Ikesma: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Vol. 17, No. 1, Maret  2021 ISSN: 2684-7035; DOI: 10.19184/ikesma.v17i1.22444

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN ANTENATAL DI DAERAH PERDESAAN: STUDI KUALITATIF DI DUA PUSKEMAS KABUPATEN TRENGGALEK
FACTORS AFFECTING ANTENATAL CARE IN RURAL AREAS: QUALITATIVE STUDY IN TWO PUBLIC HEALTH CENTERS OF TRENGGALEK DISTRICT
Dian Mawarni 1 *, Rianti Sulistyani 1 , Sapto Adi 2
1 Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, 65145, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia
2 Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, 65145, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia *email : dian.mawarni.fik@um.ac.id

## Abstract
Maternal mortality remains a daunting problem for regions in Indonesia including Trenggalek District. Antenatal  care  can  improve  maternal  and  newborn  health  outcomes,  unfortunately  the  number  of antenatal  visits  has  not  reached  the  target  yet.  There  are  various  factors  that  become  obstacles  in implementation so that the performance of antenatal care is not optimal. This study identifies the factors influencing in the antenatal care at the public health center in Trenggalek District. A qualitative study in  two  public  health  centers  was  conducted  by  semi-structured  interviews  by  the  head  of  the  public health  center,  the  person-in-charge  of  the  unit  of  maternal  and  child  health,  midwives.  Three  main factors  were  identified  that  hinder  the  implementation  of  the  antenatal  care:  a)  health  worker,  the quality  aspect  is  adequate  but  in  quantity  has  not  been  fulfilled;  b)  supporting  facilities,  tools  meet standards  but  there  are  some  that  need  to  be  repaired;  c)  service  guidelines,  standard  operating procedures have been developed but still incompleted. Antenatal care is not being fully implemented because barriers from input components of program implementation. Recommendations for improving antenatal care include consider additional midwives through contract system, replace supporting tools that does not work, and update guidelines for antenatal care Keywords: antenatal care, maternal health services

## Abstrak
Kematian  ibu  tetap  menjadi  masalah  yang  menakutkan  bagi  daerah-daerah  di  Indonesia  termasuk Kabupaten  Trenggalek.  Pelayanan  antenatal  dapat  meningkatkan  status  kesehatan  ibu  dan  bayi  baru lahir, sayangnya tingkat kunjungan antenatal belum mencapai target. Ada berbagai faktor yang menjadi kendala  dalam  implementasi  sehingga  mengakibatkan  kinerja  pelayanan  antenatal  belum  optimal. Penelitian  ini  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelayanan  antenatal  di  Puskesmas Kabupaten  Trenggalek.  Penelitian  kualitatif  di  dua  Puskesmas  dilakukan  dengan  wawancara  semi terstruktur terhadap kepala puskesmas, penanggungjawab poli kesehatan ibu dan anak, bidan. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pelayanan antenatal: a) tenaga kesehatan, aspek kualitas telah memadai namun  secara  kuantitas  belum  terpenuhi;  b)  fasilitas  penunjang,  peralatan  sesuai  standar  namun  ada sebagian yang perlu diperbaiki; c) panduan pelayanan, standar operasional telah dibuat namun belum lengkap. Pelayanan antenatal belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena kendala dari komponen input  pelaksanaan  program.  Rekomendasi  untuk  meningkatkan  pelayanan  antenatal  meliputi mempertimbangkan penambahan tenaga bidan melalui sistem kontrak, mengganti peralatan penunjang yang tidak berfungsi, dan memperbaharui panduan pelayanan antenatal.
Kata kunci : pelayanan antenatal, pelayanan kesehatan ibu

## PENDAHULUAN
Kematian  ibu  tetap  menjadi  masalah utama bagi daerah dengan sumber daya terbatas.
World
Health Organization (WHO) memperkirakan  lebih  dari  seperempat  juta wanita  meninggal  di  seluruh  dunia  akibat komplikasi  selama  persalinan  atau  kehamilan (World  Health  Organization,  2014).  Survei Penduduk  Antar  Sensus  (SUPAS)  tahun  2015 melaporkan Angka Kematian Ibu (AKI) nasional berkisar  305  per  100.000  kelahiran  hidup (Kementerian Kesehatan, 2019). Jumlah tersebut masih jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs)  yaitu  70  per  100.000  kelahiran hidup.  Pada  tahun  2018,  AKI  Provinsi  Jawa Timur  mencapai  91,45  per  100.000  kelahiran hidup. Angka ini menurun dibanding tahun 2017 yang  mencapai  91,92  per  100.000  kelahiran hidup  (Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur, 2019).  Sementara  jumlah  kematian  ibu  di Kabupaten Trenggalek di tahun 2017 sebanyak 9 orang,  2  orang  meninggal  selama  kehamilan,  5 orang  meninggal  selama  masa  bersalin  dan  3 orang  meninggal  selama  masa  nifas.  Jumlah tersebut  mengalami  kenaikan  dari  tahun  2016 yang  jumlah  kematian  ibu  sebanyak  6  orang (Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, 2018).
Pelayanan  antenatal  merupakan  faktor penentu  persalinan  yang  aman  dan  berdampak terhadap kesehatan ibu hamil dan kesehatan bayi yang  baru  lahir  (Biza  et  al.,  2015).  Pelayanan antenatal dapat menurunkan morbiditas maternal/perinatal  dan  mengurangi  kematian secara  langsung  melalui  deteksi  dini  dan pengobatan penyakit yang berhubungan dengan kehamilan,  dan  secara  tidak  langsung  melalui identifikasi  ibu  hamil  yang  mempunyai  risiko komplikasi persalinan (World Health Organization, 2016). Pelayanan antenatal berupa pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan  yang diberikan  oleh  tenaga  kesehatan  ahli  kepada kepada  ibu  hamil  untuk  memastikan  kondisi kesehatan  terbaik  bagi  ibu  dan  bayi  selama kehamilan  (Afaya  et  al.,  2020).  Sesuai  standar pelayanan ibu hamil, setiap ibu hamil diwajibkan untuk  melakukan  kunjungan  antenatal  yang komprehensif dan berkualitas minimal 4 kali, 1 kali pada trimester I, 1 kali pada trimester II, dan 2  kali  pada  trimester  III  (Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014).
Terlepas  dari  pentingnya  pelayanan antenatal  untuk  kesehatan  ibu,  penelitian sebelumnya  telah  menunjukkan  bahwa  tingkat utilisasi  pelayanan  antenatal  di  Kabupaten Trenggalek  masih  rendah  (Yonni,  2018).
Provinsi  Jawa  Timur  menargetkan  capaian kunjungan  antenatal  K1  dan  K4  sebesar  100% (Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur,  2019). Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek melaporkan  bahwa  cakupan  K1  dan  K4  di seluruh Puskesmas per Januari sampai September 2019 belum mencapai target provinsi (Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, 2019). Cakupan  K1  dan  K4  terendah  berada  di Puskesmas  Slawe  dan  Puskesmas  Kampak. Cakupan  K1  di  Puskesmas  Slawe  sebesar  94% dan Puskesmas Kampak sebesar 91%.
Sementara  cakupan  K4  di  Puskesmas  Slawe sebesar  67%  dan  Puskesmas  Kampak  sebesar 69%. Rencana
strategis Kementerian Kesehatan  tahun  2015-2019  menetapkan  target cakupan K1 sebesar 90% dan target cakupan K4 sebesar  80%  (Kementerian  Kesehatan,  2015). Jika  dibanding  dengan  capaian  kunjungan antenatal  di  Puskesmas  Slawe  dan  Puskesmas Kampak.  Kedua  Puskesmas  memiliki  capaian K4  yang  belum  mecapai  target  nasional.  Ada banyak  kendala  dalam  memberikan  pelayanan antenatal  seperti  termasuk  kekurangan  staf  dan peralatan, serta  kurangnya pengetahuan tentang pedoman  dan  prosedur  diantara  petugas pelayanan  kesehatan  (Nyamtema  AS  et  al., 2012).  Penelitian  ini  mengidentifikasi  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  pelayanan  antenatal di  Puskesmas  Kabupaten  Trenggalek.  Temuan penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan usulan intervensi untuk meningkatkan pelayanan antenatal ke depannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dengan desain studi kualitatif yang berlangsung sejak Januari sampai Februari 2020  di  Puskesmas  Slawe  yang  berlokasi  di Kecamatan  Watulimo  dan  Puskesmas  Kampak yang  berada  Kecamatan  Kampak.  Kedua Puskesmas  dipilih  karena  capaian  kunjungan pelayanan  antenatal  belum  memenuhi  target Provinsi  Jawa  Timur.  Kedua  Puskesmas  juga mewakili  karakteristik  wilayah  Kabupaten Trenggalek yang didominasi daerah perdesaan.
Untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif tentang hambatan yang menghalangi  pelaksanaan  pelayanan  antenatal, maka  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif. Wawancara semi terstruktur dirancang sesuai jenis informan. Kami memilih responden yang  menjadi key  person dalam  pelayanan antenatal di masing-masing Puskesmas, meliputi 1  Kepala  Puskesmas,  1  penanggungjawab  poli
kesehatan  ibu  dan  anak  (KIA),  dan  1  bidan pelaksana.  Wawancara  semi  terstruktur  terdiri dari pertanyaan-pertanyaan terbuka yang
mencakup komponen input implementas program  seperti  tenaga  kesehatan,  fasilitas pendukung,  dan  SOP.  Selain  wawancara,  kami melakukan  observasi  pada  fasilitas  pendukung berdasarkan  instrumen  dari  Peraturan  Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014.
Rekaman  wawancara  disusun  menjadi transkrip kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori  pertanyaan.  Matriks  dikembangkan untuk  memfasilitasi  perbandingan  pendapat setiap jenis responden. Di tahap akhir, abstraksi dan  interpretasi  data  dilakukan.  Sebagai  bagian dari  analisis,  kutipan  langsung  mewakili pendapat  responden  dipilih  sebagai  bukti.
Kutipan  diterjemahkan  dari  Bahasa  Jawa  ke Bahasa Indonesia untuk memudahkan pemahaman terhadap artikel ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian
dilakukan dengan mewawancarai  6  responden  dari  2  Puskesmas terpilih.  Karakteristik  responden  dari  kedua Puskesmas  tidak  jauh  berbeda.  Tabel  1 mempresentasikan rerata usia responden adalah 50  tahun  dan  47  tahun.  Berdasarkan  status kepegawaian,  seluruh  responden  merupakan pegawai  PNS  atau  tetap.  Sedangkan  menurut waktu  bekerja  di  Puskesmas,  sebagian  besar responden bekerja  lebih dari 10 tahun.
Tabel 1. Karakteristik Responden (n=6) Jabatan Jumlah Responden Rerata usia dalam tahun Status Kepegawaian Lama Bekerja Puskesmas Slawe Puskesmas Kampak Pegawai PNS/Tetap Pegawai Kontrak Kurang dari 10 tahun Lebih dari 10 tahun Kepala puskesmas 1 1 50 2 0 0 2 Penanggung jawab poli KIA 1 1 47 2 0 0 2 Bidan pelaksana 1 1 47 2 0 1 1
Puskesmas  Slawe  dan  Puskesmas  Kampak secara  umum  memiliki  kesamaan  karakteristik. Tabel 2 menyajikan informasi tentang karakteristik  Puskesmas  Slawe  dan  Puskesmas Kampak  berdasarkan  aspek  kelembagaan, pelayanan,  dan  kewilayahan.  Pada  aspek kelembagaan  Puskesmas  Slawe  dan  Puskesmas Kampak sama, namun  ada sedikit perbedaan  di aspek  pelayanan  dan  kewilayahan.  Puskesmas
Slawe  sudah  dilengkapi  dengan  fasilitas Pelayanan  Obstetri  Neonatal  Dasar  (PONED) sehingga  lebih  siap  dalam  menangani  kasus kegawatdaruratan neonatal dibanding Puskesmas  Kampak.  Jumlah  penduduk  yang dilayani  Puskemas  Kampak  lebih  banyak daripada  Puskesmas  Slawe  yang  bertempat tinggal  di  dataran  tinggi  dan  sebagian  kecil  di dataran rendah.
Tabel 2. Karakteristik Puskesmas Slawe dan Puskesmas Kampak Komponen Puskesmas Slawe Puskesmas Kampak Status lembaga BLUD BLUD Status akreditasi Madya Madya Jenis pelayanan Rawat inap Rawat inap Ketersediaan PONED Memiliki Belum memiliki Wilayah kerja 7 desa 7 desa Jumlah penduduk 31.693 jiwa 36.561 jiwa Kondisi geografis 100% dataran tinggi 75% dataran tinggi 25% dataran rendah Kategori wilayah Perdesaan Perdesaan
Bidan  yang  bertugas  memberikan pelayanan  antenatal  di  Puskesmas  Slawe berjumlah  5  orang  terdiri  dari  2  bidan  di  Poli KIA dan 3 bidan di instalasi rawat inap. Diantara bidan di Poli KIA, ada yang merangkap jabatan,
bidan  sebagai  penanggungjawab  poli  KIA sehingga  tidak  selalu  berada  di  kantor  karena harus  melaksanakan  tugas  dinas,  sedangkan bidan  lainnya  juga  bertugas  sebagai  pengurus barang  sehingga  memiliki  mobilitas  cukup
tinggi.  Selain  itu  bidan  di  Poli  KIA  juga mengerjakan  keperluan  administratif  seperti mengisi  buku  register,  buku  kohort,  buku  KIA, formulir  rujukan  ibu  hamil  sehingga  seringkali menyebabkan waktu pelayanan antenatal menjadi lama.
“Jumlah  bidan  di  Puskesmas  ada  lima.  Tiga bidan di rawat inap dan dua bidan di Poli KIA. Kalau bidan desa ada tujuh” (Bidan Pelaksana Puskesmas Slawe)
“Sebetulnya  ya  kurang  mbak,  kalau  jumlah bidan di Puskesmas ada lima. Tiga di Instalasi Rawat Inap, dua di Poli KIA, kalau bidan desa ada  tujuh.  Poli  KIA  memiliki  dua  bidan  tetapi bingung mbak jika ada pertemuan di luar kantor sementara  jika  digantikan  bidan  desa  kurang tanggap  mbak,  apalagi  banyak  dokumen  yang harus  diisi” (Penanggungjawab  Poli  KIA Puskesmas Slawe)
“Awal tahun 2020 bidan di Poli KIA bertambah menjadi  dua  orang.  Dari  hasil  evaluasi  kita kekurangan  di  hal  lain,  misalnya  bidan  harus ikut  mengurus  barang.  Padahal  mengurus barang itu ribet harus kesana kemari” (Kepala Puskesmas Slawe)
Berbeda  dengan  Puskemas  Slawe, Puskesmas Kampak mempunyai 4 bidan di Poli KIA. Jumlah tersebut dinilai masih kurang bagi tenaga  pelaksana  pelayanan  antenatal  namun berdasarkan analisis beban kerja sudah terpenuhi. Ketersediaan bidan yang melaksanakan  pelayanan  antenatal  diperoleh dari  Program  Pegawai  Tidak  Tetap  (PTT)  dari pemerintah pusat dan penambahan tenaga secara mandiri  oleh  Puskesmas  yang  berstatus  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Kalau di Poli KIA ada 4. Ketersediaan bidan di KIA  menurut  saya  masih  kurang” (Bidan Pelaksana Puskesmas Kampak)
“Kalau  dari  jumlah  yang  ada  sekarang,  ya masih kurang tenaga bidan mbak”
(Penanggungjawab Poli KIA Puskesmas
Kampak)
“Untuk pelaksanaannya sudah memenuhi mbak. Kalau bukan BLUD maka tidak bisa mengangkat  tetapii  dengan  BLUD,  bisa mengangkat.  Yang  jelas  pemerintah  pusat  juga membantu  melalui  program  bidan  PTT,
sekarang  sudah  diangkat  menjadi  PNS  semua. Jadi di Puskesmas ada empat bidan dan masing- masing  desa  ada  satu  bidan  untuk  ANC  sudah cukup. Menurut analisis beban kerja juga sudah terpenuhi” (Kepala Puskesmas Kampak)
Ketersediaan  bidan  merupakan  unsur penting  dalam  menekan  penurunan  angka kematian  ibu  dan  bayi  (Hidayah  et  al.,  2016). Selain jumlah, kompetensi bidan juga berpengaruh dalam pemberian pelayanan antenatal.  Pengembangan  kompetensi  bidan berasal  dari  pelatihan.  Pelatihan  pelayanan antenatal terpadu mampu menambah pengetahuan bidan mengenai standar pelayanan antenatal  antara  lain  pelayanan  antenatal  dapat mudah  untuk  dilaksanakan,  melaksanakan pelayanan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku  (Riauputri  &  Sitti,  2019).  Pelatihan pelayanan  antenatal  yang  diikuti  oleh  bidan mampu meningkatkan pengetahuan serta kompetensi bidan untuk memberikan pelayanan antenatal sesuai dengan standar (Marniyati et al., 2016).  Manfaat  yang  diperoleh  bidan  dengan mengikuti  pelatihan  antara  lain  ibu  dan  bayi dapat  terlindungi,  mendeteksi  secara  dini gangguan pada kehamilan ibu, dan meningkatkan  kualitas  pelayanan  (Riauputri  &
Sitti, 2019).
Bidan di Puskesmas Slawe dan Puskesmas Kampak sudah memenuhi kompetensi, baik secara tingkat pendidikan dan pengalaman pelatihan. Bidan pelaksana merupakan lulusan DIII Kebidanan. Sedangkan, bidan penanggung jawab poli KIA berpendidikan  DIV  Kebidanan.  Bidan  di Puskesmas  Slawe  telah  mengikuti  berbagai pelatihan  dari  Dinas  Kesehatan  seperti  P4K, pengisian  KSPR,  Buku  KIA,  ANC  terpadu, MTBM, MTBS untuk bayi baru lahir, PONED. Sementara pelatihan yang diikuti bidan Puskesmas Kampak terdiri dari APN, MU, kelas ibu hamil, kelas Balita, Emo Demo, dan PMBA.
“Kompetensi  bidan  sudah  memenuhi  mbak. Pendidikan bidan minimal DIII. Semua bidan di wilayah kerja Puskesmas Slawe sudah memenuhi mbak” (Kepala Puskesmas Slawe)
“Pelatihan  ANC  itu  disebut  refreshing.  Akhir tahun  ada  refreshing  ANC  terpadu  kalau  ada kasus  bagaimana  pelaksanaannya.  Materinya banyak  mbak,  misalnya  P4K,  pengisian  KSPR, Buku  KIA,  ANC  terpadu,  MTBM,  MTBS  untuk
bayi  baru  lahir” (Penanggungjawab  Poli  KIA Puskesmas Slawe)
“Kompetensi  untuk  memenuhi  pelayanan  ANC kan  bidan  selalu  dituntut  untuk  mengikuti pelatihan, lokakarya. Pendidikan bidan minimal DIII,  tidak  boleh  bidan  yang  P2B.  Kalau  ada akan  diadministrasikan.  Mereka  sudah  tidak masuk  tenaga  ahli” (Kepala  Puskesmas Kampak)
“Kalau  dari  pendidikan  sudah  terpenuhi, sekarang  bidan  minimal  pendidikannya  D3” (Penanggungjawab Poli KIA Puskesmas Kampak)
Fasilitas  yang  memadai  memberikan motivasi  kepada  bidan  yang  memberikan pelayanan yang optimal (Wulandari et al., 2017). Penelitian  lain  bahkan  menemukan  bahwa sarana dan prasarana yang mendukung berhubungan  signifikan  terhadap  minat  ibu hamil  untuk  melakukan  kunjungan  ulang  ke Puskesmas  (Sari  et  al.,  2017).  Kelengkapan fasilitas  Puskesmas  menentukan  penilaian kepuasan  pasien  seperti  sarana  dan  prasarana, tempat  parkir,  ruang  tunggu  yang  nyaman  dan ruang  pemeriksaan  (Nuzul,  2016).  Kekurangan dalam  hal  sarana  dan  prasarana  di  tempat pelayanan  kesehatan  berpengaruh  terhadap motivasi  ibu  untuk  melakukan  pemeriksaan kehamilan (Marniyati et al., 2016). Harapan dari ibu  hamil  berupa  kelengkapan  USG  (Irviana  & Haksana,  2016).  Pemeliharaan  sarana  dan prasarana yang mendukung pelayanan antenatal mencerminkan  kualitas  pelayanan  antenatal yang dilaksanakan di Puskesmas  (Usman et al., 2017).
Fasilitas  pendukung  untuk  pelayanan antenatal  di  Puskesmas  Slawe  sudah  memadai. Observasi peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar  fasilitas  pendukung  telah  memenuhi standar  pelayanan  kesehatan  masa  kehamilan, kecuali  meja  dan  kursi  ginekologi  serta  palu refleks belum tersedia. Fasilitas pendukung yang dimiliki Puskesmas Slawe juga layak digunakan dan  dapat  berfungsi  dengan  baik.  Fasilitas pendukung  digunakan  sesuai  kebutuhan  untuk memberikan pelayanan antenatal.
“Kalau  sarana  prasarana  ya  sudah  terpenuhi mbak. Doppler ada 2, USG juga ada mbak. Alat yang  dibutuhkan  sudah  ada  mbak” (Bidan Pelaksana Puskesmas Slawe)
“Ya  sudah  mbak.  Sarana  prasarana  ya  gitu mbak. USG sudah ada, karena itu yang biasanya digunakan. Alatnya ya sudah cukup baik mbak” (Penanggungjawab Poli KIA Puskesmas Slawe)
“Insyaallah  sudah.  Kadang-kadang  kalau dilihat  standar  Permenkes  ada  banyak  tapi sebetulnya  tidak  digunakan  semua.  Misalnya untuk  laboratorium  standarnya  ada  alat  untuk memanaskan  protein  tetapi  tidak  dibeli  karena jarang digunakan” (Kepala Puskesmas Slawe)
Tidak  jauh  berbeda  dengan  Puskesmas Slawe,  fasilitas  pendukung  pelayanan  antenatal di  Puskesmas  Kampak  juga  sudah  mencukupi. Observasi peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar  fasilitas  pendukung  telah  memenuhi standar dari pelayanan kesehatan masa kehamilan,  kecuali  meja  dan  kursi  ginekologi, palu  refleks,  serta fetoscope .  Namun,  terdapat potensi kerusakan alat yang dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan antenatal. Dari dokumen  Puskesmas  Kampak,  pengadaan  alat USG  dilaksanakan  tahun  2013,  tetapi  saat  ini dalam keadaan rusak.
“Sudah,  sesuai  standar  akreditasi  Puskesmas. Tidak  ada  kekurangan” (Bidan  Pelaksana Puskesmas Kampak)
“Sudah  mencukupi  mbak  saprasnya.  Fasilitas bisa  dilihat  sendiri  mbak,  sudah  cukup  juga. Sudah sesuai standar akreditasi”
(Penanggungjawab Poli KIA Puskesmas Kampak)
“Sarana prasarana cukup mbak. Kalau kurang, kita belanja dari dana BLUD. Permasalahannya mungkin  kalau  rusak  bersamaan,  tapi  kita  ada fleksibilitas paling nanti terlambat satu atau dua bulan” (Kepala Puskesmas Kampak)
Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) pelayanan antenatal di Puskesmas Slawe dibuat sendiri  oleh  Puskesmas  berdasarkan  pedoman pelayanan  antenatal  terpadu  yang  ditetapkan oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Trenggalek. Observasi peneliti menunjukkan bahwa Puskesmas  Slawe  memiliki  SOP  pelayanan antenatal meliputi tata laksana anafilaktik shock , alur pelayanan poli KIA,  asuhan  kebidanan  ibu hamil  yang  berisikan  standar  10T.  Selain  itu, pemerintah  daerah  juga  telah  menetapkan kebijakan bahwa ibu hamil dianjurkan berkunjung  ke  Puskesmas  minimal  dua  kali
untuk  melakukan  pemeriksaan  kehamilan.  Jika ada ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan  kehamilan,  maka  dilaporkan  saat lokakarya lintas sektor yang dihadiri oleh Camat dan Kepala Desa.
“SOP itu biasanya dari Dinas Kesehatan mbak. Kalau  dari  Dinas  Kesehatan  itu  SOP  tentang pedoman ANC terpadu. Di Puskesmas juga ada SOP mbak, SOP nya itu dibuat dari acuan SOP ANC Terpadu Dinas Kesehatan” (Penanggungjawab Poli KIA Puskesmas Slawe)
“Kabupaten  Trenggalek  mewajibkan  ibu  hamil berkunjung ke Puskesmas minimal 2 kali di awal dan di akhir sesuai anjuran dari kebijakan Dinas Kesehatan.  Kemudian  kita  evaluasi  jika  tidak ada  kunjungan.  Saat  lokakarya  lintas  sektor bersama Pak Camat dan Kades, kita sampaikan kalau  ada  ibu  hamil  yang  tidak  bersedia dikunjungi” (Kepala Puskesmas Slawe)
Seperti  Puskesmas  Slawe,  Puskesmas Kampak  menyusun  SOP  pelayanan  antenatal secara  mandiri  dan  disesuaikan  dengan  standar akreditasi. Pembuatan SOP pelayanan antenatal juga  mengikuti  arahan  dari  Ikatan  Bidan Indonesia  selaku  organisasi  profesi  bidang kebidanan.  Observasi  peneliti  menunjukkan bahwa  Puskesmas  Kampak  memiliki  SOP pelayanan  antenatal  meliputi  tata  laksana anafilaktik shock, alur pelayanan poli KIA, tata laksana  kasus  pengelolaan  dini  hipertensi  pada ibu hamil, pemeriksaan anemia pada ibu hamil, dan  skrining  preeklamsia.  Namun,  Puskesmas Kampak  belum  memiliki  SOP  yang  berisikan pemeriksaan  kehamilan  sesuai  dengan  standar 10T.
“Kalau  SOP  sudah  ada  mbak.  Kami  membuat sendiri  sesuai  standar  akreditasi.  Semua tindakan dalam pelayanan harus memiliki SOP” (Penanggungjawab Poli KIA Puskesmas Kampak)
“Untuk ANC, SOP nya kita yang membuat sama dengan  pasien  umum  kita  lihat  dari  alur pelayanan.  Kemudian  nanti  apa  saja  yang diperiksa  sudah  diatur  dalam  kompetensi  dari organisasi  profesi  bidan.  SOP  itu  tidak  lepas dari syarat organisasi profesi. Kalau untuk ANC kalau tidak salah ada 40 langkah pemeriksaan. SOP  itu  lebih  ke  alur,  tata  cara  menangani keluhan.  Kalau  untuk  ANC,  SOP  nya  ada
semacam  nyanyian  mbak  namanya  40  langkah ANC  yang  menentukan  itu  IBI” (Kepala Puskesmas Kampak)
Standar  operasional  prosedur  (SOP) merupakan  pedoman  bagi  pelaksana  pelayanan untuk  memberikan  tindakan.  SOP  yang  baik mencantumkan  kerangka  yang  jelas,  sistematis, tidak  berbelit  dan  mudah  dipahami  oleh siapapun karena akan menjadi acuan  kerja bagi pelaksana  pelayanan  (Mieke  et  al.,  2013). Ketersediaan  SOP  merupakan  faktor  penting dalam  pelayanan  antenatal.  Ketersediaan  SOP memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap pelaksanaan  program  (Atik  et  al.,  2016). Pentingnya  mengetahui  tujuan  SOP  dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan yang ada  (Wulandari  et  al.,  2017).  Peningkatan kualitas  pelayanan  antenatal  juga  terkait kepatuhan  bidan  memberikan  pelayanan  sesuai dengan  SOP  yang  ada.  Kepatuhan  bidan merupakan  tingkah  laku  bidan  terhadap  suatu tindakan,  prosedur  atau  peraturan  yang  harus dilakukan  dan  ditaati  (Septerina  et  al.,  2019). Puskesmas seharusnya melakukan pembaharuan SOP  walaupun  tidak  ada  kegiatan  akreditasi (Elvira et al., 2019).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penelitian  ini  mengidentifikasi  tiga faktor  yang  mempengaruhi  pelayanan  antenatal yaitu  tenaga  kesehatan  secara  kualitas  telah memadai  namun  berdasarkan  kuantitas  belum terpenuhi,  fasilitas  penunjang  sesuai  standar namun  ada  sebagian  peralatan  yang  perlu perbaikan,  panduan  pelayanan  berupa  standar operasional sudah tersedia tetapi belum lengkap. Ketiga  faktor  tersebut  adalah  komponen  input yang  memiliki  peran  vital  karena  menentukan bagaimana pelayanan antenatal diberikan kepada ibu hamil.

## Saran
Berdasarkan temuan penelitian tersebut, peneliti menyarankan intervensi untuk meningkatkan  pelayanan  antenatal  meliputi mempertimbangkan  penambahan  tenaga  bidan melalui  sistem  kontrak,  mengganti  peralatan penunjang yang tidak berfungsi, dan memperbaharui panduan pelayanan antenatal.

## DAFTAR PUSTAKA
1] Afaya, A., Azongo, T. B., Dzomeku, V. M., Afaya,  R.  A.,  Salia,  S.  M.,  Adatara,  P., Alhassan, R. K., Amponsah, A. K., Atakro, C. A., Adadem, D., Asiedu, E. O., Amuna,
P.,  &  Ayanore,  M.  A.  2020.  Women’s knowledge  and  its  associated  factors regarding  optimum  utilisation  of  antenatal care in rural Ghana: A crosssectional study. PLoS ONE , 15 (7 July), 1–19.
2] Atik, N. S., Nugraheni, S. A., Kusyogo, C. 2016.  Analisis  Implementasi  Program
Perawatan  Metode  Kanguru  (PMK)  Dan Partisipasi Pasien Pada Pelayanan
Kesehatan  Bayi  Berat  Lahir  Rendah (BBLR) (Studi pada Pasien di Rumah Sakit Mardi  Rahayu  Kudus). Jurnal  Manajemen Kesehatan Indonesia , 4 (2), 98–108.
3] Biza,  A.,  Jille-Traas,  I.,  Colomar,  M., Belizan, M., Requejo Harris, J., Crahay, B., Merialdi,  M.,  Nguyen,  M.  H.,  Althabe,  F., Aleman,  A.,  Bergel,  E.,  Carbonell,  A., Chavane,  L.,  Delvaux,  T.,  Geelhoed,  D., Gülmezoglu,  M.,  Malapende,  C. R.,  Melo, A.,  Osman,  N.  B.,  …  Betrán,  A.  P.  2015.
Challenges and opportunities for
implementing  evidence-based  antenatal care  in  Mozambique:  A  qualitative  study. BMC Pregnancy and Childbirth , 15 (1), 1– 10.
4] Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Trenggalek. 2018. Profil Kesehatan Kabupaten Trenggalek  Tahun  2017.  In Dk (Vol.  53,
Issue 9).
5] Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Trenggalek. 2019. Laporan  Kunjungan  Pelayanan Antenatal Kabupaten Trenggalek .
6] Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur. 2019.  Profil  Kesehatan  Provinsi  Jawa Timur  Tahun  2018.  In Dinas  Kesehatan Provinsi Jawa Timur .
7] Elvira,  D.,  Defrin,  Erwani.  2019.  Studi Kualitatif  Analisis  Implementasi  Standar Pelayanan Antenatal Care 10 Terpadu Pada Ibu  Hamil  Di  Puskesmas  Bungus  Kota Padang  Tahun  2019. J-KESMAS:  Jurnal Kesehatan Masyarakat , 5 (2), 151–172.
8] Hidayah, L., Handayani, O.W.K.,
Indriyanti, D. R. 2016. Pelayanan Kesehatan  Maternal  dalam  Akselerasi Penurunan  Maternal  Mortality. Public
Health Perspective Journal , 1 (1), 35–43.
9] Irviana,  I.,  Haksana,  S.  2016.  Penilaian, Harapan,  dan  Kepentingan  Ibu  Hamil terhadap  Pelayanan  Antenatal  di  Wilayah Kerja  Puskesmas  Robatal. Jurnal  Ilmiah Kebidanan , 2 (2), 61–70.
10] Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  97 Tahun  2014  tentang  Pelayanan  Kesehatan Masa  Sebelum  Hamil,  Masa  Hamil, Persalinan, dan Mada Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan  Pelayanan  Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual, 2014.
11] Kementerian  Kesehatan.  2015. Rencana Strategis  Kementerian  Kesehatan  Tahun 2015-2019 . Kementerian Kesehatan.
12] Kementerian  Kesehatan.  2019. Profil Kesehatan  Indonesia  2018 .  Kementerian Kesehatan.
13] Marniyati,  L.,  Saleh,  I.,  Soebyakto, Bambang,  B.  2016.  Pelayanan  Antenatal Berkualitas  dalam  Meningkatkan  Deteksi Risiko Tinggi pada Ibu Hamil oleh Tenaga Kesehatan  di  Puskesmas  Sako,  Sosial,  Sei Baung dan Sei Selincah di Kota Palembang. Jurnal  Kedokteran  Dan  Kesehatan , 3 (1), 355–362.
14] Mieke,  A.,  Kartasurya,  M.  I.,  Jati,  S.P. 2013.  Analisis  Implementasi  Program Pelayanan  Antenatal  Terpadu  pada  Ibu Hamil  dengan  Malaria  di  Puskesmas Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Jurnal Manajemen Kesehatan , 1 (2), 123–129.
15] Nuzul,  R.R.  2016.  Faktor-Faktor  yang Berhubungan  dengan  Kepuasan  Ibu  Hamil dalam  Pelayanan  Kesehatan  Ibu  dan  Anak di  Puskesmas  Kuta  Baro  Aceh  Besar. Journal  of  Healthcare  Technology  and Medicine , 2 (1), 1–8.
16] Nyamtema AS, Bartsch-de Jong A, Urassa DP,  Hagen  JP,  &  van  Roosmalen  J.  2012. The  quality  of  antenatal  care  in  rural Tanzania:  what  is  behind  the  number  of visits? BMC  Pregnancy  &  Childbirth ,
1 (12).
17] Riauputri,  R.H.,  Sitti,  D.  2019.  Analisis Pelaksanaan  Program  Antenatal  Care (ANC) Terpadu sebagai Upaya Pencegahan Risiko  Kekurangan  Energi  Kronis  (KEK) pada  Ibu  Hamil  di  Puskesmas  Kasihan  I Bantul. Jurnal  Kesehatan  Masyarakat , 1 (1), 1–12.
18] Sari,  R.P.,  Arso,  S.P.,  Wigati,  P.  A.  2017. Hubungan  Persepsi  Ibu  Hamil  Tentang Mutu  Pelayanan  Antenatal  Dengan  Minat Kunjungan Ulang Di Puskesmas Tlogosari Kulon  Kota  Semarang. Jurnal  Kesehatan Masyarakat (e-Journal) , 5 (4), 119–126.
19] Septerina, Puji, P., Sumiyati. 2019. Faktor- faktor yang Berhubungan dengan
Kepatuhan  Bidan  terhadap  Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pelayanan  Antenatal  Care. Jurnal  Sains Kebidanan , 1 (1), 30–38.
20] Usman, J. E., Kimbal, M., Sampe, S. 2017.
Kebijakan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Sangihe  dalam  Meningkatkan  Sarana  dan Prasarana Kesehatan di Kecamatan Manganitu Selatan. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2 (2), 1–11.
21] World  Health  Organization.  2014.  Every newborn: An action plan to end Preventable deaths.  In Who,  Unicef. World  Health Organization.
https://www.who.int/maternal_child_adole scent/documents/every-newborn-action- plan/en/
22] World  Health  Organization.  2016. WHO recommendations  on  antenatal  care  for  a positive  pregnancy  experience .  World Health Organization.
23] Wulandari,  A.,  Wigati,  P.A.,  Sriatmi,  A. 2017.  Analisis  Pelayanan  Antenatal  dan Faktor-faktor  Yang  Berkaitan  Dengan Cakupan  Pelayanan  Antenatal  Oleh  Bidan Desa  Di  Kabupaten  Jember. Jurnal Kesehatan  Masyarakat  (e-Journal) , 5 (1),
14–23.
24] Yonni,  S.R.P.  2018.  Analisis  Kepatuhan Kunjungan Antenatal Care Terhadap Sikap
Dalam Deteksi Dini Komplikasi Kehamilan Pada  Ibu  Hamil  Di  Wilayah  Kerja Puskesmas Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.
Journal  for  Quality  in  Women’s  Health , 53 (9), 1689–1699.