## FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERATIONAL SEKOLAH (BOS) STUDI KASUS PADA  SEKOLAH DASAR  NEGERI 3 BUKIT  TUNGGAL PALANGKA RAYA
Supervision Function on the Use of School Operational Assistance Funds (BOS) Case Study at Public Elementary School 3 Bukit Tunggal Palangka Raya
1 BOBY SEGAH,ST.,MT 2 KAHARAP,SE
Auditor  Pada  Inspektorat  Provinsi Kalimantan  Tengah
email:
boby_segah@gmail.com

## Abstrak
Dana BOS  merupakan salah satu program pemerintah yang betujuan untuk meningkatkan  Pendidikan    serta  membantu  masyarakat  yang  tidak  mampu untuk  membiayai  pendidikannya,  namun  masih  mempunyai  kemauan  untuk bersekolah    dan  mengikuti  pelajaran    .  Biaya  Operasional  Sekolah  (BOS) bertujuan  agar  masyarakat  mendapat  kesempatan   untuk  secara merata    di seluruh indonesia  tidak memandang  dari suku, ras ,agama dan latar belakang nya, mengingat BOS  tersebut   sudah  dapat dilihat  hasilnya  maka  pemerintah berusaha agar  semua sekolah.
Sekolah Dasar Negeri 3 Bukit Tunggal  Palangka  Raya  adalah  salah satu sekolah dasar yang ada di kota  Palangka Raya yang  mendapat program BOS juga  sejalan  dengan  program  pemerintah  yaitu    wajib  belajar.    Penggunaan, pertanggungwaban dan pengawasan dana BOS  adalah merupakan bagian dari rangkaian    proses    manajemen    yang  wajib    di    lalui.  Program  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang  pada dasarnya untuk menyediakan pendanaan  biaya  operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan    dasar  sebagai  pelaksana  program  wajib  belajar  .    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor             48  Tahun 2008 , yang dimaksud dengan “biaya    personalia”  melakukan    berupa  biaya    air  dan  jasa  telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur  , transportasi , konsumsi, pajak dan lain – lain.
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban  masyarakat  terhadap  pembiayaan    pendidikan    dalam  rangka  wajib belajar  Sembilan Tahun  yang  bermutu, membebaskan  pungutan bagi seluruh peserta didik fdari Sekolah  Dasar Negeri  (SD) dan Sekolah Menegah Pertama Negeri  (SMP)    terhadap  biaya  operasional  sekolah  Negeri  (SMP)    terhadap biaya operasional sekolah, membebaskan pungutan dalam bentuk apapun   baik disekolah bagi peserta didik di Sekolah Swasta. Kata Kunci: Dana BOS Program BOS
Wajib Belajar
Keywords : BOS funds BOS Program Compulsory Study

## Abstract
The BOS Fund is one of the government programs that aims to improve education and help people who can't afford to pay for their education, but still have the will to go  to  school  and  take  lessons.  School  Operational  Costs  (BOS)  aims  to  give  the community the opportunity to be evenly distributed throughout Indonesia regardless of ethnicity, race, religion and background, considering that the results of the BOS can be seen, the government is trying to make all schools.
Public  Elementary  School  3  Bukit  Tunggal  Palangka  Raya  is  one  of  the  primary schools in the city of Palangka Raya that received the BOS program which is also in line  with  the  government  program,  namely  compulsory  education.  The  use, accountability and supervision of BOS funds are part of a series of management processes that must be passed. The School Operational Assistance Program (BOS) is a government program which is basically to provide funding  for non-personnel operational costs for basic education units as implementing compulsory education programs.  Based  on  Government  Regulation  No.  48 of  2008,  what  is  meant  by "personnel costs" are in the form of costs for water and telecommunications services, maintenance  of  facilities  and  infrastructure,  overtime  pay,  transportation, consumption, taxes and others.
The School Operational Assistance Program (BOS) aims to ease the public's burden on  education  financing  in  the  context  of  quality  nine-year  compulsory  education, freeing levies for all students from State Elementary Schools (SD) and State Junior High Schools (SMP) towards the operational costs of public schools. (SMP) on school operational costs, freeing any form of levies either at school for students in private schools.
©2022 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Boby Segah dan Kaharap. Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operational Sekolah (BOS) Studi Kasus Pada  Sekolah Dasar  Negeri 3 Bukit  Tunggal Palangka Raya.

