## PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT LAPORAN

## EVALUASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN AKUNTAN PUBLIK  PADA BADAN USAHA MILIK  NEGARA
Oleh:
Cahyo Anggoro 1 , Dewi Kania Sugiharti 2

## Abstract
Law Number 19 of 2003 regulates that the implementation of state financial management and accountability  audits  in  State  Owned  Enterprises  is  conducted  by  Audit  Board  and  Public Accountants.  Law  Number  15  of    2004  and  Law  Number  15  of  2006  regulates  if  the  state financial audit is conducted by a public accountant in accordance with the provisions of other laws, the report of this audit result shall be submitted to Audit Board. Audit Board will evaluate the report and then submit the evaluation result and the public accountant's audit report to the representative body. This research will describe the implementation of Audit Board evaluation on the result of public accountant audit of State Owned Enterprises financial report and follow up on the implementation of the evalauation conducted by related parties.The research used normative legal research method.  The researcher will  conduct  an inventory of  positive laws related  to  researc,.  Data  collection  includes  data  collection  at  Audit  Board,  House  of Representative, and the Ministry of Finance.Based on the results of research known that Audit Board is not effective in conducting evaluation of the results of public accountant audit of the financial statements of State Owned Enterprises. Audit Board only conducts an evaluation of several  reports.  Follow-up  on  the  report  is  used  by  the  Ministry  of  Finance  to  provide administrative sanctions for public accountants who are considered not in accordance with the standards in conducting the audit. The House of Representatives uses the evaluation report as one  of  the  materials  in  carrying  out  supervision  over  the  management  of  State  Owned Enterprises. In the future, there should be a clear regulation to regulate the evaluation so that each party knows and understands the rights and obligations, including the sanctions.
Kata  kunci: Badan  Pemeriksa  Keuangan;  Badan  Usaha  Milik  Negara;  Evaluasi  Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik; Tindak Lanjut Pemeriksaan

## PENDAHULUAN
Pembukaaan  UUDNRI  menyatakan tujuan  dari  Pemerintah  Negara  Indonesia yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut
1 Badan Pemeriksa Keuangan RI
2 Universitas Padjadjaran
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan  keadilan  sosial.  Guna  mencapai  tujuan tersebut maka maka dilakukan pembangunan dalam segala bidang. Pembangunan memerlukan  sumber  daya  yang  memadai, salah satunya adalah sumber daya keuangan. Sumber  daya  keuangan  ini  harus  dikelola

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
dengan  tertib  dan  sesuai  dengan  peraturan. Semakin kompleksnya sumber daya keuangan negara  perlu  didukung  dengan  pengelolaan dan  pengawasan  keuangan  negara  yang transparan dan akuntabel.
UUDNRI 1945 tidak mengatur langsung  mengenai  keuangan  negara,  Pasal 23C  mengatur  bahwa  hal-hal  lain  mengenai keuangan  negara  diatur  dengan  Undang- Undang  (UU).  Reformasi  pada  bidang keuangan  negara  ditandai  dengan  terbitnya paket tiga UU bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,  UU  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara  dan  UU  Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan negara.
Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai  dengan uang,  serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan milik  negara  berhubung  dengan  pelaksanaan hak  dan  kewajiban  tersebut. 3 Keuangan negara meliputi antara lain hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, kekayaan  negara/kekayaan  daerah  yang dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain  berupa uang,  surat  berharga,  piutang,  barang,  serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Menurut Tjandra definisi tersebut merupakan definisi  yang  luas  dan  diturunkan  dari  teori negara  kesehjateraan  yang  secara  eksplisit dianut  dalam  UUDNRI  1945.    Luasnya definisi diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya kerugian dalam pengelolaan
3 Pasal 1 ayat 1 UU No 17 Tahun 2003
4 W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Keuangan Negara , Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 9
5 Agung  Suseno,  2010,  “Eksistensi  BPKP  dalam Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan”, Jurnal Ilmu  Administrasi  dan  Organisasi  Bisnis  dan Birokrasi ,  Vol.17,  Jan-Apr  2010,  Fakultas  Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, hlm. 15
6 I  Gde  Pantja  Astawa,  “Kedudukan  Hukum  Bank Indonesia  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia,
keuangan  negara  dikarenakan  adanya  celah dalam regulasi. 4
Setiap  penyelenggara  negara  wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada  peraturan  perundang-undangan,  efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan rasa  keadilan  dan  kepatutan.  Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib sesuai  dengan  ketentuan  guna  tercapainya tujuan  bernegara.  Salah  satu  usaha  agar pengelolaan  keuangan  tertib  dan  sesuai dengan  tujuan  dan  aturan  adalah  melalui pengawasan  melalui  pemeriksaan. 5 UU Nomor  17  Tahun  2003  mengatur  bahwa presiden  menyampaikan  rancangan  undang- undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  berupa  laporan keuangan  yang  meliputi  setidak-tidaknya laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas,  dan  catatan  atas  laporan  keuangan  yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan  negara  dan  badan  lainnya. Laporan  Keuangan  yang  disampaikan  dalam RUU  Pertanggungjawaban  atas  Pelaksanaan APBN  adalah  laporan  keuangan  yang  telah diperiksa  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK).    BPK  merupakan  salah  satu  dari lembaga negara  yang diatur dalam UUDNRI 1945.  Di  masa  rezim  orde  baru  yang otoritarian,  semua  alat  kelengkapan  negara atau  lembaga  negara  dan  lembaga-lembaga pemerintah  lainnya  harus  tunduk  kepada kemauan Presiden. 6
Sistem tersebut mengakibatkan  terjadinya  penyelenggaraan dalam praktek pemerintahan yang mengakibatkan antara lain terciptanya pemerintahan  yang  otoriter  dan  sentralistik. 7
disampaikan dalam Seminar Nasional Tentang Urgensi Pengaturan  Peranan  Dan  Kedudukan  Bank  Sentral Dalam  Konstitusi  Negara  Modern”  ,  Bandung , Program  Magister  Kenotariatan  FH  Unpad ,  30  Mei 2002, hlm. 4
7 Soimin  dan  Mashuriyanto,  2013, Mahkamah Konstitusi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia , Yogyakarta: UII Press, hlm. 83

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
Meskipun  BPK  ditempatkan  sebagai  satu- satunya lembaga pemeriksaan eksternal, akan tetapi  realitanya  pemerintahan  orde  baru memberikan  preferensi  kepada  pengawasan internal  dan  mengabaikan  BPK  sebagai pemeriksa eksternal. 8
Paket  UU  keuangan  negara  dan  UU tentang  BPK  mengatur  bahwa  BPK  adalah lembaga  yang  bebas  dan  mandiri  untuk memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan  negara.  BPK  bertugas  memeriksa pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank  Indonesia,  BUMN,  Badan  Layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh  BPK meliputi  seluruh  unsur  keuangan  negara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  UU Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara.  BUMN  merupakan  unsur  keuangan negara  sehingga  BPK  berwenang  untuk melakukan pemeriksaan atas BUMN.
Pemeriksaan  BUMN  sebelum  era reformasi  dilaksanakan  oleh  pemerintah dalam  hal  ini  yaitu  Direktur  Jenderal Pengawasan  Keuangan  Negara  (DJPKN) Kementerian  Keuangan.  DJPKN  melakukan pemeriksaan  akuntan  atas  laporan  keuangan dan juga melaksanakan pemeriksaan operasional  atas  perusahaan  negara.  DJPKN merupakan  cikal  bakal  lembaga  pemerintah non  departeman  yaitu  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 9 Salah satu fungsi BPKP yaitu melakukan pemeriksaan  akuntan  untuk  memberikan pernyataan pendapat akuntan terhadap BUMN dan badan lain  yang dianggap perlu. BPKP juga melaksanakan melakukan pengawasan  terhadap  semua  BUMN  dan badan  usaha  lainnya  yang  seluruh  atau
8 Anwar Nasution, 2008 ,“Peranan BPK Dalam Mewujudkan Transparansi Fiskal dan Pembangunan Sistem Sosial di Indonesia”, dalam Pokok Pikiran Anwar Nasution: Menuju Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara , Jakarta: Biro Humas dan Luar Negeri BPK, hlm.49
sebagian  kekayaannya  dimiliki  Pemerintah Pusat. 10 Padahal  dalam  UU  Nomor  5  Tahun 1973  tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan dinyatakan  bahwa  BPK  bertugas  untuk memeriksa  tanggung  jawab  Pemerintah tentang  Keuangan  Negara.Pemeriksaan  yang dilakukan  terhadap  pertanggungan  jawab keuangan  Negara,  termasuk  antara  lain pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara,  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  serta  Anggaran  Perusahaan- perusahaan milik Negara, hakekatnya seluruh kekayaan Negara.
BUMN  diatur  tersendiri  dalam  UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik  Negara.  BUMN  adalah  badan  usaha yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki  oleh  negara  melalui  penyertaan secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan negara  yang  dipisahkan.  Terkait  dengan pengawasan  BUMN,  UU  Nomor  19  Tahun 2003 mengatur mengenai pemeriksaan eksternal.  Pemeriksaan  eksternal  dilakukan oleh  auditor  eksternal  dan  BPK.    Pasal  71 Ayat  (1)  UU  Nomor  19  Tahun  2003 menyatakan  bahwa  pemeriksaan  laporan keuangan  perusahaan  dilakukan  oleh  auditor eksternal  yang  ditetapkan  oleh  Rapat  Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk Persero dan Menteri  untuk  Perum,  pemeriksaan  ini dilakukan  oleh  akuntan  publik.  Pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Meski  BPK  mempunyai  wewenang untuk  memeriksa  keuangan  negara  pada seluruh  pengelola  keuangan  negara,  dalam Pasal  3  ayat  (2)  UU  No  15  Tahun  2004  dan Pasal  6  ayat  (4)  UU  No  15  Tahun  2006 dinyatakan adanya pemeriksaan yang dilaksanakan  oleh  akuntan  publik  pada pengelola  keuangan  negara  sesuai  dengan ketentuan  UU  lain  yang  berlaku.  Hasil
9
BPKP, “Sejarah Singkat BPKP”,[http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah- Singkat-BPKP.bpkp (diakses 6 April 2018)]
10 Pasal  3  Kepres  No.  31  Tahun  1983  tentang  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
pemeriksaan  akuntan  publik  ini  wajib diserahkan  kepada  BPK  dan  dipublikasikan. Penyampaian  laporan  hasil  pemeriksaan tersebut  dimaksudkan  agar  BPK  dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Evaluasi adalah  proses  analisis  berdasarkan  standar pemeriksaan  untuk  menilai  pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan  oleh  akuntan  publik.    Hasil pemeriksaan  akuntan  publik  dan  evaluasi tersebut  selanjutnya  disampaikan  oleh  BPK kepada  lembaga  perwakilan,  sehingga  dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
Berdasarkan  hal  yang  diuraikan,  maka penelitian ini akan mengangkat permasalahan mengenai:
1. Bagaimana  penerapan  evaluasi  hasil pemeriksaan akuntan publik atas
laporan  keuangan  Badan  Usaha  Milik Negara  yang  dilaksanakan  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan?
2. Bagaimana  tindak  lanjut  atas  laporan hasil  evaluasi  pemeriksaan  akuntan publik yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan?

## METODE
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif.  Soekanto menyatakan  bahwa penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika  hukum,  penelitian  terhadap  taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. 11 Peneliti akan melakukan inventarisasi  semua hukum  positif  yang  terkait  dengan  obyek penelitian  yaitu  tentang  keuangan  negara, pemeriksaan,  dan  badan  usaha  milik  negara dan  kemudian  akan  meneliti  asas  dan  norma yang  terkait  dengan  penelitian  dan  juga melakukan perbandingan pemeriksaan BUMN  di  Negara  Australia  dan  Republik Rakyat China.
11 Ahmad  Zuhdi  Muhdlor,  2012,  “Perkembangan Metodologi  Penelitian  Hukum”, Jurnal  Hukum  dan
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui penelitian  kepustakaan  dengan  mengadakan penulusuran terhadap peraturan, buku  ilmiah, dan data lain yang relevan dengan obyek yang diteliti.  Studi  kepustakaan  dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Literatur-literatur  tersebut  dari  perpustakaan pusat BPK-RI, perpustakaan nasional, perpustakaan-perpustakaan  online  atau  dari sumber internet lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
Data  yang  dikumpulkan  adalah  data sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer  yaitu  bahan  yang  bersumber  dari peraturan  perundang-undangan  yang  ada kaitannya  dengan  permasalahan;  bahan hukum sekunder, yaitu bahan  hukum   yang memberikan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  antara  lain  hasil  penelitian dalam bentuk buku, makalah, ataupun bentuk lain  yang  membahas  mengenai  tema  yang relevan dengan penelitian; dan bahan hukum tersier,  yakni  bahan  yang  memberikan petunjuk  ataupun  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder,  antara  lain kamus atau buku-buku di bidang ilmu lainnya.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pasal  23E  ayat  (1)  UUDNRI  1945 mengatur  bahwa  BPK  sebagai  satu  lembaga yang  bebas  dan  mandiri  untuk  memeriksa pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara. Hal ini dipertegas dengan TAP MPR Nomor.VI/MPR/2002  tentang  Rekomendasi Atas  Laporan  Pelaksanaan  Putusan  MPR  RI oleh  Presiden,  DPA,  DPR,  BPK,  MA  pada Sidang  Tahunan  MPR  RI  Tahun  2002  yang antara  lain  menyatakan  kedudukan  BPK sebagai  satu-satunya  lembaga  pemeriksa eksternal keuangan negara. BPK juga dituntut untuk meningkatkan intensitas dan efektivitas pemeriksaannya  terhadap  lembaga-lembaga tinggi negara, instansi pemerintah baik pusat maupun  daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN),  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD),  dan  lembaga-lembaga  lain  yang
Peradilan ,  Vol.1  No.2  Juli  2012, Puslitbang  Hukum dan Peradilan MA, hlm. 197-198
menggunakan  uang  negara.  BPK  adalah lembaga  yang  bebas  dan  mandiri  untuk memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan negara.
Wewenang  adalah  kemampuan  untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara  yuridis  adalah  kemampuan  bertindak yang  diberikan  oleh  undang-undang  yang berlaku untuk melakukan hubungan-
hubungan
hukum. 12
Indroharto mengemukakan  bahwa  wewenang  yaitu kemampuan  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan  untuk  menimbulkan akibat-akibat hukum. 13 Wewenang merupakan lingkungan tindakan  hukum  publik,  lingkup  wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat  keputusan  pemerintah  ( bestuur ), tetapi  meliputi  wewenang  dalam  rangka pelaksanaan tugas dan pembentukan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam UUD. 14 Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak  sama  dengan  kekuasaan.  Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, wewenang sekaligus berarti hak dan  kewajiban. 15 Wewenang  adalah  seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang- wewenang  pemerintahan  oleh  subjek  hukum publik  didalam  hubungan  hukum  publik. 16 Beda antara kekuasaan dan kewenangan yaitu kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain sedangkan wewenang  adalah  kekuasaan  yang  ada  pada seseorang  atau  kelompok  orang  yang mempunyai dukungan atau mendapat
12 Nomensen  Sinamo, Hukum  Administrasi  Negara , Jakarta, Jala Permata Aksara, 2015,  hlm.97
13 Indroharto, Usaha  Memahami  Undang-Undang tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Jakarta, Pustaka Harapan, 1993,  hlm. 68
14 Abdul  Rasyid  Thalib,  2011, Wewenang  Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan  Republik  Indonesia ,  Bandung:  Citra Aditya, hlm. 352- 353
15 Nurmayani, Hukum  Administrasi  Daerah, Universitas Lampung, Bandarlampung, 2009, hlm. 26
16 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan
Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah , Bandung, Alumni, 2004, hlm. 4
pengakuan  dari  masyarakat. 17 Pasal  1  UU Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan mendefinisikan wewenang sebagai  hak  yang  dimiliki  oleh  Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil  keputusan  dan/atau  tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sedangkan  kewenangan  pemerintahan  adalah kekuasaan
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  atau  penyelenggara  negara lainnya  untuk  bertindak  dalam  ranah  hukum publik. 18
Kewenangan  yang  bersumber  dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandate.  Atribusi  adalah  kewenangan  badan atau  pejabat  administrasi  pemerintahan  yang diperoleh  secara  langsung  dari  peraturan perundang-undangan, delegasi berarti kewenangan badan/pejabat administrasi yang diperoleh  dari  pendelegasian  badan  /pejabat administrasi  yang  lain,  dan  tanggung  jawab yuridis  akan  beralih  kepada  penerima delegasi.  Adapun  mandat  bukan  merupakan peralihan kewenangan akan tetapi pelaksanaan kewenangan oleh jajaran administrasi  pemerintahan atas nama pejabat definitif  manakala  pejabat  definitif  tersebut berhalangan. 19 UUDNRI 1945
memberikan kewenangan  atribusi  kepada  BPK  untuk melakukan  pemeriksaan  pengelolaan  dan tanggung  jawab  keuangan  negara.UUDNRI 1945  juga  mengatur  bahwa  ketentuan mengenai    keuangan  negara  dan  BPK  akan diatur  lebih  lanjut  dalam  Undang-Undang.
17 Lukman Hakim,2011,  “Kewenangan Organ Negara Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan”, Jurnal Konstitusi ,  Vol.4  No  1,  Juni,  Puskasi  FH  Universitas Widyagama, hlm. 115
18 Pasal 1 angka 5 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
19 Sufriadi,  2014,  “Tanggung  Jawab  Jabatan  Dan Tanggung  Jawab  Pribadi  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Di  Indonesia”, Jurnal  Yuridis Vol.1 No.1,  Juni  2014,  FH  Universitas  Pembangunan Nasional Veteran, hlm. 61

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
Paket  UU  di  bidang  keuangan  negara menegaskan kewenagan BPK untuk
melakukan pemeriksaan
pengelolaan
keuangan  negara  terhadap  seluruh  unsur pengelola keuangan negara. Keuangan negara meliputi  antara  lain  hak  negara  untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan  uang,  penerimaan  negara, pengeluaran  negara  serta  kekayaan  negara yang dikelola sendiri atau pihak lain termasuk kekayaan  yang  dipisahkan  pada  perusahaan negara.
UUDNRI  1945  asli  maupun  setelah perubahan tidak memberikan definisi tentang keuangan negara.
Jimly
Asshidiqie berpendapat bahwa dalam konsesi UUDNKRI asli  pengertian  keuangan  negara  hanya sebatas pada anggaran dan pendapatan negara saja.  Setelah  amandemen,  keuangan  negara mengalami  perluasan  dan  tidak  hanya anggaran  dan  pendapatan  negara  saja  tetapi mencakup  uang  milik  negara  yang  terdapat dalam atau dikuasai oleh subyek hukum badan perdata  atau  perorangan  siapa  saja,  asalkan merupakan  uang  atau  aset  yang  merupakan milik negara. 20
Harun Al Rasyid mendefinisikan keuangan  negara  hanya  sebatas  APBN  yang telah  disetujui  oleh  DPR. 21 Pendapat  yang sama  dikemukakan  oleh  Arifin  Soeria Atmadja,  yang  menyatakan  bahwa  keuangan negara menurut ketentuan Pasal 23 UUDNRI 1945  adalah  keuangan  yang  terdapat  pada APBN  saja  dan  tidak  termasuk  keuangan daerah  apalagi  keuangan  BUMN  atau BUMD. 22 Hamid  S  Attamini  mendefinisikan keuangan  negara  dalam  UUDNRI  45  asli sebagai APBN plus setelah menganalisa Pasal 23 secara keseluruhan. 23
Menurut Sutedi, definisi keuangan negara bersifat  plastis  dan  tergantung  pada  sudut
20 Jimly  Asshiddiqie,  2010, Perkembangan  dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 165
21 Harun  Al  Rasid,  “Pengertian  Keuangan  Negara”, Jurnal Hukum dan Pembangunan , 1995, Vol. 25 No.2 , FHUI, Jakarta, hlm.134..
22 Arifin  P  Soeria  Atmadja, Keuangan  Publik  dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik, Jakarta: Rajawali  Press,  2009 ,  hlm206-207. Dapat dilihat  juga
pandang,  sehingga  apabila  kita  berbicara mengenai  makna  dari  keuangan  negara  dari sudut  pemerintah,  maka  yang  dimaksud keuangan  negara  adalah  membicarakan perihal  APBN.  Apabila  dilihat  dari  sudut pemerintah  daerah,  yang  dimaksud  dengan keuangan daerah adalah perihal APBD, begitu juga  dengan  BUMN  sehingga  berpendapat bahwa definisi keuangan negara adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan APBN, APBD, dan BUMN. 24
BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan kewenangan atribusi yang diiperoleh dari peraturan perundang-
undangan. BPK bertugas memeriksa pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan  Layanan  Umum,  Badan  Usaha  Milik Daerah,  dan  lembaga  atau  badan  lain  yang mengelola  keuangan  negara.  Badan  Usaha Milik  Negara  merupakan  salah  satu  entitas yang  diperiksa  oleh  BPK.  Pemeriksaan pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara  pada  BUMN  tidak  hanya  dilakukan oleh BPK, dalam Pasal  71 UU No.19 Tahun 2003  mengatur  bahwa  pemeriksaan  laporan keuangan  perusahaan  dilaksanakan  oleh auditor  eksternal  yang  ditunjuk  oleh  RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum. Berdasarkan UU lain  yang berlaku  yaitu UU Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal dan  UU  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas,  pemeriksaan  laporan keuangan  persero  dilakukan  oleh  akuntan publik.
Hasil pemeriksaan akuntan publik wajib diserahkan  kepada  BPK  sesuai  dengan ketentuan Pasal  3  ayat  (2) UU No 15 Tahun 2004  dan  Pasal  6  ayat  (4)  UU  No  15  Tahun
pada  buku Kapita  Selekta  Keuangan  Negara,  Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta, UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1996
23 A.  Hamid  S.  Attamimi,  “Pengertian  Keuangan Negara”, Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan ,  1981 , Vol.11 No.3 , FHUI, Jakarta, hlm.234
24 Adrian  Sutedi, Hukum  Keuangan  Negara ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 16
2006.
Penyampaian laporan hasil
pemeriksaan  dimaksudkan  agar  BPK  dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  akuntan  publik.  Hasil evaluasi BPK dan hasil pemeriksaan akuntan publik  kemudian  disampaikan  oleh  BPK kepada lembaga perwakilan,agar dapat ditindaklanjuti sesuai
dengan kewenangannya. Hasil perbandingan pelaksanaan pemeriksaan BUMN dengan Negara Australia dan Republik Rakyat China (RRC) didapatkan  hasil  sebagai  berikut:  Pertama, lembaga  pemeriksa  Autralia  dan  RRC mempunyai  kewenangan  untuk  memeriksa pengelolaan  keuangan  negara.  Di  Australia, kewenangan  lembaga  pemeriksa  tidak  diatur dalam  konstitusi  tetapi  dalam  Auditor- General  Act  1997,  sedangkan  di  RRC ditegaskan dalam konstitusi .25 Kedua, Pemeriksaan  lembaga  pemeriksa  Australia hanya  sebatas  pada  entitas-entitas  federal, sedangkan  di  negara  China,  pemeriksaannya tidak  hanya  sebatas  pada  pemerintah  pusat saja  tetapi  secara  berjenjang  mengawasi pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  lembaga audit  di  tingkat  lokal.  Ketiga,  lembaga pemeriksa  australia  melakukan  pemeriksaan laporan  keuangan  atas  BUMN  federal Australia,  dengan  kata  lain  akuntan  publik tidak  melaksanakan  pemeriksaan  laporan keuangan  BUMN,  sedangkan  di  RRC lembaga  audit  melaksanakan  audit  atas pelaksanaan anggaran state-invested enterprises. 26 Meski demikian akuntan publik juga  dapat  melaksanakan  audit  laporan keuangan  tahunan  BUMN  sesuai  dengan ketentuan  dalam article  164  The  Company Law  of  of  The  People’s  Republic  of  China , atas hal ini lembaga pemeriksa RRC memiliki wewenang  untuk  memeriksa  laporan  audit akuntan publik tersebut. 27
Berdasarkan perbandingan dengan kedua negara  tersebut,  masing-masing  lembaga pemeriksa  di  Indonesia,  Australia  dan  RRC mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan
25 Pasal 91 Konstitusi RRC
26 Article 65 L aw of The People’s Republic of RRC on the State-Owned Assets of Enterprises
pemeriksaan  atas  BUMN.  Di  Australia, pemeriksaan  laporan  keuangan  BUMN dilakukan  oleh  lembaga  pemeriksa  negara, sedangkan di Indonesia dan China, pemeriksaan  laporan  keuangan  BUMN dilaksanakan  oleh  akuntan  publik  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,meski  demikian lembaga  pemeriksa  negara  mempunyain kewenangan untuk memeriksa hasil pekerjaan akuntan publik tersebut.
Hasil  analisis  atas  data  dan  informasi, pelaksanaan  evaluasi  hasil  pemeriksaan akuntan publik  oleh BPK dalam kurun waktu 2008 -2015 diketahui sebagai berikut:
1. Terdapat  tiga  kategori  kesimpulan  yang dinyatakan  oleh  BPK  yaitu  bahwa pemeriksaan  akuntan  publik  sesuai dengan  standar  pemeriksaan,  belum sesuai  dengan  standar  pemeriksaan  dan tidak sesuai dengan pemeriksaan. Namun demikian BPK sempat menyatakan tidak dapat  menyimpulkan  hasil  pekerjaan akuntan  publik  karena  kertas  kerja pemeriksaan  akuntan  publik  tersebut hilang  sehingga  tidak  bisa  dilaksanakan evaluasi.
2. Penyerahan  evaluasi  hasil  pemeriksaan akuntan  publik    kepada  DPR  sebagai lembaga perwakilan bervariatif waktunya,  sebagai  contoh  pada  tahun 2009  diserahkan  hasil  evaluasi  untuk pemeriksaan  laporan  keuangan  tahun buku  2006  dan  2007.    Hasil  ini  dapat mempengaruhi  informasi  yang  diterima oleh pengguna laporan, karena informasi yang  disajikan  mungkin  sudah  tidak relevan saat informasi disampaikan.
3. BPK  hanya  melaksanakan  evaluasi  atas 94  laporan  hasil  pemeriksaan  akuntan publik  yang  memeriksa  BUMN  kurun waktu  2008-2015.  94  laporan  tersebut dilaksanakan  atas  hasil  pemeriksaan  72 entitas  yang  berbentuk  PT  dan  7  entitas yang  berbentuk  Perum.  Jumlah  BUMN yang  dievaluasi  selama  periode  ini  total
27 Article  30 Audit Law  of  The  People’s  Republic  of China

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
sejumlah  79  BUMN,  dan  ada  beberapa BUMN yang dilaksanakan evaluasi lebih dari sekali, bahkan ada satu  BUMN yang sampai  3 kali dievaluasi. Jumlah BUMN sendiri  bervariasi  dari  tahun  ke  tahun, pada tahun 2006 total BUMN berjumlah 139  BUMN  dan  pada  tahun  2015 berjumlah 118.
4. Laporan  hasil  evaluasi  yang  diserahkan kepada  DPR  disampaikan  tersendiri  dan bukan  merupakan  bagian  ikhtisar  hasil pemeriksaan  semester.  Laporan  ini merupakan laporan gabungan
pelaksanaan  evaluasi  atas  beberapa pemeriksaan akuntan publik. Laporan ini tidak  memuat  mengenai  rekomendasi yang diberikan BPK kepada pihak terkait. Selain  ke  lembaga  perwakilan,  laporan juga diserahkan ke pihak lain, diantaranya  Kementerian  Keuangan  dan akuntan publik.
BPK hanya melaksanakan evaluasi atas beberapa laporan pemeriksaan akuntan publik,  dan  belum  mencakup  keseluruhan laporan  pemeriksaan  akuntan  publik.  Hasil evaluasi yang dilakukan BPK menyimpulkan bahwa sebagian besar pelaksanaan pemeriksaan  akuntan  publik  dilaksanakan tidak sesuai  standar pemeriksaan. Hanya  ada beberapa  akuntan  publik  yang  dinyatakan telah sesuai dengan standar pemeriksaan saat melaksanakan pemeriksaan
BUMN.
Pelaksanaan  evaluasi  yang  hanya  dilakukan kepada
beberapa laporan dapat mempengaruhi keefektifan tujuan pelaksanaan  evaluasi.  Hasil  pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut disampaikan  oleh  BPK  kepada  DPR  agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Apabila BPK melaksanakan dan  menyerahkan  hanya  sebagian  hasil pemeriksaan maka lembaga perwakilan tidak menerima  gambaran  menyeluruh  mengenai pelaksanaan  pemeriksaan  BUMN  dan  dapat mempengaruhi  tindak  lanjut  yang  akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.
Tujuan  pelaksanaan  evaluasi  dalam sesuai  dengan  pedoman  yang  disusun  oleh BPK diantaranya sebagai pemberian
informasi kepada lembaga perwakilan mengenai  pelaksanaan  pemeriksaan  yang dilakukan oleh akuntan publikApabila evaluasi  dilaksanakan  tidak  sesuai  dengan ketentuan  maka  tujuan  pelaksanaan  evaluasi dapat  tidak  efektif  tercapai.Penyerahan  hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPK
dilaksanakan  bervariatif  waktunya,  yaitu antara  dua  sampai  tiga  tahun  setelah dilaksanakan audit. Kondisi  ini  tidak menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, karena  evaluasi  tidak  dilaksanakan  untuk keseluruhan  pemeriksaan  akuntan  publik. Pelaksanaan evaluasi juga tidak menciptakan kepastian  hukum,  karena  jangka  waktu evaluasi  dan  penyerahan  hasil  evaluasi  tidak seragam waktunya..
Laporan  hasil  evaluasi  pemeriksaan akuntan  publik    oleh  BPK  sesuai  dengan ketentuan Pasal  3  ayat  (2) UU No 15 Tahun 2004  dan  Pasal  6  ayat  (4)  UU  No  15  Tahun 2006  diserahkan  kepada  DPR  agar  dapat ditindaklanjuti.  Pelaksanaan  evaluasi  oleh BPK menghasilkan kesimpulan yang menyatakan  bahwa  akuntan  publik  telah sesuai/tidak  sesuai  dengan  standar  dalam melaksanakan  pemeriksaan.  Laporan  hasil evaluasi  tersebut  juga  memuat  mengenai rekomendasi  BPK  yang  ditujukan  kepada orang dan/atau badan  yang berwenang untuk melakukan  tindakan  dan/atau  perbaikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU No 15
Tahun 2004, rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang, selain  itu  BPK  juga  melakukan  pemantauan atas pelaksanaan rekomendasi tersebut. Hasil pemantauan pelaksanaan rekomendasi  diberitahukan  kepada  lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Laporan hasil evaluasi pemeriksaan akuntan publik  disertai dengan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak yang bertanggung  jawab,  antara  lain  Menteri Keuangan  yang  mempunyai  wewenang membina  dan  mengawasi  akuntan  publik sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
Hasil analisis  atas tindak lanjut terkait pelaksanaan  evaluasi  hasil  pemeriksaan
akuntan  publik  diketahui  bahwa  akuntan publik  yang  oleh  BPK  dinyatakan  dalam melaksanakan audit tidak sesuai standar maka dapat dikenakan sanksi oleh Menteri Keuangan. 28 Sanksi yang diberikan terdiri dari beberapa  hal  yaitu  rekomendasi  untuk melaksanakan kewajiban tertentu;  peringatan tertulis;    pembatasan  pemberian  jasa  kepada suatu  jenis  entitas  tertentu;    pembatasan pemberian  jasa  tertentu;    pembekuan  izin; pencabutan izin; dan/atau denda. Berdasarkan data  yang  ada,  dapat  disimpulkan  bahwa kementerian  keuangan  telah  melaksanakan rekomendasi  terkait  dengan  pembinaan akuntan  publik  sesuai  dengan  hasil  evaluasi BPK. Kementerian keuangan telah memberikan sanksi berbentuk surat himbauan,  rekomendasi,  peringatan  tertulis dan  pembekuan  berdasarkan  hasil  evaluasi. Kementerian  Keuangan    mempunyai  data mengenai akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar, data ini sebaiknya bisa dihubungkan  dengan  data  akuntan  publik yang  dimiliki  oleh  BPK  sehingga  dapat memberikan  informasi    yang  lengkap  dan jelas  bagi  BUMN  yang  akan  menggunakan jasa akuntan publik publik.
Laporan  evaluasi  juga  digunakan  oleh DPR agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugasnya,  DPR  dibantu  oleh  badan  keahlian yang bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan  wewenang  dan  tugas  DPR  di bidang  keahlian. 29 Salah  satu  pusat  kajian pada  badan  keahlian  yaitu    pusat  kajian akuntabilitas keuangan negara  yang bertugas memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam bidang pengawasan dengan melakukan analisis, ringkasan dan telaahan terhadap hasil pemeriksaan  BPK,  serta  analisis  terhadap hasil pengawasan DPD atas penindaklanjutan rekomendasi  BPK  dan  pertimbangan  DPD terhadap  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan BPK.Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  selama  ini  pusat  kajian  akuntabilitas keuangan  negara  belum  pernah  melakulan
28 Unit kerja di Kementerian Keuangan yang menjalankan adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
analisis/ telaahan/referensi  atas laporan BPK tentang  evaluasi  hasil  pemeriksaan  akuntan publik.  Analisis  yang  telah  dilakukan  hanya atas  laporan  yang  diserahkan  BPK  kepada DPR melalui mekanisme rapat paripurna yaitu IHPS.  Laporan  pelaksaaan  evaluasi  akuntan publik  yang  disampaikan  kepada  DPR terpisah  dari  laporan  IHPS,  serta  laporan  ini tidak  memuat  mengenai  rekomendasi  yang diberikan oleh BPK.
Laporan  yang  diserahkan  kepada  DPR merupakan  ikhtisar  laporan  gabungan  hasil evaluasi  pemeriksaan  akuntan  publik  yang menyatakan  apakah  akuntan  publik  telah sesuai  dengan  ketentuan  atau  belum  dalam memeriksa laporan keuangan BUMN. Laporan ini tidak disertai dengan rekomendasi BPK  atas  pelaksanaan  evaluasi,  hal  ini menyebabkan DPR tidak mendapatkan informasi mengenai rekomendasi dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  evaluasi hasil  pemeriksaan  akuntan  publik  sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No 15 Tahun 2004  dan Pasal 6 ayat (4) UU No 15 Tahun  2006,  diketahui  :  Pertama,  BPK memberikan  kesimpulan  bahwa  sebagian besar hasil pemeriksaan akuntan publik belum sesuai  dengan  standar  pemeriksaan.  Hanya beberapa pelaksanaan pemeriksaan yang telah sesuai  dengan  standar.  Kedua,  BPK  belum efektif  dalam  melaksanakan  evaluasi  hasil pemeriksaan  akuntan  publik.  Pada  periode 2008 hingga 2015, evaluasi hanya dilaksanakan atas beberapa laporan pemeriksaan  akuntan  publik.  Selain  itu, jangka  waktu  pelaksanaan  dan  penyerahan hasil  evaluasi  bervariatif  waktunya.  Hal  ini dapat mengakibatkan informasi yang disampaikan  kepada  DPR  sebagai  pengguna laporan tidak dapat digunakan dengan optimal karena  informasi  tersebut  tidak  mencakup
29 Pasal 29 PP No 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal  dan  Badan  Keahlian  Dewan  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018
keseluruhan hasil pemeriksaan akuntan publik atas BUMN dan bukan informasi aktual..
Hasil  pemeriksaan  akuntan  publik  dan evaluasi disampaikan oleh BPK kepada DPR agar  dapat  ditindaklanjuti  sesuai  dengan kewenangannya  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No 15 Tahun 2004  dan Pasal 6 ayat (4) UU No 15 Tahun 2006. Dalam praktiknya, pelaksaaan tindak lanjut atas hasil evaluasi  dilaksanakan  oleh  beberapa  pihak. Kementerian
Keuangan
menggunakan informasi  tersebut  untuk  memberikan  sanksi administratif  kepada  akuntan  publik  yang disimpulkan tidak sesuai dengan standar saat memeriksa  BUMN.  DPR  menggunakannya dalam rangka fungsi pengawasan pelaksanaan pengelolaan  keuangan  negara.  Laporan  ini dapat dijadikan  sebagai bahan informasi bagi DPR dalam melakukan rapat dengan instansi terkait  baik  itu  Kementerian  BUMN, Kementerian  Keuangan,  BUMN  atau  BPK. Berdasarkan  kesimpulan,  berikut  ini  saran- saran yang diusulkan:
Bagi akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan atas BUMN harus memperhatikan  dan  berdasarkan  ketentuan yang berlaku. Bagi BPK, evaluasi merupakan kegiatan  yang  diwajibkan  atas  pemeriksaan akuntan publik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan  undang-undang..  Oleh  karena itu,evaluasi  BPK  harus  dilaksanakan  atas keseluruhan  laporan  akuntan  publik  tersebut tanpa terkecuali.
BPK  harus  melaksanakan  evaluasi segera  setelah  laporan  pemeriksaan  akuntan publik  diserahkan  dan  segera  menyerahkan hasil evaluasi beserta laporan hasil pemeriksaan  akuntan  publik  kepada  para pihak yang berkepentingan. Apabila pelaksanaan  evaluasi  dilaksanakan  tepat waktu maka informasi  yang disajikan berupa informasi  terkini  atas  pengelolaan  keuangan negara.  Berbagai  informasi,  temuan  dan rekomendasi  yang  didapatkan  dari  evaluasi tersebut dapat digunakan oleh beberapa pihak terkait  untuk  melakukan  tindak  lanjut. Informasi dan rekomendasi aktual akan lebih optimal  digunakan  oleh  DPR,  Kementerian Keuangan,  BPK, atau pihak lain  yang dalam
menjalankan  tugas  masing-masing  terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan  Negara.  Untuk  itu  perlu  disusun peraturan perundang-undangan yang
mengatur  mengenai  pelaksanaan  evaluasi  ini diantaranya  yaitu  untuk  mengatur  jangka waktu  pelaksanaan  evaluasi  dan  penyerahan hasilnya,  sehingga  proses  pengawasan  atas pengelolaan  keuangan  negara  dapat  berjalan dengan optimal.
-o0o-

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rasyid  Thalib,  2011, Wewenang Mahkamah  Konstitusi  dan  Implikasinya dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik Indonesia , Bandung: Citra Aditya Adrian  Sutedi,  2012, Hukum  Keuangan Negara , Jakarta: Sinar Grafika Arifin  P  Soeria  Atmadja,  1996, Kapita Selekta Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis , Jakarta, UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara ----------------------,  2009, Keuangan  Publik dalam  Perspektif  Hukum:  Teori,  Kritik,
dan Praktik ,  Jakarta: Rajawali Press Biro  Humas  dan  Luar  Negeri  BPK,  2008,
Pokok  Pikiran  Anwar  Nasution:  Menuju Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara , Jakarta: BPK
Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-
Undang  tentang  Peradilan  Tata  Usaha
Negara, Jakarta: Pustaka Harapan
Irfan Fachruddin, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah , Bandung: Alumni
Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan dan
Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi , Jakarta: Sinar Grafika Nomensen Sinamo, 2015, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Jala Permata
Aksara
Nurmayani,    2009, Hukum  Administrasi Daerah , Universitas Lampung: Bandarlampung
Soimin  dan  Mashuriyanto,  2013, Mahkamah Konstitusi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia , Yogyakarta: UII Press
W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Keuangan Negara , Jakarta: PT Gramedia

## Widiasarana Indonesia

## Peraturan Perundang-Undangan
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan Usaha Milik Negara
UU  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab Keuangan Negara
UU  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan Pemeriksa Keuangan
UU  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan  Pemerintah  No  27  Tahun  2015 tentang  Sekretariat  Jenderal  dan  Badan Keahlian  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia
Sumber Lain
A.  Hamid  S.  Attamimi,  1981,  “ Pengertian Keuangan  Negara ”,    Jurnal  Hukum  dan
Pembangunan,  Vol.11  No.3  ,  FHUI, Jakarta Agung  Suseno,  2010,  “ Eksistensi  BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan ”,  Jurnal  Ilmu  Administrasi
dan  Organisasi  Bisnis  dan  Birokrasi, Vol.17, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Ahmad Zuhdi Muhdlor, 2012, “ Perkembangan  Metodologi  Penelitian Hukum ”,  Jurnal  Hukum  dan  Peradilan,
Vol.1  No.2  Juli  2012,  Puslitbang  Hukum dan Peradilan MA
Australia, Auditor-General Act 1997 BPKP, “Sejarah Singkat BPKP”,[http://www.bpkp.go.id/konten/4/ Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp  (diakses  6
April 2018)] Harun Al Rasid,1995,  “ Pengertian Keuangan Negara ”, Jurnal Hukum dan Pembangunan,  Vol.  25  No.2  ,  FHUI, Jakarta
I  Gde  Pantja  Astawa,  2002,  “ Kedudukan Hukum  Bank  Indonesia  dalam  Sistem
Ketatanegaraan  Indonesia,  disampaikan dalam Seminar Nasional Tentang Urgensi Pengaturan  Peranan  Dan  Kedudukan Bank  Sentral  Dalam  Konstitusi  Negara Modern ”  ,  Bandung,  Program  Magister
Kenotariatan FH Unpad Lukman Hakim, 2011,  “ Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ”,  Jurnal  Konstitusi,  Vol.4 No  1,  Juni,  Puskasi  FH  Universitas Widyagama
Republik  Rakyat  China  , Audit  Law  of  The People’s Republic of China
------ , Law of The People’s Republic of RRC on the State-Owned Assets of Enterprises
------, Konstitusi RRC ------, The Company Law of of The People’s Republic of China
Sufriadi,  2014,  “ Tanggung  Jawab  Jabatan
Dan  Tanggung  Jawab  Pribadi  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia ”,  Jurnal  Yuridis  Vol.1  No.1,
Juni  2014,  FH  Universitas  Pembangunan Nasional Veteran

## Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 / Nomor 2 / Desember 2018