Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 2 September 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN
: 2654-5837, Hal 550 – 556
PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX

## AVOIDANCE
Oleh : Ghea Prameswara Hapsari, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email : gheahapsari12@gmail.com
Triyono Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email : tri280@ums.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  16  Agustus - 2022 Accepted  25 Agustus - 2022 Available Online 30  September - 2022 This study aims to determine how the influence given by the profitability, firm  size,  the  proportion  of  independent  commissioners,  and  the proportion of institutional ownership on tax avoidance. The sample in this study  are  manufacturing  companies  that  listing  on  the  Indonesia  Stock Exchange  from  2016  to  2020.  The  sampling  technique  was  carried  out using  the  purposive  sampling  method  by  applying  certain  criteria  to obtain  80  samples  consisting  of  16  companies.  The  method  used  in  this research  is  quantitative  method  with  classical  assumption  test  and multiple  linear  regression  test.  The  results  show  that  the  company's performance as measured by ROA has an effect on Tax Avoidance by the company.  In  addition,  the  proportion  of  institutional  ownership  also affects Tax Avoidance activities. However, the results of the study indicate that  the  variables  of  firm  size  and  the  proportion  of  independent commissioners have no effect on tax avoidance.
Keyword : tax  avoidance,  profitability, proportion  of  independent commissioners, firm size, institutional ownership

