Kajian Hukum  Penyelenggara Pendidikan Profesi Keperawatan Dalam Mempersiapkan Calon Perawat Profesional  Berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dihubungkan Dengan UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan  di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan “I” Kota Bandung
Wintari Hariningsih 1

## Abstrak
Pendidikan  Tinggi  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi dirinya  (Pasal  1  Ayat  (1)UU  No  12  Tahun  2012  Tentang  Pendidikan  Tinggi)Institusi pendidikan  tinggi  perlu  menyadari  hal  ini  dan  harus  mempersiapkan  mahsiswa  agar lulusannya  menjadi  tenaga  profesional.Tenaga  kesehatan  adalah  setiap  orang  yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan  serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui  pendidikan  kesehatan  (Pasal  1  ayat  (1)  UU  No  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga Kesehatan).Peran  perawat  antara  lain  sebagai pelaksana  asuhan  keperawatan  dan  kualitas asuhan  dipengaruhi  oleh  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  perawat  yang  meliputi  pengetahuan ,sikap  dan  keterampilan,hal  ini  perlu  dipersiapkan  sejak  dalam  proses  pendidikan,.Tujuan penelitian  menganalisis  faktor  penyebab  terjadinya  pelanggaran  di  fasilitas  kesehatan  yang dilakukan  oleh  dosen  keperawatan  dan  peran  Institusi  penyelenggara  pendidikan  profesi keperawatan  dalam  mengaplikasikan  kebijakan  pemerintah.Metoda  penelitian  deskritip analitik,sifat  penelitian  kualitatip  dengan  pendekatan  fenomenologi.Hasil  penelitian menunjukan  penyebab  terjadinya  pelanggaran  karena  jumlah  pembimbing  difasilitas kesehatan  belum  sesuai  dengan  jumlah  mahsiswa  dan  dosen  dari  institusi  penyelenggara pendidikan  belum  berpengalaman  praktik di  fasilitas  kesehatan  serta  belum  memiliki  surat izin  praktik.Kesimpulan,integrasi  antara  institusi  pendidikan  dan  fasilitas  kesehatan  masih kurang.Penelitian ini direkomendasikan untuk penyelenggara pendidikan profesi keperawatan dan  pimpinan  fasilitas kesehatan    untuk  mengintegrasikan  antara  pendidikan  dan  pelayanan kesehatan agar lulusan pendidikan profesi keperawatan menjadi perawat profesional.
Kata kunci : Pendidikan Tinggi, Perawat profesional.

## Abstract
Higher Education is a conscious and planned effort to create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop their potential (Article 1 Paragraph (1) Law  No  12  of  2012  concerning  Higher  Education)  Higher  education  institutions need  to  be aware  of  this  and  must  prepare  students  so  that  the  graduates  become  professional  staff. Health personnel are those who devote themselves to the health sector and possess knowledge and  /  or  skills  through  health  education  (Article  1  paragraph  (1)  of  Law  No.  36  of  2014 concerning Health Workers.) The role of nurses includes implementing care nursing and care quality  is  influenced  by  the  competencies  possessed  by  nurses  which  include  knowledge, attitudes and skills, this needs to be prepared since in the education process. The purpose of the study is to analyze the factors causing violations in health facilities conducted by nursing lecturers  and  the  role  of  Institution  administrators.  the  nursing  profession's  education  in applying  government  policy.  The  method  of  analytic  descriptive  research,  the  nature  of research qualitatively with the phenomenological approach. The results showed the cause of violations because the number of mentors in health facilities was not in accordance with the number of students and lecturers from educational institutions had not experienced practice in  health  facilities  and  had  not  Having  a  practice  permit.  Conclusion,  integration  between educational  institutions  and  health  facilities  is  still  lacking.  This  study  is  recommended  for
nursing profession education providers and health facility leaders to integrate education and health services so that nursing profession education graduates become professional nurses.

## Keywords: Higher education, professional nurse

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Pasal  11  UU  No 38/2014  Tentang  keperawatan  bahwa pendidikan  tinggi  keperawatan  harus memenuhi  standar  nasional  pendidikan keperawatan  dan mengacu  pada  Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Mutu perawat dipersiapkan sejak pada masa
pendidikan,hal ini sesuai dengan kurikulum  pendidikan  NERS  dikatakan bahwa praktik keperawatan merupakan inti
dari berbagai kegiatan dalam
penyelenggaraan  upaya  kesehatan  yang harus  terus  menerus  ditingkatkan  mutunya antara lain melalui pendidikan tinggi.
