Vol 1, No 1, 2021, 35-45
Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia (Government Policy regarding Disaster

## Management in Indonesia)
Marfuah 1* , Sinta Cempaka 2 , Ahmad Risdan Ardiansyah 3 , Laila Rahmawati 4 , Made Yunia Rediana 5 , Risandi Koswara 6
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung 1,2,3,4,5,6 marfu1058@gmail.com 1* , cempakasinta25@gmail.com 2* , ardiansyarisdan@gmail.com 3* , lailaarahmawatii181001@gmail.com 4* , madeyuniarediana@gmail.com 5* , risandikoswara2001@gmail.com 6*

## Riwayat Artikel
Diterima pada 20 Januari 2021 Revisi 1 pada 22 Januari 2021 Revisi 2 pada 11 Februari 2021 Revisi 3 pada 28 Februari 2021 Disetujui pada 2 Maret 2021

## Abstract
Purpose: This  study  aimed  to  seek  consideration  for  disaster mitigation  planning  through  observations  of  disasters  that  have occurred  before.  and  can  be  used  in  decision-making  regarding natural disaster management.
Research methodology: This  research  used a  descriptive  method with  a  secondary  data  approach  and  implemented  a  conceptual approach accompanied by a comparative approach.
Results: The  results  of  this  study,  namely  the  orientation  of disaster mitigation objectives, show that there is a process related to the preparation of development plans for both regions and cities and disaster management, as well as providing a general picture to the community regarding the stages of government making policy decisions  in  disaster  management  and  disaster  anticipation  for communities affected by disasters.
Limitations: The  limitations  in  this  study  are  regarding  disaster mitigation, the process of making plans for the future, both at the regional  and  central  levels,  through  the  analysis  and  research process on previous policies as consideration and future evaluation for  disaster  prevention  measures  and  structured  planning  for  the worst possible disaster.
Contribution: This  research  can  be  used  as  a  reference  to understand  the  context  of  disaster  mitigation  by  the  government and  material  for  consideration  in  making  decisions  about  what  to take  to  plan  future  disaster  management  from  existing  disaster experiences.
Keywords: Natural  disasters,  Public  policy,  Government, Disaster mitigation
How  to  cite: Marfuah.,  Cempaka,  S.,  Ardiansyah,  A.  R., Rahmawati, L., Rediana, M. Y., & Koswara, R. (2021). Kebijakan Pemerintah  dalam  Penanggulangan  Bencana  di  Indonesia. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 1(1), 35-45.

## 1. Pendahuluan
Indonesia  yang  kaya  sumber  daya  ditunjang  anugerah  tutorial  yang  luas  dengan karakteristik  yang berbeda-beda di tiap daerah wilayahnya. Tidak hanya itu bencana alamnya pun bermacam- macam jenis  dan  variasinya,  dengan  keberagaman  magnitudo  serta  frekuensi  yang  cenderung  tinggi. Berdampak  pada  kepada  masyarakat  dalam  jangka  spontan  maupun  panjang  timbulkan  kerusakan serta kerugian yang tidak kecil bagi masyarakat bahkan hingga kematian atau cedera fisik maupun psikis  seperti  trauma  di  sebagian  korban  selamat,  kehilangan  harta  benda,  kerusakan  infrastruktur, kerusakan lingkungan dan lain-lain. Bencana menurut penyebabnya dikategorikan atas dua tipe yang membedakan, dengan penyebab aktivitas alam secara natural sendiri, sebagai contoh puting beliung, angin topan, letusan gunung api, tsunami, gempa bumi, dan bencana alam akibat perbuatan manusia,
misalnya  kebakaran  hutan,  penggundulan  lahan,  pemotongan  lereng,  aktivitas  orang  tak bertanggungjawab yang asal membuang sampah tidak ditempanya, penambangan minyak bumi yang tak  ramah  lingkungan  dan  masih  banyak  lagi  contoh  lainnya.  Ada  bencana  lainnya  yang  mungkin saja terjadi disebabkan hubungan antar individu manusia dengan individu manusia, melalui konflik hubungan  atau  aktivitas  manusia  dengan  sesama  manusia  antara  lain  konflik  antar  suku  serta pergesekan  kelompok  ke  kelompok  ( Susanto,  2006:  2-3 ).  Dengan  adanya  gonjang-ganjing  alam yang  terjadi  di  sejumlah  daerah,  membuat  kita  lebih  berhati-hati  lagi  dalam  bertindak,  agar  tidak merugikan  diri  sendiri,  orang  lain,  terutama  lingkungan.  Sebagai  manusia  yang  baik,  kita  harus mampu menjaga alam dan juga melestarikan nya.
Pemerintah menanggulangi bencana sebagai langkah tingginya risiko pasca bencana sesuai dengan maksud Undang-Undang  No  24  tahun  2007,  Nurjannah  dkk,  (2012) menyatakan  pemerintah menyusun  rencana  penanggulangan  bencana  dimulai  dari  inisiatif  dan  komitmen  pemerintah. Kemudian  berkaitan  dengan  Penanggulangan  pasca  bencana  yang  menghantarkan  perubahan paradigma  mengatasi  bencana  alam  di  wilayah  Indonesia.  Pengubahan  dari  yang  sebelumnya penanganan  bencana  sifatnya  berdasarkan  respons  terhadap  kedaruratan  maka  digeser  dengan kegiatan-kegiatan  yang  preventif,  unik  meminimalisir  risiko  (mitigasi).  Upaya  penanggulangan tersusun dan diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) jika ditinjau melalui  aspek  perencanaan  pembangunan  yang  pada  tahun  2015-2019  berkenaan  dengan penanggulangan  bencana  dan  stabilisasi  ruang  hidup.  Pemerintah  pusat/daerah  bekewewenang dalam  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  melalui  pembuatan  perencanaan    dan pembangunan yang didalam-Nya termasuk unsur-unsur langkah keputusan pemerintah atas bencana.
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diartikan  sebagai seluruh  rangkaian  kejadian  yang  memberikan  ancaman  yang  disebabkan  oleh  faktor  alam  maupun non alam serta faktor manusia yang mengakibatkan berjatuhnya korban jiwa, rusaknya lingkungan di  sekelilingnya,  dan  kerugian  material  serta  dampak  psikologis (Wihayati,  2018) .  Dengan  adanya UU  No.24  Tahun  2007 muncullah  kebijakan  tentang  perencanaan  termasuk  pendanaan  di  dalam penanggulangan sebuah bencana. Sementara itu Hidayah (2015) mengungkapkan pada era otonomi daerah  penanggulangan  bencana  oleh  sebagian  besar  daerah  belum  memiliki  kesadaran.  Dengan adanya  UU  tersebut,  ada  beberapa  hal  penting  yang  perlu  di  perhatikan  diantaranya  perubahan sebuah  paradigma  tentang  bencana  yang  akan  terfokus  kepada  keadaan  sebelum  bencana  atau meminimalisir sebuah resiko, penanggulangan sebuah bencana akan bersifat lebih proaktif tidak lagi bersifat  reaktif,  pemerintah  berada  memprioritaskan  partisipasi  dari  masyarakat  daripada  bersifat dominan  atau  menguasai,  domain  dalam  penanggulangan  bencana  bukan  lagi  hak  mutlak  dari pemerintah  yang  berada  di  pusat  melainkan  sudah  menjadi  tanggung  jawab  di  daerah  atau  dengan kata lain sudah terdesentralisasi ke daerah baik dalam hal penganggaran biaya maupun untuk sebuah proses pengambilan suatu kebijakan publik.
