## Konsep Dakwah Dalam Memelihara Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Hutan
(Studi Kasus Di Kabupaten Kerinci)
Ivan Sunata IAIN Kerinci ivansunata.ma@gmail.com

## Abstract
Propagation  as  a  pillar  of  Islam  in  conveying  God's  revelation  must  be interpreted  broadly,  not  just  propaganda  materials  related  subject  matter (tawhid) but also about the preservation of nature and the welfare of the people (society).  Forests  should  be  managed  jointly  between  the  public  and  the government  that  maintained  continuity,  while  people  living  in  the  vicinity  to prosperous.  This  research  is  field  research  field  with  qualitative  research  type, research  method  used  is  action  research  or  action  study  with  participatory approach,  this  approach  emphasizes  the  importance  of  dialogue  process  in research. In this case can be seen how the concept of da'wah in the maintenance and empowerment of communities around the forest in Kerinci district
Keywords: The  concept  of  Da'wah,  Maintaining  Forest,  Community Empowerment

## Abstrak:
Dakwah  sebagai  pilar  Islam  dalam  menyampaikan  wahyu  Allah harus diartikan secara luas, materi dakwah tidak hanya terkait hal-hal pokok  (tauhid)  tetapi  juga  menyangkut  kelestarian  alam  dan kesejahteraan  umat  (masyarakat).  Hutan  harus  dikelola  secara bersama-sama  antara  masyarakat  dan  pemerintah  sehingga  terjaga kelestariannya,  sementara  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitarnya tersejahterakan.  Penelitian  ini  bercorak field  research dengan  jenis penelitian kualitatif,  Metode penelitian yang digunakan adalah action research atau kaji tindak dengan pendekatan participatory, pendekatan ini  menekankan  pentingnya  proses  dialog  dalam  penelitian.  Dalam
hal ini dapat dilihat bagaimana konsep dakwah dalam pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan di kabupaten kerinci
Kata  Kunci: Konsep  Dakwah,  Memelihara  Hutan,  Pemberdayaan Masyarakat

## Pendahuluan
A.Halim  dalam    Dakwah  Pemberdayaan  Masyarakat memaparkan beberapa konsep pembangunan manusia seutuhnya  ( insan kamil ) dalam perspektif agama, yakni sebagai berikut; “1).  Pengembangan  masyarakat  dapat  dilihat  sebagai  peletakan  sebuah tatanan  sosial  dimana  manusia  secara  adil  dan  terbuka  dapat melakukan  usaha-usahanya  sebagai  perwujudan  atas  kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhannya (material dan spiritual) dapat terpenuhi.
2).  Pengembangan  masyarakat  tidak  dilihat  sebagai  suatu  proses pemberian  dari  pihak  yang  memiliki  sesuatu  kepada  pihak  yang tidak memiliki.
3)  Pengembangan  masyarakat  mesti  dilihat  sebagai  sebuah  proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya.
4)  Pengembangan  masyarakat  tidak  mungkin  dilaksanakan  tanpa keterlibatan  secara  penuh  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Partisipasi bukan  sekedar    diartikan  dengan  kehadiran  mereka  dalam  suatu kegiatan saja, tetapi juga dipahami sebagai kontribusi mereka dalam setiap  tahapan  yang  mesti  dilalui  oleh  suatu  program  kerja pengembangan  masyarakat.  5)  Tuntutan  akan  keterlibatan masyarakat  dalam  suatu  program  pengembangan  tidak  mungkin dilakukan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya ataupun bekal yang cukup. 1
Dari  asumsi  dasar  tersebut  lahirlah  hak,  nilai,  dan  keyakinan dalam masyarakat yang harus dihormati, antara lain sebagai berikut:
1 Fakultas  dakwah  IAIN  Sunan  Ampel  Surabaya, Dakwah  Pemberdayaan Masyarakat  Paradigma  Aksi  Metodologi (Yogyakarta:  Pustaka  Pesantren,  2005), cet.ke1,  4
1).  Hak  menentukan  keputusan-keputusan  yang  mempengaruhi kesejahteraan  mereka.  Hak  ini  muncul  karena  adanya  keyakinan bahwa  masyarakat  memiliki  kemampuan  ( viabilitas )  memecahkan masalahnya sendiri.
