## J urnal Legisia
Volume 15 Nomor 1 Tahun 2023 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## RAGAM PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DALAM PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA
Riski UIN SUNAN AMPEL SURABAYA aditiyarizki707@gmail.com Muh. Faris Hidayat UIN SUNAN AMPEL SURABAYA farissenja00@gmail.com Maulana Mahrus Alam Pamungkas UIN SUNAN AMPEL SURABAYA raalampamungkas@gmail.com

## Abstract
Decions the are condiotinally incontitusional, where as decions of the conditional, Incontitusional type were Introducet several Times throght decision number 4/PUU-VII/2009, however, these use of this condiotinal Incontitusional clauce was implicity used by Jimmy Assidiqie in decision number 026/PUU-III/2005 regarding the review of the 2006 state budget law. It noted that of out 103 condiotinal decisions. 86 other decions where conditional Incontitusional decisions. Based on an analisis of the 86 conditional Incontitusional decions, there are four characteristic of conditional Incontitusional decions, the first condiotinal Incontitusional in the decions there must be a clause contained innyhe decions, the second condiotinal Incontitusional decions has principle that must be based on the grantung decision, this is because the norm being tested is basically Incontitusional, however, the contitucional court has provide that condiotinal Incontitusionality. Then the third condiotinal Incontitusional verdict is a ruling that is meaning full to the norm being tested. Four, the is difference isnsubstance the conditional Incontitusional Clause.
Keywords : Conditional Incontitusional, Development, Of Indonesia

## ABSTRAK
Putusan yang bersifat Inkontitusional Bersyarat, bahwasanya putusan jenis Inkontitusional Bersyarat pertama  kali  di  perkenalkan  melewati  putusan  Nomer  4/PUUVII/2009,  tetapi  bahwasanya, penggunaan kata Inkontitusional Bersyarat ini yang terkandung pernah di gunakan oleh Prof Jimmy Assidqie dalam sebuah putusan Nomer 026/PUU 3/2005 tentang perihal pengujian UU APBN tahun 2006  kemudian  dalam  sebuah  putusan  Nomer  012-016-019/PUUIV/2006  tentang  perihal  terkait pengujian  UU  KPK,  tercatat  dari  103  sebuah  putusan  bersyarat,  86  putusan  lainnya  merupakan putusan Inkontitusional Bersyarat. berdasarkan terkait 86 putusan Inkontitusional Bersyarat terdapat empat ciri putusan Inkontitusional Bersyarat yang ke satu putusan Inkontitusional bersyarat dalam amar  putusannya  pasti  terdapat  kata  yang  terdapat  dalam  amar  putusannya,  yang  kedua  putusan Inkontitusional Bersyarat bahwasanya mempunyai prinsip yang harus melandasi pada sebuah amar yang mengabulkan. sebab ini karena nadanya norma yang di uji pada dasarnya adalah Inkontitusional, tetapi  demikian  bahwasannya  mahkamah  konstitusi  memberikan  syarat  syarat  Inkontitusionalitas Bersyarat. Kemudian yang ketiga amar putusan Inkontitusional Bersyarat merupakan amar putusan yang bersifat pemaknaan terhadap norma yang di uji. Yang ke empat secara substansif bahwasanya klausula  Inkontitusional  Bersyarat  dan  klausula  konstitusional  Bersyarat  tidak  memiliki  sebuah perbedaan.
Kata kunci: Inkontitusional Bersyarat, Perkembangan, di Indonesia.

## PENDAHULUAN.
Secara fakta bahwasanya penerapan Inkontitusional Bersyarat menjadi kurang efektif di  kalangan  masyarakat  di  karenakan  kecenderungan  Mahkamah  Konstitusi  Yang mengabaikan kritikan dari masyarakat. Menurut pendapat dari Maruar Sihaan menyatakan bahwasanya efektifitas check and balances putusan Mahkamah Konstitusi dapat di lihat dari segi di laksanakan atau tidaknya putusan MK oleh pembuat undang undang.
Kepatuhan dalam penerapan putusan MK dapat pula menjadi sebuah ukuran apakah UUD 1945 merupakan dasar hukum yang tertinggi. Yang juga dimana putusan Inkontitusional Bersyarat  yang  memiliki  pro  kontra  di  kalangan  masyarakat.  dan  kemudiDan  kemudian mahkamah  konstitusi  dalam  sebuah  putusan  Nomor.14  17/PUU  V/2007  terkait  tentang pengujian undang undang-nomor 23 tahun 2003 mahkamah konstitusi.
Undang  undang  nomer  5  tahun  2004  bahwasannya  tentang  sebuah  perubahan atas undang Undang no 14 tahun 1985 perihal mahkamah agung, kemudian undang undang nomer 32 tahun 2004 perihal pemerintahan daerah dan undang-undang nomer 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan, menyatakan secara implisit dalam artian pertimbangannya bahwa Mahkamah  Konstitusi  memberi  persyaratan  di  lakukan legislative  review terhadap  undang undang a quo.
Tetapi  demikian  dengan  adanya  sebuah  putusan  Inkontitusional  Bersyarat  ini, pembentuk  undang  undang  di  harapkan  dapat  memberikan  penyesuaian  dengan  undang undang sekaligus meneliti terhadap ketentuan ketentuan lainnanya mengenai undang undang yang di uji apakah sejalan dengan konstitusi dan masyarakat. 1

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  normatif yuridis dengan pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap  aturan-aturan  hukum  yang  berhubungan  dengan Pada  tulisan  ini  menggunakan metode  yuridis  normatif,  dengan  perspektif  hukum  sebagai  suatu  norma.  Secara  general tulisan  ini  membahas  perihal  inkonstitusional  bersayarat  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi yang kemudian kami analisis berdasarkan dari hasil putusan . Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan melakukan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) kemudian
1 Borras S.M and Franco J.C, Democratic Land Govermance and Some Policy Recommendation , (United Nations Development Program).
Submit Approve Publish 10 Desember 2022 20 Desember  2022 30 Januari 2023
ditelaah  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  akan  dipakai  untuk  menjawab  permasalahan tertentu. 2 Pengolahan  dan  pengumpulan  bahan  hukum  primer  dari  berbagai  perturan perundang-undangan terkait dengan penelitian dan juga bahan hukum hukum sekunder yaitu responden  sebagai  subyek  penelitian,  dari  kedua  bahan  hukum  akan  dikaji  secara  untuk menghasilkan kesimpulan penelitian yang akan di deskripsikan secara narasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020
Bahwasannya putusan tersebut di nyatakan Inkontitusional Bersyarat di karenakan cacat secara formal dan tidak sesuai dengan ketentuan undang undang atau  cacat prosedur. Terdapat 9 amar putusan dalam putusan ini. tetapi ada salah satu yang harus kita garis bawahi bahwasannya  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan omnibus  law ini  memiliki  sebuah pertentangan dengan ketentuan ketentuan undang undang 1945 dan tidak memilik sebuah kekuatan hukum yang mengikat secara Bersyarat.
Dan  kemudian bahwasanya  putusan  ini  dapat  di  menangkan  oleh  masyarakat  sipil. Dan mengenai putusan ini mendapat banyak sekali pertentangan dari masyarakat terutama pegiat lingkungan dan sumber daya alam karena omnibus law memuat pasal pasal yang pro investasi yang akan menyebabkan terjadinya sebuah kemunduran terkait tata kelola  (SDA). Kemudian yang menjadi sebuah permasalahan paling banyak di angkat mengenai sempitnya ruangan dan terlibatnya masyarakat mengenai dampak lingkungan hidup dan pemberian izin lingkungan.
Kemudian dalam Undang Undang cipta kerja penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup hanya boleh di lakukan yang tedampak langsung saja tentunya pada semua selemen masyarakat. tetapi dalam tata kelola SDA yang sepenuhnya ini di butuhkan kontrol masyarakat.  Yang  kemudian  perlibatan  masyarakat  ini  sepenuhnya  akan  berdampak kurangnya konflik baik horizonal maupun vertikal 3 .
Selanjutnya dalam Undang Undang cipta kerja yang menekankan terhadap partisipasi masyarakat  sepenuhnya  dan  sebagian  aktivis,  masyarakat  sipil  yang  beranggapan bahwasannya putusan Inkontitusional bersyarat dalam di undang undang itu jelas merupakan sebuah kemenangan dan kemakmuran bagi semua kalangan elemen masyarakat. Apalagi yang menjadikan UU cipta kerja menjadi putusan Inkontitusional Bersyarat adalah tidak adanya asas  keterbukaan  dan  partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  dengan  konstitusi  pasal  22  a UUD 1945 (putusan MK nomer 91/PUUXVIII/2020).
Ada  juga  pro  kontra  dari  beberapa  pihak  yang  mengenai  putusan  ini  bahwasanya Inkontitusional  Bersyarat  tidak  akan  berpengaruh  bagi  berlakunya  UU  cipta  kerja  secara
2 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia. hal.68.
3 Suryani, Kemunduran Demokrasi dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam , (Jakarta: G.P, 2007), hal. 65.
keseluruhan.  Dalam  sebuah  amar  putusan  MK  menyatakan  bahwasannya  mentangguhkan segala semua tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. 4
Menurut kami bahwasannya putusan ini merupakan putusan yang mempunyai makna ganda  khususnya  bagi  tata  kelola  SDA  yang  mempunya  keterkaitan  dengan  usaha  yang berpengaruh dalam global dan putusan ini  bersifat tidak ada kepastian dalam hukum. Dan kemudiaan  saya  singgung  lagi  mengenai  asas  keterbukaan  bahwasanya  dalam  persidangan terungkap  fakta  pembuat  undang  undang  tidak  memberikan  ruang  partisipasi  bagi masyarakat secara maksimal.
Sekalipun di laksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, itupun  secara  akademik  tidak  ada  pembahasan  mengenai  Undang  Undang  cipta  kerja. Sehingga masyarakat yang memiliki keterlibatan dalam pertemuan tersebut tidak secara pasti mengetahui materi perubahan undang undang cipta kerja tidak dapat di akses dengan mudah oleh masyakarat.

## Putusan Nomor 91/PUU- XVII/2020 Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir
Masyarakat  adat  adalah  sekelompok  orang  yang  telah  tinggal  di  wilayah  geografis tertentu  selama  beberapa  generasi,  berbagi  nenek  moyang  atau  tempat  tinggal  yang  sama, identitas budaya, hak adat dan memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan sistem nilai yang menentukan ekonominya, orientasi politik, sosial, budaya dan hukum. Model identitas masyarakat adat beragam, namun tentu saja negara sendiri yang harus melindunginya.
Masyarakat hukum adat yang bermukim di wilayah pesisir tentunya merupakan suatu kelompok masyarakat hukum adat pesisir yang kehidupannya pada suatu wilayah geografis tertentu telah diwariskan secara turun-temurun, sehingga saling terkait satu sama lain, asal usul leluhur dan hubungan yang erat. Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah pesisir atau pulau- pulau kecil dan memiliki sistem nilai yang menentukan orientasi ekonomi, politik, sosial dan hukumnya. 5
Perlindungan  negara  terhadap  masyarakat  hukum  adat  adalah  upaya  pemerintah untuk  menjamin  dan  melindungi  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-haknya  agar  dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta harkat  dan martabat manusia pada umumnya. Hakikat suatu produk hukum adalah mampu melindungi berbagai  kepentingan  masyarakat  dengan  memberikan  keadilan,  kebebasan  memilih, perlakuan yang adil, perlakuan yang manusiawi dan menjamin hak rakyat atas kesejahteraan dan  pekerjaan  yang  baik,  termasuk  dalam  hal  penegakan  hukum.  Dalam  menjalankan kekuasaan harus dipahami kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh hukum, artinya cita-
4 Yance Arizona, Dibalik Inkonstitusional Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi , (Jakarta: 2008), hal. 20.
5 BAB I Pasal 1 Angka 33 Undang-undang No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir da Pulau Kecil.
cita idealis yang sudah ada dalam negara hukum itu sendiri, seperti menjaga dan melindungi kehidupan masyarakat, terwujud.
Masyarakat  adat  adalah  sekelompok  orang  yang  ia  memiliki  batas-batas  wilayah tertentu  dan  nilai-nilai  sosial  tertentu,  yang  harus  dilindungi  oleh  negara  melalui  undang- undang  yang  berlaku.  Saya  mengutip  pendapatnya  dari CST.  Kansil bahwa  “Perlindungan hukum  adalah  arti  sempit  dari  perlindungan  itu  sendiri,  dalam  hal  demikian  hanya perlindungan  yang  diberikan  oleh  undang- undang”. 6 Perlindungan  hukum  atas  hak  dan kewajiban yaitu milik orang yang menjadi subjek hukum sosial dalam hubungannya dengan orang lain dan juga dengan lingkungannya.
Sebagai  subyek  hukum,  orang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk  melakukan perbuatan hukum berdasarkan perlindungan hukum.
Perlindungan  hukum  tidak  hanya  hanya  kepentingan  masyarakat  tanpa  memperhatikan kebutuhan  akhir  pemerintah  dalam  kaitannya  dengan  kesejahteraan  rakyat,  tetapi  juga perlindungan  hukum  rakyat,  yang  dilakukan  sedemikian  rupa  untuk  menjalin  hubungan sosial yang serasi dan serasi. antara orang. dan pemerintah.
Kalau boleh pinjam istilah Ridwan HR , itu saja “Agar hubungan hukum dengan badan hukum menjadi serasi, seimbang dan adil, maka setiap badan hukum harus memelihara hak- haknya  dan  memenuhi  kewajiban  yang  dibebankan  kepadanya,  oleh  karena  itu  hukumlah yang mengatur dalam setiap undang-undang. 7 Hak ada seperti rel kereta api/jalan raya, yang menawarkan  perlindungan  hukum  terkini.  Dasar  untuk  perlindungan  masyarakat  adat diciptakan.
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  Pasal  18  UUD  1945 memberikan pengakuan dan perlindungan secara mutlak dan tanpa syarat terhadap kekuatan masyarakat  hukum  adat  yang  mempunyai  kemampuan  untuk  tumbuh  dan  berkembang sepanjang waktu. Hal ini secara jelas dan komprehensif mengungkap perkembangan politik hukum nasional.
Perubahan UUD 1945 yang saat ini menjadi norma dalam Pasal 18B (2).  Pengakuan tersebut memberikan legitimasi konstitusional yang membatasi masyarakat hukum adat pada wilayah tertentu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, jelas implikasi dari pengakuan konstitusional ini sangat luas ketika hak-hak masyarakat hukum adat dibatasi oleh berbagai ketentuan organik.

## Hak Adat
Sedangkan hak konstitusional adalah hak yang harus diperoleh masyarakat sehingga setiap  lembaga  pemerintahan  yang  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  memiliki  kewajiban hukum untuk melindungi seluruh hak konstitusional rakyat, setiap orang atau warga negara
6 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hal. 102.
7 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 165.
dari kelompok masyarakat atau masyarakat hukum adat. hak konstitusional. Terkait HAM, Prof. Jimmy mencatat bahwa 4 hak konstitusional yang dapat didefinisikan sebagai hak asasi manusia,  yang  secara  eksplisit  dinyatakan  dalam  UUD  1945,  juga  diformalkan  sebagai  hak konstitusional  bagi  setiap  warga  negara. 8 Perbedaan  hak  konstitusional  dengan  hak konstitusional adalah hak konstitusional adalah hak yang dijamin oleh UUD 1945 dan hak konstitusional  adalah  hak  yang  timbul  dari  undang-undang  dan  jaminan  perundang- undangan.
Hak dan kebebasan konstitusional tersebut terdapat dalam UUD 1945 dan juga ada dalam undang-undang, namun memiliki kualitas konstitusional yang sama, sehingga secara khusus disebutkan dalam UUD 1945. 9 Oleh karena itu, setiap hak sipil berinteraksi di bawah kontrak sosial dengan kewajiban negara untuk menanamkan prinsip melindungi dirinya dari berbagai ancaman, dan juga tidak boleh melemahkan diskresi pemerintah melalui peraturan atau perintah yang melanggar hak konstitusional rakyat, khususnya bagi masyarakat adat di wilayah pesisir.
Hak  masyarakat  adat  dapat  dibagi  menjadi  beberapa  topik/bagian  jika  dilihat  dari aspek produk hukum dan peraturan yang berbeda. Mengenai hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah, dapat dituangkan dalam Keputusan 35/PUU-X/2012, yang menetapkan hutan adat untuk masyarakat hukum adat negara, sebagai refleksi dari keputusan ini beberapa produk hukum juga membuat deklarasi.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dengan  perintah.  Permendagri  No.  P.62/Menhut- II/2013 tentang Keputusan Menteri Kehutanan No. P44/MenHut-II/2012 tentang Informasi Kawasan Hutan UU Desa No.6 Tahun 2014, Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan  dan  Perlindungan  Masyarakat  adat  dan  Keputusan  Menteri  Pertanian  dan Perencanaan Daerah (ART) No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Masyarakat atas Tanah Masyarakat Adat dan Masyarakat di Wilayah Tertentu.
Hak-hak  masyarakat  adat  juga  harus  diakui  secara  mendalam  Pertambangan  di Indonesia berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 4 Tahun  2009  tentang  Pengambilan  Mineral  dan  Batubara  dan  UU  No.  Departemen Perminyakan dan Gas Bumi Tahun 2001 juga mengatur tentang perlindungan masyarakat adat dan juga terkandung dalam Pasal 11, 33 dan 34 UU Migas.
Pasal 11 UU Migas yang mempengaruhi perjanjian kerja sama di bidang industri migas mengatur bahwa beberapa ketentuan mendasar harus dicantumkan dalam PSC, salah satunya menyangkut pembangunan masyarakat sekitar dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
8 Jimly Asshiddiqe, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 134.
9 Jimly Asshiddiqe, Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hak Asasi Manusia , (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005), hal. 224.
Orang-orang  Perusahaan  minyak  dan  gas  harus  berurusan  dengan  masalah  yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat jika wilayah perusahaan minyak dan gas  dekat  dengan  tempat  tinggal  masyarakat  adat.  Kita  melihat  hak-hak  Masyarakat  Adat Pesisir dalam UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau, diganti dengan UU No 1 Tahun 2014.

## Penerapan Hak-hak Masyarakat Adat
Penciptaan produk legislasi tentu saja harus didasarkan pada faktor-faktor tertentu, yang dalam praktiknya seringkali mempengaruhi faktor-faktor tersebut. Penegakan hukum, persoalannya  adalah  badan  hukum  memiliki  mandat  untuk  memprediksi  kebutuhan masyarakat dan perubahan iklim sosial agar produk hukum yang dibangun menjadi andalan agar  produk  hukum  tersebut  benar-benar  maju  dan  responsif.  Produk  yang  secara  alami memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengembangan masyarakat.
Jika boleh menggunakan istilah Soerjono Soekanto, maka 5 Faktor Penegakan Hukum itu sendiri bersumber dari perkembangan pendapat Lawrence M.F. dalam karyanya tentang Teori  Sistem  Hukum,  yang  terdiri  dari;  Subtansi  Hukum,  Struktural  Hukum  dan  Hukum Adat. 10
Maka dalam hal ini kita fokus membahas tentang isi undang-undang tersebut, dalam hal  ini  apakah  membuat  undang-undang  penciptaan  lapangan  kerja  atau  undang-undang omnibus yang dalam isinya melindungi dan memberikan hak-hak masyarakat adat dan/atau sebaliknya, apakah itu hidup sesuai dengan haknya? Oleh karena itu, isi RUU Omnibus Law dapat ditelaah secara seksama. Keberadaan masyarakat adat disana dilindungi oleh negara.
Undang-Undang  Hak  Milik  Komunitas,  yang  menurutnya  negara  sendiri mengakuinya.  Untuk  mengatasi  pengaruh  administratif  Tentang  upaya  mengatasi  dampak aplikasi  ini  bagi  masyarakat  Indonesia  tentunya  Ini  menjadi  tanggung  jawab  besar  negara, karena  kemunculan  undang-undang  tersebut  sangat  kontroversial  bahkan  ditentang  keras oleh beberapa ormas, buruh, aktivis maupun pengusaha dan sebagian masyarakat dari setiap pelosok kabupaten/kota dan juga dari berbagai provinsi di luar.
Indonesia dengan berbagai alasan logis untuk menerapkan undang-undang tersebut Dari  berbagai  segi,  mulai  dari  segi  hukum  sosial,  budaya,  dan  ekonomi,  hal  ini  sangat berpengaruh  terhadap  kelangsungan  hidup  masyarakat,  karena  banyak  yang  tidak  dapat memahami secara pasti isi dari penerapan hukum tersebut.
Efek  dari  kedatangan  hukum  akan  berdampak  positif  bagi  masyarakat  dalam  hal pengetahuan hukum bahwa anggota masyarakat ilmiah dapat memahami tujuan pemerintah
10 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 32.
dalam melaksanakan undang-undang, namun dari sudut pandang yang berbeda, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan tergolong masyarakat biasa dianggap sangat jauh.
Di pedesaan, tidak mudah untuk memahami dengan baik pelaksanaan undang-undang tersebut, sehingga menjadi tugas khusus Pemerintah baik eksekutif maupun yudikatif sebagai pemilik kekuasaan mutlak harus mensosialisasikan penerapan hukum dan juga akibat positif yang  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat  Indonesia  serta  pandangan  hukum  yang  harus dimiliki  oleh  undang-undang  tersebut.  untuk  menjaga  Eksistensi  masyarakat  adat  di Indonesia.Negara  ini  merdeka,  yang  tentunya  menjadi  tanggung  jawab  besar  negara  untuk melindungi masyarakat adat.
Pasal  18B  (2)  Konstitusi  (1945)  menunjuk  Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup  dan  terus  berlaku  sesuai  dengan  perkembangan  prinsip  kemasyarakatan  Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan ketentuan Undang-undang.
Sebelumnya  ketentuan  UUD  1945  pengakuan  tanpa  syarat  oleh  negara  oleh masyarakat  hukum  adat,  dimana  negara  berkewajiban  memberikan  perlindungan  dari berbagai  segi,  meliputi  aspek  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik  dan  segala  aspek  kehidupan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir tertentu negara kesatuan republik dari Indonesia. Saya  kutip  pernyataan  Jawahir  Thontow  dalam  artikelnya  bahwa  “semua  aturan  perilaku positif yang ad a di satu sisi direstui (hukum) dan di sisi lain tidak dikodifikasi (adat)”.
Itulah sebabnya perilaku positif memiliki makna hukum saat ini valid. Dan sanksi ini cenderung diartikan sebagai penekanan pada reaksi pihak lain terhadap pelanggaran norma hukum. Common law merupakan produk hukum asli masyarakat Indonesia, yaitu yang tidak tertulis dalam hukum Indonesia, mengandung segala unsur religius dan spiritual konkrit yang selalu  memberikan  alasan  kepada  raja  untuk  berlaku  desa,  karena  alasan  raja  itu  secara langsung diwujudkan dalam kehidupan masyarakat pribumi.
Hukum yang telah berlalu dan memberikan perubahan dengan cara hidup masyarakat adat Indonesia Secara umum, karena sebuah teks hukum yang baik harus memuat norma sosial dan  norma  hukum  agama  yang  berlaku  di  Indonesia  tanpa  mempengaruhi  kehidupan masyarakat adat. Suatu konstitusi negara atau hukum negara yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak hanya terdiri atas teks-teks tertulis, tetapi juga mencakup kontrak-kontrak yang ada.
UUD  1945  mengikuti  pengertian  bahwa  selalu  dapat  berjalan  seiring  dengan perkembangan  zaman,  karena  di  satu  pihak  UUD  1945  dapat  diubah  dan  juga  dapat meningkatkan  status  hukum,  keberadaannya  jelas  diakui  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Indonesia.
Iin  Indarti  mencatat  bahwa  masyarakat  pesisir  adalah  sekumpulan  manusia  yang hidup dan hidup bersama  Wilayah pesisir yang berkembang dan memiliki budaya ditandai
dengan  ketergantungan  pada  eksploitasi  sumber  daya  alam  Dalam  sidang  yudisial  yang berlangsung  pada  Kamis  (25/11/2021)  sore.  Dalam  putusan  Amari  yang  dibacakan  Ketua Majelis  Hakim  Anwar  Usman,  pengadilan  mengabulkan  sebagian  permohonan  Migrant CARE, Panitia Koordinasi Kepadatan Adat Nagar Sumbar, Peradilan Adat Minangkabau.
Muchtar  Said “Pengumuman  UU  Cipta  Kerja  berte ntangan  dengan  UUD  1945  dan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  bersyarat  kecuali  ditentukan  tidak  terjadi perubahan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya keputusan ini,” kata Anwar yang didampingi dalam acara tersebut. waktu oleh delapan hakim konstitusi lainnya.
Dalam  putusan  setebal  448  halaman  itu,  mahkamah  juga meminta  DPR  melakukan perbaikan dalam waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak putusan diumumkan. Jika tidak ada perbaikan dalam jangka waktu tersebut, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional permanen. Kebijakan skorsing Selain itu, Mahkamah Konstitusi mengutuk pemerintah untuk skorsing  langkah  atau  tahapan  yang  strategis  dan  komprehensif,  juga  tidak  ada  justifikasi untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan baru atas UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.
Anwar  juga  mengatakan,  pengadilan  menyatakan  jika  DPR  tidak  menyelesaikan pengujian UU Cipta Kerja dalam waktu 2 (dua) tahun, maka undang-undang yang disetujui UU  Cipta  Kerja  atau  sebagian  atau  isinya  akan  dicabut.  atau  dinyatakan  berlaku  kembali dalam versi yang diubah.
Cacat formil Dalam opini hukum yang dibacakan Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, proses penyusunan UU Cipta Kerja tidak berdasarkan cara dan metode yang telah ditetapkan, penyusunan  undang-undang  yang  padu  dan  baku  serta  sistematis.  Belakangan,  dalam penyusunan  UU  Cipta  Kerja,  dilakukan  perubahan  daftar  beberapa  hal  setelah  mendapat persetujuan  bersama  DPR  dan  Presiden.  “(Pemberlakuan  UU  Cipta  Kerja)  bertentangan dengan asas pembentukan peraturan, Mahkamah berpendapat bahwa proses pembentukan UU 11/2020 tidak sesuai dengan peraturan berdasarkan UUD 1945 dan oleh karena itu secara resmi dinyatakan batal demi hukum. kosong," kata Suhartoyo.
Menghindari ketidakpastian hukum Pengadilan juga menjelaskan alasan mengapa UU Cipta  Kerja  dinyatakan  inkonstitusional  dengan  syarat  tertentu.  Karena  pengadilan  ingin menghindari ketidakpastian hukum dan kemungkinan penyalahgunaan.Pengadilan kemudian berpikir  bahwa  harus  menyeimbangkan  persyaratan  hukum  yang  harus  dipenuhi  sebagai persyaratan formal untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan unsur kepastian hukum, kepentingan dan persamaan

## SIMPULAN
Proses persiapan yang berlangsung kurang dari setahun itu menjadikan undang-undang ini sebagai salah satu peraturan negara tercepat di masa reformasi. Kurangnya proses dialog
terbuka  dengan  publik  membuat  beberapa  pihak  mencirikan  Ciptaan  Undang-Undang sebagai hasil dari “proses legislasi tanpa ruang demokrasi” (PSHK, 2020).
Penerimaan  ini  membungkam  kelompok  masyarakat  sipil.  Pada  6  November  2020, permohonan  uji  materi  diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Aplikasi  ini  memberi secercah  harapan.  Dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  yang dibacakan  pada  25  November  2021,  ditetapkan  UU  Cipta  Kerja  Nomor  11  Tahun  2020. "kondisional inkonstitusional".
Mahkamah Konstitusi Federal memutuskan omnibus law itu inkonstitusional dengan syarat, karena undang-undang tersebut dinilai cacat bentuk dan prosedurnya. Ada sembilan poin  dalam  keputusan  tersebut.  Namun  perlu  dicatat  bahwa  Mahkamah  Konstitusi berpendapat  bahwa  Omnibus  Law  tidak  sejalan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  bersyarat  sepanjang  tidak  berarti  “perubahan  belum  dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun”. tahun Keputusan setelah publikasi.” Artinya, undang -undang ini harus  ditinjau  ulang  dalam  waktu  dua  tahun  atau  akan  dinyatakan  inkonstitusional selamanya.
Keputusan ini dipandang sebagai kemenangan bagi masyarakat sipil. Namun, artikel ini berpendapat  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  akan  berdampak  signifikan terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Borras S.M and Franco J.C, Democratic Land Govermance and Some Policy Recommendations, (United Nations Development Program). Suryani, Kemunduran Demokrasi dalam Tata Kelola SDA, (Jakarta: G.P), 2007. Yance Arizona, Dibalik Inkonstitusionalitas Bersyarat Putusan MK, (Jakarta: 2008) BAB I Pasal 1 Angka 33, UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.
C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
1980.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018). Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers), 2014. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran HAM, (Jakarta: Konstitusi Pers), 2005.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008.
Iin indarti dan Yeni Kuntari, Model Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Pesisir Melalui Re-Enggenering Ekonomi Berbasis Koperasi Berkelanjutan, (Jurnal Hukum), 2015.