INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5254-5264 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Humas Pemerintah Kota Batam Dalam Penanganan Kasus Rempang
Dzaky Furqon 1 ✉ , Tria Patrianti 2 , Yudistira Raden Syahputra 3 , Muhammad Rifqi 4 ,
Muhammad Aby Bagas 5
(1) FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta
(2) Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta
Email: dzaky@umj.a c.id 1 ✉

## Abstrak
Kasus kerusuhan yang terjadi di wilayah bagian kota batam, Pulau Rempang menimbulkan sorotan dari  di  negara  Indonesia  karena  konflik  antara  pemerintah  dan  perusahaan  dengan  masyarakat. Masalah yang terjadi di Pulau Rempang akan menimbulkan citra buruk bagi pemerintah kota batam. Oleh karena itu peran humas pemerintah kota batam sangat dibutuhkan untuk mempertahankan citra baik pemerintah kota batam dan menetralisir problematika yang terjadi di masyarakat pulau Rempang. Selain  itu  peran  media  juga  sangat  diperlukan  agar  tidak  terjadi  di  media  yang  akhirnya  terjadi penyelewengan  informasi.  Peran  humas  pemerintah  kota  batam  dalam  menangani  masalah  di kepulauan Rempang ini menjadi tugas penting untuk menyelesaikan kasus pembangunan Rempang Eco City. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran humas pemerintah kota batam untuk menyelesaikan masalah di kepuluan Rempang. Metode penelitian ini menggunakan Kajian Literatur dengan Pendekatan Kualitatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik analisis framing melalui pengamatan dari jurnal, media sosial, serta media massa.
Kata Kunci : Citra, issue, Humas Pemerintah, Rempang

## Abstract
The case of riots that occurred in the Batam city area, Rempang Island, raised the spotlight in Indonesia because of the conflict between the government, companies and the community. The problems that occurred on Rempang Island will create a bad image for the Batam city government. Therefore, the role of public relations for the Batam City government is very much needed to maintain the good image of the Batam City government and neutralize the problems that occur in the Rempang Island community. Apart from that, the role of the media is also very necessary so that this does not happen in the media which results in misappropriation of information. The role of Batam city government public relations in dealing  with  problems  on  the  Rempang  Islands  is  an  important  task  to  resolve  the  case  for  the development of Rempang Eco City. Therefore, the aim of this research is to find out the role of Batam city government public relations in solving problems in the Rempang Islands. This research method uses a literature review with a qualitative approach. Data collection techniques use framing analysis techniques through observations from journals, social media and online news.
Keywords: Image, issue, Government Public Relations, Rempang

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  dilakukan  karena  krusialnya  permasalahan  di  pulau  Rempang  yang terletak di Batam. Pasalnya, kasus ini telah menjadi perhatian nasional yang belum selesai dari puluhan tahun lamanya. Konflik yang terjadi pada pulau rempang harus di telusuri dan di  teliti  supaya  bisa  mendapatkan  progress  hasil  dari  kasus  itu  sendiri.  Pasalnya  negara Indonesia khsusnya hukum di Indonesia harus berjalan dengan baik dan rasional agar tidak ada pihak yang di lindungi karena ketidak jelasan hukum yang ada. Tentunya dalam hal ini, pemerintah kota Batam Kepulauan Riau harus menjadi penengah dan pengendali dari citra pulau Rempang yang bermasalah agar reputasi pemerintah setempat tidak semakin turun dan tidak adanya kepercayaan dari warga setempat. Bahkan jika hal ini tidak terselesaikan, maka dikhawatirkan pemerintah setempat tidak bisa membuat kebijakan yang progresif bagi wilayah setempat atas reputasi yang buruk. Tentunya pemerintah harus menjalin hubungan baik  dengan  stackholder  yang  terkait  agar  terjadi  pola  regulasi  komunikasi  yang  tepat sehingga tidak menjadi Keputusan dan kepentingan yang sepihak juga merugikan pihak lain. Kasus ini harus di atasi bersama tentu dengan bantuin media yang ada, karena jika tidak karena bantuan salah satunya media maka khalayak tidak akan tau tentang perkembangan kasus ini, Kasus ini harus bisa menjadi informasi public yang terbuka baik dari segi motif status,  perkembangan  kasus,  pelaku,  dan  hasil  progress  yang  telah  di  lakukan  oleh pemerintah setempat. Pihak pemerintah memang harus menangani dengan serius kasus ini agar  tidak  menjadi  besar,  terutama  humas  pemerintah  Rempang  juga  harus  turut  andil
dalam mengendalikan kasus ini agar secara perlahan kasus ini bisa di Kelola supaya tidak semakin parah dimata public.
Tentunya Konflik yang terjadi pada kepulauan Riau saat ini menjadi perhatian penting. Konflik di pulau Rempang ini adalah kasus Pembangunan fasilitas Eco city yang di usung oleh pemerintahan dan Perusahaan swasta (Irawan et al., 2021). Proyek Eco City dikerjakan oleh Pt. Artha Graha Group pimpinan Tomy Winata. Konflik di pulau Rempang sudah terjadi awalnya sejak puluhan tahun silam yang sebelumnya Kawasan tersebut sudah di huni oleh Masyarakat local dan pendatang. Namun, Masyarakat di sana belum memiliki sertifikat tanah yang resmi. Sebab tanah itu di miliki oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan (LKHK). Sedangkan BP Batam mulai terbentuk pada Oktober 1971 yang  diinisiasi  oleh BJ Habibie  sesuai  Keppres  No.  41  Tahun  1973  (Yudistira  &  Chaerudin).  Kasus  Rempang  ini bermula  pada  tahun  2001  yang  dimulai  oleh  pemerintah  pusat  dan  BP  Batam  dengan menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Perusahaan Pt. Makmur Elok Graha. Hal ini yang membuat kasus ini makin pelik karena hak kepemilikan tanah yang secara tidak langsung di alihkan oleh Pihak ke 3. Hal ini tentu menjadi tekanan bagi Masyarakat atau penduduk  yang  tinggal  di  wilayah  Rempang  karena  mendapatkan  ancaman  akan  status tanahnya  yang  di  atur  oleh  pihak  swasta.  Masyarakat  yang  merasakan  keresahan  akan masalah tersebut salah satunya adalah nelayan karena kesusahan terkait status kepemilikan tanahnya  yang  tidak  jelas.  Konflik  lahan  tersebut  memang  belum  bisa  muncul  karena perusahan  penerima  HPL  tersebut  belum  masuk  dan  berkuasa  penuh  untuk  mengelola lahan yang ada di rempang tersebut (Yudistira & Chaerudin, n.d.). Kemudian pada tahun 2022 ketika investor masuk untuk menguasai wilayah Rempang ini, maka mulailah rencana untuk melakukan proyek ambisius yang Bernama Rempang Eco City. Kawasan tersebut berisi tempat  Industri,  tempat  Perdagangan  dan  tempat  wisata  yang  terintegrasi.  Kawasan tersesbut  sengaja  di  buat  untuk  menaikan  daya  saing  antar  negara  negara  lainnya diantaranya Singapura dan Malaysia. Selanjutnya Proyek ini mulai masuk pada tahun 2023 ini dalam Program Strategi Nasional 2023. Pembangunan ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator  Bidang  Perekonomian  No.  7  Tahun  2023  yang  disahkan  pada  tanggal  28 Agustus dengan nilai Investasi diperkirakan sebesar Rp. 381 Triliun. Proyek ini diharapkan akan selesai pada tahun 2080 dengan hasil bisa memberikan perubahan pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut khsusunya di wilayah Kepulauan Batam dan sekitarnya. Seperti hal  nya  Organisasi  komunikasi  memerlukan  pertemuan  interpersonal  vertical,  presentasi, laporan,  dan  pengalaman.  Organisasi  pada  umumnya  adalah  berkaitan  dengan  fungsi organisasi, termasuk iklim, aturan dan personel (Islami et al., 2021). Sedangkan Informasi organisasi adalah salah satu cara untuk menjelaskan cara organisasi mengartikan informasi
yang membingungkan atau ambigu. Teori ini memusatkan perhatian dan proses pengaturan anggota – anggota  dalam  sebuah  organisasi  untuk  mengelola  informasi  dari  pada memperhatikan struktur organisasi itu (Islami et al., 2021).
Permasalahan Rempang ini juga didukung oleh media massa, sehingga terciptanya komunikasi dua arah antara komunikator dan komunikan. Namun tidak semua media massa membuka  respon  kepada  komunikan  untuk  melakukan  komunikasi  dua  arah  tersebut. Komunikasi massa lah yang menjadi alur dan sumber terciptanya dinamika persoalan yang sebelumnya kecil bisa menjadi besar atau sebaliknya. Komunikasi massa bisa melalui media massa, baik media audio visual maupun cetak. Dalam komunikasi massa selalu melibatkan Lembaga dan komunikatornya bergerak dalam organisasi yang kompleks (Sofian & Lestari, 2021). Mc Quail (1996) menjelaskan bahwa komunikasi massa memiliki 5 fungsi diantaranya fungsi  pengawasan  (Survailance),  fungsi  penafsiran  (interpretation),  fungsi  keterkaitan (linkage),  fungsi  penyebaran  nilai  (transmission  of  value),    dan  fungsi  hiburan (entertainment). Fungsi pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam  melihat  arus  masalah  yang  akan  atau  sedang  terjadi  di  media  tersebut.  Hal  ini bertujuan untuk mengontrol atau mengawasi pihak terkait dalam mengantisipasi terjadinya masalah  yang  semakin  besar  dan  menstabilkan  serta  mengkonfirmasi  kepada  masing masing  pihak  terkait  Langkah  apa  yang  harus  di  lakukan  untuk  menghadapi  masalah tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi penafsiran. Dalam fungsi penafsiran ini Masyarakat bisa memberikan arti atau memberi tanggapan kepada berita yang ada di media berdasarkan penafsiran  atau  maksud  masing  masing.  Dalam  hal  tersebut  sangat  penting  dilakukan, karena  untuk  melihat  pendapat  dari  Masyarakat  dalam  proses  menyelesaikan  masalah. Karena asumsi atau penafsiran yang ada menjadi referensi dalam menentukan kebijakan. Masyarakat  juga  bisa  memberikan  aspirasi,  saran  atau  lainnya  di  media  massa  sebagai bentuk Solusi. Fungsi ketiga yaitu fungsi keterkaitan dimana semua pihak bisa menjadi saling keterkaitan dan terhubung dalam media massa. Pastinya suatu kasus memerlukan pihak lain dalam proses penyelesaianya, maka dari itu media massa bisa menggabungkan pihak terkait agar khalayak tau bahwa pihak mana saja yang sebenernya terkait dalam masalah ini. Media massa juga bisa memberikan mengkaitkan berita ke pihak lain sebagai bentuk informasi dan alat  komunikasi  agar  terhubung.  Proses  keterhubungan  ini  lah  yang  dinamakan  saling keterkaitan. Selanjutnya fungsi ke empat yaitu fungsi penyebaran nilai. Semua berita, semua informasi  dan  semua  kasus  pastinya  memiliki  nilai  yang  bisa  di  sebarkan  atau  di  ambil kepada khalayak. Seperti hal nya film yang kita tonton pasti di akhir film terdapat klimak yang  menjadi  nilai  kehidupan  untuk  kita  ambil  dan  bisa  digunakan  sehari  hari.  Namun berbeda dengan hal yang ada di media massa, kita bisa mengambil nilai dari 2 jalur. Jalur
yang pertama adalah  penyebaran nilai yang sudah murni  dari berita yang ada di media massa itu sendiri tanpa adanya gangguan dari manapun. Artinya adalah media yang merilis berita tersebut sudah bisa dipercaya penuh bahwa berita yang diunggah merupakan berita yang benar tanpa hoax. Hal ini bisa menjadi informasi utuh bagi khalayak dalam melihat dan menilai berita yang sudah ada. Dan kelima adalah fungsi hiburan yang bisa menjadi tempat kamu  bersenang  senang  dalam  melakukan  interaksi  secara  online  atau  sekedar menghilangkan rasa penat.
Selain itu framing model juga sangat berpengaruh di media massa. Pasalnya kasus Rempang ini tidak bisa semua  orang  melihat dengan  langsung progress  penyelesaianya seperti  apa.  Karena  akse  yang  terbatas  dan  pengawasan  yang  cukup  ketat  di  tempat kejadian ditambah lokasi ini berada di kepulauan yang cukup susah untuk di akses. Maka dari itu Masyarakat hanya bisa melihat kasus ini dari media media, berita televisi dan akses online lainnya yang ada. Maka dari itu framing model digunakan untuk mengetahui suatu realitas yang terjadi dilapangan dan Bagaimana cara menafsirkan realitas tersebut dalam sebuah  konten.  Entman  menunjukan  bahwa  framing  pada  dasarnya  merujuk  pada pemberitaan  definisi,  penjelasan,  evaluasi,  dan  rekomendasi  dalam  suatu  berita  untuk menekan  kerangka  pikir  terhadap  suatu  peristiwa.  Untuk  mengetahui  framing  yang digunakan  oleh  media,  Entman  menggambarkan  Bagaimana  sebuah  peristiwa  dimaknai oleh wartawan (Sofian & Lestari, 2021).
Dari  penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah Pembangunan Rempang Eco City ini perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hasil dan perkembangan yang  terjadi.  Karena  jika  tidak  adanya  penelitian  lebih  lanjut,  maka  ini  akan  menjadi boomerang atau masalah yang lebih besar khususnya untuk Masyarakat wilayah Rempang. Transparansi dan progress lebih lanjut terkait masalah ini harus segera dikerjakan agar bisa menjadi suatu Keputusan yang bermanfaat untuk Masyarakat dan pihak lain yang terkait. Selain itu juga masih banyak peneliti yang belum mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian padahal masalah ini adalah hal yang baru untuk diatasi secara Bersama sama dan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dalam proses penanganannya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat masalah penelitian ini agar bisa menjadi referensi dan bahan pertimbangan dalam proses penyelesaiannya.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan  Taylor  dalam  (Tanjung,2023)  menyatakan  pendekatan  kualitatif  adalah  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata -kata  tertulis atau lisan dari orang
orang dan perilaku yang dapat diminati. Menurut (Rahayu, 2020) bahwa caranya dengan mentranskipkan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan  diinterpretasikan  data  tersebut  untuk  memperoleh  kesimpulan  (Arifudin, 2023).   Penelitian  ini  menggunakan  metodelogi  analisis  framing.  Analisis  framing  adalah suatu penggambaran untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja) dibingkai oleh media. Analisis framing digunakan untuk melihat bagaimana aspek tertentu ditonjolkan atau ditekankan oleh media. Penonjolan atau penekanan aspek tertentu dari realitas tersebut haruslah dicermati lebih jauh. Penonjolan atau penekanan dalam aspek tertentu tersebut akan membuat bagian tertentu saja yang lebih bermakna, mudah diingat, dan mengena dalam pikiran Khalayak. (Sofian & Lestari, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan ibu kota semakin menjadi perhatian di kalangan pemerintah. Seperti hal nya dari segi aspek infrastruktur, ekonomi, pendidikan, teknologi dan lain lain. Hal ini di lakukan untuk mengejar reputasi negara yang tertinggal dari negara yang lainnya. Maka dari itu sejak era pemerintahan Jokowi, fokus infrastruktur juga menjadi fokus republik ini dalam bersaing di kalangan dunia. Dinas Humas Kota Metropolitan Batam berperan penting dalam memberikan informasi yang akurat dan transparan terkait peristiwa Rempang. Tanggung jawabnya  termasuk  berkomunikasi  secara  efektif  dengan  masyarakat  untuk  menjelaskan tanggapan  pemerintah  terhadap  insiden  tersebut  dan  mengklarifikasi  pertanyaan  yang mungkin  timbul.  Dengan  mengedepankan  transparansi  dan  komunikasi  yang  efektif, kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  daerah  akan  diperkuat.  Humas    Kota Metropolitan Batam dapat memberikan informasi resmi mengenai tata cara penanganan peristiwa  Rempang  sebagai  inisiatif  pengelolaan  kesehatan,  langkah  pengelolaan  dan kolaborasi  dengan  pemangku  kepentingan  Mereka  juga  dapat  menyampaikan  pesan pencegahan kepada masyarakat dan menjelaskan kebijakan serta tindakan  untuk mengatasi situasi  tersebut.  Metropolitan  Batam  Pemerintah  Kota  Metropolitan  Batam  termasuk Walikota  Batam  dan  berbagai  instansi  terkait  terus  melakukan  berbagai  upaya  untuk menangani  kejadian  Pulau  Rempang  Ini  adalah  bagian  dari  upaya  kami  untuk mengembangkan dan memecahkan masalah yang muncul di pulau tersebut Kegiatan yang dilakukan meliputi rapat, rapat koordinasi, dan upaya tanggap cepat  situasi darurat di Pulau Rempang Pemerintah Kota Batam pun menegaskan tekadnya untuk memberikan perhatian serius  terhadap  pengembangan  Pulau  RempangSelanjutnya,  upaya  peningkatan  kualitas layanan pengaduan Otoritas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terus dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak, termasuk peristiwa Pulau Rempang.
