## A. Pendahuluan
Hukum merupakan peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku  manusia  dalam  suatu  masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyakat maupun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan  oleh  penguasa.  Bentuk hukum tidak tertulis seperti hukum adat, sedangkan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan seperti hukum Barat
(misalnya,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana). 1 Hukum  sebagai  kaidah,  pada dasarnya menempatkan hukum sebgai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama. 2 Hukum adalah rangkain peraturan-peraturan mengenai tingkah-laku orang-orang sebagai
1 Ija  Suntana. Politik Hukum Islam ,  (Bandung: Pustaka Setia, 2014). H. 67.
2 Titik  Triwulan  Tutik. Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006). H. 26.

## PEMIKIRAN MUH { AMMAD SA’ĪD RAMADĀN AL-BŪṬĪ TENTANG MAṢLAḤAH DAN BATASAN-BATASANNYA
Muhammad Solikhudin
IAI Uluwiyah Mojokerto solikhudinmuhammad95@gmail.com Abstract
This paper attempts to unravel the concept study of Maṣlaḥah posed by al-Būṭī, in this case he also proposes  clear  boundaries  about  Maṣlaḥah  aligned  with  the  Syarī’ah  Islāmiyyah.  Maṣlaḥah  was  a pleasure, therefore, all things are dangerous must be avoided. Requirements proposed al-Būṭī, started the benefit included on Syāri’goal embodied in Islam universal basic principles five, not contrary with the alQur’an), not contrary with al-Sunnah, not contrary with Qiyas, until its existence not negate another benefit that important more or equivalent. All this suggests caution al-Būṭī in offering Maṣlaḥah concept that he woke up so it is not contrary with religious rules. The benefit must have two footing. First, will of God and secondly, human interests, both of these things as contrary, but when examined more deeply has the estuary, that is human happiness in this world and hereafter.

## Keywords: Maṣlaḥah, al-Būṭī, limits.
Abstrak Tulisan ini mencoba mengurai kajian konsep Maṣlaḥah yang diajukan oleh al-Būṭī, dalam hal ini ia juga mengemukakan batasan-batasan yang jelas tentang Maṣlaḥah yang selaras dengan Syarī’ah Islāmiyyah . Maṣlaḥah adalah kenikmatan, oleh karena itu segala hal yang berbahaya harus  dihindari.  Persyaratan-persyaratan  yang  dikemukakan  al-Būṭī,  mulai  kemaslahatan termasuk pada tujuan Syāri’ yang terwujud dalam lima prinsip dasar universal Islam, tidak bertentangan dengan Kitab Suci, tidak bertentangan dengan al-Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, hingga keberadaannya tidak boleh menegasikan kemaslahatan lain yang lebih penting atau setara. Semua ini menunjukkan kehati-hatian al-Būṭī dalam menawarkan konsep Maṣlaḥah  yang  ia  bangun  sehingga  tidak  berlawanan  dengan  aturan  agama.  Kemaslahatan harus memiliki dua pijakan. Pertama , kehendak Tuhan dan kedua , kepentingan manusia, kedua hal ini seolah bertentangan, namun ketika ditelisik lebih dalam memiliki satu muara, yaitu kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.
Kata Kunci: Maṣlaḥah, al-Būṭī, Batasan-batasannya.

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh
L = b k = z ² = f
P = t p = s ¶ = q T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h
=
= Ð = y
Bunyi madd: ā ( E ) ī ( ÐG ) ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC )
aw ( ËC )
anggota  suatu  masyarakat,  yang  bersifat memaksa,  untuk  mengadakan  tata  tertib diantara anggota-anggota masyarakat dalam rangka melindungi kepentingan- kepentingan orang dalam masyarakat itu. 3 Marcus  Tullius  Cicero  (Romawi)  dalam De  Legibus menyatakan hukum 4 ialah akal  tertinggi  ( the highest reason ) yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. 5 Para  ahli  hukum  sepakat,  bahwa hukum diarahkan terhadap tingkahlaku manusia. Dalam Islam disebut “Af’āl al-Mukallafi > n” 6 (tindakan-tindakan
3 Sjechul  Hadi  Pernomo. Relevansi  Filsafat  Hukum Nasional  Dan  Filsafat  Hukum  Islam:  Suatu  Tinjauan Komparatif ,  Akademika,  Vol.14,  No.2,  (Maret,  2004).  H. 121. 4 Hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaedah- kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu  kehidupan  bersama,  yang  dapat  dipaksakan pelaksanaannya  dengan  suatu  sanksi.  Lihat  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum ,  (Yogyakarta:  Liberty, 2008), 40. Hukum merupakan sistem konseptual kaidah- kaidah hukum dan keputusan-keputusan hukum
( rechtsbeslissingen ) dimana pemebentukan hukum diawali dari kesadaran hukum. Ini artinya hukum tidak semata-mata muncul dari pikiran rasional yang ketat. Hukum dibentuk oleh ihwal-ihwal seperti kepercayaan, intuisi etikal atau perasaan manusia, yang di dalamnya terjalin ihwal rasional dan irrasional. Meskipun begitu ihwal  rasional  adalah  faktor  terpenting.  Lihat  Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 3-4. Selanjutnya norma hukum berasal dari luar  manusia.  Norma  hukum  ditujukan  kepada  sifat lahir manusia atau perbuatan lahir manusia. Sehingga apa yang ada di lahir manusia atau di batin manusia tidak akan menjadi masalah asal lahir tidak melanggar norma hukum. Budi Ruhiatudin, Pengantar Ilmu Hukum , (Yogyakarta:  Bidang  Akademik  UIN  Sunan  Kalijaga, 2008), 13-14.
5 Mustofa  dan  Abdul  Wahid, Hukum Islam Kontemporer , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.
6 Pada  kenyataannya Mukallafin ialah orang yang  dewasa  dan  berakal  yang  secara  pemahaman tuntutannya  tidak  terhalang,  sebelum  adanya mukallaf atau sesuadah adanya mukallaf, sebelum diutusnya Nabi,  sedangkan  pemenuhan  (pelaksanaan)  tuntutan ini ialah setelah adanya mukallaf dan setelah diutusnya Nabi, karena tidak ada hukum sebelum diutusnya Nabi, dimana  pada  waktu  itu  belum  ada  kepastian    hukum
orang  dewasa).  Jadi  hukum  tidak  bisa dirumuskan untuk memutuskan dan menetapkan sesuatu atau hal yang abstrak dan  eksklusif.  Pada  sisi  lain  hukum ditujukan untuk kepentingan manusia. Seorang ahli hukum Islam klasik Izz al-Di > n bin Abd al-Sala > m (w. 660 H), menyatakan : “Seluruh ketentuan hukum dibuat untuk  kepentingan  manusia,  baik  dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. 7 Ketaatan manusia kepada Tuhan tidak membuat-Nya  memperoleh  manfaat apapun,  dan  kedurhakaan  manusia  tidak menjadikannya merugi apapun”. Dengan bahasa  lain,  pembelaan  manusia  kepada Tuhan tidak menjadikan Dia lebih agung atau mulia, dan pembangkangan manusia kepada-Nya tidak menjadikan Dia lebih rendah dan kurang mulia. 8 Islam 9 adalah al-dīn ( the religion ). Istilah al-dīn hanya terdapat dalam al-
yang berimplikasi  pada pahala atau  siksa.  Lihat  Yahya Zakariyah al-Ans } a > ri > , Ghāyah  al-Wusūl ,  (Surabaya:  al- Hidayah, tt), 6-7.
7 Ungkapan  Izz  al-Di > n bin Abd al-Sala > m  (w.  660 H) tersebut seperti halnya ungkapan al-Shatiby, bahwa sebenarnya shari’ah dibuat hanyalah untuk kemanfaatan manusia  di  dunia  dan  akhirat  secara  bersamaan,  ia meyakini  hal  tersebut  atas    sebuah  penelitian,  lantas hukum shar’i mengikuti kemanfaatan itu. Ia mengklaim, bahwa  shari’ah  dibuat  hanyalah  untuk  kemanfaatan manusia. Lihat Wahbah al-Zuhaili > , Naẓariyah al- Ḍarūrah al-Syar’iyah , (Beirut: Muasasah al-Risalah, tt), 50. Tujuan dibuat shari’ah ialah untuk kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat secara bersamaan. Lihat  Abu > Isha > q al-Syat } ibi > , al-Muwāfaqat fī uṣūl al-Syari’ah , (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009), 220.
8 Husein  Muhammad,  Telaah  Atas  RUU  KUHP Tentang  Penodaan  Agama”,  dalam  http://www. komnasperempuan.or.id/2013/05/telaah-atas-ruu- kuhp-tentang-penodaan-agama/
9 Islam  sebagai  agama  samawi  yang  komponen dasarnya akidah dan shari’ah, punya kolerasi erat dengan politk dalam arti yang luas. Sebagai sumber motivasi masyarakat, Islam berperan penting menmbuhkan sikap dan perilaku sosial politik. Implementasinya kemudian diatur  dalam  shari’ah,  sebagai  katalog  lengkap  dari perintah dan larangan Allah, pembimbing manusia, dan pengatur lalu lintas aspek-aspek kehidupan manusia yang kompleks. Islam dan politik mempunyai titik singgung  erat,  bila  keduanya  dipahami  sebagai  sarana menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh.
Qur’an.  Perkataan  Islam  yang  terdapat dalam  al-Qur’an,  berasal  dari  kata  kerja “ salima ”,  akarnya  adalah sin-lam-mim . Arti  perkataan  Islam  adalah  kedamaian, kesejahteraan,  keselamatan,  penyerahan diri, dan kepatuhan. Dari kata salm , timbul ungkapan assalamu’alaikum yang telah membudaya dalam masyarakat Indonesia, yang artinya semoga anda selamat, damai, sejahtera. 10 Islam dalam arti institusi resmi dimulai saat  diutusnya  Muh } ammad ibn Abdulla > h (usia 40 tahun) pada abad ke-7 M, tepatnya pada  malam  17  Ramad } a > n  tahun  610  M, saat ber- tahannuṡ ( beribadah menyendiri) di  Gua  Hira,  sebagai  tradisi  agama ḥanīf . Dua tahun kemudian setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muh } ammad barulah berdakwah  secara  terang-terangan. 11 Dari pemaparan ini dapat diketahui makna hukum dan Islam sehingga menimbulkan pemahaman yang utuh atas dua istilah itu. Ketika dua istilah tersebut digabung, maka akan memiliki makna sebagaimana dijelaskan dalam sub pembahasan berikut.

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  dipakai  dalam  tulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan ( library  reseach ) 12 ,  yaitu  penelitian  yang berusaha untuk mengetahui secara konseptual teori yang ada. 13 Terkait dengan  penelitian  ini,  yakni  dengan mengkaji objek yang diteliti, dalam hal ini penulis berusaha menelusuri data kajian
Islam tidak hanya dijadikan kedok untuk mencapai kepercayaan dan pengaruh dari masyarakat semata. Politik juga tidk hanya dipahami sekadar sebagai sarana menduduki  posisi  otoritas  formal  dalam  struktural kekuasaan. Lihat MA. Sahal Mahfudh. Nuansa Fiqh sosial,
(Yogyakarta: Lkis, 2011). H. 213.
10 Ija  Suntana.Politik Hukum Islam ,  (Bandung: Pustaka Setia, 2014). H. 67-68.
11 Sa’dullah  Affandy. Menyoal  Status  Agama-Agama Pra-Islam , (Bandung: Mizan, 2015). H. 185.
12 Burhan Ashofa. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). H. 143.
13 Muhammad  Nasir. Metode  Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). H. 54.
maslahah,  tertutama  hasil  pemikiran Sa’i > d  Ramad } a > n  al-Bu > ti > dalam karya tulisnya. Penelitian di atas termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang  benar,  dibentuk  oleh  kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan  analisisnya  yang  relevan,  bukan berupa angka-angka dan statistik. 14 Jenis penelitian ini sengaja digunakan agar dapat mengakomodasi deskripsi yang utuh tentang obyek yang diteliti. Artikel ini juga menggunakan metode penelitian Discourse  Analysis (Analisis Wacana),  yakni  penelitian  yang  pada umumnya mengarah pada language use atau bahasa yang digunakan, baik berupa teks atau lisan. 15 Marianne Jorgensen dan Loise  Philips  juga  menyatakan,  bahwa yang  mendasari  kata  wacana  adalah gagasan  umum  bahwa  bahasa  disusun menurut pola yang berbeda yang diikuti oleh ucapan orang-orang ketika mereka berperan dalam ranah kehidupan sosial yang  berbeda,  contohnya  adalah  wacana medis dan wacana politik. 16 Analisis wacana berfungsi menelusuri lebih jauh ke dalam unit bahasa tersebut untuk mengungkap hal-hal yang tidak tampak oleh analisis kebahasaan atau analisis gramatika biasa. Terkait hal ini adalah teks-teks mas } lah } ah , untuk siapa mas } lah } ah, mengapa perlu mempraktikkan mas } lah } ah  versi  al-Bu > ti > , bagaimana validitas maslahah versi al- Bu > ti > ,  dimana diterapkan, dan apa itu mas } lah } ah .
14 Djam’an Satori dan Aan Komariyah. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009). H. 25.
15 Widyastuti  Purbani. Analisis  Wacana/Discourse Analysis, (Paper Lokakarya - UBAYA, Surabaya, 2005). H.
1. 16 Marianne  Jorgensen  dan  Loise  Philips. Discourse Analysis as Theory and Method, (London: SAGE Publications Ltd, 2002).H. 1.

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f P = t p = s ¶ = q T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h
=
= Ð = y
Bunyi madd: ā ( E )
ī ( ÐG ) ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC )
aw ( ËC )

## C. Pembahasan
Memahami Hukum Islam
Hukum  Islam  secara  etimologi, berarti jalan yang harus ditempuh oleh setiap umat Islam. 17 Dalam literasi yang lain Hukum Islam ialah way or path to the water source ,  Berarti  jalan  yang  lempang; jalan yang dilalui air terjun; jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum,  khususnya  pada  jalan  setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda jelas terlihat mata, jadi berarti jalan yang jelas kelihatan atau jalan raya untuk diikuti sumber air atau sumber kehidupan; atau juga jalan yang harus diikuti. Kesimpulannya ialah jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia. 18 M.B. Hooker mengartikan Syarī’ah sebagai tempat/sumber  air,  tempat/sumber kehidupan,  dan  menunaikan  kewajiban kepada Tuhan. 19 Sedangkan secara terminologi ialah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan sosial,  hubungan  manusia  dengan  benda dan alam lingkungan hidupnya. 20 Ija Suntana dalam literasi politik Hukum Islam  disebutkan  bahwa  Hukum  Islam ialah seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dan menjadi bagian dalam agama Islam. 21 Mahmud  Syaltut  menyatakan,  bahwa Hukum Islam merupakan peraturan- peraturan yang diciptakan oleh Allah, atau diciptakannya pokok-pokoknya supaya
17 Zainuddin  Ali. Filsafat  Hukum ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2011). H. 65.
18 Abd.  Shomad. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2010).
H. 25.
19 M.B.Hooker. Indonesian Syariah: Defining a National School  of  Islamic  Law, (Singapore:  Institute  of  Asian Studies, 2008). H. ix.
20 M.B.Hooker. Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law . H. ix
21 Ija  Suntana. Politik Hukum Islam ,  (Bandung: Pustaka Setia, 2014). H. 69.
manusia berpegang kepadanya dalam berhubungan  dengan  Tuhan,  saudara sesama  muslim,  saudaranya  sesama manusia,  serta  hubungannya  dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. 22 Orientalis Nicolas P. Aghnides dalam the background introduction to  Mohammedan  law ,  mendefinisikan Hukum Islam adalah nama umumnya yang diberikan kepada peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah agam Islam dan para ahli dirumuskan sebagai sesuatu yang tidak  akan  adanya,  seandainya  tidak  ada wahyu Ilahi. Hukum Syari > ’ah itu diartikan sebagai  jenis,  sifat,  dan  nilai  yang ditetapkan sebagai dari wahyu Ilahi. 23
Jasser  Auda  menyatakan,  bahwa Hukum Islam terbagi menjadi tiga. Pertama ,  Syari > ’ah  merupakan  wahyu yang  diterima  oleh  Nabi  Muhammad Saw. dan dipraktikkan dalam risalah dan misi kehidupan beliau. Dengan kata lain, Syari > ’ah adalah al-Qur’an dan al-Sunnah. Kedua , Fiqih adalah koleksi, dalam jumlah besar,  pendapat  hukum  yang  diberikan oleh ahli Hukum Islam dari berbagai mazhab,  berkenaan  dengan  aplikasi Syari > ’ah (dalam arti di atas) pada berbagai situasi kehidupan nyata sepanjang empat belas abad terakhir. Ketiga ,  fatwa  adalah aplikasi Syari > ’ah atau fiqih (di atas) dalam kehidupan nyata umat Islam saat ini. 24 Hukum Islam 25 bersumber dari ajaran Islam (al-Qur’an dan dan al-Hadiṡ)
22 Abd.  Shomad. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2010). H. 26. 23 Abd.  Shomad. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia . H. 26.
24 Jasser  Auda. Maqāṣid  Syarī’ah  as  Philosophy  of Islamic  Law  A  Systems  Approach ,  (London-Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007). H. xxiii.
25 Hukum Islam merupakan kata majemuk yang masing-masing kata-katanya pada mulanya berasal dari bahasa Arab yaitu, hukum dan Islam. Akan tetapi, penggunaan kedua kata tersebut dalam bentuk kata mejemuk,  hanya  digunakan  dalam  bahasa  Indonesia, sedangkan  di  dalam  bahasa  Arab  sendiri,  penggunaan
sehingga disebut law is religion. Selain itu Hukum Islam biasa disebut Islamic law dan Islamic Jurisprudence . Islamic  law disebut shariat Islam dan Islamic Jurisprudence disebut fiqh. 26 Jika dilihat dari sisi kualitas sumbernya, maka hukum Islam bisa dibagi menjadi dua macam 27 .  Pertama,  Hukum Islam yang disebut dengan syara’ yaitu hukum yang terdapat dalam al-Qur’an atau al-Sunnah yang mempunyai petunjuk: Qat } ’iyyat  al-dalālah (petunjuk  pasti),  atau ijma’  (kesepakatan  dari  seluruh  ulama Islam sedunia). Kedua, Hukum Islam yang disebut dengan fiqh 28 , yaitu Hukum Islam kata  majemuk  tersebut  tidak  dikenal.  Lihat  Abd. Rahman  Dahlan, Ushul Fiqh ,  (Jakarta:  Amzah,  2014), 15. Adapun eksistensi hukum Islam di Indonesia mempunyai dua bentuk, yaitu sebagai hukum normatif yang diimplementasikan secara sadar oleh umat Islam,  dan  sebagai  hukum  formal  yang  dilegislasikan sebagai  hukum  positif  untuk  umat  Islam  di  Indonesia. Pendekatan  kultural  berhubungan  dengan  bentuk pertama,  sedang  pendekatan  structural  berhubungan dengan bentuk kedua. Lihat Imam Ghazali Said, “Piagam Jakarta:  Ekspresi  Perjuangan  untuk  Legislasi  Hukum islam  di  Indonesia”, Akademika ,  Vol.14,  No.2,  (Maret,
2004). H. 85.
26 Zainuddin Ali. Filsafat Hukum . H. 64-65.
27 Sjechul  Hadi  Pernomo. Relevansi  Filsafat  Hukum Nasional  Dan  Filsafat  Hukum  Islam:  Suatu  Tinjauan Komparatif . H. 126.
28 Fiqh secara  bahasa  ialah  pemahaman( al-fahmu ), sedangkan secara istilah ialah ilmu setiap hukum shar’i yang  bersifat  praktek  dimana  cara  memperolehnya melalui jalur ijtihad semisal ilmu tentang niat dalam wudhu’  adalah  hal  yang  wajib  dan  problem-problem ijtihadiyah yang lain. Lihat Moch. Djamaluddin Ahmad, Miftāh  al-Wuṣūl ,  (Jombang:  Pustaka  al-Muhibbin,  1412 H.),  4. Fiqh menurut arti bahasa adalah pemahaman. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum agama yang dihasilkan dengan cara  ijtihad.  Lihat  Jalaluddin  al-Mahalli, al-Warāqat , (Surabaya:  al-hidayah,  tt),  13. Fiqh secara bahasa merupakan  pemahaman,  sedangakn  secara  istilah merupakan  ilmu  tentang  hukum-hukum  shar’i  (bukan hukum  rasional)  yang  berupa  praktek  (bukan  hukum shar’i yang berupa keyakinan semisal sifat qudrah wajib bagi  Allah,  yang  diperoleh  dari  dari  aksioma-aksioma hukum secara terperinci semisal aksioma aqimūṣalāta . Ini adalah perintah dimana perintah menujukkan sebuah  kewajiban,  oleh  karena  itu  shalat  berhukum wajib dan juga larangan mendekati zina dalam ungkapan walā taqrabūzzina . Adapun rujukannya ialah dari Qur’an,
yang bersumber dari dalil-dalil yang mempunyai petunjuk tidak pasti ( danniyah al-dalālah ). Hukum Islam yang disebut syara’ didefinisikan  dengan:  Titah  Allah  yang berhubungan dengan perbuatan orang- orang mukallaf 29 ,  yang  berupa  tuntutan, atau  suruh  pilih,  atau  peraturan- peraturan pada umumnya. Jadi hukum
Sunnah,  Ijma’,  dan  Qiyas.  Lihat  Muhammad  Shata  al- Dimyathi, I’ānah  al-  Ṭālibīn ,  (Surabaya:  al-Hidayah,  tt), 14. Fiqh secara  bahasa  ialah  pemahaman,  sedangkan secara istilah ialah ilmu yang berupa hukum yang pasti yang selaras dengan kenyataan yang diambil dari sebuah aksioma dimana hukum tersebut bukan merupakan ilmu tentang dzat dan sifat semisal dzatnya Zaid dan sifatnya Zaid  yang  berkulit  putih,  yang  berupa  shariah,  bukan merupakan ilmu tentang hukum perhitungan maupun adat dimana ilmu shariah ini dinisbatkan dengan pembuat  shariah,  yakni  Allah  atau  Nabi  Muhammad, berupa  ilmu  tentang  praktek,  bukan  ilmu  tentang keyakinan semisal tetapnya wajibnya sifat qudrah , yang diperoleh dari aksioma-aksioma hukum secara terperinci semisal ungkapan walā  taqrabūzzina yang mengandung larangan. Jika ada larangan maka hukumnya haram. Kesimpulannya mendekati zina berhukum haram. Lihat  Ibrahim  al-Bajuri, Hāsyiyah  al-Syaikh  Ibrāhim  al- Bajuri ,  (Beirut:  Dar  al-Fikr,  2005),  25-26.  Selanjutnya kitab-kitab fiqh merupakan produk penalaran manusia yang tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh individual penulisnya,  baik  berkaitan  dengan  latarbelakang pendidikan,  kebudayaan,  jenis  kelamin,  maupun  usia dan  lain-lain.  Sebagai  karya  ilmiyah,  kitab fiqh tentu harus  dihargai  dan  penulisnya  patut  dihormati,  serta hasil ijtihadnya (produk pemikirannya) dapat didukung dan ikuti. Namun sebagai karya ilmiyah pula, kitab fiqh bukanlah kitab yang mesti disakralkan, penulisnya harus dikultuskan, serta hasil ijtihadnya tabu dikritisi. Kitab- kitab fiqh memang merupakan karya monumental para ulama  brilian  yang  sesuai  untuk  masanya,  cocok  bagi zamannya,  serta  valid  pada  waktunya.  Tetapi  sebagai produk  pemikiran  manusia,  apalagi  kitab-kitab  yang sudah berusia ratusan tahun, tentu amat wajar manakala di kemudian hari ditemukan hal-hal yang terasa tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman yang amat cepat perubahannya lantaran dipacu oleh kecanggihan iptek  dan  informasi.  Lihat  Ahmad  Zahro. Desakralisasi Kitab FiqhSebagai Titik Awal Reformasi Pemahaman Hukum Islam , Akademika, Vol. 09,No.1, (September, 2001). H.26. 29 Senada dengan ungkapan Sjechul Hadi Pernomo, bahwa Shara’ secara istilah ialah Titah Allah yang berhubungan dengan mukallaf . Sedangkan secara bahasa ialah ketetapan sebuah hal atas sebuah hal. Lihat Moch.
Djamaluddin Ahmad. Miftāh al-Wuṣūl , (Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 1412 H). H. 6.

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f P = t p = s ¶ = q
T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h
= = Ð = y Bunyi madd: ā ( E ) ī ( ÐG )
ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC )
aw ( ËC )
syara’ itu adalah firman Allah itu sendiri, sedangkan  firman  Allah  atau khitabullah itu  berupa  kalam  nafsi  azali  yang  tidak berlafadz yakni tidak berhuruf dan tidak bersuara dan kalam nafsi itu adalah qadim. Sedangkan redaksi al-Qur’an itu sendiri adalah  dalil  hukum,  indikator  terhadap substansi hukum yang terkandung di dalam redaksi al-Qur’an itu. 30 Hukum Islam yang disebut fiqh didefinisikan  dengan  ilmu  tentang hukum-hukum syar’i yang bersumber dari syara’, bukan syara’ itu  sendiri, mengenai  perbuatan,  yang  ditelorkan (dikeluarkan)  dari  dalil-dalilnya  yang rinci. 31 Hukum Islam yang berupa fiqh itu semula  invisible  (tak  kelihatan),  karena dalil-dalil hukumnya danni (tidak  pasti), harus ditelorkan terlebih dahulu melalui meode  penggalian  hukum  ( manhājul- istinbat ) atau tegasnya melalui ijtihad oleh ahlinya ( faqih , mujtāhid ). Dilihat dari segi interaksi perbuatan hukum, hukum Islam ada yang berupa ibadah maḥḍah (ibadah murni), seperti salat, puasa, dan haji, ada yang berupa bukan ibadah maḥḍah ,  yang menurut Ima > m  Ghaza > li > disebut dengan: Muamalah,  seperti fiqh tentang hukum perdata dan hukum tata negara / hukum tata pemerintahan. 32 Hukum fiqh yang bukan ibadah maḥḍah , yaitu hukum fiqh muamalah  bersifat reasonable, ma’qulul ma’na , bersifat luwes (fleksibel)  dan  kenyal  (elastis),  di  dalam penjabaran dan penerapannya berlaku proses kontekstualisasi fiqh di sini. 33
30 Sjechul  Hadi  Pernomo. Relevansi  Filsafat  Hukum Nasional  Dan  Filsafat  Hukum  Islam:  Suatu  Tinjauan Komparatif . H. 126.
31 Sjechul  Hadi  Pernomo. Relevansi  Filsafat  Hukum Nasional  Dan  Filsafat  Hukum  Islam:  Suatu  Tinjauan Komparatif . H. 126.
32 Sjechul  Hadi  Pernomo. Relevansi  Filsafat  Hukum Nasional  Dan  Filsafat  Hukum  Islam:  Suatu  Tinjauan Komparatif . H. 126.
33 Sjechul  Hadi  Pernomo. Relevansi  Filsafat  Hukum Nasional  Dan  Filsafat  Hukum  Islam:  Suatu  Tinjauan Komparatif . H. 126-127.
Keluwesan fiqh muamalah itu adalah
karena pergeseran Maṣlaḥah yang menjadi tujuan  (cita)  hukum  Islam,  yang  hidup dalam masyarakat ( law in action ), sebagai kesadaran hukum Islam atau budaya hukum  Islam.  Masalahah  adalah  muatan ‘illah (kausa) hukum, yang ada tidakknya hukum tergantung pada ada tidaknnya ‘illah itu 34 ( al-hukmu  yadūru  ma’a  ‘illatihi wujūdan wa ‘adāman ). Hukum syara’ (perintah-perintah Allah  dan  Rasul-Nya)  merupakan  hukum yang tertinggi, maka sistem hukum Islam menetapkan seluruh produk hukum harus tidak boleh bertentangan dengan hukum syara’ . 35 Terhadap peraturan-peraturan dan  norma-norma  di  luar  Syarī’ah  Islam (al-Qur’an  dan  al-Sunnah)  yang  berlaku di  suatu  negara/wilayah  negeri  sebagai kebiasaan 36 , adat, hukum adat, atau hukum nasional negara yang bersangkutan, baik yang berupa perundangan tertulis maupun tidak,  Syarī’ah  Islam  (al-Qur’an  dan  al- Sunnah) berfungsi sebagai alat kontrol, alat
34 Sjechul  Hadi  Pernomo. Relevansi  Filsafat  Hukum Nasional  Dan  Filsafat  Hukum  Islam:  Suatu  Tinjauan Komparatif . H. 127. 35 Sjechul  Hadi  Pernomo. Relevansi  Filsafat  Hukum Nasional  Dan  Filsafat  Hukum  Islam:  Suatu  Tinjauan Komparatif . H. 127.
36 Secara etimologi, kebiasaan ( ‘urf )  berarti yang baik.  Lihat  Nasrun  Harun, Ushul Fiqh ,  (Yogjakarta: Logos  Wacana  Ilmu,  1997),  137.  Dalam  kamus  al- Munawwir  diartikan  dengan  kebajikan.  Lihat  Ahmad Warson  Munawwir, Kamus  al-Munawwir ,  (Yogjakarta: Pustaka  Progressif,  1997),  920.Para  ulama’  usul fiqh  membedakan  antara  adat  dengan ‘urf dalam membahas kedududukannya sebagai salah satu dalil untuk  menetapkan  hukum  shara’.  Adat  didefinisikan dengan: sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa  adanya  hubungan  rasional.  Lihat  Nasrun  Harun, Ushul Fiqh , (Yogjakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138. Sedangkan menurut  Muhammad al-Zarqa’ adat adalah berterus-menerusnya sesuatu yang diterima oleh akal sehat dan terlaksana secara berulang kali. Ini lah yang dinamakan dengan ‘urf‘amalī .  Lihat  Ahmad  Bin  Syaikh Muhammad  al-Zarqa’, Syarah  Qawāid  al-Fiqhiyyah, (Beirut:  Dar  al-Qalam,  1996),  219.Adapun ‘urf menurut ulama’ usul fiqh adalah: kebiasaan mayoritas kaum baik dalam  perkataan  atau  perbuatan.  LihatNasrun  Harun. Ushul Fiqh , (Yogjakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997). H. 138.
pengecek,  apakah  peraturan-peraturan dan norma-norma atau hukum nasional yang berlaku itu dapat dikembalikan kepada  al-Qur’an  dan  al-Sunnah,  karena selaras  dengan  jiwa  Syarī’ah  Islam  yang tersurat atau tersirat di dalam kedua sumber  hukum  Syarī’ah,  al-Qur’an  dan al-Sunnah,  tidak  bertentangan  dengan ketentuan-ketentuan shara’ karena hanya berstatus pelengkap, pengisi kekosongan, atau  berstatus  sebagai  hukum  formil, yakni hanya mengatur tentang tata cara bagaimana kaidah-kaidah syara’ sebagai hukum materiil dapat dilaksanakan dan dipertahankan. 37 Syarī’ah  atau  Hukum  Islam  berlaku pada setiap zaman dan tempat, di mana di dalamnya terkandung kemaslahatan untuk manusia.  Kajian  tentang  Maṣlaḥah  selalu menarik dan mengundang perdebatan yang  berkelanjutan,  hal  ini  dapat  dilihat dari banyaknya penelitian yang sudah diterbitkan maupun belum diterbitkan.
Kajian  tentang  Maṣlaḥah  terlihat begitu  banyak,  hal  ini  yang  membuat Muhammad  Sa’īd  Ramad } ān  al-Būṭī menulis disertasi di kuliah Doktor di al-Azhar.  Al-Būṭī  dalam  penelitiannya tentang  Maṣlaḥah  di  dalam  kitab  yang berjudul Ḍawābiṭ al- Maṣlaḥah fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah dalam pengantarnya, beliau banyak mengungkapkan akan kegelisahan beliau terhadap banyaknya para  pengkaji  Maṣlaḥah  pada  saat  itu, yang perkembangan penelitian tersebut tidak selaras dengan Maqāṣid syarī’ah yang asli. Artinya penelitian tentang Maṣlaḥah dicurigai  bisa  menyelewengkan  kajian syari > ’ah Islam sebagaimana diketahui bahwa  Maṣlaḥah  diketahui  sebagai  inti dari pemberlakuan Syāri’ah Islam di Suatu tempat. Kegelisahan beliau berangkat dari arus perang pemikiran barat yang begitu deras dan banyak mempengaruhi
37 Sjechul  Hadi  Pernomo. Relevansi  Filsafat  Hukum Nasional  Dan  Filsafat  Hukum  Islam:  Suatu  Tinjauan Komparatif .H. 127.
para  pemikir  Syarī’ah  atau  Hukum  Islam di  Arab,  beliau  menyebutnya  sebagai al-Zaigh  al-Fikr 38 ,  beliau  juga  menyadari bahwa  pembahasan-pembahasan  tentag Maṣlaḥah  yang  banyak  tersebut  yang mendorong beliau untuk meneliti tentang Maṣlaḥah  ini.  Penelitian  ini  akhirnya juga bertujuan memberi batasan-batasan sebutan Maṣlaḥah menurut Syarī’ah Islam.

## Biografi Muhammad Sa’īd Ramadān al- Būṭī
Muhammad  Sa’īd  Ramadān  al-Būṭī lahir pada tahun 1929 di Desa Jilka, Pulau Buthan  (Ibnu  Umar),  sebuah  kampung yang terletak di bagian utara perbatasan antara Turki dan Irak. Ia berasal dari suku Kurdi, yang hidup da lam berbagai tekanan kekuasaan Arab Irak selama berabad- abad. 39 Bersama ayahnya, Syaikh Mula Ramad } ān,  dan  anggota  keluarganya  yang  lain, al-Būṭī  hijrah  ke  Damaskus  pada  saat umurnya baru empat tahun. Ayahnya adalah sosok yang amat dikaguminya. Pendidikan  sang  ayah  sangat  mem be- kas dalam sisi kehidupan intelektual- nya. Ayahnya memang dikenal sebagai seorang ulama besar di Damaskus. Bu kan saja pandai mengajar murid-murid dan masyarakat di kota Damaskus, Syaikh Mula juga sosok ayah yang penuh perhatian dan tanggung  jawab  bagi  pendidikan  anak- anaknya.
Syaikh  al-Būṭī  pernah  menulis  kitab yang  mengupas  biografi  kehidupan  sang ayah,  yakni al  Fiqh  al  Kāmilah  li  Hayāh al-Syaikh  Mula  al-Būṭī  Min  Wilādatihi  Ila Wafātihi ,  Syaikh  al-Būṭī  mengurai  awal perkembangan  Syaikh  Mula  dari  masa
38 Muhammad  Sa’īd  Ramadān  al-Būṭī. Ḍawābiṭ  al- Maṣlaḥah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, (Beirut: Muasasah al- Risalah, 1982). H. 9.
39 Shabra  Syatila, Biografi  Syaikh  Muhammad  Sa’īd Ramadān  al-Būṭī .(http://www.fimadani.com/biografi- syaikh-muhammad-said-ramadhan-al-buthi/  diakses pada tanggal 02 Maret 2017.)

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f P = t p = s ¶ = q
T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l
` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h
=
= Ð = y
Bunyi madd: ā ( E )
ī ( ÐG )
ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC )
aw ( ËC )
kanak-kanak hingga masa remaja saat turut berpe rang  dalam  Perang  Dunia  Pertama. Ke mudian menceritakan pernikahan ayah nya,  berangkat  haji,  hingga  alasan ber hijrah ke Damaskus, yang di kemudian hari  menjadi  awal  kehidupan  baru  bagi keluarga asal Kurdi itu.
Masih  dalam  karyanya  ini,  al-Būṭī menceritakan kesibukan ayahnya dalam belajar dan mengajar, menjadi imam dan berdakwah,  pola  pendidikan  yang  dite- rapkannya  bagi  anak-anaknya,  ibadah dan  kezuhudannya,  kecintaannya  ke- pada orang-orang s } a > lih } yang masih hi- dup maupun yang telah wafat, hubungan baik ayahnya dengan para ulama Da- maskus  di  masa  itu,  seperti  Syaikh  Abū al  Khayr  al-Madāni,  Syaikh  Badruddin al-Hasani,  Syaikh  Ibrāhim  al-Ghalayayni, Syaikh Hasan Jabnakah, dan lainnya, yang menjadi mata rantai tabarruk bagi al-Bu > t } i > .  Begitu  besarnya aṡar (pengaruh)  dan kecintaan sang ayah, hingga al-Būṭī begitu terpacu untuk menulis karyanya tersebut. Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya  di  Ma‘had  al-Taujih  al- Isla > mi > yang didirikan oleh Syaikh Hasan
Jabnakah  al-Maidani  di  desa  Maidan Damaskus-Suriah. Dua tahun kemudian ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas  Syāri’ah  Univ.  al-Azhar  dengan meraih  gelar  (Lc).  Tahun  berikutnya  ia mengikuti perkuliahan di Fakultas Bahasa Arab  Univ.  al-Azhar  dan  berhasil  meraih gelar diploma. Kemudian ia melanjutkan studinya  di  Fakultas  Syāri’ah  Universitas Damaskus sampai dengan tahun 1960. 40 Pada  akhirnya  ia  melanjutkan studi lagi untuk jenjang Doktor Hukum Islam  di  Universitas  al-Azhar  dan menyelesaikannya di tahun 1965. Selanjutnya ia berkarir sebagai Akademisi sebagai  dosen  di  Fakultas  Syari > ’ah  Univ. Damaskus.  Pada  tahun  1970  ia  berhasil
40 Ahmad  Fauzi. al-Maslahah  al-Syari’ah  Sebagai Sumber Hukum Islam ,  Jurnal  Tribakti,  Vol.  27,  No.  2, (September, 2016).H. 3.
meraih  gelar  asisten  professor,  dan  di tahun 1975 ia berhasil meraih gelar profesor.  Di  tahun  1965  juga  setelah keberhasilannya  meraih  gelar  Doktor, ia  langsung  dipercaya  menjabat  Wakil Dekan  Fakultas  Syari > ’ah  Universitas Damaskus. Dan di tahun 1977 ia dipercaya menjabar Dekan. Di tahun 2002 ia diangkat menduduki jabatan sebagai Ketua Jurusan Aqidah dan Agama di universitas tersebut. Ia juga merangkap sebagai anggota Organisasi  Pemerintah  untuk  membahas Peradaban  Islam  di  Oman,  juga  sebagai Anggota  Majelis  Akademik  Univ.  Oxford. Seorang  yang  menguasai  4  bahasa,  yaitu Arab,  Turki,  Kurdi  dan  Inggris.  Selain aktivitas diberbagai jabatan di atas, beliau juga membina majelis ta‘li > m di beberapa masjid di Damaskus yang diikuti ribuan jamaah.  Beliau  wafat  secara  syahid  pada kamis  malam  jum‘at  tanggal  21  Maret 2013 di masjid Jami’ al-Iman oleh sebuah ledakan bom bunuh diri, pada saat beliau sedang mengajar kajian rutin kitab al- Hikam  Ibn  Aṭāilla > h al-Sakandari > . Selain itu, beliau juga sangat produktif menulis karya ilmiah dalam berbagai disiplin Islam dan problematika kontemporer keislaman yang berjumlah lebih dari 70 buku yang antara lain adalah 41 :
1.  Aisyah  Umm  al-Mu’minīn  (Damshiq: Maktabah al-Farabi, 1996),
2.  Al-Aqīdah  al-Islāmiyyah  wa  al-Fikrah al-Mu‘as } irah (Damshiq: Jami‘ah
Damshiq, 1982), 3.  ‘Ala Ṭāriq al-Audah ila al-lslām: Rasm li Minhāj, wa Ḥāl li Mushkilāt (Beirut: Muassasah Risalah, 1981), Fiqh al-Sīrah (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Fī Sabīlillah wa  al-Ḥaq  (Damshiq:  al-Maktabah  al- Umawiyyah, 1965),
4.  Qaḍāya  Fiqhiyyah  al-Mu‘ashirah (Damshiq:Maktabah al-Farabi, 1991),
41 Ahmad  Fauzi. al-Maslahah  al-Syari’ah  Sebagai Sumber Hukum Islam .H. 3.
5.  Kubra  ‘Ala  Yaqiniyah  al-Kauniyyah: Wujūd  al-Khāliq  wa  Waẓifah  al- Makhlūq (Damshiq: Dar al-Fikr, 1969),
6.  Kalimat  fī  Munāsabat  (Damshiq:  Dar al-Fikr,  2001),  ‘Ala  Mażhabiyyah: Akhthar  Bid‘ah  Tuhadid  al-Shārī’ah al-Islāmiyyah (Damshiq: Maktabah al- Ghazali, I970),
7.  Mabāhiṡ al-Kitāb wa al-Sunnah min Ilm al-Uṣūl  (Damshiq:Jami‘ah  Damshiq, 1975),
8.  Muhadarah  fī  al-Fiqh  al-Muqāran (Damshiq: Dar al-Fikr, 1981),
9.  Madkhal ila Fahm al-Jużur: Man Ana? Wa  Limāża?  Wa  ila  Aina?  (Damshiq: Dar al-Fikr, 1991),
10.  Al-Mażhab  al-Iqtiṣādi  Bain  al- Shuyu‘iyyah wa al-Islām (Damshiq: al- Maktabah al-Umawiyah, 1960),
11.  A1-Mar’ah  bain  Thugyan  al-Nidhām al-Gharbi wa Laṭā‘if al-Tashri‘ al-Islāmi (Damshiq: Dar al-Fikr,1996),
12.  Mas’alah Tahdīd al-Nasl: Wiqāyah wa Ilājah  (Damshiq:  Maktabah  al-Farabi, 1976),
13.  Mishwarat Ijtima‘iyyah (Damshiq: Dar al-Fikr, 2001), Ma’a al-Nas: Misywarat wa  Fatawa  (Damshiq:  Dar  al-Fikr, 1999), Min Asrār al-Manhaj
14.  al-Rabbāni  (Damshiq:  Maktabah  al- Farabi, 1977),
15.  Min  Rawa’i’  al-Qur‘an:  Ta‘ammulah Imiyah wa Adabiyah fī Kitab Allāh Azz wa Jall (Damshiq: Maktabah al-Farabi, 1970),
16.  Min  al-Fikr  wa  al-Qalb  (Damshiq: Maktabah al-Farabi, 1999), Man Huwa Sayyid  al-Qadr  fī  Hayat  al-Insan? (Damshiq: Maktabah al-Farabi, 1976),
17.  Manhaj  Tarbawi  Farid  fī  al-Qur‘an (Damshiq:  Maktabah  al-Farabi,  tt), Manhaj  al-Haḍārah  al-Insāniyyah fi  al-Qur‘ān  (Damshiq:  Dar  al-Fikr, 1982),  Hāża  Ma  Qultuh  amam  Ba‘dh al-Ru‘asa‘ wa al-Mulūk (Damshiq: Dar Iqra‘, 2001).

## Pembahasan dan Sistematika dalam
Kitab Ḍawābiṭ  al-Maṣlaḥah  fī  al-Syarī’ah al-Islāmiyyah Buku ini diawali dengan pendahuluan dengan judul “al-Maṣlaḥah  Tahlīl  wa Muqāranah” ,  yang  mengurai  tentang pengertian  Maṣlaḥah  secara  bahasa  dan istilah,  setelah  itu  penjelasan  tentang definisi  tersebut  dengan  manfaat  atau Maṣlaḥah  menurut  para  ahli  filsafat dan  dan  para  ahli  etika,  juga  beberapa penjelasan-penjelasan dan karakter kekhususan istilah Maṣlaḥah menurut ahli filsafat  dan  etika,  kemudian  dilanjutkan dengan  penjelasan  keunggulan  Maṣlaḥah dalam perspektif hukum buatan manusia dan Syarī’ah Islam. 42
Pada  Bab  satu,  diuraikan  kaidah dalam filsafat ilmu, atau mant } iq, ‘sebelum ke ranah epistemologi harus melalui kajian  antologi  tentang  Maṣlaḥah, oleh karena itu pada bab ini yang diterangkan adalah masalahah secara komperhensif,  kemudian  dilanjutkan dengan  menjelaskan  tentang  Maṣlaḥah menurut para sarjana atau masyarakat barat dan peradabannya. Kemudian dibandingkan  antara  standar  manfaat yang digunakan oleh para ahli filsafat dan etika moral barat yang cenderung rancu, tidak ada kejelasan, ketegasan dan saling bertentangan  antara  satu  dan  lainnya, sehingga justru membingungkan atau mengandung banyak arti, bahkan seperti membingungkan di kalangan mereka sendiri. 43
Pada  bab  dua,  al-Būṭī  mencoba menguraikan batasan-batasan bagi Maṣlaḥah  Syarī’ah,  pertama  diawali dengan  pembukaan,  dilanjutkan  dengan pembahasan  batasan  pertama,  bahwa termasuk dalam al-Maṣlaḥah  fī  al-Syarī’ah
42 Muhammad  Sa’īd  Ramadān  al-Būṭī. Ḍawābiṭ  al- Maṣlaḥah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, (Beirut: Muasasah al- Risalah, 1982). H. 23-44.
43 Muhammad  Sa’īd  Ramadān  al-Būṭī. Ḍawābiṭ  al- Maṣlaḥah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah. H. 73-87.

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f P = t p = s ¶ = q T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n
e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h
=
= Ð = y
Bunyi madd: ā ( E )
ī
( ÐG )
ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC )
aw ( ËC )
adalah Maqasid  Syarī’ah .  Batasan  kedua adalah tidak bertentang dengan Kitab Suci. Batasan ketiga, adalah tidak bertentangan dengan  al-Sunnah.  Batasan  keempat adalah tidak bertentang dengan Qiyas. Batasan  kelima  adalah  kemanfaatan  itu tidak boleh menegasikan kemaslahatan lain yang kadarnya lebih penting atau selaras dengannya. Kemudian disambung dengan penutup dari Bab ini. 44 Bab  tiga  berisi  tentang  kajian Maṣlaḥah  Mursalah  yang  diawali  dengan pendahuluan, setelah itu al-Būṭī mencoba mengurai  Maṣlaḥah  Mursalah  secara menyeluruh. 45 diakhiri dengan penutup.

## Maṣlaḥah  dan  Batasan-batasannya
Menurut Muhammad Sa’īd Ramadān al- Būṭī
Sebelum  dijelaskanMaṣlaḥah  versi al-Būṭī,  terlebih  dahulu  akan  dijelaskan pengertian    Maṣlaḥah  menurut  para ahli. Istiṣlāh atau  Maṣlaḥah  adalah: Menarik  kemanfaatan  dan  manghindari atau menyingkirkan hal yang membahayakan. Akan tetapi bukan ini yang dimaksudkan dalam pembahasan ini.  Sebab  mengupayakan  manfaat  atau menyingkirkan bahaya adalah tujuan- tujuan  makhluk,  sedangkan  kebaikan makhluk adalah dalam pencapaian tujuan  mereka.  Menurut  al-Ghaza > li > yang dimaksud mas } lah } ah adalah menjamin tujuan-tujuan syari > ’at, sedangkan tujuan- tujuan syara’ pada makhluk mencakup lima  hal,  yaitu:  memelihara  agama,  jiwa, akal, keturunan dan harta. 46 Pernyataan al-Ghaza > li > dalam menentukan standar timbangan Maṣlaḥah di  atas  perlu  diapresiasi,karena  setiap manusia memiliki standar ukuran berbeda-
44 Muhammad  Sa’īd  Ramadān  al-Būṭī. Ḍawābiṭ  al- Maṣlaḥah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah. H . 115-276. 45 Muhammad  Sa’īd  Ramadān  al-Būṭī. Ḍawābiṭ  al- Maṣlaḥah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah. H. 327.
46 Al-Ghaza > li > . al-Musta ṣ fa  min’  Ilmi  al-Uṣūl, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah,2010). H. 275.
beda dalam menilai suatu kemaslahatan. Apalagi kebanyakan manusia memiliki kecendrunagan memenuhi kepentingan pribadinya tanpa mempertimbangkan kemaslahatan umum, karenanya merupakan keniscayaanlah bila Syāri’ menggariskan ketentuan-ketentuan shari’at  agar  terwujud  netralitas dalam menimbang kemaslahatan dan mendistribusikan kemanfaatan. Sedangkan  al-Tufi > mengartikan Maṣlaḥah 47 sebagai hal yang bisa menyampaikan pada tujuan Syāri’ ,  baik ibadah maupun adat. 48 Maqasid  Syari > ’ah adalah tujuan diberlakukannya hukum Islam. Tujuan dibuat Syari > ’ah ialah untuk kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat secara bersamaan. 49 Zuhaili > menyatakan, Maṣlaḥah adalah lebih  umum  pengertiannya  (dari  pada Daru > rah). Adapun pengertian asalnya adalah menarik kemanfaatan dan menolak bahaya.  Menurut  istilah  syar’iyin  adalah pemeliharaan  atas  tujuan  syara’,  dengan cara  menolak  kerusakan  dari  makhluk, sebagaimana  perkataan  al-khawarizmi: Maṣlaḥah  adalah  kemanfaatan  yang merupakan tujuan Syāri’ yang maha bijak kepada hamba-Nya dari pemeliharaan agama  hamba,  jiwanya,  keturunannya, akalnya, dan hartanya. Al-Ra > zi > mengatakan, bahwa Maṣlaḥah terkandung tingkatan d } aruriyah,  ha > jiyah,  dan  tah } siniyah,  adapun  daru > rah merupakan
47 Rudi Paret telah meneliti bahwa kata maslahah sebagai suatu istilah teknis tidak digunakan oleh Maliki atau al-Syafi’i, yang karenanya konsep ini mestilah baru berkembang  pada  periode  pasca  al-Syafi’i.  Artinya, petimbangan-petimbangan semacam maslahah yang berkembang  pada  masa  al-Syafi’i  dan  sebelumnya, belum dirumuskan dalam istilah teknis hukum Islam. Lihat Abdul Mun’im Saleh. Madhhab Syafi’i: Kajian Konsep Al-Maslahah , (Yogjakarta: Ittaqa Press, 2001). H. 74.
48 Makinuddin. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .  (Disertasi-IAIN  Sunan  Ampel, Surabaya, 2011). H. 44.
49 Lihat  Abu Ishaq al-Syat } ibi > . al-Muwāfaqāt fī uṣūl al- Syari > ’ah , (Beirut: Da > r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009). H. 220.
bagian  Maṣlaḥah,  pada  tingkatan  yang pertama. 50 Darurat adalah sampainya tingkatan kebutuhan pada tingkatan yang paling tinggi  dan  kondisi  yang  sangat  sulit, sehingga manusia berada dalam kondisi bahaya yang mengancam dirinya atau hartanya atau semisalnya.
Muhammad  Abu  Zahro  menyatakan, telah ditetapkan dengan istiqrā’ dan nas } , bahwa  Syarī’ah  Islāmiyyah,  hukum- hukumnya terkandung Maṣlaḥah
bagi manusia. 51 Selanjutnya Syat } ibi > 52 menuturkan  ketika  ada  Maṣlaḥah  yang tidak  dijelaskan  secara  jelas  dalam  nas, maka hal tersebut bisa dinamakan dengan bid’ah yang dianggap baik yang nyata. Al-Būṭī  menuturkan  seperti  manfaat dalam hal wazan dan artinya. Masdarnya bermakna  kemaslahatan,  sebagaimana manfaat, yang berarti kemanfaatan. 53 Maṣlaḥah  menurut  Ulama  Syarī’ah Islāmiyyah  bisa  diartikan  sebagai berikut:  kemanfaatan,  di  mana  pembuat hukum yang maha bijaksana bertujuan (dengan  kemanfaatan  tersebut)  bagi hamba-Nya.  Cakupan  manfaatan  itu adalah  pemeliharaan  agama,  jiwa,  akal, keturunan, harta.
Kemanfaatan  adalah  kenikmatan atau apa yang bisa mengantarkan kepadanya,  menolak  penderitaan  atau hal  yang  bisa  mengantarkan  kepadanya, hal  ini  sebagaimana  ungkapan  al-Ra > zi > , kenikmatan itu diwujudkan dan dikekalkan, yang dikehendaki dari diwujudkan adalah menarik  (memperoleh)  kenikmatan secara langsung dan yang dimaksud dari dikekalkan adalah pemeliharaan atasnya
50 Wahbah  al-Zuhaili > . Naẓariyah  al-  Ḍarūrah  al- Syar’iyah , (Beirut: Muasasah al-Risalah, tt). H. 55-57.
51 Muhammad Abu Zahro. Usul al-Fiqih , (Beirut: Da > r al-Fikr al-‘Arabi, tt). H. 288.
52 Abu Isha > q  al-Syat } ibi > . al-I’tisām ,  (Beirut:  Da > r Ibn Affan, 1995). H. 608.
53 Muhammad  Sa’īd  Ramadān  al-Būṭī. Ḍawābiṭ  al- Maṣlaḥah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, (Beirut: Muasasah al- Risalah, 1982).H. 23.
dengan menolak bahaya dan hal yang menyebabkan bahaya.
Selanjutnya, batasan-batasan Maṣlaḥah  sebagaimana  disebutkan  di atas,  al-Būṭī  menyebutkan  ada  lima batasan  untuk  menentukan  bahwa Maṣlaḥah tersebut selaras dengan Syari > ’ah Isla > miyyah. Pertama ,  temasuk  Maṣlaḥah  menurut al-Būṭī,  apabila  selaras  dengan  tujuan Syāri’  pada  makhluk-Nya,  dalam  hal  ini adalah pemeliharaan pada lima prinsip universal dalam Islam, yakni pemeliharaan agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta. Segala hal yang menyebabkan sia-sianya lima hal ini atau sebagiannya, hal tersebut adalah kerusakan. Lima prinsip universal ini  terbentang  dalam  tiga  pembagian, yakni  kebutuhan  primer,  sekunder, dan  tersier,  di  mana  semua  hal  ini  akan diuraikan  pada  pembahasan  selanjutnya, yaitu relevansi pemikiran al-Būṭī dengan kebolehan pemimpin non-muslim dalam komunitas masyarakat muslim.
Kedua ,  kemaslahatan  tersebut  tidak bertentangan  dengan  Kitab  Suci,  dalam hal  ini  al-Būṭī  menuturkan,  bahwa ungkapan tersebut mengindikasikan pada dua aksioma, yakni rasio dan naqli. Adapun aksioma rasio sudah disebutkan pada pembahasan pemahaman tujuan Syāri’  yang  sejatinya  disandarkan  pada hukum-hukum  Syarī’ah  yang  menembus dari  dalil-dalil  yang  terperinci,  semua dalil dikembalikan kepada Kitab Suci. Jika  Maṣlaḥah  Mu’tabarah  bertentangan dengan  Kitab  Suci,  maka  hal  tersebut menjadi  batal.  Sedangkan  aksioma  naqli, hal ini sudah dijelaskan di dalam al-Qur’an.
Ketiga ,  kemaslahatan  tersebut  tidak bertentangan  dengan  al-Sunnah,  yang dimaksud dengan al-Sunnah di sini adalah ucapan,  perilaku,  dan  ketetapan  yang bersumber  dari  Rasulullah  secara muttas } il, baik itu hadis mutawatir atau ahaddan adanya hubungan dengan Maṣlaḥah yang

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab
Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f P = t p = s ¶ = q
T = th t = sh º = k
X = j x =
ṣ ¾ = l
` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª = ‘ Ç = h
= = Ð = y
Bunyi madd: ā ( E ) ī ( ÐG ) ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC )
aw ( ËC )
hakiki di mana peneliti telah melihatnya sebagai hal yang berbeda dengan al- Sunnah.
Keempat ,  kemaslahatan  tersebut tidak bertentangan dengan Qiyas. Qiyas berfungsi  sebagai  pemelihara  Maṣlaḥah dalam hukum cabang. Qiyas memiliki hukum asal yang disandarkan pada aksioma naqli, berbeda dengan Maṣlaḥah mursalah.
Kelima , kemaslahatan tersebut tidak  menyia-nyiakan  (menegasikan) kemaslahatan lain yang lebih penting atau yang selaras. Sesungguhnya Syarī’ah Isla > miyyah mengandung kemaslahatan bagi hamba dan sesuai dengannya. Aksioma ini ditetapkan berdasarkan istiqr ā ’ di Kitab Suci,  al-Sunnah  dan  kesepakatan  dari Kaidah Fiqih.
Kehendak  Tuhan  dan  Kepentingan Manusia:  Mengurai  Maṣlaḥah  Sebagai Pertimbangan Hukum Kata Islam 54 bermakna pasrah atau ketundukan tanpa syarat kepada kemauan
54 Islam adalah agama yang meyakini keesaan Tuhan  ( monotheism ).  Monoteisme  Islam  selalu  berdiri dalam kontinuitas dengan sejarah suci kenabian. Dari awal Tuhan yang esa (Allah) mengutus para nabi pada umat  manusia  dan  rasul  dipercayakan  dengan  pesan, pengingat  kehadiran-Nya,  perintah-Nya,  kekuasaan- Nya,  cinta-Nya,  dan  harapan-Nya.  Dari  Adam,  yang merupakan  nabi  pertama,  hingga  Muhammad, rasulullah  terakhir,  tradisi  Muslim  mengakui  dan mengidentifikasi  dengan  seluruh  siklus  kenabian, mulai dari utusan yang paling terkenal (Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, dan lain sebagainya), hingga orang lain yang kurang dikenal, bahkan tidak dikenal sama sekali. Satu (Allah)  yang  telah  menemani  kami  untuk  selamanya, kami adalah ciptaan-Nya, Ia menemani kami dari awal hingga akhir waktu kami. Ini adalah makna tauhid yang dahsyat  dan  formula  al-Qur’an  yang  mengacu  pada nasib umat manusia maupun masing-masing individu: sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami kembali ( to God we belong and to him we return ). Lihat Tariq Ramadan, In The Footsteps Of The Prophet: Lessons From The Life Of Muhammad, (New York: Oxford University Press, 2007), 12. Adapun hubungan manusia dalam agama Islam terbentang pada tiga hal. Pertama ,  hubungan  manusia dengan Tuhan. Kedua , hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ketiga, hubungan manusia dengan masyarakat.
Allah. Di dalamnya terkandung makna kesediaan untuk mengetahui dengan pasti apa yang dikehendaki-Nya agar dilakukan hamba-Nya. Ketundukan demikian mesti  tegak,  baik  dalam  dimensi  pribadi maupun  kolektif.  Tanpa  syarat  artinya pengakuan  yang  menyatakan  bahwa tidak ada perubahan, kompromi maupun langkah surut ketika perintah-perintah ini bertubrukan dengan segala klaim atau tuntutan dari sumber lain manapun. Kehendak Allah itulah yang menetukan nilai dan tujuan tetinggi dari kehidupan manusia. Hukum adalah sistem ketuhanan dari perintah-perintah Allah.
Dari  keterangan  itu,  dapat  dipahami, bahwa umat muslim 55 meyakini al-Qur’an adalah  kata-kata  Allah  sendiri  (Kalam Allah)  sebagai  wahyu  yang  sekaligus sumber autentik untuk mengetahui kehendak  Allah.  Wahyu  Allah  ini diturunkan kepada Nabi Muhammad saw agar disampaikan dan dijelaskan kepada seluruh manusia.
Semua hubungan tersebut yang sudah diatur dalam Islam akan berdampak pada kebaikan dan kebahagiaan manusia. Lihat Wahbah al-Zuhaili > . Naẓariyah al- Ḍarūrah al-Syar’iyah , (Beirut: Muasasah al-Risalah, tt). H. 18.
55 Allah  sungguh  telah  menjadikan  umat  Islam/ Muslim,  sebagai  umat  pilihan  dan  adil  karena  mereka tengah-tengah,  mereka  bukanlah  golongan  orang- orang  yang  melewati  (melebihkan)  batas  agama  dan bukan juga orang yang meremehkan batasan agama. Umat  sebelum  adanya  Islam  terbagi  menjadi  dua (2)  bagian:  yang  pertama  hanya  bertujuan  untuk memperoleh kebahagiaan dunia seperti Yahudi dan orang-orang musyrik dan yang kedua adalah mereka yang menetapkan memurnikan tradisi ruhaniyah dan meninggalkan dunia dan apa yang ada di dalamnya dari kelezatan dunia seperti Nashrani, penyembah binatang dan  sekte/golongan  penyembah  berhala  bangsa  India yang  ahli  tirakat,  kemudian  datanglah  Islam  secara komperhensif antara memenuhi hak badan dan ruhani. Orang  Islam  diberi  semua  hak  kemanusiaan,  manusia adalah jisim dan ruhani, jika kamu berkehendak maka berkatalah  “manusia  adalah  hewan  dan  malaikat”, Adapun sempurnanya dengan diberikan dua hak secara bersamaan.  Lihat  Ahmad  Mus } tafa > al-Maraghi. Tafsīr  al- Marāghi ,  (Beirut:  Maktabah  wa  Mathba’ah  Mustafa  al- Bani,1996). H. 6.
Muatan-muatan Hukum dalam al-Qur’an dan al-Sunnah kemudian membentuk Syari > ’ah,  dalam  hal  ini direduksi  pada  Fiqih  yang  bersifat menyeluruh  dalam  menjawab  problem keseharian  manusia,  sedangkan  prinsip dan aturan al-Qur’an dan al-Sunnah yang dinyatakan secara terang jumlahnya terbatas,  oleh  karena  itu  prinsip  dan aturan tersebut harus dikembangkan dan diperinci dengan perantara beragam disiplin ilmu untuk menghadapi berbagai macam situasi yang belum disikapi secara tegas oleh kedua sumber primer tersebut. Di sini campur tangan manusia dalam menegakkan prinsip dan aturan dalam kehidupan nyata menjadi keniscayaan. Tuhan yang menentukan dan manusia yang mengatur  pelaksanaanya.  Oleh  karena itu,  di  antara  bentangan  ketentunan ketuhanan yang asli dan pengaturan manusia  yang  banyak  kemungkinan  itu, terhamparlah lapangan yang luas bagi kegiatan dan keputusan intelektual.
Manusia sebagai pembaca teks Tuhan harus menetapkan dan mempertahankan pembakuan tentang aturan-Nya yang tidak  bisa  dianulir  sama  sekali,  sehingga ia dapat mewarnai kehidupannya dengan petunjuk  Sang  Pencipta,  pada  saat bersamaan ia dituntut berkemajuan dan mampu menangkap pesan Sang Pencipta, sehingga  Fiqh  yang  merupakan  produk manusia  tidak  mengalami  kadaluwarsa dalam menghadapi zaman yang terus berkembang.

