## JURNAL HUKUM KAIDAH
Voume :17, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Menanti Kehadiran Pengadilan Khusus Pilkada
oleh Dr. Ibnu Affan, SH., M.Hum 1

## Abstract
According  to  the  1945  Constitution,  Pilkada  is not an electoral regime, but it is included in the regime  of  local  government.  Therefore,  the addition  of  the  Constitutional  Court's  authority to  adjudicate  cases  of  election  result  disputes is unconstitutional. Decision of the
Constitutional  Court  Number  97/PUU-XI/2003
read  out  on  May  19,  2014  has  canceled  the Constitutional  Court's  authority  to  resolve election disputes. In its decision the Constitutional Court declared that Article 236C of  Law  no.  12  Year  2008  on  Regional Government and Article 29 paragraph (1)  letter (e) of Law no. 48 Year 2009 on Judicial Power is  declared  contradictory  to  Article  18  and Article 22E of the 1945 Constitution and has no binding  legal  force.  Furthermore  to  resolve election  disputes  formed  special  court  as regulated in Law no. 10 of 2016 on the Second Amendment  to  Law  Number  1  Year  2015 Concerning  the  Stipulation  of  Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2014 on the Elections  of  Governors,  Regents,  and  Mayors Becoming Laws.

## Abstrak
Menurut  UUDNRI  Tahun  1945  Pilkada  bukan merupakan rezim pemilu, akan tetapi termasuk dalam  rezim  pemerintah  daerah.  Oleh  karena itu  penambahan  kewenangan  MK  untuk mengadili  perkara  perselisihan  hasil  pemilu adalah  inkonstitusional.  Putusan  MK  Nomor 97/PUU-XI/2003 yang dibacakan pada tanggal 19  Mei  2014  telah  membatalkan  kewenangan MK untuk menyelesaikan sengketa pemilukada. Dalam putusannya MK menyatakan bahwa Pasal 236C UU No. 12
Tahun  2008  tentang  Pemerintah  Daerah  dan Pasal  29  ayat  (1)  huruf  (e)  UU  No.  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal  22E  UUDNRI  Tahun  1945  dan  tidak mempunyai kekuatan    hukum    mengikat.
Selanjutnya  untuk  menyelesaikan  perselisihan pilkada      dibentuk peradilan        khusus sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  10  Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang    Nomor  1   Tahun  2015   Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor    1    Tahun   2014 Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

## A. PENDAHULUAN
Isu  Pemilihan  Kepala  Daerah  atau disingkat  dengan  Pilkada  merupakan  sesuatu yang  menarik  dibahas  dewasa  ini.  Hal  ini bukan  saja  karena  isu  pilkada  serentak  yang membuat seksi, tetapi juga proses lahirnya UU Pilkada  yang  terkesan  dramatis  juga  menjadi menarik untuk dicermati. Masih segar diingatan kita bagaimana hebohnya pengesahan  UU  No.  22  Tahun  2014  tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota ketika  itu,  sehingga  memaksa  Presiden  Susilo Bambang  Yudoyono  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu)  No.  1  Tahun  2014tentang  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota.  Akhirnya  Perppu  No.  1  Tahun  2014 ini  disahkan  oleh  DPR  menjadi  UU  No.  1 Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor
1 Dosen Tetap FH-UISU

## JURNAL HUKUM KAIDAH
1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
UU  No.  1  Tahun  2015  ini,  ternyata masih  memiliki  banyak  kekurangan  dan kelemahannya  sehingga  DPR  harus  kembali merubahnya  dengan  UU  No.  8  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota Menjadi  Undang-Undang.  Kemudian  pada tahun 2016 dirubah kembali dengan UU No. 10 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Yang  menjadi  pertanyaan  selanjutnya adalah apakah UU ini telah mampu menjawab semua permasalahan yang menyangkut tentang  pemilihan  (pilkada)?  Setidaknya  ada hal  menarik  yang  patut  dibahas  dalam  tulisan ini  yaitu  menyangkut  lembaga  penyelesaian perselisihan hasil pilkada.

