INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5176-5188 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penegakan Dan Perlindungan Hukum Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Dahris Siregar Universitas Tjut Nyak Dhien Medan Email: dahrissiregar1977@gmail.com
Abstrak
Adanya  Pengadilan  Indonesia  untuk  hak  asasi  manusia  bersama  dengan  masalah  utama,  metode digunakan oleh pengadilan hak asasi manusia Indonesia berfungsi untuk meningkatkan hukum, yang akan dibahas lebih lanjut dalam sejumlah masalah terpisah. Proses pembentukan pengadilan hak asasi manusia, bagaimana prinsip retroaktifnya digunakan untuk melakukan pelanggaran yang melanggar hak asasi manusia sebelumnya, dan bagaimana ia hadir dalam penegakan hukum. Dalam penelitian normatif ini, menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, pendekatan aspek historis, dan penelitian kepustakaan,  juga  mengumpulkan  data  dengan  memperhatikan,  diskusi,  dan  menganalisis  buku rujukan.  Peneliti  juga  mengolah  dan  menganalisis  data  dengan  menggunakan  teknik  induktif  dan deduktif.    Dengan  keluarnya  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2000,  pengadilan  hak  asasi  manusia Indonesia memiliki kemampuan untuk memeriksa kasus terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia secara mandiri tanpa intervensi dari luar. Pengadilan hak asasi manusia Indonesia masih memutuskan banyak kasus yang tidak efektif terhadap masing-masing korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan  oleh  orang-orang  yang  melakukan  pelanggaran,  baik  sekarang  maupun  sebelumnya. Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia  melarang  prinsip  pengadilan  hak  asasi  manusia  yang bersifat retroaktif. Akibatnya, pengadilan hak asasi manusia yang telah disebutkan sebelumnya harus terus dievaluasi dan diperbaiki lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Kata Kunci : Hakim, Hak Azasi Manusia, Tolak Ukur

## Abstract
The existence of the Indonesian Court for human rights along with the main issue, the methods used by Indonesian human rights courts serve  to improve the law, which will be discussed further in a number  of  separate  issues.  The  process  of  establishing  a  human  rights  court,  how  its  retroactive principle is used to commit violations that violate previous human rights, and how it is present in law enforcement.  In  this  normative  juridical  research,  using  descriptive  research  approaches,  historical aspects  approaches,  and  literature research,  also  collect  data  by  paying  attention,  discussion,  and analyzing reference books. Researchers also process and analyze data using inductive and deductive techniques.  With the issuance of Law No. 26 of 2000, Indonesian human rights courts have the ability to  examine  cases  related  to  human  rights  violations  independently  without  outside  intervention. Indonesian human rights courts still rule on many ineffective cases against individual victims of human rights  violations  committed  by  persons  who  committed  the  violations,  both  current  and  former. Indonesia's Criminal Law prohibits the principle of retroactive human rights courts. As a result, the aforementioned human rights courts must continue to be evaluated and improved to improve the welfare of the Indonesian people
Keyword: Judges, Human Rights, Benchmarks

## PENDAHULUAN
Struktur  mendasar  hak  asasi  manusia  yang  melekat  dalam  inti  dari  kemandirian individu, merupakan hal yang ada sejak  lahir,  oleh karena  itu tidak dapat dipertanyakan dengan cara-cara yang meremehkan semangat pragmatisme  untuk  kekuasaan, motivasi, dan  keinginan.  Dalam  rangka  dan  dalam  hal  apa  pun,  adalah  suatu  keharusan  bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan individu harus dilindungi, diawetkan, dan tidak boleh berada di lingkungan sosial yang mengasingkannya sama sekali.
Hak untuk eksis merupakan hak mendasar bagi seluruh individu. Hak  ini termasuk dalam  kategori  hak  yang  tidak  dapat  dicabut  dikurangi  atau  dinegosiasikan.  Ini  berarti bahwa setiap orang harus memiliki hak ini, karena hak untuk bertahan hidup tidak dapat diwujudkan tanpa hak asasi lainnya. Selain itu, hak ini mencerminkan bahwa masing-masing individu berhak hidup dan tidak ada yang berwenang mencabut hak hidup tersebut.
Hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak yang diberikan sejak lahir kepada setiap orang kepada semua orang. Hak asasi manusia, seperti yang digariskan dalam Undang- Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1, mencakup hak terkait dengan sifat manusia sebagai ciptaan Tuhan dan berhak atas penghormatan dan dihormati dan terjaga oleh pemerintah, sistem hukum, negara, dan setiap individu sebagai penghormatan dan keselamatan martabat seorang manusia.
