Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2020

## TANTANGAN  ETIKA  BISNIS  DALAM  DUNIA  BISNIS  SEBUAH  REFLEKSI FILOSOFIS TENTANG PENTINGNYA ETIKA DALAM DUNIA BISNIS

## Carolus L Tindra Matutino Kinasih
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Unisadhuguna Business School Jakarta, Indonesia Email: carolus.kinasih@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  philosophically  analyze  the  role  of  business  ethics  in  business application.  The  methods  in  this  study  used  a  phenomenological  philosophy methodology. The purpose of the study of ethics is to critically reflect on the merits of human behavior or the right and wrong actions of humans as humans. Ethical values such  as  mutual  benefit  and  welfare,  human  rights,  justice  and  environmental protection, are taken into account in the business decision-making process. The norms of behavior that guarantee ethical values are poured into legal instruments to fulfill legal obligations and prohibitions as well as rules of industry association or company code  of  ethics.  The  decisions  and  concrete  actions  will  be  left  up  to  each  person according  to  the  considerations  of  his  conscience.  From  this  research,  it  can  be concluded as a result of research that ethical thinking is not about sacrificing personal and company interests for the sake of other parties, nor is it a matter of doing good to others.  But  how  to  achieve  the  best  in  the  most  concrete  situations  possible  for  all parties concerned, which too would be ethically justified.

## Keywords:  ethics; normative ethics; principles of human action assessment; nature of business; legalism; utilitarianism; ethics of virtue

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  secara  filosofis  mengenai  peran  etika bisnis dalam penerapan bisnis. Metode dalam penelitian ini menggunakan metodologi filsafat fenomenologis. Maksud kajian ilmu etika adalah merefleksi secara kritis baik- buruknya perilaku manusia atau benar-salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Nilai-nilai  etika  seperti  keuntungan  dan  kesejahteraan  bersama,  hak-hak  asasi manusia,  keadilan  dan  pelestarian  lingkungan,  diperhitungan  dalam  proses pengambilan keputusan bisnis. Norma-norma perilaku yang menjamin nilai-nilai etis itu  dituangkan  ke  dalam  perangkat  hokum  menjai  kewajiban  dan  larangan  hukum serta aturan-aturan asosiasi industri atau pun kode etik perusahaan. Keputusan dan tindakan  konkret  akan  diserahkan  kepada  masing-masing  orang  sesuai  dengan pertimbangan  suara  hatinya.  Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  sebagai  hasil penelitian bahwa pemikiran etis bukan soal mengorbankan kepentingan pribadi dan perusahan  demi  pihak  lain,  juga  bukan  soal  berbuat  baik  kepada  pihak  lain.  Tapi bagaimana mencapai yang terbaik dalam situasi konkret yang paling mungkin bagi semua pihak yang terkait, yang secara etis pun akan dibenarkan.
Kata kunci: etika; etika normatif; prisnsip penilaian tindakan manusia; hakikat   bisnis; legalisme; utilitarianisme; etika kebajikan

## Pendahuluan
Menyoal relevansi etika bagi dunia bisnis sampai sekarang kiranya tetap menjadi sebuah  perdebatan  tersendiri.  Malahan  Thomas  I.  White mencatat  bahwa  hingga  tahun 1960-an,  “ business  ethics ”  masih  sering  diolok-olok  sebagai  “ oxymoron ”  (Thomas  I, 1993). Begitu pula pengertian bisnis itu sendiri dilihat bertentangan dengan etika karena dalam  dalam  tataran  praksis  bisnis  sering  terjadi  bahwasanya  untuk  mencapai keberhasilan,  para  pelaku  bisnis  harus  berani  melakukan  tindakan  yang  tidak  terpuji. Sebuah  usaha  dapat  diterima  dalam  masyarakat  modern  tergantung  pada  dua  hal, kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi. Sangat jelas di era kekinian ekonomi menjadi struktur  pemaknaan  yang  mewarnai  pada  segala  praktik-praktik  kehidupan  dewasa  ini. Segala  sesuatunya  cenderung  diukur  dalam  perspektif  ekonomi.  Masyarakat  yang mendefinisikan  diri  sepenuhnya  dari  segi  ekonomi  menjadikan  kegunaan  sebagai  nilai tertinggi  dan  menomorduakan  nilai-nilai lain.  Perbaikan  terus  menerus  dalam ekonomi menuntut selalu ada perubahan yang memajukan.
Kontrak  terbatas  menjadi  praktik  biasa  untuk  menghindari  membayar  jaminan sosial, biaya kesehatan, pensiun dan supaya tidak direpotkan oleh masalah konflik kerja. Dalam era ini, pekerja dengan mudah bisa dipindah dari satu tugas ke tugas yang lain. Kontrak  dengan  pekerja  berubah  sesuai  dengan  perubahan  aktivitas  perusahaan. Persaingan antar pekerja dipacu dengan individualisasi hubungan kerja, yaitu target setiap orang,  sistem  kenaikan  gaji  sistem  karier,  strategi  agar  masing-masing  merasa bertanggung jawab menerapkan pengawasan diri dalam manajemen partisipatif.
Persaingan akan menumbuhkan perasaan ketidakadilan, terutama ketika persaingan kian  mempertajam  polarisasi  masyarakat  dalam  kelompok  kelas.  Lalu  perasaan ketidakadilan  itu  melanggengkan  ketertutupan  yang  akhirnya  membawa  pada  perasaan tidak  aman  bagi  tiap  orang.  Selain  itu  juga  tumbuh  perasaan  tak  berguna,  perasaan  ini akhirnya membawa pada kemarahan dan kebencian. Situasi di atas adalah sekelumit fakta nyata yang terjadi dalam dunia binis. Dalam konteks kehidupan sosial saat ini penerapan etika  bisnis  sangat  diperlukan  untuk  bisa  menjalankan  kebijakan  bisnis.  Maka  dari  itu penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memberikan pendasaran pentingnya etika dalam menjalankan bisnis.

## Metode Penelitian
Fenomenologi  adalah  salah  satu  pendekatan  keilmuan  yang  menggunakan metode filsafat (Ningsih & Syafiq, 2014). Filsafat sebagai sebuah ilmu bertujuan untuk merefleksikan sebuah realita sosial sehingga akhirnya bisa menemukan akar penyebab mendasar  dari  permsalahan  realita  sosial.  Edmund  Husserl  sebagai  penggagas fenomenologi berharap bisa menemukan keilmuan bari dari sebuah refleksi realita sosial. Fenemonolgi  berkembang  menjadi  semacam  metode  riset  diberbagai  penelitian  ilmu- ilmu sosial.
Fenomenologi  dalam  Metodologi  filsafat  tidak  bisa  lepas  dari  metafisika. Metafisika  sebagai  Sejarah  Ada.  Yang  dimaksud  dengan  sejarah  Ada  di  sini  adalah bagaimana Ada dipahami dalam sejarah filsafat. Pemahaman mengenai Ada ini, menurut Heidegger,  sangat  menentukan  pemahaman  manusia  mengenai  dirinya  sendiri,  dunia, obyek-obyek  dan  sesama  manusia.  Heidegger  sendiri  mengasalkan  segala  keburukan
zaman  modern-perang  dan  kekerasan,  ancaman  kehancuran  bumi  dan  ekosistem, penggunaan  teknologi  yang  bahkan  telah  sampai  mengancam  kelangsungan  spesies manusia  itu  sendiri,  pesimisme  dan  nihilisme-dari  konsepsi  mengenai  Ada  tersebut. Sejarah  Ada  tampak  dalam  sejarah  manusia  itu  sendiri  karena  manusia  (dalam  istilah Heidegger: Dasein) adalah situs di mana Ada menyingkapkan dirinya.
Jadi Fenomenologi  sebagai sebuah metodologi mencoba untuk menyingkapkan apa  yang  tersebunyi  dari  sebuah  fenomena  yang  terlihat  (Hasbiansyah,  2008).  Kita mengamati fenomena, kita membuka diri, kita membiarkan fenomena itu tampak pada kita, lalu kita memahaminya. Kita memahaminya dalam perspetif fenomena itu sendiri, bagaimana  dia “menyingkapkan”  diri  pada  kita.    Dalam  metodologi  penelitian  filsafat fenomenologi,  seorang  peneliti  senang  melihat  gejala  (fenomena).  Melihat  gejala merupakan dasar dan syarat untuk semua aktivitas Ilmiah. Ia bukan sebuah ilmu, namun merupakan  sebuah  cara  pandang  dan  metode  berfikir.  Fenomenologi  sebagai  sebuah metode  ilmiah  menunjukan  jalan  perumusan  ilmu  pengetahuan  melalui  tahap-tahap tertentu, dimana suatu fenomena yang dialami oleh seorang manusia dijadikan menjadi subjek kajiannya.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Hakekat Bisnis
Pada  hakekatnya  bisnis  (Smith,  2016)  merupakan  sebuah  organisasi  yang bekerja di tengah-tengah masyarakat, sebuah komunitas yang beroperasi di tengah- tengah  komunitas-komunitas  lain,  sebuah  wacana  antarpribadi  yang  berinteraksi dengan  wacana  yang  lain.  Mutu  dan  daya  saing  usaha  bisnis  ikut  ditentukan  oleh kualitas  lingkungan  dunia  usaha  serta  sikap  proaktif  bisnis  terhadap  lingkungan sosialnya itu. Organisasi bisnis yang ingin excellent dalam dalam persaingan global perlu lebih dulu dan lebih jauh mengenal tata nilai budaya atau etos dari masyarakat dimana ia  beroperasi.  Menurut  (Nugroho,  2001)  Dalam  praktiknya,  bisnis  sebagai sebuah organisasi menjalankan pertukaran barang dan jasa dalam hubungan tertentu yang  mengandung  kewajiban  kontraktual.  Ada  beberapa  unsur-unsur  legal  pokok yang  dapat  dirumuskan  dalam  kaitan  dengan  dari  suatu  kontrak,  antara  lain:  (1) Persetujuan timbal balik (secara lisan, tertulis, atau tersirat dari tindakan pihak-pihak terlibat, tergantung pada berbagai macam situasi dan kadang-kadang didasarkan pada aturan  tertulis).  (2)  Kemampuan  pihak-pihak  terlibat  (mereka  waras  dan  dari  segi hukum  sudah  membuat  persetujuan  atas  nama  dirinya  sendiri).  (3)  Barang  yang dipertukarkan (pertukaran barang dan jasa yang mempunyai nilai). Selain itu, supaya sebuah  kontrak  dapat  benar-benar  mengikat  pihak-pihak  yang  terlibat  dan  secara legal dapat dipaksakan, harus ada (4) objek hukum. Yang dimaksud adalah bahwa kewajiban  legal  tersebut  tidak  menuntut  orang  untuk  melakukan  sesuatu  yang mustahil dilakukan atau bertentangan dengan hukum. Dengan mendasarkan diri pada pemahaman bisnis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dirinya sendiri bukan merupakan perwujudan dari “keserakahan”. Keserakahan itu sendiri muncul dalam kerangka persaingan bisinis yang tidak sehat sebagai wujud dari pemahaman bisnis
sebagai suatu kegiatan profit-making semata. (Devine, 1997; Keraf & Imam, 1995) Keuntungan dianggap sebagai satu-satunya tujuan pokok dari bisnis, (Fahmi, 2013) yang  pada  akhirnya  mengarah  pada  prinsip  menghalalkan  segala  cara.  Dengan demikian keserakahan itu tidak berada pada level bisnis itu pada dirinya sendiri tetapi pada  level  manusia  sebagai  para  pelaku  bisnis.  Keserakahan  adalah  problem manusia, bukan problem bisnis.

## B. Legalisme
Bisnis mengandung salah satu unsur yang cukup penting bagi perkembangan bisnis  itu  sendiri  yakni  objek  hukum.  Memang  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa pelaksanaan  hukum  yang  konsisten  dalam  dunia  bisnis  akan  mengarahkan  bisnis pada  suatu  bentuk  persaingan  yang  sehat  karena  hukum  itu  mempunyai  sifat mengikat,  memiliki  sanksi  yang  tegas,  dan  juga  memiliki  efek  penjera (detterent effect) bagi para pelanggarnya. Hukum pada dasarnya merupakan sebuah kodifikasi dari  espektasi  sosial.  Namun  tidak  semua  kodifikasi  itu  berhasil.  Adanya pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hukum  itu  sendiri  menunjulkan  bahwa sebenarnya hukum saja tidak memadai, karena kendati ada hukum tapi jika tida ada kesadaran moral yang baik selalu saja ada orang yang mencari celah untuk melanggar hukum.
Demikian pula, hukum belum tentu baik karena hukum bisa sangat tidak baik dan  tidak  adil.  Bahwasanya,  ketika  hukum  dijalankan  secara  konsekuen  tanpa perikemanusiaan  dan  pertimbangan  rasional,  ia  dapat  menjadi  tidak  adil  dan  tidak manusiawi. Maka, para pelaku bisnis perlu memperhatikan peranan moralitas dalam dunia  bisnis  tidak  hanya  pada  hukum,  tidak  hanya  sistem  legal  politik    dengan perangkat  hukumnya  melainkan  juga  pada  sikap  batin.  Tentu  saja  dengan  tetap mengakui  bahwa  yang  dibutuhkan  bukan  hanya  yang  minimal  semacam  aturan hukum atau prinsip no harm , melainkan juga yang maksimal berupa kesadaran moral atau  paling  kurang  prinsip  semacam  integritas  moral.  (De  George,  1993),  Dengan demikian  terciptanya  praktek  bisnis  yang  ideal  adalah  sikap  dan  kesadaran  moral yang baik pada pelaku bisnis di satu pihak tetapi di pihak lain ditunjang oleh sistem sosial politik dengan perangkat hukum yang kondusif.
C. Utilitarianisme (Van Staveren, 2007)
Menurut (A. Sony Keraf, 1991) Utillitarianisme adalah suatu paham filosofis yang menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan dan akibat dari tindakan itu bagi sebanyak mungkin orang. Karena itu paham ini sering disebut juga sebagai  universilsme  etis.  Universalisme  karena  menekankan  akibat  baik  yang berguna  bagi  sebanyak  mungkin  orang,  etis  karena  menekankan akibat  yang  baik. Dan  disebut  utilitarianisme  karena  menilai  baik  atau  buruknya  suatu  tindakan berdasarkan kegunaan atau manfaat dari tindakan itu. Paham ini sering dikenal dalam istilah “ The Greatest Good for The Greatest Number .”
1. Penerapan Utilitarianisme dalam Dunia Bisnis (Kayi, 2012)
Motivasi dasar yang mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan adalah  untuk  mengejar  akaibat  baik  yang  sebesar  mungkin.  Oleh  karena  itu
utilitariansme menekankan agar kita selalu bertindak untuk mengusahakan nilai baik bagi sebanyak mungkin orang. Sejalan dengan itu tujuan dari tindakan kita yang  bermoral  adalah  untuk  mengusahakan  kesejahteraan  manusia  sebanyak mungkin  dengan  memperkecil  kerugian  dan  memperbesar  manfaat.  Suatu tindakan  dipilih  dan  pada  gilirannya  dinilai  baik  karena  tindakan  itu  akan mendatangkan akibat baik yang lebih banyak daripada tindakan lainnya. Dengan demikian  dalam  kerangka  pengambilan  keputusan  bisnis  akan  mengarah  pada kalkulasi keuntungan ( profit ) atau nilai lebih yang akan diperoleh suatu tindakan atau  kebijakan  tertentu.  Akibat  atau  nilai  lebih  yang  hendak  dicapai  diukur berdasarkan banyaknya orang yang akan memperoleh manfaat dari nilai lebih itu. Etika  utilitarianisme  ini  dalam  prakteknya  mengutamakan  kepentingan  banyak orang di atas kepentingan segelintir orang.
2. Keterbatasan Utilitarianisme (Christians, 2007)
Etika utilitarianisme cenderung bersifat pragmatis (Murwadji, 2016) dalam arti  yang  negatif.  Dalam  pengambilan  keputusan  mengenai  tindakan  atau kebijakan  tertentu  dengan  etika  utilitarainisme,  orang  cenderung  terlalu menekankan kegunaan praktis bagi sebanyak mungkin orang, tetapi persoalannya sebanyak  mungkin  orang  menurut  penilaian  siapa?  Artinya  siapa  yang  berhak memperoleh kegunaan dari tindakan atau kebijakan itu sering hanya ditentukan secara  sepihak  oleh  mereka  yang  mengambil  keputusan.  Akibatnya  etika utilitarianisme  ini  cenderung  mengorbankan  pihak-pihak  kecil  dan  lemah  yang seharusnya juga ikut menikmati kegunaan yang akan dicapai, sehingga hak-hak kelompok yang lemah terabaikan. Dengan demikian etika utilitarianisme ini juga dengan  sendirinya  dalam  tataran  praksis  akan  menciptakan  bentuk-bentuk ketidakadilan baru bagi kaum minoritas. Belum lagi kalau soal produksi barang bagi konsumen yang tidak terjamin mutunya sebagai akibat dari focus mencapai keuntungan yanga sebesar-besarnya demi sebanyak mungkin orang.

## D.   Etika Kebajikan (Virtue Ethics)
Secara  filosofis, virtue  ethics (Athanassoulis,  2013) mengarah  pada  suatu sistem  etika  yang  pada  dasarnya  memfokuskan  diri  pada  persoalan  bagaimana seharusnya  seseorang  menjadi  manusia.  Lebih  tegasnya  berpusat  pada  pertanyaan “saya harus menjadi macam apa?” Sasaran yang mau dicapai dalam penerapan virtue ethics ini  adalah  adalah  untuk  mengembangkan  kebajikan-kebajikan  dalam  diri pribadi  seseorang.    Jika  diperhatikan  dengan  teliti  dan  seksama,  maka  kita  dapat menemukan  bahwa  etika  kebajikan (virtue  ethics) ini  mengacu  kembali  kepada ajaran  etika  Aristoteles.  Etika  Aristoteles  adalah  etika  teleologis,  yakni  etika  yang mengukur  benar-salahnya  tindakan  manusia  dari  menunjang  tidaknya  tindakan tersebut ke arah pencapaian tujuan (telos) akhir yang ditetapkan sebagai tujuan hidup manusia (Sudarminta, 2013).
Setiap  tindakan  menurut  Aristoteles  diarahkan  pada  suatu  tujuan  yakni  pada yang baik (agathos). Yang baik adalah apa yang secara kodrati menjadi arah tujuan akhir (causa  finalis) adanya  sesuatu.  Pertanyaan  pokok  suatu  teori  moral  adalah
manakah  yang  baik  yang  menjadi  tujuan  akhir  hidup  manusia  dengan  segala kegiatannya.  Yang  baik  yang  menjadi  tujuan  akhir  hidup  manusia  menurut Aristoteles  adalah  kebahagiaan  atau  kesejahteraan (eudaimonia). Aristoteles  sadar bahwa  adanya  banyak  pendapat  tentang  apa  yang  membahagiakan:  ada  yang menganggap  itu  kenikmatan,  kekayaan,  kekuasaan.  Masalahnya  sekarang  adalah bukan apa yang senyatanya dicari manusia sebagai yang dianggap membahagiakan, melainkan  apa  yang  semestinya  menjadi  tujuan  hidup  manusia.  Adakah  manusia mempunyai  tujuan  yang  paling  pokok  untuk  mana  tujuan-tujuan  lain  diarahkan? Kalau  ini  diketahui,  maka  menurut  Aristoteles,  inilah  yang  menjadi  tujuan  akhir setiap tindakan manusia dan yang akan memberikan kebahagiaan sejati untuknya.
E. Perbedaan Etika Kebajikan dengan Etika Kewajiban (Ethics of Duty)
Etika kewajiban (Segon, 2010)  mengarah pada apa yang wajib dilakukan oleh manusia.  Paham  ini  kurang  lebih  sepadan  dengan  paham  etika  deontologi,  karena menekankan konsep kewajiban (dalam bahasa Yunani berasal dari kata deon) moral yang wajib ditaati manusia sebagai makhluk rasional.
(Sudarminta,  2013)  Etika  deontologis  ini  dipelopori  oleh  Immanuel  Kant (1724-1804) yang berpendapat bahwa norma moral itu mengikat secara mutlak dan tidak  tergantung  dari  apakah  ketaatan  atas  norma  itu  membawa  hasil  yang menguntungkan  atau  tidak.  Kaidah  etika  deontologi  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:    betul  salahnya  suatu  sikap  atau tindakan  tidak tergantung  dari  sikap  atau tindakan  itu  mempunyai  akibat  baik  atau  buruk,  melainkan  apakah  sesuai  dengan norma-norma  atau  hukum  moral  atau  tidak.  Kant  sangat  menekankan  kemurnian motivasi  sebagai  ciri  pokok  tindakan  moral  dan  kemurnian  ini  nampak  dari  sikap mentaati kewajiban moral demi hormat terhadap hukum atau norma yang mengatur tingkah  lakunya  bukan  demi  alasan  lain.  Pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  moral dianggap  menguntungkan  dirinya  atau  orang  lain,  dianggap  tidak  ada  kaitannya dengan  moralitas.  Misalnya,  suatu  tindakan  bisnis  akan  dinilai  baik  oleh  etika deontologi  bukan  karena  tindakan  itu  mendatangkan  akibat  baik  bagi  pelakunya, melainkan karena tindakan itu sejalan dengan kewajiban si pelaku untuk, misalnya memberikan pelayanan yang prima kepada semua konsumen, untuk mengembalikan utangnya sesuai dengan janji, untuk menawarkan barang dengan mutu yang terjamin, dan sebagainya (A. Sony Keraf, 1991).

## F. Relevansi Etika Dalam Dunia Bisnis
Menyoal  relevansi  etika  bagi  dunia  bisnis  sampai  sekarang  kiranya  tetap menjadi  sebuah  perdebatan  tersendiri.  Malahan Thomas  I.  White  mencatat  bahwa hingga  tahun  1960-an,  “ business  ethics ”  masih  sering  diolok-olok  sebagai “oxymoron”.    (Thomas  I,  1993)  Begitu  pula  pengertian  bisnis  itu  sendiri  dilihat bertentangan dengan etika karena dalam dalam tataran praksis bisnis sering terjadi bahwasanya  untuk  mencapai  keberhasilan,  para  pelaku  bisnis  harus  berani melakukan tindakan yang tidak terpuji. Namun dewasa ini semakin banyak kalangan yang menganggap kata etika    (Velasquez, 2002) merupakan penyeimbang bagi kata bisnis  sehingga  dengan  keseimbangan  itu  bisnis  mengarah  pada  suatu  persaingan
yang  sehat.  Beberapa  yang  lain  malah  mengobservasi  bahwa  pengertian  etika  itu termuat  dalam  pengertian  bisnis  terutama  bisnis  yang  sukses  dan  bertahan  dalam jangka panjang.
Nilai-nilai etika seperti keuntungan dan kesejahteraan bersama, hak-hak asasi manusia,  keadilan  dan  pelestarian  lingkungan,  diperhitungkan  dalam  proses pengambilan keputusan bisnis. Norma-norma perilaku yang menjamin nilai-nilai etis itu dituangkan ke dalam perangkat hukum menjadi kewajiban dan larangan hukum serta aturan-aturan asosiasi industri atau pun kode etik perusahaan (Nugroho, 2001).
Keputusan  dan  tindakan  konkret  akan  diserahkan  kepada  masing-masing orang  sesuai  dengan  pertimbangan  suara hatinya.   Jadi,  pemikiran  etis  bukan  soal mengorbankan kepentingan pribadi dan perusahaan demi pihak lain, juga bukan soal berbuat baik kepada pihak lain. Tapi bagaimana mencapai yang terbaik dalam situasi konkret yang paling mungkin bagi semua pihak yang terkait, yang secara etis pun akan  dibenarkan.  Dan  justru  inilah  sekaligus  adalah  pemikiran  strategis.  Secara konkret itu berarti, dalam kerangka kepentingan bisnis dan kerangka nilai-nilai etis yang dianut, para pelaku bisnis dituntut untuk berusaha merumuskan dan mencapai tujuan bisnis sedemikian rupa untuk pada akhirnya tidak adanya menguntungkan diri dan perusahaan melainkan juga bagi banyak pihak lain. Dengan demikian tidaklah berlebihan  kalau  Lynn  Sharp  Paine,  seorang  profesor  di  sekolah  manajemen bergengsi Havard Business School, berkesimpulan bahwa pemikiran moral ataupun etis  sama  esensialnya  bagi  para  manejer  atau  para  pelaku  bisnis  umumnya  sama seperti pemikiran strategis-intrumental bisnis.
Walaupun  demikian  perkembangan  pemikiran  etika  dan  bisnis  itu  sendiri, tidaklah  sederhana  dan  mudah  bagi  kita  untuk  secara  bulat  menyimpulkan  bahwa etika  itu  dengan  sendirinya  relevan  atau  tidak  bagi  dunia  bisnis  karena  dalam realitasnya tetap ada pro dan kontra persepsi eksistensi etisi dalam penerapan bisnis. Keberadaan pandangan baik yang menganggap etika itu relevan bagi dunia bisnis, maupun yang berpandangan bahwa etika tidak relevan dal dunia bisnis justru bisa saling  melengkapi  satu  sama  lain.  Bagaimanapun  juga  harus  diakui  bahwa  bisnis tetap bergerak dalam pergulatan relevan dan tidak relavannya etika dalam bisnis itu sendiri. Paling kurang ada empat pandangan pokok yang menyatakan bahwa etika tidak relevan , bahkan  tidak perlu memberi tempat bagi etika dalam dunia bisnis, yakni  legalisme, mitos bisnis amoral, mitos bisnis immoral, dan “good ethics good business”.
Legalisme  menyatakan  bahwa  para  pelaku  bisnis  hanya  cukup  memahami hukum-hukum  bisnis  yang  ada,  tanpa  perlu  memberi  pertimbangan  pada  etika. Sedangkan  mitos  bisnis  Amoral  yang  diprakarsai  oleh  Richard  T.  De  George  di kalangan  bisnis  Amerika  Serikat,  menyatakan  bahwa  bisnis  terutama  berurusan dengan upaya mencari untung, karenanya bisnis tidak perlu peduli terhadap etika. Tekanan  amoral  di  sini  berarti  bahwa  para  pelaku  bisnis  itu  bebas  dari  kewajiban mempertimbangkan  aspek  moral  eksplisit  dari  perilaku  mereka  dalam  organisasi bisnis yang dijalankannya (De George, 1993). Sementara itu mitos bisnis immoral
menyatakan  bahwa  kalaupun  perilaku  bisnis  dapat  dinilai  secara  moral,  maka hasilnya  dan  bahkan  secara  apriori  dapat  diputuskan  akan  selalu  negatif. Terakhir “good  ethics  good  business” menyatakan  bahwa  para  pelaku  bisnis  haruslah terutama  memikirkan  keuntungan  bersih  maksimal  masing-masing,  agar  dengan begitu maka semua pihak akan sejahtera.
Sebaliknya ada juga dua pandangan yang menyatakan bahwa justru etika itu relevan bagi  dunia  bisnis,  yakni Good  ethics,  good  business,” dan “Balance scorecard” . Posisi “Good ethics, good business” membuat etika menjadi “explisit knowledge” dalam organisasi bisnis. Ia menyatakan bahwa etika harus dirumuskan dan  dibuat  efektif  dalam  bentuk  kode  etik,  diintegrasikan  ke  dalam  budaya perusahaan, disosialisasikan kepada segenap karyawan (atau “pelanggan internal”),
utamanya  oleh  pimpinan  puncak  dan  para  manajernya,  serta  diperkenalkan  dan ditampilkan kepada para pelanggan dan publik lebih luas antara lain melalui pada “frontliners.” Secara  strategis,  etika  harus  dirumuskan  ke  dalam  visi  dan  misi perusahaan, meresapi rencana-rencana serta pengambilan keputusan, menggerakkan dan  memotivasi  serta  memberi  perspektif  pada  para  karyawan,  meyakinkan  serta menjawab ekspektasi pelanggan (yang juga memuat ekspektasi berdimensi etis).
Demikianlah,  bagi  posisi “Good  ethics,  good  business,” etika  merupakan unsur  strategis  bagi  kesuksesan  bisnis,  khususnya  kesuksesan  bisnis  yang berkelanjutan. Memang kinerja etis bukan satu-satunya faktor penentu bagi sukses bisnis,  tetapi  kinerja  etis  merupakan  salah  satu  faktor  dominan.  Sejalan  dengan “Good  ethics,  good  business,” paham “Balance  scorecard” menyatakan  bahwa kesuksesan sebuah organisasi bisnis tidaklah dapat diukur dan juga diprediksi dari besaran-besaran  sosial,  seperti  kepuasan  dan  loyalitas  karyawan,  kepuasan  dan loyalitas pelanggan, serta citra sosial. Bisnis yang punya peluang sukses ialah bisnis yang  melakukan  pengukuran  pada  “sisi  keras” (hard  measurement) dengan menggunakan  besaran-besaran  finansial,  maupun  “sisi  lunak” (soft  measurement) dengan menggunakan besaran-besaran sosial, yakni kualitas interaksi sosial antara organisasi bisnis itu dengan para pelanggan internal, eksternal, maupun publik yang lebih luas (Nugroho, 2001).

## Kesimpulan
Jauhnya sentuhan etika atas bisnis disebabkan oleh terlalu terfokusnya perhatian, tanggung  jawab  dan  kewajiban  para  pelaku  bisnis  dan  manajer  untuk  memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Usaha untuk meraih keuntungan telah menenggelamkan, mendiamkan,  dan  mengubur  kesadaran  para  pelaku  moral  para  pelaku  bisnis  untuk berbisnis  secara  baik  dan  etis,  terlepas  dari  kenyataan  bahwa  masih  banyak  juga  yang tetap punya kesadaran moral yang peka.
Dengan  demikian,    sehubungan  dengan  dunia  bisnis,  sebenarnya  etika  memberi orientasi  bagi  manusia  sebagai  pelaku  bisnis  untuk  bertindak  secara  baik,  orientasinya terutama  dalam  bentuk  pertimbangan-pertimbangan,  peringatan-peringatan  tentang kendala, kondisi, dan situasi konkret yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan suatu
tindakan, serta apa saja aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk bisa bertindak secara baik sebagai manusia. Keputusan dan tindakan konkret seperti apa yang akan dilakukan oleh berbagai pertimbangan yang akan diambil sesuai dengan situasi konkret.

## BIBLIOGRAFI
A.  Sony  Keraf.  (1991). Etika  Bisnis,  Membangun  Citra  Bisnis  Sebagai  Profesi  Luhur.
Yogyakarta: Kanisius.
Athanassoulis, Nafsika. (2013). Virtue ethics . Britania Raya: A&C Black.
Christians, Clifford G. (2007). Utilitarianism in Media Ethics and Its Discontents. Journal of Mass Media Ethics , 22 (2–3), 113–131.
De  George,  Richard  T.  (1993). Competing  With  Integrity  in  International  Business . Oxford: University Press on Demand.
Devine, G. (1997). 101 Tanya Jawab Tentang Etika Bisnis. Jakarta: Obor
Fahmi, Irham. (2013). Etika Bisnis . Bandung: Alfabeta.
Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. Mediator: Jurnal Komunikasi , 9 (1), 163–180.
Kayi, Hayriye. (2012). Teaching Speaking: Activities to Promote Speaking in a Second Language. Новейшие Научные Достижения , 12 (2012).
Keraf,  A.  Sonny,  &  Imam,  Robert  Haryono.  (1995). Etika  Bisnis:  Membangun  Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur . Yogyakarta: Kanisius.
Murwadji, Tarsisius. (2016). Etika Bisnis sebagai Dasar “Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan” Perbankan. Jurnal Hukum Positum , 1 (1), 1–22.
Ningsih, Ekawati Sri Wahyu, & Syafiq, Muhammad. (2014). Pengalaman Menjadi Pria Transgender: Sebuah Studi Fenomenologi. Jurnal Penelitian Psikologi , 3 (2), 1–6.
Nugroho, Alois A. (2001). Dari Etika Bisnis ke Etika Ekobisnis . Jakarta: Grasindo.
Segon, Michael. (2010). Managing Organisational Ethics: Professionalism, Duty and HR Practitioners. Journal of Law and Governance , 5 (4), 13-25
Smith,  Pamela  H.  (2016).  The  Business of  Alchemy:  Science  and  Culture  in the Holy Roman Empire. Princeton University Press.
Sudarminta, Justinus. (2013). Etika Umum Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif . Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Thomas I. (1993). White, Business Ethics: A Philosophical Reade . New York: Macmillan.
Van  Staveren,  Irene.  (2007).  Beyond  Utilitarianism  and  Deontology:  Ethics  in Economics. Review of Political Economy , 19 (1), 21–35.