## PROBLEMA KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERIMPLIKASI PIDANA ADMINISTRASI YANG BERDAMPAK PADA UU NOMOR 20 TAHUN 2001  TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

## Sugianto
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Email: sugiantoaphi@gmail.com

## Abstract
The  issue  of  regional  autonomy  policy  gives  very  broad  autonomy  to  the  district/city government,  but  in  reality,  it  cannot  be  realized  by  the  law.  The  purpose  of  the  roll  out  of regional  autonomy  in  order  to  restore  the  dignity  of  the  people  in  the  region  by  providing opportunities for political education in the context of improving the quality of democracy in the region, increasing the efficiency of public services in the region, and creating good governance. The extent to which the Central Government in building synergy and harmonization with the Kewrahab  /  city  Regional  Government  in  Indonesia  "is  still  limited  to  making  the  Regional Head, in this case, the Regent / Mayor" as the King of the small kings in power in the region. Of  course,  with  this,  a  crucial  problem  arises  in  the  region  against  Corruption.
Keywords: Regional Finance, Regional Autonomy, and Corruption Crime.

## Abstrak
Permasalahan kebijaksanaan otonomi daerah memberikan otonomi yang sangat luas kepada Pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  namun  dalam  realitanya  belum  bisa  diwujudkan  sesuai aturan  Undang-undang.  Tujuan  di  Gulirkannya  Otonomi  Daerah  dalam  rangka mengembalikan  harkat  dan  martabat  masyarakat  di  daerah  dengan  memberikan  peluang pendidikan  politik  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  demokrasi  di  daerah,  peningkatan efisiensi  pelayanan  publik  di  daerah,  dan  penciptaan  berpemerintahan  yang  baik  (good governance).  Sampai  sejauh  mana  Pemerintah  Pusat  dalam  membangun  sinergitas  dan Harmonisasi  dengan  Pemerintahan  Daerah  Kewrahab/kota  di  Indonesia  “hanya  masih sebatas menjadikan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati / Walikota “ sebagai Raja raja kecil yang  berkuasa  di  daerah.  Tentunya  dengan  hal  tersebut  Muncul  permasalahan  krusial  di daerah terhadap Tindak Pidana Korupsi.
Kata Kunci: Keuangan Daerah, Otonomi Daerah, dan Pidana Korupsi.
1

## LATAR BELAKANG
Krisis  ekonomi  dan  kepercayaan  yang melanda  Indonesia  memberikan  dampak positip  dan  dampak  negatip  bagi  upaya peningkatan  kesejahteraan  seluruh  rakyat indonesia.disatu  sisi  krisis  tersebut  telah membawa  dampak  yang  luar  biasa  pada tingkat  kemiskinan,namun  disisi  lain  krisis tersebut  dapat  juga  memberi  “berkah tersembunyi  “ (blessing  in  disguised) bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia  dimasa  yang  akan  datang. mengapa?  karena  krisis  ekonomi  dan kepercayaan  yng  dialami  telah  membuka jalan  bagi  munculnya  reformasi  total diseluruh aspek kehidupan bangsa.salah satu unsur  reformasi  total  itu  adalah  tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. 1
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  yang  telah  dirubah menjadi  UU  no  23  tahun  2014    tentang Pemerintahan  Daerah  yang  telah  dirubah dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2005  yang  sebelumnya  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 menyatakan  pemberian  otonomi  daerah kepada daerah didasarkan atas azas desentralisasi  dalam  wujud  otonomi  yang luas, nyata dan bertanggungjawab. 2
Berbicara otonomi daerah tidak dapat dilepaskan  dari  isu  kapasitas  keuangan  dari tiap-tiap  daerah.  Bahkan  pada  tahun sebelumnya  otonomi  senantiasa  dikaitkan dengan automoney, artinya  kemandirian daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya diukur dari kemampuannya menggali sumber-sumber pendapatan sendiri.  Implikasi  dari  penerrapan  prinsip automoney inilah yang kemudian mendorong
1 Mardiasmo, Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: Andi, 2011), 3.
2 Nurlan  Darise, Pengelolaan  Keuangan Daerah (Jakarta: Indeks, 2007), 1.
3 Adrian  Sutedi, Implikasi  Hukum  atas Sumber  Pembiayaan  Daerah  dalam  Kerangka Otonomi Daerah (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 70.
daerah-daerah untuk giat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). 3
Sejalan dengan otonomi pengelolaan keuangan tersebut pemerintah telah mengeluarkan  kebijakan  berupa  regulasi dibidang keuangan yaitu dengan ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara,  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban  Keungan  Negara,  dan untuk daerah telah pula ditetapkan Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Peraturan Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2007  tentang Pengelolaan  Uang  Negara/Daerah  serta Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan    Daerah  sebagai  petunjuk pelaksanaannya  dan  sejak  diberlakukannya peraturan tersebut telah membawa perubahan yang  fundamental  dalam  hubungan  tata pemerintahan sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. 4

## LITERATURE REVIEW
Penelitian  tentang  kebijakan  pengelolaan keuangan daerah  bukanlah suatu  yang baru. Meskipun  demikian,  nampaknya  belum ditemukan  penelitian  yang  secara  spesifik berimplikasi  pidana  administrasi.  Berikut beberapa  karya  yang  terdokumentasikan terkait  permasalahan  yang  dikaji,  yaitu pertama, Sultan  M.  dalam  “Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran”. Jurnal ini  menjelaskan  bahwa  perubahan  dalam masalah  budgeting  reform  atau  reformasi anggaran,  yaitu  perubahan  dari  traditional
4 Trilaksono  Nugroho, Paradigma  Baru Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dalam  Penyusunan APBD  di  Era  Otonomi (Malang:  Bayumedia,  2007), 14.
budget  yang  didominasi  dari  penyusunan anggaran  yang  bersifat  line  item  dan incrementalism, proses penyusunan anggaran  yang  mendasarkan  pada  besarnya realisasi  anggaran  tahun  sebelumnya,  dan bertentangan  dengan  kebutuhan  riil  serta kepentingan masyarakat. Kebijakan pengelolaan  keuangan  daerah  berdasarkan tingkat komprehensif dan disiplin keuangan, fleksibilitas,  kejujuran,  transparansi  dan akuntabilitas untuk pembuatan MC (monthly certificate),  SPP-LS  (surat  permintaan pembayaran  langsung),  SPP-GU  (surat permintaan pembayaran belanja operasional),  dan  penerbitan  SPMU  (surat perintah  membayar  uang)  sudah  terlaksana dengan baik. 5
Kedua ,  Siska  Yulia  Defitri  dalam jurnal  “Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan Daerah  dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  terhadap  Kualitas”.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  pengelolaan  keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin  meningkat  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah. 6
Dan ketiga ,  Endra  Wijaya  dalam “Praktik  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya (Practice of  Village Fund Management  and its  Affecting  Factors) ”.  Penelitian  ini menyimpulkan  bahwa,  pada  dasarnya, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan  desa  pada  Desa  Cilebut  Timur
5 Sultan M., “Kebijakan Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  Akuntabilitas  Penggunaan Anggaran”, Jurnal  Academica ,  Vol.  06,  No.  01 (Februari, 2014): 1141.
6 Siska Yulia Defitri, “Pengaruh Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  terhadap  Kualitas”, Jurnal  Benefita ,  Vol.  3, No. 1 (Februari, 2018): 64.
sudah dilakukan dengan baik,  namun  masih ada  beberapa  kendala  atau  kekurangan, antara lain, yaitu masih terjadinya keterlambatan pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),
serta  keterlambatan  penyampaian  laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Pemerintah  Desa  juga  masih  kurang menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai  pertanggungjawaban  penggunaan keuangan desa yang baik dan benar. Praktik pengelolaan keuangan desa juga mengalami hambatan karena masih adanya pihak- pihak tertentu  yang justru “diduga kuat” meminta “jatah upeti”. 7
Dari  ketiga  topik  penelitian  yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan  secara  khusus  dan  komprehensif yang  memaparkan  kebijakan  pengelolaan keuangan daerah  bukanlah suatu  yang baru. Oleh  karena  itu,  diharapkan  penelitian  ini mampu  mengungkapkan  mendeskripsikan dan  mengalisis  lebih  jauh  tentang  implikasi pidana  administrasi.  Di  sinilah  letak perbedaan  studi  ini  dengan  studi-studi  yang telah dilakukan sebelumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Melalui jurnal ini, peneliti bermaksud untuk memahami problema kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi  pidana  administrasi yang berdampak  pada  UU  No.  20  Tahun  2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan kata  lain  penelitian  deskriptif  kualitatif  ini bertujuan  untuk  memperoleh  informasi- informasi mengenai keadaan yang ada. 8
Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan
7 Endra  Wijaya,  “ Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya (Practice of Village Fund Management and its Affecting Factors) ”, JIKH , Vol. 13, No. 2 (Juli, 2019): 165.
8 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan  Proposal (Jakarta:  Bumi  Aksara,  1999), 26.
( library research ) yakni penelitian dilaksanakan dengan cara pencarian literatur (kepustakaan)  baik  berupa  buku,  catatan, maupun  laporan  hasil  penelitian  dari penelitian sebelumnya.
Untuk  teknik  pengumpulkan  data yang  diperlukan,  peneliti  melakukannya dengan  mengidentifikasi  tema  atau  wacana dari  buku-buku,  makalah  atau  artikel, majalah, jurnal dari hasil penelitian terdahulu, web (internet), atau juga data yang diambil  dari  informasi lainnya yang berhubungan  dengan  tema  penelitian  ini untuk  mencari  hal-hal  atau  variable  yang berupa  catatan,  transkip,  buku,  surat  kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang  kebijakan  pengelolaan  keuangan daerah yang berimplikasi pidana administrasi.
Untuk mempermudah dalam penyusunan  naskah,  peneliti  menetapkan langkah-langkah  yaitu  mengumpulkan  data- data  yang  ada  baik  dan  menganalisa  data- data melalui buku-buku teks, dokumen lain, majalah dari web (internet) dan sebagainya.
Setelah peneliti mendapatkan beberapa data, maka data tersebut  dianalisis untuk  mendapatkan  kesimpulan,  beberapa cara yang terdapat dalam analisa data sebagai berikut:  Analisis  Deskriptif  ( Descriptif Analysis), data ini penulis sudah melakukan pemetaan  tempat  terhadap  data-data  yang akan  dicari  diberbagai  tempat.  Analisis  isi ( Content Analysis) , peneliti mencoba menganalisa  lebih  dalam  berkaitan  buku, majalah,  jurnal,  penelitian    bukan  hanya  isi pada  data  tersebut  melainkan  peneliti  akan mengungkapkan  latar  belakang,  waktu  dan beberapa aspek didalamnya, penulis tersebut mengungkapkan  pendapatnya  diberbagai data yang terkumpul tersebut.
Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu  dimulai  dari  lapangan  atau  fakta empiris  dengan  cara  terjun  ke  lapangan, mempelajari  fenomena  atau  fakta  empiris
9 Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan  Daerah (Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2010), 30.
dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari fenomena  yang  ada  di  lapangan.  Analisis data  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan secara  bersamaan  dengan  cara  proses pengumpulan data. Adapun tahapan analisis data, yaitu:
1. Reduksi data tentang problema kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi  pidana  administrasi  yang dijabarkan  satu  persatu  secara  utuh  guna dapat menyimpulkan lebih komprehensif.
2. Penyajian  data  dengan  memberikan kesimpulan  tentang  problema  kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi  pidana  administrasi  yang berdampak pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
3. Pengambilan  keputusan  atau  verifikasi yang  dilakukan  setelah  data  disajikan, sehingga  memudahkan  untuk  penarikan kesimpulan. Untuk itu diusahakan mencari  pola,  model,  tema,  hubungan, persamaan,  hal-hal  yang  sering  muncul dan  sebagainya.  Jadi  dari  data  tersebut berusaha  diambil  kesimpulan.  Teknik  ini dapat disimpulkan kelebihan dan kekurangan  tentang  problema  kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi  pidana  administrasi  yang berdampak pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

## KONSEP DASAR
Dalam  Undang-undang  Nomor  25  Tahun 1999  (yang  telah  direvisi  menjadi  Undang- undang  Nomor  33  Tahun  2004)  tentang perimbangan  keuangan  Pemerintah  Pusat dan daerah  secara khusus telah menetapkan landasan  yang  sangat  jelas  dalam  penataan, pengelolaan  dan  pertanggung  jawaban keuangan  daerah  antara  lain  memberikan penilaian dalam menetapkan produk penguatan, 9 sebagai berikut:
1. Ketentuan tentang produk-produk
pengelolaan  keuangan  daerah  diatur dengan peraturan Daerah (Perda).
