## PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI HOSPITAL BYLAWS DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

## HOSPITAL BY LAWS ARRANGEMENT AND IMPLEMENTATION IN LAMPUNG PROVINCE
(STUDY AT HOSPITALS IN CENTRAL LAMPUNG DISTRICT)

## Yulfrina Andriani
Rumah Sakit Umum Daerah Lampung Tengah riyandrie@yahoo.com

## Abstrak
Pada  dasarnya  rumah  sakit  adalah  organisasi  yang  kompleks  karena  mengatur  seluruh  kegiatan  dan kebijakan yang didalamnya terdapat berbagai macam profesi dengan tugas dan responsibilitas yang berbeda namun  memiliki  hubungan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di bidang  kesehatan. Sebuah rumah  sakit  memerlukan  suatu  pedoman  sebagai  acuan  dalam  penyelenggaraan  rumah  sakit  dan  juga memiliki  tujuan  untuk  melindungi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pelayanan  di  rumah  sakit.  Peraturan tersebut adalah hospital bylaws. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran hospital bylaws didalam  sebuah  rumah  sakit,  apa  saja  aspek  hukum  keperdataan  yang  harus  ada  didalam  sebuah  hospital bylaws  dan  apakah  keberadaan  hospital  bylaws  ini  sudah  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap pemilik,  pemimpin  utama  rumah  sakit  dan  pegawai  medis.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  melalui pendekatan  yuridis  normatif  serta  ditunjang  dengan  pendekatan  yuridis  empiris.  Data-data  didapat  melalui studi  pustaka  dan  studi  lapangan.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif.  Hasil  penelitan  menunjukkan bahwa  eksistensi  hospital  bylaws  rumah  sakit  di  Kabupaten  Lampung  Tengah  masih  belum  sepenuhnya sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  772  Tahun  2002,  tidak  semua  aspek  hukum keperdataan  termuat  di  dalam  hospital  bylaws,  rumah  sakit  masih  mengganggap  bahwa  hospital  bylaws belum  mampu  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pemimpin  utama  rumah  sakit,  pegawai  medis bahkan pemilik.
Kata Kunci: Eksistensi, Hospital Bylaws, Perlindungan Hukum

## Abstrak
Basically,  a  hospital  is  a  complex  organization  because  it  regulates  all  activities  and  policies  in which  there  are  various  professions  with  different  duties  and  responsibilities  but  have  a  relationship  in providing  services  to  the  public  in  the  health  sector.  A  hospital  requires  a  guideline  as  a  reference  in  the organization  of  a  hospital  and  also  has  the  aim  to  protect  all  parties  involved  in  hospital  services.  The regulation  is  hospital  bylaws.  This  study  was  conducted  to  find  out  how  the  role  of  hospital  bylaws  in  a hospital, what aspects of civil law must exist in a hospital bylaws and whether the presence of this hospital bylaws has provided legal protection to owners, key leaders of the hospital and medical staff. This research was  conducted  through  a  normative  juridical  approach  and  supported  by  an  empirical juridical  approach. Data  obtained  through  literature  study  and  field  studies.  Data  analysis  was  carried  out  qualitatively. Research results show that the existence of hospital bylaws in Central Lampung regency is still not fully in accordance with the Regulation of the Minister of Health RI Number 772 of 2002, not all aspects of civil law are  contained  in  hospital  bylaws,  hospitals  still  assume  that  hospital  bylaws  have  not been  able  to  provide legal protection against the main leaders of hospitals, medical employees and even owners.
Volume  2  Nomor  1, Januari-Juni  2018:  hlm.  67-74. Magister Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Lampung,  Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Yulfrina  Andriani,  “Pengaturan  dan  Implementasi Hospital  by  Laws di Provinsi Lampung (Studi pada Rumah Sakit di Kabupaten Lampung Tengah) ”, Jurnal Cepalo , 2 (1), (2018): 67-74.
DOI:  https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1763

## A. Pendahuluan
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit (selanjutnya  disebut  UU  RS),  Rumah  sakit  adalah  institusi  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang  menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat  darurat.  Setiap  rumah  sakit  mempunyai  kewajiban  untuk  menyusun  dan  melaksanakan  peraturan internal  rumah  sakit  ( hospital  bylaws ),  sebagaimana  ditentukan  dalam  pasal  29  ayat  (1)  huruf  r  UU  RS. Peraturan internal rumah sakit (hospital by laws ) adalah peraturan yang disusun untuk mengatur tata cara dalam membentuk  perusahaan  dan  klinis  yang  baik  ( good  clinical  governance )  meliputi  peraturan  organisasi  rumah sakit (corporate bylaws ) dan peraturan pegawai medis rumah sakit ( medical staff bylaws ).
Rumah  sakit  adalah  salah  satu  organisasi  yang  cukup  khas  dan  berbeda  dibandingkan  dengan  lembaga lainnya.  Organisasi  rumah  sakit  sangatlah  kompleks,  karena  mengatur  seluruh  kegiatan  dan  kebijakannya yang terdiri dari berbagai profesi yang berbeda dalam tugas maupun responsibilitasnya, namun harus saling membantu dalam  memberikan pelayanan kesehatan yang  menyeluruh di rumah sakit. Belakangan ini sering muncul keluhan dari berbagai kalangan masyarakat tentang pelayanan rumah sakit yang kurang baik, bahkan tidak sedikit rumah sakit yang saat ini telah diminta pertanggungjawaban karena ketidaksesuaian pelayanan yang diberikan dengan apa yang diinginkan baik dari segi cita-cita ataupun tujuan serta peraturan yang ada. Suatu  peraturan  rumah  sakit  diperlukan  untuk  mengatasi  segala  permasalahan  yang  muncul  didalam pengelolaan rumah sakit baik berupa perlindungan terhadap pasian yang membutuhkan pengobatan maupun terhadap  kelalai  yang  dilakukan  dokter  dan  rumah  sakit  dalam  memberikan  pelayanan.  Peraturan  harus saling  berkesinambungan,  pengawasan  dan  pembinaan  harus  jelas,  serta  potensi  pekerjaan  dan  lembaga terkait  harus  diberdayakan  secara  optimal  kinerjanya.  Peraturan  tersebut  adalah hospital  bylaws. Dasar hukum  pelaksanaan hospital  bylaws diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  772 Tahun  2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital Bylaws ).
