## Perlunya Negara Belajar Dari Konsep Ketahanan Masyarakat Lokal

## Moh. Soehadha
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia Email: moh.soehadha@uin-suka.ac.id
Abstrak. Indonesia adalah negara agraris, namun tujuan swasembada pangan yang dicanangkan sejak dulu tidak pernah tercapai, kecuali pada tahun 1984. Kondisi ketahanan pangan dalam level nasional tersebut sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada kehidupan petani lokal. Justru banyak petani di wilayah pedalaman yang hidup dengan ketersediaan pangan yang melimpah. Berdasarkan fakta tersebut, artikel ini memaparkan hasil kajian tentang konsep ketahanan pangan lokal, dan kemungkinannya untuk diadopsi dalam konsep kebijakan ketahanan pangan oleh negara.
Kata kunci : food scurity, kearifan lokal, negara

## A. Pendahuluan
Indonesia, dari dulu sampai sekarang masih saja terus digambarkan sebagai negara subur, namun ironisnya selalu mengidap penyakit kambuhan, yaitu rentan terhadap kebutuhan pangan pokok (beras). Beras mahal selalu menjadi ‘momok’ rakyat, tetapi mahalnya beras tidak membuat si “produsen”, yaitu para  petani  menjadi  kaya.  Bahkan,  sangat  tragis,  banyak  petani  yang  tidak  bisa  mencukupi  kebutuhan beras  untuk  keluarganya  sendiri.  Sebab,  padi  yang  sudah  dijual  “tebasan”  kepada  para  tengkulak  itu, setelah menjadi beras ternyata tidak mampu dibeli kembali oleh para petani yang dulu memproduksinya.
Saya  menduga,    dalam  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia  itu,  ketidakberhasilan  usaha  pemerintah untuk  menjamin  ketahanan  pangan  antara  lain  disebabkan  oleh  kebijakan  pengembangan  ketahanan pangan  yang  hanya  berbasis  pada  pendekatan  ketersediaan  ( availability )  semata  (Maksum,  2004:  3). Konseptualisasi ketahanan pangan selama ini bahkan hanya diberikan pengertian secara sempit sebagai kemampuan negara-negara dalam mencapai target konsumsi pangan tertentu ( Chisholm & Tyers, 1982 : 4-5  ).  Ketahanan  pangan  ( food  security )  diartikan  sebagai    “ the  ability  of  countries  to  meet  target consumtion levels ”.
Target pencapain level tertentu dalam konsumsi masyarakat ini dianggap penting dalam kebijakan pembangunan negara disebabkan oleh dua alasan pokok. Pertama, bahwa persoalan kekurangan pangan yang  kronis  dan  berlangsung  secara  berkepanjangan  disebabkan  oleh  rendahnya  kapasitas  produksi masyarakat  penghasil  pangan  (petani)  dan  masalah  kemiskinan.  Kedua,    rendahnya  pendapatan masyarakat menyebabkan fluktuasi harga pangan dan non pangan berjalan terus.  Fluktuasi harga yang disebabkan oleh terbatasnya produksi pangan dalam masyarakat seringkali menyebabkan harga pangan tidak terjangkau oleh masyarakat
Di  Indonesia,  konseptualisasi  semacam  ini  kemudian  dirumuskan  melalui  kebijakan  ketahanan pangan  yang  didasarkan  pada  “kecenderungan  swasembada”  ( on  trend  self-sufficient )  melalui pertumbuhan  produksi  beras  secara  nasional  (Arifin,  1997).  Pengertian  atas  konsep  ketahanan  pangan
yang  sempit  tersebut,  mengakibatkan  adanya  suatu    pemahaman  bahwa  usaha  untuk  memenuhi  target kemakmuran pangan mesti digariskan melalui kebijakan makro yang seringkali dijalankan secara pukul rata di semua wilayah negara.
