Dakhoir, Ahmad/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 1, Juli (2016)
POLIGAMI DAN POWER EKONOMI (Studi Poligami di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia)

## Ahmad Dakhoir

## Abstract
The motive of polygamy in Indonesia is very diverse. Public perception against one of the  motives  of  polygamy  is  very  strong  due  to  economic  problems.  Economic  motives  as power  for  of  polygamy  is  not  always  right.This  paper  mainstreem  denied  the  presumption that of polygamy carried out by economic forces. In short those who practice polygamy only potentially be implemented for the rich or the elite tier of other groups.
Theoretically-normatively  basic  theory  which  became  one  of  the  parameters  can  be polygamous in Indonesia, namely the existence of evidence of the husband s income would be polygamous is a  figure that could provide for the economy to all the wives  and children. The result is that a strong economic motive is considered the basis for of polygamy was  not entirely  right.In  Surabaya,  for  example  secretly  polygamous  husband  of  64  polygamous marriages  procedural  was  only  earning  less  than  Rp.  17  million.  Of  these  39%  are  self- employed  husband by  profession  who  earn  no  more than  2.5  million  per  month,  and  31.3% earn Rp. 4.9 million.While polygamous husband in  secret of 56 polygamous marriages only income  below  24  million.  Of  these  the  most  that  50%  are  self-employed  husband  by profession who earn no more than 2.4 million every month.
Keywords: Polygamy, Power Economics

## A. Latar Belakang Masalah
Salah  satu  masalah  krusial  yang  berkaitan  dengan  relasi  seksual  pria  dan  wanita,  yang tercatat  sepanjang  sejarah  peradaban  Islam  adalah  masalah  poligami  ( ta’addud  al- zaujat ). 1 Dahulu  diantara  bangsa-bangsa  yang  menjalankan  poligami  sebelum  kedatangan Islam  adalah  bangsa  Ibrani,  Arab,  Jahiliyah,  dan  Cisilia. 2 Namun  hingga  saat  ini,  meski poligami  diterima  oleh  umat  Islam  secara  luas,  ketika  dipraktikkan  masih  saja  menjadi  isu dan perdebatan hangat dikalangan masyarakat.
Demikian  halnya  di  Indonesia,  poligami  masih  merupakan  salah  satu  persoalan  dalam perkawinan  yang  paling  banyak  dibicarakan  sekaligus  kontroversial.Satu  sisi,  poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis, bahkan dikaitkan  dengan  ketidak-adilan  gender.Bahkan  penulis  Barat,  sering  mengklaim  bahwa poligami  adalah  bukti  bahwa  ajaran  Islam  dalam  bidang  perkawinan  sangat  diskriminatif terhadap  perempuan.    Pada  sisi  lain,  poligami  dikampanyekan  karena  dianggap  memiliki
1 Selain poligami, masalah krusial tersebut adalah relasi seksual karena hak milik al-yamin (perbudakan) dan relasi seksual nikah kontrak.isu tentang perbudakan hilang tanpa ada kejelasan status hukum dalam bentuk yang  eksplisit,  isu  nikah  kontrak  ditolak  oleh  mayoritas  ulama  sunni  dan  poligami  telah  diterima  secara  luas, namun dengan melibatkan  syarat yang ketat. Lihat : Faqihuddin Abdul Kodir, Memilih Monogami;Pembacaan atas al-Qur’an dan Hadith Nabi (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), ix.
2 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , Jilid 3, Terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 9.
Dakhoir, Ahmad/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 1, Juli (2016)
sandaran  normatif  yang  tegas  dan  dipandang  sebagai  salah  satu  alternatif  untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.
Awal  tarik  ulur  permasalahan  poligami  di  Indonesia,  telah  mengemuka  ketika  dipicu oleh ramainya pemberitaan mengenai suksesnya seorang Puspo Wardoyo dalam berpoligami. Si jago poligami, demikian julukan Puspo Wardoyo, yang tak lain hanya keturunan pedagang ayam  bakar  dari  Solo  ini.  Kesuksesan  Puspo  Wardoyo  ini,  bukan  karena  kesuksesan  bisnis ayam  bakar  orang  tuanya,  melainkan  sukses  karena  telah  memoligami  empat  orang  isteri. 3 Keadaan ini, semakin laku dalam perbincangan diberbagai media, ketika persoalan poligami, dihebohkan  oleh  praktik  poligami  Aa  Gym.  Fenomena  ini,  pada  akhirnya  menggiring sebagian masyarakat, dimana pemahaman masyarakat kala itu, terkonstrukdengan sendirinya, bahwa poligami seolah adalah perintah atau setidaknya merupakan anjuran agama.Atas dasar itu  pula,  bagi  pelaku  poligami  yang  berhasil,  patut  dibanggakan  karena  telah  berhasil membuktikan  “perintah”  agama  tersebut.Kebanggaan  itu  sangat  terasa  dengan  hadirnya Poligami  Award (penghargaan  bagi  pelaku  poligami),  yang  setiap  tahun dihadiahkan  kepada mereka yang dianggap berhasil dalam membina rumah tangga poligami. 4
Berikutnya, setelah kabar poligami berangsur-angsur mereda, tampil seorang pengusaha kuningan,  yaitu  Sheikh  Puji,  yang  menikah  poligami.Kasus  Sheikh  Puji  ini,  tidak  saja  ricuh karena  beristeri  lebih  dari  satu,  tetapi  telah  mengkaitkan  Lutfiyana  Ulfa,  si  gadis  dibawah umur  yang  dinikahinya.“Udah  poligami,  anak  kecil  pula  yang  dinikahi”.Sebagai  akibat  dari kasus ini, akhirnya Sheikh Puji meringkuk di penjara, dengan tuduhan mengeksploitasi anak dibawah  umur.  Tidak  berselang  jauh,  muncul  lagi  komunitas  poligami  di  Bandung,  yang dimotori  oleh  Global  Ikhwan,  yang  tidak  lain  merupakan  anak  cabang  dari  komunitas poligami di Malaysia. Kehadiran komunitas ini, ternyata membuat masyarakat resah dimana- mana.Munculnya  keresahan  masyarakat,  khususnya  yang  menerpa  sebagian  besar  kaum  ibu ini,  akhirnya  memaksa  MUI  provinsi  Jawa  Barat,  mengeluarkan  fatwa  pelarangan  terhadap komunitas tersebut.
Bertolak  dari  berbagai  kasus  poligami  di  atas,  tentu  diperlukan  penjelasan  mendasar tentang poligami.Agar masyarakat tidak resah dan mengetahui persoalan-persoalan poligami. Salah  satu  penyebab,  munculnya  praktik  poligami  disatu  sisi,  dan  munculnya  keresahan masyarakat  disisi  yang  lain,  yakni  diakibatkan  minimnya  pengetahuan,  terhadap  apa  alasan atau  motif  yang  menjadi  dasar  poligami.  Jika  alasan  atau  motif  ini  diketahui  secara  luas, apalagi  ketika  alasan  tersebut  sudah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, peneliti meyakini tidak akan ada lagi pemberitaan atau kabar-kabar miring mengenai poligami.  Demikian  halnya  dengan  tata  cara  poligami.  Masyarakat  atau  bahkan  pelaku poligami  sendiri,  tampaknya    belum  sepenuhnya  melaksanakan  dan  mengetahui  seluruhnya tentang  prosedur  poligami.  Efek  dari  masalah  tersebut,  pada  akhirnya  berujung  pada ketidaktahuan terhadap implikasi sosial akibat poligami ini.
Ada  beberapa  fakta  yang  membuktikan,  bahwa  berdasarkan  persepsi  di  atas,  praktik poligami  telah  merebak  di  sebagian  wilayah  Indonesia.Setidaknya  telah  tercatat  989 permohonan  ijin  poligami  yang  diajukan  di  Pengadilan  Agama  di  seluruh  Indonesia.  Dari jumlah tersebut, sekitar 81 % permohonan telah dikabulkan dan diijinkan Pengadilan Agama, sedangkan 19 % permohonan ditolak. Namun, disisi lain tingkat perceraian yang diakibatkan poligami  juga  tidak  kalah  tingginya.  Seperti  pada  tahun  2005, perceraian  akibat poligami  di
3 Abdul  Matin  Salman, Pendidikan  Poligami:  Pemikiran  dan  Upaya  Pencerahan  Puspo  Wardoyo tentang Poligami (Solo: CV. Bumi Wacana, 2008), 45.
4 Anshori Fahmie, Siapa Bilang Poligami itu Sunnah? (Bandung: Pustaka IIMaN, 2007), 9.
Dakhoir, Ahmad/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 1, Juli (2016)
beberapa  wilayah  Indonesia,  seperti  di  Bandung,  Surabaya  dan  Semarang.  Di  Pengadilan Tinggi  Agama  Bandung,  setidaknya  tercatat  324  perkara  perceraian  yang  diakibatkan poligami.  Urutan  kedua  dalam  perkara  yang  sama  juga  terjadi  di  Surabaya  dengan  162 perkara perceraian. Disusul kota Semarang dengan 104 perkara. 5 Angka-angka tersebut, tentu saja mengagetkan.Hal ini disebabkan adanya indikasi, bahwa sebagian praktik poligami yang dilakukan,  tanpa  didasari  alasan  dan  melaluiprosedur  bakusebagaimana  peraturan  yang  ada. Jika melihat data di atas, dapat dibayangkan jika melalui proses litigasi saja praktik poligami merangkak  naik,  lantas  bagaimana  jika  praktik  poligami  dilakukan  melalui  proses  non- litigasi.
Untuk  mendudukkan  masalah  tersebut,  masalah  poligami    di  Indonesia  telah  diatur dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  seperti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975 tentang  Aturan  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Untuk  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1983  yang  telah  dirubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang  Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun sebagai  hukum materiil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya dan KHI, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan dalam hukum Islam. Menurut perundang-undangan tersebut pada prinsipnya sistem yang dianut oleh hukum perkawinan di Republik Indonesia adalah azas monogami, yaitu satu suami untuk satu orang isteri. 6 Azas tersebut berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 3 : 7
Artinya :  “Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  maka  kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu  takut  tidak  dapat  berlaku  adil,  maka  (kawinilah)  seorang  saja,  atau budak-budak  yang  kamu  miliki.Yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada tidak berbuat aniaya.” 8
Akan  tetapi,  dalam  hal  alasan  tertentu,  seorang  suami  diberi  ijin  untuk  beristeri  lebih dari  seorang.Hal  atau  alasan  tersebut  tergambar  dalam  serangkaian  persyaratan  yang  berat tentunya.  Kemudian  untuk  Indonesia,  dapat tidaknya  seorang  suami  beristeri  lebih  dari  satu orang,  ditentukan  oleh  Pengadilan  Agama  berdasarkan  terpenuhi  atau  tidaknya  persyaratan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan 5 ayat  (1)  dan  Pasal  55    KHI.  Tidak  cukup  itu,  pemohon  juga  harus  melewati  beberapa prosedur persidangan di Pengadilan Agama, dengan mengajukan permohonan tertulis.
Meskipun menurut peraturan diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh, mengisyaratkan  bahwa  pelaksanaan  prosedur  poligami  di  Pengadilan  Agama,  menganut
5 Wahyu Widiana, “Menguak Sisi Gelap Poligami, ” dalamhttp://www.hukumonline.com/detil.asp?id =15941&cl=fokus  (21 Februari 2006).
6 Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2008), 6.
7 Departemen  Agama  Republik  Indonesia.a l-Qur'an  dan  Terjemahnya (Jakarta:  CV.  Toha  Putra Semarang, 1989), 115.
8 Al-Qur’an.4 (al-Nisa), 3.
Dakhoir, Ahmad/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 1, Juli (2016)
prinsip  menutup  pintu  terbuka,  artinya  pintu  poligami  itu  tidak  dibuka  kalau  memang  tidak diperlukan,  dan  hanya  dalam  hal  keadaan  tertentu  saja  pintu  dibuka.  Keadaan-keadaan tersebut  seperti  dijelaskan  dalam  pasal  4  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974,  bahwa seorang  suami  dapat  beristeri  lebih  dari  seorang,  apabila;  isteri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  sebagai  isteri;  isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan; dan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Selain  ketentuan  di  atas,  seorang  suami  yang  ingin  melakukan  poligami  harus memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,  seperti  adanya  persetujuan  dari  isteri  atau  isteri-isteri;  adanya  kepastian  bahwa  suami mampu  menjamin  keperluan  hidup  isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka;  dan  adanya  jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.
Persyaratan poligami juga terdapat dalam KHI, yaitu pasal 55 yang menyatakan bahwa :
(1)    Beristeri lebih dari satu orang pada saat bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
(2)    Syarat utama beristeri  lebih dari satu orang, suami  harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
(3)    Apabila  syarat  utama  yang  disebut  pada  ayat  (2)  tidak  mungkin  dipenuhi,  suami dilarang beristri lebih dari satu orang.
Dari uraian pasal-pasal mengenai syarat poligami, tampak jelas bahwa untuk memenuhi syarat  tersebut  tidaklah  mudah.  Melihat  latar  belakang  penduduk  kota  Surabaya  yang bervariasi,  baik  dari  segi  pekerjaan,  etnis,  budaya  dan  strata  sosial  lainnya,  tidak  menutup kemungkinan pelaku poligami juga memiliki alasan yang berbeda-beda.
Sebagaimana  penelitian  yang  dilakukan  oleh  LBH-APIK  Jakarta,  yang  menyatakan bahwa  alasan  pelaku  poligami  cukup  beragam,  bahkan  hampir  seluruhnya  tidak mengindahkan peraturan sebagaimana di atas. Penelitian  yang difokuskan di wilayah Jakarta ini,  telah  menyimpulkan  bahwa  47  %  poligami  yang  dilakukan,  berdasarkan  suami terpengaruh  atau  tergoda  wanita  lain,  22  %  poligami  yang  dilakukan  berdasarkan  alasan belum  mempunyai  keturunan,  alasan  ekonomi  serta  beragam  alasan-alasan  lain  yang  tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dengan persentase yang cukup tinggi. 9 Tidak  menutup  kemungkinan  di  Surabaya-pun  demikian.  Melihat  wilayah  Surabaya dengan  jumlah  penduduk  hampir  3  juta  jiwa,  dan  merupakan  kota  terbesar  kedua  di Indonesia, dengan variasi strata sosial yang ada, sangat mungkin terjadi perkawinan poligami yang mendasarkan pada penerapan yang bervariasi pula. 10
Dari berbagai fenomena  itulah,  yang  menyebabkan peneliti  ingin menemukan apa saja motif  pelaku  poligami,  khususnya  di  Surabaya.  Disamping  ingin  menemukan  apakah  motif ekonomicukup dominan bagi pelaku poligami di Surabaya.

## B. Hukum Poligami Dalam Islam
Berbicara  mengenai  hukum  poligami  dalam  Islam,  tentu  erat  kaitannya  dengan  ayat- ayat  al-Qur’an  seperti  dalam  surat  al-Nisa’  dan  beberapa  Hadith  Nabi  Muhammad  saw tentang poligami. Ayat-ayat dan beberapa Hadith tersebut yaitu:
9 Wahyu  Widiana,  “Menguak  Sisi  Gelap  Poligami, ” dalamhttp://www.hukumonline.com/detil.asp?id =15941&cl=fokus  (21 Februari 2006).
10 Dinas  Kependudukan  Kota  Surabaya,  “Penduduk  Surabaya  Menurut  Pekerjaan,  Agama,  Umur,  dan Surabaya  Berbasis  RT  dan  RW  tahun  2008,”  dalam  http://www.surabaya.go.id/dispenduk/?download =true&cat=stats=file=7. (t.t.)
Dakhoir, Ahmad/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 1, Juli (2016)
Artinya : “Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat berlaku  adil  terhadap (hak-hak)  perempuan yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain) yang  kamu  senangi:  dua,  tiga,  atau  empat.  Kemudian  jika  kamu  takut  tidak  dapat berlaku  adil,  maka  (kawinilah)  seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu miliki.Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” 11
Ayat di atas, merupakan salah satu keterangan/dasar hukum yang sangat terkenal untuk mengetahui  hukum  poligami  dalam  agama  Islam.  Dengan  kata  lain,  jika  ada  pembahasan poligami,  dapat  dipastikan  ayat  inilah  (Q.S.  al-Nisa’:  3),  satu-satunya  yang  paling  laku digunakan.  Wajar,  karena  ayat  tersebut  memang  berisi  penjelasan  kebolehan  poligami,  atau menikah  lebih  dari  satu  wanita  dalam  waktu  yang  sama,  dengan  jumlah  maksimal  empat orang  isteri,  dengan  syarat  yaitu  adil.  Jika  hawatir  tidak  dapat  berlaku  adil,  maka  cukup dengan satu isteri saja (monogami).
Namun  demikian,  hukum  “boleh”  dalam  pernikahan  poligami,  masih  menyisakan beberapa paradigma baru dalam Islam. Menurut Fazlur Rahman, sebagaimana dikutip Abdul Mustaqim,  bahwa  ayat  3surat  al-Nisa’,  sering  ditafsirkan  parsial,  sehingga  seolah-olah poligami diperbolehkan begitu saja, tanpa memperhatikan bagaimana konteks turunnya ayat tersebut, dan apa sesungguhnya ide moral dibalik praktek poligami. 12 Dalam ayat 2 surat al- Nisa’ misalnya, yaitu sebagai berikut:
Artinya : “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan itu, adalah dosa yang besar.” 13
Ayat di atas memberikan pelajaran, bahwa sebelum ayat ini diturunkan, sudah banyak pengampu  anak-anak  yatim  yang  menyalahgunakan  kekayaan  anak-anak  yatim  serta memakannya  secara  batil.Selain  itu,  al-Qur'an  juga  memberikan  solusi  pilihan  yang  lebih baik, yaitu  agar para pengampu yang  ingin  mengelola harta  anak-anak yatim, dengan  lebih baik mengawini gadis-gadis yatim itu, dari pada mengembalikan kekayaan mereka lantaran mereka ingin menikmati kekayaan tersebut. Hal ini tersebut dalam surat al-Nisa’ ayat 127 : Artinya : “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakalah : “Allah SWT memberi  fatwa  kepadamu  tentang  mereka,  dan  apa  yang  dibacakan  kepadamu dalam al-Qur’a>n (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka , sedang kamu ingin mengawini  mereka  dan  tentang  anak-anak  yang  masih  dipandang  lemah.  Dan (Allah  SWT  menyuruh  kamu)  supaya  kamu  mengurus  anak-anak  yatim  secara adil.Dan kebajikan  apa  saja  yang kamu kerjakan,  maka  sesungguhnya  Allah  SWT adalah Maha Mengetahuinya.” 14
Dalam ayat 3 surat al-Nisa’, juga dinyatakan bahwa jika para pengelola (wali) ini tidak dapat  berlaku  adil  terhadap  kekayaan  gadis-gadis  yatim  (dan  mereka  bersikeras  untuk
11 Departemen  Agama  Republik  Indonesia.a l-Qur'a>n  dan  Terjemahnya (Jakarta:  CV.  Toha  Putra Semarang, 1989), 115. Al-Qur’an.4 (al-Nisa’), 3.
12 Abdul  Mustaqim,  “Konsep  Poligami  Menurut  Muhammad  Syahrur”  Jurnal studi  Ilmu-ilmu  al-Qur'an dan Hadith , Volume 8, Nomor 1 (Januari, 2007), 48.
13 Al-Qur’an.4 (al-Nisa’), 2.
14 Al-Qur’an.4 (al-Nisa’), 127.
Dakhoir, Ahmad/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 1, Juli (2016)
mengawininya),  maka  mereka  boleh  mengawini  gadis-gadis  yatim  tersebut  hingga  empat, asal  mereka  dapat  berlaku  adil  diantara  isteri-isteri.Tetapi  jika  khawatir  tidak  dapat  berbuat adil  terhadap  isteri-isteri  tersebut,  maka  mereka  disuruh  menikahi  seorang  saja  dari  gadis- gadis  yatim  itu. Karena  hal  ini, merupakan  perbuatan dimana mereka tidak  akan melakukan kesalahan dan penyimpangan.
Adapun dalam paradigma usul fikih, hukum poligami dapat dijelaskan dengan pertama- tama menggali beberapa lafaz/kata kunci dalam ayat 3 surat al-Nisa’, seperti fankihu , dan al- ‘adlu .Kata fankihu , dalam ilmu usul fikih merupakan  kata perintah/ amr ,  yang berarti “maka nikahilah”.  Menurut  mayoritas  pakar  ilmu  fikih  dan  tafsir,  bahwa  kaidah  umum  mengenai “kata perintah” di dalam al-Qur'an, memiliki implikasi hukum wajib dan ilzam 15 , kecuali jika ada qara’in 16 yang  mengharuskan  kata  perintah  itu  diartikan  lain,  selain  wajib.  Dengan demikian,  kata  perintah  dalam  al-Qur'an  menunjuk  kepada  dua  implikasi  hukum.    Pertama, kata  perintah  yang  tidak  disertai qara’in , maka  ia  memiliki  implikasi  hukum  wajib.  Kedua, kata  perintah  yang  disertai  dengan qara’in ,  maka  ia  memiliki  implikasi  hukum mubah atau boleh. 17 Karena fankihu merupakan  bentuk  kata  perintah  dan  bermakna  perintah,  serta memiliki qarinah yaitu berupa  pemenuhan  syarat  adil,  maka  hukum  poligami  dari  segi  kata fankihu berimplikasi hukum boleh.
Meski  lafaz fankihu sudah  dapat diketahui  maksudnya,  hukum poligami  belum  dapat dihukumi  hanya  dengan  pendekatan  makna  lafaz fankihu saja.  Selanjutnya,  penelusuran  kata berfokus  pada  lafaz al-‘adlu yang  berarti  adil.Dalam  ayat  3  surat  al-Nisa’,  makna  adil terdapat dalam 2 (dua) kata,  yaitu kata al-‘adlu dan  kata al-qistu . Dengan  kata  lain,  kata al- ‘adlu dan  kata al-qistu memiliki  makna  sama  yaitu  adil.  Menurut  M.  Quraish  Shihab, 18 kata al-‘adlu dan kata al-qistu sering disinonimkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi  adil.  Namun,  ada  sebagian  ulama  yang  membedakan  kedua  kata  tersebut  dengan mengatakan bahwa kata al-‘adlu adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tetapi  keadilan  itu  bisa  saja  tidak  menyenangkan  salah  satu  pihak.  Sedangkan  kata al-qistu adalah  berlaku  adil  antara  dua  orang  atau  lebih,  dan  keadilan  yang  menjadikan  keduanya senang.Akan  tetapi,  karena penerapan  kedua kata  tersebut berada pada barisan  kalimat  yang memiliki konteks  yang berbeda, sudah barang tentu, makna  antara kata al-‘adlu dan  kata al- qistu berbeda pula maksudnya.
Kata al-qistu yang dimaksud, berada pada kalimat :
Artinya : “…  dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan yatim…” (Q.S. al-Nisa’: 3)
Sedangkan kata al-‘adlu yang dimaksud, berada pada kalimat :
Artinya :“… apabila kalian takut untuk tidak dapat berbuat adil…” (Q.S. al-Nisa’: 3)
Pada  kata al-qistu ,  konteks  kalimat  dalam  potongan  ayat  3  surat  al-Nisa’  adalah kekhawatiran  tidak  dapat  berbuat  adil  pada  konteks  membagi  harta.Oleh  sebab  itu,  makna
15 “Keharusan.” 16 “Dalil atau argumentasi yang menyertai.”
17 Abdul  Matin  Salman, Pendidikan  Poligami  (Pemikiran  dan  Upaya  Pencerahan  Puspo  Wardoyo Tentang  Poligami) (Solo:  CV.  Bumi  Wacana,  2008),  106.  Bandingkan  dengan  Muhammad  ‘Ali  al-Sabuni, dalam Rawa’i‘ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur’an , Juz I (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 334.
18 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Misbah  (Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al-Qur'an) ,  Vol.  II  (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 338.
Dakhoir, Ahmad/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 1, Juli (2016)
adil pada kata al-qistu tentu saja berorientasi pada makna adil secara material, artinya berbuat adil  pada  kebijakan  angka  yang  bersifat  kuantitatif.Sedangkan  kata al-‘adlu ,  pada  kalimat dalam potongan ayat 3 surat al-Nisa’, merupakan kekhawatiran tidak dapat berbuat adil pada konteks membagi  kasih sayang, cinta, perhatian, pengertian diantara isteri-isteri.Oleh  karena itu,  makna  adil  pada  kata al-‘adlu diarahkan  pada  makna  adil  secara  immaterial,  artinya berbuat adil pada kebijakan nilai kasih sayang, cinta, perhatian, pengertian kepada isteri-isteri yang  bersifat  kualitatif.  Karena  poligami  atau  menikah  atau  memiliki  isteri  lebih  dari  satu menuntut syarat adil, yang mana adil tersebut berada pada kalimat : Artinya : “… apabila kalian takut untuk tidak dapat berbuat adil …” (Q.S. al-Nisa’: 3)
Maka,  dapat  disimpulkan,  bahwa  maksud  ayat  3  surat  al-Nisa’  adalah    melarang poligami  secara  lembut,  atau  memperbolehkan  poligami  dengan  syarat  yang  amat  ketat, karena  untuk  memenuhi  syarat  adil  secara  kualitatif,  sungguh  sulit,  bahkan  tidak  mungkin dapat dipenuhi.
Selain itu, dalam kajian usul fikih, syarat apapun dalam sebuah ibadah maupun hukum perikatan,  biasanya  berada diluar  perbuatan  atau  rukun.Konteks  syarat  adil  dalam  poligami, tampaknya  sedikit  berbeda.Syarat  adil  dalam  poligami,  memiliki  sisi  yang  unik,  karena berada  dalam  perbuatan  dan  rukun  pernikahan,  sebagaimana  halnya  maskawin.Maskawin merupakan  syarat,  tetapi  berada  di  dalam  dan  berdampingan  dengan  rukun,  tetapi  bukan rukun.Oleh  sebab  itu,  karena  syarat  adil  poligami  memang  seperti  itu,  dan  adil  tidaknya seorang  suami  kepada  isteri-isterinya  hanya  dapat  dibuktikan  setelah  poligami  berlangsung, maka  hukum  poligami,  dengan  menempatkan  syarat  adil  adalah  sebuah  prilaku  yang dibangun  berdasarkan  komitmen  jiwa  dan  moral  tinggi.Menurut  penulis,  karakter  manusia seperti  ini,  sungguh  sulit  ditemui,  terlebih  di  zaman  seperti  sekarang  ini.    Oleh  sebab  itu, hukum poligami pada paradigma ini, adalah sunnah tetapi harus memenuhi syarat yaitu adil.
Masih berkaitan dengan adil  sebagai  syarat dalam poligami,  bahwa secara  garis besar, adil  meliputi  dua  hal  yaitu adil  dalam  menggauli  dan  adil  dalam  hal  memberikan  keperluan hidup. Meski  syarat adil  yang dimaksudkan  hanya sebatas pada hal-hal  yang mungkin dapat dilakukan  dan  dikontrol  manusia,  keadilan  pada  tingkat  kaulitatif  tetap  tidak  akan  mampu dilakukan mengingat keterbatasan  sebagai manusia. Hal ini termaktub dalam al-Qur'an surat al-Nisa’ ayat 129 :
Artinya : “Dan  kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  diantara  isteri-isterimu, walaupun  kalian  sangat  ingin  berbuat  demikian.  Oleh  karena  itu,  maka  janganlah kamu  terlalu  cenderung  (kepada  yang  kamu  cintai),  sehingga  kamu  biarkan  yang lain terkatung-katung.” 19
Adapun  menurut  Mahmud  Saltut, 20 sebagaimana  dikutip  Titik  Triwulan  Tutik menjelaskan, bahwa adil yang dimaksud adalah supaya seorang suami tidak terlalu cenderung kepada salah  seorang  isterinya, dan membiarkan  yang  lain terlantar.  Hal  ini disebabkan adil secara  keseluruhan  baik  yang  disanggupi  atau  tidak,  karena  hal  itu  mustahil  dipenuhi  oleh manusia. Beliau mendasarkan pada Hadith Rasulullah SAW:
19 Al-Qur’an.4 (al-Nisa’), 129.
20 Titik Triwulan Tutik, Poligami Perspektif Perikatan Nikah; Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007),71.
Dakhoir, Ahmad/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 1, Juli (2016)
Artinya:  “Barang  siapa  yang  mempunyai  dua  isteri, tetapi  dia  lebih  cenderung  kepada  yang salah satu, maka  nanti dihari qiyamat dia akan datang dengan menyeret  salah  satu lambungnya dalam keadaan jatuh dan miring.” 21
Sementara  itu,  menurut  Yusuf  Qardhawi, 22 adil  dalam  tataran  praktis  merupakan kepercayaan  pada  dirinya,  bahwa  dia  mampu  berbuat  adil  di  antara  isteri-isterinya  dalam masalah  makan,  minum,  pakaian,  tempat  tinggal,  bermalam,  dan  nafkah.  Jika  tidak  yakin akan  kemampuan dirinya untuk menunaikan  hak-hak tersebut secara adil dan  imbang, maka haram baginya menikah lebih dari seorang.
Selain harus menempuh sebagaimana persyaratan dan prosedur di atas, yang tidak kalah pentingnya  bagi  seorang  suami  yang  ingin  poligami  adalah  adanya  alasan  yang  realistis. Alasan  inilah  yang  nantinya  akan  menjadi  dasar  layak  tidaknya  seorang  suami  untuk poligami.  Dalam  tafsir  al-Maraghi,  sebagaimana  dikutip  Tutik,  menjelaskan  bahwa  alasan atau  motif  untuk  dapat  melaksanakan  poligami,  yaitu  tidak  mempunyai  anak  yang  akan menyambung keturunan, (isteri I) menderita penyakit menahun yang tidak memungkinkannya  melakukan  tugas-tugas  sebagaimana  isteri  umumnya,  karakter  laki-laki (suami)  yang  memiliki  libido  kuat,  dan  jumlah  wanita  yang  lebih  besar  dari  pria  karena perang  dan  persoalan  sosial  lainnya. 23 Berkenaan  dengan  alasan-alasan  darurat  yang membolehkan  poligami,  setidaknya  ada  delapan  keadaan.  Antara  lain,  isteri  mengidap  suatu penyakit  yang berbahaya dan sulit disembuhkan, isteri terbukti mandul dan dipastikan secara medis  tak  dapat  melahirkan,  isteri  sakit  ingatan,  isteri  lanjut  usia  sehingga  tidak  dapat memenuhi  kewajiban  sebagai  isteri,  isteri  memiliki  sifat  buruk,  isteri  minggat  dari  rumah, adanya  ledakan  jumlah  perempuan  seperti  perang,  dan  kebutuhan  beristeri  lebih  dari  satu dapat menimbulkan mudharat dalam kehidupan dan pekerjaannya jika tidak dipenuhi. 24

## C. Poligami dan Power Ekonomi
Dalam Webster’s  New  World  Dictionary ,  sebagaimana  dikutip  oleh  Jamilah  Jones, 25 istilah poligami didefinisikan sebagai praktek perkawinan dengan seorang wanita (isteri) atau pria  (suami)  lebih  dari  seorang  pada  saat  yang  sama.  Selain  istilah  tersebut,  poligami memiliki padanan kata, yaitu poligini. Poligini adalah praktek perkawinan dengan dua orang wanita (isteri) atau  lebih pada saat  yang sama.  Sebaliknya, praktek perkawinan dengan dua orang pria (suami) atau lebih pada saat yang sama, disebut dengan poliandri. Adapun praktek perkawinan  seorang  suami/isteri  dengan  seorang  suami/isteri  pada  saat  yang  sama  disebut monogami.Terkait  dengan  beristeri  lebih  dari  satu  pada  saat  yang  sama,  tampaknya  untuk masyarakat  umum,khususnya  masyarakat  Surabaya,  lebih  lazim  menggunakan  istilah poligami dari pada poligini.
21 Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash’ath al-Sijistaniy. Sunan Abi Dawud (Kairo: Dar al-Fikr, t.t.), 133.
22 Yusuf  Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam , Terj.  Abu Sa’id Al-Falahi (Jakarta:  Robbani Press, 2000), 214.
23 Tutik, Poligami Perspektif ... , 73. 24 Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam  dari Fikih, UU no 1 tahun 1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 159.
25 Jamilah  Jones  dan  Abu  Aminah  Bilal  Philips, Plural  Marriage  in  Islam ,  Terj.  Machnun  Husein (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 1.
Dakhoir, Ahmad/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 1, Juli (2016)
Secara geografis, kota Surabaya terletak diantara  07 ˚ 12’ - 07 ˚ 21’ Lintang Selatan dan 112 ˚ 36’  -  112 ˚ 54’  Bujur  Timur.  Kota  Surabaya  terletak  diujung  utara  pulau  jawa.  Kota Surabaya  memiliki  luas  wilayah  326,36  Km,  dengan  penduduk  pada  sensus  tahun  2002 berjumlah 2.484.583 jiwa. Jika jumlah penduduk tersebut dibandingkan dengan luas wilayah yang  ada,  maka  kepadatan  penduduk  Kota  Surabaya  rata-rata  7.613  jiwa/Km.  Sedangkan pada tahun 2009, jumlah penduduk Kota Surabaya sudah mencapai hampir 3.000.000 jiwa. 26 Luas  wilayah  Surabaya  tersebut    dibagi  dalam  5  wilayah  besar,  dengan  31  kecamatan  yang terdiri  dari 163 kelurahan.  Untuk  wilayah  Surabaya  Utara  terdiri  dari  7  Kecamatan.Wilayah Surabaya  Selatan  terdiri  dari  7  Kecamatan.Wilayah  Surabaya  Timur  terdiri  dari  7 Kecamatan.Wilayah  Surabaya  Barat  terdiri  dari  6  Kecamatan.Sedangkan  wilayah  Surabaya Pusat  terdiri  dari  4  Kecamatan.  Berikut  tabel  pembagian  wilayah  administrasi  pemerintahan kota Surabaya :
Tabel : III.1
Tabel pembagian wilayah administrasi pemerintahan kota Surabaya. 27 No. WILAYAH KECAMATAN KELURAHAN 1. Surabaya Utara Semampir Ampel, Sidotopo, Pegirian, Wonokusumo, Ujung Krembangan Dupak,  Moro  Krembangan,  Perak  Barat,  Kemayoran, Krembangan Selatan Kenjeran Tanah  Kali  Kedinding,  Sidotopo  Wetan,  Bulak  Banteng,  Tambak Wedi Asem Rowo Asem Rowo, Genteng, Kalianak Greges Pabean Cantikan Bongkaran,  Nyamplungan,  Krembangan  Utara,  Perak  Timur, Perak Utara Suko Manung. Tanjung  Sari, Suko Manunggal, Simo Mulyo, Sono  Kwijenan,  Putat Gede Bulak Sukolilo, Kenjeran, Bulak, Kedung Cowek, Komp. Kenjeran 2. Surabaya Selatan Wonokromo Wonokromo,  Sawunggaling,  Darmo,  Ngagel,  Ngagel  Rejo, Jagir Wonocolo Sidosermo,  Bendul  Merisi,  Margo  Rejo,  Jemur  Wonosari,  Siwalan Kerto Gayungan Gayungan, Ketintang, Menanggal, Dukuh Menanggal Wiyung Wiyung, Jajar Tunggal, Babatan, Balas Klumprik Sawahan Sawahan,  Petemon,  Kupang  Krajan,  Banyu  Urip,  Putat  Jaya, Pakis Jambangan Karah, Jambangan, Kebon Sari, Pagesangan Karang Pilang Kedurus, Kebraon, Karang Pilang, Waru Gunung 3 Surabaya Timur Gubeng Gubeng,  Airlangga,  Mojo,  Kertajaya,  Pucang  Sewu,  Barata Jaya Rungkut Rungkut  Kidul,  Kali  Rungkut,  Kedung  Baruk,  Penjaringan Sari, Medokan Ayu, Wono Rejo Tambak Sari Tambak Sari, Pacar Keling, Pacar  Kembang, Ploso, Rangkah  , Gading Mulyo Rejo Mulyorejo,  Kalijudan,  Manyar  Sabrangan,  Dukuh  Sutorejo, Kali Sari, Kejawan Putih Tambak Sukolilo Menur  Pumpungan,  Nginden  Jangkungan,  Klampis  Ngasem, Semolowaru, Medokan Semampir, Gebang Putih, Keputih
26 http://www.sby.go.id
27 Peta  Surabaya,  Perkembangan  dan  Pembagian  Administrasi  Pemerintahan ,  (PT.  Karya  Pembina Swajaya). t.t.
Dakhoir, Ahmad/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 1, Juli (2016)
Gunung Anyar Gunung Anyar, Gunung Anyar Tambak, Rungkut  Menanggal,  Rungkut Tengah Tenggilis Mejoyo   Tenggilis  Mejoyo,  Panjang    Jiwo,  Prapen,  Kendang  Sari, Kutisari 4. Surabaya  Barat Tandes Buntaran,  Banjar  Sugihan,  Manukan  Kulon,  Manukan  Wetan,  Bibis, Balong Sari,  Karang  Poh,  Gadel,  Tubanan,  Tandes  Lor,  Tandes  Kidul, Gedang Asin Benowo Kandangan, Klakah Rejo, Sememi, , Romokalisari, Tambak Osowilang. Dukuh Pakis Dukuh Pakis, Dukuh Kupang, Gunung Sari, Prada Kalikendal Pakal Pakal, Babat Jerawat, Tambak Dono, Sumber Rejo, Benowo Sambi Kerep Bringin, Made, Sambi Kerep, Lontar Lakar Santri Jeruk,  Lakar  Santri,  Lidah  Kulon,  Lidah  Wetan,  Bangkingan, Sumur Welut 5. Surabaya Pusat Tegal Sari Keputran, Dr. Sutomo, Tegal Sari, Wonorejo, Kedung Doro Simokerto Kapasan, Tambak Rejo, Simokerto, Sidodadi Bubutan Bubutan, Alun-alun Contong, Tembok Dukuh, Gundih, Jepara Genteng Embong Kaliasin, Ketabang, Genteng, Peneleh, Kapasari 5  Wilayah 31  Kecamatan 163  Kelurahan
Mengenai  konstruksi  sosial,  budaya,  dan  ekonomi  penduduk  kota  Surabaya  beragam. Pada  aspek  sos-bud,  penduduk  Surabaya  terdiri  dari  multi-etnis,  seperti  dari  Jawa,  Sunda, Batak,  Dayak,  Bali,  Melayu,  dan  Bugis.  Namun,  mayoritas  etnis  yang  tinggal  di  kota  ini didominasi  oleh  etnis  Suroboyoan  dan  Madura.  Selain  ditempati  beberapa  etnis  nusantara, kota  Surabaya  juga  digandrungi  oleh  etnis  mancanegara,  seperti  Cina,  India,  Arab  dan Spanyol.
Dari  segi  ekonomi,  Surabaya  merupakan  sentra  industri  yang  sangat  vital  dalam memproduksi, menerima dan mendistribusikan berbagai produk, baik berupa barang, seperti bahan-bahan  kebutuhan  pokok,  sekunder,  tersier  maupun  jasa.  Tujuan  utama  dari  sirkulasi ekonomi  ini,  tidak  lain  menjadikan  kota  Surabaya  sebagai  pusat  perdagangan,  dan memfasilitasi  berbagai  tuntutan  kebutuhan  bagi  wilayah  Indonesia  bagian  Timur,  seperti Kalimantan,  Sulawesi,  Bali,  Maluku,  NTB,  NTT  dan  Irian  Jaya.    Sebagai  sentra  ekonomi, sangat wajar jika penduduk Surabaya memang memiliki latar belakang profesi yang berbeda- beda,  dan  serba  komplit.  Mulai  dari    pembantu  RT  hingga  pejabat,  mulai  dari  pemulung hingga  pengusaha,  bahkan  profesi  “bondo  nekat”  hingga  da’i  tersedia  lengkap  di  Surabaya. Tidak  hanya  itu,    profesi  menggiurkan,  mulai  menjual  produk  buatan  sendiri,  hingga  jual diripun  juga  dapat  dinikmati  dan  dijumpai  dengan  mudah  di  bumi  ber- icon Kota  Pahlawan ini.
Berkaitan  dengan  pernikahan  (poligami),  sebagian  penduduk  kota  Surabaya  juga mempraktekkan  pernikahan  seperti  itu.  Berdasarkan  investigasi  peneliti,  ternyata  pelaku poligami di Surabaya mempunyai dasar dan motif yang berbeda-beda dalam berpoligami.
Sejauh  ini,  tidak  hanya  motif  poligami  saja  yang  beragam,  akan  tetapi  latar  belakang ekonomi,  pendidikan,  profesi  dan  usia  pelaku  (khususnya  suami),  memiliki  fenomena tersendiri  dalam  hal  poligami  di  Surabaya.  Dari  64  permohonan  ijin  poligami  yang dikabulkan majelis  hakim Pengadilan Agama Surabaya, mulai tahun 2005 sampai 2008, dan 56 kasus poligami  secara  sirri,  yang berhasil  diinvestigasi, 28 peneliti mengkatagori beberapa
28 Sebenarnya,  sejak  tahun  2005  hingga  tahun  2008,  permohonan  ijin  poligami  yang  sudah  diputus (mendapat  ijin  poligami)  oleh  Pengadilan  Agama  Surabaya,  secara  keseluruhan  berjumlah  76  permohonan.
Dakhoir, Ahmad/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 1, Juli (2016)
model  praktik  poligami,  berdasarkan    konstruksi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  Kota Surabaya.
Jika  dilihat  berdasarkan  jenis  profesi  dan  penghasilan  suami  yang  berpoligami,dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel : I Distribusi poligami proseduralberdasarkan profesi/pekerjaan suami. 29 No. JENIS PROFESI/PEKERJAAN TAHUN JML % 2005 2006 2007 2008 1 PNS/TNI/POLRI 1 - - - 1 1,6 2 Advokat - - - 1 1 1,6 3 Pedagang 1 2 - - 3 4,6 4 Satpam 1 1 1 - 3 4,6 5 Sopir - 1 - - 1 1,6 6 Tukang Parkir - 1 - - 1 1,6 7 Swasta 8 9 18 18 53 82,8 8 Kolektor - 1 - - 1 1,6 Total 11 15 19 19 64 100
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dalam  kasus  poligami  yang  sesuai  prosedur  melalui  ijin Pengadilan  Agama,  bahwa  jenis  profesi  yang  paling  banyak  melaksanakan  poligami  adalah suami yang berprofesi sebagai wiraswasta. Jumlahnya yaitu mencapai 82%  atau sebanyak 53 suami. Sementara profesi yang lain adalah pedagang dan satpam sebanyak 3 suami atau 4,6% kemudian disusul dengan profesiPNS, Advokat, Sopir, Tukang Parkir, dan Kolektor.
Tabel :2
Distribusi poligami proseduralberdasarkan penghasilan suami. 30 No. JUMLAH PENGHASILAN TAHUN JML % 2005 2006 2007 2008 1 Ikut Orang Tua/Isteri - - - - - - 2 <  1 Juta 2 2 - 1 5 7,8 3 1 Juta –  2,4 Juta 3 6 8 8 25 39,1 4 2,5 Juta –  4,9 Juta 4 7 3 6 20 31,3 5 5 Juta –  7,4 Juta 1 - 4 2 7 10,9 6 7,5 Juta –  9,9 Juta 1 - 1 - 2 3,1 7 10 Juta –  12,4 Juta - - 1 2 3 4,6 8 12,5 Juta – 14, 9 Juta - - - - - - 9 15 Juta – 17,4 Juta - - 2 - 2 3,1 10 >  17, 5 Juta - - - - - - Total 11 15 19 19 64 100
Adapun  berdasarkan  penghasilan  suami,  dalam  kasus  poligami  yang  sesuai  prosedur melalui ijin Pengadilan Agama, bahwa tingkat penghasilan yang paling banyak melaksanakan
Dengan rincian, pada tahun 2005 berjumlah 17 permohonan, tahun 2006 berjumlah 19 permohonan, tahun 2007 berjumlah  21 permohonan, dan tahun 2008 berjumlah 19 permohonan. Namun, karena sesuatu dan lain hal dari pihak  Pengadilan  Agama  hanya  memberikan  informasi  arsip  permohonan  poligami  sejumlah  64  permohonan (arsip). Dengan rincian, tahun  2005 berjumlah 11  arsip, tahun 2006 berjumlah 15 arsip,  tahun 2007 berjumlah 19 arsip, dan tahun 2008 berjumlah 19 arsip.  Hasil observasi tanggal 28 Juli 2009, di Pengadilan Agama Kota Surabaya.
29 Arsip, Observasi, Pengadilan Agama Surabaya, Tanggal 28 Juli 2009.
30 Arsip, Observasi, Pengadilan Agama Surabaya, Tanggal 28 Juli 2009.
Dakhoir, Ahmad/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 1, Juli (2016)
poligami adalah suami  yang berpenghasilan antara 2,4 juta sampai 4,9 juta. Jumlahnya  yaitu mencapai  39,1%  dan  31,3%.  Sementara  penghasilan  yang  lain  adalah  berpenghasilan  5-7,4 juta, adapula yang berpenghasilan hingga 17,4 juta.
Tabel :3 Distribusi poligami sirri berdasarkan profesi/pekerjaan suami. 31 No. JENIS PROFESI/PEKERJAAN TAHUN PENDATAAN 2009 JML % 1 PNS/TNI/POLRI 7 / 1 / 1 9 16,1 2 Pengusaha 7 7 12,5 3 Makelar tanah 1 1 1,8 4 Petani 3 3 5,4 5 Pedagang 1 1 1,8 6 Sopir 3 3 5,4 7 Tukang Parkir 1 1 1,8 8 Swasta 23 23 41,1 9 Karyawan 3 3 5,4 10 Tukang beca 4 4 7,2 11 Tukang Rukyah 1 1 1,8 Total 56 56 100
Sedangkan  dalam  kasus  poligami  sirri,  bahwa  profesi  yang  paling  banyak melaksanakan  poligami  adalah  suami  yang  berprofesi  sebagai  wiraswasta.  Jumlahnya  yaitu mencapai 41,1%  atau sebanyak 23 suami dari 56 suami. Sementara profesi yang lain adalah PNS/TNI/POLRI  sebanyak  16,1%,  selanjutnya  pengusaha  sebanyak  12,5%,  disusul  tukang beca sebanyak 7,2%, selanjutnya petani, karyawan, dan tukang rukyah dan makelar.
Tabel :4
Distribusi poligami sirri berdasarkan penghasilan suami. 32 No. JUMLAH PENGHASILAN TAHUN PENDATAAN 2009 JML % 1 Ikut Orang Tua/Isteri - - - 2 <  1 Juta 5 5 8,9 3 1 Juta –  2,4 Juta 28 28 50 4 2,5 Juta –  4,9 Juta 9 9 16,1 5 5 Juta –  7,4 Juta 5 5 8,9 6 7,5 Juta –  9,9 Juta 3 3 5,4 7 10 Juta –  12,4 Juta 3 3 5,4 8 12,5 Juta – 14, 9 Juta - - - 9 15 Juta – 17,4 Juta 1 1 1,8 10 17,5 Juta – 19,9 Juta - - - 11 20 Juta – 22,4 Juta 1 1 1,8 12 22,5 Juta – 24,9 Juta 1 1 1,8 13 25 Juta – 27,4 Juta - - - 14 27,5 Juta – 29,9 Juta - - - 15 > 30 Juta - - - Total 56 56 100
31 Hasil Wawancara , Surabaya, Tanggal 1 Agustus sampai 30 Januari 2010.
32 Hasil Wawancara , Surabaya, Tanggal 1 Agustus sampai 30 Januari 2010.
Dakhoir, Ahmad/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 1, Juli (2016)
Adapun  berdasarkan  penghasilan  suami,  dalam  kasus  poligami  sirri,  bahwa  tingkat penghasilan  yang  paling  banyak  melaksanakan  poligami  adalah  suami  berpenghasilan  1-2,4 juta yaitu sebanyak 28 atau 50%. Sementara penghasilan  yang lain adalah berpenghasilan 5- 7,4 juta yaitu sebanyak 9 suami atau 16,1%. Kemudian disusul dengan tingkat penghasilan 7 juta  sebanyak  5  suami,  selanjutnya  3  suami  berpenghasilan  7,5  juta  sampai  12,4  juta,  dan suami  dengan  penghasilan  tidak  lebih  dari  25  juta  hanya  1  orang.  Data  diatas  tentu  saja menarik  jika dikaitkan dengan alasan poligami melalui power  ekonomi. Berdasarkan  data  di atas,  ternyata  poligami  di  Surabaya  ketika  dilihat  dari  sisi  ekonomi,  memiliki  karakter poligami  yang  unik  dari  sisi  ekonomi.  Karakter  tersebut  mengindikasikan  bahwa  power ekonomi  sebagai  basis  berpoligami  ternyata  tidak  selamanya  dominan.  Artinya  anggapan bahwa  poligami  yang  selama  ini  dijustifikasi  selalu  dikaitkan  hanya  dapat  terlaksana  jika suaminya  kaya  ternyata  tidak  sepenuhnya  tepat.  Oleh  karena  itu,  kata al-‘adlu dalam  ayat poligamitersebut tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan dalam tanggungjawab kuantitatif ekonomi  namun  tanggungjawab  ilahiyah  berupa  kasih  sayang,  sebagaimana  kasih  sayang Allah yang maha adil, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

## D. Kesimpulan
Motif  poligami  di  Indonesia  sangat  beragam.  Anggapan  masyarakat  salah  satu  motif poligami  yang  sangat  kuat  adalah  karena  masalah  ekonomi.  Motif  ekonomi  sebagai  power untuk  poligami  ternyata  tidak  selalu  tepat.  Tulisan  ini  membantah  anggapan  mainstreem bahwa  poligami  banyak  dilakukan  oleh  kekuatan  ekonomi.  Singkat  kata  orang  yang berpoligami  hanya  berpotensi  dilaksanakan  bagi  kelompok  kaya  atau  kelompok  lapis  elit lainnya.
Secara  teoritis-normatif,  teori  dasar  yang  menjadi  salah  satu  parameter  dapat berpoligami di Indonesia yaitu adanya bukti penghasilan suami yang akan berpoligami adalah sosok yang sanggup memberi nafkah ekonomi kepada seluruh isteri-isteri dan anak-anaknya. Hasilnya  bahwa  motif  ekonomi  yang  dianggap  kuat  menjadi  dasar  untuk  poligami  ternyata tidak  sepenuhnya  tepat.  Di  Surabaya  misalnya,  suami  yang  berpoligami  secara  sirri  dari  64 perkawinan  poligami  prosedural  ternyata  hanya  berpenghasilan  di  bawah  Rp.  17  juta.  Dari jumlah  tersebut  39  %  adalah  suami  dengan  profesi  wiraswasta  yang  berpenghasilan  tidak lebih  dari  2,5  juta  setiap  bulan, dan  31,3  %  berpenghasilan  Rp. 4,9  juta.  Sedangkan    suami yang berpoligami sirri dari 56 perkawinan poligami ternyata hanya berpenghasilan di bawah 24  juta.  Dari  jumlah  tersebut  yang  paling  banyak  yaitu  50%  adalah  suami  dengan  profesi wiraswasta yang berpenghasilan tidak lebih dari 2,4 juta setiap bulan..

## E. Daftar Pustaka
Faqihuddin  Abdul  Kodir, Memilih  Monogami;Pembacaan  atas  al-Qur’a>n  dan  H}adi>th Nabi (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005).
Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah ,  Jilid  3,  Terj.  Nor  Hasanuddin  (Jakarta:  Pena  Pundi  Aksara, 2007).
Abdul  Matin  Salman, Pendidikan  Poligami:  Pemikiran  dan  Upaya  Pencerahan  Puspo Wardoyo tentang Poligami (Solo: CV. Bumi Wacana, 2008).
Anshori Fahmie, Siapa Bilang Poligami itu Sunnah? (Bandung: Pustaka IIMaN, 2007).
Dakhoir, Ahmad/ Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 1, Juli (2016)
Wahyu Widiana, “Menguak Sisi Gelap Poligami,” dalam http://www.hukumonline.com/detil.asp?id=15941&cl=fokus  (21 Februari 2006)
Abdul  Manan. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2008).
Departemen  Agama  Republik  Indonesia.a l-Qur'a>n  dan  Terjemahnya (Jakarta:  CV.  Toha Putra Semarang, 1989).
Dinas  Kependudukan  Kota  Surabaya,  “Penduduk  Surabaya  Menurut  Pekerjaan,  Agama,
Umur, dan Surabaya Berbasis RT dan RW tahun 2008,” dalam http://www.surabaya.go.id/dispenduk/?download =true&cat=stats=file=7. (t.t.)
M.  Agus  Salim,  “Kecenderungan  Nikah  Poligami  dengan  Nikah  Sirri  di  Kabupaten Bangkalan,” (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004).
Abdul  Mustaqim,  “Konsep  Poligami  Menurut  Muhammad  Syahrur”  Jurnal studi  Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadith , Volume 8, Nomor 1 (Januari, 2007).
Muhammad  ‘Ali  al-Sabuni,  dalam Rawa’i‘  al-Bayan  Tafsir  Ayat  al-Ahkam  Min  al-Qur’an , Juz I (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.).
M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Misbah  (Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al-Qur'an) ,  Vol.  II (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
Titik  Triwulan  Tutik, Poligami  Perspektif  Perikatan  Nikah;  Telaah  Kontekstual  Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007).
Abu  Dawud,  Sulayman  ibn  al-Ash’ath  al-Sijistaniy. Sunan  Abi  Dawud (Kairo:  Dar  al-Fikr, t.t.).
Yusuf  Qardhawi, Halal  dan  Haram  dalam  Islam ,  Terj.  Abu  Sa’id  Al-Falahi  (Jakarta: Robbani Press, 2000).
Amiur  Nuruddin, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia;  Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum Islam dari  Fikih,  UU no 1  tahun 1974  sampai  KHI (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2006).
Jamilah  Jones  dan  Abu  Aminah  Bilal  Philips, Plural  Marriage  in  Islam ,  Terj.  Machnun Husein (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001). http://www.sby.go.id Peta  Surabaya,  Perkembangan  dan Pembagian  Administrasi  Pemerintahan ,  (PT.  Karya  Pembina Swajaya). t.t.