## SENTRALISASI ATAU DESENTRALISASI: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
Putri Amalia Zubaedah 1 , Royyan Hafizi 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan Email: putri.amaliazubaedah@gmail.com, royyanhafizi18@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci:
Otonomi Daerah, Sentralisasi, Desentralisasi Tujuan Studi ini adalah guna menganalisis trajektori kebijakan otonomi daerah di Indonesia.  Ada  dua  hal  penting  dalam  mendiskusikan  otonomi  daerah  di Indonesia. Pertama, pilihan pelaksanaannya antara desentralisasi atau sentralisasi sebagai pola yang mendasar dalam kebijakan otonomi daerah. Kedua, otonomi daerah  malah  mendirikan  rezim  oligarki,  primordialisme,  maupun  politik klientelisme. Penerapan otonomi daerah sudah menjadi permasalahan baru bagi Indonesia yang mengadopsi sistem negara kesatuan. Otonomi daerah setelah era Orde Baru bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi lokal justru dibajak oleh kepentingan kaum elite. Dengan kata lain, otonomi daerah lebih berpihak kepada elite daripada berpihak pada masyarakat.

## ABSTRACT
Keywords : regional  autonomy, centralization, decentralization The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  trajectory  of  regional  autonomy policies  in  Indonesia.  There  are  two  important  points  in  discussing  regional autonomy  in  Indonesia.  First,  the  choice  of  implementation  between decentralization or centralization as a fundamental pattern in regional autonomy policies. Second, regional autonomy actually establishes an oligarchic regime, primordialism,  and  political  clientelism.  The  implementation  of  regional autonomy has become a new problem for Indonesia which has adopted a unitary state system. Regional autonomy after the New Order era aimed at increasing community  participation  in  development  and  local  democracy  was  actually hijacked by the interests of the elite. In other words, regional autonomy is more in favor of the elite than the community.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  dibangun  selalu  berubah-  ubah  sebagai  sebuah  pola ‘zigzag’ antara desentralisasi dan sentralisasi. Hal tersebut dapat kita simak dari penjabaran dasar filosofis yang terdapat dalam UU Pemerintahan Daerah sejak era kolonialisme hingga republik. Tercatat sejak era kolonialisme, terdapat tiga UU dominan yakni Decentralisatiewet 1930, Wet op de  Bestuurshervorming  (Stb  1922  /  216),  dan  Osamuseirei  No.  27  Tahun  1942.(Jati,  2016) Sedangkan dalam masa republik, terdapat 6 buah UU Pemerintahan Daerah: UU No 1/1945, UU No.22/1948, UU No. 1/1 957, UU No. 18/1965, UU No. 5/1974, UU No. 22/1999, dan terakhir UU No. 32/2004.
Dari sekian UU Pemerintahan Daerah, terdapat tiga model penerapan otonomi daerah yang dominan  yakni  sentralistik,  federalistik,  maupun  campuran.  Ketiga  model  penerapan  tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial-politik yang berkembang saat itu dimana karakteristik rezim pemerintah  pusat  turut  mempengaruhi  cara  pandang  pusat  terhadap  daerah.  Pada  masa kolonialisme, model penerapan. Disisi lain, formulasi dalam implementasi otonomi daerah dalam masa republik sendiri sangat eksperimental sehingga kini belum dapat dicapai konsensus bersama dalam  merumuskan  desain  otonomi  daerah  yang  ideal  bagi  pemerintahan  daerah  di  Indonesia. Pembedaan  antara  daerah  otonom  memberikan  multiintepretasi  tentang  makna  hakiki  dari implementasi  otonomi  daerah.  Apakah  otonomi  daerah  itu  bermaksud  semakin  merekatkan integrasi kebangsaan sekaligus juga memperkuat proses nation-building ataukah justru memecah belah negara kesatuan karena daerah memiliki kewenangan tersendiri yang berbeda dengan pusat.
Tujuan  Studi  ini  adalah  guna  menganalisis  trajektori  kebijakan  otonomi  daerah  di Indonesia.  Ada  dua  hal  penting  dalam  mendiskusikan  otonomi  daerah  di  Indonesia.  Pertama, pilihan pelaksanaannya antara desentralisasi atau sentralisasi sebagai pola yang mendasar dalam kebijakan  otonomi  daerah.  Kedua,  otonomi  daerah  malah  mendirikan  rezim  oligarki, primordialisme,  maupun  politik  klientelisme.  Penerapan  otonomi  daerah  sudah  menjadi permasalahan  baru  bagi  Indonesia  yang  mengadopsi  sistem  negara  kesatuan.  Otonomi  daerah setelah era Orde Baru bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi lokal justru dibajak oleh kepentingan kaum elite. Dengan kata lain, otonomi daerah lebih berpihak kepada elite daripada berpihak pada masyarakat.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dibagi menjadi data primer  dan  data  sekunder.  Sumber  data  diperoleh  melalui  teknik  penelitian  kepustakaan  yang mengacu pada sumber daya yang tersedia secara daring dan luring, seperti: jurnal ilmiah, buku, dan berita dari sumber terpercaya. Sumber-sumber ini dikumpulkan dari diskusi dan tautan dari satu pesan ke pesan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan penelitian. Analisis data dan tarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Makna Hakiki “Otonomi” Dalam Otonomi Daerah
Otonomi  diartikan  sebagai  hak  mengatur  sendiri  kepentingan  intern  daerah  atau organisasinya menurut hukum sendiri Otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah intern tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintahan sendiri (Akbar, 2019).
Konteks pemerintahan sendiri dalam pembahasan otonomi daerah mesti ditempatkan pada tempat yang baik dan tepat. Makna hakiki dari pengertian otonomi daerah ialah otonomi daerah untuk menuju pemerintahan sendiri tidak dapat diartikan kemerdekaan atau kebebasan penuh secara absolut (absolute onafhankelijkesheid) dalam  menjalankan  hak  dan  fungsi  otonominya  menurut  kehendak sendiri  tanpa  mempertimbangkan  kepentingan  nasional  secara  keseluruhan,  maka  akan  dapat mengakibatkan  disintegrasi  bangsa  serta  kehancuran  negara.  Oleh  karena  itulah,   membincangkan makna otonomi dalam otonomi daerah tidak berarti kebebasan berekspresi yang seluas-luasnya untuk mengatur  daerahnya  sendiri,  namun  kebebasan itu  dimaknai  sebagai  kebebasan  yang  bertanggung jawab mengingat pusat berperan  sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah  tersebut supaya  norma-norma  yang  terkandung  dalam  otonomi  tidak  berlawanan  dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat.

## B. Penerapan Otonomi Daerah Di Indonesia
Membincangkan  model  penerapan  baku  dalam  penerapan  otonomi  daerah  di  suatu  negara ialah keniscayaan. Hal ini dikarenakan perdebatan tentang pencarian model penerapan yang ideal dalam kebijakan otonomi daerah. Yang terjadi selama ini dalam penyusunan konsep otonomi daerah adalah muncul daerah yang tidak  siap  menjadi daerah otonom murni. Berbagai macam kompleksitas mewarnai proses untuk  mencari formulasi yang ideal dalam otonomi daerah, baik itu faktor internal maupun  eksternal.  Ide  poko  yang  terjadi  dalam  perjalanan  otonomi  daerah  di  Indonesia  bahwa dengan diberikannya hak otonomi kepada daerah maka akan tercipta iklim demokratisasi  yang sehat. Otonomi daerah mendorong daerah untuk bersikap efektif dan efisien dalam hal pelayanan publik dan kepala daerahnya akan lebih peka dengan  kondisi  masyarakatnya  yang  sebenarnya.(Wiratmaja  & Sudana, 2019) Maka yang terjadi adalah saluran partisipasi publik dalam pembangunan daerah akan lebih termanifestasikan dalam otonomi daerah. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah; apakah sebaik itukah otonomi daerah akan membawa demokratisasi di daerah?. Oleh karena itu, kita perlu  untuk  menganalisis  berbagai  model  penerapan  yang  pernah  muncul  dan  menjadi  dominan dalam  penerapan  otonomi  daerah  di  Indonesia  khususnya  dalam  UU  Pemerintahan  Daerah  yang menjadi poin krusial untuk dibicarakan dalam tulisan ini.
Dasar filosofis dari kebijakan desentralisasi otonomi daerah di Indonesia paska kemerdekaan 1945 dapat ditelusuri dari konstitusi Pasal 18 dan Pasal 1 yang dapat diartikan sebagai Pemerintahan Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  yang  mengedepankan  aspek  desentralisasi  sebagai  bentuk kesepakatan  bangsa  sejak  dari  masa  awal  kemerdekaan.  Pilihan  menerapkan  desentralisasi  yang produknya adalah otonomi daerah memiliki penafsiran yang banyak sejak awal.(Ridwansyah, 2018) Lebih  lagi  ketika  membaca  pasal  18  UUD  1945  sebelum  amandemen  pada  ayat  2  dimana dibentuknya tiga tingkatan daerah dalam struktur pemerintahan daerah maupun pasal 18 ayat 5 yakni dibentuknya  daerah  istimewa  untuk  memungkinkan  daerah  yang  telah  memiliki  hak  asal-usul sebelum Republik Indonesia berdiri untuk memiliki sistem pemrintahan
sendiri. Pada dasarnya, desentralisasi otonomi daerah sendiri tidak mengenal daerah tingkat karena hal ini sama saja mengindikasikan bahwa daerah masih dalam cengkraman kuat pemerintahan pusat. Selain  itu,  pilihan  untuk  menjadikan  daerah  menjadi  daerah  istimewa  karena  fakta  historis  untuk memiliki pemerintahan sendiri bisa dikatakan rancu karena negara kesatuan sendiri adalah sebuah rumah besar yang menampung berbagai daerah untuk menjadi satu atap dan tidak diperkenankan ada “negara” dalam negara kesatuan.(Huda, 2016)
Dalam  berbagai  kasus  pemberian  daerah  istimewa  atau  daerah  otonom  pada  relasi  pusat- daerah di negara-negara lainnya memang dimungkinkan seperti halnya China dengan prinsip “one state  two  system” dengan Hongkong  dan  Makau  menjadi  daerah  yang  memiliki  kewenangan layaknya negara berdaulat, Spanyol melalui daerah otonomi Basque dan Catalan, maupun Kanada dengan  Quebec.  Namun  demikian  ditinjau  dari  segi  historisnya,  kita  dapat  mengurai  penerapan otonomi khusus / keistimewaan tersebut. Dalam kasus China, Hongkong dan Macau sendiri diberi hak otonomi khusus hanya selama 50 tahun terhitung sejak 1997 dan 1999 yang akan berakhir pada 2057 dan 2059 dan setelahnya Hongkong dan Macau akan diseragamkan kembali sebagai provinsi.
Dalam kasus Indonesia, pasal 18 mengakomodir dua kutub yang berseberangan tersebut dimana ada pengaruh negaranisasi sekaligus juga desentralisasi. Indonesia yang merupakan arena melting pot dihadapkan  pada  faktor  krusial,  dimana  belum  semua  kultur  di  Indonesia  melebur  menjadi  satu karena  sekat-sekat  primordial  yang  masih  kuat.  Pasal  18  yang  kerap  menjadi  acuan konstitusional terbentuknya daerah otonomi baru dalam level implementasinya telah menimbulkan persoalan sejak tahun-tahun awal kemerdekaan yang kemudian berlanjut  hingga  sekarang.(Afandi  &  Afandi,  2018) Pergulatan  untuk  memperkuat  semangat  kebangsaan  melalui  identitas  negara  kesatuan,  selalu menghadapi  persoalan  identitas  primordialisme berupa kuatnya solidaritas etnik, agama, adat dan bahasa serta tradisi lokal. Hal ini terjadi lantaran sikap dualisme pemerintah pusat dalam melihat daerah, apakah sebagai entitas yang otonom maupun entitas yang sepenuhnya harus dikendalikan. Berbagai hal melingkupi  desain  paradigma  otonomi  daerah  dalam  UU  Pemerintahan  Daerah  awal  yakni  UU nomor 1 tahun 1945 salah satunya adalah pilihan untuk sentralisasi ataukah pluralisasi.
Ditinjau dari azas pemerintahan daerah, sentralisasi ataukah pluralisasi kuasa sendiri merujuk pada pengertian paradigma pembagian kuasa pusat dan daerah sebagaimana yang terjadi di negara- negara Eropa.(LUTHFY, 2013) Azas sentralisasi sendiri diartikan sebagai sentralisasi daerah oleh pusat atau dalam bahasa sederhananya adalah daerah sebagai daerahnya pusat. Tujuan dari penyeragaman pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat ini bertujuan memperkuat soliditas dan stabilitas negara. Sementara azas yang lain yakni pluralisasi kekuasaan ini merujuk pada pola relasi pusat dan daerah pada  pemerintahan  negara-negara  seperti  Amerika  Serikat, Inggris,  dan  Kanada.  Artinya  pusat meredistribusikan secara nyata kewenangan yang sudah menjadi hak otonomi dari daerah. Paradigma Anglo-Saxon ini terlahir karena konteks keanekaragaman demografis maupun teritorial yang tidak dimungkinkan pusat  berkuasa  penuh  atas  daerah  sehingga  perlu  sekiranya  untuk  membentuk sentrum-sentrum  politik  baru  selain  halnya  pemerintahan  pusat. Dua azas paradigma relasi pusat- daerah  tersebut  setidaknya  berkembang menjadi  proses  tarik-ulur  kepentingan  pusat  dan  daerah dalam  penyusunan  UU  Pemerintahan  Daerah  paska  kemerdekaan.  Hal  ini  dikarenakan  sikap ambivalensi pemerintah  pusat  dalam  menata  daerah  dimana  di  satu  sisi,  pusat  menghendaki semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan resmi negara untuk dijadikan landasan terjadinya penyebaran kekuasaan (dispersion of power) sekaligus juga sebagai ajang demokratisasi di ara lokal. Sementara  di  sisi  lainnya,  negara  menerapkan  kebijakan  sentralisasi  karena  kebhinekaan  dilihat sebagai ancaman disintegrasi.
Perpaduan antara pemerintah pusat yang ingin melakukan kontrol langsung terhadap daerah dengan pemerintah daerah yang ingin menuntut hak-hak / kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri diakui oleh pemerintah pusat mewarnai fluktuasi pasang surut perjalanan otonomi daerah di Indonesia  paska  kemerdekaan.  Tercatat  sepanjang  kepemimpinan  Presiden  Soekarno  telah berlangsung  4  kali  perubahan  undang-undang  pemerintahan  daerah  yang  kemudian menyebabkan instabilitas relasional antara pusat dan daerah. UU Pemerintahan Daerah pertama yakni UU 1/1945 sendiri masih bernuansa sentralistik. Beberapa hal yang perlu dicatat mengenai sistem pemerintahan dalam UU ini adalah. Pertama, pemerintahan disusun atas susunan bertingkat dimana pemerintah pusat  dapat  mengintervensi  pemerintahan  yang  berada  di  bawahnya. Kedua, semangat penyelenggaraan pemerintahan daerah masih bernuansa kolonialisme dengan masih menempatkan unsur  pejabat  feodalisme  Belanda  seperti wedana,  residen ,  dan  pejabat  sejenis  untuk  duduk  di pemerintahan. Ketiga, terdapat pola rangkap jabatan yakni Kepala Daerah menjabat sebagai pejabat eksekutif sekaligus juga pejabat legislatif dengan menjabat ketua DPRD. Adapun jangkauan undang- undang ini masih sangat terbatas sangat terbatas hanya menjangkau wilayah Jawa dan Madura dengan terbentuknya 17 Karesidenan, 18 Daerah Otonom dan 67 Kabupaten Otonom. Selebihnya wilayah non Jawa sendiri masih berwujud satu provinsi. Hal ini mengingat sebagai negara baru masih mencari model ideal dalam penyusunan pemerintahan daerah.(Roihan, 2016)
UU ini secara tidak langsung bisa dikatakan sebagai warisan penjajahan. Belanda yang mana menerapkan dua sistem berbeda dalam mengatur daerah, yaitu indirect rule untuk Jawa dan direct rule untuk luar Jawa. Dampak kedua sistem ini cukup besar dalam susunan pemerintahan lokal. Jika di Jawa  otoritas  tradisional  warisan  feodalisme  kerajaan  maupun  pemerintahan  kolonial  masih memegang  dengan  kuat  kekuasaan  tradisional,  sementara  di  luar  jawa  terjadi  sekat-sekat primordialisme  begitu  kuat  antar  etnis  yang  saling  bekontestasi  merebut  kursi  pimpinan  daerah. Munculnya primordialisme tersebut juga merupakan warisan kolonialisme Belanda yang ditujukan untuk memecah-belah integrasi kekuatan lokal guna mengurangi nasionalisme republik.
Posisi dilematis dalam penentuan paradigma otonomi daerah dan pemekaran wilayah sendiri juga mewarnai dalam penyusunan UU 22/1948. Persoalan tersebut kembali lagi pada polemik sosial- politik negara yang sedang mengalami transisi dari negara kesatuan menjadi negara federasi. Oleh karena  itulah,  paradigma otonomi  daerah  yang  berkembang  dalam  dua  tingkatan  antara  negara kesatuan  dengan  negara  federasi.  Republik  Indonesia  sendiri  memiliki  UU  Pemerintahan  Daerah sendiri yakni UU 22/1948 sedangkan Republik Indonesia Serikat memiliki UU Negara Bagian yakni STT (staatblad) 44/1950.  Dualisme  UU  Pemerintahan  Daerah  tersebut  berujung  pada  dualisme hubungan  pusat-daerah  di  Indonesia.  Republik  Indonesia  melalui  UU  22/1948  hanya  memiliki pengaruh di Jawa, Madura, maupun sebagian kecil Sumatera saja sedangkan RIS melalui STT 44/1950 memiliki pengaruh yang cukup besar di kawasan Indonesia Timur.(Habib, 2008) Dualisme tersebut membuat pemerintahan Republik Indonesia sendiri menjadi melemah yang kemudian dimanfaatkan oleh gerakan separatisme yang berjuang memerdekakan daerah  lepas  dari  wilayah  republik.  Sebut saja pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatera Barat, DI/TII di Jawa Barat, maupun PKI di Madiun yang terlahir karena kondisi pemerintahan negara yang tidak stabil dan ideologi  Pancasila yang mulai tergantikan  dengan  Liberalisme  disamping  faktor  ketidakadilan  dalam pembagian  sumberdaya ekonomi antara Pusat dan Daerah. UU 22/1948 sendiri dipandang terlalu otoritarian dimana terdapat dua  mekanisme  intervensi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  yakni  pengawasan  preventif  dan pengawasan represif yang memungkinkan negara melakukan intervensi.
Sementara itu STT 44/1950 tidak tepat diterapkan di Indonesia yang masih didera konflik vertikal  antar  etnis  sebagai  masalah  kebangsaan  dan  belum  menemukan  formulasi  pemecahan masalah pas untuk menanganinya. Maka tidaklah mengherankan apabila otonomi daerah kemudian menghasilkan  gerakan  separatism  yang  kuat  karena  tuntutan  daerah yang terlalu besar sementara mekanisme  kontrol  pusat  ke  daerah  tidaklah stabil.  Puncaknya  adalah  gerakan  RMS  (Republik Maluku  Selatan)  yang  menuntut Indonesia  Timur  merdeka  dari  Indonesia  pada  dekade  1950-an. Berikut ini deskripsi dualisme paradigma dalam susunan pemerintahan daerah di Indonesia menurut UU 22/1948 maupun STT 44/1950.
Susunan pemerintah daerah otonom mrnurut UU 22/1948

## Susunan pemerintah daerah otonom mrnurut STT 44/1950
UU  1/1957  sendiri  boleh  dibilang  sebagai  peletak  dasar  otonomi  daerah  pada 1999  yakni dengan  menerapkan  sistem  otonomi  riil  sebagai  paradigma  otonomi  daerah.  Adapun  yang dimaksudkan dengan sistem otonomi riil adalah pemberian hak otonomi beradasarkan karakteristik asali daerah berikut segala potensi yang ada dikandungnya. Sama seperti halnya UU Pemerintahan Daerah sebelumnya, pembentukan  daerah  bertingkat  dengan  dibentuknya  daerah  tingkat  I,  II, dan III  dengan  pemerintah  pusat  masih  memiliki  hak  intervensi  langsung  berupa  pengawasan preventif dan pengawasan represif. Dualisme juga masih diberlakukan dimana terdapat kepala daerah dan juga kepala wilayah yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.
Aroma  paradigma  sentralisasi  daerah  oleh  pemerintah  pusat  dalam  otonomi  daerah  kian menguat dengan  diterbitkannya  UU  18/1965  sebagai  pengganti UU 1/1957. UU ini terlahir sebagai respon atas kondisi sosial-politik  negara paska diterapkannya Dekrit Presiden 5 Juli  1959  yang kemudian  melahirkan  era  Demokrasi  Terpimpin.  Implikasinya  kemudian  adalah  pusat  semakin menguasai  pemerintahan  daerah  termasuk  rekrutmen  kepala  daerah  selaku lembaga eksekutif dan DPRD selaku lembaga legislatif. Hal yang perlu diingat dalam paradigma otonomi daerah dalam UU ini adalah pengaruh Nasakomisasi yang begitu kuat dimana masing-masing pimpinan daerah baik itu

## Sentralisasi Atau Desentralisasi: Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia
legislatif  dan  eksekutif  harus  memenuhi  syarat  keterwakilan  Nasakom  tersebut.  Terkhusus untuk pejabat  eksekutif  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  pusat  yang  mengemban  amanah  menyebarkan Nasakom  sebagai  ajaran  yang  harus  diterima  dan  diresapi  oleh  masyarakat  selain  haknya  ajaran gotong-royong  maupun  revolusionerisme  Indonesia.  Semangat  penyeragaman  begitu  kuat  dalam otonomi daerah periode ini dimana semua daerah kemudian diuniformalkan sebagai pemerintah yang struktur pemerintahannya sama baik itu Jawa maupun luar Jawa.
Hal itulah yang kemudian menjadi posisi daerah istimewa yang selama ini eksis sebagai daerah swapraja  / zelfbestuurlandschappen sendiri  kemudian  ditiadakan  dan  dijadikan  sebagai  provinsi, bukan  lagi  daerah  setingkat  provinsi  yang  selama  ini  digunakan  unruk  menjelasan  struktur pemerintahan daerah swapraja. Kesatuan sangatlah  ditonjolkan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah dalam  UU  18/1965 dengan meniadakan desentralisasi kepada daerah. Pusat menilai bahwa dengan adanya desentralisasi, hal itu justru melemahkan integrasi nasional yang digagas oleh pusat. Oleh karena  itulah,  sentralisasi  kemudian  menjadi  pilihan  utama  saat  itu  yang  lebih  mengedepankan kepentingan nasional daripada daerah. Apalagi konteks yang berkembang saat itu, Indonesia sedang dilanda konfrontasi dengan Belanda menyangkut kawasan Papua Barat maupun konfrontasi dengan Inggris perihal pembentukan Persekutuan Tanah  Melayu,  Brunei,  Singapura,  Sabah, dan Serawak menjadi Malaya yang dianggap melemahkan integrasi Indonesia. Otonomi Daerah justru dianggap sebagai faktor resisten terhadap usaha pusat memperkuat identitas kebangsaan maupun kewilayahan dengan  berusaha  merebut Papua  Barat  maupun  membebaskan  Malaya  dari  Inggris  agar  kembali menjadi satu Indonesia.
Akumulasi dari paradigma sentralisme dalam penataan otonomi daerah memuncak manakala Orde Baru berkuasa pada tahun 1967. Penyelenggaraan UU Pemerintahan Daerah sendiri diatur dalam Undang-undang  5/1974 yang  mengatur Pokok-pokok Pemerintah Daerah. Adapun prinsip otonomi daerah yang digunakan dalam UU ini adalah “otonomi nyata dan bertanggung jawab” . Maksudnya nyata  dalam  arti  pemberian  otonomi  kepada  daerah  haruslah  didasrkan  pada  faktor-  faktor, perhitungan, dan tindakan yang dapat menjamin daerah bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Dikatakan bertanggung jawab dalam arti bahwa pemberian otonomi itu benar-benar  sejalan  dengan  tujuannya,  yaitu  melancarkan  pembangunan  yang  tersebar  di  seluruh pelosok negeri dan serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa. Frase “otonomi” menjadi krusial untuk dibincangkan dalam pengaturan otonomi daerah menurut UU ini.
Otonomi  sendiri  sejatinya  mengajak  daerah  untuk  menjadi  daerah  yang  mandiri  disertai dengan hak-hak yang mengikatnya. Bagi Orde Baru, otonomi sendiri justru mengurangi  kekuasaan pusat  yang  justru  akan  menimbulkan  ancaman  terhadap  disintegrasi  bangsa.  Pemikiran  tersebut sejalan dengan sikap politik Soeharto yang sangat Jawa-sentris menilai bahwa kekuasaan itu haruslah penuh,  utuh, dan tersentralkan pada satu kekuatan tertentu. Karirnya sebagai perwira militer dinilai juga berpengaruh dalam menata daerah layaknya komando militer yang menuntut adanya loyalitas dari  bawah.  Oleh  karena  itulah,  Hakekat  otonomi  itu  lebih  merupakan  kewajiban  daripada  hak. Pandangan demikian yang menyebabkan  posisi pemerintah daerah sama sekali tidak berdaya untuk mengambil  inisiatif  demi  pembangunan  daerahnya.  Kewajiban  yang  dimaksudkan  adalah mensukseskan pembangunan nasional yang berjalan di daerah.(Antoni, n.d.)
Otonomi  sendiri  yang  berjalan  atas  kemauan  pusat  tersebut  juga  ditunjukkan dengan peran dominan menteri dalam negeri untuk melakukan pembinaan terhadap daerah khususnya menyangkut

## Sentralisasi Atau Desentralisasi: Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia
produk legislasi daerah maupun rekrutmen kepala daerah. Kepala daerah tingkat I ditunjuk sebagai pelaksan otonomi daerah yang memastikan rencana pusat sendiri diaati oleh pemerintahan tingkat II yang menjadi titik berat otonomi. Undang-undang 5/1974 ini telah meletakkan dasar- dasar sistem relasi pusat dan daerah dalam otonomi daerah berdasarkan pada tiga prinsip. Pertama , desentralisasi yang mengandung arti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Kedua , dekonsentrasi yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal diatasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Ketiga , tugas  perbantuan ( medebewind )  yang  berarti  pengkoordinasian  prinsip  desentralisasi  dan dekonsentrasi oleh kepala daerah, yang  memiliki fungsi desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah;  fungsi  ganda  sebagai  penguasa  tunggal  di  daerah  dan  wakil  pemerintah  pusat  di  daerah. Akibat prinsip ini, dikenal adanya daerah otonom dan wilayah Administrasi.
Namun  demikian, diantara konteks daerah otonom maupun daerah administrasi, posisi kepala daerah  yang  mengembang  fungsi  sebagai  kepala  wilayah  justru  lebih  tinggi  daripada posisinya sebagai pemimpin daerah otonom. Hal itu setidaknya dapat kita simak melalui pasal 80 UU5/1974 yang berbunyi “Kepala Wilayah merupakan Penguasa Tunggal atas  pemerintahan  yang  berfungsi sebagai  koordinator  atas  progam  pembangunan  dan  membina  kehidupan  masyarakat  di  segala bidang.  Makna  penguasa  tunggal tersebut  kian  menegaskan  kepala  daerah  bukanlah  pejabat  yang fungsinya mensejahterakan masyarakat di daerahnya, melainkan sebagai bagian dari komando pusat terhadap  kontrol  pembangunan  yang  terdapat  di  daerah.  Maka  posisi  sebagai  penguasa  tunggal sekaligus menjabat utusan dari pusat untuk mengatur daerah ini pula yang membuat DPRD sebagai lembaga legislatif menjadi impoten. Memang dalam UU 5/1974 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala  Daerah  dan  DPRD.  Namun  demikian,  posisi  eksekutif  yang  mengemban  fungsi sebagai kepala wilayah administratif sekaligus pula utusan dari pemerintah pusat membuat posisinya lebih  tinggi  daripada  lembaga  legislatif  daerah  tersebut dikarenakan dengan mudah menempatkan DPRD dalam posisi yang sangat lemah, karena Gubernur/Bupati/Walikota dapat melakukan apa saja atas nama pemerintah pusat tanpa harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Akibatnya baik DPRD di  tingkat  I  dan  tingkat  II  sendiri  lebih  banyak  berperan  sebagai  “tukang  stempel”  daripada menjalankan  fungsinya  sebagai  “penyalur  lidah  rakyat”.  Hal  inilah  yang  kemudian  membuat masyarakat  lokal  sendiri  tidak  diberdayakan  melalui  otonomi daerah  karena  sifatnya  yang  lebih esklusif hanya melayani kepentingan pusat. Dalam relasi negara-masyarakat (state-society) dalam praktik otonomi daerah esensinya yang harus dimaknai adalah terjadinya komunikasi  dua  arah  antar dua aktor tersebut dalam upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
Orde Baru yang cenderung menggunakan paradigma structural approach (daerah betingkat) justru menafikan suara masyarakat tersebut13. Aspirasi masyarakat cukup diwakilkan oleh Daerah Tingkat II maupun ABG (ABRI-Birokrat-Golkar) yang mempunyai basis massa yang cukup kuat di akar rumput. Adanya saluran korporatisme yang kuat dimainkan ABG dan Tingkat II menjadikan suara aspirasi masyarakat hanya terbatas oleh kedua entitas tersebut, seperti yang kita simak dalam gambar berikut ini.
Adanya  tarik  menarik  kepentingan  disertai  dengan  menguatnya  kekuatan  oligarkis  yang dimainkan oleh ABG dan Dati I sendiri menimbulkan adanya gelombang demokratisasi perubahan paradigma  sentralisme  agar  menjadi  lebih  manusiawi.  Puncaknya  adalah  ketika  kemudian  terjadi gelombang  demokratisasi  yang  kemudian  menggulingkan  pemerintahan  Orde  Baru  pada  21  Mei 1998 turut merubah paradigma relasi pusat-daerah di kedepannya.

## C. Paradigma Otonomi Daerah Paska Reformasi
Paska  jatuhnya  Orde  Baru  pada  tahun  1998,  Indonesia  dibayang-bayangi  oleh gelombang perpecahan bangsa yang besar. Berbagai daerah kemudian bergejolak menuntut kemerdekaan dari Jakarta  yang  ditandai  dengan  huru-hara  massal  di  berbagai  daerah.  Beberapa  pengamat  menilai bahwa Indonesia akan mengalami balkanisasi seperti halnya Yugoslavia maupun Uni Sovyet yang bubar karena pecahnya perang sipil. Apalagi hal tersebut makin menjadi nyata manakala semangat etnonasionalisme  meningkat  di  daerah  seperti  Riau,  Papua,  Aceh,  Timor-timur  dan  lain sebagainya yang ingin mendirikan negara sendiri berbasis etnisitas. Negara dianggap gagal dalam menjalankan governabilitas yang dapat menjamin stabilitas ekonomi dan politik sehingga tuntutan dari daerah kemudian ikut bergelora.
Beberapa  akademisi  kemudian  ikut  bersuara  untuk  menghidupkan  wacana  federalisme  di Indonesia  yang  bisa  mengakomodasi  semangat  etnonasionalisme  tersebut.  Namun  ada  pula  yang menolak ide federalisme  tersebut  dengan alasan mengkhianati konstitusi Indonesia yang berwujud negara kesatuan dan menilai federalisme justru akan mempercepat daerah untuk  melepaskan  diri dari NKRI. Maka ditengah kemelut itulah, lahirlah UU 22/1999 yang dianggap sebagai jalan tengah antara  mengakomodasi  keinginan  daerah  untuk  menuntut  otonomi  yang  lebih  luas  dan  keinginan pusat  untuk  tetap  mempertahankan  NKRI. Paradigma  desentralisasi  otonomi  daerah  yang  riil  dan seluas-luasnya memang menjawab berbagai gejolak yang ditimbulkan oleh pengaturan sentralisasi daerah Orde Baru selama implementasi UU 5/1974. Bisa dikatakan munculnya gerakan separatisme maupun wacana federalisme yang kembali muncul paska 2001 sebenarnya merupakan respon atas ketidakadilan ekonomi yang dialami daerah. Dengan kata lain, munculnya gejolak daerah baik yang menuntut  otonomi  secara  meluas  maupun  yang  berujung  pada  gerakan  separatism  lebih  identik sebagai cara daerah untuk memaksa Jakarta merubah format hubungan pusat-daerah yang selama ini lebih  menguntungkan  pusat.  Selama  ini  yang  ada  dalam  praktik  otonomi  daerah  era  UU  5/1974 adalah inter  colonialism yakni  “penjajahan  yang  dilakukan  Jawa  terhadap  pulau  lainnya  di Indonesia.” Jawa memang menjadi prioritas pembangunan bagi Orde Baru untuk menampilkan etalase Indonesia mini dengan modernitas, namun melupakan sumbangsih pulau-pulau lainnya. Hal ini yang kemudian membangkitkan sentimen primordial-etnisitas yang menempatkan Jawa  terutama  Jakarta sebagai sentrum politik nasional sebagai musuh bersama bagi sebagian besar masyarakat non Jawa.
UU  22/1999  mengakomodasi  berbagai  permasalahan  tersebut  paska  otoritarian  dengan menitikberatkan  pada  4  hal  sensitif  yakni sharing  of  power , sharing  of  revenue,  empowering lokalitas, dan pengakuan dan penghormatan pusat terhadap identitas kelokalan. Empat hal inilah yang selalu  menjadi  ganjalan  hubungan  pusat-daerah  di  Indonesia  sehingga  berakibat  pada  instabilitas makro. Oleh karena itulah dalam UU 22/1999 inilah kemudian dikembangkan tiga model paradigma besar desentralisasi otonomi daerah yakni desentralisasi politik yakni  mekanisme pemerintah pusat memberikan  kekuasaannya  kepada  pemerintah  daerah,  yang  sering  kali  disebut  otonomi  daerah, desentralisasi administratif yakni penyerahan wewenang administratif dari pusat kepada pemerintah daerah,  dan  desentralisasi fiskal  yakni  penambahan  tanggung  jawab  keuangan  dan  kemampuan pemerintah daerah dengan diundangkannya UU 25/1999.
Pada masa UU  22/1999  dengan  fokus  pada  paradigma  demokratisasi (local democracy model), Kepala  Daerah  dipilih  oleh  DPRD.  Konsekuensina,  Kepala  Daerah  bertanggung  jawab kepada DPRD, karena prinsipnya  “Mereka yang dipilih bertanggung jawab kepada yang memilih”. Model ini memang membuat pemerintahan menjadi sangat demokratis. Makna “kedaulatan di tangan rakyat” seperti model demokrasi substantif. Selain halnya demokratisasi, aspek kesejahteraan sosial (social  welfare) juga  menjadi  lokus  utama  dalam UU ini yakni dengan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan memadai sekaligus juga meningkatkan partisipasi penduduk lokal dalam proses pembangunan yang terjadi di daerahnya. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang digunakan dalam UU ini yakni otonomi riil dan seluas-seluasnya dengan memberikan kewenangan yang meluas bagi daerah untuk menata rumah tangganya sendiri sehingga daerah kemudian memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lebih kuat daripada pusat. UU 22/1999 juga menggunakan dasar filosofi keanekaragaman dalam kesatuan (diversity in unity) . Dasar filosofi ini sejalan dengan sesanti “Bhineka Tunggal Ika”. Konsekuensi logisnya, isi dan bentuk otonomi  yang  berbeda  antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pola otonomi yang digunakan juga berubah dari simteris menjadi a-simetris18.  Pada  masa  ini  lahir  UU  21/2000  tentang  Otonomi  Khusus  Papua  dan  UU  11/2006 tentang NAD selanjutnya paling mutakhir adalah UU 13/2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, yang isi otonominya jauh berbeda dengan isi otonomi daerah lainnya di Indonesia. Pemberian  otonomi khusus ditujukan untuk mereduksi konflik separatisme di daerah sekaligus juga upaya negara untuk mengakui entitas yang terlebih dahulu hadir sebelum NKRI berdiri. Berbagai kondisi itulah yang kemudian mendorong terjadinya pemekaran daerah di berbagai daerah Indonesia PP No. 129/2000.
Pemekaran  daerah  memang  bertujuan  normatif  yakni  Mengurangi  bertumpuknya pekerjaan  di  pusat  sehingga  pemerintah  pusat  tidak  terbebani bertumpuknya  agenda  pada  daerah- daerah, mendorong akuntabilitas dan transparansi, mendorong iklm kompetitif antar daerah, maupun meningkatkan  kemandirian  ekonomi.  Dalam  kurun  waktu  12  tahun  terakhir  semenjak  pemekaran daerah diberlakukan, aspek positif dan aspek negatif timbul dari kebijakan tersebut dimana terdapat daerah yang benar-benar berhasil dan ada pula daerah yang gagal. Namun, di sini kita tidak berbicara mengenai  dampak,  tetapi  lebih  dikhususkan  bagaimana  kita  menganalisis  demokratisasi  sebagai desain makro otonomi daerah apakah sudah benar ataukah belum. Dalam beberapa tahun belakangan ini,  muncul berbagai  analisis  politik  dan  pemerintahan  mulai  mempertanyakan  kembali  esensi dihadirkannya  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  di  Indonesia  yang  tujuannya  untuk mendemokratiskan dan mensejahterakan masyarakat di aras lokal. Dalam aspek sosial-politik saja, terjadi  fenomena  pembajakan  demokrasi (democracy hijacking) yang  dilakukan  oleh  elite  politik daerah yang kemudian berkembang menjadi rezim oligarkis. Padahal paradigma demokratisasi yang menjadi grand design dari otonomi daerah paska 1999 adalah meningkatkan partisipasi dan deliberasi saluran politik antara pemerintah dengan publik. Munculnya rezim oligarkis sendiri merupakan ekses dari  pola  reorganisasi  kekuatan  lama  dalam  era  pemerintahan  baru.  Reorganisasi  kekuatan  lama ditandai  dengan  munculnya  fenomena  orang  kuat (local  bossism) di  daerah,  politik  dinasti  yang berbasiskan pada klan, maupun politik patronase yang terjadi antara logika bisnis dengan politik. Dalam  aspek  sosio-kultural,  otonomi  daerah  justru  menguatkan  fenomena neo-primordialisme  di daerah yakni pembentukan daerah otonom berdasarkan etnisitas. Semangat primordialisme tersebut muncul  manakala  otonomi  daerah  mendorong  terbentuknya  sekat-sekat  sosial-kultural  antar masyarakat.  Hal  itulah yang  kemudian  memunculkan  isu  putra  daerah  sebagai  penegasan  bahwa otonomi daerah sendiri bersifat esklusif berdasarkan ikatan etnisitas. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang awalnya digunakan untuk memperkuat sendi-sendi  kebangsaan
NKRI di daerah. Dalam aspek spasial-geografi, otonomi daerah justru mendorong terjadinya konflik perbatasan  untuk  memperebutkan  sumber  ekonomi.  Gejala  ini  timbul  antara  Sorong  dan  Sorong Selatan dalam perebutan lading minyak bumi dan gas Tangguh, Riau dan Kepulauan Riau dalam berebut Pulau Berhala, Kediri dan Blitar dalam merebutkan Gunung Kelud, dan lain sebagainya.
Adapun dalam praktiknya di ruang administrasi pemerintahan terjadinya salah pemahaman dalam memahami otonomi daerah yang kemudian menjadikan masing-masing aktor merasa dirinya otonom. Indikasinya bisa terlihat dari keenganan bupati/ walikota dibina dan diawasi oleh gubernur selaku  wakil  pemerintah  pusat,  penolakan  laporan  keterangan  pertanggungjawaban  kepala daerah oleh  DPRD,  hubungan  camat  dengan  lurah  yang  masih  bersifat  hierarkhis,  terjadinya  disparitas ekonomi yang cukup besar antara daerah kaya dan daerah miskin, dan lain sebagainya. Kesemua hal tersebut merupakan ekses Sementara di sisi yang lain, muncul ego sentralisasi yang ingin kembali diterapkan  oleh  pusat  dalam  proses  pemerintahan  daerah  seperti  dituangkan  pada  Pasal  7. Disebutkan: Kewenangan  daerah  mencakup  kewenangan  dalam  seluruh  bidang  pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya. Selain itu pula ada perbedaan mencolok antara UU 32/2004  dengan  UU  22/1999  yakni  menyoal kewenangan  daerah  bilamana  UU  22/1999  dikenal dengan  istilah penyerahan  kewenangan sedangkan  UU  32/2004  sendiri penyerahan  urusan yang lebih ke arah resentralisasi. Fenomena ini menguatkan kesan bahwa pengaturan hubungan kekuasaan antara  pusat-daerah  menurut  UU  22/1999  tetap  belum  terbebas  dari  sikap  ambivalensi  antara keinginan untuk mewujudkan prinsip  desentralisasi dan sentralisasi.
Tabel 1  Perkembangan jumlah daerah otonom di Indonesia Tahun 2007-2014 Jumlah daerah otonom 2007 2008 2009 2012 2013 2014 Jumlah provinsi - - - 1 - - Jumlah kabupaten 21 27 2 4 10 3 Jumlah kota 24 3 - - - - Jumlah Total Daerah Otonom(*) 25 30 2 5 10 3
Ambivalensi tersebut dapat terbaca munculnya gejala bing bang decentralization yakni semakin banyaknya tuntutan pemekaran daerah yang dilakukan untuk melepaskan diri dari daerah induknya. Tercatat sejak tahun 1999 jumlah daerah otonom telah berkembang pesat dari 319 daerah otonom menjadi 524 daerah otonom (provinsi, kabupaten, kota).
Dalam kurun satu dekade terakhir, terjadi peningkatan hampir 47% untuk penciptaan daerah otonom baru di seluruh Indonesia. Peningkatan tersebut didasarkan atas berbagai kepentingan baik itu yang sifatnya strategis maupun non strategis. Misalnya saja pembentukan daerah otonom baru di kawasan  perbatasan  untuk  memperkuat  kekuatan  pertahanan  dalam  negeri  sekaligus  juga menanggulangi  aksi  penyelundupan  barang  ilegal  maupun  imigran  gelap  maupun  untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat yang berada di daerah pedalaman.
Namun,  kita  tentunya  jangan  berbicara  normatif  saja  dalam  membincangkan pemekaran daerah  ini.  Akan  tetapi,  lebih  dari  itu  apa  yang  mendasari  sebenarnya  terbentuknya  suatu  derah otonom tersebut lebih dikarenakan mengincar transfer dana perimbangan dari pusat ke daerah.
Dalam  RAPBN  2013  saja,  pemerintah  pusat mengalokasikan transfer daerah dialokasikan untuk belanja pegawai,  dalam bentuk DAU Rp 306,2 triliun (59%), tunjangan profesi guru Rp 43,1 triliun (8%) dan tambahan penghasilan guru Rp 2,4 triliun (1%)20. Praktis, sulit mengharapkan daerah untuk mengalokasikan lebih besar anggarannya untuk  belanja  modal atau pelayanan publik. Berarti ada jumlah peningkatan dana transfer di daerah mencapai  20%  sejak  2008  dengan  rincian  sebagai berikut ini.

## Tabel Dana Perimbangan Pusat-Daerah 2001-2008
Membesarnya  dana  DAU,  DBH,  maupun  DAK  itu  yang  kemudian  membuat  terjadinya kontestasi antar elite baik dari pusat maupun daerah saling berlomba- lomba  mengajukan  inisiatif pembentukan  daerah  otonom  baru.  Misalnya  saja, secara  politik,  adanya  pemekaran  akan menambah  jumlah  kursi  suara,  secara  ekonomi,  pemekaran  memicu  proyek  baru,  secara  militer, pemekaran mendorong terbentuknya daerah komando militer baru. Hal inilah yang kemudian banyak kepentingan  bermain  dalam  otonomi  daerah,  namun  masyarakat  di  aras  lokal  yang dipinggirkan. Alasan untuk mendemokratikan maupun untuk mensejahterakan masyarakat daerah yang menjadi paradigma mendasar dari UU Pemerintahan Daerah baik UU 22/1999 maupun UU 32/2004 hanyalah retorika  semu  dan  hanya hitam  diatas  putih  yang  mana  bagus  dalam  perencanaan  tetapi  tidak konsekuen  dalam  pelaksanaan22.  Faktanya  kini  banyak  bermunculan  daerah  otonom,  akan  tetapi kesejahteraan masyarakat kurang. Banyaknya elite pusat maupun daerah ditengarai menjadi sumber masalah tersebut.
Prinsip “money  follow  function” yang  tujuan  awalnya  untuk  membiayai  kesejahteraan masyarakat  justru  banyak  disalahgunakan.  Banyak  dana  kemudian digunakan  untuk  membiayai birokrasi  daripada  membiayai  proyek  pembangunan. Berdasarkan  data  FITRA,  pada  tahun  2011 terdapat 124 daerah yang 50% lebih anggarannya dialokasikan untuk belanja pegawai, jumlahnya meningkat  menjadi 302  daerah  pada  APBD  2012,  bahkan  16  daerah  diantaranya  menganggarkan belanja pegawainya di atas 70%. Dengan postur anggaran seperti ini, tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dengan mendekatkan pelayanan publik akan sulit dicapai, meski  otonomi  daerah  telah  berjalan  lebih  dari  satu  dasawarsa.  Hal  itu  yang  kemudian  memicu banyak daerah mengeluarkan banyak konsensi pertambangan untuk memicu PAD dengan melakukan
kavlingisasi hutan maupun sumber daya alam lainnya sebagai area pertambangan. Pemerintah daerah otonom  juga  masih  dianggap  rakus  karena  menerapkan  pajak  tertinggi  untuk  bagi  hasil  tambang sehingga memberatkan pengusaha yang ingin berinvestasi di daerah.
Desentralisasi  otonomi  daerah  juga  memicu  adanya  desentralisasi  korupsi  yang  tersebar  ke berbagai daerah kemudian menyeret elite pusat. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan otonomi daerah sendiri sebenarnya pisau bermata dua yakni mendorong terjadinya desentralisasi oligarkis dan mendorong terjadinya praktik klientelisme politik.
Dua  hal  tersebut  adalah  suatu  kewajaran  dalam  melihat  otonomi  daerah  di  Indonesia kontemporer. Maraknya “raja-raja kecil” tersebut sangatlah mirip dengan kelakukan rezim Orde Baru dengan melakukan perselingkuhan dengan pebisnis maupun bermain proyek pembangunan pusat. Klientelisme  ini  marak  terjadi  manakala  perhelatan  pemilukada  terjadi,  dimana  dana  kampanye pasangan calon kepala daerah disokong oleh pebisnis dan jika menang semua proyek pembangunan akan dikuasai  oleh  pebisnis  tersebut.  Adanya  monopoli  ekonomi  yang  didukung  rezim  oligarkis memberikan gambaran bagi kita bahwa desain otonomi daerah kita masih  lemah.  Meski  fenomena tersebut tidak bisa dijadikan suatu generalisasi umum untuk melihat otonomi daerah di Indonesia, karena juga terdapat banyak daerah lainnya yang berprestasi karena otonomi daerah. Namun faktanya, korupsi di Indonesia justru banyak dilakukan daerah daripada pusat. Fakta terdapat 57 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi dalam kurun waktu 2008-2012 ini merupakan gambaran riil bahwa demokrasi yang mensejahterakan sebagai paradigma otonomi daerah telah gagal dilakukan.

## KESIMPULAN
Kebijakan desentralisasi otonomi daerah yang berlangsung di Indonesia masih setengah hati.  Hal  itu  ditunjukkan  dengan  pola  zig-zag  antara  sentralisasi  dan  desentralisasi  dalam menyusun  paradigma  otonomi  daerah.  Telah  menjadi  fakta  historis  bahwa  sentralisasi  sendiri melekat  dalam  sistem  pemerintahan  maupun  bentuk  negara  Indonesia  yang  menganut  sistem presidensialisme dan negara kesatuan. Kedua hal tersebut mengharuskan sentralisasi diletakkan dalam kekuasaan pusat untuk menjamin stabilitas sosial-politik negara. Namun demikian, pada praktiknya  kemudian  hal  itu  memicu  daerah  bergejolak  karena  selama  ini  ketimpangan  antara pusat dan daerah utamanya dalam isu ekonomi maupun sosial budaya.
Desentralisasi  otonomi  daerah  yang  esensinya  adalah  federal  arrangement  Federal arrangement  atau  pengaturan  yang  bersifat  Federalistis  dicetuskan  oleh  pusat  untuk  meredam gelombang  ketidakpuasan  maupun  separatisme  daerah  dengan  mengangkat  isu  pengalihan kekuasaan,  dan  redistribusi  pendapatan,  pengakuan  identitas  sebagai  isu  strategis.  Dengan mengangkat  tema  demokrasi  yang  mensejahterakan  sebagai  paradigma  mendasar  diharapkan desentralisasi  otonomi  daerah  akan  mensejahterakan  dan  meninggikan  angka  partisipasi masyarakat  di  aras  lokal  dalam  pembangunan  daerah.  Namun  dalam  realitanya,  paradigma demokrasi yang mensejahterakan tersebut tidak dilaksanakan dengan semestinya. Praktiknya yang terjadi  lapangan  otonomi  daerah  justru  melahirkan  rezim  oligarkis  berbasis  nepotisme,  politik klientelisme, semangat neo-primordialisme, serta kolusi dan korupsi yang kian terdesentralisasi merata di daerah. Hal itu terjadi dikarenakan adanya kontestasi kepentingan antara elite pusat dan daerah sehingga tujuan sebenarnya otonomi daerah untuk mensejahterakan masyarakat kian jauh dari harapan.
Dengan melihat berbagai fakta yang terjadi di lapangan tersebut, prospek otonomi daerah untuk menuju masyarakat lokal yang sejahtera masih jauh sekali untuk digapai. Para elite pusat dan daerah yang justru disejahterakan oleh otonomi daerah, namun hasilnya tidak merembes ke bawah. Jika sudah demikian adanya, akan sangatlah sulit mengharapkan otonomi daerah menjadi jalan keluar bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa kalipun ada proses revisi UU Pemerintahan Daerah, namun substansinya masih menyenangkan elite daripada masyarakat. Sama saja otonomi daerah hanyalah rekayasa politik untuk menyembunyikan kepentingan politik tertentu. Diperlukan adanya kesadaran bersama baik itu pusat, daerah, maupun masyarakat bahwa otonomi daerah harus kembali pada jalannya semula yakni mensejahterakan masyarakat. Jika semua pihak belum sadar, otonomi daerah sama saja dengan retorika politik yang menghabiskan banyak anggaran negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  Muslim,  &  Afandi,  Syed  Agung.  (2018).  Implikasi  Tata  Kelola  Sektor  Publik  Era Reformasi. Tunas Gemilang.
Akbar, Surya. (2019). Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelengaraan Otonomi Daerah. JIAGANIS, 3(1).
Antoni,  Didi.  (n.d.).  Otonomi  Daerah  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Ketatanegaraan  Islam. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Habib,  Muhammad.  (2008).  Konsep  Otonomi  Daerah  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Studi  Analisis  Konsep  Otonomi  Berdasarkan  Perkembangan  Konstitusi  di  Indonesia). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Huda, Mukhlis Al. (2016). Penerapan Otonomi Khusus di Daerah Aceh dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UII.
Jati,  Wasisto  Raharjo.  (2016).  Inkonsistensi  paradigma  otonomi  daerah  di  Indonesia:  Dilema sentralisasi atau desentralisasi. Jurnal Konstitusi, 9(4), 743–770.
LUTHFY,  RIZA  MULTAZAM.  (2013).  KELEMBAGAAN  LEGISLATIF  DESA BERDASARKAN UU NO. 2211999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UU NO. 3212004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Universitas Islam Indonesia.
Ridwansyah,  Muhammad.  (2018).  Upaya  Menemukan  Konsep  Ideal  Hubungan  Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Konstitusi, 14(4), 838–858.
Roihan, Muhammad Irham. (2016). Analisis Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah Dalam Tatanan Hukum di Indonesia. Universitas Islam Indonesia.
Wiratmaja,  I.  Nyoman,  &  Sudana,  I.  Wayan.  (2019).  Demokrasi  Sebagai  Dasar  Untuk Meningkatkan  Kepercayaan  Masyarakat  dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik. SINTESA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik), 10(2), 104–110.