## B. PEMBAHASAN
1.  Pilkada Merupakan Rezim Pemerintahan Daerah Pada  Pasal  22E  ayat  (1)  dan  ayat  (2) UUDNRI  Tahun  1945  dikatakan  bahwa
pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap  lima  tahun  sekali  dan  diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden
dan  Wakil  Presiden  serta  DPRD.Bertolak  dari penjabaran  Pasal  22E  ayat  (1)  dan  (2) dimaksud,dapat dipahami bahwa pilkada bukan merupakan  bagian  dari rezim  pemilihan umum  (pemilu)  karena  rezim  pemilu  hanya untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  Presiden dan  Wakil  Presiden  serta  DPRD,  tidak termasuk  di  dalamnya memilih  Kepala  Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota).
Aturan mengenai pilkada secara eksplisit  diatur  dalam  bab  tersendiri  yaitu  Bab VI  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pasal  18 ayat  (4)  UUDNRI  Tahun  1945  menyatakan secara  tegas  bahwa  :  “Gubernur,  Bupati,  dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota  dipilh  secara  demokratis”.Arti  demokratis disini  dapat  dimaknai  sebagai    pemilihan secara  langsung  oleh  rakyat  maupun  tidak langsung lewat DPRD. 2
Oleh  karena  Pasal  18  ayat  (4) UUDNRI  Tahun  1945  tentang  pemilihan kepada  daerah  tersebut  berada  di  bawah  bab tentang
Permintahan Daerah, maka pengaturan pilkada tersebut dalam pelaksanaannya dimuat dalam undang-undang yang  termasuk  dalam  rezim  Pemerintahan Daerah.  Pilkada  sebagai  bagian  dari  rezim pemerintahan  daerah,  dalam  penjabarannya oleh UU No. 22 Tahun 1999 (UU Pemerintahan Daerah sebelumnya) tidak dilaksanakan dalam satu proses  pemilihan
2 Maruarar  Siahaan, Hukum    Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2 , SinarGrafika, Jakarta, 2010, hal. 166.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
langsung oleh rakyat, melainkan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). 3
Sejak  berlakunya  UU  No.  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  telah merubah sistem pemilihan Kepala Daerah dari pemilihan  melalui  DPRD  menjadi  pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana disebutkan dalam  Pasal  56  ayat  (1)  yang  berbunyi  : “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan adil”.

## 2. Penyelesaian  Sengketa  PilkadaMelalui Mahkamah Agung
Konsekuensi  Pilkada  langsung  ini membuahkan  tidak  sedikit  sengketa  pemilihan yang  harus  diselesaikan  melalui  jalur  hukum. Lembaga yang diberi wewenang untuk menangani  sengketa  ini  adalah  Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal  106  ayat  (1)  UU  No.  32  Tahun  2004 yang berbunyi : “Keberatan terhadap penetapan  hasil  pemilihan  kepala  daerah  dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan  calon  kepada  Mahkamah  Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan  hasil  pemilihan  kepala  daerah  dan wakil kepala daerah”.
Pengaturan  penyelesaian  keberatan terhadap hasil pilkada dalam UU No. 32 Tahun 2004  bahkan  lebih  terinci.  Undang-undang  ini bahkan  melakukan  pembagian  kewenangan penyelesaian sengketa berdasarkan tingkatan
