-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH OLEH PEMEGANG HAKNYA DI DESA NANGA KALIS KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

## Andis Suci Aulia, Sukirno
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : andissuciaulia1997@gmail.com

## Abstract
This study discusses the causes of the people of Nanga Kalis Village that have not  yet registered their land. Lack of community knowledge about land registration is the cause. This  research  was  conducted  in  an  approach  method  used  is  empirical  juridical,  and research specifications are analytical description, collection obtained from primary data that is data obtained directly from respondents through interviews with the Head of Nanga Kalis  Village  to  obtain  accurate  data,  and  secondary  data  namely  data  obtained  by studying literature, legislation. The factor that causes the community to not register their land is because they do not know the procedures and procedures for registering land.
Keywords: land registration; legal certainty; certainty of land rights.

## Abstrak
Studi ini membahas penyebab masyarakat Desa Nanga Kalis yang belum mendaftarkan tanah  mereka.  Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  pendaftaran  tanah  adalah penyebabnya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, dan spesifikasi penelitian adalah deskripsi analitis, pengumpulannya diperoleh dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan Kepala Desa Nanga Kalis untuk mendapatkan data yang akurat, dan data sekunder yaitu data diperoleh dengan mempelajari literatur, hukum. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mendaftarkan tanah mereka adalah karena mereka tidak tahu prosedur dan prosedur pendaftaran tanah.
Kata kunci: pendaftaran tanah; kepastian hukum; kepastian hak atas tanah.

## A. Pendahuluan
Tanah  adalah  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  merupakan  sumber  daya  alam  yang sangat  diperlukan  manusia  untuk  mencukupi  kebutuhan,  baik  yang  langsung  untuk kehidupannya  sepertinya  untuk  bercocok  tanam  atau  tempattinggal,  maupun untukmelaksanakan  usaha,  seperti  untuk  tempat  perdagangan,  industri,  pertanian,
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
perkebunan,  pendidikan,  pembangunan  sarana  dan  prasana  lainnya.  Pemberdayaan sumber daya alam yang sangat terbatas harus dapat mengimbangi tingkat pertumbuhan kelahiran manusia yang sedemikian pesat karena seluruh sumber daya alam khususnya tanah bersifat unrenewable .(Syarief, 2012)
Tanah  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  sangat  penting  di  dalam kehidupan  manusia.  Tanah  merupakan  bagian  dari  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  yang merupakan bagian dari kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu sudah seharusnya kita melestarikan, menjaga dan mengelola secara baik tanah tersebut baik untuk generasi sekarang maupun untuk yang akan datang. Sebagai  sumber  daya  yang  sangat  menunjang  kehidupan  umat  manusia,  maka  setiap masyarakat  memiliki  aturan  atau  norma  tertentu  dalam  penggunaan,  penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah untuk kehidupannya. Dengan semakin berkembangnya penduduk  dan  cara  pemikiran  manusia  maka  mendorong  terbentuknya  suatu  aturan  di bidang pertanahan yang dapat diterima bersama sebagai landasan hukum terutama dalam kepemilikan tanah.
Fungsitanah  di  Negara  Indonesia  mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting  dalam rangka  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam UUD  1945.  Agar  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  dapat  berfungsi  dengan  baik  dan  tepat, maka pemanfaatannya perlu diatur dengan undang-undang yang termasuk lingkup hukum agraria.(Chomzah,  2002)  Dengan  demikian  bahwa  undang-undang  pertanahan  di Indonesia  sudah  jelas  sebagaimana  yang  diatur  dalam  PP  No.  24  tahun  1997  tentang pendaftaran  tanah.  Namun  pada  hakekatnya  masyarakat  sampai  saat  ini  masih  belum menggunakan hak – hak atas kepemilikan tanah itu untuk didaftarkan dan diberikan tanda bukti  kepemilikannya  baik  itu  berupa  Akta  Jual  Beli,  Akta  Hibah,  Akta  Waris  sampai kepada sertifikat disebabkan adanya kendala-kendala teknis yang dirasaka nmasyarakat dalam  mendaftarkan  tanahnya  baik  itu  berupa  ekonomi  maupun  berupa  teknis administrasi yang dilakukan oleh pihak pejabat pembuat akta tanah (PPAT).(Hardjono, 2003)
Dalam  era  pembangunan  dewasa  ini,  arti  dan  fungsi  tanah  bagi  negara  Indonesia tidak  hanya  menyangkut  kepentingan  ekonomi  semata,  tetapi  juga  mencangkup  aspek sosial  dan  politik  serta  aspek  pertanahan  keamanan.  Kenyataanmenunjukkan  bahwa semakin meningkatnya kebutuhanakan tanah untuk pembangunan, maka pola hidup dan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
kehidupan  masyarakat  baik  di  perkotaan  maupun  di  pedesaan  menjadi  lain.  Adanya perubahan sikap yang demikian dapat dimaklumi karena tanah bagi masyarakat Indonesia merupakan  sumber  kemakmuran  dan  juga  kesejahteraan  dalam  kehidupan.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanah bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu hal yang amat penting guna menjamin kelangsungan hidupnya. Menyadari akan fungsi tersebut  maka  pemerintah  berusaha  meningkatkan  pengelolaan,  pengaturan  dan pengurusan  di  bidang  pertanahan  yang  menjadi  sumber  kemakmuran  dan kesejahteraan.(Soeradjo, 2003)
Kendala yang dihadapi adalah pertumbuhan penduduk terus meningkat, sedangkan ketersediaan  tanah  yang  sangat  terbatas.  Karena  terbatasnya  tanah  yang  tersedia  dan kebutuhan  akan  tanah  semakin  bertambah,  dengan  sendirinya  akan  menimbulkan benturan-benturan  kepentingan  akan  tanah,  yang  berakibat  akan  menimbulkan permasalahan atas tanah. Karenanya oleh pemerintah kebijaksanaan mengenai tanah ini diatur  dalam  berbagai  ketentuan-ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pada  tahun 1960  Indonesia  berhasil  membentuk  peraturan  perundang-  undangan  mengenai pertanahan dalam bentuk undang-undang yang disebut undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA yang mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960.
Dasar  hukum  pendaftaran  tanah  diatur  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA) dalam ketentuanPasal 19 yang berbunyi:
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  diatur  dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut,  pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang kuat.”
Pendaftaran  tanah  dilaksanakan  berdasarkan  asas  sederhana,  aman,  terjangkau, mutakhir dan terbuka yang tercantum di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997,  sedang  dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997, menerangkan bahwa pendaftaran tanah bertujuan:
1. Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai pemegang hak yang bersangkutan
2. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan termasuk  Pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang diperlukan  dalam  mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar
3. Untuk  menyelenggarakan  tertib  administrasi  pertanahan.(Anshari  Siregar, 2007)
Dari  fenomena-fenomena  yang  terjadi  dalam  kenyataannya  masih  banyak masyarakat  di  Indonesia  yang  belum  sepenuhnya  melaksanakan  pendaftaran  tanah. Khususnya  masyarakat  Desa  Nanga  Kalis  Kecamatan  Kalis  Kabupaten  Kapuas  Hulu Kalimantan  Barat  masih  sangat  rendah.  Pendaftaran  tanah  mempunyai  tujuan  positif dalam memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi semua orang tanpa membedakan status, yakni dengan memberikan surat tanda bukti yang lazim disebut dengan  sertifikat  tanah  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  terhadap pemegang hak atas tanah. Tujuan pendaftaran tersebut akan tercapai dengan adanya peran serta dan dukungan pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut baik oleh pemerintah selaku pejabat pelaksana pendaftaran tanah maupun kesadaran masyarakat selaku pemegang hak atas tanah.
Sehubungan  dengan  hal  itu  maka  Pemerintah  telah  mengantisipasi  dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang biasa disebut UUPA, agar menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Hal  tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Pendaftarantanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.(Harsono, 2005)
Sejak  berlakunya  UUPA  hingga  sekarang  pendaftaran  tanah  di  Desa  Nanga  Kalis belum mencapai hasil seperti yang diharapkan, karena sebagian besar dari pemegang hak atas  tanah  belum  secara  teratur  melaksanakan  kewajibannya  untuk  mendaftarkan tanahnya  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kapuas  Hulu.  Berdasarkan  data  yang diperoleh kecamatan Nanga Kalis mempunyai luas wilayah ±1.519,58 km dengan jumlah penduduk sampai saat ini 536 Kepala Keluarga, dan hingga sekarang hanya sebagian kecil tanah yang sudah didaftarkan dan bersertifikat, itupun di dapat melalui Proyek Operasi
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Nasional  Agraria  (PRONA).  Dalam  rentang  waktu  semenjak  diterbitkannya  sertipikat melalui PRONA, tidak pernah ada lagi penyelenggaraan pendaftaran tanah di Desa Nanga Kalis.
Sertifikat merupakan hasil akhir dari kegiatan pendaftaran tanah. Sertifikat hak atas tanah  sebagai  hasil  akhir  proses  pendaftaran  tanah  yang  berisi  data  fisik  (keterangan tentang letak, batas, bidang tanah, serta bangunan yang ada di atasnya) dan data yuridis (keterangan tentang status tanah dan bangunan yang didaftar, pemegang hak atas tanah dan hak-hak pihak lain serta beban-beban lain yang berada di atasnya) merupakan tanda bukti yang kuat. Dengan memiliki sertifikat, maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanahnya, subjek hak dan objek haknya menjadi nyata selain hal tersebut sertifikat  memberikan  berbagai  manfaat,  misalnya  mengurangi  kemungkinan  sengketa dengan pihak lain, serta memperkuat posisi tawar menawar apabila hak atas tanah yang telah  bersertifikat  diperlukan  pihak  lain  untuk  kepentingan  pembangunan  apabila dibandingkan  dengan  tanah  yang  belum  bersertifikat  serta  mempersingkat  proses peralihan serta pembebanan hak atas tanah.(Santoso, 2010)
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul, dijilid menjadi satu yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).(SP Sangsun, 2007) Ada dua jenis sertifikat. Pertama, sertifikat yaitu tanda bukti hak yang diberikan bagi tanah-tanah yang  sudah  ada  surat  ukurnya  ataupun  tanah-tanah  yang  sudah  diselenggarakan pengukuran desa demi desa, dan yang kedua, sertifikat sementara, yaitu tanda bukti hak yang diberikan bagi tanah- tanah yang belum ada surat ukurnya, artinya tanah-tanah di desa-desa  yang  belum  dihitung  berdasarkan  pengukuran  desa  demi  desa.  Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, baik subyek maupun obyek hak atas tanahnya dan sertifikat sementara merupakan alat pembuktian sementara mengenai macam-macam hak dan siapa pemiliknya, tidak membuktikan mengenai luas dan batas-batas tanahnya.
Begitu  pentingnya  sertifikat  tanah  ini  sehingga  setiap  pemilik  tanah  yang  sah dianjurkan untuk segara mendaftarkan bidang tanahnya ke kantor pertanahan setempat. Namun demikian dalam kenyataannya tidak jarang masyarakat yang tidak peduli dengan pendaftaran  tanahnya,  hal  ini  diakibatkan  karena  tingkat  ekonomi  yang  masih  rendah, tingkat  pendidikan  yang  masih  rendah,  ketidakpedulian  BPN  Kabupaten  Kapuas  Hulu dalam  memberikan  dukungan  atau  program-program  kepada  masyarakat  Desa  Nanga
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Kalis  Kabupaten  Kapuas  Hulu  agar  mudah  mengurus  sertifikat  tanah  sehingga masyarakat  khususnya  masyarakat  Desa  Nanga  Kalis  lebih  mementingkan  kebutuhan pokok mereka daripada harus mendaftarkan tanahnya demi kepastian hukum tanahnya. Apalagi terdengar isu-isu dari masyarakat setempat yang pernah mendaftarkan tanahnya bahwa  dalam  mendaftarkan  tanah  itu  prosesnya  lama  dan  biayanya  mahal.  Kenyataan yang  terjadi  adalah  pelayanan  yang  masih  lambat,  sulit,  dan  berbelit-belit.  Hal  ini membuat  masyarakat  menjadi  enggan  untuk  mendaftarkan  tanahnya,  bagi  masyarakat Desa Nanga Kalis yang terpenting ada saksi-saksi yang mengetahui batas-batas tanahnya dari  tanah  yang  dimilikinya  itu  sudah  cukup  untuk  menguatkan  hak  atas  tanahnya tersebut.

## Kerangka Teori
Banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya dapat berdampak buruk dan membahayakan masyarakat itu sendiri, oleh sebab itu untuk untuk menjamin kepastian hukum  harus  ada  penegasan  dari  semua  pihak,  melalui  dari  pihak  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Kapuas  Hulu,  pihak  kantor  Kecamatan  Nanga  Kalis,  bahkan  Kepalas  Desa Nanga  Kalis.  Lalu  aturan-aturan  serta  tata  cara  pendaftaran  tanah  hendaknya  di sosialisasikan  kepada  masyarakat,  melihat  realita  di  masyarakat  masih  banyak  yang belum mengerti sehingga mereka belum mendaftarkan tanahnya.
Dikemudian  hari  masyarakat  yang  belum  mendaftarkan  tanahnya  akan  merasakan dampak negatif karena tidak ada jaminan kepastian hukum atas tanah mereka. Di dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960, dalam Pasal 19 ayat (1) memerintahkan diselenggarakan pendaftaran  tanah  dalam  rangka  menjamin  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  yang dijamin itu, meliputi kepastian mengenai:
1. letak, batas dan luas tanah;
2. status tanah dan orang yang berhak atas tanah;
3. pemberian surat berupa setipikat.
Selanjutnya di dalam ayat (2) menentukan bahwa pendaftaran tanah yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c.  pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang kuat.(Parlindungan, 1999)
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Adapun permasalahan dalam pemaparan latar belakang diatas adalah:
1. Faktor  apa  yang  menyebabkan  masyarakat  Nanga  Kalis  belum  mendaftarkan tanahnya?
2. Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Nanga Kalis dalam pendaftaran tanah?

## Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian
Penulis  menelaah  sumber  informasi  baik  dari  buku,  undang-undang  atau penelitian  terdahulu  yang  dijadikan  sumber  informasi  dan  perbandingan  dalam mendapatkan  jawaban  atas  permasalahan-permasalahan  tersebut.oleh  karena  itu,  untuk mengetahui  validasi  penelitian  yang  penulis  lakukan,  maka  dala  telaah  pustaka  ini, penulis akan uraikan beberapa penelitian yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan jurnal tersebut, antara lain:
Pertama  jurnal  yang  ditulis  Mira  Novana  Ardani  yang  berjudul  “Tantangan Pelaksanaan  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  dalam  Rangka  Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum”(Novana Ardani, 2019) kemudian kedua jurnal yang ditulis Ana  Silviana  yang  berjudul  “Kajian  Tentang  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dalam Melaksanakan  Pendaftaran  Tanah”(Silviana,  2012)  dan  jurnal  yang  ditulis  Anugerah Novantri  Zebua  yang  berjudul  “Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Nias  Dalam  Rangka Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Nias (Studi Kasus Di Kabupaten Nias)(Novantri Zebua, 2015)” meskipun  dari jurnal  penulis dan jurnal-jurnal  terdahulu  sama-sama membahas tentang pelaksanaan tanah tetapi hanya menjadikan semua acuan dalam penulisan jurnal yang akan dibuat penulis yang berkenaan dengan pendaftaran tanah dengan mengangkat judul  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Oleh  Pemegang  Haknya  Di  Desa  Nanga  Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat.

## B. Metode Penelitian
Metode pendekatan  yang digunakan  yaitu pendekatan sosio legal .(Shidarta, 2009) Socio legal merupakan penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma- norma hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu social. Metode  penelitian sosio  legal merupakan  kombinasi  antara  metode  penelitian  hukum doktriner  dan  metode  penelitian  hukum  empirik,  maka  yang  dilakukan  oleh  peneliti adalah  studi  dokumen  yang  disertai  dengan  studi  lapangan.  Studi  dokumen  dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan  perundang-undangan.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  menggambarkan  keadaan  di  desa  Nanga  Kalis  sebagaimana adanya  yang  terjadi  berdasarkan  data  yang  terkumpul  secara  jelas  dan  menyeluruh sehingga akan dianalisis guna memperoleh kebenaran pada kesimpulan akhir.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  sebagai  data  utama yang  diperoleh  dari  lapangan,  data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  dari  teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek  yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan  data  penunjang  yang  menjadi  bekal  dalam  melakukan  penelitian lapangan.Alat  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan, penelitian dilakukan degan mempelajari literatur-literatur, undang-undang dan peraturan- peraturan  lain,  serta  pendapat  para  sarjana  yang  berhubungan  erat  dengan  masalah penelitian.  Wawancara  secara  langsung  dengan  masyarakat  Desa  Nanga  Kalis  untuk memperoleh keterangan langsung tentang masih banyak masyarakat Desa Nanga Kalis yang  belum  mendaftarkan  tanahnya.  Wawancara  dilakukan  dengan  cara  tanya  jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis.(Nasution, 2008)

## C. Hasil Dan Pembahasan

## 1. Faktor Penyebab Masyarakat Desa Nanga Kalis Belum Mendaftarkan Tanahnya
Tanah sangatlah penting bagi kehidupan manusia, sebab tanah merupakan salah satu  sumber  kehidupan  yang  sangat  vital  bagi  manusia,  baik  fungsinya  sebagai  sarana mencari  kehidupan  (mata  pencaharian),  maupun  sebagai  tempat  bermukim.  Seiring dengan  berkembangnya  jumlah  penduduk,  kebutuhan  akan  tanah  kadang-kadang menimbulkan perselisihan kepentingan sehingga masalah pertanahan menjadi hal  yang sering  dihadapi  masyarakat.  Dengan  meningkatnya  kebutuhan  akan  tanah,  maka dibutuhkan pula suatu jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.
Untuk memenuhi jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, dibutuhkan suatu perangkat hukum  yang jelas dan tertulis yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjamin kepastian hukum sehubungan dengan kepemilikan dan penguasaan tanah melingkupi kepastian mengenai subjek dan objek dari hak atas tanah, maka setiap bidang tanah harus didaftarkan untuk memperoleh Sertipikat sebagai tanda bukti hak yang kuat dan demi terciptanya tertib pertanahan. Seperti yang telah dipaparkan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
dalam latar belakang ternyata masih banyak bidang tanah masyarakat Desa Nanga Kalis yang belum didaftarkan, dan hal ini tidak boleh diabaikan.
Pendaftaran tanah merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian secara serius dan seksama dalam rangka pengumpulan data dan menentukan status atau pemilikan  dan  penguasaan  atas  sebidang  tanah.Pada  masyarakat  Desa  Nanga  Kalis kegiatan  pendaftaran  tanah  sangat  jarang  dilakukan.  Kurangnya  pemahaman  tentang pendaftaran  tanah  membuat  masyarakat  selama  ini  hanya  menggunakan  SKT  sebagai tanda bukti untuk hak atas tanah mereka.
Faktor  dan  kendala  masyarakat  Desa  Nanga  Kalis  belum  mendaftarkan  tanahnya sebagian besar dikarenakan oleh ketidaktahuan masyarakat Desa Nanga Kalis tentang tata cara  dan  prosedur  pendaftaran  tanah.  Mengetahui  dan  mengerti  dalam  pelaksanaan pendaftaran tanahdapat  meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah.  Informasi-informasi  yang  akan  di  peroleh  langsung  masyarakat  dari  Kantor Pertanahan tentang pendaftaran tanah dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat yang akan melakukan pendaftaran tanah. Pengetahuan tentang pentingnya pendaftaran tanah juga dapat menambah kesadaran hukum masyarakat Desa Nanga Kalis. Adanya kegiatan pendaftaran tanah itu sendiri diharapkan dapat membuat masyarakat Desa Nanga Kalis dan seluruh rakyat Indonesia terhindar dari suatu permasalahan tanah dan sengketa yang melibatkan suatu bidang tanah yang belum didaftarkan.
Masyarakat  yang  sudah  memegang  SKT  berpendapat  bahwa  sudah  cukup  bagi mereka untuk menguasai tanah tersebut dan hanya memegang SKT. Pemahaman mereka adalah  bahwa  SKT  tersebutlah  yang  dianggap  sebagai  surat  tanah  (sertifikat).  SKT tersebutlah yang dianggap mereka sebagai bukti tertulis terkuat jika terjadi suatu gugatan (sengketa  tanah).  Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian,  menunjukkan pemahaman  masyarakat  akan  pendaftaran  tanah  sangat  minim.  Bahkan  sebagian  besar dari  pemilik  tanah  tersebut  tidak  mengerti  dan  belum  pernah  mendengarkan  istilah pendaftaran  tanah  maupun  sertipikat  tanah.  Keadaan  ini  juga  menunjukkan  minimnya pemahaman masyarakat akan manfaat dan tujuan pendaftaran tanah itu. Dari keterangan masyarakat  juga  diketahui  bahwa  beberapa  masyarakat  belum  pernah  mengikuti  suatu sosialisasi  maupun  penyuluhan  hukum  mengenai  pendaftaran  tanah.  Jadi  masyarakat pemilik tanah tidak mengetahui bahwa suatu bidang tanah harus didaftarkan ke Kantor
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Pertanahan dan memperoleh sertipikat, sehingga akan menjamin kepastian hukum bagi bidang tanah yang dikuasainya.
Berbeda dengan masyarakat  kota  yang setiap saat  dapat mengakses internet  untuk mencari informasi hukum, maka di pedesaan, jika pemerintah tidak mensosialisasikannya langsung kepada masyarakat, maka masyarakat akan memiliki pengetahuan hukum yang minim.  Begitu  juga  keadaan  masyarakat  di  Desa  Nanga  Kalis  yang  jarang  sekali mendapatkan  sosialisasi  hukum  mengenai  pendaftaran  tanah  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi, minimnya pengetahuan hukum masyarakat menjadi salah satu faktor  masyarakat di Desa Nanga Kalis  Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu belum mendaftarkan tanahnya.

## 2.   Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Nanga Kalis
Kesadaran hukum pada dasarnya terletak pada hati nurani manusia itu sendiri. Akan tetapi  semakin hari, kesadaran hukum  tersebut  semakin merosot. Oleh sebab itu, salah satu cara menumbuhkannya kembali adalah dengan memberi penerangan atau sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Masyarakat Desa Nanga Kalis memiliki pemahaman yang kurang akan arti penting pendaftaran tanah, sementara sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  hal  tersebutpun  tidak  pernah disosialisasikan kepada mereka.
Perlu  perhatian  lebih  dari  pemerintah  ataupun  pejabat  setempat  untuk  sosialisasi hukum  tentang  tata  cara  atau  prosedur  pendaftaran  tanah  yang  benar  agar  setiap masyarakat  mengerti  tentang  tata  cara  dan  prosedur  pendafatran  tanah  tersebut. kurangnya  pemahaman  masyarakat  akan  arti  penting  pendaftaran  tanah.  Masyarakat mengakui  bahwa  mereka  tidak  mengerti  dan  mengetahui  bahwa  bidang-bidang  tanah yang dikuasainya harus didaftarkan.
Kepala  Desa  Nanga  Kalis  mengatakan  faktor  lain  yang  mayarakat  keluhkan  yaitu banyaknya  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  pendaftaran  tanah  sangat  mahal  dan membutuhkan  proses  yang  lama  menjadi  alasan  untuk  tidak  melakukan  pendaftaran tanah.  Masyarakat  Desa  Nanga  Kalis  merasa  takut  jika  mereka  mendaftarkan  tanah, mungkin Pajak Bumi dan Bangunan atau pajak-pajak lainnya akan semakin mahal maka dari  itu  masyarakat  bagi  masyarakat  Desa  Nanga  Kalis  mendaftarkan  tanah  bukan merupakan  kebutuhan  pokok.  Masyarakat  meminta  agar  dilakukannya  lagi  kegiatan pendaftaran  tanah  secara  sistematis  (massal)  karena  biaya  yang  dikeluarkan  jauh  lebih
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
ringan  dan  masyarakat  akan  dibantu  oleh  aparat  desa  untuk  melengkapi  berkas  yang dibutuhkan.
Pada dasarnya, karena pendaftaran tanah itu adalah semata-mata untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan hak, maka data-data yang diperoleh haruslah sesuai dengan keadaan  yang  sebenarnya  dari  pada  status  tanah  tersebut.  Karena  itu  diperlukan  suatu ketelitian yang cermat dalam memperoleh data baik dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah maupun kegiatan mengenai pemeliharaannya.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, kegiatan pendaftaran tanah dikenal dengan  istilah  “ajudikasi”  yang  artinya  adalah  kegiatan  yang  dilakukan/dilaksanakan dalam proses pendaftaran tanah pertama kali yang meliputi pengumpulan kebenaran data fisik  dan  data  yuridis  mengenai  1  (satu)/beberapa  objek  pendaftaran  tanah  untuk keperluan  pendaftarannya.  Jadi,  menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997, rangkaian kegiatan pendaftaran tanah adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan Fisik
Pendaftaran/pembuktian yang pertama kalo, disebut “Initial Registration” sehingga tanah yang semula belum didaftar menjadi terdaftar.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun  1961  yang  disempurnakan  dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, “Initial Registration” diselenggarakan dengan 2 (dua) cara yaitu:
a.  pendaftaran  dilakukan  desa  demi  desa,  dalam  arti  semua  tanah  yang  ada  di  desa dikumpulkan datanya, cara ini disebut “Sistematic Intial Registration”.
b. dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 mapun Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun  1997  mengharuskan  tanah  yang  di  desa  lainnya  juga  didaftarkan,  tetapi pendaftarannya dilakukan secara “individual/sporadik”, secara perseorangan. Cara ini dinamakan “individual/sporadik registration”.
Kegiatan-fisik dalam “sistematik initial registration” dimulai dari:
a. menetapkan lokasi di mana letak tanah
b. menetapkan batas-batasnya
Mengenai  bagaimana cara menetapkan batasnya,  menurut  teori  di  berbagai  negara dilakukan dengan berbagai cara menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, cara yang digunakan adalah dengan mempersilahkan pemilik tanah menunjuk sendiri batas- batasnya dan kemudian meminta persetujuan dari merka  yang punya tanah berbatasan.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702
Jadi menurut peraturan batas itu di tetapkan bersama. Bila ada perselisihan bari diajukan ke  Pengadilan,  keputusan  Pengadilan  dengan  cara  ini  dinamakan  “delimitasi  kontra diktur”.
c. kemudian diberi tanda batas di setiap tanah yang ditetapkan, bisa berupa besi atau beton
d. dilakukan pengukuran
e. diadakan pemetaan
2. Kegiatan Yuridis
Kepastian yang dicari dalam kegiatan ini adalah “tanah tersebut haknya apa dan siapa pemegang haknya?”Cara menetapkan status tanah tersebut, yaitu:
a.  mengumpulkan  dana/surat/dokumen  mengenai  tanah  tersebut  yang  akan memperlihatkan  status  tanah,  kemudian  ditentukan  siapa  pemegang  haknya, setelah itu dilihat pula apakah ada hak.hak lain di atasnya.
b.  bila data-data itu sudah lengkap lalu dituangkan dalam isian dan diumumkan di Kantor  Kelurahan/Kecamatan  untuk  memberitahukan  kepada  masyarakat  agar bisa mengajukan keberatan. Apabila tidak ada yang mengajukan keberatan, data tesebut disahkan.
3. Kegiatan Penerbitan Sertipikat
Penerbitan  tanda  bukti  hak  yaitu  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah,  isinya  dalam “sistematic  initial  registration”  adalah  surat  ukur  yang  merupakan  kutipan  dari peta  pendaftaran  tanah  dan  salinan  buku  tanah.  Sertipikat  ini  isinya  tergantung dari letak tanah di desa, dalam sistem “sistematic initial registration” letak tanah umumnya di sesan lengkap, sertipikatnya berisi surat ukur dan salinan buku tanah yang ada pada satu sampul. Sedangkan desa yang belum lengkap/desa yang belum punya peta pendaftaran yang ada hanya peta dasar.
4. Kegiatan Pemeliharaan Data Fisik dan Data Yuridis
Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, kegiatan pendaftaran tanah di tambah satu  yaitu pemeliharaan data fisik  dan data  yuridis.  Menurut Pasal  (36) ayat 1 Peraturan Paemerintah No. 24 Tahun 1997 pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## D. Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  banyak masyarakat  Desa  Nanga  Kalis  Kecamatan  Kalis  Kabupaten  Kapuas  Hulu  yang  belum mendaftarkan  tanahnya,  sehingga  masyarakat  Desa  Nanga  Kalis  belum  memperoleh jaminan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  di  bidang  pertanahan.  Faktor penyebab  mayarakat  Desa  Nanga  Kalis  belum  mendaftarkan  tanahnya  adalah dikarenakan  tidak  mengetahui  prosedur  dan  tata  cara  pendaftaran  tanah,  biaya  yang mahal,  dan juga karena  masyarakat  Desa Nanga  Kalis sudah mempunyai  SKT sebagai tanda kepemilikan tanah mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Anshari Siregar, T. (2007). Pendaftaran Tanah Kepastian Hak . Medan: Multi Grafik. Chomzah, A. A. C. (2002). Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) . Jakarta: Prestasi Pustaka.
Hardjono, I. (2003). Keterlibatan Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal Ilmu Hukum , Vol 6 Nomo .
Harsono, B. (2005). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan.
Nasution, S. (2008). Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar dan Mengajar .
Jakarta: Nasution, S.
Parlindungan, A. P. (1999). Pendaftaran Tanah di Indonesia . Bandung: CV. Mandar
Maju.
Santoso, U. (2010). Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah . Jakarta:
Kencana.
Shidarta, S. I. dan. (2009). Metode Penelitin Hukum-konstelasi dan Refleksi . Jakarta. Soeradjo, I. (2003). Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia . Surabaya: Alkola. SP Sangsun, F. (2007). Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah . Jakarta: Visimedia.
Syarief, E. (2012). Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -

## 1702

## JURNAL

## M. N. Ardani, "KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI ORANG ASING DI
INDONESIA," LAW REFORM , vol. 13, no. 2, pp. 204-216, Sep.
2017. https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16156
A. N. Zebua, Kesadaran Hukum Masyarakat Nias Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Nias (Studi Kasus Di Kabupaten Nias), http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/50273
Silviana, A. Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2371

## PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah .
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah .
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, tentang Badan Pertanahan Nasional .
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria .