## GANESHA LAW REVIEW
Volume 6 Issue 1, May 2024 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PENCEMARAN  LIMBAH  DI PASAR  MANLEUANA  KOTA  DILI  TIMOR  LESTE  BERDASARKAN DECRETIO-LEI 26/2012

## Fernando  Dacosta,  Acasio  Fernandes,  Elly  Kristiani  Purwendah,  Seguito Monteiro
Master Degree of Law Faculty Universitas Dili (UNDIL) Faculty of Law, Wijayakusuma University Purwokerto
E-mail
: fernando.belun@gmail.com , acaciofernandes01@mail.com , ellykpurwendah@gmail.com , s.monteiro_1981@yahoo.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 20 April 2024 Diterima: 27 April 2024 Terbit: 1 Mei 2023
Keywords: legal protection,
pollution, waste, markets,
Timor Leste The Manleuana market waste problem in Timor Leste requires serious attention, because it causes a decline in the quality of the environment, endangers human health, and causes flooding. The responsibility of the state  constitution as stated  in  Article  3  of  the 2002
Constitutional  Law/RDTL  states  that  the  State  is obliged  to  take  action  aimed  at  protecting  the environment and maintaining sustainable economic development.  The  method  used  in  this  research  is normative  juridical  with  a  statutory  approval approach.  The  research  results  show  that  the  state has provided legal protection for waste management in  general,  this  provision  is  contained  in  Article  61 paragraph (1) which regulates the right to a humane, healthy, and ecologically balanced living environment  and  to  improve  it  for  the  benefit  of future generations. Special provisions (lex specialist) are  contained  in  RDTL,  Decretio – Lei  26/2012  as basic environmental law in Article 2 (2), Article 7 (1) and (2), as well as Articles 12 (1), (2), and (3), which regulate that the state is obliged to comply with the provisions of the constitution and applicable laws and is  obliged  to  preserve,  protect,  and  improve  the environment  and  the  importance  of  community participation. However, this special provision is still an umbrella provision for environmental protection
in  general,  there  are  no  specific  provisions  that regulate the technical aspects of waste management in Timor Leste.
Abstrak
Kata kunci: perlindungan hukum, pencemaran, sampah, pasar, Timor Leste.
Corresponding Author: Fernando Dacosta , e-mail : f ernando.belum@gmail.com
DOI:
xxxxxxx Permasalahan  sampah  pasar  Manleuana  di  Timor Leste  memerlukan  perhatian  serius,  karena menimbulkan  penurunan  kualitas  lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan manusia dan mengakibatkan  banjir.  Tanggung  jawb  konstitusi negara  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  3 Hukum  Konstitusi/RDTL  tahun  2002  menyatakan bahwa  Negara  wajib  melakukan  tindakan  yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan mempertahankan  pembangunan  ekonomi  yang berkesinambungan. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normative  dengan pendekatan statute  approarch .  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  negara  sudah  memberikan perlindungan  hukum  bagi  pengelolaan  sampah secara  umum,  ketentuan  tersebut  terdapat  pada Pasal  61  ayat  (1) yang mengatur  tentang  hak atas lingkungan  hidup  yang  manusiawi,  sehat  dan berimbang  secara  ekologis  dan  memperbaikinya demi  manfaat  generasi-  generasi  mendatang. Ketentuan  khusus  (lex  spesialis)  terdapat  dalam RDTL, Decretio – Lei 26/2012 sebagai hukum dasar lingkungan hidup dalam Pasal 2 (2), Pasal 7 (1) dan (2), serta Pasal 12 (1), (2), dan (3), yang mengaur tentang  negara  wajib  tunduk  pada  ketentuan konstitusi  dan  undang-undang  yang  berlaku  dan wajib melestarikan, melindungi serta memperbaiki lingkungan  hidup  dan  pentingnya  peran  serta masyarakat.  Namun  ketentuan  khusus  ini  masih bersifat ketentuan payung perlindungan lingkungan  secara  umum,  belum  ada  ketentuan khusus  yang  mengatur  secara  tehnis  tentang pengelolaan sampah di Timor Leste.

## PENDAHULUAN
Kewajiban  negara  Timor  Leste  dalam  membangun  dan  menjamin  serta menjaga  kelestraian  lingkungan  baik  dalam   skala  nasional  maupun  internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) 1 , “ Setiap orang berhak atas lingkungan hidup  yang manusiawi, sehat dan berimbang secara ekologis, serta berkewajiban untuk melindunginya dan untuk memperbaikinya demi manfaat generasi- generasi mend atang”, dan Pasal 3 Konstitusi RDTL Tahun 2002 yang menyatakan bahwa 2 , “ Negara harus memajukan tindakan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan mempertahankan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan”. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa: pertama, hak atas lingkunan hidup yang manusiawi, sehat dan berimbang secara ekologis menjadi hak mendasar bagi masyarakat 3 . Disisi lain, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan memperbaiki  lingkungan  hidupnya  untuk  generasi  mendatang.  Keadilan  antar generasi  secara  langsung  menghubungkan  generasi-generasi  berikutnya  dengan isu-isu  lingkungan.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Brown-Weiss  yang memperkenalkan  dan  menguraikan  konsep  ini,  pemanfaatan  sumber  daya  alam setidaknya  menimbulkan  tiga  jenis  permasalahan  pemerataan  antar  generasi: penipisan  sumber  daya  untuk  generasi  mendatang;  penurunan  kualitas  sumber daya; dan akses yang diskriminatif terhadap penggunaan dan manfaat sumber daya yang  diterima  dari  generasi  sebelumnya 4 ; kedua, Negara  secara  aktif  wajib menjamin  hak  masyarakat  atas  lingkungan  hidup  yang  manusiawi,  sehat  dan berimbang secara ekologis melalui tindakan yang jelas yang bertujuan melindungi lingkungan hidup. 5
Berkaitan dengan lingkungan hidup dan pembangunan konvensi internasional Stockholm pada tahun 1972 serta konvensi Rio de Janeiro 1992 6 menyatakan bahwa, manusia  mempunyai  hak  atas  hidup  sehat  dan  berkesinambungan  dengan  alam (Pasal (1)). Hak dan kewajiban setiap bangsa untuk menggunakan dan mengawasi sumber mereka sendiri sesuai kebijakan lingkungan dan pembangunan (Pasal (2)). Hak pembangunan harus dipenuhi demi kebutuhan pembangunan dan lingkungan dimasa kini dan masa depan (Pasal (3)). Perlindungan lingkungan sebagai bagian dari proses pembangunan yang tidak dipisahkan (Pasal IV).
Berkenaan  dengan  kedua  konvensi  yang  telah  diratifikasi  oleh  parlemen nasional,  maka  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  tindakan perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup,  meskipun  dalam  kenyataanya pemerintah  belum  mampu  menumbuhkan  kesadaran  lingkungan  hidup.  Hal  ini dipengaruhi  oleh  latar  belakang  pendidikan,  adat  istiadat,  perilaku  yang  tidak
1 Majelis Konstituante Timor- Leste, ‘Undang -Undang Dasar Republica Democratica de Timor- Leste’, 1 (2002), 1 – 70.
2 Majelis Konstituante Timor-Leste.
3 Elly  Purwendah,  ‘KONSEP  KEADILAN  EKOLOGI  DAN  KEADILAN  SOSIAL  DALAM  SISTEM HUKUM INDONESIA ANTARA IDEALISME DAN REALITAS’, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (2019), 139 <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425>.
4 Malgosia Fitzmaurice, 11 . Whaling and Inter- and Intra-Generational Equity , 1946.
5 Elsabe Boshoff, ‘Kewajiban Positif Negara Untuk Menjaga Hak Asasi Manusia Di Bid ang Lingkungan Hidup, HUBUNGAN ANTARA HAK ASASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP’, Human Right Pulse ,  2021  <https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/positive-obligations-on-the-state-to- safeguard-environmental-human-rights>.
6 Shelton Dinah, ‘Stockholm Declaration (1972) and Rio Declaration (1992)’, Max Planck Encyclopedia of Public International Law , September, 2008 <https://doi.org/10.1093/law:epil/9780199231690/e1608>.
sejalan  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  berbagai  hal-hal  lain,  yang memberikan  pengaruh  pencemaran  lingkungan  sebagai  contoh      adalah pembuangan  sampah  sembarangan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dan berakibat  ketika musim hujan memberikan dampak, dimana adanya penyumbatan selokan  mempengaruhi  volume  air  meningkat  sehingga  mengakibatkan  banjir. Rendahnya kesadaran masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta lemahnya pemberdayaan masyarakat untuk mengendalikan permasalahan sosial 7 . Kewajiban  pemerintah  dalam  melakukan  perlindungan  dan  pengawasan terhadap lingkungan hidup diatur dalam pasal 27 undang-undang nomor 26 tahun 2012 tentang lei base de ambiental, menyatakan bahwa 8 : 1) . O Estado promove a protecção, conservação e uso sustentável dos componentes ambientais, em benefício de todos os cidadãos, através da implementação de políticas, legislação, programas, planos e projectos necessários à sua sustentabilidade e regeneração. 2) A lei define as regras  de  protecção,  conservação  e  uso  sustentável  dos  componentes  ambientais, tendo em conta as suas particulares características e a sua integração no ambiente social, económico e cultural envolvente.
Banjir  yang  terjadi  akibat  penumpukan  sampah  pada  selokan,  maka  hal  ini perlu diperhatikan oleh pemerintah sesuai perintah konstitusi dan kedua konvensi diatas, keterlibatan  pemerintah  sangatlah  penting  untuk    dapat  menyampaikan pentingnya  perlindungan  linkgungan  hidup  dan  menjaga  kelesatariannya, bukannya membuang sampah menurut kehendaknya,  namun perlu melihat akibat- akibat yang terjadi dari pembuangan sampah sembarangan. Pembuangan sampah sembarangan akibat dari ulah atau perilaku dan kesadaran masyarakat yang belum teratasi secara merata, maka pemerintah seyogyanya terlibat secara langsung guna menjamin dan melindungi lingkungan kota Dili yang lambat laun penuh sesak akibat dari urbanisasi masyarakat.
Sampah menurut kamus online Merriam-webster mengacu pada kata benda “sampah”, memiliki pengertian sebagai, kehilangan sesuatu yang berharga yang terjadi karena terlalu banyak digunakan atau karena digunakan dengan cara yang tidak  perlu  atau  efektif.  Atau  suatu  tindakan  atau  penggunaan  yang mengakibatkan  hilangnya  sesuatu  yang  berharga  yang  tidak  perlu.  Atau merupakan  situasi  dimana  sesuatu  yang  berharga  tidak  digunakan  atau digunakan dengan cara yang tidak tepat atau efektif. 9
Sampah adalah suatu produk atau zat yang sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.  Sementara  di  ekosistem  alami,  limbah  (yaitu  oksigen,  karbon dioksida,  dan  bahan  organik  mati)  digunakan  sebagai  makanan  atau  reaktan,
7 Elly Kristiani Purwendah and Daniel Joko Wahyono, ‘Waste Bank as an Alternative to Community Based Management’, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9.3 (2021), 930 – 36 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
8 ministerio da Justiça, Direção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação - DNAJL DECRETO-LEI , 2012
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahU KEwjmxaDX0cPzAhX1_XMBHUCgAwgQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fadoc.tips%2Fdownl oad%2Fbab-2-landasan- teori294074b5647acbc51fc2a7055536b95a44523.html&usg=AOvVaw3tQ8UCQ2stW7nrQ>.
9 Matthias  Thürer,  Ivan  Tomašević,  and  Mark  Stevenson,  ‘On  the  Meaning  of  “Waste”:  Review  and Definition’, Production Planning and Control , 28.3 (2017), 244 – 55
<https://doi.org/10.1080/09537287.2016.1264640>.
namun  material  limbah  yang  dihasilkan  dari  aktivitas  manusia  sering  kali memiliki  ketahanan  yang  tinggi  dan  memerlukan  waktu  yang  lama  untuk terurai. 10
Dalam  Keputusan  Hukum  Timor-Leste  (Timor-Leste  Decree  Law)  No. 2/2017  Tertanggal  22  Maret  tentang  Sistem  Pengelolaan  Sampah  Padat Perkotaan  istilah  sa,pah  tidak  didefinisikan  secara  khusus.  Istilah  “limbah” digunakan  daalam  Timor  Leste  Decree  No.  2/2017  dalam pemahaman  sebagai setiap bahan atau benda yang dibuang atau mempnyai maksud atau kewajiban untuk dibuang oleh produsen atau pemegangnya. 11
Pembuangan  sampah  sembarangan  akibat  dari  ulah  atau  perilaku  dan kesadaran  masyarakat  yang  belum  teratasi  secara  merata,  maka  pemerintah seyogyanya  terlibat  secara  langsung  guna  menjamin  dan  melindungi  lingkungan kota  Dili  yang  lambat  laun  penuh  sesak  akibat  dari  urbanisasi  masyarakat. Penjabaran  undang-undang  Nomor  26  Tahun  2012  Tentang  Ketentuan  Pokok- pokok  Lingkungan  Hidup  ( Lei  Base  Dos  Ambiental ),  lingkungan  merupakan komponen-komponen fisik, kimia, biologi dan berhubungan dengan faktor ekonomi, sosial  dan  budaya  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  pada  kehidupan manusia.
Bila  disederhanakan  terdapat  dua  bentuk  norma, pertama ,  norma  secara eksplisit memperhatikan lingkungan sosial. Lingkungan hidup, kedua, norma yang mengatur  sistem  lingkungan  hayati  dan  non  hayati.  Meskipun  telah  diatur penegakan hukum lingkungan tidak responsif atas tindakan masyarakat yang tetap saja membuang sampah disembarangan tempat sebagaimana yang terjadi di pasar manleuana,  walaupun  pemerintah  telah  menyediakan  berbagai  fasilitas  undang- undang dan tempat sampah, masyarakat seakan tidak memperdulikan hal tersebut. Kepedulian  masyarakat  yang  acuh  tak  acuh  terhadap  lingkungan  pasar  karena belum  mengetahui  dampak  pembuangan  sampah  dan  akibat  hukum  atau  sanksi hukum  yang  diatur  pada Kodigo  Penal  Timor  Leste ,  namun  selama  ini  kasus pembuangan sampah sembarangan tidak diajukan oleh aparat penegak hukum ke pengadilan.
Paper ini akan memaparkan persoalan yuridis tentang undang-undang nomor 26  tahun  2012  tentang  ketentuan-ketentuan  pokok  lingkungan  ( Lei  Base  do Ambiental ).  Pengaturan  pertanggungjawaban hukum  atau  sanksi  hukum  (  norma kosong)  bagi  setiap  orang  yang  membuang  sampah  sembarang  tempat akan menjadi dasar analisis kasus  pembuangan sampah sembarang  oleh masyarakat di Pasar Manleuana, Timor Leste.

## RUMUSAN MASALAH
Adapun  rumusan  masalah  yang  dapat  diperoleh  dalam  penelitian  ini,  dapat dirumuskan sebagai berikut :
10 Working  Group  on  Environmental  Auditing  INTOSAI,  ‘Definition  and  Classification  of  Waste’ <https://sisu.ut.ee/waste/book/11-definition-and-classification-waste>.
11 Governo  Constitucional, Decreto-Lei  N. o 2/  2017  de  22  de  Março  Aprova  o  Sistema  de  Gestão  de Resíduos Sólidos Urbanos , 2017, pp. 343 – 52.
1. Bagaimanakah  perlindungan  lingkungan  hidup  di  Timor  Leste  terhadap pembuangan  sampah  sembarangan  oleh  masyarakat  di  Pasar  Manleuana, Timor Leste ?

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  norma  melalui  bahan  hukum  primer  yang  bersifat  otoritatif  yang disahkan oleh pihak berkuasa dan bahan kepustakaan yang mempunyai nilai ilmiah, dengan  pendekatan  perundang-  undangan  ( the  statute  approach ).  Penelitian merupakan  penelaahan  terhadap  ketentuan  hukum  positif  tertulis  yang relevan.dengan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Data yang digunakan adalah  data  sekunder,  seperti  komentar  dan  analisis  hukum,  berkontribusi  pada pemahaman  dasar  prinsip-prinsip  hukum.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis 12 dibutuhkan untuk mengukur motivasi baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap tata aturan yang ada. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks yang ditulis oleh para  ahli  hukum  berpengaruh,  jurnal  hukum,  pendapat  ahli,  kasus  hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium terkini yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan  hukum  tersier  adalah  sumber  yang  memberikan  panduan  atau  klarifikasi terhadap bahan hukum primer 13 seperti kamus, artikel, dan sumber online. seperti kamus, artikel, dan sumber online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Teori Sistem Hukum dan Kesadaran Hukum
Empat faktor yang penting dari proses sistem hukum yaitu; substansi hukum ( legal substance ), struktur hukum ( legal structure ), budaya hukum ( legal Culture ), dampak hukum ( legal impact ). Keberhasilan dari penegak hukum tergantung dari subtansi  Hukum,  Struktur  Hukum  dan  budaya  hukum.  Stubstansi  hukum  berarti yang menentukan bisa atau tidaknya hukum tersebut dilakukan. Subtansi juga dapat berarti prodak yang dihasilakan oleh manusia yang berada dalam lingkungan sistem yang  mencakup  keputusan  yang  mereka  keluarkan  atau  peraturan  yang  baru disusun. Sekarang jika dikatakan subtansi hukum dapat dikatakan sebagai aturan atau  norma  dan  prilaku  yang  kongkrit  nyata  manusia  yang  berada  pada  sistem tersebut,didalam substansi hukum ada istilah prodak juga ,yaitu suatu keputusan yang  baru  disusun  dan  baru  dibuat  yang  sesuai  aturan  hukum  akan  dibuat  jika melalui peristiwa terlebih dahulu. 14
Pada pokoknya hukum sebagai sebuah sistem dapat bekerja hanya jika ketiga komponen  tersebut  bergerak  simultan  untuk  membentuk sebuah  keterpaduan. Keterpaduan inilah yang kemudian menjadi indikator apakah    hukum  di  sebuah komunitas  telah  berjalan  secara  paripurna.  Substansi  hukum  yang  baik, perumusan peraturan yang digagas oleh akademisi hukum kompeten hanya akan menjadi  manuskrip  akademik  apabila  struktur  hukum  yakni aparat  dan  institusi
12 P.M Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2006).
13 Johny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif’ (Surabaya: Banyumedia, 2006).
14 Suyatno, ‘Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia’, Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno , 2.1 (2019), Hal. 199-200.
penegak  hukum  tidak  memiliki  kesungguhan  untuk  mengaplikasikan  peraturan. Adapun  ketika  peraturan  telah  baik  dibuat  berlandaskan  pada  keadilan  dan  juga aparat  dan  instansi  penegak  hukum  telah  bekerja  secara  baik  dan  profesional namun  budaya  masyarakat  tidak  menghendaki  untuk  mengeksekusi  peraturan hukum, tidak  menerima, memberikan  respon apatis atau bahkan  menolak maka pencapaian  terhadap sebuah sistem hukum yang terpadu pun akan menjadi sebuah utopia. 15
Hukum yang baik adalah hukum yang efektif dalam sistem hukum yang ada. Efektivitas hukum berarti membahas daya  kerja  hukum  itu  dalam  mengatur  dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik- baiknya. Ukuran efektif atau tindakan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku  dapat  dilihat  dari  perilaku  masyarakat.  Suatu  hukum  atau  peraturan perundang-undangan  akan  efektif  apabila  warga  masyarakat  berperilaku  sesuai dengan  yang  diharapkan  atau  dikehendaki  oleh  peraturan  perundang-undangan tersebut  mencapai  tujuan  yang  dikehendaki,  maka  efektivitas  hukum  atau peraturan perundang- undangan tersebut telah dicapai. 16
Tolak ukur efektivitas dalampenegakan hukum bergantung pada lima hal yaitu : 17

## 1) Faktor hukum
Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan  keadilan.  Kepastian  hukum  sifatnya  konkret  seseorang  berwujud  nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang- undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu  tidak  tercapai.  Maka,  ketika  melihat  suatu  permasalahan  mengenai  hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain  yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.
2.   Faktor Penegak
Penegakan  hukum  berkaitan  dengan  pihak-pihak  yang  membentuk maupun  menerapkan  hukum  ( law  enforcement ).  Aparatur  penegak  hukum  harus mampu  memberikan  kepastian,  keadilan,  dan  kemanfaatan  hukum  secara proporsional.  Tiga  elemen  penting  mempengaruhi  mekanisme  bekerjanya  aparat dan  aparatur  penegak  hukum,  antara  lain:  a)  Insitusi  penegak  hukum  beserta berbagai  perangkat  sarana  dan  prasarana  pendukung  dan  mekanisme  kerja kelembagaannya;  b)  Budaya  kerja  yang  terkait  dengan  aparatnya,  termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; c) Dan perangkat peraturan yang mendukung
15 Sayyidatiihayaa  Afra  Geubrina  Raseukiy  and  Yassar  Aulia,  ‘Membuka  Cakrawala  Terhadap  Akses Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Di Indonesia: Tinjauan Paradigmatis Atas Penegakan Hukum’, Majalah Hukum Nasional , 49.1 (2019), 151 – 79 <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.96>.
16 Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence) ,  first  (Kencana  Prenada  Media  Group,  2012) <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20292154>.
17 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , 2004 <Raja grafindo Persada>.
baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.
3.   Faktor Sarana atau Fasilitas
Fasilitas  pendukung  secara  sederhana  dapat  dirumuskan sebagai  sarana untuk mencapai tujuan.
4.  Faktor Masyarakat
Efektivitas  hukum  bergantung  pada  kemauan  dan  kesadaran  hukum masyarakat.  Kesadaran  yang  rendah  dari  masyarakat  akan  mempersulit  penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan  sosial, pemegang  kekuasaan  dan  penegak  hukum  itu  sendiri. Perumusan  hukum  juga  harus  memerhatikan  hubungan  antara  perubahan- perubahan  sosial  dengan  hukum  yang  pada  akhirnya  hukum  bisa  efektif  sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.
5.  Faktor Kebudayaan
Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat  dengan  sistem  yang  teratur  dan  direncanakan  terlebih  dahulu dinamakan social  engineering atau social  planning .  Agar  hukum  benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga  melembaga  dalam  masyarakat. Adanya  alat-alat  komunikasi  tertentu merupakan dalam masyarakat.  Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut  dapat  dilakukan  secara  formal  yaitu,  melalui  suatu  tata  cara  yang teroganisasi dengan resmi.
Hukum  yang  baik  dalam  sebuah  tatanan  system  hukum  yang  ideal,  akan kurang  bermanfaat  tanpa  ada  kesadaran  hukum  yang  baik  dari  masyarakatya. Kesadaran  hukum  menurut  Wignjoesoebroto  adalah  kesediaan masyarakat dalam  berperilaku  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  telah ditetapkan.  Dalam kesadaran  hukum  memiliki  dua  dimensi,  yaitu  kognitif dan  afektif.  Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur  perilaku  tertentu  baik dilarang  maupun  diperintahkan  sesuai dengan  hukum  yang  telah  ditentukan. Sedangkan  afektif  merupakan  suatu bentuk  keinsyafan  yang  mengakui  bahwa hukum memang harus dipatuhi. 18
Kesadaran  hukum  ialah  suatu  kesadaran akan nilai- nilai hukum yang terdapat dalam  kehidupan  manusia  untuk  patuh  dan  taat  pada  hukum  yang  berlaku. Sedangkan  menurut  Soerjono  Soekanto 19 ,  kesadaran  hukum  merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan,  pengakuan,  serta  penghargaan  terhadap  hukum.  Kesadaran hukum   berpusat pada adanya pengetahuan hukum,  dari  adanya pengetahuan hukum  tersebut  akan  tumbuh  suatu  pengakuan  dan  penghargaan  terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.
18 Iwan Zainul Fuad, ‘Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang  Terhadap  Regul asi  Sertifikasi  Produksi  Halal’  (MIH  UNDIP  Semarang,  2010) <https://core.ac.uk/download/pdf/11722842.pdf>.
19 Soekanto.
Keadaan masyarakat dan potensi permasalahan sampah di perkotaan Timor Leste
Jumlah penduduk Timor-Leste saat ini sebanyak 1.375.445 jiwa per Selasa, 9 April 2024, berdasarkan penjabaran Worldometer dari data terbaru PBB. Populasi Timor-Leste setara
dengan 0,02% dari total
populasi dunia . Timor-
Leste menempati peringkat nomor 155 dalam daftar negara (dan ketergantungan) berdasarkan jumlah penduduk. Kepadatan penduduk di Timor-Leste adalah 91 per Km 2 (237  orang  per  mi 2 ).  Total  luas daratan adalah  14.870  Km2  (5.741  mil persegi). 35,1% penduduknya tinggal di perkotaan (477.963 jiwa pada tahun 2023). Usia rata-rata di Timor-Leste adalah 20,9 tahun. 20
Laporan  terbaru  mengenai  daur  ulang  plastik  dan  pencemaran  laut  yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) dan United Nations Development Programme Timor-Leste (UNDP) memperkirakan negara ini memproduksi antara 54,7  dan  68,4  ton  plastik  per  hari – 81%  di  antaranya  diperkirakan  akan menghasilkan masuk ke laut karena salah urus atau langsung membuang sampah sembarangan. 21
Sampah  menjadi  permasalahan  serius  di  Kota  Dili  terutama  di  pasar,  salah satunya  pasar  Taibesi.  Sampah  menumpuk  dan  berbau  bisa  mempengaruhi kesehatan. Para pedagang meminta pihak sanitasi untuk segera membersihkannya sebelum  menjadi  masalah  yang  lebih  besar.  Dinas  kebersihan  kota  sebenarnya sudah  datang  untuk  membersihkan  pasar,  namun  mereka  tidak  masuk  ke  dalam pasar.  Mereka  hanya  melakukan  pembersihan  di  gerbang  utama,  sehingga sampahnya menumpuk di saluran pembuangan, bahkan sudah membusuk. Sampah di  sekitar  pasar  terus  menumpuk  dari  tahun  ke  tahun. 22 Meskipun  pemerintah melakukan pembersihan di kawasan pasar Taibesi, seperti halnya di pasar tetangga Manleuana  dan  Komoro,  namun  sampah  masih  menjadi  masalah  di  kota  Dili. Sementara  tempat  pembuangan  sampah  disiapkan  oleh  pemerintah,  tugas masyarakat adalah membuang ke tempatnya. 23 Menurut studi yang dilakukan oleh Bank  Pembangunan  Asia,  Dili  menghasilkan  lebih  dari  200  ton  sampah  setiap harinya.  Dengan  45%  berakhir  di  TPA  Tíbar,  33%  terbakar,  6%  terkubur,  dan sisanya berserakan di sepanjang saluran air terbuka, sungai, dan sungai hingga ke laut. P embuangan sampah yang dilakukan oleha masyarakat pasar Manleuana dan sekitarnya yang terlihat pada volume sampah yang semakin besar akibat aktivitas masyarakat  baik  masyarakat  pemukiman,  perdagangan  (pasar)  dan perkantoran apabila tidak dikelola dengan benar maka akan berpotensi menimbulkan masalah. 24 Dalam  lingkungan  pasar,  Sumber-  sumber  sampah  pasar  dapat diklasifikasikan  berdasarkan  jenis  barang  yang  diperdagangkan.  Pasar  umum
20 Worldometer,  ‘Populasi  Timor - Leste  (LANGSUNG)  Mengambil  Data...’,  2024  <https://www - worldometers-info.translate.goog/world-population/timor-leste- population/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc>.
21 Alex Ray, ‘Ambisi Yang Membara: Masalah Pengelolaan Sampah Di Timor - Leste’, Devpolicy Blog , 2021 <https://devpolicy-org.translate.goog/burning-ambition-timor-lestes-waste-management-problem- 20210524-2/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc>.
22 Dodo Hawe, ‘Sampah Menjadi Masalah Berat Kota Dili, Sekretaris SEATOU Timor Leste Sampai Bilang Begi ni’, HELOTIMORLESTE , 2024 <https://timor.heloindonesia.com/nasional/3126/sampah- menjadi-masalah-berat-kota-dili-sekretaris-seatou-timor-leste-sampai-bilang-begini?page=3>.
23 Hawe.
24 Hawe.
memiliki jenis sumber sampah yang lebih banyak dibandingkan pasar khusus, yakni pasar yang hanya memperjual belikan kelompok barang tertentu, misalnya pasar buah  dan  sayur.  Jenis  barang  yang  diperjual  belikan  dalam  suatu  pasar mempengaruhi  volume  serta  sifat  dari  sampah  yang  dihasilkan.  Sampah  pasar memiliki  karakteristik  khas,  volumenya  besar,  kadar  air  tinggi,  serta  mudah membusuk.  Oleh  karena  itu  pengelolaan sampah  pasar  perlu  dilakukan  secara tepat. 25
Lingkungan merupakan suatu sistem (kesatuan), sehingga salah satunya tidak berfungsi  akan  memberikan  implikasi  bagi  elemen-  elemen  lain,  seperti pembuangan  sampah  yang  dilakukan  oleha  masyarakat  pasar  Manleuana  dan sekitarnya yang terlihat pada volume sampah yang semakin besar akibat aktivitas masyarakat  baik  masyarakat  pemukiman,  perdagangan  (pasar)  dan perkantoran apabila tidak dikelola dengan benar maka akan berpotensi menimbulkan masalah. Dalam  lingkungan  pasar,  Sumber-  sumber  sampah  pasar  dapat  diklasifikasikan berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan. Pasar umum memiliki jenis sumber sampah  yang  lebih  banyak  dibandingkan  pasar  khusus,  yakni  pasar  yang  hanya memperjual  belikan  kelompok  barang  tertentu,  misalnya  pasar  buah  dan  sayur. Jenis barang yang diperjual belikan dalam suatu pasar mempengaruhi volume serta sifat  dari  sampah  yang  dihasilkan.  Sampah  pasar  memiliki  karakteristik  khas, volumenya  besar,  kadar  air  tinggi,  serta  mudah  membusuk.  Oleh  karena  itu pengelolaan  sampah  pasar  perlu  dilakukan  secara  tepat.  Selain  ditinjau  dari karakteristik  sampahnya,  pasar  umumnya  terletak  pada  area  yang  strategis, sehingga keberhasilan pengelolaan sampah secara baik dan benar akan terasa oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Limbah padat dari pasar tradisional belum  melakukan penanganan sampah dengan  kegiatan  3  R  ( reduce,  reuse dan recycle )  secara  optimal  dan  jarang melakukan pemilahan sampah. Penanganan sampah dengan pengumpulan sampah ke  pembuangan  tempat  penampungan  akhir  menjadi  metode  yang  palg  lazim digunakan 26 .  Metode open  dumping menimbulkan  dampak  buruk  terhadap lingkungan dan kemanusiaan bagi manusia jangka panjang 27 .
Perlindungan hukum atas lingkungan dari sampah di Timor Leste Penghasil  sampah  perkotaan  adalah  psar  tradisional.  Sebagian  besarpasar- pasar  pada  umumnya  berlokasi  di  kawasan  pemukiman  dan  di  kelola  oleh pemerintah. 28 Konstitusi  Republik  Demokratik  Timor-Leste  menyatakan,  dalam pasal  61,  hak  setiap  orang  atas  lingkungan  hidup  yang  manusiawi,  sehat  dan seimbang,  dan  mempercayakan  Negara  untuk  mendorong  tindakan  untuk
25 Hawe.
26 Muhammad Haviz and others , ‘Characterization of Traditional Market Solid Waste (TMSW) and Its Recycling Potential (Case Study : Traditional Markets in Bandar Lampung)’, Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering) , 11.1 (2022), 70 <https://doi.org/10.23960/jtep- l.v11i1.70-78>.
27 Siwaree Boonthavornsatien and Dawan Wiwattanadate, ‘Sustainable Transition Models for Municipal Solid Waste Management: A Case Study of Saraburi Provincial Administration Organization, Thailand’, Applied Environmental Research , 41.2 (2019), 41 – 53 <https://doi.org/10.35762/AER.2019.41.2.4>.
28 N. Noegroho, M. Tedja, and R. S. Primadi, ‘New Traditional Market Based on Waste Management Using 3R Method (Study Case : Warung Buncit Jakarta)’, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 794.1 (2021) <https://doi.org/10.1088/1755-1315/794/1/012203>.
mempertahankan  lingkungan  dan  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan. Peraturan  Perundang-undangan  No.  2  Tahun  2017  tanggal  22  Maret  menyetujui sistem Pengelolaan sampah perkotaan. Ketentuan ini, mendefinisikan jalan untuk memastikan  kepatuhan  terhadap  perintah  konstitusi  yang  disebutkan  di  atas, Rencana
Pembangunan Strategis 2011-2030 menetapkan perlunya mengembangkan tindakan untuk menjamin adanya standar dan kegiatan yang tepat untuk  mengendalikan  polusi,  produksi  dan  pengelolaan  limbah,  yang  mampu memastikan  pelestarian  warisan  alam  Timor-Leste,  seiring  dengan  pertumbuhan populasi dan perekonomian.
Di antara berbagai langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut, PED  dan  Program  Pemerintahan  Konstitusional  VI,  memperkirakan  akan diperkenalkannya  arahan  pengelolaan  sampah  perkotaan  berdasarkan  undang- undang  dan  standar  lingkungan  hidup,  untuk  menetapkan  standar  pengolahan sampah  di  Dili  dan  perkotaan  lainnya.  Selain  itu,  diharapkan  juga  dilakukan kampanye  pendidikan  kewarganegaraan  yang  mampu  mempengaruhi  kebiasaan dan pola konsumsi warga, sehingga dapat mengurangi penggunaan material yang dampak lingkungannya negatif dan bertahan lama. Kementerian Tata Usaha Negara, yaitu melalui Direktorat Jenderal Tata Kota, berdasarkan ketentuan ayat a) pasal 22 UU  No.  12  Tahun  2015  tanggal  6  Juni  bertugas  mengkaji  dan  mengembangkan pengumpulan dan pengolahan sampah padat.
Pada  gilirannya,  Administrasi  Kota  atau  Otoritas  Kota,  tergantung  pada kotamadya, adalah entitas Pemerintah yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan limbah padat perkotaan, pengelolaan dan jaminan kebersihan  dan  kebersihan  ruang  publik,  serta  pembersihan  dan  pemeliharaan timbunan sampah, sesuai dengan ayat j) no. 1 pasal 11 Ketetapan UU No. 3/2016, tanggal 16 Maret. Dua belas wilayah kotamadya di Timor-Leste, melalui dokumen hukum  ini,  bermaksud  untuk  melakukan  perubahan  dalam  pengelolaan  sampah perkotaan, sehingga mengusulkan untuk mengkonsolidasikan praktik internal yang baik dan memperoleh kolaborasi yang lebih besar dari masyarakat dan perusahaan penghasil sampah.
Pasal 6 Konstitusi Republik ( Constituição da República ), menetapkan bahwa tujuan  mendasar  negara  adalah  perlindungan  lingkungan  hidup  dan  pelestarian sumber daya alam. Pasal 61 menegaskan kembali tujuan tersebut dan menetapkan bahwa negara harus harus mendorong tindakan-tindakan untuk mempertahankan dan menjaga lingkungan hidup, mengakui, di satu sisi, hak semua warga negara atas lingkungan hidup manusia yang sehat dan seimbang secara ekologis, dan di sisi lain, menetapkan,  kewajiban  yang  menjadi  tanggung  jawab  setiap  orang  untuk melestarikan  dan  melindungi  lingkungan  hidup  demi  kepentingan  generasi mendatang.  Demikian  pula,  Pasal  139  menyoroti  perlunya  pemanfaatan  sumber daya  alam  dengan  cara  yang  menjaga  keseimbangan  ekologi  dan  menghindari kerusakan ekosistem. 29
Di tingkat internasional, Timor-Leste telah meratifikasi serangkaian Konvensi Internasional, seperti Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto, Konvensi Internasional untuk Memerangi Desertifikasi, Konvensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, Konvensi Wina untuk Perlindungan
29 ministerio da Justiça. Decretio-Lei 26/2012.
Lapisan  Ozon  dan  masing-masing  Protokol  Montreal.  Hal  ini  mengakui  tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab Negara untuk melaksanakan kewajiban yang timbul dari instrumen internasional tersebut.
Ketentuan penting dalam Decretio-Lei 26/2012 terkait dengan melestarikan dan  melindungi  lingkungan  hidup  sebagai  kewajiban  negara  untuk  melindungi lingkungan  hidup.  Kegiatan  melestarikan  dan  melindungi  lingkungan  hidup diartikan  sebagai,  setiap  tindakan  inisiatif  publik  atau  swasta,  terkait  dengan eksplorasi atau penggunaan komponen lingkungan hidup, penerapan teknologi atau proses produksi, kebijakan, undang-undang atau peraturan, rencana atau program yang  berdampak  atau  mungkin  berdampak  pada  lingkungan  (Pasal  1,  huruf  a.), Lingkungan  adalah  sekumpulan  sistem  fisik,  kimia,  biologi  dan  hubungannya dengan faktor ekonomi, sosial dan budaya, yang mempunyai dampak langsung atau tidak  langsung,  menengah  atau  langsung  terhadap  makhluk  hidup  dan  kualitas hidup  manusia  (huruf  b.),  Degradasi  atau  kerusakan  lingkungan  hidup  adalah perubahan yang merugikan terhadap sifat-sifat lingkungan hidup yang mencakup antara  lain  pencemaran,  penggurunan,  erosi,  penggundulan  hutan,  hilangnya keanekaragaman  hayati,  berkurangnya  spesies  dan  berkurangnya  kuantitas  dan kualitas  ekosistem  alam  dan  air  tanah  (huruf  g.),  Pembangunan  berkelanjutan: merupakan  pembangunan  yang  didasarkan  pada  pengelolaan  lingkungan  dan budaya  yang  efektif  yang  memenuhi  kebutuhan  generasi  sekarang  tanpa mengorbankan  keseimbangan  lingkungan  dan  kemungkinan  generasi  mendatang juga  memenuhi  kebutuhannya  (huruf  h.),  Baku  mutu  lingkungan  merupakan seperangkat standar yang menetapkan tingkat konsentrasi maksimum polutan yang diperbolehkan  untuk  komponen  lingkungan  hidup  (huruf  r.),  Polusi  adalah masuknya zat, getaran, cahaya, panas atau kebisingan secara langsung atau tidak langsung,  sebagai  akibat  dari  tindakan  manusia,  ke  dalam  komponen  lingkungan hidup yang mungkin membahayakan kesehatan manusia atau kualitas lingkungan, menyebabkan  kerusakan  aset  material,  membahayakan  atau  merugikan penggunaan dan penikmatan serta penggunaan lain yang sah atas lingkungan (huruf s.).
Pasal 2 ayat (2) konsittusi RDTL tahun 2002, memberikan penegasan bahwa penyelenggaraan Negara  yang dilakukan oleh aparatur Negara maupun masyarat harus  tunduk  pada  konsitusi  dan  undang-undang  yang  berlaku,  oleh  sebab  itu penegakan hukum bagi  masyarakat yang membuang sampah sembarangan si pasar Manleuana  perlu  perhatian  serius  dari  pemerintahan  pusat  maupun  daerah, penegakan hukum lingkungan  memang merupakan suatu  urgen untuk  menjamin terlenggaranya masyarkat sehat jasmani.
Negara  telah  mengatur  ketentuan  mengenai  penegakan  hukum  lingkungan dalam Pasal 1 huruf (h) lei base ambiental nomor 26 tahun 2012 berdasarkan pada prinsip  pembangunan  lingkungan hidup  berkelanjutan,  “ Dezenvolvimentu sustentável:  dezenvolvimentu tuir jestaun ambientál no kulturál efikaz ne’ebé halo haksolok  jerasaun ohin  nian  la  iha  kompromisu  ambiente  ne’ebé      hanesan no jerasaun  abanbainrua  nian  mós  iha  posibilidade  atu  fó  ksolok  ba  sira-nia presiza” (Pembangunan  berkelanjutan:  merupakan  pembangunan  yang  didasarkan  pada pengelolaan  lingkungan  dan  budaya  yang  efektif  yang  memenuhi  kebutuhan generasi  sekarang  tanpa  mengorbankan  keseimbangan  lingkungan  dan kemungkinan generasi mendatang juga memenuhi kebutuhannya).
Negara memerlukan partisipasi masyarakat dalam kolaborasi permasalahan sampah  sebagaimanaketentuan  dalam Decretio-Lei 26/2012,  Pasal  7  (1)  dan  (2) tentang kewajiban warga negara, semua warga negara mempunyai kewajiban untuk melestarikan,  melindungi  dan  memperbaiki  lingkungan  hidup  serta  memajukan pelestarian  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  secara  berkelanjutan  demi kepentingan  generasi  sekarang  dan  mendatang  dan  semua  warga  negara mempunyai  kewajiban  untuk  melestarikan,  melindungi  dan  memperbaiki lingkungan hidup serta memajukan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Pasal 12 (1),  (2),  dan  (3)  yang  menyatakan  bahwa,  Negara  mengakui  pentingnya  dan mendorong  partisipasi  masyarakat  lokal  dan  kelompok  rentan,  baik  sendiri  atau bersama-sama  dengan  organisasi  asosiatif  dalam  definisi,  implementasi  dan pemantauan  kebijakan  lingkungan  hidup  dan  proses  pengambilan  keputusan lingkungan hidup, Partisipasi masyarakat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya  dilakukan  melalui  konsultasi  publik,  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan,  dan      Negara  harus  menciptakan  sarana  komunikasi  yang diperlukan untuk partisipasi masyarakat lokal dan kelompok rentan dalam proses pengambilan  keputusan  lingkungan  hidup,  berbagi  dan  bertukar  informasi mengenai  definisi  dan  pelaksananaan  kebijakan  lingkungan  hidup  dan  peraturan perundang-undangan serta pengawasan kegiatan dengan dampak lingkungan.

## PENUTUP Kesimpulan
Pemerintah Timor Leste telah memberikan perlindungan hukum pengaturan sampah  meskipun  permasalahan  sampah  belum  diatur  secara  khusus  dalam ketentuan hukum tersendiri (lex spesialis). Ketentuan tentang pengelolaan sampah dapat  ditemukan  dalam  Pasal  61  ayat  (1)  yang  mengatur  tentang  hak  atas lingkungan  hidup  yang  manusiawi,  sehat  dan  berimbang  secara  ekologis  dan memperbaikinya  demi  manfaat  generasi-  generasi  mendatang  dan  Pasal  3 Konstitusi RDTL Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup dan mempertahankan pembangunan ekonomi yang  berkesinambungan.  Sebagai  lex  spesialis  dari  hak  dan  kewajiban  konstitusi sebagaimana disebutkan dalam RDTL, Decretio – Lei 26/2012 sebagai hukum dasar lingkungan hidup dalam Pasal 2 (2), Pasal 7 (1) dan (2), serta Pasal 12 (1), (2), dan (3),  yang  mengaur  tentang  negara  wajib  tunduk  pada  ketentuan  konstitusi  dan undang-undang  yang  berlaku  dan  wajib  melestarikan,  melindungi  serta memperbaiki  lingkungan  hidup  dan  pentingnya  peran  serta  masyarakat.  Namun ketentuan  tehnis  mengenai  bagaimana  negara  mengatur  kebijakan  pengelolaan sampah  pasar  Manleuana  serta  bagaimana  kewajiban  masyarakat  dalam berpartisipasi  dalam  pengelolaan  sampah  pasar  belum  diatur  dalam  ketentuan khusus sebagai lex spesialis pengaturan pengelolaan sampah pasar di Timor Leste.

## Saran
Diperlukan  adanya  ketentuan  tehnis  tentang  pengelolaan  sampah  pasar tradisional di Timor Leste, untuk mengatasi permasalahan sampah plastik plastik. Selain  itu  perlunya  pelibatan  masyarakat  dalam  setiap  proses  pembentukan ketentua tersebut agar dipahami oleh masyarakat serta dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  Dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence):  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence) , first (Kencana Prenada Media Group, 2012) <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20292154>
Boonthavornsatien,  Siwaree,  and  Dawan  Wiwattanadate,  ‘Sustainable  Transition Models  for  Municipal  Solid  Waste  Management:  A  Case  Study  of  Saraburi Provincial  Administration  Organization,  Thailand’, Applied  Environmental Research , 41.2 (2019), 41 – 53 <https://doi.org/10.35762/AER.2019.41.2.4> Boshoff,  Elsabe,  ‘Kewajiban  Positif  Negara  Untuk  Menjaga  Ha k  Asasi  Manusia  Di Bidang Lingkungan Hidup, HUBUNGAN ANTARA HAK ASASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP’, Human Right Pulse , 2021 <https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/positive- obligations-on-the-state-to-safeguard-environmental-human-rights> Constitucional, Governo, Decreto-Lei N. o 2/ 2017 de 22 de Março Aprova o Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos , 2017, pp. 343 – 52 Dinah,  Shelton,  ‘Stockholm  Declaration  (1972)  and  Rio  Declaration  (1992)’, Max Planck  Encyclopedia  of  Public  International  Law ,  September,  2008 <https://doi.org/10.1093/law:epil/9780199231690/e1608> Fitzmaurice, Malgosia, 11 . Whaling and Inter- and Intra-Generational Equity , 1946 Fuad,  Iwan  Zainul,  ‘Kesadaran  Hukum  Pengusaha  Kecil  Di  Bidang  Pangan  Dalam
Kemasan  Di  Kota  Semara ng  Terhadap  Regulasi  Sertifikasi  Produksi  Halal’ (MIH UNDIP Semarang, 2010) <https://core.ac.uk/download/pdf/11722842.pdf>
Haviz,  Muhammad,  Dewi  Agustina  Iryani,  Puspita  Yuliandari,  Udin  Hasanudin, Elhamida Rezkia Amien, and Agus Haryanto, ‘Characterizatio n of Traditional Market  Solid  Waste  (TMSW)  and  Its  Recycling  Potential  (Case  Study : Traditional Markets in Bandar Lampung)’, Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering) , 11.1 (2022), 70 <https://doi.org/10.23960/jtep-l.v11i1.70-78> Hawe, Dodo, ‘Sampah Menjadi Masalah Berat Kota Dili, Sekretaris SEATOU Timor Leste Sampai Bilang Begini’, HELOTIMORLESTE , 2024 <https://timor.heloindonesia.com/nasional/3126/sampah-menjadi- masalah-berat-kota-dili-sekretaris-seatou-timor-leste-sampai-bilang- begini?page=3>
Ibrahim,  Johny, Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif’ (Surabaya: Banyumedia, 2006)
INTOSAI, Working Group on Environmental Auditing, ‘Definition and Classification of  Waste’  <https://sisu.ut.ee/waste/book/11 -definition-and-classification- waste>
Majelis  Konstituante  Timor- Leste,  ‘Undang -Undang  Dasar  Republica  Democratica de Timor- Leste’, 1 (2002), 1– 70 Marzuki, P.M, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2006) ministerio da Justiça, Direção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação - DNAJL DECRETO-LEI , 2012 <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&
cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmxaDX0cPzAhX1_XMBHUCgAwgQFnoECA IQAQ&url=https%3A%2F%2Fadoc.tips%2Fdownload%2Fbab-2-landasan- teori294074b5647acbc51fc2a7055536b95a44523.html&usg=AOvVaw3tQ8 UCQ2stW7nrQ>
Noegroho, N., M. Tedja, and R. S. Primadi, ‘New Traditional Market Based on Waste Management  Using  3R  Method  (Study  Case :  Warung  Buncit  Jakarta)’, IOP Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science ,  794.1  (2021) <https://doi.org/10.1088/1755-1315/794/1/012203>
Purwendah,  Elly,  ‘KONSEP  KEADILAN  EKOLOGI  DAN  KEADILAN  SOSIAL  DALAM SISTEM  HUKUM  INDONESIA  ANTARA  IDEALISME  DAN  REALITAS’, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (2019), 139 <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425> Purwe ndah, Elly Kristiani, and Daniel Joko Wahyono, ‘Waste Bank as an Alternative to  Community  Based  Management’, Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha , 9.3 (2021), 930 – 36
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
Raseukiy,  Sayyidatiihayaa  Afra  Geubrina,  and  Yassar  Aulia,  ‘Membuka  Cakrawala Terhadap  Akses  Keadilan  Bagi  Korban  Kejahatan  Seksual  Di  Indonesia: Tinjauan  Paradigmatis  Atas  Penegakan  Hukum’, Majalah  Hukum  Nasional ,
49.1 (2019), 151 – 79 <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.96> Ray,  Alex,  ‘Ambisi  Yang  Membara:  Masalah  Pengelolaan  Sampah  Di  Timor - Leste’, Devpolicy  Blog ,  2021  <https://devpolicy-org.translate.goog/burning- ambition-timor-lestes-waste-management-problem-20210524- 2/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc> Soekanto,  Soerjono, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  2004 <Raja grafindo Persada>
Suyatno, ‘Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia’, Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno , 2.1 (2019), Hal. 199-200
Thürer, Matthias, Ivan Tomašević, and Mark Stevenson, ‘On the Meaning of “Waste”: Review and Definition’, Production Planning and Control , 28.3 (2017), 244 – 55 <https://doi.org/10.1080/09537287.2016.1264640> Worldometer,  ‘Populasi  Timor - Leste  (LANGSUNG)  Mengambil  Data...’,  2024 <https://www-worldometers-info.translate.goog/world-population/timor- leste-population/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc>