## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KAMPUNG HARAPAN KABUPATEN JAYAPURA

## oleh
Sri Iin Hartini E-mail : budenonce@gmail.com Yulianus Pabassing
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura Jln. Raya Abepura Kotaraja Jayapura Papua

## Abtrak
Penelitian  ini  dengan  judul    penyelesaian  sengketa  Tanah  Ulaiyat  di  Kampung  Harapan Kabupaten Jayapura, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan tata cara serta kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam  penyelesainn sengketa hak ulayat di Kampung Harapan  .
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dan yuridis empiris yang mana Pendekatan  yuridis  normatif  digunakan  untuk  melihat  aturan-aturan  atau  kaidah-kaidah  hukum  yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa tanah adat melalui  Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) melalui mediasi,yuridis empiris digunakan bagaiman bekerjannya hokum dalam masyarakat  adapun data dalam penelitian  ini  terdiri  dari data  primer  yakni  hasil  wawancaradilakukan  kepada  pihak-pihak  yang bersengketa dan kepala Adat/ Ondofolo  mengenai proses, tata cara dan factor-faktor penghambat dalam penyelesaian  sengketa  tanah    ulayat    dalam    praktek  penyelesaian  sengketa  tanah  Ulayat  melalui  non litigasi.kemudian data sekunder diperoleh dari Undang-undang, Buku yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini
Penyelesaian  sengketa  tanah  ulaiyat  di  Kampung  Harapan  dilakukan  dengan  cara  non  litigasi yakni  melalui  Penyelesaian  dengan  cara    mediasi  dimana  di  bantu  oleh  Kepala  Adat/Ondofolo  yang memiliki peranan sebagai mediator/ penegah dalam proses memediasi,  penyelesaian sengketa hak Ulayat menggunakan pendekatan sosial budaya melalui musyawarah yang biasanya  dilakukan oleh masyarakat hukum  adat  dengan  melibatkan  Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA),  Tokoh  Agama  dan  Fungsionaris Pemerintah  (Tiga  Tungku).adapun    Tata  cara  dilakukan  dengan  cara  upacara  adat.  factor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat di kampung Harapan terbagi menjadi dua  faktor yakni    internal  yang  berasal  dari dalam  diri  individu-  individu  yang  sedang  berperkara yakni temperamen,  tingkat  pendidikan,  kedisiplinan,  dan  ketidak  jelasan  batas-batas  tanah.  Selain  itu  faktor penghambat  lainnya  adalah  faktor  eksternal  yang  berasal  dari  pihak  ketiga  baik  yang  berasal  dari keluarga masyarakat adat itu sendiri maupun pihak di luar para pihak yang bersengketa.
Kata Kunci:  Penyelesaian Tanah Ulayat, Kampung Harapan

## PENDAHULUAN
Tanah  bagi  kehidupan  manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi  yang  dapat    mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara  politis  tanah dapat  menentukan  posisi  seseorang  dalam pengambilan  keputusan  masyarakat. Ketiga, sebagai  kapital  budaya  dapat  menentukan tinggi  rendahnya  status  sosial  pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.
Karena makna yang multidimensional tersebut ada
kecenderungan  bahwa  orang  yang  memiliki tanah  akan  mempertahankan  tanahnya dengan  cara  apapun  bila  hak-haknya dilanggar.Sangat  berartinya  tanah  bagi kehidupan  manusia  dan  bagi  suatu  Negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakuran rakyat”.
Ketentuan  Pasal  tersebut  kemudian  menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian  dikenal  dengan  sebutan  Undang- Undang  Pokok  Agraria  (Undang-Undang Pokok Agraria).
Undang-Undang  Pokok  Agararia memberikan  perbedaan  pengertian  antara ”bumi”  dan  ”tanah”.  Pengertian  ”bumi” dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria mendapat pengaturan dalam Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa:“Dalam pengertian
bumi,  selain  permukaan  bumi,  termasuk tubuh  bumi  dibawahnya  serta  yang  berada dibawah  air.”  Pasal  di  atas  memberikan penjelasan  tentang  apa  yang  dimaksud dengan  istilah  “bumi”,  yaitu  meliputi permukaan bumi     ( yang kemudian disebut dengan  tanah)  berikut  apa  yang  ada  di bawahnya (tubuh bumi) serta yang berada di bawah  air.  Selanjutnya  pengertian  ”tanah” mendapat  penjelasan dalam  ketentuan  Pasal 4 ayat (1) bahwa “atas dasar hak menguasai dari  negara,  ditentukan  adanya  macam  – macam  hak  atas  permukaan  bumi,  yang disebut  tanah  yang  dapat  diberikan  dan dipunyai  oleh  orang  –  orang  baik  sendiri- sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum”.
