## KAJIAN TATA RUANG UNTUK MENERAPKAN SISTEM INSENTIF PEMANFAATAN RUANG PADA PROYEK KPS (KERJA SAMA PEMERINTAH SWASTA) JALAN TOL (STUDY KASUS KAKI NUSA DUA PADA JALAN TOL BALI MANDARA)
Putu Ika Wahyuni 1) , Sarwono Hardjomuljadi 2) , Hendrik Sulistio 2) , Koespiadi 2)
1) Kandidat Doktor Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, Jakarta
2) Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, Jakarta
ikawahyuni1971@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  Government  of  Indonesia  was  committed  to  encouraging  public-private partnership  (PPP)  schemes  to  address  gaps  in  infrastructure  development.  But  not  all projects  offered  through  the  PPP  scheme  have  a  high  degree  of  eligibility  because  the project  is  a long-term investment  with a considerable degree of  risk challenge. Efforts  to improve the feasibility of investing in toll road PPP projects were made such as investment guarantees  and  incentives  for  the  private  sector.  This  study  is  a  continuation  of  previous research  that  was  an  implementation  of  the  incentive  system  in  PPP  project  contract  to increase  investment  feasibility.  In  this  study,  the  authors  want  to  obtain  a  general description  of:(1)  Existing  condition  of  research  location  and  land  use  based  on  Local Regulation around Bali Mandara Highway (Field Observation and Local Regulation), (2) To know the wishes of the people around Highway in a location that allows applied spatial use  incentive  system  (Interview  Method),  (3)  Assessing  the  spatial  plan  at  the  foot  of  the toll road regarding spatial use plan with guidance on incentives and density utilization of space on the highway (method of cropping the map). From the result of the research, it can be  seen  the  general  description  of  the  people's  desire  to  play  a  role  in  the  utilization  of space  around  the  Nusa  Dua  toll,  where  the  results  of  satellite  image  analysis  and  the spatial  regulation  on  spatial  planning  allow  the  availability  of  land  for  spatial  use activities around highway about 10 hectares.

## Keywords: highway, KPS, spatial, use of space

## ABSTRAK
Pemerintah  Indonesia  berkomitmen  mendorong  skema  public  Private  partnership (PPP)  atau  Kerjasama  Pemerintah  Swasta  (KPS)  untuk  mengatasi  gap  dalam pembangunan  infrastruktur.  Namun  tidak  semua  proyek  yang  ditawarkan  melalui  skema KPS  memiliki  tingkat  kelayakan  yang  tinggi  karena  proyek  tersebut  merupakan  investasi jangka panjang dengan tingkat tantangan risiko yang cukup besar. Berbagai upaya dalam meningkatkan  kelayakan  investasi  pada  proyek  KPS  jalan  tol  dilakukan  seperti penjaminan investasi dan pemberian insentif bagi swasta. Study ini merupakan kelanjutan penelitian  terdahulu  yaitu  penerapan  sistem  insentif  dalam  kontrak  proyek  KPS  untuk meningkatkan  kelayakan  investasi.  Dalam  penelitian  ini  penulis  ingin  memperoleh gambaran  umum  tentang:  ( 1)  Kondisi  eksisting  lokasi  penelitian  dan  peruntukan  lahan berdasarkan  Peraturan  Daerah  di  sekitar  Jalan  Tol  Bali  Mandara  (Observasi  Lapangan dan  Peraturan  Daerah),  (2)  Mengetahui  keinginan  masyarakat  di  sekitar  Jalan  Tol pada lokasi  yang  memungkinkan  diterapkan  sistem  insentif  pemanfaatan  ruang  (Metode Wawancara), (3) Mengkaji tata ruang di kaki jalan tol dalam kaitan rencana pemanfaatan ruang  dengan  berpedoman  pada  insentif  dan  disentif  pemanfaatan  ruang  di  jalan  tol (metode  croping  peta).  Dari  hasil  penelitian  diperoleh  gambaran  umum  keinginan masyarakat  untuk  berperan  dalam  pemanfaatan  ruang  di  sekitar  kaki  tol  Nusa  Dua, dimana hasil analisis citra satelit dan peraturan daerah tentang tata ruang memungkinkan ketersediaan  lahan  untuk  kegiatan  pemanfaatan  ruang  di  sekitar  jalan  tol  sekitar  10 hektar.
Kata Kunci: jalan tol, KPS, pemanfaatan ruang, tata ruang

## 1 PENDAHULUAN
Kebutuhan  dan  sumber  pendanaan infrastruktur (2015-2019) dan
keterlibatan  peran  swasta  yang  lebih besar,  hal  ini  didorong  oleh  pemerintah mengingat keterbatasan ABPN dan APBD  yang  tidak  dapat  menopang pembiayaan  pembangunan  infrastruktur. Hal  ini  jelas  terlihat  pada  gambar  di bawah ini:

## Gambar 1. Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur
Sumber:
1. Belanja K/L
2. Belanja non K/L
3. (subsidi, PSO)
4. Transfer daerah
5. Pembiayaan (PMN dan viability gap fund )
Deskripsi
1. Anggaran  Infrastruktur  dapat ditingkatkan:
a. 2014: Rp. 177,9 Tn
b. 2015: Rp. 290,3 Tn
c. 2016: Rp. 313,5 Tn
d. 2017: Rp. 346,6 Tn
e. Namun  total  2015-2019:  +
Rp.  1.500  Tn  <  Rp.  1978,6 Tn
Hal  ini  akan  diberika  porsi  lebih besar kepada:
1. Swasta murni.
2. BUMN murni.
3. KPS-KPBU  dengan  jaminan non anggaran pemerintah.
4. Porsi  investasi  infrastruktur melalui  skema  KPBU  terhadap total investasi infrastruktur pada  sejumlah  negara  rata-rata adalah  25%  (Inggris,  Thailand, Portugal  dan  Brazil  memiliki figur  tertinggi  yaitu  diatas 40%).
Kondisi diatas dihitung berdasarkan tingkat kinerja infrastruktur yang diperlukan  untuk  pencapaian  posisi negara  berpendapatan  menengah  (midle income  country)  pada  tahun  2025  dalam Bappenas-JICA, 2014 tentang Background  Study  for  JMN  2015-2019, Analisa Tim Kementrian PPN/ Bappenas. KPS/KPBU  bergerak  di  19  bidang  atau proyek  infrastruktur  dan  energi,  dimana proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat Indonesia  secara  merata  di  seluruh profensi  yang  ada  di  Indonesia.  Salah satu  proyek  yang  menjadi  perhatian
pemerintah  dalam  mengejar  kinerja infrastruktur  Indonesia  adalah  proyek jalan  tol  yang  saat  ini  baru  beroperasi sepanjang 881.37 km sedangkan perencanaan  sudah  mencapai  3616.95 km.  Dibutuhkan  usaha  yang  keras  dari pemerintah dan swasta dalam mewujudkan  rencana  jalan  tol  tersebut, Namun  tidak  semua  proyek  jalan  tol memiliki  tingkat  kelayakan  yang  dapat memberikan jaminan keamanan investasi. Kendala-kendala resiko dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian  juga  menjadi  hal-hal  yang mempengaruhi keinginan atau minat para investor/pihak  swasta  untuk  berinvestasi. Pemerintah telah mencanangkan beberapa  terobosan  guna  meningkatkan minat  investasi  dari  pihak  swasta  dan memberikan insentif untuk meningkatkan kelayakan  dari proyek  yang  akan ditawarkan.  Pada  penelitian  terdahulu telah dilakukan uji AHP untuk mengetahui  insentif-insentif  yang  dipilih oleh pihak swasta khususnya pada proyek jalan  tol.  Hasil  15  sistem  insentif  yang dikembangkan  beberapa  Negara  di  dunia dengan  pengujian  metode  AHP,  insentif yang  banyak  diminati  adalah  insentif pemanfaatan  ruang  dan  pengendalian pemanfaatan  ruang  di  sekitar  jalan  tol (Pedoman  Konstruksi  dan  Bangunan,
2000),  selanjutnya  untuk  mengkaji  lebih jauh penerapan sistem insentif pemanfaatan  ruang  dan  pengendalian pemanfaatan  ruang  di  sekitar  jalan  tol, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang  tata ruang  yang  ada  disekitar  tol, dampak  dan  keinginan  masyarakat    di sekitar  lokasi  studi  yang  tertuang  dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian:
1. Untuk mengetahui kondisi eksisting  lokasi  penelitian  dan peruntukan  lahan  berdasarkan peraturan  daerah  di  sekitar Jalan Tol Bali Mandara (observasi  lapangan  dan  study peraturan daerah).
2. Mengetahui keinginan masyarakat  di  sekitar  jalan  tol pada lokasi yang memungkinkan diterapkan sistem  insentif  pemanfaatan ruang (metode wawancara).
3. Mengkaji  tata  ruang  di  kaki jalan  tol  dalam  kaitan  rencana pemanfaatan ruang dengan berpedoman insentif dan disentif    pemanfaatan  ruang  di jalan  tol  (metode cropping peta)

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Dalam  materi  kuliah  Budhi  Arsa, pembangunan  jalan  tol  Bali  Mandara
menjadi jalan bebas hambatan pertama di pulau Bali yang sudah direncanakan sejak tahun 2009. Beberapa pertanyaan muncul diantaranya  adalah  pertanyaan  mengenai penting  atau  tidaknya  jalan  tol  dibangun di  Bali,  sistem  pendanaaan  yang  terlalu membebani APBD, hingga teknologi dan desain  yang  akan  digunakan  terkait adanya  permasalahan  mengenai  adat istiadat  masyarakat  setempat.  Kondisi ragam  adat  dan  budaya  masyarakat  Bali yang sangat konservatif menjadi isu yang sangat  menjadi  pertimbangan  pemilihan jenis  konstruksi  bangunan  jalan  tol  yang harus  dipilih  oleh  pemerintah  dan kontraktor. Realisasi pelaksanaannya pada  saat  itu  didorong  oleh  rencana
Konferensi APEC. Konsorsium
Kontraktor  BUMN  dan  Jasa  Marga  ikut andil bersinergi membangun jalan tol ini. Proyek  yang  menelan  dana  sebesar  2.4 Triliun  Rupiah  ini  pun  memiliki  susunan kepemilikan  sebagai  berikut,  Jasa  Marga sebesar 60%, PT Pelindo III sebesar 20%, PT  Angkasa  Pura  I  sebesar  10%,  PT Wijaya  Karya  Tbk  (Wika)  sebesar  5%, PT  Adhi  Karya  Tbk  sebesar  2%,  PT Hutama  Karya  Tbk  sebesar  2%,  dan  PT Pengembangan  Pariwisata  Bali  sebesar 1%.  Dengan  tarif  tol  awal  sebesar  Rp. 10.000  untuk  golongan  I  (sedan,  jip, pickup/truk  kecil  dan  minibus)  dan  Rp.
4.000  untuk  golongan  VI.  Jalan  tol  yang memiliki  panjang  lebih  dari  12.7  km menjadi mega proyek jalan Bali Mandara ini  mampu  diselesaikan  dalam  jangka waktu  14  bulan  dan  dinyatakan  resmi digunakan  pada  tanggal  23  September 2013  oleh  Presiden  Indonesia  ke-5, Susilo Bambang Yudhoyono.
2.1  Insentif  Pemanfaatan  Ruang  dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang di Sekita Jalan Tol Latar belakang Kementerian
Pekerjaan  Umum  penyusunan  pedoman insentif pemanfaatan ruang dan pengendalian  pemanfaatan  ruang,  karena pembangunan jalan tol saat ini terdapat 2 kondisi:  (1)  pembangunan  jalan  tol  pada ruang  yang  belum  terbangun  sehingga peruntukan ruang di sekitar jalan tol pada hakekatnya  memperhatikan  asas  dan kriteria serta ketentuan teknis pemanfaatan  ruang  yang  mendukung terselenggaranya  fungsi  jalan  tol,  (2) pembangunan  jalan  tol  dilakukan  pada kawasan  yang  telah  berkembang  sebagai kawasan  terbangun  sehingga  penataan  di sekitarnya  tidaklah  persis  sama  dengan butir  (1)  di  atas  karena  lahan  di  sekitar jalan  tol  tersebut  telah  terbangun  sesuai dengan  fungsi  kawasan.  Hal  ini  perlu diadakan pengendalian.
Keberadaan jalan tol akan berdampak  terhadap  pemanfaatan  ruang kawasan di sekitarnya, antara lain sebagai lahan  perumahan,  perdagangan,  industri. Persoalan  yang  muncul  cepatnya  alih fungi  lahan  dan  perubahan  tata  guna lahan  yang  tidak  terpola  atau  terencana dengan  baik  yang  dapat  berdampak  pada fungsi  dan  kapasitas  pelayanan  jalan  tol bilamana dikelola dengan baik maka akan dapat  meningkatkan  fungsi  dan  kapasitas pelayanan jalan tol.
Pedoman  ini  digunakan  sebagai operasional  dan  implementasi  untuk acuan  dalam  mengatur  kawasan  sekitar jalan  tol  yang  belum  terbangun  maupun yang  telah  terbangun,  agar  tercapai pemanfaatan  ruang  yang  optimal  bagi berbagai  kegiatan  pembangunan  yang sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota.
Pengendalian  pemanfaatan  ruang pada jalan penghubung ini sangat penting mengingat jalan ini merupakan jalan yang menghubungkan  jalan  umum  dengan jalan  tol  dan  pemanfaatan  ruangnya berpotensi sebagai pembangkit dan penarik pergerakan menuju dan dari jalan tol.
1. Perangkat Insentif
Yang  dapat  diterapkan  dalam kegiatan pemanfaatan ruang:
a. Kemudahan untuk mendapat ijin/perpanjangan  ijin  usaha pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
b. Kemudahan untuk mendapatkan dukungan prasarana  dan  sarana  yang menunjang usaha produktif;
c. Kemudahan mendapatkan kredit  usaha  atau  kegiatan ekonomi  yang  menunjang fungsi kawasan;
d. Jaminan perlindungan
terhadap kegiatan penyelenggaraan sewa
ruang atau lahan;
e. Pemberian kompensasi kepada  masyarakat  yang dirugikan dengan diterapkannya  rencana  tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Perangkat Isinsentif
Yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang:
a. Tidak  diberikan  ijin  atau perpanjangan  ijin  kegiatan pemanfaatan ruang bagi kegiatan  yang  tidak  sesuai dengan rencana tata ruang;
b. Tidak  diberikan  prasarana dan  sarana  pendukung  pada kegiatan  pemanfaatan  ruang yang  tidak  sesuai  dengan rencana tata ruang;
c. Pengenaan  sanksi  terhadap
kegiatan  pemanfaatan  ruang yang  tidak  sesuai  dengan rencana tata ruang (Pedoman  Konstruksi  dan
Bangunan, 2000).

## 2.2 Metode Cropping Citra
Pemotongan  citra  merupakan  cara pengambilan  area  tertentu  yang  akan diamati (area  of  interest) dalam  citra, yang  bertujuan  untuk  mempermudah penganalisaan  citra  dan  memperkecil ukuran penyimpanan citra. Proses pengolahan  citra,  biasanya  tidak  secara keseluruhan scence dari  citra  yang  kita gunakan.  Untuk  mendapatkan  daerah yang  kita  inginkan  kita  dapat  memotong (cropping) citra  tersebut. Cropping citra dapat  digunakan  untuk  data  spasial maupun  data  spektral.  Pemotongan  citra dapat dilakukan berdasarkan titik koordinat,  jumlah  pixel  atau  hasil zooming daerah tertentu. Koreksi radiometrik dilakukan
untuk
memperbaiki kualitas visual dan memperbaiki  nilai-  nilai  pixel  yang tidak
sesuai dengan nilai  pantulan  atau pancaran  spektral  objek  yang  sebenarnya ( http://kataloggeografi.blogspot.co.id/20 14/08/memotong-citrakoreksi radiometrik-dan html) .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  umum  Dampak  Jalan Tol Bali Mandara antara lain:
1. Dampak Positif adanya pembangun jalan tol diantaranya adalah:
a. Penyerapan  sekitar  3000 tenaga kerja pada saat proses pembangunannya.
b. Keuntungan bagi
industri/pelaku usaha konstruksi bangunan.
c. Mengurai kemacetan (waktu tempuh sebelumnya 1-2 jam menjadi hanya 15 menit).
d. Menjadi acuan awal rencana pembangunan jalan tol lainnya  (Jalan  Tol  Kuta- Soka-Seririt).
e. Sinergi
BUMN
mencerminkan
pembangunan tidak
terhambat  oleh  pendanaan melalui system KPS.
f. Memberi  nilai  lebih  sebagai kota tujuan wisata
( landmark baru Pulau Bali).
2. Dampak  Negatif  juga  yang bermuncul sebagai efek samping  dari  perkembangan suatu wilayah.
a. Potensi  kapatalisme  tinggi, bertentangan  dengan  adat
Budaya masyarakat kemungkinan  adat  istiadat masyarakat setempat
perlahan-lahan memundar dan hilang.
b. Tarif  tol  yang  relatif  tinggi akibat investasi tidak berasal  dari  APBN  murni Tidak  adanya  subsidi  dari pemerintah membuat investor menginginkan
keuntungan  yang  maksimal dalam  proses  prngembalian investasinya .
c. Jumlah  kendaraan  pribadi meningkat Peningkatan
kemudahan untuk mengakses daerah yang
ingin  dijangkau  memiliki
kendaraan pribadi.
d. Memicu
terjadinya urbanisasi yang tinggi merupakan dampak regional/nasional akibat
kesenjangan  yang  muncul
yang  disebabkan  kurangnya pemerataan pembangunan.
Tindakan preventif terhadap kemungkinan dampak negatif yang muncul  di  masa  mendatang.  Berikut beberapa  upaya:  penetapan  regulasi  yang ketat terhadap investasi agar tidak terjadi alih fungsi lahan berlebihan. Pengembangan transportasi umum
Pemerintah provinsi. Peningkatan kualitas public services dari return values investment.
Menelaah  dampak-dampak  diatas maka  dapat  direncanakan  pengelolaan dampak  negative  sedini  mungkin  dan mengembangkan  dampak  positif  bagi keberadaan  investasi  dan  kepentingan masyarakat umum.
Hasil penelitian di lapangan diperoleh  persepsi  masyarakat  di  sekitar kaki  tol  dalam  upaya  penerapan  sistem insentif pemanfaatan ruang dan pengendalian  pemanfaatan  ruang  di sekitar  jalan  tol  seperti  tersaji  pada  tabel berikut:
Tabel 1. Hasil persepsi responden terhadap penerapan sistem insentif di sekitar kaki Jalan Tol Bali Mandara
No Variabel Indikator Responden ∑ 1 Fisik kemudahan untuk mendapatkan dukungan prasarana dan sarana yang menunjang usaha
produktif; 10 Orang 16.39 % 2 Fisik kemudahan mendapatkan kredit usaha atau kegiatan
ekonomi yang menunjang fungsi kawasan;
16 Orang 26.22% 3 Fisik pemberian kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan dengan diterapkannya rencana tata ruang wilayah
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
25 Orang 40.9% 4 Non Fisik kemudahan untuk mendapat ijin/perpanjangan ijin usaha pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
7 Orang 11.47% 5 Non Fisik jaminan perlindungan terhadap kegiatan penyelenggaraan sewa
ruang atau lahan; 8 Orang 13.1% Total 61 orang 100% Persepsi diatas mengambarkan keinginan masyarakat sekitar yang terdampak  pembangunan  jalan  tol  secara langsung adalah menginginkan pengelolaan  fisik  diserahkan  kepada investor  agar  pemanfaatan  ruang  di sekitar  kaki  jalan  tol  dapat  maksimal terdapat  25  orang  responden  yang memilih yaitu 40.9 %.
Kondisi eksisting tata guna lahan di sekitar  jalan  tol  berdasarkan  peraturan daerah  Kabupaten  Badung  No.  26  tahun 2013  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Badung  tahun  2013- 2033 sebagai berikut:

## Gambar 2. Kondisi tata ruang badung
Perda No. 26 tahun 2013
Selanjutnya  dilakukan  analisis  tata guna  lahan  di  sekitar  kaki-kaki  jalan  tol Bali  Mandara  dengan  hasil  penerapan sistem  insentif    pemanfaatan  ruang  dan pengendalian  pemanfaatan  ruang  di sekitar  jalan  tol  tidak  dapat  dilakukan pada  kaki  Benoa  dan  Bandara  I  Gusti Ngurah Rai mengingat tata guna lahan di sekitar  kaki  tol  tersebut  adalah  hutan mangrove  (TAHURA).  sehingga  hanya dilakukan  analisis  pada  satu  kaki  yaitu kaki  tol  Nusa  Dua,  mengingta  lahan peruntukkan  di  kawasan  tersebut  dan luasnya  masih  memungkinkan  untuk dikelola  oleh  investor  atau  masyarakat untuk kawasan-kawasan ekonomi strategis.

## Gambar 3. Peta penggunaan lahan kaki
Tol Nusa Dua di Kabupaten Badung
Berikut  ini  adalah  hasil  olah  data dengan  metode croping citra  untuk memperoleh  luas  lahan  yang  dapat diolah/direncanakan untuk kawasan ekonomi  strategis  yang  telah  sesuai dengan  peraturan  Tata  Ruang  Badung. Perda  no.  26  tahun  2013.  Pada  Pedoman Konstruksi  dan  Bangunan,  2000  tentang Pemanfaatan  Ruang  dan  Pengendalian Pemanfaatan  Ruang  di  Sekitar  Jalan  Tol di usulkan minimal pengelolaan kawasan seluas  10  hektar  seperti  tersaji  pada gambar berikut:
Gambar 4. Peta pengelolaan kawasan lahan kaki Tol Kabupaten Badung

## 4. SIMPULAN DAN SARAN
4.1  Simpulan
Dampak  pembangunan  Jalan  Tol Bali  Mandara  salah  satunya  mengarah pada  kondisi  tata  ruang  di  sekitar  kaki jalan  tol  yang  perlu  dikelola  berdasarkan system  insentif  yang  ingin  diterapkan yaitu pemanfaatan ruang dan pengendalian  pemanfaatan  ruang  di sekitar  jalan  tol.  Dari  hasil  penelitian diperolah:
1. Keinginan masyarakat di
sekitar  jalan  tol  pada  lokasi yang memungkinkan diterapkan sistem insentif
pemanfaatan  ruang  (metode wawancara) berupa bidang fisik, memberikan investor
mengelola  kawasan  kaki  jalan tol dan
masyarakat memperoleh ganti rugi.
2. Dari hasil analisis tata ruang di kaki  jalan  tol  dalam  kaitan rencana  pemanfaatan  ruang dengan  berpedoman  insentif dan disentif pemanfaatan ruang di  jalan  tol  (metode croping peta)  diperoleh  luas  yang cukup memadai yaitu 10 hektar
sesuai dengan pedoman pemanfaatan ruang.
4.2  Saran
Sebagai  saran,  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor
45  Tahun  2008  tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah Pemberian  Insentif  adalah  dukungan  dari pemerintah  daerah  kepada  penanamam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas  dari  pemerintah  daerah  kepada penanam  modal  untuk  mempermudah setiap  kegaitan  penanaman  modal  dalam rangka mendorong peningaktan penanaman  modal  di  daerah.  Hal  ini
penting  diteliti  lebih  lanjut  khususnya peningkatan nilai kelayakan dari investasi KPS  sehingga  KPS  di  Indonesia  dapat berkembang  membangun  infrastruktur nasional.

## 5 DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  (2000). Pedoman  Konstruksi dan  Bangunan  tentang  pemanfaat ruang dan pengendalian pemanfaatan  ruang  di  sekitar  jalan Tol .
Anonim.  (2012). Analisis  Data  Citra Penginderaan Jauh. http://pengertian-definisi. blogspot.com/2011/09/analisis-data- citra-penginderaan-jauh.html. Diunduh 15 September 2012.
Anonim.  (2013). Peraturan  daerah Kabupaten  Badung  No.  26  tahun 2013  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Badung  tahun 2013-2033 .
Arsa,  I  G.A.M.B.  (2014). Pembangunan Jalan  Tol  Bali  Mandara .  Makalah Kuliah.
Gunarto,  E.  (2007). Interpretasi  Citra . http://inderaja.blogspot.com/2007/
11/interpretasi-citra.html. Diunduh
11 September2012.
Rusman. (2011). Interpretasi Citra
Penginderaan  Jauh .  http://rusman- soal.blogspot.com/2011/03/interpreta si-citra-penginderaan-jauh.html. Diunduh 11 September 2012.