## PENDAHULUAN
Manusia    membutuhkan    Pendidikan    dalam kehidupannya, karena pendidikan  merupakan usaha agar manusia  dapat  mengembangkan  potensi    dirinya  melalui proses  pembelajaran dan / atau cara lain yang dikenal dan diakui    oleh  masyarakat.  Dalam  UUD  1945    pada (pasal 31) pada Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Sejak  bergulirnya  reformasi,  pemerintah    sudah melakukan    pembaharuan  dalam  sistem  Pendidikan nasional antara lain adalah memperbaharui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional  yang wujudnya dengan  keluarnya    Undang – undang  Nomor  20  Tahun 2003   tentang  Sistem Pendidikan  Nasional dan diikuti dengan    keluarnya  beberapa  peraturan  pemerintah  . Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2008  tentang Wajib  Belajar,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun 2008        tentang    Pendanaan  Pendidikan,  Peraturan Pemerintah Nomor                7 Tahun 2010  tentang Pengelolaan  dan  Penyelenggara  Pendidikan  sebagaimana telah dirubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun  2010  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.
Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 (padal 6 ayat 1) menyebutkan bahwa setiap  (MI) atau bentuk lain warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun  wajib mengikuti  Pendidikan  dasar.  Pada  pasal  17  ayat  (2) disebutkan  bahwa  Pendidikan  Dasar  berbentuk  Sekolah Dasar (SD) dan Madrasyah Ibtidaiah (MI) atau  bentuk lain yang    sederajat        serta    Sekolah    Menengah  Pertama (SMP) dan Madrasyah    Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang  sederajat. Pada pasal 34 ayat 2d menyebutkan bahwa  pemerintah  dan  pemerintah  daerah    menjamin terselenggaranya  wajib  belajar  minimal  pada  jenjang Pendidikan  dasar “  tanpa  memungut  biaya  “, sedangkan pada ayat  3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan  tanggungjawab  Negara  yang  diselenggarakan oleh  Lembaga    Pendidikan    pemerintah,  pemerintah daerah, dan masyarakat.
Sebagai payung hukum   bagi  sekolah  dasar   negeri dalam  menerapkan    dana    BOS    Tahun  2021    adalah Peraturan Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor        6  Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis  Pengelolan  Dana  Bantuan  Operasional Sekolah Reguler  ,  Keputusan  Wali  Kota  Palangka  Raya  Nomor 188.45/189/2021  tentang  Pembentukan    Tim  Bantuan Operasional  Sekolah      Kota    Palangka  Raya  Tahun Anggaran 2021
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program  pemerintah  yang    pada  dasarnya  untuk menyediakan  pendanaan    biaya    operasional nonpersonalia  bagi  satuan  pendidikan    dasar  sebagai pelaksana program wajib belajar .  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  48    Tahun  2008  ,  yang  dimaksud dengan “biaya  personalia” melakukan  berupa biaya  air dan  jasa  telekomunikasi,  pemeliharaan  sarana  dan prasarana, uang lembur  , transportasi , konsumsi, pajak dan lain – lain.
Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan    pendidikan    dalam  rangka  wajib  belajar Sembilan Tahun  yang  bermutu, membebaskan  pungutan bagi  seluruh    peserta  didik  dari  Sekolah    Dasar  Negeri (SD)  dan  Sekolah  Menegah  Pertama  Negeri  (SMP) terhadap  biaya  operasional  sekolah  Negeri  (SMP) terhadap  biaya  operasional  sekolah,  membebaskan pungutan  dalam  bentuk  apapun      baik  disekolah  bagi peserta didik di Sekolah Swasta.
Untuk  mewujudkan  tujuan  dari  pogram  BOS  maka pemerintah  terus    melakukan  perbaikan    komponen  - komponen  dan  penyempurnaan.  Mulai  dari  tahun  2009 pemerintah    sudah    melakukan  perubahan      terhadap pendekatan    dan  orientasi    program  termasuk peningkatan besar  dana BOS. Berdasarkan Juknis  dana BOS  hanya  bisa  digunakan    untuk  sekolah – sekolah penerima    untuk  membiayai      komponen    -  komponen berupa    Pengembangan Perpustakaan, Kegiatan Dalam Rangka  Penerimaan Siswa  Baru, Kegiatan  Pembelajaran Ekstrakurikuler  Siswa,  Kegiatan  Ulangan  dan  Ujian Pembelian    Bahan Habis Pakai, Langganan Daya dan Jasa, Perawatan  Sekolah,  Pembayaran  Honorarium  Bulanan Guru Honorer  (maksimal 20 % dari total Dana BOS  yang diterima), Pengembangan  Profesi Guru, Membantu Siswa Miskin.
Prioritas utama penggunaan  dana BOS  adalah untuk kegiatan operasional  sekolah                     ( Permendikbud Nomor 76  Tahun 2012)  , namun  masih  ada beberapa sekolah  tertentu yang mempergunakan  dana BOS untuk membiayai    kegiatan  diluar  yang  sudah  di  tentukan tersebut  seperti  :  Membayar  Instensif    Guru,  Uang Transportasi, Perjalanan  Dinas Pimpinan Sekolah / Guru ke Luar Daerah, Rehabilitasi Gedung  Sekolah, Membiyai Kegiatan  Penunjang  Yang  Tidak  ada  Kaitannya  dengan Operasi  Sekolah seperti Perayaan Hari Besar Nasional, Acara Keagamaan, dan lain – lain dan membiayai kegiatan yang  tidak menjadi prioritas sekolah seperti seperti studi banding , studi tur  dan sejenisnya.