2).  Masyarakat  mempunyai  hak  untuk  berusaha  menciptakan lingkungan yang diinginkannya dan menolak suatu lingkungan yang dipaksakan  dari  luar.  Penciptaa  lingkungan  sesuai  keinginan  ini tetap  didasari  ketenangan  dan  ketenteraman  lingkungan  lainnya sehingga  dalam  diri  masyarakat  terjadi  interaksi  sosial  aktif  dan adaptif.
3).  Masyararakat  harus  diyakini  mampu  bekerjasama  secara  rasional dalam  bertindak  untuk  mengidentifikasi  masalah  dan  kebutuhan komunitasnya,  serta  bertindak  dalam  menggapai  tujuan  secara bersama.  Dengan  demikian,  dalam  pembangunan  masyarakat penting  untuk  memperhatikan  karakteristik  komunitas  dan masyarakat  pada  umumnya,  terutama  yang  berkaitan  dengan penentuan dan kontribusi kekuasaan. 2
Berdasarkan beberapa konsep dan ciri pemberdayaan yang telah dipaparkan  di    atas,  maka  untuk  menjalankan  amanat  Undang-undang Kehutanan  khususnya  di  Kabupaten  Kerinci,  maka  Pemerintah Indonesia  melalui  Kementerian  Kehutanan  telah  memberikan kewenangan  pada  Kabupaten  Kerinci  untuk  membentuk  Hutan  Hak Adat, dimana sampai saat ini Kerinci telah memiliki 3  Hutan Hak Adat, yaitu  Hutan  Adat  Temedak  Desa  Keluru  Kecamatan  Keliling  Danau, Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Bentung Kuning Muaro  Air  Dua  Hiang,  dan  Hutan  Adat  Hulu  Air  Lempur  Lekuk  50 Tumbi.
Tujuan  dibentuknya    hutan  adat  adalah  untuk  kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem yang meliputi unsur lingkungan, sosial  dan  budaya,  dimana  pengelolaannya  diserahkan  kepada masyarakat hukum adat. 3 Namun dalam perjalanannya, Lembaga Hutan Hak  Adat  belum  berkembang  dengan  pesat,  baik  dari  segi  surflus keuangan,  peningkatan  dan  pengembangan  kapasitas  organisasi  dan anggota, maupun kerjasama dengan organisasi lain.
2 Ibid, 7-8 3 Ibid, h. 24
Pemanfaatan hutan hak adat masih dilakukan secara tradisional, sendiri, tanpa dukungan dari pihak lain. Meski demikian, sejak dibentuk Lembaga Hutan Hak Adat Desa Keluru tetap ada sampai sekarang dan masih  menjalankan  fungsi  organisasinya,  baik  memfasilitasi  kebutuhan masyarakat terhadap hasil hutan maupun melestarikan hutan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan Kelompok Konservasi Desa (KKD) terutama di Desa Belui Tinggi,  dimana sampai saat ini, organisasi masyarakat yang dibentuk  ICDP  ( International  Continental  Scientific  Drilling  program ) tidak melakukan  kegiatan  konservasi  lagi  karena  terlalu  bergantung  kepada perguliran dana ( revolving fund ) dari pemerintah dan pihak ketiga.
Lembaga  Hutan  Hak  Adat  dan  Kelompok  Konservasi  Desa sebagaimana  dibahas  di  atas  hanya  merupakan  beberapa  contoh  dan masih  banyak  kelompok-kelompok  masyarakat  pengelola  hutan  baik yang  dibentuk  oleh  pemerintah,  lembaga  swadaya  masyarakat  tidak berlanjut  dan  berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Hal  ini  tentunya memberikan  sedikit  gambaran  bahwa  program  pemberdayaan masyarakat  di  sekitar  hutan  yang  dikelola  oleh  kelompok  masyarakat lokal tidak berjalan efektif karena berbagai kendala.
Berdasarkan  data-data  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka perlu  dikaji  tentang  “Konsep  Dakwah  Dalam  Memelihara  dan Memberdayakan Masyarakat di Sekitar.”
Penelitian  ini  bercorak field  research dengan  jenis  penelitian kualitatif,  karena  ingin  mengungkapkan  fenomena,  fakta,  realita, kenyataan  yang  terjadi  pada  objek  penelitian  secara  holistik/utuh,  dan mendalam.
Metode penelitian yang digunakan adalah action research atau kaji tindak  dengan  pendekatan participatory, pendekatan  ini  menekankan pentingnya proses dialog dalam penelitian, karena mempunyai relevansi khusus  dalam  kaitan  dengan  identifikasi  masalah.  Pendekatan participatory mempertahankan  bahwa  masalah  hendaknya  tidak dirumuskan oleh para pakar, tetapi harus didasarkan pada dialog (dialog dengan subjek penelitian, dialog dengan peneliti dan analisis lain, dialog
dengan pengambil keputusan dan para pejabat kunci, dan dialog dengan masyarakat umum). 4
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Dinas Kehutanan Kabupaten Kerinci, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  dan  Lembaga  Masyarakat  Pengelola Hutan (Hutan Adat dan Kelompok Konservasi Desa).
Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  cara  studi dokumentasi,  sedangkan  untuk  mendapatkan  data  primer  penulis melakukan  wawancara  terstruktur  ( interview  guide )  dan  pengamatan langsung  ( direct  observation )  serta  diskusi  kelompok  terfokus  ( focus  group discussion/FGD ).

## Islam dan Lingkungan Hidup
Islam sebagai agama yang membawa konsep Rahmatan lil „Alamin sangat  memperhatikan  faktor  lingkungan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari firman Allah yang melarang umat manusia untuk berbuat kerusakan di bumi sebagaimana yang tercantum pada al-Qur‟an surat Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut:
ْمُهَّلَعَل اوُلِمَع يِذَّلا َضْعَ ب ْمُهَقيِذُيِل ِساَّنلا يِدْيَأ ْتَبَسَك اَمِب ِرْحَبْلاَو ِّرَ بْلا يِف ُداَسَفْلا َرَهَظ َنوُعِجْرَ ي
“Telah  nampak  kerusakan  di  darat  dan  di  laut  disebabkan  karena  perbuatan tangan  manusia,  supaya  Allah  merasakan  kepada  mereka  sebahagian  dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” 5
Untuk  mengajak  manusia  kembali  ke  jalan  yang  benar, diperlukan kegiatan dakwah yang pelakunya disebut dā„i , yakni orang yang bertugas mengajak manusia kepada agama Islam atau mazhabnya. 6
4 Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, A. Halim, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi metodologi (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), ce.ke-1, 253 5 Al-Qur’an dan  Terjemahannya  (Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), 647
6 Salmadanis, Da’i dan Kepemimpinan (Jakarta Barat: 2004), cet.ke-1, 21-24
Dalam  konteks  pemberdayaan  masyarakat, da‟i yang  dimaksud  adalah dā„i sebagai perantara ( broker ) yakni dā„i yang menghubungkan individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan/layanan namun  tidak  tahu  dimana  dan  bagaimana  mendapatkan bantuan/layanan tersebut dengan institusi yang menyediakannya. 7 Atau dā„i sebagai  perencana  sosial,  yaitu dā„i yang  mengumpulkan  data mengenai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, menganalisanya dan  menyajikan  alternatif  tindakan  yang  rasional  untuk  penanganan masalah tersebut. 8
Dalam pandangan Islam,  manusia  disamping  sebagai  salah  satu makhluk  Tuhan,  ia  sekaligus  sebagai  wakil  ( khalifah )  Tuhan  dimuka bumi  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  al-Quran  Surat  Al-An‟am  ayat 165 sebagai berikut:
ْمُكاَااَ  اَ  يِف ْمُكَوُلْ بَيِل  ٍتاَجَرَد ٍضْعَ ب َ ْوَ ف ْمُ َ ْعَ ب َ َفَرَو ِ ْرَْاا َ ِ  َ َ  ْمُ َلَعَج يِذَّلا َوُىَو ميِحَر ٌروُفَغَل ُوَّنِإَو  ِباَقِعْلا ُ يِرَس َكَّبَر َّنِإ
“Dan  Dialah  yang  menjadikan  kamu  penguasa-penguasa  di  bumi  dan  Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu  tentang  apa  yang  diberikan-Nya  kepadamu.  Sesungguhnya  Tuhanmu amat  cepat  siksaan-Nya,  dan  sesungguhnya  Dia  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang.” 9
Sebagai wakil Allah, maka manusia harus bisa merepresentasikan peran  Allah  terhadap  alam  semesta  termasuk  bumi  seisinya  antara  lain dengan memelihara ( al-rab ) dan menebarkan rahmat ( rahmatan ) di alam semesta.  Oleh  karena  itu  kewajiban    manusia  terhadap  alam  dalam rangka  pengabdiannya  kepada  Allah  SWT  adalah  melakukan pemeliharaan terhadap alam, termasuk pemeliharaan diri sendiri ( hifdzun nafs ) untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di alam.
7 Wakidul Kohar, Disain Pengembangan Masyarakat Islam, Hand Out, (Tidak Diterbitkan) (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2011), 6 8 Ibid, 7 9 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op.Cit, 217

## Kerusakan Hutan
Faktanya  saat  ini  kerusakan  hutan  yang  terjadi  sudah  sampai pada tahap yang serius dan mengancam eksistensi planet bumi dimana manusia,  hewan  dan  tumbuhan  bertempat  tinggal  dan  melanjutkan kehidupannya.
Menurut catatan pada tahun 2000, seluas 50,76 juta hektar lahan kawasan  hutan    sudah    mengalami  kerusakan,  dengan  rincian  34,717 hektar hutan produksi, 6,961 juta hektar hutan konservasi dan 9,09 juta hektar  hutan  lindung. 10 Sementara  pada  tahun  2006,  luas  hutan  yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari  120,35  juta  hektar  kawasan  hutan  di  Indonesia,  dengan  laju deforestasi  dalam  lima  tahun  terakhir  mencapai  2,83  juta  hektar  per tahun.
Kerusakan hutan juga terjadi di Kabupaten Kerinci, meski tidak ada  data  resmi  mengenai  kerusakan  hutan  di  daerah  ini.  namun berdasarkan  laporan  Antara,  30  persen  dari  1,4  juta  hektar  total  luas Taman  Nasional  Kerinci  Seblat  yang  berada  di  Kabupaten  Kerinci berisiko  tinggi  rusak  dan  tergradasi  karena  berbagai  faktor,  baik dikarenakan penebangan liar atau kepentingan ekonomi lainnya. 11

## Konsep Pengelolaan Hutan Dalam Kajian Dakwah
Guna mengatasi kerusakan hutan lebih jauh, konsep pengelolaan hutan  sebaiknya  dikembalikan  kepada  ajaran  Islam,  dimana  Islam memandang  lingkungan  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari keimanan  seseorang  terhadap  Tuhannya.  Dengan  kata  lain,  perilaku manusia  terhadap  lingkungan  merupakan  manifestasi  dari  keimanan seseorang.
Islam  melarang  pemanfaatan  alam  (sumberdaya  alam)  yang melampaui batas atau berlebihan. Pemanfaatan (eksploitasi) sumberdaya alam  yang  berlebihan  akan  menguras  sumberdaya  alam  yang
10 Transtoto  Handadhari, Kepedulian  ynag  Terganjal;  Menguak  Belantara Permasalahan  Kehutanan  Indonesia (Jakarta:  PT  Elex  Media  Computindo,  2009), cet.ke-1, 7 11 Ancaman  Kerusakan  TNKS  Masih  Tinggi ,  10  Nopember  2009,  dalam http://www.antara.com , diakses pada 7 Desember 2011
bersangkutan  hingga  habis  tak  tersisa,  sehingga  hak-hak  untuk memanfaatkan  sumberdaya  alam  bagi  generasi  yang  akan  datang terabaikan.  Pesepektif  Islam  dalam  kaitannya  dengan  masalah  sesuai dengan Firman Allah SWT sebagai berikut:
و
َناَّ ُّرلاَو َنوُتْ يَّزلاَو ُوُلُكُأ اًفِلَتْخُ  َعْرَّزلاَو َلْخَّنلاَو  ٍتاَشوُرْعَ  َرْ يَغَو  ٍتاَشوُرْعَ   ٍتاَّنَج َأَشْنَأ يِذَّلا َوُى ُّبِحُي  َلَ ُوَّنِإ اوُفِرْسُا  َلََو ِهِداَصَح َمْوَ ي ُوَّقَح اوُااَ َو َرَمْثَأ اَذِإ ِهِرَمَث ْنِ  اوُلُك ٍوِباَشَتُ  َرْ يَغَو اًهِباَشَتُ

## نيِفِرْسُمْلا
“Dan Dialah yang  menjadikan  kebun-kebun  yang  berjunjung  dan  yang  tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan  delima yang serupa  (bentuk  dan  warnanya),  dan  tidak  sama  (rasanya). Makanlah  dari  buahnya  (yang  bermacam-macam  itu)  bila  dia  berbuah,  dan tunaikanlah  haknya  di  hari  memetik  hasilnya  (dengan  dikeluarkan  zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.  Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang berlebih-lebihan.” 12 (Q.S Al-„An‟am : 141)
Pengelolaan  dan  pola  interaksi  manusia  dengan  alam  serta lingkungan hidup ada tiga, yaitu: Pertama al-intifa‟, Allah mempersilakan manusia  untuk  mengambil    manfaat  dan  mendayagunakan  hasil  alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Kedua al- i‟tibar , manusia dituntut untuk memikirkan dan menggali rahasia dibalik ciptaan  Allah  serta  dapat  mengambil  pelajaran  dari  berbagai  kejadian dan  peristiwa  alam.  Ketiga al-ishlah, manusia  diwajibkan  untuk  terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu. 13
Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  menyusun  fiqh  lingkungan  ( fiqh al-bi‟ah ),  ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan,  yaitu  sebagai berikut: 14 Pertama , rekonstruksi makna khalifah. Al-Qur‟an menegaskan bahwa  menjadi  khalifah  di  muka  bumi  ini  tidak  untuk  melakukan perusakan dan pertumpahan darah, tetapi untuk membangun kehidupan
12 Al-Qur’an dan Terjemahannya¸ Op.Cit,, 212 13 MS Ka’ban, Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam¸ Millah Vol. VI, No. 2, 2007,  h. 4, diakses pada 19 Maret 2012 14 Hatim Gazali, Fiqh Ramah Lingkungan, 2007, dalam http:// www.bebasbanjir2025.wordpress.com, diakses  pada 15 Januari 2012
yang  damai,  sejahtera,  dan  penuh  keadilan.    Manusia  yang  melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah, 15 karena walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia, 16 tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena- mena.
Kedua ,  ekologi  sebagai  doktrin  ajaran.  Artinya,  menempatkan wacana lingkungan bukan pada cabang ( furū „ ), tetapi termasuk doktrin utama  ( ushūl )  ajaran  Islam,  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Yusuf Qardhawi  dalam Ri„âyah  al-Bī‟ah  fiy  Syarī„ah  al-Islām (2001),  bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam  ( maqāshid  al-syarī‟ah ).  Sebab,  kelima  tujuan  dasar  tersebut  bisa terejawantah  jika  lingkungan  dan  alam  semesta  mendukungnya.  Oleh karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan maqāshid al- syari„ah . Kaidah ushūl fiqh disebutkan, mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa wājibun (sesuatu  yang  membawa  kepada  kewajiban,  maka  sesuatu  itu hukumnya wajib).
Ketiga ,  tidak  sempurna  iman  seseorang  jika  tidak  peduli lingkungan. Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah. Tapi, juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan  hal  yang  sangat  fundamental  dalam  kesempurnaan  iman seseorang. Nabi bersabda bahwa kebersihan adalah bagian dari iman.
Keempat , perusak lingkungan adalah kafir ekologis ( kufr al-bī‟ah ). Di  antara  tanda-tanda  kebesaran  Allah  adalah  adanya  jagad  raya  (alam semesta)  ini.  Karena  itulah,  merusak  lingkungan  sama  halnya  dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah. 17
Selain itu, kita perlu memperjuangkan politik hijau ( green politic ), sebuah  gerakan  mendampingi  pembangunan  agar  berperspektif
15 QS. al-Baqarah ayat 30:
ْنَ  اَهيِف ُلَعْ َاَأ اوُلاَ  ً َفيِلَ  ِ ْرَْاا يِف ٌلِعاَج يِّنِإ ِ َ ِ  َ َمْلِل َكُّبَر َااَ  ْذِإَو ُسِّدَقُ نَو َكِدْمَحِب ُحِّبَسُن ُنْحَنَو َ اَ ِّدلا ُكِفْسَيَو اَهيِف ُدِسْفُ ي َنوُمَلْعَ ا  َلَ اَ  ُمَلْعَأ يِّنِإ َااَ  َكَل 16 QS. Luqman ayat 20: َرَّخَس َوَّللا َّنَأ اْوَرَ ا ْمَلَأ
ٍمْلِع ِرْيَغِب ِوَّللا يِف ُاِداَ ُي ْنَ  ِساَّنلا َنِ َو ً َنِطاَبَو ًةَرِىاَظ ُوَمَعِن ْمُ ْيَلَع َغَبْسَأَو ِ ْرَْاا يِف اَ َو  ِتاَوَمَّسلا يِف اَ  ْمُ َل
ٍريِنُ   ٍباَتِك  َلََو  ًدُى  َلََو 17 QS. Shad ayat 27 : اذِا لَّ لُ مْا أَ اأَ ذِ لَّ لُ مْا الُ أَ مْأَ امْ أَ اذِ مْاأَمْا ا ذِ اأَي ذِ ذِ مْ لُ مْا أَ اذِا أَذِا لَّلا ا  لُ ذِ أَ أَ ا  لُ أَا أَ اأَي ذِ لَّا الُ أَ مْأَ امْ أَ
ekologis. Kebijakan-kebijakan politik yang anti-ekologi, mekanistik, dan materialistik diarahkan menuju kebijakan politik yang sadar lingkungan ( ecological politic ). Hal ini penting karena kerusakan alam yang sedemikian parah  tidak  mungkin  hanya  diselesaikan  melalui  pendekatan  agama. Akan  tetapi,  perlu  pendekatan  yang  komprehensif.  Mulai  dari  agama, ekonomi,  politik,  budaya,  dan  sosial  bersatu  padu  menangani  krisis ekologis ini.

## Hutan  dan  Kajian  Dakwah  Pemberdayaan  Masyarakat  di Sekitarnya
Hutan  berdasarkan  berdasarkan  konsep  harta  dan  kepemilikan di dalam Islam dikategorikan sebagai kepemilikan umum ( milkiyyatul „âm ) dan kepemilikan negara ( milkiyyatul daulah ), 18 yaitu sarana-sarana umum yang  diperlukan  oleh  seluruh  kaum  muslim  dalam  kehidupan  sehari- hari, seperti kayu bakar, penggunaan untuk bangunan dan rumah serta sumber mata pencaharian.
Oleh  karena  itu,  Negara  mempunyai  kewajiban  untuk mensejahterakan  masyarakat  dengan  memanfaatkan  kawasan  hutan tanpa  merusak  ekosistemnya.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  yang diterapkan pada Negara Indonesia dimana pemberdayaan masyarakat di sekitar  hutan  merupakan  salah  satu  wujud  pelaksanaan  konstitusi negara.  Pasal  33  UUD  1945  mengamanatkan  agar  penguasaan  negara atas  kekayaan  alam  (hutan)  ditujukan  sebesar-besar  kemakmuran rakyat. 19 Hal  ini  diatur  lebih  lanjut  dalam  Undang-undang  Kehutanan No.  41  Tahun  1999  pasal  2:  “Penyelenggaraan  kehutanan  berasaskan manfaat  dan  lestari,  kerakyatan,  keadilan,  kebersamaan,  keterbukaan, dan keterpaduan.” 20
Berdasarkan  undang-undang  tersebut,  maka  pemerintah  harus mengakomodir kepentingan berbagai kelompok baik rimbawan, petani,
18 Elvin  Gunawan, Konsep  Islam  tentang  Pengelolaan  Hutan, 2008,  dalam http:// www.elvingunawan.multiply.com , diakses pada 1 November 2011 19 Yaser  Arafat, UUD  RI  1945  dan  Perubahannya (Jakarta:  Permata  Press,
2000),  58
20 IKAPI, Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  Kehutanan  dan  Illegal Logging , ( Bandung : Pustaka Media, 2011) h. 14
peternak,  peramu  hasil  hutan,  masyarakat  hutan  adat  maupun kepentingan  lainnya.  Mereka  harus  diberdayakan  agar  kesejahteraan hidupnya  meningkat  dan  tidak  merusak  hutan.  Untuk  mencapai  hal tersebut maka akses dan hak pemanfaatan atas berbagai kategori hutan harus diatur sebaik-baiknya bagi semua kelompok.
Disamping  itu,  dalam  mengelola  hutan  pemerintah  harus menerapkan  konsep Cooperatif  Management atau  yang  disingkat Co- Management seperti  yang  diungkapkan  Pomeroy  dan  Williams  (1994) bahwa  konsep  tersebut    mampu  menampung  kepentingan  masyarakat maupun kepentingan pengguna lainnya. 21
Jadi  pengelolaan  hutan  yang  berbasis  masyarakat  adalah  suatu sistem  pengelolaan  sumberdaya  alam  dimana  masyarakat  lokal  terlibat secara  aktif  dalam  proses  pengelolaan  sumberdaya  alam  yang terkandung  di  dalamnya. Pengelolaan disini  meliputi  berbagai  dimensi seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya.
Implikasi Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan
Untuk mengimplikasikan  konsep Co-Management dalam pengelolaan  hutan,  di  Kabupaten  Kerinci  telah  dikembangkan  dua model pengelolaan hutan, yang pertama adalah Hutan Hak Adat (HHA) yang  tumbuh  dari masyarakat ,  dan  yang  kedua  melalui  program- program  pemerintah  seperti  program  Kesepakatan  Konservasi  Desa (KKD).
Kedua model pengelolaan hutan ini, pada dasarnya baik karena bertujuan  untuk  menjaga  kelestarian  hutan  dan  mensejahterakan masyarakat  di sekitarnya .  Namun  setelah  diteliti  dalam  sebuah  kajian ilmiah,  masing-masing  model  pengelolaan  hutan  tersebut  mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri.
Analisis    kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing  model pengelolaan hutan tersebut penulis simpulkan sebagai berikut:
21 Zalfa  Akilah, Pengelolaan  Terumbu  Karang, 2011,  dalam  http://www. zalfaakilah.multiply.com, diunduh tanggal 19 Maret 2012

## 1. Hutan Hak Adat
Dari  segi  keberfungsian  terhadap  pengembangan  organisasi,
pengelolaan Lembaga Hutan Adat Desa Keluru Kecamatan Keliling
Danau  Kabupaten  Kerinci  yang  masih  dilaksanakan  dengan  sistem tradisional,  yakni  menempatkan  seorang  Rio  Ganum  (tuan  tanah) sebagai penguasa tunggal Hutan Adat tidak efektif dalam melakukan pemberdayaaan masyarakat.
Hal  ini  disebabkan  beberapa  hal,  diantaranya:  (1)  Pemimpin tidak  dipilih  berdasarkan  kemampuan  tetapi  berdasarkan  garis keturunan;  (2)  tidak  adanya  pengelompokan,  spesialisasi  kerja sehingga semua kegiatan dikendalikan oleh satu orang yang sumber daya manusianya terbatas.
Namun  dari  segi  keberfungsian  terhadap  konservasi  hutan, Lembaga Hutan Adat sangat efektif menjaga hutan agar tetap lestari karena kepemimpinan adat memiliki kharismatik tersendiri, sehingga masyarakat  patuh  dan  takut  untuk  melanggar  aturan,  ditambah  lagi dengan ketatnya sanksi adat dan sosial yang berlaku.
Sistem  nilai  yang  berkembang  pada  masyarakat  menganggap bahwa  hutan  sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  kehidupan masyarakat  yang  mampu  menopang  keberlansungan  hidup  dan meningkatkan  kesejahteraan  mereka,  sehingga  hubungan  manusia dengan alam (hutan) berjalan harmonis, saling menguntungkan satu sama lain.

## 2. Kesepakatan Konservasi Desa
Pengelolaan Kesepakatan Konservasi Desa yang dilaksanakan secara  terstruktur  membuat  program-program  organisasi  mudah tercapai,  karena  adanya  kerjasama  antar  pengurus,  anggota,  dan dibina oleh beberapa pihak.
Namun  karena  tumbuh  dari  sebuah  program/proyek, Kesepakatan  Konservasi  Desa  tidak  berlanjut  karena  hilangnya pengawasan  dari  lembaga  donor  dan  lembaga  terkait  lainnya bersamaan  dengan  dihentikannya  proyek/program  tersebut. Sementara  generasi  penerus  yang  diharapkan  bisa  melanjutkan program-program  tersebut  tidak  dibekali  dengan  pendidikan  dan
pelatihan  yang  memadai  sehingga  kegiatan  pemberdayaan  terbentur pada satu generasi tertentu.
Program KKD yang diharapkan bisa menjauhkan masyarakat dari  interaksi  negatif  dengan  hutan  tidak  tercapai,  terutama  setelah berakhirnya  proyek,  karena  tidak  tumbuh  dari  hati  nurani masyarakat.
Sistem  nilai  yang  berkembang  pada  masyarakat  menganggap bahwa hutan sebagai transaksional, oleh karena itu interaksi manusia dengan  hutan  selalu  diukur  dengan  uang,  ketika  uang  atau  sebuah program tidak ada, masyarakat kembali merusak hutan.

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa,  kerusakan hutan  di  Indonesia  sudah  mencapai  titik  yang  parah,  karena  kegiatan illegal logging  dan  sebagainya.  Guna  mengatasi  hal  tersebut,  sudah saatnya  negara  menjalankan  sistem co-management (pengelolaan  bersama) antara  pemerintah  dan  masyarakat  sehingga  kepentingan  seluruh kelompok  terakomodir,  dalam  arti  kata  hutan  terjaga,  masyarakat sejahtera.
Dalam  hal  ini  konsep  dakwah  dan  pengembangan  masyarakat perlu  sekali  di  terapkan,  walaupun  pelaksanaan  dilakukan  oleh pemerintah,  namun  secara  umum  konsep  dakwah  dan  pengembangan masyarakat  bertujuan  untuk  menjadikan  masyarakat  sejahtera  sesuai dengan tuntunan dakwah

## Saran
1. Pelibatan  masyarakat  adat  dalam  manajemen  pengelolaan  hutan  harus menjadi pertimbangan stackholder termasuk pada model kegiatan-kegiatan konservasi  saat  ini  dengan  tetap  mengutamakan  faktor  kualitas  sumber daya  manusia.  Pelibatan  masyarakat  adat  dimaksudkan  agar  para stackholder mampu  mengimplementasikan  nilai-nilai  adat  dan  sosial seperti  kharismatik  pemimpin,  kepatuhan  masyarakat  terhadap pemimpin,  kepatuhan  masyarakat  terhadap  peraturan    dan  sebagainya pada program-program pemberdayaan masyarakat dan konservasi hutan.
2. Penguatan  terhadap  lembaga-lembaga  sosial  yang  bergerak  di  bidang kehutanan  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  lembaga-lembaga lainnya.  Penguatan  lembaga  dimaksudkan  sebagai  pemberian dana/pembiayaan.  Pembiayaan  terhadap  lembaga  sosial  di  bidang kehutanan harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan serta melibatkan  dunia  internasional,  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah harus  berperan  aktif  mengajak  dunia  internasional  mengeluarkan investasi mereka dan pembiayaan terhadap lembaga-lembaga sosial yang bergerak  di  bidang  kehutanan.  Selain  itu  juga  penguatan  terhadap peningkatan  sumber  daya  manusia  melalui  pendidikan,  pelatihan,  dan keterampilan.

## Daftar Kepustakaan
Akilah,  Zalfa, Pengelolaan  Terumbu  Karang, 2011,  dalam  http://www. zalfaakilah.multiply.com,
Al-Qur‟an dan Terjemahannya Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur‟an, 1971
Ancaman  Kerusakan  TNKS  Masih  Tinggi ,  10  Nopember  2009,  dalam http://www.antara.com
Arafat, Yaser, UUD RI 1945 dan Perubahannya , Jakarta: Permata Press, 2000
Gazali,  Hatim, Fiqh  Ramah  Lingkungan, 2007,  dalam  http:// www.bebasbanjir2025.wordpress.com
Gunawan, Elvin, Konsep Islam tentang Pengelolaan Hutan, 2008, dalam http:// www.elvingunawan.multiply.com
Handadhari,  Transtoto, Kepedulian  ynag  Terganjal;  Menguak  Belantara Permasalahan  Kehutanan  Indonesia ,  Jakarta:  PT  Elex  Media Computindo, 2009
IKAPI, Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  Kehutanan  dan  Illegal  Logging , Bandung: Pustaka Media, 2011
Ka‟ban, MS, Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam¸ Millah Vol. VI, No. 2, 2007,  h. 4
Kohar,  Wakidul, Disain  Pengembangan  Masyarakat  Islam, Hand  Out,  (Tidak Diterbitkan), Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2011
Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, A. Halim, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi metodologi , Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005
Salmadanis, Da‟i dan Kepemimpinan, Jakarta Barat: 2004, cet.ke-1, h. 21-24