## Hak Kebebasan Beragama dalam Bingkai Relatifītas Hak Asasi Manusia

## Ikhwan Matondang IAIN Imam Bonjol Padang
Ikhwan_matondang@yahoo.co.id
Abstract: In terms of basic idea, religious freedom rights are absolute and universal. However, in terms of concept and implementation,  there  are  diversity  and  distinctiveness.  The  right  of  religious  freedom  should not  be  restricted  to  the context of the freedom to be, but be limited in the context of the freedom to act
Keyword: religious freedom., disparity, non-derogatbale right, freedom to be, frredom to act
Abstrak: Pada tataran ide dasar, hak kebebasan beragama bersifat mutlak dan universal. Namun pada tataran konsep dan  pelaksanaan,  terdapat  keragaman  dan  kekhasan.  Hak  kebebasan  beragama  tidak  boleh  dibatasi  pada  konteks freedom to be , tapi menjadi terbatas dalam konteks freedom to act .
Katakunci: kebebasan beragama, disparitas, non-derogatable right, freedom to be,  freedom to act

## Pendahuluan
Agama  atau  keyakinan  memiliki kedudukan  dan  fungsi  yang  sangat  vital  bagi kehidupan  manusia.  Agama  atau  keyakinan menjadi  pedoman  dasar  bagi  manusia  dalam menata  hidupnya  sehingga  cita-cita,  sikap, dan  tingkah  lakunya  sangat  dipengaruhi  oleh agama  atau  keyakinan  yang  dianutnya. Kebebasan  memeluk  agama  atau  keyakinan merupakan  hal  yang  prinsipil  dan  mesti dimiliki setiap manusia sehingga hak tersebut harus dilindungi oleh dan untuk siapa pun dan kapan  pun.  Oleh  sebab  itu,  hak  kebebasan beragama  menjadi  hak  universal  yang  diakui dan dihormati oleh setiap bangsa, negara, dan budaya di dunia.
Namun  sesuatu  yang  tidak  dipungkiri pula  bahwa  terdapat  perbedaan-perbedaan dalam memahami, mendefīnisikan, dan menetapkan  pembatasan  dalam  kebebasan beragama tersebut. Disparitas tersebut
menampilkan  sisi  relatifītas  hak  kebebasan beragama  di  samping  sisi  universalitasnya. Tulisan  ini  mencoba  memaparkan  secara singkat  tentang  universalitas  hak  kebebasan beragama  tersebut  dalam  ibngkai  relatifītas pemahaman dan penerapannya.

## Pengertian Hak Asasi Manusia
Kata hak asasi sebenarnya berasal dari bahasa  Arab,  gabungan  dari  dua  kata,  yakni kata  hak  ( ّ قح )  dan  kata  asas  ( ساسأ ).  Asas berarti  dasar  atau  pondasi  sesuatu.  Kata  hak bermakna  ketetapan;  kewajiban;  yakin;  yang patut;  dan  yang  benar. 1 Secara  terminologis, hak berarti suatu kekhususan  yang ditetapkan oleh  syara„  dalam  bentuk  kekuasaan  atau
1 Jalāl  al-Dīn  Muḥammad  ibn  Mukrim  ibn Manẓūr, Lisān al-‘Arab (Kairo: Dār al-Miṣriyyah li al- Ta‟līf wa al-Tarjamah, t.t.), Juz 11, 332-43.
tanggung jawab. 2 Dengan demikian, kata hak tidak  hanya  bermakna  sesuatu  yang  bisa diambil,  tetapi  juga  mengandung  arti  sesuatu yang  harus  diberikan.  Oleh  sebab  itu, sebagian  ahli  memberikan  defīnisi  hak  asasi manusia  mencakup  hak  dan  kewajiban  asasi manusia.
Dari kandungan makna kata-kata yang membentuknya,  hak  asasi  manusia  dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan bersifat  mendasar  dan  pokok  yang  dimiliki manusia dan dibutuhkan untuk mengekspresikan  dirinya  sebagai  manusia seutuhnya  berdasarkan  landasan  hak  yang benar.  Kekuasaan  atau  kewenangan  tersebut terkait  erat  dengan  hakekat,  derajat,  dan martabat  manusia,  dalam  arti  manusia  tidak bisa  menjadi  manusia  yang  sempurna  tanpa memiliki kekuasaan atau kewenangan tersebut.
Istilah  hak  asasi  manusia  sebenarnya adalah istilah khas yang berkembang di dalam ranah  keilmuan  Indonesia.  Di  dunia  Barat, dikenal  istilah human  rights yang  secara harfīah  berarti  hak-hak  manusia,  bukan  hak asasi  manusia.  Di  dalam  khasanah  keilmuan Islam,  yang  ditemukan  juga  istilah ḥuqūq  al- insān ,  hak-hak  manusia,  bukan  hak  asasi manusia.  Pemakaian  istilah  hak  „asasi‟
2 Muṣṭafā  Aḥmad  al-Zarqā‟, Al-Madkhal  al- Fiqhī  al-’Ām:  Al-Fiqh  al-Islāmī  fī  Tsawbih  al-Jadīd (Damsyik: Dār al-Fikr, t.t.), Jilid III,  10.
manusia  dimaksudkan  untuk  menekankan pentingnya fungsi hak-hak tersebut bagi hidup dan  kehidupan  manusia.  Namun  istilah  hak „asasi‟ manusia bisa menimbulkan kerancuan pengertian  karena  dapat  mengindikasikan pembagian  hak  manusia  kepada  hak  yang bersifat mendasar dan hak yang tidak bersifat mendasar.
Para  ahli  memberikan  defīnisi  yang berbeda-beda  tentang  hak  asasi  manusia. Namun  demikian,  ada  yang  dapat  diterima banyak pihak, seperti defīnisi oleh PBB dalam ABC,  Teaching  Human  Rights,  “ Human Rights  could  be  generally  defīned  as  those rights  which  are  inherent  in  our  nature  and without  which  we  can  not  live  as  human being ” 3 (Hak  asasi  manusia  secara  umum dapat  didefīnisikan  sebagai  hak-hak  yang secara  alamiah  telah  melekat  pada  diri manusia  dan  tanpa  hak-hak  tersebut  manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.) Burhanuddin  Lopa  menyetujui  defīnisi  ini, tetapi  menambahkan  kata  „bertanggung jawab‟ pada ujung defīnisi sehingga menjadi: “… sebagai manusia yang bertanggung jawab .”  Penambahan  kata  „bertanggung jawab‟  karena  di  samping  memiliki  hak, manusia juga memiliki tanggung jawab. 4
3 United  Nations, ABC  Teaching  Human Rights ,5.
4 Burhanuddin  Lopa, Al-Qur’ān  dan  Hak  Asasi Manusia (Yogyakarta:  PT  Dana  Bhakti  Prima  Yasa, 1999), cet. ke-2, 1.
Defīnisi  yang  dikemukakan  Lopa sejalan  dengan  makna  kata ḥaqq (hak)  pada bahasa  Arab.  Peraturan  perundang-undangan Indonesia  juga  menganut  keseimbangan  hak dan  tanggung  jawab  (kewajiban)  asasi manusia.  Pasal  1  UU  No.39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  menyebutkan secara  eksplisit  hak  dan  kewajiban  asasi manusia.  Hak  Asasi  Manusia  diartikan sebagai  seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakekat  dan  keberadaan  manusia  sebagai makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi oleh  negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan harkat  dan  martabat  manusia.  Sedangkan kewajiban  dasar  manusia  adalah  seperangkat kewajiban  yang  apabila  tidak  dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegak hak asasi manusia.
Para  ulama  Islam  telah  berupaya memberikan  defīnisi  tentang  hak  asasi manusia. Abū A„lā al-Mawdūdī menyebutkan bahwa  hak  asasi  manusia  adalah  “ Hak-hak pokok  yang  diberikan  Tuhan  kepada  setiap manusia  tanpa  melihat  perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama manusia, di mana hak  tersebut  tidak  dapat  dicabut  oleh  siapa pun  atau  lembaga  apapun.  Semua  manusia memiliki  hak  asasi  semata-mata  karena kemanusiaannya. Kerena hak-hak ini merupakan pemberian Tuhan, maka tidak ada yang  berhak  untuk  mencabutnya  selain
Tuhan.” Dengan demikian, dalam hal ini, hak asasi manusia juga merupakan bagian integral dari  kepercayaan  Islam.  Semua  Muslim  dan penguasa Muslim harus menerima, mengakui, dan melaksanakannya. 5
Pada pandangan yang bersifat teosentris,  seperti  diwakili  al-Mawdūdī,  hak asasi  manusia  adalah  pemberian  Tuhan kepada manusia sebagai khalifahNya di muka bumi.  Dengan  berbekal  hak  asasi  tersebut, manusia  diperintahkan  untuk  melakukan aktifītas ibadah dan memakmurkan kehidupan di  bumi.  Sedangkan  dalam  pandangan antroposentris, seperti  yang dianut oleh dunia Barat  pada  umumnya,  hak  asasi  sudah melekat  secara  alamiah  sejak  keberadaan manusia.  Kemudian  hak  asasi  manusia dikuatkan  dan  dilegitimasi  oleh  peraturan- peraturan  yang  dibentuk  oleh  badan-badan yang  berwenang.  Hak-hak  asasi  tersebut mengabdi kepada kepentingan manusia berdasarkan  ukuran-ukuran  dan  nilai-nilai yang diciptakan oleh manusia sendiri.
Perbedaan  persepsi  dan  visi  tentang manusia  merupakan  salah  satu  sebab  yang memicu konflik pemikiran antara dunia Barat dan  Timur  (Islam.)  Hak  asasi  manusia  yang berkembang  di  Barat  menempatkan  manusia pada setting yang  terpisah  dari  Tuhan
5 Abū  A„lā  al-Mawdūdī,  “ Human  Rights,  the West and Islam ,” dalam Tahir Mahmood (ed.), Human Rights  in  Islamic  Law (New  Delhi:  Institute  of Objective Studies, 1993), 2-4.
( devided  God. )  Dengan  demikian,  corak sekularisme  sebagai  salah  satu  produk  utama kebudayaan Barat sangat mewarnai pemikiran dan implementasi hak asasi manusia di Barat. Sementara  menurut  pandangan  umum  dunia Timur  dan  Islam,  hak  asasi  manusia merupakan  anugerah  Tuhan  dan  setiap individu  harus  bertanggung  jawab  kepada Tuhan.  Hal  ini  mewarnai  pemikiran  dan implementasi  hak  asasi  manusia  di  dunia Islam dan Timur pada umumnya.
Defīnisi hak asasi manusia di Indonesia  yang termuat  pada  pasal  1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 lebih dekat  kepada  pandangan  yang  bercorak teologis.  Hal  ini  sejalan  dengan  landasan ideologis  dan  falsafī  bangsa  Indonesia, Pancasila,  yang  mencantumkan  Ketuhan Yang Maha Esa pada sila pertama.

## Kebebasan  Beragama  sebagai  Hak  Asasi Manusia
Kebebasan beragama merupakan salah satu  hak  utama  dalam  konsep  hak  asasi manusia.  Pelbagai  dokumen  dan  peraturan perundang-undangan memuat ketentuan tentang  kebebasan  beragama  sebagai  salah satu  hak  mendasar  bagi  kehidupan  manusia. Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM)  Tahun  1948  mengatur  masalah hak  kebebasan  beragama  pada  pasal  18  yang berbunyi:  “ Setiap  orang  berhak  untuk  bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini meliputi  kebebasan  berganti  agama  atau
kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan  agama  atau  kepercayaannya dalam  bentuk  beribadat  dan  menepatinya, baik sendiri maupun dilakukan bersama-sama dengan  orang  lain,  baik  di  tempat  umum maupun  tersendiri .”  Terlihat  jelas  hak kebebasan beragama di sini meliputi memilih, menganut, mengganti, menaati, dan menjalankan suatu agama atau kepercayaan.
Hak  kebebasan  beragama  juga  diatur dalam Konstitusi Negara R.I.
Pasal  28E  ayat  (1)  UUD  1945  menyebutkan: “ Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya,  serta  berhak  kembali .” Pasal  28E  ayat  (2)  menyebutkan:  “ Setiap orang atas  kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya .”  Pasal  28I  ayat  (1) menyebutkan:  “ Hak  untuk  hidup,  hak  untuk tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran  dan hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di  hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat dikurangi  dalam  keadaan  apapun .”  Pasal  29 ayat  (2)  menyebutkan:  “ Negara  menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu .”
Di  samping  pada  pasal-pasal  UUD 1945  di  atas,  hak  kebebasan  beragama  juga diatur  di  dalam  pasal  22  UU  No.  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Pasal  22 ayat  (1)  menyatakan:  “ Setiap  orang  bebas memeluk  agamanya  masing-masing  dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya  itu .”  Pasal  22  ayat  (2) menyatakan:  “ Negara  menjamin  kemerdekan setiap  orang  memeluk  agamanya  masing- masing  dan  beribadat  menurut  agama  dan kepercayaannya itu .” Pasal-pasal dari berbagai  aturan  yang  dikemukakan  tersebut menjelaskan bahwa hak  beragama  diakui dan dihormati oleh peraturan perundang-undangan Indonesia  dan  cakupannya  meliputi  hak kebebasan  meyakini  agama  dan  kepercayaan serta menjalankan agama dan kepercayaannya tersebut.
Hak  asasi  manusia,  termasuk  hak kebebasan  beragama  dengan  segala  hak turunannya,  harus  benar-benar  dihormati, dilindungi,  dan  ditegakkan,  dan  untuk  itu pemerintah,  aparatur  negara,  dan  pejabat publik  lainnya  memunyai  kewajiban  dan tanggung menjamin terselenggara penghornatan,  perlindungan,  dan  penegakan hak  asasi  manusia.  Pasal  2  UU  No.39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa  Negara  Republik  Indonesia  mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan  dasar  manusia  sebagai  hak  yang
secara  kodrati  melekat  pada  dan  tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi,  dihormati,  dan  ditegakkan  demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan,  kebahagiaan,  dan  kecerdasan serta keadilan.
Hak  kebebasan  beragama  diakui  dan dilindungi  oleh  ajaran  agama-agama.  Di dalam  ajaran  Katolik  Roma,  Konsili  Vatikan menyatakan  bahwa  pribadi  manusia  berhak atas  kebebasan  beragama.  Kebebasan  itu berarti  bahwa  semua  orang  harus  kebal terhadap  paksaan  dari  pihak  orang-orang  per orangan  maupun  kelompok-kelompok  sosial atau  kuasa  manusiawi  mana  pun  juga, sedemikian rupa, sehingga dalam hal keagamaan  tak  seorang  pun  boleh  dipaksa untuk  bertindak  melawan  suara  hatinya  atau dihalang-halangi  untuk  dalam  batas-batas yang  wajar  bertindak  menurut  suara  hatinya, baik  sebagai  per  orangan  maupun  di  muka umum,  baik  sendiri  maupun  bersama  dengan orang-orang lain. Selain itu Konsili menyatakan bahwa hak menyatakan kebebasan  beragama  sungguh  didasarkan pada  martabat  pribadi  manusia,  sebagaimana dikenal  berkat  sabda  Allah  yang  diwahyukan dan dengan akal-budi. 6 Dengan demikian hak
6 YOHANES  XXIII,  Ensiklik  Pacem  in  terris, 11  April  1963:  AAS  55  (1963),  260-1;  PIUS  XII, Amanat radio, 24 Desember 1942: AAS 35 (1943), 19; PIUS  XI,  Ensiklik  Mit  brennender  Sorge,  14  Maret 1937:  AAS  29  (1937),  160;  LEO  XIII,  Ensiklik
pribadi  manusia  atas  kebebasan  beragama harus  diakui  dalam  tata  hukum  masyarakat sedemikian rupa, sehingga menjadi hak sipil.