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  Undang-undang  Nomor  16  Tahun 2009,  pajak  adalah  “kontribusi  wajib  kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang Undang, dengan tidak mendapat imbal balik secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara bagi  sebesar-besarbya  kemakmuran  rakyat.  Pajak berperan  penting  dalam  suatu  negara  dan  juga sebagai penunjang kehidupan suatu negara karena pajak  merupakan  penghasilan  terbesar  negara. Pendapat  pajak  digunakan  untuk  membiayai berbagai  pengeluaran  negara, melaksanakan pembangunan,  belanja  pegawai,  pemeliharaan fasilitas,  dan  sebagainya.  Dengan  adanya  pajak, suatu  negara  memiliki  dana  untuk  menjalankan kebijakan  yang  berhubungan  dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
Indonesia  menganut  system  klasik,  yaitu  ada pemisah antara badan usaha dengan orang pribadi pemiliknya (pemegang saham) yang akan menimbulkan  pajak  ganda.  Adanya  perbedaan perlakuan  perpajakan  atas  pembayaran  dividen badan usaha kepada pemegang saham perorangan menyebabkan  timbulnya  usaha  merencanakan pajak  dengan  baik  dimanfaatkan  untuk  yang  lain. Disamping  itu,  ada  pertimbangan  untuk  menunda
Sumber Penerimaan APBN – 2017 APBN - 2018 1.  Penerimaan Perpajakan 1.343.529, 80 1.518.789, 80 2.  Penerimaan Bukan Pajak 311.216,30  403.320,20 3. Penerimaan Sumber Daya Alam 111.132,00  180.592,60 4. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya 108.834,60  128.574,00 5. Penerimaan Badan Layanan Umum 47.345,50 55.093,10
pembayaran  dividen  dengan  cara  meningkatkan jumlah laba yang ditahan (retained earnings)  bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak. (Suandy, 2009:11).
Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa  agar  beban  pajak  dapat  ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan  yang  ada  tetapi  bebeda  dengan  tujuan pembuatan  undang-undang,  maka  perencanaan pajak  disini  sama  dengan  tax  avoidance  karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan  penghasilan  setelah  pajak  (after tax  return)  karena  pajak  merupakan  unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada  pemegang  saham  maupun  diinvestasikan kembali.  (Suandy,  2009:6).  Penghindaran  pajak dapat  menghambat  kemampuan  negara  untuk memungut pajak dengan maksimal. Bagi perusahaan, penghindaran pajak dapat menjatuhkan  nilai  perusahaan,  nilai  perusahaan menjadi  salah  satu  perspektif  investor  pada performa  perusahaan  saat  ini.  Perusahaan  yang melakukan  penghindaran  pajak,  maka  tersebut tidak  menyajikan  data  yang  sebenarnya.  Jika investor  sudah  mempercayakan  modalnya  kepada perusahaan,  namun  di  tengah  jalan  perusahaan tersebut terungkap telah melakukan penghindaraan pajak,  maka  investor  akan  merasa  dirugikan  dan kehilangan  kepercayaan  terhadap  perusahaan. Selain itu, penghindaran pajak dapat menimbulkan resiko  pajak  yang  lebih  besar  di  masa  depan. Resiko  tersebut  adalah  sanksi  pajak  yang jumlahnya  bisa  berlipat-lipat,  karena  perusahaan telah  melakukan  penghindaran  pajak  dengan memanipulasi biaya. Penghindaran pajak mempunyai  risiko  ditangkap  oleh  aparatur  pajak, lalu aparatur pajak akan memerintahkan perusahaan untuk membayar kekurangan pembayaran  pajak  serta  sanksi  yang  besar.  Untuk dapat membayar perusahaan melakukan peningkatan cash holding.
Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara,  baik  yang  masih memenuhi  ketentuan  perpajakan  ( lawful )  maupun yang melanggar peraturan perpajakan ( unlawaful ).
Istilah yang sering digunakan adalah tax avoidance dan  tax  evasion.  Berdasarkan  teori  keagenan, perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan  dapat  menimbulkan  ketidakpatuhan yang berdampak pada perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Menurut James Kessler (2016)  mendeskripsikan  tax  avoidance  sebagai usaha-usaha  yang  dilakukan  wajib  pajak  untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan  dengan  maksud  dan  tujuan  dari pembuat undang-undang (the intention of parlement).  Dalam  praktik  tax  avoidance,  wajib
pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang, tetapi  tidak  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan undang-undang.  Praktik  tax  avoidance  yang dilakukan oleh manajemen hanya untuk meminimalisasi  kewajiban  pajak  yang  dianggap legal, dan membuat perusahaan memiliki kecenderungan  untuk  melakukan  berbagai  cara untuk  mengurangi  beban  pajak.  Masalah  tentang tax  avoidance  adalah  masalah  yang  cukup  rumit, karena  di  satu  sisi  tax  avoidance  tidak  melanggar hukum,  dan  di  satu  sisi  lain  tax  avoidance  tidak diinginkan oleh pemerintah. Berdasarkan pemaparan  diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk melihat  bagaimana  pengaruh  yang  diberikan  oleh beberapa variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap  tindakan  tax  avoidance  yang  dilakukan oleh  perusahaan,  yakni profitability ,  ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris independent, dan proporsi kepemilikan institusional  yang  ada  dalam  suatu  perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki hipotesis/praduga sebagai berikut :
H1  : Profitability berpengaruh  terhadap tax avoidance
H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance
H3  :  Proporsi  Dewan  Komisaris  Independen berpengaruh terhadap tax avoidance H4  :  Kepemilikan  Institusional berpengaruh terhadap tax avoidance
2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS Teori Agensi (Agency Theory) Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan  bahwa  teori  agensi  menjelaskan adanya  konflik  yang  akan  timbul  antara  pemilik dan  manajemen  perusahaan.  Konflik  tersebut berupa  adanya  kemungkinan  manajer  melakukan tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  kepentingan principle.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  ungkapan Shapiro  (2005)  bahwa  manajemen  tidak  selalu bertindak  sesuai  dengan  kepentingan  pemegang saham  karena  manajemen  memiliki  kepentingan pribadi. Hal ini yang mendasari terjadinya konflik antara manajemen dengan principal.
Teori  agensi  membahas  kesepakatan  yang dilakukan  oleh  pemilik  modal  dan  manajer  untuk mengelola  sebuah  perusahaan  dimana  manajer harus  bertanggungjawab  secara  penuh  atas keberhasilan perusahaan yang sedang ditanganinya. Namun apabila manajer gagal dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawabnya  maka manajer  harus  merelakan  jabatan  dan  segala fasilitas  yang  diterima  untuk  menjadi  taruhannya. Maka dari itu beberapa manajer melakukan segala cara untuk mempertahankan keberhasilan
perusahaan yang dikelolanya, salah satunya dengan manajemen  laba  yang  bersifat  negative  untuk melindungi  diri  dan  dapat  merugikan  banyak pihak. (Ardyansah, 2014).
Teori  yang  sangat  cocok  dengan  praktik  tax avoidance  adalah  teori  agensi.  Karena  praktik  tax avoidance dalam perspektif teori agensi dipengaruhi adanya perbedaan kepentingan antara manajemen  dan  principal  yang  timbul  karena kedua pihak menginginkan kepentingannya terpenuhi.

## Pajak
Menurut  Undang-undang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1  ayat  1,  pajak  adalah  kontribusi  wajib  pajak kepada  Negara  terutang  oleh  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang- undang  dengan  tidak  mendapat  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara bag sebesar- besarnya kemakmuran. Menurut Prof. Edwin  R.A  slegman  dalam  buku  Perpajakan Indonesia (2009:1) Tax is compulsory contribution from  the  person,  to  the  government  to  depray  the expenses  incurred  in  the  common  nterest  of  all, without  reference  to  special  benefit  compered. Artinya,  pajak  adalah  kontribusi  wajib  dari  orang tersebut,  kepada  pemerintah  untuk  membayar biaya  yang  dikeluarkan  untuk  kepentingan  umum dari semua, tanpa merujuk pada manfaat khusus.
Pajak  adalah  sumber  pendapatan  egara  yang sangat  penting  selain  pendapatan  Sumber  Daya Alam  dan  pendapatan  non-pajak  lainnya.  Hal  ini merupakan hal yang wajar, karena pemerintah saat ini  tidak  bias  hanya  mengandalkan  penerimaan Sumber  Daya  Alam  dimana  jumlahnya  selalu fluktuatif  dan  cenderung  stagnan  dari  tahun  ke tahun.  Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan penerimaan  melalui  pajak  yang  selalu  meningkat tiap tahunnya. (Swingly dan Sukartha, 2015).
Pajak  merupakan  iuran  yang  dibayarkan  oleh rakyat kepada negata yang masuk dalam kas negara yang  melaksanakan  pada  undang-undang  serta pelaksanaannya  dapat  dipaksakan  tanpa  adanya balas jasa. Menurut Halim et. Al,. (2016:7) sistem pemungutan pajak di bagi menjadi 3 diantaranya:
a.  Official  Assesment  System,  yaitu  sistem pemungutan  yang  memberi  wewenang  kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang akan  terutang  oleh  wajib  pajak  menurut  undang- undang perpajakan yang berlaku.
b.  Self  Assesment  System,  yaitu  sistem pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang kepada  wajib  pajak  untuk  menentukan  sendiri besarnya pajak terutang.
c.  With  Holding  System,  yaitu  sistem pemungutan pajak yang yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan wajib
pajak  yang  bersangkutan)  untuk  menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## Tax Avoidance
Tax  avoidance  adalah  suatu  skema  transaksi yang  ditujukan  untuk  meminimalkan  beban  pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loopholes)  ketentuan  perpajakan  suatu  negara, sehingga ahli pajak menyatakan legalkarena tidak melanggar peraturan perpajakan (Ningtias, 2015:5). Sisi positif dari tax avoidance yaitu dapat meminimalkan  beban  pajak.  Menurut  Barr,  dkk penghindaran  pajak  (tax  avoidance)  adalah manipulasi  penghasilan  secara  legal,  yang  masih sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  untuk  memperkecil  jumlah pajak  yang  terutang.  Anderson  menyebutkan bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) adalah cara  mengurangi  pajak  yang  masih  dalam  batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan  pajak  (Zain,  2007:50).  Penghindaran pajak  bertujuan  untuk  meringankan  beban  pajak dengan  cara  yang  telah  dimungkinkan  oleh perundang-undangan  pajak  dan  dengan  cara memanfaatkan  kelemahan-  kelemahan  (loophole) ketentuan  perpajakan  suatu  negara  sehingga  ahli pajak menyatakan legal karena tidak bertentangan dengan  peraturan  perpajakan.  (Ngadiman  dan Puspitasari, 2014)
Penghindaran  pajak  ini  dilakukan  oleh perusahaan  untuk  memperkecil  besarnya  tingkat pembayaran  pajak  yang  harus  dilakukan  oleh perusahaan  dan  sebaliknya  akan  diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang  menghindarkan  aplikasi  pengenaan  pajak melalui pengendalian fakta-fakta  sedemikian  rupa sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

## Profitabilitas
Menurut  putra  dan  Putri  (2017)  menyebutkan bahwa rasio profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap  kinerja  manajemen  dalam  mengelola kekayaan  perusahaan  yang  ditujukkan  oleh  laba yang dihasilkan. Dengan tingkat profitabilitas yang tinggi  pada  perusahaan  memungkinkan  bagi perusahaan  dalam  meningkatkan  daya  saing diantara perusahaan lain. Perusahaan dengan profit yang tinggi tentu akan membuka cabang baru, yang kemudian  dapat  memperbesar  investasi  yang dilakukan perusahaan atau membuka investasi baru terkait  dengan  perusahaan  induknya.  (Agusti, 2014).
Menurut  Maharani  dan  Suardana  (2014) profitabilitas adalah salah satu pengukuran kinerja perusahaan  yang  menggambarkan  kemampuan
suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, total asset dan  modal  saham  tertentu.  Ada  tiga  rasio  yang sering  digunakan  untuk  mengukur  profitabilitas yaitu: profit margin, Return On Asset (ROA), dan Return  On  Equity  (ROE).  (Hanafi  dan  Halim, 2014:81).
Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan  cenderung  melakukan  penghindaran  pajak (tax  avoidance),  karena  pada  dasarnya  semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka  beban  pajak  yang  dibayarkan  atau ditanggung juga semakin tinggi. (Cahyani, 2017).

## Ukuran Perusahaan
Ukuran  perusahaan  adalah  suatu  skala  yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai equality , nilai perusahaan, jumlah karyawan,  dan  nilai  total  asset  dan  lainnya (Ngadiman  dan  Puspitasari,  2014).  Jadi,  ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang  dimiliki  perusahaan.  Semakin  besar  ukuran perusahaan, maka memiliki kecenderungan perusahaan  untuk  membutuhkan  dana  yang  lebih besar  dibanding  dengan  ukuran  perusahaan  yang lebih kecil, hal ini menjadikan perusahaan dengan ukuran  yang  besar  akan  memperoleh  pendapatan yang  tinggi.  (Ardiyansah,  2014).  Semakin  besar ukuran  perusahaan  maka  semakin  besar  pula manajemen dan sumber dana yang dimiliki. Hal ini menjadikan sumber daya yang dimiliki perusahaan sebagai  upaya  atau  langkah  yang  dilakukan perusahaan  untuk  melakukan  tax  planning  yang baik.  Namun  tidak  selalu  perusahaan  dapat menggunakan  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk melakukan tax  planning dikarenakan  perusahaan bias  saja  menjadi  sasaran  dari  keputusan  dan kebijakan pemerintah. (Ardiyansah, 2014).

## Proporsi Dewan Komisaris Independen
Komisaris independent merupakan pihak yang ditunjuk  tidak  dalam  kapasitas  mewakili  pihak manapun  dan  semata-mata  ditunjuk  berdasarkan latar  belakang  pengetahuan,  pengalaman,  dan keahlian  professional  yang  diilikina  untuk menjalankan  tugas  demi  kepentingan  perusahaan. (Sukrisni dan Cenik, 2014:110).
Semakin banyak jumlah komisaris independent maka pengawasan terhadap agen akan makin ketat. Karena adanya pengawasan lebih dari komisaris  independen  maka  dipresiksi  tingkat pajak  efektifnya  sesuai  dengan  semestinya. Komisaris
independent
selalu
mengawasi agar perusahaan
mematuhi  humum  dan  peraturan  yang  berlaku. (Suyanto, 2012).
Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah,
institusi  keuangan,  institusi  berbadan  hukum, institusi  luar  negeri,  dan  dana  perwalian  serta institusi  lainnya.  Institusi-  institusi  tersebut memiliki  wewenang  melakukan  pengawasan  atas kinerja  manajemen.  (Ngadiman  dan  Puspitasari, 2014).  Adanya  kepemilikan  instusional  di  suatu perusahaan akan mendorong meningkatnya pengawasan  yang  lebih  optimal  terhadap  kinerja manajemen.  Pihak  institusional  yang  menguasai saham  lebih  besar  daripada  pemegang  saham lainnya  dapat  melakukan  pengawasan  terhdap kebijakan  manajemen  yang  lebih  besar  juga, sehingga  besar  kepemilikan  institusional  maka semakin  kuat  kendali  yang  dilakukan  pihak eksternal  terhadap  perusahaan.  (Ngadiman  dan Puspitasari, 2014).

## 3. METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data
Jenis  penelitian  ini  adalah  asosiatif  yaitu penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan antara dua variable atau lebih dengan penelitian ini maka  dapat  dibangun  suatu  teori  yang  dapat berfungsi  untuk  menjelaskan,  meramalkan,  dan mengontrol  suatu  gelala.  (Sujarweni,  2015:16). Variabel dependen yang digunakan penulis adalah tax  avoidance,  sedangkan  variable  independent yang  digunakan  penulis  ada  empat  variable  yaitu, profitability, ukuran perusahaan, komisaris independent, dan kepemilikan institusional.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam  angka-angka  yang  menunjukkan  nilai terhadap  besaran  atau  variable  yang  diwakilinya. Data  kuantitatif  tersebut  diperoleh  dengan mengunduh  laporan  perusahan  sesuai  dengan kriteria  penelitian  pada  website  Bursa  Efek Indonesia  (www.idx.co.id).  Untuk  mendukung kebutuhan  analisis  dalam  penelitian  ini,  penulis memerlukan  sejumlah  data  baik  dari  dalam maupun luar perusahaan.

## Definisi Operasional Variabel
1. Variable Terikat (Dependent Variable)
Variabel  dependen  pada  penelitian  ini adalah Tax Avoidance (Y). Menurut Sinambbela (2019), Tax avoidance
(penghindaran  pajak)  merupakan  upaya penghindaran  pajak  secara  legal  yang  tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan  wajib  pajak  dengan  cara  berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan.
Berikut rumus dari tax avoidance : 𝐵𝑇𝐷 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝐵𝑜𝑜𝑘 − 𝑇𝑎𝑥 𝑖 , 𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑖 , 𝑡
Dimana : BTD = Book Tax Difference Total Difference Book =  Perbedaan  laba berdasarkan buku Tax = pajak perusahaan i pada tahun t Total Aset  =  Total  aset  perusahaan  i  pada tahun t
2. Variabel Bebas (Independent Variable) Dalam  penelitian  ini,  terdapat  empat Variabel  Bebas  (Independent)  yang  diteliti, yaitu:
a.  Profitabilitas (X1)
Menurut  Munawir  (2014:33), profitability adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk  menghasilkan  laba  selama  periode tertentu. Profitabilitas diukur dengan menggunakan  Return  On  Assets  dengan rumus sebagai berikut:
𝑅𝑂𝐴 = Laba Bersih / Total Aset
b. Ukuran Perusahaan (X2) Menurut  Jogiyanto  Hartono  (2013:282), ukuran  perusahaan  adalah  suatu  sekala dimana  dapat  Mengklasifikasikan  besar kecil  perusahaan  menurut  berbagai  cara (total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain). Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan total aset sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Cahyno et al., (2016) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎 ℎ 𝑎𝑎𝑛 ( 𝑠𝑖𝑧𝑒 )  = 𝐿𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
c. Proporsi Dewan Komisaris Independen (X3) Menurut  Sukrisno  dan  Cenik  (2014:110), perusahaan  yang  terdaftar  di  bursa  efek harus memiliki komisaris independent yang proporsional.  Proporsional  dalam  artian memiliki  jumlah  perbandingan  yang  sama dengan  jumlah  saham  yang  dimiliki oleh pemegang  saham  minoritas  (Putri, 2018).
Proporsi  Komisaris  Independen  diukur dengan:
PDKI  = 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 / 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖 s x 100%
d. Kepemilikan Institusional (X4)
Kepemilikan  institusional  adalah  besarnya jumlah  kepemilikan  saham  oleh  institusi
(pemerintah,  perusahaan  asing,  Lembaga keuangan  seperti  asuransi,  bank,  dan  dana pension) yang terdapat pada perusahaan.
Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan  akan  mendorong  peningkatan pengawasan  yang  lebih  optimal  terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin  kuat kendali  yang  dilakukan  pihak  eksternal kepada  perusahaan.  Dalam  penelitian  ini kepemilikan institusional menggunakan proksi  yang  telah  dilakukan  oleh  Diantri  dan Ulupi, (2016) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
KI  = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑆𝑎 ℎ 𝑎𝑚 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 / 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎 ℎ 𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟

## Metode Analisis Data
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kuantitatif.  Teknik  analisis  yang digunakan  adalah  uji  normalitas,  kemudian dilanjutkan  dengan  uji  statistik  deskriptif,  uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji ketepatan model, dan uji hipotesis.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas memiliki tujuan untuk mengetahui  apakah  dalam  suatu  model  regresi, variabel pengganggu atau residualnya terdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengambilan keputusannya  ialah  Jika  nilai  Asymp.  Sig.  (2- tailed)  <  0,05  berarti  bahwa  data  residual terdistribusi  tidak  normal.  Jika  nilai  Asymp.  Sig. (2-tailed)  >  0,05  berarti  bahwa  data  residual terdistribusi normal.
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas berfungsi untuk menguji terkait  ada  atau  tidaknya  korelasi  antar  variabel bebas  dalam  sebuah  penelitian.  Nilai  cutoff  yang umum  digunakan  untuk  mendeteksi  bahwa  suatu data lolos uji multikolinearitas ialah nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10.
c. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji suatu model regresi, apakah terjadi ketidaksamaan variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan  yang  lain.  Dasar  pengambilan keputusannya adalah jika  nilai  signifikansi  (sig) >    0,05,  maka    kesimpulannya    tidak    terjadi heteroskedastisitas,  namun  jika  nilai  signifikansi (sig) < 0,05, maka terjadi heterokedastisitas. d. Uji Regresi Linear Berganda
Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar
pengaruh yang diberikan oleh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
e. Uji Koefisien Determinasi Koefisien  determinasi  merupakan  koefisien yang besarannya menunjukkan kemampuan mengenai seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh  variabel  independen  (X)  terhadap  variabel dependen  (Y).  Kriteria  pengambilan  keputusan yang digunakan adalah apabila nilai Adjusted R^2 dalam  sebuah  penelitian  besarnya  ≥  50%  berarti bahwa  variabel  independen  (X)  secara  bersama- sama  memberikan  pengaruh  yang  cukup  besar terhadap variabel dependen (Y) dalam suatu model regresi.
f. Uji F
Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  apakah variabel  independen  (X)  secara  bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Kriteria pengambilan keputusannya adalah  jika  nilai  signifikansi  (sig)  <  0,05  artinya hipotesis  diterima.  Hal  tersebut  berarti  bahwa variabel  independen  (X)  secara  bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y), namun jika nilai signifikansi (sig) > 0,05 artinya hipotesis diterima. Hal tersebut berarti bahwa  variabel  independen  (X)  secara  bersama- sama  (simultan)  berpengaruh  terhadap  variabel dependen (Y).
g. Uji T
Uji  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah variabel  independen  (X)  berpengaruh  secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variabel dependen (Y). Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila  nilai  signifikasi  (sig) < 0,05, maka hipotesis  diterima.  Namun  jika  nilai  signifikansi (sig) > 0,05 maka hipotesis ditolak.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Variabel Uji Hasil Uji Uji T Profitability 0,000 Ukuran Perusahaan 0,483 Proporsi Dewan Komisaris Independen 0,181 Kepemilikan Institusional 0,008 Uji F 0,000 Koefisien Determinasi 0,432

## Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  linear  berganda  diterapkan untuk  melihat  pengaruh  yang  diberikan  oleh variabel  bebas  berupa profitability ,  ukuran perusahaan proporsi dewan komisaris independen,  dan  kepemilikan  institusional, terhadap variabel terikat berupa tax avoidance .
Berdasarkan output uji t diatas,  disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara profitability dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance karena nilai signifikansinya berada dibawah 0,005.
Kemudian untuk output uji F,  terlihat bahwa nilai signifikansi < 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara seluruh variable independent dalam penelitian ini terhadap tax avoidance . Kemudian dilihat dari hasil uji koefisien determinasi, dapat disimpulkan bahwa variabel profitability , ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional mampu menjelaskan variabel dependen yakni kinerja keuangan perusahaan sebesar 43,2%, sementara sisanya sebesar 56,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

## Pembahasan
Melalui  teknik purposive  sampling yang digunakan  dalam  pengambilan  sampel,  akhirnya diperoleh  sejumlah  16  perusahaan  manufaktur yang  memenuhi  kriteria  yang  telah  ditetapkan peneliti.  Tahap  pengujian  pertama  dalam penelitian ini adalah uji normalitas. Uji normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,053  >  0,05  yang  berarti  bahwa  data  residual terdistribusi  normal.  Selanjutnya,  dilakukan  uji multikolinearitas  dengan  hasil  seluruh  variabel memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 yang  menandakan  bahwa  seluruh  data  lolos  uji multikolinearitas.
Pengujian selanjutnya adalah uji heterokedastisitas dan dinyatakan bahwa data tidak terjadi heterokedastisitas. Setelah uji asumsi klasik selesai, pengujian selanjutnya ialah pengujian data secara parsial, simultan, serta koefisien determinasi.  Pengujian  data  secara  parsial dilakukan  menggunakan  uji  t  dengan  hasil  yang terlampir pada gambar 1 dengan kesimpulan yakni variabel  independen  berupa profitability dan kepemilikan  institusional  memberikan  pengaruh secara  parsial  terhadap  variabel tax  avoidance . Kemudian,  pengujian  data  secara  simultan  yang dilakukan dengan uji F menunjukkan hasil seperti yang terlampir pada table diatas dengan hasil akhir yang  menunjukkan  bahwa  variabel profitability , ukuran  perusahaan,  proporsi  dewan  komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh  secara  bersama-sama  (simultan) terhadap variabel tax avoidance . Selanjutnya tahap pengujian  akhir,  yakni  uji  koefisien  determinasi menunjukkan  bahwa  seluruh  variabel  independen memberikan  pengaruh  secara  simultan  terhadap
variabel  dependen  sebesar  43,2%  dan  sisanya sebesar  56,8%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di luar  penelitian.  Dengan  demikian,  dapat  ditarik kesimpulan bahwa dari 4 hipotesis yang diajukan, hanya H1 dan H4 yang diterima.

## 5. KESIMPULAN
Kegiatan  penghindaran  pajak  ini  meskipun legal, sejatinya kurang etis untuk dilakukan oleh perusahaan karena tindakan ini dapat
menyebabkan
kerugian
dan/atau
ketidaknyamanan  pada  salah  satu  pihak,  yakni pihak pemerintah selaku penerima dan pengelola pajak. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian  dan  pembahasan  terkait  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini,  beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah :
a. Profitabilitas dan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
b. Ukuran  perusahaan  dan  proporsi  dewan komisaris independent tidak berpengaruh secara  signifikan  terhadap  tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
c. Variabel  independen  yang  terdiri  dari profitability , ukuran perusahaan, proporsi  dewan  komisaris  independen, dan kepemilikan
institusional berpengaruh  secara  simultan  (bersama- sama) terhadap variabel dependen berupa tax avoidance yang diukur dengan BTD
( boox tax difference ).
d. Variabel independen memberikan pengaruh  secara  simultan  terhadap variabel dependen sebesar 43,2%,
sisanya  sebesar  56,8%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  di  luar  persamaan  model regresi.

## 6. REFERENSI
Agusti, Wirna Yola. (2015). Pengaruh
Profitabilitas, Leverage, dan Corporate
Governance  terhadap  Tax  Avoidance  (Studi Empiris  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang
Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2019).
Putri  (2017).  Pengaruh  Leverage,  Profitability,
Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance.
Shapiro,  S.  P.  (2005).  Agency  theory. Annual review of sociology , 263-284. Ardyansah, D., & ZULAIKHA, Z. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability,  Capital  Intensity  Ratio  dan Komisaris  Independen  Terhadap  Effective Tax Rate (ETR)(Studi Empiris pada
Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di BEI  Selama  Periode  2010-2012) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014).
Pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance perusahaan
manufaktur. E-jurnal Akuntansi , 9 (2), 525-539.
Cahyani, N. I., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Profitabilitas,  Likuiditas,  Size,  Kepemilikan Institusional,  Dan  Tangibility  Terhadap Struktur  Modal. Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi (JIRA) , 6 (2).
Pasaribu,  D.  M.,  &  Mulyani,  S.  D.  (2019).
Pengaruh  Leverage  dan  Liquidity  Terhadap Tax  Avoidance  Dengan  Inventory  Intensity Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi , 11 (2), 211-217.
Sinambela,  T.,  &  Naibaho,  P.  (2019).  Pengaruh Return  On  Assets,  Leverage  Dan  Ukuran Perusahaan  Terhadap  Penghindaran  Pajak (Tax  Avoidance). GOODWILL , 1 (1  April), 68-80.
Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis pengaruh kompensasi  eksekutif,  kepemilikan  saham eksekutif  dan  preferensi  risiko  eksekutif terhadap
penghindaran pajak perusahaan. Diponegoro Journal of Accounting , 3 (2), 1162-1172.
Ulupi,  P.R.  Pengaruh  Komite  Audit,  Proporsi Komisaris  Independen,  dan  Proporsi Kepemilikan Institusional  terhadap Tax  Avoidance. Jurnal  Akuntansi Universitas  Udayana  16.1  (2016):
702-32.