## J-MAS
Publisher by Program Magister Manajemen Universitas Batanghari
ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print)

## Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari
Fauziah 1* , Yulia Istia Ningsih 2 , Sumantri 3
1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya, Muara Bulian
* Correspondence email: fauziahh.stiegk@gmail.com
Abstract. The regional inspectorate functions as the internal auditor of the government which has the task of carrying out regional government  general  oversight  activities  and  other  tasks  assigned  by  the  regional  head.  In  order  to  prevent  the  occurrence  of irregularities and abuse of authority in  the administration of government, in  each government  institution  a government  internal supervision institution is formed which specifically carries out the supervisory function. Government internal supervision institutions are institutions that are formed and internally are part of the government system that has the main tasks and functions in the field of  supervision.  The analytical method  used in this research is descriptive qualitative method. This type of  research used aims to obtain an overview and understanding and also explain how the supervision carried out by the Batang Hari Regional Inspectorate in the Batang Hari Regional Organization by basing on the results of observations, interviews, documentation, and literature studies. Based  on  the  results  of  research  conducted  by  the  author  of  the  Implementation  of  Supervision  of  Regional  Inspectorate  in  the Regional Organization of the Batang Hari Regency, in general it has been implemented well, effectively and in accordance with the SOP, but there are still shortcomings, one of which is the timeliness in the issuance of the Audit Report.
Keywords : Executive supervision, Regional Inspectorate

## Pendahuluan
Inspektorat  daerah  berfungsi  sebagai  auditor  internal  pemerintah  yang  mempunyai  tugas  menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah. Lembaga ini merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk  kemajuan  dan  keberhasilan  pemerintah  daerah  dan  perangkat  daerah  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan. Posisi APIP ditempatkan secara  tepat  sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan  yang memadai dari Pimpinan  Kementerian/  Lembaga/Pemerintah  Daerah  sehingga  dapat  bekerja  sama  dengan  auditi  dan  melaksanakan pekerjaan  dengan  leluasa.  Prinsip  obyektifitas  mensyaratkan  agar  auditor  melaksanakan  penugasan  dengan  jujur  dan tidak  mengompromikan  kualitas.  Untuk  mengoptimalkan  kinerja  tata  kelola  pemerintah  yang  baik  khususnya  dalam pelaksanaan  pembinaan,  diperlukan  pula  pengawasan  yang  baik.  Bertolak  dari  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan sebelumnya saya tertarik untuk meneliti tentang pengawasan ini.

## Tinjauan Pustaka Konsep Pengawasan
Menurut Schemerhorn pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang  dapat  mendukung  pencapaian  hasil  yang  diharapkan  sesuai  dengan  kinerja  yang  telah  ditetapkan  tersebut. Controlling  is  the process  of  measuring  performance and  taking  action  to  ensure  desired  result. Pengawasan  adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. The process of ensuring that actual activities conform the planned activities”

## Fungsi dan Tujuan Pengawasan
Menurut Situmorang dan Juring (1994) maksud pengawasan  adalah untuk: (a) mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak; (b) memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar  tidak  terulang  kembali  kesalahan-kesalahan  yang  sama  atau  timbulnya  kesalahan  baru;  (c)  mengetahui  apakah penggunaan budget yang  telah  ditetapkan  dalam  rencana  terarah  kepada  sasarannya  dan  sesuai  dengan  yang  telah direncanakan; (d) mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak; dan (e) mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.
Lebih lanjut mengenai tujuan pengawasan, adalah (1) membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat; (2) untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan  serta  efisinsi  dan  efektifitas  kerja;  dan  (3)  untuk  mencari  jalan  keluar  apabila  ada  kesulitan, kelemahan dan kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

## Fauziah et al, Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari

## Macam-macam Teknik Pengawasan
Menurut  pendapat  Koontz,  et.  al,  tentang  teknik  pengawasan,  terdapat  dua  cara  untuk  memastikan  pegawai merubah tindakan/sikapnya yang telah mereka lakukan dalam bekerja, yaitu dengan dilakukannya pengawasan lansung ( direct  control )  dan  pengawasan  tidak  lansung  ( indirect  control ).  Pengawasan  lansung  diartikan  sebagai  teknik pengawasan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Menurut Koontz, et. al, pengawasan  lansung  sangat  mungkin  dilakukan  apabila  tingkat  kualitas  para  pimpinan  dan  bawahannya  rendah. Sementara  pengawasan  tidak  lansung  dapat  diartikan  sebagai  teknik  pengawasan  yang  dilakukan  dengan  menguji, meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja..

## Fungsi-fungsi pengawasan
Fungsi  pengawasan  adalah  identifikasi  berbagai  faktor  yang  menghambat  sebuah  kegiatan,  dan  juga pengambilan  tindakan  koreksi  yang  diperlukan  agar  tujuan  organisasi  dapat  tercapai.  Sebagai  kesimpulan,  fungsi pengawasan  diperlukan  untuk  memastikan  apa  yang  telah  direncanakan  dan  dikoordinasikan  berjalan  sebagaimana mestinya ataukah tidak.

## Tindak Lanjut Pengawasan
Sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, tindak lanjut pengawasan terdiri dari :
1. Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian termasuk penerapan hukum  disiplin  yang  dimaksudkan  didalam  pemerintahan  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  pengaturan  didiplin pegawai negeri sipil.
2. Tindakan  tuntutan  atau  gugatan  perdata  yaitu  (a)  tuntutan  ganti  rugi  atau  penyetoran  kembali;  (b)  tuntutan perbendaharaan; dan (c) tuntutan pengenaan denda, ganti rugi, dll.
3. Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi pidana umum, atau kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindakan pidana khusus.
4. Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintahan dibidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

## Tahapan-tahapan pengawasan
1. Tahap Penetapan Standar, tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu : standar fisik, standar moneter, dan standar waktu
2. Tahap  penentuan  Pengukuran  Pelaksanaan  Kegiatan,  digunakan  sebagai  dasar  atas  pelaksanaan  kegiatan  yang dilakukan secara tepat.
3. Tahap  Pengukuran  Pelaksanaan  Kegiatan,  beberapa  proses  yang  berulang-ulang  dan  kontinue  yang  berupa  atas pengamatan laporan, metode, pengujian, dan sampel.
4. Tahap Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan
5. Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi, bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu adanya perbaikan pelaksanaan.

## Pengawasan yang Efektif
Pengawasan yang efektif menurut Sarwoto yaitu :
1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid.
2. Tepat waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasikan secara tepat dan cepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan.
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami
4. Terpusat dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.
5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.
6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada diorganisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya.
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sitem baru bila terjadi perubahan kondisi.
9. Sebagai  petunjuk  dan  operasional,  dimana  harus  dapat  menunjukan  deviasi  standar  sehingga  dapat  menentukan koreksi yang diambil.
Fauziah et al, Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari
10. Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

## Konsep Inspektorat
Pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  merupakan  amanat  dari  ketentuan  Pasal  218  Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan :
1. Pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  meliputi  (a)  pengawasan atas  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  di  daerah;  dan  (b)  pengawasan  terhadap  peraturan  daerah  dan  peraturan kepala daerah
2. Pengawasan sebagaiman dimaksud pada poin 1 huruf a dilaksanan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

## Hasil

## Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari
Pengawasan  adalah  untuk  meningkatkan  pendayagunaan  aparatur  negara  dalam  melaksanakan  tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih ( good government and clean  government ).  Kesalahan  harus  ditebus  dengan  sanksi/hukuman,  dan  bila  memenuhi  unsur  tindak  pidana  harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang. Untuk menciptakan pengawasan yang baik Inspektorat Kabupaten Batang Hari menekankan pada perencanaan program pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta pertanggungjawaban hasil pengawasan.

## Perencanaan Program Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari
Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari tentu memiliki sebuah perencanaan untuk bisa mengawasi jalannya pemerintahan yang ada di Kabupaten Batang Hari. Perencanaan yang dibuat tergambar dalam wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, yang menyatakan: sebelum melakukan pemeriksaan, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari  terlebih  dahulu  membuat  perencanaan  program  pengawasan  dalam  bentuk  PKPT  (Program  Kerja  Pengawasan Tahunan) (Wawancara tanggal 01 Agustus 2019). Penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) merupakan wujud  dari  pengaplikasian  fungsi  Inspektorat  Daerah  yang  tercermin  dalam  peraturan  Bupati  Nomor 28  Tahun  2018 Paragraf  1  Pasal  10  tentang  Kedudukan,  Tugas,  dan  Fungsi  Sub  Bagian  Perencanaan  yang  menjadi  tuntutan  untuk dilaksanakan  setiap  tahunnya  sebelum  tahun  anggaran  dimulai.  Namun  sebelum  PKPT  (Program  Kerja  Pengawasan Tahunan)  itu  disetujui  ditingkat  Provinsi,  Inspektorat  Kabupaten  Batang  Hari  terlebih  dahulu  membuat  RPKPT (Rancangan  Program  Kerja  Pengawasan  Tahunan).  Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan  Sekretaris  Inspektorat,  yang mengatakan: sebelum diusulkan dalam rapat koordinasi pengawasan di Inspektorat Provinsi yang dihadiri oleh seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, terlebih dahulu kami membuat Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan  atau  RPKPT  (wawancara  tanggal  01  Agustus  2019).  Di  dalam  pembuatan  suatu  perencanaan  dibutuhkan sebuah  pengalaman  dan  kompetensi.  Kemampuan  menganalisis  kebutuhan  dan  pengawasan  dalam  pembuatan perencanaan itu sendiri.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Inspektur  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Batang  Hari,  yang menyatakan  pembuatan  RPKPT  (Rancangan  Program  Kerja  Pengawasan  Tahunan)  dilakukan  oleh  para  pejabat Inspektorat  yang  memiliki  cukup  pengalaman  dan  berkompeten  (wawancara  tanggal  02  Agustus  2019).  Banyaknya pengalaman  yang  telah  didapatkan  dan  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  para  pejabat  Inspektorat  dalam  membuat perencanaan membuat para pejabat  tersebut tidak membutuhkan waktu lama dalam membuat RPKPT. Hal ini sesuai dengan  wawancara  yang  dilakukan  kepada  Inspektur  Pembantu  I,  yang  mengatakan  pembuatan  Rancangan  Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT) itu kami buat paling lama 3 (tiga) hari  (wawancara tanggal 02 Agustus 2019).
Hal  ini  menyerupai  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Inspektur  Pembantu  II,  yang  mengatakan  bahwa Alhamdulillah  RPKPT  yang  setiap  tahun  kita  buat  selalu  selesai  dalam  2  (dua)  hari  (wawancara  tanggal  02  Agustus 2019). Setelah mengajukan Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT) kepada Inspektorat Provinsi dan kemudian telah disetujui oleh Bupati Batang Hari, maka ditetapkanlah Program Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai pedoman  pelaksanaan  pemeriksaan.  Didalam  pembuatan  Program  Kerja  Pengawasan  Tahunan  (PKPT)  tentu  tidak terlepas  dari  target  yang  akan  dicapai  oleh  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Batang  Hari  dalam  menunjang  Visi  dan Misinya. Hal ini tergambar dalam tergambar dalam RENJA Inspektorat Kabupaten Batang Hari Tahun 2018.
Sasaran  Pertama  berupa Meningkatnya  Kualitas  Pengawasan  Intern  Pemerintah.  Dicapai  melalui  program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Indikator sasaran berupa :
a. Menurunnya pengaduan masyarakat atas kerugian Daerah Pencapaian sasaran dilakukan melalui kegiatan: Kegiatan Pemeriksaan  Kasus  Pengaduan  Masyarakat  Pada  kegiatan  ini  melaksanakan  pemeriksaan  terhadap  seluruh
Fauziah et al, Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari
pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Daerah. Namun yang menjadi Indikator adalah pengaduan masyarakat yang mengandung unsur kerugian daerah. Kegiatan Saber Pungli dengan target tingkat capaian 100% Sedangkan  Perencanaan  kasus  pengaduan  masyarakat  yang  diterima  oleh  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Batang Hari  selama  5  tahun  dari  Tahun  2017  s/d  2021. Menurunnya  Temuan  BPK  atas  Laporan  Keuangan  Pencapaian Indikator  sasaran  pada  Tahun  2018.  Kegiatan  Pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan  internal  secara  berkala dengan tingkat capaian 100% Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator sasaran tersebut adalah dengan melakukan pengawasan reguler kesetiap SKPD, Desa dan Dana BOS.
b. Meningkatnya  Tindak  Lanjut  atas  Temuan  BPK  dan  APIP  Pencapaian  Indikator  sasaran  pada  Tahun  2018 dilakukan dengan kegiatan antara lain: kegiatan fasilitasi dan monitoring percepatan penyelesaian Tindak. Jumlah Rekomendasi  atas  temuan  pemeriksaan  aparat  pengawasan  fungsional  pemerintah  terdiri  dari  pemeriksaan Inspektorat  Kabupaten  Batang  Hari,  Inspektorat  Provinsi  Jambi  dan  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jambi  sebanyak 83%.
c. Terwujudnya  implementasi  SPIP  yang  memadai  Pencapaian  indikator  sasaran  dilaksanakan  dengan  kegiatan  : Kegiatan  Sosialisasi  dan  Pembinaan  SPIP  dengan  tingkat  capaian  SPIP  Pemerintah  Daerah  level  2.  Sedangkan Perencanaan  pembinaan  SPIP  Organisasi  Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Batang  Hari  selama  5  tahun dari tahun 2017 s/d 2021 Nilai Evaluasi Sakip Minimal B. Pencapaian Indikator sasaran dilakukan dengan kegiatan antara  lain:  Kegiatan  Evaluasi  dan  Reviu  Perencanaan,  akuntabilitas  dan  Pelaporan.  Dokumen  yang  dilakukan Evaluasi  dan  Reviu  sebagai  berikut  :  Laporan  Kinerja  SKPD,  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah, Reviu Pengadaan Barang dan Jasa, dan Reviu RKA
d. Terbentuknya  Zona  Integritas,  pencapaian  atas  indikator  sasaran  terbentuknya  Zona  Integritas  melalui  kegiatan Fasilitasi  Pembangunan  Zona  Integritas.  Pada  tahun  2018  Indikator  kegiatan  adalah  target  pembangunan  Zona Integritas OPD ditargetkan 2 OPD.
e. Terlaksananya Kegiatan OPD dan Desa, Pencapaian atas indikator sasaran terlaksananya kegiatan OPD dan Desa melalui kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyerapan Anggaran. Pada tahun 2018 ditargetkan 100% kegiatan OPD dan Desa yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Muara Bulian dapat dilakukan pendampingan.
Sasaran kedua berupa Meningkatnya Kapalitas APIP, Memiliki indikator Nilai Kapabilitas APIP dicapai melalui program  Peningkatan  Profesinalisme  Tenaga  Pemeriksa  dan  Aparatur  Pengawasan.  Pencapaian  sasaran  dilakukan melalui kegiatan berupa :Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional APIP Pengiriman APIP mengikuti kegiatan- kegiatan  Pendidikan  dan  Pelatihan  teknis  Substansi  ditargetkan  pada  35  orang.  Pengiriman  Diklat  Teknis  Auditor  5 orang.  Kegiatan  Pelatihan  Kantor  Sendiri  Meningkatnya  wawasan  Auditor  khusunya  APIP  pada  umumnya  dengan melaksanakan study komparatif APIP daerah yang kapabilitas APIP level diatas Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari.

## Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari
Sesuai  dengan  standar  audit  Aparat  Internal  Pemerinta  (APIP)  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara no. PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 pada standar umum telah ditetapkan tentang standar keahlian bahwa auditor harus mempunyai pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya, selanjutnya pada standar pendidikan auditor, telah ditetapkan bahwa  auditor  APIP  harus  mempunyai  tingkat  pendidikan  formal  minimal  S1  atau  yang  setara.  Tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari terperinci berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, yakni sebagai berikut :
1. Pembentukan Tim
a. Didasarkan pada :
1) Surat perintah kepala Inspektorat atas nama Bupati yang berisikan susunan tim, auditan, ruang lingkup, audit, waktu secara kewajiban yang dibebankan kepada tim.
2) Surat perintah untuk penanganan yang bersifat khusus yang berisikan susunan tim, auditan, ruang lingkup, audit, waktu secara kewajiban yang dibebankan kepada tim.
b. Susunan, Wewenang dan Tanggung jawab Tim
1) Menetapkan personal tim
2) Mendatangani surat perintah tim atas nama Bupati
3) Melaksanakan review pelaksanaan audit
4) Menerima ekspose hasil audit dari koordinasi dan ketua tim
5) Menandatangani LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)
6) Memaraf surat Bupati
7) Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan audit
2. Pemberitahuan Pada Auditan
Fauziah et al, Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari
Pemberitahuan  pada  auditan  dilakukan  2  (dua)  minggu  sebelum  pelaksanaan  pengawasan.  Pemberitahuan  ini menyangkut  kapan  pemeriksaan  akan  dilaksanakan,  lamanya  pemeriksaan  dan  nama  pemeriksa  yang  akan ditugaskan. Dalam pemberitahuan ini harus dilampirkan daftar permintaan informasi dan data yang akan diperlukan untuk survey pendahuluan.
3. Survey
Survey sebelum dilakukan pemeriksaan langkah awal yang dilakukan oleh inspektorat adalah melakukan survey program kerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang Hari kemudian dijadikan objek atau sasaran pemeriksaan yang dilakukan oleh tim yang mendapatkan mandat untuk menjalankan pemeriksaan. Langkah ini dilakukan dengan jangka waktu satu minggu. Beliau juga menjelaskan bahwa dilakukan survey lapangan sebagai langkah pertama dalam proses pemeriksaan perlu dilakukan pengumpulan data yang relevan dengan kegiatan objek yang  akan  diperiksa  sebagai  dasar  dalam  penyusunan  program  kerja  pemeriksaan  (PKP).  Dan  pada  saat  kami melakukan survey kami membutuhkan waktu satu minggu dalam pengambilan data pada setiap SKPD yang akan diperiksa”  (wawancara  tanggal  05  Agustus  2019). Berdasarkan  buku  Petunjuk  Operasional  Pemeriksaan  (POP) reguler  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Batang  Hari  tahun  2018,  data  yang  perlu  dikumpulkan  pada  saat  survey pendahuluan meliputi :
1) Data permanen seperti peraturan-peraturan, struktur organisasi, uraian tugas, prosedur, kebijaksanaan dan lain- lain.
2) Data yang tidak permanen antara lain data keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan lain-lain.
3) Data yang menyangkut tentang aktifitas objek yang akan diperiksa:
a. Tujuan penelaahan terhadap pengumpulan data permanen.
b. Tujuan penelaahan terhadap data tidak permanen.
c. Tujuan  penelaahan  terhadap  aktifitas  objek  yang  akan  diperiksa  yaitu  mendapatkan  gambaran  mengenai ruang  lingkup  aktivitas  dari  objek  yang  akan  diperiksa,  laporan  hasil  pemeriksaan  aparat  pengawasan fungsional lainnya dan informasi dari pihak yang mempunyai hubungan objek yang diperiksa. Hal serupa diungkapkan  Inspektur  Pembantu  I  yang  mengatakan  bahwa  Waktu  yang  diperlukan  dalam  melakukan survey oleh tim pemeriksa  selama satu minggu. Dalam jangka waktu tersebut tim pemeriksa melakukan pengambilan  data  yang  mereka  butuhkan  sebagai  acuan  pada  saat  pemeriksaan  ingin  dilakukan” (Wawancara tanggal 05 Agustus 2019).

## Program Kerja Pemeriksaan
Program Kerja Pemeriksaan (PKP) dengan kepala perangkat daerah guna menjelaskan tentang langkah-langkah yang  akan  ditempuh  setelah  dilakukannya  survey.  PKP  disusun  oleh  anggota  tim  pemeriksa  dan  disetujui  oleh  ketua tim.. Berdasarkan POP Reguler Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari, PKP harus berfungsi sbb : a. Rencana yang sistematis
b. Landasan pemberian tugas dari penanggung jawab pemeriksa kepada kepala bidang
c. Alat pembanding bagi kepala bidang antara lain pelaksanaan kegiatan dengan rencana-rencana yang ditetapkan
d. Alat pembantu dan melatih para kepala bidang dan penanggungjawab pemeriksa tentang urutan langkah yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan.
Susunan dari isi PKP
a. Informsi instansi yang diperiksa, sifat, dan periode yang diperiksa.
b. Tujuan dan ruang lingkup.
c. Sasaran pemeriksaan.
d. Pola laporan yang dikehendaki dapat berupa BAB atau surat.
e. Instruksi-instruksi khusus.
Langkah  selanjutnya  yaitu  dalam  wawancara  dengan    beliau  mengungkapkan  bahwa  setelah  dilakukannya survey  dan  penyusunan  PKP  maka  dilakukan  pengujian  terhadap  pengendalian  manajemen  yang  meliputi  organisasi seperti  organisasi,  kebijakan,  prosedur,  personalia,  perencanaan,  akuntansi,  pelaporan,  dan  pengawasan  intern  pada perangkat daerah yang ingin diperiksa” Hal yang sama persis diutarakan oleh Sekretaris Inspektorat  tanggal 05 Agustus 2019.

## Kertas Kerja Pemeriksaan
Ketua  tim  wajib  melengkapi  hasil  pemeriksaan  dengan  surat  temuan,  dan  kertas  kerja  pemeriksaan  serta melakukan  pembahasan  tentang  hasil-hasil  pemeriksaan  dengan  kepala  perangkat  daerah.  Daftar  temuan  disusun berdasarkan urutan-urutan. KKP adalah catatan dan data yang dikumpulkan secara sistematis oleh kepala bidang/ ketua tim  selama  melakukan  tugas  pemeriksaan,  kertas  kerja  harus  mencerminkan  langkah-langkah  pemeriksaan  yang ditempuh penguji. Berdasarkan POP Reguler 2019, PKP yang dituangkan dalam KKP isi daftar temuan memuat hal-hal
Fauziah et al, Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari
sebagai berikut : Kondisi, Kriteria, Penyebab terjadinya penyimpangan, Akibat penyimpangan, Komentar Pejabat, dan Rekomendasi
Didalam melakukan pengawasan yang dilakukan Inspektorat tentu tidak terlepas dari prosedur pengawasan yang digunakan.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Inspektur  bahwa  Prosedur  pengawasan  yang  dilakukan  yaitu  reguler  dan pengawasan khusus. Pengawasan reguler yaitu pengawasan yang dilakukan secara komprehensif sesuai dengan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), sedangkan pengawasan khusus yaitu pengawasan yang dilakukan atas perintah Bupati. Dan ada juga pengawasan secara monitoring yaitu pengawasan yang dilakukan dengan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan” (wawancara tanggal 05 Agustus 2019).
Pengawasan  yang  dilakukan  Inspektorat  terhadap  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Batang  Hari merupakan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang bersifat reguler yang telah dilaksanakan pada tahun  2019  seperti  yang  telah  dijelaskan  oleh  selaku  Inspektur  Pembantu  I  yang  sekaligus  menjadi  auditor  dalam pelaksanaan  PKPT  di  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Batang  Hari.  Untuk  pelaksanaan  program  kerja pengawasan  tahunan  terhadap  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Batang  Hari  telah  kami  laksanakan” (Wawancara pada tanggal 05 Agustus 2019).
Dalam Pelaksanaan pengawasan dalam hal ini pengambilan data (survey) terhadap Organisasi Perangkat  Daerah Kabupaten  Batang  Hari  dilaksanakan  dengan  baik,  seperti  yang  telah  dijelaskan  oleh  Ketua  Tim  Audit    bahwa Pelaksanaan pengambilan data di OPD Alhamdulillah berjalan dengan cukup baik, namun masih ada kendala yang kami temukan diantaranya keterlambatan penyediaan dan perampungan data dari OPD, adanyan berkas yang tercecer, dan jumlah auditor yang sedikit juga membuat lamban pengambilan data” (Wawancara tanggal 05 Agustus 2019).

## Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan
Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  tersebut  adalah  sarana  komunikasi  yang  resmi  tetapi  bersifat  rahasia  dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada auditan atau yang perlu mengetahui informasi tersebut. LHP dibuat berdasarkan kertas kerja pemeriksaan dan naskah hasil  audit  yang  disusun  selama  melaksanakan  audit  agar  informasi  akurat  dan  objektif.  Seperti  yang  dibahas  oleh Sekretaris  Inspektorat,  yang mengatakan bahwa setelah pelaksanaan pengawasan selesai, kami selanjutnya membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh masing-masing tim yang telah dibentuk” (wawancara tanggal 05 Agustus 2019). Ketua tim wajib melakukan penyusunan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). LHP merupakan sasaran komunikasi resmi untuk menyampaikan seluruh informasi dari objek yang diperiksa tentang sesuatu realisasi kegiatan termaksud didalamnya mengimformasikan temuan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif dilengkapi dengan rekomendasi. (Hasil wawancara dengan Inspektur).
Hal  diatas  juga  dibahas  dalam  wawancara  dengan  Inspektur  Pembantu    II yang  mengatakan  sesuai  dengan Petunjuk Operasional Pemeriksaan (POP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus disampaikan dalam bentuk tertulis pada berbagai pihak yang berkepentingan sebagai sarana komunikasi dari pelaksanaan pengawasan (Tanggal 05 Agustus 2019).
Berdasarkan pengamatan penulis dari informasi yang dijelaskan oleh informan dan didukung dengan fakta yang ada  dilapangan.  Penulis  dapat  mengatakan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan  tahunan  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat Kabupaten Batang Hari terhadap Organisasi Perangkat Daerah telah dilaksanakan dengan baik.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Inspektorat Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari
Di dalam melakukan aktifitasnya sebagai Pengawas Fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Inspektorat  Kabupaten  Batang  Hari  tidak  terlepas  dari  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  yaitu  faktor  internal  yaitu jumlah aparat pengawas, dan faktor eksternal yaitu ketersediaan anggaran dan kelalaian objek pemeriksaan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Faktor Internal
Dalam  hubungannya  dengan  uraian  diatas  maka  dari  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris  Inspektorat  Daerah Kabupaten Batang Hari  sebagai berikut :Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam hal  ini  Organisasi  Perangkat  Daerah  sangat  ditunjang  oleh  jumlah  aparatur  dalam  melakukan  pengawasan” (Wawancara  tanggal  05  Agustus  2019).  Kurangnya  tenaga  pemeriksa  menjadi  faktor  yang  paling  berpengaruh didalam  melakukan  pengawasan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Sub  Bagian  Perencanaan,  yang mengatakan  bahwa  :Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Batang  Hari  saat  ini  hanya  memiliki  44  orang  pegawai, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari memiliki 8 pejabat struktural dan 12 orang pejabat fungsional Auditor” (Tanggal 05 Agustus 2019).
b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal yakni berupa ketersediaan anggaran yang diberikan serta adanya kelalaian yang dilakukan objek pemeriksaan. Seperti  yang diungkapkan oleh  Sekretaris  Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari yakni  selain
Fauziah et al, Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari
faktor Internal yang telah saya bahas tadi, faktor lainnya yaitu minimnya anggaran yang diberikan dalam melakukan pengawasan. (Wawancara tanggal 05 Agustus 2019)..Hal serupa juga dikatakan oleh Inspektur  yang mengatakan bahwa  Saat  ini  kami  selalu  terkendala  dengan  minimnya  anggaran  yang  tersedia  sehingga  objek  pemeriksaan terpaksa dikurangi terlebih lagi yang diperiksa adalah semua Organisasi Perangkat Daerah (Wawancara tanggal  05 Agustus  2019).  Selain  ketersediaan  anggaran  yang  diberikan,  faktor  lain  yang  ditemukan  seringkali  dokumen- dokumen  yang  dibutuhkan  pada  saat  pemeriksaan  itu  terlambat  diberikan.  Selain  itu  pejabat  pemerintah  yang diperiksa  seringkali  tidak  sedang  berada  dilokasi  saat  aparat  melakukan  pemeriksaan.  (Hasil  wawancara  dengan Inspektur Pembantu Wilayah IV tanggal 05 Agustus 2019).  Menanggapi hal tersebut pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah mengakui adanya keterlambatan data dikarenakan banyaknya kegiatan yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan.

## Simpulan
1. Berdasarkan  hasil penelitian  yang dilakukan  oleh Penulis terhadap Pelaksanaan Pengawasan  Inspektorat Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari, secara umum sudah terlaksana dengan baik, efektif dan sesuai SOP, tetapi juga masih terdapat kekurangan salah satunya adalah ketepatan waktu dalam penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan.
2. Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  Pelaksanaan  Pengawasan  diantaranya  adalah  Fakor  Internal  yaitu keterbatasan jumlah APIP jika dibandingkan dengan beban kerja yang ada saat ini, Faktor eksternal yaitu Anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah kegiatan

## Daftar Pustaka
Amins Achmad, 2012, Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah , Laksbang Pressindo : Yogyakarta Bintang Susmanto, 2009, Pengawasan Fungsional . Remaja Rosdakarya, Bandung B.Uno Hamzah & Latemenggo, 2012, Teori Kinerja dan Pengukurannya , Bumi Aksara, Gorontalo Mulyadi, 2007, Sistem perencanaan dan pengendalian, edisi 7 buku 1, Penerbit Salemba 4 Jakarta. Jj Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Reksohadiprodjo, Sukanto, 2008, Dasar-dasar Manajemen , edisi keenam, cetakan kelima, Penerbit: BPFE, Yogyakarta Suriansyah, 2014. Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah . Pustaka Pelajar Sarwoto, 2010, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, cetakan keenam belas, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta Siagian P. Sondang, 2008, Pengantar Manajemen , edisi pertama cetakan pertama, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta Siswandi dan Indra Imam, 2009, Aplikasi Manajemen Perusahaan , edisi kedua, Penerbit : Mitra Wicana Media, Jakarta Terry,  R,  George  dan  Leslie  W,  Rue,  2010, Dasar-dasar  Manajemen ,  edisi  Bahasa  Indonesia,  cetakan  ketiga  belas, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.