## KUPNA AKUNTANSI: KUMPULAN ARTIKEL AKUNTANSI
VOL. 3, NO. 2, APRIL 2023, PP. 82-92 E-ISSN: 2775-9822

## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
Janet Litualy 1 , Thimotina Killay 2 , Theresia Sitanala 3
Universitas  Pattimura,  PSDKU  Akuntansi,  Jalan  Tiakur  Kode  Pos  97442,  Kabupaten  Maluku  Barat  daya Indonesia *)E-mail Korespondensi: thimotinakillay@gmail.com.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  bertujuan  untuk  :  (1)  Untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Maluku  Barat Daya;  (2)  Untuk  mengetahui  tingkat  kontribusi  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  pada  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dan  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  maka didapat hasil bahwa Untuk analisis efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), pada tahun 2018 sebesar 94,79% dengan kategori efektif. Pada tahun 2019 sebesar 86,79% dengan kategori cukup efektif. Tahun 2020-2021 masing-masing sebesar 43,36% dan 14,61% dengan kategori  tidak  efektif.  Tingkat  efektifitas  semakin  menurun  setiap  tahunnya,  karena  target penerimaan PBB P2 yang besar setiap tahunnya, tidak diimbangi dengan realisasi penerimaan PBB P2 yang  sesuai  target.  Untuk  analisis  kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB  P2)  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  pada  tahun  2018-2021  masing-masing  sebesar 0,057%, 0,047%, 0,036% dan 0,034% dengan kategori sangat kurang. Tingkat kontribusi tertinggi pada tahun  2018,  sedangkan  terendah  ada  tahun  2021.  Tingkat  kontribusi  semakin  menurun  setiap tahunnya, hal ini karena realisasi PAD selalu meningkat setiap tahunnya, akan tetapi realisasi PBB P2 masih bersifat fluktuatif atau naik turun untuk setiap tahunnya.
Kata Kunci: Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian Daerah, Otonomi Daerah

## ABSTRACT
This research was conducted with the aims of: (1) To determine the level of effectiveness of land and building tax revenue  at  the  Regional  Revenue  Service  of  Southwest  Maluku  Regency;  (2)  To  find  out  the  level  of contribution of land and building tax revenues to the Regional Revenue Service of Southwest Maluku Regency This research is a qualitative research and based on the research conducted, the result is that for an analysis of the  effectiveness  of  the  Rural  and  Urban  Land  and  Building  Tax  (PBB  P2),  in  2018  it  was  94.79%  in  the effective  category.  In  2019  it  was  86.79%  in  the  quite  effective  category.  In  2020-2021,  it  is  43.36%  and 14.61%, respectively, in the ineffective category. The level of effectiveness is decreasing every year, because the large PBB P2 revenue target every year is not matched by the realization of PBB P2 revenue that is on target. For  an  analysis  of  the  contribution  of  Rural  and  Urban  Land  and  Building  Tax  (PBB  P2)  to  Local  Own Revenue  (PAD),  in  2018-2021  it  was  0.057%,  0.047%,  0.036%  and  0.034%  respectively  in  the  very  less category.  The  highest  contribution  rate  is  in  2018,  while  the  lowest  is  in  2021.  The  contribution  rate  is decreasing every year, this is because the realization of PAD always increases every year, but the realization of PBB P2 is still fluctuating or fluctuating every year.
Keywords: Regional Financial Capability, Regional Independence, Regional Autonomy

## KUPNA AKUNTANSI: KUMPULAN ARTIKEL AKUNTANSI VOL. 3, NO. 2, APRIL 2023, PP. 82-92 E-ISSN: 2775-9822

## PENDAHULUAN
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan  tolak  ukur  yang  penting untuk  menentukan  tingkat  kemampuan daerah  dalam  melaksanakan  otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Otonomi
daerah membawa  dampak  positif  bagi  daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin  sumber  daya  alam.  Salah  satu masalah  yang  dihadapi  pemerintah daerah  kabupaten/kota  pada  umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah  sendiri  (PAD),  sehingga  proses otonomi  daerah  belum  bisa  berjalan sebagaimana mestinya (Datu, 2012).
Dalam  upaya  lebih  mendorong kemandirian  keuangan daerah,  maka  ada undang-undang  yang  mengatur  tentang pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yaitu Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2021. Menurut  Datu  (2012),  Pendapatan  Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan,  karena  dana  ini  adalah milik pemerintah daerah sendiri, sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang  penuh  untuk  mengelola  dana tersebut. Dinas  Pendapatan  Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai penyelenggara yang dipimpin oleh Kepala
Dinas  yang  dalam  melaksanakan  tugas pokok  dan  fungsinya,  berada  dibawah tanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah  melaksanakan  tugas  pokok penyusun  dan  pelaksanaan  kebijakan dibidang  penerimaan  dan  pendapatan daerah.
Adapun  yang  menjadi  sumber Pendapatan  Asli  Daerah  yang  ada  pada Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  yakni sebagai berikut:
Tabel.  1.1  Sumber  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya

## Sumber PAD
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame PPJ MBLB Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan Perkotaan (PBB-P2)
Jika  dilihat  tabel  diatas,  ada beberapa  sumber  pendapatan  asli  daerah (PAD)  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya yaitu  pajak  hotel,  restoran,  penerangan jalan,  parkir, hiburan  dan  PBB-P2.  Dalam menyelenggarakan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Pemerintah  Daerah  melalui Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan  kegiatan  intensifikasi  dan eksentifikasi  yang  salah  satunya  adalah dengan  meningkatkan  efektivitas  atau mengoptimalkan  potensi  yang  ada  serta terus  menyupayakan  agar  efektivitas setara,  sesuai  dengan  ketentuan  dan perhitungan pemerintah mengenai efektivitas tersebut. Pajak  Bumi  dan  Bangunan  juga merupakan salah satu sumber penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten  Maluku  Barat  Daya,  oleh karena  itu  memerlukan  suatu  rencana penerimaan  dari  pajak  bumi  dan bangunan, sehingga realisasi dari penerimaan pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik. Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Maluku Barat Daya merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola  sumber-sumber  pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak.

## KUPNA AKUNTANSI: KUMPULAN ARTIKEL AKUNTANSI
VOL. 3, NO. 2, APRIL 2023, PP. 82-92 E-ISSN: 2775-9822
Masih  belum  optimalnya  penerimaan daerah  tersebut,  Dinas  Pendapatan
Daerah  perlu  melakukan  pengawasan dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan
penerimaan pajak tersebut,  salah  satunya  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB).
Tabel  1.2  Target  dan  Realisasi  PBB-P2
Tahun 2018-2021 Tahun Target Realisasi 2018 500.000.000  473.982.160 2019 525.000.000  455.671.402 2020 1.098.123.042  509.120.293 2021 3.255.566.865  475.682.000
Pemerintah  Kabupaten  Maluku Barat  Daya  setiap  tahunnya  mempunyai target  dalam  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi  tidak  selalu  target  tersebut terealisasi  dengan  sempurna.  Terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Masih banyak  masyarakat  yang  acuh  terhadap pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Selain itu penerapan Fungsi Self assesment belum  diterapkan  dengan  baik  karena kurangnya  sosialisasi  terkait  pentingnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Hal  ini  mengakibatkan  efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  sangatlah kurang. Usaha pemerintah untuk mencapai  tujuan  tersebut  salah  satunya adalah  dengan  melakukan  pemungutan pajak,  dimana  pajak  merupakan  sumber penerimaan  pendapatan  yang  dapat memberikan  peranan  dan  sumbangan penyediaan  sumber  dana  dan  bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah  untuk  mencapai  tujuan penerimaan pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) Perdesaan  dan  Perkotaan  adalah  pajak atas  bumi  dan  bangunan  yang  dimiliki, dikuasai,  dan  atau  dimanfaatkan  oleh orang  pribadi  atau  badan,  kecuali kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan usaha  perkebunan,  perhutanan,  dan pertambangan.  Yang  dimaksud  dengan bumi  ialah  permukaan  bumi  yang meliputi  tanah  dan  perairan  pedalaman serta  laut  wilayah  kabupaten/kota. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan bangunan  adalah  konstruksi  teknik  yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah  dan  atau  perairan  pedalaman  dan atau laut.

## Efektivitas
Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil  program  dengan  target  yang ditetapkan.  Secara  sederhana  efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian  tujuan  sebuah  kegiatan/ kebijakan  dimana  ukuran  efektivitas merupakan  refleksi  output.  Efektivitas terkait  dengan  hubungan  antara  hasil yang  diharapkan  dengan  hasil  yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan  hubungan  antara  output dengan tujuan.
Menurut  Mardiasmo,  efektivitas adalah  ukuran  berhasil  tidaknya  suatu organisasi  mencapai  tujuannya.  Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka  organisasi  tersebut  dikatakan  telah berjalan  dengan  efektif.  Efektivitas  tidak

## KUPNA AKUNTANSI: KUMPULAN ARTIKEL AKUNTANSI VOL. 3, NO. 2, APRIL 2023, PP. 82-92

## E-ISSN: 2775-9822

## Realisasi Penerimaan PBB
Efektivitas PBB =---------------------------------  x 100%

## Target Penerimaan PBB
Untuk  mengukur  tingkat  efektivitas  maka
digunakan indikator sebagai berikut:
Untuk  mengukur  tingkat  efektivitas  maka digunakan indikator sebagai berikut: Realisasi Penerimaan PBB Kontribusi PBB =---------------------------------  x 100% Realisasi Penerimaan PAD
Untuk  mengukur  tingkat  efektivitas  maka digunakan indikator sebagai berikut:
Untuk  mengukur  tingkat  efektivitas  maka digunakan indikator sebagai berikut:
menyatakan  tentang  berapa  besar  biaya yang  telah  dikeluarkan  untuk  mencapai tujuan  tersebut.  Rumus  yang  digunakan dalam  menghitung  tingkat  efektifitas penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2) adalah:
Untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator sebagai berikut:
Tabel  1.3  Indikator  Mengukur  Tingkat Efektivitas PBB
Presentase (%) Kriteria >100 Sangat Efektif 100 Efektif 90-99 Cukup Efektif 75-89 Kurang Efektif <75 Tidak Efektif

## Kontribusi
Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan
penerimaan  pajak  daerah  (khususnya pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan perkotaan)  periode  tertentu  dengan penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  periode  tertentu  pula.  Kontribusi dapat di artikan sebagai sumbangan yang diberikan dari PBB-P2 terhadap Pendapatan  Asli  Daerah.  Jika  pemerintah dapat
mengoptimalkan sumber
penerimaan  PBB  P2  dan  potensi penerimaannya  semakin  tinggi  maka kontribusi  terhadap  pendapatan  asli daerah akan meningkat.
Menurut
penulis kontribusi merupakan  ukuran  untuk  mengetahui besarnya  sumbangan  pajak  daerah
khususnya  Pajak PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui  seberapa  besar  kontribusi Pajak  Bumi  dan  Bangunan  terhadap pendapatan asli daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:
Untuk  menentukan  nilai  interpretasi kontribusi  maka  digunakan  kriteria sebagai berikut:
Tabel  1.4  Indikator  Nilai  Interpretasi
Kontribusi PBB Presentase (%) Kriteria 0,00-10 Sangat Kurang 10,10-20 Kurang 20,10-30 Sedang 30,10-40 Cukup Baik 40,10-50 Baik >50 Sangat Baik

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Berdasarkan metode  ini,  digambarkan  efektivitas penagihan pajak pasif terhadap pencairan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Data yang dikumpulkan  yaitu  data  kualitatif  seperti Undang-Undang  yang  berkaitan  dengan pemungutan,  penagihan  PBB  dan  hal-hal yang  terkait  dengan  topik  penelitian. Sementara  data  kuantitatif  yaitu  berupa data angka yang menggambarkan jumlah data  penerbitan  Surat  Pemberitahuan Pajak  Terutang  (SPPT)  sebagai  bentuk penagihan pasif, pembayaran dan pencairan tunggakan PBB tahun 2018-2021

## KUPNA AKUNTANSI: KUMPULAN ARTIKEL AKUNTANSI
VOL. 3, NO. 2, APRIL 2023, PP. 82-92 E-ISSN: 2775-9822
Data  yang  dikumpulkan  diolah  untuk menghitung persentase keefektifan, keefisiensi  dan  kontribusi  terhadap pembayaran  PBB.  Sumber  data  tersebut dikumpulkan  berdasarkan  data  pada Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Maluku Barat Daya.

## ANALISA DAN PEMBAHASAN
Gambaran  Potensi  Wajib  Pajak  Bumi dan Bangunan Kabupaten Maluku Barat Daya
Tabel  1.5  Jumlah  Wajib  Pajak  Bumi  dan
Bangunan No Kecamatan Jumlah WP 1 PP. Babar 1.296 2 Babar Timur 1.349 3 Letti 1.808 4 Moa 3.099 5 PP. Terselatan 1.940 6 Damer 989 7 Wetar 519 8 Mndonahiera 914 9 Kisar Utara 645 10  Marsela 530 11  Romang 699 12  Wetar Barat 469 13  Lakor 607 14  Dawelor/Dawera 337 15  Wetang 449 16  Wetar Utara 514 17  Wetar Timur 388 Total 16.552 Berdasarkan  data  pada  table  1.5
dapat  dilihat  bahwa  Wajib  Pajak  Bumi
dan  Bangunan  di  Kabupaten  Maluku Barat  Daya  yang  terbagi  atas  17 kecamatan  jumlahnya  sebesar  16.552 wajib  pajak.  Wajib  pajak  di  Kabupaten Maluku  Barat  Daya  sangat  sedikit,  ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk kabupaten Maluku Barat Daya dengan  jumlah  81.928  jiwa  (Kabupaten Maluku Dalam Angka, 2021). Komparasi data penduduk Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  dengan uraian  mengenai  kontribusi  PBB-P2 berdasarkan  table  diatas,  ditemukan bahwa  kontribusi  terbesar  untuk  PBB-P2 Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  hanya datang  dari  empat  wilayah  utama,  yaitu PP Terselatan, PP Babar, Leti dan terakhir Moa. Itu berarti Kabupaten Maluku Barat Daya masih memiliki sejumlah peluang di tengah  berbagai  tantangan  yang  berat untuk peningkatan PBB-P2.
Gambaran  Realisasi  Pajak  Bumi  dan Bangunan Maluku Barat Daya 2018-2021
Target  dan  realisasi  Pajak  Bumi  dan Bangunan  selama  2018-2021  tergambar dalam tabel di bawah ini:
Tabel 1.6 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018-2021
TAHUN TARGET REALISASI 2018 500.000.000 473.982.160 2019 525.000.000 455.671.402 2020 1.098.123.042 509.120.293 2021 3.255.566.865 475.862.000
0 2.000 4.000 Jumlah WP 0 2.000.000.000 4.000.000.000 2018 2019 2020 2021 Chart Title Target Realisasi

## KUPNA AKUNTANSI: KUMPULAN ARTIKEL AKUNTANSI
VOL. 3, NO. 2, APRIL 2023, PP. 82-92 E-ISSN: 2775-9822
Data  di  atas  menunjukkan  target dan  realisasi  PBB-P2  Kabupaten  Maluku Barat  Daya  Tahun  2018-2021  yang nilainya  setiap  tahun  berbeda-beda  dan cenderung mengalami penurunan. Meskipun  pada  tahun  2018  dan  2019 realisasinya hampir mencapai target yakni targetnya  500.000.000  dengan  realisasi 473.982.160  dan  di  tahun  2019  target 525.000.000  dengan  realisasi  455.671.402. Di  tahun  2020  yang  ditargetkan  sebesar 1.098.123.042 malah hanya sebesar 509.120.293 yang terealisasi. Di tahun 2021 yang  ditargetkan  3.255.566.865  namun realisasinya sangat kecil
yakni 475.862.000.
Hal  ini  kemudian  yang  menjadi catatan  tersendiri  bagi  peneliti  dan kemudian  mewawancarai  narasumber bagian pajak pada kantor Bapenda Ibu Ine Sepatkora  yang  menjelaskan  bahwa  ada beberapa faktor yang paling berpengaruh sehingga  setiap  tahun  target  semakin meningkat  namun  tidak  diiringi  dengan peningkatan realisasinya yang kenyataannya  bahwa  realisasi  setiap tahun mengalami penurunan.
Kemudian  dijelaskan  bahwa  salah faktor  menyebabkan  tidak  tercapainya target  pajak  bumi  dan  bangunan  adalah dikarenakan  kurangnya  jumlah  aparatur pelaksana  tugas-tugas  perpajakan  dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah, belum ada  penguatan  kapasitas  bagi  para petugas pungut mengenai tugas-tugasnya di lapangan dan belum optimal sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak.
Selanjutnya  dijelaskan  lagi  bahwa kesulitan  dalam  penagihan  pajak  bumi dan  bangunan  ini  juga  menjadi  kendala tersendiri  karena  rentan  kendali  wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan 17 kecamatan  yang  sulit  dijangkau  butuh
waktu  untuk  bisa  ke  pulau-pulau  untuk menagih  pajak  bumi  dan  bangunan. Sedangkan  UPTD  hanya  ada  pada  4 kecamatan  yaitu  kecamatan  moa,  letti, kisar  dan  pulau  babar  sedangkan  11 kecamatan  lainnya  tidak  ada  UPTD sehingga cukup kesulitan untuk melakukan penagihan pajak.
Berkaitan  dengan  penagihan  PBB- P2,  maka  dirasa  perlu  untuk  menyajikan beberapa  catatan  permasalahan  teknis yang  dihadapi  oleh  Bapenda  selaku Fiskus  yang  bertugas  menagih  PBB-P2  di
Kabupaten Maluku Barat Daya. Permasalahan  berdasarkan  wawancara langsung dengan bagian penagihan pajak di  Bapenda  yaitu  Ibu  Ine  Sepatkora, Adapun  yang  menjadi  kendala  dalam pelaksanaan  penagihan  PBB-P2  adalah sebagai berikut:
1. Penagihan  pajak  bumi  dan  bangunan dilakukan  dengan  menerapkan  system pemungutan  pajak official  assesment system. Official Assessment System merupakan  sistem  pemungutan pajak  yang  membebankan  wewenang untuk  menentukan  besarnya  pajak terutang  pada  fiskus  atau  aparat perpajakan  sebagai  pemungut  pajak.
Dalam
sistem pemungutan
pajak Official  Assessment ,  wajib  pajak bersifat  pasif  dan  pajak  terutang  baru ada  setelah  dikeluarkannya  surat ketetapan  pajak  oleh  fiskus.  Alasan mengapa  ini  menjadi  kendala  yaitu dikarenakan rentan kendali Kabupaten Maluku  Barat  Daya  dengan  17 Kecamatan berbeda-beda pulau dengan  akses  transportasi  yang  cukup jauh dari Ibu Kota Kabupaten sehingga Bapenda sebagai fiskus cukup kesulitan  untuk  melakukan  penagihan pajak bumi dan bangunan.

## KUPNA AKUNTANSI: KUMPULAN ARTIKEL AKUNTANSI VOL. 3, NO. 2, APRIL 2023, PP. 82-92 E-ISSN: 2775-9822
2. Rendahnya tingkat kesadaran
masyarakat  dalam  membayar  pajak,
menjadi  alasan  utama  mau  tidak  mau pemerintah  harus  berinisiatif  untuk melakukan  penagihan  secara  langsung dengan  mendatangi  langsung  17 kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya.  Jika  dibandingkan  dengan daerah  terdekat  yakni  Pulau  Ambon, tentu  saja  dengan  system  penagihan seperti  ini  masih  terlampau  jauh dengan  Pulau  Ambon  yang  sudah menerapkan self  assessment  system bahkan ditahun 2021 sudah menerapkan e-PBB.
3. Kurangnya  sosialisasi  mengenai  pajak daerah  dan  Kurangnya  sosialisasi tentang  aturan-aturan  mengenai  nilai penetapan pajak.
4. Masalah-masalah  yang  ditemui  pada saat  penagihan  pajak  antara  lain: Kurangnya  pemahaman  masyarakat
mengenai  pajak,  belum  optimalnya kerjasama  antara  perangkat  desa dengan masyarakatnya terkait penagihan  pajak  dan  pemutahiran pajak,  masih  banyak  wajib  pajak  yang keberatan  dan  melakukan complain terkait  penetapan  nilai  pajak,  baik reklame maupun pajak PBB-P2.
5. Kekurangan fasilitas pendukung pelayanan  pajak  pada  bidang  pajak antara  lain:  Gedung,  Komputer  PC ,
Laptop,  Notebook,  Printer,  Mesin  Foto Copy  Besar,  Mesin  Korporasi,  AC, Lemari Penyimpanan Arsip-arsip Pajak dan  kendaraan  operasional  (roda empat)  untuk  pelayanan  penagihan pajak.
6. Perlunya pembenahan fungsi
manajemen, karena beban kerja Bidang Pajak  sangat  besar  apabila  PBB  dan
BPHTB digabung dengan Pajak Daerah lainnya.

## Hasil Analisis Data
Analisis  Efektivitas  Pemungutan  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
Objek  dari  penelitian  ini  adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Maluku Barat Daya periode tahun 2018-2021.  Data diperoleh  dari  laporan  yang  berkaitan dengan  realisasi  penerimaan  dan  target penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
Tabel  1.7  Hasil  Perhitungan  Efektivitas PBB-P2
TAHUN TARGET REALISASI 2018 500.000.000 473.982.160 2019 525.000.000 455.671.402 2020 1.098.123.042 509.120.293 2021 3.255.566.865 475.862.000 TINGKAT EFEKTIVITAS INTERPRETASI 94.79% Efektif 86.79% Cukup Efektif 43.36% Tidak Efektif 14.61% Tidak Efektif Analisis  Kontribusi  Pemungutan  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PBB-P2 dengan realisasi pajak daerah  atau  realisasi  pendapatan  asli daerah.  Kontribusi  dihitung  dari  tahun 2018-2021.  Kontribusi  merupakan  ukuran untuk  mengetahui  besarnya  sumbangan pajak  daerah  khususnya  Pajak  PBB-P2 terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Untuk mengetahui  seberapa  besar  kontribusi Pajak  Bumi  dan  Bangunan  terhadap

## KUPNA AKUNTANSI: KUMPULAN ARTIKEL AKUNTANSI
VOL. 3, NO. 2, APRIL 2023, PP. 82-92 E-ISSN: 2775-9822
pendapatan asli daerah dapat
menggunakan rumus sebagai berikut:
Besarnya  kontribusi  penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  (PBB-P2)  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  dari  tahun  2018-  2021  dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel  1.8  Hasil  Perhitungan  Kontribusi PBB-P2 Tahun   Realisasi PBB Realisasi PAD 2018 473.982.160  826.551.006.773,27 2019 455.671.402  964.269.664.926,68 2020 509.120.293 13.953.842.566 2021 475.862.000 13.646.126.983 Kontribusi Kriteria 0.057% Sangat Kurang 0.047% Sangat Kurang 0.036% Sangat Kurang 0.034% Sangat Kurang Berikut  analisis  kontribusi  setiap tahunnya  berdasarkan  hasil  pada  tabel diatas sebagai berikut:
 Pada tahun 2018, realisasi penerimaan  PBB  P2  dibandingkan dengan  realisasi  Pendapatan  Asli
Daerah, kontribusi PBB P2 ditahun 2018 adalah sebesar 0.057% Hal ini mengindikasikan  bahwa  PBB  P2 berada  dalam  kategori Sangat Kurang dalam memberikan kontribusi  terhadap  pendapatan asli daerah.  Pada tahun 2019, realisasi penerimaan  PBB  P2  dibandingkan dengan  realisasi  Pendapatan  Asli
Daerah, kontribusi PBB P2 ditahun 2019 adalah sebesar 0.047% Hal ini mengindikasikan  bahwa  PBB  P2 berada  dalam  kategori Sangat
Kurang dalam memberikan kontribusi  terhadap  pendapatan asli daerah.  Pada tahun 2020, realisasi penerimaan  PBB  P2  dibandingkan dengan  realisasi  Pendapatan  Asli Daerah, kontribusi PBB P2 ditahun 2020 adalah sebesar 0.036% Hal ini mengindikasikan  bahwa  PBB  P2 berada  dalam  kategori Sangat Kurang dalam memberikan kontribusi  terhadap  pendapatan asli daerah.  Pada tahun 2021, realisasi penerimaan  PBB  P2  dibandingkan dengan  realisasi  Pendapatan  Asli Daerah, kontribusi PBB P2 ditahun 2021 adalah sebesar 0.034% Hal ini mengindikasikan  bahwa  PBB  P2 berada  dalam  kategori Sangat Kurang dalam memberikan kontribusi  terhadap  pendapatan asli daerah.

## Pembahasan Efektivitas PBB P2
Berdasarkan  hasil  analisis  dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa realisasi  penerimaan  PBB-P2  terhadap target yang telah ditetapkan masih belum terealisasi  sesuai  target  yang  ditetapkan lebih banyak disebabkan karena anggaran yang  terlalu  tinggi  sehingga  yang teralisasi  hanya  50%  bahkan  kurang  dari 50%  dari  target  anggaran  yang  telah ditetapkan.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan  fiskus  pajak  Badan  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya bagian  penagihan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Ibu  Ine  Sepatkora,  banyak faktor  penyebab  yang  mengakibatkan penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan

## KUPNA AKUNTANSI: KUMPULAN ARTIKEL AKUNTANSI
VOL. 3, NO. 2, APRIL 2023, PP. 82-92 E-ISSN: 2775-9822
dari  tahun  2018-2021  tidak  mencapai target.
1) Kurangnya  tingkat  kesadaran  dan kepatuhan  wajib  pajak  dan  juga tingkat pengetahuan wajib pajak yang kurang  tentang  PBB-P2.  Hal  ini disebabkan  karena  masih  kurangnya sosialisasi  terkait  dengan  pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.
Selain  itu  penagihan  pajak  masih menggunakan system official assessment yakni  fiskus  pajak  yang melakukan penagihan langsung di 17 kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten Maluku Barat Daya.
2) wajib  pajak  lupa  membayar  pajak karena  faktor  kesibukan  dan  kondisi wilayah  objek  pajak.  Berdasarkan hasil interview bersama kabid PBB-P2 faktor  yang  menghambat  realisasi penerimaan PBB-P2 diantaranya wajib  pajak  yang  alpa  dalam pelunasan PBB-P2.

## Kontribusi PBB P2
Dilihat  dari  segi  presentase,  pada tahun  2018-2021  kontribusi  PBB-P2 terhadap  PAD  yaitu  berada  pada  nilai sebesar  0,057%  ditahun  2018,  kemudian ditahun  2019  sebesar  0,047%,  tahun  2020 sebesar  0,036%  dan  ditahun  2021  sebesar 0,034%.  Hal  ini  menunjukkan  bawa kontribusi  PBB  P2  terhadap  pendapatan asli  daerah  (PAD)  berada  dalam  kategori sangat  kurang.  Kontribusi  terhadap  PAD bukan hanya bersumber pada pemasukan pajak  PBB  karena  masih  banyak  pajak daerah  yang  lain  serta  retribusi  maupun lain-lain  pendapatan  yang  sah.    Dalam perhitungan  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  mengukapkan  bahwa  dari data  yang  ada  PBB  dari  tahun  ke  tahun mengalami perubahan.
Dalam segi kontribusi PBB
mengalami  penurunan  hal  ini  akibat potensi belum tergali dengan baik. Karena salah  satu  contohnya  ketika  dahulu seseorang  hanya  memiliki  tanah  kosong dan sekarang sudah ada bangunan di atas tanah  tersebut  yang  mengakibatkan pemerintah  harus  segera  turun  ke lapangan agar dapat menilai kembali dan menggali potensi.
PBB-P2 menempati urutan keempat  dalam  hal  kontribusi  terhadap pendapatan  daerah,  yang  menjadi  pajak daerah  tertinggi  di  Kabupaten  Maluku Barat  Daya  yaitu  pajak  restoran, penerangan jalan, dan MBLB. Berdasarkan hasil  analisis  dan  pembahasan  maka dapat diketahui bahwa hal ini disebabkan karena adanya pengalihan PBB-P2 Pemerintah  Daerah  kini  mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD)  yang  berasal  dari  Pajak  Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak
Kabupaten/Kota  terdiri  dari  sebelas  jenis pajak,  yaitu  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran, Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak Penerangan  Jalan,  Pajak  Mineral  Bukan Logam  dan  Batuan,  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan,  dan Bea  perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan.
Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi PBB-P2  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah
Dengan diberlakukannya Undang- undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang pajak  daerah  dan  retribusi  daerah, memberikan  peluang  kepada  setiap daerah  untuk  mempunyai  pendapatan daerah  tambahan  karena  terdapat  pajak daerah  yang  baru  yaitu  salah  satunya PBB-P2.  Pengalihan  PBB-P2  sepenuhnya

## KUPNA AKUNTANSI: KUMPULAN ARTIKEL AKUNTANSI
VOL. 3, NO. 2, APRIL 2023, PP. 82-92 E-ISSN: 2775-9822
diberikan tanggung jawab kepada daerah masing-masing.    Baik  dalam  segi pemungutan dan penerimaan.
Pemerintah daerah harus menggali potensi  PBB  agar  dapat  meningkatkan perkembangan, pembangunan, dan kemandirian daerahnya sendiri. Penambahan  jenis  pajak  yang  baru menjadi tantangan besar namun merupakan  peluang  bagi  pengembangan
Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.    Hal  ini menjadi  tantangan  karena  penambahan jenis pajak yang baru belum tentu disertai dengan penambahan kualitas dan kuantitas pendukung pelaksanaan pengalihan. Faktor penunjang tersebut berperan penting dalam pencapaian target dari  pajak  daerah  yang  ada.  Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya sebenarnya  memiliki  potensi  untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Namun  tantangan  yang  akan  dihadapi juga  oleh  pemerintah  daerah  yaitu mampu
memperbaiki pelayanan pembayaran  pajak  dan  pengelolaannya serta  dapat  mempertanggungjawabkan penerimaan  PBB-P2  secara  keseluruhan. Karena pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan  Daerah  yang  secara  penuh melakukan pemungutan, pengelolaan dan penggunaan  PBB-P2  untuk  kepentingan daerah.    Sehingga  pemerintah  daerah dapat  menghitung  dan  mengetahui presentase peningkatan penerimaan pajak bumi  dan  bangunan  secara  langsung  dan dapat  pula  mengetahui      tingkat penggunaan      hasil      pajak      untuk pembangunan   daerah   serta   memiliki kewenangan  dan  tanggungjawab  penuh atas pemungutan pajak tersebut.
Selain  itu  perlu  menyiapkan perangkat pengelolaan dari setiap
kabupaten/kota yang melakukan pengalihan  PBB.  Pemerintah  juga  harus berusaha selalu meningkatkan
penerimaan  pajak  daerah  yang  masih terbilang baru itu, agar peningkatan selalu terjadi  setiap  tahun.    Dengan  meninjau kembali  potensi  pajak  dan  bisa  terjadi peningkatan  serta  segera  melakukan pendataan  ulang.  Pemerintah  daerah secara penuh mengelola PBB-P2 dan tidak ada  bagi  hasil  dengan  penerimaan provinsi.
Validitas  data  merupakan  hal penting atas akuntabilitas dalam penetapan  target,  sehingga  pencapaian realisasi benar-benar mencerminkan pencapaian kinerja yang optimal berdasarkan  potensi  yang  sebenarnya. Namun sebaliknya jika validitas data yang tidak  optimal  misalnya  banyak  wajib pajak yang tidak terdeteksi atau terdaftar. Tindakan  pemerintah  untuk  segara melakukan  pendataan  ulang  sangat dibutuhkan  agar  potensi  semakin  tergali lagi,  maka  dari  itu  harus  adanya pemutahiran data (pendataan ulang) oleh pihak dinas pendapatan.
Penagihan  PBB-P2  yang  masih dengan  menggunakan system  official Assessment juga  memberikan  pengaruh terhadap  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan  di  Kabupaten  Maluku  Barat Daya.  Fiskus  pajak  yang  menyediakan Surat  Pemberitahuan  (SPT)  pajak  yang kemudian  fiskus  pajak  kemudian  akan turun  ke  17  kecamatan  untuk  melakukan penagihan,  penagihan  lebih  banyak dilakukan langsung di setiap kantor Desa. Jadi  tidak  langsung  kepada  masyarakat yang ada di desa atau kecamatan tersebut. Masih  beruntung  jika  fiskus  pajak  yang datang,  dari  desa  sudah  melakukan penagihan  sehingga  tinggal  menyetor

## KUPNA AKUNTANSI: KUMPULAN ARTIKEL AKUNTANSI
VOL. 3, NO. 2, APRIL 2023, PP. 82-92 E-ISSN: 2775-9822
kepada  fiskus  pajak.  Jika  tidak  berarti menjadi  piutang  yang  desa  harus tanggulangi  dulu  dengan  dana  desa  atau berarti  fiskus  pajak  nantinya  harus kembali lagi untuk melakukan penagihan. Rentan  kendali  Kabupaten  Maluku  Barat Daya  yang  cukup  sulit  dan  jauh  dengan 17  kecamatan  yang  berbeda  pulau  dan sulit  dijangkau,  akses  transportasi  darat dan  laut  yang  cukup  sulit  dari  desa  ke desa  itu  jugalah  yang  menjadi  kesulitan dan tantangan tersendiri dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan.
Sarana  dan  Prasarana  seperti peralatan-peralatan  seperti  komputer, printer,  serta  server  masih  dalam  kondisi kurang,  kemudian  juga  sumber  daya manusia  masih  kurang  selain  itu  juga SDM  perlu  juga  untuk  dibekali  dengan mengikuti pelatihan, workshop mengenai PBB,  dan  juga  pelatihan  khususnya mengenai  operator  sistem  PBB.  Selain  itu juga  perlu  dilakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  agar  lebih  sadar  dalam pembayaran pajak.
Pada
dasarnya evaluasi Pemerintah  terkait  dengan  penerimaan pajak  daerah  terutama  pajak  bumi  dan bangunan  itu  setiap  tahunnya  harus dilakukan.  Perbaikan  internal  pemerintah dalam  hal  ini  organisasi  dinas  badan terkait  dalam  hal  ini  Badan  Pendapatan Daerah  juga  perlu  dilakukan,  serta mencari  jalan  keluar  yang  baik  terkait dengan  penagihan  pajak  bumi  dan bangunan  ini  agar  kedepan  pajak  bumi dan bangunan bisa memberikan kontribusi  dan  efektivitas  yang  baik  bagi Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Malulu Barat Daya.
KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Untuk analisis  efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB P2), pada tahun 2018 sebesar  94,79%  dengan  kategori efektif.  Pada  tahun  2019  sebesar 86,79% dengan kategori cukup efektif.
Tahun 2020-2021 masing-masing sebesar  43,36%  dan  14,61%  dengan kategori tidak efektif. Tingkat efektifitas  semakin  menurun  setiap tahunnya,  karena  target  penerimaan PBB  P2  yang  besar  setiap  tahunnya, tidak  diimbangi  dengan  realisasi penerimaan  PBB  P2  yang  sesuai target.
b. Untuk analisis  kontribusi  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada tahun 2018-2021 masing-masing sebesar  0,057%,  0,047%,  0,036%  dan 0,034%  dengan  kategori  sangat kurang.  Tingkat  kontribusi  tertinggi pada tahun 2018, sedangkan terendah ada  tahun  2021.  Tingkat  kontribusi semakin  menurun  setiap  tahunnya, hal  ini  karena  realisasi  PAD  selalu meningkat  setiap  tahunnya,  akan tetapi  realisasi  PBB  P2  masih  bersifat fluktuatif  atau  naik  turun  untuk setiap tahunnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kesempatan  ini  peneliti  berterima  kasih kepada  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  yang sudah  membantu  dan  memberikan  data- data terkait dengan penelitian ini. Dengan besar  harapan  hasil  penelitian  ini  bisa bermanfaat bagi banyak orang.

## KUPNA AKUNTANSI: KUMPULAN ARTIKEL AKUNTANSI
VOL. 3, NO. 2, APRIL 2023, PP. 82-92 E-ISSN: 2775-9822

## DAFTAR PUSTAKA
Handoko, T. Hanny 2014. Manajemen, edisi ke-2. Yogyakarta BPFE Haida  Hasyim  2009. Perpajakan, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Penerbitan Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi- Universitas Gajah Mada Halim,  Abdul  dan  Kususfi,  Syam  2013. Akuntansi  Sektor  Publik.  Jakarta :
Salemba Empat Harahap,  Sofyan,  Syafri  2001. Budgeting,
Penganggaran  Perencanaan  untuk membantu  Manajemen ,  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada. Herry Purwono 2010. Dasar-dasar perpajakan & Akuntansi Pajak . Jakarta:
Erlangga Josef  Riwu  Kabo  1995. Prospek  Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia .
Jakarta: Raja Grafindo Persada. Kharisma  Wanta  Tarigan  2013.  Jurnal Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Terhadap Penerimaan  Pajak  di  KPP  Pratama Manado.
Mardiasmo.  2009. Perpajakan,  Edisi  Revisi . Cetakan  kelima  belas,  Yogyakarta, Andi Melisa  Christiani  Johannes.  2014.  Jurnal
Analisis  Efektivitas  Pajak  Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan  Asli  Daerah  di  kota Surabaya
Priantara, Diaz. 2013. Perpajakan Indonesia, edisi  ke-2.  Jakarta: Mitra  Wacana Media Peraturan  Daerah  No.  3  Tahun  2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Siahaan, Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah .  Jakarta  Penerbit PT. Raja Grafindo Persada
Soemitro.  2012. Perpajakan  Indonesia, Edisi kelima,  Cetakan  Pertama,  Jakarta: Salemba Empat Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Bisnis (Pendekatan  penelitian  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&  D) .  Cetakan kelima belas. Bandung: Alfabeta
Undang-Undang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Tahun  2009.  Himpunan
Peraturan Perundangundangan Lengkap ,  Edisi  Pertama,  Bandung, Fokus Media
Waluyo  &  Wirawan.  2008, Perpajakan Indonesia .  Cetakan  ke-2:  Salemba
Empat Waluyo.  2010. Perpajakan  Indonesia ,
Salemba Empat
Wiwaran dan Rudy. 2013. Perpajakan Edisi 2,  Jakarta: Mitra  Wacana  Media