## Al-Mizan
(e-Journal)

## Realitas Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja
Buhari Pamilangan 1 , Anita Marwing 2
1,2 Institut Agama Islam Negeri Palopo
Email: buharipamilangan644@gmail.com; anitamarwing@iainpalopo.ac.id
Author Correspondence: anitamarwing@iainpalopo.ac.id
Abstract: This article discusses interfaith marriage in South Sangalla Subdistrict, Tana Toraja Regency with the following problems: 1) factors causing of interfaith marriage in South Sangalla Subdistrict, Tana Toraja Regency; 2) the implications caused by interfaith marriage in South Sangalla Subdistrict, Tana Toraja Regency; and  3)  how  to  minimize  interfaith  marriage  in  South  Sangalla  Subdistrict,  Tana Toraja  Regency.  This  research  is  a  qualitative  study  that  uses  normative theological,  juridical,  cultural  sociological,  and  historical  approaches.  Data collection  techniques  were  carried  out  through  observation,  interviews,  and documentation.  Interviews  were  conducted  with  religious  leaders,  community leaders,  traditional  leaders,  the  head  of  the  religious  affairs  office  (KUA),  and perpetrators  of  interfaith  marriages  in  South  Sangalla  District,  Tana  Toraja Regency.  The  results  showed  that:  1)  the  occurrence  of  interfaith  marriages  in South Sangalla Subdistrict, Tana Toraja Regency is due to several factors, namely: women's  freedom  to  choose  prospective  husbands,  legitimization  of  interfaith marriages by custom, lack of religious knowledge and feelings of like and love; 2) the implications of interfaith marriages, namely: it is difficult to realize the purpose of marriage because of differences in spiritual principles, so that it has the potential to  cause  disputes  and  cause  problems  for  children,  especially  in  determining  the child's religion and school; and 3) efforts to minimize the occurrence of interfaith marriage can be done internally and externally.
Keywords: Interfaith Marriage; Legitimacy of Marriage; Tana Toraja

## The Reality of Interfaith Marriage in the South Sangalla Community of Tana Toraja Regency
Abstrak:  Artikel  ini  membahas  perkawinan  beda  agama  di  Kecamatan  Sangalla Selatan  Kabupaten  Tana  Toraja  dengan  permasalahan,  yaitu:  1)  faktor  penyebab terjadinya perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja; 2) implikasi yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla  Selatan  Kabupaten  Tana  Toraja;  dan  3)  cara  meminimalisir  perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini adalah  penelitian  kualitatif  yang  menggunakan  pendekatan  teologis  normatif, yuridis,  sosiologis  kultural  dan  historis.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Wawancara  dilakukan  kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan  pelaku  perkawinan  beda  agama  di  Kecamatan  Sangalla  Selatan  Kabupaten Tana  Toraja.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  terjadinya  pernikahan  beda
agama  di  Kecamatan  Sangalla  Selatan  Kabupaten  Tana  Toraja  dikarenakan  oleh beberapa    faktor,  yaitu:  kebebasan  perempuan  memilih  calon  suami,  legitimasi perkawinan beda agama oleh adat, pengetahuan agama yang kurang serta perasaan suka  dan  cinta;  2)  implikasi  pernikahan  beda  agama,  yaitu:  sulit  mewujudkan tujuan  pernikahan  karena  adanya  perbedaan  prinsip  spiritual,  sehingga  berpotensi menimbulkan  perselisihan,  dan  menimbulkan  masalah  bagi  anak,  terutama  dalam penentuan  agama  dan  sekolah  anak;  dan  3)  upaya  meminimalisir  terjadinya pernikahan beda agama dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama; Legitimasi Perkawinan; Tana Toraja

## A. Pendahuluan
Indonesia merupakan suatu Negara yang majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, ras, budaya, adat istiadat,  dan agama. 1 Dalam hal ini menjadi celah untuk dapat melangsungkan perkawinan, baik antara suku, bahasa, ras, budaya, adat istiadat  maupun  agama.  Di  sisi  lain,  kemajemukan  agama  tidak  dapat  dihindari dalam hubungan interaksi sosial terjadi perkawinan beda agama.
Perkawinan sebagai salah satu cara yang sah untuk mendapatkan keturunan untuk  diakui  oleh  keluarga,  masyarakat,  agama,  dan  Negara.  Perkawinan merupakan  suatu  hubungan  yang  erat  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Perjanjian perkawinan di hadapan Tuhan, keluarga, kerabat, sahabat, dan masyarakat sebagai suatu  kebahagiaan.  Perkawinan  memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam Islam,  sehingga  sebab  hukumnya  telah  diatur,  begitu  pula  dengan  tata  cara kehidupan berkeluarga.
Salah satu perkawinan yang menjadi permasalahan adalah perkawinan beda agama.  Perkawinan  beda  agama  terjadi  sebagai  suatu  realitas  yang  tidak  dapat dipungkiri dalam kehidupan manusia. Banyak sebab yang menimbulkan terjadinya perkawinan  beda  agama  seperti  dengan  semakin  meningkat  jumlah  penduduk. Selain itu, masyarakat yang dengan mudah berinteraksi dengan orang yang berlatar belakang berbeda keyakinan, menerima perbedaan dengan memahami satu dengan yang  lain.  Manusia  hidup  memang  harus  saling  menghargai,  menjalin  kerukunan, dan tolong menolong. Akan tetapi, masih ada yang salah mengartikan hal tersebut
1 Administrator,  “Keragaman  Indonesia,”  https://www.indo nesia.go.id/ragam/budaya/ kebudayaan/keragaman-indonesia, diakses 12 Januari 2023.
dengan  melakukan  perkawinan  beda  agama.  Nova  menyebutkan  perkawinan  beda agama adalah penyatuan lahir dan batin  antara satu orang pria dengan  satu orang wanita  menjadi  suami  istri  dengan  tujuan  membangun  keluarga  (rumah  tangga) yang bahagia dan kekal, sedang keduanya berbeda agama. 2
Terkait  perkawinan  yang  telah  tertuang  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan,  seperti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Pada  tahun  2019, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1974  tentang  Perkawinan disebutkan bahwa:
a. Negara  menjamin  hak  warga  Negara  untuk  membentuk  keluarga  dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berkah  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
b. Perkawinan  pada  usia  anak  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti  hak  atas  perlindungan  anak  dari  kekerasan,  dan  diskriminasi,  hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. 3
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  perkawinan  beda  agama  pada  prinsipnya tidak  dilarang,  apalagi  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  undang- undang  perubahannya  tidak  mengatur  secara  eksplisit  tentang  perkawinan  beda agama. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam  undang-undang  perkawinan  termasuk  pencatatannya  mengakibatkan terjadinya  ketidakpastian  hukum.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Fani bahwa  secara  yuridis  pengaturan  hukum  mengenai  perkawinan  beda  agama  di Indonesia secara legal formal belum diatur dengan jelas dan tegas, serta kepastian
2 Nova  Effenty  Muhammad,  “Realitas  Perkawinan  Beda  Agama  Perspektif  Keluarga Sakinah,” Al-Mizan 16, no. 2 (2020): 273-298.
3 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
hukum  secara  normatif  pada  teks-teks  hukum  yang  berkaitan  dengan  perkawinan juga belum ada, 4 sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama dalam suatu masyarakat, khususnya di Indonesia.
Salah satu masyarakat tersebut adalah di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana mayoritas masyarakatnya beragama Kristen. Pada tahun 2021 tercatat 189.785 pemeluk Kristen Protestan, 50.158 pemeluk Katolik, 27.427 pemeluk  Islam,  10.214  pemeluk  Hindu  dan  19  pemeluk  Budha. 5 Meski  demikian, praktik  kerukunan  umat  beragama  di  Tana  Toraja  sangat  kuat.  Masyarakatnya tidak  mempersoalkan  identitas  agama,  mereka  tetap  menjalin  hubungan  dengan kerabat  ataupun  orang  lain  yang  berbeda  agama.  Relasi  aktif  ditunjukkan  mereka dalam  kehidupan  sehari-hari,  seperti  dalam  pembangunan  rumah  ibadah,  gotong royong  dan  sebagainya.  Bahkan  banyak  ditemukan  warga  yang  dalam  satu  rumah berbeda  agama.  Perkawinan  beda  agama  merupakan  hal  yang  lumrah  dan  banyak terjadi di Tana Toraja.
Sangalla Selatan yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tana Toraja  juga  banyak  ditemukan  kasus  perkawinan  beda  agama.  Data  pasti  terkait jumlah perkawinan beda agama tidak ditemukan dalam data Kantor Urusan Agama (KUA)  setempat,  namun  berdasarkan  penelusuran  penulis  menemukan  delapan belas  (18)  kasus  perkawinan  beda  agama  di  Kecamatan  Sangalla  Selatan.  Namun jumlah ini, menurut pengamatan penulis masih banyak lagi di lapangan.
Adanya perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja disebabkan beberapa alasan, antara lain: kebebasan perempuan dalam memilih  pasangan,  kurangnya  pemahaman  agama,  salah  satu  pasangan  pindah agama  hanya  untuk  menghindari  kesulitan  administrasi  perkawinan  tetapi  setelah menikah  kembali  lagi  ke  agama  sebelumnya  atau  murtad.  Selain  itu,  terjadi dikarenakan perkawinan beda agama sudah menjadi mata rantai atau terjadi karena turun  temurun,  sehingga  perkawinan  beda  agama  menjadi  terbiasa  dan  tidak
4 Khairul Fani, “ Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Kepastian Hukum ,” Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains 10, no. 1 (2021): 43-49.
5 Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Tana Toraja dalam Angka 2020 (Tana Toraja: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021), 140-141.
dipermasalahkan.  Faktor  tersebut  menjadikan  masyarakat  dengan  mudahnya menerima seseorang yang beda keyakinan.
Masyarakat  yang  multikultural  diharapkan  mampu  menghargai,  menjaga kerukunan, serta menertibkan kedamaian. Namun, hal ini dilakukan dalam batasan kemanusiaan  dan  tidak  mengikutsertakan  dalam  hal  keagamaan  (kepercayaan  dan keyakinan).  Selain  itu,  implikasi  yang  terjadi  pada  perkawinan  beda  agama  ialah, berdampak  pada  keturunan.  Akta  kelahiran  anak  akan  sulit  diperoleh  ketika perkawinan tidak dilakukan secara agama dan Negara. Mengenai hakikat perwalian dalam  perkawinan  anak  khususnya  anak  perempuan  ketika  hendak  akan  menikah. Pemberian harta warisan kepada anak, serta pendidikan keagamaan anak.
Berdasarkan gambaran tersebut, maka penulis melakukan penelitian tentang motivasi  terjadinya  perkawinan  beda  agama  di  Kecamatan  Sangalla  Selatan Kabupaten Tana Toraja dan implikasi yang ditimbulkannya, baik kepada pasangan nikah  beda  agama  maupun  pada  keturunannya.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat menemukan  upaya  atau  tindakan  secara  tegas  untuk  menghindari  perzinaan  dan meminimalisir  perkawinan  beda  agama  sebagai  solusi,  khususnya  di  Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.
Olehnya  itu  untuk  menganalisis  persoalan  tersebut,  maka  jenis  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif.  Penelitian  ini terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebenarnya yang  kemudian  berupaya  untuk  mencarikan  solusinya.  Oleh  karena  itu,  penelitian ini  berupaya  mengumpulkan  masalah  perkawinan  beda  agama    untuk  mencari solusi dalam meminimalisir masalah tersebut.

## B. Perkawinan Beda Agama: Pengertian dan Status Hukumnya
Perkawinan  menurut  istilah  ilmu  fikih  menggunakan  perkataan nikah  dan perkataan ziwaj. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakikat) dan arti  kiasan  ( majaz).  Arti  sebenarnya  dari  nikah  ialah  al-dam  yang  berarti menghimpit,  menindih  atau  berkumpul.  Sedang  arti  kiasannya  ialah wath a’ yang berarti  bersetubuh  atau  akad ,  yang  berarti  mengadakan  perjanjian  pernikahan.
Dalam  pemakaian  bahasa  sehari-hari  perkataan  nikah  lebih  banyak  dipakai  dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya. 6 Dalam Kamus Munawwir, nikah berarti berkumpul  atau  menindas,  setubuh,  dan  senggama.  Nikah  menurut  arti  aslinya merupakan  setubuh;  akad  yang  menjadikan  dua  manusia  laki-laki  dan  perempuan menjadi halal dalam berhubungan kelamin. 7
Pengertian perkawinan menurut ilmu fiqh dari para fuqaha, yaitu suatu akad perjanjian  yang  mengandung  kebolehan  melakukan  hubungan  seksual (persetubuhan)  dengan  memakai  kata-kata  ( lafaz)  nikah  atau  tazwij. 8 Darwis mengemukakan  perkawinan  adalah  suatu  ikatan  hukum  secara  lahir  dan  batin antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  sebagai  suami  istri  yang menimbulkan  hukum  yang  timbal  balik,  kaitannya  hak  dan  kewajiban,  dan  dari hubungan itu bertujuan membentuk keluarga bahagia. 9
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menjelaskan bahwa:
“ Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dewasa  dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ” 10
Jika mencermati undang-undang perkawinan baru dianggap ada perkawinan apabila  dilakukan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita,  sehingga  berarti perkawinan sama dengan perikatan.
Adapun  pernikahan  atau  perkawinan  dalam  Islam  dijelaskan  dalam  firman Allah swt.:
َ وٱ َ نِّ مَمُك لَ ل ع جَُهللَّ ََ َ مُكِّسُفن أ ََ َ ز أَ  و َ ج َ نِّ مَمُك لَ ل ع ج وَا ََ َ ز أَ  و َ مُكِّج ََ َُة د ف ح وَ ينِّن ب ََ َ مُك ق ز ر و ََ َ نِّ م ٱ َ  بِّ يهطل َ ِّت َ َِّب ف أ ٱَ لَ  ب َ ؤُ يَِّلِّط َ عِّنِّب وَ نوُنِّم َ ِّت م ٱ َِّهللَّ َ مُهَ َ َ ك ي َ نوُرُف َ( ٧٢ ) َ 6 Wahbah  al-Zuhaily, Al-Fiqh  al-Islam  wa  Adillatuh,  juz  7  (Cet.  III;  Bairut:  Dar  al-Fikr, 1409 H./1989 M.), h. 30.
7 Munawwir, Kamus  Al-Munawwir  Arab  Indonesia  Terlengkap  (Surabaya:  Pustaka Progressif, 2002), h. 1461.
8 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 11.
9 Rizal Darwis, Hak Nafkah Batin Suami Isteri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender,” Disertasi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016).
10 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, Pasal 1.

## Terjemahnya:
Allah  menjadikan  bagi  kamu  isteri-isteri  dari  jenis  kamu  sendiri  dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu  rezki  dari  yang  baik-baik.  Maka  Mengapakah  mereka  beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (QS. al-Nahl/16: 72) 11
Berdasarkan  ayat  tersebut  menganjurkan  kepada  umat  Islam  untuk melaksanakan  pernikahan.  Selain  itu,  ayat  tersebut  memotivasi  umat  Islam  yang belum sanggup menikah karena belum memiliki biaya cukup. Di sisi lain dijelaskan pula  supaya  jangan  khawatir  akan  hal  tersebut  karena  Allah  swt.  Maha  pemberi rezeki yang akan memberikan hal-hal yang baik dan halal ketika mau  hamba-Nya mau berusaha dan memiliki niat yang baik. 12
Orang-orang  menganggap  perkawinan  adalah  sesuatu  hal  yang  sakral, sehingga  tidak  hanya  peristiwa  hukum  semata  yang  ada,  apalagi  bagi  masyarakat yang  religius  menjadikan  suatu  perkawinan  adalah  salah  satu  bentuk  ibadah. Olehnya  itu  dalam  perspektif  ini,  perkawinan  beda  agama  dipertentangkan,  ada yang  menolak  dan  ada  yang  menerima. 13 Indonesia  khususnya,  tidak  diakuinya nikah  beda  agama  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dikarenakan  perkawinan menjadi salah satu ketentuan agama dan itu mencerminkan keindonesiaan. Melalui putusan MK yang menolak perkawinan  beda agama merupakan prinsip ketuhanan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan.
Di  sisi  lain,  kalangan  yang  menolak  mendalilkan  bahwa  haram  hukumnya pernikahan  antara  dua  hati  yang  tidak  bisa  bertemu  di  atas  satu  akidah.  Dalam kondisi  ini,  perkawinan  itu  merupakan  ikatan  yang  palsu,  lemah,  dan  rapuh. Keduanya  tidak  bisa  bertemu  karena  Allah  swt.,  dan  ikatan  kehidupan  itu  tidak
11 Kementerian  Agama  R.I, Al- Qur’an  dan  Terjemahnya (Jakarta:  Dharma  Karsa  Utama, 2015), h. 674.
12 Ma’sumatun Ni’mah, Pernikahan dalam Syariat Islam (Klaten: Cempaka Putih, 2019), h.
6.
13 Muhammad  Ilham,  “Nikah  Beda  Agama  dalam  Kajian  Hukum  Islam  dan  Tata  Hukum Nasional,” Taqnin:  Jurnal  Syariah  dan  Hukum  2,  no.  1  (2020):  43-58.  Lihat  pula  Nova  Effenty Muhammad, “Pe rkawinan Beda Agama (Studi terhadap Fatwa MUI Tahun 2005),” dalam Syahbudi Rahim (ed), Mozaik Kajian Islam di Indonesia (Cet. I; Ciputat: Pustaka Alvabet, 2018).
ditegakkan  di  atas manhaj-Nya.  Allah  swt.  yang  telah  memuliakan  manusia  dan meninggikan derajatnya di atas derajat binatang, sehingga hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita tidak menjadi kecederungan dorongan nafsu syahwat semata,  akan  tetapi  mengangkat  hubungan  tersebut  hingga  sampai  kepada  Allah swt.  dalam  ketinggian-Nya,  mengikat  hubungan  tersebut  dalam  kehendak  dan manhaj-Nya dalam pertumbuhan dan kesucian kehidupan.
Perkawinan  beda  agama  adalah  suatu  perkawinan  yang  dilakukan  oleh seorang  pria  sebagai  suami  dengan  seorang  wanita  sebagai  isteri,  yang  memeluk agama  dan  kepercayaan  yang  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lain.  Sebagai contoh, perkawinan antara pria yang beragama Islam dengan wanita yang beragama Kristen  atau  sebaliknya  seorang  pria  yang  beragama  Kristen  dengan  wanita  yang beragama Islam, dan lain sebagainya.
Masalah  perkawinan  beda  agama  bukan  merupakan  masalah  yang  mudah untuk dipecahkan begitu saja.  Permasalahan agama dan permasalahan perkawinan adalah  masalah  yang  tidak  bisa  dipisah-pisahkan  begitu  saja.  Hal  ini  dikarenakan pesoalan  perkawinan  telah  diatur  hukumnya  oleh  masing-masing  agama,  setiap agama mempunyai aturan yang berbeda mengenai persoalan perkawinan.
Perundang-undangan  di  Indonesia,  khususnya  dalam  undang-undang perkawinan tidak diatur tentang perkawinan beda agama. Namun, ketentuan secara tegas  dilarang  atau  tidak  dilarangnya  perkawinan  beda  agama  juga  tidak  dapat ditemukan dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksananya. Undang- undang  perkawinan  bisa  dikatakan  menganut  asas  perkawinan “ satu  agama .” Hal ini dapat diketahui pada pasal 2 ayat 1: ‘p erkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 14
Pelegalan  juga  tidak  dilakukan  secara  langsung  di  Indonesia  tentang pekawinan beda agama sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh siapa saja khususnya masyarakat. 15 Di sisi lain, ada pendapat yang memperkuat bahwa, haram
14 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
15 Mark Cammak, Legal Aspect of Muslim Non Muslim Marriage in Indonesia (Singapore: Iseas Publishing, 2009), h. 102.
hukumnya menikahi perempuan ahli kitab. 16 Hal tersebut menjadi suatu prinsip di zaman  sekarang,  sehingga  tersebarnya  kekejian  dalam  masyarakat  yang  mengakui dirinya ahli kitab.
Pendapat  yang  paling  mutakhir  khususnya  dari  para  ulama  di  Indonesia tentang  pernikahan  beda  agama  didasarkan  pada  fatwa  ulama  yang  ditetapkan sebagai  Keputusan  Musyawarah  Nasional  (Munas)  II  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  di  Jakarta  pada  tanggal  26  Mei  sampai  1  Juni  1980  yang  kemudian diperbaharui dengan Keputusan Fatwa MUI Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 yang ditetapkan  pada  Munas  VII  tahun  2005 bahwa  ‘p erkawinan  beda  agama  adalah haram  dan  tidak  sah  dan  perkawinan  laki-laki  muslim  dengan  wanita  ahli  kitab, menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah. ’ 17
Agama  adalah  sesuatu  yang  dianggap  privasi  dan  tidak  boleh  ada  campur tangan orang tua, sehingga anak bebas memilih dengan siapa yang diinginkannya. Olehnya  itu  tidak  heran,  anak-anak  pun  berkembang  sesuai  dengan  keinginan masing-masing  tanpa  pendidikan  agama  dari  orang  tua.  Namun,  Indonesia  adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam, maka hukum yang yang ada di Indonesia selain  menggunakan  hukum-hukum  perintah  (negara)  juga  masih  memiliki  MUI yang selalu hadir memberikan fatwa terkait hukum agama Islam, dan salah satunya persoalan  nikah  beda  agama.  Kenyataannya  pula,  larangan  terhadap  nikah  beda agama ini tidak hanya terjadi pada agama Islam, tetapi begitu pula dengan agama- agama lain. 18
Perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  akan  menimbulkan  akibat  hukum seperti:  timbulnya  hubungan  antara  suami  isteri,  timbulnya  harta  benda  dalam
16 Nova  Effenty  Muhammad,  “ Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Tinjauan  Hukum  Islam (Studi  Atas  Fatwa  MUI  Tahun  2005),” Disertasi  (Makassar:  Universitas  Islam  Negeri  Sultan Alauddin, 2016).
17 Nina Yayu Maesaroh, “Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan U U No. 1 Tahun  1947  Tentang  Perkawinan  Dihubungkan  dengan  UU  No.  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan, ” Jurnal  Hukum  Media  Justitia  Nusantara  6,  no.  1  (2016):  48-66. Bandingkan Muhammad, “Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan Hukum Islam . ” 18 Ratna Jati Ningsih, “ Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah), ” Skripsi (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012). Lihat pula  Jane  Marlen  Makalew,  “Akibat  Hukum  Dari  Perkawinan  Beda  Agama  di  Indonesia,” Lex Privatum 1, no. 2 (2013): 131-144.
perkawinan,  dan  timbulnyan  hubungan  antara  orang  tua  dan  anak.  Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam bahwa  perbedaan  agama  termasuk  menjadi  penghalang  dalam  hal  perwarisan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 171 berikut ini:
b.  Pewaris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  atau  yang  dinyatakan meninggal  berdasarkan  putusan  pengadilan  beragama  Islam,  meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
c.  Ahli  waris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 19
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  diketahui  adanya  peristiwa  hukum perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  menimbulkan hubungan  hukum  yang  lain,  seperti  dalam  hal  waris-mewarisi.  Namun  terkait dengan  adanya  pewarisan  yang  berbeda  agama,  maka  dalam  pasal  171  telah  jelas disebutkan kedudukan ahli waris harus beragama yang sama, yaitu Islam.

## C. Faktor Penyebab Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja
Perkawinan  beda  agama  biasanya  akan  dilakukan  oleh  pasangan  dengan melakukan  berbagai  cara  dan  dilatarbelakangi  oleh  beberapa  faktor.  Berdasarkan temuan kasus  perkawinan  beda  agama  pada  masyarakat  Sangalla  Selatan Kabupaten Tana Toraja disebabkan faktor, antara lain:

## 1. Faktor adat
Penyebab  perkawinan  beda  agama  pada  masyarakat  Kecamatan  Sangalla Selatan  Kabupaten  Tana  Toraja  adalah  adanya  legitimasi  perkawinan  secara  adat tanpa  melihat  agama  yang  dianut.  Perkawinan  dianggap  sah  oleh  adat  setelah melalui prosesi perkawinan secara adat.
19 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Kementerian  Agama  R.I,  Problematika  Hukum Kewarisan  Islam  Kontemporer  di  Indonesia  (Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian Agama, 2012), h. 156.
Perkawinan ini sebagaimana terjadi pada Ibu V yang beragama Kristen yang menikah  secara  adat  dengan  suaminya  yang  beragama  Islam  dikarenakan  faktor mendesak,  di  mana  lamaran  diterima  oleh  pihak  keluarga  perempuan  dan  tokoh adat  dan  oleh  tokoh  adat  dinyatakan  pasangan  sah  secara  adat.  Begitu  pula  yang terjadi Bapak YL yang beragama Islam menikah secara adat dengan istrinya yang beragama Kristen.

## 2. Faktor kebebasan perempuan dalam memilih pasangan
Memilih  pasangan  hidup  dan  menikah  meruapakan  sesuatu  yang  penting dalam  kehidupan  yang  harus  dipertimbangkan  secara  matang.  Perempuan- perempuan  pada  masyarakat  Sangalla  Selatan  Kabupaten  Tana  Toraja  diberi kebebasan  dalam  mementukan  dan  memilih  pasangan  dalam  berumah  tangga, dikarenakan  mereka  yang  akan  menjalaninya  bersama-sama,  seperti  yang  terjadi pada  perkawinan  Ibu  AM  yang  beragama  Islam  dengan  suaminya  yang  beragama Kristen.
Kasus  tersebut  menunjukkan  bahwa  laki-laki  ataupun  perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih pasangan yang disukai, siapa yang ingin dijadikan  pendamping  di  masa  depannya  demi  keharmonisan,  kebahagiaan,  dan ketenangan  dalam  kehidupannya.  Dengan  kata  lain,  ketentraman  jiwa  merupakan hal  yang  utama  menjadi  hal  yang  mendasar  bagi  laki-laki  dan  perempuan  sebagai suami istri.

## 3. Faktor saling suka dan mencintai
Perkawinan  beda  agama  terjadi  pada  masyarakat  Sangalla  Selatan Kabupaten Tana Toraja kebanyakan karena faktor saling mencintai satu sama lain dan  sudah  menjalin  hubungan  yang  sangat  lama.  Hal  ini  terjadi  pada  perkawinan Ibu  A  yang  bertemu  suaminya  yang  beragama  Kristen,  di  mana  tidak mementingkan agama merekayang berbeda. Begitu pula Bapak JU yang menikahi istrinya  yang  beragama  Kristen,  di  mana  dipertemukan  dalam  sebuah  insiden kecelakaan  di  mana  dia  membantu  menolong  istrinya  ke  rumah  sakit  dan  seiring waktu benih cinta  bersemi, dan akhirnya mereka menikah.

## 4. Faktor budaya dan lingkungan
Kabupaten Tana Toraja merupakan daerah yang masyarakatnya heterogen, multietnik,  dan  daerah  wisata,  sehingga  interaksi  sosial  antar  suku,  budaya,  dan agama  tidak  dapat  diniscayakan.  Terkait  pemilihan  pasangan  tidak  menjadi  hal yang dipersoalkan dalam membangun hubungan perkawinan. Perbedaan keyakinan tidak  menjadi  suatu  penentu  dan  kriteria  dalam  memilih  pasangan  dikarenakan konstruk budaya dan lingkungan yang sudah terbiasa dengan perbedaan.

## D. Implikasi  Perkawinan  Beda  Agama  dan  Upaya  Meminimalisir  Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tata Toraja

## 1. Implikasi Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Sangalla Selatan
Perkawinan merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan  yang  didambakan  oleh  setiap  manusia,  sebab  dengan  perkawinan seseorang akan memenuhi tuntutan biologisnya dengan aman dan tenang, sehingga antara suami isteri memperoleh kepuasan yang membawa ketenangan lahir dan batin dan dapat menambah rasa cinta dan kasih mengasihi antara keduanya. Namun yang menjadi persoalan jika hubungan tersebut terhalang oleh perbedaan keyakinan atau berbeda agama.
Perkawinan  beda  agama  yang  terjadi  pada  masyarakat  Sangalla  Selatan Kabupaten Tana Toraja mengandung implikasi, antara lain:

## a. Konflik dalam penentuan agama anak
Penentuan  agama  anak  bagi  pasangan  pernikahan  beda  agama  benar-benar menjadi  perhatian  khusus  dan  perlu  dipikirkan  secara  matang.  Kerendahan  suami memperbolehkan  anak  ikut  agama  istri  dan  begitu  sebaliknya.  Dengan bermusyawarah  secara  terbuka  dan  harus  adanya  berpikiraan  secara  luas  dapat mempengaruhi  individu  saling  memahami  dan  saling  menjaga  apabila  terjadi konflik.  Sikap  tegas  mengharuskan  anak  mengikuti  agama  salah  satu  pasangan suami  isteri  tanpa  berdiskusi  terlebih  dahulu  dapat  menimbulkan  permasalahan yang lain.
Perkawinan  beda  agama  menimbulkan  ketidakseimbangan  dalam menjalaninya,  maka  suatu  perkawinan  yang  dilandasi  agama  yang  sama  secara potensial akan lebih stabil dalam menjalaninya. Tentu anak akan menjadi korban, apabila  pasangan  yang  berbeda  agama  memaksakan  kehendak  untuk  mengikuti salah  satu  agamanya.  Akan  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  perkawinan  beda agama akan berjalan dengan utuh, yaitu apabila dalam keluarga ditumbuhkan cinta kasih, toleransi yang tinggi dan khususnya terhadap anak, diberikan hak kebebasan dalam memilih agamanya dan bijaksana dalam memberikan pendidikan.
Wawancara dengan Bapak UM diketahui bahwa:
“Awalnya istri dan anak -anak menganut Islam, namun sekarang istri dan anak- anak semuanya sudah masuk Kristen. Ya, mereka sering datang mempengaruhi saya  dengan  alasan  bahwa  tinggal  saya  yang  masih  Islam,  akan  tetapi  saya mengatakan  sampai  Kiamatpun  saya  tidak  akan  pernah  meninggalkan  agama saya.” 20
Padahal dalam undang-undang Hak Asasi Manusia disebutkan setiap orang memiliki hak asasi manusia, tak terkecuali anak, sebagai berikut:
“ Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh negara,  hukum,  Pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat manusia. ” 21
Pelaku perkawinan beda agama di Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja berdampak  negatif  dengan  munculnya  beberapa  konflik  dalam  konteks  keyakinan seperti dalam hal penentuan agama anak.

## b. Ketidakharmonisan suami istri dalam rumah tangga
Agama  merupakan  pondasi  kehidupan  penganutnya,  sebab  agama memberikan  pedoman  dan  tuntunan  dalam  mengelola  kehidupan.  Perbedaan keyakinan  dapat  menjadi  salah  satu  sulitnya  mewujudkan  keluarga  yang  bahagia dan harmonis.
20 Bapak UM, Pelaku Nikah Beda Agama Kabupaten Tana Toraja, Wawancara, 6 Juni 2022 di Sangalla Selatan.
21 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1, angka 1.
Pasangan suami istri pastilah memiliki keinginan untuk memiliki pasangan yang  seiman  dan  seakidah,  sehingga  dapat  melakukan  ibadah  yang  sama.  Apalagi dalam keluarga yang memiliki keyakinan berbeda jika kesetaraan, musyawarah dan kesadaran terhadap kebutuhan pasangannya tidak diterapkan, maka bisa berakibat konflik  dan  menjadi  pemicu  dalam  pertengkaran  suami  istri.  Hal  ini  terjadi  pada perkawinan  beda  agama  pada  masyarakat  Sanggala  Selatan  Kabupaten  Tana Toraja.
c. Konflik dalam pemilihan sekolah anak
Pendidikan  menjadi  sesuatu  yang  penting  dimiliki  oleh  anak.  Namun  ini juga  dapat  berimbas  terhadap  keyakinan  anak  tersebut,  tak  terkecuali  dalam  anak hasil perkawinan beda agama. Misalnya hasil wawancara dengan Ibu UM bahwa:
“ Perkawinan beda agama yang saya lakukan berakibat hasil putusan pengadilan terkait pembagian anak, di mana anak saya 2 orang; anak kedua ikut saya dan menganut  Islam  dan  anak  yang  pertama  mengikuti  agama  Bapaknya,  yaitu Kristen. Anak yang ikut saya dimasukkan ke Pesantren. Persoalan pendidikan anak menjadi sumber percekcokan, di mana untuk anak yang ikut dengan saya, Bapaknya menghasut untuk keluar dari Pesantren.” 22
Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa perbedaan agama menjadi pemicu pula  dalam  menentukan  pendidikan  anak.  Tanggung  jawab  dalam  mendidik  anak terletak pada kedua orang tua. Namun jika terjadi perselisihan, maka hal ini dapat berindikasi munculnya ketidakharmonisan dalam perkawinan beda agama.
2. Upaya Meminimalisir Perkawinan Beda  Agama Pada Masyarakat  Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja
Persoalan adminitrasi perkawinan menjadi salah satu tugas yang diembang oleh  Kantor  Urusan  Agama  (KUA),  apalagi  dikaitkan  dengan  perkawinan  beda agama dalam wilayah otoritasnya.  Olehnya itu KUA Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten  Tana  Toraja  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  yang memiliki  jumlah  tertinggi  masyarakat  yang  melakukan  nikah  beda  agama
22 Ibu UM, Pelaku Nikah Beda Agama Kabupaten Tana Toraja, Wawancara, 6 Juni 2022 di Sangalla Selatan.
melakukan  langkah-langkah  dalam  meminimalisir  pernikahan  beda  agama,  antara lain:
a. Melakukan  sosialisasi  tentang  pentingnya  pencatatan  pernikahan  dan  dampak buruknya beda agama terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan pada masyarakat Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.
b. Tokoh agama dan tokoh adat di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja  harus  duduk  bersama  menyelesaikan  permasalahan  pernikahan  beda agama, karena selama ini menjadi dalil pernikahan beda agama adalah toleransi dan hak asasi manusia untuk memiliki pasangan.
c. Menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama Makale.
d. Menghimbau  setiap  masyarakat  Kecamatan  Sangalla  Selatan  yang  akan melakukan pernikahan harus mendatangi penyuluh agama Islam terlebih dahulu sebelum mengajukan ke Ketua Adat.
e. Memberikan  bimbingan,  nasihatan  dan  penerapan  mengenai  nikah  seagama, talak,  cerai,  rujuk  kepada  masyakat,  baik  perorangan  maupun  kelompok  yang dilakukan di KUA Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.
f. Menerbitkan  dan  menyebarluaskan  majalah  perkawinan  dan  keluarga,  buku pegangan  untuk  pengantin  yang  diberikan  oleh  KUA  se-Kabupaten  Tana Toraja,  khususnya  pada  masyarakat  Kecamatan  Sangalla  Selatan  Kabupaten Tata Toraja.
g. Menyelenggarakan  kursus  calon/pengantin  penataran/pelatihan,  diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga yang ada di Kecamatan Sangalla Selatan.
h. Menyelenggarakan  pendidikan  keluarga  untuk  peningkatan  penghayatan  dan pengamalan  nilai-nilai  keimanan,  ketakwaan  dan  akhlaqul  karimah  dalam rangka membina keluarga sakinah yang bekerjasama dengan para tokoh agama untuk  mengisi  pengajian  yang  ditentukan  oleh  KUA  se-Kabupaten  Tana Toraja, khususnya KUA Kecamatan Sangalla Selatan.
i. Berperan  aktif  dalam  kegiatan  lintas  sektoral  yang  bertujuan  membina  dan mensosialisasikan  tentang  bahaya  pernikahan  beda  agama  termasuk  ke lembaga  pendidikan  terutama  SMA/MA/SMK  yang  ada  di  Kabupaten  Tana Toraja.
Langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh  KUA  Kecamatan  Sangalla  Selatan Kabupaten  Tana  Toraja  tersebut  menjadi  upaya  yang  kontruktif  dalam meminimalisir  perkawinan-perkawinan  beda  agama  yang  terjadi  di  Kecamatan Sangalla  Selatan,  di  mana  persoalan  perkawinan  beda  agama  dapat  menimbulkan problematika baru di kemudian hari.

## F. Kesimpulan
Perkawinan  adalah  sesuatu  yang  penting  dalam  membina  hubungan  antara seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  dalam  mewujudkan  keluarga  yang sakinah,  tenteram,  aman  dan  damai.  Namun  perkawinan  dapat  membawa  dampak yang negatif, dan salah satunya jika tidak dibangun atas dasar persamaan keyakinan (agama).
Perkawinan  beda  agama  yang  terjadi  di  masyarakat  Sangalla  Selatan Kabupaten  Tana  Toraja  dilaksanakan  disebabkan  atas:  faktor  adat,  faktor  saling suka  dan  mencintai,  faktor  kebebasan  perempuan  dalam  memilih  pasangan,  dan faktor  budaya  dan  lingkungan.  Selain  itu,  perkawinan  beda  agama  yang  terjadi  di masyarakat  Sangalla  Selatan  berimplikasi  atau  berdampak  terhadap  persoalan penentuan agama anak, penentuan sekolah anak, dan ketidakharmonisan pasangan suami istri.
KUA Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja telah melakukan beberapa langkah-langkah dalam upaya meminimalisir terjadinya perkawinan beda agama, baik melalui pelatihan, bimbingan, media elektronik dan massa, kerjasama dengan  lembaga  peradilan  agama,  tokoh  agama,  tokoh  pemerintah,  tokoh  adat. Kesemuanya  adalah  langkah  kontruktif  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia, khususnya di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

## Daftar Pustaka
Administrator. “Keragaman  Indonesia,” https://www.indonesia.go.id/ragam/ budaya/kebudayaan/keragaman-indonesia
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Tana  Toraja. Kabupaten  Tana  Toraja  dalam Angka 2020. Tana Toraja: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2021.
Cammak,  Mark. Legal  Aspect  of  Muslim  Non  Muslim  Marriage  in  Indonesia.
Singapore: Iseas Publishing, 2009.
Darwis, Rizal. Hak Nafkah Batin Suami Isteri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender. ” Disertasi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.
Fani,  Khairul. “ Pengaturan  Perkawinan  Beda  Agama  dalam  Perspektif  Kepastian Hukum. ” Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains 10, no. 1 (2021): 43-49.
Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Ilham,  Muhammad. “Nikah  Beda  Agama  dalam  Kajian  Hukum  Islam  dan  Tata Hukum Nasional. ” Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum 2, no. 1 (2020): 43-
58.
Kementerian  Agama  R.I. Al- Qur’an  dan  Terjemahnya .  Jakarta:  Dharma  Karsa Utama, 2015.
Maesaroh,  Nina  Yayu. “ Implikasi  Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  Berdasarkan UU  No.  1  Tahun  1947  Tentang  Perkawinan  Dihubungkan  dengan  UU  No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. ” Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara 6, no. 1 (2016): 48-66.
Makalew,  Jane  Marlen. “Akibat Hukum  Dari  Perkawinan  Beda  Agama  di Indonesia. ” Lex Privatum 1, no. 2 (2013): 131-144.
Muhammad,  Nova  Effenty. “Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Tinjauan  Hukum Islam  (Studi  Atas  Fatwa  MUI  Tahun  2005). ” Disertasi.  Makassar:
Universitas Islam Negeri Sultan Alauddin, 2016.
______. “Perkawinan  Beda  Agama  (Studi  terhadap  Fatwa  MUI  Tahun  2005),” dalam  Syahbudi  Rahim  (ed), Mozaik  Kajian  Islam  di  Indonesia.  Cet.  I; Ciputat: Pustaka Alvabet, 2018.
______. “Realitas  Perkawinan  Beda  Agama  Perspektif  Keluarga  Sakinah,” Al- Mizan 16, no. 2 (2020): 273-298.
Munawwir. Kamus  Al-Munawwir  Arab  Indonesia  Terlengkap.  Surabaya:  Pustaka Progressif, 2002.
Ni’mah,  Ma’sumatun . Pernikahan  dalam  Syariat  Islam.  Klaten:  Cempaka  Putih, 2019.
Ningsih, Ratna Jati. “Perkawinan Beda  Agama (Studi Analisis  Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah). ” Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.
______. Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Kementerian  Agama  R.I, Problematika Hukum Kewarisan Islam  Kontemporer di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012.
______. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
______. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Al-Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, juz 7. Cet. III; Bairut: Dar al- Fikr, 1409 H./1989 M.