Examining the efforts of the Aceh Government in dealing with child victims of sexual violence
Nashriyah * , Alfiatunnur ** , Tya D.J. Hermawan***
* Department of English Language Education, Faculty of Education and Teacher Training, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesian Email: nashriyah@ar-raniry.ac.id
** Department of English Language Education, Faculty of Education and Teacher Training, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesian Email: alfiatunnur@ar-raniry.ac.id
*** Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesian Email: tya_dj.hermawan@yahoo.com
* Corresponding author, email: nashriyah@ar-raniry.ac.id
Received: September 20, 2021 Accepted: September 27, 2021 Published: September 30, 2021

## ABSTRACT
The  increasing  incidence  of  violence  against  children,  especially  cases  of sexual violence in Aceh, has raised questions about  the performance of the Aceh  government  stakeholders  in  handling  this  case.  Based  on  this,  this study  seeks  to  examine:  1)  the  efforts  having  been  made  by  the  Aceh government in dealing with cases of sexual violence against children and 2) the  constraints  of  the  Aceh  government  in  coping  with  cases  of  sexual violence against children. This field research was designed in a qualitative descriptive  manner  using  analytical  research  methods.  There  were  eight purposively selected informants who were used as a source of data for this research.  The  techniques  to  collect  data  were  observation,  interviews  and documentation studies. The techniques used in processing and analysing the data were data reduction, data display and conclusion drawing/verification. The  findings  indicated  that  the  efforts  made  by  the  Aceh  government  in overcoming  the  problem  of  sexual  violence  in  Aceh,  especially  against children,  are  prevention,  handling  and  empowerment  efforts  through socialization and other efforts that involve various parties. In addition, there is  special  treatment  for  the  victim  and  the  perpetrator.  Furthermore,  the results  of  the  study  also  revealed  that  there  are  three  main  aspects  that become  obstacles  in  overcoming  cases  of  sexual  violence  against  children, namely from the community, bureaucracy and Aceh government agencies.
Keywords: Child; victim of violence; sexual harassment.

## ABSTRAK
Makin  maraknya  peristiwa  kekerasan  terhadap  anak,  terutama  kasus kekerasan  seksual  di  Aceh  telah  menimbulkan  pertanyaan  tentang kinerja para para stakeholder pemerintah Aceh dalam menangani kasus ini.  Beranjak  dari  hal  tersebut  penelitian ini berupaya  untuk mengkaji: 1)  upaya  Pemerintah  Aceh  dalam  mengatasi  kasus  kekerasan  seksual terhadap  anak  dan  2)  kendala  yang  dihadapi  Pemerintah  Aceh  dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual tersebut. Penelitian lapangan ini didisain  secara  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  penelitian metode  analitik.  Ada  delapan  informan  yang  dipilih  secara  purposive sampling yang dijadikan sebagai sumber data penelitian ini. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara  dan  studi  dokumentasi. Adapun teknik yang digunakan dalam  mengolah dan  menganalisis data adalah  data  reduction,  data  display  dan  conclusion  drawing/ verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dilakukan  pemerintah  Aceh  dalam  menanggulangi  permasalahan kekerasan  seksual  di  Aceh  khususnya  terhadap  anak  adalah  upaya pencegahan,  penanganan  dan  pemberdayaan  melalui  sosialisasi  dan upaya  lainnya  yang  melibatkan  berbagai  pihak.  Selain  itu  ada perlakuan khusus yang diperuntukkan bagi si korban dan pelaku. Lebih jauh,  hasil  penelitian  juga  mengungkapkan  adanya  tiga  aspek  utama yang  menjadi  hmabatan  dalam  penanggulanagn  kasus  kekerasan seksual terhadap anak, yaitu dari sisi masyarakat, birokrasi dan instansi pemerintah Aceh.
Kata Kunci: Anak; korban kekerasan; kekerasan seksual.

## 1. PENDAHULUAN
Kasus  tindak  pidana  kejahatan  terhadap  anak  akhir-akhir  ini  makin  marak. Setiap  hari  kita  mendengar  adanya  kejadian  tersebut  yang  diberitakan  oleh  media cetak,  televisi  maupun  media  online.  Sebagai  contoh,  berita  yang  dipublikasikan oleh Rahayu (2019) pada hari Kamis, 2 Mei 2019 pukul 13:28 WIB di media online Detiknews.com  dengan  judul “KPAI:  Angka  Kekerasan  pada  Anak  Januari-April 2019  Masih  Tinggi” .  Headline  tersebut  memberitakan  hasil  pengawasan  yang dilakukan  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  terhadap  kasus pelanggaran  anak  selama  Januari-April  2019  di  bidang  pendidikan.  Diberitakan bahwa kasus perudungan adalah pelanggaran hak anak yang paling dominan. Kasus perudungan  yang  dimaksud  berbentuk  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis  dan kekerasan  seksual.  Kasus-kasus  yang  muncul  adalah  korban  anak  dari  kasus kekerasan  psikis  dan bullying (12  kasus),  kekerasan  fisik  (8  kasus),  korban kebijakan (8 kasus), anak pelaku bullying terhadap guru (4 kasus), pengeroyokan (3 kasus), dan korban kekerasan seksual (3 kasus).
Provinsi  Aceh  yang  dikenal  dengan  Negeri  Syariat  juga  memiliki permasalahan  sama.  Diperoleh  informasi  bahwa  di  Provinsi  Aceh  selama  kuartal pertama  tahun  2019  telah  terjadi  158  kasus  kekerasan terhadap  anak.  Angka  ini jumlah total kasus diperoleh dari laporan 23 kabupaten/kota dan lembaga-lembaga seperti P2TP2A Aceh, Polda, dan LBH Apik.  Dari sekian kasus, perkosaan adalah tindak  kekerasan  terhadap  anak  yang  paling  banyak  (34  kasus).  Selanjutnya pelecehan  seksual  (33  kasus),  kekerasan  psikis  dan  fisik  (22  kasus),  penelantaran (16  kasus),  KDRT  (11  kasus),  hak  asuh  anak  (4  kasus), incess dan sodomi (3 kasus), trafficking (2  kasus),  eksploitasi  ekonomi  dan  seksual  (masing-masing  1 kasus).  Catatan  P2TP2A  Aceh  menunjukkan  bahwa  tahun  2017  adalah  tahun  di mana  terjadinya  angka  kasus  kekerasan  terhadap  anak  yang  tertinggi.  Dalam  tiga tahun terakhir, ada sebanyak 1.105 kasus. Di tahun 2016 ada 937 kasus, tahun 2018 ada  736  kasus.  Dari  sekian  kasus,  177  kasus  di  tahun  2016,  240  kasus  di  tahun 2017,  dan  203  kasus  di  tahun  2018  adalah  jumlah  angka  kasus  pelecehan  seksual. Dan ini termasuk tinggi dalam kurun waktu tiga tahun tersebut (Abonita, 2019).
Besarnya jumlah kasus kekerasan seksual sebagaimana dikemukakan di atas hanya  berdasarkan  laporan  yang  masuk,  yang  mana  besaran  angka  sesungguhnya mungkin jauh lebih banyak. Fenomena maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak  ini  tentu  menjadi  keprihatinan  banyak  pihak.  Pemerintah  sebagai  pihak  yang paling  bertanggungjawab  dalam  mensejahterakan  warganya  tentunya  tinggal  diam jika menghadapi fenomena seperti ini. Demikian pula pemerintah Aceh, tentu telah melakukan  upaya-upaya  tertentu  untuk  menanggulangi  kasus  kekerasan  seksual pada  anak.  Bahwa  apa  upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Aceh  dalam menanggulangi kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dan  apa  hambatan  y a n g d i h a d a p i   dalam  penanganan  kasus  kekerasan seksual  terhadap  anak  adalah  dua hal  yang  menarik  minat  penulis  dalam  membahas  dan  mengkajinya.  Mendapatkan jawaban dari kedua hal tersebut diharapkan akan membuka wawasan banyak pihak untuk  lebih peduli  dan  akhirnya akan ikut terlibat bekerjasama dengan pemerintah dalam mengatasi permasalahan krusial ini bersama.

## 2. KAJIAN LITERATUR
Ricard J. Gelles dalam Hurairah yang dikutip kembali oleh Noviana (2015) menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah suatu perbuatan disengaja yang menimbulkan  kerugian  atau  bahaya  terhadap  anak-anak  (baik  secara  fisik  maupun emosional).  Bentuk  kekerasan  terhadap  anak  dapat  berupa  kekerasan  fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual dan kekerasan sosial. Lebih jauh, End Child Prostitution  in  Asia  Tourism  (ECPAT)  Internasional  berpendapat  bahwa “kekerasan seksual merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang  yang  lebih  tua  atau  dewasa baik  saudara  kandung  maupun  orang  asing dimana  anak  dipergunakan  sebagai  objek  pemuas  kebutuhan  seksual  pelaku. Perbuatan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  paksaan,  ancaman,  suap,  tipuan
bahkan  tekanan.  Kegiatan-kegiatan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  tersebut  tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk- bentuk  kekerasan  seksual  itu  sendiri  bisa  dalam  tindakan  perkosaan  ataupun pencabulan” (Noviana, 2015).
Al-Haq  (2019)  dalam  tulisannya  menyebutkan  bahwa  pelecehan  seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan. Pelakunya adalah orang dewasa atau remaja  atau  yang  lebih  tua,  Mereka  menggunakan  anak  sebagai  rangsangan seksualnya  dengan  cara  meminta  atau  menekan  seorang  anak  untuk  melakukan aktivitas  seksual.  Mereka  memberikan  paparan  yang  tidak  senonoh  dari  alat kelamin,  menampilkan  pornografi  untuk  anak,  melakukan  hubungan  seksual terhadap  anak-anak,  kontak  fisik  maupun  tidak  dengan  alat  kelamin  anak  atau hanya  sekedar  melihat  alat  kelamin  anak,  atau  menggunakan  anak  untuk memproduksi pornografi anak.
Pada dasarnya, perhatian Negara  Indonesia  terhadap  anak dan penanganannya sudah  begitu  jelas  (Direktorat  Bina  Kesejahteraan  Anak,  1999).  Dasar  konstitusi  yang tertuang  dalam  UUD  1945  menegaskan  hal  itu  dan  selanjutnya  sejak  Agustus  tahun 1990  Indonesia  sebagai  anggota  PBB  telah  menyatakan  diri  turut  serta  meratifikasi konvensi  PBB  tentang  hak  anak.  Sebagai  konsekuensi  dari  pernyataan  tersebut,  maka Indonesia menyatakan  keterikatannya  untuk  menghormati  perwujudan  hak-hak anak di  wilayah  RI  (p.  2) . Kemudian  beberapa  peraturan  lainnya  lahir  sebagai  wujud kepedulian terhadap anak, di antaranya; Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan  Anak,  Undang-undang  No.3  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak, Undang-undang  No.23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-undang No.11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Perlindungan  Anak  yang  merupakan  ganti  dari Undang-undang  No.3  Tahun  1997,  Undang-undang  No.  20  Tahun  1999  tentang Pengesahan  Konvensi  ILO  No.138  mengenai  batas  usia  minimal  yang diperbolehkan  untuk  bekerja  (Lembaran  Negara  Tahun  1999  No.56,  Tambahan Lembaran  Negara  No.  3835)  dan  Undang-undang  No.1  Tahun  2000  tentang Pengesahan  Konvensi  No.  182  mengenai  Pelarangan  dan  Tindakan  Segera Penghapusan  Bentuk-bentuk  Pekerjaan  Terburuk  untuk Anak  (Lembaran  Negara Tahun  2000  No.  30  Tambahan    Lembaran  Negara  No.  3941)  (Lubis,  2017). Undang-undang  ini  merupakan  bentuk  perlindungan  negara  terhadap  anak,  karena negara  wajib  menjamin  kesejahteraan  warganya,  termasuk  perlindungan  hak  anak yang merupakan hak asasi manusia.
Kekokohan  dan  semangat  upaya  restorasi  perlindungan  anak  yang  diatur dalam  Undang-undang  No.  23  tahun  2002  pasal  81  juga  menyentuh  perlindungan hukum  dalam  kekerasan  seksualitas  terhadap  anak.  Pengaturan  ini  begitu  jelas dalam  undang-undang  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 15 (lima  belas)  tahun  dan  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  denda  mulai  dari  Rp.
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hingga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Selanjutnya  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  Pasal  1  ayat  (2)  ditetapkan  bahwa  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan anak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain  itu,  perlindungan  lain  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  59  disebutkan  bahwa pemerintah  memberikan  perlindungan  kepada  anak  yang  dalam  situasi  darurat. Beberapa  kondisi  darurat  antara  lain  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  anak dari  kelompok  minoritas  dan  terisolasi, eksploitasi  anak  secara  ekonomi  dan  atau seksual,  anak  yang  diperdagangkan,  anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan narkotika,  alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  (NAPZA)  anak  korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak yang mengalami kekerasan baik fisik dan  atau  mental,  anak  yang  menyandang  cacat,  dan  anak  korban  perlakuan  salah dan penelantaran.
Perlindungan lain yang juga diberikan kepada anak tertuang dalam Pasal 65 Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  yang  mana  setiap  anak  berhak  untuk memperoleh  perlindungan.  Untuk  menanggulangi  kejahatan  kekerasan  seksual  ini sangat  diperlukan  adanya  suatu  peran  lembaga  perlindungan  hukum  atau  lembaga advokasi.  Lembaga  ini  memiliki  keberadaan  yang  esensial  untuk  memantau  dan melindungi  serta  bisa  memberikan  hak-hak  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan seksual  sebagaimana  mestinya.  Sejalan  dengan  undang-undang  di  atas,  Al-Haq (2015)  menuliskan bahwa  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual  atau  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  perlu  mendapatkan  perlindungan.  Untuk  itu, diperlukan tenaga profesional yang telah dibekali dengan ilmu, keterampilan, nilai- nilai  yang  dapat  mendampingi  dan  mengatasi  masalah  kekerasan  seksual  terhadap anak.  Tenaga  profesional  tersebut  melakukan  pendampingan  untuk  membantu melindungi  dan  mengembalikan  kehidupan  normal  korban/anak.  Peran  dan  fungsi tenaga profesional sebagai pendamping anak adalah sebagai 1) fasilitator di mana ia akan  antaral  lain  membantu  meningkatkan  kemampuan  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  supaya  mampu  hidup  mandiri  di  masyarakat;  2  Trainner/pelatih untuk membantu merencanakan dan menyelenggarakan  program pendidikan untuk meningkatkan kapabilitas anak; 3) Advokat, di mana ia akan menangani anak yang berkonfllik  dengan  hukum,  perlu  melakukan  kolaborasi  dengan  profesi  seperti pengacara.
Kekerasan  seksual  yang  terjadi  pada  anak  di  bawah  umur  akan  berdampak buruk  pada  psikologis  maupun  perkembangan  lainnya.  Dampak  psikologis  yang muncul  di  antaranya  adalah  trauma  berkepanjangan  yang  dapat  melahirkan  sikap yang negatif seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Seto Mulyadi, psikolog anak mengatakan,  anak-anak  korban  kekerasan  seksual  harus  mendapat  perhatian serius
baik  dari  keluarga  maupun  dari  pemerintah,  tidak  saja  untuk  memulihkan  kondisi traumatik  tetapi  juga  agar  mereka  tidak  berubah  menjadi  pelaku  di  kemudian  hari (Lubis,  2017).  Dampak  jangka  panjang  yang  dirasakan  anak  korban  kekerasan seksual  menurut  Ivo Noviana yaitu si anak memiliki  potensi untuk menjadi pelaku kekerasan  seksual  di  kemudian  hari.  Saat  menjadi  korban  dari  tindakan  kekerasan seksual  tersebut,  ketidakberdayaan  mereka  tanpa  disadari  digeneralisasi  dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku  seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya (Noviana, 2015).
Mengutip  tulisan  Sulistyaningsih  dan  Faturochman  dalam  Fuadi  (2011) disebutkan  bahwa  dampak  yang  muncul  dari  kekerasan  seksual  kemungkinan adalah  depresi,  fobia,  dan  mimpi  buruk,  curiga  terhadap  orang  lain  dalam  waktu yang  cukup  lama.  Membatasi  diri  dalam  berhubungan  dengan  orang  lain, berhubungan  seksual  dan  disertai  dengan  ketakutan  akan  munculnya  kehamilan akibat dari perkosaan. Trauma psikologis yang sangat hebat, ada juga kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri bagi mereka yang mengalami pemerkosaan  (p.  194).  Sejalan  dengan  pendapat  di  atas,  dikemukakan  pula  hasil penelitiannya terhadap korban kasus kekerasan. Dimana ditemukan bahwa terdapat dua dampak yang dialami korban antara lain Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) dan depresi (p. 195).
Post  Traumatic  Stress  Disorder (PTSD)  adalah  trauma  yang  disebabkan  oleh trauma  fisik  atau  trauma  psikologi  atau  trauma  karena  keduanya  karena  manusia mengalami  peritiwa  seperti  perkosaan,  perang  atau  serangan  pengganas,  atau bencana  alam.  Pada    kanak-kanak  kemungkinan  mengalami  trauma  dikarenakan menyaksikan penderaan fisik, emosi dan seksual atau menyaksikan peristiwa yang dianggap  sebagai  mengancam  nyawa  seperti  serangan  fisik,  serangan  seksual, kemalangan,  kecanduan  narkoba,  penyakit,  komplikasi  perobatan,  atau  pekerjaan dalam pekerjaan yang dihadapkan kepada peperangan (seperti militer) atau bencana. Menurut  (Hatta,  2016)  trauma  merupakan  salah  satu  luka  psikologis  yang  sangat berbahaya  bagi  kehidupan  masyarakat  terutamanya  remaja,  karena  dapat menurunkan daya intelektual, emosional, dan perilaku. Trauma biasanya terjadi bila dalam  kehidupan  seseorang  sering  mengalami  peristiwa  yang  traumatis  seperti kekerasan,  perkosaan,  ancaman  yang  datang  secara  individual  atau  juga  secara massal seperti konflik bersenjata dan bencana alam tsunami. Stres dan trauma yang dialami  akibat  kejadian  hebat  menimbulkan  perasaan  sakit  pada  seseorang,  baik fisik  maupun  mental,  dan  bahkan  sering  menyebabkan  beberapa  gangguan emosional atau psikologis  di kemudian hari; yang disebut dengan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) atau gangguan stress pasca trauma (p. 3). Lebih jauh, berat atau  ringannya  suatu  peristiwa  atau  kejadian  akan  dirasakan  berbeda  oleh  setiap orang,  sehingga  pengaruh  peristiwa  atau  kejadian  itu  terhadap  perilaku  seseorang juga akan berbeda antara satu dengan yang lainnya (Al Rasyidin, 2008).
Depresi  adalah  dampak  lain  yang  sering  timbul  dari  akibat  kekerasan  seksual. Depresi  menurut  Chaplin  adalah  keadaan  kemurungan  (kesedihan,  patahan semangat)  yang  ditandai  dengan perasaan  tidak  pas,  menurunnya  kegiatan,  dan pesimisme  menghadapi  waktu  hadapan,  atau  pada  kasus  patologis,  merupakan ketidakmauan  ekstrem  untuk  mereaksi  terhadap  peransang  disertai  menurunnya nilai- nilai diri, delusi, ketidakpasan tidak mampu dan putus asa (p. 56). Selain itu, dikemukakan  bahwa  penderita  depresi  dapat  dilihat  dari    segi  prilaku,  setidaknya ada sembilan gejala yang tampak yaitu (p. 56): (a) mengelakkan pergaulan dengan orang lain, (b) tidak mau bicara, (c) sering lupa, (d) putus asa, (e) bosan, (f) merasa tidak berharga, (g) merasa gagal menyelamatkan diri sendiri dan keluarga, (h) tidak mempedulikan lingkungan sekitar, dan (i) ada pikiran atau usaha untuk membunuh diri (Hatta, 2016).
Besarnya  dampak  negatif  dari  kekerasan  seksual  harus  ada  upaya penanggulangan  agar  tidak  terjadi  setidaknya  meminimalisir  kejadian.  Dalam bukunya  Arief  (2008)  menuliskan Bunga Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana yang menyebutkan  bahwa  kebijakan  atau  upaya  penanggulangan  kejahatan  pada hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat  ( social defence ) dan upaya mencapai kesejahteraan ( social welfare ). Kebijakan penanggulangan  kejahatan  atau  bisa  disebut  juga  politik  kriminal  memiliki  tujuan akhir  atau  tujuan  utama  yaitu  “perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat”  (p.  2).  Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  ( criminal policy )  itu  sendiri  merupakan  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum  ( law enforcement policy ). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial  ( social  policy )  dan  termasuk  juga  dalam  kebijakan  legislatif  ( legislative policy ).  Politik  kriminal  pada  hakikatnya  juga  merupakan  bagian  integral  dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.
Salah  satu  bentuk  dari  perencanaan  perlindungan  sosial  adalah  politik kriminal  ( criminal  politic ),  yaitu  usaha-usaha  yang  rasional  dari  masyarakat  untuk menanggulangi  kejahatan.  Tujuan  akhir  dari  politik  kriminal  adalah  suatu perlindungan  masyarakat.  Upaya  penanggulangan  kejahatan  yang  dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti (Hadisuprapto, 1997): 1) ada keterpaduan antara  politik  kriminil  dan  politik  sosial,  dan  2)  ada  keterpaduan  antara  upaya penggulangan kejahatan dengan penal (hukum pidana) maupun non penal.
Terdapat  dua  hal  penting  dalam  penanggulangan  kejahatan dengan  hukum pidana  (upaya  penal)  yang  mana  lebih  menitikberatkan  pada  sifat repressive (penindasan  atau  pemberantasan  atau  penumpasan)  sesudah  kejahatan  terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/ penangkalan)  sebelum  kejahatan  terjadi.  Dengan  kata  lain  tindakan  represif  pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Soedarto, 1986) .
Penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana  (Upaya  Penal)  disebut sebagai  upaya  yang  dilakukan  melalui  jalur  hukum  pidana.  Upaya  ini merupakan upaya  penanggulangan  yang  lebih  menitikberatkan  pada  sifat  represif,  yakni tindakan  yang  dilakukan  sesudah  kejahatan  terjadi dengan  penegakan  hukum  dan penjatuhan  hukuman  terhadap  kejahatan yang  telah  dilakukan.  Selain  itu,  melalui upaya  penal  ini,  tindakan  yang dilakukan  dalam  rangka  menanggulangi  kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi (Arief, 2008, p. 46).
Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana ( penal policy, criminal policy, atau strafrecht  politiek )  merupakan  proses  penegakan  hukum  pidana  secara  menyeluruh atau  total.  Ia  bersifat  represif.  Meskipun  demikian,  ia  juga  mengandung  unsur preventif,  karena  dengan  adanya  ancaman  dan  penjatuhan  pidana  terhadap  delik diharapkan  ada    efek  pencegahan/penangkalnya  ( deterrent  effect ).  Di  samping  itu, kebijakan  penal  tetap  diperlukan  dalam  penanggulangan  kejahatan,  karena  hukum pidana  merupakan  salah  satu  sarana  kebijakan  sosial  untuk  menyalurkan “ketidaksukaan  masyarakat  ( social  dislike )  atau  pencelaan/kebencian sosial  ( social disapproval / social  abhorrence )  yang  sekaligus  juga  diharapkan  menjadi  sarana “perlindungan  sosial”  ( social  defence ).  Oleh  karena  itu penal  policy merupakan bagian integral dari social defence policy (Arief, 2008).
Menurut  Arief  (2008),  efektivitas  pidana  penjara  dapat  ditinjau  dari  dua aspek  pokok  tujuan  pemidanaan,  yaitu  aspek  perlindungan  masyarakat  dan  aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi  tujuan  mencegah,  mengurangi  atau  mengendalikan  tindak  pidana  dan memulihkan  keseimbangan  masyarakat  (antara  lain  menyelesaikan  konflik, mendatangkan  rasa  aman,  memperbaiki  kerugian/kerusakan,  menghilangkan  noda- noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Sedangkan yang  dimaksud  dengan  aspek  perbaikan  si  pelaku  meliputi  berbagai  tujuan,  antara lain  melakukan  rehabilitasi  dan  memasyarakatkan  kembali  si  pelaku  dan melindunginya  dari  perlakuan  sewenang-wenang  di  luar  hukum.  Untuk  itu  dilihat dari  aspek  perlindungan/kepentingan  masyarakat  maka  suatu  pidana  dikatakan efektif  apabila  pidana  itu  sejauh  mungkin  dapat  mencegah  dan  mengurangi kejahatan.  Dilihat  dari  aspek  perbaikan  si  pelaku,  maka  ukuran  efektifitas  terletak pada  aspek pencegahan  khusus  dari  pidana.  Jadi,  ukurannya  terletak  pada  masalah seberapa  jauh  pidana  itu  (penjara)  mempunyai  pengaruh  terhadap  si  pelaku/ terpidana.
Penanggulangan kejahatan tanpa hukum pidana (Upaya non penal) menurut Arief  (2008)  adalah  upaya  yang  dilakukan  melalui  jalur  di  luar  hukum  pidana. Upaya  ini    merupakan    upaya  penanggulangan  yang  lebih  menitikberatkan  pada sifat  preventif,  yakni  tindakan  yang  berupa  pencegahan  sebelum  terjadinya kejahatan.  Kebijakan  melalui  saran  non-penal  dapat  dilakukan  dalam  bentuk kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung  jawab  sosial  warga  masyarakat;  penggarapan  kesehatan  jiwa  masyarakat
melalui  pendidikan  moral,  agama,  dan  sebagainya;  peningkatan  usaha-usaha kesejahteraan  anak  dan  remaja;  serta  kegiatan  patroli  dan  pengawasan  lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non- penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana  tujuan  utamanya  memperbaiki  kondisi-kondisi  sosial  tertentu,  namun secara  tidak  langsung  mempunyai  pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan  yang  sangat strategis, memegang posisi kunci yang  harus  diintensifkan dan diefektifkan untuk  mewujudkan tujuan akhir dari politik criminal (Muladi  dan Arief, 2010; Hamdan, 1997).
Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa  upaya non penal yang  paling  strategis  adalah  segala  upaya  untuk  menjadikan  masyarakat  sebagai lingkungan  sosial  dan  lingkungan  hidup  yang  sehat  (secara  materil  dan  immateril) dari  faktor-faktor  kriminogen  (sebab-sebab  terjadinya  kejahatan).  Ini  berarti, masyarakat  dengan  seluruh  potensinya  harus  dijadikan  sebagai  faktor  penangkal kejahatan  atau  faktor  anti  kriminogen  yang  merupakan  bagian  integral  dari keseluruhan politik kriminal.
Secara  garis  besar  ada  tiga  pendekatan  dalam  penanggulangan  kejahatan, yaitu  dengan  tindakan  preventif,  represif  dan  kuratif  (Soedarto,  1986).  Tindakan preventif  adalah  usaha  mencegah  kejahatan.  Ia  dimaknai  sebagai  penanggulangan kejahatan  tanpa  menggunakan  sarana  pidana  (hukum  pidana).  Misalnya,  kegiatan bakti  sosial  dapat  menghindarkan  para  pemuda  dari  perbuatan  jahat.  Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik  untuk pengendalian  kejahatan.  Tindakan Represif  adalah  segala  tindakan  yang  dilakukan oleh    aparat    penegak  hukum  sesudah  terjadinya  kejahatan  (tindak  pidana). Adapun  yang  termasuk  tindakan  represif  adalah  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Tindakan  kuratif merupakan segi lain dari  tindakan  represif  dan  lebih  dititikberatkan  kepada  tindakan  terhadap  orang yang  melakukan  kejahatan.  Tindakan  kuratif  hanya  dilakukan  oleh  aparatur eksekusi  pidana,  misalnya  para  pejabat  lembaga  pemasyarakatan  atau  pejabat  dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).
Penelitian  yang  berfokus  pada  kekerasan  seksual  telah  menarik  minat  banyak pihak untuk diteliti seperti Fu’adi (2011), Romantika (2014),  Rosmawati (2019), dan al-Haq dkk (2019). Romantika salah satunya di tahun  2014 telah melakukan penelitian dengan  judul Upaya  Pencegahan  Kekerasan  Seksual  terhadap  Anak  oleh  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  di  Kabupaten  Wonogiri. Dari  penelitian  tersebut  terungkap  bahwa  P2TP2A  Kabupaten  Wonogiri  telah melakukan advokasi dalam penguatan kelembagaan, sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat,  pencegahan  melalui  komunikasi,  informasi  dan  edukasi  yang dilaksanakan  dengan  pembuatan  leaflet,  stiker,  pin,  poster,  pemasangan  baliho,
informasi  lewat  siaran  radio,  media  cetak  dan  elektronik  seperti  membuat press release di surat kabar sebagai upaya pencegahan.
Penelitian  Rosmawati  (2019)  dengan  judul Peran  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  dalam  Mengatasi  Kekerasan  dalam Rumah Tangga menunjukkan bahwa P2TP2A Sidoarjo telah melaksnakan tugasnya dengan  baik  dalam  mengatasi  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sesuai  dengan  yang diamanatkan  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu melalui upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan.  Pencegahan  dilakukan  melalui  sosialisasi  keberadaan  P2TP2A  dan penyuluhan yaitu memberikan informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Penanganan  dilakukan  dengan memberikan  pelayanan  sesuai  kebutuhan  korban  (pelayanan  medis,  hukum, psikologi,  atau  hanya  sekedar  konsultasi).  Pemulihan  dilakukan  melalui  pelatihan- pelatihan  agar  korban  dapat  mandiri  serta  rehabilitasi  sosial  agar  korban  dapat melaksanakan fungsinya kembali.
Sementara  penelitian  al-Haq  dkk  (2019)  yang  berjudul Kekerasan  Seksual pada  Anak  di  Indonesia menunjukkan  bahwa  kekerasan  seksual  pada  anak  sering terjadi  akibat  kurangnya  pengawasan  orang  tua.  Pemberian  pengetahuan- pengetahuan tentang seks yang sewajarnya diberikan kepada anak, dapat dilakukan dengan  cara  pendidikan  seksual.  Tujuannya agar anak mengetahui batasan-batasan dan  akibat-akibat  dari pengetahuan  seks  tersebut.  Pekerja  sosial  sebagai  profesi profesional dalam  masalah  sosial  yang  telah  dibekali  dengan  ilmu-ilmu,  nilai- nilai,  pengetahuan,  keterampilan,  dan  kemampuan  di  bidang  sosial,  dapat merealisasikannya  pada  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  ini.  Hal  ini  dapat dilakukan  juga  dengan  pendampingan  terhadap  si  korban,  dimana  dapat  berperan sebagai  motivator,  mediator,  fasilitator,  dan advocator .  Anak  diberikan  motivasi dan  terapi  psikologis  agar  anak  mampu  kembali bersemangat  dan  bersosialisasi dengan yang lainnya.
Penelitian  di  atas  telah  menginspirasi  penulis  untuk  membahasnya  karena hasil  penelusuran  belum  ditemukannya  penelitian  serupa  yang  membahas  tentang upaya  penanganan  korban  kekerasan  seksual  oleh  Pemerintah  Aceh,  khususnya terkait anak.

## 3. METODE
Penelitian lapangan ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian langsung pada  objek  penelitian  untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan.  Sumber  dalam penelitian  ini  ditentukan  berdasarkan  teknik purposive  sampling yaitu  dengan menggunakan  teknik  penentuan  responden  dengan  pertimbangan  tertentu (Sugiyono,  2011).  Karakteristik  responden  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini antara  lain;  1)  memiliki  jabatan  sebagai  kepala  di  instansi  terkait,  2)  terlibat
langsung  dalam  pembuat  kebijakan,  dan  3)  pernah  terjun  langsung  ke  lapangaan dan menangani permasalahan yang serupa terkait penelitian ini.
Berdasarkan  kriteria  yang  ditentukan  di  atas,  terpilihlah  delapan  informan yang mewakili lembaga berikut, yaitu:
1) P2TP2A Provinsi Aceh;
2) P2TP2A Kota Banda Aceh;
3) P2TP2A Aceh Utara;
4) P2TP2A Bener Meriah;
5) P2TP2A Aceh Barat Daya (Abdya);
6) Dinas Sosial Provinsi Aceh;
7) Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Banda Aceh;
8) Kepolisian Daerah Aceh.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dengan  menempuh beberapa  langkah,  yaitu  observasi,  wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Observasi yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah non - participant  observation ,  dimana peneliti  tidak  terlibat  secara  langsung  dengan  kegiatan  orang  yang  sedang  diamati (Sugiyono,  2011).  Adapun  jenis  wawancara  yang  digunakan  di  sini  adalah wawancara  semiterstruktur (semistructure  interview) yang  dalam  pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Sugiyono, 2011).
Studi  dokumentasi  menurut  Arikunto  (2010)  yaitu  mencari  data  mengenai hal-hal  atau  yang  berupa  catatan,  transkrip,  buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti, notulen  rapat  dan  agenda  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian  (Arikunto, 2010).  Untuk  mengumpulkan  data  yang  lebih  lengkap  dan  akurat  maka  penulis menambahkan studi dokumentasi.
Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  yang  digunakan  merujuk  pada  Miles dan  Huberman  dalam  Sugiyono  (2011)  di  mana  tahap-tahap  yang  dilalui  adalah data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.

## 4. TEMUAN DAN DISKUSI
4.1. Temuan
4.1.1. Upaya  yang  telah  dilakukan  pemerintah  Aceh  dalam  menangani  kasus kekerasan seksual terhadap anak
Berdasarkan hasil dari pengumpulan data melalui wawancara, ditemukan bahwa Pemerintah  Aceh  telah  melakukan  berbagai  upaya  dalam  menangani  kasus  kekerasan seksual  terhadap  anak.  Secara  umum  mereka  telah  melakukan  upaya  pencegahan, penanganan  dan  pemberdayaan  melalui  sosialisasi  kepada  setiap  unsur  pemerintahan hingga sampai seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh personil P2TP2A Kabupaten  Bener  Meriah,  Kota  Banda  Aceh,  dan  provinsi  dalam  sesi  wawancara dengan  mereka.  Strategi  sosialisasi  yang  dilakukan  ini  adalah  dengan  melakukan kegiatan  penguatan  pola  asuh  atau  parenting,  sosialisasi  pencegahan  aksi  pornografi, dan sosialisasi aksi 16 Hari Anti Kekerasan lewat di media sosial.
Membuat kebijakan  yang berpihak kepada korban juga diupayakan. Kebijakan- kebijakan  yang  dibuat  dalam  bentuk  peraturan,  sanksi  dan  lainnya  yang  semuanya disusun  dalam  Peraturan  Daerah  atau  qanun.  Lembaga  P2TP2A  yang  selama  ini menjadi tempat pengaduan, pelaporan dan penanganan diperkuat menjadi menjadi Unit Pelayanan  terpadu  (UPTD)  melalui  penerbitan  Peraturan  Gubernur.  “ Sekarang  kita sedang  menunggu  tahap  keputusan  qanun  tersebut.  Saat  ini  sudah  dibahas  di  tingkat DPRA yang mana di tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada. Sudah hampir selesai, yang  belum  hanya  nomor  qanunnya  saja.  Adanya  lembaga  P2TP2A  ini, sebagai  bukti pemerintah  peduli  dengan  adanya  kasus  yang  menimpa  masyarakat  sekarang  ini ”.
(Wawancara dengan P2TP2 Provinsi Aceh).
Lebih jauh, sebagai bagian dari upaya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap  anak,  pemerintah  Aceh  melalui  P2TP2A  sebagaimana  diungkapkan  oleh P2TP2A Kota Banda  Aceh dengan menangani  kasus  mengikuti  aturan undang-undang yang  berlaku,  menghindari  untuk  diselesaikan  secara  adat  yang  mana  kebijakannya sering  kurang  berpihak  kepada  korban.  Namun  dengan  menggunakan  pendekatan sedikit berbeda, informan P2TP2A Kabupaten Aceh Barat Daya mengungkapkan bahwa mereka  dalam  menangani  kasus  lebih  menggunakan  cara-cara  mediasi  untuk  mencari tahu akar masalahnya. Meskipun demikian mereka tidak menutup pintu bagi yang mau mau langsung ke jalur hukum. “ Itu semua tergantung keluarganya. Kebanyakan mereka sudah tidak tahan lagi. Langsung mau buat laporan ke kepolisian. Jika seperti itu, kita tetap  damping  sampai  ke  tahap  itu.  Setelah  itu,  kita  tinjau  lagi  kondisi  psikisnya bagaimana. Kalau  dia  butuh  konseling, kita berikan layanan konseling sampai benar- benar pulih ”. (Wawancara P2TP2A Kabupaten Aceh Barat Daya).
Dalam penanganan kasus, Pemerintah Aceh melalui P2TP2 membuat perlakuan khusus  kepada  korban  dan  pelaku.  Untuk  korban,  penjangkauan  dilakukan.  Setelah kebutuhannya  diidentifikasi.  Pendampingan  kasus  korban  juga  dilakukan,  mulai  dari membuat  laporan  ke  Polres,  melakukan  visum  di  rumah  sakit,  melibatkan  Satgas Pekerja  Sosial  (Peksos)  untuk  melakukan  mediasi  ke  perangkat  gampongnya.  Setelah itu, ditinjau kembali kondisi psikisnya. Jika dibutuhkan layanan konseling, maka tenaga ahli (konselor maupun psikolog) akan memberikan layanan tersebut sampai benar-benar pulih  dan  sampai  kasusnya  selesai.  “ Dalam  konteks  penanganan  bagi  si  korban,  kami melakukan  pendampingan  sampai  kasusnya  selesai.  Setelah  tiga  bulan,  tetap  kita pantau  kondisi  psikologisnya  dengan  melibatkan  psikolog  klinis,  dan  kita  juga melakukan pemulihannya ”. (Wawancara dengan informan dari P2TP2A Provinsi Aceh).
Lebih jauh, korban juga mendapatkan pemulihan, rehabilitasi dan pemberdayaan yang  dilakukan  antar  lintas  sektoral  yang  terlibat.  Tenaga  konselor  dan  psikolog  juga melakukan  kegiatan support  group dan trauma  healing sebagai  upaya  pemulihan kondisi  psikis  korban.  Sedangkan  untuk  pelaku,  sanksi  khusus  diberikan  sebagaimana yang diatur dalam  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan RUU PKS.  Hal  ini dilakukan guna membuat  efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya (Wawancara dengan Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh).
Di sisi lain, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Umum di Subdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renakta) Kepolisian yang berbicara atas nama aspek  penegak  hukum  menyebutkan  bahwa  mereka  senantiasa  mendukung  upaya pemerintah  dalam  menangani  kasus  ini  mulai  dari  pencegahan,  penanganan  sampai pemulihan.  Mereka  melakukan  sosialisasi  ke  semua  lini,  mulai  dari  sekolah  hingga masyarakat.  Mereka  juga  mendukung  dengan  rancangan  undang-undang  Kekerasan Seksual  yang  saat  ini  masih  dalam  pembahasan  yang  mana  hanya  cukup  keterangan saksi  korban  dengan  dan  alat  bukti  lainnya  sudah  cukup  untuk  dapat  menindaklanjuti kasus yang tengah terjadi. (Hasil wawancara).
Dukungan  untuk  upaya  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  juga  datang  dari Dinas  Sosial  Provinsi  Aceh.  Mereka  senantiasa  berupaya  mempersiapkan  pendamping dan  pekerja  sosial  (peksos)  di  lapangan  bagi  yang  berkasus.  Upaya  pencegahan dilakukan  dengan  berbagai  program  seperti  “peksos  goes  to  school”  dan  “temu penguatan  anak  dan  keluarga  atau  tepak”  guna  menjelaskan  bentuk  kekerasan- kekerasan.  Selain  itu  bentuk  dukungan  yang  dilakukan  adalah  dengan  memberikan bantuan sosial untuk anak dan keluarga korban (Hasil wawancara).
Dalam  menangani  kasus  kekerasan  seksual  khususnya  terhadap  anak, Pemerintah Aceh juga mendapat dukungan dari pihak rumah sakit. Pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kota Banda Aceh misalnya mengungkapkan bahwa “ Rumah sakit ini  menerima  rujukan  dari  P2TP2A,  dari  Dinsos  ataupun  memang  pasien  datang kemari dan kami menerima. Begitu sampai ke rumah sakit, apabila pasien itu memang ada kasusnya, jadi kita kita lapor ke P2TP2A ataupun Dinsos. Apabila perlu, kami juga akan melaporkan ke Polsek ” (Hasil wawancara).
4.1.2. Kendala  pemerintah  Aceh  dalam  menangani  kasus  kekerasan  seksual terhadap anak
Kompleksitas  permasalahan  yang  dihadapi  terkait  penanganan  kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah faktor utama yang menghambat efektifitas upaya  pemerintah  memberantas  semua  itu.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan para  informan  penelitian  terungkap  beberapa  kendala  atau  hambatan  yang  terjadi. Secara  umum  kendala  yang  dihadapi  dalam  upaya  penanganan  kasus  kekerasan seksual terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu 1) aspek masyarakat, 2) birokrasi, dan 3) instansi pemerintah.
Dari  aspek  masyarakat  didapati  rendahnya  tingkat  pemahaman  masyarakat dan  aparatur  desa  terhadap  jenis  dan  bentuk  kekerasan  seksual  anak.  Mereka menganggap  kasus  yang  terjadi  adalah  aib  pribadi,  keluarga  maupun  masyarakat jika  harus  dilaporkan.  Hal  ini  sebagaimana  yg  diungkapkan  oleh  salah  seorang informan dari P2TP2 Banda Aceh: “ Kadang tingkat pemahaman aparatur gampong kita  ini,  masyarakat,  apalagi  keluarga  menganggap  bahwa  supaya  tidak  menjadi aib dan diperbesar dengan lainnya, jadi kasus itu seperti dimaklumi saja, kemudian dimusyawarahkan, didamaikan, dan  pelaku hanya diberikan kemaafan ”. Selain itu
didapati  kurang  kooperatifnya  pihak-pihak  yang  dianggap  mampu  memberikan informasi terkait kasus yang sedang terjadi. Selain itu, informasi yang disampaikan tersebut, berbeda jauh dengan kejadian yang sebenarnya.
Dari  aspek  birokrasi,  ditemukan  bahwa  syarat  administrasi  yang  harus dilengkapi  oleh  korban  atau  keluarganya  terlalu  kaku  dan  ketat  sehingga memberatkan.  Aturan  BPJS  terhadap  yang  mengharuskan  adanya  rujukan  dari puskemas kecamatan atau rumah sakit daerah asal si korban, juga menyulitkan.
Sedangkan  dari  aspek  instansi  pemerintah,  didapati  bahwa  antar  instansi pemerintah yang terkait, tidak ada saling keterbukaan informasi yang menyebabkan koordinasinya menjadi  lemah.  Sehingga  implementasi  dari  program-program yang bernuansa gender dan anak, menjadi tidak bersinergi. Minimnya SDM yang mampu menangani  kasus  terkait,  seperti  personil  P2TP2A,  tenaga  konselor,  psikolog  dan tenaga  pendukung  lainnya.  Bahkan  adanya  indikasi  bahwa  SDM-nya  tidak responsif,  dan  diperparah  dengan  pendataan  yang  tidak  serius.  Luasnya  wilayah kerja  yang  sulit  terjangkau.  Tidak  jarang  pula  terjadi  kasus  yang  melibatkan  dua wilayah  hukum  yang  berbeda.  Anggaran  yang  tersedia  sangatlah  minim,  bahkan untuk  salah  satu  P2TP2A  kabupaten/kota  hanya  mendapat  jatah  Rp.20.000.000  per tahun.  Sarana  pendukung  yang  juga  tidak  tersedia  di  beberapa  P2TP2A  daerah seperti  rumah  aman  bagi  korban.  Jika  mendesak,  tidak  jarang  P2TP2A kabupaten/kota merujuk pada P2TP2A Provinsi, dan rujukan yang dituju sangatlah jauh  dan  memerlukan  biaya  yang  besar.  Kendala  lainnya  juga  ada  pada  aparat penegak hukumnya (jaksa, hakim, dan bahkan dari kepolisian) yang belum responsif dalam menangani kasus kekerasan seksual anak.

## 4.2. Diskusi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemerintah  melalui  badan  yang dipercaya  untuk  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  telah melakukan  berbagai  upaya  untuk  itu.  Mulai  dari  P2TP2A,  kepolisian,  dinas  sosial dan  rumah  sakit  telah  berupaya  melakukan  berbagai  kegiatan  pencegahan  yang mendukung  pemberantasan  kekerasan  seksual  sesuai  dengan  tupoksi  mereka. Mereka  melakukan  semua  ini  dalam  rangka  mencapai  tujuan  bersama,  yaitu mencegahan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Di samping itu, dalam upaya menangani  kasus  dan  korban  pun  turut  dilakukan.  Umumnya  aktivitas  yang dilakukan instansi terkait antara lain dengan mendampingi korban dalam menjalani proses  hukum  hingga mengembalikan  kondisi  psikologis  dan  memulihkan  trauma korban  ke  keadaan  sedia  kala.  Selanjutnya  adalah  memberdayakan  korban  untuk bangkit  dan  mengembangkan  potensinya  meski  pernah  mengalami  pengalaman buruk.
Secara  spesifik,  upaya  yang  telah  dilakukan  Pemerintah  Aceh  setelah terbentuknya  konsep  sinergitas  yang  terjalin  antar  lintas  sektoral dalam  menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan cara sosialisasi. Dilakukan
upaya  pencegahan,  penanganan  dan  pemberdayaan  ini,  dilakukanlah  sosialisasi melalui  beberapa  kegiatan  berupa  penguatan  ketahanan  keluarga  lewat  aksi parenting yang  diselenggarakan  lewat  di  media  elektronik,  media  massa,  maupun media  sosial.  Selain  itu,  upaya  lain  pun  turut  diperjuangkan  para  anggota  dewan yang  menjadi  perwakilan  aspirasi  rakyat.  Salah  satu  upaya  tersebut  dibuktikan dengan  adanya  pembuatan  kebijakan  berupa  peraturan,  sanksi  dan  lainnya  yang disusun  dalam  Peraturan  Daerah  atau qanun  yang  memiliki  kekuatan  hukum  dan dijamin  oleh  negara,  serta  memperkuat  lembaga-lembaga  terkait  (seperti  P2TP2A) menjadi  unit  pelayanan  terpadu  (UPTD)  melalui  penerbitan  Peraturan  Gubernur. Dengan  demikian,  secara  konseptual  telah  terbentuk  dan  tersusun  rapi  sebagai landasan  hukum  yang  harus  diikuti.  Namun,  upaya  yang  paling  urgen  mengenai kasus  ini  adalah  penanganan  bagi  korban  terutama  adalah  anak-anak,  dimana  ia menjadi pihak yang dirugikan dan akan membekas sepanjang hidupnya.
Bagi  korban  dan  pelaku  kekerasan,  secara  hukum  memiliki  ketentuan- ketentuan yang diatur dalam sistem perundang-undangan dan harus dijalani. Bagi si pelaku, ia mendapat sanksi khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  dan  RUU  PKS.  Hal  ini dilakukan guna membuat efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Begitu pula  halnya  untuk  korban,  ia  berhak  mendapat  pemulihan  dan  rehabilitasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dan  mendapatkan  hak  untuk  diberdayakan  untuk menunjang kualitas hidupnya.
Dalam  konteks  penanganan  kasus,  si  korban  berhak  mendapatkan pendampingan.  Misalnya saat si korban hendak ke Polres untuk membuat laporan, ia mendapatkan pendampingan dari petugas P2TP2A. Hal ini pun juga berlaku saat si korban mau ke rumah sakit untuk visum. Setelah itu, si korban ditinjau kembali untuk dianalisis kondisi psikisnya, jika dibutuhkan layanan konseling, maka tenaga ahli (konselor maupun psikolog) akan memberikan layanan tersebut sampai benar- benar  pulih  melalui  kegiatan support  group dan trauma  healing sebagai  upaya pemulihan kondisi psikis korban sampai kasusnya selesai.
Meski  konsep  sinegitas  lintas  sektoral  di  lingkup  Pemerintahan  Aceh  telah terjalin  dan  berbagai  program  kegiatan  telah  terselenggara,  namun  pada pelaksanaannya  ditemukan  beberapa  kendala  dalam  mencapai  hasil  yang  ingin dicapai.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  setidaknya  terdapat  tiga aspek  utama  yang  menjadi  kendala  Pemerintah  Aceh  dalam  menangani  kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak,  yaitu  dari  masyarakatnya  sendiri,  regulasi birokrasi yang berbelit-belit dan cenderung menyusahkan, serta dari instansi terkait. Pada aspek masyarakat misalnya, ketika anggota kelompok sangat menyukai tugas yang  menjadi  tanggungjawabnya,  maka  konsep sinergitas  dapat  terjadi  pada  suatu kelompok.  Namun,  hal  ini  mengharuskan  setiap  anggota  dalam  kelompok memahami bagaimana peran atau tugas mereka secara individu dan tugasnya dalam kelompok  secara  keseluruhan  dengan  nilai-nilai,  arah  ke  depan  dan  misi  yang
diemban.  Untuk  itu,  permasalahan  yang  secara  umum  terjadi  adalah  tingkat pemahaman  masyarakat  yang  rendah  terhadap  jenis  dan  bentuk  kekerasan  seksual anak.  Di  samping  itu,  adanya  anggapan  bahwa  kasus  tersebut  merupakan  aib pribadi,  keluarga  maupun  masyarakat.  Jika  hal  tersebut  tetap  harus  dilaporkan, maka akan muncul stigma negtif terhadap si korban. Untuk itu, dalam menghadapi kasus tersebut, si korban merasa bimbang dan dilema dalam mengambil keputusan. Disamping  itu,  keadaan  juga  diperparah  dengan  kurang  kooperatifnya  pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan informasi terkait kasus yang sedang terjadi.
Pada  aspek  birokrasi  pun  turut  menghambat  proses  penanganan  kasus  yang tengah  dijalani  korban.  Dalam  aspek  ini,  pihak  korban  merasa terbebani  dengan berbagai persyaratan yang harus dilengkapi dan dalam waktu yang singkat. Regulasi yang  terlalu  kaku  dan  ketat  tersebut,  tidak  jarang  membuat  pihak  korban membatalkan  proses  hukum  yang  hendak  ditempuh.  Mengingat  prosedur  yang harus  dilengkapi  memberatkan  si  korban.  Misalnya  mengharuskan  adanya  rekam medis (visum) dari puskemas kecamatan atau rumah sakit daerah asal si korban atau surat  keterangan  dari  dokter  spesialis.  Sedangkan  tidak  semua  rumah  sakit  atau daerah memiliki hal tersebut. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan juga menjadi perhatian  penting.  Tidak  semua  korban  berasal  dari  kalangan  yang  kondisi perekonomiannya mencukupi.
Selain  itu,  kendala  lainnya  yang  juga  ditemukan  berasal  dari  instansi pemerintah,  yang  mana  antar  instansi  pemerintah  yang  terkait,  tidak  ada  saling keterbukaan informasi yang menyebabkan terkadang koordinasinya menjadi lemah. Sehingga  implementasi  dari  program-program  yang  bernuansa  gender  dan  anak, menjadi  tidak  bersinergi.  Juga  minimnya  SDM  yang  mampu  menangani  kasus terkait,  seperti  personil  P2TP2A,  tenaga  konselor,  psikolog  dan  tenaga  pendukung lainnya,  dan  diperparah  dengan  luasnya  wilayah  kerja  yang  sulit  terjangkau  serta minimnya  anggaran  yang  dialokasi  untuk  pelaksanaan  program  kegiatan.  Tidak jarang  pula  terjadi  kasus  yang  melibatkan  dua  wilayah  hukum  yang  berbeda. Selanjutnya adalah sarana pendukung yang juga tidak tersedia di beberapa P2TP2A daerah  seperti  rumah  aman  bagi  korban.  Jika  mendesak,  tidak  jarang  P2TP2A kabupaten/kota merujuk pada P2TP2A Provinsi, dan rujukan yang dituju sangatlah jauh  dan  memerlukan  biaya  yang  besar.  Kendala  lainnya  juga  ada  pada  aparat penegak  hukumnya  (jaksa,  hakim,  dan  bahkan  dari  kepolisian)  yang  belum responsif dalam menangani kasus kekerasan seksual anak.

## 5. SIMPULAN
Maraknya  kasus  kekerasan  seksual  tidak  menandakan  bahwa  Pemerintah Aceh  tidak  berbuat  banyak.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  mereka  telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus tersebut. Pemerintah Aceh telah melakukan  upaya  pencegahan,  penanganan  dan  pemberdayaan  melalui  sosialisasi kepada  setiap  unsur  pemerintahan  hingga  sampai  seluruh  lapisan  masyarakat
dengan  strategi  sosialisasi  melalui berbagai  kegiatan.  Mereka  juga  telah  membuat kebijakan, peraturan, sanksi dan lainnya yang disusun dalam Peraturan Daerah atau qanun dan memperkuat lembaga P2TP2A menjadi unit pelayanan terpadu (UPTD). Dalam  penanganan  kasus  Pemerintah  Aceh  selalu  berupaya  untuuk  mengikuti undang-undang yang berlaku dan menghindari untuk diselesaikan secara adat.
Selain  upaya  di  atas,  pemerintah  Aceh  juga  memberikan  perlakukan  khusus bagi  korban  dan  pelaku.  Untuk  korban,  pemerintah  melakukan  identifikasi kebutuhan mereka. Mereka mendapatkan pemulihan, rehabilitasi dan pemberdayaan yang  dilakukan  antar  lintas  sektoral  yang  terlibat.  Mereka  juga  mendapatkan pendampingan  sesuai  kondis  dan  kebutuhan.  Untuk  pelaku,  pemerintah  Aceh memastikan  bahwa  mereka  akan  mendapatkan  sanksi  khusus  sebagaimana  yang diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak dan  RUU  PKS.  Hal  ini  dilakukan  guna  membuat  efek  jera  dan  tidak  akan mengulangi perbuatannya.
Upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Aceh  tidaklah  selalu  berjalan  dengan mulus.  Ini  yang  menjadi  alasan  mengapa  meski  telah  melakukkan  berbagai  upaya, hasil yang didapatkan tidaklah maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga  aspek  utama  yang  menjadi  kendala  Pemerintah  Aceh  dalam  menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak antara lain,  1) aspek  masyarakat, 2) birokrasi dan instansi pemerintah.
Masyarakat  ikut  berkontribusi  dalam  menghambat  penanganan  kasus kekerasan  seksual  terhadap.  Tingkat  pemahaman  mereka  yang  rendah  terhadap jenis  dan  bentuk  kekerasan  seksual  anak  menyebabkan  hanya  menganggap  itu adalah  masalah  aib  yang  tidak  harus  dilaporkan.  Birokrasi  yang  rumit  dan  tidak memihak  juga  berkontribusi  dalam  percepatan  penyelesaian  kasus.  Sedangkan  dari aspek instansi pemerintah ditemukan bahwa antar instansi pemerintah yang terkait, tidak  ada  saling  keterbukaan  informasi  yang  menyebabkan  koordinasinya  menjadi lemah.  Sehingga  implementasi  dari  program-program  yang  bernuansa  gender  dan anak,  menjadi  tidak  bersinergi.  Minimnya  SDM  yang  mampu  menangani  kasus terkait,  seperti  personil  P2TP2A,  tenaga  konselor,  psikolog  dan tenaga  pendukung lainnya.  Bahkan  adanya  indikasi  bahwa  SDM-nya  tidak  responsif,  dan  diperparah dengan pendataan yang tidak serius adalah sebagian dari kendala yang muncul dari sisi instansi pemerintah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  maka  agar  upaya  pencegahan  dan penanganan  anak  korban  kekerasan  seksual  berjalan  seperti  yang  diharapkan hendaknya  pemerintah  pusat  maupun  daerah  dapat  mampu  membentuk  kebijakan serta  mengalokasikan  dana  prioritas  untuk menangani  permasalahan  yang  dialami masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak. Instansi terkait diharapkan untuk dapat  merekrut  kader-kader  dari  unsur  masyarakat  dan  menguatkannya  melalui lembaga di tingkat gampong yang mampu menangani kasus kekerasan seksual pada anak.  Masyarakat  juga  hendaknya  dapat  lebih  berperan  aktif  dalam  mengenali
gejala-gejala  serta  mencegah  segala  tindakan  yang  dapat  menimbulkan  jatuhnya korban kekerasan di wilayahnya.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kementerian Agama  Republik  Indonesia  yang  telah  menyediakan  anggaran  untuk  pelaksanaan kegiatan penelitian ini dengan sempurna hingga menghasilkan sebuah artikel ilmiah.

## Referensi
Abonita,  Rino.  (2019).  Para  tengku  dan  jejak  kejahatan  seksual  terhadap anak  di negeri syariat. Media Online Liputan
6. com. Dalam situs https://www.liputan6.com/regional/read/4011727/para-tengku-dan-jejak- kejahatan-seksual-terhadap-anak-di-negeri- syariat.
Al Haq, A. F., Rahardjo, S. T., & Wibowo, H. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia. Journal Unpad , 2 (1), 31-36.
Arief,  Barda  Nawawi.  (2008). Kebijakan  hukum  pidana  (Perkembangan  penyusunan konsep  KUHP  baru. Jakarta:  Kencana   Prenada Media Group.
…....  (2007). Masalah  penegakan  hukum  dan  kebijakan  hukum  pidana  dalam penanggulangan kejahatan. Jakarta: Kencana.
Arikunto,  Suharsimi.  (2010). Prosedur  penelitian:  Suatu  pendekatan  praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Chaplin,  JP.  (2004). Kamus  lengkap  Biologi. terj.  Kartini  Kartono.  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2005). Kamus  besar  bahasa  Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Direktorat  Bina  Kesejahtraan  Anak.  (1999). Keluarga  dan  lanjut  usia  Dirjen  Bina Kesejahtraan Sosial Depsos RI, Pedoman Perlindungan Anak . Jakarta: tp .
Fu'ady,  M.  A.  (2011).  Dinamika  psikologis  kekerasan  seksual:  Sebuah  studi fenomenologi. Psikoislamika:  Jurnal  Psikologi  dan  Psikologi  Islam , 8 (2),  191- 208.
Hadisuprapto , Paulus. (1997). Juvenile Delinquency. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hamdan, M.  (1997). Politik Hukum Pidana. Jakarta: Raja  Grafindo Persada.
Hatta, Kusmawati. (2016). Trauma dan emulihannya: Sebuah kajian berdasarkan kasus pasca konflik dan tsunami ( E-Book ). Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press.
Kementerian Agama RI. (2013). Al-Qur’an dan terjemahnya. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
Kitab Undang-undang  Hukum Pidana.
Lubis,  E.  Z.  (2017).  Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  kekerasan seksual. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 9 (2), 141-150.
Margono, S. (2004). Metodologi penelitian pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta.
Muladi  dan  Arief,  Barda  Nawawi.  (2010). Teori-teori  dan  kebijakan  hukum pidana. Bandung: Alumni.
Mulyadi,  Lilik.  (2008). Bunga rampai hukum  pidana:  Perspektif,  teoritis,  dan praktik.
Bandung: Alumni.
Nugraha,  Adrian  R.  (2020). Atletik  untuk  Sekolah  Menengah  Pertama. Bandung: Alfabeta.
Noviana,  I.  (2015).  Kekerasan  seksual  terhadap  anak:  dampak  dan  penanganannya.
Sosio Informa , 1 (1), 13-28.
Rahayu, Lisye Sri. (2019). KPAI: Angka kekerasan pada anak Januari- April 2019 masih  tinggi,  ( Media  Online  Detiknews.com ).  Dalam  situs  https://news.detik .com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari-april-2019- masih-tinggi.
Rasyidin, Al. (2008). Pendidikan dan konseling Islami. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
Romantika,  Prinea.  (2014).  Upaya  Pencegahan  Kekerasan  Seksual terhadap  Anak oleh Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  di Kabupaten Wonogiri. Skripsi tidak dipublikasi . Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam situs http://digilib.uinsuka.ac.id/13358/1/bab%20i%2c%20v%2c%20daftar%20pustak a.pdf
Rosmawati,  Emy.  (tt).  Peran  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan dan  Anak  (P2TP2A)  dalam  mengatasi  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Skripsi tidak  dipublikasi .  Sidaorjo:  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah Sidoarjo.
Roudhonah. (2007). Ilmu komunikasi. Jakarta:  UIN Press.
Soedarto. (1986). Kapita selekta hukum pidana . Bandung: Alumni.
Sugiyono.  (2011). Metode  penelitian  kuantitatif,  kualitatif  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Team  Penyusun  Nasional.  (2008). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Surabaya:  Reality Publisher.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.