DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611

## Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)
P- ISSN: 2301-4717  E-ISSN: 2716-022X Homepage: https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/index
Urgensi Program Pengungkapan Sukarela ( Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak
Adinda Suci Cahya Ningtyas 1* , Aisyaturrahmi 2
1,2 Program Studi Akuntansi  Universitas Negeri Surabaya *Coresponding author: adindakurniawan99@gmail.com | Phone Number: 085731426955

## ARTICLE INFO
Received: 17-02-2022 Received in revised: 21-02-2022 Accepted: 23-02-2022 Available online: 01-03-2022

## KEYWORDS

## A B S T R A C T
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  and  analyze  the  effect  of  the  Voluntary Disclosure  Program  (VDP)  on  the  perception  of  taxpayers,  and  is  moderated  by government  trust.  The  data  collection  technique  used  in  this  study  is  convenience sampling.  This  study  used  a  sample  of 115  respondents  from  KPP  Pratama  Surabaya Mulyorejo.  The  data  used  are  primary  data  obtained  through  questionnaires  and interviews  with  taxpayers.  The  data  analysis  technique  used  validity,  reliability, classical  assumptions  and  MRA  (Moderated  Regression  Analysis).  The  results  of  the research  based  on  hypothesis  testing,  namely  the  Voluntary  Disclosure  Program  (X) partially  statistically  has  an  influence  on  the  Taxpayer  Perception  (Y)  and  moderated by  the  Government  Trust  (Z)  can  strengthen  the  influence  between  the  regression models.
Voluntary Disclosure Program;
Taxpayer Perception;
Goverment Trust;

