## EVALUASI KEBIJAKAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA CIMAHI TAHUN 2020
Beni Gunadi 1 , Nenden Kostini 2 , Mohammad Benny Alexandri 3
1 Program Pasca Sarjana Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
2,3 Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Email : beni.gunadi@gmail.com, nenden.kostini@unpad.ac.id, mohammad.benny@unpad.ac.id
Submitted: 23-07-2022; Accepted: 23-13-2023: Published : 14-02-2022

## ABSTRAK
Pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi yaitu memperbaiki rumah dari kondisi tidak layak huni menjadi layak huni. Namun, pada tahun 2020 tidak semua rumah yang telah diperbaiki menjadi layak huni  sehingga target dan tujuan  kebijakan  tidak tercapai.  Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2003) dimana evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Menurut Dunn (2003), kriteria yang digunakan dalam evaluasi kebijakan terdiri dari enam kriteria/aspek evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan  perbaikan rumah tidak layak  huni  di Kota Cimahi belum menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni di masyarakat. Pada aspek efektivitas, pencapaian hasil yang diinginkan dari kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi belum memenuhi tujuan awal/hasil yang diharapkan. Pada aspek efisiensi, kebijakan ini sangat efisien karena meskipun terdapat kekurangan sumber daya manusia pada pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi akan tetapi semua proses pelaksanaan kebijakan selesai dilaksanakan. Pada aspek kecukupan,  kebijakan yang ada cukup membantu  permasalahan  rumah tidak layak huni masyarakat  di Kota Cimahi. Pada aspek perataan, perataan tercapai karena  adanya sosialisasi  kebijakan yang terstruktur kepada semua kalangan masyarakat  khususnya kelompok sasaran. Selain itu, pada aspek responsivitas, masyarakat penerima bantuan mengapresiasi adanya kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi, namun nilai/besaran bantuan stimulan yang diberikan pada kebijakan  ini tidak mencukupi kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Pada aspek ketepatan, program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sudah tepat dalam menjawab permasalahan di bidang perumahan khususny rumah tidak layak huni dan sekaligus membantu masyarakat yang kurang mampu.
Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Rumah Tidak Layak Huni, Kota Cimahi

## ABSTRACT
The implementation of the policy for repairing uninhabitable houses in Cimahi City is to improve houses from uninhabitable conditions to become habitable. However, in 2020 not
all houses that have been repaired will be habitable so that the targets and policy objectives are not achieved. This study aims to evaluate the policy of repairing uninhabitable houses in Cimahi City in 2020. This study uses a descriptive qualitative research method. Data collection techniques used are interviews, observation,  and  literatur review.  The theory used in this study is the policy evaluation theory of Dunn (2003) where policy evaluation is concerned with the production of information about the value or benefits of policy outcomes. According to Dunn (2003), the criteria used in policy evaluation consist of six evaluation criteria/aspects, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results of this study indicate that the policy of repairing uninhabitable houses in Cimahi City has not resolved the problem of uninhabitable houses in the community. In the aspect of effectiveness, the achievement of the desired results from the policy of repairing uninhabitable houses in Cimahi City has not met the initial goals/expected results. In terms of efficiency, this policy is very efficient because even though there is a shortage of human resources in the implementation of the policy to repair uninhabitable houses in Cimahi City, all processes of implementing the policy have been completed. In the aspect of adequacy, the existing policies are sufficient to help the problem of uninhabitable houses in Cimahi City. In the aspect of equity, the smoothing is achieved because of the socialization of structured policies to all circles of society, especially the target group. In addition, in the aspect of responsiveness, the recipient community appreciates the policy of repairing uninhabitable houses in Cimahi City, but the value / amount of stimulant assistance provided in this policy is not sufficient for the community's needs to repair uninhabitable houses. In terms of accuracy, the assistance program for repairing uninhabitable houses is appropriate in answering problems in the housing sector, especially uninhabitable houses  and  at the same time helping the poor.
Keywords: Policy Evaluation, Uninhabitable Houses, Cimahi City

## PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu perumahan. Kebutuhan dasar masyarakat terkait dengan perumahan tersebut adalah penyediaan  rumah layak huni seperti yang ditemui di Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat wajib menyediakan rumah layak huni. Pemerintah Kota Cimahi sudah melaksanakan program
perbaikan rumah tidak layak huni sejak tahun 2001.
Keberadaan rumah tidak layak huni merupakan permasalahan dibidang perumahan dan permukiman yang juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam mewujudkan kesejahteraan di wilayahnya. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, pada akhir tahun 2019 terdapat sebanyak 18.157  unit rumah tidak  layak huni di Kota Cimahi. Sehubungan hal tersebut, pada tahun 2020  pemerintah Kota Cimahi  memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kepada  968  unit rumah tidak layak huni melalui program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
Tabel 1.1 Data Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Cimahi
Sumber: Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020
Kebijakan  perbaikan rumah tidak layak huni merupakan upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam mewujudkan setiap keluarga di Kota Cimahi  memiliki dan tinggal di rumah yang layak huni. Dasar hukum dari kebijakan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah Kota Cimahi  adalah Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi  yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor: 900/Kep.487-DPKP/2020
tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Termasuk Upah Tukang Di Kota Cimahi Tahun 2020. Bentuk kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi  adalah berupa bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni melalui penyaluran dana stimulan  kepada masyarakat untuk memperbaiki rumah dengan konsep pemberdayaan masyarakat.  Penyaluran dana dalam  kebijakan  perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi memiliki ketentuan sebagai berikut:
Tabel 1.2 Data Jenis Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Cimahi
NO
JENIS BANTUAN KETERANGAN 1 Barang Material Barang Material yang diberikan untuk perbaikan rumah tidak layak huni sesuai kebutuhan hasil survey dan verifikasi senilai pagu Anggaran dan Perencanaan Belanja Daerah Kota Cimahi 2 Upah Kerja Upah Kerja diberikan secara tunai kepada pemilik rumah tidak layak huni senilai pagu Anggaran dan Perencanaan Belanja Daerah Kota Cimahi NO SUMBER DANA PROGRAM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 RUTILAHU REGULER 160 188 316 225 225 300 430 235 235
P2WKSS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 BSMSS 10 10 10 10 10 10 10 10 BBGR 15 15 15 15 15 15 15 15 15
BENCANA ALAM 10 10 10 20
2 APBD PROVINSI 250 305 72 222 750 700 300 450 3 BSPS REGULER 100 200 405 4 BSPS ASPIRASI 82 218 285 210 5 ABT APBD KOTA 25 59 11 6 DAK
150 187 58 JUMLAH 205 333 611 305 434 707 1767 1600 968 720 = Masih Dalam Rencana = Sudah Dikerjakan = Hanya Perencanaan - Untuk APBD Kota hanya mengerjakan perencanaan untuk pelaksanaan tahun 2016, APBD Provinsi tetap dilaksanakan 1 APBD KOTA DATA RUTILAHU 2012-2022 - Tidak bisa melaksanakan fisik karena adanya permendagri no 32 tahun 2011 dan permendagri 23 tahun 2014 tentang mekanisme hibah, sehingga dibuat dulu peraturan walikotanya

## (Beni Gunadi, Nenden Kostini, Mohammad Benny Alexandri)
Sumber: Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020
Besaran bantuan yang diberikan kepada setiap rumah dalam pelaksanaan kebijakan  perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi adalah sebesar Rp 15.000.000 dimana Rp. 10.000.000 untuk bahan material termasuk pajak dan Rp
5.000.000 untuk upah kerja  yang
merupakan stimulan bagi masyarakat untuk memperbaiki rumahnya. Berikut gambaran alokasi dana untuk pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi Tahun 2020:
Tabel 1.3 Alokasi Dana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Cimahi
Sumber: Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020
Berdasarkan table diatas, maka sudah jelas target kuantitatifnya adalah tercapainya rumah layak huni sebanyak 968 unit rumah di tahun 2020. Sedangkan target kualitatifnya tercapainya tujuan yaitu rumah layak huni di Kota Cimahi.
Kebijakan  perbaikan rumah tidak layak  huni yang ada di Kota Cimahi memiliki target
sasaran warga
masyarakat kurang mampu  dan atau berpenghasilan rendah yang harus memenuhi kriteria, yaitu:
1. WNI yang sudah berkeluarga;
2. Memiliki atau menguasai tanah;
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
4. Belum pernah memperoleh bantuan serupa;
5. Berpenghasilan maksimal Upah Minimum Perkotaan setempat;
6. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
7. Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
8. Tidak dalam sengketa;
9. Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
Mekanisme terkait kebijakan
perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi dapat digambarkan sebagai berikut:
NO Sumber Anggaran Nilai/Besaran Bantuan per Rumah
Jumlah Unit Yang Dibantu Tahun 2020 Total Anggaran Yang Dilaksanakan 1 APBD Kota Cimahi Tahun 2020 Rp 15.000.000 271 Rp 4.065.000.000 2 APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Rp 17.500.000 300 Rp 5.250.000.000 3 Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 Rp 17.500.000 187 Rp 3.272.500.000 4 APBN Kementerian PUPERA Tahun 2020 Rp 17.500.000 210 Rp 3.675.000.000 968 Rp 16.262.500.000 Total
Gambar 1.1 Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan
Sumber: Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020
Pelaksana  kebijakan  perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi  terdiri dari berbagai pihak mulai dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi,  Kelurahan se-Kota Cimahi, pihak ketiga yaitu konsultan perencana dan konsultan pengawas, dan masyarakat penerima bantuan/manfaat.  Dinas  Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi  merupakan dinas yang bertanggung  jawab terhadap kegiatan, mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
Dikaitkan dengan kondisi saat ini terkait dengan pandemi covid-19 , maka program perbaikan  rumah  tidak layak huni  termasuk salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimana menurut peneliti ada 3 (tiga) manfaat yang didapatkan yaitu:
1. Bantuan sosial berupa uang yang diberikan kepada pemilik rumah tidak layak huni yang akhirnya menjadi barang/bahan material yang digunakan/dimanfaatkan oleh pemilik
untuk memperbaiki rumah tidak layak huni tersebut.
2. Bantuan sosial berupa uang yang diberikan kepada pemilik rumah tidak layak huni yang akhirnya menjadi upah untuk pekerja perbaikan rumah tidak layak huni yang mendorong program padat karya dalam hal penyerapan tenaga kerja.
3. Bantuan sosial berupa uang yang diberikan kepada pemilik rumah tidak layak huni yang akhirnya dibelanjakan menjadi barang/bahan material ke toko material mendorong pergerakan ekonomi dalam hal ini meningkatkan transaksi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Setelah melihat penjelasan diatas terkait kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan dan dilaksanakan, terbukti pemerintah sangat serius dalam menyediakan rumah layak huni melalui pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut. Akan tetapi, banyaknya aduan/protes
Usulan/proposal dari Masyarakat/RT/RW/ ke Wali Kota
melalui ke pihak Kelurahan Penyampaian daftar rekap usulan Kelurahan dan proposal CPCL RUTILAHU ke Wali Kota
Disposisi verifikasi dari Wali Kota ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pelaksanaan Verifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kawasan
Pelaporan Verifikasi dan penyusunan             SK Wali Kota untuk CPCL RUTILAHU Penetapan CPCL RUTILAHU berdasarkan SK Wali Kota Sosialisasi tingkat Kelurahan dan penunjukan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Sosialisasi tingkat  Kota dengan CPCL RUTILAHU dan perwakilan Tim Pekerja Sosialisasi dengan pemilik Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan pemesanan Bahan Pelaksanaan Perbaikan RUTILAHU secara serentak se Kota Cimahi
Pembayaran Tahap I Belanja Bahan Bangunan dan Upah
Kerja Minggu ke I Monitoring oleh Dinas PKP dan pihak Kelurahan/Kecamatan
Pembayaran Tahap II Belanja Bahan Bangunan dan
Upah Kerja Minggu ke II
Pelaporan oleh Dinas PKP dan pihak Kelurahan/Kecamatan
di lapangan terkait pelaksanaan kebijakan tersebut di kota Cimahi dari beberapa pihak, salah satunya penerima manfaat sehingga kebijakan yang ada khususnya peraturan walikota harus dievaluasi.
Berdasarkan  survey dan wawancara awal terkait yang dilakukan peneliti, terdapat aduan/protes di lapangan mengenai penyelenggaraan  kebijakan  bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi, yaitu :
1. Pelaksanaan  kebijakan  bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi yaitu memperbaiki  rumah dari kondisi tidak layak huni menjadi layak huni. Namun, pada tahun 2020  tidak semua rumah yang diperbaiki selesai dan menjadi layak huni. Dalam artian, ada penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi tidak mampu menyelesaikan kegiatan perbaikan rumah hingga selesai. Berdasarkan wawancara peneliti dengan koordinator  pengawas, bahwa dari 968  unit rumah penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di  Kota Cimahi, terdapat 141  unit rumah yang perbaikannya belum mencapai kondisi  100%. Dengan kata lain, terdapat 14  % dari total 978  unit rumah penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi yang perbaikannya belum mencapai kondisi 100% di tahun 2020.
2. Kebijakan  perbaikan rumah tidak layak huni memberikan bantuan  kepada setiap rumah sebesar Rp 15.000.000 yang merupakan stimulan bagi masyarakat Kota Cimahi  khususnya masyarakat kurang mampu dan atau berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumahnya. Namun, berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa pihak, peneliti mendapati informasi bahwa nilai/besaran dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp 15.000.000 tidak mencukupi untuk  memperbaiki  rumah masyarakat sehingga terdapat masyarakat yang kekurangan dana untuk menyelesaikan kegiatan perbaikan rumahnya.
Berdasarkan hasil wawancara awal yang telah dilakukan, terlihat jelas bahwa fenomena terkait kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi ini menjadi permasalahan yang sangat
penting yang harus diselesaikan karena bukan bukan saja hanya untuk dijadikan sebagai objek penelitian tetapi bagaimana fenomena dan masalah ini bisa diteliti solusi permasalahannya sehingga memberikan solusi bagi kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Kota Cimahi.
Penelitian berkenaan dengan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni  banyak dilakukan dalam ranah ilmu kebijakan publik, seperti penelitian yang dilakukan oleh Riki Satia Muharam  dan  Budiman Rusli pada tahun 2019 yang mengambil judul penelitian “Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Kabupaten Bandung”, yang mempunyai kesimpulan bahwa Berdasarkan analisa, bahwa ada enam karakteristik primer yang menentukan Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung, yaitu 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Implementor, 4) Karakterstik Organisasi, 5) Lingkungan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Politik, 6) Sikap/Disposisi.
Adapun penelitian yang dilakukan yaitu oleh Tri Wahyuningrum, Indah Prabawati, S. Sos., M.Si., pada tahun 2016 dengan judul “Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun” yang menyimpulkan bahwa, Berdasarkan data yang diperoleh terkait Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun diketahui bahwa program rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan dan upaya memberikan perlindungan pada keluarga miskin guna meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini dijabarkan menggunakan model evaluasi kriteria menurut William N Dunn yang terdiri dari yang pertama efektifitas, belum dapat dikatakan efektif karena selama empat tahun berjalan hanya terselasaikan 48,7% yang sudah direnovasi sedangkan 51,3% unit rumah belum direnovasi. Kedua, efisiensi sudah sudah cukup baik dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Madiun, kerja sama dengan CSR, Pemerintah Pusat dan TNI AD serta sumber daya manusia yang dibentuk tim panitia. Ketiga, tingkat kecukupan belum maksimal karena keterbatasan dana. Keempat perataan, ditunjukkan dengan
pendistribusian dana melalui Bank Jatim serta pendistribusian bantuan berupa material bangunan yang sama untuk kelompok sasaran. Kelima responsivitas, tingkat kepuasaan masyarakat cukup terlihat dari aksi gotong royong para tetangga dan keluarga yang membantu proses pembangunan.. Keenam adalah ketepatan dimana ketidak tepatan sasaran terjadi adanya penolakan oleh kelompok sasaran atas bantuan rehabilitasi RTLH karena tidak ada biaya tambahan untuk merenovasi rumah.
Selain penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas, masih ada beberapa penelitian lain terkait kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni yang akan peneliti paparkan pada bab berikutnya.
Sesuai  indikasi masalah dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi  tahun 2020. Tema evaluasi pelaksanaan dipilih karena ada kebijakan yang sudah diimplementasikan tetapi ada fenomena dan indikasi masalah dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian  dengan judul  “Evaluasi Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi Tahun 2020”.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  evaluasi kebijakan perbaikan  rumah tidak layak huni di kota Cimahi tahun 2020.

## Manfaat Penelitian
Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini secara teoritis dapat bermanfaat sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dan bahan referensi bagi peneliti lainnya dalam melengkapi kajian dan menganalisis berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu kebijakan publik. Secata praktis dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah di Kota Cimahi khususnya dalam hal evaluasi kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di kota Cimahi untuk implementasi kebijakan yang lebih baik kedepannya.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti  dalam melakukan  penelitian. Sebelum mengadakan penelitian yang sesungguhnya, peneliti mengadakan suatu studi pendahuluan, yaitu menjajaki kemungkinan diteruskannya pekerjaan meneliti. Menurut Arikunto (2006), studi pendahulu ini dimaksudkan untuk mencari informasi yang diperlukan oleh peneliti agar masalahnya menjadi lebih jelas kedudukannya. Penelitian yang berkaitan dengan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No Nama Peneliti Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 1. Riki Satia Muharam, Budiman Rusli -  2019 “Implementasi  Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Kabupaten Bandung” Berdasarkan analisa, bahwa ada enam karakteristik primer yang menentukan Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni di Kabupaten Bandung, yaitu 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumber
daya, 3) Implementor, 4)
Karakterstik Organisasi, 5)
Lingkungan Ekonomi, Sosial, Metode yang digunakan adalah Metode Kualitatif Teori yang digunakan dalam penelitian, Lokus Penelitian, Objek
Penelitian

## Budaya dan Politik, 6)
Sikap/Disposisi.
2. Tri Wahyuningrum, Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.  –  2016 “Evaluasi
Program Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun” Berdasarkan data yang diperoleh terkait Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa
Kedungrejo Kecamatan Balerejo
Kabupaten Madiun diketahui bahwa program rehabilitasi
rumah tidak layak huni merupakan program dari
Pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan dan upaya memberikan perlindungan pada keluarga miskin guna meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini dijabaran menggunakan model evaluasi kriteria menurut William N Dunn yang terdiri dari yang pertama efektifitas, belum dapat dikatakan efektif karena selama empat tahun berjalan  hanya terselasaikan 48,7% yang sudah direnovasi sedangkan 51,3% unit rumah belum direnovasi. Kedua, efisiensi sudah sudah cukup baik dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Madiun, kerja sama dengan CSR, Pemerintah Pusat dan TNI AD serta sumber daya manusia yang dibentuk tim panitia. Ketiga, tingkat kecukupan belum maksimal karena keterbatasan dana. Keempat perataan, ditunjukkan dengan pendistribusian dana melalui Bank Jatim serta pendistribusian bantuan berupa material bangunan yang sama untuk kelompok sasaran. Kelima responsivitas, tingkat kepuasaan
Metode yang digunakan adalah Metode Kualitatif, Teori yang digunakan dalam penelitian Lokus Penelitian, Objek Penelitian
(Beni Gunadi, Nenden Kostini, Mohammad Benny Alexandri)
masyarakat cukup terlihat dari aksi gotong royong para tetangga dan keluarga yang membantu proses pembangunan.  Keenam adalah ketepatan dimana ketidak tepatan sasaran terjadi adanya penolakan oleh kelompok sasaran atas bantuan rehabilitasi
RTLH karena tidak ada biaya tambahan untuk merenovasi rumah.
3. Didin Wahyudin -  2017
“Implementasi Kebijakan
Dalam Mewujudkan
Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung” 1. Pelaksanaan kebijakan atau program Rutilahu di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung belum sepenuhnya tercapai atau dengan kata lain belum banyak membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin, dilihat dari belum meningkatnya setiap kondisi rumah dan penyediaan sarana-prasarananya. Hal ini dikarenakan tidak seluruh lokasi mendapatkan perbaikan yang sama. Namun, program ini telah berperan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Berkaitan dengan ketepatan sasaran program Rutilahu yang cukup tinggi ini dikarenakan pada tahap pendataan calon penerima bantuan dilakukan langsung oleh kelurahan berdasarkan  data dari RT/RW, yang kemudian diverifikasi kembali sebelum bantuan benar- benar diberikan. Sedangkan tingkat responsivitas masyarakat. atas program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) ini telah memuaskan harapan, persepsi, atau nilai  masyarakat. Walaupun masih tetap ada
Metode yang digunakan adalah Metode Kualitatif Teori yang digunakan dalam penelitian, Lokus
Penelitian, Objek Penelitian
permasalahan/kendala yang muncul di masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berkaitan dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung adalah adanya kerjasama kelembagaan baik didalam struktur birokrasi pemerintah atau di luar pemerintah secara terpadu, seperti dalam bentuk kerjasama program-program fisik seperti perbaikan rumah maupun sarana prasarana dengan program- program peningkatan ekonomi, namun pelaksanaannya tetap melibatkan masyarakat dengan dikoordinatori lembaga keswadayaan masyarakat itu sendiri.  Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Rutilahu dapat memberikan hal positif seperti ketepatan sasaran program, kesesuaian pelaksanaan program terhadap kebutuhan,
serta keterlibatan tersebut menjadi pembelajaran masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah
4. Ika Amelia Sari, Cathas
Teguh Prakoso, Hariati - 2018 ”Implementasi Kebijakan Tentang
Rehabilitas Rumah Tidak
Layak Huni Di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara” Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :
Implementasi Kebijakan Tentang Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara dari indikator pembiayaan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni dengan mekanisme pengajuan serta
Metode yang digunakan adalah Metode Kualitatif Teori yang digunakan dalam penelitian, Lokus Penelitian, Objek
Penelitian
pencarian bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni dalam Peraturan Bupati. Prosedur Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni program perbaikan rumah pada peningkatan fisik seperti ketahanan rumah, akses air bersih dan lain-lain. Pelaksanaan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang yang pelaksanaan rencana pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin, melakukan verifikasi pengajuan proposal permohonan bantuan pembangunan/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan atau Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kepada Bupati Kukar. Faktor penghambat kurang meratanya pembagian anggaran di tiap-tiap desa, anggaran yang dikeluarkan semakin berkurang, sumberdaya manusia pada pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan pemerintah desa tidak ada penjelasan. Faktor pendukungnya dari dana pusat dan daerah bisa cepat diturunkan, Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni terus berkelanjutan kepada masyarakat yang layak membutuhkan dan pelaksanaan Rehabilitas tepat sasaran.
5. Haryati Roebyantho,
Nunung Unayah -  2014 “Implementasi Kebijakan Berdasarkan uraian dapatlah disimpulkan sebagai berikut: Metode yang digunakan adalah Teori yang digunakan dalam penelitian, Lokus
Penanggulangan
Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi
Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat” Karakteristik sasaran penerima program tidak seluruhnya mengacu dari Pedoman Pelaksanaan Kementerian Sosial
RI, namun disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan melalui program RTLH. Pelaksanaan Rehabilitasi rumah diawali dengan pembentukan kelompok (10 orang). Selanjutnya memiliki pengurus, pendamping. Pendamping dan ketua kelompok membuka rekening. Penyusunan perencanaan dilakukan seluruh anggota dengan pendamping.
Tujuan utama program RTLH adalah merehabilitasi rumah, namun kenyataan adalah membangun rumah sehingga dana 10 juta rupiah tidak cukup untuk membangun rumah. Akibatnya bangunan rumah belum selesai . Capaian kinerja program RTLH hanya mencapai target fisik sedang targer sosial dan psikologis belum dapat dicapai karena tidak adanya petunjuk operasional dan sosialisasi program secara rinci.
Kualifikasi pendamping juga belum jelas. Program RTLH sebagai salah satu penanganan kemiskinan di Kota Garut dilaksanakan masing-masing sektoral, belum membentuk jaringan penanganan satu pintu sehingga belum bisa di hitung keberhasilan mencegah bertambahnya jumlah penduduk miskin. Metode Kualitatif Penelitian, Objek Penelitian
Berdasarkan fenomena, indikasi masalah, kebijakan yang ada dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas dan pada bab terdahulu, maka peneliti menganggap bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul “Evaluasi  Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Cimahi Tahun 2020” penting untuk ditlanjutkan karena selain memenuhi secara kaidah ilmiah keilmuan, penelitian ini juga dibuat untuk menguatkan tujuan akhir yang mulia yaitu memastikan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perumahan khususnya di kota Cimahi.
Setelah mengkaji berbagai teori, maka peneliti memilih teori evaluasi kebijakan William Dunn dikarenakan teori tersebut yang paling tepat dalam hal mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi tahun 2020. Evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn diatas menginformasikan bahwa evaluasi kebijakan tidak sekedar mengumpulkan informasi mengenai kebijakan yang dapat diantisipasi dan yang tidak dapat diantisipasi, tetapi evaluasi diarahkan untuk memberi informasi pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu evaluasi kebijakan diarahkan untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau  rendah) bagi semua individu, kelompok dan masyarakat apabila adanya aksi-aksi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.
Evaluasi kebijakan yang dikaji dalam penelitian ini merupakan kegiatan evaluasi dengan pendekatan evaluasi sumatif yang mana mengumpulkan informasi tentang bagaimana kebijakan/program secara aktual berdampak pada problem yang ditanganinya. Berdasarkan kajian berbagai model evaluasi, peneliti memilih model William Dunn dalam Riant Nugroho (2009) dengan enam kriteria yang terdiri dari Effectiveness atau Keefektifan, Efficiency atau Efisiensi, Adequacy atau Kecukupan, Equity atau Kesamaan, Responsiveness atau ketanggapan, dan Appropriateness atau Ketepatgunaan. Model teori William Dunn dipilih dikarenakan yang paling tepat dalam hal mengevaluasi kebijakan program perbaikan rumah tidak layak huni di kota Cimahi tahun 2020 ini. Selain itu, peneliti melihat bahwa kriteria evaluasi Dunn (2003) relevan dengan indikasi masalah yang dibahas oleh peneliti.

## Kerangka Pemikiran
Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan rumah yang layak huni. Pemerintah Indonesia memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir  dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik yang dituangkan dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan tentang pemerintahan daerah di Indonesia, urusan dibidang perumahan dan permukiman menjadi urusan wajib bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia, yang salah satunya adalah Kota Cimahi.
Keberadaan rumah tidak layak huni merupakan permasalahan dibidang perumahan dan permukiman yang juga merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Sesuai dengan kebijakan pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya masing- masing, Pemerintah Kota Cimahi merespon keberadaan rumah tidak layak huni di wilayahnya dengan mengeluarkan program bantuan perbaikan rumah tidak layak  huni bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni.
Kebijakan yang terkait dengan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi adalah Peraturan Walikota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi  Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi dan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor: 648/Kep.1546-DPKP/2020 tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Termasuk Upah Tukang di Kota Cimahi Tahun 2020.
Berdasarkan penelitian awal dengan didukung wawancara awal, peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian antara kenyataan dengan harapan dari program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Kota Cimahi, tepatnya di 15 (lima belas) kelurahan. Terkait dengan ketidaksesuaian antara kenyataan dengan harapan
tersebut, peneliti menemukan adanya indikasi masalah mengenai kebijakan/program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi.
Merujuk pada teori evaluasi kebijakan dalam tinjauan konseptual, peneliti menggunakan kriteria evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2003) untuk menganalisis permasalahan tersebut, yaitu:
1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) sesuai dengan yang diharapkan, atau mencapai tujuan setelah dilaksanakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. Efektivitas dalam penelitian ini, membahas mengenai pencapaian tujuan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di kota Cimahi tahun 2020.
2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi. Efisiensi pada penelitian ini mengarah pada jumlah sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dikeluarkan untuk melaksanakan program.
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara  alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan pada penelitian ini mengarah pada pencapaian program dan kaitannya dengan pemecahan masalah, dan apakah alternatif pemberian bantuan telah cukup untuk mengatasi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kebijakan/program perbaikan rumah tidak layak huni di kota Cimahi tahun 2020 ini.
4. Kriteria kesamaan/perataan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha
antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat. Perataan dalam penelitian ini membahas tentang distribusi informasi kebijakan/program (sosialisasi kebijakan/program) dan distribusi program kepada kelompok sasaran, yaitu masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni di Kota Cimahi.
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan/program dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat di Kota Cimahi.
6. Kriteria ketepatan (appropriateness) secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif,  karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Pada penelitian ini, ketepatan membahas mengenai ketepatan waktu dan ketepatan program dalam menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni di masyarakat kota Cimahi.
Pada penelitian ini, evaluasi kebijakan yang dikaji oleh peneliti merupakan kegiatan evaluasi dengan pendekatan evaluasi sumatif yang mana mengumpulkan informasi tentang bagaimana kebijakan/program secara aktual berdampak pada problem yang ditanganinya. Peneliti kemudian menggunakan enam kriteria evaluasi dari Dunn (2003) atas dasar peneliti melihat bahwa terdapat relevansi antara indikasi masalah penelitian dengan kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn (2003). Peneliti melihat bahwa indikasi dan identifikasi masalah pada penelitian ini dapat dianalisis dengan menggunakan kriteria evaluasi Dunn (2003).
Berdasarkan uraian di atas, kerangka berpikir dalam penelitian ini yang dapat digunakan untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :
(Beni Gunadi, Nenden Kostini, Mohammad Benny Alexandri)
Tabel 2. 3 Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori model deduktif dengan desain deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Bungin (2010) yaitu model deduktif adalah dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah,
Efektivitas Responsiveness Appropriateness / Ketepatgunaan Equity /Pemerataan Adequacy /Ketepatan Efisiensi Evaluasi Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di
Kota Cimahi Tahun 2020
Diimplementasikan sesuai Peraturan
Walikota Nomor 36 Tahun 2015 Tentang
Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni di Kota Cimahi
Permasalahan (adanya ketidaksesuaian antara kenyataan dengan harapan dari kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni
di Kot a Cimahi)
Kebijakan Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni di Kota
Cimahi Tahun 2020
Hasil Evaluasi Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni di Kota Cimahi Berupa
membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data (Bungin, 2010). Tujuan dari penggunaan desain deskriptif kualitatif, yaitu untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupa menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin 2010).
Berdasarkan pemaparan di atas, pemilihan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif dikarenakan sesuai dengan tujuan penelitian peneliti, yaitu untuk menganalisis dan mengkaji evaluasi kebijakan/program perbaikan rumah tidak layak huni di kota Cimahi tahun 2020. Selain itu, dengan merujuk pada fokus kajian dan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka metode penelitian kualitatif menjadi metode yang tepat dan relevan dalam penelitian mengenai evaluasi kebijakan/program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di kota Cimahi.

## Jenis Data
Menurut Loftland dan Loftland (1984) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (dalam Moleong, 2011). Merujuk pada pendapat Loftland dan Loftland tersebut, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi menjadi: 1. Data primer
Data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian, baik dari observasi yang dilakukan peneliti maupun dari wawancara informan yang dalam penelitian ini berasal dari pihak yang bertanggung jawab dan bertugas dalam pelaksana kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di kota Cimahi tahun 2020 dan juga pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan program tersebut.
Data primer yang akan diambil oleh peneliti terkait penelitian ini yaitu:
1. Peraturan terkait pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi tahun 2020.
2. Petunjuk teknis terkait terkait pelaksanaan kebijakan perbaikan
rumah tidak layak huni di Kota Cimahi.
3. Hasil pertanyaan wawancara peneliti kepada informan yang sudah ditentukan sesuai dengan pedoman pertanyaan wawancara.
2. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain untuk melengkapi data primer seperti data dari buku, website, media sosial, produk hukum seperti (Peraturan menteri, Peraturan Walikota, dll). Dalam penelitian ini, data sekunder berasal dari keputusan, dokumen, dan laporan, yang terkait dengan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di kota Cimahi tahun 2020.
Data sekunder yang akan diambil oleh peneliti yaitu:
1. Laporan progress pelaksanaan pekerjaan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran terkait kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi tahun 2020.

## Sumber Data
Sumber data dibedakan atas dua kelompok, yaitu: sumber data primer ( primary data ) dan sumber data sekunder ( secondary data ). Sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original— material mentah dari pelaku yang disebut “ first- hand information ”. Menurut Ulber (2010), Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer.
Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah:
1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.
2. Badan Keswadayaan Masyarakat
3. Kelurahan di Kota Cimahi
4. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat
5. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau sumber- sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian
dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia dinamakan data sekunder. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original. Sumber sekunder dapat disebut sebagai “ second-hand information ”. sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang di dapat melalui media cetak maupun elektronik, yang bersifat mendukung
dalam penelitian ini, baik berupa teori maupun fakta temuan melalui berita.

## Informan
Dengan teknik purposive, pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan tertentu, dalam hal ini informasi yang selengkapnya dari berbagai sumber. Adapun yang menjadi informan adalah:
Tabel 3.1 Informan
No Informan Informasi yang diharapkan Jumlah 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Informasi umum, permasalahan dan masukan mengenai Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi. 1 orang 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Informasi umum, permasalahan dan masukan mengenai Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi. 1 orang 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Informasi umum, permasalahan dan masukan mengenai Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi. 1 orang 4. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Kota Cimahi Informasi umum, permasalahan dan masukan mengenai Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi. 1 Orang 5. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kota Cimahi Informasi dan masukan mengenai teknis pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi. 1 Orang 6. Koordinator Pengawas Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi Informasi dan masukan mengenai teknis pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi. 1 Orang 7. Koordinator Fasilitator Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Anggaran Bantuan Provinsi di Kota Cimahi Informasi dan masukan mengenai teknis pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi. 1 Orang 8. Koordinator Fasilitator Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Anggaran Dana Alokasi Khusus di Kota Cimahi Informasi dan masukan mengenai teknis pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi. 1 Orang 9. Koordinator Fasilitator Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Cimahi Informasi dan masukan mengenai teknis pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi. 1 Orang
10. Wartawan Media/Surat Kabar Informasi umum dan masukan mengenai Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi. 1 Orang 11. Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat di Kota Cimahi Informasi umum dan masukan mengenai Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi 1 Orang 12. Organisasi Masyarakat di Kota Cimahi Informasi umum dan masukan mengenai Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi 1 Orang 13. Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni APBD Kota Cimahi Informasi umum dan masukan mengenai Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi. 1 Orang 14. Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni APBD Provinsi Jawa Barat Informasi umum dan masukan mengenai Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi. 1 Orang No Informan Informasi yang diharapkan Jumlah 15. Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Anggaran Dana Alokasi Khusus Informasi umum dan masukan mengenai Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi. 1 Orang 16. Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Informasi umum dan masukan mengenai Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi. 1 Orang 17. Calon Penerima Bantuan/Masyarakat Umum Informasi umum dan masukan mengenai Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi. 1 Orang

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang merupakan cara yang dilakukan peneliti guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian, dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka yang dijabarkan sebagai berikut:
a. Observasi Menurut Sugiyono (2011) teknik observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari suatu proses biologis dan proses psokologis di antaranya yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan.
Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan peneliti terkait dengan objek yang diteliti. Peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian, yang dalam hal ini adalah pihak penyelenggara dan masyarakat penerima manfaat dalam kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di kota Cimahi tahun 2020.
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di lapangan dengan terlibat dalam aktivitas- aktivitas pelaksanaan pekerjaan (observasi partisipan).
b. Wawancara Menurut Bungin (2007), wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman ( guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.
Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara tatap muka (face-to-face interview) , bersifat mendalam (in-depth interview) dan terbuka (open-ended) . Wawancara ini dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak- pihak yang menjadi pelaksana dan terlibat dalam
kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di kota Cimahi tahun 2020. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian peneliti, maka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti bersifat tidak terstruktur (unstructured).
c. Studi Pustaka Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data baik melalui teks-teks tertulis (buku, e-book, artikel dalam majalah, surat kabar, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah) maupun elektronik. Menurut Sugiyono, studi pustaka merupakan perlengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi pustaka merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan tanpa terlibat langsung dengan aktor-aktor dalam penyelenggaraan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di kota Cimahi tahun 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah referensi-referensi yang terkait dengan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di kota Cimahi tahun 2020. Adapun referensi-referensi tersebut dapat berupa buku, peraturan tertulis, dokumen, surat kabar, serta referensi lainnya.

## Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan melalui hasil wawancara mendalam dan studi dokumen kemudian dianalis secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran secara mendalam atas objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Cimahi.

## Pengecekan Keabsahan Temuan
Peneliti menggunakan uji validitas data menggunakan metode triangulasi data/sumber, dimana peneliti menguji data yang didapat dari informan dengan membandingkan antara satu informan dengan informan lainnya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, total ada tiga puluh delapan orang yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, mulai dari Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cimahi sampai masyarakat umum yang akan menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi belum menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni di masyarakat.
1. Aspek efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) sesuai dengan yang diharapkan, atau mencapai tujuan setelah dilaksanakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. Efektivitas dalam penelitian ini, membahas mengenai pencapaian tujuan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di kota Cimahi tahun 2020. Pencapaian hasil yang diinginkan dari kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi belum memenuhi tujuan awal/hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara, obervasi dan studi Pustaka, terbukti dari 968 unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki menjadi rumah layak huni, masih ada 65 unit rumah yang masih tidak layak huni.
2. Aspek efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi. Efisiensi pada penelitian ini mengarah pada jumlah sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dikeluarkan untuk melaksanakan program. Kebijakan ini sangat efisien karena meskipun terdapat kekurangan sumber daya manusia pada pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi akan tetapi semua proses
pelaksanaan kebijakan selesai dilaksanakan.
3. Aspek kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan pada penelitian ini mengarah pada pencapaian program dan kaitannya dengan pemecahan masalah, dan apakah alternatif pemberian bantuan telah cukup untuk mengatasi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kebijakan/program perbaikan rumah tidak layak huni di kota Cimahi tahun 2020 ini. Kebijakan yang ada cukup membantu permasalahan rumah tidak layak huni masyarakat di Kota Cimahi.
4. Aspek perataan, erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat. Perataan dalam penelitian ini membahas tentang distribusi informasi kebijakan/program (sosialisasi kebijakan/program) dan distribusi program kepada kelompok sasaran, yaitu masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni di Kota Cimahi. Perataan tercapai karena adanya sosialisasi kebijakan yang terstruktur kepada semua kalangan masyarakat khususnya kelompok sasaran.
5. Aspek responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan/program dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat di Kota Cimahi. Masyarakat penerima bantuan mengapresiasi adanya kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi, namun nilai/besaran bantuan stimulan yang diberikan pada kebijakan ini tidak mencukupi kebutuhan masyarakat
untuk memperbaiki rumah tidak layak huni.
6. Aspek ketepatan, secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Pada penelitian ini, ketepatan membahas mengenai ketepatan waktu dan ketepatan program dalam menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni di masyarakat kota Cimahi. Kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni sudah tepat dalam menjawab permasalahan di bidang perumahan khususny rumah tidak layak huni dan sekaligus membantu masyarakat yang kurang mampu.

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi belum menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni di masyarakat. Pada aspek efektivitas, pencapaian hasil yang diinginkan dari kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi belum memenuhi tujuan awal/hasil yang diharapkan. Pada aspek efisiensi, kebijakan ini sangat efisien karena meskipun terdapat kekurangan sumber daya manusia pada pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi akan tetapi semua proses pelaksanaan kebijakan selesai dilaksanakan. Pada aspek kecukupan, kebijakan yang ada cukup membantu permasalahan rumah tidak layak huni masyarakat di Kota Cimahi. Pada aspek perataan, perataan tercapai karena adanya sosialisasi kebijakan yang terstruktur kepada semua kalangan masyarakat khususnya kelompok sasaran. Selain itu, pada aspek responsivitas, masyarakat penerima bantuan mengapresiasi adanya kebijakan perbaikan rumah tidak layak
huni di Kota Cimahi, namun nilai/besaran bantuan stimulan yang diberikan pada kebijakan ini tidak mencukupi kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Pada aspek ketepatan, program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sudah tepat dalam menjawab permasalahan di bidang perumahan khususny rumah tidak layak huni dan sekaligus membantu masyarakat yang kurang mampu.

## SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, Peneliti ingin menyampaikan beberapa saran untuk meningkatkan kinerja kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi tahun 2020. Adapun saran yang peneliti berikan antara lain:
1. Perlu adanya revisi terhadap kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi dalam hal nilai/besaran bantuan.
2. Diadakan bimbingan teknis (bimtek) kepada seluruh aktor yang terlibat dalam kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi. Bimbingan teknis diperlukan guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sehingga pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di masyarakat dapat sesuai dengan tujuan kebijakan.
3. Menambah sumber daya manusia pelaksana pada kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi.
4. Ada baiknya dilakukan sinkronisasi antara kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni dengan  kebijakan  lain yang ada di Kota Cimahi.  Kebijakan  perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi  membutuhkan sinergitas dengan kebijakan  lain seperti kebijakan  dibidang infrastruktur, kesehatan, sosial dan ekonomi guna menyelesaikan sumber masalah rumah tidak layak huni di masyarakat.
5. Sosialisasi kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya penerima bantuan perlu ditingkatkan. Perlu adanya spesifikasi terkait indikator sasaran dan indikator rumah tidak layak huni penerima bantuan di Kota Cimahi  dan perlu adanya peningkatan
pengawasan dalam verifikasi penerima bantuan agar distribusi  kebijakan  dapat merata kepada kelompok sasaran.
6. Besaran/nilai  bantuan kepada masyarakat kurang mampu pada kebijakan  perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi sebaiknya ditingkatkan karena sudah bertahun-tahun tidak pernah mengalami kenaikan.
7. Pendataan jumlah rumah tidak layak huni di Kota Cimahi  sebaiknya dilakukan secara berkala. Selain itu, sebaiknya dilakukan juga sinkronisasi data antara berbagai kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi, seperti program Bantuan Stimulan Perumahan Sawadaya dan program bantuan perbaikan rumah swadaya  yang bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Irawan,  Prasetya. (2006). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial . Depok:
Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI. Islamy, Irfan. (2003). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bina Aksara.
Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Yogyakarta : Gava Media. Subarsono, (2013), Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sukmadinata, N.S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Remaja Rosadakarya.
Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus . Yogyakarta:
CAPS.