## TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA
Chris Sostom Gintoe Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Email : tomgintoe@gmail.com

## ABSTRACT
The  economies  of  countries,  especially  developing  countries,  are  in  need  of  a steady flow of foreign capital to support an economy that can continue and grow. One  of  the  choices  for  economic  growth  to  run  the  economy  is  to  invite multinational  companies  to  invest  or  carry  out  economic  activities  that  can support the lives of people in developing countries. The presence of multinational companies in the economies of countries is often facilitated by providing facilities and  facilities  for  foreign  investment  in  their  countries.  Multinational  companies are one of the most talked about forms of business associations in the context of world  and  economic  globalization.  The  role  of  globalization  as  an  ideology  and the development of regulatory policies related to multinational companies. Forest fires  that  occur  in  Indonesia  can  be  called  a  serious  violation  of  international environmental  law.  Air  pollution  due  to  forest  pollution  is  very  contrary  to  the principles of international environmental law. Among the principles of Sic Utere Tuo  ut  alienum  non  laedes  which  confirms  that  a  country  is  prohibited  from carrying  out  or  allowing  activities  that  can  harm  other  countries,  as  well  as  the principle of good neighborliness said that the sovereignty of a country's territory should not be disturbed by other countries.
Keyword: Responsibility, Multinational Corporations, Forest Fires, Environmental Law, International Law.

## A. PENDAHULUAN
Perekonomian  negara  –  negara,  khususnya  negara  berkembang  sangat membutuhkan arus modal asing yang benyak untuk mendukung perekonomian yang  dapat terus  berjalan  dan  bertumbuh.  Pilihan  pertumbuhan  perekonomian untuk  menjalankan  roda  perekonomian  ini  salah  satunya  adalah  dengan mengundang  perusahaan  multinasional  untuk  berinvestasi  atau  melakukan kegiatan  perekonomian  yang  dapat  menunjang  hidup  rakyat  dalam  negara  – negara berkembang. Kehadiran perusahaan multinasional dalam perekonomian negara  –  negara  sering  kali  dimudahkan  dengan  memberikan  fasilitas  dan
kemudahan  –  kemudahan  dalam  melakukan  investasi  asing  di  dalam negaranya.  Negara  yang  mengundang  masuk  investor  asing  dengan perusahaan-perusahaan multinasionalnya berharap bahwa perusahaan- perusahaan  tersebut  dapat  menjadi agent  of  development. 1 Dengan  modal  dan teknologi  yang  mereka  miliki  diharapkan  perusahaan-perusahaan  tersebut dapat mengelola sumber daya alam yang ada di negara tuan rumah (host state), meratakan  pembangunan,  meningkatkan  ekspor,  meningkatkan  pemasukan pajak,  membuka  lapangan  pekerjaan,  memberikan  teknologi-teknologi  baru serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia host state.
Salah  satu  tujuan  investasi  perusahaan  multinasional  secara  khusus  di Indonesia  adalah  pada  sektor  kehutanan.  Hutan  di  Indonesia  adalah  sumber kehidupan  bagi  banyak  orang,  bahkan  bukan  saja  bagi  masyarakat  Indonesia saja  namun  secara  luas  hutan  memiliki  potensi  yang  luar  biasa  sebagai  paru- paru  dunia  serta  menjaga  keseimbangan  lingkungan.  Potensi  tersebut mengandung  banyak  manfaat  yang  lain  bagi  kehidupan  dan  populasi  manusia jika  dikelola  secara  benar  dan  bijaksana.  Hutan  adalah  suatu  kesatuan ekosistem  berupa  hamparab  lahan  berisi  sumber  daya  laam  hayati  yang  di dominasi pepohonan dalam persekutuan lama lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pengertian tersebut di ambil menurut Undang- undang  Nomor  41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2. 2 Kelestarian dan keberlanjutan kehutanan  harus  dijaga  sebagai  salah  satu  penentu  penyangga  kehidupan  dan sumber kesejahteraan rakyat agar kualitasnya tidak semakin menurun, harus di jaga terus menerus keeksistesiannya, agar tetap abadi dan ditangan orang yang berbudi pekerti luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan dan profesional serta bertanggung  jawab. 3 Kasus  kebakaran  hutan  di  Idnoensia  adalah  sebuah bencana tahunan yang selalu saja rutin terjadi. Sedangkan kasus ini selalu saja
1 Sumantoro, Bunga  Rampai  Permasalahan  Penanaman  Modal  dan  Pasar  Modal/  Problems  of Investment in Equities and in Securities, Binacipta, 1984, Hlm 3.
2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat 2.
3 Yusuf  Abdul  Muis  dan  Muhammad  Taufik  Makarao, Hukum  Kehutanan  di  Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm 1.
terjadi  di  daerah  Sumatra  dan  Kalimantan. 4 Hal  ini  karena  tata  kelola  hutan yang  buruk  di  Indonesia.  Buruknya  tata  kolola  hutan  ini  terjadi  mulai  dari sektor  perkebunan  sampai  kehutanan.  Hal  ini  diperparah  dengan  perizinan pembukaan  lahan  gambut  yang  mudah  terbakar  serta  sulit  dipadamkan  bila terjadi kebakaran.
Tujuan  perusahaan-perusahaan  asing  melakukan  pembakaran  hutan untuk keperluan perkebunan dengan membakar lahan dimaksudkan agar lebih menghemat  dan  menekan  biaya  guna  membuka  lahan  perkebunan  yang  baru. Keuntungannya  yaitu  perusahaan  tidak  perlu  mengeluarkan  dana  tambahan yang  lebih  besar  dalam  menggunakan  alat-alat  berat  guna  membuka  lahan. Indonesia  sebagai  negara  pengekspor  asap  juga  menyebabkan  kerugian  di negara  tetangga  dan  dampak  kabut  asap  tersebut  berdampak  pada perekonomian, pariwisata dan kesehatan di negara-negara sekitar.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis normatif  yang  bersifat  deskriptif  yaitu  suatu  penelitian  hukum  yang  bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada , atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 5

## C. PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Perusahaan  Multinasional  Menurut  Undang-undang  Nomor  40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Perusahaan  multinasional  merupakan  suatu  bentuk  asosiasi  bisnis  yang paling  banyak  dibicarakan  dalam  rangka  globalisasi  dunia  dan  ekonomi.  Peran dari  globalisasi  sebagai  ideologi  dan  perkembangan  kebijakan  peraturan  terkait
4 Agustia Putra, Kepentingan Indonesia Tidak meratifikasi ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution Tahun 2002-2012, https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3225/Jurnal%20Imiah.%20Agustia
%20Putra%20(0901120048)%20Hubungan%20Internasional.pdf?sequence=1 diakses  pada  12 Januari 2018.
5 Muhammad  Abdul  Kadir,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2004, Hlm 32.
dengan  perusahaan  multinasional. 6 Istilah  multinasional  diperkenalkan  pertama kali  oleh  David  E.  Lilienthal  pada    bulan  April  tahun  1960  dalam  makalahnya tentang  manajemen  dan  perusahaan  yang  diperuntukkan  untuk  acara  pertemuan ilmiah  yang  diselenggarakan  oleh Carnegie  Institute  of  Technology  on ‘Management  and  Corporations’. Makalah  Lilienthal  kemudian  dipublikasikan dengan  istilah  The  Multinational  Corporation  (MNC).    Lilienthal  memberikan pengertian  perusahaan  multinasional  sebagai  perusahaan  yang  mempunyai kedudukan  di  satu  negara  tetapi  beroperasi  dan  menjalankan  perusahaannya berdasarkan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan negara lain. 7
Para  pakar  ekonomi  lebih  sering  menggunakan  istilah Multi  National Enterprise atau  perusahaan  multinasional,  sebagaimana  pernyataannya  dalam meeting OECD sebagai berikut:
Multinational  Enterprise  usually  corporise  of  companies  or  other  entities whose  ownership  is  private,  state,  or  mixed,  established  in  different countries and so linked that one or more of them may be able to exercise a significant influence over the activities of others and in particular, to share knowledge and resources with the others. 8
Menurut  Robert  L.  Hulbroner, 9 yang  dimaksud  dengan  perusahaan multinasional  adalah  perusahaan  yang  mempunyai  cabang  dan  anak  perusahaan yang  terletak  di  berbagai  negara.  Demikian  J.  Panglaykim, 10 menyatakan  bahwa perusahaan  transnasional  adalah  suatu  jenis  perusahaan  yang  terdiri  dari bermacam-macam  kelompok  perusahaan  yang  bekerja  dan  didirikan  di  berbagai negara,  tetapi  semuanya  diawasi  oleh  satu  pusat  perusahaan. Rugman menyatakan  bahwa  perusahaan  multinasional  merupakan  perusahaan  yang beroperasi  melintasi  batas  negara,  berproduksi  di  luar  negeri  selain  di dalam  negeri.  Perusahaan  multinasional  ini  sedikitnya  berproduksi  di
6 An  An  Chandrawulan, Hukum  Perusahaan  Multinasional  Liberalisasi  Hukum  Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal , Bandung : Alumni, 2011, hlm. 151. 7 Ibid., hlm 3.
8 Sumantoro, Kegiatan Perusahaan Transnasional, Gramedia, Jakarta, 1987, hlm. 35. 9 K.  Saran, Perusahaan  Multinasional  Dalam  Tata  Ekonomi  Internasional  Baru, Makasar,  FH UNHAS, 1990, Hlm. 47.
10 J.  Panglaykim, Perusahaan  Multinasional  Dalam  Bisnis  Internasional, Jakarta  :  CSIS,  1983, hlm. 14.
negara  asing. 11 Sedangkan  menurut  Michael  dan  Shaked perusahaan diklasifikasikan  sebagai  multinasional  berdasarkan  dua  kondisi. Pertama, perusahaan  harus  memiliki  foreign  sales  account  minimal  20  % dari  pendapatan.
Kedua, investasi  modal  langsung  paling  tidak  terdapat  pada  enam  negara  di  luar negaranya. 12
Dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  (selanjutnya  UUPT)  tidak dikenal istilah perusahaan multinasional, karena di dalam UUPT hanya mengenal istilah  perseroan  terbatas  yang  terdapat  pada  Pasal  1  angka  1  UUPT  sebagai berikut :
“Perseroan  Terbatas  yang  selanjutnya  disebut  Perseroan,  adalah  badan hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan.”
Bertitik  dari  Pasal  1  angka  1  UUPT  diatas,  tidak  dikenal  mengenai pengertian dari perusahaan multinasional, tetapi hanya dikenal perseroan terbatas sebagai  badan  hukum  di  indonesia  yang  didirikan  berdasarkan  perjanjian, melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam saham  yang  lahir  melalui  proses  hukum  dalam  bentuk  pengesahan  dari Pemerintah.  Bentuk  perusahaan  multinasional  terdiri  atas  beberapa  bagian  yang sangat  diperlukaan  dalam  menentukan  dan  membedakan  hubungan  hukum diantara  bagian-bagian  tersebut  berkaitan  dengan  kegiatan  perusahaan multinasional.  Bagian-bagian  dari  perusahaan  multinasional  yang  melaksanakan kegiatan perusahaannya yaitu 13 :
a. Induk perusahaan ( parent company )
Induk  perusahaan  adalah  suatu  perusahaan  memiliki  dan  mengawasi penanaman  modal  asing  secara  langsung,  biasanya  memiliki  anak perusahaannya yang dinamakan perusahaan affiliated di dua negara atau lebih negara  tempat  modal  ditanam.  Induk  perusahaan  merupakan  pusat  pembuat keputusan  perusahaan  yang  menentukan  tujuan-tujuan  dan  pengawasan- pengawasan  berjalannya  suatu  sistem  secara  keseluruhan  dalam  satu
11 Santi  Rahmawati, Perbedaan  Struktur  Modal  Perusahaan  Multinasional  Dan  Perusahaan Domestik, Depok,  Tesis  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia,  2008, Hlm 16.
12 Ibid,. 13 An An Chandrawulan, Op, Cit, Hlm 182-186.
perusahaan.  Keputusan-keputusan  utama  yang  dibuat  oleh  induk  perusahaan dapat berupa pendirian anak atau cabang perusahaan atau akuisisi perusahaan, penentuan  negara  yang  akan  dijadikan  lokasi  penanaman  modal  asing langsung, banyaknya produksi yang akan dibuat, produksi-produksi campuran yang  dilakukan  diantara  anak  perusahaan,  komposisi  transfer  produksi  antar anak perusahaan dan penentuan pasar nasional yang akan dilayani oleh anak- anak perusahaan.
b. Kantor cabang atau cabang perusahaan (branch atau branch office)
Kantor  cabang  atau  cabang  perusahaan  adalah  suatu  kantor  yang  merupakan bagian dari induk perusahaan yang beroperasi di negara induk perusahaan atau di  luar  negeri  atau  di  negara  tempat  modal  ditanam  dan  tidak  terdiri  sendiri atau mempunyai status perusahaan. Dari segi hukum cabang perusahaan atau kantor  cabang  ini  hanya  merupakan  perpanjangan  secara  fisik  dari  induk perusahaan  dan  tidak  mempunyai  status  hukum  yang  terpisah  dari  induk perusahaan.
c. Kantor pusat (the headquarters atau head office)
Kantor  pusat  adalah  suatu  kantor  yang  didirikan  oleh  suatu  perusahaan multinasional  yang  mempunyai  kedudukan  sebagai  kantor  pusat  atau  pusat organisasi  suatu  perusahaan  multinasional  yang  biasanya  berlokasi  di  negara tempat induk perusahaan itu berada atau di negara penanam modal.
d. Anak perusahaan affiliate (daughter atau affiliated company)
Anak  perusahaan  affiliate  atau  daughter  company  adalah  perusahaan  holding dari  penanaman  modal  di  luar  negeri,  tanpa  melihat  bentuk  hukum,  tetapi biasanya  merupakan  suatu  anak  perusahaan  atau  suatu  subsidiary  atau perusahaan  gabungan  atau  associate,  yang  didirikan  berdasarkan  hukum  dari negara tempat modal asing itu dilakukan. Pendiriannya sama dengan pendirian suatu  perusahaan  domestik  di  negara  yang  bersangkutan,  biasanya  berbentuk suatu perseroan terbatas. 14
e. Anak perusahaan subsidiary
Anak  perusahaan  adalah  sebuah  perusahaan  yang  dikendalikan  oleh  sebuah perusahaan  yang  terpisah  yang  lebih  tinggi  (induk  perusahaan).  Perusahaan yang  dikendalikan  disebut  sebagai  perusahaan  korporasi,  atau  perseroan
14 Di  Indonesia  pendirian  perusahaan  ini  harus  berdasarkan  UU  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas.
terbatas, dan dalam beberapa kasus dapat menjadi pemerintah atau perusahaan milik negara.
Pendirian perusahaan multinasional yang didirikan di Indonesia tetap mengacu kepada  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  yang selanjutnya disebut UUPT sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 7 sampai dengan 14  UUPT.  Syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  pendirian  perusahaan  multinasional sebagai badan hukum yang sah di Indonesia, terdiri atas 15 :
a. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih
Pengertian  “pendiri”  (promoters)  menurut  hukum  adalah  orang-orang  yang mengambil  bagian  dengan  sengaja  (intention)  untuk  mendirikan  perseroan. Selanjutnya  orang-orang  itu  dalam  rangka  pendirian  itu,  mengambil  langkah- langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian  tersebut,  sesuai dengan syarat yang  ditentukan  peraturan  perundang-undangan. 16 Orang  yang  dimaksud  dalam pendirian  perseroan  terbatas  itu  adalah  orang-perorangan,  baik  warga  negara Indonesia maupun orang asing atau badan hukum.
b. Akta  pendirian  berbentuk  akta  notaris  yang  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia Syarat  kedua  dalam  mendirikan  perusahaan  multinasional  di  Indonesia  adalah harus  dibuat  secara  tertulis  dalam  bentuk  akta  notaris  yang  dibuat  dalam  bahasa Indonesia,  tidak  boleh  akta  dibawah  tangan.  Keharusan  akta  pendirian  mesti berbentuk  akta  notaris,  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  probationis  causa, maksudnya  akta  notaris  tersebut  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  alat  bukti  atas perjanjian  pendirian  perseroan.  Tetapi  akta  notaris  itu  sekaligus  bersifat  dan berfungsi sebagai solemnitatis causa yakni apabila tidak dibuat dalam akta notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga tidak dapat diberikan pengesahan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM.
c. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham
Pada  saat  pendiri  menghadap  notaris  untuk  dibuat  akta  pendirian,  setiap  pendiri sudah  mengambil  bagian  saham  perseroan.  Tidak  sah  jika  apabila  pengambilan saham perseroan dilakukan sesudah perseroan didirikan.
d. Memperoleh keputusan pengesahan status badan hukum dari menteri
15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
16 Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hlm. 162.
Syarat sahnya pendirian perusahaan multinasional di Indonesia, harus memperoleh status  badan  hukum  pada  tanggal  diterbitkannya  Keputusan  Menteri  mengenai pengesahan  sebagai  badan  hukum  perseroan  di  Indonesia.  Kedudukan  hukum perusahaan  multinasional  menurut  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  UUPT)  sebagai  badan  hukum  di Indonesia  karena  perusahaan  multinasional  yang  berkedudukan  di  Indonesia berbentuk  perseroan  terbatas.  Hal  ini  sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  1  angka  1 UUPT sebagai berikut :
“Perseroan  Terbatas  yang  selanjutnya  disebut  Perseroan,  adalah  badan hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan.”
Ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUPT secara jelas menyebut bahwa  perusahaan  multinasional  yang  ada  di  Indonesia  dalam  hal  ini  berbentuk perseroan  terbatas  merupakan  badan  hukum.  Namun  status  badan  hukum perusahaan  multinasional  ini  tidak  otomatis  diperoleh  saat  perusahaan multinasional  didirikan,  status  badan  hukum  perusahaan  multinasional  yang berbentuk  perseroan  terbatas  tersebut  menurut  Pasal  7  ayat  (4)  UUPT  diperoleh pada  tanggal  diterbitkannya  Keputusan  Menteri  mengenai  pengesahan  badan hukum perseroan. 17
Perusahaan  multinasional  sebagai  badan  hukum  mandiri  di  Indonesia berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  1  UUPT  diatas,  karena  lahir  melalui  proses hukum. Elemen pokok yang melahirkan suatu perusahaan multinasional sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT adalah 18 :
1. Merupakan persekutuan modal
Perusahaan multinasional sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut  juga  authorized  capital,  yakni  jumlah  modal  yang  disebutkan  atau dinyatakan  dalam  Akta Pendirian atau Anggara Dasar Perseroan. Besarnya  modal dasar  perseroan  menurut  Pasal  31  ayat  (1)  UUPT,  terdiri  atas  seluruh  “nilai nominal”  saham.  Selanjutnya  menurut  Pasal  32  ayat  (1)  tersebut,  modal  dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 Ayat (4)
18 Yahya Harahap, Op.Cit, Hlm 33-36.

## 2. Didirikan berdasarkan perjanjian
Perusahaan  multinasional  sebagai  badan  hukum,  didirikan  berdasarkan “perjanjian”  sebagaimana  yang  terdapat  di  dalam    Pasal  1  angka  1  UUPT. Berarti,  ditinjau  dari  segi  hukum  perjanjian,  pendirian  perusahaan  multinasional sebagai  badan  hukum  bersifat  kontraktual,  yakni  berdirinya  perusahaan multinasional  merupakan  akibat  yang  lahir  dari  perjanjian.  Selain  bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian  mendirikan  perusahaan  multinasional.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 27  ayat  (1)  UUPT,  agar  perjanjian  untuk  mendirikan  perseroan  sah  menurut undang-undang  pendirinya  paling  sedikit  2  (dua)  orang  atau  lebih.  Hal  itu ditegaskan  pada  penjelasan  Pasal  27  ayat  (1)  alinea  kedua,  bahwa  prinsip  yang berlaku  berdasarkan  undang-undang  ini,  perseroan  sebagai  badan  hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Pemegang saham pada perusahaan  multinasional di Indonesia terdiri  dari  pemegang  saham  yang  berasal  dari  Indonesia  dan  pemegang  saham yang  berasal  dari  asing,  namun  bisa  juga  perusahaan  mutlinasional  tersebut sahamnya  di  pegang  sepenuhnya  oleh  pemegang  saham  yang  berasal  dari Indonesia  ketika  perusahaan  multinasional  yang  ada  di  Indonesia  bertindak sebagai induk perusahaan, sedangkan perusahaan multinasional tersebut memiliki anak  perusahaan  di  negara  lain  sebagaimana  ruang  lingkup  bisnis  perusahaan multinasional yang melintasi batas-batas negara.
