## E-SuKet: Peningkatan Kualitas Layanan Desa Tenggarang Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso melalui
Implementasi  Layanan  Surat  Keterangan  Berbasis Elektronik
Januar Adi Putra 1* , Beny Prasetyo 2 , Lutfie Ariefianto 3
1,2 Fakultas Ilmu Komputer/Universitas Jember, 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/Universitas Jember *Korespondensi E-mail: januaradi.putra@unej.ac.id
Riwayat Artikel:
Dikirim: 17-06-2022
Direvisi: 03-07-2022 Diterima: 30-09-2022 Abstract:  Pelayanan  publik  yang  baik  bagi  seluruh masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh seluruh lembaga pemerintahan. Hal ini sebagai bagian  dari  perwujudan  tata  kelola  pemerintahan yang baik (good government governance). Berdasarkan  data  yang  dihimpun  oleh  Lembaga Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  (LP2M) (UNEJ,  2019) Universitas  Jember  (UNEJ),  Desa
Tenggarang yang terletak di Kecamatan Tenggarang Kabupaten  Bondowoso  memiliki  beberapa  masalah yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.  Tidak  adanya  media  sebagai  wadah pengaduan keluhan/aspirasi masyarakat & pengurusan  surat  izin/keterangan  yang  masih dilakukan dengan cara manual membutuhkan waktu lama.  Kondisi  ini  membuat  permasalahan  yang dialami  warga  tidak  dapat  tertangani  dengan  baik. Jarak pemukiman antar warga dan dengan balai desa cukup jauh. Hal ini menyebabkan masyarakat malas untuk  menyampaikan  permasalahan  /  aspirasinya karena  dibutuhkan  usaha  yang  cukup  besar  untuk mencapai  balai  desa,  pengurusan  surat  izin  yang masih dilakukan secara manual juga sangat menyita waktu  masyarakat.  Sementara  disisi  lain  banyak kebutuhan pada masyarakat perlu penanganan/respon yang cepat Kata Kunci: Pelayanan, Publik, Desa, Pengaduan

## Pendahuluan
Pada awalnya teknologi berkembang secara lambat. Namun seiring dengan kemajuan  tingkat  kebudayaan  dan  peradaban  manusia  perkembangan  teknologi berkembang dengan cepat. Semakin maju kebudayaannya, semakin berkembang teknologinya  karena  teknologi  merupakan  perkembangan  dari  kebudayaan  yang maju dengan pesat (Adib, 2011). Terobosan teknologi di bidang mikro-elektronika, bio  teknologi,  telekomunikasi,  komputer,  internet,  dan  robotik  telah  mengubah secara  mendasar  cara-cara  kita  mengembangkan  dan  mentransformasikan
teknologi  ke  dalam  sektor  produksi  yang  menghasilkan  barang  dan  jasa  dengan teknologi tinggi (Buhal, 2020)
Menurut (Presiden Indonesia , 2003) Teknologi informasi dan komunikasi juga mencakup semua golongan masyarakat,termasuk  pemerintah.Teknologi  informasi dan  komunikasi digunakan dalam pengembangan pembangunan kota pintar, salah satunya adalah  aplikasi  untuk  meningkatkan  efisiensi, meningkatkan  layanan publik,dan meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kemajuan teknologi dapat memudahkan  semua  orang  untuk  berkomunikasi  dan  mendapat  informasi  dari berbagai sumber yang disediakan. Kemajuan teknologi sendiri telah merambah ke banyak  bidang,  seperti  bidang  perdagangan,  bidang  kesehatan,  bahkan pemerintah telah mulai menerapkan teknologi sebagai inovasi untuk mengerjakan pekerjaannya.
Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 (Inpres Nomor 3, 2013) tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government menjadi awal pemanfaatan  teknologi,  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  di  seluruh  tingkatan pemerintahan  di  Indonesia  (Republik  Indonesia,  2003).  Ringkas  kata  kemajuan teknologi  saat  ini  benar-benar  telah  diakui  dan  dirasakan  memberikan  banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia  (Dwiningrum, 2012). Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dapat  diterapkan  pada pelayanan  fasilitas  kemasyarakatan  yang  dapat  membantu  dalam  pemenuhan kebutuhan masyarakat pada bidang perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik, hingga kebijakan pemerintah (Hartianingsih, 2010)
Inpres  tersebut  menekankan  akan  pentingnya  pemanfaatan  TIK  dalam  tata kelola informasi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan  transparan  (Damanik,  2017).  Penerapan  e-Government  merupakan  upaya pemerintah  dalam  memberikan  kemudahan  kepada  publik  untuk  mengakses informasi, sehingga publik dapat melakukan pengawasan kebijakan dan kegiatan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  (Romli  &  Nurlia,  2017).  Menurut  (Indonesia, 2009)tentang Pelayanan Publik menjelaskan  bahwa  memberikan  pelayanan  yang bermutu    tinggi  berdasarkan  prinsip  dan  tujuan  pelayanan,  dan  fungsi  utama pemerintahan yang  baik  yaitu  mampu  menyediakan  kebutuhan  pelayanan  bagi setiap  warga    negara    dan    penduduk    sesuai    dengan    peraturan    perundang- undangan,termasuk barang,jasa,dan / atau jasa administrasi.
Melalui  layanan  e-Government,  masyarakat  dapat  dengan  cepat  untuk mendapatkan  informasi  ataupun    memberikan    informasi    kepada    publik. Kemudahan  komunikasi  dapat  digunakan  oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi namun bagi warga desa kemudahan komunikasi dapat digunakan untuk menyebarkan  informasi  yang  dimiliki  kepada  khalayak  ramai.  Salah  satu pemerintahan  yang  mulai  menerapkan  TIK  adalah  Pemerintah  Kabupaten Bondowoso.  Kabupaten    Bondowoso    merupakan    salah    satu    kabupaten  di

