Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 2, 2022

## SISTEM LAPORAN ASET TETAP DALAM MENUNJANG AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (Studi Kasus Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara)
Muhammad Kholid Adfi 1 , Saparuddin Siregar 2
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia
2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia
Muhammadkholidadfi@gmail.com 1 , saparuddin.siregar@uinsu.ac.id 2

## ABSTRACT
The State Property Accounting Management Information System is an application that facilitates access and reporting to every government agency regarding the management of state property. The purpose of this study is to understand the application of management accounting in the state- owned asset information system, the implementation and management of state-owned assets, and to understand the management responsibilities of the National Research Center. The methodology used in  this research is descriptive qualitative research which aims to  present  facts, situations and  phenomena  that  occur  during  the  research  process,  while  data  collection  techniques  are carried  out  through  interviews  with  sources  and  library  research.  The  results  show  that  the implementation  of  the  National  Property  Accounting  Management  Information  System  is  very important in the management of the BMN Geotechnical Research Center, although in terms of managing the State-Owned Geotechnical Research Center, it is considered qualitatively not going well, especially in the case of the inventory of state property.
Keywords: Management Accounting System, Accountability, State Wealth

## ABSTRAK
Sistem  Informasi  Manajemen  Akuntansi  Barang  Milik  Negara  merupakan  aplikasi  yang memudahkan akses dan pelaporan kepada setiap instansi pemerintah tentang pengelolaan barang milik negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami penerapan akuntansi manajemen dalam sistem informasi aset milik negara, implementasi dan pengelolaan aset milik negara, dan untuk memahami tanggung jawab pengelolaan Pusat Riset Nasional. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menyajikan fakta, situasi dan fenomena yang terjadi selama proses penelitian, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan  melalui  wawancara  dengan  narasumber  dan  penelitian  kepustakaan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Properti Nasional sangat penting dalam pengelolaan Pusat Penelitian Geoteknik BMN, meskipun dalam hal pengelolaan Pusat  Penelitian  Geoteknik  Milik  Negara  dinilai  secara  kualitatif  belum  berjalan  dengan  baik terutama pada kasus inventarisasi barang milik negara.
Kata Kunci: Sistem Akuntansi Manajemen, Pertanggung Jawaban, Kekayaan Negara

## PENDAHULUAN
Akuntansi  adalah  kegiatan  yang  bertujuan.  Tujuan  akuntansi  dirancang  untuk  mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan untuk tujuan yang berbeda  di  sektor  swasta  dan  publik.  Instansi  pemerintah  mempunyai  kegiatan  tertentu  untuk mencapai  tujuan  jangka  panjang  dan  jangka  pendek  dengan  harapan  instansi  pemerintah  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  mencapai  tujuan  ini,  instansi  pemerintah membutuhkan  sumber  pendanaan  yang  bernilai  finansial,  termasuk  investasi  aset,  ketika menjalankan bisnis.
Akuntansi pemerintahan di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kami menyebut prinsip akuntansi ini  SAP  dan  ini  adalah  prinsip  akuntansi  yang  digunakan  untuk  menyiapkan  dan  menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi yang mencakup pengumpulan,  pencatatan,  penggabungan  dan  pelaporan  data  tentang  kondisi  keuangan  dan operasi  pemerintah.  Ada  pernyataan  dalam  SAP,  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (PSAP)  No.  07  tentang  Akuntansi  Aset.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  (UU)  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban  negara  yang  dapat  dinyatakan  dalam  mata  uang,  dan  uang  atau  barang  yang  dapat dijadikan barang milik negara dalam sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut Segala sesuatu yang berbentuk Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan,  perbendaharaan  adalah  pengelolaan  dan  pertanggung jawaban  keuangan  negara,  termasuk  investasi  dan  kekayaan  yang  dipisahkan,  yang  ditetapkan dalam APBN dan APBD. Dijelaskan pula dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara bahwa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara  adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya  yang  sah,  didalam  peraturan  pemerintah  (PP)  No.6  Tahun  2006  tentang  pengelolaan BMN/D  disebutkan  antara  lain  sumbangan/hibah,  pelaksanaan  perjanjian/kontrak,  ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

