## KAJIAN YURIDIS TENTANG SEWA MENYEWA ASET YAYASAN RUMAH SAKIT KEPADA RUMAH SAKIT YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS: STUDI KASUS PADA PT. SENUK JAYA HUSADA
Edy Lisdiyono 1 , Setiyowati Setiyowati 1 , and Elita Intan Wijayanti 1
1 Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

## Abstrak
Undang-undang No. 28 Tahun 2004 perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam Pasal  5  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  kekayaan  Yayasan  dilarang  dialihkan  atau  dibagikan  secara langsung  atau  tidak  langsung.  Faktanya,  terdapat  Rumah  Sakit  dari  suatu  Yayasan  yang  karena terdesak oleh kebutuhan peningkatan manajemen Rumah Sakit, Yayasan tersebut yang mengelola unit usaha Rumah Sakit membentuk PT untuk mengelola unit usaha Rumah Sakit. Dalam penelitian ini dibahas tentang peran Notaris dalam proses peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas dan bagiamana mekanisme proses peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk  Perseroan Terbatas serta bagaimana tanggung jawab hukum organ yayasan dalam upaya peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  Yuridis  normatif  dengan pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori, konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan penelitian. Hasil analisis disajikan secara Kualitatif. Data di lapangan diambil melalui wawancara dengan Pihak Yayasan dan Notaris yang membuat akta sewa menyewa tersebut. Hasil Penelitian ini adalah  peran  Notaris  dalam  peralihan  aset  tersebut  adalah  Notaris  berperan  sebagai  pembuat perjanjian sewa menyewa atas tanah milik PT Husada kepada Rumah Sakit Khoirunissa. Mekanisme proses peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk PT adalah melalui perjanjian sewa menyewa. PT Husada menyewakan assetnya berupa tanah dan disewa oleh Yayasan Khoirunisa yang diatasnya didirikan sebuah Rumah Sakit Yayasan bernama RSIA Umi Barokah.

## Kata kunci: Peralihan Aset, Yayasan, Perseroan Terbatas, Notaris

## Abstract
UU No. 28 of 2004 concerning Amendments to Law No. 16 of 2001 concerning Foundations, Article 5  paragraph  (1)  explains  that  the  Foundations'  assets  are  prohibited  from  being  transferred  or distributed directly or indirectly. There is a hospital from a foundation that, because of the need to improve hospital management, the foundation which manages the hospital business unit formed a PT to manage the hospital business unit. The formulation of the problem in this research is: 1) What is the role of the Notary in the process of transferring the assets of the hospital foundation to the hospital in the form of PT; 2) What is the mechanism for the transfer of assets from the Hospital Foundation to a Hospital in the form of a PT; 3) What is the legal responsibility of the foundation organs in the effort to transfer the assets of the Hospital Foundation to the hospital in the form of PT. This research is normative juridical research based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and legislation related to research. The results of the analysis are presented qualitatively. Data in the field was taken through interviews with the Foundation and the Notary who made the lease deed. The result of this research is that the role of the Notary in the transfer of assets is that the Notary acts as the maker of the lease agreement on the land owned by PT Husada to the Khoirunissa Hospital. The mechanism for the process of transferring the assets of the Hospital Foundation to the hospital in the  form of a PT is through a lease agreement.  PT
Husada leases its assets in the form of land and is rented by the Khoirunisa Foundation, on which a Foundation Hospital was established named RSIA Umi Barokah. Each organ of the foundation carries out its authorities and obligations in good faith and honesty.
Keywords: Asset Transfer, Foundation, Limited Liability Company, Notary.

## 1. Pendahuluan
Badan  hukum  merupakan  salah  satu subjek hukum, yang dalam transaksi bisnisnya memiliki harta kekayaan yang dipisahkan dari harta pendiri (pemilik) dan di dalamnya terdiri atas  sekelompok  orang  dengan  tujuan  dan kehendak  yang  sama  serta  kerjasama  yang jelas  di  antara  mereka.  Selain  memiliki  harta kekayaan yang dipisahkan, suatu badang usaha berbadan hukum harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia di  Jakarta.  Selain  itu,  badan  hukum  juga mempunyai  tanggung  jawab  terpisah  atas utang-utang  atau  kewajibannya,  sehingga pendiri atau pemilik tidak ikut bertanggungjawab  atas  utang  perusahaan sampai  harta  kekayaan  pribadi.  Berikut  jenis- jenis  badan  usaha  berbadan  hukum  di Indonesia:
1. PT (Perseroan Terbatas)
2. Yayasan
3. Koperasi
4. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah
5. Dana Pensiun
Selama  ini  yayasan  di  Indonesia  hanya berdasarkan atas kebiasaan dan yurisprudensi. Selain  yurisprudensi,  para  pakar  hukum mengemukakan  pendapatnya  mengenai  status badan  hukum  yayasan  dengan  memberikan batasan-batasan yang pada umumnya menggambarkah  bahwa  yayasan  adalah  suatu badan hukum. Maksudnya, yayasan merupakan  suatu  kesatuan,  yang  berwenang untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  tidak mempunyai  anggota,  adanya  harta  kekayaan terpisah,  adanya  tujuan  yang  bersifat  sosial
1 Undang-Undang  Nomor 28 Tahun  2004,  LN  No.115 Tahun 2004, Pasal 5 Ayat (2) huruf a
2 Muttalib,  Abdul,  Syamsiah  Syamsiah,  and  Fitrianti Fitrianti.  "Analisis  Perhitungan  Sewa  Kamar  Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Rumah Sakit Umum Haji
kemasyarakatan,  adanya  organisasi  yang mengurus  kekayaan  yayasan  untuk  mencapai tujuan dan kegiatan yayasan serta adanya akta pendirian yayasan sebagai persyaratan formal. Yayasan adalah sebuah  organisasi  atau badan hukum  yang  tujuannya  bersifat  sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan didirikan  dengan  memperhatikan  persyaratan formal  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang No.  28  Tahun  2004  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  No.  16  Tahun  2001  tentang Yayasan.  Pendirian  yayasan  itu  sendiri dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status  badan  hukum.  Yayasan  merupakan badan  hukum  resmi  sehingga  dibutuhkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang    ditunjuk.
Perubahan  maupun  peralihan  Rumah Sakit Yayasan menjadi PT tersebut tidak serta merta  hanya  memperhitungkan  keuntungan yang akan diperoleh nantinya tetapi peralihan aset  maupun  kekayaan  serta  pertanggung jawaban pengurus merupakan hal utama yang juga harus diperhitungkan. Hal tersebut bukan berarti  untuk  Rumah  Sakit  dilarang  untuk dibentuk dalam wadah Yayasan. Karena yang dilarang hanyalah berupa pengalihan kekayaan kepada  pengurus  kecuali  pengurus  bukanlah pendiri  dan  tidak  terafilisasi  dengan  pendiri, Pembina, dan pengawas. 1
Rumah  Sakit  Swasta  yang  berbentuk Yayasan seringkali menghadapi dilema antara kegiatan menjalankan usaha yang mempunyai fungsi  sosial  maupun  fungsi  komersil 2 . Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas 3 terdapat pasal-pasal yang lebih jelas mengatur lembaga sebagai korporasi sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko
Makassar." Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 14, no. 1 (2018).
3 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007,  LN  No. Tahun 2007
konflik internal. Terlebih lagi karena keuntungan yang nantinya diperoleh diharapkan  mampu  menawarkan  berbagai macam  bentuk  pelayanan  kesehatan  yang semakin  baik,  alat-alat  kesehatan  yang semakin  canggih  dan  memadai,  tenaga kesehatan terampil dan ramah serta perbaikan sistem manajemen yang semakin professional. Dan  pada  akhirnya  akan  didapat  sebuah Rumah Sakit yang maju namun tetap memiliki sisi sosial dalam melayani masyarakat luas.
Sementara itu, Undang-Undang Yayasan dan  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang perkumpulan  belum  mengatur  tata  kelola lembaga.  Akibatnya,  Rumah  Sakit  yang berbentuk Yayasan ataupun perkumpulan tidak dapat  memperkuat  tata  kelola  Rumah  Sakit. Sehingga  apa  yang  disebut  sebagai  budaya organisasi yang efisien, kompetitif, dan agresif terlihat  kurang  terorganisir  dengan  baik  di dalam Rumah Sakit nonprofit yang berbentuk Yayasan maupun perkumpulan. 4
Setelah diundangkannya Undang- Undang  No.  44  Tahun  2009  tentang  Rumah Sakit menetapkan bahwa segala kegiatan usaha Rumah  Sakit  harus  bernaung  dibawah  wadah perkumpulan  dan  Yayasan  yang  memiliki maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  dibidang perumahsakitan  dengan  memperoleh  izin pendirian  dan  izin  operasional 5 .  Maksud  dan tujuan  serta  kegiatan  Rumah  Sakit  yang didirikan oleh Yayasan ini harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  Yayasan  dan  akan  diperlukan  untuk memperoleh  rekomendasi  perpanjangan  izin operasional Rumah Sakit tersebut. 6
Sedangkan  menurut  Pasal  21  Undang- Undang  No.  44  Tahun  2009  tentang  Rumah Sakit yaitu untuk Rumah Sakit privat dikelola oleh  badan  hukum  dengan  tujuan  profit  yang berbentuk  Perseroan  Terbatas  atau  Persero 7 Dalam  Pasal  20  ayat  (2)  ditegaskan  bahwa badan  hukum  yang  mengelola  Rumah  Sakit Publik, adalah badan hukum nirlaba yang sisa
4 Widijatmoko,  Michael  Josef. Peralihan  Kepemilikan Aset  Dari  Yayasan  Ke  Perseroan  Terbatas .  Jakarta: Bintang Mandiri, 2017.
5 Edong,  John. Tinjauan  Yuridis  Perubahan  Undang- undang Perseroan Terbatas . Palu: Tadulako University, 2014.
hasil  usahannya  tidak  dibagikan  kepada pemilik, melainkan digunakan untuk peningkatan  pelayanan,  yaitu  antara  lain Yayasan,  Perkumpulan,  dan  Perusahaan Umum.
Dalam  sebuah  studi  kasus  di  Kota Boyolali  Provinsi  Jawa  Tengah,  terdapat sebuah Rumah Sakit yang bernama RSU Umi Barokah, Rumah Sakit Umi Barokah merupakan  bagian  dari  Yayasan  Khoirunisa. Karena  terdesak  oleh  kebutuhan  peningkatan manajemen  Rumah  Sakit  Swasta,  kemudian Yayasan  Khoirunnisa  membentuk  PT.  Senuk Jaya  Husada  untuk  mengelola  unit  usaha Rumah Sakitnya. Kegiatan Rumah Sakit itulah yang  merupakan  perwujudan  dari  kegiatan Yayasan atau Perseroan Terbatas, Rumah Sakit tersebut  bukan  badan  hukum  tetapi  badan hukumnya  adalah  Yayasan  atau  Perseroan Terbatas  yang  mendirikan  Rumah  Sakit tersebut. Sehingga, Direksi Rumah Sakit yang ada  hanyalah  merupakan  pelaksana  kegiatan dari pengurus Yayasan atau Perseroan Terbatas (PT).
Terkait  hal  ini  Yayasan  Khoirunnisa tidak dibubarkan. Melainkan, Yayasan Khoirunnisa  mendirikan  PT.  Senuk  Jaya Husada  dengan  unit  usaha  Rumah  Sakit dimana Yayasan Khoirunnisa dalam melakukan peralihan aset Yayasan kepada PT. Senuk  Jaya  Husada  dilakukan  dengan  akta perjanjian  sewa-menyewa  yang  dibuat  oleh Notaris.
Dalam  uraian  tersebut  diatas  dapat dilihat  bahwa  adanya  suatu  permasalahan adanya  Rumah  Sakit  sebagai  unit  kegiatan Yayasan  kemudian  asetnya  dialihkan  kepada Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  mempunyai usaha  komersial  dibidang  kerumahsakitan, sedangkan menurut Undang-Undang Yayasan menjelaskan bahwa kekayaan Yayasan dilarang dialihkan jika Yayasan tersebut tidak lagi ditujukan kepada kepentingan sosial  atau nirlaba 8 .
6 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, LN No. 153 Tahun 2009, Pasal 20 dan Pasal 21
8 Ayuningtyas,  Dumilah.  "Interaksi  dan  Kepentingan Elit  pada  Perubahan  Status  Rumah  Sakit  Daerah
Sehubungan  dengan  latar  belakang  di atas  maka  penelitian  ini  berupaya  untuk meneliti  tentang,  aspek  yuridis  dalamsewa menyewa  aset  yayasan  rumah  sakit  kepada rumah sakit yang berbentuk perseroan terbatas, dengan  studi  kasus  pada  PT.  Senuk  Jaya Husada.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  peran  Notaris  dalam  proses peralihan  aset  Yayasan  Rumah  Sakit Kepada  Rumah  Sakit  yang  berbentuk Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana  mekanisme  proses  peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum organ yayasan  dalam  upaya  peralihan  aset Yayasan  Rumah  Sakit  kepada  Rumah Sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas?
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi bahwa permasalahan sewa menyewa  aset  Yayasan  Rumah  Sakit  kepada Rumah  Sakit  yang  berbentuk  Perseroan Terbatas  (PT)  adalah  mengenai  mekanisme proses  peralihan  aset  Yayasan  Rumah  Sakit Kepada Rumah Sakit yang berbentuk Perseroan  Terbatas  (PT)  dan  tanggung  jawab notaris  dalam  proses  sewa  menyewa  asset Yayasan  Rumah  Sakit  menjadi  Rumah  Sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

## 2. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif . Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori- teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang- undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan  penelitian  iniPenelitian  ini  berbasis
Menjadi Perseroan Terbatas." Aspirasi: Jurnal
Masalah-masalah Sosial 2, no. 1 (2011): 47-62.
pada  ilmu  hukum  normatif  yang  juga melakukan  proses  wawancara  dengan  direksi Rumah  Sakit  yang  melakukan  peralihan  aset Yayasan Khoirunisa.
Penelitian  ini  mempunyai  spesifikasi deskriptif analitis, yaitu menyajikan fakta serta menganalisisnya  secara  sistematis  sehingga dapat  lebih  mudah  untuk  dipahami  dan disimpulkan. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran  secara  jelas,  rinci  dan  menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan peralihan  aset  Rumah  Sakit  Yayasan  dengan Rumah  Sakit  Perseroan  Terbatas.  Sedangkan analitis,  dilakukan  terhadap  berbagai  aspek hukum  yang  mengatur  tentang  Yayasan, Perseroan Terbatas, dan Peralihan Aset.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
1. Sumber  data  utama  (data  sekunder) yaitu  data  kepustakaan  berupa  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan  bahan  hukum  tersier.  Data Sekunder terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
• Undang-Undang  No.  2  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2014  tentang  Jabatan  Notaris, Lembaga  Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 No. 117, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia No. 4432.
• Undang-Undang No. 44 Tahun 2009  tentang  Rumah  Sakit, Lembaran  Negara  Republik Indonesia No. 5072.
• Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2007  No.  106,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia No. 4756.
• Undang-Undang  No.  28  tahun 2004  tentang  perubahan  atas
Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 No. 115, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia No. 4430. • Peraturan  Pemerintah  No.  63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan  Undang-Undang Yayasan,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2008  No.  134,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia No. 4894.
• Peraturan  Pemerintah  No.  2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah  No. 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan  Undang-Undang tentang  Yayasan,  Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  2013  No.  2,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia No. 5387.
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  No.  2  Tahun  2016 tentang  Tata  Cara  Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan  Anggaran  Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 114.
• Kode  etik  Notaris,  Ikatan Notaris Indonesia (INI).
b. Bahan  hukum  sekunder  yaitu bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan  terhadap  bahan-bahan hukum primer, antara lain :
• Karya tulis
• Buku-buku hukum
• Hasil penelitian, makalah hukum,  dan  hasil  pembahasan seminar
c. Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan- bahan  atau  tulisan-tulisan  yang dapat  menambah  penjelasan  dan
memberikan  petunjuk  terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti dengan menggunakan kamus  hukum  maupun  kamus umum, website, internet, dan lain- lain.
2. Sumber  data  pendukung  (data  primer) yaitu  data  yang  diperoleh  melalui penelitian lapangan
Teknik  pengumpulan  data  dalam  suatu penelitian  dipengaruhi  oleh  adanya  metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Studi Dokumen
Studi dokumen dilakukan untuk
memperoleh  data  sekunder  dengan  cara membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi,  dan  menganalisis  data sekunder  yang  berkaitan  dengan  materi penelitian.
Dokumen  yang  dipelajari,  diteliti, diidentifikasi  serta  dianalisis  tersebut berupa dokumen-dokumen tentang Yayasan  dan  Perseroan  Terbatas,  buku- buku, makalah, hasil penelitian dan  hasil- hasil  seminar  yang  berkaitan  dengan penelitian.
2. Wawancara Wawancara  dilakukan  terhadap  informan yang telah ditetapkan, yaitu dengan pihak Rumah Sakit, dengan memilih wawancara langsung  (tatap  muka),  yang  terlebih dahulu  dibuat  suatu  pedoman  wawancara yang  sistematis.  Hasil  wawancara  yang diperoleh  akan  digunakan  sebagai  data pendukung dalam penelitian ini.
Analisis  penelitian  dilakukan  dengan cara  kualitatif  yaitu  data-data  berupa keterangan  dan  bahan-bahan  tertulis. Analisis  terhadap  bahan-bahan  dan  data- data  yang  telah  dikumpulkan  peneliti dilakukan dengan cara analisis isi ( Content Analysis ).  Penelitian  kualitatif  cenderung menggunakan analisis dengan cara induktif.  Pendekatan  induktif  adalah pendekatan yang diawali dengan menyajikan sejumlah keadaan dan
kemudian  disimpulkan  menjadi  suatu kesimpulan,  prinsip  atau  aturan.  Pada penelitian  kualitatif,  letak  analisa,  dan literature  review adalah  pada  akhir penelitian.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Peran Notaris dalam proses peralihan aset Yayasan Rumah Sakit Kepada Rumah Sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas
Bentuk  peralihan  hak  milik  atas  tanah dan  atau  bangunan  adalah  penjualan,  tukar- menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan  hak,  penyerahan  hak,  lelang,  hibah atau  cara  lain  selain  pemerintah  guna pelaksanaan  pembangunan  fisik  ataupun materil termasuk pembangunan untuk kepentingan  umum  atau  fasilitas  yang  tidak memerlukan persyaratan khusus.
Dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 diatur dasar hukum pemindahan (peralihan) hak atas tanah, yaitu dalam pasal-pasal (20), (28), (35), dan  (43).  Pasal  (20)  ayat  2  yaitu  hak  milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal  (28)  ayat  3  yaitu  hak  guna  usaha  dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal (35)  ayat  3  yaitu  hak  guna  bangunan  dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain
Jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan.  Undang-undang  telah  memberi kewenangan  kepada  para  notaris  yang  begitu besar  untuk  membuat  alat  bukti  yang  otentik, karenanya  ketentuan-ketentuan  dalam  UU Jabatan Notaris begitu ketat dan penuh dengan sanksi,  baik  itu  sanksi  administrasi  maupun sanksi pidana tanpa mengurangi kemungkinan diterapkannya sanksi pemberhentian sementara sampai pada tahap pemecatan.
Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Di dalam Pasal  20  ayat  1  Peraturan  Jabatan  Notaris misalnya  ditentukan,  bahwa  notaris  tidak diperbolehkan  untuk  membuat  akta,  dimana
9 Nuh, Muhammad Syarif. "Hakikat pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan." Masalah-Masalah Hukum 41, no. 1 (2012): 50-58.
10 Sufriadi.  "Tanggung  Jawab  Jabatan  dan  Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." Jurnal Yuridis 1, no. 1 (2017): 57-72.
notaris sendiri, istrinya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik secara  pribadi  maupun  secara  kuasa,  menjadi pihak.  Maksud  dan  tujuan  dari  ketentuan  ini ialah  untuk  mencegah  terjadinya  tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan 9 .
Peran  seorang  Notaris  tercermin  dari kewenangan yang dimilikinya, dimana menurut Ateng Syafrudin kewenangan diartikan sama dengan kekuasaan yang bersifat resmi  yang  diturunkan  atau  diberikan  oleh undang-undang,  dimana  didalamnya  termuat sebuah wewenang-wewenang ( recths bevoegdheidheden ). 10 Kewenangan  seorang Notaris  diatur  Undang-Undang  No.  2  tahun 2014  tentang  Jabatan  Notaris,  dan  Notaris dalam  pelaksanaan  tugas  jabatannya  dapat menimbulkan tanggung jawab 11 , karena Notaris  merupakan  pejabat  yang  sengaja diadakan oleh Negara dan diberikan sebagian wewenang  Negara  di  bidang  hukum  perdata dan  atau  pembuktian  dengan  produk  berupa akta  autentik  yang  kekuatan  pembuktiaannya dikualifikasikan  sempurna 12 .  Seperti  yang telah  dijelaskan  diketahui  bahwa  Notaris merupakan  pejabat  umum,  maka  dari  itu seorang Notaris tentunya memiliki peran untuk melayani masyarakat pelayanan yang dimaksud  berhubungan  dengan  pembuatan akta  autentik  yang  menjadi  salah  satu  bentuk wewenangan  dari  Notaris.  Sebagaimana  itu dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 02 tahun 2014  Perubahan  Undang-  tentang  Jabatan Notaris  menentukan  “Notaris  berwenang membuat  akta  autentik  mengenai  semua perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,
11 Pertiwi,  Endah.  "Tanggung  Jawab  Notaris  Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan  Melawan  Hukum  Oleh  Para  Pihak." Jurnal Ius 6, no. 2 (2018): 246.
12 Saputra, I. Wayan Eka. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Nominee Untuk Kepemilikan  Hak  Milik  Atas  Tanah .  Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada (Doctoral Dissertation), 2016.
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan oleh  undang-undang.” 13 Berkaitan  dengan kasus  pada  Yayasan  Khoirunnisa  tidak dibubarkan. Melainkan, Yayasan Khoirunnisa mendirikan  PT.  Senuk  Jaya  Husada  dengan unit  usaha  Rumah  Sakit  dimana  Yayasan Khoirunnisa  dalam  melakukan  peralihan  aset Yayasan  kepada  PT.  Senuk  Jaya  Husada dilakukan  dengan  akta  perjanjian  sewa- menyewa yang dibuat oleh Notaris. Dari uraian dan  wawancara  Narasumber  tersebut  diatas dapat disimpulkan bahwa peran Notaris dalam peralihan aset tersebut adalah Notaris berperan sebagai  pembuat  perjanjian  sewa  menyewa atas tanah milik PT Senuk Jaya Husada kepada RS Khoirunissa.

## 2. Mekanisme proses peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas
Pengertian tentang yayasan kita temukan di dalam Undang-Undang Yayasan. Di dalam Undang-  Undang  tersebut  dijelaskan  bahwa yayasan  merupakan  suatu  badan  hukum  yang berifat  sosial.  Yayasan  tidak  sama  seperti badan-badan  sosial  lain.  Di  masyarakat terdapat berbagai wujud badan sosial, misanya lembaga swadaya masyarakat(LSM), organisasi  masa  (Ormas),  dan  paguyuban. Semua badan sosial ini tidak tergolong yayasan karena yayasan memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik yayasan dapat dikenal dari  UndangUndang  yayasan.  Pasal  1  ayat  1 Undang-Undang Yayasan mengatakan tentang yayasan seperti berikut:
“Yayasan  adalah  badan  hukum  yang terdiri  atas  kekayaan  yang  dipisahkan dan  dipertuntukan  untuk  mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.”
13 Ansori,  Lutfil.  "Diskresi  Dan  Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." Jurnal Yuridis 2, no. 1 (2017): 135-150.
14 Adjie,  Habib,  and  Muhammad  Hafidh. Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran
Dengan  yayasan  tidak  mempunyai anggota  dimaksudkan  yayasan  tidak  dimiliki oleh siapa pun. Hal ini berbeda dari perseroan terbatas (PT). Perseroan terbatas dimiliki oleh para pemegang saham; koperasi  dimiliki oleh anggotanya, demikian pula perkumpulan lain. Yayasan  sebagai  badan  hukum  yang  mandiri dapat  dijalankan  sebagai  subyek  hukum  oleh pengurus,  pengawas,  dan  pembinanya  sesuai dengan  kewenangannya  untuk  mewujudkan maksud,  tujuan,  dan  kegiatan  yayasan  untuk kemaslahatan masyarakat. 14
Dari  hasil  wawancara  dengan  pihak  RS Umi  Barokah  bahwa  mulai  dari  sejarahnya berawal  dari  tahun  1992  berwujud  Rumah Bersalin Umi Barokah dengan kapasitas 10 bed dan  mendapatkan  ijin  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Boyolali,  kemudian  pada  19  Juni 1994 statusnya berubah menjadi Rumah Sakit Ibu  dan  Anak  dengan  ijin  langsung  dari Departemen  Kesehatan  RI,  kemudian  pada tahun  2004  statusnya  yang  dari  Rumah  Sakit Ibu  dan  Anak,  berubah  menjadi  Rumah  Sakit dari  Yayasan  Khoirunisa,  sehingga  sudah menjadi Rumah Sakit Umum, kemudian pada tanggal  1  Juni  2019  dari  Yayasan  Khoirunisa berubah  menjadi  PT  Senuk  Jaya.  Alasan perubahan yang semula dari Yayasan menjadi Perseroan Terbatas adalah karena untuk proses perijinannya  disarankan  untuk  dialihkan menjadi  Perseroan  Terbatas.  Untuk  prosedur peralihannya  mulai  dari  pembuatan  akta terlebih  dahulu,  Yayasanya  tetap  dan  tidak dibubarkan 15 .  Kemudian  mendirikan  PT  baru yaitu PT Senuk Jaya dengan akta dari Notaris. Untuk  pelimpahan  dari  Yayasan  Khoirunisa terdapat juga akta untuk sewa tentang peralata, bangunan, sewa gedung, dan lain sebagainya. Pada Februari 2020 seluruh akta penunjukkan seperti  penunjukkan  direktur  dan  lain  lain, telah  selesai.  Dalam  proses  peralihannya, karena  Yayasan  Khorinusa  tidak  dibubarkan dan membentuk PT baru yaitu PT Senuk Jaya Husada, itu pemegang PT nya sudah berberda dan  tercantum  di  dalam  akta  pendirian  PT.
