## Menalar Dinamika Konflik Wisata Goa Pindul

## Laode Machdani Afala
Jurusan Ilmu Pemerintaha, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya laode.machdani@gmail.com
Abstract: This  paper  intends  to  provide  an  overview  of  how  the  drama  of  the conflict  took  place  in  the  tourist  area  of  Goa  Pindul,  Gunungkidul  Regency. Through the contentious politics approach, this paper concludes that the dynamics of conflict that occurred in  the  cinde tour of Pindul have increased  escalation  of conflict along with the development of Goa Pindul tourism that increasingly famous and bring huge profits. This happens because of the conflictual relationship between the  actors,  namely  the  government,  Pokdarwis,  and  local  communities  in  the management of Goa Pindul tourist attraction. The conflict was mainly triggered by the  presence  of  an  open  opportunity  structure  of  economic  structure  and  land ownership that emerged along with the presence of Goa Pindul tourist attraction. The  conflict  then  expanded  and  involved  many  actors  through  the  emergence  of claims in their bid for rights over the management of the tourist area.
Keywords: Conflict, Actor, Escalation, Political Conflicts, Goa Pindul
Pengantar [ Pengkajian  terhadap  studi  ini dimaksudkan untuk menjelaskan serangkaian  aktivitas-aktivitas  kon- fliktual  yang  terjadi  di  sektor pariwisata,  khusus  terkait  dengan pengelolaan  daerah  wisata  Goa Pindul  di  Kabupaten  Gunung  Kidul. Fokus  penelitian  dalam  studi  ini dibatasi  hanya  pada melihat kondisi- kondisi  yang  memicu  muncul  dan meluasnya perseteruan dalam penge-
lolaan  daerah  wisata  Goa  Pindul. Dalam sorot ini, perbincangan mengenai konflik di sekor pariwisata ini  dimaksudkan  untuk  memperkaya khasanah  pemikiran  dan  wawasan keilmuan,  terutama  terkait  dengan tata  kelola  yang  baik  ( good  govern- ance ) dalam kajian politik lokal.
Berbeda  dengan  beberapa  kasus konflik  lainnya,  konflik  yang  terjadi di  daerah  wisata  Goa  Pindul  ini berlangsung dalam drama yang masih berada  dalam  tataran  konflik  non-
fisik  atau  tanpa  kekerasan  fisik. Selain itu, konflik ini dalam perkem- banganya  mengalami  eskalasi  yang tidak  hanya  melibatkan  dua  pihak saja,  tapi  telah  meluas  dengan melibatkan  banyak  pihak  lainnya, yaitu  masyarakat  lokal,  pemerintah, dan  Pokdarwis.  Munculnya  berbagai klaim  atas  hak  pengelolaan  daerah wisata  Goa  Pindul  oleh  beberapa pihak  tersebut  menjadi  awal  dari hadirnya konflik perseteruan, terutama setelah Goa Pindul menjadi salah  satu  ikon  wisata  menarik  di Kabupaten  Gunung  Kidul.  Meski, konfliknya masih dalam tataran yang bisa  ditolerir,  namun  potensi  untuk menjadi  konflik  dan  kekerasan  fisik di  masa  datang  bisa  saja  terjadi  jika tidak  ada  mekanisme  penyelesaikan konflik yang tepat.
Di  era  reformasi,  pariwisata merupakan  sektor  publik  penting untuk  meningkatkan  investasi  dan devisa  negara.  Perkembangan  eko- nomi  global  ikut  mendorong  sektor pariwisata  ini  sebagai  salah  satu sektor  potensial  untuk  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  dalam  negeri. Sebagaimana  UU  No.10  tahun  2009 pasal 4 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari  kepariwisataan  adalah  untuk meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi. Indonesia di sektor pariwisata  ini  telah  dijajaki  sejak tahun  1990an,  yang  ditandai  dengan pertumbuhan jumlah kunjungan yang meningkat  pertahunnya.    Di  tahun 2010-2014,  kunjungan  wsatawan tersebut semakin meningkat,
sebagaimana  ditunjukkan  pada  tabel di bawah ini. Tabel. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun  Wisatawan Mancanegara Wisatawan Nasional 2010 7.002.944 - 2011 7.649.731 6,750,416 2012 9.044.462 7,453,633 2013 8.802.129 8,024,876 2014 9.435.411 7,899,070
Sumber: Pusdatin Kemenparekraf & BPS, diolah.
Journal of Governance, Juni 2017                                         Volume 2, No. 1
Perkembangan  tersebut,  ter-kait erat  dengan  munculnya  kebija-kan desentralisasi dan perkembangan demokrasi secara besar-besaran di era reformasi yang ikut mendorng pemerintah  daerah  untuk  mengelola pontesi-potensi  daerahnya  dengan maksimal.  Salah  satu  diantara  sektor potensial  itu  adalah  pariwisata. Namun  demikian,  dalam  upaya pengembangan  dan  pengelolaannya di  beberapa  daerah,  hal  ini  menuai banyak  konflik  kepentingan.  Di dalamnya,  keterlibatan  aktor-aktor lokal,  pebisnis,  dan  pemerintah memainkan  peran  penting  dalam terjadinya konflik tersebut.  Sebagai- mana  dijelaskan  oleh  Gerry  van Klinken  dkk  bahwa  perkembangan desentraliasi  dan  demokrasi  justru didominasi  kepentingan-kepentingan rent-seeking , termasuk dalam pengelolaan pariwisata.
Konflik  di  daerah  wisata  Goa Pindul  adalah  salah  satu  dari  sekian banyak peristiwa konflik yang pernah terjadi dalam rentang paska runtuhnya  rezim  Orde  Baru.  Dalam beberapa  literatur,  konflik  pengelo- laan  daerah  wisata  di  Indonesia diantaranya dikemukakan oleh
Basyori  (2015)  yang  menggunakan konsep governance dalam  mengana- lisis  konflik  Pengelolaan  Kawasan Cagar  Alam  Pulau  Sempu.  Konsep governance ini mengandaikan adanya jalinan kerjasama  yang  baik  diantara berbagai stakeholder dalam pengelolaan  derah  wisata.  Dalam analisisnya,  konflik  terus  berlang- sung  disebabkan  karena  adanya perbedaan  perspesi  dan  konsistensi diantara stakeholder dalam menerap- kan  kebijakan  yang  menyangkut pengelolaan  kawasan  cagar  alam. Dengan  kata  lain,  kerjasama  antara berbagai stakeholder merupakan cara ampuh  untuk  memperbaiki  model pengelolaan  kawasan  tersebut  dan mencegah terjadinya konflik.
Studi lainnya mengenai pariwisata,  disajikan  oleh  Janianton Damanik  (2005)  dan  Henrie  Adji Kusworo  &  Janianton  Damanik (2002, yang lebih menekankan proses pembuatan kebijakan ( decision making  process )  dalam  pengelolaan pariwisata.  Hal  ini  dimasudkan sebagai  salah  satu  cara  untuk menghindari  konflik  atau  perbedaan cara mengelolaan di sektor pariwisata.  Selain  itu,  keberlanjutan
dan perkembangan dari sektor pariwisata  ini  bisa  lebih  terjamin, terutama  dalam  konteks  otonomi daerah. Pada titik ini, proses pelibatan komunitas lokal dalam proses pembuatan kebijakan diang-gap sebagai  jalan  dalam  mendorong perkembangan sektor pariwisata sekaligus  bisa  mencegah  konflik  di level lokal.
Dalam  sudut  lain,  terkait  dengan pengelolaan,  sektor  pariwi-sata  lebih dilihat sebagai potensi ekonomi besar bagi pertumbuhan ekonomi ( developmetalisme ). Dalam nalar ini, sektor  pariwisata  dikem-bangkan justru  untuk  memenuhi  tuntutan kapitalisme
global.
Alhasil,
pengelolaan wisata luput dari kepen- tingan  komunitas  atau  masyarakat lokal,  nilai-nilai  kultural  dan  upaya pemberdayaan  masyarakat  sekitar objek  wisata.  Model  pengelolaan  ini biasanya  dijalankan  oleh  korporasi besar  sebagai  pengembang  dan negara-negara liberal-kapitalis. Nalar ini secara implisit terlihat dalam studi yang dilakukan oleh Tania Li (2007) ketika  kehadiran  Taman  Nasional Lore  Lindu  menyebabkan  terusirnya dan pengabaian masalah kesejateraan
masyarakat  sekitar  Taman  Nasional tersebut.
Untuk itu, khusus dalam studi ini, kajian  mengenai  sektor  pariwisata tidak  hanya  didekati  melalui  konsep governance ,  pembuatan  kebijakan publik,  ataupun developmentalisme , tapi  melalui  pendekatan  konflik perseteruan.  Konflik,  dalam  hal  ini, tidak  hanya  dipandang  dari  relasi sebab  akibatnya,  tetapi  lebih  kepada proses  dan  mekanisme  yang  dapat membantu  menjelaskan  konflik  di daerah  wisata  Goa  Pindul.  Dengan demikian,  dinamika  dan  eskalasi konflik  yang  terjadi  bisa  dijelaskan dengan komperhensif.

## Situs  Konflik:  Objek  Wisata  Goa Pindul
Goa  Pindul  sebagai  salah  satu destinasi  wisata  mulai  dirintis  sejak Juni  2010.  Lokasi  wisata  ini  terletak di  desa  Bejiharjo,  dusun  Gelaran, kecamatan  Karangmojo,  Kabupaten Gunungkidul.  Masyarakat  di  sekitar daerah  wisata  ini  pada  awalnya adalah  mayoritas  petani,  dan  Goa Pindul sendiri adalah bekas petilasan panembahan Senopati yang dianggap keramat. Desa Bejiharjo sendiri pada
Journal of Governance, Juni 2017                                         Volume 2, No. 1
awalnya  merupakan  desa  budaya yang  ditetapkan  sesuai  dengan  SK Gubernur No. 325/KP-TS/1995 yang pada tahun  2016 diganti dengan SK baru Gubernur DIY No. 262/KEP/2016  tentang  Penetapan Desa Budaya. Atas  dasar  SK  tersebut,  di  tahun
2010,  Dinas  Pariwisata  Kabu-paten
Gunungkidul mengadakan
pembinaan  dan  pelatihan  terkait dengan  pengelolaan  potensi-potensi wisata alternatif di Kabupaten Gunung  Kidul.  Goa  Pindul  menjadi salah satu potensi daerah wisata yang kemudian  dilirik  dan  dikembangkan sebagai  daerah  wisata  baru.  Dari pembinaan  dan  pelatihan  Dinas Pariwisata,  lahir  kelompok  sadar wisata  yang  disingkat  Pokdarwis sebagai  kelompok  yang  nantinya mengelola objek wisata Goa Pindul. Pada  awalnya,  di  Kabupaten Gunungkidul,  objek  wisata  hanya tersebar  di  sepanjang  pantai  selatan- nya,  namun  setelah  sejak  2011  Goa Pindul  hadir  sebagai  alternatif  baru destinasi  wisata.  Melalui  bantuan PNPM  Mandiri  Pariwisata  yang dikeluarkan  oleh  Dinas  Kebudayaan dan  Pariwisata  Pemerintah  Gunung
Kidul  di  tahun  2011,  Goa  Pindul berkembang  menjadi  salah  satu  ikon terkenal  destinasi  wisata  di  daerah tersebut.  Perkembangan  Goa  Pindul yang  semakin  pesat  pada  akhirnya menjadi  daya  tarik  yang  banyak dikunjungi  wisatawan  baik  yang berasal  alam  negeri  maupun  luar negeri.  Wisata  Goa  Pindul  sendiri menyediakan paket wisata utamanya, yaitu  susur  gua  ( cave  tubing )  Goa Pindul  yang  berjarak  sekitar  300 meter, selain situs wisata lainnya. Akibat perkembangan yang pesat, di  tahun  2012,  Pemerintah  melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,  objek  wisata  Goa  Pindul mendapatkan  penghargaan  sebagai desa  wisata  terbaik  di  tingkat nasional.  Hal  ini  terkait  dengan peningkatan pendapatan daerah (PAD)  yang  didapatkan  dari  kehadi- ran  daerah  wisata  Goa  Pindul sebanyak  5  milliar  dari  2,5  milliar yang  ditargetkan  di  tahun  2012. Keberhasilan  daerah  wisata  Goa Pindul  dipandang  sebagai  sumber penghidupan dan lapangan pekerjaan terutama  bagi  peningkatan  kesejah- teraan masyarakat lokal desa Bejiharjo.  Tercatat,  jumlah  pengun-
jung  perhari  berkisar  3.000-15.000
orang di tahun 2016 dengan pendapatan  sekitar  9  jutaan  sehari. Namun  demikian,  seiring  dengan perkembangannya, konflik pun terjadi  akibat  banyaknya  pihak  yang ingin  berebut  berkah  dari  hadirnya daerah wisata Goa Pindul.
Politik Perseteruan: Sebuah Pendekatan Analisis Studi ini menggunakan pendekatan politik perseteruan ( contentious  politics )  dalam  upaya untuk  menjelaskan  proses  terjadinya konflik  persete-ruan. Sydney Tarrow (1996) menjelaskan
bahwa
pendekatan  ini  adalah  hadirnya struktur-struktur  kesempatan,  pem- bingkaian  ( framing ),  hingga  meluas- nya  (eskalasi)  konflik  yang  memicu dan melibatkan banyak aktor-aktor. Dalam memahami politik persete- ruan tersebut, pendekatan dynamic of contention (DoC)  menjadi  pisau analisis  terbaru  yang  menyediakan kerangka  analisis  yang  lebih  dalam dan beragam (Van Klinken, 2007:17). Dalam  nalar  ini,  proses  menjadi  hal yang  lebih  penting  dibandingkan hanya  sekedar  mengukapkan  sebab-
akibat  dari  munculnya  perseteruan. Beberapa model DoC ini diantaranya adalah  analisis  terhadap  proses  dari meluasnya konflik (eskalasi), pembentukan  identitas,  mobilisasi, pembentukan aktor dan varian lainnya. Di studi ini, eskalasi menjadi fokus utama.
Dalam contentious  politics  theory (DoC),  McAdam,  Tilly,  dan  Tarrow mengidentifikasi  dan  mem-bedakan tiga mekanisme yang mem-pengaruhi terjadinya perseteruan (dalam
Situmorang, 2013:53). Pertama , mekanisme  lingkungan.  Di  dalam mekanisme  ini,  faktor  ekster-nal memainkan peranan penting mempengaruhi kehidupan sosial.
Menurut McCarthy dan Zald penipisan  sumber  daya  adalah  salah satu  contoh  mekanisme  lingkungan yang  mempengaruhi  orang  terlibat dalam  perseteruan  politik. Kedua , mekanisme  kognitif.  Mekanisme  ini bekerja  melalui  perubahan  ditubuh individu-individu dan persepsi kolek- tif  seperti  kata  yang  diakui  atau pemahaman terhadap realitas. Ketiga , mekanisme  relasi.  Mekani-sme  ini beroperasi dengan cara menjembatani oraganisasi-organi-sasi, individu, dan
Journal of Governance, Juni 2017                                         Volume 2, No. 1
masyarakat.  Mereka  menunjukkan perantara dalam membangun gerekan sosial.  Secara  umum  mekanisme didefini-sikan sebagai sebuah kejadian  yang  mengubah  hubungan- hubungan  di  antara  elemen-elemen tertentu dan cara-cara serupa. Sebuah contoh  sentral  tentang  mekanisme relasional adalah brokerage (perantara),  dimana  dua  unit  sosial dibawa  memasuki  suatu  hubungan dengan satu sama lain oleh unit ketiga (Van Klinken, 2007:17).
Dalam hal pembingkaian
( framing ),  David  S.  Snow  menjelas- kan framing dalam  gerakan  sosial terdiri  atas  dua  bentuk  (dalam Situmorang, 2013:93). Pertama,
frame  bridging ,  yang  menunjuk kepada sejumlah cara yang dilakukan oleh  aktivis  memperluas  makna  dari gerakan  agar  dapat  menghubungkan dua  kelompok  atau  lebih  yang sesungguhnya  berbagi  keluhan  yang sama  tetapi  memiliki  keterbatasan organisasi  untuk  mengekspresikan keluhannya. Kedua, frame  amplific- ation , yang merujuk kepada sejumlah cara  yang  dilakukan  oleh  aktivis untuk membungkus pesan-pesan gerakan  dengan  cara  menonjolkan
aspek-aspek emosional sebuah pesan gerakan  melalui  aktivitas  simbolik mendorong tumbuhnya perlawanan. Terkait dengan studi ini, singkatnya,  mekanisme  dan framing dalam  pandangan  beberapa  pemikir diatas, dimaksudkan untuk menjelas- kan bagaimana  dinamika dan  ekslasi konflik  meluas  dan  melibatkan banyak  aktor.  Mekanisme  diletakan untuk  melihat  proses  dan  relasi konflik,  sedangkan framing diguna- kan  untuk  memetakan  isu-isu  yang menguatkan  intensi  konflik.  Kedua hal  tersebut  secara  tidak  langsung bisa menjelaskan proses dan terjadinya  eskalasi  konflik  di  Goa Pindul.  Dengan  demikian,  salah  satu varian dari analisis politik perseteruan,  dalam  hal  ini,  di  daerah wisata Goa Pindul bisa dipahami.

## Menalar  Dinamika  dan  Eskalasi Perseteruan Konflik
Secara  mendasar,  konflik  adalah sesuatu  yang  terjadi  pada  semua orang,  dalam  arti  bahwa  konflik adalah sesuatu yang inheren pada diri manusia. Oleh karena itu, sesungguhnya  tak  ada  seorang  pun manusia  yang  bisa  lepas  dari
keterlibatannya dengan konflik.
Perbedaannya  adalah  hanya  pada tingkatan  dan  efek  dari  konflik  itu sendiri.  Selain  itu,  konflik  menim- bulkan  korban  dan  resiko  pada siapapun.  Setiap  konflik  tentunya memiliki sebab yang menjadi pemicu kemunculannya.  Dengan  kata  lain, hampir  semua  konflik  adalah by design .  Aktor-aktor  utama  konflik adalah  mereka  yang  menentukan bagaimana ritme konflik itu dimainkan  dan  diperagakan  dalam berbagai  bentuk  dan  ragamnya. Meski demikian, konflik juga memberikan  kontribusi  besar  bagi lahirnya  perubahan  sosial  (Coser, 1956). Pada alur dramatis ini, konflik yang  terjadi  di  daerah  wisata  goa pindul menjadi menarik untuk ditelisik lebih lanjut.
Munculnya  Wisata  Goa  Pindul: Awal Perubahan dan Perseteruan
Dalam  analisis  ini,  objek  wisata Goa Pindul adalah arena perseteruan berbagai aktor. Peru-bahan status Goa Pindul dari sekedar goa alamiah yang tidak  dikelola,  menjadi  objek  wisata terkenal ikut merubah kondisi sosial- ekonomi  masyarakat  sekitar  objek
wisata.  Perubahan  dari  masyarakat yang  pada  umumnya  berprofesi petani  menjadi  masyarakat  yang beralih profesi baik menjadi pedagang,  menyediakan  jasa  wisata maupun tenaga profesi/keahlian dalam  bidang  tertentu.  Dalam  aspek ekonomi, kehadiran objek wisata Goa Pindul  juga  ikut  mendorong  tingkat kesejah-teraan  ekonomi  masyarakat lokal.  Perubahan-perubahan  tersebut secara tidak langsung ternyata berkontribusi  pada  perubahan  pola- pola  relasi  sosial  masyarakat  ke dalam relasi yang konfliktual.
Terkait dengan perubahan tersebut,  secara  umum,  konflik  yang terjadi  di  dearah  Goa  Pindul  dapat diamati dalam dua sebab kemuncula- nnya, hal ini terkait dengan terbentuknya  –  struktur-struktur  pe- luang  atau  kesempatan; Pertama , muncul  struktur  kepemilikan  ( land ownership ).  Perkembangan  wisata Goa Pindul telah mendorong munculnya  aktor-aktor  baru  yang berebut  hak  dalam  pengelolaan daerah  wisata  tersebut.  Munculnya pertarungan  klaim-klaim  kepemili- kan  dan  hak  atas  Goa  Pindul  telah berkontribusi  secara  tidak  langsung
Journal of Governance, Juni 2017                                         Volume 2, No. 1
pada  polarisasi  dan  pembentukan aktor dalam masyarakat. Klaim-klaim tersebut  tidak  hanya  berasal  dari pihak  perseorangan  dan  kelompok masyarakat  lokal,  tapi  juga  ikut melibatkan  pemerintah  daerah  untuk terlibat dalam perseteruan klaim atas kepemilikan  dan  hak  pengelolaan wisata Goa Pindul.
Kedua , terbentuknya struktur ekonomi.  Kehadiran  Goa  Pindul sebagia objek wisata telah membuka ruang  bagi  para  aktor-aktor  untuk berkompetisi.  Hal  disebabkan  oleh anggapan  bahwa  objek  wisata  Goa Pindul merupakan asset yang berharga secara ekonomi, yang dapat meningkatkan  kesejahteraan.  Dalam nalar  ini,  keberadaan  Goa  Pindul sebagai daerah wisata telah membuka kesempatan  bagi  para  aktor-aktor yang  terlibat  menjadi supplier ,  yang menyediakan  jasa  dan  layanan  serta menjual  berbagai  produk.  Dari  hasil penelitian  oleh  Novitasari  (2016) ditemukan  bahwa  goa  pindul  telah berkem-bang menjadi komoditas yang  produktif  dan  prospektif  untuk memberikan  keuntungan  ekonomi yang  sangat  besar  bagi  beberapa pihak  di  daerah  itu.  Perubahan  ini
memposisikan  masyarakat  dalam relasi  kompetisi  secara  ekonomi  dan pada  saat  yang  bersamaan  membuka ruang perseteruan.
Dengan demikian, berbagai perubahan sosial-ekonomi yang terjadi  di  akibat  keberadaan  wisata Goa  Pindul  dapat  dipahami  sebagai pembentukan  struktur-struktur  baru yang  secara  langsung  maupun  tidak langsung  membuka  peluang  bagi terjadinya  kompetisi  dan  perseteruan bagi  beragam  aktor  dari  lingkaran kecil  hingga  masuk  dalam  eskalasi yang  besar.  Pada  fase  ini,  pemben- tukan  struktur-struktur  baru  tersebut memberikan  fondasi  awal  untuk mengungkap  sebab  awal  munculnya perseteruan  sekaligus  dasar  bagi terpahaminya  dinamika  dan  terja- dinya  eskalasi  konflik  dalam  proses perkembangannya kemudian.

## Episode  Pertama:  Berebut  Klaim Atas Kepemilikan Tanah
Munculnya struktur-struktur peluang yang terjadi dalam perubahan sosial-ekonomi
masya-rakat
sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya, telah  menempatkan  Goa  Pindul sebagai  arena  persete-ruan/konflik
terutama  terjadi  di  tahun  2013.
Kompas.com
memberitakan (16/02/2013),  perseteruan  di  awali ketika  pihak  Damayanti  melakukan tuntutan kepada para pokdarwis yang telah  merintis  dan  mengelolah  Goa Pindul,  atas  tanah  dimana  objek wisata  Goa  Pindul  itu  berada.  Pihak Damayanti mengklaim sebagai pemilik sah dari Goa tersebut. Klaim
tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan sertifikat atas tanah yang berada di atas Goa Pindul. Klaim  tersebut  diperkuat  oleh fakta  bahwa  posisi  Goa  Pindul tersebut  yang  berada  tepat  di  bawah tanah  dan  rumah  Damayanti.  Oleh karena  itu,  Goa  Pindul  dianggap sebagai  bagian  dari  tanah  miliknya. Sedangkan para perintis ini (pokdarwis),  mengklaim  bahwa  Goa Pindul  itu  adalah  milik  publik, sebagaimana  jalan,  jembatan  dan sarana umum lainnya. Klaim didasarkan  pada  tafsir  terhadap  luas sertifikat  tanah  Goa  Pindul.  Dalam sertifikat,  luas  tanah  adalah  panjang dikali  lebar  ( p  x  l )  yang  menghasil- kan  bujur  meter  persegi  ( m 2 ), sehingga  secara  logis,  Goa  yang berada di bawah tanah milik
Damayanti  tidak  bisa  dimasukan sebagai  miliknya.  Klaim  Damayanti menjadi benar jika dalam sertifikat itu menunjukkan  volume  tanah  ( m 3 ), yaitu  ( p  x  l  x  t )  dimana  hal  tersebut bisa  meliputi  bagian  tanah  di bawahnya.  Klaim  kedua  bela  pihak tersebut  pada  akhirnya  mengarah kepada  perseteruan  konflik  yang makin intensif.
Intensitas  tersebut  terjadi  ketika Damayanti  membawa  kasus  tersebut ke  ranah  hukum.  Namun,  proses hukum  yang  ditempuh  oleh  pihak Damayanti  tidak  membuahkan  hasil. Cara lain dalam upayanya memenangkan klaim hak kepmilikan adalah  melalui  intimidasi  kepada beberapa pihak terutama para perintis yang  tergabung  pokdarwis.  Hal tersebut dilakukan dengan membayar jasa  para  gali  (preman).  Menurut beberapa anggota pokdarwis, intimidasi  dan  ancaman  pun  terus dilakukan  baik  melalui  handphone maupun mengirim orang yang menyamar sebagai wartawan ataupun dan agen lainnya.
Perlawanan Damayanti terus berlanjut  dengan  melakukan  propa- granda  melalui framing isu  yang
Journal of Governance, Juni 2017                                         Volume 2, No. 1
disebar  melalui  media  cetak  dan elektronik. Pihak Damayanti
menyebarkan beberapa berita tentang ditutupnya  Goa  Pindul,  masalah korupsi  yang  dilakukan  oleh  para agen  wisata  khususnya  Dewa  Bejo (pokdarwis),  dan  beberapa  berita miring  lainnya  yang  menyudutkan beberapa  pihak  yang  berseberangan dengannya.  Aksi  pihak  Damayanti tersebut  berlanjut  dengan  memasang baliho besar yang menutup mulut Goa dengan  menuliskan  bahwa  goa  itu sedang  ditutup  untuk  sementara waktu, yang diikuti dengan
membangun pembatas
dengan menggunakan  jeruji besi  untuk menghalangi  orang  masuk  ke  dalam mulut Goa Pindul.
Aksi  perlawanan  warga  dan pokdarwis terjadi ketika terjadi banjir yang  menggenangi  beberapa  rumah masyarakat yang berada di sekitar goa itu.  Banjir  tersebut  disebabkan  oleh jeruji-jerudi besi yang menjadi pembatas  dimulut  gua  dipenuhi  oleh sampah sehingga menyebabkan volume  air  Goa  Pindul  meninggi. Pada  akhirnya,  beberapa  warga  di sekitar  daerah  itu  menda-tangi  dan mengepung  rumah  Dama-yanti.  Para
warga  menuntut,  agar  baliho  itu dibuka, dan pagar besi yang menghalangi pintu masuk goa pindul dibuka  kembali.  Ancamannya,  jika pihak  Damayanti  tidak  berkenan memenuhi  permintaan  para  warga maka pilihanya adalah mati di tempat. Alhasil,  tuntutan  warga  tersebut dipenuhi.
Spontanitas kerumunan ma- syarakat  di  depan  rumah  Damayanti menunjukkan polarisasi dan semakin meningginya  intensi  konflik  antara pihak  Damayanti  dan  pokdarwis bersama  warga.  Spontanitas  tersebut bisa dipahami sebagai hasil akumulasi kekesalan pokdarwis bersama  warga  terhadap  berbagai tindakan  perlawanan  yang  dilakukan oleh  pihak  Damayanti.  Penjelasan lainnya adalah terkait dengan ketegangan  identitas  antara  pribumi dan  Cina.  Suami  Damayanti  adalah seorang  keturunan  Cina  bernama Pohnpon,  yang  juga  merupakan  adik kandung Pak Siput.
Pak  Siput  merupakan  aktor  kunci dibalik  perlawanan  Damayanti  dan berstatus  sebagai  seorang  warga negara asing (WNA). Menurut beberapa orang desa, dia juga adalah
salah satu orang terkaya ketiga di D.I Jogjakarta. Dia seorang pebisnis kaya di  Jogjakarta.  Salah  satu  bisnisnya adalah  bisnis  burung  walet  di  Goa pindul.  Namun,  karena  statusnya sebagai  warga  negara  asing  (WNA), maka  sesuai  undang-undang  yang berlaku, dia tidak bisa membeli tanah Goa Pindul tersebut. Untuk mentaktisi  hal  tersebut,  Pak  Siput menikahkan  adiknya  yang  bernama Phonpon dengan Damayanti. Alhasil, Pak  Siput  bisa  membeli  Goa  Pindul tersebut  dengan  mengatasnamakan Ibu  Damayanti  sebagai  pemilik sertifikat  dengan  harga  25  kali  lipat dari  harga  awal  yang  diajukan beberapa  warga.  Namun  demikian, bisnis burung wallet ternyata gagal. Pada  titik  ini,  pembingkaian kultural  ( cultural  framing )  telah berakibat  pada stereotyping terhadap etnis Cina. Dalam kasus ini, Pak Siput dan adiknya Phonpon yang notabenenya adalah orang Cina. Ada kondisi  traumatik  turunan  orde  baru yang masih tetap membekas didalam benak  masyarakat  sekitar  pindul tentang  bagaimana  itu  orang  Cina. Orang Cina dianggap sebaga pebisnis,  orang  yang  kikir  dan  suka
perhitungan,  sehingga  ketika  pindul itu jatuh kepada orang cina, dalam hal ini pak Siput, maka berkah dari wisata Goa  Pindul  tidak  akan  menetes sampai  kepada  masyarakat  sekitar pindul. Framing atas makna terhadap Cina  ini  terus  diproduksi  dan direpreduksi  oleh  beberapa  aktor yang  kontra  dengan  pihak  Dama- yanti,  sehingga  kebanyakan  masya- rakat  sekitar  Goa  Pindul  memiliki persepsi  dan stereotyping yang  sama tentang orang Cina.
Dalam sorot lain, kekuatan pokdarwis  dalam  berseteru  dengan pihak  Damayanti  justru  direproduksi melalui  gagasan  mengenai  pember- dayaan,  yang  pada  akhirnya  secara efektif  telah  mendorong  masyarakat lokal  untuk  mendukung  pokdarwis. Model pemberdayaan Pokdarwis dimplementasikan  melalui  keterli- batan masyarakat lokal dalam pengelolaan  Goa  Pindul  dan  pelati- han-pelatihan skill tertentu  bagi masyarakat untuk mendukung kemajuan  pengelolaan  daerah  wisata Goa  Pindul.  Dalam  hal  pember- dayaan,  kehadiran  objek  wisata  goa pindul yang dikelolah oleh agen-agen wisata  khususnya  Dewa  Bejo,  Panca
Journal of Governance, Juni 2017                                         Volume 2, No. 1
Wisata,  dan  Wira  Wisata  telah memberikan  efek  yang  besar  bagi masyarakat.  Hal  dapat  dilihat,  dari banyak  masyarakat  daerah  itu  yang terserap  sebagai  pekerja  dari  agen- agen itu, diantara keterlibatan ibu-ibu PKK  yang  ikut  andil  dalam  bekerja sama  dengan  para  agen-agen  wisata itu.  Selain  itu,  para  pokdarwis  juga memberikan  sumbangan  pertahun  ke Pemerintah  Desa  sebesar  25  juta  per agen,  sumbangan  ke  dusun,  dan  ke RT/RW.
Singkatnya,  dampak  positif  dari keberadaan  objek  wisata  Goa  Pindul yang  dirasakan  secara  langsung  oleh masyarakat lokal dan adanya kegiatan-kegiatan pember-dayaan yang  dilakukan  oleh  Pokdarwis secara  efektif  berhasil  mendapatkan dukungan simpatik masyarakat ketika berseteru  dengan  pihak  Damayanti. Bingkai pemak-naan ini terus direproduksi melalui jejaring informasi  baik  forum-forum  diskusi dan pertemuan lainnya telah berhasil membingkai  pemikiran  masyarakat lokal bahwa Goa Pindul adalah milik publik.  Pada  titik  ini,  secara  tidak langsung  mekanisme  relasi  atau konsolidasi  yang  terbangun  lewat
bangunan  perspektif  kesadaran  yang sama, telah memper-temukan beberapa  aktor  untuk  mendorong mobilisasi,  eskalasi,  dan  perlawanan terhadap pihak Dama-yanti.

## Episode  Selanjutnya:  Be-ginner  vs

## Pioneer
Konflik  antara  pihak  Dama-yanti dengan pihak pokdarwis sampai pada saat  ini  belum  menemu-kan  titik kompromi.  Konflik  selanjut-nya  pun muncul  diantara  pokdarwis  secara internal  dan kelompok penyedia jasa lain  seperti  Joki  wisata  maupun Gelaran Indah (GI). Selain itu, seiring dengan kemajuan wisata Goa Pindul, jumlah  penyedia  jasa  juga  ikut bertambah. Dalam hal ini, pokdarwis baru.  Baik  pokdarwis  baru  dan  joki merupakan kompetitor baru ( beginner )  dalam  pengelolaan  objek wisata Goa Pindul ini.  Di tahun 2013, telah  terdapat  8  kelompok  sadar wisata (pokdarwis), yaitu Dewa Bejo, Panca  Wisata,  Wira  Wisata,  Karya Wisata, Tunas Wisata, Meriwis Putih, dan  Panji  Wisata.  Tercatat,  hingga kini  (2017)  sudah  terdapat  13 pokdarwis.
Dari  semua  pokdarwis  tersebut, pokdarwis Dewa Bejo, Panca Wisata dan  Wira  Wisata    adalah  perintis objek  wisata  Goa  Pindul  ( pioneer ), yang berada satu rumpun dalam atap Dewa Bejo. Ketiga pokdarwis memiliki  hak  untuk  mengakses langsung  ke  Goa  Pindul.  Sedangkan bagi  para  pokdarwis  lainnya  yang ingin menjadikan Goa Pindul sebagai destinasi wisata para tamu pengunjungnya  diharuskan  memba- yar setengah harga kepada salah satu dari  tiga  pokdarwis  tersebut.  Model pembagiannya  adalah  ketika  para pengunjung  yang  merupakan  salah satu  tamu  dari  empat  pokdarwis  itu yang  ingin  masuk  ke  goa  pindul, maka pihak pokdarwis yang membawa  tersebut  harus  membayar 15.000  ribu  (50%).  Para  pengunjung dialihkan dan difasilitasi oleh pemandu dan peralatan dari salah satu dari ketiga pokdarwis perintis. Pembagian  harga  tersebut  pada akhirnya menandai munculnya perseteruan diantara pokdarwis, yaitu beginner dan pioneer di  tahun  2014 .
Bagi para beginner ini, Goa Pindul ini adalah  milik  publik,  yang  mestinya memiliki  hak  akses  secara  sama
seperti para pionner . Dengan demikian,  para beginner ini  tidak harus  membayar  50%  kepada  para pionner .  Asumsinya  dibangun  atas dasar  bahwa  mereka  juga  adalah warga  desa  Bejiharjo  yang  harusnya mempunyai  hak  yang  sama  untuk mengakses daerah wisata itu. Dengan asumsi tersebut, para beginner menuntut  hak  yang  sama  untuk mengelolah objek wisata Goa Pindul. Konsekuensinya,  perseteruan  dalam kompetisi  berebut  pengujung  pun akhrinya  terjadi.  Gilang  Binangkit (2016),  menjelaskan  bahwa  konflik yang  terjadi  di  Goa  Pindul  pada dasarnya  disebabkan  oleh  adanya kecemburuan dan kurangnya koordinasi antar
pengelola merupakan pemicu konflik.
Salah  satu  episode  konflik  antara pokdarwis  (solopos.com,  5/12/2017) adalah  ketika  pokdarwis  Gelaran Indah  memasu-kan  wisatawan  tanpa melalui  Dewa  Bejo  pada  11  Mei 2017. Peristiwa itu memicu kemarahan  puluhan  orang  untuk mendatangi  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Gunungkidul yang
menuntut
dite-gakkannya kesepakatan.  Hal  ini  disebabkan
Journal of Governance, Juni 2017                                         Volume 2, No. 1
karena kesepatakan bersama tersebut belum  ditetapkan  secara  resmi,  tapi Gelaran  Indah  bertindak  di  luar  nota kesepahaman  bersama.  Sebelumnya, diberitakan  di  jogja.tribunnesw.com (25/9/2016)  telah  dibentuk  nota kesepakatan  bersama  bahwa  penge- lolaan  wisata  Goa  Pindul  akan dilakukan  oleh  BUMDes.  Namun demikian,  BUMDes  belum  bekerja secara resmi karena berbagai persiapan  adiministratif  yang  belum selesai.
Secara umum, perseteruan di Goa Pindul tersebut tampak dari persaingan mereka dalam hak pengelolaan  daerah  wisata  tersebut. Potensi konflik untuk itu pun semakin besar.  Konflik  yang  terjadi  antara agen wisata ini memicu bagi lahirnya dinamika  konflik  yang  mengkotak- kotakan masyarakat di daerah sekitar pindul. Horowitz ( 1985 ) menjelaskan bahwa  konflik  merupakan  ancaman yang sangat serius bagi pemerintahan demokratis.  Demokrasi  berkenaan dengan  masalah  penyertaan  dan penolaksertaan, akses kepada kekuasaan,  hak  istimewa  seiring dengan  penyertaan  dan  hukuman dengan penolaksertaan. Dalam
masyarakat  yang  sangat  terkotak- kotakan, identitas kelompok memberikan  garis  yang  tegas  untuk menentukan siapa yang akan disertakan  dan  siapa  yang  akan ditolaksertakan
Dalam  sorot contentious  politics , konflik  wisata  Goa  Pindul  ini  telah menunjukkan  eskalasi  yang  cukup signifikan. Keterlibatan berbagai aktor dalam konflik pengelolaan Goa Pindul dengan intensitas konflik yang fluktuatif  adalah  fenomena  kuat  dari terjadinya eskalasi konflik.
Sejauh  ini,  pemerintah  daerah telah  melakukan  berbagai  upaya untuk  mendamaikan  berbagai  pihak dalam pengelolaan objek wisata Goa Pindul,  termasuk  melibatkan  Sultan Hamengkubuwono  (Gubernur  Yog- yakarta).  Pemerintah  daerah  Gun- ungkidul sendiri pada dasarnya sudah mengeluarkan peraturan daerah (perda)  No.  5  tahun  2013  dalam mengatur  pengelolaan  objek  wisata Goa  Pindul.  Harapan  utama-nya adalah  terciptanya  pengelolaan  yang baik  dan  konflik  tidak  terjadi, termasuk  melindungi  ekositem  Goa. Namun  demikian,  berbagai  upaya tersebut,  hingga  kini  belum  cukup
meredam  berbagai  konflik  yang muncul di  sekitar daerah wisata Goa Pindul. Tindakan pemerintah dae-rah sebagai mediator dan regulator untuk meredam dan mencegah
keberlanjutan  konflik  ini  menjadi agenda  penting  yang  mesti  segera diselenggarakan ke depan.

## Penutup
Konflik  yang  terjadi  di  daerah wisata  Goa  Pindul  merupakan  salah satu fenomena politik lokal di sektor pariwisata. Meski berlangsung dalam dinamika  yang  fluktuatif  dan  masih bisa ditolerir, namun memiliki pontensi  mengkhwatirkan  di  masa depan. Sejauh ini, dinamika konflik di daerah  wisata  Goa  Pindul  telah menunjukkan adanya eskalasi konflik yang  telah  menggiring  banyak  aktor ke  dalam  pusaran  perseteruan  yang meluas. Fenomena ini bisa dilihat dari keterlibatan  banyak  akto-aktor  yang berkonflik,  seperti  para  pokdarwis, pemerintah,  masyarakat  lokal,  dan kepentingan personal.
Munculnya  objek  wisata  Goa  Pindul sebagai  ikon  wisata  menarik  telah memposisikan  Goa  Pindul  sebagai arena  pertarungan  klaim  atas  hak
pengelolaannya. Perseteruan ini pada fase  pertama  berlangsung  melalui proses framing melalui  kehadiran klaim kepemilikan dan klaim pemberdayaan,  yaitu  antara  pihak Damayanti  dan  Pokdarwis.  Fase kedua, klaim meluas tidak hanya dua pihak  tersebut,  tapi  juga  melibatkan pemerintah  daerah,  pokdarwis  baru ( beginner ),  dan  masyarakat  lokal dalam pengelolaan wisata Goa Pindul.    Pada  titik  ini,  konflik mengalami  eskalasi  yang  meluas dalam upaya mereka untuk memperoleh  hak  atas  pengelolaan. Gap sosial  yaitu kecemburuan sosial dan makanisme penyelesaian konflik pengelolaan menjadi faktor lain yang ikut  memicu  dinamika  dan  ekslasi konflik.
Dengan  demikian,  dari  episode dan dinamika konflik  yang terjadi  di daerah  wisata  Goa  Pindul  tersebut, menjelaskan bahwa politik perseteruan  ( contentious  politics )  di sektor pariwisata tidak hanya dipahami  sebagai  masalah  tunggal, tapi  konflik  tersebut  merupakan pertautan  kompleksitas  masalah  dari berbagai  aktor,  sektor,  mekanisme dan  proses.  Pada  titik  ini,  studi
Journal of Governance, Juni 2017                                         Volume 2, No. 1
mengenai konflik di sektor pariwisata ini menduduk posisinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Basyori. "Konflik Pengelolaan
Kawasan  Cagar  Alam  Pulau Sempu  ‘Antara  Kebutuhan Konservasi  Dan  Pariwisata'." Universitas  Gadjah  Mada, 2015.
Binangkit,  Gilang.  "Konflik  Antar
Pengelola  Pariwisata  Goa Pindul,  Yogyakarta."  Univer- sitas Negeri Yogyakarta,
2016.
Coser,  Lewis  A. The  Functions  of Social Conflict . London:
Routledge, 1956.
Horowitz,  Donald  L. Ethnic  Groups in Conflict . Berkeley and Los Angeles:  Univ  of  California Press, 1985.
Klinken,  Gerry  van. Perang  Kota
Kecil:  Kekerasan  Komunal Dan Demokratisasi Di Indonesia .  Jakarta:  KITLV
dan Yayasan Obor Indonesia,
2007.
Li,  Tania  Murray. The  Will  to Improve: Governmentality,
Development,  and  the  Prac- tice  of  Politics .  Durham  & London:  Duke  University Press, 2007.
McAdam,  Doug,  John  D  McCarthy and  Mayer  N  Zald. Compa- rative  Perspectives  on  Social Movements:  Political  Oppor- tunities,  Mobilizing  Struc- tures,  and  Cultural  Fra- mings :  Cambridge  University Press, 1996.
Nofitasari, Aprilia. "Perubahan Sosial
Ekonomi  Masyarakat  Desa Bejiharjo Pasca Ber- kembangnya  Objek  Wisata Goa Pindul." Universitas
Negeri Yogyakarta, 2016.
Situmorang,  Abdul  Wahib. Gerakan Sosial:  Teori  Dan  Praktik . Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2013.
Tarrow, Sidney. Power in Movement: Social Move-ments and Contentious  Politics  (Revised and  Updated  Third  Edition) .
Cambridge:
Cambridge University Press, 2011.
Van  Klinken,  Gerry,  Henk  Schulte
Nordholt  and  Ireen  Hoogen-
boom. Politik Lokal Di Indonesia : Yayasan Obor Indonesia, 2007.

## Wawancara:
Bagiyo  (Ketua  Kelompok  Dewa Bejo), wawancara tanggal  27 dan 29 desember 2013
Yanto  (Kepala  Desa  Bejiharjo),
wawancara tanggal 29 Desember 2013 Soeharto  (Kepala  Dusun  Gelaran  1 dan  Penasehat  Dewa  Bejo), wawancara tanggal 29
Desember 2013.
Setyo  Legowo  (Ketua  Kelompok Karya Wisata), wawancara tanggal 14 November 2013
Media Cetak: http://travel.kompas.com/read/2016/ 03/28/100300727/15.000.Wis
atawan.Kunjungi.Goa.Pindul diakses 5 Mai 2017
http://travel.kompas.com/read/2013/ 02/16/17144639/Pengelolaan. Gua.Pindul.Diperebutkan diakses 10 April 2017 .
http://travel.kompas.com/read/2014/ 10/01/154200127/Pemkab.Gu nung.Kidul.Akan.Beli.Tanah. Goa.Pindul
http://jogja.tribunnews.com/2017-/ 05/09/gelaran-indah- masukkan- wisataan-tanpa- melalui-pokdarwis-dewa- bejo-wadul-ke-polres?page=2 diakses 12 Mei 2017.
http://www.solopos.com/2017/05- /12/konflik-gua-pindul- memanas-operator-gi- dihadang-operator-lain- 816131 diakses 18 Mei 2017 .