## Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah
Tamrin Muchsin Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas E-mail: tamrinmuchsin69@gmail.com
Sri Sudono Saliro Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas E-mail: srisudonosalirofh@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study was to determine the role of the Sepuk Tanjung  Village Government in waste management, and to determine the inhibiting factors for implementing the government's role. When the amount of waste increases, it will cause problems that can endanger humans, both health and the environment. Therefore, it is important to involve the village government as the government that is closest to the people. This research method uses empirical research methods with a statutory approach,  to  obtain  data,  researchers  conducted  observations  and  interviews  with  the  village government and the community using purposive sampling. The results of the study reveal that the role of the village government is in accordance with Article 11 of Regional Regulation Number 2 of 2015 concerning  Waste  Management.  As  for  the  inhibiting  factors,  namely,  the  community  factor,  the infrastructure factor and the village government factor.
Keywords : Village Government; Waste Management; Regional Regulations;

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  peran  Pemerintah  Desa  Sepuk  Tanjung  dalam pengelolaan  sampah,  dan  mengetahui  faktor  penghambat  pelaksanaan  peran  pemerintah tersebut. Ketika jumlah sampah semakin banyak, maka akan menimbulkan masalah yang dapat membahayakan bagi manusia, baik itu kesehatan maupun lingkungan. Oleh sebab itu, penting untuk  melibatkan  pemerintah  desa  sebagai  pemerintah  yang  paling  dekat  posisinya  dengan rakyat.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  empiris  dengan  pendekatan peraturan  perundang-undangan,  untuk  mendapatkan  data,  peneliti  melakukan  observasi  dan wawancara  kepada  pihak  pemerintah  desa,  dan  masyarakat  dengan  menggunakan  purposive sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran pemerintah desa telah sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya yaitu, faktor masyarakat, faktor sarana dan faktor pemerintah desa.
Kata Kunci : Pemerintah Desa; Pengelolaan Sampah; Peraturan Daerah;

## PENDAHULUAN
Ketika  jumlah  penduduk  masih  sedikit,  sampah  tidak  menjadi  masalah.  Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk, perubahan gaya hidup serta pola konsumsi masyarakat, 1 mengakibatkan timbunan sampah menjadi semakin banyak
1 I Made Sugiarta Nugraha, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denp asar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah,” Jurnal Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Volume 05, no. 04 (2017): hlm. 3.
baik  jumlah  maupun  variasinya,  sehingga  menimbulkan  masalah  yang  membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, akibat jumlah penduduk  yang  semakin  banyak  dan  ketersediaan  lahan  yang  semakin  berkurang, pemerintah  daerah  semakin  kesulitan  mendapatkan  lahan  untuk  pengolahan  sampah, seperti:  tempat  penampungan  sementara  (TPS),  tempat  pengolahan  sampah  terpadu (TPST), dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.
Pemerintah  Daerah  sudah  mempunyai  kewajiban  menyediakan  prasarana  dan sarana pengolahan sampah, sebagiamana diatur di dalam  Undang-Undang No. 18 Tahun 2008  tentang  Pengelolaan  Sampah  memberikan  tugas  dan  tanggung  jawab  kepada pemerintah  daerah  bersama  dengan  masyarakat  dan  pelaku  usaha  untuk  melakukan pengelolaan  (pengurangan  dan  penanganan)  sampah  sesuai  standar  yang  ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Selama  ini,  sebagian  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  memandang  sampah sebagai  barang  sisa  yang  tidak  berguna.  Pendekatan  pengelolaan  sampah  sebelum diundangkannya pengelolaan sampah selalu mengedepankan tugas dan tanggung jawab pemerintah  daerah  dalam pelaksanaannya.  Namun  sejalan  dengan  penerapan  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah tidak hanya  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  melainkan    menjadi kewajiban  masyarakat,  termasuk  pelaku  usaha.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah bersama masyarakat dan pelaku usaha perlu mengubah paradigma pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, agar sampah menjadi berkurang akhirnya diproses secara aman di TPA.
Perubahan paradigma pengelolaan sampah tersebut membawa konsekuensi hukum kepada pemerintah daerah yang diberikan tugas dan wewenang Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah  untuk  memenuhi  hak  masyarakat  dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah  dengan  cara  3R,  yaitu Reduce (mengurangi  timbulan), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang).
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam menyelenggarakan  pengelolaan  sampah  sesuai  dengan  norma,  standar,  prosedur  dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini tertuang didalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang  No.  18  Tahun  2008  tentang  pengelolaan  sampah  yaitu:  Dalam menyelenggarakan  pengelolaan  sampah,  pemerintah  kabupaten/kota  mempunyai
kewenangan;  menyelenggarakan  pengelolaan  sampah  skala  kabupaten/kota  sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2
Berdasarkan  Undang-Undang    tentang  pengelolaan  sampah,  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sambas  membentuk  Peraturan  daerah  tentang  pengelolaan  sampah,  yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini menunjukan  bahwa  dalam  pengelolaan  sampah  perlu  melibatkan  pemerintah  daerah kabupaten/kota, Selain itu, pengelolaan sampah juga melibatkan peran serta pemerintah desa dalam rangka menuju pembangunan desa.
Pembangunan desa merupakan salah satu cara pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan  sosial  masyarakatnya  dan  kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan  lingkungan  secara  berkelanjutan.  Pembangunan  desa  dapat  dilakukan  dengan mengandalkan berbagai potensi yang dimiliki oleh desa. Pembangunan desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa, akan tetapi juga tanggung jawab pemerintah kabupaten. 3 Desa  menyusun  perencanaan  pembangunan  sesuai  dengan  kewenangan  dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Proses perencanaan di tingkat desa disusun  melalui  forum  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  (musrenbangdes) menjadi  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  perencanaan  daerah  dan  nasional. Sebagaimana  dalam  Pasal  79  Undang – Undang    No.  6  Tahun  2014  tentang  desa menyebutkan  bahwa  perencanaan  pembangunan  desa  merupakan  salah  satu  sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota. 4
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJM-Desa)  Sepuk  Tanjung merupakan rencana  strategis Desa Sepuk  Tanjung  untuk  mencapai  tujuan  dan  cita-cita desa.  RPJM  Desa  tersebut  nantinya  akan  menjadi  dokumen  perencanaan  yang  akan menyesuaikan perencanaan tingkat kabupaten. Semangat  ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan  yang baik ( Good Governance ) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas. 5
2 “U ndang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2008  Tentang  Pengelolaan  Sampah” (2008), Lihat Pasal 9 ayat (1) huruf b.
3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) periode 2019-2025.
4 “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Pub. L. N o. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (2014), Lihat Pasal 79 ayat (7).
5 Wawancara, Bapak Jamhur Selaku Kepala Desa Sepuk Tanjung, 2020.
RPJM  Desa  Sepuk  Tanjung  2019  -  2025  ini  selanjutnya  menjadi  pedoman  bagi Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam menyusun perencanaan pembangunan selama 6 (enam)  tahun.  Dalam  pelaksanaanya  lebih  lanjut,  RPJM  Desa  setiap  tahun  akan dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan berupa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan peraturan desa dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).  RPJM  Desa  Sepuk  Tanjung  Tahun  2019  -  2025  disusun  memuat  visi  dan  misi kepala  desa,  rencana  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan,  pemberdayaan  masyarakat,  penanggulangan  bencana, keadaan darurat dan mendesak desa serta arah kebijakan pembangunan desa tersebut.
Tentu  hal  tersebut  menjadi  salah  satu  peran  Pemerintahan  Desa  Sepuk  Tanjung untuk  mengatasi  persoalan  sampah  di  desanya.  Terlebih  lagi  guna  meningkatkan kesadaran  hukum  masyarakat  di  desa    untuk  membuang  sampah  pada  tempatnya  dan peduli terhadap lingkungan. Saat ini di Desa Sepuk Tanjung memiliki 3 bak sampah,  6 blong sampah dan 30 tong sampah akan tetapi sebagian kebiasaan masyarakat di Desa Sepuk Tanjung masih membuang sampah di sungai dengan asumsi mereka bahwa sampah tersebut akan hanyut  ke  aliran  sungai  besar Sambas.  Apabila  asumsi  itu  terus  menerus dibiarkan dan terjadi turun- temurun maka kemungkinan air sungai tidak bisa digunakan lagi untuk mandi, mencuci karena sudah tercemar oleh sampah.
Di Desa Sepuk Tanjung, masyarakat di  melakukan pengelolaan sampah dengan cara dibakar,  ditimbun  dalam  tanah,  dibuang  ke  sungai,  parit.  Minimnya  sampah  yang diangkut  oleh  petugas  kebersihan  memperlihatkan  masih  rendahnya  tingkat  pelayanan persampahan.  Melihat  banyaknya  permasalahan  sampah  yang  terjadi  di  Desa  Sepuk Tanjung maka perlu penanganan dan pengaturan khusus mengenai sampah. Berdasarkan pernyataan  diatas,  maka  yang  menjadi  fokus  pembahasan  dalam  penulisan  ini  adalah pertama, bagaimana peran  pemerintahan  desa dalam pengelolaan sampah di Desa Sepuk Tanjung menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah ?, dan kedua, faktor apa yang menjadi penghambatnya ?.
Penelitian  mengenai  pengelolaan  sampah  telah  banyak  dilakukan  oleh  beberapa peneliti  lainnya.  Namun  yang  membahas  mengenai  peran  pemerintah  desa  dalam pengelolaan  sampah  masih  sangat  sedikit  yang  menyoroti  atau  melakukan  penelitian tersebut. Adapun penelitian yang terkait dengan kajian tulisan ini antara lain:
Pertama ,  skripsi  yang  disusun  oleh  Jumrotul  Arafat  dengan  judul  skripsi “Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Desa dalam  Pengelolaan  Sampah  untuk Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  pada
BUMD  Desa  Kuta  Dalom)”  Tahun  2018.    Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan, pelayanan pengelolaan sampah perlu peningkatan, dengan masih kurangnya sarana dan prasarana  pengelolaan  sampah  serta  peran  masyarakat  sangat  dibutuhkan  sekali  untuk menunjang  kegiatan  pengelolaan  sampah.  Belum  efektif  dan  efisiennya  pengelolaan sampah  sehingga  memerlukan biaya  operasional  dan  pemeliharaan  yang  tinggi.  Sistem pengelolaan sampah konvensional tidak mampu mengatasi permasalahan dalam proses operasional pengelolaan sampah saat sekarang ini. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem yang modern, dapat diandalkan dan efisien serta teknologi ramah lingkungan. 6
Kedua , skripsi  yang  ditulis  oleh  Prastiyo  dengan  judul  “Peran  Pemerintah  Dalam Pengelolaan  Sampah  Di  Kecamatan  Tanjungpinang  (Studi  Evaluasi  Kebijakan  Di Kelurahan  Batu  IX)”  Tahun  2016.  Adapun  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah pemerintah daerah memang telah melakukan diberlakukannya retribusi sampah. Namun, penulis mengamati di lapangan tentang retribusi sampah, ditemukan bahwa masih ada RT yang tidak memberlakukan retribusi sampah.
Peran  pemerintah  dengan  kaitannya  terhadap  kemampuan  masyarakat  dalam mengenal  pengelolaan  dan  peran  serta/partisipasi  masyarakat  dapat  diukur  dari  peran serta aktif masyarakat dengan membuang sampah ke tempat sampah yang telah disediakan di Kelurahan Batu IX sudah dilaksanakan dengan melalui pembinaan langsung melalui pengelolaan  kompos  dan  pemanfaatan  sampah  juga  dengan  mengajak  gotong  royong membersihkan  lingkungan  sekitar  secara  rutin,  namun  partisipasi  masyarakat  dan kesadaran  masyarakat  untuk  membuang  sampah  pada  tempatnya  masih  kurang dikarenakan masyarakat masih memegang paradigma lama yaitu sampah adalah barang kotor dan tidak bermanfaat lagi sehingga harus dibuang atau dimusnahkan. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah untuk lingkungan seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS)  sampah  yang  disediakan  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  sudah  cukup,  juga petugas pengangkut sampah sudah terbilang cukup, namun perlu dilakukan penambahan seiring  dengan  jumlah  jumlah  penduduk  yang  selalu  bertambah  dimana  jumlah perumahan  penduduk  juga  semakin  bertambah  yang  mengakibatkan  sampah  yang dihasilkan pun semakin bertambah. 7
6 Jumrotul Arafat, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  pada  BUMD  Desa  Kuta Dalom)” ( Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018). Pada UIN Raden Intan Lampung.
7 Prastiyo,  “Peran  Pemerintah  Dalam  Pengelolaan  Sampah  Di  Kecamatan  Tanjungpinang  (Studi Evaluasi  Kebijaka n  Di  Kelurahan  Batu  IX)”  (Skripsi,  Universitas  Maritim  Raja  Alihaji  Tanjungpinang, 2016).
Ketiga ,  jurnal  ilmiah  yang  ditulis  oleh  I Kadek  Agus  Wira Dharma Putra  dengan judul “Kesadaran Hukum Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Desa Pakraman Padangtegal  Kecamatan  Ubud  Kabupaten  Gianyar”  Tahun  2018.  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  terhadap  permasalahan,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam kesadaran hukum mengenai pengelolaan sampah sudah berjalan dengan cukup baik dan pengelolaan  sampah  melalui awig-awig Desa  Pakraman  Padangtegal  tidak  disebutkan secara  eksplisif  didalam  rumusan  pasal-pasal  pada awig-awig, namun  disebutkan  dalam pararem  ketentuan  tentang  keasrian  desa  yang  dapat  mengatur  dan  menggerakan masyarakat  dalam  hal  penanganan  sampah.  Peran  desa pakraman  diwujudkan  melalui sosialisasi ke setiap banjar. 8
Keempat, jurnal yang ditulis ol eh Sri Nurhayati Qodriyatun dengan judul “Bentuk Lembaga  Ideal  Dalam  Pengelolaan  Sampah  di  Daerah  (Studi  di  Kota  Malang  dan Kabupaten  Gianyar)  tahun  2013.  Tulisan  ini  membahas  mengenai  sampah  termasuk permasalahan lingkungan yang dihadapi banyak kota di Indonesia, namun belum semua kota  telah  memberikan  pelayanan  persampahan  dengan  baik.  Salah  satu  faktor  yang memengaruhi rendahnya tingkat pelayanan persampahan di suatu daerah adalah bentuk lembaga atau institusi pengelola sampah yang pada umumnya kapasitas atau kemampuan institusi  atau  pengelola  di  daerah lebih kecil  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  sampah yang harus mereka kelola. Melalui penelitian yang dilakukan pada tahun 2013, dengan menggunakan metode kualitatif disimpulkan bahwa institusi pengelola sampah di daerah perlu memisahkan antara regulator dan operator sehingga pengelolaan sampah di daerah dapat berjalan efisien dan efektif. Regulator dijalankan oleh Dinas dan operator dijalankan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 9
Kelima , jurnal berjudul “Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah di Kelurahan Dufa- Dufa Kota Ternate”, yang ditulis oleh Jailan Sahil, dkk. Jurnal tersebut berbicara persoalan sampah tidak henti hentinya untuk dibahas, karena berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Kota Ternate adalah salah satu kota yang mengalami  pertumbuhan  penduduk  dan  ekonomi  yang  cukup  memicu  meningkaknya kegiatan jasa, industri, bisnis dan sebagainya di wilayah Ternate sehingga akan memicu meningkatnya  produksi  limbah  buangan  atau  sampah.  Kota  Ternate  mengalami
8 I Kadek Agus Wira Dharma Putra, “Kesadaran Hukum Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Desa Pakraman Padangtegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar” (Skripsi pada, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018).
9 Sri Nurhayati Qodriyatun, “Bentuk Lembaga Ideal Dalam Pengelolaan Sampah di Daerah (Studi di Kota Malang dan Kabupaten Gianyar),” Jurnal Aspirasi Vol. 6, No. 1, Juni (2015): 13 – 26.
permasalahan  pengelolaan  persampahan  yakni  masalah  pengangkutan  sampah, berdasarkan  data  bahwa  jumlah  ketersediaan  prasarana  pengangkutan  hanya  mampu mengngkut timbulan sampah sebesar 214 m³/hari, dinas kebersihan Kota Ternate, (2012) sedangkan berdasarkan hitungan bahwa timbulan sampah tahun 2012 adalah 413 m³/hari didasari pada  jumlah  penduduk  Kota  Ternate saat  ini  yakni 172.559  jiwa  BPS Ternate dalam angka, (2011) bararti menyisakan 52% sampah tidak terangkut ke TPA.
Meningkatnya produksi sampah tanpa sistem pengolahan yang tepat menjadi alasan tidak  terciptanya  lingkungan  yang  bersih.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian deskriptif.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan metode  analisis  data  distribusi  frekuensi  dengan  dilakukan  analisis  terhadap  sistem pengelolaan sampahan di Kelurahan Dufa-Dufa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan  persampahan  di  Kota  Ternate  belum  cukup  baik,  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  sistem  pengelolaan  sampah  di  Kelurahan  Dufa-Dufa  masih  mengalami permasalahan yakni budaya sikap dan perilaku masyarakat, timbunan dan karakteristik sampah, serta sarana pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan akhir sampah. 10
Keenam, tulisan  jurnal  ilmiah  yang  berjudul  “Peran  Pemerintah  dan  Kader Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengelolaan Sampah”, Jurnal ini ditulis oleh Mohammad Erdi Ferdiansyah dan Arsiyah. Jurnal ini mendeskripsikan dan menganalisis  peran  pemerintah  dan  Kader  Sumringah  Ngampelsari  dalam  proses pengolahan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Ngampelsari. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pengolahan  dan  pemanfaatan  sampah  organik  yang  dilakukan  masyarakat  Desa Ngampelsari  menggunakan  teknologi  pengomposan  yang  sederhana.  Guna memaksimalkan  hasil  pengolahan  sampah  menjadi  kompos,  masyarakat  memelihara tanaman hias  dan  tanaman  obat. Sedangkan  sampah  anorganik  diolah  menjadi barang bernilai  guna.  Proses  pengolahan  sampah  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  adalah memberikan pembinaan tentang kesadaran kepada warga untuk mengolah sampah sendiri dan kedua memaksimalkan kegunaan kompos dengan menanam tanaman hias, tanaman tradisional dan penyediaan tempat-tempat sampah di lingkungan pemukiman. 11
10 Jailan  Sahil,  Mimien  Hanie  Irawati  Al  Muhdar,  dan  dkk. .,  “Sistem  Pengelolaan  dan  Upaya Penanggulangan Sampah di Kelurahan Dufa- Dufa Kota Ternate,” Jurnal BIO-edukasi Vol. 4, No. 2. Maret (2016): 478 – 87. 11 Mohammad  Erdi  Ferdiansyah  dan  Arsiyah,  “Peran  Pemerintah  dan  Kader  Masyarakat  Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pe ngelolaan Sampah,” Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 2, no. Nomor 2, September (2014): pp 191-204.
Ketujuh, jurnal ilmiah yang berjudul “Kajian Dampak Timbunan Sampah Terhadap Lingkungan di Tempat Pembuangan Akhir Putri Cempo Surakarta”, jurnal ini ditulis oleh Tri  Sukrorini,  Sri  Budiastuti,  dkk.  Penelitian  ini  membahas  persoalan  sampah  sebagai penyebab  utama  pencemaran  lingkungan.  Perkembangan  penduduk  mengakibatkan pertambahan  jumlah  sampah,  sehingga  kinerja  (TPA)  perlu  dikaji.  Kajian  dampak timbunan  sampah  terhadap  lingkungan  di  TPA  Putri  Cempo  Surakarta,  merupakan evaluasi  dampak  terhadap  seluruh  komponen  lingkungan  geofisik,  biotis  dan sosekbudkesmas.  Pengelolaan  sampah  terdiri  dari  pengurangan  dan  penanganan. Pengurangan  sampah berupa;  (1) kegiatan  pembatasan  timbunan  sampah,  (2)  pendaur- ulangan sampah, dan (3) pemanfaatan kembali sampah. Penanganan sampah meliputi; (1) pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah dan sifat sampah, (2) pengumpulan sampah dari sumber  sampah  ke  tempat  penampungan  sementara.  (3)  pengangkutan  sampah  dari tempat  penampungan  sementara  menuju  ke  tempat  pemrosesan  akhir.  (4)  pengelolaan untuk  mengubah  karakteristik,  komposisi  dan  jumlah  sampah.  (5)  pemrosesan  akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 12
Selanjutnya,  pembahasan  yang  membedakan  antara  penelitian  terdahulu  dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni terletak pada dasar peran  pemerintahan desa dalam pengelolaan  sampah,  sebagaimana  tertuang  dalam    Perda  Sambas  No. 2  Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Pada penulisan artikel ini, peneliti menitikberatkan pada peran dan kewenangan pemerintahan desa, sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas pelayanan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah yang mana dalam hal ini, dinas kebersihan. Selain itu, penelitian lainnya membahas mengenai dampak sampah terhadap tempat pembuangan akhir. Berdasarkan hal tersebut, jelas penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris  dengan mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataan  di lapangan  yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  keadaan  sebenarnya  atau
12 Tri Sukrorini dan Sri Budiastuti, dkk, “Kajian Dampak Timbunan Sampah Terhadap Lingkungan di  Tempat  Pembuangan  Akhir  Putri  Cempo  Surakarta,” Jurnal  EKOSAINS Volume  6,  no.  Nomor  3, Nopember (2014): pp 56-70.
keadaan  nyata  yang  terjadi  di  masyarakat  dengan  maksud  untuk  mengetahui  dan menemukan  fakta-fakta  dan  data  yang  dibutuhkan,  setelah  data  yang  dibutuhkan terkumpul  kemudian  menuju  kepada  identifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya  menuju pada penyelesaian masalah. 13 Locus penelitian di Desa Sepuk Tanjung. Sumber data primer berdasarkan  informasi,  pendapat  dan  tanggapan  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sambas, perangkat desa dan masyarakat. Sumber data sekunder berupa Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

## PEMBAHASAN

## A. Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas
Sekilas  digambarkan  tentang  kondisi  objektif  Kabupaten  Sambas  secara administratif   adalah  salah  satu  Daerah  Tingkat  II  di  provinsi Kalimantan  Barat. Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.395,70 km² atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat), merupakan wilayah Kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah propinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai ± 128,5 km dan panjang perbatasan negara ± 97 km, dengan memiliki 19 Kecamatan dan 193 Desa. 14 Hal ini menunjukan bahwa wilayah cakupan pemerintahan daerah Kabupaten Sambas sangat luas.
Perda  No.  2  tahun  2015  tentang  pengelolaan  sampah  mengatakan  bahwa pengelolaan sampah bertujuan: a) mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah; b) meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; c) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; d) menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan e) merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. 15 Selain itu, ruang lingkup pengelolaan sampah terdiri  atas:  pengelolaan  sampah  rumah  tangga;  pengelolaan  sampah  sejenis  sampah rumah tangga dan; pengelolaan sampah spesifik. 16
Tugas Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah, terdiri atas :
1. menumbuhkembangkan  dan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam pengelolaan sampah;
13 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.
14 Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sambas Dalam Angka (Sambas, 2016).
15 “Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah,” Pub.
L. No. Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 4 (2015), Lihat Pasal 3.
16 Ibid ., Lihat Pasal 4.
2. melakukan  penelitian  untuk  pengembangan  teknologi,  pengurangan  dan penanganan sampah;
3. memfasilitasi,  mengembangkan  dan  melaksanakan  upaya  pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
4. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. memfasilitasi  penerapan  teknologi  spesifik  lokal  yang  berkembang  pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
7. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
8. mengawasi dan mengendalikan timbulan serta peredaran sampah dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah. 17
Selanjutnya,  dalam  penyelenggaraan  pengelolaan  sampah,  pemerintah  daerah mempunyai  wewenang  untuk  menetapkan  kebijakan  dan  strategi  pengelolaan  sampah berdasarkan  kebijakan  nasional  dan  provinsi;  menyelenggarakan  pengelolaan  sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;  melakukan  kerjasama  antardaerah,  kemitraan,  dan  jejaring  kerja  dalam pengelolaan sampah; menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat RT, RW, Desa, pengelola  kawasan,  dan  swasta;  menetapkan  kriteria  lokasi  TPS  dan/atau  TPS3R; menetapkan lokasi TPST dan/atau TPA sampah; melakukan pemantauan dan evaluasi secara  berkala  setiap  6  (enam)  bulan  selama  20  (dua  puluh)  tahun  terhadap  TPA; menyusun  dan  menyelenggarakan  sistem  tanggap  darurat  pengelolaan  sampah  sesuai dengan  kewenangannya;  dan  menetapkan  kebijakan  penyelesaian  perselisihan  antar pengelola persampahan RT, RW, pengelola kawasan dan pihak swasta. 18
Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:    pengurangan  sampah;  dan  penanganan  sampah.  Yang  dimaksud  dengan pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. 19 Sedangkan maksud dari penanganan
18 Ibid. , Lihat Pasal 7 ayat (1).
19 Ibid ., Lihat Pasal 10.
sampah  yaitu  dilakukan  dengan  cara  pemilahan,  pengumpulan,  pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 20
Pemilahan  sampah  dilakukan  melalui  kegiatan  pengelompokan  sampah  menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas: 1). Sampah yang mengandung bahan berbahaya  dan  beracun  serta  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun,  2).  Sampah  yang mudah terurai (sampah dapur, makanan), 3). Sampah yang dapat digunakan kembali, 4). Sampah yang dapat di daur ulang, dan 5). Sampah lainnya. 21
Pengumpulan  sampah  dilakukan  sejak  pemindahan  sampah  dari  tempat  sampah rumah tangga ke TPS/TPS3R sampai ke TPA/TPST dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. 22 Pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah daerah,  dan  lembaga  pengelola  yang  dibentuk  oleh  masyarakat. 23 Tentunya  dalam melakukan  pengangkutan  sampah,  pemerintah  daerah  wajib  menyediakan  armada pengangkutan  sampah  dan  sampah  terpilah  yang  layak,  memenuhi  persyaratan keamanan,  kesehatan  lingkungan,  kenyamanan  dan  kebersihan,  dengan  jumlah  yang cukup, dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS3R ke TPA /TPST.
Pengolahan  sampah  meliputi  kegiatan:  a)  pemadatan,  b)  pengomposan,  c)  daur ulang materi, dan d) daur ulang energi. 24 Sampah yang tidak dapat diolah sebagaimana pernyataan diatas maka sampah tersebut ditimbun di TPA. Pengolahan sampah dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan  industri,  kawasan khusus,  fasilitas umum,  fasilitas  sosial,  dan  fasilitas  lainnya serta wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS3R.
Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan: a) metode lahan urug terkendali ( controlled landfill ), dan/atau, b) metode lahan urug saniter ( sanitary landfill ), c) teknologi  ramah  lingkungan. 25 Pemrosesan  akhir  sampah  dilakukan  di  TPA  meliputi kegiatan  penimbunan  atau  pemadatan,  penutupan  tanah,  pengolahan  lindi  dan penanganan gas. 26 Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah daerah.
Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
1. menjaga kebersihan lingkungan;
20 Ibid ., Lihat Pasal 11.
21 Ibid ., Lihat Pasal 12 ayat (2).
22 Ibid ., Lihat Pasal 13 ayat (1).
23 Ibid ., Lihat Pasal 14 ayat (1).
24 Ibid ., Lihat Pasal 15 ayat (1).
25 Ibid ., Lihat Pasal 16 ayat (1).
26 Ibid ., Lihat Pasal 16 ayat (2).
2. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
3. pemberian  saran,  usul,  pengaduan,  pertimbangan,  dan  pendapat  dalam  upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya. 27
Masyarakat  dalam  sistem  pengelolaan  sampah  dapat  berfungsi  sebagai pengelola, pengolah,  pemanfaat,  penyedia  dana  dan  pengawas.  Masyarakat  wajib  melakukan pengurangan  timbulan  sampah  dari  sumbernya  yaitu  melalui  pendekatan  pengurangan ( Reduce ), penggunaan ulang ( Reuse ),pendauran ulang ( Recycle ) serta melakukan pemisahan sampah. Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah  dapat  berjalan  dengan  baik.  Masyarakat  dapat  mengurangi  pencemaran lingkungan  dengan  memanfaatkan  sampah  untuk  kegiatan  ekonomi,  baik  dilakukan secara  perorangan  atau  kelompok,  maupun  bekerja  sama  dengan  pelaku  usaha. Masyarakat  sebagai  pengolah  sampah  berperan  sebagai  sumber  daya  manusia  untuk mengoperasikan  maupun  memelihara  sarana  dan  prasarana  pengolahan  sampah. Masyarakat  berperan  dalam  membayar  biaya  pengelolaan  sampah.  Masyarakat  wajib menjaga/memelihara sarana penunjang.

## B. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah di Desa Sepuk Tanjung.
Pengelolaan  sampah  adalah  kegiatan  yang  sistematis,  menyeluruh  dan berkesinambungan  yang  meliputi  pengurangan  dan  penanganan  sampah.  Definisi  ini merupakan  definisi  yuridis  yang  terdapat  dalam  Perda  No.  2  Tahun  2015  tentang pengelolaan  sampah.  Artinya  adalah,  pengelolaan  sampah  itu  membahas  mengenai pengurangan dan penanganan sampah.
Di  samping  itu,  pola  konsumsi  masyarakat  memberikan  kontribusi  dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. 28 Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. 29 Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir ( end-of-pipe ), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di  lokasi  tempat  pemrosesan  akhir  sampah  berpotensi  melepas  gas  metan  (CH4)  yang
27 Ibid ., Lihat Pasal 41.
28 Rizqi Puteri Mahyudin, “Ka jian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir),” JUKUNG: Jurnal Teknik Lingkungan Vol. 3 No. 1: 66-74 (2017).
29 Sa’ id, E.G, Sampah Masalah Kita Bersama (Jakarta: Madiyatama Sarana Perkasa, 1998), hlm. 2.
dapat  meningkatkan  emisi  gas  rumah  kaca  dan  memberikan  kontribusi  terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.
Paradigma  pengelolaan  sampah  yang  bertumpu  pada  pendekatan  akhir  sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan,  misalnya,  untuk  energi,  kompos,  pupuk  ataupun  untuk  bahan  baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari dulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu  pada  fase  produk  sudah  digunakan  sehingga  menjadi  sampah,  yang  kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru  tersebut  dilakukan  dengan  kegiatan  pengurangan  dan  penanganan  sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang,  sedangkan  kegiatan  penanganan  sampah  meliputi  pemilahan,  pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. 30
Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.  Amanat  Undang-Undang  Dasar  tersebut  memberikan  konsekuensi  bahwa pemerintah  wajib  memberikan  pelayanan  publik  dalam  pengelolaan  sampah.  Hal  itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung  jawab  di  bidang  pengelolaan  sampah  meskipun  secara  operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan  kelompok  masyarakat  yang  bergerak  di  bidang  persampahan  dapat  juga  diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
Dalam  rangka  menyelenggarakan  pengelolaan  sampah  secara  terpadu  dan komprehensif,  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  masyarakat,  serta  tugas  dan  wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum  dalam bentuk  undang-undang. Pengaturan  hukum  pengelolaan  sampah dalam Undang-Undang tentang pengelolaan sampah berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.
Berdasarkan  pemikiran  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  pembentukan  Undang- Undang ini diperlukan dalam rangka:
30 Arif Zulkifli, Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan (Jakarta: Salemba Teknika, 2014), hlm. 106.
a. kepastian  hukum  bagi  rakyat  untuk  mendapatkan  pelayanan  pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. kejelasan  tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab  pemerintah  dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam Undang-Undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 31
Perda  No.  2  Tahun  2015  tentang  pengelolaan  sampah  diundangkan  atas  dasar semakin  pesatnya  pertambahan  penduduk  dan  perubahan  pola  konsumsi  masyarakat menimbulkan  bertambahnya  volume,  jenis,  dan  karakteristik  sampah  yang  semakin beragam, sehingga perlu dilakukan pengelolaannya secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi  lingkungan,  serta  dapat  mengubah  perilaku  masyarakat,  maka  dari  itu  diperlukan kepastian  hukum,  kejelasan  tanggungjawab  dan  kewenangan  pemerintah  daerah,  serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
Dalam  penyelenggaraan  pengelolaan  sampah,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sambas  mempunyai  wewenang,  salah  satunya  untuk  menyelenggarakan  koordinasi, pembinaan,  dan  pengawasan  kinerja  pengelolaan  persampahan  yang  dilakukan  oleh kelompok masyarakat, RT, RW, desa, pengelola kawasan dan swasta. Pada konteks ini, desa  eksekutor  dalam  menyelenggarakan  koordinasi  pengelolaan  persampahan.  Ruang lingkup  pengelolaan  sampah yang  dilakukan  oleh  desa  adalah  upaya pengurangan  dan penanganan sampah. Hal ini senada dengan apa yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi bahwa pemerintah daerah  mempunyai  wewenang  menyelenggarakan  koordinasi,  pembinaan  dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, RT,  RW,  desa,  pengelola  kawasan  dan  swasta.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan sekretaris  desa  Sepuk  Tanjung,  bahwa  Pemerintahan  Desa  Sepuk  Tanjung  telah melakukan  upaya  koordinasi,  pembinaan  dan  pengawasan  kinerja,  hal  itu  dibuktikan
31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Lihat Penjelasan UU No. 18 Tahun 2008.
sebagaimana  kegiatan  penyuluhan/sosialisasi/himbauan  dari  pihak  Pemerintah  Desa kepada BPD, dan seluruh kalangan masyarakat melalui pendekatan komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW dan kepala Dusun. 32
Himbauan pemerintahan desa terhadap pengelolaan sampah, sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a) pengurangan sampah, dan: b) penanganan sampah.  Kegiatan  pengurangan  sampah  di  Desa  Sepuk  Tanjung  sebagaimana  hasil wawancara  dengan  kepala  desa  meliputi  himbauan  untuk  melakukan  pembatasan penimbunan sampah. Sampah yang tertimbun banyak akan semakin sulit untuk dibakar apalagi pada musim penghujan. Maka dari itu, pemerintah menghimbau agar masyarakat mengangkut sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah yang berlokasi di tepi jalan raya Sebawi, yang mana sampah tersebut nantinya akan diangkut dan bawa oleh truck dari dinas kebersihan. 33
Peran  Pemerintahan  Desa  Sepuk  Tanjung  dalam  pengelolaan  sampah  terdapat dalam Pasal 9 Perda No. 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, yang menyebutkan bahwa  pemerintah  daerah,  masyarakat,  kelompok  masyarakat,  tingkat  RT/RW/Desa, Pelaku  Usaha,  Pengelola  kawasan  wajib  melakukan  kegiatan  pengurangan  sampah melalui  penerapan  TPS3R  dan/atau  TPST.  Berdasarkan  hasil  observasi  bahwa  upaya pelaksanaan  pengurangan  sampah  yang  dilakukan  oleh  Desa  Sepuk  Tanjung  adalah dengan menyediakan bak/tong/tempat pembuangan sampah. Penyediaan bak/tong/tempat  sampah  hanya  sebatas  pada  upaya  pengurangan  timbunan  sampah, sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a. Selain itu pada Pasal 10 ayat (1) huruf b dan c yang mengatakan bahwa “pengurangan sampah meliputi kegiatan pendaur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah, masih belum dilakukan oleh pihak pemerintah  desa  sebab  di  Desa  Sepuk  Tanjung  belum  memiliki bank  sampah/lembaga pengelolaan sampah yang dibentuk oleh desa/masyarakat.
Namun, upaya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Desa Sepuk Tanjung yang memiliki  3  bak  sampah,  6  blong  sampah  dan  30  tong  sampah,  merupakan  salah  satu pengelolaan  sampah  pada  konteks  penanganan  sampah.  Adapun  ruang  lingkup penanganan  sampah  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  11  Perda  No.  2  tahun  2015 tentang pengelolaan sampah, meliputi kegiatan yang dilakukan dengan cara, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
32 Wawancara, Bapak Wahyu Firmansyah Selaku Sekretaris Desa Sepuk Tanjung, 2020, Tanggal 3 Juni 2020.
33 Wawancara, Bapak Jamhur Selaku Kepala Desa Sepuk Tanjung, Tanggal 3 Juni 2020.
Arah kebijakan Pemerintahan Desa Sepuk Tanjung di bidang kesehatan khususnya persoalan  sampah  antara  lain  pemberdayaan  individu,  keluarga  dan  masyarakat  agar mampu  menumbuhkan  perilaku  hidup  sehat  dan  memperhatikan  keberlangsungan lingkungan. Untuk mewujudkan program Pengembangan Desa Sepuk Tanjung, meliputi: Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan, dengan indikasi kegiatan :
a. Penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan.
b. Pengelolaan sampah.
c. Fasilitasi pembentukan kelembagaan pengelola persampahan desa.
Program  pengembangan  pengelolaan  sampah  masuk  kedalam  RPJM-Desa  yang merupakan  penjabaran  visi  dan  misi  Desa  yang  dituangkan  dalam  bentuk  dokumen perencanaan  pembangunan  desa. Dokumen  RPJM-Desa  ini  dipandang  penting  sebagai pedoman pemerintah desa bersama masyarakat untuk melakukan upaya-upaya terencana dalam  rangka  mencapai kemajuan  dan kesejahteraan  yang  lebih baik  pada  masa  enam tahun ke depan. RPJM Desa Sepuk Tanjung 2019 - 2025 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi  Pemerintahan  Desa  Sepuk  Tanjung  dalam  menyusun  perencanaan  pembangunan selama 6 (enam) tahun. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJM Desa setiap tahun akan dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan berupa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). 34

## C. Faktor-Faktor  Penghambat  Pemerintah  Desa  Sepuk  Tanjung  dalam  Pengelolaan Sampah
Selama  ini  tahapan  penanganan  sampah  yang  ada  dimulai  dari  pengumpulan sampah pada tingkat rumah tangga, kemudian diangkut ke tempat pembuangan sampah tingkat desa, hingga akhirnya diangkut oleh dinas kebersihan Kabupaten Sambas ketempat pembuangan akhir.
Dalam  pembahasan  penelitian  ini  ada  beberapa  faktor  penghambat  yang  peneliti temukan  berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  dengan  pemerintah  desa,  dan masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  di  Desa  Sepuk  Tanjung,  sehingga  dapat  di paparkan faktornya antara lain:
34 Wawancara, Bapak Jovi Selaku Kasi Pelayanan dan Kesra Desa Sepuk Tanjung, 2020, tanggal 3 Juni 2020.
a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan sehari-hari serta  pola  hidup  masyarakat dalam membuang sampah yang tidak pada tempatnya .
b. Anggapan masyarakat tentang penanganan sampah di Desa Sepuk Tanjung masih bertumpu pada pemerintah, sehingga pola pikir masyarakat bahwa yang berwenang dalam urusan penanganan serta pengelolaan sampah itu adalah pemerintah daerah bukan masyarakat itu sendiri.
c. Sarana  dan prasarana  pengangkutan  sampah  oleh Pemerintah Daerah  Kabupaten Sambas,  khususnya  Dinas  Perumahan  Rakyat,  Kawasan  Permukiman,  dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas belum maksimal. Hal ini terlihat pada tidak adanya truck sampah yang mengangkut sampah di Desa Sepuk Tanjung. Sehingga masyarakat melakukan pembakaran, atau penimbunan, atau penguburan sampah.
d. Desa Sepuk Tanjung belum memiliki bank sampah.
e. Tidak ada fasilitas tempat pembuangan akhir sampah.
f. Kurangnya  saluran  air,  drainase,  hal  ini  disebabkan  sebagian  kecil  masyarakat membuang sampah sembarangan dan menyumbat saluran air.
g. Air sungai yang tercemar oleh limbah dan kurangnya tong sampah.
Selain faktor penghambat diatas, bahwa pelaksanaan dari Perda No. 2 Tahun 2015 tentang  pengelolaan  sampah  juga  memiliki  kekurangan  dan  keterbatasan.  Hal  ini ditunjukan  sebagaimana  tertuang  pada  Pasal  10  ayat  (2)  bahwa  “ Pemerintah  Daerah dalam  melaksanakan  kegiatan  pengurangan  sampah  menetapkan  target  pengurangan sampah  secara  bertahap,  memfasilitasi  penerapan  teknologi  yang  ramah  lingkungan, memfasilitasi  penerapan  label  yang  ramah  lingkungan,  memfasilitasi  kegiatan  yang menggunakan  daur  ulang  sampah  serta  memfasilitasi  pemasaran  produk  daur  ulang sampah. Pasal 10 ayat (2) tersebut belum bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sepuk Tanjung  karena  implementasi  dari  pemerintah  daerah  yang  memfasilitasi  kegiatan pengurangan sampah tersebut masih belum terlaksana sebagaimana termuat dalam Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 10 ayat (2). Tentunya hal ini menjadi faktor penghambat pemerintahan desa dalam pengelolaan sampah di Desa Sepuk Tanjung. Salah  satu bukti yang  menunjukkan  belum  ada  terlaksananya pasal 10 ayat  (2)  oleh  Pemerintahan  Desa  Sepuk  Tanjung  adalah  masih  banyaknya  masyarakat yang  membuang  sampah  dengan  cara  dibakar  atau  di  timbun  dikarenakan  masih kurangnya bak sampah yang tersedia dan juga alat angkut dari dinas terkait yang masih sangat terbatas jumlahnya  untuk mengangkut sampah.

## KESIMPULAN
Hasil  temuan  penelitian  ini  antara  lain:  peran  pemerintah  Desa  Sepuk  Tanjung  dalam pengelolaan sampah terfokus pada kegiatan pemilahan dan pengumpulan sampah serta menjadi  bahasan  utama  dalam  RPJM-Desa.  faktor  penghambat  Pemerintahan  Desa Sepuk Tanjung dalam pengelolaan sampah antara lain; kurangnya kesadaran masyarakat menciptakan kebersihan di lingkungan setempat, belum adanya bank sampah, sarana dan prasarana  serta  fasilitas  masih  belum  memadai,  sesuai    pasal  10  ayat  (2),  kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan sampah belum optimal, sehingga menjadi faktor  penghambat  bagi  Pemerintahan  Desa  Sepuk  Tanjung  sebagai  pelaksana pengelolaan sampah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arafat,  Jumrotul.  “Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Desa  Dalam  Pengelolaan Sampah  Untuk  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  Dalam  Perspektif  Ekonomi Islam (Studi pada BUMD Desa Kuta Dalom).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
Arif Zulkifli. Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan . Jakarta: Salemba Teknika, 2014.
Badan Pusat Statistik. Kabupaten Sambas Dalam Angka . Sambas, 2016.
Dharma Putra, I Kadek Agus Wira. “Kesadaran Hukum Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Desa Pakraman Padangtegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018.
Mahyudin,  Rizqi  Puteri.  “Kajian  Permasalahan  Pengelolaan  Sampah  dan  Dampak Lingkungan  di  TPA  (Tempat  Pemrose san  Akhir).” JUKUNG:  Jurnal  Teknik Lingkungan Vol. 3 No. 1: 66-74 (2017).
Mohammad Erdi Ferdiansyah, dan Arsiyah. “Peran Pemerintah dan Kader Masyarakat Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Untuk Pengelolaan  Sampah.” Jurnal  Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 2, no. Nomor 2, September (2014): pp 191-204.
Nugraha,  I  Made  Sugiarta.  “Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.” Jurnal Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Volume 05, no. 04 (2017).
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sambas  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Pengelolaan Sampah, Pub. L. No. Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 4 (2015).
Prastiyo. “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tanjungpinang (Studi  Evaluasi  Kebijakan  Di  Ke lurahan  Batu  IX).”  Skripsi,  Universitas  Maritim Raja Alihaji Tanjungpinang, 2016.
Qodriyatun,  Sri  Nurhayati.  “Bentuk  Lembaga  Ideal  Dalam  Pengelolaan  Sampah  di Daerah (Studi di Kota Malang dan Kabupaten Gianyar).” Jurnal Aspirasi Vol. 6, No. 1, Juni (2015): 13 – 26.
Sahil,  Jailan,  Mimien  Hanie  Irawati  Al  Muhdar,  dan  dkk..  “Sistem  Pengelolaan  dan Upaya  Penanggulangan  Sampah  di  Kelurahan  Dufa- Dufa  Kota  Ternate.” Jurnal BIO-edukasi Vol. 4, No. 2. Maret (2016): 478 – 87.
Sa’id, E.G. Sampah Masalah Kita Bersama . Jakarta: Madiyatama Sarana Perkasa, 1998.
Tri  Sukrorini,  dan  Sri  Budiastuti,  dkk.  “Kajian  Dampak  Timbunan  Sampah  Terhadap Lingkungan  di  Tempat  Pembuangan  Akhir  Putri  Cempo  Surakarta.” Jurnal EKOSAINS Volume 6, no. Nomor 3, Nopember (2014): pp 56-70.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (2014).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2008  Tentang  Pengelolaan Sampah (2008).
Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
Wawancara. Bapak Jamhur Selaku Kepala Desa Sepuk Tanjung, 2020.
——— . Bapak Jovi Selaku Kasi Pelayanan dan Kesra Desa Sepuk Tanjung, 2020.
——— . Bapak Wahyu Firmansyah Selaku Sekretaris Desa Sepuk Tanjung, 2020.