## Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Vol. 9, No. 1 Month Year │ ISSN: 2477-6203 (cetak) │ ISSN: 2614-4336 (online) │ Hal. 20-30 https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn
Veny Alfi Aprilia, Hendra Sukmana

## IMPLEMENTASI SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO (SIPRAJA) DI DESA BANJARBENDO KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO
Veny Alfi Aprilia 1 , Hendra Sukmana 2*
1&2 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Indonesia
*Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

## ***

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  Implementasi Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA)  Di  Desa  Banjarbendo  Kecamatan Sidoarjo  Kabupaten  Sidoarjo.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  kualitatif.  Sumber  data  yang  diperoleh  dari  wawancara,  observasi,  studi literatur. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA)  Di  Desa  Banjarbendo  Kecamatan  Sidoarjo  Kabupaten  Sidoarjo.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  sipraja  di  Desa  Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten  Sidoarjo  dinilai masih  kurangnya  sosialisasi  kepada masyarakat  Desa  Banjarbendo  mengenai  Pelayanan  menggunakan  (SIPRAJA). Sejauh  ini  juga  sumber  daya  finansial  untuk  mendukung  adanya  Sistem  Pelayanan Rakyat  Sidoarjo  masih  kurang  karena  tidak  pernah  dianggarkan.  Hal  tersebut membuat  implementasi  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA)  di  Desa Banjarbendo belum maksimal dan efektif.
Kata kunci: Implementasi; Pelayanan Publik; SIPRAJA

## ABSTRACT
The purpose of this study is to describe and analyze the Implementation of the Sidoarjo People's Service System (SIPRAJA)  in Banjarbendo Village, Sidoarjo District, Sidoarjo Regency. In this study using a qualitative descriptive research method. Sources of data obtained from interviews, observations, literature studies. indicators in this  study using communication, resources, disposition, bureaucratic structure. This research focuses on the Implementation of the Sidoarjo People's Service System (SIPRAJA) in Banjarbendo Village,  Sidoarjo  District,  Sidoarjo  Regency.  The  results  of  this  study  indicate  that  the implementation of sipraja in Banjarbendo Village, Sidoarjo District, Sidoarjo Regency is considered  to  be  lacking  in  outreach  to  the  people  of  Banjarbendo  Village  regarding services using SIPRAJA. So far, the financial resources to support the existence of the Sidoarjo People's Service System are still lacking because it has never been budgeted for. This makes the implementation of the Sidoarjo People's Service System (SIPRAJA) in Banjarbendo Village not optimal and effective.
Keywords: Implementation; Public service; SIPRAJ

## PENDAHULUAN
Desa  adalah  kewenangan  untuk  melakukan  pembinaan  kepada  masyarakat,  hingga pembangunan desa, memberdayakan masyarakat desa untuk mendorong dan menguatkan masyarakat sehingga dapat melaksanakan desa dalam keadaan sejahtera, adil dan makmur. Karena alasan inilah Republik  Indonesia  memberlakukan  UU  Desa  No.  06  Tahun  2014,  merupakan  pedoman  untuk melindungi hak asasi manusia dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk pelaksanaan pembangunan desa, pelayanan  dan masalah pengaturan masyarakat. Negara membentuk pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai daerah otonom di tingkat paling bawah. Pemerintah desa merupakan  salah  satu  penyelenggara  pelayanan  publik.  Pelayanan  merupakan  kegiatan  yang  harus mengutamakan kepentingan umum dan memuaskan masyarakat.
Citation (APA):
Aprilia,  V.  A.,  &  Sukmana,  H.  Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo ( SIPRAJA )  di  Desa  Banjarbendo  Kecamatan  Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo .  Jurnal Noken:  Ilmu-Ilmu
Sosial,
9(1), 20–30. https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2640 Submitted: 22 July, 2023 Accepted: 28 July, 2023 Published: 05 Oktober, 2023 Email Author: venyalfi16@gamil.com, hendra.sukmana@umsida.ac.id Copyright  (c)  2023  Veny  Alfi  Aprilia,  Hendra Sukmana This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  menyusun  dan  menetapkan  standar  pelayanan, menyusun  pelaksana  yang  kompeten,  menyediakan  sarana  dan  prasarana  pelayanan,  serta melaksanakan  pelayanan  berdasarkan  standar  pelayanan.  Ketika  melakukan  pelayanan  publik pemerintah berfungsi sebagai saluran untuk dukungan kepada rakyat dan seorang aparatur sipil negara memastikan  bahwa  masyarakat  menerima  layanan  terbaik.  Pelayanan  publik  ialah  tanggung  jawab pemerintah serta instansinya terhadap pemangku kepentingan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang  jujur,  makmur,  dan  sejahtera.  Namun,  masih  banyak  terjadi  sejumlah  pelayanan  publik  di Indonesia  mengalami  hambatan  dan  faktor  lain  yang  meyebabkan  pelayanan  yang  diberikan  oleh pemerintah Indonesia dirasakan belum maksimal dan seringkali tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Penyelenggaraan pelayanan publik Indonesia juga semata-mata ditujukan pada pemenuhan kebutuhan dasarnya  saja,  sehingga  dengan  adanya  ketentuan  pelayanan  yang  semakin  berbelit-belit  dirasakan oleh  masyarakat  membuat  pelayanan  belum  memberikan  layanan  yang  efektif.  Tentu  saja  keadaan diatas  harus  diselesaikan  serta  melakukan  perbaikan  guna  membentuk  serta  mewujudkan  keadaan negara Indonesia yang lebih maju.
