Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 30-36| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH WARIS WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERPINDAH KEWARGANEGARAAN
Kadek Hapsari Ika Palupi, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Status  kewarganegaraan  seseorang  akan  berdampak  pada  perolehan  jaminan  hak  dari  suatu  negara.  WNI berhak  memperoleh hak  milik  atas  tanah  di  Indonesia  tapi  tidak  bagi  WNI  yang  berpindah kewarganegaraan, berbeda  halnya  bilamana  memperoleh  hak  milik  atas  tanah  karena  pewarisan.  Berkenaan  dengan  itu  maka rumusan  masalahnya:  1) Bagaimana  pengaturan hak  atas  tanah  waris  di  Indonesia berdasarkan KUHPerdata?) Bagaimana kedudukan hak  atas  tanah  waris  WNI  yang  berpindah kewarganegaraan? Penelitian  ini  merupakan penelitian  hokum  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan  dan  konseptual.  Hasil  dari  penelitian  ini adalah  pengaturan hak  atas  tanah waris di  Indonesia yaitu berlakunya tiga  Hukum Waris, yaitu  Hukum Waris Adat,  Hukum  Waris  Islam  dan  Hukum  Waris  KUH  Perdata.  Berdasarkan  pada  Hukum  Waris  KUHPerdata ialah  terdapat  golongan-golongan  yang  membedakan  ahli  waris  serta  surat  wasiat  yang  isinya  tidak  boleh bertentangan  dengan legitieme  portie (bagian  mutlak) dan  berkaitan  dengan  warisnya  ialah  tanah,  terdapat aturan  lain  yang  perlu  dipatuhi  yaitu  Undang-undang  RI  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok  Agraria.  Kedudukan  tanah  waris  WNI  yang  berpindah  kewarganegaraan  adalah  jatuh  kepada negara  bilamana  ia  tidak  mengalihkan  tanah  warisnya  dalam  kurun  waktu  satu  tahun  sejak  ia  berpindah kewarganegaraan.
Kata Kunci: Hak; Perubahan Kewarganegaraan; Tanah Waris; WNI

## Abstract
A person’s citizenship status has an impact on obtaining guarantees of rights from the state. Indonesian citizens are granted the right to obtain ownership rights to land in Indonesia, but not to those who have changed their citizenship status. The case is different if a citizen acquires the rights of ownership over land due to inheritance. In  this  regard,  this  study  addresses  two  questions:  1)  how  is  the  inheritance  rights  in  Indonesia  based  on  the Civil  Code  regulated?  )  What  is  the  position  of  inheritance  rights  of  Indonesian  a  citizen  who  has  changed his/her citizenship status? This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual  approach  to  achieve  these  goals.  The  results  indicate  that  the  regulation  of  inheritance  rights  in Indonesia  is  realized  through  the  enactment  of  three  types  of  inheritance  law,  namely  Customary  Inheritance Law, Islamic Inheritance Law and Civil Code Inheritance Law. In the Civil Code of Inheritance Law there are groups that distinguish between heirs and wills whose contents shall not conflict with legitieme portie (absolute part) and shall relate to its inheritance which is land. Then, there are other rules that need to be obeyed namely Indonesian Republic Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations of Agrarian Principles. The status of ownership  rights  of  land  of  an  Indonesian  citizen  who  has  changed  his/her  citizenship  status  transfers  to  the state if the said citizen does not transfer the status of his/her land inheritance within one year from his transfer of citizenship.
Keywords: Rights of Ownership; Change of Citizenship; Land of Inheritance; Indonesian Citizen

## I. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  sumber  kesejahteraan,  kemakmuran  serta  kehidupan  yang  memiliki  peranan penting  bagi  makhluk  yang  hidup  di  dunia  ini.  Hal  ini  merupakan  tanggung  jawab  nasional  dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencantumkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat”.  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-pokok  Agraria  yang  selanjutnya  disebut  dengan  UUPA  diterbitkan  atau  dikeluarkan sebagai  bentuk  peraturan  khusus  yang  mengatur  tentang  tanah  dan  hak  atas  tanah  yang  dapat
diperoleh. Hak atas tanah itu meliputi: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Sewa Untuk Bangunan ( Santoso, 2015: 37 ).
