## DAMPAK  ARUS GLOBALISASI TERHADAP JALANNYA DEMOKRASI DI INDONESIA
Faisal Akbar Nasution ( Fakultas Hukum Universitas Darma Agung ) email : fakbarnst@gmail.com
Various countries that claim to be democratic countries have brought democracy through different  routes,  it  is  difficult  to  determine  which  ideal  is.  Britain,  France  and  America brought  democracy  through  a  bourgeois  revolution  characterized  by  capitalism  and parliamentary  democracy,  while  Germany  and  Japan  discussed  the  Second  World  War which brought democracy through a capitalistic and revolutionary path which culminated in  facism.  At  this  time,  the  teachings  of  democracy  have  been  practiced  throughout  the world differently  from  other  countries.  Such  as  constitutional democracy, parliamentary democracy,  presidential  democracy,  liberal  democracy,  Islamic  democracy,  popular democracy,  national  democracy,  Pancasila  democracy,  guided  democracy,  and  other democratic attributes used in a country.

## Keywords: Globalization, Democracy, Indonesia
PENDAHULUAN Demokrasi  adalah  merupakan suatu bentuk sistem atau cara pemerintahan,  yang  pada  masa  kini hampir  seluruh  negara-negara  yang  ada di dunia menerapkan asas demokrasi ini dalam  menjalankan  roda  organisasi pemerintahannya,  bahkan  Sri  Soemantri berkomentar bahwa pada masa sekarang ini tidak ada satupun negara di dunia ini yang  tidak  berasaskan  demokrasi.(Sri Soemantri, 1992 : 42)  Hal ini bisa dilihat dari  banyaknya  negara-negara  di  dunia secara  kuantitatif  seperti  disebutkan oleh  Samuel  P.  Huntington  (Samuel  P. Huntington,  1991  :  26)  terdapat perkembangan yang signifikant terhadap pertumbuhan negara-negara yang demokratis  dari  sejumlah  29  negara pada  tahun  1922    menjadi  58  negara pada  tahun  1990,  meskipun  disisi  lain meningkat pula jumlah negara yang tidak demokratis  dari  35  negara  pada  tahun 1922  menjadi  71  negara  pada  tahun 1990.
Bahkan  setelah  berakhirnya  era perang  dingin  ( cold  war )  yang  terjadi diantara negara adi daya Amerika Serikat dan  seterunya  Uni  Sovyet  (sebelum mengalami disintegrasi), yang mengalihkan perhatian masyarakat dunia dari persoalan militerisme, perang konvensional,  persaingan  senjata,  dan pertarungan ideologis (liberalisme- kapitalisme versus komunisme)   muncul kecenderungan  fenomena  demokratisasi dan  pengakuan  atas  hak  asasi  manusia (HAM)  yang  bersifat  global.  Sebab  bila sesuatu  negara  menutup  diri  terhadap arus  demokratisasi  akan  berdampak buruk  bagi  negara  yang  bersangkutan, seperti  disintegrasi  yang  dialami  olen negara-negara di Eropa Timur atau akan terisolasir  dari  pergaulan  masyarakat internasional.(Ahmad  Suhelmi,  1999  : 228 – 229). Sekaitan dengan pembicaraan  masalah  demokrasi  dan pengakuan  hak  asasi  manusia  ini, Marshall  Conley  dan  Daniel  Livermore (dalam http://plato.acadiau . ca/COURSES/POLS/conley/pols 4883/CONLIV) menegaskan bahwa perjuangan tegaknya peradaban kemanusiaan  memberikan  implikasi terhadap munculnya semangat keseimbangan  tatanan  global.  Menurut mereka, ketimpangan sosial yang dibalut oleh  arogansi  kekuasaan  memberikan pengaruh signifikan munculnya pengabaian  hak-hak  asasi  manusia.
Dasar  inilah  menurut  mereka  menjadi titik  balik  peradaban yang  menghendaki kesatuan pandangan pentingnya kolaborasi  kehidupan  dalam  perjuangan penghormatan terhadap HAM. Berbagai negara yang mengklaim sebagai Negara demokrasi telah membawa  demokrasi  melalui  rute  yang berbeda-beda  sehingga  sulit  untuk menentukan  yang  mana    sebenarnya yang dianggap ideal itu. Inggris, Perancis dan  Amerika  membawa  demokrasi melalui  revolusi  borjuis  yang  ditandai dengan  kapitalisme  dan  demokrasi parlementer,  sedangkan  Jerman  dan Jepang  menjelang  Perang  Dunia  kedua telah membawa demokrasi melalui jalan kapitalistik  dan  revolusioner  yang kemudian  berpuncak  pada  facisme. Bekas  Uni  Sovyet  dan  Cina  membawa demokrasi melalui rute komunis dengan revolusi kaum petani yang sampai tahap tertentu  disokong  oleh  kaum  buruh. (Amien  Rais  dalam  Mahfud  MD,  1999  : 50).   Pada saat ini ajaran  demokrasi ini telah  dipraktekkan  di  seluruh  dunia secara  berbeda-beda  dari  suatu  negara dengan  negara  lainnya,  meskipun disadari  dari    masing-masing  negara mempunyai  cara  yang  berlainan  dalam menjalankan  sistem  pemerintahan  ini, sehingga    dalam  prakteknya  dikenallah berbagai  macam  istilah  demokrasi  ini. Seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi presidensial, demokrasi liberal, demokrasi  Islam,  demokrasi  rakyat, demokrasi nasional, demokrasi Pancasila,  demokrasi  terpimpin,  dan atribut-atribut  demokrasi  lainnya  yang diterapkan  pada  sesuatu  negara.  Namun daya  tarik  demokrasi  sebagai  sebuah ajaran yang dilaksanakan terkait dengan sistem  pemerintahan  atau  sistem  politik yang dipraktekkan dalam sesuatu negara menjadi  suatu  hal  yang  tak  pernah terjadi  pada  sejarah  peradaban  dunia pada masa-masa sebelumnya.
