## Belajar Praktik Pemberdayaan Masyarakat melalui pembentukan Desa Wisata

## Yusuf Adam Hilman
Universitas Muhammadiyah Ponroogo, Indonesia Email: adam_hilman@umpo.ac.id

## Abstract
Tourism Villages were established with the aim of optimizing their local potential, so that people around the village feel the effects of these efforts, including: improving the economy of local communities, vibrant social  activities,  increasing  infrastructure  development  are  things  that  are  seen  to  change  in  a  tourist village.  The  process  of  making  a  Tourism  Village  requires  synergy  from  all  parties  so  that  it  can  run smoothly, in the process there are activities that move the community to be more empowered and have fighting power and innovation, so that there are various forms of community empowerment practices in a tourist village, this is interesting. To find the right model in exploring the uniqueness of tourist villages, this study uses a type of library receipt using secondary data, from research results, journals and books. This study shows that the form of community empowerment is clearly visible from the various processes of creating a tourist village, thus enabling the village to become a place of learning for the general public, tourists, and students.
Keywords :  Village; Tourism; Community empowerment.

## Abstrak
Desa  Wisata  di  dirikan  dengan  tujuan  untuk  mengoptimalisasikan  potensi  lokal  yang  dimiliki,  agar masyarakat  di  sekitar  desa  merasakan  efek  dari  upaya  tersebut,  diantaranya:  meningkatkan perekonomian  masyarakat lokal, semaraknya aktifitas sosial, peningkatan pembangunan infrastruktur menjadi hal yang terlihat berubah di sebuah desa wisata. Proses pembuatan Desa Wisata memerlukan sinergitas dari semua pihak supaya dapat berjalan dengan lancar, dalam proses tersebut terdapat aktifitas – aktifitas yang menggerakan masyarakat supaya lebih berdaya serta memiliki daya juang dan inovasi, sehingga terdapat berbagai bentuk praktik pemberdayaan masyarakat dalam sebuah desa wisata, hal ini menarik untuk dicari model yang tepat dalam menggali keunikan desa wisata, Kajian ini menggunakan jenis library resit dengan menggunakan data sekunder, dari hasil penelitian, jurnal dan buku.  Kajian ini memperlihatkan  bentuk  pemberdayaan  masyarakat  Nampak  secara  jelas  dari  berbagai  proses pembuatan desa wisata, sehingga memungkinkan desa tersebut menjadi tempat belajar bagi, masyarakat umum, wisatawan, dan juga pelajar.
Kata Kunci :  Desa; Wisata; Pemberdayaan Masyarakat.

## A. PENDAHULUAN
Pendapatan Negara selama ini bertumpu pada sektor pajak, tercatat dalam interval tahun 2007 hingga tahun 2017 penerimaan pajak terus mengalami kenaikan, hal ini memperlihatkan jika pajak tetap menjadi sumber utama dari penerimaan Negara.
Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, memang tidak bisa dipungkiri, karena terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, akan tetapi perlu di catat bahwa masih banyak persoalan yang terjadi dalam pelaksanaanya di lapangan, beberapa sumber menyebutkan jika target penerimaan pajak belum mencapai target, Tidak tercapainya target penerimaan pajak pada tahun 2014 dan 2015, banyak yang menyebutkan karena tingginya target yang dibebankan, di tengah kondisi
perekonomian yang sedang mengalami perlambatan, sehingga target tersebut dianggap sangat fantastis dan sulit untuk memenuhinya (Ginting, 2015).
Persoalan kedua adalah pelaksanaan kebijakan pajak, yang memberlakukan pengampunan pajak lewat program tax amnesty , dianggap masih banyak persoalan ketika di lakukan di lapangan, sehingga pemenuhan target pajak belum juga bisa optimal.
Tabel 1 Penerimaan Pajak Tahun 2007 s/d 2017 Republik Indonesia
Tahun Penerimaan Pajak 2007 Rp. 440.988,- 2008 Rp.658.701,- 2009 Rp.619.622,- 2010 Rp.723.307,- 2011 Rp.873.874,- 2012 Rp.980.518,- 2013 Rp.1.007.306,- 2014 Rp.1.146.865,- 2015 Rp.1.240.418,- 2016 Rp.1.284.970,- 2017 Rp.1.472.700,- 2018 Rp.1.618.095,-

## Sumber diolah dari: (Asri & Permana, 2019)
Pelaksanaan  kebijakan  perpajakan  di  Indonesia  masih  banyak  menimbulkan  persoalan, diantaranya: 1). Rendahnya kepatuhan dari wajib pajak, 2). Wewenang  yang  masih cukup  besar dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), meliputi fungsi-fungsi seperti: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang menyebabkan  keadilan  dalam  memberikan  pelayan  kepada  wajib  pajak,  3).  Rendahnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  aparat  pajak,  selain  itu  aturan – aturan  yang  ada  terkadang  terkesan  rumit (Pravasanti, 2018). Tax Amnesty beresiko gagal, jika dilakukan terlalu lama sehingga akan menimbulkan penurunan  kepatuhan  ( Voluntary  Compliance) dari  wajib  pajak,  terlebih  lagi  jika  kebijakan  ini  tidak dibarengi dengan program yang tidak tepat (Santoso & Setiawan, 2009). Selain persoalan pemenuhan target pajak yang belum optimal, dan kebijakan tax amnesty , ternyata penerimaan negara masih sangat bergantung  pada  sektor  pajak,  dominasi  sektor  pajak  yang  mendekati  angka  80  %  sebagai  sumber penerimaan negara, berakibat pada jumlah serapan anggaran dan belanja negara menjadi kurang optimal.
Kondisi tersebut pada akhirnya membuat capaian yang di inginkan oleh negara sesuai amanat konstitusi  yakni  untuk  mewujudkan  negara  yang  sejahtera  belum  dapat  terwujud,  kondisi  tersebut mengharuskan pemerintah untuk berfikir lebih kreatif yakni dnegan cara penggalian sumber pendapatan baru non pajak, yang dapat meningkatkan cadangan dana yang dimiliki (Dinarjito, 2017).
Melihat  perkembangan  sumber  utama  pendapatan  negara  yakni  pajak  melalui  diskursus  yang dijelaskan  pada  paragraph  sebelumnya,  mengharuskan  pemerintah  untuk  melakukan  penggalian terhadap alternatif pendapatan lain atau sumber penerimaan baru di  luar pajak, Pada tahun 2015 di peroleh sebuah gambaran jika pendapatan negara bukan pajak nilainya masih cukup kecil yakni mencapai 15% dengan total angka sebesar 269,1 Triliyun rupiah (Wahidah, 2017).
PNBP atau penerimaan Nasional Bukan Pajak merupakan segala jenis penerimaan yang diperoleh dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari hasil pengelolaan sumberdaya alam, penerimaan dari
hasil kekayaan Negara yang dipisahkan, penerimaan dari hasil pelayanan pemerintahan yang telah diatur oleh undang - undang (Ahdika, 2018).
Penggalian  terhadap  potensi  PNBP  memang  perlu  difikirkan  secara  bijak,  dimana  sumber pendapatan tersebut bisa terus digali dan ditingkatkan nilai nya, supaya benar – benar optimal, kondisi tersebut  kemudian  disikapi  oleh  pemerintah  melalui  program  Nawa  Cita,  yang  mencoba  melakukan model  pemerataan  pembangunan  berbasis grassrot dimana  desa  di  jadikan  sebagai  garda  terdepan, melalui program – program padat karya, yang bisa meningkatkan pendapatan negara.
Caranya yakni dengan melakukan berbagai program berbasis masyarakat sebagai upaya padat karya, hal tersebut dapat dilakukan melalui kelembagaan desa, usaha tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan  efek  terhadap  masyarakat  di  lapisan  paling  bawah,  guna  menyelesaikan  persoalan – persoalan kesenjangan dan juga pemerataan kesejahteraan serta kesempatan mendapatkan penghidupan yang layak (Syamsi, 2015).
Berbicara tentang pemerataan pembangunan khususnya di daerah pinggiran diharapkan dapat menjadikan desa kembali mencuat memiliki posisi strategis dalam praktik pembangunan, posisi desa kembali  menjadi trigger atau  pemantik  pasca  lahirnya  undang – undang  no  06  Tahun  2014,  yang mengembalikan posisi desa sebagai wilayah yang strategis, dengan dukungan finansial yang memadai, dan  porsi  kewenangan  yang  cukup,  sehingga  desa  dapat  melakukan  berbagai  macam  praktik pemberdayaan dan juga pembangunan yang lebih konteksual dengan keadaan di lapangan. Dukungan finasial yang di peroleh desa memiliki nilai yang besar, yakni mencapai 1 Milyar Rupiah yang digunakan untuk pembiayaan operasional dan belanja pegawai, selain itu juga digunakan untuk mendanai aktifitas pembangunan fisik dan juga non  fisik, kegiatan pembangunan fisik meliputi: pembangunan infrastruktur jalan,  pembangunan  irigasi,  bendungan  dan  lain – lain,  sedangkan  pembangunan  non  fisik,  bisa dialokasikan untuk kegiatan – kegiatan pemberdayaan masyarakat (Srirejeki, 2015).
Praktik  pemberdayaan  masyarakat  seringkali  kita  jumpai  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh pemerintah desa, ragamnya sangat banyak, namun ada beberapa program pemberdayaan masyarakat yang kemudian lahir dari aktifitas kemandirian desa, diantaranya kegiatan desa wisata, yang berangkat dari potensi lokal yang terus digali dan dikembangkan sebagai sebuah upaya masyarakat lokal dalam menciptakan kemandirian, supaya dapat menciptakan kesejahteraan.
Isu yang berkembang terkait desa wisata adalah terciptanya kemandirian masyarakat dalam upaya menciptakan kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi lokal di wilayah tersebut (Hery, 2016) beberap ahli  berpendapat  jika  desa  wisata  secara  teknis  memperlihatkan  sebuah  wilayah  yang  menawarkan keasrian lokal, dengan konten budayanya, aktifitas sosial kemasyarakatan dan juga keindahan alam, yang dapat menambah nilai ekonomis masyarakat sekitarnya (Hermiyanty, 2017).
Pengembangan desa wisata berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, hal tersebut bisa  dilihat  dari  beberapa  indikator,  yakni:  1).  Terbukanya  lapangan  kerja,  2).  Berkurangnya  tingkat pengangguran di daerah ketempatan, 3). Meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga daya beli, 4). Mampu menjadi sumber – sumber baru untuk membantu pembangunan di kawasan desa ketempatan (Aryani,  Sunarti,  &  Ari,  2017).  Desa  wisata  membuat  wilayah  tersebut  menjadi  berubah,  akses  jalan menjadi lebih baik, masyarakat mendapatkan sumber perekonomian baru, yang dapat meningkatkan pendapatkan, sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera (Hermiyanty, 2017).
Pengembangan  desa  wisata  membawa  efek  positif  di  bidang  sosial,  ekonomi  dan  juga kemasyarakatan, bagi penduduk sekitar, selain itu praktik desa wisata mampu menggerakan masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap kegiatannya, hal ini menunjukan jika kelembagaan desa wisata bisa menjadi pemantik bagi masyarakat untuk bergerak dan berdaya.

## B. METODE PENELITIAN
Kajian  ini  merupakan  kajian  kepustakaan,  yang  mencari  model  baru  program  pemberdayaan masyarakat dalam proses pembentukan desa wisata. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa, hasil penelitian, jurnal, dan buku. Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber, dimana data yang sudah dikumpulkan dilakukan croschek sumber, dari beberapa sumber yang dimiliki.

## C. HASIL DAN ANALISIS

## 1. Pemberdayaan Masyarakat
Konsep pemberdayaan masyarakat berangkat dari pentingnya proses pembangunan yang lebih menitikberatkan  pada  partisipasi  aktif  dari  masyarakat,  sehingga  praktik  pembangunan  bisa  lebih semarak dan mampu melakukan rekontekstualisasi terhadap keinginan, kebutuhan, serta aspirasi dari masyarakat, bukan model pembangunan yang kaku dan seragam.
Konsep pemberdayaan diadaptasikan dari istilah empowerment yang berkembang pertama kali di Eropa sejak abad pertengahan, terus berkembang hingga di akhir tahun 1970-an, tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Kosep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan  ini  (Matdoan,  2015)  Kata  kunci  utama  dari  praktik  pemberdayaan  adalah  memberikan kesempatan  yang  lebih  besar  kepada  masyarakat  untuk  lebih  mandiri,  otonom,  dan  mandiri,  dalam melakukan  praktik – praktik  pembangunan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  dan  keinginannya (Indrawati, 2016).
Pemberdayaan  juga  menekankan  pada  proses,  bukan  semata-mata  hasil  (output)  dari  proses tersebut. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah  seberapa  besar  partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut. Keberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan kemampuan individu berpartisipasi aktif dalam masyarakat (Maryam, 2015).
Aktifitas  pemberdayaan  memiliki  beberapa  tujuan,  diantaranya:  1).  Menjadikan  individu, kelompok, serta  masyarakat dapat merdeka atau  mandiri dalam menentukan nasib nya, 2).  Kegiatan pemberdayaan  di  tujukan  untuk  mengingkatkan  harkat  dan  mastabat  masyarakat  dalam  kehidupan, sosial,  ekonomi,  budaya,  serta  politik,  3).  Menciptakan  perubahan  yang  lebih  positif  bagi  kehidupan masyarakat, 4). Menumbuhkan sifat – sifat psositif dalam komunitas masyarakat, seperti: etos kerja yang baik, hemat, efektif, efesien, supaya dapat menciptakan kemandirian (Haris, 2014).
Pemberdayaan  masyarakat  dapat  diwujudkan  dalam  berbagai  program  salah  satunya  adalah program  desa  wisata.  Pengembangan  Desa  Wisata  sebagai  program  Pemberdayaan  masyarakat dimaksudkan  untuk  memberikan  daya  sekaligus  sebagai  salah  satu  upaya  dalam  penanggulangan kemiskinan di suatu daerah dengan mengolah potensi lokal  yang ada di daerah tersebut (Mustangin, 2017).

## 2. Peluang Praktik Pemberdayaan masyarakat dari aktifitas Pelembagaan Desa Wisata
Desa  wisata  merupakan  salah  satu  permodelen  pariwisata  yang  dalam  kurun  waktu  beberapa tahun  terakhir  menjadi  popular  dan  banyak  dikembangkan  di  Indonesia,  desa  wisata  terbentuk  dadi berbagai keunggulan lokal desa, yang kemudian di coba di baca sebagai sebuah pelung yang potensial untuk di tumbuhkembangkan sebagai salah satu solusi dalam memberdayakan desa.
Desa  wisata  dikembangkan  sebagai  sebuah  produk  wisata  alternatif,  diharapkan  desa  wisata mampu  mendorong  pembangunan  desa  secara  berkesinambungan,  dengan  memanfaatkan  sarana – prasarana yang ada di desa tersebut yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga ada hubungan timbale – balik tentunya dengan dukungan semua lapisan masyarakat yang ada (Wiwin, 2019).
Desa wisata merupakan sebuah perpaduan atau bentuk integrasi antara praktik atraksi, akomodasi dan juga fasilitas yang disuguhkan berdasarkan kondisi sosial, budaya masyarakat yang ada di sebuah desa, sebagai sebuah daya tarik yang memiliki nilai jual (Permadi & Asmony, 2018)
Praktik pemberdayaan masyarakat dalam aktifitas desa wisata tentu tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan – kebutuhan yang muncul akibat aktifitas tersebut, hal ini tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan setempat, menurut kami ada beberapa hal yang penting dan menjadi prioritas yakni upaya penguatan  sumberdaya  manusia  yang  ada  dalam  komunitas  tersebut,  diantaranya:  1).    Peningkatan ketrampilan Manajerial dan administrasi, 2). Peningkatan kemampuan enterprenuership, 3). Peningkatan ketrampilan menyelenggarakan kegiatan dan event 4). Peningkatan kapasitas kepemimpinan leadership dan birokrasi.
Pengelolaan  desa  wisata  terdiri  ata  beberapa  kegiatan,  seperti:    1).  Pernecanaan,  2). Pengorganisasian, 3). Pergerakan, 4). Evaluasi (Desiati, 2013). Aspek pengelolaan desa wisata merupakan hal  penting  dalam  pengembangan  desa,  sehingga  pengelolaan  yang  baik  akan  berpengaruh  terhadap penyelenggaraan  desa  wisata  yang  optimal  (Fitriana  &  Utami,  2012).  Keterampilan  human  relations adalah  paling  banyak  kontribusinya  terhadap  efektivitas  desa  wisata  diikuti  dengan  keterampilan konseptual dan keterampilan teknis pada desa wisata itu (Revida, 2019) Upaya tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kemampuan masyarakat desa ketempatan, oleh sebab itu para pembuat kebijakan harus  bisa  memberikan  fasilitas  dalam  mempersiapkan  kemampuan  manajerial  dari  para  anggota masyarakat, supaya dapat diaplikasikan dalam aktifitas desa wisata.
Produk  wisata  tercipta  melalui  interaksi  antar  komponen  masyarakat  yang  terlibat,  dalam praktiknya produk tersebut hadir melalui interaksi sosial yang didasari oleh seting sosial melalui aktifitas produksi,  sehingga  tercipta  produk  wisata  yang  memiliki  nilai  jual  dna  berbobot  (Waluyo,  2017). Ketrampilan  Enterprenuership  menjadi  penting  yakni  untuk  memperkuat  kapasitas  masyarakat ketempatan wisata, modelnya bisa berupa pelatihan bahasa asing dan juga pengelolaan homestay sebagai produk unggulan desa wisata (Sihombing & Smanjuntak, 2019). Kebutuhan akan peningkatan kapasitas enterprenur masyarakat harus menjadi sebuah catatan yang harus diperhatikan,  menggingat praktek enteruprenuer menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang aktifitas desa wisata, yang memiliki nilai jual dan posisi tawar.
Pembuatan paket wisata yang dilakukan di desa, melalui beberapa tahapan, yakni: 1). Membuat rute  perjalanan  wisata  di  desa  tersebut,  2).  Membuat  acara  atau  event  wisata  oleh  masyrakat,  3). Menentukan biaya paket wisata, 4). Pembuatan sarana publikasi paket wisata dengan brosur dan lain sebagainya (I G. A. O. Mahagangga, 2016)
Pengetahuan tentang  manajemen event di sebuah desa  wisata sangat penting, hal  ini nantinya dapat  menunjang  sebuah  kegiatan  yang  akan  menjadi  daya  tarik  sekaligus  pemantik  bagi penyelenggaraan aktivitas – aktivitas wisatadi desa tersebut, hal inilah yang kemudian diperlukan bagi setiap  pengegrak  wisata. Aktivitas  wisata  merupakan  hasil  dari  kontak  serta  pergaulan  dengan masyarakat  yang  selanjutnya  menjadi  sebuah budaya  dalam  membangun  sistem  sosial  yang  bersifat komersial, guna mendapatkan nilai tambah dalam hidup bermasyarakat (Kiswantoro, 2014).
Peran kelompok sadar wisata atau Pokdarwis terlihat dalam aktifitas perencanaan, pengelolaan, dan juga pelaksanaan berbagai atraksi yang telah di ciptakan, selain itu terjalin komunikasi serta bentuk – bentuk kerjasama antarsteakholder sehingga ada kesamaan persepsi dan langkah dalam mengembangan desa wisata, hal ini juga memperlihatkan kualitas dan kuantitas dari obyek wisata yang di miliki (Putra, 2013).
Pelembagaan  desa  wisata  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  sosok  seorang  pemimpin,  selain  itu kelembagan pemerintah juga akan memberikan efek terhadap, peluang pengembangan sebuah desa, pola desa wisata yang ada di Indoensia sebagian besar dikembangkan melalui jalur – jalur formal, sehingga
kapasitas pemimpin dalam hal ini kepala desa atau pemimpin lembaga yang terkait dalam pengembangan desa  wisata  sangat  penting  keberadaanya,  hal  ini  juga  harus  di  dukung  oleh  kualitas  birokrasi  yang professional, sehingga nanti berbagai program yang diarahkan untuk mengembangkan desa wisata bisa benar – benar efektif.
Kemitraan  dalam  upaya  pengembangan  desa  wisata  bisa  di  bangun  melalui  bentuk – bentuk kerjasama  antar  pemerintah  ataupun  pengembang  dari  sektor  wisata,  seperti  program  CSR  yang dilakukan secara mandiri atau melibatkan pihak ketiga, akademisi ataupun penggiat wisata (Putra A. S., 2015)
Kegiatan  desa  wisata  dilakukan  melalui  usaha – usaha  masyarakat  ketempatan  yang  berbasis kemitraan,  tujuannya  untuk  meningkatkan  kepuasan  wisatawan  dengan  meningkatnya  jumlah kunjungan wisatawan baik lokal ataupun mancanegara ke obyek wisata (Muchammad Sugianto, 2016) Kemitraan formal melibatkan seluruh steakholder terkait, mulai dari Pemerintah Desa, NGO, Lembaga Swadaya Maysrakat. Masyarakat, serta pihak swasta (Prasiasa, 2017)
Bentuk kemitraan berkontribusi positif yaitu bentuk kemitraan kelola, HGB, dan konsesi. Bentuk kemitraan kontrak sewa kontribusinya sedang terhadap pengembangan ekowisata. Faktor lokasi dan kepemilikan  lahan  sangat  mempengaruhi  interaksi  dengan  seluruh  aspek  kepariwisataan,  khususnya penerimaan pendapatan yang rendah dibandingkan pelaku wisata lain (Wahyuni, 2017).

## 3. Prioritas praktik pemberdayaan di Desa Wisata
Tantangan  yang  dihadapi  dalam  praktik  pemberdayaan  kaitanya  dengan  pembentukan  desa wisata secara sederhana dapat di uraikan dari kemunculan keterbatasn desa baik secara kelembagaan, Kapasitas  SDM,  hingga  potensi  yang  dimiliki,  berdasarkan  kajian – kajian  tersebut  kemudian  kami mencoba untuk menetapkan beberapa poin penting, yang menjadi diskursus dalam persoalan tersebut, diantaranya:  1).    Peningkatan  ketrampilan  Manajerial  dan  administrasi,  2).  Peningkatan  kemampuan enterprenuership, 3). Peningkatan ketrampilan menyelenggarakan kegiatan, 4). Peningkatan kapasitas kepemimpinan leadership dan professional birokrasi.
Melihat poin penting tersebut, maka pelaksanaan pemberdayaan desa, harus benar dilakukan sesuai dnegan kebutuhan komunitas ataupun kelompok masyarakat yang ada, selain mempersiapkan kemampuan serta ketrampilan dalam  rangka  mendukung  persiapan desa  wisata,  kegiatan – kegiatan pemberdayaan merupakan salah satu jalan menunju peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Penulis mencoba membuat sebuah kerangka, dengan tujuan untuk mempersiakan pelembagaan desa  wisata,  disini  desa  wisata  harus  mampu  menjadi  penggerak  bagi  masyarakat,  sehingga  akan memunculkan  sebuah  simbiosis  antara  masyarakat  dan  juga  desa  wisata,  disinilah  kemudan  praktik pemberdayana menjadi sebuah jembatan untuk pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. kemampuan  membuat  acara  atau  agenda  wisata,  yang  terakhir  adalah  mempersiapkan  kelembagaan pemerintah.

## D. SIMPULAN
Praktik  pemberdayaan  masyrakat  dalam  rangka  penguatan  pelembagaan  desa  wisata  harus didasarkan pada kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga model – model praktik pemberdayaan bisa  diterapkan  dan  dilakukan  secara  optimal  serta  kontekstual  dengan  kondisi  yang  ada.  Penulis merangkum  4  (empat)  poin  penting  dalam  rangka  untuk  memperkuat  upaya  pemberdayaan,  yakni: memperkuat kapasitas manajemerial dan administrasi, mengembangkan jiwa enterenuer , memperkuat profesionalisme birokrasi desa dan juga membentuk karakter kepemimpinan lokal yang baik.
Gambar 2. Model Penguatan Kelambagaan Desa Wisata Melalui Praktik Pemberdayaan
Sumber: diolah dari hasil kajian

## Daftar Referensi
Ahdika,  A.  (2018).  Model  Grey  (1,1)  dan  Grey-Markov  pada  Peramalan  Realisasi  Penerimaan Negara Atina. Fourier , 1 - 12.
Aryani,  S.  W.,  Sunarti,  &  Ari,  D.  (2017).  Analisis  Dampak  Pembangunan  Pariwisata  pada  Aspek Ekonomi  dan  Sosial  Budaya  Masyarakat  (Studi  Kasus  pada  Desa  Wisata  Bejiharjo  , Kecamatan  Karangmojo  ,  Kabupaten  Gunungkidul,  D.I.Yogyakarta). Jurnal  Administrasi Bisnis (JAB) , 142-146.
Asri,  Y.,  &  Permana,  D.  (2019).  Peramalan  Penerimaan  Pajak  Negara  Indonesia  Tahun  2019 Menggunakan Metode Pemulusan Eksponensial Ganda Tipe Brown. Journal of Mathematic , 70-74.
Desiati, R. (2013). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Program Desa Wisata. Diklus , 253-262.
Dinarjito,  A.  (2017).  Pengelolaan  Penerimaan  negara  Bukan  pajak:  Studi  kasus  pada  kantor pertanahan Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Manajemen Keuangan Publik , 57 - 69.
Fitriana,  L.  N.,  &  Utami,  W.  S.  (2012).  Kajian  Tentang  Kesiapan  Desa  Margomulyo,  Jorojero, Margorejo,Kedungrejo,  Dan  Gaji  Untuk  Menjadi  Deda  Wisata  (Tourism  Village)  Di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Swara Bhumi .
Ginting, A. M. (2015, Februari 1). Strategi perpajakan 2015. VII , pp. 13 - 16.
Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Media.
Jupiter , 50 - 62.
Hermiyanty, W. A. (2017). Dampak Keberadaan Obyek WIsata Waduk Sermo terhadap Perubahan Sosial EKonomi Maysrakat di Sremo, Kulon Progro Daerah Istimewa Yogyakarta. Journal of Chemical Information and Modeling , 1-15.
Hermiyanty, W. A. (2017). Dampak Keberadaan Obyek WIsata Waduk Sermo terhadap Perubahan Sosial EKonomi Maysrakat di Sremo, Kulon Progro Daerah Istimewa Yogyakarta. Journal of Chemical Information and Modeling , 1 - 15.
Hermiyanty, W. A. (2017). Konsep Desa Wisata Hutan Mangrove di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Journal of Chemical Information and Modeling , 1-58.
Pelembagaan Desa Wista Praktik Pemberdayaan Masyarakat Evaluasi Praktik Pemberdayaan 1. Manajerial &
Administratif 2. Enterprenuer
3. Profesionalisme
birokrasi 4. Kepemimpinan lokal
Hery, H. (2016). Dampak pengembangan desa wisata nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal. Jurnal Pariwisata , 105-117.
I  G.  A.  O.  Mahagangga,  I.  B.  (2016).  Pemetaan  Jalur  "  Paket  Wisata  Pedesaan"  di  Desa  Wisata Panglipuran, Kecamatan Bagli, Kabupaten Bangli. Udayana Mengabdi , 1 - 6.
Indrawati,  D.  R.  (2016).  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Das  Mikro:  Konsep  Dan Implementasi. Jurnal Kawistara , 175 - 187.
Kiswantoro, A. (2014). Pengaruh even Budaya rasulan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan di Goa Pindul Gunung Kidul. Kepariwisataan , 23 - 24.
Maryam,  D.  (2015).  Perencanaan  Partisipatif  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  (Studi  Kasus Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  di  Desa  Kebumen Kecamatan  Sumberjo  Kabupaten  Tanggamus). Ilmu  Dakwah  dan  Pengembangan Komunitas , 1-21.
Matdoan, U. (2015). Peranan Program PNPM - Mandiri Pedesaan dalam mendorong Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal. Biology Science & Education , 83-93.
Muchammad  Sugianto,  A.  D.  (2016).  Pengembangan  Desa  Wisata  Berbasis  Kemitraan  di  Desa Koloray Kabupaten Pulau Morotai. Sosiologi USK , 155 - 174.
Mustangin, D. K. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji. SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi , 59-72.
Permadi,  L.  A.,  &  Asmony,  T.  (2018).  Identifikasi  Potensi  Desa  Wisata  di  Kecamatan  Jerowaru,
Lombok Timur. Jurnal Pariwisata Terapan , 33 - 45.
Prasiasa,  D.  P.  (2017).  Strategi  Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Wisata Timbrah Kecamatan Karang Asem, Kabupaten Karang Asem. STIM I Handayani (pp. 103 - 126). Denpasar: STIM I Handayani.
Pravasanti, Y.  A.  (2018).  Dampak  Kebijakan  dan  Keberhasilan  Tax  Amnesty  Bagi  Perekonomian Indonesia. Ilmiah Akuntansi , 84-94.
Putra, A. S. (2015). Pola kemitraan pariwisata dalam manajemen atraksi desa wisata pampang kota Samarinda. Pariwisata , 189 - 200\.
Putra, T. R. (2013). Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Atraksi Wisata di Desa Wisata Tembi,
Kecamatan Sewon-Kabupaten Bantu. Pembangunan wilayah dan kota , 225 - 235. Revida, E. (2019). Kontribusi Keterampilan Manajemen terhadap Efektivitas Desa Wisata di Desa Wisata Meat Toba Samosir Sumatera Utara. JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu - Ilmu Sosial) , 365-373.
Santoso,  U.,  &  Setiawan,  J.  M.  (2009).  Tax  Amnesty  dan  Pelaksanaannya  di  Beberapa  Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia. Sosiohumaniora , 111 - 125.
Sihombing,  B.,  &  Smanjuntak,  K.  G.  (2019).  Peran  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Pengelola Homestay Berbasis Entrepreneurship di Desa Silimalombu Samosir Dalam Meningkatkan Minat Wisatawan Mancanegara Berkunjung ke Kabupaten Samosir. Akomodasi Agung .
Srirejeki, K. (2015). Tata Kelola Keuangan Desa. Jurnal AKuntansi dan Bisnis , 33 - 37.
Syamsi,  S.  S.  (2015).  Nawa  -  Cita  Jokowi  -  JK  dalam  Paradigma  Pembangunan  Ekonomi. Surya Octagon Interdisciplinary Journal of Science & Technology , 72 - 100.
Wahidah,  A.  N.  (2017).  Pengaruh  Tax  Amnesty,  Pertumbuhan  Ekonomi  Kepatuhan  Wajib  Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. El - Riyasah , 20 - 29. Wahyuni,  M.  A.  (2017).  Studi  Kemitraan  Desa  adat  dengan  pelaku  usaha  wisata  untuk pengembangan Ekowisata lovina di Kabupaten Buleleng. Media Komunikasi Geografi , 14 - 23.
Waluyo,  H.  (2017).  Peran  musium  Tani  Jawa  Indonesia  dalam  peningkatan  kinerja  desa  wisata Candran Bantul. Journal of Chemical Information and Modeling , 1-58.
Wiwin, I. W. (2019). Faktor sukses dalam pengembangan wisata pedesaan. Pariwisata Budaya , 25- 29.