## CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
Latifah Ayu Adharani 1 , Junaidi 2
1 Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia, ayuadharanilatifah.9@gmail.com
2 Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia, masjun.junaidi@gmail.com Corresponding email: masjun.junaidi@gmail.com

## Abstract
Issue of tax aggressiveness is interesting to be studied empirically. The research objective is to analize the impact of corporate governance and disclosure of  CSR on tax aggressiveness. This research  will  test  five  hypotheses.  The  research  object  is  financial  and  nonfinancial  companies listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange  in  2015-2019.  There  are  85  samples  with  a  purposive sampling approach. This research used multiple regression analysis techniques. The results of the study indicate that: (1) the size of the board of directors negatively affects tax aggressiveness, (2) the  proportion  of  independent  commissioners  positively  affects  tax  aggressiveness,  (3)  the expertise of audit committee members does not affect tax aggressiveness, (4) public ownership does not affect tax aggressiveness, (5) CSR disclosure does not affect tax aggressiveness. Keywords: tax aggressiveness, corporate governance, CSR

## Abstrak
Isu  tentang  agresivitas  pajak  menarik  untuk  dikaji  secara  empiris.  Tujuan  riset  ini  yaitu  untuk menganalisis dampak corporate governance dan pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak. Riset  ini  akan  menguji  lima  hipotesis.  Objek  penelitian  adalah  perusahaan  finansial  dan  non finansial yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Terdapat 85 sampel dengan pendekatan puposive sampling.  Teknik  analisis  regresi  berganda  digunakan  pada  riset  ini.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa:  (1)  ukuran  dewan  direksi  memengaruhi  secara  negatif  pada  agresivitas pajak, (2) proporsi komisaris independen memengaruhi secara positif pada agresivitas pajak, (3) keahlian anggota komite audit tidak memengaruhi agresivitas pajak, (4) kepemilikan publik tidak memengaruhi agresivitas pajak, (5) pengungkapan CSR tidak memengaruhi agresivitas pajak. Kata-kata kunci: agresivitas pajak, corporate governance, CSR

## PENDAHULUAN
Isu terkait tentang pajak menarik untuk diungkap dalam penelitian empiris. Pajak menjadi salah satu elemen krusial dalam pengeloaan keuangan karena akan berdampak pada pelaporan laba  perusahaan.  Oleh  karena  itu  ada  kecenderungan  dimana  perusahaan  sebagai  wajib  pajak berupaya  agar  pajak  yang  dibayarkan  kepada  pemerintah  menjadi  relatif  kecil.  Tujuan  riset  ini, ialah menganalisis dampak corporate governance dan Corporate Social Responsibilty (CSR) pada agresivitas  pajak.  Agresivitas  pajak  adalah  upaya  membuat  beban  pajak  suatu  entitas  menjadi minimal. Hasil dari penelitian sebelumnya untuk subjek yang sama menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian Jessica dan Toly (2014), Permana dan Zulaikha (2015) menunjukkan bahwa  pengungkapan  CSR  tidak  memengaruhi  agresivitas  pajak.  Selanjutnya,  tingkat
pengungkapan  CSR  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  agresivitas  pajak  [Lanis  dan Richardson (2013), Simarmata (2019)].
Penelitian  Sunarsih  dan  Handayani  (2018)  menunjukkan  bahwa  proporsi  komisaris independen  memengaruhi  terjadinya  penghindaran  pajak.  Alifianti,  Putri  dan  Chariri  (2017) menyatakan  corporate  governance  sebagai  proksi  untuk  ukuran  dewan  direksi  memengaruhi secara positif pada penghindaran pajak. Prayogo (2015)  menyatakan keanggotaan komite audit memengaruhi  secara  positif  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak.  Lebih  lanjut,  studi Pradnyawati  dan  Suprasto  (2019)  menyatakan  bahwa  kepemilikan  publik  memengaruhi  pada agresivitas pajak. Dalam upaya memungut pajak, pemerintah harus menghadapi praktik antipajak seperti penggelapan pajak.
Bagi  sebuah  entitas,  pajak  dapat  menurunkan  tingkat  keuntungan  yang  diakui  sebagai beban. Hal ini menyebabkan, perusahaan akan berupaya untuk meminimalisir beban pajak yang dikenal dengan istilah agresivitas pajak. Chen, dkk. (2010) menjelaskan agresivitas pajak sebagai upaya  perusahaan  agar  perpajakan  menjadi  minimal.  Untuk  meminimalkan  pembayaran  pajak dengan menggunakan perencanaan dan praktik penghindaran beban pajak. Pernyataan serupa juga  dibuat  oleh  Lanis  dan  Richardson  (2012):  agresivitas  pajak  adalah  strategi  yang  umum diadopsi untuk meminimalkan beban pajak. Oleh karena  itu, sangat mungkin  bahwa agresivitas pajak  dapat  mempengaruhi  reputasi  baik  perusahaan  karena  publik  mungkin  memiliki  persepsi negatif  terhadap  tindakan  tersebut.  Dari  perspektif  agensi,  sangat  mungkin  terjadi  konflik kepentingan antara pemilik bisnis dan manajer dalam masalah strategi pajak ini. Oleh karena itu, diperlukan good corporate governance.
Perusahaan  harus  dapat  menemukan  keseimbangan  antara  kegiatan  berorientasi  bisnis dan perlindungan lingkungan dalan menjalankan bisnisnya. Entitas yang melakukan usaha terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, harus bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan dan  sosial,  sesuai  dengan  Pasal  74  Undang-Undang  No  40  Tahun  2007.  Salah  satu  strategi perusahaan  dalam  menaikkan  citranya  di  mata  masyarakat  biasanya  entitas  mengungkapkan kegiatan yang terkait dengan tanggung jawab sosial. Watson (2011) menyatakan bahwa entitas yang  mendapat  skor  rendah  dalam  CSR  secara  publik  dianggap  tidak  memiliki pertanggungjawaban  secara  sosial.  Oleh  karena  itu  sangat  dimungkinkan  bahwa  entitas  dapat melakukan strategi pajak yang agresif daripada strategi yang mempunyai manfaat secara sosial.
Penelitian  ini  dapat  memberikan  bukti  empiris  mengenai  pengaruh  konsep  tata  kelola perusahaan,  dan  pengungkapan  CSR  terhadap  agresivitas  pajak.  Selain  itu,  bagi  pemangku kepentingan  seperti  pemegang  saham,  dan  regulator  dapat  mempertimbangkan  tindakan manajemen  perusahaan  terkait  dengan  pajak,  yang  dapat  menjadi  dasar  dalam  pengambilan keputusan.

## KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

## Teori Legitimasi
Menurut  Lanis  dan  Richardson  (2012),  perusahaan  selalu  berusaha  untuk  mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan lingkungan politik di mana entitas tersebut menjalankan bisnisnya. Pengungkapan  CSR  merupakan  salah  satu  upaya  organisasi  untuk  mendapatkan  legitimasi masyarakat.  Perusahaan  dapat  mempublikasikan  kontribusi  sosialnya  dalam  bentuk pengungkapan CSR dalam laporan tahunan atau dalam laporan keberlanjutan.

## Teori Keagenan
Pada dasarnya, masalah keagenan adalah masalah yang ada di semua bisnis. Masalah ini muncul karena adanya conflict of interest antara manajer dan investor. Penerapan good corporate governance dapat meminimalkan berbagai konflik yang ada dalam bisnis. Sebagai satu kesatuan, seringkali terjadi conflict of interest di dalam perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan perusahaan yang bagus untuk mengurangi benturan kepentingan. Good Corporate Governance juga dapat digunakan sebagai kontrol tindakan manajer sebagai penanggung jawab perusahaan (Panda dan Leepsa, 2017).

## Teori Stakeholder
Menurut  teori stakeholder ,  perusahaan  bukan  sekedar  memiliki  tanggung  jawab  kepada pemegang  saham  saja,  namun  juga  harus  dapat  memberikan  manfaat  dan  mementingkan kepentingan  para stakeholder. Entitas  dianggap  harus  bertanggung  jawab  kepada  pihak  yang terkena dampak atas kegiatan operasionalnya.  Kaitan teori ini dengan  CSR adalah bahwa CSR yang dilakukan perusahaan akan menarik konsumen serta pihak lainnya.

## Corporate Governance
Tata  kelola  perusahaan  diartikan  sebagai  efektivitas  mekanisme  yang  bertujuan meminimalkan  konflik  keagenan  yang  ada  dalam  entitas.  Penelitian  terdahulu  menggunakan berbagai  proksi  untuk  mengukur corporate  governance dikarenakan  masih  terdapat  banyaknya keterbatasan  dalam  penggunaan corporate  governance  index (Arifin,  2003).  Secara  internal mekanisme corporate governance menggunakan proksi ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen,  dan  keahlian  anggota  komite  audit.  Secara  eksternal  mekanisme  tata  kelola perusahaan menggunakan proksi kepemilikan publik.

## Corporate Social Responsibility (CSR)
Definisi  dari CSR menurut The  World  Business  Council  for  Sustainable  Development (WBCSD), yaitu suatu komitmen entitas untuk berperilaku etis, serta memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,  dengan meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya,  komunitas  lokal  serta  masyarakat  luas.  Perusahaan  dapat  mengungkapkan pelaporan CSR dalam laporan tahunan maupun laporan berkelanjutan ( Global Reporting Initiative / GRI).  GRI  dipandang  sebagai  salah  satu  pedoman  yang  dapat  diandalkan  dan  komprehensif karena  telah  dipublikasikan  secara  global  dan  didukung  oleh  struktur  laporan  yang  mewakili kepentingan berbagai pihak (Kartawijaya, 2010).

## Teori Pemangku Kepentingan.
Menurut  teori  pemangku  kepentingan,  perusahaan  tidak  hanya  memiliki  tanggung  jawab kepada pemegang sahamnya, tetapi juga harus dapat memberikan manfaat dan mengutamakan pemangku kepentingannya. Perusahaan dianggap bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang terkena dampak atas segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan. Hubungan antara teori ini dengan CSR adalah CSR perusahaan akan menarik bagi konsumen dan pihak lain.

## Tata Kelola Perusahaan
Tata kelola perusahaan  didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme untuk meminimalkan konflik antar lembaga yang ada dalam suatu entitas. Penelitian sebelumnya telah menggunakan banyak  proksi  yang  berbeda  untuk  mengukur corporate  governance ,  karena  masih  banyak keterbatasan  dalam  menggunakan  indeks  CG  (Arifin,  2003).  Secara  internal,  sistem  CG menggunakan perkiraan ukuran dewan direksi, proporsi auditor independen, dan keahlian anggota komite  audit.  Secara  eksternal,  mekanisme corporate  governance menggunakan  kepemilikan publik.

## Agresivitas Pajak
Banyak perusahaan di seluruh dunia mempraktikkan agresivitas pajak. Tujuannya adalah untuk  meminimalkan  kewajiban  pajak  mereka  kepada  negara,  dan  tentu  saja  hal  ini  dapat berdampak negatif bagi negara. Ketegasan fiskal memiliki dua sisi, legal dan ilegal (Timothy 2010). Diizinkan  secara  hukum  oleh  hukum  yang  berlaku,  yaitu  legal tax  avoidance ,  merupakan  salah satu jasa hukum yang ditawarkan. Sisi lain adalah ilegal, yaitu penggelapan pajak. Penghindaran pajak  adalah  upaya  untuk  mengurangi  beban  pajak  perusahaan  dengan  memanipulasi  atau mengubah sifat subjek transaksi yang melanggar peraturan perpajakan (Slemrod, 2002).

## Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak
Ukuran dewan direksi yang lebih  besar mampu mengawasi kinerja manajerial  agar dapat bekerja dengan lebih efektif serta mampu mengawasi proses pelaporan keuangan. Hal ini tentunya dapat  meminimalkan  agresivitas  pajak  perusahaan  yang  dilakukan  oleh  manajerial  yang berdampak  negatif  bagi  perusahaan.  Lanis  &  Richardson  (2011)  meneliti  hubungan  antara susunan dewan direksi dengan agresivitas pajak dan menemukan hasil bahwa kehadiran direktur independen  memiliki  hubungan  yang  kuat  dengan  perilaku  pajak  konservatif  oleh  perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
H 1 : Terdapat pengaruh negatif ukuran dewan direksi pada agresivitas pajak.

## Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak
Bersikap  agresif  terhadap  pajak  merupakan  salah  satu  tindakan  yang  dapat  merugikan pemegang  saham.  Dewan  direksi  independen  dapat  mengawasi  manajemen  untuk  tidak melakukan tindakan penghindaran pajak yang akan memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Ini  berarti  bahwa  agresi  pajak  dapat  dihindari  melalui  pengawasan  oleh  dewan  pengawas independen.  Adam  dan  Putri  (2018)  menunjukkan  bahwa  proporsi  komisaris  independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi persentase auditor independen, semakin  besar  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  perusahaan.  Adanya  wali  independen  dapat meningkatkan  pengendalian  manajemen  sehingga  perusahaan  dapat  mematuhi  peraturan perpajakan (Lanis dan Richardson, 2011). Berdasarkan pernyataan di atas, hipotesis berikut dapat diajukan:
H 2 : Terdapat pengaruh negatif proporsi komisaris independen pada agresivitas pajak.

## Pengaruh Keahlian Anggota Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak
Fungsi komite audit adalah membantu direksi dalam melakukan pengawasan manajemen yang  efektif  untuk  meminimalkan  kecurangan  atau  kepentingan  direksi.  Dengan  adanya  komite audit dalam suatu perusahaan diharapkan berbagai tindakan kecurangan seperti agresivitas pajak dapat diminimalisir.  Anggota komite audit dengan keahlian  akuntansi dan keuangan  diharapkan
dapat  membantu  menghindari  risiko  pajak  perusahaan  yang  berlebihan.  Oleh  karena  itu, mengetahui peran penting profesi akuntansi atau keuangan dalam komite audit ini, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan perusahaan untuk memiliki setidaknya satu anggota komite audit jurusan keuangan  atau  akuntansi.  Penelitian  Ariyani  dan  Harto  (201  )  menunjukkan  bahwa  kapasitas komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak,  komite  audit  memiliki  pengalaman  dalam  hal  tersebut,  hal  ini  dapat  mempengaruhi efektivitas  pengawasan  mereka  terhadap  manajemen.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:
H 3 : Terdapat pengaruh negatif keahlian anggota komite audit pada agresivitas pajak.

## Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Agresivitas Pajak
Kepemilikan saham oleh publik memaksa perusahaan untuk memberikan kinerja yang lebih baik,  seperti  kepatuhan  pembayaran  pajak,  yang  akan  berdampak  positif  bagi  kesejahteraan warga. Dengan kepemilikan publik, informasi dari perusahaan publik menjadi kumpulan informasi yang  dapat  diakses  oleh  publik.  Hal  itu  juga  membuat  regulator  tidak  bisa  leluasa  menerapkan langkah-langkah oportunistik, seperti undang-undang perpajakan yang agresif ini. Hasil penelitian Puspita  (2014)  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  publik  berpengaruh  negatif  terhadap penghindaran  pajak  yang  diukur  dengan tax  accounting  gaps .  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa semakin  besar  bagian  dari  ekuitas  yang  dimiliki  suatu  komunitas,  semakin  besar  kemungkinan untuk  mengurangi  tindakan  penghindaran  pajak.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  hipotesis  berikut dapat diajukan:
H 4 : Terdapat pengaruh negatif kepemilikan publik pada agresivitas pajak.

## Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility(CSR) Terhadap Agresivitas Pajak
Lanis  dan  Richardson  (2012)  melakukan  penelitian  CSR  tentang  agresivitas  pajak, menemukan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR perusahaan, semakin rendah agresivitas pajak. Hasil ini sesuai dengan hipotesis mereka bahwa perusahaan yang terlibat dalam kegiatan CSR  cenderung  kurang  agresif  pajak.  Dikatakan  bahwa  pengungkapan  CSR  perusahaan merupakan  bentuk  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  terhadap  lingkungan  dan  masyarakat sekitar.  Kepedulian  perusahaan  ini  akan  memengaruhi  reputasi  baik  perusahaan,  sehingga perusahaan  akan  lebih  berhati-hati  dalam  menjalankan  usahanya,  selain  juga  lebih memperhatikan masyarakat dan lingkungan. Agresivitas pajak tentunya tidak sejalan dengan hal tersebut,  agresivitas  pajak  akan  berdampak  negatif  terhadap  bisnis  dan  dapat  mendiskreditkan bisnis  karena  agresivitas  pajak,  baik  legal  maupun  ilegal,  merugikan  negara  ketika  perusahaan mengurangi pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membangun negara dan menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dibuat hipotesis selanjutnya.
H 5 : Terdapat  pengaruh  negatif  pengungkapan corporate  social  responsibilty pada agresivitas pajak.

## METODE PENELITIAN
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  kuantitatif,  dan menggunakan sumber data sekunder. Data yang diambil berupa laporan keuangan dan laporan berkelanjutan  yang  diunduh  dari website masing-masing  entitas,  dan  di website BEI (www.idx.co.id).

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel
Variabel  independen  penelitian  ini  yaitu corporate  governance yang  diproksikan  dengan ukuran  dewan  direksi,  proporsi  komisaris  independen,  keahlian  anggota  komite  audit,  dan kepemilikan  publik.  Variabel  independen  lainnya  yaitu  pengungkapan corporate  social responsibility. Selanjutnya untuk variabel dependen penelitian ini adalah agresivitas pajak. Berikut adalah definisi operasional setiap variabel.

## Ukuran Dewan Direksi
Salah  satu  fungsi  utama  perusahaan  adalah  dewan  direksi,  yang  menentukan  arah kebijakan  entitas  dan  strategi  sumber  daya.  Ukuran  dewan  diukur  dengan  melihat  jumlah  total anggota dewan dalam suatu perusahaan (Sukandar, 2014).

## Proporsi Dewan Komisaris Independen
Anggota Dewan Komisaris Independen adalah anggota direksi yang tidak terafiliasi dengan manajemen,  anggota  Dewan  Komisaris  lainnya  dan  pemegang  saham  mayoritas,  dan  mereka yang bekerja sendiri atau mempunyai hubungan lain, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk  bertindak  independen  atau  bertindak  sendiri  untuk  kepentingan  perusahaan  (Komite Nasional  Kebijakan  Governance,  2006).  Proporsi  diukur  dengan  membagi  jumlah  komisaris independen dengan jumlah total dewan komisaris perusahaan untuk tahun sampel.

## Keahlian Anggota Komite Audit
Komite audit telah menjadi salah satu elemen umum dari struktur tata kelola perusahaan. Komite audit dalam menjalankan fungsinya harus bertindak independen dan juga memiliki keahlian yang  dapat  mendukung  fungsinya.  Dalam  suatu  perusahaan,  setidaknya  terdapat satu  anggota komite  audit  yang  memiliki  keahlian  di  bidang  akuntansi  atau  keuangan.  Komite  audit  diukur dengan  jumlah  anggota  komite  audit  yang  memiliki  keahlian  akuntansi  atau  keuangan sebagaimana ditetapkan  dalam Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas Pasar  Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP6 3/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pembinaan pekerjaan Komite Audit.

## Kepemilikan Publik
Saham  publik  adalah  kepemilikan  publik  dengan  nilai  kepemilikan  masing-masing  saham kurang  dari  5%.  Kepemilikan  publik  dapat  menciptakan  kontrol  yang  mempersulit  perusahaan untuk  mengambil  tindakan  pajak  yang  agresif.  Semakin  banyak  saham  yang  dimiliki  publik, semakin banyak informasi tentang perusahaan yang diketahui masyarakat umum, sehingga publik dapat  melakukan  pemantauan  tidak  langsung  dengan  mengakses  informasi  melalui  laporan tahunan atau media lainnya. Kepemilikan publik diukur dengan menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh publik relatif terhadap jumlah saham yang beredar.

## Pengungkapan Corporate Social Responsibility
CSR  adalah  komitmen  perusahaan  untuk  berperilaku  etis  dan  berkontribusi  pada pembangunan  ekonomi  berkelanjutan,  sekaligus  meningkatkan  kualitas  hidup  karyawan  dan keluarganya,  komunitas  lokal  dan  masyarakat  luas.  Penelitian  ini  menggunakan  informasi  CSR yang terdapat pada corporate sustainability report yang mengacu pada indeks GRI G.4 sebanyak 91  elemen  sebagai  ukuran  CSR  dan  untuk  sektor  keuangan  terdapat  tambahan  16  elemen indikator khusus yang juga mengacu pada Indeks GRI G.4.
Tabel 1. Skala dan Pengukuran Variabel VARIABEL RUMUS Variabel Independen Ukuran Dewan Direksi DIREKSI= Σjumlah anggota dewan direksi dalam perusahaan Proporsi Komisaris Independen INDEP= DK luar X 100% ukuran dewan komisaris (DK) Keahlian Anggota Komite Audit KOMITE=  Σ  Anggota  komite  audit  yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan dalam perusahaan. Kepemilikan Publik KEPU= total saham yang dimiliki publik Total Saham yang Beredar x100% Pengungkapan Corporate Social Responsibility CSR y = ∑ 𝑋𝑖𝑗 𝑁𝑦

## Variabel Dependen
Agresivitas Pajak ETR= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑃𝑟𝑒−𝑇𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi penelitian  ini adalah seluruh perusahaan yang  terdaftar di Bursa Efek  Indonesia (BEI) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan metode pengambilan sampel yang disengaja,  diperoleh  17  perusahaan  yang  memenuhi  kriteria.  Kriteria  sampel  penelitian  adalah sebagai berikut.
1.  Perusahaan sektor keuangan maupun non-keuangan yang menerbitkan laporan keberlanjutan yang mengacu pada standar GRI selama periode 2015-2019 berturut-turut;
2.  Perusahaan  memiliki  laba  sebelum  pajak  positif  berturut-turut  selama  2015-2019  (tidak mengalami kerugian);
3.  Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah (Rp);
4.  Perusahaan memiliki data yang lengkap.

## Tabel 2. Pengambilan Sampel Penelitian
KETERANGAN JUMLAH Perusahaan  di  sektor  keuangan  dan  non-keuangan  menerbitkan  laporan keberlanjutan 63 Perusahaan  pada  sektor  keuangan  dan  non-keuangan  yang  secara berturut-turut mengumumkan laporan keberlanjutan 2015-2019 28 Perusahaan yang mencatatkan kerugian selama 2015-2019 (4) Perusahaan dengan menggunakan mata uang selain rupiah (1) Perusahaan dengan data tidak lengkap (6) Jumlah perusahaan yang dapat menjadi sampel 17 Tahun pengamatan 5 Jumlah sampel total 85

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

## Uji Statistik Deskriptif
Hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian setelah olah data SPSS adalah:

## Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif
N  Minimum  Maximum  Mean  Std. Deviation DIREKSI  85  4 12 8,210  1,965 INDEP 85  0,300 0,833 0,459  0,145 KOMITE  85  1 4 1,780  0,624 KEPU 85  0,008 0,499 0,261  0,160 CSR 85  0,098 0,956 0,300  0,161 AGP 85  0,012 0,408 0,223  0,079 Valid N 85
(listwise )
Berdasarkan  tabel  3,  nilai  minimum  dari  variabel  ukuran  dewan  direksi  ini  sebesar  4  dan nilai  maksimum  sebesar  12,  dengan  nilai  rerata  untuk  variabel  ini  sebesar  8,210.  Selanjutnya variabel  proporsi  komisaris  independen  menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  0,300,  dan  nilai maksimum  sebesar  0,833  serta  nilai  rerata  untuk  variabel  ini  sebesar  0,459.  Untuk  variabel independen anggota komite audit memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 4 dengan nilai rerata variabel ini sebesar 1,780. Untuk variabel independen kepemilikan publik, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai minimum untuk variabel ini sebesar 0,008 dan nilai maksimum sebesar 0,499, dengan nilai rerata sebesar 0,261. Variabel pengungkapan CSR diperoleh nilai minimum sebesar 0,098  dan  nilai  maksimum  sebesar  0,956  dan  nilai  rerata  0,300.  Hal  ini  menunjukkan  rata-rata sampel melakukan pengungkapan kegiatan CSR sesuai indeks GRI G.4 sebanyak 30% dari total item  yang  ditetapkan  sebagai  kriteria.  Selanjutnya  untuk  variabel  dependen  agresivitas  pajak, menunjukkan nilai minimum sebesar 0,012 dan nilai maksimum sebesar 0,408, serta nilai rerata untuk variabel ini sebesar 0,223.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Pengujian  normalitas  yang  digunakan  yaitu  uji  Kolmogorov-Smirnov  (KS).  Di  bawah  ini adalah hasil pengujian:
Tabel 4. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
Unstandardized Residual
N NormalParametersa.b  Mean Test Statistic Asymp. Sig (2-tailed) 85 0,000 0,186 0,200c,d
Berdasarkan hasil tabel tersebut, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig (2- tailed ) sebesar 0,200 yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa error data terdistribusi secara normal.

## Uji multikolinieritas
Uji ini digunakan untuk mengkaji apakah ada korelasi atau tidak ada korelasi antar variabel independen.
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas Model Collinearity Statistics Keterangan Tolerance  VIF DIREKSI INDEP KOMITE KEPU CSR 0,888 0,756 0,938 0,785 0,906 1,126 1,323 1,066 1,274 1,104 Bebas multikolinieritas Bebas multikolinieritas Bebas multikolinieritas Bebas multikolinieritas Bebas multikolinieritas
Berdasarkan hasil uji tersebut, nilai toleransi untuk hasil tiap variabel < 0,10. Nilai variance inflation factor (VIF) juga menghasilkan kurang dari 10 untuk semua variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak memiliki multikolinearitas antar variabel independen.

## Uji autokorelasi
Pengujian ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah model regresi linier memiliki korelasi antara error pengganggu periode sebelumnya. Berikut adalah hasil uji autokorelasi menggunakan run test .
Tabel 6. Hasil Uji Run Test
Unstandardized Residual
Test Value a Number of Runs Z Asymp. Sig (2-tailed) 0,010 40 -0,659 0,510
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai tes adalah 0,010 dengan probabilitas sebesar 0,510,  yang  mana  nilai  ini  kurang  dari  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi autokorelasi antar nilai residual.

## Uji heteroskedastisitas
Uji  tersebut  dilakukan  untuk  menguji  pada  modell  regresi  terjadi  kesamaan  atau ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Hasil olah data uji tersebut diperoleh gambar scatterplot sebagai berikut:.

## Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  gambar  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  model  tersebut  terhindar  dari heteroskedastisitas dan layak untuk digunakan untuk penelitian.

## Pengujian Hipotesis
Tabel 7 menunjukkan hasil analisis regresi linier berganda.
Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model Unstandardized Coefficient Std. Coefficient T Sig. B Std. Error Beta (Constant) 0,339 0,057 5,931  0,000 DIREKSI -0,014 0,004 -0,340 -3,280  0,002 INDEP KOMITE KEPU CSR 0,149 -0,025 -0,084 -0,016 0,062 0,013 0,055 0,051 0,271 -0,196 -0,169 -0,033 2,408 -1,948 -1,532 -0,324 0,018 0,055 0,130 0,746
Berdasarkan  pengolahan  data  tabel  di  atas,  pengujian  keseluruhan  sektor  menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dari analisis adalah:
AGP=0,339-0,014DIREKSI+0,149INDEP-0,025KOMITE-0,084KEPU-0,016CSR +e

## Uji F
Pengujian ini dilakukan untuk menguji kokoh atau tidaknya model regresi yang digunakan. Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Berikut hasil perhitungan uji F:
Tabel 8. Hasil Uji Statistik F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression Residual Total 0,132 0,404 0,536 5 79 84 0,028 0,005 5,150  0,000b
Pada  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  nilai  F  hitung  ialah  5,150  dengan  nilai  signifikansi 0,000<0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  yang  digunakan  sudah  layak digunakan untuk pengujian variabel penelitian.

## Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Output SPSS uji R 2 adalah:
Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model  R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 1 0,496a  0,246 0,198 0,072
Nilai Adjusted R Square adalah 0,198 Hal ini, memiliki arti variabel agresivitas pajak dapat dijelaskan sebanyak 19,8% oleh variabel corporate governance yang di proksikan dengan ukuran dewan  direksi,  proporsi  komisaris  independen,  keahlian  anggota  komite  audit,  dan  kepemilikan publik serta pengungkapan corporate social responsibility . Sedangkan mayoritas sisanya sebesar 80,20%  dijelaskan  oleh  faktor-faktor  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  analisis  regresi  pada penelitian ini.

## Uji statistik T
Bertujuan  untuk  menguji  apakah  terdapat  pengaruh  variabel  independen  secara  parsial terhadap variabel dependen, pada tingkat signifikansi 0,05. Berikut merupakan hasil uji statistik t.
Tabel 10. Hasil Uji Statistik T Model Unstandardized Coefficient  Std.Coefficient T Sig. B Std. Error Beta (Constant) 0,339 0,057 5,931  0,000 DIREKSI -0,014 0,004 -0,340 -3,280  0,002 INDEP 0,149 0,062 0,271 2,408  0,018 KOMITE -0,025 0,013 -0,196 -1,948  0,055 KEPU CSR -0,084 -0,016 0,055 0,051 -0,169 -0,033 -1,532 -0,324 0,130 0,746

## Pengujian Hipotesis Pertama
Hipotesis  pertama  penelitian  ini  adalah  terdapat  pengaruh  negatif  ukuran  dewan  direksi pada  agresivitas  pajak.  Hasil  pengujian  statistik  menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi  sebesar 0,002 dengan arah negatif. Hal tersebut menunjukkan bawah hipotesis pertama terdukung secara statistik, karena nilai sinifikansi ≤ 0,05. Hasil penelitian ini mendukung Fahriani & Priyadi (2016) mengungkapkan  bahwa  ukuran  dewan  direksi  berpengaruh  signifikan  terhadap  tindakan  pajak agresif. Semakin banyak jumlah direksi dalam suatu perusahaan, maka dapat menurunkan tingkat agresivitas  pajak  perusahaan  tersebut.  Dewan  direksi  diberi  amanah  untuk  mampu  mengelola perusahaan dengan baik, maka direksi harus berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya tersebut agar tujuan perusahaan untuk dapat beroperasi secara terus menerus dalam jangka panjang dapat tercapai. Oleh karena itu, direksi harus menghindari hal-hal yang dapat mengganggu tercapainya tujuan  perusahaan,  salah  satunya  menghindari  aktivitas  pajak  agresif  yang  dapat  merugikan perusahaan  di  masa  mendatang.  Hasil  riset  tersebut  tidak  sejalan  dengan  Rengganis,  Dewi  & Putri, (2018) yang menyatakan dewan direksi tidak memengaruhi agresivitas pajak.

## Pengujian Hipotesis Kedua
Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  negatif  proporsi  komisaris independen  pada  agresivitas  pajak.  Hasil  pengujian  statistik  (tabel  10)  menunjukkan  nilai signifikansi  sebebsar  0,018,  dan  berarah  positif.  Oleh  karena  itu  dapat  dijelaskan  bahwa  hasil pengujian tidak mendukung hipotesis kedua. Hasil uji statistik tersebut sejalan dengan riset Adam & Putri (2018) yang mengungkapkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan  positif  terhadap  agresivitas  pajak.  Hal  tersebut  dimungkinkan  dewan  komisaris  belum bisa  secara  optimal  dalam  menjalankan  fungsinya,  sehingga  dapat  meningkatkan  potensi agresivitas  pajak.Dapat  pula  mengindikasikan  bahwa  banyaknya  komisaris  independen  tidak dapat  menjadi  faktor  utama  dalam  mengendalikan  manajemen  yang  membuat  perusahaan terbebas  dari  aktivitas  pajak  agresif.  Boleh  jadi  pemegang  saham  mayoritas  dan  pendiri
perusahaan  yang  membuat  fungsi  pengendalian  dan  pengawasan  oleh  dewan  komisaris independen menjadi tidak efektif (Ujiyantho & Pramuka, 2007).

## Pengujian Hipotesis Ketiga
Hipotesis  ketiga  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  negatif  keahlian  anggota  komite audit pada agresivitas pajak. Hasi pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,055. Berarti secara statistik hipotesis ketiga tidak didukung. Hasil ini sejalan dengan riset Puspita (2014) yang menunjukkan latar belakang keahlian komite audit di bidang keuangan atau akuntansi tidak memengaruhi pengindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan  belum  berjalan  dengan  maksimal,  sehingga  tidak  menjadikan  perusahaan  tersebut terbebas dari tindakan pajak agresif.

## Pengujian Hipotesis Keempat
Statemen  hipotesis  keempat  yaitu  terdapat  pengaruh  negatif  kepemilikan  publik  pada agresivitas  pajak.  Dalam  tabel  10  di  atas,  hasil  statistik  menunjukkan  nilai  signifikansi  0,130. Artinya secara statistik tidak mendukung hipotesis yang disampaikan. Oleh karena itu, kepemilikan saham  publik  tidak  memengaruhi  agresivitas  pajak.  Hasil  pengujian  tersebut  sejalan  dengan temuan Pradnyawati & Suprasto (2019). Temuan ini mengindikasikan bahwa publik tidak memiliki akses  langsung  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  manajemen  termasuk  tindakan manajemen terkait dengan agresivitas pajak.

## Pengujian Hipotesis Kelima
Hipotesis  kelima  adalah  terdapat  pengaruh  negatif  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial pada agresivitas pajak. Tabel 10 menunjukkan nilai signifikansi untuk pengaruh variabel tersebut adalah  0,746.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  secara  statistik  pengaruh  variabel  pengungkapan tanggung jawab sosial pada agresivitas pajak tidak signifikan, sehingga secara statistik hipotesis kelima tidak terdukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan Jessica & Toly (2014) dan Winarsih & Rina  (2014)  yang  menjelaskan  bahwa  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  tidak  menjadikan perusahaan  tersebut terbebas  dari  aktivitas  pajak  agresif.  Akan  tetapi,  temuan  riset ini  berbeda dengan temuan Lanis & Richardson (2012) yang menjelaskan bahwa mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan poin yang banyak, maka menurunkan tingkat penghindaran pajaknya. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan Gunawan (2017) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara CSR dan agresivitas pajak, yang mana semakin luas pengungkapan CSR maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  ukuran  dewan  direksi  berpengaruh  negatif  terhadap agresivitas  pajak.  Dewan  direksi  sebagai  pihak  yang  paling  mengerti  keadaan  perusahaan  dan sebagai pihak yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan memiliki peluang yang besar untuk mengambil keputusan melakukan kegiatan agresivitas pajak. Selanjutnya berdasar analisis statistik  menunjukkan  bahwa  proporsi  komisaris  independen  berpengaruh  positif  terhadap agresivitas pajak. Variabel keahlian anggota komite audit, kepemilikan publik, dan pengungkapan tanggung jawab sosial tidak memengaruhi pada agresivitas pajak. Hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan  bagi  para  pembuat  kebijakan  terkait  dengan  potensi  agresivitas  pajak  yang dilakukan entitas yang sangat mungkin akan berdampak pada penerimaan pajak.
Terdapat  keterbatasan  penelitian  ini  terkait  dengan  jumlah  sampel  yaitu  sebanyak  17 perusahaan.  Penelitian  selanjutnya  dapat  dilakukan  kembali  dengan  memperluas  sampel penelitian.  Di  samping  itu  riset  berikutnya  dapat  menggunakan  model  pengukuran  lain  terkait dengan  agresivitas pajak,  misalnya book tax difference atau cash  effective tax  rates . Selain itu, untuk pengukuran corporate governance dapat menggunakan pendekatan lain seperti kepemilikan saham  asing,  kepemilikan  institusional,  kualitas  audit,  kepemilikan  manajerial  atau  dapat menggunakan Corporate Governance Perception Index.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  M.,  &  Putri,  S.  P.  (2018).  The  Effect  of  Corporate  Governance  Mechanism  on  Tax Aggressiveness  With  Earnings  Management  as  Intervening  Variable. Journal  of  Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS) , 4 (4), 11 –26.
Alifianti,  R.,  Putri,  H.,  &  Chariri,  A.  (2017).  Pengaruh  Financial  Distress  Dan  Good  Corporate Governance  Terhadap  Praktik  Tax  Avoidance  Pada  Perusahaan  Manufaktur. Diponegoro Journal of Accounting , 6 (2), 56 –66.
Arifin,  Z.  (2003).  Pengaruh  Corporate  Governance  terhadap  Reaksi  Harga  dan  Volume Perdagangan Pada Saat Pengumuman Earnings. Simposium Nasional Akuntansi VI , 614 –621.
Surabaya.
Ariyani,  N.  F.,  &  Harto,  P.  (2014).  Pengaruh  Mekanisme  Pengawasan  Stakeholder  Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak. Diponegoro Journal of Accounting , 0 (0), 442 –453.
Armstrong,  Christopher  S. ;  Blouin,  Jennifer  L.;  Jagolinzer,  Alan  D.;  Larcker,  D.  F.  (2015).
Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. Journal of Economic Literature. , 1 –17.
Avi-Yonah,  R.  S.  (2011).  Corporate  Social  Responsibility  and  Strategic  Tax  Behavior. SSRN Electronic Journal , 2003 –2009.
Badan  Pengawas  Pasar  Modal,  (2004).  Kep- 29/PM/2004.  “Pembentukan  dan  Pedoman  Kerja Komite Audit”.
Balakrishnan, Karthik; Jennifer Blouin; & Wayne Guay. (2011). Does Tax Aggressiveness Reduce Financial Reporting Transparency? Wharton School. University of Pennsylvania.
Bursa  Efek  Jakarta.  (2001).  Keputusan  Direksi  PT  Bursa  Efek  Jakarta,  Surat  Keputusan  Kep- 339/BEJ/07-2001.
Chen,  S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010).  Are family firms more tax aggressive than non-family firms? Journal of Financial Economics , 95 (1), 41 –61.
Darmawati, D. (2006). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi Tehadap Kualitas Implementasi Good Corporate Governance. Simposium Nasional Akuntansi IX . Padang.
Deegan,  C.  .  G.  B.  (1996).  A  study  of  the  environmental  disclosure  practices  of  Australian corporations. Accounting and Business Research , 26 (3), 187 –199.
Desai,  M.  A.,  &  Dharmapala,  D.  (2009).  Corporate  Tax  Avoidance  and  Firm  Value. Review  of Economics and Statistics 91 (3), 537-546.
Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
Dridi,  W.,  &  Boubaker,  A.  (2015).  Corporate  Governance  and  Book-Tax  Differences:  Tunisian Evidence. International Journal of Economics and Finance , 8 (1), 171.
Elkington, John.  (1998).  Cannibal  with  Forks:  The  Triple  Bottom  Line  in  21st  Century  Business.
Gabriola Island, BC: New Society Publishers.
Endacott, R. (2004). Consumers and CRM: a national and global perspective. Journal of Consumer Marketing,21 (3), 183-189.
Fahriani, M., & Priyadi, M. P. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 5 (7), 1 –20.
Frank, Mary Margaret; Lynch, Luann J.&Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. The Accounting Review , 84 (2), 467 –496.
Ghozali, I. (2012).Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
——— . (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
GRI. (2014). Financial Disclosure. Global Reporting Initiative .
Gunawan,  J.  (2017).  Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility  dan  Corporate  Governance terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Akuntansi , XXI No.3 , 425 –436. http://www.idx.co.id, data laporan tahunan, diakses tanggal 20 Desember 2019. http://www.kemenkeu.go.id/apbn2019, diakses tanggal 14 November 2019.
Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Is corporate social responsibility (CSR) associated with tax avoidance?  Evidence  from  irresponsible  CSR  activities. Accounting  Review , 88 (6),  2025 – 2059.
Jensen,  M.  C.  M.  W.  H.  (1976).  Theory  of  the  Firm:  Managerial  Behavior,  Agency  Costs  and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3(4) . Jessica, & Toly, A. A. (2014). Pengaruh Pengungkapan Program Corporate Social Responsibility. Tax & Accounting Review , 4 (1), 193 –203.
Kaen,  F.  R.  (2003).  A  Blueprint  for  Corporate  Governance:  Strategy,  Accountability,  and  the
Preservation of Shareholder Value. In Academy of Management Executive (Vol. 17).
Kaihatu,  T.  (2006).  Good  Corporate  Governance  dan  Penerapannya  di  Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 8 (1), 1 –9.
Kartawijaya,  I.  (2010).  Determinan  Kinerja  Pelaporan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perusahaan di Asia Tenggara.
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.  (2011).  Pedoman  Good  Corporate  Governance
Perusahaan Konsultan Aktuaria Indonesia. Http://Www.Knkg-
Indonesia.Org/Dokumen/Pedoman-GCG-Konsultan-Aktuaria.Pdf .
Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. Journal of Accounting and Public Policy , 30 (1), 50 –70.
Lanis,  R.,  &  Richardson,  G.  (2012).  Corporate  social  responsibility  and  tax  aggressiveness:  An empirical analysis. Journal of Accounting and Public Policy , 31 (1), 86 –108.
Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. Accounting, Auditing and Accountability Journal , 26 (1), 75 –100.
Maharani, D. (2015). Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal Dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. Martinez, A. L., & Motta, F. P. (2019). Tax Aggressiveness of Government-Controlled Corporations in Brazil. SSRN Electronic Journal , February.
Minnick,  K.,  &  Noga,  T.  (2009).  Do  Corporate  Management  Characteristics  Influence  Tax Management? Journal of Corporate Finance 16, 703-718.
Nugroho, Wawan  Cahyo;  Agustia, Di. (2017). Corporate Governance, Tax  Avoidance, and Firm Value. AFEBI Accounting Review (AAR) , 2 (2).
Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. Indian Journal of Corporate Governance , 10 (1), 74 –95.
Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor:  PER –  01/MBU/2011  tentang Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  (Good  Corporate  Governance)  pada  Badan Usaha Milik Negara.
Permana, A. R. dan Z. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi  Empiris  pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  2011- 2014). Diponegoro Journal of Accounting , Vol. 4 (No. 4), 1 –11.
Pradnyawati, N. P., & Suprasto, H. B. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas  Pajak  dengan  Voluntary  Disclosure  Sebagai  Variabel  Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi , 26 , 1132.
Prayogo,  K.  H.  (2015).  Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap  Penghindaran  Pajak Perusahaan. Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap  Penghindaran  Pajak  Perusahaan , 4 (2), 156 –167.
Puspita,  S.  R.  (2014). Pengaruh  Tata  Kelola  Perusahaan  terhadap  Penghindaran  Pajak  (Studi terhadap  Perusahaan  Non-Keuangan  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2010- 2012) . Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Rahmadani,  S.,  &  Haryanto,  H.  (2018).  Manajemen  Laba:  Peran  Keaktifan  Komite  Audit  Dan Auditor Eksternal Big Four (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei 2013-2015). Jurnal Akuntansi Aktual , 5 (1), 46 –62.
Rengganis, RR Maria Yulia Dewi; Putri, I. G. A. . A. D. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan  Pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility  Terhadap  Agresivitas  Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 24.2 , 871 –898. Simarmata, G. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, dan  Reputasi  Auditor  Eksternal  terhadap  Agresivitas  Pajak  oleh  Industri  Perbankan  yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017 . Universitas Gadjah Mada.
Slemrod, J. (2002). Tax avoidance, evasion, and administration. Handbook of Public Economics , ((3)), 1423 –1470.
Suhaidi, D. (2014). Sinkronisasi Antara Hukum Pajak dengan Undang-Unndang Nomor 40 Tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  Mengenai  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  S. USU Law Journal .
Sukandar, P. P. dkk. (2014). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Perusahaan  (Studi  Empiris  pada  Perusahaan Manufaktur  Sektor  Consumer  Good  yang  Terdaftar  di  BEI  Tahun  2010-2012). Diponegoro Journal Of Accounting , Volume 3, 1 –7.
Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal Akuntansi , 12 (2), 163 –185.
Susiloadi,  P.  (2008). Implementasi  Corporate  Social  Responsibility  untuk  Mendukung Pembangunan Berkelanjutan . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Sutedi, A. (2011). Good Corporate Governance . Jakarta: Sinar Grafika.
Timothy, Y. C. K. (2010). Effects Of Corporate Governance On Tax Avoidance. Hong Kong Baptist University , 8 (April), 8 –37.
Ujiyantho,  M.  A.,  &  Agus  Pramuka,  B.  (2007).  Mekanisme  Corporate  Governance,  Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (studi pada perusahaan go publik sektor manufaktur). Simposium Nasional Akuntansi X , (Juli), 1 –26.
Wardhani,  R.  (2008).  Tingkat Konservatisme  Akuntansi  di  Indonesia  dan  Hubungannya  dengan Karakteristik  Dewan  sebagai  Salah  Satu  Mekanisme  Corporate  Governance. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak (23-24 Juli) , XI , 1 –26. Watson, L. (2011). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness : An Examination of Unrecognized Tax Benefits.
Wijayanti,  P.,  &  Rismawati,  S.  (2017).  the  Impact  of  Financial  Condition  and  Corporate  Social Responsibility To the Aggressiveness of Company. 9 (April 2017), 244 –258.
Winarsih,  Rina,  dkk.  (2014).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  dan  Corporate  Social Responsibility Terhadap Tindakan Pajak Agresif. Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram, Lombok .
World  Business  Council  for  Sustainable  Development.  (2002).  Meeting  Changing  Expectations:
Corporate  Social  Responsibility,  Genewa,  Switzerland: Corporate  Social  Responsibility:
Making Good Business Sense, Genewa. Switzerland.
Yoehana,  M.  (2013).  Analisis  Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility  Terhadap  Agresivitas Pajak. Skripsi Universitas Diponegoro , 4 (2), 1 –62.
Zarkasyi,  W.  (2008).  Good  Corporate  Governance  pada  Badan  Usaha  Manufaktur,  Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Bandung: Alfabeta.