Seharusnya  kepentingan  internal  menjadi  hal  yang  harus  di  prioritaskan  dalam masalah  ini.  Seperti  halnya  masalah  kependudukan  Masyarakat  setempat  yang  harus  di utamakan dibandingkan dengan masalah proyek Pembangunan ekonomi yang ada. Namun pemerintah setempat lebih mementingkan proyek yang berasal dari eksternal di banding dengan masalah kependudukan yang ada di wilayah setempat. Memang persaingan di di masa  yang  akan  datang  akan  menjadi  tantangan  atau  peluang  yang  harus  kita  hadapi, namun perlu adanya koordinasi melalui komunikasi yang baik secara vertikal atau horizontal ke semua pihak. Sehingga proyek ini bisa dijalankan dengan baik. Masalahnya ada kesalahan pola komunikasi yang berujung konflik besar antara pemerintah dengan warga setempat dimana Masyarakat menganggap bahwa penduduk pulau Rempang akan di pindahkan ke lokasi lain. Hal ini di lakukan karena lokasi penduduk yang ditempati oleh Masyarakat sekitar akan di bangun Pembangunan. Hal ini juga di pertegas oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada acara ROSI di Kompas Tv pada tanggal 2 October 2023 yang menjelaskan bahwa masyarakat akan di pindahkan ke sebuah rumah  layak  huni.  Namun  Masyarakat  tetap  tidak  menginginkan  hal  tersebut  karena menurut mereka tempat tinggal mereka adalah identitas yang tidak boleh dirubah dengan keadaan apapun. Menurut Suardi selaku Juru Bicara Adat Rempang pada wawancara tim ROSI di Kompas TV menjelaskan bahwa “kami tidak mau di relokasi, silakan investasi masuk namun jangan sampai permukiman kami di pindakan”. Menurut Suardi, hal tersebut belum ada respon baik dari pemerintah pusat. Maka dari itu Menteri bahlil melakukan koordinasi melalui komunikasi antar pribadi dengan menggabungkan 3 tokoh Masyarakat dan hasilnya pun tetap sama yaitu menolak relokasi Masyarakat disana (kompas.tv, 2023).
