## Proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Putussibau

## M. Bessiar 1
1. Badan  Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu
Korespondesi Penulis: m.bessiar@yahoo.com

## Abstract
The fundamental problem of the research is the policy implementation program of waste management  in Kapuas  Hulu    is not  as expected.  Therefore,  The  responsibility  of  waste management   program   must   be   handled   by   all   of   the   local   government   and   the   other stakeholders.   The   research   aim   is   to   describe   and   analyze   the   policy   process   of   the implementation program. The research type is a survey research by the descriptive model. There are four Kelurahan in the research, namely  Kelurahan Putussibau Kota, Kelurahan Hilir Kantor, Kelurahan Kedamin Hulu and Kedamin Hilir. The research result shows that the compliance of the implementers is in the Standard Procedure Operational. But, in the legal aspect is not optimally performed. The recommendation of this research is the local government,   such   as   Dinas   Lingkungan   Hidup,   Perumahan   Rakyat   dan   Kawasan Permukiman, must be immediately issued the local regulation on waste management. Besides, the local government must plan and establish the derivative regulation of the local regulation. .
Key   words   :   The   policy   implementation   program   of   waste   management  , Compliance , What’s Happening

## 1.  PENDAHULUAN
Pertambahan   jumlah   penduduk yang   pesat   berdampak   terhadap peningkatan   jumlah   sampah   yang   di hasilkan.   Peningkatan   jumlah   sampah yang   tidak   diikuti   oleh   perbaikan   dan peningkatan   sarana   dan   prasarana pengelolaan   sampah   mengakibatkan permasalahan   sampah   menjadi   komplek, antara   lain   sampah   tidak   terangkut   dan terjadi pembuangan sampah sembarangan, sehingga   dapat   menimbulkan   berbagai dampak seperti timbulnya penyakit, kota menjadi   kotor,   bau   tidak   sedap, mengurangi   daya   tampung   sungai   dan lain-lain.
Pada kota-kota besar dan sedang di Indonesia, kemampuan PEMDA dalam menangani sampah masih terbatas. Secara nasional,   sampai   tahun   2017,   tingkat pelayanan   baru   mencapai  6,8  %   dari volume sampah yang dihasilkan. Sampah yang   tidak   terkelola   dengan   baik merupakan   salah   satu   penyebab   makin meningkatnya pencemaran air, tanah dan udara serta meningkatkan  potensi banjir di   perkotaan.Permasalahan   persampahan perlu   ditangani   secara   serius   dengan teknis, operasional dan manajemen yang tepat dan terpadu berdasarkan kondisi dan kebijakan daerah masing-masing.
Pengelolaan   sampah   saat   ini berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 dan PP No 81 Tahun 2012 di lakukan dengan dua fokus utama yakni pengurangan dan penanganan sampah.Pengurangan sampah seperti yang di jelaskan di dalam Undang- Undang  maupun   Peraturan  Pemerintah yang   telah   disebutkan   dilakukan   mulai dari   sumber   sampah   sampai   pada
pengelolaan akhir.
Kebijakan   pengelolan   sampah pada   Dinas   Lingkungan   Hidup, Perumahan   Rakyat   dan   Kawasan Permukiman   Kabupaten   Kapuas   Hulu sebenarnya telah di atur melaluiPeraturan Daerah   No.   4   Tahun   2011   tentang Retribusi   Pelayanan   Persampahan   / Kebersihan   dan   Peraturan   Bupati   No.80 Tahun     2018   tentang   Kebijakan   dan Strategi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam   Pengelolaan   Sampah   Rumah Tangga   dan   Sampah   Sejenis   Sampah Rumah   Tangga.  Namun   implementasi Peraturan   Daerah   ini   belum   efektif dilaksanakan di lapangan. Belum Nampak aspek   penyelesaian   masalah   dari peraturan   daerah   tersebut,   padahal   jika dilihat   dari   tujuan,   sasaran   dan   isi   dari Peraturan daerah tersebut semestinya bisa mengatasi   masalah   sampah   yang   ada   di
Kabupaten Kapuas Hulu Setiap hariKotaPutussibau menghasilkan   timbulan   sampah  kurang lebih   dari  29,05  m 3 /hari   (Pengelolaan Sampah DLPRKP Kab. KH, 2019)  yang berasal   dari   perumahan,   pertokoan, pedagang kaki lima dan pasar tradisional.
Untuk mengelola sampah tersebut Dinas Lingkungan   Hidup,   Perumahan   Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupatenKapuas Hulu memerlukan   Anggaran  yang   sangat minim   untuk Operasional   dan Pemeliharaan dalam   pelaksanaan pengelolaan  sampah  yang  meliputi  Gaji Tenaga/petugas,   Bahan   Bakar   Minyak,
Bengkel,   TPS,   TPA   dan   lain   -   lain (Pengelolaan   sampah  DLHPRKP   Kab. KH, 2019).
Data   pengelolaan   sampah DLPRKP     tahun     2019   sampah   yang tertangani   yaitu   578   ton/tahun   dan Produksi   sampah   1.316   ton/tahun menunjukkan   bahwa   dari   produksi sampah dan sampah yang ditangani masih sangat jauh dari harapan.
Seperti halnya Kabupaten Kapuas Hulu  yang dihadapkan pada pembiayaan pengelolaan sampah. Kebutuhan anggaran tersebut di biayai sendiri dari pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan  sampah tersebut   berupa   retribusi,   sementara usaha-   usaha   lain   untuk   peningkatan pendapatan   belum   dilaksanakan   dengan baik.   Sektor   pengelolaan   persampahan sumber   dana   pendapatan   sebagaitolok ukur   pengelolaan   yang self-finance
(mampu   dibiayai   sendiri)   adalah penerimaan retribusi .
Adapun   beberapa   permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan   sampah   di   Kota   Putussibau adalah sebagai berikut:
1. Belum   patuhnya   implementor kebijakan   pengelolaan   sampah   di Kota Putussibau
2. Masih banyak terjadinya pelanggaran kebijakan   dalam   pelaksanaan
pengelolaan sampah Masalah   yang   menjadi   dasar dilakukan   penelitian   ini   adalah  bahwa prosesimplementasi kebijakan pengelolaan persampahan   di Kota Putussibau   yang  masih   sangat   rendah. Untuk itu upaya  implementasi kebijakan pengelolaan sampah perlu dilakukan agar pengelolaan sampah tidak hanya menjadi Tanggung   Jawab  Pemerintah   daerah umumnya dan Dinas Lingkungan Hidup,
Perumahan   Rakyat   dan   Kawasan Pemukiman   Kabupaten   Kapuas   Hulu khususnya  tetapi  juga   menjadi  tanggung jawab semua pihak.
Dalam   konteks   studi   kebijakan, permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya di Kota   Putussibau   belum   berjalan efektif.Hal   ini   tentu   menimbulkan pertanyaan  padapelaksanaan   kebijakan yang   dilakukan   dalam  pengelolaan sampah   tersebut.   Sejalan   dengan   itu, penulis   menetapkan   ruang   lingkup penelitian   sebagai   berikut   : “ mengapa belum  optimalnyaimplementasi kebijakan pengelolaan sampah   di   Kota Putussibau”.

## Gambar 1.1 Alur Pemikiran

## 2.  METODE PENELITIAN
Jenis   penelitian   yang   digunakan dalam   penelitian   ini   adalah   penelitian kualitatif.   Menurut   Sugiyono   (2009:9) metode   penelitian   kualitatif   adalah metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai   lawannya   adalah   eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,teknik pengumpulan data dilakukan secara   triangulasi   (gabungan),   analisis data   bersifat   induktif/kualiatif,   dan   hasil penelitian   lebih   menekankan   makna daripada generalisasi.
Penelitian   ini   dilaksanakan diKotaPutussibau yang meliputi4 (empat) kelurahan meliputi Kelurahan Putussibau Kota, Kelurahan Hilir Kantor, Kelurahan Kedamin Hulu dan Kedamin Hilir.
Subjek   penelitian   adalah   tempat dimana   data   untuk   variabel   penelitian diperoleh (Arikunto,2010) Subyek  dalam penelitian   ini  adalah  Kasi   Pengelolaan Sampah   dan   Limbah   B3   DLHPRKP, patugas   angkut,   pekerja   lapagan/petugas kebersihan   dan   masyarakat.Penentuan subyek   penelitian   tersebut   menggunakan teknik purposive.
Dalam   melakukan   penelitian  ini penulis   melakukan   tehnik   pengumpulan data sebagai berikut :
1. Wawancara.
2. Dokumentasi
3. Observasi
Berdasarkan pada jenis penelitian yang   digunakan   adalah   penelitian deskriptif, maka dari data yang tekumpul, akan   dianalisa   dengan   menggunakan analisa   kualitatif   yaitu   dengan   cara melukiskan   hasil   penelitian   hasil penelitian   dalam   bentuk   kata-kata   atau kalimat-kalimat   sehingga   dengan demikian   penulis   menguraikan   secara mendalam hasil penelitian tersebut sesuai
dengan   keadaan   yang   sebenarnya   yang terjadi di lapangan.
Analisis   data   pada   penelitian kualitatif   meliputi   tahap-tahap   sebagai berikut (Milles and Huberman, 1992): 1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan
Triangulasi   metode   dilakukan dengan   cara   membandingkan   informasi atau   data   dengan   cara   yang   berbeda. Dalam   penelitian   kualitatif   peneliti menggunakan   metode   wawancara, obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran   informasi   yang   handal   dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu,peneliti   bisa   menggunakan metode   wawancara   dan   obervasi   atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.   Selain   itu,   peneliti   juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk   mengecek   kebenaran   informasi tersebut.  Triangulasi  tahap ini  dilakukan jika   data   atau   informasi   yang   diperoleh dari   subjek   atau   informan   penelitian diragukan kebenarannya.
Implementasi   merupakan   proses penting dalam suatu kebijakan. Dengan implementasi   terhadap   kebijakan   yang dibuat   oleh   pemerintah,   maka   dapat dilihat   dampak   dari   kebijakan   tersebut terhadap   target   sasaran   dari   kebijakan yang   telah   dibuat.   Banyak   kebijakan yang tidak jelas dampak dan manfaatnya terhadap   target   sasaran,   dikarenakan proses   implementasi   yang   tidak   sesuai dengan apa yang ditulis dalam kebijakan tersebut, bahkan kebijakan tersebut tidak diimplementasikan atau tidak
dilaksanakan.   Efektifnya   suatu implementasi kebijakan dipengaruh oleh variabel-variabel serta indikator penentu kebijakan.variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga   mampu menciptakan implementasi   yang   efisien.   Dalam penelitian   Implementasi   Kebijakan pengelolaan Sampah di Kota Putussibau, peneliti menggunakan model implementasi   kebijakan   Randall  B. Ripley  dan  Grace   A.   Franklin   yang menggunakan  dua  variabel  utama   yaiut kepatuhan( compliance )   dan what’s happening   and   why? (apa   yang   terjadi dan kenapa.
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi   merupakan   proses penting dalam suatu kebijakan.  Dengan implementasi   terhadap   kebijakan   yang dibuat   oleh   pemerintah,   maka   dapat dilihat   dampak   dari   kebijakan   tersebut terhadap   target   sasaran   dari   kebijakan yang   telah   dibuat.   Banyak   kebijakan yang tidak jelas dampak dan manfaatnya terhadap   target   sasaran,   dikarenakan proses   implementasi   yang   tidak   sesuai dengan apa yang ditulis dalam kebijakan tersebut, bahkan kebijakan tersebut tidak diimplementasikan atau tidak dilaksanakan.   Efektifnya   suatu implementasi kebijakan dipengaruh oleh variabel-variabel serta indikator penentu kebijakan.variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan implementasi   yang   efisien.   Dalam penelitian   Implementasi   Kebijakan pengelolaan Sampah di Kota Putussibau,
peneliti menggunakan model implementasi   kebijakan   Randall  B. Ripley  dan  Grace   A.   Franklin   yang menggunakan   dua  variabel   utama  yaiut kepatuhan( compliance )   dan what’s happening   and   why? (apa   yang   terjadi dan   kenapa?)  yang  akan   dijelaskan dalam sub bab berikut ini :
Kepatuhan ( Compliance )
Ripley dan Franklin menjelaskan variabel compliance sebagai   tingkat kepatuhan implementor dalam bertindak, apakah   sesuai   dengan   ketentuan   dan mematuhi   peraturan   yang   ditetapkan dalam   kebijakan.   Tingkat   kepatuhan implementor   terhadap kebijakan merupakan   salah   satu   tolak     ukur keberhasilan   dari   implementasi kebijakan   tersebut.   Pendekatan kepatuhan   mengacu   pada   perilaku implementor   itu   sendiri,   apakah   sesuai dengan standar dan prosedur serta aturan yang   telah   ditetapkan   oleh   kebijakan. Serta   melihat   sejauh   mana   pemahaman implementor dalam melaksanakan tugas yang  telah diberikan dan sesuai dengan apayang ada dalamkebijakan.
Kebijakan   yang   mengatur bagaimana   pelaksanaan   Pengelolaan sampah   yang   diatur   dalam   Peraturan Daerah   No.   4   Tahun   2011   tentang Retribusi, Pelayanan Persampahan/Kebersihan.   Peraturan   ini menjadi pedoman bagaimana implementor bertindak dalam melaksanakan   program.   Untuk   melihat bagaimana tingkat kepatuhan implementor   dilapangan   maka   dapat dilihat  dari dua  sisi, yaitu  pertama adalah
bagaimana   implementor   memahami petunjuk teknis program sehingga mampu menterjemahkan kebijakan dalam bentuk tindakan   yang   nyata,   hal   ini   berkaitan dengan   bagaimana   proses   transfer informasi terjalin antara para implementor sehingga   semua   informasi   tersampaikan dengan  baik  dan dapat dipahami   dengan baik. Serta yang kedua adalah bagaimana implementor   berperilaku   dilapangan sesuai   dengan   standar   peraturan   yang telah   ada,   dan   melihat   apakah   perilaku implementor   tersebut   merupakan   bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program atau tidak.

## Pemahaman   implementor   terhadap kebijakan
Dalam   pelaksanaan   sebuah kebijakan/program,   implementor   harus memahami   isi   kebijakan   dan   petunjuk teknis   yang   berkaitan   dengan   setiap langkah   dan   proses   implementasi   suatu kebijakan,   sehingga   dalam   pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terjadi kesalahan dan   kekeliruan   yang   berkaitan   dengan tugas dan fungsi implementor dilapangan nantinya.       Pemahaman       implementor terhadap    isi kebijakan akanberimplikasi pada   sikap   implementor,   yang   akan menunjukan sikap mendukung atau tidak dalam sebuah pelaksanaan program.
Kebijakan pengelolaan sampahdi Putussibau   dilaksanakan   oleh   Dinas Lingkungan   Hidup,   Perumahan   Rakyat dan   Kawasan   Pemukiman   Kabupaten Kapuas   Hulu   khususnya   pada   seksi pengelolaan   sampah   dan   limbah   B3 sebagai leading   sector ,   pengawas     dan petugas   sampah   sebagai   implementor.
Dimana,   setiap   implementor   memiliki tugas   dan   tanggung   jawab   masing- masing yang sesuai dengan tupoksi dari OPD.Agar   para   implementor   dapat mengetahui, mengerti dan memahami isi dari   sebuah   kebijakan,   diperlukannya sosialisasi   kebijakan   tersebut.Hasil   dari penelitian ini, hampir   semua implementor tidak mengetahui, mengerti dan memahami isi dari kebijakan tentang pelaksaaan  pelayanan persampahan dan kebersihan   yang   dilaksanakan.Secara keseluruhan,   implementor   mengetahui tentang kebijakan pelaksaaan pelayanan persampahan   dan   kebersihan   yang dilaksanakan   di   Putussibau.Namun, mengenai   tupoksi-nya,   implementor belum melaksanakan secara maksimal.Seperti hal-nya ketika peneliti bertanya mengenai pelaksanaan tupoksi kepada implementor, dengan menjawab, pelaksanaan pengelolaan sampah lebih di tekankan lagi pelaksanaannya di petugas persampahan.
Ketidaktahuan   dari   implementor terhadap   Juklak   pengelolaan   sampah yang   dikeluarkan   oleh   kepala   daerah, dapat menyebabkan kekeliruan terhadap pelaksanaan   tugas   oleh   implementor tersebut.Hal   ini   dapat   disebabkan   oleh kurangnya   sosialisasi   dari   pemegang kebijakan.Sehingga   Implementor   harus mencari   tahu   sendiri.   Namun implementor   beralih   bahwa   PERDA tersebut hanya merupakan perpanjangan dari   Peraturan   Menteri,   jadi   secara keseluruhan itu sama saja. Jadi mereka merasa   tidak   peru   tahu   tentang   adanya perda   tersebut.   Hal   ini   lah   yang   dapat mengakibatkan   tidak   selarasnya   antara
tugas yang ada didalam perwako dengan yang dilaksanakan oleh implementor.
Selain   dari   data   wawancara, pahamnya   implementor   terhadap kebijakan dapat dilihat  dari  bagaimana kemampuan implementor menerjemahkan     kebijakan   dalabentuk memasukkan   program   dan   kegiatan dalam   bentuk   tindakan   nyata   yang berhubungan untuk mendukung jalannya kebijakan  pengelolaan  sampah in dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Perilaku Implementor
Perilaku implementor dapat dilihat dari bagaimana sikap implementor dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan   sampah.   Kesesuaian   sikap implementor yang terlibat   dengan kebijakan   yang   mengatur   pelaksanaan kebijakan   pengelolaan   sampah.   Dimana seluruh   implementor   mempunyai   tugas pokok   masing-masing  yang  sudah  diatur dalam perda.
Berdasarkan   Peraturan   Daerah Nomor  4  tahun  2011 tentang  Retribusi Pelayanan   Persampahan/kebersihan, terdapat tugas masing-masing implementor dan belum mengatur fungsi dari   pada   implementor.   Peraturan   ini menjadi   pedoman   bagi   implementor dalam   bertindak   dalam   melaksanakan kebijakan   pengelolaan   sampah   untuk mencapai  tujuan  yang telah ditentukan. Berikut     akan     peneliti     jelaskansatu- persatuperilakuyangditunjukanolehimple mentor   dalam   melaksanakan   program berdasarkan   tugas   dan   fungsinya masing- masing, seperti dibawah ini: Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan
Rakyat   dan   Kawasan   Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu.
Dalam Dinas Lingkungan Hidup Perumahan   Rakyat   dan   Kawasan Permukiman   Kabupaten   Kapuas   Hulu merupakan   dinas   baru   terbentuk   dan dalam   pelaksanaannya   mengikuti nomenkulatur provinsi yaitu pengabungan dua lembaga/kementrian. What’s   Happening   and   Why (Apa YangTerjadi dan mengapa)
Pendekatan   ini   menanyakan   bagaimana implementasi   berjalan,   tujuan   yang sedang dicapai, bagaimana keberhasilan implementasi dilandasi dengan lancarnya rutinitas   fungsi   dan   tidak   adanya masalah-masalah  yang  dihadapi. Terkait dengan   variabel ini, penelitian Implementasi   Kebijakan   pengelolaan Sampah di Kota Putussibauyang  peneliti lakukan ingin  melihat   bagaimana implementasi   berjalan,   siapakah implementornya,   bagaimana   sejumlah sumber digunakan selama implementasi berlangsung,   dan   hambatan-hambatan apa  yang  timbul   saat   implementasi Kebijakan pengelolaan Sampah.
Variabel What’s Happening terbagi atas lima   indikator,   agar   dapat   mengukur pelaksanaan  suatu program. Yang akan peneliti   jelaskan   pada   bagian   dibawah ini, yaitu:
Banyaknya Aktor yang Terlibat (The Profusion ofActors)
Indikator ini menjelaskan bahwa proses implementasi   tidak   hanya   melibatkan satu aktor saja, melainkan banyak aktor. Implementor   yang   terlibat   dalam
implementasi suatu program tidak hanya yang   ada   pada   ruang   lingkup pemerintahan  dan birokrat, namun juga melibatkan   aktor   diluar   pemerintahan seperti  organisasi  non  pemerintah   yang disebutkan   sebagai   pihak   yang berkepentingan.
Jumlah dan Identitas (Number and Identity)
Dalam   indikator   ini, number dijelaskan sebagai siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi atau   berapa   banyak   aktor   yang   terlibat. Dalam penelitian  yang peneliti  lakukan, implementor   yang   terlibat   yaitu   lebih kurang   sebanyak   3elemen,   yaituSeksi Pengelolaan   Sampah   dan   Limbah   B3, Petugas Pengawas, dan Petugas Sampah. Untuk   tabel   aktor   yang   terlibat   dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.
Implementor Yang terlibat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Putussibau No. Aktor Instansi / organisasi / 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas
Lingkungan Hidup,PRKP 2. Petugas Pengawas Dinas Lingkungan Hidup,PRKP 3. Petugas Sampah Dinas Lingkungan Hidup,PRKP

## Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2020
Dari   Tabel   1   diatas   dapat   dilihat banyaknya   aktor   yang   terlibat   dalam pelaksanaan   Kebijakan   Pengelolaan
Sampah di Kota Putussibau. Sedangkan Identity mengacu   pada kedudukan (Tupoksi) implementor dalam suatu   kebijakan.   Dimana   peran Instansi/orgsanisai/   lembaga/   kelompok ini   sangat   berperan   dengan   mendukung pelaksanaan   yang   dilakukan   Dinas Lingkungan   hidup,   Perumahan   Rakyat dan   Kawasan   Permukiman   Kabupaten Kapuas   Hulu   dalam   pengelolaan sampah.Instansi/orgsanisai/lembaga/kelo mpok   memiliki   peran   masing-masing dalam   perbantuan   dinas   DLHPRKP Kabupaten   Kapuas   Hulu.   Yang   akan dilihat   pada   penelitian   ini   adalah bagaimana   implementor  yang  terlibat dalam   peran   DLHKPR   Kabuapten Kapuas   Hulu   untuk   pelaksanaan pengelolaan   sampah   yang   diatur   dalam Peraturan   DaerahNo  4   Tahun   2011 tentang   Retribusi,   Pelayanan/Kebersihan Sampah.
Dari   pemaparan   diatas,   dilihat dari   model   implementasi   Ripley   dan Franklin dapat diketahui bahwa dari segi jabatan   maka   dapat   dikatakan   bahwa implementor   telah   sesuai   dengan implementasi.Begitu   juga   dengan   aktor seperti Organisasi Pramuka, Radio Sika, dan   Duta   Lingkungan   sudah   sangat mencukupi jumlahya untuk melaksanakan   implementasi   kebijakan. Sedangkan   dari   segi identity petunjuk implementasi belum   mengatur sedemikian   rupa   mengenai   petunjuk pelaksana ,petunjuk teknis, tugas pokok dan   fungsi   dari   implementor   yang   satu dan yang lainnya, sehingga implementor tidak dapat bekerja sesuai dengan peran masing-masing sehingga terjadi tumpang
tindih   pekerjaan.   Dan,   dalam pelaksanaan     tupoksi     implementor masih     belum     maksimal,     karena sebagianbesar   dari   implementor   tidak mengetahui   apa   tupoksi   nya,   dengan alasan   mereka tidak   pernah mendapatkan   sosialisasi   tentang Peraturan   Daerah  No.  4   Tahun   2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan. Peran dari Pihak yang berkepentingan
(The Role  of Interest Group)
Peran dari kelompok kepentingan yang   dimaksud   dalam   indikator   ini adalah   sejauh   mana   kelompok kepentingan   mendukung   atau   tidak kebijakan.   Sebuah  program   tidak   hanya ditentukan   oleh   kebijakan   saja,   namun secara langsung maupun tidak  langsung juga   dipengaruhi   oleh   kelompok kepentingan   yang   berada   di   dalam   dan luar lingkup kebijakan. Dalam penelitian yang   telah   peneliti   lakukan  ini,  peneliti melihat   apakah   ada   kelompok kepentingan  seperti Organisasi Pramuka (Saka Kalpataru, Kwarcam Kapuas Hulu) yang bergerak dalam bidang lingkungan, Radio Sika sebagai Media Massa, Duta Lingkungan Hidup dalam menyampaikan secara langsung kepada masyarakat  dan Kelompok TPS 3R dalam pengurangan, pemilahan   dari   sumbernya   dan   pendaur ulang   sampah,     yang  ikut  berpartisipasi dalam   melaksanakan   kebijakan pengelolaan sampah di Kota Putussibau.

## Organisasi Pramuka
Organisasi   Pramuka   merupakan salah   satu   organisasi   kepanduan   yang didalam   kepanduan   ini   dibagi   bagi
beberapa Saka. Saka yang aktif bergerak dalam menjaga lingkungan yaitu SAKA
KALPATARU.   Dalam   implementasi kebijakan pengelolaan sampah, Pramuka bereperan sebagai pendukung implementasi   pengelolaan   sampah   di Putussibau. Radio Sika (RASIKA) Radio Sika (RASIKA) merupakan   salah   satu  Radio  binaan dibawah Dinas Komunikasi, Informatika dan   Statistik   Kabupaten   Kapuas   Hulu.
Dalam pelaksanaan implementasi Radio Sika   berperan   sebagai  penyampaian informasi   implementasi   pengelolaan smpah kepada media.
Duta Lingkungan
Duta   Lingkungan  hadir   dalam perannya sebagai garis depan yang secara garis besar bertugas untuk menyuarakan gagasan   tentang lingkungan pada masyarakat luas. Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM) TPS 3R (Reduse, Recycle and Recycle)
Kelompok   Swadaya   Masyarakat (KSM)   TPS   3R   ini   mempunyai   peran mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah, yang akan diolah secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan   Akhir   (TPA)   sampah   dan berperan   dalam   menjamin   semakin sedikitnya   kebutuhan   lahan   untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan.
Ketiadaaan   Hirarki (Lock   of
Hierarchy)
Sangat   penting   untuk   melihat bagaimana hubungan atau ada tidaknya
garis koordinasi antara implementor.Hubungan rantai koordinasi bahkan lebih menyebabkan kompleksitas pelaksanaan implementasi dibandingkan banyaknya  yang  terlibat.   Adanya   garis koordinasi dapat memaksimalkan proses implementasiHubungan   atau   garis koordinasiyang  terbentuk   dalam   proses implementasi   berupa   bagaimana   formal melaksanakan  ataumelakukankoordinasi kepada instansi/ lembaga/organisasi/kelompokdalam pelaksanaan   implementsi   kebijakan pengelolaan sampah secara baik.
Dalam   penelitian   Evaluasi Implementasi   Kebijakan   Pengelolaan sampah   ini,   peneliti   ingin   melihat bagaimana garis koordinasi yang terjadi pada: a) Hubungan antar Staf yangterlibat b) Hubungan   Organisasi/KSM   dengan OPD yangterlibat. Hubungan   atau   garis   koordinasi yang   terbentuk   dari   pelaksanaan implentasi   kebijakan   pengelolaan sampah   adalah   tidak   adanya   keharusan untuk   setiap   OPD   yang   terlibat memberikan laporan dan sanksi kepada OPD   lainnya   jika   tidak   melaksanakan koordinasi balik.Hubungan yang terjalin hanya sebatas saling mendukung dalam implementasi   kebijakan   pengelolaan Sampah,   tidak   ada   kewenangan   dari OPD   lainnya   untuk   memaksa   dan memeriksa pelaksanaan tugas dari OPD lainnya. a. Hubungan Antar Staf yangterlibat Dalam   implementasi   kebijakan pengelolaan sampah, seluruh dinas yang
terlibat   pelaksanaan   menjalin   hubungan dalam bentuk komunikasi dan koordinasi, dan saling membantu satu  sama  lainnya jika dibutuhkan.

## b. Hubungan Organisasi/KSM dengan OPD yangterlibat
Kebijakan   Pengelolaan   sampah merupakan   muara   dari   kegiatan kebijakan   pengelolaan   sampah.   Pada lingkungan masyarakatkebijakan pengelolaan   sampah   diterapkan.Semua kegiatan masyarakat harus mencerminkan kebersihan   lingkungan   yang   bersih   dan sehat,   seperti   visi   dan   misi   yang   harus mencakup mewujudkan perlindungan dan pengelolaan   lingkungan   hidup   yang berkelanjutan   serta   terciptanya   hunian yang sehat dan produktif.Dengan visi dan misi   tersebut   masyarakat   dapat menjalankan   kebiasaan   pada   kehidupan sehari-hari,   agar   menjaga   dan melestarikan lingkungan masyarakat.Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan   sampah,   masyarakat   harus berkoordinasi   dengan   Dinas   Lingkungan Hidup,   PRKP   Kabupaten   Kapuas   Hulu. Selain   itu   masyarakat     bekerja   sama dengan   OPD   yang   ada   di   Kota Putussibau,   seperti   dengan   Pramuka, KSM Pengelola Sampah, danlain-lain.

## Perkembangan   dan   Kerumitan
Program (   The   Proliferation   and Complexity of Goverment Programs) Dalam variabel ini peneliti ingin melihat   sejauh   mana   pemerintah mempersiapkan   kebijakan   pengelolaan sampah,   menyangkut   kelengkapan- kelengkapan   program,   seperti   adanya SOP (standar   operasional   prosedur) , petunjuk   pelaksanaan,   dan   petunjuk
teknis yang terkait  dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.
Kebijakan   pengelolaan   sampah bertujuan   untuk   menjaga   kelestarian fungsi   lingkungan   hidup   dan   kesehatan masyarakat;   serta   menjadikan   sampah sebagai sumber daya.
Tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah sejalan dengan program-program pemerintah   lainnya   untuk   menciptakan Kotabersih   dan   sehat.   Beberapa   contoh program   lainnya   yang     memiliki   tujuan yang sama dengan kebijakan pengelolaan sampah   yaitu   Program   Adiwiyata   yang pelaksanaannya   diatur   dalam   Peraturan menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2013   tentang   Pedoman   Pelaksanaan Program   Adiwiyata.   Berlandaskan   pada Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut,   maka   Pemerintah   Kabupaten Kapuas   Hulu   menetapkan   Peraturan Daerah   Nomor   4   Tahun   2011   tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan. Partisipasi   semua   pada   unit Pemerintah (The   Participation   of Governmental   Unit   at   All   Territorial Levels.
Besarnya   dukungan   publik terhadap   penerimaan   suatu   program memberikan besarnya dampak positif bagi proses implementasi program pemerintah. Dukungan   publik   yang   mengikuti   siklus tertentu   menimbulkan   kesukaran- kesukaran   tertentu,   pada   hakikatnya dukungan   publik   dalam   menciptakan keberhasilan implementasi suatu program mensyaratkan   adanya   dukungan   dari pemerintah.
Dukungan   pemerintah   sangat berpengaruh   dalam   pelaksanaan kebijakan,   karena   apa   yang   menjadi tanggapan   dari   pemerintah   yang   akan menentukan apakah program berhasil di implementasikan   atau   tidak,   seperti program   adiwiyata   yang   dilakukan DLHPRKP   Kabupaten   Kapuas   Hulu terhadapa   sekolah-sekolah.   Dimana program ini sangat membantu program pemerintah   seperti   pengurangan timbulan   sampah   dari   sumbernya dimana   pada   sekolah-sekolah   sampah yang dihasilkan umumnya seperti kertas apabil   dikumpulan   dan   dijual mempunyai nilai ekonomi.
Selain   dukungan   dari   unit pemerintah   sebagai   implementor, diperlukan juga dukungan dan partisipasi dari siswa sekolah yang menjadi tempat dilaksanakan   Program   Adiwiyata, berdasarkan   hasil   penelitian   yang   telah peneliti   lakukan,   siswa   yang   ada disekolah   sangat   mendukung   dan berpartisipasi   dalam   pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan disekolah nya.
Dukungan   yang   diberikan pemerintah   seperti   pemberian   bantuan berupa   sarana   dan   prasarana   seperti tempat   sampah   tiga   warna,   serta membuat pedoman pelaksanaan program Adiwiyata.   Dalam       pelaksanaan program,     pemerintah      mengeluarkan pedoman pelaksanaan
Berdasarkan   temuan   peneliti dilapangan,   dan   didukung   dengan   data pelengkap  dan  kutipan   wawancara,   di analisis  menggunakan  teori  Ripley  dan Franklin, maka dapat peneliti simpulkan
bahwa   untuk   variabel   partisipasi   pada semua unit pemerintah   pada pelaksanaan   kebijakan   pengelolaan sampah    sudah  baik,     dengan    adanya kesadaran   sekolah   sekolah   dalam pengadaan   wadah   sampah   untuk kebersihan sekolahnya.
Faktor-faktor   Yang   Tidak   Terkendali yang   mempengaruhi   Implementasi
(The   Uncontrollable   Factors   That   All Affect Implementation) Dalam pelaksanaan implementasi   sebuah   program   atau kebijakan,   tidak   pernah   terlepas   dari berbagai   foktor-faktor   yang   dapat menghambat atau bahkan menggagalkan proses   implementasi   tersebut.   Faktor- faktor   tersebut   muncul   diluar   kendali implementor, sehingga dapat mengganggu   jalannya   implementasi program yang sedang berlangsung.Untuk   mengatasi   berbagai faktor   atau   gangguan   teknis   yang muncul,   maka   diperlukan   perilaku   dan reaksi   dari   implementor   untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.
Pada   pelaksanaan kebijakan pengelolaan   sampah  ,   faktor   yang   tidak terkendali   yaitu   perilaku   menjaga kebersihan   dari   warga  masyarakat  atau kesadaran  masyarakat  akan   kebersihan lingkungan,   dan   faktor   geografis   dari lingkungan  masyarakat  tersebut. Perilaku bersih tertanam pada pribadi manusia itu sendiri,   akan   sulit   diarahkan   jika   dalam diri manusia tidak tertanam perilaku cinta lingkungan,   sehingga   masih   kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan dan merawat   lingkungan.   Kesulitan   dalam mengarahkan   warga  masyarakat  untuk
membuang   sampah   pada   tempat   yang telah disediakan
Selain   dari   permasalahan   diatas, terdapat   faktor  lain  yang   dapat menghambat   pelaksanaan   kebijakan pengelolaan   sampah,   diantaranya keterbatasan   lahan   atau   letak   bangunan TPS   yang   untuk   wilayah   yang   belum terjangkau   pelayanan   sampah.   Hal tersebut  menjadi  faktor  yang  tidak bisa dikendalikan, karena keterbatasan lahan dan   keterbatasan   dana,   sehingga   masih ada masyarakat yang tidak bisa terlayani. Karena   dalam   pengelolaan   sampah diharuskan   adanya   beberapa   komponen yang   mengharuskan   DLHPRKP   dapat melayani,   yaitu   memiliki   sarana   dan prasarana   pendukung,   seperti   akses menuju   tempat   pengumpulan   sampah dapat   dilalui   kendaraan     pengangkut sampah   atau   gerobak.   Salah   satu alternatif   yaitu   masyarakat   menyiapkan lahan/tempat untuk TPS yang disepakati warga masyarakat dan DLHPRKP yang bisa   dilewati   oleh   kendaraan   pengakut sampah   baik   itu   roda   empat   atau   roda tiga.  Kemudian masyarakat yang berada didalam   gang   membuang   sampah ketenmpat TPS tersebut.
Dari   hasil   tersebut   diatas   dapat dilihat   bahwa   faktor   yang   tidak terkendali dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan   ada   beberapa   faktor   yang mempengaruhi   yaitu,   faktor   manusia, dana   dan   faktor   geografis.   Faktor manusia   yaitu   masih   kurangnya kesadaran dari warga masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan.Masih banyak nya ditemukan masyarakat yang membuang   sampah   pada   sembarang
tempat, serta masih adanya sampah yang ditemukan berserakan. Selain itu, faktor finansial   atau   anggaran   yang   masih minim dialokasikan untuk terlaksananya kebijakan pengelolaan sampah.

## 4.  Simpulan dan Rekomendasi
4.1. Simpulan
Kepatuhan   para   implementor yang  terlibat   dalam  pengelolaan   sampah (pengawas   dan   petugas   sampah)   sudah mengikuti   arahan     atasan   dalam pelaksanaannya, namun kepatuhan dalam pelaksanaan   kebijakan   atau   yudisial secara   hukum   belum   optimal   atau   tepat sasaran. Kemudian kepatuhan masyarakat untuk   membuang   sampah   masih disembarang tempat dan masih minimnya kesadaran   untuk   membuang   sampah kepada tempatnya.
Implementasi didalam pelaksanaan   kebijakan   pengelolaan sampah   ini   Dinas   Lingkungan   Hidup,
Perumahan   Rakyat   dan   Kawasan Permukiman   Kabupaten   Kapuas   Hulu telah melakukan apa yang menjadi tolak ukur,   namun   karena   keterbatasan kapasitas   armada,   tempat   penampungan sampah   (TPS)   yang   dimiliki   dan   belum adanya   pengelolaan   secara   sistematis mengakibatkan sampah belum sepenuhnya teratasai dengan baik. 4.2. Rekomendasi Dari   kesimpulan   diatas   dapat   di ambil benang merah sebagai saran yaitu Dinas   Lingkungan   Hidup,   Perumahan Rakyat   dan   Kawasan   Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu khususnya pada seksi Pengelolaan sampah dan Limbah B3 harus   sesegera   mungkin   menetapkan
Peraturan   Daerah   tentang   Pengelolaan sampah   di   Kabupaten   Kapuas   Hulu Segera   merancang   dan   menetapkan turunan   Peraturan   Daerah   menjadi Peraturan Bupati,

## Referensi
Anderson.   E.   J.,(1997)., Public   Policy Making . New York: HRW. Bintoro.,  T.    (1994)., Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Haji Masagung, Jakarta. …….,1993. Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan   Teori   dan   Praktek . Jakarrta: LP3ES.
Dye, T.R. ( 1992) . Understanding Public Policy. New   Jersey:   Englewood Cliffs Dunn,   W.   (1999)   . Manajemen   Analisis Kebijakan   Publik,   (edisi   ke   dua ), Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Edward  III, G. C. (1980). Implementing Public   Policy .   New   Jersey: Englewood Cliffs. Gaffar, A.. (1998). Publik Policy: State Of The Disipline,  Models and Proces. Yogyakarta:   Pasca   Sarjana Universitas Gajah Mada. Islamy,   M.   I.   (1997). Prinsip-prinsip Perumusan   Kebijakan   Negara . Jakarta: Buni Aksara.
Miles,   M.   B   dan   Huberman   A,   M. (1992). Analisis   Data   Kualitatif,
Jakarta: Universitas Indonesia. Mazmanian,   D.  H.   And   Paul   A.   S. (1998). Implementation   and   Public Policy . New York: Harper Collins. Moleong,   L.   J.   (2012). Metodologi
Penelitian   Kualitatif .   Bandung: Remaja Rosdakarya. Mustopadidjaya, A.R., (2005).
Perkembangan   Penerapan   Studi Kebijakan. Jakarta:   Lembaga Administrasi   Negara   Republik Indonesia. Nugroho, D R. (2004). Kebijakan Publik, Formulasi,   Implementasi   dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia. Putra, F. (2001). Pradingma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar Offet. Randall   B.  .y   dan   Grace,  A.   F.(1985).
Policy   Implementation   and Bureaucracy,   Publishier   Dorsey Press. Sugiyono,  (2011). Metode   Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta Subarsono,   AG.     (2000). Analisis Kebijakan   Publik:   Konsep,   Teori dan   Aplikasi, Yogyakarta:   Pustaka Pelajar. Tangkilisan,   H.   N.   (2003). Evaluasi Kabijakan   Publik,   Penjelasan, Analisis,   dan   Trasformasi
Pemikiran   Nagel .   Yogyakarta: Balairung Wahab,   A.S.   (2008). Analisa Kebijaksanaan. Jakarta:   Buni Aksara.
Wibawa, S. (1994). Kebijaksanaan Publik
Proses   dan   Analisis .   Jakarta: Intermedia Winarno, B..( 2008). Teori dan Proses Kebijakan   Publik .   Yogyakarta: Media Pressindo.

## Dokumen Perundang Undangan :
Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2009 Tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang   Nomor   18   Tahun   2008 Tentang Pengelolaan sampah; Peraturan Daerah Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /
Kebersihan
Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kebijkan dan Strategi Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.