Dalam  ketentuan  di  atas,  yang disebut  tanah  adalah  permukaan  bumi.  Hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, sedangkan bumi meliputi tanah, tubuh bumi dan berikut apa yang ada di bawahnya serta di  bawah  air.  Hubungan  manusia  dengan tanah  dalam  hukum  adat  mempunyai hubungan yang kosmis-magis-religius , artinya  hubungan  ini  bukan  antara  individu dengan tanah saja tetapi juga antar kelompok anggota  masyarakat  suatu  persekutuan hukum  adat (rechtsgemeentschap) di  dalam hubungan  dengan  hak  ulayat.  Pasal  2 Undang-Undang  Pokok  Agraria  sebagai hukum  positif  Hukum  Tanah    Nasional mengakui keberadaan tanah hak ulayat, yang ketentuan  pengakuannya  dituangkan  dalam Pasal  3  dengan  syarat-syarat  tertentu.  Dua persyaratan yang memberikan dasar pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 tersebut, yakni persyaratan mengenai keberadaan atau eksistensinya  dan  pelaksanaannya.  Dalam
Pasal  3  tersebut  tidak  memberikan  kriteria penentu mengenai hak ulayat.
Berpegang  pada  konsepsi  yang bersumber pada hukum adat, Maria Sumardjono  (1998  ;  432)  memberikan kriteria  penentu  eksistensi  hak  ulayat  yang didasarkan  pada  adanya  3  (tiga)  unsur  yang harus dipenuhi secara stimulan yakni:
1. Subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum  adat  dengan  karakteristik tertentu.
2. Obyek  hak  ulayat,  yakni  tanah  yang terletak  dalam  suatu  wilayah  dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa (
Lebensraum ).
3. Adanya kewenangan tertentu
masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan  persediaan,  peruntukan dan  pemanfaatan  serta  pelestarian tanah  wilayah  tersebut.  Sengketa tanah  yang  sering  timbul  dalam kehidupan  masyarakat  antara  lain disebabkan adanya perebutan hak atas tanah  yang  mengakibatkan  rusaknya keharmonisan  hubungan  sosial.  Di dalam masyarakat hukum adat sering terjadi  sengketa  mengenai  tanah- tanah  adat  termasuk  tanah  ulayat, adapun penyebab timbulnya sengketa tanah Ulayat antara lain:
1. Kurang jelas batas sepadan tanah ulayat
2. Kurang  kesadaran  masyarakat Hukum Adat
3. Tidak  berperannya  Kepala  Adat dalam masyarakat hukum adat
Kabupaten  Jayapura  masih terdapat  tanah-tanah  ulayat  yang  sering menimbulkan sengketa dan cendrung meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Hampir disetiap daerah yang terdapat sengketa tanah di  wilayah  ini  segenap  pihak  menangani permasalahan ini dengan berbagai cara. Cara penyelesaian yang dapat ditempuh selama ini adalah  melalui  upaya litigasi yakni  melalui pengadilan dan upaya penyelesaian sengketa non  litigasi  di  luar  pengadilan.  Sengketa tanah  ulayat  yang  terjadi  di  Kabupaten Jayapura  adalah  antara  masyarakat  adat terhadap  kepemilikan  tanah  ulayat  yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur kepada  masyarakat  adat  untuk  tempat upacara  adat,  yang  mana  masyarakat  adat merasa  bahwa  orang-orang  yang  mendiami dan  menguasai  lokasi  tanah  tersebut melakukan  perampasan  terhadap  hak-hak mereka  yang  diwariskan  secara  turun- temurun sehingga tanah ulayat yang ada dan dianggap  sebagai  tanah  suku  harus  selalu dipertahankan.
Ketidakpuasan inilah yang
mendesak masyarakat adat menuntut mengembalikan  dan  mengakui  tanah-tanah hak  ulayat  mereka  Penyelesaian  sengketa yang  dipilih  oleh  masyarakat  adat  lebih memilih  menyelesaikan  melalui non  litigasi dengan cara mediasi dengan bantuan  Kepala Adat sebagai mediatornya .
Masyarakat  adat  di  Kabupaten Jayapura  lebih  memilih  cara  penyelesaian melalui mediasi, bagaimana peranan Kepala Adat  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah- tanah ulayat tersebut.
Mediasi  merupakan  bagian  dari penyelesaian  sengketa  secara  non  litigasi yang  dikenal  dengan  istilah Aternative
Dispute  Resolution  (ADR )  yang  sekarang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian
sengketa. Mekanise penyelesaian  sengketa  dengan  cara  ini digolongkan dalam  media non-litigasi merupakan  penyelesaian  konsep  kooperatif, yang diarahkan pada suatu kesepakatan yang bersifat win-win solution . ADR
dikembangkan  oleh  praktisi  hukum  dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa  yang  lebih  memiliki  akses  pada keadilan.

