## PENGADUAN KONSTITUSIONAL DI NEGARA FEDERAL JERMAN

## Zulkarnain Ridlwan

## Dosen Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Lampung

## Abstrak
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  konsep  pengaduan konstitusional di Jerman. Berdasarkan tinjauan normatif dan perbandingan dengan Indonesia, didapatkan fakta bahwa Negara Federal  Jerman merupakan salah satu contoh  yang  tepat  dalam  hal  memahami  dan  mempraktekkan  suatu  model perlindungan  hak-hak  konstitusional  warga  negara  dengan  menjalankan mekanisme  pengaduan  konstitusional  ( constitutional  complaint ).  Kewenangan untuk  memproses  pengaduan  tersebut  dimiliki  oleh  Mahkamah  Federal  Jerman. Indonesia  sebagai  negara  yang  telah  memiliki  rumusan  perlindungan  hak-hak warga  negara  serta  telah  menegaskan  sebagai  negara  hukum  hendaknya  dapat mengadopsi dan mengadaptasikan apa yang telah dijalankan di Jerman dalam hal pengaduan  konstitusional.  Sebab  pengakuan  hak-hak  dasar  warga  negara  tanpa perlindungan  atau  mendengung-dengungkan  perlindungan  tanpa  tersedia  upaya hukum  yang  cukup  adalah  sama-sama  pengingkaran  terhadap  pengakuan  dan perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara. Hal penting yang dapat diadopsi dan  diadaptasikan  dari  model  pengaduan  konstitusional  di  negara  Jerman  adalah memposisikannya sebagai upaya hukum luar biasa.
Kata Kunci : Pengaduan Konstitusional, Negara Federal Jerman

## I. PENDAHULUAN
Konsepsi negara hukum menjadi semacam model ideal penyelenggaraan  negara  pada  saat ini.  Negara-negara  dengan  kultur otoritarianis  semakin  lama  tergerus karena  ditentang  oleh  rakyatnya sendiri 1 yang  ingin  menggantinya dengan model penyelengaraan negara  merakyat,  yang  dalam  istilah umum dikenal dengan istilah demokrasi. Sebuah konsepsi bernegara yang memposisikan rakyat sebagai pelaku utama disetiap bagian penyelenggaraan negara, karena demokratis berarti pemerintahan
1 Contoh  terbaru  adanya  pergolakan  di Timur  Tengah  dalam  bentuk  penggulingan kepala negara secara paksa oleh rakyatnya.
rakyat. 2 Praktek  bernegara  dengan konsep demokrasi seperti ini mensyaratkan dijalankannya beberapa hal pokok atau prinsip guna memastikan cita negara yang terlingkupi oleh istilah tersebut dapat terwujud. Syarat-syarat atau prinsip- prinsip  dasar  bagi  terselenggaranya pemerintahan  yang  demokratis  di bawah Negara Hukum ialah: 3
1. Perlindungan konstitusional, dalam  arti  bahwa  konstitusi, selain menjamin hak-hak individu,  harus  menentukan  pula cara prosedural untuk 2 Dalam definisi dasarnya disebut Pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat.
3 Lihat juga Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu  Politik ,  Edisi  Revisi.  (Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 116.
memperoleh  perlindungan  atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan  kehakiman  yang  bebas dan  tidak  memihak  ( independent and impartial tribunals ).
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan  untuk  menyatakan pendapat.
5. Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan ( civic education ).
Oleh  karena  itu,  setiap  negara yang  mengklaim  dirinya  sebagai negara hukum, harus mengedepankan terpenuhinya syarat- syarat tersebut. Kalaupun sulit mewujudkannya  secara  independen, maka  antarnegara  tersebut  dapat saling  berbagi  pengalaman.  Dalam konteks Indonesia, jika merujuk pada ke enam hal tersebut dengan mengidentifikasi keberadaan dan prakteknya  dalam  negara  Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia  telah  memenuhi  syarat sebagai  negara  hukum  demokratis yang  berdasarkan  konstitusi.  Hanya saja, kadar pemenuhan syarat tersebut  masih  belum  maksimal. Bahkan  konsepsi  negara  hukum Indonesia  pun  belum  terjabarkan secara  eksplisit  dalam  UUD  1945 sebagai konstitusi negara.
Namun demikian, sebagai negara  yang telah berumur 66 tahun, pengelolaan  negara  Indonesia  telah mengalami perkembangan yang cukup baik, terutama setelah reformasi tahun 1998 bergulir. Penyataan  ini  dapat  dielaborasi dengan merinci prinsip negara hukum  yang  disebutkan  diatas  - dimulai dari yang terakhir-; Pertama , pendidikan kewarganegaraan,
Indonesia  punya  pengalaman  yang cukup  panjang  dalam  hal  ini. Ditandai  dengan  nomenklatur  yang
berganti-ganti  dari  masa  ke  masa, terakhir disebut Pendidikan Kewarganegaraan. Kedua , kebebasan berserikat/ berorganisasi, bahkan beroposisi. Untuk prinsip yang kedua ini,  hampir  tidak  ada  batasan  yang diberikan  negara  untuk  mendirikan organisasi,  selama  tidak  terdapat pertentangan ideologi dengan negara. 4 Pelarangan  atas  organisasi tersebut  pun  diberlakukan  secara berkeadilan dan
menghormati hukum,  prinsip  demokrasi  dan  hak asasi manusia. 5
Ketiga , kebebasan untuk menyatakan pendapat. Pada masa ini, Indonesia  telah  dikenal  cukup  baik dalam menjamin kebebasan berpendapat, bahkan dilindungi dalam  Pasal  28E  ayat  (2),  Pasal  28E ayat  (3),  Pasal  28F,  dan  Pasal  28I UUD  1945.  Selain  menjadi  hak konstitusional,  kebebasan  berpen- dapat  juga  dapat  ditemui  dalam berbagai peraturan perundang- undangan  yang  lain  seperti  dalam Pasal  14,  19,  20,  dan  21  TAP  MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi  Manusia;  Pasal  14,  Pasal  23 ayat  (2),  dan  Pasal  25  UU  No  39
Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia; Pasal 19 Kovenan
Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik (UU No. 12 Tahun 2005). Kebebasan berpendapat  juga  termasuk  memiliki pendapat  tanpa  gangguan,  serta
4 Ideologi terlarang di Indonesia diantaranya Faharn atau Ajaran Komunis/Marxisme, dan Leninisme.  Hal  ini  diatur  dalam  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sernentara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966. 5 Pasal  2  Tap  MPR  No  1  Tahun  2003 Tentang  Peninjauan  Terhadap  Materi  dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  dan Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat
Republik  Indonesia  Tahun  1960  sampai dengan Tahun 2002.
untuk mencari, menerima, dan menyampaikan  informasi  serta  buah pikiran melalui media massa, dengan tidak  memandang  batas.  Akan  tetapi prosedurnya tetap harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Karena  jika tidak demikian, dikhawatirkan kebebasan berpendapat akan menabrak norma-norma yang berlaku dimasyarakat, terutama norma agama dan norma susila.
Keempat; Pemilihan  umum
yang bebas. Sejak gelombang reformasi bergulir di Indonesia, telah dilaksanakan  sebanyak  3  kali  (1999, 2004,  dan  2009).  Catatan  terhadap tiga  pemilu  terakhir  tersebut  cukup baik  dimata  dunia  internasional, sehingga Indonesia mendapat pujian.
Meski demikian,
kekurangan- kekurangan  dalam  penyelenggaraan- nya  tidak  dapat  diremehkan  begitu saja, harus ada upaya sistematis guna memperbaikinya.
Kelima; Kekuasaan  kehakiman yang  bebas  dan  tidak  memihak. Untuk  prinsip  yang  ini,  secara normatif  Indonesia  sudah  dapat ditemui  dalam  peraturan  perundang- undangan,  bahkan  secara  eksplisit disebutkan  dalam  Pasal  24  ayat  (1)
UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan  kehakiman  merupakan kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan.”
Prinsip keenam, perlindungan konstitusional.  Untuk  hal  yang  satu ini,  jika  diartikan  bahwa  konstitusi negara  harus  menjamin  hak-hak individu,  maka  Indonesia  sudah termasuk yang melakukannya. Rumusan  yang  terdapat  tersebar dalam pasal-pasal UUD 1945 maupun telah mengakomodir rumusan  tersebut.  Namun  demikian, negara  Indonesia  dalam  peraturan
perundang-undangannya
belum secara detail menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan  atas  hak-hak  yang dijamin tersebut, khususnya mengenai  dilanggarnya  jika  hak konstitusional  oleh  penyelenggara negara.
Pengaduan  konstitusional  atau yang  dalam  dunia  internasional dikenal  dengan  istilah constitutional complain belum  diatur  di  Indonesia.
Padahal  pengaduan  konstitusonal dalam  prakteknya  sangat  diperlukan sebagai sebuah mekanisme perlindungan hak konstitusonal warga negara. Hal ini sejalan dengan rumusan  tujuan  negara  dalam  alinea keempat  Pembukaan  UUD  1945 yaitu  “untuk  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  sluruh  tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesjahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa”. Berdasarkan tujuan Pemerintah Negara  Indonesia,  dapat  dikatakan bahwa  peranan  pemerintah  sangat besar dalam menyelenggarakan negara  dalam  rangka  mewujudkan kesejahteraan dan
kecerdasan bangsa.  Maka  konsep  negara  hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang dinamis.
H.W.R. Wade mengidentifikasi lima  pilar  negara  hukum  sebagai berikut: 6
1. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum;
2. Pemerintah  harus  berperilaku  di dalam  suatu  bingkai  yang  diakui peraturan perundang-undangan
6 La  Ode  Husen, Hubungan  Fungsi Pengawasan  DPR  dengan  BPK  dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, CV.Utomo, Bandung, 2005, hlm.45 mengutip  dari  H.W.R.Wade, Administrative Law, Oxford, 1984, hlm. 22-24.
dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi;
3. Sengketa  mengenai  keabsahan ( legality )  tindakan  pemerintah akan  diputuskan  oleh  pengadilan yang  murni  independen  dari eksekutif;
4. Harus  seimbang  ( even-handed ) antara  pemerintah  dan  warga negara; dan
5. Tidak seorang pun dapat dihukum  kecuali  atas  kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang. Berdasarkan  pada  teori  diatas, maka pengaduan konstitusional tergolong  masuk  dalam  pemenuhan unsur  yang  ketiga  yaitu  bahwa sengketa mengenai keabsahan ( legality )  tindakan  pemerintah  akan diputuskan  oleh  pengadilan  yang murni  independen  dari  eksekutif. Urgensitas  penerapan  mekanisme pengaduan  konstitusional  dewasa  ini juga sejalan dengan prinsip demokrasi.  Held  mengemukakan  7 prinsip demokrasi yang paling utama yaitu: 7
1. That  all  should  govern,  in  the sence  that  all  should  be involved in  legislating,  in  deciding  in general  policy,  in  apllying  laws in the government
administration.
2. That  all  should  be  personally involved  in  crucial  decision making, that is to say in deciding general  laws  and  matters  of general policy.
3. The rulers should be accountable to  the  ruled:  They  should,  in other  words,  be  obligated  to
7 Miriam  Budiardjo,  dan  Ambong, Fungsi Legislatif  dalam  Sistem  Politik  Indonesia, Rajawali  Press,  Jakarta, 1995,  hlm.  74 mengutip  dari  David  Held, Models  of Democracy, Politiy Press, London, 1990.
justify  their  action  to  the  ruled and be removable by the ruled.
4. The rulers should be accountable to  the  representatives  to  the ruled.
5. That  rulers  should  be  chosen  by the ruled.
6. That  rulers  should  be  chosen  by the representatives of the ruled.
7. The rulers should act in the intres of the ruled. Pengaduan konstitusional dalam  hal  ini  dapat  digolongkan menjadi  bentuk  akuntabilitas  dan petanggungjawaban  tindakan  yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian,  disamping  sejalan  dengan cita  negara  hukum,  keberadaan pengaduan konstitusional sesuai dengan  prinsip  demokrasi.  Beranjak dari  alasan  tersebut,  maka  menjadi penting bagi Indonesia untuk merumuskan suatu mekanisme pengaduan konstitusional guna menjamin  hak  konstitusional  warga negara sebagai prinsip negara hukum. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana konsepsi mekanisme pengaduan konstitusional yang baik,  yang dapat diduplikasi da diadaptasikan  kedalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  Indonesia? Penulis memberikan sebuah gambaran model pengaduan
konstitusional  ini  sebagaimana  yang berlaku  di  negara  Jerman.  Mengapa
Jerman yng dijadikan contoh? karena
Jerman  merupakan  salah  satu  negara yang  pertama  kali  menerapkan  dan mengembangkan kewenangan pengaduan konstitusional. Hasil penelitian yang dilakukan oleh  Genhard  Dannemann  dalam bukunya “ Constitutional Complaints: The European Perspective ” menyimpulkan  bahwa  kewenangan constitutional
complaint yang
sebelumnya  hanya  dimiliki  oleh beberapa  negara  Eropa,  kini  sudah berkembang pesat dan telah diadopsi hampir  di  seluruh  negara-negara Eropa Tengah dan Timur. Salah satu MK  yang  pertama  kali  menerapkan dan  mengembangkan  kewenangan constitutional  complaint adalah  MK Federal Jerman ( Bundesverfassungsgerichts ). Kewenangan yang didasari pada  Pasal  93  ayat  (1)  butir  42 Grundgesetz Bundersrepublik Deutchland tersebut,  menurut  Jutta Limbach,  merupakan  kewenangan terpenting  yang  kini  dimilki  oleh Bundesverfassungsgerichts ,  dimana hingga  2006  lebih  dari  146.539 permohonan  telah  diperiksa  oleh Bundesverfassungsgerichts dan 141.023 diantaranya adalah permohonan mengenai constitutional complaint . 8

## II. PEMBAHASAN
2.1 Lembaga Pengampu Wewenang Pengaduan Konstitusional Pengaduan konstitusional ( constitutional complaint ) merupakan suatu mekanisme pengaduan warga negara atas tindakan  atau  kebijakan  negara  dan putusan  pengadilan  yang  dianggap melanggar  hak-hak  konstitusional. Kewenangan untuk memroses pengaduan ini diberikan kepada salah satu  lembaga  negara.  Lembaga  yang memiliki kewenangan
untuk mengadili  pengaduan  ini,  bertugas
8 Pan  Mohammad  Faiz, Menabur  Benih Constitutional Complaint, dalam http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/co nstitutional-complaint-dan-hak-asasi.html diakses  pada  tanggal  23  Oktober  2011  pkl. 11.00 WIB.
untuk  menampung  dan  menyalurkan keluh  kesah  ( personal  grievance ) sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional  bagi  setiap  individu warga negara. Indonesia, sebagai negara hukum  yang  telah  mencantumkan ketentuan perlindungan hak-hak dasar  warga  negara  dalam  berbagai regulasi  bernegara,  sangatlah  wajar untuk mengadopsi mekanisme pengaduan konstitusional dalam konstitusi dan peraturan perundangan-undangannya. Sebab pengakuan  hak-hak  dasar  warga negara  tanpa  perlindungan  atau mendengung-dengungkan
perlindungan  tanpa  tersedia  upaya hukum  yang  cukup  adalah  sama- sama pengingkaran terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara. Oleh sebab itu, haruslah dikembangkan  pemikiran  mengenai kemungkinan  pemberian  wewenang untuk memroses pengaduan konstitusional  kepada  salah  satu lembaga  negara.  Jika  merujuk  pada praktek bernegara di dunia 9 , kewenangan  ini  diberikan  kepada MK  atau  lembaga  peradilan  dengan fungsi  sejenis.  Adanya  perlindungan konstitusional  atas  setiap  bentuk pengaduan konstitusional dapat menegaskan  sikap  bangsa  dalam bernegara  menuju  konsep  Negara Hukum  Indonesia  yang  memenuhi prinsipnya secara komprehensif.
Namun demikian, patut dicermati  bahwa  jenis  pengaduan konstitusional  mencakup  semua  hak konstitusional  yang  diatur  dalam konstitusi.  Sehingga  sangat  mungkin bilangan perkara ini akan
mendominasi  jumlah  perkara  yang
9 Beberapa  diantaranya  Jerman,  Afrika Selatan, dan Korea Selatan.
diadukan  ke  MK.  Oleh  karena  itu, pengaduan konstitusional harus ditempatkan  sebagai  upaya  hukum terakhir  setelah  semua  upaya  hukum biasa telah dilewati. Ketersediaan mekanisme pengaduan  konstitusional  juga  dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan bagi pemerintah untuk tidak bertindak  dengan  keluar  dari  aturan, yang di negara-negara Eropa dijadikan  sebagai  model  komponen pengawasan konstitusional ( component of the European Constitutional Control model). 10 Kehadiran Mahkamah Konstitusi  (MK)  pada  tahun  2003 dalam struktur ketatanegaraan Indonesia  memang  tidak  secara langsung menjadi celah bagi masuknya  mekanisme  pengaduan konstitusional.  Namun  MK  adalah produk terbaik reformasi ketatanegaraan  Indonesia.  Kehadiran MK telah mengisi kekosongan penanganan  perkara  ketatanegaraan yang  sebelum  amandemen  UUD 1945 tidak jelas lembaga pengampunya. Referensi ilmu kenegaraan  dan  politik,  menyebut
MK  sebagai The  Guardian  and  The Interpreter  of  Constitution. Hal  ini secara  eksplisit  disebutkan  dalam Penjelasan  UU  Nomor  24  Tahun 2003 Tentang MK, bahwa: “…salah satu substansi penting  perubahan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah  Konstitusi  sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani  perkara  tertentu  di
10 Misalnya disebutkan dalam Anita Rodiņa, Constitutional Complaint: Theory and Practice  in  Latvia ,  Summary  of  the Promotion  Thesis,  (Riga:  Library  of  the University of Latvia, 2006), hlm. 10.
bidang  ketatanegaraan,  dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan  kehendak  rakyat  dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil,  dan  juga  merupakan koreksi  terhadap  pengalaman kehidupan  ketatanegaraan  di masa  lalu  yang  menimbulkan tafsir ganda terhadap
konstitusi”. 11
MK berwenang mengadili pada tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya bersifat final untuk:
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus  sengketa  kewenangan lembaga negara yang kewenangannya  diberikan  oleh Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus  perselisihan  tentang hasil pemilihan umum.
MK  juga  wajib  memberikan putusan  atas  pendapat  DPR  bahwa Presiden    dan/atau  Wakil  Presiden diduga  telah  melakukan  pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak  pidana  berat  lainnya,  atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi  syarat  sebagai  Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kewenangan yang
demikian tersebut, memang tidak ada
11 Bagian  Umum  Penjelasan  UU  Nomor  24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
klausula  yang  menyatakan  bahwa MK  dapat  memproses  pengaduan konstitusional. Namun dengan perkembangan  kebutuhan  saat  ini, semangat  kesadaran  berkonstitusi dapat menjadi pemicu dimasukkannya  kewenangan  untuk memroses permohonan konstitusional kepada MK. 12 2.2 Model Pengaduan Konstitusional di Negara Jerman Republik Federal Jerman ( Bundesrepublik Deutschland ) adalah suatu negara berbentuk federasi  di  Eropa  Barat.  Jerman merupakan negara demokrasi parlementer.  Pemerintahan  sehari- hari  dipegang  oleh  seorang  kanselir, yang berperan seperti perdana menteri di negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa. 13 Secara administrasi,  Jerman  adalah  negara federasi  ( Bundesland )  dengan  13 negara  bagian 14 ( Flächenland ;  yaitu
Baden-Württemberg,
Freistaat
Bayern  atau  Bavaria,  Brandenburg,
Hessen,  Mecklenburg-Vorpommern,
12 Bahkan  terkait  pengaduan  konstitusional ini,  Ketua  MKRI  dalam  sebuah  kesempatan mengungkapkan,  banyak  orang  yang  salah sangka  dan  menganggap  MK  seakan-akan serakah  dengan  menginginkan  kewenangan pengaduan  konstitusional.  Ia  menegaskan bahwa  anggapan  seperti  itu  tidak  benar. Bahkan, ia rela enyerahkan kembali kewenangan MK seperti mengadili sengketa kewenangan  lembaga  negara  (SKLN)  atau pembubaran  partai  politik  ke  instansi  lain. Hal  ini  sebagaimana  dipublikasikan  dalam http://www.polmarkindonesia.com/index2.p hp?option=com_content&do_pdf=1&id=248 9 diakses 24 Desember 2011 pk. 22.03 wib.
13 http://id.wikipedia.org/wiki/Jerman di akses  pada  tanggal  23  November  2011  pkl.
12.00 WIB.
14 http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_ negara_bagian_di_Jerman diakses pada
tanggal 23 November 2011 pkl. 12.00 WIB.
Niedersachsen, Nordrhein- Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Freistaat Sachsen, Sachsen-Anhalt,  Schleswig-Holstein, dan Freistaat Thüringen)  dan  tiga kota setingkat negara bagian
( Stadtstaaten atau Stadtländer ,  yaitu
Berlin, Bremen, dan Hamburg). Oleh karena itu, lembaga peradilan konstitusinya juga mengayomi seluruh  negara  bagian,  sehingga disebut MK Federal. Pendirian MK Federal menandai semangat demokrasi Jerman di masa pascaperang. Pengaduan konstitusional pada awalnya dalam penataan MK Federal di  tahun  1951  tidak  diatur  dalam Konstitusi,  melainkan  hanya  dibuka dengan  undang-undang  sederhana dalam  pasal  90  ayat  1  UU  tentang MK  Federal.  Baru  di  tahun  1969 pengaduan
konstitusional dimasukkan  ke  dalam  Konstitusi dalam pasal 93 ayat 1 No. 4a. 15 Sejak pembentukan MK Federal  Republik  Federal  Jerman pada 7 September 1951-31 Desember 2009 telah terkumpul 175.900 pengaduan konstitusional. Ini merupakan  sebagian  besar  prosedur yang  dilakukan  pada  MK  Federal (96,44%). 16
Artinya pengaduan 15 Dr.  Sigfried  Brob,  (Hakim  pada Mahkamah  Konstitusi  Federal,  Republik
Federal Jerman, Dosen Honorer di Universitas Freiburg im Breisgau),
Pengaduan  Konstitusi  menurut  Hukum Republik  Federal  Jerman, Kunjungan  ke-2
ke  Indonesia,  April  2005,  sebagaimana dipublikasikan pada http://gocampus. blogspot.com/2010/01/pengaduan- konstitusi-menurut-hukum.html  diakses  8 Desember 2010 pk. 10.23 wib.
16 Siegfried  Bross  (Hakim  Mahkamah Konstitusi  Federal  Jerman), Contitutional Complaint  “Sebuah  Evaluasi  Mahkamah Konstitusi” ,  Studium  Generale  disampaikan di  Yogyakarta,  Pada  Jum’at,  23  Juli  2010, kerjasama  Program  Studi  S-1  Fakultas
konstitusional mendominasi permohonan yang ditangani oleh MK Federal Jerman.

## 2.2.1 Regulasi
Pengaduan  Konstitusional  di Jerman  dijalankan  dengan  sebab terlanggarnya  hak  dasar  seseorang oleh pembuat kebijakan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 93  [ Federal  Constitutional  Court ]
Ayat 4a. Dan 4b., yang berbunyi :
“4a. on complaints of unconstitutionality,  being  filed by  any  person  claiming  that one of his basic rights or one of his  rights  under  Article  20  (4) or  under  Article  33,  38,  101, 103  or  104  has  been  violated by public authority;” “4b. on complaints of unconstitutionality filed by communes  or  associations  of communes  on  the  ground  that their  right  to  self-government under  Article  28  has  been violated by a statute other than a State statute open to complaint  to  the  respective State constitutional court;” 2.2.2 Subjek Pengaduan Konstitusional Berkaitan  dengan  pengaduan konstitusional, menurut pasal 90 ayat 1  Konstitusi  Jerman,  “setiap  orang” berhak untuk mengajukan permohonan, sejauh ia mampu memegang  hak-hak  dasar.  Pada prakteknya  keberadaan  pengaduan konstitusional  di  Jerman  dengan lingkup  penerapan  yang  luas  dan
Hukum Universitas Islam Indonesia, Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas  Islam  Indonesia  dan  Hanns Seidel Foundation.
akses  yang  terbuka  lebar  ke  sebuah MK,  telah memperkuat  kepercayaan akan  tatanan  hukum. 17 Hal  tersebut juga  penting  untuk  kepercayaan dalam  penanaman  modal  ekonomi; sebab  para  penanam  modal  akan memperoleh jaminan jangka panjang, bahwa mereka tidak bisa diperlakukan  seenaknya  oleh  pihak negara. 2.2.3 Objek Pengaduan Konstitusional Objek Pengaduan harus merupakan suatu tindakan kekuasaan kenegaraan publik di Jerman.
Tindakan  ini  harus  menyinggung bagian-bagian dari hak-hak asasi atau hak-hak yang disetarakan dengannya, hak yang disebut belakangan misalnya  dalam  proses  pengadilan. Termasuk di dalamnya semua tindakan  kekuasaan  negara  Jerman secara  langsung  dan  tidak  langsung, sejauh tindakan-tindakan ini
menimbulkan  dampak  hukum  di lingkup dalam negeri . Kelalaian-kelalaian pembuat undang-undang  juga  dapat  digugat dengan  pengaduan  konstitusional apabila pembuat undang-undang tidak  memenuhi  kewajiban  dari  segi hak  asasi  untuk  bertindak.  Secara detail  sebagaimana  diatur  dalam konstitusinya, disebutkan bahwa
pengaduan konstitusional dapat dilakukan  jika  ada  salah  satu  hak
17 Sigfried  Brob,  (Hakim  pada  Mahkamah Konstitusi Federal, Republik Federal Jerman,  Dosen  Honorer  di  Universitas Freiburg im Breisgau), Pengaduan Konstitusi menurut Hukum Republik Federal Jerman, Kunjungan  ke-2  ke  Indonesia, April 2005 dalam http://gocampus.blogspot.com/2010/01/peng aduan-konstitusi-menurut-hukum.html diakses pada diakses pada 8 Desember 2010 pk. 10.23 wib.
dibawah  ini  yang  terlanggar  oleh pemerintah,  yaitu  hak  dasar  yang tercantum  dalam  Pasal  20  Ayat  (4) atau  Pasal  33,  38,  101,  103  or  104 dan Pasal 28, yaitu:
1. Pasal  20  Tentang  Prinsip  dasar ketentraman  negara,  hak  untuk menolak  ( Basic  principles  of state  order,  right  to  resist )  Ayat (4)  “ All  Germans  have  the  right to  resist  any  person  seeking  to abolish  this  constitutional  order, should  no  other  remedy  be possible ”
2. Pasal  33  Tentang  Kesamaan Status  Politik  bagi  setiap  orang Jerman  ( Equal  political  status  of all Germans ):
(1) Every  German  has  in  every State [Land] the same political  rights  and  duties
(kesamaan  hak  dan  tugas- tugas politik).
(2) Every  German  is  equally eligible  for  any  public  office according  to  his  aptitude,
qualifications, and professional achievements (kesamaan dalam kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan jika memenuhi syarat).
(3) Enjoyment of civil and
political  rights,  eligibility  for public  office,  and  rights acquired in the public service are  independent  of  religious denomination.  No  one  may suffer  any  disadvantage  by reason  of  his  adherence  or non-adherence to a denomination or to a philosophical persuasion (hak sipil dan politik, termasuk hak dalam menjalankan agama dan aliran kepercayaan).
3. Pasal 38 [Pemilihan Umum]
(1) The  deputies  to  the  German
House of Representatives
[Bundestag]  are  elected  in general,  direct,  free,  equal, and secret elections. They are representatives  of  the  whole people,  not  bound  by  orders and  instructions,  and  subject only  to  their  conscience (penyelenggaraan  pemilihan umum  yang  langsung,  bebas, kesamaan/setara, dan rahasia). (2) Anyone  who  has  attained  the age  of  eighteen  years  is entitled  to  vote;  anyone  who has  attained  majority  is eligible  for  election (semua orang    yang  telah  mencapai umur  18  tahun  dan  dewasa, punya hak suara).
4. Pasal 101 [Larangan atas pengadilan luar biasa] : (1) Extraordinary courts are inadmissible.  No  one  may  be removed from the jurisdiction of  his  lawful  judge (tidak boleh  ada  yang  dipindahkan dari wilayah yurisdiksinya).
(2) Courts  for  special  fields  of law  may  be  established  only by  Legislation (pengadilan khusus hanya dapat diselenggarakan  berdasarkan undang-undang). 5. Pasal  103  [Menjalani  Proses Peradilan]
(1) ln  the  courts,  everyone  is entitled  to  a  hearing  in accordance with the law (hak untuk didengar).
(2) An  act  can  be  punished  only where it constituted a
criminal  offence  under  the law  before  the  act  was committed (asas legalitas).
(3) No  one  may  be  punished  for the  same  act  more  than  once
under general criminal legislation (larangan penghukuman kepada seseorang  dengan  undang- undang  kriminal  umum  yang sama).
6. Pasal  104  (Jaminan  hukum  atas pencabutan kemerdekaan) :
(1) The  liberty  of  the  individual may  be  restricted  only  by virtue of a formal statute and
only  in  compliance  with  the forms prescribed therein. Detained  persons  may  not  be subjected  to  mental  or  to physical ill-treatment (kebebasan  individu  hanya dapat dibatasi dengan berlandaskan  pada  undang- undang). (2) Only  judges  may  decide  on the admissibility or continuation of any deprivation  of  liberty.  Where such deprivation is not based on  the  order  of  a  judge,  a judicial  decision  has  to  be obtained  without  delay.  The police  may  hold  no  one  on their  own  authority  in  their own  custody  longer  than  the end of the day after the day of apprehension.  Details  are regulated by legislation (pembatasan  atas  kebebasan hanya  dapat  dilakukan  oleh hakim).
(3) Any person provisionally detained  on  suspicion  of having  committed  an  offence has  to  be  brought,  not  later than  the  day  following  the day of apprehension, before a judge  who  has  to  inform  him of  the  reasons  for  the detention,  examine  him,  and give  him  an  opportunity  to raise  objections.  The  judge,
without  delay,  has  to  either issue  a  warrant  of  arrest setting  forth  the  reasons therefore or order his release from  detention (pembatasan masa penahanan). 7. Pasal 28 [Jaminan atas pemerintahan] (1) The  constitutional  order  in the  States  [Länder]  must conform  to  the  principles  of the  republican,  democratic, and  social  state  under  the rule  of  law,  within  the meaning  of  this  Constitution. In each of the States [Länder], counties, and communes,  the  people  has  to be  represented  by  a  body chosen  in  general,  direct, free, equal, and secret elections. During  elections in counties and communes, persons  who  possess  the citizenship  of  a  European Community country are
eligible  to  vote  and  being elected according to the laws of  the  European  Community. In  communes,  the  communal assembly  can  take  the  place of  an  elected  body (hak memilih dan dipilih).
(2) The communes must be guaranteed the right to regulate, on their own
responsibility,  all  the  affairs of the local community within the  limits  set  by  statute. Within the framework of their statutory functions, the associations  of  communes have  such  right  to  self- government as may be provided by statute. The right to self-government also encompasses  the  foundations of  financial  accountability;
part  of  this  foundation  is  the communes' right to raise their tax  shares  according  to  local economic  performance (hak untuk mengatur).
(3) The  Federation  ensures  that the constitutional order of the States  [Länder]  conforms  to the  basic  rights  and  to  the provisions  of  Paragraphs  (1)
&  (2) (keharusan  Federasi untuk  memastikan  perintah konstitusional  sesuai  dengan hak dasar)

## 2.2.4 Legal  Standing  Pengaduan
Konstitusional Penjabaran  fakta  dari  pihak yang  mengajukan  pengaduan  harus dapat  disimpulkan  bahwa  setidaknya terlihat adanya kemungkinan pelanggaran  hak  asasi.  Dari  sini timbul  tuntutan-tuntutan  selanjutnya untuk  penjabaran  fakta  tersebut dalam  surat  pengaduan.  Penjabaran fakta  tersebut  harus  sedemikian terperinci  sehingga  kemungkinan pelanggaran  hak  asasi  ini  menjadi jelas.  Itulah  aspek  dari  pemenuhan substansi.
Permohonan  yang  diajukan hendaknya  merupakan  keterkenaan dampak  saat  ini,  artinya  dampak yang  dirasakan  haruslah  aktual. Dengan demikian, Pengaduan konstitusional yang bersifat mencegah  tidak  bisa  diajukan.  Hal tersebut  terutama  diperlukan  guna menutup kemungkinan adanya gugatan populer, di lain pihak adalah bertentangan dengan kekuasaan yurisdiksi  menyeluruh  dari  MK apabila  MK  mengambil  keputusan- keputusan yang teoritis namun sekaligus  berdampak  luas.  Di  sini terdapat  satu  pengecualian:  Pengaju pengaduan dipaksa mengambil
keputusan-keputusan yang di kemudian  hari  tidak  lagi  bisa dibetulkan  atau  ia  saat  itu  sudah harus  membuat  disposisi-disposisi yang  menurut  pelaksanaan  undang- undang  atau  keputusan-keputusan  di kemudian  hari  tidak  bisa  ia  tukar lagi. Bertolak dari alasan subsidiaritas dari pengajuan konstitusional, maka juga merupakan syarat  mutlak  untuk  pengajuannya bahwa  pengaju  pengaduan  terkena langsung  oleh  dampak  tindakan kenegaraan yang digugatkan. 2.2.5 Kedaluarsa Pengaduan Konstitusional Tidak  sulit  untuk  menetapkan batas  waktu  untuk  pengajuan  sebuah pengaduan konstitusional.
Tergantung dari apakah yang digugat itu  sebuah  keputusan  salah  satu instansi  negara  atau  undang-undang sendiri,  tenggat  ini  dapat  ditentukan berbeda-beda. Di Jerman batas waktu untuk mengajukan pengaduan konstitusional terhadap satu
keputusan  saja  adalah  satu  bulan, sebaliknya untuk menggugat undang- undang  adalah  satu  tahun  sejak undang-undang  tersebut  mempunyai kekuatan hukum tetap. 18
18 Sigfried  Brob,  (Hakim  pada  Mahkamah Konstitusi Federal, Republik Federal Jerman,  Dosen  Honorer  di  Universitas Freiburg im Breisgau), Pengaduan Konstitusi menurut Hukum Republik Federal Jerman, Kunjungan ke-2 ke Indonesia, April 2005 dalam http://gocampus.blogspot.com/2010/01/peng aduan-konstitusi-menurut-hukum.html diakses pada diakses pada 8 Desember 2010 pk. 10.23 wib.
2.2.6 Format pengaduan konstitusional Pengaduan konstitusional harus dijelaskan  dengan  tertulis,  atau sesuai  dengan  ketentuan  format  dan isi  yang  sudah  ada  ( according  to article  23  (1),  part  2  of  the  Basic German  Law,  the  constitutional complaint  must  be  explained  in  a written  manner,  or  in  other  words must be submitted within the frame of the  following  form  and  content ), sebagai berikut:
a) first, within the complaint it must be explicitly stated against which act (judicial decision, administrative decision, law etc…) the constitutional complaint is  being  filed, and this must  be  precisely  explained  (in the  case  of  a  judicial  decision and  administrative  act  it  must state  the  date  of  the  final decision,  the  number  of  the  act and  the  day  it  comes  into  force) ;
(Bahwa  pengaduan  konsitusional mesti  disampaikan  dengan  tegas dan  tepat  adanya  pelanggaran terhadap undang-undang (putusan pengadilan, putusan administratif atau lainnya)).
b) second,  within  the  complaint there  must  be  a  clear  statement on  which  basic right is  breached in  the  concrete  act  and  its constitutional legal content; (Bahwa pengaduan konstitusional harus  secara  jelas  menyatakan hak dasar apa yang dilanggar)
c) third,  within  the  complaint  it must  be  precisely  stated  how  the breach  of  the  basic  right  and freedom  came  to  be.  A  final,  but not  less  important,  precondition is  the  timeliness  in  terms  of  the filing of the constitutional
complaint. 19 (Bahwa harus dijelaskan dengan tepat bagaimana dilanggarnya hak dasar dan kebebasan). 2.2.7 Mekanisme  Putusan  atas

## Pengaduan Konstitusional
Di  Jerman  telah  diterapkan sistem  yang  disebut  sistem  Kammer (Dewan Hakim). Menurut sistem ini, dalam setiap Majelis Hakim, Dewan- Dewan  Hakim  memeriksa  terlebih dahulu permisibilitas sebuah pengaduan  konstitusional  dan  juga ada  tidaknya  alasan  untuk  itu. Dewan-Dewan  Hakim  terdiri  dari tiga  anggota  dan  harus  memutuskan dengan  suara  bulat  dalam  hal penolakan  pengaduan  konstitusional atau dalam hal dikabulkannya
(masalah hukum ketatanegaraan sudah  dijernihkan  oleh  keseluruhan badan peradilan). Apabila suara bulat tidak  tercapai,  maka  Majelis  Hakim sebagai  satu  kesatuan  lengkaplah yang berwenang memutuskan.
2.2.8 Pengaduan  Konstitusional di  Mahkamah  Konsitusi Federal sebagai Upaya Hukum Tertinggi
MK Federal baru dapat diminta turun  tangan  setelah  jalur  tingkatan pengadilan  dilalui  seluruhnya.  Hal ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 94  ayat  (2)  Konstitusi  Jerman. Sehingga,  menurut  hukum  Republik
Federal Jerman, pengaduan 19 Tanja  Karakamisheva, Constitutional Complaint- Procedural and Legal Instrument for Development of the
Constitutional Justice (Case Study – Federal Republic  of  Germany,  Republic  of  Croatia,
Republic  of  Slovenia  and  Republic  of Macedonia) , hlm. 7. diunduh dari http://www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/M KD_Karakamisheva_E.pdf, pada 16 Desember 2011 pkl. 10.20 WIB.
konstitusional  baru  dapat  diajukan sesuai  aturan  setelah  jalur  hukum pengadilan  yang  ditetapkan  telah ditempuh. Ini adalah aspek subsidiaritas dari pengaduan konstitusional, sebab pengaduan konstitusional  –  sebagaimana  telah dijabarkan –  merupakan  upaya hukum luar biasa dan bukan mengakhiri jalur tingkatan pengadilan  biasa.  Itu  berarti  bahwa warga negara baru dapat mengajukan pengaduan  konstitusional  apabila  ia telah memanfaatkan sepenuhnya semua  jalur  hukum  yang  terbuka  di pengadilan-pengadilan khusus sampai ke tingkat pengadilan tertinggi.  Ia  harus  mengambil  semua kemungkinan  beracara  yang  tersedia sesuai keadaan perkara guna memperoleh pembetulan pelanggaran hak asasi yang dituntutkan. Di  sini  yang  menjadi  pokok pemikiran bukan hanya meringankan beban  MK  saja  melainkan  juga bahwa MK tidak seharusnya memeriksa  dan  mempertimbangkan isu-isu  hukum  sederhana.  Oleh karena  itu  sebelum  berakhirnya  jalur pengadilan,  sering  kali  sulit  untuk dapat  diperkirakan  apakah  pada akhirnya masalahnya akan tetap pada pelanggaran  hak  asasi.  Asas  ini memiliki  pengecualian.  Yang  perlu disebutkan  adalah  bahwa  pengaduan konstitusional memiliki makna umum  atau  bagi  pengaju  pengaduan akan timbul kerugian berat dan tidak bisa  diperbaiki  lagi  jika  ia  dilempar ke jalur pengadilan.
Dalam  konteks  Indonesia,  MK Republik  Indonesia  dalam  beberapa kesempatan  mempelajari  mekanisme pengaduan konsitusional
dari
Jerman. Misalnya alam kunjungan  di
Jerman  tanggal  1  Oktober  2010 20 ,
20 Sebagaimana  hasil  liputan  Konsulat Jenderal  Republik  Indonesia  (KJRI)  di
Hakim  Konstitusi  M.  Akil  Mochtar dan  Hamdan  Zoelva  melakukan pertemuan dengan Hakim Konsititusi Jerman,  Prof.  Dr.  Prof.  Dr.  Lübbe- Wolff,  di  Mahkamah  Konsitusi Jerman,  yang  terletak  di  kota
Karlsruhe. Pada kesempatan pertemuan ini, kedua delegasi membicarakan mengenai peningkatan  kerjasama  kedua  MK yang  telah  terjalin  dan sharing experiences mengenai model pengaduan  konstitusional  di  masing- masing negara. Ketentuan substansi dan prosedur yang dicontohkan di Negara
Jerman  tersebut  memberi  gambaran bahwa  jika  dilihat  dari  jenis  hak konstitusional  dasar  yang  dapat diadukan memiliki kesamaan dengan hak  konstitusional  dasar  yang  diatur di Negara Indonesia. Dengan demikian  sangat  tepat  jika  Indonesia sebagai negara hukum laiknya Jerman, mengadopsi ketentuan mengenai  pengaduan  konstitusional sebagai  bentuk  konkrit  berjalannya salah  satu  prinsip  utama  negara hukum. Hubungan positif antara ketersediaan  mekanisme  pengaduan konstitusional  dengan  perlindungan hak asasi manusia hendaknya menjadi alasan kuat diaturnya substansi  mengenai  hal  ini  dalam regulasi  negara  hukum  Indonesia. Hal  ini  sesuai  dengan  latar  belakang utama yang mendasari adanya pengaduan  konstitusional,  sebagai- mana  contohnya  dipraktekkan  di Latvia  “ the  constitutional  complaint
Frankfurt yang dipublikasikan pada http://www.kjriffm.de/index.php?option=co m_content&view=article&id=281%3Akunju ngan-kerja-mahkamah-konstitusi-di- jerman&catid=6&Itemid=88&lang=de diakses tanggal 23 Desember 2011 pk. 17.52 wib.
has  been  developed  with  the  aim  to protect  fundamental  rights  of  the person consolidated in the
Constitution ”. 21
Mekanisme
pengaduan
konstitusional juga disediakan dalam upaya  memberi  penghargaan  dan perlindungan hak konstitusional yang merupakan hak asasi manusia, mencakup  hak-hak  sipil,  politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Sehingga  efek  positif  yang  dapat dirasakan manakala pemerintah menghargai hak-hak warga negaranya  (khususnya  hak  sipil  para warga),  pemerintah  menjadi  kian kuat ( be a strong government ) karena mendapat  dukungan  dari  rakyat banyak, sebagai pemegang kedaulatan  tertinggi. 22 Namun  dalam penerapannnya  juga  penting  untuk digarisbawahi  bahwa  jika  MK  akan mengadopsi  kewenangan  pengaduan konstitusional haruslah tetap memposisikannya sebagai upaya hukum  tertinggi.  Hal  ini  untuk menghindari berlebihnya jumlah pengaduan  sehingga  tidak  dapat ditangani  oleh  hakim  konstitusi
Indonesia  yang  berjumlah  9  orang.
Di  Jerman  yang  menyediakan  18 hakim  konstitusi  pada  Makhamah
Konstitusinya harus memproses 6.500  pengaduan  setiap  tahun 23 ,
21 Lihat  Anita  Rodiņa, Constitutional Complaint:  Theory  and  Practice  in  Latvia , Summary  of  the  Promotion  Thesis,  (Riga: Library  of  the  University  of  Latvia,  2006), hlm. 27.
22 Lihat  Laica  Marzuki, Konstitusionalisme dan  Hak  Asasi  Manusia, Jurnal  Konstitusi  - Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Volume  8,  Nomor  4,  Agustus  2011,  hlm. 486.
23 Diungkapkan  oleh  Hakim  Konstitusi Jerman Rudolf Mellinghoff dalam Simposium Internasional  Negara Demokrasi Konstitusional.  di  Hotel  Shangri-la,  Jakarta, Selasa, 12 Juli 2011 sebagaimana dipublikasikan dalam
padahal  jumlah  penduduknya  hanya 81 juta jiwa. Dibandingkan Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa.

## III. PENUTUP

## 3.1. Simpulan
Negara Federal Jerman merupakan  salah  satu  contoh  yang tepat  dalam  hal  memahami  dan mempraktekkan suatu model perlindungan  hak-hak  konstitusional warga  negara  dengan  menjalankan mekanisme pengaduan konstitusional ( constitutional complaint ). Kewenangan untuk memproses
pengaduan  tersebut  dimiliki  oleh Mahkamah Federal Jerman.
Indonesia  sebagai  negara  yang telah memiliki rumusan perlindungan hak-hak  warga  negara  serta  telah menegaskan  sebagai  negara  hukum hendaknya  dapat  mengadopsi  dan mengadaptasikan  apa  yang  telah dijalankan  di  Jerman  dalam  hal pengaduan konstitusional. Sebab pengakuan  hak-hak  dasar  warga negara  tanpa  perlindungan  atau mendengung-dengungkan
perlindungan  tanpa  tersedia  upaya hukum  yang  cukup  adalah  sama- sama pengingkaran terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara.
3.2.Saran
Hal penting yang dapat diadopsi  dan  diadaptasikan  dari model  pengaduan  konstitusional  di
http://webcache.googleusercontent.com/sear ch?q=cache:ARYHAeZGmK4J:www.meda nbisnisdaily.com/news/read/2011/07/13/447 82/mk_ingin_bisa_adili_pengaduan_konstitu sional/+pengaduan+konstitusional+di+Jerma n&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=fire fox-a.  Diakses  pada  12  Desember  2010  pk. 16.00 wib.
negara Jerman adalah memposisikannya sebagai upaya hukum luar biasa. Sehingga disamping  pengaduan  konstitusional diposisikan sebagai sebuah mekanisme yang dapat lebih menjamin  terlindunginya  hak-hak konstitusional, disisi lain tetap mengefektifkan  kerja  MK  sebagai pengampu wewenang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Jurnal
Budiardjo,  Miriam.  2008. Dasar-
dasar Ilmu Politik , Edisi
Revisi.  Jakarta:  PT  Gramedia
Pustaka Utama.
_________________  dan  Ambong. 1995. Fungsi  Legislatif  dalam Sistem Politik Indonesia, Jakarta: Rajawali Press. Husen,  La  Ode.  2005. Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan  BPK  dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Bandung: CV.Utomo. Marzuki,  Laica. Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Konstitusi - Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia, Volume  8,  Nomor  4,  Agustus 2011. Rodiņa,  Anita.  2006. Constitutional Complaint: Theory and Practice in Latvia . Summary of the  Promotion  Thesis.  Riga: Library  of  the  University  of Latvia.
Siegfried  Bross  (Hakim  Mahkamah Konstitusi  Federal  Jerman), Contitutional Complaint “Sebuah  Evaluasi  Mahkamah Konstitusi” , Studium  Generale disampaikan  di  Yogyakarta,
Pada  Jum’at,  23  Juli  2010,
kerjasama  Program  Studi  S-1
Fakultas  Hukum  Universitas Islam Indonesia, Program Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas  Islam  Indonesia dan Hanns Seidel Foundation.
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Ketetapan  MPR  No.  I  Tahun  2003 Tentang  Peninjauan  Terhadap Materi  dan  Status  Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  Republik Indonesia Tahun  1960  sampai  dengan
Tahun 2002.
Website http://www.polmarkindonesia.com/in dex2.php?option=com_content &do_pdf=1&id=2489 http://id.wikipedia.org/wiki/Jer man
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_n
egara_bagian_di_Jerman Pan  Mohammad  Faiz, Menabur Benih Constitutional Complaint, dalam http://jurnalhukum.blogspot.co m/2006/09/constitutional- complaint-dan-hak-asasi.html. Sigfried Brob, (Hakim pada Mahkamah  Konstitusi  Federal, Republik Federal Jerman, Dosen  Honorer di Universitas Freiburg im Breisgau), Pengaduan  Konstitusi  menurut Hukum Republik Federal Jerman, Kunjungan  ke-2  ke Indonesia, April 2005, sebagaimana dipublikasikan
pada  http://gocampus.blogspot. com/2010/01/pengaduan- konstitusi-menurut- hukum.html.
Tanja Karakamisheva, Constitutional Complaint-  Procedural  and Legal Instrument for Development of the Constitutional  Justice  (Case Study  –  Federal  Republic  of Germany, Republic  of  Croatia, Republic  of  Slovenia  and Republic  of  Macedonia) ,  hlm. 7. diunduh dari http://www.venice.coe.int/WC CJ/Papers/MKD_Karakamishe va_E.pdf. http://www.kjriffm.de/index.php?opt ion=com_content&view=articl e&id=281%3Akunjungan- kerja-mahkamah-konstitusi-di- jerman&catid=6&Itemid=88&l ang=de.
http://webcache.googleusercontent.c om/search?q=cache:ARYHAe ZGmK4J:www.medanbisnisdai ly.com/news/read/2011/07/13/4 4782/mk_ingin_bisa_adili_pen gaduan_konstitusional/+penga duan+konstitusional+di+Jerma n&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=i d&client=firefox-a.