## KAJIAN LETERATUR
Pengertian  Akuntansi: Menurut  Syahman  Sitompul  Jenis  pertama  berdasarkan  proses pencatatan,  menggolongkan  dan  megikhtisarkan  keuangan-keuangan  yang  terjadi  diperusahaan atau  lembaga  serta  melaporkan  hasilnya  dalam  suatu  laporan  yang  disebut  dengan  laporan keuangan. Jenis yang kedua berdasarkan dengan fungsinya, suatu kejadian biasa yang berfungsi memberikan informasi  kuantitatif terutama informasi keuangan  yang terjadi  di  dalam kuantitas atau lembaga ataupun perusahaan yang diharapkan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan diantara berbagai alternatif.
Menurut Suwardjono, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi  dan kejadian  yang  bersifat  keuangan serta menafsirkan hasil prosesnya secara efisien dan dalam satuan moneter. Sedangkan menurut Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso dan Paul D. Kimmel  Akuntansi  (Accounting)  adalah  suatu  unit  sistem  informasi  yang  mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi suatu organisasi kepada pemakai
yang berkepentingan. Dasar akuntansi Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, akuntansi dijelaskan sebagai terjemahan dari Surah Al-Baqarah 282. Akuntan dalam Surat Al-Baqarah 282 berisi perintah, larangan dan anjuran, di antaranya adalah nasehat tentang  apa  yang  harus  dilakukan.  Dilaksanakan  untuk  tujuan  pencatatan  transaksi,  dalam  Al- Qur'an  anjuran  pencatatan  terdapat  dalam  Surat  Al-Baqarah  282,  mengetahui  pencatatan transaksi.nasehatnya,  yang  penting  kita  memahami  catatan  Islam  tentang  peraturan-peraturan tentang  ketentuan  dan  persyaratan  dalam  Al-Qur'an.  Dalam  sejarah  pencatatan  tradisional (akuntansi),  Lucas  Pacioli  dikenal  sebagai  penemu  akuntansi  modern,  namun  sebelum  Pacioli dikenal  sebagai  penemu  akuntansi,  tahun  622  M  telah  membuktikan  bahwa  beberapa  sistem pencatatan  transaksi  dikembangkan  di  Madinah,  dan  selanjutnya  berkembang  selama pemerintahan Abbasiyah pada 750 M. Termasuk Al Jaridah Annafakat (Jurnal pengeluaran atau expenditure Journal), Jaridah al-mal ( jurnal penerimaan dana untuk Baitul Mall) dan lain-lain. Pengertian  Akuntansi  Pemerintahan: Financial  Accounting  Standards  Board ( FASB ) merupakan  sebuah  organisasi  yang  memiliki  fungsi  untuk  menentukan  standar  akuntansi keuangan sejak tahun 1973 di Amerika.
Menurut  mereka,  konsep  akuntansi  itu  sendiri  adalah  “suatu  kegiatan  jasa  untuk menyediakan  informasi  atau  data  kuantitatif  yang  kemudian  digunakan  untuk  pengambilan keputusan ekonomi” (2017). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu  kegiatan  yang  membantu  untuk  menghasilkan  laporan  keuangan,  yang  dapat  dianalisis untuk mengambil keputusan yang benar. Pengertian sistem akuntansi pemerintah menurut PP No. 24  Tahun  2005:  Sistem  akuntansi  pemerintah  adalah  serangkaian  prosedur  manual  atau komputerisasi yang dimulai dengan pengumpulan, pencatatan, penggabungan, dan pelaporan data tentang posisi keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Sistem Akuntansi: Menurut Mulyadi Sistem Akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan selengkap mungkin untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan  oleh  manajemen  agar  memudahkan  pengelolaan  perusahaan.  Sistem  akuntansi memiliki 5 unsur pokok sebagai penunjang kegiatan operasional suatu organisasi. Yang pertama ada formulir yaitu sebuah dokumen pencatatan atas transaksi-transaksi dan data keuangan; unsur yang kedua jurnal untuk mencatat dan mengklasifikasikan sesuai jenisnya; kemudian diposting kedalam buku besar; kemudian juga mencatat buku besar pembantu yang mengklasifikasikannya tidak ada dalam buku besar; sebagai tahapan terakhir yaitu pembuatan laporan keuangan. Tujuan sistem akuntansi pemerintah pusat (daerah):
1. Melindungi  aset  pemerintah  dan  lembaganya  melalui  pencatatan,  pemrosesan,  dan pelaporan  keuangan  yang  konsisten  sesuai  dengan  prinsip  dan  praktik  akuntansi  yang berlaku umum.
2. Menyediakan  informasi  yang  akurat  dan  tepat  waktu  tentang  kegiatan  anggaran  dan keuangan pemerintah pusat (daerah), termasuk pusat (daerah) dan instansi,  yang dapat digunakan  sebagai  dasar  untuk  mengukur  kinerja,  menentukan  kepatuhan  terhadap mandat anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
3. Memberikan  informasi  yang  dapat  dipercaya  tentang  posisi  keuangan  lembaga  dan pemerintah pusat (daerah) secara keseluruhan.
4. Informasi  keuangan  yang  memberikan  informasi  yang  berguna  untuk  perencanaan manajemen dan pengendalian yang efektif atas kegiatan dan keuangan pemerintah.
Sistem  Informasi  Manajemen  Akuntansi  Barang  Milik  Negara  dalam  SAPP: Sistem akuntansi  pemerintah  pusat  adalah  seperangkat  prosedur  manual  dan  terkomputerisasi  dari pengumpulan, pencatatan, dan penggabunggan data, dan pelaporan posisi keuangan dan efektif pemerintah inti. SAPP memiliki dua subsistem, Sistem Akuntansi Perbendaharaan Negara (SA- BUN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Negara (Chief Financial Officer  [CFO])  dan  Sistem  Akuntansi  Kelembagaan  (SAI)  yang  dilaksanakan  oleh
Menteri/Kepala Badan Teknis selaku eksekutif Chief Operations Officer (COO). Sistem informasi akuntansi  aset  milik  negara  dan  sistem  akuntansi  keuangan  harus  berjalan  secara  bersamaan sebagai  subsistem.  Dengan cara ini dapat  dilakukan check and balances antara arus modal dan arus  barang.  Selain  itu,  sistem  informasi  manajemen  akuntansi  aset  milik  negara  merupakan sistem yang komprehensif yang dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan dan akuntabilitas secara bersamaan prosedual manual dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung penyusunan neraca. Disamping itu Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik  Negara  juga  menghasilkan  data  barang,  laporan  barang  dan  berbagai  kartu  kontrol  yang berguna untuk menunjang fungsi pengelolaan Barang Milik Negara.