Hak  milik  hanya  dapat  dimiliki  oleh  warga  negara  Indonesia  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (1) UUPA.  Hak  milik  ini  adalah  hak  turun  temurun  yang  dapat  dialihkan  kepada  pihak  lain  melalui perbuatan  hukum  seperti  jual-beli,  tukar  menukar,  hibah  atau  pemberian  wasiat. Pemberian  wasiat atau  warisan  baik  harta  kekayaan  material  maupun  inmaterial  yang  bergerak  maupun  yang  tidak bergerak  diatur  dalam  hukum  waris.  Hukum  waris  yang  dianut  oleh  Indonesia  ada  3  yakni,  hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris KUHPerdata. Harta bergerak untuk property seperti tanah seorang  ahli  waris  harus mendapatkan  legalitas hak  atas tanah warisan  yang diperolehnya  di Kepala  Kantor  Pertanahan.  Tanpa  adanya legalitas tersebut, maka tanah waris dinyatakan tidak sah dimata hukum.
Warga negara asing yang menetap di suatu negara namun bukan termasuk daklam warga negara dan  jika  tidak terdaftar  secara  resmi sebagai  warga  negara  yang  memiliki  tujuan  bisnis,  pendidikan, liburan maupun hal lainnya tersebut dapat memperoleh hak atas tanah yakni hak pakai serta hak sewa bangunan.  Terdapat  peraturan  yang  harus  dipenuhi  oleh  WNI  yang  berpindah  kewarganegaraan  dan memiliki  waris  tanah  di  Indonesia  yakni  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUPA.  Dalam  pasal  ini mengatur  mengenai  jangka waktu  1 tahun  sejak  diperolehnya  hak  milik  atas  tanah  yang  diberikan kepada  pewaris  untuk mengalihkannya  kepada  subjek  yang memenuhi  syarat  atau dapat  melakukan penjualan atas tanah yang diwarisi.
Terkait hak atas tanah dalam kaitannya dengan warisan penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama. Sejumlah kajian telah dialamatkan pada telaah mengenai masalah tersebut setidaknya dalam dua dekade terakhir. Terkait pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan serta  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelasksanaan  kegiatan  tersebut  serta  solusinya  telah  dikaji  dan mengungkap bahwa proses pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tana karena pewarisan di Indonesia  berdasarkan  hukum ialah baik  kecuali  kekurangan  dalam bentuk administrasi-administrasi yang  diperlukan  ( Sajad,  2008 ).  Terkait  hak  pakai  atas  rumah  hunian  warga  Negara  asing  dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian juga pernah diluncurkan melalui kajian ilmiah  ( Winarta dkk., 2017 ).  Hak  ahli  waris  berkewarganegaraan  asing  terhadap  harta  warisan  berupa  tanah  juga  telah diteliti  dari  segi  hukum  ( Paramita  et  al.,  2018 ).  Mengenai  akibat  hukum  perkawinan  campuran terhadap harta perkawinan di Denpasar juga telah diungkap melalui kajian ilmiah ( Widanarti, 2018 ). Yang  lain  ialah  terkait  proses  peralihan  hak  milik  atas  tanah  karena  pewarisan  dalam  perkawinan campuran. Kajian ilmiah juga telah mengungkap terkait soal ini ( Irvan dkk., 2019 ). Di antara kajian- kajian sebelumnya, pembahasan tentang hak atas tanah waris warga negara Indonesia yang berpindah kewarganegaraan  belum  diluncurkan.  Padahal  hal  tersebut  telah  menjadi  fenomena  yang  melibatkan sentuhan hukum.
Uraian di atas memicu pelaksanaan penelitian ini. Oleh karena itu kajian ini membahas dua hal: (1)  Bagaimana  pengaturan  hak  atas  tanah  waris  di  Indonesia  berdasarkan  KUHPerdata?  (2) Bagaimana  kedudukan  hak  atas  tanah  waris  WNI  yang  berpindah  kewarganegaraan?  Tujuan penelitian  penelitian  ialah  untuk  mengetahui  tentang  pengaturan  hak  atas  tanah  waris  di  Indonesia, dan untuk mengetahui, meneliti dan menemukan konsep hukum berkaitan dengan kedudukan hak atas tanah waris WNI yang berpindah kewarganegaraan.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian  yang  dipergunakan dalam  penelitian ini merupakan penelitian  hukum  normatif  yang dimana  penelitian  dilakukan  dengan  mengkaji  bahan-bahan  hukum  melalu  studi  kepustakaan. Pendekatan  masalah  yang  dipergunakan  merupakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Penelitian  hukum  normatif  ini menggunakan  sumber  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum  primer  diperoleh  dari peraturan  perundang-undangan  seperti  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (  KUHPerdata),  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA),  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  dan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  103  Tahun  2015  tentang  Pemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal
atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan  di Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari sumber-sumber selain peraturan perundang-undangan, seperti buku-buku teks, kamus- kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum  dan  komentar-komentar  atas  putusan  pengadilan  yang  berkaitan dengan penelitian ini.
Teknik pengumpulan sumber bahan hukum ini yaitu dilakukan dengan klasifikasi dan metode pencatatan dengan cara mengulas, meringkas dan mengutip bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Selain  itu  pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  membaca buku-buku,  peraturan perundang-undangan serta literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui sistem studi kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan  menggunakan  argumentasi  yang  akan  dikaitkan  dengan  bahan  hukum  lainnya,  sehingga memperoleh gambaran ataupun dapat menguatkan suatu gambaran yang telah ada sebelumnya.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Hak atas Tanah Waris di Indonesia berdasarkan KUHPerdata
Tanah  yang  terdapat  di  seluruh  wilayah  Indonesia  merupakan  milik  Bangsa  Indonesia  dan  dikuasai oleh Negara. Atas ketentuan inilah ditentukan adanya jenis-jenis hak atas tanah yang diberikan kepada dan  dimiliki  oleh  seseorang,  baik  secara  pribadi  ataupun  dimiliki  bersama-sama  dengan  orang  lain, serta  badan  hukum.  Hak  atas  tanah  adalah  hak  yang  didapat  seseorang  dan  memberi  wewenang kepada  orang  tersebut  untuk  mempergunakan  dan  mengambil  manfaat  dari  tanah  itu  dengan memperhatikan fungsinya. Hak atas tanah ini diatur  dalam  Pasal  16  Undang-undang  Pokok  Agraria, yakni:  Hak  milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  (HGB),  Hak  Pakai,  Hak  Sewa  Untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan.
Peralihan  hak atas  tanah  menurut  Peraturan Menteri  Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  No.  9  Tahun  1999  dapat  diberikan  kepada Warga  Negara  Indonesia, Warga  Negara  Asing yang  berkedudukan  di  Indonesia,  Badan  Hukum  Indonesia,  dan  Badan  Hukum  Asing  yang berkedudukan di Indonesia. Hak atas tanah dapat dialihkan melalui:
1. Jual beli tanah
Jual beli tanah tidak dijelaskan secara terperinci dalam UUPA, namun semenjak berlakunya PP No  4  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  jual  beli  dilakukan  dihadapan  PPAT  yang bertugas  membuat  akta.  Akta  jual  beli ini lah yang membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan hukum  pemindahan  hak  dan  penerima  hak  (pembeli)  sudah  menjadi  pemegang  hak  yang  baru ( Sutedi, 2009: 76-77 ). Warga  negara  asing  yang  mengalihkan  tanah  hak  miliknya  melalui  jual beli,  setelah  terjadinya  kesepakatan  dengan  hak  pemilih  atas  tanah  ia  dapat  melakukan kesepakatan  lebIh  lanjut  bila  mana  ia  ingin  tinggal  di  wilayah  Indonesia.  Dengan  memberikan sejumlah  uang yang disepakati kedua  belah pihak untuk  memberikan  hak pakai atau hak guna bangunan  atas tanah tersebut maka telah mengakibatkan adanya peralihan dari hak milik menjadi hak guna bangunan atau hak pakai.
2. Hibah tanah
Hibah  tanah  adalah  pemberian  kepada  orang  lain  dengan  suka  rela  tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian dan pemberian ini dilakukan  pada  saat  si  pemberi  masih  dalam keadaan  hidup ( Harsono, 2003: 3 ). Pemberian hibah tanah harus dilakukan dengan akta PPAT. Perolehan tanah hibah harus didaftarkan peralihan haknya di Kantor Pertanahan setempat untuk pengamanan hibah tanah.
3. Pewarisan
Peralihan  hak  karena  pewarisan  ditegaskan  pada  Bab  V  Paragraf  3  tentang  Peralihan  Hak Karena  Pewarisan  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  4  PP  No  4  Tahun  1997,  yakni:  untuk peralihan  bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar,  wajib  menyerahkan  sertifikat  tanah  yang bersangkutan,  surat  kematian  orang  yang  namanya  dicatat  sebagai  pemegang  hak  dengan  surat tanda  bukti  sebagai  ahli  waris  kepada  Kantor  Pertanahan.  Apabila  bidah  tanah  warisan  belum terdaftar,  wajib  menyerahkan  dokumen  surat  keterangan  Kepala  Desa/  Kelurahan  yang menyatakan  bersangkutan  menguasai  tanah,  dan  surat  keterangan  menyatakan  bahwa  bidang tanah  tersebut  belum  bersertifikat  dari  Kantor  Pertanahan.  Apabila  penerima  waris  satu orang,  pendaftaran  peralihan  hak  tersebut  dilakukan  kepada  orang  tersebut  berdasarkan  surat tanda bukti sebagai ahli waris. Namun apabila penerima waris lebih dari satu orang pendaftaran hak  milik  atas  tanah  dilakukan  kepada  penerima  warisan  yang  bersangkutan  berdasarkan  suatu
tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris. Apabila belum ada ada akta pembagian warisannya,  harus  didaftarkan  peralihan  haknya  kepada  para  penerima  warisan  yang  berhak sebagai  hak  bersama  mereka  berdasarkan  surat  tanda  bukti  sebagai  ahli  waris  dan/atau  akta pembagian waris tersebut.
Hak atas tanah waris di Indonesia berlaku tiga hukum waris, yakni: Hukum waris Adat, Hukum Waris  Islam,  dan  Hukum  Waris  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata.  Hukum  Waris  Adat merupakan  aturan  mengenai  penerus  harta  kekayaan  dari  satu  generasi  kepada  keturunannya berdasarkan  pada  hukum  adat  tiap  daerah.  Hukum  Waris  Islam  adalah  ketentuan  yang  mengatur peralihan harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berdasarkan pada hukum  Islam  hal  ini  diperuntukkan  penganut  agama  Islam.  Sedangkan  Hukum  Waris  KUHPerdata merupakan  ketentuan  yang  menganut  sistem  individual  artinya  pihak  laki-laki  atau  perempuan mendapatkan porsi yang sama ( Kuncoro, 2015: 30 ). Selain itu hak atas tanah waris juga diatur secara khusus  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor5  Tahun  1960  tentang  Peraturan DasarPokok-pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA. Bagi seorang ahli waris berupa tanah harus melegalisasikan hak atas tanah tersebut dengan mengikuti persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Warga negara dan kewarganegaraan diatur dalam  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1  Tahun  006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia.  Warga  negara  Indonesia  merupakan orang-orang  bangsa  Indonesia  asli  dan  orang-orang  bangsa  lain  yang  disahkan  dengan  undang- undang  sebagai  warga  Negara.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  tercantum  dalam  asal  UU  RI  No.  1 Tahun  2006.  Orang  bangsa  Indonesia  asli  ialah  orang  yang  memiliki  garis  keturunan  darah  dan genetika asli bangsa Indonesia, sedangkan orang-orang bangsa lain yang dimaksud adalah orang yang berasal dari wilayah lain dan menetap di Indonesia yang telah tercatat dan disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara Indonesia.
Warga  negara  asing  adalah  seseorang  yang  sementara  waktu  atau  tetap bertempat tinggal di negara  tertentu  tidak  berkedudukan  sebagai  warga  negara  dan  tidak  secara  resmi  terdaftar  sebagai warga negara tidak secara resmi terdaftar sebagai warga  negara. Dalam  Pasal  7 UU  RI No. 1  Tahun 2006  menyebutkan  setiap  orang  yang  bukan  Warga  Negara  Indonesia  diperlakukan  sebagai  orang asing,  yang  dimana  berarti  warga  negara  asing  di  Indonesia  adalah  warga  negara  yang  bukan merupakan warga negara Indonesia yang sedang berada di Indonesia ( Supramono, 2014:4 - 5 ).
Seorang ahli waris dalam  mendapatkan  waris  tanahnya harus sesuai dengan  golongan. Hal  ini mengacu kepada  Hukum Waris  KUHPerdata,  golongan ini meliputi:
1. Golongan  pertama,  yakni  suami  atau  istri  serta  anak-anak  pewaris  hingga keturunannya dalam garis  keturunan  kebawah  masing-masing  mendapatkan  1/4  (seperempat)  bagian  dari  seluruh harta warisan yang ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 852 KUHPerdata.
2. Golongan  kedua,  ialah  orang  tua  dan  saudara  atau  saudari  dari  pewaris  apabila  pewaris  belum memiliki  suami  atau  istri  dan  anak,  pembagian  warisan  sebesar  1/4  (seperempat)  bagian  dari keseluruhan jumlah warisan. Pada prinsipnya orang tua tidak boleh kurang dari 1/4 (seperempat) bagian. Hal ini sesuai dengan Pasal 854 KUHPerdata. Di dalam Pasal 855 KUHPerdata, apabila pewaris meninggalkan seorang saudara laki-lakI dan seorang saudara perempuan, hak dari bapak atau ibu yang hidup terlama adalah setengah (1/2) bagian. Tetapi, apabila pewaris meninggalkan dua  orang  saudara  laki-laki  atau  saudara  perempuan,  yang  menjadi  hak  dari  bapak  dan  ibu yang  hidup  terlama  adalah  sepertiga  (1/3)  bagian.  Namun  apabila  pewaris  meninggalkan  lebih dari  dua  saudara  laki-laki  atau  saudara  perempuan,  yang  menjadi  hak  dari  bapak  dan  ibu  yang hidup  terlama  adalah  seperempat  (1/4)  bagian.  Pasal  856  KUHPerdata  menentukan  bahwa apabila orang tua meninggal lebih dulu maka saudara sekandung yang mewaris. Dalam Pasal 857 KUHPerdata  diatur  dengan  ketentuan  istimewa  yaitu  warisan  dibagi  dua  lebih  dahulu,  separuh bagian untuk  saudara-saudara  satu  ibu  dan  separuh  lagi  untuk  saudara  satu  ayah sekandung, seorang saudara sekandung (satu ayah satu ibu) mendapatkan dari kedua bagian tersebut.
3. Golongan  ketiga,  keluarga  sedarah  dalam  garis  lurus  keatas  yakni  kakek  dan nenek dari pihak ayah  dan  ibu  berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  853  KUHPardata.  Golongan  ketiga  ini  dapat mewaris apabila ahli waris golongan pertama dan golongan kedua tidak ada.
4. Golongan  keempat,  keluarga  dari  garis  keturunan  kesamping  sampai  derajat  keenam  dihitung dari  pewaris,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  858  KUHPerdata.  Dalam  Pasal  861  KUHPerdata
menegaskan kembali bahwa keluarga sedarah yang hubungannya dengan pewaris lebih jauh dari derajat  keenam  dalam  garis  keturunan  kesamping  maka  ia  tidak  berhak  mewaris.  Berdasakan Pasal  83  KUHPerdata  apabila  menurut  pasal-pasal  dalam  KUHPerdata  tersebut  sama  sekali tidak  terdapat  ahli  waris  yang  berhak  memiliki  atas  warisan,  maka  harta  warisan  jatuh  dan menjadi milik negara serta negara juga berkewajiban untuk membayar hutang-hutang si pewaris selagi harta warisan mencukupi untuk itu.

## Kedudukan Hak atas Tanah Waris WNI yang Berpindah Kewarganegaraan
Ada beberapa  hal  yang  dapat  menggugurkan  hak  seseorang  untuk  mewarisi peninggalan si pewaris.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  838  KUHPerdata,  yakni:  Mereka  yang  telah  dihukum  karena dipersalahkan telah  membunuh atau mencoba membunuh  atau menganiaya  berat  si  pewaris, mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahakan karena memfitnah telah mengajukan tuduhan terhadap si  pewaris  yang  diancam  dengan  hukuman  5  tahun  penjara  atau  hukuman  yang  lebih  berat,  mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan nyata mencegah atau menghalangi si pewaris untuk membuat atau  mencabut  kembali  surat  wasiatnya,  mereka  yang  telah  menggelapkan,  memusnahkan,  serta memalsukan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris.
Seorang ahli waris yang ditunjuk dalam suratwasiat ( testament ) yang dibuatoleh pewaris berupa pemberian  harta  peninggalan  sebidang  tanah,  maka  tanah  tersebut  diterima  oleh  ahli  waris  sebesar atau sejumlah yang tertera dalam isi surat wasiat atau testament tersebut. Surat wasiat atau t estament dapat  batal  apabila  orang  yang  menerima  wasiat  meninggal  lebih  dahulu  sebelum  orang  yang mewasiatkan  meninggal  dunia,  hal  ini  tercantum  dalam  pasal  997  KUHPerdata.  Surat  wasiat  dapat batal pula apabila orang yang menerima wasiat atau testament menolak atau ternyata  ia tidak cakap untuk  menerimanya. Hal ini tercantum dalam Pasal 1001 KUHPerdata.
Pembagian hak atas tanah waris warga negara Indonesia yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli  waris  berupa  tanah  namun  setelahnya  merubah  kewarganegaraan,  maka  terdapat  beberapa ketentuan yang harus dijalani berkaitan dengan UUPA. Dengan berpindahnya kewarganegaraan akan berdampak  pada  hilangnya  hak  milik  atas  tanah  namun  dalm  hal  waris  sedikit  berbeda.  Larangan kepemilikan  tanah  oleh  WNI  yang  berpindah  kewarganegaraan  bukan  menyebabkan  hak  warisnya tersebut  gugur,  solusinya  ahli  waris  dapat  memperoleh  ganti  dalam  bentuk  uang  tunai  atau  hasil penjualan atas tanah waris, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUPA.
Dalam  jangka  waktu  satu  tahun  orang  yang  telah  merubah  kewarganegaraannya  sudah  harus melakukan  pengalihan  atas  tanah  yang  diwarisi,  jika  tidak  tanah  tersebut  akan  jatuh  kepada  negara. Pengalihan hak milik tanah yang diwarisi dapat dilakukan dengan meminta kepada Badan Pertanahan Nasional  agar  tanah  tersebut  statusnya  diturunkan  menjadi  hak  pakai,  menghibahkan  kepada  subjek hak milik lain, atau dengan menjual tanah tersebut.
Status hak atas tanah waris bagi warga negara Indonesia yang beralih kewarganegaraan tersebut ialah berstatus hak pakai, bilamana ia mengalihkan hak milik atas tanahnya menjadi hak pakai agar ia tetap dapat menggunakan tanahnya dengan status hak pakai atas tanah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  pada  teori  dan  aturan  hukum  yang  sudah  dijelaskan,  maka  dapatditarik kesimpulansebagai berikut: Pengaturan hak atas tanah waris di Indonesia yaitu berlakunya tiga hukum waris  yang  meliputi  Hukum  Waris  Adat,  Hukum  Waris  Islam,  dan  Hukum  Waris  KUHPerdata. Berdasarkan  pada  Hukum  Waris  KUHPerdata  pembagian  warisnya  meliputi  adanya  penggolongan ahli  waris  dan  surat  wasiat.  Tiap  golongan  mendapatkan  bagian  yang  sama,  namun  golongan terdahulu akan menutup golongan yang berikutnya serta pembagian waris menurut surat wasiat ialah berdasarkan  pada  isi  surat  wasiat  yang  mana  isi  dari  surat  wasiat  tidak  boleh  bertentangan  dengan legitieme  portie atau  bagian  mutlah  ahli  waris.  Bila  membahas  mengenai  objek  dari  suatu  waris adalah tanah maka  ada ketentuan  lain  yang  perlu  dipatuhi,  aturan tersebut ialah  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan dalam  hukum  waris  KUHPerdata  harus  berkesinambungan  dengan  ketentuan  UUPA,  jika  yang mendapatkan waris berupa tanah ialah warga negara asing, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal1 ayat(3)  maka  orangasing  tersebut  harus  mengalihkan  hak  milik  atas  tanahnya  dalam  jangka  waktu
satu  tahun  sejak  diberikannya  warisan  tersebut.  Dapat  ditarik simpulan  bahwa  pengaturan mengenai hak atas tanah waris di wilayah Indonesia berkaitan satu sama lain, yang mana kaitan antara aturan- aturan tersebut akan berpengaruh pada implementasinya di masyarakat.
Kedudukan  hak  atas  tanah  waris  warga  negara  Indonesia  yang  beralih  kewarganegaraan  ialah tanahnya  akan  jatuh  pada  negara  bilamana  ia  tidak  mengalihkan  atau  menjual  hak  milik  atas  tanah warisnya kepada subjek hak milik dalam kurun waktu satu tahun, ini sesuai dengan isi pada Pasal 1 ayat  (3)  UUPA,  sehingga  status  hak  atas  tanah  waris  bagi  warga  negara  Indonesia  yang  berpindah kewarganegaraan tersebut dapat beralih menjadi hak pakai, bilamana ia mengalihkan  hak milik atas tanahnya menjadi hak  pakai dengan cara melepasakan status hak milik  atas  tanah  warisnya  kepada negara  dan  selanjutnya  mengajukan  permohonan  pada  Badan  Pertanahan  Nasional,  namun  apabila ia  menjual,  menghibahkan  tanah  warisnya  maka  kedudukan  hak  milik  atas  tanah  waris  tersebut akan beralih kepada pembeli tanah waris tersebut.

## 2. Saran
Melihat dari simpulan yang ada, penulis mempunyai saran yang berkaitan dengan kedudukan hak atas tanah waris warga negara Indonesia yang berpindah kewarganegaraan, yaitu untuk  adanya kepastian dan  perlindungan  hukum  perihal  hak  atas  tanah  waris  yang  dimiliki  oleh  warga  negara  asing berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  UUPA  ini  berkaitan  dengan  jangka  waktu  yang  diberikan,  hendaknya pemerintah  memudahkan  warga  negara  Indonesia  yang  berpindah  kewarganegaraan  dengan memberikan  batas  waktu  minimum  dan  maksimum  dalam  peralihan  hak  atas  tanah  waris  tersebut mengingat banyak prosedur yang harus dilalui dalam proses pengalihan hak atas tanah serta menjual tanah  untuk  saat  ini  dirasa  lumayan  sulit  melihat  pada  perekonomian  masyarakat,  karena  aturan  ini tentunya  diharapkan  bagi  masyarakat  khususnya  warga  negara  Indonesia  yang  berpindah kewarganegaraan  dapat  membuatnya  merasa  dilindungi  hak-haknya  khususnya  hak  atas  tanah  di wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Harsono, B. (2003). Undang-Undang Pokok Agraria . Kelompok Belajar “ESA".
Irvan,  M.,  Warman,  K.,  &  Arnetti,  S.  (2019).  Proses  Peralihan  Hak  Milik  atas  Tanah  Karena Pewarisan dalam Perkawinan Campuran. LamLaj , 4 (2), 148–161. Kuncoro, W. (2015). Waris: Permasalahan dan Solusinya . Raih Asa Sukses.
Paramita,  I.  A.  I.  D.,  Yusa,  I.  G.,  &  Wiryawan,  I.  W.  (2018).  Hak  Ahli  Waris  Berkewarganegaraan Asing terhadap Harta Warisan Berupa Tanah. Kertha Semaya , 6 (2), 1–5.
Sajad,  H.  (2008). Pelaksanaan  Pendaftaran  Peralihan  Hak  Milik  atas  Tanah  karena  Pewarisan  di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang [Universitas Diponegoro]. Santoso, U. (2015). Perolehan Hak atas Tanah . Prenadamedia Group. Supramono, G. (2014). Hukum Orang Asing di Indonesia . Jakarta. Sutedi, A. (2009). Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya (1st ed.). Sinar Grafika.
Widanarti,  H.  (2018).  Akibat  Hukum  Perkawinan  Campuran  terhadap  Harta  Perkawinan  (Penetapan Pengadilan  Negeri  Denpasar  No:  536/Pdt.P/2015/PN.Dps.). Diponegoro  Private  Law  Review , 2 (1), 161–169.
Winarta, E. N., Wairocana, I. G. N., & Sarjana, I. M. (2017). Hak Pakai atas Rumah Hunian Warga Negara  Asing  dalam  Perkawinan  Campuran  tanpa  Perjanjian  Kawin. Jurnal  Ilmiah  Prodi Magister Kenotariatan , 2 (1), 42–57. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  5Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria.
Undang-undang  Republik  Indonesia  (RI)  Nomor  1  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaran  Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  1996  tentang  Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat
Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.