## JPM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang
Provinsi  Jawa Timur  yang  memiliki perkembangan TIK cukup pesat. Pemerintah Kabupaten  Bondowoso  telah  menerapkan  e-Government  hingga  ke  level pemerintah  desa  yaitu  dengan  mengembangkan  Sistem  Administrasi  dan Informasi.  (Gie,  1993)  menyatakan  administrasi  adalah  segenap  rangkaian kegiatan  penataan  terhadap  pekerjaan  pokok  yang  dilakukan  oleh  sekelompok orang  dalam  kerja  sama  mencapai  tujuan  tertentu  sedangkan  informasi  (Davis, 1999)  adalah  data  yang  telah  diolah  menjadi  suatu  bentuk  yang  penting  bagi  si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan- keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang.
Desa (SAID) yang saat ini telah diterapkan di 90 desa. Kabupaten Bondowoso memiliki luas 1.586 km2, terdiri dari 23 kecamatan dengan topografi yang berbeda- beda.  Dengan  kondisi  ini  setiap  kecamatan  maupun  desa  memiliki  tantangan tersendiri  dalam  proses  pelayanan  publik  bagi  masyarakat.  Salah  satunya  yang terjadi di Desa Tenggarang yang berada di Kecamatan Tenggarang. Berdasarkan roadmap rumusan masalah dan solusi pada pengabdian sebelumnya dan didukung dengan hasil observasi lapang terkini yang dilakukan tim pengabdian pada mitra, permasalahan  saat  ini  yang  perlu  dituntaskan  adalah  terkait  layanan  surat keterangan.  Layanan  ini  masih  dilakukan  secara  manual  sampai  saat  ini.  Tidak jarang  warga  harus  bolak-balik  dan  lebih  dari  satu  hari  untuk  pengurusan  surat keterangan. Tentunya kondisi ini cukup menyita waktu dan tenaga masyarakat. Pun demikian bagi aparat Pemerintah Desa juga merasakan hal yang sama. Sehingga pada  pengabdian  tahun  ini,  tim  akan  berfokus  untuk  membangun  layanan  surat keterangan berbasis elektronik (E-SuKet). Solusi ini juga sebagai wujud nyata untuk mendukung pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance).
Upaya pemerintah untuk lebih mendekatkan interaksi atau komunikasi antara pemerintah  dan  masyarakat  merupakan  hal  penting  dalam  rangka  mewujudkan asas  keterbukaan  dan  transparansi  pemerintah  terhadap  seluruh  masyarakat. Berdasarkan  hasil  analisis  tim  pengusul  terhadap  permasalahan  terkini  yang dialami    mitra,  maka  pada  tahun  ini  tim  pengabdian  akan  berfokus  untuk pengembangan  alikasi  untuk  pengurusan  surat  keterangan/administrasi  sebagai solusi  permasalahan.  Adapun  kegiatan  analisis  dapat  dilihat  pada  Gambar  1. Aplikasi yang akan dikembangkan memiliki beberapa modul diantaranya: (1) Modul Surat Keterangan, (2) Modul Rekomendasi Prioritisasi.
Modul  Surat  Keterangan  berisi  tentang  layanan  bagi  masyarakat  untuk melakukan  pengurusan  surat  keterangan  yang  disesuaikan  dengan  mekanisme dan  SOP  yang  ada.  Substansi  surat  keterangan  menyesuaikan  bidang  yang dilayani  pada  Pemerintah  Desa  Tenggarang.  Modul  kedua  yaitu  modul rekomendasi  prioritas  penanggulangan  keluhan/aspirasi.  Modul  ini  berisi  tentang rekomendasi  perangkingan  keluhan  yang  dapat  ditanggapi  terlebih  dahulu. Pengembangan aplikasi ini akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 (dua) tahun.

