## PERTANGGUNG JAWABAN ADVOKAT TERHADAP KLIEN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG  NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
Oleh:

## Leonardo Hasurungan Butar Butar 1)
Jeriko Mangara Tua Panjaitan 2)
Muhammad Iqbal Sinaga 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
leonardobutarbutar@gmail.com 1)
jerikopanjaitan@gmail.com 2)
iqbal.drago@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The  rapid  development  of  society  and  the  increasingly complex  relations  that  exist  between them, both in the social and economic fields, need to be followed by the  issuance of various legal  rules  in  order  to  maintain  order  in  these  relations.  The  complexity  of  the  applicable legal rules makes these rules not easily understood by the public so that a code of ethics is needed to keep advocates serving the interests of  the community and the trust that has been given by the community. This study aims to find out how the form of supervision of advocate organizations on the implementation of the obligation to provide legal services to clients by advocates;  and  how  good  faith  in  Article  16  of  Law  no.  18  of  2003  concerning  Advocates. The  research  method  used  in this  paper is  a  research  method carried  out  with  a  normative juridical approach, where data collection is carried out by the Library Research method. The obligation  of  advocates  in  carrying  out  their  work  obligations  is  prohibited,  except  for  the treatment of consumers based on the type of genitalia, religion, politics, generation, ethnicity, or  social  and  customary  frameworks;  Advocates  cannot  be  identified  with  their  clients  in defending consumer problems by entitled parties and/or citizens; Advocates must protect all things  known  or  obtained  from  their  clients  because  of  their  work  ties,  unless  otherwise stipulated by law; Advocates are prohibited from holding other positions that are contrary to the needs of their obligations and degrees of work; Advocates who carry out their obligations in legal assembly conferences in tackling crime problems must use characteristics that are in accordance with statutory regulations;  Advocates must raise their hands and obey the code of  ethics  for  the  work  of  advocates  and  determination  regarding  the  Dignity  Board  of  the Advocates Board, etc. Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning advocates does not clearly regulate the interpretation of good faith which causes advocates to misunderstand. An advocate can be held accountable for his work and criminal responsibility if he is carrying out his work.
Keywords: Accountability, Advocate

## ABSTRAK
Perkembangan  masyarakat  yang  cukup  pesat  dan  makin  kompleksnya  relasi  –  relasi  yang terjalin  diantara  mereka,  baik  di  bidang  sosial  maupun  ekonomi  perlu  diikuti  dengan keluarnya  berbagai  aturan  hukum  guna  untuk  menjaga  ketertiban  dalam  relasi  tersebut. Rumitnya  aturan  hukum  yang  berlaku  membuat aturan  tersebut  tidak  mudah  dipahami  oleh masyarakat  sehingga  kode  etik  di  perlukan  untuk  menjaga  agar  advokat  mengabdi  kepada kepentingan  masyarakat  dan  kepercayaan  yang  telah  diberikan  oleh  masyarakat.  Studi  ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan dari organisasi advokat terhadap pelaksanaan  kewajiban  pemberian  jasa  hukum  terhadap  klien  oleh  advokat;  dan  bagaimana itikad  baik  dalam  Pasal  16  Undang-undang  No.  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  penelitian  yang  dilakukan dengan  pendekatan  yuridis  normatif,  dimana  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode Library Research . Kewajiban advokat dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya dilarang melainkan  perlakuan  kepada  konsumen  bersumber  pada  tipe  kemaluan,  agama,  politik, generasi,  suku  bangsa,  ataupun  kerangka  balik  sosial  serta  adat;  Advokat  tidak  bisa diidentikkan  dengan  kliennya  dalam  membela  masalah  konsumen  oleh  pihak  yang  berhak serta  atau  ataupun  warga;  Advokat  harus  melindungi  seluruh  suatu  yang  dikenal  ataupun didapat dari Kliennya sebab ikatan pekerjaannya, melainkan didetetapkan lain oleh  Hukum; Advokat  dilarang  menggenggam  kedudukan  lain  yang  berlawanan  dengan  kebutuhan kewajiban  serta  derajat  pekerjaannya;  Advokat  yang  melaksanakan  kewajiban  dalam konferensi majelis hukum dalam menanggulangi masalah kejahatan harus menggunakan ciri cocok  dengan  peraturan  perundang-  undangan;  Advokat  harus  angkat  tangan  serta  menaati isyarat  etik  pekerjaan advokat  serta  determinasi  mengenai  Badan  Martabat  Badan  Advokat, dll. Pasal 16 Undang- undang Nomor 18 tahun 2003 mengenai advokat tidak menata dengan nyata  mengenai  penafsiran  itikad  bagus  yang  menyebabkan  advokat  salah  pengertian. Seorang  advokat  bisa  dimintai  pertanggungjawaban  pekerjaan  serta  pertanggungjawaban kejahatan bila dalam melaksanakan pekerjaannya itu.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Advokat

## 1. PENDAHULUAN
Latar Belakang Advokat merupakan seseorang  pekerjaan  hukum  yang  bekerja membagikan  dorongan  hukum  bagus  itu didalam ataupun diluar majelis hukum yang berdasarkan  nilai-  nilai  Isyarat  Etik Advokat serta penuhi persyaratan bersumber
pada determinasi
undangundang.  Pesatnya  kemajuan  warga serta kian kompleksnya kedekatan– kedekatan  yang  terangkai  diantara  mereka, bagus  di  aspek  sosial  ataupun  ekonomi butuh  diiringi  dengan  keluarnya  bermacam ketentuan  hukum  untuk  buat  melindungi kedisiplinan dalam kedekatan itu. Rumitnya  ketentuan  hukum  yang  legal membuat  ketentuan  itu  tidak  gampang dimengerti oleh warga.
Kode  etik  pula  di  perlukan  untuk melindungi  supaya  advokat  berbakti  pada kebutuhan warga serta melindungi keyakinan  yang  sudah  diserahkan  oleh warga pada warga itu.
Pekerjaan  advokat  di  Indonesia sebetulnya  telah  mempunyai  isyarat  etik bersama  yang  diucap  dengan  Isyarat  Etik Advokat Indonesia. Isyarat etik ini
diresmikan  pada  bertepatan  pada  23  mei 2002  antara  lain  oleh  Federasi  Advokat Indonesia( AAI). Jalinan Advokat Indonesia(  IKADIN),  Jalinan  Advokat Hukum Indonesia( IPHI), Gabungan Advokat&amp; Pengacara Indonesia( HAPI), Federasi Konsultan Hukum Indonesia(  AKHI),  Sindikat  Pengacara
Indonesia( SPI), serta Gabungan Konsultan Hukum Pasar Modal( HKHPM). Advokat dalam melaksanakan pekerjaannya buat menegakkan kesamarataan  rawan  kepada  permasalahan paling  utama  kepada  aplikasi  hukum advokat  itu  sendiri,  tidak  tidak  sering advokat  itu  kesandung  ke  dalammasalah hukum  yang  ialah  perbuatan  criminal dalam  melaksanakan  pekerjaan  selaku seseorang  advokat,  semacam  ilustrasi permasalahan  Bambang  Widjojanto  yang selaku  advokat  dari  salah  satu  calon pendamping  calon  kepala  wilayah  di Kotawaringin  Barat  Kalimantan  Tengah yang  diprediksi  memerintahkan  kliennya membagikan  penjelasan  ilegal  dimana perihal  itu  ialah  pelanggaran  perbuatan kejahatan.
Realitas hingga saat ini permasalahan  ini  belum  dilimpahkan  ke majelis  hukum  buat  di  konferensi  sebab belum menemukan kejelasan hukum menimbang kalau advokat didalam ataupun diluar  majelis  hukum  tidak  dapat  dituntut bagus  dengan  cara  awas  ataupun  kejahatan bila dalam melaksanakan pekerjaannya berdasarkan  dengan  aksi  itikad bagus. Advokat dalam  melaksanakan pekerjaannya  mempunyai  hak  kekebalan ataupun imunitas hukum dengan berpedoman  pada  isyarat  etik  pekerjaan tetapi  yang  jadi  pancaran  disini  yakni dorong  ukur  itikad  bagus  yang  diartikan dalam artikel itu semacam apa, sebab itikad bagus  yang  diartikan  dalam  artikel  itu memiliki maksud  yang  amat  besar ataupun biasa  dimana  hak  imunitas  advokat tergantung dari itikad bagus advokat itu.
Perihal  ini  memunculkan  norma angkat  kaki  yang  mencuat  di  warga  serta nyata  ini  amat  berlawanan  dengan  dasar kejelasan hukum dimana tidak bisa terdapat hukum  yang  berlawanan  serta  pula  hukum wajib  terbuat  dengan  kesimpulan  yang dapat  dipahami  warga  biasa  supaya  tidak terdapatnya kehampaan norma yang mencuat dalam sebutan itikad bagus dalam artikel  itu  serta  berikutnya  Advokat  bisa dimintai  pertanggungjawaban  isyarat  etik ataupun  pertanggungjawaban  kejahatan atas  perbuatannya.  Oleh  karenanya  saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  “ Pertanggung  Jawaban  Advokat Terhadap  Klien  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang Advokat”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Advokat/Pengacara
Penafsiran serta arti dari Advokat tentulah  tidak  terbebas  dari  Hukum  selaku bawah  dari  terdapatnya  Pekerjaan  Advokat itu  ialah  Hukum  No  18  Tahun  2003 mengenai  Advokat.  Lembar  Negeri  Tahun 2003  No  49,  TLN  No  4255.  Penafsiran advokat  bagi  Pasal  1  ayat(  1)  Hukum Advokat  merupakan  orang  yang  ber pekerjaan berikan pelayanan hukum, bagus didalam ataupun diluar majelis hukum yang penuhi persyaratan bersumber pada Hukum ini.  Berikutnya  dalam  Hukum  Advokat diklaim  kalau  advokat  merupakan  penegak hukum  yang  mempunyai  peran  sebanding dengan  penegak  hukum  yang  lain(  juri, beskal,  serta  polisi).  Advokat  selaku penegak  hukum  melaksanakan  kedudukan serta  gunanya  dengan  cara  mandiri  buat menggantikan  kebutuhan  warga  serta  tidak terbawa-  bawa  kewenangan  negeri.  Sebab itu  advokat  bisa  di  artikan  memiliki  ujung penglihatan sendiri, dengan metode berasumsi yang faktual.
Penasehat Hukum Penasehat
hukum atau solicitor dapat  diartikan  sebagai  orang yang bertindak dalam memberikan nasehat-
nasehat  dan  pendapat  hukum  terhadap suatu  tindakan  ataun  perbuatan  hukum yang  akan  dan  yang  telah  dilakukan  oleh kliennya. ( non-litigation ).

## Konsultan Hukum
Pengertian dari Konsultan hukum merupakan  yang  berspesialisasi  dalam hukum  korporasi  dalam  melaksanakan praktek  pekerjaannya  bersumber  pada pesan  permisi  upaya  yang  spesial  yang diserahkan  oleh  yang  berhak  di  wajah majelis  hukum.  Konsultan  Hukum,  pada biasanya bertugas buat pekerjaan- pekerjaan hukum yang berhubungan dengan  aspek  upaya.  Profesi  Konsultan Hukum,  lebih  banyak  me-  review  akad serta melakukan percobaan berakhir bidang hukum  buat  memperhitungkan  apakah perjanjian  yang  terbuat  profitabel  buat konsumen. Konsultan Hukum, membenarkan  keabsahan  dari  tiap  bisnis menguntungkan,  berikan  masukan  pada industri, tercantum kewajiban serta tanggung  jawab  karyawan  industri.  Dalam melakukan  tugasnya,  seseorang  Konsultan Hukum  haruslah  mempunyai  wawasan  hal pandangan  hukum  kontrak,  hukum  pajak, accounting , hukum surat berharga deposito, kehancuran,  hak  kekayaan  intelektual, sertifikat,  hukum  penentuan  area,  serta
hukum- hukum yang khusus pada kebutuhan  bidang  usaha  korporasi  dimana mereka bertugas.
Pengertian Bantuan Hukum Sebutan pertolongan hukum sudah  lama  diketahui  semenjak  era Romawi  yang  pada  dikala  itu  diketahui dengan  julukan  Patron.  Sebutan  Patron berawal  dari  tutur  Patronus.  Patronus merupakan  seseorang  figur  warga  pada  era itu yang dipercayai serta dinilai oleh warga selaku  tempat  aduan  serta  memohon bantuan  dalam  seluruh  aspek,  bagus  dalam pertanyaan  ekonomi,  pernikahan,  sosial serta  lain-  lain.  Setelah  itu  pada  era  Era Medio,  sebutan  dorongan  hukum  diketahui dengan  julukan  charitas,  ialah  sesuatu desakan  untuk  orang  buat  bersaingan membagikan amal serta dorongan.
Semenjak dahulu dengan cara konvensional di  Negeri  Indonesia  dorongan  hukum dimaksud selaku pertolongan yang diserahkan  oleh  seseorang  Pemelihara  atau Pengacara  kepada  klien-  kliennya  bagus dalam  masalah  Awas  ataupun  dalam masalah Kejahatan di wajah Sidang.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Buat membahas kasus yang sudah diformulasikan  dan  dibatasi  begitu  juga  itu diatas,  hingga  dalam  metode  kategorisasi serta  penanganan  periset  dalam  riset  ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset  begitu  juga  dibawah  ini.  Tipe  riset yang  dicoba  merupakan  riset  yuridis normatif.  Watak  riset  dalam  riset  ini merupakan bertabiat deskriptif
analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset  ini  merupakan  riset  daftar  pustaka( library  research).  Pangkal  informasi  yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi  inferior  yang  berbentuk  materi hukum  pokok:  Hukum  No  18  tahun  2003 mengenai  Advokat,  isyarat  etik  Advokat, Hukum  No  4  tahun  2004  mengenai kewenangan Peradilan, Hukum No  8 tahun 1981  mengenai  Buku  Hukum  Hukum Kegiatan  Kejahatan(  KUHAP),  Instruksi Menteri  Peradilan  RI  No  01-  UM.  08.  10 tahun  1996  mengenai  Petunjuk  Penerapan Program  Dorongan  Hukum  untuk  warga yang kurang sanggup lewat Badan Dorongan  Hukum(  LBH),  materi  hukum inferior:  ialah  materi-  materi  hukum  yang didapat  bukubuku  pustaka  serta  laporan- laporan  hasil  riset  hukum  yang  terdapat hubungannya  dengan  permasalahan  yang diawasi  serta  materi  hUkum  tersier  ialah materi  hukum  yang  aksesoris  karakternya membagikan  petunjuk  ataupun  uraian bonus  kepada  materi  hukum  pokok  serta materi  hukum  inferior.  Materi  hukum tersier  ini  ada  dalam  riset  misalnya  kamus hukum,  kamus  bahasa,  ensiklopedia  serta lain serupanya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Bentuk  Pengawasan  Dari  Organisasi Profesi Advokat Terhadap Pelaksanaan  Kewajiban  Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat 1. Efektifitas Profesi Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pengukuran kemampuan
seseorang  advokat  tidak  bisa  ditaksir dengan  cara  praktis  dari  hasil  akhir  yang berbentuk  berhasil  ataupun  takluk,  hendak namun  dari  gimana  ia  berikan  jasa  yang bagus serta kelancaran penindakan masalah didalam  ataupun  diluar  majelis  hukum. Banyak  advokat  yang  mengemukan  kalau berhasil  takluk  bukan  hal  kesuksesan menanggulangi  sesuatu  masalah,  hendak namun  intensitas  serta  kekuatan  batin dalam  membagikan  pelayanan  ataupun dorongan hukum pada konsumen seperti itu yang  jadi  ukurannya.  Hendak  namun  tidak bisa  dibantah  kalau  tidak  seseorang  juga yang  berhubungan  dengan  hukum  serta memakai  pelayanan  advokat  mau  supaya masalah  yang  dialami  itu  mau  takluk. Kemauan  konsumen  dengan  memakai advokat  merupakan  buat  berhasil,  dalam maksud leluasa ataupun entengnya ganjaran dalam masalah kejahatan ataupun
menemukan ubah cedera yang pantas untuk
penuntut  ataupun  kebalikannya  untuk tergugat dalam masalah awas.
Walaupun  opini  berhasil  takluk dalam  ilmu  manajemen  paling  utama  yang berhubungan dengan pengukuran kemampuan  tidak  betul,  hendak  namun opini  itu  pesan  jadi  perihal  yang  biasa dalam  bumi  hukum.  Seseorang  konsumen melunasi mahal advokat bukan buat takluk, mereka  membutuhkan  kemenangan.  Inilah yang  sering-  kali  mendesak  advokat  buat melaksanakan  keadaan  yang  sesungguhnya
melanggar etika pekerjaannya untuk penuhi kemauan  konsumen.  Terlebih  bila  pangkal anggaran  dari  konsumen  tidak  terbatas, hingga  advokat  hendak  terus  menjadi bergairah  buat  memenangkan  sesuatu masalah  yang  ditanganinya.  Kecondongan ini  menimbulkan  tampaknya  malpraktik dalam  bumi  peradilan  spesialnya  advokat, yang  berakhir  pada  tampaknya  mafia peradilan,  sebab  keberhasilan  ataupun kekalahan  dalam  menanggulangi  sesuatu
masalah  ialah  sesuatu  hubungan  kerjasama yang  kompleks  dalam  jaringan  peradilan yang  kesimpulannya  diucap  selaku  mafia peradilan.
Kemampuan  advokat  dengan  cara simpel  didefinisikan  selaku  daya  guna pelayanan  yang  diadakan  oleh  advokat serta  kemampuan  pangkal  energi  yang dialokasikan serta dipakai buat mempersiapkan  pelayanan  itu.  Terdapat sebagian  karena  yang  menghasilkan  daya guna  kemampuan  advokat  tidak  bisa didetetapkan  dengan  cara  akurat.  Riset mencari serta menciptakan sebab- sebab itu memakai  tata  cara  riset  hukum  empiris dengan  pendekatan  sosiologis  serta  ilmu ekonomi. Penanda kemampuan bisa digolongkan  jadi  sebagian  tipe,  ialah penanda  kemampuan,  daya  guna,  daya guna  bayaran  serta  akibat,  kemampuan  di atas  belum  diaplikasikan  dengan  cara global  serta  tidak  berubah-  ubah.  Mereka belum  mempraktikkan  cara  manajemen yang  mengarah  pada  kualitas  selaku sesuatu  hasil  akhir  dari  jasa  pelayanan hukum.  Arah  sedang  menitikberatkan  pada prinsip  menang-  kalah  dalam  penindakan masalah  kejahatan,  serta  prinsip-  prinsip manajernen  diabaikan  Kejernihan  selaku prasyarat  pengukuran  kemampuan  pula susah  didapat.  Perihal  ini  terjalin  sebab pengawasan kepada kegiatan serta kemampuan  mereka  sedang  amat  lemas. Profesi  advokat  merupakan  membagikan pelayanan hukum ataupun dorongan hukum untuk  warga  yang  membutuhkannya.  Pasti saja  pemberian  dorongan  hukum  oleh advokat  dalam  kerangka  yang  lebih  besar
tertuju  buat  penuhi  tujuan  hukum,  ialah kesamarataan, kejelasan, keteraturan, keseimbangan bermacam kebutuhan,
keselamatan.
Mengenang  kewajiban  serta  guna advokat yang begitu, advokat bisa berfungsi  dobel,  ialah  selaku  saluran  buat melahirkan  penggelapan,  namun  pula  bisa selaku orang yang bisa membasmi penggelapan.  Bila  merujuk  pada  Artikel  5 UU  Nomor.  18  Tahun  2003  mengenai Advokat,  hingga  sebetulnya  peran  serta status  advokat  telah  amat  nyata,  ialah scbagai  penegak  hukum  yang  leluasa  serta mandiri,  dipastikan  oleh  hukum  serta peraturan  perundang-  undangan.  Selaku penegak hukum, advokat mempunyai peran yang  serupa  dengan  juri,  ialah  mandiri, bebas, serta leluasa. Peran yang sedemikian tidak  menimbulkan  advokat  mempunyai kewenangan  yang  serupa  dengan  penegak hukum  lain.  Advokat  tidak  memiliki kewenangan semacam penegak hukum lain, walaupun  dari  bidang  besar  ataupun capaian  profesi  sesungguhnya  lebih  besar dibanding  dengan  penegak  hukum  lain. Advokat  bekerja  dari  asal  ke  ambang,  dari tingkatan  investigasi  hingga  tumbangnya tetapan  majelis  hukum  serta  jalannya pemidanaan.  Penegak  hukum lain  bertabiat parsial,  tidak  dapat  ikut  aduk  pada  tiap tingkatan peradilan, polisi cuma melaksanakan
pelacakan, tidak
melaksanakan penuntutuan ataupun penjatuhan  tetapan,  begitu  pula  dengan beskal  serta  juri.  Jadi  dari  bidang  ruang lingkup  kewajiban  yang  dijalani,  advokat mempunyai  capaian  yang  lebih  besar,
hendak  namun  dari  bidang  power  ataupun daya, advokat tidak lebih superior dibanding  dengan  mereka.  Walaupun  tidak memilik  power  sebesar  penegak  hukum lain,  kehadiran  advokat  amat  berarti  untuk
warga  buat  membela  hak-  hak  seorang( orang)  dalam  mengarah  perkara  hukum.
Bila  seorang  orang  mengalami  desakan kejahatan dari
Negeri  yang  memiliki  fitur  polisi,  beskal, juri, serta badan sosialisasi, nyata dibutuhkan  advokat  buat  membela  orang yang berkedudukan selaku terdakwa ataupun  tersangka  yang  lagi  mengalami pelacakan,  investigasi,  penuntutan,  serta pengecekan  di  konferensi  majelis  hukum Advokasi  advokat  atas  terdakwa  ataupun tersangka  yang  berdekatan  dengan  negeri yang  memiliki  fitur  komplit  hendak menghasilkan  penyeimbang  dalam  cara peradilan alhasil kesamarataan untuk seluruh orang( justice for all) bisa berhasil.
Pada banyak permasalahan, advokat  hukum  tidak  dapat  melaksanakan aksi  apapun  biarpun  beliau  mengenali  cara pengecekan  yang  dicoba  kepada  kliennya berlawanan dengan determinasi prosedural. Misalnya, persoalan dari interogator bertabiat  menjebak,  sugestif,  serta  tidak membagikan  kebebasan  pada  orang  yang disidik  buat  membagikan  balasan.  Bila dalam permasalahan yang diprediksi selaku melotot  keamanan  negeri,  pendampingan advokat hukum dalam cara investigasi tidak banyak  manfaatnya,  sebab  advokat  hukum cuma  dapat  memandang  tanpa  dapat mengikuti  cara  pertanyaan  jawab  dalam investigasi. Advokat hukum butuh menemukan  hak  buat  dapat  membagikan opini ataupun ajakan dengan cara langsung pada terdakwa mengenai terdapatnya pelanggaran hak- hak kliennya atas metode investigasi  yang  dicoba  oleh  petugas interogator  atau  penggugat  biasa.  Bila terdapat  administratur  yang  lupa,  kepada administratur  itu  wajib  dikenakan  ganjaran serta  informasi  kegiatan  yang  diperoleh dari  cara  investigasi  ataupun  pengecekan itu wajib diklaim tertunda untuk hukum.
Begitu  juga  suatu  pekerjaan, kesuksesan  ataupun  kekalahan  pendapatan tujuan  ialah  salah  satu  dimensi  buat memastikan  apakah  seseorang  advokat ataupun  badan  advokat  bisa  ditaksir kinerjanya  selaku  bagus  ataupun  kurang baik.  Memanglah  buat  memastikan  perihal ini  tidakah  gampang,  sebab  pada  biasanya, seseorang  advokat  merupakan  seseorang professional yang bisa melaksanakan profesi  tanpa  wajib  berlindung  di  dasar suatu  badan  keprofesian  atau  sejenis law office ataupun law  firm. Independensi  ini menimbulkan  buat  mengukur  kemampuan bersumber  pada  ukuran-  ukuran  ataupun penanda  kesuksesan  kemampuan  tidak dapat  dengan  cara  akurat  diukur  dengan memakai ilmu yang terpaut, ialah manajemen. Hendak namun dengan mencermati  kemajuan  manajemen  modern yang mewajibkan buat senantiasa menyamakan  antara  konsep,  penerapan, hasil, akibat, serta pengawasan menimbulkan  seseorang  advokat  yang professional  itu  juga  wajib  membiasakan diri. Bila telah terdapat dimensi kesuksesan ataupun  kekalahan  lewat  evaluasi  penanda kemampuan, hingga pengawasan kemampuan juga dapat jadi lebih gampang. Seseorang  pengawas  ataupun  juru  banding bermukim membandingkan antara apa yang sudah  direncanakan  ataupun  diprogramkan dengan  capaian  yang  sudah  diperolehnya. Permasalahannya  merupakan  aspek  profesi advokat  tidak  senantiasa  direncanakan terlebih  dulu.  Walaupun  advokat  mencari duit dengan menolong orang lain menuntaskan permasalahan, sebetulnya advokat  tidak  mau  orang  lain  memiliki permasalahan yang memunculkan kesusahan dalam
kehidupannya.  Tidak  seluruh  advokat menyangka  bencana  orang  kemudian  ialah rejeki  menurutnya,  ataupun  dengan  tutur
lain  seseorang  advokat  tidak  hendak merancang  bencana  orang  lain  selaku bagian  dari  konsep  kegiatan.  Advokat
dalam  melakukan  profesi,  tidak  cuma terpaut  dengan  aspek  kemampuan  selaku penegak  hukum(  hardskill),  hendak  namun terikat dengan isyarat etik selaku softskillnya.  Aspek  yang  satu  ini  ialah bagian  dalam(  dalam)  dari  pekerjaan advokat yang penegak pekerjaannya dicoba oleh  badan  pekerjaan.  Dengan  tutur  lain, pengawasan kepada advokat dalam kinerjanya,  bukan  cuma  berhubungan dengan  hardskill  dalam  pendampingan kepada  konsumen,  hendak  namun  pula gimana  cara  pendampingan  itu  yang  lebih banyak terpaut dengan etika pekerjaannya.