Untuk  mewujudkan  tujuan  menanggulangi  menurunnya  alam  tersebut  dilakukan  pencegahan  sejak awal  sangat  dibutuhkan  usaha  keras  pemerintah  dari  urutan  pusat  hingga  terbawah  dan  juga  kerja sama dari masyarakat yang terkena dampak berupa “Pengurangan dampak Bencana” dan dipadukan dengan program pembangunan. Untuk mengurangi dampak buruk bencana dilakukan Pengurangan Risiko  Bencana  yang  bertujuan  yang  utama  melakukannya  saat  situasi  tidak  sedang  peristiwa bencana.  Dari  sanalah  sedapat  mungkin  upaya-upaya  mengurangi  kerugian  masyarakat dipaduaplikasikan  terhadap  rencana  pembangunan  di  tingkat  pusat  dan  juga  di  tingkat  daerah. Pemerintah  menyusun  rencana  menanggulangi  bencana  memulai  dengan  inisiatif  dan  komitmen pemerintah, identifikasi risiko bencana, mengaturkan perilaku dan pembagian kerja dan dan cakupan kuasa  dan  sumber  daya  yang  dipunya  langkah  siap  dan  antisipasi.  Merencanakan  dengan  terus mendampingi  dan  upaya  perbaikan  program  untuk  pencapaian  hasil  yang  sesuai  keinginan  dan standar  yang  diharapkan  serta  meminimalisir  kesalahan  pada  pelaksanaannya.  Sementara  itu,  pada saat daerah memegang wewenang menjalankan pemerintahannya, menanggulangi bencana di masih ada  sikap  daerah  yang  kurang  peduliatau  dapat  juga  disebut  belum  cukup  baik  untuk  mengarus utamakan pencegahan pra-bencana dalam menyusun rancangan pembangunan daerahnya sendiri. Dikemukakan  dalam  mitigasi  bencana  dan  pasca  pemulihan  Tsunami  Aceh  penting  sekali  belanja
publik.  Beberapa  poin  yang  dapat  dipelajari  yaitu  dibutuhkannya  informasi  akurat  untuk  rencana terstruktur,  pengaruh  inflasi  menjadi  salah  satu  pertimbangan  yang  terjadi  serta  pertimbangan menata  keadaan  demi  kondisi  kuat  bertahan  dimasa  akan  datang. Nazzamudin  (2007) juga menyatakan  pentingnya  belanja  publik  untuk  mitigasi  bencana  dan  pasca  pemulihan  tsunami  di Aceh.  Dari  pemaparan  ini  akan  dibahas  mengenai  upaya  pemerintah  meminimalisir  sebelum bencana melalui pandangan rencana kebijakan. upaya menangani bencana memiliki tahapan-tahapan yang terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap pra berencana, tanggap darurat, dan tahap pasca bencana. hal ini dipadukan bersama teori mengenai siklus kebijakan publik ( Easton ) dimana pergeseran anggapan menanggulangi  bencana  yang  sebelumnya  setelah  kejadian  ke  pencegahan  ( mitigasi )  terlihat  hasil dari kebijakan yang dikeluarkan.
Dari data usaha lingkungan Jawa Timur tahun 2016 terdapat tiga kabupaten yang memiliki potensi tanah rawan longsor, termasuk kategori rawan banjir, banjir bandang, angin topan, dan juga gempa bumi,  serta  terdapat  bencana  sunami  dibeberapa  kabupaten,  kemudian  terdapat  3  kabupaten  yang rawan kekeringan. Dari tiga kabupaten tersebut menjadi fokus utama karena sering terjadi bencana yang besar diakhir tahun 2017 dari pengamatan dapat dilihat dari fakktor pencegahan bencana dalam usaha untuk menanggulangi dampak yang terjadi (BNPB, 2015) . Dari data (IKPLHD Jawa Timur, 2016) pengelolaan kinerja yang didapat didaerah lingkungan hidup di jawa tengah pada tahun 2016, dimana  terdapat  tiga  kabupaten  yang  memiliki  potensi  tanah  rawan  longsor,  termasuk  kategori rawan  banjir,  banjir  bandang,  angin  topan,  dan  juga  gempa  bumi,  serta  terdapat  bencana  tsunami dibeberapa  kabupaten.  kemudian  terdapat  3  kabupaten  yang  rawan  kekeringan.  Daerah  Istimewa Yogyakarta  merupakan  daerah  yang  rawan  terjadi  bencana  gempa  bumi,  gempa  yang  terjadi  pada tahun  2006  menimbulkan  banyak  korban  mayoritas  adalah  orang  lanjut  usia  dan  anak  anak (Indriasari,  2015) . Dari  tiga  kabupaten  tersebut  menjadi  fokus  utama  karena  sering  terjadi  tragedi alam  yang  ditandai  pada  akhir  2017  ketika  seorang  pakar  mengamati  tragedi  yang  terjadi  dengan pengurangan aspek dalam usaha pemerintah untuk menanggulangi tragedi yang terjadi.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis
Kejadian bencana tidak dapat terlepas dari pengamatan rencana kebijakan akibatnya terdapat suatu tingkah laku dimana mewajibkan dilakukan oleh pemerintah. Dalam pasal 1 ayat 9 undang-undang nomor  24  pada  tahun  2007 mengenai  pencegahan  bencana,  dimana  pencegahan  tersebut  bisa diamati  dalam  cara  meminimalisir  dampak  dari  terjadinya  bencana,  dimana  dengan  melakukan peningkatan  terhadap  membangun  fisik  ataupun  menyadarkan  dengan  cara  mengedukasi masyarakat  serta  peningkatan  kemampuan  dengan  mensosialisasikan,  agar  mereka  mampu menghadapi dan juga antisipasi dengan ancaman bencana. Berdasarkan atas ketentuan pasal diatas maka dapat kita lihat bahwa pencegahan bencana terdiri dari dua pola yaitu pencegahan berstruktur dimana  caran  yang  digunakan ini  dapat  mengurangi suatau  kejadian  yang  diperoleh  dari  berbagai pembangunan  sarana  dan  alat  fisik  serta  meenggunakan  alat-alat  yang  canggih,  misalnya penciptaan  saluran  yang  dikhususkan  bagi  mencegah  terjaninya  bencana,  kemudian  menciptakan alat  untuk  mendeteksi  kegiatan  gunung  api  yang  masih  aktif,  gedung  atau  rumah  sifatnya  kebal akan  guncangan  kemudian  dapat  dipergunakan  dalam  upaya  mendeteksi  bahaya  gelombang tsunami.  Kemudian  yang  kedua  yakni,  mitigasi  non-struktural  dimana  upaya  yang  mungkin  saja mampu meminimalisir akibat dari kejadian yang terjadi.
Di  dalam  penanggulangan  kejadian  non-struktural  bisa  dilaksanakan  melalui  cara  membuat penataan  letak  kota,  mengembangkan  kapasitas  dalam  masyarakat,  membuat  peratuhan  hukum, melakukan  penyusunan  strategi  dalam  daerah,  serta  dengan  jaminan.  Rencana  dalam penanggulangan yang nyaman dimana bertingkah dalam struktur melainkan bertindak tidak dengan struktur  wajib  bersama-  sama  berkaitan  satu  sama  lainnya  dan  sudah  melekat.  Memanfaatkan kecanggihan  dengan  mendeteksi,  mengantisipasi,  serta  meminimalisir  resiko  kejadian  yang  tidak direncanakan  yang  dimana  selalu  setara  dalam  menciptakan  serta  menegakan  pengaturan  dalam memenuhi penataan letak kota yang memadai.