## D. Penutup
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  Maṣlaḥah  menurut  al- Būṭī adalah kemanfaatan atau kenikmatan bagi manusia yang berlandasakan lima prinnsip  universal  Islam,  selanjutnya  al- Būṭī  mecoba  mengemukakan  rumusan batasan-batasan  Maṣlaḥah  yang  selaras dengan  Syarī’ah  Islāmiyyah.  Maṣlaḥah
digunakan dalam petimbangan hukum untuk mendapatkan kebaikan dan menghindari  bahaya,  merealisasikan kejelasan hukum. Hal ini selaras dengan akal sehat dan berimplikasi pada kepentingan  orang  banyak/berdimensi universal.
Wa Alla > h a’lām bi al- ṣawāb

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Zahro,  Muh } ammad. Uṣūl  al-Fiqih . Beirut: Da > r al-Fikr al-‘Arabi, t.th.
Auda,  Jasser. Maqāṣid  Syarī’ah  as Philosophy  of  Islamic  Law  A  Systems Approach .  London-Washington:  The International  Institute  of  Islamic Thought, 2007.
Ali,  Zainuddin. Filsafat  Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Affandy, Sa’dullah. Menyoal Status Agama- Agama Pra-Islam .  Bandung:  Mizan, 2015.
Bajuri,  Ibra > him,  (al). Hāsyiyah  al-Syaikh Ibrāhim  al-Bajuri .  Beirut:  Dar  al-Fikr, 2005.
Baihaqi,(al). al-Sunan al-Ṣaghir li al-Baihaqi, Al-Maktabah al-Shamilah .  CD-Rom:  Al- Maktabah Al-Syamilah, Digital, t.th.
Burhan,  Ashofa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

## PEdOMaN traNSLItEraSI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam jurnal ini mengacu pada model Library of Congress untuk transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris dan juga model transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
arab Indonesia arab Indonesia arab Indonesia A = ' i = r ® = gh L = b k = z ² = f P = t p = s ¶ = q T = th t = sh º = k X = j x = ṣ ¾ = l ` = ḥ ~ = ḍ Â = m d = kh ¢ = ṭ Æ = n e = d ¦ = ẓ Ë = w g = dh ª =
‘ Ç = h
= = Ð = y
Bunyi madd: ā ( E )
ī ( ÐG )
ū ( ËE )
Bunyi dipotong: ay ( ÐC )
aw ( ËC )
Fauzi,  Ahmad.  “al-Maṣlaḥah  al-Syari > ’ah Sebagai Sumber Hukum Islam.” Jurnal Tribakti ,  Vol.  27,  No.  2  (September, 2016).
Ghaza > li > ,(al). al-Musta ṣ fa  min’  Ilmi  al-Uṣūl . Beirut: Da > r al-Kutub al-Ilmiah, 2010.
Ghazali  Said,  Imam,  “Piagam  Jakarta: Ekspresi  Perjuangan  untuk  Legislasi Hukum  islam  di  Indonesia”, Jurnal Akademika , Vol.14 ,No.2, (Maret, 2004).
Hallaq,  Wael  B. A  History  of  Islamic  Legal Theories . Australia: Cambridge University Press, 1997.
Hadi Pernomo, Sjechul, “Relevansi Filsafat Hukum  Nasional  Dan  Filsafat  Hukum Islam:  Suatu  Tinjauan  Komparatif”, Jurnal Akademika , Vol.14 ,No.2, (Maret, 2004).
Harun,  Nasrun. Ushul Fiqh . Yogjakarta:
Logos Wacana Ilmu, 1997.
Hooker, M.B. Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law. Singapore:
Institute of Asian Studies, 2008.
Isha > q al-Syat } ibi > . Abu > al-I’tiṣām . Beirut: Dar Ibn Affan, 1995.
________________. al-Muwāfaqāt  fī  uṣūl al-Syari > ’ah .  Beirut:  Da > r al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 2009.
Jamaluddin Ahmad, Moch. Miftāh al-Wuṣūl . Jombang:  Pustaka  al-Muhibbin,  1412 H.
Jorgensen,  Marianne,  dan  Loise  Philips. Discourse Analysis as Theory and Method. London: SAGE Publications Ltd, 2002.
Muh } ammad  ‘Ubbadi  al-Lahji > ,  Abdulla > h bin Sai’d. Iḍāh  al-Qawāid  al-Fiqhiyah . Surabaya: al-Hidayah, t.th.
Mertokusumo,  Sudikno. Mengenal Hukum . Yogyakarta: Liberty, 2008.
Mustofa  dan  Wahid,  Abdul. Hukum Islam Kontemporer .  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2009.
Muhammad, Husein Telaah Atas RUU KUHP Tentang  Penodaan  Agama”,  dalam http://www.komnasperempuan. or.id/2013/05/telaah-atas-ruu-kuhp- tentang-penodaan-agama/
Mah } alli > ,  Jalaluddi > n.  (al). al-Warāqat . Surabaya: al-hidayah, t.th.
Muh } ammad al-Zarqa’, Ah } mad Bin Syaikh. Syarah Qawāid al-Fiqhiyyah. Beirut: Da > r al-Qalam, 1996.
Mun’im  Saleh,  Abdul. Madhhab  Syafi’i: Kajian Konsep Al- Maṣlaḥah. Yogjakarta: Ittaqa Press, 2001.
Makinuddin,  “Pandangan  Hukum  Islam Terhadap  Pelaksanaan  Ikrar  Talak di  Indonesia  Pasca  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974”, Disertasi—IAIN Sunan Ampel , Surabaya, 2011.
Mushtafa  al-Maraghi,  Ahmad. Tafsīr al-Marāghi. Beirut:  Maktabah  wa Mathba’ah Mustafa al-Bani, 1996.
Nasir,  Muhammad. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
Purbani,  Widyastuti.  “Analisis  Wacana/
Discourse  Analysis. ” Paper  Lokakarya- UBAYA , Surabaya, 2005.
Ramadan,  Tariq In  The  Footsteps  Of The  Prophet:  Lessons  From  The  Life Of  Muhammad. New  York:  Oxford University Press, 2007.
Raisu > ni > ,  Ah } mad,  (al) Na ẓ ariah  al-Maqā ṣ id ‘inda al-Imām al-Syāṭibi. Beirut: Da > r al- Kutub al-‘Alamiah li al-Kita > b al-Isla > mi > , 1992.
Rahman Dahlan, Abd. Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2014.
Ruhiatudin,  Budi. Pengantar Ilmu Hukum . Yogyakarta:  Bidang  Akademik  UIN Sunan Kalijaga, 2008.
Satori,  Djam’an,  dan  Aan  Komariyah. Metodologi Penelitian
Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2009.
Suntana, Ija. Politik Hukum Islam . Bandung: Pustaka Setia, 2014.
Sidharta,  Arief. Refleksi  Tentang  Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
Sahal  Mahfudh,  MA. Nuansa Fiqh Social . Yogyakarta: Lkis, 2011.
Sa’īd  Ramad } ān  al-Būṭī,  Muh } ammad.
Ḍawābiṭ  al-Maṣlaḥah  fī  al-Syarī’ah al-Islāmiyyah. Beirut:  Muasasah  al- Risalah, 1982.
Suyut } i, (al). al-Ashbah wa al-na ẓ āir. Beirut- Lebanon: Da > r al-Kutub al-Ilmiah,2001.
Syatila, Shabra “Biografi
Shaikh
Muhammad  Sa’īd  Ramadān  al-Būṭī”, dalam
http://www.fimadani.com/ biografi-syaikh-muhammad-said- ramadhan-al-buthi/  diakses  pada tanggal 02 Maret 2017.
Shomad,  Abd. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia . Jakarta: Kencana, 2010.
Shat } a > al-Dimya > t } i,  Muh } ammad I.  ’ānah  al-
Ṭālibīn . Surabaya: al-Hidayah, t.th.
Shihab,  M.  Quraish. Tafsir  Al-Mishbah: Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  Al-Qur’an . Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Triwulan  Tutik,  Titik. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
Warson  Munawwir,  Ahmad. Kamus al- Munawwir . Yogjakarta: Pustaka Progressif, 1997.
Wahab  Khalaf,  Abdul. Ilmu  Uṣūl  al-Fiqh . Kairo: Dar al-Qalam, 1990.
Zakariyah al-Ans } a > ri > . Yahya. Ghāyah  al- Wusūl . Surabaya: al-Hidayah, t.th.
Zuhaili > , Wahbah, (al). Naẓariyah al- Ḍarūrah al-Syar’iyah .  Beirut:  Muasasah  al- Risalah, t.th.
Zahro,  Ahmad  “Desakralisasi  Kitab
Fiqh Sebagai  Titik  Awal  Reformasi
Pemahaman Hukum Islam”, Akademika , Vol.09 ,No.1, (September, 2001).
Zaidan, Abdul Kari > m. al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh. Beirut: Muasasah al-Risalah, 1998.
-