Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 565-579 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## EKSISTENSI DAN PERAN LEMBAGA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 20 PK/PID/2020)
Amira Budi Athira, Siti Hajati Hoesin. **
Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Korespondensi: amirabudiathira@gmail.com, sitihajati@yahoo.com Naskah diterima : 26/04/2022, revisi : 26/05/2022, disetujui 30/05/2022

## Abstract
A  Notary,  is  one  of  the  professions  in  the  law  field,  that  truly  deserves  legal  protection  in carrying out their duties and functions as public officials that are authorized to make authentic deeds. Therefore, in the even of a notary is suspected of committing a violation of criminal law or an  unlawful  act,  the  role  of  the  Notary  Honorary  Council  is  urgently  needed  to  participate  in providing legal protection for notaries. The duties and functions of the Notary Honorary Council itself is to give approval or refusal for the purposes of investigation in the judicial process. This also plays an important role because it aims to maintain the authority of a notary, so that there is no legal process that goes wrong or inappropriate even arbitrarily by criminalizing the act of a notary as a criminal offense, not necessarily an error in criminal law. However, in practice, this function  still  has  several  obstacles.  This  can  be  seen  in  the  Court  Verdict  No.  20/PK/Pid/2020, where a notary is criminally charged, even though it is not classified as a criminal realm, but in the administrative realm.
Keywords: Notary Honorary Council, criminal law, and legal protection.

## Abstrak
Notaris,  merupakan  salah  satu  profesi  di  bidang  hukum  yang  sudah  sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik  yang  diberi  wewenang  untuk  membuat  akta  autentik . Oleh  karena  itu,  dalam  hal seorang notaris diduga melalukan suatu pelanggaran hukum pidana atau perbuatan melawan hukum,  peran  Majelis  Kehormatan  Notaris  sangat  dibutuhkan  untuk  turut  memberikan perlindungan hukum bagi notaris. Tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris sendiri, adalah memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dalam proses peradilan. Hal ini juga memegang peranan penting karena bertujuan untuk menjaga wibawa notaris, agar tidak terjadi proses hukum yang salah atau tidak tepat bahkan sewenang-wenang dengan  mengkriminalisasi  perbuatan  notaris  sebagai  tindak  pidana,  yang  belum  tentu merupakan kesalahan dalam hukum pidana. Namun, dalam pelaksanaannya, fungsi ini masih memiliki  beberapa  kendala.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 20/PK/Pid/2020, dimana seorang notaris dijerat hukuman pidana, meskipun sebenarnya tidak tergolong ke dalam ranah pidana, tetapi dalam ranah administrasi.
Kata Kunci: Majelis Kehormatan Notaris, hukum pidana, dan perlindungan hukum.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 565-579 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## A. Pendahuluan
Notaris, selaku pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum demi tercapainya kepastian hukum. Hal ini dikarenakan, setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, seorang notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta  autentik.  Tanggung  jawab  ini  berkaitan  erat  dengan  tugas  dan  kewenangan  serta  moralitas,  baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam  pembuatan  akta,  yang  dapat  menyebabkan  akta  kehilangan  otentisitasnya  dan  batal  demi  hukum atau dapat dibatalkan. Selain itu, apabila hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, notaris dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata. 1
Dalam  hal  seorang  notaris  diduga  melakukan  suatu  pelanggaran  hukum  pidana  atau  perbuatan melawan hukum, keberadaan dari Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran penting untuk memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dalam proses pengadilan. Majelis Kehormatan Notaris  sendiri  diartikan  sebagai  suatu  badan  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. 2 Lembaga ini menjadi salah satu produk hukum dari Undang-Undang Jabatan Notaris yang ditujukan untuk memberikan beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap notaris. Salah satunya dalam hal persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, sebagaimana dituangkan dalam Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), yang berbunyi sebagai berikut; 3
“ Untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  dengan  persetujuan  majelis kehormatan Notaris berwenang:
a) Mengambil  fotokopi  Minuta Akta  dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta Akta  atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan
b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris .”
Berdasarkan  ketentuan  dalam  pasal  tersebut,  maka  dalam  proses  memberikan  persetujuan,  Majelis Kehormatan Notaris juga harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu dengan menyelenggarakan sidang terlebih dahulu untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran sidang pelaksanaan jabatan Notaris terhadap  seorang  Notaris.  Setelah  dilakukan  pemeriksaan,  hasil  akhir  dari  pemeriksaan  tersebut  akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik,  Penuntut  Umum,  atau  Hakim. 4 Pemeriksaan  pendahuluan  yang  dilakukan  oleh  Majelis Kehormatan  Notaris  juga  tidak  lain  bertujuan  untuk  menjaga  wibawa  jabatan  notaris  agar  tidak  terjadi proses  hukum  yang  tidak  benar  atau  tidak  patut  bahkan  sewenang-wenang  dengan  mengkriminalisasi
1 Sri Utami, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ”, Jurnal Repertorium Edisi 3 (Januari – Juni 2015), hlm. 89.
2 Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tugas  dan  Fungsi,  Syarat  dan  Tata  Cara  Pengangkatan  dan  Pemberhentian,  Struktur  Organisasi,  Tata  Kerja,  dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris , Nomor PM 17 Tahun 2021, Ps. 1.
3 Indonesia, Undang-Undang  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris , UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 66 ayat (1).
4 Sri Utami, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, Jurnal Repertorium Edisi 3 (Januari – Juni 2015), hlm. 91.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 565-579 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
tindak  notaris  sebagai  tindak  pidana  yang  belum  tentu  merupakan  kesalahan  dalam  hukum  pidana, melainkan pelanggaran dalam ranah hukum administrasi. 5
Namun,  dalam  praktiknya  fungsi  pemberian  persetujuan  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  yang menggantikan  persetujuan  dari  Majelis  Pengawas  Daerah,  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 ini masih memiliki beberapa hambatan dan kendala. Hal ini dikarenakan sampai saat ini masih terdapat tata cara pemanggilan ataupun pemeriksaan terhadap notaris yang tidak dilakukan sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  No.  17  Tahun  2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.
Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 20/PK/Pid/2020, dimana seorang Notaris berinisial  KNA,  yang  telah  didakwa  dengan  tuntutan  pidana  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 196/Pid.B/2019/PN DPS, ternyata terbukti bahwa notaris tersebut tidak seharusnya berada dalam tuntutan ranah  pidana,  akan  tetapi  dalam  ranah  administratif.  Oleh  karena  itu,  peran  dari  Majelis  Kehormatan Notaris  sendiri  sangatlah  diperlukan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  notaris,  dikarenakan oleh tugas utamanya yaitu adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan  pengambilan  fotokopi  minuta  akta  dan  pemanggilan  notaris  untuk  hadir  dalam  penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. 6
Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai eksistensi dan peran dari Lembaga Majelis Kehormatan Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung No. 20/PK/Pid/2020, yang juga mengacu pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 196/Pid.B/2019/PN DPS dan Putusan Mahkamah Agung No. 27/Pid/2019/PT DPS. Serta, menganalisis mengenai keterkaitan dari peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris dengan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada notaris.
Selain  itu,  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis normatif,  yaitu  penelitian  yang  menekankan  pada  penggunaan  norma-norma  hukum  secara  tertulis  dan didukung  oleh  hasil  wawancara  dengan  narasumber  dan/atau  informan. 7 Penggunaan  norma  atau pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2021 tentang Tugas  dan  Fungsi,  Syarat  dan  Tata  Cara  Pengangkatan  dan  Pemberhentian,  Struktur  Organisasi,  Tata Kerja,  dan  Anggaran  Majelis  Kehormatan  Notaris,  dan  hukum  positif  lainnya,  untuk  menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dan mengkaji serta menguji pertimbangan hakim dalam Putusan  Mahkamah  Agung  No.  20/PK/Pid/2020  terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia. Adapun pemaparan dari bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat dan juga terdiri dari segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain ialah Putusan Pengadilan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UU Jabatan Notaris), Peraturan
5 Irfan  Iryadi,  “Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara ”, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9 No 3 (Desember 2020), hlm. 496.
6 Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tugas  dan  Fungsi,  Syarat  dan  Tata  Cara  Pengangkatan  dan  Pemberhentian,  Struktur  Organisasi,  Tata  Kerja,  dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris , Nomor PM 17 Tahun 2021, Ps. 24 ayat (1).
7 iSoerjono  iSoekanto  idan  iSri  iMamudji,  i Penelitian  iHukum  iNormatif  iSuatu  iTinjauan  iSingkat , i cet.  8, i(Jakarta: Raja iGrafindo iPersada, 2005), ihlm. 13-14. i
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 565-579 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2021, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan informasi berkaitan dengan isi sumber  primer  serta  implementasinya. 8 Dalam  penelitian  ini,  bahan  hukum  sekunder  yang digunakan antara lain buku, artikel ilmiah, jurnal, makalah, tesis atau disertasi.
c. Bahan  hukum  tersier,  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap sumber primer atau sekunder. 9 Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan antara  lain  adalah  situs  penelusuran  internet  dan  Kamus  Hukum  ataupun  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI).
Alat  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah  berupa  studi dokumen.  Studi  dokumen  berfungsi  untuk  memberikan  fakta-fakta  yang  secara  tidak  langsung  dapat memberikan  suatu  pemahaman  atas  permasalahan  yang  sedang  diteliti. 10 Studi  dokumen  tersebut didapatkan dari buku-buku dan artikel-artikel yang terdapat di perpustakaan maupun melalui penelusuran internet.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu  penelitian  yang  menekankan  pada  penggunaan  norma-norma  hukum  secara  tertulis  dan didukung oleh hasil wawancara dengan narasumber dan/atau informan. 11 Penggunaan norma atau pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah terhadap  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30 Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  (“UUJN”),  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia No. 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, dan hukum  positif  lainnya,  untuk  menjawab  permasalahan-permasalahan  dalam  penelitian  ini  dan mengkaji  serta  menguji  pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 20/PK/Pid/2020 terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## C. Pembahasan
a. Analisis Terhadap Eksistensi dan Peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Notaris
Dalam  menjalankan  profesinya,  seorang  Notaris  dapat  menemui  risiko-risiko  yang mungkin  timbul  di  kemudian  hari,  seperti  halnya  risiko  hukum  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan jabatan notaris. Risiko hukum adalah potensi kejadian atau peristiwa “tak tentu” ( uncertainty ) yang “tidak diharapkan” ( not expected ) terjadi di masa yang akan datang, yang lahirnya  sebagai  akibat  atau  konsekuensi  dari  pelaksanaan  jabatan  notaris,  yang  bersifat membahayakan, baik berupa risiko perdata dan/atau risiko tanggung gugat atau risiko pidana,
8 iSri iMamudji, i et ial., iMetode iPenelitian idan iPenulisan iHukum , (Jakarta: Badan Penerbit iFakultas iHukum iUniversitas iIndonesia, 2005), ihlm. 31.
9 Ibid .
10 iAmiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  cet.  9,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2016), hlm. 119.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 565-579 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
yang dapat menimbulkan kerugian, pemecatan atau pemberhentian dari jabatan. 12 Dalam hal ini salah satu contohnya ialah risiko menjadi tersangka atau terdakwa bahkan terpidana pada kasus pidana.
Sehingga,  perlindungan  hukum  sudah  menjadi  suatu  urgensi  bagi  notaris  selaku pejabat  umum  agar  dapat  menjalankan  kewenangannya  tanpa  harus  takut  akan  berbagai masalah  yang  akan  timbul  kedepannya.  Perlindungan  hukum  dapat  diartikan  sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan diberikan kepada masyarakat  agar  setiap  orang  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh hukum. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh  pemerintah  kepada  setiap  warga  negaranya  untuk  melasanakan  hak,  kewajiban,  dan segala  kepentingan  hukum  yang  dimilik  secara  aman  dan  tertib. 13 Sehingga,  perlindungan hukum  juga  harus  diiringi  dengan  campur  tangan  negara  atau  pemerintah,  dikarenakan merupakan  salah  satu  tanggung  jawab  atau  kewajiban  pemerintah  dalam  memajukan  atau mengangkat derajat kesehatan masyarakat merupakan bagian integral dari cita-cita dan tujuan nasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: 14
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Berkaitan  dengan  notaris,  hal  ini  juga  sejalan  dengan  bagian  menimbang  huruf  a UUJN, yang menyatakan bahwa: 15
“Bahwa  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjamin  kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.”
Oleh  karena  itu,  yang  menjadi  sasaran  perlindungan  hukum    bagi  seorang  Notaris, adalah; 16
a) Individu  warga  negara  selaku  “subyek”  yang  memangku  atau  mengemban jabatan, dan
b) Jabatan  umum  (pejabat  umum)  sebagai  aktualisasi  “kepentingan”  negara  untuk memberikan pelayanan hukum di bidang pembuatan akta autentik.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  UUJN  pun  melahirkan  salah  satu  lembaga  baru  sebagai instrumen  perlindungan  hukum  bagi  notaris,  yaitu  Lembaga  Majelis  Kehormatan  Notaris. Majelis  Kehormatan  Notaris  adalah  suatu  badan  yang  mempunyai  kewenangan  untuk melaksanakan  pembinaan  notaris  dan  kewajiban  memberikan  persetujuan  atau  penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan  pemanggilan  notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  akta  atau
12 Bachrudin, Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara , (Yogyakarta: Thema Publishing, 2021), hlm. 161.
13 Nurani  Ajeng  Tri  Utami  dan  Nayla  Alawiya,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan Tradisional di Indonesia”, Jurnal Volksgeist, vol. 1, no. 1 (Juni 2018), hlm. 14.
14 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV , LN No. 14 Tahun 2006, Ps. 28D ayat (1).
15 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , UU No. 2 Tahun 2014, Bagian Menimbang Huruf A.
16 Ibid ., hlm. 138.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 565-579 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
protokol  notaris  yang  berada  dalam  penyimpanan  notaris. 17 Majelis  Kehormatan  Notaris terdiri  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris Pusat  dan  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah. 18 Tugas  dan  fungsi  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  Pusat  adalah  untuk  melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah  yang  berkaitan dengan  tugasnya.  Sedangkan,  tugas  dan  fungsi  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah adalah  untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap  permohonan  yang  diajukan  oleh  penyidik, penuntut  umum,  dan  hakim,  serta  memberikan  persetujuan  atau  penolakan  terhadap permintaan  persetujuan  pemanggilan  notais  untuk  hadir  dalam  penyidikan,  penuntutan  dan proses peradilan. Hal ini adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan notaris serta untuk memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajibannya untuk merahasiakan isi akta. 19
Majelis  Kehormatan  Notaris,  sebagaimana  diatur  juga  dalam  Pasal  66  dan  Pasal  66A UUJN merupakan suatu pasal yang bersifat imperatif atau perintah. Artinya, dalam praktik apabila terdapat notaris yang dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan atau hakim langsung tanpa diperika dulu oleh Majelis Kehormatan Notaris sama saja menyepelekan dan dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. 20 Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa untuk proses peradilan, penyidikan dan penuntut umum dalam rangka pemanggilan notaris, harus selalu didahului dengan pengajuan permohonan kepada Majelis Kehormatan  Notaris  dalam  meminta  persetujuan  terlebih  dahulu.  Kemudian,  apabila  surat persetujuan  dikabulkan  maka  para  penyidik  baru  dapat  meneruskan  pemanggilan  terhadap notaris yang besrsangkutan. Dalam hal tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa, yaitu tim pemeriksa yang memiliki wewenang  melakukan  pemeriksaan  yang  dibentuk  oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah. 21
Tidak  hanya  itu,  mengingat  jabatan  Notaris  adalah  jabatan  yang  didasarkan  kepada kepercayaan  antara  Notaris  dan  para  pihak  yang  menggunakan  jasanya,  Notaris  pun berkewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta  notaris.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  seorang  Notaris  diberikan  hak  ingkar ( verschonings recht ) sekaligus kewajiban ingkar yang merupakan hak untuk dibebaskan dari kewajiban  memberikan  keterangan  terkait  akta  yang  dibuatnya,  serta  kewajiban  untuk menolak memberikan keterangan. Oleh karena itu, Majelis Kehormatan Notaris juga berperan sebagai  “kunci”  pembuka  kewajiban  ingkar  Notaris  ketika  menghadapi  proses  peradilan pidana, dengan adanya persetujuan atau penolakan dari Majelis Kehormatan Notaris terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, dan hakim menyangkut isi akta, fotokopi, minuta, atau
17 Indonesia,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia tentang Tugas dan Fungsi, Syarat  dan Tata Cara Pengangkatan  dan Pemberhentian Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris , Nomor PM 17 Tahun 2021, Ps. 1 angka 1.
18 Ibid ., Ps. 3 ayat (1).
19 Habib  Adjie, Memahami:  Majelis  Pengawas  Notaris  (MPN)  dan  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN) , (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 37 – 38.
20 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , cet. 5, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm, 24 – 25.
21 Indonesia,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia tentang Tugas dan Fungsi, Syarat  dan Tata Cara Pengangkatan  dan Pemberhentian Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris , Nomor PM 17 Tahun 2021, Ps. 1 angka 3.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 565-579 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
surat  lain.    Sehingga,  Majelis  Kehormatan  Notaris  dan  juga  pengecualian  bagi  hak  ingkar dalam  Pasal  66  ayat  (1)  UUJN  yang  paling  penting  dalam  memberikan  perlindungan  dan persamaan kedudukan di hadapan hukum kepada Notaris dalam memberi keterangan dalam proses hukum. 22
Terkait  dengan  hal  tersebut,  selain  sudah  diatur  dalam  UUJN  dan  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2021, dalam rangka mewujudkan keselarasan dalam  menangani  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  kenotariatan,  terutama  dalam  hal pemanggilan notaris, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga sudah menandatangani Nota Kesepahaman  No.  06/MOU/PP-INI/VIII/2018  -  B/46/VIII/2018  dengan  Ikatan  Notaris Indonesia.  Nota  Kesepahaman  atau memorandum  of  understanding (selanjutnya  disebut dengan  MoU),  yang  dibuat  oleh  INI  (Ikatan  Notaris  Indonesia)  dan  POLRI  (Kepolisian Negara Republik Indonesia) tersebut berisi kesepakatan para pihak dalam rangka pembinaan dan  penegakan  hukum  dalam  upaya  meningkatkan  profesionalisme,  yang  memiliki  ruang lingkup  pembahasan  dan  kewajiban  untuk;  i) tukar  menukar  data  dan/atau  informasi ,  ii) pembinaan dalam penegakan hukum , iii) penegakan hukum , dan iv) peningkatan kapasitas sumber  daya  manusia .  MoU  tersebut  pun  sudah  memiliki  kekuatan  mengikat  karena  telah memenuhi  unsur-unsur  perjanjian  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Sehingga,  apabila  dalam  praktik  masih  terdapat  ketidakselarasan antara keduanya dalam hal pemanggilan notaris, maka dapat dikatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. 23 Oleh karena itu, sudah sepatutnya terdapat keselarasan dan kerjasama  antara  kedua  lembaga  tersebut,  dalam  menindaklanjuti  suatu  perkara  yang menyangkut seorang notaris.
Selain itu, dalam hal pemberian sanksi kepada seorang notaris, dalam praktiknya banyak ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata ataupun kode etik jabatan notaris, tetapi  kemudian  langsung  dikualifikasikan  sebagai  suatu  tindak  pidana,  padahal  di  dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris tidak mengatur secara tegas mengenai adanya sanksi pidana. Tidak hanya itu, biasanya batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk mempidanakan notaris merupakan aspek formal dari akta notaris. Dalam hal ini terdapat tiga aspek terkait pembuktian  yang  harus  diperhatikan  ketika  akta  dibuat,  yaitu  aspek  lahiriah  ( uitwendige bewijskracht ), formal ( formele bewijskracht ), dan materil ( materiele bewijskracht ). 24 Ketiga aspek  tersebut  merupakan  kesempurnaan  akta  notaris  sebagai  akta  autentik  dan  siapa  pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada  salah  satu  aspek  tersebut  yang  tidak  benar,  maka  akta  yang  bersangkutan  hanya mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan  atau  akta  tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai  akta  di  bawah  tangan,  dan  tidak  bisa  serta  merta  menjatuhkan  hukuman  pidana
22 Rahmida  Erliyani  dan  Achmad  Ratomi,  Laporan  Penelitian:  Eksistensi  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam Proses Pidana, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, (2017), hlm. 6 – 9.
23 Anak Agung Ayu Intan Puspadewi, “Analisis Yuridis Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia”, Jurnal Universitas Pendidikan Nasional , hlm. 258.
24 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , hlm. 26 – 27.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 565-579 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
terhadap notaris atau serta merta memutus bahwa akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum.
b. Analisis Yuridis Terhadap Unsur Pasal 378 juncto . Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Upaya yang Dapat Ditempuh oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam Kasus Putusan No. 20 PK/Pid/2020
Dari  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  No.  196/Pid.B/2019,  diketahui  bahwa Terdakwa  Notaris  KNA  dituntut  dengan  pasal  penipuan  dan  pasal  turut  serta  melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau dakwaan terhadap Pasal 378 juncto . Pasal 56 ayat (2) KUHP,  yaitu  dengan  unsur-unsur  sebagai  berikut: Pertama ,  unsur  “ Barangsiapa ”,  yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Dalam kasus ini, walaupun  Notaris  KNA  termasuk  sebagai  subyek  hukum  tersebut,  tetapi  nyatanya  dalam persidangan Saksi Korban MAI tidak pernah melaporkan Terdakwa dan hanya melaporkan GP  sesuai  dengan  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/1686/XI/BALI/RESTA  DPS  tanggal  24 November 2016, dimana Saksi Korban MAI sebagai Pelapor dan Saksi GP sebagai Terlapor Tunggal. Sehingga, unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 25 Kedua ,  unsur  “ Sengaja ”,  yaitu  kesengajaan  ( dolus )  adalah  “menghendaki”  dan “mengetahui”  ( willens  en  wetens ),  yang  maksudnya  adalah  seseorang  yang  melakukan perbuatan  dengan  sengaja,  harus  menghendaki  ( willens )  apa  yang  ia  perbuat  dan  harus mengetahui juga ( wetens ) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya. 26 Kesengajaan pun terbagi  menjadi  3  bentuk,  yaitu;  kesengajaan  sebagai  maksud  ( opzet  als  oogmerk ), kesengajaan  sebagai  kepastian  ( opzet  als  zekerheldsbewustzijn ),  dan  kesengajaan  sebagai kemungkinan  ( dolus  eventualis ). 27 Bahwa  dalam  kasus  tersebut,  Terdakwa  yang  dituduh tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melakukan konfirmasi pengecekan atas dokumen-dokumen  sebelunya  kepada  Notaris  sebelumnya  tidaklah  benar.  Hal  ini  karena, Saksi GP yang tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa terhadap Akta PPJB No.  30  dan  Akta  Kuasa  Menjual  No.  31  tanggal  20  November  2012  telah  dibuat  Akta Pembatalannya dan Akta Pencabutan Kuasanya. Oleh karena itu, Terdakwa Notaris hanya melakukan pengecekan sertifikat HGB di BPN dan tidak terdapat masalah. Selain itu, bahwa sesuai  dengan  UUJN,  notaris  hanya  mempunyai  kewajiban  formil  dalam  memeriksa kelengkapan dokumen saat melakukan transaksi, dan tidak ada kewajiban investigatif dari notaris  untuk  memeriksa  kebenaran  materiil  dari  Dokumen  Akta  PPJB  dan  Akta  Kuasa Menjual  kepada  Notaris  dimana  akta  tersebut  dibuat. 28 Sehingga,  unsur  kesengajaan  dari Terdakwa juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Ketiga, unsur “ Memberi kesempatan, sarana atau keterangan ”, dimana unsur dalam Pasal  56  KUHP  ini  berfokus  pada  ada  atau  tidaknya  pembantuan  atau  penyertaan
25 iPengadilan Tinggi Denpasar, Putusan No. 27/Pid/2019/PT DPS, hlm. 27 – 28.
26 Marsudi Utoyo, Kinara Afriani, dan Rusmini, “Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia”, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 7, no. 1 , (Desember 2020), hlm. 79.
27 Kenny  Wiston  Law  Offices,  “Unsur  Sengaja  dan  Tidak  Sengaja  dalam  Hukum  Pidana”, https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/  diakses  pada  tanggal  4  Maret 2020.
28 iPengadilan Tinggi Denpasar, Putusan No. 27/Pid/2019/PT DPS, hlm. 29.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 565-579 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
( deelmening ). Dimana, menurut KUHP yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, atau dengan kata lain  bahwa  masing-masing  pihak  telah  melakukan  perbuatan  yang  sama-sama  memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. 29 Tidak hanya itu, harus terdapat elemen kesengajaan,  sehingga  orang  yang  secara  kebetulan  dengan  tidak  mengetahui  telah memberikan  kesempatan,  daya  upaya  atau  keterangan  untuk  melakukan  kejahatan  tidak dapat  dihukum. 30 Bahwa  dalam  kasus  ini,  Terdakwa  yang  tidak  melakukan  upaya  untuk mengentikan pembuatan akta atau tidak berusaha menjamin pemecahan dan balik nama atas sertifikat  HGB  bukanlah  untuk  membantu  atau  turut    serta  dalam  tindakan  Saksi  GP, melainkan karena menurut pendapat Ahli Pidana Dr. I GKA, S.H., M.H dan pendapat Ahli Kenotariatan  DR.  I  MPD,  S.H.,  M.Hum,  dalam  Pasal  15  UUJN  kewajiban  notaris  hanya bersifat  formalitas  bukan  material,  sehingga  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang- undang  untuk  Notaris  untuk  bertindak investigasi  atau  memeriksa  ialah terhadap asli  atau palsu  berkas  yang  dijadikan  dasar  oleh  para  pihak  yang  diserahkan  kepada  notaris. 31 Sehingga, unsur tersebut juga tidak terpenuhi dan terbukti secara sah.
Keempat ,  unsur  “ Dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain, secara  melawan  hukum ”, dimana disini menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak berarti  menguntungkan  diri  sendiri  dengan  tidak  berhak. 32 Dimana,  secara  jelas  unsur tersebut dipenuhi oleh Saksi GP, yang tidak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sudah dilakukan Akta Pembatalan  dan Akta Pencabutan Kuasa terkait jual beli tanah Paradise Loft , akan  tetapi  pada  saat  melakukan  transaksi  pelunasan  pembayaran  tanah,  ia  tidak  pernah memberitahu Terdakwa bahwa Akta PPJB No. 30 dan  Akta Kuasa Menjual No. 31 sudah dicabut  oleh  Notaris  PTR,  dan  tetap  dijadikan  alas  hak  dalam  transaksi  pelunasan  tanah Paradise  Loft di  Kantor  Terdakwa.  Bahwa  tidak  wajar  apabila  salinan  akta  yang  sudah dibatalkan tidak ditarik dan akan menjadi persoalan karena dapat dipergunakan lagi untuk bertindak  di  hadapan  Notaris/PPAT  di  tempat  lain.  Sehingga,  unsur  tersebut  juga  tidak terpenuhi dan terbukti secara sah.
Kelima ,  unsur  " Dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu muslihat  ataupun  rangkaian  kebohongan ”,  dimana  dalam  kasus  ini,  Terdakwa  sebagai Notaris berlaku dan bertindak sebagai dirinya sendiri, yaitu dengan memakai nama aslinya, dan jujur terhadap profesi atau jabatannya yaitu seorang Notaris/PPAT. Selain itu, Terdakwa juga  tidak  melaksanakan  rangkaian  kebohongan,  atau  memakai  banyak  kata-kata  bohong yang  tersusun  sedemikian  rupa,  sehingga  kebohongan  yang  satu  dapat  ditutup  dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. 33 Keenam ,  unsur  “ Menggerakan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang ”, bahwa dalam kasus
29 Ike Indra Agus Setyowati, “Pembantuan dan Penyertaan ( Deelmening ) dalam Kasus Perkosaan Anak”, Jurnal Media Iuris, vol. 1, no. 2 , (Juni 2008), hlm. 5.
30 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal Demi Pasal , (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 76.
31 iPengadilan Tinggi Denpasar, Putusan No. 27/Pid/2019/PT DPS, hlm. 30.
32 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal Demi Pasal , hlm. 261.
33 Ibid .
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 565-579 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
ini kesepakatan antara Saksi GP dengan  Saksi Korban MAI untuk menghapuskan piutang miliknya yang masih berada pada diri GP sebagai alat pelunasan pembayaran sudah terjadi pada jauh-jauh hari sebelum para pihak datang di ke hadapan Terdakwa, dan menyatakan keinginan  keduanya  untuk  dibuatkan  Akta  Kuasa  Menjual.  Sehingga,  unsur  ini  juga  tidak terbukti secara sah, dikarenakan tidak terdapat suatu bujukan atau motif dari Terdakwa untuk menggerakan Saksi Korban untuk menghapuskan piutangnya.
Berdasarkan  kasus  ini  pula,  diketahui  bahwa  Notaris  pada  umumnya  memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (untuk selanjutnya  disebut  dengan  UU  Jabatan  Notaris/UUJN).  Dimana,  dalam  pasal  tersebut wewenang  utama  dari  Notaris  adalah  untuk  membuat  akta  autentik  mengenai  semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentigan untuk dinyatakan dalam akta autentik. 34
Akta  autentik  tersebut  ialah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta tersebut dibuat. 35 Akta autentik yang dibuat oleh Notaris dalam kasus ini berupa akta kuasa menjual, yaitu suatu perjanjian kuasa yang digunakan untuk memindahtangankan benda yang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya saja. Maka dari itu, diperlukan suatu  pemberian  kuasa  dengan  kata-kata yang  tegas  di  dalam  akta  tersebut. 36 Akta  Kuasa Menjual tersebut pun dapat dibuat oleh Notaris apabila sudah terdapat Akta Pengikatan Jual Beli yang pembayarannya sudah dilakukan secara lunas (atau PJB Lunas), tetapi yang belum bisa dibuatkan Akta Jual Belinya di hadapan PPAT dikarenakan masih belum dibalik nama ataupun  masih  dalam  proses  pemecahan  sertipikat.  Hal  ini  sebagaimana  tertera  di  dalam kasus bahwa Terdakwa hanya bertugas untuk membuat Akta Kuasa Menjual sebagaimana keinginan para pihak yaitu Saksi GP dan Saksi Korban MAI, dan menolak untuk membuat Akta  Jual  Beli  terlebih  dahulu,  dikarenakan  Sertipikat  HGB  yang  dimiliki  oleh  Saksi  GP masih terdaftar atas nama PT. NBU, dan baru akan dilakukan proses pemecahan sertipikat. Berdasarkan kasus ini, dapat diketahui bahwa akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut  sudah  memenuhi  persyaratan  atau  unsur-unsur  dari  akta  autentik,  serta  sudah dilakukan  pengecekan  ke  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN),  sehingga  walaupun  tidak dilakukan pengecekan kepada notaris sebelumnya, hal ini bukanlah menjadi suatu masalah karena tidak terdapat kewajiban dalam UUJN atau peraturan perundang-undangan lain untuk melakukan  kewajiban  investigatif  kepada  niat  ataupun  motif  dan  kebenaran  dari  para penghadap.  Hal  ini  sebagaimana  dikuatkan  oleh  pendapat  ahli  hukum  pidana  Dr.  I  GKA, S.H.,  M.H.,  dan  ahli  kenotariatan  Dr.  I MPD,  S.H.,  M.Hum.,  yang  keduanya  berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 15 UUJN, tidak ada kewajiban untuk notaris bertindak investigasi,
34 Indonesia, U ndang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , UU No. 2 Tahun 2014, LN. No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15.
35 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgelijk Wetboek ], diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013), Ps. 1868.
36 Irma  Devita  Purnamasari,  S.H.,  M.Kn.,  “Pengikatan  Jual  Beli  dan  Kuasa  untuk  Menjual”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengikatan-jual-beli-dan-kuasa-untuk-menjual-lt548f3f2f8a900  diakses  pada tanggal 7 Maret 2022.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 565-579 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
menyelidiki,  atau  memeriksa  secara  materiil  terhadap  asli  atau  palsunya  berkas  yang dijadikan dasar oleh para pihak yang diserahkan kepada notaris. 37
Oleh  karena  itu,  sebenarnya  terdapat  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh Majelis  Kehormatan  Notaris  sebelum  adanya  pemanggilan  terhadap  kasus  Notaris  KNA, yang  pertama  adalah  dengan  melakukan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dari  Majelis Pemeriksa. Majelis Pemeriksa adalah tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan yang dibentuk oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. 38 Majelis Pemeriksa beranggotakan  3  (tiga)  orang  yang  terdiri  dari  setiap  unsur  anggota  Majelis  Kehormatan Notaris  Wilayah,  dan  dilakukan  dalam  waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  terhitung  sejak tanggal  laporan  suatu  kasus  terkait  notaris  diterima.  Kemudian,  Majelis  Pemeriksa  akan memeriksa,  meminta  dokumen  yang  dibutuhkan  dan  membuat  berita  acara  pemeriksaan untuk  diputuskan  dalam  rapat  pleno  Majelis  Kehormatan  Notaris.  Setelah  itu,  setiap  hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa akan dilaporkan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, dan seterusnya akan dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat. 39
Selanjutnya,  Majelis  Pemeriksa  juga  berwenang  melakukan  pemanggilan  terhadap notaris  berdasarkan  adanya  permohonan  dari  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim. Pemanggilan  tersebut  dilakukan  melalui  surat  yang  ditandatangani  oleh  Ketua  Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan  dilakukan. 40 Sehingga,  dalam  kasus  ini  seharusnya  dilakukan  pemeriksaan terlebih  dahulu  oleh  Majelis  Pemeriksa  dan  dilakukannya  pemanggilan  terhadap  Notaris KNA  melalui  surat  dalam  waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  sebelum  pemeriksaan  akan dilakukan.  Majelis  Pemeriksa  selanjutnya  akan  memberikan  persetujuan  atau  penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari notaris yang bersangkutan, dimana dalam hal ini  Notaris  KNA  dapat  diberikan  kesempatan  untuk  memberikan  keterangannya  kepada Majelis Kehormatan Notaris agar dapat ditelusuri lebih lanjut dimana letak kesalahan dari notaris tersebut.
Terakhir,  mengenai  sanksi  yang  sebelumnya  dijatuhkan  kepada  notaris  merupakan sanksi  pidana,  padahal  perlu  diingat  bahwa  sanksi  pidana  merupakan  ultimum  remedium, yaitu  obat  terakhir,  apabila  sanksi  atau  upaya-upaya  pada  cabang  hukum  lainnya  tidak bekerja. 41 Dengan kata lain, jika tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi berdasarkan UUJN dan menurut penilaian Majelis Kehormatan  Notaris bukan suatu pelanggaran, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran  untuk  menilai  sebuah  akta  harus  didasarkan  pada  UUJN  dan  Kode  Etik  Jabatan Notaris. 42 Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  keputusan  Hakim  dalam  Putusan Peninjauan  Kembali  No.  20  PK/PID/2020  untuk  menjatuhkan  sanksi  administratif  sudah
37 Pengadilan Tinggi Denpasar, Putusan No. 27/Pid/2019/PT DPS, hlm. 20.
38 Indonesia,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia tentang Tugas dan Fungsi, Syarat  dan Tata Cara Pengangkatan  dan Pemberhentian Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris , Nomor PM 17 Tahun 2021, Ps. 1 angka 3.
39 Ibid ., Ps. 26.
40 Ibid ., Ps. 30.
41 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , hlm. 31
42 Ibid ., hlm. 30.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 565-579 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
lebih benar dan lebih baik, dikarenakan dalam Pasal 85 UUJN pun sudah diatur mengenai sanksi administratif, yang terdiri dari: 43
a) Teguran Lisan
b) Teguran Tertulis
c) Pemberhentian Sementara
d) Pemberhentian dengan Hormat
e) Pemberhentian dengan Tidak Hormat
Oleh karena itu, apabila ditemukan kesalahan pada seorang notaris dapat dikenakan teguran  lisan  pada  urutan  pertama  pemberian  sanksi,  yang  merupakan  peringatan  kepada notaris dan Majelis Kehormatan Notaris bahwa jika tidak dipenuhi, baru selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan sanksi teguran tertulis. Jika sanksi ini tidak dipatuhi juga, maka dapat dijatuhi sanksi-sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan penjelasan dan analisis di atas, kesimpulan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:
Perlindungan  hukum  bagi  seorang  notaris  sudah  menjadi  suatu  urgensi  yang  harus  selalu  ada dikarenakan  terdapat  berbagai  risiko  yang  dapat  timbul  dalam  sebuah  profesi  hukum  ataupun selaku pejabat umum. Berkenan dengan hal tersebut, UUJN telah melahirkan salah satu instrumen perlindungan hukum bagi notaris, yaitu Lembaga Majelis Kehormatan Notaris, yang salah satu tugas  utamanya  ialah  untuk  memberikan  persetujuan  ataupun  penolakan  terhadap  permintaan persetujuan pemanggilan notais untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Namun,  dalam  praktiknya  hal  ini  kadang  masih  sering  terabaikan  sehingga  terdapat  banyak notaris yang dirugikan oleh suatu kasus tindak pidana. Selain itu, peran dan fungsi dari Lembaga Majelis  Kehormatan  Notaris  diatur  dalam  UUJN,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  No.  17  Tahun  2021,  dan  terlebih  lagi  sudah  terdapat  tambahan  kesepakatan  antara POLRI dan INI dalam Nota Kesepahaman No. 06/MOU/PP-INI/VIII/2018 - B/46/VIII/2018. Hal ini adalah untuk meningkatkan keselarasaan dan kerjasama antara kedua lembaga tersebut dalam tukar menukar informasi dan berbagai hal lainnya.
Dalam  Putusan  Peninjauan  Kembali  No.  20  PK/PID/2020,  telah  diambil  pertimbangan  dan putusan yang berbeda dari kedua putusan sebelumnya, dimana dapat disimpulkan bahwa Notaris KNA,  tidak  bersalah  secara  pidana  dan  hanya  dapat  dijatuhi  sanksi  administratif,  dikarenakan tidak terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan serta telah menjalani proses pembuatan akta dan menjalani profesi jabatannya sesuai dengan yang diatur di dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.
Berdasarkan pemaparan penjelasan dan analisis di atas, saran yang dapat  diberikan adalah sebagai berikut:
Pemerintah  dan  penegak  hukum  seharusnya  lebih  memperhatikan  terkait  proses  penyelidikan terhadap  notaris  yang  harus  didahului  dengan  keputusan,  baik  persetujuan  ataupun  penolakan,
43 Indonesia, U ndang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , UU No. 2 Tahun 2014, Ps. 85.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 565-579 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dari Lembaga Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Hal ini selaras dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris yang harus ditingkatkan, agar pada masa mendatang tidak lagi terdapat notaris yang dirugikan apabila tidak bersalah.
Para penegak hukum, misalnya seperti para hakim, sebaiknya dalam memberikan pertimbangan- pertimbangan hukum lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai suatu profesi hukum, salah satunya profesi notaris. Hal ini agar tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum  yang  tetap  akan  menjaga  martabat  dan  kehormatan  notaris,  serta  untuk  memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajibannya untuk merahasiakan isi akta.

## E. Biodata Singkat Penulis
Amira Budi Athira, S.H. lulus dari FH UI selama 3,5 tahun pada Februari tahun 2021 dengan peminatan  Hukum  Kesehatan.  Sekarang,  melanjutkan  studinya  sebagai  Mahasiswi  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 15  Maret  1999,  berusia  23  tahun.  Beralamat  di  Jalan  YDPP  1  No.  10,  Komp.  Bangun  Cipta Sarana, Kemang Selatan, Jakarta Selatan.

## F. Ucapan Singkat Penulis
Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan berkat dan rahmatnya Penulis diberikan kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “ Eksistensi  dan  Peran  Lembaga  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  Memberikan Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  20 PK/PID/2020) ” . Untuk itu, Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:
1. R. Suryawan Budi Prasetiyanto., S.H., M.Kn., dan Eka Moelia Putri, S.H., selaku orang tua  dari  Penulis,  yang  telah  memberikan  dukungan,  nasihat,  dan  doa  sepanjang  proses penulisan karya ilmiah Penulis.
2. Alm.  Ir.,  H.  Moehammad  Moelia  Bratamidjaja,  selaku  kakek  dari  Penulis,  yang  dulu selama hidupnya selalu memberikan dukungan dan doa yang terbaik bagi Penulis. Karya ilmiah  ini  Penulis  persembahkan  kepada  beliau,  walaupun  hanya  dapat  disampaikan melalui doa.
Ibu Dr. H. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., C.N., selaku Dosen Peminatan Hukum Administrasi Negara  FH  UI  sejak  tahun  1988,  dan  Dosen  Pembimbing  dari  Penulis,  yang  telah  sabar membimbing  dan  memberikan  berbagai  arahan  atau  masukan  terhadap  penelitian  dan penyusunan  penulisan  karya  ilmiah  Penulis,  serta  memberikan  kepercayaan  kepada  Penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 565-579 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . Cet. 5. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
Adjie,  Habib. Memahami:  Majelis  Pengawas  Notaris  (MPN)  dan  Majelis  Kehormatan Notaris (MKN) . Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
i Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Cet. 9. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
Bachrudin. Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara . Yogyakarta: Thema Publishing, 2021.
Mamudji, Sri. i et i al. i Metode i Penelitian i dan i Penulisan i Hukum . Jakarta: Badan Penerbit i Fakultas i Hukum i Universitas i Indonesia, 2005.
R.  Soesilo. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1995.
Soerkanto,  Soerjono i dan i Sri i Mamudji. Penelitian i Hukum i Normatif i Suatu i Tinjauan i Singkat . Cet. 8. Jakarta: Raja i Grafindo i Persada, 2005.

## B. Jurnal
Erliyani, Rahmida dan Achmad Ratomi. Laporan Penelitian: Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris  dalam  Proses  Pidana, Kementerian  Riset  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin (2017). Hlm. 6 – 9. Iryadi,  Irfan.  “Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  Perspektif  Hukum
Administrasi  Negara ”.  Jurnal  Rechtsvinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional, Vol. 9, No 3 (Desember 2020). Hlm. 496.
Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan. “Analisis Yuridis Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dengan  Ikatan  Notaris  Indonesia”. Jurnal  Universitas Pendidikan Nasional . Hlm. 258.
Setyowati,  Ike  Indra  Agus.  “Pembantuan  dan  Penyertaan  ( Deelmening )  dalam  Kasus Perkosaan Anak”. Jurnal Media Iuris, Vol. 1, No. 2 (Juni 2008). Hlm. 5 Utami, Sri. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ”. Jurnal Repertorium Edisi 3 (Januari – Juni 2015). Hlm. 89 – 91.
Utami,  Nurani  Ajeng  Tri  dan  Nayla  Alawiya.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelayanan Kesehatan  Tradisional  di  Indonesia”. Jurnal  Volksgeist.  Vol.  1,  No.  1 (Juni  2018). Hlm. 14.
Utoyo,  Marsudi,  Kinara  Afriani, dan Rusmini, “Sengaja dan Tidak Sengaja dalam  Hukum Pidana Indonesia”. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1 (Desember 2020). Hlm. 79.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV .
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 565-579 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgelijk Wetboek ]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013.
Indonesia. Undang-Undang  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris ,  UU  No.  2  Tahun  2014.  LN  No.  3  Tahun  2014,  TLN  No. 5491.
Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  tentang  Tugas  dan  Fungsi,  Syarat  dan  Tata  Cara  Pengangkatan  dan Pemberhentian Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris . Nomor PM 17 Tahun 2021.

## D. Putusan Pengadilan
i Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan No. 196/Pid.B/2019/PN DPS.
i Pengadilan Tinggi Denpasar, Putusan No. 27/Pid/2019/PT DPS.
i Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 20 PK/Pid.B/2020.

## E. Internet
Kenny  Wiston  Law  Offices,  “Unsur  Sengaja  dan  Tidak  Sengaja  dalam  Hukum  Pidana”, https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum- pidana/. Diakses pada tanggal 4 Maret 2020.
Irma  Devita  Purnamasari,  S.H.,  M.Kn.,  “Pengikatan  Jual  Beli  dan  Kuasa  untuk  Menjual”,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengikatan-jual-beli-dan-kuasa-untuk- menjual-lt548f3f2f8a900. Diakses pada tanggal 7 Maret 2022.