## METODE
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jayapura    di  kampung  Harapan  Distrik Sentani  Timur,  Metode  pendekatan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normative  dan yuridis  empiris  yang  mana  Pendekatan yuridis  normatif  digunakan  untuk  melihat aturan-aturan  atau  kaidah-kaidah  hukum yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa tanah  adat  melalui    Alternatif  Penyelesaian Sengketa (APS) melalui mediasi,adapun data dalam  penelitian  ini  terdiri  dari data  primer yakni hasil wawancara  mengenai proses, tata cara  dan  factor-faktor  penghambat  dalam penyelesaian  sengketa  tanah    ulayat    dalam praktek  penyelesaian  sengketa  tanah  Ulayat melalui non litigasi serta wawancara kepada pihak-pihak yang bersengketa seperti marga Sele,  Metar,  Ohee,  Ongge,  dan  Puhiri sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria , Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Pedoman
Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

## PEMBAHASAN
Proses  dan  Tata  Cara  serta  kendala- kendala dalam  Penyelesain Sengketa Tanah Ulayat  di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura
Lazimnya  jika  terjadi    sengketa diselesaikan melalui jalur liti gasi/ Pengadilan,  namun  proses  penyelesaianya membutuhkan  waktu  yang  lama  dan  biaya yang  besar  selain  itu  kepetusan  yang diperoleh terkadang menimbulkan permasalahan  yang  baru  dalam  masyarakat sehingga  saat  ini  banyak  pihak  yang bersengketa  memilih  penyelesaian  sengketa di luar pengadilan/ non Litigasi yang dikenal dikenal dengan sebutan alternatif penyelesaian sengketa (APS)  atau alternatif dispute resolution (ADR).
Alternatif  Dispute  Resolution adalah serangkaian  proses  yang  bertujuan  untuk menyelesaikan  sengketa  antara  pihak-pihak (I  Made  Widnyana,  2007  :  19).  Alternatif penyelesaian sengketa adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian  sengketa  selain  dari  proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan consensus maupun tidak berdasarkan consensus. Sarjana  lain  berpendapat  bahwa alternatif  penyelesaian  sengketa  hanya mencakup bentuk-bentuk penyelesaian sengketa  berdasarkan consensus, seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi.
Di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  Pasal  1  angka  10 disebutkan bahwa:
Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian  sengketa  atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi,  atau  penilaian ahli. Secara umum ada beberapa keuntungan  yang  diperoleh  masyarakat apabila  mengunakan  proses  ADR  dalam menyelesaikan  sengketa  yang  dihadapinya, sebagai berikut :
a. Proses  lebih  cepat  artinya penyelesaian  sengketa  dapat dilaksanakan  dalam  hitungan hari, minggu, atau bulan, tidak seperti  halnya  penyelesaian lewat  jalur  pengadilan  yang memerlukan  waktu  berbulan- bulan bahkan tahunan;
b. Biaya lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa/konflik      melalui jalur litigasi; c. Sifatnya  informasi  karena segala sesuatunya dapat ditentukan  oleh  para  pihak yang bersengketa seperti menentukan jadwal pertemuan, tempat pertemuan, ketentuan-ketentuan yang mengatur  pertemuan  mereka, dan sebagainya; d. Kerahasian  terjamin,  artinya materi yang dibicarakan
hanya diketahui oleh kalangan terbatas,  seperti  para  pihak termasuk pihak ketiga sehingga  kerahasiaan  dapat terjamin  dan  tidak  tersebar luas atau terpublikasikan;
e. Adanya  kebebasan  memilih pihak  ketiga,  artinya  para pihak  dapat  memilih  pihak ketiga yang netral yang mereka  hormati  dan  percayai serta  mempunyai  keahlian dibidangnya;
f. Dapat menjaga hubungan baik persahabatan,  sebab  dalam proses  yang  informal  para pihak  berusaha  keras  dan berjuang untuk mencapai penyelesaian  sengketa  secara kooperatif  sehingga  mereka tetap dapat menjaga hubungan baik;
g. Lebih  mudah  mengadakan perbaikan-perbaikan,  artinya apabila  mengunakan  jalur ADR  akan  lebih  mudah mengadakan perbaikan terhadap  kesepakatan  yang telah dicapai seperti menegosiasikan kembali suatu  kontrak  baik  mengenai substansinya maupun pertimbangan  yang  menjadi landasannya termasuk konsiderans yang sifatnya non hukum; h. Bersifat final, artinya putusan yang  diambil  oleh  para  pihak adalah final sesuai
kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak;
i. Pelaksanaan  tatap muka  yang pasti,  artinya  para  pihaklah yang menentukan secara pasti baik  mengenai  waktu,  tempat dan agenda untuk mendiskusikan    dan  mancari jalan  keluar  sengketa  yang  di hadapi;
j. Tata cara penyelesaian sengketa  diatur  sendiri  oleh para pihak, sebab tidak terikat boleh  peraturan  perundangan yang berlaku.
Hukum  adat  adalah  suatu  kebiasaan yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat. Kebiasaan tersebut diatas berlaku  untuk  dan  dalam  kebutuhan  hidup termasuk  tanah.  Tanah-tanah  yang  berada dalam  suatu  wilayah  hukum  adat  tertentu disebut  sebagai  tanah-tanah  adat,  karena tanah  merupakan  salah  satu  alat  /  barang dalam menjawab pangilan adat / amanat adat. Amanat  adat  ini  menyangkut  hal-hal  yang bersifat  kewajiban  dari  suatu  kelompok masyarakat  yang  dipimpin  oleh  pimpinan adat dan kepala suku.
Kata  amanat  dalam  bahasa  suku sentani  disebut  Holei  Narei  yang  berarti memelihara dan melindunginya. Kepala suku merupakan kepanjangan tangan dari pimpinan  adat  dalam  melakukan  serta memberikan suatu kepastian hukum.
Kepastian  hukum  yang  dimaksud diatas  bertalian  dengan  tanah,  karena ondofolo  /  kepala  adat  hanya  mempunyai kewajiban  melindungi  semua  hak-hak  adat. Sementara tanah berada didalam kewenangan  seorang  kepala  suku  dalam hal
menjual  maupun  mengatur  pembagian  ganti rugi  sesuai  potongan  daging  babi  yang disebut dalam bahasa daerah olohpuru.
Setiap potongan babi yang berjumlah 4  potong  diantaranya  kaki  depan/belakang yang disebut yolo dan phere. Demikian sudah jelas  bahwa  kepala  suku  yang  bersangkutan dalam  suatu  keret/marga  diwajibkan  untuk mengadakan rapat adat yang akan membahas tentang  area  yang  diperjualbelikan  sekian hektar,  sementara  harga  satuan  permeternya bisa  didapat  diketahui  seutuhnya.  Kepala suku  dalam  pembagian  harga  ganti  rugi dibantu  para  akhona.  Biasanya  dalam  rapat suku  muncul  suatu  tekanan  yang  memohon kepada kepala sukunya untuk suatu pembagian ganti rugi secara transparan. apa bila  hal  tersebut  ada  terbuka  maka munculnya suatu kasus atau sengketa tanah.
Apabila hal tersebut terjadi sengketa ditingkat  pengadilan  maka  pemerintah  / pengadilan negeri harus melihat status tanah tersebut, apabila status tanah adat pengadilan memberikan  saran  dan  dapat  diselesaikan ditingkat peradilan adat, yang terdapat ditiap masyarakat  adat.  Karena  dari  sisi  statusnya maka peradian adat dapat memberikan suatu keputusan  yang  wajar  disesuaikan  dengan hukum  adat  dan  ke  biasaan  di  suatu  tempat yang masih berlaku. Para kepala suku dalam memberikan suatu kepastian hukum diharuskan  mengacu  pada  potongan  babi yang diterima marga atau keret tersebut.
Keputusan  peradilan  adat  ini  sangat dominan  karena  masyarakat  adat  itu  yang tepat  dibanding  keputusan  pengadilan. Karena  keputusan  pengadilan  lebih  banyak mengacu  kepada  bukti-bukti  surat  yang dimiliki,  sementara  kebiasaan  yang  berlaku
disuatu  tempat  harus  menjadi  bahan pertimbangan ditingkat pengadilan.
Perlu  penulis  garis  bawahi  disini bahwa pengadilan diperbolehkan menangani apabila  hak  dari  suatu  tanah  sudah  dapat ditingkatkan menjadi tanah yang mempunyai sertifikat sehingga tidak terjadi tarik menarik dalam  kepastian  hukum.  apabila  peran peradilan  adat  ditingkat  kampung  ini dijadikan  sebagai  suatu  lembaga  yang didalamnya ada petugas mediator yang selalu dapat  memfasilitasi.  Peran  penulis  selaku mediator  dalam  kasus  tanah  kampung harapan  dan  bandara  sentani  sudah  dapat  di perlukan bahwa alasan dalam tuntutan ganti rugi dan bukan hak kepemilikan dari tiap-tiap marga/keret  karena  keduanya  masalah  ganti rugi  berarti  di  kembalikan  kepada  kepala suku  yang  membawahi  masing-masing marga/keret. Sedangkan menyangkut jumlahnya  tergantung  pada  kewenangan kepala suku/kepala adat dalam pengambilan keputusan untuk bergulir atau tidak.
Suatu  proses  perkara  ditingkat peradilan adat banyak sengketa tanah terjadi di  papua  khususnya  dikabupaten  jayapura akibat  tidak  taatnya  masyarakat  adat  pada norma dan kewajiban adat.
