Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Agustus 2013 VOL. XIV NO. 1, 1-23

## NEOLIBERALISASI PENDIDIKAN ISLAMI DI ACEH: Analisis Kritis Terhadap Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008

## Baun Thaib

## Peneliti pada Pusat Balai Bahasa Provinsi Aceh

## Abstract
In qanun of education in Aceh, it is stated that the education in Aceh should be Islamic. We  cannot  deny  that  Aceh’s  education  is  subordinate  from  national  secular  education. Therefore, it is assume that Aceh’s education totally followed the national policy with all of its philosophy, ideology, politics and other values brought along. Thus, how is the real project  of  Islamization  of  education  in  Aceh?  This  article  is  intended  to  explain  the implementation of Islamic education in Aceh  and also the values promoted through the islamization process and figure out the concistency of its implementation toward Islamic pedagogy.  By  using  critical  analysis,  the  writer  found  that  the  islamization  project  in Aceh’s  education  has  been  trapped  in  the  mainstream  of  nationl  education  either  from the aims or from the substances. Thus, the face of Islamic education in Aceh is just in the artificial  aspect  such  as  wearing  Islamic  uniform  at  school,  adding  Islamic  subject  and segregating of boys and girls in the classroom.

## Abstrak
Meskipun dalam Qanun Pendidikan Aceh dinyatakan bahwa pendidikan di Aceh adalah pendidikan islami , namun tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan di Aceh merupakan subordinasi  dari  pendidikan  nasional  yang  sekuler.  Dengan  demikian,  diasumsikan pendidikan  di  Aceh  sepenuhnya  tunduk  dan  patuh  pada  kebijakan  pendidikan  yang berlaku secara nasional dengan seperangkat  filosofi,  idiologi, politik, dan nilai-nilai  yang dibawanya.  Jadi  apa dan bagaimana  sebenarnya proyek  islamisasi  pendidikan di Aceh? Artikel  ini  bermaksud  menguji  dan  mendiskusikan  nilai-nilai  yang  melekat  baik  pada sistem penyelenggaraan pendidikan publik di Aceh maupun  nilai-nilai yang dipromosikan melalui proses islamisasi  tersebut, apakah sepenuhnya konsisten  dengan pedagogi Islam atau  tidak.  Dengan  menggunakan  pendekatan  pendidikan  kritis,  penulis  menemukan bahwa proyek islamisasi pendidikan di Aceh telah terjebak dalam mainstream pendidikan nasional  baik  dari  sisi  tujuan maupun substansinya. Oleh  karena  itu, wajah pendidikan islami    di  Aceh  hanya  tampak  pada  aspek  -aspek  artifisial  semata,  seperti  pakaian sekolah,  penambahan  mata  pelajaran  Islam,  dan  pemisahan  laki-laki  dan  perempuan dalam kelas.
Kata Kunci : pendidikan islami , neoliberalisasi, marketisasi.

## PENDAHULUAN
Sebagai  wujud  implementasi  syariat  Islam  secara  kaffah  di  Aceh,  upaya formulasi  dan  legalisasi  syariat  Islam  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  terus berkembang.  Dimulai  dari  pengesahan  Qanun  yang  mengatur  tentang  aspek ibadah, akidah, syiar Islam, dan muamalah, formalisasi syariat Islam terus bergerak dan meluas sesuai dengan tuntutan masyarakat dan implementasi UU Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Dalam konteks ini, maka islamisasi juga berlaku pada aspek pendidikan.  Keinginan  mewujudkan  pendidikan  yang  islami  telah  dituangkan dalam  Qanun  No.  5  Tahun  2008  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa  sistem pendidikan  nasional  yang  diselenggarakan  di  Aceh  didasarkan  pada  nilai-nilai islami  (BAB  III  pasal  5  ayat  2) dan  harus  sesuai  dengan  kekhususan  karakteristik dan  budaya  masyarakat  Aceh  yang  islami  (Bab  II  pasal  2).  Qanun  ini  merupakan jabaran  dari  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh,  Undang-Undang  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005 tentang  Guru  dan  Dosen,  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh.
Berdasarkan  Qanun  ini,  penyelenggaraan  pendidikan  di  Aceh  dibangun  di atas  dua  asas  penting  (yaitu,  keislaman  dan  karakteristik  Aceh)    di  antara  sekian banyak  asas  lain  (Bab  II  pasal  2)  dan  berfungsi  sebagai  upaya  pengembangan seluruh  aspek  kepribadian  peserta  didik  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat Aceh  yang  berperadaban  dan  bermartabat.  Karakteristik  manusia  yang  ingin diwujudkan  oleh  pendidikan  Aceh  yang  islami  adalah:  (1)  beriman  dan  bertaqwa kepada  Allah  Sub ḥ anahu  wa  Ta’ ā la;  (2)  berakhlak  mulia;  (3)  berpengetahuan;  (4) cerdas;  (5)  cakap;  (6)  kreatif;  (7)  mandiri;  (8)  demokratis;  dan  (9) bertanggungjawab.
Meskipun  dinyatakan  bahwa  pendidikan  Aceh  dibangun  di  atas  fondasi keacehan  dan  keislaman,  akan  tetapi  pendidikan  yang  berlaku  di  Aceh  bukanlah sistem  pendidikan  yang  sepenuhnya  otonom  dan  independen,  melainkan subsistem  dari  sistem  pendidikan  nasional.  Artinya,  pendidikan  Aceh  merupakan bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  sistem  pendidikan  nasional.  Dengan  demikian, pendidikan Aceh menerima, melaksanakan, dan tunduk pada kebijakan pendidikan yang  berlaku  secara  nasional  dengan  seperangkat  ideologi,  politik,  dan  nilai-nilai
yang dibawanya  (Bab V pasal 16). Jadi, otonomisasi pendidikan sebenarnya  hanya mengambil  bentuk  desentralisasi  yang  paling  lemah,  yaitu  sebatas  pelimpahan sebagian  kewenangan  manajerial  kepada  Pemerintah  Daerah.  Sementara  itu, berbagai  keputusan  fundamental  dalam  pengelolaan  pendidikan  dan  nilai-nilai pendidikan  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  sistem  pendidikan  nasional masih tetap dalam genggaman otoritas Pemerintah Pusat. 1
Dalam  konteks  ini,  pendidikan  nasional  tidak  pernah  menyebut  Islam secara  eskplisit  sebagai  landasan  filosofis  dan  operasionalnya.  Secara  formal, landasan  filosofis  pendidikan  nasional  adalah  Pancasila  dan  UUD  1945.  Namun demikian,  penelaahan  secara  seksama  terhadap  tujuan  dan  orientasi,  model pendidikan  yang  dikembangkan,  desain  kurikulum,  dan  berbagai  kebijakan pendidikan  nasional,  memberikan  gambaran  betapa  pendidikan  nasional sebenarnya  lebih  condong  kepada  pendidikan  Barat  (Amerika  Serikat).  Jadi, meskipun  sebagian  kalangan  menganggap  bahwa  filosofi  dan  kebijakan  nasional pendidikan  Indonesia  tersebut  tidak  bertentangan  dengan/dijiwai  oleh  nilai-nilai islami,  namun    keinginan  dan  inisiatif  untuk  mewujudkan  pendidikan  islami    di Aceh  menunjukkan  adanya  ketidakpuasan  terhadap  sistem  pendidikan  nasional disertai niat untuk memberikan kontribusi positif dalam membangun pendidikan yang  lebih  baik  terutama  dalam  konteks  lokal  dengan  menjadikan  Islam  sebagai asas dan prinsip penyelenggaraannya.
Yang menjadi persoalan adalah apakah proses penerapan pendidikan islami di Aceh sudah sejalan dengan nilai dan prinsip dasar pendidikan Islam atau  justru hanya memasukkan unsur-unsur atau simbol-simbol  Islam ke dalam mainstream pendidikan  nasional  yang  notabene  dalam  banyak  hal  dipenuhi  nilai-nilai  filosofi Barat (materialisme dan pragmatisme)?
Artikel  ini  bertujuan  mendorong  berbagai  pihak  mengkritisi  dan  menguji secara kritis nilai-nilai yang melekat baik pada sistem penyelenggaraan pendidikan publik  di  Aceh  maupun    nilai-nilai  yang  dipromosikan  melalui  proses  islamisasi tersebut,  apakah  sepenuhnya  konsisten  dengan  pedagogi  Islam  atau  tidak. Menggunakan  paradigma  pendidikan  kritis  dan  Islami,  makalah  ini  akan mendiskusikan  dan  menguji  konsistensi  agenda  islamisasi  pendidikan  Aceh
1 Bentuk  desentralisasi  yang paling  lemah  adalah  dekonsentrasi.  Baca  selengkapnya  dalam M. Sirozi, Politik Pendidikan , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal.232.
terhadap  substansi  pendidikan  Islam,  lalu  menyingkap  apa  sebenarnya  tujuan pendidikan/sekolah  di  Aceh  dalam  konteks  kekinian.  Analisis  ini  mengacu  pada sumber  normatif  dan  praktis,  yaitu  Qanun  Aceh  No.  5  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan  Pendidikan  sebagai  landasan  legal  formal  pelaksanaan pendidikan  di  Aceh  serta  hasil  pengamatan  praktik-praktik  pendidikan  yang berlaku secara umum di dalam masyarakat.
Alasan penggunaan dua pendekatan ini didasarkan pada adanya titik temu yang signifikan—tentu saja juga memiliki perbedaan-perbedaan mencolok—antara cara pandang pendekatan kritisisme yang berakar pada filosofi rekonstruksionisme dan  progresifisme  dengan  pendekatan  dan  filosofi  pendidikan  Islam  terhadap pendidikan.  Baik  paradigma  pendidikan  kritis  maupun  islami  sama-sama menjadikan pendidikan sebagai basis perubahan dan sarana transformasi menuju tatanan  kehidupan  yang  lebih  baik.  Pendidikan  kritis  sebagaimana  pendidikan Islam  memandang  bahwa  modernisme  pada  titik  tertentu  telah  mengakibatkan lahirnya  eksploitasi,  diskriminasi,  dan  ketidakadilan  secara  global.  Modernisme yang lahir dari filsafat  positivistik cenderung menjadikan pendidikan semata-mata mengejar  kesejahteraan  ekonomi  (materi)  dan  mengabaikan  pentingnya  tujuan- tujuan spiritual dan religius.

## PEMBAHASAN

## Konteks, Orientasi, dan Muatan Pendidikan islami  Aceh
Pendidikan  Aceh  pascatsunami  dan  perjanjian  damai  Helsinki,  setidaknya dapat  dilihat  dalam  tiga  konteks  yang  saling  terkait.  Pertama,  globalisasi  yang sedang  berlangsung  bukan  sekadar  fenomena  kemajuan  ilmu  pengetahuan  serta perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  membawa  berbagai kemudahan. 2 Revolusi  teknologi  sebagai  pilar  utama  globalisasi  telah  memicu lahirnya masyarakat informasi (information society) di mana pendidikan memegang peran penting dalam segala aspek  kehidupan. Hal ini telah melahirkan tantangan yang  luar  biasa  bagi  para  pendidik  untuk  memikirkan  kembali  prinsip-prinsip dasar  yang  akan  dipakai  dalam  menyikapi  perkembangan  teknologi  secara  kreatif
2 Yusuf  Al-Qardhawi, Islam dan Globalisasi Dunia , terjemahan dari buku Al-Muslimun wa al-Aulamah , Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. I, 2001.
dan  produktif  serta  merestrukturisasi  pendidikan  untuk  merespon  secara konstruktif dan progresif perubahan-perubahan sosial yang melanda dunia. 3 Dalam konteks ini, pemerintah dan masyarakat Aceh menyadari pentingnya membangun sistem pendidikan yang yang dapat mempersiapkan generasi muda dan masyarakat untuk  dapat  membangun  kehidupan  yang  lebih  baik  dalam  kancah  globalisasi dunia  dengan  karakteristik  perubahan  yang  serba  cepat,  tidak  pasti (uncertainty) , dan tak bisa diprediksi (unpredictable) .
Kedua,  syariat  Islam  telah  menjadi  keputusan  politik  nasional.  Keputusan ini  mendapat dukungan dan tanggapan positif secara  luas dari masyarakat Aceh. Syariat Islam diasumsikan sebagai salah salah satu solusi dari konflik politik antara Aceh  dan  Indonesia  serta  instrumen  sosial  dalam  pembangunan  kembali  Aceh. Syariat  Islam  juga  diasumsikan  sebagai  sumber  nilai  dalam  menyikapi perkembangan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi secara global. Harus diakui, proses globalisasi memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan nilai- nilai agama dan sosial. Agama (Islam) diyakini mampu memainkan peran penting dalam  mengawal  proses  globalisasi  dan  memberikan  beragam  solusi  bagi persoalan-persoalan sosial yang ditimbulkannya.
Di Aceh, syariat Islam bukan barang baru, melainkan memiliki akar historis dan  budaya  yang  kuat  di  Aceh  sehingga  formalisasi    syariat  Islam  merupakan reaktualisasi  dan  penguatan  implementasi  ajaran  Islam  yang  harus  dilaksanakan secara  sempurna (kaffah) .  Islam  harus  menjadi  basis  nilai  yang  terinternalisasi dalam  setiap  aspek  kehidupan.  Oleh  karena  itu  perlu  dikembangkan  sistem pendidikan  yang  mengacu  pada  ajaran  Islam  yang  berfungsi  sebagai  media internalisasi  nilai-nilai  ajaran  Islam  sekaligus  sebagai  perangkat  sosial pembangunan Aceh ke arah yang lebih baik.
Ketiga,  sistem  pendidikan  nasional  yang  masih  carut-marut  di  mana pendidikan  Aceh  menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari    kondisi  tersebut, bahkan diperparah lagi dengan dua bencana sosial, yaitu konflik bersenjata selama lebih  kurang  30    tahun  ditambah  tsunami.  Kondisi  ini  telah  mendorong  lahirnya komitmen  untuk  mengejar  ketertinggalan  dari  daerah-daerah  lain  di  Nusantara
3 Douglas  Kellner,  “Toward  a  Critical  Theory  of  Education”,  http://www.gseis.ucla.edu/ faculty/kelllner/, diakses tanggal 10/6/2010.
disertai  upaya  untuk  membangun  sistem  pendidikan  yang  lebih  bermutu  dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. 4
Ketiga konteks ini memperlihatkan bagaimana Aceh merancang pendidikan yang  di  satu  sisi  akomodatif  terhadap    globalisasi  dunia  dan  di  sisi  yang  lain berupaya  mengejar  ketertinggalan  di  bidang  pendidikan  dan  mempercepat pencapaian tujuan dan target pendidikan nasional demi percepatan pembangunan kembali  Aceh  secara  komprehensif.  Strategi  yang  diambil  adalah  aktualisasi  dan implementasi  ajaran  Islam  secara  sempurna  dengan  pemberlakuan  syariat  Islam. Islam  diyakini  dapat  memberikan  solusi  dari  berbagai  persoalan  ekonomi,  sosial, budaya  dan  politik  dalam  membangun  Aceh  yang  bermartabat  dan  berperadaban dalam kancah kehidupan global.  Untuk itu, pendidikan menempati peran sentral sebagai pembentukan agen sosial (Sumber Daya Manusia) yang dapat menjalankan misi  dan  mewujudkan  visi  sosial  yang  selaras  dengan  Islam.  Oleh  karena  itu, pendidikan  yang  dibangun  harus  dapat  menjadi  wahana  internalisasi  nilai-nilai islami  dan  dengan  tetap  secara  konsisten  menjalankan  syariat  Islam  secara sempurna  dan  mejadikan  Islam  sebagai  asas  penyelenggaraan  pendidikan. Komitmen ini dibangun berpijak pada UUPA No. 11 Tahun 2006 yang menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai islami.
Komitmen  penyelenggaraan  pendidikan  islami  di  Aceh  sebenarnya  telah muncul  sejak  penerapan  syariat  Islam  secara  formal  di  Aceh.  Hal  ini  tertuang dalam Qanun Aceh No. 53 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Hal ini  menunjukkan  bahwa  secara  substansial  aturan  penyelenggaraan  pendidikan islami    di  Aceh  telah  ada  sejak  tahun  2003  dan  telah  berlangsung/dilaksanakan hampir sembilan tahun. Selama hampir satu dasawarsa pelaksanaan pendidikan  islami    di  Aceh  belum  menunjukkan  kiprah  yang  berarti.  Praktik pendidikan  yang  berlangsung  masih  mengikuti  tren  yang  berlaku  pada  sistem pendidikan  nasional  dalam  pelaksanaan  pendidikan  publik.  Otonomi  pendidikan tidak  mampu  diterjemahkan  secara  nyata  sehingga  politik  dan  kebijakan pendidikan  yang  diambil  belum  sepenuhnya  mengacu  pada  filosofi  dan kepentingan daerah. Berbagai produk kebijakan pendidikan nasional seperti Badan Standarisasi  Pendidikan  Nasional,  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan,  Ujian
4 Bandingkan  dengan  bagian  Penjelasan  atas  Qanun  Aceh  No.  5  tahun  2008  tentang Penyelenggaraan  Pendidikan  dalam  Qanun  Aceh  No.  5  tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan, Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh, 2008, hal. 29.
Nasional, Sekolah Internasional, dan Badan Hukum Pendidikan ditelan bulat-bulat tanpa resistensi dan kritik.
Penyelenggaraan pendidikan islami  baru pada tataran permukaan, bersifat simbolis,  dan  formalistik.  Hal  ini  setidaknya  tampak  pada  tiga  aspek  yang  amat menonjol,  yaitu  tujuan  pendidikan,  lingkungan  belajar  dan  kurikulum.  Artinya, pendidikan  islami    hanya  dimaknai  sekadar  penampilan  sehingga  yang  lebih diperhatikan  adalah  bagaimana  membentuk  lingkungan  sekolah/belajar  yang dianggap islami seperti aturan berpakaian, penyediaan musala pada setiap sekolah, dan pemisahan ruang belajar siswa laki-laki dan perempuan.
Selain  itu,  pendidikan  islami    juga  cenderung  dipahami  dalam  persepektif subjek/mata  pelajaran  sehingga  muncullah  pelajaran-pelajaran  Islam  seperti Qur’an-Hadis,  Fiqh,  Akidah  Akhlak,  Sejarah  Kebudayaan  Islam  (SKI),  dan  lain sebagainya.  Hal  ini  berlangsung  tanpa  kritik  serta  refleksi  pemikiran  yang  lebih luas  dan  mendalam  tentang  apa  sebenarnya  yang  islami  dalam  pendidikan sehingga  hal-hal  yang  lebih  esensial  daripada  sekadar  lingkungan  belajar  dan integrasi  kurikulum  menjadi  terabaikan.  Para  pemangku  kepentingan  pendidikan sibuk  dengan  urusan-urusan  yang  tidak  menyentuh  substansi  pendidikan  Islam sehingga  melupakan  apa  sebenarnya  yang  ingin  dicapai  dari  praktik  pendidikan yang dijalankan.
Fenomena  tersebut  menjadikan  praktik  pendidikan  islami    di  Aceh  hanya berkutat pada aspek-aspek yang artifisial, tidak pada hal-hal yang fundamental dan esensial.  Pendidikan  Aceh  belum  beranjak  dari    mainstream  pendidikan  publik yang berlangsung secara nasional, bahkan global. Pendidikan publik/sekolah yang berkembang  sekadar  membahani  peserta  didik  dengan  seperangkat  pelajaran  dan keterampilan  untuk  melahirkan  individu  konsumeristik  yang  sesuai  dengan tuntutan pasar. Praktik ini telah menjadikan standarisasi  kurikulum, standarisasi tes/ujian,  dan  kompetisi  sebagai  nilai-nilai  utama  dan  mencampakkan  nilai-nilai persamaaan, kerja sama, solidaritas dan empati, serta isu-isu keadilan sosial keluar dari  area  sekolah  dan  aktivitas  pendidikan.  Sekolah/pendidikan  hanya  menjadi instrumen reproduksi nilai-nilai ideologis ekonomis yang dominan dan cenderung mengikis  nilai-nilai  sosial  humanis  dari  sekolah  sehingga  gagal  melahirkan individu yang kreatif, kritis, dan transformatif.
Mengintegrasikan  muatan/ajaran  Islam  ke  dalam  model  sekolah/ pendidikan  yang  jelas-jelas  telah  gagal  dalam  menumbuhkan  potensi-potensi kemanusian  yang  tak  lebih  dari  sekadar  kebutuhan  terhadap  pekerjaan  tentu  saja harus dikritisi secara reflektif. Penulis berasumsi bahwa praktik pendidikan islami yang  dipahami  dalam  batas-batas  lingkungan  belajar  dan  muatan  kurikulum  saja cenderung telah menipu, mendistorsi, dan merusak watak ideal pendidikan islami itu  sendiri.  Lebih  jauh,  tanpa  aktualisasi  esensi  tujuan  pendidikan  islami    secara konsisten,  maka  pendidikan  islami    akan  terjebak  dan  dimanipulasi  untuk melegitimasi  mainstream  praktik  pendidikan  publik  yang  berjalan  dan  tanpa disadari “diberdayakan” untuk mendukung ideologi tertentu.

## Agenda Neoliberal Kapitalis dalam Pendidikan
Ketidakpuasan  terhadap  sistem  pendidikan  nasional  Indonesia  sebenarnya sudah  nyaring  terdengar  terutama  sejak  tumbangnya  pemerintahan  Orde  Baru tahun  1998.  Reformasi  dipahami  tidak  sekadar  pergantian  rezim  politik  dan perubahan  birokrasi,  melainkan  perubahan  dalam  seluruh  aspek  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  konteks  ini,  tuntutan  dilakukannya  reformasi menyeluruh  di  bidang  pendidikan  juga  mendapat  perhatian  serius  dari  berbagai kalangan. Pendidikan Orde Baru dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak bisa diharapkan membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Pendidikan Orde Baru  dianggap  sentralistik,  indoktrinatif,  seragam,  dan  hanya  menjadi  alat  politik penguasa.
Untuk  mengakomodasi  arus  globalisasi  yang  ditandai  dengan  kemajuan yang luar biasa di bidang teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi, maka bangsa  Indonesia  membutuhkan  pendidikan  yang  mampu  menciptakan  manusia yang  inovatif,  kreatif,  dan  kompetitif.  Akan  tetapi,  gerakan  reformasi  pendidikan yang  didengungkan  berbagai  pihak  tidak  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan sehingga  sampai  saat  ini  kritik  terhadap  carut-marut  sistem  pendidikan  nasional tidak pernah surut.
Fenomena  ini  mengindikasikan  bahwa  reformasi  pendidikan  tidaklah semudah membalik telapak tangan. Selain pendidikan membutuhkan proses yang tidak  singkat  dan  melibatkan  berbagai  pihak,  pendidikan  juga  tidak  terlepas  dari
faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik baik pada tataran lokal, nasional, maupun global. Hal ini membuat sistem pendidikan nasional tidak dapat dipahami tanpa  mengaitkannya  dengan  konteks  sosial  ekonomi  dan  politik  yang  sedang berjalan. Setiap kebijakan pendidikan selalu saja bertali-temali dengan keseluruhan aspek-aspek  tersebut  dalam  tingkatan  dan  pola  yang  variatif.  Dalam  konteks  ini, kekuatan global kapital yang mendominasi dunia sejak berakhirnya Perang Dunia ke-2  telah  menancapkan  pengaruh  yang  cukup  kuat  dalam  membentuk  formasi pendidikan dunia termasuk dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.
Penetrasi  kekuatan  global  dalam  bentuk  kapital  (modal)  yang  melahirkan ekonomi  kapitalisme  dengan  paham  neoliberal  dalam  pendidikan  nasional  adalah kenyataan yang sulit dibantah. Berpuluh tahun Indonesia adalah negara pengutang di  lembaga-lembaga  kapital  dunia  seperti  IMF,  World  Bank  dan  ADB.  Sebagai donor yang memegang prinsip ekonomi, tentu saja lembaga-lembaga tersebut tidak memberikan  utang  begitu  saja  melainkan  dengan  syarat-syarat  tertentu  sesuai dengan  misi  dan  tujuan  lembaga-lembaga  tersebut  tanpa  mempertimbangkan kepentingan dan nasib negara dan bangsa kreditur.
Meskipun  kapitalisme  telah  mengalami  pasang  surut  sejak  pertengahan abad  ke-20  dan  jatuh  pada  krisis  yang  cukup  parah  pada  tahun  lalu  hingga  kini sebagai  akibat  tingginya  tunggakan  kredit,  namun  respon  politik  terhadap kapitalisme  dari  negara-negara  pendukung  utamanya  di  seluruh  belahan  dunia tidak pernah menyalahkan sistem kapitalis, tidak juga menunjukkan adanya itikad baik  untuk  mereformasi  bentuk  neoliberal  dari  kapitalisme.  Kritik  mereka  hanya ditujukan  pada  dua  aspek  neoliberalisme  yaitu:  pertama,  apa  yang  mereka  lihat sebagai perluasan deregulasi secara berlebihan (over extent deregulation) , dan kedua, tingginya  pembayaran  dan reward yang  diterima  oleh  bankir-bankir  besar.  Tidak ada kritik tentang kapitalisme itu sendiri sebagai sebuah sistem.
Kapitalisme  bukanlah  sistem  yang  ramah.  Kaum  plutokrat  (orang-orang kaya)  baik  secara  esensial  maupun  sosial  bukanlah  kelompok  pemurah.  Bagi kapitalisme  keuntungan  adalah  tuhan.  Dalam  sistem  kapitalis,  keinginan  untuk memperoleh  profit  yang  tak  terbatas  merupakan  motor  dari  segala  kebijakan, bukan kebaikan dan kesejahteraan publik (sosial). Privatisasi sarana dan prasarana publik  seperti  sistem railway (rel  kereta  api) , tol,  pelayanan  kesehatan  (klinik  dan rumah sakit) dan pendidikan (sekolah, lembaga kursus, pendidikan vokasional, dan
universitas),  air  bersih,  listrik  dan  gas,  dijalankan  lebih  sebagai  pabrik  dan  mesin pencetak  uang  untuk  memaksimalkan  laba  bagi  pemilik,  daripada  untuk pemenuhan pelayanan bagi publik dan pencapaian kesejahteraan rakyat. 5
Kebijakan  global  neoliberalisme    sebagai  wajah  dominan  kapitalisme  yang lebih  sering  disebut  dengan  liberalisasi  ekonomi  dapat  dilihat  dari  butir-butir Konsensus  Washington  (1989)  yaitu;  (1)  disiplin  fiskal,  (2)  pengurangan  belanja negara,  (3)  reformasi  perpajakan,  (4)  liberalisasi  suku  bunga,  (5)  kurs  mata  uang dengan  mempertimbangkan  daya  saing,  (6)  liberalisasi  sektor  perdagangan,  (7) liberalisasi investasi asing, (8) privatisasi, (9) deregulasi, dan (10) perlindungan hak cipta. 6
Dampak  terbesar  ekonomi  neoliberal  kapitalis  dalam  pendidikan  adalah kebijakan  untuk  mengadopsi  pendidikan  ke  dalam  kepentingan  bisnis  dan  pada saat  yang  sama  menekan  pengeluaran  (belanja)  negara  terhadap  pendidikan  yang kemudian melahirkan kebijakan privatisasi dengan alasan efisiensi dan efektivitas serta  marketisasi  bidang  pendidikan  dengan  alasan  efisiensi,  efektivitas,  dan akuntabilitas.  Hirtt  mencatat  bahwa  bagi  neoliberal  kapital,  adalah  mungkin  dan bahkan  direkomendasikan  untuk  mewujudkan  sistem  pendidikan  yang  lebih terpolarisasi…,  pendidikan  tidak  seharusnya  mentransmisikan  nilai-niliai kebudayaan  umum  yang  lebih  luas  bagi  mayoritas  pekerja  masa  depan (future workers) .  Pendidikan  lebih  baik  hanya  mengajarkan  beberapa  skill  dan keterampilan dasar umum. 7
Pendidikan  bagi  kaum  kapitalis  hanya  bertujuan  mencetak  individu  yang siap  memasuki  pasar  kerja.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  tidak  perlu  (atas  nama efisiensi)  menghabiskan  banyak  modal  untuk  pendidikan.  Prinsipnya,  jika  hanya untuk  bekerja  di  dunia  korporasi  milik  para  konglomerat  dan  perusahaan- perusahaan  kapitalis  sebagai  buruh  mengapa  harus  mengajarkan  mereka pengetahuan  dan  keterampilan  yang  lebih  dari  keperluan  untuk  itu.  Pendidikan
5 Bandingkan  dengan  Nelly  Stromquist  dalam  Ahmar  Mahboob,  “Neoliberalism  and Madrasas:  an  Unholy  Connenction”,  http://www.chowk.com/articles/12839,  diakses  tanggal 16/10/2007.
6 John  Williamson  (ed.),  “What  Washington  Means  by  Policy  Reform”  dalam Latin American  Adjustment:  How  Much  Has  Happened? Washington,  D.C:  Institute  for  International Economics, 1990. Baca juga Sunarsip, “Menggugat Neoloberalisme?”, Republika , 8 Juni 2009.
7 N.  Hirtt,  “Three  Axes  on  Merchandisation”, European  Educational  Research  Journal , http://www.wwwords.co.uk/eerj/, diakses tanggal 20/6/2011.
untuk  tujuan  yang  lebih  luas  hanya  pemborosan  yang  akan  menghabiskan  uang negara  (pemilik  modal)  dan  sangat  mungkin  mengancam  eksistensi  sistem kapitalis yang telah mapan. 8
Lebih  lanjut,  neoliberal  kapitalis  amat  memahami  keyakinan  umum  yang berkembang  bahwa  pendidikan  adalah  aspek  strategis  dalam  kehidupan  manusia terutama dalam konteks transmisi nilai-nilai politik dan idelogis. Para pendidik dan budayawan  memberikan  implikasi  luas  dalam  proses-proses  reproduksi  ekonomi, budaya,  dan  ideologi.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  harus  dikontrol  demi kepentingan  kapitalisme.  Hal  ini  dilakukan  dengan  proyek  restruktusisasi  praktik sekolah dan sistem pendidikan yang dapat bertindak sebagai perangkat yang dapat menjaga stamina dan keberlangsungan kapital, kapitalis, dan kapitalisme. 9 Agenda global kapitalis neoliberal dalam pendidikan setidaknya dapat dipahami dalam dua konteks:
Pertama, pemotongan belanja publik. Bukan hanya menjadikan pendidikan dan  media  sebagai  instrumen  yang  berfungsi  sebagai  agen  kapitalisme,  tapi kapitalis  juga  menghendaki  pengurangan  anggaran  publik  dan  mendorong terjadinya mekanisme pasar yang dibungkus dalam istilah partisipasi dan tanggung jawab  publik  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelayanan  publik  lainnya. Logikanya,  pengurangan  belanja  publik  akan  menghemat  pengeluaran  modal kapital  (negara/lembaga)  dan  memberikan  peluang  yang  lebih  besar  bagi  para pemodal untuk menguasai dan mengontrol wilayah-wilayah tersebut.
Paket  kebijakan  ini  hadir  dalam  bentuk  privatisasi  dan  standarisasi pendidikan.  Kekuatan  neoliberal  kapitalis  mendorong  negara  untuk  melakukan privatisasi  dan  melepas  kontrol  pemerintah  terhadap  berbagai  sarana  pelayanan publik  seperti  pendidikan  dan  kesehatan  kepada  mekanisme  pasar  sebagai stimulus ekonomi kepada negara yang bersangkutan. Hal ini akan berdampak pada menjamurnya  lembaga-lembaga  pendidikan  privat  (swasta)  yang  menawarkan paket-paket-paket  pendidikan  dan  pelatihan  yang  beragam.  Dalam  iklim
8 Bandingkan dengan Dave  Hill,  “Class,  The Crisis  of  Neoliberal  Global  Capital,  and  The Role  of  Education  and  Knowledge  Workers”,  http://radicalnotes.com/2009/03/28/class-the-crisis- of-neoliberal-global-capital-and-the-role-of-education-and-knowledge-workers/, diakses tanggal 4/3/2013.
9 David Kelsh, “The Culturalization of Class and the Occluding of Class Consciousness: The Knowledge  Industry  in/of  education,” Journal  for  Critical  Education  Policy  Studies , http://www.Jceps.com/index.php?pageID=articlesID=59, diakses tanggal 27/4/2010.
keterbatasan  pemerintah  untuk  menyediakan  akses  dan  layanan  pendidikan  yang bermutu,  membuat  lembaga-lembaga  ini  mampu  eksis  dan  muncul  sebagai lembaga  pendidikan  alternatif.  Keleluasaan  dalam  penarikan  dana  publik  dan pengelolaan  anggaran  menjadi  faktor  pendudukung  mereka  untuk  memberikan paket  layanan  pendidikan/pelatihan  yang  jauh  lebih  bermutu  daripada  lembaga- lembaga pendidikan negara sehingga mereka mampu merebut pasar. Akan tetapi, kondisi  ini  telah  melahirkan  polarisasi,  kesenjangan,  dan  meningkatnya  biaya pendidikan. Tentu saja kondisi ini amat menguntungkan kaum kapital, orang kaya, dan  kelas  sosial  tinggi.  Sementara  orang  miskin  dan  kelompok  sosial  kelas menengah ke bawah  tetap berada dalam keterpurukan.
Kedua,  kapital  dan  bisnis  pendidikan.  Kapitalis  memiliki  agenda  untuk pendidikan, dalam pendidikan, dan agenda untuk bisnis pendidikan. Agenda untuk pendidikan  berpusat  pada  produksi  sosial  kekuatan  buruh  (kapasitas  manusia untuk  bekerja)  demi  perusahaan-perusahaan  kapitalis.  Agenda  dalam  pendidikan berfokus  pada  upaya  menjadikan  pendidikan  sebagai  lahan  bebas  bisnis  demi keuntungan  ( profit  making ). 10 Sementara  itu,  agenda  untuk  bisnis  pendidikan berhubungan dengan rencana besar bisnis pendidikan (edubussiness) negara-ngara kapitalis  untuk  mengeruk  keuntungan  dari  privatisasi  dan  marketisasi  dunia pendidikan global. 11 Hal tersebut  bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah dan pendidikan terlibat dalam reproduksi ideologi dan ekonomi untuk melanggengkan sistem kapitalis. Kapitalis menyadari bahwa pendidikan dan media merupakan dua aparat  negara  pembentuk  ideologi  dominan.  Kapitalis  berupaya  menampilkan bahwa  ideologi  dan  ekonomi  kapitalis  sebagai  sesuatu  yang  alami,  bebas,  dan demokratis.  Di  sisi  lain,  segala  kritik  dan  serangan  yang  ditujukan  kepada  pasar bebas diopinikan sebagai sikap antidemokrasi dan kebebasan. Segala bentuk protes terhadap  kapitalisme  dipersepsikan  sebagai  ancaman  terhadap  kebebasan  dunia dan  demokrasi  itu  sendiri.  Melalui  pendidikan  dan  media,  kapitalisme  ingin mempertahankan  hegemoni  dengan  memperdayai  publik  bahwa  neoliberalisme, persaingan,  privatisasi,  pelayanan  publik  yang  lemah,  dan  tingginya  kesenjangan antara kaya dan miskin adalah sah. Jika tida maka akan terjadi krisis  delejitimasi.
10 Dave Hill, “Global Neoliberalism, the Deformation of Education dan Resistance”, Journal for Critical Education Policy Studies, http://www.Jceps.com/index.php?pageID= articleandarticlesID=7, diakses tanggal 20 Juni 2010.
11 Dave Hill, “Global Neoliberalism…
Pemerintah  dan  sistem  yang  belaku  akan  dipandang  tidak  adil  dan  tidak manusiawi.
Untuk  meminimalisasi  delejitimasi  ini  dan  memastikan  bahwa  mayoritas publik  berpikiran  bahwa  pemerintah  dan  sistem  ekonomi  yang  berjalan  di  atas monopoli  pribadi  dan  kelompok  adalah  alami  dan  sah,  maka  negara/pemerintah menggunakan  aparat  ideologisnya  seperti  sekolah,  universitas,  dan  institusi pendidikan  lain  serta  media  untuk  menaturalisasi  kapitalisme  dan  neoliberalisme yang  tujuannya  adalah  agar status  quo dipandang  sebagai  sesuatu  yang  alami  dan wajar.  Pada  kondisi  tertentu,  jika  ini  tidak  berhasil,  maka  aparat  negara  akan bertindak  represif  dengan  alasan  menjaga  stabilitas  keamanan  dan  ketertiban secara  literal,    misalnya  dengan  menerjunkan  pasukan  anti  huru-hara,  operasi intelijen, water cannon , penangkapan, atau bahkan tindakan ofensif.
Yang  kedua,  kapitalis  ingin  menjadikan  pendidikan  sebagai  ladang  bisnis untuk  menghasilkan  uang  dengan  berbagai  strategi  misalnya  dengan  privatisasi dan  menjual  barang  dan  jasa  kepada  sekolah/universitas  dan  lembaga-lembaga pengelola  pendidikan.    Di  belahan  Amerika  Utara,  banyak  universitas  yang  telah mengadopsi  praktik  dan  manajemen  perusahaan.  Mereka  bertindak  bukan  saja sebagai  partner  bisnis,  melainkan  sekaligus  benar-benar  telah  menjadi  institusi bisnis  dengan  sendirinya.  Mereka  mengembangkan  aktivitas-aktivitas  yang berorientasi  laba/menarik  keuntungan  dengan  memanfaatkan  sumber  daya universitas, fakultas, dosen dan mahasiswa. 12
Sejalan  dengan  orientasi  laba  yang  sebesar-besarnya,  neoliberalis menangkap dengan baik peluang bisnis yang cukup besar dalam dunia pendidikan. Pendidikan  adalah  kebutuhan  esensial  umat  manusia  sehingga  setiap  orang  akan berusaha  dengan  sumberdaya  yang  dimilikinya  untuk  memenuhi  kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pasar pendidikan dapat dikatakan seluas dunia  di mana komoditasnya dapat dijual kepada seluruh penduduk bumi. Meraih dan menguasai pasar ini bukan saja mendatangkan keuntungan yang tak terhingga besarnya, tetapi juga  berarti  memiliki  peluang  untuk  mengontrol  dan  mengendalikannya  sesuai dengan misi dan kepentingan kaum kapitalis.
12 Les  Levidow,  “Marketizing  Higher  Education:  Neoliberal  Strategies  and  Counter- Strategies” , Cultural  Logic, Vol.  4,  No.  1,  Fall,  2000.  http://clogic.eserver.org/4-1/levidow.html, diakses tanggal 9/6/2010.
Tujuan  akhirnya  yaitu  untuk  menarik  kembali  modal  yang  ditanamkan (umumnya  negara-negara  kaya  dan  kekuatan  ekonomi  dominan  baik  di  tingkat lokal,  nasional,  regional,  muapun  global)  dengan  mendukung  perusahaan- perusahaan  transnasional  mereka  untuk  menarik  keuntungan  dari  proyek privatisasi  dan  neoliberalisasi  pendidikan  global.  Singkatnya  kapitalis  dengan neoliberalisme  pendidikannya  menginginkan  sistem  pendidikan  yang  sesuai dengan kepentingan bisnis mereka sekaligus mengeruk keuntungan yang sebesar- besarnya  dari  penyelenggaraan  pendidikan  pada  segala  tingkatan.  Pendidikan hanya  ditujukan  untuk  menciptakan  kekuatan  pekerja (labour  force) untuk memasuki  pasar  kerja  yang  sepenuhnya  berada  dalam  genggaman  korporasi  para pemodal.
Di  Indonesia,  mainstream  pendidikan  neoliberal  yang  mewakili  kaum kapitalis  ini  telah  mewarnai  praktik  pendidikan  sejak  lama  dan  masih  kentara hingga  kini.  Pendidikan  nasional  sangat  berorientasi  pasar  kerja  dan  motif ekonomi.  Hal ini misalnya dapat dipahami dengan sangat gamblang dari rencana strategis  pendidikan  nasional  2004—2009  yakni,  terciptanya  pemerataan  dan perluasan  akses  pendidikan,  meningkatnya  mutu  dan daya  saing  pendidikan,  dan membaiknya  tata  kelola  dan  akuntabilitas  pendidikan.  Formasi  konsep  Renstra tersebut mengindikasikan betapa konsep-konsep dan istilah ekonomi mendominasi filosofi dan teori pendidikan yang dianut. Tidak salah jika kemudian mendiknas  mengartikulasikan  rencana  strategis  (Renstra)  tersebut  dengan perspektif ekonomi  kapitalis pula. Menurutnya, pendidikan nasional yang berlaku saat  ini  diarahkan  pada  penciptaan  masyarakat  Indonesia  yang  memiliki kecerdasan, berdaya saing dalam era kompetisi, dan berkompeten. 13
Wajarlah jika kemudian,  penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dewasa ini  ditandai  dengan  tingginya  penghargaan  terhadap  kecerdasan  (kognitif), kompetisi  (daya  saing),  standar,    kemampuan  individual,  dan  akuntabilitas  untuk meraih tujuan-tujuan yang bersifat material ekonomis semata. Pendidikan nasional lebih  mengutamakan  nilai-nilai  ekonomi  daripada  nilai-nilai  sosial  dan kemanusiaan  (humanis).  Sekolah  (pendidikan)  semata-mata  didedikasikan  untuk
13 Pernyataan  ini  disampaikan  oleh  Mendiknas  Bambang  Soedibyo  dalam  acara penganugerahan  penghargaan  pendidikan  di  Jakarta.  Baca  Kompas  Cyber  Media,  “Pencapaian Renstra Pendidikan Nasional Baru Separuh”, edisi Kamis, 17 Agustus 2007,
http://www2.kompas.com/ ver1/Dikbud/0708/16/203303.htm, diakses tanggal 20/9/2010.
melatih  peserta  didik  untuk  mendapatkan  pekerjaan  sebagai  sumber  pendapatan. Kesuksesan  dipahami  sekadar  keberhasilan  memperoleh  pekerjaan  dan kemampuan memperoleh uang.

## Neoliberalisme dan Ancaman terhadap Pendidikan Islami  Aceh
Proyek neoliberal saat ini yang merupakan tahap akhir dari proyek kapitalis ditujukan  membentuk  pemahaman  publik  mengenai  tujuan  institusi  dan perangkat  publik  seperti  sekolah,  universitas,  dan  perpustkaan.  Di  sekolah, pelaksanaan  testing/ujian  tentang  kurikulum  yang  didesain  terlebih  dahulu (pre- dessigned  curricula) dengan  model high  stake  testing (berimplikasi  terhadap  masa depan  anak  seperti  UAN),  skema  akuntabilitas  (di  Indonesia  dilakukan  dengan akreditasi  oleh  Badan  Akreditasi),  bertujuan  merestorasi  sekolah  dan  lembaga- lembaga  pendidikan  lainnya  ke  dalam  apa  yang  oleh  elit  dominan—kelas kapitalis—dipersepsikan  sebagai  “peran  tradisional”  mereka,  yaitu  produksi pekerja/warga  negara  pasif  yang  memiliki  skill  secukupnya  untuk  menjadikan mereka  tetap  berguna  bagi  kebutuhan  kapital. 14 Kaum  kapitalis  menyadari  bahwa kaum  buruh  merupakan  aset  yang  harus  dikontrol,  karena  dengan  merekalah segala produk bisa dioleh menjadi uang ( profit ). Oleh karena itu, pendidikan harus dikendalikan sesuai dengan agenda neoliberal.
Analisis  Marxis  yang  dilakukan  oleh  Glenn  Rikowski  dalam “Battle  in Seattle” (2001)  menunjukkan  bagaimana  pendidikan  disesuikan  dengan  agenda neoliberal.  Ia  berpandangan  bahwa  guru  adalah  pekerja  yang  paling  berbahaya, karena peran spesial mereka dalam membentuk, mengembangkan, dan memaksa komoditas  satu-satunya  yang  membuat  sistem  kapitalis  tetap  eksis  (kekuatan buruh).  Dalam  proses  peburuhan  versi  kapitalis,  kekuatan  buruh  harus ditransformasi  ke  dalam    penciptaan  nilai,  bahkan  pada  titik  tertentu  harus  dapat menghasilkan nilai surplus (surplus value) . 15
Guru  adalah  figur  yang  berbahaya  karena  mereka  terhubung  secara  intim dengan  proses  reproduksi  kekuatan  buruh,  membekali  mereka  dengan  skill, kompetensi, kemampuan, pengetahuan, sikap dan kulaitas kepribadian yang dapat
14 Dave  Hill,  “Class,  Capital and  Education in this Neoliberal and  Neoconservative  Period”, http://libr.org/isc/issues/ISC23/B1%20Dave%20Hill.pdf, diakses tanggal 20/9/2010.
15 Dave Hill, “Global Neoliberalism…
dieskpresikan  dan  dikembangkan  dalam  proses  perburuhan.  Guru  adalah pembimbing  kualitas  kekuatan  buruh.  Potensi  dan  dan  kekuatan  laten  ini membuat  representasi  dari  negara  tidak  bisa  tidur  nyenyak  karena mengkhwatirkan  peran  mereka  dalam  memastikan  bahwa  buruh  masa  depan harus dapat memasuki pasar kerja dengan kualitas setinggi mungkin.
Rikowski  menyatakan  bahwa  negara  berkepentingan  untuk  mengontrol proses ini karena dua alasan. Pertama untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan  baik.  Kedua,  berupaya  memastikan  bahwa  model  pendidikan    yang merupakan  antitesis  terhadap  produksi  kekuatan  buruh  tidak  boleh  hadir. Berdasarkan  analisis  ini,  jelas  bahwa  negara  kapitalis  akan  bekerja  keras  untuk menghancurkan bentuk-bentuk pendidikan yang berupaya mendidik peserta didik sesuai  dengan  keberadaan  mereka,  atau  dengan  kata  lain  pendidikan  yang menciptakan  kesadaran  tentang  diri  mereka  sebagai  buruh  masa  depan  dan menyokong kesadaran tersebut dengan kecerdasan kritis akan meruntuhkan proses produksi sosial buruh secara halus. Ketakutan ini memerlukan  kontrol yang ketat terhadap  tujuan  pendidikan,  praktik  persekolahan,  kurikulum,  pendidikan  guru, dan riset pendidikan. 16
Tidak  dapat  dipungkiri,  pengaruh  kekuatan  global  neoliberal  kapitalisme telah merangsek masuk ke dalam pendidikan Aceh. Gerakan islamisasi pendidikan yang digembar-gemborkan hanya berupa slogan yang tidak memiliki dampak apa- apa  secara  substansial.  Otonomi  pendidikan  yang  diberlakukan  sejak  tahun  2002 lalu,  tidak  mampu  ditangkap  oleh  para  pemangku  kepentingan (stakholder) pendidikan sebagai peluang untuk membangun dan mewujudkan pendidikan yang otonom,  berbasis  lokal,  humanis,  dan  transformatif.  Pendidikan  Aceh  yang dikembangkan  belum  beranjak  jauh  dari  filosofi  dan  sistem  pendidikan  nasional dan  global  yang  menempatkan  tujuan-tujuan  ekonomis  dan  kebendaan  semata sebagai tujuan hakiki.
Tujuan  pendidikan  menengah  dan  tinggi  di  Aceh  sebagaimana  tercantum dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 adalah: (1) pendidikan menengah bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik sesuai
16 Glenn Rikowski, “The Education White Paper and the Marketisation and Capitalisation of the  Secondary  Schools  System  in  England”,  24th  October  2005,  bagian  I  pada http://journals.aol.co.uk/rikowskigr/Volumizer/entries/571 dan bagian II pada
http://journals.aol.co.uk/ rikowskigr/Volumizer/entries/572, diakses tanggal 9/6/2010.
dengan  nilai-nilai  Islam  yang  diperlukan  untuk  memasuki  pasar  kerja, mempersiapkan  diri  melanjutkan  ke  pendidikan  tinggi/dayah  manyang,  dan pengabdian  masyarakat;  dan  (2)    pendidikan  tinggi  bertujuan  untuk  menyiapkan peserta  didik  menjadi  anggota  masyarakat  yang  memiliki  kemampuan  akademik, profesional  dan/atau  keterampilan  vokasional  serta  dapat  mengembangkan  dan menerapkan ajaran agama, ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni.
Pada bagian penjelasan hal ini  lebih tegas disebutkan bahwa tujuan utama pendidikan  di  Aceh  adalah  mempercepat  pencapaian  tujuan  dan  target  kebijakan nasional  mengenai  pendidikan  untuk  semua (education  for  all) ,  dalam  rangka pelaksanaan  pesan  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh  Nomor  11  Tahun  2006 yaitu setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang diselenggarakan  atas  dasar  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  keadilan  dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  islami,  budaya,  dan  kemajemukan bangsa (Pasal 216 ayat (1) dan (2)). Isi utama yang telah diamanatkan oleh Undang- Undang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  No.11  Tahun  2006  adalah  menjamin terlaksananya  sistem  pendidikan  yang  berbasis  nilai  Islami  dan  menjamin  semua lulusan  sekolah  menengah  dan  perguruan  tinggi  dapat  bersaing  di  pasar  kerja global,  regional,  dan  nasional  serta  menjadi  dorongan  untuk  membangun kehidupan sosial ekonomi, politik, dan kehidupan masyarakat Aceh lebih baik. 17
Meskipun  pada  bagian  isi,  nilai-nilai  dan  karakteristik  manusia  model pendidikan  kapitalis  neoliberal  masih  masih  berbaur  dengan  unsur-unsur  sosial spiritual, namun  pada bagian penjelasan, karakteristik manusia  yang semata-mata tunduk pada kekuatan kapitalis neoliberal tampak kentara, yaitu lulusan yang dapat bersaing  di  pasar  kerja  global.  Tujuan  pendidikan  yang  semata-mata mempersiapkan  peserta  didik  memasuki  pasar  kerja  sebagai  tujuan  akhir  akan mempengaruhi praktik pendidikan secara menyeluruh. 18
Standarisasi  kurikulum, tes standar, manajemen berbasis administrasi, dan pengabaian  seperangkat  isu-isu  keadilan  sosial  di  sekolah  tidak  akan  mampu menumbuhkan manusia yang aktif secara sosial, memiliki kesadaran etis spiritual,
17 Lihat  Penjelasan  Qanun  Aceh  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan .
18 Tyack,  D.,  &  Cuban,  L. Tinkering  toward  utopia:  A  Century  of  Public  School  Reform. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1996, hal 18.
empati  dan  kepedulian  sosial,  serta  jiwa  transformatif.  Nilai-nilai  konsumeristik individual  memicu  hilangnya  kepedulian  dan  tanggung  jawab  terhadap  keadilan sosial  dan  sekolah-sekolah  hanya  mereproduksi  nilai-nilai  dominan  tanpa  pernah mengetahuinya.  Praktik pendidikan seperti ini justru  bertentangan dengan watak pendidikan  yang  sesungguhnya.  Para  antropolog  dan  psikolog  mengklaim  bahwa model  standar  dalam  praktik  pendidikan/sekolah  secara  inheren  tidak  efektif  dan tidak efisien untuk tingkatan usia berapapun. 19
Dalam  konteks  ini,  label  islami  dalam  pendidikan  Aceh  perlu  dikritisi sehingga  tidak  sekadar  menjadi lips  service belaka  untuk  melanggengkan  tujuan- tujuan  terselubung  baik  disengaja  maupun  tidak.  Kritisisme  dalam  pendidikan mengajak semua pihak untuk menyadari bahwa pendidikan bukanlah wilayah yang bebas  dari  kepentingan-kepentingan  ideologi,  politik,  dan  ekonomi.  Berbeda dengan  paradigma  konservatif  dan  liberal,  paradigma  kritis  menghendaki pendidikan menjadi arena perjuangan politik untuk melakukan perubahan struktur masyarakat  secara  fundamental  menuju  masyarakat  yang  adil  baik  secara  sosial maupun  ekonomi. 20 Lebih  jauh,  sebagaimana  pemikiran  Freire  (publikasi  tahun 1970), Giroux (publikasi tahun 1997), McLaren (publikasi tahun 1998), dan Shore (publikasi  tahun  1992)  pendidikan  kritis  menghendaki  analisis  terhadap  aspek- aspek yang dipolitisasi secara mendalam ke dalam institusi, kebijakan, dan praktik pendidikan. 21
Dalam  perspektif  kritisisme,  urusan  pendidikan  adalah  melakukan  refleksi kritis,  terhadap  ‘ the  dominant  ideology’ ke  arah    transformasi  sosial.  Tugas  utama pendidikan adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistim dan sruktur ketidak  adilan,  serta  melakukan  dekonstruksi  dan  advokasi  menuju  sistim  sosial yang lebih adil. Pendidikan tidak mungkin dan tidak bisa bersikap netral, bersikap obyektif  maupun  berjarak  dengan  masyarakat  ( detachment )  seperti  anjuran positivisme.  Visi  pendidikan  adalah  melakukan  kritik  terhadap  sistem  dominan sebagai  pemihakan  terhadap  rakyat  kecil  dan  yang  tertindas  untuk  menciptakan
19 Farrell,  J.  P., Improving  Learning:  Perspectives  for  primary  education  in  rural  Africa ,  Paris: UNESCO, 2000, hal.7
20 Douglas Kellner, “Critical Pedagogy, Cultural Studies, and Radical Democracy at the Turn of  the  Millennium:  Reflections  on  the  Work  of  Henry  Giroux”,  http://www.gseis.ucla.edu/faculty/ kellner, diakses tanggal 9/6/2010.
21 Timothy  McGettigan,  “What  is  Radical  Pedagogy”,  http://ezrawinton.com/ 2008/04/08/what-is-radical-pedagogy/, diakses tanggal 9/6/210
sistem sosial baru dan lebih adil. Tugas utama pendidikan adalah ‘memanusiakan’ kembali  manusia  yang mengalami dehumanisasi karena sistim dan struktur yang tidak adil. 22
Kecenderungan  pendidikan  Aceh  yang  cenderung  mengadopsi mainstream pendidikan publik dengan seperangkat nilai ideologi,  sosial,   politik, dan ekonomi yang  dibawanya  menunjukkan  apa  yang  disebut  oleh  Freire  sebagai  mental fatalistik  bahwa  kita  (manusia)  hanya  pasrah  dan  tidak  dapat  berbuat  apa-apa merubah  sesuatu.  Seperangkat  ideologi  pendidikan  yang  berkembang  berupa standarisasi,  testing,  efisiensi,  fektivitas,  dan  akuntabilitas  diterima  begitu  saja sebagai sesuatu  yang baik. Praktik pendidikan yang berorientasi sekadar mencetak lulusan  yang  siap  dipasarkan  dipandang  sebagai  kemajuan  dan  keunggulan pendidikan  Islam.  Lebih  jauh  lagi,  penambahan  mata  pelajaran  Islam  dan pemberlakuan  aturan  berpakaian  islami  dianggap  sebagai  kemenangan  besar. Sikap  ini  menandakan  bahwa  para  pihak  yang  terlibat  dalam  merancang pendidikan  Aceh  telah  masuk  ke  dalam  perangkap  imaji  dan  kontrol  ideologi dominan  sehingga  mereka  mengalami  “penyakit”  yang  disebut  Freire  dengan ketakutan terhadap kebebasan/kemerdekaan (fear of freedom) . 23
Pendidikan dengan tujuan yang bersifat material profesional semata dalam jangka panjang akan menjadikan masyarakat Aceh tidak lebih sebagai buruh kasar yang  mengabdi  pada  kekuatan-kekuatan  neoliberal  kapitalis  (lokal/nasional/ regional/global)  dan  dalam  situasi  tersebut  segala  sumber  daya  yang  terdapat  di Aceh akan sepenuhnya berada dalam genggaman kontrol kaki tangan kapitalis dan selamanya  ditujukan  pada  kepentingan  pemodal  baik  secara  langsung  maupun tidak. Filosofi pendidikan berorientasi pasar (market driven education) sebagaimana tercermin  dalam  Qanun  Pendidikan  2008  ini  akan  bekerja  semakin  efektif melanggengkan  pengaruh  dan  kekuasaan  kaum  kapitalis  ketika  pihak    legislatif mengesahkan Raqan (Rancangan Qanun) Penanaman Modal.
Ketika  pendidikan  dibatasi  pada  tujuan  sempit  (pekerjaan  dan  finansial), maka  pendidikan  telah  lari  dari  hakikat  memanusiakan  manusia  dan  merenggut hak peserta didik untuk belajar demi tujuan-tujuan yang lebih luas dan manusiawi,
22 Toto  Raharjo  dkk.,  (ed.), Pendidikan  Popular  (Membangun  Kesadaran  Kritis), Yogyakarta: ReaD Books, 2000, hal. 29.
23 Paulo  Freire, Pedagogy  of  the  Oppressed ,  (New  York:  The  Continuum  Publishing  Group, 1970), hal. 4.
melampaui  materi,  konsumsi,  dan  pekerjaan. 24 Pada  saat  yang  sama,  maka kesenjangan  dan  ketidakadilan  yang  dihasilkan  dari  praktik  politik  dan  ekonomi dominan  akan  mendapat  naturalisasi  dan  legitimasi  melalui  pendidikan. 25 Pada akhirnya, pendidikan hanya menjadi alat kekuasaan yang melayani segelintir orang dengan mengabaikan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan sosial secara umum.
Berdasarkan  hal  di  atas,  maka  pendidikan  islami    Aceh  tampaknya  masih menggunakan pendekatan apologetik yang idealistik tapi belum merepresentasikan solusi  yang  bersifat  praktis  dan  dapat  dilaksanakan (applicable) . 26 Kecenderungan ini belum mampu memperlihatkan esklusivitas pendidikan islami  sebagai tawaran alternatif  bagi  pendidikan  konvensional  yang  lebih  manusiawi  sekaligus menjanjikan  perubahan  positif  bagi  dunia.  Jika  ingin  berhasil,  maka  pendidikan islami    secara  kreatif  harus  berani  keluar  dari  sistem  yang  ada  bukan  malah mengadopsi islam ke dalam sistem neoliberal kapitalistik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  di  atas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  upaya mewujudkan pendidikan islami  di Aceh masih mengalami tantangan yang cukup berat.  Proyek  ini  telah  terjebak  dalam  mainstream  pendidikan  nasional  baik  dari sisi  tujuan  maupun  substansinya.  Tidak  keliru,  jika  wajah  pendidikan  Aceh  yang terlihat  tidak  memiliki  perbedaan  yang  berarti  dengan  wajah  pendidikan  nasional secara  keseluruhan,  kecuali  pada  aspek-aspek  artifisial  semata,  seperti  pakaian sekolah,  penambahan  mata  pelajaran  Islam,  dan  pemisahan  laki-laki  dan perempuan dalam kelas.
Menurut penulis, sebelum melangkah lebih jauh, proyek pendidikan islami di Aceh memerlukan refleksi kritis terhadap konteks situasi dan lingkungan sosio politik  ekonomi  yang  melatari  kehidupan  masyarakat  Aceh  saat  ini.  Tanpa  ini,
24 Roger Simon, bagian Introduction dalam John P. Portelli and R. Patrick Solomon (Eds.), The Erosion of Democracy in Education: From Critique to Possibilitie, Calgary: Detselig Enterprises Ltd., 2001, hal, 13.
25 Peter McLaren, “The Role of Critical Pedagogy in the Globalization Era  and  the  Aftermath  of  September  11,  2001”,  http://redie.uabc.mx/vol3no2/contents-coral.html, diakses tanggal 9/6/2010.
26 Farid  Panjwani,  “The  “Islamic”  in  Islamic  Education,  Assesing  the  Discourse”, Current Issues In Comparative Education , Teachers College, Columbia University, http://www.tc.columbia.edu/cice, diakses tanggal 9/6/2010
pendidikan islam Aceh cenderung akan larut dalam mainstream pendidikan yang berlangsung  saat  ini  dalam  mereproduksi  nilai-nilai  dominan  terutama  terkait dengan—sadar  atau  tanpa  sadar—kesuksesan    di  pasar  ekonomi  sebagai  tujuan bukan sebagai alat. Para tokoh pendidikan khususnya perlu melakukan perubahan paradigmatis (shift paradigm) dan kembali kepada  nilai dasar pedagogi Islam yang berfokus pada tranformasi hati dan pikiran.

## DAFTAR PUSTAKA
Dave  Hill,    Global  Neo-Liberalism.  the  Deformation  of  Education  and  Resistance,
Journal for Critical Education Policy Studies , http://www.jceps.com/index.php?pageID=article &articleID=7, diakses tanggal 9/6/2010.
______  “Class,  Capital  and  Education  in  this  Neoliberal  and  Neoconservative Period”.  http://libr.org/isc/issues/ISC23/B1%20Dave%20Hill.pdf,  diakses tanggal 20/9/2010.
______ “Class, The Crisis of Neoliberal Global Capital, and The Role of Education and  Knowledge  Workers”.  http://radicalnotes.com/2009/03/28/class-the- crisis-of-neoliberal-global-capital-and-the-role-of-education-and-knowledge- workers/, diakses tanggal 4/3/2013.
David  Kelsh,  “The  Culturalization  of  Class  and  the  Occluding  of  Class Consciousness:  The  Knowledge  Industry  in/of  education.”, Journal  for Critical  Education  Policy  Studies ,    http://www.Jceps.com/index.php? pageID=articlesID=59, diakses tanggal 27/4/2010.
Douglas  Kellner,  “Critical  Pedagogy,  Cultural  Studies.  and  Radical  Democracy  at the  Turn  of  the  Millennium:  Reflections  on  the  Work  of  Henry  Giroux”. http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner.
______, Toward  a  Critical  Theory  of  Education ,  http://www.gseis.ucla.edu/faculty/ kelllner/, diakses tanggal 9/6/2010.
Farid  Panjwani,  “The  “Islamic”  in  Islamic  Education,  Assesing  the  Discourse”, Current  Issues  In  Comparative  Education ,  Teachers  College,  Columbia University, 15 desember 2004.
Farrell.  J.  P.  Improving  Learning:  Perspectives  for  Primary  Education  in  Rural Africa. Paris: UNESCO, 2000.
Glenn  Rikowski,  “The  Education  White  Paper  and  the  Marketisation  and
Capitalisation  of  the  Secondary  Schools  System  in  England”,  24th  October 2005. Bagian I pada
http://journals.aol.co.uk/rikowskigr/
Volumizer/entries/571  dan  bagian  II  pada  http://journals.aol.co.uk/ rikowskigr/Volumizer/entries/572, diakses tanggal 9/6/2010.
John Williamson, (ed.), “What Washington  Means by Policy Reform” dalam Latin American  Adjustment:  How  Much  Has  Happened? ,  Washington.  D.C:
Institute for International Economics, 1990.
Kompas  Cyber  Media.  “Pencapaian  Renstra  Pendidikan  Nasional  Baru  Separuh”. edisi  Kamis  17  Agustus  2007.  http://www2.kompas.com/  ver1/Dikbud/ 0708/16/203303.htm, diakses tanggal 20/9/2010.
Les  Levidow,  “Marketizing  Higher  Education:  Neoliberal  Strategies  and  Counter- Strategies” , Cultural  Logic. Volume  4.  Number  1.  Fall.  2000, http://clogic.eserver.org/4-1/levidow.html, diakses tanggal 9/6/2010.
M. Sirozi, Politik Pendidikan , Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
N. Hirtt, “Three Axes on Merchandisation”. European Educational Research Journal , http://www.wwwords.co.uk/eerj/, diakses tanggal 20/6/2011.
Nelly  Stromquist  dalam  Ahmar  Mahboob.  “Neoliberalism  and  Madrasas:  an Unholy  Connenction.  http://www.chowk.com/articles/12839.  16  Oktober 2007, diakses tanggal 16/10/2007.
Paulo  Freire. Pedagogy  of  the  Oppressed, New  York:  The  Continuum  Publishing Group, 1970.
Peter  McLaren.  The  Role  of  Critical  Pedagogy  in  the  Globalization  Era  and  the Aftermath  of  September  11.  2001.  http://redie.uabc.mx/vol3no2/contents- coral.html, diakses tanggal 9/6/2010.
Qanun Aceh No. 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Qanun Aceh  No.  5  tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan.  (Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh, 2008).
Roger Simon,  dalam bagian Introduction John  P. Portelli and R. Patrick Solomon (Eds.). The  Erosion  of  Democracy  in  Education:  From  Critique  to  Possibilitie,
Calgary: Detselig Enterprises Ltd., 2001.
Sunarsip, “Menggugat Neoliberalisme ?”, Republika, 8 Juni 2009.
Timothy  McGettigan,  “What  is  Radical  Pedagogy”,  http://ezrawinton.com/
2008/04/08/what-is-radical-pedagogy/, diakses tanggal 9/6/210.
Toto Raharjo dkk, (ed.), Pendidikan Popular (Membangun Kesadaran Kritis), Yogyakarta: ReaD Books, 2000.
Tyack.  D.,  &  Cuban.  L, Tinkering  toward  utopia:  A  century  of  public  school  reform,
Cambridge. MA: Harvard University Press, 1996.
Yusuf al-Qardhawi, Islam dan Globalisasi Dunia , terj. dari buku Al-Muslimun wa Al- Aulamah , Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. I, 2001.