## POLITIK HUKUM PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU-XVIII/2020 DAN BERLAKUNYA UU NOMOR 6 TAHUN 2023
Ismah Naqiyyah
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia E-mail: ismah.naqiyyah@alumni.ui.ac.id
Ghunarsa Sujatnika
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia E-mail: sujatnika.ghunarsa@ui.ac.id

## ABSTRAK
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  telah  diputus inkonstitusional bersyarat pada uji formil di Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dengan diputusnya inkonstitusional bersyarat, berimplikasi  pada  tidak  berlakunya  undang-undang  tersebut  secara  optimal.  Hal tersebut dikarenakan di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk  menangguhkan  segala  tindakan  atau  kebijakan  yang  bersifat  strategis  dan berdampak  luas,  maupun  menerbitkan  peraturan  pelaksana  baru.  Hal  ini menjadikan UU Cipta Kerja hanya dapat dilaksanakan dengan peraturan pelaksana yang sudah disahkan saja, yang tentunya belum optimal. Hal ini menjadi hambatan bagi  penyelenggara  perizinan  usaha  di  tingkat  daerah,  yang  harus  menyesuaikan dengan sistem perizinan yang baru, namun tanpa regulasi yang cukup. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif  dengan pendekatan statute approach  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaturan  terkait  perizinan  berusaha  di daerah sebelum dan setelah terbitnya UU Cipta Kerja dan pendekatan case approach untuk meneliti dampak diputusnya UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pada proses  perizinan  berusaha  di  Daerah.  Pemerintah  Daerah  selaku  pelaksana  di lapangan  sesuai  yurisdiksinya  menjadi  bingung  dengan  penyesuaian  pelaksanaan UU  Cipta  Kerja  yang  dituntut  cepat  terlaksana,  namun  dengan  dasar  hukum peraturan pelaksana yang seadanya. Setelah penyesuaian oleh pemerintah daerah dilakukan, Pemerintah menerbitkan PERPPU Cipta Kerja yang kemudian merubah kembali pelaksanaan perizinan di lapangan.
Kata kunci : Cipta  Kerja,  Pemerintah  Daerah,  Kewenangan,  Perizinan, Desentralisasi.

## A. PENDAHULUAN
Pada  Oktober  2020,  Pemerintah bersama dengan DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU Cipta  Kerja)  yang  dibentuk  dengan metode omnibus untuk melakukan perubahan  besar  pada  banyak  undang-
undang termasuk Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah dalam hal administrasi pemerintahannya.  Tujuan  dibentuknya UU  Cipta  Kerja  ini  adalah  dalam  rangka meningkatkan investasi, membuka lapangan  pekerjaan,  dan  meningkatkan kemampuan tenaga kerja serta
memangkas  rumitnya  perizinan  yang dianggap  selama  ini  sebagai  salah  satu hambatan utama dalam investasi (Dzulfaroh 2020). Perubahan yang sangat banyak  dan  luasnya  cakupan  yang  diatur dalam  UU  Cipta  Kerja  tanpa  diimbangi dengan sosialisasi dari pemerintah dianggap  dapat  merugikan  masyarakat dalam  pelaksanaannya.  Oleh  karena  itu, walaupun  telah  disahkan,  masih  banyak yang  menyuarakan  kontra  terhadap  UU ini.  Dari  segi  pemerintahan  daerah,  UU Cipta  Kerja  dianggap  menggerus  dan menghilangkan  roh  otonomi  daerah karena beberapa kewenangan pemerintah daerah telah ditarik kembali ke pemerintah  pusat.  Diantaranya  mengenai perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan  hidup,  dan  lainnya  (Bempah 2020).
Dalam pelaksanaannya, terjadi perubahan  besar-besaran  dalam  sistem perizinan pada sektor usaha yang tadinya banyak  diurus  di  pemerintah  daerah, menjadi langsung dikelola oleh kementerian  dengan  hadirnya  sistem Online  Single  Submission (OSS),  yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha supaya tercipta standarisasi  birokrasi perizinan di  tingkat pusat  dan  daerah  sehingga  menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah,  cepat  dan  terintegrasi.  Walaupun diharapkan dapat mengintegrasikan
sistem  perizinan  di  daerah  dan  pusat, namun pada kenyataannya justru mengalihkan  seluruh  kewenangan  izin berusaha  ke  pemerintah  pusat.  Setelah terjadinya penyesuaian besar-besaran terhadap sistem perizinan berusaha pasca hadirnya  UU  Cipta  Kerja,  Pada  25 November  2021,  Mahkamah  Konstitusi mengeluarkan  putusan judicial  review tentang permohonan uji formil UU Cipta Kerja  dan  menyatakan  bahwa  UU  Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat
(Konstitusi 2021). Dengan adanya putusan tersebut, timbul gejolak di tengah masyarakat  terutama  bagi  pemilik  modal dan  usaha,  juga  diantara  pemerintah daerah  dalam  hal  pelaksanaan  perizinan berusaha.  Hal  ini  kemudian  menjadi bumerang dalam pelaksanaan investasi di Indonesia  karena  terhambatnya  proses izin  usaha.  Seiring  berjalannya  waktu, dengan banyaknya penyesuaian di pelaksanaan  perizinan  usaha,  Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  yang disahkan  pada  30  Desember  2022,  dan kemudian  ditetapkan  sebagai  undang- undang oleh DPR RI pada 31 Maret 2023 sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Tentunya
dengan  adanya  dua  perubahan  besar  ini, terjadi  perubahan  besar  dalam  peraturan pelaksana perizinan usaha, yang tentunya berdampak pada pengusaha dan pemerintah daerah.
Artikel ini akan membahas bagaimana implikasi Putusan MK
terhadap  Perizinan  Usaha  di  Indonesia setelah  diputusnya  UU  Cipta  Kerja inkonstitusional
bersyarat; dan bagaimana  implikasi  Putusan  MK  dan perubahan  UU  Cipta  Kerja  terhadap sistem  perizinan  di  daerah.  Tulisan yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan  perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus/putusan (case  approach) ,  untuk  mengetahui bagaimana  pengaturan  terkait  perizinan berusaha  di  daerah  sebelum  dan  setelah terbitnya  UU  Cipta  Kerja.  Sedangkan pendekatan  kasus  digunakan  karena tulisan  ini  menggunakan  Putusan  MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai objek  utama  yang  akan  dikaji,  sekaligus melihat bagaimana implementasi putusan ini  pada  praktik  perizinan  berusaha  di daerah.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Perizinan Usaha Menurut  Peraturan  Perundang-

## Undangan di Indonesia
Pengaturan mengenai perizinan usaha sebelum  disahkannya  UU  Cipta  Kerja pertama  kalinya  pada  tahun  2020,  masih
mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  (UU  Pemda).  Hal  tersebut dikarenakan  terdapat  pembagian  yang jelas mengenai otoritas pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sehingga mengenai perizinan usaha pun mengikuti kewenangan yang diatur di dalam undang- undang  tersebut.  Selain  itu,  perizinan berusaha yang berlaku sebelum disahkannya  UU  Cipta  Kerja  pada  tahun 2020,  sudah  mengenal  sistem  OSS  yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang  Perekonomian.  Namun  dalam pelaksanaannya,  tidak  semua  perizinan sudah  bisa  diurus  dengan  menggunakan sistem  OSS.  Urusan  perizinan  masuk  ke dalam bentuk kewenangan yang diberikan kepada  pemerintah  yang  berwenang, sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dengan  adanya UU Pemda, pembagian wewenang dalam pengurusan perizinan didasari oleh penetapan mengenai otonomi daerah.
Otonomi  daerah  merupakan  proses pelimpahan wewenang, perencanaan, pengambilan  keputusan  dari  pemerintah pusat  ke  organisasi  unit  pelaksana  di daerah, organisasi semi-otonom, pemerintah  daerah,  atau  organisasi  non pemerintah  (Said  2008).  Sehingga  yang dimaksud  adalah  kewenangan  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakatnya dengan
prakarsa sendiri untuk kepentingan masyarakat  berdasar  pada  aspirasi  rakyat dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Dalam hal administrasi publik, otonomi  daerah  ini  disebut  sebagai local state  government yaitu  hak,  wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri
berdasarkan peraturan perundang- undangan yang ada (Yusran 2007). Pasal  1  angka  (6)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa
otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Indonesia. Dalam Undang- Undang  Otonomi  Daerah  ini,  dinyatakan pula  bahwa  otonomi  daerah  terbagi  atas tiga  asas,  yaitu  asas  desentralisasi,  asas dekonsentrasi, dan asas tugas perbantuan. Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom dalam  rangka  NKRI.  Asas  dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat  atau  kepada  instansi  vertikal  di wilayah tertentu, Sementara tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa,
dari pemerintah provinsi kepada kabupaten,  atau  kota  dan/atau  desa,  serta dari  pemerintah  kabupaten  atau  kota kepada  desa  untuk  melaksanakan tugas tertentu  dengan  kewajiban  melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang memberikan tugas tersebut.
Otonomi daerah adalah substansi dari pemerintahan    dengan  desentralisasi. Hubungan  antara  desentralisasi  dengan otonomi daerah, digambarkan oleh Gerald S.  Maryanov  sebagai  dua  sisi  mata  uang (Juanda 2004).
Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem desentralisasi dengan otonomi sebagai inti atau  otonomi  sebagai  landasan  utuh adalah  hal  yang  mutlak  dalam  negara dengan  sistem  demokrasi.  Dengan  kata lain, desentralisasi bukan hanya mengenai pembagian kekuasaan, melainkan pembagian  kekuasaan  antara  pemerintah pusat dan departemen-departemen pemerintah  yang  lebih  rendah  untuk mengatur  dan  mengurus  pengelolaan administrasi  pemerintahan  nasional.  Hal ini  karena  desentralisasi  selalu  berkaitan dengan kemandirian atau status  otonomi, sehingga  setiap  pembahasan  tentang desentralisasi  selalu  disamakan  atau berarti berbicara tentang otonomi (Manan 2004).
Urusan  Pemerintahan  terdiri  atas urusan  pemerintahan  absolut,  urusan
pemerintahan  konkuren,  dan  urusan
pemerintahan umum. Urusan
pemerintahan  absolut  adalah  Urusan Pemerintahan  yang  sepenuhnya  menjadi kewenangan  Pemerintah  Pusat.  Urusan pemerintahan konkuren merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat, Daerah
Provinsi,  dan  Daerah  kabupaten/kota yang  diserahkan  ke  Daerah  menjadi dasar  pelaksanaan  Otonomi  Daerah. Sementara  itu,  urusan  pemerintahan konkuren  sebagai  kewenangan  daerah terdiri  atas  urusan  pemerintahan  wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Kewenangan  dalam  pemberian  izin oleh  pemerintah  daerah  termasuk  ke dalam  kewenangan  mengenai  urusan konkuren,  yaitu  kewenangan  terkait urusan pemerintah yang dibagi antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah kabupaten/kota  (Pemda  2014).  Urusan pemerintah  daerah  yang  termasuk  dalam kewenangan  urusan  konkuren  diatur dalam  Pasal  12  UU  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  yaitu terbagi menjadi 3 urusan, yaitu: a. Urusan  wajib  yang  berkaitan  dengan pelayanan  dasar,  yang  mencakup  (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3)
pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang; (4)  perumahan  rakyat  dan  kawasan permukiman; (5) ketenteraman,
ketertiban  umum,  dan  pelindungan masyarakat; dan (6) sosial.
b. Urusan  wajib  yang  tidak  berkaitan dengan pelayanan dasar, yang mencakup (1)  tenaga  kerja;  (2)  pemberdayaan perempuan  dan  pelindungan  anak;  (3) pangan;  (4)  pertanahan;  (5)  lingkungan hidup;  (6)  administrasi  kependudukan dan  pencatatan  sipil;  (7)  pemberdayaan masyarakat dan Desa;  (8)  pengendalian penduduk  dan  keluarga  berencana;  (9) perhubungan;  (10)  komunikasi  dan informatika;  (11)  koperasi,  usaha  kecil, dan menengah; (12) penanaman modal; (13)  kepemudaan  dan  olah  raga;  (14) statistik; (15) persandian; (16) kebudayaan; (17) perpustakaan; dan (18) kearsipan.
c. Urusan  pemerintah  pilihan,  mencakup (1) kelautan dan perikanan; (2) pariwisata; (3) pertanian; (4) kehutanan; (5) energi dan sumber daya mineral; (6) perdagangan;  (7)  perindustrian;  dan  (8) transmigrasi.
Pembagian urusan pemerintahan konkuren  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota  didasarkan  pada  prinsip akuntabilitas,  efisiensi,  dan  eksternalitas, serta  kepentingan  strategis  nasional. Urusan pemerintahan sebagai kewenangan  daerah  otonom  telah  diatur
UU Pemerintahan
Daerah dan lampirannya. Kewenangan daerah otonom
juga  diatur  dalam  UU  sektoral  seperti kehutanan,  pertambangan  mineral  dan batubara,  perkebunan,  dan  UU  sektoral lainnya.  Urusan-urusan  pemerintahan terutama dalam perizinan berusaha terdapat pada bidang sektoral merupakan sumber  daya  utama  daerah  yang  bisa dijadikan  sumber  pendapatan  asli  daerah dan  diharapkan  dapat  menggerakkan perekonomian masyarakat daerah. Dalam rangka mensinergikan antara kewenangan daerah  dan  kepentingan  pusat,  maka UU Pemerintahan Daerah menarik beberapa  urusan  pemerintahan  yang merupakan  kewenangan  pada  bidang kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM),  perkebunan,  dan  kelautan menjadi  urusan  pemerintahan  sebagai kewenangan pemerintah pusat.
Sedangkan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup seperti kehutanan  dan  ESDM  sudah  tidak menjadi  urusan  daerah,  terutama  pada tingkat Kabupaten dan Kota.
Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha  masih  menghadapi  kesulitan  dan masalah  dalam  memulai  usaha  di Indonesia, dengan menyatakan kesulitan- kesulitannya  dalam  mengurus  perizinan berusaha.  Beberapa  catatan  yang  dapat diambil  dari  masalah  yang  dihadapi pelaku usaha adalah dikarenakan prosedur  berusaha  yang  berbelit-belit, jenis  dan  jumlah  perizinan  yang  banyak
dan  harus  diurus  untuk  satu  jenis  usaha, waktu  memproses  yang  lama  dari pemerintah  yang  berwenang,  dan  biaya yang  tidah  murah  untuk  memulai  usaha, yang  juga  diperparah  dengan  maraknya korupsi di berbagai tingkat pemerintahan, sehingga  biaya  pengurusan  izin  yang ditanggung  oleh  pelaku  usaha  menjadi lebih  mahal  lagi  (RI  2020).  Walaupun sebagian  pengurusan  perizinan  berusaha sudah  menggunakan  sistem  OSS,  namun masih terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan berlawanan. Sehingga dalam
pelaksanaannya, menimbulkan  konflik  di  lapangan  dalam pengurusan perizinan, baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha.
Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, peraturan  mengenai  perizinan  berusaha dibuat  oleh  pemerintah  daerah  masing- masih  dalam  peraturan  daerah,  sebagai turunan  dari  peraturan  pemerintah  atau peraturan  menteri  di  atasnya.  Sehingga dalam  tahap  pelaksanaan,  peraturan mengenai  perizinan  berusaha  bisa  sangat beragam  dan  berbeda-beda,  tergantung regulasi  yang  berlaku  di  daerahnya. Oleh  karena  itu,  pelaku  usaha  harus mengikuti  peraturan  perizinan  berusaha yang  berlaku  di  daerah  usahanya, mengikuti otonomi daerah yang memberikan  kewenangan  ke  pemerintah daerah tersebut.
2. Implikasi Putusan  MK  terhadap

## Perizinan Usaha di Indonesia
Undang-undang  Nomor  11  Tahun
2020 tentang Cipta Kerja mendefinisikan
Cipta  Kerja  sebagai  upaya  penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah, peningkatan  ekosistem  investasi  dan kemudahan  berusaha,  dan  investasi Pemerintah  Pusat  dan  percepatan  proyek strategis  nasional  (Indonesia  2020). Undang-undang  ini  dibentuk  sebagai bentuk  integrasi  hukum  yang  ditujukan untuk  merubah  peraturan  perundang- undangan  yang  telah  ada,  namun  belum bisa  mengefektifkan  proses  penciptaan lapangan  kerja.  Sehingga  omnibus  law dalam pembentukan hukum dan perumusan  hukum  ini  adalah  guna terciptanya  iklim  investasi  yang  ramah dan  mudah  agar  terciptanya  lapangan kerja.  Teknik  pembuatan omnibus  law dalam  peraturan  perundang-undangan diartikan  sebagai  bentuk  pembuatan undang-undang  yang  berkembang  di negara  yang  menerapkan  sistem  hukum common  law,  yang  diproyeksikan  untuk mengubah  atau  mencabut  banyaknya berbagai  macam  regulasi  atau  undang- undang sekaligus. Hal ini sebagai metode untuk  mengatasi  suatu  permasalahan dalam  harmonisasi  suatu  perundang- undangan baik itu seperti over regulation
atau  banyaknya  peraturan  perundang- undangan  dan  juga overlapping atau banyaknya regulasi yang tumpang tindih. Hal  ini  bisa  menjadi  alternatif  karena dirasa lebih efektif dalam mengharmonasisasikan  regulasi  tanpa harus  memakan  waktu  yang  lama  jika dilakukan dengan cara biasa.
Metode omnibus  law ini  dianggap bisa menjadi alternatif dalam
menyederhanakan  regulasi,  mengingat banyaknya regulasi di Indonesia, sebagaimana  data  Bappenas  semenjak tahun  2000  sampai  2015  saja,  sebanyak 12.471  regulasi  telah  dikeluarkan  oleh pemerintah,  dengan  Peraturan  Menteri menjadi  presentase  terbanyak,  yaitu sebesar 8.311 regulasi, kemudian Peraturan  Pemerintah  sebanyak  2.446 regulasi, begitupun halnya dalam lingkup daerah, Perda kabupaten/kota ada 25.575 regulasi  dan  Perda  provinsi  sebanyak 3.177  regulasi  dan  tentu  hal  ini  sangat mungkin mengakibatkan banyaknya aturan perundang-undangan menjadi tidak harmonis  satu  dengan  yang  lainnya (Indoneisa  2019).  Dalam  hal  Undang- undang  Cipta  Kerja  diterbitkan,  undang- undang ini mencabut dua undang-undang dan mengubah 82 undang-undang lainnya (https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details /149750/uu-no-11-tahun-2020 2020).
Namun setelah diundangkannya Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020
tentang  Cipta  Kerja  pada  2  November 2020,  perkara judicial  review banyak diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Selain Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memutus inkonstitusional bersyarat, terdapat pula Perkara Nomor 87, 101, 103, 105,  107,  108/PUU-XVIII/2020,  serta Perkara  Nomor  3,  4,  5,  6,  dan  55/PUU- XIX/2021 yang sama-sama memohonkan pengujian  Undang-Undang  Cipta  Kerja (Mahkamah Konstitusi 2021).
Terhadap  perkara  selain  perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, diputus oleh
Mahkamah Konstitusi setelah dikeluarkannya  Putusan  atas  perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, sehingga
seluruh  perkara  tersebut  dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan pemeriksaan  terhadap  pengujian  materiil tidak  dapat  dilanjutkan  dikarenakan hilangnya objek permohonan (Mahkamah Konstitusi  2021).  Melihat  hal  ini, Penulis  melihat  terdapat  tendensi  dari Hakim  Mahkamah  Konstitusi  untuk mengambil jalan yang mudah, yaitu tidak mencapai  tahap  pemeriksaan  terhadap pengujian  materiil.  Hal  ini  dapat  dilihat dengan  Mahkamah  yang  memilih  untuk memutus Perkara Nomor 91/PUU- XVIII/2020  yang  hanya  memohonkan pengujian  formil  UU  Cipta  Kerja,  untuk dijadikan dasar bagi putusan perkara yang
lainnya.  Walaupun  memang,  dinilai  dari segi efisiensi waktu dikarenakan Mahkamah diharuskan menghadapi perkara  Pemilukada  yang  akan  datang dalam  waktu  dekat,  maka  pengajuan permohonan  pengujian  formil  yang dibatasi  tenggang  waktunya  selama  45 hari  setelah  undang-undang  di  muat  di lembaran  negara  dan  pemeriksaannya yang dibatasi harus selesai dalam 60 hari dianggap  akan  lebih  lebih  cepat  diputus demi  memberikan  kepastian  hukum apakah  undang-undang  tersebut  dibuat secara  sah  atau  tidak.  Jika  dinyatakan tidak  sah,  maka  undang-undang  dapat dianggap batal sejak  awal.  Sehingga dari segi proses, maka penulis rasa Mahkamah memandang  memutus  uji  formil  menjadi lebih efektif dalam membatalkan undang- undang  tersebut.  Sehingga  permohonan pengujian  lain  terhadap  undang-undang ini pun menjadi tidak dapat diperiksa lebih lanjut.
Namun dalam pertimbangannya, Mahkamah  memang  menyatakan  bahwa pilihan hukum tersebut dilakukan dengan cara  mempertimbangkan  prioritas  dan memisahkan  ( split )  proses  pemeriksaan perkara  ini  antara  permohonan  uji  formil dan  permohonan  uji  materil.  Sehingga permohonan  uji  formil  dapat  diperiksa lebih  dahulu  tanpa  terhalang  kendala aturan  pandemi  dan  tidak  bertabrakan
dengan  agenda  Pemilukada  (Konstitusi 2021).

## 3. Putusan Inkonstitusional Bersyarat oleh MK
Mahkamah Konstitusi dalam
memutus  perkara  yang  mengabulkan permohonan  pengujian  undang-undang pemohon, berpedoman pada Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  (UU  MK)  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  UU MK,  yang  mana  MK  menyatakan Sebagian  atau  suatu  undang-undang sepenuhnya  bertentangan  dengan  UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang  mengikat  setelah  dinyatakan  dalam sidang  pleno  yang  terbuka  untuk  umum ( legally  null  and  void ).  Namun  ternyata berdasarkan  penelitian  dari  Mahkamah Konstitusi  terhadap  putusan  dari  tahun 2003 hingga 2012, terdapat model-model lain pada putusan MK, yaitu konstitusional  bersyarat,  inkonstitusional bersyarat,  dan limited  constitutional (Syukri Asy’ari 2013) . Dalam artikel ini, kita  hanya  akan  membahas  mengenai bentuk putusan inkonstitusional bersyarat.
Putusan  inkonstitusional  bersyarat atau conditionally unconstitutional , pertama  kali  diterapkan  pada  Putusan Perkara  Nomor  4/PUU-VII/2009  yang
diputus  tanggal  24  Maret  2009,  terkait pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu DPR, DPD, dan  DPRD  dan  Pasal  58  huruf  f  UU Pemda, yang melarang seseorang untuk dapat  mencalonkan  diri  sebagai  calon anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  serta sebagai  calon  kepala  daerah  dan  wakil kepala  bila  pernah  dijatuhi  pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat  karena  melakukan  tindak pidana  yang  diancam  dengan  pidana penjara  lima  tahun  atau  lebih (Syukri Asy’ari  2013) .  Putusan  inkonstitusional bersyarat  dimaksudkan  bahwa  pasal yang dimohonkan untuk diuji dinyatakan  inkonstitusional  pada  saat dibacakannya  putusan,  dan  baru  akan menjadi  konstitusional  apabila  syarat yang ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh addresaat  putusan  MK (Syukri  Asy’ari 2013) . Putusan inkonstitusional bersyarat dipilih  untuk digunakan sebagai penguat putusan MK yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dikarenakan  eksekusi  putusan  MK terkait  pengujian  undang-undang  baru bisa dilaksanakan jika terdapat political will dari Adressaat putusan MK. Padahal MK  dalam  memberikan  putusan  sudah menyertakan pertimbangan sebagai dasar  atau  alasan  yang  menentukan diambilnya  putusan  yang  dirumuskan
dalam amar. Sayangnya, dengan adanya amar  putusan  atau  dictum  dinyatakan permohonan  ditolak  dalam  sebuah putusan,  seringkali  addressat  putusan MK  menganggap  tidak  ada  yang  perlu ditindaklanjuti  atau  diimplementasikan dari  putusan  tersebut (Syukri  Asy’ari 2013) . Padahal  putusan  MK  bersifat absolut  dan  mengikat.  Oleh  karenanya, MK  mengeluarkan  model  putusan inkonstitusional bersyarat.
Jika  ditelaah  lebih  lanjut,  maka didapati  bahwa  Putusan  MK  Nomor 91/PUU-XVIII/2020  mengadopsi  dua model putusan yang dijadikan fusi dalam amar putusannya. Tidak hanya menggunakan  model  inkonstitusional bersyarat,  namun  juga  menggunakan model  putusan limited  constitutional atau  putusan  yang  pemberlakuannya ditunda. Model putusan limited constitutional diterapkan  dengan  artian mentoleransi berlakunya sebuah peraturan yang sebenarnya bertentangan dengan  konstitusi,  namun  dikarenakan adanya  urgensi  dari  peraturan  tersebut dan  asas  kebermanfaatan  diperhatikan oleh Majelis Hakim MK, maka ditetapkan keberlakuan atau
ketidakberlakuannya hingga batas waktu tertentu (Syukri  Asy’ari  2013) .  Hal  ini terlihat  dari  amar  putusan  Hakim  MK yang menyatakan UU Cipta Kerja tidak memiliki  kekuatan  hukum  mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai  “tidak  dilakukan  perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan”.
Dalam putusan lain, limited constitutional pernah diputus dan diberlakukan  secara  terbalik  dengan putusan  pada  UU  Cipta  Kerja  ini.  Pada putusan MK
Nomor 91/PUU- XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja, UU Cipta  Kerja  dinyatakan  tidak  berlaku saat  diputus  dan  dapat  berlaku  kembali dan memiliki kekuatan hukum mengikat dalam  dua  tahun  jika  tidak  dilakukan perbaikan  oleh  DPR  RI.  Namun  pada Putusan  MK  Nomor  016-PUU-IV/2006 yang  membahas  mengenai  Pasal  53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  menyatakan  bahwa pasal tersebut tetap mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sampai diadakan  perubahan  paling  lambat  tiga tahun  terhitung  sejak  putusan  ini diucapkan.  Perbedaan  dari  dua  putusan tersebut,  UU  Cipta  Kerja  dinyatakan tidak  berlaku  terlebih  dahulu  dan diberikan  batas  waktu  hingga  berlaku Kembali.  Sementara Pasal  53 UU  KPK dinyatakan  berlaku  terlebih  dahulu hingga  dilakukan  perbaikan  dalam jangka waktu tiga tahun.
Putusan  dengan  model limited constitutional juga  berisikan  perintah
kepada  DPR  RI  selaku  pembentuk undang-undang untuk memperbaiki atau membentuk  kembali  produk  hukum terkait  sehingga  tidak  ada  kekosongan hukum  jika  batas  waktu  telah  tercapai. Dengan  adanya  batas  waktu,  MK  jadi bisa memberikan dorongan kepada DPR RI  dalam  menerbitkan  produk  legislasi. Hal  ini  dapat  membantu  memperkuat putusan  MK  yang  tidak  memiliki kekuatan eksekutorial mengenai hubungan kelembagaan.
4. Dissenting Opinion
Putusan atas perkara nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020 diputus inkonstitusional  bersyarat  berdasarkan kepada  pertimbangan  Majelis  Hakim yang  jumlahnya  lima  dari  sembilan orang.  Sehingga  terdapat  empat  Hakim Konstitusi  yang  memberikan  pendapat berbeda atau Dissenting Opinion yaitu:
Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman berpandangan  bahwa  Indonesia  kini tidak  bisa  dipetakan  menganut  sistem civil  law atau common  law saja,
melainkan  sudah  menggunakan mixed system .  Sehingga  metode omnibus  law yang biasa digunakan di negara dengan sistem  hukum common  law ,  bukan berarti tidak bisa diterapkan di
Indonesia. Selain itu, dalam menghadapi perkembangan dan kebutuhan
masyarakat yang dinamis, maka dibutuhkan  juga  diterapkannya  hukum progresif dalam untuk mengintegrasikan hukum  dengan  kebutuhan  masyarakat. Kedua  hakim  menganggap  kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara pada era global kini tidak bisa difasilitasi dengan  hanya  dalam  pendekatan  yang bersifat  positivistik,  legalistik,  dan dogmatik, sehingga dibutuhkan pendekatan baru dalam  berhukum  yaitu pendekatan  yang  bersifat  progresif dengan melakukan rule breaking
sehingga dibutuhkan perubahan- perubahan  yang  bersifat  paradigmatik (Syukri Asy’ari 2013) .  Oleh karena itu, metode omnibus dianggap  tetap  bisa diterapkan  di  negara  Indonesia  selama tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai Pancasila.  Apalagi  metode omnibus sudah  sempat  diterapkan  pada  tiga undang-undang sebelumnya, yaitu: a. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  Pasal 192  yang  mencabut  15  peraturan perundang-undangan
dan
menyatakan tidak berlaku.
b. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2009  tentang  Gelar,  Tanda  Jasa,  dan Tanda  Kehormatan  Pasal  43  yang mencabut  17  undang-undang  dan menyatakan tidak berlaku.
c. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal
571 yang mencabut 3 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. Undang-Undang ini menggabungkan UU  No.  42  Tahun  2008  tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,  UU  No.  8  Tahun  2012 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota DPR,  DPD,  dan  DPRD,  UU  No.  15 Tahun  2011  tentang  Penyelenggara Pemilihan  Umum (Syukri  Asy’ari 2013) .
Selain itu, kelemahan dari UU Cipta Kerja dari sisi legal-formal dalam bentuk format  dan legal  drafting ,  haruslah dikesampingkan demi adanya kebutuhan mendesak  dalam  pembentukan  undang- undang lintas sektoral, karena harmonisasi  dari  undang-undang  dan peraturan  pemerintah  terkait  yang jumlahnya sangat banyak, tentunya akan sulit  untuk  dilakukan  dengan  cara positivis-legalistic formal. Maka dibutuhkan diterapkannya hukum progresif di sini.
Terkait  dengan  diterimanya  uji formil  terhadap  Undang-Undang  Cipta Kerja ini, maka kedua hakim menganggap  menjadikan  tertutupnya kemungkinan untuk dilakukan pengujian materil  yang  justru  lebih  urgen  untuk dibahas, yaitu mengenai ihwal ketenagakerjaan  yang  berkaitan  dengan penghormatan ( to respect ), perlindungan ( to  protect ),  dan  pemenuhan  ( to  fullfil )
hak  konstitusional  buruh,  yakni  terkait dengan  upah,  pesangon,  outsourcing, dan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT)  yang  permohonannya  terdapat di  dalam  Perkara  Nomor  103/PUU- XVIII/2020 (Syukri Asy’ari 2013) .
Hakim  Konstitusi  Manahan  M.P. Sitompul  dan  Hakim  Konstitusi  Daniel Yusmic  P.  Foekh  juga  memberikan dissenting  opinion  bahwa  kriteria  yang digunakan untuk menilai konstitusionalitas  suatu  undang-undang dari  segi  formil  adalah  sejauh  mana undang-undang  itu  ditetapkan  dalam bentuk  yang  tepat  ( appropriate  form ), oleh  institusi  yang  tepat  ( appropriate institution ), dan menurut prosedur yang tepat  ( appropriate  procedure ).  Terkait dengan  uji  formil  tersebut,  maka semuanya  telah  terpenuhi  bila  melihat naskah  akademis  dan  proses  yang  telah dilaksanakan  di  DPR  RI.  Sementara pengajuan uji formil terhadap UU Cipta Kerja  banyak  didasari  oleh  tidak sesuainya  UU  Cipta  Kerja  dengan  UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.  Apabila  konstitusionalitas UU Cipta Kerja didasari oleh bahan uji berupa  UU  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,  maka  hal  ini bukanlah uji konstitusionalitas,
melainkan  pengujian  undang-undang
terhadap  undang-undang  yang  lainnya.
Oleh  karena  itu,  Hakim  Konstitusi Manahan  M.P.  Sitompul  dan  Hakim Konstitusi  Daniel  Yusmic  P.  Foekh justru memilih untuk memutus memberikan  kesempatan  kepada  DPR RI untuk melakukan perbaikan terhadap UU  Nomor  12  Tahun  2011  agar dimasukkan  ke  dalamnya  mengenai omnibus law yang belum memiliki dasar hukum  sebagai  metode  pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Kedua hakim  konstitusi  tersebut  juga  menukil pendapat  Ahli  Pemerintah,  Prof.  Dr. Satya  Arinanto,  S.H.,  M.H.,  yang menyatakan bahwa metode omnibus law sudah  digunakan  di  Indonesia  sedari dulu  dalam  konteks  penggantian  7000 peraturan  perundang-undangan  yang dibuat pada masa kolonialisme Belanda dengan bentuk pencabutan satu peraturan  perundang-undangan  lama dengan  satu  peraturan  perundang- undangan baru; atau pemberlakuan satu peraturan  perundang-undangan  baru yang sekaligus mengganti atau memperbarui beberapa peraturan perundang-undangan yang lama (Syukri Asy’ari  2013) .  Hingga  hasilnya,  kini hanya tersisa sekitar 400 undang-undang peninggalan Belanda yang masih berlaku  di  Indonesia (Syukri  Asy’ari 2013) .
5. Implikasi pada Pelaksanaan Perizinan
Sementara  itu,  Pemerintah  telah menyelesaikan  51  peraturan  pelaksanaan UU Cipta Kerja dalam jangka waktu tiga bulan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama tiga bulan sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku, yaitu pada 2 November 2020. Peraturan pelaksanaan yang pertama kali diselesaikan adalah dua Peraturan  Pemerintah  terkait  Lembaga Pengelola  Investasi,  yaitu  PP  Nomor  73 Tahun  2020  tentang  Lembaga  Pengelola Investasi  dan  PP  Nomor  74  Tahun  2020 tentang  Modal  Awal  Lembaga  Pengelola Investasi.  Selanjutnya,  diselesaikan  juga 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 45  PP  dan  4  Peraturan  Presiden  yang disusun bersama-sama oleh 20
kementerian/lembaga  sesuai  klasternya masing-masing. Kementerian/lembaga tersebut adalah: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian
Ketenagakerjaan,
Kementerian
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan, Kementerian  Keuangan,  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan  dan  Perikanan,  Kementerian
Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral,
Kementerian  Perindustrian,  Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian  Kesehatan,  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  Kementerian  Dalam  Negeri, Kementerian  Desa,  Pembangunan  Desa
Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam keterkaitannya dengan sistem perizinan,  setelah  disahkannya  Undang- Undang Cipta Kerja, pemerintah langsung membentuk peraturan pelaksana berupa: a. PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
b. PP No. 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
c. PP  No.  7/2021 tentang  Kemudahan, Perlindungan,  dan  Pemberdayaan  K- UMKM
d. Perpres  No.  10/2021 tentang  Bidang Usaha Penanaman Modal
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 22  ayat  (2)  mengatur  mengenai  praktek pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha  yang  terstandar  dengan  sistem OSS  yang  disediakan  untuk  masing- masing  penerbit  perizinan  berusaha  yang sesuai dengan kewenangannya, yaitu:
a. Lembaga OSS
b. Lembaga  OSS  atas  nama  Menteri  /
Kepala Lembaga
c. Kepala DPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur
d. Kepala DPMPTSP Provinsi atas nama Bupati / Walikota
e. Administrator KEK
f. Badan Pengusahaan KPBPB
Namun  dalam  praktiknya,  walaupun sistem OSS sudah hadir sejak tahun 2018, namun pasca disahkannya UU Cipta Kerja pada  tahun  2020  memberikan  perubahan yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan perizinan berusaha di Indonesia.  Sistem  OSS  Berbasis  Risiko telah  menerbitkan  lebih  dari  200  ribu Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  sejak digunakan pertama kali tanggal 4 Agustus 2021.  Total  penerbitan  NIB  selama periode  4  Agustus  -  18  September  2021 pukul 07.30 WIB sebanyak 205.373 NIB (OSS  UU  Cipta  Kerja  Sudah  Terbitkan Lebih  Dari  200  Ribu  Nomor  Induk Berusaha  t.t.) .  Materi  muatan  yang terkandung  dalam  UU  Cipta  Kerja  telah nyata-nyata  mereduksi  hak  otonomi seluas-luasnya  yang  diberikan  kepada pemerintah  daerah  baik  provinsi  maupun kabupaten/kota berdasarkan Pasal 18 ayat (5)  UUD  NRI  Tahun  1945.  Hal  tersebut terjadi  ketika  PP  No.  5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis  Risiko  mengalihkan  sistem
perizinan  kepada  OSS  yang  berbasis  di kementerian
terkait,
sehingga kewenangan pemerintah daerah mengenai perizinan  tersebut  secara  pasti  tereduksi dan  bukan  lagi  masuk  ke  kewenangan pemerintah daerah. Di antara kewenangan pemerintah  daerah  yang  ditarik  menjadi kewenangan  pemerintah  pusat  adalah mengenai perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, dan lainnya (Nurdin 2021) .
Dengan  adanya  perubahan  besar- besaran  ini,  menjadikan  Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dalam hal pelaksanaan peraturan perundang- undangan dan pelaksanaan perizinan yang masih  menjadi  kewenangan  Pemerintah Daerah. Sehingga sejak adanya UU Cipta Kerja,  Pemerintah  Daerah  tidak  lagi mengurus  izin  untuk  kegiatan  berusaha, bahkan  sejak  dimulainya  pembuatan  izin pemanfaatan  ruang.  Setelah  terjadinya penyesuaian besar-besaran mengenai kewenangan  perizinan  pada  Pemerintah Daerah,  UU  Cipta  Kerja  kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat pada 25 November 2021 oleh Mahkamah Konstitusi  berdasarkan  uji  formil  yang
dimohonkan ke MK.
Dalam pertimbangannya,  Mahkamah  Konstitusi menyatakan bahwa tata cara pembentukan UU  Cipta  Kerja  tidak  didasarkan  pada cara  dan  metode  yang  pasti,  baku,  dan standar,  serta  sistematika  pembentukan
undang-undang.  Selain  itu,  pasca  DPR dan Presiden menyetujui UU Cipta Kerja ini, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi dalam UU tersebut. Berdasarkan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 91/PUU-XVIII/2020, inkonstitusional bersyarat  yang  ditetapkan  statusnya  pada UU  Cipta  Kerja  ini  berarti  pembentukan UU  Cipta  Kerja  bertentangan  dengan UUD  1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  yang  mengikat  secara bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai  tidak dilakukan  perbaikan  dalam  waktu  dua tahun  sejak  putusan  tersebut  diucapkan. Apabila  dalam  tenggang  waktu  tersebut tidak  dilakukan  perbaikan,  maka  UU Cipta  Kerja  dinyatakan  inkonstitusional secara  permanen (Mahkamah  Konstitusi 2021) . Terkait dengan hal ini, Mahkamah juga  menyatakan  bahwa  apabila  dalam tenggang waktu  dua tahun DPR RI tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka undang-undang, pasal-pasal, atau  materi  muatan  undang-undang  yang telah  dicabut  atau  diubah  oleh  UU  Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali (Mahkamah Konstitusi 2021) .
Sementara terhadap Pemerintah, Mahkamah mengarahkan untuk menangguhkan  segala  tindakan  atau kebijakan  yang  bersifat  strategis  dan berdampak luas terkait dengan UU Cipta Kerja,  dan  tidak  membenarkan  pula Pemerintah menerbitkan peraturan
pelaksana  baru  yang  berkaitan  dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  setelah  diputus inkonstitusional  bersyarat (Mahkamah Konstitusi  2021) .  Akibatnya,  timbul gejolak  baru  diantara  para  investor  dan juga  pihak  pemerintah  daerah.  Ariyo Irhamna, yang merupakan Peneliti Center of Trade, Industry, Investment Institute for Development  of  Economics  and  Finance (Indef)  menjelaskan  bahwa  putusan  MK terhadap UU Cipta Kerja turut memengaruhi  persepsi  investor  untuk menunggu
perkembangan proses perbaikan UU Cipta Kerja tersebut, yang ditargetkan  pemerintah  bisa  rampung awal  tahun  2022.  Sementara  itu,  Analis
Kebijakan Komite
Pemantauan Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (KPPOD) Michico  Tambunan  mengatakan  putusan MK memberikan gejolak baru bagi proses transisi  yang  telah  kepalang  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  dalam  hal reformasi  perizinan  dan  kemudahan berusaha,  sehingga  sulit  lagi  untuk melakukan penyesuaian kembali ditengah kekhawatiran adanya kekosongan hukum terkait  perizinan.  Sehingga  pemerintah daerah  lebih  memilih  untuk  menunggu arahan  formal  mengenai  mekanisme perizinan  pasca  putusan  MK  tersebut (Pasca Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Investor dan Daerah Sama-Sama Wait and See t.t.) .
Setelah  terjadi  proses  transisi  yang marak  dan  berdampak  luas  mengenai perizinan  usaha  pasca  diputusnya  UU Cipta  Kerja  inkonstitusional  bersyarat oleh  MK,  Pemerintah  mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang Cipta Kerja. Sementara apabila kita telaah ulang  amanat  MK  dalam  putusan mengenai UU Cipta Kerja, MK berusaha mendorong  DPR  RI  untuk  kembali membahas  UU  Cipta  Kerja  dengan tahapan yang benar, sesuai dengan proses tahapan  formil  pembentukan  undang- undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 jo .  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2019  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan dan adanya meaningful participation dari masyarakat dalam menghadirkan demokrasi deliberatif  dalam  pembentukan  undang- undang (Konstitusi  2021) .  Sehingga dalam  hal  ini,  pemerintah  melakukan tindakan  ekstra  konstitusional  dengan menerbitkan PERPPU Cipta Kerja, yang  tentunya  mengesampingkan  proses formil pembentukan undang-undang menurut  UU  No.  12  Tahun  2011 uga mengesampingkan partisipasi masyarakat dalam pembahasannya.
Tentunya dengan dikeluarkannya
PERPPU  ini,  menjadi  tidak  sejalan dengan  putusan  MK  tersebut.  Selain  itu,
terdapat beberapa substansi yang berubah dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  dengan diterbitkannya  PERPPU  Nomor  2  Tahun 2022  tentang  Cipta  Kerja  yang  sudah disetujui  oleh  DPR  untuk  disahkan menjadi undang-undang (https://nasional.kontan.co.id/news/resmi -diundangkan-pemerintah-lanjutkan- implementasi-uu-cipta-kerja t.t.) .
Dalam  pelaksanaannya,  Staf  Ahli
Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengungkapkan,  Pemerintah  hanya  akan menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  dan
Peraturan  Presiden  yang  baru  terkait substansi yang berubah saja (https://nasional.kontan.co.id/news/resmi -diundangkan-pemerintah-lanjutkan- implementasi-uu-cipta-kerja
t.t.) .
PERPPU  Nomor 2 Tahun 2022  merubah beberapa substansi dari UU No. 11 Tahun 2020,  yaitu  terkait  dengan  pekerja  alih daya, upah minimum, dan sertifikasi halal. Sementara,  untuk  substansi  yang  tetap sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya, maka menggunakan Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan Presiden  yang  sudah  ada (Perppu  Cipta Kerja,  Nomor  6  Tahun  2023,  BAB  XV Ketentuan Penutup, Ps. 184 2023) . Politik hukum  yang  dipilih  dalam  penerbitan peraturan  pelaksana  ini  sudah  sesuai
dengan prinsip  efisiensi, walaupun justru penerbitan PERPPU Cipta Kerja tersebut masih  jauh  dari  prinsip  hukum  yang responsif, yaitu prinsip yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara terbuka  dalam pembentukan peraturan perundang- undangan  sehingga  dapat  lahir  produk hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
Hingga tulisan ini dibuat, pemerintah masih  menggunakan  peraturan  pelaksana mengenai perizinan usaha yang telah ada, yaitu peraturan pelaksana dari UU No. 11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Hal  ini masih menunggu penyesuaian dari pembentukan  peraturan  pelaksana  dari UU  No.  6  Tahun  2023  terkait  perubahan substansi yang ada. Namun kemungkinan implikasinya  tidak  begitu  besar  terhadap perizinan berusaha, dikarenakan substansi yang  berubah  tidak  terkait  dengan perizinan  awal  usaha,  melainkan  terkait dengan  ketenagakerjaan  dan  sertifikasi halal.
6. Implikasi Putusan MK Terhadap Sistem Perizinan di Daerah
Dikarenakan belum adanya perubahan  peraturan  pelaksana  dari  UU No.  6  Tahun  2023  dikarenakan  tidak adanya  perubahan  substansi  mengenai perizinan usaha, maka peraturan pelaksananya masih mengacu pada
peraturan  pelaksana  yang  dibentuk  atas UU No. 11 Tahun 2020, yaitu:
a. PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
b. PP No. 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
c. PP  No.  7/2021 tentang  Kemudahan, Perlindungan,  dan  Pemberdayaan  K- UMKM
d. Perpres  No.  10/2021 tentang  Bidang Usaha Penanaman Modal Selain  karena  peraturan  peralihan dalam UU No. 6 Tahun 2023, namun juga disebabkan  Putusan  MK  terhadap  uji formil dari UU Cipta kerja memang tidak menghapuskan  peraturan  pelaksana  yang telah  terbit,  melainkan  hanya  melarang Pemerintah  untuk  menerbitkan  peraturan pelaksana  lainnya  mengenai  pelaksanaan UU  Cipta  Kerja,  hingga  dilakukan perbaikan atau pembentukan ulang terhadap  UU  Cipta  Kerja  oleh  DPR  RI. Hal  tersebut  tentunya  mensyaratkan bahwa  peraturan  pelaksana  yang  telah terbit masih berlaku dan dapat dilaksanakan.  Namun  kebijakan  yang bersifat  strategis  haruslah  ditangguhkan hingga terdapat landasan hukum yang sah.
Mengenai  peraturan  turunan  di tingkat  daerah,  dikarenakan  pembagian urusan pemerintahan pada UU Pemerintahan  Daerah  sudah  diubah  dan menyesuaikan  dengan  semua  ketentuan UU  Cipta  Kerja,  termasuk  di  dalamnya
sistem perizinan berusaha di daerah yang saat ini diatur oleh PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka  yang menjadi rujukan utama kewenangan dalam urusan pemerintahan  di  daerah  tidak  lagi sepenuhnya  mengacu  pada  lampiran  UU Pemerintahan Daerah, namun juga didasarkan pada perubahan pada ketentuan-ketentuan  sektoral  dalam  UU Cipta  Kerja,  walaupun  UU  Cipta  Kerja telah dinyatakan inkonstitusional.
Urusan pemerintahan bersifat konkuren  yang  tadinya  penyelenggaraan perizinan berusahanya di Daerah dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah  Daerah  kabupaten  dan  kota sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kini tetap dinyatakan  sebagai  sektor  perizinan berusaha yang kemudian masuk ke dalam urusan  pemerintah  pusat  berdasarkan Pasal  26  UU  Cipta  Kerja  sehingga pengurusan  izinnya  tetap  mengacu  pada peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja yang  memang  telah  digunakan  oleh pemerintah.
Namun,  dalam  hal  mendefinisikan penangguhan  kebijakan  strategis  dan berdampak  luas  sebagaimana  terdapat dalam  Putusan  MK,  maka  terdapat  celah dalam hal pemerintah menafsirkan sampai
tahap  mana  suatu  kebijakan  dianggap strategis.  Di  satu  sisi,  pemerintah memiliki otonomi dalam menilai kebijakannya. Sedangkan di sisi lain, MK membatasi  gerak  pemerintah.  Sebagai contoh, pemberi modal yang dalam waktu dekat memiliki proyek untuk membangun Ibu  Kota  Negara  dan  tentunya  bukan termasuk  modal  yang  sedikit,  apakah memberikan  izin  berusaha  terhadapnya termasuk  dalam  kebijakan  strategis? Sementara  telah  menjadi  pengetahuan khalayak  bahwa  pembangunan  IKN merupakan  proyek  strategis  nasional. Tentunya  hal  ini  menjadi  dilema  bagi pemerintah dalam mengurus perizinannya jika tidak ada landasan dasar hukum yang tepat untuk melaksanakannya.
Kendati  demikian,  Putusan  MK mengenai  UU  Cipta  Kerja  ini  tidak menyurutkan  semangat  investor  untuk tetap membuka usaha, dikarenakan sudah adanya peraturan pelaksana dari UU Cipta kerja  yang  tetap  berlaku  dan  tetap dilaksanakan  dalam  hal  perizinan  usaha. Selain  itu  pelaksanaan  UU  Cipta  Kerja yang masih berlaku ini sangat memangkas proses  perizinan  di  Pemerintah  Daerah, sehingga  investor  dipermudah  untuk membuka  usaha  di  momen  ini,  dengan hanya  mengurus  perizinan  berusaha melalui  OSS  dan  pembuatan  komitmen- komitmen  untuk  memenuhi  persyaratan lainnya di kemudian hari (UU Cipta Kerja
Inkonstitusional Bersyarat,
Proses Perizinan Investasi Tetap Berjalan t.t.). Putusan MK
tentang inkonstitusionalnya  UU  Cipta  Kerja seakan-akan tidak berdampak pada teknis pelaksanaan  di  daerah.  Dikarenakan dengan  adanya  peraturan  pelaksana  yang cukup,  tidak  ada  yang  berubah  dari kewenangan  perizinan  berusaha  yang telah ditarik ke pemerintah pusat melalui sistem OSS. Bukannya tidak ada masalah dengan  tidak  adanya  perubahan  setelah putusan  MK,  namun  setelah  sebelumnya UU  Cipta  Kerja  merevisi  Pasal  350  dari UU  Pemda  menjadi  pelayanan  berizinan berusaha  wajib  menggunakan  sistem perizinan  elektronik  yang  dikelola  oleh pemerintah  pusat,  maka  Pemerintah Daerah  hanya  diberi  kewenangan  untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan  sistem  perizinan  berusaha sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan oleh  Pemerintah  Pusat.  Apabila  tidak dipenuhi,  maka  terdapat  ancaman  sanksi kepada  Pemerintah  Daerah  yang  tidak melaksanakan  ketentuan  tersebut.  Dalam hal terdapat teguran tertulis dari Pemerintah Pusat yang tidak digubris oleh Kepala  Daerah  sebanyak  dua  kali berturut-turut,  maka  Pemerintah  Pusat dapat mengambil alih kewenangan perizinan berusaha dari Gubernur. Gubernur  juga  diberi  kewenangan  untuk mengambil  alih  kewenangan  perizinan
berusaha  dari  bupati/wali  kota  dalam  hal terdapat situasi yang serupa (Dkk 2020).
Sementara,  Pemerintahan  Daerah juga  dimasukkan  muatan  baru  oleh  UU Cipta Kerja yang berupa Pasal 402A yang mengatur  mengenai  pembagian  urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah haruslah dibaca  dan  dimaknai  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  Cipta Kerja.  Sehingga,  semakin  tergerusnya kewenangan  perizinan  di  Pemerintah Daerah, dan semakin menguatnya kekuasaan  Pemerintah  Pusat,  dalam  hal ini  berupa  izin  berusaha.  Hal  tersebut tentunya  tidak  sejalan  dengan  semangat desentralisasi dalam negara kesatuan yang membagi  otonomi  daerah.  Hal  ini  lebih cocok  dilihat  sebagai  sebuah  usaha sentralisasi  dalam  lingkup  perizinan berusaha, karena pada akhirnya, sebagian besar  izin  berusaha  dialihkan  kepada Pemerintah Pusat melalui Sistem OSS.
Pada  sisi  lain,  Pemerintah  Daerah selaku garda terdepan yang dekat dengan masyarakat  dan  lokasi  berusaha  yang sumber  daya  alamnya  dimanfaatkan  oleh pemilik  usaha,  berhadapan  langsung dengan  para  pengusaha  di  lapangan. Sementara izin lingkungan di pelaksanaan UU  Cipta  Kerja  sudah  dihapuskan  dan tidak  lagi  ada  demi  adanya  kemudahan berusaha bagi para investor. Tentu saja hal ini merugikan masyarakat daerah
dikarenakan  mudahnya  perizinan  usaha yang memanfaatkan sumber daya alam di daerah, namun perizinannya tanpa sepengetahuan  otoritas  daerah  tersebut. Padahal  yang  terdampak  paling  awal apabila terdapat kerugian yang dihasilkan oleh  pengusaha,  adalah  daerah  dan masyarakatnya. Hal tesebut sejalan dengan hasil kajian dari Wahana Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI) yang menyatakan bahwa pengusaha yang melakukan  pembakaran  lahan  atau  hutan hanya akan diberikan sanksi administrasi oleh Pemerintah. Selain itu, hak masyarakat  untuk  mengajukan  gugatan atas  kerusakan  lingkungan  hidup  juga dibatasi  dengan  hanya  membolehkan warga  yang  terdampak  langsung  dari kerugian  lingkungan  hidup  saja  yang dapat  mengajukan  gugatan  (Walhi  Nilai Omnibus  Law  Rampas  Hak  Rakyat  atas Lingkungan t.t.). Sementara, jika terdapat kebakaran  hutan  atau  kerusakan  hutan, Pemerintah  Daerah  menjadi  bingung untuk bersikap, dikarenakan kewenangan Pemerintah  Daerah  terhadap  kehutanan telah  ditarik  ke  Pemerintah  Pusat.  Selain itu,  UU  Cipta  Kerja  dan  peraturan pelaksananya pun telah menarik kewenangan Pemerintah Daerah di sektor pariwisata ke Pemerintah Pusat. Sehingga tidak ada lagi perizinan berusaha di sektor pariwisata  yang  masuk  ke  Pemerintah Daerah. Sehingga sulit juga bagi
Pemerintah  Daerah  untuk  mendapatkan pemasukan  daerah  dari  sektor  pariwisata ini (RUU Cipta Kerja Hapus Kewenangan Pemda di Sektor Pariwisata t.t.).
Pada sisi lain pemerintah daerah juga memiliki  kesulitan  dalam  melakukan deregulasi  peraturan  daerah  mengenai perizinan  berusaha  setelah  disahkannya UU  Cipta  Kerja.  Direktur  Deregulasi Penanaman  Modal  dan  Investasi  Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM) Dendy  Apriandi  menyatakan  pada  23 Oktober 2021, bahwa  Perda dan Perkada yang  dibutuhkan  untuk  menyelaraskan dengan  norma-norma  yang  diatur  dalam UU Cipta Kerja, belum satupun peraturan daerah  yang  dibutuhkan  untuk  menjadi aturan  pendukung  selesai  dan  disahkan, antara  lain  peraturan  mengenai  rencana tata ruang, Perda kelembagaan, pendelegasian kewenangan, dan retribusi. Sementara  di  waktu  yang  sama,  telah diterbitkan  51  aturan  pelaksana  dari  UU Cipta Kerja. 47 diantaranya adalah dalam bentuk  Peraturan  Pemerintah  (PP)  dan  4 peraturan  presiden.  Terdapat  pula  194 peraturan  menteri  yang  telah  disahkan, diantaranya  mengenai  perizinan  dan kemudahan berusaha antara lain, perzinan berbasis  risiko,  perizinan  berusaha  di daerah,  kemudahan,  perlindungan  dan pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan Menengah  (UMKM),  penyelanggaraan penataan ruang, dan lain-lain
(https://mediaindonesia.com/politik-dan- hukum/441957/pemda-akui-banyak- hambatan-selaraskan-uu-cipta-kerja  t.t.). Namun  setelah  ekskalasi  pembentukan peraturan  pelaksana  tersebut,  UU  Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat pada tanggal 4 November 2021.
Pada amar putusannya, MK memutuskan untuk menangguhkan
segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis  dan  berdampak  luas,  serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan  pelaksana  baru  yang  berkaitan dengan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Hal  ini tentunya menjadi hambatan bagi pemerintah  daerah  untuk  menerbitkan peraturan  pelaksana  di  daerah,  karena tentunya Peraturan Daerah yang dibentuk pasti  bersifat  strategis  dan  berdampak luas. Sementara peraturan pelaksana yang ada, belum ada yang mencapai bahasan di tingkat teknis di daerah.
Sementara  dengan  diterbitkannya PERPPU  Cipta  Kerja  yang  kemudian ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023, maka  pemerintah  daerah  harus  kembali melakukan penyesuaian dalam hal pelaksanaan  undang-undang  mengenai cipta  kerja.  Tentu  pemerintah  harus membuat  peraturan  pelaksana  yang sinergi  dengan  UU  Cipta  Kerja  yang baru.  Walaupun  dari  segi  konteks  tidak banyak  perubahan  dari  UU  Cipta  Kerja
yang  lama,  namun  penyesuaian  secara peraturan perundang-undangan tetap harus  dilaksanakan.  Tentunya  hal  ini jika  tidak  segera  dilakukan  percepatan, maka akan menghambat proses
perizinan usaha yang diajukan. Perubahan pengaturan yang terus- menerus terjadi pun berdampak mengganggu  stabilitas  sektor  usaha. Sehingga peran pemerintah dalam menetapkan  peraturan  pelaksana  dari UU  Cipta  Kerja  yang  baru  akan  sangat dinanti  oleh  para  pelaku  usaha  dan masyarakat.

## C. SIMPULAN
Ditetapkannya  UU  Cipta  Kerja sebagai  inkonstitusional  bersyarat,  tidak memberi  dampak  dan  perubahan  yang besar  pada  pelaksanaan  sistem  perizinan di  pemerintahan  daerah  yang  telah berjalan. Hal tersebut dikarenakan substansi UU Cipta Kerja yang diturunkan melalui peraturan
pelaksananya,  tetap  berlaku  dan  dapat dilaksanakan sepanjang belum ada perubahan  atas  UU  Cipta  Kerja  yang dibentuk  oleh  DPR  RI.  Walaupun  telah dinyatakan  inkonstitusional  bersyarat, kewenangan  Pemerintah  Daerah  yang sudah ditarik ke Pemerintah Pusat melalui UU  Cipta  Kerja  dan  sistem  OSS,  tetap berlaku  berdasarkan  pada  peraturan pelaksananya.  Sehingga  tetap  terjadi
reduksi  kewenangan  Pemerintah  Daerah dan  hal  tersebut  seakan-akan  berlawanan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi  daerah.  Yang  terjadi  kali  ini justru  sangat  terlihat  seperti  adanya proses  sentralisasi  kewenangan  dari Pemerintah  Daerah  ke  Pemerintahan Pusat.  Setelah  diterbitkannya  PERPPU No.  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja pada  30  Desember  2022  dan  disahkan oleh  DPR  RI  menjadi  UU  No.  6  Tahun 2023,  maka  PERPPU  Cipta  Kerja kembali berlaku dengan beberapa perbaikan  di  dalamnya.  Namun  hal  ini berimplikasi pada harus dilakukan penyesuaian kembali mengenai peraturan  turunan  dari  PERPPU  tersebut yang tentunya juga mengharuskan adanya penyesuaian  kembali  di  pemerintahan daerah. Hal ini dapat mengulang kembali  kesulitan  pemerintah  daerah dalam membuat regulasi turunan mengenai perizinan berusaha di daerah.
Pemerintah  harus  bersegera  dalam penyesuaian peraturan pelaksana sebagai  turunan  dari  UU  No.  6  Tahun 2023  yang  telah  disahkan,  sehingga tidak  ada  tumpang  tindih  kewenangan dan  kebingungan  dalam  pelaksanaan regulasi perizinan berusaha. Perlu dirumuskan kembali pembagian kewenangan  perizinan  berusaha  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  agar  tidak
ada  yang  merasa  dirugikan  dan  dibuat bingung sehingga menjadi saling
lempar  kewenangan,  dan  Pemerintah Daerah bisa kembali memiliki kemandirian fiskal dengan cara
memanfaatkan  pendapatan  dari  sektor perizinan usaha .[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Bempah, Ramadhan Triyadi. 2020.
“https://megapolitan.kompas.com/rea d/2020/10/17/10333561/6-kepala- daerah-anggap-uucipta-kerja-gerus- prinsip-otonomi.” kompas.com . Dkk,  Adithya  Tri  Firmansyah.  2020.
“Hilangnya  Sendi  Demokrasi  dan Otonomi Daerah Melalui Korporatokrasi  UU  Omnibus  Law.” Widya Yuridika 3(2): 136. Dzulfaroh, Ahmad Naufal. 2020. “https://www.kompas.com/tren/read/ 2020/10/06/190300665/kenapa- pemerintah-dan-dprngotot- mengesahkan-omnibus-law-uu-cipta- kerja?page=all.” https://www.kompas.com/tren/read/2 020/10/06/190300665/kenapa- pemerintah-dan-dprngotot- mengesahkan-omnibus-law-uu-cipta- kerja?page=all (Juni 18, 2022).
“https://mediaindonesia.com/politik-dan- hukum/441957/pemda-akui-banyak- hambatan-selaraskan-uu-cipta- kerja.”
“https://nasional.kontan.co.id/news/resmi -diundangkan-pemerintah-lanjutkan- implementasi-uu-cipta-kerja.”
“https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detail s/149750/uu-no-11-tahun-2020.” 2020.
Indoneisa,  Bappenas  dalam  Pusat  Studi Hukum dan Kebijakan. 2019. Kajian Reformasi  Regulasi  di  Indonesia:
Pokok  Permasalahan  dan  Strategi
Penanganannya . Jakarta: PSHK.
Indonesia.  2020. Undang-Undang  Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, Ps. 1 Ayat (1) .
Juanda.  2004. Hukum  Pemerintahan Daerah:  Pasang  Surut  Hubungan Kewenangan  Antara  DPRD  Dan Kepala  Daerah  (,  ),  hlm. Bandung: P.T Alumni.
Konstitusi,  Mahkamah.  2021. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 . Mahkamah  Konstitusi.  2021.  “MK:
Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu  Dua  Tahun  |  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia.” https://www.mkri.id/index.php?page =web.Berita&id=17816.
Manan, Bagir. 2004. Menyongsong Fajar Otonomi  Daerah .  Yogyakarta:  Pusat studi hukum UII.
Nurdin,  Teguh  Prasetio  and  Maharani. 2021. “Kewenangan Konkuren Pemerintah  Daerah  Dalam  Perizinan Industri Berdasarkan Undang-
Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja.” Jurnal  Kertha Semaya 9(2): 314–29.
“OSS  UU  Cipta  Kerja  Sudah  Terbitkan Lebih  Dari  200  Ribu  Nomor  Induk Berusaha.” https://bisnis.tempo.co/read/1507699 /oss-uu-cipta-kerja-sudah-terbitkan- lebih-dari-200-ribu-nomor-induk- berusaha (Juni 19, 2022).
“Pasca Putusan MK soal UU Cipta Kerja,
Investor  dan  Daerah  Sama-Sama Wait and See.” https://ekonomi.bisnis.com/read/202 11223/9/1481069/pasca-putusan-mk-
soal-uu-cipta-kerja-investor-dan- daerah-sama-sama-wait-and-see (Juni 19, 2022).
Pemda,  UU.  2014. Undang-Undang Pemerintahan  Daerah,  UU  No.  23
Tahun 2014, Ps. 9 Ayat (3) .
Perppu  Cipta  Kerja,  Nomor  6  Tahun 2023,  BAB  XV  Ketentuan  Penutup, Ps. 184 . 2023.
RI,  DPR.  2020. Naskah  Akademis  RUU Cipta Kerja, Draft 11 Februari 2020 . “RUU  Cipta  Kerja  Hapus  Kewenangan Pemda  di  Sektor  Pariwisata.”
https://kbr.id/nasional/02- 2020/ruu_cipta_kerja_hapus_kewena ngan_pemda_di_sektor_pariwisata/1 02314 (Juni 19, 2022).
Said,  M.  Mas’ud.  2008. Arah  Baru
Otonomi Daerah di Indonesia . Malang: UPT Penerbitan Universitas
Muhammadiyah.
Syukri  Asy’ari,  Dkk.  2013. Model  dan
Implementasi  Putusan  Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang- Undang (Studi Putusan Tahun 2003- 2012) .  Jakarta:  Kepaniteraan  dan
Sekretariat Jenderal MK RI.
“UU  Cipta  Kerja  Inkonstitusional
Bersyarat, Proses Perizinan Investasi Tetap Berjalan.” https://money.kompas.com/read/202 1/11/29/163023626/uu-cipta-kerja- inkonstitusional-bersyarat-proses-
perizinan-investasi-tetap  (Juni  19,
2022). “Walhi Nilai Omnibus Law Rampas Hak Rakyat atas Lingkungan.” https://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20200221013705-20- 476636/walhi-nilai-omnibus-law- rampas-hak-rakyat-atas-lingkungan (Juni 19, 2022).
Yusran,  Agus  Yusoff  dan  Andi.  2007. Desentralisasi  Otonomi  Luas  ke Otonomi Terpimpin . Pekanbaru: Suska Press.