## RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI  WUJUD  HUKUM  PROGRESIF  DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 1

## RESTORATIVE JUSTICE AS A PROGRESSIVE LAW IN THE REGULATION OF INDONESIA.
Mirza Sahputra 2 Email: mirzasahputra_asdanr@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Currently, there are many settlements of criminal acts resolved using a Restorative Justice approach,  both  at  the police, prosecutor's and court levels.  This  certainly shows positive things related to law enforcement in Indonesia. Indonesia as a country that adheres to a civil law legal system  that prioritizes  positive law in  its law enforcement process.  One of  the characteristics of  the civil law legal system  is  the judge as a mouthpiece of  the law. The concept of a restorative justice approach is an approach that focuses on the conditions for creating justice and balance, for perpetrators of restitution or compensation for victims, this is one of the goals of law, namely justice apart from legal certainty and benefit. As for the formulation of the problem in this study, how is the concept of restorative justice as a form of  progressive  law  in  Indonesian  statutory  regulations.  The  purpose  of  this  study  is  to determine  the  concept  of  restorative  justice  as  a  form  of  progressive  law  in  Indonesian legislation. The results of the study indicate that the application of restorative justice has been applied in several laws and regulations and other technical regulations. The application of  restorative  justice  has  been  implemented  in  several  laws  and  regulations  and  several technical  regulations  related  to  the  application  of  restorative  justice  with  a  diversion approach, namely the settlement of cases outside the trial. That the application of restorative justice is a new milestone in the reform of criminal law reform (criminal justice system) which still prioritizes prison law.
Keywords: Restorative Justice, Progressive Law

## ABSTRAK
Saat  ini  banyak  penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  dengan  pendekatan Restrorative Justice baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hal ini tentu menunjukkan hal positif terkait penegakan hukum di Indonesia. Indonesia sebagai  negara  yang  menganut  sistem  hukum civil  law yang  mengedepankan hukum  positif  dalam  proses  penegakan  hukumnya.  Salah  satu  ciri  dari  sistem hukum civil  law yaitu  adalah  hakim  sebagai  corong  undang-undang.  Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan
1 Diterima 20 Juni 2022. Direvisi 04 Juli 2022
2 Analis Kebijakan di Puslatbang KHAN

## 88
kepada  kondisi  terciptanya  keadilan  dan  keseimbangan,  bagi  pelaku  adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum  yaitu  keadilan  selain  dari  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan.  Rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  konsep restorative  justice sebagai wujud  hukum  progresif  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia?. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  konsep restroratice  justice sebagai  wujud  hukum  progresif  dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.  Adapun  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  penerapan restrorative justice atau  keadilan  restoratif  telah  diterapkan  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis lainnya. Penerapan keadilan restoratif sudah  diterapkan  di  beberapa  peraturan  perundang-undangan  dan  beberapa peraturan  teknis  terkait  penerapan  keadilan  restoratif (restorative  justice) dengan pendekatan  diversi  yaitu  penyelesaian  perkara  di  luar  persidangggan.  Bahwa penerapan  keadilan  restoratif  ini  merupakan  tonggak  baru  dalam  pembaharuan reformasi  hukum  pidana  ( criminal  justice  system) yang  masih  mengedepankan hukum penjara.
Kata Kunci : Restorative Justice, Hukum Progresif

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Restorative  Justice atau  sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi adalah suatu model pendekatan yang muncul  dalam era tahun 1960 dalam upaya penyelesaian  tindak  pidana  yang menitikberatkan  adanya  partisipasi langsung  dari  pelaku,  korban,  dan masyarakat dalam proses
penyelesaian perkara pidana.
Saat  ini  banyak  penyelesaian tindak  pidana  yang  dilakukan dengan pendekatan Restorative Justice baik  di  tingkat  kepolisian,  kejaksaan maupun  pengadilan.  Hal  ini  tentu menunjukkan  hal  positif  terkait penegakan hukum di Indonesia.
Indonesia  sebagai  negara  yang menganut  sistem  hukum civil  law yang mengedepankan hukum positif dalam proses penegakan hukumnya. Salah satu ciri dari sistem hukum civil law yaitu  adalah  hakim  sebagai corong  undang-undang.  Dengan
demikian  hakim  hanya  memutus berdasarkan  hukum  positif  atau aturan  tertulis  dalam  Peraturan perundang-undangan.
Namun paradigma sistem hukum civil  law yang  dianut  di indonesia  sudah  mulai  bergeser dengan  konsep  hukum  progresif yang  dikemukakan  oleh  Satjipto Raharjdo  bahwa  penegakan  hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam- putih  dari  peraturan  perundang- undangan (according  to  the  letter) , melainkan  menurut  semangat  dan makna lebih  dalam (to very  meaning) dari  undang-undang  atau  hukum yang  lebih  luas.  Penegakan  hukum tidak  tidak  hanya  kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan  spiritual.  Dengan  kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan  bangsa  dan  disertai keberanian  untuk  mencari  jalan  lain
daripada yang biasa dilakukan. 3
Konsep  pendekatan restorative justice merupakan  suatu  pendekatan yang menitikberatkan kepada kondisi  terciptanya  keadilan  dan keseimbangan,  bagi  pelaku  adanya restitusi  atau  ganti  rugi  terhadap korban, hal tersebut merupakan salah satu  tujuan  hukum  yaitu  keadilan selain dari kepastian hukum dan dan kemanfaatan.
Restorative justice meliputi pemulihan  hubungan  antara  pihak korban  dan  pelaku,  yang  dapat berupa  kesepakatan  bersama  antara korban  dan  pelaku  dimana  pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku dapat  memberikan ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh korban.
Dalam  proses  acara  pidana konvensional  tentu  saja  penerapan rektorative  justice ini  tidak  bisa diterapkan dikarenakan asas legalitas/  positivisme  dimana  bila unsur  pidana  telah  terpenuhi  tetap harus  melalui  persidangan  yang memutuskan, walaupun antara pihak korban  dan  pelaku  sudah  terjadi perdamaian  tidak  serta  merta menggugurkan tidak pidana.
Melihat  perkembangan  teori pemidanaan  yang  pada  awalnya hanya  terfokus  kepada  efek  jera kepada  pelaku  berupa  hukuman penjara  bergeser  kepada  peran penting bagi korban melalui penerapan restorative  justice atau keadilan  restorasi  melalui  mediasi antara pelaku dan korban.
3 Satjipto  Raharjo,  Penegakan  Hukum  Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing,
Yogyakarta, 2009 , Hlm XIII
4 Tony  F,  Marshall, Restorative  Justice  An Overview:  A  report  by  the  Home  Office

## 2. Rumusan Masalah dan Tujuan
Bagaimana  konsep restorative justice sebagai wujud hukum
progresif dalam peraturan perundang-udanngan  di  Indonesia?. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  konsep restorative justice sebagai wujud hukum progresif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

## B. KAJIAN KEPUSTAKAAN
1. Teori Restorative Justice
Istilah  Restoratif  ( restorative ) pertama  kali  dikemukakan  oleh Bernatt untuk menyelesaikan perkara dalam  bentuk  mediasi  antara  pihak korban  dan  pelaku  tindak  pidan. 4 Pengertian restorative  justice atau keadilan  restoratif  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  pada  Pasal  1  menyebutkan bahwa “Keadilan  Restoratif  adalah penyelesaian  perkara  tindak  pidana dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari  penyelesaian  yang  adil dengan  menekankan  pemulihan kembali  pada  keadaan  semula,  dan bukan pembalasan.
Konsep restorative  justice atau keadilan  restoratif  adalah  alternatif penyelesaian  perkara  tindak  pidana yang  dalam  mekanisme  tata  cara peradilan  pidana  berfokus  pada pemidanaan  yang  diubah  menjadi proses  perdamaian  melalui  mediasi antara  pelaku  dan  korban  dengan mengedepankan  pemulihan  pada
Research Development and Statistics Directorate (London:  Information  &  Publications  Group, Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm, 7
keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal  Badan  Peradilan  Umum Nomor 16191/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative  Justice memberikan  defini yaitu  prinsip  dasar restorative  justice (keadilan  restoratif)  yaitu  adanya pemulihan  kepada  korban  yang menderita  akibat  kejahatan  dengan memberikan  ganti  rugi  kepada korban  yang  menderita  akibat kejahatan  dengan.  Pelaku  memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan  keadaan  (restoratif)  dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian,
dan pengadilan  berperan  untuk  menjaga ketertiban umum. 5
Dalam  Pasal  1  ayat  6  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  memberikan  definisi  keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan  pemulihan  kembali pada  keadaan  semula,  dan  bukan pembalasan.
Muladi  memberikan  definisi keadilan  restoratif  merupakan  suatu pendekatan  terhadap  keadilan  atas dasar falsafah dan nilai-nilai
5 Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  Tentang  Pedoman
Penerapan  Restorative  Justice  di  Lingkungan Peradilan Umum
6 Muladi, Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan  Hakim  Indonesia  (IKAHI)  ke  59  dengan tema “Restorative  Justice dalam  Hukum  Pidana
tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan harapan penyembuhan, dan berdampak terhadap pengambilan  keputusan  kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum  di  seluruh  dunia  dan menjanjikan  hal  positif  ke  depan berupa  sistem  keadilan  untuk mengatasi  konflik  akibat  kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta
keadilan  restoratif  dapat  terlaksana apabila  fokus  perhatian  diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, perhatian  yang  sama  dan  komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong
pelaku untuk bertanggung  jawab,  kesempatan untuk  dialog  antara  pelaku  dan korban, melibatkan masyarakat terdampak  kejahatan  dalam  proses retroaktif,  mendorong  kerja  sama dalam reintegrasi. 6 Bagir Manan memberikan definisi  restorative  justice  adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang  lebih  adil,  baik  bagi  pelaku, korban maupun masyarakat. 7
2. Teori Hukum Progresif
Teori  hukum  progresif  yang digagas  oleh  Prof.  Satipto  Raharjo memberikan  definisi  yaitu  hukum dibentuk  untuk  manusia  bukan manusia  untuk  hukum.  Menurut Satjipto  Rahardjo  hukum  adalah suatu  institusi  yang  bertujuan menghantarkan  manusia  kepada kehidupan  yang  adil  sejahtera  dan membuat manusia menjadi bahagia. 8
Indonesia”, Jakarta 25 April 2012
7 Majalah Varia Peradilan, Tahun XX, No 247, Ikatan Hakim Indonesia, 2006, hlm, 3.
8 Satjipto  Raharjho, “Saatnya  Mengubah Siasat  dari  Supermasi  Hukum  ke  Mobilisasi Hukum” ,  Kompas,  Senin  26  Juli  2004,  dalam Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi  Paradigma  Bagi  Lemahnya

## Pandangan ini menempatkan hukum
hanyalah  sebagai  “alat”  untuk menciptakan  keadilan,  sejahtera  dan bahagia. Jadi hukum bukanlah tujuan dari  manusia  melainkan  hukum hanyalah sebagai alat untuk menciptakan keadilan bagi manusia. Menurut Satjipto Raharjo paradigma  hukum  progresif  tidak bergerak  pada  asas  legalistik- dogmatis atau aliran hukum positifisme semata, namun lebih pada arah sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan  oleh  keberadaan  hukum positivisme  atau  aturan  tertulis (peraturan perundang-undangan), tetapi  hukum  juga  bergerak  pada arah  non  formal.  Kemajuan  dalam hukum  membutuhkan  dukungan serta  pencerahan  pemikiran  hukum yang  dilakukan  oleh  baik  praktisi maupun akademisi.
Menurut Satjipto Raharjo hukum progresif  bukan  tidak  mengakui keberadaan hukum positif melainkan bahwa  dalam  paradigma  hukum progresif hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan  rakyat  ada  di  atas hukum.
9 Satjipto Raharjdo bahwa
penegakan  hukum  progresif  adalah menjalankan  hukum  tidak  hanya sekedar  kata-kata  hitam-putih  dari peraturan perundang-undangan (according  to  the  letter) ,  melainkan menurut  semangat  dan  makna  lebih dalam (to very meaning) dari undang- undang atau hukum yang lebih luas. Penegakan hukum tidak tidak hanya kecerdasan  intelektual,  melainkan
Hukum  Indonesia, AntonyLib, Yogyakarta,  2009 hlm. 52
9 Satjipto  Rahardjo, Membedah  Hukum
dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata  lain,  penegakan  hukum  yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen  terhadap  penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari  jalan  lain  daripada  yang biasa dilakukan. 10
Dalam  teori  hukum  progresif, manusia  menjadi  inti  dan  tujuan daripada  hukum.  Peranan  manusia dalam  hukum  sangatlah  penting, karena  hukum  pada  dasarnya berpusat  pada  manusia.  Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah  pusat  dari  hukum.  Menurut Satjipto Raharjo, ada beberapa faktor yang  dalam  diri  manusia  yang menjadi  motor  penggerak  dalam menjalankan  hukum  yaitu  seperti empati, ketulusan, keberanian (compassion, empathy, sincerity, education,  commitment,  dare  dan determination).
Penegakan  hukum  merupakan salah  satu  dari  mata  rantai  adanya hukum. Penegakan hukum merupakan  suatu  usaha  untuk menanggulangi  kejahatan  secara rasional,  memenuhi  rasa  keadilan dan berdaya guna.
Dalam  rangka  menanggulangi tindakan kejahatan terhadap berbagai  sarana  sebagai  reaksi  yang dapat  diberikan  kepada  pelaku kejahatan  dapat  berupa  pidana maupun  non  hukum  pidana,  yang dapat  diintegrasikan  satu  dengan yang lainnya. Apabila hukum pidana sebagai alternatif untuk menanggulangi  kejahatan,  maka yang akan dilaksanakan yaitu politik hukum  pidana,  yakni  membuat
Progresif, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm 116.
aturan  perundang-undangan pidana yang  sesuai  dengan  keadaan  dan situasi  pada  suatu  waktu  dan  untuk masa-masa yang akan datang.
11 Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan  bahwa  penegakan hukum  bukan  semata-mata  berarti pelaksanaan  perundang-undangan, walaupun
pada kenyataan cenderung  demikian.  Bahkan  ada kecenderungan  untuk  mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian  yang  sempit  ini  jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan  perundang-undangan atau  keputusan  pengadilan,  bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. 12 Penegakan hukum dapat menjamin kepastian
hukum,
ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat  ini  dapat  terlaksana,  apabila berbagai  dimensi  kehidupan  hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang  didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab.  Sebagai  proses  kegiatan yang  meliputi  berbagai  pihak termasuk  masyarakat  dalam  rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk  melihat  penegakan  hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana

## C. METODE PENELITIAN
11 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Hukum Pidana ,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
2002, hlm. 109
12 Soerjono Soekanto , Op., Cit .
13 Jhony  Ibrahim, Teori  &Metode  Penelitian
Jenis penelitian yang
digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  hukum  normatif yaitu  penelitian  yang  fokus  untuk mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah atau  norma-norma  dalam  hukum positif atau aturan tertulis. Penelitian hukum  normatif  dapat  juga  disebut sebagai  penelitian  hukum  doktrin, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis.  Penelitian  hukum  normatif ini  juga  disebut  sebagai  penelitian kepustakaan.  Hal  ini  disebabkan karena  penelitian  lebih  banyak dilakukan  terhadap  data  yang bersifat  sekunder  yang  ada  di perpustakaan  dan  menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ). 13
Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh  secara  langsung  dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka lazimnya dinamakan data
sekunder. 14 Sumber  data  dalam penelitian  ini  di  peroleh  dari  data sekunder, yang terdiri dari:
a. Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan- bahan  hukum  yang  mengikat,  yang terdiri dari:
1) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2) Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal Badan  Peradilan  Umum  tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di  Lingkungan  Peradilan Umum
Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2012. hlm. 295 14 Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  In Hukum Normatif. Jakarta: Gafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm. 12
3) Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15 Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif
4) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
5) Qanun/Peraturan Daerah Aceh Nomor  9  Tahun  2008  tentang Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan Adat Istiadat
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan- bahan  yang  dapat  membantu menganalisa  dan  memahami  bahan hukum  primer  seperti  buku,  tulisan para ahli dan hasil-hasil penelitian.
c. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan- bahan  hukum  yang  memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum  primer  dan  sekunder  seperti kamus, makalah, artikel-artikel, majalah, koran dan internet.

## D. HASIL PENELITIAN
Penerapan Restorative Justice Dalam Peraturan Perundang- Undangan
1. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak
Pasal  1  ayat  6  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  memberikan definisi  keadilan  restoratif  adalah penyelesaian  perkara  tindak  pidana dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari  penyelesaian  yang  adil dengan  menekankan  pemulihan kembali  pada  keadaan  semula,  dan bukan  pembalasan.  Dalam  Undang- undang  tersebut  pendekatan  yang dilakukan  wajib  mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui  diversi  yaitu  penyelesaian
perkara  anak  dari  semula  melalui proses peradilan pidanan ke proses di luar  peradilan  pidana.  Adapun tujuan diversi antara lain yaitu:
a. Tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku
b. Melakukan penyelesaian tindak pidana  perkara  anak  di  luar  proses peradilan konvensional
c. Terhindarnya anak dari perampasan kemerdekaan
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi  dalam  penyelesaian perkara  anak  yang  berhadapan dengan hukum
e. Menanamkan  rasa  tanggung  jawab kepada anak Bahwa penyelesaian tidak pidana yang  dilakukan  oleh  anak  dengan diversi  tersebut  memiliki  kriteria tertentu yaitu:
a. Ancaman  pidana  penjara  di  bawah tujuh tahun
b. Bukan  merupakan  pengulangan tindak pidana Proses diversi dilakukan melalui musyawarah  dengan  melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya,
Pembimbing  Kemasyarakatan  dan pekerja sosial profesional berdasarkan  pendekatan  keadilan restoratif.
2. Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal Badan  Peradilan  Umum  tentang Pedoman  Penerapan Restorative Justice Di  Lingkungan  Peradilan Umum
Surat  Keputusan  Direktur Jenderal  Badan  Peradilan  Umum tersebut  adalah  petunjuk  teknis untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan keadilan restoratif (restorative  justice di  lingkungan
peradilan.  Kemudian  berlakunya surat  keputusan  tersebut  juga  untuk melakukan  reformasi criminal  justice system yang  masih  mengedepankan hukum  penjara.  Bahwa  dengan berlakunya surat keputusan tersebut sebagai perkembangan
sistem pemidanaan yang selama ini bertumpu  pada  pelaku  tetapi  juga mengarah pada
penyelarasan kepentingan  pemulihan  korban  dan pertanggungjawaban tindak pidana.
Tujuan  dikeluarkannya  Surat
Keputusan tersebut yaitu:
1. Memudahkan pengadilan
dilingkungan peradilan umum dalam pelaksanaan  penerapan  keadilan restoratif (restorative justice)
2. Mendorong meningkatnya penerapan  keadilan  restoratif  di lingkungan peradilan
3. Terpenuhinya  asas-asas  peradilan yang  cepat,  sederhana  dan  biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.
Surat keputusan ini mengatur tindak pidana  yang  dapat  diselesaikan dengan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) yaitu tindak pidana ringan yang terdapat pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan dengan pidana penjara  paling  lama  tiga  bulan  atau denda  Rp.  2.500.000  (dua  juta  lima ratus ribu rupiah), perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum,  perkara  anak  dan  perkara narkotika.
3. Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15 Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif
Pasal  2  Peraturan  Jaksa Agung  Nomor  15  Tahun  2020 mengatur pelaksanaan konsep
penyelesaian  dengan  pendekatan keadilan  restoratif  berdasarkan  asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas,  pidana  sebagai upaya  terakhir  dan  asas  peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam Peraturan Jaksa Agung ini memberikan kewenangan kepada penuntut umum menghentikan  penuntutan  demi kepentingan  hukum  salah  satunya karena alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening  biten  process)
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3 ayat (2) huruf e.
Penyelesaian melalui pendekatan  keadilan  restoratif  ini dilakukan dengan ketentuan:
1. Untuk  tindak  pidana  tertentu, maksimum  pidana  denda  dibayar dengan  sukarela  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan, atau
2. Telah  ada  pemulihan  kembali keadaan semula dengan menggunakan  pendekatan  Keadilan Restoratif
4. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Tujuan dikeluarkannya Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 merupakan  sebagai  langkah  Polri dalam  mewujudkan  penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan  keadilan  Restoratif yang menekankan kepada pemulihan kembali  pada  keadaan  semula  dan keseimbangan  perlindungan  serta kepentingan  korban  dan  pelaku tindak  pidana  yang  selama  ini berorientasi kepada pemidanaan.
Peraturan Polri tersebut merupakan  konsep  baru  dalam penegakan  hukum  pidana  yang
selama  ini  melalui  pendekatan pidana  yang  berubah  menjadi pendekatan  keadilan  restoratif  yang mengakomodir  kepentingan  korban, pelaku  tindak  pidana,  keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat  untuk  bersama-sama mencari  penyelesaian  yang  adil melalui
perdamaian dengan
menekankan  pemulihan  kembali pada keadaan semula.
Adapun  tindak  pidana  yang dapat diselesaikan dengan pendekatan  keadilan  restoratif  yaitu tindak pidana Informasi dan
Transaksi  Elektronik,  tindak  pidana Narkotika,  dan  tindak  pidana lalulintas.
5. Qanun/Peraturan Daerah Aceh Nomor  9  Tahun  2008  tentang Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan Adat Istiadat
Sebelum  beberapa  aturan terkait  keadilan  restoratif  bahwa Pemerintah  Aceh  sudah  mengatur terkait  penyelesaian  tindak  pidana ringan  yang  dapat  diselesaikan  di luar pengadilan yaitu Qanun/Peraturan  Daerah  Nomor  9 Tahun  2008  tentang  Pembinaan Kehidupan  Adan  dan  Adat  Istiadat yang  mengatur  terkait  18  perkara tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan secara adat oleh aparatur desa.
Adapun  18  perkara  yang dapat  diselesaikan  secara  adat  oleh aparatur  desa  yang  diatur  dalam Pasal 13 ayat (1) yaitu:
1. Perselisihan dalam rumah tangga
2. Sengketa  antara  keluarga  yang berkaitan faraidh
3. Perselisihan antar warga
4. Khalwat mesum
5. Perselisihan tentang hak milik
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
7. Perselisihan harta
8. Pencurian ringan
9. Pencurian ternak peliharaan
10. Pelanggaran  adat  tentang  ternak, pertanian, dan hutan
11. Persengketaan di laut
12. Persengketaan di pasar
13. Penganiayaan ringan
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
17. Ancam mengancam (tergantung jenis ancaman)
18. Perselisihan-perselisihan  lain  yang melanggar adat dan adat istiadat Bahwa  dalam  penerapannya  aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan  diselesaikan terlebih  dahulu  secara  adat  oleh aparatur  desa  sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Penerapan  keadilan  restoratif sudah  diterapkan  di  beberapa peraturan  perundang-undangan  dan beberapa  peraturan  teknis  terkait penerapan keadilan restoratif
(restorative justice) dengan pendekatan diversi yaitu penyelesaian perkara di luar persidangan.
Bahwa penerapan keadilan restoratif  ini  merupakan  tonggak baru  dalam  pembaharuan  reformasi hukum pidana ( criminal justice system) yang  masih mengedepankan hukum penjara. Perkembangan sistem
pemidanaan  yang  selama  ini  hanya bertumpu  pada  pelaku  tetapi  juga mengarah pada penyelarasan kepentingan  pemulihan  korban  dan pertanggungjawaban tindak pidana.

## 2. Saran
Diharapkan pendekatan keadilan restoratif  dapat  diterapkan  dalam beberapa tindak pidana ringan yang penyelesaiannya  dapat  diselesaikan di luar pengadilan selain tercapainya tujuan  hukum  yaitu  keadilan  baik bagi korban dan pelaku juga efisiensi dalam  biaya  penanganan  perkara tindak pidana ringan

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan Hukum  Pidana ,  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti,2002 Jhony  Ibrahim, Teori  &Metode Penelitian  Hukum  Normatif, Bayu Media, Malang, 2012 Mahmud Kusuma, Menyelami
Semangat  Hukum  Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum  Indonesia, AntonyLib, Yogyakarta, 2009 Majalah  Varia  Peradilan,  Tahun  XX,
No 247, Ikatan Hakim Indonesia, 2006 Muladi, Kesimpulan Seminar
Nasional  HUT  Ikatan  Hakim
Indonesia  (IKAHI)  ke  59 dengan
tema “Restorative Justice dalam  Hukum  Pidana Indonesia”,  Jakarta  25  Apr il 2012 Satjipto  Rahardjo, Membedah  Hukum Progresif, Buku Kompas,
Jakarta, 2008
Satjipto  Raharjo,  Penegakan  Hukum Suatu  Tinjauan  Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta,
2009 Soekanto, S., & Mamudji, S. In Hukum Normatif. Jakarta:  Gafindo Persada, Jakarta, 2004
Tony  F,  Marshall, Restorative  Justice An  Overview:  A  report  by  the Home Office Research Development and Statistics Directorate (London: Information  &  Publications Group, Research Development and Statistics Directorate, 1999