URL : http://journal.sttjaffrayjakarta.ac.id/index.php/JI p-ISSN : 2685-3477 e-ISSN : 2685-3469 Edition : Volume 5, Nomor 2, Desember 2023 Page : 179-193

## Menyemai Moderasi Beragama dalam Konteks Indonesia Negara Pancasila yang Plural

## Hasudungan Sidabutar
Institut Agama Kristen Negeri Kupang Email: hasudungan090584@gmail.com

## Purim Marbun
STT Bethel Indonesia Jakarta Email: marbunpurim@gmail.com

## ABSTRACT:
This  article  is  motivated  by  the  increasing  difficulty  of  living  religious moderation  well  in  Indonesia.  With  many  events  and  incidents  entitled intolerance,  extremism,  radicalism;  this  gave  birth  to  persecution,  acts  of violence  and  not  a  few  religious  adherents  either  among  themselves  or between religious adherents became victims. In a very long accumulation of time, the idea of religious harmony is not new in this country, and until now we have not found religious moderation running constructively. This article aims  to  fundamentally  explore  the  ideology  behind  the  emergence  of extreme  religious  attitudes  and  thereby  come  up  with  solutions  to  sow religious moderation in Indonesia. One of the goals to be achieved from this article  is  to  find  efforts  to  sow  religious  moderation  in  Indonesia.  This research uses a literature-based approach, researchers try to explain various specific things that are the main problems and provide ideas as alternative ideas in  sowing religious moderation in  Indonesia. The final result of this paper is expected to  give awareness to  all children of the nation, decision makers specifically in government, religious believers, religious leaders and academics  are  able  to  understand  the  function  of  sowing  religious moderation  and  play  their  responsibilities  in  the development  of  effective moderation. Key Words: Challenges, Opportunities, Religious Moderation

## ABSTRAK:
Artikel  ini  dilatarbelakangi  semakin  sulitnya  menghidupi  moderasi beragama  dengan  baik  di  Indonesia.  Dengan  banyaknya  peristiwa  dan kejadian  yang  bertajuk  intoleransi,  ekstrimisme,  radikalisme;  hal  ini melahirkan  persekusi,  tindak  kekerasan  dan  tidak  sedikit  pemeluk  agama baik  sesama atau antar pemeluk agama menjadi korban. Dalam akumulasi waktu sudah sangat panjang ide-ide kerukunan beragama bukanlah hal baru di  negeri  ini,  dan  sampai  kini  kita  belum  menemukan  moderasi  beragama berjalan  dengan  konstruktif.  Tulisan  ini  hendak  menelusuri  secara fundamental  ideologi  dibalik  munculnya  sikap  ekstrim  keagamaan  dan dengan  demikian  akan  memunculkan  solusi  untuk  menyemai  moderasi beragama di Indonesia. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari artikel ini ialah  menemukan  upaya  menyemai  moderasi  beragama  di  Indonesia.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  berbasis  kepustakaan,  peneliti mencoba memaparkan berbagai hal yang spesifik yang merupakan masalah utama  dan  memberikan  gagasan-gagasan  sebagai  ide  alternatif  dalam menyemai  moderasi  beragama  di  Indonesia.  Hasil  akhir  dari  tulisan  ini diharapkan memberi kesadaran kepada semua anak bangsa, para pengambil keputusan secara khusus dalam pemerintahan, pemeluk agama, tokoh agama dan  para  akademisi  mampu  memahami  fungsi  dalam  menyemai  moderasi beragama  dan  memerankan  tanggung  jawabnya  dalam  pembangunan moderasi yang efektif.
Kata Kunci:
Tantangan, Peluang,
Moderasi Beragama

## PENDAHULUAN
Dalam kurun waktu dua puluh tahun belakangan, rumah bersama yang bernama Indonesia terasa  berada  dalam  keadaan  tegang  dan  semakin  sulit  untuk  dijadikan  tempat  mewujudkan kehendak  bersama  Indonesia  yaitu  kesejahteraan  seluruh  rakyat  Indonesia.  Sebab  kenyataan yang adalah agama terus menerus mereproduksi dan menciptakan ketidaknyaman diantara anak bangsa  yang  berbeda  agama  atau  keyakinan.  Narasi  mayoritas  minoritas  makin  kencang digaungkan. Sesama anak bangsa tidak lagi saling menghormati dan bahkan nilai-nilai bangsa yaitu Pancasila bak hilang ditelan bumi.  Tingkat kekerasan atas nama agama semakin menguat sejak tahun 1998. 1 Temuan ini menjadi daftar panjang bagaimana intoleransi tumbuh subur di hati  rakyat  Indonesia.  Isu  radikalisme,  terorisme  dan  intoleransi  seolah-olah  menjadi  sajian utama dan menu wajib dalam pemberitaan baik cetak, elektronik, maupun media online.
Tokoh-tokoh agama dan para pejuang pendahulu bangsa berkeyakinan bahwa agama dan nasionalisme  ibarat  sepasang  sayap  di  mana  mereka  saling  menguatkan.  Hal  ini  merupakan modal besar bangsa Indonesia dan sudah terbukti di era perjuangan pembebasan  bangsa dari imperialisme. Dalam mengisi hari-hari kemerdekaan yang sudah didapatkan dari imperialisme tersebut, maka keseimbangan antara agama dan nasionalisme perlu dijaga. Dan untuk menjaga keseimbangan  inilah  moderasi  beragama  menjadi  sangat  relevan  yaitu  sikap  moderat, berimbang,  terbuka,  saling  menghormati.  Hal  ini  menjadi  kunci  penting  untuk  mengelola keberagaman agama dan implikasinya bagi nasionalisme bangsa. Setiap warga negara memiliki kesetaraan hak dan karena itu juga ia wajibkan untuk  mewujudkan kehidupan yang harmoni, damai  dan  meneduhkan;  termasuk  dalam  hal  menjalankan  keagamaan  masing-masing pemeluknya. 2 Agama  yang  diharapkan  mendatang  kemaslahatan  bagi  manusia  dan  alam semesta, sebaliknya tidak sedikit yang mendatangkan kerusakan. Idealnya agama merupakan mediator  hubungan  antara  manusia  dan  Tuhan,  juga  mediator  hubungan  antara  sesama manusia. 3
1 Nazar  Naamy  and  Ishak  Hariyanto,  “Moderasi  Beragama  Di  Ruang  Publik  Dalam  Bayang-Bayang Radikalisme,” Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir 3, no. 2 (2021): 41–59.