Dalam  analisis  saya,  terutama  setelah  belajar  dari  beberapa  pengalaman  masyarakat  lokal  di Indonesia,    salah  satu  penyebab  kegagalan  pemerintah  dalam  mengusahakan  swasembada  beras disebabkan oleh pemahaman atas strategi ketahanan pangan yang harus diselesaikan melalui kebijakan negara  di  bidang  pertanian  yang  telah  mengingkari  kemampuan  dan  kearifan  masyarakat  lokal  dalam memenuhi  kebutuhan  pangannya  sendiri.  Ekonomi  subsisten  dan  teknologi  tradisional  yang dikembangkan  oleh  masyarakat  pedalaman  dan  masyarakat  pedesaan  acapkali  dianggap  sebagai penghalang dalam peningkatan swasembada beras secara nasional. 1
Hasil  penelitian  seperti  yang  dilakukan  oleh  Wolf  (1969),  Scott  (1993),  dan  Hefner  (1995) membuktikan  bahwa  intervensi  negara  melalui  program  pemerintah  yang  cenderung  menempatkan surplus  produksi  sebagai  satu-satunya  tujuan  dalam  produksi  pangan,  telah  menempatkan  sistem pengetahuan  dan  teknologi  lokal  yang  lebih  berciri  subsisten  sebagai  sistem  pertanian  yang  kalah  dan mesti  ditinggalkan  dalam  mencapai  pertumbuhan  produksi.  Dengan  mengikuti  argumentasi  Redfield (1985:29-51), maka dalam hal ini masyarakat petani/peladang secara struktural merupakan masyarakat yang  terbelah  ( part-societies ).  Dalam  pengertian  bahwa  masyarakat  petani  dengan    bentuk agroekosistemnya itu menjadi bagian yang telah tersubordinasi dari belahan masyarakat yang lain, yaitu belahan dari para elit yang hidup dari sektor ekonomi lainnya (bukan petani), belahan dari orang-orang kota, dan belahan dari sistem ekonomi modern.
Keterbelahan  secara  struktural  masyarakat  petani  terhadap  masyarakat  lainnya,  antara  lain diakibatkan  oleh  masuknya  sistem  ekonomi  modern  (  pertukaran  uang  /  kapitalisme  )  yang    tercakup dalam sistem pertanian baru yang  dibawa melalui kebijakan pemerintah. Tekanan dari negara melalui sistem  agroekonomi  yang  baru  itu,  pada  akhirnya  menimbulkan  kesulitan  dan  beban  baru  yang  harus dihadapi  oleh  masyarakat  petani  terutama  dalam  meningkatkan  surplus  produksi  dan  menghindari ancaman terhadap eksistensi produksi mereka.
Kita  bisa  menengok  sejarah,  bagaimana  pada  tahun  tujuh  puluh  hingga  delapanpuluhan, pelaksanaan  program  revolusi  hijau  untuk  mencapai  target  swasembada  beras  yang  digulirkan  oleh pemerintah  Indonesia  sejak  tahun  enampuluhan  hingga  tahun  delapan  puluhan,  menjadi  bukti  dari kegagalan  usaha  pemerintah  dalam  mengatasi  persoalan  pangan  sebagai  akibat  dari  pengingkaran  atas kearifan  masyarakat  lokal.  Sebagaimana  di  negara-negara  lain,  revolusi  hijau  selalu  dikaitkan  dengan pengenalan serba baru, tanaman yang tumbuh lebih cepat, dan secara parsial dapat memberi hasil yang lebih  tinggi  yang  disebut  dengan  beras  varitas  unggul  atau  modern    (Hefner,  1990:  133).  Dalam kenyataannya  revolusi  hijau  telah  merubah    sistem  pertanian  tradisional  yang  dekat  dengan  model ekonomi subsisten menjadi  pertanian  yang  berorientasi  kepada  keuntungan  ekonomis  ( profit  oriented) semata.  Meskipun  kebijakan  pemerintah  tersebut  telah  meningkatkan  produksi  beras  petani,  namun transformasi  teknologi  pertanian  itu  telah  membawa  dampak  negatif  yang  besar  di  pedesaan,  seperti meningkatnya  kerusakan  ekologis,  meningkatnya  kesenjangan  ekonomi,  dan  meningkatnya komersialisasi  ekonomi  yang  menyebabkan  petani  miskin  sulit  memperoleh  jaminan  sosial  dalam komunitasnya.
1 Ekonomi subsisten yang menjadi ciri khas dari orientasi ekonomi petani peasant dapat diartikan sebagai  pola ekonomi pertanian yang menjadikan rumah tangga sebagai basis dari unit produksi sekaligus konsumsi (Shanin, 1983; Wolf,  1985;  Scott, 1994). Pola  ekonomi  subsisten  menimbulkan  adanya  kecenderungan  orientasi  produksi  yang  tidak ditujukan untuk mencapai surplus produksi guna mencari keuntungan melalui sistem pertukaran uang. Namun  surplus produksi yang dicari semata-mata ditujukan untuk menjamin keamanan pangan bagi rumah tangga mereka sendiri.
Belum lagi masalah yang sangat penting, kita menjadi semakin sulit menemukan varietas padi lokal yang sangat berkualitas, dan juga varietas-varietas penghasil karbohidrat yang dulu menjadi lapis kedua dari  kebutuhan  pangan  pokok  kita.  Taruhlah  di Jawa,  kita  mengenal  berbagai  jenis  tanaman  penghasil karbohidrat umbi-umbian, seperti nggarut, entik, dan sebagainya.
Demikianlah, hasil-hasil dari kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia selama ini disinyalir telah menyebabkan adanya ketergantungan dan ketidakberdayaan masyarakat petani. Ketergantungan dan ketidakberdayaan itu antara lain disebabkan oleh rusaknya tatanan pengetahuan dan teknologi tradisional yang  sebenarnya  dalam  beberapa  sisi  lebih  menjamin  kemampuan  masyarakat  lokal  dalam  menjaga kemakmuran pangan mereka secara mandiri.

## B. Mengapa masyarakat lokal dan pengetahuannya dianggap rendah oleh negara?
Meminjam  kerangka  konseptualnya  tentang  “tradisi  besar”  ( great  traditions )  dan  “tradisi  kecil” ( little  traditions ),  Redfield  (1965)  menjelaskan  bahwa  kaum  tani  dan  masyarakat-masyarakat  yang menyerupai kaum tani secara kultural merupakan belahan elite dan belahan dari sistem sosial yang lebih besar,  yaitu  negara.  Sebagai  masyarakat  belahan,  secara  struktural  komunitas  petani  sering  dianggap sebagai  masyarakat  yang  lebih  rendah  peradabannya.  Dalam  sistem  sosial  negara,    kebudayaan  petani merupakan belahan bawah, dan elit kota merupakan belahan atas dan menjadi cermin dari “tradisi besar” yang selalu memamerkan kepada petani prestasi yang dianggap sangat tinggi (Redfield, 1985).
Bahkan Wolf (1973) mensinyalir bahwa relasi antara petani lokal dengan kekuatan politik negara cenderung bersifat negatif,  antara lain disebabkan intervensi negara ke dalam agroekosistem petani lokal telah  membawa  sistem  pertukaran  baru,  yaitu  kapitalisme  yang  memiliki  ciri  berlawanan  dengan  ciri sistem ekonomi subsisten. Masuknya kapitalisme melalui  kebijakan pembangunan negara menyebabkan krisis  kekuasaan  dan  kewenangan  yang  telah  lama  mapan  dalam  kehidupan  petani  lokal.  Kapitalisasi merasuk ke dalam kehidupan petani lokal karena meningkatnya kebutuhan pangan yang semakin besar dari masyarakat perkotaan sebagai akibat dari meningkatnya populasi penduduk. Pada akhirnya perilaku pasar modern yang menghendaki adanya subsidi yang besar dari produksi petani terhadap masyarakat di luar menimbulkan problem bagi eksistensi ekonomi subsisten. Kapitalisme melalui tangan-tangan negara melakukan  mobilisasi  sumber  daya  petani  lokal  dengan  dalih  industrialisasi  pertanian.  Pada  taraf selanjutnya kapitalisasi ini telah mengambil hak-hak komunal petani lokal terhadap tanah dan sumberdaya lokal lainnya.
Seperti halnya Wolf, Scott (1994) juga mensinyalir bahwa relasi negara dengan petani lokal lebih banyak  diwarnai  konflik  yang  berkepanjangan.  Perlawanan  petani  terhadap  negara  dan  elit  perkotaan disebabkan  oleh  adanya  hubungan  yang  lebih  bersifat  eksploitatif,  dimana  petani  lokal  ditempatkan sebagai  pihak  yang  dirugikan.  Acapkali  pihak  yang  dieksploitasi  tidak  menyadari  bahwa  dirinya  telah dieksploitasi  oleh  pihak  lain.  Dalam  hal  ini  maka  petani  berada  dalam  kondisi false  counciousness (kesadran  semu).  Kesadaran  semu  semacam  itu  menurut  Scott  bisa  muncul,  karena  elit  yang  berkuasa (dalam hal ini negara) cenderung memutarbalikkan persepsi dengan tujuan agar rakyat kecil menerima tatanan sosial yang berlaku.

## C. Perlunya Belajar Dari Konsep Ketahanan Masyarakat Lokal
Ada  beberapa  hal  yang  patut  kita  pelajari  dari  konsep  dan  perilaku  masyarakat  lokal  yang mendukung terjaminnya ketahanan pangan. Pertama bahwa konsep ketahanan pangan dalam masyarakat lokal menjadi efektif, terutama karena adanya relasi antara upaya pemenuhan kebutuhan pangan dengan sistem religi mereka. Doktrin dan mitos yang ada dalam sistem religi lokal mendukung adanya perilaku masyarakat lokal yang cenderung bersikap arif terhadap lingkungan di sekitarnya, lebih-lebih terhadap tumbuhan yang menhasilkan kebutuhan pangan mereka. Di Jawa tempo dulu dikenal tentang kepercayaan
terhadap Dewi Sri, dalam komunitas Dayak Meratus dikenal mitos tentang Diyang Panambi, demikian pula pada masyarakat baduy, Suku Rana di Pulau Buru, dan sebagainya.
Tentu saja ada hal yang menjadi pertanyaan kita, “lalu apakah dalam agama-agama besar, seperti Islam misalnya tidak punya konsep ketahanan pangan, seperti dalam masyarakat lokal?” Tentu punya, bahkan saya yakin, konsep itu lebih ilmiah dan sempurna. Cuma masalahnya adalah, bahwa konsep itu kurang diaplikasikan, gerakan dakwah agama-agama besar cenderung tidak atau belum sampai kepada persoalan yang membumi seperti itu. Tidak interkonektif dengan realitas sosial. Kebijakan pembangunan pangan selama ini juga belum memberikan porsi kepada agama-agama untuk memberi peran yang nyata dalam menghadapi masalah pangan.
Kedua,  upaya-upaya  yang  mengarah  kepada  keinginan  masyarakat lokal  untuk  mempertahankan keamanan pangan mereka juga didukung oleh institusi lokal, berupa lumbung padi tradisional. Di Jawa, dulu kita mengenal lumbung paceklik yang dikelola secara komunal oleh masyarakat desa. Namun sayang, kearifan lokal itu justru harus hilang oleh kebijakan negara. Keberadaan lumbung paceklik dan berbagai koperasi  pedesaan  tradisional  terpaksa  musnah  setelah  munculnya  BUUD/KUD.  Alhamdulillah,  di beberapa  komunitas  masyarakat  pedalaman,  keberadaan  lumbung  tradisional  sampai  sekarang  masih dipertahankan. Keterpencilan mereka dari kebijakan negara membawa keuntungan, dimana mereka masih bisa mengembangkan konsep ketahanan pangan lokal. Dalam suatu kesempatan pertemuan saya dengan seorang balian (kepala  suku)  Dayak  Meratus,  ia menceritakan bahwa padi  yang  dimakannya  sekarang adalah hasil panen sepuluh tahun yang lalu. Artinya bahwa lumbung padi mereka dapat meyimpan padi hingga untuk kebutuhan mereka selama sepuluh tahun yang akan datang.
Masyarakat  lokal  juga  cenderung  untuk  mempertahankan  varietas  pangan  lokal  dan  melakukan penganekaragaman  tanaman  pangan.  Sehingga  mereka  tidak  hanya  menggantungkan  padi  sebagai tanaman pokok. Ini adalah hal yang terbalik dengan kebijakan negara, yang secara pukul rata membuat kebijakan  tentang  swasembada  beras  untuk  semua  daerah,  termasuk  pada  masyarakat  yang  sudah mengenal makanan  pokok  sendiri,  seperti  sagu  di  papua.  Saya  juga  menjadi  heran,  ketika  di  beberapa wilayah  yang sudah mapan dengan pengembangan lahan kering, diberikan kebijakan oleh dinas pertanian setempat untuk mengembangkan lahan persawahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ellen, Roy. 1982. Environtment, Subsistence, and System: The Ecology of Small-scale Social Formations . Cambridge: Cambridge University Press.
Gorski, Philip S. 2001. “Beyond Marx and Hintze? Third Wafe Theory of Early Modern state Formation.”
Comparative Study of Society and History .
Gross, Daniel R. 1984. “Ecosystem and Methodological Problem in Ecological Anthropology.” in Moran,
Emilio F. The Ecosystem Concept in Anthropology . Colorado: Westview Press Inc.
Tjondronegoro, S.M.P. 2008. Negara Agraris Ingkari Agraria; Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia. Bogor: Akatiga Wallerstein,  I.  1975. The  Modern  World  System.  Capitalist  Agriculture  and  The  Origins  of  European World Economy in The Sixteenth Century . New York: Academic. ____. 1980. The Modern World System II: Merchantilism and The Consolidation of The European World Economy. New York: Academic. Wolf, Erick R. 1969. “ On Peasant Rebellions .” in  Shanin, Theodore. (ed.). Peasant Societies . Victoria: Penguin Books Australia.
____. 1985. Petani Tinjauan Antropologis . Jakarta: CV. Rajawali.

## THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK