Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753

## Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank
abstrak. Pencabutan izin usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam upaya penyehatan bank  apabila  kesulitan  bank  mengganggu  kelangsungan  usahanya  atau  membahayakan  sistem perbankan.  Hal  tersebut  merupakan  amanat  dari  UU  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  10  Tahun  1998.  Tulisan  ini  memuat  mengenai bagaimana  tahapan  pencabutan  izin  usaha  dan  likuidasi  terhadap  suatu  bank  serta  masalah  yang mungkin  dihadapi  bank  yang  menjadi  sebab  dicabut  izin  usahanya  oleh  OJK  dan  dilikuidasi  oleh LPS.
Kata Kunci: Pencabutan Izin Usaha, Likuidasi Bank, Bank

## PENDAHULUAN
Sektor  ekonomi  di  Indonesia  merupakan salah  satu  sektor  yang  berperan  penting,  dan perkembangan  kehidupan  ekonomi  rakyat secara  alamiah  mendorong  dibutuhkannya lembaga-lembaga keuangan. Banyak lembaga keuangan  yang  bermunculan  guna  melayani kebutuhan  masyarakat  kecil,  yang  walaupun penekanan  sasaran  pelayanannya  berbeda, tetapi semuanya mempunyai kesamaan fungsi, sebagai intermediasi keuangan. Menurut  Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  792  Tahun  1990
Tentang Lembaga Keuangan, Lembaga
Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya  di  bidang  keuangan,  melakukan penghimpunan  dan  penyaluran  dana  kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan, konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa. Lembaga keuangan,  berdasarkan  kemampuannya  untuk menghimpun  dana  dari  masyarakat  secara langsung,  dibagi  menjadi  2  (dua),  yaitu Lembaga  Keuangan  Bank  yang  terdiri  dari Bank  Umum  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat, dan  Lembaga  Jasa  Keuangan  lainnya  yang melaksanakan kegiatan di sektor
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan  (Leasing,  Anjak  Piutang  dan Modal  Ventura),  dan  perusahaan  yang bergreak  di  bidang  Pasar  Modal  misalnya perusahaan efek). Keduanya memiliki keterkaitan  satu  sama  lain  sebagai  penyedia kredit  dan  sumber  pendanaan  sehingga dengan  berjalannya  kedua  lembaga  keuangan tersebut  dengan  baik  dan  beriringan,  tujuan perekonomian nasional yang tercantum dalam UUD 1945 akan tercapai, mengingat
pembangunan  nasional  memerlukan  sumber pendanaan  yang  tidak  kecil  guna  mencapai sasaran-sasarannya,  antara  lain:  pertumbuhan ekonomi,  pendapatan  perkapita,  kesempatan kerja,  distribusi  pendapatan,  dan  lain-lain. Upaya  untuk  memperbaiki  dan  memperkuat sektor keuangan khususnya industri perbankan  pun  menjadi  sangat  penting, supaya  dapat  mencapai  sasaran  tersebut. Perbankan  adalah  segala  sesuatu  yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Untuk mewujudkan perekonomian nasional  serta  sistem  keuangan  yang  dapat tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil diperlukan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan  yang  terselenggara  secara  teratur, adil,  transparan  dan  akuntabel,  dan  yang mampu  melindungi  kepentingan  konsumen maupun  masyarakat.  Mengingat  pentingnya fungsi  perbankan  di  sektor  perekonomian, kegiatan  perbankan  perlu  diawasi  oleh Otoritas  Pengawasan.  Menurut  Pasal  29  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998, yang selanjutnya disebut UU Perbankan,  pengawasan  dan  pembinaan  bank dilakukan oleh Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut BI.
Lazimnya,  BI  sebagai  bank  sentral diberikan  kewenangan  untuk  memelihara sistem  pembayaran  dan  mengawasi  bank- bank. Bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan BI terhadap bank dapat bersifat preventif dalam bentuk
Nitya Yuki Mahya nityayukimahy a @yahoo.com
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
ketentuan-ketentuan,  petunjuk  dan  nasihat, bimbingan  dan  pengarahan,  maupun  secara represif  dalam  bentuk  pemeriksaan  yang disusul  dengan  tindakan-tindakan  perbaikan, sehingga pada akhirnya  BI dapat menetapkan arah  pembinaan  dan  pengembangan  bank, baik  secara  individual  maupun  secara keseluruhan.

## KAJIAN PUSTAKA
Tugas  pengawasan  bank  oleh  BI  selain berdasarkan UU Perbankan juga diamanatkan oleh  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999 Tentang  Bank  Indonesia  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut UU BI, khususnya Pasal 8 huruf c tentang pengawasan.  Namun  demikian,  berdasarkan Pasal  34  ayat  (1)  UU  BI,  fungsi  pengawasan Bank  diamanatkan  untuk  dialihkan  kepada lembaga  pengawas  sektor  jasa  keuangan independen dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang  tersendiri.  Pada  tanggal  22 November  2011  terbitlah  Undang-Undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut UU OJK. Sejak tanggal 31 Desember 2012, berdasarkan Pasal  55  ayat  (1)  UU  OJK,  fungsi,  tugas  dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan Lainnya  beralih  dari  Badan  Pengawas  Pasar Modal  dan  Lembaga  Keuangan-Kementerian Keuangan  ke  Otoritas  Jasa  Keuangan  (yang selanjutnya  disebut  OJK).  Sementara  itu, fungsi,  tugas  dan  wewenang  pengaturan  dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan  efektif  beralih  dari  BI  ke  OJK sejak  31  Desember  2013,  berdasarkan  Pasal 55 Ayat (2) UU OJK. Hal tersebut ditegaskan dalam  Pasal  69  UU  OJK  yang  menyatakan bahwa  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  BI beralih menjadi  fungsi,  tugas,  dan  wewenang OJK.  Selanjutnya  terkait  dengan  peraturan- peraturan perbankan yang telah ada, berdasarkan  Pasal  70  UU  OJK  diatur  bahwa sejak UU OJK berlaku, peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan dinyatakan tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan dan  belum  diganti  berdasarkan  UU  OJK.  Hal
ini  dilakukan  dengan  maksud  agar  tidak terjadi kekosongan hukum.
Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan,  kesehatan,  aspek  kehati-hatian, dan  pemeriksaan  bank  secara  individual merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan  microprudential  yang  menjadi tugas  dan  wewenang  OJK.  Adapun  lingkup pengaturan  dan  pengawasan  macroprudential bank  secara  industri  atau  nasional,  sistem pembayaran,  dan  moneter  tetap  merupakan tugas  dan  wewenang  BI.  Dalam  pelaksanaan pengaturan  dan  pengawasan  bank  agar harmonis, OJK  berkoordinasi dengan BI dan sebaliknya.
Fungsi  utama  perbankan  Indonesia yaitu  sebagai  penghimpun  dan  penyalur  dana masyarakat, dengan kata lain fungsi perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi  yaitu  perantara  antara  pihak- pihak  yang  memiliki  kelebihan  dana  dengan pihak-pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana. Melihat jenisnya, bank di Indonesia  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  Bank Umum  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat.  Bank umum  adalah  bank  yang  melaksanakan kegiatan  usaha  secara  konvensional  atau berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam kegiatannya  memberikan  jasa  dalam  lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Perkreditan  Rakyat,  yang  selanjutnya  disebut BPR,  adalah  bank  yang  melaksanakan kegiatan  usaha  secara  konvensional  atau berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Dalam pelaksanaannya kegiatan usahanya, bank harus didasari dengan prinsip kepercayaan  dan  kehati-hatian,  mengingat industri  perbankan  merupakan  industri  yang sangat bertumpu pada kepercayaan masyarakat  yang  memiliki  uang  yang disimpan  di  bank.  Kepercayaan  masyarakat bagi  industri  perbankan  adalah  segalanya. Dengan  adanya  kepercayaan  dari  masyarakat yang  kemudian  menjadi  nasabah,  suatu  bank akan  bertahan  hidup  dan  berkrembang. Prinsip  kehati-hatian  adalah  suatu  asas  atau prinsip  yang  menyatakan  bahwa  bank  dalam menjalankan  fungsi  dan  kegiatan  usahanya wajib  bersikap  hati-hati  dalam  rangka
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Dengan
dilaksanakannya  prinsip  ini  maka  bank  akan tetap  sehat,  berkembang  dan  terhindar  dari likuidasi.
Seperti  halnya  dalam  pemberian  kredit atau  pembiayaan  oleh  bank,  terdapat  resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya,  sehingga  dapat  berpengaruh terhadap  kondisi  keuangan  atau  kesehatan bank.  Faktor  yang  dapat  mempengaruhi tingkat kesehatan bank adalah faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap  resiko  pasar  atau  yang  dikenal dengan  singkatan  CAMEL  (Capital ,  Asset, Management, Earning,
Liquidity ).
Permasalahan  dan  kondisi  keuangan  bank yang  buruk  dapat  menimbulkan  terjadinya likuidasi bank. Pengurus bank
bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan  dan  memperbaiki  kondisi keuangan bank yang buruk agar kembali sehat dan hal itu menjadi perhatian dan pengawasan OJK  karena  bank  yang  tidak  sehat  akan berdampak  pada  berkurangnya  kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.
Salah  satu  cara  OJK  mewujudkan perbankan yang sehat ialah dengan menerbitkan  berbagai  ketentuan  kehati-hatian yang  berlaku  bagi  kegiatan  perbankan. Ketentuan  kehati-hatian  tersebut  misalnya terkait  dengan  ketentuan  mengenai  tingkat kesehatan.  Bank  wajib  memelihara  tingkat kesehatan  bank  sesuai  dengan  ketentuan kecukupan  modal,  kualitas  aset,  kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan  usaha  bank,  dan  wajib  melakukan kegiatan  usaha  sesuai  dengan  prinsip  kehati- hatian.  Ketidaksehatan  bank  dapat  terjadi karena  pengelolaan  atau  manajemen  yang tidak  hati-hati.  Apabila  suatu  bank  menjadi tidak  sehat,  direksi  bertugas  untuk  dapat menyehatkan kembali bank dengan melakukan  berbagai  upaya    perbaikan  atas kelemahan atau permasalahan dengan diawasi pelaksanaannya oleh dewan komisaris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  hal  ini,  OJK  sebagai  otoritas melakukan pengawasan bank sebagai
pengawas  eksternal  sedangkan  pengawasan internal  dilakukan  oleh  komisaris  supaya tidak  terjadi  pelanggaran  ketentuan  dan  bank dapat  berkembang  dengan  baik.  Jika  bank tidak kunjung berkembang, terdapat kemungkinan  adanya  kesalahan,  pelanggaran atau  kelemahan  pada  bank  tersebut,  misalnya direksi  tidak  dapat  mengelolanya  dengan baik,  atau  karena  banyak  terjadi  kredit  macet yang semakin besar sehingga terjadi kerugian dan dibebankan pada modal yang menyebabkan turunnya modal. Tingkat kesehatan  bank  dapat  diketahui  secara sederhana  dengan  melihat  tersedianya  rasio kecukupan  modal  yang  dikenal  dengan Kewajiban  Penyediaan  Modal  Minimum (yang  selanjutnya  disingkat  KPMM)  sebesar prosentase  tertentu  misalnya,  untuk  BPR KPMM  yang  sehat  minimal  4%  dan  untuk Bank Umum adalah 8%.
KPMM adalah rasio Modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko, yang selanjutnya disingkat  ATMR,  yang  wajib  dicapai  oleh BPR  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan OJK. KPMM menunjukan kemampuan perbankan  untuk  menyerap  atau  mengatasi kerugian,  semakin  tinggi  presentase  rasio KPMM  menunjukkan  tingkat  kesehatan bank semakin  baik,  karena  bank  memiliki  modal yang besar. Sebaliknya, semakin rendah rasio KPMM,  tingkat  kesehatan  bank  semakin buruk,  karena  modal  bank  kecil  dan  apabila terus-menerus  mengalami  kerugian,  modal bank akan berkurang, sehingga pada akhirnya akan  mengalami  kesulitan  permodalan  dan pemegang  saham  yang  ada  atau  investor (pemodal  baru)  harus  menambah  modal  agar bank tetap dapat beroperasi dengan baik.
OJK melakukan pengawasan normal sejak bank  didirikan  dan    berjalan  dengan  baik. Bank  tidak  lagi  mendapatkan  pengawasan yang  normal  tetapi  pengawasan  intensif apabila bank mengalami permasalahan terkait permodalan dan likuiditas. Bila permasalahan permodalan  dan  likuiditas  memburuk  dalam jangka  waktu  tertentu  dan  tidak  dapat diperbaiki, pengawasan bank  akan diperketat lagi  dengan  pengawasan  khusus.  Dengan demikian,  dalam  rangka  menjalankan  tugas pengawasan  terhadap  BPR,  OJK  menetapkan tiga  tahap  pengawasan  yaitu  Pengawasan
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
normal, Pengawasan intensif dan Pengawasan khusus.
Tahap  pengawasan  intensif  merupakan tambahan  tahapan  pengawsan  terhadap  BPR yang  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  19/POJK.03/2017  tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan  Bank  Perkreditan  Rakyat  dan Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah,  yang selanjutnya disebut POJK 19, yang menyempurnakan peraturan sebelumnya yang berupa  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan  Terhadap  Bank  Perkreditan Rakyat  Dalam  Status  Pengawasan  Khusus, yang  selanjutnya  disebut  PBI  11,  yang  hanya mengatur  pengawasan  BPR  dengan  tahapan pengawasan normal dan pengawasan khusus.
Dalam  hal  BPR  ditetapkan  dalam  status pengawasan khusus oleh OJK, BPR disamping harus melakukan perbaikan terhadap  permasalahan  yang  terjadi  dalam jangka  waktu  180  hari,  BPR  juga  dilarang melakukan  kegiatan  tertentu  yang  dapat menyebabkan kondisi bank memburuk. Misalnya larangan untuk menerima simpanan baru  dan/atau  kredit  baru.  Melainkan  BPR harus  memperbaiki  kekurangan  yang  terjadi di  Bank  itu  terlebih  dahulu,  dengan  jangka waktu  yang  diberikan  tersebut.  Terutama dengan  cara  menambah  dana  segar  berupa setoran  modal  ari  pemegang  saham  atau mengundang  investor.  Selanjutnya,  OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan,  yang  selanjutnya  disebut  LPS, apabila  bank  yang  bermasalah  tersebut, sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK.
Apabila  setelah  direksi/pemegang  usaha melakukan  upaya-upaya  terhadap  BPR  untuk mengeluarkan  dari  status  pengawasan  khusus tidak  berhasil,  BPR  dinyatakan  tidak  dapat disehatkan  oleh  OJK  dan  dinyatakan  sebagai bank  gagal  untuk  kemudian  diserahkan kepada  LPS  untuk  menanganinya  sesuai dengan kewenangan yang dimiliki LPS.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2004  Tentang  Lembaga  Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2009,  yang selanjutnya  disebut  UU  LPS,  dalam  Pasal  22 ayat  (1),  LPS  berwenang  menangani  bank
gagal  yaitu  untuk  menyelamatkan  atau  tidak menyelamatkan  bank  tersebut.  Apabila  LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan,  Bank  tersebut  akan  dicabut izin  usahanya  oleh  OJK.  Kewenangan tersebut    tertuang  dalam  Pasal  9  huruf  h  UU OJK,  yaitu  bahwa  untuk  melaksanakan  tugas pengawasan,  OJK  mempunyai  wewenang memberikan  dan/atau  mencabut  Izin  usaha. Setelah  pencabutan  izin  usaha  dilanjutkan dengan  pembubaran  badan  hukum  bank  dan proses  likuidasi.  Proses  likuidasi  dilakukan setelah  bank  yang  dicabut  izin  usahanya diserahkan  OJK  kepada  LPS,  berdasarkan Pasal 14 ayat (2) PBI 11.

## SIMPULAN
Kewenangan  OJK  untuk  mencabut  izin usaha  BPR  terdapat  dalam  Pasal  37  ayat  (2) UU  Perbankan,  yang  menetapkan  2  (dua) alasan  hukum  yang  memungkinkan  suatu bank  dicabut  izin  usahanya  oleh  OJK,  yaitu apabila menurut penilaian OJK:
1.  Keadaan  suatu  bank  membahayakan sistem perbankan, termasuk dalam kriteria yang  membahayakan  sistem  perbankan adalah  apabila  tingkat  kesulitan  yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu  bank  tidak  mampu  memenuhi kewajiban-kewajibannya  kepada  bank lain,  sehingga  pada  gilirannya  akan menimbulkan  dampak  berantai  kepada bank-bank  lainnya  (Penjelasan  atas  Pasal 37  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998); atau
2.  Suatu  bank  mengalami  kesulitan  yang membahayakan  kelangsungan  usahanya dan  tindakan  untuk  mengatasinya  belum cukup  untuk  mengatasi  kesulitan  yang dihadapi  bank.  Termasuk  dalam  kriteria bahwa  “suatu  bank  mengalami  kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya”  adalah  apabila  berdasarkan penilaian  dari  BI,  kondisi  usaha  bank semakin  memburuk,  antara  lain  ditandai dengan  menurunnya  permodalan,  kualitas aset,  likuiditas  dan  rentabilitas,  serta pengelolaan  bank  yang  tidak  dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (Prudential  banking)  dan  asas  perbankan
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
yang sehat. (Penjelasan atas Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). Selanjutnya  setelah  BPR  dicabut  izin usahanya  oleh  OJK,  LPS  membubarkan badan  hukum  bank  dan  membentuk  tim likuidasi dengan tugas melaksanakan likuidasi yaitu  melaksanakan  pemberesan  hak  dan kewajiban bank terhadap kreditur dan nasabah BPR  (nasabah  penyimpan  dan  nasabah debitur).  Likuidasi  BPR  pada  umumnya terjadi karena jumlah kewajiban yang dimiliki lebih  besar  dibanding  dengan  kekayaan  atau asetnya, kecuali likuidasi atas permintaan dari pemegang  saham  itu  sendiri  atau  self liquidation.  Self  liquiation  terjadi  karena semata-mata pemegang saham tidak lagi ingin menjalankan  kegiatan  usaha  bank  walaupun masih mampu menyelesaikan segala kewajiban  bank  dengan  kekayaan  bank sendiri,  tidak  menggunakan  dana  penjaminan LPS.   Pengertian  Likuidasi  dalam  Pasal  1 Angka  13  Peraturan  Lembaga  Penjamin Simpanan  Nomor  1/PLPS/2011  tentang Likuidasi  Bank  sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2012, yang
selanjutnya  disebut  PLPS  1,  adalah  tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai  akibat  pencabutan  izin  usaha  dan pembubaran  badan  hukum  bank.  Likuidasi bank  merupakan  kelanjutan  dari  tindakan pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum  bank.  Pelaksanaan  likuidasi  bank dilakukan  oleh  Tim  Likuidasi  yang  dibentuk oleh LPS, dimana direksi Bank yang lama di- non-aktifkan,  tetapi  masih  harus  membantu tim  likuidasi  untuk  menyelesaikan  hak  dan kewajibannya.  Dengan  terbentuknya  Tim Likuidasi,  tanggung  jawab  dan  kepengurusan bank  dalam  likuidasi  dilakukan  oleh  Tim Likuidasi.  Berdasarkan  Pasal  10  huruf  g PLPS  1,  dalam  melaksanakan  tugasnya  Tim Likuidasi  berwenang  mewakili  bank  dalam likuidasi  di  segala  hal  yang  berkaitan  dengan penyelesaian  hak  dan  kewajiban  bank tersebut.  Pelaksanaan  likuidasi  bank  wajib diselesaikan  dalam  jangka  waktu  paling lambat  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak  tanggal dibentuknya  Tim Likuidasi  dan  dapat
diperpanjang  2  (dua)  kali  masing-masing paling  lama  1  (satu)  tahun,  menurut  Pasal  14 ayat (1) dan ayat (2) PLPS 1.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2004 Tentang  Lembaga  Penjamin  Simpanan sebagaimana  telah  diubah  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2009, Pasal 21 ayat (1).
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 19/POJK.03/2017  tentang  Penetapan Status  dan  Tindak  Lanjut  Pengawasan Bank  Perkreditan  Rakyat  dan  Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
Peraturan  Lembaga  Penjamin  Simpanan
Nomor  1/PLPS/2011  tentang  Likuidasi Bank. Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/20/PBI/2009  tentang  Tindak  Lanjut
Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat  Dalam  Status  Pengawasan Khusus Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
Adrian  Sutedi,  Hukum  Perbankan  (Suatu Tinjauan  Pencucian  Uang,  merger, Likuidasi,  dan  Kepailitan),  (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Hermansyah,  Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia,  (Jakarta:  Prenada  Media, 2011).
Kusumaningtuti  SS,  Peranan  Hukum  dalam
Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2009).
Mandala  Manurung  dan  Prathama  Rahardja, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)
(Jakarta:Penerbitan  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia, 2004).
Rachmadi Usman, Aspek-aspek hukum Perbankan  di  Indonesia,  (Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753

## Hikmanto  Juwana,  “Analisis  Ekonomi  atas Hukum  Perbankan”  Jurnal  Hukum  dan
Pembangunan,  Edisi  Nomor  1-3  Tahun XXVIII Januari-Juni 1998.