## PENYELENGGARAAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE MELALUI IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK DI DESA TAMANSARI KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Verto Septiandika 1 , Ach Noor Bustomi 2 , Rika Nur Aisyah 3
Ilmu Administrsi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Rya Dringu,Krajan,Pabean,Kec.Kraksaan,Kota Probolinggo 67216 Email:yikanelisa27@gmail.com
Abstrak – Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  pelaksanaan good  village  governance  melalui  penerapan  standar  operasional  prosedur  (SOP) pelayanan publik di desa Tamansari, kecamatan Kraksaan. Penelitian ini bertujuan untuk  memahami  dan  menganalisis  transparansi,  akuntabilitas,  serta  peraturan hukum dalam implementasi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik di  desa  Tamansari,  kecamatan  Kraksaan.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  kualitatif  deskriptif.  Sumber  data  primer  diperoleh  melalui  wawancara, sedangkan  sumber  data  sekunder  diperoleh  dari  arsip  dan  dokumen-dokumen. Fokus  penelitian  ini  adalah  pelaksanaan  good  village  governance  melalui implementasi  standar  operasional  prosedur  (SOP)  pelayanan  publik  di  desa Tamansari,  kecamatan  Kraksaan,  dengan  poin  penting  yaitu  transparansi, akuntabilitas, dan aturan hukum.
Kata kunci: good governance, penerapan sop, pelayanan publik
Abstract – The  purpose  of  this  writing  is  to  identify  the  implementation  of  good village  governance  through  the  application  of  standard  operating  procedures (SOP)  in  public  services  in  Tamansari  village,  Kraksaan  sub-district.  This research  aims  to  understand  and  analyze  the  transparency,  accountability,  and legal regulations  in  the implementation  of  standard operating procedures  (SOP) in  public  services  in  Tamansari  village,  Kraksaan  sub-district.  The  research method  used  is  descriptive  qualitative.  Primary  data  sources  were  obtained through  interviews,  while  secondary  data  sources  were  obtained  from  archives and documents.  The focus  of  this research is  the implementation  of  good village governance through the implementation of standard operating procedures (SOP)
in  public  services  in  Tamansari  village,  Kraksaan  sub-district,  with  key  points being transparency, accountability, and legal regulations.
.
Keywords: Good governance,Implementation sop, public services

## PENDAHULUAN
Konsep good governance merupakan sebuah konsep pengelolaan pemerintahan yang menitikberatkan pada keterlibatan proporsional  dari  unsur  pemerintah, masyarakat,  dan  swasta  sebagai  tiga pilar  utama.  Prinsip  ini  memberikan pedoman  bahwa  siapa  pun  yang berperan  dan  dalam  peran  apa  pun dalam menjalankan pemerintahan diharapkan  untuk  lebih  fokus  pada peningkatan pelayanan
publik.
Dengan kata lain, tidak ada pemerintahan  yang  dapat  dianggap baik  tanpa  bukti  adanya  peningkatan kualitas  pelayanan  publik.  Saat  ini,
penerapan  prinsip  good  governance tidak lagi dipandang sebagai keharusan yang muncul karena adanya tekanan, tetapi telah menjadi
kebutuhan  bagi  setiap  organisasi untuk  mempertahankan  eksistensinya.
Tanpa  menerapkan  prinsip-prinsip
good  governance,  setiap  organisasi pasti  akan  menghadapi  ancaman terhadap keberadaan dan kelangsungannya(Placas, 2015). Dalam menjalankan tugas pemerintahan, penting untuk memiliki standar  yang  mengatur  bagaimana memberikan  pelayanan  publik  yang optimal, dan salah satu caranya adalah melalui penggunaan standar
operasional  prosedur  (SOP).  SOP
Pelayanan Publik merupakan
serangkaian  langkah-langkah  yang terstruktur dan terdokumentasi dengan jelas  yang  harus  diikuti  oleh  petugas pelayanan  publik  dalam  memberikan layanan  kepada  masyarakat.  Tujuan dari  SOP  Pelayanan  Publik  adalah memastikan  bahwa  pelayanan  publik yang  diberikan  sesuai  dengan  standar yang telah ditetapkan, serta transparan,  akuntabel,  dan  mudah diakses  oleh  masyarakat.  SOP  tidak hanya bersifat internal bagi organisasi, tetapi juga memiliki dimensi eksternal.  Selain  digunakan  untuk mengukur  kinerja  organisasi  publik dalam  program  dan  kegiatan  yang terkait,  SOP  juga  digunakan  untuk mengukur kinerja organisasi publik di mata masyarakat, seperti
responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Impementasi  Good  Village Governance  melalui  SOP  Pelayanan Publik  dilakukan  dengan  strategi pengembangan SOP  pelayanan publik yang  mengikuti  prinsip-prinsip  Good Village Governance, seperti transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi masyarakat, dan keterjangkauan.
Untuk  menerapkan  SOP  Pelayanan
Publik,  melibatkan  petugas  pelayanan publik  yang  memiliki  kualitas  dan pelatihan yang memadai, serta mematuhi standar yang telah ditetapkan.  Selain  itu,  dilakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan bahwa SOP telah
dijalankan dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Salah  satu  tantangan  utama  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa,
adalah bagaimana membangun mekanisme  pemerintahan  yang  dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera  secara  adil.  Oleh  karena  itu, pemerintah harus melaksanakan pembangunan  berdasarkan  aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang optimal(Solekhan, 2014) . Terdapat  beberapa  tantangan yang perlu dihadapi dalam pelaksanaan  SOP  pelayanan  publik  di Desa Tamansari, yaitu: 1. Keterbatasan sumber daya
manusia: Desa Tamansari mengalami keterbatasan dalam hal jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan publik.  Hal  ini  dapat  menjadi kendala dalam mengimplementasikan SOP pelayanan publik secara efektif dan efisien. 2. Kurangnya pemahaman mengenai SOP: Beberapa
pegawai  di  pemerintahan  desa mungkin  tidak  sepenuhnya memahami atau mengikuti SOP  pelayanan  publik  yang telah  ditetapkan.  Faktor  ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau pelatihan yang cukup mengenai SOP tersebut.
Dengan  menerapkan  prinsip- prinsip  good  village  governance  dan SOP  pelayanan  publik,  diharapkan pemerintah  desa  dapat  membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat hubungan  antara  pemerintah  desa dengan  masyarakat.  Melalui  SOP, pemerintah di Kantor Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo  dapat  menjalankan  tugas dan  fungsinya  serta  proses  kerja dengan  baik  sesuai  dengan  tujuan pembuatan  SOP,  yaitu  menciptakan komitmen mengenai tugas yang dilakukan  oleh  unit  kerja  instansi pemerintah  untuk  mencapai  good village governance.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan  dalam  studi  ini  adalah penelitian deskriptif kualitatif. (Rismayanti, 2016) menjelaskan bahwa  penelitian  kualitatif  adalah pengumpulan  data  yang  berbentuk kata-kata, kalimat, dan gambar.
Artinya, data  yang dikumpulkan tidak dalam  bentuk  angka,  tetapi  melalui wawancara,  observasi  langsung,  dan penelaahan dokumen terkait.
Sementara  itu,  penelitian  deskriptif merupakan  jenis  penelitian  yang menggambarkan apa yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu,  penelitian  ini  memilih  dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mengungkap realitas yang terjadi pada pemerintah Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.  Realitas  ini  dianalisis berdasarkan  fakta-fakta  yang  terjadi pada objek penelitian dan mengidentifikasi indikator-indikator
yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Data  yang  digunakan mencakup  data  sekunder  dan  data primer.  Dengan  demikian,  penelitian ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan,
menguraikan, menganalisis permasalahan, dan kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan  yang  terkait  dengan penyelenggaraan good village governance melalui standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik di Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Tamansari  merupakan salah  satu  dari  18  (  delapan  belas  )
desa  /  kelurahan  di  Kecamatan Kraksaan dan salah satu dari 325 ( tiga ratus dua puluh lima ) desa / kelurahan di Kabupaten Probolinggo yang berada    di  sebelah  timur  wilayah Kecamatan  Kraksaan  dan  berbatasan dengan Desa Sumberlele, Desa Asembakor, Desa Sumberan Kecamatan besuk dan Desa
Alassumur  Lor  Kecamatan  Besuk. Desa  Tamansari  terbagi  menjadi  2 Dusun yaitu Dusun Krajan, dan Dusun Parseh, dan 6 Rukun Tetangga.
Disamping itu Desa Tamansari juga  mempunyai  potensi  kegiatan ekonomi yang lain seperti perdagangan, warung, toko
peracangan  serta  pertukangan  dan beberapa  jenis  usaha  industri  rumah tangga  yang  masih  dalam  kegiatan keterampilan tradisional.
Potensi-potensi  yang  dimiliki oleh  Desa  Tamansari  ini  haruslah didukung dengan kemampuan pemerintahan  desa  dalam  mengelola dan  mengembangkan  potensi  desa  ini menjadi lebih baik dan unggul. Upaya yang  harus  dilakukan  adalah  dengan sistem pengelolaan yang baik sehingga dapat mengefektifkan kinerja pemerintahan  desa  dalam  mengelola dan  mengembangkan  potensi  tersebut bersamasama dengan masyarakat desa. Sistem pengelolaan yang
dimaksud juga terkait dengan pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat sehingga efektivitas kinerja  pemerintahan  desa  dapat berjalan  dengan  baik,  hal  ini  juga terkait dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Kinerja  pemerintahan  desa Tamansaridapat berhasil dengan tercapainya tujuan dari
penyelenggaraan  pemerintahan  desa.
Peran utama pemerintahan desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat,  maka  setiap  aparatur pemerintahan  desa  harus  mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pelayanan publik terkait kepada teknologi informasi. Keberhasilan kinerja  pemerintahan  desa  berkaitan dengan tata kelola pemerintahan  yang baik. Konsep good governance semakin  diperlukan  oleh  pemerintah seiring dengan berkembangnya reformasi dan otonomi daerah. Tujuan penerapan  good  governance  adalah agar pembangunan dan penyelenggaraan  pemerintahan  dapat menjadi efektif, efisien, bersih, bertanggung  jawab,  dan  terbebas  dari korupsi, kolusi, dan nepotisme(Iswahyudi et al., 2017). Good  governance  sering  kali diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Ada juga yang mengartikannya sebagai tata pemerintahan yang baik, dan beberapa orang  menganggapnya  sebagai  sistem pemerintahan  yang  baik(Aminudin,
2019).
Menurut Sedarmayanti (2010:67),  konsep  good  governance dapat  dijelaskan  sebagai  berikut: "Good  governance  adalah  sistem  tata kepemerintahan  yang  memungkinkan terciptanya mekanisme penyelenggaraan  pemerintahan  yang efektif  dan  efisien  melalui  sinergi yang konstruktifantarapemerintah, sektor swasta, dan masyarakat." Menurut Sedarmayanti (2013:98) yang dikutip olehBudiarrianto  &  Frida  Sebayang,
(2021)  terdapat  empat  prinsip  utama yang  dapat  memberikan  gambaran tentang  administrasi  publik  yang mencerminkan  kepemerintahan  yang baik, yaitu:
1. Prinsip  Akuntabilitas,  yang melibatkan pertanggungjawaban dalam kasus kelalaian dalam pelayanan, pelaksanaan prosedur dan mekanisme kerja organisasi,  serta  memberikan prioritas  kepada  kepentingan masyarakat oleh petugas pelayanan. 2. Prinsip Transparansi, yang mencakup memberikan keterbukaan kepada masyarakat dalam menyampaikan  aspirasi  terkait pelayanan di Desa, memastikan aksesibilitas informasi pelayanan bagi masyarakat,  dan  menyediakan prosedur pengaduan jika informasi  yang  disampaikan tidak mencapai publik.
3. Prinsip Partisipasi Masyarakat, yang menekankan bahwa setiap  kebijakan  pelayanan harus didasarkan pada kesepakatan bersama masyarakat melalui musyawarah, melibatkan partisipasi  masyarakat  dalam memberikan  kritik  dan  saran untuk  meningkatkan  kinerja pelayanan,  serta  melibatkan masyarakat dalam sosialisasi.
4. Prinsip  Aturan  Hukum,  yang mencakup  adanya  peraturan yang  memberikan  kepastian
dalam pemberian layanan, adanya  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  bagi  petugas
pelayanan,  serta  pemberian insentif dan sanksi bagipelaksanapelayanan. Sedangkan  Menurut  Bhatta
dalam  Sedangkan  Menurut  Bhatta dalam  Rismayanti,  (2016), sistem dan prosedur  kerja  yang  mengacu  pada prinsip  good  governance  menekankan hal-hal berikut:
1. Transparansi, yang mengharuskan adanya kejelasan mengenai mekanisme, program, atau aktivitas,  serta  memberikan kesempatan kepada masyarakat  untuk  memberikan tanggapan, usulan, atau kritik. 2. Akuntabilitas,  yang  mencakup kemampuan untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan setiap aktivitas yang dilakukan, terutama dalam pemerintahan  yang  demokratis atau  tata  kelola  yang  baik, dengan akuntabilitas yang dilakukan kepada masyarakat.
3. Aturan  hukum  (rule  of  law), yang menjamin kepastian
hukum  dan  rasa  keadilan  bagi masyarakat terkait setiap kebijakan  publik  yang  dibuat dan dilaksanakan. Prinsip-prinsip ini  menjadi karakteristik  yang  harus  dipenuhi dalam implementasi Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam penyelenggaraan pelayanan guna mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Oleh karena  itu,  SOP  tidak  hanya  dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, tetapi juga dapat
digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dari perspektif masyarakat.
Implementasi  Standar  Operasional Prosedur (SOP) pelayanan public di desa  Tamansari  mendukung  upaya Good Village Governance
Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di kantor desa  Tamansari  memainkan  peran penting dalam memastikan kelancaran semua urusan terkait dengan pelayanan administrasi. SOP merupakan  salah  satu  elemen  yang penting dalam proses pelayanan publik.  Prosedur  tersebut  bertujuan untuk  mengatur  agar  pelaksanaan pelayanan  oleh  aparat  pemerintah berjalan dengan teratur dan menghasilkan  keseragaman  dalam setiap  pekerjaan.  Jika  prosedur  telah ditetapkan,  maka  tidak  akan  ada  hasil yang  diharapkan  jika  seseorang  tidak mengikutinya.
Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus dapat dirasakan oleh masyarakat  dengan  mudah,  tanpa hambatan,  sesuai  dengan  waktu  yang tepat,  dan  dengan  persyaratan  dan biaya  yang  jelas.  Selain  itu,  pegawai instansi pemerintah juga harus bersikap ramah saat melayani masyarakat.  Jika  pelayanan  yang diberikan  tidak  memuaskan  bagi masyarakat, pemerintah
harus mengubah persepsi masyarakat bahwa tidak  semua  instansi  pemerintah memberikan  pelayanan  yang  optimal. Pelayanan  yang  baik  juga  merupakan kunci penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Berdasarkan Bhatta dalamRismayanti(2016),  sistem  dan prosedur kerja mengacu pada
indikator  good  governance,  yang meliputi:
1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Aturan Hukum (rule of law). Dengan mengacu pada indikator-indikator  tersebut,  sistem dan  prosedur  kerja  yang  diterapkan dapat  memenuhi  prinsip-prinsip  good governance.
Berdasarkan  teori  yang  telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menjelaskan  hasil  wawancara  yang dilakukan untuk memahami implementasi  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  di  Desa  Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.
1. Akuntabilitas Akuntabilitas dalam konteks  ini  mengacu  pada kemampuan penyelenggara pelayanan publik, yaitu pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Menurut  teori Bhatta  yang  dikutip  dalam (Rismayanti, 2016), akuntabilitas  berarti  mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan setiap aktivitas yang dilakukan kepada masyarakat. Setiap instansi pemerintahan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan aktivitas  dan  kebijakan  yang mereka  lakukan.  Di  kantor Desa Tamansari, terlihat bahwa pegawai-pegawai memberikan pelayanan kepada masyarakat  dengan  tanggung jawab yang cukup baik.
Tanggung  jawab  ini  tidak hanya terlihat dari sikap ramah
yang ditunjukkan kepada
masyarakat,  tetapi  juga  dari profesionalitas  pegawai  dalam memberikan pelayanan. Salah satu ukuran yang sangat  penting  dalam  menilai Akuntabilitas Kinerja pelayanan publik adalah tingkat ketelitian petugas pelayanan dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Ketelitian pegawai ini mencerminkan profesionalisme  mereka  dalam menjalankan tugas sesuai dengan  peran  dan  tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya  ketelitian  yang  tinggi, setiap pegawai dapat memberikan pemikiran, perhatian,  dan  kemampuan terbaik mereka dalam menjalankan  tugas  pekerjaan yang  menjadi  tanggung  jawab mereka. Indikator  lain  untuk mengukur Akuntabilitas produk pelayanan publik adalah  sejauh  mana  waktu penyelesaian  pelayanan  yang diberikan  oleh  kantor  desa Tamansari. Masyarakat merasa bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan waktu yang  telah  ditetapkan,  kecuali jika  ada  gangguan  teknis.
Akuntabilitas  di  kantor  desa Tamansari, Kabupaten Probolinggo,  dalam  pelayanan Administrasi dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan waktu penyelesaian Administrasi yang telah ditetapkan. Kehadiran  kejelasan  mengenai waktu penyelesaian dan
kecepatan pelayanan yang diberikan  kepada  masyarakat menunjukkan bahwa kinerjanya cukup baik, kecuali jika terdapat gangguan teknis. Dengan adanya Standar Operasional  Prosedur  (SOP) yang menetapkan waktu penyelesaian  selama  1  hari kerja, setiap pegawai bertanggung jawab atas kecepatan pelayanan yang diterapkan  di  kantor  desa Tamansari. Hal ini membangkitkan motivasi mereka  untuk  menyelesaikan tugas tepat waktu dan menghasilkan  hasil  yang  baik. Namun, penyelesaian pelayanan dapat menjadi terhambat  jika  pejabat  yang harus  menandatangani  tidak ada  di  tempat  atau  terdapat kendala teknis lainnya. Akuntabilitas dalam penerapan Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  pelayanan  Administrasi kependudukan  di  kantor  desa Tamansari menunjukkan bahwa penyelenggara pelayanan mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan setiap  aktivitas  pelayanan.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  tingkat ketelitian  dalam  memberikan prosedur dan persyaratan  yang harus dipenuhi, disiplin pegawai, serta kecepatan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Transparansi
Transparansi merupakan  konsep  utama  dan salah satu faktor penting dalam mengukur  good  governance. Kualitas pelayanan dapat dinilai dari tingkat transparansi yang ada dalam penyelenggaraannya. Transparansi memainkan peran  yang  sangat  signifikan dalam pelayanan publik. Fokus utama  dalam  meningkatkan kinerja pegawai adalah memberikan  akses  yang  lebih mudah bagi masyarakat terhadap berbagai fasilitas pelayanan publik. Transparansi mencakup  kejelasan  mengenai mekanisme, prosedur, program, dan aktivitas pelayanan,  serta  memberikan kesempatan  bagi  masyarakat untuk  memberikan  tanggapan,
usulan,  dan  kritik.  Bhatta (dalam Rismayanti, 2016) menjelaskan  bahwa  melalui Standar  Operasional  Prosedur (SOP), transparansi dapat dijamin  karena  masyarakat mengetahui  alur  mekanisme pelayanan publik dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan  keluhan  dan umpan  balik  melalui  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Tujuan utama pelayanan publik adalah
memuaskan  atau  memenuhi keinginan  masyarakat,  oleh karena  itu  diperlukan  kualitas pelayanan  yang  sesuai  dengan harapan  masyarakat,  terutama di  kantor  desa  Tamansari, kecamatan Kraksaan. Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi  berarti  adanya kejelasan  mengenai  prosedur dan  persyaratan  Administrasi
yang  mudah  diakses  oleh semua pihak yang membutuhkannya, serta disampaikan  dengan  jelas  dan mudah  dipahami  melalui  SOP yang disebarkan melalui aparat kantor  desa.  Transparansi  juga mencakup  kejelasan  mengenai waktu.  Dalam  penerapan  SOP pelayanan Administrasi, kejelasan waktu mengacu pada jangka  waktu  penyelesaian Administrasi  yang  disesuaikan dengan standar pelayanan, sehingga  tidak  mengecewakan masyarakat  sebagai  pengguna layanan. Di kantor desa Tamansari, kecamatan Kraksaan,  waktu  penyelesaian Administrasi Kependudukan mengikuti proses standar dengan  waktu  penyelesaian dalam  1  hari  (dengan  asumsi tidak  ada  kendala  teknis  atau ketidakhadiran pejabat penandatangan).  Transparansi dalam penerapan SOP pelayanan  Administrasi  juga memberikan  kesempatan  bagi masyarakat  untuk  memberikan tanggapan,  usulan,  dan  kritik. Kantor desa Tamansari, kecamatan Kraksaan, menerima  dan  menanggapi keluhan dan kritik dari masyarakat sebagai bagian dari penerapan SOP pelayanan Administrasi. 3. Aturan Hukum
Aturan  Hukum  sebagai indikator memiliki makna bahwa terdapat peraturan yang mengatur  tentang  kepastian pemberian layanan, serta adanya  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  yang  harus diikuti  oleh  petugas  pemberi layanan (Sedarmayanti). Prinsip  Aturan  Hukum  (Rule of Law) mencerminkan legalisme yang mengedepankan gagasan bahwa keadilan dapat diwujudkan melalui pembuatan  sistem  peraturan dan  prosedur  yang  objektif, tidak memihak, tidak personal,
dan  otonom.  Menurut  teori Bhatta dalam (Rismayanti, 2016)  terdapat  beberapa  hal yang  harus  dipenuhi  untuk memastikan adanya aturan hukum  dan  rasa  keadilan  bagi masyarakat maupun pihak swasta terhadap setiap kebijakan  publik  yang  dibuat dan  dilaksanakan  oleh  kantor desa  Tamansari,  kecamatan
Kraksaan,  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan pelayanan  administrasi,  kantor desa  Tamansari,  kecamatan Kraksaan, memiliki acuan atau dasar  hukum  yang  menjadi landasan  dalam  menjalankan pelayanan  administrasi.  Setiap penyelenggaraan pelayanan tentu  memiliki  Dasar  Hukum yang terdiri dari norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi  dasar  bagi  setiap pelaksanaan pelayanan. Beberapa  Dasar  Hukum  yang terdapat dalam Standar Operasional  Prosedur  (SOP) pada  pelayanan  Administrasi kantor desa Tamansari, kecamatan  Kraksaan,  antara lain:
1.  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2.  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten  Probolinggo  Tahun 2017 Nomor 09 Seri A); 4. Peraturan Bupati Probolinggo  Nomor  65  Tahun 2021  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Bupati  Probolinggo Nomor    27  tahun  2019 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Menengah  Desa  (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangun Desa (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor Nomor 65 Seri G) Dari  penilaian  secara umum terhadap pelayanan yang  diberikan  oleh  Kantor Desa  Tamansari,  Kecamatan Kraksaan,  dapat  dilihat  bahwa
Dasar  Hukum  yang  ada  dalam Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  pelayanan  Administrasi telah  dijalankan  dengan  baik sesuai  dengan  aturan  hukum yang  berlaku.  Hal  ini  juga terbukti dari ketentuan-
ketentuan yang tercantum secara  jelas  dalam  SOP  yang digunakan  dalam  melayani masyarakat.  Hasil  observasi  di Kantor  Desa  Tamansari  sesuai dengan pandangan Bhatta yang dikutip oleh Rismayanti (2016)  menunjukkan  bahwa Aturan  Hukum  (Rule  of  Law) menjamin  adanya  kepastian hukum  dan  rasa  keadilan  bagi masyarakat terkait setiap
kebijakan  publik  yang  dibuat dan dilaksanakan.
Penerapan Rule of Law dapat  terlihat  dari  adanya Dasar  Hukum  yang  menjadi acuan  dalam  SOP  pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Tamansari. Dengan  adanya  dasar  hukum ini,  pelayanan  dapat  berjalan secara  optimal.  Selain  itu,
dalam  pelayanan  Administrasi Kependudukan,  telah  tercipta rasa keadilan dengan memberikan  pelayanan  tanpa membedakan suku, ras, gender,  atau  faktor  lainnya. Hal  ini  dapat  dilihat  dari adanya  sistem  nomor  antrian yang digunakan oleh masyarakat  dan  persyaratan yang  harus  dipenuhi  dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, sehingga tidak ada diskriminasi dalam pelayanan tersebut. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan penelitian mengenai penerapan Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  pada pelayanan Administrasi  Kependudukan di DinasKependudukandanCatatanSipilKa
bupatenGowa, dapatdiambilkesimpulansebagaiberikut:
1. Transparansi  dalam  penerapan SOP pada pelayanan Administrasi terbilang baik. Hal ini terlihat dari kejelasan
prosedur, persyaratan, dan waktu pelayanan yang diinformasikan secara terbuka. 2. Akuntabilitas  dalam  penerapan SOP pada pelayanan Administrasi terlihat dari tingkat  ketelitian,  kedisiplinan, dan kecepatan layanan. Pegawai mampu menyelesaikan Administrasi dengan tepat waktu,  sesuai  dengan  proses penyelesaian  yang  ditetapkan, yakni  1  hari  proses  kerja  di Kantor Desa Amanari, Kecamatan Kraksaan. 3. Aturan  Hukum  (Rule  of  Law) dalam penerapan SOP diterapkan  dengan  baik.  Dasar hukum yang ada telah dijalankan sesuai dengan aturan yang  berlaku.  Persyaratan  yang jelas  tercantum  dalam  SOP
yang digunakandalampelayanankepa damasyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti mengungkapkan rasa terima  kasih  kepada  pihak  akademik program studi Ilmu Administrasi Negara  di  Fakultas  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Panca Marga Probolinggo atas dukungan dan bantuan yang
diberikan dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminudin, A. (2019). Implementation of Good Village Governance in Village Development. Journal of Public Administration and Local Governance , 3 (1), 1–17. Budiarrianto, D., & Frida Sebayang, A.
(2021). Penerapan Prinsip-Prinsip
Good Governance terhadap
Pelayanan Publik Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Bandung Conference Series: Economics Studies , 33–40.
Iswahyudi,  A.,  Triyuwono,  I.,  & Achsin,  M.  (2017).  Hubungan pemahaman akuntabilitas, transparansi,  partisipasi,  value  for money  dan  good  governance (Studi  empiris  pada  SKPD  di Kabupaten Lumajang). JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) , 1 (2). Placas, C. D. E. (2015). BAB I
PENDAHULUAN ,Latar
Belakang Masalah Skripsi . 2015 ,
1–239.
http://eprints.ums.ac.id/14213/2/B
AB_I.pdf
Rismayanti, N. (2016). Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kabupaten Gowa .
Solekhan,  moch. (2014).
Penyelenggaraan Pemerntah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat . Setara Press.