Karena hak asasi manusia adalah hak-hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi kepada  setiap  individu  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  diberikan  sejak  lahir,  penting  untuk menyadari bahwa hak-hak ini tidak berasal dari lembaga negara atau peraturan hukum. Sebagai  pencipta  alam  semesta,  Tuhan  adalah  satu-satunya  sumber  informasi  hak  asasi manusia  dan  hakikatnya,  sehingga  hak-hak  ini  tidak  mungkin  digunakan  direduksi (irrevocable right). Karenanya, negara dan hukum harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia ini (Rozali Abdullah, 2002).
Dalam  konsep  negara  berdasarkan  hukum,  kehadiran  hukum  dan  struktur  negara adalah dua aspek yang saling berkaitan terkait dan tak dapat dipisahkan. Ini disebabkan oleh suatu negara yang mengedepankan sistem hukumnya sebagai bangsa berdasarkan hukum  secara  inheren  terhubung  dengan  adanya  peraturan  hukum  dalam  menjalankan tugas negara dan administrasi pemerintah di wilayah tersebut.
Konsep negara berdasarkan hukum sebenarnya telah ada sejak zaman kuno Yunani dan telah dikembangkan oleh  para filsuf. Plato, dalam karyanya "the Republic," awalnya percaya  bahwa  membangun  negara  ideal  adalah  mungkin  untuk  memperoleh kesejahteraan yang berfokus pada keadilan. Dia berpendapat bahwa penguasaan negara harus dipegang oleh individu yang memiliki pemahaman tentang kebaikan, yang disebut sebagai "raja filsuf" (rationalist king). Namun, Plato menyatakan di bukunya "that Statesman" dan "the Code" bentuk yang mungkin dibuat lebih masuk akal, yang dikenal sebagai "kedua yang  terbaik" (a  close  second),  di  mana  hukum  adalah  yang  tertinggi.  Sama  halnya, Aristoteles  juga  berpendapat  bahwa  tujuan  negara  adalah  meningkatkan  kualitas  hidup melalui pengendalian hukum (Asshiddiqie, 2009).
Sama juga dengan konsep negara tentang hak asasi manusia dengan sistem hukum ini.  Namun,  pandangan  tentang  bagaimana  negara  mengatur  hak  asasi  manusia  tidak menyiratkan  pembatasan  langsung  terhadap  hak-hak  tersebut  oleh  bangsa.  Sebaliknya, menurut  perspektif  ini,  regulasi  tindakan  yang  diambil  oleh  pemerintah.  Terkait  hal  ini, Bahder Johan Nasution menjelaskan bahwa dari sudut pandang sistem hak asasi manusia, hak  asasi,  bagaimanapun,  memiliki  karakteristik  prinsip  yang  membatasi  otoritas pemerintah.  Namun,  negara  juga  dapat  mengurangi  hak-hak  fundamental  menurut kebutuhan  pengendalian.  Karena  itu,  meskipun  hak  dasar  ini  memiliki  potensi  untuk mengurangi  otoritas  pemerintah,  batas-batas  ini  tidak  secara  otomatis  menghilangkan kepemimpinan pemerintah, yang sebenarnya memiliki otoritas untuk mengendalikan hidup masyarakat (Nasution, 2014).
Hak  demokrasi  dan  bebas  adalah  hak  dasar  setiap  warga  negara,  menjalankan, memenuhi, dan menggunakan hak demokrasi itu sendiri. Hak ini memiliki peran penting
dalam perkembangan negara karena usaha meningkatkan demokratisasi yang bertujuan pada kebebasan demokrasi tersebut terus berkembang seiring berjalannya waktu (Khairazi, 2015).
Indonesia menjalankan sistem konstitusional, membuat isu hak asasi manusia menjadi sangat signifikan. Ini karena inti dari konstitusionalisme pada dasarnya terdiri dari dua hal utama:  perlindungan  hak  asasi  manusia  serta  membagi  otoritas  negara  menggunakan sistem  kontrol  dan  keseimbangan  agar  pemerintah  mampu  memberikan  perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia  (Tutik,  2015).  Dalam  rangkaian  peristiwa  evolusi  konstitusi Indonesia, setelah mengalami revisi kedua di tahun 2000, perubahan tersebut diawali dari 28A  hingga  28J  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  (Asshiddiqie,  2020).  Setelah berlangsung selama 32 tahun, rezim orde baru yang dikenal dengan pemerintahan yang sangat  otoriter  telah  berakhir,  menghasilkan  pemahaman  akan  signifikansinya  untuk menghormati hak asasi manusia (Saptohadi, 2013). Di permulaan era reformasi, pemerintah berusaha memperkuat dan menjaga selain Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM),  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  26  Tahun  2000  mengesahkan  Pada tanggal 23 September 1999, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39, tanggal 23 November 2000 (Triyono, 2013).
Sebagaimana  disepakati  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian internasional,  penyelesaian  isu  pelanggaran  hak  asasi  manusia  menunjukkan  kemajuan, perlindungan, dan penerapan HAM. Sesuai dengan hukum nasional yang berlaku, negara bertanggung  jawab  untuk  melaporkan  pelanggaran  HAM  ke  pengadilan.  Proses pelanggaran ham harus diselesaikan tanpa bias dan bebas dari intervensi pihak lain, bahkan jika pelaku yang diadili berasal dari kalangan militer, polisi, atau sipil (Pada, Studi, Hukum, Universitas,  &  Ratulangi,  2013).  Implementasi  Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  Indonesia, bagaimanapun  maupun  tetap,  yang  telah  didirikan  untuk  mengatasi  pelanggaran  HAM serius seperti situasi yang terjadi di Timor Timur, Abepura, juga Tanjung Priok, akhirnya, tidak memenuhi harapan keadilan karena pelaku tetap tidak dihukum (Rustam, 2017).

## METODE PENELITIAN
Peneliti  melakukan  studi  hukum  normatif  menggunakan  teori  tentang  hukum. Penelitian  hukum  normatif  mengacu  pada  norma-norma  sebagai  landasan  utamanya. Penelitian hukum normatif adalah istilah lain untuk penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Efendi,  2016).  Studi  ini  melibatkan  analisis  terhadap  prinsip-prinsip  hukum,  eksplorasi sistematika  hukum,  evaluasi  kesejajaran  antara  hierarki  hukum,  perbandingan  undang- undang, dan melihat perkembangan hukum di masa lalu (Soekanto Soerjono, 2015). Dalam
bidang  studi  hukum,  ada  banyak  pendekatan  yang  berbeda.  Ini  termasuk  pendekatan berbasis  perundang-undangan  (perundang-undangan),  pendekatan  analisis  kasus, pendekatan  dengan  perspektif  sejarah,  pendekatan  perbandingan,  dan  pendekatan konseptual  (Marzuki,  2019).  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  yang  diterapkan melibatkan analisis berdasarkan pendekatan historis serta pendekatan konseptual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Keberadaan Institusi Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Hukum Mengupayakan perjuangan untuk hak asasi manusia membutuhkan waktu di masa lalu  untuk  mencapai  keadilan  karena  prosesnya  selalu  berubah.  Seringkali,  kekuatan- kekuatan  yang  bersaing  juga  dalam  mempengaruhi  upaya  ini,  konteks  keseluruhan struktur kebijakan untuk mengimplementasikannya.
Saat  ini,  pendekatan  untuk  menangani  pelanggaran  hak  asasi  manusia  sangat penting  untuk  konteks  penegakan  hak-hak  asasi  manusia,  yang  pernah  terjadi  dan merumuskan instruksi tentang menghindari kejadian serupa di masa depan. Ide ini dikenal sebagai  keadilan  transisi,  yang  berhubungan  dengan  tantangan  yang  dihadapi  oleh negara yang sedang bertransisi menuju sistem pemerintahan yang lebih baik demokratis setelah periode pemerintahan otoriter.
Pasal 28 Perlindungan Hak Asasi Manusia, huruf A hingga J diatur oleh Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000 dan  Nomor  39  Tahun  1999.  Selain  itu,  Undang-Undang  No.  5  tahun  1998  meratifikasi perjanjian  internasional  lainnya  yang  telah  menjadi  hukum,  seperti  konvensi  yang melarang tindakan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan, serta undang-undang internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, juga turut mengikuti peraturan-peraturan tersebut.
Setiap  undang-undang  Indonesia  yang  menegakkan  hak  asasi  manusia menunjukkan niat pemerintah untuk  mengimplementasikan prinsip-prinsip  utama yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia. Produk aturan yang dihasilkan menunjukkan pergeseran paradigm dari sistem otoriter politik ke sistem yang lebih demokratis.
