## 98
MODELING : Jurnal Program Studi PGMI Volume 9, Nomor 1, Maret 2022; p-ISSN: 2442-3661; e-ISSN: 2477-667X, 98-114

## ANALISIS KEBIJAKAN KURIKULUM 2013
Desti Nurholis Universitas slam Negeri Raden Fatah Palembang desti.nurholis15@gmail.com
Nyayu Khodijah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang nyayukhotijah@radenfatah.ac.id
Ermis Suryana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ermissuryana_uin@radenfatah.ac.id

## Abstrak :
Kurikulum merupakan alat yang penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran  pendidikan  yang  diinginkan.  Kurikulum  adalah  sejumlah  mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari siswa disekolah atau perguruan tinggi  untuk  memperoleh  Ijazah  tertentu,  sejumlah  mata  pelajaran  yang ditawarkan  dalam  suatu  lembaga  pendidikan  atau  jurusan.  Kebijakan Kurikulum  2013  merupakan  usaha  pemantapan  pelaksanaan  Sistem Pendidikan  Nasional  yang  salah  satu  kebijakannya  berbunyi  untuk penyempurnaan  kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah  serta pembelajaran.  Dasar  kebijakan  perubahan  kurikulum  2013,  elemen-elemen perubahan,  dan  implikasi  perubahan  kurikulum  2013  dalam  sistem pembelajaran.  kebijakan  perubahan  kurikulum  2013  didasarkan  pada tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam rangka  menyiapkan  generasi  yang  produktif,  kreatif,  inovatif  dan  afektif. Kebijakan  kurikulum  2013  dimaksudkan  untuk  menyempurnakan  berbagai kekurangan  yang  ada  pada  kurikulum  sebelumnya.  Kurikulum  2013  disusun dengan  mengembangkan  dan  memperkuat  sikap,  pengetahuan,  dan keterampilan secara berimbang.
Kata Kunci : Kurikulum, kebijakan K-13

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  faktor  penting  dalam  menentukan  kualitas  dan kuantitas  manusia  yang  dimiliki  suatu  bangsa.  Salah  satu  cara  menilai  pendidikan adalah dengan melihat sistem pendidikan yang diterapkan. Sistem pendidikan adalah komponen  pendidikan  yang  dianggap  mampu  menentukan  kualitas  manusia kedepannya.  Sistem  pendidikan  yang  diterapkan  pemerintah  Indonesia  adalah
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 99
berfakus  pada  pendidikan  karakter  dengan  dilakukannya  penilaian  dalam  semua bidang mata pelajaran yang diampu siswa.
Sejak Indonesia merdeka, pendidikan telah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan  kebijakan  kurikulum.  Dalam  sejarah  kurikulum  di  Indonesia  paling  tidak telah mengalami sebelas kali dinamika perubahan. Dimulai dari masa prakemerdekaan dengan bentuk yang  sangat  sederhana, dan masa kemerdekaan yang terus menerus disempurnakan  yaitu  pada  tahun  1947,  1952, 1964,  1968,  1975,  1984,  1994,  2004, 2006, dan tahun 2013. Berbagai kebijakan perubahan kurikulum tersebut didasarkan pada  hasil  analisis,  evaluasi,  prediksi  dan  berbagai  tantangan  yang  dihadapi  baik internal maupun eksternal yang terus berubah. Dalam konteks ini kurikulum sebagai produk  kebijakan  bersifat  dinamis,  kontekstual,  dan  relatif.  Dinamis  sebab  terus berkembang  dan  disesuaikan  dengan  perkembangan  zaman  serta  terbuka  terhadap kritik. Kontekstual karena sangat dibutuhkan dan didasarkan pada konteks zamannya, dan  relatif  sebab  kebijakan  kurikulum  yang  dihasilkan  dipandang  bagus  atau sempurna  pada  zamannya,  dan  akan  menjadi  tidak  relevan  pada  zaman-zaman berikutnya. Oleh karenanya prinsip dasar dalam kebijakan kurikulum adalah change and continuity yaitu perubahan yang dilakukan secara terus menerus. Kebijakan  perubahan  Kurikulum  2013  merupakan  sebuah ikhtiar dan  wujud dari  prinsip  dasar  kurikulum change  and  continuity tersebut,  yaitu  hasil  dari  kajian, evaluasi,  kritik,  respon,  prediksi,  dan  berbagai  tantangan  yang  dihadapi.  Kurikulum 2013  diyakini  sebagai  kebijakan  strategis  dalam  menyiapkan  dan  menghadapi tantangan dan tuntutan masyarakat Indonesia masa depan. Kebijakan kurikulum 2013 akan mampu memerankan fungsi penyesuaian (the adjusted or adaptive function), yaitu kurikulum yang mampu mengarahkan peserta didiknya mampu menyesuaikan dirinya dengan  lingkungan,  baik  lingkungan  fisik  maupun  lingkungan  sosial  yang  terus berubah.  Kurikulum  2013  mengintegrasikan  tiga  ranah  kompetensi  yaitu  sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dalam implementasinya.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library  research), yaitu  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode pengumpulan data pustaka. 1 Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library  research) ialah  penelitian  yang  mengunakan  cara  untuk  mendapatkan  data informasi  dengan menempatkan  fasilitas  yang  ada  di  perpus,  seperti  buku,  majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. 2
1 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan , (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31
2 Abdul  Rahman  Sholeh, Pendidikan  Agama  dan  Pengembangn  untuk  Bangsa, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian  Kebijakan  Kurikulum 2013
Kebijakan  merupakan  terjemahan  dari  kata policy yang  berasal  dari  bahasa Inggris.  Kata policy diartikan  sebagai  sebuah  rencana  kegiatan  atau  pernyataan mengenai  tujuan-tujuan  yang  diajukan  atau  diadopsi  oleh  suatu  pemerintahan,  dan partai  politik.  Kebijakan  juga  diartikan  sebagai  pernyataan-pernyataan  mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis. 3 Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai  suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan  dan  pernyataan  tertulis  baik  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  partai politik, dan lain-lain.
Heclo  menggunakan  istilah  kebijakan  secara  luas,  yakni  sebagai  rangkaian tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah, baik yang lebih luas dari tindakan atau keputusan yang bersifat khusus. Definisi tersebut diklasifikasikan sebagai decision making, yaitu apa yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah public dengan cara melakukan suatu tindakan maupun untuk tidak melakukan suatu tindakan. 4 Kebijakan sebaiknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan, beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka  yang  bersangkutan  daripada  sebagai  suatu  keputusan  tersendiri.  Kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Definisi lain diartikan sebagai intervensi negara dengan rakyatnya dalam  rangka  mengatasi  persoalan  publik,  karena  melalui  hal  tersebut  akan  terjadi perdebatan antara yang setuju dan tidak setuju terhadap suatu hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. 5
Istilah  “kurikulum”  memiliki  berbagai  tafsiran  yang  dirumuskan  oleh  pakar- pakar  dalam  bidang  pengembangan  kurikulum.  Tafsiran-tafsiran  tersebut  berbeda- beda  antara  satu  dengan  lainnya,  sesuai  dengan  titik  berat  inti  dan  pandangan  dari pakar-pakar tersebut. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni “ Curricula ”, artinya  jarak  yang  harus  ditempuh  oleh  seorang  pelari.  Pengertian  kurikulum kaitannya  dengan  pendidikan  ialah  jangka  waktu  pendidikan  yang  harus  ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Siswa dapat memperoleh ijazah dengan menempuh suatu kurikulum. Ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti, bahwa siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran, sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ke tempat lain
3 AS.  Hornby, Oxford  Advanced  Learner’s  Dictionary  of  Current  English,  cet.  ke-5. (Oxford:  Oxford University Press, 1995), hlm. 893
4 Hessel Nogi S. Tangkilisan, Teori dan Konsep Kebijakan Publik: Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus (Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI, 2003), hlm. 3 5 Budi  Winarno, Apakah  Kebijakan  Publik?:  Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik (Yogyakarta: MediaPressindo, 2002), hlm. 15
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 101
dan akhirnya mencapai garis finish. Kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu. 6
Pengertian  kurikulum  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  teori  dan praktik pendidikan, bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Mac  Donald  mengungkapkan  jika  kurikulum  merupakan  suatu  rencana  yang memberikan  pedoman  atau  pegangan  dalam  proses  kegiatan  belajar  mengajar. 7 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan pendidikan  tertentu. 8 jadi  Kurikulum  adalah  seperangkat  rencana  dan  pengaturan mengenai  tujuan,  isi,  dan  bahan  pembelajaran,  serta  cara  yang  digunakan  sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu.
Kurikulum  2013  merupakan  kurikulum  berbasis  kompetensi  dan  karakter secara  terpadu  yang  merupakan  penyempurnaan  dari  kurikulum  tingkat  satuan pendidikan  (KTSP).  Menurut  Hidayati  (2013), kurikulum 2013 merupakan  program pendidikan yang berbeda dengan kurikulum 2013, perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi karakteristik, pendekatan saintifik dan penilaian otentik dalam pembelajaran. Implementasi  kurikulum  2013  mencakup  3  kegiatan  pokok  yakni  pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. 9
Prinsip dasar dalam kurikulum 2013 adalah 'penekanan terhadap kemampuan guru mengaplikasikan proses pembelajaran yang otentik, dan bermakna bagi peserta didik sehingga berkembang potensi peserta didik'. Kurikulum 2013 mendefenisikan Standar  Kompetensi  Lulusan  (SKL)  sebagai  kriteria  terkait  'kualifikasi  kemampuan lulusan  yang  meliputi  pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan'.  Acuan  'penyusunan kurikulum  2013  mengacu  pada  pasal  36  Undang-undang  No.  20  tahun  2003,  yakni penyusunan  kurikulum  memperhatikan  peningkatan  keimanan  dan  ketakwaan, potensi  akhlak  terpuji,  dan  minat  dunia  kerja,  teknologi,  dan  seni,  agama, perkembangan global, dan persatuan nasional'. 10
6 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 16
7 Nana Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4 8 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19 9 Asniati,  dkk,  Analisis  Kompetensi  Guru  Kimia  dalam  Mengimplementasikan  Model Pembelajaran  Berbasis  Kurikulum  2013  Di  SMK  Makassar, Jurnal  chemistry  Education  Review, vol. 1, no.2. 9 (2018), hlm. 2 10 Kurniaman, O., & Noviana, E. Penerapan Kurikulum 2013 dalam Meningkatkan Keterampilan, sikap, dan Pengetahuan . Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol. 6, No. 2, (2017), hlm. 389–396

## Karakteristik kurikulum 2013
Setiap  kurikulum  memiliki  karakteristik  masing-masing,  demikian  halnya kurikulum 2013 yang dirancang oleh pemerintah. Adapun kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:
1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa  ingin  tahu,  kreativitas,  kerja  sama  dengan  kemampuan  intelektual  dan psikomotorik.
2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana  dimana  peserta  didik  menerapkan  apa  yang  dipelajari  di  sekolah kemasyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar.
3. Mengembangkan  sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan  serta  menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat.
4. Memberi  waktu  yang  cukup  leluasa  untuk  mengembangkan  berbagai  sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Kompetensi  dinyatakan  dalam  bentuk  kompetensi  inti  kelas  yang  dirinci  lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran.
6. Kompetensi  inti  kelas  menjadi  unsur  pengorganisasi  ( organizing  elements ) kompetensi  dasar,  dimana  semua  kompetensi  dasar  dan  proses  pembelajaran dikembangkan  untuk  mencapai  kompetensi  yang  dinyatakan  dalam  kompetensi inti.
7. Kompetensi  dasar  dikembangkan  didasarkan  pada  prinsip  akumulatif,  saling memperkuat  ( reinforced )  dan  memperkaya  ( enriched )  antar  mata  pelajaran  dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertical). 11

## Landasan Kurikulum 2013
Dalam  setiap  pengemangan  kurikulum  pasti  ada  landasan-landasan  yang digunakan.  Berikut  ini  landasan-landasan  yang  digunakan  dalam  pengembangan kurikulum 2013.
1. Landasan Filosofis
a. Filosofis  pancasila  yang  memberikan  berbagai  prinsip  dasar  dalam pembangunan pendidikan.
b. Filosofis  pendidikan  yang  berbasis  pada  nilai-nilai  luhur,  nilai  akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat.
Dari sumber lain menjelaskan mengenai landasan filosofis kurikulum 2013 sebagai berikut: 1)Pendidikan berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini
11 Direktor  Jenderal  Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Modul  Inti  Panduan Pengembangan  Kurikulum  Madrasah  2013 (Jakarta:  Australia  Aod  Kemitraan  Pendidikan  Australia Indonesia, 2014), hlm. 10
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 103
dan  membangun  landasan  kehidupan  masa  depan,  2)  Pendidikan  adalah  proses pewarisan  dan  pengembangan  budaya,  3)  Pendidikan  memberikan  dasar  bagi untuk  peserta  didik  berpartisipasi  dalam  membangun  kehidupan  masa  kini,  4) Pendidikan  mengembangkan  berbagai  potensi  yang  dimiliki  peserta  didik,  5) Pendidikan  adalah  proses  pengembangan  jatidiri  peserta  didik,  6)  Pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subjek yang belajar. 12

## 2. Landasan Yuridis
Landasan  yuridis  merupakan ketentuan hukum  yang  dijadikan  dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum  baru.  Secara  yuridis,  kurikulum  adalah  suatu  kebijakan  publik  yang didasarkan  kepada  dasar  filosofis  bangsa  dan  keputusan  yuridis  dibidang pendidikan.  Landasan  yuridis  kurikulum  adalah  pancasila  dan  undang-undang dasar  1945,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005,  dan  Peraturan  Menter Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  22  Tahun  2006 tentang standar isi. 13

## 3. Landasan konseptual
Landaran  konseptual:  1)  Relevansi  pendidikan,  2)  Kurikulum  berbasis kompetensi  dan  karakter  3)  Pembelajaran  kontekstual  4)  Pembelajaran  aktif  5) Penilaian yang valid, utuh dan menyeluruh. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan  berdasarkan  standar  adalah  pendidikan  yang  menetapkan  standar nasional  sebagai  kualitas  minimal  hasil  belajar  yang  berlaku  untuk  setiap kurikulum.  Standar  kualitas  nasional  dinyatakan  standar  kompetensi  lulusan. Standar kompetensi lulusan tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau satuan pendidikan. SKL mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (PP Nomor 19 Tahun 2005). 14

## Dasar Kebijakan Pembentukan Kurikulum 2013
Kebijakan  kurikulum  di  Indonesia  secara  sederhana  dapat  dipetakan menjadi  tiga  bagian  yaitu  masa  prakemerdekaan,  kemerdekaan,  dan  reformasi. Berikut  ini  adalah  kaleidoskop  kebijakan  kurikulum  di  Indonesia  dari  masa  pra
12 Suarga, Kerangka Dasar dan Landasan Pengembangan Kurikulum 2013, Fakultas Tarbiyah & Keguruan UIN Alauddin Makassar, Vol. VI, No. 1, (2017), hlm. 17
13 Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kurikulum  2013;  Rasional,  Kerangka  Dasar,  Struktur, Implementasi, dan Evaluasi Kurikulum (Jakarta: Kemendikbud, 2013), hlm. 30
14 Mulyasa, Pengembangan dan iplementasi kurikulum 2013 , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.
kemerdekaan  dimana  pada  masa  ini  sekolah  sudah  mulai  dikenalkan  meski  masih sangat terbatas,sampai pada masa reformasi.

## Kebijakan Kurikulum Pendidikan Masa Pra Kemerdekaan
Kebijakan  pendidikan  pada  masa  pra  kemerdekaan  dipengaruhi  oleh kolonialisme, dimana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola dan dikendalikan oleh penjajah.  Tujuannya  adalah  mendukung  dan  memperkuat  kepentingan  kekuasaan penjajah, dan menjadikan pribumi sebagai abdi penjajah. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai  dalam  pengembangan  usaha  melalui  kerja  paksa,  penjajah  membutuhkan pegawai  rendahan  yang  dapat  membaca  dan  menulis.  Oleh  karena  itu,  penjajah membentuk  lembaga-lembaga  pendidikan  yang  hanya  diperuntukkan  bagi  kalangan terbatas,  yaitu  anak-anak  golongan  ningrat  yang  selanjutnya  diproyeksikan  sebagai pegawai rendahan. Terdapat dua bentuk kebijakan pendidikan pada masa kolonial ini yaitu. Pertama, kebijakan Sekolah Kelas Dua yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan  lama  pendidikan  3  tahun.  kurikulum  yang  diajarkan  meliputi  berhitung, menulis dan membaca. Kedua, kebijakan Sekolah Kelas Satu yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikannya 4 tahun, kemudian 5 tahun dan terakhir 7 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi ilmu bumi, sejarah, dan ilmu hayat.
Pada jenjang pendidikan menengah didirikan Gymnasium yang siswanya hanya golongan  ningrat.  Masa  belajar  pendidikan  ini  berlangsung  selama  3  tahun.  Mata pelajaran  yang  diajarkan  meliputi  Bahasa  Belanda,  Bahasa  Inggris,  Ilmu  Hitung, Aljabar,  Ilmu  Ukur,  Ilmu  Alam  atau  Kimia,  Ilmu  Hayat, Ilmu  Bumi, Sejarah  dan  Tata Buku.  Kemudian  model  pendidikan  Gymnasium  berubah  menjadi  MULO  (Meer Uifgebried Order Wijs) yang lama pendidikannya 4 tahun. Sedangkan untuk jenjang atau  tingkatan  atas,  Belanda  mendirikan  AMS  (Algemene  Midelbare  School).  Lama pendidikan ini berlangsung selama 3 tahun yang terbagi pada bagian A dan B. Bagian A  spesifikasinya  adalah  ilmu  kebudayaan  yaitu  kesusatraan  timur  dan  kesusatraan klasik barat. Sedangkan  bagian  B  spesifikasi  pelajarannya  adalah  ilmu  pengetahuan kealaman yang meliputi ilmu pasti dan ilmu alam.
Ketika  kolonialisme  beralih  dari  Belanda  ke  Jepang,  maka  kebijakan- kebijakan  pendidikan  yang  dibentuk  oleh  kolonial  Belanda  diganti  dengan  model pendidikan  berciri  khas  Jepang.  Kebijakan  kolonial  Jepang  adalah  pada  pendidikan tingkat  rendah,  Jepang  menggantinya  dengan  sebutan  Kokumin  Gako  dengan  lama pendidikan 6 tahun. Kebijakan kurikulum pendidikannya lebih menitik beratkan pada olahraga kemiliteran yang bertujuan untuk membantu pertahanan Jepang. 15
15 Abdullah Idi , Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek , (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 17
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 105

## Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pasca Kemerdekaan
Kebijakan  kurikulum  pendidikan  pada  masa  pasca  kemerdekaan,  dibatasi sampa  pada  masa  reformasi  yang  dimulai  pada  tahun  1998.  Reformasi  membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Hal ini diawali dengan  terbitnya  UUSPN  Nomor  20  Tahun  2003  beserta  turunan  perundang- udangannya. Kebijakan kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan dimulai pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, dan 1994.
a. Kurikulum 1947
Awal  terbentuknya  kurikulum  1947,  namanya  adalah  Rencana Pembelajaran 1947 atau dikenal dengan sebutan leer plan. Yang menjadi ciri utama pada  kebijaka  kurikulum  1947  ini  adalah  kurikulum ini  lebih  menekankan  pada pembentukan  karakter  manusia  yang  berdaulat  dan  sejajar  dengan  bangsa  lain. Pada  masa  tersebut,  siswa  lebih  diarahkan  tentang  cara  bersosialisasi  dengan masyarakat.
Aspek  afektif  dan  psikomotorik  lebih  ditekankan  dengan  pengadaan  pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Penekanannya adalah menumbuhkan kesadaran bela negara. 16

## b. Kurikulum 1952
Kebijakan kurikulum ini lebih merinci  setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kebijakan kurikulum ini merupakan lanjutan dari hasil  kajian  Panitia  Penyelidik  Pengajaran  sebelumnya,  dan  hasil  dari  Jawatan Pengajaran  di  Surakarta  yang  telah  menyusun  rencana  pelajaran  terurai  pada tahun 1947 namun belum sempat dilaksanakan dan baru dapat dikemukakan lagi sebagai  rencana  pelajaran  terurai  pada  tahun  1952.  Rencana  pelajaran  terurai ini merupakan respond dan hasil penyesuaian dengan UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pelajaran.  Ciri yang paling menonjol dari kurikulum 1952 adalah  setiap  rencana  pelajaran  harus  memperhatikan  isi  pelajaran  yang dihubungkan  dengan  kehidupan  sehari-hari.  Pada  masa  ini,  kebutuhan  peserta didik  akan  ilmu  pengetahuan  lebih  diperhatikan,  dan  satuan  mata  pelajaran lebih  dirincikan.  Namun,  peserta  didik  masih  diposisikan  sebagai  obyek,  karena guru  menjadi  subyek  sentral  dalam  mentransfer  ilmu  pengetahuan.  Guru menentukan  apa  saja  yang  akan  diperoleh  siswa  di  kelas,  dan  guru  pula  yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. 17 c. Kurikulum 1964
Menjelang  tahun  1964,  pemerintah  kembali  menyempurnakan  sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini, kebijakan yang diambil adalah bernama Rencana
16 Ibid., hlm. 18
17 Kunandar , Implementasi Kurikulum KTSP , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 86.
Pendidikan  1964  atau  Kurikulum  1964.  Pokok-pokok  pikiran  kurikulum  1964 adalah  pemerintah  mempunyai  keinginan  agar  rakyat  mendapat  pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pantja  Wardhana (Pancawardhana) yang meliputi pengembangan daya  cipta,  rasa,  karsa,  karya,  danmoral.  19  Prinsip-prinsip  Pantja  Wardhana sebagai  sistem  Pendidikan  adalah  1)  perkembangan  cinta  bangsa  dan  tanah  air, moral  nasional  internasional/keagamaan,  2)  perkembangan  kecerdasan,  3) perkembangan emosional artistic atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin, 4) perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan, dan 5) perkembangan jasmani. 18 d. Kurikulum 1968
Kebijakan  kurikulum  1968  merubah  struktur  kurikulum  pendidikan  dari Pancawardhana  menjadi  pembinaan  jiwa  pancasila,  pengetahuan  dasar,  dan kecakapan  khusus.  Isi  pendidikan  diarahkan  pada  kegiatan  mempertinggi kecerdasan  dan  keterampilan,  serta  mengembangkan  fisik  yang  sehat  dan  kuat. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan.
e. Kurikulum 1975
Kebijakan kurikulum 1975 menekankan pada tujuan Pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pada kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting, karena setiap guru  wajib  membuat  rincian  tujuan  yang  ingin  dicapai  selama  proses  belajar- mengajar berlangsung. Setiap guru harus secara detail merencanakan pelaksanaan program belajar mengajar. Dengan kurikulum ini semua proses belajar mengajar menjadi sistematis dan bertahap.
f. Kurikulum 1984
Kebijakan kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Kurikulum 1984 ini lahir sebagai perbaikan dari kurikulum sebelumnya (kurikulum 1975). Kurikulum 1984 mempunyai ciri-ciri 1) berorientasi pata tujuan pembelajaran (instruksional),
2)  pendekatan  pembelajaranya  menggunakan  model  pembelajaran  Cara  Belajar Siswa  Aktif  (CBSA)  atau Student  Active  Learning (SAL),  3)  materi  pembelajaran dikemas  dengan  menggunakan  pendekatan  spiral,  4)  menenamkan  pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan, 5) Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa, 6) menggunakan pendekatan ketrampilan proses ( process  skill  approach ).  Karena  sifatnya  yang  senralistik,  kurangnya  sosialisasi dan minimnya daya dukung implementasi kurikulum maka banyak sekolah yang kurang mampu menterjemahkan, dan menerapkan CBSA, sehingga pad akhirnya banyak penolakan terhadap kurikulum ini.
18 Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru , (Bandung: Rosda, 2013), hlm. 4
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 107

## g. Kurikulum 1994
Kebijakan  terhadap  kurikulum  1994  dibuat  sebagai  penyempurnaan  kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional.  Tujuan  pengajaran  menekankan  pada  pemahaman konsep  dan  keterampilan  menyelesaikan  soal  dan  pemecahan  masalah.  Pada Kurikulum  ini  menekankan  pada  prinsipLink  and  Match  pada  sekolah  kejuruan seperti STM (Sekolah Teknik Menengah). Link and Match adalah prinsip tentang pentingnya  beterkaitan  pendidikan  dengan  dunia  kerja  atau  industri.  Sekolah harus  mampu  menyiapkan  tenaga-tenaga  kerja  yang  terampil  yang  dibutuhkan oleh  industri.  Sebaliknya  dunia  industri  juga  harus  bersinergi  dengan  lembaga- lembaga  pendidikan.  Pada  akhirnya  kurikulum  ini  banyak  dikritik  karena Pendidikan  menjadi  kepanjangan  tangan  dari  proses  industrialisasi  dan  tidak memanusiakan manusia (dehumanisasi). 19

## Kebijakan Kurikulum Masa Reformasi
Reformasi membawa dampak besar bagi perkembangan pendidikan nasional. Dengan UUSPN  Nomor 20 Tahun 2003 menjadi babak baru bagi system pendidikan nasional.  Kebijakan-kebijakan  pendidikan  pun  dikeluarkan  sebagai  amanat  undang- undang. Sampai saat ini, kebijakan terkait dengan kurikulum pendidikan pada masa reformasi dapat dipetakan menjadi tiga bagian yaitu kebijakan kurikulum 2004 berupa Kurikulum  Berbasis  Kometensi  (KBK),  kurikulum  2006  yang  dikenal  dengan Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP),  dan  kurikulum  2013.  Berbagai perubahan tersebut merupakan bentuk respon dan perkembangan terhadap berbagai perubahan yang dihadapi baik dalam sistem sosial, politik, budaya, ekonomi, dan Ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Secara  singkat  kebijakan  dan  bentuk  perubahan- perubahan kurikulum masa reformasi adalah sebagai berikut:
a. Kurikulum 2004 (KBK)
Kebijakan  kurikukum  2004  dikenal  dengan  sebutan  Kurikulum  Berbasis Kompetensi  (KBK).  Pendidikan  berbasis  kompetensi  menitikberatkan  pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Diantara karakteristik utama  KBK  yaitu:  menekankan  pencapaian  kompetensi  siswa,  bukan  tuntasnya materi.
Kurikulum  dapat  diperluas,  diperdalam,  dan  disesuaikan  dengan  potensi  siswa, Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual.
b. Kurikulum 2006 (KTSP) Kebijakan  kurikulum  2006  ini  dikenal  dengan  Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan  (KTSP).  Ciri  yang  paling  menonjol  adalah  guru  diberikan  kebebasan
19 Ibid., hlm. 8
untuk merencanakan  pembelajaran  sesuai  dengan  lingkungan  dan  kondisi  siswa serta  kondisi  sekolah  berada.  Hal  ini  disebabkan  Karangka  Dasar  (KD),  Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) setiap  mata  pelajaran  untuk  setiap  satuan  pendidikan  telah  ditetapkan  oleh Departemen  Pendidikan  Nasional.Tujuan  KTSP  meliputi  tujuan  pendidikan nasional  serta  kesesuaian  dengan  kekhasan,  kondisi,  potensi  daerah,  satuan pendidikan  dan  peserta  didik. 20 Oleh  sebab  itu,  kurikulum  disusun  oleh  satuan pendidikan  untuk  memungkinkan  penyesuaian  program  pendidikan  dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerahnya.
Kebijakan Kurikulum 2013 Perubahan  Kurikulum  2006  ke  kurikulum  2013  menyangkut  empat elemen perubahan kurikulum yaitu pertama Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yaitu Adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hards skills dengan mengasah 3 aspek, yaitu:  sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan. Kedua Standar  Isi (SI),  yaitu  pada perubahan  SI  dimana  pada  KTSP  2006  kompetensi  diturunkan dari  mata  pelajaran, pada  kurikulum  2013  mata  pelajaran  diturunkan  dari kompetensi.  Sedangkan pendekatannya  sama-sama  dilakukan  melalui  pendekatan mata  pelajaran. Ketiga Standar Proses, yaitu yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, pada  kurikulum  2013  dilengkapi  dengan  pendekatan scientific yaitu  mengamati (observing), menanya (questioning), mengeksplorasi (eksploring), mengasosiasi (associating), dan  mengkomunikasikan (communicating). Proses  belajar  tidak  hanya terjadi di ruang kelas  saja, tetapi juga di lingkungan sekolah, alam, dan masyarakat. Posisi guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan pembelajaran dimensi sikap tidak diajarkan  secara  verbal,  tetapi  melalui  contoh  dan teladan  guru. Keempat Standar Penilaian. Penilaian yang dilakukan adalah berbasis kompetensi yaitu pergeseran dari penilaian  melalui  tes  -mengukur  kompetensi pengetahuan  berdasarkan  hasil  saja— menuju penilaian otentik yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan  berdasarkan  proses dan  hasil.  Memperkuat  model  penilaian  PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang  diperolehnya  terhadap skor  ideal  (maksimal).  Dan  mendorong  pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian. 21
Penyusunan  kurikulum  2013  pada  dasarnya  menitikberatkan  pada penyederhanaan,  tematik-  integratif,  dan  mengacu  pada  kurikulum  2006.  Beberapa
20 Imam Machali, Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045, Jurnal Pendidikan Islam: Vol. IV, No. 1, (2014) hlm. 80
21 Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam,  Direktorat  Pendidikan  Agama  Islam, Pedoman  Umum Implementasi Kurikulum 2013, (Jakarta; Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 11-12
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 109
permasalah  an  di  antaranya:  (1)  konten  kurikulum  yang  masih  terlalu  padat,  ini ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat  kesukarannya  melampaui  tingkat  perkembangan  usia  anak;  (2)  belum sepenuhnya  berbasis  kompetensi  sesuai  dengan  tuntutan  fungsi  dan  tujuan pendidikan nasional; (3) kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan; beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai denga  n  perkembangan  kebutuhan  (misalnya  pendidikan  karakter,  metodologi pembelajaran  aktif,  keseimbangan  soft  skills  dan  hard  skills,  kewirausahaan) belum  terakomodasi  di  dalam  kurikulum;  (4)  belum  peka  dan  tanggap  terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun gl obal; (5) standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan beruj ung pada pembelajaran yang berpusat pada guru; (6) standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis  kompetensi  (proses  dan  hasil)  dan  belum  secara  tegas  menuntut  adanya remediasi  secara  berkala;  dan  (vii)  dengan  KTSP  memerlukan  dokumen  kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir.
Dengan  demikian  yang  mendasari  dikembangkannya  kurikulum  2013,  selain untuk  memberi  jawaban  terhadap  beberapa  permasalahan  yang  melekat  pada kurikulum  2006,  adalah  kurikulum  2013  juga  bertujuan  untuk  mendorong  peserta didik atau  siswa  mampu  lebih  baik dalam melakukan  observasi, bertanya,  bernalar, dan  mengomunikasikan  (mempresentasikan)  yang  diperoleh  atau  diketahui  setelah siswa menerima materi pembelajaran. Selain itu, menurut Mendikbud bahwasanya ada dasarnya zaman selalu berubah. 22 Oleh karena itu kurikulum pendidikan harus pula disesuaikan  dengan  perubahan  dan  tuntutan  zaman.  Saat  ini  yang  dituntut  adalah kurikulum yang lebih berbasis pada penguatan penalaran, bukan lagi hapalan semata.

## Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013

## 1. Implementasi Kebijakan kurikulum 2013 sebelum Pandemi
Kebijakan kurikulum 2013 merupakan salah satu kebijakan bidang pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah dimana pemerintah menambahkan penilaian sikap dalan struktur kurikulum dalam kebijakan kurikulum 2013. Adanya penilaian inilah yang  kemudian  menjadi  dasar  bahwa  kurikulum  2013  merupakan  kurikulum  yang berbasis  karakter.  Tujuannya  agar  siswa  yang  mendapatkan  pendidikan  kurikukum 2013  tidak  hanya  mampu  menguasai  dalam  hal  kompetensi  pengetahuan  dan keterampilan. Namun juga didukung oleh sikap perilaku yang berkarakter.
22 Rusliansyah  Anwar,  Hal-Hal  yang  Mendasari  Penerapan  Kurikulum  2013, Humaniora  Vol.5  No.1 (2014) , Hlm. 100-101
Implementasi  kurikulum  merupakan  upaya  untuk  menjelaskan  pelaksanaan kebijakan  bidang  pendidikan  yang  dimulai  dari  proses  aktualisasi  peraturan, persiapan  pelaksanaan  dan  penerapan  langsung  kebijakan  tersebut.  Implementasi kebijakan kurikulum 2013 di dilakukan dengan mencari tahu dan menganalis karakter daerah  dalam  proses  implementasi  kurikulum  tersebut.  Kebijakan  Kurikulum  2013 dalam  proses  pembelajaran  untuk  mencapai  kompetensi  merupakan  tujuan pembelajaran  kurikulum.  Dalam  kurikulum  2013  peranan  guru  semakin  berkurang, guru hanya menjadi mediator pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk lebih memahami pelajaran yang diajarkan. Karena implementasi kebijakan kurikulum 2013 menggunakan pendekatan scientific dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini  menuntun  siswa  bukan  hanya  sekedar  diberitahu  tetapi  lebih  mencari  tahu ( discovery  learning )  dan  menuntut  siswa  untuk  memahami  pelajaran  menggunakan berbagai media, yang diwujudkan dengan metode 5M yaitu mengamati (observing), menanyakan  ( questioning ),  menalar  ( associating ),  mencoba  ( experimenting )  dan mengkomunikasikan ( creating networking communicating implementating ). 23
Dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah pelaksana kurikulum 2013 menunjukkan sikap positif terkait penerapan kurikulum 2013. Sikap tersebut tercermin dari pemahaman dan pengertian yang baik dari para implementor, respon  terhadap  kebiajkan  kurikulum  2013  juga  bagus  yaitu  sebagai  bentuk  usaha pemerintah untuk meningatkan kualitas pendidikan serta menyertakan keterlibatan masing-masing  sekolah  sebagai  pihak  first  line  yang  langsung  berhadapan  dengan sasaran  implementasi  kurikulum  2013.  Hal  ini  mendorong  terlaksananya  kebijakan kurikulum  dengan  baik,  sehingga  dapat  dikatakan  sikap  implementor  dalam pelaksanaan  kurikulum  2013  mendukung  terlaksananya  implementasi  kurikulum tersebut. Temuan ini memperkuat teroi yang dikemukakan oleh Edward II bahwa jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak harus mengetahui apa  yang  akan  dilakukan,  akan  tetapi  harus  memiliki  komitmen  untuk melaksanakannya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Van Meter dan van Horn, yang menyatakan bahwa proses implementasi akandipengaruhi oleh sikap dari pelaksana kebijakan  yang  akan  dilaksanakan.  Perubahan,  kontrol  dan  kepatuhan  bertindak menurut kedua ahli ini sebagai konsep penting dalam prosedur implementasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 24
23 Ayu Novia Hariatiningsih, Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 , Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 4, No. 2, (2016), hlm. 67
24 Ibid., hlm. 68
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 111

## 2. Implementasi Kebijakan kurikulum 2013 pada Masa Pandemi
Kurikulum  2013  merupakan  bagian  terpenting  dalam  sistem  pendidikan nasional yang di dalamnya terdapat tujuan pendidikan nasional yaitu dapat mencetak generasi  yang  berkharakter  serta  dapat  menyeimbangkan  antara  kemampuan hardskill  dan  softskill  pada  diri  setiap  peserta  didik.  Sekolah  memiliki  peran  yang tinggi  dalam  mengimplementasikan  sebuah  kurikulum  yang  telah  ditetapkan pemerintah. Sesuai dengan anjuran dari pemerintah yangtercantum dari surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 yang dimana mengharuskan proses pembelajaran selama masa pandemi Covid-19 dilakukan secara jarak jauh atau biasa dikenal dengan sistem  online/  daring  menggunakan  bantuan  internet  melalui  beberapa  aplikasi belajar yang sesuai serta mendukung. Penerapan kurikulum 2013 pada masa pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi guru maupun siswa. Selama masa pandemi Covid-19 menerapkan dua metode pembelajaran yakni secara daring dengan melalui WhatsApp grup pada setiap kelas serta  secara luring tatap muka di sekolah dengan durasiwaktu maksimal 2 jam yang dilakukan  dua kai seminggu dengan pembatasan jumlah  siswa  yang  dibagi  ke  dalam  beberapa  kelompok  dari  setiap  kelas,  pada penerapaan  pembelajaran  secara  luring  bisa  berubah  sesuai  dengan  kondisi  serta keaadaan di lingkungan madrasah selain itu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta persetujuan dari wali peserta didik. Adapun tahapan pembelajaran kurikulum pada masa pandemi.
a. perencanaan pembelajaran pada Kurikulum 2013 pada masa pandemi.
Pada perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru adalah dengan meyusun rancangan pembelajaran yang disesuiakna dengan silabus yang sudah ada. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan sebuah dokumen yang wajib  ada  ketika  dalam  proses  kegiatan  belajar  mengajar.  Pada  RPP  terdapat beberapa  komponen  yang  saling  berakaitan  mulia  dari  kompetensi  inti, kompetensi  dasar,  tujuan  pembelajaran,  indikator,  langkah-langkah  dalam pembelajaran,  media,  metode  pembelajaran  serta  penilaian.  RPP  ini  harus dipersiapkan dengan sedemikian rupa sebelum proses kegiatan belajar mengajar berlangsung karena RPP ini menjadi acuan atau pedoman guru pada saat mengajar. Dalam  perencanaan  pembelajaran  guru  melakukan  atau  menyiapkan  media pembelajaran  yang  tepat  selain  itu  juga  dengan  melakukan  penyesuaian  materi yang akan dipelajari dengan sumber belajar yang ada serta kompetensi yang ada pada  RPP.  Media  pembelajaran  yang  menarik  dapat  membangkitkan  semangat serta  rasa  ingin  tahu  siswa  terhadap  materi  yang  akan  dipelajari.  Pada pembelajaran secara daring guru menggunakan media berupa gambar serta vidio
112 | MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022
pembelajaran  singkat  yang  dapat  membantu  siswa  dalam  memahami  materi pelajaran. 25
b. pelaksanaan  pembelajaran  merupakan  bagian  dari  standar  proses  dalam perubahan yang ada pada kebijakan kurikulum 2013
Pelaksanaan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti serta  kegiatan  penutup.  (Daryanto,  2014:  81)  Dalam  kegiatan  pelaksanaan pembelajaran maka didalamnya terdapat beberapa kegiatan yang harus ditempuh bagi  guru  maupun  siswa  dalam  kegiatan  belajar  mengajar  berlangsung  yakni pendahuluan, kegiatan inti serta kegiatan penutup. Dalam proses belajar mengajar baik secara daring maupun luring kegiatan pendahuluan atau bisa disebut dengan kegiatan  awal  dalam  pembelajaran  yang  dilakukan  adalah  menyiapkan  kondisi siswa baik secara fisik maupun psikis dengan sedemikian rupa sehingga siswa siap untuk  mendapatkan  informasi  dari  materi  yang  dipelajari  secara  bersama-sama baik  belajar  secara  daring  maupunluring.  Kegiatan  awal  yang  dilakukan  adalah dengan  membaca  doa,  memberi  motivasi/semangat  serta  nasihat  yang  dapat meningkatkan  semangat  siswa  untuk  belajar,  selain  itu  juga  dengan  mengulang kembali tentang materi apa yang dipelajari pada pertemuansebelumnya. 26
c. Penilaian  merupakan  kegiatan  wajib  yang  dilakukan  oleh  guru  dalam pembelajaran.
Standar penilaian pada kurikulum 2013 berbeda dengan standar penilaian pada  kurikulum  KTSP  2006.  penilaian  outentik  yang  dimana  didalamnya  terdiri dari  tiga  aspek  penilaian  yakni  kognitif,  afektif  dan  psikomotorik.  Terdapat beragam  cara/  metode  yang  dapat  dilakukan  dalam  melakukan  penilaian  sikap peserta  didik.  Penilaian  sikap/afektif  oleh  guru  menggunakan  metode  observasi atau pengamatan langsung oleh guru itu sendiri dengan mengamati peserta didik dikeseharian mereka pada saat di lingkungan sekolah maupun pada pembelajaran secara luring, pada pembelaaran secara luring guru juga bekerjasama dengan orang tua siswa maupun wali siswa dalam melaukan Peniaian ini karena guru tidak bisa langsung  menilai  siswa  pada  keadaan  belajar  di  rumah.  Penilaian  keterampilan atau  psikomotorik  guru  menggunakan  keterampilan  dari  unjuk  kerja  misalnya proyek/kerajinan  yang  dibuat  oleh  siswa  selain  itu  juga  menggunakan  penilaian portofolio.  Untuk  penilaian  hasil  belaar  siswa  dari  aspek  kognitif  maka  dapat diambil dari nilai ulangan mingguan, tugas harian serta nilai UAS maupun nilai UTS.
Pada pelaksanaan pengambilan nilai UAS Atau UTS selama masa pandemi ini  menggunakan  metode  yaitu  wali  murid  siswa  mengambil  soal  ulangan  ke
25 Siti Masruroh dan Suprapti, Analisis Permasalahan Standar Proses Kurikulum 2013 Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Simki Pedagogia, Vol. 3 Issue 6, (2020), hlm. 35-36
26 Ibid., hlm 37
MODELING, Volume 9, Nomor 1, Maret 2022 | 113
Sekolah  yang  kemudian  soal  latihan  dikerjakan  siswa  dirumah  masing  masing dengan  pengawasan  dari  orang  tua,  berbeda  dengan  yang  lainnya  untuk pengambilan nilai ujian pada kelas akhir dilakukan di sekolah hal tersebut karena kesepakatan antara pihak sekolah dengan wali siswa namun dengan menerapkan protokol  kesehatan  serta  membatasi  jumla  siswa  yang  hadir  pada hari  ujian  tersebut.  Terdapat  permasalahan  yang  dihadapi  guru  dalam  tahap penilaian  pembelajaran  ini  yakni  guru  kesulitan  untuk  melakukan  pengambilan nilai  peserta  didik  Karena  terdapat  banyak  aspek  yang  harus  dinilai  oleh  guru seperti  aspek  kognitif,  psikomotorik  serta  aspek  keterampilan,  selain  itu  untuk mendapatkan  nilai  hasil  belajar  siswa  guru  belum  terbiasa  denga  metode/  cara yang  mudah  dilakukan  atau  digunakan  terutama  pada  masa  pandemi  seperti sekarang  ini  yang  sedikit  berbeda  dibandingkan  dengan  kondisi  sebelum  masa pandemi Covid-19. 27
KESIMPULAN
Kebijakan  kurikulum  2013  dimaksudkan  untuk  melengkapi  dan menyempurnakan  berbagai  kekurangan  yang  ada  pada  kurikulum  sebelumnya. Kurikulum  2013  disusun  dengan  mengembangkan  dan  memperkuat  sikap, pengetahuan,  dan  keterampilan  secara  berimbang.  Penekanan  pembelajaran diarahkan  pada  penguasaan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dapat mengembangkan  sikap  spiritual  dan  sosial  sesuai  dengan  kerakteristik  Pendidikan Agama  Islam  dan  Budi  Pekerti  sebagaimana  amanat  tujuan  pendidikan  nasional mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA
15  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2013  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19 Anwar,  Rusliansyah.    2014. Hal-Hal  yang  Mendasari  Penerapan  Kurikulum  2013 , Humaniora Vol.5 No.1 Asniati, dkk. 2018. Analisis Kompetensi Guru Kimia Dalam Mengimplementasikan Model Pembelajaran  Berbasis  Kurikulum  2013  Di  SMK  Makassar ,  Jurnal  chemistry Education Review, Vol. 1, No.2
Direktor  Jenderal  Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  2014.
Modul  Inti  Panduan  Pengembangan  Kurikulum  Madrasah  2013. Jakarta: Australia Aod Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia
27 Ibid., hlm. 39
Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam,  Direktorat  Pendidikan  Agama  Islam,  2013.

## Pedoman Umum
Hamalik, Oemar. 2007. Kurikulum dan Pembelajaran . Jakarta: Bumi Aksara Hidayat, Sholeh. 2013. Pengembangan Kurikulum Baru . Bandung: Rosda Hornby, AS. 1995. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, cet. ke-5. Oxford: Oxford University Press Idi , Abdullah . 2007. Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek ,. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Implementasi Kurikulum 2013, (Jakarta; Kementerian Agama RI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013. Kurikulum 2013; Rasional, Kerangka Dasar, Struktur, Implementasi, dan Evaluasi Kurikulum . Jakarta: Kemendikbud Kunandar , 2007. Implementasi Kurikulum KTSP . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Kurniaman,  O.,  &  Noviana,  2017. Penerapan  Kurikulum  2013  dalam  meningkatkan keterampilan, sikap,dan pengetahuan. Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol. 6, No. 2
Machali,  Imam.  2014. Kebijakan  Perubahan  Kurikulum  2013  dalam  Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045, Jurnal Pendidikan Islam: Vol. IV, No. 1 Mulyasa,  2013. Pengembangan  dan  iplementasi  kurikulum  2013 .  Bandung:  Remaja Rosdakarya
Nogi S, Hessel. 2003. Tangkilisan, Teori dan Konsep Kebijakan Publik: Kebijakan Publik yang  Membumi,  Konsep,  Strategi  dan  Kasus .  Yogyakarta:  Lukman  Offset  dan YPAPI
Novia  Hariatiningsih,  Ayu.  2016. Implementasi  Kebijakan  Kurikulum  2013 ,  Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 4, No. 2 Siti  Masruroh  dan  Suprapti,  2020. Analisis  Permasalahan  Standar  Proses  Kurikulum 2013 Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Simki Pedagogia, Vol. 3 Issue 6 Suarga, 2017. Kerangka Dasar dan Landasan Pengembangan Kurikulum 2013. Fakultas Tarbiyah & Keguruan UIN Alauddin Makassar, Vol. VI, No. 1
Sukmadinata,  Nana.  2008. Pengembangan  Kurikulum  Teori  dan  Praktik .  Bandung: Remaja Rosdakarya Winarno,  Budi. 2002. Apakah  Kebijakan  Publik?:  Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik . Yogyakarta: MediaPressindo