## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3, No. 2, December 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## ANALISIS PERLINDUNGAN MORAL PUBLIK ATAS PENJAMINAN PRODUK HALAL BERDASARKAN PASAL XX (A) GATT 1994

## ANALYSIS OF PUBLIC MORAL PROTECTION OF HALAL PRODUCT ASSURANCE PURSUANT TO GATT 1994, XX(A)

## Lalu Guna Nugraha, Erlies Septiana Nurbani, Diva Pitaloka
Universitas Mataram Corresponding Email : divapitaloka@unram.ac.id

## Abstrak
Pembentukan GATT didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan perdagangan dan ekonomi antar negara harus dijalankan dengan sasaran untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya, serta memperluas produksi dan pertukaran barang. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji keterhubungan antara UUJPH dan Perlindungan moral publik dalam konteks Pasal XX (a) GATT. Hasil pembahasannya adalah Pasal XX GATT 1994 menyediakan pengecualian umum untuk melindungi kepentingan negara anggota salah satunya adalah perlindungan moral publik. Konsep perlindungan moral publik telah ditafsirkan oleh Panel dan Appellate Body dalam kasus US-Gambling, China-Audiovisual dan EC- Seal Products. Dalam menerapkan perlindungan moral publik peraturan tersebut harus memenuhi persyaratan normatif Pasal XX (a) GATT 1994, yaitu: persyaratan necessary dan chapeau . Kedua persyaratan ini hanya akan digunakan untuk menguji peraturan yang menjadi objek sengketa di WTO. Sebagai antisipasi untuk mempertahankan pemberlakuan UUJPH dan praturan teknis terkait jaminan produk halal, maka dapat digunakan fasilatas Pasal XX GATT yaitu perlindungan moral publik. Moral publik ditemukan melalui sejarah legislasi, jejak pendapat publik atau hasil referendum, petisi, serta praktik internasional yang diterima sebagai moral publik. Maka jaminan produk halal berdasarkan UUJPH telah memenuhi unsur konsep perlindungan moral publik tersebut. UUJPH lahir berdasarkan nilai-nilai syariah yang tumbuh sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat muslim di Indonesia. Kemudian perlunya penguatan melalui praktek negara-negara anggota WTO menerapkan sertifikasi dan labelisasi halal produk yang diperdagangkan. Dengan demikian produk halal merupakan moral publik masyarakat muslim Indonesia dan UUJPH sebagai upaya perlindungan moral publik.
Kata Kunci : Moral Publik; Produk Halal;

## Abstract
The formation of GATT is based on the consideration that trade and economic relations between countries must be carried out with the aim of increasing living standards, ensuring employment and increasing income and fulfillment of needs, fully exploiting world resources, and expanding the production and exchange of goods. The purpose of this research is to analyze and examine the relationship between UUJPH and protection of public morals in the context of Article XX (a) of GATT. The result of the discussion is that Article XX of the GATT 1994 provides general exceptions to protect the interests of member countries, one of which is the protection of public morals. The concept of public moral protection has been interpreted by the Panel and the Appellate Body in
the cases of US-Gambling, China-Audiovisual and EC-Seal Products. In applying the public moral protection the regulation must meet the normative requirements of Article XX (a) GATT 1994, namely: necessary and chapeau requirements. These two requirements will only be used to test regulations that are the object of dispute in the WTO. As an anticipation to maintain the enforcement of UUJPH and technical regulations related to halal product assurance, the facilities for Article XX of GATT, namely the protection of public morals, can be used. Public morals are found through the history of legislation, public opinion polls or referendum results, petitions, and accepted international practices as public morals. Then the guarantee of halal products based on UUJPH has fulfilled the elements of the concept of public moral protection. UUJPH was born based on sharia values that grew as a living law in Muslim communities in Indonesia. Then the need for strengthening through the practice of WTO member countries in implementing halal certification and labeling of traded products. Thus, halal products are the public morals of the Indonesian Muslim community and UUJPH is an effort to protect public morals.
Keywords : Public Morals; Halal Products;