Pada  hukum  adat  terutama  yang berlaku didalam suku sentani terdapat 3 jenis klasifikasi hukum tanah :
1. Tanah  adat/ulayat  umum disebut dalam bahasa sentani yaitu Weykhela – Howangkela. Kata Weykhela  –  Howangkela dimaksud yaitu tempat/lahan yang dimana para masyarakat adat boleh berburuh maupun mengambil kayu 2. Sementara tanah yang disebut dalam bahasa sentani Onggikhela-Yallikela,  yaitu lahan  dimana  masyarakat adat dapat berladang/pertanian 3. Dan  yang  ketiga  disebut Phukokan adalah tanah yang disiapkan untuk segala kebutuhan hidup dalam
suatu keluarga
Maka sudah jelas bahwa dari ketiga tanah  dimaksud  tanah  mana  yang  dijadikan objek perkara sudah barang tentu diselesaikan  dengan  status  tanah  seperti tersebut diatas sehingga para mediator sangat mudah dapat menjelaskan untuk penyelesaian.  Menurut  masyarakat  adat bahwa dari ketiga klasifikasi tanah dimaksud menjadi  suatu  keharusan  yaitu  pemberian upeti kepada pimpinan adat. Tugas dari pada seorang mediator hanya sebatas penghubung dan  bukan  penentu  dalam  arti  memberikan keputusan.
Dalam  masyarakat  tradisional  bila ada  konflik  mengenai  tanah-tanah  ulayat yang  terjadi  dikampung  Harapan  Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura biasanya Kepala  Adat  akan  mengambil  langkah- langkah  untuk  melakukan  perundingan. Dalam  perundingan  ini  diambil  langkah- langkah  penyelesaian  yang  dilakukan  oleh Ondofolo  dengan  pihak  yang  bersengketa. Hal  ini  disebabkan  kehidupan  mereka  yang terikat  dalam  suatu  persekutuan  yang berdasarkan keturunan darah (geneologis).
Keadaan masyarakat adat di Kampung  Harapan  Distrik  Sentani  Timur
kabupaten Jayapura bersifat komunal sangat mementingkan  peranan  seorang  Kepala Adat/Ondofolo  untuk  mengkoordinir  dan memotivasi  masyarakat  agar  sesuai  dengan ketentuan  hukum  dan  juga  memelihara  dan mengayomi  rakyat  serta  seluruh  acara ritual/adat. Sehingga pengertian hukum adat yang  dimiliki  Kepala  Adat    akan  dapat memelihara tugas, menjalankan, menyelesaikan  adat  dan  hukum  adat  yang telah  dibebankan  kepadanya.  (Wawancara Bapak  Ondofolo  Agustinus  Ohee,  tgl  4 Agustus 2013)
Masyarakat adat diKampung Harapan  Distrik  Sentani  Timur  Kabupaten Jayapura  dalam  persekutuan  hidup  tidak mungkin  dapat  menyelesaikan  masalahnya sendiri  kecuali  adanya  campur  tangan  dari para  fungsionaris  adat.  Hal  ini  bermaksud sebagai  wadah  masyarakat  menyandarkan diri  bilamana  terjadi  masalah  yang  tidak dapat  diselesaikan  oleh  masyarakat  adat  di Kampung  Harapan  Distrik  Sentani  Timur kabupaten  Jayapura.  Jika  mereka  terlibat dalam sengketa tanah hak ulayat maka semua anggota  masyarakat  menghormati  jabatan yang telah di pegangnya. (Wawancara Tokoh Masyarakat  Adat  Bapak  Nomensen  Ongge, tgl 6 Agustus 2013).
Apabila ada sengketa tanah ulayat yang  sudah  diserahkan  penyelesaian  lewat Kepala  Adat/Ondofolo  maka  sudah menjadi kasus sengketa yang besar. Adapun penyelesaian adat untuk penyelesaian sengketa  tanah  ulayat  di  Kampung  Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten dikemukakan  oleh  Agustinus  Ongge  selaku Kepala Adat / Ondofolo sebagai berikut: “cara penyelesaian adat istiadat itu adalah kepala adat
atau ondoafii memanggil para pihak  yang  bersengketa  ke persidangan  adat.  Adapun tujuan  pemanggilan  tersebut adalah untuk mendengar permasalahan  dan  kesaksian dari para pihak yang mengetahui persoalan
tersebut. selanjutnya para pihak atau kepala adat mencari  data-data  dari  pihak manapun  untuk  memperjelas kebenaran,  sebab  data-data dapat diungkapkan dalam persidangan adat, maka dalam memperoleh  data-data  yang lengkap,kepala  adat  dapat memberikan putusan atas dasar musyawarah.”
Seperti  yang  terjadi  pada  kasus tanah  ulaiyat  dari  masyarakat  adat  netar, tanah  dimana  untuk  masyarakat  adat  suku netar  awalnya  sesuai  luas  tanah  sama  juga dengan  beberapa  suku  itu,  namun  tidak sebesar  sesuai  permintaan  dan  dibayarkan sesuai  dengan  kemampuan  pemerintah namun  bertahap  (wawancara    Bapak Ondofolo  Agustinus  Ohee,  tgl  4  Agustus 2013)
Proses dan Tata Cara penyelesaian sengketa  tanah  ulayat  di  Kampung  Harapan di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura yakni:
1).  Pemanggilan  pihak  yang bersengketa Pemanggilan pihak yang bersengketa disini yaitu pihak-pihak yang bersengketa  diminta  untuk
saling mengemukakan mengenai masalah apa yang disengketakan  dan  diminta menunjukan bukti dari persengketaan tersebut. Dalam persidangan ini Kepala Adat/Ondofolo selalu memberikan kesempatan  kepada  pihak- pihak untuk saling mempertahankan kebenaran, dengan alasan tersebut keputusan diundurkan karena diperlukan kesaksian dari para saksi dalam persidangan adat. 2)   Pemanggilan saksi Pemanggilan saksi untuk mendengarkan kesaksian  dari  para  saksi yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan  dari  para  pihak. Para  saksi  disini  orang  lain yang telah mengalami, melihat dan mendengar sepengetahuannya tentang duduk perkara dari sengketa tanah hak ulayat
3). Proses muyawarah
Diberikan  kepada  para pihak  yang  terlibat  dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.  Sebelum  memulai rapat  juru  penengah  atau mediator  dalam  hal  ini Kepala  Adat/Ondofolo  akan berusaha mengkondisikan agar semua pihak yang hadir memusatkan perhatiannya
pada  musyawarah  sehingga dapat berjalan secara efektif dan  musyawarah  berjalan secara kekeluargaan.
Apabila Kepala Adat/Ondofolo merasa  bahwa  kondisi  tempat  musyawarah dianggap kondusif dan para peserta musyawarah telah memusatkan perhatiannya untuk memulai rapat, maka Kepala Adat/Ondofolo  akan  memulai  musyawarah dengan  melakukan  doa  bersama  yang dipimpin oleh Kepala Adat/Ondofolo menurut  agama  dan  kepercayaan  masing- masing.
Setelah  melakukan  doa  bersama Kepala  Adat/Ondofolo  mulai  memberikan kata  sambutan  yang  intinya  berisi  ucapan terima kasih kepada semua yang hadir dalam musyawarah  tersebut.  Hal  ini  penting  yang disampaikan  oleh  Kepala  Adat/Ondofolo khususnya  kepada  para  saksi  adalah  agar pada saat memberikan kesaksian diharapkan agar  saksi  menyampaikan  kesaksiannya secara  jujur  dan  sesuai  dengan  apa  yang diketahuinya.  Karena  keberadaan  saksi dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang nyata sehingga akan bermanfaat bagi semua pihak  dan  akan  dihasilkan  kesepakatan sehingga  akan  mengembalikan  keadaan masyarakat dan segala aspeknya pada kondisi yang normal seperti sebelum terjadi sengketa tanah.
Jika Kepala Adat/Ondofolo menganggap bahwa para peserta musyawarah  telah  memahami  maksud  dan tujuan diadakannya musyawarah tersebut dan peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam  musyawarah  tersebut,  maka  Kepala Adat/Ondofolo akan memberikan kesempatan  kepada  para  pihak  yang
bersengketa
secara bergantian
menyampaikan  hal-hal  yang  menjadi  alasan kepentingannya.  Selain  itu  para  pihak  juga diberi kesempatan untuk menyampaikan hal- hal yang merupakan penyimpangan- penyimpangan  yang  telah  dilakukan  pihak lain atas bidang tanah yang dikuasainya yang mengakibatkan timbulnya sengketa tanah.
Biasanya  dalam  menyelesaiakan sengketa tanah yang terjadi para pihak yang bersengketa akan bertindak sendiri dan tidak memberikan  kuasa  kepada  pihak  lain  untuk mewakilinya  sehingga  permasalahan  tidak akan  melebar  karena  kepentingan  dan permasalah  dari  para  pihak  akan  dapat dengan  mudah  diketahui  oleh  Kepala Adat/Ondofoloi  dan  pihak  lain  yang berkepentingan.  Selain  itu  para  pihak  dapat dengan  mudah  menyampaikan  apa  yang diinginkannya langsung kepada pihak lainnya dan juga kepada Kepala
Adat/Ondofolo. Kesempatan pertama untuk
menyampaikan hal-hal yang menjadi kepantingannya  biasanya  diberikan  kepada pihak  pemohon.  Pada  kesempatan  ini pemohon  akan  menyampaikan  dasar-dasar kepemilikan  dan  batas-batas  serta  asal-usul tanah miliknya yang menjadi objek sengketa. Pada  kesempatan  ini  pemohon  juga  akan menyampaikan  hal-hal  yang  dilakukan  oleh pihak termohon yang menimbulkan kerugian bagi  pemohon  yang  disertai  dengan  bukti- bukti.
Akan tetapi dalam praktek dimungkinkan  kesempatan  pertama  untuk menyampaikan  dalil-dalil  diberikan  kepada pihak  termohon  atau  tergugat,  karena  tidak ada  aturan  yang  secara  khusus  mengatur
siapa pertama kali berhak untuk menyampaikan dalil-dalilnya.
Apabila  semua  tahap  sudah  dilalui maka kesempatan selanjutnya akan diberikan kepada juru penengah untuk menyampaikan pendapatnya  berdasarkan  keahliannya.  Juru penengah  dalam  hal  ini  Ketua  adat  yang dipercayakan oleh masyarakat akan memberikan pendapatnya dengan berdasarkan  keadaan  masyarakat  yang  ada mana  di  dalamnya  terdapat  berbagai  aspek yang  menjadi  pertimbangannya,  sehingga penyelesaian  terhadap  sengketa  tanah  tidak dapat  diputuskan  hanya  berdasarkan  aspek- aspek  tertentu  saja.  (Wawancara  dengan tokoh  Adat  Bapak  Petras  Ohee,  tanggal  7 Agustus 2013)
Selanjutnya mendengarkan kesaksian dari  saksi-saksi  yang  dajukan  oleh  kedua belah  pihak.  Saksi  dari  pihak  termohonlah yang  pertama  kali  diberi  kesempatan  untuk menyampaikan kesaksiannya. Dalam menyampaikan  kesaksiannya  saksi  dapat menyampaikan atas inisiatif yang berasal dari juru penengah. Dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada saksi, maka akan dapat membantu  Kepala  Adat/Ondofolo  untuk menemukan jalan keluar atas sengketa tanah yang sedang dimusyawarahkan untuk bahan pertimbangan penyelesaiannya.
Setelah para pihak dirasa cukup untuk menyampaikan  dalil-dalilnya  dan  segala kepentingannya  yang  terkait  dengan  bidang tanah  yang  disengketakan  serta  kesaksian yang disampaikan maka juru penengah dalam hal ini Kepala Adat/Ondofolo akan memberikan  kesempatan  lagi  kepada  para pihak untuk memberikan penawaran solusinya  masing-masing  terhadap  sengketa tanah yang dimusyawarahkan.
Juru penengah dalam hal ini Kepala Adat/Ondofolo  dengan  pengalaman  dan pengetahuan  yang  luas  dengan  mudah menemukan penyelesaian bagi sengketa yang ditanganinya, karena pada dasarnya sengketa tanah  yang  terjadi  antara  yang  satu  dengan yang lainnya didalamnya mempunyai kesamaan.
Penyelesaian sengketa alternatif oleh masyarakat  adat  di  Kampung  Harapan Distrik  Sentani  Timur  Kabupaten  Jayapura melalui  Kepala  Adat/Ondofolo  digunakan untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan maksud  untuk  mencari  penyelesaian  secara win-win solution yaitu suatu bentuk penyelesaian  yang  menguntungkan  para pihak  yang  bersengketa  karena  tidak  ada yang  menang  dan  tidak  ada  yang  kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama.
Apabila dalam penyelesaian sengketa alternatif  yang  telah  dilakukan  telah mengalami  jalan  buntu  karena  kedua  belah pihak  tidak  mau  menerima  solusi  yang ditawarkan  oleh  juru  penengah,  maka  juru penengah  akan  tetap  bersedia  sebagai fasilitator  sampai  dicapai  kata  sepakat  atau ditemukan  jalan  keluar  yang  terbaik  bagi sengketa tanah yang terjadi dan kedua belah pihak merasa puas atas kesepakatan tersebut.
Apabila  setelah  melewati  bebarapa kali  pertemuan  oleh  juru  penengah  yang sama  tetap  tidak  menemukan  jalan  keluar maka juru penengah akan menyarankan agar sengketa  tersebut  diselesaikan  oleh  juru penengah yang lebih berpengalaman misalnya  pada  tingkat  distrik  atau  lewat Pengadilan.
Dalam  penyelesaian  sengketa  hak ulayat  tidak  selalu  berjalan  baik  terkadang ada factor-faktor  penghambat  dalam proses
musyawarah  adapun  faktor-faktor  tersebut terbagi  menjadi dua (2) yaitu faktor internal yang  berasal  dari dalam  diri  individu- individu  yang  sedang  berperkara yakni temperamen, tingkat pendidikan, kedisiplinan, dan ketidak jelasan batas-batas tanah.  Selain  itu  faktor  penghambat  lainnya adalah  faktor  eksternal  yang  berasal  dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga masyarakat adat itu sendiri maupun pihak di luar para pihak yang bersengketa. Disamping itu  manfaat  yang  diperoleh  dari  pilihan penyelesaian  sengketa  tanah  ulayat  yang dilakukan  Kepala  Adat/Ondofolo  oleh masyarakat  diKampung  Harapan  Distrik Sentani  Timur  kabupaten  Jayapura  yaitu dilakukan dengan cara upacara adat,i karena biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa  tanah  tersebut  relatif  lebih  murah dan  waktu  yang  dibutuhkannya  pun  lebih singkat,  selain  itu  juga  merupakan  suatu kebiasaan  dalam  lingkungan  masyarakat adat  di  Kampung  Harapan  Distrik  Sentani Timur Kabupaten Jayapura.

## PENUTUP
Penyelesaian  sengketa  tanah  ulayat yang  biasa  digunakan  oleh  masyarakat  di Distrik  Sentani  Timur  khususnya  Kampung Harapan  Kabupaten  Jayapura    adalah penyelesaian sengketa secara non litigasi (di luar  pengadilan).  Cara  ini  dipilih  dengan alasan biayanya murah karena terkait dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Penyelesaian dengan cara mediasi biasanya  digunakan apabila  terjadi  sengketa dalam  hal  tanah  ulayat.  Hal  lain  yang dilakukan oleh Kepala Adat/Ondofolo dalam memediasi  penyelesaian  sengekta  tanah ulaiyat  dengan  pendekatan  sosial  budaya
melalui
musyawarah yang
biasanya dilakukan  oleh  masyarakat  hukum  adat dalam  menyelesaikan  sengketa  tanahnya melalui non  litigasi dengan  melibatkan Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA),  Tokoh Agama  dan  Fungsionaris  Pemerintah  (Tiga Tungku).  Tata  cara  dilakukan  dengan  cara upacara adat.
Adapun  factor-faktor  penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat di kampung Harapan terbagi menjadi dua faktor yakni  internal yang berasal dari dalam diri individu-  individu  yang  sedang  berperkara yakni    temperamen,  tingkat  pendidikan, kedisiplinan, dan ketidak jelasan batas-batas tanah.  Selain  itu  faktor  penghambat  lainnya adalah  faktor  eksternal  yang  berasal  dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga masyarakat adat itu sendiri maupun pihak di luar para pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Boedi  Harsono,  2005, Hukum  Agraria Indonesia,  Sejarah  Pembentukan Undang-  Undang  Pokok  Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , Jambatan,
Jakarta.
------------------, 2000, Himpunan Peraturan-
Peraturan Hukum Tanah, Jambatan,Jakarta
Bushar  Muhamad,  2000, Pokok-pokok Hukum Adat , Pradnya Paramitha, Jakarta.
Bambang  Waluyo,  1991, Penelitian  Hukum dalam  Praktek ,  Penerbit  Sinar Grafika, Jakarta.
Folberg dan Tayloor, Mediasi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
G.  Kertasapoetra,  R.G.  Kertasapoetra,  A. Setiadi,  1985, Hukum  Tanah, Jaminan  Undang-Undang  Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan  Tanah, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta.
Gary Goodposter,1989, Negosiasi dan
Mediasi , Penerbit Cv Gunung  Agung,
Jakarta Hilman Hadikusumah, 1980, Pokok
Pengertian  Hukum  Adat, Penerbit Alumni Bandung
Joni Emirzon, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa  Diluar  Pengadilan , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Heru Nugroho, 2001, Menggugat Kekuasaan Negara, Muhamadiyah University, Surakarta.
Imam  Sudiyat,  1981, Hukum  Adat  Sketza Adat, Penerbit Liberty Yogya
Jhon  Salindeho,  1994, Manusia  Tanah  Hak dan Hukum , Penerbit Sinar Grafika,Jakarta Koentjaraningrat, 1982, Kebudayaan
Mataliteit  dan  Pembangunan, Penerbit
Gramedia, Jakarta Maria.S.W.  Sumarjono,  1982, Puspita Serangkum Masalah Hukum Agraria ,Penerbit Liberty,
Jogjakarta.
---------------, 2005, Kebijakan Pertanahan :
Antara Regulasi dan Implementasi , Kompas, Jakarta.
---------------,  1997, Pedoman  Pembuatan Usulan Penelitian sebuah Panduan
Dasar, Penerbit  Gramedia  Pustaka Umum, Jakarta
Margono,  1997, Penyelesaian  Sengketa ,
Penerbit Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
Moore,  1998, Mediasi, Penerbit  Cipta Aditya, Bandung
Nader dan Tod, 1990. Dispute Proces In Ten Societes,
Soepomo,  1979, Bab  –  bab  tentang  Hukum Adat , Penerbit Pradnya Paramitha
Soeleman  Biasene  Taneko,  1981, Dasar  – dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum
Adat, Penerbit Alumni Bandung
Peraturan-Perundang-Undangan :
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang P Pokok-pokok Agraria.
UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah :
Ari Sukanti Hutagalung, 2005, Penyelesaian Sengketa  Tanah  Menurut  Hukum  yang Berlaku, Jurnal Hukum Bisnis.