2. Pengawasan Terhadap Kinerja
Organisasi  atau  Lembaga  Profesi Advokat
Perkara  yang  timbul  dalam pengawasan  advokat  tidaklah  perkara  yang bertabiat  tunggal  yang  dengan  gampang bisa  dicarikan  jalan  keluarnya.  Bukan  pula bersebab  tunggal  bila  terdapat  advokat yang  melaksanakan  pelanggaran  isyarat etik dalem melaksanakan kewajiban pekerjaannya sebab perihal itu sesungguhnya  berbeda  dengan  persoalan- persoalan  yang  terdapat  dalam  peradilan. Kemauan  dari  orang  yang  bersangkutan dalam  penindakan  sesuatu  masalah(  para pihak  polisi,  beskal,  juri,  serta  advokat) membuat  bundaran  setan  yang  melahirkan matia peradilan. Sepanjang badan pengawas  tidak  dapat  menjangkau  ruang serta durasi yang dipakai oleh mereka yang bersangkutan  dalam  penindakan  sesuatu masalah  hingga  tidak  hanya  itu  pula pelanggaran isyarat etik hendak lalu terjalin Badan  Kehomatan  serta  Badan  Pengawas
pada kesimpulannya hendak senantiasa jadi macan  rongak  semacam  pada  era  sistem terkini.  Butuh  dicoba  penguraian  dalam metode,  metode  kegiatan,  serta  akumulasi wewenang  pada  badan  pengawas  supaya jadi badan yang berkarisma serta dikhawatirkan oleh para advokat.
Dengan  cara  biasa,  pengawasan kepada  kemampuan  yang  berhubungan dengan  penguatan  kode  etik  memanglah dicoba oleh Badan Pekerjaan lewat Komisi Pengawas.  Hendak  namun  kepada  advokat yang  berpraktik  mandiri,  pengawasan dengan  cara  dalam  tidak  terdapat  sebab tidak  bisa  jadi  memantau  diri  sendiri. Untuk  advokat  yang  berpraktik  di  kantor hukum  ataupun  badan  dorongan  hukum, pengawasan  kepada  kemampuan  ataupun penguatan isyarat etik dicoba oleh pimpinan  ataupun  pimpinannya.  Walaupun begitu, bisa saja terjalin pelanggaran isyarat etik  yang  ialah  hasil  ketetapan  bersama antara  advokat  serta  pimpinannya  alhasil kekeliruan  yang  dicoba  tidak  lagi  bertabiat perseorangan, namun pula organisasional.
2 . Penerapan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Nomor: No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Medan.
A. Advokat Dalam  Buku  Undang-  undang Hukum Kejahatan Indonesia tidak memahami terdapatnya sebutan atau unsure hal  itikad  bagus.  Ajaran  itikad  bagus  awal kali di tahu dalam hukum romawi yang dini mulanya cuma mencakup carter carter serta kontrak
jual  beli  kemudian  bertumbuh  semenjak diakuinya  kontrak  konsensual.  Ajaran itikad  bagus  tercipta  dari  kehidupan  social warga  romawi  mencakup  ketaatan  serta keagamaan  yang  menyeluruh  dimana perihal  ini  legal  bagus  untuk  masyarakat Negeri ataupun bukan masyarakat Negeri.
Dalam  hukum  romawi  itikad  bagus dipecah  jadi  tiga  wujud  sikap  ialah  yang awal,  akad  serta  kontrak  wajib  dipegang konsisten  oleh  kedua  koyak  pihak  ataupun
lebih.  Kedua,  dilarang  mencuri  atau mengutip  profit  dari  aksi  atau  ketetapan yang menyesatkan serta mudarat salah satu pihak.  Ketiga,  para  pihak  wajib  bersikap selaku  orang  terpandang  serta  jujur  dan penuhi  kewajiban-  kewajiban  yang  sudah disetujui  meski  perihal  itu  tidak  dengan cara  jelas  tercatat  ataupun  diperjanjikan. Itikad bagus wajib merujuk pada nilai- nilai yang  bertumbuh  dalam  warga,  tidak  cuma merujuk pada itikad bagus para pihak sebab
itikad  bagus  ini  yang  kesimpulannya memantulkan standar kesamarataan ataupun  disiplin  warga  dimana  perihal  ini ialah bagian dari warga itu sendiri.
Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia,  Itikad  Bagus  memiliki  2  faktor tutur  ialah  Maksud  serta  Bagus.  Maksud memiliki maksud agama ataupun keyakinan. Sebaliknya Bagus yang memiliki maksud pantas ataupun betul.
Dalam  permasalahan  PT.  Green Planet  yang  mendapatkan  kontrak  kegiatan dari  PT.  Chevron  Pacific  Indonesia,  pakar menerangkan  kalau  itikad  bagus  seorang diamati  dari  tindakan  hati  orang  itu  alhasil itikad  bagus  bisa  di  kelompokkan  jadi  5( lima) ialah itikad bagus, itikad tidak bagus, itikad  kurang  baik,  itikad  kurang  baik membidik  pidana,  itikad  pidana.  itikad bagus dalam Artikel 16 Hukum Nomor. 18 tahun  2003  butuh  ditinjau  dari  bermacam pandangan  ialah  berhubungan  dengan angka  serta  akhlak  etika  serta  pekerjaan hukum.  Dari  aspekaspek  itu  munculah  arti dari  itikad  bagus  dalam  artikel  16  Hukum Nomor.  18  tahun  2003  ialah  seluruh  suatu aksi ataupun lagak advokat wajib senantiasa menjunjung besar derajat pekerjaannya  bersumber  pada  nilia-  nilai
terhormat  ataupun  standar-  standar  etika serta  senantiasa  mentaati  seluruh  peraturan isyarat etik serta norma- norma hukum.
Keterkaitan  dari  penafsiran  itikad bagus  itu  bisa  menyebabkan  tampaknya kehampaan  norma  hukum  serta  diharapkan penguasa  bisa  membagikan  uraian  dengan cara  rinci  serta  nyata  dalam  penafsiran sebutan  itikad  bagus  supaya  terciptanya kejelasan  hukum  buat  memperhitungkan advokat dalam melaksanakan pekerjaannya telah  penuhi  unsure-  unsur  itikad  bagus serta  advokat  yang  tidak  penuhi  unsure- unsur  itikad  bagus  ini  bisa  dituntut  bagus dengan  cara  awas  ataupun  pidana  terpaut imunitas  hukum  seseorang  advokat  dalam melaksanakan pekerjaannya.

## B. Itikat Baik Dalam Pasal 16 Undang- Undnag No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Advokat  ialah  officium  nobile yang  maksudnya  merupakan  pekerjaan terpandang  ialah  dalam  melaksanakan kewajiban  pekerjaannya  advokat  terletak dibawah proteksi hukum bagus itu undangundang  serta  isyarat  etik  dengan berdasarkan  pada  martabat  serta  karakter advokat  dan  berpedoman  konsisten  pada
kejujuran,  independensi,  kelangsungan, serta kerahasiaan.
Dalam melaksanakan pekerjaannya  seseorang  advokat  leluasa serta mandiri yang maksudnya bertanggung jawab  atas  dirinya  sendiri,  tidak  memiliki pimpinan  serta  cuma  angkat  tangan  pada tuhan serta peraturan perundang- undangan yang  legal  tetapi  begitu  seseorang  tidak bisa  berperan  seluruhnya  sendiri,  aksi advokat dibatasi oleh isyarat etik pekerjaan ialah  isyarat  etik  pekerjaan  advokat.  5 Dalam Pasal 16 UU Nomor. 18 Tahun 2003 yang  butuh  kita  garis  bawahi  yang  ialah ketentuan  berarti  pada  saat  hak  kekebalan dapat di lakukan merupakan itikad bagus.
Dalam pemakaian hak kekebalan yang butuh di cermati ialah terdapat 2 ialah yang  penting  merupakan  seluruh  aksi advokat  dalam  penerapan  kewajiban  serta
guna  pekerjaannya  wajib  berhubungan, serta  yang  kedua  aksi  itu  pula  wajib berlandasakan  dengan  aksi  itikad  bagus yang secara simpel bisa didefinisikan“ aksi yang  tidak  melanggar  hukum”.  Bila  2 ketentuan itu tidak dipadati hingga advokat itu  bisa  dimintai  pertanggungjawaban kejahatan  diamati  dari  unsur-  unsur kekeliruan perbuatannya.
Pertanggungjawaban kejahatan seseorang  advokat  yang  melaksanakan perbuatan  kejahatan  dalam  melaksanakan pekerjaannya wajib diamati dari kekeliruan yang  dicoba  advokat  itu  alhasil  beliau ditatap  sudah  melaksanakan  aksi  yang penuhi  unsur-  unsur  perbuatan  kejahatan. Kekeliruan  mempengaruhi  besar  kepada pertanggungjawaban kejahatan sebab kekeliruan ialah faktor telak dari pertanggung  balasan  kejahatan.  Kekeliruan
dalam  maksud  seluas-  luasnya  mencakup awal,  sang  pelakon  mempunyai  keahlian bertanggung jawab( schuldfahigkeit
ataupun
zurechunungsfahigkeit) maksudnya  kondisi  sang  pelakon  wajib wajar.  Disini  dipersoalkan  apakah  advokat sanggup bertanggung jawab atas perbuatannya.  Kedua,  ikatan  aksi  sang pelakon dengan tindakan hati sang pelakon yang  berbentuk  terencana(  dolus)  ataupun kealpaan(  culpa),  Disini  dipersoalkan tindakan  hati  seseorang  advokat  kepada perbuatannya.  Ketiga,  Tidak  terdapatnya alibi yang menghilangkan kekeliruan ataupun  tidak  terdapatnya  alibi  toleran walaupun  apa  yang  dituturkan  faktor kekeliruan  awal  serta  faktor  kekeliruan kedua  terdapat,  terdapat  mungkin  kalau kondisi  yang  pengaruhi  sang  pelakon alhasil  kesalahannya  lenyap  misalnya dengan terdapat kelampuan batasan advokasi  terdesak.  Jika  ketiga-  tiga  faktor
terdapat hingga advokat yang bersangkutan bisa di nyatakan bersalah ataupun memiliki pertanggungjawaban kejahatan, alhasil advokat  itu  bisa  dipertanggungjawabkan kejahatan.
Memandang unsur- unsur kekeliruan  serta  penafsiran  itikad  bagus yang  telah  dipaparkan  bila  berhubungan dengan  permasalahan  bambang  Widjojanto hingga awal, Terdapatnya keahlian bertanggungjawab dari advokat ayah Bambang  Widjojanto.  Kedua,  Ikatan  hati antara  Advokat  Bambang  Widjojanto dengan  perbuatannya  yang  berbentuk terencana( dolus) ataupun kealpaan( culpa). Ketiga,  Tidak  terdapatnya  alibi  yang menghilangkan  kekeliruan  ataupun  tidak terdapatnya  alibi  toleran  sebab  aksi  yang dicoba  oleh  advokat  Bambang  Widjojanto dikategorikan selaku aksi advokasi konsumen  dengan  itikad  kurang  baik  yang
membidik criminal, alhasil aksi itu berlawanan  dengan  artikel  16  Hukum Nomor.  18  tahun  2003  mengenai  advokat yang  mengatakan  kalau“  Advokat  tidak bisa  dituntut  bagus  dengan  cara  awas ataupun  kejahatan  dalam  melaksanakan kewajiban  pekerjaannya  dengan  itikad bagus  buat  kebutuhan  advokasi  Konsumen
di  dalam  serta  di  luar  konferensi  majelis hukum”.
Tidak  hanya  itu  wajib  diketahui kalau  buat  terdapat  kekeliruan  dalam maksud seluas- luasnya( pertanggungjawaban kejahatan) orang yang berhubungan wajib pula dibuktikan terlebih dulu kalau perbuatannya bertabiat melawan hukum.
5. SIMPULAN
1. Kewajiban  advokat  begitu  juga  diatur dalam  UU  Advokat  selaku  selanjutnya: Advokat dalam melaksanakan
kewajiban pekerjaannya dilarang melainkan  perlakuan  kepada  konsumen bersumber  pada  tipe  kemaluan,  agama, politik,  generasi,  suku  bangsa,  ataupun kerangka  balik  sosial  serta  adat;
Advokat tidak bisa diidentikkan dengan kliennya  dalam  membela  masalah konsumen oleh pihak yang berhak serta atau  ataupun  warga;  Advokat  harus melindungi  seluruh  suatu  yang  dikenal ataupun  didapat  dari  Kliennya  sebab ikatan pekerjaannya, melainkan didetetapkan lain oleh Hukum; Advokat dilarang  menggenggam  kedudukan  lain
yang  berlawanan  dengan  kebutuhan kewajiban  serta  derajat  pekerjaannya;
Advokat dilarang menggenggam kedudukan lain yang memohon dedikasi  sedemikian  muka  alhasil mudarat  pekerjaan  advokat  ataupun kurangi  independensi  serta  kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya; Advokat yang jadi administratur  negeri,  tidak  melakukan kewajiban pekerjaan advokat sepanjang memangku  kedudukan  itu;  Advokat harus  membagikan  dorongan  hukum dengan  cara  bebas  pada  pelacak kesamarataan  yang  tidak  sanggup; Advokat  asing  harus  membagikan pelayanan  hukum  dengan  cara  bebas buat  sesuatu  durasi  khusus  pada  bumi pembelajaran serta riset hukum;
Advokat  yang melaksanakan kewajiban dalam  konferensi  majelis  hukum  dalam menanggulangi masalah kejahatan harus  menggunakan  ciri  cocok  dengan peraturan perundang- undangan;
Advokat  harus  angkat  tangan  serta menaati  isyarat  etik  pekerjaan  advokat serta  determinasi  mengenai  Badan Martabat Badan Advokat.
2. Pasal  16  Undang-  undang  Nomor.  18 tahun  2003  mengenai  advokat  tidak menata dengan nyata mengenai penafsiran itikad bagus yang menyebabkan  advokat  salah  pengertian
alhasil  kerap  sekali  melanggar  isyarat etik  apalagi  melawan  hukum  kejahatan dalam  membela  kebutuhan  konsumen, jadi yang diartikan dengan melaksanakan  pekerjaan  dengan  itikad bagus  dalam  Pasal  16  UU  Nomor.  18 tahun  2003  merupakan  melaksanakan pekerjaan  advokat  wajib  bersumber pada  nilai-  nilai  terhormat  ataupun standar  etika  serta  senantiasa  mentaati seluruh  peraturan  isyarat  etik  serta norma- norma hukum. Dengan sedemikian  itu  Seseorang  advokat  bisa dimintai pertanggungjawaban pekerjaan  serta  pertanggungjawaban kejahatan  bila  dalam  melaksanakan pekerjaannya itu Advokat tidak berhasrat  bagus  ataupun  berhasrat kurang baik yang berikutnya melanggar Hukum  Kejahatan  serta  penuhi  unsur- unsur pertanggungjawaban kejahatan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku
Abdurahman.,  2007, Beberapa  Aspek tentang  Bantuan  Hukum  Di Indonesia ,
Universitas
Indonesia, Jakarta.
Bhekti  Suryani  Dan  Sartono,  2013,
Prinsip-Prinsip  Dasar  Profesi
Advokat , Dunia Cerdas,  Jakarta. Darmodihardjo, Dardji dan Sidharta, 2000,
Pokok-pokok  Filsafat  Hukum , PT. Gramedia Utama, Jakarta.
Harahap  Yahya  M.,  2008, Pembahasan Permasalahan  Dan  Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , Sinar Grafika,
Jakarta.
Harlen  V.  Sinaga,  2011, Dasar-Dasar Profesi Advokat , Erlangga, Jakarta
Hendra  Frans  Winarta,  1995, Advokat
Indonesia  Citra,  Idealisme  dan
Keprihatinan , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Hendra  Frans  Winata,  2009, Pro  Bono Publioco , Hak  Konstitusional
Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Hendra  Frans  Winarta,  2002, Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi
Manusia  Bukan  Belas  Kasihan,
PT.  Elex  Media  Komputindo
Kelompok Gramedia, Jakarta.
Ishaq,  2012, Pendidikan  Keadvokatan ,
Sinar Grafika, Jakarta.
Kadafi  Binzaid,  et  all,  2004, Pemberian Organisasi  Advokat  Indonesia: Keharusan  atau  Tantangan? ,
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia atas Kerjasama dengan  The  Asia  Foundation, Jakarta. Kartanegara Satochid, 2006, Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah , Balai Lektur
Mahasiswa, Jakarta.
M.  Luhut  P.  Pangaribuan,  2002, Advokat dan  Contempt  of  Court:  Suatu Proses  Di  Dewan  Kehormatan
Profesi , Djambatan, Jakarta.
Martin  Schermaier,  Bona  Fides  in  Roma Contract Law, Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker.
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021. devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan Hukum  Dagang  di  Indonesia, CV.  Sentosa  Deli  Mandiri, Medan, 2020