## PERAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIAK NUMFOR
Andi Masse Dadang 1) dan Busyairi Ahmad 2)
1) Program Studi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Administrasi
2) Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak amdadang603@gmail.com 1) , busyairiahmad90@gmail.com 2 )

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  aparatur  sipil  Negara  dalam  memberikan pelayanan  di  kantor  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak  dan  Keluarga Berencana  serta  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  pelayanan.  Jenis  penelitian  ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara,  dan  studi  kepustakaan. Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pelayanan  publik  yang  diselenggarkana  oleh  Dinas Pemebrdayaan  perempuan  perlindungan  anak  dan  keluarga  berencana  belum  optimal  karena adanya beberapa kendala salah satunya adalah jumlah pegawai tidak sesuai dengan beban kerja. Kata Kunci: Peran Aparat Sipil Negara; Pelayanan Publik

## PENDAHULUAN
Kinerja  pegawai  merupakan  penentu keberhasilan  organisasi  dalam  mencapai tujuannya.  Aparatur  Sipil  Negara  adalah sosok  yang  sering  dikaitkan  dengan pandangan  miring  seperti  prilaku  KKN (Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme),  tidak kompeten,  tidak  disiplin,  birokrasi  yang panjang, hingga penyalahgunaan wewenang dan  tanggung  jawab.  Sikap  mental  Apartur Sipil Negara salah satunya disebabkan oleh sistem  kepegawaian  yang  tidak  mampu menjadikan  pribadi  ASN  sebagai  Aparatur negara  yang  profesionl,  jujur,  mempunyai kinerja serta berkarakter baik.
Pandangan  umum  yang  berlaku  di masyarakat  adalah  Aparatur  Sipil  Negara memiliki  kinerja  yang  kurang  baik  dan implikasinya  adalah  pada  penilaian  tingkat pelayanan  dan  kinerja  yang  rendah.  Tidak bisa dipungkiri masih ada oknum ASN yang
tidak bekerja dengan baik, bahkan cenderung  asal-asalan  dalam  menjalankan tugasnya.  Mental  melayani  yang  dimiliki Aparatur  Sipil  Negara  sebagi  subyek birokrasi layu terlalu lama, yang hadir ialah mental justru ingin dilayani dan dihormati.
Menurut Handayaninggrat (2013), Pengertian  Aparatur  adalah  “segala  aspek administrasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Negara atau pemerintahan, sebagai  alat  untuk  mencapai  suatu  tujuan organisasi”.  Aparatur  Sipil  Negara  adalah profesi  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang  bekerja  pada  instansi  pemerintahan. Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan  atau  diserahi  tugas  negara
lainnya  dan  digaji  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.  Pegawai  Negeri  Sipil terdiri  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  dan Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian Kerja.
Sebagaimana  dalam  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  (P.  R.  Indonesia,  2014).  Peraturan Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2019  tentang Penilaian  Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil (Pemerintah  Republik  Indonesia,  2019). Menurut Peraturan Pemerintah  ini Penilaian Kinerja  PNS  yang  didasarkan  pada  sistem prestasi  kerja  dan  sistem  karir.  Pegawai Negeri  Sipil  atau  yang  sekarang  disebut sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  harus mengubah  pandangan  negatif  masyarakat terhadap kinerja mereka.
Beradasrkan  dari  undang-undang  dan peraturan pemerintah di  atas, maka sebagai aparatur  sipil  negara  memiliki  peran  yang sangat  urgen  dalam  melayani  masyarakat. Peran dan fungsi yang dimiliki harus betul- betul  terlaksana  dengan  baik  seperti  halnya dalam  pelayanan  publik.  Aparatur  Sipil Negara  merupakan  alat  dan  perangkat Pemerintah yang tugas dan fungsi pokoknya sebagai  abdi  negara  dan  abdinmasyarakat, dituntut memiliki integritas dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatannya. Menurut  Soerjono  Soekanto  (2002:  243) yaitu  peran  merupakan  aspek  dinamis kedudukan  (status),  apabila  seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Oleh karena itu, ASN dalam hal ini memiliki peran pelayanan.
Pelayanan merupakan tugas utama dari sosok  Aparatur  Sipil  Negara  sebagai  abdi negara  dan  abdi  masyarakat.  Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  di pusat,  di  daerah  dan  di  lingkungan  Badan
Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  dan  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang  dan  jasa,  baik  dalam  rangka  upaya pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan  perundang-undangan  (Oktasari, 2015).
Kualitas pelayanan adalah Penyesuaian terhadap  perincian-perincian  (conformance to specification) dimana kualitas dipandang sebagai  derajat  keunggulan  yang  ingin dicapai, dilakukannya kontrol terus menerus dalam mencapai kunggulan tersebut  dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  pengguna (Havianto, 2013).
Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi  standar  kualitas  pelayanan. Standar  Pelayanan  adalah  tolok  ukur  yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan  pelayanan  dan  acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan  yang  berkualitas,  cepat,  mudah terjangkau dan terukur.
Pelaksanaan  pelayanan  publik  yang berkualitas  memerlukan  dukungan  Sumber Daya Manusia, yaitu pegawai atau karyawan yang  siap  dan  handal  karena  pegawai merupakan pihak yang melakukan pelayanan publik, terutama ketika berhadapan  langsung  dengan  masyarakat, konsumen dan pelanggan. Pelayanan publik yang berkualitas salah satunya dapat dilihat dari  Kualitas  SDM  yang  ada  instansi pemerintah  atau  lembaga  yang  melakukan pelayanan publik. Salah satu faktor penentu lembaga dapat dikatakan berkualitas adalah dengan  adanya  SDM  yang  siap  dan  handal dalam melayani masyarakat sebagai pengguna layanan.
Adapun  Zeithaml  dkk  1990  (dalam Hardiyansyah, 2011:46-47) Kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu: Tangible (berwujud), Reability , (kehandalan), Responsiviness (ketanggapan), Assurancce (Jaminan), Empaty (Empati).  Setiap  penyelenggaraan pelayanan  publik  harus  memiliki  standar pelayan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya  kepastian  bagi  penerima  pelayanan. Standar  pelayanan  merupakan  ukuran  ysng dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  wajib  ditati  oleh pemberi atau penerima pelayanan.
Salah satu lembaga administrasi Negara yang  bergerak  dalam  pelayanan  publik adalah  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Brencana. Keluarga  Berencana    Menurut  UU  No  10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan  dan  pembangunan  keluarga sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian  dan  peran  serta  masyarakat melalui  pendewasaan  usia  perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan kelurga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil  bahagia  dan  sejahtera  (Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, 1992).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif  untuk  menganalisis peran Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga  Berencana  di  kabupaten  Biak Numfor.
Penelitian ini merupakan studi deskriptif,  maka  dalam  memperoleh  data
yang sebanyak-banyaknya peneliti melakukan  berbagai  teknik  yang  disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data hasil penelitian yang sempurna.
Adapun  data  yang  diperlukan  peneliti, secara  teknik  diperoleh  melalui  beberapa kegiaatan  teknik  pengumpulan  data  yang akan digunakan, sebagai berikut melakukan wawancara  dan  observasi  serta  tidak menutup  kemungkinan  menggunakan  studi kepustakaan.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah Data Reduction (Reduksi data), Data Display (Penyajian  data), Conclusion/ Veryfying (Penarikan  simpulan)  (Ivanovich Agusta, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian A. Peran  Aparatur  Sipil  Negara  dalam Pelayanan Publik
Aparatur  Sipil  Negara  adalah  profesi bagi  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  yang bekerja pada instansi pemerintah.
Aparatur  Sipil  Negara  sangat  berperan dalam  pelayanan  publik,  karena  dalam pelaksanaan pelayanan publik yang membuat  aturan  sumber  daya  manusianya, yang  menjalankan  aparatur  sipil  negaranya sehingga  aparatur  sipil  negara  ini  sangat berpengaruh dalam pelayanan publik.
Adapun indikator yang peneliti ajukan, untuk mengetahui bagaimana peran aparatur sipil  negara dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut:
1) Kuantitas SDM
Kuantitas  adalah  jumlah  dari  aparatur sipil negara yang ada dalam satu kantor, hal ini  sangat  berpengaruh  terhadap  pelayanan publik, karena  dengan jumlah aparatur sipil
negara  yang  banyak  tentu  pelayanan  akan semakin baik.
Untuk mengetahui bagaimana kuantitas pegawai  pada  kantor  dinas  pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana, peneliti mengajukan  pertanyaan ke  beberapa  responden  dan  menunjukkan hasil  bahwa  kuantitas  atau  jumlah  pegawai yang ada di dinas pemberdayaan perempuan perlindungan  anak  dan  keluarga  berencana masih  kurang,dikatakan  kurang  karena beban  kerja  lebih  banyak  dari  jumlah pegawai yang ada, hal ini sangat berpengaruh  terhadap  pelayanan,  tetapi walaupun  jumlah  pegawai  kurang    dengan beban kerja yang lebih besar, tidak menjadi penghalang bagi pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
Pelayanan  yang  dilakukan  di  kantor dinas pemberdayaan perempuan perlindungan  anak  dan  keluarga  berencana, sudah  sesuai  dengan  standar  operasional yang berlaku, dalam hal prosedur pelayanan sudah  sesuai,dari  segi  waktu,  mempunyai kejelasan waktu, dalam menyelesaikan
Kualitas  SDM  menyangkut  mutu  dari tenaga kerja yang ada di dinas pemberdayaan perempun perlindungan anak dan keluarga berencana, menyangkut kemampuan, baik berupa kemampuan fisik, kemampuan intelektual (pengetahuan), maupun kemampuan psikologis (mental).
Peran  aparatur  sipil  negara  dalam pelayanan  publik  sangat  dipengaruhi  oleh kualitas  SDM,  hal  ini  dikarenakan  karena latar  belakang  pendidikan  yang  masih minim,  dimana  beban  kerja  lebih  besar dibanding  pegawainya,  terlebih  pegawai- pegawai  yang  baru  belum  tahu  tufoksinya masing-masing,  SDM  dalam  pelayanan tidak hanya dituntut keahlian dan keterampilan  secara  tehnis  dan  penguasaan terhadap  peraturan  perundangan  yang
mendasarinya,  akan  tetapi  yang  lebih penting  lagi  diperlukan  sikap  mental  dan perilaku yang baik,  ramah dalam melayani, jujur, cekatan atau dan bertanggung jawab.

## 2) Pelatihan
Pelatihan  merupakan  kegiatan  yang dirancang  untuk  mengembangkan  sumber daya  manusia  melalui  rangkaian  kegiatan identifikasih,  pengkajian  serta  proses  yang belajar  yang  terencana.  Pelatihan  perlu adanya  karena  digunakan  sebagai  sarana untuk  meningkatkan  keterampilan  dan meningkatkan  pengetahuan  umum  bagi karyawan.
Untuk  mengetahui  apakah  di  dinas pemberdayaan  perempuan  perlindungan anak dan keluarga berencana ada pelatihan- pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya pegawai.
Peran  aparatur  sipil  negara  dalam pelayanan  publik    sangat  dipengaruhi  oleh kemampuan  atau  keahlian  asn  itu  sendiri, untuk  meningkatkan  kemampuan  atau keahlian  perlu  yang  namanya  pelatihan- pelatihan  atau  yang  sekarang  kita  kenal adalah  bimtek,  di  dalam  bimtek  ada pencerahan-pencerahan mengenai bagaimana  seorang  asn  itu  memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  pengguna layanan,  dengan  adanya  bimtek  /pelatihan ini  otomatis  pelayanan  yang  kita  berikan akan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Jadi peran ASN dalam pelayanan publik sangat  dipengaruhi  oleh  kuantitas,  kualitas sdm,  semakin  banyak  jumlah  pegawai  dan kualitas sdm baik otomatis pelayanan  akan semakin baik pula, dengan adanya pelatihan- pelatihan  tentu  asn  akan  semakin  handal dalam  memberikan  pelayanan,  dikatakan handal karena dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ada,  dikatakan  sudah  sesuai  dengan  SOP
karena dalam memberikan pelayanan sudah sesuai  dengan  prosedur  pelayanan,  dimana waktu  penyelesaian  sudah  sesuai  jangka waktu yang telah ditentukan, namun dilihat dari  segi  sarana  dan  prasarana  masih  agak kurang, tetapi kekurangan itu tidak menjadi penghalang  dalam  melakukan  pelayanan, pegawai  dinas  pemberdayaan  perempuan perlindungan  anak  dan  keluarga  berencana tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik demi kepuasan pengguna layanan.

## B. Faktor  Kendala  Dalam  Pelayanan Publik
Otonomi daerah telah membawa implikasi  pada  terjadinya  demokratisasi, termasuk  juga  dalam  hal  pelayanan  publik yang dilaksanakan. Masyarakat mulai kritis dan  bisa  menentukan  jenis  pelayanan bagaimanakah  yang  masyarakat  kehendaki. Masyarakat  yang  sedang  tumbuh  ke  arah masyarakat madani (civil society) menuntut adanya  peran  birokrasi  pemerintah  yang lebih  adaptif  terhadap  penguatan  hak-hak publik  dalam  pemberian  pelayanan  secara lebih luas dan berimbang.
Peningkatan  dan  tuntutan  masyarakat akan pelayanan publik ( publik service) yang efektif,  efisien  serta  memuaskan  dari pegawai  pemerintah  sebagai  pelayanan publik  semakin  populer.  Hal  ini  terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan  dan  harapan    masyarakat  yang terus bertambah, masyarakat sebagai subjek layanan  tidak  suka  lagi  dengan  pelayanan yang  berbelit-belit,  lama  beresiko  akibat rantai  birokrasi  yang  panjang.  Masyarakat menghendaki kesegaran pelayanan, sekaligus  mampu  memahanmi  kebutuhan dan  keinginan  yang  terpenuhi  dalam  waktu realtif singkat.
Untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa saja yang menjadi kendala dalam pelayanan
publik  di  kantor  dinas  pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana adalah sebagai berikut:
1) Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia adalah atau biasa disingkat menjadi SDM merupakn potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan  perannya  sebagai  makhluk sosial yang adaptif dan tarnsformatif yang mampu  mengelola  dirinya  sendiri  serta seluruh  potensi  yang  terkandung  di  alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan  dalam  tatanan  yang  seimbang dan berkelanjutan.
Oleh  karena  itu,  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  faktor  yang  menjadi kendala  dalam  pelayanan  di  kantor  dinas pemberdayaan  perempuan  perlindungan anak  adalah  Sumber  Daya  Manusianya, kalau  kualitas  SDM  kurang  maka  otomatis berdampak  pada  kualitas  pelayanan  pula, otomatis hal ini dapat berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan.
2) Sarana dan Prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan  sebagai  bahan  dan  bahan  untuk mencapai  maksud  dan  tujuan  dari  suatu proses  produksi.  Sedangkan  Prasarana adalah  segala  sesuatu  yang  merupakan penunjang utama produksi terselenggaranya suatu proses.
Dari segi sarana dan prasarana tersebut hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor yang  menjadi  kendala  dalam  pelayanan pablik  di  kantor  dinas  pemberdayaan perempuan  adalah  sarana  dan  prasarna dimana  hal  tersebut  sangat  berpengaruh terhadap  peroses  pelayanan,  jika  hal  ini terjadi otomatis akan menjadi kendala dalam pelayanan,  dan  jika  salah  satu  sarana  dan prasarana  tidak  ada  akan  menyebabkan pelayanan kepada masyarakat akan tertunda
dan  harus  menunggu    dengan  waktu  yang telah disepakati bersama.

## Pembahasan
Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah  dan  pembangunan  nasional sangat  tergantung  pada  mekanisme  kerja aparatur Negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat  PNS  bukan  saja  unsur  aparatur Negara,  tetapi  juga  abdi  masyarakat  yang hidup  di  tengah-  tengah  masyarakat  dan bekerja  untuk  kepentingan  masyarakat. Kedudukan  dan  peranan  dari  Pegawai Negeri  dalam  setiap  organisasi  pemerintah sangatlah  menentukan,  sebab  Pegawai Negeri  Sipil  merupakan  tulang  punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional (Mitha Ananda Putri & Yusa, 2016).
Berdasarkan dari hal tersebut dari hasil penelitian  menunjukkan  bahwa Peran Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pelayanan
Publik Pada Dinas Penberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor  menjalankan  peran  dan  fungsinya sesuai  dengan  aturan  dan  tugas  yang  sudah tertera  dalam  peraturan  pemerintah  dan undang-undang  yang  berlaku.  Namun terdapat  beberapa  faktor  kendala  yang  di alami  selama  ini,  salah  satunya  adalah  dari segi  Sumber  Daya  Manusia  dan  beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki.
Sumber daya Manusia sangat mendukung  dalam  pelaksanaan  peran  yang dimiliki ASN tersebut agar supaya kapasitas yang  dimiliki  dapat  di  selesaikan  dengan baik  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Karena  dari  sumber  daya  akan berpengaruh terhadap kinerja yang pegawai tersebut.  Sehingga  kinerja  pada  dasarnya dapat  dilihat  dari  dua  segi,  yaitu  kinerja
pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi.  Kinerja  pegawai  adalah  hasil kerja  perseorangan  dalam  suatu  organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas  hasil  kerja  yang  dicapai  suatu organisasi (Cliff M. Sunda, dkk 2017).
Selain  yang  menjadi  faktor  kendala dalam pelayanan yaitu sarana dan prasarana sehingga  menjadi  penghambat  pegawai dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya sebagai pelayan publik. Selanjutnya Moenir (dalam  Thomas  et  al.,  2017)  menyatakan “Fasilitas  merupakan  segala  sesuatu  yang ditempati  dan  diminati  oleh  pegawai  baik dalam hubungan langsung dengan pekerjaan maupun  untuk  kelancaran  pekerjaan” Dengan  demikian  Seorang  pegawai  atau pekerja  tidak  dapat  melakukan  pekerjaan yang  ditugaskan  kepadanya  tanpa  disertai alat kerja. Alat kerja ini pun terbagi atas dua jenis:  alat  kerja  manajemen  dan  alat  kerja operasional.
Oleh  karena  itu,  saran  dan  prasarana sangat mendukung dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh  ASN  dalam  pelayanan  sesuai  standar pelayanan dalam pedoman umum penyelenggaraan  pelayanan  publik  sudah sesuai  dengan  indikator  pelayanan  yaitu, keandalan, daya tanggap, sederhana, efisien dan tepat waktu.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  di atas mengenai peran ASN dalam pelayanan publik  di  kantor  dinas  pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana  maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan yaitu:
1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat  merupakan  tugas  utama aparatur sipil negara sebagai abdi negara,
Pelaksanaan  pelayanan  publik  ditinjau segi  standar  pelayanan  sudah  sesuai dengan  prosedur  pelayanan,  waktu penyelesaian, kompetensi pegawai dalam pelayanan  sudah  berjalan  dengan  baik sesuai dengan Keputusan Menpan nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003  yang  memuat pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang diselenggarkana oleh Dinas
Pemebrdayaan  perempuan  perlindungan anak  dan  keluarga  berencana  belum optimal karena adanya beberapa  kendala salah  satunya  adalah  jumlah  pegawai tidak sesuai dengan beban kerja.
2. Adanya keterbatasan jumlah pegawai dan kualitas SDM, serta sarana dan prasarana yang  menjadi  penghambat  pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Tetapi kekurangan/keterbatasan  tersebut bukan menjadi penghalang bagi asn untuk tidak memberikan pelayanan  yang baik  sesuai dengan  keinginan  masyarakat  sebagai pengguna  layanan.  dari  segi  sarana  dan prasarana  pendukung  kelancaran  proses pelayanan  masih  ada  kurang  terutama dana  penunjang  tetapi  hal  ini  bisa diselesaikan  dengan    keterbatasan  yang ada.  Standar  pelayanan  dalam  pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik sudah sesuai dengan indikator pelayanan yaitu, keandalan, daya tanggap, sederhana, efisien dan tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Handayaninggrat,  S.  (2013).  Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.  In Journal  of  Chemical Information and Modeling .
Havianto,  A.  (2013).  Strategi  Peningkatan Kualitas  Pelayanan  Publik  (  Studi
Deskriptif tentang Strategi Dinas Cipta Karya  dan  Tata  Ruang  Kota  Surabaya dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  ). Strategi  Dan  Pelayanan Publik .
Indonesia,  P.  R.  (2014).  UU  ASN  No.  5 tahun 2014. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014 Tentang Aparatur Sipil Negara .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan
Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Presiden Republik
Indonesia (1992). Ivanovich Agusta. (2014). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. Jurnal  Studi  Komunikasi Dan Media .

## KINERJA  APARATUR  SIPIL  NEGARA
DALAM  PELAYANAN  PUBLIK  DI

## KELURAHAN
TALIKURAN KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA. (2017). JURNAL EKSEKUTIF .
Mitha  Ananda  Putri,  P.  A.,  &  Yusa,  G. (2016).  Peranan  Pegawai  Negeri  Sipil dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu. Hukum  Tata Negara .
Oktasari,  D.  M.  (2015).  Implementasi kepmen pan no. 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan publik  di  kantor  kecamatan  sepaku kabupaten penajam paser utara.
EJournal Ilmu Pemerintahan .
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2019 Tentang  Penilaian  Kinerja  Pegawai Negeri Sipil. In Kementerian
Sekretariat Negara .
Thomas,  Y.  A.,  Rorong,  A.  J.,  &
Tampongangoy, D. (2017).
PENGARUH  FASILITAS  KERJA TERHADAP  KINERJA  PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR  DINAS
PENDIDIKAN

## MINAHASA
TENGGARA. Jurnal  Administrasi
Publik UNSRAT .