## INTEGRASI NASIONAL
SEBAGAI PENANGKAL ETNOSENTRISME DI INDONESIA
Oleh: Agus Maladi Irianto *

## ABSTRACT
Integration  includes  the  meaning  of  the  formation  of  groups  united  by  a  common  issue, whether  ideological,  economic,  and  social.  The  overture  of  national  integration  movement through the following article tends to create an awareness and a social form that cause many groups  with  each  identity  see  themselves  as  one  unity:  the  Indonesian  Nation.  To  create  an association  in  national  integration  formation,  identity  has  double  functions.    In  addition,  the following article is trying to discuss about the challenges for Indonesia to develop the concept of national integration in order to deal with the concept of ethnocentrism,  religiousism , and politicalism.
Keywords: national integration, ethnocentrism and conflict of interest

## A.   Pendahuluan
Negara  dan  bangsa  Indonesia,  sejak proklamasi  kemerdekaan  hingga  saat  ini telah  mempunyai  sejumlah  pengalaman.  Di antara  sejumlah  pengalaman  itulah,  bangsa Indonesia   mengalami  berbagai  perubahan azas,  paham,  ideologi  dan  doktrin  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.  Berbagai  perubahan  azas  dan idiologi  tersebut,  menciptakan  disintegrasi dan  instabilisasi  nasional.  Perubahan  dari Orde  Lama  (Orla)  ke  Orde  Baru  (Orba) ditandai  dengan  pemberontakan  PKI  30 September  1965  hingga  lahirlah  Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Situasi perpolitikan  nasional  menjelang  runtuhnya Orla  ditandai  dengan  perebutan  pengaruh  di antara  para  elite  politik  negeri  pada  waktu itu.  Kekuatan  elite  yang  memiliki  pengaruh pada  waktu  itu,  di  antaranya  PKI,  PNI, Masyumi dan militer (Angkatan Darat). Saat itu,  PKI  menjadi  satu-satunya  kelompok yang dituduh sebagai dalang yang melakukan  kudeta  pada  tanggal  30  Oktober 1965  tersebut.  Akibatnya,  PKI  tidak  saja terdepak  dari  konstelasi  politik  (baik  di kabinet  maupun  di  parlemen),  Namun  para mahasiswa  dan  pelajar  melalui  KAMMI DAN  KAPPI  di  bawah  kendali  Soeharto
berusaha menghancurkan PKI seakar- akarnya.
Selanjut  pemerintah  Soeharto  untuk mengendalikan pemerintahan berusaha untuk melakukan  peleburan  dan  perampingan sejumlah oramas dan partai. Tanggal 9 Maret 1970 milsanya, terjadi pengelompokan partai dengan  terbentuknya  Kelompok  Demokrasi Pembangunan  yang  terdiri  d   PNI,  Partai Katholik,  Parkindo,  IPKI  dan  Murba. Kemudian  tanggal  13  Maret  1970  terbentuk kelompok  Persatuan  Pembangunan  yang terdiri  atas  NU,  PARMUSI,  PSII,  dan  Perti. Serta  ada  suatu  kelompok  fungsional  yang dimasukkan  dalam  salah  satu  kelompok tersendiri  yang  kemudian  disebut  Golongan Karya.  Dengan  adanya  pembinaan  terhadap parpol-parpol  dalam  masa  Orde  Baru  maka terjadilah perampingan parpol sebagai wadah aspirasi warga masyarakat kala itu, sehingga pada akhirnya dalam Pemilihan Umum 1977 terdapat tiga kontestan, yaitu Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP)  dan  Partai Demokrasi  Indonesia  (PDI)  serta  satu Golongan Karya. Dan selama masa pemerintahan  Orde  Baru,  Golkar  selalu memenangkan  Pemilu.  Hal  ini  mengingat Golkar dijadikan mesin politik oleh penguasa saat itu.
*  Drs. Agus Maladi Irianto, MA adalah Staf Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang
Setelah Orba mampu berkuasa selama  32  tahun,  akhirnya  digantikan Pemerintahan  Reformasi.  Sikap  otoriter- represif  pemerintahan  Orde  Baru  ini  pun menimbulkan  perlawanan  demi  perlawanan, yang  memuncak  pada  peristiwa  Mei  1998, yakni tergulingnya rezim pemerintahan Orba yang  digantikan  dengan  Orde  Reformasi. Mengapa  Orba  yang  mampu  berkuasa selama  lebih  dari  30  tahun  akhirnya  juga terguling?
Salah  satu  kesalahan  Orba  selama memegang  kendali  pemerintahan,  adalah penerapan politik pemerintahan yang sentralistik,  sebagai  bentuk  peredaman  atas munculnya aksi separatis dari daerah-daerah. Ide  dan  gagasan  dari  daerah  diusahakan untuk diredam, serta setiap aksi daeri daerah ditanggapi  dengan  sikap  otoriter-represif. Penyikapan  yang  dilakukan  pemerintahan Orba  tentu  bertentangan  dengan  kodrat  dan kondisi Indonesia yang selama ini dianugerahi  sebagai    suatu  bangsa  yang plural.  Ia  terdiri  dari  beratus-ratus  pulau, bahasa,  dan  sukubangsa.  Pluralitas  sebagai kekayaan yang tiada tara bagi sebuah bangsa, justru  tidak  dikelola  dengan  baik.  Ia dianggap  sebagai  bentuk  gerakan  politik yang lebih menekankan identitas kedaerahan, dan  dianggap  sebagai  musuh  terciptanya stabilitas  bangsa.  Maka,  Orba  yang  lebih menekankan pada persoalan stabilitas pembangunan,  cenderung  tidak  memberi ruang adanya politik identitas.
Ketika Era Reformasi mulai
membuka kran demokrasi dan peluang besar daerah mengembangkan sistem desentralisasi,  maka  sejumlah  daerah  diberi kebebasan  untuk  membangun  dan  mengatur dirinya  sendiri.  Kebebasan  yang  dimiliki masyarakat Indonesia dengan mengatasnamakan  demokrasi  ternyata  justru memberi  gambaran  buram  terhadap  kondisi bangsa  ini.  Era  Reformasi  yang  tidak memiliki platform secara  jelas,  justru menimbulkan ketidakmenentuan dan kekacauan.  Acuan  kehidupan  bernegara ( gevernance )  dan  kerukunan  sosial  ( social harmony ) menjadi berantakan dan menumbuhkan  ketidakpatuhan  sosial  ( social
disobedience). Dari sinilah tergambar tentang tindakan anarkis, pelanggaran moral, pelanggaran etika, dan meningkatnya kriminalitas  secara  kasat  mata.  Kondisi tersebut  terus  belarut-larut  hingga  hari  ini, dan kesimpulannya tak menghasilkan solusi. Di  kala  hal  ini  berkepanjangan  dan  tidak jelas sampai kapan krisis akan berakhir, para pengamat  hanya  bisa  mengatakan  bahwa bangsa  kita  adalah  “bangsa  yang  sedang sakit”,  suatu  kesimpulan  yang  tidak menawarkan solusi. Untuk itulah diperlukan, suatu strategi kebudayaan nasional senyampang  sejak  kemerdekaan  hingga  hari ini negeri ini belum memiliki adanya strategi kebudayaan.

## B.  Identitas dan Integrasi Nasional
Di  masa  awal  Indonesia  merdeka, identitas  nasional  ditandai  oleh  bentuk  fisik dan  kebijakan  umum  bagi  seluruh  rakyat Indonesia (di antaranya adalah penghormatan  kepada  Sang  Saka  Merah Putih,  lagu  kebangsaan  Indonesia  Raya, Bahasa  Indonesia,  dan  seterusnya).  Akan  di era  yang  berkembang  pada  saat  ini,  apakah identitas  nasional  dapat  ditandai  dari ekspresi  fisikal  tersebut  atau  dibutuhkan reinterpreasi tentang tentang identitas nasional?
Identitas  adalah  representasi  diri seseorang  atau  masyarakat  melihat  dirinya sendiri  dan  bagaimana  orang  lain  melihat mereka sebagai sebuah entitas sosial-budaya. Dengan  demikian,  identitas  adalah  produk kebudayaan  yang  berlangsung  demikian kompleks.  Identitas dilihat  dari  aspek  waktu bukanlah  suatu  wujud  yang  sudah  ada  sejak semula dan tetap bertahan dalam suatu esensi yang  abadi.  Sedangkan  dilihat  dari  aspek ruang  juga  bukan  hanya  satu  atau  tunggal, tetapi  terdiri  dari  berbagai  lapisan  identitas. Lapis-lapis  identitas  itu  tergantung  pada peran-peran yang dijalankan, keadaan objektif yang dihadapi, serta ditentukan pula dari  cara  menyikapi  keadaan  dan  peran tersebut. 1
1 Pendapat  tersebut  telah  diaungkapkan  oleh  Agus  Maladi Irianto  melalui  makalah  berjudul  “Kebudayaan  Indonesia dan  Kita  Hari  Ini”  pada  acara Roundtable  Discussion
Dengan  demikian,  di  satu  sisi identitas akan terbentuk berdasarkan kemauan  kita  sendiri,  sedangkan  di  sisi  lain identitas  akan  sangat  tergantung    dari kekuatan-kekuatan  objektif  yang  terjadi  di sekitar  yang  mengharuskan  kita  untuk meresponsnya.  Dan,  respons  tersebut  secara tidak  langsung  juga  memberi  bentuk  lain terhadap  apa  yang  kita  anggap  sebagai  diri kita saat ini.
Identitas bukanlah suatu  yang selesai dan  final,  tetapi  merupakan  suatu  kondisi yang  selalu  disesuaikan  kembali,  sifat  yang selalu  diperbaharui,  dan  keadaan  yang dinegosiasi terus-menerus, sehingga wujudnya akan selalu tergantung dari proses yang membentuknya. Seperti halnya identitas  kita  pada  saat  ini,  menunjukkan gambaran  yang  tidak  tunggal  tetapi  sangat plural. Pluralitas pada perkembangan saat ini tidak  lagi  hanya  dibatasi  pada  perbedaan etnis,  profesi,  latar  belakang  pendidikan, serta  asal  usul  daerah.  Pluralitas  pada perkembangan saat ini justru lebih menunjuk pada  persoalan  kepentingan-kepentingan. Seseorang  bisa  berbeda  dengan  orang  lain, bukan  lantaran  dia  berasal  dari  etnis  yang berbeda, profesi yang berbeda, latar belakang pendidikan  yang  berbeda,  bahkan  asal  asul daerah  yang  berbeda.  Kepentingan  masing- masing oranglah yang kemudian menyatukan identitas tersebut.
Sebagai  contoh,  penyatuan  identitas yang  dikonstruksi  media  massa  –  terutama industri  penyiaran  televisi.  Orang  bisa berbeda  etnis,  profesi,  latar  belakang pendidikan,  dan  asal  asul  daerah,  namun mereka  mempunyai  kepentingan  yang  sama dalam  bersikap  dengan  mengembangkan gaya  hidup,  lantaran  dikostruksi  tayangan televisi. Interaksi antarindividu yang dikonstruksi  tayangan    televisi  berlangsung sangat  cepat.  Ia  telah  membentuk  gerakkan arus  besar  tentang  relasi-relasi  antara  yang
tentang “ Penguatan Strategi Kebudayaan yang Berbasiskan Nilai-nilai  Kemajemukan  Untuk  Memperkokoh  Rasa Kesatuan dan Persatuan Bangsa Dalam Rangka Pembangunan Nasional”, yang diselenggarakan Ditjiansosbud  Lemhanas  RI,  tanggal  2  September  2010  di Jakarta.
mendominasi  dan  yang  terdominasi,  antara yang  mempengaruhi  dan  yang  terpengaruhi, antara  yang  memprovokasi  dan  yang terprovokasi,  antara  yang  berkuasa  dengan yang  dikuasai,  bahkan  antara  gambaran ruang  yang  bersifat  publik  dengan  yang bersifat domestik. 2
Tayangan  televisi  telah  menjadi bagian dari refleksi kehidupan sehari-hari. Ia menjadi  model  dari  sebuah  habitus  yang berperan  aktif  dalam  ranah  sosial.  Ia  telah menjadi  fenomena  komunikasi  yang  tidak bisa  dilepaskan  dari  karakterisitik  individu- individu  yang  kemudian  menjadi  objek  dan subjeknya.  Bahkan,  tanpa  sadar  ia  telah membangun hubungan-hubungan sosial melalui  interaksi  sosial  dalam  konteks politik,  ekonomi,  dan  kultural.  Ruang  dan waktu  tak  lagi  menjadi  pembatas    dan kendala  terjadinya  perubahan.    Teknologi komunikasi  itu  seolah  menelusup  dari  ruang publik ke setiap individu hingga ruang-ruang privasi.  Kita  didorong  untuk  masuk    dalam lorong  waktu  dan  perisitiwa  yang  nyaris  tak terbatas,  sejalan  juga  dengan  tanda-tanda yang makin rumit dan tak terbatasi. Pesawat televisi  telah  menjadi  “totem”  yang  selalu ada  di  mana-mana.  Di  rumah-rumah  reot tanpa  WC  dan  kamar  mandi,  di  kios-kios rokok,  warung-warung  kopi,  hingga  di sejumlah perumahan, pesawat televisi merupakan  “berhala”  yang  selalu  menghiasi ruang-ruang  tersebut.  Dari  sinilah  lahir kebudayaan  massa  yang  cepat  dan  penuh perubahan.  Di  tengah  kebudayaan  massa yang  serba  cepat  itulah  sejumlah  ekspresi tentang  nilai,  pengetahuan,  norma,  dan simbol,  menandai  kebudayaan  masyarakat kita.
Bertolak  dari  sejumlah  gambaran tersebut,  identitas  yang  menyertai  kita  saat ini lebih ditandai oleh kepentingan yang kita kembangkan  sendiri.  Identitas  dan  karakter bangsa  sebagai  sarana  bagi  pembentukan
2 Contoh tersebut pernah diungkapkan Agus Maladi Irianto dalam  makalah  berjudul  “Media  dan  Globalisasi”  pada acara  “Lokakarya  Multikulturalisme  dan  Integrasi  Bangsa” di  Kusuma  Sahid  Price  Hotel  Solo,  yang  diselenggarakan Staf  Ahli  Menteri  Bidang  Multikultural  Kementraian Kebudayaan dan Pariwisata RI pada tangal 5 Mei 2011
pola  pikir  ( mindset )  dan  sikap  mental, memajukan  adab  dan  kemampuan  bangsa merupakan tugas utama pembangunan kebudayaan  nasional.  Identitas  sebagai sarana  pembentukan  pola  pikir  masyarakat diperlukan  adanya  suatu  kesadaran  nasional yang  dipupuk  dengan  menanamkan  gagasan nasionalisme  dan  pluralisme.  Kesadaran nasional  selanjutnya  menjadi  dasar  dari keyakinan  adanya  integrasi  nasional  yang mampu  memelihara  dan  mengembangkan harga  diri  bangsa,  harkat  dan  martabat bangsa  sebagai  upaya  melepaskan  bangsa dari subordinasi (ketergantungan, ketertundudukan, keterhinaan) terhadap bangsa  asing. 3 Dengan  demikian,  integrasi nasional sebagai suatu kesadaran dan bentuk pergaulan  yang  menyebabkan  berbagai kelompok  dengan  identitas  masing-masing merasa dirinya sebagai satu kesatuan: bangsa Indonesia.  Untuk  menciptakan  pergaulan dalam pembentukan integrasi nasional tersebut  identitas  justru  berfungsi  secara ganda.
Pada  suatu  sisi  integrasi  terbentuk kalau  ada  identitas  yang  mendukungnya seperti  kesamaan  bahasa,  kesamaan  dalam nilai  sistem  budaya,  kesamaan  cita-cita politik,  atau  kesamaan  dalam  pandangan hidup atau orientasi keagamaan. 4 Pada pihak lain,  integrasi  yang  lebih  luas  hanya mungkin  terbentuk  apabila  sekelompok orang menerobos identitasnya dan mengambil jarak dari segala yang selama ini dianggap  membentuk  watak  dirinya  atau watak  kelompoknya.  Dengan  demikian  ia meninggalkan  identitasnya,  yang  kemudian membuka  kemungkinan  untuk  pembentukan integrasi yang lebih luas.
Ada  beberapa  contoh  berikut  untuk menjelaskan  permasalahan  tersebut,  salah satu  contoh  adalah  tentang  keberadaan
3 Pendapat  tersebut  juga  pernah  dilontarkan  antropolog, Meutia Farida Hatta dalam makalah berjudul “Kebudayaan Nasional  Indonesia:  Penataan  Pola  Pikir”  dalam Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi, 19-22 Oktober 2003
4 Pendapat  tersebut  juga  pernah  dilontarkan  Ignas  Kleden dalam  makalah  berjudul  “Identitas  dan  Integrasi”  dalam Kongres  Kebudayaan  V di  Bukittinggi,  19-22  Oktober 2003
Bahasa  Indonesia  di  negeri  ini.  Bahasa Indonesia  adalah  bahasa  yang  berasal  dari kepulauan  Riau,  dan  pada  awalnya  menjadi suatu  atribut  dari  identitas  penduduk kepulauan  Riau,  bahasa  itu  kemudian berkembang  menjadi  Melayu  Pasar,  yang digunakan  oleh  berbagai  kelompok  etnis yang  bertemu  di  pasar  dalam  interaksi perdagangan. Akan tetapi dalam perkembangan  lebih  lanjut  muncul  dengan komunitas  baru  dengan  jaringan  yang  jauh lebih  luas,  yaitu  kelompok-kelompok  yang menggunakan  bahasa  Melayu  Pasar  sebagai sarana komunikasi antara mereka. Akibatnya bahasa  Melayu  Pasar  sebagai lingua  franca kemudian  menjadi  ciri  baru  bagi  suatu komunitas  pengguna  bahasa  tersebut  dan kemudian kembali berfungsi sebagai penunjuk  identitas  dari  suatu  jaringan kelompok-kelompok yang merasa dan ternyata  dihubungkan  satu  sama  lain  oleh bahasa  tersebut  dan  menemukan  suatu kesatuan  baru  berupa  integrasi  yang  lebih luas.
Integrasi  nasional  terjadi  juga  akibat terbentuknya kelompok-kelompok yang dipersatukan  oleh  suatu  isu  bersama,    baik yang  bersifat  ideologis,  ekonomis,  maupun sosial.  Misalnya,  kelompok  pedangang  kaki lima    (PKL)  membentuk  jaringan  mereka ketika  menghadapi  Perda  yang  dikeluarkan Pemda atau ketika mereka harus menghadapai  operasi  Satpol  PP.  Demi kepentingan  tersebut,  seorang  PKL  yang beretnik  Minang  akan  bersatu  dengan  PKL- PKL  beretnik  lain.  Singkat  kata,  integrasi pada  dasarnya  menyatukan  lintas  identitas untuk satu kepentingan bersama.

## C.  Intergrasi  Nasional  Versus  Otonomi Daerah
Seperti  telah  dideskripsikan  pada pembahasan  terdahulu  bahwa  integrasi nasional  pada  dasarnya  memuat  makna penyatuan  visi  dan  misi  suatu  bangsa  dari perbedaan kepentingan masing-masing anggota masyarakat. Konsep integrasi nasional  pada  dasarnya  sejalan  kondisi Indonesia  pada  saat  ini.  Ketika  terjadi konflik  antar-etnik,  konflik  antar-daerah,
konflik  antar-agama,  konflik  antar-partai politik,  konflik  antar-pelajar,  serta  sejumlah konflik kepentingan lain yang hingga saat ini masih terus-menerus melanda Indonesia.
Seperti  kita  ketahui  bahwa  Indonesia dikaruniai  alam  yang  elok  dengan iklim  subtropis  yang  bersahabat dan  tanah yang  subur.  Ia  adalah  negara dengan  17.504  pulau,  1.068  suku  bangsa, dan  memiliki  sedikitnya  665  bahasa  daerah. Indonesia  juga  kaya  dengan  spesies  langka. Baik  flora  maupun  fauna.  Ada  mamalia, kupu-kupu,  reptil,  burung,  unggas,  dan amfibi  yang  berjumlah  lebih  dari  3.025 spesies.  Tumbuhan  yang  hidup  di  Indonesia berjumlah  sekitar  47.000  spesies  atau  setara dengan  12  persen  dari  seluruh  spesies tumbuhan  di  dunia.  Bahkan,  dalam  bidang seni dan budaya terdapat sedikitnya 300 gaya tari tradisional dari Sabang sampai Merauke. 5
Bertolak  dari  gambaran  tersebut, maka  pada  dasarnya  pluralitas  bagi  bangsa Indonesia  adalah  takdir.  Akan  tetapi, perbedaan tersebut tidak selalu memisahkan, apalagi menimbulkan pertentangan sepanjang masing-masing anggota masyarakat menyadari akan pluralitas tersebut.  Gambaran  pluralitas  ini,  kendati sudah  merupakan  takdir,  namun  akhir-akhir ini  justru  semakin  memicu  pertentangan  di antara sejumlah anggota masyarakat. Bahkan,  muncul  adagium  yang  memicu konflik:  “Kami  versus  kalian,  aku  versus kamu”,  dan  seterusnya.  Maka  muncullah faham  sentrisme  yang  kemudian  melahirkan misalnya, etnosentrisme, religisentrisme, politksentrisme,  dan  seterusnya.  Sebagai ilustrasi,  dalam  budaya  Jawa  misalnya dikenal istilah “nanding sarira” memperbandingkan  diri.  Inilah  pangkal munculnya kesombongan kolektif, etnosentrisme. Etnosentrime merupakan kecenderungan untuk berfikir bahwa  budaya
5 Pendapat tersebut telah diungkapkan Agus Maladi Irianto pada  artkel  berjudul  “Resistensi  Kebudayaan  Lokal Terhadap  Hegemoni  Global”  pada  Prosiding  Seminar Nasional  Menggali  Kearifan  Lokal  di  Indonesia  (Sisi Maziah, editor). Semarang: Fasindo Press: 2012
etniknya  lebih  unggul  dibandingkan  dengan budaya  etnik  lain.  Segala  sudut  sesuatu dilihat dari sudut pandang etniknya sendiri.
Etnosentrisme  kian  menguat  justru ditopang  dengan  kebijakan  negara  yang mengembangkan otonomi daerah dan
pemekaran daerah. Semangat otonomi daerah  dan  pemekaran  daerah  menjadi berjalan seiring dengan menguatnya etnosentrisme. Sebagai contoh, Setiap provinsi dan setiap kabupaten ingin mendirikan sekolah sendiri baik pada tingkat dasar,  tingkat  menengah,  bahkan  pada tingkat  perguruan  tinggi.  Para  siswa  dan bahkan  para  mahasiswa  yang  belajar  praktis berasal  dari  daerah  yang  sama  dan  juga  dari latar  belakang  budaya  yang  sama.  Hal  ini dalam jangka panjang bukannya tak mungkin  akan  menyebabkan  menyempitnya rasa  integrasi  nasional,  karena  integrasi cenderung  lebih  didasarkan  pada  faktor- faktor  etnis  dan  faktor  daerah  semata. Pendirian  sekolah  di  masing-masing  daerah tidak dalam kapasitasnya untuk mencerdaskan  anak  bangsa  yang  ada  di wilayah  tersebut,  tetapi  justru  lebih  pada semangat  menyelamatan  asset  daerah  dan meningkatkan pendapatan daerah tersebut.
Demikian pula demokrasi pemerintahan yang seharusnya dapat menjadi  tempat  pergaulan  lintas-budaya  dan lintas-etnis,  sekarang  menghadapi  bahaya bahwa  tiap  daerah  menuntut  agar  posisi- posisi  birokratis  ditempati  oleh  putra daerahnya  sendiri.  Sikap  ini  pun  mungkin bukan  tanpa  sebab,    sentralisme  politik  di Orde  Baru  untuk  waktu  yang  cukup  lama telah  menjadikan  birokrasi  semata-mata sebagai  alat  pemerintah  pusat  dan  bukan aparat  yang  menjadi  pengatur  hubungan  di antara  masyarakat  dan  negara.  Birokrasi pemerintah  daerah  tidak  memperhatikan kepentingan daerah, tetapi menjadi pelaksana kepentingan pusat di daerah. Daerah seakan- akan  menjadi  sapi  perahan  untuk  pusat  dan birokrasi  daerah  menjadi  tukang  susu  bukan untuk daerah tetapi untuk pusat.
Sekalipun  demikian,  kondisi  tersebut tidak  selayaknya  dibalas  dengan,  seakan- akan birokrasi pemerintahan hanyalah
melayani  kepentingan  daerah  saja,  bahkan tidak  lagi  menjadi  perantara  kepentingan masyarakat  dan  kepentingan  negara,  atau mesin  penghubung  kepentingan  daerah  dan kepentingan  nasional.  Kalau  penyempitan fungsi  birokrasi  ini  terjadi  maka  bukan  saja politik  nasional  menghadapi  resiko  politik yang  didasarkan  pada  identitas,  tetapi  juga birokrasi. 6
Berdasarkan sejumlah gambaran tersebut,  konsep  tentang  integrasi  nasional menjadi  penting  untuk  dijadikan  strategi kebudayaan  bagi  bangsa  Indonesia  yang telah berusia lebih dari enam dasa warsa ini. Strategi  kebudayaan  dalam  hal  ini  mengacu pada  kekuatan  budaya  yang  bertolak  pada kedekatan  dan  pandangan  hidup  pelaku kebudayaan dalam kaitannya dengan kompleksitas kebudayaan yang  dianut. Dengan  demikian,  mengembangkan  konsep integrasi nasional sebagai strategi kebudayaan Indonesia pada dasarnya
menyatukan visi dan misi di antara sejumlah kepentingan  dan  identitas  masing-masing anggota masyarakat berlatar belakang kebudayaan yang kompleks.

## D. Penutup
Merujuk  sejumlah  deskripsi  yang telah  diuraikan  pada  pembahasan  terdahulu maka  dapat  dikatakan  bahwa  integrasi nasional adalah jalan keluar untuk menghadapi  yang  hingga  saat  ini  masih terus-menerus  melanda  Indonesia.  Konflik antar-etnik,  konflik  antar-daerah,  konflik antar-agama,  konflik  antar-partai  politik, konflik  antar-pelajar,  serta  sejumlah  konflik kepentingan  lain  semestinya  tidak  perlu terjadi  kalau  masing-masing  pelaku  konflik menyadari bahwa pluralitas bangsa Indonesia sudah menjadi sebuah keniscayaan.
6 Pendapat  ini  pernah  diungkapkan  Agus  Maladi  Irianto pada  Seminar  Nasional  “Penguatan  Pilar-pilar  Berbangsa dan  Bernegara  Sebagai  Kesiapan  Eksistensi  Menuju Kejayaan  Masa  Depan  Indonesia”  yang  diselenggarakan Fakultas  Ilmu  Budaya  bekerja  sama  dengan  Deputi  Bidang Politik  Sekretariat  Wakil  Presiden  RI,  di  Hotel  Dafam Semarang, tanggal 29 September 2012.
Kebijakan  otonomi  daerah  yang  kini marak  di  sejumlah  penjuru  negeri  ini,  justru menjadi  penghambat  cita-cita  menerapkan konsep integrasi nasional. Cita-cita menerapkan  konsep  integrasi  nasional  akan terwujud,  manakala  sekelompok  anggota masyarakat  bersedia  menerobos  identitasnya dan mengambil jarak dari segala kepentingan yang selama ini dianggap membentuk watak dirinya  atau  watak  kelompoknya.  Dengan demikian ia meninggalkan identitasnya, yang kemudian  membuka  kemungkinan  untuk pembentukan integrasi yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Hatta,  Meutia  Farida,  2003  “Kebudayaan Nasional  Indonesia:  Penataan  Pola Pikir” dalam Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi, 19-22 Oktober
Irianto,Agus  Maladi,  2010.  “Kebudayaan
Indonesia  dan  Kita  Hari  Ini”  pada acara Roundtable Discussion tentang  “  Penguatan  Strategi Kebudayaan yang Berbasiskan Nilai-nilai  Kemajemukan  Untuk Memperkokoh  Rasa  Kesatuan  dan Persatuan  Bangsa  Dalam  Rangka Pembangunan Nasional”, yang diselenggarakan Ditjiansosbud Lemhanas  RI,  tanggal  2  September di Jakarta.
Irianto,Agus  Maladi,  2011,  “Media  dan Globalisasi” pada acara “Lokakarya Multikulturalisme dan Integrasi Bangsa”  di  Kusuma  Sahid  Price Hotel  Solo,  yang  diselenggarakan
Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural Kementraian Kebudayaan dan Pariwisata RI pada tangal 5 Mei Irianto,Agus  Maladi,  2012,  “Resistensi Kebudayaan Lokal Terhadap Hegemoni  Global”  pada  Prosiding Seminar Nasional
Menggali Kearifan  Lokal  di  Indonesia  (Sisi
Maziah, editor). Semarang:  Fasindo Press: 2012 Irianto,Agus  Maladi,  2012,  “Semangat Multikultural,  Meredam  Strategi Balas  Dendam”  pada  Seminar Nasional  “Penguatan  Pilar-pilar
Berbangsa  dan  Bernegara  Sebagai Kesiapan Eksistensi Menuju Kejayaan  Masa  Depan  Indonesia” yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Budaya bekerja sama dengan Deputi  Bidang  Politik  Sekretariat
Wakil  Presiden  RI,  di  Hotel  Dafam
Semarang, tanggal 29 September
Kleden,  Ignas,  2003,  “Identitas  dan
Integrasi”
dalam
Kongres
Kebudayaan  V di  Bukittinggi,  19- 22 Oktober