## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 6 No. 4 Oktober – Desember 2021: 243-252
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## THE INFLUENCE OF ATTITUDES, SUBJECTIVE NORMS, PERCEPTION OF CONTROL, AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT TO WHISTLEBLOWING BEHAVIOR WITH WHISTLEBLOWING INTENTION AS A MODERATING VARIABLE(STUDY OF
CIVIL SERVANTS IN INSPECTORATE AND BPKP
REPRESENTATIVE OF JAMBI)
PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, PERSEPSI KONTROL, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP WHISTLEBLOWING BEHAVIOR DENGAN INTENTION WHISTLEBLOWING

## SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA APARATUR SIPIL NEGARA DI
INSPEKTORAT DAN BPKP PERWAKILAN JAMBI)
Oleh:
Achmad Fahmi Dj 1) , Afrizal 2) , Ilham Wahyudi 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2020, Bekerja di PT Bank Danamon Cab. Kuala Tungkal, Jambi – Indonesia
2&3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi – Indonesia
) 3 ilham_wahyudi@unja.ac.id , ) 2 afrizaldoktor@unja.ac.id , ) 1 afdjufri@gmail.com Email:

## ABSTRACT
This study adopts the theory of planned behavior. The purpose of this study was to examine the effect of attitudes toward  behavior,  subjective  norms,  perception  of  control  and  organizational  commitment  to  whistleblowing behavior that is moderated with whistleblowing intentions. The data collection method in this study uses a survey method while the sampling method with uses judgment sampling. Civil Servants working in the Jambi Inspectorate and BPKP are the subjects in this study. Distributed questionnaires were 100. Returning questionnaires were 80. However, only 78 questionnaires could be used in the analysis of this study. Empirical evidence in this study shows that  intention  significantly  moderates  the  effect  of  attitudes  toward  behavior  and  subjective  norms  on whistleblowing behavior. However, whistlebowing intention does not significantly moderate behavior in conducting whistleblowing.  The  results  of  this  study  indicate  that  whistleblowing  intentions,  can  strengthen  the  influence  of attitudes toward behavior and subjective norms into a real action.
Keywords:  The intention of whistleblowing, behavior planning theory, whistleblowing behavior

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengadopsi  teori  perilaku  rencanaan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menguji  pengaruh  sikap  ke  arah perilaku,  norma  subyektif,  persepsi  kontrol  dan  komitmen  organisasi  terhadap  perilaku  whistleblowing  yang dimoderasi  dengan  niat  whistleblowing.  Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode survey  sedangkan  metode  pengambilan  sampel  dengan  menggunakan  judgment  sampling.  Aparatur  Sipil  Negara yang  bekerja  pada  Inspektorat  dan  BPKP  perwakilan  Jambi  merupakan  subyek  dalam  penelitian  ini.  Kuesioner yang  didistribusikan  sebanyak  100.  Kuesioner  yang  kembali  sebanyak  80.  Namun  demikian,  hanya  sebanyak  78 kuesioner  yang  dapat  digunakan  dalam  analisis  penelitian  ini.  Bukti  empiris  dalam  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  niat  signifikan  memoderasi  pengaruh  sikap  ke  arah perilaku dan  norma-norma  subyektif  terhadap  perilaku whistleblowing.  Namun  demikian,  niat  whistlebowing  tidak  signifikan  memoderasi  perilaku  dalam  melakukan whistleblowing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa niat whistleblowing, dapat memperkuat pengaruh sikap ke arah perilaku dan norma-norma subyektif ke dalam suatu tindakan nyata.
Kata Kunci: Niat whistleblowing, teori perilaku rencanaan, perilaku whistleblowing.
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Auditor  memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam  pemerintahan  (Mahmudah  dan  Riyanto,2016) dimana  pada  zaman  sekarang  ini  sangat  marak  terjadi kasus-kasus  korupsi,  suap  dan  kasus  yang  melibatkan auditor pemerintahan.Salah satu buktinya adalah Bupati Pamekasan dan Inspektorat menyuap Kejari kasus dana desa  ( https://nasional.tempo.co )      dan  Eks  auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mahmud  Toha  Siregar,  suap    dari  ketua  panitia  lelang proyek  kartu  tanda  penduduk  elektronik  atau  e-KTP ( https://nasional.tempo.co )  Dari kasus seperti itu, maka disitulah  profesionalisme  kerja  dan  intensitas  moral seorang  auditor  dibutuhkan.  Seorang  auditor  harus  jeli dalam melakukan tugasnya. Tidak hanya mengungkapkan kewajaran, kecurangan harus diungkapkan  secara  gamblang.  Suatu  tindakan  diam terhadap semua bentuk kecurangan sangat bertentangan dengan profesional internal auditor.
Menurut  Standar  Profesi  Internal  Auditor  yang dikeluarkan  oleh  IAI  pada  tahun  2009  yang menyatakan  bahwa  Internal  Auditor  seharusnya memiliki  sikap  dan  bersifat  independen  dan  obyektif. Kemudian,  apa  yang  harus  dilakukan  seorang  auditor untuk  mengantisipasi  semakin  buruknya  citra  auditor didalam  melakukan  tugasnya?  Apa  yang  harus dilakukan  seorang  auditor  guna  mengembalikan kepercayaan  masyarakat?    Salah  satu  cara  mencegah pelanggaran  akuntansi  sehingga  bisa  mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah dengan cara menerapkan  teknik  pemeriksaan  fraud  dimana  dalam akuntansi forensik dikenal dengan tindakan whistleblowing atau pemanfaatan whistleblower (Merdikawati dan Andry, 2012).
Whistleblower/peniup peluit identik dengan seseorang  yang  membocorkan  penyimpangan  di  dalam organisasi,  baik  organisasi  swasta  maupun  organisasi pemerintah (KNKG, 2008), Bahkan melalui whistleblowing  dapat  meningkatkan  tata  kelola  dalam organisasi  atau  corporate  governance  (Bowen,  Call,  & Rajgopal, 2010).Whistleblower dapat merupakan seseorang  yang  memang  terlibat  dalam  penyimpangan (justice  collaborator )  atau  mereka  yang  tidak  terlibat dalam  penyimpangann  namun  mengetahui  adanya penyimpangan.  Penyimpangan-penyimpangan  yang terjadi  dalam  instansi  pemerintah  dapat  juga  berupa penyimpangan dari nilai-nilai suatu etika hingga berupa perbuatan korupsi.
Menjadi  seorang  whistleblower  bukanlah  suatu perkara  yang  mudah.  Seseorang  yang  berasal  dari internal  organisasi  akan  menghadapi  dilema  etis  untuk memutuskan  apakah  harus  “meniup  peluit”  atau  tetap membiarkannya    tersembunyi.  Sebagian  memandang whistleblower  sebagai  pengkhianat  yang  melanggar norma loyalitas organisasi, sebagian lainnya memandang  whistleblower  sebagai  pelindung  heroik terhadap  nilai-nilai  kebenaran,  bukan  hanya  sebagai loyalitas  kepada  organisasi  (Rotshchild  dan  Miethe,
1999). Pandangan yang bertentangan tersebut menyebabkan  calon  whistleblower  mengalami  dilema dalam menentukan sikap yang dapat mendistorsi minat whistleblowing.
Persepsi kontrol perilaku sebenarnya didasari oleh keyakinan  kontrol,  maksudnya  adalah  faktor  yang menghambat  atau  faktor  yang  mendukung  individu melakukan  whistleblowing.  Faktor  kontrol  yang dilakukan perusahaan yaitu dengan cara menggagalkan atau dengan sengaja mengabaikan laporan, hal ini tentu akan menghambat individu dalam melakukan whistleblowing  (Ponnu  et  al.,  2008).  Apabila  individu memiliki  keyakinan  bahwa  ia  memiliki  kesempatan yang  besar  untuk  mengungkapkan  wrongdoing  dan tidak  memiliki  hambatan yang  besar  dalam  melakukan whistleblowing,  maka  persepsi  individu  tersebut  akan semakin  kuat  terhadap  kontrol  yang  dilakukan  ketika melakukan whistleblowing.
Di  sisi  lain  menunjukkan  bahwa  adanya  intention whistleblowing  yang  tinggi  menghasilkan  dampak positif  terhadap  sikap  dan  perilaku  karyawan  untuk suatu  kebaikan  yang  bermanfaat  bagi  organisasi  atau entitas,  misalnya  melaporkan  kecurangan  yang  terjadi dalam  organisasi.  Dengan  demikian,  whistleblowing behavior yang dirasakan diharapkan dapat memperkuat hubungan  faktor  sikap  dan  persepsi  kontrol  perilaku terhadap  niat  seseorang  untuk  melaporkan  tindakan kecurangan.  Alleyne  et  al.  (2013)  menjelaskan pentingnya persepsi dukungan organisasi bagi individu untuk melaporkan tindakan tidak etis.

## 1.2. Rumusan Masalah
1.   Apakah sikap, Norma subjektif, Persepsi Kontrol dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap whistleblowing  behavior    pada  Aparatur  Sipil Negara?
2.   Apakah sikap, Norma subjektif, Persepsi Kontrol dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap whistleblowing
behavior dengan intensi whistleblowing sebagai variabel moderasi?
2.   TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA
PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1.   Tinjauan Pustaka
21.1. Prosocial Organizational Behavior Theory
Brief dan Motowidlo (1986) mengartikan prosocial organizational behavior sebagai perilaku atau tindakan  yang  dilakukan  oleh  anggota  sebuah organisasi terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan individu,  kelompok,  atau  organisasi  tersebut.  Perilaku prososial  (prosocial  behavior)  juga  diartikan  sebagai setiap  perilaku  sosial  positif  yang  bertujuan  untuk menguntungkan  atau  memberikan  manfaat  pada  orang lain  (Penner  et  al.,  2005).  Perilaku  prososial  dapat dilatarbelakangi motif kepedulian pada diri  sendiri dan mungkin  pula  merupakan  perbuatan  menolong  yang
dilakukan  murni  tanpa  adanya  keinginan  untuk mengambil keuntungan atau meminta balasan.
Prosocial behavior menjadi teori yang mendukung  terjadinya  whistleblowing.  Brief  dan Motowidlo (1986) menyebutkan whistleblowing sebagai  salah  satu  dari  13  bentuk prosocial organizational  behavior.  Hal  tersebut  sejalan  dengan pendapat  Dozier  dan  Miceli  (1985)  yang  menyatakan bahwa  tindakan  whistleblowing  dapat  dipandang sebagai  perilaku  prososial  karena  perilaku  tersebut memberikan  manfaat  bagi  orang  lain  (atau  organisasi) disamping  juga  bermanfaat  bagi  whistleblower  itu sendiri.  Perilaku  prososial  dapat  digunakan  untuk menjelaskan pembuatan keputusan etis individual yang terkait dengan niat melakukan whistleblowing. Whistleblower melakukan pelaporan dugaan pelanggaran  dalam  upaya  membantu  korban  dan memberikan  manfaat  bagi  organisasi  karena  mereka yakin  bahwa  perbuatan  pelanggaran  tersebut  tidak sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  suatu organisasi.  Pada  prinsipnya  seorang  whistleblower merupakan ‘prosocial  behaviour’ yang  menekankan untuk membantu pihak lain dalam menyehatkan sebuah organisasi atau perusahaan (Miceli dan Near ,1988).
2.1.2. Theory of Planned Behavior.
Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan  Theory  of  Reasoned  Action,  dengan menambahkan konstruk yang belum ada dalam Theory of Reasoned Action yaitu persepsi kontrol atas perilaku. Seseorang  dapat  bertindak  berdasarkan  niat  hanya  jika seseorang  memiliki  kontrol  terhadap  perilakunya (Ajzen,  1991).  Konstruk  ini  ditambahkan  untuk memahami  keterbatasan  yang  dimiliki  individu  dalam melakukan  perilaku  tertentu.  Dengan  kata  lain,  niat seseorang  untuk  melakukan  suatu  prilaku  tidak  hanya ditentukan oleh suatu sikap dan norma subjektif, tetapi juga  oleh  persepsi  individu  terhadap  kontrol  perilaku dengan  bersumber  pada  keyakinan  terhadap  kontrol tersebut.
TPB  menjelaskan  bahwa  niat  individu  untuk berperilaku  ditentukan  oleh  tiga  faktor,  yaitu  pertama, sikap  ke  arah  suatu  perilaku.  Sikap  bukanlah  perilaku namun sikap menghadirkan suatu kesiap siagaan untuk tindakan  yang  mengarah  pada  perilaku(Lubis,  2010). Individu  akan  melakukan  sesuatu  sesuai  dengan  sikap yang  dimilikinya  terhadap  suatu  perilaku.  Selain  itu individu  akan  mengevaluasi  atau  menilai  apakah perilaku  tersebut  baik  untuk  dilakukan  atau  tidak. Kedua,  norma  subjektif  yang  mengacu  pada  persepsi tekanan  sosial  yang  dirasakan  untuk  melakukan  atau tidak  melakukan  perilaku.  Individu  akan  melakukan sebuah  perilaku  jika  dianggap  perilakunya  dapat diterima  oleh  orang-orang  yang  dianggapnya  penting dalam  kehidupannya.  Ketiga,  persepsi  kontrol  perilaku yang  mengacu  pada  kemudahan  atau  kesulitan  yang dihadapi  untuk  melakukan  perilaku.  Pengendalian seorang individu terhadap perilakunya
TPB telah diaplikasikan dalam beberapa penelitian  yaitu  kepatuhan  pajak(Bobek  &  Hatfield, 2003),  perilaku  akuntan  publik  (Buchan,  2005), keputusan etis manajer (Carpenter dan Reimers, 2005), perilaku whistleblowing oleh Chief Financial Officer(Uddin  dan  Gillett,  2002),  niat  whistleblowing pada mahasiswa bisnis(Montesarchio, 2009), pembuatan  anggaran(Su  dan  Ni,  2013),  intensi whistleblowing  pada  auditor  (Park  &  Blenkinsopp, 2009).
Theory  of  Planned  Behavior menjelaskan  bahwa perilaku  yang  dilakukan  oleh  individu  timbul  karena adanya  niat  untuk  berperilaku.  Berdasarkan  teori  ini dapat  diketahui  bahwa  niat  terbentuk  dari  attitude toward  behavior,  subjective  norms,  dan  perceived behavioral  control  yang  dimiliki  individu.  Sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior) merupakan evaluasi  individu  secara  positif  atau  negatif  terhadap benda,  orang,  institusi,  kejadian,  perilaku  atau  niat tertentu  (Ajzen,  2005).  Sikap  individu  terhadap  suatu perilaku diperoleh dari keyakinan terhadap konsekuensi yang  ditimbulkan  perilaku  tersebut.  Apabila  seseorang melakukan  perilaku  yang  menghasilkan  outcome positif,  maka  individu  tersebut  memiliki  sikap  positif, begitu juga sebaliknya.
Norma  subjektif  ( subjective  norm )  merupakan faktor  diluar  individu  yang  menunjukkan  persepsi seseorang tentang perilaku yang dilaksanakan. Subjective norms tidak hanya ditentukan referent, tetapi juga  motivation  to  comply.  Apabila  individu  yakin bahwa referent menyetujui dirinya melaksanakan suatu perilaku  dan  termotivasi  mengikuti  suatu  perilaku, maka individu tersebut akan merasakan adanya tekanan sosial  untuk  melakukannya,  begitu  juga  sebaliknya (Ajzen, 2005).
Persepsi kemampuan mengontrol perilaku (perceived  behavioral  control/PBC),  adalah  persepsi atau  kemampuan  diri  individu  mengenai  kontrol individu  tersebut  atas  suatu  perilaku.  PBC  ditentukan oleh  pengalaman  masa  lalu  individu  atau  dipengaruhi pengalaman  dari  orang  lain.  Individu  akan  melakukan suatu perilaku jika telah mengevaluasi perilaku tersebut secara  positif,  adanya  tekanan  sosial  untuk  melakukan perilaku,  serta  individu  percaya  dan  memiliki kesempatan  untuk  melakukan  suatu  perilaku  (Ajzen, 2005).
Niat  untuk  melakukan  perilaku  (intention), merupakan komponen diri individu yang mengacu pada keinginan  untuk  melakukan  perilaku  tertentu.  Menurut Ajzen,2005,Tingkah  laku  tidak  hanya  bergantung  pada intensi  seseorang,  melainkan  juga  faktor  lain  seperti ketersediaan sumber dan kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku tersebut. Niat terbentuk dari attitude  toward  behavior,  subjective  norms,  dan perceived  behavioral  control yang  dimiliki  individu terhadap suatu perilaku. Perilaku (behavior), merupakan  tindakan  nyata  yang  dilakukan  seseorang berdasarkan  niat  yang  ada  (Jogiyanto,  2007).  Secara umum,  teori  ini  menyatakan  bahwa  semakin  besar
dukungan  sikap  dan  norma  subyektif  berhubungan dengan  perilaku,  maka  semakin  kuat  intensi  seseorang untuk  melakukan  perilaku.  Semakin  besar  persepsi kontrol  perilaku  yang  dirasakan,  maka  semakin  kuat intensi  seseorang  untuk  melakukan  perilaku  yang dipertimbangkan (Ajzen, 1991 dalam Respati, 2010).
Menurut  Ajzen  (1991)  niat  untuk  melakukan berbagai jenis perilaku dapat diprediksi dengan tingkat keakuratan  yang  tinggi  dari  sikap  seseorang  terhadap perilaku,  norma  subyektif,  dan  kontrol  perilaku  yang dirasakan.  Dalam Theory  of  planned behavior dijelaskan  bahwa  niat  individu  untuk  melakukan  suatu tindakan  atau  berperilaku  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor  yaitu  sikap  terhadap  perilaku,  norma  subyektif, dan persepsi kontrol perilaku
2.1.3. Teory of Reasoned Action
Menurut  Fishbein  dan  Ajzen  (1981),  Teori Reasoned  Action  berasumsi  bahwa  hampir  seluruh perilaku  orang  yang  terkait  dengan  tindakan  social  di bawah  kontrol  kehendak  orang  tersebut.  Perilaku seseorang  ditentukan  oleh  intensinya.Sementara  itu, intensi merupakan fungsi daridua faktor penentu, yaitu sifat  kepribadian  seseorang  (yang  disebut  sikap)  dan pengaruh  sosial  (yang  disebut  norma  subjektif).  Sikap ber  kaitan  dengan  penilaian  seseorang,  baik  positif maupun  negatif,  dalam  melakukan  suatu  tindakan perilaku.  Norma  subjektif  diartikan  sebagai  persepsi seseorang atas tekanan social yang dirasakannya untuk melakukan  (atau  tidak  melakukan)  perilaku  tertentu. Kerangka  Teori  Reasoned  Action  dapat  dilihat  pada Gambar 1
Dalam konteks whistle-blowing, sesuai penjelasan Teori  Reasoned  Action  Fishbein  dan  Ajzen  1975; Fishbein  dan  Ajzen  1981)  dan  pandangan  Vallerand  et al. (1992), bahwa tindakan whistle-blowing disebabkan adanya  niatan  atau  intensi  yang  dirasakan  dalam dirinya,  yang  disebut  intensi  whistle-blowing.Intensi whistle-blowing dibentuk oleh norma subjektif individu.  Orang  memiliki  keyakinan  normatif  atas orang-orang  yang  menjadi  panutan  atau  referensi  bagi dirinya.  Apabila  orang  berpersepsi  bahwa  seseorang atau  kelompok  orang  yang  menjadi  panutannya menganggap  whistle-blowing  itu  perbuatan  yang  baik dan  bermanfaat,  maka  orang  tersebut  berusaha mematuhinya  (Trongmateerut  dan  Sweeney  2012)  dan sebaliknya.  Apabila  proses  tersebut  berakhir  positif, maka  norma  subjektif  dapat  menguatkan  intensi whistle-blowing  dalam  dirinya.  Dengan  demikian, semakin kuat faktor sikap dan norma subjektif terhadap proses  penilaian  positif  tentang  whistleblowing,  maka semakin kuat intensinya, dan semakin kuat realisasinya melakukan whistleblowing (Curtis dan Taylor 2009)

## 2.2. Model penelitian
Sumber: Data Diolah Penulis

## Gambar 1. .Model Penelitian

## 2.3. Hipotesis
Berdasarkan kerangka konseptual di atas dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H1:  Sikap berpengaruh terhadap whistleblowing behavior pada Aparatur Sipil Negara.
H2:  Sikap berpengaruh terhadap whistleblowing behavior  Aparatur  Sipil  Negara  Dengan  Intention Whistleblowing Sebagai Variabel Moderasi
H3:  Norma  Subyektif  Berpengaruh  Terhadap  whistle blowing behavior pada Aparatur Sipil Negara
H4:   Norma  subjektif  berpengaruh  terhadap  whistle blowing
behavior dengan intention whistleblowing  sebagai  variabel  moderasi  pada Aparatur Sipil Negara H5:  Persepsi kontrol berpengaruh terhadap
whistleblowing behavior pada ASN
H6:  Persepsi    Kontrol  Perilaku  berpengaruh  terhadap whistleblowing behaviour dengan intention whistleblowing sebagai variabel moderasi
H7:  Komitmen  organisasi  berpengaruh    terhadap whistle  blowing  behavior  pada  Aparatur  Sipil Negara
H8:  Komitmen  organisasi  berpengaruh    terhadap whistleblowing  behavior  pada  Aparatur  Sipil Negara  dengan  intention  whistleblowing  sebagai variabel moderasi

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1.  Populasi dan Sampel
Objek    dalam  penelitian  ini  adalah  Inspektorat  dan BPKP  Perwakilan  Jambi  dan    Subjek  Penelitian  ini adalah  seluruh  Aparatur  Sipil  Negara  yang  aktif  di BPKP  perwakilan  Jambi  dan  Inspektorat  Provinsi Jambi  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Aparatur Sipil  Negara  dari    Inspektorat    Provinsi  Jambi    dan BPKP yang berjumlah 78 orang.  Metode Penelitian ini merupakan  metode  explanatory.  Cooper  dan  Schindler
(2017) menjelaskan metode explanatory adalah metode riset/ penelitian yang mempelajari hubungan antara dua variable atau lebih. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif

## 3.2. Variabel Penelitian
Penulis mengemukakan tiga variabel yang akan diteliti. Adapun  defenisi  dan  variabel  menurut  Indrianto  dan Supomo (2014) adalah sebagai berikut:
1. Variabel Independen
Variabel  Independen  adalah  tipe  variabel  yang menjelaskan  atau  mempengaruhi  variabel  yang lain.  Variabel  independen  dikenal  juga  sebagai variabel  bebas  .  Adapun  variabel  independen dalam  penelitian  ini  adalah  Sikap,  Norma subjektif, persepsi control dan Komitmen Organisasi
2. Variabel Pemoderasi Variabel  pemoderasi  merupakan  variabel  yang dalam
posisi
dapat
memperkuat
atau memperlemah hubungan
antara
variabel independen  dan  dependen  yang  telah  diformulasi di  dalam  model  riset.  Adapun  yang  menjadi variabel  pemoderasi  dalam  penelitian  ini  adalah Niat (Intention)
3. Variabel Dependen
Variabel  dependen  merupakan  variabel  utama yang menjadi daya tarik atau focus peneliti.Variabel  dependen  adalah  tipe  variabel yang  dijelaskan  atau  dipengaruhi  oleh  variabel independen.  Dalam  Penelitian  ini  yang  menjadi variabel  dependen  adalah  Perilaku  (Behaviour) Whistleblowing.
.
4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.   Hasil Penelitian
4.1.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Hasil  uji  statistik  deskriptif  terhadap  variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sikap,norma subjektif,  persepsi  kontrol,Komitmen  organisasi  ,niat whistleblowing  dan  prilaku  ditunjukan  dalam  tabel  1 berikut:
Tabel  1. Hasil Uji Statistik Descriptif

## 4.1.2. Hasil Pengujian Reliabilitas
Uji  reliabilitas  ini  dilakukan  untuk  menilai  konsistensi dari  instrumen  penelitian  dengan  mengukur  koefisien Cronbach  Alpha.  Suatu  konstruk  atau  variabel dikatakan  reliabel  jika  memberikan  nilai  Cronbach Alpha >0,7 (Ghozali, 2013)
Tabel  2. Hasil Uji Reliabilitas
Sumber: Output SPSS (2020)
4.1.3. Hasil Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  dilakukan  untuk  melihat  apakah terjadi  korelasi  antara  variabel  bebas  atau  satu  dengan lainnya.

## Tabel  3. Hasil Uji Multikolinearitas
Sumber: Output SPSS (2020)

## 4.1.4. Hasil Pengujian Hipotesis
Tabel  4. Hasil Pengujian Hipotesis

## Sumber: Data Diolah Peneliti

## 4.2. Pembahasan
Hasil  uji  hipotesis  pertama  pada  Tabel  4 menunjukan  bahwa    terdapat  pengaruh  sikap  terhadap Whistleblowing  Behavior.  Uji  regresi  moderating menunjukan bahwa sikap mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,037 yang dapat dikatakan lebih kecil dari 0,05 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian  ini
mendukung hipotesis pertama (H1). Hasil penelitian ini memberikan  bukti  empiris  bahwa  semakin  baik  sikap whistleblowing  akan  menaikkan  perilaku  (behavior) whistleblowing  Aparatur  Sipil  Negara  pemerintah .Penelitian  ini    sejalan  dengan  penelitian  rustiarini  & Sunarsih  (2017),Trongmateerut  (  2013  ).  Tetapi  hasil penelitian  Tabel  4  ini  tidak    sejalan  dengan  penelitian terdahulu  yang  lain  yang  dilakukan  oleh  Saud  (2016) dan  Park  &  Blenkinsopp  (2009)  yang  menyatakan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap niat whistleblowing  ,dan  juga  sejalan  dengan  peneliti terdahulu  yang  lain  yang  dilakukan  oleh  Purwantini (2016) yang menyatakan bahwa sikap tidak berpengaruh  terhadap  niat  whistleblowing  internal,  hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor emosional seseorang, lembaga (perusahaan), pengalaman  pribadi  ataupun  karena  faktor  budaya. Sikap  auditor  tidak  memiliki  efek  secara  langsung dalam pengambilan keputusan apakah akan melakukan whistleblowing  atau  tidak  .Terdapat    perbedaan pendapat    menurut  Parker  et  al.  (1992)  menyatakan bahwa  sikap  memiliki  pengaruh  yang  sangat  lemah terhadap  intensi  individu  untuk  dalam  menampilkan perilaku.  Lemahnya  pengaruh  sikap  seorang  auditor menunjukan  bahwa  auditor  seringkali  mengabaikan pertimbangan apakah whistleblowing merupakan perilaku yang menguntungkan atau tidak bagi auditor .
Hasil  uji  hipotesis  kedua  pada  Tabel  4 menunjukan  bahwa  whistleblowing  intention  tidak dapat memoderasi pengaruh sikap terhadap whistleblowing behavior. Uji regresi moderat menunjukan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,874 dapat dinyatakan  lebih  besar  dari  0,05,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  penelitian  ini  tidak  mendukung hipotesis  kedua  (H2).  Hasil  penelitian  ini  memberikan bukti  empiris  bahwa  Niat  (intention)  tidak  dapat memperkuat  pengaruh      sikap  whistleblowing  dalam menaikkan perilaku (behavior) whistleblowing.Penelitian  pada  model  ini  tidak  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Salsabila (2018),  Latan  et  al.  (2017),  Saud  (2016)  dan Kamarunzaman  et  al.  (2012)  yang  menyatakan  bahwa intention  whistleblowing  dapat  memoderasi  pengaruh sikap terhadap niat whistleblowing. sikap menjadi salah satu faktor yang mendukung individu untuk melaporkan tindakan tidak etis dalam organisasinya.
Pengaruh Norma Subjektif (X2) terhadap whistleblowing  behavior  (Y1)  memiliki  nilai  koefisien jalur  0,784.  P-values  ˃  0,05.  Secara  empiris  H3  tidak terbukti  dan  dinyatakan  ditolak.  Hasil  penelitian  ini memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi norma subjektif tidak berpengaruh dalam  menaikkan perilaku (behavior)  whistleblowing  Aparatur  Sipil  Negara pemerintah  .  Karena  adanya  pengaruh  social  yang penting  dari  beberapa  perilaku  berakar  dari  keluarga, pasangan  hidup,  kerabat,  rekan  dalam  bekerja  dan acuan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  suatu  perilaku sehingga terkadang auditor dalam melakukan whistleblowing  melihat  dulu  apakah  ada  hubungan vertical  atau  horizontal  dengan  pelaku  kejahatan  ini  ,
sehingga  norma  subjektif  tidak  berpengaruh  dalam perilaku  whistleblowing  Hasil  ini  tidak    mendukung hasil penelitian Uddin dan Gillet (2005), Carpenter dan Reimers  (2005),  serta  Hays  (2013)  yang  menyatakan bahwa  norma  subjektif  memiliki  hubungan  yang  kuat dengan  niat  untuk  melakukan  whistleblowing.  Di organisasi dengan ethical climate-benevolence, anggota organisasi  akan  menyikapi  suatu  peristiwa  dengan memerhatikan  kesejahteraan  bagi  orang  lain.  Mereka akan  menolak  suatu  kondisi  yang  tidak  etis  dengan memerhatikan  orang  lain,  organisasi,dan  permasalahan yang  melanggar  ketentuan  dari  organisasi  tersebut. Penelitian Lavena (2016) menunjukan bahwa kemauan untuk  melakukan  wistleblowing  sangat  terkait  dengan norma  pegawai  itu  sendiri  dan  motif  dalam  bekerja. Whistleblowing  akan  dipandang  sebagai  suatu  cara untuk menyelamatkan orang lain, organisasi, dan nilai- nilai  dalam  organisasi  itu  sendiri.  Organisasi  dengan karakteristik benevolence yang kuat, anggota organisasi akan cenderung melaksanakan tindakan whistleblowing.
Hasil  uji  hipotesis  keempat  pada  Tabel  4 menunjukan  bahwa  whistleblowing  intention  tidak dapat  memoderasi  pengaruh  norma  subjektif  terhadap whistleblowing behavior. Uji regresi moderat menunjukan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,463 dapat dinyatakan  lebih  besar  dari  0,05,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis keempat  (H4).  Hasil  penelitian  ini  memberikan  bukti empiris  bahwa  intention  tidak  memperkuat    pengaruh norma subjektif  dalam  menaikkan perilaku (behavior) whistleblowing  Aparatur  Sipil  Negara  pemerintah. Penelitian ini  tidak sejalan dengan penelitian Salsabila (2018)  dan  Kamarunzaman  et  al.  (2012),  yang menyatakan  bahwa  norma  subjektif  berpengaruh terhadap  niat  whistleblowing.  Norma  subjektif  yang dirasakan merupakan salah satu faktor yang mendukung  seorang  individu  untuk  melaporkan tindakan tidak etis dalam organisasinya. Individu harus mengukur  tingkat  persepsi  dukungan  organisasi  ketika ingin  melakukan  whistleblowing,  mengingat  akan muncul dampak negatif dan positif yang muncul seiring dengan  whistleblowing  yang  dilakukan  untuk  itu dukungan  organisasi  sangat  diperlukan  oleh  individu yang  bersangkutan.  Karyawan  yang  diperlakukan dengan  baik  akan  cenderung  lebih  berkomitmen terhadap  tempat  kerja,  dukungan  organisasi  juga  akan mendorong karyawan untuk melaporkan whistleblowing  (Kamarunzaman  et  al.,2013).  Hal  ini juga  didukung  penelitian  yang  dilakukan  Abdilla (2017) berpendapat bahwa semakin tingginya ancaman (retalasi)  maka  niat  untuk  melakukan  whistleblowing semakin  berkurang.  Hasil  penelitian  ini  memberikan bukti  empiris  bahwa  semakin  baik  Persepsi  control akan  menaikkan  perilaku  (behavior)  whistleblowing Aparatur  Sipil  Negara  pemerintah  .Konstruk  ini menegaskan  bahwa  niat  seseorang  untuk  melakukan suatu  perilaku  tidak  hanya  ditentukan  oleh  sikap  dan norma  subjektif,  tetapi  juga  persepsi  individu  terhadap kontrol  perilaku.  Hasil  penelitian  Chang  (1998) menunjukkan  bahwa  persepsi  kontrol  atas  perilaku
merupakan  prediktor  kuat  dari  perilaku  seseorang. Persepsi  kemampuan  mengontrol  perilaku  adalah persepsi atau kemampuan diri individu mengenai untuk mengontrol  suatu  perilaku,  salah  satunya  perilaku whistleblowing.  Dengan  demikian  apabila  seorang karyawan memiliki persepsi kontrol atas perilaku untuk melakukan whistleblowing yang kuat, hal tersebut tidak sekedar  ditunjukkan  melalui  niat  atau  intensi  tetapi sudah  dalam  bentuk  nyata  yaitu  perilaku  untuk mengungkapkan kecurangan tersebut. Dapat disimpulkan  bahwa  hasil  pengujian  ini  mendukung hipotesis  kelima.  Uji  regresi  moderat  menunjukan bahwa  tingkat  signifikasi  persepsi  kontrol  perilaku sebesar 0,00 yang dapat dikatakan lebih kecil dari 0,05 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian  ini mendukung  hipotesis  kelima  (H5).Hasil  ini  berbeda dengan  penelitian  yang  dilakukan  Chang  (1998)  yang menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku merupakan  prediktor  utama  yang  memengaruhi perilaku tidak etis.
Hasil  uji  hipotesis  keenam  pada  Tabel  4 menunjukan  bahwa  intention  whistleblowing  dapat memoderasi  pengaruh  persepsi  kontrol  terhadap whistleblowing behavior. Uji regresi moderat menunjukan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,003dapat dinyatakan  lebih  kecil  dari  0,05,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis keenam  (H6).  Hasil  penelitian  ini  memberikan  bukti empiris bahwa intention  memperkuat   persepsi control dalam    menaikkan  perilaku  (behavior)  whistleblowing Aparatur Sipil Negara pemerintah.
Hasil  uji  hipotesis  ketujuh  pada  Tabel  4 menunjukan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh  terhadap  whistleblowing  behavior  .  Uji regresi  moderat  menunjukan  bahwa  nilai  signifikasi sebesar  0,217  yang  dapat  dikatakan  lebih  besar  dari 0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian  ini tidak  mendukung  hipotesis  ketujuh  (H7).  Hasil penelitian  ini  memberikan  bukti  empiris  bahwa semakin  tinggi  komitmen  organisasi    tidak  menaikkan perilaku  (behavior)  whistleblowing  Aparatur  Sipil Negara  pemerintah  .Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitin  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Salsabila (2018),  Latan  et  al.  (2017),  Alleyne  et  al.  (2013)  dan Kamarunzaman  et  al.  (2012)  yang  menyatakan  bahwa persepsi  dukungan  organisasi  dapat  berpengaruh terhadap  niat  whistleblowing.  Tetapi  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Saud (2016)  yang  menyatakan  bahwa  persepsi  dukungan organisasi  tidak  dapat  memoderasi  pengaruh  sikap terhadap  niat  whistleblowing.  Dukungan  organisasi yang  diberikan  belum  bisa  mendorong  individu  untuk memiliki sikap positif agar mau melakukan whistleblowing,  dikarenakan  individu  masih  ragu sehingga  mengabaikan  pertimbangan  bahwa  memiliki niat  melakukan  whistleblowing  merupakan  hal  yang penting  dan  positif  yang  menyebabkan  menurunnya niatan melakukan pelaporan kecurangan (Saud, 2016).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  teori  Ethical Climate  Work  Theory.  Ethical  climate  work  theory
merupakan  teori  yang  dikembangkan  oleh  Victor  dan Cullen  (1988)  sebagai  pengembangan  teori  moral kognitif.  Terdapat  dua  dimensi  dari  teori  ini,  yaitu  an ethical  approach  dimension  dan  an  ethical  referent dimension.  Dimensi  pertama  dari  ethical  climate  work theory  terdiri  dari  tiga  pendekatan,  yaitu  egoism, benelovolence,  dan  principle.  Organisasi  dengan karakteristik  egoism,  anggota  organisasi  cenderung mempertimbangkan keuntungan pribadi ketika dihadapkan  pada  dilema  etis.  Organisasi  dengan  tipe benevolence,  anggota  organisasi  akan  cenderung mempertimbangkan kesejahteraan orang lain. Organisasi  dengan  tipe  principel,anggota  organisasi akan  cenderung  mempertimbangkan  hal-hal  yang berkaitan dengan peraturan dan hukum. Dimensi kedua ethical  climate  work  theory  terdiri  dari:  individual, lokal, dan cosmopolitan. Pada lokus analisis individual dasar  pengambilan  keputusan  dalam  dilemma  etis adalah  moral  individu.  Lokus  analisis  lokal  didasarkan pada  ekspektasi  yang  datang  dari  organisasi  seperti kode etik dalam organisasi. Lokus analisis cosmopolitan  didasarkan  dari  luar  individu  dan organisasi,  seperti  kode  etik  yang  dikeluarkan  oleh asosiasi profesional yang menaungi organisasi tersebut. Organisasi  dengan  karakteristik  egoism  yang  tinggi, anggota organisasi akan cenderung tidak melaksanakan tindakan whistleblowing.
Hasil  uji  hipotesis  kedelapan  pada  Tabel  4 menunjukan  bahwa  intention  whistleblowing  tidak dapat  memoderasi  pengaruh  komitmen  organisasi terhadap  whistleblowing  behavior.  Uji  regresi  moderat menunjukan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,090 dapat dinyatakan  lebih  kecil  dari  0,05,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  penelitian  ini  tidak  mendukung hipotesis  kedelapan  (H8).  Hasil  penelitian  ini memberikan  bukti  empiris  bahwa  intention  tidak memperkuat   komitmen organisasi   dalam  menaikkan perilaku  (behavior)  whistleblowing  Aparatur  Sipil Negara  pemerintah.    Penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Salsabila  (2018)  dan  Kamarunzaman  et  al. (2012),  yang  menyatakan  bahwa  komitmen  organisasi tidak    berpengaruh  terhadap  niat  whistleblowing. Persepsi dukungan organisasi yang dirasakan merupakan  salah  satu  faktor  yang  mendukung  seorang individu  untuk  melaporkan  tindakan  tidak  etis  dalam organisasinya.  Individu  harus  mengukur  tingkat persepsi  dukungan  organisasi  ketika  ingin  melakukan whistleblowing,  mengingat  akan  muncul  dampak negatif  dan  positif  yang  muncul  seiring  dengan whistleblowing  yang  dilakukan  untuk  itu  dukungan organisasi  sangat  diperlukan  oleh  individu  yang bersangkutan.  Karyawan  yang  diperlakukan  dengan baik  akan  cenderung  lebih  berkomitmen  terhadap tempat kerja, dukungan organisasi juga akan mendorong karyawan untuk melaporkan whistleblowing  (Kamarunzaman  et  al.,2013).  Hal  ini juga  didukung  penelitian  yang  dilakukan  Abdilla (2017) berpendapat bahwa semakin tingginya ancaman (retalasi)  maka  niat  untuk  melakukan  whistleblowing semakin berkurang. Dan juga didukung oleh penelitian Dananjaya & Rizal (2018) bahwa niat seseorang untuk
melaporkan kecurangan (whistleblowing) dapat berkurang  atau  hilang,  Minat  whistle-blowing  juga dapat  ditingkatkan  dengan  meningkatkan  komitmen organisasi  pegawai  misalnya  dengan  pemberian kompensasi,  reward  dan  punishment  yang  memadai; menciptakan  lingkungan  kerja  yang  kondusif  dan terbuka  sehingga  pegawai  dapat  merasa  terlibat  dalam pelaksanaan  tugas  dan  pencapaian  tujuan  organisasi, dan  lain  sebagainya,  Hal  ini  menunjukkan  bahwa karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi belum dapat dipastikan untuk melakukan whistleblowing.

## 5.  SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Simpulan
Berdasarkan  rumusan  masalah,  hipotesis  dan  hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan berikut:
1.  Sikap berpengaruh terhadap Prilaku Whistleblowing    pada  Aparatur  Sipil  Negara  di Inspektorat dan  BPKP  perwakilan  Jambi.  Pengaruh sikap  terhadap  Whistleblowing  Behaviour  dengan arah  positif.  Artinya  meningkatnya  sikap  Aparatur Sipil Negara maka perilaku whistleblowing Aparatur  Sipil  Negara  di  Inspektorat  dan  BPKP perwakilan Jambi juga akan meningkat.
2.  Niat  ( intention )    tidak  dapat  memoderasi  pengaruh sikap  terhadap  Perilaku  whistleblowing  (behavior) pada  Aparatur  Sipil  Negara      di  Inspektorat  dan BPKP  perwakilan  Jambi.  Tidak  Berngaruhnya dengan  arah  positif  ,  yang  artinya  niat  tidak  dapat memperkuat  sikap  terhadap  perilaku  (Behaviour) whistleblowing  pada  Aparatur  Sipil  Negara  di Inspektorat dan BPKP perwakilan Jambi.
3.  Norma  Subjektif  tidak  berpengaruh  terhadap whistleblowing  Behaviour  pada  Aparatur  Sipil Negara      di  Inspektorat  dan  BPKP  perwakilan Jambi.    Tidak  adanya  Pengaruh  Norma  Subjektif terhadap  Whistleblowing  Behaviour  dengan  arah negatif.  Artinya  meningkatnya  norma  subjektif Aparatur  Sipil  Negara  maka  tidak  meningkatkan perilaku  whistleblowing  ASN  di  Inspektorat  dan BPKP perwakilan Jambi.
4.  Niat  tidak  dapat  memoderasi  pengaruh  norma subjektif  terhadap  perilaku  whistleblowing  pada Aparatur  Sipil  Negara      di  Inspektorat  dan  BPKP perwakilan Jambi. Tidak Berngaruhnya dengan arah positif,  yang  artinya  niat  tidak  dapat  memperkuat norma  subjektif  terhadap  perilaku  (Behaviour) whistleblowing  pada  Aparatur  Sipil  Negara  di Inspektorat dan BPKP perwakilan Jambi.
5.  Persepsi  kontrol    auditor    berpengaruh  terhadap whistleblowing  Behaviour  pada  Aparatur  Sipil Negara      di  Inspektorat  dan  BPKP  perwakilan Jambi. Pengaruh persepsi kontrol terhadap Whistleblowing  Behaviour  dengan  arah  positif. Artinya  meningkatnya  sikap  Aparatur  Sipil  Negara maka  perilaku  whistleblowing  Aparatur  Sipil
Negara  di  Inspektorat  dan  BPKP  perwakilan  Jambi juga akan meningkat.
6.  Niat    whistleblowing  dapat  memoderasi  pengaruh persepsi  kontrol  terhadap  whistleblowing  behavior pada  Aparatur  Sipil  Negara      di  Inspektorat  dan BPKP  perwakilan  Jambi.  Berpengaruhnya  dengan arah  positif,  yang  artinya  niat  dapat  memperkuat meningkatkan    persepsi  kontrol  terhadap  perilaku (Behaviour)  whistleblowing  pada  Aparatur  Sipil Negara di Inspektorat dan BPKP perwakilan Jambi.
7.  Komitmen  organisasi  tidak    berpengaruh  terhadap perilaku  whistleblowing.  tidak  adanya  pengaruh sikap  terhadap  Whistleblowing  Behaviour  dengan arah  negative,  artinya  menurunnya  komitmen organisasi  tidak  akan  menaikkan    perilaku whistleblowing Aparatur Sipil Negara di Inspektorat dan BPKP perwakilan Jambi
8.  Niat  whistleblowing  tidak    dapat  memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap whistleblowing  behavior  pada  Aparatur  Sipil Negara      di  Inspektorat  dan  BPKP  perwakilan Jambi.  Tidak  Berpngaruhnya  dengan  arah  negatif yang artinya niat tidak dapat memperkuat komitmen organisasi
terhadap
perilaku ( Behaviour ) whistleblowing  pada  Aparatur  Sipil  Negara  di Inspektorat dan BPKP perwakilan Jambi.

## 5.2.   Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  serta kesimpulan  dalam  penelitian  ini,  maka  saran  yang dikemukakan adalah sebagai berikut:
1.  Untuk  lebih    meningkatkan  sikap  whistleblowing, maka Aparatur Sipil Negara pemerintah harus lebih meningkatkan belief streght dan outcome Evaluationnya .
2.   Untuk  meningkatkan  norma  subjektif  Aparatur Sipil Negara pemerintah harus mengurangi kesempatan  melalui  ketaatan  dan  pemahaman pegawai  terhadap  peraturan  perundang  –undangan yang  berlaku  sanksi  yang  tegas  dan  adil  sehingga menimbulkan  efek  jera.  Pemerintah  memberikan reward  bagi  auditor  yang  memiliki  kompetensi  dan integritas  yang  tinggi  dalam  kinerjanya  dan  dalam perilaku whistleblowingnya.
3.  Untuk  meningkatkan  komitmen  organisasinya auditor  ,  maka  diperlukan  keterikatan  emosional, keterlibatan  yang  tinggi  dalam  organisasi  dan loyalitas auditor terhadap pemerintah.
4.  Penerapan kebijakan whistleblowing tepat diterapkan ketika norma subjektif pada kondisi yang minim,  sehingga  para  pimpinan  di  dalam  suatu organisasi  yang  hendak  menerapkan  kebijakan whistleblowing  harus  mampu  memotivasi  anggota dalam organisasinya bahwa ada jaminan kerahasiaan  dan  perlindungan  hukum  terhadap pelapor.
5.  Pada  lingkungan  Pemerintah  Provinsi    tingkat keseriusan  pelanggaran  berbanding  lurus  dengan minat para  pegawai melaksanakan tindakan whistleblowing,  artinya  semakin  tinggi  tingkat keseriusan  pelanggaran  maka  semakin  kuat  niat pegawai  melaksanakan  tindakan  whistleblowing, sehingga pimpinan dan tim kepatuhan internal harus lebih teliti dalam melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan  risiko,  dan  pemantauan  kepatuhan terhadap  kode  etik  dan  disiplin  agar  setiap pelanggaran/  kecurangan  yang  sifatnya  kurang dianggap serius tetap dapat terdeteksi.
6.  Peneliti  selanjutnya  disarankan  menambahkan  data berupa  hasil  wawancara  dari  beberapa  ASN  yang menjadi responden penelitian.

## DAFTAR REFERENSI
Ajzen,  I.  (1991). The  Theory  of  Planned  Behavior. Organizational  Behaviour  and  Human  Decision Processes, Vol.50, No.2 : 179 – 211
Ajzen,I.(2005). Attitudes,personality  and  behavior. Berkshire : Open University Press
Alleyne, P, M.Hudaib, dan R. Pike.  (2013). Towards a Conceptual  Model  of  Whistleblowing  Intention
Among External Auditors. The British Accounting Review , 45: 10-23
Bobek,Donna  d,dan  Hatfield,  Richard  C  .(2003).  An examination  of  the  theory  of  planned  behavior and  the  role  of  moral  obligation  in  tax compliance. Behavioral Research in Accounting ,Vol 15: pp.13-38
Bowen,  R.  M.,  Call,  A.  C.,  &  Rajgopal,  S.  (2010). Whistle-blowing:  Target  firm  characteristics  and economic  consequences. Accounting  Review. 85(4),
1239–1271.
https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1239
Brief,A.P dan S.J Motowidlo.(1986). Prosocial Organizational Behaviours. Academy of Management Review 11 (4) page 710-725
Buchan,  H.  F.  2005.  Ethical  decision  making  in  the public  accounting  profession:  An  extension  of Ajzen  theory  of  planned  behavior. Journal  of Business Ethics .61(2): 165-181
Carpenter,Tina  D,and Reimers,Jane L. 2005. Unethical and  fraudulent  financial  reporting,applying  the theory  of  planned  behavior; Journal  of  Bussines Ethics .Vol.60.No.2: pp.115-129
Cooper,  Donald  R  and  Schindler,  Pamela  S,  2017. Metode  Penelitian  Bisnis  Edisi  12 ,  Buku  1  :
Penerbit The Mc Graw-Hil Companies, Inc
Curtis,  MB.  and  EZ  Taylor.  (2009). Whistleblowing  in
Public
Accounting; Influence of Identity Disclosure,  Situational  Context  and  Personal
Characteristics. Accounting  and  the  Public Interest in press
Dozier,  J  B.  dan  MP.  Miceli.  (1985).  Potential Predictors  of  Whistleblowing;  A  Prosocial Behavior  Perspective. Academy  of  Management Review 10 (4), 823-836
Fishbein,  M.,  &  Ajzen,  I.  (1975). Belief,  attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley
Indriantoro,Nur
dan
Supomo,Bambang.(2014). Metodologi  Penelitian  Bisnis  untuk  Akuntansi dan Manajemen. Edisi pertama,BPFE,Yogyakarta
Jogiyanto HM. (2007). Sistem Informasi
Keperilakuan .Yogyakarta: CV.Andi Offset
Lubis,  A.  I.  (2010), Akuntansi  Keperilakuan Jakarta: Salemba Empat
Komite Nasional Kebijakan Governance.(2008). Pedoman  system  pelaporan  pelanggaran-SP P (Whistleblowing System-WBS)
Mahmudah,  Hadi.  dan  Riyanto,  BambangLS.  (2016). Keefektifan  Audit  Internal  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Akuntansi /Volume  XX,  No.  01,  Januari 2016: 33-51.
Miceli,  M.  P.  dan  J.  P.  Near  (1988).  Individual  and Situational Correlates of Whistleblowing. Personnel Psychology 41(2), 267-281
Montesarchio,  cathilee  E.  (2009). Factor  influencing the  unethical  behavior,intention  of  college business students theory of planned behavior. Disertation lynn University.
www.Proquest.com
Park  &  Blenkinsopp  .(2009).  Whistleblowing  as Planned  Behavior,A  Survey  of  South  Korean Police  Officers. Journal  of  Business  Ethics 85:545–556
Penner,L.A ; Dovidio,J.F.;Piliavin,J.A.; dan Schroeder,D.A.  (2005). Prosocial  Behavior  ; Multilevel Perspectives . Annu.Rev.Psychol, 56:365-392 Ponnu,C.H.K.Naidu, and W. Zamri.
(2008).Determinants of Whistle Blowing. International  Review  of  Business  Research Papers, Vol.4, No.1 page : 276 -298
Respati,  N,  W.(2011).  Determinan  Perilaku  Manajer dalam Melakukan Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan.  Simposium  Nasional  Akuntansi  XIV. Aceh.
Rosthschild,J.  &  Miethe,T.D.(1999).  Whistle-blower disclosures  and  management  retaliation.The Battle  to  control  information  about  organization corruption.work and occupation.26 (1):107-128
Su,Chin-chun  dan  Ni,Feng  yu.(2013).  Budgetary participation  and  slack  on  the  theory  of  planned
behavior. International  Journal  of  Organizational
Innovation .Vol.5,No.4:pp 91-99
Tempo. (2019) <https://nasional.tempo.co/read/896611/ ott-kpk-di-pamekasan-bupati-dan- kepalakejaksaan-jadi- tersangka/full&view=ok>[10/1/19]
Tempo.(2019) <https://nasional.tempo.co/read/1067923/eks- auditor-bpkp-akui-terima-duit-dari-panitia-lelang- e-ktp/full&view=ok > [10/1/19]
Trongmateerut,  P.  dan  J.  T.  Sweeney.  (2013).  The Influence  of  Subjective  Norms  on  Whistle- Blowing: A Cross-Cultural Investigation. Journal of Business Ethics , 112 (3), 437-451.
Uddin,Nancy,dan  Gillet,Peter  R.(2002).  The  effects  of moral  reasoning  and  self-monitoring  on  CFO intentions  to  report  fraudulently  on  financial statements. Journal
of
business Ethics .Vol.40,No.1 :pp 15-32
Vallerand,  R.  J.  et  al.  (1992).  Ajzen  and  Fishbein’s Theory of  Reasoned  Action  as  Applied  to  Moral Behavior:  A  Confirmatory  Analysis. Journal  of Personality  and  Social  Psychology ,  62  (1):  98- 109