## Kajian Hadits Perbudakan dan Piagam Madinah: Sebuah Upaya dalam Merekontruksi Sistem Sosial

## Fahmi Andaluzi
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten andaluzifahmi@gmail.com
Diterima 31 Juli 2023 │Direview 10 Oktober 2023│Diterbitkan 30 Desember 2023

## Abstract
Humans as the main actors in social action are a concern that cannot be underestimated when the problems that arise threaten the existence of human values. Islam comes as a founder that facilitates basic human rights. This paper seeks to explain the attitudes and efforts made by the Prophet towards slavery and his role in leading Medina in the midst of plurality and fanaticism at that time. In this  study, the author uses a library research method by referring to several literatures such as hadith, books, and scientific articles. The results of this study indicate that the efforts made by the Prophet were essentially to abolish slavery, and the values of the policy in the Medina Charter are clearly to realize peace and harmony among mankind. At least there are several concepts that become stages to abolishing slavery, including treating slaves like their own brothers, encouraging and ordering freeing slaves, and ordering freeing slaves as sanctions for actions taken. While the values of the Medina Charter illustrate that the leadership and attitudes taken by the Prophet became the answer to the basic essence of human values. In the midst of the heterogeneous conditions of Medina society  and frequent conflicts, the Prophet managed to overcome the problem by uniting and realizing peace through the establishment of the Medina Charter. The role played by the Prophet needs to be studied and researched in a broader scope to find out and apply Islamic attitudes and actions in overcoming humanitarian problems and social systems.
Keywords: Hadith; Medina Charter; Slavery

## Abstrak
Manusia sebagai aktor utama yang memerankan aksi sosial menjadi perhatian yang tidak bisa dipandang sebelah mata ketika masalah yang muncul mengancam eksistensi nilai kemanusiaan. Islam hadir sebagai founder yang memfasilitasi hak-hak dasar sebagai seorang manusia. Islam hadir sebagai founder yang memfasilitasi hak-hak dasar kemanusiaan. Tulisan ini berusaha menjelaskan sikap dan upaya yang dilakukan Nabi Saw terhadap perbudakan dan peran Nabi Saw dalam memimpin Madinah di tengah pluralitas dan fanatisme masyarakat pada saat itu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan dengan merujuk pada beberapa literatur seperti hadits, buku maupun artikel ilmiah yang relevan dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan  bahwa  upaya  yang  dilakukan  Nabi  Saw  secara  hakikat  adalah  untuk  menghapuskan  perbudakan  dan  nilai-nilai Kebijakan dalam Piagam Madinah secara jelas adalah untuk mewujudkan perdamaian dan kerukunan umat manusia. Setidaknya ada beberapa konsep yang menjadi tahapan untuk menghapus perbudakan, antara lain perlakukan baik kepada budak seperti saudara sendiri, anjuran dan perintah memerdekakan budak, dan perintah memerdekakan budak sebagai sanksi atas tindakan yang dilakukan. Sedangkan nilai-nilai Piagam Madinah menggambarkan bahwa kepemimpinan dan sikap yang diambil Nabi Saw menjadi jawaban atas esensi dasar nilai kemanusiaan. Di tengah kondisi masyarakat Madinah yang heterogen dan kerap terjadi konflik, Nabi Saw berhasil  mengatasi  masalah  tersebut  dengan  mempersatukan  dan  mewujudkan  perdamaian  melalui  pembentukan  Piagam  Madinah. Peran yang dilakukan Nabi Saw tersebut perlu dikaji dan diteliti dalam cakupan yang lebih luas untuk mengetahui dan menerapkan bagaimana sikap dan tindakan Islam dalam mengatasi problematika kemanusiaan dan sistem sosial.
Kata Kunci: Hadits; Perbudakan; Piagam Madinah

## Pendahuluan
Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai Kemanusiaan, sangat responsif terhadap permasalahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Berangkat dari sejarah perbudakan, problematika sistem sosial dan ekonomi menjadi masalah umum yang dihadapi dunia. 1 Tidak hanya pada  zaman  pra-Islam  di  Jazirah  Arab  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Arab  Jahiliyah,  sejarah mencatat perbudakan sudah ada sejak ribuan tahun lamanya dan telah meluas di berbagai negara, seperti Mesir kuno, Yunani kuno, Sumeria, India Tiongkok kuno dan berbagai negara lain hingga kekaisaran Romawi. Hal itu terjadi dilatarbelakangi dengan beberapa permasalahan, seperti faktor kemiskinan yang terjadi di Tingkok di mana seseorang dijadikan budak dengan alasan seperti tidak
1 Ahmad Sayuti Anshari Nasution, “Perbudakan Dalam Hukum Islam ,” Ahkam 15 (January 2015). 95
mampu membayar hutang. Selain masalah ekonomi, kepentingan politik di Mesir kuno menjadi alasan para budak dipekerjakan untuk membangun istana, piramid, dan kuil untuk Fir’aun. 2 Saat Islam datang ke Jazirah Arab, dapat diakui bahwa Islam tidak menghapuskan sistem perbudakan secara langsung, akan tetapi dapat dilihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Saw menunjukan upaya unntuk menghilangkan perbudakan. 3
Selain perbudakan, problematika yang mendasar juga terjadi di Yatsrib (Madinah) salah satu daerah  di  Jazirah  Arab.  Sistem  pemerintahan  Madinah  sebelum  Nabi  Saw  hijrah  tidak  seperti Makkah yang berada di bawah kontrol bangsawan Quraisy, tetapi sistem politik dan tatanan sosial hanya  berada  pada  masing-masing  suku  saja  sehingga  di  antara  kelompok-kelompok  tersebut mempunyai ambisi untuk saling menarik pengaruh dalam aspek politik, ekonomi dan sebagainya yang mengakibatkan rawannya konflik, seperti suku Aus dan Khazraj yang seringkali melakukan peperangan  meski  di  satu  sisi  mereka  pernah  bersatu  dalam  rangka  menggulingkan  pengaruh kalangan Yahudi yang mendominasi saat itu meskipun beberapa waktu kemudian Yahudi berhasil mengalahkan Aus dan Khazraj dengan cara politik adu domba 4 . Pluralitas dan Fanatisme golongan yang menyebabkan pertikaian berkepanjangan dan hidup dalam penderitaan pada akhirnya membuat mayoritas dari mereka sadar akan pentingnya peranan seseorang yang memediasi dan menjadi juru damai terhadap permasalahan mereka. 5 Ketika Nabi Saw hijrah ke Madinah, beliau berhasil menerapkan strategi kemaslahatan dengan melihat kondisi di sekitarnya yang pada saat itu sangat memerlukan sosok pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik, keberhasilan itu dibuat melalui sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan Shahîfah al-Madînah atau Piagam Madinah. 6
Dari uraian di atas, penulis hendak mengulas kembali peran yang dilakukan oleh Nabi Saw melalui  pernyataan-pernyataan  beliau  yang  terangkum  dalam  hadis  dan  pembentukan  Piagam Madinah,  keduanya  merupakan  langkah  yang  besar  dalam  memperbaiki,  meningkatkan  dan menjamin  nilai-nilai  kemanuisaan  sekaligus  mejawab  skeptisisme  kalangan  luar  terhadap  ajaran Islam, mereka mempertanyakan kaum muslim yang menyuarakan penegakan hak asasi manusia (HAM) padahal di sisi lain ajaran agamanya bertentangan dengan hal itu (dengan alasan bahwa Islam melegitimasi perbudakan)? 7 begitu juga dengan sejarah yang mencatat bahwa konstitusi dan konsep demokrasi pertama kali dikenalkan oleh negara-negara barat, dengan kata lain kalangan luar Islam  lah  yang  berjuang  menegakkan  konsep-konsep  tersebut  dan  seolah  Islam  tidak  pernah membangun konsep tatanan kenegaraan yang terstruktur dengan baik? 8
Gambaran di atas menunjukan bahwa sekalipun Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tak  menutup  kemungkinan  dari  kalangan  luar  yang  salah  menafsirkan  tentang  Islam.  Besar kemungkinan hal itu akan berimplikasi pada stigma negatif terhadap nilai-nilai keislaman.  Oleh karenanya, sangat penting untuk mengurai kembali historis yang diperankan oleh Nabi Saw. Dalam
2 Rifqi  Muhammad  Fatkhi  and  Reva  Hudan  Lisalam,  “Membumikan  HAM  Mengikis  Perbudakan  (Kajian Mawdu’i Terhadap Hadits-Hadits Perbudakan),” Refleksi 17 (October 2018). 153
3 Abdul  Hakim  Wahid,  “Perbudakan  Dalam  Pandangan  Islam  Hadith  and  Sirah  Nabawiyyah:  Textual  and Contextual Studies,” Nuansa 8 (December 2015). 143-144 4 Ahmad Khairuddin, “Konstitusi Madinah: Latar Belakang Dan Dampak Sosialnya,” ALBANJARI 6 (2007). 5
5 Faiz Ibrahim et al., “Konstitusi Madinah Dalam Membangun Civil Society,” Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2020). 4 6 Imam Amrusi Jailani, “Piagam Madinah: Landasan Folosofis Konstitusi Negara Demokratis,” AL-DAULAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 6 (2016). 281
7 Fatkhi and Lisalam, “Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawdu’i Terhadap Hadits-Hadits Perbudakan).” 151-152
8 Nurush  Shobahah,  “Piagam  Madinah  Dan  Konsep  Demokrasi  Modern  Islam  Masa  Klasik,” AHKAM 7 (2019). 197
penelitian ini penulis berusaha melengkapi dan mengkombinasikan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas pertema antara pembahasan perbudakan dan Piagam Madinah, kedua pembahasan tersebut memiliki relevansi yang kuat jika dikaitkan dengan kondisi tatanan kemasyarakatan dan sistem sosial pada masa kepemimpinan Nabi Saw.
Metode Kajian  ini  mencakup  penelitian  terhadap  hadits-hadits  tentang  perbudakan  dan  Piagam Madinah yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh Nabi Saw atas terjadinya dekadensi moral di tengah  masyarakat  dan  apa  saja  kebijakan  Nabi  Saw  dalam  upaya  mengembalikan  dan meningkatkan eksistensi nilai kemanusiaan. Metode yang digunakan dalam pencarian data adalah studi kepustakaan ( library research ) dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur seperti buku-buku hadits, sejarah maupun artikel-artikel ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian. Adapun  dalam  pembahasannya,  penulis  menggunakan  metode  deskriptif-analisis  yaitu  dengan menggambarkan  terlebih  dahulu  hadits-hadits  tentang  perbudakan  dan  pembahasan  mengenai Piagam  Madinah  kemudian  menganalisis  makna  dan  nilai-nilai  yang  terkandung  pada  kedua pembahasan  tersebut.  Penelitian  ini  juga  mengelaborasi  pandangan  para  peneliti  terdahulu  baik dalam  menginterpretasikan  makna  hadits  ataupun  nilai  kebijakan  yang  terdapat  dalam  Piagam Madinah.

## Pembahasan Kilas balik Sejarah Perbudakan pra-Islam
Perbudakan  memang  sudah  ada  jauh  sebelum  Islam  datang  ke  Jazirah  Arab  dan  Islam mengakui bahwa sistem perbudakan sudah melekat di tangan orang-orang Arab kala itu. 9 Pada periode  Makkah  pra-Islam  yang  secara  umum    dikenal  dengan  masa  Jahiliyyah  (kebodohan) 10 sistem perbudakan sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di sebagian besar Arab sebagai siklus kehidupan pada waktu itu, hal tersebut tidak mengherankan karena perbudakan sudah ada ribuan tahun lalu yang mempengaruhi sistem sosial sehingga praktik perbudakan pada masa Jahiliyyah disebut mirip dengan sistem perbudakan pada masa Yunani dan Romawi, yaitu menjadikan Pasar- pasar sebagai sarana utama dalam mengakses jual beli budak. 11 Menurut 'Abdullah Nâshih, sejarah perbudakan  yang  ada  sebelum  Islam  datang  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  diantaranya  adalah ambisi untuk memperbudak dalam peperangan, memperbudak seseorang yang berstatus miskin atau  tidak  sanggup  membayar  hutang,  melakukan  pelanggaran  berat  seperti  mencuri  dan membunuh,  sesorang  yang  bekerja  di  lahan  milik  orang  lain  (karyawan)  dan  menetap  di  sana, penculikan dan pemboyongan. 12
Upaya yang dilakukan Nabi SAW Sebagai  seorang  utusan,  misi  Nabi  saw  sangat  berorientasi  pada  hal-hal  kebaikan  yang mencakup  seluruh  aspek  kehidupan,  hal  tersebut  sesuai  dengan  ayat  yang  termaktub  dalam  al- Qur’an (QS. al-Anbiya: 107). Dalam masalah perbudakan, peran yang dilakukan oleh Nabi saw tergambar  jelas  dalam  pernyataan  dan  tindakannya,  setidaknya  ada  beberapa  tahapan  yang dilakukan Nabi saw dalam menghapus sistem perbudakan.
9 Mu ḥ ammad Al-Khudhariy. Târikh al-Tasyrî' al-Islâmiy . al-Qâhirah: Dâr al-Tauzî' wa al-Nasyr al-Islâmiyah, 2006.
60
10 Muhammad  Adib,  “Hukum  Islam  Dan  Transformasi  Sosial  Masyarakat  Jahiliah:  Studi  Historis  Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam,” Maqashid, Jurnal Hukum Islam 2 (2019). 44 11 Nasution, “Perbudakan Dalam Hukum Islam .”97
12 ‘Abdullâh Nâshih ’Ulwân, Nizhâm Al-Riq Fi Al-Islâm (Dâr al-Salâm, n.d.). 11
1. Perintah berlaku baik Mengingat  bahwa  perbudakan  bukanlah  perkara  yang  baru  muncul  ke  permukaan  dunia, Islam  tidak  serta  merta  langsung  menghapuskan  sistem  perbudakan  meskipun  mampu  untuk menghapuskannya secara langsung lewat Nabi saw, akan tetapi jalan yang ditempuh untuk mengikis perbudakan adalah secara bertahap. Hal itu dilakukan karena perbudakan sudah terlanjur meluas di berbagai penjuru bumi yang mempengaruhi pola pikir kebanyakan orang sehingga perbudakan menjadi ketergantungan hidup oleh sebagian besar manusia yang jika dilakukan pembebasan budak secara langsung tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perubahan sosial yang berdampak negatif karena tidak adanya persiapan masyarakat secara matang dalam kondisi tersebut, mengingat perbudakan yang sudah menjadi sebuah komoditas. 13 Dalam tahapannya, Nabi saw memerintahkan untuk berlaku baik kepada seorang budak, pernyataan tersebut terlihat jelas dalam beberapa riwayat berikut:
ِہّٰللا ُل ْوَس َر َلاَق :لاق ،ةريره يبأ نع : ﷺ ُكُدَحَأ َّنَل ْوُقَي لا
لاو ،َياَتَف :ْلُقَيِل  ْنِكَلو ،ِهّٰللا ُدْيِبَع ْمُكُّلُكَف ،ْيِدْبَع :م
ْيِدِ يَس :ْلُقَيِل  ْنِكِل َو ،ْيِ ب َر :ُدْبَعلا ِلُقَي
Dari  Abu  Hurairah  sesungguhnya  Rasulullah  Saw  bersabda:  "janganlah  salah  seorang  dari  kalian mengatakan wahai budakku", karena kalian semua adalah budak (hamba) Allah, dan janganlah seorang budak mengatakan:  "wahai  pemilikku",  hendaklah  seorang  majikan  mengatakan:  "wahai  pemuda-pemudiku",  dan hendaklah seorang budak mengatakan: "wahai tuanku". (HR Muslim 14 dan Abû Dâûd 15 ).
Menurut  al-Qurthubiy,  hadits  tersebut  menunjukan  bahwa  Nabi  Saw  menuntun  kepada kebaikan, menganjurkan untuk berakhlak mulia serta ketawadhu’an sehingga mereka (orang yang mempunyai budak) tidak beranggapan bahwa diri mereka memiliki kelebihan dan keistimewaan dibandingkan para budak, karena sesungguhnya semua manusia sama-sama makhluk Allah begitu juga harta yang mereka miliki tetapi sebagain mereka menganggap remeh sebagian lain (disebabkan status  budak),  beranggapan  bahwa  mereka  kuasa  atas  orang  lain,  oleh  karenanya  Nabi  Saw memerintahkan  untuk  menunaikan  kewajiban  dan  berlaku  baik  pada  seorang  budak. 16 Dalam riwayat lain disebutkan:
ُكْيِدْيَأ  َتْحَت ُهّٰللا ُمُهَلَعَج ْمُكُنا َوْخِإ
اَّمِم ُهُسْكَيْل َو لُكْأَي اَّمِم ُهْمِعْطُيْلَف ِهْيَدَي  َتْحَت ُه ْوُخَأ َناَك  ْنَمَف ،ْم ُهْنِعُيْلَف ُهُبِلْغَي اَم ُهَفَّلَك  ْنِإَف ، ُهُبِلْغَي اَم ُهْفِ لَكُي  َلا َو ، ُسَبْلَي
“ Saudara-saudara kalian yang telah allah jadikan di bawah kepemilikan kalian maka barang siapa yang  saudaranya  berada  di  bawah  kepemilikannya  maka  berilah  ia  makan  sebaimana  yang  ia  makan  dan memberi pakaian apa yang ia pakai dan janganlah memberi pekerjaan yang memberatkannya dan bantulah ketika ia sedang mengerjakan pekerjaan yang berat.” (HR Abû Dâûd). 17
Hadits di atas menjelaskan sikap Nabi Saw terkait seorang budak, di mana masyarakat Arab pada saat itu antipati terhadap eksistensi dan kehormatan mereka. Dengan bersikap tegas, Nabi Saw menyebutkan para budak yang berada dalam jangkauan majikan-majikannya itu sesungguhnya adalah saudara mereka yang harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Hal itulah yang kemudian menjadi  salah  satu  bagian  dari  kebaikan  Islam  dalam  melindungi  orang-orang  yang  berstatus sebagai  budak.  Tuan  sebagai  pemilik  juga  tidak  diperkenankan  melecehkan  seseorang  dengan
13 Nasution, “Perbudakan Dalam Hukum Islam .” 98
14 Muslim Ibn al- Ḥ ajjâj Al-Qusyairiy, Shahîh Muslim (Dâr Thaybah, n.d.). 1070 15 Sulaimân ibn al-Asy'ats Al-Sijistaniy. Sunan Abû Dâûd . vol 7 (Bairût: Dâr al-Risâlat al-'Âlamiyah, 1430) . 331 16 Mu ḥ ammad  ibn  A ḥ mad  Al-Qurthubiy, Al-Jâmi’  Li  Ahkâm  Al-Qur’ân vol  6  (Bairût:  Mu’assasat  al-Risâlah, 1427). 315
17 Al-Sijistaniy, Sunan Abû Dâûd vol 7. 467
meperolok-olok asal-usul keluarga terutama dari pihak ibunya yang berasal dari keturunan budak. 18 Riwayat yang sama dari al-Bukhâriy 19 menjelaskan bahwa ketika seorang pembantu/budak membawakan  makanan  pada  majikannya  hendaknya  ia  memberikan  sebagian  makanan  yang dibawakan. Perilaku berbuat baik pada seorang budak tersebut sesuai dengan ketentuan dari al- Qur’an (QS. al-Nisa (4): 36), 20 bahkan ketika budak itu dinikahkan maka majikannya dilarang untuk melihat  aurat  budak  tersebut  meskipun  status  budak  tersebut  miliknya. 21 Ketentuan-ketentuan tersebut  dikuatkan  oleh  riwayat  yang  menyebutkan  bahwa  akhir  dari  ucapan  Nabi  Saw  adalah tentang shalat dan menjaga hak-hak budak sebagai mana dalam hadits berikut:
ہّٰللا ِل ْوُس َر  ِم َلََك  ُر ِخآ ناك :لاق ،يلع نع : ﷺ
ْمُكُنامْيَأ  ْتَكَلَم امْيِف َهّٰللا اوُقَّتِا ،ةلََّصلا ة َلََّصلا
Dari Ali ra berkata: “akhir dari kalimat Rasulullah saw adalah “al-shalat al-shalat”, dan takutlah kalian  kepada  Allah  dalam  (dalam  menjaga)  budak-budak  yang  kalian  miliki” (HR  Abû  Dâûd 22 dan Ahmad 23 ) Maksud  dari  riwayat  di  atas  adalah  mendirikan  dan  menjaga  shalat  dengan  tekun  dan mudâwamah (terus  menerus)  sesuai  ketentuannya,  dan  memperlakukan  budak  dengan  baik  dan mempermudah urusannya. Alasan Nabi saw menyandingkan urusan budak dengan shalat adalah memelihara urusan hamba sahaya sesuai dengan kebutuhannya, baik pakaian atau makanan yang menjadi kewajiban tuannya seperti kewajiban dalam urusan shalat yang tidak bisa ditinggalkan. 24
2. Anjuran membebaskan budak dengan janji balasan yang lebih menguntungkan Sebagaimana telah diketahui bahwa perbudakan telah ada sejak ribuan tahun lalu dan juga penyebabnya  yang  beragam,  Islam  justru  tidak  membolehkan  perbudakan  kecuali  dengan  satu sebab  yaitu  melalui  sebab  peperangan  saja.  Di  samping  pihak  lawan  memperbudak  melalui peperangan,  sebagian  besar  pihak  yang  memenangkan  peperangan  selalu  menindas  bahkan membunuh  para  wanita  dan  anak-anak,  sebailknya  Islam  justru  memperbolehkan  pengikutnya menjadikan para wanita dan anak-anak sebagai budak tidak lain adalah sebagai bentuk kasih sayang atas  dasar  kemanusiaan,  menjamin  keberlangsungan  hidup  terlebih  dahulu,  memperlakukan dengan baik yang kemudian pada akhirnya dimerdekakan. 25
Hal  tersebut  banyak  dicontohkan  oleh  Nabi  Saw,  seperti  mempersaudarakan  para  budak dengan para sahabat. Nabi Saw juga pernah mengutus Zaid ibn Haritsah untuk menjadi panglima tentara saat melawan pasukan Romawi pada perang mu'tah di mana pasukan yang dipimpin terdiri dari  kalangan  Anshar  dan  Muhajirin  dari  suku  Quraisy  dan  kemudian  putranya  yang  bernama Usamah ibn Zaid diberi kepercayaan untuk memimpin pasukan di mana Abu Bakar dan Umar berada  di  bawah  komandonya.  Dengan  tindakan  tersebut,  Nabi  Saw  tidak  hanya  memberikan kesetaraan  manusiawi  kepada  seorang  budak,  tetapi  juga  memberikan  hak  kepemimpinan  atas orang-orang merdeka. 26 Uapaya yang dilakukan Nabi Saw tidak berhenti sampai di situ, Nabi Saw juga menganjurkan pada seseorang yang memiliki budak untuk mendidik, memerdekakan bahkan menikahinya,  dengan  demikian  kehormatan  seseorang  yang  dulunya  berstatus  budak  akan
18 Supian Sauri, “Konsep Al-Milk Al-Yamin: Sebuah Kajian Hadis Tentang Kedudukan Milk Al-Yamin Dalam Islam,” Conference on Islamic Studies , 2019. 117 19 Mu ḥ ammad ibn Ismâ'îl Al-Bukhâriy. Shahîh al-Bukhâriy . (Dâr Ibn Katsîr, 1423). 618
