eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565

## JURNAL INOVASI ILMU SOSIAL DAN POLITIK (JISoP)
Vol. 3, No. 2 (2021) pp. 118-127
http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/10989 DOI: 10.33474/jisop.v3i2.10989
Iklim Investasi dalam Penyelesaiannya Penerapan Omnibus Law
Bewa Dangu Wole 1 *, Annisa Purwatiningsih 2 , Kamaluddin 3
1 Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Indonesia, email: bewadanguwole@gmail.com
2 Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Indonesia, email: annisa.pn97@gmail.com
3 Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia, email: kamaluddinr@yahoo.com *Koresponden Penulis
Info Artikel

## Abstract
Submit: 03 Mei 2021 Accepted: 13 Okt 2021 Publish: 01 Nov 2021
Keywords: Investment Climate; Investment Solutions; Omnibus Law
Kata Kunci: Iklim Investasi; Solusi Investasi; Omnibus Law
Lisensi: cc-by-sa
There are five main factors that affect the entry of investors into a country, namely  political  stability,  legal  certainty,  consistent  policies,  regulations, and  taxes.  This  research  is  a  literature  study  that  summarizes  some literature  relevant  to  the  theme.  Data  collection  methods  are  literature studies that use books and literature, notes, journals and others as the main research objects. The purpose of this paper is to know the investment climate in Indonesia and the application of omnibus law as a solution, as well as to know the challenges of implementing omnibus law in Indonesia. The results showed that Indonesia was dubbed a hyperegulation country that reached 42,996  with  details,  central  regulations  as  many  as  8,414,  ministerial regulations 14,453, non-ministry government agency regulations 4,164, and local regulations as many as 15,965. Too much will have an impact on the overlap and inconsistency of regulations between the center and the area causing vertical and horizontal conflicts. The government deregulates and debirokratization  through  omnibus  law  with  two  substances,  namely  the Omnibus Law Copyright Act which contains 11 clusters that combine 79 laws in which it concerns rules on employment, licensing alignment, investment requirements,  to  government  administration.  The  challenge  of implementing omnibus law is that Indonesia adheres to the civil law system while  the  concept  of  omnibus  law  adherents  common  law  and  still  new. There  is  a  public  reaction  between  the  pros  and  cons  because  the manufacturing process is not transparent and participatory, and omnibus law is not in accordance with the provisions of the establishment of laws and regulations. However, legally omnibus law is appropriate after the passing of Law No. 15 of 2019 concerning Changes to Law No. 12 of 2011.

## Abstrak
Terdapat  lima  faktor  utama  yang  mempengaruhi  masuknya  investor  ke suatu negara yaitu stabilitas politik, kepastian hukum, konsisten kebijakan, regulasi, dan pajak. Penelitian ini merupakan sebuah studi  literatur yang merangkum  beberapa  literatur  yang  relevan  dengan  tema.  Metode pengumpulan  data  adalah  studi  pustaka  yang  menggunakan  buku-buku dan literatur-literatur, catatan, jurnal dan lainnya sebagai objek penelitian yang utama. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui iklim investasi di  Indonesia  dan  penerapan  omnibus  law  sebagai  solusinya,  serta  untuk mengetahui  tantangan  penerapan  omnibus  law  di  Indonesia.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Indonesia  dijuluki  sebagai  negara  yang hiperegulasi yang mencapai 42.996 dengan Perinciannya, peraturan pusat sebanyak 8.414, peraturan menteri 14.453, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian  4.164,  dan  peraturan  daerah  sebanyak  15.965.  Karena terlalu  banyak  akan  berdampak  pada  tumpang  tindih  dan
ketidakonsistesian peraturan antara pusat dan daerah yang menyebabkan konflik  vertikal  dan  horizontal.  Pemerintah  melakukan  deregulasi  dan debirokratisasi melalui omnibus law dengan dua substansi yaitu Undang- Undang  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  yang  berisi  11  klaster  yang menggabungkan 79 undang-undang yang di dalamnya menyangkut aturan tentang  ketenagakerjaan,  penyederhaan  perizinan,  persyaratan  investasi, hingga  administrasi  pemerintahan.  Tantangan  penerapan  omnibus  law adalah Indonesia menganut civil law system sedangkan konsep omnibus law penganut common  law dan  masih baru. Adanya  reaksi publik antara pro dan kontra karena proses pembuatannya tidak transparan dan partisipatif,
serta omnibus law tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, Secara legalitas omnibus law sesuai setelah disahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

## PENDAHULUAN
Penanaman modal adalah faktor paling penting dalam pembangunan yang bertujuan untuk  peningkatan  ekonomi  serta  mampu  memberi  stimulus  pada  menikatnya  perkapita yang nantinya dapat menjadi konsumsi masyarakat untuk sistem ekonomi yang diharapkan akan terjadi perbaikan. Untuk memperkuat perekonomian negara dapat dilakukan dengan cara  melaksanakan  amanah  dari  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) adalah pedoman yang harus dijalankan  oleh  pemangku  kebijakan  untuk  menggerakkan  investor  dalam  negeri  dan investor luar negeri yang ingin berinvestasi.
Pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Presiden  adalah  kondisi real yang  terjadi  di Indonesia dimana maraknya pungutan liar dalam syarat berinvestasi bagi investor karena adanya peraturan perizinan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama. World bank sarankan Indonesia supaya membuka investasi lebih banyak karena dengan banyaknya investasi akan mampu meningkatkan ekspor sehingga defisit neraca transaksi dapat diatasi. Masalah investor luar negeri dan dalam negeri yang selama ini, menurut Komite Pemantau Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (KPPOD)  (2019)  dikomparasikan  bersama  negara  asean, negara indonesia masuk dalam kategori rendah.
Terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi masuknya investor ke suatu negara yaitu stabilitas politik, kepastian hukum, konsisten kebijakan, regulasi, dan pajak. Menurut Dewi  et  al.  (2013)  dilihat  dari  pertumbuhan  ekonomi  indonesia  dari  periode  2000-2010, paling  tertinggi  adalah  pada  tahun  2007  sebesar  6,35%,  terjadinya  peningkatan  karena adanya peningkatan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor, dan pada tahun  2009  sebesar  4,58%  adalah  tahun  dimana  pertumbuhan  ekonomi  paling  terendah yang disebabkan turunnya konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor.
Menurut  Kurniawan  (2016)  Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  tahun  2011 sebesar 6,3-6,4% dan pemerintah menargetkan pertumbuhan laju investasi sebesar 10% di tahun 2011. Pada tahun 2015 banyak investor asing yang berminat berinvestasi di Indonesia dengan Foreign Direct Investment (FDI) tertinggi se-Asean yaitu 20,96 milyar atau 29,12%. Pada  tahun  2017  perekonomian  indonesia  mengalami  pertumbuhan  lebih  tinggi  sebesar 7,07%  bila  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  yaitu  tahun  2016  sebesar  5,02%, kenaikan  tersebut  terjadi  karena  adanya  peningkatan  pada  investasi  dan  ekspor  yang membaik, program infastruktur dan semua upaya daya saing nasional yang ikut mendorong pertumbuhan investasi sebesar 6,15%. Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing mencapai 692,8 triliun rupiah pada tahun 2017, hal itu melebihi target yang sudah ditetapkan sebesar 678,8 triliun rupiah (Dwiastuti, 2020).
Gambar 1 . Masalah utama dalam berusaha tahun 2016-2017 Sumber: world economic forum, excrkutive opinion survey 2016
Berdasarkan  pada  grafik  1  dalam melakukan  proses  pelaksanaan  sistem izin  yang berada  di  setiap  daerah  terkait  spesifikasinya  terbilang  baik  sehingga  untuk  melakukan telah menyesuaikan dengan beberapa bidang investasi yaitu properti, industri, ketahanan pangan,  pariwisata  dan  lain-lain.  Setiap  calon  penanam  modal  dalam  sistem  perizinan seperti izin gangguan, izin prinsip, izin lokasi, izin lingkungan, dan izin-izin spesifisik lainnya sesuai sektor investasinya. Penanam modal yang berhadapan dengan banyaknya sistem izin yang terdapat di setiap daerah serta dalam mengurus perizinan membutuhkan biaya yang tidak  sedikit  bagi  penanam  modal  dan  hal  ini  telah  menjadi  hambatan  yang  selama  ini dialami investor. Karena setiap daerah memiliki peraturan yang yang berbeda-beda, banyak yang melakukan perizinan.
