## “Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Kabupaten
Sumedang (Studi Kasus pada Unit Payanan Pengadaan  Secara Elektronik di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika)”

## Evi Priyanti
University of Singaperbangsa Karawang Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361 email : priyantievi@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Kabupaten Sumedang (Studi Kasus pada Unit Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik  di  Dinas  Perhubungan  Komunikasi  dan  Informatika)  .  Penelitian  ini dilatarbelakangi oleh pelayanan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Sumedang yang belum  maksimal  seperti  lambannya  layanan  elektronik  untuk  diakses  pengusaha  yang  akan  mengikuti  pengadaan barang  dan  jasa,  kapasitas  server  yang  masih  kecil  sehingga  seringkali  ada  kerusakan  berkas  penawaran  milik pengusaha  yang  juga  tidak  bisa  diakses  oleh  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP),  dan  Sumber  Daya  Manusia  yang belum optimal. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan tujuan d apat menggambarkan  dan  menjelaskan  bagaimana  pelayanan  publik  berbasis  e-government  di  Kabupaten  Sumedang yaitu pelayanan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik dalam pengadaan barang  dan  jasa  di  Kabupaten  Sumedang  sudah  dilakukan  dengan  berbasis  eletronic  government  yaitu  dengan menggunakan teknologi dan informasi yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan khususnya kepada para pengusaha yang akan mengikuti pengadaan barang dan jasa. K ualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik  tersebut  dapat  dilihat  dari  kriteria  efektivitas, kriteria  efisiensi,  kriteria  keadilan,  dan  kriteria  daya  tanggap.  Namun  dari  keempat  kriteria  tersebut  masih  ada kekurangan  dari  kriteria  daya  tanggap  bahwa  masih  sedikit  dari  pegawai  yang  ahli  di  bidang  teknologi  dan informasi dalam pengadaan secara elektronik sehingga pemerintah Kabupaten Sumedang harus bisa meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dalam pengadaan barang dan jasa secara elektonik.
Kata Kunci : Pelayanan publik, E-Government

## Introduction
Dalam  rangka  mewujudkan  pelaksanaan  pemerintahan  yang good  governance dan clean governance khususnya  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  perlu  diterapkan  suatu  sistem pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pengadaan  barang/jasa pemerintah.
Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  merupakan  salah  satu  pelayanan  publik.  Tanggung jawab  pelayanan  terhadap  berbagai  kebutuhan  masyarakat  diletakan  di  tangan  pemerintah. Fungsi  pelayanan  jasa  publik,  jasa  pasar,  serta  pelayanan  sipil  dan  fungsi  pemberdayaan masyarakat menjadi tugas utama pemerintah. Dengan demikian, hanya melalui fungsi pelayanan dan  pemberdayaan  masayarakat,  pemerintah  mendapatkan  kepercayaan  dan  legitimasi  dari rakyat  sedangkan  rakyat  sendiri  akan  hidup  sejahtera  dalam  suatu  hubungan  kerakyatan  dan pemerintahan yang bertanggung jawab.
Seiring dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, kini terjadi perubahan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah  yang  sebelumnya  dilakukan  secara  manual,  kini  berubah  secara  elektronik  dengan menggunakan jasa layanan internet.
Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam  Undang-Undang No 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa:
“Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian    kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan  penduduk  atasbarang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik.”
Pelayanan  publik  sebagaimana  yang  dimaksud  adalah  pengadaan  dan  penyaluran  barang publik  yang  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  yang  sebgian  atau  seluruh  dananya  bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan  pelayanan  atas  jasa  publik  oleh  instansi  pemerintah  yang  sebagian  atau  seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  nomor  54  Tahun  2010  tentang  pengadaan  barang/jasa pemerintah    dijelaskan    mengenai    Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik  yang  selanjutnya disebut  LPSE  adalah  unit  kerja  K/L/D/I  yang  dibentuk  untuk  menyelenggarakan  sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
Sebelum  adanya  Layanan  Pengadaan  Sistem  Elektronik  (LPSE),  pengadaan  barang  dan jasa  dilakukan  secara  manual  yakni  ada  tatap  muka  antara  pengusaha  dan  Unit  Layanan Pengadaan (ULP). Akan tetapi, Sesudah adanya Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), pengadaan  barang  dan  jasa  mulai  dari  pengumuman  pengadaan,  pendaftaran  perusahaan, evaluasi, pengumuman perusahaan pemenang tender, masa sanggah hingga penetapan pemenang memanfaatkan  layanan  internet.    Semua  tahapan  proses  tersebut,  secara  bertahap  harus menerapkan  sistem  elektronik  melalui  internet  yang  dilakukan  Unit  Layanan  Pengadaan (ULP)/Pejabat  Pengadaan.  Selain  itu  juga  pihak  yang  terlibat  dalam  organisasi  pengadaan barang/jasa  melalui  pengedia  barang  dan  jasa  antara  lain  Pengguna  Anggaran  (PA)  /  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat pembuat komitmen (PPK), Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
Tabel  1.1  Perbedaan  pelayanan  publik dalam  pengadaan  barang dan  jasa  secara  manual dan elektronik:
No Tahapan Manual Elektronik 1 Pengumuman Melalui Koran/Surat Kabar Melalui Koran dan Website
2 Pendaftaran  dan Pengambilan dokumen Datang langsung (tatap muka) Download via web 3 Penjelasan dokumen dan Perubahan dokumen Datang langsung (tatap muka) 1. Komunikasi online 2. Berita acara tertuang dalam rekaman komunikasi online 3. Perubahan dokumen di download via web 4 Dokumen Penawaran dan Pembukaan Dokumen Penawaran Bentuk hardcopy dengan sampul  tersegel  disampaikan secara  langsung  ke  panitia  dan dibuka secara manual Bentuk dokumen elektronik  yang disandikan (encrypt)  dikirim  (upload) melalui  web  dan  dibuka (descrypt) secara elektronik 5 Evaluasi penawaran 1. Sama 2. Berita acara datang langsung (tatap muka) 1. Sama 2. Berita acara di download oleh penyedia via web 6 Evaluasi Kualifikasi 1. Sama 2. Berita acara datang langsung (tatap muka) 1. Sama 2. Berita Acara di download oleh penyedia via web 7 Usulan calon pemenang Sama Sama 8 Penetapan Pemenang Sama Sama 9 Pengumuman pemenang Datang lihat langsung Diumumkan  di  web  dan dikirimkan melalui email 10 Sanggah hasil lelang Datang  langsung  atau  surat menyurat Komunikasi online 11 Penunjukan Penyedia barang/jasa Sama Sama 12 Penandatanganan kontrak Sama Sama
Sumber  :  Laporan  pelaksanan  peresmian  dan  sosialisasi  Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumedang Tahun 2011
Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai tahun 2012 mengadakan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ). Hal tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman persepsi bagi Aparatur pemerintah serta penyedia barang tentang pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  Pemerintah  melalui  LPSE.  Selan  itu  juga  dalam  rangka mewujudkan  pelaksanaan  Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  bebas  KKN,  transparan, terbuka, terciptanya persaingan yang sehat dan akuntabel. Oleh karena itu tentu diharapkan akan ada  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  dalam  pelayanan  dari  pemerintah  dalam  pengadaan barang dan jasa.
Akan  tetapi  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  LPSE  tersebut  terdapat  beberapa kekurangan yakni:
Lambannya  layanan  elektronik  untuk  diakses  pengusaha  akibat  kapasitas  server  yang  kecil sehingga  tidak  bisa  menampung  berkas-berkas  dari  pengusaha.  Akibatnya  proyek  Pemerintah Kabupaten  tidak  juga  dimulai  karena  tidak  ada  berkas  masuk  ke  Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik (LPSE), sehingga sejumlah kegiatan atau proyek tak juga bisa terlaksana karena tidak ada  proses  penawaran  dari  para  pengusaha  di  Kabupaten  Sumedang  yang  akan  mengikuti pengadaan barang dan jasa dengan cara mengikuti pelatihan dalam pengadaan barang dan jasa.
Kapasitas server-nya memang kecil, sehingga seringkali ada kerusakan berkas penawaran milik pengusaha yang juga tidak bisa diakses petugas Unit Layanan Pengadaan (ULP). Oleh karena itu sistem jaringan internet nya harus diperbaiki lagi supaya pelayanan kepada para pengusaha yang akan mengadakan lelang bisa terlaksana dengan baik.
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  nya  belum  optimal,  sehingga  para  petugas  Layanan Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE)    harus  benar-benar  menguasai  teknis  dan  aturan  main sistem  tersebut.  Para  pengusaha  penyedia  barang  dan  jasa  sebagai  penyedia  juga  harus mempelajari mekanisme LPSE itu, serta menguasai dunia teknologi dan informasi.
(Dikutip dari www.lkpp.go.id , 31 Agustus 2012)
Oleh  karena  itu  berdasarkan  hal-hal  diatas,  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  masih  adanya kekurangan  dalam  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  LPSE  dalam  pelayanan  publik  di Kabupaten  Sumedang,  hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Sumedang dalam  mengatasi  kekurangan-kekurangan    tersebut  sehingga  kualitas  pelayanan  publik  dalam pengadaan  barang  dan  jasa  bisa  tercapai  dengan  baik.  Berdasarkan  latar  belakang  penelitian seperti  yang  diuraikan  diatas  ,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  dengan  mengambil  judul penelitian:  “Pelayanan  Publik  Berbasis  E-Government  di  Kabupaten  Sumedang  (  Studi  Kasus pada  Unit  Layanan  Pengadaan    Secara  Elektronik  di  Dinas  Perhubungan  Komunikasi  dan Informatika )”.

## Problem Statement
Based on elaboration of background above, statements of problem in this study are:
1. Bagaimanakah pelayanan publik berbasis e-government dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Kabupaten Sumedang dilihat dari kriteria efisiensi?
2. Bagaimanakah pelayanan publik berbasis e-government dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Kabupaten Sumedang dilihat dari kriteria efektivitas?
3. Bagaimanakah pelayanan publik berbasis e-government dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Kabupaten Sumedang dilihat dari kriteria keadilan?
4. Bagaimanakah pelayanan publik berbasis e-government dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Kabupaten Sumedang dilihat dari kriteria daya tanggap?

## Conceptual Framework
Conceptual  framework  is  intended  as  reference  to  develop  theories  and  concepts  to  resolve problems  as  stated  above.  By  referring  to  the  theory  and  concept,  basic  conceptual  framework and normative basis were then used in this study. Pelayanan Publik Berbasis E-Government  di Kabupaten Sumedang ( Studi Kasus pada Unit Layanan Pengadaan  Secara Elektronik di Dinas Perhubungan  Komunikasi  dan  Informatika  )  menggunakan  konsep  kriteria  kualitas  pelayanan dari  Kumorotomo  (1996)  seperti  yang  dikutip  oleh  Nurmandi    menggunakan  kriteria  kualitas pelayanan sebagai berikut:

## Efisiensi
Efisiensi  menyangkut  pertimbangan  tentang  keberhasilan  organisasi  pelayanan  publik mendapatkan  laba,  memanfaatkan  faktor-faktor  produksi  serta  pertimbangan  yang  berasal  dari rasionalitas ekonomis.  Apabila diterapkan secara  objektif, criteria seperti likuiditas, solvabilitas dan rentavilitas merupakan criteria efisiensi yang sangat relevan.

## Efektivitas
Apakah  tujuan  didirikan  pelayanan  publik  itu  tercapai?  Hal  tersebut  erat  kaitannya  dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan, serta fungsi sebagai agen pembangunan.

## Keadilan
Keadilan  mempertanyakan  distribusi  dan  alokasi  layanan  yang  diselenggarakan  oleh  organisasi pelayanan  publik.  Kriteria  ini  erat  kaitannya  dengan  konsep  ketercukupan  masyarakat merupakan isu pokok dari kriteria ini.

## Daya Tanggap
Daya tanggap yang dimaksud adalah daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. (dalam Nurmandi,  2010:54-55)
Dengan  demikian,  untuk  mempermudah  dan  memahami  kerangka  penelitian,  maka  penulis menyediakan  ringkasannya  dalam  bentuk  model  kerangka  berpikir  yang  disajikan  sebagai berikut:
Diagram 1.1 Model Kerangka Berpikir
(Sumber : Kumorotomo dalam Nurmandi, 2011:55)

## A. Hipotesis Kerja
Pelayanan  publik    berbasis e-government adalah  aktivitas  pemberian  layanan  dari pemerintah  kepada  masyarakat  dengan  penggunaan  teknologi  dan  informasi  dalam  memenuhi kebutuhan  masyarakat  akan  barang  dan  jasa,  yang  pada    akhirnya  tuntutan  pelayanan  publik adalah kualitas pelayanan itu sendiri  diupayakan harus memenuhi  kriteria  efektifitas, efisiensi, keadilan,  daya  tanggap  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  dengan  tujuan menjamin  terciptanya  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  ( Good  Governance dan Clean Governance)

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  metode  deskriptif  dengan tujuan  d apat  menggambarkan  dan  menjelaskan  bagaimana  pelayanan  publik  berbasis e- government di  Kabupaten  Sumedang  yaitu  pelayanan  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  secara elektronik.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Teknik  pengambilan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik non  probability dimana  setiap  unsur  atau  anggota  populasi  tidak  diberi  peluang/kesempatan  yang  sama  untuk dipilih.Teknik non  probability ini  ada  dua  macam  yaitu  teknik purposive dan  teknik snowball . Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kali ini adalah teknik purposive .
Pelayanan publik berbasis e-government dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sumedang
Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih ( Good Governance dan Clean Governance)
Kriteria Kualitas Pelayanan Publik: a. Aspek Efisiensi
b. Aspek Efektivitas c. Aspek Keadilan d. Aspek Daya Tanggap
Untuk mempermudah memahami informan dan informasi yang diharapkan, terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 1.2  Informan dan Informasi yang diharapkan No INFORMAN INFORMASI YANG DIHARAPKAN 1 Kepala bidang informatika pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang yang merangkap sebagai Kepala Layanan Pengadaan
Secara Elektronik
(LPSE) Kabupaten Sumedang Memperoleh  data  bagaimana  pelayanan  publik berbasis e-government di LPSE Kabupaten Sumedang  dari  segi  kualitas  pelayanan  yang  terdiri dari  aspek  efisiensi,  efektivitas,  daya  tanggap,  dan keadilan. 2 Kepala bagian adiministrasi pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang yang merangkap sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sumedang Memperoleh  data  bagaimana  pelayanan  publik berbasis e-government di LPSE Kabupaten
Sumedang  dari  segi  kualitas  pelayanan  yang  terdiri dari  aspek  efisiensi,  efektivitas,  daya  tanggap,  dan keadilan 3 Ketua Gabungan Pelaksana  Konstruksi (Gapensi)    Kabupaten Sumedang Memperoleh  data  bagaimana  pandangan    mengenai pelaksanaan  operasional  dalam  proses  pengadaan barang dan jasa  di LPSE Kabupaten Sumedang dari segi  kualitas  pelayanan  yang  terdiri  dari  aspek efisiensi, efektivitas, daya tanggap, dan keadilan.
Memperoleh  data  bagaimana  pandangan  dari  sisi pengguna  layanan  pengadaan  secara  elektronik  di Kabupaten  Sumedang  selaku  peserta  lelang  dan penyedia  pengadaan  barang/jasa  yang  dilelang  oleh panitia pengadaan 4 Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Sumedang (DPK) Memperoleh  data  bagaimana  pandangan    mengenai pelaksanaan  operasional  dalam  proses  pengadaan barang dan jasa  di LPSE Kabupaten Sumedang dari
Asosiasi Pengusaha
Konstruksi Indonesia ( Aspekindo)
Kabupaten Sumedang
segi  kualitas  pelayanan  yang  terdiri  dari  aspek efisiensi, efektivitas, daya tanggap, dan keadilan.
Memperoleh data bagaimana pandangan dari sisi pengguna layanan pengadaan secara elektronik di Kabupaten Sumedang selaku peserta lelang dan penyedia pengadaan barang/jasa yang dilelang oleh panitia pengadaan 5 Pengusaha yang mengikuti pelatihan aplikasi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Sumedang
Memperoleh  data  bagaimana  pandangan  pengusaha secara  individu  tidak  secara  asosiasi  selaku  peserta dalam  layanan  pengadaan  barang/jasa  secara elektronik  di  Kabupaten  Sumedang  mengenai  segi kualitas  pelayanan  yang  terdiri  dari  aspek  efisiensi, efektivitas, daya tanggap, dan keadilan.
Memperoleh  data  bagaimana  pandangan  dari  sisi pengguna  layanan  pengadaan  secara  elektronik  di Kabupaten  Sumedang  selaku  peserta  lelang  dan penyedia  pengadaan  barang/jasa  yang  dilelang  oleh panitia pengadaan
Sumber : Olahan Penulis , 2012

## B. Hasil
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:
Pelayanan  publik  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik  di  kabupaten Sumedang dilihat dari kriteria efisiensi sudah ada  perbaikan mengenai bandwitch nya yang lebih besar  sehingga  bisa  menampung  berkas-berkas  dari  pengusaha,  kecuali  kalau  ada  berkas  yang rusak  dan  tidak  bisa  dibuka  oleh  pihak  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP),  maka  pihak  ULP  bisa meminta bantuan ke LPSE kemudian ke LKPP.  Bandwitch yang  kecil atau dokumen yang rusak yang  tidak  bisa  diakses  oleh  pegawai  ULP,  akan  mengakibatkan  pengadaan  barang  dan  jasa secara elektronik  terhambat  sehingga menyebabkan waktu  tidak efisien. Apabila dibandingkan pengadaan  barang  dan  jasa  secara  manual  dan  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik, pengadaan barang dan jasa secara elektronik lebih efisien dari segi waktu, biaya dan tenaga.
Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  segi  waktu,  biaya,  dan  tenaga.  Pengadaan  barang  dan  jasa secara  elektronik  lebih  efisien  karena  tidak  ada  tatap  muka  antara  panitia  dan  rekanan  tapi terbatas  pada  pembuktian  kualifikasi  calon  pemenang.  Berbeda  dengan  pengadaan  barang  dan jasa  secara  manual  bahwa  ada  serangkaian  tatap  muka  antara  panitia  dan  rekanan  mulai  dari pendaftaran,  penerimaan,  dan  pembukaan  dokumen  penawaran,  serta  pembuktian  kualifikasi. Hampir  seluruh  dokumen  dalam  bentuk  softcopy  sehingga  bisa  menghemat  dalam  penggunaan kertas  hal  ini  berarti  bisa  mempeerkecil  biaya  proses  pengadaan.  Berbeda  dengan  pengadaan
barang dan jasa secara manual seluruh dokumen berbentuk hardcopy, sehingga dibutuhkan biaya dalam proses pengadaan.
Dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik,  panitia  pengadaan  barang  dan  jasa dapat  bekerja  dimana  saja  tidak  dibatasi  ruangan  dan  waktu  sepanjang  mendapatkan  akses komunikasi  melalui  internet  sehingga  kesempatan  memperoleh  pekerjaan  melalui  proses pengadaan dengan upaya yang cukup mudah dan biaya rendah, karena melalui komunikasi dunia maya.  Berbeda  dengan  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jassa  secara  manual  bahwa  panitia bekerja secara statsioner selama proses pengadaan sehingga kesempatan memperoleh pekerjaan melalui  proses  pengadaan  dengan  upaya  yang  cukup  berat  dan  biaya  tinggi  karena  harus  hadir secara fisik.
Pelayanan  publik  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik  di  Kabupaten Sumedang  dilihat  dari  kriteria  efektivitas  yaitu  sasaran  dan  tujuan  Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik  (LPSE)    dalam  mewujudkan  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang bebas  KKN,  transparan,  terbuka,  terciptanya  persaingan  yang  sehat  dan  akuntabel    masih  ada kekurangan  dari  segi  transparansi  karena  pengumuman  pengadaan  barang  dan  jasa  secara elektronik  yang  hanya  diumumkan  kepada  pihak  pemenang  tender  saja.  Hal  demikian  dapat menjadi  masukan  kepada  pihak  Unit  Layanan  Pengadaan  dan  Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik  bahwa  sebaiknya  untuk  kedepannya  dalam  pengumuman  pemenang  seharusnya diumumkan kepada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Selain itu juga harus diumumkan tidak hanya melalui email saja akan tetapi juga harus melalui telepon dan surat.
Pelayanan  publik  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik  di  Kabupaten Sumedang  dilihat  dari  kriteria  keadilan  menunjukan  bahwa    dalam  pengadaan  barang  dan  jasa secara  elektronik  apabila  dilihat  dari  kriteria  keadilan  sudah  terlaksana  dengan  baik  karena pengusaha  bisa  mengikuti  pengadaan  barang  dan  jasa  jika  memenuhi  persyaratan  seperti  yang sudah  disebutkan  diatas.  Selain  itu  juga  di  Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE)  itu sendiri  disediakan  ruangan  pelatihan  untuk  para  pengusaha  yang  belum  memahami  tata  cara pengadaan  secara  elektronik.  Para  pengusaha  juga  bisa  konsultasi  kepada    petugas  di  LPSE setiap  hari  kerja  apabila  ada  yang  belum  dipahami.    Semua  pengusaha  boleh  mengikuti pengadaan barang dan jasa secara elektronik jika memiliki sertifikat badan usaha (SBU).
Pelayanan  publik  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik  di  Kabupaten Sumedang  dilihat  dari  kriteria  daya  tanggap  masih  ada  kelemahan  dari  sisi  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  dari  pihak  LPSE  maupun  ULP    yang  masih  ada  kekurangan  yang  ahli  dan bidang teknologi dan informasi.

## Saran
Dengan  berupaya  memperhatikan  persoalan-persoalan  yang  ditemukan  selama  penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:
Melihat  hasil  penelitian  bahwa  dalam  sistem  pengadaan  barang  secara  elektronik  melalui Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE)    inovasi  layanan  pengadaan  dengan
memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  TIK)  diharapkan  dapat  mengatasi permasalahan  di  atas  seperti  halnya  teknologi,  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  membantu mempercepat dan mengefisienkan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yaitu dalam hal harga yang lebih rendah, biaya transaksi yang lebih murah, layanan publik yang lebih baik, dan siklus pengadaan yang lebih pendek.
Pengadaan  secara  elektronik (e-procurement) bagi  pemerintah  diharapkan  meningkatkan transparansi,  yaitu  transparan  dalam  memberikan  pengumuman  pengadaan  barang  dan  jasa secara  elektronik    tidak  hanya  diumumkan  kepada  pihak  pemenang  tender  saja.  Hal  demikian dapat menjadi masukan kepada pihak Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik  bahwa  sebaiknya  untuk  kedepannya  dalam  pengumuman  pemenang  seharusnya diumumkan kepada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Selain itu juga harus diumumkan tidak hanya melalui email saja akan tetapi juga harus melalui telepon dan surat.
Pada sebagian besar penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan  langkanya sumber daya yang handal, budaya penggunaan teknologi infrastruktur yang memadai dalam hal akses internet, hendaknya  menjadikan  mereka  yang  terlibat  dalam  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  meningkatkan  upaya  dalam  mengatasi  kendala  tersebut.  Kesadaran  akan  melek teknologi menjadi unsur utama dalam penerapan sistem e-procurement.
Pemerintah Kabupaten Sumedang sebaiknya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)  yang  ahli  di  bidang  teknologi  dan  informasi  supaya  pelayaan  publik  dalam  pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

## Referensi
Affandi, Mochtar. 1977. Ilmu-Ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan . Bandung: Lembaga Penerbitan FISIP UNPAD
Andrianto, Nico. 2007. Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e- Government . Malang: Banyumedia Publishing. Indrajit, Richardus Eko. 2006. Electronic Government . Yogyakarta: ANDI.
__________________. 2005 . Government in Action . Yogyakarta: ANDI Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik . Bandung: CV Mandar Maju Kaho,  Joset  Riwo.  2002.  Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia.  PT  Raja Grafindo Persada
Kurniawan, dkk. 2007.Wajah Buram Pelayanan Publik. Jakarta: Yappika Koswara,  E.  1999.  Otonomi  Daerah  yang  berorientasi  kepada  kepentingan  rakyat.  Jakarta:
Widya Praja HP.
Manila, IGK. 1996. Praktik Manajemen Dalam Negeri. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Martiani,  Husein.  1955.  Kerangka  Pemikiran,  Konsep  Pengukuran  Kepuaasan  Pelanggan.
Jakarta: Rineka Cipta
Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Napitupulu, Paimin. 2007. Pelayanan Publik & Customer Satisfation . Bandung: PT.Alumni Ndraha,Taliziduhu.2011. Kybernologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta Nurmandi, Achmad. 2010. Manajemen Pelayanan Publik . Yogyakarta: PT Sinergi Visi Utama
Rasyid,Ryass. 1997. Makna Pemrintahan Tinjauan dari Segi Etiks dan Kepemimpinan. Jakarta:
PT Yursif Wastampoe.
Saefullah,  A.Djaja.  1999.  “Konsep  dan  Metode  Pelayanan  Umum  yang  Baik.”  Dalam  Jurnal Publik, Volume 1 Nomor , Bandung: UNPAD.
Sedarmayanti. 1999. Restruturisasi Dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan. Bandung : Mandar Maju
Salam,Setyawan Dharma. 2002. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan Sinambela, Lijan Poltak.2006. Reformasi Pelayanan Publik . Jakarta: PT Bumi Aksara. Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: CV Alfabeta Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan. Bogor: Ghalia Indonesia Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik .Bandung: PT Refika Aditama. Tim  Redaksi  Forum  Sahabat.  2011. Buku  PINTAR  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah Disusun  berdasarkan  Perpres  No  54  Tahun  2010  &  Peraturan  terkait  lainnya .  Jakarta: Forum Sahabat

## Peraturan perundang-undangan:
Peraturan Presiden  No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Peraturan  Bupati  No  62  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik Kabupaten Sumedang
Peraturan  Bupati  No  73  Tahun  2010  tentang  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumedang

## Pustaka Internet :
Koswara, Engkos.”Tentang lambannya layanan elektronik untuk diakses     pengusaha akibat kapasitas server yang kecil sehingga tidak bisa menampung berkas-berkas dari pengusaha”. Avalaible online at http://www.inilahjabar.com/read/detail/1899615/lelang-sepi-karena- lpse-sumedang-sulit-diakses

## Hermnasah, Dede. ”Tentang lelang projek Kabupaten Sumedang melalui Internet”. Avalaible online at http://www.pikiran-rakyat.com/node/170730
Murdono, Don. ”Tentang lelang projek Kabupaten Sumedang melalui Internet”. Avalaible online at http://www.pikiran-rakyat.com/node/170730

## BIODATA
Nama : Evi Priyanti, S.IP, M.Si Pendidikan : 1.Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran  (S-1   UNPAD) 2.Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri                (S-2 MAPD-IPDN) Dosen : Dosen Tetap di Universitas Singaperbangsa Karawang Alamat : Jl Jatihurip RT 01 RW 06  Sumedang, Jawa Barat  45352
(Telepon : 085721713217, email: priyantievi@gmail.com )