## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DENGAN PENGELOLA LAHAN PARKIR

## Ratna Dewi Haris, Ashar Sinilele
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : ratnadewiharis7901@gmail.com

## Abstrak
Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang  bagi  hasil  Pengelolaan  lahan  parkir  di  Rumah  Makan  Saung  D‘luna Takalar. Maka dapat dirumuskan dalam sub masalah, yaitu 1), Bagaimana praktik kerjasama  bagi  hasil  pengelolaan  lahan  Parkir  di  Rumah  Makan  Saung  D‘luna Takalar?  Bagaimana  pandangan  hukum  Islam  tentang  bagi  hasil  Pengelolaan lahan  parkir  di  Rumah  Makan  Saung  D‘luna  Takalar?  Metode  Penelitian  yang digunakan  oleh  punulis  termasuk  jenis  penelitian  lapangan  (field  research)  yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan dan sumber data  lapangan,  dimana  penelitian  ini  dilakukan  secara  langsung  pada objeknyayaitu  penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  literatur  kepustakaan  dengan menggunakan  referensi  kerpustakaan  yang  relaven  dengan  permasalahan  yang inigini  diteliti,  baik  berupa  buku,  catatan,  maupun  laporan  hasil  penelitian terdahulu.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  konsep  bagi  hasil  dalam Pengelolaan lahan parkir di Rumah Makan Saung D‘luna Takalar menurut hukum Islam  merupakan  hal  diperbolehkan  sesuai  dengan  akad  muzara‟ah  dan  ulama berpendapat  bahwasanya  akad  muzara’ah  diperbolehkan  yang  penting  tidak merugikan salah satu pihak. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1. Penerepan bagi hasil dalam Pengelolaan lahan parkir ini diharap tetap dilestarikan dimana sistem tersebut  merupakan  suatu  kebiasaan  masyarakat  indonesia  khususnya  kabupaten takalar  dengan  hal  ini  para  pemilik  bisnis  rumah  makan  ataupun  yang  lainya.  2. Diharapkan  kepada  pemerintah  untuk  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat  terkait  tentang  perjanjian  di  tinjau  dari  hukum  Islam  dan  hukum positif  sehingga  mampu  menerapkan  sistem  tersebut  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.
Kata Kunci: Hukum Islam, Bagi Hasil, Parkir.

## Abstract
The  main  problem  in  this  thesis  is  how  to  review  Islamic  law  regarding  profit sharing  Management  of  parking  lots  at  the  Saung  D'luna  Takalar  Restaurant. Then  it  can  be  formulated  in  sub-problems,  namely  1),  How  is  the  practice  of cooperation  for  the  management  of  parking  areas  at  Saung  D'luna  Takalar Restaurant?  What  is  the  view  of  Islamic  law  regarding  profit  sharing Management  of  parking  lots  at  the  Saung  D'luna  Takalar  Restaurant?  The research method used by the punulis is a type of field research, namely a study in which  the  main  data  is  explored  through  observation  and  field  data  sources, where this research is carried out directly on the object, namely research carried out  with  the  literature  using  library  references  that  are  relevant  to  the  problem that is being studied, either in the form of books, notes, or reports on the results of
previous  research.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  concept  of  profit sharing  in  the  management  of  parking  lots  at  the  Saung  D'luna  Takalar Restaurant  according  to  Islamic  law  is  permissible  in  accordance  with  the muzara'ah  contract  and  the  scholars  argue  that  the  muzara'ah  contract  is permissible  as  long  as  it  does  not  harm  either  party.  The  implications  of  this research  are:  1.  It  is  hoped  that  the  application  of  profit  sharing  in  the management  of  parking  lots  will  be  preserved  where  this  system  is  a  habit  of Indonesian  people,  especially  Takalar  district,  in  this  case  restaurant  business owners  or  others.  2.  It  is  hoped  that  the  government  will  provide  an understanding to the related community regarding agreements in terms of Islamic law and positive law so that they are able to implement the system in accordance with applicable regulations..
Keywords:Islamic Law, Profit Sharing, Parking.

## A. Pendahuluan
Manusia  diciptakan  oleh  Allah SWT  sebagai  makhluk  sosial  yang  tidak bisa    hidup  sendiri,    artinya    manusia    membutuhkan    interaksi    yang    saling membutuhkan    antara    satu  dengan  yang  lain,  sehingga  bagaimanapun  caranya manusia  diharuskan  melakukan  suatu  usaha    untuk    memenuhi    kebutuhannya. Untuk dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  berbagai  cara  yang  akan dilakukannya    agar    bisa    bertahan    hidup,    salah    satu    bentuk  interaksi    yang dimaksud  adalah  transaksi  jual  beli  dalam  bidang  muamalah. 1 Islam adalah suatu  agama  yang  sangat  sempurna  di isi  oleh  semua  aturan dan  aspek  yang mencakup    perjalanan    hidup    manusia,    yaitu    hubungan    manusia  dengan pencipta (Allah swt) yaitu dalam hubungan ibadah. 2
Parkir  adalah  keadaan  kendaraan  berhenti  atau  tidak  berhenti  untuk  waktu beberapa  saat,  tidak  bersifat  sementara  karena  parkir  merupakan  keadaan berhentinya  kendaraan  untuk  beberapa  saat.  Tempat  parkir  seharusnya  memiliki pelayanan  parkir,  keamanan  parkir,  kenyamanan  parkir  serta  tarif  parkir.  Biaya tarif parkir tentu juga harus diperhatikan, dikarenakan sering kali tarif parkir jadi pusat  masalah  bagi  pengguna  parkir.  Dipusat  keramaian  lahan  parkir  adalah kebutuhan dan fasilitas yang sangat dibutuhkan untuk semua pengguna kendaraan yang  ingin  memarkirkan  kendaraannya.  Bisnis  merupakan  bagian  dari  kegiatan ekonomi  dan  mempunyai  peranan  yang  sangat  vital  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  manusia. 3 Bisnis  islam  bisa  diartikan  sebagai  serangkaian  aktifitas bisnis  dalam  hal berbagai  bentuknya  (yang  tidak  dibatasi),  namun  dibatasi  dalam cara perolehan  dan  pemberdayaan  hartanya(ada  aturan  halal  atau  haram),  dalam
1 Nurapriani,  Ashabul  Kahfi,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Jual  Beli  Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen”, Jurnal Iqtishaduna , Vol.1, No.3. (April, 2020), h.184
2 Sri  Rahma,  Muhammad  Yaasiin  Raya.  “Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Islam  Terhadap Praktik Tanam Bulu Mata Palsu (Eyelash Extention) Studi Kasus Di Salon Rianty Lina Kecamatan Sapekabupaten Bima”, Jurnal Iqtishaduna, Vol.4 , No.4, ( Juli, 2023), h.354.
3 Nora  Dewi,  “Bisnis  Dalam  Persfektif  Islam”,  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis Islam,,Vol. 01,Desember, 2015, h.33 5 Ifan Noor Adham,Hukum Bisnis Persfektif Hukum Islam, ( Bandung: Alumni, 2008), h. 241
arti pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat. 4
Muamalah  secara  etimologi  sama  dan  semakma  dengan  al-mufa’alah yaitu saling  berbuat.  Kata  ini,  menggambarkan  suatu  aktivitas    yang  dilakukan  oleh seseorang dengan seseorang  atau  beberapa  orang  dalam  memenuhi  kebutuhan masing-masing.3Al-Qur’an  dan    As-Sunnah    sudah    dikenal    sejak  zaman Rasulullah    SAW.    Pada    saat    itu    sering    sekali  terjadi      permasalah      yang belum      ada      solusinya,      yang      kemudian      Allah      menurunkan  wahyunya kepada    Nabi    Muhammad    SAW    melalui    malaikat    Jibril    untuk    menjawab permasalahan-permasalahan   yang   dihadapi   oleh   umat   manusia.   Kehidupan dialam  semesta  ini,  Allah  SWT.  Memerintahkan  umat  manusia  untuk  tolong menolong disegala urusan kepentingan hidup umat manusia. 5

## B. Metode Penelitian (Bold)
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  atau  lapangan  ( field  Research ). 6 penelitian  lapangan  ( field  Research ) ialah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  melakukan  penelitian  di  tengah-tengah masyarakat  atau  pun  pada  kelompok  tertentu,  langsung  mencari  data  kelapangan untuk mengetahui hal-hal atau fenomena apa saja yang terjadi dilapangan terkait dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti. Lokasi penelitian yang menjadi focus  dan  objek  di  penelitian  ini  adalah  di  Rumah  Makan  Saung  D‘luna Takalar.Alasan saya memilih di sana  yaitu karena saya memiliki minat dan juga sangat  tertarik  penilitian  disana  karena  rumah  makan  saung  d‘luna  takalar  ini hampir setiap hari mempunyai banyak pengunjung, seiring berkembangnya objek rumah makan saung d‘luna takalar.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Praktik  Kerjasama  Bagi  Hasil  Pengelolaan  Parkir  di  Rumah  Makan Saung D’luna Takalar
Praktik kerjasama bagi hasil adalah suatu sistem untuk membuat perjanjian dan  janji  pada  saat  melakukan  kegiatan  usaha.  Dalam  transaksi  ini  disepakati bahwa  keuntungan  yang  dihasilkan  akan  dibagi  antara  dua  pihak  atau  lebih. Bagi hasil dalam sistem Syariah adalah pemilik usaha dengan pihak pengelola lahan  parkir,  aturan  dalam  Islam  untuk  pembagian  keuntungan  dalam  soal lahan  parkir  harus  ditetapkan  terlebih  dahulu.  Besarnya  keputusan  bagi  hasil antara  para  pihak  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  bersama  dan  dilakukan atas  kehendak  masing-masing  pihak  (An-Tarodhin)  tanpa  adanya  unsur
4 Israh Maudya Makmur, Marilang, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Masyarakat Nelayan”, Jurnal Iqtishaduna , Vol.3, No.1.(Oktober, 2021), h.50.
5 Rezky Amaliah Burhani, Muhammad Anis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon”, Jurnal Iqtishaduna , Vol.1, No.3, (April, 2020), h.176.s
6 Emzir,  Analisis  Data  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Jakarta:  Rajawali  Pers,  2012), h.54

## paksaan. 7
Lahan  memiliki  peran  sangat  krusial  dalam  kehidupan  terutama  bagi penduduk  di  pedesaan  yang  mayoritas  menggantungkan  mata  pencahariannya sebagai  petani  dan  peternak.  Tanah  menjadi  fondasi  utama  dalam  menjalani kehidupan  sehari-hari,  baik  untuk  keperluan  pertanian  maupun  peternakan. Semakin  bertambahnya  jumlah  penduduk  yang  membutuhkan  makanan  dan tempat  tinggal,  serta  peningkatan  jumlah  orang  yang  mengandalkan  pertanian dan  peternakan  sebagai  mata  pencaharian,  maka  peranan  lahan  semakin penting.  Selain  itu  tanah  atau  lahan  adalah  sebuah  hal  yang  urgent  dalam menghidupkan  beberapa  mata  pencarian  salah  satunya  adalah  Rumah  makan. Dalamhal ini lahan yang kemudian di jadikan objek kajian penelitian ini adalah Rumah makan Saung D’luna yang terletak di Takalar. Bagi hasil antara pemilik dengan  pengelola  parkir  yang  sebenarnya  saling  membantu  dan  saling meningktakan kualitas ekonomi yang sedang berjalan. 8
Maka  berdasarkan  hasil  penelitian  dan  wawancara  yang  dilakukan  di  Rumah Makan  Saung  D’luna  sebagai  lokasi  penelitian  dalam  praktik  bagi  hasil  yang terjadi  bersifat  balas  jasa.  Hasil  wawancara  dengan  pemilik  Rumah  Makan Andi Arham Takalar mengatakan:
“Penerapan  praktik  bagi  hasil  yang  saya  lakukan  terkait  dengan pengelolaan lahan parkir ini sebnarnya lebih kepada proses timbal balik. Dimana awal mula berdirinya tempat ini Dg.Nompo itu membantu proses pembangunan  tanpa  di  gaji  selama  1  tahun  lebih.  Nah,  sejak  awal beroperasinya  tempat  ini  tahun  2019  selang  waktu  2  tahun  dan  banyak pengunjung  yang  mulai  ramai  akhirnya  pada  tahun  2021  Dg.Nompo dengan temanya 2 orang ini sya berikan tempat untuk kemudian di kelola sebagai lahan parkir yang dimana hasil daripada pengelolaan lahan parkir itu  sebagai  balasan  jasa  saya  kepada  mereka  yang  telah  banyak membantu dalam proses berdirinya tempat ini”. 9
Islam  mengatur  kontrak  bagi  hasil  karena  beberapa  orang  memiliki kekayaan  tetapi  tidak  dapat  mengendalikannya.  Sebaliknya,  sebagian  orang memiliki  kemampuan  untuk  mengelola  dan  mengembangkan  kekayaan  tanpa memilikinya. 10 Dari  sini  hal  itu  memungkinkan  perjanjian  bagi  hasil  untuk saling menguntungkan. Allah tidak menetapkan kontrak apa pun kecuali untuk memberi manfaat dan menghindari bahaya.
7 Nur  Reyztafirigi  Andayani,  Sohrah,  St.  Nurjannah,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Bagi Hasil dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi”, Jurnal Iqtishaduna, Vol.1 No.4, (Juli, 2020), h.254
8 Ambo  Sagena,  M.  Thahir  Maloko,  Suriyadi,  “Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik Pembiayaan Di Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin Makassar”, Jurnal Iqtishaduna . Vol.3 No.3, (April, 2022), h.138.
9 Andi Arham (47 tahun), Pemilik Rumah Makan Saung D’Luna, Wawancara, Takalar 15 Juli 2023.
10 Satriyo Malik Fajar , Hartini Tahir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem Tesang Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”, Jurnal  QaḍāuNā . vol.1 no.3, (September, 2020), h.157.
Pada  dasarnya  setiap  orang  yang  ingin  mendrikan  usaha  bisnis 11 baik  kantor ataupun  perusahaan  di  indonesia  yang  khususnya  pada  Kabupaten  Takalar, maka ketika perusahaan atau tempat bisnis itu telah berdiri bagaimana caranya orang  yang  berada  di  sekitar  atau  orang  telah  berjasa  itu  kemudian  terangkat juga  kondisi  ekonominya.  Sebagaimana  dalam  Undang  undang  tentang Retribusi Parkir Penyelenggaraan retribusi parkir diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009,
“Bahwa  retribusi  menjadi  pemasukan  yang  bermula  dari  usaha pemerintah  daerah  yang  menyediakan  sarana  dan  prasarana  untuk pemenuhan kepentingan masyarakat.”
Penetapan  pembayaran  seperti  ini  telah  ditentukan  secara  sepihak  oleh  salah satu pihak, terutama pihak jasa yang menyediakan lahan parkir (pelaku usaha) terhadap  pengguna  lahan  parkir  (konsumen)  seperti  dalam  firman  Allah  SWT dalam Q.S Asy-Syuaraa/ 26:183, sebagai berikut:
ۚ  َنْيِدِسْفُم  ِض ْرَ ْلَا ىِف ا ْوَثْعَت  َلَ َو ْمُهَءۤاَيْشَا  َساَّنلا اوُسَخْبَت  َلَ َو Terjemahnya:
“Dan  janganlah  kamu  merugikan  manusia  dengan  mengurangi  hak- haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”. 12
Semua  perjanjian  bagi  hasil  adalah  bukti  bahwa  manusia  mengikuti  perintah Allah SWT. Ketika orang menjalani kehidupan ini, mereka tidak terlepas dari hukum  Islam  yang  ada.  Hal  ini  untuk  menunjukkan  bahwa  keberadaan  dan kewajiban manusia di muka bumi ini tidak lain adalah beribadah kepada Allah. Sistem ini mewujudkan sikap gotong royong. 13 Dalam kehidupan, orang tidak sama dalam hal kebutuhan dan pencapaian pertumbuhan ekonomi mereka. Ini tercermin  dalam  konsep  kebahagiaan  dan  kesedihan,  kaya  dan  miskin.  Oleh karena itu, orang harus dengan baik hati membantu satu sama lain. Selain itu, sistem ini merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Salah satu tanda orang yang mensyukuri nikmat Allah SWT adalah bagaimana mensyukurinya dengan  segala  nikmat  itu  agar  nikmat  yang  ada  bisa  bermanfaat  bagi  diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa/ 4: 29 ُكْأَت  َلَ ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي
ُل ُفْنَا ا ْٰٓوُلُتْقَت  َلَ َو ۗ ْمُكْنِ م  ٍضاَرَت  ْنَع ًة َراَجِت َن ْوُكَت  ْنَا ٰٓ َّلَِا ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا ا ْٰٓو َّنِا ۗ ْمُكَس اًمْي ِح َر ْمُكِب َناَك َ هاللّٰ Terjemahnya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil (tidak  benar),  kecuali  dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
11 Angga,  Basyirah  Mustarin,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Program  Bantuan Langsung Tunai Pada  Masa Pandemi Covid 19”, Jurnal  Iqtishaduna . Vol.3 No.3, (April, 2022), h.209.
12 Kementrian Agama, Alquran dan Terjemahnya , h. 889.
13 Sahruni  Bahar  ,  Musyifikah  Ilyas,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem Mappakatenni Galung Di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap”, Jurnal QaḍāuNā . Vol.2 No.1, (Desember, 2020), h.172.
Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu.  Sungguh,  Allah  Maha Penyayang kepadamu”. 14
2. Pandangan  Hukum  Islam  Tentang  Bagi  Hasil  Pengelolaan  Lahan Parkir di Rumah Makan Saung D’luna Takalar
Asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asasasas perjanjian  tersebut  di  klasifikasikan  menjadi  asas-asas  perjanjian  yang  tidak berakibat  hukum  dan  sifatnya  umum  dan  asas-asas  perjanjian  yang  berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah; 15
a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid
Setiap  tingkah  laku  dan  perbuatan  manusia  tidak  akan  luput  dari ketentuan  Allah  swt.  Menurut  Syed  Nawab  Naqwi  R.  Lukman  Fauroni, kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana direfeksikan dalam konsep tauhid  yang  memadukan  keseluruhan  aspek-aspek  kehidupan  muslim baik  dalam  bidang  ekonomi,  politik,  dan  sosial  menjadi  suatu homogeneous  whole  atau  keseluruhan  homogen,  serta  mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. 16
b. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)
Pada  dasarnya  segala  kegiatan  muamalah  itu  diperbolehkan  hingga  ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:
ميرحتلاو نلاطبلا ىلع ليلد موقي ىتح ةحصلا تلاماعملاو دوقعلا يف لصلأاو Artinya:
“Hukum  asal  dalam  muamalah  adalah  kebolehan  sampai  ada  dalil yang menunjukkan keharamannya”. 17
Atau yang serupa dengan itu: لدي ليلد موقي ىتح ةحابلإا ةقولخملا ءايشلأا يف لصلأا نأ لصلأا اذه نع لقنلا ىلع Artinya:
“Sesungguhnya hukum asal dari segala  ciptaan adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini”
Dalam  kaidah  fiqh  tersebut  menegaskan  semua  Masalah  muamalah senantiasa  berkembang  di  dalam  kehidupan  masyarakat.  Salah  satu bidang  muamalah  yang  disyariatkan  oleh  Allah  Swt  adalah  bagi  hasil. Bagi  Hasil  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  telah  memasyarakat  di kalangan umat manusia, agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas
c. Asas Keadilan (Al -Adalah)
14 Kementrian Agama, Alquran dan Terjemahnya , h. 187.
15 Andi Muhammad Rafli, Muh. Saleh Ridwan, “Asni, Persepsi Nasabah Islam Terhadap Tabungan Kurban Pada Bprs Niaga Madani Cabang Makassar”, Jurnal  Iqtishaduna, Vol.2 No.1. (Oktober, 2020), h.13.
16 R.  Lukman  Fauroni, Etika  Bisnis  dalam  Al-Qur‟an ,  (Cet  I,  Yogyakarta:  Pustaka Pesantren, 2006), h, 144.
17 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.10.
Keadilan  adalah  menggambarkan  dimensi  horizontal  ajaran  Islam,  dan berhubungan  dengan  harmoni  segala  sesuatu  di  alam  semesta.  Prinsip kedua ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama.  Prinsip  keseimbangan  (Equilibrium)  yang  berisikan  ajaran keadilan merupkan salah satu prinsip dasar harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.
d. Asas Persamaan Atau Kesetaraan
Hubungan  mu‟amalah  dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup manusia.  Seringkali  terjadi  bahwa  seseorang  memiliki  kelebihan  dari yang  lainnya.  Oleh  karena  itu  sesama  manusia  masing-masing  memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain,  hendaknya  saling  melengkapi  atas  kekurangan  yang  lain  dari kelebihan  yang  dimilikinya.  Dalam  melakukan  kontrak  para  pihak menentukan  hak  dan  kewajiban  masingmasing  didasarkan  pada  asas persamaan dan kesetaraan.
e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq)
Jika  kejujuran  ini  tidak  diterapkan  dalam  kontrak,  maka  akan  merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Jika tidak  ada  kejujuran  dalam  perjanian  atau  kontrak,  maka  dapat  merusak legalitas  kontrak  dan  menimbulkan  perselisihan  diantara  para  pihak. Sebagaimana dalam Firman Allah QS. al-Ahzab/ 33: 70
اًدْيِدَس  ًلَ ْوَق ا ْوُل ْوُق َو َ هاللّٰ اوُقَّتا اوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي Terjemahnya:
“Hai orang -orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah  perkataan  yang  benar".  Suatu  perjanjian  dapat  dikatakan benar  apabila  memiliki  manfaat  bagi  para  pihak  yang  melakukan perjanjian  dan  bagi  masyarakat  dan  lingkungannya.  Sedangkan perjanjian  yang  mendatangkan  madharat  dilarang  Konten  ini  telah tayang  di  Kompasiana.com  dengan  judul  "Teori  dan  Asas  Hukum Dalam Kontrak Syariah”. 18
Ayat  di  atas  menjadi  acuan  bahwa  jujur  dalam  segala  hal  sangat  di anjurkan guna menjadikan diri menjadi manusia yang taqwa kepad Allah Swt, terlebih dalam bagi hasil untuk mendaptkan kepercayaan dari orang lain tentu membtuhakan sikap yang jujur karena orang tidak akan pernah mau berbisnis ketika sifat jujur dalam diri itu tidak ada, dan akan sangat sulit hidup bermasyarakat.
f. Asas Tertulis (Al Kitabah)
Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi perselisihan bagi hasil. Allah Swt menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang  melakukan  perjanjian  dan  yang  menjadi  saksi  tersebut.  Selain  itu dianjurkan  pula  jika  suatu  perjanjian  dilaksanakan  tidak  secara  tunai
18 Kementrian Agama, Alquran dan Terjemahnya , h. 469.
maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. 19
Bagi hasil dalam sistem pengelolaan lahan parkir adalah suatu jenis kerjasama antara pemilik lahan 20 dalam hal ini rumah makan saung D’luna dan pengelola lahan  parkir.  Biasanya  pengelola  adalah  orang  yang  memiliki  profesionalitas atau  orang  memiliki  keahlian  didalam  mengelola  lahan  parkir.  Maka  dari  itu akad yang digunakan dalam lakukan bagi hasil dalam sistem pengelolaan lahan parkir  menurut  hukum  Islam 21 tentang  muamalah  adalah  akad Muzara‟Ah dimana  akad  ini  menjelaskan  tentang  kerja  sama  bagi  hasil  antara  pengelola dan juga pemilik lahan.
Pendapat  yang  lain  dari  kalangan  madzhab  Hanafi  menyatakan  bahwa  salah satu atau keduanya dalam transaksi muzara'ah tidak perlu menjadi orang yang murtad.  Namun,  Imam  Abu  Yusuf  dan  Muhammad  bin  Hasan  Asy-Syaibani tidak setuju dengan syarat tambahan ini. Menurut pandangan mereka, transaksi muzara'ah  dapat  dilakukan  antara  seorang  Muslim  dan  non-Muslim, termasuk orang yang telah murtad (meninggalkan agama Islam).
Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula,  karena  akad  muzara’ah  mengandung  makna  akad  ijarah  (sewa menyewa  atau  upah  mengupah)  dengan  imbalan  sebagian  hasil  parkir.  Oleh sebab  itu  jangka  waktunya  harus  jelas.  Objek  akad,  jumhur  ulama’  yang membolehkan  muzara‟ah,  mensyaratkan  juga  harus  jelas,  baik  berupa  jasa pengelola lahan parkir, sehingga lahan yang kemudian di jadikan tempat parkir bisa menghasilakan keuntungan, maupun pemanfaatan lahan.
Keduanya  merupakan  transaksi  atas  sebagian  pengembangan  harta,  maka hukumnya boleh (tidak mengikat) seperti halnya mudharabah. Oleh karena itu, masing-masing  dapat  membatalkan  transaksi  kapanpun.  Dalam  artian  mereka membuat  sistematika  hukum  pembatalan  transaksi  sebelum  berakhirnya  masa yang disepakati. Jika pekerja membatalkan transaksi sebelum keluar ada hasil dari  parkir,  maka  ia  tidak  mendapat  apa-apa.  Sedangkan  jika  pemilik  tanah membatalkan  ia  harus  memberi  upah  kerja  kepada  pekerja.  Penjelasan  di atas kesimpulannya  adalah  satu,  yaitu  tujuan  utama  yang  berpendapat  bahwa transaksi  muzara‟ah  bersifat  mengikat  adalah  menghindari  kesulitan  dan kerugian kedua belah pihak

## D. Penutup
Berdasrakan  Hasil  Penelitian  dan  Pembahasan  Tentang  Praktik  Bagi  Hasil Antara  Pemilik  Lahan  Dengan  Pengelola  Lahan  Parkir  (Studi  Di  Rumah  Makan Saung  D'luna  Takalar),  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa,  Praktik Kerjasama  Bagi  hasil  Pada  Masyarakat  Indonesia  khususnya  yang  berada  pada pemilik  rumah  Makan  Saung  D’Luna  ini  menggunakan  sistem  bagi  hasil
19 Mohammad Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam (Cet.I; Jakarta: CV. Rajawali, 1990), h. 34
20 Nurindah  PertiwiIsmail,  M.  Thahir  Maloko,  “Tinjauan  Fikih  Muamalah  Terhadap Penerapan Upah Buruh Cetak Batu Bata”, Jurnal Iqtishaduna . Vol.3 No.1, (Oktober, 2021), h.55.
21 Ayu  Reski  Cahyani  Putri  Biri,  Andi  Safriani,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Pelaksanaan Transaksi Gadai Sawah”, Jurnal Iqtishaduna , Vol.1 No.3, (April, 2020), h.166
pengelolaan  lahan  parkir  dengan  akad  muzara’ah,  sistem  ini  telah  lama  dikenal dan  diterapkan  oleh  sebagian  besar  masyarakat  yang  menedrikan  tempat  bisnis dan  dilakukan  secara  lisan  tanpa  akta  yang  mengikatnya  didalam  bagi  hasil tersebut.  Kemudian  didalam  perjanjian  yang  telah  mereka  sepakati  yaitu  pihak ditentukan dengan menurut perbandingan tertentu, yaitu satu banding satu apabila pemilik  modal  menyediakan  semua  kebutuhan  pengelolah  dan  dua  banding  satu apabila  pemilik  lahan  hanya  menunggu  hasilnya  saja.  Praktik  Kerjasama  Bagi hasil pengelolaan lahan parkir dalam Tinjauan Hukum Islam yang diterapkan oleh masyarakat  atau  Pemilik  Rumah  Makan  Saung  D’Luna  Takalar,  sistem  tersebut menggunakan  akad  muzara’ah  dikarenakan  sistem  bagi  hasil  menerapkan pembagian  hasil  yakni  satu  berbanding  satu.  Akan  tetapi  terjadi  perbedaan pendapat  dikalangan  ulama  mengenai  akad  muzara’ah,  mayoritas  dikalangan ulama  yang  memperbolehkan  akad  muzara’ah  memiliki  landasan  bahwasanya akad muzara’ah  boleh  dilakukan apabila tidak merugikan  satu  sama lainnya  dan sebagian  ulama  berpendapat  bahwa  akad  muzara’ah merupakan  akad  yang  tidak adil untuk dilakukan oleh para pihak didalam perjanjian

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih , Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
Andi  Arham  (47  tahun),  Pemilik  Rumah  Makan  Saung  D’Luna, Wawancara, Takalar 15 Juli 2023.
Emzir, Analisis  Data  Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2012.
Ifan  Noor  Adham, Hukum  Bisnis  Persfektif  Hukum  Islam ,  Bandung:  Alumni, 2008.
Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya Mohammad  Daud  Ali, Asas-asas  Hukum  Islam, Cet.I;  Jakarta:  CV.  Rajawali, 1990.
R. Lukman Fauroni, Etika Bisnis dalam Al-Qur‟an , Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

## Jurnal
Nurapriani,  Ashabul  Kahfi,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Jual  Beli Gabah  Dengan  Pembayaran  Sebelum  Panen”, Jurnal  Iqtishaduna ,  Vol.1, No.3. (April, 2020), h.184
Sri  Rahma,  Muhammad  Yaasiin  Raya.  “Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Islam Terhadap  Praktik  Tanam  Bulu  Mata  Palsu  (Eyelash  Extention)  Studi Kasus  Di  Salon  Rianty  Lina  Kecamatan  Sapekabupaten  Bima”, Jurnal Iqtishaduna, Vol.4 , No.4, ( Juli, 2023), h.354.
Nora  Dewi,  “Bisnis  Dalam  Persfektif  Islam”, Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis Islam ,Vol. 01, Desember, 2015, h.335
Israh  Maudya  Makmur,  Marilang,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem Bagi  Hasil  Masyarakat  Nelayan”, Jurnal  Iqtishaduna ,  Vol.3, No.1.(Oktober, 2021), h.50.
Rezky  Amaliah  Burhani,  Muhammad  Anis,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon”, Jurnal Iqtishaduna , Vol.1, No.3, (April, 2020), h.176.
Nur  Reyztafirigi  Andayani,  Sohrah,  St.  Nurjannah,  “Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Bagi  Hasil  dalam  Perjanjian  Kerja  Sama  Peternakan  Sapi”, Jurnal Iqtishaduna, Vol.1 No.4, (Juli, 2020), h.254 Ambo  Sagena,  M.  Thahir  Maloko,  Suriyadi,  “Analisis  Hukum  Islam  Terhadap Praktik  Pembiayaan  Di  Koperasi  Mahasiswa  Sultan  Alauddin Makassar”, Jurnal Iqtishaduna . Vol.3 No.3, (April, 2022), h.138. Satriyo Malik Fajar , Hartini Tahir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi  Hasil  Dalam  Sistem  Tesang  Di  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten Gowa”, Jurnal QaḍāuNā . vol.1 no.3, (September, 2020), h.157. Angga, Basyirah Mustarin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Bantuan Langsung  Tunai  Pada    Masa  Pandemi  Covid  19”, Jurnal  Iqtishaduna . Vol.3 No.3, (April, 2022), h.209.
Andi  Muhammad  Rafli,  Muh.  Saleh  Ridwan,  “Asni,  Persepsi  Nasabah  Islam Terhadap  Tabungan  Kurban  Pada  Bprs  Niaga  Madani  Cabang
Makassar”, Jurnal Iqtishaduna, Vol.2 No.1.  (Oktober, 2020), h.13.
Nurindah  Pertiwi  Ismail,  M.  Thahir  Maloko,  “Tinjauan  Fikih  Muamalah Terhadap Penerapan Upah Buruh Cetak Batu Bata”, Jurnal Iqtishaduna . Vol.3 No.1, (Oktober, 2021), h.55.
Ayu Reski Cahyani Putri Biri, Andi Safriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan  Transaksi  Gadai  Sawah”, Jurnal  Iqtishaduna ,  Vol.1  No.3, (April, 2020), h.166
Sahruni  Bahar,  Musyifikah  Ilyas,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem Mappakatenni Galung Di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap”, Jurnal QaḍāuNā . Vol.2 No.1, (Desember, 2020), h.172.