Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol 17 No. 2 Juli 2022 : 303 - 320 ISSN : 2685-6441 (Online) Doi : http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12864 ISSN : 1907-7769 (Print)

## TAX AMNESTY, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
1 Cindy Muljadi
2 Maria Eugenia Hastuti
3 Hari Hananto 1,2,3 Universitas Surabaya

## cindymuljadi08@gmail.com

## Abstract
Some elements of this research are important elements in the company, but also become one of the elements of the company to do tax avoidance. This study aims to prove empirically the effect of tax amnesty, Corporate Social Responsibility (CSR), and Good Corporate Governance (GCG) on tax avoidance by companies. The data in this study used a sample of all non-financial sector companies that have been listed on the IDX with  a  total  sample  of  591  companies  for  3  years,  selected  using  purposive  sampling technique. The hypothesis that was tested using multiple linear regression models. The results showed that the tax amnesty had a positive and significant effect on tax avoidance. CSR has a positive and significant effect on tax avoidance. Meanwhile, GCG which is proxied  by  independent  commissioners  and  audit  committee  has  a  negative  and significant effect on tax avoidance.
Keywords:  Corporate  Social  Responsibility;  Good  Corporate  Governance;  Tax Amnesty; Tax Avoidance.

## JEL Classification : H20, H26, M14
Submission date : January 19 , 2022
Accepted date : July 27, 2022

## 1. PENDAHULUAN
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  merupakan  hal  yang  tidak terpisahkan  ketika  pemerintah  Indonesia  ingin  melakukan  berbagai  macam  kegiatan untuk meningkatkan perekonomian dan hal lain untuk menunjang perekonomian seperti pembangunan dan pemberian subsidi atau bantuan. Untuk itu dibutuhkan penerimaan kas atau pendapatan yang nantinya kas tersebut dapat dialokasikan untuk memenuhi kegiatan pemerintah. Sektor perpajakan merupakan penunjang terbesar untuk APBN di Indonesia. Pajak  Penghasilan  (PPh)  merupakan  salah  satu  contoh  pendapatan  yang  dihasilkan melalui sektor perpajakan (Hantoyo et al, 2016).
Berdasarkan  data  realisasi  pajak  pada  tahun  2012-2016  yang  menunjukkan shortfall atau belum menunjukkan pencapaian target dari penerimaan pajak. Hampir 5 tahun  target  pajak  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  ternyata  tidak  dapat  terealisasi dengan baik atau dapat dikatakan mengalami shortfall . Ketidaktercapaian target pajak ini  disinyalir  adanya  wajib  pajak  yang  selalu  mencari  cara  untuk  memperkecil pembayaran  pajak  atau  penghindaran  pajak.  Dengan  adanya  ketidaktercapaian  target yang diharapkan, pemerintah Indonesia memberikan sebuah fasilitas kepada para wajib pajak  yang  melakukan  penghindaran  pajak  atau  belum  melakukan  pembayaran  pajak yang  seharusnya  untuk  dapat  melakukan  pembayaran  pajak  tanpa  dikenakan  sanksi administrasi atau pidana melalui program pengampunan pajak pada tahun 2016.
Pengampunan  pajak  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah Tax  Amnesty merupakan program yang memberikan keringanan atas jumlah pajak yang belum dibayar oleh  wajib  pajak  serta  adanya  pembebasan  dari  sanksi  dan  juga  pidana.  Program  ini dibagi menjadi 3 (tiga) periode yang terbagi-bagi dalam kurun waktu Juni 2016-Maret 2017  (Fitria et  al ,  2019).    Pelaksanaan  program tax  amnesty yang  diikuti  dengan reformasi  perpajakan  setelah  program  pengampunan  pajak  diharapkan  dapat memperkecil  upaya  wajib  pajak  dalam  melakukan  penghindaran  pajak  dan  bahkan menjadi lebih patuh. Adanya fasilitas ini membuat wajib pajak menjadi lebih sadar dan menghindari tindakan penghindaran pajak serta adanya peningkatan kepatuhan. Namun berbeda  dengan  penelitian  Santoso  (2020)  yang  menjelaskan  bahwa  program  amnesti pajak akan menurunkan penghindaran pajak yang ada menjadi lebih rendah, sebaliknya dengan adanya program atau fasilitas ini tingkat penghindaran pajak akan semakin tinggi.
Selain  adanya  wajib  pajak  yang  tidak  melakukan  pengungkapan  harta ataupun belum melakukan pembayaran dengan benar, ketidaktercapaian target penerimaan pajak disinyalir karena perusahaan mengalokasikan dananya untuk kepentingan lainnya seperti kegiatan  untuk  melakukan  tanggungjawab  sosial  perusahaan  (CSR)  Salsabila et  al, ( 2021).        Sejalan  dengan  penelitian  Payanti &  Jati  (2020)  dan  Salsabila, et  al (2021) menjelaskan  bahwa  perusahaan  yang  melakukan tax  avoidance seringkali  melakukan pengungkapan  CSR.  Hal  ini  dikarenakan  biaya-biaya  CSR  dapat  menjadi deductible expense contohnya biaya beasiswa dan pelatihan, sesuai dengan yang tertulis dalam UU PPh pasal 6 ayat (1).
Abdelfattah  &  Aboud  (2020)  memaparkan  bahwa  pelaporan  CSR  adalah permasalahan  yang  mencuat  dalam  transparansi  industri.  Preferensi,  motif  serta  nilai- nilai  dalam  pengambilan  keputusan  memengaruhi  pelaporan  CSR.  Pada  penelitian Abdelfattah  &  Aboud  (2020)  dan  Alsaadi  (2020)  didapatkan  bahwa  perusahaan  yang lebih  banyak  mengungkapkan  CSR  juga  akan  melakukan  penghindaran  pajak.  Hasil berbeda  ditemui  dalam  penelitian  Payanti  &  Jati  (2020)  yang  menerangkan pengungkapan  item  CSR  yang  semakin  banyak  tidak  berhubungan  dengan  penerapan penghindaran  pajak. Abdelfattah  &  Aboud  (2020)  juga  mnejelaskan  bahwa pengungkapan  CSR  memberikan  peluang  untuk  manajer  untuk  memiliki  sikap  serta kontribusi  perusahaannya  terhadap  isu  sosial  serta  ekonomi.  Pengungkapan  CSR dipengaruhi  oleh  tata  kelola  hal  ini  disebabkan  dalam  pengungkapannya  dipengaruhi oleh nilai, motif serta pengambilan keputusan oleh manajer.
Manurung & Hutabarat (2020) dalam penelitiannya memakai proksi dari corporate governance dengan  menggunakan  dimensi  komisaris  independen  serta  jumlah  komite audit, bahwa corporate governance tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.  Perihal  ini  disebabkan  komisaris  independen  hanya  melaksanakan  pemantauan supaya  industri  menciptakan  suatu  laporan  keuangan  yang  baik  serta  lebih  faktual. Sejalan  dengan  penelitian  Yanti,  dkk  (2020)  bahwa corporate  governance tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.
Tujuan penelitian ini merupakan explanatory research , dengan adanya perbedaan hasil penelitian ( research gap ), perumusan masalah yang ingin penelitian ini coba untuk menjelaskan  bagaimana  pengaruh  dari  program  pengampunan  pajak  yang  diikuti oleh perusahaan-perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI  terhadap  penghindaran  pajak  yang perusahaan lakukan. Pengungkapan CSR yang diukur dengan GRI yang dilakukan oleh perusahaan  apakah  menjadi  salah  satu  teknik  atau  cara  perusahaan  dalam  melakukan penghindaran pajak, serta variabel GCG yang diproksikan melalui komisaris independen dan juga komite audit terhadap penghindaran pajak di Indonesia.
Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu menambahkan variabel amnesti pajak sebagai unsur kebaharuan dan juga mengingat akan adanya amnesti pajak jilid 2 yang akan dilakukan. Apakah adanya amnesti pajak ini akan memiliki dampak terhadap tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Manfaat dari penelitian ini adalah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah  pengetahuan  mengenai  peranan  dari  program  pengampunan  pajak, pengungkapan CSR, dan GCG terhadap aktivitas atau praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan bagi investor hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  berinvestasi terhadap perusahaan yang melakukan penghindaran pajak; untuk pembuat regulasi, hasil penelitian  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  untuk  pembuatan  peraturan terkait dengan kebijakan reformasi perpajakan di masa depan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Stakeholders
Freeman  dan  McVea  (2001)  menjelaskan  definisi  dari  pemangku  kepentingan yaitu  individu  atau  kelompok  yang  dapat  dipengaruhi  ataupun  memengaruhi  sebuah pencapaian  dari  tujuan  organisasi.  Teori stakeholders yang  dijelaskan  oleh  Freeman (1984) yaitu menjelaskan perusahaan bertanggung jawab kepada pihak siapa saja. Chariri dan  Ghozali  (2007)  menjelaskan  keinginan  dan  kebutuhan  dari  para  pemangku kepentingan harus selalu diutamakan oleh perusahaan agar terciptanya hubungan yang baik, karena pemangku kepentingan memiliki kekuatan dalam hal ketersediaan sumber daya  yang  digunakan  oleh  perusahaan  untuk  kegiatan  operasionalnya  seperti  sumber daya  manusia,  produk,  dan  pangsa  pasar.  Melalui  teori  ini  menjelaskan  bahwa kepentingan  dari  para stakeholders juga  menjadi  fokus  utama  bagi  perusahaan  selain kepentingan dari pemegang saham ( shareholders ).
Pengungkapan  dari  CSR  merupakan  bentuk  komunikasi  antara  perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Ghozali (2007) melakukan aksi untuk memuaskan kepentingan dari stakeholders ketika mereka melakukan pengendalian terhadap sumber ekonomi  yang  menurut  perusahaan  adalah  sumber  ekonomi  yang  penting.  Untuk mendapatkan  dukungan  dari  pemangku  kepentingan,  manajemen  melakukan pengungkapan mengenai informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut.

## Teori Legitimasi
Dowling dan Pfeffer (1975) merupakan yang pertama menjelaskan mengenai teori legitimasi. Teori ini menyatakan adanya ketidaksamaan antara nilai yang dipahami oleh perusahaan  dengan  nilai  yang  dipahami  oleh  masyarakat  hal  ini  membuat  posisi perusahaan menjadi terancam, perbedaan inilah yang mendasari adanya legitimacy gap . Kesenjangan ini akan muncul apabila perusahaan hanya berorientasi pada keuntungan tanpa  memikirkan  harapan  dari  masyarakat.  Perusahaan  dapat  meminimalkan kesenjangan ini melalui pengungkapan CSR karena melalui pengungkapan inilah akan meningkatkan kesesuaian antara kegiatan operasional perusahaan dengan harapan dari masyarakat sendiri. Dengan demikian adanya pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan  yang  diterbitkan  perusahaan  dapat  mengurangi  adanya  tekanan  sosial  untuk meningkatkan reputasi perusahaan (Gray, 1987).

## Teori Kepatuhan
Milgram (1963) menjelaskan individu akan lebih patuh terhadap individu yang lain dalam posisi otoritas, karena adanya otoritas dari atasannya dapat membuat individu melakukan  perbuatan  yang  tidak  sesuai  atau  tidak  etis.  Individu  cenderung  mengikuti perintah dari seseorang yang memiliki otoritas, karena kepatuhan terhadap hal ini sudah ada  dari  manusia  itu  dilahirkan.  Boeree  (2008)  kepatuhan  dengan  penyesuaian  diri merupakan  fenomena  yang  hampir  sama.  Kepatuhan  merupakan  keadaan  dimana terdapat sebuah kekuasaan dan individu yang berada di dalamnya berkewajiban untuk
melakukan hal yang diminta. Dalam hal ini individu bisa menerima hal tersebut atau atas dasar  paksaan  atau  tidak  sukarela  dalam  melakukan  hal  tersebut.  Berbeda  dengan penyesuaian diri dimana individu melakukannya bukan karena paksaan.
Susilawati,  dkk  (2013)  kepatuhan  pajak  ialah  perilaku  terhadap  peranan  pajak berbentuk gabungan dari komponen yang konatif, efisien, serta kognitif yang berikutnya agar dapat menguasai, berperilaku, serta merasakan penafsiran serta keguna danari pajak. Pemeriksaan pajak ialah waktu yang tepat untuk melihat tingkatan kepatuhan dari wajib pajak.  Melalui  pengecekan  tersebut  diharapkan  terdapatnya  kenaikan  tingkatan kepatuhan  apabila  sebelumnya  wajib  pajak  mempunyai  tingkatan  kepatuhan  yang rendah. (Rahayu, 2010).

## Teori Keagenan
Terdapat penelitian yang meneliti mengenai pembagain pihak agen dan principal yang dapat menimbulkan masalah kegaenan, hal ini karena terdapat perbedaan perilaku. Agency problem ini muncul akibat adanya perbedaan tujuan antara manajemen dengan pemegang  saham,  seharusnya  antara  dua  pihak  tersebut  memiliki  tujuan  yang  sama. Sehingga  intinya  adanya  hubungan  keagenan  antara  pihak  manajemen  ( agent )  yang diberikan tugas dengan shareholders ( principal ) (Jensen & Meckling, 1976).
Principal yang membagikan tugas kepada agent , agent menyadari jika kebutuhan akan data laba ini sangat berarti sehingga timbul kecenderungan disfungtional behavior yang  dicoba  oleh  manajemen.  Manajemen  yang  mengenali  data  lebih  banyak  apabila dibanding dengan shareholders akan cenderung untuk tidak mengungkapan keseluruhan data yang terdapat, sehingga terjadilah asimetri data. Asimetri data ini hendak mencuat apabila satu pihak memiliki data yang lebih banyak apabila dibanding dengan pihak lain dalam perihal ini manajemen mengenali serta mempunyai data lebih banyak dibanding dengan shareholders (Watts & Zimmerman, 1986).
Jensen (1976) menjelaskan masalah keagenan yang terjadi serta adanya asimetri informasi dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, karena adanya pihak yang  dapat  memberikan  angka  laba  yang  salah  ataupun  menyembunyikan  informasi. Kombinasi  dari corporate  governance seperti  komisaris  independen  dan  komite  audit merupakan solusi untuk membatasi adanya perilaku oportunis dari manajer.

## Pengembangan Hipotesis

## Amnesti Pajak dan Penghindaran Pajak
Wajib pajak (perusahaan) memiliki motif untuk meningkatkan kekayaan bagi para pemegang saham melalui nilai perusahaan, salah satu caranya yaitu dengan melakukan penghindaran pajak. Wajib pajak yang terbukti melakukan kegiatan penghindaran pajak akan mendapatkan konsekuensi yang berat seperti terkena sanksi hingga pidana. Untuk mengatasi konflik penghindaran pajak, dibutuhkan kebijakan pemerintah salah satunya melalui program pengampunan pajak (Nopianti, R., & Suparno, 2020)
Penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Nuraini (2016); Etisya (2017)) menjelaskan  bahwa  program amnesti  pajak  dapat membuat  wajib  pajak  menjadi  lebih
sadar dan menghindari tindakan penghindaran pajak, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan  kepatuhan  dari  para  wajib  pajak  yang  mengikuti  program  amnesti  pajak. Sehingga  program  amnesti  pajak  berpengaruh  negatif  terhadap  penghindaran  pajak. Maka hipotesis yang dinyatakan yaitu
H1: Amnesti pajak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

## Corporate Social Responsibility (CSR) dan Penghindaran Pajak
Industri akan diduga tidak bertanggungjawab secara sosial kala industri tersebut melaksanakan  aksi  ataupun  aplikasi  penghindaran  pajak  apalagi  kepada  pemegang sahamnya.  Sejalan  dengan  penelitian  dari  Alsaadi  (2020)  menerangkan  jika  CSR memengaruhi positif serta signifikan dengan penghindaran pajak. Penelitian Abdelfattah & Aboud (2020) juga menerangkan bahwa perusahaan yang menyampaikan CSR lebih kerap mengindikasikan  perusahaan tersebut  melaksanakan penghindaran pajak, karena pengungkapan  CSR  dinilai  menggambarkan  laporan  transparansi  dari  industri.  CSR dimensi lingkungan  juga berpengaruh positif  terhadap penghindaran pajak (Dul Muid, 2020). CSR  memiliki  relevansi  dengan  teori  legitimasi  yang  menjelaskan  bahwa perusahaan dalam menunjukkan transparansi dari kegiatan operasional yang dilakukan, perusahaan memakai media CSR sebagai alat untuk mengurangi adanya implikasi dari pihak  luar  setelah  perusahaan  melakukan  praktik  penghindaran  pajak. Maka  hipotesis yang dinyatakan yaitu
H2: CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

## Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak
Terdapatnya tata kelola yang baik yang dipunyai oleh industri semacam yang di proksikan  lewat  komisaris  independen  diharapkan  dapat  membantu  perusahaan menghindari  terdapatnya  aplikasi  penghindaran  pajak.  Penelitian  Sunarsih  dan Handayani  (2018)  menerangkan  komisaris  independen  berpengaruh  negatif  terhadap penghindaran  pajak,  penerapan  penghindaran  pajak  di  dalam  perusahaan  yang mempunyai  proporsi  komisaris  independen  yang  lebih  banyak  dapat  diminimalisir. Sejalan juga dengan penelitian dari Dewi dan Oktaviani (2021) yang menjelaskan bahwa komisaris  independen  berpengaruh  negatif  terhadap  penghindaran  pajak.  Pernyataan diatas juga didukung oleh Kotler (2012) dewan komisaris yang handal dalam hal terkait keuangan atau finansial khususnya bagi anggota komisaris independen diharapkan dapat meminimalkan  terjadinya  konflik  keagenan,  salah  satu  contohnya  adanya  praktik penghindaran pajak. Maka hipotesis yang dinyatakan yaitu
H3: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

## Komite Audit serta Penghindaran Pajak
Salhi., et al (2019) menerangkan keterkaitan antara tata kelola perusahaan dengan penghindaran  pajak,  penelitian  tersebut  menerangkan  jika  terdapatnya  pengendalian internal yang baik ialah karakteristik khas dari industri yang mempunyai tata kelola yang baik. Salhi., et al (2019) pengukuran tata kelola perusahaan dengan beberapa proksi bisa
menunjukan  tingkatan  penghindaran  pajak.  Penelitian  Nugraheni  dan  Pratono  (2018) juga menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Ada  pengaruh  antara  komite  audit  dengan  penghindaran  pajak  disebabkan terdapatnya kenaikan kredibilitas serta integritas dari laporan keuangan apabila industri tersebut  mempunyai  komite  audit  yang  mengawasi.  Sehingga  tata  kelola  industri berhubungan  negatif  serta  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  (Salhi,  Riguen, Kachouri, & Jarboui, 2019). Maka hipotesis yang dinyatakan yaitu
H4: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

## 3. METODOLOGI
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  paradigma positivism disebabkan pada penelitian ini memakai sebagian hipotesis serta lebih mengedepankan teori  yang  sudah  dipaparkan  serta  dengan  dimensi  yang  objektif  (Sekaran  &  Bougie, 2018). Hipotesis  yang  ada  diuji  dengan  menggunakan  model  regresi  linier  berganda . Sumber  informasi  yang  hendak  dipakai  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  informasi sekunder.  Informasi  sekunder  yang  hendak  dipakai  dalam  penelitian  ini  berbentuk laporan  tahunan  seluruh  perusahaan  sektor  non-keuangan  yang  sudah  diaudit  serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www. idx. co. id) dengan periode 2017- 2019.

## Variabel Dependen

## Penghindaran Pajak
Penghindaran pajak adalah salah satu bentuk dari adanya perlawanan dalam bidang perpajakan,  ketika  dalam  proses  pemungutan  pajak  mengalami  hambatan  sehingga menyebabkan penurunan penerimaan kas negara (Fadhila & Handayani, 2019). Variabel dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance ).  Proksi penghindaran  pajak  akan  diukur  menggunakan Effective  Tax  Rate (ETR)  yang dirumuskan menjadi (Alsaadi, 2020):

## 𝐄𝐓𝐑 = 𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐬𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐩𝐚𝐣𝐚𝐤

## Variabel Independen Amnesti Pajak
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  menerangkan  pengampunan  pajak merupakan  “penghapusan  pajak  yang  sepatutnya  terutang,  tidak  dikenakan  sanksi administrasi  perpajakan  serta  pula  sanksi  pidana  dalam  bidang  perpajakan,  dengan metode  menyampaikan  harta  serta  membayar  utang  tebusan”.  Perhitungan  terhadap variabel amnesti pajak akan menggunakan variabel dummy (Santoso, 2020).
Skor 0 :  Diberikan kepada perusahaan yang tidak mengikuti program amnesti pajak dalam range 3 periode amnesti pajak
Skor 1 :  Diberikan kepada perusahaan yang mengikuti program amnesti pajak dalam range 3 periode amnesti pajak.

## Corporate Social Responsibility (CSR)
Bagi  Kotler  &  Lee  (2005)  CSR  merupakan  suatu  janji  dari  industri  buat membagikan kenaikan kesejahterfaan warga dengan melaksanakan aplikasi usaha yang baik serta lewat terdapatnya sumbangan sumber energi  industri. CSR hendak dihitung bersumber pada informasi yang diadakan oleh industri lewat laporan tahunan. Pengarang hendak  memakai  penunjuk  dari  GRI  Standard  yang  terdiri  dari  91  item  (Limanto  & Handoko,  2022). Keseluruhan  angka  yang  kemudiannya  diperoleh  akan  dikalkulasi seperti berikut:

## 𝑪𝑺𝑹 = ∑ 𝒙 𝒚𝒊
𝒏 𝒊

## Komisaris Independen
Komisaris  independen  merupakan  pihak  yang  terpilih  bersumber  pada  keahlian, pengalaman,  latar  balik  pengetahuan  sehingga  tidak  ditunjuk  dalam  mewakili  pihak manapun ( Agoes & Ardana , 2014). Variabel ini akan diukur berdasarkan Mulyana, dkk (2020) yaitu dengan rasio

## 𝐊𝐈 = 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐃𝐞𝐰𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐰𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬

## Komite Audit
Dewan  komisaris  perusahaan  mempunyai  kewajiban  guna  membentuk  komite audit yang nantinya mempunyai tugas buat menolong mengawasi jalannya operasional industri. Variabel ini diukur menggunakan perhitungan (Wardani, Anggara, & Amirah, 2016) .

## 𝐊𝐀  = ∑ 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭

## Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan (SIZE)
Ukuran  perusahaan  yaitu  skala  pengelompokkan  sebuah  perusahaan  kedalam kategori besar atau kecil dengan beberapa metode seperti total aset, rata-rata penjualan, jumlah penjualan dan nilai pasar saham. Alsaadi (2020) merumuskan perhitungan untuk menghitung variabel ini yaitu:
𝐒𝐈𝐙𝐄  = 𝐥𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭

## Leverage
Leverage merupakan  alternatif  yang  dipilih  perusahaan  dalam  melakukan pembiayaan  berupa  tingkat  hutang. Alsaadi,  (2020)  merumuskan  perhitungan  untuk menghitung variabel ini yaitu:

## 𝐋𝐞𝐯  = 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐋𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐉𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚 𝐏𝐚𝐧𝐣𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭

## Intensitas Modal
Intensitas modal merupakan sebuah cerminan dari karakteristik perusahaan. Modal yang  berasal  dari  aset  tetap  akan  menimbulkan  beban  depresiasi.  Alsaadi  (2020) merumuskan perhitungan untuk menghitung variabel ini yaitu:

## 𝑪𝑨𝑷𝑰𝑵𝑻  = 𝐏𝐏𝐄

## 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭

## Intensitas Persediaan
Persediaan  adalah  salah  satu  komponen  dalam  aset  lancar  yang  berfungsi  untuk dapat memenuhi permintaan pelanggan. Persediaan ikut andil dalam aset penting yang dimiliki  perusahaan  agar  kegiatan  operasionalnya  dapat  berjalan  (Mundriasari,  2018). Jumlah  persediaan  yang  besar  mengindikasikan  intensitas  persediaan  yang  tinggi, dan biaya-biaya  yang  timbul  akibat  persediaan  tersebut  merupakan  tanggungan  bagi perusahaan.  Biaya  yang  besar  nantinya  akan  menjadi  pengurang  pajak  sehingga berpengaruh  dalam  penghindaran  pajak  (Nasution  &  Mulyani,  2020).  Alsaadi  (2020) merumuskan:

## 𝑰𝑵𝑽𝑰𝑵𝑻  = 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐝𝐢𝐚𝐚𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭

## Return On Asset (ROA)
Pengembalian  aset  merupakan  sebuah  indikator  keuangan  untuk  melihat kemampuan  dari  perusahaan  atas  penggunaan  asetnya  untuk  menghasilkan  laba. Perusahaan  yang  mampu  menggunakan  asetnya  secara  efisien  dan  memperoleh keuntungan karenanya akan memiliki tingkat pengembalian aset yang tinggi. Pengenaan pajak sangat berkaitan dengan laba bersih dari perusahaan. Alsaadi (2020) merumuskan:

## 𝑹𝑶𝑨  = 𝐄𝐁𝐈𝐓 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭

## Model Penelitian
Model regresi berganda yang akan dipakai untuk menguji hipotesis yaitu:
𝑬𝑻𝑹 𝒊𝒕 = 𝛂 𝟎 + 𝛂 𝟏 𝑻𝑨 𝒊𝒕 +  𝛂 𝟐 𝑪𝑺𝑹 𝒊𝒕 + 𝛂 𝟑 𝑲𝑰 𝒊𝒕 +   𝛂 𝟒 𝑲𝑨 𝒊𝒕 + 𝛂 𝟓 𝑺𝑰𝒁𝑬 𝒊𝒕 + 𝛂 𝟔 𝑳𝑬𝑽 𝒊𝒕
+   𝛂 𝟕 𝑪𝑨𝑷𝑰𝑵𝑻 𝒊𝒕 +   𝛂 𝟖 𝑰𝑵𝑽𝑰𝑵𝑻 𝒊𝒕 + 𝛂 𝟗 𝑹𝑶𝑨 𝒊𝒕 +   𝜺 𝒊𝒕
Keterangan:
𝐸𝑇𝑅 𝑖𝑡 = Effective Tax Rate (proksi untuk penghindaran pajak) 𝑇𝐴 𝑖𝑡
= Tax Amnesty 𝐶𝑆𝑅 𝑖𝑡 = Pengungkapan CSR perusahaan 𝐾𝐼 𝑖𝑡 = Komisaris Independen 𝐾𝐴 𝑖𝑡 = Komite Audit 𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖𝑡 = Ukuran Perusahaan 𝐿𝐸𝑉 𝑖𝑡 = Leverage (tingkat utang) 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁𝑇 𝑖𝑡 = Intensitas Modal 𝐼𝑁𝑉𝐼𝑁𝑇 𝑖𝑡 = Intensitas Persediaan 𝑅𝑂𝐴 𝑖𝑡 = Return on Asset (pengembalian atas aset) 𝜀 𝑖𝑡
= Firm Specific Errors

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode  pengambil  sampel  yang  digunakan  adalah  menggunakan purposive sampling ,  dimana  populasi  yang  akan  dijadikan  sampel  untuk  penelitian  ini  adalah populasi  yang  memenuhi  keseluruhan  kriteria  sampel  dengan  total  591  sampel  yang sesuai,  namun  terdapat  103  sampel outlier sehingga  total  sampel  menjadi  488  sampel penelitian. Berikut ini merupakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

## Tabel 1

## Hasil Statistik Deskriptif untuk Variabel Rasio
Variabel N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation ETR 488 -0,0200 0,5570 0,2054 0,1087 CSR 488 0,0109 0,4505 0,2422 0,1138 KI 488 0,1666 0,7500 0,3783 0,1059 KA 488 2,0000 5,0000 3.0942 0,3727 SIZE 488 25,1169 33,4945 28.8321 1.4944 LEV 488 0,0006 0,9674 0,2817 0,1899 CAPINT 488 0,0002 0,9431 0,3261 0,2223 INVINT 488 0,0005 0,7112 0,1806 0,1389 ROA 488 -0,0570 0,6260 0,0953 0,0769
Sumber: Data diolah IBM SPSS Statistik 24 (2021)
Bersumber pada tabel 1 diatas, diketahui jika jumlah sampel penelitian adalah  488 pengamatan. Pada umumnya untuk angka ETR adalah 0,2054, yang membuktikan bahwa pada  umumnya  pada  industri  non-  keuangan  belum  melunasi  pajak  serupa  dengan keputusan  yang legal.  Rata-  rata angka indikator  CSR  merupakan  sebesar  0,  2422312 ataupun sebesar 24, 22%. Perihal ini menerangkan pada umumnya industri mengatakan item CSR sebesar 22 item dari keseluruhan totalitas ialah 91 item. Berikutnya hasil pada umumnya  komisaris  independen  ialah  sebesar  0,3783  dapat  dikatakan  bahwa  pada
umumnya  industri  mempunyai  3  komisaris  independen  dari  keseluruhan  dewan komisaris yang terdapat di industri ini. Hasil pada umumnya jumlah anggota komite audit yang ada di dalam industri ini 3,094 ataupun sebanding dengan 3 komite audit.

## Tabel 2

## Hasil Statistik Deskriptif untuk Variabel Nominal
Frekuensi  Persen  Valid Persen  Kumulatif Persen Valid 0 242 49,6 49,6 49,6 1 246 50,4 50,4 100,0 Total 488 100,0 100,0
Sumber: Data diolah IBM SPSS Statistik 24 (2021)
Berdasarkan  tabel  2  statistik  deskriptif  dapat  dilihat  bahwa  modus  dari  variabel amnesti  pajak  adalah  1,  hal  itu  menunjukkan  bahwa  mayoritas  perusahaan  mengikuti program amnesti pajak yang diselenggarakan pada tahun 2016-2017. Perusahaan yang mengikuti  program  pengampunan  pajak  berjumlah  246  observasi  sedangkan  sisanya tidak mengikuti program amnesti pajak tersebut.

## Uji Asumsi Klasik
Setelah memperoleh ilustrasi industri yang cocok dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat, selanjutnya dilakukan pengujian data dengan menggunakan 4 uji asumsi klasik  ialah  uji  multikolinieritas,  uji  normalitas,  uji  heterokedastisitas  serta  uji autokorelasi. Pengujian multikolinieritas ini digunakan buat memandang apakah terdapat hubungan antara variabel bebas. (Gujarati, 2013). Bentuk regresi dapat dikatakan baik apabila  mempunyai  angka tolerance ≥  0,  10  serta  angka Variance  Inflation  Factor (VIF)≤ 10. Bersumber pada hasil pengujian multikolinieritas membuktikan jika totalitas variabel bebas dari multikolinieritas, disebabkan semua variabelnya mempunyai angka tolerance lebih dari 0,10 serta angka VIF kurang dari 10.
Berikutnya  pengujian  normalitas,  penelitian  ini  mengenakan  non-parametrik statistik  ialah  dengan  mengenakan  percobaan  Kolmogorov-Smirnov.  Informasi berdistribusi wajar bila angka Asymp. Sig (2- tailed ) mempunyai angka lebih besar dari 0,05.  Hasil  pengujian  normalitas  membuktikan  jika  bentuk  regresi  mempunyai  angka Asymp. Sig (2- tailed) sebesar 0,065. Angka signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0, 05 maka dapat disimpulkan jika angka residual informasi sudah berdistribusi wajar. Pengujian  heterokedastisitas  pada  penelitian  ini  menggunakan  uji  Park  dan  diperoleh hasil bahwa seluruh variabel bebas dari permasalahan heteroskedastisitas, karena angka Sig. lebih besar dari 0, 05. Pengujian terakhir ialah pengujian autokorelasi, percobaan ini dicoba dengan menggunakan uji Durbin- Watson (Uji DW). Sesudah mengaplikasikan cara pengujian hingga diperoleh hasil ialah uji Durbin-Watson (Uji DW) yaitu sebesar 1,905.  Angka  ini  terdapat  diantara  dU  dan  4-  dU  (1,886<1,905<2,114),  sehingga disimpulkan  bahwa  bentuk  regresi  yang  dipakai  dalam  penelitian  terbebas  dari permasalahan autokorelasi.
Pembahasan
Tabel 3 Hasil Pengujian Regresi Linier Variabel Independen B t-test Sig. F-test Sig. Adjusted R 2 (Constant) 0,360 0,000 0,000 0,562 TA
-0,056 0,000 CSR -0,335 0,000 KI 0,084 0,011 KA 0,056 0,000 SIZE -0,011 0,000 LEV -0,035 0,082 CAPINT 0,123 0,000 INVINT 0,058 0,032 ROA 0,134 0,003
Sumber: Data diolah IBM SPSS Statistik 24 (2021)
Berdasarkan hasil uji F- test pada tabel 3 diatas dapat terlihat bahwa nilai dari F hitung sebesar 70,478 dengan probabilitas (Sig.) 0,000, nilai probabilitas (Sig.) jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi ETR atau dapat dijelaskan bahwa TA, CSR, KI, KA, SIZE, LEV, CAPINT, INVINT, dan ROA secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap ETR. Dari keempat variabel independen yang dipakai di dalam model regresi keseluruhan variabel independen signifikan, hal ini dapat  dijelaskan  dari  probabilitas  signifikansi  untuk  keseluruhan  variabel  independen lebih  kecil  dari  0,05,  sedangkan  dari  ke  lima  variabel  kontrol  yang  dipakai  di  dalam model  regresi  variabel  kontrol  LEV  tidak  signifikan,  hal  ini  ditunjukkan  dari  nilai probabilitas signifikansi untuk LEV sebesar 0,082 yang  berada di atas nilai 0,05. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel ETR dipengaruhi oleh TA, CSR, KI, KA, SIZE, CAPINT, INVINT, ROA. Selanjutnya besarnya adjusted R 2 sebesar 0,562, hal ini berarti 56,2% variasi ETR dapat dijelaskan oleh variasi dari empat variabel independen yaitu TA, CSR, KI, dan KA sedangkan sisanya 43,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

## Amnesti Pajak terhadap Penghindaran Pajak
Dari  hasil  pengujian  pada  tabel  3,  didapat  hasil  bahwa  industri  yang  mengikuti program  amnesti  pajak  mempunyai  angka  signifikansi  0,000  serta  koefisien  -0,056 terhadap  penghindaran  pajak.  Hal  ini  menerangkan  bahwa  perusahaan  yang melaksanakan  program  amnesti  pajak  maka  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  akan semakin besar. Hingga bisa disimpulkan  jika H1 ditolak Santoso (2020) menerangkan jika jika program amnesti pajak tidak dapat membuat tingkatan penghindaran pajak yang ada  berubah  jadi  lebih  kecil  tetapi  sebaliknya  dengan  terdapatnya  program  ataupun sarana ini tingkatan penghindaran pajak yang ada menjadi  semakin besar, hal ini karena wajib pajak basdan yang menggunakan program amnesti pajak memperkcil pembayaran beban  PPhnya  (Santoso,  2020).  Penjelasan  tersebut  memperkuat  teori  kepatuhan
Milgram  (1963)  bahwa  kepatuhan  kecenderungan  tercipta  pada  individu  yang  patuh terhadap individu lainnya dalam posisi otoritas, bukan dari adanya suatu program yang diadakan seperti program pengampunan pajak.

## Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak
Hipotesis  2  membuktikan  bahwa  pengungkapan  item  CSR  berpengaruh  positif terhadao  penghindaran  pajak.  Dari  hasil  pengetesan  pada  tabel  3,  didapat  hasil  jika pengungkapan  item  CSR  mempunyai  angka  signifikansi  0,000  serta  koefisien  -0,335 terhadap  penghindaran  pajak,  hal  ini  menjelaskan  bawah  perusahaan  yang mengungkapkan item CSR yang lebih banyak maka tingkatan penghindaran pajak yang dilakukanjuga akan semakin besar. Hingga bisa disimpulkan H2 diterima.
Terdapatnya  pengungkapan  CSR  yang  banyak  memberikan  tanda  bahwa perusahaan tersebut berusaha melakukan penghindaran pajak. Biaya-biaya dari CSR ini dapat memperkecil jumlah income yang pada akhirnya dapat berdampak pada aplikasi penghindaran  pajak.  Perusahaan  memberikan  dananya  untuk  melaksanakan  kegiatan sosial  aktivitas  CSR  merupakan  salah  satu  metode  dalam  upaya  melaksanakan penghindaran pajak, semacam donasi buat musibah alam, bayaran beasiswa.  Penelitian yang  dilakukan  oleh  Abdelfattah  dan  Aboud  (2020)  dan  Alsaadi  (2020)  menerangkan bahwa perusahaan yang melaksanakan pengungkapan CSR juga berindikasi melakukan penghindaran pajak. CSR memiliki relevansi dengan teori legitimasi yang menjelaskan bahwa  perusahaan  dalam  menunjukkan  transparansi  dari  kegiatan  operasional  yang dilakukan,  perusahaan  memakai  media  CSR  sebagai  alat  untuk  mengurangi  adanya implikasi dari pihak luar setelah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

## Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak
Hipotesis 3 menguji apakah GCG yang diproksikan lewat komisaris independen memengaruhi  negatif terhadap  penghindaran  pajak.  Dari  hasil  pengujian  pada  tabel  3, diperoleh  hasil  bahwa  komisaris  independen  memiliki  angka  signifikansi  0,  011  serta koefisien  0,  084  terhadap  penghindaran  pajak.  Hal  ini  menerangkan  bahwa  semakin banyak  komisaris  independen  dalam  total  keseluruahan  dewan  komisaris  di  dalam perusahaan maka semakin kecil penghindaran pajaknya, 0leh sebab itu bisa disimpulkan jika H3 diterima.
Penelitian  Yuni  dan  Setiawan  (2019)  menerangkan  komisaris  independen memberikan akibat negatif pada penghindaran pajak disebabkan komisaris independen mempunyai  tanggung  jawab  dalam  memantau  pihak  manajemen.  Pengawasan  yang dilakukan  kepada  pihak  manajemen  bisa  menghindari  pihak  manajemen  dalam melaksanakan  aksi  penyimpangan  seperti  penghindaran  pajak  sehingga  hal  ini  sejalan dengan  teori  keagenan.  Apabila  konflik  keagenan  ini  dapat  diminimalkan  maka diharapkan perusahaan dapat berjalan dan dapat mengikuti peraturan-peraturan yang ada seperti terkait dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.  (Mulyana & dkk, 2020).

## Komisaris Audit terhadap Penghindaran Pajak
Hipotesis 4 bermaksud buat mencoba apakah GCG yang diproksikan lewat komite audit  memengaruhi  negatif  kepada  penghindaran  pajak.  Dari  hasil  pengetesan  yang dipaparkan pada tabel 3, didapat hasil jika komite audit mempunyai angka signifikansi 0,000 serta koefisien 0,056 terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa sebuah perusahaan yang memiliki jumlah komite audit yang lebih banyak maka tingkatan penghindaran pajak akan semakin menurun, oleh sebab itu bisa disimpulkan H4 diterima.
Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Salhi et al (2019) yang  mengemukakan  jika  tata  kelola  perusahaan  memengaruhi  negatif  kepada penghindaran pajak. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) mengharuskan industri buat mempunyai 3 (tiga) komite audit dengan tujuan terdapatnya kenaikan mutu dalam penyajian informasi finansial.  (Manurung & Hutabarat, 2020). Semakin banyak jumlah komite  audit  yang  terdapat  di  dalam  perusahaan,  maka  diharapkan  menurunkan  kerja sama  antara  pihak  manajemen  dengan  pengaudit  sehingga  dapat  menurunkan penghindaran pajak. (Watts & Zimmerman, 1986).

## 5. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tax amnesty mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak,  penerapan program pengampunan pajak selaku  sarana  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mengurangi  penghindaran  pajak  di Indonesia  tidak  menunjukan  hasil  yang  diharapkan.    Sebaliknya  terdapatnya  aktivitas CSR  berpengaruh  positif  terhadap  penghindaran  pajak.,  perusahaan  yang mengungkapkan item CSR yang lebih banyak maka melakukan penghindaran pajak yang semakin  besar  pula. Good  Corporate  Governance (GCG)  yang  diproksikan  dengan komisaris  independen  serta  komite  audit  berpengaruh  negatif  kepada  penghindaran pajak.    Komisaris  independen  bisa  menghindari  ataupun  meminimalkan  terbentuknya masalah  keagenan.  Penelitian  ini  juga  menerangkan  bahwa  komite  audit  berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

## Implikasi
Implikasi  dari  penelitian  ini  ialah  untuk  pengembangan  ilmu  serta  akademisi, penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan serta referensi buat melaksanakan penelitian  yang  semacam  di  era  yang  akan  datang  terkait  dengan  akibat tax  amnesty , CSR, serta GCG terhadap penghindaran pajak. Untuk investor, penelitian ini diharapkan dapat  menjadi  materi  estimasi  yang  bisa  digunakan  dalam  melaksanakan  pemungutan keputusan untuk melakukan pemodalan pada perusahaan yang disinyalir melaksanakan aktivitas  penghindaran  pajak.  Investor  juga  dapat  memutuskan  bahwa  perusahaan melaksanakan pengungkapan CSR yang tinggi dibanding perusahaan lain mengindikasi jika perusahaan tersebut melaksanakan penghindaran pajak.
Dan untuk pemerintah seabgai penentu kebijakan atau regulasi, hasil penelitian ini diharapkan  dapat  menjadi  referensi  dalam  estimasi  terkait  pembuatan  peraturan  yang berhubungan pada kebijaksanaan pembaruan perpajakan di Indonesia pada era yang akan datang, seperti hasil yang diperoleh di atas yang menerangkan bahwa program amnesti pajak  tidak  menurunkan  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan,  namun justru  dengan  terdapatnya  program  itu,  membuat  wajib  pajak  berusaha    unutk memerkecil  pembayaran  pajaknya  yang  kemudiannya  mengakibatkan  penghindaran pajak.

## Saran
Pada  penelitian  ini  ada  sebagian  keterbatasan  yang  memberikan  saran  kepada penelitian  berikutnya.  Pertama,  pada  penelitian  berikutnya  dapat  mengubah  proksi perhitungan  penghindaran  pajak  dengan  memakai  proksi  yang  lain,  seperti Cash Effective  Tax  Rate (CETR),  ataupun Book  Tax  Differences (BTD).  Kedua,  penelitian berikutnya  dapat  menambah  variabel  lainnya  kompensasi  kerugian  fiskal,  manajemen laba sebagai variabel yang  dapat memengaruhi  penghindaran pajak. Ketiga,  penelitian berikutnya  dapat  menambahkan  variabel  tata  kelola  perusahaan  lainnya  seperti board gender ,  kepemilikan  manajerial,  serta  konsentrasi  kepemilikan.  Keempat,  penelitian berikutnya  mengembangkan  sampel  penelitian  yang  digunakan  dengan  menggunakan sektor  finansial.  Disamping  itu,  penelitian  penelitian  berikutnya  dapat  menggunakan informasi keberlanjutan ( sustainability report ) dalam memastikan jumlah pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdelfattah,  T.,  &  Aboud,  A.  (2020).  Tax  avoidance,  corporate  governance,  and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation (2020), https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100304, 1-44.
Agoes, S., & Ardana, I. C. (2014). Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta: Salemba Empat. Alsaadi,  A.  (2020).  Financial-tax  reporting  conformity,  tax  avoidance  and  corporate social  responsibility. Journal  of  Financial  Reporting  and  Accounting, Doi:10.1108/JFRA-10-2019-0133, 1-21. Boeree, G. (2008). Dasar-Dasar Psikilogi. Yogyakarta: Prismasophie.
Bukhori,  &  Iqbal.  (2012). “Pengaruh  Good  Corporate  Governance  dan  Ukuran Perusahaan  terhadap  Kinerja  Perusahaan”.  Skripsi  . Semarang:  Universitas Diponegoro,.
Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 4(2), 179-194.
https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122
Dowling,  J.,  &  Pfeffer,  J.  (1975).  Organizational  Legitimacy:  Social  Values  And Organizational Behavior. Pacific Sociological Journal Review, Vol. 18 , 122-136.
Fadhila, Z., & Handayani, R. (2019). Tax Amnesty Effect On Tax Avoidance And Its
Consequences  On  Firm  Value  (Empirical  Study  On  Companies  In  Indonesia Stock Exchange). Jurnal Dinamika Akuntansi, 11(1) , 34-47.
doi:https://doi.org/10.15294/jda.v11i1.19264
Fitria,  D.,  Abdillah,  A.,  Prasetyono,  H.,  Cahyo,  I.,  &  Burhanudin,  B.  (2019).  The Difference  of  Enterprises  Taxpayers  Compliance  after  Tax  Amnesty. JEJAK, 12(1) , 86-99. doi:https://doi.org/10.15294/jejak.v12i1.16555 Freeman,  R.  E.  (1984). Strategic  Management:  A  Stakeholder  Approach. Boston: Pitman.
Freeman, R., & McVea, J. (2001). A Stakeholder Approach to Strategic Management. Ghozali,  I.,  &  A,  C.  (2007). Teori  Akuntansi. Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Gray, &. l. (1987). Social and Environmental Disclosure and Corporate Characteristic: A Research Note and Extension. Journal of Cusiness Finance and Accounting, Vol. 28, No. 3 , 327-356. Gujarati,  D.  N.  (2013). Dasar-dasar  Ekonometrika,  Edisi  Kelima. Jakarta:  Salemba Empat.
Hantoyo,  S.  S.,  Kertahadi,  &  Handayani,  S.  R.  (2016).  Pengaruh  Penghindaran  Pajak Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  pada  Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 , 1-7.
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  (1976).  Theory  of  The  Firm:  Managerial  Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3 , 305- 360.
Kotler, P., & Lee, N. (2005). Corporate social responsibility: Doing the most good for your company and your cause. New Jersey: John Wiley & Son, Inc. Limanto, C., & Handoko, J. (2022). Kepemilikan Manajerial & Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi Kinerja Lingkungan Dan CSR Terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol 17 No. 1 , 1- 18. http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v17i1.8641
Manurung, V., & Hutabarat, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Mediasi Likuiditas Pada Perusahaan Bumn Yang Terdapat Di Bei Tahun 2017-2019. Going Concern : Jurnal Penelitian Akuntansi, 15(3) , 478- 487. https://doi.org/10.32400/gc.15.3.30275.2020
Milgram,  S.  (1963).  Behavioral  Study  of  Obedience. Journal  of  Abnormal  and  Social Psychology 67 , 371-378.
Monks,  R.  A.,  &  Minow,  N.  (2003). Corporate  Governance  3rd  Edition. Blackwell Publishing.
Mulyana,  Y.,  Mulyati,  S.,  &  Umiyati,  I.  (2020).  Pengaruh  Komisaris  Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal  SIKAP  (Sistem  Informasi,  Keuangan,  Auditing  Dan  Perpajakan),  4(2) , 160. https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.202
Nugraheni, Arfenta Satria, and Dudi Pratomo. 2018. “Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)” 26 (2): 241–53.
N., Y. Y., Resti, Y. M., & Daniati, P. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. Volume 17 No 1 , 1-2.
Nopianti, R., & Suparno. (2020). Pengaruh Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 8(1), 51–61. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2381
Payanti,  N.  M.,  &  Jati,  I.  K.  (2020).  Pengaruh  Pengungkapan  Corporate  Social Responsibility,  Good  Corporate  Governace  dan  Sales  Growth  pada  Tax Avoidance. e-Jurnal Akuntansi , 1066-1083. Rahayu,  S.  K.  (  2010). PERPAJAKAN  INDONESIA:  Konsep  dan  Aspek  Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Salhi,  B.,  Riguen,  R.,  Kachouri,  M.,  &  Jarboui,  A.  (2020).  The  mediating  role  of corporate  social  responsibility  on the  relationship  between  governance and  tax avoidance:  UK  common  law  versus  French  civil  law.  Social  Responsibility Journal, 16(8), 1149–1168. https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2019-0125
Salsabila, A. H., Arieftiara, D., & Widiastuti, N. P. E. (2021).  Intensitas Penghindaran Pajak Pada Perusahaan: Dampak Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance. Jurnal  Informasi,  Perpajakan,  Akuntansi,  Dan  Keuangan  Publik, 16(1) , 65–84. https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6574
Sandra, M. Y., & Anwar, A. S. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Akademi Akuntansi, Vol. 1 No. 11 , 1-10.
Santoso,  M.  R.  (2020).  Penghindaran  Pajak  Penghasilan  Saat  Tax  Amnesty  Kasus: Perusahaan  Manufaktur  Terdaftar  Di  Bei. Jurnal  Manajemen  Bisnis  (JMB) Volume 33 No 1 , 1-7. Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2018). Metode  Penelitian  untuk  Bisnis. Jakarta:  Salemba Empat.
Septianto, N. A., & Dul, M. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran  Pajak  (Tax  Avoidance)  Perusahaan.  Diponegoro  Journal  of Accounting, 9(4), 111–123.
Sunarsih,  U.,  &  Handayani,  P.  (2018).  Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi 12 (2) , 163-185.
Susilawati,  K.  E.,  &  Budiartha,  K.  (2013.).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 ISSN: 2302-8556 , 345-357. Watts,  R.  L.,  &  Zimmerman,  J.  L.  (1986). Positive  Accounting  Theory. New  Jersey: Prentice Hall International Inc.
Wibisono,  Y.  (2007). Membedah  Konsep  &  Aplikasi  CSR  (Corporate  Social Responsibility). Jakarta: PT Gramedia.
Yanti,  Y.  N.,  Resti,  Y.  M.,  &  Daniati,  P.  (2020).  Pengaruh  Corporate  Governance Terhadap Penghindaran Pajak. Volume 17 No 1 , 1-2.
Yuni, N. P., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap  Penghindaran  Pajak  dengan  Ukuran  Perusahaan  Sebagai  Variabel Pemoderasi. e-Jurnal Akuntansi , 128-144.