20 Yang menegaskan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, dan hamba sahaya.
21 Al-Sijistaniy, Sunan Abû Dâûd . vol 6. 205
22 Al-Sijistaniy, Sunan Abû Dâûd . Vol 7. 464-465
23 A ḥ mad ibn Hanbal. Al-Musnad . vol 1 (al-Qâhirah: Dâr al-Hadits, 1416). 416 24 Abû 'Abdurrahmân, Âbâdiy. 'Aun al-Ma'bûd 'Alâ Syarh Sunan Abî Dâûd . (Bairût: Dâr Ibn Hazm, n.d) . 2343
25 Abû Bakr Jâbir Al-Jazâ’iriy, Minhâj Al-Muslim (al-Qâhirah: Dâr al-Turâts, n.d.). 549
26 ’Ulwân, Niz h âm Al-Riq Fi Al-Islâm . 38-39
meningkat setelah dimerdekakan dan dinikahi. Nabi Saw bersabda:
ِہّٰللا ُل ْوُس َر َلاَق: لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع : ﷺ َنَسْحَأَف اهَمَّلَعَف ُةَي ِراج هل  ْتناك  ْنَم
ِنا َرْجَأ ُهَل َناَك اهَج َّو َزَت َو اهَقَتْعَأ َّمُث ، اهيلِإ
Dari Abi Musa mengatakan Rasulullah Saw bersabda: " barang siapa yang memiliki budak perempuan lalu ia mengajari dan mendidiknya kemudian memerdekakan dan menikahinya maka baginya mendapat dua pahala " (HR al-Bukhâriy, 27 al-Nasâ'iy 28 dan Abû Dâûd 29 )
Riwayat di atas menunjukan redaksi Nabi Saw yang begitu peduli terhadap kondisis budak, bukan hanya mengajarkan perilaku baik saja, akan tetapi seseorang yang memiliki budak dianjurkan untuk  memerdekakan  dan  menikahinya.  Hal  tersebut  selain  mengangkat  kehormatan  seseorang yang  berstatus  sebagai  budak  juga  sebagai  bentuk kepedulian  terhadap  nasib  budak  yang  mana ketika  sudah  dimerdekakan  dan  keluar  begitu  saja belum  tentu  mendapat  pekerjaan  dan  belum tentu ada kesiapan yang matang untuk hidup di lingkungan barunya. 30
Anjuran  memerdekakan  budak  selanjutnya  adalah  mendapatkan  balasan  yang  jauh  lebih menguntungkan sebagaimana yang dikemukakan langsung oleh Nabi Saw. ِه ِج ْرَفِب ُهَج ْرَف قِتْعُي ىتح ،  ِرانلا َنِم ا ًوْضُع هنم ٍوْضع ِ لُكِب ُهّٰللا َقَتْعَأ ، ًةَنِم ْؤُم ًةَبَق َر َقَتْعَأ  ْنَم “ Barang siapa yang memerdekakan budak yang beriman maka allah akan memerdekakan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan sebab anggota tubuh budak (yang dimerdekakan) hingga allah membebaskan kemaluannya  (dari  api  neraka)  dengan  sebab  kemaluan  budak  (yang  dimerdekakan)” (HR  Muslim, 31 al- Bukhâriy 32 dan al-Tirmidziy). 33 Pernyataan yang lebih panjang diriwayatkan oleh Ibn Mâjah: قتعأ نمو ،هنم ًمْظَع لكب ُهْنِم ٍمْظَع  لك ئزجُي ،رانلا نم ُهُكاكِف ناك ،اًمِلْسُم ًأ َرْما َقَتْعَأ  ْنَم اَتناك ،نيتملسم  ِنْيَتأرْما
هنم مظَع امهنم  ِنْيَمظَع لكب ئزجُي ،رانلا نم ُهُكاكف
“ Barangsiapa  yang  memerdekakan  seorang    muslim  maka  (memerdekakan)  itu  menjadi  tebusan (pelindung)nya dari siksa api neraka, dibalasnya setiap anggota tubuh dari orang yang memerdekakan dengan sebab setiap anggota tubuh budak yang dimerdekakan, dan barang siapa yang memerdekakan dua orang muslim maka itu akan menjadi tebusan (pelindung) dari api neraka, dibalaskannya setiap dua anggota tubuh dari orang yang memerdekakan dengan sebab balasan dari setiap dua anggota tubuh orang yang dimerdekakan” (HR Ibn mâjah) 34 Tak hanya lewat anjuran dengan balasan yang menggiurkan, redaksi hadits yang berupaya menghapus perbudakan juga dapat dilihat melalui perintah Nabi saw untuk membebaskan budak saat terjadi gerhana seperti dalam hadits berikut:
يف ِةَقاَتَعلاب َمَّلسو هيلع ُهللا ىَّلَص ُّيِبَّنلا  َرَمأ :تلاق امهنع هللا يضر ركب يبأ ِتنب َءامسا نع ِسْمَّشلا  ِفوُسُك Dari  Asma’  anak  perempuan  Abû  Bakar  ra  berkata:  “Nabi  saw  memerintahkan  untuk memerdekakan budak pada saat terjadi gerhana matahari” (HR al-Bukhâriy) 35
27 Al-Bukhâriy, Shahîh al-Bukhâriy . 616
28 Al-Nasâ'iy, A ḥ mad ibn Syu'aib. Al-Mujtabâ . vol 5 (Dâr al-Ta'shîl, n.d). 514
29 Al-Sijistaniy, Sunan Abû Dâûd . vol 3. 397
30 Kondisi  tersebut  pernah  terjadi  di  Amerika,  para  budak  yang,  setelah  presiden  Abraham  Lincoln mengumumkan pemerdekaan budak, terjadi aksi demo di berbagai tempat, hal itu dikarenakan belum ada kesiapan dari kedua pihak baik tuan maupun budak mengingat sistem perbudakan bukanlah hal baru dan sudah menjadi sebuah komoditas utama. Lihat Nasution, “Perbudakan Dalam Hukum Islam .” 98
31 Al-Qusyairiy, Shahîh Muslim . 705
32 Al-Bukhâriy, Shahîh al-Bukhâriy . 610 33 Mu ḥ ammad ibn 'Îsâ Al-Tirmidziy. Al-Jâmi' al-Kabîr . vol 3 (Bairût: Dâr al-Gharb al-Islâmiy, 1996). 200 34 Mu ḥ ammad ibn Yazîd Al-Qazwîniy. Sunan Ibn Mâjah . (Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyah, n.d) . 843
35 Al-Bukhâriy, Shahîh al-Bukhâriy . 610-611
Dari hadits-hadits di atas yang berbeda pernyataan dan redaksinya menunjukan bahwa Nabi Saw  sangat  membuka  lebar  pintu  pembebasan  budak  melalui  berbagai  cara.  Pada  saat  terjadi gerhana maka umat Islam disunnahkan untuk melaksanakan shalat gerhana, bahkan bagi seorang imam yang berkhutbah dianjurkan untuk mendorong para jamaa’ah (yang memiliki hamba sahaya) agar mereka memerdekakan budak-budaknya, 36 sehingga dengan begitu banyak para budak yang dibebaskan ketika terjadi gerhana. 37 Adapun Islam tidak secara langsung menghapus perbudakan adalah bahwa Islam datang di mana perbudakan pada saat itu telah menjadi hal lumrah di tangan manusia, karena itu tidaklah layak bagi syari’at Islam yang adil, menjaga diri manusia, harta dan kehormatan untuk mewajibkan kepada  semua  orang  agar  mereka  membuang  kepemilikan  dan  harta-harta  secara  sekaligus. Sebagaimana banyak orang yang berstatus budak yang belum layak untuk dimerdekakan, seperti para  wanita,  anak-anak  bahkan  laki-laki  dewasa  yang  tidak  mampu  mengurusi  dirinya  sendiri dikarenakan  ketidakmampuan  untuk  bekerja  dan  ketidaktahuan  mereka  tentang  cara  mencari penghasilan.  Maka  dengan  (sementara)  tinggal  bersama  majikannya  yang  muslim  (dikarenakan mereka)  yang  memberi  makanan  kepada  seorang  budak  seperti  yang  mereka  makan,  memberi pakaian  seperti  yang  mereka  pakai,  dan  tidak  membebani  pekerjaan  yang  tidak  disanggupi (sebagaimana yang telah diperintahkan Nabi Saw) maka hal itu beribu-ribu tingkatan jauh lebih baik daripada mengeluarkan mereka dari rumah yang penuh kebaikan dan kasih sayang tersebut ke tempat yang seolah seperti neraka. 38

## 3. Ancaman dan Sanksi
Tahapan selanjutnya yang difasilitasi oleh Islam untuk menghapus perbudakan adalah lewat larangan dan kafarah (tebusan) sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan, hal tersebut menunjukan  bahwa  Islam  membuka  lebar  pintu  keluar  dari  perbudakan  dan  menutup  rapat gerbang menuju perbudakan. Pernyataan yang dikeluarkan Nabi saw sebagai peringatan keras atas tindakan yang dilakukan terhadap budak terdapat dalam riwayat berikut:
ِهَّللا ُلوُس َر َلاَق :َلاَق هنع ىلاعت هللا يضر َة َرُمَس  ْنَع :ﷺ َع َلَتَق  ْنَم ُهَدْبَع َعَدَج  ْنَمو ،ُهاَنْلَتَق ُهَدْب
ُهاَنْعَدَج
Dari Samurah ra sesungguhnya Nabi saw bersabda : “ Barangsiapa yang membunuh budaknya maka kami akan membunuhnya, dan  barangsiapa  yang  memotong  anggota  tubuh  budaknya maka kami akan memotong anggota tubuhnya” (HR al-Nasâ'iy) 39
Hadits tersebut menunjukan bahwa Islam tidak membedakan status di antara manusia baik budak maupun merdeka dalam hak-hak dan kewajibannya, salah satunya adalah melalui sanksi atas perbuatan  yang  dilakukan. 40 Meski  terdapat  perbedaan  di  kalangan  ulama  terkait  sanksi  atas pembunuhan budak, namun yang menjadi perhatian dan tolak ukurnya adalah bahwa dalam Islam nyawa  seorang  budak  mendapat  perhatian  dan  pertimbangan  yang  besar  sehingga  ketika  ada seseorang yang menyiksa dan membunuh budak maka sanksi berlaku kepadanya. 41 Dalam riwayat lain  terdapat  larangan  yang  cukup  ekstrim,  dimana  seseorang  yang  memperbudak  orang  lain mendapat ancaman tidak diterimanya shalat.
36 Abû Bakr Muhammad al-Husainiy Al-Hushniy, Kifâyat Al-Akhyâr Fi Hall Ghâyat Al-Ikhtishâr (Bairût: Dâr al- Khayr, 1412). 152 37 Ruri Amanada, “Perlakuan Manusia Terhadap Budak Dalam Konsep Agama Islam,” MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam 11 (September 2021). 5
38 Al-Jazâ’iriy, Minhâj Al-Muslim . 551
39 Al-Nasâ'iy, Al-Mujtabâ . (Riyâdh: Dâr al-Salâm Li al-Nasyr Wa al-Tauzi’ n.d.). 656
40 ’Ulwân, Nizhâm Al-Riq Fi Al-Islâm . 31
41 Fatkhi and Lisalam, “Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawdu’i Terhadap Hadits-Hadits Perbudakan).” 162
لا ُلجرلاو نوهراك هل مهو َموقلا ُّمُؤَي ُلجرلا ،ٌةلَص مهل ُلَبْقُت لا ٌةث َلََث ا ًرابِد لاإ َةلَ صلا يِتأي -
ُتقولا ُهُت ْوُفَي ام دعب ْينعَي - ا ًر  رَحُم َدَبَتْعا  ِنَم َو
" Tiga  golongan  yang  tidak  diterima  shalatnya;  seorang  yang  mengimami  satu  kaum  padahal  mereka membencinya, orang yang tidak melaksanakan shalat kecuali setelah keluar dari waktunya (tertinggal) dan orang yang mempebudak orang merdeka " (HR Ibn Mâjah 42 dan Abû Dâûd 43 ) Selain peringatan keras dari Nabi Saw, bukti terbuka lebarnya pintu keluar dari perbudakan adalah  lewat  hukuman  yang  dilakukan  seseorang.  Menurut  al-Khudhariy,  tahapan  ke-2  yang ditawarkan Islam untuk menghapus perbudakan adalah melalui pemerdekaan budak atas kesalahan yang dilakukan (kafarah). 44 Dalam al-Qur ʻ ān sendiri terdapat Nash yang menyatakan pemerdekaan budak sebagai opsi untuk membayar kafarah (pelebur) dari kesalahan yang dilakukan, seperti surat al-Nisa [4]: [92], 45 surat al-Mujadalah [58]: [3], 46 surat al-Maidah [5]: [89]. 47
Adapun redaksi hadits yang memberikan pilihan pemerdekaan budak sebagai kafarah dari suatu perbuatan yang dilakukan salah satunya terangkum dalam kisah berikut:
َأ  َّنَأ  ِنَمْح َّرلا ِدْبَع  ُنْب ُدْيَمُح يِن َرَبْخَأ  َلاَق ِ ي ِرْه ُّزلا  ْنَع  ٌبْيَعُش اَن َرَبْخَأ  ِناَمَيْلا وُبَأ اَنَثَّدَح ُه اَب َة َرْي َر ٌلُج َر ُهَءاَج ْذِإ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِ يِبَّنلا َدْنِع  ٌسوُلُج  ُنْحَن اَمَنْيَب  َلاَق ُهْنَع ُهَّللا َي ِض َر اَي  َلاَقَف َّللا  ُلوُس َر  َلاَقَف .ٌمِئاَص اَنَأ َو يِتَأ َرْما ىَلَع  ُتْعَق َو  َلاَق ؟ َكَل اَم َلاَق  ُتْكَلَه ِهَّللا  َلوُس َر ُهَّللا ىَّلَص ِه
ِنْيَعِباَتَتُم  ِنْي َرْهَش َموُصَت  ْنَأ عيِطَتْسَت لَهَف َلاَق  َلا  َلاَق ؟اَهُقِتْعُت ًةَبَق َر ُد ِجَت  ْلَه َمَّلَس َو ِهْيَلَع َلا  َلاَق ؟ لا ىَّلَص  ُّيِبَّنلا  َثَكَمَف  َلاَق.  َلا  َلاَق ؟اًنيِكْسِم  َنيِ تِس َماَعْطِإ ُد ِجَت  ْلَهَف  َلاَقَف ُن ْحَن اَنْيَبَف َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُهَّل لا  َنْيَأ َلاَق لَتْك ِمْلا  ُق َرَعْلا َو  ٌرمَت اَهيِف ٍق َرَعِب َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ُّيِبَّنلا َيِتُأ  َكِلٰذ ىَلَع َلاَقَف ُلِئاَّس
َرَقْفَأ ىَلَعَأ ُلُج َّرلا َلاَقَف ِهِب  ْقَّدَصَتَف اَهْذُخ َلاَق اَنَأ ُدي ِرُي اَهْيَتَب َلا  َنْيَب اَم ِهَّللا َوَف ؟ِهَّللا َلوُس َر اَي يِ نِم ْتَدَب ىَّتَح َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ُّيِبَّنلا  َك ِحَضَف يِتْيَب  ِلْهَأ  ْنِم  ُرَقْفَأ  ٍتْيَب  ُلْهَأ  ِنْيَت َّرَحْلا َّمُث ُهُباَيْنَأ كَلْهَأ ُه ْمِعْطَأ َلاَق “Telah  menceritakan  kepada  kami  Abu  al-Yaman  telah mengabarkan  kepada  kami Syu ʻ aib  dari  al- Zuhriy berkata telah menceritakan kepadaku Humaid ibn ʻ Abdirrahman ia bahwasanya Abu Hurairah ra mengatakan : ketika kami sedang duduk-duduk di dekat Nabi saw datanglah seorang lelaki kepada beliau dan mengatakan: "wahai Rasulullah, celakalah aku, lantas beliau bertanya, apa yang terjadi padamu? Lelaki itu berkata: aku menyetubuhi istriku padahal aku dalam keadaan berpuasa, kemudian Nabi saw bertanya: apakah kamu menemukan (memiliki) seorang budak yang dapat kamu merdekakan? Lelaki tersebut menjawab: "tidak", dan Nabi Saw kembali bertanya: apakah engkau sanggup untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut? Lelaki tersebut menjawab: "tidak", kemudian Nabi Saw bertanya kembali: "apakah kamu memiliki makanan yang  bisa dibagikan  kepada 60  orang  miskin?  Lelaki  tersebut  menjawab:  "tidak".  Abu  Hurairah  berkata: kemudian Nabi saw terdiam, maka saat kami dalam keadaan (terdiam) tersebut, Nabi saw dibawakan sebuah wadah  yang  berisi  kurma,  kemudian  Nabi  saw  bertanya:  dimana  seorang  yang  bertanya  tadi?  Lelaki  itu menjawab: "saya", kemudian Nabi saw bersabda: "ambilah (wadah yang berisi kurma) ini dan sedekahkanlah! Kemudian lelaki itu bertanya: " kepada orang yang lebih fakir dariku, wahai Rasulullah? maka demi Allah tidak ada yang lebih fakir dariku dari ujung timur dan barat kota Madinah yang lebih fakir dari keluargaku, lalu Nabi saw tertawa hingga nampak terlihat gigi taringnya. Kemudian Nabi bersabda: berikanlah makanan itu
42 Al-Qazwîniy, Sunan Ibn Mâjah . 311
43 Al-Sijistaniy, Sunan Abû Dâûd . 443-444
44 Al-Khudhariy, Târikh Al-Tasyri’ Al-Islâmyi . 60
45 Sanksi orang yang membunuh karena tersalah adalah memerdekakan budak dan membayar diyat kepada keluarga korban.
46 Sanksi terhadap suami yang men dzihar istrinya.
47 Memerdekakan budak menjadi opsi ke-3 sebagai kafarah orang yang bersumpah yang disengaja.
untuk keluargamu! ". (HR al-Bukhâriy, 48 Muslim 49 , Abû Dâûd, 50 dan al-Tirmidziy 51 ).
Kafarah dengan cara memerdekaan budak menjadi opsi pertama yang diberlakukan sebagai bentuk  konsekuensi  dari  pelanggaran  kewajiban  menunjukan  keseriusan  Islam  dalam meminimalisir perbudakan karena hakikatnya manusia tidak terlepas dari kesalahan sehingga jika dikaitkan dengan pemerdekaan seorang budak maka satu kesalahan dapat menjadi sebab seseorang terlepas  dari  status  budak. 52 Upaya  tersebut  menjadi  bukti  bahwa  Islam  adalah  agama  yang konsisten dalam mengikis dan menghapus sistem perbudakan di muka bumi. 53
Piagam Madinah
Jika upaya menghapus perbudakan adalah langkah dasar dalam mengimplementasikan nilai- nilai kemanusiaan, ajaran Nabi Saw tidak berhenti sampai di situ, tercatat dalam sejarah bagaimana Nabi  Saw  memperjuangkan  kehidupan  yang  sejahtera  di  tengah  perbedaan  latar  belakang kehidupan.
Hal  itu  berkaitan  dengan  penegakan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  menjunjung  tinggi nilai-nilai kemanusiaan di mana Nabi Saw jauh lebih dulu menyuarakan dan mempraktekan etika moral dan akhlak mulia. Sepanjang sejarah dakwah dan kepemimpinannya, Nabi saw tidak pernah melakukan kekerasan sampai-sampai disebut dengan gelar al-Amin (orang yang terpercaya), bahkan orang-orang  luar  yang  masuk  Islam  bukan  karena  tekanan  ataupun  paksaan  tetapi  atas  dasar keinginan sendiri. 54 Bukti perjuangan Nabi Saw terlihat dalam sejarah Piagam Madinah atau dikenal dengan Shahîfah al-Madînah yang merupakan konstitusi pertama dalam konteks tata negara yang mengatur kebijakan dalam kehidupan masyarakat Arab pada umumnya yang disepakati berbagai pihak  serta  melibatkan  kaum  muslim  dan  non-muslim 55 yang  mengandung  47  pasal  dalam otenstisitas naskah Piagam Madinah. 56 Latar belakang penegakan Piagam Madinah tidak terlepas dari pluralitas masyarakat Madinah disertai dengan sifat ta’ashshub (fanatisme golongan) menyebabkan konflik yang berkepanjangan terjadi  di  antara  suku-suku  yang  ada  di  Madinah,  mulai  dari  suku  yang  bermukim  di  Aus  dan Khazraj serta kaum Yahudi yang terdiri dari Bani Quraizhah, Nadir, dan Qainuqa. Hal tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam perbedaan dan sifat fanatisme golongan. 57 Golongan Yahudi yang menyebar di berbagai daerah Jazirah Arab pra-Islam seperti Khaibar,  Wadiy, al-Qura dan Yatsrib (nama kuno kota Madinah) berusaha untuk menyebarkan ajaran mereka untuk masuk ke dalam agamanya dengan cara yang cukup keras. 58
48 Al-Bukhâriy, Shahîh al-Bukhâriy . 466
49 Al-Qusyairiy, Shahîh Muslim . 495
50 Al-Sijistaniy, Sunan Abû Dâûd . Vol 4. 64
51 Al-Tirmidziy, Al-Jâmi ʻ Al-Kabîr . Vol 2. 94 52 Fatkhi and Lisalam, “Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawdu’i Terhadap Hadits-Hadits Perbudakan).” 159
53 Sauri, “Konsep Al-Milk Al-Yamin: Sebuah Kajian Hadis Tentang Kedudukan Milk Al-Yamin Dalam Islam.” 112 54 Ade Supriyadi, “Hak Asasi Manusia Dan Relevansinya Dengan Islam,” Refleksi 17 (April 2018). 55 55 Ridwan Rustandi and Syarif Sahidin, “Analisis Historis Manajemen Dakwah Rosulullah Saw Dalam Piagam Madinah,” Tamaddun 7 (2019). 375 56 Cholil  Nafis, Piagam  Madinah  Dan  Deklarasi  HAM  (Studi  Historis  Dan  Konsetual  Atas  Nilai-Nilai  Pluarisme Beragama , ed. Ahmad Zubaidi, 2nd ed. (Jakarta Selatan, 2015). 61
57 Muhammad Burhanuddin, “Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah),” Jurnal Al-Ijtimaiyyah 5 (2019). 9 58 Nafis, Piagam Madinah Dan Deklarasi HAM (Studi Historis Dan Konsetual Atas Nilai-Nilai Pluarisme Beragama . 30- 32
Pada saat Nabi Saw hijrah, masyarakat Madinah terbagi ke dalam beberapa golongan, yaitu Muhajir (orang yang hijrah bersama Nabi saw), golongan Anshar dan golongan Yahudi. 59 Golongan Yahudi yang merupakan mayoritas saat itu tidak menerima kedatangan Nabi saw, bahkan sempat terjadi konflik dikarenakan beberapa alasan seperti Nabi Saw bukan berasal dari keturunan Yahudi dan menyebarnya ajaran-ajaran Islam yang mempraktekan tata cara muamalah yang sesuai dan tidak merugikan orang lain, mengingat saat itu sistem ekonomi yang dilakukan oleh kaum Yahudi adalah praktek riba sebagai penghasilan utama. 60
Keberagaman masyarakat Madinah menjadi persoalan penting untuk mencegah perpecahan dan konflik antar kelompok yang dapat menciderai integritas dan keharmonisan sosial, oleh karena itu Nabi Saw mengambil langkah inisatif untuk membuat catatan kesepakatan. 61 Piagam Madinah dibuat dan disepakati bersama pada tahun 662 Masehi yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari penduduk Madinah. 62 Kelompok yang dicantumkan di dalam teks Piagam Madinah adalah kelompok  Muslim  Muhajirin  yang  berasal  dari  Quraisy,  kelompok  Muslim  yang  berasal  dari penduduk  setempat  ialah  golongan  Aws  yaitu  Bani  ‘Amr  Ibn  ‘Auf,  al-Aus,  dan  bani  al-Nabit, sedangkan dari golongan al-Khazraj yaitu Bani ‘Auf, al-Haris, Sa’idah, Jusyam, dan Bani al-Najjar, sementara itu dari golongan Yahudi ialah Bani ‘Auf, Yahudi Bani Haris, Najjar, Sa’idat, dan Yahudi Bani  Jusyam.  Nama-nama  kelompok  tersebut  Nampak  sama  dengan  kelompok  Muslim  arab dikarenakan pergaulan hingga perkawinan antara kedua pihak yang mengakibatkan kemajemukan identitas kesukuan yang kurang jelas, hanya saja perbedaan mereka terlihat pada sikapnya terhadap Nabi saw. 63
Nilai-nilai Kebijakan dalam Piagam Madinah Secara umum konsep 47 pasal dalam Piagam Madinah menurut Zainal Abidin Ahmad terbagi menjadi 10 macam yaitu Pembentukan Ummah terkandung dalam pasal 1, Hak Asasi  Manusia terkandung dalam pasal 2-10, Persatuan Seagama terkandung dalam pasal 11-15, Persatuan segenap Warga Negara terkandung dalam pasal 16-23, Golongan minoritas terkandung dalam pasal 24-35, Tugas Warga Negara terkandung dalam pasal 36-38, Melindungi Negara terkandung dalam pasal 39-41, Pimpinan Negara terkandung dalam pasal 42-44, Politik Perdamaian terkandung dalam pasal 45-46,  Penutup  terkandung  dalam  pasal  47. 64 Secara  garis  besar  tujuan  dari  penegakan  Piagam Madinah adalah terwujudnya tanggung jawab dan saling membantu dalam kebaikan, 65 terciptanya perdamaian dan sikap toleransi di antara perbedaan suku, ras, hingga agama, tercapainya keamanan dan ketenteraman di wilayah Madinah 66
Adapun kandungan dalam Piagam Madinah yang secara lebih khusus mencakup kebijakan antara kaum Muslimin dan dan kalangan Yahudi antara lain, kalangan Muslimin dan Yahudi hidup bermasyarakat  secara  damai  dan  kalangan  Yahudi  diberikan  kebebasan  (toleransi)  dalam menjalankan  kepercayaannya,  jika  salah  satu  suku  atau  kelompok  diperangi/  terzhalimi  maka kelompok lain harus membantunya, umat Muslim dan Yahudi harus saling membantu dalam batas kepentingan bersama, dan Nabi Saw dalam perjanjian Piagam Madinah berada pada posisi sebagai
59 Nafis, Piagam Madinah Dan Deklarasi HAM (Studi Historis Dan Konsetual Atas Nilai-Nilai Pluarisme Beragama . 42
60 Burhanuddin, “Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah).” 9
61 Bukhori Abdul Somad, “Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik,” Al-AdYaN 7 (2013). 60 62 Supriyadi, “Hak Asasi Manusia Dan Relevansinya Dengan Islam.” 56 63 Nafis, Piagam Madinah Dan Deklarasi HAM (Studi Historis Dan Konsetual Atas Nilai-Nilai Pluarisme Beragama . 61- 62
64 Zainal Abidin Ahmad, Piagam Madinah , 1st ed. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014). 12-24
65 Burhanuddin, “Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah).” 16
66 Supriyadi, “Hak Asasi Manusia Dan Relevansinya Dengan Islam.” 56
pemimpin  umum  bagi  masyarakat  Madinah,  dengan  kata  lain  bila  terdapat  permasalahan  atau perselisihan antar kelompok maka kebijakannya dikembalikan kepada Nabi Saw sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. 67
Secara  lebih  jelas,  asas-asas  kemasyarakatan  (mencakup  semua  suku/  kelompok)  yang terkandung  dalam  Piagam  Madinah  antara  lain;  pertama,  keadilan  ( al-'adâlah )  di  mana  setiap individu mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan isi perjanjian. Kedua, persaudaraan  (al- ukhuwah )  persamaan  ( al- Musâwah).  Persaudaraan  yang  digagas  oleh  Nabi  Saw untuk  mempersatukan  berbagai  macam  suku  dalam  bingkai  kemasyarakatan  Madinah  melalui sebuah  perjanjian.  Sedangkan al-Musâwah adalah  manusia  yang  memiliki  kesamaan  sebagai keturunan Adam sehingga setiap individu mempunyai hak kebebasan atau kemerdekaan ( hurriyyah ), hal  tersebut  juga  bisa  dilihat  bahwa  Nabi  Saw  sangat  mengapresiasi  para  sahabat  yang memerdekakan budaknya. Kedua, toleransi ( al-samhah ) di mana kalangan umat Islam menerima untuk berdampingan dengan kaum Yahudi dalam bermasyarakat, mereka mendapat kedamaian dan kebabasan menjalankan ajarannya masing-masing dengan tetap melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan.  Sedangkan  bermusyawarah  ( al-tasyâwur )  tetap  dijalankan  oleh  Nabi  Saw  meskipun beliau sebagai pemimpin, Nabi Saw seringkali bersifat egaliter dalam urusan dunia ataupun sosial di mana pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh sahabat dapat dipertimbangkan dan distujui oleh Nabi Saw. 68
Simpulan Dari  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  saat  dunia  sibuk  dalam  siklus kehidupan yang bergelimang dalam sistem perbudakan, Islam justru mengawali langkahnya untuk mengikis  perbudakan  yang  dapat  dilihat  dari  beberapa  poin  penting  di  antaranya,  pertama perlakuan  baik  terhadap  seorang  budak  yang  diperintahkan  langsung  oleh  Nabi  Saw.  Kedua, anjuran dan perintah untuk memerdekakan budak sebagai gantinya adalah pahala dan terbebas dari siksaan  akhirat.  Ketiga,  sanksi  dan  ancaman  dengan  berbagai  cara  salah  satunya  adalah memerdekakan budak sebagai opsi dari konsekuensi kesalahan yang dilakukan dan juga ancaman atas perilaku yang menzhalimi seorang budak. Selain upaya mengikis perbudakan, tercatat Piagam Madinah menjadi bukti sejarah terkait normatifitas ajaran Islam yang diperankan oleh Nabi saw dalam konsep kemanusiaan, Piagam Madinah merupakan perjanjian yang mengikat semua pihak di Madinah yang terdiri dari berbagai suku yang dijadikan sebagai konstitusi yang mengatur tatanan sosial  untuk  menyatukan  keberagaman  suku  hingga  agama  kepada  persatuan  dan  kerukunan sebagai umat manusia.

## Daftar Pustaka
Abdul Somad, Bukhori. “Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik.” Al-AdYaN 7 (2013). Abû 'Abdurrahmân, Âbâdiy. 'Aun al-Ma'bûd 'Alâ Syarh Sunan Abî Dâûd . Bairût: Dâr Ibn Hazm, n.d. Adib, Muhammad. “Hukum Islam Dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliah: Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam.” Maqashid, Jurnal Hukum Islam 2 (2019).
Ahmad, Zainal Abidin. Piagam Madinah . 1st ed. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
Al-Bukhâriy, Mu ḥ ammad ibn Ismâ'îl. Shahîh al-Bukhâriy . Dâr Ibn Katsîr, 1423.
Al-Hushniy,  Abû  Bakr  Muhammad  al-Husainiy. Kifâyat  Al-Akhyâr  Fi  Hall  Ghâyat  Al-Ikhtishâr . Bairût: Dâr al-Khayr, 1412. Al-Jazâ’iriy, Abû Bakr Jâbir. Minhâj Al-Muslim . al-Qâhirah: Dâr al-Turâts, n.d.
67 Ahmad Anas and Hendri Hermawan Adinugraha, “Dakwah Nabi Muhammad Terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya,” Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies 11 (2017). 63
68 Jailani, “Piagam Madinah: Landasan Folosofis Konstitusi Negara Demokratis.” 286
Al-Khudhariy, Mu ḥ ammad. Târikh al-Tasyrî' al-Islâmiy . al-Qâhirah: Dâr al-Tauzî' wa al-Nasyr al- Islâmiyah, 2006.
Al-Nasâ'iy, A ḥ mad ibn Syu'aib. Al-Mujtabâ . Dâr al-Ta'shîl, n.d.
Al-Qazwîniy, Mu ḥ ammad ibn Yazîd. Sunan Ibn Mâjah . Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyah, n.d. Al-Qurthubiy,  Mu ḥ ammad  ibn  A ḥ mad. Al-Jâmi’  Li  Ahkâm  Al-Qur’ân .  Bairût:  Mu’assasat  al- Risâlah, 1427. Al-Qusyayriy, Muslim ibn al-Hajjâj. Shahîh Muslim . Dâr Thaybah, n.d.
Al-Sijistaniy, Sulaimân ibn al-Asy'ats. Sunan Abû Dâûd . Bairût: Dâr al-Risâlat al-'Âlamiyah, 1430. Al-Tirmidziy, Mu ḥ ammad ibn 'Îsâ. Al-Jâmi' al-Kabîr . Bairût: Dâr al-Gharb al-Islâmiy, 1996. Amanada, Ruri. “Perlakuan Manusia Terhadap Budak Dalam Konsep Agama Islam.” MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam 11 (September 2021). Anas,  Ahmad,  and  Hendri  Hermawan  Adinugraha.  “Dakwah  Nabi  Muhammad  Terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya.” Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies 11 (2017). Burhanuddin,  Muhammad.  “Conflict  Mapping  Piagam  Madinah  (Analisa  Latar  Belakang Sosiokultural Piagam Madinah).” Jurnal Al-Ijtimaiyyah 5 (2019). Fatkhi, Rifqi Muhammad, and Reva Hudan Lisalam. “Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawdu’i Terhadap Hadits-Hadits Perbudakan).” Refleksi 17 (October 2018).
Ibn Ḥ anbal, A ḥ mad. Al-Musnad . al-Qâhirah: Dâr al-Hadits, 1416.
Ibrahim, Faiz, Ali Wakhid, Suhandi, and Bukhori  Abdul Shomad. “Konstitusi Madinah Dalam Membangun Civil Society.” Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2020). Jailani, Imam Amrusi. “Piagam Madinah: Landasan Folosofis Konstitusi Negara Demokratis.” AL- DAULAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 6 (2016). Khairuddin,  Ahmad.  “Konstitusi  Madinah:  Latar  Belakang  Dan  Dampak  Sosialnya.” ALBANJARI 6 (2007). Nafis,  Cholil. Piagam  Madinah  Dan  Deklarasi  HAM  (Studi  Historis  Dan  Konsetual  Atas  Nilai-Nilai Pluarisme Beragama . Edited by Ahmad Zubaidi. 2nd ed. jakarta selatan, 2015.
Nasution, Ahmad Sayuti Anshari. “Perbudakan Dalam Hukum Islam .” Ahkam 15 (January 2015). Rustandi,  Ridwan,  and  Syarif  Sahidin.  “Analisis  Historis  Manajemen  Dakwah  Rosulullah  Saw Dalam Piagam Madinah.” Tamaddun 7 (2019). Sauri, Supian. “Konsep Al-Milk Al-Yamin: Sebuah Kajian Hadis Tentang Kedudukan Milk Al- Yamin Dalam Islam.” Conference on Islamic Studies , 2019.
Shobahah,  Nurush.  “Piagam  Madinah  Dan  Konsep  Demokrasi  Modern  Islam  Masa  Klasik.” AHKAM 7 (2019).
Supriyadi, Ade. “Hak Asasi Manusia Dan Relevansinya Dengan Islam.” Refleksi 17 (April 2018). 'Ulwân, 'Abdullâh Nâshih. Nizhâm al-Riq fî al-Islâm . Dâr al-Salâm, n.d. Wahid,  Abdul  Hakim.  “Perbudakan  Dalam  Pandangan  Islam  Hadith  and  Sirah  Nabawiyyah: Textual and Contextual Studies.” Nuansa 8 (December 2015).