## Dinamika Pengembangan Wisata Halal Di Kota Pekanbaru
Ema Fitri Lubis *1 Evi Zubaidah 1 , Neri Widya Ramailis 1 , Meldawati 4 1 Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia * emafitrilubis@soc.uir.ac.id
Artikel History Submit: 18 November 2022 Review: 21 November 2022 Revised: 25 Desember 2022
Accepted: 30 Desember 2022
Abstract: The development of halal-based tourism requires planning, Implementation, and control efforts, to create added value as desired. One is implementing the Indonesian halal tourism logo and the Halal Tourism  Halal  Logo.  Halal  Tourism  is  an  additional  service  that  is part of tourism. The research was conducted to  analyze and explain the  Implementation  of  Halal  Tourism  Development  in  Pekanbaru City. This research was conducted using indicators of Implementation according  to  Edward  III,  namely  first  Communication,  second Resources,  third  Disposition  and  fourth  bureaucratic  structure.  This type of research uses descriptive with qualitative methods. The study results  are  based  on  indicators  of  Communication,  resources, disposition,  and  bureaucratic  structure.  Communication  activities  in the  form  of  socialization  by  the  implementor  have  been  carried  out through various media, namely social media, the web, and promotion through local television media. However, consistency still needs to be improved. Not a few of the community/business people themselves still  need  to  understand  the  concept  of  halal  tourism,  steps  in  the Implementation of halal tourism development have been at the stage of  making  a  decree  (SK)  Accelerating  the  Development  of  Halal Tourism.  Halal  certificates  in  several  culinary  businesses  and restaurants must be implemented better. There are budget constraints owned  by  the  Pekanbaru  City  Culture  and  Tourism  Office,  so  the Implementation of halal tourism development activities has yet to be maximally achieved.
Keywords: Development Dynamics, Halal Tourism, Pekanbaru City
How  to  Cite:  lubis,  ema  fitri  lubis,  Evi  Zubaidah,  Neri  Widya  Ramailis,  &  Meldawati.  (2022). Dinamika Pengembangan Wisata Halal Di Kota Pekanbaru. Asketik : Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial , 6 (2), 297 – 309. https://doi.org/10.30762/asketik.v6i2.889
©  2022  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Pendahuluan
Pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  strategis  yang  menyumbang    pedapatan nasional.  Hal  ini  karena  mengingat  potensi  indonesia  yang  kaya  akan  alam,  flora,  dan faaunanya yang ada di Indonesia. Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia  terus  tumbuh  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Hal  ini  dibuktikan  dengan peningkatan  persentase  pangsa  sektor  pariwisata  terhadap  produk  domestik  bruto (PDB)  nasional.  Produk  domestik  bruto  (PDB)  nasional  sektor  ini  diperkirakan  akan meningkat secara bertahap dari 4,8% pada tahun 2020 menjadi 5,5% pada tahun 2024 (Kementrian  PPN/Bapedas,  2019).    Jumlah  perjalanan  wisatawan  nusantara  terus meningkat dari 256,419 juta perjalanan pada tahun 2015 menjadi 303.403 juta perjalanan pada tahun 2018. Jumlah kunjungan wisman juga meningkat dari 15,801 juta kunjungan menjadi 16,106 juta pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, COVID-19 berdampak kuat pada sektor pariwisata, sehingga kunjungan wisman hanya 4,052 juta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Pasal 1 poin 2 mengatakan perlu  adanya  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  di  dalamnya  meliputi  upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian, dalam rangka menciptakan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Keputusan Mentri Pariwisata Republik Indonesia Menerapkan Logo Halal Tourism Indonesia dan Logo Halal Pariwisata Halal Indonesia, ini dilakukan pula secara nasional dan internasional.  Banyak wisatawan dalam negeri dan luar negeri yang  tertarik  pada  wisata  halal  seperti  penginapan  atau  hotel  Syariah,  kuliner  halal ataupun tempat-tempat (destination) Islam (Hermawan, E. 2019). Wisata Halal  adalah layanan  tambahan  yang  merupakan  bagian  dari  pariwisata  yang  diberikan    kepada keluarga-keluarga  muslim  berdasarkan  pada  aturan-aturan  islam  seperti  makanan  dan minuman yang halal tempat petunjuk ibadah yang lengkap. Sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran  bagi  wisatawan  muslim  untuk  berkunjung.  Wisata  halal  merupakan implementasi  perwujudan  dari  nuansa  religiusitas  yang  tercakup  di  dalam  aspek mu’amalah sebagai pengejawantahan aspek kehidupan sosia l budaya dan sosial ekonomi yang  berlandaskan  prinsip-prinsip  syariah,  (Adinugraha,  H.  H.,  Sartika,  M.,  & Kadarningsih, A., 2018).
Mengingat  potensi  Riau  yang  cukup  besar  dan  merupakan  salah  satu  dari  10 provinsi  yang  ditetapkan  sebagai  fokus  pengembangan  pariwisata  halal  di  Indonesia, (masterplan ekonomi syariah Indonesia, 2018). Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor
18 Tahun 2019 tentang parwisata halal bahwa Riau sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia,  maka  setiap  pembangku    kepentingan  industri  parwisata  harus  menyiapkan sarana parwisata yang memenuhi pariwisata halal berupa konsep yang menginterasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan parwisata dan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah.
Adapun  wilayah  atau    tempat  yang  menjadi  target  wisata  halal  di    Provinsi  Riau yaitu sebagai berikut:

## Tabel I.1 Jumlah Kota dan Penduduk  Yang Ada di Riau Berdasarkan 3 Tahun Terakhir:
N No Kabupaten/Kota Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa) 2018 2019 2020 1 Kuantan Singingi 324 413,00 327 316,00 334 943,00 2 Indragiri Hulu 433 934,00 441 789,00 444 548,00 3 Indragiri Hilir 731 396,00 740 598,00 654 909,00 4 Pelalawan 460 780,00 483 622,00 390 046,00 5 Siak 477 670,00 489 996,00 457 940,00 6 Kampar 851 837,00 871 117,00 841 332,00 7 Rokan Hulu 666 410,00 692 120,00 561 385,00 8 Bengkalis 566 228,00 573 003,00 565 569,00 9 Rokan Hilir 697 218,00 714 497,00 637 161,00 10 Kepulauan Meranti 184 372,00 185 516,00 206 116,00 11 Pekanbaru 1 117 359,00 1. 143.359,00 983. 356,00 12 Dumai 303 292,00 308 812,00 316 782,00 Jumlah 6 814 909,00 6 971 745,00 6 394 087,00
Sumber : Badan Statistik Pusat Provinsi Riau, 2020
Dari  12  Kabupaten/Kota  yang  ada  di  riau,  kota  pekanbaru  dinilai  sebagai  kota dengan potensi terbesar dan dapat mewakili wisata halal. Ini dapat dilihat dari tabel di atas menyebutkan  bahwa 3 tahun  trakhir pekanbaru merupakan kota dengan potensi terbesar dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan kota lainnya yaitu sebanyak 1.117.359,00 tahun 2018, dan 1.143.359,00 di tahun 2019, kemudian di tahun  2020  sebanyak  983.356,00.  Jiwa  penduduk.  Dari  data  tersebut    mayoritas  besar penduduknya  kota  pekanbaru  adalah  beragama  Islam,  selain  itu  perkirakan    akses  ke berbagai destinasi pariwisata di kota ini juga semakin berkembang, daya tarik wisata yang meningkat serta kota ini juga merupakan pusat ibu kota provinsi riau itu sendiri.  Kota
ini  diyakini  memiliki  infrastruktur  dan  program  pariwisata  yang  lengkap  yang  dapat membantu percepatan wisata halal.
TabeI.2  Jumlah  kunjungan  Wisatawan  Nusantarara  dan  Mancanegara  Lima Tahun Terakhir di Kota Pekanbaru, 2021 :
N o. Jenis Wisata Jumlah Wisatawan (Orang) 2017 2018 2019 2020 2021 1 Wisatawan Nusantara (Orang)  563.254  604.406  671.542  366.235  923.029 2  Wisatawan Mancanegara 29.690 29.319 29.060 5.220 73

## Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2021
Penyelenggaraan  pariwisata  halal  meliputi  aspek  produk,  aspek  pelayanan  dan aspek pengelolaan. Adapun Karakteristik penyelenggaraan pelaksanaan Pariwisata Halal berdasarkan  buku  penyelenggaraan  pariwisata  halal  sebagai  berikut:  1)  Kriteria  Usaha Pariwisata  Halal  dalam  pedoman  ini  bersifat  panduan  bagi  usaha  yang  ingin mengembangan  dirinya  sebagai    usaha  pariwisata  halal.  2)  Hotel  dan  Restoran  wajib melakukan  Sertifikasi  Halal  bagi  restorannya  atau  sekurang-kurangnya    dapurmya,  jika ingin  mengembangkan  dirinya  sebagai  urusan  pariwisata  halal  klasitifikasi-1  atau klasitifikasi-2. 3) Usaha pariwisata yang ingin mengembangkan dirinya sebagai pariwisata halal klasitifikasi-3 (syariah)  wajib melakukan sertifikasi ke DSN-MUI. A) Klasitifikasi-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel  syariah  yang  diperlukan untuk.  B)  melayani  kebutuhan  minimal  wisatawan muslim.  C)  Klasitifikasi-2  adalah  penggolongan  untuk  usaha  hotel  syariah  yang  dinilai memenuhi  seluruh  kriteria  usaha  hotel  syariah  yang  diperlukan  untuk  melayani kebutuhan  moderat  wisatawan  muslim.  D)  Klasitifikasi-3  adalah  Bukti  tertulis  yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian keseluruhan kriteria hotel Syariah.
Dalam peraturan walikota Pekanbaru Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal meliputi antara lain: Usaha Akomodasi, Penyedia makanan dan minuman meliputi: usaha restoran, kafe, dan jasa boga ,Usaha SPA, dan usaha biro perjalanan wisata halal Rencana  Strategi  (Renstra),  yang  dikenal  dengan  Rencana  Aksi  dalam  pelaksanaan strategi  Pengembangan    wisata  Halal  Pada  Dinas  Kebudayaan  Dan  Pariwisata  Kota Pekanbaru  telah Membentuk Tim efektif Proyek Perubahan “ Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru ” .
Tabel I.3 Nama dan Jenis Usaha di Pekanbaru Yang Bersertifikasi Halal, 2021 :
N No Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha Pelaku Usaha  Sudah Bersertifikat Halal 1 Restoran/oleh-oleh 1.216 94 2 Hotel/restoran hotel 207 7 3 Spa 196 ~ 4 Biro Perjalanan 10 ~ Total 1.629 101

## Sumber: Dinas Parwisata Provinsi 2021
Data  tahun  2021  hanya  terdapat  94  pelaku  usaha  restoran/oleh-oleh  yang  telah bersertifikat halal, kemudian ditambah dengan 7 pelaku usaha hotel/restoran hotel dari total keseluruhan pelaku usaha yang ada dipekanbaru yaitu sebanyak 1.416 yang terdiri dari  restoral/oleh  oleh  sebanyak  1.629,  hotel/restoran  hotel  207,  Spa  196  dan  biro perjalanan  10.  Dalam  Pelaksanaanya  Pemerintah  kota  pekanbaru  sudah  menerapkan strategi  untuk  mengembangkan  wisata  halal  salah  satunya  adalah  sosialisasi  kepada masyarakat  dan  pelaku  usaha  parwisata  seperti  akomodasi/hotel  dan  restoran  serta pelaku  usaha  yang  lain  yang  terlibat  dalam  desinasi  wisata  halal  untuk  memenuhi kebutuhan wisatawan muslim yang datang.
Terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi pengembangan wisata halal di Kota Pekanbaru yaitu : kurangnya komunikasi berupa pusat informasi layanan wisata halal,  serta  koordinasi  dan  kerjasama  antar  pihak  pemangku  kepentingan.  Terindikasi terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru  dalam  mempromosikan  destinasi  wisata  halal  ini,  mengingat  banyaknya jumlah  usaha  yang  menjadi  cakupan  target  dari  wisata  halal.  Berdasarkan  prasurvey terindikasi  kurangnya  aggaran  biaya  dalam  percepatan  pengembangan  wisata  halal  di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  kota pekanbaru merupakan salah satu faktor dalam menghambatnya  perkembangan  wisata  halal  di  kota  pekanbaru.  Selanjutnya  sikap pelaksana  dari  pengembangan  wisata  halal  ini  masih  dirasakan  kurang  efektif  hal  ini terlihat  dari  salah  satu  strategi  dinas  terkait  hanya  dimulai  pada  pembentukan  SK percepatan  pengembangan  pariwisata  halal.  Berdasarkan  hal  tersebut  ,  maka  penulis tertarik  meneliti  tentang  implementasi  pengembangan  wisata  halal  di  Kota  Pekanbaru mengingat  banyaknya  potensi  wisata  halal  yang  bisa  dikembangkan  untuk  menambah pendapatan daerah. Serta mengenalkan budaya Melayu dan sesuai dengan konsep Kota Pekanbaru sebagai Kota Madani.

## Metodologi
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  dalam penelitian ini adalah  Kualitatif  dengan  tipe  penelitian  deskriptif.  Peneliti  berusaha  untuk mengungkapkan  fakta  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada  tanpa  melakukan  intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu jenis  penelitian  yang  bertujuan  untuk  membuat  deskriptif  (gambaran)  dan  hubungan antara  fenomena  yang  diselidiki.  Penelitian  deskriptif  tidak  memberikan  perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber (sumber data) melalui wawancara dan kuisioner yang tentunya berkaitan dengan Pelaksanaan Strategi Pengembangan  Wisata  Halal  pada  Dinas  Kebudayan  dan  Pariwisata  Kota  Pekanbaru, Data  skunder  adalah  data  yang  diperoleh  untuk  melengkapi  data  asli.  Atau  data  yang diperoleh  secara  tidak  langsung  dari  buku  (dokumen),  pedapat  ahli,  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian.  Teknik  pengumpulan data  dengan  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Untuk  Teknik  wawancara menggunakan  Kepala  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Pekanbaru,  Kepala Bidang  Administrasi  Kesektarian  Tim  dari  Percepatan  Pengembangan  Wisata  Halal, masyarakat/pelaku  usaha  yang  terlibat  dalam  wisata  halal.  Teknik    analisa    data dilakukan    dengan    cara    menganalisis    dan    mendeksripsikan  data    yang    terkumpul secara    menyeluruh    mengenai    keadaan    pada    objek    penelitian,  kemudian    penulis mengambil    kesimpulan    dalam    bentuk    penelitian    yang    dilakukan  dengan  tata  cara ilmiah, (Idham, R. (2022)

## Hasil Penelitian

## Implementasi Pengembangan Wisata Halal di Kota Pekanbaru
Rangkaian proses dari kebijakan publik iaitu proses pembuatan atau merumuskan suatu  kebijakan,  kemudian  proses  implementasi  kebijakan,  dan  melakukan  proses evaluasi  atau  penilaian  terhadap  kebijakan  yang  telah  dijalankan.  Nugroho  (2004). Berbagai  program  telah  dipilih  pemerintah  sebagai  alternatif  pemecahan  masalah  dan diformulasikan dalam kebijakan publik harus di implementasikan atau dilaksanakan oleh badan-badan  administrasi  maupun  instansi-instansi  pemerintah  tingkat  bawah  melalui mobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Keberhasilan sebuah kebijakan harus juga
diiringi dengan pelaksanaannya yang baik. Bila cuma kebijakannya saja yang baik, tetapi tidak  diikuti  pelaksanaan/implementasinya  yang  baik,  maka  pencapaian  target  yang sudah  di  cita-citakan  sebelumnya  yang  tergambar  di  dalam  tujuan  kebijakan, kemungkinan  tidak  akan  dapat  tercapai  secara  optimal.  Kebijakan  dan  implementasi seharusnya saling mendukung dan saling berjalan selaras.
Implementasi  Kebijakan  merupakan  bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  dalam menerjemahkan  suatu  kebijakan  yang  diwujudkan  dalam  tindakan.  Menurut  Parson, 2005) mengartikan bahwa implementasi kebijkan itu adalah bentuk pelaksanaan kebijkan dengan cara cara lain. dari uiraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijkan  tersebut  adalah  proses  yang  terus  bergerak,  yaitu  implementor  kebijkan melakukan aktivitas untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kebijakan  itu.  Dalam  bukunya Public  Policy ,  Nugroho  (2009)  mengemukakan  bahwa implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai tujuannya.
Menurut  George  C.  Edwards  III  (dalam  Riant  Nugroho,  2009 )  ”  implementasi kebijakan  meruapkan  tahap  pembuatan  kebijakan  antara  pembentukan  kebijakan  dan konsekuensi-konsekuensi  kebijakan  bagi  masyarakat  yang  dipengaruhinya.  Edward menyarankan ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan agar efektif dan  menjadi  indikator  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini,  yaitu  :  1) Komunikasi   adalah  hal   tentang  mendeskripsikan tentang bentuk dari komunikasi  yang  dilakukan  dalam  organisasi  pelaksana  kebijakan.  2)  Sumber  daya pendukung  adalah  berkaitan  dengan  jumlah  dari  Sumber  daya  baik  itu  SDM  maupun Sumberdaya lainnya.  3) Disposition  merupakan hal yang  berkaitandengan komitmen akan pelaksanaan kebijkan. 4) Struktur birokrasi yaitu berkaitan dengan para penyelenggara kebijakan publik.

## Kontestasi Pengelolaan Wisata Halal di Kota Pekanbaru

## Komunikasi
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pancapaian tujuan dari implementasi kebijakan  publik.  Implementasi  yang  efektif  terjadi  apabila  para  pembuat  keputusan sudah  mengetahui  apa  yang  akan  mereka  kerjakan,  Hidayat,  E.  (2020).  Komunikasi dalam  organisasi  merupakan  suatu  proses  yang  amat  kompleks  dan  rumit.  Agar implementasi  berjalan  efektif,  siapa  yang  bertanggung  jawab  melaksanakan  sebuah
keputusan  harus  mengetahui  apakah  mereka  dapat  melakukannya.  Terdapat  sub indikator dalam mengukur keberhasilan komunikasi menurut Edwards, dalam Winarno (2012), sebagai berikut : (1) Transmisi adalah penyaluran komunikasi yang baik tentu saja akan  menghasilkan  komunikasi  yang  baik  pula.  (2)  Kejelasan  adalah  komunikasi  yang diterima  oleh  para  pelaksana  kebijakan  haruslah  jelas  dan  tidak  membingungkan.  (3) konsistensi,  yaitu  perintah  yang  diberikan  dalam  melaksanakan  sebuah  kebijakan haruslah  konsisten  dan  jelas.  Untuk  indikator  transmisi  yakni  penyaluran  komunikasi melalui kegiatan sosialisasi, Adapun bentuk sosialisasi dalam pengembangan wisata halal ini adalah sosialisasi primer dan sekunder.
Sosialisasi  Primer  adalah  kegiatan  dasar  yang  dilakukan  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kota Pekanbaru dengan tujuan agar masyarakat paham atas dasar wisata halal itu sendiri. Sosialisasi Sekunder merupakan sosialisasi lanjutan atas dasar sosialisasi yang dilakukan  dengan  maksud  agar  masyrakat  mampu  memahami  apa  yang dilaksanakan.
Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak H. Moh. Genta Bawana Mazda, selaku kepala bidang Pengkajian dan Pengembangan SDM Kepariwisataan dan sebagai kepala bidang bagian Sosialisasi Pariwisata Halal, beliau mengatakan bahwa :
“ Mulai  dari  keluarnya  SK  percepatan  pengembangan  wisata  halal  yakni  tahun 2019  kami  sudah  melakukan  sosialisasi  pengembangan  wisata  halal  itu  sendiri, mulai dari pelaku pariwisata, komunitas, event-event/festival. hingga ke sekolah- sekolah  dasar  kota  pekanbaru  selain  itu  juga  kami    sudah  melakukan  sosialisasi melalui sosial media yang di tayangkan di TVRI. Dengan ini besar harapan kami bahwa wisata halal mampu berkembang dikota P ekanbaru”(12 Januari 2021) .
Dari  hasil  wawancara  dan  observasi,  peneliti  menganalisis  bahwa  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Pekanbaru  pada  indikator  Sosialisasi  Wisata  Halal sudah terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan subindikator kejelasan yakni kegiatan komunikasi bentuk sosialisasi oleh pihak implementor sudah dilakukan melalui berbagai media yakni media sosial, web, dan promosi melalui media televisi lokal daerah. Namun hasil  penelitian  menunjukkan  untuk  subindikator  konsistensi  masih  kurang diimplementasikan  ini  terlihat  dari  kegiatan  sosialisai  yang  hanya  dilakukan  diawal terbentuknya  Peraturan  Gubernur  Riau  Nomor  18  Tahun  2019  Tentang  Pariwisata Halal, dan banyak pelaku usaha yang belum faham dengan adanya konsep wisata halal ini pada usahanya. Kemudian untuk kegiatan komunikasi seperti sosialisasi Wisata halal berada  pada  kategori  Kurang  Terlaksana.  hal  ini  dikarenakan  masih  banyak maysarakat/pelaku usaha terutama kuliner yang belum paham konsep dasar wisata halal
itu  sendiri.  Sejalan  dengan  hasil  penelitian  A  Rachmiatie  menyampaikan  bahwa rendahnya sosialisasi sertifikasi hotel syariah dinilai sebagai suatu sebab masih rendahnya minat  industry  wisata  di  Indonesia  dalam  mengimplementasikan  konsep  wisata  halal, (Rachmiatie, A., Fitria, R., Suryadi, K & Ceha, R, 2020). Hal ini juga terlihat dari jumlah Usaha di Kota Pekanbaru bersertifikasi halal telah penulis paparkan sebelumnya hanya berjumlah 101 dari 1629 usaha yang terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Sehingga masih terlihat masih kurangnya informasi dan pemahaman pelaku usaha mengetahui keberadaan wisata halal ini. Selanjutnya dijelaskan dari hasil penelitian A  Rachmiatie  yakni  terdapat  kesenjangan  antara  tingginya  animo  masyarakat  terhadap wisata halal dan rendahnya respon industry di tanah air menjadi isyarat adanya hambatan komunikasi  antara  pemerintah  dan  stakeholders  pariwisata,  (Rachmiatie,  A.,  Fitria,  R., Suryadi, K & Ceha, R, 2020)

## Sumber Daya
Indikator  ini  berkenaan  dengan  ketersediaan  sumberdaya  pendukung  khususnya sumberdaya  manusia.  Hal  ini  berkenaan dengan  kecakapan  pelaksana kebijakan  publik untuk  carry  out  kebijakan  secara  efektif,  menurut  Edward  III(dalam  Nugroho,  2019). Berdasarkan  jurnal  (Irwansyah  &  Zaenuri,  2021)  untuk  melaksanakan  kegiatan pengembangan  wisata  halal  itu  sendiri  diperlukan  anggaran  yang  cukup.  Sementara untuk  anggaran,  dilihat  dari  jawaban  reponden  pengawai  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kota Pekanbaru mereka banyak menjawab kurang terlaksana, oleh karena itu dalam pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal saat ini masih belum maksimal. Anggaran  yang  bersumber  dari  APBD  kota  pekanbaru  dalam  kegiatan  pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal ini masih belum tercukupi sehingga pelaksanaan Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal masih terkendala. Hal ini juga dibenarkan oleh ibu  Pita  Amarti,  SH.  MH  selaku  Kepala  Bidang  Administrasi  Kesektarian  Tim  dari Percepatan Pengembangan Wisata Halal, hasil wawancara beliau mengatakan bahwa :
“Dalam pe laksanaan kegiatan pengembangan wisata halal dinas sudah membentuk Tim Percepatan pengembangan Wisata Halal. Dan diakui memang saat ini masih jauh dari kata sempurna, salah satu faktornya adalah dari ketersediaan anggaran itu sendiri  kami  masih  kurang.  Dulu  sempat  ada  rencana  anggaran  yang  disediakan sekitar  200  juta,  akan  tetapi  dibatalkan  oleh  dampak  pandemi  covid- 19”. (08 Febuari 2022)
Hasil  penelitian  selanjutnya  tentang  indikator Sumber  Daya  dapat  terdiri  dari Sumber Daya Manusia (SDM), bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang melakukan  sosialisasi  objek  wisata  Halal  di  Kota  Pekanbaru.  Hal  ini  juga  kurang mendapat  perhatian  dari  Pemerintah  baik  Desa  maupun  Pemerintah  Kota  Pekanbaru dalam  upaya  pengembangan  guna  meningkatkan  daya  tarik  wisatawan  menjadi  Wisata Halal  di  Kota  Pekanbaru.  Manusia  merupakan  sumber  daya  yang  terpenting  dalam menentukan  keberhasilan  proses  implementasi,  Van  metter  dan  Van  Horn  dalam (Agustino  Leo,  2014).  Dalam  penelitian  implementasi  pengembangan  wisata  halal  di Kota  Pekanbaru  melibatkan  sejumlah  unsur  peran  seperti  pemerintah,  akademisi, pengusaha, media, dan masyarakat atau disebut juga sebagai Pentahelix. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam mempromosikan destinasi wisata halal masih terbatas, dalam  dokumen  pelaksanaan  strategi  percepatan  pengembangan  wisata  halal  Di  Kota Pekanbaru  pada  tahun  2019  masih  pada  tahap  persiapan    membentuk  tim  percepatan pengembangan wisata halal. Menurut George C. Edward III dalam (Agustino Leo, 2014) kegagalan  yang  sering  terjadi  dalam  implementasi  kebijakan  salah  satunya  disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Senada dengan hasil penelitian (Jaelani : 2017) dalam (Destiana, R., & Astuti, R. S., 2019) menyampaikan  bahwa  strategi  pengembangan  untuk  menjadikan  Indonesia  sebagai kiblat  pariwisata  halal  mengarah  pada  pencapaian  indeks  daya  saing  pariwisata  dengan indikator,  diantaranya  pembenahan  infrastruktur,  usaha  promosi,  peningkatan  kualitas sumber daya manusia, khususnya peningkatan kapasitas pelaku industri pariwisata.

## Disposisi
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan  mengenai  pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik,  (Agustino  Leo,  2014). Indikator  ini  berkaitan  dengan  kesediaan  para  implementor  untuk carry  out kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukup, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan  kebijakan,  menurut  Edwad  III  (Nugroho,  2019).  Hasil  penelitian berdasarkan indikator ini menunjukkan komitmen penuh dari segala instansi yang terkait telah  tertera  dalam  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Riau  Nomor  18  Tahun  2019,  hal  ini terlihat  dari  sudah  dilakukannya  penetapan  Zonasi  dan  Pendataan  Usaha  Pariwisata. Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Pekanbaru  telah  berkinerja  sesuai  tupoksi. Pendataan zonasi dan pendataan usaha pariwisata sudah cukup terlaksana dengan baik .
Bentuk  komitmen  dari  pelaksana  program  juga  terlihat  dari  adanya  kegiatan  strategi media promosi paid, owned social,Endorser (POSE) mengembangkan media promosi digital pariwisata halal.
Kecenderungan atau sikap pelaksana dalam Implementasi Pengembangan Wisata Halal  di  Kota  Pekanbaru  berperan  penting  dalam  sukses  tidaknya  suatu  kebijakan. Bahwa  sikap  tanggung  jawab,  motivasi  dan  komitmen  dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangan penugasan kepada Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal dalam melaksanakan  implementasi  harus  lebih  fokus  dan  terarah  agar  berbagai  hambatan- hambatan  dalam  pengembangan  Wisata  Halal  di  Kota  Pekanbaru  dapat  diminimalisir sehingga mampu menunjang kesejahteraan masyarakat.  Namun hasil riset menunjukkan bahwa kegiatan baru dimulai pada tahap penetapan SK Tim  Percepatan Pengembangan Wisata  Halal.  penetapan  zonasi,  pendataan  pelaku  usaha  pariwisata  halal.  Namun komitmen dari pelaku usaha ikut serta dalam berpartisipasi pengembangan wisata halal masih  sangat  kurang  ini  terlihat  dari  tabel  1.3  jenis  usaha  di  Kota  Pekanbaru  yang bersertifikasi halal dari 1.629 baru 101 jenis usaha yang mengurus sertifikasi halal. Sikap dari  implementor  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota pekanbaru  yakni  telah  dipersiapkan  bidang  dalam  melakukan  penetapan  zonasi  dan pendataan  usaha  pariwisata,  melakukan  koordinasi,  pendampingan,  pembinaan  kepada pelaku usaha pariwisata dalam rangka self claim dan Sertifikasi Pariwisata Halal. Namun, hasil  penelitian  kegiatan  bidang  ini  belum  terimplementasi  dengan  baik,  karena keterbatasan sumber daya dan anggaran.

## Indikator Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma- norma, dan pola – pola hubungan yang  terjadi  berulang – ulang  dalam  badan  eksekutif  yang  mempunyai  hubungan  baik potensial  maupun  nyata  dengan  apa  yang  mereka  miliki  dalam  menjalankan  kebijakan. Dua  karakteristik,  menurut  Edward  III,  yang  dapat  mendingkrak  kinerja  struktur birokrasi/organisasi  kearah  yang  lebih  baik  adalah  :  melakukan  standar  operasional prosedur dan melaksanakan fragmentasi (Agustino Leo, 2014).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  untuk  struktur  birokrasi,  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Pekanbaru  sudah  menyiapkan  standar  operasional prosedur  dimana  memuat  Langkah – Langkah  pengembangan  wisata  halal  di  kota pekanbaru kedalam IV bidang. Seperti membuat SK Tim Percepatan Wisata Halal yang
efektif  adalah  mampu  membentuk  organisasi  pelaksana,  menetapkan  Zonasi,  dan melakukan pendataan usaha pariwisata, prosedur pelaku usaha dalam mengurus self claim (sertifikasi halal). Bentuk Organisasi pelaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru  dilihat  dari  sisi  bentuk  organisasi,  sangat  berjalan  dengan  baik  dalam melaksanakan kegiatan pengembangan wisata halal kota pekanbaru . Hasil survei peneliti diketahui  bahwa  mereka  memiliki  dokumentasi  data  yang  cukup  lengkap  seperti pelaksanaan kegiatan-kegiatan, dokumentasi poto-poto kegiatan organisasinya serta data data  pelaku  usaha  yang  menjadi  target  pengembangan  wisata  halal  itu  sendiri.  Pihak pelaksana  program  pengembangan  wisata  halal  juga  melibatkan  stakeholder  eksternal seperti  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI),  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Forum Kepariwisataan Daerah (FKD), Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), association  of  the  Indonesian  Tours  and  Travel  Agencies (ASITA)  Riau,  Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI), serta Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI).
Birokrasi  perlu  dijalankan  dengan  konsisten,efektif  dan  efisien  sehingga  tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang ada. Pendelegasian wewenang/koordinasi  tentang  wisata  halal  diperlukan  agar  terciptanya  struktur  kerja yang seimbang. Pada Implentasi Wisata Halal di Kota Pekanbaru masih perlu koordinasi Tim  Percepatan  dalam  upaya  percepatan  pengembangan  Wisata  Halal  di  Kota Pekanbaru.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yanng  dilakukan  peneliti  mengenai  Implementasi Pengembangan  Wisata  Halal  Di  Kota  Pekanbaru,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Indikator  Komunikasi  dalam  bentuk  sosialisasi  di  awal  pariwisata  halal  dikembangkan sudah  dialksanakan,  namun  konsistensi  penyampaian  informasi  kepada  pelaku  usaha masih belum maksimal. Selanjutnya indikator sumber daya terdapat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta anggaran dalam implementasi pengembangan wisata halal di Kota  Pekanbaru.  Indikator  disposisi  yakni  pengembangan  wisata  halal  dimulai  pada tahap  penetapan  SK  Tim    Percepatan  Pengembangan  Wisata  Halal.  penetapan zonasi, pendataan pelaku usaha pariwisata halal. Selanjutnya indikator struktur birokrasi  sudah dipersiapkan  standar  operasional  prosedur  pengembangan  wisata  halal  di  Kota Pekanbaru kedalam iv bidang. Serta bentuk organisasi dari pelaksana dalam aturan atau arahan  atasan  sebagi  pelaksana  pengembangan  wiasta  halal  sudah  tercantum  dalam
Peraturan  Gubernur  Riau  Nomor  18  Tahun  2019  Tentang  Pariwisata  Halal.  Tim tersebut  telah  melaksanakan  tugas  berdasarkan  tujuan  dan  harapan  dengan memaksimalkan potensi yang ada.
Daftar Pustaka Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2018). Desa wisata halal: konsep dan implementasinya di Indonesia. Human Falah , 5 (1), 28-48. Agustino Leo, (2014). Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta, CV Destiana,  R.,  &  Astuti,  R.  S.  (2019,  November).  Pengembangan  Pariwisata  Halal  di Indonesia. In Conference on Public Administration and Society (Vol. 1, No. 01). Futrianota,  H.  D.  (2019).  Strategi  Jepang  Mengembangkan  World  Halal  Toursim Menarik Wisatawan Muslim Indonesia Ke Jepang. Fisip , 3. Hasibuan, M. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara Hariani, D., & Dinitri, S. (2020). Strategi Pengembangan Wisata Halal Di Kota Bogor Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif. Syarikah , 127. Hermawan, E. (2019). Strategi Kementerian Pariwisata Indonesia Dalam Meningkatkan Branding Wisata Halal. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi , 7 (2), 87-95.
Hidayat, E. (2020). Implementasi  kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. Soetomo Communication and Humanities , 1 (3), 126-136. Idham, R. (2022). Pemberdayaan masyarakat suku talang mamak dalam budidaya madu kelulut di kawasan taman nasional bukit tiga puluh indragiri hulu. Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial , 6 (1), 85-102. Indrawijaya, A. (2009). Prilaku Organisasi. Bandung: Sinar Baru Algensindo Kalimetro. Maksudi,  B.  I.  (2017). Dasar-Dasar  Administrasi  Publik. Depok:  PT.  RajaGrafindo Persada. Nawawi. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gadjah Mada. Noviarita,  H.,  Kurniawan,  M.,  &  Nurmalia,  G.  (2021).  Halal  Tourism  Dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. JIEI , 306. Nugroho, Riant D. 2009. Public Policy (Edisi Revisi ). Jakarta: PT.Elex Media Komputindo. Oktavia,  D.  (2020).  Strategi  Pengembangan  Objek  Pariwisata  Kabupaten  Kepulauan Meranti . Fisipol , 40..
Rachmiatie, A., Fitria, R., Suryadi, K., & Ceha, R. (2020). Strategi Komunikasi Pariwisata Halal  Studi  Kasus  Implementasi  Halal  Hotel  di  Indonesia  dan Thailand. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah , 4 (1), 56-74. Rai Utama, G. B. (2017). Pemasaran Parwisata. Yogyakarta: Andi, Anggota IKAPI. Syafiri, W. (2012). Studi Tentang Administrasi Publik. Jatinangor: Erlanga. Volmasi,  L.  T.  (2020).  Strategi  Dinas  Pariwisata  Provinsi  Riau  Dalam  Meningkatkan Kunjungan Wisata Di Provinsi Riau. Adm Negara , 12. Wahab, S. (2003). Manajemen Kepariwisataan. Jakarta: Pradnya Paramita. Wahab,  Solihin  Abdul.  2004. Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan Negara . Jakarta: Bumi Aksara. Wesra.  (2011).  Pengertian  Pelaksanaan.  In  R.  Adisasmita, Pengelolaan  Pendapatan  dan Anggaran Daerah (p. 24). Yogyakarta: Graha Ilmu..
©  2022  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).