Seperti yang dikemukakan oleh penganut teori keadilan, penegakan keadilan yang mencakup seluruh masyarakat harus mempertimbangkan dua prinsip kebenaran. Pertama dan terpenting, memberikan kebebasan yang paling dasar kepada setiap orang. Kedua, memiliki kemampuan untuk mengatur batas-batas yang ada sehingga setiap orang, baik dari kelompok yang beruntung maupun yang tidak beruntung, menerima manfaat yang sama.
Bagaimana  menangani  tuntutan  yang  berhubungan  dengan  pelanggaran menentang  hak  asasi  manusia  sebelumnya  dan  penetapan  aturan  untuk  mencegah pelanggaran  tersebut apa yang bisa terjadi pada masa  depan adalah masalah penting dalam  penegakan  hukum  hak  asasi  manusia  di  era  kontemporer.  Konsep  ini  dikenal sebagai agenda keadilan transisi, yang membahas masalah yang dihadapi oleh negara- negara transisi ketika mereka mencoba beralih dari sistem yang tidak transparan ke sistem yang lebih otoriter.
Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000 diadopsi mencerminkan kewajiban yang ditanggung oleh Republik Indonesia sebagai bagian dari PBB. Ditambah lagi,  langkah  ini  diambil  untuk  memperkuat  aspek  keadilan  sosial  dan  merestorasi keyakinan publik terhadap lembaga pengadilan hak asasi manusia terhadap pemerintah.
Walaupun  tekanan  politik  dan  tanggung  jawab  internasional  memengaruhi membuat pengadilan hak asasi manusia yang baru ini, tetapi diperlukan diambil hikmah dari keberadaan undang-undang ini sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia, hak fundamental ada pada orang secara intrinsik. Karena itu, tujuan dari peraturan ini adalah untuk turut serta dalam menjaga perdamaian global, memastikan implementasi hak asasi manusia  dan  mempertahankan,  stabilitas,  rasa  aman  dan  keadilan  untuk  individu  dan komunitas. Tujuan lain undang-undang ini bertujuan untuk menyelesaikan pelanggaran yang signifikan terhadap hak asasi manusia, terutama tindakan kriminal luar biasa yang memiliki dampak besar, sangat baik pada tingkat internasional juga nasional, terutama di Indonesia. Karena perkara yang dibawa ke pengadilan hak asasi manusia tidak dibatasi oleh Kitab Hukum Pidana untuk menangani jenis pidana tertentu, tetapi dievaluasi oleh sistem  peradilan  umum,  maka  proses  penegakan  hukum  terkait  secara  tidak  langsung dengan ketentuan yang ada.
Guna  menerima  dan  menjaga  hak  asasi  manusia,  Indonesia  telah  memperoleh beberapa  alat  hukum  terkait  HAM.  khususnya  untuk  melakukan  pengadilan  atas pelanggaran  yang  signifikan  terhadap  hak  asasi  manusia,  dihasilkan  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mendirikan pengadilan hak asasi manusia, yang diuraikan secara luas yaitu: (Asrullah, Arafat Juanda, & Novitasari, 2020)
1. Pelanggaran  serius  terhadap  hak  asasi  manusia  terdiri  dari "extraordinary  offences" yang  memiliki  dampak  yang  besar,  secara  lokal  dan  global,  dan  tidak  termasuk mengatur pelanggaran dalam kategori Undang-Undang Hukum Pidana. Tindakan ini juga menyebabkan kerugian materiil dan immateriil, yang menyebabkan masyarakat dan individu merasa tidak aman. Akibatnya, untuk memastikan supremasi hukum dan mewujudkan  keamanan,  ketenangan,  kesejahteraan,  keadilan,  dan  ketenangan  di
seluruh Indonesia, sangat penting untuk memulihkannya segera.
2. Dalam  kasus  pelanggaran  yang  signifikan  terhadap  hak  asasi  manusia,  dibutuhkan tindakan-tindakan  khusus  seperti  investigasi,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  yang mengutamakan  karakteristik  unik  dalam  pengaturannya.  Keistimewaan  dalam mengatasi pelanggaran yang sangat parah terhadap hak asasi manusia termasuk:
a. Investigator ad hoc, kelompok, penuntut, dan hakim diperlukan.
b. Dibutuhkan  klarifikasi  bahwa  hanya  komisi  nasional  hak  asasi  manusia  yang memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  investigasi,  sementara  penyidik  menolak memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan atau laporan seperti yang diatur dalam hukum acara pidana.
c. Dibutuhkan  regulasi  yang  mengatur  batas  waktu  spesifik  untuk  melaksanakan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan hukum.
d. Dibutuhkan  peraturan  yang  mengatur  upaya  perlindungan  terhadap  saksi  dan pihak yang terlibat.
e. Dibutuhkan peraturan yang mengkonfirmasi bahwa tiada batas waktu berlakunya (kadaluwarsa) untuk pelanggaran yang signifikan terhadap hak asasi manusia. Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian dari sistem peradilan umum, dan  hanya  mereka  yang  mempunyai  wewenang  dan  kewajiban  eksklusif  untuk memutuskan kasus dan memutuskan kasus di mana hak asasi manusia dilecehkan secara  signifikan.  Empat  Pengadilan  Negeri  baru  didirikan  sampai  saat  ini: Pengadilan Negeri Surabaya, Medan, dan Makassar.
Bagi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia sebelumnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disahkan, akan diadili dan keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Ad  Hoc  Hak  Asasi  Manusia,  termasuk  dalam  kerangka  peradilan  umum.  Pembentukan pengadilan  semacam  ini  diinisiasi  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  mengadopsi kejadian  tertentu  yang  memenuhi  syarat  dan  memerlukan  Keputusan  Presiden.  Ketika Pengadilan HAM Ad Hoc diusulkan  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mereka didorong oleh penyelidikan pelanggaran yang signifikan terhadap hak manusia yang terbatas untuk sebelum pengesahan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000.
Kemajuan dan inovasi yang luar biasa terjadi pada era reformasi adalah pengenalan metode resolusi bagi kasus-kasus di mana berhubungan dengan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diputuskan oleh lembaga pengadilan hak asasi manusia, juga  dikenal  sebagai  Pengadilan  HAM.  Pengadilan  peradilan  HAM  telah  berkembang menjadi salah satunya metode penting untuk melindungi, menegakkan hak asasi manusia.
Pengaturan  mengenai  pengadilan  HAM  secara  spesifik  tertuang  dalam  Peraturan Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000, yang mengikuti prinsip retrospektif (Presiden Republik Indonesia, 2000).
Pengadilan HAM, melalui Keputusan (Keppres) Nomor 53 Tahun 2001, pertama kali didirikan  selama  masa  kepemimpinan  Presiden  Abdurrahman  Wahid  yang  diterbitkan pada tanggal 23 April 2001. Namun, sebelum Keppres tersebut dapat diterapkan, di awal pemerintahan Presiden Megawati, terjadi perubahan melalui Keppres Nomor 96 Tahun 2001 menggantikan Keppres Nomor 53 Tahun 2001, yang menetapkan bentuk Pengadilan Ad  Hoc  untuk  Hak  Asasi  Manusia  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Pengenalan Pengadilan  HAM  memiliki  signifikansi  besar  dalam  menguatkan  penegakan  Hak  Asasi Manusia  serta  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  memberikan  kewenangan  bagi Pengadilan Hak Asasi Manusia berfungsi di luar batas Negara Indonesia dan menangani penegakan hak asasi manusia.
Sejumlah kasus yang menjadi fokus upaya penanganan pelanggaran terhadap hak asasi  manusia  yang  signifikan  yang  direkomendasikan  untuk  diputuskan  di  dalam pengadilan HAM meliputi: kejadian Peristiwa Semangga I pada 13 November 1998 dan Trisakti (12 Mei 1998), serta peristiwa Semanggi II (22 September hingga 24 September 1998). Selain itu, kasus tambahan yang harus diselesaikan juga diminta. Misalnya, kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Tanjung Priok 12 September 1984, kasus penegakan hak asasi manusia di Aceh selama periode antara tahun 1989 dan 1999, selama pelaksanaan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM), dan kasus berat pelanggaran Hak Asasi Manusia di  Liquica  dan  Dili,  Timor-Timur.  Komnas  HAM  juga  telah  mengajukan  tiga  kasus  ke Pengadilan HAM: dua kasus ad hoc untuk Tanjung Priok dan Timor-Timur, dan satu kasus untuk Abepura. Setiap kasus ini kemudian disebut sebagai Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Contohnya adalah situasi yang mirip dengan Semanggi I dan II, Trisakti, kemudian tidak  selesai  di  pengadilan  HAM.  Kasus-kasus  ini  melibatkan  empat  siswa  Trisakti  dan mengakibatkan  kematian  mereka.  Mereka  terbagi  menjadi  dua  kelompok  berdasarkan kasus di atas: (1) Pengadilan Militer atau Pengadilan Umum akan memanggil individu yang disarankan; dan (2) Pengadilan HAM Ad Hoc memanggil kelompok rekomendasi (Putra, 2016).
Kasus tersebut dibahas dalam Rapat Pleno Pansus. Dari 26 anggota Pansus, 19 dari mereka setuju dengan menyarankan untuk kasus ini diputuskan di Pengadilan Militer atau Pengadilan  Umum,  dan  undang-undang  Presiden  disetujui  dengan  lima  suara  yang menetapkan penyelenggaraan Pengadilan HAM Ad Hoc.  Oleh  karena  itu,  penyelesaian dilaksanakan di Pengadilan Militer atau Pengadilan Umum, keputusan yang menunjukkan
ketidakmampuan untuk diselesaikan di Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia. Tingkat hukuman yang dijatuhkan menentukan hal ini yang dianggap berat di Pengadilan HAM. Hukum internasional Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur prinsip kewajiban dalam kasus ini.  Jika  diterapkan  pada  peradilan  HAM,  prinsip  ini  berarti  bahwa  pengadilan  harus mengadili  pelaku  kejahatan  HAM  berat  secara  adil  dan  tidak  bias  agar  mereka dipertanggungjawabkan atas tindakan yang telah mereka ambil (Patra. M.Zen, 2005).

## B. Pengadilan Hak Asasi Manusia Memberlakukan Asas Retroaktif
Artikel  43  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2000  mengatur  lokasi  kejahatan  dan tempat  kejadian  khusus,  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  didirikan  tanpa  rencana sebelumnya  adalah  jenis  pengadilan  internasional  yang  terjadi  saat-saat  tertentu  yang memungkinkan prinsip retroaktivitas. Ada hubungan langsung antara ketentuan ini dan kehadiran pengadilan hak asasi manusia yang secara otomatis menjadi dasar. Pendapat yang  paling  kontroversial  tentang  hukum  pidana  adalah  konsep retroaktif,  karena dianggap  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  dasar  yang  terkandung  dalam  hukum pidana.
Seperti  yang  diketahui,  dalam  hukum  pidana  kita,  sampai  saat  ini,  genosida  dan kejahatan  terhadap  kemanusiaan  belum  dianggap  sebagai  delik  tersendiri.  Menurut Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  saat  ini,  kejahatan  yang  paling  umum  adalah pembunuhan  (penembakan),  mempertahankan  kemerdekaan,  penyiksaan  atau penganiayaan, termasuk dalam penjara, dan perkosaan. Seperti yang dinyatakan dalam kejahatan terhadap manusia, UU No. 26 Tahun 2000 membutuhkan elemen umum, seperti ada elemen yang sistematis atau meluas dan aturan. Bentuk kriminal di atas merupakan ciri  khas  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dianggap sebagai  delik  baru  dalam  hukum  pidana  karena  berlaku  retroaktif  sebelum  Undang- Undang No. 26 Tahun 2000, diterapkan pada pelaku kejahatan yang melanggar hukum.
Tidak  ada  perselisihan  tentang  prinsip  retroaktif  ini  dalam  hukum  pidana  karena prinsip  legalitas  yang  kuat  bahwa  tidak  ada  penghukuman  tanpa  pemidanaan  terlebih dahulu.  Pasal  28  I  Undang-Undang  1945  juga  melarang  undang-undang  yang  berlaku surat untuk diterapkan. Ini diluar ketentuan KUHP. Selain itu, penggunaan peraturan surut dilarang oleh Konvensi internasional yang berkaitan dengan hak politik dan sipil.
Sebagai dasar hukum yang akan digunakan untuk menerapkan prinsip retroaktif ini, Ayat 2 Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 huruf j menegaskan bahwa untuk memastikan  penghormatan  dan  pengakuan  hak  dan  kebebasan  orang  lain.  Dalam masyarakat demokratis, pembatasan undang-undang harus berlaku untuk setiap individu
dan memenuhi kewajiban yang adil berdasarkan alasan moral, keamanan, prinsip agama, dan  ketertiban  umum.  Dengan  kata  lain,  untuk  melindungi  hak  asasi  manusia,  asas retroaktif dapat diberlakukan.
Asas legalitas, yang dikenal sebagai " nullum crimen sine lege", didasarkan pada dasar moral  untuk  memungkinkan  penggunaan  asas retroaktif.  Dengan  kata  lain,  asas  ini bertujuan untuk melindungi rakyat dari kekerasan yang dilakukan oleh penguasa. Ketika penguasa secara tidak sengaja menolak untuk menetapkan undang-undang yang dapat diterapkan  oleh  mereka  sendiri,  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  kezaliman.  Selama bertahun-tahun,  kekuasaan  telah  melakukan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  yang mengakibatkan banyak korban di negara Indonesia. Tidak ada kasus yang dapat dibawa ke peradilan, dan tidak ada syarat yang mempertahankan martabat kemanusiaan rakyat. Oleh karena itu, sebelum menerapkan prinsip-prinsip hukum, perlu dipikirkan siapa yang harus  dilindungi,  penguasa  yang  diduga  melakukan  kejahatan  atau  rakyat  yang  terus menjadi korban.
Penganut  utilitarianisme  berpendapat  bahwa  prinsip  nullum  delictum  tidak  harus berlaku secara absolut. Dengan asas ini, banyak kejahatan yang dapat dipidana tetapi tidak dapat. Menurut teori Utrech tentang nullum delictum melindungi individu lebih daripada kepentingan umum. Selain itu, asas legalitas dianggap tidak lengkap karena pengecualian yang  tampaknya  berasal  dari  hal  yang  tercantum  dalam  Pasal  29  Piagam  Hak  Asasi Manusia  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  hanya  berlaku  untuk  "hak-hak  yang  tidak  boleh digunakan", yang berarti hak untuk menghindari pengadilan berdasarkan peraturan yang berubah-ubah adalah "hak yang tidak dilarang". Pada tanggal 20 Januari 2004, makalah ini dibacakan dalam Diskusi Panel tentang Kasus Tanjung Priok di Pengadilan Hak Asasi Manusia berfokus pada nilai-nilai positivistik semata-mata (Islahuddin, 2015).
Disebabkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia, bagian dari sistem hukum Indonesia menghadapi  masalah  menerapkan  asas  retroaktif  dan  daluarsa.  Tambahan  pula, dipengaruhi  karena  keinginan  yang  kuat  untuk  menghilangkan  ketentuan  yang  tidak berlaku dalam sistem hukum pidana. Pengakuan prinsip kepastian hukum sebagai jalan yang jelas menuju dasar  legalitas didasarkan  pada  prinsip daluarsa dan asas retroaktif, yang merupakan dasar utama sistem hukum pidana Indonesia.
Bagian  pertama  Pasal  43  UU  26  Tahun  2000  memberikan  dasar  hukum  untuk menerapkan asas retroaktif di pengadilan yang menangani hak asasi manusia Indonesia. Sumber  hukum  dan  urutan  peraturan  hukum  ditetapkan  dalam  Konstitusi  Republik Indonesia  1945.  (Pemerintah-Indonesia,  2017)  dan  TAP  MPR  Republik  Indonesia No.III/MPR/2000 (Rakyat & Indonesia, 2000).
Salah satu bagian dari Pasal 43 prinsip kepastian hukum dilanggar oleh Undang- Undang No. 26 Tahun 2000, seperti yang ditunjukkan dalam pasal 28, huruf (i), "hak untuk hidup  dan  hak  untuk  tidak  mengalami  penderitaan,  hak  untuk  untuk  berpikir  dan beragama, hak untuk bebas dari perbudakan, dan hak untuk tidak beragama, hak untuk diakui secara hukum sebagai individu serta hak untuk menghindari tuntutan atas dasar peraturan yang tidak pasti", disebutkan dalam Dasar Republik Indonesia 1945.
Keinginan untuk memiliki asas retroaktif sebenarnya dapat menimbulkan pandangan negatif  tentang  hukum  di  Indonesia.  Sejauh  ini,  keinginan  untuk  memberlakukan  asas retroaktif  dianggap  sebagai  kemunduran  dan  menciptakan  sudut  pandang  yang  lebih positif  terhadap  sistem  hukum  saat  ini,  bahkan  meletakkan  dasar-dasar Lex  Talionis  di atasnya.

## SIMPULAN
Masyarakat  internasional  telah memaksa  pengadilan hak asasi manusia Indonesia harus mengadili individu yang melakukan pelanggaran terhadap kemanusiaan di Abepura, Timor Timur, dan lainnya. Pengadilan tersebut didirikan sebagai upaya Indonesia harus memenuhi kewajiban internasionalnya dan memperkuat sistem hukumnya sendiri untuk menyelesaikan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Itu  pasti,  tujuan  dari  pembentukan pengadilan  ini  adalah  mencegah  orang-orang  Indonesia  yang  dituduh  melakukan kejahatan hak asasi manusia besar dari dituduh di pengadilan internasional, pengadilan nasional yang tidak berhasil karena ketidakmampuan mereka untuk menangani kasus di mana  hak  asasi  manusia  dilecehkan.  Karenanya,  Indonesia  harus  menunjukkan komitmennya  untuk  mempertahankan  warganya  dari  hak-hak  asasi  manusia,  terutama melalui sistem hukum hak asasi manusia yang diberikan kepadanya oleh hukum.
Karena pengadilan hak asasi manusia adalah lembaga yang relatif baru dan berbeda dari undang-undang pidana yang tidak tetap dan membutuhkan analisis yuridis, filosofis, dan sosiologis, masih sulit untuk menerapkan asas retroaktif. Pengadilan hak asasi manusia Indonesia  telah  menetapkan  banyak  kekurangan  dalam  bidang  penegakan  hukum, termasuk  kekurangan  instrumen  hukum,  infrastruktur,  dan  sumber  daya  manusia. Kekurangan  ini  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  dan  menghambat  proses penyelesaian pelanggaran yang signifikan terhadap hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Asrullah, A.,  Arafat Juanda, F. Y.,  & Novitasari, I. (2020). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Hukum Unsulbar, 3(1), 38 – 53. https://doi.org/10.31605/j- law.v3i1.599
Asshiddiqie,  J.  (2009). Menuju  Negara  Hukum  Yang  Demokratis.  Jakarta:  Bhuana  Ilmu Populer.
Asshiddiqie, J. (2020). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Cet. 12). Depok: Rajawali Pers.
Islahuddin. (2015, February 4). Pelanggaran HAM dan “Abuse of Power” Polri Terjadi dalam
Penangkapan BW. Kompas, p. 1. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/16374281/Pelanggaran.HAM.dan.Abu se.of.Power.Polri.Terjadi.dalam.Penangkapan.BW.
Jonaedi Efendi, J. I. (2016). Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris (Ed.1 Cet.1). Jakarta: Prenadamedia Group.
Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1),
72 – 94. Retrieved from https://online- journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum (Edisi revi). Jakarta: Kencana.
Nasution, B. J. (2014). Negara Hukum Dan Asasi Manusia (Cet. 3). Bandung: Mandar Maju.
Pada, L., Studi, P., Hukum, I., Universitas, P., & Ratulangi, S. (2013). Rares J.J: Penyelesaian Perkara…... Vol.I/No.3/Juli -September /2013. (3), 44 – 55.
Patra. M.Zen, A. (2005). Tak Ada Hak Asasi Yang Diberi Hak Asasi Manusia : Dalam Praktik Di Indonesia. Jakarta: YLBHI.
Presiden Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM, 1 – 16. Retrieved from http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2000_26.pdf
Putra, M. A. (2016). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di
Indonesia. FIAT JUSTISIA:Jurnal
Ilmu Hukum, 9(3), 256 – 292. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600
Rakyat, M. P., & Indonesia, R. (2000). Ketetapan No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. 101 – 112.
Rozali Abdullah, S. (2002). Perkembangan Hak Asasi Manusia Dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Rustam, I. (2017). Demokrasi, Ham dan Militer. Penelitian Politik LIPI, 14(2), 109 – 288.
Saptohadi, S. (2013). Eksistensi pengadilan hak asasi manusia dalam penegakan hukum di timor timur pasca jajak pendapat. Dinamika Hukum, 13(2), 345 – 354.
Soekanto  Soerjono,  M.  S.  (2015). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat (Cetakan ke). Jakarta: Rajawali Pers.
Triyono, I. (2013). Konkritisasi Universal Desain bagi Akses Penyandang Disabilitas. Jurnal HAM, 2(2), 54 – 65.
Tutik, T. T. (2015). Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Cet. 3). Jakarta: Prenadamedia.