Reformasi  pelayanan  publik  dilaksanakan  mulai  dari  tingkat  pusat  hingga  ke  tingkat  kota  dan desa yang sedang berkembang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Amalia, Jihan Oktaviani. Putri, 2019). Reformasi pelayanan  publik diera digital ialah hal keharusan  bagi rancangan pelayanan publik  untuk  mengacu  pada  asas  efektivitas  serta  efisiensi.  Tujuan  penerbitan  digital  adalah  untuk memudahkan semua orang yang menginginkan koneksi ke internet (Yunaningsih et al., 2021). Adanya globalisasi ini tak terkecuali di bidang pemerintahan era digital ini, tidak sedikit dari lembaga lembaga pemerintahan  yang  berusaha  memberikan  pelayanan  publik  pada  masyarakat  dengan  menerapkan kecanggihan  elektronik.  Pada  umumnya  di  masing  -  masing  instansi  pemerintah  baik  swasta  bahwa tidak akan pernah lepas dari kegiatan administrasi, sebab kegiatan administrasi menjadi bagian penting pada  setiap  lingkup  di  pelaksanaan  organisasi.  Penyampaian  layanan  publik  dapat  tumbuh  lebih terbuka  untuk  umum,  dan  warga  negara  mungkin  merasa  lebih  mudah  untuk  terhubung  ke  layanan pemerintah. Sebagai hasil dari hal tersebut di atas, Peraturan Presiden atau PP RI Nomor 95 Tahun 2018 menuangkan sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang dimana lembaga pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna menyediakan layanan yang efektif  (Kementerian  Sekretariat  Negara,  2018).  Tujuan  adanya  SPBE  melalui  Perpres  No.  95  tahun 2018  adalah  untuk  melihat  peningkatan  penerapan  teknologi  informasi  di  pemerintahan.  Dengan adanya  hal  tersebut  Pemerintah  telah  melakukan  terobosan  dalam  memberikan  kemudahan  kepada masyarakat  yaitu  munculnya  teknologi  informasi  atau e-government untuk  memperluas  kesempatan masyarakat untuk mengontrol pemerintahan yang telah meningkatkan pengelolaan beberapa informasi (Nurrahman  et  al.,  2021).  Meningkatkan  perkembangan  teknologi  yang  membuat  kemajuan memudahkan  pekerjaan  semua  manusia  selama  melaksanakan  berbagai  hal,  terutama  pada  sektor administrasi. Media elektronik telah berkembang menjadi alat penting dalam komunikasi sektor publik. Sebagian  besar  melakukan  pelayanan  offline,  tetapi  menariknya  pelayanan  online  ini  menyediakan administrasi  satu  pintu  yang  dijalankan  masyarakat  sehingga  menghindarkan  dari  mal-administrasi (Mohi  &  Botutihe,  2020).  Hasil  potensi  pelayanan  publik  secara  bertahap  hendak  memajukan  mutu hingga nilai baik pelayanan publik (Ridwan & Nurhakim, 2014).
Di era digital ini tingkat pusat dan tingkat paling bawah, desa, sudah mulai melakukan layanan publik secara online. Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten telah memberikan bantuan terbatas dalam
pengembangan  teknologi  untuk  administrasi  pemerintahan.  Secara  khusus,  Kabupaten  Sidoarjo menyediakan  sumber  daya  keuangan  yang  signifikan  untuk  inovasi e-government dan  pembelian teknologi dan perangkat lunak yang meningkatkan operasional pemerintah (Kartika & Iskandar, 2021). Oleh  karena  itu  kemajuan  teknologi  informasi  memungkinkan  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  untuk terus berinovasi dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan handal. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo  perlahan-lahan  menerapkan  layanan  administrasi  berbasis  teknologi  informasi,  seperti peluncuran aplikasi dan situs web yang dikenal sebagai Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA). SIPRAJA  ini  perangkat  lunak  yang  bisa  digunakan  masyarakat  Kabupaten  Sidoarjo.  Dengan  adanya layanan  ini  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat  Sidoarjo  karena  layanan  Sipraja memastikan  proses  tanggap,  sederhana  dan  menjalankan  kebutuhan  masyarakat  Sidoarjo.  Rilisnya aplikasi SIPRAJA menjawab kekhawatiran masyarakat bahwa kepemimpinan kabupaten rumit, lambat, dan sebagainya. SIPRAJA ".
SIPRAJA  ialah  menjadi  wujud  nyata  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  ketika  penerapan optimalisasi kesetaraan atau penggunaan teknologi bagi peningkatan pelayanan publik di Desa maupun Kelurahan hingga Kecamatan, hingga hal itu memberi keringanan kepada masyarakat. SIPRAJA sendiri digunakan oleh 18 Kecamatan diseluruh Kabupaten Sidoarjo, dan sebanyak 353 desa atau kelurahan salah satunya Desa Banjarbendo yang terletak di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Pelayanan online melalui SIPRAJA memiliki 16 jenis pelayanan yang dibedakan menjadi 3 tipe : pertama layanan tipe A ialah verifikasi dokumen yang  dilaksanakan hanya  pihak desa, kedua layanan tipe  B verifikasi dilaksanakan  bagi  pihak  Desa  setalah  itu  diteruskan  kepada  Kecamatan,  ketiga  layanan  tipe  C dilakukan  verifikasi  oleh  pihak  Kecamatan  saja.  Sehingga  pihak  Desa  yaitu  Desa  Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo hanya memberikan layanan pada tipe A dan B. Proses adanya Aplikasi SIPRAJA membuat Kepala desa cepat dan mudah melakukan verifikasi tanda tangan elektronik dan dilengkapi stempel elektronik yang telah dilegalkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
Pelaksanaan SIPRAJA di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo melihat latar belakang bahwa SIPRAJA mampu diberikan atau dilakukan oleh masyarakat. Pelaksanaan adanya Aplikasi SIPRAJA ini ternyata  hanya  awal  saja  masyarakat  menggunakannya.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  masyarakat Desa Banjarbendo Yang cenderung memilih pelayanan secara manual dibandingkan pelayanan melalui SIPRAJA.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  data  pengguna  layanan  SIPRAJA  di  Desa  Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
Terdapat  data  jumlah  pengguna  SIPRAJA  Desa  Banjarbendo  Kecamatan  Sidoarjo  Kabupaten Sidoarjo  pada  tahun  2021  sampai  dengan  bulan  Mei  2023.  Yang  menerangkan  bahwa  tahun  2021 pengguna  layanan  SIPRAJA  448  orang  sedangkan  pengguna  layanan  offline  773  orang,  tahun  2022 pengguna  layanan  SIPRAJA  terdapat  160  orang  sedangkan  pengguna  layanan  offline  660  orang, terakhir  sampai  dengan  bulan  Mei  tahun  2023  pengguna  layanan  SIPRAJA  terdapat  53  orang sedangkan pengguna layanan offline terdapat 236 orang.
Berdasarkan  data  jumlah  pengguna  layanan  SIPRAJA  pada  Desa  Banjarbendo  Kecamatan Sidoarjo  dapat  dilihat  bahwa  pada  pelayanan  menggunakan  SIPRAJA  mengalami  penurunan  yang terjadi pada tahun 2021 ke 2022 angka penurunan pada tahun 2021 yang asal mula pengguna layanan SIPRAJA  dengan  jumlah  448  akan  tetapi  pada  tahun  2022  dengan  jumlah  160  dari  grafik  itu masyarakat  lebih  memilih  melakukan  pelayanan  di  Desa  Banjarbendo  melalui  offline  dengan  jumlah
660. Berjalannya waktu hingga pada tahun mei 2023 saat ini layanan Desa Banjarbendo masih belum optimal  pada  penggunan  SIPRAJA  karena  dilihat  dari  data  diatas  menunjukan  53  orang  pengguna layanan SIPRAJA dan 236 orang pengguna layanan offline atau datang ketempat.
Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aditama Azmy Musaddad, dkk (2022) berjudul “ Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik “ . Pada research ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan teori Edward III Hasil penelitian bahwa aplikasi SIPRAJA terdapat 16 jenis pelayanan. Namun dalam penelitiannya menyatakan  bahwa  bukan  semua  surat  dapat  diproses  melalui  aplikasi  SIPRAJA  (Aditama  Azmy Musaddad, W.K. Faizin Ahzani, 2022).
Kedua,  Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ria  Hanifah  (2022)  yang  berjudul  “Implementasi Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA)  di  Desa  Tambaksumur,  Kecamatan  Waru,  Kabupaten Sidoarjo“ Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan indikator  implementasi  kebijakan  menurut  Edward  III  dari  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  implementasi  sistem  pelayanan  rakyat  sidoarjo  di  Desa  Tambaksumur  Kecamatan  Waru (Hanifah & Choiriyah, n.d.).
Ketiga,  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tri  Yulianti,  dkk  (2022)  yang  berjudul  “  Implementasi Kebijakan  Publik  Melalui  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo  Di  Desa  Tambak  Sumur  “  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  parameter tercapainya  sebuah  penerapan  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn.  Hasil  penelitian  ialah pengimplementasian  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA)  pada  Desa  Tambak  Sumur  bisa dikatakan sempurna (Samantha, 2022).
Berdasarkan  observasi  di  lapangan  Sistem  Layanan  Rakyat  Sidoarjo  atau  SIPRAJA  di  Desa Banjarbendo  Kecamatan  Sidoarjo  hingga  pada  saat  ini  masih  belum  dikatakan  berjalan  dengan maksimal.  hal  itu  dikarenakan  masyarakat  cenderung  memilih  mengurus  pelayanan  melalui  offline  / datang  ke  Kantor  Desa  Banjarbendo  dibandadingkan  melalui  aplikasi  SIPRAJA.  Permasalahan  yang menjadi  terhambatnya  pelaksanaan  layanan  aplikasi  SIPRAJA  di  Desa  Banjarbendo  Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo meliputi: Pertama, minimnya masyarakat terkait adanya sistem pelayanan rakyat  Sidoarjo  sementara  itu  karenakan  minimnya  kemauan  masyarakat  akan  belajar  sungguh- sungguh  pada  penggunaan  alat  digital.  Kedua,  terkait  permasalahan  teknis  yang  lemot  yang  sering dikeluhkan oleh operator SIPRAJA pelayanan Desa Banjarbendo. Sehingga membuang-buang waktu. Minimnya  penyebaran  informasi  Dari  RT  RW.  Juga  belum  adanya  sosialisasi  tatap  muka  yang diselenggarakan  pihak  Desa  Banjarbendo  sehingga  tidak  ada  tindak  lanjut  kepada  warga  Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
Pada  penelitian  ini  yang  berjudul  “  Implementasi  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo  di  Desa Banjarbendo  Kecamatan  Sidoarjo  Kabupaten  Sidoarjo  “  penulis  menggunakan  fokus  pada  indikator implementasi  menurut  Edward  III  yaitu  :  pertama,  Komunikasi  adalah  dilakukan  untuk  kelompok sasaran,  yang  mengacu  pada  bagaimana  suatu  informasi  dalam  kegiatan  kominkasi  dapat tersampaikan kepada publik serta menjadi suatu bentuk parameter baik atau buruknya kebijakan yang akan diterapkan. kedua, Sumber daya ini ditinjau mulai sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun  sarana  hingga  prasarana.  ketiga,  Disposisi  dapat  dikatakan  sebagai  ambisi  para  pelaku
kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan dengan sungguh sungguh hingga apa yang menjadi misi kebijakan yang dapat tercapai. Disposisi dilihat dari sikap pelaksana yang hal sangat penting dalam mengimplementasikan  kebijakan.  keempat,  Struktur  Birokrasi  mempunyai  dampak  yang  cukup signifikasi terhadap pengimplementasian kebijakan. Struktur birokrasi terdiri dari 2 aspek yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

## METODE
Pada  penelitian  ini  berlokasi  di  Pemerintah  Desa  Banjarbendo  Kecamatan  Sidoarjo.  Lokasi  ini dipilih  karena  bisa  dijadikan  salah  satu  desa  sebagai  literasi  terkait  implementasi  Sistem  Pelayanan Rakyat  Sidoarjo  pada  Desa  Banjarbendo.  Jenis  penelitian  ini  yaitu  penelitian  deskriptif.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  Menurut  Sugiono  (2014:347)  bahwa  metode  kualitatif  adalah  proses mencari tahu dan memahami makna perilaku indinvidu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial. Proses penelitian meliputi membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, menggabung  data  yang  diperoleh  dari  partisipan.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan teknik  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Jika  sumber  data  pada  penelitian  ini  terdapat  2  : pertama data primer, yang didapat sumber data langsung atau diamati seperti wawancara,  observasi, hingga  dokumentasi,  kedua  data  sekunder  ialah  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur jurnal, hingga media massa.
Teknik  penentuan  informan  menggunakan  teknik  purposive  sampling,  pada  penelitian  yakni mengambil teknik informan yang peneliti pilih antara lain : Kepala Desa Banjarbendo, Kasi Pelayanan Desa  Banjarbendo,  serta  2  Masyarakat  Desa  Banjarbendo.  Pada  teknik  analisis  data  oleh  Miles  dan Huberman  (1994:12)  yang  meliputi  :  pertama,  teknik  pengumpulan  data  adalah  teknik  pengumpulan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. kedua, reduksi data merupakan proses selektif yang berfokus  pada  penyerdehanaan  abstraksi  serta  tranformasi  data  mentah  pada  penelitian  sehingga mendapatkan  ringkasan  data  penting.  ketiga,  penyajian  data  adalah  semua  informasi  yang  di  dapat dilapangan  dalam  format  yang  konsisten  dan  mudah  dibaca.  Sehingga  membuat  lebih  mudah  untuk melakukan kajian secara keseluruhan. keempat, penarikan kesimpulan adalah menyatukan semua data yang diperoleh peneliti di lapangan .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo  di  Desa  Banjarbendo  Kecamatan  Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
Implementasi sistem pelayanan rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) studi kasus pada Desa Banjarbendo Kecamatan  Sidoarjo  Kabupaten  Sidoarjo  menurut  acuan  implementasi  George  Edward  III  dalam Agustino  (2014:149).  Untuk  mengetahui  implementasi  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo  di  Desa Banjarbendo, penulis menggunakan teori implementasi menurut George Edward III yang menyebutkan beberapa indikator yang mempengaruhi implementasi suatu program yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Komunikasi. Dalam  indikator  komunikasi  bahwa  kegiatan  atau  rangkaian  hingga  informasi kebijakan  mampu  mengetahui  apa  yang  perlu  dipersiapkan  serta  disampaikan  untuk  mencapai  misi yang  telah  direncanakan  hingga  tepat  sasaran.  Komunikasi  memastikan  apakah  target  implementasi
dapat  tercapai.  Sehingga  komunikasi  ini  membawa  dampak  penting  bagi  tercapainya  sebuah implementasi program (Mandala et al., 2016). Menurut Edward III, kebijakan publik hendak dilakukan dengan  efektif  antara  penyelenggara  kebijakan  maupun  rancangan  dan  pelaksana  kepentingan. Dengan komunikasi, misi dan tujuan kebijakan dapat tersosialisasi dengan baik (Ummah & Choiriyah, 2022).  Berikut  informasi  hasil  wawancara  bersama  Bapak  Sugeng  Bahagia,S.H  selaku  Kepala  Desa Banjarbendo pada Kecamatan Banjarbendo Kabupaten Sidoarjo. “Mengenai dengan adanya pelayanan digital  atau  elektronik  ini  ialah  sipraja  pastinya  hal  ini  sudah  pada  tupoksi  Kasi  pelayanan.  Untuk penyampaian  informasinya  sendiri  hingga  saat  ini  memang  sama  sekali  belum  melakukan  kegiatan sosialisasi  langsung  kepada  masyarakat.  “ (Wawancara  06  Juni  2023).  Penjelasan  pernyataan  dari Bapak  Sugeng  Bahagia,S.H  lebih  dipertegas  dengan  pernyataan  wawancara  dari  Bapak  Hary  Putra W,S.AP  selaku  Kasi  Pelayanan  Desa  Banjarbendo  Kecamatan  Sidoarjo  Kabupaten  Sidoarjo,  beliau menyampaikan  pernyataan  seperti  berikut. “Ya  memang  pelayanan  elektronik  untuk  mempermudah pelayanan  masyarakat.  Kalau  pelayanan  digital  penting  adanya  kegiatan  penyebaran  informasi mengenai pelayanan digital SIPRAJA kepada publik. Tetapi dari pihak desa banjarbendo sendiri masih belum melakukan sosialisasi mengenai SIPRAJA kepada masyarakat. Selama awal sipraja diluncurkan saya  sudah  mengajukan  untuk  kegiatan  sosialisasi  tetapi  hal  itu  masih  tidak  dianggarkan  oleh  pihak desa.“ (Wawancara 07 Juni 2023 ).
Perlu juga dicatat bahwa pada saat ini, semua layanan publik harus menjadi lebih mudah, efisien. Hal itu masih  banyak  ditemui banyak warga  masih awam  atau memahami SIPRAJA ini. Juga hal itu perlu  diperhatikan  oleh  pemerintah  desa  yang  dibuktikan  dengan  adanya  warga  yang  masih  banyak melakukan pengurusan menggunakan manual.
Fenomena  diatas  jika  dikaitkan  dengan  teori  implementasi  menurut  Edward  III  sebagaimana komunikasi  belum  berjalan  sesuai  atau  belum  memberikan  perhatian  lebih  terhadap  target  sasaran dalam  proses  suatu  implementasi.  Karena  realitanya  dilapangan  tidak  adanya  sosialisasi  resmi  yang diadakan pemerintah Desa Banjarbendo mengenai SIPRAJA Kepada warga Desa Banjarbendo. Oleh karena itu juga proses implementasi pada aspek komunikasi belum berjalan maksimal. Namun antara penyelenggara kabupaten dengan pemerintah desa sudah terjalin sangat baik karena dengan adanya bimtek mengenai sipraja dan pada operator desa juga mampu memahami komunikasi yang diberikan oleh  bimtek  mengenai  sipraja.  Namun,  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  Menurut  teori  komunikasi, pelayanan  publik  akan  dilakukan  lebih  efektif  jika  ada  komunikasi  yang  efektif  antara  mereka  yang melaksanakan  pekerjaan  dan  mereka  yang  melaksanakan  tugas.  Dan  dengan  memfokuskan komunikasi  pada  misi  dan  tujuan  organisasi,  setiap  implementasi  dapat  lebih  efektif  dan  mencapai tujuannya.
SumberDaya. Pada  proses  dimensi  sumber  daya  ini  merupakan  poin  penting  hingga  menjadi satu  alat  untuk  mencapai  tujuan  implementasi  kebijakan  hingga  tepat  sasaran  dalam  pemerintah. Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  Bapak  Kepala  Desa  Banjarbendo  Kecamatan  Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, beliau menyatakan seperti berikut: “ Dari segi Sumber Daya Manusia atau SDMnya sendiri  untuk  pelayanan  di  Desa  Banjarbendo  ada  2.  Pastinya  kemampuan  2  pelaksana  ini  juga memadai  sehingga  saya  berharap  bisa  membantu  warga  desa  Banjarbendo.  “ (  Wawancara  06  Juni 2023 )
Tabel: I Pelaksana Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo No Nama Pelaksana 1. 2. Hary Putra W,SAP Ravita Kasi Pelayanan (koodinator) Kasun Banjarpoh
Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Banjarbendo (2023)
Menurut George C Edward III, sumber daya adalah penggerak dan pelaku. Pada aspek sumber daya finansial juga sangat dibutuhkan untuk mendukung adanya implementasi sehingga tepat sasaran. Berdasarkan wawancara bersama salah satu Kasi Pelayanan Bapak Hary Putra W, S.AP menjelaskan bahwa “  Dalam  Implementasi  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA)  sama  sekali  tidak dianggarkan atau tidak tersedia anggaran khusus untuk Sipraja ini. Terutama pada honorium operator SIPRAJA kami pihak operator hanya sebagai implementor saja  pada sistem tersebut.  Dari Peraturan Bupati nomor 98 tahun 2022 mengenai honorarium yang bertugas sebagai pengelola sistem informasi meliputi  SIPRAJA  tersebut  sebesar  Rp.  200.000  rupiah  per  satu  aplikasi.“ Ucapnya  (Wawancara  07 Juni  2023.  Selanjutnya  pada  aspek  sumber  daya  fasilitas  fisik  adalah  aspek  terpenting  dari implementasi  sistem  pelayanan  rakyat  sidoarjo.  Dengan  adanya  aparatur  yang  memadai,  kompeten dan  berkompeten.  tetapi  kalau  tidak  ada  fasilitas  penunjang  (sarana  dan  prasarana)  proses implementasi  belum  tentu  berhasil.  Dalam  Implementasi  SIPRAJA  Di  Desa  Banjarbendo  Kecamatan Sidoarjo  Kabupaten  Sidoarjo  memiliki  2  komputer  yang  mendukung  untuk  pelayanan  SIPRAJA. Pernyataan  tersebut  dipertegas  dengan  teknik  wawancara  oleh  peneliti  kepada  masyarakat  yang bernama Ibu Ani Farida Selaku Warga Desa Banjarbendo. “Tempat pelayanan yang menunjang dengan adanya  kursi,AC,atau  tempat  tunggu  pelayanan.  dari  segi  pelayanan  juga  menurut  saya  sangat memberi layanan terbaik bagi warga.” (Wawancara 07 Juni 2023).  Dengan adanya sumber daya fisik atau infrastruktur di Desa Banjarbendo mempengaruhi kegiatan suatu implementasi seperti apa. Pada implementasi sistem pelayanan rakyat Sidoarjo di Desa Banjarbendo dari segi sumber daya fisik sudah memadai dan maksimal.
Dari fenomena diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi menurut Edward III sebagaimana sumber  daya  belum  maksimal,  alasannya  pada  segi  sumberdaya  finansial  masih  sama  sekali  tidak dianggarkan  atau  tidak  tersedia  anggaran  khusus  untuk  SIPRAJA  ini.  Terutama  pada  honorium operator SIPRAJA kami pihak operator hanya sebagai implementor saja pada sistem tersebut. Selain itu, sumber daya adalah bagian yang memengaruhi keberhasilan implementasi yang diberikan. Setiap sumber  daya  harus  dikelola  oleh  sumber  daya  lain,  apakah  itu  dari  segi  manusia  atau  keuangan. Menurut  teori  Edward  III,  sumber  daya  keuangan  adalah  penggunaan  uang  untuk  melaksanakan program atau tugas tertentu. Dengan kendala keuangan, sebuah program tidak dapat berjalan secara efisien.  Jika  salah  satu  dari  sumber  daya  manusia  atau  finansial  tidak  berjalan  efektif  maka keberlangsungan  program  atau  kebijakan  akan  berjalan  lambat  dan  seadanya  atau  tidak  sesuai  visi misi.
Disposisi. Pada  aspek  diposisi  secara  langsung  yang  dimaksudkan  ialah  karakter penyelenggara pun mempengaruhi tindakan pelaksana untuk menerapkan kebijakan, sebab pemangku ialah  individu  dan  belum  dapat  lepas  dari  kewenangan,  pandangan,  serta  kepentingan  pribadi  yang hendak  diraih  (Abdul  Aziz,  2016).    Hal  ini  juga  bahwa  seorang  penyelenggara  bukan  hanya  dari mengetahui apa saja tupoksinya tetapi juga pada komitmen untuk melaksanakan implementasi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hary Putra W, S.AP selaku Kasi Pelayanan Desa Banjarbendo: “Secara
umum  untuk  pembagian  kewenangan  sudah  sesuai  dengan  jobdesnya  untuk  pelayanannya khususnya..  Namun  kendalanya  pada  kepala  desa  yang  belum  bisa  mengoperasikan  sendiri  dalam penandatangan  barcode  di  SIPRAJA  itu  yang  membuat  proses  lama.  Jadi  hanya  pelayanan  sipraja digunakan  pada  saat  Kades  Dinas  di  Luar  Kantor.“ (Wawancara  07  Juni  2023)  .  Segi  pembagian tupoksi  sudah  sesuai  dengan  tugasnya  masing-masing,  sehingga  pemilihan  operator  sipraja menentukan dukungan dan keberhasilan implementasi SIPRAJA. Dari adanya pelaksanaan pelayanan SIPRAJA  ini  menganggap  dari  pernyataan  diatas  bahwa  sudah  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat Desa Banjarbendo. Akan tetapi satu hal dari sikap pelaksana yang menjadi hambatan atau kendala pada implementasi sistem pelayanan rakyat Sidoarjo ini. Hal tersebut ialah kepala desa tidak bisa mengoperasikan tanda tangan barcode  di sistem pelayanan rakyat Sidoarjo.  sehingga semua  di handle  oleh  operator  tentunya  satu  surat  membutuhkan  waktu  lama  karena  harus  login  logout mengingat  username  operator  dan  kepala  desa  berbeda.  Dari  adanya  kendala  tersebut  seharusnya perlu  musyawarah  sehingga  memperoleh  solusi  untuk  pokok  masalah  yang  terjadi,  dan mengoptimalkan sebuah Implementasi yang dijalankan.
Dari  pernyataan  diatas  bahwa  fenomena  tersebut  jika  dikaitkan  dengan  teori  implementasi menurut Edward III bahwa disposisi dilapangan belum melaksanakan dengan maksimal. karena hal nya dalam  implementasi  sipraja  di  Desa  Banjarbendo  komitmen  dari  kepala  desa  belum  sepenuhnya dilaksanakan.  Atas  hal  dilapangan  terjadi  kendalanya  pada  kepala  desa  yang  belum  bisa mengoperasikan sendiri dalam penandatangan barcode di sistem pelayanan rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) itu yang membuat proses lama. Jadi hanya pelayanan sipraja digunakan pada saat kades dinas di luar kantor.  Karena  suatu  implementor  pada  teori  Edward  III  dideskripsikan  mengarahkan  adanya  suatu kejujuran dan komitmen yang dimana melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sehingga bukan  hanya  mengetahui  saja  tetapi  menjadi  kesan  baik  dan  mempunyai  komitmen  tinggi  sehingga menumbuhkan antusias kepada sasaran.
Struktur  Birokrasi. teori  Edwardian  ialah  aspek  keempat  implementasi  kebijakan.  Struktur birokrasi  ini  sebenarnya  meliputi  dua  aspek  penting,  yaitu  mekanisme  pelaksana  atau  standard operating  procedure  (SOP),  dan  struktur  organisasi  atau  pembagian  kerja  (Edyanto  et  al.,  2021). Sedangkan  fragmentasi  yaitu  pembagian  tanggung  jawab  pelaksanaan  sistem  pelayanan  rakyat Sidoarjo  (SIPRAJA)  di  Desa  BanjarBendo  Kecamatan  Sidoarjo  Kabupaten  Sidoarjo.  Hal  ini  memang membutuhkan  koordinasi  yang  lebih  tepat  di  antara  rekan-rekan  yang  bertanggung  jawab  atas implementasi  SIPRAJA.  Dari  hasil  wawancara  bersama  salah  satu  kepala  desa  Bapak  Sugeng Bahagia,  S.H  mengatakan  bahwa  :  “ Prosedur  standard  sudah  dilakukan  sedemikian  rupa,  sehingga informasi  dapat  dilaksanakan  dengan  tata  cara  yang  tidak  berbelit-belit.  Selain  itu,  ketika  datang  ke pembagian  tugas,  masing-masing  dan  setiap  orang  yang  terlibat  memiliki  pemahaman  yang  jelas berkomitmen untuk mengikuti prosedur yang telah ada.” (Wawancara 07 Juni 2023).
Tabel: II SOP Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA)
Urutan SOP Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) Pertama Download  aplikasi  sistem  pelayanan  pakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA)  pada playstore atau klik website www.sipraja.sidoarjokab.go.id Kedua Pilih opsi daftar, kemudian isi data pribadi sesuai dengan yang diperlukan meliputi  nama,  nomor  hanphone,  alamat,  no  KK  dan  lain-lain.  Lalu  cek email  untuk  mendapatkan  user  dan  password  untuk  akses  login  di

## SIPRAJA.
Ketiga
Pilih login dan pilih jenis surat yaitu type A, type B. untuk perihal jenis surat yang  disebutkan  ialah  tugas  pemerintah  desa  melakukan  pelayanan tersebut hingga memberikan persetuan tanda tangan barcode. Keempat   Upload  surat  pengantar  RT  atau  RW,  KTP,  KK,  dan  Dokumen  lain  yang sesuai jenis layanan surat. Pastikan semua dokumen sudah terisi semua, kemudian klik simpan. Kelima Tunggu  pelaksana  sistem  pelayanan  rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA)  akan memastikan  kelengkapan  data  pemohon.  Lalu  jika  sudah  lengkap pelaksana atau operator desa akan meminta acc dan tanda tangan kepada kepala desa. Keenam Pemohon  bisa  mencetak  surat  yang  sudah  selesai  dengan  cara  cetak sendiri.
Sumber: Data Olah Penulis Pemerintah Desa Banjarbendo (2023)
Fenomena dari pernyataan mengenai struktur birokrasi diatas jika dikaitkan dengan teori Edward III  dimana  struktur  birokrasi  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  SOP  yang  diberikan  dan  juga  sudah memperhatikan  SOP  pada  Implementasi  sistem  pelayanan  rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA)  di  Desa Banjarbendo  Kecamatan  Sidoarjo.  Terbukti  bahwa  pelayanan  sistem  tersebut  sudah  memberikan proses atau  prosedur yang tidak  berbelit  belit. Karena SOP yang baik menurut teori Edward III ialah mencantumkan  kerangka  kerja  yang  jelas,  sistematis  kepada  siapapun  sebab  menjadi  acuan  dalam berlangsungnya kegiatan maupun  bekerjanya implementor. Juga struktur  organisasi penempatan  nya sudah  ditempatkan  dengan  jobdesknya  masing-masing  karena  kasi  pelayanan  sebagai  koordinator Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA). Karena jika struktur organisasi yang tidak sesuai maka akan menghambat jalannya suatu kebijakan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dan  uraian  tantang  implementasi  sistem  pelayanan  rakyat  Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Banjarbendo Kecamatan  Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dapat  disimpulkan dengan ditinjau dari 4 aspek yakni sebagai berikut : Pertama, Komunikasi selama implementasi Sistem Rakyat Sidoarjo di Desa Banjarbendo merupakan faktor penting dalam keberhasilan proyek apa pun. Namun, diyakini bahwa komunikasi di desa tidak optimal karena sampai sekarang tidak ada sosialisasi khusus yang  diberikan  oleh  pemerintah  desa  kepada  warga  desa  mengenai  penggunaan  (SIPRAJA).  Kedua adalah  Sumber  Daya,  sumber  daya  dari  segi  manusia  pada  implementasi  sudah  memumpuni  dalam sistem  pelayanan  digital  ini  hingga  kemampuan  kasi  pelayanan  yang  berada  di  Desa  Banjarbendo sudah  bisa  menjalankan  dengan  baik  jika  ada  warga  yang  ingin  mengurus  menggunakan  pelayanan digital  ini.  Untuk  segi  sumber  daya  finansial  sejauh  ini  dalam  implementasi  sistem  pelayanan  rakyat Sidoarjo tidak pernah dianggarkan untuk kegiatan sosialisasi. Juga tidak ada alokasi dana khusus untuk pihak operator hanya sebagai implementor saja. Pada sumber daya fisik atau sarana prasarana di Desa Banjarbendo dalam mendukung proses implementasi sistem pelayanan rakyat Sidoarjo sudah memadai khususnya  untuk  menunjang  proses  pelayanang  seperti  komputer,ruang  tunggu  dan  lain-lain.  Ketiga adalah  Disposisi  secara  umum  sikap  dan  respon  dalam  implementasi  SIPRAJA  ini  belum  cukup optimal,  karena  ada  kendala  pada  kepala  desa  yang  belum  bisa  mengoperasikan  sendiri  dalam penandatangan  barcode  di  sistem  pelayanan  rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA  ).  Keeempat  yaitu  Struktur Birokrasi  di  Desa  Banjarbendo  sejauh  ini  sudah  melaksanakan  sesuai  dengan  SOP  yang  serupa sehingga  diupayakan  tanpa  prosedur  yang  berbelit-belit.  Dengan  tugas  atau  jobdes  masing-masing
serta  tanggung  jawab.  Dari  keseluruhan  dari  hasil  penarikan  kesimpulan,  bahwa  peneliti merekomendasikan  kepada  Pemerintah  Desa  Banjarbendo  agar  lebih  mengevaluasi  atau  perbaikan implementasi sistem pelayanan rakyat Sidoarjo sehingga tercipta kegiatan untuk menyebarluaskan atau mensosialisasikan  sistem  pelayanan  rakyat  Sidoarjo  kepada  seluruh  jajaran  baik  dari  warga  Desa Banjarbendo.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz, S. (2016). Implementasi Kebijakan Pengembangan E-Government. Jurnal Kebijakan Publik , Volume 7 , 1–98.