Dalam menjadi pedoman akademik ini menggabungkan pusat penanggulangan bencana dan tahap singkat,  tahap  singkat  adalah  suatu  gaya  dan  juga  tahap  oleh  rencana  masyarakat  diperjelas  pada
tahun  1956  oleh Lasswell  (1956). Dalam  hal  ini Lasswell  (1956) mengemukakan  dalam  suatu tahapan  rencana  memiliki  tahap-tahap  dalam  suatu  perencanaan  pencegahan  bencana.  Tahap tersebut sudah berhasil diuji, dalam proses perencanaan penanggulangan bencana walaupun banyak kendala  atau  halangan  yang  terjadi  ketika  proses  perencanaan  tersebut,  sehingga  terdapat  titik terang yang memperoleh hasih dari tahapan-tahapat yang telah dilakuakan. Suatu pengidenfikasian dalam  suatu  masalah  yang  telah  menjadi  masukan  dalam  teori  siklus  oleh  easton.  Segala  bentuk perencanaan,  tahapan,  pedoman  telah  sudah  dikembangkan  dan  angkat  sebagai  suatutahap perencanaan. Dari tahap siklus ini menitik beratkan pada proses penerimaan dan pengeluaran dalam proses  kebijakan  yang  akan  ditetapkan.  Dalam  hal  ini  sistem  perencanaan  kebijakan penanggulangan bencana dapat dikatakan cepat.
Tahapan-tahapan  yang  dilakukan  menjadi  sebuah  pedoman  dalam  melakukan  oerencanaan kebijakan penanggulangan bencana yang sedang dikagi, Secara singkat dimana dalam pengambilan keputusan  memiliki  tindakan  untuk  mencegah  suatu  bencana  yang  akan  terjadi  dan  menfokuskan pada  pencegahan  bencana  yang  terjadi  lebih  diluaskan  lagi  cangkupannya  terhadap  wilayah- wilayah  yang  berpotensi  rawan  bencana,  kemudian  mencegah  dampak  yang  lebih  luas  yaitu  bisa mencangkup  pada  bidang  sosial.  Maka  daripada  itu  penanggulangan  bencana  merupakan  suatu kewajiban  dan  keharusan  bagi  setiap  daerah  yang  mempunyai  tingkat  kerawanan  bencana  tinggi. Hal  ini  dapat  kita  lihat  dari  struktur  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  dengan  berfokus  pada seberapa besar tingkat kerawanan bencana yang dapat terjadi pada daerah tersebut.
Penangulangan bencana yang telah direncanakan dapat direvisi kembali jika dalam proses tersebut terdapat  sebuah  kejanggalan  atau  masalah.  Proses  penanggulangan  ini  bisa  terus  terjadi  seiring dengan  perkembangan  kejadian  bencana  pada  sebuah  daerah.  Karena  proses  ini  tidak  bisa berkembang sesuai dengan urutan yang ada, dan tidak bisa ditebak kapan dan bagaimana bencana akan terjadi. Oleh sebab itu, maka mitigasi bencana adalah sebuat tuntutan bagi setiap daerah atau kabupaten  yang  memiliki  tingkat  kerawanan  bencana  rendah  hingga  tingkat  kerawanan  bencana tinggi.  Dalam  hal  ini  mitigasi  bencana  belum  menjadi  sebuah  keharusan  sebagai  suatu  prioritas pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan yang dimiliki oleh setiap daerah  yang  memiliki  potensi  rawan  bencana.  Meskipun  secara  teoritis  penanggulangan  bencana memiliki  tahap  sendiri  yaitu  seperti  prabencana-tanggap  darurat-pasca  bencana.  Dapat  dilihat bahwa konsep ini cukup jelas dalam mengevaluasi tindakan yang seharusnya dilakukan akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan terhadap proses kebijakan awal dan akhir yang kurang jelas.
Pada  saat  yang  bersamaan,  mitigasi  bencana  dapat  dikaji  ulang,  dikontrol,  dimodifikasi,  bahkan dapat  juga  dihentikan  oleh  pemerintah  pusat  atau  daearah  dimana  jika  dalam  rencana  tersebut terdapat  kejanggalan  atau  masalah.  Mitigasi  bencana  bisa  dirumuskan  secara  terus  menerus, dilaksanakan,  dievakuasi  dan  disesuaikan.  Tetapi  dalam  proses  ini  tidak  terjadi  dan  berkembang pada  urutan  yang  jelas  melainkan  proses-prosesnya  yang  terus tercampur  dan  terkait  dalam  proses yang berkelanjutan. Hal yang menyebabkan perumusan ulang dalam kebijakan salah satunya adalah faktor proses kebijakan evaluatif yang mempertimbangkan aspek mitigasi bencana. Penanggulanan bencana secara teoritis memiliki tahapan-tahapan yaitu darurat-pasca bencana, prabencana-tanggap. Evaluasi  tindakan  ini  cukup  jelas  untuk  dilakukan  namun  juga  tidak  menutup  ke  mungkinan  bisa saja terjadi, ada proses yang tidak jelas pada kebijakan awal dan juga kebijakan akhir.
Dalam  kurun  waktu  yang  realtif  sama,  mitigasi  harus  dikaji  ulang,  di  kendalikan,  dan  juga  di modifikasi,  dan  juga  bisa  saja  di  berhentikan.  Dalam  mitigasi  bencana  dapat  di  rumuskan  secara berulang-ulang, di jalankan, di sesuaikan serta di evaluasi. Namun proses yang sedang terjadi tidak berlangsung  dan  berkembang  dalam  tahapan  yang  cukup  pasti,  melainkan  urutan-urutan  terus  saja tergabung dan tersangkut di dalam proses yang bercontinue. Analisis kebijakan tandingan disajikan dengan  sejumlah  re-orientasi  yang  bersumber  dari  analisis  top-down.  Ada  beberapa  hal  tentang analisis  kebijakan  tandingan  diantaranya  yaitu  pusat  peran  yang  kemudian  ditunjukkan  kepada struktur  yang  ada  dibawahnya  seperti  organisasi  atau  aparatur  yang  berada  di  lapangan.  selain  itu masalah  koordinasi  intra  dan  antar  organisasi  dan  interaksi  lembaga  dengan  kelompok  sasaran menjadi  variabel  yang  menonjol  dalam  kegagalan  implementasi (Putra,  Mindarti,  &  Faturahman,
2018) .  Kemudian  yang  dapat  mengetahui  kondisi  nyata  yang  ada  di  lapangan  dan  dapat  membuat sebuah program atau kebijakan yang akan digunakan dalam menghadapi kondisi yang berubah-ubah dan terkadang memiliki kasus yang sama dalam mewujudkan kebijakan tersebut. Selanjutnya adalah kebijakan  tunggal  yang  semula  berfokus  sebagai  sebuah  proses  masukan  kemudian  digantikan menjadi  sudut  pandang  yang  berasal  dari  interaksi  yang  dilakukan  oleh  para  aktor  yang  berbeda termasuk kebijakan atau program yang tidak sama.
Perlu  adanya  evaluasi  dan  mungkin  bila  perlu  di  adakan  proses  penghentian  pembuatan  kebijakan dengan tujuan agar dapat memberikan sebuah dampak dalam mengatasi sebuah masalah atau dapat mengurangi  masalah-masalah  yang  sedang  terjadi.  Dalam  proses  dimulainya  tahap  ini  sampai akhirnya selesai, proses ini akan menjadi pusat perhatian bagi sejumlah aktor pembuat kebijakan dan juga  masyarakat.  Selayaknya  pembuat  kebijakan  pada  umumnya,  ia  harus  dapat  menganalisis  apa tujuan dan dampak ke depannya yang diingin dicapai agar dapat dijadikan bahan evaluasi untuk ke depan  yang  lebih  baik.  Tetapi,  perlu  di  garis  bawahi  bahwasanya  evaluasi  tidak  selalu  berkaitan dengan tahapan/proses akhir sampai pada titik penghentian kebijakan atau membuat ulang praduga sebuah  masalah  dan  menyusun  program  kerja  yang  akan  dilakukan.  Di  waktu  yang  sama,  proses evaluasi  akan  memberikan  dampak  ke  arah  yang  lebih  disiplin  yang  tidak  dapat  disatukan  dengan hasil  yang  hendak  dicapai  atau  risiko  yang  harus  sebisa  mungkin  dihindari  dari  sebuah  kebijakan. Tahapan  evaluasi  tidak  hanya  dilakukan  pada  tahapan  tertentu,  melainkan  dapat  dilakukan  untuk semua  tahapan  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  melalui  perbedaan  perspektif  dari  segi  waktu. Studi  evaluasi  akan  mengacu  pada  suatu  logika  tertentu  dan  proses  politik  yang  dilakukan  dalam dua  cara,  diantaranya  adalah  adanya  bias  penilaian  output  dari  hasil  kebijakan  yang  sesuai dengan  keadaan  dan  prioritas  utama,  nilai  dari  aktor  yang  berbeda.  Keadaan  dimana  menyalahkan sebuah kinerja yang buruk sebenarnya adalah bagian dari rutinitas politik; penempatan definisi yang kurang tepat tentang tujuan beserta sasaran kebijakan yang kemudian akan menjadi masalah serius dalam  tahap  evaluasi.  Karena  dalam  proses  evaluasi  inilah  kebijakan  dapat  dilihat  sesuai  tidaknya kebijakan  tersebut  untuk  tetap  dilanjutkan,  jika  tidak  kebijakan  tersebut  bisa  saja  diganti  ataupun dihapuskan.
Dengan berbagai alasan atau pertimbangan tidak ingin disalahkan, pemerintah lebih memilih untuk mengkamuflase definisi tujuan yang tidak sama persis dengan yang seharusnya karena jika tidak ada permainan  politik  didalamnya  akan  menyebabkan  pemerintah  gagal  dalam  membuat  suatu kebijakan. Dengan adanya serangkaian proses pembuatan kebijakan tersebut, dapat dipahami bahwa mitigasi  bencana  perlu  dibuat  di  saat  proses  pembuatan  agenda  kebijakan.  Adapun  penempatan mitigasi  di  tahap  ini  dikarenakan  mampu  memberikan  pengetahuan  tentang  masalah  dengan indikator  tertentu  yang  mengisyaratkan  bahwa  masalah  mitigasi  bencana  perlu  di  intervensi  oleh pemerintah  agar  dapat menjadi  pendukung  agenda  yang  telah  direncanakan.  Kemudian itu, sebuah masalah  akan  dapat  di  identifikasi  atau mitigasi  bencana  yang  harus  dimasukkan  ke  dalam agenda pertimbangan serius aksi publik dengan cara penyusunan apa saja yang menjadi list subjek rincian masalah  mitigasi  pada  waktu  yang  bersangkutan.  Mitigasi  bencana  dalam  agenda  kebijakan  akan ditetapkan  baik  secara  formal  maupun  informal,  sarana  atau  mekanisme  pengenalan  masalah- masalah  serta  pemilihan  isu  yang  tepat  itu  akan  berkaitan  erat  dengan  masalah  mitigasi  bencana yang akan dibahas dalam agenda publik.
Mitigasi  bencana  dapat  di  artikan  sebagai  sebuah  perubahan-perubahan  paradigma  manajemen bencana  baik  tanggap  darurat  maupun  pasca  bencana  yang  mempunyai  posisi  strategis  di  tahapan agenda kebijakan. Agenda kebijakan memiliki definisi sebagai langkah pertama dalam pembentukan posisi  dan  kepentingan  yang  mendasar,  nilai-nilai  dari  aktor  yang  berperan  berbeda  secara  serius dalam menetapkan masalah mitigasi bencana yang akan dimasukkan ke dalam agenda publik untuk dipahami secara menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat.
Dengan adanya pengenalan isu mengenai mitigasi bencana di tahap agenda kebijakan, maka seluruh tahapan  pada  proses  kebijakan  seperti  perumusan,  implementasi,  hingga  tahapan  evaluasikan memberikan  pengaruh  dalam  mewujudkan  program  yang  hendak  dicapai  dengan  tujuan meminimalisir  risiko  bencana  di  tingkat  pemerintah  daerah.  Dengan  mempertimbangkan  aspek
mitigasi  bencana  berarti  mitigasi  bencana  juga  sebagai  proses  kebijakan  evaluatif  yang menyebabkan perumusan ulang kebijakan (Faturahman, 2017) .

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  sebuah  metode  yaitu  metode  deskriptif  dimana  bertujuan  untuk melukiskan sebuah kenyataan dari suatu ciri-ciri melalui proses yang benar-benar terjadi dan baik dalam mendapatkan suatu bayangan secara universal terhadap suatu kejadian. Cara yang digunakan yaitu  dengan  menggunakan  artikel,  buku,  serta  kajian-kajian  yang  ada  dalam  rangka  menunjang penelitian.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  beberapa  pendekatan  yang  terdapat  dalam  data sekunder  yaitu  memberikan  pemikiran  dari  analisa  menyelesaikan  suatu  masalah  yang  terjadi dalam sebuah penelitian dan pendekatan dimana membandingkan baik dengan negara lain maupun dengan kejadian yang pernah dialami dalam suatu wilayah atau negara.
Penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan-pendekatan,  Pendekatan  yang  digunakan  dalam membahas  data  sekunder  yaitu,  1)  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach).  Pendekatan  ini menghubungkan  suatu  konsep  dalam  mitigasi  bencana  dengan  teori  siklus  kebijakan  publik. Kemudian  pendekatan  yang  2)  Pendekatan  komparatif  (comparative  approach)  dimana  pendekatan dengan  membandingkan  rencana  kebijakan  mitigasi  bencana  yang  terdapat  pada  daerah  rawan bencana melalui rencana jangka menengah, jangka pendek, maupun jangka panjang.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Integrasi Kebijakan Mitigasi Bencana
Mengurangi dampak bencana di sebut sebagai suatu tahap yang harus diadakan secara terus menerus dan  juga  berkelanjutan  baik  oleh  individu,  kelompok,  maupun  komunitas  serta  masyarakat  dalam rangka  mengelola  semua  bahaya  dengan  cara  meminimalisir  akibat  yang  akan  ditimbulkan  dari sebuah bencana yang tidak bisa diprediksi kapan akan datang (mitigasi). Mitigasi adalah salah satu proses  tahapan  yang  dilakukan  dalam  penanganan  bencana,  yang  berarti  membuat  persiapan sebelumnya atau kewaspadaan untuk lebih dapat meminimalisir dampak yang akan terjadi ataupun musibah dimana akan dialami oleh suatu warga dalam daerah disamping tindakan lainnnya, seperti evaluasi,  rehabilitasi,  rekonstruksi,  dan  lain  sebagaimana  mestinya.  Maka  dengan  demikian, penanggulangan  wajib  dilaksanakan  bersamaan  mengikuti  kegiatan  dalam  pemerintah,  ataupun individu pada ketika pra, saat terjadi, serta pasca bencana dengan cara mengelola dan mengevaluasi agar  tidak  memperbesar  bencana  yang  ada.  Analisis  seperti  ini  berhubungan  dari  segi  fisik  bumi yang dianggap familiar dengan kata analisis seperti resiko bumi.
Dalam  artikel  ini  akan  dijelaskan  proses  di  dalam  kebijakan  publik,  dan  akan  membuat  para pembaca  memahami  secara  umum  terkait  urutan-urutan  di  dalam  kebijakan  publik. Fischer,  dkk (2014:65-80) memaparkan  :  tahapan  awal  dalam  penetapan  agenda,  diawali  dengan  mengenalkan masalah yang di mana masalah sosial tersebut sudah di artikan dan sangat perlu campur tangan dari pemerintah  yang  sudah  di  tetapkan  sebelumnya.  Langkah  selanjutnya  yaitu,  masalah  yang  sudah diindentifikasi  harus  di  masukan  ke  dalam  agenda,  yang  nantinya  akan  dipertimbangkan  benar- benar aspirasi publik (dalam penyusunan agenda). Yang merupakan agenda sendiri adalah kumpulan dari subjek atau dengan kata lain masalah yang dimana pemerintah dan juga non pemerintah yang tersangkut  pada  pemerintah  dalam  memberikan  perhatian  yang  sangat  serius  dalam  jangka  waktu tertentu.  Secara  informal  dan  formal  penetapan  agenda  adalah  keutamaan  dari  penempatan  dalam agenda,  sarana  dan  proses  pengenalan  masalah  dan  isu  yang  di  pilih  sangat  erat  dengan  masalah- masalah dalam agenda publik.
Terdapat  langkah  yang  penting  tentang  penetapan  agenda  yaitu  perubahan  dalam  pengenalan  isu atau  sering  dikemukakan  pada  sekelompok  aktor  kepentingan  dan  juga  para  aktor  yang  terkena dampak  dari  perubahan  dianggap  sebagai  agenda  politik  formal.  Langkah  tersebut  termasuk beberapa  tahapan  dimana  di  lakukan  pemilihan  isu  yang  selanjutnya  nanti  jika  kapasitas  dalam teknik pemecahan masalah tidak terlalu memadai. Singkatnya isu mampu masuk di setiap kegiatan masyarakat, tidak hanya mengenai kejadian objektif saja, misalnya : (perencanaan dalam lingkungan
sekitar-pencemaran  air)  tetapi  pengertian  yang  dapat  dicerna  akal  akan  permasalahan  dan  juga penggambaran  masalah  yang  dapat  menghubungkan  pada  solusinya.  Variabel  inilah  yang  dikenal sebagai kunci yang mampu mempengaruhi pengesahan agenda.
Dalam  pengambilan  kebutuhan  dan  juga  saat  kebijakan  di  rumuskan,  adalah  bagian  penting  untuk dipertimbangkan  yang  melibatkan  para  aktor  untuk  menentukan  keputusan.  Para  aktor  akan memutuskan sesuatu yang masuk akal dan saling menawar dengan aktor lainnya yang pendapatnya bertolak  belakang  dan  tidak  sejalan.  Hasil  dapat  ditentukan  dengan  menempuh  jalan  konstelasi kekuatan  dan  juga  seberapa  kuatnya  sumber  kepentingan.  Tahapan  ini  dikenal  sebagai  'jaringan kebijakan' yang ditandai dengan non hierarkis dan tidak sejajar di tengah aktor dalam jaringan.
Hal lain yang juga penting di dalam perumusan kebijakan adalah peran ilmiah. Pelaksanaan adalah tahapan implementasi kebijakan oleh instansi pada organisasi yang sering melakukan tapi tidak juga digabungkan dalam sektor publik. “Apa yang sedang berlangsung, pengesahan yang sudah jelas ada dalam  pihak  pemerintah  untuk  dilakukan  dan  juga  berhenti  merupakan  dampak  utama"  Tahapan yang memosisikan politik dengan administrasi pada satu gari yang mungkin saja sulit dikendalikan pada  program  dan  juga  hukum  yang  berlaku.  pelaksanaan  terjadi  perubahan  validasi,  dan  juga hambatan. Pelaksanaan rinci dari program kebijakan  ideal.
Hubungan antara prediksi dan perwakilan pembentukan peraturan daerah dimana dalam melakukan pencegahan kesiapan dengan rencana pembangunan daerah dalam penanggulangan bencana daerah telah diuraikan dan di paparkan. Tahap prabencana yaitu pencegahan dan kesiapan yang merupakan sebuah agenda dari upaya penanggulangan bencana pada setiap daerah termasuk pelayanan kepada masyarakat. Mitigasi bencana terjadi karena meningkatkan daya tampung dalam aparatur pemerintah daerah  pada  wilayah  Trenggalek  dan  Pacitan.  Sementara  pada  Kabupaten  lain  mengutamakan pengurangan dalam pelestarian lingkungan sesuai dengan Peraturan Bupati Trenggalek, (2017) yang dilihat dari rencana pembangunan jangka menengah daerah.
Pada  saat  ini  mengarahkan  bahwa  penetapan  kegiatan  rencana  pencegahan  masalah  bencana  pada wilayah Pacitan, Ponorogo dan Trenggalek sudah menjadi kewajiban dalam pemerintah daerah saat menjalankan  tugasnya,  oleh  karena  itu  termasuk  agenda  penanggulangan  suatu  bencana  menjadi masalah  yang  sangat  serius  untuk  seluruh  pemangku  kepentingan  dalam  daerah  untuk mewujudkannya.  Salah  satu  contohnya  yaitu  dengan  membuat  komunitas  peduli  akan  bencana. Peran badan pemerintah dalam menanggulangi bencana alam itu sendiri merupakan syarat dari asas desentralisasi.  Dalam  otonomi  ini,  kekuasaan  administratif  pemerintah  diperlukan  sebagai  media perubahan,  namun  selama ini selain kekuasaan,  beberapa  nilai  juga telah  dilupakan.  Dalam hal ini aparatur  pejabat  pemerintah  daerah  mempunya  peran  dan  tanggung  jawab  kepada  seluruh masyarakatnya.  Jika  dalam  daerah  memiliki  tujuan  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah daerah  untuk  secara  langsung  mewujudkan  pembangunan  kepada  masyarakat,  dengan  demikian harus  adanya  norma  dan  nilai  yang  dikembangkan  dan  perluas  sehingga  tanggung  jawab  yang menjadi  pedoman  kekuasaannya.  Pencegahan  bencana  dalam  suatu  daerah  melibatkan  organisasi dari  segala  aspek  masyarakat  untuk  mencapai  suatu  penataan  pemerintahan  yang  baik  dan  budaya sadar bencana dalam proses pembangunan.
Hal  yang  menyebabkan  perumusan  ulang  harus  di  lakukan  dalam  kebijakan  publik  salah  satunya adalah  faktor  proses  kebijakan  evaluatif  yang  mempertimbangkan  aspek  mitigasi  bencana  saat diperlukan  tindakan  darurat  secepatnya  untuk  mengurangi  dampak  dari  terjadinya  bencana  yang sedang  berlangsung.  Penanggulangan  bencana  secara  teoritis  memiliki  tahapan-tahapan  yaitu darurat-pasca bencana, pra bencana-tanggap. Dalam penanggulangan bencana juga sangat penting di adakan nya evaluasi. Evaluasi tindakan ini cukup jelas untuk dilakukan namun juga tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi, ada proses yang tidak jelas pada kebijakan awal dan juga kebijakan akhir.
Dalam  kurun  waktu  yang  relatif  sama,  mitigasi  harus  dikaji  ulang,  di  kendalikan,  dan  juga  di modifikasi,  dan  juga  bisa  saja  di  berhentikan.  Dalam  mitigasi  bencana  dapat  di  rumuskan  secara
berulang-ulang, di jalankan, dan harus di sesuaikan serta di evaluasi. Namun posisi pemerintah pada paradigma  baru  ini  tidak  lagi  bersifat  dominan  akan  tetapi  lebih  mengedepankan  partisipasi masyarakat (Faturahman,  2018) ,  kemudian  proses  yang  sedang  terjadi  tidak  berlangsung  dan berkembang  dalam  tahapan  yang  cukup  pasti,  melainkan  urutan-urutan  terus  saja  tergabung  dan tersangkut di dalam proses yang berkontinu.

## 4.2. Proses dalam Kebijakan Publik
Dalam  artikel  ini  akan  di  jelaskan  proses  di  dalam  kebijakan  publik,  dan  akan  membuat  para pembaca  memahami  secara  general  terkait  urutan-urutan  di  dalam  kebijakan  publik. Fischer  dkk, 2014 memaparkan:  tahapan  awal  dalam  penetapan  agenda,  harus  di  awali  dengan  mengenalkan masalah yang di mana masalah sosial tersebut sudah di artikan dan sangat perlu campur tangan dari pemerintah  yang  sudah  di  tetapkan  sebelumnya.  Langkah  selanjutnya  yaitu,  masalah  yang  sudah diidentifikasi harus di masukan ke dalam agenda, yang nantinya akan dipertimbangkan benar-benar aspirasi publik (dalam penyusunan agenda). Yang merupakan agenda sendiri adalah kumpulan dari subjek  atau  dengan  kata  lain  masalah  yang  dimana  pemerintah  dan  juga  non  pemerintah  yang tersangkut  pada  pemerintah  dalam  memberikan  perhatian  yang  sangat  serius  dalam  jangka  waktu tertentu.  Secara  informal  dan  formal  penetapan  agenda  adalah  keutamaan  dari  penempatan  dalam agenda,  sarana  dan  proses  pengenalan  masalah  dan  isu  yang  di  pilih  sangat  erat  dengan  masalah- masalah dalam agenda publik.
Terdapat  langkah  yang  penting  tentang  penetapan  agenda  yaitu  perubahan  dalam  pengenalan  isu atau  sering  dikemukakan  pada  sekelompok  aktor  kepentingan  dan  juga  para  aktor  yang  terkena dampak  dari  perubahan  dianggap  sebagai  agenda  politik  formal.  Langkah  tersebut  termasuk beberapa  tahapan  dimana  di  lakukan  pemilihan  isu  yang  selanjutnya  nanti  jika  kapasitas  dalam teknik  pemecahan  masalah  tidak  terlalu  memadai.  Singkatnya  isu  mampu  masuk  di  setiap  agenda dari kebijakan, tidak hanya permasalahan yang bersifat objektif saja, misalnya: kebijakan dari alam sekitar-yaitu  pencemaran  tetapi  pengertian  yang  dapat  dicerna  akal  akan  permasalahan  dan  juga penggambaran  masalah  yang  dapat  menghubungkan  pada  solusinya.  Variabel  inilah  yang  dikenal sebagai kunci yang di rasa mampu mempengaruhi pengesahan agenda.
Dalam  pengambilan  keputusan  dan  juga  saat  kebijakan  di  rumuskan,  adalah  bagian  penting  untuk dipertimbangkan  yang  melibatkan  para  aktor  untuk  menentukan  keputusan.  Para  aktor  akan memutuskan sesuatu yang masuk akal dan saling menawar dengan aktor lainnya yang pendapatnya bertolak  belakang  dan  tidak  sejalan.  Hasil  dapat  ditentukan  dengan  menempuh  jalan  konstelasi kekuatan  dan  juga  seberapa  kuatnya  sumber  kepentingan.  Tahapan  ini  dikenal  sebagai  'jaringan kebijakan' yang ditandai dengan non hierarkis dan tidak sejajar di tengah aktor dalam jaringan.
Hal lain yang juga sangat penting di dalam perumusan kebijakan adalah peran ilmiah. Pelaksanaan adalah  tahapan  implementasi  atau  dengan  kata  lain  pelaksanaan  kebijakan  oleh  instansi  atau lembaga  pada  organisasi  yang  sering melakukan  tapi  tidak juga  digabungkan  dalam  sektor  publik. “Apa  yang  sedang  berlangsung,  apa  yang  sedang  terjadi,  pengesahan  yang  sudah  jelas  ada  dalam pihak  pemerintah  untuk  dilakukan  dan  juga  berhenti  merupakan  dampak  utama"  Tahapan  yang memosisikan politik dengan administrasi pada satu garis yang mungkin saja sulit dikendalikan pada program dan juga hukum yang berlaku. pelaksanaan terjadi perubahan validasi, dan juga hambatan.
Pelaksanaan rinci dari program kebijakan ideal yang meliputi :
1. Oleh instansi mana program harus dijalankan.
2. Alokasi sumber daya-sumber daya dan organisasi mana yang bertanggungjawab.
3. Keputusan dalam pelaksanaan kebijakan secara bottom up dan juga top down.
Dengan  di  adakannya  perencanaan,  pendekatan,  perumusan  serta  evaluasi  kebijakan  publik,  maka akan  semakin  besar  kemungkinan  suksesnya  kebijakan  tersebut  diterapkan  di  tengah-tengah masyarakat. Karena jika para aktor kebijakan salah merumuskan dan menetapkan kebijakan, maka akibatnya akan sangat fatal, akan membuat kericuhan di tengah masyarakat, karena masyarakat akan menunjukkan aspirasinya jika kebijakan tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.
Selain  adanya  kericuhan  di  tengah  masyarakat,  kebijakan  yang  tak  sesuai  di  terapkan  juga  akan mengubah tatanan dalam pemerintahan, karena pemerintah telah mengeluarkan sejumlah dana untuk menjalankan  dan  juga  menyukseskan  program  dari  kebijakan  tersebut,  sehingga  jika  kebijakan dibuat  ulang  maka  akan  mengambil  jatah  dana  untuk  kebutuhan  negara  lainnya.  Oleh  sebab  itu dalam  proses  pembuatan  kebijakan  publik,  para  aktor  kebijakan  harus  benar  benar  mengkaji kebijakan,  agar  nantinya  kebijakan  tersebut  bebar  benar  dapat  menjawab  dan  memberi  solusi  dari permasalahan masyarakat.
Masalah yang dimaksud di sini adalah bencana alam yang menimpa di sejumlah daerah, pemerintah harus  gesit  dalam menanggapinya,  pemerintah  harus dapat mengurangi dampak dari  bencana  yang terjadi, dan memberikan bantuan secara merata kepada para korban, jangan sampai malah bantuan tersebut  jatuh  ke  tangan  yang  salah,  sehingga  para  korban  bencana  alam  yang  sedang  mengalami kesulitan menjadi semakin sulit. Dan pemerintah juga harus memperhatikan substansi dari bantuan tersebut, sesuai kebutuhan di lapangan atau tidak bantuan tersebut. Sebagai contoh, banyak sekali di posko  pengungsian  bapak  bapak  menggunakan  baju  daster  karena  tidak  tersedianya  baju  untuk korban bencana laki-laki.
Walau  terkadang  bantuan  dari  pemerintah  untuk  para  korban  bencana  sering  mengalami keterlambatan, namun banyak sekali sukarelawan yang denagn gesit menyalurkan bantuan, itulah merupakan salah satu wujud bahwa di Indonesia jiwa sosialnya masih tinggi dan mudah berempati. Tindakan  yang  seperti  inilah  yang  seharusnya  di  dukung  oleh  pemerintah.  Karena  dalam menanggulangi  bencana,  semua  lapisan  harus  saling  berkontribusi  dan  juga  bekerja  sama  agar dampak  dari  bencana  tersebut  dapat  di  tangani  dengan  baik.  Sehingga  tatanan  negara  Indonesia dapat  menjadi  semakin  baik  lagi.  Untuk  menanggulangi  bencana,  kebijakan  yang  diambil pemerintah  sangat  penting  untuk  keberlanjutan  pembangunan  setelah  terjadinya  bencana  tersebut. Aceh merupakan salah satu contoh dari wilayah yang terkena bencana dan mampu bangkit setelah bencana  tersebut  itu  terjadi.  Hal ini  dapat  terjadi  karena  peran  pemerintah  dan  juga  masyarakat  di daerah  tersebut.  Dan  juga  kebijakan  yang  cepat  serta  bantuan  alokasi  dana  untuk  membangun kembali  daerah  tersebut, menjadi  kunci keberhasilan pembangunan kembali  daerah  Aceh.  Mitigasi bencana  yang  akan  dimasukkan  ke  dalam  agenda  publik  untuk  dipahami  secara  menyeluruh  oleh semua  lapisan  masyarakat.  Dengan  adanya  pengenalan  isu  mengenai  mitigasi  bencana  di  tahap agenda  kebijakan,  maka  seluruh  tahapan  pada  proses  kebijakan  seperti  perumusan,  implementasi, hingga  tahapan  evaluasi  akan  memberikan  pengaruh  dalam  mewujudkan  program  yang  hendak dicapai dengan tujuan meminimalisir risiko bencana di tingkat pemerintah daerah.
Manajemen  bencana  disebut  sebagai  suatu  proses  yang  harus  diadakan  secara  terus  menerus  dan berkelanjutan  baik  oleh  individu,  kelompok,  maupun  komunitas  dalam  rangka  mengelola  semua bahaya  dengan  cara  meminimalisir  akibat  yang  akan  ditimbulkan  dari  sebuah  bencana  yang  tidak bisa  diprediksi  kapan  akan  datang  (mitigasi).  Mitigasi  adalah  salah  satu  proses  tahapan  yang dilakukan  dalam  penanganan  bencana,  yang  berarti  membuat  persiapan  sebelumnya  atau kewaspadaan
untuk
lebih dapat
mengurangi akibat ataupun bahaya yang akan dihadapi oleh masyarakat di samping tindakan lainnya, seperti evaluasi, rehabilitasi,  rekonstruksi,  dan  lain  sebagainya.  Maka  dari  itu,  mitigasi  harus  dilakukan  secara bersama  melalui  agenda  pemerintah,  ataupun  individu  baik  pada  saat  pra,  saat  terjadi,  dan  pasca bencana  dengan  cara  mengelola  dan  mengevaluasi  agar  tidak  memperbesar  bencana  yang  ada. Analisis  seperti ini berhubungan  dengan aspek fisik bumi  yang lebih  familiar  dengan  kata analisis geo-risk (risiko bumi).
Peristiwa  ataupun  bencana  yang  terjadi  tidak  pernah  lepas  dari  kajian  untuk  menghasilkan  sebuah kebijakan publik. Semua itu karena seluruh tindakan maupun peristiwa yang terjadi tidak bisa lepas dari hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Dalam Pasal 1 (9) UU 24/2007 Tentang  Penanggulangan  Bencana,  mitigasi  bencana  diartikan  menjadi  sebuah  upaya  untuk mengurangi  risiko  bencana,  baik  melalui  pembangunan  fisik  maupun  penyadaran  dan  peningkatan kemampuan  menghadapi  ancaman  bencana.  Dari  pengertian  tersebut,  mitigasi  bencana  dibagi
menjadi  2  bagian  yaitu  mitigasi  struktural  dan  mitigasi  non-struktural.  Mitigasi  strutural  lebih kepada  meminimalisir  bencana  yang  dilakukan  dengan  pembangunan  prasarana  fisik  dengan penggunaan  teknologi  seperti  alat  pendeteksi  aktivitas  gunung  berapi,  gempa  bumi,  Ealy  Warning system  untuk  mendeteksi  bencana  tsunami).  Mitigasi  non-struktural  lebih  menekankan  kepada pengurangan  dampak bencana, diluar yang terdapat di mitigasi struktural.
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diartikan  sebagai seluruh  rangkaian  kejadian  yang  memberikan  ancaman  yang  disebabkan  oleh  faktor  alam  maupun non alam serta faktor manusia yang mengakibatkan berjatuhnya korban jiwa, rusaknya lingkungan di sekelilingnya, dan kerugian material serta dampak psikologis. Dengan adanya UU No.24 Tahun 2007  muncullah  kebijakan  tentang  perencanaan  termasuk  pendanaan  di  dalam  penanggulangan sebuah  bencana.  Dengan  adanya  UU  tersebut,  ada  beberapa  hal  penting  yang  perlu  di  perhatikan diantaranya  perubahan  sebuah  paradigma  tentang  bencana  yang  akan  terfokus  kepada  keadaan sebelum  bencana  atau  meminimalisir  sebuah risiko, penanggulangan  sebuah  bencana  akan  bersifat lebih  proaktif  tidak  lagi  bersifat  reaktif,  pemerintah  berada  memprioritaskan  partisipasi  dari masyarakat  daripada  bersifat  dominan  atau  menguasai,  domain  dalam  penanggulangan  bencana bukan  lagi  hak  mutlak  dari  pemerintah  yang  berada  di  pusat  melainkan  sudah  menjadi  tanggung jawab di daerah atau dengan kata lain sudah terdesentralisasi ke daerah baik dalam hal penganggaran biaya maupun untuk sebuah proses pengambilan suatu kebijakan publik.
Koordinasi  dan  adanya  pengimplementasian  yang  lebih  tertata  sangat  diperlukan  dalam  mitigasi sebuah  bencana  pada  tingkat  kabupaten/kota.  Ada  beberapa  daerah  yang  memiliki  potensi  lebih tinggi  terkena  bencana  alam,  seperti  gempa  bumi,  tanah  longsor,  banjir,  tsunami,  dan  lain-lain. Bencana  alam  yang  terjadi  masih  dianggap  terpisah  dan  bukan  merupakan  porses  dari  kegiatan sebuah pembangunan.

## 5. Kesimpulan
Dalam Rancangan pembuatan mitigasi bencana merupakan tahap awal dari penanggulangan bencana yang  berkaitan  dengan  proses  kebijakan  publik,  dalam  proses  kebijakan  publik  perlu  ditentukan posisi pengurangan bencana sebagai suatu keputusan dalam kebijakan publik. Fase mitigasi bencana sendiri merupakan bagian dari siklus kebijakan publik (input dan output), yaitu kondisi pengalaman daerah  rawan  dan  prosedur  administratif  dan  legislatif  dimasukkan  dalam  input  dan  proses,  dan outputnya adalah kebijakan pengurangan bencana, yang kemudian di masukkan ke dalam kebijakan publik sebagai agenda publik yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Setelah memasukkan mitigasi bencana ke dalam agenda kebijakan, proses perumusan, pelaksanaan dan  evaluasi  kebijakan  akan  menentukan  arah  kebijakan  penanggulangan  bencana  dalam pembangunan daerah. Paradigma penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun  2007 dapat  memberikan  kekuatan  yang  cukup  kepada  daerah  untuk  membentuk  model pembangunan  yang  harmonis  dengan  Kondisi  di  setiap  daerah.  Tujuannya  untuk  meningkatkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  menghadapi  bencana  alam  melalui  pencegahan  dan kesiapsiagaan  bencana.  Oleh  karena  itu,  pembangunan  daerah  perlu  mengintegrasikan  langkah- langkah  mitigasi  bencana  yang  mengarah  pada  daerah  rawan  bencana,  khususnya  di  Passetam, Ponorogo dan Trengalek. Ketiga daerah ini semuanya memasukkan agenda mitigasi bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah masing-masing. Oleh karena itu, telah disepakati untuk  menjadikan  kebijakan  penanggulangan  bencana  sebagai  agenda  publik  dan  ditindaklanjuti sebagai rencana pembangunan daerah prioritas.
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diartikan  sebagai seluruh  rangkaian  kejadian  yang  memberikan  ancaman  yang  disebabkan  oleh  faktor  alam  maupun non alam serta faktor manusia yang mengakibatkan berjatuhnya korban jiwa, rusaknya lingkungan di sekelilingnya, dan kerugian material serta dampak psikologis. Dengan adanya UU No. 24 Tahun 2007 muncullah  kebijakan  tentang  perencanaan  termasuk  pendanaan  di  dalam  penanggulangan sebuah  bencana.  Dengan  adanya  UU  tersebut,  ada  beberapa  hal  penting  yang  perlu  di  perhatikan
diantaranya  perubahan  sebuah  paradigma  tentang  bencana  yang  akan  terfokus  kepada  keadaan sebelum  bencana  atau  meminimalisir  sebuah risiko, penanggulangan  sebuah  bencana  akan  bersifat lebih  proaktif  tidak  lagi  bersifat  reaktif,  pemerintah  berada  memprioritaskan  partisipasi  dari masyarakat  daripada  bersifat  dominan  atau  menguasai,  domain  dalam  penanggulangan  bencana bukan  lagi  hak  mutlak  dari  pemerintah  yang  berada  di  pusat  melainkan  sudah  menjadi  tanggung jawab  di  daerah  atau  dengan  kata  lain  sudah  terdesentralisasi  ke  daerah  baik  dalam  hal penganggaran biaya maupun untuk sebuah proses pengambilan suatu kebijakan publik.

## Limitasi dan Studi Lanjutan
Penelitian  ini  hanya  berfokus  pada  mitigasi  bencana  sebagai  langkah  dalam  menyusun  kebijakan publik sekaligus bentuk antisipasi bencana melalui upaya regulasi dan rencana baik di tingkat pusat maupun  daerah,  perencanaan  dilakukan  melalui  tahapan  panjang  dengan  melakukan  pengamatan atas  bencana-bencana  yang  sudah  berlalu.  Hasil  analisis  dari  pengamatan  itu  menjadi  cuan  selain dari  kekurangan  kebijakan  yang  sudah  berlalu  untuk  membuat  kebijakan  baru  yang  lebih  baik sebagai antisipasi bencana dan bentuk perencanaan ke depannya.

## Ucapan Terima Kasih
Dengan selesainya penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dari awal hingga akhir penelitian. Terutama kepada teman satu tim, kepada dosen pengampu  mata  kuliah  Kebijakan  publik  bapak  Noverman,  kemudian  rekan-rekan    yang    bersedia menjadi  voluntir  sampel  survei,  dan  kepada  rekan  angkatan  yang  senantiasa  bersedia  sharing mengenai mata kuliah ini sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan secara tepat waktu.

## Referensi
BNPB.  (2015). Data  Bencana  Indonesia  Tahun  2015 .  Pusat  Data,  Informasi  dan  Humas    Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Faturahman,  B.  M.  (2017).  Pemetaan    Potensi    Wilayah    untuk    Menunjang    Kebijakan    Pangan Kabupaten Pacitan. J ISPO , 7(2), 43–62.
Faturahman,  B.  M.  (2018).  Aktualisasi  Nilai  Demokrasi  dalam  Perekrutan  dan  Penjaringan Perangkat Desa. SOSPOL , 4(1), 132–148. Fischer, F., Miller, G.J., Sidney, M. (2014 ). Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode . Bandung: Nusa Media.
Hidayah, K. (2015). Kebijakan Penanggulangan Bencana di Era Otonomi Daerah. Kajian Terhadap Penanganan Kasus Luapan Lumpur Lampindo Brantas. Vol 11/No. 3/2015.
Indriasari, F. N. (2015). Pengaruh Pelatihan Siaga Bencana Gempa Bumi Terhadap Kesiapsiagaan Anak  Sekolah  Dasar  Dalam  Menghadapi  Bencana  di  Yogyakarta (Doctoral  dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) 2016 Provinsi Jawa Timur.
Lasswell,  H.,  D.  (1956). The  Decision  Process:  Seven  Categories  of  Functional  Analysis .  College Park: Univesity of Maryland Press.
Nazzamudin.  (2007). Kebijakan  Ekonomi  untuk  Mitigasi  Bencana  dan  Pemulihan  Pasca  bencana :Pelajaran  Dari  Bencana Tsunami  di  Aceh .  Kongres  Ilmu Pengetahuan Wilayah  Indonesia bagian Barat Tahun 2007. Universitas Sriwijaya, LIPI.
Nurjanah,  R.  S.,  Kuswanda  D.,  Siswanto  B.,P.  Dan  Adikoesoemo.  (2012). Manajemen  Bencana . Bandung: Alfabeta.
Peraturan  Bupati  Trenggalek  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah Tahun 2017.
Putra,  A.  E.,  Mindartati,  L.  I.,  &  Faturahman,  B.M.  (2018).  Policy  Implementation  of  City      Park Utilization in Malang City. MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan , 10, 30–49. Susanto. (2006). Disaster Management: di Negeri Rawan Bencana . Jakarta, Eka Tjipta Foundation. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Wihayati,  N.  W.  (2018). Pengaruh  Pemberian  Pelatihan  Siaga  Bencana  terhadap  Kesiapsiagaan Siswa  dalam  Menghadapi  Bencana  Gempa  Bumi  di  SMPN  1  Kerambitan  Tahun  2018 (Doctoral dissertation, Jurusan Keperawatan 2018).