INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6910-6927 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Lewat Batas Menurut Undang-Undang Pokok Agraria di Indonesia
Elok Oktavia Wardah 1 ✉ , Made Warka 2
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: Elokoktaviawardah110@gmail.com 1 ✉
Abstrak
Perlindungan terhadap pemegang hak l atas tanah l di luar batas tanah menurut l Undang-Undang l Pokok Agraria l di Indonesia merupakan aspek penting dalam l sistem hukum l agraria. l Undang-Undang Pokok l Agraria berfungsi sebagai l landasan utama dalam mengatur hak atas l tanah dan memberikan l perlindungan hukum kepada l pemegang hak l atas l tanah. Pemegang hak atas l tanah mempunyai hak- hak yang l diakui dan dilindungi undang-undang, antara lain hak l milik, hak l pakai, hak guna l usaha, dan l hak sewa. Namun dalam praktiknya, pemegang hak atas tanah seringkali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dapat mengancam keberlangsungan haknya. Adanya hubungan hukum antara hak dan kewajiban dalam pendaftaran tanah menimbulkan akibat hukum mengenai keabsahan  hasil  pendaftaran  tanah.  Implikasi  dari  sahnya  sertipikat  tanah  hasil  pendaftaran  tanah hendaknya  mempunyai  akuntabilitas  hukum  terhadap  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan masyarakat. Penyelenggaraan sistem l pendaftaran tanah l di Indonesia l belum mampu l menciptakan kepastian l hak  dan  ketertiban  administrasi l pertanahan,  terutama  disebabkan  oleh  kurangnya pemanfaatan  teknologi  maju  yang  memadai  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN).  Penerapan teknologi ini masih sebatas teori dan regulasi, serta belum mencapai tingkat implementasi di lapangan. Secara  teori,  pemerintah  harus  memprioritaskan l kegiatan  kedeputian l survei,  pengukuran,  dan l pemetaan  untuk l membuat  peta l dasar  berskala  besar l dan  peta l digital  bidang  tanah l serta  peta tematik l lainnya  dengan l database  yang  memadai l sesuai  dengan l perkembangan  teknologi  dan hukum l di zaman modern. Hal ini l akan menghasilkan produksi peta yang hemat biaya dan l efisien yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  lembaga  lain  untuk  mendukung  kinerja  yang  akurat  dalam menyediakan dan mengelola data yang l diperlukan. Dalam l penelitian ini l akan digunakan l perpaduan antara penelitian hukum normatif dan tinjauan pustaka untuk membahas secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi l pemegang hak l atas tanah l di luar batas menurut l Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian hukum normatif akan digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan   ketentuan-
ketentuan l Undang-Undang   Pokok l Agraria, serta l peraturan-peraturan dan asas-asas hukum terkait. Pendekatan ini melibatkan penelaahan kerangka hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur perlindungan hak atas l tanah di l luar batas menurut l Undang- Undang Pokok l Agraria. Metode kajian literatur akan digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel, dan dokumen  resmi  terkait  permasalahan  hukum  perlindungan  hak  atas  tanah  di  luar  batas.  Sumber- sumber ini memberikan wawasan dan pendapat dari para ahli dan cendekiawan hukum mengenai masalah ini. Analisis terhadap bahan hukum yang terkumpul melalui penelitian hukum normatif dan tinjauan pustaka akan dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif. Hal ini melibatkan analisis dan interpretasi sistematis terhadap ketentuan, prinsip, dan konsep hukum yang relevan mengenai perlindungan hak l atas tanah l di luar batas menurut l Undang-Undang l Pokok Agraria.
Kata kunci: Perlindungan, Tanah, Agraria

## Abstract
The  protection  of  land  rights  holders  beyond  boundaries  according  to  the  Basic  Agrarian  Law  in Indonesia is an important aspect in the agrarian legal system. The Basic Agrarian Law serves as the main foundation in regulating land rights and providing legal protection to land rights holders. Land rights holders have rights that are recognized and protected by law, including ownership l rights, use l rights,  business  use l rights,  and l lease  rights.  However,  in  practice,  land  rights  holders  often  face various  challenges  and  problems  that  can  threaten  the  sustainability  of  their  rights.  The  legal relationship  between  rights  and  obligations  in  land  registration  gives  rise  to  legal  consequences regarding the validity of land registration results. The implications of the validity of a land certificate resulting from land registration should have legal accountability towards interested parties and the public. The l implementation of l the land l registration system l in Indonesia l has not l been able l to create l certainty of l rights and l land administration l order, mainly due to the lack of utilization of adequate advanced technology by the l National Land l Agency ( l BPN). The application l of this l technology is l still limited to l theory and l regulations, and has not reached the l level of l implementation in l the l field. In l theory, the government l should prioritize l the activities l of the l deputy of survey, measurement, and l mapping to l create large-scale l basic  maps and l digital maps of l land parcels l and other l thematic maps l with adequate l databases in accordance l with technological l and legal l developments in modern times. This l would result in cost-effective and efficient production of maps that can be utilized by other agencies to support accurate performance in providing and managing the required data. In this l study, a l combination of normative l legal research l and literature review will be used to discuss in depth the legal l protection for l land rights l holders beyond boundaries according to the Basic  Agrarian Law. Normative legal research will be l used to l analyze and l interpret the l provisions of the Basic Agrarian Law, as well as related regulations and legal principles. This approach involves examining the legal framework and principles that govern the protection of land rights beyond boundaries according to the Basic Agrarian Law. Literature review method will be used to collect secondary sources such l as l books, articles, and official documents related l to the l legal issues l of protecting land rights beyond
boundaries.  These  sources  provide  insights  and  opinions  from  legal  experts  and  scholars  on  the subject. Analysis of the collected legal materials through normative legal research and literature review will be conducted using deductive reasoning. This involves systematic analysis and interpretation of relevant  legal  provisions,  principles,  and  concepts  regarding  the  protection  of  land  rights  beyond boundaries according to the Basic Agrarian Law.
Keyword: Protection, Land, Agrarian.

## PENDAHULUAN
Pendaftaran  tanah l dan  perlindungan l hukum  bagi l pemegang  hak l atas  tanah l merupakan aspek  penting  dalam l sistem hukum l agraria di l Indonesia. Undang-Undang l Pokok Agraria l (UUPA) menjadi landasan utama dalam mengatur l hak-hak atas l tanah dan l memberikan perlindungan l hukum kepada pemegang l hak tersebut. Pemegang hak atas l tanah memiliki hak-hak yang l diakui dan dilindungi oleh hukum, termasuk hak l milik, hak l pakai, hak l guna l usaha,  dan hak l sewa. Namun, dalam praktiknya, pemegang hak atas tanah  sering  menghadapi  berbagai  tantangan  dan  masalah  yang  dapat  mengancam keberlangsungan hak-hak mereka.
Perlindungan l hukum  bagi l pemegang  hak l atas  tanah l sangat  penting  untuk memastikan  kepastian  hukum l dan  keadilan  dalam  pengaturan  pertanahan.  Hal  ini melibatkan  proses  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan l oleh l pemerintah,  yang  meliputi l pengumpulan, l pengolahan, pembukuan, dan l penyajian data l fisik dan l yuridis mengenai l bidang-bidang l tanah serta pemberian l surat tanda l bukti hak l seperti sertipikat. Namun, meskipun  adanya  proses  pendaftaran  tanah,  masih  terdapat  berbagai  masalah  yang dihadapi oleh l pemegang hak l atas l tanah. Salah l satu masalah l yang sering l muncul adalah adanya l klaim  atau  sengketa  atas  tanah  yang  dapat  mengancam  keberlakuan  hak-hak pemegang  tanah.  Selain  itu,  juga  terdapat  masalah  terkait  dengan  keabsahan  sertipikat tanah, kekuatan bukti dalam persidangan, dan l perlindungan hukum l terhadap pemegang hak l atas tanah l yang lewat batas tanah yang tidak diketahui. Dalam l konteks hukum agraria l di l Indonesia, Undang-Undang l No. 5 l Tahun 1960 l mengatur bahwa semua hak l atas tanah l yang ada l pada tanggal 24 l September 1960 l sudah diubah l menjadi salah l satu hak l yang l baru, yaitu hak l milik.
Proses pendaftaran pemegang hak atas tanah lewat batas yang belum optimal dan belum mencakup seluruh wilayah Indonesia. l Undang-Undang Pokok l Agraria menetapkan bahwa l pendaftaran tanah l harus dilakukan untuk menjamin l kepastian l hukum.  Namun, dalam praktiknya, proses pendaftaran tanah masih menghadapi kendala seperti kurangnya sumber  daya  manusia  dan  teknologi  yang  memadai,  serta  kurangnya  koordinasi  antara
instansi terkait. Kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang hak atas tanah lewat batas. Meskipun pemegang hak atas tanah memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum, namun dalam praktiknya masih terdapat masalah terkait sengketa batas  tanah  dan  keabsahan  sertipikat  tanah.  Sengketa  batas  tanah  dapat  mengancam keberlakuan hak-hak pemegang tanah, sedangkan keabsahan sertipikat tanah sering kali dipertanyakan  karena  adanya  kesalahan  administrasi  atau  data  yang  tidak  benar.  Tidak adanya  mekanisme  yang  jelas  untuk  menangani  pemegang  hak l atas  tanah l yang  lewat batas tanah l yang tidak l diketahui. Terkadang, pemegang hak atas tanah tidak l mengetahui bahwa  tanah  yang  mereka  miliki  melewati  batas  yang  ditetapkan.  Hal  ini  dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan sengketa dengan pihak lain l yang memiliki hak l atas tanah l yang sama.
Berkaca dari pemeparan masalah diatas, maka dalam penelitian di jurnal ini akan membahas secara mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pemeng hak atas tanah lewat batas menurut undang-undang pokok agraria.

## METODE PENELITIAN
Pada pembahasan penelitian ini, yang akan digunakan l dalam penelitian l ini adalah l kombinasi  penelitian hukum l normatif  dan tinjauan literatur. Penelitian l hukum normatif l digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan ketentuan l Undang-Undang Pokok l Agraria (UUPA) atau l Undang-Undang Pokok l Agraria, serta peraturan dan asas l hukum  terkait. Pendekatan ini melibatkan penelaahan kerangka hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur perlindungan  hak  atas  tanah  di  luar  batas  menurut  UUPA.  Metode  tinjauan  pustaka digunakan  untuk  mengumpulkan  sumber-sumber  sekunder  seperti  buku,  artikel,  dan dokumen  resmi terkait  permasalahan  hukum perlindungan hak atas tanah di luar  batas. Sumber-sumber ini memberikan wawasan dan pendapat dari para ahli dan sarjana hukum mengenai  subjek  tersebut.  Analisis  terhadap  bahan  hukum  yang  dikumpulkan  melalui penelitian hukum normatif  dan  kajian pustaka dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif. Hal ini melibatkan analisis dan interpretasi secara sistematis terhadap ketentuan hukum, prinsip, dan konsep yang relevan dengan isu perlindungan hak atas tanah di luar batas menurut UUPA.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendaftaran Pemegang  Hak l Atas Tanah l Lewat Batas Menurut l Undang-Undang Pokok l Agraria
Tanah l merupakan  salah  satu  komponen  yang l sangat  penting  bagi  kehidupan manusia.  Manusia  tidak  seharusnya  (dalam  arti  luas)  diharuskan  memiliki  tanah,  namun masyarakat secara keseluruhan harus memperhatikan keteraturan dalam penggunaannya karena kebutuhan akan tanah. Dibandingkan zaman dahulu, ketika tanah dikuasai secara kolektif oleh suatu kelompok yang memerintah, kehidupan modern sudah lebih maju. Hal ini  dimungkinkan  karena  jumlah  lahan  yang  dibutuhkan  pada  saat  itu  relatif  kecil dibandingkan dengan luas lahan itu sendiri. Namun dalam masa keberadaan kita saat ini, jelas  bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah harus dikaji secara matang, dan harus berkeseimbangan antara hak pengguna dan tanggungjawab terhadap tanah itu sendiri. Dan selama kedua belah pihak puas dengan pengaturan tersebut, keseimbangan akan efektif.
Kemungkinan  munculnya  emosi  ketidakpuasan  lebih  besar  dan  akan  merusak keseimbangan  itu  sendiri  seiring  dengan  meningkatnya  kuantitas  dan  jenis  permintaan lahan. Oleh l karenanya, untuk l memastikan hal itu bisa terjadi l karena, pemerintah sebagai l penguasa  harus  mengatur  bagaimana  masyarakat  menjalani  kehidupannya  harus menetapkan  batasan-  batasan  tertentu  yang  kini  lebih  sering  disebut  dengan  undang- undang.  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  yang  dikenal  juga  dengan  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria adalah peraturan l perundang-undangan l di Indonesia l yang secara tegas mengatur l mengenai pertanahan. Ini mengatur hak dan kewajiban. topik hukum pertanahan. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan tanah dapat menimbulkan permasalahan besar di tingkat regional dan nasional, yang dampaknya sering kali dapat mengganggu stabilitas nasional.
Bentuk Perlindangan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Lewat Batas Menurut Undang-Undang Pokok Agraria.
Hukum Agraria merupakan salah satu bagian dari hukum perdata terdiri atas salah satu  kelompok  berbagai  bidang  hukum  yang  mengatur  tentang  hak  penguasaan  atas sumber  daya  alam  tertentu.  Bidang  hukum  Agraria  ialah  hukum  tanah,  hukum pertambanga,  hukum kehutanan, hukum air dan lain sebagainya. Hukum agraria menurut bachan mustofa menjelaskan kaidah l hukum yang l tertulis adalah l hukum agraria l dalam bentuk l hukum  undang-undang l dan l peraturan-peraturan  yang  tertulis l lainnya  yang l dibuat oleh l negara, kaidah l hukum yang l tidak tertulis l adalah hukum l agraria dalam bentuk
hukum  adat l setempat  dan l yang  perkembangan, l pertumbuhan,  serta  berlakunya l dipertahankan oleh l masyarakat adat l yang bersangkutan l (Harsono 2008).
Tanah dimiliki seseorang l atau yang l diberikan dengan l hak-hak l atas tanah l untuk digunakan l atau dimanfaatkan l berdasarkan l UUPA, hak-hak l atas l tanah l merupakan hak yang l memberikan wewenang kepada l pemegang hak tanah untuk digunakan dan l diambil manfaatnya dari tanah l yang l dihakinya. Atas ketentuan l pasal 4 l ayat ( l 2) UUPA, kepada l pemegang  hak l atas    tanah l diberikan  wewenang l untuk  mempergunakan l tanah  yang l bersangkutan, demikian l pula dengan tubuh l bumi dan l air serta l ruang diatasnya sekedar l diperlukan  untuk l kepentingan  langsung l yang  dengan l penggunaan  tanah l itu  dalam l batas-batas l menurut UUPA l dan l peraturan-peraturan hukum l lainnya (Silviana 2018).
Tanah dimiliki seseorang l atau yang l diberikan dengan l hak-hak l atas tanah l untuk digunakan l atau dimanfaatkan l berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, l hak-hak atas l tanah  merupakan  hak l yang  memberi l wewenang  kepada l pemegang  hak  tanah  untuk digunakan dan l diambil manfaatnya dari tanah l yang l dihakinya. Atas ketentuan l pasal 4 l ayat  (2 l )  UUPA,  kepada l pemegang  hak l atas  tanah l diberikan  wewenang l untuk mempergunakan l tanah yang l bersangkutan, demikian l pula dengan tubuh l bumi dan l air serta l ruang  diatasnya  sekedar l diperlukan  untuk l kepentingan  langsung l yang  dengan l penggunaan  tanah l itu  dalam l batas-batas l menurut  UUPA l dan l peraturan-  peraturan hukum l lainnya (Silviana 2018).
Tahapan Perlindungan hukumnya, yaitu perlindungan l hukum yang lahir l dari suatu l ketentuan hukum l dan  segala l peraturan hukum l yang  diberikan l oleh masyarakat l yang pada l dasarnya merupakan l kesepakatan masyarakat l untuk mengatur l hubungan perilaku l antar  anggota l masyarakat  dan l antara  individu  dengan l pemerintah  yang l dianggap mewakili l kepentingan l masyarakat.  Konsep  dari  perlindungan  hukum l yang  sangat  erat hubungannya  dengan  konsep  negara  hukum  dan  juga  konsep  pengakuan  dan perlindunagan hak asasi manusia (HAM).
Perlindungan  hukum  merupakan  bagian  dari  konsep  negara  hukum,  yaitu  upaya pemerintah  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dalam  memberikan  perlindungan  kepada masyarakatnya. Di sisi lain, perlindungan hukum juga berarti segala upaya untuk melindungi kepentingan  seseorang  dengan  memberikan  kekuasaan  kepada  orang  tersebut  untuk melakukan  tindakan  yang  akan  mewujudkan  kepentingannya.  Gagasan  tentang  negara hukum didasarkan pada sistem hukum l itu sendiri l sebagai suatu l sistem yang l fungsional dan l berkeadilan. Oleh karena itu, perlu dimulai dari konstitusi negara hukum yang tertinggi, terstruktur  (legislasi)  dan  dilaksanakan  (enforcement)  sebagaimana  mestinya.  Hukum
bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam mas yarakat bersifat ‘predictable’.
Perlindungan  hukum   menurut   Philipus   M   Hadjon   seperti   dipaparkan   dalam diatas  terbagi  menjadi  dua  yaitu  perlindungan  hukum  secara  preventif  dan  represif. Perlindungan preventif memberikan masyarakat kesempatan untuk melakukan keberatan sebelum  suatu  keputusan  pemerintah  diterima  dalam  bentuk  definitif  dan  pada perlindungan hukum represif dilakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.
Sebelum  masuk  kedalam  upaya  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  atas tanah,  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  apa  saja  yang  termasuk  kedalam  cacat  hukum administratif dalam penerbitan sertipikat ini. Permohonan dapat dilakukan apabila dalam penerbitan sertipikat itu terdapat cacat hukum adminitrasi sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat 1 jo. Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999 sebagaimana berikut :
Pasal 106 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999 :
“K eputusan  pembatalan  hak  atas  tanah  karena  cacat  hukum  administratif  dalam penerbitannya,  dapat  dilakukan  karena  permohonan  yang  berkepentingan  atau  oleh

## Pejabat yang berwenang tanpa permohonan”
Pasal  107  Permen  Agraria/BPN/BPN  9/1999  :  Cacat l hukum  administratif l sebagaimana dimaksud l dalam pasal l 106 ayat l adalah :
A. Kesalahan l prosedur;
B. Kesalahan l penerapan peraturan l perundang-undangn;
C. Kesalahan l subjek l hak;
D. Kesalahan l objek l hak;
E. Kesalahan l jenis l hak;
F. Kesalahan l perhitungan l luas;
G. Terdapat l tumpang tindih l hak atas l tanag;
H. Data l yuridis atau l data fisik l tidak l benar; atau
I. Kesalahan l lainnya yang l bersifat adminitratif.
Berdasarkan  hal l tersebut,  maka  dalam  penelitian  ini  termasuk  kedalam  cacat administrasi kesalahan objek hak dan data yuridis atau data fisik yang tidak benar. (pasal 106 ayat 1 huruf d dan h). Sehingga apabila melihat ketentuan tersebut, para pemegang l hak atas l tanah dalam l penelitian ini berhak mengajukan permohonan pembatalan sertipikat untuk kemudian agar data- data yang terdapat dalam sertipikat dikembalikan sesuai dengan data  fisik  di  lapangan.  Menurut  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA),  perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah di luar batas dapat berupa beberapa bentuk:
A. Pendaftaran hak atas tanah: UUPA mengamanatkan pendaftaran hak atas tanah untuk menjamin  kepastian  hukum.  Proses  pendaftarannya  meliputi  penerbitan  sertipikat tanah  yang  berfungsi  sebagai  bukti  kepemilikan  dan  memberikan  perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.
B. Penetapan batas: UUPA juga mengatur tentang pemasangan patok atau pasak batas untuk memperjelas batas-batas tanah. Hal ini membantu mencegah sengketa batas dan memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.
C. Mekanisme  penyelesaian  sengketa:  UUPA  menyediakan  mekanisme    penyelesaian sengketa terkait hak atas tanah di luar batas. Mekanisme tersebut meliputi mediasi, arbitrase,  dan  proses  pengadilan.  Dengan  memberikan  jalan  untuk  menyelesaikan perselisihan,  UUPA  bertujuan  untuk l melindungi l hak-hak  pemilik  tanah l dan memastikan hasil yang l adil.
Bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam UUPA ini bertujuan untuk menjaga hak-hak pemegang  hak  atas  tanah  melampaui  batas  dan  memberikan  kepastian  dan  keamanan hukum dalam kepemilikan tanahnya.
Menetapkan landasan untuk memberikan kepercayaan kepada semua orang di negara ini atas hak l atas tanah l mereka adalah salah satu l tujuan UUPA. Pendaftaran l tanah harus bersifat l rechtskadaster, artinya berupaya menjamin kepastian hukum l dengan memberikan l kepastian hak l kepada pemegang l hak yang l memiliki hak  atas tanah. Hal  ini diperlukan dalam upaya menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah.
Sesuai  dengan  Pasal  19  UUPA  yang  mengarahkan  pemerintah  untuk  melaksanakan pendaftaran tanah rechtskadaster di setiap wilayah Indonesia, Pasal l 22, l 23, dan 38 l UUPA mewajibkan l pemilik  tanah  untuk  mendaftarkan  hak  atas  tanahnya  guna  menjamin kepastian haknya.
Badan  Pertanahan  Nasional  kini  menjadi  organisasi  yang  berwenang  menangani pendaftaran tanah. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988, badan ini didirikan. Direktorat Jenderal Agraria Kementerian Dalam Negeri merupakan nama  organisasi  ini  sebelum  tahun  1988.  Keputusan  Presiden  Nomor  154  Tahun  1999 tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Presiden  Nomor  26  Tahun  1988  tentang  Badan Pertanahan  Nasional  menggantikan  Keputusan  Presiden  Nomor  26  Tahun  1988.  Badan Pertanahan Nasional adalah organisasi federal non-departemen  yang melapor  langsung kepada presiden. l Undang-Undang Pokok l Agraria dan peraturan l perundang-undangan l lainnya seperti yang l mengatur tentang penggunaan, l penguasaan, dan kepemilikan l tanah, penatausahaan  hak  atas l tanah,    pengukuran l dan  pendaftaran l tanah,  dan l lain- l lain, merupakan landasan bagi Badan Pertanahan Nasional. bertugas membantu presiden dalam
mengurus  dan  mengembangkan administrasi pertanahan. yang lain berdasarkan  inisiatif presiden yang menangani masalah pertanahan.
Sesuai  ketentuan  Pasal  18  UUPA,  pemerintah  diberi  mandat  untuk  menyelesaikan pendaftaran  tanah  di  seluruh  Indonesia.  Pemerintah  kemudian  menetapkan  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dikombinasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  untuk  mengatur  pendaftaran  tanah  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan Pasal  19  UUPA.  Banyak  harta  milik  rakyat  yang  telah  terdaftar  dan  bersertipikat  sejak berlakunya Peraturan l Pemerintah Nomor l 10 Tahun l 1961. Meskipun saat ini l terdapat lebih dari 55 juta l bidang tanah l milik swasta yang memenuhi l kriteria pendaftaran, namun baru sekitar 16,3 juta bidang tanah tersebut yang telah terdaftar (bersertipikat), jauh dari jumlah lahan  yang  belum  bersertipikat.  Kenyataannya,  kedua  angka  ini  diperkirakan  akan meningkat menjadi 75 juta bidang tanah dalam fase pertumbuhan jangka panjang sebagai akibat dari pewarisan, perceraian, dan pemberian hak baru.
Landasan l operasional untuk l melaksanakan program l pendaftaran tanah l di negara l kita. Berbagai l ketentuan  pelaksanaan l yang  kita l sebutkan  di l atas  ternyata l bukan  hanya l sekedar sebagai l peraturan pelaksanaan l saja dari l pada l Undang-Undang Pokok l Agraria dan l Peraturan Pemerintah l Nomor 10 l Tahun 1961 l yang disempurnakan l dengan Peraturan l Pemerintah Nomor l 24 tahun l 1997, akan l tetapi juga l ternyata mengandung l pembentukan kaidah l hukum l baru. Di samping l itu juga l dapat dicatat l bahwa peraturan l dimaksud masih l belum  menampung l secara  keseluruhan l pelaksanaan  dari l UUPA  dan l Peraturan Pemerintah l Nomor 10 l Tahun 1961 l serta Peraturan l Pemerintah Nomor l 24 Tahun l 1997.
Sehubungan l dengan  itu l maka  dalam l rangka  melaksanakan l program  pendaftaran l tanah  di l negara  kita l perlu  untuk l diadakan  penyempurnaan l di l sana-sini  di l samping beberapa l penyederhanaan agar l jangan sampai l terjadi beraneka l warna l peraturan, yang mengurangi l nilai- nilai l kepastian l hukum. Tujuan semula l dari diadakannya l Pendaftaran Tanah l ini adalah l untuk kepentingan l pemungutan  pajak l (fiscale l kadaster)  akan  tetapi l kemudian  ditujukan l juga  guna l kepastian hak l atas tanah l (rechts l kadaster). Disebabkan oleh l karena  yang l diperlukan  untuk l rechtskadaster  ini  adalah l berlainan  dengan l ficale kadaster l maka  pendaftaran l tanah  untuk l dua  keperluan l yang  berbeda l itu  kemudian l diadakan  secara l terpisah  sehingga l sekarang  kita l kenal  adanya l fiscale  kadaster l yaitu pendaftaran l tanah yang l mempunyai maksud l untuk mempermudah l pemungutan pajak l dan rechts l kadaster yaitu l mengadakan pendaftaran l tanah untuk l kepentingan kepastian l hak- hak l atas l tanah.
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak  Atas Tanah Lewat Batas Menurut Undang-Undang Pokok Agraria.
Secara preventif, pemegang hak atas tanah melakukan mediasi atau musyawarah kepada  Badan  Pertanahan  Nasional  daerah  setempat,  apabila  upaya  preventif  gagal ditempuh  maka  upaya  atas  perlindungan  represif  seperti  mengajukan  gugatan  ke pengadilan dapat dilakukan. Upaya perlindungan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dapat  berupa,  Alasan  pembatalan  sertipikat  hak  atas  tanah  yaitu  karena  adanya  cacat hukum administratif, seperti kesalahan perhitungan luas tanah, tumpang tindih hak  atas tanah, kesalahan prosedural, atau perbuatan lain seperti pemalsuan surat. Dalam penelitian ini, pembatalan hak atas tanah  dapat  diajukan dikarenakan  ada cacat administratif yang antara data yuridis dan data fisik tidak sesuai sehingga minumbulkan tumpah tindih hak atas tanah. Untuk l terselenggaranya tertib l administrasi l pertanahan, program pemerintah l dibidang  pertanahan  dikenal l dengan  catur l tertib l pertanahan,  yaitu  tertib  hukum pertanahan,  tertib l pemeliharaan  tanah l dan  kelestarian  lingkungan l hidup.  Untuk mewujudkan  tertib l administrasi  pertanahan l dilakukan  dengan  menyelenggarakan pendaftaran  tanah  secara  baik  merupakan  dasar  dan  perwujudan  tertib  administrasi  di bidang  pertanahan,  setiap  bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun  termasuk  peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.
Apabila  upaya  ini  yang  ditempuh,  maka  para  pihak  atau  pemohon  dapat mengajukan  pemohonan  tertulis l kepada  Menteri l Agraria  dan l Tata l Ruang/Badan Pertanahan l Nasional  melalui l kantor  pertanahan l yang  daerah l kerjanya  meliputi l letak tanah l yang  bersangkutan l dalam  hal  ini  adalah  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten Cirebon karena letak objek tanah berada di bawah kewenangan BPN Kabupaten Cirebon, dengan melampirkan berkas-berkas l seperti fotokopi l surat bukti l identitas dan l surat bukti l kewarganegaraan,  fotokopi l sertipikat  dan  berkas-  berkas  lain  yang  mendukung  hak kepemilikan tanah. Berikut yang termasuk upaya penyelesaian secara administratif :
a. Pengaduan l atau keberatan l
Penyelesaian l administrasi  ini l ditempuh  oleh l BPN  diawali l dengan  adanya l pengaduan/keberatan l dari masyarakat l yaitu orang l atau badan l hukum yang l berisi kebenaran l dan tuntutan l terhadap suatu l keputusan Tata l Usaha Negara l di bidang l pertanahan yang l telah ditetapan oleh l Pejabat Tata l Usaha Negara l di lingkungan l BPN,
yang l mana keputusan l tersebut dirasa l merugikan l hak-hak mereka l atas suatu l bidang tanah l tertentu.
Dengan l adanya pengaduan l tersebut, mereka l ingin mendapat l penyelesaian secara l administrasi dengan l apa yang l disebut koreksi l serta merta l dari pejabat l yang berwenang l untuk l itu. Adapun kewenangan l untuk melakukan l koreksi tersebut l berada ditangan Kepala l Badan Pertanahan l Nasional l setempat.
b. Penelitian l dan Pengumpulan l Data
Setelah l menerima  berkas l pengaduan  dari l masyarakat,  pejabat l yang berwenang l menyelesaikan masalah l ini, akan l mengadakan penelitian l terhadap berkas l yang diadukan l tersebut. Dari l hasil penelitian l ini dapat l disimpulkan sementara l apakah pengaduan l tersebut  dapat l diproses  lebih l lanjut  atau l tidak.  Apabila l data  yang l disampaikan secara l langsung pada l BPN masih l kurang  lengkap l atau kurang l jelas, maka l BPN akan l meminta penjelasan l dan kelengkapan l data beserta l saran Kepala l Kantor Wilayah l BPN Provinsi dan l Kabupatan/Kota setempat l dimana letak tanah l yang l disengketakan. Selanjutnya setelah l lengkap semua data l yang l diperlukan, kemudian diadakan l pengkajian kembali l terhadap masalah l yang diajukan l tersebut yang l meliputi segi l prosedur, kewenangan l dan penerapan l hukumnya.
c. Pencegahan l Mutasi (penetapan l status l quo)
Agar l kepentingan orang l atau badan l hukum yang l berhak atas l tanah yang l disengketakan  tersebut l mendapat  perlindungan l hukum,  maka  apabila l dipandang perlu l setelah  Kepala l Kantor  BPN  tersebut  mengadakan l penelitian  dan l apabila l keyakinannya memang harus l di status quo- l kan, dapat dilakukan l pemblokiran atas l tanah l sengketa. Dalam l hal melakukan l tindakan  status l quo, Kepala l BPN  haruslah l bertindak  secara l
berhati-hati l dan  memperhatikan l asas-asas l umum  pemeritahan  yang l baik,
antara l lain asas l kecermatan dan l ketelitian, asas l keterbukaan, asas l persamaan dalam l melayani  kepentingan l masyarakat  dan l memperhatikan l pihak-pihak  yang l bersengketa.
d. Penyelesaian l dengan jalan l musyawarah
Terhadap l sengekta hak atas l tanah yang l disampaikan ke l BPN untuk l diminta l penyelesaiannya,  apabila  bisa l dipertemukan l pihak-pihak  yang l bersengketa,  maka l sangat baik l jika diselesaikan l melalui musyawarah. Penyelesaian l melalui musyawarah l ini biasanya l pihak BPN l diminta sebagai l mediatornya, agar bisa l diselesaikan dengan l jalan damai l serta adanya l saling menghormati l antara pihak l yang l bersengketa.
Apabila l tercapai penyelesaian l secara l musyawarah, harus pula l disertai dengan l bukti yang l tertulis l seperti : Surat Pemberitahuan l untuk para l pihak , Berta Acara l Rapat,
dan l terakhir  sebagi bukti l adanya  perdamaian l dituangkan dalam Akta l Perdamaian
yang l bila  perlu l dibuat  dihadapan l notaris  sehingga  mempunyai l kekuatan  hukum l sempurna.
Konsekuensi  dari l penyelesaian  secara  administrasi l yang l betul-betul  telah l ditemukan  adanya l cacat  administrasi l dalam  penerbitan  sertipikat  yang l diajukan keberatannya l oleh orang l atau badan hukum l adalah pencabutan l atau pembatalan l Surat  Keputusan l Tata  Usaha l Negara  di l Bidang  Pertanahan l (sertipikat  tanah)  oleh l
Kepala l BPN. Yang menjadi l dasar kewenangan l tersebut l adalah :
a. Undang-undang Nomor l 5 tahun l 1960 tentang l Peraturan Dasar l Pokok- Pokok l Agraria;
b. Peraturan l Pemerintah Nomor l 24 Tahun l 1997 tentang l Pendaftaran l Tanah;
c. c. Keppres l Nomor        26 l Tahun 1988 l tentang  Pembentukan l Badan Pertanahan l Nasional (Pasal l 16 Sub l C);
d. Peraturan l Menteri  Negara l Agraria/ l Ka.  BPN  Nomor  3 l Tahun l 1999.  Prosedur pembatalan l hak atas l tanah karena l adanya cacat l administrasi l adalah :
1. Permohonan l pembatalan hak l atas tanah l diajukan secara l tertulis yang l memuat
:
a. Keterangan l mengenai  pemohon l yang  meliputi l nama, l umur, kewarganegaraan, tempat l tinggal dan l pekerjaan;
b. Keterangan l mengenai tanah l yang meliputi l data yuridis l yaitu keterangan l mengenai  status l hukum  bidang l tanah,  pemegang l haknya  dan l beban- beban l lain yang l brada diatasnya. Dan data l fisik yaitu l keterangan mengenai l letak, batas l dan luas l bidang tanah l termasuk gambar l situasi, tanggal l dan nomor l sertipikat.
c. Alasan l permohonan l pembatalan;
d. Fotocopy surat l keputusan atau l sertipikat.
2.  Permohonan l pembatalan  diajukan l kepada  Menteri l melalui  Kepala l Kantor Pertanahan l yang  daerah l kerjanya  meliputi l wilayah  letak l tanah  yang l bersangkutan.
3. Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor BPN akan :
a. Pemeriksa, meneliti l kelengkapan data yuridis l dan data l fisik;
b. Mencatat l dalam formulir l isian;
c. Memberikan l tanda terima l berkas l permohonan.
4. Jika l keputusan pembatalan l hak dilimpahkan l kepada kepala l kantor l wilayah, maka kepala l kantor pertanahan l menyampaikan permohonan l tersebut kepada l kepala  kantor l wilayah  disertai l pendapat  dan l pertimbangannya,  kemudian l
kantor  badan l pertanahan  propinsi l (wilayah)  memerintahkan l kepada  kepala l bidang hak l atas tanah l untuk mencatat l dalam formulir l isian.
5. Kepala l kantor badan l pertanahan wilayah l dan kepala l kantor badan l pertanahan daerah l memeriksa  kelayakan  permohonan l pembatalan  dapat l atau  tidak l dikabulkannya sesuai l dengan peraturan l perundang-undangan yang l berlaku.
6. Kepala kantor badan pertanahan propinsi menerbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah yang dimohonkan jika diterima, atau jika ditolak harus disertai alasan penolakannya.
7.  Keputusan  pembatalan  hak  atau  keputusan  penolakan  pembatalan  hak disampaikan  kepada  pemohon  melalui  surat  tercatat  atau  cara  lain  yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada para pihak.
Apabila  upaya  penyelesaian  administratif  telah  diambil  namun  tidak  tercapai penyelesaian, permasalahan tersebut pada akhirnya akan diselesaikan melalui pengadilan. Setelah  persidangan,  gugatan  dapat  diterima l atau l ditolak.  Jika  klaim  ditolak,  berarti l sertipikat yang l diterbitkan benar l secara hukum dan l sesuai prosedur l yang l berlaku. Oleh karena  itu,  Direktur  BPN  juga  dapat  mengeluarkan  keputusan  yang l berisi  penolakan l terhadap tuntutan l pihak ketiga l yang menentang sertipikat l tersebut. Selama menunggu putusan  pengadilan,  pejabat  BPN  dilarang  melakukan  mutasi  terhadap  tanah  yang bersangkutan  sampai  ada  putusan  yang  mempunyai    kekuatan  hukum  tetap.  Hak  ini bertujuan untuk menghindari kerugian bagi para pihak dan pihak ketiga.
Apabila  upaya  penyelesaian  administratif  telah  diambil  namun  tidak  tercapai penyelesaian, permasalahan tersebut pada akhirnya akan diselesaikan melalui pengadilan. Setelah  persidangan,  gugatan  dapat  diterima l atau l ditolak.  Jika  klaim  ditolak,  berarti l sertipikat yang l diterbitkan benar l secara hukum dan l sesuai prosedur l yang l berlaku. Oleh karena  itu,  Direktur  BPN  juga  dapat  mengeluarkan  keputusan  yang l berisi  penolakan l terhadap tuntutan l pihak ketiga l yang menentang sertipikat l tersebut. Selama menunggu putusan  pengadilan,  pejabat  BPN  dilarang  melakukan  mutasi  terhadap  tanah  yang bersangkutan  sampai  ada  putusan  yang  mempunyai    kekuatan  hukum  tetap.  Hak  ini bertujuan untuk menghindari kerugian bagi para pihak dan pihak l ketiga.
Apabila l gugatan  penggugat l diterima  berarti l akan  terjadi l pembatalan  atau l pencabutan  terhadap l suatu  surat l keputusan  yang l telah  diterbitkan l oleh  pejabat l tata usaha l negara  di l bidang  pertanahan l yang  berupa l sertipikat.  Setelah  adanya l putusan hakim l yang  mempunyai l kekuatan  hukum l tetap,  maka l kepala  kantor l pertanahan l Kab/Kota setempat l melalui  Kakanwil l BPN  Propinsi l yang  bersangkutan l mengusulkan
permohonan l pembatalan  atau  pencabutan l suatu  keputusan l Tata  Usaha l Negara  di l bidang pertanahan l sesuai dengan l keputusan pengadilan.
Menurut l pasal 1 l ayat 7 l Undang-Undang Nomor l 30 Tahun l 2014  tentang l Administrasi l Pemerintahan,  Keputusan  Tata l Usaha  Negara l (KTUN)  adalah l ketetapan  tertulis l yang dikeluarkan l oleh  badan l dan/atau l pejabat  pemerintahan l dalam  penyelenggaraan l pemerintahan.  Berdasarkan  hal  tersebut  karena  sertipikat  tanah l merupakan  salah l satu bentuk l KTUN. Yang l juga perlu l diperhatikan adalah l batas waktu l untuk menggugat l ke PTUN l yaitu 90 l hari sejak l diterimanya atau l diumumkannya keputusan l badan atau l pejabat tata l usaha l negara.
Apabila melihat dari waktu untuk melakukan upaya hukum melalui PTUN ini adalah 90 l hari sejak l diterimanya keputusan l pejabat tata l usaha l negara, maka upaya melalui PTUN ini sebenarnya tidak dapat ditempuh. Dikarenakan sertifkat tanah yang dimiliki oleh para pihak telah dikeluarkan di tahun yang sama saat para pihak melakukan jual beli yaitu tahun 1993 dan 2010 yang artinya melebihi batas waktu pengaduan ke PTUN. Namun, penafsiran 90 hari tersebut dapat diartikan dalam beberapa penafsiran yaitu 90 hari setelah diterbitkan, 90 hari setelah diketahui atau 90 hari setelah dilakukan upaya administrasi. Sehingga untuk sertipikat boleh diajukan setelah diketahui atau telah melakukan upaya administasi.
Ketentuan  mengenai  batas  waktu  daluwarsa  terhadap  penerbitan  sertipikat  juga diatur dalam l pasal 32 l ayat (1) PP l No. 24 l Tahun 1997 l yang menyatakan bahwa dalam l hal suatu l bidang tanah l sudah diterbitkan l secara sah l atas nama l orang atau l badan hukum l yang memperoleh l tanah tersebut l dengan itikad l baik dan l secara nyata l menguasainya, maka l pihak lain l yang merasa l mempunyai hak l atas tanah l itu tidak l dapat lagi l menuntut pelaksanaan l hak tersebut l apabila dalam l waktu 5 l tahun sejak l diterbitkannya sertipikat l itu tidak l mengajukan  keberatan l secara  tertulis l kepada  pemegang l sertipikat  dan l Kepala Kantor l Pertanahan yang l bersangkutan ataupun l tidak mengajukan l gugatan ke l Pengadilan mengenai l penguasaan tanah l atau penerbitan l sertipikat.
Berdasarkan  pasal  tersebut l maka  sertipikat  yang l dimiliki  oleh  masing-  masing pemegang hak atas tanah dalam hal ini atas nama Rauli AD Sischa dan Oloan Palin Simbolon tidak  dapat  mengajukan  keberatan  karena  masing-  masing  sertipikat  diterbitkan  pada tanggal 27 Januari 1995 dan 28 April 1994 sehingga hal tersebut telah melebihi batas waktu 5 tahun yang disebutkan oleh pasal 32 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997.
Namun, ketentuan l pasal 32 l ayat 1 l PP Nomor 24 Tahun l 1997 tersebut, maka l sistem yang l dianut adalah l sistem publikasi l negatif, yaitu l sertipikat hanya l merupakan surat l tanda bukti l hak yang l bersifat kuat l dan bukan l merupakan surat l tanda bukti l hak yang l bersifat l mutlak. Hal ini l berarti bahwa l data fisik l dan data l yuridis yang l tercantum dalam l sertipikat
mempunyai l kekuatan hukum l dan harus l diterima hakim l sebagai keterangan l yang benar l selama dan l sepanjang tidak l ada alat l bukti lain l yang membuktikan l sebaliknya.
Dengan l demikian, pengadilanlah l yang berwenang l memutuskan alat l bukti mana l yang  benar l dan  apabila l terbukti  sertipikat l tersebut  tidak l benar,  maka l diadakan perubahan l dan pembetulan l sebagaimana l mestinya. Sehingga meskipun sertipikat telah melebihi dari waktu daluwarsa yaitu 5 tahun tetap bisa diajukan permohonan pembatalan selama  ada  bukti  yang  dapat  membuktikan  sebaliknya.  Untuk  penelitian  ini,  apabila penyelesaian  secara  adminitratf  ataupun  mediasi  tidak  dapat  tercapai,  maka  lebih  baik mengajukan pembatalan hak atas tanah ke pengadilan setempat untuk selanjutnya diproses dan di buktikan dengan bukti-bukti yang ada, terlepas dari prosesnya yang panjang dan akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
PP No 24 l Tahun 1997 l berusaha memberikan l kepastian hukum l terhadap pemilik l atau yang l menguasai tanah l untuk melakukan l pendaftaran l tanah. Hal ini l terlihat dengan l adanya  sistem l pendaftaran  secara l seporadis  dan  siste  pendaftaran l secara l sistematik. Pendaftaran tanah l yang dilakukan l dengan cara l seporadis, pemilik tanah l yang aktif l untuk melakukan l pendaftaran l tanah.  Pendaftran  tanah  secara l sistematik  merupakan l pendaftaran  tanah l yang  melibatkan l pemerintah  dalam  hal  ini  BPN  sebagai  pelaksana dibantu oleh panitia independen.
Ketentuan l hukum  yang l diatur  dalam l pasal  23 l dan  24 l PP l No.  24  Tahun l 1997 tentang l pendaftaran tanah l menunjukkan bahwa konstruksi l hukum mensyaratkan l adanya alat l bukti  tertentu l yang  dapat l dijadikan  alas l hak  yang l dapat  dipergunakan l bagi seseorang l atau  badan l hukum.  Warga l dapat  menuntut l kepada  negara l adanya keberadaan l hak  atas l tanah  yang l dipegang  atau l dimiliki  secara l hukum  dengan l berpegang  pada l alat  bukti l setifikat,  maka  alat l bukti  tersebut l akan  berfungsi l sebagai landasan l yuridis formal l yang dapat l digunakan untuk  melegalisasi l asetnya, artinya l bahwa merupakan l hak  bagi l warga  negara l yang  mempunyai l tanah  untuk l dapat  diterbitkan l sertipikat tanda l bukti sekaligus l alat bukti l kepemilikan hak l atas tanah l selain hak l milik atas l tanah terdpat pula l hak pengelolaan l hak atas tanah l negara. Instrument l yuridis atau l alat bukti l kepemilikan l dapat dibedakan l sebagai lv berikut :
1) Pembuktian l pemberian hak l baru yang l disebut dengan hak l baru atas l tanah yang l masih  berstatus l tanah l negara,  maka  status l haknya  harus l dibuktikan  dengan l penetapan  pemerintah l yang  dikelurkan  oleh l pejabat  yang l berwenang  atas l hak pengelolaan l tersebut. Wujud l konkriet dari penetapan l pemerintah ini l adalah surat l keputusan pemberian l hak kepemilikan l atas l tanah.
2) Pembuktian pemberian hak l baru yang kedua adalah akta otentik dimana akta l PPAT menurut l ktentuan  hukum  termasuk l alat  bukti l kepemilikan  hak l baru  (hak l yang muncul l karena dilakukan l bedasarkan peralihan l hak) akta otentik l tersebut memuat l pemberian  hak l baru  dari l pemilik  lama l kepada  pemilik l baru  yang l dilakukan  oleh l pemegang hak l milik kepada l penerima hak l yang l bersangkutan.
3) Pemberian l hak baru l yang didasarkan atas l instrument yuridis l lainnya yang l disebut sebagai l hak atas l tanah yang l lama, yang l diakui keberadaannya l oleh hukum l sebagai alat l bukti tertulis l kepemilikan hak l atas l tanah.
Ketentuan l yang melandasi l diselenggarakan pendaftaran tanah l adalah sebagaimana l didefinisikan dalam pasal l 1 PP l NO.24 Tahun 1997 kelemahan l dari landasan l pendaftaran tersebut l yaitu  tidak l tedapat  pertanggungjawaban  atas l semua  rangkaian l dalam pelaksanaan l pendaftaran l tersebut.  Suatu  perbuatan l hukum  ada l karena  adanya l suatu peristiwa l hukum,  disisni  yang l terjadi  adalah l peristiwa  hukum l rangkaian  kegiatan l pendaftaran  hak  atas  tanah  dimana l kewenangan  pelaksanaannya l diberikan  kepada l pemerintah (BPN l ) dan dari l peristwa hukum itulah l pendaftaran hak atas tanah diwajibkan l untuk l dilaksanakan.  Atas  kewajiban l kedua  belah l pihak  (pihak l pemerintah  dan l pihak- pihak l yang l berkepentingan) sehingga muncul l hubungan hukum l yaitu hubungan l hukum yang l terjadi diantara l pihak-pihak yang l melaksanakan kewenangan l untuk menjalankan l tugas l pendaftaran, dengan pihak-pihak yang berkewajiban melaksanakan pendaftaran atas tanah.
Hubungan  hukum  yang  timbul  dari  pendaftaran  hak  atas  tanah  adalah    hubungan hukum yang terjalin antara hak dan kewajiban kedua belah pihak pada saat pendaftaran, sah  atau  tidaknya  hasil  pendaftaran  tanah,  akan  mempunyai  akibat  hukum.  Keabsahan sertipikat  tanah  yang  dihasilkan  dari  pendaftaran  tanah  berarti  bahwa  tanggung  jawab hukum harus berada pada pihak yang berkepentingan dan/atau mencakup tanggung jawab kepada    masyarakat.  Pendaftaran  tanah  mempunyai  hubungan  hukum  vertikal  dan horizontal dengan masyarakat, dan tanggung jawab kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi.
Temuan l yang ada l bahwa pelaksanaan l sistem pendaftaran l tanah di l Indonesia belum l mampu  menciptakan l kepastian  hak l dan  tertib  administrasi l pertanahan,  hal l mana disebabkan karena BPN belum menggunakan dan memanfaatkan teknologi mutakhir yang memadai,  penerapan  teknologi  tersebut  baru  sebatas l teori  dan l teks- l teks  peraturan, belum l sampai  pada l tataran  implementasi l di l lapangan.  Secara  teori  dalam  rangka l menunang  percepatan  pensertipikatan l tanah  seharusnya l pemerintah  memprioritaskan l kegiatan  deputi l survei,  pengukuran l dan  pemetaan l untuk  membuat l peta  dasar l skala
besar l dan peta l bidang-bidang l tanah maupun l peta tematik l lainnya secara l digital dengan l data  base l yang memadai l sesuai dengan l perkembangan teknologi  dan  perkembangan hukum l pada zaman modern l ini. Sehingga peta l dasar dan l peta l bidang-bidang tanah l yang dibuat l oleh BPN memiliki kemampuan yang l memadai, efektif, dan efisiensi dengan nilai pembuatannya, dengan demikian biaya yang dikeluarkan lebih murah, Karena peta- peta tersebut dapat dimanfaatkan oleh instansi lain untuk menunjang l keakurasian kinerja l dalam penyediaan l dan pengelolaan l data yang l dibutuhkan.

## SIMPULAN
perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah lewat batas menurut Undang- Undang Pokok Agraria di Indonesia masih belum optimal. Proses pendaftaran tanah belum mencakup seluruh wilayah Indonesia dan menghadapi kendala seperti kurangnya sumber daya  manusia  dan  teknologi  yang  memadai,  serta  kurangnya  koordinasi  antar  instansi terkait. Selain itu, masih terdapat masalah terkait persyaratan batas tanah dan keabsahan sertipikat tanah. Sengketa batas tanah dapat mengancam keberlakuan hak-hak pemegang tanah, sedangkan keabsahan sertipikat tanah sering kali diperiksa karena adanya kesalahan administrasi  atau  data  yang  tidak  benar.  Terdapat  juga  kekurangan  dalam  mekanisme penanganan pemegang hak atas tanah yang lewat batas tanah yang tidak diketahui. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih baik dalam melindungi hak-hak pemegang hak atas tanah  lewat  batas,  termasuk  peningkatan  sumber  daya  manusia  dan  teknologi,  serta koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya, i Putu Krishna, Fonn yke Pongkorung, and Marthen L. Lambonan. 2020. „K ebijakan Hukum  Pertanahan  Nasional  Dalam  Sistem  Birokrasi  Dan  Pelayanan  Publika ‟ ,  Lex Privatum, VIII.3
Adiyanta,  F.C.  Susila.  2019.  „Hukum  Dan  Studi  Penelitian  Empiris:  Penggunaan  Metode Survey  Sebagai  Instrumen  Penelitian  Hukum  Empiris ‟ ,  Administrative  Law  and Governance Journal, 2.4<https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
Amiludin, Amiludin. 2018. „Politik Hukum Pertanahan Dan Otonomi Daerah (Kebijakan Dan Kewenangan  Pemerintah  Pusat  Dengan  Daerah  Terkait  Pertanahan) ‟ ,  Journal  of Government and Civil Society, 2.1 <https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i1.712>
Atikah, Noor. 2022. „Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas  Tanah  Dalam  Sistem  Hukum  Pertanahan  Indonesia ‟ ,  Notary  Law  Journal,  1.3
<https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.29>
Boedi  Harsono.  2002.  Hukum  Agraria  Indonesia,  Himpunan  Peraturan-Peraturan  Hukum Tanah, Edisi Revisi, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukun Tanah
Dr. Urip Santoso, S.H., M.H. 2017. Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, III
Fadhil Yazid. 2020. Pengantar Hukum Agraria, Undhar Press
Fitri, Ria. 2018. „Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah‟ , Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20.3 <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11380>
Harsono,  Boedi.  2008.  Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan,  Isi  Dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi Cetakan Keduabelas
Jonaedi Efendi, S H I, S H Johnny Ibrahim, and M M Se. 2018. Metode Penelitian Hukum:

## Normatif Dan Empiris
Kartono,  Satriyo  Ardi.  2020.  „Politik  Hukum  Pertanahan  Dalam  Rangka  Percepatan
Pendaftaran Tanah Di Indonesia ‟ , Esensi Hukum, 2.1 <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.17>
Nurdin, H. 2018. „Politik H ukum Pertanahan ‟ , Meraja Journal, 1.3
Prasetya, Hadyan Iman. 2018. „Pengelolaan Tanah Negara Oleh Pihak Ketiga Ditinjau Dari
Perspektif  Hukum  Pertanahan  Dan  Perbendaharaan  Negara ‟ ,  Sim[Posium  Nasional Keuangan Negara
Sekoningtias,  Alur  Anzarwati,  and  Nynda Fatmawati  Octarina.  2021.  „Aspek  Hukum Pengikatan Jual Beli Tanah Petok D Menurut Kuhperdata ‟ , SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 8.5 <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22471>
Silviana, Ana. 2018. „Politik Hukum Pertanahan Prismatik Mewujudkan Kese jahteraan Rakyat Dalam Kepemilikan Tanah ‟ , Undip, 1.1
Sondakh,  Devy  K  G.  2021.  „Kajian  Hukum  Terhadap  Hak  Pengelolaan  Dalam  Hukum Pertanahan Indonesia ‟ , Lex Administratum, 9.5
Sulistio, Meiliyana. 2020. „Politik Hukum Pertanahan Di Indonesia‟ ,  Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 8.2