2 Muhammad  Faisal,  “Manajemen  Pendidikan  Moderasi  Beragama  Di  Era  Digital,” Journal  of International Conference On Religion, Humanity and Development (2020): 83–96.
3 Adinda Novalia R Putri and Luhung Achmad Perguna, “Analisis Teori Kritis Jurgen Habermas: Agama Dan Kehidupan Modern Mahasiswa Ibu Kota Jakarta,” Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial 1, no. 2 (2021): 194–203.
Fakta yang terjadi di Indonesia adalah adanya konflik sosial atas nama agama. Konflik sosial keagamaan yang berujung pada kekerasan ini menelan banyak kerugian, baik kerugian materi  maupun  kerugian  jiwa  diantaranya  perusakan  rumah-rumah  ibadah,  persekusi,  bom bunuh  diri  dan  sejenisnya.  Kejadian-kejadian  seperti  inilah,  jika  tidak  di  jaga  maka  akan berpotensi membawa Indonesia masuk dalam situasi darurat kompleks. 4 Warga negara seperti melupakan  bahwa  kebhinekaan  adalah  warisan  terbaik  yang  harus  disyukuri;  karenanya keragaman  agama,  etnis,  budaya  perlu  dikelola  secara  baik  hingga  setiap  warga  negara  bisa hidup  berdampingan  dalam  kemajemukannya.  Keragaman  yang  tadinya  diimpikan  menjadi kekuatan  bangsa,  justru  mendatangkan  tragedi.  Jurgen  Habermas  memberikan  sebuah  tesis bahwa  ancaman  nyata  dari  keutuhan  bangsa  adalah “radikalisme/fundamentalisme ”.  Ia merupakan  gerakan  masif  kelompok  tertentu  untuk  membangun  tatanan  kehidupan ultrastability  dengan  penggiringan  opini  yang  melahirkan  situasi  “ketakmungkinan  aturan bersama”.  Ketika  mereka  telah  berhasil  mewujudkannya,  maka  mereka  akan  memaksakan aturan mereka sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, mereka menggunakan berbagai cara dengan membelokkan  kepercayaan  yang  rasional,  nilai  etik  yang  fundamental  sembari  merayakan praktik intoleran, eksklusivisme dan tidak segan-segan melakukan kekerasan. 5
Melihat berbagai peristiwa kekerasan atas nama agama yang terjadi di Indonesia, secara ontologis muncul pertanyaan mengapa agama seperti menjadi alat untuk saling meniadakan? Bukankah agama hadir untuk menjadi rahmat bagi semesta melalui para pemeluknya. Mengapa kenyataan  ini  sangat  berbanding  terbalik  dengan  hakikat  dari  agama  itu  sendiri.  Apabila kenyataan ini disandingkan dengan tingkat pendidikan keagamaan, justru data yang ada saat ini adalah  lulusan  doktoral  di  Indonesia  di  dominasi  oleh  lulusan  pada  bidang  ilmu  agama  dan hukum. 6 Namun justru tindakan intoleran semakin mengemuka dan penegakan hukum seperti tidak berdaya.
Berbagai  penelitian  yang  dipublikasikan  secara online berkaitan  dengan  tantangan terhadap moderasi beragama hanya menyoroti pada sisi kemunculannya (tindakan dan akibat), belum melihat pada aspek apa yang melatarbelakangi semakin menguatnya tindakan-tindakan intoleransi,  radikalisme,  ekstrimisme  di  Indonesia.  Beberapa  hasil  penelitian  menyimpulkan bahwa  tantangan  moderasi  beragama  muncul  akibat  dari  semakin  mengakarnya  paham ortodoksi  dan  konservatisme  terhadap  agama,  politik identitas  dan  penggunaan  media  sosial yang  semakin  semarak. 7 Penelitian  lain  menunjukkan  bahwa  tantangan  terhadap  moderasi
4 Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ’ S Diversity,” Jurnal Diklat Keagamaan 13, no. 2 (2019): 45–55.
5 Tim Redaksi, “Politisasi Agama Di Ruang Publik: Ideologis Atau Politis ?,” Maarif Institute 13, no. 2 (2018): 5.
6 Suwidi Tono, “Pendidikan Yang Mencerdaskan,” Kompas.Com (Jakarta, May 9, 2022).
7 M  Thoriqul  Huda,  “Pengarusutamaan  Moderasi  Beragama;  Strategi  Tantangan  Dan  Peluang  FKUB Jawa  Timur,” Tribakti:  Jurnal  Pemikiran  Keislaman 32,  no.  2  (2021):  283–300;  Jamaluddin  Jamaluddin, “Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia,” As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman 7, no. 1 (2022): 1–13.
beragama  adalah  adanya  paham  tidak  berdasar  yang  melahirkan  tudingan  bahwa  moderasi beragama  sebagai  agenda  untuk  meliberalisasi  agama. 8 Namun,  pada  penelitian  ini  akan menunjukkan persoalan secara ideologis yang melatarbelakangi lahirnya tindakan intoleransi, radikalisme,  ekstrimisme  dan  akan  membahasnya  dengan  menyertakan  pengalaman  dan pengamatan nyata ketika berdialog dengan sesama warga negara Indonesia. Dan berdasarkan hal  ini,  tujuan  penelitian ini  adalah  untuk  menawarkan langkah-langkah  konkrit  dan  holistik bagaimana cara untuk menyemai moderasi beragama dalam konteks Indonesia yang majemuk.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  merupakan  penelitian  yang  didasarkan  pada  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan tinjauan pustaka. Menurut Creswell, tinjauan pustaka adalah ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku dan dokumen lain yang menginformasikan keadaan masa lalu dan sekarang; mengatur  literatur  menjadi  topik;  dan  mendokumentasikan  kebutuhan  untuk  studi  yang diusulkan. 9 Oleh  karena  itu,  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah  mengambil  dari berbagai  buku-buku,  jurnal  ilmiah  sebagai  sumber  dan  memadukannya  dengan  pengalaman empiris  untuk  menemukan  dan  merumuskan  persoalan  yang  melatarbelakangi  sulitnya moderasi umat beragama. Teknik analisis data tinjauan pustaka ini, peneliti menekankan pada referensi  atau  pustaka  yang  relevan  yang  mana  dijadikan  sebagai  acuan  peneliti  untuk melakukan analisis penelitian. Selanjutnya, ketika hal ini sudah  dianalisis secara holistik dan sistematis,  maka  berdasarkan  hal  itu  penulis  akan  menawarkan  hal  konkrit  bagaimana menyemai moderasi beragama dalam konteks Indonesia, negara Pancasila yang plural. Peneliti berupaya secara komprehensif mengetengahkan pokok pikiran ini dengan runut hingga sampai kepada simpulan dan implementasi dilapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Ide Pokok Moderasi Beragama
Moderasi  beragama  merupakan  sesuatu  yang  relevan  dan  mendesak  untuk  kondisi masyarakat Indonesia yang beragam. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangat mudah  memunculkan  sentimen  yang  melahirkan  gesekan-gesekan  dalam  kehidupan  antar kelompok masyarakat termasuk penganut kepercayaan atau pemeluk agama. Kondisi seperti ini perlu pendidikan memberikan pemahaman secara holistik akan nilai-nilai keberagaman, sikap hidup dalam konteks Indonesia yang majemuk. Moderasi antar umat beragama harus mengisi ruang  publik  untuk  mengedukasi  dan  melahirkan  kesadaran  multikultural  agama.  Moderasi beragama harus dipahami secara holistik dan disemaikan serta ditumbuhkembangkan melalui
8 AbdurRahman  Adi  Saputera  and  Muhammad Syarif  H  Djauhari,  “Potret  Pengarusutamaan  Moderasi Beragama Di Gorontalo,” MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama Dan Kebudayaan Islam 1, no. 1 (2021): 41– 60.
9 John  W.  Creswell, Educational  Research  “Planning,  Conducting,  and  Evaluating  Quantitative  and Qualitative Research" (Boston: Pearson, 2015).
komitmen  untuk  mewujudkan  serta  memelihara  keharmonian  hidup  bersama  apapun agamanya. 10 Agama harus  diposisikan sebagai suluh yang menunjukkan arah dan solusi (the middle path) dalam menjalani kehidupan. Agama seyogianya  melahirkan sebuah  pendekatan humanis  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  untuk  keseimbangan  antara  urusan  hidup  dalam dunia dan urusan hidup di dunia yang akan datang (eskatologis), keseimbangan antara hati dan akal,  rasio  dan  norma-norma  hidup,  idealisme  dan  fakta,  serta  keseimbangan  individu  dan masyarakat.
Dalam  konteks  Indonesia  pijakan  awal  moderasi  beragama  yaitu  sikap  menghindari perilaku yang berlebihan yang merugikan nilai-nilai amalan setiap agama-agama yang diyakini. Moderasi  beragama  harus  dipahami  sebagai  cara  untuk  mengimplementasikan  ajaran  agama secara seimbang dan selaras. 11 Ia tidak diasumsikan untuk mencampurbaurkan kebenaran asali dari tiap-tiap keyakinan agama melalui pendistorsian hakikat dan ciri khas dari masing-masing pemeluk  agama,  namun  moderasi  dimaksudkan  dengan  tujuan  tidak  meniadakan  kebenaran apalagi menistakan kebenaran. Setiap individu memiliki keyakinan yang mesti dihormati dan diakui  keberadaannya.  Sutrisno  memberikan  penjelasan  bahwa  moderasi  beragama dimaksudkan  untuk  menjaga  sikap  beragama  secara  seimbang,  baik  diantara  pengamalan agamanya  sendiri  secara  eksklusif  dan  penghormatan  praktik  keagamaan  orang  lain  secara inklusif. 12 Jadi  keseimbangan  dan  kesetaraan  merupakan  jalan  tengah  yang  relevan terhadap keagamaan yang harus diterapkan di Indonesia. Keseimbangan ini berfungsi menjauhkan sikap fanatik, sikap ekstreem bahkan sikap revolusioner dalam beragama. Kesetaraan menunjukkan bahwa  semua  pemeluk  agama  memiliki  hak  yang  sama  di  Indonesia,  sehingga  narasi-narasi mayoritas minoritas menjadi tidak relevan.

## Strategi Menyemai Moderasi beragama di Indonesia yang Majemuk
Melihat berbagai berbagai pokok persoalan yang telah dibahas dalam tulisan ini, lima hal di bawah ini dijelaskan sebagai strategi dan upaya menyemai perilaku moderasi beragama di atas diantaranya: pertama, kembali kepada rumusan Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945. Mengapa perlu kembali kerumusan Pancasila tanggal 18 Agustus 1945? Salah satu faktor yang perlu  diperhatikan  bahwa  generasi  penerus  bangsa  sudah  mulai  melupakan  apa  yang  telah dirumuskan dan disepakati oleh pada pendiri bangsa.
Sebelum pengesahan Pancasila dan UUD pada 18 Agustus 1945 oleh Bung Karno, ada rumusan Pancasila dan UUD versi Piagam Jakarta. Dalam Pancasila dan UUD kesepakatan 16 Juli  1945  yang  merupakan  sebuah  kesepakatan  kompromistis  antara  golongan  ideologi
10 Akhmadi, “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia  ’ S Diversity.”
11 Priyantoro Widodo, “Moderasi Agama Dan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia” 15, no. 5 (2019): 9–14.
12 Edy Sutrisno, “Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan,” Jurnal Bimas Islam 12, no. 2 (2019): 323–348.
kebangsaan dan ideologi Islam dimana masyarakat Islam diberikan hak khusus yang berbeda dari komunitas-komunitas Indonesia lainnya. Hak khusus ini terlihat jelas diperjuangkan pada rumusan Pancasila versi piagam Jakarta pada sila pertama yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hak khusus Islam ini diturunkan pada UUD  pasal  29  ayat  1  “Negara  berdasar  atas  Ketuhanan  yang  Maha  Esa  dengan  kewajiban menjalankan sjari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya “dan pasal 6 ayat 1 UUD “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam”.
Rumusan  Pancasila  dan  UUD  versi  piagam  Jakarta  jelas  sebagai  penyumbang  hak eksklusivitas golongan tertentu dan menjadi alat diskriminasi diantara anak bangsa. Untuk itu, para  pemimpin  Protestan  dan  Katolik  dan  Hindu  sebagai  perwakilan  dari  wilayah  timur menyatakan keberatan apabila hak eksklusivitas itu tetap diakomodir. Karena itu, bung Hatta berinisiatif menghubungi para pendiri bangsa untuk mengusulkan kata Allah tersebut di hapus dalam pembukaan dan UUD. 13 Oka mengusulkan kata Allah dalam pembukaan diganti Tuhan. Pada  rapat  PPKI  tanggal  18  Agustus  1945  terjadi  perubahan  pada  Piagam  Jakarta  yang dijadikan pembukaan UUD. Hak eksklusivitas Islam yang berpotensi menciderai keutuhan dan keharmonisan bangsa dihapus. Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam pada pasal  6  ayat  1  menjadi  presiden  ialah  orang  Indonesia  asli  (yang  beragama  Islam  di  coret). Selain  itu,  terjadi  juga  perubahan  pada  anak  kalimat  Pancasila  yaitu  dengan  kewajiban menjalankan sjari’at Islam dicoret dan diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga pada pasal 29 ayat 1 menjadi Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Alinea ketiga pada  pembukaan  UUD:  kalimat  atas  berkat  rahmat  Allah  yang maha  kuasa  diganti menjadi atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. 14 Ini lah rumusan Pancasila dan UUD 1945 yang disahkan oleh para pendiri bangsa. Dengan demikian, pada tanggal 18 Agustus 1945 kata Allah sudah diganti dengan Tuhan dan disetujui.
