P-ISSN: 2747-1993 , P-ISSN: 2747-2000
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i2 Received: 10 Januari 2023,   Revised: 30 Januari 2023, Publish: 06 Februari 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Permodalan Koperasi di Kota Payakumbuh

## Ulan Indah Purnama Sari
Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia, ulanindah99@gmail.com
Corresponding Author: ulanindah99@gmail.com
Abstract: This  article  was  written  to  describe  the  utilization  of  cooperative  capital strengthening which consists of utilizing and returning funds for strengthening capital in the City  of  Payakumbuh.  This  type  of  research  used  is  evaluative.  Sampling  was  taken  by purposive  sampling  technique.  The  findings  of  the  study  are:  1)  in  the  process  of  utilizing capital strengthening funds there are still lending cooperatives that do not use their loans in accordance  with  predetermined  conditions,  namely  there  are  still  warehouses  where  the loans  are  used  by  other  people,  and  2)  in  the  implementation  of  repaying  loans  to  capital strengthening  funds  there  are  still  many  cooperatives  loans  that  do  not  repay  loans  in accordance with the stipulated time, of the 26 loan cooperatives recorded in 2013 there were 69.1% of cooperatives that failed to repay loans or around 18 cooperatives.
Keyword: Evaluation, Revolving Fund Program, Cooperative.
Abstrak: Artikel  ini  ditulis  untuk  mendeskripsikan  tentang  pelaksanaan  penguatan permodalan  koperasi  yang  terdiri  dari  pelaksanaan  pemanfaatan  dan  pengembalian  dana penguatan  permodalan  di  Kota  Payakumbuh.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah evaluatif.  Penentuan  sampel  diambil  dengan  teknik Purposive  Sampling .  Temuan  penelitian yaitu:  1)  pada  proses  pemanfaatan  dana  penguatan  permodalan  masih  terdapat  koperasi peminjam  yang  tidak  memanfaatkan  pinjamannya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan yaitu masih terdapat peminjam dimana pinjamannya dimanfaatkan oleh orang lain, dan 2) pada pelaksanaan pengembalian pinjaman dana penguatan permodalan masih banyak koperasi peminjam yang tidak mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dari 26 koperasi peminjam yang tercatat pada tahun 2013 terdapat 69,1% koperasi yang macet dalam mengembalikan pinjaman atau sekitar 18 koperasi.
Kata Kunci: Evaluasi, Program Dana Bergulir, Koperasi .

## PENDAHULUAN
Pemerintah selama ini telah banyak melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan masyarakat di berbagai bidang agar terbebas dari kemiskinan. Sejak tahun 1968 sampai saat ini, usaha-usaha tersebut terwujud dalam berbagai program (Setiadi,  2011:820-832) seperti: program  Inpres  Desa  Tertinggal  (IDT),  program  BOS  (Bantuan  Operasional  Sekolah), program pendidikan nonformal kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C  setara  SMA,  program  Askeskin  (Asuransi  Kesehatan  bagi  Masyarakat  Miskin),  program perumahan swadaya (Rusunawa), program Keluarga Harapan (PKH),  program Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin), PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan),  program  KUR  (Kredit  Usaha  Rakyat),  program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT) serta program dana bergulir penguatan permodalan KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) (Badan Layanan Umum Daerah Kota Payakumbuh).
Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah di atas, salah satunya bertujuan untuk  perekonomian,  khususnya  dalam  membantu  permodalan.  Kebijakan  di  bidang penanaman modal diarahkan untuk semakin mendorong penanaman modal, baik modal asing maupun modal dalam negeri, dalam rangka memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Kebijaksanaan penanaman modal ini diarahkan pada sektor-sektor usaha  yang  produktif,  menyerap  banyak  tenaga  kerja,  serta  berorientasi  pada  ekspor (Tjiptoherijanto, 1997:3).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Pemerintah  Kota  Payakumbuh  berdasarkan  Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 43 tahun 2013 melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi  Pembiayaan  menerapkan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum Daerah  (PPK-BLUD)  dana  bergulir  penguatan  permodalan  usaha  mikro  dan  kecil  di  Kota Payakumbuh. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19 tahun 2006 penguatan  permodalan  merupakan  Kegiatan  Pemberdayaan  Koperasi,  Usaha  mikro,  Kecil dan  Menengah  (KUMKM)  oleh  Kementerian  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah dengan memberikan dana penguatan dalam bentuk dana bergulir kepada KUMKM di kawasan industry. Dana tersebut digunakan untuk keperluan investasi dan atau modal kerja yang  penyalurannya  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Keuangan  Pelaksana.  Dana  bergulir penguatan modal usaha mikro dan kecil adalah dana milik pemerintah daerah yang bersumber dari APBD yang disalurkan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pinjaman dan ditagih kembali untuk digulirkan kembali kepada usaha mikro dan kecil lainnya yang membutuhkan.
Program  dana  bergulir  penguatan  permodalan  di  Kota  Payakumbuh  telah  terlaksana sejak  tahun  2002,  awalnya  adalah  dalam  rangka  pengelolaan  Program  Pemberdayaan Ekonomi  Kerakyatan  atau  yang  disebut  PER.  Pelaksanaan  penyaluran  dana  bergulir penguatan permodalan ini bekerja sama dengan Bank Nagari dan pinjaman hanya diberikan kepada  peminjam  yang  termasuk  ke  dalam  kriteria  usaha  mikro.  Selama  perjalanannya, program  PER  berkembang  menjadi  program  jangka  panjang  daerah.  Pada  tahun  2003 dibentuklah Badan Pengelola Dana  Bergulir (BPDB) melalui peraturan  Walikota Nomor 29 tahun  2003.  Sepanjang  tahun  2002  sampai  2007  dana  bergulir  penguatan  permodalan KUMKM  diambil  dari  APBD  kota  Payakumbuh.  Selain  itu,  KUMKM  tidak  perlu menyerahkan  jaminan  atau  agunan  kepada  unit  pelaksana  bantuan  dana  bergulir  ini. KUMKM yang mendapatkan bantuan dana penguatan permodalan dikenakan jasa atau bunga sebesar 8% s/d 10% per tahun.
Keluarnya Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pada tahun 2008 Badan Pengelola Dana Bergulir (BPDB) berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui Peraturan Walikota  Nomor  14  tahun  2008  tentang  Badan  Layanan  Umum  Daeran  (BLUD)  dana bergulir  penguatan  modal  usaha  mikro  Kota  Payakumbuh.  Dengan  dibentuknya  BLUD, proses pelaksanaan bantuan dana bergulir ini diikat oleh berbagai aturan salah satunya yaitu
peminjam  dana  penguatan  permodalan  ini  harus  memberikan  jaminan  atau  agunan  sebagai syarat untuk meminjam. Selain itu, jasa  yang harus dibayar oleh KUMKM lebih kecil  yaitu sebesar  6%.  Selama  tahun  2008-2012  pelaksanaan  bantuan  dana  penguatan  permodalan  ini berada  di  bawah  wewenang  sekretariat  daerah  bagian  perekonomian.  Jasa  yang  diterima selain untuk biaya operasional juga diserahkan ke kas daerah yang disebut PAD (Pendapatan Asli  Daerah)  Kota  Payakumbuh  dengan  jumlah  yang  ditentukan  berdasarkan  Peraturan Walikota  Payakumbuh.  Pada  tahun  2013  berdasarkan  Peraturan  Walikota  Payakumbuh Nomor 11 ditetapkanlah UPTD (Unit Pelaksana  Teknis  Daerah) di  bawah wewenang Dinas Pendapatan, Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh.
Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan, terlihat bahwa pada tahun 2013 tercatat  sebanyak  26  koperasi  sebagai  peminjam  dana  bergulir  penguatan  permodalan.  Dari 26  koperasi  tersebut,  18  koperasi  tercatat  sebagai  peminjam  yang  macet  dalam mengembalikan  pinjaman,  dan  hanya  8  koperasi  yang  lancar  dalam  mengembalikan pinjamannya.  Total  dana  yang  telah  digulirkan  UPTD  Fasilitasi  Pembiayaan  Kota Payakumbuh untuk 18 koperasi yang bermasalah tersebut adalah sebesar Rp. 2.903.854.600. jika  kita  bandingkan  jumlah  dana  yang  telah  dikeluarkan  oleh  UPTD  dengan  jumlah  dana pada  koperasi  yang  macet,  dengan  kata  lain  terdapat  69,1%  koperasi  mengalami permasalahan dalam mengembalikan pinjaman atau yang disebut macet.
Jika  dilihat  dari  persentase  jumlah  koperasi  yang  bermasalah,  hal  tersebut  dapat mempengaruhi  tujuan  awal  dari  program  penguatan  permodalan  itu  sendiri.  Banyaknya koperasi yang bermasalah, dapat membuat sulitnya mencapai tujuan awal dari program yang telah  ditetapkan  oleh  pengambil  kebijakan.  Penelitian  mengenai  pelaksanaan  penguatan permodalan  di  Kota  Payakumbuh  ini  perlu  dilaksanakan,  mengingat  permasalahan  yang terjadi  di  Kota  Payakumbuh  tersebut  khususnya  dalam  pelaksanaan  penguatan  permodalan KUMKM.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan evaluasi pemanfaatan dan pengembalian pinjaman dana penguatan permodalan oleh koperasi peminjam di Kota Payakumbuh.

## KAJIAN PUSTAKA

## Evaluasi
Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa Arab al-taqdir,  dalam  bahasa  Indonesia  yang  berarti  penilaian.  Akar  katanya  adalah  value  dalam bahasa Arab al-qimah, dalam bahasa Indonesia berarti nilai (Elis Ratnawulan, 2014:1). Dari penjelasan  tersebut  dapat  peneliti  simpulkan  evaluasi  secara  harfiah  yaitu  suatu  proses penilaian dengan tujuan tertentu agar hasil penilaian tersebut sesuai dengan yang diharapkan.
Menurut Guba dan Lincoln mendefinisikan evaluasi sebagai a process for describing an evaluand and judging its merit and worth, yang artinya: suatu proses untuk menggambarkan evaluan (orang  yang dievaluasi) dan menimbang makna dan nilainya. Sax juga berpendapat evaluation is a proses through which a value judgement or decision is made from a variety of observations  amd  from  the  background  and  training  of  the  evaluation  yang  artinya  evaluasi adalah  suatu  proses  di  mana  pertimbangan  atau  keputusan  suatu  nilai  dibuat  dari  berbagai pengamatan, latar belakang serta pelatihan dari evaluator. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat  peneliti  simpulkan  bahwa  evaluasi  adalah  suatu  kegiatan  yang  berdasarkan  kriteria tertentu dengan berdasarkan pengamatan yang telah ditentukan.

## Dana Bergulir
Dana  adalah  uang  tunai  dana/atau  aktiva  lainnya  yang  segera  dapat  dituangkan  dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana kemungkinan  dapat  memberikan  kredit  dan  berarti  semakin  besar  lembaga  memperoleh
pendapatan,  sebalinya  semakin  kecil  dana  yang  di  himpun  semakin  kecil  pula  kredit  yang diberikan, semakin kecil pula pendapatan (Frianto Pandia, 2012).
Dana bergulir merupakan dana yang di pinjam untuk di kelolah dan digulirkan kepada masyarakat  oleh  pengguna  atau  kuasa  penggunana  anggaran  yang  bertujuan  meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut peraturan pemerintah keuangan Nomor 99/PMK.05/2008  tentang  pedoman  pengelolaan  dana  bergulir  pada  kementrian  negara/ lembaga.  Dana  bergulir  adalah  dana  yang  dialokasikan  kementrian  negara/lembaga/satuan kerja  Badan  layanan  Umum  untuk  kegiatan  perkuatan  modal  usaha  bagi  koperasi,  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  dan  usaha  lainya  di  bawah  pembinaan  Kementrian  negara/ lembaga.

## Koperasi
Koperasi  berasal  dari  bahasa  latin  “Coopere”,  yang  dalam  bahasa  inggris  disebut cooperation.  Co  berarti  bersama  dan  operation  berarti  bekerja,  jadi  cooperation  berarti bekerja  sama.  Dalam  hal  ini,  kerja  sama  tersebut  dilakukan  oleh  orang-orang  yang mempunyai kepentingan dan tujuan  yang sama  (Arifin Sitio  dan Halomon Tamb, 2001:16). Dalam bahasa Arab dikatakan dengan ta’awun yang berarti tolong menolong (Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, 1996:47).
Koperasi  merupakan  suatu  kumpulan  dari  orang-orang  yang  mempunyai  tujuan  atau kepentingan  bersama.  Jadi  koperasi  merupakan  bentukan  dari  sekelompok  orang  yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi  yang didirikannya.  Pembentukan  koperasi  berdasarkan  asas  kekeluargaan  dan  gotong  royong khususnya  untuk  membantu  para  anggotanya  yang  memerlukan  bantuan  baik  berbentuk barang ataupun pinjaman uang (Kasmir, 2010:287).
Sementara itu pada UU koperasi No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan  pengertian  koperasi  yaitu  koperasi  Indonesia  adalah  organisasi  ekonomi  rakyat yang  berwatak  sosial,  beranggotakan  orang-orang  atau  badan-badan  hukum  koperasi  yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.
Sedangkan  koperasi  menurut  Undang-Undang  No.  25  tahun  1992  adalah  badan  usaha yang  beranggotakan  orang-orang  atau  badan  hukum  koperasi  dengan  melandaskan kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi memiliki landasan kerja sama yang didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban  yang sama dan harus taat pada keputusan tertinggi yakni rapat anggota.

## METODE
Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian Evaluatif. Menurut  Iqbal Hasan (2010:9)  “Penelitian  Evaluatif  adalah  penelitian  yang  mencoba  mencari  jawaban,  sampai seberapa  jauh  tujuan  yang  digariskan  pada  awal  program  tercapai  atau  mempunyai  tanda- tanda  akan  tercapai.  Teknik  pengumpulan  data/informasi  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini, informan penelitian terdiri dari  staf  kantor  UPTD  Fasilitasi  Pembiayaan  Kota  Payakumbuh  yang  terdiri  dari  1  orang kepala  sub  seksi  pengembalian,  1  orang  sub  seksi  penagihan,  serta  1  orang  kepala  seksi pelayanan dan pemasaran UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan 26 orang kepala koperasi yang tercatat sebagai peminjam bantuan  Dana  Bergulir  Penguatan  Permodalan  di  Kota  Payakumbuh.  Teknik  analisis  data yang digunakan adalah teknik analisis data ( flow model ) yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael  Huberman (1992:15-19)  yang terdiri dari beberapa tahapan  yaitu:  (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.
Penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh. informan penelitian ini adalah koperasi peminjam bantuan dana penguatan permodalan  yang tercatat  pada tahun 2013. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi pemanfaatan dana bergulir penguatan permodalan di Kota Payakumbuh 1. Evaluasi keberhasilan pelaksanaan pemanfaatan program dana begulir
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.99/PMK/.05/2008  salah  satu karakteristik  dari  dana  bergulir  adalah  ditujukan  untuk  penguatan  modal  usaha  koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha lainnya dan bahwa dana tersebut digunakan untuk  meningkatkan  kemampuan  operasional/bisnis  penerima  dana  bergulir.  Selain  itu, menurut  UU  RI  Nomor  20  tahun  2008,  dana  penguatan  permodalan  ini  dimanfaatkan untuk: (1) memberdayakan usaha KUMKM agar mampu menjadi usaha yang tangguh dan mandiri,  (2) menumbuhkan  iklim (kondisi) usaha  yang dapat  memberdayakan KUMKM, (3)  menumbuhkan  dan  meningkatkan  kemampuan  dan  daya  saing  KUMKM,  serta  (4) mengembangkan dan memperkuat modal usaha KUMKM.
Berdasarkan  temuan  penelitian  di  lapangan  dapat  dilihat  bahwa  sebagian  besar koperasi  peminjam telah memanfaatkan pinjamannya sesuai dengan peraturan  yang telah ditetapkan  pada  Undang-Undang.  Sehingga  koperasi  peminjam  dapat  mensejahterakan anggota koperasi dengan adanya program dana bergulir penguatan permodalan KUMKM yang telah lama dilaksanakan oleh pemerintah Kota Payakumbuh.
Sesuai  dengan  kerangka  Kluckhon  (dalam  Koentjaraningrat,  2004:38-42) mengenai  masalah-masalah  pokok  dalam  hidup  yang  menjadi  orientasi  dari  sistem  nilai budaya  manusia  yaitu  salah  satunya  kerangka  MM  (nilai  budaya  mengenai  hubungan manusia dengan sesamanya). Menurut kerangka  Kluckhon ini, masyarakat  menilai tinggi konsep sama-rata-sama-rasa. Menurut mereka di dunia ini pada hakekatnya manusia tidak berdiri sendiri, mereka selalu bisa mendapat  bantuan dari sesamanya terutama dari kaum kerabat  pada  masa  kesusahan.  Sebaliknya,  konsep  sama-rata-sama-rasa  juga  memberi beberapa  kewajiban  kepadanya.  Kewajiban  itu  yaitu  untuk  terus-menerus  berusaha memelihara hubungan baik  dengan sesamanya, terus menerus memperhatikan keperluan- keperluan  sesamanya  dan  sedapat  mungkin  selalu  membagi  rata  keuntungan-keuntungan dengan sesamanya.
Secara keseluruhan, kepala koperasi yang ikut meminjam bantuan dana bergulir ini juga  memberikan  lagi  bantuan  tersebut  kepada  anggota  koperasinya.  Hal  ini  dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sesama anggota koperasi yang ia pimpin. Salah satunya seperti  yang  dilakukan  oleh  Ibu  Sri  Mulyati  pada  saat  melakukan  wawancara  dengan peneliti,  beliau  mengatakan  bahwa  ia  bertujuan  memberikan  pinjaman  ini  kepada masyarakat  yang  ikut  dalam  keanggotaan  koperasinya  agar  masyarakat  tersebut  dapat terbebas dari jeratan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang besar. Disini terlihat bahwa adanya konsep sama-rata-sama-rasa yang diperlihatkan oleh masyarakat di Kota Payakumbuh, yang terwujud dalam sikap mereka yang saling bantu-membantu untuk terlepas dari kesulitan modal usaha yang mereka jalankan.
2. Evaluasi kegagalan pelaksanaan pemanfaatan program dana bergulir
Berdasarkan  temuan  penelitian  di  lapangan  dapat  dikatakan  bahwa  proses pemanfaatan bantuan dana penguatan permodalan ini tidak dapat dikatakan telah berhasil sepenuhnya.  Masih    terdapat  permasalahan  pada  proses  pemanfaatan  oleh  koperasi peminjam,  seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  hasil  wawancara  di  atas  bahwa  masih  ada peminjam  yang  memanfaatkan  pinjamannya  bersama  orang  lain.  Sehinnga  UPTD pelaksana  merasa  kesulitan  untuk  mengawasi  dana  bantuan  yang  telah  digulirkan  di masyarakat setempat.
Berdasarkan  kerangka  MM  (nilai  budaya  mengenai  hubungan  masnusia  dengan sesamanya)  yang  mengatakan  bahwa  masyarakat  menilai  tinggi  konsep  sama-rata-sama- rasa.  Konsep tersebut  juga memberi beberapa kewajiban kepadanya, Kewajiban itu  yaitu untuk  terus-menerus  berusaha  memelihara  hubungan  baik  dengan  sesamanya,  terus menerus  memperhatikan  keperluan-keperluan  sesamanya  dan  sedapat  mungkin  selalu membagi rata keuntungan-keuntungan dengan sesamanya.
Pada  proses  pemanfaatan  pinjaman  dana  bergulir  penguatan  permodalan  di  Kota Payakumbuh,  sikap  seperti  inilah  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  gagalnya  proses pemanfaatan  yang  dilakukan  oleh  koperasi  peminjam.  Adanya  konsep  sama-rata-sama- rasa  ini  terlihat  saat  peminjam  meminjamkan  pinjamannya  kepada  orang  lain.  Hal  ini menyebabkan  penanggung  jawab  koperasi  maupun  penanggung  jawab  program  menjadi kesulitan untuk mengawasi proses pemanfaatan pinjaman di lapangan.

## Evaluasi  pengembalian  bantuan  dana  bergulir  penguatan  permodalan  di  Kota Payakumbuh
1. Evaluasi keberhasilan pelaksanaan pengembalian pinjaman program dana bergulir
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  di  lapangan  terlihat  hanya  sebagian  kecil keberhasilan  proses  pengembalian  pinjaman  oleh  koperasi  peminjam  kepada  UPTD penanggung  jawab  program.  Sesuai  dengan  kerangka  MM  (nilai  budaya  mengenai hubungan  manusia  dengan  sesamanya)  yang  diungkapkan  oleh  Kluckhon,  bahwa mentalitas  petani  Indonesia  memiliki  konsep  sama-rata-sama-rasa.  Konsep  ini memberikan beberapa kewajiban kepada masyarakat yang bermentalitas petani agar dapat terus-menerus memelihara hubungan baik dengan sesamanya, terus-menerus memperhatikan  keperluan-keperluan  sesamanya,  dan  sedapat  mungkin  selalu  membagi rata keuntungan dengan sesamanya.
Bertitik  tolak  pada  keberhasilan  proses  pengembalian  pinjaman  bantuan  program dana bergulir penguatan permodalan di atas, dapat kita lihat bahwa sebagian masyarakat di Kota  Payakumbuh  telah  menggunakan  konsep  sama-rata-sama-rasa  yang  diungkapkan oleh  Kluckhon.  Keberhasilan  pengembalian  pinjaman  ini,  dapat  membuat  UPTD penanggung jawab dapat menggulirkan kembali dana tersebut kepada calon peminjam lain yang  juga  membutuhkan  pinjaman  modal  usaha.  Sehingga,  keuntungan-keuntungan  dan manfaat  dari  adanya  program  dana  bergulir  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  ini  dapat sama-sama dirasakan oleh masyarakat peminjam di Kota Payakumbuh. Selain itu, dengan adanya  kepatuhan  dari  koperasi  peminjam  untuk  membayar  ansuran  pinjamannya  sesuai dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  dapat  membuat  hubungan  diantara  koperasi peminjam ini dengan UPTD pelaksana dapat terbina dengan baik.
2. Evaluasi kegagalan pelaksanaan pengembalian pinjaman program dana bergulir Berdasarkan  data  awal  peneliti,  terlihat  jelas  bahwa  koperasi  peminjam  bantuan dana bergulir penguatan permodalan di Kota Payakumbuh  yang tercatat pada tahun 2013 belum melaksanakan  pengembalian pinjaman sesuai dengan aturan  yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Payakumbuh No 43 tahun 2013 pada pasal 22.
Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, berbagai faktor telah menyebabkan gagalnya  proses  pengembalian  pinjaman  oleh  koperasi  peminjam  kepada  UPTD pelaksana.  Faktor  tersebut  yait:  (1)  dana  yang  telah  dipinjamkan  oleh  koperasi  kepada anggotanya  juga  mengalami  kemacetan  saat  pengembalian  pinjaman,  sehingga  koperasi menjadi  macet  mengembalikan  kepada  UPTD,  (2)  usaha  peminjam  yang  mengalami penurunan, sehingga dana yang telah dipinjam tadi tidak dapat lagi dikembalikan kepada UPTD, serta (3) adanya sikap ikut-ikut dari koperasi untuk tidak mengembalikan pinjaman kepada UPTD, karena melihat koperasi lain yang juga tidak mengembalikan pinjamannya.
Gagalnya  proses  pengembalian  pinjaman  oleh  koperasi  peminjam  kepada  UPTD penanggung jawab, menjadi permasalahan besar pada pelaksanaan program dana bergulir
penguatan permodalan di  Kota Payakumbuh  yang telah terlaksana sejak tahun  2002 lalu. Faktanya dari 26 koperasi peminjam yang tercatat pada tahun 2013, terdapat 26 koperasi yang bermasalah dalam mengembalikan pinjaman atau sekitar 69,1%.
Melihat  kenyataan di  lapangan, program  ini masih belum bisa dikatakan berhasil. Ini  disebabkan  karena  masih  banyaknya  peminjam  yang  macet  dalam  mengembalikan pinjamannya  serta  tidak  adanya  tindakan  yang  tegas  yang  diberikan  oleh  penanggung jawab program terhadap peminjam yang bermasalah tadi. Sehingga masyarakat lain yang membutuhkan  bantuan,  yang  seharusnya  mendapatkan  pinjaman  tetapi  tidak  bisa merasakan manfaat dari program tersebut. Karena macetnya pengembalian dari peminjam menyebabkan dana tersebut tidak bisa digulirkan lagi kepada calon peminjam lainnya.
Sesuai  dengan  peraturan  pada  petunjuk  teknis  pelaksanaan  program,  bagi  kperasi yang  bermasalah  dalam  mengembalikan  pinjaman  seharusnya  pihak  pelaksana  program memberikan  surat  teguran  1,  surat  teguran  2  dan  surat  peringatan  1,  surat  peringatan  2. Jika  surat-surat  tersebut  tidak  dihiraukan  maka  jaminan  yang  telah  diberikan  pada  saat meminjam seharusnya di ambil oleh UPTD pelaksana program. Namun, kenyataannya di lapangan hal tersebut tidak dilakukan oleh UPTD. Sehingga tidak ada tindakan tegas yang dilakukan  untuk  menindak  lanjuti  koperasi  yang  bermasalah  tersebut.  Selain  itu,  UPTD pelaksana  program  ini  pada  tahun  2013  telah  melaksanakan  kerja  sama  dengan  KPKNL (Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang) yang berada di Kota Bukittinggi. Bagi peminjam  yang tidak mengembalikan pinjaman kepada  UPTD, maka jaminan  yang telah diberikan  akan  diserahkan  penyelesaiannya  ke  KPKNL.  Tetapi,  sampai  saat  ini  KPKNL tidak  menindak  tegas  atau  mengambil  jaminan  yang  telah  diberikan  oleh  koperasi peminjam yang bermasalah tersebut.
Kluckhon  menjelaskan  kerangka-kerangka  mengenai  masalah-masalah  pokok dalam hidup yang menjadi orientasi dari sistem nilai budaya manusia, yaitu kerangka MH- MK-MW-MA-MM.  Kerangka  MH-MK  (nilai  budaya  mengenai  hakekat  dari  hidup  dan hasil  karya  manusia)  mengatakan  bahwa  mentalitas  petani  Indonesia  tidak  biasa berspekulasi mengenai hakekat dari hidup, dari karya, dan hasil karya manusia.
Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  di  lapangan,  masyarakat  peminjam  bantuan program  dana  bergulir  di  Kota  Payakumbuh  terlihat  tidak  dapat  berspekulasi  tentang hakekat  dari hidup  dan hasil karya mereka. Hal  ini tergambar karena tidak adanya usaha keras yang dilakukan oleh pihak koperasi peminjam untuk menciptakan usaha yang dapat mensejahterakan  koperasinya.  Pinjaman  yang  mereka  dapatkan  digunakan  untuk menambah  modal  usaha  yang  mereka  jalani,  tetapi  mereka  terlihat  tidak  memiliki  upaya agar  usaha  yang  mereka  jalankan  menjadi  berkembang  pesat.  Sehingga  upaya-upaya tersebut  dapat  memperkuat  modal  usahanya  untuk  kesejahteraan  mereka  ke  depannya dalam menjalankan usaha. Dari temuan di lapangan, realitanya usaha yang dilakukan oleh pemimpin/kepala  koperasi  tidak  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak adanya kerja sama anggota koperasi untuk mensejahterakan koperasinya, anggota koperasi sudah  merasa  cukup  dengan  pinjaman  yang  mereka  dapatkan  dari  pemerintah.  Sehingga hal  ini  menyebabkan  sulitnya  koperasi  mengembalikan  cicilan  hutang  mereka  kepada UPTD penanggung jawab.
Selain  itu,  UPTD  Fasilitasi  Pembiayaan  Kota  Payakumbuh  sebagai  penanggung jawab program juga terlihat tidak dapat berspekulasi tentang hakekat dari hidup dan hasil karya mereka. Hal ini tergambar karena tidak adanya tindakan yang tegas yang seharusnya dilakukan  oleh  pihak  UPTD  maupun  pihak  terkait  untuk  menangani  peminjam  yang bermasalah. Program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat sebagai sebuah hasil karya  untuk  mensejahterakan  masyarakat  yang  kurang  mampu  dan  untuk  mempercepat pembangunan,  terlihat  dilaksanakan  secara  main-main  oleh  UPTD  pelaksana.  Sehingga pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat menjadi terhambat karena adanya permasalahan dalam pelaksanaannya.
Jika  kita  lihat  dengan  kerangka  MW  (persepsi  manusia  mengenai  waktu)  yang mengatakan  bahwa  masyarakat  bermentalitas  petani,  memiliki  arah  orientasi  hidup  yang ditentukan oleh keadaan masa kini. Hal  ini menyebabkan lemahnya motivasi masyarakat untuk  menabung  dan  hidup  dengan  hemat.  Berdasarakan  temuan  di  lapangan,  sangat sedikit  sekali  koperasi  yang  berusaha  untuk  menciptakan  kesejahteraan  dan  kemajuan koperasi ke depannya. Beberapa masyarakat peminjam hanya mementingkan modal usaha untuk usaha yang ia lakukan saat ini saja, sebagian besar dari mereka tidak berupaya untuk memperkuat  modal  pribadi  koperasinya  agar  tidak  bergantung  lagi  kepada  bantuan  yang diberikan  oleh  pemerintah.  Sehingga  hal  ini  menyebabkan  macetnya  pengembalian pinjaman oleh peminjam kepada UPTD pelaksana.
Selain  kerangka  di  atas,  Kluckhon  juga  menjelaskan  kerangka  MA  (hubungan manusia  dengan  alam)  yang  mengatakan  bahwa  masyarakat  yang  bermentalitas  petani memiliki  pengaruh  nasib  yang  amat  kuat.  Mentalitas  petani  di  Indonesia  pada  umumnya bersumber  kepada  suatu  nilai  budaya  yang  tidak  aktif  terhadap  alam  yang  ada disekelilingnya. Minimnya usaha-usaha masyarakat peminjam di Kota Payakumbuh untuk mensejahterakan diri dan koperasinya, juga menggambarkan sikap masyarakat yang tidak aktif  terhadap  alam  yang  ada  disekitarnya.  Mereka  hanya  menjalankan  nasib  yang  telah ditentukan  dalam  kehidupan  mereka.  Sebagian  besar  terlihat  tidak  adanya  upaya-upaya yang  mereka  ambil  untuk  mengubah  nasib  agar  menjadi  lebih  baik  ke  depannya.  Seperti hasil  wawancara  peneliti  dengan  Bapak  Masril  yang  mengatakan  bahwa  masyarakat  kita sifatnya  suka  dibantu,  sehingga  mereka  tidak  mau  bekerja  keras  dan  hanya  menunggu nasib baik yang akan datang kepada mereka.
Sama halnya dengan kerangka MM (hubungan  manusia dengan sesamanya)  yang di  ungkapkan  oleh  Klockhon  yang  mengatakan  bahwa  masyarakat  yang  bermentalitas petani memiliki konsep sama-rata-sama-rasa. Menurut Kluckhon konsep ini juga memiliki efek negatif pada pembangunan di Indonesia, konsep seperti ini dapat menimbulkan sikap konformisme di tengah-tengah masyarakat yaitu sikap yang menjaga agar jangan ada yang sengaja berusaha untuk menonjol di atas yang lainnya.
Pada  permasalahan  yang  terjadi  di  Kota  Payakumbuh  ini,  juga  terdapat  sikap konformisme  di  tengah-tengah  masyarakat  sehingga  menimbulkan  permasalahan  dalam pelaksanaan  pembangunan  yang  telah  dicanangkan  oleh  pemerintah  setempat.  Seperti yang  dikatakan  oleh  Bu  Petriani,  bahwa  adanya  sikap  ikut-ikutan  dari  masyarakat peminjam  untuk  tidak  mengembalikan  pinjaman  kepada  UPTD.  Koperasi  yang  satu memiliki  konsep  sama-rata-sama-rasa  dengan  koperasi  peminjam  lainnya,  mereka  tidak berupaya  mematuhi  aturan  yang  ada  agar  menjadi  koperasi  yang  terlihat  lebih  baik dibandingkan dengan koperasi lainnya yang juga meminjam bantuan tersebut. Seperti hasil wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  Bu  Petriani  sebagai  sekretaris  kantor  UPTD Fasilitasi  Pembiayaan  Kota  Payakumbuh,  beliau  menyatakan  bahwa  macetnya pengembalian  dari  koperasi  peminjam  juga  disebabkan  karena  adanya  sikap  penanggung jawab  koperasi  yang  ikut-ikutan  tidak  membayar  cicilan  pinjamannya  karena  melihat koperasi  lain  juga  tidak  membayar  cicilan  kepada  kantor  UPTD  pelaksana.  Padahal menurut  kerangka  yang  dinyatakan  Kluckhon,  pembangunan  memerlukan  usaha  jerih payah dengan sengaja dari individu untuk maju dan menonjol di atas yang lainnya.
Sikap-sikap  yang  diperlihatkan  oleh  masyarakat  peminjam  bantuan  program  dana bergulir di Kota Payakumbuh, jelas dapat menghambat jalannya pembangunan yang telah lama  dicanangkan  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  setempat.  Sehingga program-program  yang  seharusnya  berjalan  dengan  baik  demi  kesejahteraan  masyarakat itu  sendiri,  tetapi  mengalami  hambatan-hambatan  selama  proses  pelaksanaannya  yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program tersebut.
Secara umum, pelaksanaan program  dana bergulir penguatan permodalan  di  Kota Payakumbuh  yang  telah  lama  dilaksanakan  oleh  pemerintahan  Kota  Payakumbuh  belum
bisa dikatakan berhasil. Ini disebabkan karena adanya berbagai permasalahan yang dialami selama  pelaksanaannya.  Selain  itu,  sikap  pengelola  program  yang  terlihat  tidak  serius dalam  menangani  permasalahan  tersebut  juga  mempengaruhi  ketidak  berhasilan pelaksanaan program ini.

## KESIMPULAN
Program  dana  bergulir  penguatan  permodalan  di  Kota  Payakumbuh  telah  terlaksana sejak  tahun  2002.  Namun,  selama  pelaksanaannya  program  ini  masih  mengalami permasalahan. Seperti permasalahan pada saat pemanfaatan dan pengembalian pinjaman oleh koperasi  peminjam.  Selama  proses  pemanfaatan  pinjaman  bantuan  dana  penguatan permodalan  di  Kota  Payakumbuh,  permasalahan-permasalahannya  yaitu  seperti  berbedanya pemanfaat dana dengan penanggung jawab pinjaman kepada koperasi. Selain itu, banyaknya para peminjam yang memanfaatkan pinjaman tidak sesuai dengan aturan yang telah ada.
Selain  pada  proses  pemanfaatan,  program  ini  juga  mengalami  permasalahan  pada proses  pengembalian  oleh  peminjam  kepada  UPTD  penanggung  jawab.  Pada  saat mengembalikan  pinjaman,  masih  banyak  koperasi  yang  tergolong  macet  dalam mengembalikan  pinjaman.  Para  peminjam  tidak  membayar  cicilan  pinjamannya  sesuai dengan  waktu  yan  telah  ditetapkan  oleh  UPTD  Fasilitasi  Pembiayaan  Kota  Payakumbuh. Masyarakat  dan  UPTD  Fasilitasi  Pembiayaan  Kota  Payakumbuh  yang  ikut  mempengaruhi keberhasilan  pelaksanaan  program  ini,  terlihat  tidak  serius  menanggapi  program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah kota maupun pemerintah pusat.

## REFERENSI
Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, Kamus Indonesia-Arab, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1996), Cet. Ke-3, h. 147.
Arikunto, Suharsimi. 2012. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara Arifin  Sitio  dan  Halomon  Tamba,  Koperasi  Teori  dan  Praktek,  (Jakarta  :  Erlangga,  2001), h.16.
Arikunto,  Suharsimi  dan  Abdul  Jabar,  Cepi  Safrudin.  2004. Evaluasi  Program  Pendidikan.
Jakarta: Bumi Aksara
-------------------------------------------------------------------. 2009. Evaluasi Program
Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara Etika  Safirna.  2011. Evaluasi  Program  Pengawasan  Pestisida  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Kerinci  Tahun  2001.  Skripsi jurusan  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat Universitas Andalas.
Elis Ratnawulan, H.A Rusdiana, Evaluasi pembelajaran dengan pendekatan kurikulum 2013,
(Bandung:Pustaka Setia, 2014), h. 1
Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, (Jakarta: Rineka Cipta,2012),hlm.1 Hidayat.  2010. Pelaksanaan  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Berbasis  Masjid  di Kecamatan  Ampek  Angkek  Kabupaten  Agam. Skripsi Jurusan  Ilmu  Sosial  Politik Universitas Negeri Padang
http:// www.suarapembaruan.com/... pr {diakses tanggal 11 februari 2014} http:// www.te2n.com/tag/evaluasi-program {diakses tanggal 26 februari 2014} http:// h0404055.Wordpress.com {diakses tanggal 7 April 2014} Iskandar.2013. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. Jakarta: Ciputat Mega Mall Jhon Sumiharjo Hutabarat. 2008. Evaluasi Pelaksanaan program pengembangan perumahan. Skripsi jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara {diakses tanggal 11 februari 2014}
Koentjaraningrat.  2004. Kebudayaan,  Mentalitas  dan  Pembangunan. Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 287..
Marzali, Amri. 2013. Antropologi dan Pembangunan Indonesia. Jakarta: Kencana Miles, Matthew dan Hubberman, Michael A. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press Moleong,  Lexy  J.  2005. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. rev.  ed.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya
Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia Nomor:  19/Per/M.KUKM/VIII/2006  tentang  Perkuatan  Permodalan  Koperasi  dan Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan Industri.
Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana bergulir KUMKM Nomor 011/Per/LPDB/2011 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2007 Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 43 Tahun 2008 Reka  Azura.  2009. Efektivitas  PNPM-MP  Terhadap  Pemberdayaan  Mayarakat  Miskin  di Nagari Kayu Tanam. Skripsi Jurusan Ilmu Sosila Politik Universitas Negeri Padang Rika  Puspita  Sari.  2011. Peranan  Bantuan  Program  Penguatan  Modal  Usaha  Terhadap Usaha  Pengolahan  Pisang  pada  Kelompok  Wanita  Tani  (KWT)  Maju  Bersama  di Kecamatan  Tanjung  Baru  Kabupaten  Tanah  Datar. Skripsi jurusan  Pertanian Universitas Andalas {diakses tanggal 11 Februari 2014}
Robby  Maulana.  2010. Pelaksanaan  PNPM-MP  dalam  Kegiatan  Simpan  Pinjam  Khusus Perempuan. Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang
Setiadi, Elly M. dan Kolip, Usman.2011. Pengantar Sosiologi. Jakarta:Kencana Subana. dkk. 2000. Statistik Pendidikan. Bandung : Pustaka Setia Sugiyono.2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung : Alfabeta Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi . Jakarta: PT Rineka Cipta
Umar,  Husein.2011. Metode  Penelitian  untuk  Skripsi  dan  Tesis  Bisnis. Jakarta  :  Radjawali Press
UUD RI Nomor 20 tahun 2008
Yulia. 2010. Efektivitas Pemberian DanaBergulir Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Badan Layanan  Umum  Daerah  di  Kota  payakumbuh.  Skripsi jurusan  Ilmu  Sosial  Politik Uiniversitas Negeri Padang
Yusuf. A.Muri. 2005. Metodologi Penelitian. Padang: UNP Press Zainal  Arifin,  Evaluasi  Pembelajaran,  (Jakarta:  Direktorat  Jendral  Pendidikan  Islam Kementerian Agama, 2012), h.8.