Di dalam ajaran Islam, hak kebebasan beragama  mendapat  tempat  yang  penting dan terhormat.  Berbagai  ayat  al-Qur‟ān  dan  al- Sunnah  menjadi  dasar  yang  kokoh  bagi  hak kebebasan  beragama  ini  sebagaimana  dalam Q.s. al-Baqarah/2: 256
ِّيَغْنا ٍَِي ُدْشُّسنا ٍََّيَبَح ْدَق ٍِيِّدنا يِف َِاَسْكِإَلا َكَسًَْخْسا ِدَقَف ِ َّللَّبِب  ٍِْيْؤُي َو ِثىُغبَّطنبِب  ْسُفْكَي  ًٍََْف
ًَِس ُ َّللَّا َو بَهَن َوبَصِفَْا َلا ىَقْث ُىْنا ِة َو ْسُعْنبِب ٌىيِهَع ٌعي
Tidak  ada  paksaan  untuk  (memasuki) agama  (Islam);  sesungguhnya  telah jelas  jalan  yang  benar  daripada  jalan yang  sesat.  Karena  itu  barangsiapa yang  ingkar  kepada  thaghut  dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya  ia  telah  berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak  akan  putus.  Dan  Allah  Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .
Di dalam ayat ini, terkandung ketentuan  tentang    penghormatan  terhadap hak  dan  kebebasan  setiap  orang  untuk memeluk  suatu  agama  atau  keyakinan.  Tidak seorang  pun  berhak  memaksa  orang  lain untuk  memeluk  suatu  agama  atau  keyakinan, meskipun  secara  obyektif  ataupun  subyektif agama  yang  dianut  dan  diajarkannya  adalah agama yang paling benar dan sempurna. Allah memang  telah  menegaskan  bahwa  Islam adalah agama yang sempurna dan diridaiNya.
Libertas  praestantissnum,  20  Juni  1888:  Acta  Leonis XIII  8,  1888,  237-8.  Dimuat  antara  lain  di: http://www.ekaristi.org/vat_ii/Pernyataan_ttg_ Kebebasan_Beragama.php
Dan  Islam  juga  menyuruh  umatnya  agar mendakwahi  manusia  yakin  kepada  ajaran Islam  dan  mengamalkannya  secara  baik  dan komprehensif.  Meskipun  demikian,  tidak berarti  ada  hak  untuk  memaksakan  ajaran Islam kepada seseorang. Islam harus disebarkan  melalui  cara-cara  yang  baik, damai,  persuasif,  dan  bijaksana.  Islam menerima  dengan  tangan  terbuka  siapa  saja yang menerima dakwah Islam serta memberikan  penghargaan  dan  janji  kebaikan kepada orang yang memenuhi seruan dakwah Islam tersebut. Namun Islam juga menghormati  hak  setiap  orang  yang  menolak seruan  Islam  dan  memilih  jalan  hidup  yang lain.  Prinsip  ini  dipertegas  oleh  fīrman  Allah dalam Q.s. al-Kahf/18: 29,
ٍِْيْؤُيْهَف َءبَش  ًٍََْف ْىُكِّبَز  ٍِْي ُّقَحْنا ِمُق َو .... ْسُفْكَيْهَف َءبَش  ٍَْي َو
Dan katakanlah, “Kebenaran  itu
datang dari Tuhanmu, maka barangsiapa  yang  ingin  (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafīr) biarlah ia kafīr….”
Selanjutnya Islam memberikan kebebasan  kepada  setiap  orang  beragama untuk  mengekspresikan  keberagamaannya dalam bentuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, termasuk ibadah, tanpa harus takut  terhadap  gangguan  dan  halangan  dari pihak  manapun.  Adalah  mustahil  dan  tidak bermakna  eksistensi  kebebasan  menganut agama  tanpa  disertai  kebebasan  yang  sama untuk  menjalankan  kehidupan  beragama. Untuk  itu,  Islam  menjamin  kebebasan
manusia  untuk  meyakini  dan  menyembah Tuhan  manapun  dan  beribadah  sebagai konsekuensi  dari  keyakinannya  tersebut sebagaimana  ditegaskan  di  dalam  Q.s.  al- Kāfīrūn/109: 1-6
ٌَوُدُبْعَح بَي ُدُبْعَأ َلا ٌوُسِفبَكْنا بَهُّيَأبَي ْمُق َلا َو
َأ ُدُبْعَأ بَي ٌَوُدِببَع ْىُخَْ
ْىُحْدَبَع بَي ٌدِببَع بَََأ َلا َو
ََْأ اَلاو
َيِن َو ْىُكُُيِد ْىُكَن ُدُبْعَأ بَي ٌَوُدِببَع ْىُخ
ٍِيِد
Katakanlah,  “Hai  orang-orang  yang kafīr,  aku  tidak  akan  menyembah  apa yang  kamu  sembah,  dan  kamu  bukan penyembah  Tuhan  yang  aku  sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah  apa  yang  kamu  sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah  Tuhan  yang  aku  sembah. Untukmulah agamamu, dan
untukkulah agamaku.”
Hak untuk menganut suatu agama juga menimbulkan hak penghormatan dan perlindungan terhadap simbol-simbol keagamaan. Setiap agama memiliki unsur dan simbol keagamaan yang sangat disucikan dan dimuliakan,  seperti  Tuhan,  nabi,  tempat ibadah,  ritual  ibadah,  dan  lainnya.  Hak  untuk beragama  dan  berkeyakinan  tidak  dapat terwujud  dengan  baik  dan  sempurna  tanpa penghormatan  dan  perlindungan  terhadap berbagai  unsur  atau  simbol  keagamaan tersebut.  Dalam  rangka  penghormatan  dan perlindungan  terhadap  unsur  atau  simbol keagamaan tersebut, Islam tidak membolehkan memaki atau menghina sembahan  umat  agama  lainnya,  sekalipun sembahan  tersebut  dipandang  sebagai  simbol kejahiliyahan dan kemusyrikan dalam
perspektif  ajaran  Islam.  Tidak  ada  seorang pun umat beragama lain  yang rela unsur atau simbol  agamanya  dihina  sebagaimana  umat Islam  juga  tidak  rela  unsur  dan  simbol agamanya  dihina.  Q.s.  al-An„ām/6:  108 menyatakan
ِ َّللَّا  ٌِوُد  ٍِْي ٌَىُعْدَي ٍَيِرَّنا اىُّبُسَح َلا َو ٍتَّيُأ ِّمُكِن بََُّّيَش  َكِنَرَك  ٍىْهِع  ِسْيَغِب ا ًوْدَع َ َّللَّا اىُّبُسَيَف اىَُبَك بًَِب ْىُهُئِّبَُُيَف ْىُهُع ِج ْسَي ْىِهِّبَز ىَنِإ َّىُث ْىُهَهًََع
ٌَىُهًَْعَي
Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah  selain  Allah,  karena  mereka nanti  akan  memaki  Allah  dengan melampaui  batas  tanpa  pengetahuan. Demikianlah  Kami  jadikan  setiap umat  menganggap  baik  pekerjaan mereka.  Kemudian  kepada  Tuhan merekalah  tempat  kembali,  lalu  Dia memberitakan  kepada  mereka  apa yang dahulu mereka kerjakan.
Atas  dasar  kesadaran  demikian  dapat dipahami  kenapa  umat  Islam  melakukan protes  dan  perlawanan  keras  terhadap berbagai  bentuk  penodaan  terhadap  simbol- simbol  keislaman,  seperti  pada  kasus  Salman Rushdie  dan  Kartun  Nabi  Muḥammad.  Pada bulan  September  1988,  Salman  Rushdie, seorang novelis Muslim India yang kemudian menjadi  warga  negara  Inggris,  menulis  novel berjudul Satanic Verses . Pada berbagai bagian novelnya,  Rushdie  membuat  penisbatan- penisbatan  yang  menghina  Nabi  Muḥammad, istri-istri Nabi, dan para sahabat utama. Novel itu  langsung  mendapat  reaksi  keras  umat Islam di berbagai belahan dunia. Ribuan umat Islam berunjuk rasa, membakar dan menuntut larangan  terhadap  novel  tersebut.  Bahkan
Khomeini  (1902-1989),  pemimpin  besar revolusi  Islam  Iran,  mengeluarkan  fatwa hukuman mati kepada Salman Rushdie terkait penerbitan novel Satanic Verses tersebut. 7 Hal yang sama juga terjadi pada akhir tahun 2005 ketika harian Denmark Jyllands-Posten ,  yang kemudian  diikuti  beberapa  media  massa lainnya, memuat 12 buah kartun tentang Nabi Muḥammad  dalam  gambaran  negatif  dan menghina.  Pemuatan  kartun  tersebut  lansung memantik  reaksi  keras  umat  Islam  yang diwujudkan  dalam  bentuk  demonstrasi  besar- besaran,  boikot  produk  Denmark,  pemutusan hubungan diplomatik, dan sebagainya. 8
Reaksi  keras  umat  Islam  dalam  dua  kasus tersebut  disebabkan  ketersinggungan  dan kekecewaan  yang  mendalam  ketika  simbol- simbol  keagamaan,  yang  merupakan  bagian
7 Fatwa  hukuman  mati  Khomeini  terhadap Salman  Rushdie  sempat  menimbulkan  polemik  luas. Dari  satu  sudut  pandang,  fatwa  tersebut  memiliki legitimasi  dan  argumentasi  mengingat  beberapa  hal. Pertama ,  telah  terjadi  penodaan  dan  pelecehan terhadap  agama  (simbol-simbol  keagamaan)  yang merupakan  bagian  penting  dari  hak  asasi  manusia. Kedua ,  penodaan  Rushdie  terhadap  Nabi  dan  simbol fundamental  agama  Islam  lainnya  dapat  dikategorikan sebagai  tindakan  murtad  yang  disertai  pengkhianatan. Perbuatan  tersebut,  menurut  sebagian  ulama,  dapat dijatuhi  hukuman  mati.  Dasar  hukum  yang  dipakai adalah  Ḥadīts  riwayat  al-Bukhārī,  al-Tirmīdzī,  Ibn Mājjah, dan Aḥmad: “ man  baddala  dīnahu  faqtulūhu ” (Barangsiapa  menukar  agamanya,  maka  bunuhlah.) Tentang  hukuman  murtad,  lebih  lanjut  dibahas  pada perlindungan hukum hak keagamaan.
8 Lih.  antara  lain  “Jyllands-Posten  dikabarkan Minta  Maaf,” Indopos (Jakarta),  31  Januari  2006; “Sekjen PBB: Terimalah Maafnya,” Indopos (Jakarta), 5  Februari  2006,  dan  “Kemarahan  Dunia,  Publikasi Terus,” Indopos (Jakarta), 14 Februari 2006.
integral  dari  hak  asasi  manusia,  dihina  dan dilecehkan.
Aturan  tentang  kebebasan  beragama juga  terdapat  dalam  dokumen-dokumen  hak asasi manusia yang dihasilkan oleh komunitas umat  Islam.  Di  dalam  Piagam  Madinah,  hak kebebasan  beragama  dijamin  sebagaimana termaktub  di  dalam  pasal  25-35  (edited). Deklarasi  Universal  Islam  tentang  Hak  Asasi Manusia  oleh  Dewan  Islam  Eropa  (The Islamic  Council  of  Europe),  yang  telah diterima  ( adopted ,  disahkan)  pada  tanggal  19 September  1981,  juga  mengatur  tentang kebebasan  beragama.  Sementara  Deklarasi Hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam  (The  Cairo Declaration  on  Human  Rights  in  Islam) diproklamirkan  di  Kairo  Mesir,  5  Agustus 1990  M/14  Muharram  1411  H  hasil pertemuan negara-negara Organisasi Konferensi Islam memuat larangan
pemaksaan  dan  eksploitasi  kemiskinan  untuk mengubah  agama  dan  keyakinan  seseorang (Pasal 10.)
Dari  bukti  dan  keterangan  yang dikemukakan  di  atas,  jelaslah  bahwa  hak kebebasan  beragama  merupakan  bagian  dari hak asasi manusia yang diakui, dihormati, dan dilindungi  oleh  agama-agama,  norma-norma internasional,  dan  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan sisi universalitas dari nilai kebebasan beragama  sehingga  semua  norma  dalam berbagai tingkatan mengaturnya secara baik.
Pembatasan Kebebasan Beragama
Meskipun semua dokumen dan peraturan  perundangan-undangan  tentang  hak telah sepakat terhadap pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak kebebasan beragama, namun terdapat perdebatan  dan  perbedaan  pendapat  dalam penerapan  hak  tersebut,  terutama  ketika berbenturan dengan hak dan atau kemaslahatan  umum  dan  orang  lain.  Problem ini  bisa  disederhanakan  dengan  pertanyaan apakah kebebasan beragama memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan penafsiran  sedemikian  rupa  terhadap  ajaran agama  yang  dianutnya  meskipun  penafsiran itu  dinilai  bertentangan  dengan  fundamental ajaran  agama  atau mainstreem yang  ada.
Pertanyaan  lain  yang  bisa  diajukan  adalah apakah  kebebasan  beragama  juga  mencakup kebebasan  untuk  meninggalkan  keyakinan terhadap  suatu  agama  atau  kepercayaan  dan berganti  dengan  keyakinan  kepada  agama atau kepercayaan lainnya.
Pertanyaan-pertanyaan di atas ternyata mendapatkan  respon  yang  berbeda-berbeda bahkan  bertentangan  antara  satu  dengan lainnya.  Ini  menunjukkan  sisi  lain  dari  hak asasi  manusia,  yakni  sisi  relatifītasnya  di samping  sisi  universalitas  seperti  yang  sudah dijelaskan  sebelumnya.  Contoh  konkrit  dari hal  ini  terlihat  pada  masalah  isu  penodaan agama  sebagaimana  diatur  di  dalam  Undang- Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama.
Materi pokok pada undang-undang ini adalah larangan  kepada  setiap  orang  dengan  sengaja di  muka  umum  menceritakan,  menganjurkan, atau  mengusahakan  dukungan  umum,  untuk melakukan  penafsiran  tentang  sesuatu  agama yang  dianut  di  Indonesia  atau  melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai  kegiatan-kegiatan  keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang  dari  pokok-pokok  ajaran  agama itu.  Barang  siapa  melanggar  ketentuan tersebut  diberi  perintah  dan  peringatan  keras untuk  menghentikan  perbuatannya  itu  di dalam  suatu  keputusan  bersama  Menteri Agama,  Menteri/Jaksa  Agung  dan  Menteri Dalam  Negeri.  Apabila  pelanggaran  tersebut dilakukan  oleh  organisasi  atau  sesuatu  aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia  dapat  membubarkan  organisasi  itu dan  menyatakan  organisasi  atau  aliran tersebut  sebagai  organisasi/aliran  terlarang, satu  dan  lain  setelah  Presiden  mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa  Agung  dan  Menteri  Dalam Negeri.  Apabila  setelah  dilakukan  tindakan sanksi  tahap  pertama,  orang,  penganut, anggota dan/atau pengurus organisasi bersangkutan  dari  aliran  itu  masih  terus melanggar,  maka  dipidana  dengan  pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
Sebagian  pejuang  hak  asasi  manusia memandang  materi  undang-undang  tentang penodaan agama tersebut bertentangan dengan  hak  kebebasan  beragama.  Padahal
kebebasan  beragama  bagian  dari  hak  asasi manusia  yang  mesti  diakui,  dihormati,  dan dilindungi  sebagaimana  amanat  Undang- Undang  Dasar  1945.  Oleh  karena  itu, diajukan  permohonan  pembatalan  undang- undang  ini  ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK) dengan  alasan  bertentangan  dengan  UUD 1945.  Di  antara  pihak  yang  mengajukan permohonan  tersebut  adalah  pribadi  dan lembaga  yang  dikenal  memiliki  kepedulian tinggi  terhadap  isu-isu  hak  asasi  manusia, seperti  Imparsial,  Elsam,  PBHI,  YLBHI, Abdurrahman Wahid, dan lain-lain. 9
Sementara  itu,  sebagian  besar  organisasi keagamaan  dan  per  orangan  yang  juga pejuang hak asasi manusia justru berpandangan  UU  No.1/PNPS/1965  tidak bertentangan dengan hak kebebasan beragama dan  subtansi  undang-undang  tersebut  penting dipertahankan  justru  untuk  menjaga  kesucian agama dan keharmonisan kehidupan beragama.  Jika penafsiran  ajaran  agama  yang melenceng  jauh  ditolerir,  maka  akan  terjadi kekaburan,  kekacauan,  dan  kehancuran  suatu ajaran  agama.  Padahal  menjaga  ajaran agama dan  kehidupan  beragama  yang  harmonis merupakan  bagian  penting  dari  jaminan terhadap  perwujudan  hak-hak  keagamaan pribadi  dan  masyarakat.  Di  antara  yang
9 http://anbti.org/2010/02/mengapa-uu-no-1- pnps-tahun-1965-dimintakan-pembatalan/
berpandangan  pentingnya  memertahankan Undang-Undang No.1/PNPS/1965 adalah MUI,  PHDI,  MATAKIN,  PB  NU,  dan Muḥammadiyah.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  dalam masalah  isu  kebebasan  berganti  agama.  Di dalam  Pasal  18  Deklarasi  Universal  Hak Asasi  Manusia  (DUHAM)  Tahun  1948, secara  tegas  diatur  hak  untuk  berganti  agama karena  agama  adalah  suatu  keyakinan  yang jika sudah beralih tidak bisa dipaksakan tetap seperti semula. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk tetap menganut agama atau kepercayaan  lamanya  sementara  ia  sendiri tidak  meyakininya  dan  telah  memiliki keyakinan  yang  baru.  Pemaksaan  seperti  itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.  Sementara  itu,  sumber  aturan  hak asasi manusia lainnya, terutama yang berdasarkan  kepada  agama-agama  umumnya menentang hak berganti agama. Setiap agama secara  subyektif  hanya  mengakui  kebenaran ajarannya  sehingga  berganti  agama  identik dengan  keluar  dari  kebenaran  dan  itu merupakan  suatu  yang  mesti  dihindari  demi keselamatan hidup dunia dan akhirat.
Salah  satu  agama  yang  memiliki ajaran tentang larangan berganti agama adalah Islam.  Hukum  Islam  memandang  pindah agama  sebagai  suatu  tindak  pidana  yang menodai agama sehingga pelaku
murtad/riddah dapat dijatuhi hukuman pidana tertentu  sebagaimana  bunyi  teks  beberapa Ḥadīts,  seperti  “ man baddala dīnahu
faqtulūhu ” (barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.) Larangan dan kriminalisasi  perpindahan  agama  tersebut, secara eksplisit, bertentangan dengan ketentuan  pasal  18  Deklarasi  Universal  Hak Asasi  Manusia  PBB  yang  mengatur  bahwa setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  pikiran, keinsafan  batin  dan  agama  yang  di  dalamnya termasuk  kebebasan  berganti  agama  atau kepercayaan.
Mayoritas ulama Islam sepakat bahwa sanksi  pidana  pokok  bagi  pelaku riddah adalah  hukuman  mati,  baik  laki-laki  maupun perempuan.  Sedangkan  menurut  Imam  Abū Ḥanīfah, jika wanita yang murtad hukumannya  bukan  dibunuh,  melainkan dipenjara  atau  hukuman  lainnya.  Di  samping itu, dapat pula diterapkan hukuman tambahan, seperti  putus  hubungan  perkawinan  dengan pasangan yang beragama Islam secara fasakh , terhalang mewarisi harta warisan dari pewaris Muslim,  dan  gugur  hak  sebagai  wali  bagi anak-anaknya. 10
Hukuman  pokok  berupa  hukuman mati  bagi  pelaku riddah didasarkan  kepada antara lain Ḥadīts berikut.
بََُثَّدَح ِمْضَفْنا ٍُْب ُدًََّحُي ٌِبًَْعُُّنا ىُبَأ بََُثَّدَح ٌّيِهَع َيِحُأ َلبَق َتَي ِسْكِع  ٍَْع  َةىُّيَأ  ٍَْع ٍدْيَش ٍُْب ُدبًََّح ٍَْبا  َكِنَذ َغَهَبَف ْىُهَقَسْحَأَف ٍتَقِدبَََصِب َُُّْع ُ َّللَّا ي ِضَز
10 Aḥmad  Fatḥī  Bahnasī, Al-Mas’ūliyyah  al- Jinā’iyyah  fī  al-Fiqh  al-Islāmī:  Dirāsah  Fiqhiyyah Muqāranah (Beirut: Dār al-Syurūq, 1404 H./1984 M.), 115-28; al-Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah , (Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H./1983 M.), cet. ke-4, Jilid II, 386.
ِ َّللَّا ِلىُسَز ِيْهَُِن ْىُهْق ِسْحُأ ْىَن بَََأ ُجُُْك  ْىَن َلبَقَف  ٍضبَّبَع َلا َىَّهَس َو ِّْيَهَع  َّللَّا ىَّهَص ْىُهُخْهَخَقَن َو ِ َّللَّا ِةاَرَعِب اىُبِّرَعُح َُُّيِد َلَّدَب  ٍَْي َىَّهَس َو ِّْيَهَع  َّللَّا ىَّهَص ِ َّللَّا ِلىُسَز ِل ْىَقِن ُِىُهُخْقبَف
Ḥadīts  dari  Abū  Nu„mān  Muḥammad ibn  al-Faḍl  dari  Ḥammād  ibn  Zayd dari  Ayyūb  dari  „Ikrimah  yang menyatakan  bahwa  „Alī  menyerang kaum  zindiq  dan  membakar  mereka. Peristiwa  tersebut  diketahui  oleh  Ibn „Abbās, lalu dia berkata (kepada „Alī), “Jika  seandainya  anda  adalah  saya, saya  tidak  akan  membakar  mereka karena hal itu dilarang oleh Rasulullah dengan  sabdanya:  „Janganlah  kamu mengadzab dengan adzab Allah.‟” Ibn „Abbās  selanjutnya  berkata,  “Saya pasti  akan  membunuh  mereka  karena Rasulullah telah bersabda, „Barangsiapa yang menukar agamanya,  maka  bunuhlah  dia!‟”
(Ḥ.R.  al-Bukhārī,  al-Tirmīdzī,  Abū Dāwud,  Ibn  Mājjah,  Aḥmad,  dan  Ibn Ḥibbān  menurut  redaksi  riwayat  al- Bukhārī.) 11
Ḥadīts  ini  secara  jelas  menerangkan hukuman  mati  sebagai  hukuman  terhadap pelaku  murtad.  Penerapan  hukuman  pokok tidak  bisa  dilakukan  sembarangan,  tetapi mesti  melalui  mekanisme  dan  prosedur tertentu. Menurut kesepakatan ulama, sebelum  hukuman  mati  sebagai  hukuman pokok  dijatuhkan,  pelaku riddah terlebih dahulu diajak dan diberi kesempatan bertobat. Jika  yang  bersangkutan  mau  bertobat, hukuman  pokok  gugur  dan  dapat  diganti dengan  hukuman ta‘zīr ,  seperti  penjara,
11 Muḥammad  ibn  Ismā„īl  Abū  „Abdillāh  al- Bukhārī, Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī (Beirut:  Dār  Ibn  Katsîr, 1408/1987), Juz VI, cet. ke-3, 2537
celaan,  dan  lain-lain.  Apabila  ia  menolak bertobat,  baru  dapat  dijatuhkan  hukuman mati.  Penggantian  hukuman  pokok  dengan hukuman  pengganti  dapat  juga  dilakukan pada  kasus  yang  mengandung  ketidakjelasan hukum ( syubhat ), seperti kasus murtad wanita atau anak-anak. 12
Walaupun bentuk sanksi hukum riddah di atas disepakati banyak ulama, tetapi mereka masih berbeda pendapat tentang status hukuman  tersebut  sebagai  sunnah  Nabi  dan persyaratan penerapannya. „Umar ibn Khaṭṭāb menyatakan  Ḥadīts  “ man  baddala  dīnahu ” yang menjadi  dasar penerapan hukuman mati lebih  tepat  dikategorikan  sebagai  keputusan Nabi  dalam  kedudukan  beliau  sebagai  kepala negara,  bukan  fatwa  atau  syari„at  yang  harus diikuti  umat  Islam  dalam  segala  waktu, tempat,  dan  keadaan.  Hukuman  mati  boleh saja  diganti  dengan  hukuman  penjara  sampai pelaku  murtad  bertobat  dan  menyadari kesalahannya.  Ibrāhīm  al-Nakha‟ī  dan  al- Tsawrī termasuk ulama besar yang mengikuti pendapat „Umar tersebut. 13
Yusuf al-Qaraḍawī mengomentari perbedaan pendapat tersebut dengan menjelaskan  dua  macam  keadaan  orang
12 „Abd  al-Qadīr  „Awdah, Al-Tasyrî‘  al-Jinā’ī al-Islāmī:  Muqāranah  bi  al-Qanūn  al-Waḍ‘ī (Beirut: Mu‟assasah al-Risālah, 1992), Juz II, 728.
13 Yūsuf  al-Qaraḍawī, Jarīmah  al-Riddah  wa ‘Uqūbah  al-Murtadd  fī  Ḍaw‘al-Qur’ān  wa al-Sunnah , terj.  Irfan  Salim  dan  Abdul  Hayyie  al-Katani  (Jakarta: Gema Insani, 1998), 56.
murtad. Pertama ,  perbuatan  murtad  yang disertai  pengkhianatan,  desersi,  mengacau umat  Islam,  berpihak  kepada  musuh,  dan mengajak  orang  lain  murtad.  Perbuatan seperti  itu  sangat  membahayakan  aqidah, identitas, dan keamanan  umat  Islam sehingga pantas  jika  pelakunya  mendapatkan  hukuman berat,  yakni hukuman mati. Kedua , perbuatan murtad  yang  dilakukan  secara  diam-diam, tidak  disertai  pengkhianatan  dan  ajakan kepada  orang  lain  untuk  murtad.  Murtad dalam bentuk ini tidak terlalu membahayakan agama  dan  umat  Islam  sehingga  pelakunya cukup  diberi  hukuman ta‘zīr atau  penjara seperti  pendapat  „Umar  ibn  Khaṭṭāb,  al- Nakhā‟ī,  dan  al-Tsawrī. 14 Maḥmūd  Syalṭūṭ juga  memiliki  pendapat  yang  kurang  lebih sama.  Menurut  Syalṭūṭ,  perbuatan  murtad tidak  mesti  dibalas  dengan  hukuman  mati. Hukuman mati baru diterapkan jika ditemukan unsur penyerangan dan permusuhan kepada umat Islam dan dipandang  perlu  untuk  mencegah  fitnah kepada  agama  dan  negara.  Jika  unsur-unsur tersebut  tidak  ditemukan,  dapat  dijatuhkan hukuman  lain. 15 Dengan  demikian,  jika dipahami secara mendalam larangan
14 Yūsuf  al-Qaraḍawī, Fiqh  Prioritas:  Sebuah Kajian Baru berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah (Fī Fiqh  al-Awlawiyyāt:  Dirāsah  Jadīdah  fī  Ḍaw„  al- Qur‟ān  wa  al-Sunnah),  terj.  Bahruddin  F.  (Jakarta: Robbani Press, 1423 H./2002 M.), cet. ke-3, 188-190.
15 Maḥmūd  Syalṭūṭ, Islām  ‘Aqīdah  wa  Syarī‘ah (Kairo:  Dār  al-Qalam,  1996),  cet.  ke-3,  286;  Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah , Jilid II, 381-93.
perpindahan  agama di  dalam  Islam,  termasuk aspek  historisnya,  dapat  diketahui  bahwa larangan riddah bukan  untuk  membatasi kebebasan beragama, melainkan untuk mengantisipasi tindakan penodaan agama dan pengkhianatan  melalui  celah  perpindahan agama. 16
Perbedaan  pendapat  yang  terjadi dalam menanggapi isu-isu seputar implementasi  hak  kebebasan  beragama  tidak terlepas pemahaman dan penafsiran  terhadap ketentuan-ketentuan yang ada. Beberapa pasal pada  peraturan  perundang-undangan  tentang hak asasi manusia memang bisa diberi makna yang berbeda satu sama lain. Ada pasal-pasal yang  menunjukkan  bahwa  hak  asasi  manusia bersifat  mutlak  dan  harus  dihormati  dalam keadaan  apapun  dan  di  mana  pun.  Sementara itu,  pada  pasal-pasal  yang  lain  terdapat ketentuan  yang  meniscayakan  pembatasan hak  asasi  manusia  untuk  tujuan  menghormati hak asasi manusia itu sendiri.
Di dalam Pasal 30 Deklarasi Universal Hak  Asasi  Manusia  1948  disebutkan:  “Tidak satu pun dalam deklarasi ini boleh ditafsirkan sebagai pemberian hak kepada sesuatu negara, golongan,  ataupun  perorangan  yang  ikut campur dalam kegiatan apapun yang
16 Lih.  Memorandum  Kerajaan  Saudi  Arabia tentang  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  dalam Islam  serta  Pelaksanaanya  di  Arab  Saudi  di  dalam  A. Rahman  Zainuddin, Hak-Hak  Asasi  Manusia  dalam Islam (Jakarta: Media Dakwah, 1979), 49-50.
bertujuan  merusak  hak  dan  kebebasan  yang tercantum  di  dalam  deklarasi  ini.”  Ketentuan ini  dapat  dipahami  bahwa  hak  kebebasan, termasuk  kebebasan  beragama,  yang  diatur dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  1948  bersifat  mutlak,  tidak  terbatas. Di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal 28I  ayat  (1)  disebutkan:  “Hak  untuk  hidup, hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan pikiran  dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum,  dan  hak untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Ketentuan  ini  juga  menunjukkan  kemutlakan hak  asasi  manusia  sehingga  harus  dihormati dan  dilindungi  dalam  keadaan  bagaimanapun dan tanpa pembatasan apapun.
Namun  di  samping  aturan  yang bersifat mutlak tersebut,  terdapat juga aturan- aturan  lain  yang  dapat  dipahami  sebagai pembatasan terhadap hak kebebasan beragama  untuk  menjaga  kemaslahatan  yang lebih  besar  dan  umum.  Di  dalam  penjelasan umum  Undang-Undang  No.39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  disebutkan: “Karena  manusia  merupakan  makhluk  sosial, maka  hak  asasi  manusia  yang  satu  dibatasi oleh  hak  asasi  manusia  yang  lain,  sehingga kebebasan  atau  hak  asasi  manusia  bukanlah tanpa  batas;  Hak  asasi  manusia  tidak  boleh dilenyapkan  oleh  siapa  pun  dan  dalam keadaan  apapun;  Setiap  hak  asasi  manusia
mengandung  kewajiban  untuk  menghormati hak  asasi  manusia  orang  lain,  sehingga  di dalam  hak  asasi  manusia  terdapat  kewajiban dasar.” Ketentuan ini secara terang menjelaskan  bahwa  hak  asasi  manusia  tidak tanpa  batas.  Hak  asasi  manusia  dalam penerapannya  menemukan  batasnya  pada perwujudan  keseserasian  dan  harmonitas dalam kehidupan bermasyarakat.
Di dalam Pasal 22 Deklarasi Universal Islam  tentang  Hak  Asasi  Manusia  di  Kairo 1990 disebutkan bahwa kebebasan dalam hak asasi  manusia  dibatasi  oleh  syari„at,  moral, kebenaran, dan kemaslahatan. Hak mengekspresikan  pendapat  secara  bebas  asal tidak bertentangan dengan syari„at; hak untuk membela  apa  yang  dianggap  baik  dan memerangi apa yang salah; hak atas informasi dan  larangan  menyalahgunakan  informasi yang  melanggar  kesucian  Rasul,  merusak moral dan etika, memecah-belah, melemahkan  kesetiaan,  menebar  kebencian, menghasut,  dan  hal  lain  yang  merugikan masyarakat.
Pembatasan  hak  kebebasan  beragama juga ditemukan di dalam ajaran-ajaran Gereja. Pada  pernyataan  Uskup  Paulus  tentang kebebasan  beragama  dinyatakan  hal  sebagai berikut, “Dalam penggunaan semua kebebasan harus ditaati azas moral tanggungjawab  pribadi  dan  sosial:  Dalam memakai  hak-haknya  setiap  orang  maupun kelompok  sosial  diwajibkan  oleh  hukum moral  untuk  memerhitungkan  hak-hak  orang
lain,  dan  wajib-wajibnya  sendiri  terhadap orang-orang  lain,  maupun  kesejahteraan umum  semua  orang.  Semua  orang  harus diperlakukan menurut keadilan dan prikemanusiaan. Selain itu, karena masyarakat sipil berhak melindungi diri terhadap penyalahgunaan  yang  dapat  timbul  atas  dalih kebebasan  beragama,  terutama  pemerintahlah yang wajib memberi perlindungan itu.  Tetapi itu  harus  terjadi  bukan  sewenang-wenang, atau  dengan  cara  tidak  adil  memihak  pada satu  golongan,  melainkan  menurut  kaidah- kaidah  hukum  yang  sesuai  dengan  tata  moral yang  obyektif.  Kaidah-kaidah  itu  diperlukan demi  kehidupan  mereka  bersama  secara damai;  diperlukan  juga  untuk  menjalankan usaha-usaha  secukupnya  demi  ketentraman umum  yang  sepantasnya,  yakni  kehidupan bersama  dan  teratur  dalam  keadilan  yang sejati;  diperlukan  pula  untuk  menjaga kesusilaan  umum  sebagamana  harusnya.  Itu semua  merupakan  unsur  dasar  kesejahteraan umum,  dan  termasuk  tata-tertib  umum. Memang  dalam  masyarakat  pada  umumnya perlu dipertahankan kebebasan seutuhnya. Itu berarti,  bahwa  harus  diakui  kebebasan manusia sepenuh mungkin; dan kebebasan itu jangan  dibatasi  kecuali  bila  dan  sejauh memang perlu.”
Menurut penulis, setiap hak, termasuk hak  asasi  manusia  tidak  bisa  dipandang sebagai  sesuatu  yang  mutlak,  baik  secara teoritis  apalagi  praktis.  Setiap  manusia dibekali  dengan  hak  untuk  memenuhi  dan
melindungi kebutuhannya dan mengaktualisasikan  dirinya.  Aktualisasi  diri manusia terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat  di  mana  terjadi  interaksi  dan lalu  lintas  kepentingan  aktualisasi  diri  dari berbagai  individu  dan  kelompok  yang  tidak hanya  selalu  sejalan,  tetapi  tidak  jarang berbenturan  dan  malah  bertentangan.  Jika masing-masing  individu  memandang  haknya secara mutlak, mementingkan dan memaksakan  kebebasan  pribadi  berdasarkan keyakinan  masing-masing,  maka  keteraturan hidup  masyarakat  terancam  kacau.  Oleh karena itu, kebebasan beragama secara mutlak hanya  mungkin  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat yang homogen secara mutlak, dan ini mustahil secara teoritis. Dalam kenyataannya,  boleh  dikatakan  bahwa  semua masyarakat  manusia,  terutama  pada  masa moderen,  terbentuk  dalam  heterogenitas agama  dan  kepercayaan  sehingga  penerapan kebebasan  beragama  secara  mutlak  dalam makna yang luas tidak mungkin dipraktiekkan tanpa menimbulkan benturan dan pertentangan.
Di sini kebebasan individu menemukan  ujungnya,  yaitu  kepentingan bersama,  keteraturan  hidup  bermasyarakat ( public  order ),  dan  hak  asasi  orang  lain.
Setiap  orang  dapat  menjalankan  kebebasan beragama dalam bingkai kepentingan bersama menjaga kehidupan masyarakat yang harmoni.  Setiap  orang  dapat  menjalankan kebebasan beragama dengan kesadaran
menjaga  dan  membatasi  diri  agar  sampai menyinggung  perasaan  dan  hak  penganut agama  lain,  terutama  dalam  hal  di  mana terdapat keyakinan atau ajaran yang berbenturan dan bertentangan.
Memang  di  dalam  kategorisasi  hak asasi  manusia,  hak  kebebasan  beragama digolongkan  ke  dalam  kategori  hak  asasi dasar  manusia  yang  bersifat  mutlak  dan berada  di  dalam  forum  internum  yang merupakan wujud dari inner freedom (kebebasan untuk menjadi/ freedom to be. ) Hal ini  menyangkut  eksistensi  dan  aktualisasi pribadi  manusia  yang  paling  mendasar sehingga  hak  ini  tergolong  sebagai  hak  yang tidak  bisa  dikurangi  dalam  keadaan  apapun ( non-derogatable. )  Hak  kebebasan  beragama secara spesifīk dinyatakan di dalam dokumen dan perjanjian hak asasi  manusia sebagai hak yang  tidak  bisa  ditangguhkan  pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk  selama  dalam  keadaan  bahaya, seperti  perang  sipil  atau  invasi  militer.  Hak jenis  ini  dipandang  sebagai  hak  paling  utama dari hak asasi manusia yang harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara pihak  dalam  keadaan  apapun  dan  dalam situasi yang bagaimanapun.
Namun  hak non-derogatable dalam kebebasan  beragama  tersebut  hanya  terbatas pada  konteks freedom  to  be ,  tidak  merambah ke  wilayah freedom  to  act (kebebasan melakukan sesuatu) yang memerlukan pengaturan  dan  kebijakan  sendiri.  Kebebasan
beragama  dalam  bentuk  kebebasan  untuk mewujudkan,  mengimplementasikan,  atau memanifestasikan  agama  atau  keyakinan seseorang,  seperti  tindakan  berdakwah  atau menyebarkan  agama  atau  keyakinan  dan mendirikan tempat ibadah digolongkan dalam kebebasan  bertindak  ( freedom  to  act. ) Kebebasan  beragama  dalam  bentuk  ini diperbolehkan untuk dibatasi dan bersifat bisa diatur  atau  ditangguhkan  pelaksanaannya. Namun  perlu  dicatat  bahwa  penundaan pelaksanaan,  pembatasan  atau  pengaturan  itu hanya  boleh  dilakukan  berdasarkan  undang- undang.  Adapun  alasan  yang  dibenarkan untuk  melakukan  penundaan  pelaksanaan, pembatasan,  atau  pengaturan  itu  adalah semata-mata perlindungan atas lima hal, yaitu public  safety (keselamatan  masyarakat  secara umum), public  order (keteraturan  kehidupan bermasyarakat), public  health (kesehatan masyarakat umum), public morals (perlindungan moral masyarakat), dan protection  of  rights  and  freedom  of  others (perlindungan hak dan kebebasan orang lain.) Dengan  demikian  tujuan  utama  tindakan penundaan  pelaksanaan,  pengaturan  atau pembatasan  itu  adalah  untuk  menangkal ancaman  terhadap  keselamatan  manusia  atau hak milik mereka.
Perbedaan  persepsi  tentang  HAM dapat  pula  dijelaskan  dengan  melihat  aspek dan  tataran  pemahaman  hak  asasi  manusia. Pada  tataran  ide  dan  gagasan,  hak  asasi manusia  merupakan  milik  semua  bangsa  dan
tradisi budaya, termasuk agama-agama. Semua  bangsa  dan  tradisi  memiliki  sejarah dan sumbangan positif terhadap kelahiran  ide tentang  hak  asasi  manusia  dan  tidak  ada  satu bangsa  atau  tradisi  bisa  menglaim  sebagai penggagas  ataupun  kampiun  hak  asasi manusia.  Pada  tingkatan  dan  sudut  pandang ini,  hak  asasi  manusia  merupakan  sesuatu universal. Namun ketika menukik kepada hal- hal lebih konkrit, teknis, dan aplikatif, muncul keragaman  dan  relatifītas  konsepsi  dan pemahaman tentang hak asasi manusia.
Pada  perkembangan  terakhir,  realitas dan  bukti  tak  terbantahkan  tentang  ada keragaman  pemikiran  hak  asasi  manusia  di antara berbagai bangsa dan tradisi yang hidup di dunia, mendorong masyarakat internasional untuk  lebih  menerima  pandangan  tentang relatifītas hak asasi manusia. Pada Konferensi Dunia  tentang  Hak  Asasi  Manusia  di  Wina tahun  1993,  atas  desakan  negara-negara berkembang,  disepakati  ada  kelonggoran- kelonggaran  tertentu  yang  diberikan  PBB dalam  pelaksanaan  hak  asasi  manusia. Disebutkan juga bahwa kekhususan- kekhususan  nasional,  regional,  serta  berbagai latar sejarah, budaya, dan agama harus selalu dipertimbangkan  tanpa  mengurangi  tugas semua  negara  untuk  memajukan  semua  hak
asasi  manusia  (pasal  5  Deklarasi  Wina 1993.) 17
Pada tingkat nasional, berbagai negara yang memiliki kemajemukan dalam pemikiran  hak  asasi  manusia,  berupaya membuat  formulasi  rumusan  hak  asasi manusia  yang  bisa  diterima  dan  menjadi konsensus  berbagai  pihak.  Seperti  Indonesia, peraturan  perundang-undangan  tentang  hak asasi  manusia,  sebagaimana  telah  dipaparkan di muka, tampaknya berusaha mengakomodasi berbagai pemikiran hak asasi manusia,  baik  yang  bersumber  dari  hukum internasional,  maupun  dari  tradisi  agama  dan budaya yang hidup di Indonesia.

## Penutup
Kebebasan beragama merupakan bagian  inti  dari  hak  asasi  manusia  yang melekat  pada  hakekat  dan  keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha Esa dan merupakan anugerahNya. Kebebasan beragama  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  terwujud kehidupan  yang  sejahtera  sesuai  dengan harkat dan martabat manusia. Tanpa perlindungan  terhadap  hak  beragama  dan berkeyakinan  serta  hak  menjalankan  agama
17 Mariam  Budiardjo,  “HAM  dan  Tap  MPRS. No.XXV,” Forum  Keadilan (Jakarta),  Nomor  1,  9 April 2000, 43.
dan  keyakinan  tersebut,  kehidupan  manusia tidak sempurna, bahkan terancam bahaya.
Kebebasan beragama, pada tataran ide dasar,  merupakan  hak  asasi  manusia  yang berlaku  secara  universal  dan  komprehensif. Namun  pada  tataran  konsep  dan  aturan pelaksanaan  yang  lebih  konkrit,  terdapat perbedaan perbedaan di antara negara-negara, agama, dan budaya yang hidup di dunia. Oleh sebab  itu,  implementasi  beragama  dan menjalankan keberagamaan tetap harus menghormati  dan  menyesuaikan  dengan kekhasan-kekhasan  yang  ada  pada  setiap negara,  agama,  dan  budaya.  Dalam  lingkup pribadi, setiap orang memiliki  hak kebebasan beragama secara mutlak pada tataran identifīkasi  dirinya  sebagai  penganut  suatu agama  atau  keyakinan,  tetapi  hak  tersebut menjadi  terbatas  pada  tataran  implementasi ketika  berhadapan  dengan  lalu  lintas  hak dalam kehidupan bermasyarakat.

## Daftar Rujukan
„Awdah,  „Abd  al-Qadīr, Al-Tasyrī‘  al-Jinā’ī  al-Islāmī:  Muqāranah  bi  al-Qanūn  al-Waḍ‘ī. Beirut:  Muassasah  al- Risālah, 1992.
al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī . Beirut: Dār Ibn Katsîr, 1408/1987, Juz VI, cet. ke-3. Bahnasī, Aḥmad Fatḥī, Al-Mas’ūliyyah al-Jinā’iyyah fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah . Beirut: Dār al-Syurūq, 1404 H./1984 M.
Budiardjo, Mariam, “HAM dan Tap MPRS. No.XXV,” Forum Keadilan (Jakarta), Nomor 1, 9 April 2000.
Fatlâwî, Suhail Husain, 2001, Ḥuqūq al-Insān fī al-Islâm: Dirāsah Muqāranah fī Ḍaw‘ al-I‘lān al-‘Ālamî li Ḥuqūq al- Insān . Beirut: Dār al-Fikr al-„Arabī, cet. ke-1.
Fauzi, Ihsan Ali, “Hak Asasi Manusia,” dalam Taufīq Abdullah dkk. (eds.) Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini . Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002. Gonggong,  Anhar  dkk, Sejarah  Pemikiran  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia .  Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dam Kebudayaan R.I., 1995.
Ibn Manẓūr, Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukrim, Lisān al-‘Arab . Kairo: Dār al-Miṣriyyah li al-Ta‟līf wa al-Tarjamah, t.t.
Kartika,  Sandra  dan  Sapto  Yunus  (ed.), Kovenan  Internasional  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya:  Panduan  bagi Jurnalist. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000.
Khan,  Majid  Ali,  “The  Universal  Declaration  of  Human  Rights  and  Human  Rights  in  Islam:  A  Comparative  Study,” dalam Tahir Mahmood (ed.), Human Rights in Islamic Law . New Delhi: Genuine Publications, ed. 1, 1993. LEO XIII, Ensiklik Libertas praestantissnum , 20 Juni 1888: Acta Leonis XIII 8, 1888 Lopa, Burhanuddin, Al-Quran dan Hak Asasi Manusia . Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1999. Lubis, Todung Mulya, In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order 1966-1990 , ed. Sarah Maxim. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
Mawdūdī, Abū al-A„lā, “Human Rights, the West and Islam,” dalam Tahir Mahmood (ed.), Human Rights in Islamic Law . New Delhi: Genuine Publications, ed. 1, 1993. Na„īm,  „Abdullâh  Aḥmad,  “Syari„ah  dan  Isu-Isu  HAM”  dalam  Charles  Kurzman  (ed.), Wacana  Islam  Liberal: Pemikiran  Islam  Kontemporer  tentang  Isu-Isu  Global ,  terj.  Bahrul  Ulum  dan  Heri  Junaidi.  Jakarta: Paramadina, cet.ke-2, 2003.
-------, Naḥwu Taṭwīr al-Tasyrī‘ al-Islāmī . Kairo: Sīnā li al-Nasyr, 1994.
-------, Toward  an  Islamic  Reformation:  Civil  Liberties,  Human  Rights,  and  International  Law .  New  York:  Syracuse University Press, 1990.
PIUS XI, Ensiklik Mit brennender Sorge , 14 Maret 1937: AAS 29 (1937.) PIUS XII, Amanat radio , 24 Desember 1942: AAS 35 (1943.) Yūsuf al-Qaraḍawī, Jarīmah al-Riddah wa ‘Uqūbah al-Murtadd fī Ḍaw‘ al-Qur’ān wa al-Sunnah , terj. Irfan Salim dan Abdul Hayyie al-Katani. Jakarta: Gema Insani, 1998.
-------, Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Quran dan al-Sunnah , terj. Bahruddin F. Jakarta: Robbani Press, 1423 H./2002 M.
Sābiq, al-Sayyid, Fiqh al-Sunnah . Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H./1983 M., cet. ke-4, Jilid II. Syalṭūṭ, Maḥmūd, Islām ‘Aqīdah wa Syarî‘ah . Kairo: Dār al-Qalam, 1996, cet. ke-3. YOHANES XXIII, Ensiklik Pacem in terris , 11 April 1963: AAS 55 (1963.) United Nations, ABC Teaching Human Rights. Zainuddin, A. Rahman, Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam . Jakarta: Media Dakwah, 1979. Zarqā‟,  Muṣṭafā  Aḥmad, Al-Madkhal  al-Fiqhī  al-‘Ām:  Al-Fiqh  al-Islāmī  fī  Tsawbih  al-Jadīd .  Damsyik:  Dār  al-Fikr, t.t., Jilid III.
Forum Keadilan (Jakarta), Nomor 1, 9 April 2000. Indopos (Jakarta), 31 Januari 2006; “Jyllands-Posten dikabarkan Minta Maaf” Indopos (Jakarta), 5 Februari 2006: “Sekjen PBB: Terimalah Maafnya” Indopos (Jakarta), 14 Februari 2006; “Kemarahan Dunia, Publikasi Terus”
http://www.ekaristi.org/vat_ii/Pernyataan_ttg_ Kebebasan_Beragama.php http://anbti.org/2010/02/mengapa-uu-no-1-pnps-tahun-1965-dimintakan-pembatalan/