## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK V OL 5 N O 1, APRIL 2023

## JMPKP: Jurnal Manajemen Publik  dan Kebijakan Publik
Volume  5  Nomor 1,  April  2023
Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa
Ratih Rahayu 1* , Faizal Anwar 1 , Kasman 2 dan Titi Darmi 1 1 Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2 Prodi Teknik Informatika Institut Teknologi Pagaralam *E-mail; rahayuratih04@gmail.com.
Abstract: Village  Fund  Management  in  Karya  Jaya  Village,  Marga  Sakti District,  North  Bengkulu  Regency  faces  several  challenges.  The  problems identified include a lack of transparency in socializing village fund management to the community, ineffective implementation, inadequate supervision, delays in disbursing funds, and the impact of the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative  approach  to  understand  the  implementation  of  village  fund management  policies  in  Karya  Jaya  Village.  Research  data  obtained  through primary  and  secondary  data  sources.  Data  collection  is  done  through observation,  interviews,  and  documentation.  Data  analysis  is  done  by  doing data reduction, data presentation, and inference. The results of the study show that  the  implementation  of  village  fund  management  policies  in  Karya  Jaya Village has not  yet reached an optimal level. One  of the main problems is the lack of transparency in socializing village fund management to the community, which  results  in  low  community  participation.  Implementation  of  village  fund management  activities  also  still  faces  obstacles  in  terms  of  effectiveness  and adequate  supervision.  In  addition,  delays  in  the  disbursement  of  funds  are  a problem  that  needs  to  be  addressed.  This  is  due  to  the  slow  reporting  of financial accountability and the preparation of village expenditure budget plans (APBDes).  The  COVID-19  pandemic  has  also  had  a  significant  impact  on village  fund  management,  due  to  social  restriction  policies  and  community mobility.  Based  on  these  findings,  efforts  are  needed  to  improve  the implementation  of  village  fund  management  policies  in  Karya  Jaya  Village. Increasing the transparency of socialization, the effectiveness of implementing activities,  better  supervision,  and  increasing  the  accessibility  of  village  funds are recommendations for overcoming existing problems.
Keywords  : Village  funds;  implementation;  policy;  transparency  and  public participation
Abstrak: Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Karya  Jaya,  Kecamatan Marga  Sakti,  Kabupaten  Bengkulu  Utara  menghadapi  beberapa tantangan. Masalah yang teridentifikasi meliputi kurangnya transparansi dalam  sosialisasi  pengelolaan  dana  desa  kepada  masyarakat, pelaksanaan  yang  kurang  efektif,  pengawasan  yang  belum  memadai, keterlambatan  pencairan  dana,  dan  dampak  pandemi  COVID-19. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  memahami implementasi  kebijakan  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Karya  Jaya. Data  penelitian  diperoleh  melalui  sumber  data  primer  dan  sekunder. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan  dengan  melakukan  reduksi  data,
penyajian  data,  dan  inferensi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi  kebijakan  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Karya  Jaya belum  mencapai  tingkat  yang  optimal.  Salah  satu  masalah  utama adalah  kurangnya  transparansi  dalam  sosialisasi  pengelolaan  dana desa  kepada  masyarakat,  yang  mengakibatkan  partisipasi  masyarakat yang rendah. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa juga masih menghadapi  kendala  dalam  hal  efektivitas  dan  pengawasan  yang memadai.  Selain  itu,  keterlambatan  pencairan  dana  menjadi  masalah yang  perlu  ditangani.  Hal  ini  disebabkan  oleh  lambatnya  pelaporan pertanggungjawaban  keuangan  dan  penyusunan  rencana  anggaran pembelanjaan  desa  (APBDes).  Pandemi  COVID-19  juga  memberikan dampak  signifikan  terhadap  pengelolaan  dana  desa,  karena  adanya kebijakan  pembatasan  sosial  dan  mobilitas  masyarakat.  Berdasarkan temuan  ini,  diperlukan  upaya  perbaikan  dalam  implementasi  kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Karya Jaya. Meningkatkan transparansi sosialisasi,  efektivitas  pelaksanaan  kegiatan,  pengawasan  yang  lebih baik,  dan  peningkatan  aksesibilitas  terhadap  dana  desa  menjadi rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ada .
Kata kunci: Dana desa; implementasi; kebijakan ; transparansi dan partisiapasi masyarakat

## PENDAHULUAN
Kegiatan pengelolaan dana desa pemerintahan desa menyusun perencanaan desa  sesuai  dengan  kewenangan  dengan  mengacu  pada  perencanaan kabupaten/kota.  Perencanaan pengelolaan dana desa ini sendiri tidak lepas dari keterlibatan masyarakat desa serta sumber daya finansial, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan desa tersebut salah satunya bersumber dari dana desa. Dalam  sebuah    sistem  pengelolaan    dan    pelaporan    serta    pengawasan keuangan    yang    baik    dan    tepat    supaya   bisa  mewujudkan     informasi      yang relevan      dan      mudah      dipahami      terhadap        pelaksanaan  kepentingan  desa dengan mewujudkan  transparansi  dan pertanggungjawaban  (Azizah 2018).
Pengelolaan  dana  desa  Hendaknya  dilakukan  dengan  transparansi (keterbukaan) sebagai upaya penyelenggaraan atau pelaksanaan organisasi atau lembaga    secara    terbuka    dalam   penyedia    informasi    yang    mudah   dipahami bagi    masyarakat  desa.  Sedangkan  akuntabilitas  (pertanggungjawaban)  sebagai pemberi pertanggungjawaban  kinerja  serta  kegiatan  seorang  pemimpin  suatu organisasi  sehingga pihak-pihak  memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam  meminta pertanggungjawaban.  Terwujudnya  transparansi  dan  pertanggungjawaban  akan membawa pengelolaan dana desa yang baik.
Pengelolaan dana desa baik tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke desa bukanlah dana yang kecil,  melainkan  sangat  besar  untuk  dikelola  oleh  sebuah  pemerintahan  desa. Dengan  adanya  kebijakan  dana  desa  tersebut,  maka  dimensi  manajemen  pada pelaksanaan  kebijakan  Dana  Desa  tersebut  perlu  untuk  diterapkan  dengan  baik (Fahri  2017).  Pengelolaan  dana  desa  yang  baik  harus  sesuai  dengan  ketentuan atau pun kebijakan yang ada supaya terjadinya pengelolaan dana desa yang baik. Pengelolaan  dana  desa  yang  baik  akan  memberikan  dampak  yang  baik  pada kehidupan  desa  baik  pembangunan  ,kesejahteraan,  dan  lain  sebagainya. Pengelolaan  dana  desa  akan  berjalan  dengan  baik  jika,    para  aparatur  pegawai desa  melaksanakan  pengelolaan  dana  desa  dengan  baik  dan  sesuai    dengan mengimplementasian kebijakan.
Implementasi  bermuara  pada  aktivitas,  aksi,  tindakan,  atau  adanya mekanisme  suatu  sistem.  Implementasi  bukan  sekedar  aktivitas,  tetapi  suatu kegiatan  yang  terencana  dan  untuk  mencapai  tujuan  kegiatan  menurut  Usman (2002)  dalam  Ali  Miftakhu  Rosyad  (2019).  Pengertian  implementasi  dapat dikatakan  bahwa  implementasi  adalah  bukan  sekedar  aktivitas,  tetapi  suatu kegiatan  yang  terencana  dan  dilakukan  secara  sungguh-sungguh  berdasarkan acuan  norma  tertentu  untuk  mencapai  tujuan  kegiatan.  Oleh  karena  itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.
Sedangkan  Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  cara  agar  sebuah kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya.  Tidak  lebih  dan  kurang.  Untuk mengimplementasikan  kebijakan  publik,  maka  langkah  yang  ada  yaitu  langsung mengimplementasikan  untuk  program-program  atau  melalui  formulasi  kebijakan privat  atau  turunan  dari  kebijakan  publik  tersebut.  Agustino  (2008:  158)  dalam Hasman,  (2015).  Implementasi  kebijakan  aktivitas  yang  terlihat  setelah dikeluarkan  pengarahan  yang  sah  dari  suatu  kebijakan  yang  meliputi  upaya mengelola  input  untuk  menghasilkan  output  atau  outcomes  bagi  masyarakat. Tahap  implementasi  kebijakan  dapat  dicirikan  dan  dibedakan  dengan  tahap pembuatan  kebijakan.  Implementasi  kebijakan  kegiatan  pelaksanaan  atau penerapan  yang  dilakukan    untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  dirancang  untuk pengambilan keputusan sehingga mencapai suatu tujuan.
Dalam  penelitian  terdahulu,  Nazar  Rahmadsyah    (2017)  dengan implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2014 Tentang  Dana  Desa Yang  Bersumber  Dari  APBN  dalam  rangka  perencanaan  pembangunan infrastruktur  desa  di  desa  Mulio  Rejo  Kecamatan  Sunggal.  penelitian  ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  APBN  dalam  pelaksanaan  kebijakan dan  adanya  sarana  prasarana  dalam  pelaksanaan  kebijakan  sudah  berjalan dengan baik. Selanjutnya, Ewa Eliza P (2020) Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau  Dari  PP  Nomor  60 Tahun 2014  Jo PP  No.  22 Tahun 2015  Jo  PP  No.  8 Tahun  2016  Tentang  Dana  Desa  Yang  Bersumber  Dari  APBN”.  Dengan  hasil penelitiah  bahwasanya  pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Danger  Kecamatan Masbagik  Kabupaten Lombok Timur  telah  sesuai  dengan  Undang-  undang  yang berlaku.  Selanjutnya  dengan  penelitian  Ahmad  dan  Palupi  (2020)  "  Refokus Anggaran  Dana  Desa  Akibat  Kebijakan  Pemberlakuan  Pembatan  Kegiatan Masyarakat  (PPKM)  di  Desa  Bojong,  Kecamatan  Tenjo,  Kabupaten  Bogor Provinsi Jawa Barat.
Peneliti  menggunakan  teori  Riant  Nugroho  sebagai  pembanding,  penguat sehingga peneliti mampu menggali data informasi secara menyeluruh dan akurat. Dapat  menemukan  bagimana  pengimplemetasian  kebijakan  pengelolaan  dana desa  di  Desa  Karya  Jaya  supaya  peneliti  menemukan  permasalahan  yang  ada sehingga kedepannya Desa Karya Jaya dapat mengimplementasikan dana desa sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.
Pengelolaan  dana  desa  di  desa  Karya  Jaya  Kecamatan  Marga  Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, peneliti melihat adanya beberapa faktor yang menonjol  sehingga  perlu  diteliti  mengenai  pelaksanaan  penggunaan  dana  desa. Dikarenakan warga juga berhak dan wajib terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan  dana  desa.  Sebagai  Mahasiswa  yang  menjadi    warga  desa  Karya Jaya  dengan  obervasi  awal  dilapangan  saya  melihat    ada  beberapa  kejangalan dalam  pelaksanaan  dana  desa.  Seperti  halnya    dengan  transparansi  dana  desa kepada masyarakat, serta keuangan desa yang masih  bergantung pada satu dua orang  perangkat  desa,  masyarakat  kurang  mengetahui  akan  keluar  masuknya
dana  desa.  Serta  kurangnya  keoptimalan  lembaga-lembaga  desa  yang  baik seperti BPD, karang taruna, dan lain sebagainya.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  penulis  merasa  tertarik  untuk mengadakan  penelitian  dan  mengangkat  mengenai “Implementasi  Kebijakan Dana  Desa  Desa  Karya  Jaya  Kecamatan  Marga  Sakti  Sebelat  Kabupaten Bengkulu  Utara.”  dengan  harapan  masyarakat  serta  lembaga-lembaga  sadar akan  peran  penting  mereka  dalam  memajukan  desa.  warga  berhak  untuk  ikut dalam  perencanaan  dan  pengawasan  dana  desa.  Dengan  demikian  peneliti berharap  dapat  meneliti  isu  ini  agar  mengetahui  bagaimana  Desa  Karya  Jaya mengimplementasikan  Kebijakan  pengelolaan  dana  desa  deangan  Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2021.
Konsep  implementasi  banyaknya  pakar  yang  memberikan  kontribusi pemikiran  tentang  implementasi  kebijakan  sebagai  salah  satu  tahap  dari  proses kebijakan.  Implementasi  dianggap  sebagai  wujud  utama  dan  tahap  yang  sangat menentukan  dalam  proses  kebijakan.  Implementasi  kebijakan  merupakan aktivitas  yang  terlihat  setelah  dikeluarkan  pengarahan  yang  sah  dari  suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  kegiatan  yang  terencana  dan dilakukan  secara  sungguh-sungguh  berdasarkan  acuan  norma  tertentu  untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi  oleh  objek  berikutnya.  Harsono  (2002:67)  dalam  Rini  Hadiyanti (2013),  bahwa  implementasi  kebijakan  suatu  proses  untuk  melaksanakan kebijakan  menjadi  tindakan  kebijakan  dari  politik  ke  dalam  10  administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.  Usman (2002)  dalam  Ali  Miftakhu  Rosyad  (2019)  menyebutkan  implementasi  kebijakan bermuara  pada  aktivitas,  aksi,  tindakan,  atau  adanya  mekanisme  suatu  sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas,  tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
Implimentasi  kebijakan  dalam  pengelolaan  dana  desa  merupakan bagaimana  pelaku  kebijakan  dapat  menerapkan  kebijakan  pemerintah  tentang bagaimana  prosedur,  proses  dan  evaluasi  dalam  pengelolan  dana  desa  sesuai
dengan Undang-Undang Dana Desa berserta peraturan yaang tekait peneglolaan dana  desa.    Beberapa  kajian  mengatakan  bahwa  dana  desa  belum  berdampak pada  pengurangan  tingkat  kemiskinan    (  Darmi,  T.  dkk.  2017).  Lebih  lanjut dijelaskan  bahwa  untuk  mengatasi  berbagai  problema  dalam  pengelolaan  dana desa maka penting peningkatan kapasitas Aparatur Desa ( (Darmi, T. dkk. 2022). Berdasarkan  uraian  di  atas,  artikel  ini  membahas  secara  singkat  bagaimana Implementasi  kebijakan  pengelolaan  dana  desa  di  desa  Desa  Karya  Jaya, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara

## METODE
Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  pengkajian deskriptif yang mana dituangkan dalam bentuk uraian dan memberikan gambaran umum berbagai macam data yang telah dikumpulkan dari lapangan yang secara objektif.      Metode  deskriptif  dipilih  karena  penelitian  yang  dilakukan  adalah berkaitan  dengan  peristiwa-peristiwa  yang  sedang  berlangsung  dan  berkenaan dengan  kondisi  masa  sekarang.  Nazir  (2011:52)  menjelaskan  metode  deskriptif adalah  sebagai  berikut:  “Metode  deskriptif  adalah  satu  metode  dalam  meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah  membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis  serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.”
Peneliti  memilih  metode  ini  yaitu  untuk  memperoleh  informasi  yang  lebih efektif,  komprehensif,  dan  jelas.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah berjumlah 8  orang.  Dengan  karateristik  informan  berdasarkan  jabatan  sebagai  berikut; kepala  desa  (satu  orang),  perangkat  desa  (dua  orang),  BPD  (dua  orang), masyarakat (tiga orang). Sumber informasi mengenai hal ini dapat dilihat dari data perimer (utama) yaitu data yang diperoleh dari para informan yaitu Kepala Desa Karya Jaya Kecamatan Marga Sakti Sebelat Bengkulu Utara, dan data sekunder (pendukung) yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, gambar, atau foto serta bahan-bahan lainnya yang dapat  mendukung penelitian.
Evaluasi  data  yang  menggunakan  teknik  rangkaian  informasi,  reduksi,  penyajian informasi dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Pengelolaan  dapat  di  lihat  dari  aspek  implementasi  atau pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  di  desa  Karya  Jaya  dipergunakan  untuk kegiatan sebagai berikut;  pembangunan PAUD non formal milik desa, Pemberian bantuan  pemeliharaan/rehap  masjid,  Oprasional  (PKD)  Polindes,  Desa  siaga kesehatan  (pencegahan  Covid-19),  Rabat  beton,  Drainase,  Lapangan  olahraga, Baliho/poster  atas  kemasyarakatan  informasi  APBDES,  Dukungan  oprasional PKK,  Penanganan  covid-19,  penanganan  warga  desa  korban  wabah  covid-19 (BLT).  Kegiatan  dalan  pelaksanaan  pengelolaan  terutama  dalam  kegiatan pembangunan adanya hambatan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD, tokon masyarakat, seta masyarakat  ada  beberapa  hambatan  yaitu;  mula  dari  keterlambatan  pencairan dana  desa  yang  dikarenakan  telatnya    pelaporan  pertangunggung  jawaban keuangan serta penyusunan rencanan anggaran pembangunan desa (RAPBDes) oleh  kepala  desa.  Adanya  covid-19  mempegaruhi  kenirja  perangkat  desa  dalam penyusunan  rencana  pembangunan  desa.  Serta  curah  hujan  yang  tinggi membuat pelaksanaan pembangunan terhambat.
Dalaam  bidang  pembangunan  curah  hujan  yang  tinggi  sangat memepengaruhi  mulai  dari  pekerjaan  sampai  proses  pengeringan  hasil  cor semen  terganggu.  Pada  bidang  pembangunan  memiliki  beberpa  hambatan, namun  dalam  pelaksanaannya  juga  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat dengan  adanya  lowongan  pekerjaan.  Tidak  semua  pelaksanaan  memiliki hambatan  ada  juga  pelkasanaan  pengelolaan  dana  desa  yang  berjalan  dan memeberikan  dampak  baik  bagi  masyarakat.  Adanya  hambapat  pada pelaksanaan pembagian BLT terhambat dengan badanya masyarakat yang tidak memenuhi  syarat  vaksinasi  sehingga  pembagian  BTL  terhambat.  Diantaranya pada  oprasional  PAUD  non  formal  milik  desa  dalam  pelaksanaannya  berjalan dengan  baik  dan  bisa  membantu  perkembangan  PAUD  mulai  dari  sarana  dan prasarannya.  Selanjutnya  ada  pada  pelaksanaan  penyelenggaraan  desa  siaga
covid-19  berjalan  baik  dan  sigap  menangani  masyarakat  yang  terdampak  covid- 19.
Proses  implementasi  atau  pengelolaan  dana  desa  di  desa  Karya  Jaya dilaksanakan  kegiatan  yang  ada  dari  realisasi  dana  desa  tahun  anggaran  2021. Dalam  proses  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  Karya  Jaya  masih  belum berjalan  dengan  baik  diharapkan  pada  tahun  anggaran  selanjutnya  agar  kepala desa  tidak  lambat  dalam  melaporkan  pertangung  jawaban  keuangan  dan penyusunan rencana anggaran pembangunan desa. Meningkatkan sumber daya manusia dan kinerja prangkat desa supaya sigap dalam melasksanakan tugasnya. Mengenai  curah  hujan  yang  tinggi  kepala  desa  berserta  prangkat  desa  harus memperispakan dan menyususn strategi  yang membuat  pembangunan itu tidak terlambat  dalam  pengerjaannya,  sehingga  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa dapat berjalan dengan baik di tahun anggaran berikutnya.
Proses  kontrol  pengelolaan  Dana  Desa  bahwa  pelaksanaan  pengawasan dilakukan  secara  langsung  dengan  melakukan  pemantauan  pada  setiap  tahap kegiatan  mulai  dari  perencanaan  sampai  hasil  yang  diperoleh  dari  penegelolaan dana desa dengan pengawasan internal APIP, kecamatan, kabupaten, kemendes dan  PDTT,  BPK,  KPK.  Serta  pengawasan  secara  lansung  dilakukan  oleh    BPD dan  masyarakat.  Pengawasan  dari  pihak  internal  tidak  adanya  pelaporan  hasil pemriksaan  atau  kontrol  pengelolaan  dana  desa    tahun  anggaran  2021.  Tidak adanya laporan hasil pemeriksaan atau kontrol mengenai pengelolaan dana desa yang  disebabkan  oleh  beberpa  faktor  yang  mulai  dari  tidak  adanya  tenaga  atau pekerja  dalam  bidang  laporan  hasil  pemeriksaan  pengelolaan  dana  desa,  tidak adanya  bahan  yang  menjadi  pelaporan  dalam  pengelolaan  dana  desa,  tidak adanya biaya untuk pelaporan pengelolaan dana desa.  Sedangkan pengewasan yang  dilakukan  oleh  BPD  dapat  dilihat  dari  berita  acara  musyawarah  desa, musyawarah  penyusunan  RKPDes,  musrembangdes  BPD  beserta  anggota  ikut hadir dalam pelaksanaannya namun dalam kegiatan penilain biasanya BPD dapat menerima data dan mengawasi laporannya setelah tahun anggaran berlangsung. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat  dapat  dikatakan berjalan dengan  baik  dikarenakan  tidak  adanya  pelaporan  dari  masrayakat  menegenai pengelolaan dana desa.
Proses  kontrol  di  desa  Karya  Jaya  dengan  indikator  pengawasan  yang dilakukan  oleh  beberapa  pihak    Pengawasan  memang  dilakukan  oleh  beberpa pihak  APIP,  kecamatan,  kabupaten,  kemendes  dan  PDTT,  BPK,  KPK.  Serta pengawasan  langsung  yang  dilakukan  oleh  BPD  dan  masyarakat.  Mengenai pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BPD  diharapkan  lebih  ketat  lagi  dalam pengawasan  pengelolaan  dana  desa.  Tidak  hanyak  hadir  dalam  forum musyawarah tetapi juga mengawasi pengelolaan dana desa setiap triwulan sekali hasil  dari  data  relisai  pengelolaan  dana  desa,  bukan  hanya  melihat  dan mengawasi laporan akhir tahun anggran (Indarti 2019)
Untuk pihak masyarakat diharapkan lebih jeli dan teliti dalam pengawasan dana  desa.  Karena  masyarakat  mempunyai  wewenang  untuk  mengawasi pengelolaan  dana  desa.  Jika  masyarakat  bersama  dalam  mengawasi  kegiatan pengelolaan  dana  desa  diharapkan  pelaksanaan  dana  desa  bermanfaat  bagi kebutuhan  masyarakat  umum.  Supaya  dalam  kegiatan  pengelolaan  dana  desa mulai  dari  rancangan  sampai  pelaksanaannya  dapat  berjalan  baik  ditahun anggaran yang akan datang.
Dalam  proses  evaluasi  dilakukan  untuk  menilai  sejauh  mana  keefektifan pengelolaan dana desa yang dilakukan, dan bagaimana tujuan yang dicapai serta melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dilakukan dalam proses pengelolaan  dana  desa.  Dalam  hal  ini  pengelolaan  dana  desa  dapat  dievaluasi antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya di lapangan dilihat dari  laporan  akhir  tahun  anggaran  yang  dipriksa  oleh  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (DPMD). Selanjutnya penilaian memalui outcame, manfaat yang  dirasakan  oleh  masyarakat  dengan  adanya  realisasi  mulai  dari perkembangan PAUD non formal milik desa, Pemberian bantuan pemeliharaan/rehap  masjid,  Oprasional  (PKD)  Polindes,  Desa  siaga  kesehatan (pencegahan Covid-19), Rabat beton, Drainase, Lapangan olahraga, Baliho/poster  atas  kemasyarakatan  informasi  APBDES,  Dukungan  oprasional PKK,  Penanganan  covid-19,  penanganan  warga  desa  korban  wabah  covid-19 (BLT).
Evalusai pengelolaan dana desa di desa Karya Jaya Kecamatan Marga Sakti Sebelat  Kabupaten  Bengkulu  Utaradilaksanakan  sesuai  dengan  laporannya
berjalan  dengan  baik  stakeholder  berkerja  dalam  bidangnya  seperti  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  untuk  menilai  output  laporan  akhir  tahun anggaran  dana  desa  dan  masyarakat  juga  dapat  merasakan  outcame  dampak dari  pengelolaan  dana  desa.  Kegiatan  evaluasi  ini  berjalan  dengan  baik  sesuai dengan  laporan  akhir  hasil  rekonsliliasi  laporan  keuangan    dan  wawancara masyarakat tidak terjadi hambatan dari proses output maupun outcame kegiatan evaluasi dana desa di desa Karya Jaya.
Kesimpulan  yang  diambil  dari  pembahasan  evaluasi  yang  dikaitkan  dengan teori  Riant  Nugroho  (2017)  dapat  dikatakan  evaluasi  pengelolaan  dana  desa berjalan  dengan  baik  dikarenakan  pihak-pihak  evaluasi  berkerja  dan  bergerak sesuai bidangnya masing-masing dengan laporan akhir hasil rekonsliliasi laporan keuangan  dan wawancara masyarakat tidak terjadi hambatan dari proses output maupun  outcame  kegiatan  evaluasi  dana  desa  di  desa  Karya  Jaya.  Diharapkan untuk  tahun anggaran  dana  desa  kedepan desa  Karya  Jaya  lebih  meningkatkan laporan  dan  proses  pengelolaan  dana  desa  sehingga  output  maupun  outcame dana  desa  di  desa  Karya  Jaya  tetap  berjalan  dengan  baik  dan  memberikan dampak baik yang dapat dirasakan masyarkat desa Karya Jaya.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Implementasi  kebijakan  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Karya  Jaya  Kecamatan Marga  Sakti  Sebelat  Kabupaten  Bengkulu  Utara  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1.  Proses  Sosialisasi  belum  dikatakan  optimal  dikarenakan  kurangnya partisipasi  dari  masyarakat  untuk  menghadiri  kegiatan  sosialisasi pengelolaan  dana  desa,  ini  dikarenakan  covid-19.  Serta  kegiatan sosialisasi yang menggunakan sarana baliho yang kurang memadai dalam penempatannya  mengakibatkan  baliho  rusak  sebelum  tahun  anggaran berakhir.
2.  Implementasi  pengelolaan  dana  desa  dilihat  dari  pelaksanannya  sudah dijalankan  sesuai  dengan  prosedur.  Akan  tetapi  ada  beberapa  hambatan yaitu;  keterlambatan,  karena  disebabkan  oleh  lambatnya  dalam
melaporkan  pertanggung  jawaban  keuangan  dan  penyusunan  rencanan pembangunan  desa  (RAPBDes),  masyarakat  yang  belum  vaksin  untu syarat penerima BLT, serta curah hujan yang tinggi membuat pelaksanaan pengelolaan dana desa terutamam pembangunan terhambat
3.  Pelaksana  pengawasan  sudah  melakukan  tugas  dan  fungsinya  sesuai dengan  tanggung  jawab  mulai  dari  penyelenggaraan  sosialisasi  atau musyawarah,  pelaksanaan  pembangunan  hingga  selesai.  Namun  dalam proses  pengawasannya  belum  berjalan  dengan  baik  untuk    BPD  masih mengawasi  data  diakhir  tahun  anggaran  dan  masyarakat  masih  belum adanya laporan pengawasan secara lisan maupun tulisan.
4.  Evaluasi pengelolaan dana desa berjalan dengan baik dikarenakan pihak- pihak  evaluasi  berkerja  dan  bergerak  sesuai  bidangnya  masing-masing dengan laporan akhir hasil rekonsliliasi laporan keuangan  dan wawancara masyarakat  tidak  terjadi  hambatan  dari  proses output maupun outcame kegiatan evaluasi dana desa di desa Karya Jaya . Diharapkan untuk tahun anggaran  dana  desa  kedepan  desa  Karya  Jaya  lebih  meningkatkan laporan  dan  proses  pengelolaan  dana  desa  sehingga output maupun outcame dana  desa  di  desa  Karya  Jaya  tetap  berjalan  dengan  baik  dan memberikan  dampak  baik  yang  dapat  dirasakan  masyarkat  desa  Karya Jaya.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  solusi  yang  disarankan  adalah    sebagai berikut :
1.  Aspek  sosialisasi  diharapkan  mengikut  sertakan  masyarkat  dalam  proses kegiatan  sosialisasi.  Mengenai  baliho  atau  spanduk,  supaya  mengunakan bingkai untuk penempatan baliho atau sepanduk.
2.  Aspek  Implementasi  diharapkan  pada  tahun  anggaran  selanjutnya  agar kepala  desa  tidak  lambat  dalam  melaporkan  pertangung  jawaban keuangan  dan  penyusunan  rencana  anggaran  pembangunan  desa. Meningkatkan  sumber  daya  manusia  dan  kinerja  prangkat  desa  supaya sigap  dalam  melasksanakan  tugasnya.  Mengenai  curah  hujan  yang  tinggi desa harus memperispakan dan menyususn strategi untuk pembangunan.
3.  Aspek  Kontrol  BPD  melaksanakan  pengawasan  data  pertriwulan  sekali serta  masyarakat  harus  jeli  dalam  pengawasan  pengelolaan  dana  desa, serta kepala desa dan prangkat desa memberikan hak masyarakat seluas- luasnya dalam pengawasan.
4.  Aspek Evaluasi diharapkan melalui pengelolaan dana desa memperhatikan dari  segi output yang  dinilai  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa penting ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Assa,  C.M.D., Lapian, M.  and Singkoh,  F.  (2020) „Efektivitas Penggunaan Dana Kelurahan  Dalam  Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana  di  Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkan Kabupaten, Minahasa‟, 2(5), pp. 1–12.
Azizah,  Wahidatul.  (2018) .  “Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Pengelolaan  Dana Desa  Andayani  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Indonesia  (STIESIA) Surabaya.”
Bungin,  B.  (2007). Penelitian  kualitatif:  komunikasi,  ekonomi,  kebijakan  publik, dan ilmu sosial lainnya (Vol. 2). Kencana.
Darmi,  T.,.M.  &  Mujtahid,  M.  (  2019). Peningkatan  Kapasitas  Kebijakan  Dana Desa  Dalam  Mengentaskan  Kemiskinan.  Journal  of  Indonesian  Public Administration  and  Governance  Studies  (JIPAGS).  Vol  3,  No  1.  Pp.  547 – 566.
Darmi,  T.,.M.  &  Mujtahid,  M.  (  2021).  Exploring  Village  Funds  Management  on The Perspe ctive Capacity Village Apparatus‟s of Bengkulu Province in 2018- 2019.  Journal  of  Governance  and  Public  Policy.  Vol  8  Nomor  3.  Pp.  195- 205.
Fa‟airin A. (2021). “Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Gentan.”
Fahri,  Lutfhi  Nur.  (2017) .  “Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Dana  Desa Terhadap  Manajemen  Keuangan  Desa  Dalam  Meningkatkan  Efektivitas Program Pembangunan Desa.” Jurnal Publik, UNIV.GARUT 11(1): 75–88.
Hasm an,  Rasmah.  2015.  “Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  Di Kecamatan  Kinovaro  Kabupaten  Sigi.”  Katalogis  3(11):  107–17. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/6463 .
Indiahono, Dwiyanto. (2017). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. edisi ke-2. Gava Media.
Rini Hadiyanti. (2013) . “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
Tentang  Pedoman  Organisasi  Perangkat  Daerah  Pemer intah  Kota.” eJournal Ilmu Pemerintahan 1(3): 985 –97.
Nugroho,Riant.(2011).Public Policy.Jakarta:PT Elex Media Kaput indo
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D.  Alfabeta Bandung.
Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus . Cetakan ke. Yogyakarta CAPS.
Wahyudi.  A  &  Palupi.  L.S.  (2022) .  “ Refokusing  Anggaran  Dana  Desa AkibatKebijakan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM) Di DesaBojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.” Jurnal Pendidikan Tambusai 6(Idm): 1438 –50.