## Berikut ini konsep-konsep dasar dari Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang
Milik Negara:
1. Klasifikasi BMN mudah untuk diidentifikasi, dan setiap BMN diklasifikasikan menurut metode tertentu, yang nyaman untuk manajemen.
2. Kode BMN mudah untuk direkam dan dikontrol, selain diidentifikasi dalam bentuk nama, BMN juga dalam bentuk kode.
3. Tabel kode barang untuk setiap BMN dicatat dengan mengacu pada kode BMN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Klasifikasi dan Kodifikasi Badan Usaha Milik Negara.
4. Kategori kondisi BMN: Barang baik, rusak ringan dan berat.
5. Daftar Komoditas Daftar Komoditas adalah daftar yang digunakan untuk mencatat mutasi BMN secara terus menerus, dimulai dari BMN tempat asalnya sampai dicabut.
Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara: Definisi para ahli tentang manajemen bervariasi karena para ahli melihat apa artinya dari perspektif yang berbeda. Ada yang mereview manajemen dari  segi  fungsi,  objek,  institusi,  dll,  dan  ada  yang  mereview  manajemen  secara  keseluruhan. Namun  jika ditelaah secara prinsip,  definisi-definisi tersebut  mengandung  arti dan tujuan  yang sama.  Berikut  beberapa  definisi  manajemen  menurut  para  ahli:  Cushway  &  Lodge  (Wardoyo, 1999:41)  memberikan  definisi:  “Manajemen  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  berpusat  pada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan  sebelumnya”.  Singkatnya,  manajemen  mengacu  pada  serangkaian  kegiatan  yang berpusat pada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pemantauan untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.
Barang  milik  negara  atau  barang  milik  negara  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai dan/atau  dimiliki  oleh  pemerintah  yang  diharapkan  dapat  diperoleh  oleh  pemerintah  dan masyarakat karena peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan, dan dapat  diukur  dalam  satuan.  Uang,  termasuk  sumber  daya.  Sumber  daya  nonfinansial  yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya” (Halim, 2007: 111) Barang milik negara (BMN) adalah semua kekayaan yang diperoleh berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan lainnya yang sah. perolehan Barang yang dibeli atau diperoleh dengan imbalan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004)  Termasuk  dalam  pengertian  barang  yang  berasal  dari  perolehan  lain  yang  sah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 (PP.6: Pasal 2), yang meliputi:
1. Barang yang diterima dari sumbangan dll.
2. Barang yang didapat untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian/kontrak
3. Barang yang didapat menurut hukum
4. Perolehan barang Item yang diputuskan untuk diperoleh kekuatan hukum tetapnya.

## Gambar 1.1: Organisasi Sistem Akuntansi Instansi

## SAK

## SABMN
Hasil pelaporan usaha BMN nantinya akan bisa dipakai untuk:
a) Menyusun neraca pemerintah pusat setiap tahun.
b) Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN direncanakan setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan perencanaan anggaran.
c) Pengamanan pengelolaan BMN.
Akuntabilitas: Memahami bahwa menurut Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian Geoteknik tahun 2010, akuntabilitas adalah:  kekuasaan untuk menuntut informasi dan akuntabilitas. Akuntabilitas dibagi menjadi beberapa bagian:

## 1. Akuntabilitas Keuangan
Tanggung  jawab  keuangan  adalah  tentang  integritas  Penunjukan  keuangan  dan  kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Tujuan dari tanggung jawab ini adalah untuk mengajukan laporan keuangan dan peraturan Peraturan perundang-undangan  yang berlaku meliputi penerimaan, penyimpanan dan pembayaran dana oleh instansi pemerintah.
2. Akuntabilitas Manfaat
Akuntabilitas manfaat atau benefit pada dasarnya menitikberatkan pada hasil kegiatan pemerintah.
Dalam hal ini, semua pejabat pemerintah dianggap responsif terhadap pencapaian tujuan (dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat), daripada hanya mengikuti hierarki atau prosedur.  Efek  yang  harus  dicapai  tidak  hanya  output,  tetapi  juga  Yang  lebih  penting adalah  validitas  hasil.  Akuntabilitas  kesejahteraan  hampir  sama  dengan  Akuntabilitas program.
3. Akuntabilitas Prosedural
Tata cara identifikasi dan pelaksanaan kebijakan telah mempertimbangkan masalah etika, etika, kepastian  hukum  dan  kepatuhan  terhadap  keputusan  politik  untuk  mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.
Komponen Akuntansi
Pengguna Anggaran
(UAPA)
Komponen Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) KomponenAkuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Komponen Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
Komponen  Penata Usahaan Pengguna Barang (UPPB)
Komponen Penatausahaan Pengguna Barang Eselon 1 (UPPB-E1)
Komponen Penatausahaan
Pengguna Barang Wilayah (UPPB-W)
Komponen Penata Usahaan
Kuasa Pengguna Barang (UPKPB)
Pada dasarnya, sesungguhnya Akuntabilitas Publik harus mengarah pada pengukuran  secara  komprehensif  kepada  keluaran,  hasil  dan  manfaat  yang  benar-benar dapat  dirasakan  dan  dilihat  oleh  masyarakat  serta  pada  akhirnya  memperhitungkan  dampak yang diperoleh pada hasil dari perencanaan tersebut.
Pengertian  Aset  Tetap: Entitas  membutuhkan  laporan  keuangan  untuk  meringkas  posisi keuangannya.  Neraca  adalah  salah  satu  laporan  keuangan  dasar  yang  biasanya  disiapkan  oleh organisasi  nirlaba  untuk  digunakan  oleh  investor,  kreditur,  dan  pengambil  keputusan  eksternal lainnya.  Neraca  menggambarkan  posisi  keuangan  yang  terdiri  dari  aktiva  (aset/aset)  dan kewajiban (kewajiban dan modal).Aset  termasuk  aset  lancar,  aset  tetap dan aset  lain-lain.  Aset tetap merupakan salah satu komponen dalam neraca yang sangat penting bagi perusahaan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan sebagai penunjang tercapainya tujuan didirikan perusahaan tersebut.  Oleh  karena  itu,  ketelitian  dan  kecermatan  dalam  pengolahan  aset  tetap  sangat berpengaruh terhadap kewajaran penilaian dalam laporan keuangan.
Jenis aset tetap: Suatu aset dapat memiliki masa manfaat yang melebihi suatu periode akuntansi dan  memiliki  masa  manfaat  yang  relatif  besar.  nilai,  tidak  dijual  kembali.  Namun,  jika  aset tersebut tidak digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari perusahaan, aset tersebut tidak dapat diklasifikasikan  sebagai  aset  tetap  dan  dapat  diklasifikasikan  sebagai  investasi  jangka  panjang atau aset lainnya. Pengelompokan aset tetap ditinjau dari beberapa perspektif, antara lain:
a. Aset  tetap  berwujud:  Merupakan  aset  tetap  yang  mempunyai  bentuk  fisik  dan  dapat dikenali melalui panca indera, aset tetap berwujud dilihat dari umurnya, dibagi dua yang pertama  aset  berwujud  yang  mempunyai  umur  tiddak  terbatas  yang  misalnya:  tanah untuk dibangun jenis aktiva ini tidak perlu dilakukan depresiasi dan yang kedua aset tetap berwujud yang mempunyai umur terbatas, dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu aset tetap berwujud yang dapat diperbaharui misal: gedung, kendaraan, mesin, peralatan. Dan yang kedua aset tetap berwujud yang tidak dapat diperbaharui, misalnya: konsesi tanah tambang. Aset tetap berwujud ditinjau dari mobilitasnya, dibagi menjadi  dua: pertama Aset tetap berwujud bergerak dan aset tetap berwujud tidak bergerak.
b. Aset  tetap  tidak  berwujud:  Merupakan  aset  jangka  panjang  yang  tidak  terlihat  secara fisik. Misalnya: goodwill, franchise, trade mark, dan copy right.
Peraturan Kementrian Keuangan Mengenai Prosedur Penilaian Kembali Aset Tetap pada BMN  di  Kantor  Wilayah  DJKN  Sumatera  Utara: Berdasarkan  ketentuan  dalam  peraturan menteri  keuangan  nomor  2/PMK.06/2014  tentang  penilaian  internal  di  Lingkungan  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penilaian DJKN dapat melakukan penilaian dalam rangka pengelolaan aset Barang Milik Negara bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan penilaian aset tetap pada BMN , perlu menusun petunjuk pelaksanaan penilaian aset tetap pada BMN.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dan  kualitatif,  selain  itu pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  terstruktur,  observasi  lapangan,  dan  telaah dokumen.  Subyek  penelitian  ini  adalah  orang-orang  yang  menjadi  subyek  penelitian  dan pertanyaan yang diajukan dalam metode wawancara untuk memberikan peneliti data yang dapat digunakan dalam penelitian.
Wawancara: Wawancara  mendalam  digunakan  dalam  penelitian  kualitatif,  yaitu  proses memperoleh  informasi  untuk  tujuan  penelitian  dengan  cara  tanya  jawab,  baik  dengan pewawancara tatap muka dengan informasi atau tanpa menggunakan pedoman wawancara . Hal ini  dilakukan  agar  jawaban  yang  diberikan  lengkap  dan  tetap  memberikan  kebebasan  kepada partisipan  untuk  menggunakan  istilahnya  sendiri  tentang  fenomena  yang  diteliti,  bukan  hanya menjawab pertanyaan.
Observasi: Sebagai upaya peneliti untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi.
Tempat  dan  Waktu  Penelitian :  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Wilayah  DJKN  Sumatera Utara dengan Waktu Penelitian Selama 1 bulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  Penelitian: Pelaksanaan  Aplikasi Sistem  Informasi  Manajemen Akuntansi Barang  Milik Negara di kantor pemerintahan wilayah DJKN Sumatera Utara. Sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa setiap  Kementerian/Lembaga wajib  melaksanakan  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  yang  terdiri  dari  Sistem  Akuntansi  Instansi (SAI) untuk pengelolaan keuangan dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) untuk  pengelolaan  aset.  Biaya  perolehan  dari  masing-masing  aset  tetap  yang  diperoleh  secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing ast yang bersangkutan.
Contoh Kasus: 20 Mei 2021, Pemerintah  Daerah membeli tanah beserta bangunannya dengan harga Rp100.000.000.-  Ditaksir nilai  tanah sebesar Rp40.000.000.- dan  nilai  bangunan sebesar Rp60.000.000.-
Tabel 1.1: Jumlah saat Bendahara Pengeluaran membayar belanja modal di SKPD sebagai berikut.
Tanggal Uraian Debet Kredit 20 Mei 2021 Tanah Gedung Kas Bendahara Pengeluaran 40.000.000 60.000.000 100.000.000
Pertukaran Aset Tetap: Aset tetap merupakan salah satu yang bisa didapatkan  dengan cara pertukaran atau menukarkannya dengan sebagian aset tetap yang tidak sama atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Salah satu aset tetap dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan seperti ini tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru didapat dan dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas.
Contoh Kasus: Awal tahun 2021 Pemda melakukan tukar guling tanah. Nilai pasar tanah yang ditukar adalah Rp10.000.000.- sedangkan nilai pasar tanah yang didapat adalah Rp15.000.000.- Kekurangan sebesar Rp5.000.000.- dibayar tunai yang telah dianggarkan dalam belanja modal. Tabel 1.2: Jurnal saat Bendahara Pengeluaran membayar belanja modal di SKPD sebagai berikut.
Tanggal Uraian Debet Kredit 20 Mei 2021 Tanah (baru) Tanah (lama) Kas Bendahara Pengeluaran 15.000.000.000 10.000.00.000 5.000.000.000
Aset Donasi: Termasuk sumbangan aset untuk pemerintah tanpa ada syarat. Pendapatan aset tetap dari donasi/hibah baik dalam bentuk uang maupun barang diakui sebagai pendapatan operasional. Aset tetap yang didapat dari donasi (sumbangan) harus dicatat sesuai dengan nilai pendapatan. Contoh Kasus: Pada tangga 1 Mei 2021 Pemda memperoleh donasi dari Bank Dunia berupa 5 buah mobil  kijang. Mobil  kijang dengan tipe dan kriteria  yang sama tersebut  mempunyai  nilai wajar masing-masing sebesar Rp120.000.000.- Hasil tersebut kemudian diserahkan kepada SKP.
Tabel 1.3: Jurnal Aset Donasi yang harus dibuat di akuntansi SKPKD adalah.
Tanggal Uraian Debet Kredit 1 Mei 2021 Kendaraan roda 4 Ekuitas 120.000.000 120.000.000

## KESIMPULAN
Perlakuan  Laporan  Akuntansi  Aset  Tetap  yang  ada  di  Kantor  Wilayah  DJKN  Sumatera  Utara, dimana aset tetap adalah kekayaan yang dimiliki oleh kantor yang tidak diperjual belikan kembali dan dapat dipakai, juga memberikan manfaat jangka waktu lebih dari satu tahun. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara melaksankan perubahan didalam pengelolaan organisasi baik dari aspek akuntabilitas  kinerja  serta  aspek  akuntabilitas  penggunaan  keuangan  Negara  yang  kegiatan operasionalnya menggunakan aset tetap melalui pembelian dan dropping.

## DAFTAR LITERATUR
Anggriawan, F. (2009). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
Terhadap Pengendalian Intern Aktiva Tetap pada Departemen Keuangan Kantor Wilayah Sumatera Selatan . Repository. UNSRI .
Arifin, M. H. (2011). Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Negara) pada Kantor
Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekan Baru. repository UIN SUSKA .
Christian, F. (2019). Analisis Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Maerauke. jurnal unsrat , vol 7 No.1.
Dady Nurpadi, M. H. (2021). Pengaruh Penata Usahaan Aset Tetap dan Penerapan Sistem
Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BNM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Pertahanan Kota Bandung. Jurnal Ilmiah Humantech , 178-186.
Monika Sutri Kolinung, V. I. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. ejournal. unsrat , vol 3 no.1.
Muamar Alba, J. M. (2018). Analisis Perlakuan dan Pelaporan Akuntansi Barang Milik Negara pada Kantor Willayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern , 120-132.
Naibaho, V. A. (2016). Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Negara Terhadap Kantor Pertahanan Kab.Labuhan Batu. repository.UHN .
Nugroho, L. (2017). Pengaruh Motivasi dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Barang Milik Negara. Sistem Informasi, Keuangan , Audit dan Perpajakan (SIKAP) , 20-34.
Sayekti, F. N. (2017). Penerapan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Jurnal EKUBIS .
Sofiana, R. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Repository. UHN .
Veronika  Mulalinda,  S.  J.  (2014).  Efektivitas  Penerapan  Sistem  dan  Peosedur  Akuntansi  Aset Tetap  pada  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Sitaro. Jurnal. Unsrat , Vol 2 No. 1.