© 2020 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat

## PENDAMPINGAN USAHA: PENGGUNAAN ONE SINGLE SUBMISSION UNTUK IJIN USAHA
Fransiska Soejono 1* , Theresia Sunarni 2 , R. Kristoforus Jawa Bendi 3 , Maria Rosari Efila 4 , Savira Anthony 1 , Wenny Angeliana 2
1) Manajemen, Universitas Katolik Musi Charitas
2) Teknik Industri, Universitas Katolik
Musi Charitas
3) Informatika, Universitas Katolik Musi Charitas
4) PGSD, Universitas Katolik Musi Charitas

## Article history
Received   :   09-05-2020 Revised      :   15-08-2020 Accepted :   13-10-2020

## *Corresponding author
Fransiska Soejono
Email: fransiska@ukmc.ac.id
Kegiatan  ini,  ditujukan  untuk  memberikan  pemahaman  pentingnya mengurus  ijin  usaha  dan  mengenalkan  One  Single  Submission  (OSS)  untuk mengurus  ijin  usaha  secara  online.  Hal  ini  dikarenakan  ijin  usaha  menjadi landasan  suatu  usaha  untuk  melakukan  kegiatannya  secara  legal.  Pada awalnya, metode yang digunakan dalam kegiatan direncanakan berbentuk ceramah  dan  simulasi  penggunaan  OSS,  namun  karena  terjadi  pandemi Covid-19  maka  metode  kegiatan  diubah  menjadi  ceramah  dan  diskusi online  menggunakan  whatsapp  grup.  Hasil  pre  dan  post  test  menunjukkan ada peningkatan pemahaman dan pengetahuan mitra mengenai berbagai hal  terkait  pengurusan  ijin  usaha  menggunakan  OSS.  Rata-rata  jawaban mitra atas pertanyaan umum terkait penyelenggaraan kegiatan adalah 4,8. Artinya  sebagian  besar  mitra  menganggap  bahwa  topik,  bahan/materi, bentuk  kegiatan  menarik,  dan  penyampaian  materi  jelas.  Kegiatan pendampingan ini efektif dalam memberikan simulasi bagi usaha mengurus ijin usaha secara online dengan OSS.
Kata  Kunci: Ijin  Usaha;  One  Single  Submission;  Online;  Usaha  Mikro  Kecil Menengah

## Abstract
This  activity  is  intended  to  provide  an  understanding  of  the  importance  of managing  business  licenses  and  introducing  One  Single  Submission  (OSS)  to manage business licenses online. This is because a business permit forms the basis of an effort to carry out its activities legally. Initially, the method used in the activity was planned to be in the form of lectures and simulations of OSS use, but due to the Covid-19 pandemic the activity method was changed to online  lectures  and  discussions  using  whatsapp  groups.  Pre  and  post  test results  indicate  an  increase  in  understanding  and  knowledge  of  partners regarding  various  matters  related  to  the  management  of  business  licenses using  OSS.  The  average  partner  answers  to  common  questions  related  to organizing  activities  is  4.8.  This  means  that  most  partners  assume  that  the topic,  material  /  material,  forms  of  interesting  activities,  and  delivery  of material  are  clear.  This  accompaniment  activity  is  useful  in  providing simulations for businesses to apply for business licenses online with OSS.
Keywords : Business  License;  One  Single  Submission;  Online;  Micro  Small Medium Enterprise

## Abstrak
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v4i2.2214

## PENDAHULUAN
Ijin usaha menjadi penting bagi setiap usaha, tidak hanya  bagi  perusahaan  besar  tetapi  juga  penting bagi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). Banyak  pelaku  usaha  belum  paham  mengenai  Ijin Usaha  Mikro  Kecil  ini  (Easybiz,  2017;  Choiri,  2018). Pertiwi  dan  Khoiriyah  (2016)  menyatakan  bahwa legalitas  bisnis  atau  perijinan  usaha  dapat mendukung  usaha  untuk  leluasa  berekspansi. Banyak  pelaku  usaha  enggan  mengurus  perijinan karena  membutuhkan  waktu,  energi  dan  biaya. Nadela  (2017)  mengungkapkan  bahwa  mengurus ijin  usaha  membutuhkan  waktu  lebih  dari  satu  hari. Oleh  karenanya,  pelaku  usaha  menjadi  sulit berkembang.  Yohanna  dkk.  (2016),  dan  Kurniawan &  Rahma  (2018)  mengungkapkan  bahwa  pelaku usaha banyak yang belum memiliki ijin karena faktor kurangnya pengetahuan, kekhawatiran akan biaya yang  mahal,  adanya  anggapan  bahwa  hal  itu tidak  penting  dan  rumit,  dan  ketidaktahuan mengenai  cara  mengurusnya.  Pendanaan  usaha mikro  kecil  dari  bank  mensyaratkan  adanya  ijin usaha.  Legalitas usaha  usaha  dibutuhkan  terutama untuk  mendapatkan  kepastian  dan  perlindungan berusaha di lokasi usaha (Fuad dkk., 2018). Manfaat mengurus  ijin  usaha  ada  empat  yaitu  memiliki legalitas  usaha,  kemudahan  untuk  mendapatkan modal karena sudah legal, akses untuk mendapatkan
pendampingan usaha dari pemerintah, dan kesempatan memperoleh bantuan
pemberdayaan dari pemerintah (Agustinus,  2015).  Layyinaturrobaniyah  &  Wa  Ode (2017)  menegaskan  bahwa  salah  satu  keluhan UMKM  untuk  pengembangan  usahanya  adalah kurangnya  modal  (dana),  sementara  untuk mengajukan  modal  (dana)  ke  Bank  atau pemerintah dibutuhkan legalitas usaha.
Data  Bank  Dunia  tahun  2018  menunjukkan Indonesia  berada  di  peringkat  73  dunia  dalam  hal kemudahan berusaha. Hal ini dikarenakan mengurus  ijin  di  Indonesia  membutuhkan  waktu yang  relatif  lama  yakni  mencapai  20  hari, sedangkan  negara  lainnya  seperti  Cina  hanya butuh 9 hari, Malaysia butuh 13 hari, Thailand butuh 5  hari,  Vietnam  butuh  17  hari,  dan  bahkan Singapura hanya butuh waktu 1,5 hari. Kusmanto & Warjio  (2019)  menyebutkan  bahwa  implementasi kemudahan  ijin  usaha  belum  dapat  terlaksana  di semua  daerah  (dari  539  kabupaten  dan  kota  di seluruh Indonesia, baru kurang dari 150 yang sudah menerapkan  ijin  1  lembar  dan  1  hari  jadi  untuk UMKM). Selain itu tingkat pelaporan mal-administrasi sangat  tinggi  dan  semakin  bertambah  setiap tahunnya,  dan  pada  tahun  2017  mencapai  1.451 laporan  (Parwanto,  2019).  Menyikapi  masalah tersebut,  saat  ini  pemerintah  sudah  menyediakan fasilitas layanan perizinan usaha secara online yaitu
one  single  submission (OSS).  Tujuan  pemerintah adalah  mempercepat  proses  penerbitan  perijinan berusaha  sesuai  dengan  standar  pelayanan, memberikan  kepastian  waktu  dan  biaya  dalam proses perijinan, serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi  Kementerian/lembaga  dan  Pemerintah Daerah  (Jajeli,  2017).  Menurut  Rizki  (2019),  OSS  kini menjadi  pintu  perizinan  usaha  satu-satunya  di  luar sektor  keuangan,  pertambangan,  dan  energi. Beberapa  kendala  perizinan  yang  masih  ditemui kendati  ada  OSS  diantaranya  adalah  masalah kompatibilitas  sistem  dan  minimnya  pemahaman pelaku usaha mengenai sistem OSS (Gambar 1).
Gambar 1. Alur perizinan usaha di OSS (Rizki, 2019)
Beberapa hal yang mungkin dihadapi pelaku usaha dalam  mengurus  perizinan  dengan  sistem  OSS adalah  pertama,  koordinasi  antara  kementerian, lembaga dan daerah menjadi tantangan pelaksanaan OSS. Kedua, ada keterbatasan bidang usaha  dalam  Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha Indonesia  (KBLI).  Pengisian  KBLI  yang  salah  oleh pelaku  usaha  dapat  mengakibatkan  risiko  bagi pelaku  usaha  untuk  tidak  mendapatkan  Nomor Induk Berusaha (NIB).
Ketiga, diperlukan kecermatan dalam  mengisi data-data pada sistem OSS.  Data-data  harus  sesuai  dengan  akta perusahaan,  jika  tidak  sama  maka  sistem  dapat menolak  data  tersebut  yang  berakibat  pada pelaku usaha tidak mendapatkan NIB. Keberadaan OSS  diharapkan  menjadikan  perizinan  menjadi efisien  dan  tidak  lagi  melalui  banyak  pintu  yang menimbulkan  risiko  ada  pungutan  liar.    Perbedaan Sistem  OSS  dengan  sistem  lama  adalah  dengan sistem  OSS  perizinan  dikeluarkan  terlebih  dahulu baru  diikuti  persyaratan  atau  komitmen  pelaku usaha  yang  harus  dipenuhi  dalam  tenggat  waktu tertentu,  sementara  sistem  lama  mensyaratkan beberapa  hal  administratif  yang  harus  dipenuhi terlebih  dahulu  sebelum  ijin  keluar.  Komitmen  yang harus  dipenuhi  dengan  sistem  OSS  diantaranya adalah  ijin  lokasi,  ijin  perairan,  ijin  lingkungan  atau ijin  mendirikan  bangunan  bagi  usaha  yang
memerlukan  prasarana.  Kelemahan  pelaksanaan OSS diantaranya kurangnya integrasi sistem dengan sistem  yang  dimiliki  Kemenkominfo  sebagai  sistem pusat,  database  perijinan  dalam  OSS  belum terklasifikasi  secara  jelas  sehingga  Pemerintah Daerah  masih  harus  input  data  manual  sehingga memakan  waktu  lama,  dan  kelemahan  lainnya adalah  fitur  penentuan  lokasi  usaha  belum tersambung  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah dan  ketersediaan  Rencana  Detail  Tata  Ruang. Pemerintah
Hasil riset CIPS ( Center for Indonesian Policy Studies ) mengenai  kemudahan  berusaha  (Ease  of  Doing Business,  EoDB)  menunjukkan  para  pemula  masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan ijin usaha mereka  (Lingga,  2019b).  Pemerintah  menargetkan masuk  40  besar  dalam  hal  EoDB  di  Bank  Dunia. Presiden  Jokowi  sudah  menegaskan  bahwa kecepatan  dalam  dunia  usaha  sangat  dibutuhkan di  era  persaingan  saat  ini  (Lingga,  2019a). Keberadaan  Sistem  OSS  ini  diharapkan  dapat mempersingkat  proses  ijin  usaha  dan  lebih  efisien biaya. Dalam analisis situasi diketahui masalah yang dialami  usaha  adalah  kebanyakan  usaha  belum memiliki  ijin  usaha  karena  kekhawatiran  mereka terkait  pengenaan  pajak,  dan  biaya.  Selain  itu mereka juga belum memiliki pengalaman menggunakan One  Single  Submission (OSS). Permasalahannya  adalah  mitra  usaha  selama  ini belum  memahami  pentingnya  ijin  usaha  dan cenderung  berpikir  bahwa  mengurus  ijin  usaha adalah  sesuatu  yang  rumit,  lama  dan  memerlukan biaya  yang  tidak  sedikit.  Mitra  juga  belum mengenal one  single  submission (OSS)  yang diharapkan  dapat  membantu  dan  memudahkan mereka dalam mengurus ijin usaha.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan
dilaksanakan
berupa pemaparan mengenai OSS. Simulasi penggunaan
OSS dipersiapkan  untuk  mitra  dalam  bentuk  video. Kegiatan diawali dengan penyebaran kuisioner pre test untuk mengetahui pemahaman mitra terhadap materi  yang  akan  diberikan.  Selanjutnya  dilakukan perkenalan  tim  dan  mitra  usaha,  dilanjutkan dengan  paparan  materi  dari  tim.  Diskusi  tanya jawab  diakomodasi  selama  paparan  diberikan. Setelah  sesi  pemaparan  materi  dan  diskusi dilakukan  penyebaran kuisioner  kembali  (post  test). Penyebaran  Kuisioner  dilakukan  secara  online menggunakan  google  form.  Bentuk  pernyataan kuisioner  adalah  tertutup  baik  pada pre maupun post  test dengan  menggunakan  5  skala  likert  yaitu SS  (Sangat  Setuju),  S  (Setuju),  KS  (Kurang  Setuju),  TS (Tidak  Setuju),  dan  STS  (Sangat  Tidak  Setuju).  Oleh karena  kegiatan  diadakan  dalam  situasi  pandemi
Covid-19  maka  kegiatan  dilakukan  secara  online melalui whatsapp group .
Model  kegiatan  adalah  penyuluhan  dengan metode  pelaksanaan  adalah  edukasi  kepada  ibu- ibu  rumah  tangga  tentang  merencanakan keuangan  ideal  bagi  ibu-ibu.  Tahapan  kegiatan pengabdian meliputi identifikasi masalah, penetapan masalah, memberikan solusi permasalahan,  memberikan  penyuluhan  yang meliputi  perencanaan  keuangan  ideal  bagi  setiap rumah  tangga.  Penjelasan  perencanaan  meliputi materi fundamental dalam perencanaan keuangan  yaitu  pengertian  dan  pentingnya mengelola  keuangan  rumah  tangga,  pengertian menabung,  pentingnya  investasi  bagi  rumah tangga,  pentingnya  asuransi.  Penjelasan  akan disampaikan secara sederhana dan sangat mudah dipahami.  Beberapa  inklusi  keuangan  yang  akan dibahas  adalah  bank,  asuransi,  pegadaian  dan pasar modal.

## PEMBAHASAN
Pada  laman  awal  website  OSS  Republik  Indonesia terdapat pengumuman bahwa antrian layanan oss telah  tersedia  (sejak  19  Juli  2019)  dan  dapat dilakukan  pengambilan  kuota  antrian  di  website www.investindonesia.go.id (Gambar 2).
Penggunaan  website  OSS  RI  tersebut  didasarkan pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018 Tentang  Pelayanan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  91  Tahun 2017  Tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Berusaha. Dalam  website  juga  tersedia  alamat  email  untuk bantuan  teknis  perizinan  dan  sistem  yaitu satgasnasional@bkpm.go.id dan info@bkpm.go.id .
Gambar 2. Tampilan website pendaftaran ijin usaha secara online
Kegiatan dihadiri oleh sejumlah 6 orang mitra usaha yang  berjenis  kelamin  wanita  sebanyak  50%  dan
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v4i2.2214
pria sebanyak 50%. Beberapa Mitra (sebanyak 50%) berasal  dari  daerah  Pasang  Surut  dan  50%  lainnya dari  daerah  kota  Palembang.  Informasi  lainnya mengenai  Mitra  berupa  lama  usaha  berdiri, dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  usaha, metode  pemasaran  dan  Permanen  tidaknya tempat  usaha.  Sebagian  mitra  usaha  (50%)  sudah menjalankan  usahanya  selama  1  tahun.  Dua  mitra lainnya sudah cukup lama menjalankan usaha yaitu selama  2  dan  7  tahun.  Sedangkan  satu  mitra lainnya belum lama  menjalankan usahanya yaitu 5 bulan.
Covid-19  pertama  kali  diumumkan  di  Indonesia yaitu  diumumkan  oleh  Presiden  Republik  Indonesia (Bapak  Joko  Widodo)  pada  tanggal  2  Maret  2020 (Iqbal,  2020).  Setelah  pengumuman  tersebut sampai  pada  minggu  keempat  bulan  Maret,  baru sejumlah  50%  mitra  yang  merasakan  dampaknya yaitu  penjualan  usaha  yang  menurun,  sedangkan 50%  mitra  lainnya  belum  merasakan  dampaknya. Sejak  17  April  2020,  Palembang  sudah  ditetapkan sebagai zona merah, dan saat ini sedang diusulkan ke  Gubernur  Sumatera  Selatan  untuk  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  atau  disingkat  dengan  PSBB (Putra,  2020;  dan  Sumselupdate.com,  2020).  Pada minggu  pertama  bulan  April  sampai  saat  ini  dalam situasi Palembang zona merah hampir semua mitra (sebanyak  83%)  merasakan  dampaknya  berupa penurunan  penjualan  usaha.  Hanya  satu  usaha yang  masih  bertahan,  artinya  tidak  mengalami kenaikan  juga  tidak  mengalami  penurunan  yaitu usaha  online  “Hobi  Jajan  Palembang”.  Penjelasan mengenai  mengapa  usaha  tersebut  bisa  bertahan adalah dimungkinkan karena hampir seluruh lapisan masyarakat  belajar  dan  atau  bekerja  di  rumah (berdiam  di  rumah),  sehingga  semakin  banyak orang  yang  memanfaatkan  pembelian  makanan melalui  media  online,  atau  bisa  juga  karena  usaha tersebut  baru  berjalan  5  bulan  sehingga  belum terlalu  dirasakan  perubahan  sebelum  dan  sesudah pandemi  covid  ini.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  83%  mitra  usaha  mengalami penjualan usaha yang lebih baik sebelum pandemi covid-19 terjadi.
Gambar 3. Persentase usaha yang terkena dampak pandemi covid-19.
Media  sosial  yang  digunakan  mitra  untuk mempromosikan  produknya  adalah  50%  mitra menggunakan  Facebook  dan  Instagram,  50% lainnya  tidak  menggunakannya.  Satu  mitra mengungkapkan  bahwa  media  sosial  yang digunakannya  adalah  media  langsung  melalui loading  ramp pabrik  pengolahan  melalui  DO. Media online lainnya yang digunakan selain FB dan Instagram adalah Gojek (33%) dan juga Grab (17%). Sebanyak  67%  mitra  tidak  menggunakan  media online seperti bukalapak, shopee, tokopedia,  gojek maupun  grab.  Tidak  satupun  mitra  menggunakan media cetak sebagai sarana berpromosi. Bagi mitra dan  juga  sebagian  besar  usaha  mikro  kecil  media cetak  tidak  menjadi  untuk  mempromosikan produknya karena dianggap tidak lebih efektif dan efisien  dibandingkan  media  online.  Sebanyak  50% Mitra  menggunakan  tempat  permanen  seperti rumah  dan  ruko  atau  toko  sebagai  tempat  usaha, sedangkan 50% lainnya memiliki tempat usaha yang non permanen.
Tabel 1. Perbandingan pemahaman dan pengetahuan mitra (pre & post ) No Pertanyaan % Mitra Paham /Tahu Pre Post 1 Saya memahami pentingnya pengurusan ijin usaha 100% 100% 2 Saya mengetahui tawaran kemudahan  dalam  mengurus  ijin usaha  dengan One  Single  Submission (OSS) 50% 100% 3 Saya mengetahui keuntungan- keuntungan memanfaatkan OSS dalam pengurusan ijin usaha 34% 100% 4 Saya mengetahui persyaratan- persyaratan  dalam  mengurus  ijin usaha dengan OSS 17% 100% 5 Saya memahami dengan baik prosedur  OSS  dalam  pengurusan  ijin usaha 34% 67% 6 Saya  memahami    cara  pembuatan dan aktivasi akun OSS 17% 100% 7 Saya  mengetahui  adanya  kewajiban bagi  pemilik  usaha  memiliki  Nomor Induk Berusaha (NIB) 66% 100% 8 Saya  mengetahui  dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mengurus NIB 50% 83% 9 Saya  memahami  langkah-langkah memperoleh NIB 50% 83% 10 Saya  memahami  langkah  yang  harus dilakukan  jika  ada  kesalahan  dalam pengisian data 34% 100%
Tabel  1  memberikan  gambaran  perbandingan pemahaman dan pengetahuan mitra sebelum dan sesudah  mengikuti  kegiatan  ini.  Jawaban  mitra berupa  “sangat  setuju”  dan  “setuju”  dikategorikan sebagai  “mitra  sudah  memiliki  pemahaman  dan
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v4i2.2214
pengetahuan”, sedangkan jawaban mitra  “kurang setuju”,  “tidak  setuju”,  dan  “sangat  tidak  setuju” dikategorikan  sebagai  “mitra  belum  memiliki pemahaman dan pengetahuan”.
Perbandingan  pemahaman  dan  pengetahuan mitra  sebelum  dan  sesudah  (tabel  1.)  mengikuti kegiatan  diketahui  bahwa  ada  peningkatan pemahaman  dan  pengetahuan  mitra.  Pada  tiga poin  yaitu  1)  pemahaman  prosedur  OSS,  2) dokumen  yang  diperlukan  dan  3)  langkah-langkah dalam  mengurus  NIB  masih  perlu  menjadi ditingkatkan  lagi  oleh  mitra  agar  mereka  lancar dalam  menggunakan  Sistem  OSS  dan  mengurus NIB.  Pemahaman  mitra  atas  pemaparan  prosedur OSS  dalam  pengurusan  ijin  usaha  (pernyataan kelima  dalam  tabel  1.)  terlihat  belum  maksimal (67%),  hal  ini  dimungkinkan  karena  metode pelatihan  yang  digunakan  hanya  mengandalkan pemaparan melalui whatsapp group , sharing materi dan sharing video.  Sementara  di  akhir  pertemuan, mitra  menganggap  masih  perlu  adanya  tatap muka  untuk  mendapatkan  penjelasan  lebih  lanjut mengenai topik serupa.
Paparan  dari  tim  mengenai  pemahaman  OSS menghasilkan  diskusi  dengan  tiga  pertanyaan  dari mitra  yaitu  1)  pertanyaan  mengenai  letak/lokasi kantor  layanan  perijinan  usaha  di  Palembang,  2) pertanyaan  mengenai  apakah  usaha  online  perlu ijin  usaha?,  dan  3)  pertanyaan  mengenai  apakah ada masa berlaku, apakah ada kewajiban laporan secara berkala?. Hasil jawaban terhadap pertanyaan pertama adalah bahwa di Palembang ada  3  kantor  layanan  perijinan  usaha  (disebut Kantor  Koordinasi  Penanaman  Modal,  BKPM)  yaitu di  Jalan  Demang  Lebar  Daun  No.  3660  Lorok  Pakjo Palembang, Jalan Merdeka No. 01 Palembang, dan Jalan  Sudirman  No.  90  Km.  4,5  Palembang.  Namun dalam  pengumuman  secara  online  dari  BKPM diketahui  bahwa  layanan  perijinan  tatap  muka sementara  ini  ditutup  yaitu  sejak  tanggal  17  Maret 2020  sampai  dengan  pemberitahuan  lebih  lanjut. Hasil jawaban untuk pertanyaan kedua adalah  Ijin usaha  diwajibkan  untuk  semua  usaha  maka termasuk  dalam  hal  ini  adalah  usaha  online.  Hasil jawaban  untuk  pertanyaan  ketiga  adalah  dalam Lampiran  II.  Peraturan  Menteri  Perdagangan Republik  Indonesia  Nomor  77  Tahun  2018  Tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik  di  Bidang  Perdagangan  disebutkan bahwa  masa  berlaku  ijin  usaha  adalah  selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.
Rata-rata  jawaban  mitra  adalah  4,48,  artinya sebagian  besar  mitra  menganggap  bahwa  topik, bahan/materi,  bentuk  kegiatan  menarik,  dan penyampaian  materi  jelas  (Tabel  2).  Yohanna  dkk.
(2016)  menyatakan  bahwa  90%  respondennya sangat  memahami  bahwa  kegiatan  ini  dirasakan penting  karena  memberikan  pemahaman  tentang perijinan  usaha.  Selain  itu  mitra  juga  menganggap kegiatan  ini  sangat  bermanfaat  dan  mereka mengharapkan  ada  kegiatan  lanjutan  dengan topik  yang  berbeda.  Pada  pertanyaan  terbuka diketahui  ada  satu  mitra  yang  mengusulkan kegiatan  dilakukan  kembali  dalam  bentuk  tatap muka  setelah  covid-19  selesai  dengan  bahasan serupa  yaitu  OSS.  Sedangkan  mitra  lainnya mengusulkan  beberapa  kegiatan  pendampingan lanjutan  seperti  pendampingan  hingga  ijin  usaha melalui  OSS  selesai  (tuntas)  karena  membutuhkan waktu  beberapa  hari  untuk  proses  validasinya, pendampingan  mengenai  strategi  pemasaran  dan promosi  usaha,  pendampingan  untuk  membuat kelayakan  perluasan  usaha,    dan  pembuatan laporan  keuangan.  Pada  kegiatan  ini  ada  satu mitra (usaha Kopra Putih) yang dalam waktu dekat mengurus  ijin  usaha  secara  online  dengan  OSS sehingga  mitra  menyatakan  butuh  pendampingan hingga  pengurusan  ijin  usaha  tuntas.  Kegiatan  ini terbatas  hanya  pada  pengajuan  ijin  usaha, sementara  kebutuhan  mitra  dalam  bidang  lain seperti pendampingan mengenai strategi pemasaran  dan  promosi  usaha,  pendampingan untuk  membuat  kelayakan  perluasan  usaha,  dan juga  pendampingan  untuk  pembuatan  laporan keuangan  dapat  dilakukan  dalam  kesempatan kegiatan di waktu mendatang.
Tabel 2. Tanggapan peserta atas pelaksanaan kegiatan No. Pernyataan Rata- rata 1 Topik kegiatan menarik. 4,29 2 Bahan/materi kegiatan menarik 4,29 3 Penyampaian materi/bahan jelas 4,57 4 Bentuk  kegiatan  ini  secara  umum menarik 4,57 5 Kegiatan  ini  sangat  bermanfaat (sesuai kebutuhan) 4,71 6 Kegiatan berikutnya dengan topik berbeda sangat diharapkan 4,43 Rata-rata Keseluruhan 4,48

## KESIMPULAN
Hasil pre dan post  test menunjukkan    ada peningkatan pemahaman  dan pengetahuan  mitra mengenai  berbagai  hal  terkait  pengurusan  ijin usaha  menggunakan  OSS.    Sebagian  besar  mitra menganggap  bahwa  topik,  bahan/materi,  bentuk kegiatan  menarik,  dan  penyampaian  materi  jelas. Kegiatan  ini  dilakukan  menggunakan whatsapp group namun bagi 17% mitra masih perlu diadakan kegiatan  serupa  lagi  di  waktu  mendatang  dengan metode  tatap  muka  langsung  dan  menampilkan
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v4i2.2214
simulasi  perijinan  usaha  saat  kondisi  sudah memungkinkan  (tidak  dalam  kondisi  pandemi Covid-19)  sehingga  mitra  dapat  memahami dengan  lebih  jelas  mengenai  OSS.  Kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan OSS dengan metode tatap muka dengan menggunakan  zoom  atau  google  meet  atau streaming  youtube  dengan  penjelasan  lebih  lanjut atas  video  simulasi  perijinan  usaha  yang  pernah diberikan.  Selain  itu,  melakukan  pendampingan lebih  lanjut  kepada  mitra  dalam  bentuk  lokakarya strategi  pemasaran  dan  promosi  usaha,  pelatihan membuat  studi  kelayakan  perluasan  usaha,  dan pelatihan membuat laporan keuangan sederhana.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustinus,  M.  (2015). Ini  Manfaat  Pelaku  UKM  Punya  Izin Usaha . https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-3085080/ini-manfaat-pelaku-ukm-punya-izin- usaha . diakses tanggal 14 Februari 2019.
Nadela, A. L. (2017). Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan Pekanbaru. Jom FISIP , Vol. 4 (2),
1-15. Choiri.  E.O.  (2018). Pentingnya  Memiliki  Izin  Usaha  Mikro Kecil (IUMK) di Indonesi a. https://www.jurnal.id/id/blog/2018-pentingnya- memiliki-izin-usaha-mikro-kecil-iumk-bagi-umkm-di- indonesia/ . Diakses tanggal 14 Februari 2019. Easybiz.  (2017). 5  Kendala  Yang  Sering  Di  Temui  Dalam Membuat Perusahaan . https://www.easybiz.id/5- kendala-yang-sering-ditemui-dalam-membuat- perusahaan/ . Diakses tanggal 18 Februari 2020. Fuad,  M.,  Bulan,  T.  P.  L.,  &  Chandra,  R.  (2018). Pendampingan  Pembuatan  Merek  Usaha,  Desain Kemasan  Serta  Pengurusan  IUMK  Sebagai  Upaya Penguatan  Daya  Saing  Produk  Terasi  Desa  Simpang Lhee  Kecamatan  Langsa  Barat–Kota  Langsa. JATI EMAS  (Jurnal  Aplikasi  Teknik  dan  Pengabdian Masyarakat) , 2 (1), 1-8.
Iqbal,  M.  (2020).  Status  Pasien  Positif  Covid-19  Memang Harus  Diumumkan  Jokowi.  Berita  hari  Senin  tanggal  4 Maret 2020 pkl. 15:17. https://www.cnbcindonesia.com/news/2020030415051 9-4-142466/status-pasien-positif-covid-19-memang- harus-diumumkan-jokowi# . Diakses tanggal 5 Mei 2020. Jajeli,  R.  (2017). Jika  Ada  Kendala  Izin  Usaha,  Laporkan! . https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 3652487/jika-ada-kendala-izin-usaha-laporkan .  Diakses tanggal 18 Februari 2020.
Kurniawan,  D.  A.,  &  Astuti,  R.  Y.  (2018).  Pendampingan Pengurusan  Izin  PIRT  Sebagai  Langkah  Awal Pengembangan  dan  Perluasan  Pasar  Bagi  Produk Lokal IKM Ponorogo. Khadimul Ummah , 1 (2), 55-64. Kusmanto,  H.,  &  Warjio,  W.  Pentingnya  Legalitas  Usaha bagi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah. JUPIIS:  Jurnal
Pendidikan Ilmu-Ilmu SosiaL , 11 (2), 324-327.
Layyinaturrobaniyah,  L.,  &  Muizu,  W.  O.  Z.  (2017).
Pendampingan  Pengelolaan  Keuangan  USAha  Mikro di  Desa  Purwadadi  Barat  dan  Pasirbungur  Kabupaten Subang. PEKBIS  (Jurnal  Pendidikan  Ekonomi  dan Bisnis) , 9 (2), 91-103. Lingga,  M.A.  (2019a). Masalah  Perizinan  Masih  Hambat
Dunia Usaha .
https://money.kompas.com/read/2019/10/17/20120072 6/masalah-perizinan-masih-hambat-dunia- usaha?page=all . Diakses tanggal 18 Februari 2020.
Lingga, M. A. (2019b). CIPS: Proses Mendapat Izin Usaha di Indonesia Masih Rumit . https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/11/124121 126/cips-proses-mendapat-izin-usaha-di-indonesia- masih-rumit . Diakses tanggal 18 Februari 2020.
Mahardhika,  L.A.  (2019). Implementasi  Sistem  OSS  Masih Hadapi Sejumlah Kendala . https://ekonomi.bisnis.com/read/20190911/9/1147045/i mplementasi-sistem-oss-masih-hadapi-sejumlah- kendala . Diakses tanggal 18 Februari 2020.
Parwanto, D. (2019). Perijinan, Kendala Utama Kemudahan Berusaha di RI . https://www.kompasiana.com/dudunhamdalah/5d82 b6c1097f3631481fd432/perijinan-kendala-utama- kemudahan-berusaha-di-ri?page=all .  Diakses  tanggal 18 Februari 2020.
Pertiwi,  D.S.  &  Khoiriyah,  R.  (2016). Segera  Urus  Izin  Usaha Biar  Bisnis  Bisa  Mendunia. Kontan.co.id  (Selasa,  30 Agustus 2016). https://peluangusaha.kontan.co.id/news/segera-urus- izin-usaha-biar-bisnis-bisa-mendunia .  Diakses  tanggal 14 Februari 2019.
Putra,  A.YK.  (2020). Jumlah  PDP  Corona  di  Palembang Bertambah  Jadi  4,  semua  Pasien  Di  Bawah  60  Tahun .
Berita hari Kamis tanggal 19 Maret 2020. https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/p alembang/read/2020/03/19/18582521/jumlah-pdp - corona-di-palembang-bertambah-jadi-4-semua- pasien-di-bawah-60 . Diakses tanggal 5 Mei 2020.
Rizki,  J.R.  (2019). Kenali  Ragam  Hambatan  Izin  Usaha  Via OSS .
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de786a 0b6f0a/kenali-ragam-hambatan-izin-usaha-via-oss/ . Diakses tanggal 18 Februari 2020.
Sumselupdate.com.  (2020).
Disetujui  Walikota,  PSBB Palembang  Diajukan  ke  Gubernur  Besok .  Berita  hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. https://sumselupdate.com/disetujui-walikota-psbb- palembang-diajukan-ke-gubernur-besok . Diakses tanggal 5 Mei 2020.
Yohanna,  L.,  M  Insana,  D.  R.,  &  Sondari,  E.  (2016).  Upaya
Peningkatan  Usaha  Masyarakat  Melalui  Pengurusan Perizinan  Usaha  dan  Merek. Surya  (Jurnal  Seri Pengabdian kepada Masyarakat) , 2 (1), 73-77.