Masalah lain yang sering dialami investor adalah tidak adanya perlindungan hukum terhadap  modal  yang  ditanamkan  maupun  barang  yang  diproduksi,  sehingga  investor mengharapkan  adanya  kepastian  hukum  dalam  berusaha.  Yang  artinya  investor membutuhkan  suatu  aturan  yang  dapat  melindungi  investasinya  yang  dibuat  oleh  pihak yang  punya  otoritas  akan  pembuatan  aturan.  Untuk  memperbaiki  masalah  peraturan investasi  maka  harus  dilakukan  penataan  ulang  atau  mereformasi  hukum,  sehingga  di periode kedua Joko Widodo dilakukan perubahan yang fokus meningkatkan pembangunan ekonomi mengundang investasi asing ke Indonesia.
Menurut Sutrisno & Poerana (2020) sebenarnya yang paling esensial dari reformasi hukum adalah suatu upaya untuk merampingkan undang-undang dengan cara menghapus untuk  meminimalisir  kendala  yang  dihadapi dalam berinvestasi  yang  paling penting bagi investor  luar  negeri  dengan  cara  mengatur  ulang  peraturan  dan  menata  ulang  birokrasi dalam bentuk menyederhanakan syarat dan prosedur sistem perizinan dan juga memberi insentif sistem pajak. Menurut A’la & Supriyadi (2020) adanya sinergitas antara pemerintah dan  investor  dalam  meningkatkan  investasi  maka  terdapat  undang-undang  tentang perekonomian  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  sebagai  pelaksanaan  perintah  Undang- Undang Dasar 1945.
Maka  dibutuhkan  suatu  terobosan  baru  atau  mereformasi  regulasi  yang  berbelit- belit,  di  tahun  2020  diterapkan  undang-undang omnibus  law sebagai  solusi  dari  masalah investasi  penghambat  tumbuhnya  perekonomian.  Berdasarkan  data  permasalahan  yang telah disajikan, dapat ditarik inti yang menjadi permasalahan pada penelitian ini yaitu 1)
bagaimana  iklim  investasi  di  Indonesia  sehingga  diterapkan omnibus  law ?  2)  apa  saja tantangan penerapan konsep omnibus law ?

## METODE
Penelitian ini merupakan sebuah studi literatur yang merangkum beberapa literatur yang  relevan  dengan  tema.  Metode  pengumpulan  data  adalah  studi  pustaka  yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur, catatan, jurnal dan lainnya sebagai objek penelitian  yang  utama.  Peneliti  juga  akan  melakukan  batasan  tahun  dalam  pengambilan sumber dengan minimal sepuluh tahun kebelakang mulai penelitian ini dilakukan. Setelah semua  data  terkumpul,  selanjutnya  dilakukan  pengkajian  dan  pembandingan  data  yang ditemukan secara sistematis dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Masalah Investasi di Indonesia
Menurut Haryotedjo (2012) yang berkaitan dengan kebijakan, lembaga-lembaga dan  lingkungan  mulai  dari  suatu  kegiatan  yang  lagi  berlangsung  dan  juga  yang  akan menjadi  harapan  di  waktu  mendatang  yang  dapat  memberi  dampak  pada  level pengembalian maupun konsekuensi dari investasi disebut dengan iklim investasi. Yang berkaitan  dengan  iklim  investasi  terdapat  tiga  faktor  utama  sebagai  landasan  dalam menilai suatu investasi yang dikatakan baik yaitu: 1) kategori kondisi ekonomi makro: ekonomi makro yang stabil, ruang lingkup ekonomi yang terbuka, adanya pasar yang kompetitif, dan terdapat kestabilan antara sosial sekaligus politik yang stabil; 2) kategori pemerintah maupun lembaga-lembaga: adanya peraturan yang jelas dan peraturan yang efektif,  sektor  keuangan,  tatanan  hukum,  perpajakan,  adanya  labor  market  dan  labor yang berkualitas dalam pendidikan dan keterampilan; 3) kategori infrastruktur adanya segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  transportasi,  adanya  sistem  komunikasi  yang praktis  berbasis  teknologi,  tersedianya  air  dan  juga  listrik  sebagai  penunjang infrastruktur dalam investasi.
Dari ketiga faktor utama diatas, hampir sebagian besar dialami negara Indonesia jauh dari harapan yang secara kondisi ekonomi  dan infrastruktur menjadi terhambat karena pemerintahan dan kelembagaannya yang tidak efektif sehingga minat investor untuk berinvestasi makin berkurang atau bahkan banting stir ke negara lain. Tingkat keamanan investasi yang buruk akan berdampak pada kepercayaan investor pada iklim investasi di Indonesia yang tidak memberi keuntungan dan pertumbuhan investasi yang ditujukan  oleh  investor.  Jumlah  regulasi  saat  ini  mencapai  42.996.  Perinciannya, peraturan  pusat  sebanyak  8.414,  peraturan  menteri  14.453,  peraturan  lembaga pemerintah  nonkementerian  4.164,  dan  peraturan  daerah  sebanyak  15.965,  karena terlalu  banyak,  negeri  ini  juga  disebut  obesitas  regulasi  yang  hanya  mendatangkan penyakit terutama di bidang investasi.
Selama ini banyak konflik vertikal antara elit politik dan konflik horizontal antara kelompok masyarakat dalam bidang investasi karena disinyalir unsur kepentingan dan adanya peraturan otonomi daerah sehingga kepala daerah termasuk pemda tidak mau diintervensi oleh pemerintah pusat atau badan pengawas. Disisi lain terdapat peraturan daerah kurang sejalan atau tumpang tindih dari regulasi yang paling tinggi. Sebagaimana aturan  daerah  ketika  memberi  izin  investor  untuk  berinvestasi  dibuat  sulit  hingga adanya pungutan liar dan pengenaan pajak yang semena-mena dan juga mengganggu keamanan masyarakat pada tanah yang seharusnya milik masyarakat, namun dirampas secara paksa menggunakan kekuatan militer atau sumber daya yang dimiliki pemerintah
setempat dan bekerja sama dengan pemodal sehingga timbul reaksi bentuk penolakan masyarakat untuk mempertahankan hak-nya.
Sesuai yang dinyatakan oleh direktur eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi  Daerah  (KPPOD)  sebanyak  1.109  peraturan  daerah  terdapat  347  peraturan yang memiliki problem dinyatakan tidak sejalan dengan peraturan pembuatan UU yang sebenarnya. KPPOD juga menyatakan terdapat 347 dari total  1.109 peraturan daerah (Perda)  yang  bermasalah,  dan  diduga  memberatkan  iklim  investasi  di  daerah.  Yang paling dominan menghambat investasi adalah perda pajak dan retribusi yang mencapai angka  67%,  hal  inilah  yang  memberatkan  pelaku  usaha  di  daerah.  Hilangnya kepercayaan  investor  pada  negara  Indonesia  akan  memperlambat  pertumbuhan  dan perkembangan  ekonomi.  Untuk  menarik  investor,  konsistensi  peraturan  perundang- undangan merupakan faktor utama yang nantinya akan tercipta kestabilan politik dan kestabilan ekonomi, karena setiap investor yang akan berinvestasi di suatu negara yang diperhatikan pertama adalah kestabilan politik yang tercermin dari kepastian hukum. Potensi  tumpang  tindih  peraturan  perundang-undangan  yaitu  terdapat  7.621 peraturan  menteri,  765  peraturan  presiden,  452  peraturan  pemerintah,  dan  sekitar 30.000  peraturan  daerah.  Hal  ini  dapat  dikatakan  indonesia  mengalami  hiperegulasi setiap  peraturan  perundang-undangan  (Michael,  2020).  Menurut  Fitryantica  (2019) terdapat  42  ribu  aturan  yang  mencakup  undang-undang,  peraturan  pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri hingga peraturan gubernur, walikota dan bupati di  daerah.  Dalam  menanggapi  masalah  investasi  Presiden  Joko  Widodo  juga menyampaikan  pernyataannya  di  kantor  Kepresidenan  mengintruksikan  jajaran  di bawahannya  supaya  lebih  produktif  dan  ekstra  membuat  minat  investor  luar  negeri dalam menanamkan modalnya di indonesia “saya kira, kita harus lebih cepat lagi karena negara-negara  kompetitor  kita  berlomba-lomba  membenah  diri  dengan  tawaran menarik investasi.” Beliau juga menyampaikan bahwa negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia lebih unggul di bidang investasi di banding Indonesia “itu menjadi sebuah catatan besar bagi kita, dan sampai saat ini, saya masih sering menerima keluhan para investor yang hadapi kendala karena regulasi, perizinan untuk investasi di negara kita betul-betul prosedurnya terlalu banyak aturan yang berbelit-belit”. (Lumanauw, 2019). Menurut Kholis (2012) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa birokrasi yang  tingkat  keefektifan,  keefisienan  dan  infrastruktur  yang  terbilang  kurang  akan menjadi  faktor  penentu  bahwa  indonesia  masih  diragukan  oleh  investor  luar  negeri menjadi  kurang  berminat,  hal  inilah  yang  menjadi  penghambat  bagi  investor  asing. Indonesia  seharusnya  melakukan  antisipasi  berupa  persiapan  strategi  dan  salah  satu cara yang dapat dilakukan adalah menciptakan investasi yang beriklim demi menarik investor  luar  negeri,  disisi  lain  menyusun  kembali  peraturan  ekonomi  dan  peraturan investasi  yang  selama  ini  menjadi  hambatan  pertumbuhan  ekonomi,  hal  ini  perlu dilakukan  karena  ekonomi  global  yang  tumbuh  lambat  memicu  terjadinya  resesi ekonomi.
