## Pertarungan Informasi di Era Digital; Strategi Manajemen Media dan Informasi pada Petugas Polisi di Era Cyber Digital Ilham Prisgunanto
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK Dosen Mata Kuliah Komunikasi Sosial Jl. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan E-mail: prisgunanto@gmail.com

## Abstract
The existence of an information society in the digital cyber era has been predicted since 1980s. The collapse of the eastern European bloc of the Soviet Union signaled the victory of information war by Western Europe with the jargon of democratizing human information. Psywar’s western bloc so brilliantly won the information context. This paper proves how understanding of media management strategies depends on the existence of the information itself from the study of the digital cyber era in the order of human civilization. The study of this paper is Social Information Processing in which there is the theory of CMC (Communication Mediated Computer). Research methods are literature studies to understand the debate over the issue of existing information. The findings indicate that police actions largely determine the reflection of the democratization of people’s information and the need to prevent the prevention of crime in digital cyber crime. The impact of information needs to be watched out from the intelligence side because it can disrupt the stability of state information flow. The meaning of information depends on which side of the information is seen? The protection of self-identity, the erosion of workplaces and the alienation of local residents is a central issue that police officers need to watch out for in enforcing digital cyber law to the public.

## Keywords : Cyber, information, Obyektivity, Police, SIP

## Abstrak
Kemuncullan masyarakat tatanan informasi di era cyber digital sudah diprediksikan ada sejak era 1980-an. Runtuhnya blok Eropa timur Uni Soviet menandakan kemenangan perang informasi oleh Eropa Barat dengan jargon demokratisasi informasi manusia. Psywar blok barat begitu gemilang memenangkan konteks informasi. Tulisan ini ingin membuktikan bagaimana pemahaman akan strategi manajemen media yang sangat tergantung pada eksistensi informasi itu sendiri dari kajian era cyber digital pada tatanan peradaban manusia. Kajian tulisan ini adalah Social Information Processing yang di dalamnya terdapat teori CMC (Communication Mediated Computer). Metode penelitian
studi literatur guna memahami perdebatan isu tentang informasi yang ada. Temuan menunjukkan bahwa tindakan polisi sangat menentukan cerminan kehidupan demokratisasi informasi rakyat dan pengedepanan pencegahan kejahatan dalam kejahatan cyber digital adalah perlu. Imbas informasi perlu diwaspadai dari sisi intelijen karena mampu menganggu stabilitas aliran informasi negara, Pemaknaan informasi sangat tergantung dari sisi mana informasi itu dilihat? Perlindungan identitas diri, pengerusan lahan kerja dan keterasingan warga lokal menjadi isu sentral yang perlu diwaspadai oleh aparat kepolisian dalam upaya penegakkan hukum cyber digital sesungguhnya ke masyarakat.
Kata Kunci : Cyber, Informasi, Obyektivitas, Polisi, SIP

## Pendahuluan
Dunia berubah dan konstelansi kehidupan masyarakat juga berubah akibat kehadiran jejaring internet imbas dari perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat. Prediksi-prediksi pengembangan yang disinyalir sebagai bentuk dari revolusi teknologi informasi dalam peradaban manusia hadir dalam beberapa saat saja, tidak seperti dahulu hampir berabad- abad lamanya. Percepatan yang sedemikian kilat menyebabkan manusia harus bisa menyesuaikan aplikasi teknologi informasi yang ada dalam keperluan penaklukan hidup mereka akan alam ini. Isu terbesar kehadiran manusia di bumi adalah bagaimana penaklukan mereka terhadap alam dengan pemahaman mereka bisa mengeksploitasi alam seoptimal mungkin dengan usaha seminimal mungkin dan efek yang bila bisa nihil. Semua ini ada karena memang manusia adalah mahluk ekonomis yang selalu mengkaitkan usaha dengan perhitungan ekonomi yang ada.
Manusia dalam upaya menaklukan hidup karena memang alam ini adalah sebuah misteri, maka mereka mengembangkan pengetahuannya ( knowledge ) dalam keperluan mencari tahu difusi inovasi yang bisa dilakukan dalam optimalisasi pemanfaatan alam untuk kepentingan dan kebutuhan mereka. Pengetahuan tentu saja dalam hirarki keilmuan akan berubah menjadi ilmu pengetahuan ( science ). Dalam keperluan pengembangan ilmu pengetahuan maka manusia perlu menguji dan melakukan pencarian kebenaran guna keperluan pembuktian akan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dan di sinilah muncul yang namanya kaidah berpikir ilmiah. Terus terang ranah perguruan tinggi, universitas dan sekolah-sekolah tinggi (termasuk STIK- PTIK) akan berusaha mati-matian mengklaim kebenaran ilmiah dengan mengadang-gadang temuan aliran mazhab institusi pendidikannya. Pertarungan ini akan membawa pada konteks isu Global Research University dalam percaturan dunia ilmiah dunia. Tak heran bila akhirnya temuan-temuan ini bisa dipublikasikan dan disebarluaskan kepada tidak hanya konteks lokal tetapi internasional dalam jurnal-jurnal bereputasi internasional.
Dari ilmu pengetahuan inilah akan menghasilkan berbagai temuan-temuan baru yang mengerucut pada karya-karya adiluhung dari para ilmuan dan cendikiawan lembaga pendidikan yang ada dan di kemudian akan disimpan dalam gudang-gudang ilmu yakni ; perpustakaan dan pusat dokumentasi kampus dan Negara sehingga orang bisa melakukan temu kembali informasi dan tida itu saja mereka bisa mengakses informasi sehingga bisa menambah wawasan dan pemahaman mereka akan sesuatu yang merupakan hasil terobosan keilmuan yang ada. Tak heran akhirnya perpustakaan dan pusat dokumentasi dianggap sebagai media memori atau otak dari pengingat masyarakat dalam upaya penyempurnaan ( refinement ) ilmu pengetahuan ( science ) yang dimiliki oleh masyarakat. Sebab
Einstein menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak akan berarti tanpa ada penyempurnaan atau pembetulan ( refinement ) terhadap apa yang dikaji.
Sedemikian rumit dan kompleks produksi dan pengelolaan informasi itu saja hanya dari sisi penelitian dan pengembangan riset, belum dari sisi lain yang super cepat dan maha dahsyat dalam ukuran nano detik. Konteks kasus di atas bisa dijadikan studi kasus tentang sedemikian pergeseran dari pengetahuan sampai dengan data yang bisa ditemukan menjadi informasi menjadi pelik dan rumit, demikian juga dengan urgensi eksistensi dari sarana memori masyarakat yaitu perpustakaan dan pusat dokumentasi bagi kehidupan bangsa dan Negara.
Isu informasi sudah sangat lazim dan akrab di telinga orang sejak zaman orde baru, pada sekitar tahun 1970 sampai dengan 1980-an. Gembar-gembor akan kedatangan era baru yang sudah tidak massif dan sangat personalifikasi menjadi bahasan penting dalam isu-isu terbaru tentang teknologi informasi di satu sisi. Paranoida-paranoida masyarakat dan Negara sedemikian santer dengan kehadiran orang yang apatis, asosial dan kerap melakukan penyimpangan sosial karena keakraban mereka dengan kotak ajaib komputer pribadi ( Personal computer ) di rumahnya. Tidak itu saja ditambah dengan kisah-kisah robot dan mesin yang berotak manusia menambah panjang kekhawatiran orang akan masa depan yang sedemikian suram akan kehidupan manusia yang sesungguhnya.
Negara akan terbuka dan setelanjang- telanjangnya di dunai internasional. Tidak ada lagi daerah terlarang, tertutup dan pribadi ( private ) karena semua sudah terbelikan oleh praktik kebablasan informasi dari akibat penerapan demokratisasi informasi yang sembrono. Ketika dahulu raksasa konglomerasi jaringan informasi media dikuasai oleh segelintir orang, sehingga para pemilik ( owner ) media mampu menguasai
publik dengan upaya pembentukkan opini melalui agenda media yang mereka gelontorkan ke masyarakat. Tidak itu saja, akses terhadap informasi juga sangat terbatas dan dikuasai juga oleh pihak-pihak tertentu sehingga pola pembungkaman pada publik sangat kentara dalam upaya melanggengkan kekuasaan oknum tertentu yang dimiliki. Isu demokratisasi informasi meniup kuat dari negara-negara maju ke Negara berkembang, alhasil yang ada adalah keruntuhan Pemerintah negara-negara berkembang yang masih saja menerapkan konsep bukan demokrasi.
Kesadaran akan berbangsa dan bernegara muncul dan pengakuan akan hak-hak dasar dari warga menjadi mencuat dengan kebebasan pers dan akses informasi yang luas kepada semua orang tanpa memandang ras, suku, agama dan golongan. Kebebasan pers yang ditandai dengan kehadiran civic jurnalisme menambah marak akan sumbangan informasi bagi Negara dalam keperluan penciptaan ranah publik yang sesungguhnya. Semangat demokratisasi informasi mewarnai pra cyber pada dunia jejaring informasi era tahun 1990an dengan maraknya penggunaan internet dalam kehidupan manusia melalui pemanfaatan komputer pribadi ( personal computer ) pada mas itu.
Dunia sudah memasuki era 5.0 yang ditandai dengan aplikasi nyata Artificial Inteligent dalam gawai kerja manusia. Teknologi artificial inteligent adalah pencangkokan sistem memori seperti otak manusia dalam kerja alat-alat mekanis kerja manusia. Pada gawai saat ini jelas terlihat dengan adanya asistensi pemanfaatan telepon genggam cerdas pada gawai telekomunikasi manusia. Dengan demikian manusia tidak akan kesulitan dalam mengelola informasi yang ada dan diproduksi atau diolah oleh nettizen dalam mengarungi bahtera informasi di dunia maya.

## Permasalahan
Kekisruhan-kekisruhan menjelang pertarungan politik pemilu Presiden, wakil Presiden dan Pemilu Legislatif saat ini dengan terbelah-belahnya nettizen yang mengaku berbangsa Indonesia sudah terjadi. Paranoida- paranoida tentang perpecahan ini sudah diprediksikan lama oleh ahli-ahli komunikasi. Pada literatur kuno banyak memberikan kecurigaan besar adanya campurtangan asing di dalamnya dalam keperluan penguasaan kekuasaan secara politik pada Negara Indonesia ini. Berbagai kasus hukum besar seperti tertangkapnya Basuki Cahaya Purnama, dijebloskan penjara Ahmad Dani dan masih banyak lagi kasus-kasus hukum berhubungan dengan pemanfaatan informasi makin menambah panjang pekerjaan rumah aparat penegak hukum dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan lingkungan dan Negara Indonesia ini.
Satu yang menjadi problematika utama yang akan diangkat oleh tulisan ini adalah apakah masyarakat sebagai nettizen sudah memahami kekuatan dan pengaruh hukum dalam menafsirkan bahaya-bahaya Hoax dan Hate Speech dalam kejahatan digital yang marak dalam hubungannya dengan pemanfaatan jejaring internet pada kehidupan manusia? Apa saja yang menjadi isu-isu sentral dalam pemahaman pemanfaatan jejaring internet dalam hubungan dengan kehidupan bangsa yang aman dan tentram? Apa yang diperdebatkan dan makna informasi itu sendiri dari sisi penerima atau mereka yang menggunakan dan mendaur ulang informasi dalam kehidupan sehari-hari? Lebih dari itu akan dilihat manajemen strategi media oleh apart kepolisian sebagai penegak hukum dalam kasus cyber digital dan kejahatan komunikasi dalam hubungan antar manusia melalui jejaring internet lain.
Tentu saja tulisan ini mengambil dari sisi kajian komunikasi dan informasi dalam
hubungannya dengan kedudukan masyarakat sebagai penerima dan nettizen dalam menggunakan internet dan aparat keamanan kepolisian sebagai kontrol kendali penjaga keamanan dan stabilitas Negara. Diakui bahwa tulisan ini adalah lanjutan penjelasan tentang produk dan wujud informasi dari tulisan yang ada sebelumnya. Penulis sudah membahas secara gamblang tentang makna informasi melalui hasil penelitian yang dipublikasikan di dalam jurnal ilmiah yang ada. Tentu saja tulisan ini akan menekankan lebih mendalam dengan mengambil beberapa studi kasus yang ada dalam kejadian kecil sebuah peristiwa penegakkan hukum oleh aparat kepolisian di lapangan.

## Kajian teoritik
Ketika berbicara informasi maka tidak akan habis orang membicarakan tentang keandalan kemampuannya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Mereka yang menguasai informasi maka dia juga akan bisa menguasai dunia. Jargon-jargon itu yang banyak digunakan dan digaungkan menjelang memasuki era cyber digital saat ini. Tentu dalam kajian komunikasi begitu dikenal dengan istilah demokratisasi informasi dalam pemanfaatan produk-produk informasi usai era modern dalam konteks postmodern. Isu-isu kebebasan informasi dalam kaitan dengan keterbukaan informasi sesungguhnya membawa pada pemahaman bahwa informasi diciptakan secara mandiri dan bebas tidak tergantung pada institusi atau salah satu bentuk industri yang ada.
Kajian teoritik dalam komunikasi yang banyak membicarakan isu-isu komunikasi dalam cyber digital adalah Sosial Information Processing (SIP), dari Lippman Walter. Di sini Walter sudah sangat peduli dengan berkomunikasi melalui gawai elektronik yang meniadakan makna sosial dalam interaksi. Isu-isu menarik dalam berkomunikasi melalui gawai elektronik adalah menyoal;

## Konteks Perpanjangan Waktu dalam Berkomunikasi Daring
Satu yang diyakini dalam kajian Sosial information processing adalah turunan dari teori ini adalah Communication Mediated Computer yang dalam pandangan Walther lamanya waktu pengguna CMC itu sendiri dalam pengiriman pesan yang menjadi faktor penentu teks dalam pencapaian tingkat keintiman dalam orang bertatap muka ( interface ) dalam berkomunikasi melalui berbantuan gawai elektronik. Periode yang panjang akan memasalahkan jumlah informasi yang masuk dalam konteks sosial yang dilakukan melalui media terpasang daring ( on line ). Di sini CMC memang dipahami lebih mengutamakan bahasa teks daripada yang lain dalam komposisi dan pengaturan struktur pesan di dalamnya. Dalam artian bahwa orang berkomunikasi unsur utama adalah teks itu sendiri di era cyber digital.
CMC sendiri berorientasi pada tugas yang kaku dalam hubungan formal yang tidak dalam konteks pribadi . Mode komunikasi dalam dunia cyber digital begitu dibatasi dalam kurun interval 15-20 menit, pengguna CMC tidak punya waktu untuk mengumpulkan informasi sosial yang cukup untuk membentuk kesan berbeda dari pasangan mereka ketika berkomunikasi dalam dunia cyber digital . Walther mengatakan perlu pengujian yang seimbang dalam saluran komunikasi yang ada guna memahami kualitas tatap muka dalam berkomunikasi melalui gawai jejaring internet. Diketahui bahwa waktu yang efektif dalam berkomunikasi dan bercakap- cakap dengan gawai internet adalah 10 sampai dengan 40 menit dalam berkomunikasi. Lebih dair itu diakui tidak efektif dan akan memunculkan perbedaan sikap dan pemahaman dalam berkomunikasi (Griffin, 2009).
Diakui bahwa CMC menyampaikan informasi sosial lebih lambat daripada komunikasi tatap muka secara langsung. Walther
menyarankan agar pengguna gawai jejaring internet ( on line ) untuk menerabas pesan dalam konteks sosial. Praktik tidak hanya membantu dalam pembentukkan pesan malah hubungan pribadi pada komunikasi virtual antar orang yang melakukannya. Praktik ini tidak hanya membantu pembentukan kesan dalam hubungan pribadi, tetapi juga meyakinkan para mitra grup virtual yang secara alami bertanya-tanya siapa rekan mereka, apa yang mereka pikirkan, dan jika mereka akan melakukan pekerjaan yang telah mereka janjikan. Kontribusi keintiman dalam komunikasi melalui internet akan diantisipasi pada interaksi isyarat kronik yang ada. Dalam artian mudah adalah hubungan dan komunikasi di masa yang akan datang akan memperpanjang waktu psikologis pribadi. Hal ini selaras dengan klaim Chuck Berger yang mendorong pada pengurangan ketidakpastian orang ketika berinteraksi dalam jejaringan yang memotivasi pada pengembangan dan pemanfaatan teori CMC dimaksud.
Melalui penelitian empiriknya, Walther’s menemukan bahwa kelompok orang yang berkomunikasi dalam jejaring internet lebih mempertukarkan pesan relasional yang memang sudah tertata rapih dan terjadwal daripada pesan yang arbiter. Di sini diakui bahwa komunikasi melaluiu jejaring internet di masa depan akan meningkat dalam pertemuan rutin yang intim dan konteks pribadi tidak formal dan kaku. Meskipun pendapat ini dalam prediksi Berger bertentangan. Dalam komunikasi melalui jejaring internet maka pengembangan hubungan menjadi lebih intens dalam pertemuan daring yang sedang berlangsung.
Dalam komunikasi lewat cyber digital tidak ada istilah nada suara, jarak pribadi dan gerakan. Waktu adalah satu isyarat nonverbal yang tidak tersaring dalam teks CMC khususnya pesan komunikasi. Dalam jejaring internet orang berinteraksi dapat mencatat waktu, hari dan detik dari suatu email dikirim dan kemudian
mengukur waktu yang telah berlalu dalam pencapaian pesan. Mengenai jeda waktu, Andrew Ledbetter mantan mahasiswa Walther pengajar di Universitas Ohio, menindaklanjuti pekerjaan tersebut dengan melakukan studi tingkat jawaban antara teman-teman seusia. Dalam penelitian ini, peserta membaca pesan email dan membalas pesan itu. Teks pertukaran email adalah sama untuk setiap peserta, tetapi waktunya bervariasi secara acak. Peserta dapat melihat pesan dipisahkan oleh satu jam, satu hari, satu minggu, atau satu bulan. Studi ini mengungkapkan bahwa menjawab dalam satu jam menghasilkan kesan paling positif. Beberapa bukti menunjukkan wanita mungkin lebih terbiasa dengan tingkat balasan yang responsif daripada pria. Jadi jika Anda ingin menyampaikan kesan positif maka membalasnya harus secara secepat  mungkin dengan teknik terbaik, melalui mempertimbangkan nada yang disampaikan.
Social Information Processing mengklaim bahwa pengguna CMC dapat saling mengenal dan mengembangkan hubungan timbal balik dengan menggunakan isyarat media yang tersedia untuk mengelola pengembangan relasional mereka. Prosesnya mungkin akan memakan waktu lebih lama daripada yang biasa terjadi dalam ikatan tatap muka, tetapi tidak ada alasan untuk percaya bahwa hubungan mereka akan menjadi kurang pribadi.

## Hyperpersonal Dalam Penerapan CMC
Istilah hyperpersonal untuk menandai hubungan secara khusus, perspektif Walther yang menggambarkan, bagaimana si pengirim memilih, jangkauan penerima, mempromosikan saluran dan umpan balik meningkatkan perilaku komunikasi selektif dan selektif dalam CMC. Ada beberapa unsur dalam CMC dalam perspektif ini yang akan meningkatkan keintiman dan hubungan persahabatan dalam berkomunikasi melalui jejaring cyber digital, yakni ;

## Sender : Selektif Diri
Selektif presentasi diri, orang-orang yang bertemu dalam komunikasi on line memiliki kesempatan untuk membuat dan mempertahankan kesan yang sangat positif. Oleh sebab itu mereka akan menulis sifat, pencapaian, pemikiran, dan tindakan mereka yang paling menarik tanpa takut akan kontradiksi dari penampilan fisik mereka sesungguhnya. Tindakan tidak konsisten mereka, atau sikap bertentang dari pihak ketiga tidak mampu mengesankan pesan yang ada. Tahu sisi gelap mereka. Ketika hubungan berkembang, mereka dapat dengan berhati-hati meralat pengungkapan diri mereka yang sesuai dengan citra dunia maya, tanpa khawatir kebocoran nonverbal akan menghancurkan profil mereka dalam berhubungan.
Penerima: Overattribution of Similarity
Attribution adalah proses persepsi dimana seseorang mengamati apa yang dilakukan orang dan kemudian mencoba mencari tahu seperti apa mereka sebenarnya? Bias interpretif dasar mengasumsikan bahwa tindakan spesifik akan mencerminkan kepribadian pihak yang melakukannya.

## Saluran: Berkomunikasi pada Waktu Anda Sendiri
Komunikasi antarpribadi mengharuskan pihak-pihak menyinkronkan jadwal mereka untuk berbicara satu sama lain dalam jejaring internet. Meskipun interaksi tatap muka dan percakapan telepon menawarkan rasa kedekatan, kehadiran bersama dicapai sesungguhnya.
•  Saluran Asinkron. Suatu media komunikasi non-simultan yang dapat digunakan oleh setiap individu terpusat pada orang dan mereka mengetahui bahwa penerima akan membaca pesan pada waktu yang tepat.
•  Ramalan yang lebih terpenuhi dengan
sendirinya . Kecenderungan harapan terhadap orang lain untuk membangkitkan respons mereka yang menegaskan apa yang diantisipasi.

## Umpan Balik: Memenuhi Diri Sendiri
Pandangan atau Perspektif  hyperpersonal mengasumsikan bahwa orang berkomunikasi melalui CMC hanya dipahami melalui teks. Meskipun itu dalam pertemuan bisnis internasional. Walther mengakui bahwa informasi melalui situs (web) telah jauh bergerak jauh melampaui teks (Littlejohn, 2004).

## Nilai Jaminan Nilai Informasi
Situs jejaring sosial dapat menampilkan informasi yang diberikan oleh si pemilik akun juga informasi yang diberikan oleh orang di luar pemilik akun. Kemampuan jejaring sosial media bisa menambahkan atau memberikan kritikan terhadap informasi yang dipublikasikan oleh pemilik akun itu sendiri. Walther menilai jaminan informasi pribadi disebarkan secara online dan dapat memberikan informasi mengenai karakteristik tentang seseorang secara tidak resmi. Jika suatu informasi yang kita dapatkan mempunyai nilai jaminan, maka hal itu dapat memberikan alasan bahwa informasi yang kita dapatkan adalah benar.
Dalam pandangan CMC yang kolot, Walther menyebutkan bahwa orang bisa mendapatkan dua informasi yang berbeda secara bersamaan. Seseorang mendapat satu informasi dari orang lain dan juga mendapatkan informasi berbeda dari teman jejaring satunya lagi.  Maka sudah pasti seseorqang akan sedikit lebih mempercayai informasi dari teman yang masih dalam kelompok komunitasnya daripada dari orang yang tidak dikenalnya. Dari penelitian yang dilakukan Walther dan koleganya mengenai nilai informasi ini, hasilnya adalah kebanyakan orang akan lebih percaya dengan komentar,
gambar, video, dan informasi lain dalam berbagai bentuk media yang dibagikan oleh temannya dekat dalam komunitasnya dibandingkan dengan informasi yang dibagikan oleh orang yang mereka tidak kenal dan akrab dengannya.

## Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini adalah dengan mengkaji beberapa literatur atau kerap disebut dengan analisis literatur dari beberapa yang berhasil ditemukan melalui gawai jejaring internet. Kajian literatur ini tidak menggunakan teknik tertentu melainkan dengan melakukan rujukan atau teknik mensitir dengan mengkaji literatur-literatur yang ada. Kajian literatur ini menggunakan kajian paradigma studi budaya ( cultural studies ) dalam tataran paradigma konstruktivistik yang ada.
Kajian konstruktivistik mudahnya memahami obyektivitas dari cara berpikir atau cara memandang dari si pembuat teks yang dalam hal ini adalah si penulis buku, berita atau isi laman yang ada dan ditemukan di dalam literatur yang ada di dunia jejaring digital dalam alat perawak ( search engine ) google yang ada. Di sini core frame yang digunakan adalah tema informasi ( information ), namun lebih diletakkan bukan pada si pembuat atau penutur, teks itu sendiri dan saluran (pengolah),  melainkan pada si penerima. Demikianlah pemahaman yang diambil dari konteks konsep dan teori komunikasi SIP ( Sistem informasi Processing ) oleh Walter Lippman. Lebih lanjut pandangan Lippman akan mengarah kepada model CMC ( Communication Mediated Computer ) yang menjelaskan
Dari hasil analisis studi literatur tentang permasalahan tentang pemahaman akan informasi mengambil dan melanjutkan dari studi tentang pemaknaan akan informasi dari tulisan sebelumnya (Prisgunanto, 2017) yang
menyebutkan bahwa ada kekeliruaan terbesar orang memahami informasi. Bahwa informasi tidak bisa diartikan terpisah dari kontainer dan intepretasi yang dibawa oleh informasi itu sendiri. Dengan jelas hasil penelitian yang menelaah tentang makna informasi juga tidak secara serampangan informasi dianggap sebagai pesan tunggal sejenis pulsa-pulsa yang bergerak linear dan tidak bisa berbalik lagi dalam artian literal sebuah aliran dalam gelombang udara atau listrik. Di sini dengan menggunakan pemaknaan informasi terbaru maka perlu dilepaskan atribut dan kemasan yang menempel pada informasi dan terbawa dalam kontainer.
Dengan jelas sesuai dengan pandangan Lippman maka kemasan ini dilepas agar tidak ada sentimen konteks sosial dalam menafsirkan known yang mengarah pada pemahaman informasi itu sendiri dalam unsur knowledge yang bisa menambah pengetahuan dan lebih lanjut bisa meningkat pada ilmu pengetahuan ( science ) yang bisa dibongkar dalam pemahaman pesan itu sendiri dalam pandangan informasi. Tentu saja hal ini tidak mudah karena pelepasan konteks sosial akan menghilangkan nilai budaya dan interaksi sosial di dalamnya. Tentu saja meniadakan itu semua harus dalam penalaran ilmiah yang empirik (Griffin, 2009).
Dari hasil penelahaan tesebut maka dapat temukan isu-isu sentral tentang informasi itu sendiri  di lini penafsiran penerima informasi yang ada dan dalam hal ini adalah si penerima sebagai aparat hukum yang bertugas mengontrol aliran informasi dalam pemahaman cyber digital dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dalam negeri juga penegakkan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu hal ini menjadi sangat penting dengan begitu maraknya aksi kejahatan cyber digital yang cukup rumit dalam menarik akar permasalahan hukum yang ada di dalamnya. Penentuan konteks suatu kegiatan adalah kriminal atau tidak akan mengarah kepada penalaran hukum
dari si penegak hukum yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian sebagai pintu gerbang peradilan Negara yang ada.

## Pembahasan dan Diskusi
Manusia sudah memasuki era digital yang ditandai dengan media-media mainstream berubah menjadi digital dengan kemampuan konvergensinya. Bilangan biner yang mampu mengubah format digital sehingga memungkinkan semua media menyatu dalam satu fungsi dan dapat berhubungan dengan keandalan hyper text dan hyper link di dalamnya. Perubahan format media yang bisa melekat ( embedded ) satu dengan yang lain menyebabkan manusia semakin mudah mengunakan gawai ini dimana saja asal menggunakan benda bertuts dan ada kotak monitor menyerupai televisi tersebut. Perubahan yang dianggap sederhana ini hampir digolongkan sama dengan sudah terjadinya revolusi kembali setelah ditemukannya mesin cetak bertenaga mesin oleh Gutenberg.
Kehadiran jejaring internet makin membuat manusia bisa terhubung satu dengan yang lain melalui interface koneksi komputer satu dengan yang lain tanpa dapat dihalangi oleh apapun. Kondisi ini menghilangkan kontrol akan makna teks dan pesan yang ada dalam aliran arus data dan informas yang ada dalam interkoneksi gawai komputer. Gaung isu kampung kecil yang memangkas jarak dan waktu yang kerap menjadi kendala utama manusia dalam berhubungan antara satu dengan yang lain.
Perkembangan pesat dunia teknologi informasi sudah tidak bisa dibendung lagi dan ada babak baru dengan ditemukannya berbagai gadget yang mampu memudahkan manusia dalam berkomunikasi, berhubungan dan bertukar informasi satu dengan yang lain. Mulai ditemukannya telepon cerdas yang mampu membawa akses internet dalam genggaman
mereka semakin terasa saja bahwa manusia tidak bisa lepas hidupnya dari keberadaan akan jejaring internet. Manusia sudah tidak perlu lagi komputer besar model main frame atau personal computer (PC) dalam berinteraksi dalam mengakses jejaring internet. Cukup dengan gawai gadget yang ada digenggaman hanya sekedar menyentuh layar ( touch screen ) mereka sudah bisa terhubung satu dengan yang lain. Baik melalui sarana sosial media, surat elektronik, line atau blog dan laman yang ada.
Babak baru dalam peradaban manusia sudah terjadi dan penggunaan telepon cerdas dalam berinteraksi menandai manusia sudah memasuki era 4.0 yang digadang-gadang sebagai era internet sudah merasuk dan ikut campur dalam kehidupan manusia secara nyata. Mereka yang tidak mau menggunakan internet akan tergilas dan terhempas oleh zaman. Alhasil muncullah kelompok orang yang masuk dalam kategori Gaptek atau Gagap Teknologi. Kelompok orang yang sudah dianggap tua dan skeptis tidak mau mengikuti zaman dan asyik dengan dirinya, tapi tidak terhubung dengan orang lain.
Berbeda dengan itu manusia era digital yang sedemikian dinamis dengan mengusung konsep kekinian yang selalu kosmopolit dan terdepan dalam difusi inovasi ilmu pengetahuan dianggap sebagai jiwa-jiwa yang unggul ( atmajaya ) dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka selalu mencemoohan orang yang Gaptek dan kurang update dengan istilah Kudet (kurang update ). Bagi mereka menjadi pahlawan terdepan dalam mendapat informasi dan menyebarkannya pada tataran kolega dan komunitas yang dimiliki adalah sebuah keharusan dan kewajiban terbesar bagi seorang yang menyebarkan informasi. Mereka akan merasa seperti mucraker-mucraker di masa awal mula lahirnya Amerika Serikat pada masa penjajahan Inggris.
Mereka akan mengatasnamakan semua orang berhak tahu dan informasi harus
terbagi, tidak ada rahasia dan ruang pribadi semua adalah ruang publik dimana orang bisa mengakses dan mendapatkan informasi sambil mendiskusikannya satu dengan yang lain. Tidak ada kesenjangan satu dengan yang lain karena memang jejaring internet tidak akan memberikan kategori penggunaa mereka karena memang sifat dari jejaring internet yang arbiter dan proletar dalam penggunaannya dalam kehidupan manusia pada umumnya.

## Pemahaman Informasi Sebagai Komoditas
Era cyber digital diawali dengan paradigma yang berbeda tentang dominasi hidup dalam konteks ekonomi. Saat ini terjadi pergeseran akan pentingnya informasi sebagai dasar manusia hidup dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia cyber digital menganggap informasi adalah sebuah komoditas atau dalam artian sederhana modal manusia untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Tanpa informasi manusia tidak akan bisa hidup dinamis dan jauh dari kekinian ( up dating ), mereka yang ketinggalan zaman akan tergilas oleh zaman dan terlupakan oleh dunia (Straubhaar & La Rose, 2004).
Demikian kira-kira konsepsi klasik pemahaman informasi yang masih berlaku sampai saat ini dalam memaknai tatanan masyarakat informasi. Pernyataan di atas mungkin masih sangat abstrak bila ditafsirkan oleh mereka yang hidup di era media massa mainstream yang masih mendominasi pada kehidupan informasi manusia manusia. Ketika informasi dikuasai dan dikendalikan oleh segelintir pihak/orang yang dianggap memiliki modal finansial keuangan lebih dan kekuasaan, maka pergerakan informasi tidak terlalu dinamis sehingga pemahaman informasi sebagai komoditas tidak sedemikian kentara menguasai hajat hidup orang banyak.
Perubahan peradaban manusia dengan
kehadiran era keterbukaan dan kebebasan yang sesungguhnya sudah tidak dapat terbendung lagi. Keruntuhan kekuatan-kekuatan lalim rontok di sana-sini, demikian juga dengan penguasaan akan informasi terutama para pemilik (baca owner jaringan berita) industri media-media massa mainstream. Orang sudah mengetahui para pemilik media massa mainstream sudah berabad-abad begitu berkuasa dalam mengatur aliran informasi dengan keandalan mengontrol agenda media massa mereka dalam hitungan- hitungan rijit untuk memperoleh keuntungan dari operasi kerja pengolahan informasi secara massif dan terseleksi di masyarakat (Keane, 1995).
Masyarakat tatanan informasi baru mulai berubah, mereka sudah tidak memandang orang dari kepemilikan kapital yang ada, melainkan hakikinya pada informasi yang melekat pada manusia dalam bentuk pengetahuan- pengetahuan diri ( Self Knowledge ) yang mereka dapat dari hasil pembelajaran dalam kehidupan, baik lewat jalur pendidikan ataupun autodidak. Kapital di sini tidak dapat diartikan serampangan harta, melainkan pada kepemilikan akan alat- alat produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Isu-isu inilah yang menjadi tema sentral aliran  kritik dalam kajian ekonomi politik. Media massa, melalui aliran kritik. Penguasaan akan media massa adalah kunci dari jawaban dominasi kapitalis yang merembet pada pembodohan dan hilangnya kesempatan kaum miskin informasi akan kesempatan aktualisasi dan pengembangan diri mereka. Titik kran-kran informasi yang sengaja disumbat inilah sebagai biang keladi informasi tidak tersebarluasnya ke publik secara relevan.
Jelas ini adalah proses pembodohan berstruktur dalam memperbincangkan akses informasi kepada masyarakat luas. Akses informasi sudah tidak terbendung lagi dan era keterbukaan informasi benar-benar terjadi dengan perkembangan pesatnya dunia teknologi
informasi lewat jejaring internet. Akibatnya jelas terjadi pergeseran isu-isu ekonomi politik, bahwa informasi adalah segalanya dan menjadi modal dasar manusia secara pribadi, bukan kapital lagi. Penguasaan informasi sudah antar pribadi dan tidak ada lagi dominasi institusi di dalamnya. Kondisi ini didukung dengan masuknya manusia era digital dengan konsep siber ( cyber ) yang mengikuti model desa di Yunani kuno dahulu. Koneksi melalui gawai (gadget) telepon cerdas makin membuat orang gandrung berkomunikasi dan berinteraksi dengan menghasilkan informasi satu dengan yang lain (Prisgunanto, 2014). Baik dalam konteks antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, bahkan kelompok dengan publik.
Everybody is producer demikian pernyataan fenomenal dari Lon Safko penulis buku the Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success. 3rd.ed (2009) yang menjadi buku rujukan para pemain bisnis dunia sosial media.  Kemuakkan nettizen dengan media massa mainstream menempatkan sosial media jejaringan internet sebagai solusi atas keterbukaan informasi yang hakiki. Keruntuhan media massa mainstream sangat kentara dengan kebangkrutan media massa mainstream tersebut karena ditinggalkan oleh sidang pembaca dan pemirsanya dengan merosot drastis perolehan kantong iklan dan minimnya jumlah pengakses di laman-laman mereka. Pembodohan laman- laman media massa mainstream dengan pemuatan berita tidak seimbang ( cover booth side ), pembohongan, keserampangan pemilihan narasumber, keberpihakan sampai penyajian yang kaku dan membosankan menjadi inti masalah media masssa mainstream. Oleh sebab itu, jangan disalahkan bila nettizen yang kebanyakan adalah generasi yang lahir ketika sudah ada jejaringan internet menanggapi isi informasi media massa mainstream ‘bak’ kisah dongeng dinosaurus tidak ada dan khayalan tidak bisa digunakan sebagai bahan rujukan atau

## referensi mereka dalam kehidupan sehari-hari.

## Literasi Informasi
Peradaban manusia telah bergeser dari masyarakat industri ke masyarakat tatanan informasi baru. Dahulu orang hanya menganggap bahwa informasi adalah alat bantu ( tools ) saja namun sekarang telah terjadi pergeseran. Informasi saat ini sudah menjadi modal dasar manusia berinteraksi. Awal kemuncullan tatanan masyarakat informasi ini diramaikan dengan konsep dasar baru orang-orang terhubung atau ( connecting people ). Inti peradaban informasi baru adalah interaksi antar manusia dalam tatap muka palsu ( bias human interface ).  Pada perkembangannya interaksi antar manusia akan lebih didominasi dalam praktik komunikasi. Dipahami bahwa dalam penerapan komunikasi di era digital akan diwarnai dengan keintiman palsu. Dalam artian manusia berinteraksi dalam kepalsuan karena yang akan dipertukarkan dalam komunikasi digital adalah identitas palsu.
Di sinilah biang kerok problematik penerapan teknologi  informasi dalam konteks komunikasi digital ke depan. Muatan isi informasi yang dahulu dianggap sepele menjadi sangat berharga karena memiliki makna dari sisi ekonomi.  Terbukti nyatalah prediksi dan ketakutan Obama ketika diangkat sebagai Presiden Amerika Serikat menyebutkan kekisruhan dan bentrok antar manusia akan sangat kentara terlihat ketika manusia memasuki era millenial. Berbagai model kriminalitas baru muncul yang tidak diprediksikan ada dan hadir dalam kehidupan manusia. Padahal dahulu orang hanya menganggap kejahatan manusia hanya berbasis pada kepentingan ekonomi dan pendapatan saja, tetapi tidak dengan era millenial.
Dengan pergeseran perhatian penuh tidak pada uang dan ekonomi melainkan
pada informasi maka yang diperebutkan dan dipertukarkan dalam peradaban manusia cyber digital saat ini. Kepemilikan informasi sudah tidak ada maka konsep yang ada adalah berbagi informasi ( sharing information ). Di sinilah sikap bijak dan arif dari si pemilik informasi atau lingkaran hubungan komunitasnya untuk memahami nilai private dan publik yang ada dalam konteks informasi pada pemilik akun atau seorang nettizen. Penguasaan akan informasi akan berakhir pada manipulasi dan eksploitasi informasi yang ada dan bermuara pada aksi kriminalitas dengan mengungkung si pemilik informasi dan mengintimidasi dalam keperluan pemanfaatan informasi untuk mendapatkan keuntungan secara nyata dalam kehidupan.

## Konteks Kebenaran/ Obyektivitas Pada Ma- syarakat Cyber Digital
Kekisruhan utama dalam pemahaman akan informasi untuk penerapan hukum guna mendapat keadilan dan kesamarataan adalah menyoal konteks kebenaran itu dalam porsi masyarakat cyber digital. Dalam dunia digital diyakini karena ada problematika terbesar adalah konteks kebenaran ini. Hoax menjadi isu menarik bahkan diakui di beberap kota seperti Malang berita hoax dapat mengundang keresahan masyarakat dan konflik antar kelompok. Harapannya, para jurnalis aparatur ini dapat membuat informasi atau berita yang dapat meng-counter berita-berita hoax yang banyak berkembang di media sosial (Malang Post, 27 November 2017).
Ketika orang ramai membicara hoax dan menanyakan apakah solusinya cukup lewat jurnalis? Satu yang perlu dipahami, manusia era digital saat ini masih memiliki sentimen negatif pembodohan yang dilakukan media massa mainstream selama bertahun-tahun. Mereka tidak peduli dengan isi pesan yang penuh dengan argumentasi, melainkan informasi yang
‘membuai’ dan bernaratif tinggi dan kena benak mereka. Ketika kebohongan ditampilkan itu bisa saja menjadi kebenaran, dan mereka tidak perlu klausul-klausul pembenaran tersebut. Perlu dipahami, bahwa kebenaran itu sifatnya sangat pribadi tergantung individu itu sendiri- sendiri. Semakin ada pembenaran, maka akan ada penolakan dan kebohongan menjadi sebuah kebenaran. Demikianlah hukum tidak tertulis yang ada dalam dunia digital.
Kebenaran bagi dunia digital sangat tergantung pada, bagaimana komunitas di dunia maya sana berbicara. Nettizen akan masuk dan bergabung dalam segmentasi-segmentasi komunitas yang nyaman bagi mereka, tentu saja mereka akan bermain-main informasi dalam kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran sama. Dalam komunitas-komunitas ini mereka berinteraksi dan bertatap muka dengan keintiman palsu menihilkan dominasi akan informasi dan semua bebas bisa berbicara dan berpendapat apa saja tanpa harus melalui penjaga gawang informasi dalam media massa mainstream. Logika kebenaran informasi terbentuk dan semua kembali pada sikap individu itu sendiri memahami informasi.
Kebenaran informasi adalah sesuatu yang dicari orang, seolah mereka berlomba-lomba mengejar obyektivitas yang hakiki. Padahal satu yang perlu dipahami, bahwa obyektivitas itu sangat tergantung pada cara pandang orang akan sesuatu. Lucunya Negara sekarang ikut berupaya menjadi sarana pengganti media massa mainstream sebagai patron rujukan kebenaran menurut versi mereka.
Satu yang aneh adalah pembentukan komisi khusus mengatur informasi dan klaim segelintir orang yang berdemonstrasi menuntut Negara turun tangan dan mengambilalih keserampangan informasi ini supaya dijadikan rujukan kebenaran. Semua ini sungguh menggelikan dengan pergeseran pandangan, bahwa kebenaran
dan penguasaan informasi sudah dikembalikan pada individu. Artinya di era digital yang perlu diupayakan adalah meningkatkan kedewasaan dan kebijaksanaan individu dalam memahami kebenaran hakiki itu sendiri dalam informasi. Bukan malah cekcok dan klaim-klaim kebenaran dengan menjadi patron rujukan kebenaran itu sendiri oleh Negara.
Bila konteks kebenaran atau obyektivitas tidak dibenahi maka akan lahir kembali kontrol kendali berlebihan dar Negara kepada pengawasan ketat warganya. Dengan keandalan aturan hukum yang ketat maka warga akan banyak yang bermasalah dalam kebebasan menggunakan dan memproduksi informasi. Hampir sama praktik tersebut dengan Negara zaman orde baru yang mengontrol kendali informasi melalui Departemen Penerangan. Bedanya zaman dahulu yang diawasi sangatlah sederhana, yakni ; para pemilik industri media yang memencarkan informasi sebagai corong publik. Breideil dan pemberangusan marak dan Negara sedemikian powerfull mengarahkan kepentingan politik dalam pengaturan informasi yang ada.
Praktik itu juga terjadi saat ini dengan penutupan situs-situ yang dilakukan Departemen Komunikasi dan Informasi karena tidak sejalan dengan arah dan tujuan Pembangunan nasional. Dengan demikian aksi polisional sudah dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informasi dalam menyikapi sumber-sumber informasi yang muncul di era cyber digital. Seharusnya tindakan tersebut bukan dilakukan oleh departemen tersebut yang tidak memiliki kewenangan dalam penindakan penegakkan hukum, melainkan harus diserahkan pada institusi kepolisian yang memang memiliki kewenangan penuh dalam melakukan penegakkan hukum guna menjaga keamanan dan ketertiban umum. Penempatan anggota kepolisian di Departemen Komunikasi dan Informasi merupakan secercah harapan pada pengurangan melakukan aksi polisional

## oleh Departemen tersebut dalam upaya menjaga dan mengontrol informasi yang ada.

## Aturan Hukum Cyber Digital
Persoalan kedua yang juga tidak kalah hebat adalah transisi pemikiran masyarakat Indonesia yang masih menganggap informasi itu terpisah dengan makna tersirat dan simbol laten yang ada di dalamnya. Anggapan bahwa informasi hanya ada dan bisa dimaknai dengan media analaog menjebak orang akan kepicikan akan memaknai pesan dalam arti yang linear tidak multidimensi dari sebuah kontainer yang multisimbol di dalamnya. Padahal informasi itu kompleks tidak hanya bisa dipahami lepas dari konteks sosial dan budaya. Jadi berbeda bila informasi dipandang sebagai pesan yang mengalir maka informasi dinihilkan akan konteks sosial karena jelas konteks sosial dalam aliran informasi model cybernetika akan berubah-rubah sangat tergantung pada sisi apa informasi pesan itu ada.
Isu sental dalam pelanggaran hukum adalah undang-undang transaksi elektronik yang di dalamnya menyoal penipuan, manipulasi dan pemalsuan informasi yang ada dan kemudian digunakan untuk tindak kriminalitas lebih lanjut. Isu ini menjadi penting dengan maraknya kejahatan carding dan penggunaan uang elektronik yang ada saat ini. Di era cyber digital sudah sedikit sekali perputaran uang nominal, sebaliknya uang elektronik sedemikian marak dalam penggunaan. Dengan keandalan uang elektronik yang lintas batas negara, hukum dan kekuatan ekonomis menyebabkan dinamika manusia dalam berinteraksi lebih luas dan tidak ada upaya pemiskinan dari sisi moneter oleh berbagai Negara guna keperluan dominasi politik di dalamnya.
Britcoin , paypal , go pay , Vivo dan lain- lain merupakan bentuk uang elektronik yang akan mengisi dunia Financial Technology saat
ini. Dalam beberapa dekade tentu saja fungsi bank tradisional akan tergeser dan tergerus dengan keberadaan uang elektronik ini. Dengan menggunakan uang elektronik maka mudah bagi Negara mengontrol arah dan aliran uang yang ada. Dengan adanya uang elektronik kriminalitas mudah terpantau karena indikasi kejahatan akan sangat terlihat dari aliran uang Negara yang ada. Lemahnya pengaturan uang elektronik ini akan mengarah kepada karut marutnya penegakkan hukum mengatur hal itu di dalamnya.
Demikian juga dengan isu hoax di era cyber digital yang kebanyakan lebih diarahkan pada konten palsu dan bohong dan kebanyakan bila informasi itu ada dalam situs berita maka Undang-Undang pers yang digunakan tentu dengan perlakukan Lex spesialis dalam penerapan dan penegakkan hukumnya. Tidak serta merta hanya menggunakan aturan hukum positif kitab Undang-Undang Pidana bila Undang-Undang Pers tidak bisa digunakan dalam penanganan kasus tersebut. Banyak penerapan hukum dengan meniadakan Lex Spesialis Undang-Undang Pers menunjukkan kelemahan pemahaman akan makna informasi bagi aparat penegak hukum. Tentu semua akan berakhir pada keengganan orang berkomunikasi dan sikap traumatis dalam menggunakan informasi. Semua akan mengarah kepada penjajahan informasi alhasil semangat dan nuansa demokratisasi informasi hilang dan rakyat akan tidak akan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan berakhir dengan keruntuhan sebuah bangsa dan Negara.

## Kedudukan Negara dan Komunitas
Kedudukan Indoensia yang pernah menganut paham autoritarian dalam pemantauan informasi dan pesan yang beredar di masyarakat hanya melulu melalui saluran media massa menjadi persoalan akan karut marut pemaknaan informasi itu sendiri. Keterlanjuran berpihak pada begitu digjaya dan powerfull kekuatan negara melalui departemen penerangan melalui seperangkat aturan yang yang menjadi momok,
yakni ; breideil dan undang-undang subsversif menjadi orang trauma akan informasi. Padahal keduanya adalah aturan hukum aturan kolonial Belanda yang terlanjur dipakai dan diterapkan lama dalam sistem peradilan hukum pers di Indonesia. Dicabutnya breidel dan SIUP Surat izin Usaha Penerbitan yang menjadi jatung kehidupan media massa mainstream ternyata tidak serta merta melepas akan kebebasan yang mengarah pada kehidupan berbangsa dan bebas dalam demokratisasi media massa sesungguhnya.
Penghapusan UU Subversif yang membelenggu kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara merupakan angin segar kehidupan bernegara yang nyata. Tapi tetap saja sikap traumatis akan kekuatan Negara yang powerfull masih ada dalam benak dan perasaan warga negara sebagai Nettizzen saat ini. Padahal jelas pencabutan kedua produk hukum tersebut dibuat dalam memaknai demokratisasi informasi sesungguhnya dalam tatanan masyarakat informasi global saat ini. Tuntutan ini ada secara mengglobal karena memang dunia sudah mensyaratkan itu dan tentu saja Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk dalam tatanan dunia tidak bisa melepaskan diri dari gelombang perubahan itu.
Keterbukaan informasi yang sesunggunnya memberi ruang pada aliran-aliran free press yang menganut paham libertarian dalam mazhab etika pers dalam menyuarakan informasi kepada rakyat. Bukti nyata adalah adalah Undang- Undang Informasi publik dengan paham publik berhak tahu akan apa yang dilakukan Negara dan aparatnya dalam pengaturan dan pemilihan arah Negara dalam pembangunan dan perkembangannya. Amanah keterbukaan dalam dunia global tidak bisa dielakkan sehingga akibatnya adalah terbukanya borok dan kebobrokan Negara dalam pengaturan dan penegakkan keamanan guna menjaga stabilitas ekonomi dan Negara. Namun semua itu adalah sebuah konsekuensi logis terbukanya informasi
di era cyber digital karena bagaimana pun juga masyarakat sebagai nettizen juga akan lambat laun tahu dan memahami.
Negara akan hadir kembali mendominasi ruang informasi rakyat dan praktik intelijen dianggap ikut merasuk di dalamnya. Trauma masa lalu rakyat muncul dan praktik-praktik pemberangusan, agitasi dan provokasi hadir kembali dalam tampilan yang berbeda tapi begitu kentara. Bila ini terjadi, maka jelas lambat laun akan terjadi kebangkrutan Negara atas kepercayaan publik. Informasi yang beredar di jejaringan internet terkesan ‘basi’ karena pengawasan sedemikian lekat berlebihan.
Ketakutan merajalela dan penjajahan akan informasi menjadi babak baru bagi nettizen. Imbas nyata adalah nettizen di negeri ini menjadi bangsa yang penuh ketakutan, minder dan bodoh karena miskin informasi. Mereka tidak tahu kebenaran dan mudah tersulut emosi, berbadan tambur, tapi sebaliknya selalu kehausan akan informasi yang serampangan (Scmidt & Cohen, 2014). Mereka sudah menjadi rakyat yang terjajah secara informasi dan kerdil memandang identitas dan jati diri mereka di tengah-tengah persaingan dunia di era pasar bebas. Tentu semua ini adalah dosa mereka yang telah menguasai informasi dengan serampangan dan menciptakan iklim ketakutan akan informasi di sekitar kita. Kondisi ini jelas sebuah kemunduran dalam Pembangunan dan perkembangan dunia informasi yang menjadi kunci berjalannya roda kehidupan bernegara.
Bila mau mengembalikan kebenaran hakiki untuk melawan hoax, kenapa tidak memikirkan untuk memberikan informasi sesungguhnya kepada publik dengan menghidupkan kembali kebenaran informasi terpilih yang tersimpan dalam institusi informasi perpustakaan? Jelas perpustakaan merupakan pusat memori dan kumpulan informasi yang kebenaran informasinya dapat dipertanggungjawabkan.
Layanan referens atau informasi bertanya langsung kepada pustakawan yang spesialis subyek (subject specialist) sedemikian dilupakan. Ingat profesi pustakawan disumpah untuk memberikan informasi relevan terpilih kepada pemustaka dengan tidak membatasi orang pada ras, kekayaan, usia dan lain-lain (Sulistyo- Basuki,1993).
Sayangnya masyarakat masih belum hidup berperpustakaan dalam memilah informasi yang mereka konsumsi, karena memang pemimpinnya juga minim memahami dunia kepustakawanan. Bila sudah demikian, maka jangan salahkan bila hoax hidup subur, publik makin sesat dan keserampangan memilih dan memilah informasi menyebabkan mereka terjerumus dalam kebodohan dan kemiskinan akan informasi.

## Hilangnya Identitas Diri Orang
Kejahatan dan aksi kriminal era digital didominasi dari penguasaan informasi dan penyalahgunaan konten data pribadi dari kepemilikan para nettizen akan marak terjadi. Seperti ; nettizen dengan mudah mengumbar informasi tentang jati diri mereka sendiri dalam jejaring sosial media. Padahal jelas mereka akan dirugikan dalam konteks keamanan dan kenyamanan diri mereka dalam memanfaatkan informasi dalam kehidupan sehari-hari.
Isu-isu jebolnya informasi identitas pribadi nettizen bena-benar marak terjadi dari semula kebocoran data akun bank, pajak, rumah sakit, asuransi, status pekerjaan dan lain-lain tentu tidak hanya dari kelalaian dari provider pemilik perusahaan pengelola internet saja, tetapi lebih disebabkan kecerobohan dari nettizen pemilik akun itu sendiri dalam mengakses informasi jejaring internet. Tidak diindahkannya nettiket dalam bersosial media kadang merembet pada terbukanya identitas diri dan pribadi dari nettizen. Unsur mudahnya nettizen memberikan data diri, seperti seragam tempat ia bekerja yang berisi emblem dan tanda pangkat ternyata
menyumbang bobolnya data nettizen, bukan hanya data pribadi melainkan data lembaga dimana ia bekerja.
Belum lagi kegiatan sehari-hari nettizen yang terpantau di sosial media makin memudahkan para penjahat dan pelaku kriminal untuk melakukan aksinya karena sedemikian mudah dan besarnya peluang kesempatan melakukan itu. Keserampangan tindakan tidak hanya dalam praktik digital bisa jadi dalam transaksi bisnis dimana si pembeli sebegitu mudah memberikan data diri yang selanjutnya akan mereka dapati hidup dalam mengakses gawai informasi menjadi tidak tenang malaham sebaliknya terjadi teror mental dalam diri mereka. Misalnya kiriman short message services (SMS) blash atau surel/surat elektronik (email) yang merayu pemiliknya membeli properti, menyewa hotel dan ikut bisnis investasi dan lain-lain.
Terbukanya data pribadi tidak menanggung perlindungan akan kehidupan pribadi dari si pemilik. Semua telanjang dan terbuka sebebas- bebasnya yang menyebabkan orang mudah memanipulasi dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Pembunuhan karakter dan pelabelan pada informasi yang ada merupakan teknik paling mudah dalam pemanfaatan identitas pribadi yang terpasang dan bergerak berseliweran dalam dunia maya. Kebanyakan pihak Negara tidak mau ambil pusing dalam penegakkan dan perlindungan hukum akan manipulasi informasi identitas pribadi orang. Sisi yang disalahkan pasti menyoal keteledoran dan penyimpangan pemanfaatan informasi dari si nettizen. Alhasil kedudukan Negara di era cyber digital dinihilkan dan mereka bekerja dan menggunakan gawai jejaring internet atas nama pribadi dan melakukan perlindungan sendiri menurut ala masing-masing dalam antisipasi kebocoran identitas pribadinya.
Problematik yang besar adalah banyak pemain bisnis digital yang menjual data
identitas pribadi anggota nettizennya kepada pihak ketiga. Penjualan data identitas pribadi dilakukan guna menjajah dan mengungkung nettizen pemilik data dengan bombardir pesan iklan dan propaganda yang mengarah kepada penjualan produk dan jasa kepada nettizen yang ada. Kurang kesadaran dari nettizen menumbuhsuburkan praktik ini dalam percaturan industri bisnis transaksi digital di Indonesia. Maka jelas, urgensi mendesak dalam menanggapi ini adalah kecurigaan pada pemain- pemain bisnis online luar negeri di Indonesia, dan kecerdasan pada pemanfaatan informasi bagi nettizen. Politik memperbanyak pemain lokal pada bisnis digital star up akan mempersempit ruang penguasaan politik luar negeri akan transaksi online di Indonesia. Marakkan dan geliatkan enteprenuerships bisnis star up asli lokal Indonesia mempersempit dominasi asing dalam jejaring informasi di Indonesia. Sudah waktunya pemain lokal bisnis industri cyber digital berjaya di negerinya dan tidak ada sentimen manipulasi pencurian data di dalamnya.

## Tindakan dan Kontrol Polisi Akan Informasi di Era Cyber Digital
Aliran informasi harus diatur sedemikian rupa dalam upaya penegakkan hukum dan mewujudkan rasa keadilan pada semua pihak. Sedemikianlah prinsip kenapa penegak hukum harus menangani secara ketat informasi yang berseliweran dalam kehidupan manusia Indonesia. Informasi selain sebagai modal bisa juga digunakan sebagai senjata yang bisa menganggu keamanan dan ketertiban dalam Negeri dan itu adalah ranah kerja dari pihak kepolisian. Mudahnya saja penggunaan informasi yang meresahkan warga dan menimbulkan permusuhan yang mampu menghadirkan gesekan dan lebih lanjut pada konflik dan benturan besar di masyarakat akan jelas menganggu keamanan dan stabilitas Negara. Polisi berkepentingan mengontrol itu
semua dalam upaya menjaga demokrasi Negara yang sesungguhnya kepada warga.
Penegakkan hukum dengan melakukan pengawasan ( control ), penyelidikan, penyidikan dan tindakan upaya paksa pelaku kejahatan merupakan kerja utama kepolisian. Sayangnya kasus-kasus cyber digital kebanyakan didominasi pada delik aduan bukan tertangkap tangan, maka kepolisian adalah pihak yang menunggu adanya laporan dari orang yang merasa menjadi korban. Satu yang menjadi masalah adalah pemilihan sebuah kasus adalah  pelanggaan hukum atau tidak dalam cyber digital sangat tergantung dari penalaran hukum dari petugas kepolisian. Namun sebelum itu pemaknaan akan informasi menjadi sesuatu yang perlu dalam memahami teks dan konteks yang ada dalam muatan pesan dalam informasi itu sendiri.
Sebuah pesan yang berisi informasi harus ditelaah dahulu oleh petugas kepolisian dan melihat teks dan konteks dari sisi pembuat pesan dan terlepas dari si penerima atau saluran dan umpan balik yang ada. Pemahaman informasi tunggal dari sisi pengirim menjadi kasus tersendiri dalam penegakkan hukum. Demikian juga dengan pesan itu sendiri dalam informasi apakah bermasalah dalam isi atau karena konteks yang membawanya. Demikian juga dengan si penerima bagaimana intepretasinya akan informasi pesan itu sendiri? Benturan budaya ada dalam penafsiran dan pada sisi ini perlu dipertimbangkan dengan matang apakah suatu tindakan komunikasi dan informasi itu adalah sebuah pelanggaran atau memang hanya sekedar benturan budaya dalam penafsiran. Di sinilah kemampuan pemahaman budaya dalam konteks sosial dan antropologi sedemikian diperlukan oleh anggota Kepolisian.
Tidak itu saja karena informasi adalah produk dari komunikasi dan diakui bahwa komunikasi begitu lekat dengan tindakan intelijen, maka kemampuan intelijen dan
kecurigaan polisi dalam menafsirkan produk informasi menjadi sedemikian perlu. Apa kemungkinan konflik dan benturan kepentingan di belakang informasi yang dibuat oleh salah satu oknum? Itulah pertanyaan besar yang perlu disikapi aparat kepolisian karena imbas informasi sedemikian dahsyat bahkan lebih dahsyat daripada bom atom. Sebab bahayanya sangat laten dan melekat erat di benak, perasaan dan emosi dari masyarakat. Tentu saja ini menjadi sumber potensi konflik besar di masyarakat. Jelas polisi dengan kemampuan Police Hazzard dan memahami potensi Ancaman Faktual yang ada mencermati ini dengan terlebih dahulu melakukan tindakan preventif, pre-emtif dan represif.
Tentu aparat kepolisian sebagai penjaga gerbang demokrasi harus memahami prinsip perlindungan akan demokratisasi informasi para nettizen dalam upaya penegakkan hukum untuk menciptakan rasa adil bagi semua pihak. Upaya pencegahan kejahatan perlu diajukan dengan prinsip restorative justice dengan tidak hanya melulu penegakkan hukum positif dalam semangat distributive justice . Dengan demikian maka akan ada ketenangan dan kenyamanan dalam menggunakan jejaring informasi dalam praktik komunikasi di era cyber digital. Kesadaran ini tentunya menjadi syarat mutlak perlakuan yang berbeda era zaman dahulu dan sekarang pada praktik penegakkan hukum dimana informasi menjadi obyek yang dipermasalahkan.

## Kesimpulan
Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut;
1. Tindakan polisi di lapangan menjadi kontrol kendali akan aliran informasi sangat menentukan cerminan kehidupan demokratisasi informasi warga dalam kegandrungan pemanfaatan informasi di era
cyber digital. Polisi harus cerdas memahami kedudukan mereka sebagai penegak hukum profesional yang berupaya menegakkan ketertiban dan keamanan nasional guna menjaga rasa damai dan perdamaian. Upaya pencegahan kejahatan menjadi tindakan yang perlu di kedepankan dalam menyikapi kasus kriminalitas cyber digital karena kemungkinan benturan budaya besar di dalamnya.
2. Imbas informasi sebagai modal dalam interaksi cyber digital sedemikian besar dan ini yang perlu dicermati dan diwaspadai dari sisi intelijen dalam memahami campur tangan asing atau kekuatan luar yang  berupaya menganggu stabilitas aliran informasi negara. Tidak itu saja tetapi potensi konflik dan gesekan masyarakat menjadi perhatian mendalam anggota polisi di lapangan dalam memaknai produk informasi dari proses komunikasi.
3.  Pemaknaan informasi sangat tergantung dari sisi mana informasi itu dilihat? Apakah sisi si pengirim atau si pembuat pesan dengan konteks budaya dan sosial di dalamnya, dari si saluran atau sarana komunikasi yang digunakan (kemungkinan modifikasi pesan di dalamnya), dari sisi pesan itu sendiri yang perlu dilihat lingkup kontainer yang membawa juga makna terkandung di dalamnya, dari sisi penerima yang dikaitkan dengan intepretasi akan makna itu sendiri dan terakhir pada umpan balik, apa kesan dan tanggapan atas informasi itu baik secara eksplisit maupun implisit.
4.  Perlindungan identitas diri, pengerusan lahan kerja dan keterasingan warga lokal menjadi isu sentral yang perlu diwaspadai oleh aparat kepolisian dalam upaya penegakkan hukum. Dengan adanya tindakan kepolisian ke arah sana, maka akan terkesan kebijakan dan tindakan kepolisian begitu pro rakyat bukan

## hanya kepada segelintir orang bahkan hanya sebagai perpanjangan tangan Negara belaka.

## Bibliografi
Erianto, Dwi. “Popularitas Perpustakaan Semakin Pudar Dilibas Digital,”
( h t t p : / / p r i n t . k o m p a s . c o m / baca/2015/09/15/Popularitas-Perpustakaan- Semakin-Pudar-Dilibas-Dig)[diunduh, 5/12/2016]
Griffin, EM (2009). a First look at Communication Theory . 7th.ed. Boston : Mc Graw Hill.
Keane, John (1995). “Democracy and Media: Without foundations” in Oliver Boyd- Barret & Chris Newbold (eds.). Approaches to media reader . London: Arnold.
“Presidential Proclamation National Information Literacy Awareness Month,” availabel at https://obamawhitehouse.archives. gov/the-press-office/presidential-proclamation- national-information-literacy-awareness-month
Prisgunanto, Ilham (2017). Aplikasi teori dalam sistem komunikasi di Indonesia . Prenada Media.
Prisgunanto, Ilham (2015). Komunikasi & Polisi. 3rd.ed. Jakarta : Prisani Cendekia Prisgunanto, Ilham (2014). Komunikasi Pemasaran Era Digital: WOMM, IMC, Perilaku Konsumen, Era 4.0, Strategi-Taktik, Keintiman & Konvergensi Media . Jakarta : Prisani Cendekia. Prisgunanto, Ilham (2014). Komunikasi Pemasaran: Strategi dan Taktik Dilengkapi Analisis SOSTAC dan STOPSIT. Jakarta : Ghalia Indonesia
Prisgunanto, Ilham (2018).  “Pemaknaan Arti Informasi di Era Digital,” (2018), jurnal Wacana Vol 17, No 2 (2018) Safko, Lon (2009). the Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success. 3rd.ed . New Jersey: John Wiley & Sons.
Schmidt, Eric and Jared Cohen (2014). the New digital era : era baru digital, cakrawala baru, negara, bisnis, dan hidup kita . Jakarta : KPG Straubhaar & La Rose (2004). Media Now: understanding media, culture and technology. 4th. ed . Belmont: Thompson Wadsworth.
Sulistyo-Basuki (1993). Pengantar Ilmu Perpustakaan . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.