## EXECUTION OF PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JUDGES VERDICT FOR PDAM TIRTA DAROY BANDA ACEH TECHNICAL DIRECTOR DISMISSAL DISPUTE
Judge Case Study Decision Number 05 / B / 2015 / PT.TUN-MDN
Khairani, Rispalman, Samsul Bahri 1,2,3 Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh khairani.uinar@gmail.com, rispalmanmj@gmail.com160106015@student.ar- raniry.ac.id,

## ABSTRACT
Execution  of  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  judges  verdict  in  some  nation administrative  dispute  resolution  practice  in  Indonesia  have  not  been  properly implemented  due  to  the  absence  of  an  executorial  Instution  as  well  as  a  strong  legal basis lead to  weak force power for   verdict of   the PTUN. Undang-undang Peradilan Tata  Usaha  Negara  also  do  not  explicitly  and  clearly  regulate  the  issue  of  force  of verdict  PTUN  and    the  execution  of  the  verdict  really  depends  on  the  goodwill  of  the Tata Usaha Negara Entity or Officials in obeying the law. How was the execution of the PTUN judges verdict? What was the reason for the unexecuted  judges verdict? So that we  can  find  out  how  the  judges  verdict  was  executed  and  the  reasons  why  the  judges verdict  was  not  executed.  We  use  sociological  research  method  to  search  what happened. Executor of a decision required to overcome and minimize the PTUN judges verdict  that was not executed as well as improvements to the basis of the Law which is more concrete and forces the execution of PTUN  judges verdict so that no party were harmed.
Keywords: Execution; Verdict ; PTUN;

## A. PENDAHULUAN
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamh  Agung  (MA)  merupakan  salah  satu  lembaga  peradilan  di  lingkungan Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  berkedudukan  di  ibu  kotaProvinsi  atau  kota  yang memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  di  tingkat pertama. 1
Sengketa  Tata  Usaha  Negara  adalah  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha  Negara,  baik  di  Pusat  maupun  di  daerah,  sebagaimana  akibat  dikeluarkannya
1 Marbun,  S.  F, Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administratif  di Indonesia ,Liberty, 1997. Hal.36
keputusan  Tata  Usaha  Negara,  termasuk  sengketa  kepegawaian  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dibentuk  melalui Keputusan  Presiden  dengan  daerah  hukum  meliputi  wilayah  Kota  Provinsi  atau Kabupaten. 2 Telah  menjadi  tugas  pokok  dan  fungsi  PENGADILAN  TATA  USAHA NEGARA  (PTUN)  untuk  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa  Tata Usaha Negara di tingkat pertama hingga pelaksanaan eksekusi putusan hakim tata usaha negara.
Putusan  merupakan  pernyataan  hasil  pertimbangan  hakim    yang  dituangkan dalam  bentuk  tertulis  dan  kemudiaan  dibacakan  oleh  hakim  diakhir  persidangan. Sebagai  hasil  pertimbangan  hakim  atas  sengketa  antara  penggugat  dan  tergugat  maka putusan  hakim  harus  dibacakan  didepan  persidangan  dengan  tidak  ada  yang  berbeda antara  pengucapan  dan  tulisan(vonnis).  Bagi  pihak  yang  kalah  dalam  persidangan tersebut  harus  melaksanakaan  isi  putusan  hakim  yang  telah  (incraht)  berkekuatan hukum. 3 Pelaksanaan  putusan  PTUN  (Eksekusi)  adalah  aturan  tentang  cara  dan  syarat- syarat  yang  dipakai  oleh  perlengkapan  negara  guna  membantu  pihak  yang berkepentingan  untuk  menjalankan  putusan  hakim  apabila  pihak  yangkalah  tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan. 4
Eksekusi dapat diartikan suatu tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  (inkracht).Eksekusi putusan  pengadilan  adalah  pelaksanaan  putusan  pengadilan  oleh  atau  dengan  bantuan pihak  luar  dari  para  pihak.Dalam  hukum  administrasi  negara  tentunya  eksekusi memiliki  prosedur  dan  sistem  yaitu  berlandaskan  kepada  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara yang sekarang telah diberi wewenang kepada pengadilan  tata  usaha  negara  sebagai  lembaga  yang  mengadili  sengketa  Administrasi Negara dengan berlandaskan pada UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan mengatur tentang prosedur administrasi negara.
2 Djazuli Bachar, Eksekusi putusan perkara perdata, Segi Hukum  dan Penegakkan Hukum , penerbit akademika pressindo. Cet. II, Jakarta, 1995, hal. 42
3 A.Hamzah, .2002, hukum acara pidana indonesia , Sinar Grafika,Jakarta, hal. 65
4 R. Soepomo, Hukum Acara Pengadilan Negeri , Prdanya Paramita, Jakarta, 1993,hlm. 105
Eksekusi  diatur  dalam  Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang administrasi negara, sebagai berikut:
1. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh:
a. Atasan pejabat yang menetapkan keputusan;
b. kepala daerah apabila keputusan ditetapkan oleh pejabat daerah;
c. menteri/pimpinan  lembaga  apabila  keputusan  ditetapkan  oleh  pejabat dilingkungannya; dan
d. presiden  apabila  keputusan  ditetapkan  oleh  para  menteri  /  pimpinan lembaga.
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dilakukan oleh:
a. gubernur apabila keputusan ditetapkan oleh bupati/ wali kota; dan
b. menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dalam  negeri apabila keputusan ditetapkan oleh gubernur.
Dalam  hukum  administrasi  negara  tentunya  eksekusi    memiliki  prosedur  dan  sistem yaitu berlandaskan kepada Unadang Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi negara  yang  sekarang  telah  diberi  wewenang  kepada  pengadilan  tata  usaha  negara sebagai  lembaga  yang  mengadili  sengketa  administrasi  negara  dengan  berlandaskan pada UU NO.5 Tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara dan mengatur tentang prosedur administrasi negara

## Metodologi
Dalam  setiap  penulisan  ilmiah,  memerlukan  cara-cara  yang  ditempuh  untuk memahami  penulisan  karya  ilmiah.  Metode  penelitian  adalah  serangkaian  tata  cara dalam melakukan sebuah penelitian 5 . Dari pemaparan  yang penulis kemukakan diatas, diperlukan  adanya  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  merumuskan  dan menganalisa permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut :

## 1. Jenis penelitian
Dalam  melakukan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  penelitian  hukum Sosiologis (Sosiologis research), penelitian Sosiologis didalam ilmu hukum merupakan penelitian  yang  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  pada
5 Clolid Narkubo dan Abu Achmadi, metodologi penelitian , (Jakarta:PT Bumi Aksara,2003),hal.3
kenyataannya  dimasyarakat,mengenai  proses  terjadinya  dan  mengenai  proses bekerjanya  hukum  tersebut.  Pendekatan  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan (Yuridis  Empiris)dan  analisis  data  disajikan  secara  kualitatif,  artinya  tampa menggunakan rumus statistik dan hitungan matematika. 6

## B. PEMBAHASAN
Pelaksanaan putusan PTUN (Eksekusi) adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan. 7

## 1. Duduk perkara
Pelaksanaan  eksekusi  putusan  hakim  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara (PTTUN)  medan  Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN  tentang  lanjutan  banding  dari  ptusan hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Banda  Aceh  register  perkara  Nomor: 09/G/2014/PTUN.BNA  tentang  pemberhentian  direktur  teknik  Perusahaan  Daerah  Air Minum  Tirta  Daroy  kota  Banda  Aceh,  dari  hasil  pemeriksaan  sengketa  tersebut  majelis hakim  memutuskan  memenagkan  pihak  penggugat  dan  hasil  banding  juga  menguatkan hasil putusan tingkat pertama  Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan putusan sebagai berikut :
a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
b. Menyatakan batal  dan  memerintahkan untuk  mencabut  Keputusan  Walikota Banda Aceh Nomor.307 tentang pemberhentian direktur teknik dan keputusan Nomor 306 tentang penunjukan pelaksana tugas (Plt).
c. Mewajibkan  tergugat  merehabilitasi  dan  mengembalikan  penggugat  pada jabatan  semula  dengan  segala  hak  dan  tanggungjawabnya  berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6 Ibid hal.9
7 R. Soepomo, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Prdanya Paramita , Jakarta, 1993,hlm. 105
d. Menghukum  tergugat  untuk  membayar  biaya  dalam  perkara  ini  sejumlah  Rp. 211.000.,(Dua ratus sebelas ribu rupiah). 8
Akan tetapi pelaksanaan putusan diatas tersebut belum terlaksana sebagaimana semestinya mulai  dari  dikeluarkannya  putusan  pada  tanggal  4  November  2014  hingga  sekarang tanggal  18  Februari  2020. 9 Berdasarkan  perintah  Ketua  Pengadilan  yang  mengadilinya dalam tingkat pertama salinan putusan pegadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,  dikirimkan  kepada  para  pihak  dengan  surat  tercatat  oleh  Penitera  Pengadilan setempat  selambat-lambatnya  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  setelah  putusan berkekuatan  hukum  tetap.  Dalam  Undang-undang  Nomor  51  Tahun  2009  ayat  (1) ketentuan waktu 14 (empat belas) hari diubah menjadi 14 (empat belas) hari kerja.
Putusan yang mewajibkan kepada pejabat atau badan pemerintah untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada dasarnya memerlukan pelaksanaan. Namun Pasal  116  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986  dan  Undang-undang  Nomor  9 Tahun  2004  memberikan  penyelesaian  secara  otomatis,  yaitu  apabila  dalam  waktu  4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada pihak tergugat dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah  dinyatakan  batal  tersebut,  maka  KTUN  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum tetap lagi 10
Dan  jika  tergugat  masih  tidak  mau  melaksanakannya  (berdasarkan  Pasal  116 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986), Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Instansi atasan dalam waktu 2 (dua) bulan  setelah  menerima  pemberitahuan  dari  Ketua  Pengadilan  harus  sudah memerintahkan pejabat tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut (lihat Pasal 116 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986).Dalam hal instansi atasan dimaksud tidak  mengindahkannya  maka  Ketua  Pengadilan  mengajukan  hal  ini  kepada  Presiden sebagai  pemegang  kekuasaan  pemerintah  tertinggi  untuk  memerintahkan  pejabat  yang
8 PTUN Banda Aceh , Salinan Putusan Hakim PTTUN Medan Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN sebagai putusan banding, hal. 4-6
9 Wawancara  dengan  bapak  Jufrizalsyah sebagai  Direktur  teknik    Perusahaan  Daerah  Air Minum Tirta Daroy Banda Aceh priode 2014 yang diberhentikan (Penggugat) pada tanggal 15 Februari 2020 di Peurada Banda Aceh.
10 Marbun, S. F, Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia ,Liberty, 1997. hal 86.
bersangkutan  melaksanakan  putusan  Pengadilan  (lihat  Pasal  116  ayat  (6)  Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986).
Unsur  eksekusi  hierarkis  kembali  muncul  dalam  Undang-undang  Nomor  51 Tahun  2009,  pada  Pasal  116  ayat  (6).Ketua  Pengadilan  diharuskan  untuk  mengajukan hal  ketidaktaatan  pejabat  tergugat  atau  termohon  eksekusi  kepada  Presiden  sebagai pemegang  kekuasaan  pemerintah  tertinggi  untuk  memerintahkan  pejabat  tersebut melaksanakan putusan pengadilan.Di samping itu juga mengajukannya kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. 11
Awal  sengketa  ini  ketika  pihak  penggugat  mengajukan  gugatannya  yang diterima  dan  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Banda  Aceh pada tanggal  18 juli  2014 dalam register perkara Nomor:  09/G/2014/PTUN.BNA, dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 18 Agustus 2014.Adapun yang menjadi objek  sengketa  adalah  keputusan  Wali  kota  Banda  Aceh  Nomor:  307  Tahun  2014 tentang pemberhentian direktur teknik pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Daroy  Banda  Aceh,  tertanggal  pada  28  April  2014/  28  Jumadil  Akhir  1435  H  yang berinisial  Ir.  JZ  yang  ditanda  tangani  oleh  wakil  Wali  Kota  Banda  Aceh. 12 Dan keputusan  Wali  Kota  Banda  Aceh  Nomor:  306  Tahun  2014  tentang  penunjukan pelaksana tugas (Plt) Direktur teknik pada perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy  Kota  Banda  Aceh,  tertanggal  28  April  2014/  28  Jumadil  akhir  1435  H  yang berinisial Ir.MK yang ditandatangani oleh wakil Wali Kota Banda Aceh.
Kedua  objek  sengketa  tersebut  terbit  pada  tanggal  28  April  2014,sedangkan gugatan diajukan dan didaftarkan pada tanggal 18 Juli 2014 dengan demikian gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Adapun obyek sengketa sesuai Pasal 1 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1986 yaitu penetapan tertulis berupa keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 13
48.Marbun, S. F, Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif diindonesia ,Liberty, 1997. Hal.87.
12 PTUN Banda Aceh, Surat gugatan pada tanggal 18 Juli 2014 Banda Aceh, hal. 2
13 Titik TriwulanT dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia , Jakarta , Kencana. hlm. 313.
Perluasan  makna  keputusan  tata  usaha  negara  sesuai  Pasal  87  UU  Nomor  30  Tahun 2014 adalah :
a. penetapan tertulis yang juga mencakup perbuatan faktual
b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.
c. berdasarkan ketentuan perundang undangan dan AAUPB
d. bersifat final dalam arti lebih luas
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkanakibat hukum, dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
Berdasar  ketentuan  tersebut  di  atas,  maka  yang  termasuk  keputusan  tatausaha negara  selain  sebagaimana  yang  telah  ditegaskan  dalam  Pasal  1  huruf  c  UU  Nomor  5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka termasuk pula keputusan tata usaha  negara  berdasarkan  Pasal  87  UU  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan.
Jadi berdasarkan ketentuan dalam kedua pasal dengan dasar hukum perundang- undangan yang berbeda, makna keputusan tata usaha negara menjadi luas. Secara umum ada  tiga  macam  perbuatan  pemerintah,  yaitu  :  perbuatan  pemerintah  dalam  bidang pembuatan  peraturan  perundang-undangan  (regeling),  perbuatan  pemerintah  dalam bidang keperdataan  (materieledaad), perbuatan pemerintah dalam  penerbitan ketetapan (beschikking). 14
Dasar  alasan  gugatan  yaitu  bahwa  penggugat  diangkat  oleh  Wali  kota  Banda aceh  sebagai  direktur  teknik  pada  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Tirta  Daroy  Kota Banda Aceh berdasarkan keputusan
Wali kota Banda Aceh Nomor:821.2/KPTSP/BKPP/352/2013 tanggal 9 April 2013, dan penggugat menduduki jabatan  direktur  teknik  pada  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Tirta  Daroy  Kota  Banda Aceh didasarkan atas usulan badan pengawas berdasarkan surat badan pengawas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor: S-06/BP/XII/2012 tentang persetujuan penetapan direktur definitif. 15
14 SF.Marbun  dan  Moh.  Mahfud  MD,  1987 ,  Pokok-pokok  Hukum  Administrasi  Negara . Yogyakarta, Liberty, hlm. 70-71.
15 Ibid hal.2
Arti  dari  definitif  adalah  masa  tugas  penggugat  bukan  bersifat  sementara  dan dapat  dikatakan bahwa  masa tugas penggugat  sebagai  Direktur Teknik  adalah 1 (satu) kali  masa  tugas  yaitu  4  (empat)  tahun,  masa  tugas  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan permendagri  Nomor  2  Tahun  2007  pasal  5  ayat  (4)  yang  menyatakan  bahwa  “masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (J) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.
Obek  sengketa  yang  berupa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah  perbuatan hukum  pemerintah  di  bidang  hukum  publik.Perbuatan  hukum  ini  harus  berdasarkan hukum  yang  berlaku  artinya  sesuai  dengan  asas  legalitas  dalam  hukum  administrasi negara.
Asas legalitas menurut Sjachran Basah , adalah upaya mewujudkan duet integral secara  harmonis  antara  paham  kedaulatan  hukum  dan  paham  kedaulatan  rakyat berdasarkan  prinsip  monodualistis  selaku  pilar-pilar,  yang  sifat  hakikatnya  konstitutif. Asas  legalitas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  harus  dipenuhi,  karena  sebagai negara  hukum  segala  tindakan  hukum  pemerintah  harus  berdasarkan  hukum  yang berlaku dan sekaligus memberi jaminan perlindungan hukum bagi warga negara 16
Objek  sengketa  yang  digugat  tersebut  sesuai  dengan  unsur-unsur  yang  diatur dalam pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  menyatakan  bahwa  keputusan tata  usaha  negara  adalah  suatu  penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  badan  atau pejabat  tata  usaha  negara  yang  berisi  tindakan  hukum  tata  usaha  negara  yang berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 17
Penggugat  sangat  terkejut  menerima  surat  keputusan  Nomor:  307  Tahun  2014 tentang  pemberhentian  direktur  teknik  pada  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM) Tirta  Daroy  Kota  Banda  Aceh  atas  nama  penggugat  yang  ditanda  tangani  oleh  wakil Wali kota Banda Aceh, dan surat keputusan Wali kota Nomor:306 Tahun 2014 tentang penunjukan pelaksanaan tugas (Plt) Direktur Teknik pada Perusahaan daerah air minum
16 Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta, Yogyakarta, UII Press, hlm. 232.
17 Ibid hal .3
(PDAM)  yang  berinisialkan  Ir,MK  yang  ditandatangani  oleh  wakil  Walikota  Banda Aceh, yaitu objek sengketa.
Selain  tidak  pernah  ditegur  baik  lisan  maupun  tulisan  oleh  direktur  utama, penggugat  juga  tidak  pernah  dipanggil  oleh  badan  pengawas  untuk  dievaluasi kinerjanya  dan  penggugat  juga  tidak  pernah  menerima  surat  rekomendasi/  usulan pemberhentian dari badan pengawas PDAM Tirta Daroy Banda Aceh, Penggugat juga tidak pernah merasa berbuat sesuatu yang melanggar aturan perusahaan maupun aturan hukum  mengenai  organ  dan  kepegawaian  Perusahaan  daerah  air  minum  yang  diatur didalam permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. 18
Prosedur  pemberhentian  pejabat  negara  telah  diantur  dalam  Undang-undang No.30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  negara,  Pasal  81Sanksi  administratif  ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.
Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa:
a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
Tindakan  Walikota  tersebut  telah  merugikan  penggugat  dan  sesuai  dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No.5 Tahun 1986 tentang peradilan  tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa :
Ayat  (1)  “Orang  atau  badan  hukum  perdata  yang  merasa  kepentingannya dirugikan  oleh  suatu  keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  tertulis kepada  pengadilan  yang  berwenang  yang  berisi  tuntutan  agar  keputusan  Tata  Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tampa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
18 Wawancara  dengan  bapak  Jufrizalsyah sebagai  Direktur  teknik    Perusahaan  Daerah  Air Minum Tirta Daroy Banda Aceh priode 2014 yang diberhentikan (Penggugat) pada tanggal 15 Februari 2020 di Peurada Banda Aceh.
Ayat  (2)  menegaskan  bahwa  “Alasan-alasan  yang  dapat  digunakan  dalam gugatan  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  keputusan  tata  usaha  negarayang  digugat  itu bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku;  (b)  keputusan  Tata Usaha  Negara  yang  digugat  itu  bertentangan  dengan  asas-asas  umum  pemerintahan yang baik”. 19
Penggugat dirugikan karena faktanya pemberhentian penggugat dilakukan secara unprosedural yaitu prnggugat tidak pernah ditegur baik lisan maupun tulisan oleh atasan penggugat  yaitu  Direktur  Utama,  Penggugat  juga  tidak  pernah  mendapatkan  surat peringatan dan penggugat juga tidak pernah dipanggil oleh badan pengawas dalam hal ini  adalah  adalah  sekretaris  daerah  Kota  Banda  Aceh,    dan  pemberhentian  penggugat yang belum habis masa tugas dilakukan tampa adanya rekomendasi/usulan oleh Badan Pengawas.  Hal  ini  dengan  jelas  disebutkan  di  dalam  konsideran  menimbang  objek gugatan untuk kepentingan dinas.
Rochmat  Soemitro  menyebutkan,  sengketa  timbul  antara  dua  pihak  yang mengganggu  serta  menimbulkan  gangguan  dalam  tata  kehidupan  bermasyarakat,  dan untuk menyelesaikan sengketa perlu ada suatu bantuan dari pihak ketiga yang bersikap netral  dan  tidak  memihak.  Pengadilan  harus  dapat  mengatasi  dan  menyelesaikan sengketa secara adil, untuk itu masyarakat atau pihak yang bersengketa harus memiliki kepercayaan bahwa Pengadilan akan menyelesaikan sengketa secara adil.  Pasal 47 UU No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  menyebutkan  bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara . 20
Objek sengketa tersebut  tidak jelas bagi  penggugat  karena hanya menyebutkan alasan  pengakhiran  jabatan  penggugat  untuk  kepentingan  dinas,  seharusnya pemberhentian  tersebut  didasarkan  dan  diberikan  alasan-alasan  yang  tepat  dan  benar sesuai  dengan  ketentuan  dan  aturan  hukum  yang  berlaku  serta  didasarkan  atas  usulan
19 PTUN Banda Aceh, Surat Gugatan pada tanggal 18 Juli 2014 Banda Aceh hal.  3 20 Nuryanto  A.  Daim,  2014, Hukum  Administrasi  Perbandingan  Penyelesaian  Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara , Surabaya. Laksbang Justitia, hlm.39.
Badan  pengawas  dan  diberitahukan  kepada  penggugat  secara  patut  sesuai  dengan kaidah-kaidah tata pemerintahan yang baik. 21
Objek  sengketa  yang  diterbitkan  telah  melanggar  asas  kapasitas  hukum  yaitu asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan  landasaran  peraturan  perundang- undangan,  kepatutan,  dan  keadilan  dalam  setiap  kebijakan  penyelengggaraan negara.Faktanya  kedua  objek  sengketa  yang  diterbitkan  tidak  dilandasi  dengan  aturan hukum  yang  berlaku.Objek  sengketa  yang  diterbitkan  telah  melanggar  asas  tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbagan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
Faktanya objek sengketa yang diterbitkan telah merusak tata kelola pemerintah yang  baik  dan  bersih  sehingga  merugikan  kepentingan  hukum  penggugat  karena sengketa  yang  diterbitkan  telah  melanggar  asas  kepentingan  umum  yaitu  asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomidif, dan selektif, namun  faktanya  objek  sengketa  yang  diterbitkan  tersebut  telah  melanggar  asas keterbukaan  adalah  asaas  yang  membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  tentang penyelenggaraan  negara  dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi pribadi, golongan dan rahasia negara, namun faktanya objek sengketa yang diterbitkan telah  bersifat  diskriminatif  dan  tidak  aspiratif  dengan  tidak  memproses  secara  hukum tentang baik atau buuruknya sengketa penggugat.
Objek  sengketa  yang  diterbitkan  tersebut  dibuat  atas  organsi  kekuasaan  tampa menyebutkan  alasan-alasan  yang  patut  sesuai  dengan  etika  pemerintahan  dan perundang-undangan  yang  berlaku.  Hasil  musyawarah  dan  putusan  majelis  hakim memutuskan persidangan dimenangkan oleh pihak penggugat dan memerintahkan pihak tergugat  untuk  melakukan  rehabilitasi  dan  mengembalikan  penggugat  pada  jabatan semula dengan segala hak dan tanggungjawabnya.
Tidakterlaksananya eksekusi putusan hakim pada perkara
Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN,  penulis  akumulasikan    beberapa  sebab  tidak terlaksananya putusan tersebut  antara lain :
21 Wawancara  dengan  bapak  Bahrul  Ulum,  S.H.M.H. Sebagai  kuasa  hukum  penggugat ,  di Leung Bata pada tanggal 18 Februari 2020  Banda Aceh.

## 1. Dari pihak penggugat
Adapun sebab yang bersumber dari pihak penggugat mengapa belum terlaksanya eksekusi putusan hakim hingga saat ini, yaitu penggugat sendiri tidak menempuh jalur hukum  dalam  pelaksanaan  putusan  hakim  selama  ini  yang  berawal  dari kelalaianpenggugat  sendiri  terlambat  dalam  pengajuan  surat  permohonan  pelaksanaan eksekusi.  Setelah  keluar  putusan  banding  penggugat  tidak  kembali  menemui  kuasa hukumnya  guna  mengajukan  surat  permohonan  pelaksanaan  eksekusi  dan meregistrasikannya  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Banda  Aceh  sebagai  tanda pendaftaran untuk pengekseskusian putusan hakim.
Setelah  keluarnya  putusan  pada  tahap  upaya  hukum  banding  dan  putusan menjadi  incraht  karena  tidak  ada  lagi  upaya  hukum  selanjutnya,  namun  untuk pelaksanaan  ekseskusi    tidak  lagi  diproses  karena  penggugat  sendiri  ingin menyelesaikan eksekusi pada putusan ini secara internal dengan cara pendekatan kepada SEKDA pemerintah kota Banda Aceh.
Dikarenakan pada saat itu penggugat disibukkan dengan aktivitas tugas di Aceh Tamiang  sebagai  staf  tenaga  ahli  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Aceh Tamiang  dan  tidak  terlalu  menghiraukan  tetang  penyelesaian  sengekta  peberhentianya (penggugat)  karena  penggugat  sendiri  sibuk  dan  fokus  dengan  kegiatan  di  Aceh Tamiang.
Dan  sekarang  eksekusi  putusan  tersebut  tidak  memungkinkan  lagi  untuk dilaksanakan  karena  dalam  amar  putusan  tersebut  berisikan  untuk  merehabilitasi penggugat  dan  mengembalikannya  pada  jabatan  semula  dengan  segala  hak-haknya dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sedangkan sekarang masa berlaku SK jabatan penggugat sudah berakhir jadi tidak bisa lagi untuk dikembalikan pada jabatan semula, dan sekarang penggugat hanya ingin melaksanakan eksekusi terhadap hak-hak yang ditetapkan untuknya atas ketetapan Undang-Undang yang berlaku.
Dan  kuasa  hukum  dari  penggugat  akan  secepatnya  meregistrasi  ekseskusi  atas hak-hak  penggugat  tersebut  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  untuk  melanjutkan penyelesaian terhadap eksekusi putusan hakim pada  Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN.

## 2. Dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  bersifat  pasif  (Tidak  Aktif)  dalam  melaksankan eksekusi  putusan  PTUN  dengan  arti  kata  apabila  pihak  penggugat  tidak  mengajukan permohonan  eksekusi  dan  tidak  meregistrasikannya  guna  dilaksankannya  eksekusi terhadap  suatu  putusan,  maka  eksekusi  terhadap  putusan  tersebut  dianggap  selesai  oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
Dikarenakan blum ada peregistrasian untuk pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN  tersebut  maka  eksekusi  dianggap  selesai  oleh  PTUN, regulasi  pelaksanaan  eksekusi  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  masih  sangat  lemah karena  hanya  memiliki  sanksi  administratif  berupa  teguran  dan  lainya  sehingga  regulasi eksekusi  putusan  tidak  memiliki  upaya  dan  daya  paksa  sehingga  ada  ekseskusi  yang berjalan dengan baik dan ada yang tidak terlaksanakan.

## 3. Dari pihak tergugat (Walikota Banda Aceh)
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  telah  memberikan  surat  pemanggilan  kepada Walikota  untuk  melaksankan  putusan  hakim  (eksekusi)  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Banda  Aceh  pada  Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN  belum  terlaksana  hingga  sekarang pada  tanggal  20  Februari  2020,  baik  pengembalian  pada  jabatan  semuladan perehabilitasian atas semua hak-hak sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku. 22
Kuasa  hukum  penggugat  telah  memberikan  surat  permohonan  pelaksanaan eksekusi  putusan kepada Walikota untuk melaksanakannya, akan tetapi  eksekusi  tersebut belum  terlaksana  karena  belum  ada  perintah  eksekusi  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Banda Aceh kepada Walikota Banda Aceh.
Upaya  eksekusi  putusan  pada  PTUN  lebih  bersifat  kepada  kesadaran  diri  dan iktikad  baik  dari  pejabat  negara  yang  menjadi  tergugat  selaku  pihak  yang  melakukan eksekusi putusan tersebut, apabila pejabat tersebut beriktikad baik dan memiliki kesadaran diri  pastinya  setelah  dikeluarkan  putusan  maka  pejabat  tersebut  serta-merta
22 Wawancara dengan bapak Muhammad Nur Mahdi, S.H,M.H. sebagai kepala Panitera PTUN Banda Aceh, pada tanggal 1 Maret 2020.
mengembalikan penggugat pada jabatan semula dan melukan rehabilitasi atas semua hak- haknya. 23
Dikarenakan berbentuk  kesadaran diri dan iktikad baik  dari pejabat  negara dalam pelaksanaan eksekusi putusan, maka regulasi ini dapat melemah dan tidak memiliki taring penguat  dalam melaksanakan eksekusi. Dan ada  unsur-unsur politik  yang mempengaruhi terlaksananya  eksekusi  putusan  hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Banda  Aceh  pada sengekta  ini  dan  tidak  ada  iktikad  baik  pejabat  negara  tersebut  untuk  mengembalikan penggugat pada jabatannya semula sesuai dengan isi dari amar putusan.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan  beberapa  pemaparan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  dapat  pula ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  eksekusi  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  telah  diatur  dalam  regulasi eksekusi  PTUN,  namun  pada  pelaksanaan  eksekusi  tersebut  memiliki  kendala karena  pada  regulasi  tersebut  belum  memiliki  daya  paksa  untuk  melaksanakan putusan hakim karena sanksi pada eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya  memiliki  sanksi  administratif  dan  pada  pelaksanaannya  dilakukan  oleh tergugat sendiri selaku pejabat negara  yang hanya berdasarkan pada kesadaran diri seorang  pejabat  negara  dengan  iktikad  baik  untuk  melakukan  eksekusi  putusaan hakim yang telah incraht tersebut.
2. Penyebab  tidak  terlaksanaya  eksekusi  putusan  hakim  pada  perkara  ini  terbagi menjadi 3 (tiga) sebab yaitu :
a. Sebab  dari  penggugat  sendiri  tidak  menempuh  jalur  hukum  dalam pelaksanaan  putusan  hakim  selama  ini,tidak  lagi  memproses  eksekusi putusan  tersebut  karena  penggugat  sendiri  ingin  menyelesaikan  eksekusi pada  putusan  ini  secara  internal  dengan  cara  pendekatan  kepada  SEKDA pemerintah  kota  Banda  Aceh,  akan  tetapi  penggugat  terlalaikan  akibat
23 Wawancara  dengan  bapak  Bahrul  Ulum,  S.H.M.H. Sebagai  kuasa  hukum  penggugat ,  di Leung Bata pada tanggal 18 Februari 2020  Banda Aceh.
kesibukannya melakukan tugas di PDAM Aceh Tamiang sehingga eksekusi belum terlaksana.
b. Sebab  dari  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  bersifat  pasif  (Tidak  Aktif)  dalam  melaksankan  eksekusi  putusan PTUN,  dan  regulasi  pelaksanaan  eksekusi  masih  lemah  dan  tidak  memiliki daya paksa ysng kuat demi terlaksanya eksekusi putusan hakim PTUN.
c. Sebab  dari  pihak  tergugat  (Walikota)  Upaya  eksekusi  putusan  pada  PTUN lebih bersifat kepada kesadaran diri dan iktikad baik dari pejabat negara yang menjadi  tergugat,  selaku  pihak  yang  melakukan  eksekusi  putusan  tersebut. Bila  pejabat  tersebut  beriktikad  maka  pasti  akanspontan  mengembalikan penggugat ke jabatan semula dan begitu pula sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul. Kadir Muhammad, Hukum Acara di Indonesia , Penerbit Alumni, 1978.
A. Daim, 2014, Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara , Surabaya.
Djazuli  Bachar, Eksekusi  Putusan  Perkara  Perdata,  segi  Hukum  dan  Penegakkan Hukum , penerbit akademika pressindo. Cet. II, Jakarta, 1995.
Elise T.Sulistini dan Rudy T.Erwin, Petunjuk Praktis    Penyelesaikan Perkara-perkara perdata , Penerbit Bina aksara, Jakarta, 1987.
Effendi Lotulung, 2013, Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), Jakarta,
Fachruddin,  Irfan,  2004, Pengawasan  Pengadilan  Admistrasi  Terhadap  Tindakan Pemerintah , PT Alumni Bandung.
Gautama,  sudargo,1983, Pengertian  Tentang  Negara  Hukum  (Rechstaat), PT  Rafika Aditama, Bandung
Harahap,  Zairin,  2002, Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,  edisi  revisi,Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Harahap, M.yanhya, 1989. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang       Perdata . Jakarta :  Gramedia.
John Z. Loudo, Fakta Dan Norma Dalam Hukum Acara ., Bina Aksara, Jakarta, 1983.
Joni  Emirzon, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Diluar  Pengadilan ,  PT  Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2001.
Kosoemahatmadja,  Djenal  Hoesen,  1990, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Usaha  .Negara , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Lubis,  M.  Solly, Ilmu  Pengetahuan  Perundang-undangan ,  Mandar  maju,  Bandung, 2009.
Marbun, Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia ,Liberty, 1997.
Moh. Pabundu Tika, Metodologi Penelitian , PT Bumi aksara, Jakarta,2006.
Muchsan, Pengantar  hukum  Administrasi  negara  di  Indonesia ,  Liberty,  Yogyakarta, 1982
Muhjad,  Hadin    2014, Komentar  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang Administrasi Pemerintahan , Genta, Yogyajarta.
Marbun  dan  Moh.  Mahfud  MD,  1987, Pokok-pokok  Hukum  Administrasi  Negara . Yogyakarta, Liberty.
Neno, 2006, Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara , Bandung, Citra Aditya Bakti
Nuryanto  A.  Daim,  2014, Hukum  Administrasi  Perbandingan  Penyelesaian Maladministrasi  oleh  Ombudsman  dan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara , Surabaya.
Paulus Effendi Lotulung, 2013, Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), Jakarta,
Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta, UII Press.
Soedirjo, Kasasi Dalam Perkara Perdata , Akademika persindo, Jakarta, 1983.
SF.Marbun  dan  Moh.  Mahfud  MD,  1987, Pokok-pokok  Hukum  Administrasi  Negara . Yogyakarta, Liberty.