## PENDAHULUAN
Coronavirus Disease -19 yang dialami oleh seluruh dunia masih terus berlanjut bahkan kasus di Indonesia sendiri kian meningkat.  Pandemi  ini  membawa  banyak  sekali  perubahan  dalam  tatanan  kehidupan  baik  dari  segi  bermasyarakat  hingga negara.  Diterapkannya  pembatasan  kegiatan  masyarakat  menghambat  kegiatan  sosial  ekonomi masyarakat.  Selain  itu,  akibat pendemi yang berkepanjangan ini  stabilitas ekonomi Indonesia mulai terganggu. Pada tahun 2020 pasca pandemic covid-19, Indonesia  mengalami  resesi  ekonomi.  Resesi  ekonomi  di  Indonesia  salah  satunya,  ditandai  dengan  meningkatnya  angka pengangguran.  Per  Agustus  2020  tercatat  angka  pengangguran    sebesar  7,07%  mengalami  peningkatan  sebesar  1,84% dibandingkan  dengan  Agusus  2019  (BPS,  2020).  Pemerintah  Indonesia  telah  mengupayakan  untuk  memulihkan  kembali perekonomian  dengan  mengeluarkan  Perpu  tentang  kebijakan  keuangan  negara  dalam  hal  menangani  pandemi  covid-19 sebagai  upaya  untuk  menstabilkan  ekonomi  negara.  Perpu  tersebut  juga  memuat  kebijakan  terkait  penerimaan  negara  di bidang  perpajakan.  Dilansir  dari  Masdi  (2021)  Indonesia  mengalami  penurunan  penerimaan  pajak  di  tahun  2020  sebesar 19,6%  dibanding  tahun  2019.  Realisasi  penerimaan  pajak  tahun  2020 hanya  sebesar  89,4%dari  target  APBN  sehingga  dapat dikatakan adanya shortfall atau tidak tercapainya target sekitar 126,7 triliun. Akibatnya, defisit anggaran mengalami kenaikan menjadi 6,1% dari PDB.
Gambar 1. Penerimaan Pajak Tahun 2020 (bulan demi bulan)
Pajak  dapat  dikatakan  sebagai  penopang  atau  tumpuan  dalam  penerimaan  negara.  Penerimaan  tersebut  akan digunakan  untuk  membiayai  segala  kebutuhan  negara  seperti  pembangunan,  pendidikan,  dan  kesehatan  (Alfiyah  &  Latifah, 2017). Rencana pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan dalam waktu dekat ini dapat terlihat dari munculnya pemberitaan terkait Tax Amnesty Jilid II atau saat ini disebut dengan Program Pengungkapan Sukarela yang  dilaksanakan  pada  tahun  2022.  Menurut  pernyataan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  (2021)  Program Pengungkapan  Sukarela  adalah  suatu  kebijakan  yang  memberikan  pilihan  kepada  wajib  pajak  untuk  dapat  mengungkapkan harta dan kewajiban perpajakannya yang belum diungkapkan secara sukarela. Program pengungkapan sukarela ini merupakan kebijakan  yang  bukan  hanya  pengampunan  pajak  namun  juga  kesempatan  langka  yang  dapat  dimanfaatkan  sebaik  mungkin oleh wajib pajak.
Upaya meningkatkan penerimaan negara sektor perpajakan akan optimal jika didukung dengan perilaku patuh wajib pajak. Salah satu teori yang mengkaji perilaku wajib pajak yaitu Teori Perilaku Terencana ( TPB ). Menurut Suliyawanti (2018) teori ini berkaitan dengan model psikologis sosial manusia yang bermanfaat dalam menjelaskan tingkah laku manusia secara spesifik. Tingkah laku manusia didukung dengan niat dari masing-masing individu. Niat berfungsi sebagai motivasi yang dapat mempengaruhi  perilaku  manusia.  Untuk  itu,  teori  ini  dapat  mendukung  perilaku  wajib  pajak  bersikap  patuh  terhadap kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan negara akan meningkat terutama dalam sektor perpajakan.
Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela tidak dapat berjalan dengan sukses tanpa adanya kontribusi wajib pajak. Program Pengungkapan Sukarela memberikan opsi kepada wajib pajak yang belum sepenuhnya melaporkan hartanya di masa lalu  untuk  mengikuti  kebijakan  tersebut  dengan  membayar  sesuai  tarif  PPH  atas  pengungkapan  harta  yang  dilaporkan. Pengambilan  opsi  oleh  wajib  pajak  tergantung  pada  persepsi  masing-masing  individu  dalam  menyikapi  kebijakan  Program Pengungkapan  Sukarela  ini.  Persepsi  wajib  pajak  terkait  Program  Pengungkapan  Sukarela  dinilai  sangat  penting  dalam mendukung  terlaksananya  kebijakan  ini  dikarenakan  pelaku  dari  program  pengungkapan  sukarela  adalah  wajib  pajak  itu sendiri. Faktor pendukung terbentuknya persepsi wajib pajak dapat berupa sikap, motivasi, harapan,  pengalaman, suasana, dan suatu hal yang baru (Aruan, Sujana, & Tripalupi, 2017). Faktor pendukung penting lainnya dalam pembentukan persepsi wajib pajak yaitu kepercayaan terhadap pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
Kepercayaan  wajib  pajak  terhadap  pemerintah  akan  mempengaruhi  perilaku  untuk  mendukung  atau  tidak mendukung  Program  Pengungkapan  Sukarela.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Doğan  Bozdoğan  (2018)  di negara Turki, menyatakan bahwa tax amnesty yang terlalu sering dilaksanakan justru dapat merugikan negara sehingga atas hal ini  pemerintah  perlu  menyiapkan  sistem  pemerintahan  dan  hukum  perpajakan  yang  baik  agar  menumbuhkan  rasa  percaya serta rasa aman bagi wajib pajak. Ketika hukum perpajakan dan  sistem pemerintahan telah baik wajib pajak akan merasa yakin terhadap  pajak  yang  mereka  bayarkan  tidak  akan  disalahgunakan.  Hal  ini  menandakan  bahwa  kepercayaan  terhadap pemerintah merupakan suatu perilaku yang dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Purnamasari, 2017 dalam Dewi & Diatmika 2020). Penelitian Sipahutar & Siringoringo (2019) menjelaskan bahwa persepsi wajib pajak untuk mengikuti program tax amnesty dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap pemerintah dengan syarat pemerintah  harus  menjamin  keadilan  dan  kesetaraan  hukum  bagi  seluruh  wajib  pajak  yang  mengikuti.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Dewi  &  Diatmika  (2020)  juga  mendukung  penelitian  dari  Sipahutar  &  Siringoringo  (2019)  yang  menjelaskan bahwa  kepercayaan  terhadap  pemerintah  akan  meningkat  jika  persepsi  wajib  pajak  terkait  sistem  dan  hukum  perpajakan  di Indonesia  telah  terlaksana  dengan  baik  sehingga  hal  ini  juga  akan  meningkatkan  angka  kepatuhan  wajib  pajak.  Atas  hal tersebut, kepercayaan terhadap pemerintah menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan Program Pengungkapkan Sukarela yang mulai dilaksanakan di tahun 2022 ini.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis  mengenai  pengaruh Program  Pengungkapan  Sukarela  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak,  serta  pengaruh  Program  Pengungkapan  Sukarela  terhadap Persepsi Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Kepercayaan Terhadap Pemerintah. Penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi  di  wilayah  Surabaya.  Penelitian  ini  dapat  dijadikan  evaluasi  bagi  pemerintah  untuk  kebijakan  yang  akan  dibuat kedepannya, atas evaluasi tersebut pemerintah kedepannya  dapat berinovasi untuk memenuhi target penerimaan negara dari perpajakan  melalui  kebijakan  yang  akan  ditetapkan.    Penelitian  ini  juga  berkontribusi  dalam  mengedukasi  wajib  pajak  agar dapat mengikuti kebijakan Program Pengungkapan Sukarela ini.  Harapannya ketika wajib pajak tertarik untuk mengikuti maka penerimaan negara juga akan meningkat.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Theory of Planned Behavior
Teori  psikologis  yang  biasanya  digunakan  untuk  meramalkan  perilaku  individu  dikenal  dengan  Teori  Perilaku Terencana. Teori Perilaku Terencana dirumuskan oleh Ajzen (1991) yang menjelaskan bahwa niat merupakan  kunci penting setiap  individu  untuk  melakukan  perilaku  tertentu.  Niat  dapat  dikatakan  sebagai  pendorong  yang  dapat  mempengaruhi perilaku  serta  mengukur  seberapa  besar  keinginan  seseorang  untuk  melakukan  perilaku  tersebut,  sehingga  jika  seseorang
memiliki niat yang tinggi maka semakin besar peluang untuk mencapai perilaku yang diinginkan.  Sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah tiga komponen utama dalam Teori Perilaku Terencana ( TPB ).
Ajzen  (1991)  menjelaskan  bahwa  TPB  masih  dapat  ditambahkan  dengan  komponen  lain  sesuai  dengan  objek  yang diteliti. Penambahan komponen ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku yang dapat mempengaruhi niat lebih baik lagi.  Atas hal ini, peneliti akan menambahkan satu komponen  yakni kewajiban moral yang diharapkan dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Kewajiban moral dipilih dengan mempertimbangkan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Kewajiban warga negara indonesia salah satunya yakni mematuhi hukum dan pemerintahan. Hukum ini  juga  termasuk  hukum  perpajakan  di  Indonesia,  sehingga  kewajiban  sebagai  warga  negara  Indonesia  yakni  memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Teori Atribusi
Teori perilaku yang meramalkan perilaku dengan melihat faktor internal dan faktor eksternal dikenal dengan teori atribusi. Kedua faktor ini akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan (Ariesta & Latifah, 2017). Faktor internal berasal dari diri individu sendiri seperti sifat, karakter, usia dan pendidikan sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan luar  seperti  keadaan  ekonomi  global.  Hal  ini  dapat  diartikan  sebagai  perilaku  keterpaksaan  individu  akibat  adanya  tekanan situasi (Wijaya & Febrianti, 2021).

