Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan (E-ISSN 2599-3259) Volume 7, Nomor 2, Juni 2024 DOI: 10.29408/sosedu.v7i2. 24025

## INOVASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI PROGRAM “KAIN IKAT” DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN SINTANG
Eka Apriyani 1 , Irna Virnanda 2 , Yuni Dewi Setyowati 3
1-3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Email: eka.apriyani@fisip.untan.ac.id; e1032201056@student.untan.ac.id;
e1032201011@student.untan.ac.id Artikel histori: Submit: 10-11-2023 Revisi: 25-05-2024
Diterima: 26-05-2024 Terbit: 05-06-2024
Kata Kunci: public services , licensing services , ”KAIN IKAT” program
Korespondensi: eka.apriyani@fisip.untan.ac.id
Abstrak: In  essence,  this  study  aimed  of  public service in the region by introducing the "KAIN IKAT" innovation  implemented  by  the  DPMPTSP  of Sintang  Regency  to  streamline  the  licensing process  for  business  actors.  The  research  used qualitative  approach  with  descriptive  methode, considering  five  innovation  attributes  as  the research  outcome.  The  results  showed  that indicate  relative  advantages  in  terms  of  ease  of access,  alignment  with  community  needs,  ease  of comprehension,
feasibility through the socialization  process,  and  ease  of  observation reflected in positive changes in licensing services. However,  there  are  occasional  challenges  due  to the  weakness  of  the  internet  network  during implementation. Nevertheless, it is expected that this  innovation  will  assist  and  facilitate  service processes to the community in the future.
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  sejatinya  masih  selalu  menjadi  bahan  isu  politik  karena cenderung  bersifat  “operasional  lokal”  dan  mempunyai  implikasi  dengan keterjangkauan  luas  terkhusus  kehidupan  perekonomian,  politik,  sosial,  serta kebudayaan.  Selain  itu,  pasca  penerapan  otonomi  daerah,  masih  banyak permasalahan terkait pelayanan publik. Penyederhanaan proses pelayanan publik merupakan  kebutuhan  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat pada  tahapan  teruntuk  mengupayakan  meningkatkan  kualitas  layanan  publik dengan  kemajuan  tinggi  serta  berkembang.  Tahapan  penyederhanaan  awalnya diperkenalkan  oleh  pemerintah  teruntuk  melaksanakan  reformasi.  Inovasi
tersebut  bertujuan  untuk  menciptakan  “jiwa  kewirausahaan”  pada  organisasi serta mewujudkan organisasi pemerintahan dengan sistem pembaharuan diri.
Menyadari kenyataan sosial yang memerlukan perbaikan pelayanan publik, Pemerintah  melalui  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  24 Tahun  2006  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu, mewajibkan  setiap  pemerintah  daerah  untuk  membentuk  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  dan  menghentikan  mekanisme  unit  pelayanan  perizinan  terpadu. Terbentuknya  unit  pelayanan  perizinan  yang  terintegrasi  secara  regional  dapat memenuhi  tuntutan  masyarakat  akan  pelayanan  publik  yang  terbuka,  efisien, tepat waktu, serta berkeadilan (Hamzah, 2021).
Keberadaan  mengenai  mekanisme  pelayanan  terpadu  satu  pintu  tentunya mempunyai harapan besar mampu menggugah minat ketertarikan pemilik modal teruntuk melakukan investasi pada Kota Sintang. Dengan kecepatannya, mudah, serta  mempunyai  kesesuaian  pengguna  layanan  yang  diberikan,  lalu  selalu memperhatikan  lingkungan  dalam  pengurusan  perizinan,  maka  pendapatan daerah  akan  semakin  meningkat,  yang  nantinya  akan  berdampak  pada perekonomian daerah khususnya Pemerintah Sintang.
Kabupaten  Sintang  tergolong  menjadi  suatu  kabupaten  di  Provinsi Kalimantan  Barat  (Prihatinro  et  al.,  2023).  Kabupaten  Sintang  mempunyai  luas wilayah  21.638  km2,  jumlah  penduduk  421.306  jiwa  (2021)  dengan  kepadatan penduduk  19,35  jiwa/km2.  Kabupaten  Sintang  meliputi  14  kecamatan,  16 kelurahan,  dan  391  desa.  Dengan  wilayah  geografis  tersebut,  pelayanan perizinan bagi badan usaha masih sulit diakses di seluruh kabupaten. Online  Single  Submission (OSS)  termasuk  ke  dalam  mekanisme  pelayanan perizinan  yang  melakukan  penyederhanaan  perizinan  komersial  serta mewujudkan  model  layanan  perizinan  terpadu  dengan  kecepatan,  murah,  serta memberikan  kepastian  (Futra  et  al.,  2022).  Sejak  dicanangkannya  pelayanan perizinan  melalui  Lembaga  OSS  atau  sistem  perizinan  berusaha  terintegrasi secara elektronik dan perizinan berbasis resiko atau OSS RBA, ada persoalan yang dihadapi  oleh  Kabupaten  Sintang  dalam  pelayanan  terhadap  pelaku  usaha. Persoalan yang terjadi disebabkan oleh letak geografis Kabupaten Sintang karena jarak antara ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan cukup jauh. Sehingga pelaku  usaha  yang  berada  di  ibukota  kabupaten  tidak  sama  perlakuannya terhadap  pelayanan  pelaku  usaha  yang  ada  di  ibukota  kecamatan,  terutama pelaku usaha yang berada di desa.
Wijayanti  dalam  (Pratiwi  et  al.,  2018),  inovasi  pembaharuan  terkhusus sektor  publik  dengan  fokus  menitikberatkan  terhadap  aspek  dalam  segi perbaikan  melalui  aktivitas  pembaharuan,  yakni  agar  pemerintah  dapat menyelenggarakan  layanan  publik  dengan  efisien,  efektif,  serta  mempunyai kualitas  tinggi  dengan  pembiayaan  rendah,  pembiayaan  dengan  serendahnya, serta  biaya  yang  lebih  rendah.  Selanjutnya,  West  &  Far  (Ancok,  2012) menyatakan  pengenalan  proaktif  dan  penerapan  ide,  tahapan,  barang  atau produk,  serta  prosedur  pembaharuan  di  unit  yang  menerapkannya,  teruntuk memberi  manfaat  bagi  individu,  kelompok,  organisasi,  dan  masyarakat  secara keseluruhan.  Dari  pengertian  inovasi  di  atas    dapat  disimpulkan  bahwa  inovasi
adalah  memikirkan  hal-hal    baru  yang  sengaja  diterapkan    dengan  tujuan perbaikan dan mendatangkan manfaat  baik dalam penerapannya.
Oleh karena itu, DPMPTSP Kabupaten Sintang membuat suatu inovasi yang disingkat dengan KAIN IKAT yaitu Kader Informasi Perizinan Kecamatan. Program ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang dekat terhadap pelaku usaha di tingkat  kecamatan  dan  desa.  Dengan  adanya  inovasi  ini,  maka  pelaku-pelaku usaha yang gagap teknologi dan pelaku-pelaku usaha yang tinggal di lokasi, yang belum  terjangkau  internet  diharapkan  dapat  memperoleh  perlakuan  yang  sama terhadap pelaku usaha yang ada di ibukota kabupaten.
Inovasi  pelayanan  perizinan  yang  dilaksanakan  oleh  DPMPTSP  Kabupaten Sintang untuk pelaku usaha yang berada di kecamatan dengan jenis usaha mikro. Sejalan  dengan  pendapat  di  atas,  jenis  usaha  yang  memiliki  masing-masing tahapan  dan  persyaratan  yang  berbeda  antara  satu  sama  lain,  mengakibatkan banyaknya  pelaku  usaha  yang  bingung  dan  cenderung  belum  paham  dengan dokumen-dokumen  yang  seperti  apa  yang  harus  dipersiapkan.  Oleh  karena  itu, dalam mengatasi hal tersebut dilakukanlah inovasi KAIN IKAT ini (Arhandi, 2016). Penelitian  mempunyai  keterkaitan  pada  layanan  perizinan  sebelumnya pernah  dilakukan  oleh  Robby  dan  Tarwini  (2019)  berjudul  “Inovasi  Pelayanan Perizinan  melalui Online  Single  Submission  (OSS) : Studi  Izin  Usaha  di  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten Bekasi. Penelitian tersebut dijalankan dengan konsep kebijakan. Pemohon hanya perlu  mendatangi  lokasi  tersebut  dan  menemui  kader  yang    bertugas,  untuk meminimalisir  aktivitas  ataupun  interaksi  diantara  pemohon  melalui  instansi perizinan, lalu melakukan penghindaran pungutan dengan sifat tidak resmi pada pemberian layanan publik (Robby & Tarwini, 2019).
Selanjutnya  penelitian  Irawan  dkk.,  tentang  upaya  inovasi  pelayanan Pemerintah  Daerah  Kota  Samarinda  melalui  Dinas  Pelayanan  Terpadu  dan Penanaman  Modal  (DPMPTSP)  memberikan  layanan  permohonan  izin  secara online dengan  menggunakan  video  petunjuk  cara  melengkapi  menjadi permohonan  izin.  Inovasi  yang  dilaksanakan  tersebut  bertujuan  untuk mempermudah  masyarakat  dalam  mengajukan  perizinan  secara daring  sehingga tidak perlu membawa berkas hardcopy dalam prosesnya. Praktiknya, masyarakat hanya  perlu  mengisi  formulir  secara  daring  dan  mengunggah  persayaratan  ke laman DPMPTSP yang telah disediakan. Untuk panduan penggunaan dan pengisian formulir  telah  disiapkan  dalam  bentuk  PDF  oleh  pihak  DPMPTS  untuk  kemudian diunduh  pada  laman  yang  sama.  Dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam pemanfaatan  alat  perizinan online masih  kurang  optimal  dikarenakan terbatasnya  akses  pengguna  pada  layanan  online  yang  tersedia  dan  kurangnya pemahaman  penyedia  layanan  publik  di  Kota  Samarinda  tentang  penggunaan platform online terkait inovasi yang dilakukan (Irawan et al., 2020).
Selain  itu  terdapat  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (As’ari,  2021)  terkait inovasi pelayanan publik melalui Sistem Penerapan Potensi Investasi (SIAPI) Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu    Kota  Jalan  Dumai  (DPMPTSP). Penelitian ini mengkaji  inovasi pelayanan publik yang bertemakan aplikasi yaitu program  baru  teruntuk  melakukan  penunjangan  kualitas  layanan  pada  DPMTSP Kota  Dumai  yang  bertujuan  teruntuk  meninjau  keunggulan  aplikasi  SIAPI  jika
dilakukan  pembandingan  terhadap  mekanisme  yang  dilakukan  penerapan sebelumnya.
Dengan demikian, yang menjadi pembeda atau kebaruan dalam penelitian ini  terletak  pada  inovasi  yang  dilaksanakan,  yaitu  inovasi  KAIN  IKAT  yang berupaya  untuk  menyempurnakan  inovasi  yang  pernah  dilakukan  sebelumnya. Upaya  tersebut  bertujuan  untuk  membantu  masyarakat  di  kecamatan  dalam mengurus serta mengajukan permohonan perizinan usaha yang dilakukan secara online dengan  pendampingan  kader-kader  yang  telah  ditugaskan  dan  tentunya memiliki kemampuan dan pemahanan di bidang IT atau dengan kata lain melek teknologi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  terkait  mempergunakan  metode  deskriptif  pada  pendekatan kualitatif.  Ruslan  dalam  (Nursaifullah,  2023)  menyatakan  bahwa  penelitian deskriptif  kualitatif  mempunyai  tujuan  teruntuk  mendapatkan  pemahaman wawasan  umum  mengenai  kenyataan  sosial  yang  terkait  dengan  penelitian tersebut.  Pemahaman  umum  tersebut  berasal  dari  perspektif  partisipan,  bukan ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti.
Penelitian  ini  berlangsung  selama  6  (enam)  bulan,  mulai  dari  Mei-Oktober 2023.  Peneliti  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi dalam  proses  pengumpulan  data  dengan  istrumen  pedoman  observasi  dan pedoman  wawancara.  Bogdan  dan  Biklen  dalam  (Sugiyono,  2020)  menyatakan bahwa  penelitian  kualitatif  deskriptif  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan angka. Pada penelitian ini, setelah data  terkumpul  dan  dianalisis,  hasilnya  diuraikan  agar  mudah  dimengerti  oleh orang  lain.  Dengan  demikian,  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menggambarkan, menjelaskan,  dan  menafsirkan  situasi  yang  ada  terkait  inovasi  KAIN  IKAT  yang diterapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang.

## PEMBAHASAN
Pada  dasarnya  pelayanan  publik  berkaitan  erat    dengan  aspek  kehidupan sosial  yang  luas  dalam  kehidupan  bernegara  (Salam,  2021).  Pemerintah memegang  peranan  utama  dalam  menyediakan  berbagai  layanan  publik  yang esensial bagi kehidupan masyarakat. Tanggung jawab ini meliputi bidang-bidang vital  seperti  pendidikan,  kesehatan,  teknologi  informasi,  dan  berbagai  layanan lainnya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Melalui penyediaan layanan ini,  pemerintah  berupaya  untuk  memastikan  bahwa  setiap  warga  negara memiliki  akses  yang  setara  terhadap  pelayanan-pelayanan  tersebut,  sehingga dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  secara  keseluruhan.  Ini juga  mencerminkan  komitmen  pemerintah  dalam  membangun  sebuah  negara yang  inklusif,  di  mana  setiap  individu  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Pelayanan  publik  memegang  peranan  krusial  karena  apabila  kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, hal tersebut dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tatanan suatu negara (Riska Br. Pandia et.al.,  2023).  Pelayanan  publik  tidak  hanya  menjadi  penentu  kepuasan
masyarakat  terhadap  pemerintah,  tetapi  juga  mencerminkan  kualitas  dan efektivitas penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Ketika pelayanan publik berjalan dengan baik, masyarakat cenderung merasa dihargai dan didukung oleh negara,  yang  pada  gilirannya  memperkuat  rasa  kepercayaan  terhadap institusi- institusi pemerintahan. Namun, ketika pelayanan publik mengalami kekurangan atau  kegagalan,  dapat  muncul  ketidakpuasan  yang  merembet  ke  dalam ketidakstabilan sosial dan politik. Oleh karena itu, investasi dalam peningkatan kualitas  pelayanan  publik  bukan  hanya  sebuah  kebutuhan,  tetapi  merupakan investasi jangka panjang bagi stabilitas dan kemajuan suatu negara. Hal ini juga menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  pertumbuhan  ekonomi,  karena pelayanan  publik  yang  efisien  mendukung  aktivitas  bisnis  dan  investasi,  serta memperkuat  daya  saing  global  suatu  negara.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik bukan hanya sebuah layanan, tetapi fondasi yang  mendukung  berbagai  aspek  kehidupan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  suatu negara.
Merujuk pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Tini, 2019)  tentang  Pelayanan  Publik  yang  menyatakan  bahwa  “Untuk  menyediakan informasi  guna  menunjang  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  perlu  dibentuk suatu  badan  sistem  informasi  nasional”.  Sedangkan  pada  Pasal  23  ayat  (4) Undang-Undang  Pelayanan  Publik  Nomor  25  Tahun  2009,  pemasok  wajib mengelola  sistem  informasi  termasuk  sistem  informasi  elektronik  atau  non- elektronik,  paling  sedikit  meliputi:  profil  organisasi  pencatatan,  profil  praktisi, standar  pelayanan,  pengumuman  layanan,  manajemen  pengaduan  dan  evaluasi kinerja.  Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  sistem  informasi  memegang peranan  penting  dalam  mendukung  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang efektif dan transparan.
Pemerintah  daerah  telah  memanfaatkan  posisinya  yang  ideal  untuk mengintegrasikan  data  dari  sektor  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  dalam upaya  menyediakan  layanan  publik  yang  lebih  efisien  melalui  platform  digital. Upaya ini tercermin dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2018, yang  mencakup  penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri yang terintegrasi dengan Online Single Submission atau  yang  disingkat  dengan  OSS  (Afriyani  et  al.,  2022).  Langkah  tersebut  telah menunjukkan  komitmen  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  aksesibilitas dan  kualitas  layanan  publik  bagi  masyarakat  serta  mempercepat  proses administrasi  bisnis.  Dengan  adopsi  teknologi  informasi,  proses  pengajuan  izin dan  pelayanan  terkait  dapat  dilakukan  secara  lebih  cepat  dan  transparan, mengurangi birokrasi serta potensi praktik korupsi. Selain itu, integrasi data dari berbagai  sumber  memungkinkan  analisis  yang  lebih  komprehensif  untuk pembuatan  kebijakan  yang  lebih  efektif  dan  responsif  terhadap  kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi.
DPMTSP Kabupaten Sintang termasuk ke dalam instansi pemerintahan yang berusaha  menawarkan  sebuah  inovasi  dalam  upaya  peningkatan  pelayanan publik,  khususnya  pelayanan  perizinan  di  kabupaten  Sintang.  Inovasi  tersebut diberi  nama  KAIN  IKAT  yang  merupakan  singkatan  dari  “Kader  Pelayanan Informasi  dan  Pendampingan  Perizinan  di  Kecamatan”.  Melalui  KAIN  IKAT,
DPMTSP Kabupaten Sintang tidak hanya berupaya meningkatkan efisiensi dalam proses  perizinan,  tetapi  juga  mengaktifkan  peran  serta  masyarakat  setempat dalam mendukung kelancaran administrasi pemerintahan. Inovasi ini diharapkan dapat  menjadi  langkah  maju  dalam  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Gambar 1. Launching Inovasi KAIN IKAT oleh Bupati Sintang

## Sumber: media sosial Instagram @dpmtptsp_sintang
Pelayanan  perizinan  melalui  inovasi  KAIN  IKAT  di  DPMPTSP  Kabupaten Sintang sudah mulai berjalan dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan Mei 2022,  tetapi  untuk launching dari  programnya  ini  baru  mulai  di  bulan  Agustus 2022  hingga  saat  ini  di  tahun  2023.  Informasi  ini  didapatkan  dari  hasil wawancara  pada  tanggal  05  Juli  2023,  pukul  10.00-12.00  Wib  dengan  Bapak Nanang  Qosim,  S.H.,  staff  program  DPMPTS.  Lebih  lanjut,  beliau  menyatakan bahwa  dengan  adanya  inovasi  baru KAIN  IKAT  yang  dilaksanakan  secara  online, diharapkan  dapat  memberikan  kemudahan  khususnya  bagi  pelaku  usaha  di kecamatan  dalam  proses  pembuatan  perizinan.  Inovasi  ini  diharapkan  mampu mempercepat dan menyederhanakan prosedur perizinan, sehingga pelaku usaha dapat  lebih  fokus  pada  pengembangan  bisnis  mereka  tanpa  terbebani  oleh birokrasi  yang  rumit.  Selain  itu,  sistem  online  ini  juga  memungkinkan transparansi yang lebih tinggi dalam setiap tahap proses perizinan.
Pengadaan  kader  perizinan  termasuk  ke  dalam  pola  pembentukan  inovasi pembaharuan yang diwujudakn dari DPMTSP Kabupaten Sintang yang diberi nama KAIN  IKAT  (Kader  Pelayanan  Perizinan  dan  Informasi  di  Kecamatan).  Inovasi ini diterapkan karena jarak tempuh yang relatif jauh dari kecamatan ke kabupaten. Masyarakat  yang  tinggal  di  desa  atau  kecamatan  sering  kali  menghadapi kesulitan  dengan  batasan  waktu  pelayanan  karena  harus  melakukan  perjalanan jauh ke kabupaten untuk mengurus perizinan (Wahyudi et al., 2023). Kendala ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah Kabupaten Sintang, khususnya DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam upaya meningkatkan aksesibilitas  pelayanan publik bagi semua lapisan masyarakat.
Keterlibatan  kader  di  setiap  kecamatan  dapat  menjadi  komponen  kunci dalam  upaya  meningkatkan  aksesibilitas  pelayanan  publik  bagi  masyarakat
pedesaan.  Para  kader  dapat  berperan  sebagai  perantara  antara  pemerintah daerah dan masyarakat, membantu dalam sosialisasi tentang layanan publik yang tersedia serta prosedur yang diperlukan untuk mengaksesnya. Mereka juga dapat memberikan bantuan praktis dalam proses pengumpulan dokumen dan pengisian formulir, sehingga membantu masyarakat mengatasi kendala administratif tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke kabupaten. Dengan demikian, kader dapat menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah untuk memperluas akses pelayanan publik di tingkat lokal, menjembatani kesenjangan antara  masyarakat  pedesaan  dan  pusat  administrasi.  Oleh  karena  itu,  dengan terdapat  kader  pada  masing-masing  kecamatan  mampu  mempermudah  pelaku usaha teruntuk melakukan proses serta mendapatkan izin.
Kader Pelayanan Informasi dan Pendampingan Perizinan di Kecamatan atau yang disingkat dengan KAIN IKAT disebut pula sebagai perpanjangan tangan dari DPMTSP Kabuapaten Sintang, yang terdiri dari tiga sampai empat orang pegawai kecamatan  yang  terpilih.  Kader  tersebut  dipilih  berdasarkan  kualifikasi  dan kompetensi mereka dalam wawasan ilmu penalaran serta kecanggihan teknologi yang  terus  berkembang.  Mereka  diharapkan  mampu  memahami  dan memanfaatkan  teknologi  informasi  untuk  mendukung  pelayanan  publik  yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, kemampuan analitis dan penalaran mereka memungkinkan  para  kader  untuk  memberikan  solusi  tepat  guna  bagi  berbagai permasalahan administrasi yang dihadapi masyarakat di kecamatan.
Gambar 2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang, Ir. Erwin Simanjuntak, M.Si., Membuka Bimtek Kader KAIN IKAT di Kecamatan Kelam Permai
Sumber: https://dpmptsp.sintang.go.id/perizinan/kain-ikat/item/77- kecamatan-kelam.html
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  melalui  alamat  website  DPMPTSP Kabupaten Sintang (DPMPTSP, 2022), salah satu kegiatan yang berkaitan dengan inovasi  KAIN  IKAT  ini,  yaitu  dilaksanakannya  bimbingan  teknis  kader  dan pendampingan  secara  langsung  kepada  kader  KAIN  IKAT  di  kecamatan  Kelam Permai. Bimbingan teknis ini sendiri dibuka secara langsung oleh Kepala DPMTSP Kabupaten  Sintang,  yaitu  Bapak  Ir.  Erwin  Simanjuntak,  M.Si.  pada  tanggal  18 Maret 2022.
Inovasi  menjadi  solusi  utama  yang  mendorong  pemerintah  daerah  untuk meningkatkan efisiensi layanan mereka dengan cepat (Wari et al., 2022). Dalam
konteks pelayanan perizinan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang, inovasi KAIN IKAT menjadi  tonggak  penting  dalam  upaya  memperbaiki  proses  administrasi perizinan.  Melalui  KAIN  IKAT,  pemerintah  daerah  Kabupaten  Sintang  dapat melakukan  percepatan  dalam  memberikan  pelayanan  perizinan  kepada masyarakat dengan lebih efisien dan transparan.
Inovasi  pelayanan  perizinan  melalui  inovasi  KAIN  IKAT  ini  membantu masyarakat  dalam  pembuatan  perizinan  usaha  yang  dikhususkan  untuk  pelaku usaha  yang  memiliki  risiko  rendah  dan  menengah.  Izin  usaha  risiko  rendah  dan menengah  adalah  izin  yang  dubutuhkan  oleh  perusahaan  atau  indivudi  untuk menjalankan  usaha  atau  bisnis  dengan  tingkat  risiko  yang  dapat  dikategorikan sebagai rendah dan menengah. Izin ini diberikan oleh pemerintah atau otoritas regulasi  setempat  dan  biasanya  melibatkan  proses  aplikasi  dan  persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon. Setiap kader yang terpilih bertugas membantu dan mendampingi warga masyarakat sebagai pemohon dalam proses pembuatan perizinan tersebut.
Inovasi  KAIN  IKAT  yang  dicanangkan  pada  tahun  2022  sudah  berjalan  dan dilakasanakan  di  berbagai  kecamatan  yang  ada  di  kabupaten  Sintang.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  unggahan  yang  terdapat  pada link  web DPMPTSP  Kabupaten  Sintang.  Hal  tersebut  dilakukan  dalam  kegiatan  teruntuk melakukan  peningkatan  layanan  terhadap  masyarakat  Kabupaten  Sintang terkhusus  yang  berada  di  kecamatan.  Sebagaimana  disampaikan  sebelumnya, bimbingan  teknis  yang  diberikan  kepada  pemangku  kepentingan  dan  eksekutif dunia  usaha  ini  sudah  dilakukan  persiapan  oleh  pihak  kecamatan.  Sesudah mendapat  masukan  teknis,  diharapkan  kader  tersebut  mampu  mempermudah jalannya  bada  usaha  teruntuk  mendapatkan  izin,  khususnya  bagi  usaha  mikro serta kecil yang mempunyai tingkatan risiko rendah dan menengah. Sesuai  penjelasan  yang  telah  disampaikan,  penelitian  mempunyai  titik fokus  terhadap  teori  Rogers  (2003)  dalam  (Pangestu,  2016).  Dalam  hal  terkait pembaharuan  layanan  perizinan  melalui  inovasi  KAIN  IKAT  di  DPMTSP  dengan lima  atribut  inovasi,  meliputi  keuntungan  relatif  ( relative  advantage ), kesesuaian  (c ompability ),  kerumitan  (c omplexity ),  kemungkinan  dicoba ( triability ), dan kemudahan diamati ( observability ).
Keuntungan Relatif ( Relative Advantage ) Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus mampu memberikan dampak  positif  yang  signifikan  bagi  masyarakat  (Hamdam  et  al.,  2020).  Setiap langkah  inovatif  yang  diambil,  seperti  implementasi  teknologi  baru  atau penyederhanaan  prosedur  administratif,  harus  dirancang  untuk  meningkatkan kualitas  layanan  publik  dan  mempercepat  proses  birokrasi.  Dengan  demikian, masyarakat  akan  merasakan  manfaat  langsung  dari  peningkatan  efisiensi  dan efektivitas  pemerintahan.  Selain  itu,  inovasi  yang  tepat  sasaran  juga  dapat meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  daerah, menciptakan  lingkungan  yang  lebih  kondusif  untuk  partisipasi  aktif  dalam pembangunan dan kesejahteraan bersama.
Suatu  pembaharuan  terdapat  keunggulan  serta  tata  penilaian  lebih apabilan  dilakukan  pembandingan  dengan  terdahulunya.  Tata  penilaian
pembaharuan selalu terdapat serta melekat pada pembaharuan yang mempunyai ciri  atau  keunikan  tersendiri  dan  pembeda  dengan  yang  lain.  Dari  atribut  ini, yang  akan  dilihat  oleh  peneliti  yaitu  nilai  lebih  atau  keuntungan  dari  inovasi KAIN IKAT yang diterapkan di DPMPTSP Kabupaten Sintang sebelum dan sesudah berjalannya inovasi.
Sesuai perolehan daripada wawancara terlihat yakni sebelumnya DPMPTSP Kabupaten  Sintang  mempergunakan  sistem  manual.  Warga  di  kecamatan  harus melapor  langsung  ke  kantor  DPMPTSP  di  Kabupaten  Sintang  untuk  mengajukan perizinan.  Hal  tersebut  akan  memakan  waktu  yang  relatif  lebih  lama  dan pastinya  membutuhkan  pembiayaan  transportasi  untuk  sampai  di  kantor DPMPTSP  Kabupaten  Sintang.  Untuk  itu,  DPMPTSP  Kabupaten  Sintang  mulai melakukan transformasi memberikan kemudahan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi yang semakin canggih memuat sistem dengan mekanisme online  dengan  pendampingan  yang  diberikan  oleh  kader  kecamatan  yang  telah melek dalam hal teknologi informasi.
Dengan  demikian,  dalam  pelayanan  perizinan  dan  informasi  di  kecamatan inovasi  KAIN  IKAT  memiliki  sejumlah  keuntungan  relatif  yang  signifikan. Keuntungan  tersebut  mencakup  kemudahan  akses  melalui  aplikasi online yang dapat  diakses  melalui  laman  web  DPMPTSP,  yang  memungkinkan  warga masyarakat sebagai pelaku usaha untuk membuat permohonan perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online. Hal ini mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke dinas, membuat proses lebih efisien.
Selain  itu,  inovasi  ini  juga  menghadirkan  kemungkinan  untuk  masyarakat mengakses  aplikasi  sendiri  dengan  panduan  dari  kader  kecamatan  setempat, mempersiapkan  persyaratan  yang  dibutuhkan  dalam  pembuatan  perizinan,  dan memahami  fitur-fitur  yang  ada  dalam  aplikasi.  Dengan  demikian,  inovasi  KAIN IKAT  memberikan  kemudahan  yang  signifikan  bagi  masyarakat  sebagai  pelaku usaha dalam proses perizinan usaha mereka.

## Kesesuaian ( Compatibility )
Inovasi bersifat kompatibel ataupun konsisten melalui pembaharuan dengan penggantinya.  Artinya,  pembaharuan  yang  terdahulu  tentunya  tidak  diabaikan. Kemudian  aspek  pembiayaan  rendah,  pembaharuan  lama  merupakan  bagian daripada  transisi  yang  bertujuan  terhadap  pembaharuan  inovasi.  Kemudian, mampu memudahkan tahapan adaptasi serta belajar lebih akurat dari inovasi. Kesesuaian  ( compatibility )  dari  inovasi  ini  juga  terlihat  dalam  kesesuaian fitur-fitur yang ada dalam aplikasi dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun ada kemungkinan  untuk  pengembangan  di  masa  depan,  aplikasi  ini  sudah  sesuai dengan  nomenklatur  dan  tampilan  yang  disiapkan,  sehingga  memudahkan pemahaman dan penggunaannya oleh masyarakat.
Dengan  kata  lain,  inovasi  KAIN  IKAT  ini  disesuaikan  pada  pemenuhan kebutuhan  yang  terdapat  di  lingkungan  masyarakat  serta  perkembangan  era modern,  yang  mampu  melakukan  ketertarikan  minat  daripada  masyarakat teruntuk  beranjak  terhadap  layanan  dengan  mekanisme  online,  dengan pendampingan  yang  diberikan  oleh  kader-kader  di  kecamatan.  Dengan  adanya inovasi  ini,  menunjukkan  kepada  masyarakat  bahwa  saat  ini  dalam  pelayanan
dan  informasi  yang  diberikan  sudah  sesuai  dengan  perkembangan  digitalisasi yang ada.
Untuk  itu,  masyarakat  dengan  mudah  mengetahui  DPMPTSP  Kabupaten Sintang  merupakan  salah  satu  perangkat  daerah  yang  sangat  berguna  dalam pelayanan  kepada  masyarakat  atau  warga  di  kecamatan.  Sehingga  tidak  ada asumsi  tentang  kesulitan  dan  kerumitan  dalam  pengajuan,  pengurusan, investasi,  dan  pelayanan  perizinan  di  masyarakat.  Inovasi  KAIN  IKAT  yang diterapkan  oleh  DPMPTSP  Kabupaten  Sintang  berusaha  memberikan  kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan agar lebih efektif dan efisien.

## Kerumitan ( Complexity )
Sebuah inovasi baru memungkinkan untuk memiliki tingkat kerumitan yang tinggi  jika  dibandingkan  dengan  inovasi  yang  pernah  ddilakukan  sebelumnya (Labib,  2022).  Meskipun  demikian,  terdapat  juga  kemungkinan  bahwa  inovasi tersebut  dapat  meminimalkan  tingkat  kerumitan  yang  terjadi  dalam  proses implementasinya.  Inovasi  menjanjikan  perbaikan  signifikan  dalam  cara  kita melakukan  berbagai  hal,  dengan  menawarkan  solusi  yang  lebih  efisien  dan efektif.  Meskipun  demikian,  dalam  upaya  mewujudkan  inovasi  tersebut,  perlu diakui  bahwa  kerumitan  dapat  menjadi  tantangan  yang  harus  diatasi.  Namun, dengan  pemahaman  yang  baik  akan  kebutuhan  dan  tantangan  yang  mungkin muncul,  serta  dengan  dukungan  yang  tepat  dari  pemerintah,  industri,  dan masyarakat, inovasi dapat diimplementasikan dengan sukses. Dalam konteks ini, kolaborasi  antara  berbagai  pemangku  kepentingan  menjadi  kunci  untuk mengatasi  hambatan  dan  memastikan  bahwa  inovasi  tersebut  memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.
Dilihat  dari  karakteristiknya,  pembaharuan  inovasi  tersebut  mempunyai tingkatan  kompleksitas  pada  periode  tinggi  dilakukan  pembandingan  pada berbagai  inovasi  terdahulu.  Namun,  dikarenakan  pembaharuan  membawa mekanisme  baru  dan  lebih  baik,  tingkatan  pada  rumitnya  bagian  umum  bukan menjadi permasalahan serius.
Kerumitan ( complexity ) dalam penggunaan aplikasi ini terutama berkaitan dengan kendala jaringan internet yang bisa memperlambat proses kerja aplikasi. Meskipun  demikian,  kerumitan  yang  muncul  lebih  disebabkan  oleh  faktor eksternal seperti server yang down atau cuaca buruk, bukan karena kompleksitas aplikasi  itu  sendiri.  Dalam  keseluruhan,  aplikasi  ini  dianggap  mudah  dipahami oleh masyarakat sebagai pengguna.

## Kemungkinan Dicoba ( Triability )
Suatu  pembaharuan  inovasi  mampu  dilakukan  penerimaan  setelah dilakukan  pengujian  serta  pembuktian  memberikan  kualitas  unggul  ataupun penilaian  tambahan  dilakukan  pembandingan  pembaharuan  terdahulu.  Oleh karena  itu,  produk  ataupun  barang  harus  memuat  tahapan  pengujian  terhadap publik,  yang  kemudian  masing-masing  ataupun  keseluruhan  pihak  terdapat potensi teruntuk melakukan pengujian kualitas pembaharuan.
Kemungkinan  dicoba  ( triability )  dari  inovasi  ini  sudah  terwujud  melalui sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  DPMPTSP  kepada  masyarakat.  Masyarakat  telah
mengetahui  cara  mengakses  aplikasi  dan  merasakan  kemudahan  dalam mengajukan  perizinan  usaha,  terutama  NIB,  melalui  inovasi  ini.  Sosialisasi  ini telah  membuka  peluang  bagi  masyarakat  untuk  mencoba  inovasi  ini  dan merasakan manfaatnya.

## Kemudahan Diamati ( Observability )
Suatu  inovasi  dapat  dilihat  dari  cara  kerjanya  dan  menciptakan  sesuatu yang lebih baik. Berkat karakteristik tersebut, inovasi menjadi cara baru untuk menggantikan  cara  berproduksi  atau  bekerja  yang  lama.  Namun,  inovasi mempunyai  dimensi  geofisika,  yang  mungkin  baru  di  suatu  tempat,  namun mungkin sudah lama dan tersebar luas di tempat lain. Kemudahan diamati ( observability ) juga terlihat dalam pelaksanaan inovasi ini. Proses yang telah ditingkatkan dalam pelayanan perizinan dapat diamati dari hasil yang lebih baik dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Masyarakat dapat melihat  perubahan  positif  dalam  kemudahan  akses  dan  pemahaman  terhadap aplikasi, serta kesesuaian dengan prosedur yang ada.
Meskipun ada beberapa kendala, seperti kendala jaringan internet, inovasi KAIN  IKAT  ini  secara  keseluruhan  memberikan  manfaat  yang  besar  bagi masyarakat dan efisiensi dalam operasional DPMPTSP. Perlu terus ada perbaikan dan  pengembangan  dalam  hal  pelatihan  masyarakat,  integrasi  dengan  system lain, dan keamanan data pribadi. Transformasi digital ini telah membawa banyak manfaat,  dan  upaya  berkelanjutan akan  memastikan pelayanan  yang  lebih baik di masa depan.

## KESIMPULAN
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) Kabupaten  Sintang  telag  menerapkan  inovasi  KAIN  IKAT  untuk  meningkatkan pelayan  perizinan,  terutama  di  tingkat  kecamatan.  Inovasi  ini  memungkinkan para pelaku usaha untuk mengurus perizinan secara online dengan bantuan dari kader  yang  telah  dipilih  pada  setiap  kecamatan  di  daerah  Kabupaten  Sintang. Hal  ini  tidak  hanya  mengurangi  biaya  dan  waktu  yang  diperlukan  dalam  proses perizinan, tetapi juga menciptakan keuntungan relative yang signifikan. Dengan kemudahan  akses  dan  panduan  yang  diberikan  oleh  kader-kader  tersebut,  para pelaku  usaha  dapat  dengan  mudah  membuat  permohonan  perizinan,  termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan lebih efektif dan efisien.
Selain  itu,  inovasi  ini  juga  mencerminkan  atribut  inovasi  lainnya,  seperti kesesuaian  dengan  kebutuhan  masyarakat,  kemungkinan  dicoba  yang  telah terwujud  melalui  sosialisasi,  serta  kemudahan  diamati  dalam  perubahan  positif dari segi pelayanan perizinan. Meskipun dari penerapannya masih terdapat satu kendala,  yaitu  lemahnya  jaringan  internet,  tetapi  dari  kompleksitas  aplikasi tidak menjadi masalah yang signifikan. Dengan demikian, inovasi KAIN IKAT telah membawa  manfaat  besar  bagi  masyarakat  dan  efisiensi  dalam  operasional DPMPTSP,  serta  upaya  berkelanjutan  yang  akan  memastikan  pelayanan  yang lebih baik di masa yang akan datang.

## REFERENSI
Afriyani, A., Muhafidin, D., & Susanti, E. (2022). Transformasi Digital Pelayanan Perizinan  Berusaha  (SI  ICE  MANDIRI)  di  Mal  Pelayanan  Publik  Kabupaten Sumedang. Jurnal  Manajemen  Dan  Organisasi , 13 (2),  148–165. https://doi.org/10.29244/jmo.v13i2.38093
Ancok, D. (2012). Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi . Jakarta: Erlangga. Arhandi,  P.  P.  (2016).  Pengembangan  Sistem  Informasi  Perijinan  Tenaga Kesehatan  dengan  Menggunakan  Metode  Back  End  dan  Front  End. Jurnal Teknologi  Informasi , 7 (1),  39–48.  https://doi.org/https://doi.org/ 10.36382/jti-tki.v7i1.192
As’ari, M. dan H. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM APLIKASI POTENSI INVESTASI ( SIAPI ) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN . 3 (September), 215–226. DPMPTSP. (2022). DPMPTSP Kabupaten Sintang . https://dpmptsp.sintang.go.id/ Futra, Nugroho, W., & Anugrah, D. (2022). Jejaring Kebijakan dalam Perumusan Implementasi  Kebijakan  Online  Single  Submission  (OSS)  dalam  Perizinan Usaha  di  DPMPTSP  Kota  Tanjungpinang. PUBLICNESS:  Journal  of  Public Administration Studies , 1 (3), 158–166. https://doi.org/10.24036/ publicness.v1i3.64.
Hamdam, Ibrahim, A., & Abdullah, M. T. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Melalui UP3SK Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang One- stop-Service. Jurnal  Administrasi  Publik , 6 (2),  251–264.  https:// doi.org/https://doi.org/10.26618/kjap.v6i2.4046.
Hamzah,  M.  (2021).  Reformasi  Pelayanan  Publik  Pada  Pemerintah  Kabupaten Pamekasan. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Publik  Dan  Kebijakan  Sosial , 5 (1), 53. https://doi.org/10.25139/jmnegara.v5i1.3224
Irawan,  B.,  Nizar,  M.,  Akbar,  P.,  &  Khanz,  A.  H.  (2020).  Inovasi  Pelayanan Permohonan Pengajuan Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Samarinda. Matra  Pembaruan , 4 (2),  135–145. https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.135-145
Labib,  M.  M.  (2022).  Inovasi  Layanan  Publik  Melalui  Program  CETTAR  Berbasis Digital  Dalam  Mewujudkan  Tatanan  Pemerintahan  Jawa  Timur  Yang  Baik. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik , 7 (2), 95–103. https://doi.org/10.22225/pi.7.2.2022.95-103 Nursaifullah. (2023). Synergy of the Social Forestry Business Group ( KUPS ) with the  Community  on  the  Management  of  Pine  Tree  Tourism  Objects  in Palangka Village . 1 (8).
Pangestu,  W.  R.  (2016).  Inovasi Pelayanan One  Stop  Service (Studi  Peningkatan Kualitas  Pelayanan  Paspor  Di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Surabaya). Kebijakan Dan Manajemen Publik , 4 (2), 1–7.
Pratama,  M.  R.  (2013).  Inovasi  Pelayanan  Publik  (Studi  Deskriptif  tentang  Nilai Tambah (Value Added) Inovasi Pelayanan Perizinan bagi Masyarakat di Kota Kediri). Kebijakan Dan Manajemen Publik , 1 (2), 218–225. Pratiwi,  M.,  Alam,  D.,  &  Syukur,  T.  (2018).  Inovasi  Pelayanan  Publik  “Motor Pelayanan  Lorong  Ta”  Pada  Kantor  Kecamatan  Rappocini  Kota  Makassar
Public  Service  Innovation  “Motor  Pelayanan  Lorong  Ta’’’  At  Rappoccini District  Office  of  Makassar  City.” Jurnal  Administrasi  Negara , 24 ,  1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.33509/jan.v24i3
Prihatinro,  D.,  Mardawani,  P.,  Purba,  D.  P.,  Ulin,  L.,  &  Selatan,  K.  (2023). Pengelolaan  Hutan  Adat  Dengan  Prinsip  Kearifan  Lokal  (  Study  Di  Hutan Adat  Riam  Batu,  Kecamatan  Tempunak,  Kabupaten  Sintang,  Provinsi Kalimantan Barat) . 8 (1), 1–13.
Riska  Br  Pandia,  Deden  Rusyana,  Risna  Haryati,  &  Canra  Permadi.  (2023). Sosialisasi  Prosedur  Pembuatan  Perizinan  Berusaha  Secara  Manual  Dan Secara  Online  Dilingkungan  Kecamatan  Mandalajati  Kota  Bandung. JURPIKAT  (Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat) , 4 (1),  11–21. https://doi.org/10.37339/jurpikat.v4i1.1100
Robby,  U.  B.,  &  Tarwini,  W.  (2019).  INOVASI  PELAYANAN  PERIZINAN  MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Bekasi. Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan , 10 (2), 51–57. https://doi.org/10.23960/administratio.v10i2.98
Salam,  R.  (2021).  Perubahan  dan  Inovasi  Pelayanan  Publik  Di  Era  New  Normal Pandemi  Covid-19  Changes  and  Innovations  in  Public  Services  in  the  New Normal. Journal of Public Administration and Government , 3 (1 April), 28– 36. https://doi.org/https://doi.org/10.22487/jpag/ Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Tini,  D.  L.  R.  (2019). INOVASI  PELAYANAN  PUBLIK  BERBASIS  IT  DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI KABUPATEN SUMENEP . Wahyudi,  S.,  Candra,  D.  A.,  Santosa,  F.,  &  Aini,  N.  (2023).  Pelatihan  Aplikasi Layanan  Administrasi  Desa  di  Desa  Rambah  Tengah  Utara. Jurnal Masyarakat  Negeri  Rokania , 4 (April),  324–329.  https://doi.org/https:// doi.org/10.56313/jmnr.v4i1.215.
Wari,  I.  P.  N.  I.,  Subowo,  A.,  &  Hariani,  D.  (2022).  Public  Service  Innovation Analysis the Ten-Minute Entry Information System of The City Is Completed (Sip  Mas  Har)  At  the  Department  of  Investment  and  Integrated  One  Door Service of Pati Regency. Journal of Public Policy and Management Review , 11 (3), 1–19. https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i3.34448.