Abstrak—Dengan  adanya  International  Ship  and  Port  Facility Security (ISPS Code) diharapkan dapat megurangi risiko-risiko terhadap keamanan dan keselamatan terhadap beberapa aspek seperti wilayah pelabuhan, sarana dan prasarana, awak kapal, penumpang, dan terhadap kapal muatannya. ISPS Code harus bekerja  secara  optimal  agar  sistem  keamanan  pelabuhan terjamin kelancarannya dalam proses transportasi dan logistik. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  penerapan ISPS Code pada Pelabuhan utama di Indonesia yaitu Pelabuhan Tanjung  Priok  dan  Pelabuhan  Tanjung  Perak  dalam pelaksanaan prosedur kemanan dan keselamatan sesuai dengan ISPS  Code  serta  bagaimana  kondisi  penerapannya.  Metode yang  digunakan  adalah  analisa  risiko  ancaman,  kerentanan, dan  dampak,  serta  analisa  risiko  probabilitas  pada  tingkat penerapan  ISPS  Code  pada  Terminal  Penumpang  Tanjung Priok, Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, dan PT. ISM  Bogasari  Flour  Mills  berdasarkan  data-data  yang berhubungan.  Didapatkan  hasil  nilai  risiko  ancaman, kerentanan,  dan  dampak  bahwa  dari  9  skenario  yang  ada, Terminal  Penumpang  Tanjung  Priok  memiliki  prioritas tindakan “Document”  pada  9  skenario,  Terminal  Penumpang Gapura  Surya  Nusantara  memiliki  prioritas  tindakan  2 “Consider” dengan skenario 1 pada matriks risiko 13,68 dengan probabilitas sangat rendah dan pada skenario 2 sebesar 10,48 dengan probabilitas sangat rendah, dan 7 “Document”, dan PT. ISM  Bogasari  Flour  Mills  memiliki  prioritas  tindakan  2 “Consider”    dengan  skenario  1  pada  matriks  risiko  sejumlah 18,21  dengan  probabilitas  sangat  rendah  dan  pada skenario 5 sebesar  36,57  dengan  probabilitas  rendah  dan 7  “Document”. Selain itu, dilakukan strategi peningkatan pada ketiga lokasi.
Kata  Kunci—Analisa  Risiko,  ISPS  CODE,  Keamanan  dan Keselamatan Pelabuhan.

## I. PENDAHULUAN
ALAM  menaungi  seluruh  apsek  keamanan  dan keselamatan  pada  kapal  dan  pelabuhan, International Maritime  Organization (IMO)  telah  menetapkan  sebuah aturan  yang  bernama International  Ship  and  Port  Facility Security (ISPS)  Code  pada  1  Juli  2004.  Pembentukan  ISPS Code  dilatarbelakangi  atas  bencana  yang  menggemparkan dunia  melanda  Amerika  Serikat  yang  disebabkan  oleh pesawat yang dibajak pada 1 September 2001 dan menabrak menara  kembar World  Trade  Center (WTC)  dan  Pentagon. Kejadian  tersebut  mendorong  semua  negara  untuk meningkatkan  sistem  keamanan  dalam  seluruh  sektor, termasuk sektor maritim. Maritime Safety Committee (MSC) bekerja  sama  dengan Maritime  Security  Working  Group (MSWG)  untuk  menyusun  ISPS  Code  melakukan  tinjauan demi mencegah kemungkinan aksi  teroris yang mengancam keamanan  maritim,  khususnya  pada  pelabuhan,  fasilitas pelabuhan, penumpang kapal, awak kapal, serta keselamatan kapal [1]. ISPS Code berisi tentang aturan-aturan mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan kapal dan keamanan  pelabuhan  dari  kecelakaan  maupun  tindakan
kejahatan.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang menggunakan  aturan  IMO  termasuk  ISPS  Code.  Potensi maritim dan kelautan negara Indonesia sungguh besar, dalam arti  kekayaan  sumber  daya  alam  serta  potensi  sumber  daya buatan seperti infrastruktur maritim masih perlu dikembangkan. Sektor maritim dan kelautan Indonesia belum maksimal karena arah pembangunan Indonesia selalu bervisi kontinental.  Pelabuhan  memiliki  peran  penting  untuk perkonomian,  pertahanan,  dan  perikanan  [2].  Dengan demikian perlu untuk dikembangkan fasilitas, keamanan, dan prasarananya  untuk  memaksimalkan  fungsi  pelabuhan  itu sendiri.  Salah  satu  faktor  penting  dalam  pelabuhan  adalah masalah  keamanan  dan  keselamatan  pada  pelabuhan,  perlu diketahui tingkat kinerja operasional pelabuhan.
Daerah pelabuhan dan sekitarnya merupakan daerah yang mendapatkan berbagai ancaman bentuk kejahatan. Pelabuhan Tanjung  Priok  dan  Pelabuhan  Tanjung  Perak  sebagai  salah satu  pelabuhan  utama  di  Indonesia,  sudah  dapat  dipastikan memiliki  intensitas  arus  perdagangan  dan  penumpang  yang cukup padat dan tinggi, hal tersebut membuat suatu tindakan kejahatan.  Menurut The  National  Strategy  for  Maritime Security seecara  garis  besar  terdapat  lima  jenis  ancaman maritim yang dapat mengancam keamanan pelabuhan, yaitu ancaman keamanan lokal, ancaman teroris, kriminalitas antar negara dan ancaman pembajakan, perusakan lingkungan, dan imigrasi ilegal [3].
Pelabuhan  sangat  rentan  terhadap  aksi  penyelundupan, baik  penyelundupan  asing,  penyelundupan  obat-obatan terlarang,  penyelundupan  uang,  maupun  penumpang  gelap. Penyelundupan  biasa  mendapat  bantuan  dari  perusahaan pelayaran  ataupun  mengeksploitasi  pengirim  kargo  dalam prosesnya. Risiko pelabuhan serta kapal kargo semakin tinggi seiring tingginya penggunaan kontainer untuk menyelundupkan  imigran  dari  negara  lain. Port  Security Committee (PSO)  harus  melakukan  pemeriksaan  keamanan di semua akses pelabuhan, termasuk patroli di pelabuhan itu sendiri. PSO harus melakukan pencegahan penumpang gelap dengan  cara  pemeriksaan  akses  di  area  pelabuhan  seperti fasilitas  terminal,  kapal,  dan  gudang  penyimpanan. Koordinasi  dengan  industri  maritim  harus  dilakukan  untuk mengurangi kemungkinan terjadinya aksi penyelundupan [4]. Apabila  peraturan  ISPS  Code  tidak  diterapkan  secara optimal, akan sangat merugikan bagi pelabuhan yang terkait dan secara tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi  Indonesia.  Salah  satu  yang  berdampak  besar  pada ekonomi  Indonesia  adalah  perdagangan.  Agar  perdagangan antar negara dapat terlaksana dengan sempurna, dimana kapal laut  sebagai  sarana  angkut  utama  dapat  melaksanakan tugasnya dengan baik, makan komponen utama yang saling terkait  satu  sama  lain  harus  tersedia,  yaitu  sarana  angkut (kapal),  alur  pelayaran,  dan  pelabuhan.  Untuk  memperoleh
D

## Analisis Penerapan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code di Indonesia
Muhammad Raihan Abdurrasyid, Hasan Iqbal Nur dan Siti Dwi Lazuardi Departemen Teknik Transportasi Laut, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : hasaniqbal@seatrans.its.ac.id
tingkat keamanan dan keselamatan pelabuhan yang optimal, perlu adanya pengembangan dan perbandingan pada standar keamanan  dan  keselamatan  pelabuhan  dengan  realisasi penerapannya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. ISPS Code
IMO  ( International  Maritime  Organization )  pada  tahun 2002  telah  menerapkan  ISPS  Code  yang  mengatur  tentang peraturan internasional tentang keamanan kapal danf asilitas pelabuhan.  Peraturan  ini  bertujuan  untuk  mendeteksi ancaman  keamanan,  sekaligus  mencegah  insiden  keamanan di  laut  dan  pelabuhan.  ISPS  Code  terdiri  atas  dua  bagian, bagian  A  dan  bagian  B.  Bagian  A  menjelaskan  persyaratan wajib  untuk  pemerintah,  kapal/perusahaan,  dan  fasilitas pelabuhan.  Sedangkan  bagian  B  berisi  hal  atau  pokok  yang menjadi  dasar,  pegangan,  acuan,  atau  petunjuk.  ISPS  Code merupakan amandemen SOLAS 1974 pada BAB V mengenai keselamatan  pelayaran  dan  penambahan  pada  BAB  XI menjadi BAB XI-1 mengenai langkah-langkah khusus untuk peningkatan  keselamatan  pelayaran,  seperti  meningkatkan kegiatan survei dan pemberlakuan nomor identifikasi kapal, serta dokumen riwayat kapal. BAB XI-2 mengenai langkah- langkah khusus peningkatan keamanan pelayaran [5]. Tujuan dari ISPS Code menetapkan peran masing-masing tanggung jawab pemerintah pendandatangan, badan-badan pemerintah, pemerintah lokal, industri pelayaran dan industri kepelabuhan,  pada  tingkat  internasional  untuk  menjamin keamanan maritim.
Penerapan  ISPS Code ini  sesuai  dengan  amandemen SOLAS  1974 dan  Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  PM 134 Tahun 2016 diterapkan pada [6]:
1. Jenis kapal yang beroperasi untuk pelayaran internasional,  meliputi  kapal  penumpang  dan  kapal penumpang berkecepatan tinggi, kapal barang dan kapal penumpang  berkecepatan  tinggi  dengan  minimum  500 GT,  dan  unit  Pengeboran  Lepas  Pantai  atau Mobile Offshore Drilling Unit (MODU)
2. Fasilitas pelabuhan yang melayani kapal internasional
3. Terminal  yang  dikelola  oleh  badan  usaha  pelabuhan, terminal khusus, dan terminal untuk kepentingan sendiri.
Terdapat  pencegualian  yang  tidak  diterapkan  terhadap kapal  perang  dan  kapal  bantuannya,  serta  kapal  lain  yang dimiliki atau di operasikan oleh pemerintahan negara-negara penandatangan  dan  digunakan  hanya  pada  pelayanan  non- komersial oleh pemerintah.
Sebuah  kapal  harus  mendapatkan  sertifikat  keamanan internasional  atau  ISSC  ( International  Ship  Security Certificate )  dari  IMO,  serta  kapal  harus  dilengkapi  dengan sistem identifikasi otomatis atau AIS ( Automatic
Identification  System ),  dan  sistem  sinyal  pengamanan  atau SSAS ( Ship Security Alert System ). AIS merupakan peralatan modern  di  kapal  yang  memiliki  harga  yagn  sangat  mahal. Alat  ini  akan  terhubung  dalam  keadaaan  bahaya  tertentu degnan  sentral  stasiun  pemancar  yang  ada  di  pelabuhan internasional,  sehingga  aparat  keamanan  segera  datang memberi bantuan [7].

## B. Tujuan ISPS Code
Sektor  maritim  dan  kelautan  Indonesia  belum  maksimal karena  arah  pembangunan  Indonesia  selalu  bervisi kontinental.  Dengan  keamanan  dan  keselamatan  sebuah pelabuhan,  ISPS Code berperan  sangat  besar  terhadap peraturan pelabuhan. ISPS Code memiliki tujuan yang akan dicapai diantaranya.
Menyusun  kerangka  kerja  sama  internasional  yang mencakup  kerjasama  antar contracting  government atau Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut,  instansi-instansi pemerintah,  pemerintah  lokal  dan  industri  perkapalan  dan pelabuhan,  untuk  mendeteksi  ancaman  keamanan  dan mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap kemungkinan  terjadinya  insiden  keamanan,  yang  dapat mempengaruhi kapal dan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk perdagangan internasional.
Membentuk  peran  dan  tanggung  jawab  antara  negara anggota  (penandatangan),  instansi-instansi  pemerintah, pemerintah  lokal,  dan  industri  kapal  dan  pelabuhan,  pada tingkat nasional dan internasional untuk menjamin keamanan maritim.
Menciptakan sistem pengumpulan data dan informasi yang cepat dan efisien serta pertukaran informasi berkaitan dengan keamanan.
Menyiapkan metode untuk  melakukan penyelidikan awal tentang keamanan agar dapat  disusun rencana dan prosedur yang  tepat  untuk  menanggulangi  setiap  tingkat  perubahan situasi keamanan.
Untuk  keamanan  bahwa  tindakan-tindakan  keamanan maritim yang diambil sudah tepat  dan proporsional.  Tujuan tersebut  memiliki  sanksi,  apabila  pelabuhan-pelabuhan  di Indonesia  (dan  kapal-kapal  berbendera  Indonesia)  tidak menerapkan ISPS Code , maka sanksi internasional yang akan dijatuhkan sangat berat, yakni pelabuhan tersebut tidak akan disinggahi kapal dari luar negeri dan kapal-kapal berbendera Indonesia  tidak  akan  diperkenankan  masuk  pelabuhan  luar negeri.

## C. Keamanan Fasilitas Pelabuhan
Pengamanan  di  pelabuhan  merupakan  suatu  upaya menciptakan  keadaan  yang  kondusif  dan  terhindar  dari ancaman  atau  gangguan.  Fasilitas  pelabuhan  meruapakan bentuk  jenis  saran  dan  fasilitas  yang  digunakan  atau  dapat
Tabel 1. Penjelasan nilai tiap kriteria Ancaman Kerentanan Dampak Nilai 1 = Rendah Nilai 1 = Langkah keamanan efektif Nilai 1 = Merugikan pelanggan/masyarakat pelabuhan Nilai 2 = Sedang Nilai 2 = Langkah keamanan memuaskan
Nilai 2 = Merugikan aset, infrastruktur, utilitas dan keamanan kargo Nilai 3 = Tinggi Nilai 3 = Langkah keamanan minimal Nilai 3 = Merugikan lingkungan atau fungsi ekonomi pelabuhan Nilai 4 = Tidak ada langkah keamanan Nilai 4 = Merugikan keselamatan publik/prestise nasional yang menyebabkan kerusakan Nilai 5 = Merugikan keamanan dan keselamatan yang membuat bahaya terhadap kesehatan masyarakat
digunakan  untuk  melayani  kapal  internasional  termasuk instalasi  dan  infrastruktur  yang  menunjang  kegiatan pelabuhan  sebagaimana  fungsi  dari  suatu  kawasan pelabuhan.  Sebuah  fasilitas  pelabuhan  harus  bertindak berdasarkan tingkat keamanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal  Perhubungan  Laut  di  dalam  wilayahnya.  Prosedur keamanan harus diterapkan di fasilitas pelabuhan sedemikian rupa  agar  dapat  meminimalkan  gangguan  dan  penundaan penumpang, kapal, personel kapal, pengunjung, barang, dan jasa.
Pada  tingkat security  level  1 ,  membutuhkan  tindakan untuk  mengukur  segala  fasilitas  pelabuhan  sesuai  dengan ISPS Code bagian B, untuk mengidentifikais dan mengambil tindakan pencegahan terhadap insiden keamanan:
1. Memastikan  kinerja  semua  tugas  keamanan  fasilitas pelabuhan.
2. Mengawasi akses ke fasilitas pelabuhan.
3. Melakukan  pemantauan  pada  fasilitas  pelabuhan, termasuk tempat berlabuh.
4. Memantau  area  terlarang  dan  memastikan  hanya  orang berwenang yang memiliki akses.
5. Mengawasi penanganan kargo.
6. Mengawasi penanganan gudang kapal.
7. Memastikan  bahwa  komunikasi  keamanan  sudah tersedia.

## D. Verifikasi dan Sertifikasi
Terdapat sertifikasi pelabuhan atau Pernyataan Pemenuhan Keamanan  Pelabuhan  (SoCPF).  Berdasarkan  Keputusan Menteri  Perhubungan  No.33  tahun  2003  [6],  fasiltias pelabuhan yang telah menerapkan dan memenuhi ketentuan ISPS Code akan  diberikan  sertifikat  SoCPF  ( Statement  of Compliance  of  a  Port  Facility )  yang  diterbitkan  oleh Direktorat KPLP Ditjen Perhubungan laut. Direktorat KPLP Ditjen  Pehrubungan  laut  dapat  mengeluarkan  SoCPF  yang sesuai dengan menunjukkan:
1. Fasilitas pelabuhan.
2. Bahwa  fasilitas  pelabuhan  telah  memenuhi  ketentuan SOLAS  Bab  XI-2  mengenai  tindakan  khusus  untuk
meningkatkan  keamanan  maritim  dan  Bagian  A  dari ISPS Code .
3. Periode  berlakunya  SoCPF  yang  harus  ditentukan  oleh Direktorat  KPLP  Ditjen  Perhubungan  laut  dan  tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun.
4. Pengaturan  verifikasi  berikutnya  yang  ditetapkan  oleh Direktorat  KPLP  Ditjen  Perhubungan  laut  dan konfirmasi ketika verifikasi pelabuhan dilakukan.
Verifikasi  fasilitas  pelabuhan  dilaksanakan  oleh  2  (dua) orang  petugas  Direktorat  Penjagaan  dan  penyelamatan  dan Direktorat Jenderal Perhubungan laut. Pihak-pihak yang turut dalam pelaksanaan verifikasi adalah adminsitrator pelabuhan/kepala  kantor  pelabuhan  setempat  dan Port Security Officer (PSO), manajemen fasilitas pelabuhan serta PFSO dan jajarannya. Beberapa hal penting untuk diperiksa dan menjadi perhatian pada saat verifikasi awal, intermediate (lanjutan) dan renewal (pembaharuan) kapal  adalah sebagai berikut:
1. Penunjukkan CSO dan SSO.
2. Rekomendasi yang tertuang dalam SSA.
3. Internal audit.
4. Peralatan dan tanda-tanda minimum yang harus dipenuhi yaitu Automatic  Identification  System (AIS), Ship Security Alert System (SSAS), identifikasi nomor IMO, Identifikasi  daerah  terbatas  ( restricted  area ),  dan peralatan keamanan standar.
5. Catatan-catatan sesuai ISPS Code bagian A ISPS Code bagian  A  yaitu  pelatihan  ( training ),  praktek latihan ( drill ), dan pelaksanaan latihan ( exercise ). Ancaman keamanan  dan  insiden  keamanan.  Perubahan  tingkat keamanan.  Komunikasi  yang  berkaitan  langsung  dengan keamanan kapal seperti ancaman khusus pada kapal atau pada fasilitas  pelabuhan.  Audit  internal  dan  tinjauan  aktivitas keamanan.  Tinjauan  berkala  terhadap  Penilaian  Keamanan kapal  (SSA)  dan  Perencanaan  Keamanan  Kapal  (SSP). Pelaksanaan  setiap  perubahan  rencana.  Pemeliharaan, kalibrasi, dan pengujian pada setiap peralatan keamanan yang disediakan  diatas  kapal,  termasuk  Sistem  Peringatan  Pada Kapal (SSAS).
Tabel 2. Analisa Risiko Terminal Penumpang Tanjung Priok
Ske- nario Anca- man Proba- bilitas Keren- tanan Proba- bilitas Dam- pak Proba- bilitas 1 2 7% 2 7% 5 85% 2 2 7% 1 2% 5 58% 3 1 2% 2 7% 4 81% 4 2 6% 1 2% 2 7% 5 1 2% 2 6% 2 8% 6 3 14% 1 3% 3 30% 7 2 7% 2 7% 5 94% 8 2 8% 2 8% 1 2% 9 1 2% 4 71%
5 85% Tabel 3.
Analisa Risiko Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara
Ske- nario Anca- man Proba- bilitas Keren- tanan Proba- bilitas Dam- pak Proba- bilitas 1 3 29% 3 32% 5 30% 2 3 27% 3 54% 5 23% 3 2 6% 2 8% 4 21% 4 3 24% 2 6% 2 18% 5 2 8% 4 36% 2 19% 6 2 7% 2 6% 3 16% 7 2 8% 4 36% 5 29% 8 3 16% 3 16% 1 16% 9 1 2% 4 57% 5 48%
Tabel 4. Analisa Risiko PT. ISM Bogasari Flour Mills Ske- nario Anca- man Proba- bilitas Keren- tanan Proba- bilitas Dam- pak Proba- bilitas 1 3 17% 3 28% 5 76% 2 3 13% 2 5% 5 59% 3 2 6% 2 5% 4 71% 4 2 57% 2 6% 2 7% 5 3 89% 4 38% 5 56% 6 2 46% 1 2% 3 34% 7 2 38% 2 5% 5 40% 8 2 63% 3 23% 1 2% 9 1 15% 4 81% 5 85% Tabel 2. Tingkat Risiko Terminal Penumpang Tanjung Priok Rata-rata probabilitas Probabilitas Rata-rata risiko Skenario 1 6,56 Very Low 3 Skenario 2 2,24 Very Low 3 Skenario 3 2,40 Very Low 2 Skenario 4 0,20 Very Low 2 Skenario 5 0,21 Very Low 2 Skenario 6 1,41 Very Low 2 Skenario 7 3,59 Very Low 3 Skenario 8 0,24 Very Low 2 Skenario 9 10,53 Very Low 3

## E. Risiko dan Manajemen Risiko
Risiko  mempunyai  banyak  definisi,  namun  secara sederhana artinya kemungkinan akan terjadinya akibat buruk atau  akibat  yang  merugikan,  seperti  cedera,  kebakaran, kehilangan,  dan  sebagainya  karena  risiko  muncul  dengan ketidakpastian. Secara umum, risiko dapat mengacu pada hal- hal  yang  sangat  tidak  pasti,  berbahaya,  dan  merugikan. Ketidakpastian  sebagai  titik  awal  dari  manajemen  risiko merupakan suatu hal yang sangat penting. Beberapa definisi risiko adalah [8]:
1. Risk  is  the  chance  of  loss (Risiko  adalah  peluang terjadinya kerugian). Risiko  berhubungan dengan suatu keadaan  dimana  terdapat  peluang  terhadap  terjadinya kerugian.
2. Risk is the possibility of loss (Risiko adalah kemungkinan kerugian).  Risiko  memberikan  pengertian  bahwa risiko dapat menimbukan kerugian jika tidak segera diatasi.
3. Risk is uncertainty (Risiko adalah ketidakpastian).
Risiko  terjadi  akibat  adanya  ketidakpastian  dari  berbagai macam  aktivitas.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  risiko merupakan  ketidak  pastina  karena  tidak  prenah  diketahui secara  keberadaan  dan  waktu  terjadinya  dalam  sebuah peristiwa  yang  menyebabkan  besarnya  portensi  kerugian maupun peluang.
Manajemen  risiko  adalah  cara  yang  terstruktur  untuk mengidentifikasi  dan  mengukur  risiko  dan  memajukan, memilih  serta  mengatur  pilihan  untuk  menangani  risiko. Sistem manajemen risiko tidak hanya mengidentifikasi tetapi juga  haus  menghitung  risiko  dan  pengaruhnya  terhadap proyek,  hasilnya  adalah  risiko  tersebut  dapat  diterima  atau tidak. Fungsi pokok manajemen risiko:
1. Menemukan  kerugian  potensial  yaitu  mengidentifikasi seluruh risiko yang akan dihadapi oleh organisasi.
2. Mengevaluasi  kerugian  potensial  yaitu  mengenal  dan menanggulangi  besarnya  frekuensi  kerugian  dan keparahan kerugian.
3. Menentukan cara penanggulangan risiko
Agar  suatu  organisasi  dapat  menentukan  cara  apa  yang dapat  dilakukan  dan  tepat  untuk  menangani  sebuah  risiko. Apakah  itu  dengan  mengurangi,  mencegah,  mencegah, meretensi (menahan sendiri), menghindari dan memindahkan kerugian pada pihak lain [9].

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Tahap Identifikasi Permasalahan
Peneliti  melakukan  identifikasi  permasalahan  yang diangkat  dalam  penelitian.  Permasalahan  ini  di  ambil  di Pelabuhan  Tanjung  Priok  dan  Pelabuhan  Tanjung  Perak. Permasalahan  yang  timbul  adalah  perlunya  peningkatan penerapan  pada  pada  Pelabuhan  Tanjung  Priok  dan Pelabuhan Tanjung Perak yang disebabkan oleh meningkatnya tindakan kejahatan pada area pelabuhan.

## B. Tahap Studi Literatur
Peneliti  melakukan  studi  literatu  dengan  permasalahan yang  diangkat  pada  penelitian  ini.  Materi-materi  yang dijadikan  sebagai  tinjauan  pustaka  adalah  materi  terkait kejahatan  pada  pelabuhan  di  Indonesia,  pengembangan keamanan  dan  keselamatan  pada  pelabuhan,  dan  penerapan ISPS Code pada Pelabuhan.

## C. Tahap Pengumpulan Data
Peneliti  melakukan  pengumpulan  data.  Data  yang dibutuhkan  terkait  dengan  data  penerapan  ISPS  Code  yang diterapkan  pada  pelabuhan  Tanjung  Perak  dan  Pelabuhan Tanjung priok, data fasiltias pelabuhan, serta data keamanan pelabuhan, serta pengisian kuesioner.

## D. Tahap Analisis Data
Peneliti  melakukan  analisa  data  yang  telah  dikumpulkan untuk  melakukan  komparasi  terhadap  standar  penerapan ISPS  Code  dengan  realisasinya  pada  Pelabuhan  Tanjung
Gambar 1. Peta Pelabuhan Tanjung Priok.
Gambar 2. Peta Pelabuhan Tanjung Perak.
Tabel 3.
Tingkat Risiko Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara Rata-rata probabilitas Probabilitas Rata-rata risiko Skenario 1 13,68 Very Low 4 Skenario 2 10,48 Very Low 4 Skenario 3 3,29 Very Low 3 Skenario 4 2,17 Very Low 2 Skenario 5 3,11 Very Low 3 Skenario 6 1,96 Very Low 2 Skenario 7 11,6 Very Low 4 Skenario 8 1,43 Very Low 2 Skenario 9 9,6 Very Low 3 Tabel 4. Tingkat Risiko PT. ISM Bogasari Flour Mills Rata-rata probabilitas Probabilitas Rata-rata risiko Skenario 1 18,21 Very Low 4 Skenario 2 7,76 Very Low 3 Skenario 3 4,42 Very Low 3 Skenario 4 1,89 Very Low 2 Skenario 5 36,57 Low 4 Skenario 6 1,64 Very Low 2 Skenario 7 5,53 Very Low 3 Skenario 8 1,78 Very Low 2 Skenario 9 12,04 Very Low 3
Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak.

## E. Tahap Analisis Penerapan ISPS Code
Peneliti  melakukan  analisa  penerapan  ISPS  Code. Peraturan  yang  tidak  diterapkan  oleh  Terminal  Penumpang Tanjung  Priok,  Terminal  Penumpang  Gapura  Surya Nusantara,  dan  PT.  ISM  Bogasari  Flour  Mills  akan dikembangkan  sesuai  dengan  epraturan  ISPS  Code  serta melakukan analisis risiko pada peningkatan penerapan ISPS Code.

## F. Tahap Komparasi Tingkat Penerapan ISPS Code
Peneliti melakukan komparasi penerapan ISPS Code pada Pelabuhan  Tanjung  Priok  dan  Pelabuhan  Tanjung  Perak. Komparasi  yang  dilakukan  adalah  tingkat  penerapan  ISPS Code pada ketiga lokasi, yaitu Terminal Penumpang Tanjung Priok,  Terminal  Penumpang  Gapura  Surya  Nusantara,  dan PT. ISM Bogasari Flour Mills.

## G. Tahap Analisis Risiko
Peneliti  melakukan  analisis  risiko.  Tahap  ini  dilakukan untuk  menentukan  risiko  yang  ada  pada  penerapan  ISPS Code  pada  lokasi  studi  kasus,  menentukan  apakah  tingkat tersebut memiliki dampak yang dapat merusak/mengganggu fasilitas/kegiatan pelabuhan.
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜  =  𝑇  ×  𝑉  ×  𝐼 (1) 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜  =  𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜  ×  𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 (2)
Dimana T  = Ancaman. V = Kerentanan I   = Dampak
Skor  risiko  didapatkan  untuk  mengetahui  tingkat/skor  ri siko pada skenario yang ada. Matriks risiko dilakukan untuk mengetahui  nilai  pada  tiap  skenario  seberapa  besar  risiko tersebut terjadi dengan tingkat dampaknya.

## H. Tahap Kesimpulan
Peneliti telah mendapatkan tingkat  penerapan ISPS Code pada  Terminal  Penumpang  Tanjung  Priok,  Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, dan PT. ISM Bogasari Flour Mills.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pelabuhan Utama Indonesia
Pelabuhan  utama  indonesia  dalam  hal  ini  adalah  dengan mengambil  studi  kasus  pada  Pelabuhan  Tanjung  Priok  dan Pelabuhan  Tanjung  Perak.  Penelitian  yang  dilakukan  pada Pelabuhan  Tanjung  Perak  belokasi  di  Terminal  Penumpang Gapura Surya Nusantara dan PT. ISM Bogasari Flour Mills, dan  pada  Pelabuhan  Tanjung  Priok  berlokasi  di  Terminal Penumpang Tanjung Priok.

## 1) Pelabuhan Tanjung Priok
Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu pelabuhan besar  dan  tersibuk  di  Indonesia.  Pelabuhan  ini  terletak  di Jakarta  Utara  dan  dikelola  oleh  PT  Pelindo  II.  Pelabuhan Tanjung Priok menangani lebih dari 30% komoditi non migas Indonesia,  dan  50%  dari  arus  barang  yang  keluar/masuk melewati  Pelabuhan  Tanjung  Priok.  Selain  sebagai  pusat jaringan  transportasi  laut,  namun  juga  sebagai  kegiatan
perekonomian daerah, nasional dan internasional. Pelabuhan ini  juga  mengutamakan  kegiatan  industri  dan  perdagangan, serta sebagai tempat distribusi, konsolidasi dan produksi. Peta pelabuhan Tanjung Priok tertera pada Gambar 1.

## 2) Pelabuhan Tanjung Perak
Pelabuhan Tanjung Perak merupakan salah satu pelabuhan besar  di  Indonesia  yang  dikelola  oleh  PT  Pelindo  III  serta merupakan  pelabuhan  nomor  dua  tersibuk  dan  terbesar setelah  Pelabuhan  Tanjung  Priok  Jakarta.  Pelabuhan  ini menjadi  pusat  kolektor  dan  distributor  barang  ke  kawasan Timur  Indonesia,  khususnya  Propinsi  Jawa  Timur.  Usaha pengembangan  terus  dilakukan  oleh  Pelabuhan  Tanjung Perak dengan diperluaskannya dermaga, lapangan penumpukan,  dan  penyempurnaan  berbagai  fasilitas  yang ada. Peta pelabuhan Tanjung Perak tertera pada Gambar 2.

## B. Tingkat Penerapan ISPS Code
Tingkat  penerapan  terdiri  dari  batasan  masalah  yang dilakukan  oleh  peneliti,  yaitu  penerapan  ISPS Code pada keamanan fasilitas kapal  yaitu Rancangan Keamanan Kapal (SSP), Perwira Keamanan Kapal (SSO), Penilaian Keamanan kapal  (SSA),  Perwira  Keamanan  Perusahaan  (CSO),  dan Pelatihan,  Praktek  latihan  dan  Pelaksanaan  Latihan  (TDE). Sedangkan  pada  keamanan  fasilitas  pelabuhan,  yaitu Penilaian  Keamanan  Fasilitas  Pelabuhan  (PFSO),  Penilaian Fasiltias  Keamanan  Pelabuhan  (PFSA),  Pelatihan,  Praktek latihan, dan Pelaksanaan latihan (TDE).
Penentuan kriteria aspek yang digunakan mengacu kepada kuesioner,  jurnal  ilmiah,  jurnal  laporan,  dan  wawancara kepada beberapa narasumber di lokasi penelitian. Terdapat 7 (tujuh) kelompok kriteria yang akan digunakan dala manalisa penerapan ISPS Code, yaitu:
1. Keamanan fasilitas pelabuhan
2. Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSA)
3. Perwira  Perencanaan  Keamanan  Fasilitas  Pelabuhan (PFSP)
4. Langkah-langkah PFSP pada Keamanan tingkat 1, 2, dan 3
5. Pemantauan  keamanan  fasilitas  pelabuhan  (termasuk keamanan tingkat 1,2, dan 3)
6. Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSO)
7. Verifikasi dan Sertifikasi Pelabuhan
Tingkat Penerapan ISPS  Code  Pelabuhan Tanjung  Priok. Terminal  Penumpang  Tanjung  Priok  melaksanakan  semua kriteria  yang  merujuk  kepada  ISPS  Code.  Pada  tingkat keamanan  2  terdapat  beberapa  kriteteria  yang  tidak dilaksanakan,  yaitu  menugaskan  personel  tambahan  untuk menjaga titik akses, membatasi jumlah titik akses ke fasilitas pelabuhan, dan penggunaan kapal patroli untuk meningkatkan  keamanan.  Dari  kriteria  yang  ada,  Terminal Tanjung  Priok  melaksanakan  seluruh  kriteria  yang  merujuk kepada  ISPS  Code,  yang  mengartikan  bahwa  Terminal Penumpang  Tanjung  Priok  sudah  melaksanakan  penerapan ISPS Code.
Tingkat Penerapan ISPS Code Pelabuhan Tanjung Perak. Setelah dilakukan studi lapangan, kriteria yang ada pada form kuesioner didapatkan kriteria-kriteria yang dilaksanakan dan tidak dilaksanakan.

## 1) Kriteria Keamanan Fasilitas Pelabuhan
Pada  keamanan  fasilitas  pelabuhan,  kriteria  mengontrol akses  ke  fasilitas  pelabuhan  tidak  dilaksankan,  dengan
keterangan tidak dilakukannya pemeriksaan kendaraan pada main  gate ,  dan  pada  kriteria  memantau  area  terbatas  untuk memastikan  hanya  orang  berwenang  tidak  dilaksanakan, dengan  keterangan  akses  pada  Surabaya  North  Quay  tidak dibatas dan pengakses tidak diperiksa.

## 2) Kriteria  Perwira  Perencanaan  Keamanan  Fasilitas Pelabuhan (PFSP)
Pada Perwira Perencanaan Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSP),  kriteria  menjelaskan  hubungan  dengan  pihak  yang berkaitan  dengan  sistem  komunikasi  untuk  mengizinkan operasi  secara  terus  menerus  sudah  dilaksanakan,  namun dengan  keterangan  belum  menyediakan  sistem  komunikasi sekunder  dan  darurat  jika  pada  satu  kondisi  komunikasi primer dalam kondisi gagal/dilumpuhkan.

## 3) Kriteria Akses Fasilitas Pelabuhan (Tingkat Keamanan 1)
Pada  tingkat  keamanan  1  terhadap  akses  fasilitas pelabuhan,  kriteria  melakukan  penggeledahan  terhadap orang,  barang  pribadi,  kendaraan  serta  isinya  dilakukan, namun  dengna  keterangan  tidak  dilakukan  pemeriksaan kendaraan secara konsisten.

## 4) Kriteria Area Terbatas (Tingkat Keamanan 1)
Pada  area  terbatas  dalam  kondisi  tingkat  keamanan  1, kriteria memberikan tanda pada kendaraan tidak dilaksanakan.  Dan  pada  kriteria  menyediakan  perangkat pendeteksi  penyusupan  otomatis/peralatan/sistem  untuk mendeteksi akses yang tidak sah tidak dilaksanakan.

## 5) Kriteria Pemantauan Keamanan Fasilitas Pelabuhan
Pada  pemantauan  keamanan  fasilitas  pelabuhan,  kriteria penjaga  keamanan,  patroli,  kendaraan,  dan  patroli  lintas  air sudah dilaksanakan, namun tidak melaksanakan patroli lintar air.

## 6) Kriteria  Pemantauan  Keamanan  Fasilitas  Pelabuhan (Tingkat Keamanan 1 dan 2)
Pada  pemantauan  keamanan  fasilitas  pelabuhan  terhadap tingkat  keamanan  1,  tidak  dilaksanakannya  peningkatan cakupan  cahaya  dan  intensitas  peralatan  penerangan  dan pengawasn,  dengan  keterangan  kriteria  tersebut  pada ditetapkan pada PFSP bahwa penerangan adalah sama untuk tiap tingkat keamanan. Pada pemantauan keamanan fasilitas pelabuhan terhadap tingkat keamanan 2, tidak dilaksanakannya peningkatan efektivitas pada pengahalang/pagar di area terbatas, termasuk patorli/perangkat deteksi otomatis.
Tingkat  Penerapan  ISPS  Code  PT.  ISM  Bogasari  Flour Mills.  Setelah  dilakukan  studi  lapangan,  kriteria  yang  ada pada  form  kuesioner  didapatkan  kriteria-kriteria  yang dilaksanakan dan tidak dilaksanakan.

## 1) Kriteria Keamanan Fasilitas Pelabuhan
Pada  keamanan  fasilitas  pelabuhan,  kriteria  mengontrol akses  ke  fasilitas  pelabuhan  sudah  dilaksanakan,  namun dengan keterangan penanganan barang bawaan tidak efektif.
2) Kriteria Perwira Perencanaan Keamanan Fasilitas

## Pelabuhan (PFSP)
Pada Perwira Perencanaan Keamanan Fasilitas Pelabuhan, kriteria  menjelaskan  hubungan  dengan  pihak  berkaitan dengan sistem komunikasi untuk mengizinkan operasi secara terus menerus sudah dilaksanakan, namun dengan keterangan belum menyediakan sistem komunikasi sekunder dan darurat
jika  pada  satu  kondisi  komunikasi  primer  dalam  kondisi gagal/dilumpuhkan.

## 3) Kriteria Akses Fasilitas Pelabuhan (Tingkat Keamanan 1)
Pada akses fasilitas pelabuhan terhadap tingkat keamanan 1, kriteria melakukan penggeledahan terhadap orang, barang pribadi,  kendaraan  serta  isinya  sudah  dilaksanakan,  namun dengan keterangan pemeriksaan barang bawaan (tas) secara visual  yang  dilaksanakan  belum  efektif  mengidentifikasi jenis  barang  di  dalamnya,  terutama  pencegahan  barang bersifat mengancam, misalnya senjata.

## 4) Kriteria Area Terbatas (Tingkat Keamanan 1 dan 2)
Pada  area  terbatas  terhadap  tingkat  keamanan  1,  belum dilaksanakannya  pemberian  tanda  pada  kendaraan  yang memasuki  wilayah  fasilitas  pelabuhan.  Pada  tingkat keamanan  2,  kriteria  meningkatkan  efektivitas  pada penghalang/pagar di area terbatas, termasuk patroli/perangkat deteksi otomatis tidak dilaksanakan.

## 5) Kriteria Penanganan Kargo (Tingkat Keamanan 1)
Pada  penanganan  kargo  terhadap  tingkat  keamanan  1, kriteria  memberikan  tanda  pada  kendaraan  dan  kriteria menyediakan perangkat pendeteksi penyusupan otomatis/peralatan/sistem untuk mendeteksi akses yang tidak sah, tidak dilaksanakan.

## C. Komparasi Penerapan ISPS Code

## 1) Keamanan Fasilitas Pelabuhan
Terminal  Penumpang  Gapura  Surya  Nusantara  tidak melaksanakan kriteria yang merujuk kepada ISPS Code. Pada kriteria 1 dengan keterangan tidak dilakukannya pemeriksaan kendaraam  pada main  gate /pintu  utama.  Pada  kriteria  2, dengan  keterangan  akses  pada  Surabaya  North  Quay  tidak dibatasi dan pengakses tidak diperiksa. Pada PT. ISM Bogsari melaksanakan  kriteria  pada  segi  keamanan  fasilitas pelabuhan,  dengan  keterangan  pada  kriteria  1  bahwa penanganan barang bawaan tidak efektif.

## 2) Area Terbatas (Tingkat Keamanan 1 dan 2)
Terminal  Penumpang  Gapura  Surya  Nusantara  dan  PT. ISM Bogasari  Flour Mills tidak melaksanakan pada kriteria memberikan  tanda  pada  kendaraan  dan  kriteria  meyediakan perangkat  pendeteksi  penyusupan  otomatis/peralatan/sistem untuk  mendeteksi  akses  yang  tidak  sah.  Pada  Terminal Penumpang  Tanjung  Priok  melaksanakan  kedua  kriteria tersebut.

## 3) Penanganan Kargo (Tingkat Keamanan 1, 2 dan 3)
Terminal  Penumpang  Gapura  Surya  Nusantara  dan  PT. ISM Bogasari  Flour Mills tidak melaksanakan pada kriteria memberikan  tanda  pada  kendaraan,  kriteria  penggeledahan kendaraan, kriteria menggunakan peralatan pemindaian/deteksi,  atau  lainnya,  kriteria  meningkatkan frekuensi  penggunaan  alat  deteksi,  kriteria  melakukan verifikasi  inventaris  barang  berbahaya  dan  zat  berbahaya yang disimpang di dalam fasilitas pelabuhan. Pada Terminal Penumpang  Tanjung  Priok  melaksanakan  seluruh  kriteria tersebut.
4) Pemantauan Keamanan (Tingkat Keamanan 2 dan 3) Terminal  penumpang  Gapura  Surya  Nusantara  dan  PT. ISM Bogasari  Flour Mills tidak melaksanakan pad akriteria
meningkatkan  cakupan  dan  intensitas  peralatan  penerangan dna  pengawasan,  kriteria  menyalakan  seluruh  peralatan pengawasan  yang  ammpu  merekam  kegiatan  area  fasilitas pelabuhan dan sekitarnya, kriteria memaksimalkan lamanya waktu  peralatan  surveilans.  Pada  Terminal  penumpang Tanjung Priok melaksanakan seluruh kriteria tersebut.

## D. Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan
Penilaian  keamanan  memiliki  9  skenario  ancaman,  yaitu pertama  perusakan/penghancuran  pelabuhan  atau  kapal dengan  alat  peledak,  pembakaran,  sabotase,  atau  perusakan dan tindakan berbahaya. Pembajakan atau perampasan kapal atau orang di atas kapal atau di pelabuhan. Merusak dengan mautan/peralatan kapal/sistem barang kapal. Pelanggaran/akses tidak sah atau digunakan termasuk adanya penumpang  gelap.  Penyelundupan  senjata/alat  barang berbahaya.  Menggunakan  kapal  ilegal  untuk  membawa orang-orang  yang  ingin  menyebabkan  insiden  keamanan. Penggunaan  kapal  itu  sendiri  sebagai  senjata  untuk menyebabkan  kerusakan  atau  kehancuran.  Penyumbatan pintu  masuk  pelabuhan  dan  pendekatan.  Serangan nuklir.senjata biologis dan kimia.
Pada  penilaian  ini  terdapat  tingkat,  yaitu  penilaian ancaman,  penilaian  kerentanan,  dan  penilaian  dampak. Dengan penjelasan nilai pada tiap tingkat tertera pada Tabel 1.  Pada  Tabel  2,  hasil  penilaian  seluruh  skenario  memiliki prioritas tindakan document (D). Pada Tabel 3, hasil penilaian terdapat 2 skenario yang memiliki tingkat Consider (C), yaitu pada skenario 1, kerusakan/kehancuran pelabuhan atau kapal oleh alat peledak, pembakaran, sabotase, atau perusakan dan tindakan berbahaya. Dan pada skenario  2,  pembajakan atau perampasan kapal atau orang di atas kapal atau di pelabuhan.
Berdasarkan  Tabel  4,  hasil  penilaian  terdapat  2  skenario yang  memiliki  tingkat Consider (C),  yaitu  pada  skenario  1, kerusakan/kehancuran  pelabuhan  atau  kapal  oleh  alat peledak, pembakaran, sabotase, atau perusakan dan tindakan berbahaya. Dan pada skenario 5, penyelundupan senjata/alat termasuk barang berbahaya.
Berdasarkan analisa risiko terhadap Terminal penumpang Tanjung  Priok,  Terminal  Penumpang  Gapura  Surya Nusantara, dan PT. ISM Bogasari Flour Mills, nilai ancaman, kerentanan,  dan  dampak  dilakukan  perhitungan  untuk mendapatkan  prioritas  tindakan  yang  akan  dilakukan. Prioritas tindakan tersebut adalah document (D) bahwa target skenario  tidak perlu  strategi mitigasi  saat  ini dan karena itu hanya  perlu  untuk  didokumentasikan  saja, consider (C) bahwa  target  skenario  harus  dipertimbangkan  berdasarkan kasus untuk  perbaikan kelemahan/kekurangan, dan mitigate (M) bahwa target skenario perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk mengurangi kemungkinan ancaman.
Dari  perhitungan  pada  Tabel  1,  2  dan  3  didapatkan  hasil tingkat  risiko  terhadap  setiap  skenario  pada  Terminal Penumpang  Tanjung  Priok,  Terminal  Penumpang  Gapura Surya Nusantara dan PT. ISM Bogasari Flour Mills.
Berdasarkan  Tabel  5,  didapatkan  bahwa  pada  seluruh skenario,  Terminal  Penumpang  Tanjung  Priok  memiliki probabilitas very low (sangat rendah).
Berdasarkan  Tabel  6,  didapatkan  bahwa  pada  seluruh skenario,  Terminal  Penumpang  Gapura  Surya  Nusantara memiliki probabilitas very low (sangat rendah) dengan rata- rata risiko 4 (tinggi) pada skenario 1 yaitu
perusakan/kehancuran  pelabuhan  atau  kapal  oleh  alat peledak, pembakaran, sabotase atau perusakan dan tindakan berbahaya dengan rata-rata risiko 4 (tinggi), pada skenario 2 yaitu pembajakan atau perampasan kapal  atau orang di  atas kapal  atau  di  pelabuhan,  dan  pada  skenario  7  yaitu penggunaan  kapal  itu  sendiri  sebagai  senjata  untuk menyebabkan kerusakan atau kehancuran.
Berdasarkan  Tabel  7,  didapatkan  bahwa  pada  seluruh skenario, PT. ISM Bogasari Flour Mills memiliki probabilitas low (rendah)  pada  skenario  5  yaitu  penyelundupan senjata/alat  termasuk  barang  berbahaya  dengan  rata-rata risiko 4 (tinggi), dan pada skenario 1 dengan probabilitas very low (sangat rendah) dengan rata-rata risiko 4 (tinggi).

## E. Strategi Mitigasi
Berdasarkan hasil analisis dan survey, didapatkan strategi mitigasi, strategi pencegahan yang disarankan adalah berikut.

## 1) Strategi Mitigasi Terminal Penumpang Tanjung Priok
Menugaskan personel tambahan untuk menjaga titik akses fasilitas  pelabuhan  pada  tingkat  keamanan.  Membatasi jumlah titik akses ke fasilitas pelabuhan. Penggunaan kapal patroli untuk meningkatkan keamanan.

## 2) Strategi  Mitigasi  Terminal  Penumpang  Gapura  Surya Nusantara
Meningkatkan pemeriksaan untuk setiap tamu yang masuk ke fasilitas pelabuhan. Pemeriksaan terhadap setiap personil yang  memasuki  wilayah  fasilitas  pelabuhan.  Menyediakan sistem dan perangkat keamanan untuk mendeteksi akses yang tidak sah. Adanya patrol perairan dan dilakukan secara rutin. Harus dibuat tanda serta pemantauan pada area terbatas.

## 3) Strategi Mitigasi PT. ISM Bogasari Flour Mills
Menyediakan  sistem  komunikasi  sekunder  dan  darurat. Perlu  disertakan  mesin  x-ray  pada  setiap  akses.  Memeriksa dan memberikan tanda pengenal  kendaraan yang memasuki daerah  terbatas.  Menyediakan  sistem  perangkat  keamanan yang  berteknologi  tinggi.  Harus  dibuat  tanda  serta pemantauan pada area terbatas.

## V. KESIMPULAN/RINGKASAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini,  Terminal  Penumpang  Tanjung  Priok  perlu  adanya peningkatan  terhadap  tingkat  keamanan  2  terhadap  akses fasilitas  pelabuhan  dengan  hasil  prioritas  tindakan  bahwa pada  seluruh  kriteria  memiliki  prioritas  tindakan document (D) , dengan memiliki risiko terhadap seluruh kriteria very low (sangat  rendah).  Pada  Terminal  Penumpang  Gapura  Surya Nusantara memiliki beberapa kriteria dan skenario yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ISPS Code. Dengan memiliki 2 (dua)  prioritas  tindakan consider (C)  pada  skenario  1  dan skenario  2,  dengan  memiliki  risiko  tertinggi  terhadap skenario  1  dengan  rata-rata  probabilitas  13,68 very  low (sangat  rendah)  dan  tingkat  risiko    4  (tinggi)  serta  pada skenario  2  dengan  rata-rata  probabilitas  10,48 very  low (sangat  rendah) dan tingkat  risiko  4 (tinggi). Pada PT. ISM Bogasari Flour Mills perlu adanya peningkatan terhadap segi keamanan fasilitas pelabuhan, Perwira Perencanaan keamanan  Fasilitas  Pelabuhan  (PFSP)  serta  diberbagai tingkat keamanan, dengan memiliki 2 (dua) prioritas tindakan consider (C) pada skenario 1 dan skenario 5, dengan memiliki
risiko  tertinggi  terhadap  skenario  1  dengan  rata-rata probabilitas 18,21 dan tingkat risiko 4 (tinggi).
Penerapan Interantional  Ship  and  Port  Facility  Security (ISPS)  Code  di  Indonesia  berdasarkan  studi  kasus  sudah menerapkan  penerapan  yang  merujuk  kepada  ISPS  Code, namun  dengan  catatan  bahwa  penerapan  tersebut  harus ditingkatkan  dan  diperketat  pada  segi  keamanan  fasilitas pelabuhan,  Perwira  Keamanan  Fasilitas  Pelabuhan  (PFSO), operasional  dan  tingkat  keamanan,  pelatihan,  praktik pelatihan,  dan  pelasksanaan  latihan  ( training,  drill,  and exercise ), Perwira Perencanaan Keamanan Fasilitas Pelabuhan  (PFSP)  demi  meningkatnya  ekonomi  maritim Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  M. Mujiburrokhman, “Optimalisasi Penanganan Gangguan Keamanan di  Area  International  Ship  and  Port  Facility  Security  (ISPS)  Code
Pelabuhan  Tanjung  Emas  Semarang,”  Departemen  Ketatalaksanaan Angkatan Laut dan Kepelabuhan: Politeknik Ilmu Pelayaran, 2019.
[2]  A.  Taequi  and  M.  Basuki,  “Study  implementasi  ISPS  code  pada pelabuhan  dili  timor-leste,” J.  Sumberd.  Bumi  Berkelanjutan ,  vol.  2, no. 1, pp. 23--27, 2020.
[3]  J. Malisan, “Penerapan standar kompetensi bidang port security untuk peningkatan  pelayanan  pelabuhan  (studi  kasus  pelabuhan  tanjung perak),” War. Penelit. Perhub. , vol. 26, no. 12, 2014.
[4]  M.  McNicholas, Maritime  Security:  An  Introduction .  Oxford: Butterworth Heinemann, 2016.
[5]  A. B. Wicaksono, “Pengembangan Security Level Score pada Port dan Kapal  di  Indonesia,”  Departemen  Sistem  Perkapalan:  Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016.
[6]  Menteri  Perhubungan, Peratuan  Menteri  tentang  Manajemen Keamanan Kapal dan Pelabuhan . Jakarta: Kementerian Perhubungan, 2016.
[7]  C.  M.  Y.  Djemat,  “ISPS  code  diterapkan  di  pelabuhan  perikanan samudera jakarta, mungkinkah?,” Indones.  J.  Int.  Law ,  vol.  2,  no.  3, 2005.
[8]  E.  J.  Vaughan and T.  Vaughan, Fundemental  of  Risk  and  Insurance . New Jersey: John Wiley & Sons, 2007.
[9]  H.  Kerzner, Project  Management.  A  System  Approach  to  Planning Scheduling and Controlling . New Jersey: John Wiley & Sons, 2017.