Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1011

## Fenomenologi Revaluasi Aset di Sektor Publik
Witang Pranestianegara 1 , Rida Perwita Sari 2*
1,2) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur witangpranestia@gmail.com , ridaps.ak@upnjatim.ac.id *Corresponding Author Diajukan :  30 Juni 2022 Disetujui : 11 Juli 2022 Dipublikasi
: 12 Juli 2022

## ABSTRACT
This  study  aims  to  explore  a  problem  or  issue  raised,  namely  the  revaluation  of  assets  in  the public sector. The phenomenology used in describing the experiences of state asset managers and financial reports focuses on asset evaluation activities to find the essence of the experiences they face from their point of view. This research was conducted on 3 (three) Technical Implementation Units  of  the  East  Java  Regional  Transportation  Human  Resources  Development  Unit  with  the status  of  a  Public  Service  Agency  (BLU).  The  data  used  is  primary  data  from  direct  interviews with informants supported by audited 2015-2021 financial report data at the East Java level. The informants  used  are  asset  managers  and  the  preparation  of  financial  reports  from Politeknik Perkeretaapian  Indonesia  Madiun,  Politeknik  Penerbangan  Surabaya  dan  Politeknik  Pelayaran Surabaya. The results of the study found that the revaluation of assets resulted in an increase in the  value  of  fixed  assets,  especially  in  the  land  account  which  experienced  an  increase (appreciation).  This  increase  in  value  affects  the  value  of  fixed  assets  in  the  Government's balance  sheet  financial  statements.  Through  the  Revaluation  of  State-Owned  Assets  (BMN),  it encourages  improvements  in  the  administration  and  management  of  BMN  assets,  namely determining the cost of appropriately maintaining assets in the post-revaluation period in order to be effective. The results of the revaluation of state-owned assets still require supervision and control  in  order  to  continue  to  provide  maximum  impact  in  optimizing  the  function  of  assets  in order to increase state revenues.
Keywords : Asset Revaluation, Phenomenology, Public Sector, State Property

## PENDAHULUAN
Revaluasi  aset  Barang  Milik  Negara  (selanjutnya  disebut  BMN)  dalam  sektor  publik merupakan hal baru dan jarang dilakukan mengingat sektor publik berhubungan dengan layanan kepada masyarakat dan nonprofit oriented . Minimnya penelitian yang mengangkat judul revaluasi aset khususnya pada sektor publik menjadi tantangan untuk mempelajari dan mendalami studi ini. Tentunya  banyak  manfaat  yang  belum  diketahui  publik  terkait  program  revaluasi  yang dilaksanakan  dalam  kurun  waktu  empat  (4)  tahun  dengan  dua  (2)  kali  proses  revaluasi  dimana manfaat itu akan membawa dampak besar dalam perbaikan manajemen aset negara. Tidak sedikit aset  negara  atau  yang  disebut  barang  milik  negara  (BMN)  yang  terlupakan  oleh  pemiliknya sehingga  dikuasai  pihak  lain  bahkan  banyak  tanah  yang  belum  bersertifikat  dan/atau  dalam kondisi sengketa dan untuk gedung dan bangunan yang nyatanya berdiri tanpa memiliki dokumen yang sah.
Dilain  sisi  juga  disebabkan  karena  Indonesia  belum  memiliki database aset  yang update sehingga  banyak  aset  negara  yang  diperoleh  dengan  dana  APBN  tidak  ditatausahakan  dan dikelola  dengan  baik  akhirnya  dikuasai  oleh  pihak  lain.  Problematika  inilah  yang  menyebabkan hilangnya aset negara diakibatkan kelalaian pengguna barang. Adanya revaluasi aset menjadikan pencatatan  dan  pelaporan  aset  lebih  teratur  dan  terdokumentasikan  dengan  rapi.  Revaluasi  aset membawa dampak yang besar terhadap nilai Neraca dalam Laporan Keuangan Pemerintah karena hasil  revaluasi  menunjukkan  adanya  kenaikan  nilai  aset  yang  fantastis.  Namun,  objek  revaluasi aset  ini  tidak  bersifat  menyeluruh  terhadap  semua  jenis  aset  tetap,  sesuai  dengan  peraturan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1011
disebutkan    bahwa  objek  revaluasi  hanya  terbatas  pada  tanah,  gedung  dan  bangunan,  jalan  dan jembatan  serta  irigasi  (bangunan  air)  sedangkan    kelompok  peralatan  dan  mesin  tidak  termasuk dalam  objek  revaluasi  BMN  karena  tidak  diakomodir  dalam  Perpres  75  Tahun  2017  tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Peraturan Presiden RI, 2017).
Revaluasi aset sektor publik berbeda dengan revaluasi aset tetap pada sektor privat dilihat dari objek  revaluasi  serta  adanya  inventarisasi  yang  menyertai  kegiatan  revaluasi.  Hal  tersebut  yang menjadi tantangan dalam riset ini, dengan penilaian kembali pada beberapa kelompok aset tetap namun  dapat  membawa  perubahan  yang  sangat  signifikan  pada  Neraca  Pemerintahan. Selain objek  penilaian  yang  berbeda,  revaluasi  aset  sektor  publik  juga  menggunakan  metode  revaluasi yang berbeda. Aset tetap pada sektor publik diukur dan dicatat berdasarkan nilai historisnya yaitu nilai  aset  saat  diperoleh  hingga  aset  siap  digunakan,  apabila  biaya  perolehan  suatu  aset  adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat  perolehan  yaitu  nilai  aset  yang  diserupakan  jika  kesulitan  menentukan  harga  dengan merk dan  tahun  yang  sama  (barang  substitusi)  dan  nilai  wajar  tersebut  bukan  merupakan  nilai  hasil penilaian kembali atau revaluasi (Kementerian Keuangan RI, 2022).
Disisi lain, dilihat dari tujuan dilaksanakannya revaluasi aset baik revaluasi aset sektor publik maupun sektor privat memiliki tujuan yang sama yaitu penilaian kembali aset tetap dipergunakan untuk menampilkan kondisi keuangan saat ini sesuai dengan nilai wajarnya ( riil ) sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan manajemen. Oleh karena itu, hasil revaluasi akan mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Hal ini merupakan sinyal baik kepada pasar untuk  menarik  investor  sehingga  dapat  memberikan  konstribusi  dan  pengambilan  keputusan bisnis  (Hapsari  &  Murdiawati,  2018) . Tentunya  kegiatan  revaluasi  aset  BMN  akan  terus dibutuhkan  di  masa  mendatang  karena  logikanya  setiap  tahun  nilai  aset  Barang  Milik  Negara yang  diperoleh  dari  belanja  APBN  terus  bertambah  sehingga  harus  diimbangi  oleh  peningkatan nilai yang disajikan dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah.
Fenomena  dilakukannya  revaluasi  aset  ini  tidak  hanya  terjadi  pada  aset  negara  saja,  namun juga  diperlukan  oleh  sektor  swasta  untuk  meng update nilai  aset  berwujud  yang  dimiliki perusahaan karena dianggap lebih relevan dalam menyajikan nilai aset sesuai dengan nilai riilnya (PSAK  No.  16).  Mengapa  demikian?  Karena  revaluasi  aset  dipandang  sebagai  solusi  terbaik dalam  penyajian  informasi  di  Laporan  keuangan  yang  mencerminkan  nilai  wajar  sesungguhnya sehingga  lebih  akurat  dalam  menggambarkan  kondisi  perusahaan  dan  sebagai  pedoman  bagi manajemen  untuk  menentukan  strategi  keuangan  dalam  meningkatkan  nilai  perusahaan (Puspitasari  et  al.,  2018).  Menurut  Missonier  Piera  (2007)  dalam  (Aryani  &  Juliarto,  2017) menyatakan bahwa perusahaan melakukan revaluasi keatas ( upward revaluation ) untuk menarik investor  serta  memperkuat  peluang  investasi.  Demikian  pula  dengan  sektor  publik,  program revaluasi dianggap sebagai sinyal positif dalam menarik investor untuk mendukung pembangunan nasional.
Penelitian ini mengambil subyek 3 (tiga) unit pelaksana teknis (UPT) dibawah naungan Badan Pengembangan  SDM  Perhubungan  yang  telah  menyandang  status  sebagai  satuan  kerja  badan layanan  umum  yang  terdiri  dari  Politeknik  Perkeretaapian  Indonesia  Madiun,  Politeknik Penerbangan Surabaya dan Politeknik Pelayaran Surabaya. Penelitian ini  mengangkat fenomena yang  belum  pernah  diungkapkan  pada  penelitian  sebelumnya,  bagaimana  dampak  dari implementasi  revaluasi  aset  dilihat  dari sudut  pandang  berbeda  yaitu  bagi instansi  sektor  publik yang  merasakan  hasil  revaluasi  ditempatnya  masing-masing  dan  imbasnya  bagi  laporan  BMN maupun laporan keuangan instansi.

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai revaluasi di sektor publik relative sedikit. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarto  (2020)  yang  mengungkapkan  bahwa  revaluasi  aset  adalah  media  dalam  upaya memperbaiki  penatausahaan  BMN  aset  tetap  melalui  pembentukan database aset  sehingga  hasil revaluasi  mampu  meningkatkan  kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP).  Hasil penelitian  tersebut  menjadi  tolok  ukur  dalam  penelitian  ini  namun  dari  sudut  pandang  yang berbeda,  karena  dampak  pasca  revaluasi  nyatanya  masih  dialami  oleh  sebagian  besar  UPT
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1011
dibawah  Kementerian/Lembaga.  Penelitian  ini  merujuk  pada  penelitian  sebelumnya  yang,  yaitu penelitian yang dilakukan Ngoc (2020) mengemukakan peran nilai wajar akuntansi dalam praktik dan  standar  internasional  karena  di  Vietnam  nilai  wajar  hanya  diterapkan  pada  saat  pengakuan awal  saja  sehingga  mengalami  kendala  saat  akan  mengadopsi  IFRS.  Tujuan  penelitian  ini bermaksud untuk mengevaluasi penerapan akuntansi nilai wajar di Vietnam dan pengaruh faktor- faktornya terhadap penerapan nilai wajar.
Penelitian  yang  dilakukan  Anton  (2021)  mengungkapkan  bahwa  adanya  suatu  kebijakan akuntansi yang ditetapkan di Rumania mempunyai korelasi dengan aturan pajak sehingga laporan keuangan  yang  dihasilkan  entitas  dapat  dipergunakan  sebagai  alat  untuk  mengendalikan  dan mengelola  transaksi  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  entitas  dan  sumber  kapitalisasi  keputusan ekonomi  yang  berguna  bagi  pemegang  saham.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  Bae  et  al., (2019)  mengemukakan  adanya  sebuah  tangung  jawab  perusahaan  akan  lingkungan  ekonomi diluar perusahaan selain kepada pemegang saham yakni fokus pada isu keberlanjutan perusahaan. Penelitian  ini  bermaksud  untuk  menguji  apakah  revaluasi  aset  tetap  berdampak  pada  ketepatan waktu  dan  relevansi  informasi  yang  diungkapkan  dalam  pelaporan  keuangan  serta  menyelidiki pengungkapan informasi atas perubahan transparansi lingkungan yang diproksikan dengan risiko harga saham crash (jatuh).
Selain  ketiga  penelitian,  Santosa  (2021)  menyebutkan    bahwa  inventarisasi  dan  revaluasi sangat  berpengaruh  dan  memberikan  kontribusi  besar  terhadap  optimalisasi  aset.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  dampak  dari  revaluasi  aset  yaitu  mempengaruhi  nilai  wajar  aset  dimana secara  tidak  langsung  akan  berpengaruh  juga  terhadap  peran  aset  sebagai  sumber  pendapatan khususnya bagi satker BLU  yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Motif  revaluasi  aset  tetap  mungkin  berbeda  di  setiap  negara  yang  karenanya  harus  dinilai  oleh analis  keuangan  dan  investor,  dan  Srilanka  telah  membuktikan  bahwa  revaluasi  memiliki relevansi nilai terhadap pengambilan keputusan dimasa mendatang (Nijam, 2018). Sejalan dengan penelitian  Bae  et  al.,  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  revaluasi  aset  tetap  memiliki  efek  positif pada  keberlanjutan  dengan  meningkatkan  ketepatan  waktu  dan  relevansi  informasi  yang diungkapkan, sehingga mengurangi risiko jatuhnya harga saham. Artinya, fair value (nilai wajar) dalam  hasil  revaluasi  secara  berkala  dapat  mengurangi  asimetri  informasi  tentang  nilai  aset  dan dengan demikian membantu meningkatkan kepercayaan investor (Rahman et al., 2021).

## Kajian Teori

## Revaluasi Aset Sektor Publik: Sebuah Nilai untuk Negeri
Penggunaan APBN untuk belanja  modal setiap tahun terus bertambah, namun faktanya tidak menunjukkan  adanya  peningkatan  nilai  pada  Laporan  Keuangan  Pemerintah.  Hal  inilah  yang mendorong  Menteri  Keuangan  untuk  melakukan  perubahan  dan  pembenahan  aset  dengan melakukan  koordinasi  dan  meminta  pertimbangan  kepada  KSAP  dan  BPK  RI  dimana  hasil pertimbangan  tersebut  dapat  dijadikan  pedoman  pelaksanaan  akuntansi  pemerintahan  di Indonesia. Misi besar ini akhirnya membawa kepastian dengan dikeluarkannya Perpres 75 Tahun 2017 (Peraturan Presiden RI, 2017). “Nilai untuk Negeri” merupakan slogan Menteri Keuangan yang  ditujukan  untuk  program  revaluasi  aset  guna  membentuk  kepercayaan  publik  dalam perbaikan  pengelolaan  aset  negara  (BMN).  Revaluasi  aset  tetap  BMN  ini  meliputi  kegiatan inventarisasi  dan  penilaian  kembali  yang  bersifat  wajib  bagi  seluruh  UPT/Satker  di  bawah Kementerian/Lembaga, dikecualikan barang milik daerah (BMD).
PSAK  16  tentang  Aset  Tetap  juga  menyatakan  bahwa  revaluasi  aset  dianggap  lebih  relevan dalam  penyajian  nilai  aset  wajar  sesuai  harga  pasar  atau  harga  saat  ini  sehingga  dapat menghasilkan  respon  pasar  yang  bagus  karena  adanya  kenaikan  nilai pasca dilakukannya revaluasi  (Wibowo  &  Lindrawati,  2019).  Berdasarkan  teori signal yang  menyatakan  bahwa revaluasi  aset  dapat  dimanfaatkan  olen  manajemen  untuk  memberikan  sinyal  yang  terpercaya terkait  prospek  masa  depan  yang  menguntungkan  bagi  investor  (Aryani  &  Juliarto,  2017). Dengan  demikian,  program  revaluasi  merupakan  suatu signal untuk  mendapatkan  kepercayaan publik  nasional  dan  internasional  untuk  mendorong  pemerintah  mensukseskan  program pembangunan nasional yaitu melalui peningkatan kemampuan penerimaan keuangan negara.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1011

## Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara
Revaluasi aset tetap BMN merupakan faktor pendorong terciptanya reformasi pengelolaan aset negara  yang  dimulai  dengan  perubahan mindset dari asset  register menjadi asset  manager . Dengan  perubahan mindset mendorong  adanya  perbaikan  perspektif  dalam  memanfaatkan kekayaan  negara  yang  lebih  tertib  administrasi  dan  tertib  hukum.  Pengguna  barang/kuasa pengguna  barang  adalah  unit  pelaksana  teknis  atau  satker  dibawah  Kementerian/Lembaga  yang diberi  kewenangan  penuh  dalam  mengelola  aset  yang  dimilikinya  dengan  pengawasan  dan pengendalian  rutin  dari  Kementerian  Keuangan.  Reformasi  pengelolaan  aset  berkaitan  erat dengan  pengelolaan  keuangan  negara  yang  dipergunakan  untuk  mensukseskan  pembangunan nasional  yang  merata.  Oleh  sebab  itu,  aset  selain  dimanfaatkan  untuk  memberikan  pelayanan prima kepada masyarakat atau publik juga dipergunakan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui  optimalisasi  aset.  Selain  itu  juga  didukung  dengan  peningkatan  kualitas  SDM  sehingga dapat mewujudkan terciptanya pengelolaan kekayaan negara yang lebih baik.
Sinergi  ini  dibutuhkan  dalam  rangka  memperbaiki  tata  kelola  keuangan  menuju good governance yaitu  perbaikan  kualitas  SDM  dengan  perbaikan  sistem  pengelolaan  secara menyeluruh dan terintegrasi. Untuk mendukung pelaksanaan good governance ini diterbitkannya UU  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  UU  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara  dan  UU  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara  (Presiden  RI,  2003,  2004a,  2004b).  Serangkaian  Undang- Undang tersebut menjadi awal perubahan pengelolaan kekayaan negara yang bersumber dari aset pemerintah  RI  menuju  tata  kelola  keuangan  pemerintah  yang  lebih  baik  dalam  perwujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2017).

## Proses Revaluasi Aset Sektor Publik: Upaya Menuju Tata Kelola yang Baik
Revaluasi  aset  BMN  merupakan  pintu  utama  dari  jalan  panjang  menuju  Pemerintahan  yang baik. Tidak mudah untuk mengubah mindset orang dan memperbaiki kinerja aset dengan sumber daya manusia yang terbatas. Umumnya pengelola aset bukanlah orang accounting yang mengerti dan  memahami  pencatatan  dan  pengidentifikasian  aset  per  jenis  kelompok.  Bahkan  orang accounting pun  yang  menduduki  jabatan  pengelola  aset  awalnya  pasti  akan  bingung  saat menggunakan  aplikasi  SIMAK  BMN.  Proses  pelaksanaan  revaluasi  aset  wajib  dilaksanakan berdasarkan juknis dan berlaku untuk semua UPT/satker Kementerian/Lembaga dengan panduan tim  penilai  dari  KPKNL  (Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang)  selaku  pengelola barang.  Pelaksana  yang  terlibat  dalam  kegiatan  revaluasi  ini  terdiri  dari:  (1)  Satker/UPT  yang bertanggung jawab  melakukan inventarisasi (pendataan), dan (2) Tim penilai dari KPKNL  yang bertanggung jawab melakukan penilaian.
Setelah pendataan selesai dilakukan, maka proses selanjutnya adalah penilaian oleh tim penilai dan  hasilnya  berupa  laporan  hasil  inventarisasi  dan  penilaian  (LHIP)  yang  akan  terbit  paling lambat  10  hari  setelah  surat  tugas  tim  pelaksana  berakhir,  namun  faktanya  dilapangan  masih harus  menyesuaikan  dengan  kondisi  satker  dan  aset  yang  dimiliki  sehingga  waktu  penyelesaian memakan  waktu  lebih  lama.  LHIP  disertai  dengan  Berita  Acara  Revaluasi  (BAR  IP)  ini  yang akan  menjadi  dasar  bagi  satker  melakukan  koreksi  nilai  BMN  melalui  aplikasi  SIMAK  BMN, kemudian  melakukan  rekonsiliasi  dengan  KPKNL  melalui  aplikasi  SIMAN  ( plugin revaluasi). Aplikasi  SIMAK  BMN  adalah  aplikasi  yang  berasal  dari  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu yang dipergunakan untuk menatausahakan barang milik negara (dari perolehan aset,  transfer  hingga  aset  tersebut  dihapuskan  atau  dimusnahkan)  dan  sifatnya offline tidak membutuhkan  jaringan  internet,  sedangkan  aplikasi  SIMAN  adalah  aplikasi online (didukung jaringan  internet  yang  bagus)  yang  dikembangkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara (DJKN)  yang  isinya  lebih  rinci  dari  SIMAK  atau  aplikasi  pendukung  SIMAK  BMN  untuk pengelolaan  aset  seperti  penetapan  status  pengunaan  dan  penghapusan.  Setelah  rekonsiliasi internal,  satker  melaporkan  secara  berjenjang  ke  tingkat  atas  (vertikal)  untuk  dilakukan rekonsiliasi tingkat Eselon 1. Adapun kendala yang muncul dapat dikoordinasikan dengan Eselon 1  untuk  dapat  diteruskan  ke  tingkat  DJKN  supaya  dapat  diatasi  sebelum  laporan  keuangan audited .
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1011

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  penelitian  studi fenomenologi.  Pendekatan  kualitatif  diambil  karena  adanya  suatu  permasalahan  atau  isu  yang perlu  dipelajari  lebih  mendalam,  dimana  isu  yang  diteliti  membutuhkan  pemahaman  yang  lebih detail  dan  lengkap  (Creswell,  2015,  pp.  63–64).  Isu  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah revaluasi  aset  di  sektor  publik.  Peneliti  mencoba  untuk  mengembangkan  gambaran  lengkap tentang  permasalahan  yang  timbul  dari  serangkaian  proses  revaluasi  aset  di  tanah  air  yang dilaksanakan  secara  serentak  untuk  seluruh  satker  Kementerian/Lembaga  dimana  proses pengimplementasian  revaluasi  tersebut  memunculkan  berbagai  problem  yang  dapat  diekplorasi lebih mendalam.
Metode penelitian fenomenologi digunakan dalam mendeskripsikan berbagai pengalaman para pengelola aset negara dan penyusun laporan keuangan yang berfokus pada kegiatan revaluasi aset untuk mencari esensi dari pengalaman yang dihadapi dari sudut pandang mereka (Creswell, 2015, p.  105).  Fenomenologi  dilakukan  dalam  situasi  yang  natural  dan  alami,  sehingga  peneliti  bebas memaknai fenomena yan muncul sesuai pemahamannya serta bebas untuk menganalisis data yang diperoleh  serta  diinterpretasikan  sesuai  dengan  kemampuan  dan  tingkat  pemahaman  peneliti dalam memandang fenomena yang terjadi. Adapun pendekatan dalam studi fenomenologi terbagi menjadi  2  yaitu  fenomenologi hermeneutik yang  fokus  pada  kehidupan  dan  pengalaman  hidup seseorang sedangkan fenomenologi transendental lebih fokus pada suatu fenomena yang terjadi. Penelitian  ini  mengacu  pada  fenomenologi transendental dimana  peneliti  memfokuskan pemeriksaan  data  pada  pernyataan  penting  dari  informan  dalam  memahami  munculnya  isu  atau fenomena yang sedang diteliti (Creswell, 2015).
Informan  yang  dipilih  dalam  penelitian  adalah  6  (enam)  orang  yang  menduduki  posisi sebagai pengelola aset (SIMAK BMN) dan  penyusun laporan keuangan. Untuk  menjaga privasi para informan, maka penelitian ini akan menggunakan inisial dalam penyebutannya. Penelitian ini akan  menggali  makna  kesadaran  dan  pengalaman  informan  berinteraksi  dengan  keterlibatannya dalam  kegiatan  revaluasi  sehingga  mampu  menganalisa  dampak  dan  tujuan  diselenggarakannya revaluasi aset tersebut pada lingkup internal organisasinya. Data penelitian ini diperoleh dari hasil data  primer  yaitu  wawancara  dengan  informan  kunci  dan  informan  pendukung  yang  disajikan dalam Tabel 1, observasi  maupun studi dokumentasi atau studi literatur, sedangkan sumber data sekunder  berupa  laporan  keuangan audited tahun  2015  s.d  2021  yang  berupa  Laporan  Posisi BMN  di  Neraca  SIMAK  BMN  dan  Laporan  Neraca  Tingkat  Wilayah  Jatim  yang  digunakan sebagai  pendukung  atas  pernyataan  informan.  Hasil  wawancara  diolah  dan  diinterpretasikan sesuai dengan pemahaman peneliti akan isu yang disorot disertai data laporan  yang telah diolah sehingga akan saling menguatkan.
Tabel 1. Data Informan Nama Jabatan (Lama Menjabat) UPT/Satuan Kerja Bapak M Pengelola Aset (10 tahun) PPI Madiun Bapak R Penyusun LK (> 4 tahun) PPI Madiun Bapak T Pengelola Aset (5 tahun) Poltekbang Surabaya Ibu Y Penyusun LK (12 tahun) Poltekbang Surabaya Ibu W Pengelola Aset (> 8 tahun) Poltekpel Surabaya Ibu R Penyusun LK & BIOS (2 tahun) Poltekpel Surabaya Sumber: diolah peneliti (2022)

## HASIL
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kegiatan revaluasi aset di sektor publik adalah suatu  tangung  jawab  serta  bersifat  wajib  dalam  pelaksanaannya  dalam  mendukung  suksesnya program Pemerintah yang merefleksikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang  Penatausahaan  Barang  Milik  Negara  dan  Perpres  75  Tahun  2017  tentang  Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Kementerian Keuangan RI, 2016; Peraturan Presiden RI,
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1011
2017).  Revaluasi aset sektor  publik  diselenggarakan  secara  menyeluruh  dan  serentak agar  dapat menampilkan Laporan Keuangan Instansi yang relevan berdasarkan nilai wajar saat sebagai dasar dalam  penyusunan  Laporan  Konsolidasi  Tingkat  Kementerian/Lembaga  hingga  tingkat Pemerintah Pusat, dimana nilai tersebut riil dan valid guna pengambilan keputusan Pemerintah di lingkup  nasional  maupun  internasional.  Diterbitkannya  Perpres  75  Tahun  2017  membawa dampak  yang  besar  secara  nilai  dalam  Neraca  Pemerintahan  dan  menjadi  awal  untuk  sebuah perubahan dalam mengubah mindset dari asset administrator menjadi asset manager . Awalnya  pengelola  aset  hanya  bertugas  sebagai administrator yang jobdesk nya  menginput aset yang dibeli dan/atau diperoleh menggunakan belanja modal, namun dengan adanya program revaluasi  memaksa  para  pengelola  aset  untuk  bekerja  keras  mengidentifikasi  semua  aset  milik satker  baik  yang  tercatat  dalam  aplikasi,  aset  yang  belum  tercatat  maupun  aset  yang  tidak diketahui keberadaannya. Perubahan mindset ini berpengaruh besar terhadap suksesnya program revaluasi,  pasalnya  hampir  semua  informan  menyatakan  bahwa  revaluasi  aset  BMN  memaksa mereka  harus  belajar  dan  mencari  per  item  barang  yang  telah  tercatat  dalam  aplikasi  SIMAK BMN dimulai sejak kantor mereka berdiri hingga aset yang diperoleh pada akhir Desember 2015. Hal  inilah  yang  menarik  minat  peneliti  karena  menjadi  sesuatu  fenomena  unik  dan  jarang diketahui  oleh  orang  yang  tidak  berkecimpung  dalam  pemerintahan  atau  orang  yang  belum pernah menjabat sebagai pengelola aset.
Adanya  pernyataan  yang  mengungkapkan  bahwa  revaluasi  adalah  suatu  keharusan  seperti pernyataan pengelola aset dari Politeknik Penerbangan Surabaya berikut ini:
“Karena  sudah  menjadi  kewajiban  dan  tanggung  jawab,  maka  kami  mengikuti  arahan pimpinan  dan  melaksanakan  perintah  dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.” (Bapak T).
Pernyataan  lain  yang  lebih  mengena  terkait  revaluasi  di  sektor  publik  dinyatakan  oleh pengelola aset dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun bahwa:
“Sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi ASN dan wujud pengabdian pengelola aset negara adalah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam Perpres 75 Tahun 2017,…. Kita wajib mendukung program pemerintah meskipun berat karena kita adalah abdi negara.” (Bapak M).
Pernyataan  tersebut  mengindikasikan  bahwa  setiap  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  negara dan/atau  pejabat  negara  serta  diundangkan  sifatnya  wajib  dan  memaksa  karena  dikeluarkan dengan  maksud  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik  untuk  semua  warga  negara.  Berikut jawaban dari pengelola aset (SIMAK BMN) Politeknik Pelayaran Surabaya;
“Revaluasi aset memiliki tujuan besar sehingga mengacu pada PP 71 Tahun 2010 dan PP 28 Tahun  2020  bahwa  revaluasi  aset  di  sektor  publik  adalah  program  besar  dari  Kementerian Keuangan  yang  melibatkan  banyak  pihak,  tentu  akan  mempunyai  sisi  yang  positif  yang berpengaruh besar terhadap perekonomian negara secara makro.” (Ibu W)
Dengan adanya revaluasi aset ini, kondisi keuangan pada Neraca Pemerintahan dapat menyajikan nilai  wajar  yang riil dengan  kondisi  saat  ini  sehingga  Laporan  Keuangan  Pemerintah  dapat dipergunakan  dengan  maksimal  oleh  para stakeholder dalam  pengambilan  keputusan  taktis maupun strategis dalam skala yag lebih luas. Sesuai dengan pernyataan informan berikut ini:
“Untuk penertiban administrasi, inventarisasi ulang dan menilai objek (BMN) sesuai dengan kondisi  saat  ini.  Misalnya  terdapat  penggabungan  gedung,  secara  administrasi  dulunya terdapat  2  nomor  urut  pendaftaran  (NUP)  dengan  dilakukannya  revaluasi  maka  sekarang dijadikan  1  NUP.  Contoh  lain  terdapat  gedung  yang  sudah  lama  dihancurkan  tetapi  masih tercatat  di  sistem,  maka  dengan  adanya  revaluasi  akan  ditindaklanjuti  dengan  penghapusan barang dari daftar barang.” (Bapak T).
Dilain sisi, ada yang berpendapat bahwa:
“ Agar  dapat  mewajarkan  nilai  asset  yang  direvaluasi,  karena  asset tanah  setiap  tahun tidak mengalami penyusutan melainkan akan bertambah nilainya sehingga revaluasi BMN tersebut membawa pengaruh pada Laporan Keuangan karena menambah nilai asset”. (Bapak M)
Adapun  perubahan  nilai  akibat  revaluasi  aset  dapat  diselesaikan  dengan  berkoordinasi  dengan KPKNL  maupun  dengan  DJKN  melalui  BPSDM  dan  Biro  LPPBMN,  jika  berkaitan  dengan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1011
pelaporan  dapat  dilakukan  rekonsiliasi  dengan  SAIBA  dan  dijelaskan  dalam  CaLK  seperti penyataan penyusun Laporan Keuangan berikut:
“ Dijelaskan  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya,  bahwa  terjadinya  perubahan  nilai diakibatkan karena adanya kegiatan revaluasi BMN .” (Ibu Y)
Revaluasi  bukan  hanya  tugas  bagi  pengelola  aset  dalam  pelaksanaan,  pencatatan  maupun pelaporannya, tetapi tugas Instansi yang didelegasikan kepada unit terkait karena merupakan satu rangkaian dalam penyusunan Laporan Keuangan. Umumnya pengelola aset juga temasuk dalam tim  penyusunan  Laporan  Keuangan  Instansi  yang  saling  berhubungan  dalam  melakukan pekerjaan. Dengan adanya penjelasan tersebut diketahui bahwa pelaporan keuangan terdiri dari 2 (orang)  yaitu  pengelola  aset  dan  Penyusun  Laporan  Keuangan  dimana  kedua  orang  tersebut berkoordinasi untuk menyusun laporan keuangan artinya mereka selalu melakukan rekonsilisiasi untuk menghindari adanya kesalahan input atau selisih karena perbedaan pencatatan. Rekonsiliasi umumnya  dilakukan  oleh  petugas  persediaan  -  pengelola  aset  -  penyusun  laporan  keuangan sebulan 1 kali maksimal tanggal 10 bulan berikutnya sebelum direkonsiliasi dengan Pengelola.
“Rekonsiliasi dilakukan minimal 2 kali dalam 1 bulan.” (Ibu Y)
Sedangkan dalam satker lain belum tentu sama dikarenakan perbedaan realisasi belanja dan juga kesibukan petugasnya.
“Rekonsiliasi internal dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan, jika terdapat selisih sebelum melakukan  erekon  ditelusur  dulu  selisih  tersebut  dari  akun  mana?  Jika  kurang  input  harus diinput dulu, pokoknya SIMAK harus sama dengan SAIBA.” (Ibu W).
Terkait dengan objek revaluasi, masing-masing satker baik Politeknik Penerbangan Surabaya, Politeknik  Pelayaran  Surabaya  maupun  Politeknik  Perkeretaapian  Indonesia  Madiun  memiliki jumlah  objek  reval  yang  berbeda  serta  tim  KPKNL  yang  berbeda  pula.  Untuk  Politeknik Penerbangan Surabaya dan Politeknik Pelayaran Surabaya berada disatu KPKNL yang sama yaitu KPKNL  Surabaya  sedangkan  Politeknik  Perkeretaapian  Indonesia  Madiun  berada  di  bawah tanggung jawab KPKNL Madiun. Namun demikian, revaluasi aset ini tetaplah wajib disampaikan form inventarisasinya  dalam  batas  waktu  tertentu  untuk  dapat  diproses  lebih  lanjut  (proses penilaian). Berikut jawaban informan terkait banyaknya aset yang direval:
“ Reval awal BMN yang menjadi objek reval totalnya 94 NUP meliputi 2 NUP tanah dan 92 NUP  selain  tanah  yaitu  gedung  dan  bangunan,  jalan  jembatan  dan  bangunan  air.  Karena adanya  temuan  BPK  atas  3  NUP  hasil  reval  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  dokumen, akhirnya  tahun  2019-2020  diusulkan  penilaian  kembali  untuk  3  NUP  temuan  BPK  dan  91 NUP dilakukan  pengukuran  ulang  dan  revaluasi  ulang  agar  tidak  mendapat  temuan berulang. ” (Ibu W)
Adanya  revaluasi  kembali  ditahun  2019-2020  dimanfaatkan  dengan  baik  untuk  melakukan revaluasi  ulang,  hal  ini  dilakukan  untuk  mengantisipasi  adanya  temuan  baru  terkait  hasil revaluasi. Berikut jawaban informan terkait objek reval dan re-reval:
“ Tidak semua aset dilakukan revaluasi BMN. Pada tahun 2017 yang menjadi objek revaluasi BMN adalah tanah, gedung dan bangunan (GB), jalan, irigasi dan jaringan (JIJ). Tahun 2017 satker kami melakukan revaluasi BMN sebanyak 37 NUP yang terdiri dari 1 NUP tanah,  34 NUP Gedung dan Bangunan dan 2 NUP Jalan dan Jembatan.”
“Pada  tahun  2019  diajukan  proses  usulan  ulang.  Untuk  prosesnya    sama  seperti  dengan pengajuan  revaluasi  BMN  tahun  2017-2018.  Yang  membedakan  adalah  form  pendataannya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses re-revaluasi BMN. Hal itu disebabkan bukan hanya satker  kami  saja  yang  mengajukan  usulan  revaluasi  ulang,  tetapi hampir  semua  satker melakukan usulan revaluasi ulang .” (Bapak T) Pernyataan  “ hampir  semua  satker  melakukan  usulan  revaluasi  ulang ”  ini  membuktikan bahwa  semua  satker  BLU  BPSDM  Perhubungan  wilayah  Jatim  mengusulkan  kembali  semua NUP  ojek  revaluasi  awal  untuk  dilakukan  penilaian  ulang  pada  tahun  2019-2020,  seperti pernyataan informan berikut:
“ Satker  kami  mengajukan  21  NUP  untuk  reval  awal  tahun  2017-2018,  sedangkan  re-reval kami  ajukan  kembali  untuk  semua  NUP  tersebut  dikarenakan  hampir  semua  satker  BPSDM
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1011
Perhubungan  mengajukan  kembali,  jadi  kami  ajukan  kembali  meskipun  satker  kami  adalah satker yang baru berdiri.” (Bapak M)
Adanya re-revaluasi (revaluasi ulang) pelaksanaan reval merupakan tindak lanjut dari temuan BPK  RI  karena  secara  langsung  memperbaiki  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah.  Hasil revaluasi  mempengaruhi nilai Neraca Laporan Keuangan,  yang artinya bahwa setelah dilakukan revaluasi aset Neraca BMN maupun Neraca Face pada Laporan Keuangan SAIBA menunjukkan adanya  perubahan  nilai  yang  diakibatkan  oleh  hasil  revaluasi.  Sesuai  pernyataan  Bapak  T  dan Bapak M:
“ Berpengaruh, karena menambah nilai asset .” (Bapak M) “ Sangat  bermanfaat.  Hasil  dari  revaluasi  BMN  digunakan  untuk  memperbaharui  nilai BMN dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat dan untuk membantu dalam identifikasi aset idle. Sangat  berpengaruh,  sebab  terdapat  selisih  nilai  BMN  sebelum  dan  sesudah  dilakukan revaluasi  BMN.  Sehingga  nilai  tersebut  (setelah  revaluasi  BMN)  dijadikan  acuan  untuk menyajikan laporan keuangan Pemerintah Pusat .” (Bapak T)
Senada  dengan  pernyataan  Ibu  W  terkait  hubungan  antara  hasil  revaluasi  dengan  laporan keuangan Pemerintah.
“ secara langsung akan mempengaruhi laporan keuangan di tingkat pusat karena satker kami adalah  satker  kewenangan  pusat  dimana  LK  dikonsolidasikan  dengan  tingkat Kementerian/Lembaga  sehingga  akan  membawa  dampak  juga  (kenaikan/penurunan)  untuk nilai pada Neraca Pemerintah Pusat .”
Ibu Y dan Bapak R sebagai pengelola laporan keuangan juga menyatakan bahwa:
“ Salah satu tujuan pelaksanaan revaluasi BMN tersebut adalah menyajikan nilai wajar terkini dari aset tetap yang dimiliki pemerintah pusat yang tersebar di seluruh nusantara. Aset tetap yang  dilakukan  revaluasi  tersebut  terutama  kelompok  aset  berupa  tanah,  bangunan,  jalan, irigasi,  dan  jaringan.  Kelompok  aset  tersebut  diyakini  memiliki  kenaikan  nilai  yang  cukup signifikan,  sehingga  dapat  menyajikan  nilai  BMN  yang  valid,  akurat  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Sehingga  data  BMN  akan  mempengaruhi  kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Pusat .” (Ibu Y)
Pernyataan  Ibu  Y  diatas  juga  diungkapkan  oleh  penyusun  laporan  keuangan  yang  lain,  yang sama-sama  melewati  masa  rekonsiliasi  pasca  dilakukannya  penyusunan  laporan  keuangan ditingkat  Eselon  1  BPSDM  Perhubungan  serta  UPT  menjadi  sampling  audit  BPK  sehingga pernyataan  antara  informan  kunci  dan  informan  pendukung  saling  terkait  dan  memperkuat  isu yang sedang diteliti.
“ Revaluasi  aset  mempengaruhi  nilai  aset  tetap  pada  neraca  BMN  dan  neraca  LK  di  SAIBA. Untuk  aset  tetap  yang  dinilai  kembali  memperoleh  kenaikan  nilai  wajar  yang  tinggi  untuk tanah,  gedung  dan  bangunan  juga  mengalami  kenaikan  meskipun  tidak  sebesar  kenaikan tanah.  Nilai  ini  secara  langsung  akan  memberikan  kontribusi  kenaikan  pada  Neraca Kementerian setelah dilakukan konsolidasi dari masing-masing Eselon 1. Hasil revaluasi aset menambah nilai pada LK Pemerintah secara keseluruhan sebelum dilakukan audit oleh BPK .” (Bapak R).
Untuk mendukung pernyataan informan disajikan data dari Neraca Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Jawa Timur yang telah diolah peneliti khusus untuk objek revaluasi aset dibawah ini:
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1011
Tabel 2. Neraca Tingkat Wilayah Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 – 2021 ( Audited ) (Dalam Rupiah) 2015 2016 31 DES 2017 2018 2019 2020 2021 131111 Tanah 155.054.821.500 171.419.499.295 1.989.532.477.000 1.989.532.477.000 1.761.479.724.000 1.761.479.724.000 1.761.479.724.000 133111 Gedung & Bangunan 780.355.952.267 918.543.544.015 1.152.140.694.763 1.154.575.108.341 755.438.622.905 759.728.248.300 760.593.861.390 134111 Jalan & Jembatan 14.745.276.808 46.453.998.498 17.825.738.340 13.162.808.070 13.740.623.070 19.745.565.070 19.745.565.070 134112 Irigasi 13.552.876.789 26.084.517.165 80.268.571.176 80.637.978.176 982.379.464.176 1.084.300.657.176 1.084.300.657.176 963.708.927.364 1.162.501.558.973 3.239.767.481.279 3.237.908.371.587 3.513.038.434.151 3.625.254.194.546 3.626.119.807.636 21% 179%
0% 8% 3% 0% SESUDAH REVAL AKUN URAIAN J   U   M   L   A   H Prosentase kenaikan/penurunan objek reval SEBELUM
Sumber: Aplikasi SAIBA Tingkat Wilayah (data diolah, 2022)
Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa Satker BLU BPSDM Perhubungan di Wilayah Jatim mengalami kenaikan nilai sebesar 179% pada akhir tahun 2017 dari nilai aset yang menjadi objek  revaluasi,  dan  kenaikan  nilai  paling  besar  adalah  pada  akun  tanah  kemudian  disusul  oleh akun  irigasi  (bangunan  air).  Data  olahan  peneliti  tersebut  mendukung  hasil  wawancara  yang menyatakan bahwa hasil revaluasi aset telah mencerminkan nilai sebenarnya yang disajikan pada laporan  keuangan  pemerintah  serta  kegiatan  tersebut  efektif  dapat  mengubah mindset para pengelola  aset  untuk  dapat  menjadi  manajer  aset  yang  mampu  mengelola  aset  negara  hingga melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  perpindahan  aset  dibawah  tanggung jawabnya.  Hal  ini  menuntut  adanya  peningkatan  kualitas  SDM  yang  mampu  melakukan pengawasan dan pengendalian BMN terkait upaya optimalisasi aset dalam rangka meningkatkan pendapatan.  Hasil  revaluasi  juga  memungkinkan  ditemukannya  aset idle yang  belum  maksimal kinerjanya  dalam  menunjang  kegiatan  operasional  Satker  sehingga  untuk  mengantisipasi munculnya aset idle adalah melakukan tinjauan ulang/kajian (dengan pihak ketiga) agar aset idle tersebut  dapat  dimaksimalkan  pemanfaatannya  untuk  meningkatkan  pendapatan  atau meminimalisir biaya pemeliharaan (skema Kerjasama dengan pihak ketiga).
Dampak  yang  lain  adalah  munculnya  kasus  barang  tidak  ditemukan  akibat  salah  pencatatan atau double pencatatan  yang menyebabkan timbulnya temuan BPK RI saat audit hasil revaluasi. Adanya temuan BPK mendorong satker untuk mengajukan ulang revaluasi sebagai tindak lanjut atas  temuan  BPK  tersebut  agar  tidak  berulang  dikemudian  hari.  Hal-hal  tersebut  merupakan dampak  nyata  dari  hasil  revaluasi  yang  nilainya  dapat  diketahui  secara  pasti  dan  riil.  Hasil revaluasi  aset  dapat  bermanfaat  dimasa  mendatang  karena  telah  membentuk database aset  yang tertib,  detail  dan  menyajikan  informasi  yang  relevan  guna  mempermudah  penatausahaan  dan pengelolaan  aset  dilapangan. Database aset  tersebut  harus  diaplikasikan  ke  dalam  sistem  yang terintegrasi untuk menunjang pelaksanaan anggaran dalam merencanakan kebutuhan BMN terkait pengadaan  dan/atau  pemeliharaan  serta  mendukung  terciptakan  Laporan  Keuangan  yang transparan dan akuntabel.

## PEMBAHASAN
Dengan  adanya  program  inventarisasi  dan  penilaian  kembali  (revaluasi)  ini  dapat  membawa pengaruh  besar  pada  komposisi  aset  di  Neraca  Pemerintah  yang  pada  akhirnya  memberikan dampak  yang  besar  karena  adanya  kenaikan  nilai  aset  secara  drastis.  Seperti  pernyataan  Ibu  W yang  menyatakan  bahwa  hasil  revaluasi  sangat  bermanfaat  bagi  satker  maupun  bagi  Pemerintah Pusat dalam penyajian LKKL dan LKPP. Selain itu juga lebih mudah untuk mengidentifikasi dan memperbarui kondisi aset, mana yang bisa dioptimalkan dan yang dihapuskan, serta memudahkan dalam  memetakan  pemeliharaan  aset  atau  pengadaan  aset.  Hal  yang  sama  diungkapkan  oleh Bapak T bahwa hasil dari revaluasi BMN digunakan untuk memperbaharui nilai wajar aset yang ditampilkan dalam Neraca laporan keuangan Pemerintah dan untuk membantu dalam identifikasi aset idle agar dapat dioptimalkan penggunaannya dalam menunjang kinerja pemerintah. Menurut Bapak  M  bahwa  hasil  revaluasi  dapat  menambah  nilai  aset  pada  tanah  dan  jalan  dalam  Neraca BMN  satker,  dikarenakan  tanah  tidak  disusutkan  sehingga  nilai  tanah  naik  sangat  signifikan.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1011
Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian dari Ivannikov & Dollery (2018) yang mendapatkan hasil  bahwa  alasan  utama  perubahan  nilai  wajar  aset  adalah  perubahan  estimasi  masa  manfaat yang  tersisa.  Oleh  sebab  itu,  nilai  gedung  dan  bangunan  cenderung  mengalami  penurunan  nilai karena perubahan masa manfaat dan penyusutan.
Periode  revaluasi  aset  terbagi  menjadi  dua  yaitu  TA  2017-2018  dan  TA  2019-2020  (re- revaluasi). Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola aset dan penyusun laporan keuangan, re-revaluasi  atau  revaluasi  ulang  atas  hasil  revaluasi  pertama  dilakukan  sebagai  langkah  tindak lanjut  atas  temuan  BPK  RI.  Hampir  seluruh  satker  di  Kementerian/Lembaga  mengambil keputusan untuk mengajukan revaluasi kembali agar tidak menimbulkan temuan berulang. Proses yang  dilalui  sama  dengan  revaluasi  awal  meliputi  pendataan  awal,  inventarisasi,  cek  fisik, pengisian form revaluasi hingga terbit BAR IP dan LHIP. BAR IP dan LHIP adalah hasil akhir dari kegiatan revaluasi aset  yang  menjadi dasar untuk  melakukan input data di aplikasi SIMAK BMN  yang  terintegrasi  dengan  aplikasi  SIMAN.  Munculnya  selisih  hasil  revaluasi  dikarenakan sistem dapat diungkapkan secara lengkap dan rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), supaya  tidak  menimbulkan  kesalahpahaman stakeholders atau  munculnya  asimetri  infomasi (Hladika et al., 2021).
Adanya  program  revaluasi  aset  BMN  membuktikan  bahwa  Pemerintah  (Kementerian Keuangan)  mampu  menyajikan  laporan  keuangan  berdasarkan  nilai  wajarnya  sehingga  dapat dijadikan  dasar  pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan  pendanaan  (Yuniarto,  2020). Program revaluasi ini mengacu pada Perpres 75 tahun 2017 sebagai dasar hukum pelaksanaannya, karena  menurut  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  revaluasi  aset  tidak  diperkenankan karena pengakuan aset berdasarkan nilai perolehan atau nilai historis, dimana nilai ini sering kali tidak  relevan  dengan  kondisi  aset  yang  disajikan  dalam  Neraca  laporan  keuangan  karena  nilai tanah cenderung mengalami kenaikan (Ahmar, 2018).
Sesuai dengan teori signal oleh Brigham dan Houston (1999)yang menyatakan bahwa laporan keuangan  merupakan signal bagi  investor  dalam  memandang  prospek  perusahaan,  sehingga dalam  hal  ini  revaluasi  aset  dianggap  sebagai  sinyal  positif  dari  Pemerintah  untuk  menarik investor  agar  menanamkan  investasinya  di  Indonesia.  Senada  dengan  hasil  penelitian Czernkowski  &  Lim  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  revaluasi  aset  digunakan  untuk  memberi sinyal  kepada  pemerintah  negara  bagian  (di  Australia)  tentang  perlunya  dana  tambahan  melalui modal dan/atau hibah operasional untuk peningkatan aset.
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dampak apa yang paling dominan dari hasil  revaluasi  BMN  adalah  adanya  kenaikan  yang  sangat  signifikan  pada  nilai  tanah  dan bangunan air, munculnya barang tidak ditemukan (BTD) yang memicu adanya temuan audit BPK RI, adanya kesalahan sistem dalam membaca hasil revaluasi akibatnya 1 NUP aset tercatat 2 kali sehingga  nilainya  menjadi  double  di  Neraca.  Dampak  secara  administrasi  ini  dapat  diselesaikan dengan sistem atau aplikasi Kemenkeu (SIMAN dan update SIMAK BMN)  maupun dengan re- revaluasi aset untuk menindaklanjuti temuan BPK RI atas hasil revaluasi barang tidak ditemukan atau salah pencatatan.
Kegiatan  revaluasi  aset  2017-2020  dilakukan  sebagai  upaya  dalam  peningkatan  kualitas manajemen  aset  negara  yang  berkesinambungan  dan  secara  langsung  mempengaruhi  nilai  aset pada  Neraca  Pemerintah  karena  mayoritas  nilai  tanah  mengalami  kenaikan  dimanapun  lokasi satkernya  berada.  Nilai  yang  tersaji  menggambarkan  kondisi  yang  valid,  akurat  dan  dapat dipertanggungjawabkan  sehingga  bermanfaat  dalam  pengambilan  keputusan  dan  juga  sebagai modal dalam pembangunan nasional. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh nilai aset tetap sehingga aset harus ditampilkan sesuai dengan nilai yang valid dan akurat.
Program  revaluasi  aset  BMN  baik  dilakukan  kembali  dalam  5-10  tahun  untuk  memperbaiki nilai  Neraca  Pemerintah.  Selain  itu  juga  membentuk database aset  yang  dapat  dipergunakan sebagai  dasar  perbaikan  manajemen  aset.  Kedepannya  inventarisasi  dalam  kegiatan  revaluasi dapat digunakan untuk mengelompokkan aset sesuai dengan jenis dan fungsinya (misalnya dalam bidang  pendidikan,  tanah  diinput  dengan  tanah  bangunan  kantor  pemerintah).  Jadi,  untuk menyeragamkan nama di bidang  yang sama. Manajemen aset  yang baik akan berpengaruh pada kualitas  laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh  pemerintah,  sehingga  dapat  dipergunakan  tepat sasaran dan berhasil guna.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1011

## KESIMPULAN
Pemaknaan  dan  kesadaran  para  pengelola  SIMAK  BMN  dan  Penyusun  Laporan  Keuangan dalam program revaluasi aset di sektor publik yang bersifat wajib ini dimotivasi oleh terciptanya database aset  yang  akan  mempermudah  dalam  penatausahaan  dan  pengelolaan  aset  BMN. Dengan database aset yang lebih baik ini diharapkan dapat meningkatkan keakuratan nilai BMN yang  disampaikan  dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP).  Hasil  revaluasi mempengaruhi keseluruhan nilai Neraca yang tercermin pada nilai aset tetap dan berimbas pada LKPP. Perbedaan atau selisih nilai yang terjadi dalam Neraca aset dan Neraca Laporan Keuangan di  SAIBA  dapat  diungkapkan  dengan  penjelasan  yang  lengkap  dan  detail  dalam  Catatan  atas Laporan Keuangan (CaLK) dan direkonsiliasi antara aplikasi SIMAK-SAIBA untuk selanjutnya akan  dikonsolidasikan  pada  tingkat  eselon  1  BPSDM.  Hambatan  yang  muncul  selama  program revaluasi adalah adanya perpindahan aset yang cepat tanpa adanya kontrol dan laporan dari pihak internal  satker  serta  kemampuan  pengelola  aset  yang  terbatas  akibat  regenerasi  yang  tidak berjalan  akibatnya  banyak  histori  aset  yang  hilang  atau  salah  pencatatan.  Selain  itu  juga diakibatkan  karena  adanya  kesalahan  sistem  sehingga  membutuhkan  waktu  perbaikan  yang memakan  waktu,  namun  yang  menjadi  tugas  selanjutnya  pasca  revaluasi  adalah  memperbaiki pengawasan  dan  pengendalian  untuk  semua  aset  sehingga  dapat  meminimalisir  kesalahan  yang sama  seperti  kesalahan  pencatatan,  kesalahan  kodefikasi  barang  ataupun double pencatatan. Melalui  Revaluasi  Aset  BMN,  diharapkan  dapat  menjadi  semangat  dalam  perbaikan penatausahaan  dan  pengelolaan  aset  BMN  yaitu  dapat  menentukan  biaya  pemeliharaan  aset dengan  tepat  diperiode  pasca  revaluasi  agar  dapat  berhasil  guna.  Selain  itu    dapat mengoptimalkan fungsi aset dalam meningkatkan penerimaan negara mengingat beban obsolence (penyusutan aset) pasca revaluasi makin besar.

## REFERENSI
Ahmar,  N.  (2018).  Investigasi  atas  revaluasi  aset,  penyajian  laporan  keuangan,  dan  kualitas auditor  berbasis  mandatory  IFRS. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis , 21 (1),  75–96. https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.744
Anton,  C.  E.  (2021).  Revaluation  of  the  Tangible  Assets  –  Option  Accessible  To  Company Managers. Series V - Economic Sciences , 14(63) (2), 67–72.
https://doi.org/10.31926/but.es.2021.14.63.2.7
Aryani, F. A., & Juliarto, A. (2017). Relevansi Nilai Revaluasi Aset Tetap Dengan Tingkat Utang Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi Dan Auditing , 14 (1), 1–21. https://doi.org/10.14710/jaa.v14i1.18220
Bae, J., Lee, J., & Kim, E. (2019). Does fixed asset revaluation build trust between management and investors? Sustainability (Switzerland) , 11 (13), 1–23.
https://doi.org/10.3390/su11133700
Brigham,  E.  F.,  &  Houston,  J.  F.  (1999). Intermediate  Financial  Management .  New  York:  The Dryden Press.
Creswell,  J.  W.  (2015). Penelitian  Kualitatif  dan  Desain  Riset.  Memilih  di  antara  Lima Pendekatan (3 Cetakan). Pustaka Belajar, Yogyakarta.
Czernkowski,  R.,  &  Lim,  S.  (2018).  Community  Asset  Valuations  by  Non-profit  Government Entities. Australian Accounting Review , 29 (3), 556–579. https://doi.org/10.1111/auar.12239
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara.  (2017).  Revaluasi  Barang  Milik  Negara:  Nilai  Untuk Negeri. Media Kekayaan Negara , 26 , 21. www.djkn.kemenkeu.go.id
Hapsari,  I.,  &  Murdiawati,  D.  (2018).  Revaluasi  Aset  Tetap :  Sudut  Pandang  PMK No.191/PMK.010/2015  Dan  Relevansi  Nilainya. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan , 6 (3), 349–360. https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670
Hladika, M., Gulin, D., & Bernat, I. (2021). Revaluation as a model of subsequent measurement of property, plant, and equipment  – case of croatia. Croatian Economic Survey , 23 (1), 63–
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1011
95. https://doi.org/10.15179/ces.23.1.3
Ivannikov, I., & Dollery, B. (2018). Accounting Problems in Infrastructure Asset Valuation and Depreciation in New South Wales Local Government. Australian Accounting Review , 30 (2),
105–115. https://doi.org/10.1111/auar.12275
Kementerian Keuangan RI. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181 /PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara .
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2016/181~PMK.06~2016Per.pdf
Kementerian  Keuangan  RI.  (2022). Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 22/PMK.05/2022  Tentang  Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Pusat (pp.  1–213). https://jdih.kemenkeu.go.id/download/fac4a6c4-61f4-4c8b-99b6- 93b5b80512dd/22_PMK.05_2022Per.pdf
Ngoc,  B.  T.  (2020).  Impact  of  factors  on  fair  value  accounting:  Empirical  study  in  Vietnam.
Investment Management and Financial Innovations , 17 (3), 10–26. https://doi.org/10.21511/imfi.17(3).2020.02
Nijam, H. M. (2018). Motives for Reporting Fixed Assets at Revalued Amount: Evidence from a Developing Economy. Global Business Review , 19 (3), 604–622.
https://doi.org/10.1177/0972150917735918
Peraturan  Presiden  RI.  (2017). Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah .
Presiden  RI.  (2003).  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang Keuangan  Negara. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang Keuangan Negara .
Presiden RI. (2004a). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Presiden  RI.  (2004b).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang Perbendaharaan  Negara.  In Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2004 Tentang Perbendaharaan Negara .
Puspitasari, D., Anggraeni, L., & Pasaribu, S. H. (2018). Analisa Dampak Revaluasi Aset Tetap Terhadap  Harga  Pasar  dan  Return  Saham  yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) , 10 (1), 71–82.
Rahman, M. T., Hossain, S. Z., & Haque, M. A. (2021). Timing, Recurrence, and Effects of Fixed Asset  Revaluation:  Evidence  From  Bangladesh. International  Journal  of  Economics  and Financial Issues , 11 (2), 67–75. https://doi.org/10.32479/ijefi.10828
Santosa,  A.  (2021).  Pengaruh  Inventarisasi  Dan  Revaluasi  Terhadap  Optimalisasi  Pemanfaatan Aset  (Studi  Kasus  Pada  Satuan  Kerja  Perguruan  Tinggi  Negeri  Wilayah  Yogyakarta). Develop , 5 (2), 17–38. https://doi.org/10.25139/dev.v5i2.4166
Wibowo, O. C., & Lindrawati, L. (2019). Pengaruh Kontrak Utang, Biaya Politik, Dan Asimetri Informasi Terhadap Keputusan Revaluasi Aset Tetap. Jurnal Akuntansi Kontemporer , 11 (2), 93–106. https://doi.org/10.33508/jako.v11i2.2080
Yuniarto,  A.  (2020).  Melihat  Perlunya  Pemerintah  Melakukan  Program  Revaluasi  Aset. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara , 2 (1), 1–8.