3. Melakukan kegiatan usaha
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  UUPT,  suatu  perseroan  harus  mempunyai maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha  yang  tidak  bertentangan  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Seterusnya  pada  Pasal  18  UUPT,  ditegaskan  maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan usaha  itu,  harus  dicantumkan  dalam  anggaran  dasar  perseroan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pada  perusahaan  multinasional  di Indonesia  ruang  lingkup  kegiatan  usahanya  melintasi  batas-batas  kedaulatan suatu  negara,  bisa  perusahaan  multinasional  di  Indonesia  ini  bertindak  sebagai induk  perusahaan  yang  memiliki  anak  perusahaan  di  negara  lain,  bisa  pula perusahaan multinasional di Indonesia ini bertindak sebagai anak perusahaan dari negara lain.
4. Lahirnya  perusahaan  multinasional  melalui  proses  hukum  dalam  bentuk pengesahan dari Pemerintah
Kelahiran  perusahaan  multinasional  sebagai  badan  hukum  karena  dicipta atau  diwujudkan  melalui  proses  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Itu  sebabnya  perseroan  disebut  makhluk  badan  hukum yang berwujud artifisial yang dicipta melalui proses hukum, karena untuk proses kelahirannya  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  peraturan perundang-undangan, apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada perseroan yang bersangkutan  tidak  diberikan  keputusan  pengesahan  untuk  berstatus  sebagai badan hukum oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM.
Jadi  proses  kelahirannya  sebagai  badan  hukum,  mutlak  di  dasarkan  pada Keputusan  Pengesahan  oleh  Menteri.  Hal  itu  ditegaskan  pada  Pasal  7  ayat  (2) UUPT, yang berbunyi :
“Perseroan  memperoleh  status  badan  hukum  pada  tanggal  diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.”
Sebagai  badan  hukum  perusahaan  multinasional  merupakan  pendukung hak dan kewajiban, yang dapat mengadakan perbuatan hukum dengan pihak lain. Perusahaan  multinasional  yang  berbentuk  perseroan  terbatas  memiliki  kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu. 19 Kedudukan perusahaan multinasional sebagai badan hukum di Indonesia  dihadapkan dengan doktrin atau ajaran umum ( de heersende leer ) tentang badan hukum, maka unsur-unsur badan hukum sesuai dengan de heersende leer seperti adanya kekayaan terpisah, adanya tujuan  tertentu,  adanya  kepentingan  tersendiri,  dan  adanya  organisasi  yang teratur. 20 Di  dalam  UUPT,  pengaturan  tentang  hal  tersebut  diatur  dengan  jelas, dan  dalam  standar  akta  pendirian  perusahaan  multinasional  yang  berbentuk perseroan  terbatas,  klausula  tersebut  merupakan  syarat  mutlak  yang  harus  ada dalam  anggaran  dasar  perseroan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  15  UUPT sebagai berikut :
19 Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Perusahaan  Indonesia, Bandung,  Citra  Aditya  Bakti,  2006, Hlm, 101.
1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang- kurangnya:
a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
c. jangka waktu berdirinya perseroan;
d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap  klasifikasi,  hak-hak  yang  melekat  pada  setiap  saham,  dan  nilai nominal setiap saham;
f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
3) Anggaran dasar tidak boleh memuat :
a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
b. ketentuan  tentang  pemberian  manfaat  pribadi  kepada  pendiri  atau  pihak lain.
Setelah  perusahaan  multinasional  yang  berbentuk  perseroan  terbatas  memiliki  status badan  hukum,  sesuai  dengan  Pasal  3  ayat  (1)  UUPT,  maka  pemegang  saham  perseroan terbatas  tidak  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  perikatan  yang  dibuat  atas  nama perseroan  serta  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  perseroan  melebihi  nilai  saham yang telah dimilikinya.
Kedudukan hukum perusahaan multinasional di Indonesia menurut UUPT adalah sebagai badan  hukum  biasa  yang  berbentuk  perseroan  terbatas.  Perseroan  terbatas  yang kepemilikan  sahamnya  bisa  dimiliki  oleh  asing  dan  dimiliki  oleh  Indonesia,  bisa  juga kepemilikan  sahamnya  dimiliki  sepenuhnya  oleh  Indonesia  tetapi  memiliki  cabang ataupun  anak  perusahaan  di  negara  lain.  Maka  perusahaan  multinasional  dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki hubungan hukum dengan anak perusahaan atau induk  perusahaannya  yang  berada  di  negara  lain.  Hubungan  antara  induk  dengan  anak perusahaan  multinasional  tidak  dikenal  didalam  UUPT,  hubungan  antara  induk  dengan
anak  adalah  hubungan  secara  ekonomi,  secara  hukum  hubungan  induk  dengan  anak perusahaan  adalah  sebagai  badan  hukum  mandiri.  Dalam  UUPT  mengatur  mengenai kepemilikan  saham  di  perseroan  terbatas  yang  diatur  dalam  Pasal  84  UUPT  sebagai berikut :
1) Setiap  saham  yang  dikeluarkan  mempunyai  satu  hak  suara,  kecuali  anggaran dasar menentukan lain.
2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
a. Saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan;
b. saham  induk  perseroan  yang  dikuasai  oleh  anak  perusahaannya  secara  langsung atau tidak langsung; atau
c. saham  perseroan  yang  dikuasai  oleh  perseroan  lain  yang  sahamnya  secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.
Hubungan  hukum  yang  timbul  antara  induk  perusahaan  dengan  anak  perusahaannya merupakan  hubungan  antara  pemegang  saham  (induk  perusahaan)  dengan  anak perusahaan.  Hubungan  hukum  tersebut  diatur  secara  jelas  dalam  anggaran  dasar  anak perusahaan  dengan  memperhatikan  ketentuan  yang  berlaku.  Sebagai  contoh  suatu  anak perusahaan untuk dapat melakukan tindakan hukum tertentu harus mendapat persetujuan Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (termasuk  induk  perusahaan  sebagai  pemegang  saham mayoritas).  Tindakan  tertentu  tersebut  antara  lain  adalah  :  melakukan  penyertaan  pada perusahaan  lain,  menerima  pinjaman  atau  memberikan  pinjaman  pada  perusahaan  lain; melakukan  perjanjian  dengan  pihak  ketiga.  Segala  sesuatu  tindakan  hukum  anak perusahaan  yang  berhubungan  dengan  anggaran  dasar  harus  mendapat  persetujuan  dari induk  perusahaan.  Oleh  karenanya  organisasi  dan  manajemen  induk  perusahaan  diatur sebagaimana  layaknya  perseroan  terbatas  biasa  yaitu  di  dalam  anggaran  dasar  induk perusahaan tersebut. Induk perusahaan melakukan pengawasan terhadap anak perusahaan sebatas posisinya sebagai pemegang saham dan sebatas diatur dalam anggaran dasar anak perusahaan.
Hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan menyebabkan terbentuknya perusahaan kelompok. Perusahaan kelompok ada apabila lebih dari satu perusahaan yang secara yuridis mandiri tunduk pada satu pimpinan bersama. Dengan demikian jelas bahwa dalam  suatu  perusahaan  kelompok  ada  salah  satu  perusahaan  berkedudukan  sebagai pimpinan sentral untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan yang bergabung. Dampak
dari  hubungan  yang  timbul  antara  induk  perusahaan  dengan  anak  perusahaan  didalam perusahaan  kelompok  adalah  karena  penguasaan  sebagian  besar  saham  pada  anak. Hubungan  yang  timbul  karena  induk  perusahaan  menanamkan  saham  pada  anak-anak perusahaannya baik secara langsung maupun melalui pengambilalihan saham perusahaan lain.
Perusahaan kelompok dapat terjadi melalui penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan. Pengertian penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi) diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 134 UUPT.
Induk  perusahaan  dan  anak  perusahaan  mempunyai  anggaran  dasar  sendiri-sendiri, karena  perusahaan-perusahaan  tersebut  harus  menjalankan  usaha  seperti  yang  telah ditetapkan  dalam  anggaran  dasarnya  masing-masing.  Dan  anggaran  dasar  perseroan terbatas merupakan hukum positif bagi perseroan terbatas itu yang apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang dibuat menjadi batal. 21
Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 122 ayat (1) UUPT, penggabungan ialah perseroan yang  menggabungkan  atau  meleburkan  diri  dan  berakhir  karena  hukum,  yang  berarti bahwa  perusahaan  yang  menggabungkan  diri  beralih  pada  perusahaan  yang  menerima penggabungan  atau  bisa  dikatakan  perseroan  hasil  penggabungan  (merger).  Dalam merger kerja sama antar perusahaan yang bergabung itu mencakup kegiatan yang bersifat penuh dan kemandirian pihak-pihak yang melakukan merger itu tidak ada lagi.
Akuisisi  ialah  pengambilalihan  suatu  perseroan  oleh  perseroan  lain,  ditentukan  dalam Pasal 125 ayat (2) UUPT, pengambilalihan dapat dilakukan olehbadan hukum atau orang perorangan.  Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  125  ayat  (3)  UUPT,  pengambilalihan dapat  dilakukan  melalui  pengambilalihan  saham  yang  mengakibatkan  beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.
Persyaratan  untuk  melakukan  penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan  dapat dilihat  dalam  Pasal  127  ayat  (1)  UUPT  yang  menentukan  RUPS  mengenai penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan  perseroan  terbatas  yang  menentukan RUPS  mengenai  penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan  perseroan  sah  apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UUPT.
21 I. G. Rai Widjaja, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT), Jakarta : Pradnya Paramitha, 1994, Hlm. 9.
2. Bentuk  Tanggung  Jawab  Perusahaan  Multinasional  Dalam  Hal  Terjadinya Kebakaran  hutan  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hukum  Lingkungan Internasional
Perusahaan  multinasional  adalah  perusahaan  yang  kegiatan  bisnisnya selain di negara induk juga tersebar di beberapa negara lain yaitu negara penerima yang  mayoritas  adalah  negara-negara  berkembang.  Negara  induk  memiliki pengaturan  lingkungan  yang  kuat,  berbeda  halnya  dengan  perusahaan multinasional  yang  beroperasi  dinegara  berkembang,  perusahaan  tersebut cenderung melakukan pencemaran lingkungan. Penegakkan hukum terhadap  pengaturan  lingkungan  yang  lemah  di  negara  berkembang  seringkali dimanfaatkan  oleh  perusahaan  multinasional  tersebut.  Saat  ini  hukum internasional  belum  mampu  secara  langsung  membebankan  tanggung  jawab hukum  korporasi,  dan  masih  diperlukan  kewenangan  negara  dalam  memberi sanksi hukum sebagai perantara. Dalam hal ini, hukum internasional masih belum beranjak dari penggunaan teori klasik yang menganut pahan negara-sentris. 22
Hukum internasional biasanya bersifat soft law, tidak mengatur bagaimana menegakkan  hukum  atas  perusahaan  multinasional  untuk  menjaga  integritas lingkungan.  Namun  di  dalam  hukum  internasional  dikatakan  apabila  perusahaan multinasional  melanggar  kewajiban  tersebut  saat  beraktifitas  di  negara  penerima, maka  harus  tunduk  pada  pengaturan  negara  penerima  tersebut,  sehingga mekanisme pengaturan dan penegakkan hukum adalah melalui pengaturan hukum nasional.  Tanggung  jawab  negara  timbul  didasarkan  adanya  tindakan  atau kegiatan yang dilakukan di dalam wilayah suatu negara atau di bawah pengawasan negara  tersebut  yang  berdampak  negartif  bagi  lingkungan  tanpa  mengenal  batas negara.  Pertanggung  jawaban  negara  dalam  hukum  lingkungan  internasional, khususnya permasalahan tentang polusi lintas batas.
Bentuk – bentuk pertanggung jawaban negara diatur dalam pasal-pasal draf ILC.  Ganti  rugi  atau  reparition  diatur  dalam  pasal  31.  Bentuk-bentuk  ganti  rugi dapat berupa 23 :
22 Wahyunto,  dkk, Prospek  Pemanfaatan  Lahan  Gambut  Untuk  Perkebunan  Kelapa  Sawit  di Indonesia, vol.12 Nomor 1, Juni 2013, http://perkebunan. Litbang.pertanian.go.id/?p=7977 diakses pada 13 Jan 2018.
23 Akbar  Kurnia  Putra, Tranzboundary  Haze  Pollution  dalam  perspektif  hukum  lingkungan internasional, Jurnal Ilmu Hukum, https://media.neliti.com/media/publications/43315-ID-
a. Restitution  (pasal  35),  kewajiban  mengembalikan  keadaan  yang dirugikan seperti semula.
b. Compensation (pasal 36), kewajiban ganti rugi berupa materi atau uang.
c. Satisfaction (Pasal 37), penyesalan dan permintaan maaf resmi.
Dalam  pasal  5  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  penanaman modal, perusahaan multinasional yang akan melakukan kegiatan di Indonesia wajib membentuk badan hukum Indonesia, khsususnya dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian keberaadaan perusahaan multinasional di Indonesia harus tunduk pada  hukum  nasional  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  multinasional  yang beroperasi  di  Indonesia  dengan  membentuk  badan  hukum  perseroan  terbatas berdasarkan  hukum  nasional  Indonesia  jelas  menjadi  subyek  hukum  nasional Indonesia.  Perusahaan  multinasional  dalam  rangka  melakukan  kegiatan  usahanya melalui  anak  perusahaan  atau  perseroan  terbatas  yang  didirikan  oleh  perusahaan multinasional  berdasarkan  hukum  Indonesia  mendapat  perlindungan  hukum  dan perlakuakn  yang  sama  dengan  perusahaan-perusahaan  nasional.  Hal  ini  diatur secara tegas dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai berikut :
1. Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang  berasal  dari  negara  manapun  yang  melakukan  kegiatan  penanaman modal  di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  tidak  berlaku  bagi  penanaman modal  dari  suatu  negara  yang  memperoleh  hak  istimewa  berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.
Dengan  demikian,  maka  jelaslah  bahwa  kepentingan  perusahaan multinasional  yang  melakukan  aktivitasnya  dalam  rangka  menanamkan  di Indonesia  menurut  hukum  indonesia  mendapat  pengakuan  dan  perlindungan  yang seimbang  dengan  perusahan-perusahaan  nasional. 24 Dalam  undang-undang  nomor 32  tahun  tahun  2009  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup, penegakkan  hukum  dibidang  lingkungan  hidup  dapat  diklasifikasikan  kedalam  3 kategori yaitu :
transboundary-haze-pollution-dalam-perspektif-hukum-lingkungan-internasional.pdf Hlm 99 diakses Pada 14 Jan 2018.
24 Ibid., hlm 16.
1. Penegakkan  hukum  lingkungan  dalam  kaitannay  dengan  hukum administrasi /tata usaha negara.
2. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya denga hukum perdata.
3. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana
Sanksi  administrasi  merupakan  sanksi  pertama  yang  diberikan  dalam penegakkan  hukum  lingkungan.  Jika  sanksi  ini  tidak  efektif,  barulsah  sanksi perdata  hingga  sanksi  pidana  sebagai  sanksi  terakhhir/terberat  dipergunakan. Apabila  ternyata  tidak  mampu  menghentikan  pelanggaran  yang  terjadi  maka diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif diluar pengadilan dalam  bentuk 25 .  musyawarah/perdamaian/negosiasi/mediasi.  Apabila  upaya  yang dilakukan  menemui  jalan  buntu  baru  dapat  digunakan  instrumen  penegakkan hukum  pidana  lingkungan  hidup. 26 Korporasi  sebagai  badan  hukumdipastikan memiliki  identitas  hukum  tersendiri.  Identitas  hukum  suatu  korporasi  atau perusahaan  terpisah  dari  identitas  hukum  para  pemegang  sahamnya,  direksi maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata, jelas ditetapkan bahwa suatu  korporasi  atau  badan  hukum  merupakan  subyek  hukum  perdata  dapat melakukan aktifitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut atau dituntut dipengadilan dalam hubungan keperdataan.

## D. KESIMPULAN
1. Kejadian  kebakaran  hutan  yang  terjadi  di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh perusahaan  multinasional  bisa  sebut  sebagai  pelanggaran  hukum  lingkungan internasional  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  multinasional  tersebut.  Namun perusahaan  multinaisonal  bukanlah  satu-satunya  pelaku  dalam  kebakaran tersebut.  Perusahaan  atau  korporasi  tersebut  dijadikan  fokus  utama  dalam  kasus kebakaran  hutan  di  Indonesia  disebabkan  kegiatan  yang  dilakukan  olehg  suatu perusahaan  atau  korporasi  memiliki  dampak  yang  besar  bagi  masyarakat  dan wilayah sekitarnya, terutama dampak lingkungan akibat kegiatan perusahaan/korporasi tersebut. Kabakaran hutan yang terjadi di Indonesia bisa di sebut sebagai pelanggaran hukum lingkungan internasioanl yang serius.
25 Erdiansyah, implementasi  pertanggung  jawaban  pidana  Korporasi  Pembakaran  Hutan  dan Lahan di Provinsi Riau, Volume 4 No 3 September 2014,.
26 Ibid., Hlm 147.
2. Dalam  undnag-undang  nomor  32  tahun  2009  tentang  perlindungan  dan pengeloaan  lingkungan  hidup  telah  diatur  mengenai  bentuik  sanksi  yang  dapat diberikan  kepada  para  oknum  yang  melakukan  pengrusakan  lingkungan  hidup. Sanksi tersebut dapat diklasifikasikan kedalam 3 kategori yaitu :
a. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi/hukum tata usaha negara.
b. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata
c. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Perusahaan  Indonesia, Bandung,  Citra  Aditya  Bakti, 2006.
An  An  Chandrawulan, Hukum  Perusahaan  Multinasional  Liberalisasi  Hukum Perdagangan  Internasional  dan  Hukum  Penanaman  Modal ,  Bandung  :  Alumni, 2011.
I.  G.  Rai  Widjaja, Pedoman  Dasar  Perseroan  Terbatas  (PT), Jakarta  :  Pradnya Paramitha, 1994.
J.  Panglaykim, Perusahaan  Multinasional  Dalam  Bisnis  Internasional, Jakarta  :  CSIS, 1983.
K. Saran, Perusahaan Multinasional Dalam Tata Ekonomi Internasional Baru, Makasar, FH UNHAS, 1990.
Sumantoro, Bunga  Rampai  Permasalahan  Penanaman  Modal  dan  Pasar  Modal/ Problems of Investment in Equities and in Securities, Binacipta, 1984.
Sumantoro, Kegiatan Perusahaan Transnasional, Gramedia, Jakarta, 1987.
Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
Yusuf  Abdul  Muis  dan  Muhammad  Taufik  Makarao, Hukum  Kehutanan  di  Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

## B. JURNAL DAN INTERNET
Agustia Putra, Kepentingan Indonesia Tidak meratifikasi ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution Tahun 2002-2012,
https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3225/Jurnal%20Imiah.%2 0Agustia%20Putra%20(0901120048)%20Hubungan%20Internasional.pdf?sequence=1 diakses pada 12 Januari 2018.
Akbar Kurnia Putra, Tranzboundary Haze Pollution dalam perspektif hukum lingkungan internasional, Jurnal Ilmu Hukum, https://media.neliti.com/media/publications/43315-ID- transboundary-haze-pollution-dalam-perspektif-hukum-lingkungan-internasional.pdf Hlm 99 diakses Pada 14 Jan 2018.
Erdiansyah, implementasi pertanggung jawaban pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, Volume 4 No 3 September 2014,.
Santi Rahmawati, Perbedaan Struktur Modal Perusahaan Multinasional Dan Perusahaan Domestik, Depok, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
Wahyunto, dkk, Prospek Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia, vol.12 Nomor 1, Juni 2013, http://perkebunan.
Litbang.pertanian.go.id/?p=7977 diakses pada 13 Jan 2018.

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat 2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.