## ANALISIS PENGARUH INSENTIF PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BEI TAHUN 2011-2015)
Astriditta Rombe Hartono Rahardjo Susanna Hartanto
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya *hartono-r@ukwms.ac.id

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received March 12, 2017 Revised April 15, 2017 Accepted May 10, 2017

## Key words:
Tax Incentives, Tax Avoidance, Public Ownership

## ABSTRACT
This study  aims to prove empirically the disclosure  of operating  segments   to  investment risk.  The  object of re- search using population of manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2011 -2015. The sam- pling technique used purposive sampling technique based on predetermined criteria. The test results showed that tax incen- tive is positive the tax incentive the avoidance, with significant use of GAAP ETR but not significant using Current ETR. Debt  to  equity  ratio  is  significant  the  tax  avoidance,  while  return  on  assets  and  firm  size  (size)  does  not  affect  the  tax avoindance if  using proxy  GAAP  ETR.  The test results  when viewed  using proxy  Current  ETR find that  the return on asset significant to tax evasion, while the debt to equity ratio and firm size (size) has no effect on tax avoidance.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap penghindaran pajak. Objek penelitian  menggunakan populasi perusahaan  manufaktur yang  terdaftar di  Burs a  Efek  Indonesia dengan periode 2011-2015. Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  teknik  purposive  sampling  berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Hasil  pen- gujian  menunjukkan bahwa  insentif pajak  berpengaruh  positif terhadap penghindaran  pajak,  signifi kan dengan  menggunakan GAAP  ETR  namun  tidak berpengaruh dengan  menggunakan  Current  ETR.  Debt  to  equity ratio berpengaruh signifikan  ter- hadap penghindaran pajak, sedangkan return on asset dan ukuran perusahaan (size) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak jika menggunakan proksi GAAP ETR. Hasil pengujian jika dilihat deng an menggunakan proksi Current ETR menemukan bahwa return on asset berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan debt to equity ratio dan ukuran perus- ahaan (size) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## PENDAHULUAN
Adanya fasilitas insentif pajak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang  “Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2013  Tentang  Penurunan  Tarif  Pajak Penghasilan  Bagi  Wajib  Pajak  Badan  Dalam  Negeri  Yang  Berbentuk  Perseroan Terbuka”  da n  Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang “Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka” yang merupakan p engganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang “Penurunan Tarif Paja k Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka” merupakan salah satu bentuk fasilitas insentif pajak yang ada di In- donesia. Insentif pajak tersebut berisi penurunan tarif pajak penghasilan badan sebesar 5% lebih rendah dari yang seharusnya yaitu 25% pada perusahaan atau perseroan terbuka dalam negeri yang mampu me-

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 9 NO 2 – JULI 2017 – Halaman 142-161
menuhi  syarat  sehingga  dapat meningkatkan  peranan  pasar modal  yang  juga  akan  mendorong  pening- katan jumlah perseroan terbuka serta kepemilikan publik pada perusahaan atau perseroan terbuka.
Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang paling berperan dalam penerimaan pajak. Se- makin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, maka semakin besar juga penerimaan negara yang diterima.  Pada  pihak  pemerintah,  hal  ini  sangat  menguntungkan  karena  dapat  digunakan  untuk  pem- biayaan  dan  pengalokasian  pembangunan.  Tetapi,  di  pihak  perusahaan  hal  tersebut  merupakan  beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Untuk itu banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (tax planning) untuk meminimalkan beban pajak baik untuk masa sekarang ataupun dimasa yang akan datang, seperti penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). Fenomena tersebut  menjadi  pertentangan  antara  pemerintah  dengan  perusahaan  yakni  pemerintah  ingin  me- maksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan. Sedangkan perusahaan ingin meminimalkan beban pa- jaknya sehingga pendapatan tetap besar dan tetap bisa melanjutkan keberlangsungan usaha.
Penghindaran pajak (tax avoidance), menurut Anderson (Zain, 2007:50), adalah cara mengurangi pajak  yang  masih  dalam  batas  ketentuan  peraturan  perundangan-undangan  perpajakan  dan  dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Oleh karena itu, fenomena mengenai penghindaran pa- jak merupakan suatu hal yang unik karena masih sah dilakukan dalam meminimalkan pajak tanpa me- langgar  peraturan  perpajakan  yang  ada,  sehingga  otoritas  pajak  tidak  dapat  melakukan  intervensi  ter- hadap  hal  tersebut.  Ada  tiga  langkah  yang  dilakukan  perusahaan  dalam  meminimalkan  pajak  yang dikenakan  (Siahaan,  2010  dalam  Cahyono  dkk,  2016).  Langkah  pertama.  perusahaan  berusaha  untuk menghindari  pajak  baik  secara  legal  maupun  ilegal.  Langkah  yang  kedua,  mengurangi  beban  pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir, adalah apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut. Inilah strate- gi  dalam  melakukan  perencanaan  pajak.  Tidak  sedikit  perusahaan  yang  melakukan  perencanaan  pajak dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.
Adanya fasilitas insentif pajak berupa penurunan tarif pajak penghasilan memungkinkan perus- ahaan untuk melakukan tax avoidance karena walaupun telah diberikan fasilitas insentif pajak perusahaan tetap akan meminimalkan beban pajak terutangnya. Menurut Zain (2007:42), sistem manajemen pajak yang efektif  merupakan  hal  vital  bagi perusahaan  yang berorientasi  pada  laba,  dan predikat  seorang  manajer yang  sukses  terkadang  ditentukan  pula  oleh  suksesnya  tidaknya  penyusunan  perencanaan  pajak  (tax planning) melalui penghindaran pajak (tax avoidance). Menurut Zain (2007:42), sistem manajemen pajak yang efekif merupakan hal vital bagi perusahaan yang berorientasi pada laba, dan predikat seorang mana- jer yang sukses terkadang ditentukan pula oleh suksesnya tidaknya penyusunan perencanaan pajak (tax planning)  melalui  penghindaran  pajak  (tax  avoidance).  Fenomena  tersebut menjadi  pertentangan  antara pemerintah  dengan  perusahaan  yakni  pemerintah  ingin  memaksimalkan  penerimaan  pajak  dari  perus- ahaan. Sedangkan perusahaan ingin meminimalkan beban pajaknya sehingga pendapatan tetap besar dan tetap bisa melanjutkan keberlangsungan usahannya.
Penelitian  ini  melanjutkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nuritomo  dan  Martani  2014  dan penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode waktu 2011-2015. Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dipilih pada penelitian  ini karena perusahaan sektor manufaktur merupakan sektor yang memiliki populasi dengan jumlah perusahaan yang banyak dibandingkan dengan perusahaan sektor lainnya. Periode penelitian menggunakan tahun 2011-2015 karena Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 20 13 tentang “Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka”  yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 dikeluarkan pada  tahun  2013  sehingga  dapat  digunakan  untuk  melihat  situasi  kepemilikan  publik  dan  jumlah peredaran saham saat IPO sebelum dan sesudah diterbitkan peraturan tersebut terdapat peningkatan pro- porsi atau tidak, serta merupakan periode dimana data seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terbaru sehingga masih relevan untuk diteliti.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis  bahwa  pemberian  insentif  pajak  ber- pengaruh  terhadap  penghindaran  pajak  perusahaan  khususnya  perusahaan  sektor  manufaktur  di Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2011-2015.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  dalam  mem- berikan  informasi  bagi  pemilik  perusahaan,  pemegang  saham  dan  pemerintah  khususnya  pembuat kebijakan  perpajakan  untuk  dapat  mengevaluasi  terkait  pelaksanaan  perpajakan  dalam  hal  pem- berian fasilitas insentif pajak di Indonesia.

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Kajian Literatur Teori Keagenan
Konsep agency  theory adalah  hubungan  atau  terjadinya  persinggungan  antara  kepentingan agent dan principal dalam hal mencapai kinerja baik perusahaan (Anthony dan Govindarajan, 1995). Teori  keagenan  muncul  sebagai  suatu  reaksi  dari  pemisahan  dalam  perusahaan  modern  antara kepentingan  manajemen  dan  kepentingan  pemilik  diluar  perusahaan  dan  tidak  termasuk  dalam keputusan  manajeman  yang  berbeda-beda.  Adanya  pemisahan  antara  pemilik  dengan  manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan principle (Prakosa, 2014). Hubungan teori  agensi  dengan  penelitian  ini  adalah  pada  umumnya  principle  dalam  hal  ini  investor menginginkan  tingkat  pengembalian  yang  sebesar-besarnya  atas  saham  yang  telah  diinvestasikan sehingga  dengan  demikian agen dalam  hal ini  manajemen  akan  menampilkan kinerjanya  yang baik salah  satunya  dengan  melakukan  perencanaan  pajak  berupa  penghindaran  pajak.  Menurut  Suwar- djono  (2013:485) teori keagenan,  agen  dianggap  sebagi pihak  yang berusaha  memaksimalkan keun- tungan dirinya dengan tetap memenuhi kontrak. Dalam penelitian ini, adanya fasilitas ins entif pajak dapat  memicu  manajemen  untuk  melakukan  penghematan  pajak  dengan  cara  menghindari  pajak yang  dapat  menimbulkan  konflik  antara  pemegang  saham  dengan  manajemen  perusahaan  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  81  Tahun  2007,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015.

## Pajak Penghasilan
Menurut Undang Undang Kentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersi- fat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak  merupakan sumber  penerimaan  terbesar  bagi  negara  sehingga  memiliki  peranan  penting  dalam  pembangunan negara. Perlawanan  terhadap  pajak adalah  hambatan-hambatan yang ada  atau terjadi  dalam  upaya pemungutan  pajak  (Suandy,  2014:20).  Ketentuan  tarif  pajak  badan  dalam  negeri  dam  bentuk  usaha tetap disajikan dalam tabel 1.
Tabel 1. Ketentuan Tarif Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap
Tahun Pajak Tarif Pajak 2009 28% 2010 sampai sekarang Perseroan Terbatas yang 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 25% 5% lebih rendah dari yang seha- rusnya Pengurangan 50% dari yang seharusnya
Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

## Insentif Pajak
Insentif  pajak  merupakan  suatu  kebijakan  perpajakan  yang  memberikan  kemudahan  kepada pihak-pihak  terkait  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kemajuan  nasional  dalam  hal  berinves- tasi.Insentif pajak, menurut Suandy (2003:18), adalah satu pemberian fasilitas perpajakan yang diberi- kan  kepada  investor  luar  negeri  untuk  aktifitas  tertentu  atau  untuk  suatu  wilayah  tertentu.  Berikut merupakan fasilitas insentif pajak  sesuai dengan Peraturan Pemerintah, yakni:
1. P eraturan  Pemerintah  Nomor  81  Tahun  2007  tentang  “Penurunan  Tarif  Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka”. Peraturan terse- but  merupakan  peraturan  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  peranan  pasar modal sebagai  sumber pembiayaan  dunia  usaha  dan  untuk  mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka serta peningkatan kepemilikan publik pada perseroaan terbuka. Peraturan ini mulai ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2007.  Beberapa ketetuannya adalah: (a) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 9 NO 2 – JULI 2017 – Halaman 142-161
tarif  Pajak  Penghasilan  sebesar  5%  (lima  persen)  lebih  rendah  dari  tarif  tertinggi  Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) hu- ruf b  Undang-Undang;  (b)  Penurunan  Tarif Pajak  Penghasilan sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  diberikan  kepada  Wajib  Pajak  Badan  Dalam  Negeri  yang  berbentuk  Perseroan  Ter- buka apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan  saham  yang  disetor  dan  saham  tersebut  dimiliki  paling  sedikit  oleh  300  (tiga ratus)  Pihak;  (c)  Masing-masing  Pihak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  hanya  boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor; dan  (d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan  ayat (3) harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan  Dalam  Negeri  yang  berbentuk  Perseroan  Terbuka  dalam  waktu  paling  singkat  6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
2. P eraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2013  tentang  “Penurunan  Tarif  Pajak  Penghasi lan Bagi  Wajib Pajak  Badan  Dalam  NegeriYang  Berbentuk  Perseroan  Terbuka”.  Peraturan  terse- but  merupakan  peraturan  pemerintah  yang  diatur  kembali  atau  menggantikan  Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 yang bertujuan untuk meningkatkan peranan pasar modal sebagai  sumber  pembiayaan  dunia  usaha  dan  untuk  mendorong  peningkatan  jumlah perseroan terbuka serta peningkatan kepemilikan publik pada perseroaan terbuka. Peraturan ini mulai ditetapkan pada tanggal 21 November 2007.  Beberapa ketentuannya adalah: (a) P al- ing sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat un- tuk diperdagangkan  di bursa  efek  di  Indonesia  dan  masuk  dalam penitipan  kolektif  di  lem- baga penyimpanan dan penyelesaian; (b) Saham sebagaimana dimaksud dalam poin  1 harus dimiliki  oleh paling sedikit 300  Pihak;  (c)  Masing-masing  Pihak sebagaimana dimaksud  da- lam poin 2 hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan (d) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2 dan  3  harus dipenuhi  dalam  waktu paling singkat  183  (seratus  delapan  puluh  tiga)  hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
3. P eraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang “Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  77  Tahun  2013  Tentang  Penurunan  Tarif  Pajak  Penghasilan  Bagi  Wajib  Pajak  Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka”. Peratur an tersebut merupakan peraturan pemerintah yang diatur kembali atau menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan untuk mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka serta peningkatan kepemilikan publik pada  perseroaan terbuka. Peraturan  ini  mulai ditetapkan pada  tanggal 3 Agustus 2015.  Beberapa ketentuannya adalah: (a) Wajib Pajak badan dalam negeri yang ber- bentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen)  lebih rendah  dari tarif  Pajak Penghasilan  Wajib Pajak badan  dalam  negeri;   (b) Penurunan  tarif  Pajak  Penghasilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  kepada Wajib Pajak badan  dalam  negeri yang  berbentuk  Perseroan  Terbuka setelah  memenuhi  per- syaratan: 1. Paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang di- setor  dicatat  untuk  diperdagangkan  di  bursa  efek  di  Indonesia;    2.  Saham  sebagaimana  di- maksud dalam 1 harus dimiliki oleh paling   sedikit 300 (tiga ratus) Pihak; 3. Masing-masing Pihak  sebagaimana  dimaksud  dalam  2  hanya  boleh  memiliki  saham  kurang  dari  5%  (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan  4. Ketentuan se- bagaimana dimaksud dalam 1, 2 dan 3 harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (sera- tus  delapan  puluh  tiga)  hari  kalender  dalam jangka  waktu  1  (satu)  Tahun  Pajak;  dan  (c)  Ke- tentuan  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  dan  pengawasan  pemberian  penurunan  tarif  Pajak Penghasilan bagi  Wajib  Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan  Terbuka diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

## Penghindaran Pajak
Manajemen  sebuah  perusahaan  dapat  melakukan  perencanaan  pajak  sehingga  dengan demikian  mendapatkan  beban  pajak  yang  rendah.  Perencanaan  pajak  ( tax  planning )  adalah  proses pengendalian  tindakan  agar  terhindar  dari  konsekuensi  pengenaan  pajak  yang  tidak  dikehend aki
(Zain, 2007). Santoso dan Rahayu (2013) mengatakan bahwa di Indonesia dikenal dua langkah wajib pajak  dalam  mengurangi  pajak  yang  terutang  atau  pajak  yang  harus  dibayar,  yaitu  melalui penghindaran  pajak  ( tax  avoidance )  dan  pengelakan  pajak  ( tax  evasion ). Tax  avoidance (penghindaran pajak) merupakan sebuah langkah yang digunakan untuk meminimalkan beban pajak entitas dengan tidak  melanggar  peraturan  undang-undang  yang  ada.  Sementara  penggelapan  pajak  ( tax  evasion ) merupakan pelanggaran terhadap  undang-undang dengan  maksud  melepaskan  diri  dari  pajak  atau mengurangi  dasar  penetapan  pajak  dengan  cara  menyembunyikan  sebagian  dari  penghasilannya (Sumarsan, 2013). Tax evasion atau penggelapan pajak merupakan suatu usaha yang mengarah pada suatu  tindakan  pidana  di  bidang  perpajakan  secara  illegal  dan  berada  di  luar  bingkai  ketentuan perpajakan  unlawfull  (Santoso  dan  Rahayu,  2013).  Penghindaran  pajak  dapat  diukur  dengan menggunakan  tarif  pajak  efektif (effective  tax  rate atau  ETR).  ETR  merupakan  proksi  yang  biasanya digunakan dalam mengukur perencanaan pajak perusahaan. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), terdapat  tiga  jenis  proksi  yang  umum  digunakan  perusahaan  untuk  mengetahui  nilai  ETR  perus- ahaan, yaitu:  (a) Generally  Accepted  Accounting Principals  Effective Tax  Rate (GAAP  ETR), adalah pen- gukuran yang dihitung berdasarkan perbandingan total beban pajak terhadap total laba sebelum pa- jak;  (b) Current  Effective  Tax  Rate (CUETR),adalah  pengukuran  yang  dihitung    berdasarkan  per- bandingan beban  pajak kini  terhadap  total  laba sebelum  pajak  dan  (c) Cash effective tax  rate (CETR), adalah  pengukuran  yang  dihitung  berdasarkan  dengan  kemampuan  perusahaan  untuk  membayar pajak secara tunai terhadap total laba sebelum pajak.

## Pengembangan Hipotesis Pengaruh Insentif Pajak terhadap Penghindaran Pajak
Pemberian insentif pajak yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan nasional yakni mening- katkan kepemilikan publik perusahaan sehingga dengan begitu dapat meningkatkan juga perekonomian negeri karena Indonesia masih tergolong negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan diberbagai sektor. Adanya pemberian insentif seperti penurunan tarif pajak penghasilan pada wajib badan perseroan  terbuka  mengakibatkan  perusahaan  yang  mendapatkan  insentif  memungkinkan  melakukan tindakan tax avoidance. Perusahaan menginginkan laba yang tinggi dengan pajak yang rendah sehingga dapat memungkinkan melakukan penghindaran pajak. Aldaester dan Jacob (2013) mengungkapkan bahwa insentif  pajak  digunakan  sebagai  celah  oleh  perusahaan  dalam  melakukan  penghindaran  pajak. .Perusahaan yang memperoleh insentif pajak ini semestinya memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan sebelum menerima insentif dan juga dibandingkan perusahaan yang tidak menerima insen- tif. Nuritomo dan Martani (2014) mengatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun adalah: H 1a : Insentif pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (GAAP ETR) H 1b : Insentif pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ( Current ETR)

## Perkembangan kepemilikan Publik Sebelum dan Sesudah Berlakunya Insentif Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 merupakan peraturan yang kembali dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur mengenai fasilitas penurunan  tarif  pada  perseroan  terbuka  dalam  negeri  yang  sebelumnya  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  81  Tahun 2007. Fasilitas insentif  pajak berupa penurunan tarif  sebesar 5% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan diupayakan untuk perusahaan terbuka menjual sahamnya kepada publik  di  Pasar  Modal.  Menurut  Nuritomo  dan  Martani  (2014),  pemberlakuan  insentif  pajak  akan efektif jika dapat mencapai tujuan diberlakukannya insentif pajak ini, yaitu peningkatan kepemilikan publik. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangu n adalah:
H 2a :  Kepemilikan  publik  perseroan  terbuka  meningkat  setelah  adanya  fasilitas  insentif  p ajak  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013
Jumlah Saham Saat IPO Sebelum dan Sesudah Berlakunya Insentif Pajak.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 9 NO 2 – JULI 2017 – Halaman 142-161
Adanya fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif pajak yang ber- laku  diharapkan  dapat  meningkatkan  jumlah  saham  perusahaan  saat  pertama  kali  IPO  sehingga dapat  juga  meningkatkan  kemajuan  perekonomian  Indonesia.  Menurut  Desai  dan  Goolsbee  (2004, dalam Nuritomo dan Martani, 2014) mengatakan bahwa pemberian insentif pajak akan memberikan peningkatan  investasi  sebesar  1-2%.Sementara  menurut  Caselli  (2010)  menyatakan  bahwa  rata-rata perusahaan yang berkarakteristik keluarga memutuskan untuk melakukan penawaran umum unt uk mendapatkan fasilitas perpajakan dengan kondisi perekonomian pesat. Berdasarkan  penjelasan terse- but maka hipotesis yang dibangun adalah:
H 2b : Jumlah saham saat saham perdana (IPO) berbeda antara periode sebelum adanya insentif pajak dan setelah adanya insentif pajak

## Model Penelitian
Ada 3 model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Model Analisis Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak
Gambar 2. Model Analisis Perkembangan Kepemilikan Publik Sebelum dan Sesudah Berlakunya Insentif Pajak
Gambar 3. Model Analisis Jumlah Saham Saat IPO Sebelum dan Sesudah Berlakunya Insentif Pajak

## Desain Penelitian
Desain  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  pengujian  hipotesis. Penelitian  kuantitatif  dengan  pengujian  hipotesis  bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis pengaruh  insentif  pajak,  kepemilikan  dan  penghindaran  pajak  (tax  avoidance)  pada  perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan pemilihan periode 2011-2015.

## Identifikasi Variabel, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel Penghindaran Pajak
Penghindaran pajak didefinisikan sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan  perpajakan  yang  dilakukan  secara  legal  untuk  meminimalkan  kewajiban  pajak  (Lim,  2011). Dalam  penelitian  ini,  penghindaran  pajak  menggunakan  jenis  proksi  GAAP  Effective  Tax  Rate (GAAPETR)  dan  Current  Effective  Tax  Rate  (CURETR)  yang  diharapkan  mampu  mengidentifikasi perencanaan pajak sebuah perusahaan khususnya penghindaran pajak.

## Insentif Pajak
Insentif  pajak  merupakan  suatu  kebijakan  perpajakan  yang  memberikan  kemudahan  kepada pihak-pihak  terkait  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kemajuan  nasional  dalam  hal  berinvestasi. Insentif  pajak digunakan suatu perangsang yang  ditawarkan kepada  wajib pajak untuk  meningkat- kan pendapatan perusahaan dan diharapkan wajib pajak dapat termotivasi untuk patuh dalam mem- bayar  pajak.  Dalam  penelitian  ini,  insentif  pajak  diukur  dengan  variabel  dummy  yakni:  Jika  perus- ahaan menggunakan insentif pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 untuk periode 2011-2012, Peraturan Pemerintah  Nomor  77  Tahun 2013  untuk periode  2013-2014  dan Pera- turan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 untuk periode 2015 diberi nilai 1 dan jika perusahaan tidak menggunakan insentif pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 untuk peri- ode 2011-2012, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 untuk periode 2013-2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 untuk periode 2015 diberi nilai 0.

## Variabel Kontrol
Terdapat 3 variabel kontrol dalam penelitian ini, yaitu profitabilitas, leverage dan ukuran perus- ahaan. Masing-masing pengukuran variable control adalah sebagai berikut:
1. Profitabilitas  diukur  menggunakan Return  on  Asset (ROA)  dihitung  berdasarkan  per- bandingan laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.
2. Leverage  diukur dengan menggunakan Debt  to  Equity Ratio (DER) yang dihitung berdasar- kan perbandingan total liabilitas terhadap total ekuitas yang dimiliki perusahaan
3. Ukuran Perusahaan diukur dengan menggunakan natural logarithm total assets.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder.  Menurut  Suharjo  (2013:3),  data sekunder  adalah  data  yang  diambil  oleh  badan  atau  orang-orang  tidak  langsung  dari  sumbernya, melainkan  dari  data  yang  sudah  ada  maupun  mengutip  dari  literatur.  Pada  penelitian  ini menggunakan  data  sekunder  berupa  laporan  tahunan  dan  laporan  keuangan  perusahaan  sektor manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  pada  tahun  2011-2015.  Sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 9 NO 2 – JULI 2017 – Halaman 142-161

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumen- tasi  yang  berasal  dari  Bursa  Efek  Indonesia  dengan  menganalisis  Laporan  Tahunan  dan  Laporan Keuangan perusahaan yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  periode  2011-2015.  Daftar  perusahaan serta Laporan Tahunan dan Keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015 diperoleh dari website Bursa  Efek  Indonesia  yakni  www.idx.co.id  untuk  kemudian  diolah  dengan  menggunakan  program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 23.

## Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indone- sia.Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel  berdasarkan  kriteria  atau  penilaian  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  dijadikan  s ampel. Berikut adalah kriteria-kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel, yakni:
a. Perusahan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
b. Melakukan  penerbitan  laporan  keuangan  dengan  nilai  laba  positif  selama  lima  tahun  ber- turut-turut, yaitu tahun 2011 hingga tahun 2015
c. Menggunakan  satuan mata uang rupiah  dan  menyediakan  datadata  terkait  dengan  variabel yang digunakan dalam penelitian

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  program  statistik  SPSS  versi  23.  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

## 1. Statistik Deskriptif
Pada penelitian ini teknik analisis data berupa statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui  nilai  mean,  maksimum,  minimum  dan  standar  deviasi  dari  variabel-variabel  yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  hasil  analisis  regresi  linier  sederhana yang  digunakan  untuk  menganalisis  dalam  penelitian  ini  terbebas  dari  penyimpangan  asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.
3. Uji Kelayakan Model
Uji  kelayakan  model  dilakukan  untuk  mengukur  ketepatan  fungsi  regresi  dalam  mengukur suatu nilai aktual secara statistik, meliputi: (Ghozali, 2016: 95-96). Uji kelayakan model meliputi Koefisien Determinasi (R 2 ) dan Uji Statistik F. 4. Pengujian Hipotesis
a. Uji t
Pada hipotesis pertama, jika sig. t > 0,005, maka H0 diterima dan H1 ditolak sedangkan jika sig. t ≤ 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.
Pada  hipotesis  2a  dan  2b,  menggunakan  pengujian  hipotesis  uji  beda  t-test  dengan  sampel yang tidak berhubungan yang digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda.
b. Menentukan Model Persamaan
Model  persamaan  penelitian  pertama  untuk  menguji  pengaruh  insentif  pajak  terhadap penghindaran pajak.
GAAP= α + β 1 INS + β 2 DER + β 3 ROA+ β 4 SIZE+ ε Keterangan: GAAP  :  Koefisien penghindaran pajak α :  Konstanta β 1 INS   :  Koefisien Insentif pajak β 2 DER  :  Koefisien DER β 3 ROA  :  Koefisien Profitabilitas β 4 SIZE  :  Koefisien Ukuran perusahaan ε :  Error
Model  persamaan  penelitian  kedua  untuk menguji  pengaruh  insentif  pajak  terhadap  penghindaran pajak
CuETR = α + β 1 INS + β 2 DER + β 3 ROA+ β 4 SIZE+ ε
Keterangan: CuETR :  Koefisien penghindaran pajak α :  Konstanta β 1 INS   :  Koefisien Insentif pajak β 2 DER  :  Koefisien DER β 3 ROA  :  Koefisien Profitabilitas
β 4 SIZE  :  Koefisien Ukuran perusahaan
ε
:  Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Objek Penelitian
Obyek  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di BEI tahun 2011-2015. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diperoleh sampel sebanyak  44  perusahaan  setiap tahunnya.  Kriteria  pemilihan  sampel  dapat  dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel Keterangan Jumlah Populasi: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 144 Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria: 1. Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar berturut-
turut selama 2011-2015
2. Perusahaan  manufaktur yang tidak memiliki nilai laba positif 3. Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan mata uang rupiah (41) (28) (31) Total sampel per tahun 44 Total sampel periode 5 tahun 220 Data Outlier (33) Total sampel keseluruhan 187 Sumber: website BEI dan factbook idx (data diolah)

## Deskripsi Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  insentif  pajak  (INS),  penghindaran  pajak (GAAP),  penghindaran  pajak  (CuETR),  profitabilitas  (ROA),  debt  to  equity  ratio  (DER)  dan  ukuran perusahaan (SIZE).Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3
Tabel 2. Statistik Frekuensi INS Variabel Nilai Frequency Percent INS 0 1 126 61 67,4 32,6 Total 187 100 Sumber: Data diolah

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 9 NO 2 – JULI 2017 – Halaman 142-161
Dari  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  selama  tahun  2011-2015  terdapat  61  atau  32,6%  perusahaan yang menggunakan insentif pajak dan sebanyak 126 atau 67,4% perusahaan yang tidak menggunakan insentif  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  selama  tahun  2011-2015  perusahaan  manufaktur  lebih banyak tidak menggunakan insentif pajak.
Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel GAAP, CuETR, ROA, DER, SIZE
Sumber: Data diolah
Analisis Data Model Penelitian 1 a. Uji Normalitas Hasil uji normalitas model penelitian 1 dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Model Penelitian 1 Model Penelitian Signifikansi Keterangan Sebelum mengeluarkan data outlier 1 0,000 Tidak terdistribusi normal Setelah mengeluarkan data outlier 1 0,076 Terdistribusi normal
Sumber: Data diolah
Uji  normalitas  sebelum  mengeluarkan  data  outlier  menunjukkan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000 yang  berarti  data  sampel  tidak  terdistribusi  normal  karena  nilai  signifikansinya  di  bawah  0,05. Setelah mengeluarkan data outlier, hasil menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,076 yang berarti data sampel telah terdistribusi dengan normal karena nilai signifikansi ≥ 0,05.

## b. Uji Heteroskedastisitas
Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Penelitian 1
Berdasarkan  gambar  4  diagram  scatterplot  diatas  menunjukkan  bahwa  titik -titik  menyebar tidak mengumpul dan tidak membentuk pola yang khas. Dengan demikian dapat disimpulkan bah- wa  terjadi  gejala  homoskedastisitas  atau  tidak  terjadi  hubungan  antara  variabel  dependen  dengan variabel  independen,  sehingga  variabel  dependen  benar-benar  hanya  dijelaskan  oleh  variabel  inde- penden.Hasil pengujian ini menyatakan bahwa model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

## c. Uji Multikolinieritas
Hasil uji multikolinearitas pada tabel 5 menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai  tolerance  <  0,1  yang  berarti  tidak  terdapat  korelasi  antar  variabel  independent  yang  nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10.Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.

## Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas Model Penelitian 1
Model Penelitian Variabel TV VIF Keterangan 1 INS 0,806 1,241 Bebas multikolinieritas ROA 0,938 1,066 Bebas multikolinieritas DER 0,958 1,044 Bebas multikolinieritas SIZA 0,828 1,208 Bebas multikolinieritas
Sumber: Data diolah
d. Uji Autokorelasi
Hasil  uji  autokorelasi  pada  tabel  6  diketahui  bahwa  nilai  Durbin-Watson  (DW)  sebesar  2,154 dimana  nilai  ini  akan  dibandingkan  dengan  nilai  tabel  menggunakan  nilai  signifikansi  5%,  jumlah sampel  187,  dan jumlah variabel  independen 4 (n=187  dan k=4). Pada tabel  DW,  didapat batas  atas sebesar  (du)  1,8045,  dan  nilai  DW sebesar 2,154 yang berarti bahwa  nilai DW lebih besar  dari batas atas dan kurang dari 4-1,8045 (4 – du), maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.
Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi Model Penelitian 1 Model Penelitian  DW Keterangan 1 2,154 Tidak terdapat autokorelasi Sumber: Data Diolah

## Uji Kelayakan Model
Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dalam Tabel 7.
Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Penelitian 1 Model Penelitian R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,378 0,143 0,124 0,032828
Sumber: Data Diolah
Hasil  pengujian  koefisien  determinasi  R 2 pada  tabel  7,  menunjukkan  R 2 sebesar  12%.  Hal  ini berarti bahwa 12,4% variabel dependen (GAAP) dapat dijelaskan oleh variabel independen (INS) dan variabel  kontrol  (ROA,  DER,  SIZE)  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Sedangkan  87,6%  sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian ini.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 9 NO 2 – JULI 2017 – Halaman 142-161
Tabel 8. Hasil Uji F Model Penelitian 1 Model Penelitian F Sig. 1 7,569 0,000

## Sumber: Data diolah
Hasil  uji  statistik  F  pada  tabel  8.  menunjukkan  bahwa  nilai  probabilitas  F  <  0,05  yaitu  sebesar 0,000, maka H0 ditolak dan H1 diterima atau dengan kata lain model regresi dapat digunakan untuk memprediksi  pengaruh  insentif  pajak  terhadap  penghindaran  pajak  dengan  menggunakan  proksi GAAP ETR.

## Pengujian Hipotesis
Hasil uji t model penelitian 1 disajikan dalam tabel 9.
Tabel 9.  Hasil Uji t Model Penelitian 1
Sumber: Data diolah
Berdasarkan tabel 9 dihasilkan model persamaan regresi sebagai berkut:
GAAP =  0,317 – 0,024 INS – 0,011 ROA + 0,008 DER – 0,002 SIZE + ε Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Konstanta  bernilai  positif  sebesar  0,317  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  yakni  insentif pajak dan variabel kontrol yakni return on asset, debt to equity ratio dan ukuran perusahaan (size) sama dengan nol atau konstan.
2. Koefisien regre si (β1) untuk INS bernilai -0,024 mempunyai arti jika perusahaan  memperoleh INS (variabel  dummy  1)  maka  perusahaan  akan  mengalami  penurunan  GAAP sebesar 0,024 yang  di- tunjukkan dengan tanda negatif pada koefisien regresi INS.
3. K oefisien  regresi  (β2)  untuk  R OA  bernilai  -0,011  mempunyai  arti  jika  terjadi  peningkatan  ROA maka akan terjadi peningkatan GAAP sebesar 0,011.
4. K oefisien regresi (β3) untuk DER bernilai 0,008 mempunyai arti jika terjadi peningkatan DER maka akan terjadi peningkatan GAAP sebesar 0,008.
5. Koefisien regresi  (β4)  untuk  SIZE  bernilai -0,002  mempunyai  arti  jika  terjadi  peningkatan  SIZE maka akan terjadi peningkatan GAAP sebesar 0,002.
Dari tabel 9 Hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Variabel INS memiliki nilai t sebesar -4,141 dan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efek- tif  yang  menunjukkan  bahwa  insentif  pajak  berpengaruh  secara  positif  terhadap  penghindaran pajak dengan menggunakan proksi pengukuran GAAP ETR. Oleh karena itu, hipotesis H1a yang menyatakan insentif pajak berpengaruh  positif terhadap penghindaran pajak dengan penguku- ran GAAP ETR diterima.
2. Variabel ROA  memiliki  nilai t  sebesar  -0,515 yang berarti bahwa  ROA berpengaruh  negatif  ter- hadap  penghindaran  pajak  (GAAP  ETR).  Nilai  signifikansi  0,607  yang  lebih  besar  dari  0,05 menunjukkan  bahwa  ROA  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  (GAAP ETR).  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  ROA  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap penghindaran pajak (GAAP ETR).
3. Variabel  DER  memiliki  nilai  t  sebesar  2,048  yang  berarti  bahwa  DER  berpengaruh  positif  ter- hadap  penghindaran  pajak  (GAAP  ETR).  Nilai  signifikansi  0,042  yang  lebih  kecil  dari  0,05 menunjukkan  bahwa  DER  berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  (GAAP  ETR). Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  DER  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap penghindaran pajak (GAAP ETR).
4. Variabel  SIZE  memiliki  nilai t sebesar  -1,628 yang berarti bahwa SIZE berpengaruh  negatif  ter- hadap  penghindaran  pajak  (GAAP  ETR).  Nilai  signifikansi  0,105  yang  lebih  besar  dari  0,05 menunjukkan  bahwa  SIZE  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  (GAAP ETR).  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap penghindaran pajak (GAAP ETR).

## Model Penelitian 2
a. Uji Normalitas Hasil uji normalitas model penelitian 2 dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10. Hasil Uji Normalitas Model Penelitian 2
Model Penelitian Signifikansi Keterangan Sebelum mengeluarkan data outlier 2 0,000 Tidak terdistribusi normal Setelah mengeluarkan data outlier 2 0,234 Terdistribusi normal Sumber: Data diolah
Uji  normalitas  sebelum  mengeluarkan  data  outlier  menunjukkan  nilai signifikansi sebesar  0,000 yang  berarti  data  sampel  tidak  terdistribusi  normal  karena  nilai  signifikansinya  di  bawah  0,05. Setelah mengeluarkan data outlier, hasil menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,234 yang berarti data sampel telah terdistribusi dengan normal karena ni lai signifikansi ≥ 0,05.

## b. Uji Heteroskedastisitas
Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
Berdasarkan  gambar  5  diagram  scatterplot  diatas  menunjukkan  bahwa  titik-titik  menyebar tidak mengumpul dan tidak membentuk pola yang khas. Dengan demikian dapat disimpulkan bah- wa  terjadi  gejala  homoskedastisitas  atau  tidak  terjadi  hubungan  antara  variabel  dependen  dengan variabel  independen,  sehingga  variabel  dependen  benar-benar  hanya  dijelaskan  oleh  variabel  inde- penden.Hasil pengujian ini menyatakan bahwa model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

## c. Uji Multikolinieritas
Hasil  uji multikolinearitas  pada tabel  11  menunjukkan bahwa tidak  ada  variabel yang  mem- iliki nilai tolerance < 0,1 yang berarti tidak terdapat korelasi antar variabel independent yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10.Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.

## Tabel 11. Hasil Uji Multikolonieritas Model Penelitian 2
Model Penelitian Variabel TV VIF Keterangan 2 INS 0,809 1,236 Bebas multikolinieritas ROA 0,915 1,092 Bebas multikolinieritas DER 0,947 1,056 Bebas multikolinieritas SIZA 0,829 1,207 Bebas multikolinieritas Sumber: Data diolah
e. Uji Autokorelasi
Hasil  uji  autokorelasi  pada  tabel  12  diketahui  bahwa  nilai  Durbin-Watson  (DW)  sebesar1,912 dimana  nilai  ini  akan  dibandingkan  dengan  nilai  tabel  menggunakan  nilai  signifikansi  5%,  jumlah sampel  187,  dan jumlah variabel  independen 4 (n=187  dan k=4). Pada tabel  DW,  didapat batas  atas sebesar  (du)  1,8045,  dan  nilai  DW sebesar 1,912 yang berarti bahwa  nilai DW lebih besar  dari batas atas dan kurang dari 4-1,8045 (4 – du), maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.
Tabel 12. Hasil Uji Autokorelasi Model Penelitian 2 Model Penelitian DW Keterangan 2 1,912 Tidak terdapat autokorelasi Sumber: Data Diolah

## Uji Kelayakan Model
Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dalam Tabel 13.
Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Penelitian 2 Model Penelitian R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 2 0,257 0,066 0,045 0,055492

## Sumber: Data Diolah
Hasil pengujian  koefisien  determinasi R2 pada tabel 13,  menunjukkan  R2 sebesar  4,5%.  Hal ini berarti bahwa 4,5% variabel dependen (CUETR) dapat dijelaskan oleh variabel independen  (INS) dan variabel  kontrol  (ROA,  DER,  SIZE)  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Sedangkan  95,5%  sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian ini.

## Tabel 14. Hasil Uji F Model Penelitian 2
Model Penelitian F Sig. 2 3,214 0,014

## Sumber: Data diolah
Hasil  uji  statistik  F  pada  tabel  14  menunjukkan  bahwa  nilai  probabilitas  F  <  0,05  yaitu  sebesar 0,014, maka H0 ditolak dan H1 diterima atau dengan kata lain model regresi dapat digunakan untuk memprediksi  pengaruh  insentif  pajak  terhadap  penghindaran  pajak  dengan  menggunakan  proksi current effective tax rate .
Pengujian Hipotesis Hasil uji t model penelitian 2 disajikan dalam tabel 15.
Tabel 15.  Hasil Uji t Model Penelitian 2
Sumber: Data diolah
Berdasarkan tabel 15 dihasilkan model persamaan regresi sebagai berkut:
CUETR = 0,322 – 0,010 INS – 0,125 ROA – 0,004 DER – 0,002 SIZE + ε Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Konstanta  bernilai  positif  sebesar  0,322  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  yakni  insentif pajak dan variabel kontrol yakni return on asset, debt to equity ratio dan ukuran perusahaan (size) sama dengan nol atau konstan.
2. K oefisien regresi (β1) untuk INS bernilai -0,010 mempunyai arti jika perusahaan  memperoleh INS (variabel  dummy  1)  maka  perusahaan  akan  mengalami  penurunan  GAAP sebesar 0,010 yang  di- tunjukkan dengan tanda negatif pada koefisien regresi INS.
3. Koefisien  regres i  (β2)  untuk  ROA  bernilai -0,125  mempunyai  arti  jika  terjadi  peningkatan  ROA maka akan terjadi peningkatan GAAP sebesar 0,125.
4. Koefisie n regresi (β3) untuk DER bernilai 0,004 mempunyai arti jika terjadi peningkatan DER maka akan terjadi peningkatan GAAP sebesar 0,004.
5. K oefisien  regresi  (β4)  untuk  SIZE  bernilai -0,002  mempunyai  arti  jika  terjadi  peningkatan  SIZE maka akan terjadi peningkatan GAAP sebesar 0,002.
Dari tabel 15, hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Variabel INS  memiliki  nilai  t sebesar  -1,021 dan  nilai signifikansi 0,308 yang lebih besar  dari  0,05 menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif yang menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh  karena  itu,  hipotesis  H1b  yang  menyatakan  insentif  pajak  berpengaruh  positif  terhadap penghindaran pajak dengan pengukuran Current ETR ditolak.
2. Variabel  ROA  memiliki  nilai  t  sebesar  -3,085  yang  berarti  bahwa  ROA  berpengaruh  negatif  ter- hadap  penghindaran  pajak  (Current  ETR).  Nilai  signifikansi  0,002  yang  lebih  kecil  dari  0,05 menunjukkan  bahwa  ROA  berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  (Current  ETR). Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  ROA  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap penghindaran pajak (Current ETR).
3. Variabel  DER  memiliki  nilai  t  sebesar  -0,521  yang  berarti  bahwa  DER  berpengaruh  negatif  ter- hadap  penghindaran  pajak  (Current  ETR).  Nilai  signifikansi  0,603  yang  lebih  besar  dari  0,05 menunjukkan  bahwa  DER  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  (Current ETR).  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  DER  tidak  berpengaruh    signifikan  terhadap penghindaran pajak (Current ETR).
4. Variabel  SIZE  memiliki  nilai  t  sebesar  -0,634  yang  berarti  bahwa  SIZE  berpengaruh  negatif  ter- hadap  penghindaran  pajak  (Current  ETR).  Nilai  signifikansi  0,527  yang  lebih  besar  dari  0,05 menunjukkan  bahwa  SIZE  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  (Current ETR).  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap penghindaran pajak (Current ETR).

## Analisis Uji Beda t-test
Hasil uji beda test untuk pengujian hipotesis kedua disajikan dalam tabel 16 dan tabel 17 berikut ini:
Tabel 16. Statistik Deskriptif Uji Beda t-test Sampel Berhubungan
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean Kepemilikan Publik Sebelum Insentif Pajak 27041.50 44 29806.551 4493.507 Kepemilikan Publik Setelah Insentif Pajak 27392.84 44 28072.370 4232.069

## Sumber: Data diolah
Tabel 17. Hasil Uji Beda t-test Sampel Berhubungan Mean t Df Sig. (2-tailed) Kepemilikan publik sebelum dan sesudah insentif pajak 0,257 0,066 0,045 0,055492

## Sumber: Data diolah
Berdasarkan tabel 16 dan 17 , hasil uji beda t-test disimpulkan sebagai berikut: Kepemilikan publik  sebelum berlakunya  insentif pajak sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 77  Tahun 2013 memiliki  nilai rata-rata  27041,50 dan kepemilikan publik setelah berlakunya  insentif pajak  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2013  memiliki  nilai  rata-rata  27392,84. Perbedaan  kepemilikan  publik  ini  tidak  signifikan  karena  nilai  signifikansi  yakni  0,918  lebih  besar dari  0,05.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  2a  yang  menyatakan  bahwa  kepemilikan  publik  perseroan  ter- buka meningkat setelah adanya fasilitas insentif pajak sesuai dengan Peraturan Pemerinta h Nomor 77 Tahun 2013 ditolak.
Hasil uji beda test untuk pengujian hipotesis ketiga disajikan dalam tabel 18 dan tabel 19 berikut ini:
ANALISIS PENGARUH INSENTIF PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2011-2015) OLEH: ROMBE, RAHARDJO dan HARTANTO
Kelompok  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Jumlah saham saat IPO Sebelum insentif 2013 44  983621754. 09   983621754. 09 983621754. 09 Setelah inisentif 2013 44 1403102418 .18 1403102418 .18 1403102418 .18
Sumber: Data diolah
T abel 19. Levene’s Test Pada Uji Beda t -test Independen Jumlah saham saat IPO F Sig. t Df Keterangan 0,042 0,838 -300 53 Homogen
Berdasarkan tabel 18 dan 19, hasil uji beda t-test disimpulkan sebagai berikut:   Jumlah saham beredar saat  IPO  sebelum adanya  insentif pajak sesuai  dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  77 Ta- hun  2013  memiliki  nilai  rata-rata  983621754,09  dan  jumlah  saham  beredar  saat  IPO  setelah  adanya insentif  pajak  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2013  memiliki  nilai  rata -rata 1403102418.18.  Perbedaan  jumlah  saham  beredar  saat  IPO  sebelum  adanya  insentif  pajak  dengan setelah adanya insentif  pajak  memperoleh  nilai F  sebesar  0,042  dengan  nilai  signifikansi  0,838.  Nilai signifikansi  lebih  besar  dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  2b  yang  menyatakan jumlah saham perdana (IPO) berbeda antara periode sebelum adanya insentif pajak dan setelah adan- ya insentif pajak ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berhasil mendorong perus- ahaan untuk meningkatkan kepemilikan publik dan juga jumlah saham yang beredar di Pasar Modal.

## Pembahasan Pengaruh Insentif Pajak terhadap Penghindaran Pajak
Hasil  pengujian  pada  penelitian  insentif  pajak  terhadap  penghindaran  pajak  dengan menggunakan proksi GAAP ETR menemukan adanya hubungan yang negatif signifikan. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nuritomo & Martani (2014) bahwa in- sentif  pajak berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  nilai  proksi  penghindaran pajak  yakni  GAAP  ETR sehingga nilai negatif menyebabkan hasil pengujian tersebut memiliki arah positif dan hipotesis 1a dapat diterima sejalan denga  penelitian yang dilakukan oleh Alstadsaeter & Jacob (2013) bahwa insentif pajak digunakan sebagai celah dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi ting- kat  penghindaran  pajak,  maka  semakin  rendah  nilai  GAAP  ETR  oleh  karena  berlawanan,  nilai  negatif menunjukkan  adanya  penghindaran  pajak.  Sementara  hasil  pengujian  insentif  pajak  terhadap penghindaran pajak dengan proksi Current ETR juga berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Nilai negatif tersebut menunjukkan bahwa terdapat penghindaran pajak pada perusahaan yang menggunakan insentif  pajak  sehingga  hipotesis  1b  tidak  diterima.  Pengujian  dengan  menggunakan  proksi  GAAP  ETR berpengaruh  secara  signifikan  namun  tidak  secara  signifikan  pada  proksi  Current  ETR.  Hal  ini  dikare- nakan insentif pajak hanya akan mempengaruhi total beban pajak secara keseluruhan tetapi tidak untuk beban pajak kini atau beban pajak tahun berjalan.

## Kepemilikan Publik dan Jumlah Saham Beredar Saat IPO Sebelum dan Setelah Berlakunya Insentif Pajak
Hasil  pengujian kepemilikan  publik  sebelum  dan  setelah  berlakunya  insentif  pajak menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum berlakunya insentif  pajak dan setelah berla- kunya  insentif  pajak  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2013.  Sementara,  hasil  pen- gujian jumlah saham beredar saat IPO sebelum dan setelah berlakunya insentif pajak menemukan bahwa

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 9 NO 2 – JULI 2017 – Halaman 142-161
juga tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum berlakunya insentif pajak dan setelah berlakunya insentif  pajak sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor 77  Tahun  2013.  Hal  ini  menunjukkan bahwa insentif  pajak  tidak  berhasil  mendorong  perusahaan  untuk  meningkatkan  kepemilikan  publik  dan  juga jumlah saham yang beredar di Pasar Modal.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  insentif  pajak ber- pengaruh positif terhadap penghindaran pajak baik dengan menggunakan proksi pengukuran GAAP na- mun tidak berpengaruh pada proksi Current ETR. Hal tersebut terjadi karena diduga insentif pajak hanya mempengaruhi total keseluruhan beban pajak namun tidak pada pajak saat ini. Semakin kecil nilai tarif pajak efektif maka semakin besar penghindaran pajak. Variabel penghindaran pajak yang diukur dengan GAAP  ETR  menunjukkan  arah  negatif  dan  signifikan  dan  Current  ETR  menunjukkan  arah  negatif  dan namun tidak signifikan serta memiliki tanda yang berlawanan dengan variabelnya, artinya semakin tinggi tingkat penghindaran pajak, maka semakin rendah nilai GAAP dan Current ETR oleh karena berlawanan, nilai negatif tersebut menunjukkan adanya penghindaran pajak.
Pada  pengujian  kepemilikan  publik  sebelum  dan  setelah  berlakunya  insentif  pajak  menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum berlakunya insentif  pajak dan setelah berla- kunya insentif pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013. Hasil tersebut terbukti bahwa  kepemilikan  publik  sebelum  adanya  insentif  memiliki  nilai  rata-rata  27.041,50  dan  kepemilikan publik  setelah  berlakunya  insentif  pajak  memiliki  nilai  rata-rata  27.392,84.  Sementara,  pada  pengujian jumlah saham beredar  saat  IPO  sebelum  dan  setelah  berlakunya  insentif  pajak menemukan bahwa juga tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum berlakunya insentif pajak dan setelah berlakunya in- sentif  pajak  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2013.  Hasil  tersebut  terbukti  bahwa jumlah saham beredar saat IPO sebelum adanya insentif pajak memiliki nilai rata-rata 983.621.754,09 dan jumlah  saham  beredar  saat  IPO  setelah  adanya  insentif  pajak  memiliki  nilai  rata-rata  1.403.102.418,18. Adanya  fasilitas  insentif  pajak  dinilai  kurang  meningatkan  kepemilikan  publik  dalam  perusahaan  dan tidak  berhasil mendorong  perusahaan  untuk meningkatkan  kepemilikan  publik dan  juga  jumlah  saham yang beredar di Pasar Modal. Hal ini diduga karena insentif pajak ternyata belum menarik perhatian ma- najeman perusahaan untuk dimanfaatkan di dalam perusahaan dan adanya kendali yang besar pada pe- rusahaan yang berkarakteristik perusahaan keluarga serta kendali yang besar dari para pemegang saham.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan-keterbatasan  penelitian  antara  lain:  1)  Objek penelitian menggunakan perusahaan manufaktur sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi un- tuk jenis usaha yang lain karena memiliki karateristik yang berbeda; 2) Penelitian ini hanya menggunakan satu  variabel  independen  sehingga  diduga  masih  ada  variabel  independen  lainnya  yang  mungkin  ber- pengaruh terhadap penghindaran pajak, misal kepemilikan keluarga; dan 3) Penelitian ini menggunakan tiga  variabel  kontrol  yaitu  return  on  asset,  debt  to  equity  ratio  dan  ukuran  perusahaan  (size)  sehingga diduga  masih  ada  variabel  kontrol  lainnya  yang  mungkin  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak, misal  pertumbuhan pendapatan.  Terdapat beberapa  saran yang mungkin  dapat digunakan sebagai  per- timbangan untuk membantu penelitian berikutnya, antara lain: 1) Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel selain perusahaan manufaktur untuk melihat pengaruh variabel terkait di industri lain terhadap penghindaran pajak, serta 2) Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi effective  tax  rate  lainnya  seperti cash  effective  tax  rate untuk  melihat  pengaruh  variabel  terkait  terhadap penghindaran pajak.

## REFERENCES
Agoes, S., dan Estralita T., 2013, Akuntansi Perpajakan, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat. Alstadsæter, Annette dan Martin J., 2013. Who participates in Tax Avoidance? FAccT Center Working Paper No. 08/2013.
Darmawan, I Gede Hendy dan Sukartha, I Made. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage,  Return  On  Assets,  Dan  Ukuran  Perusahaan  Pada  Penghindaran  Pajak.  E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.1 (2014): 143-161.
ANALISIS PENGARUH INSENTIF PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2011-2015) OLEH: ROMBE, RAHARDJO dan HARTANTO
Desai, M.A., dan Austan Goolsbee. 2004. Investment, Capital Overhang, and Fiscal Policy. Brookings Papers on Economic Activity, 2:2004.
Ghozali,  I.,  2016,  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS,  Edisi  8,  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hanlon,  M.,  S.  Heitzman.  2010.  A  Review  Of  Tax  Research.  Journal  of  Accounting  &  Economics, 50(2/3), 127-178.
Lim, YD. (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. Journal of Banking & Finance 35, 456 – 470. Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Modigliani,  F.  and  Miller,  M.  H.  (1958).The  Cost  Capital,  Corporate  Finance  and  the  Theory  of  In- vestment.American Economic Review, 48, pp. 261-297.
Modigliani, F., Miller, M., 1963.Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. Amer- ican Economic Review 53, 433 – 443.
Napitu  dan  Kurniawan.,  2016.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Agrevitas  Pajak  Perusa- han  Manufaktur  Di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2012-2014.  Simposium  Nasional  Akuntansi XIX, Lampung.
Nuritomo dan Martani., 2014. Insentif Pajak, Kepemilikan, dan Penghindaran Pajak Perusahaan Studi Penerapan  Peraturan  Pemerintah  No.  81  Tahun  2007.  Simposium  Nasional  Akuntansi  XVII, Mataram.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Pohan, C. A., 2013. Manajemen Perpajakan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Pradipta,  H.,  dan  Supriyadi.  2014.  Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility  (CSR),  Profitabilitas,
Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Purwokerto.
Prakosa,  K.  B.,  2014.  Pengaruh  Profitabilitas,  Kepemilikan  Keluarga  dan  Corporate  Governance  ter- hadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram.
Rahayu, S. K., 2010, Perpajakan Indonesia, Edisi Pertama,Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rinaldi  dan  Cheisviyanny,C.  2015.  “Pengaruh  Profitabilitas,  Ukuran  Perusahaan  Dan  Kompensasi Rugi  Fiskal  Terhadap  Tax  Avoidance  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang  Ter- daftar  Di  BEI  Tahun  2010- 2013)”. Semi nar  Nasional Ekonomi  Manajemen  Dan Akuntansi  (Sne- ma) Di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang.
Santoso,  I.,  dan Rahayu  N., 2013,  Corporate Tax  Management,  Jakarta:  Observation  and  Research  of Taxation.
Sari,  D.  K., & Martani,  D. (2010).Karakteristik  Kepemilikan Perusahaan,  Corporate  Governance,  dan Tindakan Pajak Agresif. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi 13, Padang, hal.1 - 34.
Siahaan, Marihot P., 2010, Hukum Pajak Material. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Simanjuntak,  T.  H.,  dan  Mukhlis  I.,  2012.  Dimensi  Ekonomi  Perpajakan  dalam  Pembangunan Ekonomi. Depok: Raih Asa Sukses.
Siregar, R. & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada  Perusahaan  Manufaktur  Di  BEI.  Jurnal  ilmu  dan  Riset  Akuntansi.Volume  5  No.  2.ISSN  : 2460-0585
Suandy E., 2014, Hukum Pajak, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat. Suandy, E., 2003, Perencanaan Pajak, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat Sumarsan, T., 2013, Perpajakan Indonesia, Edisi 3, Jakarta: Indeks Suwardjono.  2013,  Teori  Akuntansi  Perekayasaan  Pelaporan  Keuangan,  Edisi  3,  Yogyakarta:  BPFE- Yogyakarta
Tiearya dan Yuyetta. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba Sebagai Respon Atas Perubahan  Tarif  Pajak  Penghasilan  Badan  2008  Di  Indonesia.  Diponegoro  Journal  of  Account- ing.Vol.3, No.1, hal 1-9.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 9 NO 2 – JULI 2017 – Halaman 142-161
Undang-Undang  Ketentuan  Umum  Perpajakan  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Perubahan  Ketiga Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpa- jakan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.
Yin,  Jennifer,  and  Agnes  Cheng. 2004.  Earnings Management of  Profit  Firms and  Loss Firms in  Re- sponse to Tax Rate reductions. Review of Accounting and Finance, volume 3, 67-92.
Zain, M., 2007, Manajeman Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat.