e-ISSN 2442-9449 Vol.12. No.1 (2024) 187-196 p-ISSN 2337-4721

## PERAN PENGELUARAN PEMERINTAH, POPULASI, DAN KUALITAS SDM DALAM MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN DI DAERAH BERKEMBANG
Andi Baso Siswadarma 1 , Fatmawati 2 , Fakhrul Indra Hermansyah 3
1,2,3 Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia basosiswadarma10@gmail.com 1 , fatmawatiwardihan@yahoo.com 2 rulindrasyah@unhas.ac.id 3

## Abstract
A high rate of unemployment has existed in Barru Regency, a developing region, for  nearly  twenty  years.  The  purpose  of  this  study  is  to  examine  how  population growth, government spending, and the quality of human resources all contribute to a  lower  unemployment  rate.  The  time-series  data,  which  spans  the  years  2000– 2022, was obtained from BPS-Statistics Indonesia and Barru. This study employs a quantitative, econometric methodology with an emphasis on ordinary least squares. The findings of this study demonstrate that the government must be committed to developing strategic policies that prioritize enhancing human quality via health and education in order to lower the unemployment rate. In order to address the elevated rate  of  unemployment,  the  government  must  direct  funds  towards  profitable economic ventures and maintain population control.

## Keywords: Developing Region, Government Expenditure, Human Development
Index, Population, Unemployment

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara  berkembang  dengan  jumlah angkatan kerja yang cukup besar, hal tersebut  dapat  dilihat  dari  jumlah penduduknya  yang  setiap  tahun mengalami  peningkatan.  Pada  tahun 2022  jumlah  penduduk  Indonesia sekitar  275,77  juta  jiwa  dengan jumlah angkatan kerja sebesar 143,72 juta  jiwa  (BPS,  2024).  Peningkatan angkatan  kerja  tanpa  diimbangi dengan kesempatan kerja akan berdampak pada pengangguran. Berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pengangguran  di  suatu  negara,  dapat diketahui bahwa kondisi perekonomian negara tersebut bertumbuh atau mengalami
kemunduran.  Selain  itu  dengan tingkat  pengangguran  dapat  dilihat pula  ketimpangan  atau  kesenjangan distribusi  pendapatan  yang  diterima masyarakat negara tersebut.
Penduduk Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan yang hampir setara dengan peningkatan jumlah angkatan
e-ISSN 2442-9449 Vol.12. No.1 (2024) 180-186 p-ISSN 2337-4721
kerjanya. Tercatat bahwa tahun 2022 populasi negara berkembang tersebut sebesar 275, 77 juta jiwa yang diikuti dengan jumlah angkatan kerja sebesar 143,72  juta  jiwa  (BPS,  2024). Terdapat  kesenjangan  dari  jumlah populasi  dan  jumlah  angkatan  kerja yang  tersedia  yang  berarti  bahwa pengangguran cukup tinggi di negara tersebut. Rendahnya penciptaan lapangan  kerja  menjadi  penyebab utama dair tingginya angka
pengangguran di Indonesia (Pitartono &  Hayati,  2012).  Dengan  populasi yang  terus  meningkat  dalam  satu tahun,  terdapat  kesenjangan  besar antara  masyarakat  yang  bekerja  dan tidak bekerja. Masyarakat yang tidak bekerja bisa saja disebabkan ketidakmampuan  kelompok  tersebut untuk  dapat  terpilih  ke  dalam  dunia kerja,  atau  bahkan  mereka  tidak menemukan  lapangan  kerja  yang sesuai dengan kemampuannya (Pitartono & Hayati, 2012). Salah satu ukuran pengangguran  yang  digunakan  di Indonesia adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Ukuran ini mencakup besaran
penduduk  usia  kerja  yang  sedang tidak  bekerja.  Pengangguran  terbuka juga  mencakup  masyarakat  yang tidak  memiliki  pekerjaan,  sedang mencari  pekerjaan,  mempersiapkan usaha dan mereka yang tidak mencari pekerjaan akibat kemungkinan bahwa mereka  tidak  mungkin  mendapatkan pekerjaan dan mereka telah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Selain itu, di level kabupaten/kota  di  Sulawesi  Selatan, Makassar  menjadi  kota  dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi dibandingkan kabupaten/kota  lainnya.  Secara  rata- rata, 12,58 persen masyarakat menjadi  pengangguran  terbuka  di Makassar, dan 9,73 persen
pengangguran  terbuka  di  Palopo dengan  persentase  terbesar  kedua. Secara  khusus,  Pare-pare,  Barru, Maros,  Pangkep  memiliki  tingkat pengangguran  terbuka  di  atas  5 persen,  sisanya  berada  di  bawah  5 persen secara rata-rata (BPS, 2024).
Persentase angka pengangguran tersebut melebihi tingkat pengangguran alamiah yang biasanya berkisar  antara  2-3  persen  (Sukirno, 2006). Tingkat pengangguran alamiah  di  sini  merujuk  kepada sebuah persentase yang sudah semestinya dan tidak dapat dihilangkan dengan metode
pengurangan  yang  ada.  Tingkat pengangguran alamiah berkisar antara 2-3  persen  yang  berarti  bahwa perekonomian  suatu  wilayah  saat  ini dalam  kondisi  penggunaan  tenaga kerja penuh ( full employment ) (Sukirno, 2006). Lebih lanjut, tingkat pengangguran  yang  tinggi  tersebut mengakibatkan dampak yang
beragam  terhadap  sosial-ekonomi. Level  pengangguran  yang  melebihi pengangguran  alamiah  menyebabkan peningkatan  kemiskinan.  Hal  ini terjadi  setelah  banyak  masyarakat tidak  memiliki  pendapatan,  sehingga masyarakat  menjadi  semakin  sulit
e-ISSN 2442-9449 Vol.12. No.1 (2024) 187-196 p-ISSN 2337-4721
untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar yang  pada  saat  yang  sama  terus mengalami  peningkatan  dalam aspek biaya. Dengan kondisi perekonomian tersebut,  menciptakan  masyarakat yang  mandiri  dalam  aspek  finansial menjadi  semakin  sulit.  Lebih  luas,
pengangguran pada akhirnya menyebabkan  banyak  masyarakat untuk  memilih  menjadi  pengemis atau gelandangan. Selain  itu,  ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka setelah pendapatan yang  menghilang  mengakibatkan tingkat  kejahatan  yang  semakin  luas dalam suatu wilayah. Cara-cara ilegal menjadi  pilihan  para  pengangguran untuk  mampu  memenuhi  kebutuhan mereka.  Bukan  hanya  mencuri  dan merampok,  tetapi  juga  masyarakat cenderung untuk melakukan penipuan. Di samping itu, dalam mengurangi  kemiskinan  pemerintah berupaya untuk menciptakan
lapangan  kerja  seluas-luasnya,  yang terlihat  dari  tingkat  pengeluaran pemerintah  dalam  membeli  barang dan  jasa.  Meningkatkan  pengeluaran pemerintah untuk barang publik tidak secara langsung
menyebabkan perluasan  kesempatan  kerja.  Dalam artian  bahwa  lapangan  kerja  yang tersedia  tergantung  kepada  jenis pengeluaran  yang  dilakukan  oleh pemerintah.
Kondisi yang sulit dialami oleh masyarakat Barru. Pemerintah kabupaten  tersebut  setiap  tahun berupaya  untuk  mengurangi  tingkat pengangguran  dengan  menghadirkan
barang  publik  yang  bertujuan  untuk menciptakan  lapangan  kerja.  Tetapi, bukannya menciptakan barang publik sebanyak mungkin, pengeluaran pemerintah  cenderung  mengalami penurunan  dalam  5  tahun  terakhir. Hingga  tahun  2022,  pengeluaran pemerintah hanya sebesar 666 miliar rupiah,  sangat  rendah  dibandingkan tahun-tahun  sebelumnya.  Angka  ini menjadi  nilai  dengan  penurunan terbesar dalam 5 tahun terakhir (BPS, 2024).
Permasalahan  lain  hadir  dari peningkatan  jumlah  populasi  yang tidak  terkontrol.  Sukirno  (2006) menemukan  bahwa  jumlah  populasi yang  meningkat  seharusnya  sejalan dengan  ketersediaan  lapangan  kerja. Jika  lapangan  kerja  yang  tersedia tidak  bertambah  dan,  di  sisi  lain, populasi  terus  meningkat,  dipastikan bahwa  pengangguran  menjadi  tak terkontrol (Sukirno, 2006).
Di sisi lain,  pertambahan populasi tidak selamanya menyebabkan kerugian dalam perekonomian.  Peningkatan  populasi seharusnya dapat
mendorong pertumbuhan  ekonomi  (Amdan  & Sanjani, 2023). Jika masyarakat dapat diberikan  perlakuan  yang  baik, mereka  dapat  menjadi  sumber  daya yang berkualitas dan menguntungkan dalam perekonomian. Yunker (2024) mengemukakan bahwa populasi dapat menjadi  indikator  yang  mendorong pertumbuhan ekonomi dengan syarat kebijakan  pemerintah  ( government policy )  yang  mampu  mendorong produktivitas masyarakat tersebut.
e-ISSN 2442-9449 Vol.12. No.1 (2024) 180-186 p-ISSN 2337-4721
Masyarakat dapat menjadi semakin  produktif  selama  mampu memiliki  spesialisasi  di  bidangnya masing-masing.  Dalam  artian  bahwa pemerintah seharusnya mampu menghasilkan  kebijakan  yang  dapat mengasah dan mengembangkan spesialisasi  dari  individu-individu dalam masyarakat. Dengan demikian, peningkatan produktivitas yang diharapkan  dapat  terjadi  (Yunker,
2024). Selain  itu,  produktivitas  dan kualitas  masyarakat  dapat  dilihat dalam perkembangan Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  dalam suatu daerah. IPM merupakan sebuah nilai  yang  di  standardisasi  yang menunjukkan tingkatan dari pembangunan  dan  dampak  ekonomi terhadap  kondisi  kehidupan  manusia dalam suatu daerah atau negara (Ngoc et  al.,  2023).  IPM  juga  mencakup tentang  bagaimana  setiap  penduduk dapat  mengakses  hasil  dari  proses pembangunan  seperti  pendapatan, kesehatan, dan pendidikan .
Tindakan  untuk  mengurangi pengangguran  tampaknya  menemui titik  terang  setelah  IPM  Kabupaten Barru menunjukkan sebuah peningkatan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menjadi dasar utama  dalam  penelitian  ini  untuk mengetahui bagaimana peran pengeluaran pemerintah, tingkat populasi,  dan  indeks  pembangunan manusia  dalam  mengurangi  tingkat pengangguran.
Selain  itu,  penelitian  terdahulu cenderung melihat pengeluaran pemerintah dan investasi dalam upaya
untuk mengurangi pengangguran
(Jamaluddin,  2023;  Sukirno,  2006;
Todaro, 2000). penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian-penelitian sebelumnya  ( research  gap )  dengan menambahkan  indeks  pembangunan manusia  sebagai  variabel  penjelas
( explanatory variable ) dalam mengurangi pengangguran
di Kabupaten Barru.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  peran  dari  pengeluaran pemerintah,  jumlah  penduduk,  dan indeks  pembangunan  manusia  dalam upaya untuk mengurangi pengangguran  di  Kabupaten  Barru. Untuk mengetahu hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif  (Wooldridge,
2013).
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  menggunakan  basis  data runtut  waktu  ( time  series )  sepanjang periode  tahun  2000-2022,  yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2024) dan Kabupaten  Barru  (2024).  Dalam pendekatan  kuantitatif  ini,  metode ordinary least square (OLS) digunakan untuk memahami
hubungan  antara  variabel  penjelas dan variabel terikat (dependen) dalam model penelitian (Wooldridge, 2013).
Dalam  proses  regresi  dengan model OLS, penelitian ini melakukan pengujian untuk model regresi tersebut dengan memanfaatkan analisis-analisis dari uji asumsi klasik dan uji hipotesis (Wooldridge, 2013). Model penelitian berikut ini
e-ISSN 2442-9449 Vol.12. No.1 (2024) 187-196 p-ISSN 2337-4721
merupakan hasil adopsi dari penelitian-penelitian terdahulu (Jamaluddin, 2023; Ngoc et al., 2023; Sukirno, 2006).
𝑷𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈𝒈𝒖𝒓𝒂𝒏 𝒕 =   𝜷 𝟎 + 𝜷 𝟏 𝑷𝒆𝒏𝒈𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒕 + 𝜷 𝟐 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒖𝒅𝒖𝒌 𝒕 𝜷 𝟑 𝑴𝒖𝒕𝒖𝑺𝑫𝑴 𝒕 + 𝒆 𝒕 Dimana, 𝑡 mewakili  tahun  periode penelitian ( 𝑡 = 2000, … , 2022) . 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 mencakup  variabel dependen, yang mewakili ukuran dari tingkat  pengangguran  terbuka  di
Kabupaten  Barru  pada  tahun 𝑡 yang diproksikan dengan persentase, sedangkan 𝛽 0 merupakan  intersep atau konstanta. 𝛽 1 adalah vector dari koefisien yang terkait dengan variabel pengeluaran  pemerintah,  sedangkan 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 merupakan vektor dari variabel  penjelas  yang  mencirikan pengeluaran pemerintah daerah dalam satu  periode  anggaran  Kabupaten Barru  pada  tahun 𝑡 yang  diukur dengan  satuan  rupiah  dalam  bentuk
logaritma natural ( Ln ). 𝛽 2 merupakan vektor  dari  koefisien  yang  terkait dengan  variabel  jumlah  penduduk,
sedangkan 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
mengacu kepada  vektor  dari  variabel  penjelas yang  mencirikan  jumlah  penduduk usia  kerja  Kabupaten  Barru  pada tahun 𝑡 yang  diproksikan  dengan satuan  jiwa/orang  dalam  bentuk logaritma  natural  ( Ln ). 𝛽 3 mewakili vektor  dari  koefisien  yang  terkait dengan  variabel  mutu  sumber  daya manusia, sedangkan 𝑀𝑢𝑡𝑢𝑆𝐷𝑀 adalah  vektor  dari  variabel  penjelas yang mencirikan indeks pembangunan  manusia  Kabupaten Barru pada tahun 𝑡 yang diproksikan dengan  persentase.  Terakhir, 𝑒 𝑡 merupakan error term yang mewakili faktor-faktor yang tidak dapat diobservasi  dalam  model  untuk
Kabupaten Barru pada tahun 𝑡 .
Gambar 1. Kerangka Penelitian Sumber: (Jamaluddin, 2023; Ngoc et al., 2023; Sukirno, 2006)
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Dalam hasil analisis, penelitian ini  menunjukkan  perkembangan  dari variabel-variabel  yang  digunakan
(lihat Tabel 1).
Tabel  1.  Tingkat  Pertumbuhan  Pengangguran,  Pengeluaran  Pemerintah,  Jumlah Penduduk, dan Mutu SDM
(-) (+ ) (-) Pengangguran Pengeluaran Pemerintah Jumlah Penduduk Usia Kerja
Mutu SDM
e-ISSN 2442-9449 Vol.12. No.1 (2024) 180-186 p-ISSN 2337-4721
Tahun Pertumbuhan Variabel-Variabel (dalam Persentase) Pengangguran Pengeluaran Pemerintah Jumlah Penduduk Mutu SDM 2000 3,04 - - - 2001 6,83 143,73 3,73 1,22 2002 7,57 19,20 1,24 1,24 2003 6,72 97,92 2,25 0,05 2004 15,98 46,10 1,85 0,65 2005 13,19 -4,96 3,26 0,71 2006 13,76 90,99 -15,82 1,88 2007 9,5 -15,85 3,27 0,36 2008 10,02 123,50 2,03 0,50 2009 8,61 -32,26 1,30 1,41 2010 8,94 -18,76 -1,21 1,23 2011 5,75 32,20 0,34 0,33 2012 4,78 0,05 1,97 1,36 2013 4,51 10,24 -1,15 0,44 2014 2,3 12,00 4,09 4,32 2015 7,68 38,16 1,03 1,94 2016 7,35 7,41 0,90 1,33 2017 5,6 5,43 0,89 1,58 2018 5,38 -0,80 0,82 1,12 2019 5,79 -0,03 0,58 1,82 2020 6,39 -6,90 5,26 1,23 2021 6,74 -3,74 0,68 0,37 2022 5,32 0,52 0,61 1,03 Sumber: Hasil Analisis Penulis (2024) Selanjutnya,  hasil  uji  asumsi klasik  dari  model  penelitian  yang dibangun  terdiri  dari  hasil  uji normalitas,  uji  multikolinearitas,  uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas  (lihat  Tabel  2). Seluruh analisis menggunakan aplikasi EViews 10. Pertama, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa residual dari data-data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi  secara  normal  dengan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar
0,54  atau  prob.  >  0,05,  sehingga memenuhi asumsi normalitas. Kemudian, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua
variabel yang
digunakan dalam model tidak mengalami  multikolinearitas  yang ditunjukkan  dengan  nilai variance inflation  factor (VIF)  dari  seluruh variabel  <  10,  sehingga  diasumsikan tidak  terjadi  multikolinearitas.  Hasil uji autokorelasi menggunakan pengujian Breusch-Godfrey . Hasilnya adalah  bahwa  model  penelitian  yang digunakan  tidak  mengalami  gejala autokorelasi dengan nilai prob. 0,36 >
0,05. Terakhir, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode white , dimana model penelitian  tidak  menunjukkan  gejala heteroskedastisitas dengan nilai prob.
0,49 > 0,05.
e-ISSN 2442-9449 Vol.12. No.1 (2024) 187-196 p-ISSN 2337-4721

## Tabel2. Hasil Uji Asumsi Klasik
Pengujian Keterangan Nilai Uji Normalitas Prob. Jarque-Bera 0,54 Uji Multikolinearitas Variabel: 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑀𝑢𝑡𝑢𝑆𝐷𝑀 3.65 2.16 5.62 Uji Autokorelasi Prob. Chi-Square(2) 0,36 Uji Heteroskedastisitas Prob. Chi-Square(8) 0,49 Sumber: Hasil Analisis Penulis (2024) Berdasarkan  pengujian  asumsi klasik  tersebut,  analisis  regresi  OLS dapat dilakukan. Berdasarkan hasil uji statistik  (lihat  Tabel  3),  terdapat  4 (empat) poin utama yang digarisbawahi.  Pertama,  ditemukan bahwa R-squared model  penelitian sebesar 47 persen, yang berarti bahwa variabel-variabel  yang  digunakan
dalam  penelitian  cukup  kuat  untuk menjelaskan  variasi  dari  variabel dependen.  Kedua,  seluruh  variabel penjelas  yang  digunakan  dalam model  penelitian  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  pengangguran, kecuali  variabel 𝑀𝑢𝑡𝑢𝑆𝐷𝑀 dengan arah negatif.
Tabel 3. Hasil Uji Statistik Variabel Coef. Std. Error t-Stat. Prob. C -446.3638 170.6719 -2.615333 0.0170 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 0.032447 0.010330 3.141090 0.0054*** 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 0.365921 0.143212 2.555097 0.0193** 𝑀𝑢𝑡𝑢𝑆𝐷𝑀 -0.008651 0.002129 -4.062530 0.0007*** R- squared 0.472486 F-statistic 5.672656 Adjusted R-squared 0.389194 Prob(F-statistic) 0.005996 Catatan: Level signifikansi 1% (***), 5% (**), dan 10% (*) Sumber: Hasil Analisis Penulis (2024) Ketiga,    tingkat  pengeluaran memiliki  hubungan  signifikan  yang positif dengan tingkat pengangguran. Berdasarkan  uji  statistik,  setiap  1 persen peningkatan pengeluaran pemerintah menyebabkan peningkatan pengangguran di Kabupaten  Barru  sebesar  3  persen. Temuan ini tidak mendukung hipotesis  yang  diajukan  dan  tidak sejalan  dengan  teori  Keynes  yang menyebutkan bahwa pemerintah
seharusnya menurunkan angka
pengangguran  melalui  peningkatan pengeluaran-pengeluaran untuk
tujuan  perekonomian.  Alasan  paling masuk  akal  dari  hasil  ini  adalah bahwa  kemungkinan  pengeluaran yang  dilakukan  oleh  pemerintah  di Kabupaten
Barru
cenderung dialokasikan  untuk  belanja  pegawai, dibandingkan  pengeluaran  untuk  hal produktif  seperti  belanja  modal, barang  dan  jasa,  dan  lainnya.
e-ISSN 2442-9449 Vol.12. No.1 (2024) 180-186 p-ISSN 2337-4721
Jamaluddin  (2023)  menambahkan bahwa  pemerintah  yang  hanya berfokus kepada alokasi pengeluaran untuk hak non- produktif  seperti  belanja  pegawai, hanya menciptakan kemiskinan dalam  jangka  panjang.  Artinya pemerintah melalui kebijakan pengeluaran  atau  belanja  berfokus untuk  hal-hal  seperti  penciptaan lapangan  kerja  atau  pembinaan sumber daya manusia.
Keempat,  jumlah  penduduk terkait  secara  positif  dengan  tingkat pengangguran.  Hasil  uji  statistik menunjukkan bahwa setiap pertambahan 1 orang jumlah penduduk di Kabupaten Barru menyebabkan  peningkatan  jumlah pengangguran  sebesar  36  persen. Hasil  ini  sejalan  dengan  studi  dari Sari  &  Pangestuty  (2022)  yang menyatakan bahwa setiap pertambahan  penduduk  dalam  suatu
kawasan  dapat  berakibat  kepada peningkatan  pengangguran.  Hal  ini dapat  terjadi  setelah  peningkatan penduduk  tidak  disertai  dengan peningkatan  ketersediaan  lapangan kerja  dalam  suatu  wilayah.  Terakhir, mutu  sumber  daya  manusia,  yang dalam  hal  ini  diukur  dengan  IPM, memiliki  hubungan  yang  negatif signifikan  dengan  pengangguran, yang  berarti  bahwa  setiap  sebuah pertambahan  persentase  dari  IPM berdampak kepada penurunan tingkat pengangguran. Todaro (2000) menyatakan  bahwa  modal  manusia
( human  capital ) menjadi  faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah seharusnya melakukan investasi ke dalam modal manusia, sehingga pembangunan manusia  yang  tercermin  dari  tingkat pendidikan tinggi dan kesehatan yang layak dapat menciptakan produktivitas. Individu-individu yang mendapatkan pendidikan yang tinggi dan  kesehatan  yang  layak  cenderung untuk bergerak mandiri dalam memenuhi  kebutuhan  mereka.  Tidak hanya  individu  tersebut  dengan mudah terserap ke dalam dunia kerja, tetapi individu tersebut berkesempatan tinggi untuk
menciptakan  lapangan  kerja  sendiri. Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana  penelitian  itu  dilakukan. Materi  pokok  bagian  ini  adalah:  (1) rancangan  penelitian;  (2)  teknik pengumpulan
data dan
pengembangan  instrumen;  (3)  dan teknik analisis data.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kabupaten Baru sebagai daerah yang  memiliki  tingkat  kemiskinan dan pengangguran yang tinggi berupaya untuk mendorong perekonomian dengan memaksimalkan alokasi pengeluaran, jumlah  penduduk  yang  luas,  dan kualitas SDM. Penelitian ini mencoba untuk  melihat  hubungan  antara pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan kualitas SDM
terhadap tingkat pengangguran. Dengan menggunakan analisis regresi yang  dikuatkan  dengan  pengujian- pengujian  terhadap  data  dan  model yang digunakan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel
e-ISSN 2442-9449 Vol.12. No.1 (2024) 187-196 p-ISSN 2337-4721
penjelas  (pengeluaran  pemerintah, jumlah penduduk, dan kualitas SDM)
memiliki hubungan yang kuat terhadap  variabel  dependen  (tingkat pengangguran). Berdasarkan hasil analisis,
setiap  peningkatan  dari  pengeluaran pemerintah  dan  penduduk  hanya menyebabkan  kondisi  pengangguran semakin  parah  di  Kabupaten  Barru. Alokasi  anggaran  pengeluaran  yang tidak  efektif  dan  hanya  berfokus kepada  pengeluaran  yang  bersifat belanja  rutin  menjadi  alasan  kondisi
tersebut tercipta. Selain itu, pertumbuhan  penduduk  yang  tidak sejalan dengan pertumbuhan lapangan kerja semakin memperparah situasi pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut. Meskipun demikian, upaya untuk  mengatasi  pengangguran  yang tinggi dapat dilakukan melalui peningkatan  Indeks  Pembangunan
Manusia di wilayah tersebut. Perencanaan  yang  strategis  dalam aspek pendidikan dan kesehatan dapat menciptakan sebuah lingkaran ekonomi dan bisnis yang mandiri dan berkelanjutan. Sinergitas antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan lembaga  masyarakat  menjadi  suatu kerja  sama  yang  menguntungkan dalam  menciptakan  pengangguran yang semakin rendah.
Penelitian  ini memiliki  batasan terkait  data  yang  hanya  tersedia  dari tahun  2000,  sehingga  tidak  melihat kondisi  Kabupaten  Barru  sebelum masa reformasi. Selain itu, penelitian ke  depannya  perlu  untuk  melihat alternatif  lain  dalam  menurunkan
pengangguran. Artinya adalah bahwa peningkatan  IPM  dan  penciptaan lapangan kerja oleh pemerintah tidak menjadi  fokus  utama  dalam  upaya untuk  mengatasi  pengangguran.  Jo
(2023) mengungkapkan bahwa mengurangi  tingkat  pengangguran sukarela dan melakukan skema ulang dalam  seleksi  tenaga  kerja  dalam pemerintah  dan  swasta  menjadi pilihan  yang  bijak  untuk  mengatasi pengangguran.

## DAFTAR PUSTAKA
Amdan, L., & Sanjani, M. R. (2023).
Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi
Pertumbuhan Ekonomi  Di  Indonesia. Ekoma: Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,
Akuntansi , 3 (1), 108–119. Jamaluddin,  R.  B.  (2023).  Analisis Pengaruh Upah Minimum, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal  Ekonomi  Bisnis  Dan Manajemen , 1 (1), 70–79.
Ngoc, A. M., Minh, C. C., Nhu, N. T.,
Nishiuchi,  H.,  &  Huynh,  N. (2023). Influence Of The Human
Development Index, Motorcycle Growth And Policy Intervention
On  Road  Traffic  Fatalities–A
Case Study Of Vietnam. International Journal Of Transportation Science And Technology , 12 (4), 925–936.
Indonesia.  (2024).  Badan  Pusat Statistik
Indonesia. Https://Bps.Go.Id Pitartono,  R.,  &  Hayati,  B.  (2012).
e-ISSN 2442-9449 Vol.12. No.1 (2024) 180-186 p-ISSN 2337-4721
Analisis  Tingkat  Pengangguran Di  Jawa  Tengah  Tahun  1997- 2010 .  Fakultas  Ekonomika  Dan Bisnis.
Sari,  S.  A.  E.,  &  Pangestuty,  F.  W.
(2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Timur Tahun  2017–2020. Journal  Of Development  Economic  And
Social Studies , 1 (4), 641–649.
Sukirno, S. (2006). Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Kencana .
Todaro. (2000). Pembangunan
Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I (I). Erlangga. Wooldridge, J. M. (2013).
Introductory Econometrics 5th Ed . Cengage Learning.
Yunker, J. A. (2024). Economic Growth In China And India: The Potential Role Of Population. World Development Sustainability , 100130.