Yayasan  Sebelum  dan  Sesudah  Berlakunya  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2001  tentang  Yayasan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
15 Yuhdi,  Mohammad.  "Peranan  diskresi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan." Likhitaprajna 15,  no. 1 (2013): 69-83.
terkait  aset  yayasan  beralih  menjadi  aset  PT dengan akta sewa menyewa. Struktur organisasi Yayasan berbeda struktur organisasi PT,  Yayasan  mempunyai  struktur  organisasi sendiri,  dan  dalam  PT  juga  memiliki  struktur organisasinya  sendiri.  Kendala  yang  dihadapi dalam  proses  peralihan  Yayasan  menjadi  PT adalah sebagai berikut:
1. Proses lama, dalam hal ini membutuhkan waktu yang tidak singkat
2. Aset-aset  harus  sudah  ada  akta  sewa menyewa dan sebagainya
3. Orang  orang  untuk  pengurusan  Yayasan dan pengurusan PT juga harus berbeda
Dampak peralihan dari Yayasan menjadi PT  adalah  proses  perijinannya  menjadi  lebih mudah.Pada tanggal 2 april 2018 didirikan PT Senuk  Jaya  Husada,  kemudian  pada  15 Februari  2019  ada  perubahan  anggaran, dikarenakan  direktur  RS  Umi  Barokah  tidak boleh  menjabat  sebagai  ketua  PT  Senuk  Jaya Husada. Sampai sekarang Yayasan khoirunisa tidak  dibubarkan  dan  tetap  berdiri,  karena rencana kedepannnya akan diarahkan di bidang sosial keagamaan.
Menurut  Notaris  Anita  selaku  Notaris yang  membantu  dalam  pembuatan  perjanjian sewa menyewa antara PT Senuk Jaya dengan Yayasan  Khoirunisa 16 menjelaskan  bahwa Awal  pengalihan  aset  Rumah  Sakit  milik Yayasan  Khoirunisa  tersebut  ialah  dahulu ketika  orang  membuat  rumah  sakit  diarahkan untuk  rumah  sakitnya  berbentuk  yayasan, maka didirikanlah Yayasan Khoirunisa. Ketika sudah mulai tertib administrasinya, kalau aset di Yayasan pastinya akan menjadi aset umum, sedangkan  aset  tersebut  adalah  milik  pribadi, dan tanah yang diatasnya didirikan rumah sakit itu  adalah  tanah  milik  pribadi,  misalkan  mau diproses  menjadi milik  yayasan  harus dihibahkan.  Namun  pada  faktanya  tanah tersebut adalah milik pribadi dan bukan milik yayasan, maka dibuatlah sebuah PT (Perseroan Terbatas). Karena PT tujuannya adalah bisnis, dan kepemilikan PT itu bisa diwariskan kepada ahli  warisnya.  Namun  jika  Yayasan  itu  milik sosial,  dan  tujuan  dibentuk  Yayasan  adalah
16 Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  Notaris  Anita  pada  7 Juli 2022.
untuk sosial. Maka Rumah Sakit yang baru itu adalah  milik  suatu  Perseroan  Terbatas,  dan rumah sakit Yayasan Khoirunisa itu dianggap sewa  menyewa  kepada  orang  pribadi,  karena Rs Ibu dan Anak Umi Barokah tersebut berdiri diatas  sertifikat  milik  pribadi,  sehingga statusnya adalah sewa menyewa. Karena kalau sertifikat  tanah  tersebut  diatasnamakan  RS Umi Barokah, berati hak nya harus dilepaskan terlebih  dahulu  oleh  orang  pribadi  tersebut. Apabila hak orang pribadi  atas tanah tersebut sudah  dilepas,  maka  orang  pribadi  tersebut tidak berhak atas tanah itu kembali. Sehingga aset  PT  Husada  adalah  berupa  Rumah  Sakit yang berbentuk PT dan ditambah dengan tanah yang disewakan kepada Yayasan Rumah Sakit Umi Barokah.
Setelah  rumah  sakit  Umi  Barokah pengurusannya  beralih  ke  PT,  menjadi  lebih berkembang  karena  faktor  kemampuan  usaha dan UU yang melandasinya. Dan juga Undang- Undang  mengenai  PT  memiliki  pasal-pasal yang  lebih  mengatur  lembaga  korporasi dengan detail sehingga meningkatkan efisiensi dan mengirangi risiko konflik
Sementara  itu,  berbagai  pasal  di  UU Yayasan dan terlebih  lagi  UU yang mengatur perkumpulan  belum  mempunyai  kedalaman dalam mengatur tata kelola lembaga. Akibatnya,  RS  yang  berbentuk  yayasan ataupun  perkumpulan  tidak  mendapatkan  apa yang  disebut  sebagai  tekanan  eksternal  untuk memperkuat  tata  kelola.  Akibatnya,  apa  yang disebut sebagai budaya organisasi yang efisien, kompetitif,  dan  agresif  terlihat  kurang  berada di  RS  nonprofil  berbentuk  yayasan  dan perkumpulan.
3. Tanggung jawab hukum organ yayasan dalam upaya peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas
1. Kewenangan  Dan  Kewajiban  Organ Yayasan
Berikut ini kewajiban organ yayasan :
a. Pembina
Kedudukan  pembina  diatur  dalam Pasal 28 ayat (1) UU Yayasan yang
berbunyi  Pembina  adalah  organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada  pengurus  atau  pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Kewenangan pembina meliputi:
• Keputusan
mengenai
perubahan anggaran dasar.
• Pengangkatan dan
pemberhentian anggota pengurus dan pengawas.
• Penetapan  kebijakan  umum yayasan  berdasarkan  anggaran dasar yayasan.
• Pengesahan  program  kerja  dan rancangan  anggaran  tahunan yayasan.
• Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran yayasan
Selanjutnya, pembina berkewajiban untuk: • Mengadakan  rapat  sekurang  – kurangnya  sekali  dalam  satu tahun untuk melaksanakan kewenangannya.
• Mengevaluasi kekayaan, kewajiban, dan tanggung jawab, dan penghasilan yayasan tahun lalu sebagai dasar pertimbangan  bagi  pengesahan anggaran  belanja  tahun  yang akan datang.
• Mensahkan  laporan  tahunan yang disampaikan oleh
pengurus dan pengawas
b. Pengurus
Pengurus adalah organ yang melaksanakan kepengurusan yayasan.  Kewenangan  pengurus meliputi :
• Melaksanakan kepengurusan yayasan.
17 Ais, Chatamarrasjid. Masalah Pertanggung Jawaban Badan  Hukum  Yayasan  Dalam  Hal  Melakukan
• Mewakili  yayasan,  baik  di dalam maupun di luar pengadilan.
• Bersama –  sama  dengan anggota pengawas mengangkat anggota  pembina  jika  yayasan tidak  lagi  mempunyai  anggota pembina.
• Mengumumkan  akta  pendirian yayasan  atau  perubahannya dalam Tambahan Berita Negara.
• Mengajukan perpanjangan jangka  waktu  pendirian  jika yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu.
• Menandatangani
laporan
tahunan bersama –  sama dengan pengawas.
• Mengusulkan  kepada  pembina tentang
perlunya
penggabungan.
• Bertindak selaku likuidator jika tidak ditunjuk likuidator. 17
c. Pengawas
Pengawas mempunyai kewenangan sebagai berikut:
• Melakukan  pengawasan  serta memberi nasihat kepada pengurus  dalam  menjalankan kegiatan yayasan.
• Memberhentikan sementara anggota pengurus.
• Penandatangani laporan tahunan bersama –  sama dengan pengurus.
2. Tanggung Jawab Organ Yayasan Setiap orang dalam organ yayasan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum  yayasan  yang  dilakukannya, kecuali apabila terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan  kerugian  bagi  yayasan atau pihak ketiga
Perbuatan  Melawan  Hukum/Curang .  Bandung:  Citra Aditya, 2007.

## 4. Penutup

## 4.1. Kesimpulan
Peran  Notaris  dalam  peralihan  aset tersebut  adalah  Notaris  berperan  sebagai pembuat perjanjian sewa menyewa atas tanah milik PT Senuk Jaya Husada kepada Yayasan Khoirunissa.
Menurut  Notaris  Anita  selaku  Notaris yang  membantu  dalam  pembuatan  perjanjian sewa menyewa antara PT Senuk Jaya dengan Yayasan  Khoirunisa 18 menjelaskan  bahwa Awal  pengalihan  aset  Rumah  Sakit  milik Yayasan  Khoirunisa  tersebut  ialah  dahulu ketika  orang  membuat  rumah  sakit  diarahkan untuk  rumah  sakitnya  berbentuk  yayasan, maka didirikanlah Yayasan Khoirunisa. Ketika sudah mulai tertib administrasinya, kalau aset di Yayasan pastinya akan menjadi aset umum, sedangkan  aset  tersebut  adalah  milik  pribadi, dan tanah yang diatasnya didirikan rumah sakit itu  adalah  tanah  milik  pribadi,  misalkan  mau diproses  menjadi milik  yayasan  harus dihibahkan.  Namun  pada  faktanya  tanah tersebut adalah milik pribadi dan bukan milik yayasan, maka dibuatlah sebuah PT (Perseroan Terbatas). Karena PT tujuannya adalah bisnis, dan kepemilikan PT itu bisa diwariskan kepada ahli  warisnya.  Namun  jika  Yayasan  itu  milik sosial,  dan  tujuan  dibentuk  Yayasan  adalah untuk sosial. Maka Rumah Sakit yang baru itu adalah    milik  suatu  Perseroan  Terbatas,  dan rumah sakit Yayasan Khoirunisa  itu dianggap sewa  menyewa  kepada  orang  pribadi,  karena Rs Ibu dan Anak Umi Barokah tersebut berdiri diatas  sertifikat  milik  pribadi,  sehingga statusnya adalah sewa menyewa. Karena kalau sertifikat  tanah  tersebut  diatasnamakan  RS Umi Barokah, berati hak nya harus dilepaskan terlebih  dahulu  oleh  orang  pribadi  tersebut. Apabila hak orang pribadi  atas tanah tersebut sudah  dilepas,  maka  orang  pribadi  tersebut tidak berhak atas tanah itu kembali. Sehingga aset  PT  Husada  adalah  berupa  Rumah  Sakit yang berbentuk PT dan ditambah dengan tanah yang disewakan kepada Yayasan Rumah Sakit Umi Barokah.
Tanggung  jawab  hukum  organ  yayasan dalam  upaya  peralihan  aset  Yayasan  Rumah
18 Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  Notaris  Anita  pada  7 Juli 2022.
Sakit  kepada  Rumah  Sakit  yang  berbentuk Perseroan Terbatas adalah:
1. Kewenangan  Dan  Kewajiban  Organ Yayasan Pembina, kewenangan pembina meliputi:
a. Keputusan  mengenai  perubahan anggaran dasar.
b. Pengangkatan  dan  pemberhentian anggota pengurus dan pengawas
c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan.
d. Pengesahan  program  kerja  dan rancangan anggaran tahunan
yayasan.
e. Penetapan  keputusan  mengenai penggabungan  dan  pembubaran yayasan.
Selanjutnya,  pembina  berkewajiban untuk :
a. Mengadakan  rapat  sekurang  – kurangnya sekali dalam  satu  tahun untuk melakukan kewenanganya
b. Mengevaluasi kekayaan, kewajiban,  dan  tanggung  jawab, dan penghasilan yayasan tahun lalu sebagai  dasar  pertimbangan  bagi pengesahan anggaran belanja tahun yang akan datang.
c. Mengesahkan laporan tahunan yang  disampaikan  oleh  pengurus dan pengawas.
2. Pengurus, Kewenangan pengurus
meliputi :
a. Melaksanakan kepengurusan yayasan.
b. Mewakili  yayasan,  baik  di  dalam maupun di luar pengadilan.
c. Bersama–sama  dengan  anggota pengawas  mengangkat  anggota Pembina  jika  Yayasan  tidak  lagi mempunyai anggota Pembina.
d. Mengumumkan akta pendirian yayasan  atau  perubahannya  dalam Tambahan Berita Negara.
e. Mengajukan  perpanjangan  jangka waktu  pendirian  jika  yayasan didirikan  untuk  jangka  waktu tertentu.
f. Menandatangani  laporan  tahunan bersama – sama dengan pengawas.
g. Mengusulkan kepada pembina tentang perlunya penggabungan.
h. Bertindak  selaku  likuidator  jika tidak ditunjuk likuidator. 19
3. Pengawas. Pengawas mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. Melakukan pengawasan serta
memberi  nasihat  kepada  pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
b. Memberhentikan sementara anggota pengurus.
c. Penandatangani  laporan  tahunan bersama – sama dengan pengurus.
4. Tanggungjawab  Organ  Yayasan  : Setiap orang dalam organ yayasan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum  yayasan  yang  dilakukannya, kecuali apabila terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan  kerugian  bagi  yayasan atau  pihak  ketiga.  Tentu  saja  bisa terjadi,  bahwa  yayasan  itu  telah melakukan  hal  –  hal  yang  dapat menyebabkan  kehilangan  kedudukan sebagai badan hukum seperti :
a. Bertentangan  dengan  ketertiban umum. b. Dalam mencapai tujuannya
bertentangan  dengan  kesusilaan dan hukum. 20
Sesuai dengan isi Akta Sewa Menyewa No.  5  tanggal  7  November  2019  yang dibuat oleh Notaris Anita Riza Yanthi, Yayasan  Khoirunisa  berhak  menerima pembayaran  sewa  dari  PT  Senuk  Jaya Husada  pada  tiap  tahunnya  selama masa  sewa,  dan  Yayasan  Khoirunisa berkewajiban untuk membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah yang disewakan tersebut

## 4.2. Saran
Mengingat  pentingnya  peranan  organ yayasan  dalam  mencapai  tujuan  dari  yayasan itu  sendiri,  maka  dinilai  perlu  untuk ditambahkan lembaga pengawas dari pemerintah  yang  memantau  setiap  tugas, kewajiban,  kewenangan  para  organnya  untuk menghindari  sifat  menyimpang  dari  setiap tindakan, yang nantinya merugikan yayasan.
Dalam  mencapai  tujuan  dari  yayasan, maka sesama organ yayasan haruslah mampu berkerja  sama  dalam  melaksanakan  tanggung jawabnya agar tidak terjadi suatu perselisihan antar organ Yayasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  Habib,  and  Muhammad  Hafidh. Yayasan:  Memahami  Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
Ais,  Chatamarrasjid. Masalah  Pertanggung  Jawaban  Badan  Hukum  Yayasan  Dalam  Hal Melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Curang . Bandung: Citra Aditya, 2007. Ansori,  Lutfil.  "Diskresi  Dan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan." Jurnal Yuridis 2, no. 1 (2017): 135-150.
Ayuningtyas, Dumilah. "Interaksi dan Kepentingan Elit pada Perubahan Status Rumah Sakit Daerah Menjadi Perseroan Terbatas." Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial 2, no. 1 (2011): 47- 62.
19 Chatamarrasjid  Ais,  2007, Masalah  Pertanggung Jawaban Badan Hukum Yayasan Dalam Hal Melakukan
Perbuatan  Melawan  Hukum/Curang ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, halaman 21
20 Ibid , halaman 37
Chatamarrasjid  Ais,  2007, Masalah  Pertanggung  Jawaban  Badan  Hukum  Yayasan  Dalam  Hal Melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Curang , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 21
Edong,  John. Tinjauan  Yuridis  Perubahan  Undang-undang  Perseroan  Terbatas .  Palu:  Tadulako University, 2014.
Hasil Wawancara dengan Ibu Notaris Anita pada 7 Juli 2022.
Muttalib,  Abdul,  Syamsiah  Syamsiah,  and  Fitrianti  Fitrianti.  "Analisis  Perhitungan  Sewa  Kamar Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Rumah Sakit Umum Haji Makassar." Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 14, no. 1 (2018).
Nuh, Muhammad Syarif. "Hakikat pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan." Masalah-Masalah Hukum 41, no. 1 (2012): 50-58.
Pertiwi,  Endah.  "Tanggung  Jawab  Notaris  Akibat  Pembuatan  Akta  Nominee  Yang  Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak." Jurnal Ius 6, no. 2 (2018): 246.
Saputra, I. Wayan Eka. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Nominee Untuk Kepemilikan  Hak  Milik  Atas  Tanah .  Yogyakarta:  Universitas  Gadjah  Mada  (Doctoral Dissertation), 2016.
Sufriadi.  "Tanggung  Jawab  Jabatan  dan  Tanggung  Jawab  Pribadi  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." Jurnal Yuridis 1, no. 1 (2017): 57-72. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, LN No.115 Tahun 2004, Pasal 5 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, LN No. Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, LN No. 153 Tahun 2009, Pasal 20 dan Pasal 21 Widijatmoko,  Michael  Josef. Peralihan Kepemilikan Aset  Dari Yayasan  Ke Perseroan Terbatas . Jakarta: Bintang Mandiri, 2017.
Yuhdi,  Mohammad.  "Peranan  diskresi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan." Likhitaprajna 15, no. 1 (2013): 69-83.