## JPM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang
Gambar 1. Analisis Situasi Mitra

## Metode
Berisi  Secara  keseluruhan  pengabdian  direncanakan  dilakukan  dalam  3 tahun.  Pada  fase/tahun  pertama  ini  aplikasi  yang  dikembangkan  berfokus  pada modul laporan. Untuk membangun sebuah sistem dibutuhkan sebuah model dalam pengembangannya.  Dalam pengabdian  ini  model  yang digunakan adalah model scrum seperti pada gambar 2. Model Scrum terdiri dari tim Scrum dan peran- peran yang diperlukan, acara (event), artefak (artifact), dan aturan main. Aturan main dari Scrum mengikat  acara peran,  dan artefak serta menggambarkan hubungan  dan interaksi  antara  satu komponen dengan yang lainnya (Azdy, 2012).
Gambar 2. Model Scruum (Sommerville, 2010)
Keterangan model Scrum :
A. Peranan :
1. Product  owner  :  Peran  ini  nantinya  membuat  daftar  kebutuhan berprioritas  yang  disebut  dengan  Product  backlog  dan  bertanggung jawab terhadap nilai bisnis dari sebuah produk.
2. ScrumMaster  :  Peran  ini  memastikan  tim  pengembang  dapat  bekerja secara  fungsional  dan  produktif.  Selama  Sprint,  ScrumMaster
memastikan tim tetap pada tujuannya.
3. Tim  :  self-organize  atau  tim  pengembang  untuk  menyelesaikan pekerjaan.
B. Acara :
1. Sprint  planning  :  tim  bertemu  dengan  Product  owner  untuk  memilih pekerjaan    yang  akan  diselesaikan  selama  Sprint.  Selama  Sprint planning  (meeting),  tim  (pengembang)    memilah  urutan  teratas  dari Product  backlog  (yang  kemudian  disebut  dengan  Sprint  backlog),  dan menentukan bagaimana cara pengimplementasiannya.
2. Daily Scrum : tim bertemu setiap hari untuk membicarakan progres yang telah diberi batasan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah diberikan.
3. Sprint  review  :  tim  mendemonstrasikan  apa  yang  telah  diselesaikan selama Sprint kepada Product owner.
4. Sprint retrospective : tim mencari cara untuk meningkatkan produk dan proses.
C. Artefak :
1. Product backlog : daftar prioritas dari proyek yang diinginkan.
2. Sprint  backlog  :  kumpulan  pekerjaan  yang  disetujui  oleh  tim  untuk diselesaikan dalam satu Sprint, dipecah menjadi beberapa task.
3. Burndown chart : tampilan sekilas terhadap pekerjaan yang tersisa.
D. Sosialisasi dan Pelatihan
E. Monitoring & Evaluasi
Gambar 3. Gambaran Produk Penelitian

## Hasil
Berdasarkan  metode  penelitian  yang  telah  di  rancang,  maka  pengabdian dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  dan  sasaran.  Berdasarkan  hasil analisis  kebutuhan  dan  observasi  yang  telah  dilaksanakan,  maka  aplikasi

## JPM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang
terintegrasi berhasil dibangun dan masih terus dikembangkan.
Gambar 4. Sistem yang telah dikembangkan
Gambar 5 . Halaman data penduduk desa
Gambar 6. Halaman Login Sistem

## Diskusi
Kegiatan  monitoring  &  evaluasi  pada  fase  ini  dilakukan  untuk  memastikan bahwa  aplikasi  yang  telah  dikembangkan  berjalan  dengan  baik  dan  mampu mengatasi  permasalahan  mitra.  Monitoring  dilaksanakan  dengan  memantau penggunaan  aplikasi  dan  membantu  mitra  apabila  mengalami  kendala  dalam
penggunaannya.  Untuk  menilai  keberhasilan  kegiatan  pada  fase  ini  maka  akan dilakukan evaluasi awal (sebelum kegiatan dilakukan) dan evaluasi akhir (setelah kegiatan  dilakukan)  dengan  cara  memberikan  daftar  pertanyaan  kepada  mitra. Setelah  aplikasi  selesai  dibangun  dan  dinyatakan  siap  untuk  digunakan,  tim pengusul akan melakukan serah terima sistem kepada mitra. Dalam proses serah terima  ini  juga  dilakukan  sosialisasi  dan  pelatihan  penggunaan  aplikasi  sebagai wujud  transfer  teknologi  dari  tim  pengusul  kepada  mitra.  Sehingga  mitra  dapat menggunakan aplikasi dengan baik dan benar sesuai dengan fungsinya.
Hal  yang mungkin  bisa  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  untuk menerapkan e-Government hingga  ke  level  pemerintah  desa  yaitu  dengan mengembangkan Sistem Administrasi dan Informasi
1. Publikasi (komunikasi satu arah) adalah publikasi adalah setiap tindakan atau rancangan/desain  produk  yang  menarik  khalayak,  seperti  informasi  yang mempunyai nilai berita sehinggan menarik perhatian dan dukungan khalayak (Liliweri, 2011) dalam hal ini Layanan dapat diakses oleh seluruh masyarakat
2. Interact (komunikasi dua arah) adalah Interaksi adalah satu pertalian sosilal antar  individu  sedemikian  rupa  sehingga  individu  yang  bersangkutan  saling mempengaruhi satu sama lainnya (Chaplin, 2011) dalam hal ini sudah tersedia media  pendukung  interaksi  antara  Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso dengan masyarakat.
3. Transact  (Transaksi),  adalah Pertukaran  barang  dan  jasa  antara  (baik individu,  perusahaan-perusahaan  dan  organisasi  lain)  kejadian  lain  yang mempunyai  pengaruh  ekonomi  atas  bisnis.  (Skousen,  Stice,  &  Stice,  2009) dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bondowoso membebaskan biaya kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya melalui Layanan Aspirasi Masyarakat,  hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pel  ayanan  Publik  bahwa  untuk  mendapatkan  pelayanan  publik, masyarakat dibebankan biaya seminimal mungkin

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan sampai saat ini, dapat  disimpulkan  bahwa  aplikasi  yang  telah  dibangun  dapat  membantu  warga desa untuk membuat surat  keterangan. Pembuatan aplikasi ini telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang terlibat. Data yang disajikan telah disesuaikan dengan data pada kondisi real sehingga informasi yang dihasilkan memiliki tingkat keakuratan  yang  cukup  tinggi. Berdasarkan  capaian  luaran  pengabdian  yang dihasilkan hingga saat ini, terdapat beberapa saran yang dapat memperkaya hasil pengabdian/pengabdian lebih lanjut: (1)  Dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat  secara  terus  menerus  agar  penggunaan  aplikasi  meningkat  dan meluas.  (2)  Perlunya  review  modul  aplikasi  secara  berkala  untuk  memastikan
aplikasi berjalan dengan baik.

## Daftar Referensi
Adib,  M.  (2011). Filsafat  ilmu:  onto-logi,  epistemologi,  aksiologi,  dan  logika ilmu pengetahuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Azdy,  R.  (2012).  Implementasi  Scrum  Pada  Pengembangan  Software Terdistribusi. Seminar Nasional Informatika , 32-37.
Buhal. (2020). Visi Iptek memasuki milenium. Jakarta: UI Press.
Chaplin, J. (2011). Kamus Psikologi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Damanik,  M.  (2017).  E-Government  dan  Aplikasinya  di  Lingkungan Pemerintah Daerah. 151-164.
Davis, G. (1999). Kerangka dasar sistem informasi manajemen. Jakarta.
Dwiningrum, S. (2012). Ilmu sosial & Budaya dasar. Yogyakarta: UNY Press.
Gie, T. (1993). Unsur-unsur Administrasi. Yogyakarta.
Hartianingsih.  (2010).  Persepsi  masyarakat  terhadap  diseminasi  informasi daerah.
Indonesia,  P.  (2009). Undang-Undang  RI  No.25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik.  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2009.  Sekretariat  Negara. Jakarta,
1 –77. Retrieved from
http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-25- tahun-2009-tentang-pelayanan-publik.pdf
Inpres  Nomor  3.  (2013). Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan  E-Government. Retrieved from https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/326/t/instruksi+presiden+no mor+3+tahun+2003+tanggal+9+juni+2003
Liliweri, A. (2011). Komunikasi : Serba Ada Serba Makna. Jakarta: Kencana.
Presiden Indonesia .  (2003). E-government,  P., & Indonesia, P.  R. Instruksi Presiden Republik Indonesia.
Romli,  O.,  &  Nurlia,  E.  (2017).  Lemahnya  Badan  Permusyawaratan  Desa (Bpd)  Dalam  Melaksanakan  Fungsi  Pemerintahan  Desa  (Studi  Desa Tegalwangi Kecamatan MenesKabupaten Pandeglang. CosmoGov .
Skousen,  F.,  Stice,  J.,  &  Stice,  E.  (2009). Akuntansi  Keuangan  Menengah Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
UNEJ,  L.  (2019).  Sistem  Informasi  Desa  Binaan  Universitas  Jember  Pusat Pemberdayaan Masyarakat. LP2M UNEJ .