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan  daerah  diatur  dengan  surat keputusan  Kepala  Daerah  sesuai  dengan peraturan daerah tersebut.
3. Kepala  Daerah  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban kepada DPR mengenai  keuangan  daerah  dari  segi efisien dan efektivitas keuangan.
4. Laporan  pertanggungjawaban  keuangan daerah  tersebut  merupakan  dokumen daerah,  sehingga  dapat  diketahui  oleh masyarakat.
Pengertian yang dimaksud dalam point pokok (d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tersebut sangat jelas kaitannya dengan apa  yang  dijelaskan  dalam  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggungjawab  Keuangan Negara Pasal 19;
“Laporan hasil pemeriksaan yang telah
disampaikan kepada lembaga perwakilan, di nyatakan terbuka untuk umum”. 10
Dalam  membedah  masalah  penelitian seiring  dengan  beberapa  pengertian  tentang pengelolaan  keuangan  daerah  di  atas,  ada beberapa  pengertian  teori  sebagai  sudut pandang  agar  lebih  jelas,  antara  lain;  (1) Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan; (2) Teori Residu; (3) Teori Syari’at Islam.
1. Teori Pemisahan dan Pembagian
Kekuasaan
Teori  ini  pada  mulanya  lahir akibat dari kekuasaan raja yang absolut di eropa  barat.disatu  aspek  hal  itu  betujun mencegah tumbuhnya kekuasaan ditangan satu orang, sedankan diaspek lain agar ada jaminan terhadap hak-hak azasi manusia. Ajaran  ini  oleh  Immanuel  Kant  disebut sebagai doktrin “Trias Politika“
Montsquieu.  Dasar  pemikiran  doktrin Trias  Politika sebelumnya  pernah  ditulis
10 Lihat  Pasal  19  Undang-undang  Nomor  15 Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
oleh Aristoteles dan kemudian dikembangkan oleh John Locke.
John  Lock  dalam  bukunya Two Treatises on  Civil Goverment yang terbit tahun  1690,membagi  kekuasaan  negara itu  atas  tiga  cabang  kekuasaan,  pertama kekuasaan  membentuk  undang-undang ( legislatif )
kedua kekuasaan
melaksanakan  undang-undang  ( eksekutif ) ketiga  kekuasaan federatif .  Kekuasaan eksekutif  menurut  John  Lock  meliputi kekuasaan meleksanakan atau mempertahankan
undang-undang termasuk  mengadili.  Kekuasaan federatif adalah  kekuasaan  yang  meiputi  sema kekuasaan  yang  tidak  termasuk  dalam kekuasaan  eksekutif,  dan  legislatif,  yang meliputi hubungan luar negeri.
Hal  itu  dipertegas  oleh  pula  oleh C.F.Strong  (Monterquieu  pertama  kali mengemukakan  dalam  bukunya “Esprit des  lois“, dia  berkesmipulan  bahwa apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan  pada  orang  atau  lembaga  yang sama,  tidak  akan  ada  kemerdekaan  dan berbahaya  karena  sama  halnya  dengan monarki atau tirani.
Menurut  Bagir  Manan,  teori pemisahan kekuasaan ini dalam perkembangannya ternyata beberapa negara  modern  jarang  menerapkannya secara  murni  (materiel)    karena  selain tidak  praktis  juga  meniadakan  sistem pengawasan  atau  keseimbangan  antara cabang kekuasaan yang satu dan yang lain juga  dapat  menimbulkan  kesewenang- wenangan menurut atau didalam lingkungan masing-masing cabang kekuasaan tersebut. Di Indonesia UUD 1945
menganut dan mempraktekan teori pemisahan  kekuasaan  secara  formil.  Hal ini  terbukti  adanya  keterkaitan  antara semua  lembaga  negara  tinggi  dan  saling bekerja sama dalam bidang
tertentu,seperti  halnya  hubungan  antara DPR dengan Presiden keduanya memiliki kekuasaan  membentuk  Undang-Undang, menetapkan  anggaran  pendapatan  dan belanja  negara  dan  bidang  lainnya. Keterkaitan  dan  kerja  sama  antara  kedua lembaga  negara  tersebut  tentu  dalam hubungan kesetaraan dan kemitraan.
Kesetaraan dan kemitraan sebenarnya  sebenarnya  telah  mendapat landasan  yang kuat  di  dalam Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  alinea keempat,  terutama  melalui  prinsip  yang terkandung dalam sila-sila pancasil, yaitu keseimbangan, keserasian dan keselarasan.konsep  atau  prinsip  tersebut dipopulerkan  hubungan“  equilibrium“ oleh  Sri  Sumantri.  Hubungan  yang demikian  disebut  hubungan  seimbang, selaras  dan  serasi,  sehingga  tidak  terjadi saling dominasi yang sering terjadi dalam sistem presidentil ataupun sisten parlementer.  Sistem  presidenil  identik dengan betapa kuatnya presiden sehingga tidak  dapat  dijatuhkan  seblun  masa jabatan berahir.
Sementara  sistem  parlementer perdana  menteri  dapat  dipecat  dari jabatannya  melalui  dua  cara,  yaitu pertama , melalui mosi tidak percaya yang biasanya diajukan oleh oposisi atau koaisi oposisi.  Dan kedua ,  Perdana  Menteri dapat dipecat oleh partai politiknya diluar setting  badan  legslatif.  Artinya  dalam sistem  parlementer  legislatif  sangat  kuat karena  dapat  menjatuhkan  eksekutif kapan  saja  dengan  alasan  dan  prosedur tertentu.
Bentuk pembagian  kekuasaan sebagaimana  diuraikan  diatas  identik dengan  istilah  pemencaran  kekuasaan secara horizontal dalam pada itu pemencaran  kekuasaan  secara  vertikakal adalah  melahirkan  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah otonom yang memikul hak desentraisasi.
11 Strong. C.F., Modern Political konstitions: An  Introduction  to  the  Comparat'tv-Study  of  Their
Pengelolaan  merupakan  istilah yang  dipakai  dalam  ilmu  manajemen secara etimologi pengelolaan berasala dari kata  “kelola”  ( to  manage )  dan  biasanya merujuk  pada  proses  mengurus  atau menangani  sesuatu  untuk  mencapai tujuan.
2. Teori  Residu  (Penyerahan  Sisa  atau Kewenangan)
Pembagian  urusan  pemerintahan yang  diamanatkan  dalam  UU  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah  mencenninkan  kesamaan  dengan sistem  penyerahan  sisa  kewenangan  atau kekuasaan  (reserve  of  power)  di  negara federal. 11 Dengan  dianutnya  sistem penyerahan  kewenangan  sisa  (reserve  of power)  sebagaimana  dhegaskan  dalam Pasal  7  ayat  (2),  Pasal  9  UU  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah cenderung menafsirkannya secara baku dan menganggap  bahwa  semua  kewenangan diluar  kewenangan  pusat  adalah  menjadi kewenangan daerah.
3. Teori Syari’at Islam.
Al-Qur’an  dan  Sunnah  adalah merupakan dua dari empat sumber Syariat dimana  al-Qur’an  merupakan  sumber pertama dan utama dalam Islam diturunkan secara bertahap dalam bahasa arab, ia mengandung wahyu-wahyu yang Allah beritahukan kepada manusia melalui nabi Muhamad SAW. Sedangkan sunnah merupakan seluruh perbuatan dan ucapan  Nabi  Muhamad.sebagaimana  hal itu dikisahkan oleh para sahabatnya.
Berkaitan dengan bagaimana hubungan antara rakyat dengan pemerintah,al-Qur’an  telah  menetapkan suatu  prinsip  yang  dapat  dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat.prinsip itu ditegaskan  didalam  surah  an  -Nisa/4;59 yan artinya:
History  and  Excisting  form  (London: Sidgwick  & Jackson Limited, 1952), 100.
Hai orang-orang yang beriman,taatilah Allah dan taatlah  kepada  Rasul-Nya  serta orang-orang  yang  berwenang diantara kamu.Apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu hal,maka
kembalikanlah ia
kepada  Allah  (al-Qur’an)  dan Rasul-Nya  (Sunnah)  jika  kamu benar-benar beriman kepada Allah  dan  hari  kemudian.Yang demikian  itu  lebih  utama  bagimu dan lebih akibatnya.
Hazairin  menafsirkan  “menaati Allah  ialah  tunduk  kepada  ketapan- ketetapan  Allah“,  “menaati  rasul“  yaitu tunduk  kepada  ketetapan-ketetapan  rasul yaitu  Nabi  Muhamad.saw.dan  menaati “ulil  amri“ ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan petugas-ptugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan  tugas  kekuasaannya.adapun ketetapan-ketetapan  ulil  amri  dalam  arti sebagai  petugas-petugas  kekuasaan  ada dua  macam,  yaitu pertama, ketetapan yang merupakan pemilihan atau penunjukan  garis  huku  yang  setepat- tepatnya  ntuk  dipakaikan  kepada  suatu perkara  atau  kasus  yang  dihadapi  baik yang bersuber dari al Qur’an maupun dari Sunnah Rasul. Dan kedua, ketetapan yang merupakan  pembentukan  garis  hukum yang  baru,  bagi  keadaan  baru  menurut menurut  tempat  dan  waktu  dengan berpedoman pada al-Qur’an dan Sunnah.
Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban  menaati  pemerintah,para sarjana  hukum  islam  sependapat  bahwa kewajiban rakyat untuk menaati penguasa atau  perintah  itu  menerapkan  prinsip- prinsip nomokrasi islam,dengan perkataan  lain,selama  penguasa  atau pemerintah tidak bersikap zalim (otoliter, diktator) selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa.
Dengan demikian prinsip ketaatan rakyat  mengikat  rakyat  secara  alternatif dan melalui prinsip ini pula rakyat berhak
untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa. Inti dari koreksi rakyat  terhadap  penyimpangan  yang dilakukan penguasa adalah berupa teguran dan  nasehat  agar  penguasa  menyadari kekeliruannya dan kembali kepada ketetapan-ketetapan  Allah  dan  Rasul- Nya.  Apabila  penguasa  yang  keliru  itu telah menyadari kekeliruannya,maka rakyat boleh menaatinya untuk selanjutnya. Sebaliknya apabila penguasa yang  keliru  itu  tidak  mau  menyadari kekeliruannya  maka  rakyat  tidak  wajib menaatinya  lagi  dan  penguasa  seperti  itu harus  segera  mengundurkan  diri  atau dihentikan dari jabatannya.
Dari  segi  prinsip  ketaatan  dapat pula  diartikan  bahwa  penguasa,  kecuali memiliki hak ketaatan rakyat terhadapnya, ia atau mereka berkwajiban pula kepentingan-kepentingan rakyat banyak,  penguasa  dalam  menjalankan kekuasaannya  tidak  boleh  mengabaikan kepentingan-kepentingan  umum.  Dalam nomokrasi Islam, penguasa wajib mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang  kepentingan  pribadi.  Dengan demikian ketaatan rakyat terhadap penguasa  mengandung  suatu  azas  timbal balik,dari suatu segi rakyat wajib taat dan tunduk  kepada  penguasa,  tetapi  dari  segi lain  penguasa  wajib  memperhatikan kemaslahatan  umum  dan  melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi Islam.

## PEMBAHASAN DAN DISKUS
Desentralisasi yang mengubah sistem pengelolaan keuangan daerah telah menyajikan fakta-fakta permasalahan sistemik  dan  struktural,  yang  sebenarnya tidak  cukup  diselesaikan  dengan  sekadar melekatkan  pendekatan  instrumental  atau neo-institutionalisme.  Melainkan  harus  pula diperiksa  paradigma  hukum  dan  prinsip- prinsip  keuangan  daerahnya.  Bagaimana paradigma  hukum  dan  prinsip-prinsipnya terjadi  dalam  konteks  kebijakan  keuangan daerah  di  Indonesia,  mengapa  hal  tersebut tidaklah  cukup  berhasil  membongkar  akar
struktural  masalah?  Dengan  analisis  atas teks-teks  hukum,  akan  ditinjau  motif-motif dan  benturan  paradigma  politik  ekonomi dalam  proses-proses  kebijakan  di  daerah, utamanya good financial governance, apakah sesuai dengan paradigma penyejahteraan rakyat dalam konteks ketatanegaraan dan hak asasi manusia. 12
Menurut  Baldereton  (dalam  Westra, 1983:14)  mengemukakan  bahwa  istilah pengelolaan  sama  dengan  manajemen  yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan  secara  efektif  material  dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. 13

## Tujuan dari pada Pengelolaan Keuangan Daerah
Tuntutan  terhadap  pengelolaan  keuangan rakyat (publik money) secara baik merupakan issue utama yang harus dilakukan pemerintah  daerah  dalam  mewujudkan tujuan  pemerintahan  yang  bersih (clean goverment), dimana  pengelolaan  keuangan daerah  yang  baik  adalah  kemampuan mengontrol  kebijakan  keuangan  daerah secara  ekonomis,  efisien,  transparan  dan akuntabel. 14
Sejalan dengan perkembangan kebutuhan  pengelolaan  keuangan  Negara, dirasakan  pula  semakin  pentingnya  fungsi perbendaharaan  dalam  rangka  pengelolaan sumber  daya  keuangan  pemerintahan  yang terbatas secara efisien. 15
Dasar aturan yang dijadikan regulasi daripada pengelolaan keuangan daerah, telah dijelaskan  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005;
“Keuangan  daerah  dikelola  secara tertib, taat pada peraturan perundang-
12 R.  Herlambang  Perdana  Wiratraman, “Kekuasaan  Tafsir  dan  Tafsir  Kekuasaan  Dalam Hukum”, FORUM Keadilan, No. 50 (April, 2006). 13 Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah , 21. 14 M.  Suparmoko, Keuangan  Negara  dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta: BPFE, 2004), 308. 15 Atep  Adya  Barata  dan  Bambang  T., Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,  dan  bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan,  kepatutan,  dan  manfaat untuk masyarakat”. 16
Berdasarkan  uraian  pasal  tersebut diatas  bahwa  adanya  keterkaitan  yang  erat dari  keuangan  daerah  dengan  aturan adminitrasi  Negara,  maka  secara  logis  pula keuangan  daerah  akan  mengenal  asas-asas hukum berikut;
1. Asas  Legalitas;  bahwa  setiap perbuatan  administrasi  dalam pengelolaan  keuangan  daerah harus berdasarkan aturan hukum;
2. Asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan; bahwa  setiap  pejabat  pengelola keuangan daerah tidak dibenarkan menggunakan kekuasaannya diluar kepentingan pemerintah;
3. Asas tidak boleh mengambil atau menyerobot  wewenang;  bahwa pengelola  keuangan  daerah  tidak dibenarkan mengambil atau menjalankan  wewenang  selain wewenang yang dimilikinya;
4. Asas  kesamaan  Hak  bagi  setiap penduduk  Negara  (asas  non diskriminatif);  pejabat  pengelola keuangan daerah harus bertindak sama kepada pihak yang dilayaninya;
5. Asas  upaya  paksa;  asas  upaya paksa  atau  mempunyai  sanksi dalam rangka memberikan sarana penaatan kepada hokum keuangan daerah. 17
Negara/Daerah (Jakarta: PT. EMK-Gramedia, 2005), 9.
16 Lihat  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  58 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah beserta Penjelasannya.
17 Muhamad  Djumhana, Pengantar    Hukum Keuangan  Daerah  dan  Himpunan  Peraturan Perundang-undangan    di  Bidang  Keuangan  Daerah (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 24.
Adapun pengelolaan keuangan daerah yang menjadi pokok dan diatur dalam Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  58  Tahun 2005 Pasal 3 tersebut sebagai berikut; 18
1. Asas  umum  pengelolaan  keuangan daerah
2. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah
3. Penyusunan  RKPD,  KUA,  PPAS,  dan RKA-SKPD
4. Penyusunan dan penetapan APBD
5. Pelaksanaan dan perubahan APBD
6. Penataa usahaan keaungan daerah
7. Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
8. Pengendalian  defisit  dan  penggunaan surflus APBD
9. Pengelolaan kas umum daerah
10. Pengelolaan piutang daerah
11. Pengelolaan investasi daerah
12. Pengelolaan barang milik daerah
13. Pengelolaan dana cadangan
14. Pengelolaan utang daerah
15. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah 16. Penyelesaian kerugian daerah
17. Pengelolaan  keuangan  Badan  Layanan Umum Daerah
18. Peraturan pengelolaan keuangan daerah
Dalam pengelolaan keuangan daerah telah diatur pula dalam Permendagri Nomor 13  Tahun  2006  sebagai  pengganti  Kepmen Nomor  29  Tahun  2002  tentang  Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan  Keuangan  Daerah  serta  Tata
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah,  Pelaksanaan  Tata  Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah. Pengelolaan anggaran ( budget ) adalah  suatu  daftar  yang  terperinci  tentang penerimaan  dan  pengeluaran  Negara/daerah yang  diharapkan  dalam  jangka  waktu
18 Lihat  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  58 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah beserta Penjelasannya.
tertentu. Adapun tujuan daripada pengelolaan  anggaran  itu  sendiri  yaitu meliputi; 19
1. Kesejahteraan masyarakat;dengan pengelolaan  anggaran  yang  baik  maka akan  mendorong  kearah  perbaikan ekonomi,  distribusi  pendapatan  yang tepat sasarn sehingga akan menciptakan kondisi  ekonomi  yang  stabil  dan mengarah kepada pencapaian
kesejateraan masyarakat;
2. Membuka  kesempatan  kerja;anggaran dikelola  dengan  baik  dan  alokasi anggaran  yang  tepat  terhadap  objek- objek  vital  akan  menarik  tenaga  kerja, membuka  kesempatan  kerja  karena adanya  lapangan  kerja  sehingga  ada distribusi anggaran;
3. Mengurangi pengangguran;efektivitas dan  Efisiensi  anggaran  dan  perubahan alokasi  anggaran  kepada  optimalisasi angkatan  kerja  dengan  berbagai  bentuk perluasan lahan pekerjaan yang baru.
4. Pelayanan
Masyarakat;indicator keberhasilan sebuah pemerintahan adalah  bagaimana  masyarakat  merasa terlayani dengan baik dengan memperoleh  tingkat  kepuasan  yang optimal.
Menurut  Abdul  Halim  sebagaimana dikutip  oleh Rahardjo  Adisasmita 20 bahwa anggaran  dapat  digunakan  atau  berfungsi sebagai berikut;
a. Pedoman;  dengan  fungsi  ini  berarti unit-unit
dalam organisasi melaksanakan  kegiatan  berpedoman pada anggaran sehingga dapat dihindari
pemborosan atau penyalahgunaan keuangan
organisasi;
b. Alat  Koordinasi;  untuk  mencapai tujuan  organisasiyang  efektif  dan efisiendiperlukan  pembagian  tugas,
19 Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah , 35.
20 Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah , 37.
wewenang  dan  tanggungjawab  yang jelas antara pelbagai unit;
c. Alat  Kontrol;  anggaran  yang  telah dilaksanakan  untuk  periode  tertentu perlu dievaluasi, baik secara parsialmaupun komprehensifuntuk mengukur kinerja organisasi. Secara hukum, pengelolaan keuangan daerah  yang  dimaksudkan  dalam  rangka perwujudan  kewajiban  pemerintah  daerah harus  dilakukan  dengan  sejumlah  prinsip, yakni: efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat terhadap peraturan perundang-undangan  (vide:  Pasal  23  ayat  2 UU Nomor 32 Tahun 2004). Prinsip-prinsip yang  demikian  dipengaruhi  oleh  diskursus (teks  hukum)  asas-asas  penyelenggaraan pemerintahan,  yang  meliputi:  kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas (vide: Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004).
Korupsi  menurut Henry  Campbell Black dalam Black’s Law Dictionary adalah suatu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang  tidak  sesuai  dengan  kewajiban  resmi dan  hak-hak  dari  pihak-pihak  lain,  secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. 21
Dalam  pengertian  lain,  korupsi  dapat diartikan  sebagai  “perilaku  tidak  mematuhi prinsip”, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta  atau  pejabat  publik.  Dan  keputusan dibuat  berdasarkan  hubungan  pribadi  atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. 22
Terlepas dari berbagai ragam pengertian  korupsi  diatas,  secara  yuridis,
21 Henry  Campbell  Black, Black’s  Law Dictionary, Edisi  VI  (West  Publishing:  St.  Paul Minesota, 1990), 119.
22 Vito  Tanzi,  “Corruption,  Governmental Activities,  and  Markets”, Paper (IMF  Working, Agustus 1994).
pengertian  korupsi,  baik  arti  maupun jenisnya  telah  dirumuskan,  di  dalam Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo. Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dan  Undang-undang  sebelumya, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.
Berbagai kalangan menganggap korupsi sepertinya sudah merasuk di seluruh lini  kehidupan,  menjadi  suatu  sistem  dan menyatu dengan
penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk juga pemerintahan  di  daerah.  Menurut  Patrick Glynn, Stephen J. Korbin dan Moises Naim yang  menyebabkan  meningkatnya  aktivitas korupsi,  baik  yang  sesungguhnya  maupun yang  dirasakan  ada  di  beberapa  negara, karena  terjadinya  perubahan  politik  yang sistematik,  sehingga  memperlemah  atau menghancurkan  tidak  saja  lembaga  sosial dan politik, tetapi juga hukum. 23
Undang-Undang  Nomor  31  tahun 1999  ada  mengatur  jenis  tindak  pidana korupsi yaitu : Pasal 2 ayat (1) . Pasal 3, Pasal 5, UU Nomor 31 tahun  1999 eks Pasal  209 KUHP, Pasal 6 UU Nomor 31 tahun 1999 eks pasal  210  KUHP,  Pasal  7  UU  Nomor  31 tahun  1999  eks  pasal  387  KUHP  dan  pasal 388  KUHP,  Pasal  8  UU  Nomor  31  tahun 1999  eks  pasal  415  KUHP,  Pasal  9  UU Nomor 31 tahun 1999 eks pasal 416 KUHP, Pasal 10 UU Nomor 31 tahun 1999 eks pasal 417  KUHP,  Pasal  11  UU  Nomor  31  tahun 1999  eks  pasal  418  KUHP,  Pasal  12  UU Nomor  31  tahun  1999  eks  pasal  419,  420, 423, 425, 435 KUHP, Pasal 13 UU Nomor 31 tahun  1999,  Pasal  14  UU  Nomor  31  tahun 1999,  dan  Pasal  15  UU  Nomor  31  tahun 1999.
Dari  hal  tersebut  jelas  kelihatan bahwa penerapan Pasal  2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 mudah membuktikan namun mengandung  multitafsir,  akan  tetapi  Pasal
23 Lihat Kimberly Ann Elliot, Corruption and  The  Global  Economy, terj.  Yayasan  Obor Indonesia (Jakarta: YOI, 1999), 11.
yang  lainnya  sangat  susah  membuktikan tetapi tidak multitafsir.
Unsur “melawan hukum” (vide Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
dan unsur “menyalahgunakan  wewenang  kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” (vide Pasal 3 vide Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) seringkali terjadi kekeliruan pemahaman  antara  kedua  unsur  tersebut. Pengertian  “ sifat  melawan  hukum  formil” sering dirancukan dengan pengertian “ menyalahgunakan  wewenang” padahal  itu jelas  berbeda,  sebab  sifat  melawan  hukum formil  bisa  dilakukan  oleh  setiap  orang sedangkan menyalahgunakan  wewenang hanya  bisa  dilakukan  oleh  seseorang  yang mempunyai  kewenangan  dan  kapasitas tertentu yang ditetapkan secara tertulis oleh suatu peraturan formil (tertulis). Hal tersebut perlu  difahami  secara  benar  karena  akan berkaitan dengan masalah pengumpulan alat bukti dan pembuktiannya di depan persidangan.
Dengan  demikian,  unsur  melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun  2001  bukan  hanya  sifat  melawan hukum  dalam  arti  pidana,  namun  juga mencakup  melawan  hukum  administrasi. Dengan demikian, kesalahan atau pelanggaran  terhadap  hukum  administrasi dapat  diadopsi  ke  dalam  sifat  melawan hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, apabila  dari  kesalahan  administrasi  tersebut telah  menimbulkan  kerugian  keuangan negara atau perekonomian negara.
Dalam  Undang-Undang  No.  32 Tahun  2004  diatur  mengenai  pengawasan atas  penyelenggaraan  pemerintah  daerah, yang dalam prakteknya dilakukan oleh aparat pengawas  internal  yang  terwadahi  dalam Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) baik
24 Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan
Pembangunan Daerah , 38.
di pemerintahan Propinsi maupun Kabupaten/Kota.  Hasil  pembinaan  dan pengawasan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh badan Pemeriksa Keuangan  (BPK  (Pasal  221  UU  No.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah). Dengan demikian dalam penegakkan hukum di daerah khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi,  selayaknya  BAWASDA  dilibatkan dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  dalam perspektif preventif dan administratif.
Sebagai  upaya  untuk  meningkatkan pengawasan  dan  pemeriksaan  dalam  rangka pemberantas  praktik  KKN,  pemerintah bersama  DPR  kemudian  mengesahkan  UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme. UU Nomor  28  Tahun  1999  tersebut  kemudian menjadi landasan hokum dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara  (KPKPN).  Dengan  demikian  untuk mengawasi  roda  pemerintahan,  saat  ini terdapat  lembaga-lembaga  pengawas  dan pemeriksa  yang  sifatnya  independent  dan memiliki tugas yang berbeda-beda, diantaranya  OMBUDSMEN,  KPKPN,  dan BPK. 24

## Penekanan  Sanksi  Pidana  pada  Hukum Administrasi
Menurut  Sjachran  Basah,  pada  hakekatnya hukum  administrasi  negara  adalah  pertama memungkinkan  administrasi  negara  untuk menjalankan  fungsinya  dan  yang    kedua melindungi  warga  terhadap  sikap    tindak administrasi  negara  dan  juga    melindungi administrasi  negara  itu  sendiri.  Sedangkan administrasi Negara mempunyai 2 (dua) arti, pertama  dalam  arti  luas  yaitu  aktivitas- aktivitas  badan-badan    legislatif,  eksekutif dan  yudikatif,  dan  kedua  dalam  arti  sempit yaitu  aktivitas  badan    eksekutif  dalam melaksanakan pemerintahan. 25
25 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi  Negara  Indonesia (Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 2001), 5.
Prajudi  Atmosudirdjo  memberikan batasan  hukum  administrasi  negara  sebagai hukum  yang  bersifat  operasional,  artinya hukum  yang  membuat  dan  dipergunakan oleh para pejabat dan instansi negara dalam melakukan  tugas,  kewajiban,  dan  fungsi masing-masing,  baik  secara  individual maupun instansional.
Terlepas  dari  pengertian  diatas, bidang hukum Administrasi mencakup ruang lingkup  yang  sangat  luas,  tidak  hanya  pada bidang  hokum  pajak  atau  perbankan  saja akan  tetapi  semua  bidang  kehidupan termasuk  bidang  ekonomi  dan  pendidikan serta  sebagainya.  Hukum  Administrasi dikatakan  sangat  luas  karena  hukum administrasi merupakan:
“seperangkat hukum yang diciptakan oleh  lembaga  administrasi  dalam bentuk  undang-undang,  peraturan- peraturan,  perintah  dan  keputusan- keputusan untuk melaksanakan kekuasaan
dan
tugas-tugas pengaturan/mengatur  dari  lembaga yang bersangkutan”. 26
Keberadaan sanksi hukum diperlukan karena dengan ancaman hukuman diharapkan dapat dicapai paksaan rohani dan pengaruh mendidik terhadap yang berkepentingan. Salah satu ancaman hukuman  tersebut  adalah  sanksi  pidana. Penegakan Hukum Administrasi Negara oleh hukum  pidana  adalah  mengenai  sanksinya. Pentingnya sanksi pidana di dalam penegakan Hukum Administrasi Negara oleh
Hukum  Pidana  dapat  dilihat  dari  pendapat Logeman yang dikutip Soehardjo Sastrosoehardjo bahwa Hukum Administrasi Negara  itu  memberikan  kaidah-kaidah  yang membimbing  turut  serta  pemerintah  dalam pergaulan  social  ekonomi  yaitu  kaidah- kaidah  yang  oleh  pemerintah  sendiri  diberi sanksi dalam hal pelanggaran. 27
26 Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta Hukum  Pidana (Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti, 2003), 13.
Sekarang  ini  berbagai  peraturan perundang-undangan  mencantumkan  sanksi pidana  di  dalam  “bab  ketentuan  pidana”. Dengan adanya sanksi pidana didalam “bab ketentuan pidana” maka penegakan hukumnya dilakukan oleh Negara/Pemerintah  yang  dalam  hal  ini dilaksanakan pihak kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian dapat disimpulkan  pemerintah  ikut  campur  dalam kehidupan  masyarakat  dengan  berbagai  alat yang  ada  padanya.  Salah  satu  alat  tersebut adalah  hukum  pidana.  Hukum  pidana menduduki  peranan  yang  penting  sebagai salah satu sarana kebijakan pemerintah. Hal ini  karena  hukum  pidana  mempunyai kedudukan yang istimewa, dalam arti hukum pidana  tidak  hanya  terdapat  dalam  undang- undang  hukum  pidana  saja  namun  juga terdapat  di  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  lain  di  luar  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) seperti UU Narkotika, UU Psikotropika, UU Kesehatan,  UU  Pendidikan  dan  sebagainya. Perkembangan  hukum  pidana  tidak  hanya sekedar  di  dalam  perundang-undangan pidana  itu  sendiri  tetapi  telah  berkembang dan  memasuki  bidang  hukum  lainnya termasuk di dalam tata pemerintahan. Dalam hal  ini  hukum  pidana  digunakan  untuk menegakkan norma-norma di bidang hukum lain atau dengan kata lain memfungsionalisasikan hukum pidana dalam bidang hukum yang lain.
Dalam  hal  ini  Muladi  menyatakan bahwa  keterlibatan  hukum  pidana  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan dapat  bersifat  otonom,  dalam  arti  bersifat murni  dalam  perundang-undangan  hukum pidana  sendiri  baik  dalam  merumuskan perbuatan  yang  dianggap  bersifat  melawan hukum, dalam menentukan pertanggungjawaban  pidananya  maupun dalam  penggunaan  sanksi  pidana  dan
27 T.H. Ranidajita, “Eksistensi Sanksi Pidana dalam  Hukum  Administrasi  Negara  Khususnya Hukum Pajak di Indonesia”,dalam Masalah-masalah Hukum (Semarang: FH-UNDIP, 1994), 21.
tindakan  yang  diperlukan;  dan  bersifat komplementer,  dalam  arti  terhadap  bidang hukum  lain  misalnya  hukum  administrasi. Dalam  hal  semacam  ini  kedudukan  hukum pidana  bersifat  menunjang  penegakkan norma  yang  berada  dibidang  hukum  lain, misalnya  pengaturan  masalah  perpajakan, hak  cipta,  paten  dan  sebagainya.  Bahkan dalam hal-hal tertentu peranannya diharapkan lebih fungsional daripada sekedar bersifat subsidiair mengingat situasi perekonomian yang kurang menguntungkan. 28
Dalam perkembangannya terjadi perubahan  terhadap  fungsi  hukum  pidana mengingat  adanya  pembangunan  disegala bidang kehidupan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, hukum pidana digunakan  sebagai  sarana  oleh  pemerintah untuk  meningkatkan  rasa  tanggungjawab negara/pemerintah  dalam  rangka  mengelola kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks.  Sanksi  pidana  antara  lain digunakan secara maksimal untuk mendukung  norma  hukum  administrasi dalam  pelbagai  hal.  Inilah  yang  dinamakan administrative  penal  law ( verwaltungs strafrecht )  yang  termasuk  dalam  kerangka public welfare offenses ( ordnungswidrigkeiten ). 29 Barda  Nawawi Arief menamakan hukum pidana administrasi  yaitu  hukum  pidana  dibidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. 30 Sanksi
pidana tersebut didayagunakan  apabila  sanksi  administratif sudah  tidak  mempan  khususnya  berkaitan dengan  pelaku  tindak  pidana  yang  sudah keterlaluan dan menimbulkan kerugian besar misalnya dalam bidang perpajakan, lingkungan hidup, hak cipta dan lain-lain. 31
Keterkaitan  hukum  administrasi  dengan hukum  pidana  dapat  dipahami  karena
28 Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia  di  Masa  Datang”, Paper (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), 148.
29 Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang”, 149.
keduanya  merupakan  hukum  publik  dan dalam  proses  penegakan  hukum,  sanksi pidana  (hukum  pidana)  dipergunakan  untuk memperkuat sanksi dalam hukum
administrasi negara. Sanksi Hukum Administrasi,
menurut J.B.J.M.  Berge, ”sanksi merupakan inti  dari  penegakan  hukum  administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi”. Menurut P de  Haan  dkk,  ”dalam  HAN,  penggunaan sanksi  administrasi  merupakan  penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan  ini  berasal  dari  aturan  hukum administrasi  tertulis  dan  tidak  tertulis”.  JJ.
Oosternbrink
berpendapat ”sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan  antara  pemerintah–warga  negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga  (kekuasaan  peradilan),  tetapi  dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri”.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini menyimpukan bahwa pengelolaan keuangan daerah  yang  dimaksudkan  dalam  rangka perwujudan  kewajiban  pemerintah  daerah dasar aturan yang dijadikan regulasi daripada pengelolaan keuangan daerah, telah dijelaskan  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  58  Tahun  2005. Prinsip-prinsip  yang  demikian  dipengaruhi oleh  diskursus  (teks  hukum)  asas-asas penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi: kepastian hukum, tertib penyelenggara  negara,  kepentingan  umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,  akuntabilitas,  efisiensi,  dan efektifitas (vide: Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 32  Tahun  2004).  Adapun  sanksi  Pidana administrasi terhadap pelaku atau seseorang
30 Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta Hukum Pidana , 14.
31 Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana, Cet.  II  (Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), 42.
yang  melakukan  tindak  pidana  dalam Pemerintahan adalah solusi yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo.
Pembiayaan
Pembangunan  Daerah .  Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
Arief, Barda Nawawi. Kapita Selekta Hukum Pidana .  Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti, 2003.
Barata,  Atep  Adya  dan  Bambang  T.
Perbendaharaan  dan  Pemeriksaan Keuangan  Negara/Daerah .  Jakarta: PT. EMK-Gramedia, 2005.
Black,  Henry  Campbell. Black’s  Law Dictionary, Edisi VI. West Publishing: St. Paul Minesota, 1990.
Darise,  Nurlan. Pengelolaan  Keuangan Daerah . Jakarta: Indeks, 2007.
Defitri, Siska Yulia. “Pengaruh Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Sistem
Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap Kualitas”, Jurnal Benefita , Vol. 3, No. 1 (Februari, 2018).
Djumhana,  Muhamad. Pengantar    Hukum Keuangan  Daerah  dan  Himpunan Peraturan  Perundang-undangan    di Bidang  Keuangan  Daerah .  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
Elliot, Kimberly Ann. Corruption and The Global  Economy, terj.  Yayasan Obor Indonesia. Jakarta: YOI, 1999.
M., Sultan. “Kebijakan Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  Akuntabilitas Penggunaan Anggaran”, Jurnal
Academica , Vol. 06, No. 01 (Februari, 2014). Mardalis. Metode Penelitian Suatu Pendekatan  Proposal .  Jakarta:  Bumi Aksara, 1999.
Mardiasmo. Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi, 2011.
Muladi.  “Proyeksi  Hukum  Pidana  Materiil Indonesia  di  Masa  Datang”, Paper .
Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990. Muladi. Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana, Cet.  II.  Semarang:  Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 2002. Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia .
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
Nugroho,  Trilaksono. Paradigma  Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan  APBD  di  Era  Otonomi . Malang: Bayumedia, 2007.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  58  Tahun 2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah beserta Penjelasannya.
Ranidajita,  T.H.  “Eksistensi  Sanksi  Pidana
dalam  Hukum  Administrasi  Negara Khususnya Hukum Pajak di
Indonesia”,  dalam Masalah-Masalah Hukum . Semarang: FH-UNDIP, 1994. Strong, C.F. Modern Political konstitions: An Introduction  to  the  Comparat'tv-Study of  Their  History  and  Excisting  form. London: Sidgwick & Jackson Limited,
1952.
Suparmoko,  M. Keuangan  Negara  dalam Teori dan Praktek . Yogyakarta: BPFE, 2004.
Sutedi,  Adrian. Implikasi  Hukum  atas Sumber  Pembiayaan  Daerah  dalam Kerangka  Otonomi  Daerah .  Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Tanzi,  Vito.  “Corruption,  Governmental Activities,  and  Markets”, Paper. IMF Working, Agustus 1994.
Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Wijaya, Endra. “ Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya (Practice  of  Village Fund  Management  and  its  Affecting Factors) ”, JIKH , Vol. 13, No.  2 (Juli, 2019).
Wiratraman,  R.  Herlambang  Perdana.
“Kekuasaan Tafsir dan Tafsir Kekuasaan  Dalam  Hukum”, FORUM Keadilan, No. 50 (April, 2006).