Volume 5 Number 2, December 2021, page 128-134

## Peluang Kerja Penyandang Disabilitas di Kota Metro

## Aisyah Sunarwan
Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
aisyahsunarwan@gmail.com*

## ARTICLE INFO
Article history:
Received October 01, 2021 Revised November 01, 2021 Accepted December 29, 2021

## Abstract
Getting  a  job  is  something  that  everyone  really  wants  without  exception  for people with p hysical disabilities. In Metro, there are many people with physical disabilities who do not or have not gotten a job so they do anything to survive. This  study  was  conducted  to  determine  employment  opportunities  for  people with physical disabilities based on the Law of the Republic of Indonesia Number 8  of  2016  article  53.  Data  in  this  study  were  obtained  through  observation  and interview process to the heads of agencies and people with  physical  disabilities in  Metro.  Based  on  the  results  of  the  analysis  of  the  data  obtained,  it  can  be concluded  that  the  job  opportunities  for  persons  with  physical  Disabilities  in Metro  are  still  relatively  low  and  the  rights  to  obtain  employment  for  persons with disabilities as stipulated in the Act are still not well realized.
Keywords :   first keyword, second keyword, third keyword Published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro Website http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Usaha pelayanan terhadap penyandang disabilitas kerap dilakukan oleh pemerintah serta berbagai  kalangan  di  masyarakat.  Sebuah  bentuk  empati    dalam  rangka  pemenuhan  atas  hak pendidikan  dan  kesejahteraan  sosial.  Hak  mendasar  yang  secara  kodrati  dapat  dimilik  oleh setiap  warga  Negara  adalah  hak  Asasi  Manusia.  Selain  itu,  hak  penyandang  Disabilitas  yang juga  diatur  dalam  UUD  NKRI  Tahun  1945,  yaitu  memperjuangkan  haknya  secara  kolektif dalam  pembangunan  Bangsa  dan  Negara  (Pasal  28C  ayat  2)  yang  bebas  dari  penyiksaan  atau perlakuan merendahkan derajat dan martabat serta bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.    Hal  tersebut  kemudian  diperjelas  dengan  peraturan  pasal  28  D  ayat  (2)  yang menjelaskan  “bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapatkan  imbalan  dan perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja.  Hak  asasi  dari  setiap  warga  Negara  ini kemudian sejalan dengan adanya kewajiban pemerintah yang tertuang dalam Pasal 281 bahwa perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  adalah  tanggungjawab  negara terutama pemerintah. Dengan demikian jelaslah bahwa keberadaan penyandang disabilitas harus mendapatkan jaminan dari pemerintah.
Pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  pasal  53,  disebutkan bahwa  lembaga  pemerintahan,  BUMN,  maupun  BUMD  memiliki  kuota  minimal mempekerjakan  2%  tenaaga  penyandang  disabilitas,  sedangkan  perusahaan  swasta  minimal mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  sebanyak  1%  untuk  mendapatkan pekerjaan yang akan memberi kontribusi, baik pada tingkat individu penyandang disabilitas itu sendiri dalam bentuk kehidupan yang lebih produktif.  Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah pusat  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  menjamin  proses  rekrutmen,  penerimaan,  pelatihan  kerja, penempatan  kerja,  keberlanjutan  kerja,  dan  pengembangan  karier  yang  adil  dan  tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.

## Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Menurut  data  statistik  terakhir  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pusat  Statistik    Provinsi Lampung pada tanggal 26 Agustus 2015, jumlah penyandang disabilitas yang ada di Lampung Mencapai 23.000 Jiwa.  Sementara pada tahun 2018 ini ada sekitar 1.666 penyandang disabilitas yang masih berstatus pelajar dan mengikuti pendidikan di 25 SLB di Provinsi Lampung.
Di Kota Metro ini misalnya, terdapat lebih dari 50 penyandang disabilitas yang telah lulus pendidikan  jenjang  SMA tidak  memiliki  pekerjaan  tetap  dikarenakan  tidak semua  tempat  atau perusahaan  yang  mau  menerima  karyawan  dengan  keterbatasan  dan  hambatan  penyandang disabilitas.    Situasi  seperti  ini  yang  menyebabkan  mereka  melakukan  berbagai  usaha  demi kelangsungan  hidup,  mulai  dari  menjaga  warung,  berjualan  Koran  dan  lain  sebagainya  yang hasilnya tentu tetap belum mencukupi kebutuhan pokok mereka.
Kondisi  yang  terjadi  kemudian  membuat  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  melakukan  observasi  terlebih  dahulu  mengenai  keberadaan  dan  pekerjaan  mereka  di Kota Metro. Pada dasarnya para penyandang disabilitas telah dibekali keterampilan dari tempat mereka  bersekolah.  Contoh  keterampilan  bagi  penyandang  tuna  rungu  siswa  lulusan  SLB Wiyata  Dharma  dibekali  keterampilan  membatik  dan  membuat  sandal.    Bekal  keterampilan yang telah dimiliki ternyata belum cukup untuk menunjang kebutuhan mereka, karena terbukti mereka harus pula melakukan pekerjaan lain demi keberlangsungan hidup yang lebih layak.
Potensi yang ada pada penyandang disabilitas seharusnya dapat dikembangkan lebih baik lagi  dengan  mempertimbangkan  jenis  pekerjaan  yang  dapat  dilakukan  oleh  penyandang Disabilitas.  Pekerjaan  sebagai  Office  Boy  pada  suatu  perusahaan  mungkin  saja  dapat  menjadi alternative bagi mereka.
Penelitian  ini  menggambarkan  seberapa  besar  peluang  para  penyandang  disabilitas memperoleh  pekerjaan  yang  lebih  layak  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup,  mengingat  bahwa setiap  orang  memiliki  kesempatan  dan  hak  yang  sama  dalam  mendapatkan  pekerjaan  dan kesuksesan.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  Penelitian  deskriptif  bermaksud  mendeskripsikan  atau menggambarkan  secara  detail  fenomena  yang  terjadi  di  Kota  Metro  mengenai  hak  pekerjaan penyandang  disabilitas,  sehingga  dapat  diketahui  akar  pokok  permasalahan  yang  dikaji, sekaligus  menyajikan  solusi  sesuai  dengan  sifat  masalah  yang  dihadapi.  Pengumpulan  data teoritik  dilakukan  melalui  studi  pustaka (library  research) .  Pengumpulan  data  empirik menggunakan  teknik  berikut  teknik Indepth  Interview (wawancara  mendalam)  yaitu memperoleh  data  secara  langsung  melalui  dialog  mendalam  berkenaan  dengan  peluang  kerja penyandang  disabilitas  di  Kota  Metro  kepada  pimpinan  Instansi  dan  penyandang  disabilitas. Selain itu, Observasi juga dilakukan dengan mengungkap fenomena berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Metro, terutama hak mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan sosial.
Triangulasi  yang  digunakan  sebagai  validitas  data  adalah  triangulasi  sumber  yaitu membandingkan  data  wawancara  dengan  hasil  observasi  atau  isi  suatu  dokumen,  melakukan cross  check kepada  atasan  atau  bawah,  atau partner narasumber  terkait  mengenai  benar  atau tidaknya  data  yang  telah  didapatkan.  Data  yang  telah  diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan  metode  deskriptif-interpretatif  dengan  memberikan  penafsiran  atau  interpretasi peranan  proses  berfikir  dari  peneliti  yang  secara  umum  harus  bersifat  rasional,  kritis,  analitik, sintetik  dan  logis  dengan  melakukan:  1)  identifikasi  fenomena  yang  diteliti,  2)  identifikasi sasaran  dalam  penelitian,  3)  generasi  hipotesis,  4)  pengumpulan  data,  5)  analisis  data  dan interpretasi, dan 6) kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyajian hasil penelitian untuk mengetahui peluang kerja penyandang disabilitas di Kota Metro  dilakukan  dengan  mendeskripsikan  data  yang  diperoleh  melalui  wawancara  yang dilaksanakan  dengan  Pimpinan  Instansi  Pemerintah  dan  penyandang  disabilitas  di  kota  Metro. Data  yang  disajikan  pada  penelitian  ini  diperoleh  melalui  wawancara  yang  dilakukan  kepada
beberapa pimpinan instansi yang berada di kota Metro, diantaranya; 1)  Ibu Siti Aisyah sebagai kepala  Dinas  Koperasi,  2)    Ibu  Ria  Andari  sebagai  kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kota metro, 3) Ibu Rachmayani sebagai Kepala Pukesmas Iringmulyo Metro timur, 4) Ibu Yuli Hartati Sebagai Kepala Sekolah SLB Negeri Metro, 5) Ibu Ika Yuniarti Kasubdit Kesejahteraan sosial  dan  Kebudayaan  BAPPEDA,  6)  Bapak  Subehi  Sebagai  Sekretaris  Dinas  sosial  Kota Metro.  Adapun  hasil  wawancara  kepada  pimpinan-pimpinan  instansi  diatas  disampaikan sebagai berikut:
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pimpinan Instansi, terdapat beberapa kemiripanan jawaban meskipun tidak sama persis. Kesamaan itu tampak pada sikap dan respon dari  pihak  instansi  yang  belum  mengetahui  bahwa  terdapat  undang-undang  yang  mengatur tentang hak para penyandang disabilitas untuk dapat memperoleh pekerjaan pada suatu instansi. Pada  dasarnya  mereka menerima keberadaan  para  penyandang  disabilitias  di  lingkungan  kerja yang  mereka  pimpin  dengan  segala  kemampuan  mereka  selama  para  penyandang  disabilitas dapat  melakukan  pekerjaannya  dengan  baik.  Seperti  Puskesmas  Iringmulyo  Metro  Timur misalnya, telah mempekerjakan penyandang disabilitas dengan hambatan bicara yaitu Mulyono. Pihak  Puskesmas  memperhatikan  Mulyono  sebagai  sosok  yang  ini  rajin  karena  beberapa  kali dipanggil  untuk  membersihkan  rumput,  merapihkan  tanaman,  dan  membersihkan  halaman puskesmas  dengan  hasil  yang  memuaskan.  Dengan  pertimbangan  tersebut  akhirnya  pimpinan Puskesmas  untuk  merekrut  Mulyono  sebagai  karyawan  dari  Puskesmas  Iringmulyo  sebagai Cleaning Service .
Sejauh  ini  pihak  Puskesmas  tidak  membatasi  siapapun  untuk  mengajukan  lamaran pekerjaan tetapi  karena  memang  sehat jasmani  dan  rohani  ini  selalu menjadi  persyaratan  yang telah ditentukan sehingga mungkin hal ini menyebabkan belum pernah ada pelamar  disabilitas. Beliau juga menyampaikan beberapa contoh pekerjaan lain yang mungkin dapat dikerjakan oleh penyandang disabilitas. seseorang yang harus beraktifitas dengan kursi Roda karena hambatan yang dimiliknya mungkin saja dipekerjakan pada bidang keahlian yang fokus dengan computer selama  orang  tersebut  menguasai  ilmu  komputer.  Selain  itu,  posisi  sebagai  pembantu  rumah tangga  sangat  mungkin  dilakukan  oleh  tuna  rungu.  Mereka  akan  tetap  terampil  melakukan pekerjaan  seperti  menyiapkan  air  minum  untuk  para  pegawai,  mempersiapkan  konsumsi  jika terdapat  acara  kantor,  dan  bertanggungjawab  menjaga  dapur  agar  tetap  selalu  bersih.  Kendala mengenai persyaratan sehat fisik dan mental ini yang kemudian seolah  menjadi batasan bahwa lowongan tersebut hanya untuk para penyandang disabilitas.
Di  kesempatan  lain,  Ibu  siti  Aisyah  selaku  Kepala  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  kota Metro  menyampaikan  bahwa  terdapat  penyandang  disabilitas  di  instansi  yang  beliau  pimpin yaitu  Heru  yang  mampu  menyelesaikan  pekerjaannya  dengan  baik.  Hanya  beberapa  kendala saja saat mengerjakan tugas lewat komputer. Saat ditanya soal hak-hak penyandang disabilitas yang tertuang dalam UU PD nomor 08 tahun 2016, beliau menyatakan pernah mengikuti Forum Group  Discussion tentang  hal  tersebut  di  SLB  Wiyata  Dharma  Metro.  Hal  itulah  yang menyebabkan  dinas  untuk  tetap  mempertahankan  Heru  sebagai  karyawan  kontrak.  Dalam wawancara  tersebut  beliau  menyarankan  agar  berkoordinasi  dengan  dinas  tenaga  kerja  terkait dengan  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  dalam  memperoleh  pekerjaan.  Selain  itu dalam  konteks  memerhatikan  penyandang  disabilitas,  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  melakukan pelatihan usaha mikro, kecil dan menengah bagi mereka dan membantu proses pemasarannya. Bahkan  dengan  berkoordinasi  dengan  pemerintah  Kota  Metro  memiliki  kerjasama  dengan beberapa swalayan untuk pemasarannya.
Terkait  dukungan  mengenai  para  penyandang  disabilitas,  kepala  Dinas  Koperasi meyampaikan  bahwa  bisa  saja  mereka  menerima  lebih  dari  satu  penyandang  disabilitas  di tempatnya selama aturan dari pemerintah itu jelas dan terstruktur mengenai lowongan pekerjaan untuk umum dan khusus bagi para penyandang diasbilitas memiliki syarat dan ketentuan yang tidak  dapat  disamakan  dengan  pelamar  umum.  Misalnya  dibuka  lowongan  pekerjaan  Kepala Dapur bagi  penyandang  disabilitas  dengan  ketentuan hambatan  pendengaran,  sehingga  amanat undang-undang dapat diterapkan dengan baik.
Pada  instansi  lain,  yaitu  SLB  Negeri  Kota  Metro,  berdasarkan  penuturan  dari  Ibu  Yuli Haratati, Ada 6 penyandang disabilitas yang bekerja sebagai staff administrasi dan kebersihan. Ibu Yuli mengungkapkan alasan untuk menerima mereka karena amanat undang-undang selain aspek  kemanusiaan.  Secara  administratif  mereka  mendapatkan  SK  dari  kepala  sekolah.  Saat ditanya mengenai insentif bulanan, beliau menuturkan bahwa pada saat ini belum mampu untuk menyesuaikan  dengan  Upah  Minimum  Regional  (UMR).  Namun  demikian  setidaknya  SLB Negeri Kota Metro sudah berusaha untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.
Wawancara  kemudian  dilanjutkan  kepada  Ibu  Ika  Yuniarti  sebagai  Kasubbid Kesejahteraan  Sosial  dan  Pemberdayaan  BAPPEDA  Kota  Metro.  Beliau  meyampaikan  bahwa belum  ada  pegawai  dengan  penyandang  disabilitas  di  BAPPEDA.  Selama  ini  memang  belum pernah  membuka  lowongan  yang  dikhususkan  untuk  para  penyandang  disabilitas.  Beliau  juga menuturkan  bahwa  belum  pernah  ada  sosialisasi  mengenai  kewajiban  instansi  dalam mempekerjakan  para  penyandang  disabilitas  dari  pemerintah  daerah  yang  dengan  hal  ini diyakini  bahwa  instansi  lain  juga  kemungkinan  besar  mengalami  hal  yang  sama.  Meskipun belum ada pegawai disabilitas tetapi instansi BAPPEDA telah menerapkan gedung yang ramah akan  penyandang  disabilitas.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  tangga  yang  landai  dapat diakses oleh para penyandang disabilitas.
Wawancara  yang  terakhir  adalah  wawancara  yang  dilakukan  kepada  Sekretaris  Dinas sosial  yaitu  Bapak  Subehi.  Ketika  diwawancarai  terkait  ada  atau  tidaknya  pegawai  yang berkebutuhan  khusus,  beliau  menyampaikan  tidak  ada  karena  memang  pihak  Dinsos  belum pernah  membuka  lowongan  pekerjaan  yang  khusus  bagi  penyandang  disabilitas.  Meskipun demikian,  pihak  dinas  telah  berupaya  membantu  para  penyandang  disabilitas  dengan memberikan  sosialisasi  tentang  beberapa  kegiatan  atau  aktifitas  yang  dapat  dilakukan  oleh mereka  untuk  kemudian  dapat  menghasilkan  uang.  Soaisalisai  yang  pernah  dilakukan diantaranya, pelatihan membuat sulam usus bagi para penyandang disabilitas wanita, pelatihan mekanik  atau  perbengkelan  bagi  mereka  yang  berminat  pada  bidang  ini,  mereka  dapat megetahui  permasalahan  yang  sering  terjadi  pada  kendaraan  bermotor  dan  memperbaikinya. Bagi  tuna  netra,  disediakan  pelatihan  pijat,  dimana  para  penyandang  disabilitas  dapat  melatih kemampuan  mereka  untuk  melancarkan  peredaran  darah.  Semua  kegiatan  sosialisasi  dan pelatihan  diatas  bertujuan  agar  para  penyandang  disabilitas  dapat  lebih  mandiri  dan  bekerja sesuai  dengan  kemampuan  mereka  dengan  membuka  usaha  sendiri.  Tidak  hanya  itu,  Dinas Sosial  juga  memberikan  bantuan  berupa  gerobak  dagang  yang  dapat  dimanfaatkan,  kemudian bantuan  berupa  paket  alat  musik  juga  pernah  diberikan  kepada  komunitas  tuna  netra  di  Kota Metro.
Meskipun bantuan telah dikucurkan untuk para penyandang disabilitas, tetapi tidak semua dapat berjalan dengan baik. Ketidak mampuan mereka dalam mengatur usaha mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Banyak program yang hanya  berhenti tanpa adanya  tindak lanjut dari pihak  pemerintah  daerah  dan  dengan  tidak  efektifnya  usaha  yang  mereka  jalankan  akhirnya memaksa  mereka  untuk  kembali  pada  aktifitas  mereka  sebelumnya,  yaitu  kegiatan  seperti mengamen  di  SPBU,  menjual  Koran,  dan  kegiatan  lain  yang  pada  dasarnya  harus  mereka hindari.
Amanat  Undang-undang  memang  sebaiknya  dilaksanakan  oleh  instansi  yang  telah ditentukan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan sebanyak 2% dari jumlah pegawai pada instansi Pemerintah, dan 1 % untuk instansi swasta. Terkait hal ini,  perlu  adanya  edaran  atau  sosialisasi  dari  pemerintah  mengenai  kebijakan  yang  telah diamanatkan  melalui  undang-undang  tersebut  dan  agar  semua  instansi  pemerintah  membuka lowongan pekerjaan khusus bagi para penyandang disabilitas dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan kondisi mereka.
Sedangkan  wawancara  dengan  para  penyandang disabilitas  yang  tersebar  pada beberapa instansi  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  dasarnya  mereka  mampu  menyelesaikan  tugas  utama mereka  dengan  baik.  Mereka  juga  percaya  diri  ketika  harus  berkomunikasi  dengan  banyak orang  dan  tidak  keberatan  jika  diminta  untuk  melakukan  sesuatu  atau  pekerjaan  yang  diluar
tugas utama mereka. Keyakinan dan ketulusan bahwa dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya akan memberikan dampak yang baik pula terhadap mereka.
Hal  yang  masih  dirisaukan  oleh  para  penyandang  disabilitas  adalah  belum  semua penyandang disabilitas tidak memiliki kesempatan yang sama seperti mereka, yaitu bekerja dan diterima baik pada suatu instansi atau tempat kerja yang layak dengan penghasilan yang layak pula.  Masih  terdapat  banyak  penyandang  disabilitas  yang  menghabiskan  waktunya  dengan mengamen, berjualan koran dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu diharapkan adanya sikap tegas dari pemerintah untuk mengentaskan masalah tersebut, salah satunya    dengan  memberikan  sosialisasi  kepada  lembaga-lembaga  pemerintahan  secara  umum dan  lembaga  swasta  secara  khusus  tentang  pentingnya  memberikan  ruang  dan  hak  yang  sama bagi  para  penyandang  disabilitas  sesuai  dengan  jenis  pekerjaan  dan  jenis  keterbatasan  yang mereka miliki.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  peluang  kerja penyandang disabilitas di Kota Metro masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya  formasi  khusus  bagi  pelamar  disabilitas  dalam  perektrutan  pegawai.  Hal  ini  terjadi karena kesehatan jasmani dan rohani menjadi salah satu syarat utama bagi para pelamar. Selain itu, hak-hak memeroleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang termaktub dalam UU No.08 Tahun  2016  masih  belum  terealisasi  dengan  baik.  Belum  ada  peraturan  pemerintah  yang menjelaskan  teknis  rekrutmen  bagi  pekerja  penyandang  disabilitas,  sehingga  seluruh    instansi belum  memiliki  payung  hukum  pasti  dalam  memenuhi  hak-hak  penyandang  disabilitas  untuk memeroleh pekerjaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian  ini  terkhusus  disampaikan  kepada  Kementrian  Agama  dan  Institut  Agama  Islam Negeri Metro karena telah mendanai penelitian ini sampai dengan selesai.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENELITI
Penelitian  ini  ditulis  oleh  Aisyah  Sunarwan  dengan  pendanaan  dari  Kementrian  Agama Republik Indonesia.

## REFERENSI
Arrista Trimaya, “(Ways to Respect, Protect, and Fulfill the Rights of Persons with Disabilities through Law Number 8 OF 2016” 13 (2016): 9.
Abdul  LAtief  Danu  Aji  dan  Tiyas  Nur  Haryani,  Diversitas  dalam  Dunia  Kerja:  Peluang  dan Tantangan bagi Disabilitas, Spirit Publik Volume 12, Nomor 2 Oktober 2017
Apri  Nuryanto,  “Analisis Peluang  Kerja  Bidan  Teknik  Mesin  pada  Bursa  kerja  online,”  JPTK 16 No.2 (2007).
Arif  BUrhan  Efendi  dan  Rahaditia  Yunianto,  Implementasi  Diversity  Program  bagi  Tenaga Kerja  Penyandang  DIsabilitas  pada  PT.  Wangta  Agung  Kota  Surabaya,  UDS  2017, Vol.04 No.02, Desember 2017
Badan Pusat Statistik, “Tenaga Kerja” (Bandar lampung, 2015).
Budiono, “Teori Pertumbuhan Ekonomi” (BP FE-UGM Yogyakarta, 1982).
Devi  Lestyarini,  “Hubungan  Upah  minimum  provinsi  dengan  jumlah  tenaga  kerja  formal  di Jawa Timur” (Fakultas Ekonomi Unesa Jawa Timur, t.t.).
Doni  Roma  Dona  dan  Aji  Sofyan  Effendi,  “Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kesempatan kerja,” 2018, 7.
Fraenkel,  J.R  &  Wallen,  N.E.2010.  How  to  Design  and  Evaluate  Reseach  Harlow.Longman Group  UK  Limited.  Teaching  and  Applied  Linguistics.  London:  Pearson  Education Limited
Harian Lampung Post Edisi Selasa 02 oktober 2018.
https://lampung.bps.go.id/statictable/2015/08/06/255/banyaknya-penyandang-masalah- kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung-2014.html
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia    Pusat  Bahasa  ,Edisi  Ke  empat,  (Departemen  Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008).
Nur  Kholis  Reefani,  Panduan  Anak  Berkebutuhan  Khusus,  (Yogyakarta:Imperium.2013), hlm.17
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Pramadita  Hasbullah  dan  Rahayu,  Hak  asasi  manusia  bagi  Penyandang  Disabilitas  dalam Mendapat  Pekerjaan  yang  Layak  tanpa  adanya  Diskriminasi,  Hukum  dan  Dinamika Masyarakat vol.15, No.02, April 2018
R Wiliasih dan D.f Salsabila, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas HIdup Tenaga Kerja Penyandang  DIsabilitas,”  Jurnal  Syarikah  P-ISSN  2442-4420  e-ISSN  2528-6935  , Volume 3 Nomor 2 (Desember 2017).
UU No 13, “Tenaga Kerja,” 2003.
Simanjuntak, Jurnal Perindustrian Indonesia (Perpustakaan Dinas Perindustrian dan Perdangan Bapan Pusat Statistik Makassar, 2000).
Sukirno, Analisis Investasi secara Makro (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990).
Suroto, Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: Grafindo, 1986).
Undang-Undang No.8 Tahun 2016
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat (2)
Undang-Undang dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D
Zulfah  Latuconsina, “Afirmasi  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Fasilitasi  Kerja  bagi  Penyandang Disabilitas,”  Pandecta:  Research  Law  Journal  9,  no.  2  (1  Desember  2014):  207, https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3445
Copyright Holder :
© Sunarwan, A.,  (2021).
First Publication Right : © Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
This article is under: CC BY SA