## A. PENDAHULUAN
Globalisasi disegala bidang telah mendorong liberalisasi perdagangan dimana terjadi peningkatan yang begitu besar atas volume perdagangan internasional dan pertumbuhan saling ketergantungan dibidang ekonomi antar negara-negara. Libralisasi perdagangan yang bertujuan mengefisiensikan perekonomian dipandang mampu memberikan pengaruh yang positif bagi tatanan dunia yang lebih baik. Kondisi saling ketergantungan diantara negara-negara mendorong sebagian besar negara di dunia untuk melakukan penyesuaian peraturan Perundang-undangannya dalam menerapkan prinsip-prinsip perdagangan internasional.
Kesadaran akan perdagangan bebas membawa manfaat yang lebih besar maka tuntutan untuk meliberalisasi perdagangan dunia semakin marak dilakukan dalam berbagai forum perundingan perdagangan. Kesepakatan provisional melahirkan terbentuknya General Agreement on Trade and Tarrif (GATT) dan lembaga-lembaga multilateral lainnya.
Pembentukan GATT didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan perdagangan dan ekonomi antar negara harus dijalankan dengan sasaran untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya, serta memperluas produksi dan pertukaran barang. 1 Sesudah terbentuknya GATT maka dimulailah babak baru dalam hubungan perdagangan internasional dengan harapan agar perdagangan dunia yang bebas, adil dan terbuka dapat tercapai. 2 Lima puluh tahun kemudian sejak diciptakan GATT melalui Marrakesh Agreement , maka GATT memiliki organisasi resmi yang mengaturnya yaitu World Trade Oraganization (WTO) lewat Agreement Establishing WTO . 3
Terbentuknya WTO menghasilkan banyak perubahan dan perjanjian-perjanjian baru dalam pengaturan aspek-aspek perdagangan dalam hukum perdagangan internasional untuk barang dan jasa. Dalam menjalankan sistem perdagangan multilateralnya, WTO
1 Hata, 2015, Hukum Internasional: Sejarah Dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin, Cet . Ketiga, Setara Press, Malang, hlm. 144.
2 N. Rosyidah Rakhmawati, 2006, Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global , Bayumedia Publishing, Ja- tim-Malang, hlm. 137.
3 Pascal Lamy, “The Place of the WTO and its Law in the International Legal Order”, The European Journal of In- ternational Law Vol. 17 no.5 EJIL 2006, hlm. 971.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 210~224
memiliki beberapa prinsip atau aturan dasar yang menjiwai persetujuan-persetujuan yang ada didalamnya. Salah satu prinsip yang mendasar adalah prinsip non-diskriminasi yang terdiri atas dua prinsip yaitu Most Favoured Nation Treatment (Perlakuan MFN) dan National Treatment (Perlakuan Nasional). 4
WTO dengan komitmennya menciptakan perdagangan multilateral yang lebih adil dan terbuka serta melarang kebijakan nasional yang memiliki efek menghalangi perdagangan internasional atau membatasi akses pasar. Namun secara potensial hamper semua kebijakan Pemerintah mempengaruhi perdagangan dalam berbagai cara, yang mungkin dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri suatu negara, dan bahkan mungkin dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai nasional atau kepentingan publik baik itu lingkungan, hak asasi manusia, keamanan atau masalah lainnya. 5
Sistem GATT 1994 telah memasukan ketentuan pengecualian umum yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, moral, dan lain-lain. Untuk melindungi nilai- nilai dan kepentingan masyarakat tersebut, negara-negara anggota WTO diberikan kewenangan untuk menerapkan undang-undang atau kebijakan meskipun tindakan tersebut memungkinkan negara-negara anggota untuk menerapkan undang-undang atau kebijakan yang memberikan hambatan perdagangan internasional atau yang tidak sesuai dengan kewajiban dasar WTO. 6
Pasal XX GATT sering digunakan untuk menanggapi keberatan terhadap tindakan pembatasan perdagangan di Panel penyelesaian sengketa WTO dan telah memberikan dukungan kepada negara-negara untuk membatasi perdagangan guna melindungi nilai- nilai dan kepentingan publik tertentu. 7 Pasal XX GATT 1994 mengatur penggunaan pengecualian umum untuk perdagangan barang. Setiap tindakan yang diterapkan berdasarkan ketentuan pengecualian umum harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam sub-paragraf Pasal XX dan paragraf pendahuluannya ( Chapeau ). Tujuan dari Pasal XX adalah untuk memastikan bahwa komitmen yang dilakukan oleh anggota WTO berdasarkan perjanjian perdagangan yang dilakukannya tidak menghalanginya mengejar tujuan kebijakan yang sah, seperti perlindungan terhadap kehidupan manusia, hewan atau tumbuhan atau kesehatan, atau konservasi sumber daya alam yang tidak terbatas. 8
Pasal XX GATT 1994 yang berjudul “Pengecualian Umum” menguraikan sepuluh daftar pengecualian, yaitu sebagai berikut: 9
a) Melindungi moral publik;
b) Melindungi kesehatan atau kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan;
c) Perdagangan emas dan perak;
d) Perlindungan paten, merek, hak cipta dan pencegahan praktek-praktek yang menyesatkan;
4 Peter van den Bossche, 2005, The Law And Policy Of The World Trade Organization , Cambridge University Press, New York, hlm. 308.
5 Pelin Serpin, “The Public Moral Exception After The WTO Seal Products Dispute: Has The Exeption Swallowed The Rules?”, Columbia Business Law Review, Vol. 217 No. 1 2016, hlm. 224.
6 Peter Van Den Bossche, op.cit., hlm. 597.
7 Pelin Serpin, op.cit., hlm. 225.
8 Ecampus WTO, “Module Exceptions to WTO Rules”, https://ecampus.wto.org/admin/files/Course_382/Mod- ule_537/ModuleDocuments/eWTO-M8-R1-E.pdf , diakses pada 26 Oktober 2020.
9 Lihat Article XX, The General Agreement on Tariffs and Trade .
e) Produk buruh tahanan;
f)  Perlindungan kekayaan nasional dengan nilai seni, sejarah atau nilai arkeologi;
g) Konservasi sumber daya alam yang dapat habis (exhaustible natural resources);
h) Kewajiban berdasarkan perjanjian komoditas internasional;
i)  Upaya untuk memastikan jumlah bahan yang penting ke industri pengolahan dalam negeri; dan
j)  Distribusi produk pada umumnya atau pasokan singkat lokal ( local short supply ). Berdasarkan pengecualian tersebut di atas, salah satu klausul yang paling sering digunakan adalah perlindungan moral publik.
Dalam praktiknya penggunaan ketentuan perlindungan moral publik telah secara aktif digunakan oleh negara-negara anggota sebagai justifikasi dari tindakan mereka yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar GATT. Konsep penggunaan Pasal XX (a) GATT 1994 telah ditafsirkan dari beberapa kasus sengketa WTO yaitu kasus United States – Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services (US-Gambling), China – Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and Audio-visual Entertainment Products (China-Audiovisual) dan European Communities – Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products (EC-Seal Products).
Penggunaan klausul perlindungan moral publik memang sangat bervariasi dalam ruang dan waktu, tergantung dari berbagai faktor misalnya nilai sosial, budaya, etika dan agama yang berlaku. Negara diberikan kebebasan untuk mendefinisikan dan menerapkan sendiri konsep moral publik diwilayah masing-masing, sesuai dengan sistem dan skala penilaian mereka sendiri. 10
Implementasi negara-negara anggota dalam menerapkan klausula moral publik, misalnya negara Kolombia telah melarang impor “mainan perang”, Israel melarang impor daging tidak halal, film yang tidak bermoral atau tidak patut dan beberapa permainan untung-untungan, negara Trinidad dan Tobago telah melarang impor cetakan cabul dan Kuwait telah melarang impor alkohol dan babi. 11 Kedinamisan penerapan moral publik tersebut sampai pada penerapan dengan alasan agama. Negara-negara timur tengah menggunakan pengecualian moral publik untuk menerapkan pembatasan impor produk yang dianggap melanggar peraturan agama. Misalnya, Arab Saudi telah melarang atas impor produk babi, alkohol, peralatan perjudian, dan Alquran. Negara Bahrain, Uni Emirat Arab, Tunisia, Brunei, Qatar dan Maroko juga melarang impor produk alkohol dan/atau babi. Bahkan ekspor gambar Buddha dilarang di Thailand untuk melindungi moral publik. 12
Beragam larangan-larangan tersebut di atas dianggap sebagai lingkup pengecualian moral publik. Tidak ada satupun dari larang-larang tersebut yang digugat oleh negara anggota WTO lainnya, sehingga tidak ada yurisprudensi yang menerangkan bahwa larangan-larangan tersebut melingkupi pengecualian perlindungan moral publik.
10 Katarina Jakobsson, 2013, The Dilemma Of The Moral Exception In The WTO , Thesis Combined With Practical Experience, Public International Law Faculty Of Law, Stockholm University, hlm. 7.
11 Ibid., hlm. 14
12 Ibid. , hlm. 15.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 212~224
Indonesia sebagai anggota WTO tidak terlepas dari kewajibannya sebagai anggota harus mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar GATT 1994 kedalam setiap instrumen hukum dan kebijakan pembangunan perdagangan yang dilakukan. Namun, tidak dapat dihindarkan bahwa setiap kebijakan atau tindakan Pemerintah mempunyai potensi digugat ke badan sengketa WTO. Penggunaan klausul perlindungan moral publik juga pernah digunakan oleh Indonesia untuk membenarkan tindakannya terkait larangan impor produk holticultura dalam sengketa Indonesia – Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products .
Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia maka produk- produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk rekayasa genetik dan produk bahan kimia biologi harus terjamin kehalalannya menjadi faktor terpenting untuk dikonsumsi dikalangan masyarakat muslim Indonesia. Menjadi tugas negara untuk menjamin dan melindungi hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan bangsanya sebagai konsumen yang menggunakan produk-produk yang tersebar di Indonesia.
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) merupakan langkah Pemerintah Indonesia untuk menjamin dan melindungi hak untuk menjalankan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Syariah Islam memerintahkan umatnya agar memakan atau menggunakan bahan-bahan yang baik, suci, dan bersih. Makanan dan minuman bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriah an sich, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dilindungi. 13
Halal dan haram bukanlah hal sederhana yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang amat penting dan mendapat perhatian dari ajaran agama secara umum. Terutama dalam agama Islam, masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antar sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan (Allah SWT). Mengkonsumsi yang haram atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat buruk, baik di dunia maupun di akhirat. 14 Kaidah halal dan haram tidak hanya berlaku pada tataran prinsip, melainkan juga pada tataran adab dan akhlak/ moral. 15
Sebagaimana penerapan perlindungan moral publik yang dilakukan negara-negara Islam bahwa pengertian moral menyangkut nilai-nilai agama yang berlaku. Larangan dan pembatasan perdagangan merupakan cara mereka untuk melindungi nilai-nilai agama yang berkaitan dengan produk-produk yang diperdagangkan. Jaminan produk halal yang sarat dengan perlindungan nilai-nilai agama sangat mugkin dapat dimasukan sebagai perlindungan moral publik, dengan ketentuan bahwa persyaratan normatif perlindungan moral publik harus dipenuhi oleh UUJPH.
Persyaratan sertifikasi dan pelabelan halal berdasarkan UUJPH menghadirkan keadaan di mana ini akan melindungi moral publik dan memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat muslim Indonesia, di sisi
13 Bintan Dzumirroh Ariny, 2018, Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Tesis, Program Studi Magister Hukum Ekonomi Sya- riah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 68
14 Sekretariat DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal , hlm. 132.
15 Jurnal MUI, “Konsumsi Halal Mengawal Etika dan Moral”, lihat di https://mui.or.id/berita/halal-mui/26347/kon- sumsi-halal-mengawal-etika-dan-moral-sosial/ , diakses pada 13 November 2020.
lain dapat menaikkan harga barang dan menciptakan praktek hambatan perdagangan non-tarif berdasarkan Technical Barrier to Trade Agreement (TBT Agreement). Dengan demikian untuk menjawab semua itu penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji keterhubungan antara UUJPH dan Perlindungan moral publik dalam konteks Pasal XX (a) GATT.

## B. METODE PENELITIAN
Pada prinsipnya jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka. Dengan paradigma penelitian ini maka pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Sumber data utama yang digunakan adalah data kepustakaan. Bahan yang dipakai untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bahan hukum primer, yang meliputi perjanjian-perjanjian internasional dan peraturan-peraturan nasional. (2) bahan hukum sekunder, yang meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. (3) bahan hukum tertier, yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black’s Law Dictionary dan data-data dalam Trade Policy Review WTO. Cara mencari data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan studi dokumen. Dengan demikian instrumen atau alat untuk mencari data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berupa bahan hokum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, yang disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Konsep Klausul Perlindungan Moral Publik  Berdasarkan Pasal XX (a) GATT 1994
Negara-negara telah lama mempraktekan klausul perlindungan moral publik sebagai cara pembatasan perdagangan internasional yang dianggap bertentangan dengan moral. Sejarah pembentukan GATT 1947 menunjukkan bagaimana klausul perlindungan moral publik diterima sebagai salah satu pengecualian dalam Pasal XX (a) GATT. Para negosiator perundingan GATT 1947 tidak memberikan penafsiran yang konkrit tentang istilah pengecualian perlindungan moral publik. Perundingan Uruguay yang berlangsung dari tahun 1986 sampai dengan 1994 tidak banyak memperlihatkan perkembangan baru pembahasan pengecualian moral publik Pasal XX (a) GATT. Dengan demikian, ketentuan Pasal XX (a) GATT 1994 tentang pengecualian umum perlindungan moral publik yang saat ini aktif digunakan oleh negara-negara anggota WTO merupakan istilah yang tidak berubah sejak negosiasi pendrian GATT 1947.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 214~224
Peningkatan penggunaan moral publik dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: (1) pengecualian perlidungan moral publik sangat dirasakan peran dan manfaatnya dalam mengatasi kekhawatiran negara-negara terhadap perdagangan opium, pornografi, alkohol, perbudakan, perjudian, dan lain-lain yang bertentangan dengan moral, sehingga mengakibatkan kebutuhan hukum untuk pengecualian terhadap perdagangan- perdagangan tersebut. 16 (2) Penghormatan terhadap keberagaman yang berkembang diantara negara anggota WTO dan meningkatnya perbedaan nilai-nilai dan moral diantara mereka, berdampak pada peningkatan penggunaan pengecualian perlindungan moral publik untuk mempertahankan kebijakan-kebijakan pembatasan perdagangan. 17 (3) Luasnya ruang lingkup moral yang mengakibatkan ambiguitas ruang lingkup perlindungan moral publik menjadi alat yang efektif dalam membatasi perdagangan. (4) Dampak pengetatan rezim WTO yang mengatur lingkungan, kesehatan manusia dan peraturan lainnya. Dalam dekade sejak pembentukan GATT, Dispute Settlement Body telah banyak menemukan kebijakan-kebijakan yang melanggar perjanjian WTO pada TBT Agreement dan SPS Agreement . Tingginya tingkat peninjauan yang dilakukan dalam TBT Agreement dan SPS Agreement mendorong negara-negara untuk mencoba membenarkan kebijakan-kebijakan atau peraturannya dibawah perlindungan moral publik sebagai gantinya. 18 (5) Tren penggunaan moral publik juga disebabkan oleh doktrin WTO pada kesehatan dan lingkungan yang sudah komprehensif. Ambiguitas yang terdapat dalam doktrin kesehatan dan lingkungan telah diselesaikan dalam perselisihan-perselisihan WTO sebelumnya, sedangkan moral publik masih balum banyak ditelusuri, sehingga sangat memungkinkan untuk berkembang menjadi obyek perselisihan di Dispute Settlement Body (DSB). 19 (6) Perkembangan teknologi telah mengaburkan batas antara lingkungan, kesehatan dan moralitas. Misalnya tentang regulasi bioteknologi pertanian yang menimbulkan kekhawatiran berhubungan dengan resiko terhadap kesehatan dan lingkungan serta pertimbangan nilai agama dan etika (moral). 20
Liberalisasi perdagangan dan moralitas menjadi masalah yang signifikan dalam arus perdagangan yang semakin berkembang. Kondisi tersebut memungkinkan meningkatkan perselisihan diantara negara-negara anggota WTO yang berkaitan dengan pengecualian perlindungan moral publik. Salah satu tujuan WTO adalah menyelesaikan perselisihan diantara negara-negara anggotanya, maka untuk memenuhi tujuan tersebut Dispute Settlement Body diberikan peran sangat penting yang kewenangannya tidak hanya menjamin dan melindungi hak dan kewajiban negara anggota, tetapi juga sebagai satu-satunya badan yang dapat menafsirkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam ruang lingkup perjanjian WTO. Sehingga konsep penerapan moral publik yang ada dalam Pasal XX (a) GATT dapat diselesaikan melalui kasus-kasus yang telah diputuskan pada tingkat Panel dan Appelate Body .
16 Steve Charnovitz, “The Moral Exception in Trade Policy”, Virginia Journal of International Law , Vol. 38 Issue 689 1998, hlm. 8.
17 Ibid., hlm. 9.
18 Jeremy C. Marwell, “Trade and Morality: The WTO Public Morals Exception After Gambling”, New York Univer- sity Law Review, Vol. 81 No. 802 may 2006, hlm. 809.
19 Ibid.
20 Ibid. , hlm. 810.
Sampai saat ini kasus yang berkaitan dengan moral publik hanya terdapat tiga kasus yaitu US-Gambling, China-Audiovisual dan EC-Seal Products. Ketiga kasus tersebut telah memberikan penjelasan bagaimana penerapan perlindungan moral publik dipraktekkan. Kasus US-Gambling merupakan kasus pertama yang menyajikan perselisihan berkaitan dengan perlindungan moral publik. Panel dalam kasus ini memberikan penafasiran istilah moral publik, yaitu standar perliaku benar dan salah yang dikelola oleh atau atas nama sebuah komunitas atau negara. Isi moral publik dapat bervariasi dalam ruang dan waktu, tergantung pada faktor nilai-nilai sosial, budaya, etika dan agama yang berlaku. 21 Kebebasan dalam mendefinisikan moral publik seperti ini merupakan konsep unilateralisme. 22 Howse dan Langille mengapresiasi pendekatan unilateral yang digunakan Panel dan Badan Banding dalam mendefinisikan moral publik, karena ini menunjukkan rasa hormat terhadap pluralisme dalam lingkup perdagangan internasional, dimana diperlukan untuk menegakkan peran institusional yang tepat dan legitimasi WTO. 23
Dengan pendekatan unilateralisme Panel dan Badan Banding telah memberikan negara-negara anggota kebebasan untuk mendefinisikan dan menerapkan moral publik sesuai dengan sistem dan skala nilainya masing-masing, akan tetapi negara yang bersangkutan harus mampu menunjukkan bahwa moral publik tersebut ada dalam masyarakat dan langkah-langkah pembatasan perdagangan yang diambil dirancang untuk mengatasi masalah moral publik tersebut. Konsep menginterpretasikan moral publik seperti ini Jeremy C. Marwell menyebutnya dengan pendekatan “unilateralisme pembuktian”. 24 Menurut Marwell untuk membuktikan keberadaan moral publik dapat ditelusuri melalui sejarah legislasi, jejak pendapat, petisi dan lain-lain. Selain itu pembuktian moral publik tersebut juga harus menyangkut klasifikasi moral yang dipahami para perancang GATT atau moral tersebut termasuk norma jus cogens atau termasuk kategori yang secara luas diakui sebagai masalah moral. 25 Nachmani melihat unilaterlisme pembuktian adalah satu-satunya penafsiran yang tepat atas pengecualian moral publik. Ia mensyaratkan negara harus membuktikan bahwa moral publik yang dilindungi, harus menggunakan bukti, seperti praktik sejarah, jejak pendapat publik atau hasil referendum. 26
Meskipun negara anggota WTO diberikan kewenangan untuk mendefinisikan moral publik secara sepihak yang memungkinkan kewenangan tersebut bermotif kepentingan geopolitik atau proteksionisme perdagangan yang disamarkan dengan alasan moral publik, hal demikian akan dapat diatasi dengan unsur pembuktian yang berperan sebagai instrumen yang dapat mencegah potensi penyalahgunaan pengecualian moral publik tersebut, yaitu melalui pembuktian persyaratan necessary dan chapeau. Dari
21 Appellate Body Report, United States – Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services , WT/DS285/AB/R,  20 April 2005, paragraf 6.465.
22 Mark Wu, “Free Trade and the Protection of Public Morals: An Analysis of the Newly Emerging Public Morals Clause Doctrine”, Yale Journal of International Law , Vol. 33 No. 6 2008, hlm. 219.
23 Robert Howse and Joanna Langille “Permitting Pluralism: The Seal Products Dispute and Why the WTO Should Accept Trade Restrictions Justified by Noninstrumental Moral Values” (2012) 37 Yale Journal of International Law 367, hlm. 427. 24 Jeremy C. Marwell, op.cit ., hlm. 824.
25 Mark Wu, op.cit. , hlm. 235.
26 Tamara S. Nachmani, “To Each His Own: The Case for Unilateral determination of public morality under article XX(a) of the GATT”, University of Toronto Faculty Law Review , vol. 71 no. 33 2013, hlm. 48.

## 216~224
kasus US-Gambling, China-Audivisual dan EC-Seal Products menunjukkan bahwa untuk memenuhi kedua persyaratan tersebut tidaklah mudah.
Persyaratan necessary merupakan persyaratan pengujian dua tingkat oleh Panel dan Appellate Body untuk menentukan suatu tindakan dapat secara sementara dibenarkan menurut Pasal XX (a) GATT. Untuk dapat memenuhi persyaratan necessary ini peraturan tersebut harus: 27

## a. Peraturan dirancang untuk melindungi moral publik
Untuk membenarkan tindakan negara menerapkan pembatasan atau larangan perdagangan dengan alasan moral publik harus menuangkan alasan tersebut dalam peraturan nasionalnya. Peraturan yang diterapkan harus membahas kepentingan negara melakukan pembatasan atau larangan perdagangan, dalam hal ini yaitu untuk melindungi moral publik, sehingga peraturan tersebut benar-benar dirancang dengan tujuan untuk melindungi moral publik. Ketentuan kepentingan negara untuk melindungi moral publik dapat dituangkan dalam pembukaan peraturan atau dituangkan dalam pasal-pasal.
Dalam memperkuat tindakan negara untuk melindungi moral publik, maka peraturan yang diterapkan dalam bentuk produk legislatif. Perdebatan dalam legislatif sangat diperlukan untuk menunjukkan bahwa perlindungan moral publik mejadi kepentingan yang sangat penting dalam tindakan negara menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan.

## b. Peraturan tersebut diperlukan untuk melindungi moral publik
Setelah menetapkan tujuan peraturan dirancang untuk melindungi moral publik, maka selanjutnya peraturan tersebut benar-benar mampu untuk merealisasikan tingkat perlindungan yang dikejar dari tujuan moral publik yang dilindungi. Negara bebas untuk menentukan tingkat perlindungan yang tepat untuk moral publik tersebut. Kontribusi peraturan dapat diukur secara material, yaitu menunjukkan bahwa tindakan pembatasan perdagangan yang telah dituangkan dalam peraturan memberikan dampak tertentu terhadap perlindungan moral publik yang dikejar, misalnya dalam EC-Seal Products, tingkat perlindungan yang dikejar adalah penurunan permintaan negara- negara Eropa untuk produk anjing laut yang diburu secara tidak manusiawi, maka diterapkan EU-Seal Regime.
Untuk mempermudah peraturan larangan impor diterima dengan alasan moral publik maka nilai moral publik yang dilindungi adalah nilai yang paling penting menurut negara bersangkutan dan telah diterima oleh masyarakat internasional, misalnya pengaturan tentang pornografi, prostitusi, perjudian, kesejahteraan hewan dan lain-lain. Artinya semakin penting moral publik yang dikejar maka semakin mudah tindakan negara tersebut diterima oleh masyarakat internasional.
Persyaratan kedua adalah persyaratan Pembukaan ( Chapeau) . Persyaratan ini memiliki peran yang sangat penting untuk analisis pengecualian, khususnya dalam kasus- kasus yang kompleks seperti yang melibatkan moral. 28 Chapeau berfokus pada ‘itikad 27 Syamsul Mujtahidin, 2018, “Implementasi Perlindungan Moral Publik Dalam Libralisasi Perdagangan Berdasarkan Pasal XX (a) GATT 1994”, Tesis , Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UGM, hlm. 155-157.
28 Peter Van Den Bossche, op.cit. , hlm. 616.
baik’ dari negara yang berkaitan dengan unsur-unsur diskriminasi dan pembatasan perdagangan yang disamarkan. Sehingga beban pembuktian pada chapeau ini lebih berat dibandingkan pertimbangan uji necessary . 29 Tujuan persyaratan chapeau adalah untuk menghindari penyalahgunaan dan eksploitasi terhadap pengecualian yang ada dalam Pasal XX. 30 Penafsiran dan penerapan dari persyaratan chapeau Pasal XX dalam suatu kasus adalah untuk mencari titik keseimbangan yang pantas antara hak dari negara anggota untuk mengadopsi dan mempertahankan suatu tindakan yang menghambat perdagangan 31 guna melakukan perlindungan moral publik yang dibenarkan menurut hukum. Dilain pihak dalam pembukaan Pasal XX ini juga memberikan keseimbangan hak bagi negara anggota untuk akses pasar dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Persyaratan yang ditetapkan dalam chapeau tidak ditujukan terhadap tindakan itu sendiri melainkan pada cara bagaimana tindakan tersebut diterapkan. 32 Persyaratan chapeau tidak hanya membatasi tindakan diskriminasi secara terang-terangan yaitu tindakan diskriminasi secara sepihak terhadap negara-negara anggota tanpa ada alasan yang mendasar, namun juga tindakan yang non-diskriminatif yang penerapannya memiliki efek diskriminatif.
UUJPH menciptakan sejumlah ketentuan yang berpotensi mengganggu perdagangan internasional, sehingga cakupan UU ini harus memperhatikan prinsip-prinsip libralisasi perdagangan. Konsep perlindungan moral publik sendiri hanya dapat diuji di Dispute Settlement Body apabila terdapat negara-negara anggota yang keberatan atas suatu tindakan atau peraturan yang diambil oleh suatu negara anggota yang dimaksudkan untuk melindungi moral publik yang berdampak kepada hambatan atau larangan perdagangan terhadap produk-produk tertentu. Sebaliknya, selama tidak ada negara yang keberatan atas suatu tindakan atau peraturan yang diterapkan oleh suatu negara, meskipun tindakan atau peraturan tersebut bertentangan dengan nilai moral pada umumnya atau memang dimaksudkan untuk melindungai nilai moral, maka uji pengecualian perlindungan moral publik tidak akan dilakukan oleh Panel atau Appellate Body .
Sejauh ini tindakan sertifikasi halal yang diterapkan negara-negara islam tidak ada kasus keberatan dari negara-negara anggota WTO sampai ketahap pemeriksaan Panel maupun Appllate Body . Berbeda bila tindakan sertifikasi halal tersebut dilakukan oleh negara-negara yang tidak secara khusus dan spesifik berlandaskan agama islam, seperti indonesia, yang berpotensi untuk diajukan keberatan oleh negara-negara anggota yang lain. Dalam UUJPH adanya ketentuan mewajibkan persyaratan sertifikasi dan pelabelan halal atas barang dan jasa, dimana praktik sebelumnya memberikan persyaratan halal hanya bersifat sukarela. Negara-negara anggota WTO sebagian besar juga menerapkan persyaratan sertifikasi halal yang bersifat sukarela.
Pasal 4 UUJPH menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Perubahan praktik sertifikasi halal
29 Nicolas F. Diebold, “The Morals and Order Exceptions in the WTO Law: Balancing the Toothless Tiger and the Undermining Mole”, Journal of International Economic Law , 11 (1) (2008), hlm. 67
30 Peter Van Den Bossche, loc.cit.
31 Sri Wartini, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Penyelesaian Sengketa di WTO, FH UII Press, 2015, Yogyakarta, hlm. 106.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 218~224
yang awalnya bersifat sukarela (voluntary) berganti menjadi wajib (mandatory) akan bersinggungan dengan hambatan perdagangan yang termuat dalam Technical Barrier to Trade Agreement (TBT Agreement) yang mewajibkan negara anggota harus memastikan bahwa peraturan yang dibuat, disusun, ditetapkan dan diterapkan tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional. Hasil peneltian Hambali 33 menunjukkan bahwa keberadaan dan penerapan UUJPH telah sesuai dengan prinsip- prinsip TBT Agreement, yakni prinsip non-diskrimanasi yang diterapkan Pemerintah dengan tidak membedakan keberlakuan kewajiban sertifikasi halal atau menyeluruh, baik produsen dalam negeri maupun luar negeri dengan tidak membedakan asal negara. Prinsip menghindari hambatan yang berlebihan, dimana pemerintah telah menyusun aturan halal dengan tujuan yang jelas. Prinsip penggunaan standar internasional, dimana kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Agama dan Badan Standarisasi Nasional telah menyelaraskan atau mengharmonisasi dengan standar internasional. Terakhir prinsip harmonisasi dan transparansi, dimana Pemerintah telah melakukan notifikasi melalui Badan Standarisasi Nasional sebagai Notification Body dan memberikan waktu yang cukup bagi negara-negara anggota lain untuk menanggapi dan memberikan pertanyaan sebagai fungsi dari Enquiry Point . 34
Penggunaan kata wajib (mandatory) dalam persyaratan perdagangan internasional ditemukan pada beberapa kasus sengketa WTO, seperti European Communities – Measures Affecting Asbestos and Asbestos Containing Products , dimana appellate body menyimpulkan bahwa frasa “...all products must not contain asbestos fibres...” 35 . Frasa ini mewajibkan semua produk yang diperdagangkan tidak mengandung serat asbes. Pada kasus yang lain European Communities–Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs (Australia), Panel mengutip the New Shorter Oxford English Dictionary untuk mendefinisikan kata mandatory yang didefinisikan sebagai “obligatory in consequence of a command; compulsory” 36 . Penggunaan kata wajib dalam UUJPH secara kontekstual menunjukkan bahwa semua produk asing maupun produk dalam negeri yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Sehingga yurisprudensi ini menjadi dasar dan penguat bahwa ketentuan Pasal 4 UUJPH dan peraturan teknis sertifikasi dan labelisasi halal dapat bersifat wajib (mandatory) . Selanjutnya untuk melihat keterhubungan sertifikasi dan lebelisasi halal ini sebagai upaya perlindungan moral publik, maka harus dilakukan analisis bagaimana UUJPH dilahirkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan moral publik masyarakat muslim Indonesia.

## 2. Kesesuaian Jaminan Produk Halal dengan Perlindungan Moral Publik Berdasar- kan Pasal XX (a) GATT 1994
33 Hambali, “Pemberlakuan Sertifikasi Halal Secara Wajib Terhadap Produk Asing Menurut Persetujuan Tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan (Technical Barrier To Trade Agreement)”, Jurnal Nurani Hukum, Vol. 2, 2 Desember 2019, hlm.  46.
34 Ibid., hlm. 58.
35 Appellate Body Report, European Communities – Measures Affecting Asbestos and AsbestosContaining Products , WT/DS135/AB/R, adopted 5 April 2001, paragraf 72.
36 Panel Report, European Communities – Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, Complaint by Australia , WT/DS290/R, adopted 20 April 2005, paragraf 7.453.
Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar dan salah satu negara yang tercepat  pertumbuhan ekonomi kelas menengah di dunia. Meningkatnya permintaan masyarakat muslim indonesia atas standar makanan yang lebih tinggi tidak dapat diabaikan. Indonesia memang bukan negara yang berdasarkan agama tertentu, melainkan negara yang berketuhanan Yang Maha Esa yang menempatkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai jiwa bagi keutuhan Negara Kesatuan Rupublik Indonesia. Indonesia dengan penduduk mayoritas umat muslim perlu dilindungi hak- haknya untuk menjalankan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-sehari, salah satunya jaminan atas produk halal.
Kesadaran masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk halal tumbuh karena meningkatnya pemahaman yang baik mengenai syariah kehalalan. Akibatnya terjadi peningkatan permintaan (demand) terhadap produk-produk halal. Bagi umat Islam, mengkonsumsi atau menggunakan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetik, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik akan tetapi terdapat tujuan lain yang lebih utama yaitu ibadah dan bukti ketaatan kepada Allah SWT dengan cara menegakkan ajaran Islam. AI Qur’an dan al Hadist sebagai sumber hukum umat Islam telah jelas dan terang menetapkan bahwa ada makanan, minuman, obat dan kosmetika yang halal dikonsumsi atau digunakan, dan sebaliknya ada juga yang haram dikonsumsi atau digunakan, termasuk produk kimia biologis dan rekayasa genetik, yang dapat menimbulkan keraguan mengenai halal-haramnya.
Nilai-nilai syariah tumbuh sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat muslim di indonesia. Segala tindakan yang merusak dan mengurangi nilai-nilai tersebut tentu akan meresahkan dan mengganggu aspek keamanan dan ketenangan batin umat muslim. Oleh karena itu ketika konsumen muslim menggunakan produk makanan, obat-obatan dan kosmetik perlu mendapatkan sebuah kepastian hukum bahwa produk yang digunakan tersebut tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi secara halal.
Keresahan atas produk halal disebabkan beberapa kasus yang telah sangat menyakiti konsumen umat muslim di Indonesia, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi produsen dan dunia usaha, diantaranya yaitu kasus isu lemak babi tahun 1988, dimana ditemukan bahan baku makanan, minuman dan kosmetika yang mengandung unsur mencurigakan seperti gelatin, shortening, lesitin dan lemak yang sangat mungkin berasal dari hewan babi. Tahun 2000an kasus daging babi hutan/ celeng yang dicampur dengan daging sapi beredar di pasaran dan masalah keharaman penyebab masakan Ajinomoto, dimana Ajinomoto menggunakan bakteri bactosoytone yang berasal dari pankreas babi. Serta kasus Kratingdaeng, hati impor, sapi gelonggongan dan lain-lain. Konsumen muslim tentunya memboikot produk-produk yang diketahui atau dinyatakan tidak halal tersebut.
Penyebab utama terjadinya kasus-kasus tersebut adalah belum adanya legislasi hukum di Indonesia pada waktu itu, yang khusus mengatur mengenai Jaminan Produk Halal yang menjadi payung hukum dan bersifat mandatory bukan voluntary . 37 Akhirnya tanggal 25 September 2014 DPR RI melalui sidang paripurna mengesahkan Rencana Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi Undang-Undang. Kehadiran UU ini
37 Mashudi, Membumikan Hukum Islam Progresif: Respons Konsumen Muslim Terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal, international Journal ihya’ ‘ulum al-Din Vol 19 no 1 (2017), hlm. 48.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 220~224
dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen, khususnya konsumen muslim terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya.
Secara filosofis, UUJPH ini dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan hukum Islam, guna menata kehidupan konsumen muslim di Indonesia. 38
Secara yuridis, diundangkannya UUJPH memiliki dasar yang sangat kuat. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya mengandung tiga makna, yaitu: Pertama, Negara tidak boleh membuat peraturan Perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Kedua, Negara berkewajiban membuat peraturan Perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya; Ketiga, Negara berkewajiban membuat peraturan Perundang-undangan yang melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama. 39 Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Terminologi “menjamin” sebagaimana termaktub dalam ayat (2) pasal 29 UUD 1945 tersebut bersifat “imperatif”. Artinya negara berkewajiban secara aktif melakukan upaya-upaya agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal tersebut menjadi spirit wujudnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. 40
Secara historis, UUJPH merupakan keinginan lama yang tertunda bertahun-tahun oleh karena berbagai kasus telah menimpa konsumen, khususnya konsumen muslim. Dan secara sosiologis, UUJPH lahir atas dukungan dan upaya masyarakat, terutama umat Islam dan para ulama, yang merupakan bagian dari intensitas amaliah umat beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat plural. 41
Aspek perdagangan internasional, banyak negara yang sudah memiliki kepedulian terhadap kehalalan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan persaingan usaha. Ada beberapa negara yang Pemerintahnya telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan jaminan kehalalan, proses pemeriksaan, sertifikasi, serta labelisasi.
Negara Singapura melalui Majelis Ugama Islam Singapura (Islamic Religions Council of Singapore) telah mengembangkan MUIS Halal Certification Standard melalui penerapan General Guidelines for the Development, Implementation and Management of Halal System. Setiap tahun terjadi peningkatan signifikan pensijilan halal (sertifikasi halal) yang diajukan pelaku usaha kepada MUIS. Hal itu disebabkan antara lain karena dukungan dan peningkatan kesadaran tentang potensi industri makanan halal, konsumen yang memilih produk halal, serta pertumbuhan ekspor makanan ke dunia Islam. Singapura telah meraup keuntungan dari sistem pensijilan halal dengan kenaikan omzet pendapatan sebesar 20-25%. 42
38 Ibid., hlm. 58.
39 Ibid.
40 Ibid .
41 Ibid.
42 Sekretariat DPR RI, op.cit., hlm. 141.
Australia telah memiliki kurang lebih 6 lembaga sertifikasi halal, diantaranya adalah Australian Halal Authority. Australia juga mempunyai sistem produk halal untuk cara penyembelihannya sehingga nilai ekspor daging Australia ke negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah semakin meningkat. 43
Demikian pula perhatian Kerajaan Malaysia terhadap produk halal dilaksanakan dengan pembentukan Sahagian Kajian Makanan dan Barangan Gunaan Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), pada tahun 2003. Namun demikian dari segi pengaturan, Malaysia sudah memiliki ketentuan berkaitan dengan produk halal sejak tahun 1971 dengan keluarnya Surat Kenyataan Halal. Tahun 2005, Kerajaan Malaysia telah menetapkan Malaysia sebagai Pusat Halal Dunia (World Halal Hub). Ambisi ini berdasarkan dukungan dan kesadaran penuh masyarakatnya untuk mengonsumsi atau menggunakan produk halal sesuai standar halal Malaysia. Dalam hal labelisasi halal, sejak bulan November 2003, JAKIM telah mulai menggunakan logo halal baru. Logo halal baru ini diperkenalkan dengan tujuan untuk penyelarasan diantara negeri-negeri di seluruh Malaysia. 44
Kemudian di Amerika Serikat, empat negara bagiannya sudah melakukan sertifikasi produk halal untuk makanan, minuman, obat, kosmetika, dan sebagainya. Di lnggris, terdapat banyak lembaga swadaya masyarakat muslim yang bergerak melakukan sertifikasi halal. Bahkan produsen dari Cina yang produknya mulai membanjiri pasar di Indonesia memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk melakukan sertifikasi halal di Indonesia. 45
Konsep perlindungan moral publik dibawah Pengecualian Umum Pasal XX sub- bagian (a) GATT 1994 telah ditafsirkan oleh Panel dan Appellate Body pada kasus US- Gambling dan China-Audiovisual. Pengecualian moral publik harus ditujukan untuk melindungi kepentingan orang-orang dalam suatu komunitas atau bangsa. Moral publik sendiri merupakan s tandar perliaku benar dan salah yang dikelola oleh atau atas nama sebuah komunitas atau negara.
Analisis moral publik pada kasus EC-Seal Products menunjukkan bahwa keperihatinan masyarakat Eropa atas pembunuhan anjing laut secara tidak manusiawi menyebabkan kekhawatiran atas produk-produk yang mereka gunakan berasal dari tindakan tidak manusiawi tersebut. Eropean Communities mengambil tindakan larangan dan pembatasan perdagangan terhadap negara-negara yang melakukan perburuan anjing laut secara tidak manusiawi dengan memberlakukan European Communities concerning Regulation (EC) No. 1007/2009 dengan alasan perlindungan moral publik masyarakat eropa. Kanada dan Norwegia sebagai negara produsen terbesar produk anjing laut keberatan dan membawa kehadapan Panel dan Appllate Body untuk dilakukan uji konsistensi dengan kewajiban dasar perdagangan intenasional Uni Eropa. Pada kasus ini Panel mengakui perhatian moral publik masyarakat eropa terhadap
43 Ibid.
44 Ibid. , hlm. 142.
45 Ibid.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 222~224
kesejahteraan anjing laut. Sehingga kekhawatiran tersebut dinilai sebagai tujuan yang sah 46 berdasarkan Pasal 2.2 TBT Agreement. 47
Berdasarkan yurisprudensi ini, dalam konteks UUJPH maka perlindungan atas keyakinan atau nilai-nilai agama serta penghormatan kebebasan beragama berdasarkan UUD 1945 bisa menjadi tujuan sah menurut Pasal 2.2 TBT Agreement dan bagian dari moral publik menurut Pasal XX (a) GATT. Sehingga Indonesia dapat mempertahankan tindakan sertifikasi dan lebelisasi halal berdasarkan UUJPH dengan alasan tindakan tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah yaitu perlindungan moral publik dan perlindungan keyakinan beragama.

## D. KESIMPULAN
Menjadi kewajiban bagi negara-negara anggota WTO untuk menjalankan prinsip- prinsip dasar GATT 1994 dalam setiap peraturan perdagangannya. Namun, Pasal XX GATT 1994 menyediakan pengecualian umum untuk melindungi kepentingan negara anggota salah satunya adalah perlindungan moral publik. Konsep perlindungan moral publik telah ditafsirkan oleh Panel dan Appellate Body dalam kasus US-Gambling, China- Audiovisual dan EC-Seal Products. Dalam menerapkan perlindungan moral publik peraturan tersebut harus memenuhi persyaratan normatif Pasal XX (a) GATT 1994, yaitu: persyaratan necessary dan chapeau . Kedua persyaratan ini hanya akan digunakan untuk menguji peraturan yang menjadi objek sengketa di WTO. Sebagai antisipasi untuk mempertahankan pemberlakuan UUJPH dan praturan teknis terkait jaminan produk halal, maka dapat digunakan fasilatas Pasal XX GATT yaitu perlindungan moral publik.
Mengacu pada konsep perlindungan moral publik yang telah penulis uraikan, bahwa pengecualian umum perlindungan moral publik digunakan untuk mempertahankan tindakan atau peraturan suatu negara untuk melindungi moral publik sutau komunitas atau bangsa, dimana moral publik itu sendiri bervariasi dalam ruang dan waktu, tergantung pada faktor nilai-nilai sosial, budaya, etika dan agama yang berlaku. Moral publik ditemukan melalui sejarah legislasi, jejak pendapat publik atau hasil referendum, petisi, serta praktik internasional yang diterima sebagai moral publik. Maka jaminan produk halal berdasarkan UUJPH telah memenuhi unsur konsep perlindungan moral publik tersebut. UUJPH lahir berdasarkan nilai-nilai syariah yang tumbuh sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat muslim di Indonesia. Ia merespon kekhawatiran dan perhatian masyarakat muslim indonesia terhadap produk makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetik yang tidak halal. Serta menjadi jaminan perlindungan hukum dalam mengkonsumsi produk sesuai dengan syariah Islam. Kemudian diperkuat dengan praktek negara-negara anggota WTO menerapkan sertifikasi dan labelisasi halal produk yang diperdagangkan. Dengan demikian produk
46 Lihat Article 2.2 TBT Agreement, menyatakan “...For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective..” yang dimaksud tujuan yang sah adalah “..national security requirements;  the prevention of deceptive practices;  protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment...”, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm, diakses pada 12 November 2020.
47 Panel Reports, European Communities – Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products , WT/DS400/R and Add.1 / WT/DS401/R and Add.1, 18 June 2014, paragraf 7.419.
halal merupakan moral publik masyarakat muslim Indonesia dan UUJPH sebagai upaya perlindungan moral publik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Hambali, “Pemberlakuan Sertifikasi Halal Secara Wajib Terhadap Produk Asing Menurut Persetujuan Tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan (Technical Barrier To Trade Agreement)”, Jurnal Nurani Hukum, Vol. 2, 2 Desember 2019.
Hata, 2015, Hukum Internasional: Sejarah Dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin, Cet. Ketiga, Setara Press, Malang.
Jeremy C. Marwell, “Trade and Morality: The WTO Public Morals Exception After Gambling”, New York University Law Review, Vol. 81 No. 802 may 2006.
Katarina Jakobsson, 2013, The Dilemma Of The Moral Exception In The WTO, Thesis Combined With Practical Experience, Public International Law Faculty Of Law, Stockholm University.
Mark Wu, “Free Trade and the Protection of Public Morals: An Analysis of the Newly Emerging Public Morals Clause Doctrine”, Yale Journal of International Law, Vol. 33 No. 6 2008.
Mashudi, Membumikan Hukum Islam Progresif: Respons Konsumen Muslim Terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal, international Journal ihya’ ‘ulum al- Din Vol 19 no 1 (2017).
N. Rosyidah Rakhmawati, 2006, Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global, Bayumedia Publishing, Jatim-Malang.
Nicolas F. Diebold, “The Morals and Order Exceptions in the WTO Law: Balancing the Toothless Tiger and the Undermining Mole”, Journal of International Economic Law, 11 (1) (2008).
Pascal Lamy, “The Place of the WTO and its Law in the International Legal Order”, The European Journal of International Law Vol. 17 no.5 EJIL 2006.
Pelin Serpin, “The Public Moral Exception After The WTO Seal Products Dispute: Has The Exeption Swallowed The Rules?”, Columbia Business Law Review, Vol. 217 No. 1 2016,
Peter van den Bossche, 2005, The Law And Policy Of The World Trade Organization, Cambridge University Press, New York.
Robert Howse and Joanna Langille “Permitting Pluralism: The Seal Products Dispute and Why the WTO Should Accept Trade Restrictions Justified by Noninstrumental Moral Values” (2012) 37 Yale Journal of International Law 367.
Sekretariat DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
Sri Wartini, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Penyelesaian Sengketa di WTO, FH UII Press, 2015, Yogyakarta.
Steve Charnovitz, “The Moral Exception in Trade Policy”, Virginia Journal of

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 224~224
International Law, Vol. 38 Issue 689 1998.
Tamara S. Nachmani, “To Each His Own: The Case for Unilateral determination of public morality under article XX(a) of the GATT”, University of Toronto Faculty Law Review, vol. 71 no. 33 2013.

## Peraturan dan Perjanjian Internasional
Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Tahun 2014 LN No. 295 TLN No. 5604.
Word Trade Organization, The General Agreement on Tariffs and Trade.

## Putusan
Appellate Body Report, European Communities – Measures Affecting Asbestos and AsbestosContaining Products, WT/DS135/AB/R.
Appellate Body Report, United States – Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services, WT/DS285/AB/R.
Appellate Body Report, China-Measures Affecting  Trading Rights and Distribution Services for Certain  Publications and Audiovisual Entertainment Products, WT/DS363/AB/R
Appellate Body Report, European Communities Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products, WT/DS400/AB/R, WT/DS401/AB/R.
Panel Report, European Communities – Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, Complaint by Australia, WT/DS290/R.
Panel Reports, European Communities – Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products, WT/DS400/R and Add.1 / WT/DS401/R.

## Tesis
Bintan Dzumirroh Ariny, 2018, Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Tesis, Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Syamsul Mujtahidin, 2018, “Implementasi Perlindungan Moral Publik Dalam Libralisasi Perdagangan Berdasarkan Pasal XX (a) GATT 1994”, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UGM.

## Internet
Ecampus WTO, “Module Exceptions to WTO Rules”, https://ecampus.wto.org/admin/ files/Course_382/Module_537/ModuleDocuments/eWTO-M8-R1-E.pdf.
Jurnal MUI, “Konsumsi Halal Mengawal Etika dan Moral”, lihat di https://mui.or.id/ berita/halal-mui/26347/konsumsi-halal-mengawal-etika-dan-moral-sosial/.