## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## SISTEM PEMERINTAHAN KESULTANAN TIDORE PERSPEKTIF AL-SIYĀSAH AL-SYAR`IYYAH DI KOTA TIDORE KEPULAUAN
TIDORE SULTANAL GOVERNMENT SYSTEM AL-SIYĀSAH AL-SYAR`IYYAH PERSPECTIVE IN TIDORE ISLAND CITY

## Ihwan Wahid Minu
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: ihwanwahid@stiba.ac.id

## Rahmat
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: rahmatar09@stiba.ac.id

## Muhammad Rafli HI Taher
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: muhammadraflihitaher@stiba.ac.id
Keywords : ABSTRACT government, sultan, Tidore, al- siyāsah al-syar`iyyah This  study  aims  to  find  out  how  the  system  of  sultanate  government applies in the Tidore Kingdom from a siyāsah syar`iyyah perspective. This  research  is  a  field  research,  where  the  researcher  conducts research  directly  on  the  location  to  obtain  and  collect  data,  then  it  is processed using qualitative methods. The results showed that the system of  government  that  prevailed  in  the  Tidore  Sultanate  from  the perspective of al-Siyāsah al-Syar`iyyah was not fully using the Islamic government  system,  due  to  a  lack  of  understanding  of  al-Siyāsah  al-
Syar`iyyah and various customs that were ingrained in society. the city of  Tidore.  So  with  this  research,  it  is  the  beginning  of  the  efforts  of preachers and preachers to always try to convey their da'wah about the Islamic  government  system,  so  that  they  can  understand  the  Islamic system well. Hopefully with this research, it can provide an overview to all  the  figures  in  the  Tidore  Sultanate  and  the  Tidore  community  in general, so that they always follow what Islam has explained about the Islamic government system. Kata kunci : ABSTRAK pemerintahan, sultan, Tidore, al-siyāsah al- syar`iyyah Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  sistem pemerintahan  kesultanan  yang  berlaku  di  Kerajaan  Tidore  perspektif siyāsah  syar`iyyah. Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field research ) yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, kemudian diolah menggunakan metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem pemerintahan  yang  berlaku  dalam  Kesultanan  Tidore  perspektif al- Siyāsah  al-Syar`iyyah adalah  tidak  sepenuhnya  memakai  sistem pemerintahan  Islam,  dikarenakan  kurangnya  pemahaman  terhadap al- Siyāsah al-Syar`iyyah dan berbagai adat istiadat yang sudah mandarah daging dalam masyarakay kota Tidore. Maka dengan adanya penelitian ini, menjadi awal upaya para dai dan mubalig untuk senantiasa berupaya menyampaikan  dakwah-dakwahnya  mengenai  sistem  pemerintahan Islam,  sehingga  mereka  dapat  memahami  tentang  sitem  Islam  dengan baik. Semoga dengan adanya penelitian ini, bisa memberikan gambaran

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kepada  segenap  tokoh-tokoh  yang  ada  di  Kesultanan  Tidore  dan masyarakat  Tidore  umunya,  agar  senantiasa  mengikuti  apa  yang  telah dijelaskan Islam mengenai sistem pemerintahan Islam.
Diterima :  29 Maret  2022; Direvisi :  7 April 2022; Disetujui : 7 April 2022; Tersedia  online : 8 April 2022
How  to  cite:  Ihwan  Wahid  Minu,  Rahmat  ,  Muhammad  Rafli  HI  Taher ,  “ Sistem  Pemerintahan Kesultanan  Tidore  Perspektif  al-Siyāsah  al-Syar`iyyah  di  Kota  Tidore  Kepulauan ”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 3, No. 1 (2022): 81-99. doi: 10.36701/ bustanul.v3i1.524.

## PENDAHULUAN
Islam  sebagai  agama  yang  universal  mampu  menjawab  segala  macam problematika  yang  terjadi.  agama  Islam  tidak  hanya  mengajarkan  manusia  tentang hubungannya  dengan  sang  pencipta  dan  mengajarkan  kepada  manusia  tentang hubungannya  dengan  manusia,  akan  tetapi  agama  Islam  juga  mengajarkan  tentang hubungan  antara  manusia  dengan  pemerintah  atau  hubungan  antara  pemimpin  dengan rakyat.
Hubungan  agama  dan  politik  selalu  menjadi  topik  pembicaraan  yang  menarik, baik  dari  golongan  yang  berpegang  teguh  pada  agama  maupun  oleh  golongan  yang berpandangan  sekuler.  Bagi  umat  Islam  munculnya  topik  pembicaraan  tersebut berpangkal  dari  permasalahan  apakah  Rasulullah  Muhammad  saw  mempunyai  kaitan dengan  masalah  politik  atau  apakah  Islam  merupakan  agama  yang  terkait  erat  dengan urusan politik, kenegaraan, pemerintahan, dan apakah sistem dan bentuk pemerintahan sekaligus prinsip-prinsipnya terdapat dalam Islam?
Munculnya  permasalahan  tersebut  dipandang  wajar,  karena  risalah  Islam  yang dibawa  Nabi  Muhammad  saw  adalah  agama  yang  penuh  dengan  ajaran  dan  undang- undang  yang  bertujuan  membangun  manusia  guna  memperoleh  kebahagiaan  hidup  di dunia  dan  di  akhirat.  Artinya  Islam  menekankan  terwujudnya  keselarasan  antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, karena inti Islam mengandung ajaran yang integratif antar  tauhid,  ibadah,  akhlak  dan  moral,  serta  prinsip-prinsip  umum  tentang  kehidupan bermasyarakat.
Salah satu keteladanan yang tinggi diberikan Islam adalah permasalahan dalam bidang  politik  dan  pemerintahan,  maka  dari  itu  Islam  telah  membahas  banyak permasalahan yang ada di dunia politik dan pemerintahan. Banyak orang ingin meraih jabatan  kepemimpinan  dalam  suatu  pemerintahan atau  suatu  kerajaan  namun  dia  tidak memahami  bagaimana  cara  memimpin  dengan  baik,  padahal  setiap  pemimpin  akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. sebagaimana sabda Rasulullah saw
ِهِتَّيِعَر ْنَع ٌلْوُؤْسَم ْمُّلُكَو ٍعاَر ْمُكُّلُك  َلََا 1
Artinya:
“Setiap  kalian  adalah  pemimpin  dan  setiap  kalian  akan  dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang kalian pimpin”.
1 Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Cet: V;  Lebanon: Dār al- Kutub al-Ilmiyah, 2007 M ), h. 1293.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dalam  studi-studi  Islam,  politik  disebut  dengan al-Siyāsah  al-Syar’iyyah.  Al- Siyāsah  al-Syar’iyyah ini  mengajarkan  kepada  manusia  bagaimana  seharusnya  sikap politik sesuai dengan Al-Qur’an dan sunah.
Al-Siyāsah al-Syar’iyyah Siyasah syariyah biasa pula dikenal dengan istilah fikih siyāsah dimana  menurut  Imam  al-Bujairimi  bermakna  memperbagus  permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan  mereka  terhadap  pemerintahan”. 2 Pengertian  ini  memperlihatkan  bahwa al- Siyāsah  al-Syar’iyyah sangat  erat  hubungannya  dengan  pengurusan  dan  pengaturan kehidupan manusia dalam konteks pemerintahan.
Pada  pemerintahan  negara  Islam,  seringkali  didapati  pemegang  kekuasaan tertinggi digelari dengan gelar Sultan. Secara etimologis term “Sultan” berasal dari kata (bahasa Arab) yakni ناطلسلا jamak dari ن يطلاس yang berarti kekuasaan. 3
Dalam  kisah  sejarah  Indonesia,  era  kerajaan  mengambil  peranan  yang  sangat penting. Masa kerajaan merupakan pondasi atau cikal bakal pemerintahan diberlakukan dalam sebuah sistem yang teratur.
Jika  dilihat  dari  sejarah  yang  terjadi  di  Indonesia  bahwa  yang  pertama  kali membawa tentang sistem kerajaan adalah Hindu dan Budha, namun besarnya pengaruh dan perkembangan kekuasaan politik dan ajaran Islam di  Timur Tengah  maka lahirlah kekuasaan politik Islam di Nusantara Indonesia dan sekitarnya, yaitu Leran, Samudera Pasai,  Aceh,  Demak,  Pajang,  Mataram,  Cirebon,  Banten,  Jayakarta,  Sumedang, Pontianak, Sambas, Banjarmasin, Ternate, Tidore, Ambon, Jailolo, Bacan, Malaka, Dan Brunei.  Maka  kekuasaan  politik  Islam  tersebut  menggantikan  kekuasaan  politik  atau kerajaan Hindu dan Budha sebelumnya. 4
Maluku  Utara  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  terletak  di  bagian  timur Indonesia. Istilah Maluku dianggap berasal dari bahasa arab yang disebut dengan jazirah Muluk yang  bermakna  Pulau  Raja-Raja.  Anggapan  ini  berdasarkan  pada  beberapa literatur  sejarah  diantaranya  adalah  sejarah  Dinasti  Tang.  Dinasti  Tang,  yang menyebutnya sebagai "Mi-li-ki," tidak dapat memastikan lokasi sesungguhnya kawasan yang ditunjuk dengan nama tersebut. Pada masa kemudian barulah diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan "Mi-li-ki" itu adalah gugusan pulau-pulau Ternate, Tidore, Makian, Bacan dan Moti. 5
Salah satu kerajaan di Maluku Utara yang memakai sistem pemerintahan Islam yaitu  Kerajaan  Tidore,  Kerajaan  Tidore  atau  Kesultanan  Tidore  adalah  kerajaan  yang terletak di Kota Tidore Provinsi Maluku Utara, menurut catatan Kerajaan Tidore berdiri sejak Jou Kolano syahjati naik tahta pada 12 Rabbiul awwal 502 H (1108 M). 6
2 Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, Al-Mausu’at al- Fiqhiyyah (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 25, h. 295.
3 Munjid Fil Lughoh Wa Al A’lam , (Dar El Machreq Sarl Publishers, P.O.B. Beirut-Lebanon, 1986), h. 344.
4 Ahmad  Mansur Suryanegara, Api Sejarah (Cet. III; Bandung: Surya Dinasti, 1438 H/2016 M), h. 91.
5 Paramitha Abdurachman "Moluccan Responses to the First Intrusions of the West," Dynamic of History, (eds) Haryati Subadio,et. a l. (Amsterdam: North Holland Pub. Co. 1987) h. 163.
6 Soedjipto  Abimanyu, Kitab  Sejarah  Terlengkap  Kearifan  Raja-raja  Nusantara (Cet:  I; Jogjakarta: Laksana, 2014 M ), h. 169.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kerajaan  ini  mengalami  kejayaan  pada  abad  ke-16  sampai  abad  ke-18  dengan menguasai beberapa pulau yang ada di sekitarnya bahkan sampai ke pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Islam dijadikan agama resmi di Kerajaan Tidore pada akhir abad ke-14. ini di buktikan dengan pergantiannya sistem kerajaan Kolano menjadi kesultanan pada masa Sultan Ciriliyati atau Sultan Djamaluddin (1495-1512 M ). 7
Ketika  masa  pemerintahan  Sultan  Nuku  kesultanan  Tidore  mencapai  pada kejayaannya, pada saat itu sitem pemerintahan ditata dengan baik. Saat itu sultan dibantu oleh suatu dewan wazir, yang dalam bahasa Tidore disebut dengan Bobato, Dewan ini dipimpin oleh sultan dan pelaksana tugasnya diserahkan kepada Jojau (perdana menteri). Terdapat  banyak  sistem  pemerintahan  kesultanan  Tidore  lainnya,  di  antaranya adalah  bahwa  Kesultanan  Tidore  tidak  mengenal  dengan  Sistem  Putra  Mahkota sebagaimana  kerajaan-kerajaan  yang  lainnya  di  nusantara.  Pemilihan  Sultan  dilakukan melalui seleksi calon-calon yang diajukan oleh Dano-Dano Folaraha (wakil-wakil marga dari Folaraha ), yang terdiri dari Fola Rum, Fola Yade, Fola Ake Sahu, Dan Fola Bagus dan dari nama-nama inilah maka dipilih salah satunya untuk menjadi Sultan Tidore. 8
Namun yang menjadi permasalahan adalah dengan banyaknya pemerintahan yang bersistem dengan sistem kerajaan atau kesultanan, khususnya kesultanan Tidore, apakah memakai sistem pemerintahan Islam atau tidak? Berangkat dari itu maka penelitian ini membahas  mengenai  sistem  pemerintahan  Kesultanan  Tidore  perspektif al-siyāsah  al- syar’iyyah . Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penggunaan sistem pemerintahan kesultanan yang berlaku di Kerajaan Tidore perspektif al-Siyāsah al-Syar’iyyah.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan ( Field Research ) yaitu peneliti melakukan  penelitian langsung  di  lokasi untuk  mendapatkan  dan  mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, historis, filosofis, dan teoretik.
Penelusuran terhadap literatur-literatur terdahulu diperlukan untuk memudahkan dalam mencapai hasil yang maksimal. Setelah menulusuri kajian terdahulu yang beririsan dengan penelitian ini, maka ditemukan beberapa karya sebagai berikut:
1. Karya  ilmiah  jurnal  yang  ditulis  oleh  Rusdiyanto  dengan  judul “Kesultanan  Ternate  dan  Tidore”.  Tulisan  tersebut  menjelaskan  bahwa  Kesultanan Ternate  dan  Tidore  merupakan  kesultan  besar  Islam  di  Maluku  yang  setara  dengan kesultanan besar lain di Nusantara yang memiliki peran besar dalam proses Islamisasi di Maluku. Keberhasilan Islamisasi di Maluku banyak dipengaruhi karena ditempuh melalui pendekatan  budaya  sebagaimana  Islamisasi  di  Jawa.  Proses  Islamisasi  itu  dimulai dari kalangan elit kerajaan/kesultanan yang selanjutnya diikuti oleh rakyat. Berbeda dengan tulisan ini yang mengkaji sistem pemerintahan Kesultanan Tidore perspektif al-Siyāsah al-Syar`iyyah.
2. Karya  ilmiah  skripsi  yang  ditulis  oleh  Indo  Esse  berjudul  Sistem Pemerintahan  Kerajaan  Wajo  di  Desa  Tasoro  Abad  XV-XVII  Perspektif  Siyasah Syar'iyyah.  Karya  tersebut  menjelaskan  tentang  sistem  pemerintahan  Kerajaan  Wajo
7 Faisal Ardi Gustama, Buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara (Cet. I; Yogyakarta: Brilliant books, 2017 M ), h. 131-132.
8 M.  Syamsul  Rizal,  “Struktur  Pemerintahan  Kesultanan  Tidore”, Blog  Syamsul  Rizal . http://msyamsul.blogspot.com/2009/01/struktur -Pemerintahan-Kesultanan-Tidore.html (02 januari  2008).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
perspektif al-Siyāsah  al-Syar`iyyah .  Berbeda  dengan  penelitian  ini  yang  membahas mengenai sistem pemerintahan Kesultanan Tidore perspektif al-Siyāsah al-Syar`iyyah .

## PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

## 1. Gambaran Umum Kota Tidore
Kesultanan  Tidore  terletak  di  Kota  Tidore  Kepulauan.  Kota  Tidore  merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore memiliki penduduk yang hampir 100% memeluk agama Islam.
Secara  geografis  letak  Kota  Tidore  kepulauan  berada  hampir  di  tengah-tengah wilayah  Provinsi  Maluku  Utara  sehingga  memiliki  aksesibilitas  yang  hampir  merata keseluruh  kawasan  Provinsi  Maluku  Utara,  Kota  Tidore  kepulauan  terdapat  pusat pemerintahan  provinsi,  yang  berpusat  di  Kelurahan  Sofifi,  sebagian  besar  sarana  dan prasarana  perkantoran  pemerintah  provinsi  diarahkan  pembangunannya  di  daerah tersebut.  Kota  Tidore  juga  sangat  berdekatan  dengan  Kota  Ternate  yang  dapat mempermudah aksesbilitasi dari Tidore ke Ternate yang terdapat sejumlah sentra jasa dan perdagangan  serta  pelabuhan  dan  bandar udara  memadai  untuk  pelayanan  dalam  skala nasional.
Kota  Tidore  Kepulauan  sebelah  utara  berbatasan  dengan  Kecamatan  Pulau Ternate,  Kota  Ternate  dan  Kecamatan  Jailolo  Selatan  Kabupaten  Halmahera  Barat; sebelah Selatan dengan Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Ternate; di sebelah timur dengan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah; serta di sebelah barat dengan Laut Maluku. 9
Batas wilayah Kota Tidore kepulauan Provinsi Maluku Utara adalah Kota Tidore Kepulauan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate dan Kecamatan  Jailolo  Selatan  Kabupaten  Halmahera  Barat;  sebelah  Selatan  dengan Kabupaten  Halmahera  Selatan  dan  Kota  Ternate;  di  sebelah  timur  dengan  Kecamatan Wasile  Selatan  Kabupaten  Halmahera  Timur  dan  Kecamatan  Weda  Kabupaten Halmahera Tengah; serta di sebelah barat dengan Laut Maluku.
Dinasti  Tang,  yang  menyebutnya  sebagai  "Mi-li-ki,"  awalnya  tidak  dapat memastikan  lokasi  sesungguhnya  kawasan  yang  ditunjuk  dengan  nama  tersebut.  Pada masa kemudian barulah diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan "Mi-li-ki" itu adalah gugusan pulau-pulau Ternate, Tidore, Makian, Bacan dan Moti
Letak  geografis  Kota  Tidore  Kepulauan  adalah  sebagai  berikut.  Sebelah  utara berbatasan  dengan  Kecamatan  Pulau  Ternate,  Kota  Ternate  dan  Kecamatan  Jailolo Selatan  Kabupaten  Halmahera  Barat;  sebelah  Selatan  dengan  Kabupaten  Halmahera Selatan dan Kota Ternate; di sebelah timur dengan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah; serta di sebelah barat dengan Laut Maluku. 10
Kota  Tidore  merupakan  daerah  kepulauan  yang  terdiri  dari  Pulau  Tidore  dan beberapa pulau kecil serta sebagian daratan pulau Halmahera bagian barat. Pulau Tidore
9 Badan Pusat Statistik  Kota Tidore Kepulauan, Kota Tidore Kepulauan Dalam Angka, (Tidore: BPS Kota Tidore Kepulauan, 2021), h. 2.
10 Rancangan  Akhir  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  Kota  Tidore  Kepulauan  Tahun 2018, t.h.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tergolong  besar  dengan  memiliki  luas  wilayah  1.550,37  km2,  di  samping  sebagian  di daratan Pulau Halmahera dan pulau-pulau kecil seperti Pulau Maitara, Pulau Mare, Pulau Failonga,  Pulau  Woda,  dan  Pulau  Radja.  Kondisi  lain  Kota  Tidore  kepulauan  terkait dengan daerah administratif adalah sebagai berikut:
1. Kecamatan Tidore Selatan, dengan jumlah 8 desa/ kelurahan.
2. Kecamatan Tidore Utara, dengan jumlah 14 desa/ kelurahan.
3. Kecamatan Tidore, dengan jumlah 13 desa/ kelurahan.
4. Kecamatan Tidore Timur, dengan jumlah 7 desa/ kelurahan.
5. Kecamatan Oba, dengan jumlah 14 desa/ kelurahan.
6. Kecamatan Oba Selatan, dengan jumlah 7 desa/ kelurahan.
7. Kecamatan Oba Utara, dengan jumlah 13 desa/ kelurahan.
8. Kecamatan Oba Tengah, dengan jumlah 14 desa/ kelurahan. 11
5. Gambaran Umum dan Sejarah Berdirinya Kesultanan Tidore
Provinsi  Maluku  Utara  pada  awalnya  disebut  dengan  Maluku.  Konon  banyak orang yang mengatakan kata Maluku berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata Malik (raja) dan  bentuk  jamaknya  adalah Mulūk (raja-raja),  itu  terbukti  dengan  adanya  beberapa kerajaan besar yang ada di Maluku Utara. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut ada satu kerajaan yang sangat berpengaruh yaitu Kerajaan Tidore.
Kesultanan Tidore atau Kerajaan Tidore merupakan kerajaan Islam yang berpusat pada  Kota  Tidore  Kepulauan  Provinsi  Maluku  Utara.  Kerajaan  ini  mengalami  masa kejayaan sekitar abad ke 16 berlangsung hingga abad ke 18 dengan menguasai sebagian besar  Pulau  Halmahera  Selatan,  Pulau  Buru,  Pulau  Seram,  dan  banyak  pulau-pulau  di pesisir Papua Barat. 12
