INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 6526-6536 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Hukum Responsif dalam Pembagian Hukum Adat Waris Bagi Anak Perempuan
Yosefina Daku 1 ✉ , Kristina Yulita Pawe 2
Universitas Nusa Nipa, Sikka Email: yofind19@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pembagian waris pada masyarakat Suku Lio masih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan  keutamaan  bagi  anak  laki-laki.  Hal  ini  karena  jenis  harta  warisan  yang  tidak  dapat dibagikan kepada anak perempuan yang ketika menikah akan keluar mengikuti suaminya. Bagi anak perempuan, adanya fenomena di masyarakat, anak perempuan yang telah menikah juga ikut mengurus orang tuanya, tapi tidak mendapat warisan, bahkan saudaranya tidak ikut mengurus. Sebagai hukum yang  responsive terhadap  perkembangan  masyarakat, putusan MA  RI  No.179/K/Sip/1961  tanggal 23 Oktober  1961  yang  menyatakan  bahwa  hak  waris  perempuan  disamakan  dengan  laki-laki.  Artinya, hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, seperti hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, tidak dapat lagi dipertahankan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pembagian warisan menurut hukum adat pada Suku  Lio  dan  bagaimana  sistem  ini  ditinjau  Hukum  Responsif?  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dengan metode analisis deskripsi kualitatif.
Kata Kunci: Adat Waris, Perempuan, Hukum Responsif

## Abstract
The division of inheritance in the Lio community is still influenced by the patrilineal kinship system which places priority on sons. This is due to the type of inheritance that cannot be distributed to daughters who when married will go out to follow their husbands. For daughters, there is a phenomenon in the community, where married daughters also take care of their parents, but do not receive inheritance, even their siblings do not take care of them. As a law that is responsive to the development of society, Supreme  Court  Decision  No.179/K/Sip/1961  dated  October  23,  1961  states  that  women's  inheritance rights are equalized with men. This means that customary laws that are not in accordance with legal developments in society, such as customary laws that do not recognize women's rights as equal to men's position,  can  no  longer  be  maintained.  This  research  is  conducted  to  analyze  how  the  division  of inheritance according to customary law in the Lio Tribe and how this system is reviewed by Responsive Law? This research uses a research method, namely sociological juridical legal research with a qualitative description analysis method.
Keywords: Customary Inheritance, Women, Responsive Law

## PENDAHULUAN
Salah satu yang menjadi ciri khusus Negara Indonesia terkait sistem hukum adalah adanya hukum adat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  berasal  dari  hasil  konstruksi  kebiasaan  yang dilakukan  secara  turun-temurun,  dihormati,  dan  ditaati  oleh  masyarakat  serta  memiliki akibat  hukum  jika  tidak  dilaksanakan.  Menurut  Soepomo,  hukum  adat  diambil  dari kebiasaan yang berisi norma-norma hukum, selain itu juga yang hidup dari perasaan nyata dari  masyarakat  itu  sendiri  hal  ini  dimaksudkan  karena  hukum  adat  akan  tetap  terus bertumbuh  dan  berkembang  (Renanda  &  Wahyu,  n.d.).  Masyarakat  di  sini  adalah masyarakat hukum adat yang masih menghidupi dan melaksanakan hukum adat sendiri. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat secara yuridis-normatif diakui dalam Pasal 18B  ayat  (2)  UUD  NRI  1945.  Tujuan  dari  hukum  adat  adalah  untuk  menuntun  warga masyarakat  hukum  adat  untuk  mencapai  hidupnya  yang  bersifat  materi  dan  spiritual, sedangkan manfaat adalah mengarahkan manusia untuk manunggal atau tidak terpisahkan dengan alam dan sesama manusia lain (Rato,2011).
Salah satu hukum yang diatur dalam hukum adat adalah hukum waris. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda.  Hukum  waris  adalah  sebuah  hukum  yang  mengatur  tentang  pembagian  harta pewaris yang telah meninggal kepada ahli waris atau mereka yang masuk sebagai yang berhak  setelah  ahli  waris.  Hukum  waris  adat  meliputi  keseluruhan  asas,  norma  dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian
harta benda (materiil) dan harta cita (non-materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya.
Dalam hal pembagian warisan, setiap masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki pembagian  kewarisan  yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  hukum  adat  yang  berlaku  di wilayah masyarakat tersebut. Dalam kewarisan adat ini, tentunya dipengaruhi oleh bentuk- bentuk  kekerabatan  dan  sistem  keturunan.  Beberapa  bentuk  sistem  kekerabatan  yang terdapat di Indonesia antara lain yaitu: patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Sistem kekerabatan ini akan melahirkan berbagai macam sistem kewarisan yang mengikut kepada sistem kekerabatan yang dianutnya.
Salah satu daerah yang adat-istiadatnya masih begitu dominan adalah Suku Lio. Suku Lio adalah salah satu suku yang berada di Nusa Tenggara Timur. Suku Lio mendiami wilayah administrasi  di  Kabupaten  Ende  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Masyarakat  Suku  Lio menganut sistem keturunan patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih berperan dibanding kedudukan perempuan dalam pewarisan.  Dalam  pembagian  waris  tersebut,  hanya  anak  laki-laki  yang  diperhitungkan dapat menjadi ahli waris. Jika dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka suami dalam keluarga tersebut mengangkat seorang anak laki-laki dari saudara laki-lakinya, “Dari Nia Pase lae” yang artinya anak laki-laki yang diangkat tersebut menjadi anak satu- satunya yang diharapkan menjadi pengganti orang tua dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Sedangkan kedudukan bagi anak perempuan dalam Suku Lio tidak mendapatkan pembagian harta warisan, namun pada saat anak perempuan tersebut menikah dan diantar ke rumah suaminya maka akan diberikan hadiah yang disebut “Napu jambu” atau mendapat berupa sedikit lahan tanah ataupun kebun mente ( Pembagian Waris Menurut Adat Lio.Pdf, n.d.).
Dalam hal ini, anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang meninggal dunia bukanlah  pemilik  harta  peninggalan  secara  perorangan,  ia  berkedudukan  sebagai pemegang  mandat  orang  tua  yang  mempunyai  kewajiban  mengurus  anggota  keluarga yang  lain  yang  ditinggalkan,  termasuk  mengurus  ibu  apabila  ayah  yang  meninggal  dan begitu juga sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal.
Namun  kondisi  yang  terjadi  saat  ini  ada  beberapa  perempuan  di  Suku  Lio  yang bertanggung jawab atas kedua orang tuanya, apalagi si ayahnya dan anak laki-laki sudah meninggal, sehingga ibu menjadi tanggung jawab anak perempuan dan tinggal bersama anak perempuan. Jika yang terjadi adalah apabila ada seorang ibu yang suaminya sudah meninggal,  sedangkan  anak  laki  pertama  bersama  istri  anak  pergi  merantau  dan  tidak pernah  balik  kampung  halaman,  dan  pada  akhirnya  anak  perempuan  tunggalnya  yang
sudah menikah, yang mengurus ibu bersama adik-adiknya.  Hal ini akan menjadi sebuah konflik  jika  mengkaji  tanggungjawab  anak  laki-laki  bagi  kedua  orangtuanya  yang  tidak dilakukan sehingga memberikan tanggungjawab tersebut kepada anak perempuan. Dimana anak  perempuan  yang  telah  menikah  harusnya  telah  meninggalkan  orangtuanya  dan tinggal bersama suami atau mertuanya.
Fenomena  ini  terjadi  karena  adanya  perubahan  dan  perkembangan  dalam masyarakat. Kebutuhan ekonomi dapat menjadi alasan seseorang pergi meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawabnya kelak ketika orang tuanya meninggal. Pemberian “bekal” dan tanggung jawab anak perempuan yang telah menikah serta mengelola warisan demi kebutuhan orang tuanya patut menjadi pertimbangan hukum adat dalam pewarisan bagi si anak perempuan. Kepentingan semua pihak khususnya anak perempuan yang tidak masuk sebagai  ahli  waris  perlu  mendapat  pengakuan  perlindungan  dari  hukum  adat  sebagai cerminan hukum yang responsive terhadap perubahan dalam masyarakat. Sehingga hukum adat dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakatnya.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis pembagian warisan menurut hukum adat pada Suku Lio dan pembagian waris menurut hukum adat ditinjau Hukum Responsif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yaitu  penelitian  hukum  yuridis sosiologis. Penelitian dengan deskripsi kualitatif ini menguraikan dan menginterpretasikan data-data  hukum  yang  ditemukan.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  konsep,  pendekatan  fakta  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  dan  studi dokumen.  Data  berupa  data  primer  berupa  hasil  wawancara  dan  data  sekunder  berupa bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  dilakukan  interpretasi  dengan argumentasi tentang masalah waris dalam hukum terhadap anak perempuan yang tidak menjadi ahli waris namun diserahi tanggung jawab untuk menjaga dan mengurus orang tua setelah  ia  menikah  tanpa  keterlibatan  anak  laki-laki  yang  menjadi  keutamaan  dalam pewarisan secara hukum adat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembagian Warisan Menurut adat Suku Lio
Hukum waris adat di Indonesia bersifat pluralisme sehingga seseorang akan tunduk pada pembagian waris menurut hukum waris adat yang dianut pewarisnya. Dalam hukum waris adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental atau bilateral sesuai dengan masyarakat adat dimana orang tersebut tunduk pada hukum adatnya (Hadikusuma, 2014). Dalam hal waris, hukum adat mengatur  tentang  bagaimana  harta  peninggalan  atau  harta  warisan  yang  diteruskan pewaris kepada para waris. Proses pewarisan mempunyai tiga unsur yang harus dipenuhi sebelumnya, yaitu: 1) seorang pewaris yang wafatnya meninggalkan harta warisan; 2) adanya ahli  waris  yang  berhak  menerima  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan;  3)  adanya  harta peninggalan (Ellyne, 2018). Namun terkait harta warisan, ada harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagikan  penguasaannya  atau  pemilikannya  karena  sifat  dari  benda  tersebut, keadaan dan kegunaannya yang tidak dapat dibagi-bagi yaitu karena sebagai pemersatu keluarga (Ellyne, 2018).
Di Indonesia tentang pewarisan adat dikenal dengan tiga (3) macam sistem pewarisan: a) Sistem individual: setiap ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing; b) Sistem kolektif: ahli waris menerima harta warisan tetapi tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan ataupun kepemilikannya. Setiap ahli waris hanya mendapatkan hak untuk menggunakan ataupun mendapatkan hasil dari harta tersebut. c) Sistem mayorat: harta warisan diturunkan kepada anak tertua sebagai pengganti ayah dan ibunya. Dalam sistem mayorat ini  anak tertua dilihat berdasarkan sistem keturunan yang dianut (Ellyne, 2018). Sistem pewarisan mayorat ini memiliki catatan baik bagi anak perempuan tertua maupun kepada anak laki- laki  tertua  dari  masing-masing  sistem  kekerabatan  yaitu  bahwa  anak  tersebut  harus menghidupi orang tua dan adik-adiknya (Hajati dkk, 2019).
Pembagian waris dalam hukum adat menganut asas-asas sebagai berikut (Asmawan, n.d.):
1) Asas  ketuhanan  dan  pengendalian  diri,  berpedoman  pada  ajaran  agamanya  orang mengendalikan diri dari nafsu kebendaan (warisan).
2) Asas kesamaan dan kebersamaan, adanya sikap bahwa kepentingan dan kebutuhan para waris yang dapat dibantu oleh adanya warisan itu. Sehingga pembagian tidak selalu sama hak dan sama banyak bagian pria dan wanita.
3) Asas kerukunan dan kekeluargaan, suatu asas yang dipertahankan untuk memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai pembagian dan pemeliharaan harta warisan yang dibagi.
4) Asas musyawarah dan mufakat, dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.
5) Asas  keadilan  dan  pengasuhan,  asas  welas  kasih  terhadap  para  anggota  keluarga pewaris,  dikarenakan  keadaan,  kedudukan,  jasa,  karya  dan  sejarahnya  sehingga diperhitungkan untuk mendapatkan harta warisan.
Pada masyarakat Suku Lio yang menganut sistem kekerabatan patrilinear atau sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak dengan keutamaan anak laki-laki. Pada masyarakat Suku Lio harta warisan dibagi dalam beberapa jenis, yaitu (Ratu, 2017):
1) Harta peninggalan tidak terbagi, yang dimaksud yaitu rumah dan yang termasuk di dalamnya. Rumah secara otomatis akan menjadi milik anak laki-laki tertua yang tidak dibagi  kepada  ahli  waris  lain,  karena  rumah  ini  nantinya  berfungsi  sebagai  harta kerabat yang pengurusannya dipegang oleh anak laki-laki tertua namun tidak dapat dilakukan jual beli atas rumah tersebut.
2) Harta peninggalan terbagi, harta ini berbentuk tanah dan sebagainya selain dari pada rumah, hal ini bertujuan untuk memberikan bekal kehidupan bagi seluruh ahli waris. Namun pembagian dan penguasaan atas harta ini masih di bawah kendali anak laki- laki tertua.
Anak  laki-laki  tertua  berkedudukan  sebagai  pemegang  mandat  utama  yang berkewajiban mengelola dan menikmati bagian harta yang diwariskan oleh orang tuanya. Jika pewaris meninggalkan istri dan beberapa anak laki-laki, maka harta sepenuhnya akan jatuh  ke  tangan  anak  laki-laki  pertama  dengan  ketentuan  bahwa  si  ahli  waris  akan menanggung semua biaya hidup dari ibu dan adik- adiknya sampai berumah tangga, dan ibunya hingga akhir hayatnya (Asmawan, n.d.). Bagi masyarakat Suku Lio anak perempuan tidak seharusnya diperhitungkan, karena nantinya anak perempuan akan menjadi tanggung jawab dari suaminya. Di sisi lain anak perempuan dapat menikmati harta peninggalan orang tuanya  hanya  karena  anak  laki-laki  tetap  harus  bertanggung  jawab  atas  saudara perempuannya,  akan  diberikan  bagian  kepada  saudara  perempuanya  seperti,  tanah, kendaraan, perkebunan, dan lain sebagainya dengan catatan apa yang diberikan itu tidak boleh dijual (Ratu, 2017).
Dalam pembagian harta waris masyarakat suku Lio yang selalu mengutamakan rasa saling menerima dan saling rela setiap kali ada harta yang akan dibagi dan para ahli waris selalu mengadakan musyawarah. Semua itu bertujuan agar tercapainya mufakat, sehingga terhindar  dari  persengketaan  dengan  harapan  terciptanya  keutuhan  serta  kerukunan keluarga tetap terpelihara.

## Penerapan Hukum Adat Suku Lio Ditinjau dari Hukum Responsif
Hukum responsif adalah teori hukum yang menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar  keadilan  prosedural,  tetapi  mampu  berfungsi  sebagai  fasilitator  dari  respon terhadap  kebutuhan  dan  aspirasi  sosial.  Menurut  Jerome  Frank,  realism  hukum  (legal realism) adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Dalam  hal  ini  hukum  seharusnya  tidak  hanya  sekedar  prosedur  hukum  namun  harus berkompeten dan adil, yang seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan memiliki komitmen  terhadap  tercapainya  keadilan  substantive  (Muchtar,  2012).  Hukum  responsif menempatkan sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi publik maka tipe  hukum  ini  mengedepankan  akomodasi  untuk  menerima  perubahan  sosial  demi mencapai keadilan emansipasi publik. Hubungan antara hukum adat dan hukum responsif menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedural hukum adat yang sebenarnya, tetapi mampu berfungsi sebagai fasilitator  dari respon terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat.
Sistem waris adat Suku Lio menempatkan hanya anak laki-laki sebagai ahli waris, anak laki-laki  tertua  berkedudukan  sebagai  pemegang  mandat  utama  yang  berkewajiban mengelola  dan  menikmati  bagian  harta  yang  diwariskan  oleh  orang  tuanya.  Menurut masyarakat  Suku  Lio  anak  perempuan  adalah  anak  yang  tidak  seharusnya  untuk diperhitungkan, karena anak perempuan nantinya akan menjadi tanggung jawab daripada suaminya. Dalam hal ini, anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang meninggal dunia  bukanlah  pemilik  harta  peninggalan  secara  perorangan,  ia  berkedudukan  sebagai pemegang  mandat  orang  tua  yang  mempunyai  kewajiban  mengurus  anggota  keluarga yang  lain  yang  ditinggalkan,  termasuk  mengurus  ibu  apabila  ayah  yang  meninggal  dan begitu juga sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal. Jika kita melihat pada fenomena yang terjadi saat ini ada beberapa perempuan di Suku Lio yang bertanggung jawab penuh atas kedua orang tuanya, apalagi si ayahnya sudah meninggal dan anak laki-laki tidak bertanggung jawab dan lebih memilih pergi merantau, ibu menjadi tanggung jawab anak perempuan dan tinggal bersama anak perempuan.
Kedudukan perempuan ini menjadi penting untuk diketahui karena nanti akan dilihat apakah kedudukan perempuan ini akan berdampak kepada bagaimana sistem kewarisan bagi  kaum  perempuan  di  Suku  Lio.  Perpindahan  harta  warisan  harus  mampu  dilakukan dengan  jalan  kekeluargaan,  dengan  menjadikan  musyawarah  dan  kebersamaan  sebagai rujukannya (Sonny-Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal.Pdf, n.d.). Dalam wawancara dengan pemangku adat atau ketua adat (Mosalaki dari Keluarga Besar  Embu  Berebali) sebagaimana  pernyataan  beliau  bahwa:  “Kalau  untuk  bagaimana
perempuan di Suku Lio ini ya tetap perempuan itu ada di bawah laki-laki cuma sekarang tidak seperti dulu lagi, kalau dulu masih ekstrim sekali perempuan pekerjaanya hanya di dapur saja kalau sekarang sudah tidak. Mereka perempuan sudah boleh sekolah, mereka juga bisa sekolah setinggi-tingginya dalam hal adat juga seperti itu, dulu perempuan tidak bisa  punya  andil  dalam  keputusan  adat  tapi  kalau  sekarng  sudah  beda  mereka  sudah dibolehkan  punya  andil  dalam  hal  adat  akan  tetapi  tetap  untuk  menentukan  atau keputusannya ada pada pihak laki- laki” (wawancara, 2023). Hal senada juga disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat di Suku Lio yang mengatakan bahwa “dalam hal adat status perempuan berada jauh di bawah laki-laki itu karena adat, tapi kalau untuk jaman sekarang berbicara soal emansipasi ya sudah tidak setara tetapi kalau berurusan dengan adat ya memang seperti itu. Kita perempuan di suku Lio memang selalu dinomor dua-kan kita ada kegiatan acara apapun maupun hajatan apapun kalau si laki-laki itu belum makan ya perempuan juga belum boleh makan. Laki-laki makan semua dulu baru perempuan yang makan. Tetapi itu tidak pernah dipermasalahkan, memang sudah seperti itu adatnya dari dulu seperti itu dan perempuanpun tidak mendapatkan sama sekali”.
Pendapat  kedua  ketua  adat  di  atas  kembali  diperkuat  oleh  kepala  desa  dari  Desa Ndondo mengenai bagaimana status perempuan yang ada di masyarakat Suku Lio yaitu “untuk status perempuan di sini kalau mengenai waris tetap mereka tidak dapat tapi kalau untuk sekolah mereka sama dengan anak laki-laki hanya sedikit lebih dominan itu orang laki. Artinya begini untuk berbicara masalah adat perempuan diberikan kesempatan untuk memberikan pikiran juga tapi kalau untuk main peranan yang penting tidak ada karena dia ti dak punya porsi sebagai hal itu” (wawancara, 2023).
Berdasarkan  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  perempuan  di  masyarakat Suku  Lio  berada  di  bawah  laki-laki  hanya  saja  ini  terjadi  pada  zaman  dahulu  bahwa perempuan hanya berada di rumah, mengurus keluarga dan tidak diberikan kesempatan untuk berkembang misalnya dengan menuntut ilmu seperti sekarang ini. Anak perempuan yang  lebih  bertanggung  jawab  terhadap  orang  tua  tetapi  anak  perempuan  tidak  bisa menentukan atau membuat keputusan jika terjadi sesuatu terhadap orang tua. Jadi sesuai aturan adat anak perempuan boleh mengurus dan bertanggung jawab terhadap orang tua dalam  hal  ini  menafkahi,  tetapi  bukan  berarti  anak  perempuan  harus  berkuasa  penuh terhadap harta warisan. Peraturan-peraturan hukum adat bahwa semua perempuan di Suku Lio  tidak  berhak  menerima  harta  warisan  sekalipun  anak  perempuan  yang  bertanggung jawab penuh kepada orang tua yang berhak menerima harta warisan hanya kaum laki-laki saja. Hal ini dikarenakan menurut para ketua adat atau mosalaki berpendapat bahwa anak perempuan adalah “ana wa’u” . An a wa’u merupakan bahasa lio yang berarti anak keluar,
yang  dimaksud  anak  keluar  adalah  perempuan  yang  setelah  menikah  sudah  keluar  dari rumah orang tuanya dan ikut dengan suaminya ini akan berdampak bagi sistem kewarisan bagi kaum perempuan itu bahwa mereka tidak berhak untuk menerima warisan.
Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961 diputuskan tentang perkara hukum waris yang mana berdasarkan rasa perikemanusiaan dan keadilan umum dan atas hakikat persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan maka anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris, sehingga memiliki hak mewaris dari orang tuanya serta adanya putusan  MA  Nomor  415/K/Sip/1970  memberikan  kesempatan  kepada  anak  perempuan untuk mendapatkan hak sama dengan anak laki-laki. Adanya putusan MA yang memberikan kepastian hukum dalam memperoleh warisan bagi anak perempuan menunjukkan bahwa telah  terjadi  pergeseran  norma  hukum  waris  adat  pada  sistem  kekerabatan  patrilineal walaupun  tidak  berlaku  menyeluruh  pada  semua  kelompok  masyarakat  adat  dan  hanya menyentuh beberapa kalangan tertentu saja (Sonny-Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal.Pdf, n.d.) namun ini menjadi jawaban hukum yang responsif bagi kebutuhan hak anak perempuan dalam mewaris. Hukum waris adat harus sudah mendapat perubahan. Biasanya suatu perubahan hukum dilaksanakan berdasarkan atas pertimbangan dimana  hukum  lama  tidak  sesuai  lagi/  tidak  berlaku  lagi  dengan  perasaan  masyarakat tempat hukum itu berlaku. Namun dibutuhkan waktu untuk memberikan jawaban terhadap perubahan tersebut (Dewi, 2020).
Dimasukkannya  perempuan  sebagai  ahli  waris  merupakan  bentuk  perjuangan  hak asasi  manusia  kaum  perempuan  yang  secara  yuridis  terlegitimasi  dalam Universal Declaration of Human Rights yang merumuskan: “… in the equal rights of men and women ...” hal  tersebut  diderivasi  ke  dalam  konvensi  perempuan  yang  mempunyai  prinsip-prinsip persamaan substantif, yaitu persamaan kesempatan, akses dan penikmatan manfaat, prinsip nondiskriminasi  dan  prinsip  kewajiban  negara  (Ardika,  2017).  Hukum  harusnya  menjadi penghubung  yang  mengatur  pertemuan  kepentingan  antar  individu  agar  tidak  terjadi benturan.  Seluruh  adat  di  Indonesia  yang  menerapkan  sistem  kekerabatan  patriarki  dan menerapkan  kekerabatan  patriarki  pada  sistem  pewarisan  adatnya,  sekiranya  dapat mengubah  sistem  pewarisan  tersebut  ke  arah  parental  (Solver  et  al.,  2023).  Perubahan kondisi masyarakat di mana anak laki-laki ada yang bahkan tidak dapat bertanggungjawab terhadap  dirinya  sendiri  atau  mengalami  gangguan  kesehatan  sehingga  memberikan tanggungjawab kepada saudarinya untuk mengurus orang tuanya harusnya memberikan pandangan baru bagi hukum adat agar lebih responsif terhadap gejala-gejala perubahan dalam masyarakat. Hukum yang responsif mempertahankan hal-hal esensial sembari tetap
memperhatikan  keberadaan  kekuatan  -kekuatan  baru  dalam  lingkungannya  (Nonet  dan Selzineck, 2013).

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan,  maka  dapat disimpulkan bahwa Suku Lio menganut sistem pembagian secara patrilinear atau sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak. Sistem pembagian warisannya menempatkan anak laki-laki dan laki-laki tertua yang berkedudukan sebagai pemegang mandat  utama  yang  berkewajiban  mengelola  dan  menikmati  bagian  harta  yang diwariskan  oleh  orang  tuanya.  Menurut  masyarakat  Suku  Lio  anak  perempuan  tidak diperhitungkan,  karena  anak  perempuan  nantinya  akan  menjadi  tanggung  jawab daripada  suaminya.  Secara  adat  anak  laki-laki  mempunyai  tanggung  jawab  untuk mengurus kedua orang tua. Walaupun anak perempuan lebih bertanggungjawab kepada orang tua karena si anak laki-laki tidak mampu secara ekonomi, tetapi anak perempuan tidak bisa menentukan atau membuat keputusan jika terjadi sesuatu terhadap orang tua. Dengan adanya putusan MA RI No.179/K/Sip/1961 ada baiknya para pemangku adat dapat menerima keputusan ini agar menjadi pertimbangan bagi rasa kemanusiaan kepada anak perempuan Suku Lio dalam pembagian warisan dalam sebuah keluarga. Walaupun kodrat wanita harus keluar tetapi wanita tidak lupa akan kewajibannya, maka wanita juga berhak atas haknya mewaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadikusuma,  Hilman.  2014.  Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia.  Bandung:  Mandar Maju
Hajati, Sri., dkk. 2019. Buku Ajar Hukum Adat. Jakarta Timur: Prenadamedia Group Nonet, Philippe dan Philip Selzineck. 2013. edisi terjemahan Hukum Responsif oleh Raisul
Muttaqien  dari  buku Law  and  Society  in  Transition:  Toward  Responsive  Law.
Bandung: Nusa Media
Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. Pemahaman Seputar Waris Adat di Indonesia.Jakarta Timur: Prenadamedia Grup
Rato, Dominikus. 2011.Hukum Adat: Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia. Yogyakarta: LaksBang
Ardika,  I  Nengah.  2016.Pemberian  Hak  Waris  Bagi  Anak  Perempuan  Di  Bali  Dalam
Perspektif Keadilan. Udayana Master Law Journal. http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu
Asmawan,  Nunung.  2021.  “Skripsi:  Sistem  Pembagian  Warisan  pada  Masyarakat  Etnis (Studi Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Etnis Ende, Lio dan Sumba di
Desa Nanganesa Kecamatan Ndona Kabupaten
Ende)”. https://etheses.uinmataram.ac.id/3458/1/Nunung%20Asmawan%20170202018.pdf Dewi,  Dian  Kemala.  2020.  “Hak  Waris  Perempuan  Menurut  Hukum  Adat  Batak  Toba
Sebelum  dan  Sesudah Keluarnya  Keputusan  Ma.  No.179k/Sip/1961”.  Universitas Dharmawangsa: Majalah Ilmiah Volume 14, Nomor 4
Judiasih, Sonny D., et.al. 2021. Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat
Patrilineal. Jurnal Rechtidee Vol 16, No 1 . https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/8676/pdf
Kaiyis, Fiqhan Faikar Zadal. 2020. “Tesis: Pembagian Warisan menurut Hukum adat suku Lio  di  Kecamatan  Ndona,  Kabupaten  Ende  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur”. https://digilib.yarsi.ac.id/10225/5/11%20Bab%201%20Adat%20FIX.pdf
Muchtar, Henni. Paradigma Hukum Responsif (Suatu kajian tentang Makamah Konstitusi sebagai
Lembaga Penegak Hukum).
https://media.neliti.com/media/publications/7116-ID-paradigma-hukum-responsif- suatu-kajian-tentang-makamah-konstitusi-sebagai-lembag.pdf
Ratu,  Febriastri  Aryani.  2017.  “Praktek  Pembagian  Harta  Waris  Masyarakat  Suku  Lio Perspektif Fikih Mawaris”. Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 6, No. 1, https://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/993
Renanda, Vella Septia dan Azzahra Sania Wahyu. 2024. Tinjauan Terhadap Upaya Ahli Waris Perempuan Dalam Memperoleh Hak Waris Pada Sistem Waris Adat Bali. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1
Solver,  Yosafat,  dkk.  2023.  “Tinjauan  Yuridis  Pewarisan  Anak  Angkat  Perempuan  Adat Batak  Toba  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  179/K/Sip/1961”. Universitas Pendidikan Ganesha: Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia Volume 1 Nomor 1
Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961
Putusan MA Nomor 415/K/Sip/1970
Wawancara Bapak Sunda Wara, Desa Rangalaka, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, dilakukan pada tanggal 12 November 2023
Wawancara Bapak Paulus Wula, Desa Ndondo, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, dilakukan pada tanggal 12 November 2023.