2. Omnibus Law Sebagai Solusi dari Masalah Investasi di Indonesia Dengan banyaknya aturan yang selama ini dibuat terkesan memperhambat hal-hal baik  yang  seharusnya  mempermudah  dan  berguna  untuk  kehidupan.  Sehingga Kristiyanto (2020) menegaskan harus melakukan suatu solusi dan manuver terhadap hukum  tetapi  harus  tetap  dilakukan  dengan  cara  yang  konstitusional.  Untuk mengembangkan iklim investasi butuh fokus untuk upaya yang bertujuan mengurangi kendala  yang  menghambat  kinerja  perdagangan  dan  penanaman  modal  sehingga
pemerintah  harus  punya  langkah  awal  meningkatkan  iklim  investasi  untuk perekonomian nasional dan daerah yang maju.
Menurut  Tohadi  (2020)  pemerintah  perlu  mengadakan  satu  inovasi  yang bertujuan  menarik  investor  dan  selama  ini  yang  dilakukan  pemerintah  adalah menyederhanakan  dan  merampingkan  regulasi  yaitu  melalui  metode omnibus  law . Dengan  banyaknya  peraturan  perundang-undangan  yang  berbelit  dan  panjang  serta saling berkontradiksi maka dengan konsep omnibus law yang diperjuangkan pemerintah sebagai  bentuk  penyederhanaan  regulasi  dengan  dua  substansi  besar  yaitu  undang- undang cipta lapangan kerja dan undang-undang pemberdayaan UMKM.  Hal tersebut sesuai dengan Darmawan (2020) politik hukum adalah sebuah asas yang dijadikan dasar dari  perencanaan  negara  dalam  pembentukan  kebijakan  legislasi  yang  nilai-nilainya berasal  dari  masyarakat  dengan  tujuan  tercapainya  negara  sesuai  pancasila  dan  UUD 1945  yang  termanifestasi  dalam  usaha  untuk  peningkatan  investasi  dalam  negeri sehingga  menerapkan omnibus  law sebagai  langkah  tepat  dalam  memperbaharui hukum.
Omnibus law adalah produk undang-undang yang mengatur beberapa peraturan yang  bermasalah  dan  sekaligus  merevisi  beberapa  undang-undang.  Substansi  paling esensial dari omnibus law ini adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Hal ini didukung  oleh  Sulistiawati  (2012)  yang  menyatakan  pembangunan  ekonomi  dalam suatu  negara  sangat  membutuhkan  dukungan  investasi  karena  adanya  investasi  akan menjadi  sumber  utama  tumbuhnya  perekonomian.  Stok  modal  akan  bertambah  yang asalnya dari penanaman modal atau investor, dengan stok modal yang meningkat akan mampu  meningkatkan  produktivitas  dan  kualitas  produksi  yang  nantinya  mampu menstimulus  tumbuhnya  perekonomian  dan  akan  membutuhkan  sekaligus  membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja dalam mengurangi pengangguran. Tujuan  adanya omnibus  law adalah  untuk  1)  mengatasi  konflik  peraturan perundangan dengan cara cepat, efektif dan efisien. 2) kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk menunjang iklim investasi diseragamkan. 3) dalam mengurus perizinan akan dibuat satu pintu, efektif serta efisien. 4) birokrasi yang mempersulit dan terbilang lama dalam sebuah sistem akan dihapus. 5) akan ada jaminan hukum untuk pemangku kebijakan  dan  pemberian  lindungan.  6)  akan  terjadi  peningkatan  hubungan  antar instansi  karena  dalam  undang-undang omnibus  law menjadikan  regulasi  terpadu (Busroh, 2017).
Negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak regulasi, pada tahun 2017 terdapat 42.000 aturan. Menurut Putra (2020) di tahun 2020 dalam bidang investasi dan ekonomi  pemerintah  bertindak  memetakan  74  undang-undang  yang  mempunyai potensi penghambat investasi dan ekonomi, dari 74 undang-undang tersebut dibentuk undang-undang besar yaitu RUU cipta lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk peningkatan daya saing dan mendorong investasi di Indonesia. Menurut Suriadinata  (2019)  hal  tersebut  sejalan  dengan  konsep omnibus  law yang  sempat digagas  oleh  Sofyan  Djalil  yang  menjabat  sebagai  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian RI, dikarenakan kondisi iklim investasi Indonesia yang dilatarbelakangi berbagai  penghambat.  Perampingan  regulasi  memang  harus  dilakukan  demi kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan investor pada Indonesia semakin erat untuk pembangunan  ekonomi  yang  lebih  baik.  Dan  bahkan  pemerintahan  Presiden  Joko Widodo  menegaskan  regulasi  yang  terlalu  banyak menjadi  penghambat  investasi  dan ekonomi, sehingga harus dikurangi dan kewajiban Amdal dan IMB sebagai izin investasi harus dihapus.
Keluhan  investor  asing  maupun  dalam  negeri  adalah  masalah  perizinan  yang memuluskan adanya pungutan liar sehingga dengan adanya omnibus law telah menjadi solusi  dari  masalah  perizinan  yang  rumit.  Penjelasan  tersebut  diperkuat  oleh permasalahan perizinan di Indonesia adalah rumitnya perizinan dan sistem pungli yang masih ada di setiap instansi yang melakukan perizinan tersebut.

## 3. Tantangan Penerapan Omnibus Law
Kata lain dari omnibus law adalah undang-undang sapu jagat karena omnibus law berperan sebagai produk undang-undang payung hukum yang berdiri tunggal tapi isinya terdapat beberapa aspek. Adanya omnibus law akan mengubah bahkan menyingkirkan beberapa  peraturan  yang  dianggap  tidak  berlaku  lagi  lalu  menggabungkan  beberapa aturan  yang  menjadi  substansi  pengaturannya  yang  berbeda  menjadi  satu  induk ( omnibus law ). Metode omnibus law sudah digunakan oleh negara yang menggunakan sistem hukum anglo saxon atau common law seperti AS, Irlandia, Suriname dan Kanada, dan untuk di Asia Tenggara yang mempraktekkan pertama kali yaitu negara Vietnam. Negara Indonesia menganut civil law system atau eropa continental .
Penerapan omnibus law tidak sejalan dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  karena  khususnya  di Indonesia belum pernah membuat produk undang-undang yang didalamnya membahas beberapa bidang. Dalam negara demokrasi hal yang paling penting adalah partisipasi publik, banyak pihak yang tidak setuju dengan omnibus law bahwa konsep ini memiliki potensi  mengabaikan  ketentuan  formal  dalam  pembentukan  undang-undang, kurangnya partisipasi publik karena tindakan pemerintah jauh dari kata transparan dan tidak melaksanakan amanah dari undang-undang keterbukaan informasi publik.
Undang-Undang omnibus law ini ketika disahkan akan berdampak pada sebagian peraturan yang sedang diimplementasikan namun tidak sejalan dengan undang-undang induk  akan  tidak  berlaku  lagi.  Menurut  Hayati  et  al.  (2021)  konsep omnibus  law bila disesuaikan dengan sistem hukum di Indonesia akan menghadapi beberapa hambatan yaitu 1) konsep omnibus law merupakan konsep yang baru dalam negara yang menganut civil law system . 2) tidak ada landasan hukum yang jelas karena di Indonesia omnibus law belum memiliki landasan hukum yang secara hierarki peraturan perundangan tidak dijelaskan  dalam  pasal  7  dan  8  UU  nomor  15  tahun  2019  tentang  pembentukan peraturan  perundang-undangan  sehingga  menimbulkan  kesulitan  dan  teknik penyusunan pembahasan dan penerapannya menjadi tidak adanya landasan hukum. 3) ketidakjelasan kedudukan jenis peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya  memang tidak mengenal  istilah omnibus  law .  Menurut  Michael  (2020) dalam  penerapan omnibus  law supaya  terciptanya check  and  balances dan  juga partisipasi masyarakat maka harus ada pengawasan dari DPR sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011. Kendala yang dihadapi dalam pembentukan omnibus law yaitu belum pahamnya anggota DPR dalam menyusun omnibus law sehingga perlu adanya perhatian khusus dan padatnya agenda dari  para  anggota  DPR  dapat  menjadi  faktor  penghambat  sehingga  terbilang  lambat dalam pembentukan omnibus law .
Saat  pembahasan omnibus  law bertepatan  dengan  kampanye  politik  disetiap daerah sehingga sibuknya para anggota DPR menjadi tidak fokus dan bekerja maksimal untuk  pembentukan omnibus  law .  Tantangan  penerapan omnibus  law lainnya  yang paling esensial  yaitu  semua  pihak mulai  dari  pemerintah,  anggota  DPR  serta  seluruh masyarakat  luas  mendapatkan  pemahaman  yang  baru  apa  itu omnibus  law .  Masih
banyak  peraturan  pelaksana  yang  harus  dibentuk  sebanyak  534  sehingga  dari  RUU setelah disahkan akan menuai permasalahan. Dikarenakan membentuk 534 peraturan pelaksana bukanlah hal yang mudah yang bisa selesai satu atau dua tahun sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Walaupun omnibus  law telah menjadi  konsep yang  tidak  sesuai  dengan  sistem hukum yang berlaku dan berdasarkan berbagai tantangan yang sudah dijelaskan diatas, sebenarnya omnibus  law menurut  penulis  sudah  sesuai  dan  tepat  diterapkan  di Indonesia karena berbagai macam pertimbangan bahwa isi dari omnibus law bertujuan untuk  kepentingan  nasional  keluar  dari  obesitas  regulasi  agar  tujuan  dari  hukum  itu sendiri  bisa  tercapai  demi  kebaikan  umat  manusia,  karena  manusia  tidak  boleh  di sandera  oleh  aturan  yang  telah  dibuatnya  sendiri.  Dan  hukum  sebenarnya  untuk manusia bukan sebaliknya (manusia untuk hukum), namun dalam proses pembuatan hukum memang harus berdasarkan asas dan moral yang berlaku. Substansi omnibus  law yaitu  meningkatkan  perekonomian  indonesia  yang walaupun  konsep  ini masih  baru,  harmonisasi  peraturan perundang-undangan  untuk mengobati regulasi yang tumpang tindih, sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 15  tahun  2019  tentang  perubahan  atas  UU  nomor  12  tahun  2011  sehingga  secara legalitas  dapat  diakui.  Cara  berpikir omnibus  law sebagai  hukum  progresif  yang menganggap hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum dengan tujuan agar manusia tidak kaku maknai hukum sehingga bisa berorientasi pada kemanfaatan.
Perubahan  suatu  peraturan  perundang-undangan  dilakukan  apabila  terdapat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat.” Karena omnibus law termasuk produk peraturan perundang-undangan dari undang-undang nomor 15 tahun 2019,  maka omnibus  law sangat  layak  dijadikan  solusi  sesuai  tujuan  penerapannya karena secara hierarki peraturan perundang-undangan juga sudah sesuai berdasarkan 1)  UUD  NRI  Tahun  1945;  2)  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat;  3) UU/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU;  4)  Peraturan  Pemerintah;  5)  Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## KESIMPULAN
Rendahnya  kepercayaan  investor  asing  terhadap  Indonesia  disebabkan  oleh stabilitas  politik  dan  stabilitas  ekonomi  yang  bermasalah.  Dengan  banyaknya  masalah regulasi,  perizinan,  perpajakan  dan  pungutan  liar  akan  berdampak  pada  lambatnya pertumbuhan  ekonomi  sehingga  pemerintah  menerapkan  konsep omnibus  law sebagai solusi dengan tujuan paling esensial yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  Negara  Indonesia  menganut  sistem  hukum  eropa  kontinental  atau civil  law system ,  dan omnibus  law banyak  diterapkan  di  negara-negara  yang  menganut  sistem common law . Walaupun omnibus law masih dianggap baru di Indonesia namun substansi dari omnibus law sangat cocok diterapkan untuk mereformasi hukum yang bermasalah. Tantangan  penerapan omnibus  law tidak sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Karena undang-undang tersebut dianggap kurang oleh pemerintah maka disahkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, secara resmi dan legalitas omnibus law dapat diterapkan. Tantangan lainnya adalah proses pembuatan omnibus  law tidak  transparan  dan  partisipatif  yang  seharusnya  keterlibatan publik dalam negara demokrasi sangat dibutuhkan.

## DAFTAR RUJUKAN
A’la, M. A., & Supriyadi, A. P. (2020). Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi di Indonesia  Berdasarkan  Asas  Hirarki  Peraturan  Perundang-Undangan. Al-Huquq:
Journal of Indonesian Islamic Economic Law , 2 (2), 133.
https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3161 Busroh,  F.  F.  (2017).  Konseptualisasi  Omnibus  Law  Dalam  Menyelesaikan  Permasalahan Regulasi Pertanahan. Arena Hukum , 10 (2), 227 – 250. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4
Darmawan, A. (2020). Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks. Indonesian Journal of Law and Policy Studies , 1 (1), 14 – 25. https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655 Dewi,  E.,  Amar,  S.,  &  Sofyan,  E.  (2013).  Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi,  Investasi,  dan Konsumsi di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi , 1 (2), 176 – 193. http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/752
Dwiastuti,  N.  (2020).  Pengaruh  Kredit  Perbankan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Hubungannya  Dengan  Kesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kalimantan  Barat. Prosiding  Seminar  Akademik  Tahunan  Ilmu  Ekonomi  Dan  Studi Pembangunan ,  73 – 91.  http://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/Helly- Suharlina.pdf
Fitryantica,  A.  (2019).  Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia  melalui
Konsep Omnibus Law. Gema Keadilan , 6 (3), 300 – 316. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6751
Haryotedjo, B. (2012). Analisis Iklim Investasi Daerah (Studi Kasus: Kota Semarang). Jurnal Bina Praja , 4 (1), 01 – 10. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.01-10
Hayati,  N.  N.  S.,  Warjiyati,  S.,  &  Muwahid.  (2021).  Analisis  Yuridis  Konsep  Omnibus  Law dalam  Harmonisasi  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia. Jurnal  Hukum Samudra Keadilan , 16 (1), 1 – 18. https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2631 Kholis,  M.  (2012).  Dampak  Foreign  Direct  Investment  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia: Studi Makroekonomi Dengan Penerapan Data Panel. Jurnal Organisasi Dan Manajemen , 8 (2), 111 – 120. http://jurnal.ut.ac.id/index.php/jom/article/view/260 Komite  Pemantau  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (KPPOD).  (2019).  KPPOD  Temukan  347
Perda Bermasalah Penghambat
Investasi.
Kppod.Org . https://www.kppod.org/berita/view?id=733
Kristiyanto, E. N. (2020). Urgensi Omnibus Law dalam Percepatan Reformasi Regulasi dalam Perspektif  Hukum  Progresif. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 20 (2),  233 – 244. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.233-244
Kurniawan,  C.  (2016).  Pengaruh  Investasi  Terhadap  Perekonomian  Indonesia. Media Wahana Ekonomika , 12 (4), 1 – 9. https://doi.org/10.31851/jmwe.v12i4.3005 Lumanauw,  N.  (2019,  September  11).  Jokowi  Minta  Ekosistem  Investasi  di  Sektor
Infrastruktur Diperbaiki. Berita Satu . https://www.beritasatu.com/ekonomi/589953/jokowi-minta-ekosistem-investasi- di-sektor-infrastruktur-diperbaiki
Michael, T. (2020). Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law. Jurnal Ius Constituendum , 5 (1), 159 – 176. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2222 Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia , 17 (1), 1 – 10. https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/602
Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga  Kerja  Serta  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Provinsi  di  Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan , 3 (1), 29 – 50.
https://doi.org/10.26418/jebik.v3i1.9888 Suriadinata,  V.  (2019).  Penyusunan  Undang-Undang  Di  Bidang  Investasi:  Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1),
115 – 132. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132
Sutrisno, N., & Poerana, S. A. (2020). Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era  Presiden  Joko  Widodo. Undang:  Jurnal  Hukum , 3 (2),  237 – 266. https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.237-266
Tohadi.  (2020).  Kajian  Kritis  Atas  Kewenangan  Presiden  Untuk  Membatalkan  Peraturan Daerah  Dalam  Omnibus  Law. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional , 9 (1), 125 – 141. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.406