## Program Pengungkapan Sukarela
Program pengungkapan sukarela merupakan kebijakan baru di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan  ini  tidak  hanya  memberikan  pengampunan  pajak  namun  juga  memberikan  pilihan  kepada  wajib  pajak  untuk melaporkan  hartanya  yang  belum  dilaporkan  di  masa  lalu  secara  sukarela  dengan  membayar  PPH  sebesar  pelaporan  harta tersebut. Program pengungkapan sukarela dilaksanakan pada 1 Januari - 30 Juni 2022. Berdasarkan UU HPP, terdapat 2 skema program pengungkapan sukarela, antara lain (UU HPP, 2021):

## Tabel 1. Skema Program Pengungkapan Sukarela

## Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

## Persepsi Wajib Pajak
Persepsi  merupakan  suatu  interpretasi  dari  peristiwa  yang  akan  terjadi  pada  setiap  individu  dalam  memaknai informasi  di  sekitar  lingkungannya  melalui  penglihatan,  perasaan,  penghayatan  dan  penciuman  (Mangumban,  2015  dalam Irawati & Sari 2019). Persepsi wajib pajak yang positif terhadap kewajiban perpajakannya akan mempengaruhi perilaku wajib pajak  tersebut  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Namun  sebaliknya  jika  persepsi  wajib  pajak  negatif  terhadap  kewajiban perpajakannya maka perilaku wajib pajak tersebut akan menunjukkan ketidakpatuhan.
Persepsi  wajib  pajak  terkait  kebijakan  program  pengungkapan  sukarela  merupakan  sebuah  pandangan,  tafsiran, interpretasi,  atau  anggapan  dari  masing-masing  wajib  pajak  mengenai  kebijakan  tersebut  (Suyanto  &  Putri,  2017).  Persepsi tidak terbentuk begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan atau proses dengan di dukung faktor-faktor pembentukannya seperti pengetahuan terkait program pengungkapan sukarela dan pendapat dari kerabat terdekat.  Perilaku wajib pajak akan
Keterangan Kebijakan 1 Kebijakan 2 Subyek WP OP dan Badan Peserta TA WP OP Basis Aset Aset per 31 Desember 2015 Aset Perolehan tahun 2016-2020 yang belum dilapor di SPT tahunan 2020 Tarif PPh Final  11% untuk aset LN
 8% untuk aset repatriasi LN dan aset DN
 6% untuk aset repatriasi LN dan aset DN yang di  investasikan  ke  SBN/hiliirisasi/ renewable energy .
 18% untuk aset LN
 14% untuk aset repartisasi LN dan aset DN
 12% untuk aset repatriasi LN dan aset DN yang diinvestasikan  ke  SBN/hilirisasai/ renewable energy .
sangat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak itu sendiri sehingga pembentukan persepsi menjadi poin penting bagi wajib pajak sebelum melakukan suatu tindakan.

## Kepercayaan Terhadap Pemerintah
Menurut KBBI, kepercayaan  adalah suatu keyakinan terhadap  suatu hal yang dipercayai bersifat nyata atau benar. Kirana  &  Moordiningsih  (2010) dalam  Sipahutar  &  Siringoringo  (2019) menjelaskan  bahwa  membangun  kepercayaan  bukan hal yang mudah. Kepercayaan dapat terbentuk melalui pengalaman masa lalu seseorang, pengalaman yang memberikan kesan baik dapat menunjang terbentuknya rasa saling percaya dan komitmen bersama.
Kepercayaan  antara  wajib  pajak  dan  pemerintah  seharusnya  terjalin  dengan  baik  karena  rasa  saling  percaya  akan memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk bersikap patuh. Di samping itu, kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah terwujud  melalui  kepatuhan  serta  harapan  agar  dapat  menjalankan  pemerintahan  dengan  baik  sesuai  dengan  norma  yang berlaku (Purnamasari, Pratiwi, & Sukirman, 2018).
Gambar 2. Model Penelitian
Perumusan Hipotesis
Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Persepsi Wajib Pajak Program  pengungkapan  sukarela dengan  persepsi  wajib  pajak  memiliki  keterkaitan.  Berdasarkan  teori  perilaku terencana, menjelaskan bahwa setiap perilaku individu selalu diawali dengan niat. Wajib pajak dapat membentuk niat dalam menentukan perilaku atau persepsinya melalui sikap, dorongan dari orang terdekat, pengetahuan dan pengalaman masa lalu, maupun  kewajiban  moralnya.  Seluruh  faktor  tersebut  akan  menghasilkan  persepsi  wajib  pajak  yang  akan  digunakan  dalam pengambilan keputusan untuk mengikuti atau mendukung program pengungkapan sukarela atau tidak.
Selain itu berdasarkan teori atribusi, faktor eksternal yang memberikan pengaruh kepada persepsi wajib pajak untuk bersikap patuh yakni program pengungkapan sukarela (Alfiyah & Latifah, 2017). Dengan demikian, terdapat indikasi program pengungkapan sukarela memiliki hubungan dengan persepsi wajib pajak karena dapat menentukan suatu perilaku wajib pajak. Dari penjelasan diatas hipotesis yang diajukan yakni:
H1 : Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak.
Pengaruh Program  Pengungkapan Sukarela  terhadap Persepsi  Wajib  Pajak yang  dimoderasi  Kepercayaan  Terhadap Pemerintah
Penggunaan theory of planned behavior akan menghasilkan pemikiran yang rasional. Hal ini berguna bagi wajib pajak dalam pengambilan keputusan untuk berperilaku terutama dalam menjalankan kewajiban perpajakannya  (Purnamasari et al., 2018).  Berdasarkan  teori  atribusi,  kepercayaan  terhadap  pemerintah  menjadi  faktor  eksternal  yang  dapat  mempengaruhi perilaku atau persepsi wajib pajak (Ketut, Ambara, & Noviari, 2017). Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki peran penting dalam  mendukung  keberhasilan  kebijakan  program  pengungkapan  sukarela.  Pemerintah  selaku  pihak  berwenang  yang bertanggungjawab dalam pembuatan kebijakan program pengungkapan sukarela seharusnya dapat memberikan kepercayaan kepada wajib pajak terkait kebijakan baru yang dikeluarkannya merupakan kebijakan yang baik, sehingga persepsi wajib pajak akan positif terhadap program pengungkapan sukarela, namun jika pemerintah gagal menumbuhkan rasa percaya wajib pajak, maka akan timbul persepsi yang sebaliknya. Dari penjelasan diatas hipotesis yang diajukan yakni:
H2  : Kepercayaan  Terhadap  Pemerintah  dapat  memperkuat  pengaruh  Program  Pengungkapan  Sukarela terhadap Persepsi Wajib Pajak.

## METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  yaitu  seluruh  wajib  pajak  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Kota  Surabaya.  Sampel  dalam penelitian yakni 115 wajib pajak yang berasal dari KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Penelitian ini menggunakan convenience
sampling yang merupakan teknik  sampling  dengan  asas  kemudahan  dalam  pengambilan  sampel  seperti  orang-orang  yang mudah  ditemui  dan  dijangkau.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  melalui  penyebaran  kuesioner  dan wawancara  kepada  wajib  pajak  orang  pribadi.  Pengukuran  hasil  kuesioner  diukur  menggunakan  skala  likert  sesuai  dengan variabel  penelitian.  Data  hasil  wawancara  kepada  empat  wajib  pajak  orang  pribadi  akan  digunakan  untuk  memperkuat  hasil kuesioner  dan  mendapat  perbandingan  jawaban  antar  informan.  Empat  wajib  pajak  orang  pribadi  ini  dikelompokkan  dalam dua kategori yakni:
1. Dua WPOP dengan persepsi positif terhadap program pengungkapan sukarela.
2. Dua WPOP dengan persepsi negatif terhadap program pengungkapan sukarela.

## Definisi Operasional dan Indikator Pengkuran Variabel Variabel Dependen (Y) : Persepsi Wajib Pajak
Persepsi  wajib  pajak  merupakan  pandangan  atau  pemikiran  wajib  pajak  terhadap  suatu  kebijakan,  peraturan  dan  peristiwa perpajakan yang terjadi. Berikut indikator untuk mengukur persepsi wajib pajak (Ajzen, 1991):
a. Sikap
b. Norma Subjektif
c. Kontrol Perilaku yang dipersepsikan
d. Kewajiban Moral

## Variabel Independen (X) : Program Pengungkapan Sukarela
Program  pengungkapan  sukarela  merupakan  suatu  kebijakan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  wajib  pajak  untuk  melaporkan hartanya  yang  belum  terlapor  dimasa  lalu  dengan  membayar  pajak  sesuai  tarif  yang  telah  ditentukan.  Wajib  pajak  yang mengikuti kebijakan ini juga akan terhindar dari pemeriksaan oleh fiskus serta sanksi administratif yang lebih besar. Indikator pengukuran program pengungkapan sukarela diasumsikan sama dengan indikator pengukuran tax amnesty  (Ariesta & Latifah, 2017):
a. Pengetahuan
b. Pemahaman
c. Kesadaran dan motivasi
d. Pemanfaatan

## Variabel Moderasi (Z) : Kepercayaan Terhadap Pemerintah
Kepercayaan  terhadap  pemerintah  merupakan  keyakinan  wajib  pajak  terhadap  pemangku  kebijakan  yang  juga bertanggungjawab  atas  suatu  kebijakan . Berikut  indikator  untuk  mengukur  kepercayaan  terhadap  pemerintah  Handayani (2012) dalam (Purnamasari et al., 2018):
a. Sistem pemerintahan
b. Sistem hukum
c. Politisi
d. Hak rakyat

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel X Indikator Nilai r Hitung Nilai r Tabel Keterangan X1.1 ,773 ,183 Valid X1.2 ,770 ,183 X1.3 ,811 ,183 X1.4 ,741 ,183 X1.5 ,726 ,183 Sumber: Data primer yang diolah, 202

## Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Y
Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Z Indikator Nilai r Hitung Nilai r Tabel Keterangan Z1.1 ,858 ,183 Valid Z1.2 ,897 ,183 Z1.3 ,893 ,183 Z1.4 ,816 ,183 Z1.5 ,740 ,183
Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Syarat  penentuan  validitas  untuk  setiap  indikator  yakni  dengan  melakukan  perbandingan  antara  nilai  r  tabel  dengan  nilai  r hitung. Penentuan nilai r tabel dengan jumlah data 115 dan tingkat signifikansi 0,05 yakni sebesar nilai ( df )=n-2 yaitu r(115 - 2 = 113) = 0,183 pada r tabel. Data dikatakan valid jika nilai r hitung > r tabel,  hasil pengujian yang didapatkan pada Tabel 2, 3 dan 4 untuk setiap indikator menunjukkan nilai r hitung > r tabel sehingga data dinyatakan valid.

## Uji Reliabilitas

## Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas
Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Berdasarkan Janna (2020) dan V. Wiratna Sujarweni (2015) pengujian reliabilitas dengan SPSS melihat nilai crounbach’s alpha . Syarat pengujian ini yakni jika nilai nilai crounbach’s alpha > 0,60, maka dikatakan reliabel. Hasil  yang didapatkan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai crounbach’s alpha > 0,60 sehingga data penelitian ini dinyatakan reliabel.
Indikator  Nilai r Hitung  Nilai r Tabel Keterangan Y1.1 ,455 ,183 Valid Y1.2 ,504 ,183 Y1.3 ,604 ,183 Y1.4 ,578 ,183 Y2.1 ,367 ,183 Y2.2 ,435 ,183 Y2.3 ,420 ,183 Y2.4 ,482 ,183 Y3.1 ,543 ,183 Y3.2 ,379 ,183 Y3.3 ,401 ,183 Y4.1 ,452 ,183 Y4.2 ,560 ,183 Y4.3 ,510 ,183 Variabel Nilai Cronbach Alpha Syarat Pengujian Keterangan X ,817 ,60 Reliabel Y ,740 ,60 Z ,897 ,60

## Uji Normalitas
Tabel 6. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 115 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 4,48732528 Most Extreme Differences Absolute ,076 Positive ,042 Negative -,076 Test Statistic ,076 Asymp. Sig. (2-tailed) ,113 c
Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Syarat  pengujian  normalitas  yakni  data  dikatakan  normal  jika  nilai  (Sig)  >  0,05.  Hasil  yang  didapatkan  pada Tabel  6 menunjukkan nilai (Sig) sebesar 0,113 > 0,05 sehingga data penelitian telah terdistribusi secara normal dan dapat diolah.

## Uji Multikolinearitas
Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas Model T Sig. Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 ( Constant ) 11,289 ,000 TOTAL_X 3,874 ,000 ,656 1,525 TOTAL_Z 3,393 ,001 ,656 1,525
Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Dikatakan  terbebas  dari  masalah  multikolinearitas  yaitu  nilai tolerance >  0,1  dan  nilai  VIF  <  10.  Hasil  yang  didapatkan  pada Tabel 7 menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,656 > 0,1 serta nilai VIF sebesar 1,525 < 10 sehingga model regresi dikatakan terbebas dari masalah multikolinearitas.

## Uji Heterokedastisitas
Tabel 8. Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Uji glejser adalah salah satu uji yang dapat digunakan untuk pengujian heterokedastisitas. Syarat peng ujian yakni nilai Sig > 0,05. Hasil dari pengujian pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai Sig X sebesar 0,778 > 0,05 dan nilai Sig Z sebesar 0,763 > 0,05 sehingga model regresi dikatakan terbebas dari masalah heterokedastisitas.

## Pengujian Hipotesis
Moderated  Regression  Analysis digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  ditentukan.  Berikut rumus moderated regression dalam penelitian ini:
Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 ( Constant ) 3,332 1,809 1,842 ,068 TOTAL_X ,030 ,107 ,033 ,282 ,778 TOTAL_Z -,026 ,084 -,035 -,303 ,763

## Keterangan :
Y :Persepsi Wajib Pajak X :Program Pengungkapan Sukarela Z :Kepercayaan Terhadap Pemerintah a :Konstanta b :Koefisien regresi e :eror term
Hipotesis 1: Program Pengungkapan Sukarela berpengaruuh terhadap Persepsi Wajib Pajak
Uji T Parsial
Tabel 9. Hasil Uji T Parsial Hipotesis 1

## Sumber:  Data primer yang diolah, 2022
Hasil pengujian pada Tabel 9 menunjukkan nilai signifikansi variabel X (Program Pengungkapan Sukarela) sebesar 0,000 < 0,05. Atas hal ini, variabel Program Pengungkapan Sukarela (X) secara statistik memiliki pengaruh terhadap variabel Persepsi Wajib Pajak (Y). Nilai Beta 1,006 menunjukkan pengaruh yang positif.  Atas hal ini Hipotesis 1 dinyatakan diterima.

## Uji Koefisien Determinasi ( R square)
Tabel 10. Hasil Uji R Square Hipotesis 1
Model R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 1 ,549 a ,302 ,295 4,74884
Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Hasil  pengujian  pada Tabel  10 menunjukkan  nilai R  Square sebesar  0,302  atau  30,2%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebesar 30,2%  variabel  Persepsi  Wajib  Pajak  dipengaruhi  oleh  variabel  Program  Pengungkapan  Sukarela.  Sisanya  sebesar  69,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.
Hipotesis  2 :  Kepercayaan  Terhadap  Pemerintah  dapat  memperkuat  pengaruh  Program  Pengungkapan  Sukarela  terhadap Persepsi Wajib Pajak Uji T Parsial
Tabel 11. Hasil Uji T Parsial Hipotesis 2
Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 31,190 2,962 10,531 ,000 X 1,006 ,144 ,549 6,984 ,000
Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  ( Constant ) 6,892 10,438 ,660 ,510 X 1,801 ,540 ,983 3,332 ,001 Z 1,781 ,595 1,231 2,992 ,003 X_Z -,065 ,029 -1,377 -2,240 ,027
Hasil  pengujian  pada Tabel  11 menunjukkan  nilai  signifikansi  variabel  X  (Program  Pengungkapan  Sukarela)  yang dimoderasi variabel Z (Kepercayaan Terhadap Pemerintah) sebesar 0,027 < 0,05. Sehingga variabel Program Pengungkapan Sukarela (X) yang dimoderasi variabel Kepercayaan Terhadap Pemerintah (Z) secara statistik memiliki pengaruh terhadap variabel Persepsi Wajib Pajak (Y). Nilai Beta -0,065 menunjukkan pengaruh yang negatif.

## Uji Koefisien Determinasi ( R square)
Tabel 12. Hasil Uji R Square Hipotesis 2
Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Hasil pengujian pada Tabel 12 menunjukkan  nilai R Square sebesar 0,401 atau 40,1%.  Hal ini menunjukkan peningkatan dari  pengujian  sebelumnya  pada  H1.  Peningkatan  nilai R  Square menunjukkan  bahwa  adanya  penguatan  dari  variabel  Z (Kepercayaan Terhadap Pemerintah) terhadap model regresi, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi penguatan sebesar 40,1% terhadap hubungan antara variabel Persepsi Wajib Pajak dan Program Pengungkapan Sukarela. Atas hal ini Hipotesis 2 dinyatakan diterima.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Persepsi Wajib Pajak
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh terhadap Persepsi Wajib  Pajak  yang  tercermin  dalam  hasil  pengujian  dalam  model moderated  regression  analysis. Hal  ini  sebanding  dengan penelitian terdahulu oleh Aruan et al. (2017) yang menjelaskan bahwa adanya pengaruh dari tax amnesty terhadap persepsi wajib  pajak.  Pengaruh  tersebut  berasal  dari  tujuan  dan  manfaat  dilaksanakannya tax  amnesty yang  ditunjukkan  dengan sikap positif/setuju dari wajib pajak atas terlaksananya kebijakan tax amnesty . Wajib pajak setuju bahwa tax amnesty akan meningkatkan  penerimaan  pajak  yang  berguna  untuk  memulihkan  kondisi  ekonomi  Indonesia.  Pernyataan  ini  selaras dengan  salah  satu  tujuan  dilaksanakannya  Program  Pengungkapan  Sukarela  ( Tax  Amnesty Jilid  II)  yang  tercermin  dalam pernyataan wawancara Narasumber 2 yang menjelaskan:
“Saat ini negara membutuhkan dana yang akan digunakan untuk menangani dampak pandemi Covid-19, sehingga Program Pengungkapan Sukarela merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan tersebut”.
Pengetahuan, pengamatan, dan pengalaman merupakan faktor internal dalam teori atribusi yang dapat dijadikan salah satu  acuan  wajib  pajak  dalam  menentukan  persepsinya  terkait  Program  Pengungkapan  Sukarela,  seperti  yang  dijelaskan dalam penelitian Alfiyah & Latifah (2017) wajib pajak dapat belajar melalui pencarian informasi terkait kebijakan tersebut, ikut  serta  penyuluhan/sosialisasi  terkait  kebijakan  tersebut,  serta  pengamatan  langsung  dan  pengalaman  untuk  dapat mengetahui manfaat atas kebijakan tersebut. Program Pengungkapan Sukarela dilaksanakan untuk memberikan pilihan bagi wajib  pajak  untuk  mengungkapkan  hartanya  yang  belum  terlapor  di  SPT  Tahunan  dengan  membayar  sesuai  dengan  tarif yang telah ditetapkan.
Berdasarkan skema atau mekanisme  yang telah dikeluarkan, kebijakan ini memberikan  keuntungan bagi wajib pajak yang  sebelumnya  telah  mengikuti Tax Amnesty Jilid  I  yaitu  dengan  memperkenankan  kembali  untuk  ikut  serta  dalam Program  Pengungkapan  Sukarela  ( Tax  Amnesty Jilid  II).    Hal  ini  tentu  merupakan  suatu  kesempatan  yang  dapat dimanfaatkan  oleh  wajib  pajak  tersebut  terlebih  wajib  pajak  yang  sebelumnya  telah  mengikuti Tax Amnesty Jilid  I  dinilai memiliki  pengalaman  lebih  sehingga  dapat  dijadikan  gambaran  untuk  ikut  serta  kembali  dalam  Program  Pengungkapan Sukarela.  Keberadaan Program  Pengungkapan  Sukarela  merupakan  kesempatan  langka  yang  mungkin  tidak  akan  terjadi kembali di masa depan. Hal ini didukung oleh pernyataan wawancara Narasumber 1 yang menjelaskan:
“Program  Pengungkapan  Sukarela  merupakan  kesempatan  terakhir  bagi  wajib  pajak  untuk  membenahi  kewajiban perpajakannya yang masih belum benar”.
Model R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 1 ,633 a ,401 ,385 4,43767
Atas  hal  ini,  penting  sekali  bagi  wajib  pajak  untuk  dapat  memanfaatkan  kebijakan  Program  Pengungkapan  Sukarela yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Berdasarkan theory  of  planned  behavior kebijakan  Program  Pengungkapan Sukarela dapat juga dikatakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tercermin melalui dorongan norma subjektif dan kewajiban  moral.  Hal  ini  didukung  dengan  penelitian  terdahulu  oleh  Suliyawanti  (2018)  menjelaskan  bahwa  penunjang wajib  pajak  mengikuti tax  amnesty yakni  norma  subjektif  dan  kewajiban  moral.  Hasil  dari  kuesioner  yang  disebarkan menunjukkan bahwa pengaruh norma subjektif khususnya dari pegawai pajak dapat memberikan pengaruh kepada wajib pajak  untuk  mengikuti  Program  Pengungkapan  Sukarela,  sedangkan  jika  kewajiban  moral  yang  tinggi  telah  dimiliki  oleh wajib  pajak  maka  wajib  pajak  akan  cenderung  mengikuti  Program  Pengungkapan  Sukarela.  Hal  ini  didukung  dengan pernyataan wawancara dari Narasumber 1 dan 2 yakni:
“Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, sesuai aturan yang berlaku, serta apa adanya tanpa ada yang ditutupi”.
Dengan  demikian,  Kebijakan  Program  Pengungkapan  Sukarela  memiliki  pengaruh  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak menilai kebijakan Program Pengungkapan Sukarela merupakan salah satu strategi negara dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Pengaruh Kepercayaan Terhadap Pemerintah memperkuat hubungan antara Program Pengungkapan Sukarela dan Persepsi Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  Kepercayaan  Terhadap  Pemerintah  memperkuat  hubungan  antara Program  Pengungkapan  Sukarela  terhadap  Persepsi  Persepsi  Wajib Pajak yang  tercermin dalam  hasil  pengujian  dalam model moderated regression analysis yang dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan Terhadap Pemerintah memiliki pengaruh negatif dalam memperkuat hubungan antara Program Pengungkapan Sukarela dan Persepsi Wajib Pajak.
Salah satu faktor pendorong utama wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya yaitu kepercayaan terhadap pemerintah.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yakni  kepercayaan  terhadap  pemerintah  memperkuat  hubungan Program  Pengungkapan  Sukarela  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak.  Berdasarkan  teori  atribusi,  kepercayaan  terhadap pemerintah  termasuk  dalam  faktor  eksternal  yang  dapat  memperkuat  hubungan  Program  Pengungkapan  Sukarela  dan Persepsi  Wajib  Pajak.  Penguatan  kepercayaan  ini  sejalan  dengan  pernyataan  wawancara  dari  Narasumber  4  yang menjelaskan:
“Pemerintah telah berusaha untuk menyusun sistem yang adil dan sebagai wajib pajak mau tidak mau harus mempercayai hal tersebut, karena perpajakan merupakan kewajiban sebagai warga negara dengan tujuan yang baik, sehingga harapannya para pihak berwenang dapat menjalankan amanah tersebut”.
Atas  hal  tersebut  sebanding  dengan  penelitian  Francis  (2019)  yang  menjelaskan  bahwa  dengan  pemerintah memperkuat lembaga-lembaga negara yang berwenang dalam perpajakan akan dapat memberantas kecurangan (korupsi) dan  menghasilkan  pemerintahan  yang  transparan  serta  akuntanbilitas.  Implementasi  penguatan  lembaga-lembaga  negara ini tercermin dalam pernyataan wawancara dari Narasumber 2  yang menjelaskan:
“Saat ini perpajakan terus melakukan upaya reformasi birokrasi, baik terhadap aturan, sistem, maupun SDM. Tujuan yang ingin dicapai adalah perpajakan yang adil dan petugas pajak yang berintegritas”.
Selain  itu,  hasil  pengujian  juga  selaras  dengan theory  of  planned  behavior yang  dapat  disimpulkan  bahwa  penguatan hubungan  yang  dihasilkan  oleh  tingkat  kepercayaan  terhadap  pemerintah  akan  semakin  mempengaruhi  persepsi  wajib pajak  untuk  mengikuti  Program  Pengungkapan  Sukarela  (Sipahutar  &  Siringoringo,  2019).    Berdasarkan  kuesioner  yang telah disebar menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak percaya bahwa kebijakan Program Pengungkapan Sukarela yang  telah  dirancang  oleh  pemerintah  merupakan  kebijakan  yang  tepat  untuk  dilaksanakan.  Hal  tersebut  selaras  dengan pernyataan wawancara dari Narasumber 3 yang menjelaskan:
“  Wajib  pajak  akan  patuh  pada  aturan  maupun  kebijakan  negara  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  meskipun cenderung merasa terpaksa. Namun, keterpaksaan tersebut bukanlah halangan wajib pajak untuk tidak mematuhi kebijakan yang dikeluarkan”.
Tingkat kepercayaan yang tinggi akan mendukung persepsi wajib pajak untuk memiliki kesadaran yang berujung pada komitmen  yang  kuat  untuk  memenuhi  seluruh  kewajiban  perpajakannya.  Dengan  demikian,  adanya  variabel  moderasi Kepercayaan Terhadap Pemerintah memperkuat hubungan Program Pengungkapan Sukarela terhadap Persepsi Wajib Pajak
karena dinilai pemerintah telah berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil serta tepat guna bagi bangsa dan negara.

## PENUTUP Kesimpulan
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Program Pengungkapan Sukarela memiliki pengaruh positif terhadap Persepsi  Wajib  Pajak,  dan  Kepercayaan  Terhadap  Pemerintah  sebagai  variabel  moderasi  dapat  memperkuat  hubungan antara Program Pengungkapan Sukarela terhadap Persepsi Wajib Pajak.

## Implikasi
Penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  hasil  bahwa  program  pengungkapan  sukarela  berpengaruh  terhadap persepsi  wajib  pajak  serta  kepercayaan  terhadap  pemerintah  dapat  memperkuat  hubungan  tersebut.  Implikasi  atas  hasil penelitian  ini    dapat  dijadikan  salah  satu  referensi  oleh  pemerintah  khususnya  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam mengevaluasi pencapaian keberhasilan program pengungkapan sukarela berdasarkan pandangan wajib pajak. Wajib pajak cenderung  akan  mengikuti  kebijakan  jika  bermanfaat  serta  menguntungkan  bagi  mereka.  Hal  ini  juga  tidak  terlepas  dari jaminan rasa aman dan keadilan yang harus diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Selain itu, implikasi yang diharapkan yakni  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Pemerintah  telah mengeluarkan  kebijakan  yang  memberikan  keringanan  kepada  wajib  pajak  yang  belum  patuh  untuk  dapat  segera  patuh pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan negara dan tujuan akan kebijakan ini dapat tercapai.

## Saran
Saran untuk peneliti selanjutnya yakni dapat melakukan penelitian dengan membedakan antara responden yang telah melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela dan responden yang tidak melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela serta penelitian juga dapat dilakukan dengan  objek yang berbeda dengan menambah responden atau menambah variabel maupun mengganti variabel dengan yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.  (1991).  The  theory  of planned  behavior. Organizational  Behavior  and  Human  Decision  Processes , 50 (2),  179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
Alfiyah,  N.,  &  Latifah,  S.  W.  (2017).  Pengaruh  pelaksanaan  pebijakan  sunset  policy  ,  tax amnesty ,  kepatuhan  wajib  pajak. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan , 7 (2), 1081–1090.
Ariesta,  R.  P.,  &  Latifah,  L.  (2017).  Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  ,  sanksi  perpajakan  ,  sistem  administrasi  perpajakan modern , pengetahuan korupsi , dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Akuntansi Dewantara , 1 (2), 173–187. Aruan,  R.,  Sujana,  I.  N.,  &  Tripalupi,  L.  E.  (2017).  Persepsi  Wajib  Pajak  Terhadap  Pelaksanaan  Program  Tax  Amnesty  Di Kantor  Pelayanan  Pajak  (Kpp)  Pratama  Singaraja  Tahun  2016-2017. Jurnal  Pendidikan  Ekonomi  Undiksha , 9 (2),  417. https://doi.org/10.23887/jjpe.v9i2.20113
BPS. (2020). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020. Badan Pusat Statistik , XXiI , 05 N (91), 1–20.
Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika ,
10 (2), 245. https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25895
Doğan Bozdoğan, T. Ş. (2018). An Empirical Analysis of The Impact of Tax Amnesties on Tax Incomes Between 1980-2014 In Turkey. International Journal Of Eurasia Social Sciences , 9 (32), 1036–1046. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/326273397
Draft Rancangan Umum Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan . (2021).
Francis, O. (2019). The influence of tax amnesty programme on tax compliance in Nigeria: The moderating role of political trust. Journal of Accounting and Taxation , 11 (7), 120–129. https://doi.org/10.5897/jat2019.0349
Irawati,  W.,  &  Sari,  A.  K.  (2019).  Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  Dan  Preferensi  Risiko  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Akuntansi Barelang , 3 (2), 104. https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1223
Janna, N. M. (2020). Konsep Uji Validitas dan Reliabilitas dengan Menggunakan SPSS. Artikel : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI) Kota Makassar , (18210047), 1–13.
Ketut,  N.,  Ambara,  D.,  &  Noviari,  N.  (2017). Faktor  –  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Wajib  Pajak  Menjadi  Peserta Amnesti Pajak . 20 , 585–614.
Masdi, A. (2021, June). Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia . Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/
oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). Sosialisasi Undang-Undang HarmonisasI . (November).
Purnamasari, A.,  Pratiwi, U.,  &  Sukirman,  S.  (2018).  Pengaruh  Pemahaman,  Sanksi  Perpajakan,  Tingkat  Kepercayaan  Pada Pemerintah  Dan  Hukum,  Serta  Nasionalisme  Terhadap  22  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  PBB-P2  (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). Jurnal Akuntansi Dan Auditing , 14 (1), 22. https://doi.org/10.14710/jaa.v14i1.18221
Sipahutar,  K.  S.,  &  Siringoringo,  W.  (2019).  Pengaruh  Peraturan  Perpajakan  ,  Sosialisasi  ,  dan  Kepercayaan  atas  Sistem Perpajakan  terhadap  Kemauan  Pelaksanaan  Tax  Amnesty  (  Studi  Empiris  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kabupaten Bekasi ) Intisari. JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance) , 3 (2), 163–179.
Suliyawanti,  E.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Wajib  Pajak  Untuk  Mengikuti  Tax  Amnesty  (Studi  Kasus  pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Sleman). Thesis Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia .
Suyanto, S., & Putri, I. S. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), Dan
Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Jurnal Akuntansi , 5 (1), 49.
https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.256
V. Wiratna Sujarweni. (2015). SPSS Untuk Penelitian . Pustaka Baru Press.
Wijaya,  R.,  &  Febrianti, M.  (2021).  Faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Trisakti School of Management .