PENGALIHAN SEBAGIAN GAJI TENAGA PENDIDIK SEBAGAI VOUCHER BELANJA DI SAKINAH MART PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan)
Ahmad Taufan
Sekolah . Tinggi . Ilmu .. Syari`ah .. (STIS) . Hidayatullah .. Balikpapan ahmadtaufan02@gmail.com
Ahmad Rifai Sekolah . Tinggi . Ilmu .. Syari`ah .. (STIS) . Hidayatullah .. Balikpapan ahmadrifai@stishid.ac.id

## Abstract
In the ijarah transaction (wages) there are conditions that must be met, including the willingness between the two parties (mu'jir and musta'jir). However, in the case of this study, the researcher found several respondents who objected or were not willing when their salaries had to be transferred. After the researchers studied this case, the researcher concluded that the root of the problem so that the educators objected was due to the uneven notification of transfers to educators and the high cost of some goods at Sakinah Mart .

## Abstrak
Dalam  transaksi  ijarah  (upah-mengupah)  memiliki  syarat-syarat  yang  harus terpenuhi, diantaranya ialah adanya kerelaan diantara kedua belah pihak ( mu’jir dan musta’jir ).  Namun  dalam  kasus  penelitian  ini,  peneliti  mendapatkan  beberapa responden  yang  merasa  keberatan  atau  tidak  rela  saat  gajinya  harus  dialihkan, setelah peneliti mendalami kasus ini peneliti berkesimpulan bahwa akar masalahnya sehingga  para  tenaga  pendidik  merasa  keberatan  disebabkan  tidak  meratanya pemberitahuan mengenai pengalihan terhadap para tenaga pendidik dan mahalnya sebagian barang-barang di Sakinah Mart.
Keywords: ritel, harga, minimarket

## A. Pendahuluan
Sebagai  makhluk  sosial,  seseorang  dengan  yang  seseorang  lainnya  saling membutuhkan.  Cara  yang  ditempuh  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut  dengan bermuamalah.  Muamalah  merupakan  hubungan  antara  sesama  manusia  dalam masalah  harta yang meliputi jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan  lain-lain. Menurut hukum Islam dalam muamalah hukum asalnya adalah dibolehkan sampai ada  keterangan  yang  jelas  bahwa  muamalah  yang  dilakukan  tersebut  diharamkan oleh syariat. 1
Di antara jenis muamalah yang mudah kita temui adalah sewa-menyewa atau ijarah.  Akad  sewa-menyewa  dapat  dikatakan  sebagai  akad  penggunaan  manfaat
1 Harisah, Kutsiyatur Rahmah, dan Yenny Susilawati, “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah”, Syar’ie 3, No.2 (Agustus 2020), h.172
dalam kurun waktu tertentu serta dengan ongkos tertentu. 2
Dasar kebolehan ijarah terdapat dalam Q.S at-Talaq [65] : 6
“Kemudian  jika  mereka  menyusukan  (anak -anak)  mu  untukmu  maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala  sesuatu)  dengan  baik;  dan  jika  kamu  menemui  kesulitan  maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”
ayat  tersebut  memberikan  penjelasan  tentang  status  ijarah  yang  legal secara hukum Islam dan juga menjelaskan tentang ujrah yang merupakan salah satu rukun ijarah. Dalam Islam, upah haruslah dipenuhi dengan cara yang patut, layak, serta tidak boleh merugikan kepentingan pihak mana pun. 3 Oleh sebab itu, tidaklah sah ijarah dengan ujrah tidak jelas sehingga berakibat cacatnya transaksi, maksudnya ialah setiap hal yang dapat merusak terjadinya transaksi, karena tidak terpenuhinya  unsur  saling  rida  antara  pihak  yang  berakad,  padahal  kerelaan merupakan syarat sah yang harus terpenuhi dalam akad ijarah. 4
Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa ujrah dapat dilakukan secara tunai, bertahap, dan tangguh. berdasarkan kesepakatan  sesuai  syariah  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Selain  itu,  fatwa  tersebut  juga menjelaskan  bahwa  kuantitas  dan/atau  kualitas ujrah harus jelas, baik nominal, persentase tertentu, atau formula yang disepakati oleh para pihak yang berakad. 5
Yayasan  Ponpes  Hidayatullah  Balikpapan  merupakan  pesantren  yang memiliki  ciri  yang  berbeda  dengan  ponpes  lainnya,  dan  memfokuskan gerakannya  pada  tarbiah    dan  dakwah.  Adapun  unsur  yang  tergabung  di dalamnya  adalah    ketua  yayasan,  pembina,  pengawas,  pembimbing,  pengurus harian, tenaga pendidik, santri, dan lain-lain.
Pandemi  Covid-19  telah  menyebar  ke  berbagai  semua  negara.  Virus  ini menyebabkan infeksi saluran pernafasan ringan hingga sedang,  seperti penyakit flu. 6 Kondisi ini berdampak negatif terhadap perekonomian secara menyeluruh. IMF mencatat bahwa secara umum perekonomian telah jatuh  ke dalam jurang
2 Musthafa Murad, Minhaj al- Mu’min , trans. Irwan Raihan (Solo: Pustaka Arafah, 2011), Cet. Ke- 1, h.428 3 Muhammad Sharif Chaundhry, Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 197 4 Abdul Basith Junaidy, Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam , (Surabaya: UINSA Press, 2014), h. 106 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, h.6
6 Abdalia  Khoirutun  Nisa,  et-al., Scarcity  Akibat  Pandemi  Covid-19  dalam  Tinjauan  Ekonomi Islam, (Bandung: Mujahid Press, 2020), Cet. Ke-1, h. 127
krisis setelah 95% negara-negara di dunia diproyeksi mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. 7 Menurut Ekonomi INDEF Eko Listyanto sebagaimana dilansir dari  cnnekonomi.com  mengatakan  bahwa,  Pandemi  Covid  19  memberikan dampak  negatif  terhadap  perekonomian  suatu  negara,  menurutnya  diantara dampak-dampak itu ialah dunia usaha merugi, tingkat pengangguran meningkat, PHK terjadi dimana-mana, bahkan jumlah orang miskin kian bertambah. 8
Dalam situasi wabah yang kian merebak membuat perubahan drastis pada sektor  perekonomian,  bahkan  terdapat  pelemahan  ekonomi  yang  begitu signifikan. Tidak terkecuali perekonomian di Pesantren Hidayatullah Balikpapan yang  mengancam  amal-amal  usaha  seperti  Sakinah  Mart.  Sebuah  realitas  yang terjadi  di  tengah  Pandemi  Covid-19,  Yayasan  Pondok  Pesantren  `Hidayatullah Balikpapan  membuat  sebuah  kebijakan  pengalihan  atas  sebagian  gaji  tenaga pendidik  sebagai  voucer  belanja  di  Sakinah  Mart,  menurut  HR  (dosen) mengatakan ia keberatan mengenai kebijakan pengalihan sebagian gaji ini yang kemudian dijadikan voucer belanja di Sakinah Mart, sementara barang-barang di Sakinah Mart cenderung mahal. 9

## B. Kajian Literatur

## 1. Pengertian Ijarah
Secara  bahasa  akad  ijarah  ialah  suatu  imbalan  pekerjaan  atau  manfaat tertentu. 10 Adapun secara terminologi, Ijarah ialah suatu akad atau transaksi jasa atau manfaat dengan adanya imbalan tertentu. 11
Menurut  fatwa  DSN  MUI  No.  09/DSN-MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan Ijarah bahwasanya “Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.” 12 Berarti transaksi ijarah hanya berakibat pada perpindahan hak guna, tidak pada kepemilikan.
2. Landasan Hukum
7 Redaksi  WE  Online,  “Dampak  Pandemi  Covid -19  Terhadap  Pereko nomian  Dunia”, wartaekonomi.co.id, diakses pada hari Kamis 29 Oktober 2020 Pukul 16.08 WITA
8 Bisma Septalisma, “Dampak Resesi Corona Mengalir ke Berbagai Sektor”, cnnindonesia.com, diakses pada diakses pada hari Kamis 29 Oktober 2020 Pukul 16.23 WITA
9 HR, Wawancara Pribadi di Masjid Ar-Riyadh, 15 September 2020
10 Hasan Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
h.227.
11 Abdul Rahim Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), h.227
12 Fatwa DSN NO.09/DSN- MUI/IV/2000 “Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah”, Edisi Pertama, DSN -MUI, BI, 2001, h. 55.
Dalam Q.S al-Qasas [28] : 26-27 disebutkan,
“Salah seorang dari  kedua  wanita itu  berkata:  "Ya  bapakku  ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini,  atas  dasar  bahwa  kamu  bekerja  denganku  delapan  tahun  dan  jika kamu  cukupkan  sepuluh  tahun  maka  itu  adalah  (suatu  kebaikan)  dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu  Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".
Pada  ayat  tersebut  salah  satu  putri  Nabi  Ayyub  meminta  ayahnya untuk  mempekerjakan  Nabi  Musa  karena  menurutnya  Nabi  Musa  adalah seorang  pemuda  yang  kuat  dan  dapat  dipercaya.  Sedangkan  dalam  hadis terdapat riwayat Abu Naim dari Abu Said al-Khudri dan Abu Hurairah,
َأ منَع ،ٌدِلاَخ اَنَ ث ،َةَّيِقَب ُنمب ُبمهَو اَنَ ث ،ُّيِطِساَوملا ٌدوُممَمَ اَنَ ث ،ُّيِفيِرمطِغملا َدَمحَْأ وُبَأ اَنَ ثَّدَح"
ِبِ
ُلوُسَر  َ لاَق : َلَاَق ،َةَرم يَرُه  ِبَِأ منَعَو ،ِ يِرمدُملْا ٍديِعَس  ِبَِأ منَع  ،َميِهاَرم بِإ منَع ،ٍداََّحْ منَع ،َةَفيِنَح ىَّلَص َِّللَّا "»ُهَتَرمجُأ  ُهممِلمعُ يملَ ف اًيرِجَأ َرَجمأَتمسا ِنَم« : َمَّلَسَو ِهميَلَع  ُالله 13 “ Telah  mengabarkan  kepada  kami  Abu  Ahmad  al-Gitrifi,  telah menjelaskan Mahmud al-Wasitiy, telah menjelaskan Wahb ibn Baqiyyah, telah menjelaskan Khalid, dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, dari  Abu  Said  al-Khudri,  dari  Abu  Hurairah,  mereka  berdua  berkata:
Rasulullah  saw  bersabda  barang  siapa  mempekerjakan  pekerja, beritahukanlah upahnya".
Seluruh  ulama  telah  ber- ijma’ tentang  disyariatkannya  transaksi  ijarah dengan berdasarkan beberapa dalil dari al- Qur’an, hadis, dan ijma’ para ulama. 14

## 3. Rukun dan Syarat Ijarah
Ijarah memiliki empat rukun. 15 Yaitu; dua pihak yang berakad yaitu mu’jir dan musta’jir , ijab dan kabul Ujrah (upah/uang sewa) dan manfaat. 16 Syarat ijarah terbagi  menjadi  empat  syarat,  yaitu  syarat  terjadinya  akad,  syarat berlangsungnya akad, syarat sah, dan syarat lazim.
13 Abu Na’im, Musnad al- Imam Abi Hanifah Riwayah Abi Na’im, (Riyadh: Maktabah al-Kautsar, 1995), h.89 14 Ahmad Sarwat , Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2018),  h.117 15 Ibid , h.118
16 Mustofa Ahmad az-Zarqo, al-Fiqhu al-Islami Fi Sawbihi al-Jadid al-Madkhal al-Fiqh al- ‘Amm , (Damaskus: Matabi’ Alifba’ al -Adib, 1967), h.312
Syarat in’iqad atau syarat yang berkenaan dengan pelaku akad. Menurut ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili menyatakan,  “bahwa  disyaratkan  telah  berakal  dan  balig.”  Dengan  demikian, tatkala  seseorang  yang  belum  balig  atau  tidak  berakal,  seperti  anak  kecil  dan orang gila, ketika ia menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), maka  menurut  mereka  (ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah )  transaksi  ijarahnya tidak  sah. 17 Namun,  ulama  Mālikiyah  berpendapat  bahwasanya  mencapai  usia mumayyīz adalah syarat dalam jual-beli dan ijarah, sedangkan balig merupakan syarat berlakunya (syarat al-nafadz) . Jika ada anak yang mencapai usia mumayyīz menyewakan diri atau hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada keridaan (kerelaan) orang yang menjadi walinya. 18
Syarat an-nafaz atau  syarat  berlakunya  akad  ijarah  ialah  adanya  hak penguasaan  atau  kepemilikan (al-wil ā yah) .  Akad  ijarah  yang  dikerjakan  oleh seorang fudhuli (membelanjakan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya) maka digantungkan (mauquf) pada  pembenaran  dari  pemilik  sebagaimana  halnya berlaku dalam akad jual-beli, 19 jika pemilik harta setuju atau rida maka akadnya sah, namun jika tidak rida maka akadnya batal.
Syarat keabsahan akad ijarah (sewa menyewa) sangat berkaitan dengan pelaku  akad,  objek  akad,  upah,  tempat  dan  akad  itu  sendiri.  Diantara  syarat keab sahan akad ijārah adalah sebagai berikut:
a. Ma’qud alaihi diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan.
b. Keridaan mu’jir dan musta’jir sebagai pihak yang melakukan akad.
c. Selayaknya objek akad dapat diserahterimakan baik secara hakiki  (nyata) maupun syara’.
d. Selayaknya  manfaat  ijarah  tersebut  dibolehkan  manfaat  yang  boleh secara syariat. 20
Terdapat dua Syarat kelaziman dalam akad ijarah yaitu :
a. Ma’qud  ‘alaihi (barang  sewa)  terhindar  dari  kecacatan.  Jika  memiliki kecacatan,  maka  penyewa  bisa  memilih  antara  melanjutkan  dengan membayar penuh atau membatalkannya.
17 Wahbah  az-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islam  wa  Adillatuhu ,  (Damaskus:  Dar  al-Fikr,  1989),    Juz  V, h.389 18 Ibid 19 Ibid, h.389-390 20 Ibid, h.390-396
b. Tidak  ada  uzur  yang  dapat  membatalkan  akad.  Uzur  yang  dimaksud adalah  sesuatu  yang  baru  menyebabkan  kemudaratan  bagi  yang berakad. 21

## 4. Macam-Macam Ijarah
Ijarah  memiliki dua macam, yaitu Ijarah  ‘ala al - ‘amal (ijarah atas jasa atau pekerjaan atau biasa disebut dengan upah-mengupah). Kedua , Ijarah ‘ala al - manafi’ yaitu  ijarah  yang  objeknya  manfaat  atas  barang,  misalnya  menyewakan  laptop, kendaraan, dll. 22

## 5. Berakhirnya Akad Ijarah
Akad ijarah akan berakhir apabila :
a. Ijarah    berakhir  jika  barang  sewa  tidak  bisa  dimanfaatkan  sesuai  dengan tujuan sewa, karena rusak atau yang lainnya.
b. Masa sewa telah habis.
c. Menurut  ulama Hanafiyyah ,  bahwa  wafatnya  salah  seorang  yang    berakad. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah  seorang  yang  berakad,  karena  manfaat  menurut  mereka  boleh diwariskan.
d. Menurut  ulama Hanafiyyah ,  uzur  pihak  yang  berakad  menandakan berakhirnya ijarah.
“ Ketika  ada  uzur  dari  salah satu  pihak, seperti  rumah  yang disewakan disita oleh negara karena memiliki utang yang banyak, maka akad ijarah batal.  Uzur-uzur  yang  bisa  membatalkan  akad  ijarah  menurut  ulama Hanafiah adalah salah satu pihak jatuh muflis dan berpindah tempatnya penyewa,  misalnya,  seseorang  digaji  untuk  menggali  sebuah  sumur  di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu berpindah ke desa  lain.  Akan  tetapi,  menurut  jumhur  ulama,  uzur  yang  boleh membatalkan  akad  ijarah  itu  hanyalah  apabila  objeknya  mengandung cacat  atau  manfaat  yang  dituju  dalam  akad  tersebut  hilang,  seperti dilanda banjir dan kebakaran. ” 23
C. Pembahasan

## 1. Deskripsi Kasus
Wawancara  secara  langsung  terhadap  enam  responden  yang  telah peneliti lakukan menunjukkan, bahwa responden kunci (SS) dari pengurus harian  yayasan  menyatakan  bahwa  berawal  lahirnya  kebijakan  ini  dari laporan bidang EKUIN mengenai turunnya omzet Sakinah Mart dari 10 juta
21 Rachmat Syafei. Fiqih Muamalah , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), Cet. Ke-3, h.129-130
22 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah , (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), Cet. Ke-1, h. 85-86.
23 Wahbah az-Zuhaili>, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu , (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1989), Juz V, h.429-43``1.
perhari menjadi 4 juta perhari yang dapat menyebabkan terancamnya amal usaha  tersebut  jika  tidak  segera  dicarikan  solusi  yang  kemudian  SS memberikan  masukan  dengan  dialihkannya  sebagian  gaji  tenaga  pendidik untuk  menutupi  kekurangan  omzet    Sakinah  Mart  kemudian  disetujui  dan diteruskan  ke  rapat  pembina  lalu  disosialisasikan  dan  direalisasikan. Kebijakan ini tidak ada izin terlebih dahulu kepada tenaga pendidik dan hanya sosialisasi  atau  pemberitahuan  secara  umum,  di  lain  sisi  kebijakan  ini sepenuhnya  dibentuk  oleh  pengurus  Yayasan  tanpa  melibatkan  Dewan Muzakarah.
Responden  kedua  dari  penanggung  jawab  Sakinah  Mart  (MF) menyatakan bahwa diantara sebab turunnya omzet Sakinah Mart karena dua faktor yakni dengan kepulangan para santri ke daerahnya masing-masing dan ditetapkannya  PSBB  internal  dimana  warga  kampus  dakwah  kala  itu  tidak diperbolehkan masuk ke dalam kampus tarbiyah.
Responden  ketiga  (AR)  merasa  keberatan  mengenai  pengalihan  ini sebab tidak sampainya sosialisasi dan pemberitahuan mengenai pengalihan gaji kepadanya saat ia sedang di kampung, ia juga keberatan karena mahalnya sebagian barang-barang yang tersedia di Sakinah Mart, dan ada barang yang sangat diperlukan namun tidak tersedia.
Responden  keempat  (HR)  pun  merasa  keberatan,  sebab  mahalnya sebagian barang-barang yang tersedia di Sakinah Mart dan tidak adanya izin atau  pemberitahuan  secara  detail  terlebih  dahulu  kepada  masing-masing tenaga pendidik saat menetapkan kebijakan ini.
Responden kelima (TH) merasa rela terhadap kebijakan pengalihan sebagian gaji tenaga pendidik sebagai voucher belanja di Sakinah Mart karena gaji  yang  dialihkan  tersebut  juga  dalam  rangka  memakmurkan  unit  usaha- usaha Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan.
Responden  keenam  (MAJ)  juga  rela  ketika  gajinya  harus  dialihkan walaupun  pada  awalnya  ia  keberatan,  namun  setelah  Penanggung  Jawab Sakinah  Mart  diundang  secara  khusus  ke  MI  untuk  menjelaskan  latar belakang pengalihan gaji tenaga pendidik sebagai voucher belanja di Sakinah Mart, maka ia pun merasa paham, rela dan tidak keberatan lagi.
D. Tinjauan  Fikih  Muamalah  Terhadap  Praktik  Pengalihan  Sebagian  Gaji Tenaga  Pendidik  Sebagai  Voucer  Belanja  di  Sakinah  Mart  Pada  Masa Pandemi Covid-19

## Islam menawarkan solusi kongkrit mengenai masalah upah-mengupah atau
penggajian  dan  menyelamatkan  kepentingan  kedua  belah  pihak,  baik  golongan pekerja atau tenaga pendidik maupun majikan (Pengurus Yayasan), seorang majikan tidaklah  dibenarkan  bertindak  kejam  atau  zalim  terhadap  pekerja  atau  tenaga pendidiknya  dengan  mengambil  hak  atau  harta  mereka  secara  batil.  Setiap  pihak mendapatkan  bagian  yang  sah  dari  hasil  kerjasama  mereka  tanpa  adanya ketidakadilan satu pihak terhadap pihak lain.
Sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang melakukan sesuatu akan mendapatkan  imbalannya  sesuai  yang  apa  ia  usahakan,  tidak  terkecuali  dengan kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.
Di dalam hukum Islam akad mempunyai peranan yang sangat strategis dalam berbagai  masalah  muamalah.  Akad  yang  telah  terjadi  mempunyai  pengaruh  yang sangat  kuat.  Dengannya  dapat  berubah  suatu  kewenangan,  tanggung  jawab  dan merubah  sesuatu.  Masalah  hukum  boleh  atau  tidaknya  sebenarnya  hukum  setiap kegiatan  muamalah  adalah  boleh  akan  tetapi  dalam  transaksi  muamalah  ada ketentuan syarat dan rukun yang harus terpenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu akad dalam perjanjian.
Praktik pengalihan sebagian gaji tenaga pendidik sebagai voucher belanja di Sakinah Mart pada masa Pandemi Covid-19 menurut peneliti bertentangan dengan norma  dan  etika  pengupahan  dalam  Islam,  sebab  dalam  pengalihan  sebagian  gaji tenaga pendidik pada penelitian ini merupakan bentuk mengurangi hak dari tenaga pendidik  walaupun  tidak  sampai  mengambil  hak  padahal  salah  satu  norma  yang dituntut dalam pengupahan adalah memenuhi segala kebutuhan hak kaum buruh.
Keadilan  dalam  Islam,  tidaklah  membenarkan  tatkala  seorang  buruh  atau pekerja yang telah berusaha banting tulang dan bercucuran keringat menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak mendapatkan keseluruhan hak upah dari jerih payahnya atau  dikurangi  haknya,  padahal  Allah  swt  berfirman  dalam  Q.S Ali  ‘Imran [3]:  57, “Adapun  orang -orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  amalan-amalan  yang  saleh, maka  Allah  akan  memberikan  kepada  mereka  dengan  sempurna  pahala  amalan- amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang- orang yang zalim”.
Ayat  ini  mengisyaratkan  bahwa  tidak  memenuhi  hak  dari  para  tenaga pendidik  atau  pegawai  adalah  kezaliman  yang  tidak  disukai  oleh  Allah.  Kewajiban atas majikan hendaklah meneladani keadilan Allah dan menjadikannya sebagai pelita dalam merumuskan kebijakan.
Prinsip keadilan dalam Islam tercantum pada firman Allah swt Q.S al-Jasiyah [45]: 22 sebagai berikut, “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka

## tidak akan dirugikan.”
Menurut Afzalur Rahman bahwa ayat tersebut menjelaskan mengenai upah yang layak kepada setiap para pekerja sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan dalam proses pekerjaannya. Maka, pengurangan hak tanpa kurangnya sumbangsih tenaga pendidik dalam bekerja bisa dikategorikan tidak adil. 24
Dengan  demikian,  nampak  bahwa  betapa  urgennya  keadilan  dalam pengupahan, dan tidak dibolehkannya mengurangi hak ataupun mengambil hak dari para tenaga pendidik sebab hukum asal dari harta seseorang itu haram sampai ada jalan yang menghalalkannya, sebagaimana kaidah fikih,
يج تىح اهيمرتح موصعملل لاوملأاو سفنلاو موحللاو عاضبلأا في لصلأا" "للحا ءي
“hukum asal dari kemaluan, daging, diri, dan harta adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkannya”
Pengalihan  ini  jika  ditinjau  dari maqasid  syariah berdasarkan  data  hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa pengalihan sebagian gaji tenaga pendidik  sebagai  voucher  belanja  di  Sakinah  Mart  pada  masa  Pandemi  Covid-19 termasuk kategori daruriyyat sebab jika tidak dialihkan bisa saja terjadi kerusakan, dalam hal ini amal usaha pesantren ‘mati’ atau mengalami kerugian. Maka dengan adanya kebijakan pengalihan sebagian gaji tenaga pendidik sebagai voucher belanja di Sakinah Mart merupakan bentuk implementasi kongkrit dari hifz al-mal (menjaga harta),  jika  dikorelasikan  dengan  kasus  dalam  penelitian  ini  yakni  dalam  rangka menjaga aset. Hanya saja pengurus dalam hal ini perlu lebih teliti dan memperhatikan aspek rambu-rambu dan nilai-nilai syariah dalam segala bentuk muamalahnya dalam rangka  mewujudkan  visi  peradaban ummul  qura yakni  ‘membangun  miniatur peradaban  Islam’,  dimana  seluruh  gerak -geriknya  senantiasa  dihiasi  dengan  nilai- nilai syariah.
Adapun  dalam  tinjauan  fikih  muamalah,  Ijarah  dalam  penelitian  peneliti disebut  dengan  ijarah ‘ala  al - ‘amal atau  masyhur  dengan  istilah  upah-mengupah bukan  ijarah ‘ala  al - manafi’ pada  asalnya ijarah  dibolehkan  berdasarkan  al- Qur’an dan as-Sunnah .
Akad ijarah dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Setelah melihat praktik pengupahan pada sub-bab sebelumnya, peneliti beranggapan bahwa praktik ini sudah memenuhi rukun ijarah (upah-mengupah) yakni adanya dua orang
24 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II , (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf ,1995), h. 364
yang  berakad, sighat, manfaat,  dan ujrah. Adapun  dari  syarat-syarat  ijarah  yakni, pertama; syarat in’iqad (terjadinya  akad)  pada  upah-mengupah  terealisasi  sebab orang yang berakad berakal dan balig, kedua; syarat an-nafaz (berlangsungnya akad) yakni  adanya wilayah (penguasaan  atau  kepemilikan),  jika  dilakukan  oleh  orang ahliyah namun  tidak  memiliki wilayah ,  maka  akadnya mauquf (tergantung  pada pemiliknya). Dalam kasus pengalihan upah ini pengurus termasuk orang yang ahliyah namun  tidak  memiliki wilayah ,  sehingga  tergantung  dari  masing-masing  tenaga pendidik,  sehingga  menurut  peneliti  tenaga  pendidik  yang  merasa  rela  maka terpenuhi  syarat  kelangsungan  akad,  namun  jika  keberatan  atau  terpaksa  maka syarat  kelangsungan  akad  tidak  terpenuhi. Ketiga; syarat  sah,  disebutkan  sahnya suatu pengupahan jika tercipta keridaan antara kedua belah pihak. Menurut peneliti, jika tenaga pendidik yang rela maka terpenuhi syarat sah, namun jika keberatan maka tidak  terpenuhi. Keempat; syarat  kelaziman,  jika  tenaga  pendidik  rela  maka terpenuhi, namun jika tidak maka cacat syarat kelaziman sebab terdapat uzur berupa kemudharatan bagi pihak yang berakad.
Untuk lebih jelasnya, peneliti akan membuat dalam bentuk tabel mengenai keabsahan upah  mengupah para  tenaga pendidik, baik yang merasa rela dan yang keberatan.
Keadaan tenaga pendidik Syarat dalam ijarah (upah-mengupah) In’iqad an-Nafaz Sahih Lazim Tenaga pendidik keberatan Terpenuhi Tidak terpenuhi Tidak terpenuhi Tidak terpenuhi Tenaga pendidik yang rela Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi
Setelah  melihat  pemaparan  di  atas,  nampak  bahwa  keabsahan pengupahan dari penelitian ini terbagi dua dan masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, jika tenaga pendidik yang keberatan maka pengalihan gajinya tidak sah, namun jika tenaga pendidik rela maka pengalihan dalam pengupahan ini sah.
Setelah  melalui  analisis,  peneliti  berkesimpulan  bahwa  praktik

## Tabel 1
pengalihan  sebagian  gaji  tenaga  pendidik  sebagai  voucher  belanja  di Sakinah  Mart  pada  masa  Pandemi  Covid-19  dari  sisi  norma  dan  etika pengupahan  dalam  Islam  bertentangan,  namun  dalam  tinjauan  fikih muamalah  disebut dengan akad mauquf (tergantung pemilik harta), jika tenaga pendidik merasa terpaksa maka akadnya tidak sah, dan jika rela ketika gajinya dialihkan maka akadnya tidak sah.

## E. Kesimpulan
1. Berawal  dari  problematika  Pandemi  Covid-19  yang  memberikan  dampak negatif  terhadap  perekonomian,  baik  skala  nasional  maupun  global,  tidak terkecuali dengan perekonomian di Pesantren Hidayatullah Balikpapan yakni Sakinah Mart yang mengalami penurunan omset yang cukup drastis dari 10 juta per hari ke 4 juta per hari. Ada dua faktor yang mengakibatkan turunnya omzet  Sakinah  Mart  yakni  kepulangan  para  santri  ke  daerahnya  masing- masing dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di awal- awal pandemi.
2. Bidang  EKUIN  melaporkan  turunnya  omzet  Sakinah  Mart  saat  rapat  ketua bidang bersama pengurus, lalu seorang pengurus memberikan solusi berupa pengalihan gaji dari  tenaga  pendidik,  lalu  diangkat  saat  rapat  pembina,  dan disahkan tanpa melibatkan Majelis Muzakarah dan tanpa izin terlebih dahulu kepada tenaga pendidik, setelah disahkan kemudian disosialisasikan di Masjid ar-Riyadh  oleh  ketua  bidang  EKUIN,  tepat  pada  tanggal  28  April  2020 merupakan  pengalihan  perdana  akan  gaji  tenaga  pendidik,  Pengalihan  ini direalisasikan setelah  kurang lebih dua hari penggajian oleh pihak BTH.
3. Pengalihan sebagian gaji tenaga pendidik tidak sesuai dengan norma dan etika pengupahan dalam Islam, namun menurut tinjauan fikih muamalah maka akad pengalihan sebagian gaji tenaga pendidik sebagai voucher belanja di Sakinah Mart  itu mauquf (tergantung)  pada  pemilik  harta.  Dua  responden  yang keberatan maka akad pengupahan sebab pengalihan gajinya tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat dalam pengupahan. Sedangkan dua responden yang rela ketika gajinya dialihkan maka akad pengupahan yang kemudian sebagian gajinya dialihkan adalah sah karena terpenuhi syarat dalam pengupahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Hasan. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Basith, Abdul. Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam . Surabaya: UINSA Press, 2014.
Chaundhry  ,Muhammad  Sharif. Sistem  Ekonomi  Islam;  Prinsip  Dasar. Jakarta: Kencana, 2012.
Dimyati, As-Sayyid al-Bakri ibn as-Sayyid Muhammad Syata ad-. I’anatu at -Talibin . Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Ghazaly, Abdul Rahim. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana, 2010.
Harisah,  Kutsiyatur  Rahmah,  dan  Yenny  Susilawati.  “Konsep  Islam  Tentang Keadilan Dalam Muamalah”. Syar’ie 3, No.2 (Agustus 2020). ` Huda, Qamarul. Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
Kaf,  Hasan ibn Ahmad al-. Taqrirat as-Sadidah. Yaman: Dar al-Miras an-Nabawi, 2013.
Manzur, Muhammad ibn Mukarram ibn. Lisan al- ’Arab . Juz IV. Beirut: Dar as-Sadir, t.t.
Murad,  Musthafa. Minhaj  al- Mu’min ,  trans.  Irwan  Raihan.  Solo:  Pustaka  Arafah, 2011.
Na’im, Abu. Musnad al- Imam Abi Hanifah Riwayah Abi Na’im . Riyadh: Maktabah al- Kautsar, 1995.
Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-. Shahih Muslim . Juz IV. Beirut: Dar Ihya’ at -Turas.
Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam Jilid II . Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf
,1995.
Sarwat, Ahmad. Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat. Jakarta: PT Gramedia, 2018.
Syafei, Rachmat. Fiqih Muamalah . Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
Zarqo, Mustofa Ahmad az-. al-Fiqhu al-Islami Fi Sawbihi al-Jadid al-Madkhal al-Fiqh al- ‘Amm . Damaskus: Matabi’ Alifba’ al -Adib, 1967.
Zuhaili, Wahbah az-. al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu . Juz V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.