## DINAMIKA  PEMEKARAN  KAMPUNG  DAN  BENTENG TERBUKA PAPUA

## Oleh: I Ngurah Suryawan

## Abstrak
Proliferation  of  villages  in  Papua  is  a  strategy  of  village  leaders and the community in order to access development. This paper is intended to describe the dynamics of proliferation of the villages in Papua and its impacts. One aspects highlighted in this paper is the fact that due  to  the proliferation  of  villages, the  community in  Papua  gains  more  access  to  globalisation.  Consequently,  their interaction  to  the  global  world  stimulates  ideas  and  dreams  for social transformation.
Kata  kunci:  dinamika,  pemekaran,  interkoneksi  global, pembangunan, modernitas, transformasi sosial
―…Kam atur barang ini jangan satu dua orang yang pi kota. Nan bicara lain, gerakan lain. Tong harus duduk terbuka untuk masyarakat dong di kampung.‖
(Kalian semua yang mengurus ganti rugi dengan perusahaan jangan satu atau dua orang yang berangkat ke kota. Nanti lain bicaranya dan perbuatan juga lain. Kita harus duduk bicara terbuka, transparan untuk masyarakat di kampung)

## Pendahuluan
Salah  seorang  kepala  suku  di  Pegunungan  Kepala  Burung  Papua Barat  berbicara  berapi-api  tepat  di  depan  muka  saya. Paitua  (bapak)  ini sedang  menceritakan  kisah  perjuangannya  selama  beberapa  tahun menuntut ganti rugi pembangunan jalan trans Papua Barat yang melewati kampungnya. Masyarakat di kampungnya telah lama bernegosiasi dengan pemerintah  yang  diwakili  oleh  beberapa  orang.  Namun,  justru  konflik pecah di sini, karena sesama warga kampung saling mencurigai. Beberapa
warga yang ditunjuk ―turun‖ ke kota untuk bernegosiasi, tetapi hingga kini tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 67,8 Milyar belum juga terealisasi. 1
Sang kepala suku menuturkan dengan rinci kepada saya apa saja isi tuntutan hingga mencapai puluhan milyar itu. Jalan trans Papua Barat itu akan menghubungkan kota Manokwari dengan kabupaten-kabupaten lain di  Pegunungan  Arfak  hingga  ke  Tambrauw.  Nah,  ruas-ruas  jalan  yang menerabas hutan-hutan ini mengambil alih tanah ulayat mereka. Di tanah ulayat itulah kebudayaan bagi masyarakat kampung tercipta. Ada beberapa tempat  keramat—jika  pembangunan  jalan  jadi  berlangsung—harus terbongkar.  Ini  belum  termasuk  pohon-pohon,  tanaman-tanaman  yang mereka  tanam  di  sekitar  hutan  yang  menyatu  dalam  kehidupan  dan kebudayaan mereka. Inilah yang mereka hitung nilainya dan pemerintah harus  memberikan  ganti  rugi.  Wilayah  pedalaman  Kepala  Burung, khususnya yang mengitari Pegunungan Arfak dan Tambrauw adalah situs- situs  sejarah  dan  kebudayaan  orang  Papua.  Disamping  itu  mereka meyakini  bahwa  wilayah  yang  telah  menghidupi  mereka  dan  nenek moyang  selama  ratusan  tahun  ini, menyimpan  potensi  sumber  daya  alam yang melimpah.
Selain rencana pembuatan jalan trans Papua Barat itu, masyarakat di  beberapa  wilayah  Provinsi  Papua  Barat  mengungkapkan  keluh kesahnya  tentang  masuknya  investasi  yang  semena-mena  bermaksud menguasai  tanah  mereka  di  kampung.  Hutan-hutan  di  Sorong  Selatan telah  tereksploitasi  perusahaan  kayu  yang  memegang  izin  pengelolaan hutan.  Beberapa  kelompok  marga  di  wilayah  tersebut  bahkan  sudah melepas  tanah mereka kepada  perusahaan  yang  akan  menggunduli hutan mereka  dan  mengangkut  kayu-kayunya.  Demikian  juga  yang  terjadi  di daerah Raja Ampat dengan masuknya perusahaan tambang dan nikel yang memunculkan  konflik  antara  masyarakat  lokal  dengan  perusahaan  yang berkolusi dengan pemerintah lokal 2 dan di antara masyarakat lokal sendiri. Tanah  yang  sebelumnya  hanya  ditumbuhi  pohon-pohon,  yang  mereka bayangkan  tidak  akan  mungkin  laku  terjual,  kini  bisa  diuangkan  dengan
1 Catatan  dalam  Lokakarya  ―Perwujudan  dan  Menggagas  Kebijakan  untuk  pengakuan, perlindungan  dan  penghormatan  Hak-Hak  Masyarakat  Adat  Papua  atas  Tanah  dan Sumberdaya Alam Berbasiskan  pada Pengetahuan dan  Hak-Hak Masyarakat Adat Papua‖, Jasoil dan Pusaka, Manokwari, 5-6 Agustus 2013.
2 Detail konflik pengelolaan sumber daya alam di wilayah-wilayah Papua Barat tidak saya ungkapkan dalam tulisan ini.
menjualnya kepada para investor yang dalam sekejap akan merubah wajah kampung mereka.
Pemerintah dan perusahaan membawa mimpi modernitas melalui janji-janji  ―pembangunanisme‖  yang  menawarkan  kemajuan,  keluar  dari keterisoliran,  peradaban  baru,  dan  tentu  saja  kehidupan  (kesejahteraan) yang  lebih  baik.  Namun  mimpi  itu  harus  dibayar  dengan  hilangnya ―kehidupan‖ mereka sebelumnya. Masyarakat lokal Papua yang berada di kampung-kampung  dipaksa  beradaptasi  dengan  dunia  dan  kebudayaan baru. Sudah tentu ada begitu banyak implikasi yang akan terjadi.
Artikel  ini  memfokuskan  pada  dua  hal  penting, Pertama  rezim administratif  dan  argumentasi  politis  mendorong  secara  terus-menerus perubahan  pada  tingkat  provinsi,  kabupaten,  bahkan  distrik,  dan kampung-kampung. Secara sporadis dan sangat tergesa-gesa, kampung dan masyarakatnya  bergerak  sangat  dinamis  bahkan  diluar  perkiraan  untuk merespon  perubahan-perubahan  yang  terjadi  tingkat  elit  (Otsus, pemekaran-pemekaran daerah, dan UU Desa). Introduksi berbagai macam program  tersebut  mengakibatkan  masyarakat  lokal  terpapar  interkoneksi (pertautan)  dengan  dunia  luar  dan  nilai-nilai  baru.  Seturut  dengan  itu, mereka  dituntut  untuk  merespon  perubahan  ini  dengan  cara  mereka sendiri. Perubahan itupun tidak main-main karena menyangkut nasib diri mereka, identitas, dan kebudayaannya secara langsung. Pada awalnya yang terjadi  adalah  fragmentasi  (keterpecahan)  di  tengah  masyarakat  dan masyarakat  yang  terus-menerus  mencari  nilai-nilai  dan  solusi  dalam menghadapi  perubahan  tersebut.  Respon  itu  sangat  wajar,  namun diperlukan  konsolidasi  di  dalam  masyarakat  untuk  merespon  perubahan sosial yang sedang terjadi.
Kedua penulis mencoba mengelaborasi hal-hal yang bisa dilakukan untuk  merespon  perubahan  sosial  yang  terjadi.  Solidaritas  dan  integrasi sosial yang pernah dan mungkin masih terjadi di kampung-kampung mulai terkikis karena keterpecahan di tengah masyarakat akibat merespon nilai- nilai  baru  ini.  Oleh  sebab  itu  praktik-praktik  konsolidasi  di  tengah masyarakat  untuk  memperkuat  integrasi  dan  solidaritas  sosial  mutlak diperlukan.  Bagaimanapun  masyarakat  di  kampung-kampung  tidak mungkin  menghindar  dari  realitas  sosial  yang  menuntut  mereka  untuk bersikap.
Saya  mendengar  istilah  ―gerakan  tambahan‖  saat  mengajar mahasiswa  Jurusan  Antropologi  Universitas  Negeri  Papua  (UNIPA) Manokwari  yang  hampir  seluruhnya  adalah  anak-anak  asli  Papua.  Kata ―gerakan  tambahan‖  mengacu  kepada  mereka  yang  selalu  mencari perhatian  dan  ribut  di  dalam  kelas,  yang  selalu  berimprovisasi  dengan melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan dalam merespon suatu hal. Misalkan  saja  membuat mop  (cerita  lucu),  bicara  keras-keras,  atau nyeletuk saat saya menjelaskan di dalam kelas. Istilah ―gerakan tambahan‖ ini kembali saya dengar saat melakukan wawancara dengan seorang tetua adat di  sebuah  kampung di  pedalaman  Kabupaten Kaimana,  Papua  Barat. Tetua  adat  ini  merespon  hilangnya  kepala  kampung  mereka  setelah menerima  dana  Otsus  dan  pemberdayaan  kampung  dari  Pemda,  ― Kam semua stop bikin gerakan tambahan di kota kasi hambur kitong pu uang,― ungkapnya kesal.
Dalam  konteks  esai  ini,  saya  ingin  menafsirkan  bahwa Kam  Stop Bikin  Gerakan  Tambahan  sebagai  kemuakan  masyarakat  kampung- kampung  di  Papua  yang  terus-menerus  dijadikan  sebagai  ―obyek‖  dan sasaran  dari  eksploitasi  bekedok  ―pemberdayaan‖.  Berbagai  ―gerakan- gerakan  tambahan‖  termanifestasikan  melalui  program-program  yang lama-kelamaan  menunjukkan  wujudnya  untuk  menyeret  masyarakat kampung-kampung ini untuk mengeruk kekayaan alam mereka. Cara-cara mengeruk kekayaan alam inilah yang diajarkan dan mendapat bimbingan dari pemerintah dan kongsinya yang menguasai investasi global. 3

## Interkoneksi Global dan Benteng Terbuka Papua
Jika  memungkinkan  untuk  membentengi  Papua  dari  eksploitasi sumber daya alam, hal itu mungkin pertama kali yang akan dilakukan oleh para pemuka adat, kepala suku, tokoh agama, pemerintah, dan dewan adat Papua  dengan  memproteksi  kekayaan  sumber  daya  alam  untuk kesejahteraan rakyat Papua secara keseluruhan. Yang utama dan terutama adalah  rakyat  Papua  di  kampung-kampung  yang  merasakan  langsung bagaimana  perusahaan—begitu  masyarakat  di  kampung  biasa  menyebut datangnya  investasi—menghabisi  hutan  mereka  dan  mengangkut  kayu-
3 Pokok-pokok  pikiran  yang  disumbangkan  pada  Workshop  ―Menggagas  Arah  Kebijakan dan  Strategi  Pembangunan  Perdesaan  di  Tujuh  Wilayah‖,  Bappenas,  PSF,  Percik  di Kampoeng Percik Salatiga, 22-24 September 2014.
kayu  ke  daerah  lain.  Namun  langkah  itu  meski  belum  terlambat  untuk dilakukan tapi semakin  sulit dilaksanakan  seiring massifnya laju investasi dan ketidaksiapan masyarakat bernegosiasi dalam menjaga kawasan situs- situs kebudayaan dan sumber hidup mereka. Ketidakseimbangan kekuatan ini  diperparah  dengan  fragmentasi  (keterpecahan)  yang  dirancang  secara sadar ataupun tidak sadar oleh kuasa investasi global di tengah masyarakat.
Jika  ingin  membuat  sesuatu  yang  melindungi  kekayaan  sumber daya  alam,  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  peduli  terhadap  Papua mungkin  menginginkan  membuat  benteng  yang  melindungi  kekayaan Papua  tersebut.  Benteng  tersebut  kurang  lebih  akan  menjaga  agar kekayaan  alam  Papua  sebagian  besar  dinikmati  oleh  rakyat  Papua  dan dipergunakan  secara  pasti  untuk  kesejahteraan  mereka  dalam  bidang ekonomi,  pendidikan,  kesehatan  dan  kebutuhan  primer  lainnya.  Namun apa  daya  hal  itu  tidak  mungkin  dilakukan  karena  posisi  Papua  yang strategis dan keterhubungannya dengan dunia luar. Perlahan namun pasti ketimpangan  pengelolaan  (baca:  eksploitasi)  kekayaan  alam  Papua  akan menjadi  kenyataan,  di  mana  rakyat  yang  menjadi  ―pemilik‖  kekayaan tersebut  justru  terpuruk  dan  miskin  di  tanahnya  sendiri.  Investasi  global mengeruk kekayaan tersebut.
Investasi  global  yang  mengurung  Tanah  Papua  disetiap  jengkal adalah sebagian kecil saja dari elemen yang sering disebut globalisasi yang mengungkung  seluruh  dunia  hari  ini.  Secara  sederhana  globalisasi diartikan  sebagai  peningkatan  arus  perdagangan,  keuangan,  kebudayaan, gagasan  dan  manusia  sebagai  akibat  dari  tekonologi  canggih  di  bidang komunikasi,  perjalanan  dan  persebaran  kapitalisme  neoliberal  ke  seluruh penjuru  dunia,  dan  juga  adaptasi  lokal  dan  regional  serta  perlawanan terhadap  arus-arus  itu.  Secara  sederhana  globalisasi  mengacu  kepada perubahan  secara  dramatik  makna  ruang  atau  teritori  yang  bergeser akselerasinya  kepada  struktur  temporal  bentuk-bentuk  penting  aktivitas manusia.
Salah  satu  ciri  globalisasi  yang  penting  adalah  terjadinya pengaburan  batas-batas  lokal  bahkan  nasional  dalam  banyak  arena kegiatan  manusia.  Globalisasi  dengan  demikian  mengacu  pada  bentuk- bentuk  aktivitas  sosial  non-teritorial.  Lebih  dari  itu,  globalisasi  terkait dengan pertumbuhan interkoneksi sosial melintasi batas-batas geografi dan politik  atau  deteritorialisasi.  Globalisasi  itu  juga  terkait  dengan
pertumbuhan interkoneksi sosial melintasi batas-batas geografi dan politik atau  deteriteorialisasi.  Tahap  yang  paling  menentukan  dalam  globalisasi adalah  ketika  peristiwa-peristiwa  dan  kekuatan-kekuatan  yang  jauh  juga mempengaruhi prakarsa-prakarsa lokal dan regional (Laksono, 2009).
Melalui  koneksi  dan  kongsi  dengan pemerintah  pusat  dan daerah di  suatu  negara  untuk  memperoleh  izin,  titik-titik  eksplorasi  kemudian ditentukan  dan  berlangsunglah  rangkaian  panjang  pengerukan  kekayaan alam untuk diperdagangkan   Tidak ada lagi sekat-sekat ruang dan waktu yang menghambat globalisasi untuk menguasai dunia. Contoh yang paling sering  digunakan  adalah  globalisasi Coca  Cola  yang  menguasai  hampir seluruh  dunia  hingga  pelosok  kampung-kampung.  Kekuatan-kekuatan global  yang  berada  entah  di  mana  bisa  mempengaruhi  reproduksi kebudayaan  dan  nilai-nilai  yang  terjadi  di  tingkat  lokal  sekalipun. Misalkan saja akibat eksplorasi gas, beberapa kampung harus dipindahkan karena  berada  di  kawasan  eksplorasi.  Kelompok  masyarakat  yang  hidup dan  mereproduksi  kebudayaannya  setelah  sekian  lama  menjadi  tidak mempunyai  hak  dan  atas  tanah  dan  kebudayaannya.  Mereka  harus berpindah ke lokasi lain dengan lingkungan yang sudah pasti memerlukan adaptasi.  Pada  momen  inilah  perubahan  kebudayaan  berlangsung  akibat arogansi investasi yang memutus relasi masyarakat setempat dengan tanah, lingkungan, dan kebudayaannya.
Oleh  sebab  itulah  benteng  yang  dimimpikan  untuk  memproteksi sumber  daya  alam  Papua  harus  betul-betul  dipikirkan  melalui  berbagai cara dan aspek untuk menandingi kisah-kisah sukses yang ditawarkan oleh investasi  dan  globalisasi  ini.  Benteng  proteksi  itu  misalnya  bisa dipraktikkan  dengan  memperkuat  kapasitas  dan  kecakapan  kepala kampung  atau  kepala  suku/adat untuk  bernegosiasi  dengan  investor yang masuk  ke  wilayah  kampung  mereka.  Hal  ini  hanya  untuk  memastikan bahwa  masyarakat tara  dapat  tipu  dari  investor  dan  memastikan  bahwa kepentingan dan kesejahteraan masyarakat adalah di atas segala-galanya.
Begitu  banyak  investasi  yang  masuk  di  Tanah  Papua  ini. Pengalaman  saya  dalam  sebuah  perjalanan  penelitian  lapangan  di Kabupaten  Teluk  Bintuni  di  Provinsi  Papua  Barat  Mei  2011 menggambarkan  bagaimana  fragmen  masyarakat  di  kampung-kampung menghadapi  properti-properti  dari  perusahaan  yang  mengeruk  kekayaan alam  mereka.  Properti  yang  dimaksud  adalah  segala  macam  peralatan,
tingkah polah, dan elemen-elemen yang mencitrakan bagaimana investasi menjadi dominan menyingkirkan properti-properti lama masyarakat lokal seperti  hutan  sagu,  laut  tempat  mencari  ikan,  dan  hutan  tempat  segala sumber  kehidupan  tersedia. Speedboat  siap  mengantarkan  para  pekerja untuk menghuni barak-barak dan siap memulai aktivitas eksplorasi. Begitu juga  alat-alat  berat  di  kawasan  eksplorasi  yang  tiada  henti  menderu-deru mesinnya memecah keheningan kampung.
Di  kabupaten  inilah  berdiri  perusahaan  BP  ( British  Petrolium) Indonesia  yang  melakukan  eksplorasi  gas  dengan  nama  proyeknya, Kilangan  LNG  Tangguh.  Dengan  jenis  produksi  sumber  daya  alam,  gas alam cair/LNG. Lokasi aktivitasnya berada di Kawasan Teluk Bintuni yang meliputi  wilayah  administratif  empat  (4)  distrik  yaitu  Babo,  Bintuni, Aranday  dan  Merdey.  Masuknya  perusahaan  BP  sebagai  MNC ( Multinational  Corporation)  terbesar  kedua  setelah  PT.  FI  (Freeport Indonesia)  di  Kabupaten  Mimika,  Provinsi  Papua,  mengundang  berbagai bentuk  program-program  ―pemberdayaan‖  terhadap  masyarakat  lokal. Berbagai  proyek  untuk  menunjukkan  kepedulian  sosial  perusahaan  MNC inipun menggelinding mulus untuk masyarakat lokal.
Masyarakat lokal langsung berhadapan dengan kekuatan ekonomi global.  Berbagai  perubahan  sosial  pun  terjadi  begitu  cepat.  Relasi-relasi baku tipu ekonomi politik yang ―mengalahkan‖ masyarakat lokal menjadi cerita  yang  begitu  biasa  diungkapkan.  Kisah-kisah  keterbelakangan  yang bertemu  dengan  simbol  modernitas  bernama  industri  kapitalisme internasional  bagai  kisah  ironis  yang  menyesakkan  dada.  Puncak-puncak kemewahan  yang  ditunjukkan  perusahaan  MNC  berhadapan  dengan kondisi  masyarakat  lokal, yang sebenarnya mempunyai hak  di  atas  tanah mereka. Gedung-gedung bertingkat dengan fasilitas mewah berdampingan dengan rumah-rumah papan sederhana masyarakat lokal.
Pada  relasi-relasi  itulah  yang  terjadi  bukan  hanya  penjajahan dalam bentuk penetrasi eknomi global, tapi lebih dalam kepada penjajahan secara  produktif  dalam  cara  berpikir  yang  dilakukan  industri  ekonomi global  yang  menggandeng  pemerintah  daerah  dalam  melakukan intervensinya.  Penjajahan  itu  dilakukan  melalui  serangkaian  teori  dan pendekatan politik budaya yang diskriminatif, dipraktikkan dengan massif dalam kerangkan ―pembangunan masyarakat tertinggal‖.
Pelajaran  yang  dapat  dipetik  dari  penetrasi  globalisasi  di  Papua maupun  di  daerah  lain  di  Indonesia  adalah  kisah  sukses  memproduksi kesejahteraan terlalu dekat dengan kegagalan meredistribusi kesejahteraan nyata  bagi  rakyatnya.  Globalisasi  dengan  demikian  merupakan  momen- momen  perubahan  yang  penuh  friksi  yang  kreatif  tak  terduga  dan  dapat memporakporandakan lingkungan alam dan bahkan warisan sosial budaya (Laksono,  2010).  Mimpi  suksesnya  globalisasi  mengacu  kepada  negara- negara  lain  yang  sudah  pasti  tidak  seragam  kondisinya  dengan  Papua. Kisah sukses dan ―mimpi kesejahteraan‖ itulah yang kemudian dibawa ke lokasi-lokasi  eksploitasi  sumber  daya  alam  di  negara-negara  lain  untuk diadopsi.  Resistensi  tidak  terhindarkan  ketika  perubahan  kehidupan terjadi  dalam  masyarakat.  Ada  yang  menikmati  dan  tersingkir  oleh globalisasi.  Dengan  demikian  globalisasi  juga  mengobarkan  perlawanan, dibenci tapi juga sangat dirindukan oleh masyarakat.
Oleh  karena  itu  perlu  dipikirkan  benteng  yang  betul-betul memproteksi  sumber  daya  alam  di  Tanah  Papua  dari  semua  elemen masyarakat  dimanapun  posisi  dan  kedudukannya.  Kesadaran  akan pentingnya benteng harus ditanamkan terlebih dahulu di semua kalangan di Papua, agar jangan di kemudian hari saling baku tipu diantara mereka karena  tergiur  kemewahan  uang.  Tokoh  adat,  agama,  suku,  budaya,  dan pemerintah  harus  duduk  memikirkan  hal  ini.  Setiap  kalangan  bisa melakukan praktik sesuai dengan kapasitasnya. Pejabat membuat regulasi (peraturan),  tokoh  adat  yang  menjaga  wilayah  adat  dan  tanah  ulayatnya, tokoh  suku  mengingatkan  warganya  untuk  lebih  bermartabat  dengan tidak  menjual  tanah,  dan  tokoh  agama  menyejukkan  umatnya  dengan bekerja keras berlandaskan kasih dalam perjuangan hidup.
Kondisi  tersebut  adalah  kondisi  ideal.  Namun  yang  terjadi  di kampung-kampung  Tanah  Papua  adalah  lapisan-lapisan  fragmentasi  yang akut.  Saya  akan  menuturkan  pengalaman  ketika  berkunjung  ke  beberapa kampung di pedalaman wilayah Kepala Burung Papua Barat.
Sontak  situasi  berubah  ketika  sebuah  perusahaan  kayu mengeskploitasi  hutan-hutan  sepanjang  wilayah  pegunungan  kampung- kampung  Teluk  Wondama.  Tanah-tanah  yang  sebelumnya  tidak berpenghasilan, kini layaknya emas yang harus dijaga dan diklaim dengan harapan  akan  mendapatkan  ganti  rugi  dari  perusahaan.  Konflik  internal masyarakat terjadi karena mengakui wilayah tanah ulayat masing-masing
marga.  Tanah  ulayat  inilah  yang  menjadi  lahan  eksploitasi  perusahaan kayu. Kampung pun terpecah dan pembagian tanah ulayat diurus dengan membagi tanah-tanah ulayat berdasarkan marga-marga yang ada di kedua kampung.
Di  bukit  sebuah  kampung,  saya  berdiri  di  Puskesmas  Pembantu (Pustu)  yang  mempunyai  rumah  kayu  yang  megah  di  ujung  kampung. Letaknya mengelilingi rumah penduduk di kampung. Jika berdiri di teras rumah  Pustu  itu,  akan  terlihat  pemandangan  yang  sangat  indah  sekitar Teluk  Etna  yang  mengelilingi  kampung.  Tampak  jembatan  kayu  panjang yang membelah teluk sebagai tempat bersandar kapal yang merupakan alat transportasi  satu-satunya  yang  mengitari  kampung-kampung.  Namun sayang,  Pustu  yang  bagus  ternyata  tidak  berpenghuni  para  bidan  dan perawat.  Sudah  sejak  2  tahun  ketika  saya  berkunjung  pada  tahun  2013, perawat sudah pergi ke kota dengan kapal dan tak kunjung kembali. Mama Yoselin  yang  saya  temui  tinggal  di  Pustu  menuturkan  bahwa  dialah  kini yang menjadi perawat. Ia yang menggantikan perawat yang sebenarnya di kampung. Ia rutin turun ke kota untuk mengambil obat-obatan di RSUD Kaimana  dan  Dinas  Kesehatan.  Ia  bersyukur  mendapatkan  pendidikan kesehatan  saat  jaman  Belanda.  Sisa-sisa  pengetahuan  itulah  yang  ia praktikkan untuk pengobatan sederhana warga kampong. Sungguh ironis.
Fragmen-fragmen di atas hanya cukilan dari begitu banyak hal-hal ironis  yang  terjadi  di  Tanah  Papua.  Jurang  pembangunan  di  kota  dan kampung-kampung  menganga  lebar.  Mimpi  akan  sukses  pembangunan seperti  kota-kota  di  Jawa  terpapar  dengan  gamblang  melalui  program- program  pembangunan  yang  tidak  mengakar.  Derasnya  informasi  dan visual melalui  televisi  membuat  rakyat  Papua  begitu  yakin  bahwa mimpi kesuksesan pembangunan seperti di Jawa akan ada di kampung mereka. Di sisi  lain,  investasi  telah  merangsek  dan  menggerus  sumber-sumber penghidupan  mereka  selama  ini.  Hutan  tempat  mereka  berburu  telah berubah  menjadi  kebun  sawit.  Sementara  hutan  sagu  mereka  telah berubah  menjadi  rumah-rumah  para  pemotong  kayu.  Tempat-tempat sakral dan keramat juga telah berubah menjadi jalan-jalan tempat alat-alat berat milik perusahaan lalu lalang.
Menyadari hal itu, tanah yang sebelumnya tidak ternilai harganya karena  hanyalah  hutan  kini  bisa  diuangkan  dengan  menjualnya  ke perusahaan.  Maka  mulailah  konflik-konflik  terjadi,  bukan  hanya  antara
masyarakat  dengan  perusahaan  yang  masuk  melakukan  investasi  ke kampung  mereka.  Konflik  juga  dapat  terjadi  pada  tingkat  internal masyarakat  lokal.  Tanah  yang  sebelumnya  hanya  ditumbuhi  pohon- pohon, yang mereka bayangkan tidak akan mungkin laku terjual, kini bisa diuangkan  dengan  menjualnya  kepada  para  investor  yang  dalam  sekejap akan merubah kehidupan mereka sekaligus wajah kampung.
Namun  permasalahan  mulai  muncul  saat  tanah  bisa  diuangkan melalui  investasi  oleh  perusahaan-perusahaan  kayu  yang  membelah hutan-hutan  kayu  mereka.  Masalah  itu  biasanya  terkait  dengan  batas tanah  dan  pengakuan  hak  ulayat  ketika  perusahaan  bermaksud memberikan ganti rugi berupa uang. Masyarakat berebut untuk mengakui bahwa  merekalah  yang  mempunyai  hak  atas  tanah  tersebut  dengan harapan  akan  mendapatkan  ganti  rugi.  Hal  inilah  yang  nantinya menimbulkan  konflik  antara  sesama  warga  kampung.  Selain  pembuktian secara  benda  dan  mengetahui  serta  mampu  menunjukkan  batas-batas tanah sesuai dengan warisan leluhur, cara ―Sumpah Adat‖ juga dilakukan warga  kampung  untuk  membuktikan  kebenaran  hak  kepemilikan  tanah tersebut.
Pemerintahan yang berkolusi dengan investasi rezim administratif ekonomi  politiknya  mendorong  secara  terus-menerus  perubahan  pada tingkat  provinsi,  kabupaten,  bahkan  distrik,  dan  kampung-kampung dengan  berbagai  cara  dan  program.  Secara  sporadis  dan  sangat  tergesa- gesa, kampung dan masyarakatnya bergerak sangat dinamis bahkan diluar perkiraan untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi tingkat elit (Otsus, pemekaran-pemekaran daerah, dan UU Desa).
Introduksi  berbagai  macam  program  tersebut  mengakibatkan masyarakat lokal terpapar interkoneksi (pertautan) dengan dunia luar dan nilai-nilai  baru.  Seturut  dengan  itu,  mereka  dituntut  untuk  merespon perubahan  ini  dengan  cara-cara  mereka  sendiri.  Perubahan  itupun  tidak main-main  karena  menyangkut  secara  langsung  nasib  diri  mereka, identitas,  dan  kebudayaannya.  Pada  awalnya  yang  terjadi  adalah fragmentasi  (keterpecahan)  di  tengah  masyarakat  dan  masyarakat  yang terus-menerus mencari nilai-nilai dan solusi dalam menghadapi perubahan tersebut.  Respon  itu  adalah  sangat  wajar,  namun  lebih  daripada  itu diperlukan  konsolidasi  di  internal  masyarakat  untuk  merspon  perubahan sosial yang sedang terjadi. Solidaritas dan integrasi sosial yang pernah dan
mungkin  masih  terjadi  kampung-kampung  mulai  terkikis  habis  karena keterpecahan  di  tengah  masyarakat  akibat  merespon  nilai-nilai  baru  ini. Oleh sebab itulah praktik-praktik konsolidasi di tengah masyarakat untuk memperkuat  integrasi  dan  solidaritas  sosial  mutlak  diperlukan. Bagaimanapun  masyarakat  di  kampung-kampung  tidak  mungkin  akan menghindar dari realitas sosial yang menuntut mereka untuk bersikap.
Hadirnya pemerintahan, agama, dan program-program pembangunan  mentautkan  masyarakat  lokal  kepada  nilai-nilai  baru. Tentunya  hal  ini  berhubungan  dengan  pembentukan  kebudayaan  yang berada  di  wilayah  mereka  sendiri.  Sejatinya  mereka  (masyarakat  lokal) adalah  komunitas  yang  dinamis  dan  selalu  berubah,  bahkan  juga  tidak selalu terisolir. Dalam dinamika itu ada dua proses yang berbeda. Pertama, proses  itu  merupakan  bagian  dari  hidup  masyarakat  setempat  yang  telah melampaui masa panjang dengan perspektif yang tidak selalu lokal. Di sini kita harus memahami budaya masyarakat setempat pun pernah mengalami kontak  dengan  dunia  luar,  namun  dalam  proses  itu  ―warna‖  lokal  kuat bertahan  karena  masyarakat  berhasil  mengidentifikasikan  dirinya  dalam proses itu. Mereka dapat mengontrol sejarahnya sendiri, mampu membuat sejarahnya  sendiri  atau  menghadirkan  waktu  transendennya  sendiri. Kedua,  adalah  yang  berhubungan  dengan  merasuknya  kuasa  pembang- unan  dalam  kesadaran  kita  bukan  sebagai  sintesa  proses  historis  budaya- budaya  lokal,  tetapi  lewat  daya  pikat  citra  suksesnya  di  negeri-negeri industri maju yang didukung kekuatan modal. Negara-negara inilah yang selalu menjadi contoh dari suksesnya pembangunan. Mimpi untuk sukses dan  berhasil  tentunya  hak  semua  orang.  Namun  dalam  kasus  intoduksi pembangunan dan nilai-nilai budaya global yang tercermin di masyarakat kampung (perdesaan), kita membayangkan kesuksesan pembangunan dari daerah-daerah lain, bukan pada daerah kita sendiri (Laksono, 2000).
Justru  persoalan  yang  terjadi  adalah  kita  baru  dapat  memeluk mimpi dan citranya dengan mengacu daerah lain, tetapi melepas pegangan kita pada pengetahuan budaya yang telah lama kita bangun. Itulah realitas perubahan sosial yang berlangsung massif serta berkelanjutan di kampung- kampung (perdesaan) di Indonesia, tak terkecuali di Papua. Pegangan yang kini  perlahan  namun  pasti  lepas  dari  pegangan  masyarakat  lokal  di kampung-kampung  adalah  sumber  daya  alam  dan  nilai-nilai  kebudayaan tradisional yang telah terbukti menghidupi warganya. Lebih daripada itu, identitas  dan  kepercayaan  diri  masyarakat  untuk  melanjutkan  hidupnya
semakin  lama  semakin  terkikis  akibat  penetrasi  nilai-nilai  modern  yang justru membingungkan mereka.

## Pemekaran (Kampung) dan Keterpecahan
Saat  mempunyai  kesempatan  untuk  mengujungi  beberapa kampung-kampung  di  sekitar  wilayah  pesisir  Teluk  Wondama  pada pertengahan  November  2013,  saya  menyaksikan  kondisi  kampung- kampung  pemekaran  yang  jauh  dari  cita-cita  untuk  mengakses pembangunan.  Kampung  pemekaran  ini  sebelumnya  adalah  bagian  dari kampung  lamayang  terdiri  dari  beberapa  rumah  saja.  Untuk  mengakses sekolah dan Pustu (Puskesmas Pembantu) pun mereka harus menyeberang dengan  perahu  menuju  kampung  lama.  Setelah  berjalan  selama  5  tahun, sebuah SD YPK (Yayasan Pendidikan Kristen) dan Pustu terbangun berkat prakarsa  kepala  kampung  yang  justru  tidak  mempunyai  rumah  di kampungnya  sendiri.  Sang  kepala  kampung  adalah  seorang  pengusaha, pendiri  sebuah  CV  lokal  di  Wasior,  dan  menjadi  kepala  kampung  dari Wasior,  ibukota  Kabupaten  Teluk  Wondama.  Keseluruhan  dana-dana pembangunan  yang  masuk  ke  kampung—PNMP,  Otsus,  Pemda  dan bantuan lainnya—diatur oleh kepala kampung dari Wasior dan dikerjakan oleh para pekerja yang tergabung di CV nya. 4
Gambar 1: Salah satu suasana kampung pemekaran di wilayah pesisir Provinsi Papua Barat yang sempat saya kunjungi (foto: I Ngurah Suryawan)
4 Catatan  lapangan  di  kampung-kampung  pesisir  Teluk  Wondama  selama  2  minggu  pada pertengahan November 2013.
Kasus  ini  jelas  menggambarkan  bagaimana  pemekaran  kampung menjadi  lahan  baru  bagi  para  elit-elit  kampung  untuk  mengais  rejeki. Dana-dana yang masuk ke kampung tak terhitung jumlahnya. Saya sempat menyaksikan  bagaimana  masyarakat  di  kampung  harus  rapat  berkali-kali dengan berbagai program-program pembangunan. Budaya rapat dan baku tipu  (saling  menipu)  penggunaan  anggaran  terserap  perlahan-lahan  di antara masyarakat kampung. Introduksi berbagai program
pembangunan—dengan  mengucurnya  dana-dana  segar—turut  berperan dalam  pembentukan  kelompok  masyarakat  yang  perlahan-lahan  lihai bersiasat untuk memanfaatkan situasi yang menguntungkan mereka.
Di  kampung  lainnya  di  wilayah  Teluk  Wondama,  saya  melihat bagaimana  masyarakat  di  kampung  memiliki  wilayah  ulayat  yang  sangat luas  membentang  dari  pinggian  muara  Kali  Wosimi  hingga  ke pergunungan  berbatasan  dengan  Kampung  Wombu  di  Distrik  Naikere. Dusun sagu yang berada di atas muara Kali Wosimi merupakan wilayah di mana tanah-tanah warga masyarakat berada. Di sekitar wilayah itu adalah wilayah  konservasi  Teluk  Cenderawasih  dengan  tanaman  mangrove. Wilayah  kampung  dikelilingi  oleh  hutan  mangrove  dan  kayu.  Setiap marga-marga  di  kampung  mempunyai  hak  ulayat  atas  tanahnya  masing- masing.  Tanah  tersebut  bisa  didapatkan  seseorang  dari  hasil  pemberian atau lewat warisan yang diterima lewat mama atau mertua karena kawin masuk ke suatu wilayah.
Gambar 2: Salah satu suasana kampung pemekaran di wilayah pegunungan Provinsi Papua Barat yang sempat saya kunjungi. (foto: I Ngurah Suryawan)
Mimpi  untuk  sukses  dan  berhasil  tentunya  hak  semua  orang. Namun dalam kasus intoduksi pembangunan dan nilai-nilai budaya global yang tercermin di masyarakat kampung (perdesaan), kita membayangkan kesuksesan pembangunan dari daerah-daerah lain, bukan pada daerah kita sendiri. Persoalannya yang terjadi adalah kita baru dapat memeluk mimpi dan  citranya  (bukan/belum  suksesnya)  yang  mengacu  daerah  lain,  tetapi telah  melepas  pegangan  kita  pada  pengetahuan  budaya  yang  telah  lama kita  bangun.  Itulah  realitas  yang  terjadi  dalam  proses  besar-besaran  dan berlangsung  massif  berkelanjutan  dalam  perubahan  sosial  yang  terjadi  di kampung-kampung (perdesaan) di Indonesia. 5
Rentannya komunitas-komunitas suku asli atau lokal di Indonesia dan  di  negara  lainnya  dibandingkan  komunitas  non-asli  yang  lebih dominan, lebih besar, dan lebih terorganisir lebih baik dalam menghadapi enam  kecenderungan  global.  Enam  kecenderungan  itu  adalah:  krisis ekonomi, proses militerisasi, krisis negara, penyangkalan terhadap hak-hak manusia  dan  identitas  kultural,  konflik  atas  sumberdaya  alam,  serta masalah sains dan teknologi yang lolos dari kendali. Masalah-masalah yang menimpa minoritas suku asli adalah: pemindahan, pemiskinan budaya dan sosial serta disintegrasi akibat tuntutan dari luar atas sumberdaya alam di sekitarnya.  Dalam  hal  ini  penetrasi  modal  yang  eksploitatif  ke  dalam perekonomian  suku  asli  seringkali  justru  didukung  oleh  negara  dengan alasan  ingin  memajukan  kaum  minoritas  suku  asli  melalui  program- program perubahan sosial yang terarah (Ghee dan Gomes 1993:1-3).
Wajah-wajah penetrasi modal yang eksploitatif itu selain berwujud kuasa global bernama investasi, juga bisa berbentuk rezim kebijakan yang dibuat  oleh  negara.  Rezim  kebijakan  liberal  itu  berawal  dari  RPJPN (Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional)  hasil  musyawarah perencanaan  pembangunan  di  tingkat  nasional  berhasil  dirumuskan  pada tahun  2005  dan  dibakukan  ke  dalam  UU  No.  17  tahun  2007  tentang ―Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025‖. Inilah yang kemudian  diterjemahkan  menjadi  seperangkat  kebijakan  operasional melalui Perpres No. 32 tahun 2011, dengan tajuk ―Masterplan Percepatan dan  Perluasan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  2011-2025‖,  atau  yang
5 Lihat  P.M.  Laksono,  ―Adat  dalam  Transformasi  Kebudayaan‖  (Makalah  untuk  Seminar Nasional: Seni Adat dan Pariwisata yang dilaksanakan pada 8-10 November 2000 di Graha Lukisan  Museum  Purna  Bakti  Pertiwi,  Taman  Mini  Indonesia,  Jakarta).  Naskah  tidak diterbitkan.
umumnya  dikenal  sebagai  MP3EI.  Masterplan  ini  merupakan  artikulasi dari  rancangan  pembangunan  ekonomi  yang  dipercepat.  Percepatan  ini hendak  diraih  melalui  pembesaran  investasi  asing  dan  pembatasan  peran pemerintah.
MP3EI  dilandasi  oleh  falsafah  liberal  yang  mengutamakan pembukaan  ruang  sebesar-besarnya  bagi  modal  asing  demi  suatu  tata ekonomi  yang  efisien  dan  kompetitif.  Efisiensi  ekonomi,  diandaikan  di sini,  akan  tercipta  manakala  semua  agen  ekonomi  dibiarkan  bergerak seturut rasionalitas ekonominya. Ciri liberal dari kebijakan deregulasi dan privatisasi  ini  berakar  pada  andaian  antropologi-ekonomisnya,  yakni konsepsi  tentang  manusia  ekonomi  ( homo  economicus).  Falsafah  liberal MP3EI mengemuka dengan jelas dalam arahan untuk membangun koridor ekonomi  berbasis  kewilayahan.  Sebagaimana  diuraikan  oleh  kajian Bappenas,  strategi  utama  MP3EI  adalah  mengembangkan  enam  koridor ekonomi demi menciptakan ―konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional‖. Keenam koridor yang dimaksud dan fokus pembangunannya adalah sebagai berikut:
1. Koridor Sumatera: hasil bumi dan energi
2. Koridor Jawa: industri dan jasa
3. Koridor Kalimantan: hasil tambang dan energi
4. Koridor Bali-Nusa Tenggara: pariwisata dan pangan
5. Koridor Sulawesi: hasil tani, perikanan, migas dan tambang
6. Koridor Papua-Maluku: energi, pangan, perikanan dan tambang
Dengan  kata  lain,  apa  yang  hendak  disasar  oleh  para  perumus kebijakan  ini  adalah  pembagian  kerja  nasional  berbasis  kewilayahan.  Ini diupayakan  demi  memacu  daya  saing  Indonesia  dalam  perdagangan internasional. 6 Dengan  demikian,  menjadi  gamblang  bahwa  masyarakat
6 Keseluruhan  bahan  ini  disadur  dari  Martin  Suryajaya,  ―Nalar  Ekonomi-Politik  Prabowo:
Studi Kasus Kebijakan MP3EI dan
Pengandaiannya‖ dalam http://indoprogress.com/2014/06/nalar-ekonomi-politik-prabowo-studi-kasus-kebijakan- mp3ei-dan-pengandaiannya/ (diakses  21 September  2014).
kampung  (perdesaan)  terhimpit  proses  ―pencanggihan  kapitalisasi‖  yang menyasar  eksploitasi  sumber  daya  alam  yang  sebenarnya  menjadi  hak milik mereka, namun sayangnya ―dirampok‖. Dan yang jauh lebih penting cara berpikir masyarakat yang menjadi pragmatis dan kapitalistik.
Gerakan (Kampung) Memperkuat Kepercayaan Diri
Laksono  (2010b)  mengungkapkan,  tersingkirnya  masyarakat kampung  (perdesaan)  di  Indonesia  sebenarnya  merefleksikan  bahwa masyarakat  tradisional  itu  tidak  semata-mata  kehilangan  ―keaslian‖ kebudayaan  tradisionalnya,  tetapi  merupakan  soal  hilangnya  pribadi  dan rasa  percaya  diri  masyarakat  lokal  dan  juga  masyarakat  kita  pada umumnya.  Hal  ini  dengan  gamblang  menunjukkan  betapa  kita  menjadi tergantung pada suatu proses yang sumber-sumber kekuatannya dari luar kuasa kita.
Gambar 3: Saya berhasil mengunjungi sebuah bukit, yang menurut kepercayaan masyarakat setempat disebut dengan jaindab (tempat terbit dan tenggelamnya matahari). Jaindab inilah yang menjadi pembatas antara Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat. (foto: I Ngurah Suryawan)
Laksono  (2010b)  mengungkapkan  di  pelosok  dan  pedalaman wilayah-wilayah di Indonesia, terjadi degradasi sumber-sumber daya alam dan  pengetahuan  setempat  yang  diiringi  dengan  peningkatan konsumerisme yang digerakkan oleh pesona mode di sektor konsumtif dan
bermuara  pada  krisis  identitas  dan  disintegrasi  sosial.  Warga  masyarakat lokal  pun  ikut-ikutan  mengeksploitasi/merusak  alam.  Banyak  orang akhirnya  menjadi  pragmatis  dengan  mengambil  jalan  pintas  untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi  atau  kelompoknya.  Padahal  sumber- sumber daya alam dan pengetahuan lokal kita terbatas dan terkait dengan tradisi  sehingga  tidak  mungkin  memuaskan  pandangan  tersebut,  kecuali jika kondisi masyarakat lokal ini dilupakan atau dianggap tidak ada.
Jika  kita  melacak  dan  mau  berefleksi  secara  dalam,  puncak perubahan  dan  awal  dari  rencana  pelupaan  masyarakat  lokal  itu  terjadi saat negara ini menerapkan konsep pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan  ekonomi  yang  kemudian  dijiplak  ideologi  liberalisasinya oleh  MP3EI  (Suryajaya,  2014).  Bahkan  Laksono  (2010)  mengungkapkan bahwa pembangunan di Indonesia telah diartikan sebagai perubahan yang dikehendaki  dan  dibutuhkan,  sehingga  apa  saja  yang  dianggap  kuno  dan tidak mengalami perubahan dengan sendirinya dianggap keterbelakangan, termasuk kebudayaan tradisional komunitas lokal yang dipandang sebagai penghalang  proses  pembangunan,  yang  diartikan  secara  sempit  sebagai modernisasi. Pembangunan itu dengan demikian identik dengan kesadaran baru  yang  hadir  dan  diterima  lepas  dari  budaya  lokal.    Di  tengah interkoneksi  global  inilah  menjadi  penting  untuk  membangun  gerakan sosial  untuk  menumbuhkan  kepercayaan  diri  masyarakat  kampung (perdesaan).  Kepercayaan  diri  ini  sangat  penting  karena  kita  tidak  bisa bergantung dengan kuasa-kuasa yang di luar kendali kita semua.

## Penutup
Kondisi  keterpecahan  (fragmentasi)  yang  terjadi  di  tengah masyarakat  Papua  berimplikasi  serius  terhadap  rapuhnya  solidaritas  dan integrasi sosial dalam masyarakat. Hasilnya adalah masyarakat yang sangat rapuh  karena  solidaritas  sosial  hanyalah  di  permukaan  tanpa  menyentuh akar relasi-relasi sosial budaya dalam keseharian masyarakatnya. Praktik- praktik  introduksi  pembangunan  dan  berbagai  terjangan  investasi menghasilkan fragmentasi yang serius di tengah masyarakat. Integrasi dan solidaritas  sosial  yang  terkandung  dalam  nilai  dan  norma  beserta pengetahuan masyarakat mendapat gugatan di internal masyarakat sendiri. Masuknya  nilai-nilai  baru  merubah  reproduksi  pengetahuan  dan kebudayaan  yang  berlangsung  di  tengah  masyarakat.  Integrasi  sosial
budaya  dan  masyarakat  yang  terorganisir  yang  tercipta  dari  proses reproduksi  kebudayaan  sebelumnya  kehilangan  konteksnya.  Nilai-nilai pembangunan,  modernitas,  dan  kapitalisme  dalam  wajah-wajah  investasi global  yang  menerjang  Papua  menciptakan  budaya  masyarakat  yang kehilangan kemandirian dan martabatnya.
Efek-efek  persentuhan  antara  dunia  lama  (tradisional)  dan  dunia baru  (global)  itu  pulalah  yang  kemungkinan  terjadi  di  Papua,  dalam usahanya  mengkontruksi  sejarah  dan  kebudayaannya.  Pengelolaan kebudayaan  mendapat  permasalahan  yang  serius  terkait  dengan interkoneksi  ini.  Begitu  banyak  perbedaan  antara  kebudayaan  tradisional dan global yang harus dikelola. Meskipun kebudayaan itu cair dan lentur dan  bisa  dengan  cepat  melakukan  adaptasi  dan  ―memantas-mantaskan‖ dirinya  dengan  dunia  baru,  namun  kepentingan  ekonomi  politis mempengaruhi kecairan kebudayaan tersebut sehingga akan menjadi kaku dan sangat hegemonik. Di Tanah Papua, kebudayaan (baru) yang lahir dari persentuhan dunia lama dan dunia global sudah terjadi dan menimbulkan berbagai  implikasi.  Namun  hal  itu  adalah  kejamakan  yang  terjadi  dan menjadi tantangan dan peluang bagi rakyat Papua untuk mengkonstruksi kembali pikiran dan identitas mereka.

## Referensi
Putra,  Heddy  Shri  Ahimsa.  1987.  ―Etnografi  sebagai  Kritik  Budaya:  Mungkinkah di  Indonesia?‖  dalam  Majalah Jerat  Budaya No  1/I/1987  Jurusan Antropologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Giay,  Benny,  2000. Menuju  Papua  Baru:  Beberapa  Pokok  Pikiran  sekitar Emansipasi Orang Papua . Jayapura: Deiyai/Els-ham Papua.
Ghee, Lim Teck dan Gomes, Alberto G (eds). 1993. Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Kijne.I.S. 1951. ITU DIA ! Djalan Pengadjaran Membatja untuk Nieuw Guine J.B.
Wolters-Groningen, Djakarta-1951.
Laksono,  P.M.  2009.  ―Peta  Jalan  Antropologi  Indonesia  Abad  Kedua  Puluh  Satu:
Memahami  Invisibilitas  (Budaya)  di  Era  Globalisasi  Kapital‖.  Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  pada  Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta, 27 Oktober 2009.
__________.  2010a.  ―Kontekstualisasi  (Pendidikan)  Antropologi  Indonesia‖. Makalah  dalam  Sarasehan  AJASI  (Asosiasi  Jurusan  Antropologi  Seluruh Indonesia) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
__________. 2010b. ―Mewacanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Antropologi‖. Makalah dalam Kongres Asosiasi Antropologi Indonesia ke-
3 dan Seminar Antropologi Terapan di Cisarua 21-23 Juli 2010.
__________.  2011.  ―Ilmu-ilmu  Humaniora,  Globalisasi,  dan  Representasi Identitas‖.  Pidato  yang  disampaikan  pada  Peringatan  Dies  Natalis  ke-65 Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta,  3  Maret 2011.
Suryawan, I Ngurah. 2011a. ―Antropologi Gerakan Sosial: Membaca Transformasi Identitas  Budaya  di  Kota  Manokwari,  Papua  Barat‖  dalam Humaniora, Jurnal  Budaya,  Sastra,  dan  Bahasa Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011 (290-300)
__________.  2011b.  ―Komin  Tipu  Komin:  Elit  Lokal  dalam  Dinamika  Otonomi Khusus  dan  Pemekaran  Daerah  di  Papua‖  dalam Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik (JSP) Volume 15, Nomor 2, November 2011 (140-153).
__________. 2012b. ―Politik Ruang (Pasar) dan Pemekaran Daerah: Siasat Rakyat Papua  di  Garis  Depan  Global‖  dalam Kritis,  Jurnal  Studi  Pembangunan Interdisipliner Vol. XXII No. 1 Februari – Juli 2012.
__________. 2012b. Jiwa Yang Patah . Yogyakarta: Pusat Studi Bahasa dan Budaya Papua (Pusbadaya) UNIPA Manokwari, Papua Barat dan Penerbit Kepel.
__________.  2013.  ―Tanah  Dibutuhkan  Tapi  Orang  Tidak:  Transformasi Masyarakat  Adat  dalam  Perspektif  Etnografi  dan  Sejarah  Sosial‖  dalam Kritis,  Jurnal  Studi  Pembangunan  Interdisipliner Vol.  XXII  No.  2  Juli  – Desember 2013.
Suryajaya, Martin. 2014.―Nalar Ekonomi-Politik Prabowo: Studi Kasus Kebijakan MP3EI  dan  Pengandaiannya‖  dalam  http://indoprogress.com/2014/06 /nalar-ekonomi-politik-prabowo-studi-kasus-kebijakan-mp3ei-dan- pengandaiannya/  (diakses    21  September    2014).  Tebay,  Neles.  2009.
Dialog Jakarta-Papua Sebuah Perspektif Papua . Jakarta: SKP Jayapura.
Timmer, Jaap, 2007, ―Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik Elit di Papua‖, dalam Henk  Schulte  Nordhold  dan  Gerry  van  Klinken  (eds.), Politik  Lokal  di Indonesia , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 595-625
Tsing,  Anna.  Lowenhaupt.  1998. Di  Bawah  Bayang-Bayang  Ratu  Intan:  Proses Marjinalisasi pada Masyarakat Terasing . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
__________.  2005. Friction:  An  Ethnography  of  Global  Connection. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
Widjojo  dkk,  Muridan.  2009. Papua  Road  Map:  Negotiating  the  Past,  Improving the Past and Securing the Future . Jakarta: Buku Obor, LIPI dan TIFA.