## Terhadap Implementasi Basel Accord I – III

## Pertumbuhan Kredit di Indonesia: Sebuah Analisis Kepatuhan Bank
Terhadap Implementasi Basel Accord I – III

## Dadang Agus Suryanto
Program Studi S1 Manajemen, STIE EKUITAS, Jl. P.H.H. Mustofa No.31, Kota Bandung, Jawa Barat
Abstract . Legitimacy theory has a big role in strengthening the function of banks as intermediaries. This study aims to analyze bank compliance in lending in accordance with the provisions of the Basel Accord I - III. Based on the results of an analysis of national commercial banks in Indonesia using panel data regression, in the span of 2010  - 2017  it  was  found  that  the  implementation  of  Basel  Accord  I  -  III  became  a  reference  for  banks  in  Indonesia  in conducting their business, this can be seen from credit growth in line with GDP Low NPL. Good loans growth is also determined from the carrying capacity of bank efficiency, capital adequacy, commitment to bank liabilities, and reference interest rates. All of these findings indicate that the banking industry in Indonesia reflects the suitability of various interests of the community, government and banking itself.
Keywords. Loans growth, Bank compliance, Basel Accord I – III
Abstrak .  Teori  legitimasi  memiliki  peran  besar  dalam  memperkuat  fungsi  bank  sebagai  perantara.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  kepatuhan  bank  dalam  menyalurkan  kredit  sesuai  ketentuan  Basel  Accord  I  –  III. Berdasarkan hasil  analisis  terhadap  bank  umum  di  Indonesia  dengan menggunakan analisis  deskriptif  dan regresi data panel, dalam rentang tahun 2013 – 2017 ditemukan bahwa implementasi Basel Accord I  – III menjadi acuan penyusunan aturan perbankan di Indonesia, hal ini terlihat dari kepatuhan terhadap pengelolaan kredit bermasalah, kecukupan  modal,  dan  efisiensi  bank.  Hasil  pengujian  hipotesis  mengungkapkan  NPL  dan  BOPO  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan  kredit  namun  CAR  ditemukan  tidak  berpengaruh.  Sementara  itu variabel  GDP  maupun  BI rate mempengaruhi  pertumbuhan  kredit. Temuan  ini memberikan  dukungan  pentingnya pengawasan  yang  tepat  terhadap  kepatuhan  bank  dalam  menjaga  keberlanjutan  bisnis  bank  sebagai  lembaga intermediasi, dan pentingnya dukungan dari pemerintah untuk mengendalikan kondisi ekonomi makro.
Kata kunci. Pertumbuhan kredit, Kepatuhan bank, Basel Accord I – III
Corresponding Author. a.32Surya@gmail.com.
How  to  Cite  This  Article. Dadang  Agus  Suryanto.  (2019).  Pertumbuhan  Kredit  di  Indonesia:  Sebuah  Analisis Kepatuhan Bank Terhadap Implementasi Basel Accord I – III . Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 11 (2), 224-237. History of Article. Received : Juli 2019, Revision: Oktober 2019, Published: Desember 2019 Online ISSN: 2541-0342. Print ISSN: 2086-2563. DOI : 10.17509/jaset.v11i2.18721 Copyright©2019. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI

## PENDAHULUAN
P e rtumbuhan  ekonomi  di  suatu  negara tidak  terlepas  dari  peran  bank  dalam menyalurkan kredit terhadap masyarakat yang memerlukannya.  Levine,  Loayza,  &  Beck (2000)  mengungkapkan  pertumbuhan  kredit dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang bersifat resiprokal. Hubungan ini  mengindikasikan  pertumbuhan  kredit memerlukan situasi ekonomi  yang  baik, pada bagian lain pertumbuhan kredit akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  merilis  dalam lima  tahun  terakhir,  penyaluran  kredit  di
Indonesia  mengalami  pertumbuhan  yang baik.  Rata  –  rata  pertumbuhan  dalam  lima tahun terakhir mencapai 12,01%. Kontributor utama  pertumbuhan  kredit  diberikan  oleh Bank  Umum  Persero,  diikuti  oleh  Bank Pembangunan  Daerah  (BPD),  dan  Bank Umum  Swasta  Nasional  (BUSN)  Devisa, Bank Campuran, dan Bank Asing. Sementara itu Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa justru  mengalami  penurunan  penyaluran kredit.  Fenomena  ini  menunjukkan  bahwa secara  nasional  perbankan  di  Indonesia  telah menjalankan  peran  intermediasinya  dengan baik.

## Tabel 1 Pertumbuhan Kredit Bank Umum di Indonesia (Dalam Milyar Rp)
Type of Commercial Bank 2013 2014 2015 2016 2017 Growth Average (%) State Owned Banks 1,187,431 1,329,941 1,542,443 1,765,198 1,968,419 15.47 Foreign Exchange Commercial Banks 1,321,771 1,492,358 1,609,497 1,763,593 1,923,254 11.41 Non-Foreign Exchange Commercial Banks 109,303 126,945 132,858 50,946 60,221 -0.33 Regional Development Banks 265,250 302,426 329,742 359,327 393,439 12.50 Joint Venture Banks 201,510 196,326 214,162 221,074 225,140 8.61 Foreign Owned Banks 234,577 258,505 263,402 253,276 211,486 4.79 Commercial Banks (Total) 3,319,842 3,706,501 4,092,104 4,413,414 4,781,959 12.01 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2018
Pertumbuhan  kredit  yang  semakin tinggi  perlu  diimbangi  dengan  pengawasan yang  memadai.  Ekses  pertumbuhan  kredit selain  menghasilkan  pendapatan,  juga  dapat menimbulkan  kerugian  bahkan  kebangkrutan bagi  bank.  Perbankan  di  Indonesia  termasuk diantara  bank  yang  dikategorikan  memiliki potensi  kebangkrutan  yang  tinggi  apabila dibandingkan dengan perbankan di Malaysia, Hongkong,  dan  Singapura  (Fu,  Lin,  & Molyneux, 2014). Menurut mereka, pertumbuhan  penyaluran  kredit  perbankan Indonesia  menunjukkan  trend  yang  semakin baik,  namun  dibalik  pertumbuhan  yang membaik dihadapkan pada potensi kebangkrutan  yang  tinggi  karena  persoalan kredit macet. Kondisi demikian sering disebut sebagai  fenomena  “ too  big  too  fail ” (Berger, Klapper, & Ariss, 2009; Fu et al., 2014).
Penyelamatan bank dari ancaman kebangkrutan  telah  menjadi  fokus  utama regulator  di  berbagai  negara. Basel Committee  on  Bank  Supervision (BCBS) merupakan  lembaga  internasional  memiliki misi  meningkatkan  stabiliasasi  keuangan melalui  penguatan  regulasi  dan  pengawasan praktek perbankan di seluruh dunia. Indonesia sebagai anggota dari BCBS telah mengadopsi berbagai  regulasi  yang  disepakati  dalam BCBS  yang  dituangkan  dalam  Basel  Accord I,  II,  dan  III.  Mengacu  kepada  isi  Basel Accord, Bank Indonesia telah mengembangkan  dan  menerapkan  kerangka dasar sistem perbankan yang bersifat menyeluruh dengan mengadopsi Basel
Accord  I,  II,  dan  III  yang  dikenal  dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
API  yang  mengadopsi  Basel  Accord dirancang untuk menjaga keberlanjutan operasional  bank  di  Indonesia  dengan  enam pilar, yakni struktur, pengaturan, pengawasan, manajemen,  infrastruktur,  dan  perlindungan nasabah (Bank Indonesia, 2012). Keseluruhan pilar yang dibangun bertujuan untuk memperkuat  fundamental  industri  perbankan di  Indonesia,  agar  menjadi  perbankan  yang sehat  dan  berkelanjutan  (Widyastuti  & Armanto,  2013).  API  merupakan  ketentuan perbankan  yang  harus  dipatuhi  oleh  semua bank  di  Indonesia,  dan  sekaligus  sebagai panduan untuk melakukan pengawasan terhadap  aktivitas  bank,  termasuk  aktivitas penyaluran kredit kepada masyarakat.
Salah  satu  isi  Basel  Accord  yang diadopsi  kedalam  API  adalah  masalah pengawasan, terutama pengawasan dalam  hal penyaluran  kredit  sebagai  upaya  pencegahan terhadap  kredit  bermasalah.  Urgensi  dari pengawasan  kredit  bermasalah,  dikarenakan kredit bermasalah menjadi penyebab menurunnya profitabilitas bank, dalam jangka panjang dapat menjadi penyebab kebangkrutan  bank  (Berger  et  al.,  2009). Dalam hal pengawasan kredit bermasalah ini, Bank  Indonesia  telah  menetapkan  batas maksimal non-performing loan (NPL) maksimum  lima  persen.  Bank  yang  melebihi batas  maksimum  NPL,  dilakukan  tindakan pengawasan secara intensif oleh OJK disertai dengan beberapa tindakan pembatasan aktivitas bank sampai pada sanksi pencabutan

## Terhadap Implementasi Basel Accord I – III
ijin  usaha  (Bank  Indonesia,  2013).  Dengan demikian kepatuhan
bank dalam mengendalikan  kredit  bermasalah  menjadi begitu penting dalam menentukan penyaluran kredit di masa mendatang.
Basel Accord juga memberikan perhatian  terhadap  modal  minimum  yang dipersyaratkan oleh bank sentral. Pembatasan modal minimum bagi perbankan di Indonesia ditetapkan  sebesar  delapan  persen.  Pasca penerapan  API,  penelitian  (Yudistira,  2003) menemukan  perbankan  di  Indonesia  merasa ‘menderita’  dengan  adanya  kebijakan  baru tentang  persyaratan  modal  minimum  yang dinilai  memberatkan  bank  saat  itu.  Sejalan dengan  penelitian  sebelumnya,  (Parinduri  & Riyanto, 2011) menemukan kepatuhan pemenuhan  persyaratan  modal  minimum masih  dipertanyakan.  Menurut  mereka,  bank dengan  CAR  yang  hanya  sekedar  memenuhi persyaratan  minimum  lebih  suka  mengurangi risiko daripada meningkatkan modal.
Selain  penelitian  terhadap  berbagai parameter  bisnis  bank  dalam  kaitannya dengan  implementasi  Basel  Accord  I  –  III, penelitian  di  beberapa  negara  diungkapkan bahwa  Basel  Accord  II  dinilai  telah memberikan  dampak  yang  moderat  terhadap pertumbuhan  kredit  di  negara  berkembang (Weder  &  Wedow,  2002).  Dampak  moderat ini disebabkan pada  negara  berkembang  sifat krisis  pasar  negara  berkembang  yang  tidak dapat  diprediksi.  Ditambahkan  Balin  (2009), Basel Accord I dan II keduanya mengabaikan implikasi  peraturan  mereka  pada  bank  di negara  berkembang.  Penggunaan  Basel  I  dan II  dinilai  sebagai  standar  perbankan  yang benar-benar  berskala  internasional,  sehingga bagi perbankan negara berkembang isi Basel I dan  II  dinilai  belum  mewadahi  karakteristik bank di negara berkembang.
Basel Accord III hadir sebagai penyempurnaan  Basel  Accord  terdahulu dengan  dilatarbelakangi  krisis  keuangan internasional  (Howarth &  Quaglia, 2016). Di negara-negara, seperti Jerman, di mana ikatan industri-bank  yang  kuat  tetap  ada,  pembuat kebijakan  akan  sangat  prihatin  tentang  efek regulasi  perbankan  yang  lebih  ketat  pada pertumbuhan  ekonomi,  terutama  ketika  bank
memiliki  posisi  modal  yang  lemah  dan dengan  demikian  aturan  modal  yang  lebih ketat  akan  merugikan  pemberian  pinjaman untuk ekonomi riil.
Berbagai  temuan  penelitian  terdahulu menunjukkan  bahwa  regulasi  yang  melekat dalam  bisnis  bank  merupakan  aspek  yang harus dipatuhi. Namun tentunya regulasi yang baik adalah regulasi yang mampu mendorong kemampuan  bank  untuk  mencapai  tujuan usahanya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengukur  seberapa  jauh  regulasi  dalam  hal pengawasan  kredit  bermasalah,  kecukupan modal,  efisiensi  bank  mampu  meningkatkan pertumbuhan kredit.
Dalam  penelitian  ini,  saya  menelaah tentang teori legitimasi sebagai kerangka dari analisis  kepatuhan  sebagai  upaya  untuk menggali  kepercayaan  masyarakat  terhadap kinerja  bank  dalam  rangka  memperoleh legitimasi  di  masyarakat.  Turunan  dari  teori legitimasi  adalah  sejumlah  konsep  tentang kredit bermasalah, kecukupan modal, efisiensi  bank,  dan  pertumbuhan  kredit sebagai faktor untuk menguji apakah perubahan batas kredit bermasalah, kecukupan modal, dan efisiensi bank berdampak  atau  tidak  terhadap  pertumbuhan kredit. Hipotesis yang dikembangkan berdasarkan  teori  dan  konsep  tersebut diharapkan dapat memperjelas korelasi antara kepatuhan  dengan  penyaluran  kredit  di Indonesia.

## LANDASAN TEORI
Teori Legitimasi
Teori legitimasi menegaskan perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa  mereka  beroperasi  dalam  bingkai  dan norma  yang  ada  dalam  masyarakat  atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana  mereka  berusaha  untuk  memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) diterima oleh  pihak  luar  sebagai  suatu  yang  “sah” (Deegan,  Rankin,  &  Tobin,  2002).  Donovan (2002) menyebutkan teori legitimasi diderivasi  dari  konsep  legitimasi  organisasi, yakni  sesuatu  yang  diberikan  masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan  atau  dicari  perusahaan  dari
masyarakat  yang  akan  menjadi  manfaat  atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup.
Sementara  itu  Deephouse  &  Suchman (2008)  menyebutkan  legitimasi  bisa  juga berupa  legitimasi  kognitif  dan  legitimasi sosiopolitik.  Legitimasi  kognitif  mengacu pada  penyebaran  pengetahuan  tentang  suatu usaha  baru.  Legitimasi  sosiopolitik  mengacu pada  proses  di  mana  para  pemangku kepentingan utama, masyarakat umum, pejabat  pemerintah  menerima  sebuah  usaha sebagaimana  mestinya  yang  didasarkan  pada kepatuhan  perusahaan  terhadap  norma  dan undang-undang.
Mengacu  kepada  pendapat  Donovan (2002)  maupun  Deephouse  &  Suchman (2008)  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk mendapatkan legitimasi publik sebagai perusahaan yang terpercaya maka perusahaan harus  menunjukkan  kinerjanya  dengan  baik, perusahaan  harus  menunjukkan  inovasinya, dan  semua  aktivitas  operasional  perusahaan berpedoman  kepada  berbagai  peraturan  yang melandasinya.
Berbagai  peraturan  yang  melandasi operasional perusahaan, pada dasarnya merupakan upaya untuk mengurangi legitimacy  gap yakni  perbedaan  antara  nilai perusahaan dengan nilai masyarakat (Lesmana  dan  Tarigan  dalam  Lindawati  & Puspita, 2015). Menurut Lindawati & Puspita (2015)  ada  tiga  hal  yang  menyebabkan legitimacy  gap terjadi  yaitu,  pertama  adalah ada  perubahan  dalam  kinerja  perusahaan, tetapi  harapan  masyarakat  terhadap  kinerja perusahaan  tidak  berubah.  Kedua,  adalah kinerja  perusahaan  tidak  berubah  namun harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan  sudah  berubah.  Ketiga,  kinerja perusahaan  dan  harapan  masyarakat  berubah ke arah yang berbeda atau ke arah yang sama dalam waktu yang berbeda.
Dalam  perbankan  agar  tidak  timbul legitimasi  gap, Basel  Committee  on  Bank Supervision (BCBS)  hadir  sebagai  forum internasional  yang  bekerjasama  dalam  hal pengawasan  perbankan.  Mandat  komite  ini adalah untuk memperkuat regulasi, pengawasan  dan  praktik  bank  di  seluruh
dunia dengan tujuan meningkatkan stabilisasi keuangan. Peraturan  yang dikeluarkan  BCBS berupa  dikenal  dengan Basel  Accord yang merupakan  sejumlah  set  regulasi  perbankan yang dibuat oleh BCBS. Aturan yang saat ini terdiri  dari  Basel  I,  II  dan  III  ini memberi rekomendasi tentang peraturan perbankan terhadap risiko modal, risiko pasar dan risiko operasional.

## Basel  Accord  dan  Arsitektur  Perbankan  di Indonesia
Basel  Committee  on  Bank  Supervision (BCBS) memiliki peran yang sangat strategis bagi  perkembangan  perbankan  di  berbagai negara.  Peran  BCBS  melalui  Basel  Accord diharapkan semakin memperkuat regulasi dan pengawasan  untuk  sistem  perbankan  agar berfungsi  baik  (Ayadi,  Naceur,  Casu,  & Quinn, 2016).
Basel  Accord  sebagai  acuan  perbankan diterbitkan secara bertahap. Basel I dikeluarkan tahun 1988 yang difokuskan pada kecukupan  modal  minimum,  bank-bank  yang beroperasi secara internasional wajib memenuhi kebutuhan  rasio  modal  minimal sebesar 8%. Basel I memberi bank berlebihan kelonggaran dalam interpretasi mereka tentang  aturan-aturannya,  dan  pada  akhirnya, memungkinkan lembaga keuangan mengambil  risiko  yang  tidak  patut  dan menyimpan  cadangan  modal  yang  terlalu rendah.
Sejalan  dengan  perkembangan  bisnis bank,  Basel  II  merupakan  upaya  untuk memperbaiki  kekurangan  Basel  I.  Menurut Balin  (2009),  Basel  II  mulai  menerapkan faktor-faktor seperti risiko pasar dan operasional, disiplin dan pengawasan berbasis pasar  sebagai  aspek  yang  perlu  diperhatikan oleh semua bank dalam menentukan regulasi. Indonesia  tergabung  dengan  BCBS  ketika Basel  II  telah  digulirkan.  Oleh  karenanya kerangka API yang didesain untuk melakukan penataan  perbankan  di  Indonesia.  API  yang mengadopsi  Basel  Accord  dirancang  untuk menjaga  keberlanjutan  operasional  bank  di Indonesia  dengan  enam  pilar,  yakni  struktur, pengaturan, pengawasan, manajemen, infrastruktur,  dan  perlindungan  nasabah
(Bank Indonesia, 2012). Berikut ini diuraikan
keterkaitan isi Basel Accord II dengan API:

## Tabel 2 Implementasi Basel Accord II dalam Kerangka API
Basel II Ketentuan Berlaku Efektif PILAR I (Minimum Capital Requirements) Risiko Kredit Pendekatan standar SE No 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 2 Januari 2012 Peringkat  dan  lembaga  pemeringkat  yang diakui oleh Bank Indonesia. SE  No  13/31/DPNP  tanggal  22  Desember 2011 22 Desember 2011 Risiko Pasar Metode standar  SE  No.    9/33/DPNP  tanggal  18 Desember 2007  SE  No.14/21/DPNP    tanggal  18  Juli 2012 2 Juli 2008 1 Agustus 2012 Model Internal SE  No.  9/31/DPNP  tanggal  12  Desember 2007 12 Desember 2007 Risiko Operasional Pendekatan Indikator Dasar SE No. 11/3/DPNP  tanggal 27 Januari 2009 27 Januari 2009 PILAR II (Supervisory Review Process) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)  PBI  No.    10/15/-PBI/2008  tanggal  24 September 2008  POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 1 Januari 2009 2 Februari 2016 PILAR III (Market Discipline) Transparansi  Kondisi  Keuangan    Bank  dan Laporan Tahunan POJK  No.  32/POJK.03/2016  tanggal  8 Agustus 2016 12 Agustus 2016 Sumber: (Bank Indonesia, 2012)
Krisis  keuangan  global  yang  menerpa banyak  negara  maju  di  awal  2009  menjadi penyebab  lahirnya  Basel  Accord  III  yang bertema  “Global  Regulatory  Framework  for More Resilient Banks and Banking Systems”. Basel  III  bertujuan  untuk  mengatasi  masalah perbankan  antara  lain:  (a)    meningkatkan kemampuan sektor perbankan untuk menyerap potensi risiko kerugian akibat krisis keuangan  dan  ekonomi  serta  mencegah menjalarnya krisis  sektor keuangan ke  sektor ekonomi; (b) meningkatkan kualitas manajemen  risiko, governance ,  transparansi dan  keterbukaan;  dan  (c)    memberikan resolusi  terbaik bagi  systemically  important cross border banking (Bank Indonesia, 2012). Terdapat  tiga  point  penting  yang  telah dirangkum  Bank  Indonesia  yang  dituangkan dalam consultative paper mengenai penerapan  Basel  III,  yakni:  (1)  Basel  III secara  mendasar  menyajikan  reformasi  yang dilakukan  oleh  BCBS  untuk  memperkuat permodalan  dan  standar  likuiditas  dengan tujuan  untuk  meningkatkan  ketahanan  sektor perbankan  terhadap  krisis.  Kemampuan
sektor  perbankan  menyerap shock yang terjadi karena tekanan keuangan dan perekonomian  diharapkan  dapat  mengurangi penyebaran  risiko  dari  sektor  keuangan terhadap perekonomian; (2) Basel III memperkenalkan  juga  standar  likuiditas  baik untuk jangka pendek yaitu Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan untuk jangka yang lebih panjang yaitu Net Stable Funding Ratio (NSFR).  Secara  mendasar,  kedua  standar likuiditas  merupakan  lompatan  baru  yang dimaksudkan untuk melengkapi alat pengawasan yang sudah ada untuk memantau likuiditas bank dan sekaligus dapat digunakan sebagai  pembanding  kondisi  likuiditas  antar bank;  (3)  Kerangka  permodalan  dan  standar likuiditas  Basel  III  secara  bertahap  akan mulai  diterapkan  pada  Januari  2013  hingga implementasi penuh pada Januari 2019.

## Kepatuhan dan Model Bisnis Bank
Dalam  tata  kelola  sebuah  perusahaan, kepatuhan  memiliki  arti  suatu  spesifikasi, standar atau hukum  yang telah diatur dengan jelas yang telah diterbitkan oleh lembaga atau
organisasi  yang  berwenang  dalam  suatu bidang tertentu. Kepatuhan  berfungsi  sebagai pelaksana  dan  pengelola  risiko  kepatuhan yang  berkoordinasi  dengan  satuan  kerja dalam  manajemen  risiko.  Fungsi  kepatuhan melakukan  tugas  pengawasan  yang  bersifat preventif  dan  menjadi  elemen  penting  dalam pengelolaan dan operasional lembaga (Waluyo, 2017).
Tingkat  kepatuhan  suatu  perusahaan merupakan  implementasi dari teori  legitimasi yang memberikan penekanan bahwa kepatuhan  perusahaan  akan  menghasilkan legitimasi  publik.  Kepatuhan  perusahaan terhadap  peraturan  yang  berlaku,  diharapkan menciptakan  kinerja  perusahaan  yang  baik. Kinerja  yang  baik  akan  menjadi  legitimasi masyarakat  terhadap  perusahaan  sebagai perusahaan  yang  terpercaya  dan  dinilai memenuhi harapannya.
Dalam  industri  perbankan,  orientasi kepatuhan  bank  diatur  dalam  Basel  Accord  I –  III.  Basel  Accord  memberikan  pengaturan kepada  seluruh  bank  di  berbagai  negara  agar dapat  beroperasi  dengan  baik  dan  tumbuh menjadi  bank  yang  sehat  dalam  rangka menjaga  berkelanjutan  bisnisnya.  Salah  satu upaya  isi  Basel  Accord  I  –  III  dalam menjadikan  bank  memiliki  kinerja  yang  baik adalah  melalui  pengawasan  terhadap  model bisnis  bank  yang  tercermin  dari  tata  kredit berupa  penyaluran  kredit.  Penyaluran  kredit sebagai output  dari  bisnis  bank tidak terlepas dari aspek pengelolaan perkreditan itu sendiri berupa aspek evaluasi terhadap kualitas kredit yang  disalurkan,  permodalan  dan  efisiensi dalam  mengelola  berbagai  biaya  dana penyaluran  kredit  (Mergaerts  &  Vennet, 2015).  Oleh  karena  itu,  model  bisnis  bank dalam  dikaji  dari  aspek  pertumbuhan  kredit, kredit  bermasalah,  kecukupan  modal,  dan efisiensi bank.
Risiko  penyaluran  kredit  yang  sering dihadapi  oleh  bank  yaitu  munculnya  kredit bermasalah.  Mengenai  hal  ini  Basel  Accord telah  menetapkan  aturan  batas  maksimal kredit  bermasalah  sebesar  5%.  Diharapkan dengan  adanya  pembatasan  ini,  kinerja  bank dalam  mengelola  kredit  dapat  dilakukan dengan baik. Merujuk pendapat (Lindawati &
Puspita, 2015) bahwa kinerja yang ditunjukkan  bank dapat  menjadi  upaya untuk mendapatkan  legitimasi  dari  masyarakat sebagai bank yang profesional dalam mengelola kredit.
Secara  empiris  hubungan  kredit  macet dan  pertumbuhan  kredit  telah  dikemukakan dalam penelitian Tracey (2011). Ia menjelaskan  kisaran  ambang  batas  untuk NPL sebagai menentukan perilaku pemberian pinjaman bank. Ketika NPL meningkat, bank akan  mengurangi  penyaluran  kredit  sebagai upaya  antisipasi  untuk  mengurangi  risiko kredit  baru,  dan  sebaliknya  apabila  NPL terkendali  bank  memiliki  keberanian  untuk meningkatkan  penyaluran  kredit.  Temuan yang  sama  dikemukakan  oleh  Vithessonthi (2016).  Ia  menemukan  pada  perbankan Jepang  kredit  macet  memiliki  hubungan positif  dengan  pertumbuhan  kredit  baik sebelum  maupun  sesudah  krisis  keuangan global pada tahun 2007.
Aspek  permodalan  memiliki  peran penting untuk penyediaan kredit dan penahan risiko  yang  ditimbulkan  oleh  penyaluran kredit  (Yudistira,  2003).  Oleh  karenanya kecukupan  modal  menjadi  salah  satu  fokus dalam  Basel  Accord.  Kecukupan  modal  juga menjadi  bagian  yang  diadopsi  oleh  aturan perbankan  di  Indonesia  yang  dituangkan dalam  Peraturan  OJK  No.  11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank. Pengaturan  modal  bertujuan sebagai  penyangga  untuk  menyerap  risiko yang  disebabkan  oleh  kondisi  krisis  dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan  (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2016b). Penyaluran  kredit  juga  tidak  terlepas  dari kemampuan bank untuk menyediakan modal.
Secara empiris kecukupan modal memiliki  pengaruh  terhadap  pertumbuhan kredit. (Tracey, 2011) menemukan kecukupan modal memiliki pengaruh terhadap  pertumbuhan  kredit  pada  bank Jamaika,  Trinidad,  dan  Tobago.  Hal  yang sama  juga  diungkapkan  dengan  temuan penelitian  Osei-assibey  &  Asenso  (2015) yang  menemukan  hubungan  positif  antara rasio  modal  minimum  dengan  pertumbuhan kredit di Ghana. Menurut mereka, ketika bank
memiliki  modal  lebih  di  atas  modal minimum,  bank  dapat  mengambil  risiko tambahan  dengan  menyediakan  lebih  banyak kredit  untuk  masyarakat.  Efisiensi  memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan kredit sejalan  dengan  penelitian  (Demirguc-Kunt, Levine, & Min, 1998).
Model  bisnis  bank  lainnya  yang senantiasa mendapatkan pengawasan diantaranya  adalah  masalah  efisiensi  bank. Dalam  suasana  persaingan  yang  semakin tajam perbankan dituntut melakukan efisiensi dalam  kegiatan  operasional  agar  mampu bertahan  dan  berkembang.  Bank-bank  yang tidak efisien, kemungkinan  besar akan keluar dari  pasar  karena  tidak  mampu  bersaing dengan para pesaingnya,  baik dari segi  harga maupun  dalam  hal  kualitas  produk  dan pelayanan.  Bank  yang  tidak  efisien  akan kesulitan  dalam  mempertahankan  kesetiaan nasabahnya  dan  juga  tidak  diminati  oleh calon nasabah (Berger & Mester, 1997).
Di  Indonesia,  upaya  untuk  mendorong efisiensi  bank  dilakukan  dengan  menerbitkan Peraturan  OJK  No.  6/POJK.03/2016  tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan  Modal  Inti  Bank.  Pasal  21  ayat (1) menjelaskan bank dengan tingkat efisiensi yang  baik  akan  mendapatkan  kesempatan untuk  memperoleh  perizinan  pembukaan jaringan  kantor  baru.  Pembukaan  jaringan kantor  baru  dapat  berarti  peluang  untuk meningkatkan  pertumbuhan  bank  melalui produknya,  diantaranya  kredit.  Bank  dengan tingkat efisiensi yang tinggi akan menciptakan biaya dana yang murah sehingga menghasilkan kredit dengan suku bunga yang tidak  terlalu  tinggi  yang  pada  akhirnya memicu peningkatan penyaluran kredit.
Secara  empiris  Demirguc-Kunt  et  al. (1998)  menemukan  efisiensi  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  kredit  dan  berdampak pada  pertumbuhan  ekonomi  pada  negara  – negara  yang  sedang  mengalami  krisis. Menurut mereka, strategi yang dilakukan oleh regulator dan  bank adalah  menurunkan  biaya overhead  dan  keuntungan  bank  domestik, sehingga  tercipta  efisiensi  yang  mampu menciptakan kredit dengan biaya bunga yang rendah.    Diallo  (2018)  juga  menemukan
efisiensi  bank  dalam  kondisi  krisis  ekonomi ternyata  mampu  meningkatkan  pertumbuhan industri.  Dalam  situasi  krisis  diperlukan kredit  murah  yang  dapat  diciptakan  melalui efisiensi bank.
Berdasarkan  argumentasi  teoritis  dan konseptual,  hipotesis  yang  dikembangkan dalam penelitian ini adalah:
H 1 :  Kredit  bermasalah  berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit H 2 :  Kecukupan  modal  berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit H 3 : Efisiensi bank berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit METODE PENELITIAN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan bank terhadap regulasi  yang  digunakan  di  Indonesia,  yakni Peraturan  OJK  No.15/POJK.03/2017  tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan  Bank  Umum  yang  berkenaan dengan  batas  maksimal  kredit  bermasalah;
Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban  Penyediaan  Modal  Minimum Bank, dan Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan  Kantor  berdasarkan  Modal  Inti Bank.  Penerapan  aturan  tersebut  dianalisis terhadap  82  bank  umum  di  Indonesia  yang terdiri dari bank konvensional yang mencakup Bank Persero, Bank Umum Swasta Nasional  (BUSN)  Devisa,  Bank  Umum Swasta  Nasional  (BUSN)  Non  Devisa,  Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran,  Bank  Asing;  dan  bank  syari’ah tahun pengamatan 2013 – 2017.
Analisis kepatuhan bank dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif  dengan  melakukan  perhitungan kredit  bermasalah,  kecukupan  modal,  dan efisiensi  bank  yang ditafsirkan pada  berbagai ketentuan  dari  OJK.  Selanjutnya,  untuk mendapatkan  gambaran  kausalitas  antara variabel  yang  termasuk  model  bisnis  bank yang  terkait  dengan  pengaturan  OJK  dan pertumbuhan kredit dikembangkan berdasarkan persamaan berikut:
(1) Teknik analisis data mengenai pertumbuhan  kredit  beserta  variabel  yang mempengaruhinya,  menggunakan  analisis regresi data panel.

## Variabel Independen
Variabel  independen  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  kredit bermasalah,  kecukupan  modal,  dan  efisiensi bank. Proksi yang digunakan untuk mengukur kredit  bermasalah  digunakan  non-performing loans  (NPL)  (Cucinelli,  2016;  Demirguc- Kunt et al., 1998; Ghosh, 2015; Tracey, 2011; Vithessonthi, 2016; Zhu, Wang, & Wu, 2015) dengan formulasi sebagai berikut:
(2)
Kecukupan modal menggunakan proksi capital  adequacy  ratio  (CAR)  (Ayadi  et  al., 2016;  Kinateder,  2016;  Osei-assibey  & Asenso, 2015) dengan formulasi:
(3)
Efisiensi  bank  diproksikan  dengan biaya operasional per pendapatan operasional (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2016a)  dengan formulasi:
(4)

## Variabel Dependen
Pertumbuhan kredit didefinisikan sebagai  kredit  masa  sekarang  dibandingkan dengan  kredit  masa  lalu  (Osei-assibey  & Asenso,  2015;  Vithessonthi,  2016)  yang diformulasikan sebagai:
(5)

## Variabel Kontrol
Mengacu kepada penelitian (Demirguc- Kunt  et  al.,  1998),  dalam  teori  perbankan
variabel  makro ekonomi  menjadi  faktor yang berpengaruh  terhadap  aktivitas  bank.  Oleh karenanya  variabel  kontrol  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  variabel  makro ekonomi  berupa  pertumbuhan  ekonomi  yang diproksikan  dengan  gross  domestic  product (GDP) dan suku bunga acuan yang diproksikan dengan Bank Indonesia rate (BI- rate).
Keseluruhan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  OJK melalui https://www.ojk.go.id/.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Basel  Accord  I  –  III  telah  memberikan perhatian yang begitu  tinggi  terhadap pengelolaan  kredit.  Basel  telah  menetapkan batas  maksimal  kredit  bermasalah.  Batas kredit  bermasalah  berdasarkan  Basel  Accord telah  diadopsi  oleh  BI  dalam  Peraturan  OJK No.15/POJK.03/2017 tentang Penetapan
Status  dan  Tindak  Lanjut  Pengawasan  Bank Umum  yang  menjelaskan  rasio  kredit bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah  maksimal  5%  dari  total  kredit atau total pembiayaan.
Tabel  3  menunjukkan  selama  tahun 2013  –  2017  perbankan  konvensional  pada umumnya  memiliki  nilai  NPL  di  bawah  5%. Bila  ditelusuri  per  kelompok  bank,  BUSN non  devisa  merupakan  bank  dengan  NPL yang  paling  tinggi,  dimana  trend  NPL menunjukkan  kecenderungan  semakin  tinggi sampai di tahun 2017  yang  hampir  mencapai batas  maksimal.  NPL  dengan  nilai  terendah ditunjukkan  oleh  kelompok  Bank  Persero yang berhasil membatasi NPL tidak lebih dari 3%. Sementara itu kelompok Bank Pembangunan  Daerah  termasuk  perbankan yang moderat dalam melakukan pengendalian terhadap NPL.
Fakta berbeda ditemukan pada kelompok bank syari’ah, NPL selama 5 tahun menunjukkan kecenderungan meningkat, bahkan  peningkatan  NPL  dimulai  semenjak 2014  dan  mencapai  kondisi  terburuk  sampai tahun  2017  yang  semakin  menjauhi  ambang batas maksimal 5%. Kondisi ini
mencerminkan  buruknya  pengelolaan kredit pada bank syari’ah. Temuan ini sejalan dengan  temuan  penelitian  Beck,  Demirguc- kunt,  &  Merrouche  (2013)  tentang  kualitas aset di Indonesia yang menjelaskan
perbedaan  yang  signifikan  antara  NPL  bank syari’ah  dan  bank  konvensional.  Menurut mereka kualitas  aset pada  bank konvensional lebih baik daripada perbankan syari’ah.
Tabel 3  Perkembangan NPL berdasarkan Tipe Bank
TIPE BANK NPL (%) 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata BANK KONVENSIONAL Bank Persero 2.34 2.33 2.61 2.95 2.62 2.57 BUSN Devisa 1.84 2.27 2.69 3.13 2.99 2.58 BUSN Non Devisa 1.94 3.48 2.66 3.37 4.61 3.21 Bank Pembangunan Daerah 2.30 2.91 3.11 3.14 3.14 2.92 Bank Campuran 1.60 1.94 3.66 5.23 2.76 3.04 Bank Asing 3.25 1.65 3.52 4.12 2.89 3.08 BANK SYARI’AH 2.49 4.31 4.91 5.68 7.97 5.07 Maksimum 3.25 4.31 4.91 5.68 7.97 5.07 Minimum 1.60 1.65 2.61 2.95 2.62 2.57 Sumber: Hasil Pengolahan Data
Dilihat  dari  tingkat  kepatuhan,  bank konvensional  pada  umumnya  telah  berupaya untuk mematuhi ketentuan OJK tentang batas maksimal NPL. Sedangkan perbankan syari’ah  dinilai  belum  mematuhi  ketentuan OJK  sebagai  implementasi  dari  penerapan Basel Accord I – III. Sesuai dengan Peraturan No.15/POJK.03/2017, kepatuhan bank didorong  dengan  melakukan  pengawasan berupa  pengawasan  normal,  pengawasan intensif, dan pengawasan khusus. Pasal 3 ayat (2) bagian d Peraturan OJK No.15/POJK.03/2017 menjelaskan, bank dalam  pengawasan  intensif  ditetapkan  oleh OJK dalam  hal  bank dinilai  memiliki potensi kesulitan  yang  membahayakan  kelangsungan usaha  diantaranya  bagi  bank  yang  mencapai NPL lebih  dari  5%.  Namun  apabila kondisinya semakin memburuk, status
pengawasan  dapat  ditingkatkan  menjadi pengawasan khusus.
Pengawasan kepatuhan juga dilihat dari parameter kecukupan modal. Ketentuan batas modal  minimum  Basel  Accord  II  telah dituangkan dalam
POJK No. 11/POJK.03/2016
tentang
Kewajiban
Penyediaan  Modal  Minimum  Bank.  Pasal  2 ayat  (3)  menjelaskan  penyediaan  modal minimum  ditetapkan  paling  rendah  8%. Ketetapan  ini  juga  menjadi sebuah  instrumen pengawasan  bank  khususnya  pada  Pasal  3 ayat (2) bagian a Peraturan OJK No.15/POJK.03/2017 yang menjelaskan pengawasan intensif dilakukan apabila dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha
diantaranya  bagi  bank  yang  memiliki  CAR kurang dari 8%.
Tabel 4 Perkembangan CAR berdasarkan Tipe Bank
TIPE BANK CAR (%) 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata BANK KONVENSIONAL Bank Persero 15.66 16.44 18.91 20.99 19.83 18.37 BUSN Devisa 23.86 19.34 19.22 18.54 18.64 19.92 BUSN Non Devisa 18.09 18.03 17.74 22.10 27.07 20.60 Bank Pembangunan Daerah 18.10 19.48 21.53 21.59 21.95 20.53 Bank Campuran 19.03 20.17 21.41 22.21 25.75 21.71 Bank Asing 19.49 21.20 22.13 23.30 23.49 21.92 BANK SYARI'AH 16.36 17.10 15,.29 17.46 17.13 14.67 Maksimum 23.86 21.20 22.13 23.30 27.07 21.92 Minimum 15.66 16.44 15.29 17.46 17.13 14.67 Sumber:  Hasil Pengolahan Data
Tabel  4  memperlihatkan  rata  –  rata perbankan  konvensional  maupun  syari’ah telah berupaya untuk mematuhi regulasi OJK dengan mempertahankan kecukupan modalnya  lebih  dari  8%.  Kecukupan  modal pada  bank  konvensional  ditempati  oleh  bank asing,  diikuti  bank  campuran  dan  bank pembangunan  daerah.  Ironisnya  justru  bank Persero  yang  didominasi  oleh  bank  milik pemerintah menunjukkan rata –  rata kecukupan  modal  yang  paling  rendah dibandingkan dengan kelompok bank lainnya, padahal  bank  Persero  termasuk  ke  dalam bank  dengan  kepemilikan  aset  terbesar dibandingkan  dengan  bank  lainnya.    Disisi lain, pada kelompok bank konvensional justru bank  asing  menempatkan  sebagai  bank dengan  kecukupan  modal  yang  terbesar.  Bila dibandingkan, perbankan konvensional memiliki  kecukupan  modal  yang  lebih  tinggi dibandingkan dengan bank syari’ah.
Berdasarkan pencapaian kecukupan modal  bank,  dapat  disimpulkan  bahwa seluruh  bank  telah  memenuhi  ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban  Penyediaan  Modal  Minimum Bank.  Dipenuhinya  ketentuan  perbankan
tentang permodalan tersebut diharapkan dapat keberlangsungan usaha bank semakin terjaga, sebab modal menjadi salah satu sumber untuk menyerap  risiko  yang  akan  dihadapi  bank (Hassan, Unsal, & Emre, 2016; Kim & Sohn, 2017; Thakor, 2014).
Selain  kecukupan  modal,  aspek  lain yang mendapatkan pengawasan adalah masalah efisiensi bank. Efisiensi bank bahkan saat  ini  menjadi  faktor  yang  sangat  penting bagi  OJK  untuk  memberikan  pertimbangan tentang pembukaan kantor atau jaringan baru. Hal  ini  sebagaimana  tertuang  dalam  POJK No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan  Jaringan  Kantor  berdasarkan  Modal  Inti Bank.  Pasal  21  ayat  (1)  menjelaskan  OJK mempertimbangkan pencapaian tingkat efisiensi  bank  dalam  menyetujui  jumlah jaringan  kantor  yang  direncanakan  dibuka oleh  bank  sesuai  rencana  bisnis  bank.  Ayat (2) pada pasal tersebut menjelaskan pencapaian  tingkat  efisiensi  bank  antara  lain diukur  melalui  rasio  Biaya  Operasional terhadap  Pendapatan  Operasional  (BOPO). Berikut ini perkembangan efisiensi perbankan di Indonesia dengan  menggunakan parameter BOPO:
Tabel 5  Perkembangan BOPO berdasarkan Tipe Bank
TIPE BANK BOPO (%) 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata BANK KONVENSIONAL Bank Persero 68.07 71.85 74.49 76.43 73.49 72.86 BUSN Devisa 86.82 88.88 91.96 91.84 92.32 90.36 BUSN Non Devisa 91.28 95.27 93.60 106.75 97.28 96.84 Bank Pembangunan Daerah 72.52 76.69 78.33 80.26 77.77 77.11 Bank Campuran 80.29 77.61 86.64 111.51 88.44 88.90 Bank Asing 91.69 86.34 95.17 90.16 92.65 91.20 BANK SYARI'AH 85.93 90.30 94.74 96.74 116.60 96.86 Maksimum 91.69 95.27 95.17 111.51 116.60 96.86 Minimum 68.07 71.85 74.49 76.43 73.49 72.86 Sumber: Hasil Pengolahan Data Tabel 5 menunjukkan bahwa perbankan  konvensional  pada  umumnya memiliki  tingkat  efisiensi  yang  rendah, terutama untuk kelompok Bank Asing, BUSN Non  Devisa,  dan  BUSN  Devisa.  Efisiensi
yang  tinggi  ditunjukkan  oleh  kelompok  bank Persero. Efisiensi yang rendah juga ditunjukkan  oleh  bank  syari’ah.  Temuan  ini sejalan  dengan  temuan  (Beck  et  al.,  2013) yang  menjelaskan  bahwa selain di Indonesia,
efisiensi perbankan di  berbagai  negara relatif rendah  bila  dibandingkan  dengan  bank konvensional.
Dilihat dari perkembangan pencapaian efisiensi,  perbankan  di  Indonesia  pada umumnya  dinilai  tidak  mematuhi  ketentuan bank dalam meningkatkan efisiensi. Misalnya pada  kelompok  bank  konvensional  maupun bank  syari’ah  menunjukkan  kecenderungan terjadinya  peningkatan  BOPO,  dengan  kata lain  terjadi  inefisiensi  bank.  Inefisiensi mencerminkan  besarnya  biaya  operasional yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh pendapatan operasional.
Persoalan tingginya inefisiensi bank berkaitan dengan  penetapan  target  pendapatan  bunga bersih  (NIM)  yang  terlampau  tinggi  oleh bank.  NIM  pada  dasarnya  selisih  antara pendapatan bunga dengan beban bunga. Besar atau  kecilnya  selisih  suku  bunga  ini  juga mengindikasikan  kinerja  bank  yang  tidak efisien (Dabla-Norris & Floerkemeier, 2007). Walau ada hubungan negatif yang kuat antara BOPO  dengan  NIM,  wacana  pengaturan pembatasan NIM pada perbankan di Indonesia masih menjadi perdebatan.
Model  bisnis  perbankan  di  Indonesia dilihat dari aspek kredit bermasalah, kecukupan  modal,  dan  efisiensi  bank  pada
umumnya  menunjukkan  kepatuhan  bank terhadap  berbagai  aturan  yang  menyangkut ketiga hal tersebut. Kepatuhan yang dilakukan oleh bank pada dasarnya merupakan upaya untuk menguatkan legitimasi  bank  agar  dikenal  sebagai  institusi keuangan yang terpercaya dalam memberikan layanan  terbaik  bagi  nasabahnya.  Sesuai dengan  pendapat  Deegan  et  al.  (2002) maupun  Breton  &  Cõté  (2006)  bahwa kepatuhan  pada  dasarnya  merupakan  upaya untuk  menunjukkan  kepada  regulator  dan masyarakat  bahwa  perusahaan  beroperasi dalam  bingkai  dan  norma  yang  telah ditetapkan,  agar  aktivitas  perusahaan  dapat diterima dengan baik di lingkungan perusahaan berada.
Dalam  penelitian  ini  salah  satu  ciri keberadaan  bank  dapat  diterima  dengan  baik oleh masyarakat, adalah melalui pertumbuhan kredit.  Faktor  –  faktor  yang  diprediksi  dapat menentukan pertumbuhan kredit dalam penelitian ini terdiri dari kepatuhan bank yang diproksikan  dengan  NPL,  CAR,  dan  BOPO. Selain itu pertumbuhan kredit juga diprediksi melalui faktor makro ekonomi yaitu GDP dan suku  bunga  BI.  Berikut  hasil  pengujian hipotesis  dengan  menggunakan  data  panel terhadap bank umum di Indonesia:

## Tabel 6 Regresi Data Panel Pertumbuhan Kredit
Variable Coefficient t-Statistic Prob. C -598.841 -6.927 0.000 a) NPL -0.989 -5.866 0.000 a) CAR -0.035 -0.454 0.650 BOPO -0.188 -6.578 0.000 a) GDP 85.508 7.235 0.000 a) RATE 6.225 8.965 0.000 a) R-squared 0.434 F-statistic 62.080 Prob(F-statistic) 0.000 Observasi 410 a) signifikan pada  1%, 5%, dan 10%
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan NPL  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  pertumbuhan  kredit  dengan  arah negatif.  Hubungan  ini  memperlihatkan  bank dengan NPL yang rendah berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan kreditnya,
dan  sebaliknya.  Dengan  kata  lain  tata  kelola kredit yang memadai akan memicu peningkatan penyaluran kredit bagi masyarakat yang memerlukannya. Tabel  6  memperlihatkan  perubahan persyaratan modal minimum tidak
memberikan  dampak  terhadap  pertumbuhan kredit  itu  sendiri.  Hal  ini  sejalan  dengan temuan  Yudistira  (2003)  yang  menemukan tidak  adanya  hubungan  antara  perubahan persyaratan  penetapan  modal  minimum  yang mengadopsi  Basel  Accord  II  terhadap peningkatan  jumlah  kredit.  Ia  berpendapat proses  penegakan  disiplin  modal  bank  yang lebih  ketat  di  negara-negara  berkembang membutuhkan  perhatian  khusus.  Ia  meyakini Basel  Accord  mengubah  perilaku  bank-bank Indonesia  secara  negatif.  Demikian  pula menurut Balin (2009) bahwa aspek permodalan  dalam  Basel  Accord  I  dan  II berkecenderungan belum memperkirakan karakteristik
negara
berkembang.
Menurutnya,  Basel  Accord  I  dan  II  dinilai sebagai  standar  perbankan  yang  berskala internasional  dan  adaptif  pada  perbankan  di negara maju.
Efisiensi  bank  merupakan  faktor  yang dapat menentukan pertumbuhan kredit. Semakin  efisien  suatu  bank  berdampak terhadap  peningkatan  penyaluran  kredit. Efisiensi  yang  tinggi  diharapkan  mampu menghasilkan  kredit  dengan  tingkat  suku bunga  yang  lebih  murah.  Dengan  demikian akan  memacu  masyarakat  untuk  mengajukan kredit. Bahkan temuan Diallo (2018) mengungkapkan  efisiensi  pada  perbankan dalam  kondisi  krisis  ekonomi  ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan industri.
Hasil  pengujian  hipotesis  semakin memperkuat  dugaan  bahwa  bank  dengan kepatuhan  yang  baik  akan  mendorong terhadap  pertumbuhan  kredit  dan  sekaligus memperkuat  teori  legitimasi  sebagaimana dikemukakan  oleh  Donovan  (2002)  maupun Deephouse  &  Suchman  (2008).  Temuan  ini memperkuat  pentingnya  pengaturan  bank sebagai upaya untuk meningkatkan keberlanjutan bank. Temuan
penelitian ini juga memberikan  sudut  pandang  berbeda  dengan penelitian Weder & Wedow (2002), Yudistira (2003),  Balin  (2009),  Parinduri  &  Riyanto (2011), dan  Howarth &  Quaglia (2016)  yang menyebutkan  bahwa  ketentuan  Basel  Accord di  beberapa  negara  berkembang  dinilai  tidak memiliki  kesesuaian  terhadap  karakteristik
negara  berkembang,  namun  bukti  empiris terhadap  kepatuhan dalam pengelolaan kredit dan efisiensi  bank di Indonesia  menunjukkan relevansi dengan pertumbuhan kredit.
Pertumbuhan kredit juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk menciptakan kondisi yang memberikan dukungan  terjadinya  permintaan  kredit  yakni berupa  pengendalian  pertumbuhan  ekonomi dan  suku  bunga  acuan.  Hasil  pengujian hipotesis  sebagaimana  diperlihatkan  pada Tabel  6  menunjukkan  GDP  maupun  BI  rate memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap pertumbuhan  kredit,  dan  hal  ini  konsisten dengan temuan Demirguc-Kunt et al. (1998).

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menemukan  bank konvensional  pada  umumnya  telah  berupaya untuk mematuhi ketentuan OJK tentang batas maksimal NPL. Sedangkan perbankan syari’ah  dinilai  belum  mematuhi  ketentuan OJK  sebagai  implementasi  dari  penerapan Basel  Accord  I  –  III.  Sementara  itu  dari  sisi kecukupan  modal  bank,  dapat  disimpulkan bahwa seluruh bank telah memenuhi ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank. Berdasarkan aspek efisiensi, perbankan  di  Indonesia  pada  umumnya dinilai tidak  mematuhi ketentuan  bank dalam meningkatkan  efisiensi.  Inefisiensi  terjadi pada  kelompok  bank  konvensional  maupun bank  syari’ah  yang  diindikasikan  dengan peningkatan  BOPO.  Tingginya  inefisiensi bank  berkaitan  dengan  penetapan  target pendapatan  bunga  bersih  yang  terlampau tinggi oleh bank.
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan NPL  dan  BOPO  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit namun  CAR  ditemukan  tidak  berpengaruh. Sementara  itu  variabel  GDP  maupun  BI  rate mempengaruhi  pertumbuhan  kredit.  Temuan ini  membuktikan  bahwa  melalui  pengawasan yang  tepat  terhadap  kepatuhan  bank  menjadi faktor  penting  dalam  menjaga  keberlanjutan bisnis  bank  sebagai  lembaga  intermediasi. Penelitian  ini  menemukan  tidak  adanya pengaruh pembatasan modal minimum

## Terhadap Implementasi Basel Accord I – III
terhadap  pertumbuhan  kredit.  Temuan  ini dapat  dijadikan  dasar  bagi  OJK  sebagai regulator  untuk  mengkaji  kembali  POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan  Modal  Minimum  Bank  terutama untuk pembatasan modal minimum berjenjang  sesuai  profil  risiko.  Penelitian  ini juga  belum  bersifat  menyeluruh  terhadap aturan  yang  diadopsi  dalam  POJK  sesuai aturan dalam Basel Accord.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayadi,  R.,  Naceur,  S.  Ben,  Casu,  B.,  & Quinn, B. (2016). Does Basel Compliance Matter for Bank Performance? Journal  of  Financial
Stability , 23 , 15–32.
Balin,  B.  J.  (2009).  Basel  I,  Basel  II,  and Emerging  Markets:  A  Nontechnical Analysis. Social  Science  Research
Network , (May), 1–18. https://doi.org/10.2139/ssrn.1477712. Bank  Indonesia.  (2012). Consultative  Paper Basel III: Global Regulatory Framework  for  More  Resilient  Banks . Consultative  Paper  Basel .  Jakarta, Indonesia.
Bank  Indonesia.  Peraturan  Bank  Indonesia tentang  Penetapan  Status  dan  Tindak
Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional, Pub. L. No.
15/2/PBI/2013 (2013).
Beck,  T.,  Demirguc-kunt,  A.,  &  Merrouche, O.  (2013).  Islamic  vs  Conventional Banking :  Business  Model,  Efficiency and  Stability. Journal  of  Banking  and Finance , 37 (2), 433–447.
Berger, A. N., Klapper, L. F., &  Ariss, R. T. (2009). Bank Competition and Financial Stability. Journal  of  Financial  Service Research , 35 , 99–118.
Berger,  A.  N.,  &  Mester,  L.  J.  (1997).
Efficiency  and  Productivity  Change  in The  US  Commercial  Banking  Industry:
A  Comparison  of  The  1980s  and  1990s (No. 97–5). Philadelphia.
Breton, G., & Cõté, L. (2006). Profit and The Legitimacy  of  the  Canadian  Banking
Industry. Accounting,  Auditing  and Accountability Journal , 19 (4), 512–539. Cucinelli,  D.  (2016).  The  Impact  of  Non- performing  Loans  on  Bank  Lending Behavior:  Evidence  from  the  Italian Banking  Sector. Eurasian  Journal  of Business and Economics , 8 (16), 59–71. Dabla-Norris, E., & Floerkemeier, H. (2007). Bank  Efficiency  and  Market  Structure: What  Determines  Banking  Spreads  in Armenia? (No.  07).  New  York,  United State of America.
Deegan,  C.,  Rankin,  M.,  &  Tobin,  J.  (2002).
An  Examination  of  The  Corporate Social  and  Environmental  Disclosures of  BHP  from  1983 ‐ 1997 . Accounting, Auditing & Accountability Journal (Vol. 15).
Deephouse,  D.  L.,  &  Suchman,  M.  (2008).
Legitimacy in
Organizational Institutionalism. In The Sage Handbook of  Organizational  Institutionalism (pp. 49–77). Sage Publications, Inc.
Demirguc-Kunt,  A.,  Levine,  R.,  &  Min,  H. (1998).  Opening  to  Foreign  Banks : Issues  of  Stability,  Efficiency,  and Growth.  In Bank  of  Korea  conference,
“The  Implications  of  Globalization  of World Financial Markets" (pp. 83–105). South Korea: Bank of Korea.
Diallo,  B.  (2018).  Bank  Efficiency  and
Industry Growth during Financial Crises. Economic Modelling , 68 , 11–22. Donovan,  G.  O.  (2002).  Environmental Disclosures  in  the  Annual  Report: Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory.
Accounting,  Auditing  &  Accountability Journal , 15 (3), 344–371.
Fu,  X.  (Maggie),  Lin,  Y.  (Rebecca),  & Molyneux, P. (2014). Bank Competition and  Financial  Stability  in  Asia  Pacific. Journal  of  Banking  &  Finance , 38 , 64– 77.
Ghosh,  A.  (2015).  Banking-Industry  Specific and  Regional  Economic  Determinants of  Non-Performing  Loans:  Evidence from  US  States. Journal  of  Financial Stability , 20 , 93–104.
Hassan, M. K., Unsal, O., & Emre, H. (2016).
Risk Management and Capital
Adequacy  in  Turkish  Participation  and Conventional  Banks :  A  Comparative Stress  Testing  Analysis. Borsa  Istanbul Review , 16 (2), 72–81.
Howarth,  D.,  &  Quaglia,  L.  (2016).  The Comparative  Political  Economy  of Basel III in Europe. Policy and Society ,
35 (3), 205–214.
Kim,  D.,  &  Sohn,  W.  (2017).  The  Effect  of Bank  Capital  on  Lending :  Does Liquidity  Matter ? Journal  of  Banking and Finance , 77 , 95–107.
Kinateder,  H.  (2016).  Basel  II  versus  III:  a Comparative  Assessment  of  Minimum Capital Requirements for Internal Model Approaches. The Journal of Risk ,
18 (3), 25–45.
Levine,  R.,  Loayza,  N.,  &  Beck,  T.  (2000). Financial  Intermediation  and  Growth : Causality  and  Causes. Journal  of Monetary Economics , 46 , 2000.
Lindawati, A. S. L., & Puspita, M. E. (2015).
Corporate Social Responsibility: Implikasi  Stakeholder  dan  Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 6 (1), 157–174.
Mergaerts,  F.,  &  Vennet,  R.  Vander.  (2015).
Business  Models  and  Their  Impact  on Bank  Performance :  A  long-term perspective (No. D/2015/7012/10). Gent.
Osei-assibey,  E.,  &  Asenso,  J.  K.  (2015).
Regulatory  Capital  and  Its  Effect  on Credit  Growth,  Non-Performing  Loans and  Bank  Efficiency:  Evidence  from Ghana. Journal  of  Financial  Economic Policy , 7 (4), 401–420.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  No.  18/POJK.03/2016 tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko bagi Bank Umum (2016).
Otoritas  Jasa  Keuangan.  Peraturan  Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016  tentang  Kewajiban Penyediaan  Modal  Minimum  Bank Umum (2016). Parinduri, R. A., & Riyanto, Y. E. (2011). Do Banks Respond to Capital Requirements? Evidence from Indonesia. Applied Financial Economics , 21 (10), 651–663.
Thakor,  A.  V.  (2014).  Bank  Capital  and Financial  Stability :  An  Economic Trade-Off  or  a  Faustian  Bargain ? The Annual Review of Financial Economics ,
6 (September), 185–223.
Tracey,  M.  (2011).  The  Impact  of  Non- Performing  Loans  on  Loan  Growth:  an Econometric Case Study of Jamaica and Trinidad  and  Tobago.  In Bank  of Jamaica’s Research Conference: Economic Transformation Through
Applied  Research (pp.  1–22).  Jamaica:
Bank of Jamaica.
Vithessonthi,  C.  (2016).  Deflation,  Bank Credit  Growth,  and  Non-Performing
Loans: Evidence from Japan.
International  Review  of  Financial Analysis , 45 , 295–305.
Waluyo,  A. (2017). Kepatuhan Bank Syariah
Terhadap Fatwa Dewan Syariah
Nasional  Pasca  Transformasi  kedalam Hukum Positif. Inferensi , 10 (2), 517. Weder, B., & Wedow, M. (2002). Will Basel II  affect  International  Capital  Flows  to Emerging  Markets? Social  Science Research Network , 11 (199), 1–38. Widyastuti,  R.  S.,  &  Armanto,  B.  (2013). Kompetisi Industri Perbankan Indonesia. Buletin  Ekonomi  Moneter Dan Perbankan , 15 (4), 417–439.
Yudistira,  D.  (2003). The  Impact  of  Bank Capital  Requirements  in  Indonesia . Loughborough University, Leicestershire, UK (Vol.
44). Leicestershire, United Kingdom.
Zhu,  N.,  Wang,  B.,  &  Wu,  Y.  (2015). Productivity,  Efficiency,  and  Non-
Performing  Loans  in  the  Chinese Banking Industry. Social Science
Journal , 52 (4), 468–480.