IDE DASAR TENTANG AJARAN DEMOKRASI
Inti dari ajaran-ajaran demokrasi ini adalah menekankan jalannya pemerintahan  itu  dilakukan  oleh  rakyat, atau  sebagian  terbesar  oleh  rakyat melalui  wakil-wakilnya  yang  dipilih  dan diangkat  dan  berkedudukan di  lembaga- lembaga pemerintahan. Seperti pendapat Maurice  Duverger  yang  mengatakan bahwa  demokrasi  ialah  suatu  sistem pemerintahan  negara  dimana  pada dasarnya  semua  rakyat  mempunyai  hak yang  sama  untuk  memerintah  dan  juga untuk diperintah.
Pengertian  demokrasi  di  atas, adalah  semata-mata  dilihat  dari  aspek jalannya  kehidupan  bernegara  saja, meskipun  pengertian  demokrasi  itu sendiri  disadari  tidak  hanya  mencakup kehidupan  bernegara  saja,  malahan  juga mencakup jalannya kehidupan bermasyarakat  dalam  berbagai  bidang. Oleh  sebab  itu  pembahasan  demokrasi dalam  tulisan  ini,  lebih  ditekankan kepada  pengertian  yang  mencakup kehidupan bernegara saja, dimana peran serta  rakyat  memiliki  kedudukan  yang amat  penting  dan  strategis  serta menentukan corak pelaksanaan demokrasi  itu  pada  sesuatu  negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam  suatu  negara  yang  menerapkan sistem  demokrasi  dalam  jalannya kehidupan  negara  yang  bersangkutan, maka seseorang pemimpin pemerintahan  tersebut  adalah  diangkat mewakili  keinginan  rakyat  yang  dipilih berdasarkan  suara  rakyat  dengan kesadaran  sendiri  tanpa  paksaan,  serta bertugas  untuk  mewujudkan  keinginan rakyat yang diwakilinya tersebut. Secara praktik kenegaraan, sistem  demokrasi  ini  sudah  diterapkan sejak abad kelima sebelum masehi, yakni zaman  Yunani  kuno  pada waktu  dimana bentuk negara masih berupa sebuah kota sehingga  sering  disebut  dengan  Negara kota ( Polis) , yang dalam penyelenggaraan  kehidupan  warga  Polis tersebut  dilaksanakan  secara  langsung oleh  seluruh  warga  Polis,  sehingga pemerintahan  seperti  ini  sering  disebut sebagai  suatu  bentuk  pemerintahan
demokrasi  secara  langsung  ( direct democracy ).    Namun  bila  dilihat  dari aspek  perkembangan demokrasi  sebagai sebuah  sistem  pemerintahan  yang melibatkan rakyat dalam proses pengambilan  keputusan  secara  modern, baru berkembang setelah zaman renaissance seiring dengan lahirnya teori kontrak sosial yang digagas oleh Thomas Hobbes  dan  terutama  dari  pemikiran
John  Locke  yang  mempertanyakan sumber kekuasaan raja yang absolut dan berusaha  untuk  mencari  jalan  keluar agar  rakyat  terlepas  dari  tindakan absolutisme  kekuasaan  raja  dengan menawarkan  pemisahaan  kekuasaan negara  ( separation  of  power )  atas beberapa  fungsi  kenegaraan,  meskipun John  Locke  masih  mengakui  keberadaan raja  sebagai  bagian  terpenting  dalam sistem kenegaraan walau telah mengalami pengurangan kekuasaan yang tadinya  bersifat  absolut.  John  Locke adalah  seorang  penentang  paling  gigih monarkhi  absolut  di  negaranya  yakni Inggris  dan  pendukung  monarkhi konstitusional. Monarkhi absolut menurut anggapannya sangat bertentangan dengan prinsip masyarakat sipil ( civil society ) yang dikembangkannnya melalui karangannya yang  terkenal  The  Two  Treatises  of Government.  Melalui  karyanya  ini  John
Locke  menyerang  bentuk  monarkhi absolut,  yang  dipertahankan  oleh Thomas  Hobbes  sebagai  bentuk  negara yang  paling  ideal,  dan  John  Locke menarik  kesimpulan  yang  tegas  dari serangan  ini  mengenai  batas  kekuasaan prerogatif raja Inggris harus berdasarkan ketentuan  undang-undang.  (Jhon  Dunn, 1994  :  38).  Disamping  itu  John  Locke mengemukakan prinsip penting mengenai kekuasaan  tertinggi ( supreme power )  atas  negara,  bahwa  kekuasaan negara  tidak  lain  merupakan  sebuah kepercayaan  rakyat  kepada  penguasa untuk  memerintah  mereka  ( goverment by  the  consent  of  the  people ),  dimana basis legitimasi kekuasaan negara adalah rakyat  itu  sendiri,  sehingga  setiap penguasa  harus  bertangung  jawab
kepada rakyatnya. Penguasa tetap diakui legitimasi  kekuasaannya  selama  ia  tidak menyalahi  kepercayaan  itu,  otomatis  ia tidak berhak mengklaim dirinya berkuasa  atas  rakyat.(  Ahmad  Suhelmi, 1999  :  157).  Berbeda  halnya  dengan pandangan Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa rakyat harus menyerahkan  seluruh  hak-hak  yang dimilikinya  kepada  seorang  raja  dan tidak diperkenankan mengambil kembali hak-hak  yang  telah  diserahkannya tersebut, yang akhirnya dapat menimbulkan  kembali  kekuasaan  yang absolutisme  walaupun  ia  mendasari bahwa  kekuasaan  negara  itu  bersumber dari  rakyat  yang  melakukan  perjanjian membentuk  pemerintah.  Tapi  karena menurutnya  rakyat  telah  menyerahkan seluruh hak-haknya setelah terbentuknya  pemerintah,  maka  raja mempunyai  kekuasaan  yang  tidak terbatas. Pemikiran  John  Locke  diatas kemudian  dikembangkan  lebih  lanjut oleh  Jean  Jacques  Rousseau,  yang  lebih menekankan  kebebasan  manusia  di dalam kehidupan negara. Dalam karangannya  yang  berjudul  Du  Contrat Social,  ia  menekankan  kebebasan  yang tanpa batas dapat  menimbulkan anarkhi sosial, kebebasan tidak boleh menjadikan manusia  anarkhis.  Oleh  sebab  itu  ia menginginkan  agar  setiap  orang  patuh kepada  hukum,  sehingga  orang  yang bebas merdeka adalah orang yang patuh terhadap hukum dan peraturan. Mengenai  kekuasaan  negara,    Rousseau, yang juga penganjur teori kontrak sosial sama  halnya  dengan  John  Locke  dan Thomas  Hobbes,  mengatakan  bahwa negara  merupakan  sebuah  produk perjanjian sosial dimana rakyat menyerahkan kekuasaannya pada penguasa  sedangkan  kedaulatannya tidak dapat diserahkan kepada siapapun juga,  jadi  kedaulatannya  tetap  ada  pada rakyat  itu  sendiri.  Selanjutnya  mengenai hal ini Rousseau berkata : Masing-masing dari kita menyerahkan  diri  dari  seluruh kekuasaan  untuk  kepentingan
bersama,  dibawah  pimpinan tertinggi  yaitu  kehendak  umum, dan  di  dalam  korps  kita menerima setiap anggota sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan. Dengan segera, akta sosiasi ( perjanjian sosial, pen.) itu bukannya  menghasilkan  orang seorang  sebagai  peserta  kontrak, melainkan suatu korps moral dan kolektif  yang  dibentuk  dari anggota  yang  jumlahnya  sama dengan  suara  dalam  majelis. Berdasarkan  akta  sosiasi  yang sama,  korps  moral  itu  menjadi suatu kesatuan, keakuan bersama, hidupnya dan kehendaknya. Pribadi sosial yang dibentuk  sedemikian  itu  oleh penyatuan semua pribadi, dahulu disebut Negara  kota ,  sedangkan sekarang  disebut Republik atau korps  politik.  (Jean  Jacques Rousseau,  1989 : 16). Dari pemikiran Rousseau di atas, dapat dikatakan bahwa awal terbentuknya  sebuah  Negara  adalah karena  mendapat  persetujuan  atau mandat  bersama  dari  rakyatnya,  Negara yang  dimaksud  Rousseau  dalam  hal  ini disebutnya  dengan  republik.  Jadi  dalam hal  ini  Rousseau  adalah  pemikir  yang memberi  landasan  kedaulatan  rakyat pada  sebuah  Negara,  dimana  pemegang kekuasaan  negara  hanya  menjalankan kekuasaanya  setelah  mendapat  mandat langsung  dari  rakyat  sebagai  ciri terpenting  dari  sebuah  Negara  yang berbentuk republik. Meskipun  demikian  tidak  dapat disangkal,  bahwa  ada  juga  orang  yang mengecam sistem pemerintahan demokrasi  ini  sebagai  salah  satu  sistem pemerintahan  yang  tidak  baik  buat dilaksanakan  oleh  suatu  negara.  Seperti pendapat  Plato,  (S.M.  Amin,  1981  :  83) yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa kita tidak dapat membenarkan penyerahan  tugas-tugas  pemerintahan kepada  rakyat  hanya  atas  dasar  suara terbanyak  yang  diberikan  oleh  rakyat. Ataupun seperti pendapat yang
dikemukakan  oleh  Thomas  van  Aquino, yang mencoba mengecam sistem pemerintahan  demokrasi  dalam  rangka usahanya membela dan mempertahankan  pemerintahan  raja yang  memegang  pimpinan  negara, maupun        pendapat  yang  dilontarkan oleh  Danter  Alligeri  (ibid),  yang  tetap beranggapan bahwa sistem pemerintahan  absolut  monarkhi  adalah lebih sempurna daripada sistem pemerintahan  demokrasi.  Tetapi  suatu kenyataan  yang  tidak  dapat  dibantah ialah  bahwa  pada  dewasa  ini  demokrasi tetap  menjadi  tumpuan    perhatian  di dalam  sejarah  ummat  manusia,  sejak faham  demokrasi  ini  dilahirkan  pada masyarakat  zaman Yunani Purba hingga sekarang ini, sehingga dalam perkembangan  seterusnya,  sekalipun harus menghadapi pasang surut disebabkan timbulnya kecaman-kecaman seperti  diuraikan  di  atas,  namun  secara bertahap  namun  pasti,  demokrasi menjadi  faham  yang  dapat  diterima hampir  setiap  negara  di  zaman  modern saat  ini,  dimana  dalam  jalannya pemerintahan, negara berdasarkan kepada asas-asas demokrasi sebagaimana  tercantum  di  dalam  setiap konstitusi negara masing-masing. (Menurut  penelitian  Amos  J.  Peaslee pada tahun 1950, dari 83 buah Konstitusi negara-negara  yang  ditelitinya  sebagai sample, terdapat 74 buah negara (90 %) yang konstitusinya secara resmi menganut  prinsip  kedaulatan  rakyat. (Lihat Jimly Asshiddiqie, 2005 : 140 ).

## NILAI-NILAI DEMOKRASI
Mengapa  negara-negara modern dewasa  ini  begitu  tertariknya  terhadap praktik-praktik  ajaran  demokrasi  ini, dapat  dilihat  dari  hasil  penelitian  yang diadakan oleh UNESCO pada tahun 1949 untuk  melihat  sampai  sejauhmana  daya tarik  faham  demokrasi  ini.  Hasil penelitian UNESCO tersebut mengungkapkan,  bahwa  mungkin  untuk pertama  kalinya  dalam  sejarah  dunia, demokrasi  dinyatakan  sebagai  nama yang paling baik dan wajar untuk sistem
organisasi  politik  dan  sosial  yang diperjuangkan  oleh  para  pendukungnya. (Miriam Budiardjo, 2008 : 105)
Dari  gambaran  hasil  penelitian UNESCO  di  atas,  wajarlah  bila  negara- negara  di  dunia,  khususnya  setelah Perang Dunia II berakhir, berkecenderungan  untuk  menerapkan sistem  pemerintahan  demokrasi  ini, karena demokrasi dengan segala atribut- atributnya  memberikan  kepastian  dan jaminan kepada setiap orang guna dapat mewujudkan  cita-cita  dan  potensi mereka dalam suatu kerangka kehidupan politik  yang  damai,  baik  melalui  sistem keorganisasian negara/pemerintahannya maupun sistem keorganisasian masyarakatnya. Berkaitan  dengan  uraian  di  atas,
menurut  M.  Amien  Rais  (M.  Amien  Rais (Editor), 1986 : vii – viii) paling tidak ada tiga  macam  asumsi  yang  umumnya dipegang  oleh  banyak  orang  pada  pasca Perang  Dunia  II,  sehingga  demokrasi memiliki citra yang begitu positif, yaitu : 1. Demokrasi  tidak saja  merupakan bentuk vital dan terbaik pemerintahan  yang  mungkin diciptakan, tetapi juga merupakan  suatu  doktrin  politik luhur  yang  akan  memberikan manfaat bagi kebanyakan negara, 2. Demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan dianggap mempunyai  akar  sejarah  yang panjang sampai ke zaman Yunani purba, sehingga ia tahan bantingan  zaman  dan  dapat menjamin terselenggaranya suatu  lingkungan  politik  yang stabil, dan 3. Demokrasi  dipandang  sebagai suatu sistem yang paling alamiah dan  manusiawi,  sehingga  semua rakyat  di  negara  manapun  akan memilih  demokrasi  bila  mereka diberi kebebasan untuk melakukan pilihannya. Ketiga asumsi tentang demokrasi di atas, barangkali  tidak  sepenuhnya  benar,
demikian lanjut M. Amien Rais, walaupun harus  segera  diakui  sudah  tentu
mengandung  unsur-unsur  kebenaran. Dalam  kenyataan,  walaupun  hampir semua  negara  dan  pemimpin  secara verbal memuji demokrasi, tetapi praktek demokrasi itu sendiri berbeda-beda dari suatu negara ke negara lainnya, sehingga tidaklah  gampang  untuk  membuat batasan atau defenisi tentang demokrasi itu. Jika  ingin  ditelusuri  lebih  lanjut, mengapa negara-negara modern sekarang cenderung melaksanakan prinsip-prinsip ajaran demokrasi sebagai sebuah  sistem  pemerintahan  negaranya. Oleh  Henry  B.  Mayo,  (Henry  B  Mayo dalam  Miriam  Budiardjo,  1975  :  166  – 192)  telah  mencoba  untuk  menganalisa faham  demokrasi  itu  berdasarkan  atas beberapa  nilai  ( values) ,  dengan  catatan bahwa tidak semua masyarakat demokratis  menganut  semua  nilai  yang diperincinya  di  bawah  ini,  karena  akan tergantung kepada perkembangan sejarah  serta  budaya  politik  masing- masing masyarakatnya. Adapun beberapa nilai yang dirinci oleh Henry B Mayo tersebut adalah sebagai berikut : 1. Menyelesaikan pertikaian- pertikaian secara damai dan suka rela serta melembaga, 2. Menjamin terselenggaranya perubahan  secara  damai  dalam suatu  masyarakat  yang  telah berubah, 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, 4. Membatasi pemakaian kekerasan/paksaan sesedikit mungkin, 5. Mengakui  serta  menganggap wajar  adanya  keanekaragaman ( diversity), 6. Menjamin tegaknya keadilan, 7. Suatu nilai yang sering dikemukakan atas nama demokrasi  adalah  bahwa  sistem politik  demokrasilah  yang paling baik  dalam  memajukan  ilmu pengetahuan, 8. Menjamin  nilai-nilai  kebebasan yang terdapat di dalam demokrasi,
9. Karena terdapatnya kekurangan- kekurangan  dalam  sistem-sistem lainnya yang menyebabkan demokrasi lebih baik dari sistem politik yang lain tersebut. Adapun  yang  menjadi  ciri-ciri dari suatu sistem pemerintahan demokrasi  ini  menurut    Gwendolen  M. Carter dan Jhon H. Herz , (Gwendolen M. Carter  dan  John  H  Herz,  dalam  Miriam Budiardjo,  1975  :  87  –  88),  dapat diperinci sebagai berikut : 1. Demokrasi ditandai secara institusional  oleh  pembatasan- pembatasan  terhadap  tindakan pemerintah  untuk  memberikan perlindungan  bagi  individu  dan kelompok-kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan  secara  berkala,  tertib dan  damai  melalui  alat-alat perwakilan rakyat secara efektif, 2. Dalam  hal  sikap,  demokrasi memerlukan  toleransi  pendapat yang  berlawanan,  keluwesan serta kesediaan untuk mengadakan eksperimen, 3. Pergantian  pola  perwakilan  dan pimpinan secara damai, menyangkut suatu sistem pemilihan  yang  memberikan cukup kebebasan untuk memilih diantara  para  calon,  baik  pada taraf  pencalonan  maupun  pada taraf pemilihan, 4. Demokrasi  menghormati  hak rakyat untuk menyatakan pandangannya  betapapun  tidak populernya dan tampaknya salah,  merupakan  hal  yang  asasi bagi  bekerjanya  suatu  proses mengadakan  diskusi  dan  pilihan secara demokratis, 5. Demokrasi  ditandai  oleh  sikap menghargai  hak-hak  minoritas dan perorangan, lebih mengutamakan  diskusi  daripada paksaan  dalam  penyelesaian perselisihan, oleh sikap menerima  kesahan  (legitimasi) dari  sistem  pemerintahan  yang
ada,  dan  oleh  penggunaan metode eksperimen. Dengan  melihat  dan  berdasarkan kepada nilai-nilai dan ciri-ciri pemerintahan  demokrasi  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  sistem  pemerintahan demokrasi  ini  memberikan  kesempatan yang begitu luas dan besar terhadap hak hidup  rakyat  dalam  ikut  menentukan jalannya  roda  organisasi  pemerintahan negara.  Sebab  demokrasi  dengan  nilai- nilai yang dikandungnya beserta ciri-ciri khas yang melekat padanya, paling tidak, cukup  memberikan  inspirasi  dan  janji- janji  yang  mudah  untuk  diwujudkan dalam masing-masing negara.
David  Beetham  (David  Beetham dalam  Desmon  King,  1996  :  28) menegaskan  bahwa  demokrasi  juga berkaitan  dengan  terciptanya  peluang yang besar dalam pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini mengakibatkan terciptanya  daya  ikat  dan  ketundukan kolektif  mengenai  segala  peraturan  dan kebijakan serta adanya resolusi ketidaksetujuan tentang kebijakan- kebijakan tersebut. Selengkap-nya Beetham  mengatakan  bahwa  demokrasi sebenarnya  merujuk  pada  iklim  politis yang  terdiri  dari  aturan-aturan  yang mengikat secara bersama serta kebijakan-kebijakan dan resolusi ketidaksetujuan  tentang  apa  yang seharusnya  dikerjakan  oleh  kebijakan tersebut. Demokrasi juga dianggap mempunyai  tujuan-tujuan  yang  dinilai paling  baik  dan  logis  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada  kebanyakan  negara  yang  mem- praktikkannya.  Di  dalam  aturan  main demokrasi, keterpenuhan hak-hak pribadi  mendapat  tempat  jaminan  dan perlindungan  yang  baik.  Beetham  juga menegaskan hal ini sebagai berikut : Demokrasi  sebenarnya  terdiri dari  beragam  hak  individu  –  hak bicara,  hak  berserikat,  hak perlindungan  dan  lain-lainnya  – tetapi  titik  sentralnya  adalah proses  pembuatan  keputusan
bersama, yang mana  perlu  tetapi juga memberikan prakondisi dan batasan-batasan  bagi  tingkah laku  dan  pilihan  si  individu. Politik  demokrasi,  seperti  politik lainnya,  menegaskan  bahwa  kita sebenarnya adalah makhluk sosial  yang  hidup  secara  bebas, dan makanya memerlukan aturan-aturan umum serta kebijakan-kebijakan. Dengan  demikian  dapat  dipahami mengapa  faham  demokrasi  ini  begitu populer  pada  masa  kini,  sebagai  suatu sistem  politik  diantara  sistem  politik lainnya  seperti  sistem  politik  yang otoriter  atau  yang  totaliter  maupun sistem kediktatoran serta sistem monarkhi  absolut,  dimana  demokrasi kelihatannya  lebih  dapat  menjamin terselenggaranya stabilitas politik secara aman  dan  damai  di  dalam  negara,  di dalam  usaha  negara  yang  bersangkutan membangun  negaranya  pada  segala bidang kehidupan rakyatnya. Apalagi bila negara  tersebut  telah  cukup  lama  dan berpengalaman dalam menjalankan faham demokrasi ini. Meskipun  sistem  demokrasi  ini kelihatannya  memberi  tempat  yang paling  utama  bagi  stabilitas  kehidupan politik di suatu negara, bukanlah berarti bahwa  semua  negara-negara  tersebut dapat  berhasil  dengan  baik  dalam melaksanakan  semua  ajaran  demokrasi ini.  Anne  Philips    (Anne  Philips  dalam Desmon  King,  1996  :  125)  misalnya menyatakan  bahwa  dalam  demokrasi masyarakat  terlibat  secara  penuh  dalam setiap  babakan  penerapan  agenda- agenda kebijakan. Keterlibatan publik ini mencerminkan keikutsertaan masyarakat dalam proses-proses kebijakan  pemerintahan,  sebagaimana ditegaskan lebih lanjut oleh Anne Philips sistem demokrasi mestilah bisa mengarahkan  masyarakatnya  ke  dalam proses  penentuan  prioritas  politis  serta agenda-agendanya,  dan  karena  kita akhirnya  hanya  bisa  berpartisipasi,
berarti  mengimplikasikan  lebih  banyak
kesempatan  bagi  masyarakat  untuk memberikan  pengaruh  dalam  proses politik.
Dalam  hal  ini,  semisal  di  negara- negara  yang  sedang  berkembang  (dunia ketiga)  yang  sedang  berusaha  untuk mengejar ketertinggalannya dibandingkan  dengan  negara-negara industri maju, dalam realitanya memang ada  yang  berhasil  secara  memuaskan, tetapi  di  samping  itu  ada  pula  sejumlah negara  yang  kurang  berhasil  dalam melaksanakan demokrasi ini sebagaimana  yang  diinginkan  semula berdasarkan nilai dan ciri-ciri tersebut di atas. Hal ini tentunya banyak tersangkut paut  dengan  latar  belakang  pendidikan, kebudayaan dan sistem kemasyarakatan, dan  juga  erat  hubungannya  dengan sistem pemerintahan beserta mekanismenya  yang  dianut  masing- masing negara dalam konsep ketatanegaraannya. PENGARUH  GLOBALISASI  TERHADAP PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA Globalisasi sebagaimana dikatakan oleh Mansoer Fakih ( Mansoer Fakih,  2001  :  198),  ditandai  dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme,  yakni  kian  terbuka  dan mengglobalnya  peran  pasar,  investasi, dan  proses  produksi  dari  perusahaan- perusahaan transnasional yang kemudian  dikuatkan  oleh  ideologi  dan tata  dunia  perdagangan  baru  dibawah suatu  aturan  yang  ditetapkan  oleh ogranisasi  perdagangan  bebas  secara global.  Globalisasi  dapat  dibedakan kedalam 7 katagori seperti dilangsir oleh The  Group  Lisbon  (Carunia  Mulya Firdausy,  2000  :  3),  yakni pertama globalisasi  keuangan  dan  pemilikan modal  melalui  deregulasi  pasar  modal, mobilitas  modal  internasional  dan merger  serta  akuisisi; kedua globalisasi pasar  dan  strategi  ekonomi  melalui integrasi kegiatan usaha skala internasional,  aliansi  strategis,  dan pembangunan  usaha  terpadu  di  Negara lain  (termasuk  kegiatan  penelitian  dan
pengembangan (litbang) dan keuangan);
ketiga globalisasi  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  (iptek)  dan  penelitian  dan pengembangan; keempat globalisasi sikap  hidup  dan  pola  komsumsi (globalisasi  budaya); kelima globalisasi aturan-aturan  pemerintahan; keenam globalisasi  politik  internasional;  dan ketujuh globalisasi  persepsi  dan  sosial- budaya internasional.
Kecenderungan  globalisasi  ini
(terutama  globalisasi  dalam  bentuk pertama dan kedua seperti digambarkan diatas),  tidak  hanya  berdampak  kepada semakin majunya Negara-negara industri dalam  pembangunan  ekonomi  Negara mereka,  namun  dibalik  itu  dapat menimbulkan kemunduran Negara- negara  berkembang  dalam  lapangan perekonomian dan perdagangan mereka. Misalnya semakin naiknya angka kemiskinan dan pengangguran dinegara- negara  berkembang  tersebut.  Hal  inilah yang akan menjadi pintu masuk investasi dari  Negara-negara  industri  maju  untuk memainkan  peran  mereka  meluaskan investasi dan pasar mereka pada Negara- negara  berkembang  tersebut,  yang  pada gilirannya  akan  merombak  struktur sosial  bahkan  kekuasaan  yang  terdapat pada  Negara-negara  berkembang  yang terpaksa  menerima  uluran  tangan mereka  guna  membangun  bangsanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.    Bagi  kasus  Indonesia  sudah banyak contoh bagaimana investor asing yang  masuk  ke  Indonesia,  tidak  hanya selain mendatangkan modalnya kedalam negeri,  bahkan  dalam  banyak  hal  dapat mempengaruhi  proses  pengambilan kebijakan  pembangunan  nasional  yang diarahkan kepada sikap untuk mengakomodasi kepentingan- kepentingan  asing  di  dalam  negeri. Terutama  setelah  terjadinya  krisis ekonomi  pada  tahun  1997,  misalnya dengan kasus IMF yang dalam banyak hal mengintervensi kebijakan moneter Indonesia.  Meskipun  demikian  dengan terjadinya  arus  globalisasi  memberikan juga  dampak  positip  bagi  pertumbuhan ekonomi  Indonesia,  yakni  memberi peluang atau kesempatan bagi pemerintah  untuk  sebanyak-banyaknya memproduksi barang dan jasa yang amat dibutuhkan  bagi  rakyat  dan  bersaing dalam  sistem  ekonomi  pasar,  disamping memberi  peluang  bagi  pengembangan ekspor  non  migas  dan  investasi  yang dapat  menumbuhkan  pasar  lokal  selain dapat bersaing secara kompetitif di pasar global,  sehingga  pemerintah  Indonesia mempunyai  kesempatan  yang  amat  luas dalam peningkatan perekonomian nasional  berdasarkan  sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya. Bentuk  kelima  dan  keenam globalisasi  seperti  diuraikan  diatas, memberikan  indikasi  bahwa  globalisasi pun  sebenarnya  memberi  andil  dalam perubahan  struktur  kekuasaan  bahkan dapat menciptakan bentuk-bentuk pemerintahan  yang  amat  berbeda dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.  Adanya  pengaruh  politik internasional  terhadap  perkembangan demokrasi  pada  sesuatu  Negara,  mulai berkembang  sejak  berakhirnya  perang dingin  setelah  runtuhnya  rezim  Negara- negara  berideologi  komunis  di  kawasan Eropah Timur yang kemudian melahirkan Negara-negara baru demokrasi  di  kawasan  tersebut.  Bahkan setelah Ronald Reagan (Presiden Amerika  Serikat)  memulai  kampanye untuk  demokrasi  bagi  seluruh  dunia, mendapat  dukungan  pada  dunia  barat yang  kemudian  berpengaruh  terhadap sistem politik pada Negara- Negara dunia ketiga (Negara berkembang) baik secara langsung  maupun  tidak  telah  mendapat tekanan internasional untuk mendemokratisasikan Negara-negara mereka  (Jeff  Haynes,  2000  :  129). Demikian pula halnya dengan perkembangan  kaum  demokrat  pada Negara-negara  berkembang  yang  telah didorong  untuk    menekan  pemerintah mereka  untuk  melakukan  reformasi politik,  melalui  serangkaian  aksi-aksi protes  terhadap  pemerintahan  mereka yang  dianggap  otoriter  kearah  sistem pemerintahan  yang  lebih  demokratis dimana peran serta rakyat dalam proses
kepemimpinan dan penentuan kebijakan nasional  harus  turut  dilibatkan  atau setidak-tidaknya diperhatikan.
Negara  Indonesia  merasakan sendiri  bagaimana  perubahan  sistem politik  dan  ketatanegaraan  pasca  krisis moneter tahun 1997 yang diikuti dengan krisis kepemimpinan yang mengakibatkan jatuhnya rezim orde baru dibawah  kepepimpinan  Soeharto  yang telah  berkuasa  sekitar  32  tahun  dengan dukungan  sistem  otoritariannya  dalam struktur kekuasaan pemerintahan Indonesia kala itu. Sistem politik otoriter yang  begitu  massif  dilaksanakan  oleh rezim Soeharto meskipun dengan atribut melaksanakan  sistem  pemerintahan demokrasi (demokrasi Pancasila) akhirnya  runtuh  akibat  selain  pengaruh krisis  moneter  tahun  1997  juga  karena mulai  munculnya  kesadaran  untuk menyusun sistem politik dan ketatanegaraan  yang  lebih  baik  dan kondusif  sesuai  dengan  perkembangan zaman yang telah memasuki abad ke 21. Hal ini ditandai dengan mulai diterimanya nilai-nilai demokrasi seperti telah  diungkapkan  di  atas,  mendapat tempat yang terhormat dalam bangunan sistem  kehidupan  bernegara  khususnya setelah  peristiwa  Perubahan  UUD  1945 yang  selama  rezim  orde  lama  dan  orde baru  dianggap  sakral  dan  tidak  boleh dirubah. Pada saat ini tidak lagi tabu bagi seorang  rakyat  kecil  untuk  bercita-cita menjadi  Presiden,  karena  pintu  itu  telah terbuka lebar-lebar dengan diamandemennya  ketentuan  pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara langsung  oleh  rakyat  tidak  lagi  melalui sistem perwakilan (MPR-RI) seperti yang dianut  selama  ini.  Pemilihan  Presiden secara  langsung  memberikan  implikasi yang  amat  luas  bagi  pengembangan sistem  demokrasi  di  Indonesia.  Sebab suara  rakyat  menjadi  begitu  sangat berarti  dalam  penentuan  kepeminpinan nasional.  Demikian  pula  halnya  dengan proses  suksesi  kepala  pemerintahan  di tingkat  pemerintahan  daerah,  yang selama  ini  masih  amat  dominannya kekuasaan  Pemerintah  Pusat  (Presiden
melalui  Menteri  Dalam  Negeri)  untuk menentukan  siapa  yang  bakal  menjadi kepala  daerah  defenitif,  digantikan dengan  pemilihan  secara  langsung  oleh rakyat  di  daerahnya  masing-masing, bahkan  dominasi  partai  politik  pada tingkat  pemerintahan  daerah  sudah mulai dikurangi dan mendapat persaingan  dengan  diakuinya  calon perseorangan  (independen)  untuk  calon kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah.
Sketsa  ini  memberi  sinyal  bahwa  pada saat  ini  secara  prosedural  kehidupan demokrasi  sudah  mendapat  tempat dalam  sistem  ketatanegaraan  baru Indonesia, meskipun dalam beberapa hal masih menunjukkan ketidakjelasan sistem yang dibangun bersifat permanen. Misalnya dengan posisi jabatan Presiden dan  Wakil  Presiden  yang  jika  secara bersamaan berhalangan tetap maka akan digantikan melalui pemilihan di lembaga MPR (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945). Hal ini menunjukkan sistem pemerintahan presidensial  yang  dianut  dalam  UUD 1945 menjadi bercampur dengan sistem parlementer.  Demikian  pula  halnya kedudukan  DPD  sebagai  salah  satu cabang  parlemen  di  Indonesia  yang  saat ini  menganut  sistem  bikameralisme, kelihatannya tidak diinginkan mempunyai posisi yang hampir bersamaan  dengan  kedudukan  DPR sebagai  bagian  dari  parlementarisme yang  dianut  di  Indonesia.  Kewenangan- kewenangan  DPD  yang  begitu  lemah sebagai  cabang  kekuasaan  legislatif dibandingkan  DPR  yang  begitu  superior, menimbulkan  pertanyaan  besar  apakah DPD itu sebagai badan perwakilan rakyat atau  bukan,  padahal  proses  rekruitmen keanggotaan  DPD  adalah  bersamaan dengan  proses  rekruitmen  anggota- anggota  DPR  yakni  melalui  pemilihan umum yang diadakan secara bersamaan, malahan  bila  dilihat  dari  proses pendaftaran  dan  terpilihnya  seseorang menjadi  anggota  DPD  (melalui  jalur perseorangan)  jauh  lebih  berat  bila dibandingkan dengan proses  terpilihnya menjadi anggota DPR melalui jalur partai politik  yang  sudah  tentu  memiliki
kelebihan  karena  mempunyai  mesin politik  yang  amat  efektif  dalam  hal mempengaruhi rakyat pemilih.
Meskipun ada beberapa hal yang terkait  dengan  pelaksanaan  prinsip- prinsip  demokrasi  secara  substansial masih  harus  mendapat  perhatian  untuk dibenahi dalam sistem konstitusionalisme  di  Indonesia,  namun hal  yang  menggembirakan  belakangan ini  dalam  berbagai  pertemuan  yang diadakan  baik  oleh  lembaga-lembaga Negara  (DPD,  Dewan  Pertimbangan Presiden,  Komisi  Hukum  Negara) ataupun berbagai organisasi kemasyarakatan  dan  lembaga  swadaya masyarakat  (LSM)  keinginan  untuk melakukan  perubahan  UUD  1945    yang kelima  sudah  semakin  menguat,  tinggal hanya  menunggu  respons  dari  lembaga Negara  MPR  untuk  menyahuti  aspirasi yang  berkembang  tersebut.  Hal  ini menunjukkan  rasa  sensitivitas  dan pengaruh  yang  terjadi  secara  global terhadap  tuntutan  demokratisasi  pada setiap  bangsa,  sudah  mempengaruhi secara signifikan perkembangan demokrasi  yang  akan  dibangun  dimasa depan.  Demikian  pula  halnya  tuntutan pemilihan  umum  yang  lebih  demokratis dan  berkualitas  telah  diselenggarakan selama  3  (tiga)  kali  pemilihan  umum dimasa  reformasi,  yakni  sejak  tahun 1999,  tahun  2004  dan  terakhir  tahun 2009 telah menunjukkan arah demokrasi yang  jauh    lebih  baik  bila  dibandingkan dengan  masa-masa  pemilihan  umum yang  dilakukan  pada  masa  rezim  orde baru  berkuasa  yang  bersifat  hanya formalitas  belaka,  dengan  menafikan suara-suara  murni  dari  seluruh  rakyat Indonesia.  Meskipun  pemilihan  umum terakhir  tahun  2009  meninggalkan banyak permasalahan terutama banyaknya  hak  rakyat  yang  hilang  yang tidak  dapat  memberikan  suara  mereka dikotak-kotak suara akibat ketidakberesan  panitia  pemilihan  umum (KPU)  dalam  proses  penyusunan  daftar pemilihan  sementara  (DPS)  kepada daftar  pemilihan  tetap  (DPT)  yang banyak  digugat  oleh  berbagai  elemen
masyarakat. Kiranya pelaksanaan pemilihan  umum  yang  terakhir  ini  akan menjadi  pembelajaran  yang  amat  mahal bagi  KPU  pada  masa-masa  mendatang untuk  mempersiapkan  pemilihan  umum yang  jauh  lebih  baik  dan  demokratis tanpa  satu  suara  rakyat  pun  yang  luput dari daftar pemilihan tetap sebagai acuan untuk pemberian suara rakyat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat,
Kajian  Sejarah  Perkembangan Pemikiran  Negara,  Masyarakat dan  Kekuasaan,  Darul  Falah, Jakarta, 1999 Desmon  King  and  Gerry  Stoker, Rethinking  Local  Democracy, London,  Mac  Millan  Press  Ltd, 1996 Carunia  Mulya  Firdausy,  Tantangan  dan Peluang Globalisasi dan Perekonomian  Nasional,  dalam kumpulan  tulisan  Kedeputian Ilmu  Pengetahuan  Sosial  dan Kemanusiaan (IPSK) – Lembaga  Ilmu  Pengetahun (LIPI),  Millenium  Publisher, Jakarta, 2000 Jhon  Dunn,  Jhon  Locke  Pendekar Demokrasi modern, terjemahan M.  Nashir  Ali, PT  Temprint, Jakarta, 1994. Jean Jacques Rousseau, Du Contrat Social, terjemahan  Ida  Sundari  Husen dan  Rahayu  Hidayat  :  Perihal Kontrak  Sosial  atau  Prinsip- prinsip  Hukum  Politik,  Dian Rakyat, Jakarta, 1989 Jeff  Haynes,  Demokrasi  &  Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga, terjemahan P. Soemitro, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme  Indonesia,  Konstitusi Press, Jakarta, 2005 M.  Amien  Rais  (Editor),  Demokrasi  dan Proses Politik, LP3ES, Jakarta, 1986
Mahfud  MD,  Pergulatan  Politik  dan Hukum  di  Indonesia,  Gema  Media, Yogyakarta, 1999
Mansoer  Fakih,  Sesat  Pikir  Teori Pembangunan  dan  Globalisasi, Insist  Press  dan  Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
Marshall  Conley  dan  Daniel  Livermore, Human  Rights  Development and  Democracy;  the  Dilemmas of Linking Theory and Practise, dalam http://plato.acadiau. ca/COURSES/POLS/conley/pol s 4883/CONLIV Miriam  Budiardjo,  Masalah  Kenegaraan, Gramedia, Jakarta, 1975
Miriam  Budiardjo,  Dasar-dasar  Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2008 S.M. Amin, Demokrasi Selayang Pandang, Paradnya Paramita, Jakarta, 1981 Samuel  P.  Huntington,  The  Third  Wave Democratization  in  the  Late Twentieth  Century,  University Oklahoma Press, London, 1991 Sri  Soemantri,  Bunga  Rampai  Hukum
Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung,
199