Aditama  Azmy  Musaddad,  W.K.  Faizin  Ahzani,  M.  S.  dan  L.  A.  (2022). IMPLEMENTASI  SISTEM PELAYANAN  RAKYAT  SIDOARJO  (SIPRAJA)  SEBAGAI  INOVASI  PELAYANAN  PUBLIK Aditama . 3 (3), 147–156.
Amalia,  Jihan  Oktaviani.  Putri,  T.  A.  (2019).  perkembangan  asas  umum  pemerintahan  yang  baik  di kecamatan gringsing untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. Jurnal Pasopati , 1 (2), 115.
Edyanto,  E.,  Agustang,  A.,  Muhammad  Idkhan,  A.,  &  Rifdan,  R.  (2021).  Implementasi  Kebijakan Otonomi  Khusus  (Otsus)  Papua. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan) , 5 (4). https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2577
Hanifah, R., & Choiriyah, I. U. (n.d.). Implementation of Sidoarjo Public Service System ( SIPRAJA ) in Tambaksumur Village , Waru District , Sidoarjo Regency [ Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoajo ( SIPRAJA ) di Desa Tambaksumur , Kecamatan Waru , Kabupaten . 1–11.
Kartika,  A.,  &  Iskandar,  D.  (2021).  Meneropong  Penerapan  E-Government  Di  Kabupaten  Sidoarjo. Wacana : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin , 08 (02), 276–282.
Kementerian  Sekretariat  Negara.  (2018).  Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , 110.
Mandala,  E.,  Setyadiharja,  R.,  &  Nurul  Mulyani,  J.  Ri.  R.  (2016).  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN TENTANG  PENERBITAN  SURAT  PERSETUJUAN  BERLAYAR  (SPB)  (Studi  Kasus  di  Kantor Syahbandar  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Kijang). JIP  (Jurnal  Ilmu  Pemerintahan) :  Kajian  Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah , 1 (2), 247–264. https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.247-264
Mohi, W. K., & Botutihe, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) ,
9 (2), 115. https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.115-124.2020
Nurrahman, A., Dimas, M., Ma’sum, M. F., & Ino, M. F. (2021). Pemanfaatan Website Sebagai Bentuk Digitalisasi  Pelayanan  Publik  Di  Kabupaten  Garut. Jurnal  Teknologi  Dan  Komunikasi Pemerintahan , 3 (1), 78–95. https://doi.org/10.33701/jtkp.v3i1.2126
Ridwan,  M.,  &  Nurhakim,  S.  (2014). IMPLEMENTASI  E-GOVERNMENT  DALAM  MEWUJUDKAN TRANSPARANSI . XI , 403–422.
Samantha,  S.  (2022). Implementasi  Kebijakan  Publik  Melalui  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo (SIPRAJA)  di  Desa  Tambak  Sumur  Kecamatan  Waru  Kabupaten  Sidoarjo  (mplementation  … .
http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/16622%0Ahttp://repository.untag- sby.ac.id/16622/8/JURNAL .pdf
Ummah,  K.,  &  Choiriyah,  I.  U.  (2022). Implementasi  E-Government  Melalui  Aplikasi  Naskah  Dinas Elektronik  Kabupaten  Sidoarjo  (  E-Buddy  )  (  Studi  Kasus  di  Pemerintah  Desa  Kajeksan Kecamatan  Tulangan  Kabupaten  Sidoarjo  )  (  Implementasi  E-Government  Melalui  Sidoarjo Aplikasi Naskah Dinas Elektron . 1–11.
Yunaningsih,  A.,  Indah,  D.,  &  Eryanto  Septiawan,  F.  (2021).  Upaya  Meningkatkan  Kualitas  Layanan Publik  Melalui  Digitalisasi. Altasia :  Jurnal  Pariwisata  Indonesia , 3 (1),  9–16. https://doi.org/10.37253/altasia.v3i1.4336
PROFIL SINGKAT Veny Alfi Aprilia, Adalah Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum Dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur.