DOI: https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i1 Received: 02/10/2020, Revised: 25/10/2020, Publish: 22/11/2020

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG STUDI ATAS KELEMBAGAAN, RUANG LINGKUP SERTA KEBIJAKAN
Julaiddin 1 dan J. Sam. Miekhel 2
1) Fakultas Hukum Universitas Ekasakti. Email: julaiddinmr@gmail.com
2) Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti. Email: jsammiekhel29@gmail.com

## ABSTRAK
Pada  tingkat  dunia,  perdagangan  orang  terkait  erat  dengan  kriminalitas  transnasional  dan dinyatakan  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia  serta  merendahkan  martabat  bangsa  dan negara  serta  merupakan  kejahatan  kemanusiaan  karena  memperlakukan  orang  sebagai komoditi  yang  dapat  dibeli,  dijual,  dikirim  dan  dijual  kembali.  Faktor  lain  juga  yang menyebabkan  terjadinya  perdagangan  orang  adalah  faktor  pendidikan  dan  keterbatasan informasi  yang  dimiliki  sehingga  menyebabkan  perempuan  terjebak  dalam  perdagangan orang.  Perlindungan  hukum  terhadap  tindak  pidana  perdagangan  orang  mulai  berkembang sebagai  suatu  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  oleh  karena  perempuan  dan/atau  anak banyak  menjadi  korban  ketidakadilan,  kekerasan  dan  lain  sebagainya.  Upaya  demikian tumbuh  dari  kesadaran  bahwa  selama  ini  kehidupan  perempuan/anak  kurang  mendapatkan perhatian karena alasan budaya, agama, ekonomi, sosial dan hukum dalam masyarakat seperti menguatnya pola.
Keywords: Hukum, Kebijakan, Korban, Tindak Pidana Perdagangan, Perlindungan.

## ABSTRACT
At  the  world  level,  trafficking  in  persons  is  closely  linked  to  transnational  crime  and  is declared  a  violation  of  human  rights  and  degrading  the  nation  and  state  and  is  a  crime against humanity because it treats people as a commodity that can be bought, sold, shipped and resold. Another factor that causes trafficking in persons is the factor of education and the limited  information  they  have  which  causes  women  to  be  trapped  in  trafficking  in  persons.
Legal protection against the criminal act of trafficking in persons has begun to develop as an effort  to  provide  protection  because  many  women  and  /  or  children  have  become  victims  of injustice,  violence  and  so  on.  Such  efforts  grow  from  the  awareness  that  so  far  the  lives  of women / children have received less attention due to cultural, religious, economic, social and legal reasons in society such as strengthening patterns.
Keywords: Law, Policy, Victims, Crime of Trafficking, Protection.

## PENDAHULUAN
Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  merupakan  bentuk  perbuatan pelanggaran  terhadap harkat  dan  martabat  manusia.  Karenanya  bentuk  perbuatan  ini,  selain  melanggar  hukum,  juga melanggar  Hak  Asasi  Manusia.  Menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa; segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan/atau pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya (Pasal  27  ayat (1)).  Dewasa  ini  di  Indonesia  perdagangan  orang  sangat  marak  dan mengkhawatirkan  walaupun  peraturan  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  sudah ada,  yaitu  Undang-undang  Nomor  21  Tahun 2007,  tetapi  dalam  praktiknya  perbuatan  tersebut masih  banyak  terjadi,  bahkan  bukan  hanya  melibatkan  perorangan,  tetapi  juga  melibatkan jaringan sindikat kerja yang sulit diketahui.
Kondisi seperti ini, antara lain mengakibatkan serta maraknya aktivitas Perdagangan Orang yang mendapat sorotan baik dalam negeri maupun luar negeri. Indonesia mendapat sorotan dunia Internasional  mengingat  keberadaannya  sebagai  salah  satu  negara sumber  terjadinya  aktivitas perdagangan manusia. Berdasarkan Annual Trafficking in Person Report dari US Departement of State kepada Kongress sebagaimana diamanatkan dalam The Trafficking Victims Protection Act of  2000,  pada  periode  April  2001  s/d  Maret  2002,  Indonesia  termasuk  dalam  kelompok  negara dengan kategori  terendah,  yaitu  negara  yang  sama  sekali  tidak  memenuhi  standar  minimum dalam memerangi perdagangan manusia (Trafficking in person).
Hampir  semua  negara  di  dunia  mengalami  permasalahan  perdagangan orang,  dengan tingkat  yang berbeda-beda. Ada negara  yang menjadi negara tujuan perdagangan orang, negara transit  atau  negara  sumber  terjadinya  perdagangan  orang,  seperti  yang  di  alami Negara Indonesia. Maraknya  isu  perdagangan  orang  diawali  dengan  meningkatnya  pencari  kerja  baik perempuan  maupun  laki-laki  bahkan  anak-anak  untuk  bermigrasi  keluar  daerah  sampai  keluar negeri.  Beberapa  faktor  penyebab  terjadinya  perdagangan  orang  antara  lain  disebabkan ketidaktersedianya  lapangan  kerja,  perubahan  orientasi  pembangunan  dari  pertanian  ke  industri serta  krisis  ekonomi.  Perdagangan  orang  tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia  saja  sebagai  negara berkembang,  melainkan  juga  dialami  oleh  negara  berkembang  lainnya  seperti: Vietnam, Srilangka, Thailand dan Philipina.
Pada  tingkat  dunia,  perdagangan  orang  terkait  erat  dengan  kriminalitas  transnasional  dan dinyatakan  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia  serta  merendahkan  martabat  bangsa  dan negara serta merupakan kejahatan kemanusiaan karena memperlakukan orang sebagai komoditi yang  dapat  dibeli,  dijual,  dikirim  dan  dijual  kembali.  Faktor  lain  juga  yang  menyebabkan
terjadinya perdagangan orang adalah faktor pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki sehingga menyebabkan perempuan terjebak dalam perdagangan orang.
Berdasarkan  data  dari  Badan  Reserse  dan  Kriminal  Polri  (bareskrim)  Mabes  Polri,  pada tahun  2008  tercatat  199  kasus  ditangani  jajaran  Reskrim  se- Indonesia,  dengan  291  pelaku Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang  ditangkap  dan  107  kasus  di  antaranya  telah diseselesaikan di tingkat Kejaksaan. Dari 598 orang  korban, 510 diantaranya orang dewasa, 88 orang  lainnya  adalah  anak-anak.  Dari  beberapa  kasus  pada tahun  2008,  korban  umumnya menjadi  korban  eksploitasi  seksual  seperti  pelacuran  dan  paedophilia,  dengan  rincian 90  kasus eksploitasi seksual dengan jumlah korban perempuan sebanyak 210 orang, dan korban anak-anak sebanyak  55  orang. Kasus  yang  ditangani  secara  hukum  diatas  hanyalah  sebagian  dari  begitu banyak  kasus  yang  secara  pasti  sulit  diketahui.  Kesulitan  mengungkapkan  kasus  tindak  pidana perdagangan  orang,  karena  pada  umumnya  melibatkan  jaringan  yang  sangat  rapih,  baik  yang terorganisir maupun tidak terorganisir dan menjangkau dalam negeri sampai antar Negara.
Pada  umumnya  kasus  tindak  pidana  perdagangan  orang yang  diproses  aparat  hukum, setelah  ada  pengaduan  dari  korban  atau  keluarga,  dan  pihak  lain  yang  peduli  dengan  tindak pidana  perdagangan  orang.  Dalam  praktiknya,  perempuan  adalah  kelompok  yang  paling  rentan menjadi  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Sebagian  besar  korban  perempuan  yang diperdagangkan  untuk  tujuan  pelacuran  atau  bentuk  eksploitasi  seksual  lainnya,  selebihnya berupa eksploitasi, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa seperti praktek serupa perbudakan. Perdagangan  orang  merupakan  perlakuan  terburuk  dari  pelanggaran  harkat  dan  martabat manusia.  Perdagangan  Orang  juga  merupakan  bentuk  modern  dari  perbudakan.  Perbudakan adalah kondisi seseorang dibawah kepemilikan atau kekuasaan orang lain, sehingga tidak mampu menolak  suatu  pekerjaan  secara  melawan  hukum  yang  diperintahkan  oleh  orang  lain  walaupun pekerjaan itu tidak dikehendakinya.
Upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yaitu salah satunya melalui pencegahan dan penegakan hukum untuk memberantas perdagangan orang. Tindakan ini perlu  secara  terus  menerus  dilakukan  dengan  diikuti  berbagai  upaya  peningkatan  sumber  daya manusia  yang  berkualitas.  Oleh  karena  setiap  orang  memiliki  kedudukan  yang  sama  di depan hukum  (Equality  before  the  law),  maka  Kualitas  perlindungan terhadap  perempuan  hendaknya memiliki  derajat  atau  tingkat  yang  sama  dengan  perlindungan  dengan  pria.  Dalam  sejarah perdagangan orang, awalnya  yang menjadi obyek perdagangn orang adalah perempuan. Hal ini disebabkan dengan adanya pandangan merendahkan derajat perempuan yang berlangsung hingga abad  pertengahan.  Perempuan  sebagai  korban  perdagangan  orang  oleh  hukum  dinyatakan sebagai suatu tindak pidana dan diancam pidana sebagaimana baik menurut ketentuan-ketentuan dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  maupun  peraturan  tindak  pidana  diluar KUHP.
Pasal 297 KUHP misalnya adalah salah satu ketentuan yang mengancam pidana terhadap pelaku  tindak  pidana  perdagangan  perempuan.  Diluar  KUHP  ditemukan  pengaturannya  dalam Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  dan  kemudian dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Perdagangan  Orang  (Bab  II  dan  bab  III).  Beberapa  ketentuan  hukum  yang  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  maupun  sebagai  korban  tindak  pidana  juga  diatur dalam  berbagai  ketentuan  Hukum  Nasional  seperti  dalam  Undang-undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  yakni  bab  III  Bagian  Kesembilan,  Undang-undang Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  Undang-undang  Nomor  44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta berbagai Konvensi Internasional.
Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang mulai berkembang sebagai suatu  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  oleh  karena  perempuan dan/atau  anak banyak menjadi  korban  ketidakadilan,  kekerasan  dan  lain  sebagainya.  Upaya  demikian  tumbuh  dari kesadaran  bahwa  selama  ini  kehidupan  perempuan/anak kurang  mendapatkan  perhatian  karena alasan  budaya,  agama,  ekonomi,  sosial  dan  hukum  dalam  masyarakat  seperti menguatnya  pola pikir bahwa perempuan merupakan makhluk lemah yang harus dilindungi oleh laki-laki.
Satjipto  Rahardjo  dalam  Savitri mengemukakan  bahwa: Dunia  tidak  pernah  menyadari kalau  sistem  hukum  memang  berkelamin  laki-laki,  walaupun  kesadaran  tersebut  hanya  bisa dimunculkan  bila  orang  bergerak  dalam  ranah  sosiologi  hukum.  Sebaliknya,  studi  hukum positivistik, dogmatis, dan analitis justru tidak mampu membawa  manusia ke  kesadaran seperti itu ‖. Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  misalnya,  banyak  menekankan  ketentuan yang  memposisikan  perempuan  sebagai  korban  perdagangan  orang  (Pasal  297).  Demikian  pula dalam  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang yang  dalam  penjelasan  umumnya  menjelaskan  bahwa  berdasarkan  bukti empiris,  perempuan  dan  anak  adalah  kelompok  yang  paling  banyak  menjadi  korban  tindak pidana  perdagangan  orang.  Korban  diperdagangkan  tidak  hanya  untuk  tujuan  pelacuran  atau bentuk  eksploitasi  seksual  tetapi  mencakup  bentuk  eksploitasi  lain,  misalnya  kerja  paksa  atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.
Oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam  berbagai  bentuk  pemanfaatan  dan  eksploitasi  yang  tak  berprikemanusiaan  harus  segera dihentikan.  Kesadaran  untuk  memberdayakan  perempuan  sekaligus  untuk  memberikan perlindungan  muncul  sebagai  suatu  upaya  dan  gerakan  yang  menuntut  kesamaan  dan  keadilan gender, dan berpandangan bahwa sejumlah ketentuan hukum  kurang  memberikan perlindungan dan  kesamaan  kedudukan  bagi  perempuan,  seperti  dikemukakan oleh  Danardono  sebagai berikut: “ Para penganut teori positivisme hukum menganggap hukum sebagai potret dari realitas sosial atau bahkan realitas itu sendiri, sehingga untuk mengetahui bentuk pembagian kerja secara seksual  (pembagian  kerja  di  masyarakat  dan  rumah  tangga  antara  pria  dan  perempuan)  yang pernah  dan  berlaku  di  Indonesia,  seseorang dianggap  cukup  membaca,  misalnya  KUHPerdata, Undang-undang  Perkawinan  No.1  Tahun  1974  dan  beberapa  pasal  dalam  KUHP.  Namun, berbeda  dari  para  penganut  teori  positivisme  hukum,  para  pemikir  hukum  feminis  justru menganggap berbagai ketentuan hukum tersebut m emarginalkan perempuan”.
Ketidakadilan gender sebenarnya telah lama diperjuangkan para tokoh gerakan perempuan di  Indonesia  seperti: R.A.Kartini,  Martha  Christina  Tiahahu,  Cut  Meutia,  dan  lain-lain,  yang menurut  Suryochondro,  ternyata  timbulnya  gerakan  wanita  adalah  kesadaran  untuk  mencari
keadilan  bagi  wanita. Bangkitnya  kesadaran  perempuan  digambarkan  oleh  Pembayun  dalam pemikiran sebagai bentuk tanggung jawab sosial perempuan (Woman Social Responsibility/WSR) bahwa, tumbuhnya kesadaran karena negara telah gagal dalam menghapus sub-ordinasi  perempuan  dan  anak-anak  serta  gagal  memenuhi  janji  pemberdayaan  perempuan secara  tuntas  dan  merata.  WSR  ini  memiliki  tiga  prinsip  utama  yang  berbeda,  tetapi  integral, sebagai  berikut:  Pertama,  bahwa  kesadaran  dan  kecerdasan  sosial  (social  intelligence) merupakan fitrah individu; Kedua, prinsip mengenali diri sendiri; Ketiga, prinsip tanggung jawab sosial (social responsibility) perempuan terhadap kaum perempuan lain dan anak-anak.
Uraian  yang  dilatar  belakangi  oleh  ketidakadilan  (hukum)  terhadap  perempuan  dan berbagai  gerakan  untuk  memperjuangkan  keadilan  dan  kesetaraan  gender  tersebut,  dihadapkan pada  berbagai  kendala  jika  di  tinjau  dari  aspek  hukum  mengingat  menguatnya  Positivisme Hukum  di  Indonesia.  Positivisme  hukum  atau  juga  dinamakan  sebagai  aliran  legisme,  sangat mengagungkan  hukum  tertulis  sehingga  aliran  ini  beranggapan  tidak  ada  norma  hukum  diluar hukum  positif. Hukum  positif  seperti  KUHP,  KUHPerdata,  Undang-undang  Nomor  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang adalah  ketentuan  hukum  yang berlaku dengan karakteristiknya bersifat tertulis.
Astawa  dan  Na‘a  merumuskan  peraturan  perundang -undangan  sebagai  setiap  keputusan tertulis  yang  dibentuk,  ditetapkan  dan  dikeluarkan  oleh  lembaga  atau pejabat  yang  berwenang dan  berisi  norma  yang  bersifat  mengikat  secara  umum  serta dapat  menimbulkan  konsekuensi bahwa  hukum  positif  di  suatu  waktu  akan  ketinggalan  zaman,  dan  tidak  memenuhi  kebutuhan hukum  dalam  masyarakat.  KUHP  misalnya  telah  mengatur  perdagangan  perempuan  dan  anak sebagai  tindak  pidana,  akan  tetapi  dirasa  kurang  memberikan  suatu  kekuatan  hukum  seperti rendahnya ancaman pidananya, sehingga di perlukan ketentuan hukum baru yang terjelma dalam Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang,  Pasal  83  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, menentukan  larangan,  memperdagangkan,  menjual,  atau  menculik  anak  untuk  diri  sendiri  atau untuk dijual.
Namun  ketentuan  KUHP  dan  Undang-undang  Perlindungan  Anak  tersebut  tidak merumuskan  apa  yang  dimaksud  dengan  perdagangan.  Di  samping  itu  Pasal  297  KUHP memberikan sanksi  yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat  kejahatan  perdagangan  orang.  Menurut  Abdul  Wahid dan  Muhammad  Irfan, dikemukakannya bahwa: Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawa umur (anak-anak). Kejahatan  seksual  ini  juga  tidak  hanya  berlangsung  dilingkungan  perusahaan,  perkantoran  atau ditempat-tempat  tertentu  yang  memberikan  peluang  manusia  berlainan  jenis  dapat  saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi dilingkungan keluarga.
Kekerasan  terhadap  perempuan  seperti  pemaksaan  eksploitasi  seksual,  menurut  Savitri, pada  dasarnya  adalah  kekerasan  gender,  yakni  kekerasan  yang  memberikan  penekanan  khusus pada  akar  permasalahan  kekerasan  yang  dilakukan  terhadap  perempuan,  yaitu  diantara  pelaku dan  korbannya  terdapat  relasi  gender  dalam  hal  mana  posisi  dan  perannya tersebut  pelaku
mengendalikan dan korban adalah orang yang dikendalikan melalui tindakan kekerasan tersebut. Perdagangan perempuan untuk kepentingan pelacuran adalah bentuk  kekerasan berbasis  gender dan merupakan kejahatan, namun pihak pengguna (jasa) pelacuran ternyata tidak terjamah oleh ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Pengguna  jasa  perdagangan  perempuan  dalam  kegiatan pelacuran tentunya ada laki-laki.
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang tidak  mengatur  ketentuan  pidana  untuk  menjaringnya  sebagai  pelaku (pengguna  jasa).  Sebagai  korban  perdagangan  orang,  perempuan  membutuhkan  perhatian  baik perlindungannya sebagai korban maupun sebagai saksi korban. Tidak jarang, karena alasan malu agar tidak diketahui umum, korban menutup diri dari upaya proses hukum oleh aparat penegak hukum.  Kondisi  demikian  lebih  mempersulit  upaya  penegakan  hukumnya,  walaupun  saksi  dan korban  perdagangan  orang  telah  dijamin  perlindungan  hukumnya  baik  oleh  Undang-undang Nomor  21  Tahun  2007  (Bab  V) tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang maupun  oleh  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban. Korban perdagangan perempuan dapat terjerumus ke lingkungan yang tidak baik dan tidak sehat, misalnya  karena  merasa  telah  ternoda  atau  tercemar,  akan  malu  kembali  kepada  orang  tua  dan akhirnya menerjuni profesi selaku pelacur dengan kehendak sendiri.
Perlindungan terhadap  korban  juga  tidak  lepas  dari  peran  pemuka  masyarakat,  pemuka agama,  psikolog,  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah,  dan  tidak  kalah  penting  artinya ialah  peran  aparat  penegak  hukum.  Sebagai  negara  hukum  dan  menjunjung  tinggi  HAM, penguatan  hukum  dan  HAM  menjadi  momentum  penting  dalam  pemberantasan  tindak  pidana perdagangan orang. Asshiddiqie mengemukakan, munculnya gelombang besar di bidang politik yang dapat dilihat dari berkembangnya isu demokratisasi, HAM, dan Lingkungan hidup adalah bagian  penting  untuk  menjadikan  hukum  dan  HAM  sebagai  kekuatan  utama  dalam pemberantasan perdagangan perempuan di Indonesia.
Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan,  merupakan  hal  yang  sangat  penting, salah  satunya  melalui  pencegahan  dan  pemberantasan  perdagangan  orang,  perlu  secara  terus menerus  dilakukan  demi  tetap  terpeliharanya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Kualitas perlindungan  terhadap  perempuan  hendaknya  memiliki  derajat/tingkat  yang  sama  dengan perlindungan terhadap kaum pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum  (equality  before  the  law).  Salah  satu  bentuk kejahatan  dimana  perempuan  sebagai objeknya,  yang  terkait  erat  dengan  kejahatan  perdagangan  orang,  ialah  maraknya  kemajuan teknologi  informasi  dalam  bentuk  kejahatan  dunia  maya  (cyber  crimes)  seperti  melalui penggunaan  beberapa  perangkatnya,  misalnya handphone  (HP),  internet,  yang  jenis-jenis kejahatan ini menurut Dikdik M. Arief Mensur dan Elisatris Gultom, disebutkan diantaranya:
1. Cyber-terrorist: National  Police  Agency  of  Japan (NPA)  mendefinisikan Cyber Terrorist sebagai electronic  attacks  through  computer  networks  against  critical infrastruktures  that  have  potential  critical  effects  in  social  and  economic  activities  of the  nation. Penjelasan  maksud  dan  tujuannya  adalah Cyber-terrorist:  National  Police Agency  of  Japan  (NPA)  mendefinisikan  Cyber  Terrorist  sebagai  serangan  elektronik
melalui  jaringan  komputer  terhadap  infrastruktur  kritis  yang  berpotensi  menimbulkan efek kritis dalam kegiatan sosial dan ekonomi bangsa.
2. Cyber-pornography: penyebarluasan obscene materials termasuk pornography, indecent exposure, dan child pornography
3. Cyber-harassment: pelecehan seksual melalui e-mail, website atau chat programs
4. Cyber-stalking: crimes of stalking melalui penggunaan komputer dan internet
5. Hacking: penggunaan programming abilities dengan maksud yang bertentangan dengan hukum
6. Carding (credit card fraud): melibatkan berbagai macam aktivitas dengan kartu kredit.
Perempuan sebagai objek pornografi merupakan bagian dari kekerasan dan tindakan yang merendahkan perempuan itu sendiri. Menurut Mackinnon dalam Situmorang, disebutkan bahwa: Pornografi  menyebabkan  perilaku  kekerasan  dan  diskriminasi  terhadap  perempuan,  baik perempuan  yang  menjadi  objek  dalam  produkproduk  pornografi  maupun  perempuan  di kehidupan  nyata.  Ini  berarti perempuan  mengalami  kekerasan  ganda  karena mereka  selalu menjadi objek seks.
Perempuan  sebagai  objek  sekaligus  korban  dalam  kegiatan  pornografi,  senantiasa  terkait dengan  perempuan  sebagai  korban  perdagangan  orang  mengingat  pornografi  pada  dasarnya adalah bentuk ekspoloitasi (tubuh) perempuan. Kegiatan pornografi sudah tentu tidak lepas dari berbagai  faktor  sekaligus  motif  tertentu  sebagaimana  halnya  faktor  dan  motif  timbulnya perdagangan  perempuan.  Sagala  mengemukakan  penyebabnya  seperti  pernikahan  dini  dan  lain sebagainya,  bahwa:  Kemiskinan  di pedesaan,  pernikahan  dini,  pendidikan  yang  minim,  kondisi kesehatan  yang  memprihatinkan,  pada  kenyataannya  mendorong  remaja  dan  perempuan  muda terjerembab kedalam prostitusi atau menjadi korban perdagangan (trafficking) perempuan.
Beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  dan  mengancam  tindak  pidana perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kejahatan pornografi tersebut, membutuhkan  upaya  hukum  secara  nyata  dalam  implementasinya.  Ketika  para  aktivis  yang sebelumnya  telah  memperjuangkan  agar  ada  perangkat  hukum  yang  memberikan  perlindungan hukum terhadap perempuan korban perdagangan orang seperti disebutkan di atas, ternyata yang menjadi  masalah  berada  pada  tataran  penegakan  hukum.  Apalagi,  Undang-undang  Nomor  21 Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang mengamanatkan tindakan pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pasal 57) dengan memberikan peluang bagi pemerintah daerah membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) anti-Trafficking.
Meskipun Sumatera Barat diindikasikan belum terlalu tersentuh oleh dampak perdagangan orang  (human  trafficking)  dan  budaya  minang adat  basandi  syarak,  syarak  basandi  kitabullah serta  falsafah  hidup  orang  minang  yang  masih  dipegang  sampai  sekarang  yakni  anak  dipangku kamanakan  dibimbiang,  urang  kampuang  dipatenggangkan diyakini  mampu  mencegah  terjadi human  trafficking.  Sebab  falsafah  dan  budaya  Minang  tersebut  bermakna  kontrol  masyarakat yang cukup tinggi dalam aktivitas kehidupan orang Minang.
Selaras dengan itu ada ungkapan lain yang menggambarkan tata cara orang Minang dalam bersikap  dan  bertingkah  laku  di  masyarakat  yang  dikenal  dengan  “ kato  nan  ampek ”  atau  biasa juga disebut dengan jalan nan ampek sudah menjadi ciri khas pergaulan masyarakat Minang dari nenek  moyang sampai  pada  saat  sekarang  ini.  Orang  minang  yang  salah  berperilaku  atau menempatkan  posisinya  disebut  dengan indak  tau  jo  nan  ampek atau urang  indak  baradaik. Ungkapan  adat  tersebut: nan  tuo  di  hormati,  nan  ketek  di  sayangi,  samo  gadang  baok  baiyo. Tingginya  kasus human  trafficking di  Indonesia  menurut  Kementerian  Negara  Pemberdayaan Perempuan  salah  satu  faktornya  dikarenakan  belum  adanya  peraturan/undang-undang yang khusus  mengenai human  trafficking di  Indonesia.  Seperti  halnya  Sumatera  Barat  meskipun belum  ada  Perda  tentang human  trafficking,  namun  Kearifan  lokal  dan  nilai  serta  norma  yang secara langsung maupun tidak falsafah hidup dan budaya Minang mempunyai kaitan yang sangat kuat  dalam  mendorong  atau  tidak  mendorong  terjadinya human  trafficking di  Sumatera  Barat. Bertitik  tolak  dari  fenomena  di  atas  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  mengenai  kebijakan kearifan  lokal  minang  dalam  upaya  pencegahan  human trafficking,  dengan  fokus  kajian  pada faktor pendorong dan faktor penarik terjadinya human trafficking.
Meskipun  demikian  Sumatera  Barat  telah  memiliki  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yangmana dalam Perda tersebut telah mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada pada Pasal 1 angka (6) dan Pasal 1 angka (7) yang berbunyi:
Pasal 1 angka (6); “ Perlindungan  Perempuan  adalah  segala  upaya  untuk  menjamin  dan  melindungi  hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi,  baik  berupa  perlindungan  preventif,  represif  maupun  postremedial (pendampingan dan pengobatan). ” Pasal 1 angka (7);
“ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. ”
Serta  telah  dijelaskan  juga  pada  Pasal  1  angka  (15)  yangmana  dalam  pasal  tersebut berbunyi:
“ Perdagangan  orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat, sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  Negara  maupun  antar  Negara,  untuk  tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi ” .
Sedangkan dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 20, Pasal 71 dan Pasal 72 yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1:
“Setiap  orang  dilahirkan  bebas  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  yang  sama  dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara  dalam  semangat  persaudaraan.  Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan  dan  perlakuan  hukum  yang  adil  serta  mendapat  kepastian  hukum  dan perlakuan yan g sama di depan hukum”.
Pasal 3:
“Setiap  orang  berhak  atas  perli ndungan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  manusia, tanpa diskriminasi”.
Pasal 4:
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”.
Pasal 20:
“Tidak  seorang  pun  boleh  diperbudak  atau  diperhamba.  P erbudakan  atau  perhambaan, pedagangan  budak,  perdagangan  wanita,  dan  segala  perbuatan  berupa  apapun  yang tujuannya serupa, dilarang”.
Pasal 71 dan Pasal 72:
“Pemerintah  wajib  dan  bertanggung  jawab  menghormati,  melindungi,  menegakkan,  dan memajukan  hak asasi  manusia  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini,  peraturan perundangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia  yang diterima oleh negara  Republik  Indonesia.  Kewajiban  dan  tanggung  jawab  Pemerintah  tersebut  meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.
Dari  beberapa  pasal  diatas,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  maka  dapat  kita  lihat  bahwa  setiap manusia  hendaklah menghormati hak asasi manusia yang lain, tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap sesama manusia  apalagi  perbuatan  yang  terkategori  sebagai  tindak  pidana.  Semakin  berkembangnya zaman maka semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi Penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian  yang  menggambarkan  sekaligus  melakukan  analisis  mengenai  perlindungan  hukum terhadap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang:  studi  atas  kelembagaan,  ruang  lingkup  dan kebijakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis  normatif didukung  empiris  yang  dilakukan  menitiberatkan  pada  data
kepustakaan  dengan  menginventarisasikan  bahan-bahan  kepustakaan  mengenai perlindungan hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang:  studi  atas  kelembagaan,  ruang lingkup dan kebijakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hak Asasi Manusia
Pada  akhir  abad  XIV  hingga  awal  abad  XIIV  John  Locke  mencetus  kan  ide  tentang  Hak asasi  manusia  yang  mana  hak  asasi  manusia  ini  adalah  hak  yang  di  bawa  semenjak  lahir  yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat ataupun dihilangkan. Hal ini yang menjadi ide dasar munculnya gerakan pembelaan hak asasi manusia di dunia barat. Dan muncul juga  ide  dari  J.J  Rousseau  yang  menyatakan  bahwa  Negara  tidak  bisa  mencabut  hak-hak  dasar yang dimiliki individu dan masyarakat, melainkan Negara harus melindungi hak-hak tersebut.
Secara etimologis hak asasi manusia terdiri dari tiga  kata  yakni: hak,  asasi, dan manusia. Hak  dan  asasi  berasal  dari  bahasa  Arab,  yaitu haqq yang  di  ambil  dari  kata haqqa, yahiqqu, haqqaan yang  artinya  adalah  benar,  nyata,  pasti,  tetap,  dan  wajib.  Makaa haqq adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasiy yang  di  ambil  dari  kata assa,  yaussu, asasaan yang  artinya  membangun,  mendirikan, meletekkan. Maka  asasi  adalah  segala  sesuatu  yang  bersifat  mendasar  dan  fundamental  yang selalu  melekat  pada  objeknya  sedangkan  kata  manusia  berasal  dari  Bahasa  Indonesia.  Jadi  di Indonesia HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada Manusia.
Pengertian HAM di atas di Indonesia  masih sangat umum dan universal, tetapi Indonesia juga memiliki konsep tentang HAM yang di atur secara jelas dalam Pasal 1 angka (1) Undang- undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  menyebutkan  tentang pengertian  hak  asasi  manus ia,  yaitu  “Hak  asasi  manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat padahakekat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dan  merupakan anugerahnya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum  dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Berdasarkan pengertian HAM dari undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa penting dan  adanya  suatu  kewajiban  setiap  orang  untuk  menghormati  hak-hak  individu  yang  dimiliki setiap  orang.  Kewajiban  tersebut  telah  dituangkan  dalam  undang-undang  sebagai  seperangkat kewajiban  sehingga  apabila  tidak  dilaksanakan  maka  tidak  akan  terlaksana  dan  tegaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

## Perlindungan Hukum
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Perlindungan  berasal  dari  kata  lindung  yang memiliki  arti  mengayomi,  mencegah,  mempertahankan,  dan  membentengi.  Sedangkan Perlindungan  berarti  konservasi,  pemeliharaan,  penjagaan,  asilun,  dan  bunker.  Secara  umum, perlindungan  berarti  mengayomi sesuatu  dari  hal-hal  yang  berbahaya,  sesuatu  itu  bisa  saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna
pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan  hukum  dapat  diartikan  Perlidungan  oleh  hukum  atau  perlindungan  dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.
Namun  dalam  hukum  Pengertian  perlindungan  hukum  adalah  Segala  daya  upaya  yang  di lakukan  secara  sadar  oleh  setiap  orang  maupun  lembaga  pemerintah,  swasta  yang  bertujuan mengusahakan  pengamanan,  penguasaan  dan  pemenuhan  kesehjahteraan  hidup  sesuai  dengan hak-hak  asasi  yang  ada  sebagaimana  di  atur  dalam  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi  hukum,  yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Pada  dasarnya  perlindungan  hukum  tidak  membedakan  terhadap  kaum  pria  maupun wanita.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  berdasarkan  pancasila  haruslah  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  warga  masyarakatnya  karena  itu  perlindungan  hukum  tersebut akan  melahirkan  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam  wujudnya  sebagai makhluk  individu  dan  makhluk  sosial  dalam  wadah  negara  kesatuan  yang  menjunjung  tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

## Sistem Peradilan Pidana
Menurut  Mardjono  Reksodiputro,  Sistem  peradilan  pidana  adalah  sistem  pengendalian kejahatan  yang  terdiri  dari  lembaga-lembaga  kepolisian.  Kejaksaan,  pengadilan  dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian  kejahatan  agar  masih  dalam  batas  toleransi  masyarakat  tidak  berarti  memberikan toleransi  terhadap  suatu  tindak  kejahatan  tertentu  atau  membiarkannya  untuk  terjadi.  Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa  kejahatan akan tetap ada selama  masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.
Menurut  Muladi,  Sistem  peradilan  pidana  merupakan  suatu  jaringan  (network)  peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksnaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.
Mengartikan  sistem peradilan  pidana  sebagai  pemakaian  pendekatan  sistem  terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.
Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.  Sistem  peradilan  pidana  Indonesia  menganut  konsep  bahwa  perkara  pidana  adalah sengketa  antara  individu  dan  masyarakat  (publik)  dan  akan  diselesaikan  oleh  negara  sebagai perwakilan dari publik. Sengketa itu sendiri adalah berhubungan dengan beberapa substansi dari
pasal yang sudah diatur dan diancam dengan hukuman dalam hukum pidana materiil, yang saat ini ditentukan dalam KUHP dan di luar.
Dalam  menyelenggarakan  sistem  peradilan  pidana  tersebut,  Indonesia  memiliki  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP). Ditegaskan  dalam  Pasal  2  KUHAP  bahwa  KUHAP  berlaku  untuk  melaksanakan  tata  cara peradilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum.  KUHAP  sebagai  hukum  acara  pidana  juga  berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau  terdakwa.  Hal  ini  terdapat  pada  penjelasan  bahwa  KUHAP  sebagai  hukum  acara  pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah  memberi  “legalisasi  hak  asasi”  kepada  tersangka  atau  terdakwa  untuk  membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum.
Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang.  KUHAP  telah  mencoba  menggariskan  tata  tertib  hukum  yang  antara  lain akan  melepaskan  tersangka  atau  terdakwa  maupun  keluarganya  dari  kesengsaraan  putus  asa  di belantara  penegakan  hukum yang  tak  bertepi,  karena  sesuai  dengan  jiwa  dan  semangat  yang diamanatkannya,  tersangka  atau  terdakwa  harus  diperlakukan  berdasarkan  nilai-nilai  yang manusiawi.
KUHAP, sebagaimana ditemukan dalam bagian penjelasan umum, setidaknya mengenal 10 (sepuluh) asas yang menjadi acuan kebenaran atau ajaran dari kaidah-kaidahnya, yaitu:
a. Asas Equality Before The Law
Perlakuan  yang  sama  atas  diri  setiap  orang  di  muka  hukum  dengan  tidak  mengadakan pembedaan perlakuan.
b. Asas Legalitas Dalam Upaya Paksa
Penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  dan  penyitaan  hanya  dilakukan  berdasarkan perintah  tertentu  oleh  pejabat  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  dan  hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur undang-undang.
b. Asas Presumption Of Innocence
Kepada  seorang  yang ditangkap,  dituntut  dan/atau  dihadapkan  di  pengadilan  wajib dianggap  tidak  bersalah  sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang  menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap
c. Asas Remedy And Rehabilitation
Kepada  seorang  yang  ditangkap,  ditahan,  dituntut  ataupun  diadili  tanpa  alasan  yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyelidikan.
d. Asas Fair Impersonal And Objective
Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
e. Asas Legal Assistance
Setiap  orang  yang  berperkara  wajib  diberi  kesempatan  untuk  memperoleh  bantuan hukum  yang  semata-mata  diberikan  untuk  melaksanakan  kepentingan  pembelaan  atas
dirinya.

## f. Miranda Rule
Kepada  seorang  tersangka,  sejak  saat  dilakukan  penangkapan  dan  penahanan  selain wajib  diberitahu  dakwaan  dan  dasar  hukum  apa  yang  didakwakan  kepadanya,  juga wajib  diberitahu  haknya,  termasuk  hak  untuk  menghubungi  dan  minta  bantuan penasihat hukum
g. Asas Presentasi
Pengadilan  memeriksa  perkara  pidana  dengan  hadirnya  terdakwa,  kecuali dimungkinkan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa (in absentia).
h. Asas Keterbukaan
Sidang  pemeriksaan  pengadilan  adalah  terbuka  untuk  umum,  kecuali  dalam  hal  yang diatur dalam undang-undang.
i. Asas Pengawasan
Pengawasan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  dalam  perkara  pidana  dilakukan  oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

## KESIMPULAN
Pada  tingkat  dunia,  perdagangan  orang  terkait  erat  dengan  kriminalitas  transnasional  dan dinyatakan  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia  serta  merendahkan  martabat  bangsa  dan negara serta merupakan kejahatan kemanusiaan karena memperlakukan orang sebagai komoditi yang  dapat  dibeli,  dijual,  dikirim  dan  dijual  kembali.  Faktor  lain  juga  yang  menyebabkan terjadinya perdagangan orang adalah faktor pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki sehingga  menyebabkan  perempuan  terjebak  dalam  perdagangan  orang.  Perlindungan  hukum terhadap tindak  pidana  perdagangan  orang mulai  berkembang  sebagai  suatu  upaya  untuk memberikan  perlindungan  oleh  karena  perempuan dan/atau  anak banyak  menjadi  korban ketidakadilan,  kekerasan  dan  lain  sebagainya.  Upaya  demikian  tumbuh  dari  kesadaran  bahwa selama  ini  kehidupan  perempuan/anak kurang  mendapatkan  perhatian  karena  alasan  budaya, agama,  ekonomi,  sosial  dan  hukum  dalam  masyarakat  seperti  menguatnya  pola  pikir  bahwa perempuan merupakan makhluk lemah yang harus dilindungi oleh laki-laki.

## REFERENSI
Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung, 2001.
Ahmad Erani Yustika et al, Proyeksi Ekonomi 2014: Akankah Krisis Berlanjut?, INDEF, Jakarta,
2013.
D.  Danardono, Teori  Hukum  Feminis;  Menolak  Netralitas  Hukum,  Merayakan  Difference  dan Anti- Essesialisme, dalam Silistyowati Irinato (ed), Perempuan dan Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
Dikdik  M. Arief  Mensur dan Elisatris Gultom, Cyber Law. Aspek  Hukum Teknologi Informasi,
Refika Aditama, Bandung, 2005.
Ellys  Lestari  Pembayun, Perempuan  Vs  Perempuan.  Realitas  Gender,  Tayangan  Gosip,  dan Dunia Maya, Nuansa, Bandung, 2009.
Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
I.G.P Astawa dan Suprin Na‘a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, Alumni, Bandung, 2008.
IOM Indonesia, Fenomena Trafiking Manusia dan Konteks Hukum Internasional, Jakarta, 2006.
Jimly  Asshiddiqie, Agenda  Pembangunan  Hukum  di  Abad  Globalisasi,  Balai  Pustaka,  Jakarta,
1998.
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Penyidikan  dan Penuntutan. Sinar Grafka, Jakarta. 2014.
Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Gramata Publishing,
Jakarta, 2011.
Mardjono  Reksodiputro,  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Melihat  Kepada  Kejahatan  dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi),  Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Jakarta, 1993.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana, Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro,
Semarang, 1995.
Niken Savitri, HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, Refika Aditama, Bandung, 2008.
Noeng  Muhadjir, Ilmu  pendidikan  dan  Perubahan  Sosial.  Teori  Pendidikan  Pelaku  Sosial Kreatif. Raka Sarasin, Yogyakarta, 2000.
Pangaribuan, Hukum  Acara  Pidana:  Surat  Resmi  Advokat  di  Pengadilan.  Papas  Sinar  Sinanti,
Jakarta, 2014.
Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal  Justice  System)  Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996.
Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003.
Sukanti Suryochondro, Timbulnya dan Perkembangan Gerakan Wanita di Indonesia, dalam T.O.
Ihromi (ed), Kajian Wanita dalam pembangunan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996.
Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang;
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Pengesahan Asean  Convention  Against Trafficking  In  Persons,  Especially  Women  And  Children (Konvensi  Asean  Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak).
Peraturan  Presiden  Nomor 69  Tahun  2008  tentang  Gugus  Tugas  Pencegahan  dan  Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2008  tentang  Tata  Cara  dan  Mekanisme  Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika Jakarta, 2009.