstitusi, penafsir  konstitusi,  juga  adalah  pengawal  demokrasi  (the  guardian  and  sole  interpreter  of  the constitution, as well as the guardian of the process of democration). 2
Pengalihan  Kewenangan  dari  Mahkamah  Agung  kepada  Mahkamah  Konstitusi  telah melahirkan  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  (PMK)  Nomor  06  tahun  2005  tentang  Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) PMK Nomor 06 Tahun  2005  yang  dimaksud  pengujian  adalah  pengujian  formil  dan/atau  materil.  Sedangkan  Hak dan/atau kewenangan konstitusional adalah hak dan/atau kewenangan  yang diatur dalam Undang – Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Terhadap  hal  diatas  maka  Mahkamah Konstitusi  telah  memeriksa  dan  mengadili  serta  memutuskan  beberapa  perkara  tentang  perkara pengujian  undang  –  undang  yang  dimohonkan  kepadanya.  Diantara  putusannya  yang  menarik perhatian  adalah  putusan  perkara  dengan  Nomor  Register  44/PUU-XII/2014  Tentang  Pengujian Undang – Undang.
Putusan ini bersifat prinsip, masif dan sistematis sehingga mempengaruhi hak konstitusionalitas pemohon . Sebagai  pengujian  undang-undang  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  terbatas  kepada pengujian  undang  –  undang  dan  dengan  jelas  Pasal  4  PMK  06/2005  menyatakan  bahwa permohoman pengujian Undang – undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
Permohonan tersebut akan dikabulkan apabila permohonan menyatakan bahwa pembentukan undang – undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam hal permohonan beralasan.
Dikabulkannya  permohonan  tersebut  oleh  Mahkamah  Konstitusi  apabila  permohonan pemohon dalam perkara tersebut mampu menguraikan:
1. Materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang – undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945.
2. Materi  muatan  ayat,  pasal,  dan/atau  bagian  dari  Undang-Undang  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Berdasarkan  hal  tersebut  seharusnya  Mahkamah  Konstitusi  menolak  untuk  memeriksa, mengadili  dan  memutuskan  perkara  tersebut  karena  bukan  merupakan  kewenangan  Mahkamah Konstitusi,  kenyataannya  Mahkamah  Konstitusi  tetap  memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan
2 Moh.Mahfud   MD, “ Kewenangan   Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian SengketaPerselisihan Hasil Pemilihan Umum ”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Surabaya, 7 april 2009
perkara tersebut  dan berpendapat  bahwa Mahkamah  Konstitusi  berwenang terhadap kasus  tersebut dan telah memberikan putusannya yang dibacakan Hari Selasa Tanggal 28 Juli 2014.
Fakta hukum inilah yang didalam persidangan pengujian undang-undang, Pemohon yang dalam kasus ini adalah Doni  Istyanto  Haro Mahdi dan Muhammad Umar, S.H., melalui kuasa hukumnya Dwi Istiawan, S.H. dkk., mengajukan permohonan pengujian (judicial Review) terhadap penjelasan pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap fakta  ini Mahkamah Konstitusi  melaui  Hakim  Konstitusi  untuk  sampai  kepada  putusannya  yaitu:  “Mengadili”, “Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya”
Terhadap  Amar  Putusan  tersebut  maka  Mahkamah  Konstitusi  telah  berwenang  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  permohonan  yang  diajukan  oleh  pihak  Pemohon.  Terlepas dari  kemelut  tentang  berwenang  atau  tidaknya  Mahkamah  Konsitusi  melakukan judicial  review terhadap  pemohon  yang  mempengaruhi  hak  –  hak  konstitusionalitas.  Berdasarkan  uraian permasalahan  tersebut  maka  penulis  perlu  meneliti  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.44/PUU- XII/2014.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  inti  dari  permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  memeriksa  sengketa  hasil perhitungan  suara  menurut  Pasal  4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 6/2005 menjadi  dasar  pertimbangan  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.44/PUU- XII/2014?
2. Bagaimanakah  dasar  pertimbangan  yang  diambil  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam menolak  permohonan  pemohon  sesuai  dengan  pasal  13  ayat  (3)  C  Peraturan Mahkamah  Konstitusi (PMK)?

## PEMBAHASAN
A. Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

## 1. Konstitusi
Secara  etimologis  ( =Constitution  =  Constitutie )  berasal  dari  akar  kata  dalam  bahasa  Latin Cum (bersama-sama) – struere (Lat.: statuere = membentuk, stare=berdiri ). Jadi Constitutio berarti
menetapkan  atau  membentuk  sesuatu  secara  bersama-sama.  Atau  segala  sesuatu  yang  ditetapkan atau dibentuk atau dibangun secara bersama-sama. 3
Mengingat  yang  dibentuk  adalah  suatu  negara,  maka  konstitusi  mengandung  permulaan  dari segala  macam  peraturan  pokok  mengenai  sendi-sendi  pertama  untuk  menegakkan  bangunan  besar yang bernama Negara. 4
Konstitusi  juga  merupakan  dokumen yang memuat aturan-aturan hukum yang sifatnya  pokok- pokok  atau  dasar  –  dasar,  baik  tertulis  ( written  constitution )  maupun  tidak  tertulis  ( unwritten constitution ) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu  negara. Konstitusi  yang  tertulis  itu ialah  Undang-Undang  Dasar,  sedangkan  konstitusi  yang  tidak  tertulis  itu  ialah  berupa  Konvensi; kebiasaan  dalam  ketatanegaraan.  Konstitusi  memiliki  fungsi-fungsi  yang  oleh  Jimly  Asshiddiqie diperinci sebagai berikut: 5
1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara;
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara;
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara dengan warga negara;
4. Fungsi  pemberi  atau  sumber  ligitimasi  terhadap  kekuasaan  negara  ataupunkegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara;
5. Fungsi  penyalur  atau  pengalih  kewenangan  dari  sumber  kekuasaan  yang  asli  kepada organ negara;
6. Fungsi  simbolik  sebagai  pemersatu  ( symbol  of  unity ),  sebagai  rujukan  identitas  dan keagungan kebangsaan ( identity of nation ), serta sebagai centre of ceremony ;
7. Fungsi  sebagai  pengendalian  masyarakat ( social  control ),  baik  dalam arti  sempit  hanya dibidang politik, maupun dalam arti luas menyangkut bidang sosial dan ekonomi;
8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat ( social engineering atau social reform ).
Dalam  praktik,  istilah  konstitusi  sering  digunakan  dalam  beberapa  pengertian.  Di  Indonesia, selain dikenal istilah konsitusi juga dikenal istilah undang-undang dasar. Demikian juga di Belanda, di samping dikenal istilah “ groundwet ” (undang-undang dasar), dikenal pula istilah “ constitutie ”.12 Akan tetapi Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim membedakan antara konstitusi dengan undang –
3 Eduardus   Marius   Bo,   Ilmu   Hukum   Tata Negara Indonesia (Dasar-Dasar dan Perubahannya), Cetakan I, Penerbit: Tunggal Mandiri Publishing, 2008, hal. 92
4 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara     Di     Indonesia,     Cetakan     Kelima, Penerbit: Dian Rakyat, 1983, hal. 10
5 M. Solly Lubis,  Hukum Tata Negara, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 30
undang dasar. Mereka berpendapat bahwa penyamaan  antara  konstitusi  dan  undang-undang dasar karena  suatu  kekhilafan  dalam  pandangan  orang  mengenai  konstitusi  pada  Negara  –  Negara modern. Kekhilafan ini disebabkan oleh  pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan  hukum  ditulis,  demi  mencapai  suatu  kesatuan  hukum,  kesederhanaan  hukum  dan kepastian hukum.
Sementara,  Sri  Soemantri  dalam  disertasinya  tidak  membedakan  istilah  konstitusi  dengan undang-undang  dasar. Sehingga pandangan beberapa sarjana mengenai konstitusi dapat dikatakan berlainan  satu  sama  lain.  Konstitusi  merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting  bagi  setiap  bangsa dan Negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya kenyataannya  Mahkamah  Konstitusi  tetap  memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan  perkara tersebut  dan  berpendapat  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  terhadap  kasus  tersebut. Konstitusi  dan  Negara  merupakan  dua  lembaga  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan  yang lainnya sebab tanpa konstitusi Negara tidak mungkin terbentuk.
Meskipun  sebagian  besar  pakar  kontitusi  menyebutkannya  lebih,  namun  pada  prinsipnya terdapat dua isi terpenting dari konstitusi, yaitu pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan hak asasi manusia ( the human rights ).
Undang-undang  dasar  sebagai  konstitusi  tertulis,  menurut  A.A.H.  Struyken,  merupakan dokumen formal yang berisi:
a. Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu yang lampau;
b. Tingkat – tingkat tertinggi perkembangan dalam ketatanegaraan bangsa;
c. Pandangan tokoh – tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
d. Suatu  keinginan,  dengan  mana  perkembangan  kehidupan  yang  adadi  ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
Konstitusi  lahir  sebagai  tuntutan  dan  harapan  masyarakatnya  untuk  mencapai  keadilan dengan  menyerahkannya  kepada  penyelenggara  negara.  Penyelenggaraan  negara  oleh penyelenggara  negara  haruslah  diberikan  batasan-batasan  dalam  bertindak,  jika  tidak  maka keinginan  untuk  terus  menguasai  dan  bertindak  sewenang-wenang  tanpa  memperdulikan  hak asasi  manusia  akan  terjadi.  Dengan  demikian  masyarakat  dalam  negara  harus  tetap mempertahankan hak-haknya baik sebagai kelompok masyarakat atau pun sebagai pribadi.
Suatu  negara  yang  memiliki  konstitusi,  maka  konstitusi  tersebut  harus  memuat  jaminan perlindungan  negara  terhadap  hak  asasi  manusia  serta  adanya  kedaulatan  rakyat,  maka  dengan demikian negara tersebut disebut sebagai negara konstitusional.
Apabila  suatu  negara  yang  konstitusinya  tidak  memuat  unsur  pokok  tersebut,  maka  negara tersebut  bukanlah  negara  konstitusional.  Untuk  itu  konstitusi  harus  memuat  perlindungan  dan jaminan  terselenggaranya  hak-hak  asasi  manusia  dan  hak  –  hak  sipil  lainnya  serta  membatasi kekuasaan  pemerintahannya  secara  seimbang  antara  kepentingan  penyelenggara  negara  dengan warga negaranya. Jadi bukan semata – mata karena sebuah negara telah memiliki konstitusi.

## 2. Mahkamah Konstitusi
Kekuasaan  pada  umumnya  diklasifikasikan  menjadi  tiga  cabang,  walaupun  kelembagaan Negara  saat  ini  mengalami  pekembangan  yang  sangat  pesat  dan  tidak  sepenuhnya  dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi Negara.
Sebelum adanya Perubahan UUD, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif (judicial) hanya terdiri  atas  badan-badan  pengadilan  yang  berpuncak  pada  mahkamah  agung.  Namun,  setelah perubahan ketiga UUD 1945 disahkan, kekuasaan kehakiman negara kita mendapat tambahan satu jenis mahkamah lain yang berada di luar mahkamah agung.
Berdasarkan  pasal  24  ayat  (1),  kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (pasal 24 ayat (2) UUD 1945).
Dengan  demikian,  kedudukan  MK  adalah  sebagai  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman, disamping  MA.  MK  adalah  lembaga  peradilan  yang  dibentuk  untuk  menegakan  hukum  dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki.
Kedudukan  MK  sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakiman  sejajar  dengan  pelaku  kekuasaan kehakiman  lain,  yaitu  MA,  serta  sejajar  pula  dengan  lembaga  Negara  lain  dari  cabang  kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan.
Sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakiman,  fungsi  konstitusional  yang  dimiliki  oleh  MK  adalah fungsi  peradilan  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Namun  fungsi  tersebut  belum  bersifat spesifik  yang  berbeda  dengan  fungsi  yang  dijalankan  oleh  MA.  Fungsi  MK  dapat  ditelusuri  dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konsitusi.
Oleh  karena  itu  ukuran  keadilan  dan  hukum  yang  ditegakkan  dalam  peradilan  MK  adalah kontitusi  itu  sendiri  yang  dimaknai  tidak  hanya  sekedar  sebagai  sekumpulan  norma  dasar, melainkan  juga  dari  sisi  prinsip  dan  moral  konstitusi,  antara  lain  prinsip  negara  hukum  dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.
Di dalam penjelasan umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara  kenegaraan  atau  perkara  konstitusional  tertentu  dalam  rangka  menjaga  konsitusi  agar dilaksanakan  secara  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  kehendak  rakyat  dan  cita-  cita  demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.
Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang  yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus  perkara  tertentu  berdasarkan  pertimbangan  konstitusional.  Dengan  sendirinya  setiap putusan  MK  merupakan  penafsiran  terhadap  konstitusi.  Berdasarkan  latar  belakang  ini  setidaknya terdapat  5  (lima)  fungsi  yang  melekat  pada  keberadaan  MK  dan  dilaksanakan  melalui wewenangnya,  yaitu  sebagai  pengawal  konstitusi  (the  guardian  of  the  constitution),  penafsir  final constitusi  (the  final  interpreter  of  the  constitution),  pelindung  hak  asasi  manusia  (the  protector  of human  rights),  pelindung  hak  konstitusional  warga  negara  (the  protector  of  the  citizen’s constitutional rights), dan pelindung demokrasi (the protector of democrazy).
Dalam  menjalankan  kewenangannya,  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  kemerdekaan  yudisial. Secara kelembagaan, Mahkamah Konstitusi adalah merdeka dari campur tangan kekuasaan lembaga lainnya  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Hal  itu  ditunjukkan  dengan  aturan  yang menentukan,  bahwa  organisasi, administrasi,  dan  finansial  Mahkamah  Konstitusi berada  di  bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan  itu  lebih  tegas  lagi  dalam  Pasal  12  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2003  Tentang Mahkamah  Konstitusi  yang  menyatakan,  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  bertanggung  jawab mengatur  organisasi,  personalia,  administrasi,  dan  keuangan  sesuai  dengan  prinsip  pemerintahan yang  baik  dan  bersih.  Dalam  penjelasannya,  ketentuan  Pasal  12  tersebut  dimaksudkan  untuk menjamin  kemandirian  dan  kredibilitas  Mahkamah  Konstitusi  dalam  mengatur  organisasi, personalia, administrasi dan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ketentuan  dalam  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2003  tersebut  menunjukkan,  bahwa kemerdekaan  yudisial  yang  dimiliki  Mahkamah  Konstitusi  dilaksanakan  tidak  terpisah  dari akuntabilitas  yudisial.  Kemerdekaan  institusional  Mahkamah  Konstitusi  tidak  semata-mata  untuk
tujuan  kemerdekaan  itu  sendiri,  tetapi  menjadi  instrumen  untuk  menjamin  kredibilitas  Mahkamah Konstitusi di depan publik.
Jika  instrumen  ini  telah  nyata  menjadi  salah  satu  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  ,  maka dapat  di  prediksi  bahwa  Mahkamah  akan  kebanjiran  permohonan  mengenai  constitutional complaint,  sebab  hingga  saat  ini  disinyalir  begitu  banyak  hasil  warisan  kebijakan  publik  yang dianggap telah melangkahi basic rights Warga Negara Indonesia.
Pada  saat  sekarang  ini  terdapat  satu  hal  yang  masih  jadi  perdebatan  terhadap  kewenangan mahkamah  konstitusi,  menurut  pendapat  para  sarjana  Mahkamah  Konstitusi  seharusnya  dapat menampung  pengaduan  konstitusional  (constitutional  complaint)  atas  pelanggaran  hak-hak konstitutional  warga  negara  karena  sesungguhnya  telah  memiliki  dasar  hukum  yang  cukup berdasarkan prinsip – prinsip konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945.

## 3. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Untuk menegakkan hukum dan keadilan dibutuhkan lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi  sehingga  sering  disebut  sebagai  pengadilan  konstitusi  ( contitusional  court ).  Hal  itu  juga tercermin  dari  dua  hal  lain. Pertama ,  perkara  –  perkara  yang  menjadi  wewenang  MK  adalah perkara-perkara  konstitusional,  yaitu  perkara  yang  menyangkut  konsistensi  pelaksanaan  norma  – norma  konstitusi. Kedua ,  sebagai  konsekuensinya,  dasar  utama  yang  digunakan  oleh  MK  dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri.
Hukum acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materiilnya, yaitu  bagian  dari  hukum  konstitusi  yang  menjadi  wewenang  MK.  Oleh  karena  itu  keberadaan Hukum  acara  MK  dapat  disejajarkan  dengan  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Acara  Perdata,  dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.
Hukum  Acara  MK  memiliki  karakteristik  khusus,  karena  hukum  materil  yang  hendak ditegakkan  tidak  merujuk  pada  undang  –  undang  melainkan  konstitusi  sebagai  hukum  dasar sistem hukum itu sendiri.
Hukum  acara  MK  dimaksudkan  sebagai  hukum  acara  yang  berlaku  secara  umum  dalam perkara  –  perkara  yang  menjadi  wewenang  MK  serta  hukum  acara  yang  berlaku  secara  khusus untuk  setiap  wewenang  dimaksud.  Oleh  karena  itu  hukum  acara  MK  meliputi  Hukum  Acara Pengujian  Undang-Undang,  Hukum  Acara  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum,  Hukum  Acara Sengketa  Kewenangan  Lembaga  Negara,  Hukum  Acara  Pembubaran  Partai  Politik,  dan  Hukum Acara Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Asas  secara  umum  diartikan  sebagai  dasar  atau  prinsip  yang  bersifat  umum  yang  menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Asas di satu sisi dapat disebut sebagai landasan atau alasan pembentukan  suatu  aturan  hukum  yang  memuat  nilai,  jiwa,  atau  cita-cita  sosial  yang  ingin diwujudkan  (asas  hukum  objektif).  Di  sisi  lain,  asas  hukum  dapat  dipahami  sebagai  norma umum yang dihasilkan dari pengendapan hukum positif (asas hukum subjektif).
Dalam  konteks  Hukum  Acara  MK  yang  dimaksud  dengan  asas  dalam  hal  ini  adalah  prinsip- prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu tegaknya hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional  warga  negara.  Asas-asas  tersebut  harus  dijabarkan  dan  dimanifestasikan  baik  di dalam peraturan maupun praktik hukum acara.
Sebagaimana  proses  peradilan  pada  umumnya,  di  dalam  peradilan  Mahkamah  Konstitusi terdapat  asas-asas  baik  yang  bersifat  umum  untuk  semua  peradilan  maupun  yang  khusus  sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah Konstitusi. Maruarar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 (enam) asas dalam peradilan Mahkamah Konstitusi yaitu:
1. ius  curia  novit. Asas ius  curia  novit adalah  asas  bahwa  pengadilan  tidak  boleh  menolak untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  sebaliknya  hakim  harus  memeriksa  dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman.
2. Persidangan Terbuka Untuk Umum. Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas  yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam  hal  tertentu  yang  ditentukan  lain  oleh  undang-undang.  Hal  ini  tertuang  di  dalam Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam  Pasal  40  ayat  (1)  UU  Mahkamah  Konstitusi,  bahwa  sidang  Mahkanah  Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.
3. Independen  dan  Imparsial. Untuk  dapat  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara  secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti  tidak  dapat  diintervensi  oleh  lembaga  dan  kepentingan  apapun,  serta  tidak  memihak kepada  salah  satu  pihak  yang  berperkara  atau  imparsial.  Hal  ini  berlaku  untuk  semua peradilan  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945  sebagai  kekuasaan  yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,  yang ditegaskan  dalam  Pasal  2  UU  Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman  ditegaskan  bahwa  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  hakim  wajib
menjaga  kemandirian  peradilan.  Independensi  dan  imparsialitas  tersebut  memiliki  tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal.
4. Peradilan  Dilaksanakan  Secara  Cepat,  Sederhana,  Dan  Biaya  Ringan.  Prinsip  peradilan cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan  dimaksudkan  agar  proses  peradilan  dan  keadilan  itu sendiri  dapat  di  akses  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Prinsip  ini  sangat  terkait  dengan upaya mewujudkan salah satu unsur Negara hukum, yaitu equality before the law . Prinsip ini  ditegaskan  dalam  Pasal  2  ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.
5. Hak Untuk Didengar  Secara Seimbang (Audi Et Alteram Partem). Pada pengadilan biasa, para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang. Para pihak dalam hal ini adalah pihak  –  pihak  yang  saling  berhadap  –  hadapan,  baik  sebagai  tergugat  –  penggugat, pemohon  –  termohon,  maupun  penuntut  –  terdakwa.  Dalam  peradilan  Mahkamah Konstitusi  tidak  selalu  terdapat  pihak  –  pihak  yang  saling  berhadapan  ( adversial ).  Untuk perkara  pengujian  undang  –  undang  misalnya,  hanya  terdapat  pemohon.  Pembentuk undang  –  undang,  pemerintah,  dan  DPR  tidak  berkedudukan  sebagai  termohon.  Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, hak untuk didengar secara seimbang, berlaku tidak hanya untuk  pihak  –  pihak  yang  saling  berhadapan,  misalnya  partai  politik  peserta  Pemilu  dan KPU dalam perkara perselisihan hasil Pemilu, Melainkan juga berlaku untuk semua pihak yang  terkait  dan  memiliki  kepentingan  dengan  perkara  yang  sedang  disidangkan.  Untuk perkara pengujian undang – undang, selain pemohon pihak terkait langsung yaitu DPR dan Pemerintah  sebagai  pembentuk  undang  –  undang  juga  memiliki  hak  untuk  didengar keterangannya.
6. Hakim  Aktif  Dalam  Persidangan.  Maruarar  Siahaan  menyebut  asas  ini  “Hakim  pasif  dan juga aktif dalam proses persidangan”. Hakim pasif dalam arti tidak mencari – cari perkara. Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan. Pada saat suatu  perkara  sudah  masuk  ke  pengadilan,  hakim  dapat  bertindak  pasif  atau  aktif bergantung  dari  jenis  kepentingan  yang  diperkarakan.  Dalam  perkara  –  perkara  yang menyangkut  kepentingan  individual,  hakim  cenderung  pasif.  Sebaliknya,  dalam  perkara yang  banyak  menyangkut  kepentingan  umum,  hakim  cenderung  aktif.  Hakim  dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  asas ius  curia  novit ,  yang  juga  dapat  diterjemahkan bahwa hakim  tidak  boleh menolak  suatu perkara dengan  alasan  tidak ada hukumnya,  dan
hakim  di  pengadilan  itu  dapat  aktif  dalam  persidangan.Selain  itu  perlu  ditambahkan  lagi satu asas yaitu asas Praduga Keabsahan ( praesumptio iustae causa ), Asas ini berarti bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai ada pembatalannya. Asas ini dipandang perlu khususnya terkait dengan wewenang memutus perkara Pengujian Undang- Undang,  Sengketa  Kewenangan  Lembaga Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilu, dimana objek  sengketanya  adalah  produk tindakan penguasa.
7. Asas  Praduga  Keabsahan  ( Praesumtio  Iustae  Causa ). Asas  praduga  keabsahan  adalah bahwa  tindakan  penguasa  dianggap  sah  sesuai  aturan  hukum  sampai  dinyatakan sebaliknya.  Berdasarkan  asas  ini,  semua  tindakan  penguasa  baik  berupa  produk  hukum maupun  tindakan  konkret  harus  dianggap  sah  sampai  ada  pembatalan.  Sah  dalam  hal  ini berarti  sesuai  dengan  asas  dan  ketentuan  hukum  baik  dari  sisi  materi  maupun  prosedur yang harus ditempuh.
B. Analisis Putusan No. 44/PUU-XII/2014
Menurut Peter Haberle, keberadaan fungsi dan kewenangan sebuah constitutional court tidak lepas  dari  aspek  kesejarahan  sebuah  Negara.  Nilai  kesejarahan  juga  berkorelasi  dengan kewenangan yang menjadi yurisdiksi sebuah Mahkamah Konstitusi.
Dalam  hal kewenangan  pengujian  undang  –  undang,  maka  penyelesaian  di  sebuah  lembaga peradilan,  terutama  Mahkamah  Konstitusi,  juga  tidak  lepas  dari  faktor  kesejarahan.  Mahkamah Konstitusi  RI misalnya,  memiliki kewenangan tersebut  juga tidak lepas  dari catatan kesejarahan mengenai  “buruknya”  wajah  hukum  di  Indonesia.  Karut  marut  undang-undang  tidak  berujung kepada  penyelesaian  secara  hukum.  Sehingga  legitimasi  atas  suatu  undang-undang  seringkali dipertanyakan.
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  negara  baru  memiliki  peran  sangat  penting  dalam sistem  ketatenegaraan  Repubilik  Indonesia.  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  diatur  dalam Pasal 24C UUD 1945. Secara Konstitusional Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan yang  putusannya  bersifat  final  yaitu  menguji  undang-undang  terhadap  UUD  1945,  memutus pembubaran  partai  politik,  memutus  sengketa  hasil  pemilu,  memutus  sengketa  antar  lembaga negara  yang kewenangannya diberikan  UUD 1945  dan satu kewajiban  yakni memutus pendapat DPR  atas  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  presiden  dan/atau  wakil  presiden.  Sehingga Pasal  tersebut  menghantarkan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  dapat  menerima,  memeriksa, mengadili dan memutus Pengujian Undang– Undang.
Sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum. Selanjutnya  pasal  28H  ayat  (1)  setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahit  dan  batin,  bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan.
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2011  Pasal  7,  mengatur bahwa secara hirarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-  undang  tidak  boleh  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Jika  terdapat  ketentuan  dalam undang  –  undang  yang  bertentangan  dengan  UUD  1945  maka  ketentuan  tersebut  dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang- undang.
Pengakuan  hak  setiap  warga  negara  Republik  Indonesia  untuk  mengajukan  permohonan pengujian undang – undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang – undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi  jaminan  konstitusional  terhadap  pelaksanaan  hak-  hak  dasar  setiap  warga  negara sebagaimana diatur dalam pasal 24C UUD 1945 juncto UU Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan  pasal  51  ayat  (1)  UU  No.  8/2011  tentang  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau  kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu;
a. perseorangan warga negara indonesia.
b. kesatuan  masyarakat  hukum  adat  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  negara  kesatuan  republik  indonesia  yang  diatur dalam undang – undang.
c. badan hukum publik atau privat dan lembaga negara.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  diatas,  maka  terdapat  dua  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk menguji  apakah  pemohon  memiliki  kedudukan  hukum  ( legal  standing )  dalam  perkara  pengujian undang –undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, syarat kedua adalah  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusional  pemohon  tersebut  dirugikan  dengan  berlakunya undang – undang.
Syarat perseorangan warga negara indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  pasal 51 ayat (1) huruf a  UU  Mahkamah  Konstitusi,  para  pemohon  adalah  perseorangan  warga  negara  indonesia  yang menganggap  hak  dan  /  atau  kewenangan  konstitusionalnya  dirugikan  oleh  berlakunya  undang  – undang atau setidak- tidaknya mengalami kerugian  yang bersifat potensial yang menurut penalaran
yang  wajar  dan  dipastikan  akan  terjadi  sebagai  akibat  dari  pemberlakuan  syarat  “keadaan tertentu” dalam pasal 2 ayat (2) UU tipikor terhadap penerapan pidana mati sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana  –  dana  yang  diperuntukkan  bagi  penanggulangan  keadaan  bahaya,  bencana  alam  nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi.
Frasa “keadaan tertentu” sebagaimana yang dimasud dalam UU Tipikor dimaksudkan sebagai bentuk  pemberatan  hukuman  secara  maksimal  kepada  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dengan ancaman  hukuman  pidana  mati,  dengan  demikian  jika  pemberlakukan  pidana  mati  bagi  pelaku tindak  pidana  korupsi  dapat  direalisasikan  maka  diharapkan  mampu  menimbulkan  efek  jera sehingga dapat mengurangi dan memberantas tindak pidana korupsi, demi melindungi keuangan dan  perekonomian  negara  baik  terhadap  pemasukan  /  pendapatan  dan  pengeluaran  /  belanja negara.
Sehingga para pemohon menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya penjelasan pasal 2 ayat  (2) UU Tipikor karena tidak mampu menjangkau pelaku tindak  pidana  korupsi  yang  menyebabkan  kerugian  terhadap  pendapatan  negara,  sehingga bertentangan dengan norma jaminan perlindungan hukum  yang adil terhadap pendapatan negara yang  dibayarkan  para  wajib  pajak  yang  mana  hal  tersebut  bertentangan  dengan  hak  –  hak konstitusinal  warga  negara  termasuk  hak  –  hak  konstitusional  para  pemohon  sebagaimana dijamin  pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Atas hal – hal tersebut, para pemohon mengalami kerugian oleh berlakunya undang – undang atau setidak – tidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar  dan  dipastikan  akan  terjadi,  sehingga  memenuhi  persyaratan  sebagai  pemohon  pengujian undang  –  undang  dan  memiliki legal  standing untuk  bertindak  sebagai  pemohon  selaku perseorangan  warga  negara  indonesia  dan  oleh  karena  itu  para  pemohon  memiliki  kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo ke mahkamah konstitusi.
Berdasarkan hal tersebut diatas, mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan  memutus  permohonan  pengujian  undang  –  undang  yang  diajukan  para  pemohon.  Karena dianggap  sebagai  badan  yudisial  yang  menjaga  hak  asasi  manusia  sebagai  manifestasi  peran the guardian of the constitution dan the sole interpreter of the constitution .
Sebagai  tindak  lanjut  dari  UU  Mahkamah  Konstitusi,  Mahkamah  Konstitusi  menetapkan Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  06  Tahun  2005  tentang  Pedoman  Beracara  Dalam
Perkara  Pengujian  Undang  –  Undang.  Dalam  Konsideran  peraturan  tersebut  Mahkamah Konstitusi  menafsirkan  kewenangannya  dalam  perkara  pengujian  undang-undang  sebagai kewenangan  konsitusional  yang  statusnya  disamakan  dengan  adanya  kewenangan  Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang – undang terhdap undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
Dengan  demikian,  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  perluasan  kewenangan  dalam  memutus Perkara  Pengujian  Undang  –  Undang  berdasarkan  UUD  1945.  Dan  apabila  mengacu  pada  teori Hans Kelsen dan UU No. 12 Tahun 2011 yang intinya tentang Hirarki Norma, maka terlihat jelas bahwa UU Tipikor bertentangan dengan UUD  1945  Pasal  28D  ayat  (1)  dan  Pasal 28H ayat (1). Dan  pada  hakekatnya  keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  disesuaikan  dengan  kondisi  bangsa indonesia yang menginginkan terwujudnya negara hukum demokratis.

## KESIMPULAN
Kewenangan  mahkamah  konstitusi  dalam  memeriksa  perkara  pengujian  undang  –  undang menurut  peraturan  mahkamah  konstitusi  nomor  06  tahun  2005  didasarkan  atas  keadilan.  Demi keadilan  mahkamah  konstitusi  mengesampingkan  kepastian  hukum,  demikian  juga  demi  keadilan mahkamah  konstitusi  mengutamakan  kepastian  hukum.  Sehingga  menjadi  dasar  pertimbangan dalam  putusan  mahkamah  konstitusi  no  44/PUU-XII/2014  tentang  perkara  pengujian  undang- undang.
Dasar  pertimbangan  yang  diambil  oleh  mahkamah  konstitusi  dalam  menolak  permohonan pemohon  sesuai  dengan  pasal 36 huruf b dan c PMK No. 06/2005 didasarkan atas kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi ( the guardian of constitution ) untuk menjaga  jangan  sampai ada  ketentuan  konstitusi  yang  dilanggar  dengan  tetap memperhatikan  asas proporsional.

## DAFTAR PUSTAKA
Asrun,  A.  Muhammad,  2004. Krisis  Peradilan  Mahkamah  Agung  di  Bawah  Soeharto ,  Cetakan Pertama, Penerbit: ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Jakarta.
Bo,  Eduardus  Marius,  2008. Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  (Dasar-  Dasar  dan Perubahannya) ,  Cetakan I, Penerbit: Tunggal Mandiri Publishing.
Faiz,  Pan  Mohamad. Menabur  Benih  Constitutional  Complaint. http://www.jurnalhukum.com. Kusnardi,  Moh.,  Harmaily  Ibrahim,  1988. Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia , Cetakan  ketujuh,  Diterbitkan  oleh:  Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara;  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti”.
Lubis, M. Solly, 2002. Hukum Tata Negara , Mandar Maju, Bandung.
Prodjodikoro,  Wirjono,  1983. Asas  –  Asas  Hukum  Tata  Negara  Di  Indonesia ,  Cetakan  Kelima, Penerbit: Dian Rakyat.