## KINERJA APARATUR KECAMATAN TIKALA DALAM MEWUJUDKAN MANADO KOTA YANG BERSIH DI KECAMATAN TIKALA KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA
Udaya Madjid Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) udayamadjidsikota@gmail.com
Abdulrokhman Pratama Pemda Provinsi. Sulawesi Utara

## ABSTRACT
Creating  a  "clean"  Manado  through  improving  the  performance  of  waste  management services  from  the  Manado  city  environmental  department  has  been  decentralized  to  every district  in  its  working  area.  The  performance  of  the  sub-district  apparatus  needs  to  be optimized in realizing the goals of the Manado City government. The obstacles to realizing Manado  City  that  are  clean  are  found  in  the  recall  of  the  performance  of  the  sub-district apparatuses, the enforcement of regional regulations and the guidance of the government to the community in order to live cleanly. Therefore, the researcher is interested in measuring the performance of the Tikala District apparatus in realizing Manado a clean city.
In solving problems researchers use the theory of performance according to Agus Dwiyanto with descriptive qualitative research designs through an inductive approach. The techniques used  in  data  collection  are  interviews,  observation,  and  documentation.  Data  analysis techniques include data reduction, data display, and conclusions or verification.
The  results  of  the  research  conducted  by  researchers  showed  the  ineffectiveness  of  the performance  of  the  sub-district  apparatus,  because  they  did  not  meet  several  indicators, namely  in  terms  of  achieving  the  target,  there  were  still  many  numbers  of  janitors  not proportional  to  the  area  of  the  sub-district,  which  caused  sub-optimal  performance  of employees in carrying out a job. Dissemination of local regulations is still lacking so that the community  is  still  difficult  to  regulate  in  independent  waste  management.  The  amount  of waste that is always increasing every month requires effective handling by the government and cleaning infrastructure that requires a large amount of money and time that is not small in its procurement.
The researcher concludes that the performance of the subdistrict apparatus has not been able to  achieve  what  is  the  goal  of  the  Tikala  District  in  realizing  a  clean  subdistrict  area. Researchers suggest that Tikala sub-district is to improve the quality of work of both sub- district  employees  and  casual  daily  laborers.  Improving  waste  management  infrastructure and  the  need  for  close  supervision  of  waste  laws.  The  awareness  of  Tikala  Subdistrict community  must  also  be  increased  by  providing  counseling  about  waste.  There  should  be cooperation between the community and the government in handling the waste problem.
Keywords: Performance, Apparatus
Jurnal Media Demokrasi – Vol. 3 No. 1, April 2021: 1 - 25

## PENDAHULUAN
ermasalahan kebersihan di Indonesia belum bisa terselesaikan sehingga membutuhkan penanganan  serius.  Padahal  kebersihan akan lingkungan berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat. Masalah kebersihan lingkungan yang tidak kondusif  akibat  dari  kurang  kepedulian masyarakat  akan  pentingnya  kebersihan lingkungan  sehingga  memerlukan  usaha penanganan yang serius, bersifat
berkelanjutan  dan  tidak  dapat  ditunda apalagi  diabaikan.  Setiap  keterlambatan pengelolaan  akan  menyebabkan  usaha penanganannya menjadi semakin berat.
Kebersihan  lingkungan  merupakan kondisi  lingkungan  yang  bebas  dari kotoran,  termasuk  di  dalamnya  polusi udara,  pencemaran  air,  penumpukan sampah dan bau busuk. Lingkungan yang sehat,  bersih  dan  aman  akan  membuat masyarakat  merasa  nyaman  untuk menempati  tempat  tersebut  serta  dapat mencegah  penyebaran  berbagai  penyakit yang  diakibatkan  oleh  sampah,  baik  itu sampah  rumah  tangga  maupun  sampah industri yang dibuang sembarangan.
Adapun  ukuran  bagi  lingkungan yang  bersih  adalah:  berfungsinya  tempat pembuangan  sampah,  memiliki  saluran pembuangan yang baik, udara yang segar, sejuk  dan  nyaman  dengan  banyaknya pepohonan yang tumbuh subur,
ketersediaan  air  bersih  yang  mencukupi dan  tersedianya  tempat  pembuangan limbah,  baik  itu  limbah  rumah  tangga maupun  limbah  pabrik  yang  jauh  dari pemukiman warga.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal  5  menyebutkan  “pemerintah  dan pemerintah  daerah  bertugas  menjamin terselenggaranya  pengelolaan  sampah
yang  baik  yang  berwawasan  lingkungan” sesuai  dengan  tujuan  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Pada Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2008 menyebutkan  tugas  pemerintah  dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri dari: a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan  kesadaran  masyarakat dalam mengelola sampah; b. Melakukan  penelitian,  pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah; c. Memfasilitasi,  mengembangkan  dan melaksanakan  upaya  pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah:
d. Melaksanakan  pengelolaan  sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana  dan  sarana  pengelolaan sampah;
e. Mendorong dan memfasilitasi pengem- bangan  manfaat  hasil  pengelolaan sampah;
f. Memfasilitasi  penerapan  teknologi spesifikasi lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; g. Melakukan  koordinasi  antara  lembaga pemerintah,  masyarakat  dan  dunia usaha  agar  terdapat  keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Untuk  mencapai  salah  satu  tujuan Pemerintah Kota Manado yaitu menjadikan  Manado  sebagai  kota  yang menyenangkan serta kota yang sehat dan bersih,  pemerintah  Kota  Manado  telah mengeluarkan beberapa peraturan
tentang  pengelolaan  sampah.  Meskipun demikian  selalu  dari  tahun  ke  tahun persoalan  mengatasi  dan  mengelola sampah ini terus menjadi pemikiran berat bagi  pemerintah  kota.  Di  tahun  2016

## P
bahkan  tahun  selanjutnya  persoalan mengatasi sampah terasa berat  di tengah upaya  pemerintah  dan  masyarakat mempertahankan  piala  adipura  bahkan predikat  kota  sehat  yang  menjadi kebanggaan  bersama.  Sampai  saat  ini hambatan  terbesar  dalam  pengelolaan sampah  di  Kota  Manado adalah kebanyakan  produk  dirancang  untuk sekali pakai sehingga tidak dapat di daur ulang lagi. Hal  ini karena selama ini para pengusaha  tidak  mendapat  insentif ekonomi yang menarik untuk melakukannya. (sumber: Dinas Lingkungan Hidup). Mewujudkan Manad o yang “Bersih” melalui  Peningkatan  Kinerja  pelayanan pengelolaan sampah dari dinas lingkungan hidup kota Manado telah didesentralisasi kepada  setiap  kecamatan  di  wilayah kerjanya. Menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih melalui
peningkatan  kualitas  dan  kuantitas pengawasan  pengelolaan  kebersihan lingkungan  untuk  menciptakan  kondisi masyarakat  yang  lebih  “Sehat  Sejahtera” dengan  lingkungan  kota  yang  bersih  dan asri.  Menciptakan  kualitas  lingkungan perkotaan  yang  lebih  nyaman,  bebas kumuh  dan  berketahanan  menghadapi risiko bencana banjir.
Pengelolaan lingkungan yang
diusahakan  Pemerintah  kota  Manado membutuhkan  dukungan  dari  segala instansi  terkait  serta  partisipasi  dari masyarakat.  Beberapa  usaha  pemerintah kota  Manado  untuk  mengatasi  masalah pengelolaan  lingkungan  sampai  sekarang terbilang  belum  optimal.  Kepala  Bidang Pengelolaan  Sampah  dan  Limbah  B3, Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Manado, Audy Kalumata mengatakan, angka 409,7 Ton produksi sampah berasal dari asumsi jumlah  penduduk  yang  ada  di  Kota
Manado  dan  data  terakhir  pada  bulan Desember 2018.
Terbuktinya  dengan  penyataan Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  (KLHK)  yang  mengumumkan kota Manado termasuk ke dalam peringkat paling  rendah  pengelolaan  sampah . ( https://properti.kompas.com).
Menilik persoalan di atas, misi kota Manado  untuk  menciptakan  kota  yang bersih  sulit  untuk  terwujud.  Apalagi produksi  sampah  di  Kota  Manado  setiap tahunnya  selalu  meningkat  dan  saat  ini permasalahan  pengelolaan  sampah  di pemerintahan  kota  Manado  dilimpahkan kepada  pemerintahan  kecamatan.  Ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Manado 33 Tahun 2018 Tentang
Pengurangan  dan  Penanganan  Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado.
Kecamatan Tikala adalah salah satu Kecamatan  di  Kota  Manado  yang wilayahnya  termasuk  wilayah  pusat pemerintahan  di  Kota  Manado,  memiliki luas wilayah sebesar 7,10 km 2 atau 4,5 % dari  Kota  Manado  (Kota  Manado  Dalam Angka  2018).  Kecamatan  Tikala  terdiri dari 5 kelurahan yaitu: Kelurahan Banjer, Kelurahan  Paal  IV,  Kelurahan  Taas, Kelurahan  Tikala  Ares  dan  Kelurahan Tikala Baru.
Dalam hal pengelolaan sampah bisa dilihat  kinerja  perangkat  kecamatan belum  maksimal  karena  masih  banyak masalah-masalah  sampah  yang  belum terlaksanakan  dikarenakan  kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kinerja pegawai, kurangnya disiplin kerja
sehingga  pegawai  tidak  terlalu  mem- pedulikan  apa  yang  menjadi  kewajiban mereka  dalam  penanganan  sampah tersebut.
Adapun  di  wilayah  Kecamatan Tikala terdapat sungai besar yaitu Sungai
Tikala.  Kebiasaan masyarakat membuang sampah  di  sungai  mengakibatkan  air sungai  berwarna  coklat  dan  sampah  pun ada  yang  tenggelam  di  dasar  sungai sehingga  sungai  menjadi  dangkal.  Sering terjadi  bencana  banjir  apabila  masuk musim penghujan di kota Manado.
Timbunan  sampah  tidak  dapat  di hentikan hanya dengan sistem pengelola- annya  cukup  open  dumping  (buang dorong), akan tetapi harus dikelola dengan cara  pengurangan  sampah,  dari  tahap pembatasan  timbunan  sampah,  pen- dauran  ulang  sampah  dan  pemanfaatan kembali  sampah.  Permasalahan  sampah ini  membutuhkan  perhatian  dari  khusus sehingga dibuatkanlah Peraturan Walikota Manado 33 Tahun 2018 tentang Pengurangan  dan  Penanganan  Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado, dengan adanya peraturan ini seharusnya pemerintah  Kota  Manado  bisa  secara efektif mengelola sampah.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Nazir (2014:70-71) mengemukakan bahwa  penelitian  adalah  suatu  proses mencari  sesuatu  secara  sistematik  dalam waktu  yang  lama  dengan  menggunakan metode  ilmiah  serta  aturan-aturan  yang berlaku.  Desain  dari  penelitian  adalah semua  proses  yang  diperlukan  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  penelitian. Magang terapan pemerintahan  ini dilakukan  untuk  menemukan  kebenaran dengan  membandingkan  suatu  peristiwa atau  fenomena  sebagai  pemecahan masalah  pada  fokus  dan  lokus  yang diamati  dengan  teori  yang  berhubungan. Penulis  berperan  sebagai  pengamat melalui  proses  magang  ini.  Desain  atau metode  yang  digunakan  oleh  penulis dalam  magang  ini  ialah  penelitian
kualitatif dengan metode magang deskriptif dan pendekatan induktif.

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui  Kinerja  Aparatur  Kecamatan Tikala  dalam  Mewujudkan  Manado  Kota yang  Bersih  di  Kecamatan  Tikala  Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Indikator dari penelitian mengenai Kinerja Aparatur adalah segala kegiatan aparatur kecamatan  untuk  mewujudkan  Manado kota yang bersih. Untuk mengetahui efektivitas tersebut  maka  akan  digunakan  konsep yang  dikemukakan  oleh  (Agus  Dwiyanto, 2006),  Tingkat  kinerja  aparatur  dapat diukur/nilai  dari  beberapa  kriteria  yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Informan Dalam  penelitian  kualitatif  tidak  terlalu mementingkan jumlah informan/ responden,  tetapi  lebih  mementingkan content,  relevansi,  sumber  yang  benar- benar  dapat  memberikan  informasi,  baik mengenai  orang,  peristiwa,  atau  hal.Oleh karena itu teknik pengambilan responden/informan  yang  digunakan dalam penelitian ini ialah teknik purposive sampling  atau  pengambilan  sampel bertujuan. Adapun yang menjadi responden/informan  dari  penelitian  ini adalah Camat Kecamatan Tikala: 1 orang, Kepala  Seksi  Pengelolaan  Kebersihan:  1 orang, Lurah di Kecamatan Tikala: 3 orang, Pegawai  Kebersihan:  7  orang,  dan  juga melibatkan 10 orang masyarakat, jadi total semua informan berjumlah 22 orang.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Teknik Observasi
Menurut  Nasution  dalam  Sugiyono (2014 :226) menyatakan bahwa “observasi adalah  dasar  semua  ilmu  pengetahuan. Para  ilmuwan  hanya  dapat  bekerja berdasarkan  data,  yaitu  fakta  mengenai dunia  kenyataan  yang  diperoleh  melalui observasi.”  Penulis  menggunakan  teknik ini  dengan  cara  terjun  langsung  ke lapangan  untuk  mengamati  kinerja kecamatan  Tikala  dalam  menyelenggara- kan  pelayanan  kebersihan  di  wilayah kecamatan.
2. Teknik Wawancara Menurut Sugiyono (2014:231) berpendapat bahwa: “Wawancara  digunakan  sebagai teknik  pengumpulan  data  apabila peneliti  ingin  melakukan  studi pendahuluan  untuk  menemukan permasalahan  yang  harus  diteliti, tetapi  juga  apabila  peneliti  ingin mengetahui hal-hal dari responden  yang  lebih  mendalam. Teknik  pengumpulan  data  ini mendasarkan  diri  pada  laporan tentang diri sendiri atau self report , atau setidak-tidaknya pada keyakinan pribadi”.
3. Teknik dokumentasi
Menurut  Nusa  Putra  (2013:174): “Dokumentasi  merupakan  suatu cara untuk melengkapi data berdasarkan  bahan-bahan  tertulis, foto,  maupun  film  yang  sudah  ada sebelum peneliti berada dalam latar penelitian,  termasuk  yang  dibuat atau  diproduksi  selama  penelitian berlangsung”. Melalui teknik dokumentasi, sumber data penelitian  berasal  dari  dokumen-
dokumen yang tidak terbatas ruang waktu.  Alat  dokumentasi  yang digunakan  oleh  penulis  pada penelitian  ini  berupa  catatan  di lapangan,  dokumen  tertulis  serta kamera  untuk  mengabadikan  foto pada saat pelaksanaan penelitian.

## Analisis Data
Analisis  dalam  setiap  penelitian merupakan  cara  berpikir  yang  berkaitan dengan  pengujian  secara  sistematis terhadap  sesuatu  untuk  menentukan bagian,  hubungan  antar  bagian  dan hubungan  dengan  keseluruhan.  Sugiyono (2018:244) menyatakan:
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data hasil wawancara,  catatan  lapangan,  dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan  data  ke  dalam kategori,  menjabarkan  ke  dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun  ke  dalam  pola,  memilih mana  yang  penting  dan  yang  akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga  mudah  difahami  oleh  diri sendiri maupun orang lain.
Langkah-langkah  proses  analisis data  yang  digunakan  penulis  adalah melalui  3  tahapan  yang  dikemukakan Miles  dan  Huberman  dalam  Silalahi (2009:339) sebagai berikut:
1. Reduksi data. Sebagai proses pemilihan dan  penyederhanaan  data.  Pengum- pulan data yang dilakukan langsung di lapangan  atau  data  lapangan  yang dikumpulkan  dengan  teknik  wawan- cara,  observasi,  maupun  dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. 2. Penyajian  data.  Adanya  penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan setelah  data  terkumpul.  Penulis menggambarkan,  menjelaskan,  dan
memberikan  pemahaman  terhadap hasil  data  yang  diperoleh  di  lapangan dengan  permasalahan  yang  sedang diteliti.  Hal  ini  dilakukan  untuk memberikan pemahaman serta proses menjawab  setiap  permasalahan  yang diangkat penulis
3. Menarik  kesimpulan  dan  verifikasi. Awalnya kesimpulan belum jelas, tetapi kemudian  meningkat  lebih  terperinci. Dalam  hal  ini  kesimpulan  yang diberikan  berdasarkan  hasil  yang diperoleh  dari  pengumpulan  data,
sehingga  menghasilkan  kesimpulan yang  awalnya  sementara,  kemudian menjadi lebih terperinci, dan menjawab  segala  pertanyaan  dari sebuah  permasalahan  yang  diangkat penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan Tikala sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan di bidang
pelayanan  publik  terkhusus  tentang pengelolaan  sampah  di  lingkungan kecamatan.  Sesuai  dengan  Peraturan Walikota  Nomor  33  Tahun  2018  tentang pengurangan  dan  penanganan  sampah berbasis  kecamatan  Kota  Manado.  Dalam rangka  mewujudkan  Visi  dan  Misi  Kota Manado  sebagai  destinasi  “Ekowisata” berbasis  konservasi  lingkungan  laut  dan kepulauan.  Dimulai  dengan  peningkatan kebersihan  kecamatan  yang  mengawali dengan  memberi  kewenangan  kepada camat  untuk  mengurus  kebersihan wilayahnya.  Peneliti  menggunakan  5 (lima)  indikator  dalam  penilaian  kinerja kecamatan dalam meningkatkan kebersihan  Kecamatan  Tikala  untuk mewujudkan  Kota  Manado  kota  yang bersih. 1. Produktivitas  Aparatur  Kecamatan dalam Bidang Kebersihan Produktivitas dalam bidang kebersihan menggambarkan tingkat efisiensi, efektifitas, input dan output dari kinerja aparatur Kecamatan Tikala. Dalam pengelolaan  sampah  oleh  Kecamatan Tikala  masih  perlu  banyak  dibenahi karena  hasil  dari  pengelolaan  sampah  di wilayah Tikala sampai sekarang ini masih belum  mampu  untuk  melayani  dengan maksimal.  Pengelolaan  sampah  sangat memerlukan  perhatian  penuh  oleh pemerintah  karena  sangat  berdampak buruk  bagi  lingkungan  dan  masyarakat dalam  melakukan  aktivitas,  untuk  itu kinerja  dari  pada  pemerintah  dalam mengelola  sampah  tersebut  haruslah terarah  sesuai  Peraturan  Walikota  Kota Manado  Nomor  33  Tahun  2018  tentang Pengurangan  dan  Penanganan  Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado.
Ditinjau  dari  hasil  produktivitas aparatur Kecamatan Tikala  dalam bidang pengelolaan  sampah,  dapat  dilihat  hasil kerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan  oleh  Kecamatan  Tikala masih  kurang.  Terbukti  dari  wawancara peneliti  kepada  Bapak  Rommy  D Songgigilan,SE  selaku  kepala  seksi pengelolaan kebersihan di kantor kecamatan, mengatakan: “luasnya wilayah kecamatan, penduduk yang semakin banyak dan kurangnya jumlah pegawai kebersihan  membuat  pelayanan pengelolaan  kebersihan  semakin berat bagi para petugas kebersihan yang langsung turun ke masyarakat,
perumahan, pasar-pasar dan kampung- kampung”. Produksi  sampah  yang  terus meningkat  sementara  daya  tampung makin tidak memadai memaksa pemerintah  harus  turut  andil  dalam pengelolaan kebersihan. Dengan banyaknya  sampah  tersebut  maka
pengelolaan  sampah  harus  benar-benar maksimal,  banyaknya  kendala  yang dialami  maka  hasil  dari  pengelolaan sampah di wilayah Tikala dikatakan tidak produktif dalam pengelolaan sampah.
1.1. Tingkat Efisiensi Efisiensi berarti menggunakan suatu  sumber  daya,  disini  dapat  dilihat bahwa  sumber  daya  yang  dimaksud adalah  sumber  daya  manusia  untuk mendukung keberhasilan suatu organisasi tersebut. Sumber daya sangat berpengaruh  dalam  keberhasilan  suatu organisasi  tanpa  adanya  sumber  daya manusia  maka  organisasi  tidak  akan berjalan  dengan  baik  untuk  itu  sumber daya  harus  memadai.  Sumber  daya manusia  di  nilai  dari  kualitas  dan kuantitasnya, dimana kualitas dari sumber daya manusia berkaitan dengan keteram- pilan,  profesionalitas,  dan  kompeten  di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan  jumlah  sumber  daya  manusia dalam  mencakup  seluruh  kelompok sasaran.  Apapun  untuk  menunjang keberhasilan  dari  suatu  organisasi  dapat dilihat  juga  dari  segi  fasilitas  yang disediakan  seperti  sarana  dan  prasarana yang  menunjang  keberhasilan  dari organisasi  tersebut,  gedung  kantor,  dan lain sebagainya.
Dalam penelitian di kantor Kecamatan Tikala, tingkat efisiensi sangat dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan.  Dari hasil  penelitian  mengenai  penggunaan sumber daya manusia yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah ditetapkan. Hal ini  yang  dapat  menghambat  kinerja  dari sumber daya manusia tersebut, mengenai fasilitas  yang  disediakan  yang  mungkin tidak  terjaga  dan  tidak  dirawat  dengan baik  sehingga  fasilitas  yang  ada  rusak bahkan sudah tidak layak pakai, kemudian
penambahan  lahan  TPST  yang  pada kenyataannya sudah tidak dapat menampung  lagi  sampah-sampah  yang ada, pengawasan terhadap Perda harus di perketat.  Semuanya  itu  diperlukan  biaya yang banyak dalam pengelolaan sampah di Kecamatan  Tikala,  sedangkan  dana  yang ada  masih  sangat  kurang,  untuk  itu penanganan  akan  sampah  tidak  efektif. Karena  pada  kenyataannya  pengelolaan sampah  yang  efektif  sangat  diperlukan untuk menunjang kebersihan dan
keindahan wajah Kecamatan.
Menurut  Gibson  dkk  (1998), efisiensi  ialah  perbandingan  terbaik antara output dan input. Ukuran efisiensi harus  dinyatakan  dalam  perbandingan, misalnya perbandingan antara hasil kerja dengan  biaya  atau  dengan  waktu  yang dipergunakan  untuk  menghasilkan  hasil itu.  Efisiensi  berarti  menggunakan  suatu sumber  daya,  disini  dapat  dilihat  bahwa sumber  daya  yang  dimaksud  adalah sumber  daya  manusia  untuk  mendukung keberhasilan  suatu  organisasi  tersebut. Sumber  daya  sangat  berpengaruh  dalam keberhasilan  suatu  organisasi  tanpa adanya  sumber  daya  manusia  maka organisasi tidak akan berjalan dengan baik untuk  itu  sumber  daya  harus  memadai. Dari  segi  efisiensi,  berdasarkan  hasil wawancara  Terbukti  dari  wawancara peneliti kepada salah seorang warga yang mengatakan:
“masyarakat  disini  banyak  meng - hasilkan  sampah, terutama sampah plastik  yang  mana  setiap  produk- produk  pasar  selalu  menggunakan kemasan  plastik  yang  gampang digunakan  dan  didapatkan  walau- pun  plastik  merusak  lingkungan. Seperti bisa menyebabkan banjir di musim hujan”.
Sampah plastik terjadi peningkatan di  Kecamatan  Tikala  karena  banyaknya
Jurnal Media Demokrasi – Vol. 3 No. 1, April 2021: 1 - 25
konsumen/masyarakat yang kurang mengetahui  program  pemerintah.  Untuk jangan menggunakan produk sekali pakai, seperti botol plastik, tas kresek, kemasan makanan,  dan  lain-lain.  Ketentuan  ini diatur  dalam  Peraturan  Walikota  Kota Manado Nomor 33 Tahun 2018 pada pasal 15  ayat  1  huruf  (c)  untuk  penanganan pengelolaan sampah plastik pihak swasta wajib  berkolaborasi  dengan  pemerintah kecamatan.
1.2. Efektivitas
Dilihat  dari  pengukuran  efektivitas pencapaian  tujuan  efektif  atau  tidak melihat  dari  hasil  penelitian  yang dilakukan  di  Kecamatan  Tikala  ada kategori  yang  tidak  dijalankan  dengan baik.  hal  ini  disebabkan  efektivitas  yang tidak  berjalan  dengan  baik  seperti pengawasan  Perda  yang  belum  baik, kinerja  pegawai  dan  buruh  lepas  harian yang kurang disiplin, pelayanan terhadap sampah  yang  tidak  memuaskan,  sarana prasarana  dalam  pengelolaan  sampah yang  tidak  memadai,  sumber  daya manusia  yang  belum  efektif  dalam mengelola  sampah  serta  penggunaan waktu  kerja  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan  dan  menurut  responden  yang diwawancarai bahwa pengelolaan sampah di  Kecamatan  Tikala  masih  tidak  efektif karena  banyak  kendala-kendala  yang dihadapi  oleh  pemerintah  kecamatan terkhusus pada seksi pengelolaan kebersihan. Dari  kriteria  yang  telah  dikemuka-
kan di atas maka dalam tingkat pencapaian efektivitas  yaitu  tidak  efektif.  Untuk  itu dapat disimpulkan bahwa dalam efektivitas  pengelolaan  sampah di Kecamatan Tikala tidak efektif karena dari kriteria tersebut tidak ada yang terpenuhi. Terbukti dari wawancara dengan
Kasubbag  Pelaporan  dan  Keuangan  di kantor Kecamatan Tikala, mengatakan:
“Untuk  sarana  dan  prasarana kebersihan  di  Kecamatan  Tikala dalam tahap peningkatan, sekarang menunggu dana dari dinas kebersihan  dan  pertamanan  Kota Manado karena biaya untuk pengadaan sarana kebersihan butuh dana  yang  besar.  Tapi,  untuk perbaikan fasilitas kebersihan pemerintah kecamatan harus mandiri menggunakan dana kecamatan”. Di sini dapat disimpulkan kebijakan Pemerintah Kota Manado terkait kewenangan kecamatan dalam menangani kebersihan  lingkungan  tidak  sejalan dengan  retribusi  yang  diatur.  Kecamatan masih  belum  memiliki  dana  yang  cukup dalam  peningkatan  efektifitas  kinerja dalam  hal  sarana  dan  prasarana.  Untuk penanganan  permasalahan  pendanaan pemerintah  Kota  Manado  menggunakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 07
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan  dan  Retribusi  Pelayanan
Kebersihan.  Dalam  Perda  ini  mengatur pemungutan  retribusi  jasa  pada  setiap pemilik  bangunan  yang  berada  di Kecamatan  Tikala  sesuai  prosedur  yang telah  diatur  di  Peraturan  Daerah  Kota Manado Nomor 07 Tahun 2016.
1.3 Input Kinerja yang kurang baik
memberikan  hasil  yang  tidak  baik  pula, untuk  itu  harus  adanya  pengawasan terhadap  disiplin  kerja  pegawai  maupun buruh  harian  lepas  untuk  meningkatkan kualitas kerja yang baik. Untuk mengatasi permasalahan  mengenai  kualitas  SDM tersebut  maka  diperlukan  pengawasan yang  jelas.  Akan  tetapi,  komitmen  kerja yang  dibutuhkan  masih  sangat  kurang.
Untuk  itu  pemerintah  kecamatan  harus dapat  menciptakan  disiplin  pegawai dalam  seksi  pengelolaan  kebersihan  di lingkungan kecamatan.
Dari  data  yang  penelitian  temukan di  kantor  Kecamatan  Tikala,  bahwa volume  sampah  yang  terus  meningkat setiap tahun sangat berdampak buruk bagi lingkungan,  adapun  jumlah  sampah perhari yang dihasilkan adalah 86,570 kg, jumlah sampah perbulan adalah 2,597,100 kg  sedangkan  jumlah  sampah  pertahun adalah  31,165,200  kg,  jumlah  sampah inilah akan diantar ke TPA yang berlokasi di  kelurahan  Sumompo  Kecamatan Tuminting  Kota  Manado,  dan  jumlah kendaraan  sampah  yang  disediakan  oleh pemerintah kecamatan ada 8 unit. Dengan dilihatnya  jumlah  volume  sampah  yang terus  meningkat  maka  pengelolaan sampah harus benar-benar maksimal.
Dari  input  sampah  yang  semakin meningkat  butuh  penanganan  khusus dalam  pengelolaan  kebersihan  Kota
Manado.  Dengan  adanya  Peraturan Walikota  Kota  Manado  Nomor  33  Tahun 2018 tentang pengurangan dan
penanganan  sampah  berbasis  kecamatan Kota  Manado.  Kebijakan  ini  mengatur kinerja  aparatur  kecamatan  dalam mengelola  sampah  di  wilayah  kecamatan baik  berupa  sampah  perumahan,  pabrik, kebun  dan  lain-lain.  Sampah  yang  dari warga  kecamatan  dikumpulkan  ke  truk sampah, lalu sampah diantar dan dibuang ke  TPS  atau  TPA.  Upaya  memaksimalkan pengelolaan  persampahan  pemerintah kecamatan memiliki tugas untuk membuat bank  sampah  yang  berskala  kecamatan yang  bertujuan  mengelola  sampah anorganik agar tidak langsung terbuang ke TPA.  Produksi  sampah  di  Kecamatan Tikala semakin meningkat tiap tahunnya, terbukti  dengan  pernyataan  sopir  truk
sampah pada 14 Januari 2020 di wilayah Kecamatan Tikala:
“dulu kami bisa angkut sampah dari kecamatan ke TPA bisa 2 (dua) kali sehari tapi sekarang untuk
membuang  sampah  ke  TPA  harus antri  panjang  jadi  kalo  pagi  angkut sampah  dari  kecamatan  buang sampah di TPA bisa sore tau malam”.
Dampak dari susahnya pembuangan sampah  ke  TPA  membuat  penumpukan sampah di wilayah kecamatan. Hal ini yang membuat  pengelolaan  sampah  menjadi tidak  efektif  dan  efisien.  Fasilitas  yang telah  disediakan  oleh  pemerintah  harus ditambahkan atau produksi sampah harus dikurangi  di  tingkat  Kecamatan  agar sampah tidak berserakan di TPS.
Di sini dapat disimpulkan kebijakan Pemerintah Kota Manado terkait kewenangan kecamatan dalam menangani kebersihan  lingkungan  tidak  sejalan dengan realita yang ada. Kecamatan masih belum memiliki dapat mengajak masyarakat  untuk  menurunkan  jumlah pemakaian  sampah  anorganik  yang  lama untuk  terurai  secara  alami,  rendahnya kepedulian  masyarakat  dalam  penge- lolaan sampah, ketergantungan
masyarakat  dengan  produk  sekali  pakai dan  kurangnya  sosialisasi  pemerintah kecamatan  untuk  mengajak  masyarakat hidup sehat dan bersih.
Untuk penanganan permasalahan di atas pemerintah Kota Manado menggunakan  Peraturan  Walikota  Kota Manado  Nomor  50  Tahun  2017  tentang
Rencana  Induk  Sistem  Pengelolaan Sampah  Kota  Manado.  Dalam  Perwal  ini mengatur  prioritas  kecamatan  dalam penanganan  sampah  yang  tersinergi dengan pemerintah kota.
1.4 Output Di  Kecamatan  Tikala  pengelolaan sampah dimulai dari pewadahan,
pengumpulan, pemindahan/ pengangkutan, dan pengolahan di TPST. TPST terdiri atas unit penumpahan sampah, unit pemilahan sampah,  unit  pencacahan  sampah  dan incinerator.  pengelolaan  ini  merupakan sarana pengurungan sampah ke
lingkungan  yang  telah  disiapkan  dan dioperasikan secara sistematis. Upaya ini digunakan  untuk  mengurangi  volume sampah  dari  kecamatan  yang  akan dibuang ke TPA.
Hasil  pengelolaan  sampah  oleh Kecamatan Tikala masih kurang. Sehingga menyebabkan pengelolaan sampah masih belum  efektif,  hal  ini  dikarenakan  masih banyak  kendala-kendala  yang  dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tikala  seperti  yang  telah  dikemukakan sebelumnya.  Selama  ini  banyak  upaya yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah akan  tetapi  tidak  memberikan  hasil  yang maksimal.  Perda  yang  sejak  lama  telah diterbitkan  tetapi  pengawasannya  masih kurang,  ini  di  pengaruhi  oleh  tingkat kinerja pegawai yang tidak turun langsung kepada  masyarakat  untuk  memberikan penyuluhan  atau  pemberitahuan  secara langsung  kepada  masyarakat  tentang sanksi  apa  saja  yang  ada  dalam  Perda sampah  tersebut.  Dapat  dilihat  juga  dari kinerja  petugas  buruh  harian  juga  masih belum  memberikan  hasil  yang  baik  pula, sehingga menyebabkan sampah menumpuk  di  TPST.  Selain  itu  masalah biaya  juga  menjadi  salah  satu  kendala dalam  pengelola  sampah  karena  sarana prasarana  yang  dibutuhkan  harus  dibeli dan  diperbaiki  untuk  itu  memerlukan biaya yang banyak.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Bapak Camat Tikala metode pengelolaan sampah
menggunakan incinerator belum
diberlakukan  sehingga  masih  meng- gunakan metode  lama. Output sampah di Kecamatan Tikala semakin meningkat tiap tahunnya,  tapi  belum  dapat  mengatasi permasalahan  pengumpulan  sampah. Terbukti  dengan  pernyataan  sopir  truk sampah  di  wilayah  Kecamatan  Tikala, mengatakan:
“dengan  ada  pembagian  waktu dalam  pengumpulan  sampah  di setiap  kelurahan  tidak  dapat membantu  banyak,  dimana  jumlah masyarakat Kecamatan Tikala memproduksi  lebih  sampah  setiap tahun.  Membuat  penanganannya harus ditingkatkan lagi”.
Sanitary landfill adalah metode lama yang  dioperasikan  aparatur  Kecamatan Tikala. sanitary  landfill adalah  suatu sistem  penimbunan  sampah  dengan menggunakan  tanah  penutup  setiap  hari. Jadi,  belum  sesuai  dengan  Peraturan Walikota  Kota  Manado  Nomor  50  Tahun 2017  tentang  Rencana  Induk  Sistem Pengelolaan Sampah yang mengharuskan sistem pengelolaan sampah harus menggunakan metode incinerator. 2. Kualitas Layanan Aparatur Kecamatan
Kepada Masyarakat
Kualitas  layanan  bisa  tercapai apabila  kebutuhan  masyarakat  dapat dirasakan  oleh  masyarakat  dan  dipenuhi oleh  pemerintah  kecamatan.  Kualitas pelayanan  aparatur  kecamatan  mengacu pada  pelayanan  kepada  masyarakat. Pelayanan  yang  dilakukan  dengan  baik seperti Penagihan Retribusi Persampahan dan  Kebersihan  menurut  Peraturan Daerah  Kota  Manado  Nomor  07  Tahun 2006.  Kemudian,  pemberian  penyuluhan kepada  masyarakat  tentang  pengelolaan sampah  serta  pemberitahuan  mengenai Perda sampah. Petugas buruh harian lepas
atau  petugas  kebersihan  harus  disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dalam melakukan pembersihan sampah di wilayah Kecamatan  Tikala.  Tapi,  kenyataannya masih ada keterlambatan dalam pengangkutan  sampah  sehingga  sampah berserakan  sekitaran jalan  raya  kota  dan menumpuknya  sampah  yang  berada  di motor pengangkut sampah yang menunggu truk sampah kecamatan.
Pelayanan  akan  sampah  ini  perlu diperhatikan  karena  masyarakat  merasa terganggu  dengan  dampak  yang  di timbulkan  oleh  sampah  tersebut.  Jika pelayanan yang di berikan oleh pemerintah  terhadap  masyarakat  cukup baik  maka  akan  memberikan  kepuasan yang  baik  pula  kepada  masyarakat. Memang  saat  ini  pelayanan  kebersihan masih  kurang  baik,  karena  disebabkan oleh  pengawasan  yang  kurang  baik  juga oleh pegawai yang berwenang. Apalagi di pasar tradisional kecamatan yang volume sampahnya  cukup  banyak  sehingga membutuhkan  perhatian  penuh  oleh pemerintah.
Hal  ini  juga  tidak  memberikan kepuasan  kepada  masyarakat  yang mempunyai  kegiatan  di  tempat  tersebut. Jika  tidak  ditangani  dengan  baik  maka pengelolaan  sampah  akan  semakin  tidak baik  pula  karena  dampak  dari  sampah tersebut  sangat  buruk,  maka  dibutuhkan kinerja  dan  pelayanan  yang  baik  dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tikala.
Dilihat  dari  segi  kualitas  layanan menurut  hasil  wawancara  dan  observasi bahwa  sejauh  mana  pemerintah  mem- berikan  pelayanan  terhadap  masyarakat yang  berkaitan  dengan  pengelolaan sampah, seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah  dan  memberikan  pemahaman
tentang  sanksi  jika  membuang  sampah sembarangan.  Hasil  wawancara  dengan kepala  seksi  pengelolaan  kebersihan kecamatan  Tikala  di  kantor  kecamatan mengatakan:
“Upaya  pemerintah  kecamatan untuk mendisiplinkan petugas kebersihan  dengan  memperketat pengawasan  dengan  membuka kontak pengaduan yang akan selalu aktif  dan  cepat  dalam  pelaksanaan tindak  lanjut  dari  pengaduan masyarakat”.
Petugas  kebersihan  harus  tepat waktu  dalam  mengangkut  sampah maupun membersihkan sampah yang ada agar  tidak  berdampak  buruk  bagi masyarakat  Kecamatan  Tikala.  Selain  itu, sarana  untuk  pengelolaan  sampah  harus dalam  keadaan  baik  agar  dalam pengelolaan  sampah  tidak  mengalami keterlambatan.
2.1  Kemudahan dalam Pengurusan Kepentingan Peran  dari  masyarakat  itu  sendiri sangat  diperlukan.  Untuk  itu  dibutuhkan peran penting oleh pemerintah Kecamatan Tikala  agar  membangun  kesadaran  dari masyarakat Kecamatan Tikala. Membangun kesadaran itu membutuhkan peran  dari  pemerintah  kecamatan  dalam mengurus  permasalahan  sampah  dengan mengutamakan  kepentingan  masyarakat. Mempermudah proses pemerintah dalam melayani  kepentingan  masyarakat  di bidang  kebersihan  akan  membawa dampak  positif.  Kerja  sama  antara pemerintah  kecamatan  dan  masyarakat sangat  diperlukan  untuk  mempermudah tercapainya kecamatan yang indah, aman dan  nyaman.  Dilihat  dari  hasil  penelitian yang  dilakukan  di  Kecamatan  Tikala, peneliti  mendapat  pembahasan  dari Bapak Lurah Tikala Baru mengatakan:
“jika  terjadinya  keluhan  dari masyarakat  tentang  pengelolaan kebersihan  maka  akan  ditindak- lanjuti  dengan  melaporkan  kepada kasi  pengelolaan  kebersihan  di kecamatan  dan  langsung  akan ditindak  lanjuti  dengan  perintah langsung  dari  Bapak  Kasi  Penge- lolaan Kebersihan Kecamatan”.
Di  sini  banyak  keluhan  masyarakat tentang  keterlambatan  motor  sampah dalam  mengangkut  sampah  di  daerah perumahan.  Keluhan  tersebut  ditindak lanjuti  oleh  kepala  seksi  pengelolaan kebersihan  dengan  pemanggilan  petugas kebersihan  yang  bersangkutan.  Setiap penanganan sampah di Kecamatan Tikala disesuaikan  dengan  Peraturan  Walikota Manado  Nomor  33  Tahun  2018.  Dalam Perwal ini menjelaskan kepada masyarakat  apabila  adanya  kendala  yang terjadi  pada  pengelolaan  kebersihan harusnya  langsung  melapor  kepada  kasi pengelolaan  kebersihan  kecamatan  bisa melalui  ketua  lingkungan  atau  pegawai organisasi perangkat kelurahan yang ada.
2.2 Mendapatkan Pelayanan yang Wajar
Pelayanan  yang  dilakukan  petugas buruh  harian  lepas  atau  petugas kebersihan  haruslah  disiplin  dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawab mereka  dalam  melakukan  pembersihan sampah  di  wilayah  Kecamatan  Tikala. Kenyataannya  masih  ada  keterlambatan dalam  pengangkutan  sampah  sehingga sampah  berserakan  dimana-mana  dan menumpuknya  sampah  yang  berada  di TPST.  Pelayanan  akan  sampah  ini  perlu diperhatikan  karena  masyarakat  merasa terganggu  dengan  dampak  yang  di timbulkan  oleh  sampah  tersebut.  Jika pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah  terhadap  masyarakat  cukup baik  maka  dapat  memberikan  kepuasan
yang  baik  pula  kepada  masyarakat. Pelayanan  yang  sesuai  dengan  peraturan daerah  Kota  Manado  Nomor  07  Tahun 2006  merupakan  standar  yang  dibuat pemerintah  kota  dalam  pelaksanaan pengelolaan kebersihan. Dilihat dari hasil penelitian  yang  dilakukan  di  Kecamatan Tikala,  peneliti  mendapat  pembahasan dari  Bapak  Robert  selaku  masyarakat Kelurahan Banjer mengatakan:
“jadwal  berkelilingnya  petugas kebersihan memang sudah ditentukan jam 06.00 s/d 08.00 dan jam 15.00 s/d 17.00, tapi terkadang petugas  terlambat  pengambilan sampah  di  beberapa  tempat  di Kelur ahan Banjer”.
Menurut hasil dari penelitian bahwa perlunya  pelayanan  yang  berstandar untuk  memuaskan  masyarakat  dalam pengelolaan  sampah  tapi  sekarang  ini untuk  memperoleh  pelayanan  tersebut membutuhkan  waktu,  karena  kebijakan tersebut masih belum ada. Padahal dalam pengelolaan sampah membutuhkan regulasi  yang  jelas  untuk  menunjang kebersihan wilayah dan tercapainya suatu tujuan yang di inginkan.
2.3  Mendapatkan  Pelayanan  yang  Sama Tanpa Pilih Kasih
Pelayanan yang diberikan pemerin- tah kecamatan mengutamakan kesesuaian kebijakan  dengan  kondisi  masyarakat kecamatan.  Dimana  masyarakat  di
Kecamatan Tikala tidak memiliki pekerjaan  tetap.  Camat  selaku  pemimpin kecamatan  selalu  menekankan  dalam pelayanan  kepada  masyarakat  harus sesuai standar peraturan daerah. Pelayanan yang objektif tanpa pilih kasih harus  dilakukan  oleh  setiap  pegawai kecamatan.
Kepuasan masyarakat akan tercapai ketika  kebutuhan  dapat  dirasakan,
kepuasan  masyarakat  mengacu  pada pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang  dilakukan  dengan  baik  seperti penagihan  retribusi  persampahan  dan kebersihan, kemudian pemberian penyuluhan  kepada  masyarakat  tentang pengelolaan sampah serta pemberitahuan mengenai  Perda  sampah.  Menurut wawancara  peneliti  dengan  Bapak  Herry selaku  masyarakat  Kelurahan  Taas  yang memiliki warung di depan jalan raya kota, mengatakan:
“untuk  pelayanan  petugas  keber - sihan  di  daerah  ini  sudah  bagus setiap pagi ada motor sampah yang selalu keliling di lingkungan 2, untuk penumpukan sampah jarang terlihat,  tapi  untuk  hari-hari  besar atau  pesta-pesta  yang  dibuat masyarakat,  sering  terjadi  penum- pukan sampah di dekat jalan raya”
Pada  Peraturan  Walikota  Kota Manado Nomor 33 Tahun 2018 mengatur agar  masyarakat  dapat  memanfaatkan sampah  yang  masih  bisa  diolah  secara individu  atau  kelompok.  Setelah  dikelola oleh  masyarakat  pemerintah  kecamatan harus membantu perkembangan kegiatan daur  ulang  sampah  yang  dilakukan masyarakat. Bantuan bisa berupa sosialisasi,  pemberian  tenaga  ahli,  dan pemberian  dana  untuk  perkembangan usaha daur ulang sampah.
Sehingga  sampah  tidak  dibuang sembarangan  karena  sudah  ada  Perda sampah  yang  mengatur  pengurangan sampah, agar visi dan misi dari Kecamatan
Tikala dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Adapun kepentingan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang  sulit  di  jangkau  oleh  petugas kebersihan,  seperti  daerah  pegunungan, perkebunan  dan  rawa-rawa.  Sulitnya medan  di  wilayah  Kecamatan  Tikala menjadi  kendala  tersendiri  bagi  petugas
kebersihan yang bertugas untuk mengumpulkan  sampah  dari  rumah  ke rumah. Untuk kejadian kendala itu petugas harus  membuat  perjanjian  dengan masyarakat secara khusus setiap harinya.
2.4  Mendapatkan  Perlakuan  yang  jujur dan Terus Terang
Kecamatan  harusnya  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  dengan jujur  dan  terus  terang.  Camat  selaku pemimpin kecamatan selalu menekankan dalam  pelayanan  kepada  masyarakat harus  sesuai  standar  peraturan  daerah. Pelayanan yang objektif tanpa pilih kasih harus  dilakukan  oleh  setiap  pegawai kecamatan. Dapat diamati bahwa sumber daya  manusia  baik  yang  bekerja  di Kecamatan  Tikala  sudah  memadai  dan mengetahui  apa  saja  yang  menjadi  tugas mereka  termasuk  dalam  hal  pengelolaan sampah.
Memberikan  penyuluhan  kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah  dan  pemberian  pemahaman tentang  sanksi  jika  membuang  sampah sembarangan,  petugas  kebersihan  harus tepat  waktu  dalam  mengangkut  sampah maupun membersihkan sampah yang ada agar  tidak  berdampak  buruk  bagi masyarakat  Kecamatan  Tikala  selain  itu juga  sarana  untuk  pengelolaan  sampah harus  dalam  keadaan  baik  agar  dalam pengelolaan  sampah,  sehingga  tidak terjadi keterlambatan. Dari hasil penelitian mengenai perlakuan yang jujur dan  terus  terang,  peneliti  dapat mewawancarai  Bapak  Hengki  selaku masyarakat Kelurahan Banjer, mengatakan: “dalam  penagihan  retribusi  kepada setiap masyarakat terkadang petugas  hanya  menagih  retribusi untuk  sebulan  tapi  untuk  bulan sebelumnya  tidak  ditagih  lagi.  Ini

## tidak  sesuai  dengan  peraturan daerah yang ada”
Pengawasan  terhadap  Perda  harus diperketat.  Semuanya  itu  diperlukan banyak  pembinaan  dalam  pengelolaan sampah  di  Kecamatan  Tikala,  sedangkan pegawai  kebersihan  yang  ada  masih sangat  kurang  keahlian.  Untuk  itu  butuh pengkajian  uang  tentang  penerapan peraturan  daerah  tentang  pengelolaan sampah.
3. Responsivitas Kecamatan
Secara  singkat  dapat  dikatakan bahwa  responsivitas  ini  mengukur  daya tanggap  birokrasi  terhadap  harapan, keinginan  dan  aspirasi  serta  tuntutan pengguna jasa. Responsivitas dimasukkan dalam salah satu indikator kinerja, karena responsivitas secara langsung menggambarkan  kemampuan  organisasi publik  dalam  menjalankan  misi  dan tujuannya,  terutama  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Agus Dwiyanto, Responsivitas adalah kemampuan birokrasi  untuk  mengenali  kebutuhan masyarakat,  menyusun  agenda  dan prioritas  pelayanan,  serta  mengembang- kan  program-program  pelayanan  sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.  Sedangkan  menurut  Hassel Nogi S. Tangkilisan responsivitas menunjuk  pada  keselarasan  antara program  dan  kegiatan  pelayanan  dengan kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan  dengan  ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan beberapa pengertian  tentang  responsivitas  yang telah  dikemukakan  oleh  beberapa  ahli  di atas, dapat disimpulkan bahwa responsivitas  adalah  salah  satu  prinsip
good  governance yang  menunjukkan kemampuan  organisasi  penyedia  layanan untuk  lebih  tanggap  terhadap  harapan, aspirasi,  dan  kebutuhan  masyarakatnya sebagai pelanggan atau pengguna layanan. Terkait dengan penelitian ini, responsivitas adalah kemampuan organisasi  penyedia  layanan  untuk  lebih tanggap terhadap pengaduan masyarakat serta  mampu  menyelesaikannya  dengan baik  dan  tepat  waktu,  baik  pengaduan dalam bentuk lisan maupun tertulis yang terkait  dengan  pelayanan  yang  telah disediakan.
Dari hasil penelitian tingkat kemampuan responsivitas yang dilakukan oleh  Kecamatan  Tikala  masih  dalam tingkat  tidak  efektif  karena  dari  hasil penelitian  ada  beberapa  kendala  yang dihadapi  seperti  tingkat  pengawasan terhadap  Perda  sampah  yang  masih kurang dan kurangnya sosialisasi pemerintah  kepada  masyarakat  baik dalam  pengelolaan  sampah  maupun pemberitahuan secara langsung mengenai Perda  sampah,  sarana  prasarana  yang kurang  memadai  dan  perlu  penambahan lahan  TPST  karena  volume  sampah semakin  meningkat  sehingga  TPST  tidak dapat  lagi  mengelola  sampah-sampah yang  ada  di  kecamatan,  hal  ini  yang membuat pengelolaan sampah di Kecamatan Tikala belum efektif. Selain itu peneliti  mendapat  informasi  dari  Bapak Argo  B  Sangkay,  SE.Aj.Ak,  M.Si  selaku Camat Kecamatan Tikala di kantor:
“setiap  bulan  pemerintah keca- matan mengadakan sidang Tipiring yang  bertujuan  menghukum  setiap masyarakat yang melanggar peraturan  daerah,  hukumannya bervariasi  ada  yang  hanya  diberi pembinaan  dan  ada  pula  yang didenda  mulai  Rp50.000  sampai Rp100.000.  kegiatan  ini  dilakukan
untuk memberitahukan ke masyarakat akan penegakan peraturan daerah agar tidak terjadi pelanggaran yang berulang- ulang” Dilihat  dari  pemaparan  Bapak Camat penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa responsivitas kecamatan  memang  sangat  diperlukan untuk  memberikan  pelayanan  yang maksimal  kepada  masyarakat.  Sesuai dengan  Peraturan  Walikota  Manado Nomor  50  Tahun  2017  tentang  Rencana Induk  Sistem  Pengelolaan  Sampah  yang mengatur  kerja  sama  antara  pemerintah dengan  masyarakat  dan  pemerintah dengan  pihak  ketiga  pengelola  sampah. Keberhasilan  pengelolaan  sampah  di Kecamatan  Tikala  ditentukan  oleh  upaya masyarakat  membantu  tugas  pemerintah serta  pemerintah  kecamatan  harus mensosialisaikan peraturan-peraturan
daerah.
3.1   Terdapat  Tidaknya  Keluhan  dari Masyarakat  Selama  Satu  Tahun
Terakhir
Keluhan  dalam  bahasa  Inggris disebut  “ complaint ”  menandakan  adanya perasaan kekesalan atau kekecewaan akan sesuatu  yang  didapatkan.  Hal  itu mengindikasikan bahwa apa yang didapat tidak  sesuai  dengan  harapan.  Keluhan masyarakat berarti perasaan kecewa yang dirasakan oleh masyarakat atas pelayanan yang  mereka  dapat  mengenai  segala permasalahan publik. Keluhan-keluhan ini akan terus berada di dalam benak mereka selama  pemerintah  belum  mampu  untuk memberikan  solusi  atau  memperbaiki kinerja dari pemberi pelayanan tersebut.
Dapat  dilihat  hasil  kerja  mengenai pengelolaan  sampah  yang  dilaksanakan oleh  pegawai  kebersihan  Kecamatan Tikala masih kurang, bukan hanya itu saja tapi  banyak  kendala  yang  ditemui  oleh
peneliti  baik  dari  hasil  observasi  dan wawancara.  Kinerja  yang  kurang  baik memberikan  hasil  yang  tidak  baik  pula, untuk  itu  harus  adanya  pengawasan terhadap  disiplin  kerja  pegawai  maupun buruh harian lepas agar dapat
meningkatkan  kualitas  kerja  yang  baik. Dalam wawancara peneliti kepada Bapak Stepitanus V. Mangoting, SIP selaku Lurah Tikala Baru, mengatakan:
“pengelolaan  sampah  ditangani kecamatan,  untuk  kelurahan  diberi kewenangan dalam hal pengawasan terhadap  pegawai  kebersihan  yang ditugaskan  kecamatan  di  wilayah kelurahan  tersebut.  Kebanyakan keluhan masyarakat tentang keterlambatan petugas motor sampah  yang  berkeliling  untuk mengangkut  sampah  dari  rumah warga”
Di  dalam  penelitian  ini  diharapkan kinerja  pemerintah  dalam  menangani complaint dari masyarakat bisa lebih baik dan  lebih  professional  lagi.  Dengan demikian  diharapkan  agar  pelayanan publik  juga  semakin  baik  dari  waktu  ke waktu.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kota  Manado  Nomor  07  Tahun  2006 tentang  pengelolaan  persampahan  dan retribusi pelayanan kebersihan mengatur hukuman  bagi  pegawai  kebersihan  yang membuat pelanggaran.
3.2   Sikap  Aparat  Kecamatan  dalam Merespon Keluhan dari Masyarakat
Sumber  daya  manusia  yang bekerja  di  kantor  kecamatan  sudah memadai  dan  mengetahui  apa  saja  yang menjadi tugas mereka termasuk dalam hal pengelolaan  sampah,  akan  tetapi  banyak kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh pemerintah  Kecamatan  Tikala  dalam mengelola sampah mulai dari sarana dan prasarana yang disediakan oleh
pemerintah seperti tempat sampah di tepi jalan  raya  yang  kurang  memadai,  kinerja para BHL yang kurang disiplin, alat untuk pengelolaan  sampah  yang  sudah  tidak layak pakai/sering rusak, lahan TPA yang sudah tidak mampu menampung sampah yang  ada,  pengawasan  terhadap  Perda belum  dipertegas.  Sesuai  wawancara peneliti  dengan  Bapak  Boby  selaku masyarakat  Kelurahan  Tikala  Baru, mengatakan:
“setiap kelurahan masyarakat disampaikan  kepada  petugas  yang berada  di  kantor  kelurahan  atau langsung  ke  kantor  kecamatan kepada  kepala  seksi  pengelolaan kebersihan kecamatan, untuk respon  dari  keluhan  masyarakat selalu  diterima  oleh  beliau  tapi untuk  pengerjaan  dari  keluhan masyarakat sering terhambat sehingga terkesan tidak ditindaklanjuti” Dari hasil penelitian tingkat
kemampuan  aparatur  dalam  merespon keluhan  masyarakat  Kecamatan  Tikala masih  dalam  tingkat  tidak  efektif.  karena dari hasil penelitian ada beberapa kendala yang dihadapi seperti tingkat pengawasan terhadap  Perda  sampah  yang  masih kurang dan kurangnya sosialisasi
pemerintah  kepada  masyarakat  baik dalam  pengelolaan  sampah  maupun pemberitahuan secara langsung mengenai Perda  sampah,  sarana  prasarana  yang kurang  memadai  dan  perlu  penambahan lahan TPS karena volume sampah semakin meningkat  sehingga  TPS  tidak  dapat  lagi menampung  sampah-sampah  yang  ada, hal ini yang membuat pengelolaan sampah di Kecamatan Tikala belum efektif.
3.3   Penggunaan Keluhan dari Masyarakat sebagai  Referensi  bagi  Perbaikan Penyelenggaraan  Pelayanan  di  Masa Mendatang
Menggambarkan  tingkat  sejauh mana  organisasi  dapat  menanggapi keluhan  menjadi  referensi  kecamatan untuk  perubahan  internal  dan  eksternal dalam pengelolaan kebersihan. Kriteria ini berkenaan  dengan  kemampuan  manaje- men untuk mengadakan perubahan dalam lingkungan (lingkungan eksternal) maupun  dalam  organisasi  itu  sendiri (lingkungan  internal).  Kendala  internal adalah  dengan  ditetapkan  kembali Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan  dan  Retribusi  Pelayanan Kebersihan,  dimana  peraturan  tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat agar  mereka  dapat  mengetahui  apa  saja yang  menjadi  sanksi  jika  membuang sampah  sembarangan.  Dengan  demikian dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut  dapat  memberikan  kesan  baik dari  pihak  pemerintah  maupun  dari masyarakat itu sendiri sehingga sosialisasi tentang  Peraturan  Daerah  tersebut  tidak sia-sia  melainkan  masyarakat  dapat menyesuaikan  diri  dengan  apa  yang disosialisasikan oleh
pemerintah,
penambahan akan sarana prasarana yang dibutuhkan  dalam  pengelolaan  sampah juga sangat berpengaruh bagi kebersihan kecamatan.  Kendala  eksternal  adalah tingkat  kesadaran  masyarakat  dalam membuang  sampah  sembarangan  yang masih  kurang,  ketidaktahuan  masyarakat tentang Peraturan Daerah.
Dari  wawancara  peneliti  dengan Bapak  Rommy  D  Songgigilan,  S.E.  selaku kepala  seksi  pengelolaan  kebersihan kecamatan di kantor kecamatan, mengatakan:
“setiap  sasaran kinerja  petugas kebersihan  selalu  mengarah  ke peraturan daerah sehingga diharap- kan  masyarakat  dapat  mengetahui perda kota yang mengatur pengelolaan persampahan di kecamatan,  keluhan  masyarakat selalu  adaptasi  untuk  menindak lanjuti  keluhan  tersebut  harus  ada perintah  langsung  camat  melalui rapat di kecamatan”.
Kemajuan  dari  suatu  organisasi dengan  menggunakan  sumber  daya  yang ada  dan  juga  fasilitas  yang  disediakan harus  di  manfaatkan  dengan  baik  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak  tuntutan  yang  harus  dipikirkan oleh  pemerintah  dalam  melaksanakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tikala mulai  dari  lingkungan  yang  harus  bersih dari  sampah  sampai  dengan  pengelolaan sampah  di  TPS.  Pengelolaan  sampah memerlukan  waktu  dan  biaya  yang  tidak sedikit,  akan  tetapi  untuk  mewujudkan visi  dan  misi  Kecamatan  Tikala  maka pengembangan  akan  fasilitas  baik  yang digunakan untuk mengelola sampah harus memadai.  Penggunaan  keluhan  dari masyarakat  sebagai  referensi  sebagai perbaikan  penyelenggaraan  pelayanan  di masa  mendatang  belum  bisa  terencana dengan baik.
3.4   Berbagai Tindakan Aparat Kecamatan untuk Memberikan Kepuasan Pelayanan kepada Masyarakat Fasilitas-fasilitas  yang  disediakan oleh  kecamatan  sudah  cukup  memadai dan  pegawai  kebersihannya  sudah memadai.  Kepuasan  yang  diperoleh masyarakat tentang pelayanan kebersihan yaitu adanya fasilitas yang cukup memadai akan  tetapi  kendaraan  sampah  yang digunakan  bahkan  alat  yang  digunakan dalam  pengelolaan  sampah  yang  kurang memadai,  tidak  layak  pakai  sehingga
menyebabkan pengelolaan sampah sering terhambat.  Maka  dibutuhkan  kinerja  dan pelayanan  yang  baik  dalam  pengelolaan sampah di Kecamatan Tikala. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Argo B Sangkay,  SE.  Aj.  Ak,  M.Si.  sebagai  Camat Tikala, mengatakan:
“kendala yang dirasak an kecamatan dengan  diberlakukan  Peraturan Walikota  Kota  Manado  Nomor  33 Tahun 2018 yaitu, fasilitas pengangkut sampah sering mengalami  kerusakan  akan  tetapi dana  perawatan  kendaraan  tidak tersedia sehingga terjadinya keterlambatan  perbaikan  kenda- raan  pengangut  sampah,  seperti truk, motor sampah dan mini truk ”.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan peneliti bahwa dalam pencapaian suatu tujuan maka melibatkan semua  yang  terkait  dalam  pengelolaan sampah  oleh  Kecamatan  Tikala  baik  dari pihak pegawai Kecamatan, petugas buruh harian lepas maupun masyarakat Kecamatan  Tikala  dengan  didukung fasilitas-fasilitas  yang  memadai.  Sarana kebersihan yang memadai akan memudahkan responsivitas kecamatan. 3.5   Penempatan Masyarakat oleh  Aparat
Kecamatan  dalam  Sistem  Pelayanan yang Berlaku
Masyarakat menjadi faktor utama dalam  pelayanan  pemerintahan.  Dalam penelitian  ini,  pengembangan  adalah kemampuan  aparatur  Kecamatan  Tikala untuk  memandang  jauh  ke  depan  dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tikala agar  lebih  baik  lagi.  Dalam  hal  ini kemampuan  Sumber  daya  manusia  yang dimiliki  harus  disiplin,  Agar  pengelolaan sampah lebih efektif lagi maka diperlukan pengembangan  fasilitas  oleh  kecamatan seperti  disiplin  kerja  pegawai  dan  buruh
harian  lepas  dalam  mengolah  sampah harus  lebih  ditingkatkan  lagi  karena kinerja  dari  mereka  sangat  berpengaruh pada  pengelolaan  sampah  di  Kecamatan Tikala.  Kesadaran  dari  masyarakat  harus di  bangun  dengan  cara  pemerintah memberikan  penyuluhan  tentang  cara pengolahan  sampah,  sarana  prasarana yang  disediakan  oleh  pemerintah  harus memadai.  kemudian  adanya  kerjasama antara  pemerintah  dan  masyarakat  akan memberikan  dampak  yang  positif  bagi lingkungan.  Menurut  wawancara  peneliti kepada  Ibu  Fatmawati  selaku  warga Kelurahan Banjer, mengatakan:
“unt uk pelayanan pengelolaan kebersihan  yang  kami  rasakan sekarang ini masih belum maksimal, ada  saja  keluhan  masyarakat  yang tinggal  di  dekat  Sungai  Tikala tentang tempat pengumpulan sampah  yang  belum  dibuat  wadah, jadi  sering  warga  membuang sampahnya di sung ai”
Akan  tetapi  pada  saat  sekarang  ini penempatan  masyarakat  bagi  aparatur mengenai  pengelolaan  sampah  tidak efektif.  Disebabkan  oleh  banyaknya kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh Kecamatan Tikala dan masih banyak yang perlu  di  benahi  sehingga  membutuhkan perhatian  yang  banyak  dan  waktu  yang tidak sedikit.
4. Responsibilitas  Kebijakan  dengan Kegiatan Aparatur Kecamatan
Dilihat  dari  segi  responsibilitas adalah  kesesuaian  pelaksanaan  kegiatan dengan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan dalam peraturan daerah. Ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan  oleh  pemerintah  kecamatan agar  pengelolaan  sampah  di  Kecamatan Tikala  dapat  tercapai  sepenuhnya.
Langkah-langkah  yang  dilakukan  peme- rintah  kecamatan,  seperti  memperbaiki TPST serta alat untuk pengelolaan sampah agar  dapat  gunakan,  memperluas  lahan untuk  TPST,  perawatan  kendaraan sampah  sehingga  harus  dalam  keadaan baik,  pegawai  kebersihan  harus  disiplin dalam  bekerja  dan  sesuai  dengan peraturan  yang  ada  dan  mempertegas pengawasan  terhadap  Perda  pengelolaan sampah.
Berdasarkan wawancara yang peneliti  lakukan  dengan  Bapak  Argo  B Sangkay,  S.E.Aj.Ak,  M.Si.  selaku  Camat
Tikala  membahas  tentang  hukuman  bagi masyarakat  yang  melanggar  perda  dan pembinaan kepada masyarakat agar tidak mengulanginya lagi, sebagai berikut:
“jadi,  untuk  masyarakat  yang melanggar  perda  akan  mendapat hukuman atas tindak pidana ringan (tipiring)  tersebut,  hukumannya bisa  bervariasi,  bisa  berupa  denda, peringatan  atau  surat  pemutusan izin menggunakan bangunan. Setelah  sidang  Tipiring  ke  banyak masyarakat  menunjukkan  respon positif  dengan  tidak  mengulangi pelanggaran tersebut lagi”
Penegakan  peraturan  daerah  perlu dilakukan  agar  tidak  ada  lagi  yang pembuang sampah sembarangan, memang Perda sudah lama ada tapi tidak ada  penegasan  dari  pemerintah  bahkan peraturan  daerah  hanya  dipasang  di tempat-tempat tertentu sehingga
masyarakat  hanya  mengabaikan  Perda tersebut, hal ini yang menyebabkan tidak adanya  pemberitahuan  secara  langsung kepada masyarakat tentang Perda sampah yang berlaku saat ini. Jika ada penyuluhan maka masyarakat akan menyesuaikan diri mereka dengan tidak membuang sampah di  sembarang  tempat  karena  adanya
sanksi  yang  diberikan  jika  melanggar peraturan daerah nomor 07 tahun 2006.
4.1   Kejelasan Tanggungjawab dan Wewenang Memang  saat  ini  pelayanan kebersihan  masih  kurang  baik  karena disebabkan oleh kurang adanya ketegasan dalam menegakkan peraturan daerah oleh pemerintah  kecamatan.  Apalagi  di Kecamatan  Tikala  yang  memiliki  volume sampahnya  cukup  banyak  sehingga membutuhkan penanganan yang
maksimal  pemerintah  kecamatan.  Hal  ini juga  tidak  memberikan  kepuasan  kepada masyarakat  yang  mempunyai  kegiatan  di tempat  tersebut.  Jika  tidak  ditangani dengan  baik  maka  pengelolaan  sampah akan  semakin  tidak  baik  pula  karena dampak  dari  sampah  tersebut  sangat buruk  maka  dibutuhkan  kinerja  dan pelayanan  yang  baik  dalam  pengelolaan sampah di Kecamatan Tikala. 4.2   Memiliki Komitmen untuk Melaksanakan  Tanggungjawab  dan Wewenang Gibson,  dkk  (1998),  mengatakan bahwa  kepuasan  merupakan  kriteria efektifitas yang mengacu pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan  pegawai  maupun  masyarakat.
Ukuran dari kepuasan meliputi dari sikap pegawai,  kelambanan,  kinerja,  keluhan, kesejahteraan, absensi, dan lain sebagainya.
4.3  Memiliki  Kebijakan  Pengelolaan  SDM (Sumber Daya Manusia)
Sumber  daya  manusia  dinilai  dari kualitas dan kuantitasnya, dimana kualitas dari  sumber  daya  manusia  berkaitan dengan keterampilan, profesionalitas, dan kompeten  di  bidangnya,  sedangkan kuantitas  berkaitan  dengan  jumlah
sumber  daya  manusia  dalam  mencakup seluruh  kelompok  sasaran.  Sosialisasi  ini bertujuan  untuk  mengajak  masyarakat menciptakan kebersihan lingkungan yang sejuk,  nyaman  dan  indah.  Sosialisasi  ini juga  memberikan  materi  bagaimana  cara menjaga  lingkungan  hidup  supaya  selalu bersih agar dan kualitas hidup lebih baik.
Dari hasil penelitian bahwa ditemui kendala-kendala dalam kebijakan pengelolaan  sumber  daya  manusia  oleh Kecamatan Tikala. Kota Manado mengadakan  sidang  dua  minggu  sekali untuk  para  pelanggar  untuk  pelanggar Perda.  Pelanggar  Perda  masuk  dalam kategori  tipiring  dan  menghukum  sesuai perda.  Sidang  dihadiri  dari  perwakilan pemerintah  kota,  kecamatan,  kejaksaan, kepolisian dan satuan polisi pamong praja. Jangan  sembarangan  membuang  sampah di  Kota  Manado.  Jika  kedapatan  akan ditindak  tegas  sesuai  Peraturan  Daerah (Perda)  Nomor  7  Tahun  2006  tentang pengelolaan  persampahan  dan  retribusi pelayanan  kebersihan.  Pemerintah  Kota (Pemkot)  Manado  telah  menurunkan  tim penegakan Perda 7/2006 untuk menindak para pelanggar (Ponge, 2017). 4.4   Memiliki Kebijakan Pengelolaan Keuangan Keperluan pembiayaan yang dibutuhkan  untuk  penambahan  sarana prasarana dalam pengelolaan sampah tapi sekarang ini untuk memperoleh pembiayaan tersebut membutuhkan waktu, karena biaya yang dibutuhkan juga tidak  sedikit.  Padahal  dalam  pengelolaan sampah  membutuhkan  sumber  daya manusia dan fasilitas yang memadai untuk menunjang  kebersihan  kecamatan  dan tercapainya suatu tujuan yang diinginkan.
Adapun kendala dalam kebijakan pengelolaan  keuangan  sangat  harus diperhatikan  oleh  pemerintah  daerah
sehingga  pemerintah  kecamatan  tidak kekurangan  pendanaan  dalam  penge- lolaan persampahan. Pemeliharaan alat kebersihan membutuhkan  pendanaan  dari  pihak pemerintah  daerah,  dinas  kebersihan lingkungan kota, kecamatan dan masyarakat  setempat.  Dalam  pemberian gaji  kepada  pegawai  kebersihan  tingkat kecamatan telah memberlakukan kebijakan  Perda  Nomor  7  Tahun  2006 tentang  pengelolaan  persampahan  dan retribusi pelayanan kebersihan. 4.5   Memiliki Kebijakan Pengelolaan Sarana Prasarana Masalah  biaya  juga  menjadi  salah satu kendala dalam pengelola sarana dan prasarana.  Sarana  prasarana  yang dibutuhkan  harus  dibeli  dan  diperbaiki untuk itu memerlukan biaya yang banyak. Keperluan  pembiayaan  yang  dibutuhkan untuk  penambahan  sarana  prasarana dalam pengelolaan sampah tapi sekarang ini  untuk  memperoleh  pembiayaan tersebut  membutuhkan  waktu,  karena biaya yang dibutuhkan juga tidak sedikit.
4.6   Memiliki Kebijakan Mengenai Metode Kerja
Kegiatan dimulai dini hari jam 04.30 sampai  dengan  jam  10.00  dan  akan kembali  berkeliling  pada  sore  hari  dari 16.30  sampai  18.00.  Sampah  yang dikumpulkan  malam  hari  akan  disimpan petugas  untuk  dikumpulkan  ke  truk sampah  kecamatan  tapi  sampah  yang dikumpulkan petugas motor sampah pagi hari  langsung  dikumpulkan  ke  truk sampah yang menunggu motor sampah di tempatnya.  Dari  hasil  penelitian  bahwa ditemui kendala-kendala dalam kebijakan metode  kerja  oleh  Kecamatan  Tikala terutama kedisiplinan pegawai kecamatan. 5. Akuntabilitas Aparatur Kecamatan Akuntabilitas  oleh  suatu  organisasi sangat diperlukan karena dapat menunjang  keberhasilan  dari  organisasi tersebut,  akuntabilitas  dapat  dilihat  dari tingkat  kesediaan  pemerintah  dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawab di  bidang  kebersihan,  kemudian  juga dapat  dilihat  dari  tingkat  pemahaman masyarakat akan pengelolaan sampah dan pemahaman  akan  Perda  sampah  yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Dalam penelitian di kantor Kecamatan  Tikala,  tingkat  akuntabiitas sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dari  hasil  penelitian  mengenai  peng- gunaan sumber  daya  manusia  yang  tidak disiplin  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawab yang telah ditetapkan. Hal ini  yang  dapat  menghambat  kinerja  dari sumber daya manusia tersebut, mengenai fasilitas  yang  disediakan  yang  mungkin tidak  terjaga  dan  tidak  dirawat  dengan baik  sehingga  fasilitas  yang  ada  rusak bahkan sudah tidak layak pakai, kemudian penambahan  lahan  TPST  yang  pada kenyataannya sudah tidak dapat menampung  lagi  sampah-sampah  yang ada, pengawasan terhadap Perda harus di perketat.  Semuanya  itu  diperlukan  biaya yang banyak dalam pengelolaan sampah di Kecamatan  Tikala,  sedangkan  dana  yang ada  masih  sangat  kurang,  untuk  itu penanganan akan sampah tidak efektif
5.1   Tingkat Ketelitian (Akurasi)
Adanya absensi di setiap kelurahan wilayah kerja dan pengawasan perangkat kecamatan  dan  kelurahan  melalui  kepala lingkungan di Kecamatan Tikala. Dari hasil penelitian  bahwa  ditemui  kendala- kendala  dalam  ketelitian  pengelolaan sampah oleh Kecamatan Tikala.
Adanya perbaikan motor pengangkut  apabila  ada  kerusakan, pemeliharaan truk sampah secara berkala dan  adanya  jaminan  kesehatan  bagi pegawai kebersihan apabila pegawai sakit. Tidak  adanya  tumpukan  sampah  lagi  di samping  jalan  raya  karena  sampah  akan dijemput  dari  rumah  masyarakat  itu sendiri.
5.2   Profesionalitas Petugas
Profesionalitas  atau  kemampuan penyedia  layanan  untuk  memberikan pelayanan  sesuai  dengan  yang  dijanji secara  akurat  dan  terpercaya.  Kinerja harus  sesuai  dengan  harapan  pelanggan yang  berarti  ketepatan  waktu,  pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan,  sikap  yang  simpatik,  dan dengan akurasi yang tinggi.
Di  kantor  Kecamatan  Tikala, profesional  dari  pegawai  yang  ada  di kantor  Kecamatan  Tikala  ini  sudah  baik, mampunya pegawai di kantor kecamatan Tikala  dalam  menjalankan  tugas  pokok dan  fungsinya  dengan  baik,  yaitu  dalam hal  jaminan  akan  ketepatan  waktu, pelayanan  yang  sama  untuk  semua pelanggan  tanpa  kesalahan,  sikap  yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi, dan bekerja sesuai dengan prosedur (SOP) yang telah berlaku.
5.3   Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Apapun  untuk  menunjang  keber- hasilan dari suatu organisasi dapat dilihat juga  dari  segi  fasilitas  yang  disediakan seperti  sarana  dan  prasarana  yang menunjang  keberhasilan  dari  organisasi tersebut,  gedung  kantor,  dan  lain sebagainya.  Mengenai  fasilitas  yang disediakan  yang  mungkin  tidak  terjaga dan  tidak  dirawat  dengan  baik  sehingga fasilitas  yang  ada  rusak  bahkan  sudah tidak  layak  pakai.  Pengadaan  satu  unit
mobil  saja  seperti  truk  sampah  di  unit pengangkutan  sampah  harus  mengeluar- kan  biaya  yang  cukup  banyak.  Karena kurangnya  biaya  untuk  menangani permasalahan  sampah  maka  diperlukan penanganan  khusus,  seperti  sampah organik  dijadikan  sebagai  kompos kemudian untuk sampah anorganik dapat di  daur  ulang  dengan  arahan  dari pemerintah  Kecamatan,  hal  ini  dapat mengurangi  volume  sampah  sebelum dikelola di TPA.
Fasilitas  kebersihan  yang  masih kurang  memadai  untuk  menangani sampah  apabila  adanya  hari-hari  besar dan  acara-acara  pernikahan,  kurangnya waktu  masyarakat  untuk  mendapatkan sosialisasi  pengelolaan  sampah  dari pemerintah kecamatan, kebiasaan
masyarakat  yang  belum  berubah  sering membuang  sampah  di  sungai  dan mengumpulkannya  di  tempat  yang susah dijangkau  petugas  pengangkut  sampah dan  dana  pengadaan  fasilitas  kebersihan yang  belum  memadai.  Adapun  pegawai yang bertugas di Kecamatan Tikala, yaitu: penyapu  jalan  27  pegawai,  pengangkut sampah  28  pegawai,  pembersih  gorong- gorong 7 pegawai dan penagih retribusi 5 pegawai.
Keluhan  yang  sering  dihadapi petugas  motor  sampah  antaranya  keter- lambatannya  truk  sampah  kecamatan, tidak  menentunya  jumlah  sampah  yang diangkut  motor  sampah  setiap  harinya, kerusakan kendaraan motor sampah yang mengganggu  kinerja  petugas  motor sampah  dan  adanya  sampah  dari  luar kelurahan,  kecamatan  atau  kota  yang sengaja dibuang ke wilayah kerja petugas motor  sampah  tersebut.  Truk  sampah  4 unit  merupakan  kendala  yang  sering membuat  masyarakat  resah  karena  tidak jarang  dengan  truk  sampah  terlambat datang  di  lokasi  kecamatan  untuk
mengangkut  sampah  dari  motor  sampah. Motor  pengangkut  sampah  28  unit disesuaikan dengan jumlah lingkungan di Kecamatan Tikala. Setiap harinya truk sampah berkeliling  di  area  kecamatan  dibantu dengan  motor  pengangkut  sampah  dari setiap  rumah  warga  di  lingkungan Kecamatan  dan  setiap  harinya  penyapu jalan  menyapu  jalan  kota.  Dalam pengelolaan  sampah  oleh  Kecamatan Tikala, dapat diamati bahwa sumber daya manusia  baik  yang  bekerja  di  lapangan atau  kantor  sudah  memadai  dan mengetahui  apa  saja  yang  menjadi  tugas mereka  termasuk  dalam  hal  pengelolaan sampah,  akan  tetapi  banyak  kendala- kendala  yang  dihadapi  oleh  Kecamatan Tikala dalam mengelola sampah mulai dari sarana  dan  prasarana  yang  disediakan oleh pemerintah seperti tempat sampah di tepi  jalan  raya  yang  kurang  memadai, kinerja para BHL yang kurang disiplin, alat untuk  pengelolaan  sampah  yang  sudah tidak layak pakai/sering rusak, lahan TPS yang  sudah  tidak  mampu  menampung sampah  yang  ada,  pengawasan  terhadap Perda  belum  dipertegas  dan  kurang kepedulian masyarakat dalam memperhatikan  lingkungannya.  Hal  ini yang  membuat  pengelolaan  sampah menjadi tidak efektif dan efisien. Fasilitas yang  telah  di  sediakan  oleh  pemerintah harus terjaga dan terpelihara dengan baik agar tidak cepat rusak.
5.4   Kejelasan Aturan Kecamatan Tikala sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan di bidang
pelayanan  publik  terkhusus  tentang pengelolaan  sampah  di  lingkungan kecamatan.  Sesuai  dengan  Peraturan Walikota  Nomor  33  Tahun  2018  tentang pengurangan  dan  penanganan  sampah berbasis kecamatan Kota Manado.
Bahkan sejak aturan ini ditegakkan, ada  38  pelanggar  yang  terjaring  lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan telah divonis  membayar  denda  bervariasi  dari Rp 50 ribu sampai Rp 1 juta karena baru sebatas  kasus  Tindak  Pidana  Ringan (Tipiring)(Ponge, 2017).
Kelurahan  sebagai  bagian  penga- wasan  dari  pegawai  kebersihan  yang bertugas di wilayah kelurahan. Kerja sama antara  kecamatan  dan  kelurahan  yang sistematis  dalam  menegur  masyarakat yang  melanggar  peraturan  pengelolaan sampah sangat diperlukan bagi keberlanjutan menjaga kebersihan lingkungan.
5.5   Kedisiplinan
Kedisiplinan  pegawai  kebersihan Kecamatan Tikala ukur dengan ketepatan waktu kerja yang disusun dalam peraturan wali  kota.  Kegiatan  dimulai  dini  hari  jam 04.30 sampai dengan jam 10.00 dan akan kembali  berkeliling  pada  sore  hari  dari 16.30  sampai  18.00.  Sampah  yang dikumpulkan  malam  hari  akan  disimpan petugas  untuk  dikumpulkan  ke  truk sampah  kecamatan  tapi  sampah  yang dikumpulkan petugas motor sampah pagi hari  langsung  dikumpulkan  ke  truk sampah yang menunggu motor sampah di tempatnya.
Petugas  kebersihan  mengangkut sampah yang sudah dikumpulkan masyarakat  dalam  satu  hari,  selanjutnya sampah yang telah dikumpulkan diletakkan  di  depan  rumah,  sehingga petugas  pengangkut  sampah  pada  pagi hari berkeliling di wilayah kelurahan dari rumah satu ke rumah yang lain.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan mengenai KINERJA Aparatur Kecamatan  Tikala  Dalam  Mewujudkan Manado  Kota  yang  Bersih  di  Kecamatan Tikala  Kota  Manado  Provinsi  Sulawesi Utara yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan:
1. Kinerja  aparatur  kecamatan  belum efektif  dalam  mewujudkan  Manado kota yang bersih di Kecamatan Tikala.
Dari  kelima  indikator  yang  peneliti gunakan,  menurut  Agus  Dwiyanto teori  kinerja  memiliki  5  (lima) indikator yaitu, produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas,  dan  akuntabilitas. Pencapaian kinerja di setiap indikator terbilang belum memenuhi. Produksi sampah dari warga Kecamatan Tikala semakin  meningkat  setiap  tahunnya. Kualitas layanan aparatur yang belum efektif dirasakan masyarakat Kecamatan  Tikala.  Pegawai  keber- sihan harus disiplin sehingga penanganan  sampah  yang  tidak efektif  kemudian  masih  banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan  pengelolaan  sampah  di Kecamatan  Tikala.  Responsivitas kecamatan  belum  efektif  dan  efisien dalam melakukan pelayanan pengelolaan kebersihan. Responsibilitas  kebijakan  dengan kegiatan  aparatur  kecamatan  harus. Akuntabilitas  kecamatan  harus  lebih ditingkatkan  lagi.  Berdasarkan  hasil penelitian  bahwa  masih  banyak kendala  yang  di  hadapi  mengenai pengelolaan sampah, dengan melihat kenyataan yang ada bahwa pengelolaan  sampah  di  Kecamatan Tikala  tidak  efektif  untuk  itu
membutuhkan  penanganan  yang lebih baik lagi.
2. Hambatan-hambatan  yang  dihadapi aparatur kecamatan dalam mewujud- kan  Manado  kota  yang  bersih  di kecamatan  Tikala.  TPST  yang  tidak mampu memproses tumpukan sampah yang akan diantarkan ke TPA yang  terletak  di  daerah  sumompo sebagai  tempat  pemrosesan  sampah dengan menggunakan sistem sanitary landfill, metode ini merupakan sarana pengurungan  sampah  ke  lingkungan yang  disiapkan  dan  dioperasikan secara  sistematis.  Kendala  yang dihadapi  pemerintah  kecamatan terutama dalam penegakan peraturan daerah yang berlaku sekarang
3. Upaya yang telah dilakukan aparatur kecamatan  untuk  mengatasi  ham- batan  dalam  mewujudkan  Manado kota yang bersih di kecamatan Tikala. dilakukan peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam pengelolaan  sampah  di  Kecamatan Tikala, adanya pemberian penyuluhan kepada masyarakat tentang  pengelolaan  sampah  serta pemberitahuan mengenai sanksi yang diberikan  jika  melanggar  Perda sampah,  agar  masyarakat  dapat menyesuaikan diri dengan Perda yang berlaku,  berupa  sarana  prasarana maupun  kinerja  pegawai  dan  buruh harian lepas. Terlebih lagi meningkat- kan  kesadaran  dari  masyarakat Kecamatan  Tikala  dengan  cara memberikan  pembinaan  mengenai sampah.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas bahwa kinerja aparatur kecamatan  dalam  pengelolaan  sampah oleh  Kecamatan  Tikala  masih  dalam tingkat  tidak  efektif,  maka  dapat direkomendasikan  kepada  Kecamatan Tikala untuk meningkatkan kualitas kerja baik  pegawai  kecamatan  maupun  para buruh harian lepas, meningkatkan sarana prasarana  pengelolaan  sampah  dan perlunya pengawasan yang ketat terhadap Perda  sampah.  Kesadaran  masyarakat Kecamatan Tikala juga harus ditingkatkan dengan  memberikan  penyuluhan  tentang sampah,  karena  masyarakat  selalu melanggar  Perda  yang  telah  di  tetapkan,
harus adanya kerjasama antara masyarakat  dan  pemerintah  dalam menangani permasalahan
sampah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.   Buku
Anonymous  (2018), Kota  Manado  Dalam Angka  2018 ,  Manado:  BPS  Kota Manado. Dwiyanto,  Agus  (2006), Reformasi Birokrasi  Publik  di  Indonesia , Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press.
Fahmi,  Irham  (2011), Manajemen Kinerja Teori  dan  Aplikasi ,  Bandung:
Alfabeta, cv. Keban, Yeremias T. (2004), Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep,  Teori  dan  Isu ,  Yogyakarta: Gava Media.
Mahmudi  (2015), Manajemen  Kinerja Sektor  Publik ,  Yogyakarta:  Unit Penerbit  dan  Percetakan  Sekolah
Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mahsun,  Mohamad  (2006), Pengukuran Kinerja  Sektor  Publik ,  Yogyakarta: BPFE.
Mulyadi  dan  Setyawan  (2001), Sistem Perencanaan  dan  Pengendalian Manajemen:  Sistem  Pelipatganda Kinerja Perusahaan , Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat
Nazir,  Moh.  (2014), Metode  Penelitian. Cetakan  Enam ,  Bogor:  Ghalia Indonesia.
Silalahi,  Ulber  (2010), Metode  Penelitian Sosial , Bandung: Refika Aditama Soeprihanto,  John  (2001), Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan, Edisi 1 , Yogyakarta: BPFE
Stolovitch,  Harold  D.,  and  Keeps,  Erica  J. (1992). Handbook  of  Human Performance Technology A Comprehensive  Guide  for  Analysis and  Solving  Performing  Problem  in Organizations . San Francisco: Jersey-Bass Publisher. Sugiyono  (2018), Metode  Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D , Bandung: CV. Alfabeta.

## B.   Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008 tentang Pengelolaan Sampah
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun 2017 Tentang Kecamatan
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 Tentang  Pengelolaan  Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2017
Tentang  Rencana  Induk  Sistem
Pengelolaan Sampah Peraturan  Walikota  Manado  33  Tahun 2018  Tentang  Pengurangan  dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado C.   Lain-lain https://properti.kompas.com. Buruk Mengelola Sampah Manado Didapuk Sebagai kota terkotor , diakses pada tanggal  18  Oktober  2019  pada  jam 20:30 WIB
http://manadokota.go.id  Visi  dan  Misi. diakses  pada  tanggal  28  Oktober 2019 pada jam 09:45 WIB