Hal  yang  sangat  disayangkan  adalah  bahwa  terjadi  pengingkaran  akan  warisan  luhur dari  para  pendiri  bangsa.  Pengingkaran  tersebut  merupakan  bentuk  penghianatan,  sebab  ada upaya terselubung yang ingin sekali mengganti kesepakatan tanggal 18 Agustus 1945 itu dan membawanya  kembali  kedalam  keadaan  sebelum  tanggal  18  Agustus  1945  tersebut.  Moch Tolchah  Mansoer  mengatakan  bahwa  Dokumentasi  Kementerian  Penerangan  Republik Indonesia  No  1  tahun  1945  oleh  Kementerian  Kabinet  Penerangan  Syahrir  1  memuat Pembukaan UUD 1945 pada Alinea ketiga berbunyi “Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa”. 15 Lalu  pada  tanggal  15  Februari  1946,  naskah  UUD  1945  memuat  kembali  dalam
13 Mohammad Hatta, Memoir (Jakarta: Tintamas, 1979).
14 Nani  Hudawati  dkk  (Penyunting)  Saafroedin  Bahar,  Ananda  B.  Kusuma, Risalah  Sidang  Badan Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)-  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia (PPKI)28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Dengan Kata Pengantar Taufik Abdullah , IV cetakan. (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998).
15 Mohammad Tolchah Masoer, Teks Resmi Dan Beberapa Soal Tentang UUD 1945 (Bandung: Alumni, 1977).
Berita Republik Indonesia oleh Kementerian Penerangan Kabinet Syahrir 2 dalam Alinea ketiga kata Allah tidak diganti dengan Tuhan. 16 Jadi ada dua dokumen negara yang berbeda. 17
Fakta ini tidak bisa dianggap enteng, sebab usaha membangun moderasi beragama di Indonesia akan menjadi kesia-siaan belaka. Faktanya belakangan terjadi diskriminasi diantara anak  bangsa.  Dengan  rumusan “Atas berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa” Jeny Cahyani Hia yang Kristen diwajibkan memakai jilbab sebagai seragam sekolah di SMK Padang Sumatera  Barat.  Bahkan  Pemerintah  melalui  SKB  Tiga  Menteri  (Mendikbud,  Menag  dan Mendagri)  tidak  bisa  menolong  Jeny  Cahyani  Hia  karena  SKB  tersebut  dibatalkan  oleh Mahkamah  Agung  karena  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945,  khususnya  alinea tiga  dari  Pembukaan  UUD  1945  yang  diundangkan  oleh  Kementerian  Penerangan  Kabinet Syahrir 2. Tindakan diskriminasi seperti ini akan terus berlanjut, pendirian HKBP di Cilegon Banten mendapat penolakan atas nama agama mayoritas. Jadi, hal mendasar yang fundamental untuk  menyemai  moderasi  beragama  dalam  konteks  Indonesia  yang  majemuk,  maka harus kembali kepada rumusan  Pancasila dan UUD pada 18 Agustus 1945.  Tidak boleh ada yang diistimewakan  di  Republik  Indonesia,  sebab  Pancasila  dan  UUD  18  Agustus  1945  memuat keseimbangan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara Indonesia. 18
Kedua ,  Kontektualisasi  agama.  Menyemai  moderasi  beragama  untuk  melahirkan tindakan  yang  toleran antar  umat  beragama,  antar  sesamanya  dalam  konteks Indonesia  yang majemuk tidak akan mungkin terwujud apabila agama-agama yang hidup dan berkembang di Indonesia gagal merumuskan pemahaman teologisnya yang kontekstual. Titaley dalam pidato pengukuhan Guru Besarnya, ia menyatakan bahwa dunia dan bahkan Indonesia membutuhkan paham  teologi  agama-agama  yang  menghargai  sesamanya  yang  berlainan  agama  dan keyakinan.  Untuk  itu,  ada  dua  pusat  perhatian  utama  sebagai  cara  pancang  yang memungkinkannya memandang sesama dengan lebih baik yaitu pandangan tentang Tuhan dan pandangan  tentang  manusia  (sesamanya). 19 Pandangan  tentang  kebenaran  keberadaan Tuhannya  sendiri,  berakibat  pada  pandangannya  tentang  manusia  yang  mempercayai  Tuhan lain.  Sikap  yang  tidak  tepat  terhadap  sesama  berdasarkan  pandangan  ini  pada  gilirannya berpotensi  melahirkan  diskriminasi  terhadap  sesamanya.  Apabila  diskriminasi  sudah  terjadi, maka  atas  nama  sikap  tersebut  (bahkan  sering  atas  nama  legitimasi  agama  dan  Tuhan), sesamanya yang didiskriminasi tersebut akan menjadi sah-sah saja di musnahkan. Supaya hal ini  tidak  terjadi,  maka  dibutuhkan  suatu  kontektualisasi  teologi  agama-agama  yang  terbuka
16 Saafroedin  Bahar,  Ananda  B.  Kusuma, Risalah  Sidang  Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)- Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Dengan Kata Pengantar Taufik Abdullah .
17 John A. Titaley, Berada Dari Ada Walau Tak Ada , ed. Tedi Kholiludin (Semarang: eLSA Press, 2020).
18 I  Made  Priana, Pancasila  Sebagai  Misi  Gereja ,  ed.  Rosa  de  Lima,  3rd  ed.  (Yogyakarta:  Kanisius, 2022).
19 John A. Titaley, Menuju Teologi Agama-Agama Yang Kontekstual , 1st ed. (Salatiga: Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Press, 2001).
terhadap  manusia  atau  sesamanya  sehingga  tidak  terjadi  pertumpahan  darah  atas  nama “Tuhan”.
Dalam  konteks  Indonesia,  hal  inilah  yang  menjadi  keresahan  mendalam  dari  Bung Karno dimana ia menyadari kenyataan masyarakat Indonesia yang majemuk dan religious . Ia menyadari  betul  bahwa  agama  bisa  menjadi  alat  untuk  mendatangkan  perpecahan  atas bangsanya. Untuk itulah ia berpesan dengan sangat bahwa “kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India, kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah  jadi  orang  Indonesia  dengan  adat  budaya  Nusantara  yang  kaya  raya  ini."  Pesan fundamental  dari  ungkapan  bung  Karno  ini  adalah  betapa  pentingnya  kontektualisasi  ajaran agama  yang  sesuai  dengan  adat  dan  budaya  Nusantara.  Kontekstualisasi  ajaran  agama  yang sesuai dengan adat dan budaya Nusantara ialah penyelarasan agama-agama kedalam nilai-nilai Pancasila,  mengapa  karena  Pancasila  merupakan  pondasi  dan  bahkan  sebagai  agama  sipil bangsa Indonesia. 20
Nilai-nilai keIndonesiaan tercermin di dalam Pancasila, untuk itu teologi agama-agama di Indonesia harus diformulasikan kedalam nilai-nilai Pancasila tersebut agar sesuai dengan roh dan  karakter  Indonesia.  Dalam  usaha  integrasi  yang  kontekstual  agama  inilah,  maka  bagi Almarhum Gusdur, Pancasila sangat Islami dan tidak berseberangan dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Alquran. 21 Bagi Titaley, Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945 adalah sangat Injili. 22 Jadi, untuk membangun kontekstualisasi agama di Indonesia yang kontekstual dan  fungsional,  maka  masing-masing  agama  di  Indonesia  tidak  boleh  memaksakan religionismenya,  melainkan  religiositas  Indonesialah  yang  harus  ditekankan  yaitu    moralitas bangsa  yang  mengagungkan  nilai-nilai  keTuhanan,  kemanusiaan,  kesatuan,  dan  kesetaraan yang  berfungsi  sebagai  spirit  yang  menggerakkan  kehidupan  agama-agama  Indonesia  demi terciptanya  kedamaian  serta  sikap  toleran. 23 Kontekstualiasasi  agama  berbasis  religiositas Pancasila ini harus diturunkan kedalam kurikulum sebagai pendidikan moderasi di sekolah, di perguruan tinggi dan bahkan di masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting untuk menyemai moderasi beragama.
Ketiga ,  penguatan  pendidikan  moderasi  dalam  keluarga.  Moderasi  beragama  harus dimulai  dari  keluarga.  Keluarga  merupakan  lingkungan  penting  dalam  pranata  kehidupan sosial. Segala sesuatu diawali dari keluarga, anak bertumbuh dan mengenal tentang iman dan keagamaan  dalam  keluarga.  Keluarga  merupakan  tempat  membangun  kesadaran,  termasuk kesadaran  akan  pluralitas  agama  di  Indonesia.  Untuk  menyemai  moderasi  beragama  di
20 Priana, Pancasila Sebagai Misi Gereja .
21 Abdurrahman  Wahid, Islamku  Islam  Anda,  Islam  Kita:  Agama  Masyarakat  Negara  Demokrasi (Jakarta: The Wahid Institute, 2006).
22 John  A.  Titaley, Religiositas  Di  Alinea  Tiga:  Pluralisme,  Nasionalisme  Dan  Transformasi  Agama- Agama (Salatiga: UKSW Press, 2013).
23 Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas Dan Aktualisasi Pancasila , 4th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).
Indonesia, maka penguatan pendidikan keluarga harus digalakkan. Keluarga harus menjadi titik sentral dalam pendidikan moderasi beragama.
Salah satu contoh tindakan intoleran terjadi di Medan di mana tindakan kekerasan atas nama  agama  oleh  anak  dimotivasi  oleh  ajaran  radikalisme  yang  dibaca  di  internet,  ceramah keagamaan  sepihak,  pidato  kebencian,  terorisme  melalui  cyber-net.  Kasus  ini  terjadi  pasti karena kurangnya pengawasan dan didikan dari keluarga. Berdasar pada kasus ini membuktikan bahwa betapa pentingnya mengembangkan nilai-nilai agama yang moderat dalam keluarga. 24 Setiap  anggota  keluarga  harus  mengenal  perbedaan,  keberagaman  dan  siap  untuk  hidup bersama  dalam  kemajemukan.  Dan  tempat  terbaik  dalam  memulai  langkah  awal  untuk bermoderasi  beragama  adalah  dengan  di  mulai  dari  keluarga.  Moderasi  beragama  perlu diajarkan  agar  tidak  terjadi  suatu  sifat  keradikalan  pada  keluarga,  agar  bisa  mentoleransi perbedaan tersebut dan menimbulkan tumbuhnya suatu sifat yang baik dan harmonis dari suatu keluarga untuk bermoderasi agama terhadap keluarga lainnya. 25
Uji  coba  yang  dilakukan  oleh  Zing  Yang  Kuo  untuk  membuktikan  hipotesis  bahwa betapa berpengaruhnya keluarga. Keluarga merupakan bagian penting dari transmisi perilaku. Perilaku  total  individu  terdiri  dari  tiga  unsur  yaitu  perilaku  naluriah,  perilaku  hasil  dari pengalaman  individu,  dan  perilaku  yang  dipelajari  dari  individu  lain.  Zing  Yang  Kuo melakukan percobaan pada tikus dan kucing dengan pengelompokan. Pertama, Beberapa anak kucing dengan induk yang membunuh tikus tersebut di hadapan mereka. Kedua . Kelompok lain tanpa kontak dengan tikus sampai mereka berumur beberapa bulan, dan Ketiga, Yang lain lagi dengan tikus sebagai teman. Pada kelompok pertama, 85 persen anak kucing membunuh tikus sebelum mereka berumur empat bulan. Pada kelompok kedua hanya 45 persen yang menjadi pembunuh  tikus.  Pada  kelompok  ketiga  tidak  ada  kucing  yang  membunuh  tikus pendampingnya. 26 Jelas  dari  hal  di  atas  bahwa  kucing  memiliki  keturunan  untuk membunuh tikus, dan juga terbukti bahwa kecenderungan tendensi ini dapat dikembangkan, diarahkan, atau hampir  sepenuhnya  dimulai  oleh  pengkondisian  awal.  Dalam  ilmu  Sosiologi  kita  mengenal yang  namanya  interaksi  social (social  interaction) dan  hal  ini  menjelaskan  bahwa  setiap individu terlahir dan berkembang melalui tahap preparatory di mana individu atau anak akan mengcopy perilaku, nilai-nilai dan kebiasaan dari orang dewasa disekitarnya (keluarga). Hal ini mengindikasikan bahwa pentingnya kontak yang sangat dini antara orang tua dan anak dalam membentuk pola perilaku seperti pada percobaan anak kucing. Dalam hal moderasi beragama, anak akan menjadi individu yang menghargai perbedaan dan siap untuk hidup bersama dalam
24 Elma  Haryani,  “Pendidikan  Moderasi  Beragama  Untuk  Generasi  Milenia:  Studi  Kasus  Lone  Wolf” Pada Anak Di Medan,” EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan 18, no. 2 (2020): 145– 158.
25 Ismet  Sari  et  al.,  “Keberfungsian  Keluarga  Sebagai  Basis  Penguatan  Moderasi  Beragama  Di  Desa Londut Afdeling III Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara,” Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam 4, no. 02 (2021): 312–321.
26 Ralph  Linton, The  Study  Of  Man:  An  Introduction (New  York:  D.  APPLETON-CENTURY COMPANY, Inc, 1936).
kemajemukan tergantung pada pola pendidikan keluarga yang dinafasi oleh Pancasila dan UUD tanggal 18 Agustus 1945.
Keempat ,  penerapan  etika  publik.  Para  pemangku  kepentingan  dan  pemimpinharus menerapkan etika publik secara tepat dan benar. Sikap  intoleransi antar umat beragama yang kerap terjadi di bangsa ini berpotensi untuk ditangkal melalui semangat penerapan etika publik atas  moderasi  beragama.  Semangat  penerapan  etika  publik  lebih  mudah  diterapkan  jika pendidikan  etika  dalam  keluarga  sebagai  transmisi  nilai  dan  perilaku  berjalan  dengan  baik. Menyadari  bahwa  setiap  orang  memiliki  kebebasan.  Namun,  memaknai  kebebasan  yang dimiliki  oleh  manusia  bukan  berarti  ia  bisa  bertindak,  berperilaku  sesuka  hatinya atas  nama kebebasan  berekspresi.  Kebebasan  tetap  memiliki  batasan  dan  batasan  akan  kebebasan individual maupun komunal adalah kebebasan orang lain. Pada tataran inilah peran dan fungsi etika  pada  ruang  publik  sebagai fasilitator  dan  katalisator interaksi  antar  umat  manusia. Tindakan  atau  perilaku  atas  nama  kebebasan  harus  dilandasi  dengan  perilaku  atau  tindakan yang  logis  dan  terpimpin,  sehingga  setiap  orang  tidak  bisa  bertindak  semena-mena,  berbuat semena-mena  serta  bersikap  semena-mena  apalagi  jika  hal  ini  dikaitkan  pada  penyemaian moderasi umat beragama.
Indonesia  adalah  negara  hukum,  penerapan  etika  publik  secara  tegas  diwujudkan melalui  sanksi  dan  ganjaran  berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku.  Dalam  semangat menyemai  moderasi  beragama  di  Indonesia,  penerapan  aturan  dan  etika  publik  secara  tegas perlu diperhatikan secara serius. Penerapan etika publik harus menjadi pendidikan sosial yang substantif  bagi  setiap  warga  negara.  Kesadaran  ini  harus  terus  menerus  ditumbuhkan  dan diawasi. Secara prinsipiil, etika publik merupakan kesadaran kognitif akan penentuan baik dan buruk, perilaku yang didasarkan pada norma-norma yang ada yang berimplikasi pada kesadaran akan tanggungjawabnya dalam arena publik. 27
Moderasi  beragama  harus  dibarengi  dengan  semangat  penerapan  etika  publik  karena ada  pemahaman  atau  asumsi  yang  salah  bahwa  pengetahuan  tanpa  pelaksanaan  tidak  akan menghasilkan  sesuatu.  Pengetahuan  moderasi  beragama  tidak  identik  dengan  hasil,  itulah sebabnya patokan moderasi harus diintegrasikan dengan etika publik.  Hal yang harus dipahami bahwa ada gap antara mengetahui konsep moderasi beragama dengan mengaplikasikan melalui tindakan  nyata.    Tidak  cukup  hanya  mengetahui  konsep,  nilai-nilai  dan  petunjuk, juga  tidak cukup sekedar niatan-niatan yang baik dan mulia namun harus riil dalam tindakan nyata. Atas dasar pemahaman inilah dibutuhkan pengorganisasian dari tanggungjawab. Rumusan-rumusan ideal dari moderasi beragama tidak hanya berhenti pada tataran-tataran konsep melainkan harus dijalankan sebagai sebuah tanggungjawab dalam bingkai penerapan aturan yang jelas terhadap etika publik yang dinafasi oleh Pancasila dan UUD tanggal 18 Agustus 1945. Diperlukan suatu sistem  atau  sarana  yang  menjadi  penghubung  untuk  menghubungkan  antara  konsep  ideal
27 Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik Dan Politisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).
moderasi beragama menuju pada tataran aplikasi nyata dalam tindakan. 28 Modalitas seperti ini menjadi  sangat  genting  untuk  dicetuskan  sebab  jika  tidak,  melawan  kasus  intoleransi, radikalisme, terorisme dan bahkan politik identitas di Indonesia sebatas pungguk merindukan bulan
Kelima ,  pengawasan  praktek  Agama  dan  ruang  publik.  Ruang  publik  adalah  ruang bersama yang dapat digunakan secara bersama oleh masyarakat yang berbeda agama. Disini ruang  publik  merupakan  symbol  kemajemukan  atau  keragaman.  Ruang  publik  merupakan ruang  penampakan  dan  menjadi  dunia  yang  dihuni  secara  bersama-sama. 29 Kesadaran  ini menjadi penting dalam konteks moderasi beragama karena ruang publik   bukanlah wadah atau sarana merealisasikan sikap egosentrisme, eksklusivisme akibat fiksasi agama yang berlebihan. Jika sikap egoistis dan ekslusif terjadi diruang publik maka hal ini akan semakin menghujam dan mematikan aspek kemajemukan. Selanjutnya, subjek yang egoistis selalu melihat yang lain sebagai yang bukan aku, dan cenderung hal itu dipandang bukan persoalan atau masalah. Oleh karena yang lain dilihat sebagai persoalan, yang terjadi adalah ‘penyangkalan eksterioritas.’ 30 Kemajuan  teknologi  yang  tercermin  dari  berbagai  varian  media  sosial  tidak  bisa dihindarkan dan hal ini mempercepat pembentukan ruang publik tak terkecuali ajaran-ajaran agama.  Dunia  digital  menjadi  sarana  potensial  untuk  menyediakan  narasi-narasi  keagamaan yang  bebas  akses  dan  kenyataan  ini  kerapkali  dimanfaatkan  oleh  kelompok  tertentu  untuk menyuburkan konflik dan menghidupkan politik identitas. Untuk itu, diperlukan pengawasan oleh lembaga-lembaga terkait dan menjadi penyeimbang untuk melahirkan  bingkai beragama yang substantif dan esensial yaitu moderat dan toleran. Moderasi beragama harus menjadi jalan keluar di tengah masyarakat yang pluralis dan harus diangkat pada ruang publik sebagai wadah demokratis, warga negara dapat menyatakan opini, kepentingan, dan kebutuhan mereka secara diskursif. Kampanye moderasi beragama perlu ditingkatkan agar ruang-ruang publik semakin moderat dalam kemajemukan bangsa yang dinafasi oleh Pancalisa dan UUD tanggal 18 Agustus 1945.
Habermas  mendefinisikan  ruang  publik  secara  teoritik  dimana  ia  menggambarkan bahwa ruang publik sebagai sebuah arena. Ia menandaskan bahwa ruang publik sebagai sebuah arena, selalu akan diwarnai dengan konstelasi diantara kelompok masyarakat maupun individu- individu. Konstelasi itu tercermin dari usaha untuk saling mempengaruhi dan bahkan berusaha mendapatkan pengaruh dengan cara memenangkan konstelasi atau pertarungan tersebut melalui
28 Johanes  Marno  Nigha,  “Intoleransi,  Etika  Publik  Dan  Moderasi  Beragama :  Bagai  Pungguk Merindukan Bulan,” Indonesiana , last modified 2022, accessed April 24, 2022, https://www.indonesiana.id/read/154607/intoleransi-etika-publik-dan-moderasi-beragama-bagai-pungguk- merindukan-bulan#.
29 Pius Pandor, Mengabdi Tuhan Dan Mencintai Liyan (Malang: STFT Widya Sasana, 2017).
30 Martinus  Maria  Join,  Irenius  D  Bernad,  and  Adrianus  Naja,  “Membongkar  Egosentrisme, Eksklusivisme Dan Fiksasi Agama Dalam Ruang Publik,” FOCUS 2, no. 1 (2021): 56–62.
framing atau penggiringan opini, pencitraan dan lain sebagainya 31 Tentu hal ini mengisyaratkan bahwa ruang publik bukanlah ruang yang netral, sebab tidak mungkin ada arena publik yang tidak  bersinggungan  dengan  konstelasi  termasuk  juga  konstelasi  pada  bidang  keagamaan. Kenyataan  ini  seharusnya  menjadi  perhatian  serius  dalam  rangka  menyemai  moderasi beragama, maka mau tidak mau pengawasan agama dalam ruang publik mutlak dibutuhkan. Bagaimana  dengan  kenyataan  ruang  publik  yang  dibanjiri  oleh  pemberitaan  soal  beragama? Media-media  arus  utama  lebih  tertarik  mengeksploitasi  kasus  perpindahan  agama,  anehnya kasus perpindahan keyakinan ini di glorifikasi dengan cara tidak netral. Ini  adalah tantangan untuk  moderasi  beragama  di  Indonesia,  karena  Agama  tidak  lagi menjadi  jalan  penghayatan kepada  Yang  Mutlak  secara  personal  dan  komunal  melainkan  menjadi  content  pemberitaan media.
Ulasan  mengenai  perpindahan  agama  yang  menghiasi  ruang  publik  Indonesia  lewat pemberitaan media telah diteliti oleh Thaniago. Ia melihat bahwa media menggunakan standard ganda dalam pemberitaannya. Ada sebuah sinyalemen yang jelas melalui “penggiringan opini” bahwa  bagi  warga  non-muslim,  jika  ingin  punya  rencana  hidup  di  Indonesia  dengan  tenang maka menjadi muslim adalah jalan keluarnya. Penelitian Thaniago ini bermula dari ramainya warga  Indonesia  yang  mengomentari  perbedaan  pemberitaan  media  antara  Deddy  Corbuzier dengan  Salmafina  Sunan  yang  keduanya  bersalin  keyakinan.  Media  menggunakan  standard ganda  dalam  pemberitaannya  di  mana  perpindahan  non-muslim  menjadi  muslim  dianggap sebagai sesuatu yang positif (Deddy Corbuzier) dan sebaliknya perpindahan  muslim ke non- muslim dianggap sebagai sesuatu yang negatif (Salmafina). 32 Peristiwa perpindahan keyakinan terjadi di semua kelompok agama hal ini harus dilihat sebagai peristiwa hidup yang universal yang tidak perlu dibesar-besarkan karena agama adalah jalan penghayatan kepada Yang Mutlak secara inklusif.
Upaya menyemai moderasi beragama akan menemui hambatan jika narasi-narasi seperti ini  terus  dikumandangkan  oleh  media.  Pengawasan  terhadap  agama  dalam  ruang  publik, sekaligus  juga  pengawasan  kepada  pegiat  media.  Agama  harus  dikembalikan  pada  fungsi pokoknya yaitu jalan penghayatan kepada Yang Mutlak, di mana setiap insan dapat menghayati nilai-nilai kegamaan yang diyakini dan menghidupinya dalam bingkai saling menghormati dan menghargai  antar  pemeluk  agama.  Kementerian  Agama  dan  kementerian  terkait  seharusnya memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap media maupun para pembuat konten media agar mereka membuat pemberitaan yang moderat, yang menyejukkan dan mendukung kebhinekaan NKRI yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD tanggal 18 Agustus 1945. Selain itu hal-hal
31 Jurgen Habermas, Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Katogori Masyarakat Borjuis. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007).
32 Roy Thaniago, “Silahkan Berbeda, Tapi Kalau Bisa Islam Lebih Baik: Pindah Agama Dalam Berita,” Remotivi .
yang terbit ke publik seharusnya terfokus pada nilai-nilai kesatuan dan penghargaan keragaman dalam berbagai hal, yang mencerminkan bahwa kita adalah bangsa Indonesia.

## KESIMPULAN
Dalam  konteks  Indonesia,  negara  Pancasila  yang plural,  moderasi  beragama  mutlak diperlukan,  jika  tidak  maka  dapat  dibayangkan  akan  muncul  persoalan  yang  serius  dan membawa bangsa ini pada kehancuran. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” akan terpasung dan hanya merupakan slogan belaka. Ini merupakan konsekwensi pahit yang harus dipahami setiap warga  bangsa,  tentu  diharapkan  hal  ini  jangan  sampai  terjadi.  Setiap  warga  negara,  para pemangku  kepentingan,  pejabat,  rohaniawan  bahkan  tokoh-tokoh  adat,  harus  sadar  betapa mahal  harga  yang  harus  dibayar  jika  tindakan  intoleransi,  radikalisme  dan  terorisme mendapatkan ruang di Indonesia. Ada tiga temuan yang menjadi persoalan fundamental yang menyebabkan  sulitnya  untuk  menyemai  moderasi  beragama  di  Indonesia,  negara  Pancasila yang  plural  yaitu  pemahaman  agama  sebagai  identitas,  agama  sebagai  supremasi  serta menjadikan  agama  sebagai  alat  hegemoni.  Ketiga  persoalan  ini  perlu  ditinjau  lebih  serius sebelum memetakan langkah-langkah konkrit terhadap penyemaian moderasi beragama.

## DAFTAR RUJUKAN
Akhmadi, Agus. “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ’ S Diversity.” Jurnal Diklat Keagamaan 13, no. 2 (2019): 45–55.
Creswell, John W. Educational Research “Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research" . Boston: Pearson, 2015.
Faisal, Muhammad. “Manajemen Pendidikan Moderasi Beragama Di Era Digital.” Journal of International Conference On Religion, Humanity and Development (2020): 83–96. Habermas,  Jurgen. Ruang  Publik:  Sebuah  Kajian  Tentang  Katogori  Masyarakat  Borjuis. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
Haryani, Elma. “Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenia: Studi Kasus Lone Wolf”  Pada  Anak  Di  Medan.” EDUKASI:  Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Agama  dan Keagamaan 18, no. 2 (2020): 145–158.
Haryatmoko. Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik Dan Politisi . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
Hatta, Mohammad. Memoir . Jakarta: Tintamas, 1979.
Huda, M Thoriqul. “Pengarusutamaan Moderasi Beragama; Strategi Tantangan Dan Peluang FKUB Jawa Timur.” Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman 32, no. 2 (2021): 283–300.
Jamaluddin,  Jamaluddin.  “Implementasi  Moderasi  Beragama  Di  Tengah  Multikulturalitas Indonesia.” As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman 7, no. 1 (2022): 1–13.
Join,  Martinus  Maria,  Irenius  D  Bernad,  and  Adrianus  Naja.  “Membongkar  Egosentrisme,
Eksklusivisme Dan Fiksasi Agama Dalam Ruang Publik.” FOCUS 2, no. 1 (2021): 56– 62.
Latif, Yudi. Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas Dan Aktualisasi Pancasila . 4th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
Linton, Ralph. The Study Of Man: An Introduction . New York: D. APPLETON-CENTURY COMPANY, Inc, 1936.
Masoer, Mohammad Tolchah. Teks Resmi Dan Beberapa Soal Tentang UUD 1945 . Bandung: Alumni, 1977.
Naamy, Nazar, and Ishak Hariyanto. “Moderasi Beragama Di Ruang Publik Dalam Bayang- Bayang Radikalisme.” Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir 3, no. 2 (2021): 41–59.
Nigha, Johanes Marno. “Intoleransi, Etika Publik Dan Moderasi Beragama : Bagai Pungguk Merindukan  Bulan.” Indonesiana .  Last  modified  2022.  Accessed  April  24,  2022. https://www.indonesiana.id/read/154607/intoleransi-etika-publik-dan-moderasi- beragama-bagai-pungguk-merindukan-bulan#.
Pandor, Pius. Mengabdi Tuhan Dan Mencintai Liyan . Malang: STFT Widya Sasana, 2017. Priana, I Made. Pancasila Sebagai Misi Gereja . Edited by Rosa de Lima. 3rd ed. Yogyakarta: Kanisius, 2022.
Putri,  Adinda  Novalia  R,  and  Luhung  Achmad  Perguna.  “Analisis  Teori  Kritis  Jurgen Habermas:  Agama  Dan  Kehidupan  Modern  Mahasiswa  Ibu  Kota  Jakarta.” Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial 1, no. 2 (2021): 194–203.
Redaksi, Tim. “Politisasi Agama Di Ruang Publik: Ideologis Atau Politis ?” Maarif Institute 13, no. 2 (2018): 5.
Saafroedin  Bahar,  Ananda  B.  Kusuma,  Nani  Hudawati  dkk  (Penyunting). Risalah  Sidang Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)- Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)28  Mei  1945-22  Agustus  1945, Dengan  Kata  Pengantar  Taufik  Abdullah .  IV  cetakan.  Jakarta:  Sekretariat  Negara Republik Indonesia, 1998.
Saputera,  AbdurRahman  Adi,  and  Muhammad  Syarif  H  Djauhari. “Potret  Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Gorontalo.” MODERATIO:  Jurnal  Moderasi  Beragama  Dan Kebudayaan Islam 1, no. 1 (2021): 41–60.
Sari, Ismet, Khairul Hatami Hasibuan, Muhammad Royhan Munthe, Nur Ririn Ridha Hasini, and  Tiara  At-Thahirah  Nasution.  “Keberfungsian  Keluarga  Sebagai  Basis  Penguatan Moderasi Beragama Di Desa Londut Afdeling III Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara.” Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam 4, no. 02 (2021):
312–321.
Sutrisno, Edy. “Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan.” Jurnal Bimas Islam 12, no. 2 (2019): 323–348.
Thaniago, Roy. “Silahkan Berbeda, Tapi Kalau Bisa Islam Lebih Baik: Pindah Agama Dalam Berita.” Remotivi .
Titaley, John A. Berada Dari Ada Walau Tak Ada . Edited by Tedi Kholiludin. Semarang: eLSA Press, 2020.
———. Menuju Teologi Agama-Agama Yang Kontekstual . 1st ed. Salatiga: Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Press, 2001.
———. Religiositas  Di  Alinea  Tiga:  Pluralisme,  Nasionalisme  Dan  Transformasi  Agama- Agama . Salatiga: UKSW Press, 2013.
Tono, Suwidi. “Pendidikan Yang Mencerdaskan.” Kompas.Com . Jakarta, May 9, 2022.
Wahid,  Abdurrahman. Islamku  Islam  Anda,  Islam  Kita:  Agama  Masyarakat  Negara Demokrasi . Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
Widodo, Priyantoro. “Moderasi Agama Dan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia” 15, no. 5 (2019): 9–14.