e-ISSN: 2548-9925

## Desain Sistem Manajemen Risiko pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Studi Kasus pada Universitas Gadjah Mada
Mukhlis a* , Supriyadi b a Auditor Muda di Kantor Audit Internal, Universitas Gadjah Mada, mukhlis.ginting@gmail.com, Indonesia b Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Abstract. Penelitian ini membahas desain sistem manajemen risiko yang dapat diterapkan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dengan studi kasus pada Universitas Gadjah Mada (UGM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada UGM. Penelitian mendeskripsikan dan menganalisis desain sistem manajemen risiko yang sebaiknya  dijalankan  oleh  UGM  dengan  menggunakan  teknik  wawancara  dan  dokumentasi  dalam  pengumpulan  data.  Data dianalisis  menggunakan interactive model,  meliputi  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  simpulan  atau verifikasi. Penelitian menyimpulkan bahwa manajemen risiko telah berjalan di UGM, meskipun belum terstruktur dan sistematis. Oleh  karena  itu,  UGM  perlu  membentuk  struktur,  proses,  dan  prosedur  manejemen  risiko.  Struktur  manajemen  risiko  dapat menggunakan  model  tiga  tingkatan  pengendalian;  tingkat  kebijakan  dijalankan  oleh  Komite  Audit,  tingkat  operasional dijalankan  oleh  rektor  dibantu  oleh  Kantor  Audit  Internal dan  Kantor  Jaminan  Mutu  sebagai  koordinator  proses  manajemen risiko  yang  dilakukan  oleh  unit  kerja;  tingkat  pengawasan  dilakukan  oleh  Komite  Audit.  Proses  manajemen  risiko  dapat menggunakan  standar proses  manajemen  risiko  AS/NZS  31000:2009  yang  terdiri  atas  proses  penetapan  konteks,  identifikasi risiko,  analisis  risiko,  evaluasi  risiko,  penanganan  risiko, pemantauan dan review ,  dan  komunikasi  serta  konsultasi. Prosedur manajemen  risiko  dapat  disusun berdasarkan  periode  tujuan  UGM  yang  terdiri  dari  periode  lima  tahunan,  satu  tahunan, dan periode waktu tertentu.
Keywords: Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Hukum,  PTN  BH,  risiko,  manajemen  risiko,  proses  manajemen  risiko,  prosedur manajemen risiko, struktur manajemen risiko

## Pendahuluan
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) adalah  perguruan  tinggi  negeri  yang  didirikan  oleh pemerintah dan berstatus sebagai badan hukum publik yang  otonom,  baik  dalam  bidang  akademik  maupun nonakademik.  Otonomi  PTN  BH  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Pendidikan  Tinggi  pasal  64.  Sampai  tanggal  31 Desember  2015,  pemerintah  telah  menetapkan  11 perguruan tinggi sebagai PTN BH.
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) perlu  menerapkan  manajemen  risiko  setidaknya
* Corresponding author. E-mail: mukhlis.ginting@gmail.com
disebabkan oleh tiga hal. Pertama, aturan pemerintah yang  mewajibkan  penerapannya,  Kedua,  penerapan manajemen  risiko  membantu  PTN  BH  dalam mencapai tujuan organisasi.  Ketiga, perubahan status pengelolaan  perguruan  tinggi  dari  PTN  satuan  kerja pemerintah  menjadi  PT Badan  Hukum  Milik  Negara (PT  BHMN),  selanjutnya  menjadi  PTN  dengan  Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTN PPK BLU) dan saat ini sebagai PTN BH menimbulkan risiko yang perlu dikelola.
Pemerintah mengharuskan PTN BH menyelenggarakan  manajemen  risiko  sebagai  bagian dari  penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Intern
Pemerintah  (SPIP)  sebagaimana  ditetapkan  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP No. 60 Tahun 2008) tentang SPIP. PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 1 angka 2 menyebutkan, “Sistem pengendalian intern pemerintah, selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem  pengendalian  intern  yang  diselenggarakan secara  menyeluruh  di  lingkungan  pemerintah  pusat dan pemerintah daerah”. PTN BH merupakan instansi vertikal,  berada  di  bawah  pemerintah  pusat, Kementerian  Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).  SPIP  terdiri  atas  lima  unsur mencakupi (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko,  (3)  kegiatan  pengendalian,  (4)  informasi  dan komunikasi,  serta  (5)  pemantauan.  Unsur  penilaian risiko meliputi aktivitas identifikasi risiko dan analisis risiko.  Unsur  penilaian  risiko  dikenal  juga  dengan istilah manajemen risiko.
Tabel 1 Daftar PTN BH dan Penetapannya No Universitas Ditetapkan Berdasarkan 1. Institut Teknologi Bandung (ITB) UU Nomor 12 Tahun 2012 2. Universitas Gadjah Mada (UGM) UU Nomor 12 Tahun 2012 3. Institut Pertanian Bogor (IPB) UU Nomor 12 Tahun 2012 4. Universitas Indonesia (UI) UU Nomor 12 Tahun 2012 5. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)  UU Nomor 12 Tahun 2012 6. Universitas Sumatera Utara (USU) UU Nomor 12 Tahun 2012 7. Universitas Airlangga (Unair) UU Nomor 12 Tahun 2012 8. Universitas Padjajaran (Unpad) PP Nomor 51 Tahun 2015 9. Universitas Diponegoro (Undip) PP Nomor 52 Tahun 2015 10.  Universitas Hasanudin (Unhas) PP Nomor 53 Tahun 2015 11.  Institut Teknologi Surabaya (ITS) PP Nomor 54 Tahun 2015
Penerapan manajemen risiko akan membantu PTN BH  dalam  mencapai  tujuan  organisasi.  Proses  dasar manajemen  risiko  meliputi  identifikasi  risiko, penilaian  risiko,  prioritas  risiko  dan  perencanaan respon,  dan  pemantauan  risiko  (Moeller,  2011). Manajemen  risiko  bermanfaat  bagi  PTN  BH  dalam mengidentifikasi area risiko utama yang dihadapi dan pengelolaan risiko tersebut akan membantu PTN BH dalam mencapai indikator kinerja utama (Helsloot dan Jong,  2006;  Tufano,  2011).  Pelaksanaan  manajemen risiko  mampu  meminimalisir  probabilitas  dan  atau konsekuensi  dari  kejadian  tidak  menguntungkan. Selain  itu,  manajemen  risiko  dapat  meningkatkan kesadaran manajemen PTN BH terhadap risiko dalam pengambilan  keputusan  strategis  dan  operasional (Hoyt dan Liebenberg, 2010).
Perubahan status pengelolaan PT, khususnya UGM, menimbulkan  risiko  yang  perlu  dikelola.  UGM merupakan  salah  satu  dari  PTN  yang  ditetapkan sebagai  PTN  BH  dalam  UU  Nomor  12  Tahun  2012. UGM berdiri pada 19 Desember 1949 di Yogyakarta. Sebelum  tahun  2001,  UGM  berstatus  sebagai  satuan kerja  pemerintah.  Pada  tahun  2001  status  UGM berubah  menjadi  PT  BHMN,  ditetapkan  dalam
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  153  Tahun  2000. Status UGM sebagai PT BHMN berlangsung  selama 13  tahun  hingga  terbit  dan  berlakunya  PP  Nomor  74 Tahun  2012,  menetapkan  UGM  sebagi  PTN  PPK BLU.  Status  tersebut  hanya  berlangsung  singkat karena  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012 menetapkan  UGM  sebagai  PTN  BH,  mulai  berlaku efektif per tanggal 10 Agustus 2014.
Perubahan  status  sebagaimana  dijelaskan  di  atas, khususnya  dari  PTN  PPK  BLU  menjadi  PTN  BH, berdampak  pada  perubahan  pola  pengelolaan universitas,  khususnya  terhadap  aset  dan  keuangan. Peralihan  status  BMN  yang  selama  ini  dimiliki  oleh UGM sebagai PTN PPK BLU menjadi Barang Milik Universitas  (BMU),  kecuali  tanah,  membutuhkan aturan  pengelolaan  aset  yang  memadai,  mulai  dari peroses pengadaan, penggunaan, perawatan, pemanfaatan,  pencatatan,  hingga  penggunaan  sistem informasi  manajemen  aset.  Hal  ini  menimbulkan risiko pengadaan barang tidak efisien, kerusakan dan kehilangan  aset,  serta  catatan  aset  menjadi  tidak handal. Perubahan sifat dana yang diterima dari PNBP menjadi  non-PNBP  memberikan  keleluasaan  bagi UGM dalam mengelola dana tersebut secara otonom. Perubahan  tersebut membutuhkan  aturan  dan pengendalian  pengelolaan  keuangan  yang  baru,  ini menimbulkan risiko inefisiensi penggunaan dana sejak penganggaran hingga realisasinya.
Risiko  di  atas  dapat  dicegah  sebelum  terjadi  atau ditangani jika telah terjadi dengan manajemen risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang  dapat  mengakibatkan  dampak  berupa  kerugian atau  kegagalan  dalam  pencapaian  tujuan  organisasi (Griffiths,  2005;  IRM  dan  AIRMIC,  2002;  AS/NZS ISO  31000:2009,  2009;  GOWA,  2007).  Adapun manajemen  risiko  adalah  sistem  atau  proses  yang dilakukan  oleh  personel  di  setiap  level  organisasi untuk  mengidentifikasi  dan  mengelola  risiko  guna menjamin pencapaian tujuan organisasi (Rejda, 2006; Hanafi, 2006; GOWA, 2007; Moeller, 2007; Thomas. 2010; Ariff dkk., 2014). Dengan mengimplementasikan  manajemen  risiko,  PTN  BH dapat  mengidentifikasi  risiko,  dampak  hambatannya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran PTN BH, dan memilih  serta  menyiapkan  cara  paling  tepat  untuk mengatasi hal tersebut.
UGM  telah  memiliki  kesadaran  akan  pentingnya manajemen  risiko,  meskipun  belum  menerapkannya secara  menyeluruh.  Kesadaran  risiko  terlihat  dari penggunaan  pendekatan probity  audit dalam  proses pengadaan  barang  dan  jasa.  Kantor  Audit  Internal (KAI) UGM melakukan audit pada proses pengadaan barang/jasa  sejak  proses  perencanaan,  pelaksanaan,
hingga  pemeliharaan.  Meskipun  demikian,  UGM belum  menerapkan  pengelolaan  risiko  yang  meliputi seluruh  unit  kerja  dan  aktivitas  di  universitas. Berdasarkan  hal-hal  di  atas  maka  pertanyaan penelitian ini adalah:
a. Siapa  saja  yang  sebaiknya  terlibat  dalam  sistem manajemen  risiko  UGM  dan  apa  fungsi  masing- masing pihak tersebut?
b. Bagaimana  proses  manajemen  risiko  yang sebaiknya dijalankan oleh UGM?
c. Bagaimana  prosedur  manajemen  risiko  yang sebaiknya dijalankan oleh UGM?

## Tinjauan Pustaka

## Risiko dan Manajemen Risiko
Terdapat beberapa definisi risiko yang dikemukakan  oleh  berbagai  pihak.  Menurut  Griffiths (2005),  risiko  adalah  ancaman  bahwa  suatu  tindakan atau peristiwa buruk akan  memengaruhi  kemampuan organisasi  untuk  mencapai  tujuan  dan  melaksanakan strategi  yang berhasil. Menurut The Institute of Risk Management (IRM) dan The Association of Insurance and  Risk  Managers  (AIRMIC)  (2002),  risiko  adalah peluang  terjadinya  sesuatu,  mempunyai  dampak terhadap tujuan. Sedangkan menurut Australian New Zealand  International  Standard  (AS/NZS  ISO 31000:2009)  dan  Pedoman  Teknis  Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (2009), risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian  tujuan  dan  sasaran  instansi  pemerintah. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu kejadian yang merupakan kemungkinan yang bila terjadi akan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
Terdapat  4  tahap  proses  manajemen  risiko  yang mendasar (Moeller, 2007), terdiri atas (1) identifikasi risiko,  (2)  penilaian  risiko,  (3)  prioritas  risiko  dan perencanaan  respon,  serta  (4)  pemantauan  risiko. Identifikasi risiko menghasilkan daftar risiko potensial.  Pengukuran  risiko  memberi  informasi tentang  kemungkinan  terjadinya  dan  dampak  yang ditimbulkan  jika  risiko  terjadi.  Prioritas  risiko  dan perencanaan  respon  merupakan  tindak  lanjut  yang perlu  dilakukan  oleh  manajemen  untuk  melakukan tindakan  atas  setiap  risiko  yang  ada  berdasarkan prioritas dan kecenderungan risiko.

## Manajemen Risiko pada Instansi Pemerintah
Manajemen  risiko  pada  instansi  pemerintah Indonesia diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP). Manajemen risiko menjadi salah satu dari lima unsur SPIP,  yaitu  unsur  penilaian  risiko.  PP  No.  60 Tahun 2008 menetapkan BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.
BPKP mendorong seluruh instansi pemerintah agar menyelenggarakan SPIP dan manajemen risiko, salah satunya Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan  merupakan  salah  satu  contoh  instansi pemerintah  yang  telah  menyelenggarakan  SPIP, khususnya  manajemen  risiko  dengan  terstruktur  dan sistematis. Dikatakan terstruktur karena telah  menata struktur  organisasi  dengan  menjalankan  manajemen. Dikatakan  sistematis  karena  telah  menggunakan kerangka kerja ( frame work ) proses manajemen risiko. Kementerian  Keuangan  menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan  Manajemen  Risiko  di  Lingkungan Depertemen Keuangan. Terdapat 5 unsur utama dalam penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan,  yaitu  (1)  piagam  manajemen  risiko,  (2) struktur  manajemen  risiko,  (3)  strategi  penerapan manajemen  risiko,  (4)  proses  manajemen  risiko,  dan (5) pelaporan risiko.
Manajemen  risiko  di  Departemen  Keuangan mengadopsi  model  tiga  tingkat  pengendalian,  terdiri atas  pengendalian  tingkat  kebijakan,  pengendalian tingkat  operasional,  dan  pengawasan  pengendalian. Pengendalian  tingkat  kebijakan  bertanggung  jawab dalam mengooridinasikan, memfasilitasi, serta mengawasi efektivitas dan integritas proses manajemen  risiko.  Pengendalian  tingkat  kebijakan dilakukan oleh komite manajemen risiko. Pengendalian  tingkat  operasional  bertanggung  jawab langsung  atas  pengelolaan  dan  pengendalian  risiko sehari-hari. Pengendalian tingkat operasional dilaksanakan  oleh  ketua  manajemen  risiko  dan  unit pemilik  risiko.  Tingkat  pengawasan  pengendalian berfungsi  memberikan  penilaian  independen  atas efektivitas  pelaksanaan  manajemen  risiko  di  seluruh jajaran  eselon  I  kepada stakeholder terkait, dilaksanakan  oleh  Inspektorat  Jenderal  dan  auditor eksternal.
Proses  manajemen  risiko  yang  diterapkan  di Departemen  Keuangan  diadobsi  dari  kerangka Australia/New  Zealand  (AS/NZS)  ISO  31000:2009, merupakan standar manajemen risiko yang diterbitkan oleh  Australia  dan  Selandia  Baru,  berisi  7  elemen
yaitu:  penetapan  konteks,  identifikasi  risiko,  analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, pemantauan dan review , komunikasi dan konsultasi.
Unit eselon I membuat laporan profil risiko dan peta risiko,  berisi  tingkat  dan  tren  seluruh  paparan  risiko yang  relevan,  disajikan  bersama  dengan  profil  serta peta  risiko  pada  semester  sebelumnya  agar  dapat dibandingkan.  Laporan  tersebut  disampaikan  secara berkala  per  semester  kepada  Menteri  Keuangan. Sistem  informasi  dan  teknologi  informasi  yang digunakan oleh unit eselon I didesain sedemikian rupa sehingga  dapat  menyediakan  informasi  pelaksanaan manajemen risiko.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada UGM sebagai PTN BH.  Penelitian  mendeskripsikan  dan  menganalisis desain  prosedur  manajemen  risiko  yang  sebaiknya dijalankan oleh UGM.
Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara, Data sekunder berupa peraturan perundangan yang berlaku, peraturan  MWA,  peraturan  atau  surat  keputusan Rektor  UGM,  surat  edaran,  dan  dokumen  lain  yang relevan.
Untuk  memperoleh  gambaran  mengenai  proses manajemen risiko yang saat ini berjalan di UGM dan bagaimana  proses  ideal  yang  sebaiknya  dilakukan UGM,  peneliti  menggunakan  teknik  wawancara  dan dokumentasi. Wawancara berupa wawancara semitersruktur  kepada  6  pejabat  struktural  yaitu;  (1) Wakil  Rektor  Bidang  Perencanaan,  Keuangan  dan Sistem Informasi, (2) Direktur Keuangan, (3) Kepala Subdirektorat  Sarana  Direktorat  Aset,  (4)  Kepala Seksi Pendayagunaan, Penghapusan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset (P4A) Direktorat Aset, (5) Kepala Bagian  Konsultasi  dan  Pengembangan  Kantor  Audit Internal, dan (6) Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan  Sumber  Daya  Manusia  Fakultas  Ekonomika  dan Bisnis.  Sampel  dipilih  dengan  mempertimbangkan keterwakilan  unsur  pimpinan,  unsur  pelaksana akademik,  serta  unsur  pelaksana  administrasi  dan pengembangan.
Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi informasi terkait profil UGM, peraturan dan informasi  terkait,  dan  manajemen  risiko.  Data  profil UGM,  mencakup  sejarah  singkat,  visi,  misi,  tujuan, sasaran,  tugas,  fungsi,  dan  struktur  organisasi.  Data peraturan  dan  informasi  terkait  meliputi  peraturan
pemerintah,  peraturan  menteri,  peraturan  rektor, catatan,  transkrip,  buku  dan  pedoman,  surat  kabar daring,  majalah,  serta  dokumentasi  lainnya  yang relevan.  Data  manajemen  risiko  meliputi  Rencana Strategis  (Renstra),  Rencana  Operasional  (Renop), kontrak kinerja antara UGM dengan Kemenristekdikti, dan data lainnya yang relevan.
Penelitian  ini  menggunakan interactive  model dalam  analisis  data  hasil  wawancara. Interactive model menggunakan  4  komponen,  yaitu  (1) pengumpulan  data,  (2)  reduksi  data,  (3)  penyajian data,  dan  (4)  simpulan  atau  verifikasi  (Miles  dan Huberman, 1984; Sugiyono, 2007).
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara dan  dokumentasi.  Wawancara  dilakukan  dengan personal  interview,  yaitu  wawancara  tatap  muka langsung  dengan  responden  (Jogiyanto,  2004).  Hasil wawancara direkam dengan alat perekam dan disalin dalam bentuk transkrip.
Reduksi data dilakukan dengan kodefikasi dan axial coding atas hasil wawancara. Data yang diperoleh dari wawancara  disalin  dalam  bentuk  transkrip,  ditelaah dan diberi kode tertentu pada setiap frasa, kalimat, atau paragraf  berdasarkan  topik.  Data  yang  diberi  kode tersebut  dikelompokkan  ke  dalam  kategori  tertentu, kemudian  dicari  hubungan  antarkategori  ( axial coding ). Proses reduksi data dilakukan terus-menerus selama  penelitian  berlangsung.  Hasil  reduksi  data disajikan dalam Lampiran 1.
Penyajian  data  dilakukan  dengan  narasi  dan flowchart untuk  mengorganisasikan  data.  Data  yang telah  direduksi,  disajikan  dalam  bentuk  narasi  dan flowchart (diagram  alur),  menggambarkan  proses manajemen  risiko  di  UGM.  Melalui  penyajian  data dengan  narasi  dan  diagram  alur  tersebut,  data  akan terorganisasikan,  tersusun  dalam  pola  hubungan, sehingga mudah dipahami.
Penarikan  simpulan  dan  verifikasi  dilakukan berdasarkan  proses  reduksi  dan  penyajian  data. Simpulan  didukung  oleh  bukti-bukti  valid  dan konsisten  selama  proses  penelitian  berlangsung. Simpulan  akan  menjawab  rumusan  masalah  yang ditetapkan sejak awal.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  statuta  PTN  BH  sebagaimana disajikan  pada  Tabel  2,  seluruh  PTN  BH  memiliki organ  dan  unit  kerja  yang  sama  dalam  konteks manajemen  risiko,  kecuali  Universitas  Indonesia. Seluruh  PTN  BH  memiliki  organ  MWA,  SA,  dan
rektor.  Seluruh  PTN  BH  juga  memiliki  komite  audit yang  menjadi  perangkat  MWA  dalam  melakukan pengawasan  bidang  nonakademik.  Seluruh  PTN  BH memiliki  unit  kerja  yang  melaksanakan  fungsi  audit atau  pengawasan  internal  dan  unit  kerja  yang melaksanakan  fungsi  penjaminan  mutu  akademik. Data memperlihatkan hanya UI yang memiliki komite manajemen risiko. Meskipun PTN BH selain UI tidak memiliki  komite  manajemen  risiko,  namun  fungsi tersebut dijalankan oleh komite audit.
Tabel 2 Organ dan Struktur Organisasi PTN BH No.  PTN  MWA  SA  Rektor  KA  KR*  UAI**  UPM***
1. UI Ada  Ada Ada Ada  Ada Ada Ada 2. ITB Ada  Ada Ada Ada  Tidak  Ada Ada 3.  UGM Ada  Ada Ada Ada  Tidak  Ada Ada 4.  IPB Ada  Ada Ada Ada  Tidak  Ada Ada 5.  UPI Ada  Ada Ada Ada  Tidak  Ada Ada 6.  USU Ada  Ada Ada Ada  Tidak  Ada Ada 7.  Unair Ada  Ada Ada Ada  Tidak  Ada Ada 8.  Unpad Ada  Ada Ada Ada  Tidak  Ada Ada 9.  Undip Ada  Ada Ada Ada  Tidak  Ada Ada 10.  Unhas Ada  Ada Ada Ada  Tidak  Ada Ada 11.  ITS Ada  Ada Ada Ada  Tidak  Ada
Ada
* komite risiko.
** unit kerja yang melaksanakan fungsi audit atau pengawasan internal.
*** unit kerja yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu akademik.
Statuta masing-masing PTN BH telah menetapkan tugas  KA  yang  bersinggungan  atau  beririsan  dengan manajemen  risiko.  Analisis  atas  statuta  PTN  BH khususnya  tentang  manajemen  risiko  dan  tugas  KA disajikan dalam Lampiran 2.
a. Kondisi Manajemen Risiko yang Saat ini Berjalan di UGM
Manajemen  risiko  telah  berjalan  dan embedded dalam  proses  bisnis  UGM,  hal  ini  dapat  dilihat  dari adanya  kesadaran  akan  risiko  dalam  pengambilan keputusan dan perancangan sistem. Selain itu, proses manajemen  risiko  telah  berjalan  di  UGM,  bahkan beberapa  unit  kerja  melakukan  proses  manajemen risiko  tersebut,  meskipun  belum  terstruktur  dan sistematis.
b. Sistem  Manajemen  Risiko  yang  Sebaiknya Diterapkan di UGM Sistem manjemen risiko yang sebaiknya diterapkan di  UGM  meliputi  (1)  struktur  organisasi  manajemen risiko, (2) proses manajemen risiko, dan (3) prosedur manajemen risiko.

## Struktur Manajemen Risiko UGM
Dalam  melaksanakan  proses  manajemen  risiko, dibutuhkan  organisasi  personel  pelaksana,  tergambar
dalam struktur manajemen risiko. Struktur manajemen risiko  UGM  dapat  mengadopsi  model  tiga  tingkatan pengendalian  sesuai  dengan  struktur  organisasi  yang tertuang  dalam  PP  67  Tahun  2013  tentang  Statuta UGM  dan  Peraturan  MWA  Nomor  4  Tahun  2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola UGM, terdiri atas (1) pengendalian  tingkat  kebijakan,  (2)  pengendalian tingkat operasional, dan (3) pengendalian pengawasan.  Struktur  manajemen  risiko  yang  akan dibentuk menggunakan struktur organisasi UGM yang telah ada dengan melihat irisan tugas pokok dan fungsi masing-masing organ dan unit kerja.
Pengendalian  tingkat  kebijakan,  biasa  disebut komite  risiko,  dilakukan  oleh  Majelis  Wali  Amanat (MWA)  melalui  Komite  Audit  (KA).  KA  relevan mengampu  peran  komiter  risiko  karena  salah  satu tugasnya telah beririsan dengan fungsi komite risiko, yaitu  melakukan  analisis  manajemen  risiko  sebagai bahan  pertimbangan  bagi  MWA  dalam  memberikan persetujuan  atau  ratifikasi  terhadap  perjanjian menyangkut pemanfaatan kekayaan UGM. Tugas KA sebagai komite risiko adalah meninjau dan menyetujui kebijakan dan prosedur manajemen risiko organisasi, meninjau  dan  mengawasi  kegiatan  unit  manajemen risiko,  dan  memantau  serta  me- review ketepatan informasi risiko yang diterima dari manajemen.
Pengendalian  tingkat  operasional  dilakukan  oleh rektor  dibantu  oleh  Unit  Manajemen  Risiko  (UMR) dan  Unit  Pemilik  Risiko  (UPR).  UMR  adalah  unit yang  berfungsi  melakukan  koordinasi  dan  proses manajemen  risiko  di  tingkat  universitas,  sedangkan UPR berfungsi melakukan proses manajemen risiko di tingkat  unit  kerja.  Tugas  UMR  adalah  membuat kebijakan  dan  prosedur  serta  panduan  manajemen risiko yang diperlukan, mengimplementasikan proses manajemen  risiko,  dan  menelaah  proses  manajemen risiko  yang  dilakukan  oleh  UPR  dan  menyelaraskan risiko  antar-UPR.  Tugas  UPR  adalah  melakukan proses  manajemen  risiko  pada  unit  kerja  termasuk unit-unit  yang  berada  di  bawahnya  dan  melaporkan hasilnya kepada UMR.
Fungsi  UMR  dijalankan  oleh  KAI  dan  Kantor Jaminan  Mutu  (KJM)  dengan  pertimbangan  bahwa tugas  pokok  dan  fungsi  kedua  unit  tersebut bersinggungan dengan manajemen risiko. Fungsi UPR dilaksanakan oleh unit kerja selain KAI dan KJM.
Pengendalian tingkat pengawasan berfungsi memberikan  penilaian  independen  atas  efektivitas pelaksanaan  manajemen  risiko  UGM,  dilaksanakan oleh KA. Dalam menjalankan pengawasan, KA dapat menugaskan  kantor  akuntan  publik  atau  kantor konsultan  yang  kompeten  untuk  melakukan  penilian secara  independen  terhadap  pelaksanaan  manajemen
risiko  yang  dilakukan  oleh  KJM  dan  KAI.  KA  juga dapat menugaskan KAI, khususnya fungsi audit KAI, untuk  melakukan  penilaian  efektivitas  pelaksanaan manajemen  risiko  atas  KAI  dan  KJM  dengan memperhatikan  bahwa  auditor  internal  yang  terlibat dalam  UMR  dan  UPR  tidak  dapat  ditugaskan  untuk melakukan  penilaian  guna  menjaga  independensi auditor KAI.

## Proses Manajemen Risiko UGM
Proses  manajemen  risiko  UGM  menggunakan standar  proses  manajemen  risiko  Australia/New Zealand (AS/NZS) 31000:2009. Penggunaan kerangka AS/NZS 31000:2009 ini dengan pertimbangan sebagai berikut:
• Memberikan pendekatan sistematis dalam mengelola risiko guna mencapai tujuan organisasi.
• Dapat diterapkan pada semua jenis organisasi
• BPKP  selaku  pembina  penyelenggaraan  SPIP menyarankan penggunaan standar AS/NZS 31000:2009 untuk proses manajemen risiko.
• Telah  digunakan  oleh  instansi  pemerintah  yaitu Kementerian Keuangan.

## Prosedur Manajemen Risiko
Tujuan  UGM  memiliki  tiga  periode  yang  berbeda sehingga  manajemen  risiko  UGM  perlu  dilakukan dengan  tiga  periode  berdasarkan  tujuan  tersebut. Setidaknya  UGM  memiliki  tiga  tujuan  berbeda berdasarkan  durasi  waktu  tujuan  tersebut;  yaitu  lima tahun, satu tahun, dan waktu tertentu. Tujuan dengan durasi  waktu  lima  tahun  adalah  tujuan  yang  tertera dalam  rencana  strategis  (Renstra)  UGM.  Renstra disusun  setiap  lima  tahun  sekali  oleh  Rektor  UGM yang baru dan berlaku untuk masa jabatannya. Tujuan dengan  durasi  waktu  satu  tahun  adalah  tujuan  yang tercantum dalam kontrak kinerja antara UGM dengan Kemenristekdikti,  kontrak  kinerja  diperbarui  setiap tahun.  Tujuan  dengan  waktu  tertentu  adalah  tujuan dari  program  yang  diamanatkan  oleh  pemerintah dan/atau  mitra  kepada  UGM  dengan  durasi  waktu tertentu  sesuai  ketentuan  atau  kesepakatan.  Oleh karena itu, periodesasi manajemen risiko UGM perlu dibedakan menjadi 3 hal berikut ini.
• Prosedur manajemen risiko periode lima tahunan.
• Prosedur manajemen risiko periode satu tahunan.
• Prosedur manajemen risiko periode waktu tertentu. Masing-masing prosedur manajemen risiko tersebut disusun  berdasarkan  7  proses  manajemen  risiko AS/NZS 31000:2009 sebagaimana dijabarkan di atas.

## Prosedur Manajemen Risiko Periode Lima Tahunan
Prosedur  manajemen  risiko  periode  lima  tahunan adalah  periode  pelaksanaan  manajemen  risiko  yang dilakukan  selama  lima  tahun  setelah  MWA menetapkan  renstra  baru.  Usaha  pencapaian  tujuan yang tertera dalam renstra akan menghadapi berbagai risiko,  oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  manajemen risiko  sehingga  tujuan  tersebut  dapat  dicapai. Langkah-langkah  manajemen  risiko  yang  dilakukan dalam periode ini meliputi hal berikut di bawah ini.
a) Penyusunan dan Penetapan Regulasi Proses  penyusunan  regulasi,  identifikasi,  analisis, dan evaluasi risiko dideskripsikan pada gambar yang disajikan  dalam  Lampiran  3.  Setelah  MWA menetapkan  rencana  strategis  (Renstra)  UGM,  UMR menyusun draf regulasi manajemen risiko, terdiri atas kebijakan,  prosedur,  dan  panduan  pelaksanaan manajemen  risiko.  Regulasi  ini  menjadi  dasar  dan panduan  bagi  UMR  dan  UPR  dalam  melaksanakan proses manajemen risiko. Materi dalam draf regulasi, antara lain sebagai berikut.
i. Struktur manajemen risiko.
ii. Proses manajemen risiko.
iii. Skala kemungkinan.
iv. Skala dampak.
v. Kriteria penerimaan risiko.
UMR mengajukan draf regulasi kepada rektor untuk ditelaah lebih lanjut. Jika rektor tidak menyetujui draf regulasi  tersebut,  maka  UMR  akan  merevisi  sesuai arahan rektor. Sebaliknya, jika rektor telah menyetujui draf  tersebut,  maka  rektor  akan  mengajukannya kepada KA.
Setelah  menerima  draf  regulasi  manajemen  risiko dari  rektor,  KA  menelaah  dan  menetapkan  draf tersebut  menjadi  regulasi  manajemen  risiko  UGM. Jika KA belum menyetujui, maka KA mengembalikan kepada  UMR  melalui  rektor  untuk  direvisi  dan diserahkan  kembali  kepada  KA  untuk  penelaahan lebih  lanjut  dan  persetujuan.  KA  menyerahkan regulasi manajemen risiko yang telah disetujui kepada rektor.  Rektor  menyerahkan  regulasi  manajemen risiko kepaa UMR dan UPR untuk pelaksanaannya.
b) Proses Manajemen Risiko
UMR  menginisiasi  dan  mengoordinasi  proses manajemen  risiko  yang  dilakukan  oleh  UPR.  UPR menetapkan  konteks  manajemen  risiko  untuk  unit kerjanya, mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, dan  mengevaluasi risiko sehingga  menghasilkan draf profil risiko UPR.
c) Review dan Penyelarasan Risiko antarunit Kerja
UPR  menyerahkan  draf  profil  risiko  UPR  kepada UMR untuk proses kompilasi, review, dan sinkronisasi profil risiko. UMR mengompilasi seluruh draf  profil  risiko  UPR  dan  me- review kelengkapan informasi  risiko  dari  setiap  UPR.  UMR  menelaah hubungan  suatu  risiko  dengan  risiko  lainnya  dalam suatu  UMP,  hubungan  suatu  risiko  pada  suatu  UPR dengan risiko dalam UPR lain, dan suatu risiko UPR dengan  proses  bisnis  dan  regulasi  yang  ada  di  unit kerja lain. Telaah hubungan risiko ini dilakukan untuk sinkronisasi risiko sehingga menghasilkan draf profil risiko  UGM  yang  komprehensif.  UMR  mengajukan draf  profil  risiko  UGM  kepada  rektor  untuk penelaahan  dan  persetujuan,  selanjutnya  draf  profil risiko diserahkan ke KA.
d) Penetapan Profil Risiko KA  melakukan review dan  penetapan  profil  risiko UGM. Salah satu tugas KA adalah: “Memantau serta melakukan review ketepatan  informasi  risiko  yang diterima dari manajemen.” Oleh karena itu, KA perlu melakukan review draf  profil  risiko  UGM  (di dalamnya terdapat draf risiko unit kerja yang diajukan oleh  rektor  dan  UMR).  KA  menelaah  ketepatan  draf profil risiko berdasarkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh KA. KA menetapkan draf profil  risiko  UGM  menjadi  profil  risiko  UGM  untuk periode  lima  tahun  dan  mendistribusikannya  kepada rektor  dan  UMR.  UMR  memilah  data  profil  risiko masing-masing UPR dan mendistribusikannya kepada UPR.
e) Penetapan Kebijakan Penanganan Risiko Berdasarkan  profil  risiko  UGM,  KA  menyusun kebijakan  penanganan  risiko  UGM  yang  menjadi dasar  UMR  dan  UPR  dalam  melakukan  penanganan risiko. KA menyerahkan kebijakan penanganan risiko kepada rektor dan UMR.
f) Pelaksanaan Penanganan Risiko Berdasarkan  kebijakan  penanganan  risiko,  UMR menyusun  dan  melaksanakan  program  penanganan risiko  untuk  level  universitas.  Selain  itu,  UMR mengoordinasikan  proses  penanganan  risiko  yang dilakukan oleh UPR. Detail proses penanganan risiko diulas pada subbab Proses Manajemen Risiko UGM.
g) Pelaporan Pelaksanaan Penanganan Risiko Setelah  melaksanakan  proses  penanganan  risiko selama lima tahun, di akhir masa berlakunya renstra, UMR menyusun draf laporan pelaksanaan manajemen risiko.  Draf  laporan  ini  merupakan  kompilasi  dari laporan  pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  UMR  dan UPR  setelah  dilakukan review dan  disinkronisasi sehingga  menjadi  laporan  penanganan  risiko  yang komprehensif.  UMR  menyerahkan  draf  laporan manajemen  risiko  kepada  rektor.  Jika  rektor
menyetujui, draf tersebut akan diserahkan kepada KA. Sebaliknya,  jika  rektor  tidak  menyetujui,  maka  akan dikembalikan  kepada  UMR  untuk  direvisi  dan diajukan  kembali  kepada  rektor  untuk  mendapatkan persetujuan.
h) Pemantauan dan reviu UMR melakukan pemantauan dan review atas risiko dan  program  penanganan  risiko  pada  setiap  akhir tahun  anggaran  untuk  memastikan  bahwa  risiko  dan penanganannya  selaras  dengan  perubahan  di  dalam lingkungan UGM. Pemantauan dan review dilakukan, baik  oleh  UMR  maupun  UPR,  dengan  melakukan ulang  langkah-langkah  prosedur  manajemen  risiko sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hasil pelaksanaan  pemantauan  dan review dilaporkan  oleh UMR kepada KA melalui rektor.

## Prosedur Manajemen Risiko Periode Satu Tahunan
Prosedur  manajemen  risiko  periode  satu  tahunan adalah  periode  pelaksanaan  manajemen  risiko  yang dilakukan  untuk  mengelola  risiko  atas  perikatan dengan masa waktu satu tahun anggaran. Pembahasan ini mengkhususkan pada kontrak kinerja antara UGM dengan  Kemenristekdikti.  Perikatan  antara  UGM dengan  pihak  lain  yang  berdurasi  waktu  satu  tahun anggaran  mungkin  ada  beberapa,  namun  informasi yang berhasil diperoleh peneliti adalah kontrak kinerja antara  UGM  dengan  Kemenristekdikti.  Untuk menyederhanakan  pembahasan,  manajemen  risiko periode  satu  tahunan  dikhususkan  hanya  untuk mengelola  risiko  atas  kontrak  kinerja  antara  UGM dengan  Kemenristekdikti.  Proses  manajemen  risiko dimulai saat dokumen kontrak kinerja ditandatangani oleh kedua belah pihak (disahkan). Langkah-langkah manajemen  risiko  yang  dilakukan  dalam  periode  ini meliputi  hal  berikut  ini,  bagan  alir  proses  disajikan dalam Lampiran 4.
a. Proses  manajemen  risiko,  meliputi  penetepan konteks,  identifikasi  risiko,  analisis  risiko,  dan evaluasi risiko.
b. Review dan penyelarasan risiko antarunit kerja.
c. Penetapan profil risiko.
d. Pelaksanaan penanganan risiko.
e. Pelaporan pelaksanaan penanganan risiko.
Langkah  manajemen  risiko  periode  satu  tahunan dimulai  saat  dokumen  kontrak  kinerja  disahkan. Rektor menyerahkan dokumen kontrak kinerja kepada UMR. Setelah mempelajari isi kontrak kinerja, UMR menganalisis  dan  menentukan  unit  kerja  atau  UPR mana yang akan terlibat. UMR menginstruksikan UPR yang  terlibat  untuk  melakukan  proses  manajemen
risiko  dengan  mengirimkan  surat  instruksi  dilampiri dokumen kontrak kinerja.
Setelah  menerima  instruksi  dari  UMR,  UPR melakukan  proses  penetapan  konteks,  identifikasi risiko,  analisis  risiko,  dan  evaluasi  risiko  dengan berpedoman  pada  regulasi  yang  ditetapkan  oleh  KA. Proses ini menghasilkan draf profil risiko UPR. UPR menyerahkan  draf  profil  risiko  kepada  UMR  untuk diperoses lebih lanjut.
UMR mengompilasi seluruh draf profil risiko UPR dan  melakukan review kelengkapan  informasi  risiko dari  tiap-tiap  UPR.  UMR  menelaah  hubungan  suatu risiko  dengan  risiko  lainnya  dalam  suatu  UMP, hubungan suatu risiko pada suatu UPR dengan risiko dalam UPR lain, dan suatu risiko UPR dengan proses bisnis serta regulasi yang ada di unit kerja lain. Telaah hubungan  risiko  ini  dilakukan  untuk  sinkronisasi risiko sehingga menghasilkan draf profil risiko UGM yang  komprehensif.  UMR  mengajukan  draf  profil risiko  UGM  kepada  rektor  untuk  penelaahan  dan persetujuan.  Setelah  rektor  menyetujui  draf  profil risiko, rektor menyerahkan profil risiko UGM kepada KA  sebagai  laporan  dan  kepada  UMR  untuk  proses penanganan.

## Prosedur Manajemen Risiko Periode Waktu Tertentu
Prosedur manajemen risiko periode waktu tertentu adalah  periode  pelaksanaan  manajemen  risiko, dilakukan  untuk  mengelola  risiko  atas  perikatan dengan  masa  waktu  kurang  atau  sama  dengan  atau lebih  dari  satu  tahun  anggaran.  Terdapat  beberapa jenis pelaksanaan perikatan sebagai berikut.
a. Perikatan  antara  UGM  dengan  mitra  dan dilaksanakan oleh tim ad hoc.
b. Perikatan  antara  UGM  dengan  mitra  dan dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja.
c. Perikatan  antara  unit  kerja  dengan  mitra  dan dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja.
Proses  manajemen  risiko  dimulai  saat  dokumen perikatan  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak (disahkan). Langkah-langkah  manajemen risiko yang dilakukan  dalam  periode  ini  meliputi  hal  berikut  ini, bagan alir prosedur ini disajikan dalam Lampiran 5.
a. Proses  manajemen  risiko,  meliputi  penetapan konteks,  identifikasi  risiko,  analisis  risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko.
b. Review profil risiko.
c. Pelaporan pelaksanaan penanganan risiko.
Untuk  perikatan  jenis  pertama  dan  jenis  kedua, proses  manajemen  risiko  dilakukan  dengan  langkah- langkah  yang  sama.  Untuk  mempermudah  proses
manajemen  risiko,  pada  perikatan  jenis  kedua dibentuk  tim  ad  hoc,  ditugaskan  melakukan manajemen risiko bersama-sama dengan UMR.
Proses manajemen risiko dimulai setelah perikatan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau dinyatakan berlaku.  Berdasarkan  dokumen  perikatan,  UMR bersama-sama  dengan  tim  ad  hoc  melakukan  proses manajemen  risiko,  meliputi  penetapan  konteks, identifikasi,  analisis,  dan  evaluasi  risiko.  Proses penanganan risiko dilakukan oleh tim ad hoc dengan supervisi  UMR.  Proses  manajemen  risiko  yang dilakukan  oleh  tim  ad  hoc  dan  UMR  berdasarkan regulasi  yang  ditetapkan  oleh  KA.  Proses  ini menghasilkan  laporan  profil  risiko  dan  laporan penanganan  risiko,  diserahkan  kepada  rektor  sebagai laporan.  Rektor  dapat  menyerahkan  laporan  profil risiko  dan  laporan  penanganan  risiko  kepada  KA sebagai laporan.
Dalam  perikatan  jenis  ketiga,  proses  manajemen risiko  dimulai  setelah  perikatan  ditandatangani  oleh kedua  belah  pihak  atau  dinyatakan  berlaku. Berdasarkan  dokumen  perikatan,  unit  kerja  (UPR) melakukan  proses  manajemen  risiko,  meliputi penetapan konteks, identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko  sehingga  menghasilkan  draf  profil  risiko kegiatan. UPR menyerahkan draf profil risiko kegiatan kepada  UMR  untuk  dilakukan review dan  dianalisis program  penanganannya  sehingga  menghasilkan profil risiko dan program penanganan risiko kegiatan. Profil risiko dan program penanganan risiko kegiatan tersebut  menjadi  dasar  bagi  UPR  dalam  melakukan penanganan risiko. Proses penanganan risiko (dilakukan oleh UPR) menghasilkan laporan pelaksanaan penanganan risiko. Laporan pelaksanaan penanganan  tersebut  diserahkan  oleh  UPR  kepada UMR  sebagai  laporan.  UMR  dapat  menyerahkan laporan pelaksanaan penanganan risiko kepada rektor sebagai laporan (jika dibutuhkan).
Proses  pemantauan  dan review untuk  manajemen risiko  waktu  tertentu  dilakukan  oleh  UMR  secara periodik.  UMR  mengembangkan  dan  merencanakan kecukupan  intensitas  pemantauan  dan review berdasarkan profil risiko yang dihasilkan dalam proses identifikasi dan analisis serta evaluasi risiko.
Proses komunikasi dan konsultasi dilakukan secara melekat  dalam  proses  manajemen  risiko  dan pelaporannya.  Selama  melakukan  proses  manajemen risiko,  tim  ad  hoc  dan  UMR  saling  berkomunikasi guna  menyamakan  persepsi.  Pelaporan  pelaksanaan penanganan  risiko  merupakan  bagian  dari  proses komunikasi kepada rektor.

## Penutup
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang disajikan  dan  diulas  pada  bab  sebelumnya,  dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:
a. Sistem  manajemen  risiko  di  UGM  membutuhkan struktur, proses, dan prosedur manajemen risiko.
b. Struktur manajemen risiko UGM dapat menggunakan model tiga tingkatan pengendalian:
a) Pengendalian tingkat kebijakan dijalankan oleh Komite Audit.
b) Pengandalian  tingkat  operasional  dilakukan oleh  rektor  dan  dibantu  oleh  unit  manajemen risiko  (UMR)  dan  unit  pemilik  risiko  (UPR). UMR  dijalankan  oleh  Kantor  Jaminan  Mutu dan  Kantor  Audit  Internal.  Sedangkan  UPR dijalankan oleh unit kerja.
c) Pengendalian  Tingkat  Pengawasan  yang dilakukan oleh KA
d) Proses manajemen risiko UGM dapat mengadopsi  standar  proses  manajemen  risiko AS/NZS  31000:2009,  terdiri  dari  proses; penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan (perlakuan) risiko, pemantauan dan review , serta komunikasi dan konsultasi.
c. Prosedur manajemen risiko UGM terdiri atas tiga prosedur  yang  dibedakan  berdasarkan  periode tujuan  UGM,  yaitu  prosedur  lima  tahunan, prosedur  satu  tahunan,  dan  prosedur  waktu tertentu.
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  dalam  Bab IV dapat ditarik beberapa simpulan/beberapa rekomendasi sebagai berikut:
a. UGM  perlu  menetapkan  struktur  organisasi manajemen  risiko  sebagaiman  dijelaskan  dalam kesimpulan.
b. Disarankan agar UGM mengadopsi standar proses manajemen risiko AS/NZS 31000:2009.
UGM  perlu  menyusun  dan  menjalankan  beberapa prosedur manajemen risiko yang dibedakan berdasarkan periode tujuan UGM, yaitu prosedur lima tahunan,  prosedur  satu  tahunan,  dan  prosedur  waktu tertentu.

## References
Ariff,  Mohd  Shoki  Bin  Md.,  dkk.  (2014).  A  Framework  for  Risk Management  Practices  and  Organizational  Performance  in Higher  Education. Review  of  Integrative  Business  & Economics Reserch .
Goverment  of  Western  Australia.  (2007). Can  You  Risk  It?  An Introduction to Risk Management for Community Organisations, Perth Western Australia.
Griffiths,  Phil.  (2005). Risk  Based  Auditing .  Burlington,  Gower Publishing Company.
Hanafi, M.M. (2006). Manajemen Risiko . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Helsloot,  I.  dan  Jong,  W.  (2006).  Risk  Management  in  Higher Education  and  Research  in  the  Netherlands. Journal  of Contingencies & Crisis Management.
Hoyt,  R.E.  dan  Liebenberg,  A.P.  (2010). The  Value  of  Enterprise Risk Management . SSRN eLibrary.
Jogiyanto, (2004), Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman . Yogyakarta: BPFE.
Joint Australian New Zealand International Standard (AS/NZS ISO 31000:2009).  (2009). Risk  Management  -  Principles  and Guidelines . Sydney.
Miles,  M.B.  dan  Huberman,  M.A.  (1984). Qualitative  Data Analysis;  A  Sourccebook  of  New  Method .  London:  Beverly Hills, Sage Publications.
Moeller,  R.R.  (2007). COSO  Enterprise  Risk  Management. Understanding  the  New  Integrated  ERM  Framework . Canada: John Wiley & Sons, Inc.
Moeller,  R.R.  (2011). COSO  Enterprise  Risk  Management: Establishing  Effective  Governance,  Risk,  And  Compliance Processes Second . New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Rejda, G.E. (2006). Principles of Risk Management and Insurance . India: Dorling Kindersley.
Sugiyono.  (2007). Memahami  Penelitian  Kualitatif .  Bandung: Alfabeta.
The  Institute  of  Risk  Management  (IRM)  dan  The  Association  of Insurance  and  Risk  Managers  (AIRMIC).  (2002). Risk Management Standard .
Thomas,  Bill.  (2010).  ERM  from  the  Ground  Up:  A  Grass  Roots Approach  -  Integrating  Enterprise  Risk  Management  into California State University San Marcos Athletics. University Risk  Management  and  Insurance  Association  (URMIA) Journal .
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  153  Tahun  2000  tentang  Penetapan Universitas  Gadjah  Mada  sebagai  Badan  Hukum  Milik Negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2005  tentang  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  67  Tahun  2013  tentang  Statuta Universitas Gadjah Mada.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2014  tentang  Statuta Universitas Sumatera Utara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Statuta Universitas Airlangga.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2015  tentang  Statuta Universitas Padjajaran
Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2015  tentang  Statuta Universitas Diponegoro.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2015  tentang  Statuta Universitas Hasanuddin.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh November.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  191/PMK.09/2008  tentang Penerapan  Manajemen  Risiko  di  Lingkungan  Depertemen Keuangan.