AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
2017
Fiqh Mu’amalah dalam “Dakwah” Ekonomi
1 Miftahul Ulum Email: miftahul_ulum2001@yahoo.com

## Abstrak
Fiqh  adalah  pengetahuan  tentang  hukum-hukum  syariat,  mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.  Ruang  lingkup  Fiqh  adalah  pada  hukum-hukum  Islam  yang  berupa peraturan-peraturan  yang  berisi  perintah  atau  larangan,  seperti:  wajib,  sunnah, haram, makruh, dan mubah . Hukum-hukum Fiqh terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut  urusan  ibadah  dalam  kaitannya  dengan  hubungan  vertikal  antara manusia dengan Allah, dan urusan mu‟amalah dalam kaitannya dengan hubungan horizontal  antara  manusia  dengan  manusia  lainnya.  Pengertian  Fiqh  berbeda dengan  pengertian  syariah.  Syariah  adalah  agama  atau  hukum-hukum  yang diturunkan  Allah  kepada  Nabi  Muhammad  SAW.  untuk  mengatur  kehidupan manusia. Perbedaan yang paling mendasar antara Fiqh dan syariah adalah syariah itu  berupa  wahyu  ilahi,  sedangkan  Fiqh  merupakan  hasil  ijtihad  (penafsiran) manusia  yang  ditafsirkan  dari  wahyu  ilahi,  berdasarkan  pemahamannya  tentang dimensi praksis dalam syariah.
Kata Kunci: Fiqh, Muamalah, Dakwah, Ekonomi

## Abstract
Fiqh is knowledge of the laws of the syariat, about human behavior in their lives  obtained  from  Islamic  propositions  in  detail.  The  scope  of  Fiqh  is  Islamic law in the form of regulations that contain of rules or prohibitions, such as: wajib, sunnah, haram, makruh, and mubah. The laws of Fiqh consist of laws concerning of  worship  with  the  vertical  relationship  between  humans  and  God,  and mu‟amalah with horizontal relationship between humans and other humans. The meaning of Fiqh is different from the meaning of  syariat. Syariat is a religion or laws revealed by Allah to the Prophet Muhammad PBUH. to regulate human life.
The  basic  difference  between  Fiqh  and  syariat  is  that  syariat  is  revelation  from God, and  Fiqh  is  the result of human ijtihad (interpretation) which is  interpreted from revelation from God, based on its understanding of the praxis dimension in syariah.
Keywords: Fiqh, Muamalah, Da'wah, Economy
1 Dosen  STAI  Syaichona  Moh.  Cholil  Bangkalan,Peserta  Program  Doktor  Hukum  Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
2017

## Pendahuluan
Pembicaraan  masyarakat  tentang  hukum  sehari-haripun  kini  mengalami pergeseran dari urusan ibadah (hubungan vertikal manusia dengan Tuhan) kepada urusan  muamalat  (hubungan horizontal antara  manusia  dengan  manusia  dan lingkungan  alam).  Hal  ini  menandakan  bahwa  kehidupan  duniawi  senantiasa dinamis.  Pada  masa  lalu,  masyarakat  muslim  lebih  sibuk  membicarakan  hukum peribadahan  dari  pada  muamalah;  Kajian  hukum  yang  sering  diperdebatkan, misalnya masalah shalat tarawih itu 8 atau 20 rakaat, qunut shalat subuh itu wajib, apa  sunnah,  apa  bid‟ah,  bersentuhan  kulit  antara  laki-laki  dan  perempuan membatalkan  wudhu  atau  tidak,  atau  persoalan-persoalan  lain  yang  berkaitan dengan  ubudiyah.  Pada  masa  sekarang  ini,  perhatian  masyarakat  muslim  lebih cenderung  pada  masalah-masalah  ekonomi,  seperti  perdebatan  tentang  hukum bunga  bank,  perdagangan  saham,  hukum  obligasi,  waralaba,  Multi  Level Marketing (MLM), hukum fiducia eigendom , hukum merokok, hukum mengemis dan persoalan lain yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan 2 .
Kitab-kitab  fiqh 3 klasik,  memang  telah  membicarakan  ekonomi  dalam fiqh ekonomi disamping  3  (tiga)  ; fiqh „ ibadah , fiqhmunakahah dan fiqhjinayah.