Peraturan  Menteri  Riset  ,Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristek  DIKTI.RI)Nomor  44  Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Pasal 14 (1) Proses  pembelajaran  melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan  secara  sitimatis  dan tersetruktur  melalui  berbagai mata  kuliah  dan  dengan  beban belajar yang terstruktur. (2) Proses  pembelajaran  melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik
mata  kuliah  untuk  mencapai kemampuan tertentu yang
ditetapkan  dalam  mata  kuliah
dalam  rangkaian  pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pasal 14 (5)  Bentuk  pembelajarjaran  dapat berupa :
a.  Kuliah,  b.  Responsi  dan tutorial,  c.  Seminar;  dan  d. Praktikum, praktik studio, praktik  bengkel  atau  praktik lapangan
Pendidikan keperawatan di Indonesia berdasarkan  UU  No  38/2014  Tentang Keperawatan ditetapkan :
Pasal  1  ayat  (1)  dan  (2).Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
(1)  Keperawatan  adalah  kegiatan pemberian asuhan kepada individu,  keluarga,  kelompok, atau  masyarakat,  baik  dalam keadaan sakit maupun sehat.
(2)  Perawat  adalah  seseorang  yang telah  lulus  pendidikan  tinggi Keperawatan,  baik  di  dalam maupun  di  luar  negeri  yang diakui  oleh  Pemerintah  sesuai dengan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 Pendidikan tinggi Keperawatan terdiri  atas:  a.  pendidikan vokasi; b. pendidikan akademik;  dan c.  pendidikan profesi.
Pendidikan profesi, berdasarkan Pasal  24  ayat(1)  UU  No  12  Tahun  2012 ditetapkan bahwa:
Program profesi merupakan
pendidikan  keahlian  khusus  yang
diperuntukan  bagi  lulusan  program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan  yang  diperlukan  dalam dunia kerja.
Praktik  mahasiswa  program  profesi keperawatan di fasilitas kesehatan mengalami  berbagai  masalah,pengalaman peneliti  sebagai  dosen  dan  pembimbing praktik  mahasiswa  di  fasilitas  kesehatan tidak  hanya  dari  satu  institusi  tetapi  dari beberapa  institusi  dalam  waktu  yang  sama praktik  sedangkan  pada  tiap  bagian  rata- rata  pembimbing  dari  fasilitas  kesehatan hanya  1(satu)  orang  merangkap  sebagai perawat  pelaksana  dan    pembimbing  dari institusi pendidikan ikut serta dalam proses bimbingan  mahasiswa  dalam  mencapai target kompetensi.
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui  apa  yang  menjadi  faktor penyebab  terjadinya  pelanggaran  dosen pembimbing institusi penyelenggara
pendidikan profesi keperawatan di fasilitas kesehatan  dan  bagaimana  peran  institusi penyelenggara pendidikan profesi
keperawatan dalam menyelesaikan masalah dosen profesi  keperawatan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian kualitatip dan spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskritif analitik, dengan penedekatan fenomenologi  yaitu  peneliti  terlibat  secara langsung,  peneliti  sebagai  pembimbing
dari  institusi  penyelenggara  pendidikan profesi  keperawatan.    Metode pendekatan bersifat  yuridis  normatif  yaitu  menelaah dan  menganalisis  prinsip-prinsip  dan kaidah – kaidah  kepastian  hukum.  Bahan hukum  untuk  penelitian  ini  adalah  bahan hukum primer dan skunder.  Bahan hukum primer  yang  diteliti  adalah  perundang- undangan  pendidikan  tinggi  dan  hukum kesehatan    ,sedangkan  bahan  hukum sekunder adalah merupakan hasil pemikiran  para  ilmuwan  berupa  buku, jurnal,  artikel,  makalah,  majalah,  maupun hasil penelitian hukum.  Untuk melengkapi data  sekunder  dalam  penelitian  ini  maka dilakukan  dengan  mengadakan  penelitian tambahan yaitu melalui pengamatan/observasi  untuk  memberikan kejelasan    dan    atau  wawancara  langsung dari  informan-informan  ahli  yaitu  praktisi yang erat kaitannya dengan judul penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran dosen pembimbing institusi penyelenggara pendidikan profesi keperawatan di fasilitas kesehatan
Proses  pembelajaran  pada  profesi keperawatan  di  Sekolah  Tinggi  Ilmu Kesehatan  “I”  Bandung,  (STIKI),  setelah calon mahasiswa diterima menjadi mahasiswa  maka  mahasiswa  dijadwalkan untuk mengikuti pengenalan program studi
profesi  keperawatan  selama    1  bulan  yang meliputi:  penjelasan  program  profesi keperawatan,  tata  laku  etika  akademik, pemaparan  kegiatan  kemahasiswaan  dan alumni yang menunjang dalam
pelaksanaan profesi
keperawatan,
pemanfaatan  sarana  prasarana,  budaya tanah
Pasundan (Parahiyangan), komunikasi peka  budaya  dan  aplikasinya dalam  praktik  dan  proses  bimbingan, implementasi praktek keperawatan berbasis  bukti  dalam  pelaksanaan  praktek klinik  profesi  keperawatan,  peran  fungsi pembimbing  dalam  pelaksanaan  kegiatan pembelajaran atau praktik program profesi keperawatan,  kajian  hukum  kesehatan dalam  pelayanan  keperawatan,  program program  profesi  keperawatan,  kemudian dilanjutkan  dengan  kegiatan  matrikulasi area  keperawatan  untuk  mempersiapkan mahasiswa praktik di fasilitas kesehatan.
Menurut peneliti pengenalan program  studi  ini  penting  dilaksanakan mengingat  mahasiswa  program  profesi keperawatan  di  STIKI  asalnya  dari berbagai  daerah  dan  bukan  hanya  dari lulusan S1 STIKI saja sehingga mahasiswa perlu  mengenal  terlebih  dahulu,  hal  ini sesuai  dengan  Pasal  39 ayat  (2)  UU  RI No.20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  ditetapkan:  Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas  merencanakan  dan  melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran,  melakukan  bimbingan  dan pelatihan,  serta  melakukan  penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa  profesi  keperawatan  STIKI dari berbagai daerah dan lebih dari 3 (tiga) kebudayaan, sehingga STIK dalam kegiatan  pengenalan  program  studi  ada materi  yang  membahas  mengenai  budaya tanah  Pasundan dan  komunikasi  peka budaya, mengingat perbedaan budaya tidak sedikit menibulkan masalah. Hal ini sesuai dengan  pendapat  Sharon  dan  Weaner dalam  kepustakaan  H.Hafied  Canggara tahun  2016,  bahwa  komunikasi  adalah bentuk  interaksi  manusia  yang  saling mempengaruhi satu sama lain sengaja atau tidak  disengaja,  demikian  juga  menurut Harol  D.  Laswel  kepustakaan  H.  Hafied Canggara  tahun  2016,  bahwa  fungsi komunikasi adalah: manusia dapat mengontrol  lingkungannya,  manusia  dapat beradaptasi, melakukan transformasi, sehingga  dengan  komunikasi  berfungsi menjembatani hubungan antar manusia dan masyarakat.
Matrikulasi  dilaksanakan  setelah kegiatan  pengenalan  program  studi  yang meliputi:  Manajemen  mutu  dan  model praktek keperawatan profesional, Kepemimpinan  keperawatan  dan  fungsi manajemen, Manajemen konflik dan analysis.    Matrikulasi  dilakukan  dalam bentuk  riview,  mengingat  pada  waktu pendidikan  di  S1  keperawatan  sudah
pernah  mendapat  materi  tersebut,  dan  hal ini  penting  diriew  kembali  dan  untuk menyamakan persepsi.
Menurut peneliti  matrikulasi  ini penting  dilakukan  mengingat  pendidikan program  profesi  keperawatan,  adalah mempersiapkan  tenaga  profesional  dan tenaga profesional diharapkan dapat memberikan  pelayanan  yang  berkualitas dan  salah  satu  peran  perawat  adalah sebagai  pemimpin  dan  seorang  pemimpin harus  dapat  menganalisis,  hal  ini  penting untuk  perlindungan  dan  kepastian  hukum kepada  sesuai  dengan  Pasal  3  UU  No  38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan ditetapkan  bahwa  pengaturan  keperawatan bertujuan:
a. Meningkatkan mutu perawat b.  Meningkatkan  mutu  pelayanan keperawatan c.  Memberikan  perlindungan  dan kepastian  hukum  kepada    perawat dan klien d.  Meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat.
Pengenalan state Keperawatan
dilaksanakan sesuai dengan area
keperawatan  yaitu:  Keperawatan  Medikal Bedah,  Keperawatan  anak,  Keperawatan Maternitas,
Keperawatan Jiwa, Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Komunitas,  Keperawatan  Keluarga  dan Keperawatan  Gerontik.    Pengenalan  stase dilakukan  dalam  bentuk  teori  dan  praktik
di  laboratorium.    Kemudian  ditambah materi  tentang  uji  kompetensi  Ners Indonesia dan sertifikasi Perawat Indonesia.
Menurut  peneliti  pengenalan  stase keperawatan  adalah  penting  mengingat bahwa  mahasiswa  profesi  keperawatan akan praktik di fasilitas kesehatan maupun dikomunitas  sehingga  mahasiswa  harus sudah dipersiapkan di institusi pendidikan, hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  15  ayat  (15) UU.  No  12  Tahun  2012  Tentang Pendidikan  Tinggi,  ditetapkan  bahwa: Mahasiswa  adalah  peserta  didik  pada jenjang pendidikan tinggi dan pada Pasal 3 ditetapkan bahwa Pendidikan tinggi berasaskan: a.kebenaran ilmiah,
b.penalaran, c.kejujuran, d.keadilan, e.Manfaat,  f.kebajikan,  g.tanggung  jawab, h.kebinekaan dan keterjangkauan. Pengenalan  program  profesi  keperawatan, matrikulasi  setiap  stase  merupakan  wujud dari  asas  pendidikan  tinggi  agar  dalam praktik  di  fasilitas  kesehatan  dapat mengaplikasikan asas pendidikan tinggi.
Ujian pra profesi ditiap area dilakukan  antara  lain:  pemeriksaan  fisik dewasa,  pemeriksaan  fisik  antenatal  care, pemeriksaan  fisik  anak, pemeriksaan  fisik neonatus,  Pemasangan  dan  pelepasan oksigen,  perawatan  luka,  pemasangan  dan pelepasan kateter, pemberian obat, pemasangan dan pelepasan NGT, pemasangan  dan  pelepasan  infus.    Tiap
area  dilakukan  evaluasi  oleh  dosen keperawatan  2-3  orang  penguji  dan dilaksanakan di laboratorium/mini hospital dan  dilanjutkan  dengan  kepaniteraan  dan perwalian akademik.
Menurut  peneliti,  evaluasi  dilakukan mengingat  salah  satu  kompetensi  yang harus  dikuasai  oleh  pendididik  adalah evaluasi  pembelajaran.  Arti evaluasi  lebih luas  dari  pada  penilaian,  karena  penilaian lebih  terfokus  pada  aspek  tertentu.  Dalam sistem  pembelajaran  evaluasi  merupakan salah  satu  komponen  penting  dan  tahap yang  harus  ditempuh  oleh  pendidik/dosen untuk mengetahui keefektifan pembelajaran dan hasil dari evaluasi dapat dijadikan  balikan  (feed-back). Depdikbud (1994)  dalam kepustakaan  Zainal  Arifin mengemukakan  bahwa  penilaian  adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi  secara  berkesinambungan  dalam proses  pembelajaran  dalam peserta  didik/ mahasiswa memperoleh kompetensi.
Penguji pra profesi dilakukan oleh 19 dosen  keperawatan:    Pemeriksaan  fisik oleh 2 orang dosen keperawatan, Pemeriksaan  fisik  antenatal  care  oleh  2 orang  dosen  keperawatan,    Pemeriksaan fisik anak oleh 3 orang dosen keperawatan, Pemasangan dan pelepasan oksigen oleh 2 orang  dosen  keperawatan,  Perawatan  luka oleh 2 orang dosen keperawatan, Pemasangan  dan  pelepasan  kateter  oleh  2 orang  dosen  keperawatan,  Pemberian  obat
oleh 2 orang dosen keperawatan, Pemasangan  dan  pelepasan  NGT  oleh  2 orang dosen keperawatan, dan Pemasangan dan  pelepasan  infus  oleh  2  orang  dosen keperawatan.    Dari  19  (sembilan  belas) orang  dosen  keperawatan  yang  sudah pernah  bekerja  di  fasilitas  kesehatan  6 (enam) orang.
Menurut  peneliti,  proses  dan  hasil evaluasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi  dari  dosen,  hal  ini  sejalan dengan pendapat Gilbert Sax (1980) dalam kepustakaan  Zainal  Arifin  (2013)  Hakikat evaluasi adalah suatu proses yang sistimatis dan berkelanjutan untuk menentukan  kualitas (nilai  dan  arti)  dari sesuatu  berdasarkan  pertimbangan  dan kriteria  tertentu  dalam  rangka  pembuatan keputusan dan tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kualitas sesuatu terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. Pertimbangan  tentang  nilai  dan  arti haruslah  berdasarkan  kriteria  tertentu. Dosen seyogianya kompeten sesuai dengan bidang  keilmuannya,  kompeten  meliputi  3 (tiga)  ranah  yaitu  pengetahuan,  sikap  dan keterampilan  yang  dapat  di  integrasikan dalam proses pemebelajaran dan pengalaman  klinik  untuk dosen  sebagai pendidik  sangatlah  penting,    karena  tugas dosen  adalah  mengtranformasi  ilmu  dan pengetahuan  terhadap  mahasiswa,  hal  ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UU No.12 Tahun  2012  Tentang  Pendidikan  Tinggi,
ditetapkan  bahwa:  Dosen  memiliki  tugas mengtransformasikan  ilmu  pengetahuan dan/atau tehnologi yang dikuasainya kepada  mahasiswa.    Pada  saat  pratik keterampilan  STIKI  belum  mengikut sertakan pembimbing dari fasilitas kesehatan,  sedangkan  dari  dosen  profesi keperawatan yang sudah pengalaman kerja di fasilitas kesehatan baru 6 (enam) orang.
Kepaniteraan, tentang standar praktek  keperawatan  profesional  sesuai dengan  legal  etik  keperawatan,  dan  yang menyampaikan  dari  organisasi  perawat yaitu: Persatuan Perawat Nasional Indonesia  (PPNI).    Keterlibatan  PPNI dalam  pendidikan  Profesi  Keperawatan adalah penting mengingat salah satu peran organisasi  PPNI  antara  lain  dalam  hal pembinaan dan pengawasan.
Menurut peneliti institusi penyelenggara  pendidikan  profesi  perawat harus  mengikut  sertakan  PPNI,  mengingat lulusan  program  profesi  ners  dipersiapkan menjadi  perawat  profesional  dan  calon perawat profesional harus taat pada hukum dan  bersikap  etis,  hal  ini  sesuai  dengan Pasal  42  UU  No.38  Tahun  2014  Tentang Keperawatan ditetapkan bahwa: Organisasi profesi perawat berfungsi sebagai pemersatu,  pembina,  pengembang,  dan pengawas keperawatan Indonesia. Perwalian akademik oleh dosen keperawatan  dan  tiap  dosen  keperawatan membimbing
mahasiswa 10-11
mahasiswa,  dilakukan  minimal  4  kali dalam  satu  semester  dan  hal  ini  sudah sesuai dengan kaidah perguruan tinggi.
Praktik mahasiswa profesi keperawatan  dilakukan  di  Rumah  Sakit, Puskesmas  dan  Komunitas,  tiap  area keperawatan  ada  target  kompetensi  yang harus  didapat  oleh  mahasiswa,  target tersebut  dapat  didapat  melalui  observasi, pendampingan  dan  mandiri.    Mahasiswa yang  praktik  di  Rumah  Sakit  dan Puskesmas,  saat  praktik  3  (tiga)  sip  yaitu pagi,  siang  dan  malam,  dibimbing  oleh pembimbing  dari  fasilitas  kesehatan  dan pembimbing  dari  institusi  pendidikan.    Di fasilitas kesehatan tiap bagian ada 1  (satu) orang pembimbing dan berdasarkan pengamatan peneliti terutama di Puskesmas  yang  praktek  tidak  hanya  dari satu  institusi,  sehingga  bimbingan  untuk mahasiswa sangat terbatas, dan pembimbing dari institusi pendidikan tidak tiap hari, tetapi disesuaikan dengan jumlah SKS  pada  area  keperawatan.    Ujian  pada tiap  akhir  praktik  untuk  mahasiswa dilakukan  oleh  pembimbing  dari  fasilitas kesehatan  dan  dari  institusi  penyelenggara pendidikan profesi keperawatan.
Menurut  peneliti,  praktik  mahasiswa difasilitas  kesehatan  pada  program  profesi keperawatan merupakan keharusan, mengingat  mahasiswa  perlu  pengalaman klinik, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat(4) UU  .No  12  Tahun  2012  Tentang
Pendidikan  Tinggi,  ditetapkan  bahwa:
Peserta  didik  adalah  anggota  masyarakat yang  berusaha  mengembangkan  proses pembelajaran.
Mahasiswa dalam memperoleh target kompetensi salah satunya  diperoleh  dengan  cara  mandiri, dan  hal  tersebut  beresiko  mengingat mahasiswa belum mempunyai kewenangan dalam praktek, hal ini sesuai dengan Pasal 63 ayat(4) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, ditetapkan bahwa: Pelaksanaan pengobatan  dan  perawatan hanya  dapat dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang mempunyai  keahlian  dan  kewenangan untuk  itu.  Mahasiswa belum  punya kewenangan dan apabila mahasiswa melakukan  kesalahan  akibat  melakukan tidakan  sesuai  dengan  target  kompetensi maka kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab  pembimbing  hal  ini  sesuai  dengan Pasal  1367  KUH  Perdata.    Bimbingan mahasiswa yang dilakukan oleh dosen dari institusi pendidikan tanpa izin dari fasilitas kesehatan, berarti dosen melanggar hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 86 ayat (1). UU No  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga Kesehatan,    ditetapkan  bahwa:  Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik  tanpa  memiliki  izin  dipidana dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
2. Peran Institusi Penyelenggara Pendidikan Profesi Keperawatan
Dalam
Menyelesaikan Masalah

## Dosen Profesi Keperawatan
Badan hukum STIKI adalah Yayasan perguruan  tinggi  dan  mengangkat  ketua STIKI  untuk  memimpin  perguruan  tinggi dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil ketua dan wakil  ketua  1(satu)  membawahi  ketua program  studi.    Semua  kegiatan  praktek profesi  keperawatan  di  fasilitas  kesehatan dan  komunitas  untuk  mahasiswa  atas persetujuan ketua STIKI. Dalam penetapan dosen program profesi keperawatan  sebagai  koordinator  area keperawatan  diutamakan  sesuai  dengan bidang  keilmuan  yang  dimiliki  dosen  dan tidak mempersyaratkan bahwa dosen harus berpengalaman praktik di fasilitas kesehatan, dosen program profesi keperawatan  minimal  lulusan  S2  dan  di STIK  dosen  bertanggung  jawab  dalam melaksanakan  tridharma  perguruan  tinggi minimal 12 SKS.
Menurut  peneliti,  pendidikan  tinggi memiliki otonomi dalam pengaturan penyelenggaraan pendidikan tinggi, hal ini sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (3)  poin  a.PP No. 4 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi  dan Pengelolaan  Perguruan  Tinggi,  ditetapkan bahwa:  Otonomi  dibidang  akademik,  yang meliputi  penetapan  norma  dan  kebijakan operasional serta pelaksanaan: 1.pendidikan, 2.penelitian dan 3.pengabdian  kepada  masyarakat.    Dosen
program  profesi  keperawatan    latar belakang minimal S2 dan belum dipersyaratkan  bahwa  dosen  program profesi  keperawatan  pengalaman  kerja  di fasilitas kesehatan.  Tanggung jawab dosen 12  SKS  hal  ini  sesuai  dengan  yang tercantum  Rubrik  Beban  Kerja  Dosen Dalam Tridharma Perguruan Tinggi, bahwa dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara porposional,  demikian  juga  pada  rubrik BKD ditetapkan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan,  menduduki  jabatan  pimpinan dan atau struktural adalah merupakan tugas tambahan,  dengan  ketentuan  angka  kredit persemester  sebagai  berikut  yaitu:    Ketua sekolah  tinggi  angka  kreditnya  4  (empat),
Pembantu ketua/wakil ketua angka kreditnya  4  (empat),  ketua  jurusan/bagian angka  kreditnya  3  (tiga),  oleh  sebab  itu pimpinan,  ketua  program  studi/struktural maupun bagian harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara posposional.    Dosen  STIKI  diangkat  oleh Yayasan  sebagai  badan  hukum,  hal  ini sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) ditetapkan bahwa:  dosen  diangkat  dan  ditetapkan diperguruan  tinggi  oleh  pemerintah  atau badan  hukum.    Dalam  mempersiapkan calon  profesional,  pendidikan  tinggi  wajib menyediakan  sumber  belajar,  sarana  dan prasarana,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  41 ayat  (1)  UU  No.12  Tahun  2012  Tentang Pendidikan  Tinggi,  ditetapkan  bahwa:
Sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi wajib disediakan, difasilitasi,  atau  dimiliki  oleh  pendidikan tinggi.
Perguruan  tinggi  bertanggung  jawab terhadap  kompetensi  dosen ,kompetensi terdiri  dari  tiga  ranah  yaitu  pengetahuan, sikap  dan  keterampilan,  oleh  sebab  dosen profesi  keperawatan  perlu  pengalaman klinik.    Pengalaman  klinik  bagi  dosen keperawatan  merupakan  keharusan  karena tugas  dosen  sesuai  dengan  UU  No  12 Tahun  2012  Tentang  Pendidikan  tinggi adalah mentransformasi ilmu dan tehnologi kepada mahasiswa dan dosen adalah model atau teladan bagi mahasiswa.

## KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a.  Faktor penyebab terjadinya pelanggaran dosen pembimbing institusi penyelenggara pendidikan profesi keperawatan di fasilitas kesehatan
Dosen  sebagai  tenaga  profesional mempersiapkan  mahasiswa  menjadi  calon tenaga kesehatan profesional/perawat profesional,  ketua  program  studi  atas persetujuan  ketua  STIKI  menentukan target  mahasiswa  dalam  memperoleh kompetensi  dengan  target  antara  lain mandiri,  sedangkan  mahasiswa  belum mempunyai  kewenangan  dalam  praktek, oleh  sebab  itu  berdasarkan  hukum  perdata kesalahan  mahasiswa  menjadi  tanggung jawab  dosen.    Dosen  STIKI  melakukan
bimbingan  praktek  di  fasilitas  kesehatan, tetapi  dosen  belum  mempunyai  surat  izin praktek    sehingga  berdasarkan  UU  No.  36 Tahun  2014  Tentang  Tenaga  kesehatan, dosen  melakukan  pelanggaran  dan  dapat dikenakan sangsi.
b. Peran Institusi Penyelenggara Pendidikan Profesi Keperawatan Dalam Menyelesaikan Masalah Dosen Profesi Keperawatan Peran institusi dalam
menyelesaikan  masalah    dosen  profesi keperawatan  bahwa  pendidikan  tinggi bertanggung jawab atas kompetensi dosen,mengingat  bahwa  pada  UU  No.  12 Tahun  2012  Tentang    Pendidikan  Tinggi, bahwa  dosen  mempunyai  tugas  utama yaitu mengtransformasi ilmu dan tehnologi,  oleh  sebab  itu  dosen  harus kompeten  yang  meliputi  pengetahuan, sikap  dan  keterampilan  oleh  sebab  itu pengalaman  klinik  dan  izin  praktik  harus dimiliki  oleh  dosen,  mengingat  program profesi  dilaksanakan  di  fasilitas  kesehatan dan  komunitas.    Sedangkan  berdasarkan UU  No.  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah Sakit juga bertanggung jawab atas kelalaian  yang  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  yang  praktek  di  Rumah  Sakit. Dalam  filosofi  keperawatan  bahwa  dalam pelayanan keperawatan keselamatan pasien harus diutamakan.
2. Saran
a. Sumbangan teoritis dan praktis
1)  Hasil  penelitian  ini  sebagai  sumbangan teoritis  untuk  pendidikan  keperawatan  dan hukum, kedudukan hukum dosen keperawatan di perguruan tinggi kesehatan, bahwa dalam proses pembelajaran diperguruan  tinggi  menjadi  tanggung jawab  bersama,  mengingat  dosen  sebagai ilmuwan bertanggung jawab dalam menstranformasi  ilmu  dan  tehnologi  dan yayasan sebagai badan hukum
2)  Dalam  rangka  kepastian  hukum  dosen, bahwa  hukum  harus  ditaati,  harus ada keseimbangan  antara  hak,  kewajiban  dan tanggung  jawab  baik  dosen  maupun yayasan  selaku  badan  hukum,  bahwa pendidikan  tinggi  bertanggung  jawab  atas kompetensi dosen.
b. Untuk pengambil kebijakan
1)  Pimpinan  fasilitas  kesehatan  sebagai penanggung  jawab terhadap  pelayanan kesehatan  dan  yayasan  selaku  badan hukum  yang  telah  menunjuk  pimpinan perguruan  tinggi,  bertanggung  jawab  atas kegiatan praktik mahasiswa dan kompetensi  tenaga  kesehatan  dan  dosen yang  praktek  di  fasilitas  kesehatan,  oleh sebab  itu  perlu dilaksanakan  integrasi pendidikan  dan  pelayanan  kesehatan,  atas kesepakatan  antara  pimpinan  perguruan tinggi dan pimpinan fasilitas kesehatan dan badan hukum kedua belah pihak.
2)  Dosen  sebagai  tenaga  profeional  wajib melaksanakan  tri  dharma  perguruan  tinggi secara  porposionaldan  taat  hukum,  agar dosen  dapat  mengatransformasi  ilmu  dan tehnologi  kepada  mahasiswa,  maka  dosen harus kompeten dan berpengalaman klinik, karena  profesi  keperawatan  profesi  yang memberikan  pelayanan  langsung  kepada klien,  baik  sehat maupun  sakit,  agar keselamatan pasien dapat terwujud.
1. STIKes Immanuel Bandung

## DAFTAR PUSTAKA

## a. Buku
Alex  Sobur.  (2014).  Filsafat  Komunikasi,
Tradisi    dan  Metode  Fenomenologi, cetakan  kedua.  Remaja  Rosdakarya: Bandung
Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia. (2010). Kurikulum Pendidikan NERS. AIPNI: Depok
____________________,(2015)Buku
Panduan  Rapat  Tahunan  Anggota  ke
XV, Lombok.
Deni Darmawan. (2013). Tehnologi Pembelajaran, cetakan ketiga. Remaja Rosdakarya: Bandung Dadang  Suhardan,  dkk  (Tim dosen Administrasi Pendidikan  Universitas Pendidikan Indonesia). (2013). Manajemen  Pendidikan,  cetakan  ke enam. Alfabeta: Bandung
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.
(2009). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
Hamid  Darmadi.  Keterampilan  Dasar
Mengajar  (Landasan  Konsep  dan Implementasi),Cetakan ke satu.
Alfabeta: Bandung H.Hafied Cangara. (2016). Pengantar  Ilmu Komunikasi, edisi kedua. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Lexy Moleong. (1997). Metode Penelitian Kualitaif, Rosda Karya: Bandung
M  Hosnan.  (2014).  Pendekatan  Saintifik Dan Kontekstual Dalam Pembelajaran  Abad  21,  cetakan kedua. Ghalia Indonesia: Bogor Mochtar  Kusumaatmadja.  (1996).  Hukum Masyarakat dan Pembinaan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum  dan  Kriminologi,  Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bina Cipta: Bandung
Nana Syaodih Sukamadinata. (2005).
Metoda Penelitian
Pendidikan.Remaja Rosdakarya: Bandung
S.Nasution.  (1994).  Metode  Research.
Sumur: Bandung.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji. (1985).  Penelitian  Hukum  Normatif. Rajawali: Jakarta.
Soerjono Soekanto. (1996). Pengantar
Penelitian Hukum,UI. Pres: Jakarta.

## b. Makalah,Majalah,Surat Kabar.
Ketua  Lembaga  Pelayanan  Perguruan Tinggi  Kemenristek    DIKTI,  dalam acara  Seminar  Implementasi  MoU Antar  Perguruan  Tinggi  Kesehatan
Dalam Upaya Pengembangan
Perguruan  Tinggi,  tanggal  28  Juli 2018 di APTISI Jawa Barat .
Ketua  HPTKes  tingkat  Nasional,  (Dr.Budi Djatmiko,MEI,  Msi),  dalam  acara Seminar    Implementasi  MoU  Antar Perguruan  Tinggi  Kesehatan  Dalam Upaya  Pengembangan  Perguruan Tinggi  Jawa  Barat,  ,tanggal  28  Juli 2018. di Kantor APTISI Jawa Barat.
Pertemuan Koordinasi Akselerasi
Pendidikan Tenaga Kesehatan, hari Kamis 30 November 2017 di Aula Politehnik Kesehatan Bandung, Jalan Padjajaran No 56 ,dihadiri oleh perguruan tinggi kesehatan Jawa barat dan  Departemen Kesehatan Jawa Barat dan PPSDM.
Jadwal  Pengenalan  Program  Studi  Profesi Keperawatan  XXX  Sekolah  Tinggi Ilmu  Kesehatan  Immanuel  Bandung 2017/2018.
Tim  BKD,  Kementerian  Ristek  dan  Dikti
Direktorat Jenderal Sumberdaya
IPTEK  dan  DIKTI, Penyamaan Persepsi  Rubrik  Beban  Kerja  Dosen Dalam Tridharma Perguruan
Tinggi,Tahun 2017.

## c. Keputusan,Peraturan  dan  Undang- Undang
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang RI. Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009
Tentang Rumah Sakit Peraturan  Menteri  Riset,  Tehnologi  dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  (Permenristek  DIKTI.RI) Nomor  44  Tahun  2015  Tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun
2005  Tentang  Pendidikan  Tinggi
Nasional
Peraturan  Pemerintah    RI  Nomor  4  Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Perguruan  Tinggi  dan  Pengelolaan Perguruan Tinggi.