Akhir-akhir  ini  rumah  sakit  banyak  mengalami  masalah  terhadap  pelayanan  yang  diberikan.  Mulai  dari para  dokter  sampai  para  sopir  ambulance  pun  mengalami  penurunan  dalan  memberikan  pelayanan  kepada pasien  dan  juga  keluarga  pasien.  Hal  ini  terbukti  dan  dapat  kita  lihat  dengan  melihat  berita  di  media elektronik dan surat kabar.
Lampung  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  juga  memiliki  pelayanan  rumah  sakit  yang  buruk  dan dianggap  kurang  perhatian.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  dengan  cara  mengetika  kata  kunci”rumah  sakit Lampung”maka akan muncul hasil pencarian mengenai kurangnya pelayanan di rumah sakit. Oleh sebab itu penulis  memilih  salah  satu  kabupaten  di  Lampung  yaitu  Lampung  Timur  intuk  melakukan  penelitian mengenai hospital bylaws.
Secara luas, Hospital bylaws adalah seluruh ketetapan yang dibuat dan diberlakukan untuk suatu rumah sakit  yang  dapat  berupa  statuta  atau  anggaran  dasar  anggaran  rumah  tangga,  peraturan  standar  dan  lain sebagainya.  Sedangkan  secara  sempit, Hospital  bylaws adalah  ketetapan  yang  berisikan  aturan  dalam hubungan antara komite medis, manajemen rumah sakit dan juga pemilik rumah sakit. 1 Permasalahan dalam penelitian  ini  adalah bagaimana  eksistensi hospital  bylaws di  rumah  sakit?  Apa  saja  aspek  hukum keperdataan  yang  harus  ada  didalam  sebuah hospital  bylaws ?  Dan  apakah  keberadaan hospital bylaws ini sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik, pemimpin utama rumah sakit dan pegawai medis? Penelitian  ini  dilakukan  melalui pendekatan yuridis  normatif dan pendekatan yuridis empiris.  Dalam  penelitian  ini  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder,  data-data  ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan, analisis data dilakukan secara kualitatif.

## B. Pembahasan
1. Eksistensi Hospital Bylaws di Rumah Sakit
Sebuah  rumah  sakit  memiliki  tiga  unsur  yaitu  pemilik  atau  yang  mewakilkan,  yang  mengelola  yaitu
1 Joni Afriko, Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya), Bogor: In Media, (2016), hlm.56-57.
pemimpin  utama  rumah  sakit  dan  yang  memberikan  pelayanan  yaitu  pegawai  medis.  Tiga  unsur  tersebut disebut juga dengan “triad” atau “tiga tungku sejerangan”. Dampak yang ditimbulkan dari perubahan rumah sakit  yang  semula  unit  sosial  menjadi  unit  sosio  ekonomi  adalah  rumah  sakit  menjadi  lebih  kompleks  dan dikhawatirkan  akan  menimbulkan  masalah  apabila  ikatan  antara  pemimpin  utama  rumah  sakit,  pegawai medis  dan  pemilik  tidak  di  tata  dengan  baik.  Oleh  karena  itu  rumah  sakit  harus  mengatur  hubungan  tiga unsur  tersebut. Hospital  bylaws berisikan  pengaturan  mengenai  hubungan  antara  pemilik  atau  yang mewakilkan, pemimpin utama rumah sakit, dan pegawai medis yang  merupakan peraturan internal tertinggi di dalam rumah sakit.
Untuk  mengatur  ketiga  unsur  tersebut  maka  diperlukan  2  (dua)  peraturan  internal  yang  menjadi  ruang lingkup hospital  bylaws ,  yaitu  pertama  peraturan  internal corporate ( corporate  bylaws )  mengenai  ikatan pemilik  atau  yang  mewakilkan  dengan  pemimpin  utama  rumah  sakit  dan  kedua  peraturan  internal  pegawai medis  ( medical  staff  bylaws )  yaitu  tentang  pegawai  medis.  Karena  merupakan  peraturan  internal  tertinggi maka hospital  bylaws dijadikan  rujukan  dalam  penyelesaian  masalah  di  rumah  sakit.  Untuk  melihat eksistensi hospital  bylaws suatu  rumah  sakit,  kita  dapat  berpedoman  dengan  pendapat  Meuwissen  yaitu, keabsahan norma hukum, dalam arti ”keberlakuan” -nya, apabila terpenuhinya salah satu syarat yaitu aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan lainnya yang lebih tinggi dan sudah sesuai dengan prosedur yang  benar  atau  biasa  disebut  keberlakuan  yuridis.  Keabsahan  suatu  aturan  hukum  diperlukan  karena validitasi aturan salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui keberadaan dari suatu aturan hukum. 2 Untuk  memahami  eksistensi hospital  byaws di  rumah  sakit  di  Kabupaten  Lampung  Tengah,  penulis melakukan  wawancara  dengan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung  Tengah  selaku  wakil  dari  pemilik rumah  sakit  pemerintah  sekaligus  pembina  rumah  sakit  yang  ada  di  Kabupaten  Lampung  Tengah,  Pemilik rumah sakit swasta serta pemimpin utama rumah sakit pemerintah dan swasta. Menurut drg.Dian Yamasanti, semua rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah sudah memiliki hospital bylaws .  Hanya saja belum semua rumah sakit menerapkan hospital bylaws dalam menyelesaikan masalah ataupun menjadikan hospital bylaws sebagai pedoman pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit. 3
Menurut beberapa responden dari rumah sakit milik pemerintah ataupun milik swasta antara lain adalah: Menurut  dr.  Aidi, hospital  bylaws yang  ada  belum  digunakan  sebagai  tumpuan  dalam  melaksanakan penyelenggaraan  rumah  sakit  dan  belum  menjadi  rujukan  penyelesaian  masalah. Hospital  bylaws hanya sebatas  untuk  memenuhi  persyaratan  perizinan  dan  akreditasi  saja. 4 Menurut  pendapat  Soeprapto,  dr. Titin Prihartini, Samsu Rizal dan dr. Ari Hidayat, hospital bylaws yang ada di rumah sakit untuk bagian peraturan internal corporate  (corporate  bylaws )  dibuat  oleh  pemilik  dan  digunakan  apabila corporate mengalami masalah.  Untuk  bagian medical  staff  bylaws atau  peraturan  internal  pegawai  medis  dibuat  oleh  pemimpin utama rumah sakit dan  dibantu komite  medik. Hanya saja hospital bylaws belum sepenuhnya dipergunakan untuk  mengatasi  masalah  yang  ada.  Hal  ini  diakibatkan  karena hospital  bylaws yang  ada  di  rumah  sakit belum  memuat  semua  aturan  yang  dibutuhkan  rumah  sakit.  Misalnya  apabila  terjadi  permasalahan  dengan dokter  tamu  dan  profesi  perawat.  Peraturan  belum  dibuat  lebih rinci  tentang  hal  itu. 5 Menurut  Afdi  Muslim dan  dr.  Imilia  Safitri  mengatakan  bahwa  untuk  pembuatan hospital  bylaws pada  bagian  peraturan  internal corporate ( corporate  bylaws )  dilakukan  oleh  pemilik  atau  yang  mewakili  (badan  hukum  berbentuk  PT). Untuk  permasalahan  terkait corporate ,  aturan  tersebut  dijadikan  pedoman  pemilik  dalam  penyelesaian masalah.  Untuk medical  staff  bylaws atau  peraturan  internal  pegawai  medis  sendiri  dibuat  oleh  pemimpin utama  rumah  sakit  dan  dibantu  oleh  komite  medik.  Penerapan hospital  bylaws sudah  mengikuti  Peraturan Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  772  Tahun  2002  tentang  Pedoman  Peraturan  Internal  Rumah  Sakit  ( hospital bylaws ).  Peraturan  internal  pegawai  medis  ( medical  staff  bylaws) dapat  digunakan  oleh  pimpinan  rumah sakit untuk mengatasi apabila terjadi permasalahan dengan pegawai medis. 6
2 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum , Jakarta: Kencana, (2013), hlm.124.
3 Menurut drg. Dian Yamasanti, M.H.Kes., selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Lampung Tengah, Kamis, 2 Februari 2017.
4 Menurut dr.Aidi, M.KKK., selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Demang Sepulau Raya Gunung Sugih, Jumat, 3 Februari 2017.
5 Hasil  wawancara  dengan  H.  Soeprapto,  selaku  wakil  dari  pemilik  RS  Yukum  Medical  Centre  Bandar  Jaya;  dr.  Titin  Prihartini, selaku Pemimpin utama RS Yukum Medical Centre Bandar Jaya, Senin 27 Februari 2017 ; Samsu Rizal, S.E., MARS, selaku wakil dari pemilik RS Harapan Bunda Seputih Jaya; dr. Ari Hidayat, selaku Pemimpin utama  RS Harapan Bunda Seputih Jaya, Selasa, 28 Februari 2017.
6 Hasil  wawancara  dengan  H.  Afdi  Muslim,  S.E.,  selaku  pemilik  RS  Islam  Asy  Syifaa  Bandar  Jaya;  dr.  Imilia  Safitri,  selaku Pemimpin utama RS Islam Asy Syifaa Bandar Jaya, Rabu, 1 Maret 2017.
Menurut  Agustina,  dr.  I  Luh  Sri  Wahyuni,  Elva  Zuita,  dr.Ali  Irsal,  dr.  I  Made  Gede  Bagiadha, dr.Adhyanovic  Pradipta,  Priskila  Ngatmini,  dr.  Ukhron  Novansyah,  Meria  Holistina  dan  dr.  Hernowo Anggoro Wasono  mengatakan bahwa  mereka  tidak  memahami  apa  yang  dimaksud  dengan hospital  bylaws dan  beranggapan  bahwa  ini  hanya  digunakan  untuk  persyaratan  perizinan  dan  akreditasi  saja.  Hal  ini dikarenakan  dalam  pembuatan hospital  bylaws pemilik  dibantu  oleh  pihak  ketiga  sehingga  belum  memuat semua aturan yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Hospital bylaws yang ada belum dijadikan pedoman dalam penyelesaian konflik, baik konflik di dalam corporate maupun pegawai medis. 7
Berdasarkan  hasil  wawancara  beberapa  responden  dapat  dipahami  bahwa  rumah  sakit  di  Kabupaten Lampung  Tengah  semuanya  sudah  mempunyai hospital  bylaws. Dari  sembilan  rumah  sakit  yang  ada  di Kabupaten  Lampung  Tengah,  hanya  satu  yang  sudah  menerapkan hospital  bylaws sepenuhnya  yaitu  RS Islam  Asy  Syifaa  Bandar  Jaya.  Sedangkan  delapan  rumah  sakit  lainnya  belum  sepenuhnya  menjalankan hospital  bylaws sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  772  tahun  2002  tentang  Peraturan Internal  Rumah  Sakit (Hospital Bylaws) .  Dari  hasil  penelitian  tersebut,  penulis  melihat  ada  bebrapa  faktor yang menyebabkan hospital bylaws menjadi kurang eksistensinya di rumah sakit, yaitu :
1. Masih  rendahnya  tingkat  pengetahun  dan  pemahaman  dari  pemilik,  pemimpin  utama  rumah  sakit  serta pegawai medis tentang hospital bylaws Ini dapat dilihat dari tidak dipergunakannya hospital bylaws yang sudah dibuat oleh rumah sakit dalam menyelesaikan konflik atau pengambilan kebijakan. Mereka masih menganggap  bahwa hospital  bylaws yang  dibuat  hanya  dipergunakan  sebagai  syarat  perizinan  dan akreditasi saja.
2. Kurangnya  kesadaran  dari  pemilik  tentang  fungsi  dari hospital  bylaws yang  sudah  dibuat  oleh  rumah sakit. Seperti kita ketahui beberapa fungsi dari hospital bylaws adalah:
a) Sebagai tumpuan untuk pemilik dalam mengawasi rumah sakitnya. Apabila pemilik tidak mengetahui tentang hospital  bylaws, maka  pemilik  tidak  dapat  mengetahui  hal  apa  saja  yang  perlu  diawasi  dan bisa menimbulkan konflik. Sehingga pemilik akan kesulitan dalam mencari pemecahan masalahnya.
b) Sebagai  tumpuan  untuk  pemimpin  utama rumah  sakit  dalam  pengelolaan  rumah  sakit  dan  membuat kebijakan.  Seorang  pemimpin  utama  yang  sudah  diberi  kewenangan  oleh  pemilik  untuk  mengelola penyelenggaraan  pelayanan  di  rumah  dan  tidak  memahami  apa  isi  dari hospital  bylaws maka  akan kesulitan untk membuat kebijakan teknis operasional dan apabila terjadi konflik dengan pemilik dan pegawai medis akan sulit mencari pemecahannya.
3. Dalam  membuat hospital  bylaws ,  pihak  rumah  sakit  terkadang  hanya  melihat  dari rumah sakit  lain dan isinya  belum  memuat  aturan  yang  rinci  dan  tegas  serta  tidak  disesuaikan  dengan  situasi  kondisi  serta kebutuhan rumah sakit.
Seperti  diketahui  bahwa  peraturan  internal  rumah  sakit (hospital  bylaws) adalah  “ tailor  made ”,  yang artinya  peraturan  internal  setiap  rumah  sakit  semestinya  berbeda  dengan  lainnya  karena  beberapa  faktor penyebabnya seperti halnya: sejarah awal  berdirinya, status  kepemilikan,  situasi  dan  kondisinya  yang  berlainan di  setiap  rumah sakit.  Ciri  dan  substansi  yang  ada  di  dalam hospital  bylaws disebutkan  bahwa  aturan  yang termuat harus tegas, jelas dan detail. Contoh  misalnya, pada peraturan internal pegawai medis ( medical staff bylaws )  sudah  disebutkan  adanya  dokter  tamu,  akan  tetapi  kewenangan  dan  tanggung  jawab  hukumnya apabila terjadi suatu kasus pada saat dokter tersebut memberikan tindakan medis tidak disebutkan.
Penerapan hospital  bylaws di  rumah  sakit  yang  tidak  maksimal  akan  berakibat  kepada  pasien.  Rumah sakit  sebagai  lembaga  yang  cukup  pelik  dan  memiliki  risiko  tinggi  ( high  risk ),  baik  dalam  lingkungan regional  maupun  global  yang  perubahannya  dapat  dirasakan. Clinical  governance merupakan  salah  satu dasar  dari  pelayanan  medis,  dengan  pegawai  medis  yang  menjadi  faktor  mendominasi.  Dibentuknya  komite medik sebagai penyusun peraturan internal staf medik ( medical staff bylaws ) bertujuan agar terjaminya mutu pelayanan  medis  dan  melindungi  keselamatan  pasien  dengan  memberikan  tata  kelolaklinis  ( clinical governance )  yang  baik.  Berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  pengaturan perumahsakitan,  rumah  sakit  bertanggung  jawab  atas  seluruh  pelayanan  medis  dan  dampak  yang ditimbulkannya. Semua pelayanan  medis yang  diberikan oleh pegawai  medis harus diatur dengan baik oleh rumah sakit agar terjaminnya keamanan pasien.
7 Hasil wawancara dengan Elva Zuita, selaku pemilik RSIA Puti Bungsu Bandar Jaya; dr. Ali Irsal, Sp.OG, selaku Pemimpin utama RSIA  Puti  Bungsu,Kamis,  2  Maret  2017;  Dra.  Agustina,  selaku  pemilik  RS  Mitra  Mulia  Husada;  dr.  I  Luh  Sri  Wahyuni,  selaku Pemimpin utama RS Mitra Mulia Husada Bandar Jaya, Senin, 6 Maret 2017; dr. I Made Gede Bagiadha, Sp.OG, selaku Pemilik RSIA Puri Adhya Paramita Bandar Jaya; dr. Adhyanovic Pradipta, selaku Pemimpin utama RSIA Puri Adhya Paramita Bandar Jaya.

## 2. Aspek Hukum Keperdataan yang Harus Ada di Dalam Hospital Bylaws
Hukum merupakan seluruh aturan yang mengatur perilaku setiap individu dalam hubungan bermasyarakat atau bernegara serta dapat dikenakan sanksi jika melanggar. Hukum perdata adalah seluruh ketentuan hukum yang  mengatur  hubungan  antar  individu  dalam  masyarakat. 8 Subjek  hukum  adalah  setiap  orang  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  serta  kedudukan  yang  sama.  Terdapat  dua  subjek  hukum  yaitu  orang (manusia)  dan  badan  hukum.  Hubungan  hukum  ( rechtsbetrekkingen )  adalah  hubungan  mengenai  hak  dan kewajiban antar subjek hukum. 9 Hak atau bevoegdheid dan kewajiban atau plicht adalah dua segi pasif dalam setiap hubungan hukum. Suatu peristiwa hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban. 10 Dari penjelasan di atas  dapat  dipahami  bahwa  apabila  adanya  dasar  hukum  yaitu  peraturan  yang  mengatur  serta  timbul peristiwa hukum maka akan menimbulkan yang namanya hubungan hukum. 11
Di  hukum  perdata,  dalam  mengadakan  suatu  hubungan  dengan  rumah  sakit,  baik  itu  pasien,  manager, pegawai  medis  atau  non  medis  dan  lain  sebagainya  yang  secara  sadar  dilakukan  oleh  para  pihak, hospital bylaws dapat  digunakan  sebagai  perjanjian  baku  untuk  mengatur  hubungan  tersebut. Hospital  bylaws mengatur hubungan  hukum antara pemilik atau  yang mewakilkan dengan pemimpin utama rumah sakit  dan pegawai  medis  serta  mengatur  hubungan  hukum  antara  pemimpin  utama  dan  pegawai  medis.  Adanya perikatan atau perjanjian  menguatkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi antar individu akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak  yang  harus  dilakukan  dengan  itikad  baik  dan  tidak dibatalkan  secara  sepihak  karena  hal  ini  bersifat  mengikat. 12 Peristiwa  hukum  tersebut  menimbulkan hubungan  hukum  antar  pihak.  Hak  dan  kewajiban  dari  pemilik,  pemimpin  utama  rumah  sakit  dan  pegawai medis diatur oleh Hospital bylaws . Peraturan internal corporate menjelaskan governing body adalah pemilik atau yang mewakilkan memiliki peranan  dalam  menentukan  tujuan  rumah  sakit,  mengawasi  kualitas  dan  keterjangkauan  pelayanan, meningkatkan  kedudukan  masyarakat  dan  melakukan  menyatukan  dan  mengatur  suatu  rumah  sakit. Kewenangan  dari  pemimpin  utama  rumah  sakit  adalah  menentukan  kebijakan  teknis  operasional  dengan berpedoman pada peraturan internal rumah sakit ( hospital bylaws ). Kebijakan yang dimaksud yaitu kebijakan di bidang administrasi, medis dan penunjang medis serta keperawatan. Kebijakan lainnya yaitu secara teknis yang  dapat  berbentuk  surat  keputusan.  Dalam  membuat  surat  keputusan  harus  berdasarkan  pelimpahan wewenang  yang  terdapat  dalam  peraturan  internal  rumah  sakit  ( hospital  bylaws ).  Hubungan  hukum  antara pemimpin  utama  rumah  sakit  dan  pegawai  medis  dapat  dilihat  dari  kewenangan  pemimpin  utama  medis untuk  membentuk  komite  medik  dan  komite keperawatan. Pemimpin utama rumah sakit  juga berkewajiban membuatkan  penugasan  klinis  kepada  pegawai  medis  serta  mempunyai  kewajiban  dalam  menjalanakan profesionalisme  pegawai  medis  agar  komite  medik  berjalan  dengan  baik  untuk  mempersiapkan  semua sumber  daya  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  755  Tahun  2011  tentang Komite Medik  di Rumah Sakit. Laporan tahunan dan berkala tentang kegiatan yang dilakukan wajib dilaporkan oleh ketua  komite  medik  /  komite  keperawatan  kepada  pemimpin  utama  rumah  sakit.  Komite  medik  juga mempunyai kewajiban sebagai pengarah ( steering ). Menurut drg. Dian Yamasanti, hospital bylaws di rumah sakit belum memuat semua aturan yang diharuskan oleh  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  772  Tahun  2002  tentang  Pedoman  Peraturan  Internal  Rumah Sakit  ( Hospital  Bylaws )  dan  penerapan  serta  pemahaman  kewenangan  antara  pemilik  dan  pemimpin  utama serta  staf  medis  masih  belum  jelas.  Pemilik  masih  saja  turut  campur  kewenangan  pemimpin  utama  yang bertugas sebagai pengelola pelayanan  kesehatan di rumah sakit. Pegawai  medis  juga sering lupa akan batas kewenangannya,  sehingga  pegawai  medis  sering  mencampuri  kewenangan  pemimpin  utama  rumah  sakit dalam  pengelolaan  pelayanan  nya. 13 Menurut  beberapa  responden  yang  berasal  dari  rumah  sakit  mengenai hal tersebut di atas adalah sebagai berikut:
Menurut  dr.  Aidi,  pemilik,  pengelola  dan  pegawai  medis  belum  memahami  tentang hospital  bylaws sehingga  tidak  memahami  juga  bagaimana  hubungan  hukum  antara  pemilik  dengan  pemimpin  utama,
8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, (2014), hlm. 2.
9 Ibid. , hlm. 16.
10 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, (2014), hlm. 270.
