## ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA LAHAT

## Reva Maria Valianti, Reina Damayanti *)

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  kepatuhan  Wajib  Pajak  orang  pribadi  terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Lahat  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  dengan  baik,  hal  ini  dapat dilihat  dari  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  pada  tahun  2011  sampai  dengan  2015  sebesar 18,2% sampai dengan 36%. Sedangkan dari sisi penerimaan pajak sudah dilaksanakan dengan baik pada tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar 89,74% sampai dengan 98,12%. Hal ini terjadi karena rendahnya  pengetahuan  tentang  perpajakan  oleh  Wajib  Pajak  akan  pentingnya  membayar  pajak untuk pembangunan negara.
Kata kunci :  Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, Penerimaan Pajak.

## PENDAHULUAN
Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua
hasil penerimaan  tersebut  akan  digunakan untuk  membiayai  pembangunan  dan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh  rakyat  Indonesia.  Salah  satu sumber penerimaan yang paling potensial  ialah  dari  penerimaan  pajak. Penerimaan  pajak  dapat  berasal  dari Pajak  Penghasilan  (PPh),  dari  Sektor Pajak  Pertambahaan  Nilai  (PPN), Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah (PPNBM),  dan  Bea  Materai  maupun Pajak Lainnya.
Kebijakan  perpajakan  dalam tahun  2015  akan  difokuskan  untuk meningkatkan kepastian hukum, meningkatkan  keadilan,  dan  memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan, serta
mendorong peningkatan
kepatuhan
masyarakat
untuk melaksanakan  kewajiban  kenegaraan dalam  bidang  perpajakan.  Tujuan  dari kebijakan  ini  adalah  meningkatkan efektifitas  pemungutan  pajak  serta memperluas objek pajak, tanpa mengganggu objek usaha. Pemerintah juga memiliki komitmen agar kebijakan perpajakan  dilakukan  dengan  tidak
memberikan  beban  tambahan  kepada pelaku ekonomi.
Kantor Pelayanan
Pajak Pratama  Lahat  merupakan  salah  satu KPP  yang  ada  di  Provinsi  Sumatera
Selatan.  Hingga  akhir  tahun  2015 kepatuhan  Wajib  Pajak  orang  pribadi semakin meningkat, besarnya penerimaan  pajak  tidak  terlepas  dari adanya  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam mendaftarkan  surat  pemberitahuan tahunan  (SPT).  Kepatuhan  Wajib Pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan  Wajib  Pajak  mendaftarkan diri,  dan  membayar    pajak  orang pribadi.  Sebagai  gambaran  di  bawah pada  tabel    Wajib  Pajak  orang  pribadi yang  melaporkan  SPT  Tahunan  Wajib Pajak orang pribadi yaitu :

## Tabel 1
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melaporkan SPT Tahunan Di KPP Pratama Lahat Tahun 2011-2015
Tahun SPT Tahunan Orang Pribadi yang di sampaikan 2011 14.121 2012 16.521 2013 28.933 2014 23.021 2015 18.912 Sumber : KPP Pratama Lahat (2016)
*) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UPGRI Palembang
Definisi kepatuhan biasanya berkisar  pada  istilah  tingkat  sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang-undang perpajakan agar suatu sistem  efektif  mayoritas  Wajib  Pajak harus  patuhi  terhadapnya.  Kepatuhan Wajib  Pajak  merupakan  faktor  utama yang mempengaruhi realisasi pendapatan  pajak.Dimana  saat  ini kepatuhan Wajib  Pajak  di nilai  dengan ketaatan  memenuhi  Wajib  Pajak  dari segi  formil  dan  material.  Telah  di berlakukan berbagai terobosan kebijakan
perpajakan untuk meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak antara lain melalui tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib
Pajak.
Dengan mulai dimanfaatkannya kebijakan  tersebut  oleh  masyarakat, yang  ditandai  dengan  pertumbuhan signifikan  setoran  PPh  Pasal  25/29 Orang  Pribadi  dan  PPh  Pasal  25/29 Badan,  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP) optimis kebijakan tersebut mampu  mengoptimalkan  penerimaan pajak  ditahun  2015  ini,  misalnya kemampuan dalam hal waktu, seorang Wajib Pajak mungkin selalu membayar kewajiban  secara  penuh  tetapi  jika kewajiban pajak
itu terlambat membayar, maka Wajib Pajak
dianggap tidak patuh.
Wajib  Pajak  dikatakan  patuh apabila  Wajib  Pajak  tersebut  dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban  pajak.Kewajiban  perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan semua  tanggung  jawab  yang  harus  di penuhi oleh semua Wajib Pajak.Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai hubungan dengan
penerimaan  pajak  karena  apabila kepatuhan  Wajib  Pajak  mengalami peningkatan maka secara tidak langsung  juga  akan  memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak.
Di  KPP  sering  sekali  ditemukan permasalahan  ketidakpatuhan  Wajib Pajak  dan  masih  banyak  pula  Wajib
Pajak  orang  pribadi  yang  tidak  atau terlambat dalam mendaftarkan SPT. Ini semua dapat mengakibatkan berkurangnya  penyetoran  dana  pajak ke  kas  negara  dan  menghambat kinerja pajak yang dapat mempengaruhi  realisasi  penerimaan pajak yang sangatlah penting.
Berkaitan  dengan  hal  di  atas penulis  melakukan  peninjauan  pada penelitian  sebelumnya  untuk  memberi pandangan  atas  penelitian  ini,  dalam penelitian  ini  penulis  menyajikan  yang relevan  mengenai  kepatuhan  Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak.
Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, maka dalam penyusunan  ini  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  Judul “ANALISIS  KEPATUHAN  WAJIB
PAJAK

## ORANG
PRIBADI

## TERHADAP  PENERIMAAN  PAJAK DI KPP PRATAMA LAHAT.”

## BATASAN MASALAH
Batasan dari penelitian ini Wajib Pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama Lahat selama 5 tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah  yang  akan  diteliti  adalah “Bagaimana  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Terhadap  Penerimaan Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Lahat  ? ”

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut
Undang-undang Ketentuan  Umum  Perpajakan  Nomor 16  Tahun  2009    menyatakan  bahwa dalam pasal 1 (satu), pajak merupakan kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Menurut pendapat para ahli mengenai pengertian pajak : 1.  Munurut Soemitro dalam
Mardiasmo  (2013:1)  adalah  sebagai berikut:
“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas  negara  berdasarkan  undang- undang  (yang  dapat  dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 2.  Menurut Soeparman dalam B.Ilyas dan Burton (2011:6) adalah sebagai berikut :
“  Pajak  adalah  iuran  berupa  uang atau  barang  yang  dipungut  oleh penguasa berdasarkan norma- norma  hukum,  guna  menutup biaya  produksi  barang-barang  dan jasa-jasa  kolektif  dalam  mencapai kesejahteraan umum.
Berdasarkan  definisi  di  atas, pajak  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak adalah  iuran  rakyat  yang  berupa  uang atau  barang  kepada  kas  negara  yang berdasarkan undang-undang yang bersifat  memaksa  dengan  tanpa  jasa timbal balik.

## A.  Fungsi Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2013:1)  ada dua  macam  fungsi  pajak  yaitu sebagai berikut :
1.  Fungsi Budgetair
Pajak  sebagai  sumber  dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya. 2.  Fungsi mengatur Pajak  sebagai  alat  mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi .

## B.  Pengelompokkan Pajak
Menurut Mardiasmo (2013:5) Jenis-jenis pajak yang dikelompokkan  jenisnya  sebagai berikut : 1.  Menurut golongannya b.  Pajak Langsung merupakan pajak yang harus  dipikul  oleh  Wajib Pajak  (WP),  tidak  dapat dibebankan dan dilimpahkan  kepada  orang lain. Contoh: Pajak penghasilan. c.  Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan dan dilimpahkan  kepada  orang lain. Contoh: Pajak pertambahan  nilai,  Pajak penjualan barang mewah(PPnBM). 3.  Menurut Sifatnya a.  Pajak  Subjektif  merupakan pajak yang berpangkal dan berdasarkan pada subjeknya,  dengan  dalam arti memperhatikan dengan  keadaan  pada  diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak penghasilan.
b.   Pajak Objektif adalah pajak
yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan dengan keadaan  diri  Wajib  Pajak. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. 3.  Menurut lembaga pemungutannya a.  Pajak pusat Yaitu  pajak  yang  dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai  rumah  tangga Negara. Contoh: pajak
penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak  penjualan  barang mewah. b.  Pajak daerah
Yaitu  pajak  yang  dipungut oleh  pemerintah  daerah dan digunakan untuk membiayai  rumah  tangga daerah.
c.   Pajak  propinsi,  contoh  : pajak  kendaraan  bermotor dan  pajak  bahan  bakar kendaraan bermotor.
d.  Pajak  kabupaten  /  kota, contoh  :  pajak  hotel,  pajak hiburan dan pajak restoran.

## C.  Wajib Pajak
Pengertian Wajib Pajak berdasarkan  Undang-Undang  nomor 16  tahun  2009  tentang  ketentuan umum  dan  tata  cara  perpajakan adalah :
“Wajib  Pajak  adalah  orang pribadi atau badan, meliputi pembayar  pajak,  pemotong  pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ”.
Pengertian di atas menjelaskan  bahwa  setiap  Wajib
Pajak yang telah memenuhi persyaratan  subjektif  dan  objektif sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah  kerjanya  meliputi  tempat tinggal  dan  tempat  kedudukan  Wajib Pajak.

## D.  Kepatuhan Wajib Pajak
Pengertian  Kepatuhan  Wajib Pajak Menurut Komarawati  dan Mukhtaruddin  (2012:38)  merupakan kesadaran  Wajib  Pajak  mengenai
kewajibannya  dalam  hal  perpajakan. Kesadaran adalah faktor yang berasal dari kemauan dan
perubahan  sikap  Wajib  Pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya dan hak pajaknya. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan  formal,  jadi  Wajib  Pajak yang  memenuhi  kepatuhan  material dalam  pengisian  SPT  Wajib  Pajak orang  pribadi  adalah  Wajib  Pajak yang  mengisi  dengan  jujur,  baik  dan benar  SPT  tersebut  sesuai  Undang- Undang  dan  menyampaikannya  ke kantor  Pelayanan  Pajak  sebelum batas waktu yang di tentukan.
Wajib  Pajak  Patuh  menurut Direktorat Jenderal Pajak Nomor. KEP 550/PJ/2000 yang telah diubah dengan Keputusan  Dirjen  Pajak  Nomor  KEP- 213/PJ/2003.  Keputusan  Nomor  KEP- 550  merupakan  tindak  lanjut  dari Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib  Pajak  yang  Dapat  Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran  Pajak  yang  juga  telah diubah  dengan  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor  235/KMK.03/2003, adalah, sebagai berikut :
1.  Tepat waktu dalam menyampaikan SPT  Tahunan  dalam  dua  tahun terakhir;
2.  Dalam tahun terakhir penyampaian SPT  Masa  yang  terlambat  tidak lebih  dari  tiga  masa  pajak  untuk setiap  jenis  pajak  dan  tidak berturut-turut;
3.  SPT Masa yang terlambat dimaksud  telah  disampaikan  tidak lewat dari batas waktu penyampaian  SPT  Masa  masa pajak berikutnya;
4.  Tidak mempunyai tunggakan pajak atas semua jenis pajak;
a. kecuali  telah  memperoleh  izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
b. tidak  termasuk  tunggakan  pajak sehubungan dengan Surat
Tagihan  Pajak  (STP)  yang diterbitkan  untuk  dua  masa pajak terakhir.
Tidak  pernah  dijatuhi  hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang  perpajakan  dalam  jangka waktu sepuluh tahun terakhir; dan Dalam hal laporan keuangan diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau BPKP,  harus  dengan  pendapat wajar  tanpa  pengecualian  atau dengan  pendapat  wajar  dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut
tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
Kepatuhan dapat terwujud dengan  penyuluhan,  pelayanan,  dan penegakkan  hukum  yang  dapat berupa pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan dengan menempatkan  Wajib  Pajak  sebagai subjek  yang  dihargai  hak-hak  dan kewajibannya.  Tingkat  kepatuhan Wajib  Pajak  yang  dimaksud  dalam hal ini adalah kepatuhan Wajib Pajak efektif  dalam  pemenuhan  kewajiban perpajakan.
Kadang  Wajib  Pajak  memang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak
mendaftarkan  SPT  kepada  KPP bahkan  masih  banyak  Wajib  Pajak yang  melalaikan  pajaknya  dan Wajib
Pajak yang memberikan ketidakjelasan  alamat  pada  KPP sehingga  SPT yang di kirimkan tidak diterima  oleh  Wajib  Pajak  yang bersangkutan.  Wajib  Pajak  Patuh menurut  Keputusan  Dirjen  Pajak Nomor KEP550/PJ/2000 adalah
Wajib  Pajak  yang  telah  ditetapkan oleh Dektorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud  dalam  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor  235/KMK.03/2013 Tentang  kriteria  Wajib  Pajak  yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan  kelebihan  pembayaran pajak.
Jadi  bisa  disimpulkan  bahwa kepatuhan Wajib  Pajak adalah suatu keadaan  dimana  Wajib  Pajak  dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan  hak  perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan,  investigasi  seksama ataupun  ancaman  dan  penerapan saksi hukum maupun administrasi.

## E.  Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
Surat  Pemberitahuan  Tahunan (SPT)  adalah  surat Wajib  Pajak  yang di gunakan untuk melaporkan perhitungan  dan  pembayaran  pajak, objek  pajak,  atau  bukan  objek  pajak, serta kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

## PROSEDUR PENELITIAN 1.  Variabel Penelitian
Menurut  Sugiyono  (2014:38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau  sifat  atau  nilai  dari  orang,  obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti untuk di pelajari.
Variabel dalam penelitian ini ada dua  yaitu  :  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak.

## 2.  Definisi Operasional Variabel
Variabel Definisi Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan. Kesadaran adalah faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap Wajib Pajakdalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan hak pajaknya. (Komarawati dan Mukhtaruddin : 2012 :38) Jumlah  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan  SPT  tahun 2011-2015 Penerimaan Pajak Orang Pribadi Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. (Mardiasmo:2013:155). Jumlah  Penerimaan  Pajak Orang  Pribadi  tahun  2011- 2015

## 3. Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  jumlah  SPT  tahunan  Orang Pribadi  yang  di  sampaikan  dan  jumlah penerimaan  Pajak  Orang  Pribadi  yang terdaftar  di    Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Lahat.
Sedangkan sampel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah jumlah  SPT  tahunan  Orang  Pribadi yang di sampaikan dan jumlahpenerimaan pajak Orang Pribadi  yang  terdaftar  pada  Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Lahat tahun 2011-2015.
HASIL PENELITIAN
DAN

## PEMBAHASAN
1.  Potensi  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi
Penulis  mengambil  data  yang dibutuhkan dalam  penelitian ini  adalah data yang diambil berdasarkan permasalahan.
Data-data yang
diperoleh  dari  KPP  Pratama  Lahat adalah sebagai berikut:
a.  Jumlah Wajib  Pajak  Orang  Pribadi yang terdaftar (2011-2015)
b.  Jumlah  SPT    Orang  Pribadi    yang melaporkan  (2011-2015)
c.  Realisasi penerimaan pajak (2011- 2015)
d.  Tugas-tugas pokok, subbagian dan lain-lain.
Berikut  ini  berdasarkan  pada Tabel  2.    jumlah  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  yang  terdaftar  dan  jumlah  SPT tahunan yang di sampaikan  pada KPP Pratama  Lahat  tahun  2011  sampai dengan tahun 2015 yaitu :
Tabel 2 Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan SPT yang Menyampaikan pada KPP Pratama Lahat tahun 20011-2015 No Tahun SPT Tahunan Orang Pribadi yang Menyampaikan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar 1 2011 14.121 30.100 2 2012 16.521 35.550 3 2013 28.933 48.348 4 2014 23.021 53.954 5 2015 18.912 59.248
Sumber : KPP Pratama Lahat (2016)

## 2.  Analisis  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berikut  ini  adalah  pada  Tabel  3 perhitungan  persentase  peningkatan
atau  penurunan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  yang  Terdaftar  pada  KPP Pratama Lahat.

## Tabel 3

## Persentase Peningkatan/Penurunan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lahat tahun 20011-2015
Tahun Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (a) Wajib Pajak Orang Pribadi tahun sebelumnya (b) Peningkatan atau penurunan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (c) Persentase Peningkatan atau penurunanKepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (c/b) 2011 30.100 29.894 206 6,9% 2012 35.550 30.100 5.450 18,2% 2013 48.348 35.550 12.798 36% 2014 53.954 48.348 5.606 11,5% 2015 59.248 53.954 5.294 9,9%
Sumber : KPP Pratama Lahat, data di olah  (2016)
Dari  tabel  3  di  atas,  dapat dijelaskan  Pada  tahun  2011  jumlah Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sebesar 30.100  lebih  besar  dari  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  sebelumnya  sebesar 29.894  dengan  mengalami  penurunan Wajib Pajak Orang Pribadi 206 dengan persentase  6,9%.  Pada  tahun  2012 jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi sebesar  35.550  lebih  besar  dari  tahun sebelumnya 30.100
dengan mengalami peningkatan sebesar 5.450 dengan persentase 18,2%. Pada tahun 2013  jumlah  Wajib  Pajak  Orang Pribadi sebesar 48.348 lebih besar dari tahun  sebelumnya  sebesar  35.550 dengan mengalami peningkatan sebesar  12.798  dengan  persentase
36%.  Pada  tahun  2014  jumlah  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  sebesar  53.954 lebih  besar  dari  tahun  sebelumnya sebesar  48.348  dengan  mengalami penurunan sebear 5.606 dengan persentase  11,5%.  Pada  tahun  2015 jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi sebesar  59.248  lebih  besar  dari  tahun sebelumnya  sebesar  53.954  dengan mengalami  penurunan  sebesar  5.294 dengan persentase 9,9%.
Sedangkan untuk melihat perkembangan  Wajib  Pajak  Orang
Pribadi pada Tabel 4 dalam persentase menyampaikan SPT
tahunan  Orang  Pribadi  pada  KPP Pratama Lahat yaitu :

## Tabel 4
Persentase Menyampaikan  SPT Tahunan Wajib Pajak Orang

## Pribadi pada KPP Pratama Lahat tahun 2011-2015
Tahun SPT Tahunan Orang Pribadi yang Menyampaikan (a) SPT OP  tahun sebelumnya (b) Peningkatan atau penurunan SPT OP yang Menyampaikan (c) Persentase peningkatan atau penurunan SPT OP (c/b) 2011 14.121 13.070 1.051 8,04% 2012 16.521 14.121 2.400 16,9% 2013 28.933 16.521 12.412 75,2% 2014 23.021 28.933 5.912 20,4% 2015 18.912 23.021 4.109 17,8%
Sumber : KPP Pratama lahat, data diotah  (2016)
Dari  tabel  4  di  atas,  dapat dijelaskan  bahwa  SPT  tahunan  yang disampaikan pada KPP Pratama Lahat pada tahun 2011 SPT Tahunan Orang Pribadi sebesar 14.121 lebih besar dari SPT Tahunan
Orang Pribadi sebelumnya  sebesar  13.070  dengan mengalami  peningkatan  1.051  SPT Tahunan Orang
Pribadi yang disampaikan    dengan  persentase 8,04%. Pada tahun 2012 SPT Tahunan Orang Pribadi yang disampaikan  sebesar  16.521  lebih besar  dari  tahun  sebelumnya  14.121
dengan mengalami peningkatan sebesar  2.400  dengan  persentase 16,9%. Pada tahun 2013 SPT Tahunan  Pajak  Orang  Pribadi  yang disampaikan  sebesar  28.933  lebih besar  dari  tahun  sebelumnya  sebesar 16.521
dengan mengalami
peningkatan  sebesar  12.412  dengan persentase  75,2%.  Pada  tahun  2014 SPT  Tahunan  Pajak  Orang  Pribadi yang  disampaikan  sebesar  23.021 lebih  kecil  dari  tahun  sebelumnya sebesar  28.933  dengan  mengalami penurunan sebear 5.912 dengan persentase  20,4%.  Pada  tahun  2015
SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  Orang
Pribadi  yang  disampaikan    sebesar 18.912 lebih besar dari tahun sebelumnya  sebesar  23.021  dengan mengalami  penurunan  sebesar  4.109 dengan persentase 17,8%.
Untuk melihat persentase kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi pada  KPP  Pratama  Lahat,  berikut  ini perhitungan  kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama sebagai berikut:

## 1.  Perhitungan Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2011
Tingkat Kepatuhan (%) = Jumlah Penyampaian SPT Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Tingkat Kepatuhan = 14.121 = 0,469 30.100
Pada tahun 2011, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadidari  penyampaian  SPT  pada KPP  Pratama  Lahat  sebesar  46,9% dari jumlah Wajib Pajak  Orang Pribadi yang terdaftar.

## 2.  Perhitungan Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2012
Tingkat Kepatuhan (%)
= Jumlah Penyampaian SPT
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
Terdaftar Tingkat Kepatuhan = 16.521 = 0,464
35.550
Pada tahun 2012, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadidari  penyampaian  SPT  pada
KPP  Pratama  Lahat  sebesar  46,4% dari jumlah Wajib Pajak  Orang Pribadi yang terdaftar.

## 3.  Perhitungan Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2013
Tingkat Kepatuhan (%) = Jumlah Penyampaian SPT Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Tingkat Kepatuhan = 28.933 = 0,598 48.348
Pada tahun 2013, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadidari  penyampaian  SPT  pada KPP  Pratama  Lahat  cukup  baik sebesar  59,8  %  dari  jumlah  Wajib
Pajak    Orang  Pribadi  yang  terdaftar

## 4.  Perhitungan Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2014
Tingkat Kepatuhan (%) = Jumlah Penyampaian SPT Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Tingkat Kepatuhan = 23.021 = 0,426 53.954
Pada tahun 2014, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadidari  penyampaian  SPT  pada KPP  Pratama  Lahat  sebesar  42,6% dari jumlah Wajib Pajak  Orang Pribadi yang terdaftar.

## 5.  Perhitungan Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2015
Tingkat Kepatuhan (%) = Jumlah Penyampaian SPT Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Tingkat Kepatuhan = 18.912 = 0,319 59.248 Pada tahun 2015, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadidari  penyampaian  SPT  pada KPP  Pratama  Lahat  sebesar  31,9% dari jumlah Wajib Pajak  Orang Pribadi yang terdaftar.
3.  Analisis Penerimaan Pajak Pada Tabel 5 perhitungan persentase realisasi penerimaan Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Lahat.

## Tabel 5 Persentase Penerimaan Pajak Orang Pribadi
Pada KPP Pratama Lahat tahun 2011-2015 No Tahun Target Penerimaan Pajak Orang Pribadi (a) Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi (b) Penerimaan Pajak Orang Pribadi (b/a x 100%) 1 2011 387.987.243 300.125.143 77,35% 2 2012 635.753.231 612.563.761 96,35% 3 2013 224.372.083 201.355.056 89,74% 4 2014 307.654.899 301.889.741 98,12% 5 2015 367.884.140 311.234.587 84,60%
Sumber : KPP Pratama Lahat, data di olah  (2016)
Dari  tabel  di  atas,  pada  tahun 2011  target  penerimaaan  pajak  lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 387.987.243 dengan realisasi penerimaan    pajak  Orang  Pribadi 300.125.143  dan  persentase  menurun menjadi  77,63%.  Pada  tahun  2012 target penerimaan pajak Orang Pribadi lebih meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 635.753.231 dengan  realisasi  penerimaan  pajak Orang Pribadi 612.563.761 dan persentase
meningkat menjadi
96,35%.  Tahun  2013  target  realisasi penerimaan pajak Orang Pribadi menurun dari tahun sebelumnya sebesar  224.372.083  dengan  realisasi 201.355.5056 dan persentase
menurun  menjadi 89,74%. Pada tahun
2014 target penerimaan pajak meningkat  dari  tahun  sebelumnya dengan  realisasi  penerimaan  pajak Orang Pribadi 301.889.741 dan persentase meningkat menjadi 98,12%.  Pada  tahun  2015  target penerimaan  pajak  Orang  Pribadi  di KPP Pratama Lahat meningkat sebesar  367.884.140  dengan  realisasi penerimaan pajak Orang Pribadi 311.234.587  dan  persentase  sebesar 84,60%.
Untuk melihat persentase realisasi  penerimaan  Pajak  Orang Pribadi  pada  KPP  Pratama  Lahat, berikut  ini  perhitungan  Penerimaan Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama Lahat yaitu :
1.  Penerimaan pajak Orang Pribadi (%) =    Realisasi penerimaan Target penerimaan Tahun 2011 (%) =     300.125.143 = 0,773 387.987.243 Untuk  tahun  2011  Penerimaan Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama Lahat  masih  terbilang  cukup  baik karena  persentase  sebesar  77,3%. 2.  Penerimaan pajak Orang Pribadi (%) =    Realisasi penerimaan Target penerimaan Tahun 2012  (%) =   612.563.761  =  0,963 635.763.231 Untuk  tahun  2012  Penerimaan Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama Lahat  masih  terbilang  sangat  baik karena  persentase  sebesar  96,3%.
3.  Penerimaan pajak Orang Pribadi (%) =     Realisasi penerimaan Target penerimaan Tahun 2013  (%) =   201.355.056  = 0,897 224.372.083 Untuk  tahun  2013  Penerimaan Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama Lahat  masih  terbilang  baik  karena persentase sebesar 89,7%. 4.  Penerimaan pajak Orang Pribadi (%) =     Realisasi penerimaan Target penerimaan Tahun 2014 (%) =   301.889.741    = 0,981 307.654.899 Untuk  tahun  2014  Penerimaan Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama Lahat  masih  terbilang  sangat  baik karena  persentase  sebesar  98,1%. 5.  Penerimaan pajak Orang Pribadi (%) =   Realisasi penerimaan Target penerimaan Tahun 2015 (%) =   311.234.587   = 0,846 367.884.140 Untuk  tahun  2015  Penerimaan Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama Lahat  masih  terbilang  baik  karena persentase sebesar 84,6%.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian pada KPP
Pratama Lahat diperoleh keterangan  bahwa  terdapat  hal-hal yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi pada KPP PratamaLahat.
1.  Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib
Pajak  Orang  Pribadi  terhadap Penerimaan  pajak  Pada  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Lahat Dari Sisi WajibPajak
Berdasarkan hasil penelitian pada KPP  Pratama  Lahat  diperoleh keterangan  bahwa  hal-hal  yang menyebabkan rendahnya
kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  pada  KPP  Pratama  Lahat dari  sisi  Wajib  Pajak  adalah sebagai berikut:
a. Pendidikan yang Rendah Banyak Wajib Pajak khususnya Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di KPP Pratama Lahat yang masih rendah tingkat pendidikannya,  sehingga  sulit mengerti  dalam  hal  mengisi SPT Tahunan.
b. Kurangnya    kesadaran    Wajib Pajak    dalam    menyampaikan SPT Tahunan.
Penyebab kurangnya kesadaran Wajib Pajak jugaterkait  karena  Wajib  Pajak tidak  tahu  kewajiban  yang harus  mereka  penuhi  setelah memperoleh NPWP. Selain itu,Wajib  Pajak  juga  kurang mengerti  arti  penting  pajak sehingga  Wajib  Pajak  malas untuk  melakukan  pembayaran
pajak.
c.  Kurang Inisiatif dari Wajib Pajak Salah  satu  usaha    KPP  dalam hal  meningkatkan  kepatuhan yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada Wajib Pajak, akan tetapi Wajib Pajak di KPP Pratama  Lahat  kurang  inisiatif
dan mendapatkan respon positif  dari  Wajib  Pajak  sendiri untuk  mendapatkan  informasi dalam hal kewajiban perpajakan  mereka,  sehingga Wajib Pajak masih menganggap pajak dengan negatif. 2.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  terhadap Penerimaan Pajak Dari Sisi Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)

## Pratama Lahat
Berdasarkan hasil penelitian pada
KPP  Pratama  Lahat  diperoleh keterangan  bahwa  hal-hal  yang menyebabkan
rendahnya
kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  dari  sisi  KPP  Pratama
Lahat sebagai berikut : a. Teknis Komputer
Dalam pengimputan data,
sering terjadi gangguan
internet  sehingga  penginputan data terjadi lambat atau eror.
b. Tempat pembayaran Dalam  hal  penyetoran    pajak melalui  kantor  pos  atau  melalui bank,Wajib Pajak sering mengalami kesulitan,karena cabang yang terbatas, sehingga  Wajib  Pajak  malas membayar pajak.
Terhadap  masalah  tersebut,  KPP Pratama Lahat telah melakukan berbagai  upaya  pengawasan    guna meningkatkan    atau    setidaknya memperbaiki    kepatuhan  Wajib  Pajak
dalam  menyampaikan  SPT  Tahunan. Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan antara lain :
1. Meningkatkan
sosialisasi
peraturan  perpajakan  kepada Wajib Pajak melalui media cetak telah dilakukan. 2. Menerbitkan Surat Teguran
Bagi  Wajib  Pajak  yang  tidak menyampaikan SPT tahunannya sampai dengan batas waktu yangtelah ditentukan yaitu 3 bulan setelah akhir  tahun  pajak,  KPP  dapat memberikan  himbauan  agar Wajib Pajak menyampaikan SPT  tahunannya.  Dan  1  bulan jangka  waktu  penerbitan  surat teguran  batas  akhir  penundaan penyampaian SPT nya.
3. Penerapan Sanksi Administrasi Sanksi  administrasi  diterapkan bagi  Wajib  Pajak  yang  tidak melaksanakan kewajibannya. Sehingga  sanksi  Wajib  Pajak ditagih  dengan  STP  (Surat Tagihan  Pajak)dengan  syarat apabila:
(1)  SuratPemberitahuan(SPT)
terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis.
(2)  Wajib Pajak dikenakan sanksi  administrasi  berupa bunga atau denda.
(3)  Pengusaha  yang    tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha  Kena  Pajak tidak  membuat  faktur  atau membuat faktur pajak tetapi  tidak  tepat  waktu dalam membayar pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN 1.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari kewajiban perpajakan
Wajib  Pajak  Orang  Pribadi terhadap penerimaan pajak belum sepenuhnya dilaksanakan  dengan  baik,  hal ini dapat dilihat dari sisi kepatuhan  penyampaian  SPT tahunan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  terhadap  penerimaan pajak.  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  pada  tahun  2011 sampai  dengan  2015  antara 18,2%  sampai  dengan  36  % sedangkan  Penerimaan  Pajak Orang  Pribadi  pada  tahun  2011 sampai  dengan  2015  antara 89,74% sampai 98,12%.
2. Berdasarkan  faktor-faktor  yang mempengaruhi
Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Terhadap  Penerimaan  Pajak Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Lahat  dari  sisi  Wajib
Pajak  yaitu  pendidikan  yang rendah sehingga kurangnya kesadaran  Wajib  Pajak  dalam menyampaikan  SPT  Tahunan dan  kurang  inisiatif  dari  Wajib Pajak.
3. Berdasarkan  faktor-faktor  yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan  Pajak  Pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat dari  sisi  KPP  Pratama  Lahat yaitu    teknis  komputer  yang sering  terjadi  gangguan  dan terbatasnya
tempat
pembayaran.
2.  Saran Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, maka  penulis  memberikan  saran sehubungan  dengan  penelitian  ini adalah: 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat dapat meningkatkan  Kepatuhan  Wajib
Pajak  Orang  Pribadi  dengan
cara melakukan sosialisasi secara intensifikasi dan ekstensifikasi  serta  melakukan sosialisasi secara langsung melalui  media  online  dan  media cetak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi. 2. Memberi pengawasan pada kepatuhan  Wajib  Pajak  perlu ditingkatkan agar kesadaran Wajib Pajak terhadap  kewajiban perpajakannya semakin meningkat. 3. Selain  di  atas,  KPP  Pratama
Lahat dapat meningkatkan Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi dengan cara menerapkan  sanksi  yang  tegas dan berat bagi Wajib Pajak yang tidak melunasi pajak terhutangnya/tidak  jujur  dalam pengisian SPT nya.
4. Mengenalkan e-filling kepada Wajib  Pajak  agar  Wajib  Pajak beralih  dalam  menyampaikan SPT  nya  dari  sistem  manual  ke sistem  online,  karena e-filling dapat  menghemat  waktu  dan biaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat
Jendral Pajak, 2007, Panduan  Hak  dan  Kewajiban Wajib  Pajak.  Jakarta  (www. Pajak.go.id)
Dauhan,  Monita  Pantreysih.  2015. Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan  Berdasarkan  Realisasi Penerimaan  Pajak  Penghasilan Badan  di  KPP  Pratama  kota Bitung. Jurnal  berkala  ilmiah efisiensi. Vol 15 . No.04. 2015.
Ilyas,  Wirawan  B  dan  Burton.  2011 . Hukum  Pajak .  Edisi  5  Cetakan Kedua. Salemba
Empat. Jakarta.
Mardiasmo,  2013. Perpajakan .    Edisi Revisi 2013. Andi.  Yogyakarta .
Republik  Indonesia,  2009.  Undang- Undang  No.  16  tahun  2009 tentang  Perubahan  Ke  Empat Atas  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sugiyono,  2014. Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D ,
Alfabeta, Bandung.
Suhendra,  Euphrasia  Susy,  2010. Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  Badan  Terhadap Peningkatan  Penerimaan  Pajak Penghasilan  Badan .    Jurnal Ekonomi  Bisnis  No.  1.  Vol  15. April 2010.