Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1744-1755

## Distribusi Dana Zakat dengan Akad Al-Qard Al-Hasan di PKPU Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Mashlahah Mursalah

## Faqih El Wafa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin Email korespondensi: faqiheelwafa@uin-antasari.ac.id

## Abstract
This study aims to determine the application of zakat distribution with the al-qard al-hasan contract of PKPU Yogyakarta branch in the perspective of maqashid sharia. This distribution is in the form of a loan to mustahik which must be returned in full even without interest, according to the information above, zakat funds should be given to mustahik because zakat is the right of mustahik, and one of the conditions for giving zakat is the transfer of property rights to mustahik so that the funds disbursed become rights. mustahik personal. This type of research includes field research (field research). Data was collected by conducting interviews with the parties responsible for the distribution of zakat funds. The distribution of zakat funds carried out by the Yogyakarta branch of PKPU was analyzed using the maslahah mursalah approach. The zakat distribution system at the Yogyakarta branch of PKPU  can  be  narrowed  down  into  2  forms,  namely  consumptive  (in  the  form  of  cash  compensation)  and productive (business capital lent to the poor in the form of capital money or business tools) including the al-qard al-hasan pattern.
Keywords: Distribution of Zakat Funds, Al-Qard Al-Hasan contract, Maslahah Mursalah
Saran  sitasi :  Wafa,  F.  E  (2022).  Distribusi  Dana  Zakat  dengan  Akad Al-Qard  Al-Hasan di  PKPU  Cabang Yogyakarta  dalam  Perspektif Mashlahah  Mursalah . Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  8 (02),  1744-1755.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5775
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5775

## 1. PENDAHULUAN
Ajaran  Islam  mengakui  adanya  perbedaan pendapatan  dan  kekayaan  pada  setiap  orang  dengan syarat  bahwa  perbedaan  tersebut  diakibatkan  karena setiap  orang  mempunyai  perbedaan  keterampilan, inisiatif, usaha dan risiko. Namun perbedaan itu tidak boleh  menimbulkan  kesenjangan  yang  terlalu  jauh antara  yang  kaya  dengan  yang  miskin  karena kesenjangan  yang  terlalu  dalam  tidak  sesuai  dengan syari’at  Islam  yang  menekankan  bahwa  sumber- sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia,  melainkan  juga  merupakan  suatu  amanah. Merupakan  kewajiban  bersama  untuk  menciptakan standar hidup yang layak bagi setiap umat khususnya Islam, karena itu mereka yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya perlu diberikan bantuan (Hamid, 2011).  Tidak  ada  alasan  untuk  mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.
Kurangnya  program-program  efektif  untuk mereduksi kesenjangan sosial yang terjadi selama ini
dapat  mengakibatkan  kehancuran,  bukan  penguatan perasaan persaudaraan yang hendak diciptakan ajaran Islam.  Syariah  Islam   sangat  menekankan  adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana  yang  tercantum  dalam  al-Qur’an  yang berbunyi:
ىبرقلا ىذلو لوس هرللو ه فللّ ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع للها ءافأ ام نوكيال يك ليبسلا نباو نيكسملاو ىمتيلاو ءاينغألا نيب ةلود
مكنم 
اوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكتاء امو 
للها اوقتاو 

## باقعلا ديدش للها نإ
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  harta  dari rampsan  perang  tidak  hanya  selalu  di  dapatkan  oleh orang-orang kaya (monopoli) tetapi Allah menetapkan bahwa  ada  hak  beberapa  golongan  yang  seharusnya juga  mendapatkan  bagian  dari  harta  tersebut,  yaitu anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang
yang  sedang  dalam  perjalanan.  Kesimpulan  yang didapat adalah Allah menginginkan adanya distribusi harta yang merata diantara masyarakat.
Distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata bukan  berarti  sama  rata  sebagaimana  faham  kaum komunisme,  tetapi  ajaran  Islam  mewajibkan  setiap individu  untuk  berusaha  memenuhi  kebutuhan hidupnya,  dan  sangat  melarang  seseorang  menjadi pengemis  untuk  menghidupi  dirinya.  Adapun  zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa  zakat  bernilai  ekonomik,  merealisasi  fungsi harta  sebagai  alat  perjuangan  menegakkan  agama Allah ( Jihad fi Sabilillah ), dan mewujudkan keadilan sosial  ekonomi  masyarakat  pada  umumnya  (Qadir, 1998).
Dana  zakat  tidak  hanya  berfungsi  konsumtif, seperti  yang  telah  difahami  oleh  masyarakat,  bahwa zakat  itu  adalah  bantuan  langsung  secara  konsumtif, tetapi  dalam  rangka  pemberdayaan  ekonomi  umat, zakat  mestinya  juga  diarahkan  kepada  sifat  yang produktif  agar  tercapainya  peningkatan  taraf  hidup dan  perekonomian  umat.  Seperti  yang  kita  ketahui Lembaga  Amil  Zakat  bertugas  mengumpulkan, mendistribusikan  dan  mendayagunakan  zakat  sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai model zakat dan pengelolaannya  pada  saat  ini  berorientasi  kepada usaha-usaha produktif dan mampu memberi manfaat kepada mustahik.
Tidak terkecuali sebuah lembaga amil zakat yang bernama  PKPU  (Pos  Kemanusiaan  Peduli  Ummat) yang  terletak  di  Yogyakarta  yang  melaksanakan tugasnya sebagai lembaga amil zakat   yang melakukan pendistribusian  zakat  dengan  beberapa  pola  yang salah  satunya  dengan  pola  akad al- qard al-hasan . PKPU  mengambil  tidak  sampai  1%  dari  dana  zakat yang  dikumpulkan  untuk  didistribusikan  kepada mustahik dengan  menggunakan  akad al-qard  al- hasan. Mustahik  yang  menjadi  penerima  pun  harus melalaui  proses  kelayakan  dan  yang  ditemui  oleh penulis  bahwa  mustahik tersebut  bisa  jadi  sudah memiliki suatu usaha atau baru mau memulai usaha. Ditribusi  yang  dilakukan,  faktanya  disertai  dengan sebuah kontrak perjanjian dengan mustahik penerima dana al-qard al-hasan , yang implikasinya berkenaan dengan  kewajiban  mengembalikan  dana  yang  telah didistribusikan sebelumnya.
Distribusi  dana  zakat  berbentuk  pinjaman  ini diberikan bagi fakir-miskin yang akan berusaha dalam bentuk  barang.  Pinjaman  ini  harus  dilunasi  dalam jangka  waktu  satu  tahun.  Misalnya  seorang  yang
menerima  pinjaman  modal  yang  berbentuk  barang seharga  Rp.  1.200.000,00  maka  pengembalian diangsur  12  kali  (Rp.100.000,00  tiap  bulan)  dalam satu tahun. Pengembalian tersebut tidak masuk kepada lembaga  PKPU  tetapi  tetap  bergulir  di  tangan mustahik yang dalam pengawasan PKPU pada bagian mustahik corner. Selama proses ditribusi, PKPU juga melakukan  pendampingan  maupu  kontrol  terhadap mustahik penerima dana al-qard al-hasan .
Berpijak dari deskripsi tentang bentuk distribusi zakat  di  atas,  peneliti  ingin  lebih  lanjut  dan  detail terhadap  penerapan  distribusi  zakat  dengan  akad al- qard  al-hasan PKPU  cabang  Yogyakarta  dalam perspektif maqashid syariah. Distribusi ini berbentuk pinjaman terhadap mustahik yang harus dikembalikan sepenuhnya  walau  tanpa  bunga,  menurut  keterangan di atas seharusnya dana zakat adalah diberikan kepada mustahik karena zakat adalah hak para mustahik, serta salah satu syarat pemberian zakat adalah pemindahan hak milik ke mustahik sehingga dana yang dikucurkan menjadi hak pribadi mustahik.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Zakat dan Musahik
Secara etimologi (asal kata) zakat dari kata zaka yang  berarti  berkah,  tumbuh,  bersih,  suci,  subur  dan baik (Wahbah, 2001). Difahami demikian, sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan  dosa,  serta  menyuburkan  pahala  melalui pengeluaran  sedikit  dari  nilai  harta  pribadi  untuk kaum  yang  memerlukan.  Dalam  Firman  Allah  yang berbunyi:
إ مهيلع ه لصو اهب مهي ه كزتو مهر ههطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ
ه ن

## ميلع عيمس للهاو مه ه ل نكس كتولص
Ayat  tersebut  di  atas  mengandung  perintah  dari Allah SWT kepada Rasulullah untuk mengambil zakat dalam  upaya  mensucikan  diri  dari  kotoran  kikir  dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran yang sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan (Inoed, 2005). Oleh karena itu, Sebagian ulama berpendapat, istilah zakat dinamakan demikian karena  di  dalamnya  ada  proses tazkiyah (penyucian) jiwa,  harta  dan  masyarakat  (Darmuin,  2009). Beberapa arti memang sangat sesuai dengan arti zakat yang  sebenarnya.  Zakat  dikatakan  berkah,  karena zakat  akan  menimbulkan  keberkahan  pada  harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tamak,
syirik,  kikir  dan  bakhil.  Dikatakan  tumbuh,  karena zakat  dapat  melipat  gandakan  pahala  bagi  muzakki dan  membantu  kesulitan  para  mustahik  (Isnaini, 2008). Pentingnya menunaikan zakat, secara mendasar  dengan  jelas  diga,barkan  dalam  beberapa ayat, salah satunya:
ءارقفلل  تقدصلا  امنإ ةفلؤملاو  اهيلع  نيلماعلاو  نيكسملاو
ةضيرف ليبسلا نباو للها ليبس يفو نيمراغلاو باقرلا يفو مهبولق

## ميكح ميلع للهاو للها نم
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  atas, dijelaskan  bahwa  yang  berhak  menerima  zakat  telah ditentukan golongannya yaitu golongan fakir, miskin, amil, muallaf, riqab , garim , sabilillah, dan ibnu sabil. Menurut  hukum  Islam,  zakat  wajib  dikeluarkan kepada delapan golongan tersebut, baik itu zakat fitrah maupun  zakat  mal,  baik  bersifat  konsumtif  maupun produktif. Para ulama berselisih pendapat sehubungan dengan  delapan  golongan  ini.  Pendapat  pertama mengatakan  bahwa  zakat  harus  dibagikan  kepada semua  golongan  yang  delapan  tersebut  (pendapat Imam  Syafi’i  dan  sejumlah  ulama).  Sedangkan pendapat  kedua  mengatakan  bahwa  tidak  wajib mendistribusikan dana zakat kepada semua golongan tersebut, melainkan boleh diberikan kepada salah satu golongan  saja  diantara  mereka  (pendapat  dari  Imam Malik  dan  sejumlah  ulama  dari  kalangan  salaf  dan khalaf).
Zakat  disamping  berfungsi  sebagai  sarana beribadah kepada Allah, membersihkan diri dan harta dari  kotoran.  Zakat  juga  menjadi  batu  harapan  bagi kaum  miskin,  zakat  merupakan  sarana  penciptaan kerukunan  hidup  antara  golongan  kaya  sebagai muzakki dengan kaum fakir miskin. Saling membantu antara  keduanya  sehingga  menghapus  ungkapan  di masyarakat seperti kikir dan bakhil, zakat merupakan sumber  untuk  pembangunan  umat  Islam,  sebagai sumber dana umat yang sangat potensial, zakat dapat menjadi  kekuatan  modal  yang  sangat  besar jika  cara pengelolaan  yang  sangat  baik.  Allah  SWT  telah menerangkan  dalam  firman-Nya  mengenai  orang- orang  yang  berhak  menerima  zakat.  Firman  tersebut berbunyi:
ةفلؤ ُملاو  اهيلع  نيلماعلاو  نيكاسملاو  ءارقفلل  تاقدصلا  امنإ
نيمراغلاو  باقرلا  يفو  مهبولق ليبسلا  نباو  للها  ليبس  يفو
ميكح ميلع للهاو للها نم ةضيرف
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  atas, dijelaskan  bahwa  yang  berhak  menerima  zakat  telah ditentukan golongannya yaitu golongan fakir, miskin, amil, muallaf, riqab , garim , sabilillah, dan ibnu sabil. Menurut  hukum  Islam,  zakat  wajib  dikeluarkan kepada delapan golongan tersebut, baik itu zakat fitrah maupun  zakat  mal,  baik  bersifat  konsumtif  maupun produktif. Para ulama berselisih pendapat sehubungan dengan  delapan  golongan  ini.  Pendapat  pertama mengatakan  bahwa  zakat  harus  dibagikan  kepada semua  golongan  yang  delapan  tersebut  (pendapat Imam  Syafi’i  dan  sejumlah  ulama).  Sedangkan pendapat  kedua  mengatakan  bahwa  tidak  wajib mendistribusikan dana zakat kepada semua golongan tersebut, melainkan boleh diberikan kepada salah satu golongan  saja  diantara  mereka  (pendapat  dari  Imam Malik  dan  sejumlah  ulama  dari  kalangan  salaf  dan khalaf).  Di  bawah  ini  akan  didefinisikan  masing- masing dari pengertian 8 kelompok tersebut : a. Orang-orang fakir ( al-Fuqara’ )
Fakir  adalah  orang  yang  sangat  membutuhkan biasanya  didefinisikan  sebagai  orang  yang  tidak mempunyai  penghasilan  tetap  dan  tidak  cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari (Rofiq, 2004). b. Miskin ( al-Masakin )
Miskin  artinya  orang  yang  dikasihani,  orang miskin  mempunyai  penghasilan  tetap  tetapi  tidak cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya sehari-hari.    Jumhur  ulama  sepakat,  bahwa  fakir dan  miskin  itu  sama  saja  (Zuhri,  2000).  Dalam artian mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya.  Keduanya  adalah  kelompok  orang yang  tidak  mampu  secara  ekonomi,  ialah kemiskinan  absolute.  Kemiskinan  absolute  ialah dimana  tingkat  pendapatan  dari  seseorang  tidak mencukupi  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  : sandang,  pangan,  pendidikan,  perumahan  dan kesehatan.  Secara  umum  pengertian  yang  telah dipaparkan  oleh  para  imam  madzhab  adalah adanya ketidakmampuan atas pemenuhan kebutuhan  materi,  ketidakmampuan  mencari nafkah.  Menurut  Yusuf  al-Qardawi,  fakir  miskin berhak  mendapat  bagian  zakat  jika  termasuk  tiga golongan berikut:
1) Tidak mempunyai harta atau usaha sama sekali
2) Mempunyai  harta  atau  usaha  tapi  hanya  dapat mencukupi setengah dari kebutuhan atau lebih tetapi tidak mencukupi seluruh kebutuhan
3) Mempunyai  harta  atau  usaha  tetapi  tidak mencukupi setengah dari kebutuhannya.
Di  Indonesia  fakir-miskin  adalah  dua  kata  yang sulit  untuk  dipisahkan,  pengertian  yang  diambil adalah  orang  yang  sama  sekali  tidak  mempunyai sumber  mata  pencaharian  dan  tidak  mempunyai kemampuan  memenuhi  kebutuhan  pokok  yang layak  bagi  kemanusiaan  atau  orang  yang mempunyai  mata  pencaharian  tetapi  tidak  dapat memenuhi kebutuhan.
c. Amil ( al-‘Amilin )
Amil  artinya  pekerja  atau  pengurus  zakat.  Amil zakat adalah mereka para petugas yang mengumpulkan  zakat  dari  para  wajib  zakat  dan membagikannya  kepada  mereka  yang  berhak menerimanya.  Di  Indonesia,  bentuk  amil ada dua macam, yaitu:
1) Lembaga  Amil  yaitu  panitia  zakat  yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat.
2) Badan  Amil yaitu  panitia  zakat  yang  dibentuk oleh pemerintah.
Mereka  berhak  menerima  zakat  tanpa  melihat status mereka orang miskin atau kaya, sebab yang mereka  terima  adalah  untuk  mendapatkan  biaya operasional badan zakat itu sendiri termasuk biaya administrasi  maupun  gaji  para  amil  zakat  yang bekerja di badan amil zakat tersebut.
d. Para muallaf Muallaf  adalah  orang  yang  baru  masuk  Islam sehingga  masih  perlu  dibujuk  hatinya.  Orang- orang yang perlu dijinakkan hatinya supaya masuk Islam  dan  mantap  dalam  Islam  dan  orang-orang yang  dikhawatirkan  memusuhi  dan  mengganggu umat  Islam  atau  orang-orang  yang  diharapkan memberikan  bantuan  kepada  kaum  muslimin. Dalam hal ini muallaf itu ada 3 golongan :
1) Golongan  orang  kafir  yang  berpengaruh  dan diharapkan masuk Islam.
2) Golongan  orang  kafir  yang  tidak  mampu kemudian  masuk  Islam,  untuk  memantapkan dan  meneguhkan  keimanan  mereka,  maka diberi sebagian zakat.
3) Golongan muslimin yang berdomisili di daerah perbatasan  dengan  orang-orang  kafir.  Mereka diberi  zakat  karena  diharapkan  kewaspadaan mereka dalam mempertahankan kaum muslimin  mau  memperhatikan  gerak-gerik musuh.
Menurut  Yusuf  al-Qardawi,  makna  mualaf mengandung  banyak  kemungkinan  makna,  tetapi setidaknya ada beberapa golongan yang dimasukkan ke dalam kelompok ini, yaitu:
1) Golongan  yang  diharapkan  keislamannya  atau keislaman kelompok serta keluarganya
2) Golongan  orang  yang  dikuatirkan  kelakuan jahatnya
3) Golongan orang yang baru masuk Islam
4) Pemimpin  dan  tokoh  masyarakat  yang  telah memeluk  Islam  dan  mempunyai  sahabat- sahabat orang kafir
5) Pemimpin  dan  tokoh  kaum  Muslimin  yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akad tetapi imannya masih lemah
6) Kaum  Muslimin  yang  bertempat  tinggal  di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh
7) Kaum Muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus  zakat  orang  yang  tidak  mau mengeluarkannya,  kecuali  dengan  paksaan seperti dengan diperangi.
e. Riqab ( Riqab )
Riqab adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya  untuk  memerdekakannya.  Islam  tidak menyukai  adanya  perbudakan  maka  melalui instrumen  zakat  inilah  budak-budak  dibebaskan sehingga menjadi merdeka dan memiliki kesetaraan  dengan  yang  lain.  Pada  zaman  yang modern  ini,  perbudakan  hampir  tidak  ada,  tetapi ada pendapat, bahwa tawanan perang termasuk ke dalam  golongan  ini,  karena  pada  dasarnya  upaya pembebasan tawanan perang sama halnya dengan membebaskan dari perbudakan.
f. Orang-orang yang berhutang ( al-Garimin )
Garim  adalah  orang-orang  yang  memiliki  atau menanggung hutang dan dengan ketidakmmampuannya  sehingga  dia  mengalami kesulitan untuk melunasi hutangnya, tetapi dengan syarat  hutangnya  itu  tidak  untuk  maksiat.  Orang- orang  yang  berhutang  ada  2  macam  yaitu  orang yang berhutang untuk dirinya dan berhutang untuk kepentingaan umum berhak menerima zakat.
g. Untuk jalan Allah ( Fi Sabilillah )
Menurut  empat  mazhab,  sabilillah  adalah  orang- orang  yang  berperang  secara  sukarela  untuk membela Islam. Makna sabilillah pada era modern ini  akan  lebih  tepat  jika  dimaknai  dengan  segala perbuatan atau perjuangan melawan kebathilan dan ketidakadilan  untuk  menegakkan  agama  Islam, termasuk di dalamnya orang-orang yang mengajar agama dan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan ketentuan Allah, contohnya; pendidikan bagi orang yang tidak mampu membayar biaya pendidikannya
atau  pengadaan  fasilitas  pengobatan  bagi  orang sakit.
h. Musafir ( Ibnu Sabil )
Ibnu  Sabil  atau  musafir  maksudnya  orang  yang karena  kepentingannya  perjalanan  jauh,  dia kehabisan  bekal  dalam  perjalanannya  dan  dia membutuhkan  bantuan  secara  finansial.  Supaya orang  yang  kehabisan  bekalnya  ini  dapat meneruskaan perjalanannya, maka Islam menaruh perhatian  agar  orang  yang  semacam  ini  dapat meneruskan  perjalanannya.  Namun  perjalanan tersebut  untuk  hal-hal  yang  baik,  bukan  untuk tujuan yang dilarang agama.
Dari  delapan  kelompok  penerima  zakat  di dalamnya terdapat 3 hak zakat yaitu :
a. Hak Fakir Miskin
Merupakan hak esensial dalam zakat karena Tuhan telah  menegaskan  bahwa  dalam  harta  kekayaan dan  pendapatan  seseorang  ada  hak  orang-orang miskin.
b. Hak Masyarakat
Terdapat  juga  hak  masyarakat  karena  harta  yang didapat  seseorang  sesungguhnya  berasal  dari masyarakat  juga,  terutama  kekayaan  yang diperoleh  dari  perdagangan  dan  badan  badan usaha,  hak  masyarakat  harus  dikembalikan  lewat jalan fi sabilillah.
c. Hak Allah Hak  Allah  karena  sesungguhnya  harta  kekayaan seseorang  adalah  milik  Allah,  yang  diberikan kepada seseorang untuk dinikmati dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Bicara  mengenai  konteks  kehidupan  sosial modern  di  Indonesia,  aplikasi  mustahik  zakat  dapat meliputi anak yatim, penyandang cacat, orang jompo, pondok  pesantren,  orang  yang menuntut  ilmu,  orang yang  terlilit  hutang,  anak  terlantar,  pengungsi  yang terlantar  dan  korban  bencana  alam.  Akan  tetapi, dengan  catatan  orang-orang  tersebut  tidak  berdaya secara  ekonomi.  Menurut  Ali  Yafie,  setidaknya  ada tiga  faktor  yang  menjadi  nilai  dalam  menentukan kemiskinan (kemampuan) tidaknya sesorang, yaitu: a. Harta  benda  yang    yang  dimiliki  secara  sah  dan berada di tempat ( mal mamluk hadir )
b. Mata pencaharian (pekerjaan) tetap yang dibenarkan oleh hukum ( al-kasb al-halal ) c. Kebutuhan  ( kifayah )  akan  kebutuhan  hidup  yang pokok (Yafie, 1994).
Afzalurrahman  juga  memberi  catatan  bahwa  ke delapan  golongan  hanya berhak  mendapat zakat jika mereka  telah  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk memperoleh  penghidupannya,  namun  tidak  cukup mempertahankan  diri  dan  keluarganya.  Dengan demikian, Islam di satu pihak mendorong orang untuk bekerja keras dan mendapatkan penghidupannya, dan di lain pihak, memerintahkan negara untuk memberi penghidupan yang layak bagi setiap penduduknya.

## 2.2. Pendistribusian Zakat
Para  ahli-ahli  fikih  mazhab  masih  berbeda pendapat mengenai  pola  pendistribusian  dan  batasan pemberian  saham  dari  harta  zakat  yang  harus disalurkan  kepada  masing-masing  mustahik.  Di  sini penulis  akan  membahas  mengenai  pola  dan  batasan yang diberikan kepada golongan pertama dan kedua. Menurut hukum syara’, orang miskin itu diberi zakat karena  asalnya  adalah  miskin  (suatu  hak  untuk mendapatkan  harta  zakat  yang  dikarenakan  adanya kebutuhan  yang  bernacam-macam,  dengan  sebab kebutuhan  yang  berbeda-beda  tersebut  membedakan sifat-sifatnya  bukan  karena  namanya  fakir  atau miskin).  Oleh  karena  itu  zakat  diberikan  untuk menghilangkan sebab kemiskinannya. Maka ia harus diberi  zakat  untuk  keperluan  hidupnya  secara  terus menerus, sehingga ia tidak memerlukan zakat lagi di masa yang mendatang. Imam asy-Syafi’i berpendapat, bahwa  ketika  mendistribusikan  zakat  hendaknya sampai kepada mereka (fakir dan miskin) keluar dari kefakiran dan menjadikannya kaya serta mengeluarkan  mereka  dari  golongannya  (fakir  dan miskin). Dari keterangan sebelumnya dapat difahami bahwa harta zakat harus diberikan sehingga mustahik tidak lagi membutuhkan harta dari zakat. Pendistribusian zakat dapat diwujudkan dalam bentuk tunjangan  untuk  selama  hidupnya  bagi  mereka  yang tidak memiliki kemampuan seperti karena usia lanjut, anak kecil, sakit, atau bisa juga didistribusikan dalam bentuk  modal  bagi  sumberdaya  manusia  yang memiliki kemampuan dan keterampilan dengan tujuan agar mustahik tersebut dapat bangkit dari keterpurukan  kehidupan  ekonominya,  menjaga  jiwa dan  agamanya  serta  mendapatkan  kesejahteraan kehidupa  di  dunia  dan  akhirat.  Bagi  seseorang  yang mampu berbuat suatu keterampilan agar diberi modal usaha untuk menjalankan pekerjaannya itu, maka bagi mereka diberikan pendidikan keterampilan, penyuluhan  yang  akan  mendukung  dalam  mencari penghidupannya.  Besar  bantuan  yang  diberikan
disesuaikan dengan keprluan mustahik. Bantuan yang diberikan  pun  berbeda-beda,  disesuaikan  dengan tempat,  waktu,  dan  jenis  usaha.  Dengan  demikian usaha  yang  dimiliki  dapat menghasilkan  keuntungan dan dapat membiayai kebutuhan mereka sendiri, akan tetapi  janganlah  diberikan  hak  menjual  atau memindahkan  hak  miliknya  kepada  orang  lain sehingga menyerupai harta wakaf bagi mereka.
Selanjutnya  Fakir  miskin  yang  mempunyai potensi  untuk  berusaha  dapat  diberikan  pinjaman modal  usaha  dalam  bentuk  pinjaman  kebaikan  ( al- qard al-hasan ) demikian pula pinjaman tersebut dapat berlaku  bagi  gharimin. Al-qard  al-hasan dapat dikatakan sebagai salah satu cara pendistrbusian zakat secara  produktif  yang  dari  itu  sesuai  dengan pengertiannya  distribusi  zakat  secara  produktif  yaitu suatu usaha untuk menjadikan zakat untuk berfungsi sebagai  amal  ibadah  dan  sebagai  konsep  sosial. Difahami  dari  penjelasan  sebelumnya,  penyaluran zakat  kepada  fakir  miskin  dapat  dibagi  menjadi  2 kategori, yaitu:
a. Fakir  miskin  yang  diberi  zakat  selama  hidupnya menurut  ukuran  umum  atau  wajar,  dengan  harta zakat  tersebut  fakir  miskin  dapat  membeli  tanah atau lahan untuk dimanfaatkan.
b. Pemberian  zakat  kepada  fakir  miskin  yang memiliki keterampilan ataupun kreatifitas ataupun kemampuan  untuk  berusaha  yang  mana  zakat tersebut  diberikan  untuk  membeli  alat-alat  yang dapat  meningkatkan  usahanya  atau  disesuaikan dengan kebutuhannya.
Sehubungan  dengan  pemberian  zakat  yang disebutkan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa zakat  produktif  bertujuan  untuk  memperbaiki  taraf hidup  mustahik.  Pemberian  zakat  dapat  berupa pelatihan,  yaitu  dengan  memberikan  pengetahuan mengenai  kewirausahaan,  selain  itu  dapat  pula berbentuk  permodalan  di  mana  uang  sebagai  bentuk modal utama atau barang (peralatan).
Umer  Chapra  menambahkan  tujuan  pemberian zakat  tersebut  selain  dapat  menjadikan  mustahik berdikari,  zakat  dapat  menjadi  suplemen  pendapatan permanen bagi mereka yang tidak dapat menghidupi dirinya  sendiri,  zakat  dapat  dipergunakan  untuk bantuan  keringanan  temporer  di  samping  sumber- sumber  daya  essensial  untuk  memperoleh  pelatihan, peralatan,  dan  materiil,  sehingga  memungkinkan mereka  mendapatkan  penghasilan  yang  mencukupi (Chaptra, 2000).
Dari  uraian  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  sasaran  utama  zakat  produktif  adalah  fakir miskin yang mempunyai keterampilan atau kemampuan  untuk  berusaha.  Zakat  produktif mempunyai tujuan jangka panjang untuk memberdayakan perekonomian mustahik, yang mana zakat  produktif  diberikan  sesuai  dengan  kebutuhan mustahik,  baik  berupa  permodalan,  peralatan  ataupu motivasi  yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  taraf hidup para mustahik.
Penempatan  zakat  sebagai  fungsi  sosial,  seperti kemiskinan, kebodohan, pengangguran dan sebagainya. Diprioritaskan penggunanan zakat dengan rekomendasi sebagai berikut:
a. Dipergunakan  untuk  usaha-usaha  yang  tujuannya meringankan penderitaan seseorang seperti adanya kurang pangan (bagi fakir miskin), kurang pangan akibat bencana tanah longsor, kebakaran, menderita  karena  terjepit  oleh  pinjaman  rentenir dan menderita karena bahaya dirampas oleh orang lain.
b. Dipergunakan untuk suatu program yang tujuannya  untuk  memperbaiki  taraf  hidup  suatu kelompok,  seperti  usaha  mengurangi  kemiskinan dengan membantu permodalan bagi pedagang/pengusaha kecil, petani, buruh, nelayan, pegawai golongan rendah, dan lain-lain.
c. Dipergunakan untuk suatu program yang tujuannya  untuk  meningkatkan  kecerdasan  umat Islam  dan  mengurangi  pengangguran,  seperti dipergunakan untuk membangun sekolah/madrasah, membantu beasiswa,
menciptakan  lapangan  pekerjaan  baik  dengan memberikan keterampilan atau koperasi.
Pada pendayagunaan zakat produktif, pembagiannya  dalam  setiap  wilayah  akan  berbeda yang  diperanguhi  oleh  perbedaan  lingkungan  sosial daerah  tersebut.  Berkaitan  dengan  pendayagunaan zakat,  bahwa  sisi  prioritas  pemberian  zakat disesuaikan  dengan  kebutuhan  mustahik.  Berkaitan dengan  itu,  dalam  pedoman  zakat  disebutkan  bahwa pendistribusian  zakat  dikategorikan  dalam  empat bentuk, yaitu:
a. Distribusi  yang  bersifat  “konsumtif  tradisional”, yaitu  zakat  dibagikan  kepada  mustahik  untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang  diberikan  kepada  fakir  miskin  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  atau  zakat  mal yang dibagikan kepada mustahik.
b. Distrbusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat yang  diwujudkan  dalam  bentuk  lain  dari  barang semula,  seperti  diberikan  dalam  bentuk  alat-alat sekolah  atau  beasiswa,  cangkul,  gerabah  dan sebagainya.
c. Distribusi  yang  bersifat  “produktif  tradisional”, yang mana zakat diberikan dalam bentuk barang- barang  yang  produktif  seperti  kambing,  sapi,  alat cukur,  pertukangan,  mesin  jahit  dan  lain sebagainya.  Pemberian  dalam  bentuk  ini  akan dapat  menciptakan  suatu  usaha  yang  membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
d. Distribusi  yang  bersifat  “produktif  kreatif”,  yaitu zakat  diwujudkan  dalam  bentuk  permodalan  baik untuk  membangun  proyek  sosial  atau  menambah modal pedagang/pengusaha kecil.
Pemanfaatan  zakat  dalam  betuk  ketiga  dan keempat  itu  adalah  yang  dimaksudkan  sebagai pendayagunaan untuk usaha yang produktif dan harus lebih  dikembangkan  bentuk  pemberiannya,  sehingga makna  syariat  zakat  baik  dari  segi  fungsi  ibadah maupun  sosialnya  dapat  tercapai  seperti  yang diharapkan. Hertanto Widodo berpendapat tiga model pendayagunaan zakat produktif yang dapat diberikan oleh Lembaga Amil Zakat, yaitu (Widodo, 2001): a. Bentuk  hibah.  Zakat  pada  dasarnya  diberikan sebagai  hibah  (bantuan)  yang  artinya  tidak  ada ikatan  antara  pengelola  dengan  mustahik  setelah penyerahan zakat.
b. Bentuk  dana  bergulir al-qard  al-hasan ,  dimana zakat  diberikan  berupa  dana  bergulir  (pinjaman) oleh  pengelola  kepada  mustahik  dengan  akad  al- qard  al-hasan.  Pada  pola  ini  tidak  boleh  ada kelebihan  yang  harus  diberikan  mustahik  kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah  pengembalian  sana  dengan  jumlah  yang dipinjamkan.
c. Bentuk pembiayaan, walaupun dalam pelaksanaannya
penyaluran zakat tidak diperbolehkan  untuk  dilakukan.  Artinya  tidak boleh  ada  ikatan  seperti  shahibul  mal  denga mudharib dalam penyaluran zakat.
Pada  umumnya  pola  distribusi  zakat  yang digunakan  oleh  lembaga  amil  zakat  salah  satunya adalah dengan skema al-qardul al-hasan yakni satu bentuk  pinjaman  yang  menetapkan  tidak  adanya tingkat pengembalian tertentu. Namun bila pinjaman dana  tersebut  tidak  mampu  mengembalikan  pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa peminjam tidak dapat dituntut atas
ketidakmampuannya  tersebut,  karena  pada  dasarnya dana  zakat  adalah  hak  mustahik,  pendapat  ini didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

## مورحملاو لئا هسلل  هقح مهلاومأ ىفو
Ayat  tersebut  diatas  menjelaskan  bahwa    ىفو قح  مهلاومأ  yaitu  disetiap  harta  yang  mereka  miliki (orang yang berada) ada   قح yang menurut Muhammad bin Sirrin dan Qatadah adalah zakat yang diwajibkan, yang  mana  zakat  tersebut  adalah  bagian  untuk   لئاس yaitu  orang-orang  miskin  yang  meminta  dan   مورحم yang menurut Qatadah dan az-Zuhri adalah seseorang yang  kurang  mampu  namun  ia  tidak  meminta-minta kepada  orang  lain  dan  tidak  diketahui  apa  yang menjadi kebutuhannya .

## 2.3. Al-qard al-hasan
Menurut  bahasa, al-qard} sama  maknanya dengan  kata al-qat’u yang  berarti  memotong; sedangkan  menurut  syara’  istilah al-qard berarti penyerahan  harta  kepada  orang  lain  yang  kemudian akan  mengambil  manfaatnya,  untuk  kemudian dikembalikan  lagi  tanpa  ada  kelebihan. Al-qard sendiri diambil dari kata dasarnya yaitu ضرق yang dari  segi  bahasa  artinya  “memutus”  dan  dari  segi istilah bermakna penyerahan harta (modal) oleh malik (pemilik  modal)  kepada amil (pekerja)  supaya digunakan untuk berdagang, sedangkan keuntungannya dibagi 2.
As-Sayyid  Sabiq  mempertegas  definisi  dari al- qard ini  dengan  memberikan  batasan  terhadap  arti perjanjian al-qard .  Menurutnya qirad adalah  harta yang diberikan seseorang pemberi qirad kepada orang yang di- qirad -kan untuk kemudian dia mengembalikannya  satelah  dia  mampu.  Dalam pengertian asalnya qirad berarti al-qat’u (cabang) atau potongan.
Menurut  Syafi’i  Antonio, qard} adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau  diminta  kembali  atau  dengan  kata  lain meminjamkan  tanpa  mengharapkan  imbalan.  Dalam literatur  fiqh  klasik, qardh dikategorikan  dalam aqd tathawwui atau  akad  saling  membantu  dan  bukan transaksi komersial (Antonio, 2001).
Bahwasanya qard termasuk  salah  satu  bentuk dari  perjanjian  yang  ada  dalam  sistem  muamalah. Dasar hukum diperbolehkannya dan disyari’atkannya al-qard ini berdasarkan al-Qur’an, sunnah dan ijma’. Diperbolehkannya  praktek qard terdapat  dalam firman Allah yang berbunyi:
ميرك رجأ هلو هل هفعضيف انسح اضرق هّ للها ضرقي يذ هّ لا اذ نم
Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa yang mau meminjamkan  kepada  Allah  pinjaman  yang  baik, maka  Allah  akan  melipatgandakan  pinjaman  itu kepadanya.  Menurut  Umar  bin  al-Khattab  pinjaman yang  baik  di  sini  adalah  infak  di  jalan  Allah.  Maka siapa  yang  berinfak  di  jalan  Allah  secara  tulus  dan ikhlas  maka  Allah  akan  memberikan  pahala  yang berlipatganda. Relevansinya adalah qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.
Selanjutnya, cukup banyak hadits yang menerangkan tentang masalah al-qard ini, kebanyakan  hadits  tersebut  menerangkan  tentang keutamaan  dari al-qard .  Salah  satu  hadits  tersebut adalah yang berbunyi:

## ة هرم اهتقدصك ناك ه الإ نيت هرم اضرق املسم ضرقي ملسم نم ام
Para ulama juga telah menyepakati bahwa hukum al-qardh itu  diperbolehkan.  Kesepakan  ulama  ini didasari  tabiat  manusia  yang  tidak  bisa  hidup  tanpa pertolongan  dan  bantuan  saudaranya.  Tidak  ada satupun manusia yang memiliki segala barang yang ia butuhkan.

## 2.4. Mashlahah Mursalah
Secara  bahasa, al-masalih  al-mursalah (  حلاصملا ةلسرملا) terdiri dari dua kata, yaitu al-masalih ( حلاصملا) dan al-mursalah (ةلسرملا). Al-masalih berposisi sebagai  kata  yang  disifati  (فوصوملا),  dan al- mursalah berposisi  sebagai  kata  sifat  ( ةفصلا). Al- masalih merupakan jama’  taksir dari  kata al- maslahah ( ةحلصملا). Al-maslahah mempunyai  makna yang sama dengan kata as-salah ( حلاصلا) yaitu دض دسفلا
(lawan  dari  kerusakan.  Secara  istilah, al-masalih  al- mursalah atau al-maslahah  al-mursalah menurut Wahbah  az-Zuhaili  adalah  sifat-sifat  yang  sesuai
dengan  tindakan  dan  tujuan  pembuat  syari’at,  tetapi tidak  ada  dalil  khusus  yang  menetapkan  atau membatalkannya, dan dengan  penetapan  hukum  dari sifat-sifat  tersebut  akan  tercapai  kemaslahatan  dan terhindar kerusakan pada manusia.
Ada dua sudut pandang dalam pembagian jenis- jenis  maslahat  ini,  yang  pertama  dilihat  dari  sisi kekuatannya,  dan  yang  kedua  dari  sisi  diakui  atau tidak  diakuinya  oleh syar’i.  Dilihat  dari  sisi kekuatannya maslahat terbagi menjadi tiga, yaitu: a. Adh-Dharuriyah
Yaitu  maslahat  yang  keberadaannya  sangat diperlukan oleh manusia, baik dalam urusan agama maupun  dunia,  jika  maslahat  ini  tidak  ada  maka rusaklah  kehidupan  dunianya,  dan  di  akhirat  ia akan kehilangan kenikmatan dan mendapat siksa. Maslahat  jenis  ini  terdiri  dari  penjagaan  terhadap agama,  jiwa,  akal,  nasab,  kehormatan  dan  harta. Semua  hal  yang  bisa  merusak  maslahat  jenis  ini diharamkan oleh Allah ta’ala.
b. Al-Hajiyah
Yaitu  maslahat yang keberadaannya  akan menghilangkan  kesempitan  (جرحلا)  pada manusia. Maslahat jenis ini berada di bawah adh-dharuriyah karena ketiadaannya tidak serta merta menghilangkan  penjagaan  terhadap  agama,  jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta.
c. At-Tahsiniyah
Yaitu  maslahat yang keberadaannya  akan menghasilkan  kebaikan  dan  kemuliaan  bagi kehidupan  manusia.  Maslahat  ini  berada  di bawah adh-dharuriyah dan al-hajiyah , karena ketiadaannya  tidak  langsung  merusak  penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta.  Apabila  terjadi  benturan  antara adh- dharuriyah , al-hajiyah dan at-tahsiniyah ,  maka yang didahulukan adalah adh- dharuriyah baru al-hajiyah dan yang terakhir adalah at-tahsiniyah . Bahkan, sesama adh- dharuriyah pun  urutannya  dibedakan  lagi  dan penjagaan terhadap agama adalah yang utama.
Sedangkan  dari  sisi  diakui  atau  tidak  diakuinya oleh asy-Syari’ (pembuat  syari’at),  maslahat  terbagi menjadi 3, yaitu:
a. Al-mashalih al-Mu’tabarah
Yaitu  maslahat  yang  diakui  oleh asy-Syari’ ,  dan terdapat  hukum-hukum  yang  terperinci  yang berasal dari nas} yang akan mencapai maslahat ini.
Maslahat ini misalnya untuk menjaga agama, jiwa, akal,  nasab,  kehormatan,  dan  harta.  Sebagai
contoh,  jihad  dan  hukum  bunuh  terhadap  orang murtad  disyari’atkan  untuk  menjaga agama.
Qishash disyari’atkan  untuk  memelihara  jiwa. Pengharaman  minuman  yang  memabukkan  dan adanya  hukuman  terhadap  peminumnya  akan memelihara  akal.  Pengharaman  pencurian  dan hukuman  potong  tangan  untuk  pelakunya  akan menjaga  harta.  Pengharaman  zina  dan  hukuman dera  bagi  pelakunya  akan  memelihara  nasab  dan kehormatan. Kebolehan meng-qashar dan menjama’ shalat bagi musafir akan menghilangkan kesempitan  dan  kesulitan  bagi  musafir  tersebut.
Menurut Wahbah az-Zuhaili, tidak ada perbedaan pendapat  akan  kebolehan  menggunakan  maslahat jenis  ini  untuk  menunjukkan  bahwa  penerapan hukum-hukum  syari’ah  akan  mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat (kerusakan). b. Al-Mahsalih al-Mulgah
Yaitu  maslahat  yang  tidak  diakui  oleh  syara’, bahkan  ditolak  dan  dianggap  batil  oleh  syara’.
Sebagai  contoh,  opini  hukum  yang  menyatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara  porsi  hak  kewarisan  perempuan,  dengan mengacu  kepada  dasar  pemikiran  semangat kesetaraan  jender.  Dasar  pemikiran  demikian memang bermuatan maslahat, tetapi dinamakan al- mashlahah al-mulgah (Asmawi, 2011).
c. Al-Mashalih al-Mursalah
Yaitu maslahat yang tidak ada keterangan dari asy- Syari’ tentang  diakui  atau  tidak  diakuinya maslahat  jenis  ini,  tetapi  masih  sejalan  dengan secara  substantif  dengan  kaidah-kaidah  hukum yang  universal.  Untuk  maslahat  jenis  ini,  ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya penggunaannya sebagai sumber hukum.
Wahbah  al-Zuhaili  mengemukakan  beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan al-Mashalih  al-Mursalah ,  berikut  syarat-syarat tersebut :
a. Maslahat  tersebut  harus  sesuai  dengan  tujuan syari’ah, tidak bertentangan dengan pokok-pokok syari’ah  dan  tidak  berlawanan  dengan  nash  atau dalil yang qat}’i.
b. Maslahat  tersebut  harus  bisa  diterima  oleh  akal bahwa  ia  memang  mengandung  maslahat  secara pasti,  bukan  hanya  berupa  dugaan  apalagi sangkaan yang lemah. Artinya penerapan maslahat tersebut benar-benar harus menghasilkan manfaat dan menghindarkan dari bahaya.
Maslahat yang dihasilkan dari penerapan al- mas}a>lih al-mursalah ini harus berlaku umum untuk seluruh manusia, bukan hanya dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu, hal ini karena hukum syara’ diterapkan untuk seluruh umat manusia. Dari sini, tidak sah penerapan kemaslahatan yang hanya berlaku bagi pemimpin, keluaga dan orang dekatnya saja.

## 3. METODELOGI PENELITIAN
Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan ( field research ) yaitu memaparkan serta menggambarkan  keadaan  dan  fenomena  yang  lebih
jelas  mengenai  situasi  yang  terjadi  dan  bersifat deskriptif dengan bentuk preskriptif (Nasution, 1996). Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan wawancara  kepada  pihak  yang  bertanggung  jawab atas  pendistribusian  dana  zakat.  Pendisribusian  dana zakat yang dilakukan oleh PKPU cabang Yogyakarta dianalisis dengan pendekatan maslahah mursalah.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Mekanisme Pendistribusian Zakat
Sistem  pembagian  zakat  di  PKPU  cabang Yogyakarta  dapat  dikerucutkan  menjadi  2  bentuk, yaitu konsumtif (dalam bentuk santunan secara tunai) dan  produktif  (modal  usaha  yang  dipinjamkan  bagi fakir-miskin  berupa  uang  modal  atau  alat  usaha) termasuk  dengan  pola al-qard  al-hasan . Para du’afa disantuni  secara  tepat  guna  sehingga  dengan kesadaran  dan  kemampuan  sendiri  untuk  dapat mengentaskan  diri  dari  kemiskinan  dan  menderita berkepanjangan.  Pembagian  zakat  secra  tradisional bersifat  konsumtif  tidak  akan  banyak  membuahkan hasil dengan kata lain tujuan zakat sebagai pengentas kemiskinan  sangat  jauh  dari  kata  berhasil,  karena zakat akan habis dikonsumsi oleh fakir-miskin dalam waktu singkat.
Pendistribusian  zakat  untuk  usaha  produktif harus melalui prosedur yang jelas dan sesuai dengan Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  No. 581  Tahun  1999  Tentang  Pelaksanaan  UU  No.  38 Tahun  1999  Tentang  Pengelolaan  zakat  Pasal  29, yaitu:
a. Melakukan studi kelayakan
b. Menetapkan jenis usaha produktif
c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
e. Mengadakan evaluasi
f. Membuat laporan
Penulis  berpendapat,  jika  pasal  29  keputusan menteri  tersebut  dilaksanakan,  maka  pelaksanaan usaha produktif dapat berjalan secara maksimal. Serta pelanggaran-pelanggaran  ataupun  penyelewengan tidak  akan  terjadi  dan  bisa  diminimalisir  seperti penggunaan  barang  yang  menjadi  modal.  Adanya Keputusan Menteri agama No. 581 tahun 1999 Pasal 29  tersebut  ada  kaitannya  antara  PKPU  cabang Yogyakarta  dengan  mustahik  penerima  modal  untuk usaha  produktif  berupa  bimbingan,  penyuluhan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
4.2. Bentuk Distribusi Zakat
Pendistribusian  zakat  dengan  akad al-qard  al- hasan yang  menurut  penulis  termasuk  ke  dalam cakupan zakat produktif yang diberikan kepada fakir- miskin di PKPU cabang Yogyakarta kalau dilihat dari sudut  pandang  hukum  Islam  menjadi  kajian  yang sangat  menarik,  persoalannya  adalah  munculnya  ide yang ditawarkan oleh PKPU cabang Yogyakarta yaitu tasyaruf bagi kaum dhu’afa produktif yang diberikan kepada  kaum  fakir-miskin  produktif  berupa  modal yang  berbentuk  alat  produksi  ataupun  barang  yang diperlukan  oleh  mustahik  penerima  sesuai  dengan keahliannya  maupun  usaha  yang  dijalankan.  Oleh karena  itu  penulis  berkesimpulan  bahwa  distribusi dengan pola  ini adalah  konsep  pendayagunaan  zakat dalam  bentuk  produktif  tradisional,  zakat  diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, maupun dalam  bentuk  produktif  kreatif,  yakni  harta  zakat diwujudkan  dalam  modal  yang  dapat  dipergunakan, baik  membangun  suatu  proyek  sosial  maupun  untuk membantu  atau  menambah  modal  pedagang  atau pengusaha  kecil.  Pendistribusian  ini  menggunakan sistem pinjaman tanpa bunga bagi kaum fakir-miskin yang produktif yang harus dilunasi dalam jangka satu tahun.  Pendistribusian  dengan  pola  ini  merupakan sebuah bimbingan ekonomi yang mandiri dan mantap sebagai  metode  merealisasikan  tujuan  zakat  yaitu pengentasan kemiskinan.
Pada teori fiqh Islam, dana zakat didistribusikan sebagai  pemberian/hibah,  pemindahan  hak,  sehingga penggunaannya  diserahkan  sepenuhnya  kepada mustahik  sesuai  dengan  keperluannya.  Gagasan mengenai  pendistribusian  zakat  dengan  pola  ini merupakan  gagasan  yang  sangat  brilian,  hal  ini didasarkan  pada  konsep  fiqh  tentang  pendistribusian zakat  yang  selama  ini  sangat  konvensional  karena dengan  sistem  konvensional  tujuan  zakat  sebagai pengentasan  kemiskinan  sulit  terealisaikan.  Namun secara  normatif  telah  kita  ketahui  bahwa  dana  zakat didistribusikan  memang  untuk  fakir-miskin  dalam artian dana zakat dihibahkan dengan pemindahan hak yang mana musthaik dengan bebas menggunakannya dengan kehendak serta keperluan mereka.
Secara syar’i dana zakat memang diperuntukkan kepada  8  golongan  mustahik  yang  telah  ditetapkan dalam  al-Qur’an  surat  at-Taubah  ayat  60.  Pada prakteknya  PKPU  dalam  melaksanakan  distribusi dengan  zakat  ini  hanya  memilih  mustahik  yang mempunyai  rencana  usaha  yang  jelas.  Tidak disamaratakannya maupun dikhususkannya
pembagian  dana  zakat  dengan  pola  distribusizakat menggunakan  akad al-qard  al-hasan di  PKPU  ini didasarkan pada pemikiran bahwa di dalam al-Qur’an maupun  al-Hadis  tidak  dipaparkan  prosentase pembagian  secara  jelas,  tidak  sebagaimana  perintah pengeluaran dana tersebut yang lebih jelas merupakan kewajiban bagi muslim yang memiliki harta lebih dari nishab.  Oleh  karena  itu,  masalah  penyaluran  dana masuk kepada ranah ijtihadiyah, yang oleh para ulama disikapi berbeda. Sperti yang dikemukakan oleh Abu Ubaid yang telah menerima riwayat dari Ibnu Abbas r.a.  bahwa  ia  berkata:  “apabila  engkau  memberikan zakat  pada  satu  sasaran  zakat,  maka  hal  itu  cukup bagimu.  Dan  sesungguhnya  Allah  SWT  berfirman: “Sesungguhnya  sedekah  itu  hanyalah  untuk  orang fakir.  Miskin  dan  seterusnya”.  Maksudnya  agar sedekah  itu  jangan  diberikan  kepada  yang  selain sasaran  tersebut  (Qaradawi,  2010).  Atas  dasar  yang disebutkan  sebelumnya,  PKPU  melakukan  distribusi zakat dengan pola ini kepada mustahik yang memiliki sifat produktif.
Zakat  yang  diberikan  secara  konsumtif  sulit untuk  dapat  merubah  keadaan/nasib  kaum  fakir- miskin karena akan habis untuk sekali konsumsi yang hanya  dapat  digunakan  dalam  jangka  waktu  yang singkat. Dengan membagikan uang tunai saja kepada fakir miskin, zakat akan sulit menyelesaikan masalah bahkan zakat akan dapat menjadikan masyarakat yang malas  yang  suka  berhantung  dengan  orang  lain  dan tidak  pernah  mau  melakukan  suatu  pekerjaan  yang oleh  karena  itu  pendistribusian  zakat  memerlukan suatu  terobosan  agar  tujuan  zakat  sebagai  alat pengentas kemiskinan dapat dicapai.
Pola pendistribusia zakat yang dilakukan PKPU cabang  Yogyakarta  ini  juga  mempunyai  kelemahan, yaitu  apabila  mustahik  menerima  pinjaman  yang notabene  nya  adalah  tanpa  bunga,  maka  tanggung jawab  mustahik  terhadap  amil  menjadi  lemah, sehingga  peluang  untuk  menyalahkan  modal  dapat terjadi,  karena  tidak  adanya  tanggung  jawab  dengan membayar jasa. Kewajiban membayar jasa pinjaman akan  meningkatkan  serta  mendorong  mustahik tersebut untuk meningkatkan produktifitasnya. Tetapi sistem pembayaran atas jasa atau sistem bunga kurang sesuai dengan konsep.
Pendayagunaan  zakat  secara  produktif,  edukatif dan ekonomis sangat diperlukan untuk keadaan sosial- ekonomi  masyarakat  saat  ini.  Karena  dengan pendayagunaan zakat secara produktif yang diterima oleh mustahik tidak habis begitu saja, akan tetapi bisa
dikembangkan  sesuai  dengan  kehendak  dan  tujuan syari’at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan  bagi  kaum  dhuafa  dengan  harapan secra bertahap mereka tidak selamanya akan menjadi seorang  mustahik  melainkan  menjadi  seorang muzakki.  Dengan  begitu  harta  zakat  akan  semakin berkembang  dan  tumbuh  sehingga  akan  menjadi jumlah  yang  cukup  banyak.  Pengembangan  tersebut tetap diarahkan utuk membantu manyantuni mustahik zakat menuju kemandirian mereka.
Dalam  permasalahan  zakat  terdapat  ruang  bagi umat  Islam  utnuk  melakukan  ijtihad,  seiring  dengan berubahnya  waktu.  Hukum  Islam  mempunyai kemampuan untuk bergerak dan berkembang. Hukum Islam dalam gerakannya mempunyai kaedah asasiyah yaitu  ijtihad.  Ijtihad  yang  akan  menjawab  segala tantangan  zaman,  dapat  memenuhi  harapan  zaman denga  tetap  memelihara  kepribadian  dan  nilai-nilai asasinya  (Hasbi,  2001).  Hukum  Islam  mudah,  jauh dari  sulit  dan  sempit,  mudah  diamalkan,  jauh  dari kepicikan  segala  hukumnya  dapat  berjalan  seiring fitrah  manusia,  hukum  Islam  tidaklah  sempit melainkan dia luas.
Metode  pendistribusian  zakat  dengan  akad al- qard  al-hasan yang  dilakukan  oleh  PKPU  cabang Yogyakarta  yang  harus  dikembalikan  kepada  bagian charity utnuk  dimanfaatkan  kembali  serta  digilirkan pada  fakir-miskin  lain  akan  lebih  banyak  membawa manfaat  untuk  dapat  mencapai  tujuan  zakat.  Karena sesungguhnya  zakat  bukan  hanya  pemberian  sesuap atau dua suap nas, sehari atau dua hari, kemudia pada hari  selanjutnya  mustahik  menjadi  miskin  lagi,  akan tetapi  kebutuhan  hidup  secara  lebih  baik  dan  dalam waktu yang relatif lama.
Dasar  yang  menjadi  istimbat  hukum  distribusi dana  zakat  dengan  akad al-qard  al-hasan di  PKPU cabang Yogyakarta yaitu dengan mashlahah mursalah . Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali
untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Syarat-syarat mashlahah mursalah dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:
a. Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja.
Dari syarat ini dapat dilihat bahwa pendistribusian zakat  dengan  akad al-qard  al-hasan yang dilakukan  oleh  PKPU  cabang  Yogyakarta,  yang mana oleh PKPU pinjaman yang telah dikembalikan  akan  digulirkan  kembali  kepada fakir-miskin  produktif  lainnya,  dengan  dana bergulir  tersebut  fakir-miskin  dapat  berusaha  dan
mengembangkan  ekonominya  sehingga  dapat mengentas  dari  kemiskinan  yang  membelenggu mereka. Sehingga dapat diharapkan dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan dapat mengurangi jumlah fakir-miskin. Pada faktanya lebih dari 50% dari  seluruh  mustahik  penerima  distribusi  zakat dengan  akad al-qard  al-hasan mengalami  gagal bayar  yang  mana  artinya  adalah  mustahik penerima mengalami kesulitan untuk mengangsur pinjaman  padahal  dana  zakat  itu  adalah  hak mereka.
b. Bahwa kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum  dan  bukan  kemaslahatan  pribadi.  Artinya kemaslahatan tersebut mendatangkan manfaat bagi nayoritas  umat  bukam  untuk  kemaslahatan individu atau sejumlah perorangan yang merupakan minoritas mereka.
Pola distribusi zakat dengan akad al-qard al-hasan ini  mengutamakan  kemaslahatan  umum.  Jika pemberian dilakukan secara Cuma-Cuma, penggunaan  dana  zakat  sepenuhnya  diserahkan kepada mustahik penerima maka dana akan habis dikonsumsi  secara  personal  oleh  fakir-miskin, maka  yang  terjadi  justru  kemaslahatan  individu dan  orang-orang  tertentu  saja  dari  sekian  banyak fakir-miskin  yang  harus  ditolong,  tetapi  secara matematis banyak mustahik  penerima  yang  gagal bayar  sehingga  dapat  diketahui  bahwa  mustahik masih  kesulitan  untuk  mengangsur.  Berarti kemaslahatan  ini  hanya  akan  didapat  oleh mustahik  yang  mampu  mengangsur  saja.  Zakat yang  digulirkan  malah  akan  menghilangkan  hak mustahik dalam menerima zakat. Contohnya, bila mustahik  hanta  dapat  mengangsur  setengah  dari total  dana  zakat  yang  didistribusikan  berarti mustahik telah kehilangan hak mutlaknya terhadap zakat yang diberikan sebesar 50%.
c. Bahwa  kemaslahatan  ini  tidak  bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau  ijma’.  Kemaslahatan  itu  sejalan  dengan kehendak syara’.
Mengenai  dana  zakat  sebagai  sebuah  pinjaman, Didin Hafiduddin membolehkannya dengan alasan pernah  terjadi  seorang  sahabat  meminjam  seekor ternak  kepada  baitul  mal  lalu  mengembalikannya dengan se ekor ternak yang lebih baik dari yang ia pinjam (Hafiduddin, 2003).
Menurut hemat penulis, dengan metode pendistribusian  zakat  dengan  akad al-qard  al-hasan ini  yang  kemudian  digulirkan  kembali  oleh  PKPU
cabang Yogyakarta kurang tepat karena implikasi dari adanya  pola  ini  adalah  berkurangnya  hak  mustahik dalam  mendapatkan  dana  zakat.  Mustahik  juga kesulitan  untuk  mengembalikan  dana  zakat  yang didistribusikan  sehingga  dapat  difahami  mustahik yang gagal bayar secara tidak langsung menjadi pihak yang terdzalimi dengan beban untuk mengembalikan dana pinjaman.
Gagasan dalam memberikan dana zakat dengan akad al-qard al-hasan yang dilakukan oleh PKPU cabang Yogyakarta  kurang  tepat,  karena  dengan  distribusi dana  zakat  dengan  bentuk pinjaman  ini  secara  nyata telah  mengurangi  hak  mustahik  dalam  zakat  yang didistribusikan itu sendiri karena pada dasarnya dana zakat  yang  telah  diterima  oleh  mustahik  sama  saja dengan  pemindahan  kepemilikan  atas  sebuah  harta. Jika  dana  zakat  itu  digulirkan  tanpa  sepengetahuan mustahik  penerima  zakat  yang  pertama,  maka  jelas secara  tidak  langsung  mustahik  penerima  manjadi seorang yang didzalimi, karena hak mutlaknya dalam zakat  itu  dipindah  kepemilikan  kepada  muhtahik lainnya.

## 5. KESIMPULAN
Pendistribusian  zakat  dengan  akad al-qard  al- hasan sebagai  pinjaman  bagi  fakir-miskin    dengan menggunakan  metodologi  hukum  Islam  yaitu al- masalih  al-mursalah kurang  tepat  karena  dengan sistem  pinjaman  yang  harus  dikembalikan  kepada pengelola  kemudian  oleh  pengelola  digulirkan kembali kepada fakir-miskin lainnya untuk dimanfaatkan  sebagai  modal  usaha  mereka  secara tidak  langsung  telah  mendzalimi  mustahik  penerima pertama karena yang seharusnya menjadi kepemilikan mutlak  dipindahkan  kepada  orang  lain.  Walaupun tidak  ada  nash  yang  khusus  membahas  mengenai distribusi  zakat  sebagai  pinjaman  dan  bergulir  tetapi ayat  al-Qur’an  surat  Az-Zariyat  (51):  ayat  19 mengenai zakat yang berlaku umum menyebutkan:

## مورحملاو لئا هسلل  هقح مهلاومأ ىفو
Bahwa dalam setiap harta orang yang mampu ada hak bagi  kaum  yang  memerlukan  dan  pada  surat  at- Taubah  (9)  ayat  103  sudah  secara  jelas  mengatakan bahwa kaum fakir miskin memiliki hak mutlak dalam distribusi  zakat  tanpa  adanya  indikasi  pengurangan hak  yang  telah  diterima.  Melihat  dari  data  yang  ada banyak mustahik penerima yang gagal
mengembalikan dana zakat yang didistribusikan yang mana  itu  adalah  sebuah  indikasi  bahwa  mustahik kesulitan mengembalikan dana zakat padahal zakat itu sendiri  adalah  hak  mereka  dan  menjadi  kepemilikan sempurna bagi mereka.

## 6. REFERENSI
Abdul Hamid. (2011). Fiqih Kontemporer .
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. hlm. 296.
Abdurrachman Qadir. (1998). Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial . Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 75-76.
Wahbah az-Zuhaili. (2001). Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern ,  alih  bahasa  Aziz  Masyhuri  Surabaya: Bintang. hlm. 1 Amiruddin  Inoed  dkk.  (2005). Anatomi  Fiqh  Zakat Potret  dan  Pemahaman  Badan  Amil  Zakat Sumatra  Selatan ,  Cet.  I.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. hlm. 8.
Ilyas Supena dan Darmuin. (2009). Manajemen Zakat . Semarang: Walisongo Press. hlm. 1.
Asnaini.  (2008). Zakat  Produktif  dalam  Persfektif Hukum  Islam .  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar Offset. hlm. 23.
Ahmad Rofiq. (2004). Fiqh Kontektual dari Normatif ke  Pemaknaan  Sosial .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. hlm. 279.
Saefudin Zuhri. (2000). Zakat Kontekstual. Semarang
: CV. Bima Sejati. hlm. 57.
Ali  Yafie.  (1994). Menggagas  Fiqih  Sosial ,  alih bahasa  Nurul  Agustina  dan  Hernowo,  cet.  II. Bandung: Mizan. hlm. 232.
M.  Umer  Chapra.  (2000). Islam  dan  Tantangan Ekonomi ,  alih  bahasa  ikhwan  Abidin  Basri. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 274.
Hertanto  Widodo  dan  Teten  Kustiawan.  (2001).
Akuntansi  &  Manajemen  Keuangan  untuk Organisasi  Pengelola  Zakat. Bandung:  Institut Manajemen Zakat. hlm. 86.
Muh.  Syafi’i  antonio.  (2001). Bank  Syari’ah  dari Teori  ke  Praktik .  Jakarta:  Gema  Insani  Press. hlm. 131.
Asmawi. (2011). Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta:
Amzah. hlm. 130.
S. Nasution. (1996). Metode Research: Penelitian Ilmiah . Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 24. Yusuf al-Qaradawi. (2010). Hukum Zakat , alih bahasa Salman  Haru  dkk,  cet.  XI.  Bogor:  Pustaka LiteraAntar Nusa. hlm. 666.
Hasbi Ash-Shiddieqy. (2001). Falsafah Hukum Islam . Semarang: Pustaka Rizki Putra. hlm. 95. Didin Hafiduddin. (2003). Panduan Zakat Bersama Drs. Didin Hafiduddin. Jakarta: Republika. hlm. 145.