3 Ibid.
pemilihan.  Pada  Pasal  106  ayat  (3)  secara tegas  mengatur  bahwa  pengajuan  keberatan kepada  MA  disampaikan  kepada  Pengadllan Tinggi  untuk  pilkada  provinsi.  Sedangkan untuk  sengketa  dalam  pilkada  kabupaten/kota disampaikan kepada Pengadilan Negeri. 4
Untuk  melaksanakan  kewenangannya dalam  memutus  sengketa  pilkada  tidak seluruhnya  harus  dilaksanakan  oleh  MA. Dalam  melaksanakan  kewenangannya  MA dapat  mendelegasikan  kepada  Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil
penghitungan  suara  pemilihan  kepala  daerah dan  wakil  kepala  daerah  kabupaten/kota sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  106  ayat  (6) UU  No.  32  Tahun  2004,  sedangkan  sengketa penghitungan  suara  pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  dilaksanakan  langsung  oleh MA.  Putusan  dalam  sengketa  pilkada  ini bersifat final dan mengikat. 5
Ketika  perselisihan  pilkada  ditangani oleh  MA  ternyata  banyak  menimbulkan polemik.  Suara-suara  tidak  percaya  muncul dari  berbagai  kalangan  yang menganggap  MA tidak  kredibel  dan  transparan.  Apalagi  ketika muncul  putusan  kontroversi  Pengadilan  Tinggi Jawa  Barat  dalam  kasus  pilkada  Kota  Depok pada  tahun  2005.  KPUD  Depok  telah menetapkan  pasangan  Nurmahmudi  Ismail dan  Yuyun  Wirasaputra  sebagai  pemenang dengan  perolehan  suara  sebesar  43,9%,  akan tetapi  dianulir  oleh  Pengadilan  Tinggi  (PT) Jawa Barat setelah lawannya pasangan Badrul
4 Veri  Junaidi, Mahkamah  Konstitusi  Bukan Mahkamah Kalkulator, Themis Books, Jakarta, 2013, hal. 64.
5 Ibid .

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Kamal  dan  Syihabuddin  Achmad  mengajukan gugatan  terhadap  hasil  tersebut  ke  PT  Jawa Barat  dimana  pasangan  Badrul  Kamal  dan Syihabuddin  Achmad  diputuskan  sebagai pemenang  oleh  PT  Jawa  Barat.  Namun demikian putusan tersebut akhirnya dibatalkan oleh MA setelah pasangan Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra
mengajukan Peninjauan Kembali (PK). 6
Apa  yang  terjadi  dalam  pilkada  Depok tersebut, tentu saja telah melunturkan kepercayaan  publik  terhadap  MA  dalam menangani  sengketa  pilkada.  Beban  kerja  MA yang  cukup  berat  ditambah  lagi  dengan tunggakan  perkara  yang  terus  bertambah menjadi  salah  satu  penyebab  munculnya berbagai  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh aparat  peradilan.  Sehingga  muncul  keinginan publik untuk mengalihkan penanganan sengketa  pilkada  yang  selama  ini  ditangani oleh MA ke lembaga lain.
3. Penyelesaian Sengketa Pilkada Melalui Mahkamah Konstitusi Rendahnya kepercayaan
publik terhadap  MA  telah  memunculkan  keinginan untuk  mengalihkan  penanganan  sengketa pilkada  ke  lembaga  lain.  Lembaga  yang  dilirik adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang ketika
6 Hukumonline.com, Posisi Dilematis MA dalam Sengketa Pilkada Depok , http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13 610/posisi-dilematis-ma-dalam-sengketa-
pilkada-depok .  diakses  pada tanggal  20 Januari 2018.
itu  sangat  dipercaya  dan  memiliki  kredibilitas yang  tinggi.  Akan  tetapi  untuk  mengalihkan kewenangan  ini  tidaklah  mudah  karena kewenangan  MK  tidak  ada  mengatur  tentang pilkada.  Kewenangan  MK  telah  diatur  secara limitatif  dalam  UUDNRI  Tahun  1945  dan  UU No.  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi  (MK)  dalam  Pasal  10  ayat  (1) berbunyi :
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
b) memutus  sengketa  kewenangan  lembaga negara  yang  kewenangannya  diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c) memutus pembubaran partai politik; dan
d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Oleh  karena  dalam  UUDNRI  Tahun 1945  dan  UU  No.  24  Tahun  2003,  tidak memberi  kewenangan  kepada  MK  untuk memutus  sengketa  pilkada,  maka  dilakukan berbagai strategi untuk mengalihkan kewenangan  menyelesaikan  sengketa  pilkada menjadi  kewenangan  MK.  Strategi  pertama dilakukan  dengan  cara merubah  rezim  pilkada dari  rezim  pemerintahan  daerah  menjadi bagian dari rezim pemilu melalui kehadiran UU No.  22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggaraan Pemilu.  Dalam  Pasal  1  angka  (4)  disebutkan bahwa  “Pemilu  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH
memilih  kepala  daerah  dan  wakil  kepada daerah  secara  langsung  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945.
Konsekuensi yuridis dari ketentuan UU tersebut,  menyebabkan  terjadinya  pergeseran rezim  pilkada  dari  rezim  pemerintahan  daerah menjadi  bagian  dari  rezim  pemilu  sehingga terjadi  pula  perubahan  sebutan  dari Pilkada
menjadi Pemilukada (Pemilihan    Umum Kepala  Daerah).  Dengan  perubahan  ini,  maka rencana  untuk  mengalihkan  penyelesaian sengketa  pilkada  dari  MA  kepada  MK menjadi semakin terbuka.
Strategi  kedua  semakin  nyata  dengan dilakukannya  perubahan  kedua  UU  No.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah menjadi  UU  No.  12  Tahun  2008  tentang Perubahan  Kedua  Atas  UU  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang disahkan pada tanggal 28 April 2008, diadopsi kewenangan  MK  memutus  sengketa  pilkada sebagaimana diatur dalam  Pasal 236C berbunyi  :  “Penanganan  sengketa  hasil penghitungan  suara  pemilihan  kepala  daerah dan  wakil  kepada  daerah  oleh  Mahkamah Agung  dialihkan  kepada  Mahkamah  Konstitusi paling  lama  18  (delapan  belas)  bulan  sejak Undang- Undang ini diundangkan”. 7
Ternyata  tidak  sampai  18  (delapan belas)  bulan,  pengalihan  kewenangan  itu ditindaklanjutimelalui  penandatanganan  Berita Acara  oleh  Ketua  MA  dan  Ketua  MK  pada tanggal  29  November  2008.  Sejak  saat  itu secara resmi penyelesaian perselisihan hasil
pemilukada  menjadi  bagian  dari  wewenang MK. 8
Tidak  sampai  disitu  saja,  kewenangan MK  juga  semakin  diperluas  ketika  muncul  UU No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  yang  disahkan  pada  tanggal  24 Agustus 2009. Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (e)  ada  penambahan  kewenangan  MK  yang berbunyi  :  “kewenangan  lain  yang  diberikan oleh undang- undang”. Penambahan
kewenangan  ini  tentu  saja  dimaksudkan  untuk menguatkan kewenangan MK dalam menangani sengketa pemilukada
sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  UU  No. 12  Tahun  2008.  Dengan  demikian  tidak  perlu diragukan  lagi  bahwa  penanganan  sengketa pemilukada  oleh  MK  telah  memiliki  dasar hukum yang kuat.
4. Pembatalan Kewenangan MK Mengadili Sengketa Pemilukada
Setelah  hampir  enam  tahun  MK  diberi kewenangan menangani sengketa pemilukada, akhirnya  kewenangan  tersebut  dibatalkan sendiri  oleh  MK.  Hal  ini  berawal  adanya gugatan uji materi atas kewenangan MK dalam menangani sengketa hasil pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 236C UU No. 12  Tahun  2008  dan  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  e UU  No.  48  Tahun  2009  yang  diajukan  oleh Forum  Kajian  Hukum  dan  Konstitusi  (FKHK) sebagai Pemohon I, Badan Eksekutif
Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Esa Unggul  (BEM  FH  UEU)  sebagai  Pemohon  II, Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ)
7 Veri Junaidi, Op. Cit. , hal. 66.
8 Ibid.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
sebagai  Pemohon  III,  dan  Achmad  Saifudin Firdaus  sebagai  Pemohon  IV.  Para  Pemohon mempersoalkan kewenangan MK dalam menangani  sengketa  Pemilukada.  Mereka berpendapat  bahwa  kewenangan  MK  tersebut bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945. 9
Perdebatan  mengenai  kewenangan MK dalam menangani sengketa pemilukada ini mencuat  sebagai  ekses  dari  tertangkap tangannya  Akil  Muchtar  yang  ketika  itu menjabat  sebagai  ketua  MK  dalam  operasi tangkap  tangan  (OTT)  KPK  pada  tanggal  2 Oktober  2013.Peristiwa  OTT  ini  sudah  barang tentu  berakibat  pada  runtuhnya  kepercayaan publik  kepada  MK  yang  selama  ini  diagung- agungkan  sebagai  sebuah  lembaga  peradilan yang cukup kredibel dan
berwibawa.Kekecewaan masyarakat inilah yang  menjadi  pemicu  digugatnya  kewenangan MK dalam menangani sengketa pemilukada.
Ternyata  gayung  bersambut,  aspirasi publik  ini  diterima  oleh  Hakim  Konstitusi dengan  mengabulkan  gugatan  tersebut.Dalam putusannya  Nomor  97/PUU-XI/2013  yang dibacakan  pada  hari  Senin,  19  Mei  2014,  MK telah  membatalkan  kewenangannya  untuk menyelesaikan  sengketa  Pemilukada.Dalam putusan  itu  dinyatakan  bahwa  Pasal  236C  UU No.  12  Tahun  2008  tentang  Pemerintah Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf (e) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
9 Agus Sahbani, MK Hapus Kewenangan Sengketa Pemilukada , dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537
9f071d5173/mk-hapus-kewenangan-sengketa- pemilukada . diakses , pada tanggal 22 Januari 2018.
dinyatakan bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal  22E  UUDNRI  Tahun  1945  dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sementara  dalam  pertimbangannya MK menyatakan bahwa dengan menggunakan penafisiran  sistematis  dan original  intent ,  yang dimaksud pemilihan umum menurut Pasal 22E UUDNRI  Tahun  1945  harus  dimaknai  secara limitatif  adalah  pemilihan  yang  dilaksanakan sekali  dalam  5  (lima)  tahun  untuk  memilih anggota  DPR,  DPD,  Presiden  dan  Wakil Presiden  serta  DPRD.Dengan  demikian,  jika memasukkan pemilihan kepada daerah menjadi  bagian  dari  pemilu  dan  menjadi kewenangan  MK,  maka  tidak  sesuai  dengan makna original intent dari pemilu itu sendiri.
Hakim  konstitusi  Patrialias  Akbar  saat membacakan pertimbangan putusan menyatakan  bahwa  pemilihan  kepala  daerah sesuai  Pasal  18  UUDNRI  Tahun  1945  yang masuk  rezim  pemerintahan  daerah  adalah sudah tepat. Meski tidak tertutup kemungkinan pemilihan  kepala  daerah  diatur  dalam  UU tersendiri,  akan  tetapi  tidak  masuk  rezim pemilu  seperti  diatur  dalam  Pasal  22E UUDNRI  Tahun  1945. 10 Dengan  demikian, berdasarkan  putusan  MK  Pemilihan  Kepala Daerah  tidak  termasuk  dalam  Rezim  Pemilu akan  tetapi  kembali  masuk  dalam  rezim Pemerintahan  Daerah.  Konsekuensinya  MK tidak lagi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
Menurut Mahkamah penambahan kewenangan  MK  untuk  mengadili  perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah
10 Ibid.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
dengan  memperluas  makna  pemilu  seperti diatur  dalam  Pasal  22E  UUDNRI  Tahun  1845 adalah inkonstitusional. Namun demikian meski  MK  tidak  lagi  berwenang  mengadili sengketa  pemilukada,  akan  tetapi  semua putusan  pemilukada  tetap  dinyatakan  sah karena sebelumnya kedua pasal itu merupakan produk hukum yang sah dan valid.
Untuk menghindari
keragu-raguan, ketidakpastian hukum, dan kevakuman lembaga mana yang
berwenang menyelesaikan  perselisihan  hasil  pemilukada karena  belum  ada  undang-undangnya,  maka penyelesaian  hasil  pemilukada  tetap  menjadi kewenangan MK. 11
5. Pengadilan Khusus Pilkada Setelah MK membatalkan kewenangannya mengadili sengketa
pemilukada,  mestinya  negara  berperan  aktif menindaklanjutinya dengan membentuk peradilan  khusus  pilkada.Sebab  penanganan sengketa  pilkada  di  MK  hanyalah  bersifat transisional  sambil  menunggu  terbentuknya peradilan  khusus  sengketa  pilkada  tersebut. Secara hukum harus dipahami bahwa sesungguhnya  penanganan  sengketa  pilkada bukanlah  merupakan  kewenangan  MK  lagi, akan  tetapi  seharusnya  ditangani  oleh  badan peradilan  khusus.  Apalagi  payung  hukum untuk itu telah ada tertuang dalam UU Pilkada baik dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang
11 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5 8c27a06d91c8/mk-ma-ingatkan-pembentukan- peradilan-khusus-sengketa-pilkada , diakses pada tanggal 22 Januari 2018 .
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang maupun dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota Menjadi Undang-Undang.
Pembentukan  badan  peradilan  khusus ini merupakan perintah UU No. 10 Tahun 2016 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 157  ayat  (1-3)  UU  No.  10  Tahun  2016 disebutkan bahwa :
1) Perkara  perselisihan  hasil  Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;
2) Badan  peradilan  khusus  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional;
3) Perkara perselisihan
penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan  diperiksa  dan  diadili  oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
Bertolak dari hal itu, sudah seharusnya pembentuk  Undang-Undang  (pemerintah  dan DPR) segera melakukan langkah-langkah

## JURNAL HUKUM KAIDAH
konkrit  untuk  mengimplementasikan  perintah UU  Pilkada  tersebut.Langkah-langkah  konkrit dimaksud adalah dengan melakukan percepatan  pembentukan  peradilan  pilkada  di daerah-daerah  yang  potensial. Political  will pemerintah  diperlukan  untuk  menghindari potensi permasalahan konstitusionalitas penyelesaian sengketa perselisihan hasil pilkada.Tidak  ada  alasan  lagi  untuk  menunda- nunda  pembentukan  peradilan  khusus  pilkada karena  memang  dibutuhkan  seiring  dengan perkembangan  dan  kemajuan  perpolitikan dewasa  ini.Apalagi  perintah  MK  tersebut  telah memasuki  jangka  waktu  hampir  4  (empat) tahun.Sementara  UU  Pilkada  yang  terakhir disahkan telah hampir 2 (dua) tahun yang lalu.
Pembentukan peradilan khusus pilkada ini tidaklah sulit karena Indonesia telah berpengalaman dalam membuat suatu lembaga  peradilan  khusus.  Ada  beberapa peradilan  khusus  yang  telah  terbentuk  di Indonesia  yang  diawali  dengan  pembentukan Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  tahun 2000,  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi (Tipikor)  tahun  2002,  Pengadilan  Perikanan tahun  2004,  dan  Pengadilan  Hubungan Industrial  (PHI)  tahun  2006.  Pengadilan- pengadilan  khusus  di  atas  dibentuk  dan berada dalam lingkungan peradilan umum.
Pembentukan  pengadilan  khusus  ini diatur  dalam  Pasal  27  UU  No.  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi :
1) Pengadilan  khusus  hanya  dapat  dibentuk dalam  salah  satu  lingkungan  peradilan yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dalam undang-undang.
Ketentuan  di  atas  memberikan  kewenangan kepada  negara  (eksekutif,  legislatif  dan yudikatif)  untuk  membentuk  peradilan  khusus baik  di  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan  militer  maupun  lingkungan  peradilan tata usaha negara.
Bertolak  dari  pengalaman-pengalaman Negara Indonesia dalam membentuk beberapa pengadilan  khusus  sebagaimana  tersebut  di atas,  penulis  berkeyakinan  tidaklah  sulit  bagi pemerintah  Indonesia  (eksekutif  dan  legislatif) untuk  membuat  dan  mendirikan  pengadilan khusus pilkada.Namun yang ditunggu hanyalah kemauan politik ( polical will )
pemerintah saja.Menurut hemat penulis keberadaan  pengadilan  pilkada  ini  dapat  saja dibentuk  di  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Negara,  mengingat  beban  kerja  Pengadilan Tinggi  Tata  Usada  Negara  tidaklah  sebanyak dan sepadat seperti di pengadilan umum.Pengadilan  ini  tidak  harus  dibentuk  di tiap-tiap provinsi, akan tetapi cukup dibentuk di beberapa provinsi saja misalnya untuk wilayah Sumatera  dibentuk  di  Medan,  untuk  wilayah Jawa  dan  Madura  dibentuk  di  Jakarta,  untuk wilayah  Kalimantan  dan  Bali  dibentuk  di Pontianak,  dan  untuk  wilayah  Indonesia  Timur dibentuk di Makasar.
Ciri utama peradilan khusus ini ditandai  dengan  kehadiran  hakim  adhoc diantara hakim-hakim karir yang  bertugas

## JURNAL HUKUM KAIDAH
memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu perkara  tertentu.Rekrutmen  hakim  adhoc dilakukan tersendiri melalui seleksi yang cukup ketat  dari  berbagai  disiplin  ilmu.Hakim  adhoc direkrut  dari  orang-orang  yang  mempunyai keahlian  dan  pengalaman  di  bidang  tertentu dan  memiliki  integritas  yang  tinggi.  Dengan demikian  diharapkan  pengadilan  pilkada  ini mampu  menjawab  tantangan  masa  depan yang semakin kompleks dengan menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas dan berkeadilan  melalui  proses  peradilan  yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

## C. PENUTUP
 Kesimpulan
Bertolak dari paparan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1) Pada  hakikatnya  Mahkamah  Konstitusi tidak  lagi  mempunyai  kewenangan  dalam menyelesaikan  perselisihan  hasil  pilkada, karena  kewenangannya  telah  dihapus oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri.
2) Penyelesaian  perselisihan  hasil  pilkada secara  ekplisit  telah  diatur  dalam  UU pilkada yaitu dengan membentuk
peradilan khusus.
3) Pembentukan  pengadilan  khusus  pilkada adalah suatu keniscayaan karena merupakan perintah undang-undang
untuk  menghindari  potensi  permasalahan konstitusionalitas  penyelesaian  sengketa perselisihan hasil pilkada.

## Daftar Bacaan
Maruarar  Siahaan, Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  Edisi  2 , Sinar Grafika, 2010.
Veri  Junaidi, Mahkamah  Konstitusi  Bukan Mahkamah  Kalkulator ,  Themis  Books, Jakarta, 2013.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran  Negara  RI  Tahun  2016 Nomor 130. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi  Undang-Undang.  Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi  Undang-Undang.  Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 245. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2003  Tentang Mahkamah Konstitusi.Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70. Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran  Negara  RI  Tahun  2009 Nomor 157.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008
tentang  tentang  Perubahan  Kedua Atas  UU  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan
Daerah.Lembaran  Negara  RI  Tahun 2008 Nomor 59.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98. Hukumonline.com, Posisi Dilematis MA dalam Sengketa Pilkada Depok , http://www.hukumonline.com/berita/ba ca/hol13610/posisi-dilematis-ma- dalam-sengketa-pilkada-depok . diakses pada tanggal 20 Januari 2018.
Agus  Sahbani, MK   Hapus  Kewenangan Sengketa Pemilukada , dalam http://www.hukumonline.com/berita/ba
ca/lt5379f071d5173/mk-hapus- kewenangan-sengketa- pemilukada . diakses , pada tanggal 22 Januari 2018.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58c 27a06d91c8/mk-ma-ingatkan- pembentukan-peradilan-khusus- sengketa-pilkada , diakses pada tanggal 22 Januari 2018