Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 3, No. 2, Desember 2018, pp.63 - 81

## FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA KEPATUHAN MASYARAKAT
TERHADAP HUKUM ( LEGAL OBEDIENCE )

## Tauratiya
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  factors  causing  the  emergence  of  public compliance  with  the  law,  through  studies  and  analysis  of  a  variety  of  literature  both print  and  from  various  other  social  media.  Community  compliance  with  the  law  can essentially  be  interpreted  as  loyalty  from  the  community  as  a  legal  subject  that  is realized through actions or behaviors that comply with existing law.
Based on the results of the study, the authors conclude that there are two factors causing  the  emergence  of  community  compliance  with  the  law,  namely  internal  and external  factors.  Internal  factors  are  encouragement  from  within  an  individual  that makes him obey the law without coercion from any party. Internal factors can be in the form of  an individual's awareness  of  the benefits of  the law, the  belief  that the law is made to realize a common goal, and other things that arise from the individual. While external factors can be interpreted as factors that encourage individuals to comply with laws that come from outside the individual self. External factors can include rewards, coercion, threats and other things that come from outside the individual.
Keywords: Factor, Obedience, Law

## Pendahuluan
“Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum”  merupakan  isi  dari  Pasal  1 ayat  (3)  UUD  1945  yang  menjadi  bukti  nyata  bahwa  hukum  menjadi  aspek penting untuk mewujudkan kondisi yang aman, nyaman, dan memberikan rasa adil pada masyarakat. Akan tetapi, dewasa ini banyak orang atau pihak-pihak yang  berkepentingan  didalamnya  melakukan  penyimpangan  terhadap  fungsi hukum, bahkan terkadang ada yang menganggap bahwa keberadaan hukum di masyarakat tidaklah penting. Jika dipandang dari sudut sosiologi hukum, maka para pihak atau orang-orang yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum ini dianggap tidak memiliki kesadaran hukum, tidak paham hukum, bahkan tidak patuh pada hukum.
Berbicara  tentang  kepatuhan  atau  ketaatan  masyarakat  pada  hukum, maka  hal  ini  akan  didasarkan  pada  tingkat  kesadaran  hukum  yang  dimiliki seseorang  terhadap  hukum  yang  ada  dan  berlaku  saat  ini  ( ius  constitutum ), maupun  hukum  yang  diharapkan  akan  ada  atau  yang  di  cita-citakan  dimasa mendatang  ( ius  constituendum ).  Dengan  kesadaran  hukum  yang  dimiliki masyarakat ini lah akan menjamin dipatuhinya atau ditaatinya suatu peraturan hukum.  Arti  kesadaran  dalam  hal  ini  ialah  keadaan  dimana  seseorang mengetahui,  mengerti,  memahami  dan  merasa,  misalnya  tentang    kehendak dari dibuatnya suatu aturan hukum dan lainnya. 1
Terdapat  tiga  tindakan  yang  dapat  dilakukan  sebagai  usaha  untuk meningkatkan dan membina kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, yaitu tindakan represif , tindakan preventif dan tindakan persuasive .
1. Tindakan  represif  merupakan  upaya  penanggulangan  terhadap pelanggaran  norma-norma  social  dan  harus  bersifat  radikal  dan tegas,  dalam  arti  bahwa  penegak  hukum  harus  lebih  tegas  dan bertanggung jawab dalam melaksanakan penegakan hukum atau law
1 Widjaya, Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila , (Jakarta: Era Swasta, 1984), hlm. 14.
enforcement ,  sekaligus  meningkatkan  dan  memperketat  pengawasan terhadap  penegak  hukum  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Semakin mundurnya  pelaksanaan  penegakan  hukum  maka  akan  berdampak pada rendahnya kesadaran terhadap hukum.
2. Tindakan  preventif  ialah  upaya  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran  terhadap  hukum  dan  rendahnya  tingkat  kesadaran hukum. Salah satu cara pencegahannya dengan memperberat sanksi atau  hukuman  tarhadap  para  pelanggar  hukum  tertentu.  Selain  itu, kepatuhan  atau  ketaatan  terhadap  hukum  oleh  individu  atau masyarakat selalu diawasi dengan ketat.
3. Tindakan persuasive merupakan tindakan mempengaruhi, mendorong,  mengajak,  membimbing.  Kepatuhan  hukum  memiliki kaitan  erat  dengan  kesadaran  hukum,  sedangkan  menanamkan kesadaran  hukum  sama  halnya  dengan  menanamkan  nilai-nilai kebudayaan,  karena  hukum  adalah  produk  kebudayaan.  Apabila sebuah Negara konsisten untuk membangun Negara hukum, artinya setiap  orang  tanpa  terkecuali  harus  tunduk  pada  hukum  yang  ada. Hukum  harus  menegakan  kebenaran  dan  keadilan  dan  tidak  boleh diskriminatif, tidak memandang dan memihak apapun dan siapapun. Maka  dari  itu,  kewibawaan  hukum  harus  terjaga  dalam  hal supremasi 2 hukum  agar  individu  atau  masyarakat  tetap menghormatinya melalui tindakan patuh atau taat pada hukum yang ada.
Oleh sebab itu, perlunya membentuk dan mendirikan budaya hukum menjadi hal yang mutlak pada sebuah Negara hukum, dimana hukum dituntut mampu merubah  individu  atau  masyarakat  menjadi  lebih  baik,  teratur,  dan  dapat
2 Supremasi  hukum  adalah  tindakan  menegakkan  dan  memposisikan hukum pada tempat tertinggi dari segala-galanya
dipercaya  dalam  memperjuangkan  hak  dan  keadilan,  serta  memberikan  rasa aman dan damai.
Kesadaran  akan  kemanfaatan  hukum  menjadi  salah  satu  penunjang kepatuhan  hukum,  dan  menimbulkan  kesetiaan  pada  diri  individu  terhadap nilai-nilai  hukum  yang  berlaku  pada  kehidupan  bermsayarakat,  yang kemudian direalisasikan melalui tindakan nyata untuk patuh terhadap hukum itu sendiri sehingga akan tampak dan dapat dirasakan oleh setiap masyarakat. Jadi,  kepatuhan  terhadap  hukum  pada  hakekatnya  dapat  diartikan  sebagai kesetiaan  dari  masyarakat  sebagai  subyek  hukum  yang  diwujudkan  melalui tindakan atau prilaku mematuhi hukum yang ada.
Apabila kita gunakan  salah satu penafsiran  hukum yaitu argumentum  a contrario untuk melihat kesetiaan masyarakat terhadap hukum, maka penyebab individu  atau  masyarakat  tidak  mematuhi  hukum  dikarenakan  adanya  dua tuntutan  kesetiaan  terhadap  suatu  hal,  dihadapkan  sekaligus  dan  saling bertentangan. Misalnya kesetiaan terhadap kepentisngan pribadi individu yang bertentangan  dengan  kesetiaan  terhadap  hukum  yang  ada,  contohnya pelanggaran lalu lintas yang sering dan dianggap lazim terjadi di masyarakat, perbuatan anarkisme, korupsi dan lain-lain, terlebih  masyarakat beranggapan bahwa  hukum  sama  sekali  tidak  memiliki  wibawa  lagi.  Oleh  karena  itu, kepentingan  pribadi,  rasa  ego  dan  tindakkan  sesuka  hati  inilah  yang  menjadi pemicu  individu  mengabaikan  bahkan  mengingkari  suatu  hukum  yang berlaku.
Dalam  hal  ini  hukum  yang  dimaksudkan  yaitu  hukum  tertulis  atau hukum yang di kodifikasikan. Di Indonesia, dikatakan sebagai hukum tertulis ialah  peraturan  perundang-undangan  yang  mengikat  universal  dan  memiliki kekuatan  berlaku  atau rechtsgeltung 3 .  Suatu  peraturan  hukum  atau  undang-
3 Rechtgeltung artinya  berbicara  mengenai  bagaimana  suatu  aturan  hukum  dapat berlaku dalam penyelenggaraan negara.
undang  dikatakan  memenuhi  syarat  formal  dan  berlaku  apabila  telah mempunyai kekuatan berlaku:
1. Sosiologis ( Soziologische Geltung ) ;
Dasar  kekuatan  berlakunya  suatu  perundang-undangan  secara sosiologis  disini  ialah  bahwa  diterimanya  suatu  hukum  atau undang-undang  didalam  masyarakat  tidak  melihat  peraturan  itu terbentuk  menurut  persyaratan  formal  yang  ditentukan  atau  tidak, melainkan  manfaat  dari  peraturan  tersebutlah  yang  lebih diperhatikan.  Seperti  yang  ditegaskan  oleh  J.  Bentham,  bahwa “ Hukum  barulah  akan  diakui  sebagai  hukum,  apabila  hukum tersebut  dapat  memberikan  kemanfaatan  yang  sebesar-besarnya kepada  masyarakat  secara  umum ”. 4 Hal  ini  dapat  disimpulkan bahwa hukum yang diberlakukan harus memberikan manfaat besar bagi  masyarakat  tanpa  memandang  strata  atau  status  social seseorang.
2. Filosofis ( Filosofische Geltung ) .
Hukum  atau  suatu  peraturan  perundang-undang  yang  berlaku  di dalam  masyarakat  harus  menjunjung  dan  memperjuangkan  nilai keadilan dan kesejahteraan sebagaimana terkandung dalam sila-sila pancasila, misalnya seperti nilai yang terkandung pada sila ke lima “ keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia ”.  Keadilan merupakan  hal  penting  yang  harus  diperjuangkan  hukum,  karena dibuat  dan  diberlakukannya  suatu  aturan  hukum  di  dalam masyarakat  agar  tercapai  keadilan  dalam  hidup  bermasyarakat sebagaimana  semangat  Pancasila  dan  Pembukaan  Undang-Undang Dasar 1945.
4 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  Legal  theory  dan  Teori  Peradilan  Judicialprudance , (Makasar: Penerbit Kencana 2007), hlm. 76.
3. Yuridis ( Juristische Geltung ) ;
Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki kekuatan berlaku  secara  yuridis  apabila  terpenuhinya  syarat  formal pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.
Suatu aturan hukum akan dapat diterima masyarakat apabila memenuhi empat  ciri  khas  hukum  yang  baik,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Prof. Satjipto Rahardjo, yaitu:
1. Memiliki sifat terbuka :
Ciri  khas  hukum  dengan  sifat  terbuka  mempunyai  hubungan  lebih luas  yang  terjalin  secara  timbal  balik,  dimana  hukum  dianggap sebagai  kesatuan  unsur  antara  peraturan  dan  penetapan,  yang mendapat  pengaruh  besar  dari  faktor  sejarah,  social,  ekonomi, budaya,  dan  sebagainya.  Sebaliknya,  sistem  hukum  pun memberikan  pengaruh  pada  faktor-faktor  diluar  sistem  hukum tersebut. System hukum Indonesia dikatakan terbuka karena aturan- aturan  hukum  yang  dibuat  terbuka  untuk  ditafsirkan  berbeda,  dan oleh sebab itu aturan hukum selalu mengalami perkembangan.
2. Diawali dengan pemberitahuan :
Adanya  pemasyarakatan  dari  pemerintah  terhadap  aturan  hukum yang  dibuat  dengan  cara  penyebar  luasan  melalui  media  televisi, radio, media cetak, dan lainnya.
3. Sasarannya pasti :
Sasaran  pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan ditujukan secara pasti untuk masyarakat.
4. Mengatasi gejolak masalah :
Aturan  hukum  yang  dibuat  menangani  permasalahan  di  dalam masyarakat,  dan  memberikan  sanksi  atau  hukuman  bagi pelanggarnya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian hukum  yang  menggunakan  literature  sebagai  sumber  data  atau  dikenal  pula sebagai penelitian kepustakaan. 5 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis, yang berfokus pada penelitian efektivitas hukum, penelitian  berlakunya  hukum,  penelitian  terhadap  identifikasi  hukum  tidak tertulis, dan penelitian dampak hukum. 6
Data utama penelitian ini berupa bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari  Undang-Undang,  literature,  buku-buku  lain  yang  berkaitan  dengan penelitian ini, yaitu meliputi:
a) Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  atau peraturan  lain  yang  memiliki  kekuatan  mengikat  dan  bersifat autoritatif. 7
b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  berupa  artikel  ilmiah,  buku-buku  ilmu hukum  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer. 8
c) Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  berupa  kamus  hukum,  ensiklopedia,  dan sebagainya yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. 9
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.
6 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  PT. RajaGrafindoPersada, 2012), hlm.133-162.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 140.
8 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 32.
9 Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm .157-158.

## Pembahasan
Untuk  membangun  budaya  hukum  di  Indonesia,  tingkat  kepatuhan terhadap  hukum  menjadi  hal  yang  substansial.  Kepatuhan  manusia  terhadap hukum  dikarenakan  hukum  dijadikan  suatu  kebutuhan,  hal  ini  ditegaskan dengan  istilah  “ Ubi  Societas  Ibi  Ius ”  yang  dapat  diartikan  dimana  ada masyarakat,  maka  disitu  ada  hukum.  Dari  istilah  hukum  ini  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  setiap  individu  membutuhkan  hukum  untuk  menjalankan kehidupannya,  karena  setiap  individu  atau  masyarakat  jelas  mengharapkan kehidupan  yang  tentram,  aman,  nyaman,  dan  melalui  hukum  lah  kehidupan tersebut  dapat  diwujudkan.  Terdapat  tiga  bentuk  perilaku  dalam  kepatuhan, yaitu: 10
1. Conformity atau  konformitas,  individu  membarui  sikap  dan  prilaku mereka  karena  pengaruh  sosial  agar  sesuai  dengan  kaidah  sosial yang berlaku.
2. Compliance atau  penerimaaan,  merupakan  keinginan  seseorang bersedia  disugesti  dengan  komunikasi  persuasif  dari  orang  yang disukai  atau  berpengetahuan  luas,  serta  karena  rasa  percaya terhadap  kaidah  social  yang  ada  dalam  masyarakat  atau kelompok maka tindakannya pun dilakukan dengan senang hati.
3. Obedience atau  ketaatan,  adalah  bentuk  kesediaan  untuk menyerahkan  diri  sepenuhnya  dan  tunduk  pada  hukum  atau perintah  yang  dibuat  pihak  berwewenang  sebagai  suatu  hal  yang benar.
10 Perpustkaan  Universitas  Negeri  Islam  Sultan  Syarif  Kasim,  “ Kepatuhan  Terhaadap Norma-norma  Sosial ”,  Situs:  Repisitory.uin.suska.ac.id/1116/3/BAB%20%2011.pdf,  diakses  26 november 2018 Pukul 13.30 WIB.

## A. Faktor  Seseorang Mematuhi Hukum
Kepatuhan  hukum  dapat  didefinisikan  sebagai  kesadaran kemanfaatan  hukum  yang  menimbulkan  kesetiaan  terhadap  nilai-nilai hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  selanjutnya  diwujudkan  dalam bentuk prilaku atau tindakan.
Robert Biersted dalam bukunya The Social Order menegaskan bahwa proses  kepatuhan  seseorang  terhadap  suatu  aturan  hukum  terjadi  karena beberapa  faktor,  yaitu:  Pertama,  kepatuhan  terhadap  hukum  ditanamkan pada diri seseorang secara sengaja ( Indoctrination ), dengan kata lain sebuah aturan  hukum  menjadi  doktrin  yang  secara  sengaja  ditanamkan  pada masyarakat  dengan  tujuan  agar  penerapan  hukum  merata  sampai  pada lapisan  masyarakat  dan  kepatuhan  hukum  yang  diinginkan  dapat terwujud.
Faktor  kedua,  kepatuhan  hukum  karena  pembiasaan  perilaku ( Habituation ), yaitu patuhnya seseorang pada aturan hukum karena sudah terbiasa  dan  merupakan  rutinitas  yang  mereka  lakukan,  misalnya seseorang  menggunakan  helm  pada  saat  berkendaraan  karena  sudah terbiasa  dan  merasa  tidak  nyaman  ketika  tidak  menggunakan  helm  saat berkendaraan.
Faktor  ketiga,  pemanfaatan  dari  aturan  hukum  yang  dipatuhi ( Utility ),  yaitu  seseorang  patuh  terhadap  hukum  karena  dapat memanfaatkan  secara  substantive  dari  aturan  tersebut.  Faktor  keempat, mengidentifikasikan dalam suatu kelompok tertentu ( Group Indentification ) yaitu patuhnya seseorang terhadap aturan atau suatu hukum apabila telah melihat  kelompok  lainnya  mematuhi  atau  melaksanakan  aturan  tersebut. Akan  tetapi,  perlu  diperhatikan  pula,  meskipun  suatu  norma  atau  aturan telah  disosialisasikan  tidak  menjamin  norma  atau  aturan  tersebut  dapat diterima dan tertanam pada diri suatu masyarakat.
Ernst Utrecht menjelaskan bahwa ada beberapa penyebab seseorang mematuhi hukum, yaitu:
1. Seseorang  memiliki  kepentingan  terhadap  berlakunya  suatu peraturan  atau  hukum  tersebut.  Misalnya,  dengan  mematuhi  suatu peraturan, seseorang akan merasa aman berada di lingkungannya. 11
2. Keharusan  untuk  menerima  suatu  aturan  atau  hukum  agar terciptanya  rasa  tentram  dalam  dirinya,  atau  dengan  kata  lain seseorang  memilih  untuk  mematuhi  aturan  demi  menghindari kesulitan dalam hidupnya.
3. Menjadi  kehendak  dari  diri  sendiri  untuk  mematuhi  aturan  atau hukum,  karena  umumnya  hukum  akan  dirasa  ada  ketika kepentingannya dibatasi oleh suatu aturan hukum yang ada.
4. Patuhnya  seseorang  terhadap  suatu  aturan  dikarenakan  adanya paksaan  atau  sanksi  social  yang  akan  diterima  apabila  tidak  patuh atau melanggar aturan tersebut.
Sementara  itu,  Soerjono  Soekanto  menjelaskan  bahwa  patuhnya seseorang terhadap hukum tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ada proses atau tahapan yang dilalui, yaitu: 12
1. Tahap  prakonvensional,  dimana  pada  tahap  pertama  ini  seseorang patuh  terhadap  aturan  atau  hukum  karena  memperhatikan  akibat apabila tidak mematuhinya. Tahap ini meliputi:
a) Tahap  kekuatan  fisik.  Seseorang  patuh  terhadap  hukum  untuk menghindari penjatuhan sanksi negative atau hukuman, karena baginya  sanksi  atau  hukuman  tersebut  dianggap  sebagai  suatu siksaan  fisik  belaka.  Hal  ini  berakibat  pada  proses  penegakan hukum  yang  harus  selalu  diawasi  oleh  petugas  hukum.
11 Ernst  Utrecht, Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia  Cet  VI ,  (Jakarta. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 1963).
12 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2004), hlm.8
Kepatuhan  hukum  yang  tahap  ini  merupakan  tingkat  paling rendah.
b) Tahap Hedonistic. Patuh atau tidaknya individu terhadap hukum didasari  untuk  kepuasan  dirinya  sendiri  yang  semata-mata bersifat emosional belaka.
2. Tahap Konvensional. Inti dari tahap ini difokuskan pada pengakuan bahwa  hukum  berisikan  aturan  dan  harus  selalu  ditegakan  dalam pergaulan  hidup  bermasyarakat.  Tahap  ini  terbagi  menjadi  dua, yaitu:
a) Tahap  interpersonal.  Kepatuhan  seseorang  terhadap  hukum bertujuan  untuk  menjaga  hubungan  baik  dan  menyenangkan orang lain. Tahap ini berlangsung antar individu yang memiliki kepentingan  satu  sama  lain.  Selama  hubungan  antar  pihak terjaga  dengan  baik  dan  kepentingan  antar  pihak  terpenuhi maka  kepatuhan  terhadap  hukum  dapat  terjaga.  Begitu  pula sebaliknya,  apabila  kepentingan  antar  pihak  sudah  tidak  ada maka  hukum  tidak  berlaku  lagi  atau  akan  timbul ketidakpatuhan hukum.
b) Tahap  hukum  dan  ketertiban.  Hukum  dapat  dipatuhi  apabila penegak  hukum  memiliki  kekuasaan  dan  wewenang.  Oleh karena  itu,  pada  tahap  ini  kekuasaan  dan  wewenang  berperan penting dalam menimbulkan rasa patuh terhadap hukum.
Berdasarkan  tahapan  yang  dilalui,  hukum  dapat  digunakan  sebagai sarana  guna  mewujudkan  cita-cita  bersama.  Oleh  sebab  itu,  hukum  dapat dipatuhi karena hukum adalah konkretisasi nilai-nilai yang berlaku ditengah masayarakat demi mewujudkan cita-cita yang diharpakan bersama.
Dengan  demikian,  kepatuhan  hukum  merupakan  konsepsi  dalam  diri manusia  yang  bersifat  abstrak  berkenaan  dengan  keselarasan  antara ketertiban dengan ketentraman yang diharapakan atau yang sepatutnya. 13
Kutschincky  merumuskan  faktor-faktor  yang  melandasi  kepatuhan hukum, yaitu law awareness, law acquaintance , legal attitude, dan legal behavior .
Law  awareness ialah  pengetahuan  mengenai  peraturan  hukum, law acquaintance ialah pengetahuan mengenai isi peraturan hukum, legal attitude ialah  sikap  terhadap  peraturan  hukum,  dan legal  behavior diartikan  sebagai pola-pola perikelakuan hukum. 14
Disisi lain, Zainudin Ali mengungkapkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap  hukum  dilandasi  oleh  seberapa  baik  ketentuan/aturan  hukum diketahui, dipahami, dan dihargai masyarakat. Dengan kata lain masyarakat yang  memahami aturan hukum  cenderung  lebih patuh dibandingkan yang sekedar mengetahui. Hal ini dikenal dengan legal consciousness atau knowledge and opinion about law . 15

## B.    Jenis Kepatuhan
H.  C  Kelmaan  mengemukaakan  beberapa  jenis  kepatuhan  terhadap suatu aturan hukum, yaitu kepatuhan yang bersifat compliance , identification , internalization . 16
1. compliance ,  merupakan  kepatuhan  pada  hukum  yang  didasarkan  pada keinginan  mendapatkan  suatu  imbalan  penghargaan,  sekaligus  usaha individu  untuk  menghindar  dari  sanksi  yang  akan  dikenakan.
Kepatuhan  yang  dimaksud  tidak  didasarkan  pada  tujuan  norma  atau kaedah  hukum  itu  sendiri,  melainkan  lebih  dititik  beratkan  pada  alat-
13 I bid 14 Ibid , hal. 159. 15 Zainuddin Ali. Filsafat Hukum . (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
16 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan  Hukum , (Jakarta : Rajawali Pers. 1982). Hlm. 49-50.
alat kendali pihak penguasa, hal ini mengakibatkan kepatuhan individu akan tampak apabila pelaksanaan kaidah hukum diawasi dengan ketat.
2. Identification ,  merupakan  kepatuhan  pada  hukum  bukan  karena  nilai instrinsiknya, tetapi dikarenakan rasa takut terhadap hubungan baiknya dengan  seseorang  menjadi  buruk.  Melalui  kepatuhan,  seseorang  dapat menjaga hubungan keanggotaannya.
3. Internalization ,  merupakan  kepatuhan  seseorang  dikarenakan  secara hakikatnya  kepatuhan  tersebut  memberikan  balasan  penghargaan  atau imbalan.  Individu  mematuhi  hukum  dengan  baik  didasarkan  atas kesadaran dalam diri yang membuatnya.
Pada  kenyataannya,  seorang  individu  atau  masyarakat  akan  patuh pada  hukum  karena  salah  satu  dari  ketiga  jenis  sifat  di  atas,  seperti  taat karena identification dan  tidak  masuk  dalam  jenis compliance dan internalization ,  atau  seseorang  mematuhi  hukum  berdasarkan  dua  jenis bahkan tiga jenis kepatuhan sekaligus, tergantung pada kondisi dan situasi yang ada.

## C. Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum
Secara umum, alasan timbulnya kepatuhan hukum  individu dalam masyarakat antara lain: 17
a. Keterkaitan  pembuatan  suatu  aturan  hukum  dengan  hukum  yang dibutuhkan  oleh  individu  atau  masyarakat  kemudian  menjadi  tujuan aturan hukum secara universal itu.
17 Achmad    Ali, Menguak    Teori    Hukum    (Legal    Theory)    dan    Teori    Peradilan (Judicialprudence)    Termasuk    Interpretasi    Undang-Undang    (Legisprudence) ,  (Jakarta:    Penerbit Kencana, 2015), hlm. 376.
b. Kejelasan  kandungan  pokok  aturan  hukum,  sehingga  lebih  mudah untuk  dipahami  dan  diterima  oleh  masyarakat  dimana  aturan  hukum tersebut diberlakukan.
c. Pemasyarakatan  secara  optimal  terhadap  aturan  hukum  yang  dibuat pada sasaran aturan hukum oleh pemerintah.
d. Apabila  aturan  hukum  yang  dibentuk  adalah  suatu  peraturan perundang-undangan, maka sebaiknya aturan tersebut bersifat melarang bukan bersifat mengharuskan, hal ini dikarenakan hukum dengan sifat melarang lebih dilaksanakan dibandingkan dengan hukum dengan sifat mengharuskan.
e. Pemberian  sanksi  pelanggaran  terhadap  suatu  aturan  hukum  maka disesuaikan dengan tingkatan aturan hukum yang dilanggar.
f. Tingkatan  pemberian  sanksi  harus  sebanding  dengan  aturan  hukum yang dilanggar, serta dapat dilaksanakan.
g. Adanya  pelanggaran  terhadap  suatu  aturan  hukum  memungkinkan penegak  hukum  (Polisi,  Jaksa,  Hakim,  dan  lainnya)  untuk  menangani pelanggaran  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  tindakan  pelanggaran tersebut merupakan tindakan yang riil, nyata, dapat diamati, substansial, dan  mempunyai  sanksi  jelas  dan  tegas,  sehingga  mengharuskan  untuk diproses  melalui  setiap  tahapan,  yang  antara  lain  yaitu  proses penyelidikan,  proses  penyidikan,  proses  penuntutan,    dan    proses penghukuman.
h. Kaidah  moral  yang  terkandung  dalam  suatu  aturan  hukum  berwujud larangan  jauh  lebih  efisien  dan  efektif,  dibandingkan  dengan  aturan yang  bertentangan  dengan  moral  individu  atau  masyarakat  yang menjadi sasaran diberlakukannya hukum tersebut.
i. Dalam menegakan suatu aturan hukum agar efektif di dalam masyarakat dibutuhkan peran penegak hukum yang optimal dan professional.
j. Standar  hidup  minimal  terkait  sosio-ekonomi  masyarakat  juga  menjadi salah  satu  syarat  bagi  aturan  hukum  agar  berlaku  efektif  di  dalam masyarakat.
Terkait  hal  ini,  Howard  dan  Mumnres  berbeda  pendapat,  menurutnya yang  dikaji  dalam  hal  ini  bukanlah  ketaatan  terhadap  hukum  secara  luas, sebaliknya  kataatan  terhadap  suatu  aturan  hukum  yang  sempit  atau  khusus saja.  Sedangkan,  Achmad  Ali  mengemukakan  pendapatnya  bahwa  kajian terhadap  aturan  hukum  dilakukan  secara  luas  dan  sempit,  dengan mempertanyakan  kepatuhan  terhadap  aturan  hukum  secara  umum  dan terhadap aturan hukum yang khusus, serta apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhinya. 18
Beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda tentang faktor yang mempengaruhi  kepatuhan  hukum.  Taylor  berpendapat  bahwa  kepatuhan terhadap aturan dapat terbentuk berdasarkan beberapa faktor yaitu: 19
1. Informasi .  Seseorang  cenderung  patuh  terhadap  suatu  aturan  apabila mendapat informasi yang cukup mengenai aturan tersebut. Pengetahuan dan  pemahaman  mengenai  peraturan  dapat  menimbulkan  rasa kesadaran  akan  pentingnya  peraturan  yang  dibentuk  demi  mencapai tujuan  bersma  yang  diinginkan.  Oleh  karena  itu,  informasi  menjadi faktor utama dalam mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum.
2. Imbalan .  Kemampuan  dalam  memberi  hal  positif  kepada  orang  lain merupakan salah satu basis kekuasaan. Hal positif tersebut dapat berupa imbalan  yang  menguntungkan  atau  bantuan  ke  orang  lain  dalam mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Melalui  pemberian  imbalan seseorang  dapat  patuh  terhadap  hukum  yang  berlaku  karena  sifatnya menguntungkan dan tidak merugikan baik personal maupun orang lain.
18 Ibid. , 19 Taylor, Psikologi Sosial , Terj. Triwibowo, (Jakarta: Erlangga, 2006)
3. Keahlian .  Pengetahuan  atau  ketrampilan  khusus  dapat  menjadi  sarana dalam  mempengaruhi  seseorang  untuk  tunduk  terhadap  aturan.  Hal tersebut  didasari  oleh  rasa  percaya  seseorang  kepada  ahli,  karena mereka percaya bahawa melalui  pengetahuan dapat  membantu  meraih tujuan yang diharapkan.
4. Kekuasaan  rujukan .  Faktor  ini  dilatarbelakangi  ketika  seseorang menjalin  hubungan  dengan  individu  atau  kelompok  yang  memiliki kekuasaan.  Seseorang  akan  bersedia  melakukan  sesuatu  demi  menjalin hubungan  baik  dengan  individu  atau  kelompok  yang  memiliki kekuasaan.
5. Otoritas  yang  sah . Faktor keabsahan suatu  otoritas dalam menerapkan aturan sehingga seseorang akan patuh selagi sesuai dengan norma yang berlaku.
6. Koersi .  Koersi  atau  paksaan  terhadap  seseorang  mampu  menimbulkan kepatuhan seseorang terhadap aturan. Koersi dapat berupa paksaan fisik hingga ancaman sanksi/hukuman.
Sedangkan  Milgram  mengungkapkan  bahwa  terdapat  6  faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan,  yaitu  status  lokasi,  tanggung  jawab  personal, dukungan teman, legitimasi figur otoritas, status figur otoritas, dan kedekatan figur  otoritas. 20 Disisi  lain,  Sears  dkk  mengemukakan  faktor  yang  dapat menimbulkan kepatuhan, yaitu: 21
1. Penghargaan .  Melalui  penghargaan  dapat  menstimulus  seseorang  agar bersedia  melakukan  sesuatu,  oleh  karena  itu  faktor  ini  menjadi  salah satu metode yang efektif dalam menimbulkan kepatuhan seseorang.
2. Penekanan  (hukuman  dan  ancaman) .  Selain  penghargaan,  hukuman dan  ancaman  juga  menjadi  faktor  yang  efektif  dalam  menimbulkan
20 D.G. Myers, Psikologi Sosial , (Jakarta: Salemba Humanika, 2014)
21 Sears,  David  O.,  Freedman,  Jonathan  L.  &  L.  Anne  Peplau.  (1985). Psikologi  Sosial .
(Alih bahasa: Michael Adryanto). Jakarta: Penerbit Erlangga.
kepatuhan seseorang. Pemberian hukuman bagi pelanggar dan ancaman bagi  orang  yang  hendak  melanggar  dapat  menimbulkan  rasa  takut sehingga akan menimbulkan rasa patuh.
3. Otoritas  yang  sah .  Seseorang  cenderung  akan  mematuhi  suatu  aturan sesuai  dengan  norma  sosial  yang  berlaku  yang  diperkuat  oleh  otoritas yang sah.
4. Harapan .  Harapan  dapat  menimbulkan  kepatuhan,  hal  ini  didasari bahwa manusia memiliki impian/harapan akan masa depan. Pemberian harapan  kepada  seseorang  dapat  menempatkannya  dalam  situasi  yang terkendali  sehingga  orang  tersebut  akan  patuh  terhadap  aturan  yang diberikan.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  ahli  dapat  disimpulkan  bahwa kepatuhan dapat timbul dari kesadaran individu. Kepatuhan yang timbul dari kesadaran  individu  itu  sendiri  cenderung  lebih  efektif  dan  efesien.  Tidak memerlukan  usaha  yang  besar  dalam  membuat  seseorang  patuh  terhadap hukum  dan  bersifat  jangka  panjang.  Akan  tetapi,  menumbuhkan  kesadaran masyarakat  untuk  mematuhi  hukum  secara  merata  bukan  suatu  hal  yang mudah  karena  membutuhkan  usaha  semua  elemen  baik  pemerintah  maupun masyarakat.

## Kesimpulan
Kepatuhan  hukum  merupakan  kewajiban  bagi  setiap  individu. Kepatuhan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  kesadaran  kemanfaatan  hukum yang  menimbulkan  kesetiaan  terhadap  nilai-nilai  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat, selanjutnya diwujudkan dalam bentuk prilaku atau tindakan.
Secara garis besar, faktor penyebab timbulnya kepatuhan hukum dapat bagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor  internal merupakan  dorongan  dari  dalam  diri  individu  yang  membuat  ia  patuh
terhadap hukum tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Faktor internal dapat berupa  kesadaran  individu  akan  manfaat  hukum,  keyakinan  bahwa  hukum dibuat  untuk  mewujudkan  tujuan  bersama,  dan  hal-hal  lain  yang  timbul  dari dalam diri individu. Sedangkan faktor eksternal dapat diartikan sebagai faktor yang mendorong individu dalam mematuhi hukum yang berasal dari luar diri individu  tersebut.  Faktor  eksternal  dapat  berupa  imbalan,  paksaan,  ancaman dan hal-hal lain yang berasal dari luar diri individu.

## DAFAR PUSTAKA
Ali, Achmad. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)    Termasuk    Interpretasi    Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta:  Penerbit Kencana, 2015.
Ali,  Achmad.  Menguak  Teori  Hukum  Legal  theory  dan  Teori  Peradilan Judicialprudance. Makasar: Penerbit Kencana, 2007.
Ali, Zainuddin. Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Amiruddin & Asikin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT.
RajaGrafindoPersada, 2012.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.
Myers, D.G.. Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
ND,  Mukti  Fajar  &  Achmad,  Yulianto.  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Perpustkaan  Universitas  Negeri  Islam  Sultan  Syarif  Kasim,  “Kepatuhan
Terhaadap Norma-norma Sosial”, Situs: Repisitory.uin.suska.ac.id/1116/3/BAB%20%2011.pdf, diakses 26
november 2018 Pukul 13.30 WIB.
Sears,  David  O.,  Freedman,  Jonathan  L.  &  L.  Anne  Peplau.  Psikologi  Sosial. (Alih bahasa: Michael Adryanto). Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985.
Soekanto,  Soerjono  &  Mamudji,  Sri.  Penelitian  Hukum  Normatif.  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada, 2001.
Soekanto,  Soerjono.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
Taylor. Psikologi Sosial. Terj. Triwibowo. Jakarta: Erlangga, 2006.
Utrecht,  Ernst.  Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia  Cet  VI.
Jakarta. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 1963.
Widjaya.  Kesadaran  Hukum  Manusia  dan  Manusia  Pancasila.  Jakarta:  Era Swasta, 1984.