11 Ibid. , hlm. 271.
12 Ibid. , hlm. 3.
13 Hasil wawancara dengan drg.Dian Yamasanti, M.H.Kes, selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, Kamis, 2 Februari 2017.
hubungan  hukum  antara  pemimpin  utama  rumah  sakit  dengan  pegawai  medis.  Masing-masing  pihak  baik pemilik, pengelola dan pegawai medis tidak mengetahui batas kewenangan / kewajibannya. Sehingga sering terjadi  konflik  antara  pemimpin  utama  rumah  sakit  dan  pegawai  medis. 14 Menurut  Soeprapto  dan  Samsu Rizal  selaku  pemilik  masih  menganggap  bahwa  pemilik  masih  memiliki  kewenangan  untuk  turut  campur dalam  hal  operasional  rumah  sakit  yang  seharusnya  sudah  menjadi  hak  dan  kewajiban  seorang  pemimpin utama  rumah  sakit.  Pemilik  sebagai  pemilik  modal  merasa  punya  kewajiban  untuk  terlibat  dalam pengelolaan di rumah sakit. 15
Menurut  dr.Titin  Prihartini  dan  dr.  Ary  Hidayat,  aturan  yang  dibuat  dalam hospital  bylaws sudah tampak  disebutkan  hak  serta  kewajiban  antara  pemilik,  pengelola  dan  pegawai  medis.  Akan  tetapi  pada kenyataannya  banyak  yang  tidak  sesuai.  Pemilik  masih  mencampuri  kewenangan  pemimpin  utama  rumah sakit  dalam  hal  kebijakan  operasional  dan  cenderung  bertindak  secara  otoriter.  Pemilik  terkadang  tidak berkonsultasi  dengan  pemimpin  utama  apabila  akan  ada  kebijakan  penambahan  unit  baru, renovasi  gedung dan  penambahan  alat.  Komite  medik  yang  sudah  terbentuk  di  rumah  sakit  belum  berjalan  secara  rutin, banyak  program  kerja  yang  tersendat  pengerjaannya.  Akan  tetapi  pemimpin  utama  rumah  sakit  selalu melibatkan komite medik dalam memutuskan kebijakan terkait pegawai medis. Sebagai contoh ketika terjadi konflik  dengan  pegawai  medis,  maka  pemimpin  utama  rumah  sakit  mengkonsultasikan  dan  mendapatkan saran  untuk  menentukan  kebijakan  untuk  mengatasi  masalah  dengan  pegawai  medis  tersebut.  Komite keperawatan  sudah  terbentuk,  akan  tetapi  belum  berjalan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI Nomor  49  Tahun  2013  tentang  Komite  Keperawatan  Di  Rumah  Sakit.  Belum  memiliki  peraturan  internal staf keperawatan ( nursing staf bylaws). 16
Menurut  Afdi  Muslim  dan  dr.Imilia  Safitri  mengatakan  bahwa  pemimpin  utama  rumah  sakit  sudah diberi  kewenangan  penuh  oleh  pemilik  dalam  melakukan  pengelolaan  rumah  sakit.  Hal-hal  yang memerlukan  pendapat  dari  pemilik  sudah  dikoordinasikan  dengan  baik  oleh  pemimpin  utama  rumah  sakit. Hubungan  antara  pemilik  dengan  pemimpin  utama  rumah  sakit  juga  terbina  dengan  baik  sehingga  apabila pemilik melakukan tindakan di luar kewenangannya, maka pemimpin utama rumah sakit akan mengingatkan. Contohnya  apabila  pemilik  menegur  langsung  staf  keperawatan  di  rumah  sakit,  yang  semestinya  itu  adalah kewenangan pemimpin utama rumah sakit. Maka pemimpin utama rumah sakit akan  mengingatkan pemilik bahwa itu bukan wewenang pemilik. 17 Menurut Elva Zuita, dr. Ali Irsal, Agustina, dr. I Luh Sriwahyuni, dr. I Gede Made  Bagiadha, dr. Adhyanovic Pradipta, Meria Holistina, dr. Ukhron Novansyah, Priskila Ngatmini dan  dr.  Hernowo  Anggoro  Wasono  mengatakan  bahwa  pemilik  dan  pemimpin  utama  rumah  sakit  belum memahami hak dan kewajiban serta batas kewenangannya masing-masing.
Hal  ini  dikarenakan  sebagai  pemimpin  utama  rumah  sakit  belum  terlibat  penuh  dalam  pengelolaan rumah  sakit.  Sehingga  semua  yang  bersifat  kebijakan  operasional  masih  ditanggung  sepenuhnya  oleh pemilik. Hubungan pegawai medis, belum berjalan sesuai aturan. Hanya sebatas pada hubungan kerja antara majikan dan staf. Peraturan internal rumah sakit hanya dijadikan syarat  dalam perizinan dan akreditasi saja. Komite  medik  belum  berjalan  sesuai  aturan  yang  ada dan  komite  keperawatan  belum  dibentuk. 18 Dari  hasil wawancara beberapa  responden  baik  rumah  sakit  pemerintah  maupun  swasta  dapat  diketahui  bahwa  belum semua  rumah  sakit  yang  memiliki hospital  bylaws memahami  apa  saja  aspek  hukum  keperdataan  yang terdapat  di  dalam hospital  bylaws yang  mereka  buat.  Ini  dapat  dilihat  dari  aturan-aturan  yang  dibuat  belum memuat  secara  keseluruhan  mengenai  tanggu  jawab  dari  setiap  orang  yang  merupakan  bagian  dalam pelayanan  serta  hak  dan  kewajiban  yang  dimilikinya,  misalnya  aturan  untuk  dokter  tamu  dan  perawat. Karena  merupakan  produk  hukum  internal  rumah  sakit  maka hospital  bylaws akan  memberikan  kepastian
14 Hasil wawancara dengan dr. Aidi, M.KKK, selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik  RSUD Demang Sepulau Raya Gunung Sugih, Jumat, 3 Februari 2017.
15 Hasil  wawancara  dengan  H.Soeprapto,  selaku  wakil  dari  pemilik  RS  Yukum  Medical  Centre,  Bandar  Jaya,  Senin,  27  Februari 2016; Samsu Rizal, S.E., MARS, selaku wakil pemilik RS Harapan Bunda Seputih Jaya, Selasa, 28 Februari 2017.
16 Hasil wawancara dengan dr. Titin Prihartini, selaku Pemimpin utama RS Yukum Medical Centre Bandar Jaya, Senin, 27 Februari 2017; dr. Ari Hidayat, selaku Pemimpin utama RS Harapan Bunda Seputih Jaya, Selasa, 28 Februari 2017.
17 Hasil  wawancara  dengan  H.  Afdi  Muslim,  S.E.,  selaku  wakil  dari  pemilik  RS  Islam  Asy  Syifaa  Bandar  Jaya;  dr.  Imilia  Safitri, selaku Pemimpin utama RS Islam Asy Syifaa Bandar Jaya, Rabu, 1 Maret 2017.
18 Hasil wawancara dengan Elva Zuita, selaku pemilik RSIA Puti Bungsu Bandar Jaya; dr. Ali Irsal, Sp.OG, selaku Pemimpin utama RSIA Puti Bungsu Bandar Jaya, Kamis, 2 Maret 2017; Dra. Agustina, selaku pemilik RS Mitra Mulia Husada Bandar Jaya; dr. I Luh Sriwahyuni, selaku Pemimpin utama RS Mitra Mulia Husada Bandar jaya, Kamis, 6 Maret 2017; Meria Holistina, selaku pemilik RS Az  Zahra  Kalirejo;  dr.  Ukhron  Novansyah,  Sp.OG, selaku  Pemimpin utama  RS  Az  Zahra  Kalirejo,  Sabtu, 11 Maret  2017;  Priskila Ngatmini, selaku pemilik RS Kartini Kalirejo; dr. Hernowo Anggoro Wasono, selaku Pemimpin utama RS Kartini Kalirejo, Sabtu, 11 Maret  2017.
hukum untuk setiap orang yang menjadi bagian di dalamnya terutama pemilik, pemimpin utama rumah sakit dan pegawai medis.
Kepastian  hukum  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  hukum  tertulis. Hospital  bylaws memberikan  kepastian  hukum  dikarenakan  di  dalam  aturan  tersebut  sudah  disebutkan  hak  dan  kewajiban masing-masing pihak.  Adanya hak  dan kewajiban ini maka terlihat sebatas mana kewenangan  dari pemilik, pemimpin utama rumah sakit dan pegawai medis. Dari kewenangan tersebut maka pemilik, pemimpin utama rumah sakit dan pegawai medis akan mempunyai tanggung jawab hukum. Uraian tersebut sudah jelas bahwa semua tanggung jawab rumah sakit sudah termuat di dalam hospital bylaws .
3. Perlindungan  Hukum  Yang  Diberikan  Oleh Hospital  Bylaws Bagi  Pemilik,  Pemimpin  Utama Rumah Sakit dan Pegawai Medis Hospital  bylaws memiliki  fungsi  yang  salah  satunya  yaitu  menjadi  sarana  perlindungan  hukum  untuk seluruh  pihak  dalam  pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit.  Menurut  drg.  Dian  Yamasanti,  apabila hospital bylaws sudah  memuat  semua  aturan  hak  dan  kewajiban  serta  kewenangan  baik  pemilik,  pemimpin  utama rumah sakit dan pegawai medis maka perlindungan hukum mampu diberikan oleh hospital bylaws . 19
Hasil wawancara beberapa responden yang bersumber dari rumah sakit milik pemerintah ataupun rumah sakit swasta adalah sebagai berikut:
Menurut  Soeprapto,  Samsu  Rizal  dan  Afdi  Muslim,  mengatakan  bahwa  untuk  masalah  perlindungan hukum  karena  pemilik  diwakili  oleh  badan  hukum  berbentuk  PT  yang  menaungi  penyelenggaraan  rumah sakit,  maka  dengan  aturan  yang  sudah  termuat  di  dalam  peraturan  internal corporate ( corporate  bylaws ) sudah jelas kewenangan dan tanggung jawab hukumnya. Sehingga pemilik berpendapat perlindungan hukum mampu diberikan hospital bylaws kepada para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraannya. 20 Menurut dr. Titin  Prihartini  dan  dr.  Ary  Hidayat  mengatakan  bahwa  untuk  aturan  yang  sudah  termuat  dalam hospital bylaws yang dimiliki oleh rumah sakit maka akan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat  dalam  penyelenggaraan  rumah  sakit.  Hanya  saja  untuk  rumah  sakit  yang  beliau  pimpin  belum mempunyai  peraturan  internal  pegawai  keperawatan  ( nursing  staf  bylaws ).  Sehingga  perlindungan  untuk perawat masih harus dipikirkan apabila terjadi konflik. 21
Menurut dr. Imilia Safitri, dengan adanya aturan yang jelas maka perlindungan hukum mampu diberikan oleh hospital bylaws kepada pemilik, pemimpin utama rumah sakit dan pegawai medis. Karena dari hospital bylaws yang  ada,  pemimpin  utama  bisa  membuat  kebijakan  teknis  operasional  untuk  para  pelaksana pelayanan  agar  perlindungan  masyarakat  akan  terjamin  dengan  diberikannya  kualitas  pelayanan  kesehatan yang baik oleh para pelaksana pelayanannya. 22 Menurut dr. Aidi, Elva Zuita,dr. Ali Irsal, Agustina, dr. I Luh Sriwahyuni,  dr.  I  Made  Gede  Bagiadha,  dr.  Adhyanovic  Pradipta,  Meria  Holistina,  dr.  Ukhron  Novansyah, Priskila  Ngatmini  dan  dr.  Hernowo  Anggoro  Wasono  mengatakan  bahwa  rendahnya  pemahaman  mereka tentang hospital  bylaws ,  pemilik  dan  pemimpin  utama  rumah  sakit  belum  merasakan  bahwa  perlindungan hukum  mampu  diberikan hospital  bylaws kepada  pemilik,  pemimpin  utama  rumah  sakit  dan  pegawai medis. 23
Dari pendapat beberapa responden  yang bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, pihak rumah sakit baik pemerintah maupun swasta dapat disimpulkan bahwa bagi rumah sakit yang  memang sudah  menerapkan hospital  bylaws maka  rumah  sakit yakin  bahwa  perlindungan  hukum  mampu  di  berikan hospital bylaws kepada pemilik, pemimpin utama rumah sakit dan pegawai medis. Akan tetapi untuk rumah
19 Hasil wawancara dengan drg. Dian Yamasanti, M.H.Kes, selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, Kamis, 2 Februari 2017.
20 Hasil  wawancara  dengan  H.  Soeprapto,  selaku  wakil  dari pemilik  RS  Yukum  Medical  Centre  ,  Bandar  Jaya,  Senin,  27  Februari 2017; Samsu  Rizal, S.E., MARS, selaku pemilik  RS  Harapan  Bunda  Bandar  Jaya,  Selasa, 28  Februari 2017;  H.  Afdi Muslim,  S.E, selaku Pemilik RS Islam Asy Syifaa Bandar jaya, Rabu, 1 Maret 2017.
21 Hasil  wawancara  dengan  dr.  Titin  Prihartini,  selaku  Pemimpin  utama  RS  Yukum  Medical  Centre,  Bandar  Jaya,  Senin,  6 Februari 2017; dr. Ary Hidayat, selaku Pemimpin utama RS Harapan Bunda Bandar Jaya, Selasa, 28 Februari 2017.
22 Hasil wawancara dengan dr.Imilia Safitri, selaku Pemimpin utama RS Islam Asy Syifaa, Bandar Jaya, Rabu, 1 Maret 2018
23 Hasil wawancara dengan dr. Aidi, M.KKK, selaku Kabid Pelayanan Medik RSUD Demang Sepulau Raya Gunung Sugih, Jumat, 3 Februari 2017; Elva Zuita, selaku wakil dari pemilik RSIA Puti Bungsu, Bandar Jaya; dr. Ali Irsal, Sp.OG, selaku Pemimpin utama RSIA Puti Bungsu Bandar Jaya, Kamis, 2 Maret 2017; dr. I Made Gede Bagiadha, Sp.OG, selaku Pemilik RSIA Puri Adhya Paramita Bandar Jaya; dr. Adhyanovic Pradipta, selaku Pemimpin utama RSIA Puri Adhya Paramita, Selasa, 7 Maret 2017; Meria Holistina, selaku  pemilik  RS  Az  Zahra  Kalirejo;  dr.  Ukhron  Novansyah,  Sp.OG,  selaku  pemimpin  utama  RS  Az  Zahra  Kalirejo,  Sabtu,  11 Maret  2017;  Priskila  Ngatmini,  selaku  pemilik  RS  Kartini  Kalirejo;  dr.  Hernowo  Anggoro  Wasono,  selaku  Pemimpin  utama  RS Kartini Kalirejo, Sabtu, 11 Maret 2017.
sakit  yang  belum  menerapkan hospital  bylaws dan  beranggapan  bahwa hospital  bylaws hanya  digunakan untuk  kelengkapan  perizinan  dan  akreditasi,  maka  akan  dikatakan  perlindungan  hukum  belum  mampu diberikan hospital bylaws kepada pemilik, pemimpin utama rumah sakit dan pegawai medis.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:
1. Hospital  bylaws sebagai  aturan-aturan  yang  disusun  rumah  sakit  yang  berisi  mengenai  pengaturan tentang hubungan antara pegawai medis, pemimpin utama dan pemilik pada kenyataannya eksistensinya belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Hospital bylaws yang ada di rumah sakit belum memuat aspek hukum keperdataan secara lebih rinci dan tegas .
3. Rendahnya  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  pemilik,  pemimpin  utama  rumah  sakit  dan  pegawai medis  sehingga  dalam  pembuatan hospital  bylaws belum  memuat  aturan  secara  rinci  dan  tegas,  hal  ini mengakibatkan  beberapa  rumah  sakit  menganggap  bahwa  perlindungan  hukum  belum  bisa  diberikan hospital bylaws kepada pemilik, pemimpin utama rumah sakit dan pegawai medis.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Afriko, Joni. (2016). Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya). Bogor: In Media Fuady, Munir. (2013). Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum . Jakarta: Kencana. Muhamad,  Abdulkadir.  (2004). Hukum  dan  Penelitian  Hukum . Cetakan  pertama .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti Muhamad, Abdulkadir. (2014). Hukum Perdata Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti. Soeroso. (2013). Pengantar Ilmu Hukum . Bandung: Bumi Aksara

## B. Peraturan
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 772 Tahun 2009 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital Bylaws)
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  755  Tahun  2011  Tentang  Penyelenggaraan  Komite  Medik  Di Rumah Sakit.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit