Vol. 19, No. 2, 2020, Hal. 160 - 170

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DIBIDANG PENDIDIKAN DI KOTA BOGOR
Ana Sabhana Azmy 1 , Fini Pertiwi 2
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
1 anashabanaazmi@uinjkt.ac.id
2 finnypertiwi@gmail.com

## ABSTRACT
Gender Mainstreaming (PUG) is important to be implemented in a policy. This study aims to determine the implementation and obstacles of the Bogor mayor's regulations regarding PUG in secondary education in the city of  Bogor.  This    is  a  qualitative  research  with  case  studies.  Data    collected  by  interviewing  four  person  in education, excutive, and legislative background. Others data collected by literatur review from books and journals. The  results  show  that  the  implementation  of  Bogor  mayor's  regulation  No.42  of  2017  concerning  General Guidelines for the Implementation of PUG in secondary education in the city of Bogor has not been maximal. The  communication  patterns,  resources  and  dispositions  or  attitudes  of  the  officials  are  not  optimal  to  solve  a gender biased as the problems. The obstacles in implementing the PUG program are; 1) PUG has only become a concern at the individual level or several work units and has not been comprehensive, 2) There are limited human resources in PUG implementing agencies in the education sector, as well as a lack of understanding of a gender- fair perspective, and 3) Communication and coordination aspects between teams are still lacking, and the absence of socialization for additional knowledge.
Keywords: Bogor’s Government , Gender Mainstreaming, Policy Implementation

## ABSTRAK
Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  penting  untuk  diterapkan  dalam  sebuah  kebijakan,  khusus dilingkungan  pendidikan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  serta hambatan  dari  peraturan  walikota  Bogor  terkait  PUG  pada  lingkup  pendidikan  menengah  di kota  Bogor.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  studi  kasus.  Data  penelitian dikumpulkan  dengan  mewawancarai  empat  informan  dibidang  pendidikan,  eksekutif,  dan legislatif.  Data  lain  diperoleh  dari  studi  literatur,  baik  buku  ataupun  jurnal  dan  dokumen pendukung  lainnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  peraturan  walikota Bogor  No.42  tahun  2017  tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan  PUG  pada  pendidikan menengah  di  kota  Bogor  belum  maksimal.  Pola  komunikasi,  sumber  daya  dan  disposisi  atau sikap  aparat  belum  maksimal  dan  bertanggung  jawab  terhadap  kebutuhan  dan  masalah pemahaman  yang  bias  gender.  Hambatan  dalam  implementasi  program  PUG  dibidang Pendidikan tersebut adalah; 1) PUG baru menjadi kepedulian ditingkat individu atau beberapa unit kerja dan belum menyeluruh, 2) Adanya keterbatasan SDM di instansi penyelenggara PUG bidang  pendidikan,  serta  kurangnya  pemahaman  akan  perspektif  adil  gender,  dan  3)  Aspek komunikasi  dan  koordinasi  antar  tim  masih  kurang,  serta  ketiadaan  sosialisasi  untuk penambahan pengetahuan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan,  Pemerintah Bogor , Pengarustamaan Gender

## PENDAHULUAN
Pendidikan dan kemiskinan sangat berkaitan (Cremieux, F. and Johnes, G. 1993) dan akses terhadap pendidikan itu sendiri berlaku sama pada perempuan dan laki-laki. Bahkan mendapatkan pendidikan  bagi  perempuan  adalah hak  ( Nurhayati  B,  Mal  Al  Fahnum,  2017). Namun,  dalam  satu dekade  terakhir  ketidaksetaraan  gender  (West  &  H.Zimmerman,  n.d.)  dalam  akses  pendidikan merupakan salah satu hambatan bagi pembangunan di Indonesia..
Salah  satu  potret  ketidaksetaraan  akses  pendidikan  antara  laki-laki  dan  perempuan  di Indonesia dapat dilihat di provinsi Jawa Barat, sebagaimana digambarkan dalam table 1.

## Tabel 1. Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah Tahun 2014-2016 di Provinsi Jawa Barat
Partisipasi Sekolah Laki – Laki Perempuan 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Sekolah Dasar 33,922 41,662 41,781 24,119 32,383 32,456 Sekolah Menengah Pertama 28,604 30,035 32,456 28,604 26,273 26,777 Sekolah Menengah Atas 26,111 28,507 29,034 18,762 26,690 26,721

## Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan  Tabel  1.A.1  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  pendidikan  formal  perempuan  di provinsi Jawa Barat semakin menurun ketika memasuki Sekolah Menengah Atas dan jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh  berbagai  faktor  diantaranya  faktor  budaya,  sosial,  kebijakan  yang  kurang  berpihak  pada perempuan,  hingga  sebab  -  sebab  struktural  lainnya.  Sedangkan  untuk  angka  partisipasi  sekolah formal berdasarkan umur, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel I.A.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Berumur 5-18 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kota Bogor tahun 2016
Kelompok Umur Laki-laki (%) Perempuan (%) Rata-rata (%) 5 – 6 tahun 31,97 29,76 30,87 7 – 12 tahun 98,46 98,66 98,55 13 – 15 tahun 95,91 91,03 93,43 16 – 18 tahun 71,11 72,90 72,03
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor 2016
Vol. 19, No. 2, 2020, Hal. 160 - 170
Lebih  luas  posisi  Indonesia  jika  dilihat  dari  laporan United  Nations  Development  Programme (UNDP) yang berjudul Human Development Report 2018 (United Nations Development Programme, 2018),  menemukan  bahwa  indeks  ketimpangan gender Indonesia  termasuk  yang  tertinggi  di ASEAN. Indeks ketimpangan gender Indonesia  tercatat di angka 0,453 poin, dan berada di atas rata-rata negara ASEAN yang sebesar 0,356 poin. Indonesia berada di peringkat keempat tertinggi setelah Kamboja (0,473 poin), Laos (0,461 poin), dan Myanmar (0,456 poin).

## Gambar 1. Indeks Ketidaksetaraan Gender di Negara ASEAN

## Sumber: Human Development Report UNDP 2018
Sehubungan dengan data di atas, ketidaksetaraan gender adalah gagasan dan situasi bahwa perempuan  dan  laki-laki  tidak  setara  yang  berasal  dari  perbedaan,  empiris  atau  dibangun  secara sosial.  Akibat  dari  ketidaksetaraan  gender,  perempuan  memiliki  lebih  sedikit  peluang  untuk berpartisipasi  dan  mendapatkan  akses  lebih  sedikit  ke  pendidikan  dasar  dan  tinggi,  dan representasi  politik  yang  lebih  sedikit  ( Yenita  Roza  dkk,  2016).  Padahal tujuan  kesetaraan  gender dalam pembangunan di suatu negara bukan hanya berfokus pada capaian kesetaraan gender secara nasional,  namun  juga  mengurangi  disparitas  kesetaraan  gender  antarwilayah.  Kesetaraan  gender, dikenal  juga  sebagai keadilan  gender,  adalah  pandangan  bahwa  semua  orang  harus menerima perlakuan  yang  setara dan  tidak didiskriminasi  berdasarkan  identitas  gender mereka, yang  bersifat  kodrati.  Ini  adalah  salah  satu  tujuan  dari Deklarasi  Universal  Hak  asasi Manusia  PBB  yang  berusaha  untuk  menciptakan  kesetaraan  dalam  bidang  sosial  dan  hukum, seperti  dalam  aktivitas  demokrasi  dan  memastikan  akses  pekerjaan  yang  setara  dan  upah  yang sama.
Konsep bias gender menjadi salah satu alasan terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan
perempuan  dalam  pendidikan.  Laki-laki  diidentikan  dengan  karakter  kuat,  rasional,  jantan  dan perkasa. Padahal ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada  laki-laki  yang  emosional,  lemah  lembut,  keibuan,  sementara  ada  juga  perempuan  yang  kuat, rasional, perkasa (Fakih, 2001).
Pada  hakekatnya  bicara  kesetaraan  gender  sudah  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Khusus  dalam  bidang  Pendidikan,  amandemen  UUD  1945 pasal 31 dan UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Wanita  ( Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination Against Women ). UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pun menegaskan bahwa  pendidikan  adalah  hak  warga  negara  baik  itu  laki-laki  ataupun  perempuan  yang  dapat ditempuh melalui jalur sekolah maupun luar sekolah(Nasional, n.d.).
Lebih khusus Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 menyatakan perlunya keadilan dan  kesetaraan  gender  melalui  kebijakan  nasional  pemberdayaan  perempuan.  Lalu  dikeluarkan Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  dalam Pembangunan Nasional yang diikuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang  Pedoman  Organisasi  Perangkat  Daerah.  Untuk  itu  pemerintah  daerah  baik  provinsi maupun  kabupaten/kota  perlu  membentuk  unit  organisasi  yang  menangani  kegiatan pemberdayaan perempuan.
Departemen  dalam  negeri  juga  telah  berkomitmen  untuk  mewujudkan  kesetaraan  dan keadilan  gender  dengan  adanya  Permendagri  Nomor  15  Tahun  2008  Tentang  Pedoman  Umum Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  di  Daerah.  Implementasinya  dapat  dilihat  dalam  bidang pendidikan di daerah, seperti walikota Bogor mengeluarkan peraturan No.42 tahun 2017 tentang Pedoman  Umum  Pelaksanaan  PUG  pada  pendidikan  menengah  di  kota  Bogor.Persoalan  yang ingin  didalami  dalam  artikel  ini  adalah  bagaimana  sebuah  kebijakan  yang  mempunyai  perspektif adil  gender  diimplementasikan,  yang  disepsifikasikan  di  pemerintahan  kota  Bogor  yang digambarkan dari data BPS di atas terdapat kesenjangan akses  pendidikan antara penduduk laki- laki dan perempuannya. Jadi tulisan ini berisi analisis dan menjawab dua hal terkait implementasi kebijakan  PUG  di  kota  Bogor.  Pertama;  bagaimana  implementasi  kebijakan  peraturan  walikota Bogor No.42 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG pada pendidikan menengah di  kota  Bogor  dan  kedua;  Apa  yang  menjadi  hambatan  dalam  implementasi  peraturan  wallikota Bogor No.42 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG pada pendidikan menengah di kota Bogor?

## METODE
Penelitian  yang  dilakukan  berbentuk  deskriptif  kualitatif  dengan  analisa  terhadap  sebuah kebijakan. Penggalian data dilakukan dengan  wawancara pada empat orang informan terdiri dari pendidik, eksekutif dan invididu yang terlibat dibidang legislative. Aspek yang diwawancarai dari informan  mencakup  implementasi  kebijakan  empat  variabel  krusial  yaitu  :  komunikasi, sumberdaya,  watak  atau  sikap  dan  struktur  birokrasi  (Winarno,  2008)..  Keempat  hal  tersebut beroperasi  secara  simultan  dan  saling  berinteraksi  satu  sama  lainnya.  Selain  itu  juga  dilakukan pengumpulan  dokumen  dan  sejumlah  literatur  yang  terkait  dengan  penelitian,  baik  buku,  jurnal ataupun informasi dari media massa. Data dianalisis secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertama, Komunikasi; Permasalahan yang ditemukan terutama sosialisasi dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor adalah proses pelaksanaannya yang belum berjalan efektif sebagaimana tujuan yang  diharapkan.  Hambatan  dalam  penyaluran  komunikasi  adalah  bahwa  belum  semua  dinas  di Kota  Bogor,  terutama  Dinas  Pendidikan  mengikuti  pelatihan  pengarusutamaan  gender  yang diadakan oleh Bappeda bekerja sama dengan  Pusat  Kajian  Gender  dan  Anak  (PKGA)  IPB.  Hal ini  disampaikan  oleh  informan  1  (pelaksana  program  PUG  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah Kota Bogor) dalam wawancara dengan peneliti:
“...  Dalam  pelaksanaan  pelatihan  pengarusutamaan  gender  belum  semua  dinas  di  Kota  Bogor mengirimkan wakilnya sebagai vocal point untuk mengikuti pelatihan pengarusutamaan gender dengan PKGA IPB  terutama  dinas  Pendidikan,  yang  sampai  saat  ini  belum meminta  PKGA  untuk  mengadakan  pelatihan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor…”
Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat terlihat bahwa belum terbangun komunikasi yang  baik  dalam  tubuh  pemerintahan  kota  Bogor,  utamanya  di  dinas  pendidikan.  Hal  tersebut menjadikan  tujuan  kebijakan  belum  dapat  dipahami  oleh  pelaksana  yang  bertanggung  jawab dalam  pencapaian  tujuan  kebijakan  tersebut.  Dalam  hal  ini  tujuan  kebijakan  adalah  program pengembangan  PUG  yang  responsif  gender.  Hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  1 tersebut  menunjukkan bahwa dimensi transmisi dalam faktor komunikasi tidak berjalan dengan baik.  Ada  hambatan  dalam  mentransmisikan  kebijakan  PUG  pada  pelaksana  program  PUG dibidang  pendidikan.  Sebagaimana  ungkapan  informan  1;  “Tidak  ada  persamaan  persepsi,  pola pikir dan tindakan dalam memahami kebijakan PUG”.
Implementasi  kebijakan  yang  bermasalah  di  konteks  komunikasi,  juga  dapat  dilihat  dari kurangnya  koordinasi  dan  kerjasama  antara  tim  perencanaan  dinas  dengan  bidang  pelaksana
Vol. 19, No. 2, 2020, Hal. 160 - 170
program  PUG  dibidang  pendidikan.  Kebijakan  PUG  merupakan  salah  satu  isu  strategis  yang diangkat  oleh  walikota  Bogor,  dan  sudah  terjabarkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD).  Perangkat  daerah  teknis  seperti  Bappeda  Kota  Bogor  dan  dinas pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak  daerah  kota  Bogor,  melaksanakan  sosialisasi kebijakan PUG secara komprehensif di tiap perangkat yang ada.
Berikutnya  adalah  konsistensi,  bahwa  tingkat  keefektifan  implementasi  kebijakan tergantung  dari  konsistensi  Pokja  PUG  di  OPD  dan  kejelasan  perintah  pelaksanaannya.  Meski perintah  yang  disampaikan  pada  pelaksana  kebijakan  memiliki  unsur  kejelasan,  namun  apabila perintah tersebut bertentangan, maka perintah tersebut tidak  akan memudahkan para  pelaksana kebijakan  dalam  menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Sejauh  pengamatan  peneliti,  konsistensi pelaksanaan OUG di OPD yang mempunyai Pokja PUG dan vocal point sudah cukup bagus. Pada sisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten, akan mendorong para pelaksana mengambil  tindakan  yang  sangat  longgar  dalam  menafsirkan  dan  mengimplementasikan kebijakan.  Selain  konsistensi,  perlu  hadir  pula  kejelasan  dalam  komunikasi.  Jadi  efektifitas implementasi kebijakan sangat tergantung  dari kejelasan instruksi dan waktu pelaksanaan,  yang harus  diimplementasikan  oleh  pelaksana  kebijakan  sehingga  tidak  bertentangan  dengan  maksud pembuat kebijakan.
Ketidakjelasan  dalam  sosialisasi  PUG  dikarenakan  belum  adanya  pokja  PUG  di  semua organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  di  Kota  Bogor.  Bahkan,  OPD  yang  memiliki  vocal  point kemungkinan belum mendapatkan petunjuk pelaksanaan PUG dengan baik. Kejelasan pesan juga dapat  dilihat  terbatas  hanya  pada  pihak-pihak  perwakilan  yang  mau  berkomunikasi  dengan  baik, dan datang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi.yang merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam  bentuk  aturan  telah  disampaikan  secara  jelas  dengan  interpretasi  yang  sama  dan  dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana aturan tersebut.
Terkait  dengan  ini  menurut  Edward  (Winarno,  2008),  ada  tiga  hal  penting  yang  harus diperhatikan  dalam  proses  komunikasi  kebijakan,  yaitu transmisi,  konsistensi  dan  kejelasan . Transmisi  merupakan  suatu  proses  melangsungkan  komunikasi  suatu  pesan  atau  informasi  yang berjalan  melalui  suatu  saluran  atau  media  kepada  penerima  informasi  dengan  efek  tertentu. Penolakan  dan  ketidaksetujuan  pelaksana  kebijakan  terhadap  kebijakan  publik  dapat mengakibatkan  terhambatnya  proses  komunikasi  atau  bahkan  terjadi  distorsi  dari  kebijakan tersebut.  Terjadinya  distorsi  dapat  mendorong  pelaksana  kebijakan  mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan pemahamannya sendiri.
Kedua, Sumber Daya. Hasil penelitian menemukan bahwa (a) sumber daya manusia yang ada,  belum  memiliki  kemampuan  yang  tepat  terkait  konsep  gender,  analisis  gender  gap  dan
anggaran  responsif  gender.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  pelatihan,  (b)  Bappeda  masih kekurangan  dana  untuk  program-program  mereka,  termasuk  dana  untuk  mendampingi  tiap SKPD  dalam  menyusun  program  PUG.  Belum  efektifnya  anggaran  responsif  gender  di  bidang pendidikan,  menyebabkan  program  responsif  gender  ditiap  SKPD  belum  ada  secara  teknis.  c) Informasi; Ada informasi berupa panduan bagi tiap SKPD, namun pelaksanaannya masih jarang dilakukan.  Meskipun  sudah  ada  panduan,  tak  jarang  SKPD  masih  sulit  mengaplikasikannya karena keterbatasan kemampuan dalam mengenali isu-isu gender. Masih kurangnya data terpilah gender  pada  Dinas  Pendidikan  dan  Bappeda.  Berikutnya  d)  Wewenang;  hingga  saat  ini,  belum semua SKPD memiliki pokja PUG. Hal tersebut menjadikan belum adanya pokja yang bertugas mengawasi atau berwenang dalam melakukan GAP dan anggaran yang responsif gender. Terakhir adalah  e)  Fasilitas;  bahwa  dalam  kondisi  ini,  indikator  gender  yang  dapat  digunakan  dalam menganalisa  gender  dan  menyusun  kebijakan  pembangunan  sektor,  pusat,  dan  daerah  masih terbatas. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan prasyarat implementasi PUG, khususnya dalam peningkatan kapasitas masih rendah.
Ketiga, Sikap. Hasil wawancaranya dengan informan bidang eksekutif menjelaskan bahwa seringnya rotasi staf di setiap bidang, menjadikan sosialisasi PUG menjadi terhambat karena harus mulai dari awal kembali dengan kondisi staff yang berganti. Sikap disini diartikan sebagai potret sikap yang dapat dilihat dari pelaksana kebijakan, atau kecenderungan, keinginan dan kesepakatan yang  ada  untuk  melaksanakan  kebijakan.  Ketika  implementasi  kebijakan  berhasil  secara  efektif dan efisien, maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, namun juga  memiliki  kemampuan  dan  kemauan  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman akan kebijakan ini dapat menimbulkan sikap menerima ( acceptance ), acuh tak acuh ( neutrality) , atau menolak (rejection ) terhadap kebijakan(Agustino, 2006).
Keempat, Struktur Birokrasi. Sebuah implementasi kebijakan dapat menjadi tidak efektif karena ada ketidakefisienan struktur birokrasi. Terdapat dua karakteristik utama dalam birokrasi, yaitu  fragmentasi  struktur  birokrasi  dan  standar  operasional  prosedur  (SOP)  yang  akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan bidang tugasnya.  Karakteristik  utama  adalah  fragmentasi;  dimana  dalam  dimensi  tersebut  terdapat pembagian  wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  menegaskan  bahwa  struktur  birokrasi  yang terfragmentasi  dapat  menimbulkan  kegagalan  berkomunikasi.  Fragmentasi  organisasi  dapat merintangi  koordinasi  yang  diperlukan  untuk  mengimplementasikan  suatu  kebijakan  yang kompleks.  Pada  implementasi  kebijakan  ini,  koordinasi  antara  DPMPPA  dan  SKPD  dalam memantau pelaksanaan PUG masih lemah, peran DPRD dalam mendukung program responsif gender juga belum optimal.
Vol. 19, No. 2, 2020, Hal. 160 - 170
Dalam wawancara dengan staff bagian PUG Bappeda kota Bogor, juga terungkap bahwa salah  satu  persoalan  yang  dihadapi  dalam  implementasi  PUG  adalah  masalah  persepsi  tentang gender. Hingga saat ini, belum semua aparat pemerintah daerah memiliki pemahaman yang benar dan  menyeluruh  tentang  gender.  Gender  masih  dipersepsikan  sebagai  perempuan.  Karena  itu, ketika membicarakan kebijakan, program dan kegiatan yang berperspektif gender, sebagian orang masih menganggap bahwa hal tersebut hanya berurusan dengan perempuan.
Karakteristik  kedua  adalah  standar  operasional  prosedur  (SOP).    Bahwa  SOP  juga  dapat menghalangi impelementasi kebijakan yang membutuhkan cara-cara baru  atau tipe tipe personil baru  untuk  melaksanakan  kebijakan.  Semakin  besar  kebijakan,  membutuhkan  perubahan  dalam cara-cara  yang  biasa  dari  suatu  organisasi,  maka  semakin  besar  pula  probabilitas  SOP  dalam menghambat  implementasi.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Uvi  Mitra  Vienny  (Vienny, 2020)  sebagai  pelaksana  program  PUG  pada  BAPPEDA  Kota  Bogor,  menjelaskan  bahwa dukungan  struktur  birokrasi  sudah  cukup  baik  dalam  mengimplentasikan  kebijakan pengarusutamaan gender. Ini ditunjukkan dengan pembagian tugas, fungsi, dan wewenang, serta tanggung  jawab  yang  sudah  sesuai  dengan proporsinya,  sehingga  tidak  terdapat  tumpang  tindih tugas atau pekerjaan. Terlebih lagi program PUG ini tidak melibatkan perangkat daerah lainnya sehingga pembagian tugas, fungsi, dan wewenang dapat dibuat secara sederhana.  Terdapat pula dukungan  struktur  birokrasi  dengan  keberadaan  SOP  yang  sudah  cukup  baik,  sehingga  pada pelaksanaan  program  PUG  telah  ada  kesepakatan  bagaimana  program  PUG  akan  dilakukan. Namun demikian, hambatan yang muncul adalah SOP tersebut tidak responsif gender atau belum melalui proses analisa-analisa yang digunakan dalam PUG.
Pada  point  kedua,  adalah  penjelasan  mengenai  hambatan  dalam  implementasi  Peraturan Walikota  Bogor  No.42  tahun  2017  tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan  pada  Pendidikan Formal  di  Kota  Bogor.  Hambatan  dalam  penerapan  konsep  perencanaan  dan  penganggaran responsif gender (PPRG) tidak dapat dilepaskan dari tantangan dalam PUG. Tantangan yang ada terdiri  dari  tantangan  makro  dan  tantangan  per  bidang.  Tantangan  makro  PUG  di  kota  Bogor berdasarkan dokumen RPMJD Kota Bogor adalah ; 1) Transformasi pola fikir dan praktik yang timpang menuju adil gender di masyarakat, 2) keterbatasan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan fasilitas pelayanan publik, 3) stabilitas sosial dan politik, 4) penguatan leadership pokja PUG untuk fungsi komunikasi, fasilitasi, dan koordinasi antar sektor PUG yang saling terkait, dan 5) konsistensi  dalam  melakukan  PUG  karena  PUG  membutuhkan  energi  ekstra  dan  waktu  cukup lama.
Tantangan  PUG  dibidang  pendidikan  meliputi:  rendahnya  angka  partisipasi  APM/APS, terutama  perempuan  di  wilayah  kecamatan  terpencil;  semakin  tinggi  jenjang  pendidikan,
APM/APS  semakin  rendah;  ketimpangan  gender  yang  berdampak  pada  rendahnya  APM/APS perempuan  dibanding  laki-laki;  dan  keterbatasan  insfrastruktur  yang  berkorelasi  dengan rendahnya sebaran fasilitas dan tenaga pendidikan. Di Kota Bogor, meski telah dinyatakan adanya kemajuan  dalam  implementasi  PUG,  namun  masih  terdapat  sejumlah  kendala  yang  dihadapi, yaitu;  Pertama;  dalam  pemenuhan  prasyarat  implemntasi  PUG  diantaranya;  1)  kurangnya dukungan politik/komitmen, 2) belum optimalnya kepemimpinan untuk mendorong pelaksanaan PUG,  3)  lemahnya  kemampuan  SDM  dan  rendahnya  status  eselonisasi  kelembagaan  yang menangani  pemberdayaan  perempuan  dan  PUG,  4)  terbatasnya  alat  analisis  yang  disesuaikan dengan  kebutuhan  sektor,  5)  alat  analisis  yang  ada  belum  terintegrasi  dengan  alat  dan  format perencanaan  di  pusat  dan  daerah,  6)  terbatasnya  indikator  gender  yang  dapat  digunakan  dalam menganalisis  dan  menyusun  kebijakan  pembangunan,  7)  rendahnya  dukungan  anggaran  untuk pelaksanaan prasyarat implementasi PUG dan 8) belum semua sektor memiliki data terpilah, baik yang bersifat umum maupun khusus.
Kedua; dalam hal implementasi PUG pada siklus pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, serta  monitoring  dan  evaluasi),  diantaranya;  1)  belum  optimalnya  pelaksanaan  Bappeda  sebagai fasilitator,  mediator  dan  koordinator  PUG,  2)  belum  konsistennya  kebijakan  yang  diambil  di tingkat  nasional  dan  daerah  dengan  pelaksanaan  program  di  berbagai  sektor,  3)  belum digunakannya  analisis  gender  dalam  proses  perenanaan  di  pusat  dan  daerah,  4)  belum  adanya anggaran responsif gender di tiap anggaran, 5) belum maksimalnya penggunaan data terpilah baik kuantitatif  maupun  kualitatif  dalam  perencanaan,  6)  belum  maksimalnya  akses,  partisipasi,  dan kontrol  perempuan  dalam  forum  perenanaan,  7)  masih  lemahnya  koordinasi  antara  BPPM  dan SKKPD  dalam  memantau  pelaksanaan  PUG,  dan  8)  belum  optimalnya  peran  DPRD  dalam mendukung program responsif gender. Ketiga; dalam hal monitoring dan evaluasi, diantaranya; 1) belum  terintegrasinya  mekanisme  monitoring  dan  evaluasi  dan  b)  masih  adanya  kesenjangan gender antara perenanaan dan pelaksanaan program yang responsif gender.
Hambatan  pada  pemahaman  tentang  gender  juga  ditemukan.  Sebagai  contoh,  ketika diadakan  agenda  yang  berkaitan  dengan  gender,  baik  rapat  maupun  pelatihan,  maka  masih  ada pihak  yang  menganggap  bahwa  agenda  tersebut  adalah  tentang  perempuan,  dan  staff perempuanlah yang diutus. Untuk meminimalisir salah persepsi ini, BPPM dan Bappeda berupaya untuk  mengintensifkan  komunikasi,  informasi  dan  edukasi  (KIE),  yang  antara  lain  dilakukan melalui pelatihan untuk menumbuhkembangkan gender awareness dari berbagai instansi. Selain itu, terkait  PPRG,  ada  pelatihan  khusus  yang  sering  dilakukan  tidak  hanya  untuk  instansi  tingkat provinsi  tetapi  hingga  tingkat  kabupaten/kota  sehingga  semua  memiliki  komitmen  yang  sama agar PPRG dapat berjalan optimal.
Vol. 19, No. 2, 2020, Hal. 160 - 170
Berdasarkan  wawancara  dengan  Uvi  Mitra  pula,  dapat  dilihat  bahwa  kendala  lain  yang masih  terjadi  dan  merupakan  hambatan  implementasi  adalah,  anggapan  bahwa  analisis  gender yang digunakan saat ini, yaitu Gender Analysis Pathaway (GAP). Analisis tersebut adalah hal yang rumit  dan  sulit  untuk  dilaksanakan/dipraktikkan.  Sejumlah  kelompok  kerja  yang  dibentuk  juga menyatakan  bahwa  pelaksanaan  PPRG  termasuk  merepotkan,  karena  harus  melakukan  analisis gender terlebih dahulu dengan GAP. Untuk menghilangkan anggaran tersebut, maka DPMPPA mencoba untuk mengajak pokja-pokja yang ada untuk melakukan praktik secara langsung dengan membuat  sebuah  usulan  kegiatan  yang  menggunakan  pendekatan  PPRG.  Terdapat  pula  upaya lain  yang  dilakukan  oleh  Bappeda,  yang  telah  mengharuskan  beberapa  kegiatan  untuk menggunakan analisis gender melalui GAP.

## KESIMPULAN
Telaah terhadap Peraturan Walikota Bogor No.42 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan  PUG  pada  pendidikan  menengah  di  kota  Bogor  yang  menjadi  bagian  dari implementasi  kebijakan,  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  PUG  di  kota  Bogor  belum cukup efektif. Empat elemen implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, watak atau sikap dan struktur birokrasi, secara umum memang telah ada, namun belum diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian antara kondisi yang diharapkan, dengan kondisi dilapangan.
Selain  potret  dari  implementasi  kebijakan  tersebut,  terdapat  sejumlah  hambatan  dalam implementasi  kebijakan,  yang  antara  lain  adalah;  1)  Secara  kelembagaan  pelaksanaan  PUG ditingkatan  Dinas  Kota  Bogor  baru  menjadi  kepedulian  di  tingkat  individu  atau  beberapa  unit kerja. Kondisi lemahnya mekanisme penyelenggaraan PUG dari tingkat pusat sampai ke daerah, menyebabkan  pelaksanaan  PUG  dibidang  pendidikan  di  kota  Bogor  tidak  pernah  maksimal, hanya  sebatas  pengetahuan  dan  kesadaran  secara  individu.  2)  Adanya  keterbatasan  SDM  di instansi penyelenggara PUG dibidang pendidikan, yaitu kurangnya pemahaman dan penguasaan serta  komitmen  yang  rendah  tentang  gender  dari  tingkatan  Bappeda,  Dinas  Pendidikan  Kota Bogor hingga DPMPPA kota Bogor, yang menyebabkan peran-peran para pelaksana PUG dan para  stakeholder    tidak  pernah  maksimal.  Kemudian  3)  pada  aspek  komunikasi,  masih  adanya kekurangan, baik dari dimensi transmisi, dimensi kejelasan, dan dimensi konsistensi. Hal tersebut ditunjukkan  dengan  rendahnya  tingkat  persamaan  persepsi,  pola  pikir  dan  tindakan  dalam memahami  kebijakan  PUG  antara  kepala  dinas  dengan  kepala  bidang  dan  kepala  seksi. Koordinasi dan kerjasama antara  tim perencanaan dengan pelaksana implementasi yang kurang, serta tidak adanya sosialisasi atas pelaksanaan program pun terjadi.
Berikutnya,  pada  aspek  sikap  pelaksana  kebijakan,  juga  masih  kurang  mendukung.  Hal
Vol. 19, No. 2, 2020, Hal. 160 - 170
tersebut  ditandai  dengan  sikap  pelaksana  program  yang  menunjukkan  acuh  tak  acuh  terhadap pemahaman  kebijakan  PUG,  dan  hanya  merealisasikan  program  PUG  sesuai  dengan  cara-cara yang biasa dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2006). Politik dan Kebijakan . AIPI.
Bappeda. (2019). RPJMD Kota Bogor Tahun 2019 -2024 .
Cremieux, F. and Johnes, G. (1993), "Student Poverty in the UK: Some New Evidence", International Journal of Educational Management , Vol. 7 No.
4. https://doi.org/10.1108/09513549310040295
Fakih, M. (2001). Analisis Gender & Transformasi Sosial . Pustaka Pelajar.
Nasional, B. P. H. (n.d.). Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan
https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional _yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf
Nurhayati B, Mal Al Fahnum, 2017. Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran. Jurnal Marwah Vol 16, No 2 (2017 DOI: http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4139 .
United Nations Development Programme. (2018). Human Development Reports 2018 .
Http://Hdr.Undp.Org/En/Composite/GII. http://hdr.undp.org/en/composite/GII West, C., & H.Zimmerman, D. (n.d.). Doing Gender (Gender & Society) . University of California.
Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik; Teori dan Proses . Media Pressindo.
Yenita Roza dkk,  (2016). Pelaksanaan Program Sekolah Berwawasan Gender di Propinsi Riau. Jurnal Marwah Vol 15, No 2 2016 . DOI: http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v15i2.2646