Kerajaan Tidore merupakan salah satu dari keempat kerajaan besar yang ada di Maluku  Utara  yaitu  Kerajaan  Tidore,  Ternate,  Bacan,  dan  Jailolo  atau  yang  disebut dengan Moloku Kie Raha (persatuan empat kolano/kerajaan) 13 . Akan tetapi dari keempat kerajaan tersebut Kerajaan Tidore dan Kerajaan Ternate-lah yang  banyak mendapatkan perhatian dalam liputan sejarah Islam di Maluku Utara.
Kerajaan Tidore berdiri sejak Jou Kolano Sahjati naik tahta pada 12 Rabi’ul awal 502  H  (1108).  Pada  mulanya  Kesultanan  Tidore  masih  memakai  sistem  pemerintahan Kolano yang dipimpin oleh Kolano dengan berpemahaman  Animisme. 14
Sejak  awal  berdirinya  hingga  raja  yang  keempat,  pusat  kerajaan  Tidore  belum dipastikan, barulah pada era Jou Kolano Bunga Mabunga Balibunga, informasi mengenai pusat Kerajaan Tidore sedikit terkuak, tempat tersebut adalah Balibunga atau sekarang disebut kampung Rum Balibunga.
Agama Islam menjadi agama yang resmi di Kerajaan Tidore pada akhir abad ke 14  dengan  sistem  pemerintahan  kesultanan.  kebijakan  tersebut  dikeluarkan  oleh  Raja Tidore ke-11 yaitu Sultan Djamaluddin. 15
11 Badan Pusat Statistik  Kota Tidore Kepulauan, Kota Tidore Kepulauan Dalam Angka, (Tidore: BPS Kota Tidore Kepulauan, 2021), h. 12.
12 Faisal Ardi Gustama, Buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara, h. 130.
13 M. Saleh Putuhena, Interaksi Islam dan Budaya Maluku ( Bandung: Mizan, 2006 M )  h. 335.
14 Soedjipto Abimanyu, Kitab Sejarah Terlengkap Kearifan Raja-raja Nusantara, h. 169.
15 Faisal Ardi Gustama, Buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara , h. 131.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Namun  Kerajaan  atau  Kesultanan  Tidore  menuai masa  kejayaannya  pada  masa Sultan  Syaidul  Jehad  Amiruddin  Syaifuddin  Syah  Muhammad  al-Mab’us  Kaicil Paparangan  Jou  Barakati  alias  Sultan  Nuku  (1797-1805  M).  Sultan  Nuku  dapat menyatukan Tidore dan Ternate untuk mengusir para penjajah, begitu juga dimasa inilah dibentuk pemerintahan kekuasaan yang teratur. 16
Selama  masa  pemerintahannya  Sultan  Nuku  berusaha  mewujudkan  empat  cita- cita politiknya yaitu:
1. Mempersatukan seluruh kesultanan  Tidore sebagai suatu kebulatan yang utuh.
2. Mengembalikan kembali empat pilar kekuasaan kesultanan Maluku atau yang disebut dengan Moloku Kie Raha (persatuan empat kolano/kerjaan).
3. Mengupayakan sebuah persekutuan antara keempat kesultanan Maluku.
4. Mengenyahkan kekuasaan dan penjajah asing dari Maluku. 17
Walaupun keempat cita-cita tersebut tidak sepenuhnya berhasil diwujudkan oleh Sultan Nuku.
Adapun daftar para Raja sampai para Sultan di Kerajaan Tidore dapat dilihat pada tabel berikut: 18
Tabel 1. Daftar para raja sampai para sultan di Kerajaan Tidore
No. Nama Raja/Sultan Masa Pemerintahan 01 Kolano  Syahjati  alias  Muhammad  Naqil bin Jaffar Assiddiq - 02 Kolano Bosamawange - 03 Kolano Syuhud alias Subu - 04 Kolano Balibunga - 05 Kolano Duko Adoya - 06 Kolano Kie Matiti - 07 Kolano Seli - 08 Kolano Matagena - 09 Kolano Nuruddin 1334-1372 M 10 Kolano Hasan Syah 1372-1405 M 11 Sultan Ciriliyati alias Djamaluddin 1495-1512 M 12 Sultan Al Mansur 1512-1526 M 13 Sultan Amiruddin Iskan Zulkarnain 1526-1535 M 14 Sultan Kiyai Mansur 1535-1569 M 15 Sultan Iskandar Sani 1569-1586 M 16 Sultan Gapi Baguna 1586-1600 M 17 Sultan Mole Majimo alian Zainuddin 1600-1626 M
16 Faisal Ardi Gustama, Buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara , h. 132.
17 Darmawijaya, Kesultanan Islam Nusantara, (Cet: I;  Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010 M ), h. 115.
18 Faisal Ardi Gustama, Buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara ,  h. 132.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
18 Sultan Ngora Malamo alias Alauddin Syah 1626-1631 M 19 Sultan Gorontalo alias saiduddin 1631-1642 M 20 Sultan Saidi 1642-1653 M 21 Sultan Mole Maginyau alias Malikiddin 1653-1657 M 22 Sultan Saifuddin alias Jou Kota 1657-1674 M 23 Sultan Hamzah Fahruddin 1674-1705 M 24 Sultan Abdul Fadhlil Mansur 1705-1708 M 25 Sultan Hasanuddin Kaicil Garcia 1708-1728 M 26 Sultan  Amir  Bifodlil  Aziz  Muhiddin Malikul Manan 1728-1757 M 27 Sultan Muhammad Mashud Jamaluddin 1757-1779 M 28 Sultan Patra Alam 1780-1783 M 29 Sultan Hairul Alam Kamaluddin Asgar 1784-1797 M 30 Sultan Syaidul Jehad Amiruddin Syaifuddin  Syah  Muhammad  al-  Mabus Kaicil Paparangan  Jou Barakati Nuku 1797-1805 M 31 Sultan Zainal Abidin 1805-1810 M 32 Sultan Motahuddin Muhammad Taher 1810-1821 M 33 Sultan Achmadul Mansur Sirajuddin Syah 1821-1856 M 34 Sultan Achmad Syaifuddin Alting 1856-1892 M 35 Sultan Achmad fatahuddin Alting 1892-1894 M 36 Sultan  Achmad  Kawiyuddin  Alting  alias Syah juan 1894-1906 M 37 Sultan Zainal Abidin Syah 1947-1967 M 38 Sultan Djafar Syah 1999-2012 M 39 Sultan Husain Syah 2012-sekarang

## B. Sistem Pemerintahan Kesultanan Tidore

## 1. Infrastruktur Pemerintahan Kesultanan Tidore
Dalam  sebuah  pemerintahan  tidak  lari  dari  suatu  infrastruktur  yang  mumpuni untuk mengembangkan pemerintahan tersebut. maka suatu pemerintahan itu bisa terkenal karena dilihat dari fasilitas-fasilitas yang lengkap.
Kesultanan  Tidore  adalah  suatu  pemerintahan  yang  memiliki  fasilitas pemerintahan yang cukup lengkap, diantaranya adalah:

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## a. Kadaton atau Istana Kesultanan Tidore
Gambar 1. Kadaton atau istana kesultanan Tidore. (Sumber: Kedaton Sultan Tidore - Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya (kemdikbud.go.id), 2019)
b. Mahkota Sultan Tidore
Gambar 2. Mahkota Sultan Tidore (Sumber:  Tidore, kesultanan / P. Tidore – prov. Maluku Utara | Kesultanan dan Kerajaan di Indonesia (wordpress.com), 2019)

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## c. Panji-panji kesultanan Tidore
Gambar 3. Warna kuning adalah bendera kesultanan, Warna biru adalah bendera panglima angkatan laut, Warna putih adalah bendera khadi bidang keagamaan, Warna hitam adalah bendera BIN (Badan inteligen negara), Warna merah adalah bendera panglima angkatan darat. (Sumber: Dokumen pribadi, 2019)
d. Pakaian sultan Tidore
Gambar 4. Pakaian Sultan Tidore (Sumber: Dokumen Pribadi, 2019)
e. Masjid Kesultanan Tidore

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Gambar 5. Sigi Kolano Tidore atau Masjid Kesultanan Tidore (Sumber: mesjid kesultanan tidore (ratnadewi.me), 2019)

## 2. Sistem Pemerintahan Kesultanan Tidore
Sistem  pemerintahan  dalam  suatu  negara  pada  umumnya  akan  memiliki  satu sistem  dan  tujuan  pokok  yang  sudah  pasti,  yaitu  menjaga  kestabilan  negara  yang bersangkutan.  Sistem  pemerintahan  ini  harus  memiliki  landasan  yang  kokoh  dan tidak bisa  digoyahkan  oleh  suatu  apapun.  Salah  satu  kerajaan  yang  ada  di  Indonesia  yang memiliki sistem pemerintahan yang sangat terstruktur yaitu Kesultanan Tidore.
Kesultanan Tidore pada mulanya memiliki sistem pemerintahan tersendiri, oleh karena itu Kesultanan Tidore memiliki kekuasaan yang sangat besar. Ini menjadi suatu yang  menarik  bagi  presiden  pertama  Republik  Indonesia  untuk  datang  ke  Tidore membahas suatu perjanjian.
Pada  tahun  1947  presiden  Soekarno  datang  ke  Kesultanan  Tidore  untuk melakukan pendekatan terhadap sultan Tidore pada saat itu, yaitu Sultan Zainal Abidin Syah, kemudian mereka membahas suatu perjanjian, perjanjian tersebut adalah Presiden Soekarno memberikan 3 opsi bagi kesultanan Tidore, yaitu;
1. Kesultanan Tidore harus menjadi negara sendiri.
2. Kesultanan Tidore berdiri di atas penjajah Belanda.
3. Kesultanan Tidore mau bergabung dengan Negara Indonesia.
Sultan  Zainal  Abidin  Syah  memilih  opsi  yang  ketiga  yaitu  memilih  untuk bergabung  dengan  Negara  Indonesia,  maka  presiden  Soekarno  pun  menjadikan  suatu provinsi baru yaitu Provinsi Irian Barat yang berpusat di Tidore dan mengangkat sultan sebagai  gubernur  pada  saat  itu. 19 Walaupun  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  Kesultanan Tidore sudah diberikan sepenuhnya kepada bangsa Indonesia, akan tetapi masih terdapat beberapa sistem yang masih berlaku. 20
19 Husain Syah (46 Tahun), Sultan Tidore, Wawancara , Tidore, 31 April 2019.
20 Husain Syah (46 Tahun), Sultan Tidore, Wawancara , Tidore, 31 April 2019.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Mengenai  dengan  struktur  pemerintahan  Kerajaan  Tidore  sejak  sultan  pertama yaitu  Sultan  Syah  Jati  alias  Muhammad  Naqil  yang  kemudian  mengalami  perubahan- perubahan. dapat di uraikan sebagai berikut:
Kolano sei Bobato Pehak Raha artinya Sultan dan empat kementeriannya dengan pegawai, yang terdiri dari:
a. Pehak Bobato (Urusan pemerintahan yang dikepalai oleh Jojau ), Anggotanya: 1. Hukum-Hukum (para menteri-menteri).
2. Sangaji-Sangaji (Gelar para penguasa suatu wilayah atau gubernur).
3. Gimalaha-Gimalaha (Gelar kepala kampung).
4. Fomanyira-Fomanyira. (Gelar kepala dusun).
b. Pehak Kompania (Urusan pertahanan dikepalai oleh kapita-kapita atau mayor), Anggotanya:
1. Jou mayor.
2. Alfarisi-Alfarisi.
3. Jodati-Jodati (perwira-perwira pertahanan keamanan).
4. Serjanti-Serjanti.
5. Kapita Kie (panglima pertahanan keamanan).
6. Letnam-Letnam
7. Kapita Ngofa.
c. Pehak Jurutulis (Urusan tata usaha, dikepalai oleh Tullamo (Sekretaris kerajaan) Anggotanya:
1. Jurutulis Loaloa.
2. Beberapa menteri dalam kerajaan, yaitu :
a) Sahada (Kepala rumah tangga kerajaan).
b) Sowohi Kiye (Protokoler kerajaan bidang kerohanian).
c) Sowohi Cina (Protokoler khusus orang cina).
d) Sahabandar (Urusan administrasi pelayaran).
e) Fomanyire ngare (Public Relation kerjaan).
d. Pehak  Lebee (Urusan  agama/syari’ah  yang  dikepelai  oleh  seorang Qhadi ), Anggotanya:
1. Imam-Imam. 2. Khatib-Khatib. 3. Modin-Modin. 21
Selain struktur tersebut masih terdapat jabatan lain yang membantu menjalankan tugas  kesultanan,  seperti Ganone yang  membidangi  intelijen  dan Surang  Oli yang membidangi urusan propaganda.
Sistem pemerintahan Kesultanan Tidore dipimpin oleh Kolano atau Sultan. pada saat itu sultan dibantu oleh suatu dewan wazir (kementerian) yang dalam bahasa Tidore disebut  Dengan jojau .  Anggota  dewan  wazir  terdiri  dari Bobato  Pehak  Raha (Bobato empat pihak) dan wakil dari wilayah kekuasaan. Bobato ini bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan dewan wazir.
Kesultanan Tidore sendiri memiliki ideologi tersendiri yaitu:
21 M.  Syamsul  Rizal,  “Struktur  Pemerintahan  Kesultanan  Tidore”, Blog  Syamsul  Rizal . http://msyamsul.blogspot.com/2009/01/struktur -pemerintahan-kesultanan-tidore.html (02 januari  2008).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
1. Syaraa se kitabullah, adalah berpegang pada  Al-Quran dan Sunah Rasulullah saw.
2 .  Syaraa  Adat  Se  Nakudi,  Syaraa  Adat  Se  Nakudi adalah  sebuah  syariat  atau aturan  yang  membimbing  manusia  pada  keteraturan  dan  ini  hampir  sama  maknanya dengan ideologi pancasila. Di antara isi dari Syaraa Adat Se Nakudi adalah:
1. Jou suba se tabea (Bagaimana saling menghargai dan saling menghormati).
2. Budi se bahasa (Bagaimana bertutur kata dengan baik).
3. Ngaku  se  rasai (Amanah,  menegakkan  sebuah  kepercayaan  dan  tidak menghianatinya).
4. Mae se kolopino (Rasa malu dan takut kepada Tuhan).
5. Ching se kangeri (Selalu rendah hati terhadap sesama manusia). 22
Namun  sangat  disayangkan,  ideologi  tersebut  tidak  tertulis  dalam  buku-buku karena tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Dalam  sistem  pergantian  Kesultanan  Tidore  tidak  mengenal  Sistem  Putra Mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara. Proses seleksi seseorang untuk menjadi sultan dilakukan ketika seorang sultan meninggal dunia, lalu calon sultan dipilih  melalui  mekanisme  seleksi  calon-calon  yang  diajukan  dari  pihak Dano-Dano Folaraha (Wakil-wakil  marga  dari Folaraha ),  yang  terdiri  dari Fola  Yade,  Fola  Ake Sahu, Fola Rum, dan Fola Bagus . Dari nama-nama tersebut kemudian dibawa ke dewan pemilihan  sultan  yaitu kornono  gamtufkange dan kornono  gurabunga ,  kemudian dipilihlah satu di antaranya untuk menjadi Sultan Tidore. 23
Seseorang yang hendak menjadi Sultan Tidore hendak memiliki beberapa kriteria diantarnya:
1. Mempunyai niat yang baik.
2. memiliki fisik yang kuat.
2. Harus dari keturunan sultan.
3. Mempunyai bakat yang mumpuni dalam bidang agama, pemerintahan, dan lain- lain. 24
Dalam  Kesultanan  Tidore  terdapat  dua  kementerian  atau  yang  dalam  bahasa Tidore  yaitu Bobato ,  yaitu Bobato  pehak  dunia (kementerian  yang  mengurusi  urusan keduniaan)  dan bobato  pehak  akhirat (kementerian  yang  mengurusi  urusan  agama). 25 Kementerian  yang  mengurusi  urusan  keduniaan  dipimpin  oleh  seorang Jojau dan Kementerian yang mengurusi agama dipimpin oleh seorang Qadhi, namun samapi saat ini yang ada hanya Jojau karena Pihak kesultanan Tidore belum menemukan orang yang layak untuk dijadikan seorang Qadhi dikarenakan harus memiliki syarat yaitu memiliki 30 juz hafalan Al-Qur’an dan 500 hafalan hadis Rasulullah saw serta memahami hukum Fikih yang baik. 26
22 Amin Faruq (52 tahun), Ketua  Menteri Sultan Tidore, Wawancara , 27 April 2019.
23 M.  Syamsul  Rizal,  “Struktur  Pemerintahan  Kesultanan  Tidore”, Blog  Syamsul  Rizal . http://msyamsul.blogspot.com/2009/01/struktur -pemerintahan-kesultanan-tidore.html (02 januari  2008).
24 Husain Syah (46 Tahun), Sultan Tidore, Wawancara , Tidore, 31 April 2019.
25 Salim Sangaji (52 Tahun), Gimalaha Sultan, Wawancara , Tidore, 6 Juni 2019.
26 Amin Faruq (52 tahun), Ketua Menteri Sultan Tidore, Wawancara , 27 April 2019.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kementerian  Kesultanan  Tidore  tidak  bisa  memutuskan  perkara  sendiri,  akan tetapi kementerian hanya bisa mengusulkan perkara tersebut ke Sultan Tidore kemudian dilakukanlah musyawarah untuk menetapkan perkara tersebut. 27

## C. Analisis  Perspektif  al-Siyāsah  al-Syar’iyah  Terhadap  Sistem  Pemerintahan Kesultanan Tidore
Kesultanan Tidore pada mulanya merupakan kerajaan Islam yang sangat besar di wilayah Maluku Utara. Islam dijadikan sebagai suatu sistem yang berlaku pada saat itu. Setelah mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Kesultanan Tidore maka diketahui letak  yang  sesuai  dengan al-Siyāsah  al-Syar’iyah dan  yang  tidak  sesuai.  Berikut rinciannya:
1. Struktur pemerintahan Kesultanan Tidore Sistem pemerintahan Kesultanan Tidore dipimpin oleh Kolano atau Sultan. pada saat itu sultan dibantu oleh suatu dewan wazir (kementerian) yang dalam bahasa Tidore disebut  Dengan jojau .  Anggota  dewan  wazir  terdiri  dari Bobato  Pehak  Raha (Bobato empat pihak) dan wakil dari wilayah kekuasaan. Bobato ini bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan dewan wazir. 28
al-Siyāsah al-Syar’iyah membahas berbagai Struktur dalam sebuah negara Islam di antaranya:

## 1. Dasar negara
Dasar dari negara di dalam ajaran Islam sudah tentu Islam. Di antara para tokoh Islam  ada  yang  telah  menjabarkan  mengenai  dengan  falsafah  kenegaraan  Islam,  salah satunya  adalah  Prof.  T.M.  Hasbi  ash-Shiddiqy,  Di  dalam  bukanya  “Asas-asas  Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam” menjebarkan dua buah ayat surah al-Nisa yaitu ayat 58 dan 59 menjadi “panca dasar pemerintahan Islam”, yaitu:
1.  Menunaikan amanah.
2.  Menegakkan keadilan.
3.  Mentaati Allah dan RasulNya.
4.  Menegakkan  kedaulatan  rakyat  dengan  jalan  mengadakan  permusyawaratan atau peran rakyat dan mengangkat kepala negara menurut kehendak Rakyat.
5.  Menjalankan  hukum-hukum  dan  undang-undang  dengan  sebaik-baiknya  dan sejujur-jujurnya. 29
Dalam kesultanan Tidore terdapat pula asas-asas pemerintahannya yaitu: 1. Syaraa se kitabullah, adalah berpegang pada Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah saw
2 .  Syaraa  Adat  Se  Nakudi,  Syaraa  Adat  Se  Nakudi adalah  sebuah  syariat  atau aturan  yang  membimbing  manusia  pada  keteraturan  dan  ini  hampir  sama  maknanya dengan ideologi pancasila. Di antara isi dari Syaraa Adat Se Nakudi adalah:
a. Jou suba se tabea (Bagaimana saling menghargai dan saling menghormati).
b. Budi se bahasa (Bagaimana bertutur kata dengan baik).
27 Amin Faruq (52 tahun), Ketua Menteri Sultan Tidore, Wawancara , 27 April 2019.
28 Husain Syah (46 Tahun), Sultan Tidore, Wawancara , Tidore, 31 A pril 2019.
29 T.M Hasbi ash-Siddiqy, Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syari’at Islam, (Cet. I; Jakarta: Matahari Masa, 1969 M), h. 25.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
c. Ngaku  se  rasai (Amanah,  menegakkan  sebuah  kepercayaan  dan  tidak menghianatinya).
d. Mae se kolopino (Rasa malu dan takut kepada Tuhan).
e. Ching se kangeri (Selalu rendah hati terhadap sesama manusia). 30

## 2. Bentuk pemerintahan
Banyak  orang  mengira  bahwa  bentuk  pemerintahan  di  dalam  Islam  adalah Republik  bukan  kerajaan.  Sesungguhnya  memang  ada  kesamaan  antara  Republik  dan bentuk pemerintahan di dalam sejarah Islam, yaitu dalam hal dipilihnya kepela negara, akan  tetapi,  Islam  tidak  menentukan  jangka  waktu  tertentu  yang  disebut  masa  jabatan untuk  seorang  kepala  negara. 31 Ini  berarti  bahwa  seorang  kepala  negara  tidak  dapat diganti, akan tetapi dasar pergantian seorang kepala negara bukan dengan habisnya masa jabatan.
Seorang  kepala  negara  tetap  di  dalam  jabatannya  selama  maslahat,  selama dipandang  baik  dan  mampu  menjalankan  tugas-tugasnya.  Rakyat  berhak  untuk mengangkat  kepala  negara.  Oleh  karena  itu,  rakyat  juga  berhak  untuk memberhentikannya apabila ada alasan-alasan untuk itu. 32
Kesultanan  Tidore  adalah  pemerintahan berbentuk  kerajaan.  maka  dari  seorang sultan diganti ketika sultan tersebut wafat atau tidak mempunyai maslahatnya terhadap rakyat.
Dalam al-Siyāsah  al-Syar’iyah sebuah  wilayah  harus  dipimpin  oleh  seorang seorang pemimpin, sebagaimana sabda Rasulullah saw
ُّل ِحَي  َلَ :َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله َل ْوُس َر َّنَا :اَمُهْنَع ُالله َي ِض َر َرَمُع ِالله ِدْبَع ْنَع َنِم ٍة َلََفِب َن ْوُن ْوُكَي ٍةَث َلََثِل
)ِهِدَنْسُم ْيِف َدَمْحَا ُها َو َر( ْمُهَدَحَا ا ْو ُرَّمَا  َّلَِا  ِض ْرَلَْا 33
Artinya:
“Dari  Abdullah  bin  Umar  radiyallāhu  ‘anhumā:  bahwa  sungguh  Nabi  saw bersabda: tidak dibolehkan bagi tiga orang yang berada di muka bumi ini, kecuali salah seorang dari mereka menjadi pemimpin di antara mereka”.
Hadis di atas menjelaskan bahwa di dalam sebuah kelompok atau wilayah yang terdapat di dalamnya manusia tiga orang atau lebih harus mengangkat seorang pemimpin yang akan bertugas untuk memimpin yang lainnya.
Kesultanan  Tidore  memiliki  seorang  pemimpim  yaitu  sultan,  maka  ini  tidak bertentangan dengan al-Siyāsah al-Syar’iyah , bahkan ini merupakan sebuah kewajiban bagi suatu wilayah.
Sultan  Tidore  dibantu  dengan  4  kementerian  yang  dalam  bahasa  Tidore  yaitu Bobato Pehak Raha (Bobato empat pihak). Dalam al-Siyāsah al-Syar’iyah menjelaskan mengenai  dengan  Kementerian,  kementerian  dalam  bahasa  Arab  yaitu  wazīr  dengan bentuk jamaknya adalah Wazarā.
al-Siyāsah al-Syar’iyah membagi menteri menjadi dua macam: 1. Menteri Tafwidhi (dengan mandat penuh).
30 Amin Faruq (52 tahun), Ketua  Menteri Sultan Tidore, Wawancara , 27 April 2019.
31 A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syari’ah, h. 173.
32 A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syari’ah, h. 174.
33 Al-Imām Ahmad bin Muhammad bin Hambal, al-Musnad, h. 134.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Menteri Tafwidhi (dengan mandat penuh) ialah menteri yang diangkat oleh imam (Khaifah)  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  berdasarkan  pendapatnya  dan  ijtihadnya sendiri.
2. Menteri Tanfidzi (pelaksana).
Menteri Tanfidzi (pelaksana)  ialah menteri  yang  diangkat  oleh Imam (khalifah) untuk membantu Imam (khalifah) tidak sesuai dengan pendapatnya akan tetapi mengikuti perintah dari seorang pemimpin. 34
Dari  pembagian  di  atas  maka  dilihat  dari  struktur  yang  ada  di  pemerintahan Kesultanan  Tidore  tidak  ada  pembagian  seperti  di  atas,  karena  semua  keputusan kementarian  yang  ada  di  Kesultanan  Tidore  harus  diajukan  ke  Sultan  dan  melakukan permusyawaratan.
2. Sistem pergantian Kepala Pemerintahan Dalam  sistem  pergantian  Kesultanan  Tidore  tidak  mengenal  Sistem  Putra Mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara. Proses seleksi seseorang untuk menjadi sultan dilakukan ketika seorang sultan meninggal dunia, lalu calon sultan dipilih  melalui  mekanisme  seleksi  calon-calon  yang  diajukan  dari  pihak Dano-Dano Folaraha (Wakil-wakil  marga  dari Folaraha ),  yang  terdiri  dari Fola  Yade,  Fola  Ake Sahu, Fola Rum, dan Fola Bagus . Dari nama-nama tersebut kemudian dibawa ke dewan pemeilihan  sultan  yaitu kornono  gamtufkange dan kornono  gurabunga ,  kemudian dipilihlah satu di antaranya untuk menjadi Sultan Tidore. 35
Seseorang yang hendak menjadi Sultan Tidore hendak memiliki beberapa kriteria diantaranya:
1. Mempunyai niat yang baik.
2. Memiliki fisik yang kuat.
2. Harus dari keturunan sultan.
3. Mempunyai bakat yang mumpuni dalam bidang agama, pemerintahan, dan lain- lain. 36
Dalam dikenal dengan Bai’at atau pengakuan mematuhi dan mentaati imam yang dilakukan oleh ahl al-halli wa al-aqdi dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan . 37 Pada waktu Ustman bin Affan diangkat menjadi khalifah, yang mula-mula membai’at adalah Abdurrahman bin Auf kemudian diikuti oleh manusia yang ada di masjid. 38
Jika diamati, tampak bahwa yang membai’at Ustman itu adalah ahl halli wa al- aqdi dan kemudian dapat diikuti oleh rakyat pada umumnya. Imāmah itu terjadi dengan salah  satu  cara  dari  dua  cara:  pertama  dengan  pemilihan Ahl  al-Halli  wa  al-Aqdi dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) Imām sebelumnya. 39
Syarat-syarat menjadi Imām, Imam al-Māwardi menjelaskan tujuh syarat Imām : 1. Adil
34 Abu Hasan al-Māwardi, al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilāyah al-Dīniyah , h. 5.
35 M.  Syamsul  Rizal,  “Struktur  Pemerintahan  Kesultanan  Tidore”, Blog  Syamsul  Rizal . http://msyamsul.blogspot.com/2009/01/struktur -pemerintahan-kesultanan-tidore.html (02 januari  2008).
36 Husain Syah (46 Tahun), Sultan Tidore, Wawancara , Tidore, 31 April 2019.
37 T.M Hasbi ash-Siddiqy, Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syari’at Islam, h. 66.
38 Ibnu Qutaibah Adainuri , al-Imāmah wa al-Siyāsah, h. 16.
39 Abu Hasan al-Māwardi, al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilāyah al-Dīniyah , h. 6.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
2. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk berijtihad dalam hukum dan kasus- kasus hukum yang harus dipecahkan.
3. Sehat panca indranya.
4. Sehat anggota badannya.
5. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat  dan kemaslahatan.
6. Kebenaran dan tanggung jawab dan tabah dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh.
7. Nasab, Imām harus orang Quraisyi. 40
Maka  dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  Kesultanan  Tidore sejalan  dengan  siyasah  syar’iyyah,  sebab  tidak  bertentangan  dengan  struktur pemerintahan islami begitupula dengan system pemerintahan islami.

## KESIMPULAN
a. Pada Salah satu kerajaan yang ada di Maluku Utara yang masih memakai dengan sistem  pemerintahan  kerajaan  Islam  adalah  kesultanan  Tidore,  terdapat  banyak sistem    pemerintahan  kesultanan  Tidore  di  antaranya  adalah  bahwa  kesultanan Tidore  tidak  mengenal  dengan  Sistem  Putra  Mahkota  sebagimana  kerajaan- kerajaan lainya yang ada di Nusantara. Pemilihan Sultan dilakukan melalui seleksi calon-calon  yang  di  ajukan  oleh Dano-Dano  Folaraha (wakil-wakil  marga  dari Folaraha ), yang terdiri dari Fola Rum, Fola Yade, Fola Ake Sahu, Dan Fola Bagus dan dari nama-nama inilah maka dipilih salah satunya untuk menjadi Sultan Tidore.
b. Al-Siyāsah  al-Syar’iyyah merupakan  salah  satu  bukti  bahwa  agama  Islam  adalah agama  yang  sangat  teladan  dalam  dunia  politik  Islam,  maka al-Siyāsah  al- Syar’iyyah mengajarkan  kepada  manusia  begaimana  seharusnya  sikap  politik sesuai  dengan  al-Quran  dan  sunah  Rasulullah  saw. al-Siyāsah  al-Syar’iyyah ini telah dilakukan Rasulullah saw dalam mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan  sosial  budaya  yang  diridai  oleh  Allah  swt,  kemudian  dilanjutkan  kepada para  sahabat  dan  sampai  pada  zaman  sekarang  ini. Al-Siyāsah  al-Syar’iyyah memandang bahwa sistem yang berlaku dalam Kesultanan Tidore masih memakai Sistem pemerintahan Islam seperti asas yang dipakai dalam Kesultanan Tersebut yaitu Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah saw.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurachman, Paramitha  "Moluccan  Responses  to  the  First  Intrusions  of  the  West," Dynamic of History, (eds) Haryati Subadio,et. a l. Amsterdam: North Holland Pub. Co. 1987.
Abimanyu, Soedjipto. Kitab Sejarah Terlengkap Kearifan Raja-raja Nusantara Cet: I; Jogjakarta: Laksana, 2014 M.
Adainuri, Ibnu Qutaibah. al-Imāmah wa al-Siyāsah t. Cet; Mesir: Muasasah al-Halabi, 1967.
40 Abu Hasan al-Māwardi, al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilāyah al-Dīniyah , h. 6.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kesultanan …
Al-Azdī, Al-Imām al-Hafīẓ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sajastānī. Sunan Abī Dāwud Cet. I; Riyād: Dār bin hazam, 1997.
Al-Bukhārī, Muhammad Bin ismā’īl bin Ibrāhīm. ṣaḥīḥ al-bukhārī cet. V;  lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2007.
Al-Dimasyqī, Abu al-Fidā’ Ismā’īl bin Umar bin Katsīr al-qurasyī. Tafsīr al-Qur’an al- Aẓīm Cet :I, Arab Saudi: Dār al- Ṣiddīq, 1425 H/2004 M.
Al-Hambal, Al-Imām Ahmad bin Muhammad. al-Musnad Cet. 4; Mesir: Dār al- Ma’ārif,
1972.
Ali,  Ameer. The  Spirit  of  Islam ,  Terjemahan  H.B.  Yasin  Cet.  II;  Jakarta:  PT. Pembangunan, 1967 M.
Al-Ifrīqī, Muhammad bin Mukhrim bin Manẓūr. Lisān al-Arab Beirut: Dār Ṣādir, t.th Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabbi al-‘Ālamīn Cet: I; Beirut:  D ār al-Jayl, t.th.
Al-Khalaf, Abdul Wahab. al-Siyāsah wa al-Syar’iyyah Cet. I; Kairo: Dār Anshar, 1977. Al-Māwardi,  Abu  Hasan. al-Ahkām  al-Sulthaniyah  wa  al-Wilāyah  al-Dīniyah ,  Cet.  3; Mesir: musthafā al-Asābil Halabi, t. th.
Al-Naisābūrī,  Al-Imām  Abū  al-Husain  Muslim  bin  al-Hajjāj  al-Qusyairī  al-Naisābūrī,
ṣahīh muslim Cet. I; arab Saudi: Dār Ihyā al-Turāṡ, 1955. Al-Qur’an al-Karim Al-Qurṭubī,  Ibnu  Rusyd. Bidāyah al-Mujtahid wa nihāyah al-muqtaṣid Cet.  1;  Kairo: Dār al-Jauzī, 2014.
Al-Syāfi’i,  Abd  al-‘Azīz  bin  abd  al-Salām  al-Salmī  al-Dimasyqī  al-  Syāfi’i. Tafsīr  al- Qur’ān Cet :I, Arab Saudi: Dār al- Ṣiddīq, 1416 H/1996 M. Ash-Siddiqy, T.M Hasbi. Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syari’at Islam , Cet. I; Jakarta: Matahari Masa, 1969 M.
Badan Pusat Statistik  Kota Tidore Kepulauan, Kota Tidore Kepulauan Dalam Angka, Tidore: BPS Kota Tidore Kepulauan, 2021.
Darmawijaya. Kesultanan Islam Nusantara Cet: I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010. Djazuli,  A. Fiqh  Siyasah  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  dalam  Rambu-rambu Syari’ah Cet. I; Bandung: Prenada Media, 2003. Gustama, Faisal Ardi. Buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara Cet. 1; yogyakarta: Brilliant books, 2017.
Http://msyamsul.Blogspot.com, Struktur -Pemerintahan-Kesultanan-Tidore. 02
/01/2008.
Ibnu  Taimiyah,  Syaikhul  al-Islam. al-Siyāsah  al-Syar’iyyah  fī  Iṣlāh  ar - Rā’i  wa  ar- Rā’iyah Cet. I, Arab saudi: Dār al-Wathan, 1427 H. Kamus Besar Bahas Indonesia Cet. 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Maududy, Abu al-‘Ala. al-Dawa’un ‘ala Harakat al-Tadhamun al-Islam Cet. II; Jakarta: Sinar Hudaya, 1972 M.
Munjid  Fil  Lughoh  Wa  Al  A’lam.  Dar  El  Machreq  Sarl  Publishers,  P.O.B.  Beirut- Lebanon, 1986.
Pulungan, J. Suyuthi. fiqh siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
Putuhena, M.Saleh. Interaksi Islam Dan Budaya Maluku t. Cet; Bandung: Mizan, 2006.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan prakteknya Cet: III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005. Suryanegara, Ahmad  Mansur. Api Sejarah Cet. III; Bandung: Surya Dinasti, 2016.
Winarno,  M.E. Metodologi  Penelitian  Dalam  Pendidikan  Jasmani Cet.  2;  Malang, Universitas Negeri Malang, 2013.
Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, Al-Mausu’at al- Fiqhiyyah .Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t.
Zaidan, Abd al-Karim Zaidan. al-Farḍu wa al-Dawlah fi al-Syarī’ah al-Islāmiyah Cet.
II; Beirut: al-Ijtihad al-Islam al-‘Ālamy, 1970 M.