Namun  pembahasannya  pada  tataran  yang  amat  sederhana  dan  terbatas,  seperti
2 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam , (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 20-21 3 Dalam bahasa  Arab,  secara  harfiah  fikih  berarti  pemahaman  yang  mendalam  terhadap suatuhal. Beberapa  ulama memberikan penguraian bahwa arti fikih secara terminologi yaitu fikih merupakan  suatui  lmu  yang  mendalami  hukum  Islam  yang  diperoleh  melalui  dalil  di al- Qur'an dan Sunnah.  Selain  itu fikih  merupakan ilmu  yang   juga  membahas hukum  syar'iyyah dan hubungannya  dengan  kehidupan  manusiase  hari-hari,    baik  itu  dalam  ibadah maupun dalam muamalah. Dalam  ungkapan  lain,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  sekian  banyak  literatur, bahwa  fiqh  adalah  "al-ilmu  bil-ahkamasy-syar'iyyah  al-amaliyyah  al-muktasab  min  adillatiha  at- tafshiliyyah",  ilmu  tentang  hukum-hukum  syari'ah  praktis  yang  digali  dari  dalil-dalilnya  secara terperinci".  Terdapat  sejumlah  pengecualian  terkait  pendefinisian  ini.  Dari  "asy-syar'iyyah" (bersifatsyari'at),  dikecualikan  ilmu  tentang  hukum-hukum  selain  syariat,  seperti  ilmu  tentang hukum  alam,  seperti  gaya  gravitasi  bumi.  Dari  "al-amaliyyah"  (bersifatpraktis,  diamalkan),  ilmu tentang  hukum-hukum  syari'at  yang  bersifat  keyakinan  atau  akidah,    ilmu  tentang  ini  dikenal dengan  ilmu  kalam  atau  ilmu  tauhid.  Dari  "at-tafshiliyyah"  (bersifat  terperinci),    ilmu  tentang hukum-hukum  syari'at  yang  didapat  dari  dalil-dalilnya  yang  "ijmali"  (global),    misalkan  tentang bahwasanya  kalimat  perintah  mengandung  muatan  kewajiban,    ilmu  tentang  ini  dikenal  dengan ilmu ushul fiqh.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
2017
musyarakah , mudharabah, murabahah, tijarah , ‘ariyah dan sebagainya 4 . Kajian- kajian didalamnya belum menyentuh problematika ekonomi kontemporer.

## Pembahasan

## 1. Pengertian Fiqh Muamalah
Dalam  kajian  terminologi  para  ulama‟  membagi  fiqh  muamalah  dalam dua pengertian, yaitu secara luas dan terbatas:
a. Pengertian Fiqh Muamalah Secara Luas
1) Menurut  ad-Dimyati  :  “Aktivitas  untuk  menghasilkan  duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi” 5 ;
2) Menurut  Muhammad  Yusuf  Musa:  “Peraturan-peraturan  Allah  yang diikuti  dan  ditaati  dalamhidup  bermasyarakat  untuk  menjaga kepentingan manusia” 6 .
Dari  dua  pengertian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  fiqh  muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan  manusia  dalam  urusan  keduniaan  atau  urusan  yang  berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

## b. Pengertian Fiqh Muamalah Secara Sempit
Beberapa definisi fiqh muamalah menurut ulama adalah:
1) Menurut  Hudhari  Beik:  “Muamalah  adalah  semua  akad  yang membolehkan manusia saling tukar menukar manfaat”
2) Menurut Idris Ahmad: “Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan  manusia  dengan  manusia  dalam  usahanya  untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara  yang paling baik”.
4 Pembagian fiqh sebagai tersebut didasarkan pendapat beberapa ulama‟, lihat saja beberapa kitab  fiqh  seperti  Ianah  ath-Thalibin,  Fiqh  as-Sunnah,  Fiqh  madzhahibal-arba‟ah  dan  kitab  fiqh lain yang dihasilkan dari ijtihad para ulama‟ terdahulu.
5 Ibn as-Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyati.(tt). Hasyiah Ianah ath-Thalibin ‘ala halli al-Fadh Fathal-Mu’in . Beirut Darul Fikr.
6 Abdul  Majid, Pokok-Pokok  Fiqh  Muamalah  dan  Hukum  Kebendaan  dalam  Islam , (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), hlm. 97
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
2017 3) Menurut Rasyid Ridha: “Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telahditentukan” 7 .
Kalau ketiga definisi di  atas, ditelaah secara seksama fiqh muamalah dalam  arti  sempit  menekankan  keharusan  untuk  mentaati  aturan-aturan Allah  yang  telah  ditetapkan  untuk  mengatur  hubungan  antar  manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan mal (harta-benda).
Pengertian  di  atas  memang  mengarah  pada  pemenuhan  kebutuhan manusia  akan  ekonomi,  namun  masih  global  karena  fiqh  muamalah  itu membahas  segala  urusan  duniawi  yang  berkaitan  dengan  sosial kemasyarakatan,  baik  itu  politik,  ekonomi,  sosial,  keluarga  dan sebagainya. Dalam hal ini perlu pembagian khusus, setiap aspek fiqh yang dikaji.
Dalam klasifikasi ini, beberapa ulama membagi fiqh muamalah dalam dua ruang lingkup,meliputi:
1) Muamalah  adabiyah adalah  aturan-aturan  Allah  yang  berkaitan dengan  aktivitas  manusia  dalam  hidup  bermasyarakat  yang  ditinjau dari segi subyeknya, yaitu manusia sebagai pelaku. Dengan demikian, maksud adabiyah antara lain berkisar dalam keridhaan dari dua belah pihak  yang  melangsungkan  akad,  ijab  kabul,  dusta  dan  lain-lain. Ruanglingkupnya  meliputi  ijab  kabul,  saling  meridai,  tidak  ada keterpaksaan  dari  salah  satu  pihak,  hak  dan  kewajiban,  kejujuran, pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia  yang ada kaitannya dengan peredaran harta.
2) Muamalah madiyah , kajian fiqh tentang kebendaan, yakni benda yang halal,  haram  dan  syubhat  untuk  dimiliki,  diperjual  belikan  atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemudaratan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan lain-lain. Ruanglingkupnya meliputi al-bai‟, rahn, kafalah,  dhamanah, hiwalah,
7 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Bandung: Gunung Djati Press,1997), hlm. 2
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
2017
syirkah,  mudharabah,  mukhabarah,  hibah,  murabahah  dan  masalah- masalah lain yang berkaitan dengan bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah lainnya.
Selain  dua  hal  di  atas  fiqh  muamalah  juga  meliputi: munakahat (hukum  perkawinan), muhasanat (hukum  acara), amanat dan ‘ariyah (hukum pinjaman), tirkah (harta peninggalan) dan masalah sosial lainnya 8 .
Melihat  pemaparan  tentang  definisi  dan  klasifikasi  yang  disuguhkan tentang  fiqh  muamalah,  maka  persoalan  ekonomi  cenderung  pada fiqh muamalah  madiyah ,  tetapi  dari  aspek  prinsip  dan  etikanya  bisa dikategorikan dalam fiqh muamalah adabiyah.
Persoalannya  saat  ini  kategorisasi  tersebut  hanya  dalam  tataran teoritis.  Dalam  prakteknya,  tidak  ada  pemisahan  yang  berarti.  Pembagian ini sebenarnya bila dihadapkan pada realitas problematika ekonomi  Islam kekinian, belum cukup untuk  bisa dijadikan acuan, karena masih  general. Oleh  karena  itu,  seharusnya  fiqh  muamalah  selain  mempunyai  cabang- cabang di atas, juga ada satu disiplin keilmuan sendiri yaitu ilmu ekonomi atau fiqh  iqtishadiyah dengan  pengertian  fiqh  yang  membahas  segala permasalahan  ekonomi,  mulai  dari  teori  sampai  dengan  praktek perekonomian  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan  suatu  negara.  Tentu saja pembahasannya tidak terlepas dari perbankan Islam, sebagai realisasi konsep ekonomi Islam di Indonesia 9 .
Ekonomi  Islam  80%  adalah  perbankan  Islam.  Sehingga  yang  harus mendapatkan prioritas kajian dalam fiqh ekonomi adalah perbankan Islam. Jika  bank  Islam  mendominasi  maka  otomatis  sektor  riilnya  akan  sesuai syariah.
2. Pemahaman Tentang Fiqh Ekonomi
Indonesia  adalah  negara  dengan  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia, sangat  strategis  abila  memiliki  formula  sistem  ekonomi  Islam  ala  Indonesia, dengan  pengkajian  ulang  terhadap  fiqh  muamalah  yang  selama  ini  menjadi
8 Ibn Abidin, Radd al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar , (Mesir: al-Muniroh), hlm. 16
9 Ibid
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 1 No. 2 2017
salah  satu  rujukan  ekonomi  Islam.  Sehingga  formula  fiqh  muamalah Indonesia  nantinya  mempunyai  kedudukan  sendiri  dalam  kajian  hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Komisi Fatwanya Mahkamah Agung  dengan  Tim  penyusun  KHESnya  memang  telah  banyak  memberikan kontribusi terhadap pemikiran fiqh bidang ekonomi syari‟ah, akan tetapi akan sangat  lebih  berhasil  jika  formulasi  hukum  ekonomi  Indonesia  bermuatan prinsip-prinsip syariat Islam.
Kemajuan teknologi  yang luar biasa pada saat  ini,  sangat  membutuhkan formulasi fiqh ekonomi yang detil menyangkut persoalan ekonomi dari aspek kajian  hukum  Islam  dengan  harapan  fiqh  ekonomi  ini  mempunyai  landasan aplikasi yang sesuai dengan syariah.
Bentuk  baru  fiqh  ekonomi  seperti  diatas  yang  akan  memperkokoh bangunansistem  ekonomi  Islam  agar  tidak  goyah  serta  mempunyai  rujukan yang  pasti.  Dengan  optimisme  yang  tinggi,  ekonomi  Islam  akan  mampu menjadi  sistem  ekonomi  Nasional  bahkan  menjadi  standar  Internasional, seperti  yang  pernah  diterapkan  masa  Rasulullah  hingga  masa  Daulah Abbasiyah  sehingga  kita  tidak  akan  menemui  lagi  kemiskinan  dan kesengsaraan 10 .
Ruang  lingkup  fiqh  mencakup  segala  aspek  kehidupan  manusia,  seperti sosial,  ekonomi,  politik,  hukum,  dan  sebagainya.  Aspek  ekonomi  dalam kajian  Fiqh  sering  disebut  dalam  bahasa  arab,  dengan  istilah iqtishadiy (ekonomi)  adalah  suatu  cara  bagaimana  individu-individu  dan  masyarakat dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dengan  membuat  pilihan  di  antara berbagai alternatif pemakaian atas alat-alat pemuas kebutuhan yang tersedia, sehingga kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh manusia dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas 11 .
Fiqh  ekonomi  ( Fiqh  iqtishadiy )  dalam  Islam,  mencakup  tentang  aturan- aturan  atau  rambu-rambu  yang  diperoleh  dari  hasil  ijtihad  manusia  yang didasarkan  pada  wahyu  Ilahi  (al-Quran  dan  al-Hadis),  berkenaan  dengan
10 Ibid
11 Ibid
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 1 No. 2 2017
bagaimana  manusia  (individu-individu  dan  masyarakat)  dapat  memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dengan membuat pilihan-pilihan dalam menggunakan  sumber-sumber  daya  yang  tersedia 12 .  Kajian  Fiqh  Ekonomi terfokus pada bidang-bidang  yang ada dalam ilmu ekonomi, yaitu: peraturan mengenai  hak  milik  individu,  teori  produksi,  teori  konsumsi,  dan  berbagai mabda’ -jamak: mabadi- („prinsip-prinsip)  ekonomi  yang  ada  di  dalamnya, seperti prinsip keadilan, prinsip ihsan (berbuat kebaikan), prinsip mas’uliyyah (pertanggungjawaban),  prinsip kifayah (kecukupan),  prinsip wasathiyyah (keseimbangan),  prinsip waqi’iyah (realistis),  prinsip  kejujuran,  dan sebagainya 13 .
Persoalan ekonomi memang melekat dalam kehidupan sehari-hari setiap individu,  khususnya  muslim.  Kajian-kajian  ekonomi  tidak  pernah  terhenti terus bergulir dan berkembang. Berbagai sistem ekonomi dimunculkan untuk menawarkan  idealitas  konsep  ekonomi.  Mulai  dari  sistem  ekonomi konvensional seperti merkantilisme,  fisiokratisme,  liberalisme,  marxisme, sosialisme, dan neo liberalisme 14 .
Sistem  ekonomi  Islam  dan  saat  ini  yang  marak  di  Indonesia  merupakan sistem ekonomi rakyat. Semua sistem tersebut diciptakan untuk menawarkan kesejahteraan  bagi  para  pengikutnya.  Tidak  ada  satu  sistem  ekonomi  yang dilahirkan  untuk  mencelakakan  pengikutnya  atau  masyarakat 15 .  Hanya  saja, dalam  praktek  realisasinya  sistem-sistem  ekonomi  tersebut,  masih  banyak mengalami  ganjalan  sehingga  berbagai  macam  kritik  muncul  dan  sistem ekonomi selalu berubah-ubah sesuai kondisi riil masyarakat 16 .
Ekonomi Islam, wacana ekonomi yang relatif baru di Indonesia, saat ini mulai  menawarkan  konsep-konsepnya  yang  bertujuan  membentuk  sistem ekonomi  rahmatan  lil  „alamin 17 .  Prestasi  ekonomi  Islam  mulai  ditunjukkan
12 Ibid 13 Ibid
14 Hendi Suhendi., Fiqh Muamalah , (Bandung: Gunung Djati Press, 1997),  hlm. 3
15 Ibid
16 Ibid
17 Heri  Sudarsono, Konsep  Ekonomi  Islam:  Suatu  Pengantar ,  (Yogyakarta:  Ekonisia, 2003), hlm. 26
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
2017
pada tahun 1997, ketika perbankan konvensional banyak mengalami masalah kesulitan  likuiditas  dan  kredit  macet,  perbankan  Islam  justru  melaju  dengan tenang.  Fakta  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  ekonomi  Islam  mulai diperhitungkan 18 .
Sebenarnya,  bila  dikaji  lebih  jauh  sistem  ekonomi  Islam  bukan merupakan  kajian  baru.  Sejak  masa  Rasulullah  sudah  dilakukan  praktek- praktek  kegiatan  ekonomi  yang  luar  biasa,  bahkan  pada  masa  Umar  bin Khattab sosial  welfare tercapai  di  dunia  Islam  kala  itu 19 .Inilah  cikal  bakal fiqh  ekonomi  yang  seharusnya  sudah  terformulasikan.  Akan  tetapi,  karena mengalami  keterputusan  sejarah,  permasalahan  ekonomi  tidak  banyak mendapat  perhatian,  sehingga  kajiannya include di  dalam  kajian  fiqh muamalah yang global 20 .
3. Persoalan Ekonomi Dalam Hukum Islam
Hukum  Islam  selalu  mengalami  perkembangan  dari  waktu  ke  waktu. Misalnya di Indonesia, hukum Islam yang penuh dengan masalah khilafiyyah terformulasikan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  semula  atas gagasan  Hazairin  dan  T.M.  Hasbi  ash-Shiddieqy  pada  tahun1960-an. Keberadaan  KHI  ini  menunjukkan  bahwa  persoalan  fiqh  lokal  Negara Indonesia  semakin  kompleks  dan  membutuhkan  Undang-undang  (UU) formal. Hanya saja seiring berkembangnya persoalan umat, KHI yang hanya meliputi  tiga  buku,  yaitu  pernikahan,  kewarisan  dan  wakaf  tidak  mampu menjawab persoalan umat dalam bidang ekonomi.
Dewasa  ini,  persoalan  ekonomi  bukan  hanya  berbicara  tentang bagaimana  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  tapi  sudah  merambah  pada wilayah sistem hukum ekonomi yang memerlukan kajian lebih serius. Tentu saja  ini  tidak  lepas  dari  kegagalan  beberapa  sistem  ekonomi  dunia  saat  ini, yakni sistem ekonomi kapitalis 21 .
18 Ibid
19 Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 58-77
20 Ibid
21 Ibid
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
2017
Untuk  menjawab  kegagalan  tersebut,  dilakukan  ikhtiar  untuk  mencari sistem ekonomi baru. Munculnya pemikiran ekonomi Islam merupakan usaha umat  islam  mencoba  memberi  sumbangan  pemikiran  terhadap  kemaslahatan masyarakat  di  dunia  ini.  Arah  tujuannya,  bukan  menyaingi  sistem  ekonomi kapitalis,  melainkan  ingin  memperbaiki  yang  kurang  baik  pada  sistem ekonomi kapitalis. Olehkarena itu, sistem ekonomi Islam bukan semata hanya untuk  orang-orang  Islam  saja.  Inilah  sistem  ekonomi  alternatif  yang diharapkan  mampu  memberikan  manfaatbagi  seluruh  umat  di  dunia ( rahmatan lil’alamin ) 22 .
Hukum Islam melalui fiqh muamalah sudah memberikan prinsip dan tata aturan tentang masalah ekonomi namun belum memberikan aturan yang jelas tentang  sistem  ekonomi 23 .  Sebab,  persoalan  ekonomi  inijuga  menyangkut persoalan  negara,  yaitu  tentang  sirkulasi  keuangan,  distribusi  pendapatan negara  dan  sebagainya.Untuk  itu  perlu  spesifikasi  formula  untuk  ekonomi Islam, seperti pada hukum pernikahan, waris dan waqaf. Hanya saja, saat ini memang  hukum  Islam  dihadapkan  pada  hukum  Indonesia  yang  masih menganu  thukum  Belanda.  Dalam  pembentukan  KHI,  masih  banyak debatable  dan  tarik  ulur  antar  beberapa  pihak,sampai  akhirnya  hukum  Islam Indonesia  bisa  terunifikasi  dalam  satu  bentuk.  Apalagi  berhubungan  dengan masalah ekonomi.  Kita lihat saja, sejarah perjalanan bank  Islam  yang ada di Indonesia  ini.  Berawal  dari  pemikiran  haramnya  bunga  bank  yang  secara hukum Islam masuk kategori riba, maka pada taun 1990 MUI dalam MUNAS IV di hotel Sahid membentuk tim Steering Committee yang diketuai oleh DR. Ir.  Amin  Aziz  untuk  memprakarsai  pembentukan  Bank  Muamalat  Indonesia ternyata  sukses,  terbukti  dalam  waktu  satu  tahun  sejak  ide  berdirinya  Bank Islam  tersebut,  dukungan  masyarakat  muslim  begitu  tinggi,  sehingga  pada  1 Nopember 1991 dilakukan penandatanganan akte pendirian Bank Mu‟amalat Indonesia  di  Sahid  Jaya  Hotel  dengan  akte  notaries  Yudo  Paripurno,  S.H dengan izin Menteri Kehakiman No. C.2.2413. HT.01.01.
22 Mustafa  E  Nasution  dalam  A.  Riawan  Amin  dkk, Ekonomi  Syariah  dalam  Sorotan , Jakarta:Yayasan Amanah, 2003, hlm.27
23 Ibid
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 1 No. 2 2017
Akhirnya  dengan  izin  prinsip  Surat  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  No.1223/MK.013/1991  tanggal  5  Nopember  1991,  Izin  Usaha Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No.430/KMK:013/1992, tanggal  24  April  1992  pada  tanggal  1  Mei  1991  BMI  bisa  memulai  operasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya 24 .
Kemudian  muncul  lembaga-lembaga  keuangan  Syariah  di  Indonesia. Akan  tetapi,  hukum  Indonesia,  khususnya  hukum  perbankan  tidak memberikan  respon  apapun  terhadap  gejolak  ini.  Sampai  pada  tahun  1997, ketika  lembaga  keuangan  Islam  tetap  kokoh  diterjang  badai  krisis  moneter. Mulai dari sini, sistem  ekonomi  Islam dilirik dan dipercayai  dapat  dijadikan solusi  mengatasi  system  ekonomi  yang  gagal.  Hal  ini  dibuktikan  dalam  UU perbankan  No.7tahun  1992  yang  belum  dilakukan  perubahan,  peluang beroperasinya Bank Islam di Indonesia belum jelas 25 .
Hanya  aturan  berupa  ketentuan  bank  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  tahun  1992.  Peluang  Bank  Islam  di Indonesia baru terbuka lebar tahun 1998 dalam UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992. Peluang  yuridis tersebut semakin luas, dengan  dibukanya  kesempatan  bagi  bank-bank  Konvensional,  khususnya Bank Umum untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, asalkan membuka cabang khusus untuk melakukan kegiatan tersebut 26 .
Agar  peluang  yuridis  tersebut  dapat  dijalankan  secara  optimal,  efektif dan  efisien  perlu  dibuat  aturan  hukum  yang  lebih  operasional  khususnya ketentuan  yang  mengatur  masalah  likuiditas,  sistem  moneter  yang  sesuai dengan  prinsip  syariah,  standar  akuntansinya,  audit  dan  pelaporan,  prinsip kehati-hatian  dan  sebagainya.  Selain  itu  juga  dibutuhkan  aturan-aturan tentang pasar uang Syariah, jenis dan bentuk baku surat-surat berharga untuk transaksi  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah,  penyeragaman  perjanjian
24 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait: BMI danTakaful di Indonesia , Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm. 77
25 Ibid
26 Ibid
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 1 No. 2 2017
standar  dalam  transaksi  bank  syariah  dan  diskriminasi  penyalah  gunaan nasabah 27 .
Ketentuan-ketentuan  tersebut  harus  diawali  dari  formulasi  hukum  Islam sendiri,  kalau  dari  landasan  pijakannya  belum  kuat  maka  aplikasinya  pun masih  harus  maju  mundur.  Sebab,  beberapa  tantangan  yang  di  hadapi ekonomi  Islam  dalam  mengembangkan  sistemnya  masih  sangat  krusial 28 . Ditambah  lagi,  belum  dibakukannya  UU  yang  secara  spesifik  mengatur mengenai  sistem  perekonomian  Islam  dan  Perbankan  Islam.  Kalau  dari  segi hukum  Islamnya lemah, maka perjuangan untuk menerapkan ekonomi  Islam yang sesuai dengan al-Qur‟an dan hadis juga masih sulit direalisasikan 29 .

## 4. Urgensi Formulasi Fiqh Ekonomi
Fiqh  ekonomi  ini  diharapkan  mampu  memberikan  tawaran  solutif terhadap  persoalan  ekonomi  umat.  Pengkajian  fiqh  ekonomi  sebenarnya, harus dimulai dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia ini,  seperti  UIN,  IAIN,  STAIN  dan  sebagainya.  Karena,  lembaga-lembaga tersebut merupakan representasi daripara pemikir muslim Indonesia.
Sejak  beberapa  tahun  yang  lalu,  jurusan  Ekonomi  Islam  sudah  mulai merambah  di  dunia  akademik.  Namun,  pembahasan  materi  yang  diberikan masih  berkutat  masalah  fiqh  muamalah  yang  tidak  bersentuhan  dengan ekonomi  kontemporer.  Sehingga,  jurusan  ekonomi  Islam  tak  ubah  dengan jurusan  ekonomi  umum  yang  hanya  mengajarkan  hukum  Islam  dan  teori umum.  Sedangkan  formulasi  ekonomi  Islam  yang  sebenarnya  tidak  dibahas, akhirnya  para  lulusannya  tidak  mampu  menghadapi  persoalan  ekonomi kontemporer dari sudut pandang ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan adalah pembaruan fiqh muamalah yang di spesifikasi ke dalam fiqh ekonomi.
Kalau  formulasi  fiqh  ekonomi  sudah  dihasilkan,  nantinya  bisa direalisasikan dalam bentuk UU perekonomian yang berkaitan dengan Islam. Hasil formulasi ini, memberikan manfaat positif diantaranya:
27 M. Antonio Syafi‟i., Bank Syariah, dari Teori ke Praktek ,  Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm.  225
28 Ibid
29 Ibid
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 1 No. 2 2017
a. Pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islamakan semakin matang dan mereka akan tahu, bahwa sebenarnya Islam mempunyai sistem ekonomi yang independent
b. Kegamangan  masyarakat  tentang  sistem  perbankan  Islam  bisa terjawabkan.  Karena,  sampai  saat  ini  masyarakat  muslim  masih gemardengan perbankan konvensional.
c. Terlahirlah ekonom-ekonom muslim yang mumpuni, artinya tidak hanya ahli dalam bidang ekonomi tapi jiwa keislamannya pun sangat kuat.
d. Independensi  perbankan  syariah  akan  terlihat  nyata.  Selama  ini, perbankan syariah masih sangat bergantung pada perbankan konvensional.
e. Sistem  ekonomi  Islam  diharapkan  tidak  hanya  menjadi  wacana  para akademis,  namun  bisa  mendarah  daging  ke  masyarakat  muslim Indonesia.  Sebenarnya  tulisan  ini  tidak  ingin  mendikotomi  antara perbankan syariah dan konvensional, akan tetapi formulasi fiqh ekonomi yang  ditawarkan  nantinya  diharapkan  mampu  menjadi  penengah  dan mediator  antara  keduanya.  Fiqh  ekonomi  bisa  mengakomodir  sistem ekonomi  konvensional  yang  sesuai  dengan  Islam  dan  memformulasikan kembali  sistem  ekonomi  Islam  yang  masih  belum  terbentuk  secara sempurna. mebangun fiqh ekonomi merupakan awal dari lahirnya sistem ekonomi  Islam  yang  bercita-cita  pada  kesejahteraan  masyarakat, sehingga  dalam  kajian  hukum  Islam  bisa  dijadikan  kajian  keilmuan tersendiri.

## Kesimpulan
Memang,  tak  ada  yang  sempurna  di  duniaini,  sebab  kesempurnaan  itu hanya  dimiliki  oleh  Allah.  Di  akhir  tulisan  ini  ada  beberapa  hal  pentingsebagai kesimpulan :
1. Hukum  Islam  yang  kita  kaji  saat  ini  merupakan  hasil  ijtihad  para  ulama‟ terdahulu,  secara  garis  besar  terbagi  kedalam  dua  ruang,  yaitu ibadah dan muamalah .
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
2017 2. Fiqh  muamalah  meliputi  beberapa  cabang,  yaitu munakahat,  muhasanat, mawaris dan sebagainya. Sedangkan fiqh yang membahas tentang ekonomi secara  spesifik  belum  terformulasi  menjadi  disiplin  ilmu  tersendiri.  Kajian hukum  Islam  yang  ada  hanya  memuat  mengenai  prinsip  dan  hukum  yang berkaitan  dengan  transaksi  dalam  Islam,  belum  menyentuh  konsep  dan aplikasi.
3. Untuk  menjawab  kompleksitas  persoalan  ekonomi  umat,  diperlukan  kajian fiqh  ekonomi  yang  secara  khusus  membahas  detil  ekonomi,  mulai  dari konsep teori sampai pada realisasi di kehidupan sehari-hari.
4. Keperluan  untuk  memformulasikan  fiqh  ekonomi  memang  urgen, khususnya  dalam  bidang  pendidikan  Islam.  Sebab,  nantinya  dari  sanalah sistem  ekonomi  Islam  bisa  berkembang  dan  bisa  dikendalikan.  Kenyataan saat  ini,  banyak  sarjana  lulus  dari  jurusan  ekonomi  Islam  kalah  bersaing dengan  sarjana  ekonomi  umum.  Oleh  karena  itu,  fiqh  ekonomi  merupakan kebutuhan masyarakat muslim yang tak pelak lagi harus dipenuhi.

## Saran
Dari kajian  yang sudah kami lakukan ada beberapa saran untuk lembaga- lembaga  pendidikan,  khususnya  dan  masyarakat  pemerhati  ekonomi  Islam  pada umumnya:
1. Fiqh  ekonomi  ini  hendaknya  sudah  mulai  diformulasikan,  melihat perkembangan  sistem  ekonomi  Islam  yang  semakin  pesat.  Ditambah  lagi kajian hukum  Islam  yang  ada hanya memuat  mengenai  prinsip dan hukum yang berkaitan dengan transaksi dalam Islam, belum menyentuh konsep dan aplikasi.
2. Hendaknya  dilakukan  lagi  kajian-kajian  mendalam  tentang  ekonomi  Islam beserta pengembangannya. Ekonomi Islam saat ini dilirik oleh dunia untuk mengatasi krisis global.
3. Jangan  hanya  hukum  dan  sistem  ekonominya  saja  yang  mendarah  daging, tapi bagaimana jiwa kita.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan

## Daftar Pustaka
A. Riawan Amin dkk. (2003). Ekonomi Syariah dalam Sorotan . Jakarta: Yayasan Amanah.
Abdul  Majid.  (1986). Pokok-Pokok    Fiqh  Muamalah  dan  Hukum  Kebendaan dalam Islam . Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati.
Adiwarman Karim. (2004). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta : Rajawali Press.
Ahmad  Muhammad  al-‟Assal,  Fathi  Ahmad  Abdul  Karim,  (tt). an-Nidhamul Iqtishadi filIslam Mabadiuhu Wahdafuhu . Kairo: tp.
Hendi Suhendi. (1997). Fiqh Muamalah .Bandung: Gunung Djati Press.
Heri  Sudarsono.  (2003). Konsep  Ekonomi  Is-lam :  Suatu  Pengantar.  Yogyakarta: Ekonisia.
Ibn Abidin.(tt). Radd al-Mukhtar Syarh Tanwiral-Abshar . Mesir: al-Muniroh. Departemen  Agama  RI.(2003). Al  Qur’an  dan  Terjemahnya. Bandung:  CV. Diponegoro.
Masjfuk Zuhudi, (2003). Masail Fiqhiyah . Cet 10. Jakarta:  PT. Gunung Agung.
Mudjab  Mahali.  (2002). Asbabun  Nuzul;  Studi  Pendalaman  al-Qur’an  Surat  al- Baqarah An-Naas. Cet. 1.Jakarta: Raja Grafindo.
Muhammad  Ali  Ash-ashabuni,  (2003). Tafsir  Ayat  Ahkam  Ash  Shabuni ,  terj.  Cet ke-4. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Sulaiman Rasjid. (2002). Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo.