## EVALUASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TERISI KABUPATEN INDRAMAYU

## EVALUATION OF PREVENTION AND PROGRAMS TUBERCULOSIS MANAGEMENT IN THE REGION  PUSKESMAS WORK IS TERISI IN INDRAMAYU DISTRICT
Setyo Dwi Widyastuti, Muhamad Fauzi, Indah Sari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, STIKes Indramayu Jalan Wirapati Sindang Indramayu, 45222, Indonesia Email: niamulwafa70@gmail.com

## ABSTRAK
Tuberkulosis  merupakan  penyakit  menular  yang  disebabkan  oleh  infeksi bakteri  Mycobacterium  tubercolusis.  Penemuan  kasus  tuberkulosis  di  Kabupaten Indramayu  dari  tahun  2019  sampai  2021  menunjukan  trend  menurun  selama  tiga tahun  pengamatan,  tetapi  angka  kesembuhan  TB  tahun  2019  sebanyak  91,9% menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020  yang terlaporkan tercatat sebanyak 70,8%.  Pada  tahun  2021  jumlah  kasus  TB  di  Kabupaten  Indramayu  ditemukan sebanyak  1.647  kasus.  Pelaksanaan  program  P2TB  terdapat  beberapa  kendala diantaranya  yaitu  pemegang  program  TB  yang  merangkap  tugas,  pelaporan  dari Puskesmas  ke  Dinas  Kesehatan  yang  belum  optimal,  penyuluhan  dari  pihak Puskesmas terkait program TB kurang maksimal dilakukan, dan Pengawas Minum Obat  (PMO)  yang  belum  berfungsi  secara  optimal.    Metode  penelitian inimenggunakan metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Informan  penelitian  ini  berjumlah  8  informan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  kegiatan  Promosi  kesehatan  masih  belum  optimal.  Sumber  daya  manusia sudah  sesuai  standar,  ketersedian  logistik dan  dana  sudah  mencukupi.  Pencatatan dan  pelaporan  masih  terhambat  oleh  jaringan  dan  penguasaan  petugas  kesehatan terhadap sistem informasi. Peran serta masyarakat belum dilakukan secara optimal. Pada  proses  pelaksanaan  program  P2TB  menunjukan  bahwa  Perencanaan  program di Puskesmas sudah baik. Pelaksanaan Program P2TB dilakukan dengan kunjungan kontak  serumah  penderita  TB  dan  Kunjungan  praktik  mandiri,  dan  Pengawasan yang  dilakukan  sudah  optimal.  Hasil  capaian  menunjukan  bahwa  penemuan penderita  belum  mencapai  target  yang  ditetapkan.  Pada  tahun  2021  target  yang ditentukan sebanyak 175 adapun capaiannya hanya 51 Kasus yang ditemukan. Simpulan dalam penelitian ini dilihat dari pelaksanaan program P2TB di puskesmas masih  kurang  maksimal  dan  disarankan  agar  dapat  meningkatkan  kualitas pelaksanaan program untuk mendapatkan hasil yang sesuai target.
Kata Kunci : Evaluasi Program Tuberkulosis

## ABSTRACT
Tuberculosis  is  an  infectious  disease  caused  by  infection  with  the  bacterium Mycobacterium  tubercolusis.  The  discovery  of  tuberculosis  cases  in  Indramayu Regency  from  2019  to  2021  showed  a  downward  trend  during  three  years  of observation,  but  the  TB  recovery  rate  in  2019  was  91.9%  this  recovery  rate decreased when compared to 2020 which was reported to be recorded as much as 70.8%.  In  2021,  the  number  of  TB  cases  in  Indramayu  Regency  was  found  to  be 1,647  cases.  This  research  method  uses  qualitative  research  methods  with  a  case study  approach.  The  informants  of  this  study  totaled  8  informants.  The  method  of data  collection  is  carried  out  with  case  studies.  The  results  showed  that  health promotion  activities  are  still  not  optimal.  Human  resources  are  up  to  standard, logistics  availability  and  funds  are  sufficient.  Recording  and  reporting  are  still hampered  by  the  network  and  health  workers'  control  of  the  information  system. Community  participation  has  not  been  carried  out  optimally.  In  the  process  of implementing  the  P2TB  program,  it  was  shown  that  the  program  planning  at  the Puskesmas was good. The implementation of the P2TB Program is carried out with visits to household contacts of TB sufferers and independent practice visits, and the supervision  carried  out  is  optimal.  The  results  of  the  achievements  show  that  the findings of sufferers have not reached the target set. In 2021, the target set is 175, while  the  achievement  is  only  51  cases  found. The  conclusion  in  this study  can  be seen  from  the  implementation  of  the  P2TB  program  at  the  puskesmas  is  still  not optimal.  Therefore,  it  is  recommended  that  it  can  improve  the  quality  of  program implementation to get targeted results.
Keywords : Tuberculosis Program Evaluation
PENDAHULUAN World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa penyakit TB merupakan  salah  satu  dari  10  penyebab kematian  di  seluruh  dunia.  Tahun  2020 sekitar 10 juta orang menderita penyakit TB  dan  1,2  juta  meninggal  dunia. Penyakit  TB  masih  menjadi  pembunuh nomor  dua  di  dunia  setelah  penyakit HIV/AIDS.
Diperkirakan sepertiga penduduk  dunia  sudah  terinfeksi  bakteri Mycobacterium tubercolusis secara laten.  TB  menjadi  salah  satu  penyakit yang  pengendaliannya  komitmen  global dalam MDGs (WHO, 2021).
Pada  tahun  2020  jumlah  kasus tuberkulosis di Indonesia yang ditemukan  sebanyak  351.936  kasus, menurun bila dibandingkan kasus
tuberkulosis  yang  ditemukan  pada  tahun 2019 yaitu sebesar 568.987 kasus. Kasus TB  di  Provinsi  Jawa  Barat  dilaporkan sebanyak 79.840 kasus, menurun dibandingkan  tahun  2019  yaitu  sebesar 109.896  kasus.  Penemuan  kasus  di
Kabupaten Indramayu tahun 2021
jumlah kasus TB di Kabupaten Indramayu  ditemukan  sebanyak  1.647 kasus.  Puskesmas  yang  memiliki  kasus TB  tertinggi  adalah  Puskesmas  Terisi sebanyak  51  kasus  dan  Puskesmas dengan  kasus  TB  terendah  adalah Puskesmas  Bongas  sebanyak  2  kasus. kesembuhan  TB  tahun  2019  sebanyak 91,9%  angka  kesembuhan  ini menurun bila  dibandingkan  dengan  tahun  2020 yang  terlaporkan  tercatat  sebanyak 70,8%.
Tingginya  kasus  TB  di  Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor,
pertama:  waktu  pengobatan  relatif  lama (6-8  bulan)  menjadi  penyebab  penderita TB  sulit  sembuh  karena  pasien  TB berhenti  berobat  (Drop  out);  kedua: masalah  TB  diperberat  dengan  adanya peningkatan  infeksi  HIV/AIDS  yang berkembang cepat dan munculnya permasalahan  TB-MDR  (Multi  Drugs Resistant:  kebal  terhadap  bermacam obat); ketiga: adanya penderita TB laten; keempat:  masih  kurangnya  keterlibatan lintas  program  dan  lintas  sektor  dalam penanggulangan TB baik kegiatan maupun  pendanaan  serta  belum  semua masyarakat  dapat  mengakseslayanan  TB khususnya di Daerah Terpencil,
Perbatasan  dan  Kepulauan  (DTPK)  dan daerah  risiko  tinggi  seperti  daerah kumuh di perkotaan, pelabuhan, industri, lokasi  permukiman  padat;  dan  yang kelima:  faktor  sosial  seperti  besarnya angka  pengangguran,  rendahnya  tingkat pengetahuan, dan pendapatan per kapita, kondisi  sanitasi,  papan,  sandang  dan pangan  yang  tidak  memadai  yang berakibat pada tingginya risiko masyarakat terjangkit TB.
Meskipun  terjadi  penurunan  kasus baru  TB,  tetapi  tidak  cukup  cepat  untuk mencapai  target  Strategi  END  TB  tahun 2020,  yaitu  pengurangan  kasus  TB sebesar  20%  antara  tahun  2015 – 2020.
Pada tahun 2015 – 2019 penurunan kumulatif  kasus  TB  hanya  sebesar  9%. Begitu juga dengan kematian akibat TB, jumlah  kematian  pada  tahun  2019 sebesar  1,4  juta.  Secara  global  kematian akibat  TB  per  tahun  menurun  secara global,  tetapi  tidak  mencapai  target Strategi  END  TB  tahun  2020  sebesar 35% antara tahun 2015 – 2020. (Kemenkes, 2020). Berdasarkan uraian tersebut,
menjadikan alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “Evaluasi  Program  Pencegahan  dan Penanggulangan Tuberkolusis di Wilayah Kerja Puskesmas Terisi Kabupaten Indramayu”.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Penelitian  kualitatif  merupakan  metode penelitian  yang  dapat  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi obyek  yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif bersifat untuk memahami makna, memaknai keunikan, mengontruksi fenomena,  dan  menemukan  hipotesis. Studi  kasus  adalah  suatu  serangkaian kegiatan  ilmiah  yang  dilakukan  secara intensif,  terinci  dan  mendalam  tentang suatu  program,  peristiwa,  dan  aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.
Informan  penelitian  ini  berjumlah 8  informan  dan  metode  pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Tempat penelitian di Puskesmas  Terisi  dan  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Indramayu  dan  dilaksanakan pada  bulan  Juni  2022  sampai  bulan  Juli 2022.  Alat  yang  digunakan  dalam pengumpulan  data  penelitian  yaitu  buku catatan, voice recorder, dan camera.

## HASIL
Input

## Kegiatan Pengendalian TB
Kegiatan penanggulangan tuberkulosis  dalam  program  P2TB  di Puskesmas  Terisi  terdapat  kendala  pada pelaksanaan  promosi  kesehatan  dimana akibat  Pandemi  Covid-19  menyebabkan petugas kesehatan sulit untuk melakukan penyuluhan ke masyarakat, sulit melaksanakan rapat koordinasi, ketersediaan  media  komunikasi  yang belum  mencukupi,  dan  kesadaran  pasien
TB  untuk  memeriksakan  sakit  batuknya ke puskesmas masih kurang.
Sumber Daya Sumber daya manusia di Puskesmas  Terisi  sudah  sesuai  standar karena semua petugas puskesmas terlibat dalam  pelaksanaan  program  P2TB  akan tetapi  perlu  pengaktifan  kader  kembali. Ketersedian logistik di Puskesmas Terisi sudah  memenuhi  kebutuhan  pasien  dan obat  selalu  tersedia  dan  sesuai  standar sehingga  cukup  lengkap.  Ketersediaan dana  dan  alokasinya  dalam  pelaksanaan program P2TB sudah mencukupi dengan sumber dari BOK dan APBD.
Sistem Informasi
Pencatatan  dan  pelaporan  yang dilakukan oleh petugas Puskesmas kepada  Dinas  Kesehatan  menggunakan aplikasi SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis) tanpa menghilangkan laporan-laporan manual. Sistem
informasi pelaporan sudah sesuai standar, akan tetapi pada saat pelaksanaanya terdapat beberapa kendala seperti  sinyal,  dan  petugas  yang  sepuh kurang  mengerti  dengan  pelaporan secara online.
Koordinasi, Jejaring Kerja, dan
Kemitraan.
Koordinasi  dilakukan  dengan  cara
monitoring  dan  evaluasi  yang  dilakukan dalam  bentuk  capaiancapaian  program, kinerja  program  di  Puskesmas,  dan permasalahan  yang  ada  setiap  setahun sekali,  bersamaan  dengan  dilakukannya supervisi  ke  semua  Puskesmas.  Jejaring kerja yang dilakukan pemegang program TB  bersama  dengan  BP  Umum,  Poned, KIA  serta  BP  lain  yang  terkait  untuk penjaringan  kasus  TB.  Serta  Kemitraan yang  dilakukan  dengan  lintas  program yaitu menjalin kerjasama dengan Rumah
Sakit.  Kerjasama  dengan  lintas  sektor yaitu dengan kuwu dalam penanggulangan TB. Peran Serta Masyarakat
Peran  serta  masyarakat  dalam penanggulangan Tuberkulosis belum dilakukan  secara  optimal  karena  masih rendah  kesadaran  masyarakat  untuk memeriksakan sakit batuknya ke Puskesmas,  tidak  mau  melakukan  tes dahak. Stigma negatif tentang TB masih ada  di  lingkungan  masyarakat  yang dikaitkan dengan tradisi karena pengetahuan tentang penyakit TB
kurang.

## Proses
Perencanaan  program  P2TB  di Puskesmas  sudah  optimal  yaitu  terdapat perencanaan  kegiatan  program  P2TB seperti  kegiatan  penanggulangan  TB yaitu  kunjungan  kontak  serumah  pasien TB,  sosialisasi,  kegiatan  surveilans, penemuan dan penanganan kasus, monitoring dan evaluasi serta penyusunan anggaran dan supervisi. Dalam pelaksanaan program TB itu tidak ada  penyusunan  staff yang  dilakukan dari  Dinas  Kesehatan  ataupun  dari Puskesmas  karena  sudah  ditentukan  dari Pusat berdasarkan Permenkes RI  Nomor 67 Tahun 2016. Standar Ketenagaan TB
di  Puskesmas  adalah  puskesmas  dengan laboratorium  yang  mampu  melakukan pemeriksaan  mikroskopis dahak  dan menerima  rujukan:  kebutuhan  minimal tenaga  pelaksana  terlatih  terdiri  dari  1 dokter,  1  perawat/petugas  TB,  dan  1 tenaga laboratorium. Pelaksanaan Program P2TB dilakukan  dengan  kunjungan  kontak serumah  penderita  TB  dan  kunjungan dokter praktik mandiri (DPM). Penanggulangan  TB  diselenggarakan melalui  kegiatan:  promosi  kesehatan, surveilans  TB,  pengendalian  faktor risiko,  penemuan  dan  penanganan  kasus TB, pemberian kekebalan, dan pemberian obat pencegahan.
Pengawasan  yang  dilakukan  Dinas Kesehatan dengan  bentuk  pertemuan evaluasi  pertiga  bulan  sekali  dalam setahun, dan Dinas Kesehatan melakukan pengawasan berbasis aplikasi yang  bisa  dilihat  setiap  waktu,  adapun pengawasan  yang  dilakukan  oleh  kepala puskesmas  terhadap  pemegang  program TB dilakukan setiap hari, adapun petugas TB  melakukan  pengawasan  terhadap penderita melalui PMO.
Output
Data hasil capaian program penanggulangan TB, penemuan penderita  belum  mencapai  target  yang ditetapkan.  Pada  tahun  2021  target  yang ditentukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu 175 adapun capaiannya  hanya  51  Kasus  yang ditemukan.

## PEMBAHASAN
Input Kegiatan Pengendalian TB Akibat  pandemi  covid-19  petugas kesehatan  sulit  melakukan  penyuluhan ke  masyarakat  sehingga  masyarakat
tidak  mengetahui  tentang  TB  dan penanggulangannya.
Selain itu menyebabkan  petugas  kesehatan  sulit untuk melakukan rapat koordinasi, advokasi dan kerjasama dengan pemangku kebijakan. Penyuluhan TB ini perlu  dilakukan  karena  masalah  TB banyak masalah pengetahuan dan perilaku masyarakat. (Faradis & Indarjo, 2018). Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  kegiatan  surveilans  TB dilakukan melalui SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis) yang didalamnya  terdapat  informasi  tentang indeks  kasus  TB  dan  pasien  terduga  TB yang  memeriksakan  dirinya  langsung  ke Puskesmas.  Selain  itu  petugas  juga melakukan pemeriksaan  kontak serumah dan pencarian suspek secara aktif.
Pelaksanaan  surveilans  TB  masih
terdapat kendala yaitu terdapat penolakan dari pasien, pasien  yang  yang mau dikunjungi kadang-kadang tidak ada dirumah,  dan  masyarakat  yang  terduga suspek TB disuruh pemeriksaan dahak di Puskesmas  tidak  datang  ke  puskesmas, serta  masih  banyak  masyarakat  yang berstigma  negatif  tentang  penyakit  TB dan  rasa  malu  jika  dinyatakan  sakit sehingga  kepedulian  masyarakat  untuk terbuka  akan  kesehatannya  dengan petugas kesehatan masih rendah terutama terkait dengan sakit batuk yang terduga  tanda  gejala  penyakit  TB. Surveilans
TB dilakukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan,  dan  penilaian  program Penanggulangan  TB.  Surveilans  TB ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan  dini  dan  tindakan  respon terhadap  terjadinya  peningkatan  TB resistan
obat. Penyelenggaraan Surveilans  TB  dilakukan  pengumpulan
data  secara  aktif  dan  pasif  baik  secara manual  maupun  elektronik.  Sejalan dengan  penelitian  Ersanti  dkk.  (2016), diketahui  bahwa  pengumpulan  data  baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas  dilakukan  secara  pasif,  yaitu data diperoleh dari laporan rutin fasilitas kesehatan maupun sumber pelapor lainnya  (Ersanti,  Nugroho,  &  Hidajah,
2016). Pengendalian faktor resiko penyakit  TB  telah  dilakukan  baik didalam  maupun  diluar  Puskesmas
Terisi.  Pengendalian  faktor  risiko  TB ditujukan  untuk  mencegah,  mengurangi penularan dan kejadian penyakit TB.
Pengendalian faktor  risiko  TB dilakukan dengan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, membudayakan  perilaku  etika  berbatuk, melakukan  pemeliharaan  dan  perbaikan kualitas  perumahan  dan  lingkungannya sesuai  dengan  standar  rumah  sehat, peningkatan daya tahan tubuh, penanganan  penyakit  penyerta  TB, penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi  TB  di  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan dan di luar Fasilitas
Pelayanan  Kesehatan.  Setiap  pasien  TB disarankan ketika berbatuk harus menutup  mulut  dengan  sapu  tangan  dan jangan membuang dahaknya di sembarangan tempat, tetapi membudayakan  etika  berbatuk  belum sepenuhnya  dilakukan  di  masyarakat walaupun  sudah  selalu  di  promosikan, karena  masyarakat  belum  menyadari bahaya  penularan  penyakit  TB  tersebut ketika  berbatuk  (Purba,  Elfida  et  all. 2019).
Hasil penelitian kegiatan penemuan kasus TB di Puskesmas Terisi dilakukan  secara  pasif  dan  aktif  sesuai dengan  Permenkes  Nomor  67  Tahun 2016. Secara pasif yaitu penemuan kasus
TB  berasal  dari  warga  terduga  TB  yang melakukan  pemeriksaan  ke  Puskesmas. Secara  aktif  yaitu  penemuan  kasus  TB berasal  dari  pencarian  aktif.  Penanganan kasus TB oleh petugas TB di Puskesmas dimulai dari penegakan diagnosis melalui  pemeriksaan  dahak  pada  pasien terduga TB yang dengan tes mikrospkopis dan uji Tes Cepat Molekuler  (TCM)  di  Rumah  Sakit Bayangkara dan RSUD. Penemuan kasus TB ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pasien TB. Penanganan kasus dalam Penanggulangan  TB  dilakukan  melalui kegiatan  tata  laksana  kasus  untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan pasien. Sesuai dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Faizah dkk.  (2019)  diketahui  bahwa  proses penemuan  suspek  TB  ketika  sudah ditemukan biasanya langsung disarankan periksa  ke  Puskesmas,  atau  dilaporkan ke  Puskesmas  sehingga  oleh  Tim  TB akan  dilakukan  kunjungan  rumah.  Pada tahap  awal  akan  dilakukan  pemeriksaan dahak,  pasien  diminta  mengumpulkan dahak sewaktu-pagi (SP). hasil pemeriksaan  sudah  ada  dilanjutkan dengan  diberikan  OAT  sesuai  dengan hasil  pemeriksaan (Faizah  &  Raharjo, 2019).
Pemberian kekebalan
yang dilakukan  yaitu  pemberian  imunisasi BCG  pada  bayi  dan  kepada  anak  usia dibawah 5 tahun yang melakukan kontak erat  dengan  pasien  TB  dan  PP  INH diberikan  kepada  ODHA  yang  tidak memiliki  penyakit  TB.  Vaksin  BCG (Bacille  Calmette-Guérin)  adalah  vaksin hidup yang dilemahkan yang berasal dari Mycobacterium bovis. Pemberian vaksinasi  BCG  berdasarkan  Program
Pengembangan Imunisasi diberikan pada
bayi  0-2  bulan.  Pemberian  vaksin  BCG pada  bayi  >  2  bulan  harus  didahului dengan uji tuberkulin. Petunjuk pemberian vaksinasi BCG mengacu pada Pedoman  Program  Pemberian  Imunisasi
Kemenkes.  Secara  umum  perlindungan vaksin  BCG  efektif  untuk  mencegah terjadinya TB berat seperti TB milier dan TB  meningitis  yang  sering  didapatkan pada  usia  muda.  Vaksinasi  BCG  ulang tidak  direkomendasikan  karena  tidak terbukti memberi perlindungan tambahan. Berdasarkan hasil penelitian pemberian pengobatan pencegahan terhadap ODHA yang diberikan kombinasi  pengobatan  yaitu  dengan pemberian  obat  ARV  dan  OAT  (Obat Anti Tuberkulosis) dan petugas kesehatan  memberikan  imunisasi  BCG pada  anak  usia  dibawah  lima  tahun. Sebagai salah satu upaya pencegahan TB aktif pada ODHA, pemberian pengobatan pencegahan dengan Isoniazid (PP INH) dapat diberikan pada
ODHA  yang  tidak  terbukti  TB  aktif  dan tidak  ada  kontraindikasi  terhadap  INH. Dosis  INH  yang  diberikan  adalah  300 mg  per  hari  dengan  dosis  maksimal  600 mg per hari, ditambah Vitamin B6 25 mg per hari selama 6 bulan.
Sumber Daya Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana  program  P2TB  di
Puskesmas  Terisi  dilaksanakan  oleh semua  petugas  tetapi  kader  TB  di wilayah  kerja  Puskesmas  Terisi  tidak aktif.  SDM  dalam  Program  P2TB  di Puskesmas  Terisi  sudah  sesuai  dengan Permenkes  Nomor  67  Tahun  2016 bahwa kebutuhan minimal tenaga pelaksana  terlatih  untuk  pelaksanaan program P2TB di Puskesmas terdiri dari 1  dokter,  1  perawat/petugas  TB,  dan  1
tenaga laboratorium. Pemegang program TB  juga  melakukan  kerjasama  dengan kader  TB,  akan  tetapi  2  kader  tersebut tidak  aktif  melakukan  skrining  TB dimasyarakat.  Kurangnya  jumlah  kader dengan  beban  tugas  yang  banyak  dan wilayah yang luas mengakibatkan pelaksanaan penemuan kasus TB, penyuluhan  kesehatan,  pencatatan  dan pelaporan  menjadi  kurang  optimal.  Hal ini sesuai dengan penelitian Pratama dkk (2019),  bahwa  Jumlah  petugas  yang sedikit,  dan  pekerjaan  yang  banyak menjadi permasalahan dalam melakukan penemuan  kasus  secara  aktif  dan pelaksanaan  program  menjadi  tidak optimal  (Pratama,  Muchti  Y  et  all, 2019).
Kebutuhan  OAT  disediakan  oleh Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Indramayu, kemudian akan didistribusikan ke
Puskesmas  sesuai  dengan  kebutuhan setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat  Lanjutan  (FKTL).  Distribusi OAT  untuk  setiap  FKTP  dilakukan  jika ada  permintaan  ke  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Indramayu  sesuai  dengan jumlah  kasus  TB  yang  ditemukan.  Obat Anti  Tuberkulosis  (OAT)  di  Puskesmas Terisi tersedia dalam jumlah yang cukup dan  jenis  sesuai  dengan  kebutuhan pasien  TB.  OAT  untuk  pasien  TB disimpan dalam ruangan khusus penyimpanan  obat,  bersamaan  dengan persediaan obat-obatan untuk pengobatan  lainnya.  Ketersediaan  obat dan  perbekalan  kesehatan  (logistik  TB) merupakan  bagian  terpenting  dalam keberhasilan  Program  Penanggulangan TB. Sejalan dengan penelitian Suarayasa dkk.  (2019),  menyatakan  bahwa  logistik penanggulangan  TB  mulai  dari  bahan diagnosis  dan  obat  disediakan  melalui program  penanggulangan  TB  dari  dana
APBN.  Penyediaannya  dilakukan  sesuai permintaan  dinas  kesehatan  kabupaten Sigi (Surayasa, Ketut et all, 2019). Berdasarkan hasil penelitian pendanaan  untuk  pelaksanaan  program P2TB  di  Puskesmas  Terisi  sudah mencukupi dan dana tersebut berasal dari Dana BOK dan APBN. Sesuai Permenkes  RI  Nomor  3  Tahun  2019 bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan  (BOK)  merupakan  salah  satu sumber  pendanaan  untuk  menunjang operasional  pelayanan  di  Puskesmas yang  bersumber  dari  APBN  untuk kegiatan non fisik. Pembiayaan Program TB  dapat  diidentifikasi  dari  berbagai sumber  mulai  dari  anggaran  pemerintah dan  dari  berbagai  sumber  lainnya, sehingga  semua  potensi  sumber  dana dapat  dimobilisasi.  Mobilisasi  alokasi sumber dana secara tepat, baik di tingkat pusat maupun daerah harus dilaksanakan melalui komitmen
pembiayaan pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)  dan  peningkatan  pemerintah daerah  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)dan  penerimaan dana hibah. Puskesmas dalam melaksanakan  program  P2TB  dengan metode DOTS memiliki biaya penyelenggaraan pengobatan paru paling kecil sehingga terbukti Puskesmas merupakan  pelayanan  kesehatan  yang paling efektif untuk penanganan TB Paru (Ulya & Thabrany, 2017).
Hasil  penelitian  dengan  petugas TB di Puskesmas Terisi diketahui bahwa setiap  ditemukan  pasien  TB  dari  yang melakukan  pemeriksaan  di  Puskesmas akan dilakukan pencatatan pada formulir pasien TB  yang diinputkan ke SITB dan tanpa  menghilangkan  laporan  secara manual.
Sistem tersebut terdapat informasi identitas pasien TB, nomor HP
keluarga  pasien  TB,  jadwal  rutin  pasien TB  melakukan  pemeriksaan  dahak  dan pengambilan  OAT  di  Puskesmas.  Hal tersebut memudahkan pemegang program  dalam  memantau  keteraturan pengobatan  dan  efek  samping  yang dikeluhkan  oleh  pasien  TB.  Hambatan yang  dialami  oleh  pemegang  program TB  dalam  menggunakan  SITB  yaitu seperti  sinyal,  dan petugas  yang  udah “sepuh” kurang mengerti dengan pelaporan secara online.
Sistem Informasi Sistem  Informasi  yang  dimaksud dalam  Permenkes  RI  Nomor  67  Tahun 2016 yaitu data untuk program Penanggulangan  TB  diperoleh  dari sistem  pancatatan  dan  pelaporan  TB. Pencatatan  dan  pelaporan  TB  mulai  dari FKPTP, FKPTL, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,  dan  Dinas  Kesehatan Kota  Provinsi  kepada  Dinas  Kesehatan Kota  Pusat  menggunakan  aplikasi  SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis). Sejalan dengan  penelitian  dari  Setiawan  (2017), setelah  sistem  informasi  pencatatan pengobatan manual dikembangkan menjadi berbasis website dengan pemrograman menggunakan PHP dengan  sistem  operasi  MS  Windows. Petugas  menjadi  lebih  mudah  dalam memantau  jadwal  pengobatan  pasien karena  pasien  sudah  terbagi  berdasarkan tanggal  pengobatan,  baik  dalam  jadwal minum  obat,  jadwal  pengambilan  obat maupun  jadwal  pemeriksaan  dahak ulang.  Selain  itu  dalam  mengirim  pesan petugas  lebih  mudah  karena  nomor handphone  pasien  sudah  tersimpan dalam basis data (Setiawan, 2017).
Koordinasi,
Jejaring Kerja, dan Kemitraan. Berdasarkan hasil penelitian,
koordinasi  yang  dilakukan  antara  Dinas Kesehatan  dengan  pemegang  program
TB di Puskesmas yaitu adanya monitoring  dan  evaluasi  dalam  bentuk capaian-capaian program, kinerja program di Puskesmas, dan permasalahan-permasalahan  yang  ada setiap setahun sekali. Bersamaan dengan dilakukannya supervisi ke semua
Puskesmas  program  P2TB  dan  dengan dilakukannya supervisi di semua
Puskesmas.  Monitoring  dan  evaluasi yang  dilakukan  oleh  Dinas Kesehatan Kabupaten  Indramayu  kepada  petugas TB  di  Puskesmas  dilaksankan  setiap  3 bulan.  Jejaring  kerja  yang  dilakukan pemegang  program  TB  bersama  dengan BP  Umum,  Poned,  KIA  serta  BP  lain yang terkait untuk penjaringan kasus TB. Adapun  Kemitraan  yang  dilakukan  oleh petugas Puskesmas dengan lintas program yaitu menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Kerjasama  dengan  lintas  sektor  yaitu dengan  camat,  lurah,  Dinas  Pendidikan dan sekolah untuk mendapatkan dukungan yang baik dalam penanggulangan TB. Akan tetapi, kerjasama  lintas  sektor  dengan  sektor industri,perusahaan,tempat  kerja  kurang optimal  karena  masih  banyak  instansi instansi  yang  belum  berperan  dalam penanggulangan  TB.  Supervisi  yang dilakukan  secara  rutin  oleh  pihak  Dinas Kesehatan  kepada  kinerja  petugas  di Puskesmas  dapat  memberikan  manfaat atau perbaikan petugas dalam melaksanakan penemuan dan pengobatan kasus  TB,  sehingga  proporsi  berkinerja baik  lebih  banyak  dibandingkan  petugas yang menyatakan jarang supervisi dalam bekerja (Husein & Sormin, 2012).
Peran Serta Masyarakat
Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  peran  serta  masyarakat dalam pelaksanaan program P2TB masih belum  optimal.  Hal  ini  dikarenakan masih  banyak  masyarakat  yang  belum terbuka  tentang penyakitnya  terutama sakit  batuk  kepada  petugas  kesehatan, masih  banyak  masyarakat  yang  malu apabila sakit batuknya diketahui penyakit TB sehingga menolak pada saat dilakukan wawancara terkait kesehatannya  dan  dianjurkan  untuk melakukan  pemeriksaan  tes  dahak  ke Puskesmas  tetapi  banyak  yang  tidak melaksanakanya dan terbatasnya informasi tentang penderita TB dilingkungan masyarakat, dan Pengetahuan masyarakat tentang penyakit  TB  masih  rendah  dan  stigma negatif  masyarakat  terkait  penyakit  TB masih  tinggi.  Sejalan  dengan  penelitian Yuniar dkk (2017), kurangnya pengetahuan  tentang  TB  dan  nilai-nilai budaya  setempat  seperti  memandang penderita  TB  jangan  sampai  diketahui oleh  banyak  pihak  karena  anggapan  TB merupakan  penyakit  yang  memalukan (Yuniar, Isma et all, 2017).

## Proses
Perencanaan  program  P2TB  di Puskesmas  sudah  baik  karena  sudah  ada perencanaan  kegiatan  program  P2TB seperti  kegiatan  penanggulangan  TB yaitu  kunjungan  kontak  serumah  pasien TB,  sosialisasi,  kegiatan  surveilans, penemuan dan penanganan kasus, monitoring dan evaluasi serta penyusunan  anggaran  dan  supervisi. Perencanaan  tersebut  memiliki  tujuan yaitu untuk menurunkan angka kesakitan dan  ke  kematian  yang  diakibatkan  oleh TB. Proses perencanaan Penanggulangan TB dilaksanakan dengan langkahlangkah yaitu  analisis  situasi  untuk  melihat
kesenjangan dari capaian dan target yang telah ditetapkan, identifikasi masalah dan menentukan prioritas, menetapkan tujuan dan  menentukan  alternatif  mencapai tujuan, melakukan analisis untuk memilih  kegiatan  prioritas,  menyusun rencana kegiatan atau operasional berdasarkan  hasil  analisis  keadaan, masalah  dan  prioritas,  serta  perencanaan dan penganggaran Penanggulangan TB. Berdasarkan  informasi  yang  didapatkan dari Informan dalam pelaksanakan program  TB  itu  tidak  ada  penyusunan staff yang dilakukan dari Dinas
Kesehatan  ataupun  dari  Puskesmas karena  sudah  ditentukan  dari  Pusat berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor  67 Tahun  2016.  Standar  Ketenagaan  TB  di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Pertama Rujukan Mikroskopis TB (FKTPRM),  adalah  puskesmas  dengan laboratorium  yang  mampu  melakukan pemeriksaan  mikroskopis  dahak  dan menerima  rujukan:  kebutuhan  minimal tenaga  pelaksana  terlatih  terdiri  dari  1 dokter,  1  perawat/petugas  TB,  dan  1 tenaga laboratorium.
Dalam  Pelaksanaan  Program  P2TB berdasarkan  informasi  yang  didapatkan dari Informan langkah-langkah pelaksanaan  program  P2TB  yang  bisa dilakukan yaitu kunjungan kontak serumah  penderita  TB  dan  Kunjungan praktik mandiri. Pada pelaksanaan sosialiasi  kepada masyarakat  terdapat kendala  pandemi  yaitu  tidak  bisa melakukan  perkumpulan  dimasyarakat, selain  itu  kendalanya  terkadang  dokter praktik mandiri tidak melaporkan adanya pasien yang bergejala TB, dan masyarakat enggan dikunjungi jika pihak petugas  kesehatan terlalu  banyak  dalam mengunjungi  rumah  makanya  petugas TB disituasi pandemi sekarang ini hanya
menjalankan tugas sendiri. Pengawasan yang  dilakukan  Dinas Kesehatan  dengan  pertemuan  evaluasi dilaksanakan  pertiga  bulan  sekali  dalam setahun, dan Dinas
Kesehatan melakukan pengawasan berbasis aplikasi yang  bisa  dilihat  setiap  waktu,  adapun petugas  TB  melakukan  pengawasan terhadap  penderit  melalui  Pengawas Minum Obat. Pembinaan dan pengawasan  dalam  penanggulangan  TB bertujuan menjamin Pelaksanaan program  penanggulangan  TB  dapat berjalan sesuai tujuan program, Peningkatan kemampuan petugas penanggulangan  TB,  dan  Peningkatan kemampuan pemantauan
wilayah setempat.
Output Berdasarkan  data  hasil  capaian program penanggulangan TB, penemuan penderita  belum  mencapai  target  yang ditetapkan.  Pada  tahun  2021  target  yang ditentukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten  Indramayu  sebanyak  175 adapun capaiannya hanya 51 Kasus yang ditemukan.  Hal  ini  membuktikan  bahwa pelaksanaan  penemuan  penderita  TB  di Pukesmas  Terisi  belum  maksimal. Hal ini  sebabkan  oleh  banyak  faktor  yaitu adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan petugas kesehatan sulit untuk melakukan penyuluhan ke masyarakat, sulit melaksanakan  rapat  koordinasi,  serta sulit  melakukan  advokasi  dan  kerjasama dengan pemangku
kebijakan.
Pelaksanaan  surveilans  terdapat  kendala yang  dialami  oleh  petugas  kesehatan yaitu  terdapat  penolakan  dari  pasien, pasien  yang  yang  mau  dikunjungi kadang  kadang  tidak  ada  dirumah,  dan masyarakat  yang  terduga  suspek  TB disuruh pemeriksaan dahak di
Puskesmas tidak datang, masih
rendahnya  kesadaran  masyarakat  untuk memeriksakan sakit batuknya ke Puskesmas,  tidak  mau  melakukan  tes dahak  dan  stigma  negatif  tentang  TB masih  ada  di  lingkungan  masyarakat yang  dikaitkan  dengan  tradisi  karena pengetahuan tentang penyakit TB kurang.

## SIMPULAN
Pelaksanaan program penanggulangan TB di Puskesmas Terisi belum terlaksana dengan baik dilihat dari segi  input,  proses,  dan  output.  Hal  ini sebabkan  oleh  banyak  faktor  yaitu adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan petugas kesehatan sulit untuk melakukan penyuluhan ke masyarakat, sulit melaksanakan  rapat  koordinasi,  serta sulit  melakukan  advokasi  dan  kerjasama dengan pemangku kebijakan. Pelaksanaan  surveilans  terdapat  kendala yang  dialami  oleh  petugas  kesehatan yaitu  terdapat  penolakan  dari  pasien, pasien  yang  yang  mau  dikunjungi kadang-kadang  tidak  ada  dirumah,  dan masyarakat  yang  terduga  suspek  TB disuruh pemeriksaan dahak di Puskesmas tidak datang, masih rendahnya  kesadaran  masyarakat  untuk memeriksakan sakit batuknya ke
Puskesmas,  tidak  mau  melakukan  tes dahak  dan  stigma  negatif  tentang  TB masih  ada  di  lingkungan  masyarakat yang  dikaitkan  dengan  tradisi  karena pengetahuan tentang penyakit TB
kurang.

## SARAN
Saran  untuk  penelitian  selanjutnya yaitu dapat melakukan penelitian sejenis di  tempat  lain  tentang  pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis, agar dapat menggali  informasi  lebih  dalam  dengan menambahkan indikator lain yang belum
diteliti dalam penelitian  penanggulangan TB.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayuningtyas, D. (2018). Analisis Kebijakan  Kesehatan:  Prinsip  dan Aplikasi. Bandung: Rajawali. Aditama, W., Zulfikar, Z., & Baning, R. (2013). Evaluasi Program Penanggulangan  Tuberkulosis  Paru di  Kabupaten  Boyolali.  Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional  (National  Public  Health Journal), 7(6), 243-250. Adyaningrum,  N.,  Suryawati,  C.,  &
Budiyanti,  R.  T.  (2019).  Analisis Pengawasan  Menelan  Obat  Pasien Tuberkulosis  (TB)  dalam  Program
Penanggulangan  TB  di  Puskesmas Sempor  II  Kabupaten  Kebumen. Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip), 7(4), 542-555.
Faizah, I.  L.,  &  Raharjo,  B.  B.  (2019).
Penanggulangan  Tuberkulosis  Paru dengan  Strategi  DOTS  (Directly Observed  Treatment  Short  Course). HIGEIA  (Journal  of  Public  Health Research  and  Development),  3(3), 430-441.
Faradis,  N.  A.,  &  Indarjo,  S.  (2018).
Implementasi Kebijakan  Permenkes Nomor  67  Tahun  2016  tentang Penanggulangan Tuberkulosis. HIGEIA  (Journal  of  Public  Health Research  and  Development),  2(2), 307-319. Hayati,  D.,  &  Musa,  E.  (2016). Hubungan Kinerja Pengawas Menelan Obat Dengan  Kesembuhan Tuberkulosis  di UPTD  Puskesmas Arcamanik  Kota  Bandung.  Jurnal Keperawatan BSI, 4(1).
Hetty  Ismainar,  S.  K.  M.  (2015).
Administrasi Kesehatan Masyarakat: bagi Perekam Medis dan
Informatika Kesehatan. Deepublish. Husein,  R.  D.,  &  Sormin,  T.  (2016). Faktor-Faktor  yang  Berhubungan dengan Kinerja Petugas Program TB Paru  Terhadap  Penemuan  Kasus Baru di Kabupaten Lampung Selatan.  Jurnal  Ilmiah  Keperawatan Sai Betik, 8(1), 52-59. Kemenkes  RI  (2016).  Peaturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  67  Tahun  2016  Tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Jakarta : Kemenkes. Marahmah,  M.  (2020).  Implementasi Program  Penanggulangan  TB  Paru dengan  Strategi  Directly  Observed Treatment Shortcourse di Puskesmas Panyabungan Jae Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). Naser,  M.  N.,  &  Utami,  F.  P.  (2017). Evaluasi Program Bimbingan Karier Discrepancy Model Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Konselor.  In  Prosiding  Seminar Bimbingan  Dan  Konseling  (Vol.  1, No. 1, pp. 292-302). Nugraini,  K.  E.,  Cahyati,  W.  H.,  & Farida,  E.  (2015).  Evaluasi  Input Capaian Case Detection Rate (CDR) TB Paru dalam Program Penanggulangan  Penyakit  TB  Paru (P2TB)  Puskesmas  tahun  2012 (Studi Kualitatif di Kota Semarang). Unnes  Journal  of  Public  Health, 4(2). Nurarif,  A.  H.,  &  Kusuma,  H.  (2015). Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan  Diagnosa  Medis  & Nanda. Malang: Media Action. Pongoh,  M.  E.,  Palandeng,  H.  M.,  & Rombot,  D.  V.  (2015).  Gambaran Perilaku Tenaga Kesehatan Terhadap  Pengobatan  Tuberkulosis Paru  di  Puskesmas  Kota Manado.
Jurnal  Kedokteran  Komunitas  dan Tropik, 3(2).
Pratama,  M.  Y.,  Gurning,  F.  P.,  & Suharto,  S.  (2019).  Implementasi Penanggulangan  Tuberkulosis  di Puskesmas  Glugur  Darat  Kota Medan.  Jurnal  Kesmas  Asclepius,
1(2), 196-205. Profil  Kesehatan  (2020).  Dinkes  Jawa Barat. Profil Kesehatan (2020). Dinkes Kabupaten Indramayu. Purba,  E.,  Hidayat,  W.,  &  Silitonga,  E. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan TB dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Penderita  TB  Paru  di  Puskesmas
Tigabaru  Kabupaten  Dairi  Tahun 2018. Jurnal Ilmiah Simantek, 3(3). Rahman,  F.,  Adenan,  A.,  Yulidasari,  F.,
Laily, N., Rosadi, D., & Azmi, A. N. (2017).  Pengetahuan  dan  Sikap Masyarakat Tentang Upaya Pencegahan  Tuberkulosis.  Media Kesehatan  Masyarakat  Indonesia Universitas Hasanuddin, 13(2), 183- 189. Rohman, A. (2017). Dasar-Dasar
Manajemen.  Malang:  Inteligensia Media.
Setiawan, A., Jati, S. P., & Agushybana, F. (2017). Sistem Pemantauan Pengobatan  Pasien  TB  Paru  di Puskesmas Kabupaten Kudus. Jurnal
Manajemen  Kesehatan  Indonesia, 5(3), 11-18. Suarayasa, K., Pakaya,  D., &  Felandina, Y. (2019). Analisis Situasi Penanggulangan  Tuberkulosis  Paru di Kabupaten Sigi. Healthy
Tadulako  Journal  (Jurnal  Kesehatan Tadulako), 5(1), 6-12.
Tondong,  M.  A.  P.,  Mahendradhata,  Y.,
&  Andono  Ahmad,  R. (2014).
Evaluasi implementasi public private mix pengendalian tuberkulosis  di  Kabupaten  Ende Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur tahun 2012. Tuharea,  R.,  Suparwati,  A.,  &  Sriatmi, A.  (2014).  Analisis  Faktor-Faktor yang berhubungan dengan Implementasi  Penemuan  Pasien  TB Paru dalam Program Penanggulangan  TB  di  Puskesmas Kota  Semarang.  Jurnal  Managemen Kesehatan Indonesia, 2. Ulya,  F.,  &  Thabrany,  H.  (2019). Efektivitas  Biaya  Strategi  DOTS Program Tuberkulosis antara Puskesmas dan Rumah Sakit Swasta Kota Depok. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia, 3(1). WHO (2020) Global Tuberculosis Report  World  Health  Organization 2020. Yuniar,  I.,  Sari,  K.  P.,  &  Yudha,  H.  T.
(2017).  Analisa  situasi  tuberkulosis (TB) di Kabupaten Kebumen. Jurnal
Ilmiah Kesehatan Keperawatan, 13(1).