http://jurnal.ensiklopediaku.org

## UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAH GUNAAN OBAT OBAT TERLARANG DI LEMBAGA  PERMASYARAKATAN KELAS IIA PANCUR BATU
YASMIRAH MANDASARI SARAGIH 1) , HAPOSAN SILALAHI 2) , BONIEK JUVENTUS 3) , FAISAL HAKIM 4)
1) Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi 2, 3,4) Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi yasmirahmandasari@dosen.pancabudi.ac.id 1) , haposansil@yahoo.co.id 2) , boniekjuventus@gmail.com 3) , faisalhn119@gmail.com 4)
Abstract: Drug abuse has broad dimensions, drug users can damage the life of the family, community and  school  environment,  even  directly  or  indirectly  a  threat  to  the  continuity  of  development  and  the future  of  the  nation  and  state  of  Indonesia.  That  the  younger  generation  is  the  next  generation  of  the nation and the future state of Indonesia. They are the hope of the nation and state, like the sun that will provide light for the future of the Indonesian people. Therefore, keeping them from being affected by the dangers of drugs is the obligation of all parties, especially the Pancur Batu Class IIA Penitentiary. This research is normative and empires legal research, namely research that refers to legal norms contained in  laws  and  regulations,  literature,  legal  norms  that  exist  in  society  and  the  data  obtained  is  then analyzed to answer the problems in this study relating to the problem of Prevention of Drug Abuse in Class Iia Pancur Batu Penitentiary. Narcotics are drugs or natural, synthetic or synthetic substances that can  cause  a  decrease  in  consciousness,  eliminate  or  reduce  loss  of  feeling  or  pain  and  changes  in consciousness that lead to continuous dependence on these substances. Narcotics are natural, synthetic or synthetic drugs or substances that can cause a decrease in consciousness, eliminate or reduce loss of feeling or pain and changes in consciousness that lead to continuous dependence on these substances. Pancur  Batu  Class  IIA  Penitentiary  in  preventing  the  circulation  and  use  of  narcotics  in  Pancur  Batu Class IIA Penitentiary that the perpetrators of Narcotics dealers carry a special minimum criminal threat for the type of crime that can be imposed on narcotics offenders, Pancur Batu Class IIA Penitentiary in preventing circulation and use narcotics in the Pancur Batu Legal Territory are very dedicated in their prevention.
Keywords : Prevention, Abuse, Narcotics.
Abstrak: Penyalahgunaan  obat  obat  terlarang  mempunyai  dimensi  yang  luas,  pengguna  obat  obat terlarang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan  langsung  atau  tidak  langsung  merupakan  ancaman bagi  kelangsungan  pembangunan  serta  masa depan  bangsa  dan  negara  Indonesia.  Bahwa  generasi  muda  adalah  generasi  penerus  bangsa  dan  negara masa depan Indonesia. Mereka adalah harapan bangsa dan negara, ibarat matahari yang akan memberikan sinar bagi masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, menjaga mereka agar tidak terpengaruh oleh bahaya Narkoba adalah kewajiban semua pihak khususnya Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu. Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatip dan empires yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat  dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang  ada  dalam  masyarakat  serta  data-data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisa  untuk  menjawab permasalahan  di  dalam  penelitian  ini  yang  berkaitan  dengan  masalah  Upaya  Pencegahan  Terhadap Penyalah Gunaan Obat Obat Terlarang Di Lembaga Permasyarakatan  Kelas Iia Pancur Batu. Obat obat terlarang Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan turunnya  kesadaran,  menghilangkan  atau  mengurangi  hilang  rasa  atau  nyeri  dan  perubahan  kesadaran yang menimbulkan ketergantungna akan zat tersebut secara terus menerus. Narkotika adalah suatu obat atau  zat  alami,  sintetis  maupun  sintetis  yang  dapat  menyebabkan  turunnya  kesadaran,  menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungna akan zat  tersebut  secara  terus  menerus.  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIA  Pancur  Batu  dalam  mencegah peredaran dan penggunaan narkotika di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu bahwa pelaku
pengedar Narkotika ancaman pidana minimum khusus atas jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku  tindak  pidana  narkotika,  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIA  Pancur  Batu  dalam  mencegah peredaran  dan  penggunaan  narkotika  di  Wilayah  Hukum  Pancur  Batu  sudah  sangat  epesian  dalam pencegahanya.
Kata Kunci: Pencegahan, Penyalah Gunaan,Narkotika.

## A. Pendahuluan
Fenomena  peredaran  obat  obat  terlarang  narkotika  merupakan  permasalahan  internasional, regional,  dan  nasional.  Penyalahgunaan  narkotika  di  seluruh  dunia  tidak  pernah  kunjung  berkurang. Secara  umum  permasalahan  narkotika  dapat  dibagi  menjadi  bagian  yang  saling  terkait,  yakni  adanya produksi  narkotika  secara  gelap  dan  adanya  perdagangan  gelap  narkotika.  Hal  tersebut  menjadi  target sasaran  yang  diperangi.  Pengguna  narkotika  dapat  merusak  tatanan  kehidupan  masyarakat  langsung ataupun  tidak  langsung  yang  merupakan  ancaman  bagi  kelangsungan  pembangunan  serta  masa  depan bangsa  dan  negara.  Menghadapi  permasalahan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika mengharuskan  pemerintah  memikirkan  bagaimana  cara  menanggulangi  masalah  tersebut,  akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian undang- undang ini diharapkan dapat menekan sekecil- kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap  narkotika  di  Indonesia,  karena  itulah  di  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang- undang tindak pidana lainnya.
Pada dasarnya narkotika dibutuhkan dan memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika  kemudian  disalahgunakan.  Di  dalam  dunia  kesehatan,  narkotika  digunakan  untuk  membius pasien  sebelum  dioperasi.  Hal  ini  dilakukan  karena  di  dalam  narkotika  terdapat  zat  yang  dapat memengaruhi  perasaaan,  pikiran,  dan  kesadaran  pasien.  Agar  penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat  bagi  kehidupan  umat  manusia,  peredarannya  harus  diawasi  secara  ketat sebagaimana  diatur  di dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  yang  bertujuan  untuk:  1) Menjamin  ketersediaan  narkotika  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi;  2)  Mencegah,  melindungi,  dan  menyelamatkan  bangsa  Indonesia  dari penyalahgunaan  narkotika;  3)  Memberantas peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika;  dan  4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.
Diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  memperlihatkan keseriusan  dari  pemerintah  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  bahaya  penyalahgunaan  narkotika. Mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Narkotika. Dalam  Pasal  35  disebutkan,  peredaran  narkotika  meliputi  setiap  kegiatan  atau  serangkaian  kegiatan penyaluran  atau  penyerahan  narkotika,  baik  dalam  rangka  perdagangan,  bukan  perdagangan  maupun pemindahtanganan,  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. Peredaran  obat  obat  terlarang  narkotika  harus  diawasi  secara  ketat  karena  saat  ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif.  Di samping itu, dengan semakin berkembangnya  teknologi  informasi  dan  komunikasi dan  adanya  penyebaran  narkotika  yang  telah menjangkau  hampir  semua  wilayah  Indonesia,  khususnya  pada  wilayah  hukum  Lapas  Pemasyarakatan Kelas  IIA  Pancur  Batu  yang  sebelumnya tidak  pernah  tersentuh  oleh  peredaran  narkotika  lambat  laun akan menjadi sentral peredaran narkotika pula.
Penyalahgunaan dan peredaraan gelap obat obat terlarang narkotika di Indonesia telah merambah ke  seluruh  wilayah  tanah  air  dan  telah  tersebar  ke  berbagai  lingkungan  kehidupan,  baik  lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi  penegak  hukum  yang  juga  tidak  bebas  dari  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika adalah  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Pancur  Batu.  Lembaga  pemasyarakatan  adalah  tempat melaksanakan  pembinaan  terhadap  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  berdasarkan  sistem pemasyarakatan.  Lembaga  pemasyarakatan  ditempatkan  semua  narapidana  termasuk  juga  narapidana kasus narkotika baik korban maupun pengedar. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
http://jurnal.ensiklopediaku.org
Pemasyarakatan telah diatur berbagai  ketentuan  mengenai  bagaimana  cara  memperlakukan  narapidana serta  tugas  dan  wewenang  petugas  pemasyarakatan  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya  sebagai pembina narapidana.
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah sosial yang sangat marak dan semakin tak terkendali terjadi bukan hanya dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat tetapi terjadi pula di dalam lembaga pemasyarakatan, hal ini merupakan dampak dari hilangnya kontrol sistem hukum yang ada. Kondisi tersebut berdampak pada terbentuknya pandangan negatif masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan  hukum  di  Indonesia  terutama  di lingkungan  institusi  pemasyarakatan.  Bahwa  diperlukan suatu  upaya  dan  langkah  nyata  terhadap  pencegahan dan pemberantasan peredaran obat obat terlarang narkotika di masyarakat maupun di dalam lembaga pemasyarakatan. Peredaran gelap obat obat terlarang narkotika  di  lembaga  pemasyarakatan  tetap  marak  meskipun  pelaksanaan  hukuman  mati  telah dilaksanakan  terhadap  beberapa terpidana  mati  pengedar  obat  obat  terlarang  narkotika.  Presiden  Joko Widodo  menyatakan  Indonesia  sudah  sampai  ke  tahap  darurat  narkotika  sehingga  presiden  tidak  akan mengabulkan grasi yang diajukan terpidana pengedar obat obat terlarang narkotika. Peredaran obat obat terlarang narkotika di lembaga pemasyarakatan merupakan peredaran gelap. Pengertian peredaran gelap obat  obat  terlarang  narkotika  adalah  setiap  kegiatan  atau  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan dan Pemberantasan obat obat terrlarang narkotika di lembaga pemasyarakatan. Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kegiatan Program Aksi  Penanggulangan  dan  Pemberantasan  obat  obat  terlarang  narkotika  di  lembaga  pemasyarakatan adalah suatu upaya serta komitmen nyata dari jajaran pemasyarakatan dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap obat obat terlarang narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan guna mewujudkan lembaga  pemasyarakatan  bebas  dari  obat  obat  terlarang  narkotika.  Terkait  penyalahgunaan  obat  obat terlarang narkotika di lembaga pemasyarakatan, salah satunya terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pancur Batu. Peredaran obat obat terlarang narkotika di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif hukum berkaitan erat dengan sistem hukum yang ada di lembaga  pemasyarakatan tersebut, dengan kata lain bahwa peredaran obat obat terlarang narkotika di lembaga pemasyarakatan tidak akan terjadi apabila sistem hukumnya bekerja secara bersama dengan baik. Dengan demikian antara stuktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum di lembaga pemasyarakatan harus saling mendukung.
Meningkatnya jumlah warga binaan mengakibatkan kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami  kelebihan  muatan.  Dampak  dari  kelebihan  muatan  juga  berpengaruh  terhadap  minimnya sarana  dan  prasaran  pada  lembaga  pemasyarakatan.  Sebagai  akibat  lanjutan  kelebihan  muatan, pengamanan dan pengawasan terhadap warga binaan tidak berjalan secara optimal, salah satunya terjadi penyalahgunaan  narkotika  di  lembaga  pemasyarakatan.  Hampir  seluruh  lembaga  pemasyarakatan  di Indonesia  saat  ini  kelebihan  muatan. Demikian juga dengan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA  Pancur  Batu.  Pada  dasarnya  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  telah  berusaha  untuk  mengurangi terjadinya  kelebihan  muatan  dengan  membangun  ruang  hunian  baru  guna  menambah  jumlah  kapasitas muatan.  Namun  besarnya  lonjakan  pertumbuhan  jumlah  penghuni  yang  masuk  tidak  dapat  terhindari sehingga  kondisi  kelebihan  muatan  tidak  dapat  terelakan  lagi. 5 Meningkatnya  jumlah  pelaku  tindak pidana  narkotika  memberikan  implikasi  terhadap  peningkatan  jumlah  narapidana,  baik  secara keseluruhan maupun kasus narkotika. Situasi ini secara langsung mempengaruhi tingginya tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pancur batu yang mengakibatkan kondisi kelebihan tingkat hunian.
Berdasarkan hal tersebut berakibat proporsi narapidana bukan saja penuh tetapi meningkat tajam, sehingga  semua  lembaga  pemasyarakatan  yang  ada  penuh dengan  narapidana  narkotika.  Meningkatnya jumlah  warga  binaan  pemasyarakatan  terutama  narapidana  narkotika  bukan  tidak  mungkin penyalahgunaan  narkotika  akan  terjadi  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan.  Hal  ini  dikarenakan penempatan blok atau kamar antara pengguna, pengedar, dan bandar menjadi satu. Peredaran  obat  obat terlarang  narkotika  telah  masuk  kedalam  lembaga  pemasyarakatan  yang seharusnya menjadi tempat pembina  bagi  narapidana.  Lembaga  pemasyarakatan  di  Provinsi  Sumatera  Utara  semestinya  mampu menjadi  tempat  yang  aman,  tempat  pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan  agar  mereka  menyadari
kesalahan,  memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. 7 Fakta  yang  sangat memprihatinkan adalah peredaran obat obat terlarang narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan yang seolah-olah  lembaga  pemasyarakatan  telah  berfungsi  sebagai  lembaga  tempat  memasyarakatkan pengedaran dan penyalahgunaan narkotika.
Penyalahgunaan  narkotika  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  tidak  hanya  dilakukan  oleh narapidana  kasus  narkotika  saja,  tetapi  juga  dilakukan  oleh  narapidana  kasus  non  narkotika,  hal  ini disebabkan karena antara  bandar, pemakai, pengedar, dan kasus non narkotika ditempatkan menjadi satu yang justru mempermudah mereka dalam melakukan transaksi dan memperluas jaringan. Penyalahgunaan narkotika  sering  disebut  penyakit  sosial,  penyalahgunaan  ini  muncul  akibat  berinteraksi  sosial  dengan masyarakat  yang  menggunakan  narkotika  atau  akibat  pertemanan  dengan  pecandu  narkotika  aktif. Penyakit ini umumnya bersifat menular, bila individu tidak dibentengi oleh sistem moral diri yang kuat. Penempatan  dalam  satu  sel  penyalahguna  narkotika  apalagi  bila  dibaurkan  dengan  narapidana  lainnya tentu  akan  menularkan  penyalahgunaan  dan  ketergantungan  narkotika  kepada  narapidana  lainnya, sehingga  menjadikan  lembaga  pemasyarakatan  sebagai  tempat  yang  nyaman  untuk  menyalahgunakan narkotika, yang jelas sangat sulit dilakukan pembersihan dari peredaran obat obat terlarang narkotika di dalam  lembaga  pemasyarakatan  selama  masih  tercampurnya  narapidana narkotika dengan narapidana lain, atau tercampur narapidana narkotika antara bandar dengan pemakai.

## B. Metodologi Penelitian
Metode adalah cara kerja atau teknik kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk  mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis,  metodologis  dan  konsisten.  Penelitian  hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tentu dengan menganalisisnya. Dengan demikian  metode  penelitian  adalah upaya  ilmiah  untuk  memahami  dan  memecahkan  suatu  masalah berdasarkan metode tertentu. Spesifikasi penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat  dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat  serta  data-data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisa untuk  menjawab  permasalahan  di  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  dengan  lugas  untuk  menganalisis penerapan  undang-undang  pertanahan,  tipe  penelitian  yang  digunakan  penelitian  kualitatif  yaitu  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  di  bidang  hukum  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  masalah  upaya  pencegahan  terhadap  penyalah  gunanan  obat  obat terlarang narkotika  di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu. Lokasi yang digunakan sebagai tempat  penelitian  adalah  di  perpustakaan  yaitu  lokasi  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  referensi yang  memiliki  relevansi  dengan  objek  yang  diteliti  mencakup  ketentuan  perundang-undangan  terkait, pendapat  ahli  hukum  dan  lain-lain.  Bahwa  pengertian  atau  defenisi  populasi  adalah  keseluruhan  atau himpunan objek dengan ciri yang sama sedangkan sampel adalah  himpunan bagian atau sebagian dari populasi.  Populasi  peran  lembaga  permasarakatan  dalam  upaya  pencegahan  terhadap penyalah  gunanan obat obat terlarang narkotika di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Para  Pelaku  Peredaran  Melakukan Tindak  Pidana  Obat Obat Terlarang Narkotika
Terdapat  3  faktor  (alasan)  yang  dapat  dikatakan  sebagai  “pemicu”  seseorang  dalam penyalahgunakan  narkoba.  Ketiga  faktor  tersebut  adalah  faktor  diri,  faktor  lingkungan,  dan  faktor kesediaan narkoba itu sendiri.
Faktor Diri: a) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau brfikir panjang tentang akibatnya  di  kemudian  hari;  b)  Keinginan  untuk  mencoba-coba  kerena  penasaran;  c)  Keinginan  untuk bersenang-senang;  d)  Keinginan  untuk  dapat  diterima  dalam  satu  kelompok  (komunitas)  atau lingkungan tertentu; e) Workaholic agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant  (perangsang); f)
http://jurnal.ensiklopediaku.org
Lari dari  masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup;  g)  Mengalami kelelahan dan menurunya semangat belajar; h) Menderita kecemasan dan kegetiran; i) Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan  gerbang ke  arah  penyalahgunaan  narkoba;  j)  Karena  ingin  menghibur  diri  dan  menikmati hidup sepuas-puasnya; k) Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan; l) Merasa  tidak  dapat  perhatian,  tidak  diterima  atau  tidak disayangi,  dalam lingkungan  keluarga  atau  lingkungan  pergaulan;  m)  Ketidakmampuan  menyesuaikan diri  dengan  lingkungan;  n)  Ketidaktahuan  tentang  dampak  dan  bahaya  penyalahgunaan  narkoba;  o) Pengertian  yang  salah  bahwa  mencoba  narkoba  sekali-kali  tidak  akan menimbulkan  masalah;  p)  Tidak mampu  atau  tidak  berani  menghadapi  tekanan  dari  lingkungan  atau  kelompok  pergaulan  untuk menggunakan narkoba; q) Tidak dapat atau tidak mampu berkata tidak pada narkoba.
Faktor Lingkungan : a) Keluarga bermasalah atau broken home; b) Ayah, ibu atau keduanya atau saudara  menjadi  pengguna  atau  penyalahguna  atau  bahkan  pengedar  gelap  narkoba;  c)  Lingkungan pergaulan  atau  komunitas  yang  salah  satu  atau  beberapa  atau  bahkan  semua  anggotanya  menjadi penyalahguna  atau  pengedar  gelap  narkoba;  d)  Sering  berkunjung  ke  tempat  hiburan  (café,  diskotik, karoeke,  dan  lain-lain);  f)  Mempunyai  banyak  waktu  luang,  putus  sekolah  atau  menganggur;  g) Lingkungan  keluarga  yang  kurang  /  tidak  harmonis;  h)  Lingkungan  keluarga  di  mana  tidak  ada  kasih sayang,  komunikasi,  keterbukaan,  perhatian,  dan  saling menghargai  di  antara  anggotanya;  i)  Orang tua yang otoriter; j) Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa pengawasan; k) Orang  tua/keluarga  yang  super  sibuk  mencari  uang/di  luar  rumah;  l)  Lingkungan  sosial  yang  penuh persaingan  dan  ketidakpastian;  m)  Kehidupan  perkotaan  yang  hiruk  pikuk,  orang  tidak  dikenal  secara pribadi,  tidak  ada  hubungan  primer,  ketidakacuan,  hilangnya  pengawasan  sosial  dari masyarakat,kemacetan  lalu  lintas,  kekumuhan,  pelayanan  public  yang  buruk,  dan  tingginya  tingkat kriminalitas; n) Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlantaran.
Faktor  Ketersediaan Narkoba. Narkoba  itu  sendiri  menjadi  faktor  pendorong  bagi  seseorang untuk memakai narkoba karena: a) Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli; b) Harga narkoba semakin murah  dan  dijangkau  oleh  daya  beli  masyarakat;  c)  Narkoba  semakin  beragam  dalam  jenis,  cara pemakaian,  dan  bentuk kemasan;  d)  Modus  Operandi  Tindak  pidana  narkoba  makin  sulit  diungkap aparat hukum; e) Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap; f) Sulit terungkapnya kejahatan  computer  dan  pencucian  uang  yang  bisa membantu  bisnis  perdagangan  gelap  narkoba;  g) Semakin  mudahnya  akses  internet  yang  memberikan  informasi  pembuatan narkoba;  h)  Bisnis  narkoba menjanjikan keuntugan yang besar; dan i) Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yagn kuat dan professional. Bahan dasar narkoba (prekursor) beredar bebas di masyarakat.
Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi Narkoba antara lain :
1. Kurangnya perhatian orangtua dan keluarga. Akan tetapi bagi orangtua yang mampu dan memberikan kasih  sayang  kepada  anak-anaknya  dengan  cara memberikan  uang  yang  berlebihan,  justru  akan membuat anak itu  hidup boros, suka berfoya-foya, suka pesta dan sering keluar rumah tanpa alasan. Kondisi  seperti  ini  sangat  rentan  “kena”  Narkoba.  Narkoba  adalah  “barang”  yang  mahal,  sehingga hanya  banyak  dipakai  oleh  mereka  yang  secara  ekonomi  mampu  membeli  Narkoba.  Buktinya, sebagian  besar  penyalahguna  Narkoba  adalah  mereka  yang  telah  bekerja,  punya  penghasilan  sendiri dan golongan pelajar atau mahasiswa yang punya banyak uang.
2. Orangtua yang gagal menjadi role model (teladan) bagi keluarganya, rumah hanya berfungsi seperti hotel,  sehingga  tidak  ada  kebersamaan  dalam  rumah  tangga.  Tidak  adanya  petunjuk  dan  arahan orangtua  terutama  masalah  agama, sehingga  anak  tidak  punya  “pegangan”,  akibatnya  mudah terpengaruh  oleh  hal-hal  yang  negatif,  antara  lain  menjadi  penyalahguna,  bahkan  bisa  menjadi pengedar dan bandar Narkoba.
3. Pengaruh  lingkungan  dan  teman  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Seorang  anak dibujuk  dan  dirayu dengan  kata-kata  yang  manis.  Adakalanya  dipaksa  dengan cara-cara  yang  kasar  dan  dikata-katain banci,  tidak  Macho,  tidak  Gaul  dan lain  sebagainya  dengan  tujuan  agar  anak  itu  mau  “memakai” Narkoba.  Kadang-kadang  Narkoba  itu  diberikan  secara  gratis.  Setelah  berkali-kali  mengkonsumsi, menjadi ketagihan dan membutuhkan Narkoba, baru diminta untuk membeli. Bagi pecandu yang tidak punya  uang  untuk  membeli  Narkoba,  biasanya  akan  melakukan  tindakan  kriminal  lainnya.  Hampir
sebagian korban Narkoba disebabkan oleh pergaulan yang salah.
4. Karena ketidaktahuan seseorang atau masyarakat akan bahaya Narkoba, akibatnya banyak orang yang menjadi  korban.  Untuk  mencegahnya,  perlu  penyebaran  informasi  yang  terus  menerus,  berupa penyuluhan,  ceramah  dan  sejenisnya  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah  (BNN,  BNP,  BNK  dan Jajarannya) dengan melibatkan Ormas anti Narkoba.
5. Penyalahgunaan Narkoba merupakan penyakit endemik dalam masyarakat, terutama pada masyarakat yang  tidak  mempunyai  iman  yang  kuat.  Golongan  masyarakat  ini  mengesampingkan  agama,  karena agama  dianggap  tidak  rasional,  penghambat  kemajuan  dan  modernisasi.  Praktek  hidup  yang  tidak rasional  ini  akan  menopang  anggapan  bahwa  memakai  Narkoba  adalah  suatu  jalan  keluar  untuk mengatasi semua kesulitan hidup.
6. Berlakunya  hukum  pasar  “ supply and demand ”.  Di  Indonesia,  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN), suatu Badan yang “mengurusi” narkoba, menginformasikan bahwa sekitar 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia  (sekitar  3,2  juta  orang)  adalah  penyalahguna  narkoba.  Sekitar  40  orang  per  hari  telah meninggal  dunia  secara  sia-sia  karena  narkoba.  Hampir  70%  dari  semua  penghuni  Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara adalah narapidana atau tahanan dalam perkara. Selama demand  (permintaan)  masih  ada,  maka  selama  itu supply (penyediaan)  akan  berusaha  ada.  Dengan kata lain, selama pemakai dan pembeli masih ada, maka selama itu penjual akan selalu ada.
7. Hukum  dan  kekuatan-kekuatan  sosial.  Kekuatan  uang  sangatlah  berpengaruh,  untuk  menutupi keperluan hidup yang tidak mencukupi dari gaji  yang didapat, dan sebagian untuk menyamakan gaya hidupnya  dengan  gaya  hidup  orang  lain  yang  lebih  mapan.  Malahan  kekuasaan  yang  berlandaskan hokum  dipakai  untuk  mendapatkan  uang.  Jika  diperhatikan  dari  fakta  social  ( social  fact ),  aparatur hukum di Indonesia belum sepenuhnya professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
8. Efektivitas hukum dalam masyarakat. Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan  daya  kerja  hukum  itu  dalam  mengatur  dan  atau  memaksa  masyarakat  untuk  taat terhadap hukum. Sudah sejauh mana hukum itu diterapkan, apakah sanksi yang diberikan oleh aparat penegak  hukum  sudah  mempuanyai  efek  jera  kepada  para  pelaku  kejahatan  narkoba.  Berapa  tahun sanksi  yang  diberikan  kepada  orang  yang  terlibat  dalam  kasus  narkoba  baik  itu  pemakai  maupun pengedar, tapi masih saja marak peredaran narkoba tersebut. Ini membuktikan bahwa hukum belum berjalan efektif karena banyaknya sanksi yang dijatuhkan tidak semuanya tegas, malah kadang selesai sebelum sampai diperiksa di pengadilan.

## 2.  Faktor  Sarana  dan  Prasarana  Sebagai  Penghambat  Pencegahan  Penyalahgunaan  Obat  Obat Terlarang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan
Bahwa  tindak  pidana  berasal  dari  istilah  yang  dikenal  dalam  hukum pidana  Belanda  yaitu strafbaarfeit . Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang  apa  yang  dimaksud  dengan strafbaar feit itu.  Menurut  pendapat  Simons,  sebagaimana  dikutip oleh  Moeljatno,  mengemukakan,  bahwa  “ strafbaar  feit adalah  kelakuan  ( handeling )  yang  diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh  orang  yang  mampu  bertanggungjawab”. Van  Hamel  merumuskan,  “ strafbaar  feit adalah  kelakuan orang  ( menselijke  gedraging ) yang  dirumuskan  dalam wet ,  yang  bersifat  melawan  hukum,  yang  patut dipidana ( straf-waardig ) dan dan dilakukan dengan kesalahan”. Jadi jelas bahwa pengertian strafbaar feit mempunyai 2 arti yaitu menunjuk pada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang dan menunjuk  pada  perbuatan  (yang  melawan  hukum)  yang  dilakukan  dengan  kesalahan  oleh  orang  yang mampu bertanggungjawab.
Lebih lanjut Moeljatno mengatakan "perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh  suatu aturan hukum  larangan  mana  disertai  ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang  melanggar  larangan  tersebut.  Sedangkan  menurut  wujudnya  atau  sifatnya,  perbuatan-perbuatan pidana adalah  perbuatan  yang  melawan  hukum”. Menurut  pendapat  dari  R.  Soesilo,  mengemukakan bahwa  “tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  atau  diwajibkan  oleh  Undang-Undang yang apabila  perbuatan  itu  dilakukan  atau  diabaikan,  maka  orang  yang  melakukan  atau  mengabaikan  itu diancam  dengan  hukuman”. Sedangkan  Komariah  E.  Sapardjaja  berpendapat,  “  tindak  pidana  adalah
http://jurnal.ensiklopediaku.org
suatu  perbuatan  manusia  yang  memenuhi  perumusan  delik,  melawan  hukum  dan  pembuat  bersalah melakukan perbuatan itu”.
Pendapat senada juga disampaikan oleh Indriyanto Seno Adji yang mengemukakan, “tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya  dapat dipertanggungjawabkan atas  perbuatannya”. Istilah “Narkotika” ada dasarnya  adalah kata  yang berasal  dari bahasa  Yunani  yaitu  “Narkoun”  yang  artinya  membuat  lumpuh atau  mati  saja. 83 Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika,  pengertian  narkotika  adalah  “Zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan tanaman,  baik  sintesis  maupun  semi  sintesis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan”.
Mengenai  pengertian  dari  narkotika  menurut  penjelasan/  keterangan  dari  Merriam-Webster, sebagaimana dikutip oleh AR. Sujono & Boni Daniel, mengemukakan sebagai berikut A drug as opium or  morphine)  that  is  moderate  doses  dulls  the  senses,  relieves  pain,  and  induces  profound  sleep  but  it excessive  doses  causes  stupor,  coma,  or  convulsions”. Sebuah  obat  (seperti  opium  atau  morfin)  yang dalam  dosis  tertentu  dapat  mengumpulkan  indra,  mengurangi  rasa  sakit,  dan  mendorong  tidur,  tetapi dalam  dosis  berlebihan  menyebabkan  pingsan,  koma,  atau  kejang.” Selanjutnya  pengertian  narkotika menurut pendapat Smith Kline dan Frech Clinical staff, sebagaimana dikutip oleh Moh. Taufik Makaran, dkk,  mengemukakan Narcotic  are  drugs  which  product  insensibility  or  stuporduce  to  their  depresant offer on the  central  nervous system, included in this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone)” . (Narkotika adalah zat- zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan  dikarenakan  zat-zat  tersebut  bekerja  mempengaruhi  susunan  syaraf  sentral.  Dalam defini narkotika ini termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu morphine, codein, methadone ).
Pentingnya pemberian arti narkotika yang diberikan oleh undang-undang diatas, sangat diperlukan untuk  menentukan  batas-batas  dalam  pemidanaan  terhadap  perbuatan-perbuatan  yang  diancam  pidana dalam undang-undang tersebut. Jadi apa yang disebut disitu dapat dikatakan sebagai defenisi yuridis dari narkotika. Sebagaimana  pengertian-pengertian  tersebut  diatas,  yang  meliputi  pengertian  tindak  pidana maupun  pengertian  narkotika,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  yang  dinamakan  dengan  tindak  pidana narkotika  itu  sendiri  adalah  perbuatan  yang  dilarang  atau  diwajibkan  oleh  Undang-Undang  Narkotika yang  berlaku,  yang  apabila  perbuatan  itu  dilakukan  atau  diabaikan,  maka  orang  yang  melakukan  atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika tersebut.
Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  tidak  secara  tegas menyebutkan bahwa tindak   pidana   yang   diatur di dalamnya merupakan tindak kejahatan, namun hal ini  tidak  perlu  diragukan,  karena  semua  tindak      pidana  di  dalam      undang-undang  ini  merupakan tindak kejahatan.  sebab,      kalau  narkotika      hanya  untuk  pengobatan      dan  kepentingan  ilmu pengetahuan,  maka  apabila  ada  perbuatan  di  luar  kepentingan-kepentingan  tersebut  sudah  merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan  bagi  jiwa  manusia.Tindak  pidana  narkotika  dalam  sistem  hukum  Indonesia dikualifikasikan  sebagai  kejahatan,  dikarenakan  tindak  pidana  narkotika  dipandang  sebagai  bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius  bagi  masa  depan  bangsa  ini, merusak kehidupan dan masa depan  terutama  generasi  muda  serta  pada  gilirannya kemudian  dapat  mengancam  eksistensi  bangsa dan  negara  ini.
Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika di dalam Undang•Undang Narkotika sendiri terdapat pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, sebagaimana yang yang tertuang dalam ketentuan pidananya. Sedangkan terkait dengan ancaman pidana minimal yang  diatur  dalam  Undang•Undang  Narkotika ini, telah  diterapkan  terhadap  perbuatan  pokoknya,  seperti  misalnya  tanpa  hak  atau  melawan  hukum menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan  Narkotika  Golongan  I dalam bentuk tanaman. Kelompok kejahatan di bidang narkotika terdiri atas : kejahatan yang menyangkut produksi  narkotika  di  dalam  Undang-Undang  Narkotika  adalah  kejahatan  yang  menyangkut  jual  beli narkotika, kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika, kejahatan yang menyangkut penguasaan  narkotika,  kejahatan  yang  menyangkut  penyalahgunaan  narkotika,  kejahatan  yang
menyangkut  tidak  melaporkan  pecandu  narkotika,  kejahatan  yang  menyangkut  label  dan  publikasi narkotika,  kejahatan  yang  menyangkut  jalannya  peradilan  narkotika,  kejahatan  yang  menyangkut penyitaan  dan  pemusnahan  narkotika,  kejahatan  yang  menyangkut  keterangan  palsu,  kejahatan  yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  pelaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide – ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Secara konsepsional maka inti dan  arti  penegakan hukum  terletak  pada  pergaulan  hidup.  Unsur-unsur  penegakan  hukum  dapat  dibagi kedalam  3  (tiga)  bagian,  yaitu pertama  Peraturan  perundang-undangan  yakni  kumpulan  peraturan  yang berlaku  mengikat  dan  bersifat  memaksa  serta  disertai  sanksi  bagi  si  pelanggar,  kedua  penegak  hukum yang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat,  sangat menentukan  terlaksana atau tidak terlaksananya hukum itu sebagaimana mestinya. Ketiga masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran dan  /atau  pengetahuan  hukum  sangat  menentukan  tercapainya  penegakan  hukum.  Dalam  penegakan hukum  atau criminal  law  enforcement sebagai  bagian  daripada criminal  policy atau  kebijakan penanggulangan atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana,  yakni  menggunakan  penal  atau  sanksi  pidana  dan  menggunakan  sarana non penal yaitu penanggulangan  kejahatan  tanpa  menggunakan  sanksi  pidana (penal).  Penjelasan  lain  menurut  Barda Nawawi  Arief  dan  Bambang  Poernomo  yang  menegaskan  bahwa  kebijakan  non  penal  dalam penanggulangan  kejahatan  adalah  melakukan  langkah  –  langkah  preventif  sebelum  terjadi  tindak kejahatan.
Keseluruhan tugas penegakan hukum di bidang hukum pidana oleh kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan  oleh  4  (empat)  badan/lembaga  seperti dikemukakan  di  atas.  Keempat  badan  itulah  yang dapat  disebut  sebagai  lembaga  penegak  hukum.  Dengan  kata  lain,  kekuasaan  kehakiman  di  bidang hukum  pidana,  bukan  hanya  diwujudkan  dalam  kekuasaan  mengadili  saja,  tetapi  diwujudkan  serta diimplementasikan dalam 4 (empat) tahap kekuasaan di atas. Keempat tahap itulah yang merupakan satu kesatuan  sistem  penegakan  hukum  pidana,  yang  biasa  dikenal  dengan  istilah  sistem  peradilan  pidana yang terpadu ( Integrated criminal justice system ). Dengan kata lain SPP (sistem peradilan pidana) pada hakikatnya  merupakan  sistem  penegakan  hukum  pidana  atau  sistem  kekuasaan  kehakiman  di  bidang hukum pidana.
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dikenakan sanksi pidana  mencakup  tiga  ketentuan  yaitu  mengenai  tindak  pidana,  pertanggungjawaban  dan  pemidanaan. Ketentuan  pidana  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika dirumuskan  dalam  Bab  XV  Ketentuan  Pidana  Pasal  111  sampai  dengan  Pasal  148. Undang-Undang Narkotika  ini  mengkategorisasikan  4  (empat)  tindakan  melawan  hukum  yang  dilarang  oleh  undang- undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:
1. Kategori  pertama,  yakni  perbuatan-perbuatan  berupa  memiliki,  menyimpan,  menguasai  atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan Pasal 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)
2. Kategori  kedua,  yakni  perbuatan-perbuatan  berupa  memproduksi, mengimpor,  mengekspor,  atau menyalurkan  narkotika  dan  prekursor  narkotika  (Pasal  113  untuk  narkotika  golongan  I,  Pasal  118 untuk narkotika golongan II, Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b)
3. Kategori  ketiga,  yakni  perbuatan-perbuatan  berupa  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli, menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar  atau  menyerahkan  narkotika  dan  prekursor narkotika  (Pasal  114  dan  Pasal  116  untuk  narkotika  golongan  I,  Pasal  119  dan  Pasal  121  untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c)
4. Kategori  keempat,  yakni  perbuatan-perbuatan  berupa  membawa,  mengirim,  mengangkut  atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)
http://jurnal.ensiklopediaku.org
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah  banyak dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu  manjadi  faktor  penangkal  terhadap  merebaknya  perdagangan  gelap  serta  peredaran  narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif  dilakukan  penegakan hukum, semakin meningkat pula  peredaran  serta  perdagangan  narkotika.  Undang-Undang  Narkotika  menerapkan  pendekatan  yang berbeda  yang  tergolong sebagai kebijakan pembaharuan hukum pidana, sebagaimana pendapat  Sudarto yang menyatakan  bahwa  sebagai  konsekuensi  dari  ide  individualisasi  pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hak asasi atau  ide dasar dari konsep double track system .
Bahwa Double  track  system merupakan  sistem  dua  jalur  mengenai  sanksi  dalam  hukum  pidana, yakni  jenis  sanksi  pidana  dari  satu  pihak  dan  jenis  sanksi  tindakan  di  pihak  lain.  Keduanya  bersumber dari  ide  yang  berbeda,  sanksi  pidana  bersumber  pada  ide  dasar:  “mengapa  diadakan  pemidanaan”. Sedangkan, sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain,  sanksi  pidana  sesungguhnya  bersifat  reaktif  terhadap  suatu  perbuatan,  sedangkan  sanksi  tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Sanksi pidana ditujukan pada perbuatan yang salah  yang  telah  dilakukan  seseorang  melalui  pengenaan  penderitaan  agar  yang  bersangkutan  menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah,  bahwa  sanksi  pidana  lebih  menekankan  unsur  pembalasan.  Ia  merupakan  penderitaan  yang sengaja  dibebankan  kepada  seorang  pelanggar.  Sedangkan  sanksi  tindakan  bersumber  dari  ide  dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J. E. Jonkers, sanksi pidana  dititikberatkan  pada  pidana  yang  diterapkan  untuk  kejahatan  yang  dilakukan,  sedangkan  sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat social.
Jika  sanksi  pidana  menjadi  sarana  penegakan  hukum  yang  ditempuh  oleh  aparat  penegak  hukum dalam  menangani  tersangka  penyalah  guna  narkotika,  setelah  mendapat  putusan  hakim  penanganan terpidana dibebankan pada lembaga pemasyarakatan khusus narkotika. Dengan demikian, pidana penjara menjadi pemidanaan yang harus dijalani oleh terpidana. Tetapi jika sanksi tindakan yang dijadikan sarana penegakan hukumnya, maka penanganan terpidana dibebankan kepada Lembaga Rehabilitasi yang telah ditunjuk pemerintah, tetap dalam pengawasan jaksa dalam pelaksanaannya.

## 3.  Faktor  Kuantitas  dan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  Sebagai  Penghambat  Pencegahan Penyalahgunaan Obat Obat Terlarang Narkotika  di Lembaga Pemasyarakatan
Substansi  hukum  merupakan  aturan-aturan,  norma-norma  dan  pola  prilaku  nyata  manusia  yang berada  dalam  sistem  itu  termasuk  produk  yang  dihasilkan  oleh  orang  yang  berada  di  dalam  sistem hukum  itu,  mencakup  keputusan  yang  mereka  keluarkan  atau  aturan  baru yang mereka  susun.  Struktur hukum merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan  terhadap  keseluruhan  instansi-  instansi  penegak  hukum.  Sedangkan  budaya  hukum  merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.
Bahwa dari ketiga komponen dalam sistem  yang saling mempengaruhi satu sama lainnya tersebut, maka  dapat  dikaji  bagaimana  bekerjanya  hukum  dalam praktek  sehari-hari.  Hukum  merupakan  budaya masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum secara satu persatu atau dua sistem hukum saja,  tanpa  memperhatikan  kekuatan-kekuatan  sistem  yang ada  dalam  masyarakat.  Kegiatan  penegakan hukum terutama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka usaha ini maka akan dimantapkan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas antara instansi penegak hukum. Usaha menegakan hukum juga meliputi kegiatan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan penegak-penegaknya.
Penegakan  hukum  sebagai  suatu  proses  pada  hakikatnya  merupakan  penerapan  diskresi  yang menyangkut  membuat  keputusan  yang  tidak  secaraketat  diatur  oleh  kaidah  hukum,  akan  tetapi
mempunyai  unsur  penilaianpribadi.  Berdasarkan  pendapat  Roscoe  Pound,  maka  La  Favre  menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi,apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah- kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Bagian yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  adalah  peranan  dari  penegak  hukum  untuk mencermati kasus posisi dengan segala kaitannya termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Upaya  tersebut  membutuhkan  suatu  kecermatan  yang  terkait  pada  ketentuan  perundang-undangan yang dilanggarnya.
Apakah  memang  ada  tindakan  yang  dikualifikasikan  melanggar  peraturan  perundang-undangan tertentu dan kalau benar sejauh mana. Dalam pelaksanaan tersebut tentunya harus dilakukan penafsiran / interpretasi yang cukup mendalam dan karenanya diperlukan adanya dedikasi, kejujuran dan kinerja yang tinggi. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam  arti  luas,  proses  penegakan  hukum  itu  melibatkan  semua  subjek  hukum  dalam  setiap  hubungan hukum.  Siapa  saja  yang  menjalankan  aturan  normatif  atau  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan  aturan  hukum.Dalam  arti  sempit,  dari  segi  subjeknya  itu,  penegakan  hukum  itu  hanya diartikan  sebagai  upaya  aparatur  penegakan  hukum  tertentu  untuk  menjamin  dan  memastikan bahwa  suatu  aturan  hukum  berjalan  sebagaimana  seharusnya.  Dalam  memastikan  tegaknya  hukum  itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
Ditinjau  dari  sudut  obyeknya,  yaitu  dari  segi  hukumnya.  Dalam  hal  ini,  pengertiannya  juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.  Dalam  arti  sempit,  penegakan  humum  itu  hanya  menyangkut  penegakan  peraturan  yang formal  dan  tertulis  saja.  Secara  umum  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  sebuah kejahatan.  Pertama  adalah  faktor  yang  berasal  atau  terdapat  dalam  diri  si  pelaku yang  maksudnya bahwa  yang  mempengaruhi  seseorang  untuk  melakukan  sebuah kejahatan  itu  timbul  dari  dalam  diri  si pelaku itu sendiri yang didasari  oleh faktor keturunan  dan  kejiwaan  (penyakit  jiwa).  Faktor  yang  kedua adalah  faktor  yang berasal  atau  terdapat  di  luar  diri  pribadi  si  pelaku.  Maksudnya  adalah  bahwa  yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan. Kejahatan  diartikan  sebagai  pola  tingkah  laku yang merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materi baik yang dirumuskan dalam hukum pidana maupun tidak. Dalam rangka usaha untuk memberikan solusi penanggulangan kejahatan  dapat  dilakukan melalui  melalui  sarana  non  penal  dan  sarana  penal.
Adapun  tujuan  usaha  melalui  non  penal  adalah  memperbaiki  kondisi-kondisi  sosial  tertentu, namun  secara  langsung  mempunyai  pengaruh  penting  terhadap  kejahatan. 96 Sementara  saran  penal adalah menyelesaikan masalah melalui Criminal Justice sistem, dan merpakan obat terakhir atau senjata terakhir,  karena  secra  teori  tidak  menyelesaikan  akar  masalah. Teori  ini  digunakan  untuk  mengetahui bagaimana  pengaturan  hukum  tentang  Pidana  Mati  dalam  tindak  pidana  Narkotika,  bagaimana  aparat penegak  hukum  menerapkan  dan  menangani  Tindak  Pidana  Narkotika,  dan  bagaimana  Budaya Masyarakat  dalam  merespon  terhadap  hukuman  mati  bagi  Bandar  dan  pengedar  Narkotika.  Aplikasi terhadap teori sistem hukum (Legal System Theory) dapat dilihat dari pengaturan hukum tentang Pidana Mati  dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika  dan  perantara  dalam  jual  beli  dan menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sehingga telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Terhadap ketentuan ini maka majelis hakim memutuskan kepada terdakwa dengan pidana mati dan sebelum  di  eksekusi,  menetapkan  terdakwa  tetap  ditahan.  Menyikapi  putusan  majelis  hakim,  terdakwa dan penasihat hukumnya langsung menyatakan banding. Sementara Jaksa Penuntut Umum masih pikir- pikir.  Penasihat  hukum  terdakwa,  mengatakan,  vonis  yang  dijatuhkan  hakim  terlalu  berat.  Jika
http://jurnal.ensiklopediaku.org
dibandingkan dengan perkara narkotika lain, vonis yang dijatuhkan dinilai tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa.
Teori-teori  pemidanaan  dan  tujuan  pemidanaan  yang  ditawarkan  dalam  perkembangan  hukum mengalami  perubahan-perubahan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.Pemidanaan  berasal  dari  kata “pidana  yang  sering  diartikan  pula  dengan  hukuman.  Jadi  pemidanaan  dapat  pula  diartikan  dengan hukuman.
Kalau  orang  mendengar  kata  “hukuman”,  Sudarto,  mengemukakan:  “pidana  tidak  hanya  enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa “  cap  “  oleh  masyarakat,  bahwa  ia  pernah  berbuat  “jahat”.  Cap  ini  dalam  ilmu  pengetahuan  disebut “stigma”. Jadi orang tersebut mendapat stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.” 98
Dalam  perkembangannya,  tujuan  pemidanaan  dan  pemidanaan  memiliki  pandangan-pandangan tersendiri  yang  mengalami  perubahan-perubahan  dari  waktu  ke  waktu  dengan  berbagai  aliran  atau penggolongan.  Pada  umumnya  tujuan  hukum  pidana  untuk  melindungi  kepentingan  individu  atau melindungi  hak  asasi  manusia  dan  melindungi  kepentingan  masyarakat  maupun  negara  dari  perbuatan kejahatan  atau  perbuatan  tercela  yang  merugikan  individu,  masyarakat  dan  negara,  dan  juga  menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat.
Bahwa  adapun  alasan  pemidanaan  dapat  digolongkan  dalam  beberapa golongan,  yakni:  1)  Teori Pembalasan  atau  teori  Imbalan  ( Vergfalden )  atau  teori  Absolut  ( Vergeldingstheorieen ).  Teori  ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana  mutlak  harus  diadakan  pembalasan  berupa  pidana  dengan  tidak  mempersoalkan  akibat pemidanaan  bagi  terpidana.  2)  Teori Relatieve  (Nisbi) atau  teori  Tujuan  ( Doeltheorieen )  doel  maksud. Teori  tujuan  membenarkan  pemidanaan  ( rechtsvaardigen ),  pada  tujuan  pemidanaan,  yakni  untuk mencegah  terjadinya  kejahatan  ( ne  peccetur ).  Dengan  adanya  ancaman  pidana  dimaksudkan  untuk menakut-nakuti  calon  penjahat  yang  bersangkutan  atau  untuk  prevensi  umum.  3)  Teori  Gabungan ( Verenigings-theorieen ).  Teori  ini  mendasarkan  pemidanaan  pada  perpaduan  antara  teori  pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut bila berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan.  4)  Teori  Negatif  ( Negativime ).  Teori  ini  dipelopori  oleh  Hazelwinkel-Suringa  mengatakan, bahwa kejahatan tidak boleh dilawan, dan musuh jangan dibenci karena hanya Tuhan yang paling berhak untuk mempidana pada mahluk- mahluknya.

## D. Penutup
Pengaturan  Hukum  Terhadap  Penyalahgunaan  Obat  Obat  Terlarang  Narkotika  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu berdasarkan Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan,yang dibedakan  kedalam  golongan-golongan  sebagaimana  terlampir  didalam  Undang-Undang  ini.  Narkotika itu  sendiri  terbagi  menjadi  3  golongan,  yaitu  golongan  I,  golongan  II  dan  golongan  III.  Faktor Penghambat  Dalam  Pencegahan  Penyalahgunaan  Obat  Obat  Terlarang  Narkotika  Di  Dalam  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Pancur  Batu  Terjadinya  Tindak  Pidana  Peredaran  Narkotika  sangat mengkuatirkan, mulai dari anak-anak sampai dewasa tidak luput dari narkotika, dalam penegakan hukum indonesia  sangsi  pidana  pagi  para  pengedar  narkotika  seolah-olah  tidak  ditakuti  oleh  para  pengedar karena  terbukti  dari  tahun  ke  tahun  selalu  permasalahan  narkotika meningkat.  Upaya  Yang  Dilakukan Terhadap  Pencegahan  Penyalahguna  Obat  Obat  Terlarang  Narkotika  Di  Dalam  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Pancur  Batu  melalui  pembinaan  mental  dan  moral  manusia,  dengan melakukan  penyuluhan  kepada  para  narapidana  tentang  bahaya  dari  penyalahgunaan  narkotika, melibatkan  semua  aktivis  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang  perduli  dengan  masalah  narkotika serta meningkatkan pembinaan kerohanian kepada narapidana dengan mengundang tokoh-tokoh agama,
serta  melengkapi  sarana  dan  peralatan  anti  narkotika  seperti  alat  deteksi,  peralatan  ini  digunakan  oleh sipir untuk mendeteksi barang bawaan pengunjung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu.

## Daftar Pustaka
Acmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta, Kencana Persada, Jakarta. Adi Kusno, 2009, Diversi Sebagai Upaya Alternative  Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Umm Press, Malang. Andrisman  Tri,  2009, Asas-Asas  dan  Dasar  Aturan  Umum  Hukum  Pidana  Indonesia, Universitas Lampung.
Amirudin dan Asikin, Zainal, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta Barda Nawawi dan Muladi, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan  Pidana , Alumni, Bandung. Depdiknas Kanwil DKI Jakarta, 2003, Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba , Jakarta. Dirjosisworo Soedjono, 1990, Hukum Narkotika di Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. D. Soedjono, 2004, Hukum Narkotika Indonesia , Cet ke-3, Penerbit Alumni, Bandung. Gatot Supramono, 2007, Hukum Narkoba Indonesia , Djambatan, Jakarta. Gula W, 2002, Metodologi Penelitian Hukum , Grasindo, Jakarta. Hamzah Andi, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara  Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta. Hamzah  Andi,  1994, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  PT.  Rineka  Cipta,  Bandung.  Hawari  Dadang,  2006, Penyalahgunaan  dan  Ketergantungan  NAZA ,  Badan
Penerbit FKUI, Jakarta.
Kaligis O. C & Associates, 2002, Narkotika Dan Peradilannya Di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan , Alumni, Bandung.
Karsosno  Edy,2007, Mengenal  Kecanduan  Narkoba  dan  Minuman  Keras , CV.  Yrama  Widya, Bandung.
Lamintang  P.A.F,  1996, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,  PT.  Citra Adityta Bakti, Bandung. Mardani, 2007, Penyalahgunaan Narkoba, Rajawali Pers, Jakarta Natangsa Surbakti dan Sudaryono, 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum    Pidana, UMS. Sasangka Hari,  2003, Narkotika  dan  Psikotropika  Dalam  Hukum  Pidana ,  Mandar Maju, Bandung. Imran,  Muhammad  Amin, Hubungan  Fungsional  Badan  Narkotika  Nasional  dengan  Lembaga Pemasyarakatan  dalam  Penanganan  Narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan ,  Jurnal  Hukum, Kementrian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol.1/No.02/Agustus/2013.
Istianah, Pelaksanaan  Pembinaan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak Kutoarjo , Fakultas Hukum UNS, 2000. Sanger,  Elrick  Christover, Penegakan  Hukum  Terhadap  Peredaran  Narkoba  di  Kalangan  Generasi Muda , Jurnal Hukum, Vol. II/No. 4/Agustus/2013.