Berbagai  kelemahan  dan  penyimpangan  dalam pengelolaan  dana  BOS  pada    tingkat  sekolah  tersebut dapat  disebabkan  oleh  faktor  terkait,  antar  lain  oleh faKtor kurangnya atau lemahnya  fungsi pengawasan yang di lakukan karena tidak adanya Tim Pengawas Dana BOS pada tiap  - tiap  sekolah.
Oleh  karena  itu  untuk  efektipnya  implementasi program  BOS ini di tingkat sekolah  , maka diperlukan pengawasan  yang    efeketip  dari  Lembaga    -  lembaga pengawasan  terutama  oleh  pihak  Dinas    Pendidikan Nasional  Kabupaten / Kota yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD)  yang membawahi sekolah.
Sesuai    dengan  Petunjuk  Teknis  Penggunaan Dana BOS yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional   bahwa     pada Dinas   Pendidikan Nasional Kabupaten  /Kota  di    bentuk  Tim  Manajemen    BOS Kabupaten  /  Kota  yang    tugas  dan  tanggungjawabnya adalah  melakukan  pengawasan  dan  monitoring  serta suvervisi    terhadap  penggunaan    dan  penyaluran        di
tingkat Sekolah Dasar.  Dengan adanya Tim Manajemen BOS  pada    Dinas  Pendidikan  Kota    dan  Tim  Pengawas dari  masing – masing  sekolah  peneriam  dana  BOS,  di harapkan  pengelolaan  Dana  BOS  di  masing – masing sekolah penerimaan  Dana BOS  dapat berjalan efektip .
Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) merupakan  bantuan  pendanaan  yang  diberikan  oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) kepada sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk  berbagai  biaya  operasional  sekolah  dimana program BOS sendiri sudah berjalan  sejak tahun 2005.
Pada  awalnya  program  BOS  digulirkan  untuk meningkatkan  aksesibilitas  (ukuran  kemudahan) pendidikan bagi masyarakat. Sejalan dengan bertambahnya  anggaran  yang  disediakan  oleh pemerintah,  tujuan  program  BOS  pun  meningkat, dimana  sekarang  lebih  kepada  upaya  untuk meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik.
Setiap sekolah berhak menerima  dana BOS selama sekolah tersebut senantiasa memperbarui data sekolah melalui  plat  form  Data  Pokok  Pendidikan  (Dapodik) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Khusus untuk  sekolah  swasta,  juga  harus  dapat  menunjukkan bahwa  sekolah  telah  memiliki  ijin  pendirian/ijin operasional  dan  telah  melakukan  proses  pembelajaran secara aktif.
Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  yang  selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk  mendanai  belanja  non  opersonalia  bagi  satuan pendidikan  dasar  dan  menengah  sebagai  pelaksana program  wajib  belajar  dan  dapat  dimungkinkan  untuk mendanai  beberapa  kegiatan  lain  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BOS  Reguler  merupakan  Dana  Bos  yang  dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta  didik  pada  satuan  pendidikan  dasar  dan menengah. Bos Reguler diperuntukan untuk pembelian alat  multi  media  pembelajaran,  pemeliharaan  dan perawatan sarana sekolah, dan penerimaan peserta didik baru.
BOS  Afirmasi merupakan bantuan pembiayaan khusus untuk  sekolah  di  wilayah  3T  (Terdepan,  Terluar, Tertinggal).  Bantuan  ini  digulirkan  sebagai  wujud perhatian lebih dari pemerintah kepada sekolah-sekolah di wilayah tersebut yang memiliki kebutuhan pembiayaan relatif  lebih  tinggi  dibanding  sekolah  yang  berada  di daerah  lainnya.  BOS  Afirmasi  digunakan  untuk mendukung  operasional  rutin  sekolah  di  daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T).
BOS Kinerja merupakan bantuan yang diberikan kepada sekolah yang memiliki kinerja terbaik  di  masing-masing daerah.  Sejalan  dengan  kebijakan  Kemendikbud  untuk memberikan  perhatian  lebih  pada  sekolah-sekolah  di daerah  3T,  maka  pemberian  dana  BOS  Kinerja  tahun 2020 dikhususkan pada sekolah dengan kinerja terbaik pada setiap daerah di wilayah 3T tersebut. BOS Kinerja diberikan  kepada  sekolah  yang  berkinerja  baik meningkatkan  rapor  mutu  pendidikan  agar  mencapai standar nasional pendidikan.
Dengan  mekanisme  penyaluran  tersebut,  salah  satu faktor penentu ketepatan waktu penyaluran dana adalah kecepatan  proses  validasi  rekening  sekolah.  Untuk mendukung proses tersebut, sekolah harus memastikan rekening yang tercantum dalam sistem BOS Salur sudah sesuai dengan yang tercatat dalam sistem di bank.
Sekolah dapat langsung menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah setelah  Dana  BOS  Reguler  disalurkan  dan  masuk  ke Rekening Sekolah dan Rekening Sekolah ditentukan oleh Pemerintah  Daerah.  Selanjutnya  Pemerintah  Daerah menyampaikan  Rekening  Sekolah  tersebut  melalui sistem  aplikasi  pengelolaan  Dana  BOS  pada Kementerian.

## METODOLOGI  PENULISAN
Menurut  Bogdan    dan  Taylor  (dalam  Moleong,  2006) bahwa    metode  penelitian  kualitatip  adalah  prosedur penelitian yang  menghasilkan data deskriptip  berupa kata – kata  tertulis  atau  lisan    dari  orang – orang    dan perilakuyang dapat diamati. Sedangkan menurut  Bungin (2010)  penelitian  kualitatip  merupakan  penelitian  yang bertujuan  menggali  dan    membangun  proposisi    atau menjelaskan di balik realita.
Sesuai    dengan  rumusan  masalah  dan  tujuan    penulisan sebagai mana  telah disebutkan pada bagian pendahuluan diatas    maka    fokus    kami  adalah  pengawasan    secara umum baik di lakukan oleh Sekolah  Dasar  maupun oleh Dinas    Pendidikan  atas    penggunaan    Dana  BOS Pengawasan    didefinisikan  adalah  sebagai  Proses Pengaturan  berbagai    berbagai  faktor  dalam  suatu organisasi    agar  dapat  sesuai  dengan    ketetapan  dalam rencana.
Data  yang  akan  di  kumpulkan    sebagi  bahan    untuk penulisan ini  adalah data yang di kumpulkan  berupa data primer dan sebagian data sekunder :
1) Data    primer    adalah  data  yang  dikumpulkan  dari pihak  Sekolah Dasar Negeri 3  Bukit Tunggal dan dari  Dinas  Pendidikan Kota  Palangka Raya  melalui wawan cara  langsung dan informasi  lainnya
2) Dara  sekunder    adalah  data  pendukung    berkaitan dengan    sumber  dana    yang  ada  diperoleh  pihak Sekolah Dasar Negeri 3  Bukit Tunggal.
Dalam  penulisan  ini  kami    tidak  melakukan penelitian  karena tidak menekankan pada data kualitatif yaitu mementingkan jumlah atau banyaknya sumber data yang di peroleh. Sumber data dalam penulisan ini  diambil dari    pihak    Kepala  Sekolah    Dasar  Negeri    3    Bukit Tunggal  Palangka  Raya  penerima  Dana  Bos,  dari    Dinas Pendidikan    Kota    Palangka  Raya,  Tim  Pelaksana  Dana BOS.
Dalam  penulisan  ini    tidak  menekankan  secara  khusus tentang    penggunaan  dan  pengawasan  terhadap  Skolah Dasar Negeri 3  Bukit Tunggal, tetapi  di dalam penulisan ini  hanya  di lakukan penulisan secara umum  mengingat waktu dan  tenaga serta  yang terbatas
Boby Segah dan Kaharap. Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operational Sekolah (BOS) Studi Kasus Pada  Sekolah Dasar  Negeri 3 Bukit  Tunggal Palangka Raya.

## HASIL  PENULISAN  DAN PEMBAHASAN

## A. Rangkuman Hasil  Wawancara
Hasil  dari  wawancara  dengan  Kepala  Sekolan Dasar Negeri 3  Bukit  Tunggal  selaku  penerima  Dana BOS menjelaskan saat ini di Kota Palangka Raya terdapat 121  Sekolah  Dasar  yang  menerima  dana  BOS  dengan perincian  sekolah  negeri  berjumlah  99  sekolah  dan sekolah swasta           22 sekolah.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  16/P/2021  tentang  Satuan  Biaya Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Reguler  Masing- Masing Daerah yang ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2021  bahwa  Besaran  Satuan  Biaya  Penyaluram  Dana BOS  Reguler  SD  Kota  Palangka  Raya  sebesar Rp900.000,-.  Biaya  BOS  Reguler  dihitung  berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) di tiap kabupaten/kota. Melalui perhitungan ini,  penyaluran  nilai  satuan  biaya  operasional  sekolah antar daerah akan berbeda  sedangkan  pencairannya di laksanakan dalam 3 tahap yaitu pada Tahap I; 30%, tahap II;  40%  dan  tahap  III;  30%  dengan  syarat  pencairan mengikuti ketentuan Kemendikbud.
Peraturan
Menteri
Pendidikan
dan Kebudayaan  (Permendikbud)  Nomor  6  Tahun  2021 Tentang  Petunjuk  Teknis  (Juknis)  Pengelolaan  Dana Bantuan  Operasional  Sekolah  Reguler  (BOS  Reguler) dan sebagai wujud tanggung jawab serta komitmen dari Kemendikbud, program BOS  terdapat 3  jenis bantuan, yaitu BOS Reguler, BOS Afirmasi, dan BOS Kinerja.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  (Permendikbud) Nomor               6  Tahun 2021  Tentang  Petunjuk  Teknis  (Juknis)  Pengelolaan Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Reguler  (BOS Reguler),  dinyatakan  bahwa  Sekolah  Penerima  Dana BOS Reguler terdiri atas: SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB; dan SMK. Sekolah sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus;
b. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
c. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
d. Memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
e. Tidak merupakan satuan pendidikan kerja.
Persyaratan jumlah Peserta huruf d  di   kecualikan dikecualikan bagi:
1. Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
2. Sekolah  yang  berada  di  Daerah  Khusus  yang ditetapkan oleh Kementerian; dan
3. Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah
Daerah  yang  berada  pada  wilayah  dengan  kondisi kepadatan  penduduk  yang  rendah  dan  secara geografis  tidak  dapat  digabungkan  dengan  sekolah lain.
Sekolah  penerima  Dana  BOS  Reguler  yang  memenuhi persyaratan  ditetapkan  oleh  Menteri  setiap  tahun pelajaran.  Penetapan  sekolah  penerima  Dana  BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik setiap tanggal 31 Agustus 2021.
Berdasarkan  Permendikbud  Nomor  6  Tahun  2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Reguler SD  SMP SMA  SMK  Tahun  2021,  bahwa  Sekolah  menggunakan Dana  BOS  Reguler  untuk  membiayai  operasional penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah  meliputi komponen:
1. Penerimaan Peserta Didik baru;
2. Pengembangan perpustakaan;
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
12. Pembayaran honor.
Penetuan  komponen  penggunaan  Dana  BOS  Reguler sesuai dengan kebutuhan sekolah meliputi pembayaran honor digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima  oleh  sekolah.  Pembayaran  honor  diberikan kepada guru dengan persyaratan:
• Berstatus bukan aparatur sipil negara;
• Tercatat pada Dapodik;
• Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
• Belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
Persentase pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) dapat dikecualikan pada masa penetapan status  bencana  alam/non-alam  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dengan persyaratan:
• Berstatus bukan aparatur sipil negara;
• Tercatat pada Dapodik;
• Belum mendapatkan tunjangan profesi; dan
• Melaksanakan proses pembelajaran secara tatap
muka atau pembelajaran jarak jauh.
Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2021,  bahwa  Penggunaan  Dana  BOS  Reguler  untuk pengadaan  barang  dan/jasa  dilaksanakan  melalui mekanisme  pengadaan  barang  dan/atau  jasa  di  sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.
Apabila terdapat sisa Dana BOS Reguler tahun anggaran sebelumnya, sekolah tetap dapat menggunakan sisa Dana BOS Reguler atau disebut SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  Tahun  Berkenaan)  sesuai  dengan  petunjuk teknis  BOS  Reguler  tahun  anggaran  berjalan. Penggunaan sisa Dana BOS Reguler dilaksanakan dengan ketentuan  telah  dicatatkan  dalam  rencana  kerja  dan anggaran  sekolah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24  Tahun  2020  tentang  Pengelolaan  Dana  Bantuan Pperasional  Sekolah  pada  Pemerintah  Daerah  maka dibentuklah  Tim  BOS  Kota  Palangka  Raya  Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan oleh Walikota Palangka Raya. Dengan surat keputusan Nomor 188.45/189/2021 pada  tanggal  14  Juli  2021  tentang  Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021.
Mengenai  tugas  Tim  BOS  Kabupaten/Kota  sebagai berikut:
1. Melakukan penandatangan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah provinsi  mewakili  SD dan SMP;
2. Melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk  memasukkan/memperbaharui  data  sekolah dalam Dapodik;
3. Membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri
4. Melakukan  koordinasi,  sosialisasi,  atau  pelatihan program  BOS  Reguler  kepada  pengelola  SD  dan SMP,  dan  dapat  melibatkan  pengawas  sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
5. Melakukan  pembinaan  dan  pemantauan  program BOS  Reguler  pada  SD  dan  SMP  dalam  hal perencanaan,  pengelolaan  dan  pelaporan  Dana BOS Reguler. Pembinaan dalam pengelolaan Dana BOS  Reguler  difokuskan  pada  aspek  peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
6. Memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
7. Memastikan  penggunaan  Dana  BOS  Reguler dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
8. Memerintahkan  SD  dan  SMP  untuk  memastikan kelengkapan  dan  kebenaran  isian  data  sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
9. Menugaskan  SD  dan  SMP  untuk  membuat  laporan sesuai dengan ketentuan;
10. Menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan Dana BOS Reguler dari sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
12. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring;
13. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP.
Selanjutnya tugas dan tanggungjawab Tim BOS Sekolah Dasar sebagai berikut:
1. Mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
2. Bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang masuk dalam Dapodik;
3. Menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Dana BOS Reguler;
4. Melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian;
5. Memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS Reguler;
6. Menyelenggarakan pengadministrasian pertanggungjawaban  penggunaan  Dana  BOS Reguler  secara  lengkap,  serta  menyusun  dan menyampaikan  laporan  penggunaan  Dana  BOS Reguler  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman  bos.kemdikbud.go.id;  h.  menyampaikan laporan  realisasi  penggunaan  Dana  BOS  Reguler melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
8. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima;
9. Bersedia  diaudit  oleh  lembaga  yang  memiliki kewenangan  melakukan  audit  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-perundangan terhadap seluruh Dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari Dana BOS Reguler maupun dari sumber lain;
10. Memberikan  pelayanan  dan  penangan  pengaduan masyarakat
Berdasarkan Permendiknas No.19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan,  harus  menyusun  Rencana  Kerja  Sekolah (RKS)  dan  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah (RKAS).
Ketentuan  terkait  ARKAS  dituangkan  dalam  Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  dan  Teknologi  nomor  7  Tahun  2021  bersama Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  907-6479-SJ  tentang Pengintegrasian  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Dana BOS.Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selanjutnya  disingkat  Aplikasi  RKAS  merupakan  sistem informasi  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan
Boby Segah dan Kaharap. Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operational Sekolah (BOS) Studi Kasus Pada  Sekolah Dasar  Negeri 3 Bukit  Tunggal Palangka Raya.
komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta
pertanggungjawaban  dana bantuan operasional  sekolah di  satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah  secara nasional.
Aplikasi  RKAS  (Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran Sekolah)  merupakan  sebuah  sistem  informasi  yang dibuat untuk menangani masalah manajemen keuangan sekolah
mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan  atau  pengendalian.  Dengan  sistem  yang terdistribusi  diharapkan  berbagai  pihak  yang  terlibat mampu  berkoordinasi  dengan  baik.  Capaian  output terakhir  yang  diberikan  sistem  informasi  ini  adalah pelaporan, dimana setiap laporan yang dihasilkan sudah disesuaikan dengan format yang dikeluarkan pemerintah.
Aplikasi  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah (ARKAS)  untuk  sekolah  dirancang  sebagai  aplikasi tunggal  serta  integrasi  sistem  pengelolaan  anggaran sekolah atau Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah.  ARKAS yang dipakai sekolah akan terintegrasi otomatis dengan Manajemen Arkas (MARKAS), yaitu aplikasi tunggal bagi Dinas Pendidikan untuk mengelola Dana BOS. Dengan kehadiran  ARKAS,  proses  persetujuan  dokumen  jadi lebih cepat dengan adanya standarisasi dan otomasi alur.
ARKAS  memberikan  akurasi  dan  akuntabilitas pengelolaan anggaran yang makin kuat. ARKAS sebagai inovasi  tentu  tujuannya  untuk  mempermudah Pemerintah Daerah dan Pusat mengawasi dan membina pengelolaan  dana  BOS.  ARKAS  bisa  mempercepat perbaikan  pengelolaan  pendidikan  dan  sekolah  makin ringan atau bahkan bebannya berkurang signifikan,  dari mulai perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran dari anggaran pendidikan yang berasal dari BOS atau APBN.
Agar  sekolah  dapat  menggunakan  ARKAS,  Dinas Pendidikan  harus  terhubung  ke  MARKAS  terlebih dahulu. “Untuk mengakses MARKAS, Dinas Pendidikan dapat  mengunjungi  situs  resmi  Kemendikbudristek, yaitu : rkas.kemdikbud.go.id ,”. Lalu, Dinas Pendidikan dapat memilih tombol “Login Dinas”, pilih “Daftar” dan registrasi sesuai dengan data yang diminta. Setelah sukses login, maka MARKAS siap digunakan.
Sekolah  dapat  mengunduh  dan  mengakses  ARKAS dengan  cepat  dan  mudah  dengan  mengunjungi rkas.kemdikbud.go.id/download ,”  Setelah  masuk ke situs, sekolah kemudian memilih “Unduhan” dan klik “Unduh”. Setelahnya, sekolah dapat memasang (install) dokumen yang telah diunduh dan melakukan  registrasi dengan  Nomor  Pokok  Sekolah  Nasional (NPSN)  dan menghubungi Dinas Pendidikan untuk mendapatkan kode aktivasi.  Setelah  mendapat  kode,  sekolah  dapat melakukan login dan ARKAS pun siap digunakan. Tata Cara Pelaporan Sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap. Pembukuan disertai dengan dokumen pendukung. Pembukuan yang harus disusun oleh sekolah sebagai berikut:
1. RKAS;
2. buku kas umum;
3. buku pembantu kas;
4. buku pembantu bank;
5. buku pembantu pajak;
6. dokumen lain yang diperlukan;
b. Sekolah  harus  menyusun  laporan  secara  lengkap dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Melakukan  rekapitulasi  realisasi  penggunaan Dana BOS reguler yaitu melakukan rekapitulasi penggunaan  Dana  BOS  Reguler  berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan Dana BOS Reguler;
2. Realisasi  penggunaan  dana  yang  dilaporkan merupakan  seluruh  penggunaan  Dana  BOS Reguler  yang  diterima  sekolah  pada  tahun berkenaan;
3. Laporan  dibuat  tiap  tahap  dan  ditandatangani oleh  bendahara,  kepala  sekolah,  dan  komite sekolah serta disimpan di sekolah;
4. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah  menyampaikan  laporan  realisasi penggunaan  Dana  BOS  Reguler  kepada Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Dalam ketentuan ini selanjutnya akan dilakukan verifikasi  dan  konsolidasi  data  oleh  Tim  BOS Dinas  Pendidikan  Kota  Palangka  Raya  yang menghasilkan  SP2B  untuk  disahkan  oleh BPKAD  terkait  laporan  penerimaan  dan penggunaan  barang/jasa,  sebelum  pengesahan akan
dilaksanakan reviu
hasil konsolidasi/verifikasi  oleh  Inspektorat  Kota Palangka  Raya.  Setiap  awal  tahun  Badan Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia Perwakilan  Provinsi  Kalimantan  Tengah  akan melakukan audit laporan Dana BOS tersebut;
5. Sekolah  harus  mempublikasikan  semua pelaporan  baik  penerimaan  dan  penggunaan Dana  BOS  Reguler  kepada  masyarakat  secara terbuka.  Dokumen  yang  harus  dipublikasikan yaitu  rekapitulasi  Dana  BOS  Reguler berdasarkan komponen pembiayaan.
Dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah, sekolah  diharapkan  dapat  lebih  fokus  pada  upaya peningkatan mutu pembelajaran tanpa terkendala biaya untuk  kebutuhan  operasional.  Pemerintah  juga  terus berupaya untuk menyempurnakan setiap kebijakan BOS dan  peraturan  pendukungnya  untuk  lebih  mendorong efektivitas program.
B. Pembahasan
Sekoah Dasar Negeri 3  Bukit  Tunggal Palangka Raya sudah ada memprogramkan dana untuk bantuan  sekolah bagi murid yaitu melalui  Program dana BOS yang diatus dalam Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia dan Program Indonesia Pintar (PIP)
Murid  yang  mendapat  dana  melalui    program  Dana BOS adalah salah satu bentuk layanan Pendidikan  yang di lakdanakan  oleh  pemerintah    pusat  dan  pemerintah daerah  merupakan  salah satu upaya pemerintah untuk berupaya  membantu  masyarakat  yang  tidak  mampu namun  masyakat    tersebut  mempunyai  kemauan  yang keras  untuk    mengikuti  dan  mendapatkan    Pendidikan. Salah satu upaya pemerintah  daerah melaladalah program pemerintah melalui  Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya yaitu  mensosialisasikan  program  Dana  BOS,  dimana pogram  Dana  BOS  terbut        untuk  menyediakan pendanaan    dengan  sebutan  yaitu  biaya    operasi nonprsonalia    bagi  satuan  Pendidikan  dasar  sebagai pelaksana  program wajib belajar.
Sekolah  Dasar  3  Bukit  Tunggal  selain  program  dana BOS terdapat  juga program Bantuan Siswa Miskin    yang disebut  dengan  Program    Indonesia  Pintar  (PIP)  yang mengacu  kepada  Keputusan  Kepala  Pusat  Layanan Pembiayaan Pendidikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  Dan  Teknologi    Nomor  0411/J5/DM.00.03/2022 tanggal    23    Maret  2022  tentang  Pemberitahuan Penyaluran  Dana  PIP  Tahun  2022  sedangkan    pola pemberian/pemyaluran  dana  PIP  tersebut  pihak  sekisian olah  menguslkan  ke  Kementerian  Pendidikan    melalui Data  Pokok    Pendididkan  (DEPODIK)  akan  diisi    data yang diminta.
Apabila    usulan  atas  nama  murid  yang  diajukan  oleh masing – masing  sekolah  dinyatakan    memenuhi persyaratan  /  ketentuan  yang  berlaku  maka  murid tersebut berhak untuk  menerima bantuan dana  Program Indoesia Pintar  (PIP). Pada Sekolah Dasar Negeri 3  Bukit Tunggal    masing – masing murid  mendapat bantuan Rp. 450.000/per orang per bulan  sebagai pertanggungjawaban keuangan    Dana  BOS    di    lalukan  oleh  Tim  Manajemen BOS  Kota yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota  Palangka Raya sedangkan sebagai Tim Pelaksana BOS kota Palangka Raya    dari  pejabat    terkaitdi  Dinas  Pendidikan  Kota Palangka Raya.
Salah satu  tugas dan tanggungjawab  Tim BOS pada Dinas  Pendidikan Kota Palangka Raya yaitu  melakukan pengawasan  (monitoring  dan  sivervisi)    terhadap penyaluran dana BOS, penyerapan  dan penggunaan dana BOS pada masing – masing sekolah.Pengawasan yang  di lakkukan oleh Dinas Pendidikan Kota  Palangka Raya yaitu Tim  Manajemen  BOS  pada  Dinas  Pendidikan  Kota Palangka  Raya    di  harapkan    pengelolaan  dana  BOS  di sekolah – sekolah  dapat  berjalan  lebih  efektip,  efesian, ekonomis  dan dapat mencapai tujuan dan sasaran.
Konfirmasi    dengan  Kepala  Sekolah  Dasar  Negeri  3 Bukit  Tunggal dan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya bahwa  dengan  berjalannya  fungsi  pengawasan  internal terhadap dana BOS sudah dilakukan  dengan baik melalui penggunaan  saranaa  dan  pengawasan  dengan  melakukan penerapan  Petunjuk  Teknis    Dana  BOS  pada  Sekolah – sekolah  Dasar    Negeri,  Sosialisasi/pembinaan  program Dana BOS kepada Kepala Sekolah dan monitoring Dana BOS. berdasarkan  hasil  penulisan

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1. Fungsi    pengawasan   merupakan  salah satu bagian dari    manajemen      Bantuan  Operasiona  Sekolah (BOS)    Pengawasan    Dana  BOS    di  sekolah dilaksanakan  oleh  Dinas Pendidikan Kota  Palangka Raya  yang bersangkutan
2. Berdasarkan  hasil  konfirmsi  dengan Kepala Sekolah SDN  3    Bukit  Tunggal    dan  data  serta  hasil  tanya jawab  dan keterangkan  dengan Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kota  Palangka Raya dapat dkisimpulkan bahwa    fungsi    pengawasan  terhada  dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya  sudah dilaksanakan dengan baik melalui  penggunnaan sarana   dan metode .

## B. Saran
Fungsi    pengawasan  dana  BOS  oleh  Dinas Pendidikan  Kota    Palangka  Raya  pada  prinsipnya  sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan antaralain :
Dalam  rangka  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap pengunaan dan pertanggungjawaban dana BOS oleh  Dinas Pendidikan  Kota    Palangka  Raya    maka  perlu  dilakukan peningkatan  pengawasan      pada  Sekolah  Dasar    yang menerimam  bantuan  BOS    maka  Tim  Bantuan Operaaional  Sekolah  (BOS)  sebagaimana  dimaksud mempunyai kewajiban  dan tanggungjawab

## DAFTAR  PUSTAKA
Bungin,B.M.2010  Penelitian  Kualitatif,  PT.  Kencana, Jakarta Handayaningrat, Soewarno,1992, Pengantar  Studi  Ilmu Administrasi    dan  Manajemen,  Jakarta,  Gunung Agung Hasibuan,M.  1996,  Dasar – Dasar    Manajemen,Jakarta,
Gunung Agung
Griffin,R.W., 2004 Manajemen,Edisi 7, Penerbit Erlangga :
Jakarta
Handoko,T. Hani,1999. Manajemen .Yogyakarta:BPFE Herojitu,Yayat M. 2001. Dasar – Dasar Manajemen .PT.
Grasindo Jakarta
Simbolon,Maringan  Masry.2004.  Dasar – dasar Administrasi  dan  Manajemen  .  Penerbit  Ghalia Indonesia : Jakarta
Sarwoto  ,1991.  Dasar    -  Dasar  Organisasi  dan Manajemen, Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta
Rohidi,R dan Mulyarto,T.,1992, Analisis Data Kualitatif,Jakarta: UI-Press.
Sugiono,2009,Metodologi  Penelitian    Administrasi, Bandung,Alfabeta. Terry,G.R., 1996, Asas – Asas Manajemen (terjemahan), Bandung,Alumni