## PENERAPAN TATA KELOLA GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Rizki Dian Sari 1 , Faisal Akbar Nasution 2 , Mirza Nasution 3 , M. Yamin 4 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan rizki. dian76@yahoo.com
RINGKASAN - Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis mewujudkan  tata  kelola  pemerintah  yang  baik  ( good  governance) terhadap pertanggungjawaban  pengadaan  barang  /  jasa  pemerintah  dalam  aspek  hukum administrasi negara, dan pengawasan barang / jasa pemerintah Bahan Medis Habis Pakai  (BMHP)  dan  Bahan  Obat-Obatan  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Labuhanbatu  Utara.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagai  pijakan  normatif..  Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai- nilai  keadilan,  validitas  aturan  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan  norma-norma hukum.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang Baik  berdasarkan  Penjelasan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 Tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  Bebas  dari  Korupsi  dan  Kolusi Nepotisme  menjadi  pegangan  pejabat  administrasi  dalam  kegiatan  barang  /  jasa. Pengadaan  barang  /  jasa  pemerintah  bahan  medis  habis  pakai  dan  bahan  obat- obatan  di  Dinas  Kesehatan  Labuhanbatu  Utara  dimulai  dari  tahap  perencanaan, tahap  pelaksanaan  pemilihan  penyedia  barang  /  jasa,  tahap  manajemen  kontrak, sampai  dengan  tahap  penyerahan  pekerjaan  barang,  dengan  metode  pengadaan pengadaan  langsung.  Aspek  hukum  Pengadaan  barang  /  jasa  pemerintah  dalam aspek  hukum  administrasi  Negara  untuk  penegakan  hukum  administrasi  yaitu sanksi: a. Sanksi pemberhentian pemilihan penyedia b. Pencantuman dalam daftar hitam c. Gugatan secara perdata d. Ganti rugi.
Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Barang / Jasa Pemerintah

## PENDAHULUAN
Perlunya  pegangan  teoritis  ini  mengingat  teori  merupakan  alur  penalaran atau  logika (flow  of  reasoning  /  logic) ,  terdiri  dari  seperangkat  konsep  atau variabel,  defenissi  dan  proposisi    yang  disusun  secara  sistematis  (J.Supranto, 2003).  Menurut  Ronny  H.Soemitro,  bahwa  untuk  memberikan  landasan  yang mantap  pada  umumnya  setiap  penelitian  harus  selalu  disertai  dengan  pemikiran
teoritis  (H.Soemitro,  2002).  Salim  mengatakan  teori  adalah  seperangkat  prposisi atau  keterangan  yang  saling  berhubungan  dengan  sistem  dedukasi,  yang mengemukakan  penjelasan  suatu  masalah  (Salim,  2009).  Dalam  suatu  penelitian harus  disertai  dengan  pemikiran-pemikiran  teoritis,  teori  adalah  untuk menerangkan  dan  menjelaskan  gejala  spesifik  untuk  proses  tertentu  terjadi (Soekanto,  2005).  Fungsi  teori  dalam  penelitian  adalah  untuk  mensistematiskan penemuan-penemuan  penelitian,  membuat  ramalan  atau  prediksi  atas  dasar penemuan dan menyajikan penjelasan dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya  teori  merupakan  penjelasan  rasional  yang  berkesesuain  dengan  objek yang dijelaskan dan  harus didukung oleh  fakta empiris  untuk dinyatakan dengan benar (Lubis, 1999).
Kemanfaatan  benar-benar  signifikan  dalam  tujuan  yang  sah,  regulasi hanyalah  satu-satunya  instrumen  untuk  mencapai  tujuan  dalam  kehidupan bernegara  dan  bersahabat.  Alasan  hukum  harus  terlihat  dalam  kapasitasnya sebagai  unsur  penjaga  kepentingan  manusia,  hukum  memiliki  tujuan  yang  ingin dicapai.  Dengan  asumsi  kita  melihat  arti  keuntungan  dalam  referensi  kata  besar bahasa  Indonesia,  manfaat  dalam  frase  dapat  diartikan  sebagai  penggunaan  atau keuntungan.  Mengenai  keuntungan  dari  peraturan  ini,  sesuai  dengan  hipotesis utilistik, kita  harus  menjadi konten  yang  paling penting sejauh  yang kita ketahui orang dalam skala besar (Sampara, 1983).
Ada  dua  istilah  yang  menunjuk  pada  pertanggungjawaban  dalam  kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas  yang  menunjuk  hampir  semua  karakter  risiko  atau  tanggungjawab,  yang pasti,  yang  bergantung  atau  yang  mungkin  meliputi  semua  karakter    hak  dan kewajiban  secara  aktual  atau  potensial  seperti  kerugian,  anacaman,  kejahatan, biaya atau kondisi  yang  menciptakan tugas untuk  melaksanakan  undang-undang. Responbility yang artinya dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk  putusan,  keterampilan,  kemampuan  dan  kecakapan  meliputi  juga kewajiban  bertanggungjawab  atas  undang-undang  yang  dilaksanakan  (Jimly Asshiddiqie, 2006).

## KAJIAN TEORI
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance) : adalah konsep yuridis  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  yang  mendefiniskan  asas-asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan,  kepatutan,  dan  norma  hukum  untuk  mewujudkan  penyelenggara negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme.  Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi  Kolusi  dan  Nepotisme.  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah: Pengadaan Barang/Jasa oleh Pementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  yang  dibiayai  oleh  APBN/APBD merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  yang  prosesnya  dimulai  dengan identifikasi  kebutuhan  dan  diakhiri  dengan  serah  terima  hasil  pekerjaan.  Barang adalah  setiap  benda  berwujud  atau  tidak  berwujud,  baik  bergerak  maupun  tidak bergerak,  yang  dapat ditukar,  digunakan,  atau  dimanfaatkan  melalui  penggunaan barang.  Layanan  Konsultasi:  Ini  adalah  layanan  profesional  yang  memerlukan keterampilan  khusus  dalam  berbagai  bidang  ilmiah  dan  memberikan  penekanan kuat  pada  pemikiran.Layanan  Lainnya:  adalah  layanan  non-konsultasi  yang memerlukan  peralatan  metodologi  khusus  dan/atau  keahlian  dalam  sistem  tata kelola yang terkenal untuk melakukan suatu tugas. Dinas Kesehatan : merupakan unsur  pelaksana  otonomi  daerah  di  bidang  kesehatan  yang  berkedudukan  di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris daerah.
Oleh  karenanya  suatu  konsep  keadilan  yang  baik  haruslah  bersifat kontraktual,  konsekuensi  nya  setiap  konsep  keadilan  yang  tidak  berbasis kontraktual  haruslah  dikesampingkan  demi  kepentingan  keadilan  itu  sendiri. Dalam  hubungan  kontraktual  para  pihak,  khususnya  kontrak  pengadaan  barang  / jasa pemerintah harus dilandasi dengan keadilan  dalam kontrak kepentingan para pihak  terdistribusi  sesuai  hak  dan  kewajibannya  secara  proporsional.  Sesuai dengan  penelitian  di  Dinas  Kesehatan  Labuhanbatu  Utara,  maka  sesuai  dengan teori keadilan ini harus mampu menjamin pelaksanaan hak antara penyedia barang /  jasa  dan  sekaligus  kedua  pihak  mendistribusikan  kewajiban  secara  seadil- adilnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif  adalah penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normative (Syahrum dan  Salim,  2002).  Dalam  penelitian  ini  masalah  yang  diteliti  penulis  adalah bagaimana  implementasi good  governance dalam  pengadaan  barang  /  jasa berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  dan  perkembangan  di  dalam peraturan  perundang-undangan.  Norma  hukum  apa  saja  yang  terdapat  dalam Peraturan  Pelaksana  Presiden  tersebut.  Penelitian  yuridis  normatif  ini  di  dukung dengan field  research yang  bersifat  empiris  guna  mendukung  dan  memperkuat hasil dari penelitian tersebut. Fokus  permasalahan  penelitian  adalah  peraturan- peraturan    perundang-undangan    yang    menjadi    dasar    hukum    penerapan  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  pelaksanaan    pengadaan    barang    dan    jasa    di lingkungan  pemerintahan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara    atau teori-teori    yang    mendukung    argumentasi    penelitian.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  dengan  fokus  pada  tujuan  hukum,  nilai- nilai  keadilan,  validitas  aturan  hukum,  konsep  hukum,  dan  norma  hukum. Kegunaannya adalah perspektif  merumuskan atau  melahirkan keharusan  maupun pedoman  kebijakan  penangulangan  kejahatan  kedepannya.  Penelitian  yang bersifat  deskriptif,  yaitu  bersifat  memberikan  gambaran  secara  cermat  mengenai fakta-fakta  dan  permasalahan,  mengenai  ketentuan  yang  berlaku  yang  dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktiknya dalam pelaksanaan hukum positif sesuai identifikasi masalah (Sunggono, 1996).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik  (Good  Governance)  Pada Pengadaan  Barang/  Jasa  Pemerintah  Dan  Pengaturan  Pengadaan Barang  /  Jasa  Pemerintah  Dalam  Perkembangan  Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Dalam  mengimplementasikan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik, pengadaan  barang  /  jasa  pemerintah  harus  melalui  prosedur  berdasarkan pengaturan  pengadaan  barang  /  jasa  pemerintah,  yang  apabila  tidak  dilakukan sesuai  prosedur  berlandasakan  pada  pengaturan  pengadaan  barang  dan  jasa  akan melahirkan  penyimpangan-penyelewengan  dalam  pengadaan  barang  atau  jasa
pemerintah.  Namun  pengaturan  itu  terus  berubah  sejak  awal  lahirnya  peraturan pengadaan  barang  /  jasa  pemerintah  sampai  sekarang  mengalami  perubahan sebagai  aturan  hukum  yang  berapa  kali  mengalami  penyempurnaan,  untuk mengahadirkan  Membeli  barang  dan  jasa  pemerintah,  serta  mewujudkan pemerintahan yang efektif. Berikut kronologi evolusi perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia :
a) Putusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
b) Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang  / Jasa Pemerintah.
c) Peraturan  Presiden  Nomor  35  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang  / Jasa Pemerintah.
d) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang  / Jasa Pemerintah.
e) Peraturan  Presiden  Nomor  172  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Ketiga Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
f) Peraturan  Presiden  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Keempat Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
g) Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang  / Jasa Pemerintah.
h) Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang  / Jasa Pemerintah.
2. Kontrak  Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)  dan  Bahan  Obat-Obatan  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Dalam  menjalankan  proses  pengadaan  barang  /  jasa  pemerintah  dalam pengadaan  Bahan  Medis  Habis  Pakai  (BMHP)  dan  Bahan  Obat-Obatan  akan melalui empat tahapan pengadaan barang / jasa pemerintah yaitu sebagai berikut :

## a. Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Rencana  umum  pengadaan  barang/jasa  masing-masing  Dinas  Kesehatan Labuhanbatu  Utara  diumumkan  secara  terbuka  kepada  masyarakat  luas,  didalam portal  khsusus  yaitu  dengan  masyarakat  mengakses  Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik  (LPSE)  akan  tertuang  apa  saja  yang  termasuk  dalam  pengadaan  di Dinas Kesehatan Kegiatan ini diawali dengan menganalisa, mensurvei dan meriset barang  /  jasa  yang  dibutuhkan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Labuhanbatu Utara.  Ini  adalah  perwujudan    tata  kelola  pemerinmtahan  yang  baik  yaitu penerapan  Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  yaitu  asas  keterbukaan  yang terdapat  dalam  Penejelasan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 Tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  Bebas  dari  Korupsi  Kolusi  dan Nepotisme.  Asas  keterbukaan  sebagaimana  dimaksud  tersebut  memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  menggunakan  haknya  guna  memperoleh data  /  informasi  yang  benar,  lengkap  dan  akurat  dapat  dipercaya  kebenarannya tentang kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah.

## b. Tahap Pelaksanaan dan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa
Pejabat  pembuat  komitmen  bersama  unit  kerja  pengadaan  barang  /  jasa melakukan  persiapan  pelaksanaan  pengadaan  barang  /  jasa,  setelah  pengguna anggaran mengumumkan rencana umum pengadaan barang / jasa melalui website dan  menyampaikan  dokumen  rencana  umum  pengadaan  barang  /  jasa  kepada pejabat  pembuat  komitmen  dan  unit  kerja  pengadaan  barang  /  jasa.  Pelaksanaan dan pemilihan barang / jasa terdiri dari :
1) Pelaksanaan Pemilihan Melalui Swakelola.
2) Pelaksanaan Pemilihan Melalui Penyedia.

## c.  Tahap  Manajemen  Kontrak  Pengadaan  Bahan  Medis  Habis  Pakai (BMHP) dan Bahan Obat-Obatan
Adapun Tahap Manajemen Kontrak Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai
(BMHP) dan Bahan Obat-Obatan yaitu :
1) Syarat Sahnya Suatu Kontrak
Dalam  surat  perintah  kerja  diatas  sudah  menjelaskan  bahwasanya  tertera nama  barang,  volume  barang,  pekerjaan  dimulai  dan  kontrak  berakhir.  Kontrak dibuat  berdasarkan  ketentuan  dan  kebijakan  pengguna  anggaran  selaku  Kepala Dinas Labuhanbatu Utara tersebut berapa banyak kebutuhannya. Dalam hal Dinas Kesehatan  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara,  membutuhkan  satu  rangkap  dokumen kontrak asli, dan enam rangkap dokumen kontrak foto copy.  Satu rangkap untuk pertinggal pejabat pembuat komitmen, enam rangkap  foto  copy  untuk bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, satu rangkap untuk ketua  panitia  penerima  hasil  pekerjaan,  satu  untuk  pertinggal  badan  pengelola keuangan  aset  daerah,  satu  rangkap  untuk  pertinggal  inspektorat,  satu  rangkap pertinggal untuk penyedia, satu untuk pertinggal BPK.
2) Kedudukan Pemerintah sebagai Pihak dalam Kontrak.
Penyedia  barang  pemerintah  disebut  dan  berada  dalam  keadaan wanprestasi,  apabila  yang  bersangkutan  dalam  melakukan  pelaksanaan  kontrak pengadaan  barang  pemerintah  telah  lalai,  sehingga  terlambat  dari  jadwal  waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi yang ditentukan dalam kontrak pengadaan barang pemerintah tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Merujuk pada Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Asas-asas Umum Pemerintahan  Yang  Baik  Pengertian  tertib  administrasi  negara  merupakan landasan  terselenggaranya  ketertiban,  keserasian,  dan  keseimbangan  oleh penyelenggara  negara.  Pengertian  tertib  penyelenggaraan  negara  menuntut pemerintah  atau  penyelenggara  negara  untuk  bersikap  hati-hati  dalam menjalankan  berbagai  penyelenggaraan  kewajiban  pemerintah  agar  tidak menimbulkan kerugian, baik bagi warga negara maupun bagi pemerintah maupun kerugian  negara.  Pelaksanaan  asas  tertib  penyelenggara  negara  wajib  dilakukan dalam  hal  pengadaan  barang  dan  jasa  dengan  menerapkan  sanksi  kepada  salah satu  pihak  yang  melakukan wanprestasi agar  tidak  timbul  kerugian  Negara maupun  kerugian  warga  Negara  dalam  menggunakan  barang  yang  tidak  sesuai spesifikasi atau kekurangan jumlah barang yang tidak sesuai di kontrak.

## d. Penyerahan Hasil Pekerjaan
Penyerahan hasil pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai dan bahan obat-obatan  di  Dinas  Kesehatan  Labuhanbatu  Utara    pada  saat  penerimaan  hasil
pekerjaan  tidak  sampai  barang  tersebut,  seharusnya  selesai  pada  tanggal  16 Desember 2020, karena pekerjaan dimulai dari 02 November 2020 - 16 Desember 2020,  yaitu  selama  45  (empat puluh  lima  hari)  kerja,  kenyataannya  tidak  selesai pekerjaan  sesuai  dengan  yang  tertera  di  dalam  kontrak  /  Surat  Perintah  Kerja (SPK)  bahan  medis  habis  pakai  (bmhp)  dan  bahan  obat-obatan  tersebut  antara pelaku  usaha  atau  penyedia  dengan  PPK  Dinas  Kesehatan  Labuhanbatu  Utara. Maka  penyerahan  hasil  pekerjaan  tidak  bisa  mengikuti  seperti  alur  penyerahan hasil pekerjaan seperti prosedur yang tertera diatas.
Keterlambatan  barang  sampai  biasanya  kendala  yang  utama  di  dalam penyerahan  hasil  pekerjaan,  karena  adanya  keterlambatan  dari  ekspedisi  barang tersebut. Sehingga menyebabkan barang tidak sampai sesuai yang dikontrak, dan ketersediaan  barang  di  pasaran.  Bahwasanya  dalam  penerapan    tata  kelola pemerintahan yang baik di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menciptakan  pengadaan  barang  /  jasa  yang  baik,  dan  kredibel.  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Labuhanbatu Utara dalam  menerapkan tata kelola pemerintahan  yang baik terutama didalam manajemen kontrak dengan menerapkan prinsip pengadaan barang / jasa pemerintah menerapkan asas akuntabilitas yaitu prinsip akuntabilitas dengan  melihat  adanya  kewajiban  bagi  aparatur  pemerintah  untuk  bertindak selaku penangggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

## 2.    Mewujudkan  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik  (Good  Governance)
Terhadap  Pertanggungjawaban  Pengadaan  Barang  /  Jasa  Pemerintah dalam  Aspek  Hukum  Administrasi  Negara,  dan  Pengawasan  Barang  / Jasa Pemerintah.
Subjek hukum baik orang perorangan maupun subjek hukum perdata dapat mencatat  gugatan  yang  dicatat  dalam  bentuk  hard  copy  melalui  Peradilan  Tata Usaha  Negara  atau  tanpa  disertai  permohonan  substitusi  atau  pemulihan sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  Namun  solusi  dalam  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  wewenang pengadaan  barang  /  jasa  dalam  perspektif  Hukum  Administrasi  Negara  salah satunya yaitu  melalui Pengadaang barang / jasa yang kredibel karena yang dapat memberikan  keyakinan  bagi  salah  satu  kalangan  pelaku  usaha,  karena  dianggap pengadaan dilakukan dengan proses yang tepat, oleh pegawai  yang  memang ahli
sesuai kualifikasi yang ditentukan. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara solusi  mencegah  munculnya  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum khususnya  penyalahgunaan  wewenang  dalam  kegiatan  pengadaan  barang  /  jasa seperti, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Peran pemerintah yang dimainkan oleh aparatur negara, atau administrasi negara,  memerlukan  landasan  hukum  yang  mengatur  dan  menopang  tanggung jawab administrasi negara.Penerapan sanksi yang ada, seperti sanksi administratif, merupakan  salah  satu  contoh  pemahaman  singkat  yang  dapat  muncul.Karena terdapat  komponen  penggunaan  dana  masyarakat,  maka  tata  cara  perolehan barang/jasa  sejalan  dengan  sanksi  lainnya. Sanksi    diperlukan    untuk    menjamin penegakan Hukum  Administrasi. Sanksi Hukum  Administrasi,  menurut J.B.J.M. ten Berge, ”sanksi merupakan inti dari  penegakan  hukum  administrasi.
Penetapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran bentuknya bermacam- macam  yang  pada  umumnya  sudah  secara  definitif  tercantum  dalam  peraturan perundang-  undangan  yang  menjadi  dasarnya.  Sanksi  merupakan  bentuk  upaya penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  merupakan  proses  untuk  mewujudkan keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan.  Keinginan-keinginan  tersebut adalah  pikiran-pikiran  badan  pembuat  penegak  hukum,  sanksi  administrasi (Fauzana,  2014). In  the  protected  construction,  the  assignment  of  the  state (government)  in  regulating  government  and  public  advancement  gets ramifications  for  government  intercession  different  parts  of  individuals'  lives (Soetami,  2000).  Dan  sesuai  dengan  asas  kepastian  hukum    tata  kelola pemerintahan  yang  baik  yang  terdapat  pada  Pasal  3  angka  1  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang  Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  yang  menyatakan  asas  kepastian  hukum adalah  asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan  landasan  peraturan perundang-undangan,  kepatutan,  dan  keadilan  dalam  setiap  pelaksanaan penyelenggaraan negara.
Dalam  hal  pemeberian  sanksi  regulasi  atau  yang  memuat  keseimbangan antara keselahan yang terjadi dengan sanksi yang hendak diterima. Penyedia yang dapat  dikenakan  sanksi  administrasi  apabila  penyedia  dalam  Pasal  78  ayat  (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah  dalam  hal penyedia.  Landasan  peraturan  dalam  penegakan  sanksi  untuk  menegakkan keadilan juga terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan Barang  /  Jasa  Pemerintah  Pasal  78  ayat  (4)  yaitu  perbuatan  atau  tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan : (A) Sanksi digugurkan  dalam  pemilihan,  (b)  Sanksi  pencairan  jaminan,  (c)  Sanksi  daftar hitam, (d) Sanksi ganti kerugian , (e) Sanksi denda
a. Sanksi Digugurkan dalam Pemilihan
Sanksi  digugurkan  dalam  pemilihan  maksudnya  ialah  digugurkan  dalam pemilihan penyedia barang / jasa. Atau yang disebut pembatalan calon penyedia. Sanksi digugurkan dalam pemilihan apabila penyedia terdapat pada Pasal 78 ayat (1)  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  Tentang  Pengadaan  Barang  / Jasa Penerintah    dalam  hal  peserta  pemilihan.  (a)Menyerahkan  dokumen  /  atau keterangan palsu yang tidak benar.Adanya pengadaan dalam proses tender Dinas Kesehatan  Labuhanbatu  Utara  dalam  pengadaan  IPAL  (Instalasi  Pengolahan  Air Limbah), yang penyedia nya  menyerahkan berkas penawaran palsu dalam proses tender,  menyerahkan  dokumem  palsu  tentang  Company  Profile  atau  Profil Perusahaan  yang  tidak  benar.  Secara  hukum  tidak  dibenarkan  dengan  adanya pemberian  dokumen  palsu.  Maka  penyedia  dapat  dikenakan  sanksi  administrasi digugurkan  dalam  pemilihan.  (b)Indikasi  persengkongkolan.  Contoh  nya persekongkolan  antara  penyedia  tender  dengan  Unit  Kerja  Pengelola  Barang  / Jasa,  agar  penyedia  ditetapkan  menjadi  pemenang.  (c)Terindikasi  melakukan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam pemilihan penyedia. Maksudnya dalam pemilihan penyedia terindikasi adanya hubungan antara panitia pengadaan barang / jasa dengan penyedia melakukan bentuk KKN, Mengundurkan diri dengan tiba- tiba dengan alasan yang tidak dapat diterima.

## b. Sanksi Pencairan Jaminan
Sanksi pencairan jaminan biasanya digunakan untuk penyedia barang jasa khususnya  bagunan  fisik  yang  telah  melakukan wanprestasi, contohnya pengadaan  barang  /  jasa  konstruksi  yang  penyedia  nya  telah  melakukan wanprestasi. Setelah  diperiksa  oleh  konsultan  pengawas  bahan  untuk  pengadaan
konstruksinya  nya tidak sesuai speksifikasi yang ada dikontrak. Maka dikenakan sanksi  pencairan  jaminan  berupa  pencairan  oleh  bank  garansi  yang  dikeluarkan atau  di  cairkan  oleh  bank  dengan  menunjukan  dokumen  kontrak wanprestasie kepada  bank  tersebut. Sanksi  pencairan  jaminan  tersebut,  akan  dikembalikan kepada Negara melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah.
c. Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam
Pemberian  sanksi  pencantuman  dalam  daftar  hitam  kepada  penyedia, dilakukan oleh PA / KPA setelah mendapat masukan dari PPK / Kelompok Kerja UKPBJ  / sesuai  dengan  ketentuan.  Pada  tahapan  proses  pemilihan  barang  / jasa, penyedia barang / jasa dapat dikenakan sanksi blacklist apabila :
1) Terbukti  melakukan  KKN,  kecurangan  dan/atau  pemalsuan  dalam  proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
2) Mempengaruhi  UKPBJ  (Unit  Kerja  Pengadaan  Barang  /  Jasa  )    /  PPK (Pejabat Pembuat  Komitmen)  / pihak  lain  yang  berwenang  dalam  bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen pengadaan dan/atau harga perkiraan sendiri yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat.
3) Bekerja  sama  dengan  pemasok  barang/jasa  lain  untuk  menetapkan  harga penawaran  di  luar  tata  cara  pelaksanaan  pengadaan,  sehingga mengurangi/menghambat/meminimalkan dan/atau menghilangkan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain..
4) Membuat  dan/atau  menyerahkan  dokumen  dan/atau  informasi  palsu lainnya  untuk  memenuhi  persyaratan  dokumen  pengadaan  barang  dan jasa..  Pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  Dengan diterapkannya  sanksi  maka  penerapan rule  of  law dalam  prinisp good governance di Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara dapat terwujud karena terwujudnya kepastian hukum, penegakan hukum sanksi, dan para pelaku barang / jasa seperti penyedia patuh terhadap peraturan yang berlaku yaitu Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang  / Jasa Pemerintah.
5) Membuat dan / atau menyampaikan arsip serta data lain yang tidak benar untuk memenuhi kebutuhan yang tercantum dalam laporan perolehan.
6) Menolak  untuk  membangun  pameran  memastikan  insentif  untuk penawaran di bawah 80% HPS.
7) Memalsukan data tentang tingkat komponen dalam negeri;
8) Mengundurkan diri bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua)  pada  saat  penunjukan  Penyedia  Barang/Jasa  dengan  alasan  yang tidak dapat diterima oleh PPK dan / atau
9) Mengundurkan  diri dari  peraksanaan  penandatanganan  kontrak  dengan alasan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  dan/atau  tidak  dapat diterima oleh PPK (Sutedi, 2015).

## d. Sanksi Ganti Kerugian
Pemberlakuan  tuntuan  ganti  rugi  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang  / jasa  dapat  dikenakan  berupa  terjadi  pelanggaran  dan  /  atau  kecurangan  dalam proses pengadaan barang / jasa oleh  kelompok kerja UKPBJ, dan PPK. Ganti rugi yang  dibayar  oleh  PPK  atas  keterlambatan  pembayaran  prestasi  kerja  pengadaan yang telah dipenuhi oleh penyedia dan telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sudah jelas sampai tahap serah terima pekerjaan. Ganti rugi tersebut  Kompensasi dapat  diberikan  sebesar  bunga  atas  nilai  klaim  yang  tertunda,  tergantung  pada tingkat bunga yang ada pada saat itu, sesuai dengan persyaratan Bank Indonesia, atau kompensasi dapat diberikan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
e. Sanksi Denda
Dalam  hal  yang  melakukan  pelanggaran  adalah  pejabat  pembuat komitmen / kelompok kerja unit kerja pengadaan barang / jasa, panitia penerima hasil  pekerjaan  yang  notabenenya  adalah  berstatus  Aparatur  Sipil  Negara,  maka jika  ditetapkan  telah  melakukan  pelanggaran  seperti  tidak  melakukan  tahapan proses  pengadaan  yang  telah  diatur  atau  melakukan  kecurangan  dalam  proses pengadaan,  berlaku  sanksi  yang  diatur  di  dalam  aturan  kepegawaian  yang diberikan  oleh  pihak  yang  mempunyai  kewenangan  menerbitkan  sanksi,  seperti teguran,  penundaan  kenaikan  pangkat,  pembebasan  dari  jabatan,  dan pemberhentian,  sesuai  ketentuan  peraturan  kepegawaian.  Semua  pilihan  yang diberikan  dalam  siklus  ini  adalah  pilihan  otoritas  negara  bagian/provinsi  atau
publik.  ada  pihak-pihak  yang  dirugikan  oleh  pemasok  produk/administrasi,  atau masyarakat umum karena penerbitan pilihan, sangat baik dapat diajukan dalam hal diserahkan  dicatat  sebagai hard  copy untuk  pilihan  melalui  PTUN  dengan  atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi (Albert, n.d.).
f. Sanksi Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Pertanggungjawaban  keuangan  Negara  dalam  bidang  pengadaan  barang  / jasa  di  Dinas  Kesehatan  Labuhanbatu  Utara  instansi  tersebut  menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  keuangannya  dengan  realisasi  anggaran  96%  pada tahun  2020.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  Bebas  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme, prinsip umum pemerintahan yang baik adalah pengertian penyelenggaraan negara yang  tertib.  Peran  pemerintah  yang  dimainkan  oleh  peralatan  negara  atau administrasi  negara  memerlukan  landasan  hukum  yang  mengatur  dan  menopang tugas  administrasi  negara.Jika  merujuk  pada  Pasal  34  dan  Pasal  35  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang dikenakan sanksi adalah  pelaku  barang  /  jasa  sebagai  penyelenggara  Negara  jika  melakukan  yang menyebabkan  timbulnya  suatu  kerugian  Negara.  Pelaku  barang  /  jasa  tersebut berupa PA, KPA, PPK, PPHP, UKPBJ yang dalam hal ini sebagai penyelenggara Negara yang terbukti melanggar ketentuan pasal yang telah disebutkan di atas.
3.Penyelesaian  Pertanggungjawaban  Penyedia  Barang  /  Jasa  Bahan  Medis Habis Pakai dan Bahan Obat-Obatan
PT.XY diketahui penyedia barang berupa  Pengadaan  Bahan Medis  Habis Pakai (BMHP) dan Bahan Obat-Obatan. Pada klausul surat perintah kerja tersebut tertera    lama  pekerjaan  45  (empat  puluh  lima)  hari,  dimulai  pekerjaan  pada tanggal  02  Desember  dan  berkahir  pekerjaan  16  Desember  2020,  dengan  nilai pekerjaan  Rp.160.000.000  (seratus  enam  puluh  juta  rupiah).  Jadi  denda keterlamabatannya  adalah  :  Rp.160.000.000  x  1/1000  x  45  hari  =  Rp.7.200.000. Jadi denda tersebut sebesar Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu  rupiah). Jadi sanksi  yang  dikenakan  pada  hasil  penelitian  di  bab  sebelumnya  yaitu  kontrak bahan  medis  habis  pakai  dan  bahan  obat-obatan  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah senilai Rp.7.200.000. Sanksi denda atas keterlambatan pekerjaan  dalam  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  terutama
menerapkan asas kepastian hukum yang terdapat pada Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih  Bebas  dari  Korupsi  Kolusi  dan  Nepotisme  yang  dimaksud  asas  kepastian hukum yaitu “asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang  -  undangan,  kepatutan,  dan  keadilan  dalam  setiap  penyelenggaraan Negara.
Dalam  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  Dinas  Kesehatan Labuhanbatu Utara telah menerapkan salah satu Asas Umum Pemerintahan Yang Baik  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yaitu asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kerugian dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  /  rakyat  sebagai  pemegang  tertinggi kedaulatan  Negara.  Artinya  hasil  akhir  dari  kegiatan  penyelenggaraan  Negara dapat  dipertanggungjawabkan  melalui  sanksi  administrasi  yang  dikenai  kepada penyedia atau pelaku barang / jasa lainnya. Dan juga kata setiap kerugian merujuk kepada  jika  ada  nya  “temuan”  pada  Dinas  Kesehatan  Labuhanbatu  Utara  dapat diselesaikan tidak menjadi ranah hukum pidana karena dapat terselesaikan dengan ganti  kerugian  tersebut  sebelum  60  hari  dari  waktu  yang  telah  ditetapkan  oleh pihak Inspektorat.

## SIMPULAN
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih  Bebas  dari  Korupsi  dan  Kolusi  Nepotisme  menjadi  pegangan  pejabat administrasi  dalam  kegiatan  barang  /  jasa.  Hambatan  dalam  perkembangan pengaturan  pengadaan  barang  /  jasa  yaitu  Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun 2021 belum ada pengaturan yang mengatur tentang spesifikasi harga dalam Harga Perkiraan  Sendiri.  Pengadaan  barang  /  jasa  pemerintah  bahan  medis  habis  pakai dan bahan obat-obatan di Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara dimulai dari tahap perencanaan,  tahap  pelaksanaan  pemilihan  penyedia  barang  /  jasa,  tahap manajemen  kontrak,  sampai  dengan  tahap  penyerahan  pekerjaan  barang,  dengan metode  pengadaan  pengadaan  langsung.  Dalam  tahap  manajemen  kontrak
mengalami hambatan dalam pengadaan kontrak bahan  medis habis pakai (bmhp) dan  bahan  obat-obatan  karena  adanya  hubungan wanprestasie yang  dilakukan penyedia  terhadap  pengguna  barang  atau  jasa.  Bagian  yang  sah  dari  akuisisi produk/administrasi  pemerintah  di  bagian  yang  sah  dari  organisasi  negara  untuk penegakan  hukum  administrasi  yaitu  sanksi:  a.  Sanksi  pemberhentian  pemilihan penyedia b. pembuatan daftar hitam ( black list ) c. Gugatan yang dilakukan secara perdata  d.  Ganti  rugi.  Pengawasan  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  diawasi  oleh  pemerintah  oleh  (Inspektorat,  BPK),  swasta  (penyedia), dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Albert,  Ir.  (n.d.). Buku  Pegangan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa .  Gradien  Media Tama.
Fauzana, R. I. (2014). Penegakan Hukum, Sanksi Administrasi, Perizinan. Jurnal Hukum Sanksi Administrasi. , VII , 4.
H.Soemitro, R. (2002). Metodologi Penelitian . Ghalia Indonesia,.
J.Supranto. (2003). Metode Penelitian Hukum dan Statistik . Rineka Cipta.
Jimly  Asshiddiqie,  A.  S.  (2006). Teori  Hans  Kelsen  tentang  Hukum .  Konstitusi Press.
Lubis, M. S. (1999). Filsafat Ilmu Penelitian . Mandar Maju.
Salim. (2009). Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum . Rajawali Press.
Sampara, S. (1983). Pengantar Ilmu Hukum . Ikhtiar.
Soekanto, S. (2005). Pengantar Penelitian Hukum . Universitas Indonesia.
Soetami, S. (2000). Hukum Administrasi Negara . Universitas Diponegoro.
Sunggono, B. (1996). Metode Penelitian Hukum . Rajawali Press.
Sutedi,  A.  (2015). Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  /  Jasa  dan  Berbagai Permasalahannya . Sinar Grafika.
Syahrum  dan  Salim.  (2002). Metodologi  Penelitian  Kuantitatif .  Cipta  Pustaka Medan.