## I S L A M I K A Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan
Jurnal             Islamika is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
p-ISSN : 2656-5382 e-ISSN : 2656-0224
Terindeks : SINTA 5, Dimensions,  Scilit,  Crossref, Garuda, Google Scholar, etc
https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3544
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI LAYANAN PENCATATAN PERNIKAHAN MELALUI APLIKASI SIMKAH PADA KUA KABUPATEN DHARMASRAYA
Hendriyanto 1 , Nofialdi 2 , Sri Yunarti 3 , Iman Asroa. B.S 4
UIN Mahmud Yunus Batusangkar yantohendri666@gmail.com ; imanasroab@gmail.com

## Abstract
The phenomenon of marriage registration that often occurs is related to the non-registration of marriages, marriage registration services which are often ignored and the existence of marriage registration services that are not carried out optimally. This study aims to describe the problems in implementing marriage registration  services  using  SIMKAH  at  the  KUA  of  Dharmasraya  Regency.  The  research  was conducted using a qualitative approach to field research. The research was carried out by going out into the field to conduct interviews with the heads of the KUA in Dharmasraya Regency to obtain data. Other data were obtained by studying the documentation of the marriage archive documents at the KUA. The  findings  were  analyzed  using  the  Spradley  technique  to  analyze  the  general  description  of  the application and the constraints that occur related to the registration of marriage services with SIMKAH. The findings explain that in general KUA in Dharmasraya District have all used SIMKAH in carrying out marriage administration services. The problems that occur are the lack of expert staff, the internet  network  is  not  stable,  there  are  only  one  server  in  Indonesia  which  causes  frequent  server congestion and errors, as well as conventional ways of managing marriage administration.
Keywords : Problematics; Implementation; Marriage Registration Service; SIMKAH
Abstrak : Fenomena pencatatan pernikahan yang sering terjadi berkaitan dengan tidak tercatatnya pernikahan,  layanan  pencatatan  pernikahan  yang  masih  sering  diabaikan  serta  adanya  pelayanan pencatatan  pernikahan  yang  terlaksana  kurang  maksimal.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  problematika  dalam  pengimplementasian  layanan  pencatatan  pernikahan menggunakan SIMKAH pada KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian lapangan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan turun ke lapangan melakukan  wawancara  dengan  kepala  KUA  Kecamatan  di  Kabupaten  Dharmasraya  untuk memperloleh  data.  Data  lainnya  didapatkan  dengan  studi  dokumentasi  terhadap  dokumen  arsip pernikahan  yang  ada  di  KUA  tersebut.  Hasil  temuan  dianalisis  dengan  teknik  Spradley  untuk mengaanalisis  gambaran  umum  implementasi  dan  kendala  yang  terjadi  terkait  layanan  pencatatan pernikahan dengan SIMKAH. Hasil temuan menjelaskan bahwa secara umum KUA di Kabupaten Dharmasraya seluruhnya sudah menggunakan SIMKAH dalam  melakukan pelayanan  administrasi pernikahan. Problematika yang terjadi berupa kurang tenaga ahli, jaringa internet tidak stabil, server yang  berjumlah  satu  se-Indenesia  menyebakan  server  sering  padat  dan  eror,  serta  kebiasaan  cara konvensional dalam mengurus administrasi pernikahan.
Kata Kunci : Problematika ; Implementasi ; Layanan Pencatatan Pernikahan ; SIMKAH

## PENDAHULUAN
Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang mesti dilalui dan dilaksanakan oleh setiap manusia. Seorang manusia dewasa akan sempurna ibadah dan kehidupannya jika telah menjalani tahap pernikahan. Permikahan adalah akad yang terjalin antara dua manusia yang bukan mahram dengan tujuan membentuk ikatan keluarga (Syahri et al., 2021). Pernikahan merupakan ikatan batin seorang pria dan wanita yang bersatu untuk membentuk hubungan suami istri yang sah (Hijriani, 2015). Pernikahan juga dapat dimaknai sebagai suatu kebolehan seorang laki-laki dan perempuan untuk menjali hubungan intin dan menjalani hidup bersama (Alifianti  et  al.,  2023).  Berdasarkan  pengertian  pernikahan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa pernikahan  itu  merupakan  ikatan  lahir  batin  secara  sah  antara  pria  dan  wanita  untuk diperbolehkan  menjalin  hubungan  suami  istri  dan  tinggal  bersama  untuk  membentuk keluarga yang mawadah sakinah dan rahmah .
Dalam bidang pernikahan, masyarakat membutuhkan pelayanan cepat yang efektif dan  efisien  serta  memiliki  perlindungan  hukum  yang  jelas  dan  kuat,  terutama  dalam  hal pencatatan pernikahan. Regulasi yang mengatur tentang pencatatan pernikahan terdapat pada UU  No.  22  tahun  1946  tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan Rujuk.  Pada pasal  1 ayat 1 dijelaskan bahwa: “ Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah ” (Presiden Repblik Indonesia, 1946). Selanjutnya PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  pada  pasal  2  dijelaskan  bahwa,  “ Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang melangsungkan  perkawinannya  menurut  agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk” (Presiden Republik Indonesia, 1975).
Pencatatan  pernikahan  di  KUA  tidak  sama  seperti  pencatatan  administrasi kependudukan lainnya, karena administrasi pencatatan pernikahan melibatkan banyak pihak dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah catin yang  datang  ke  KUA  dengan  membawa  berkas  pendaftaran  nikah  yang  ternyata  setelah diperiksa  ditemukan  bahwa  catin  perempuan berstatus janda, sementara dalam KTP dan berkas N1 sampai N4 berstatus perawan.
Pencatatan pernikahan sebenarnya bukan merupakan suatu penentu keabsahan suatu pernikahan  untuk  dilakukan.  Walau  tanpa  perncatatan  pernikahanpun  pernikahan  dapat dilakukan selama syarat dan rukun terpenuhi. Layanan pencatatan pernikahan merupakan suatu kegiatan administratif yang berhubungan dengan pengurusan pernikahan (Fatahullah et  al.,  2022).  Pencatatan  pernikahan  bertujuan  untuk  menertibkan  pernikahan  secara administratif, melindungi hak-hak catin yang akan melaksanakan pernikahan, serta sebagai bukti adnimistratif pernikahan (Al-Amruzi, 2021). Pencatatan pernikahan juga merupakan hak bagi catin. Dengan adanya pencatatan pernikahan, catin merasa hak-hak mereka sebagai calon pasangan suami istri terpenuhi secara administratif.
PMA No. 19 Tahun 2018, tepatnya pada pasal 21 ayat 1 dan 2 telah menginstruksikan bahwa  “Administrasi  pencatatan  perkawinan  dilakukan  melalui  aplikasi  sistem  informasi manajemen  perkawinan  berbasis  online.  Dalam  hal  KUA  Kecamatan  belum  terhubung dengan  jaringan,  administrasi  pencatatan  perkawinan  dilakukan  secara  offline” (Menteri Agama Republik Indonesia, 2018). Berdasarkan pada ketentuan ini, Kemenag RI membuat suatu aplikasi berbasis website aplikasi sistem informasi manajemen nikah berbasis online yang disingkat SIMKAH Web.  Website ini merupakan digitalisasi dalam layanan pencatatan pernikahan. Sebelum adanya SIMKAH Web, pencatatan online pernikahan dilakukan dengan menggunakan sistem SIMKAH Desktop, SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) serta SIKUA.
Aplikasi  ini  merupakan  peralihan  bentuk  pencatatan  pernikahan  ke  dalam  bentuk modern yang dilakukan di KUA. Tujuan utama hendak dicapai sistem program ini adalah untuk menyeragamkan data dan back up data yang terintegrasi. Penyeragaman data diperlukan agar lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah. Back up data diperlukan untuk menyelamatkan dan mengamankan data dari berbagai kendala yang mungkin terjadi. SIMKAH merupakan salah satu aplikasi khusus untuk kepentingan tersebut.
Pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh KUA melalui SIMKAH Web  merupakan usaha untuk  mengawal  pernikahan  agar  sesuai syari’at . Melalui pendaftaran, pemeriksaan data, hingga pelaksanaan ijab qabul dapat dipastikan bahwa pernikahan tersebut terlaksana secara sah menurut hukum agama. SIMKAH Web ini terkoneksi dengan Sistem Informasi Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  dan  Sistem  Informasi  PNBP  Online  (SIMPONI). Dengan  SIMKAH  dapat diperiksa  dan  divalidasi  bahwa  kedua  calon  pengantin  tidak  ada halangan untuk menikah karena masih terikat hubungan pernikahan dengan orang lain, dan
kendala  lainnya  serta  orang  yang  akan  menjadi  wali  bisa  dipastikan  keabsahannya  untuk menjadi  wali  nikah  setelah  ditelusuri  asal  usulnya  melalui  pemeriksaaan  Nomor  Induk Kependudukan (NIK).
Website  ini  bermanfaat  untuk  calon  pengantin  atau  masyarakat  dari  layanan pendaftaran nikah online, dapat melakukan pengisian awal data pernikahan, melihat jadwal kosong dan booking jadwal nikah sesuai yang diinginkan. Akan tetapi untuk berkas fisik catin harus  tetap  diserahkan  kepada  petugas  KUA.  Peraturan  pemerintah  terkait  layanan pendaftaran  nikah  yang  diterapkan  saat  ini  yang  menjadikan  pengguna  layanan  semakin meningkat karena kesadaran dan ketergantungan terhadap IT juga naik.
Fenomena  nikah  yang  tidak  tercatat  masih  banyak  terjadi  disebabkan  karena masyarakat meyakini bahwa nikah tercatat atau tidak hukumnya tetap sah, selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Namun, fakta yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya masih banyak nikah tidak tercatat yang juga tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Selain itu fenomena pernikahan yang tidak tercatat, ada juga fenomena pada KUA di Kabupaten Dharmasraya yang hingga sekarang belum melakukan pengurursan pendaftaran kehendak nikah secara online dengan menggunakan SIMKAH. Selain itu, juga ditemukan fenomena pencatatan  pernikahan  yang  tidak  maksimal  secara  online  ataupun  manual.  Pada  KUA Kecamatan  Koto  Baru,  pendaftaran  pernikahan  masih  dilakukan  secara  manual  dengan datang  ke  KUA  Kecamatan.  Pendaftaran  pernikahan  pada  KUA  Kecamatan  Koto  Baru masih  belum  dilakukan  secara  online  memanfaatkan  aplikasi  SIMKAH.  Pada  KUA Kecamatan Sembilan Koto ditemukan fenomena mengenai berkas pendaftaran nikah yang harus  dibawa  ke  KAU  Pulau  Punjung  untuk  input  data  di  aplikasi  SIMKAH.  Hal  ini menandakan bahwa pemanfaatan SIMKAH untuk mengurus pendaftaran pernikahan pada KAU Kecamatan Sembilan Koto masih belum terlaksanan dengan maksimal. Pada KUA Kecamatan  Asam  Jujuhan  ditemukan  fakta  bahawa  dalam  pencatatan  pendaftaran pernikahan ada juga data nikah yang salah input dan adanya kesalahan teknis lainnya.
Fenomena lainnya yang penulis temukan pada KUA Kecamatan Koto besar surat rekomendasi  untuk  kehendak  nikah  dari  KUA  kecamatan  lain  yang  ditulis  tangan.  Surat rekomendasi ini berasal dari KUA Kecamatan Asam Jujuhan. Hal ini menandakan bahwa perihal  pengurusan  pencatatan  pernikahan  pada  KUA  Kecamatan  Asam  Jujuhan  tidak menggunakan SIMKAH. Salah satu fakta yang ditemukan bahwa catin dengan inisial IG dan SD  sewaktu  menyerahkan  berkas  kehendak  nikah  di    KUA  Kecamatan  Koto  Besar
menjelaskan  bahwa  permohonan  kehendak  nikah  mereka  diurus  secara  manual  di  KUA Kecamatan Asam Jujuhan. Fakta ini penulis dapatkan dari keterangan langsung catin yang salah satunya berasal dari Kecamatan Asam Jujuhan.
Berbagai fenomena mengenai pendaftaran pernikahan secara manual dan juga secara online dengan menggunakan SIMKAH tersebut menjadi latar belakang bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai Problematika Implementasi Layanan Pencatatan Pernikahan Melalui Aplikasi SIMKAH pada KUA Kabupaten Dharmasraya.
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini  mengenai  bagaimana  problematika  yang  berkaitan  dengan  implementasi  layanan pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH di KUA Kabupaten Dharmasraya? Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menjabarkan  problematika  dalam  mengimiplementasikan layanan pencatatan pernikahan dengan aplikasi SIMKAH di Kabupaten Dharmasraya.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  jenis  penelitian  lapamngan.  Pendekatan  yang digunakan pada penelitian lapangan ini berupa pendekatan kualitatif yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi secara langsung  (Widodo,  2021).  Pada  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  penelitian  dengan  cara turun  ke  lapangan secara langsung dengan melibatkan diri  peneliti secara langsung dalam mengumpulkan data penelitian.
Penelitian ini dilakukan dengan populasi penelitian KUA di Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan  sampel  penelitian  diambil  secara  acak  pada  KUA  Kecamatan  di  Kabupaten Dharmasraya. Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya. Wawancara diilakukan dengan menggunakan pedoman  wawancara sebagai  instrumen  pengumpulan  data  wawancara.  Selain  melakukan wawancara, data penelitian juga dikumpulkan dengan studi dokumentasi terhadap dokumen- dokumen materi  dari  sistem informasi  manajemen pencatatan pernikahan bersifat tertulis maupun file software yang berhubungan dengan data penelitian yang dibutuhkan. Hasil temuan data  penelitian  dari  hsail  wawancara  dan  studi  dokumentasi  diolah  dan  dianalis.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis  data  Spradley  untuk  temuan  berupa gambaran  umum  implementasi  layanan  pernikahan  menggunakan  SIMKAH  pada  KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya serta problematika pelayanan pencatatan pernikahan.
Hasil  analisis  data  di  deskripsikan  secara  naratif  untuk  menjawab  rumusan  pertanyaan penelitian.

## HASIL
Penggunaan  aplikasi  SIMKAH  di  KUA  Kabupaten  Dharmasraya  berangkat  dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Isi dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 369 Tahun 2013 ini menyatakan bahwa: “ (1) Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan  merupakan  suatu  tuntutan  yang  mesti  dilakukan  pada  era  globalisasi  dan transformasi  saat  ini  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  publik;  (2)  Pelayanan  yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya  upaya  perubahan  paradigma  agar  semua  layanan  dapat  diakses  melalui  media teknologi informasi; dan (3) Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada  KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah ” (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013).
Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut diperbarui lagi melalui KMA RI No. 892 Tahun  2019  tentang  Sistem  Informasi  Manajemen Nikah  (SIMKAH)  berbasis  Web  pada KUA Kecamatan yang menyatakan “ (1) Menetapkan Sistem Manajemen Nikah berbasis Web (SIMKAH  Web)  pada  KUA  Kecamatan;  (2)  SIMKAH  Web  sebagaimana  dalam  diktum kesatu digunakan untuk mengelola administrasi pernikahan yang meliputi pendaftaran nikah, pemeriksaan  nikah,  pengumuman  nikah,  pencatatan  nikah,  rekomendasi  nikah,  pelaporan nikah, dan survei kepuasan masyarakat; (3) KUA Kecamatan wajib menggunakan SIMKAH Web dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan; (4) Dalam hal KUA Kecamatan belum  terjangkau  aliran  listrik,  jaringan  internet,  dan  terkena  force  majeur,  layanan pernikahan dapat dilakukan secara manual; (5) Input data SIMKAH Web menggunakan data berbasis  KTP  Elektronik;  (6)  SIMKAH  Web  dapat  diintegrasikan  dengan  apliksai Kementerian  dan  Lembaga  lain  sesuai  keperluan;  (7)  SIMKAH  Web  tidak  dapat  diubah, dimodifikasi dan diintegrasikan dengan aplikasi lain tanpa persetujuan Dirjen Bimas Islam; (8)  SIMKAH  Web  dapat  dikembangkan  fitur  dan  fungsinya  sesuai  dengan  kebutuhan layanan; (9) Tata cara pengoperasian SIMKAH Web ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam; dan (10) Pada saat keputusan ini mulai berlaku, penggunaan aplikasi SIMKAH berbasis Desktop ditiadakan ” (Menteri Agama Republik Indonesia, 2019). Keputusan Dirjen
Bimas  tersebut  diperbaharui  lagi  melalui  Surat  Edaran  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor:  B- 5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022  tanggal  04  Oktober  2022  tentang  Pemberlakuan  Secara Rsemi  Penggunaan  Aplikasi  SIMKAH  Ge.4.  Edaran  ini  mengharuskan  seluruh  KUA  di Indonesia  menggunakan SIMKAH  Gen.4  ini secara  online  (Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam, 2022).
Fakta  yang  ditemkan  dilapangan  mengenai  penggunaan  penggunaan  SIMKAH  di KUA  Kecamatan  di  seluruh  Indonesia  masih  menggunakan  dua  model  SIMKAH  yaitu SIMKAH  Desktop  (E-KUA)  dan  SIMKAH  Web  (Muslih  et  al.,  2020).  SIMKAH  baik Desktop  maupun  Web  dibuat  oleh  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  untuk memudahkan  kinerja  KUA  dalam  pengelolaan,  pelayanan,  dan  manajemen  terhadap pernikahan agar berjalan praktis, efektif, dan efisien (Agustin & Amalia, 2019). SIMKAH Desktop adalah suatu kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melakukan pelayanan dan pengelolaan pernikahan dengan memanfaatkan teknologi komputer berbasis offline (Hamidah & Salma, 2021). Sedangkan SIMKAH Web merupakan suatu aplikasi sistem informasi  berbasis  website  yang  dioperasikan  secara online untuk  melakukan  pengelolaan, layanan, dan manajemen terhadap urusan pernikahan pada KUA di Kecamatan (Husein et al., 2022).
Pemanfaat  SIMKAH  dalam  pengelolaan  pernikahan  telah  diterapkan  di  KUA Kecamatan  pada  Kabupaten  Dharmasraya.  Entri  data  pada  SIMKAH  Desktop  dapat dilakukan mesikipun tanpa adanya NIK yang akan dicantumkan. Sedangkan pada SIMKAH Web,  data  tidak  dapat  dientrikan  tanpa  mengentrikan  NIK  terlebih  dahulu.  Hal  ini mengindikasikan bahwa SIMKAH Web yang bersifat online memerlukan NIK catin sebagai validasi  data  kependudukan  secara  online.  Sedangkan  pada  SIMKAH  Desktop  tidak memerlukan validasi NIK secara online. Validasi NIK bisa saja dilakukan secara langsung dengan memeriksa KTP ataupun KK catin secara manual.
Pengimplementasian  SIMKAH,  terutama  SIMKAH  WEB  dalam  mengelola administrasi  pernikahan  memiliki  beberap  faktor  yang  perlu  diperhatikan.  Keberhasilan penggunaan  SIMKAH  Web  dalam  pelayanan administrasi  pernikahan  sangat  dipengaruhi oleh  ketersediaan  persyaratan  pendukug  dalam  melayani  pernikahan  serta  ketersediaan fasilitas  untuk  menunjang  penggunaan  SIMKAH  Web.  KUA  Kecamatan  terlebih  dahulu harus menyiapkan perangkat teknologi pendukung aplikasi, Blangko yang dibutuhkan dalam administrasi pernikahan, serta data pendukung administrasi pernikahan lainnya yang harus
valid.  Selain  itu  semua  persyaratan  administrasi  pernikahan  harus  diajukan  pada  KUA Kecamatan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan akad nikah agar pengentrian data berjalan maksimal dan efektif.
Penggunaan SIMKAH dalam layanan pernikahan secara administratif sejatinya tidak selalu berjalan efektif. Masih ada ditemukan kendala serta gangguan yang membuat jalannya layanan  administrasi  pernikahan  menggunakan  SIMKAH  dapat  berjalan  kurang  maksimal dan  efektif.  Salah  satu  fakta  yang  penulis  temukan  di  salah  satu  KUA  Kecamatan  di Kabupaten  Dharmasraya  mengenai  belum  adanya  kantor  pribadi  untuk  KUA  dalam mengurus layanan pernikahan secara administratif dan terpaksa harus menumpang di rumah dinas  Camat  setempat  sebagai  kantor.  Selain  itu,  fasilitas  pendukung  untuk  menjalankan SIMKAH yang dimiliki hanya Laptop dan Printer saja.  Sedangkan  fasilitas lainnya masih belum  ada,  termasuk  operator  khusus  dan  jaringan  internet  yang  baik  dan  stabil  untuk menjalankan SIMKAH berbasis Web.
Secara  umum,  pengimplementasian  SIMKAH  dalam  pelayanan  administrasi pernikahan  masih  mengalam  beberapa  problematika  yang  memberikan  pengaruh  cukup besar terhadap jalannya pelayanan administrasi pernikahan, termasuk pencatatan pernikahan. Problematika ini penulis temukan di beberapa KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya. Pertama ,  adanya  keterbatasan  operator  yang  mampu  melakukan  layanan  pernikahan menggunakan  program  SIMKAH  secara  maksimal.  Operator  yang  handal  sangatlah diperlukan untuk mengelola pelayanan pernikahan secara administratif dengan menggunakan SIMKAH.  Dalam  suatu penelitian  dijelaskan  bahwa  jika  operator  kurang handal,  kendala seperti  input  data  yang  kurang  pas  dapat  terjadi  (Riyadi,  2018).  Operator  handal  sangat penting besar pengaruhnya dalam implementasi penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan pada Kabupaten Dharmasraya secara maksimal. Oleh sebab itu diperlukan SDM yang ahli dan  khsuus  sebagai  operator  untuk  dapat  mengoperasikan  program  SIMKAH  secara maksimal. Hal ini akan terealisasi dengan adanya program perekrutan tenaga khusus melalui pembukaan formasi CPNS terkait jabatan operator SIMKAH serta pelatihan khusus bagi pegawai  KUA  dalam  mengoperasikan  SIMKAH,  karena  hingga  sekarang  belum  ada  pula regulasi yang mengatur terkait tenaga operator SIMKAH.
Kedua ,  koneksi  jaringan  internet  yang  kurang  maksimal  dan  tidak  stabil  membuat penggunaannya menjadi terbatas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa ketidakstabilan jaringan internet ini menjadi kendala yang membuat proses input data serta
pelayanan administrasi pernikahan menjadi kurang maksimal (Budianto et al., 2022). Jaringan internet tentu menjadi salah satu faktor penentu terlaksananya program SIMKAH dengan baik,  terutama  SIMKAH  Web  yang  membutuhkan  internet  untuk  mengoperasikannya. Beberapa KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya memiliki permasalahan kestabilan koneksi jaringan internet untuk dapat mengoperasikan SIMKAH. Terdapat beberapa wilayah Kecamatan yang memiliki jaringan kurang stabil, bahkan adanya yang tidak stabil sama sekali. Hanya sebagian kecil wilayah Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya yang memiliki koneksi internet yang stabil di KUA. Dengan demikian, proses input data menjadi kurang maksimal. Kendala input data catin sering tertunda karena permasalahan kestabilan jaringan internet, sehingga operator harus bekerja lambat karena menunggu kestabilan jaringan yang mudah hilang timbul.
Ketiga , Hanya ada satu server SIMKAH se Indonesia membuat akses terhadap server terkendala  karena  sering padatnya server  SIMKAH.  Hampir  seluruh  KUA  Kecamatan  di Kabupaten Dharmasraya terkendala masalah server SIMKAH. Server SIMKAH yang sering sibuk dan padat membuatnya terkadang sulit diakses dengan baik karena hanya ada satu satu server SIMKAH untuk seluruh Indonesia. Hal ini menyebabkan terhambatnya input catin ke apliakasi SIMKAH karena adanya berebut askes ke server untuk input dan validitas data. Hal ini  dikuatkan  oleh  penelitian  yang  membahawa  bahwa  server  yang  terlalu  padat  dapat menyebabkan  kecepatan  kerja  aplikasi  menjadi  lambat,  sehingga  akan  memakan  banyak waktu untuk menyelesaikan suatu layanan pernikahan, baik dari segi pendaftaran ataupun dari segi pencatatan (Selvia & Azkia, 2021).
Keempat ,  Masih  banyak  dari  catin  di  Kabupaten  Dharmasraya  yang  terbiasa  untuk melakukan  pendaftaran  dan  pendataan  secara offline .  Sedangkan  aplikasi  SIMKAH  wajib dilakukan secara online. Kurangnya sosialisasi menyebabakan pendaftaran masih didominasi oleh  pihak  mamak  bagi  masyarakat  minang  dan  kepala  jorong  bagi  warga  transmigrasi. Kebiasan  pendaftaran  pernikahan  secara offline timbul  karena  kerumitan  dan  kurangnya sosialisasi  dari  KUA  terhadap  masyarakat.  Temuan  ini  dikuatkan  oleh  penelitian  yang menjelaskan bahwa kendala fasilitas dan kestabilan jaringan internet membuat masyarakat cenderung memiliih jalur mudah secara offline (Selvia & Azkia, 2021).
Kendala lainnya adalah ketika ada orang yang ingin melaksanakan pernikahan satu hari  setelah  pendaftaran  pernikahan.  Hal  inilah  menjadi  kendala  dalam  penginputan  data
SIMKAH yang seharusnya sesuai prosedur dilakukan nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum melaksanakan pernikahan.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil temuan di atas,  KUA Kecamatan  di Kabupaten  Dharmasraya secara umum sudah mulai menggunakan model SIMKAH Web yang bersifat online. Hal ini didasari pada aturan yang dibuat oleh Kemenag dengan dilahirkannya PMA No. 19 Tahun 2018 pasal 21 ayat 1 dan 2. KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 11 KUA telah  menerapkan  aplikasi  SIMKAH.  Dalam  proses  pengimplementasiannya,  ditemukan beberapa  problematika  yang  menjadi  kendala  dalam  implementasi  pencatatan  pernikahan dengan SIMKAH di KUA Kabupaten Dharmasraya.
Problematika implementasi layanan pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH pada KUA Kabupaten Dharmasraya terdiri dari beberapa hal. Pertama , adanya kekurangan tenaga operator yang ahli dan mampu menjalankan dan melakukan pelayanan pernikahan dengan SIMKAH berbasis online . Hal ini sejalan dengan penelitian relevan yang menjelaskan tentang  kurangnya  tenaga  ahli  untuk  mengoperasikan  SIMKAH  yang  notabenenya berhubungan dengan komputer dan internet karena kebanyakan pegawai KUA lulusan dari jurusan keagamaan (Muhammad & Purnama, 2019). Operator yang ahli harus dimiliki oleh setiap  KUA  agar  dalam  melakukan  pelayanan  pernikahan  menggunakan  SIMKAH  dapat berjalan maksimal dan terfokus. Dengan adanya operator khusus untuk mengurus pelayanan pernikahan  menggunakan  SIMKAH,  maka  pengurusan  administrasi  pernikahan  dapat berlajan lancar dan terfokus. Untuk itu, perlu adanya pelatihan khusus bagi lulusan jurusan keagamaan untuk mengoperasikan komputer dan bekerja dengan internet terkait keperluan pekerjaan mereka di KUA. Selain itu juga dapat dilakukan perekrutan tenaga khusus yang berkemampuan di bidang IT untuk duduk diposisi tersebut.
Kedua ,  problematika  yang  muncul  karena  kendala  jaringan  internet.  Kestabilan jaringan internet sangat berarti besar terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan internet. Pelayanan administrasi pernikahan yang berhubungan dengan internet akan sangat terganggu kemaksimalannya jika internet yang digunakan tidak stabil. Hal ini dapat terjadi karena kurang memadainya fasilitas seperti wifi, modem, dan perangkat internet lainnya.
Ketiga ,  problematika  implementasi  pelayanan  adminstrasi  pernikahan  juga  dapat disebabkan karena server yang sering padat dan lelet karena server SIMKAH hanya ada satu
di Indonesia. Kepadata server dapat membuat proses akses aplikasi menjadi terganggu. Hal ini dapat menyebabkan akses ditolak, akses lambat ataupun input data yang sering eror. Hal ini dapat menyebabkan pengurusan layanan pernikahan dengan SIMKAH menjadi terganggu dan  memakan  waktu  yang  relatif  lama.  Problematika  ini  menjadi  penyebab  timbulnya problematika lain yang terjadi di beberapa KUA di Kabupaten Dharmasraya.
Keempat , kebiasaan pengurusan administrasi pernikahan secara offline . Kebiasaan ini memang  cukup  sulit  dirubah  dikalangan  masyarakat.  Apalagi  masyarakat  pedesaan,  atau wilayah terpelosok yang secara umum belum mahir dan melek dengan layanan pernikahan berbasis  IT  seperti  SIMKAH.  Mereka  cederung  lebih  memilih  cara  konvensional  yang menurut  mereka  lebih  terkesan  mudah  dan  efektif.  Selain  itu,  keinginan  tetap  pada  cara konvensional ini juga muncul karena kendala jaringan dan server yang sering padat dan eror.
Problematika  layanan  pengurusan  pencatatan  pernikahan  yang  terjadi  pada  KUA Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya menjadi suatu hal yang memberikan dampak yang berpengaruh  terhadap  jalannya  kinerja  KUA  yang  berkaitan  dengan  urusan  pernikahan. Berbagai problematika tersebut perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkannya agar tidak terjadi lagi kendala-kendala yang mengurangi keefektifan kinerja KUA dalam bidang pelayanan  administrasi  pernikahan,  terutama  pada  KUA  Kecamatan  di  Kabupaten Dharmasraya.
Selain  problematika  tersebut,  masih  cukup  banyak  ditemukan  fakta  di  lapangan bahwa biasanya pengurusan administrasi pernikahan diserahkan kepada wali nagari atau para mamak dari catin, disamping itu juga ada probematika yang timbul dari keinginan masyarakat agar urusan mereka cepat terselesaikan, sedangkan proses mereka sering lalai dan abai dalam melakukan  pengurusan  administrasi  pernikahan.  Problematika  ini  tentunya  sanagt memberikan dampak terhadap implementasi pelayanan pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH di setiap KUA Kecamatan Kabupaten Dharmasraya.
Hal ini tentunya tidak terlepas dari kebiasaan dan budaya masyarakat Minangkabau yang masih kental dengan pengurusan administrasi pernikahan melalui Mamak. Akan tetapi, seiring  berjalannya  waktu,  ketaatan  masyarakat  terhadap  hukum  yang  berlaku  tentang pengurusan administrasi pernikahan telah berangsur-angsur dipahami oleh para masyarakat sehingga  mereka  tersadar  akan  pentingnya  administrasi  pernikahan.  Masyarakat  mulai memahami  dan  menyadari  manfaat  dan  keuntungan  dari  layanan  SIMKAH  yang  sangat
efektif dalam mengurangi dan menekan kasus pernikahan dini, pernikahan tidak tercatat, dan serta kasus perceraian.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan  dan  bahasan  penelitian  tersebut,  disimpulkan  bahwa problematika implementasi layanan pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH pada KUA Kabupaten Dharmasraya terjadi karena beberapa kendala, diantaranya Tenaha operator khusus yang belum memadai, koneksi jaringan internet yang kurang stabil, server yang hanya bejumlah satu se-Indonesia menyebabkannya sering penuh dan eror, serta budaya lama yang masih menggunakan cara konvensional dalam mengurus administarasi pernikahan, padahal sudah  ada  aplikasi  untuk  mememudahkan  hal  tersebut.  seluruh  problematikan  ini  perlu dihilangkan dengan meningkatkan kinerja dalam implementasi SIMKAH untuk pelayanan administasi pernikahan, terutama dalam hal pelatihan dan sosialalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin, Y., & Amalia, R. (2019). Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Nikah ( Simkah  )  Pada  Kantor  Urusan  Agama  Kota  Palembang. Bina  Darma  Conference  on Computer Sciencie E-ISSN: 2685-2683p-ISSN: 2685-2675 , 2400 – 2410.
Al-Amruzi,  M.  F.  (2021).  Pencatatan  Perkawinan  Dan  Problematika  Kawin  Siri. Ulumul
Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah , 9 (2), 1 – 18. https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79
Alifianti, S. D. S., Izzah, A. N., Zudin, M. F. H. F., Gunawan, A., & Ulya, Z. (2023). Degradasi Otoritas  KUA  sebagai  Lembaga  Pencatatan  Perkawinan  Pasca  Berlakunya  SPTJM dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016. Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum ,
4 (1), 59 – 80.
Budianto, A., Engkus, & Yusuf, D. (2022). Optimalisasi Penerapan E-Government Melalui Aplikasi  Simkah  Pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Gedebage  Kota  Bandung. Jurnal Hospitality , 11 (1), 4 – 5.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2013). Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II//369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH pada KUA . Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam.  (2022). Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor:  B-5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022 .  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
Fatahullah, Mansyur, S., Usman, & Surayya, I. (2022). Problematika Atas Hak Waris Istri dan Anak dalam Pernikahan Poligami Sirri di Indonesia. Jurnal Kompilasi Hukum , 7 (1), 42 – 58.
Hamidah, N., & Salma. (2021). Problematika Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website. Jurnal Al-Ahkam , 12 (2), 143 – 161.
Hijriani, H. (2015). Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)  Kecamatan  Sangasanga  Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Journal  Administrasi Negara , 3 (2), 534 – 538.
Husein, D., Santoso, S., Muamar, & Nasrullah, A. (2022). Analisis Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pengguna SIMKAH Web pada KUA Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. Jurnal Bimas Islam , 15 (1), 33 – 64.
Indonesia, M. A. R. (2018). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang  Pencatatan  Perkawinan .  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1153-2018.pdf
Indonesia, M. A. R. (2019). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2019 . Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.
Muhammad, A., & Purnama, I. (2019). Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , 3 (1), 2019. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah Muslih, I., Nurdin, N., & Marzuki, M. (2020). Effectiveness of Marriage Services Through Information System Management (SIMKAH) at Palu City Religious Court. International Journal of Contemporary Islamic Law and Society , 2 (1), 20 – 35.
https://doi.org/10.24239/ijcils.vol2.iss1.12
Presiden Republik Indonesia. (1946). Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk . Presiden Republik Indonesia. Presiden  Republik  Indonesia.  (1975). Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Presiden Republik Indonesia.
Riyadi,  F.  (2018).  Efektivitas  Sistem  Informasi  Manajemen  Nikah  (SIMKAH)  dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus. Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , 9 (2), 211 – 230.
Selvia, R., & Azkia, Z. (2021). Implementasi Pendaftaran Nikah Secara Online pada Masa Pandemi  Covid-19  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  20  Tahun  2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. Jurnal Usroh , 6 (2), 131 – 148.
Syahri, A., Nasution, M., Putri, A., & Nur, M. (2021). Layanan Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Marelan (Studi Efektivitas dan Hambatannya pada Masa Pandemi Covid-19). Al-Fikru: Jurnal Ilmiah , 15 (1), 1 – 13. https://doi.org/10.51672/alfikru.v15i1.47
Widodo,  B.  S.  (2021).  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Sistematis  & Komprehensif. In Eiga Media, D.I Yogyakarta . Eiga Media.