Sementara  itu,  dijelaskan  dalam  website  Kepulauan  Riau  pada  acara  peluncuran pengembangan Pembangunan BP Rempang yang di selenggarakan di Gedung Ali Wahdana Lantai III Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat pada tanggal 12 April 2023. Gubernur  Kepulauan  Riau  yaitu  H.  Anshar  Ahmad  ,S.E.,  MM  mengapresiasi  dan  setuju terhadap proyek BP Rempang. Sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan Bersama Mentri Perekonomian untuk membuat perekonomian Kepulauan Rempang ini menjadi ekonomini yang maju, maka Gubernur Anshor mendukung dan mendorong proyek keberlanjutan BP Rempang  ini.  Hal  tersebut  dirasa  karena  akan  menjadi  investasi  yang  bagus  dan  bisa memajuan ekonomi sehingga  dengan  hasil yang  diharapkan sesuai maka perekonomian khususnya  di  dini  bisa  menaik  seperti  membangun  Kawasan  hijau,  membangun  akses perdagangan dunia, dan memberikan tempat kepada warga negara asing untuk bisa tinggal di  sini.  Sementara  itu  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  yaitu  Dr.  Ir.  Airlangga Hartanto,  M.B.A.,  M.M.T.,  IPU.   Menerangkan  bahwa  dengan  perluasan  pengembangan
Kawasan  BP  Rempang  bisa  juga  menjadi  bagian  dari  pengembangan  Kawasan  Batam, Bintan,  dan  Karimun  dalam  rencana  Induk  Pengembangan  KPBPB  BBK  dan  di  harapkan Keppres nya segera ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Kepala BP Batam Muhammad Rudi juga menyampaikan bahwa telah menjalankan program inisiasi BP Batam dengan PT. MEG dengan luas tanah 22.000 Ha di wilaya Barat dan 21.000 Ha di wilayah Timur. Beliau juga  telah  mengajukan  proposal  permohonan  hak  pengelolaan  pada  Kawasan  area penggunaan lain sebanyak 15 permohonan,  dengan total  luas 563,2 Ha kepada Menteri ATR/BPN  serta  mengajukan  permohonan  penurunan  status  hutan  yang  merupakan Kawasan hutan produksi yang daoat dikonversi seluas 7.572 Ha kepada Menteri LHK dan telah mendapatkan persetujuan.
Di  sisi  lain,  baik  masyarakat  Pulau  Rempang,  komunitas,  aktivis  tak  setuju  dengan rencana pembangunan itu dikarenakan proyek tersebut mengancam warga Pulau Rempang untuk hengkang dari tanah nya sendiri. Hal inilah yang menjadi masalah utama rencana pembangunan  proyek  tersebut,  Karena  bagi  warga  pulau  rempang  hal  tersebut  dapat mengancam kehidupan keseharian mereka seperti mata pencaharian, tempat tinggal dan lain  lain.  Mengutip  dari  BBC  News  Indonesia.  Sobirin,  43  warga  pulau  rempang  yang berprofesi sebagai Nelayan menyatakan “Nggak akan bisa kita hidup di darat. Kita harus mulai dari Nol lagi, Nggak tahu tempat kita kerja, enggak akan bisa, malah bisa jadi mati kelaparan dulu. Kita harus memahami laut dulu. Di sini kan kita sudah tahu di mana tempat udang,  tempat  gonggong,  kita  tahu  di  mana  yang  ada  ikannya”  tuturnya.  Lebih  lanjut Naharuddin seorang kakek warga pulau rempang yang berusia 79 tahun menyatakan “Ke mana kami akan dipindahkan? Sedangkan kami nelayan asli kampung tua kan. Sudah begitu lama nenek moyang kami, kuburan kuburan masih ada, peninggalan peninggalan nenek moyang kami masih ada” tuturnya saat Unjuk rasa yang digelar masyarakat di depan Kantor BP Batam pun berujung ricuh.
Mendengar pernyataan aspirasi tersebut kepala badan pengusaha Batam, Muhammad Rudi dalam konferensi pers di Batam mengatakan bahwa warga akan direlokasi ke wilayah Dapur  Tiga,  Sijantung,  di  lahan  seluas  450  hektar.  Di  situ,  Warga  dijanjikan  akan mendapatkan rumah tipe 45 senilai Rp120 juta. Tak hanya itu Rudi pun menjanjikan “fasilitas yang  komprehensif”  mencakup  pembangunan  rumah  bernuansa  melayu,  fasilitas pendidikan, rumah ibadah, lapangan bola, dermaga dan peningkatkan infrastruktur jalan. Dan juga banyak fasilitas yang ditawarkan lain nya seperti, Listrik permanen, bantuan sewa rumah, uang tunggu, atau rusun untuk warga yang akan direlokasi. Namun hal itu pun tak cukup menggiurkan bagi warga pulau rempang, Pasalnya mereka menolak untuk direlokasi,
Karena mereka tidak mau pergi dari tempat kelahiran nya karna sudah hampir dua abad mereka tinggal di pulau rempang Tanah nenek moyang nya.
Oleh karna itu sangat penting untuk pihak perusahaan, masyarakat pulau rempang dan terutama pemerintah untuk berdiskusi mencari solusi untuk permasalahan ini, Dengan adanya diskusi secara terbuka maka besar kemungkinan akan menemukan titik terang dan segera berdamai.

## Gambar 1. Sumber : mediacenter.batam.go.id
Strategi komunikasi pemerintah melibatkan penggunaan Hubungan Masyarakat (PR) untuk menyebarkan informasi dan mempromosikan pentingnya informasi tersebut. Dalam kasus peristiwa Pulau Rempang, kegiatan kehumasan menjadi sarana untuk meningkatkan citra pasca peristiwa tersebut.  Humas Kota Metropolitan Batam bisa mencari beberapa cara untuk  memperbaiki  citranya  pasca  kejadian  Rempang  diantaranya  transparansi.  Humas Pemkot  menyampaikan  informasi  yang  akurat  dan  jelas  tentang  kejadian  tersebut. Pemangku  kepentingan  lainnya  dapat  memahami  situasi  aktual  dan  mengurangi ketidakpastian  negatif.  Cara  kedua  juga  bisa  dengan  cara  ialog  aktif.  Humas  Pemkot membangun hubungan dengan publik dan pemangku kepentingan lainnya, mendengarkan masukan, dan memberikan dukungan informasi yang diperlukan. Humas Kota Batam juga bisa  menggunakan  media.  Personel  Humas  harus  menggunakan  media  untuk menyampaikan informasi dan menciptakan persepsi  positif terhadap suatu peristiwa. Hal ini dapat dilakukan melalui pers, situs  resmi, dan media social. Perlu juga adanya koordinasi, yaitu  Humas  Pemkot  bekerja  sama  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk pemerintah,  lembaga,  dan  masyarakat,  untuk  mengoordinasikan  kejadian  dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Selain itu juga bisa memberikan pelatihan dan bimbingan.  Humas  Pemkot  memberikan  pelatihan  dan  memberikan  dukungan  yang diperlukan kepada pemangku kepentingan seperti anak, guru, dan staf perawat . Dengan
menerapkan  cara-cara  di  atas,  kegiatan  kehumasan  Kota  Metropolitan  Batam  akan membantu dalam penyelesaian konflik dan perbaikan citra pasca peristiwa Pulau Rempang.
Selain memperbaiki citra, humas pemerintah kota juga berperan pada peningkatan citra di masyarakat terlebih pasca terjadinya suatu kasus yang menimpa di dalam wilayah nya. beberapa strategi kehumasan (humas) yang dilakukan  Kota Metropolitan Batam untuk meningkatkan  citranya  pasca  peristiwa  Pulau  Rempang.  Dengan  melakukan  komunikasi difokuskan  pada  penyampaian  informasi  yang  akurat  dan  ringkas  kepada  masyarakat mengenai kejadian Pulau Rempang, sekaligus memastikan komunikasi dua arah yang efektif untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Humas pemkot juga menggunakan berbagai saluran  media  seperti  surat  kabar,  website  pemerintah  atau  situs  jejaring  sosial  untuk menyebarkan kabar baik dan menciptakan citra positif pasca kejadian di Pulau Rempang. Pemerintah Kota Batam juga harus menunjukkan komitmennya terhadap masyarakat dan lingkungan  dengan  berpartisipasi  dalam  Program  Corporate  Social  Responsibility  (CSR) yang membantu meningkatkan citranya pasca peristiwa Kota Rempang. Melalui Program CSR, Pemerintah Kota Batam dapat menunjukkan komitmennya terhadap masyarakat dan lingkungan  serta  meningkatkan  citranya  menyusul  keterlibatannya  dalam  peristiwa  Kota Rempang.    Kolaborasi  dengan  pemangku  kepentingan,  seperti  lembaga  swadaya masyarakat,  dunia  usaha,  dan  komunitas  lokal,  untuk  memastikan  upaya  restorasi  dan remediasi citra dilakukan secara kolaboratif. Dialog dan negosiasi merupakan metode non- yudisial  untuk  menyelesaikan  konflik  sekaligus  membangun  hubungan  masyarakat  yang positif.  Dengan  menerapkan  strategi  kehumasan  tersebut,  diharapkan  Pemerintah  Kota Batam dapat meningkatkan citra pasca Rempang dan mendapatkan dukungan masyarakat dalam upaya pemulihan.

## SIMPULAN
Pola komunikasi Masyarakat perlu di perhatikan. Lebih khusus jika pola komunikasi tersebut harus dilakukan di kalangan pemerintahan. Seperti hal nya komunikasi yang harus di  bangun  oleh  humas  kota  Batam  kepada  Masyarakat  agar  bisa  menjadi  penyeimbang antara  pemerintah  dan  masyarakat  ditengah  masalah  yang  sedang  beredar.  Pemerintah kota  Batam  memiliki  rencana  yang  bagus  dalam  menyejahterakan  rakyat  dengan membangun  Kawasan  eco  city  untuk  memutar  perekonomian  dan  mekajuan  Indonesia khsususnya kota Batam. Namun karena masalah yang kurang terorganisir ditambah pola komunikasi yang tidak maksimal maka terjadilah perselisihan. Namun saat ini pemerintah kota bahkan pusat telah melakukan klarifikasi dan konsolidasi agar tidak terjadi kerusuhan seterusnya. Sampai saat ini, warga yang terkena dampak Pembangunan proyek diberi ganti
oleh pemerintah berupa rumah yang aman lokasinya dari wilayah proyek tersebut. Sampai saat ini masih ada saja perselisihan yang terjadi karena alasan warga pribumi yang tidak ingin  pindah  karena  tanah  nenek  moyang,  namun  pemerintah  terus  menegosiasi  untuk menemukan titik baik agar mencapai keadilan antar sesama pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifudin,  O.  (2023).  ANALISIS  TEORI  TAKSONOMI  BLOOM  PADA  PENDIDIKAN  DI
INDONESIA. In Jurnal Al-Amar (JAA) (Vol. 4, Issue 1).
Kajian,  J.,  Dan,  A.,  Pangan,  K.,  Triani,  E.,  Fahira  Nasution,  N.,  &  Magello,  A.  N.  (n.d.).
Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City. https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i2.14048
Yudistira, M. A., & Chaerudin, C. (n.d.). PERLINDUNGAN HAK TINGGAL BAGI MASYARAKAT PULAU  REMPANG  TERHADAP  PENGGUSURAN  PROYEK  STRATEGIS  NEGARA. JSL Jurnal Socia Logica, 3(3), 2023.
bdullah,  D.  (2016).  HUBUNGAN  PEMERINTAH  PUSAT  DENGAN  PEMERINTAH  DAERAH. Jurnal Hukum POSITUM, 1(1), 83 – 103. http://kbbi.web.id/perintah,
Habiba, A. N., Annisa, ;, Melati, A., Nur, ;, Sa’idah, H., & Vimayanti, W. (2023). Actualization Of Human Rights In The Case Of Rempang Island In Indonesia In The Perspective Of Environmental  Law  Aktualisasi  Hak  Asasi  Manusia  Pada  Kasus  Pulau  Rempang  Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. In Jurnal Hukum Sehasen (Vol. 9, Issue 2).
Irawan, R., Putri, N. A. D., & Nazaki, N. (2021). EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN REMPANG CATE KECAMATAN GALANG KOTA BATAM. … (SOJ) UMRAH- Ilmu Sosial Dan Ilmu … .
Islami, A. N., Fridha, M., Palupi, T., & Romadhan, M. I. (2021). Pengaruh Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Karyawan di PT. Feva Indonesia.
kompas.tv.  (2023,  September  28). Konflik  Rempang,  Gusur  Rakyat  Adat  demi  Investasi? Youtube
Sofian, A., & Lestari, N. (2021). Analisis framing pemberitaan tentang kebijakan pemerintah
dalam menangani kasus Covid-19. COMMICAST, 2(1), 58. https://doi.org/10.12928/commicast.v2i1.3150
EKOBRURIANTO.  (2024,  January  11). 𝐖𝐚𝐥𝐢 𝐊𝐨𝐭𝐚 𝐑𝐮𝐝𝐢 𝐋𝐞𝐭𝐚𝐤𝐤𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐭𝐮 𝐏𝐞𝐫𝐭𝐚𝐦𝐚 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐑𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨𝐡𝐚𝐧 𝐝𝐢 𝐑𝐞𝐦𝐩𝐚𝐧𝐠 . Mediacenter.Batam.Go.Id.