Tersedia Online: https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah p-ISSN: 1858-2621 e-ISSN: 2615-2150

## ABDUL RIVAI: POTRET INTELEGENSIA BUMIPUTRA PADA AWAL ABAD KEDUA PULUH
Miftahul Habib Fachrurozi, M. Pd. Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Siliwangi Email: miftahul.habib@gmail.com
Abstrak- Penelitian  ini  bertujuan:  (1)  untuk  mengetahui  perkembangan  pendidikan Barat  di  Hindia  Belanda  pada  abad  kesembilan  belas,  (2)  mengetahui  Transformasi  Elit Bumiputra Terpelajar pada Awal Abad Kedua Puluh, (3) mengetahui kiprah Abdul Rivai sebagai salah  satu  intelegensia  bumiputra.  Penelitian ini  dilakukan  dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahap pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan Barat di  Hindia  Belanda  memunculkan  suatu  kelompok  sosial  baru  yang  dikenal  dengan istilah elit bumiputra terpelajar. Elit bumiputra terpelajar pada mulanya dirancang menjadi pangreh  praja yang  mendukung  kekuasaan  pemerintah  kolonial,  akan  tetapi  perubahan sosial  politik  pada  awal  abad  keduapuluh  melahirkan  intelegensia  bumiputra  yakni  elit bumiputra  terpelajar  yang  memiliki  perhatian  terhadap  isu-isu  sosial.  Abdul  Rivai merupakan potret intelegensia bumiputra yang  cukup berpengaruh pada awal abad kedua puluh.  Gagasannya  dalam Bintang  Hindia merupakan  suatu  stimulus  yang  memberikan kesadaran  sosial  politik  bagi  kaum  bumiputra.  Gagasannya  dalam Bintang  Hindia serta pencapaian akademiknya merupakan inspirasi bagi intelegensia bumiputra pada masanya. Oleh karena itu, Abdul  Rivai  tetaplah  harus diakui sebagai salah satu pionir intelegensia bumiputra yang memberi warna dalam dinamika sosial politik di Hindia Belanda pada awal abad kedua puluh.
Kata  Kunci: Abdul  Rivai, Bintang  Hindia ,  Elit  Bumiputra  Terpelajar,  Intelegensia Bumiputra

## ABDUL RIVAI: A PORTRAIT OF INTELLEGENCY OF BUMIPUTRA IN THE BEGINNING OF THE TWENTY CENTER
Miftahul Habib Fachrurozi, M. Pd. Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Siliwangi Email: miftahul.habib@gmail.com
Abstract - This study  aims:  (1)  to  determine  the  development  of  Western  education  in  the Dutch East Indies in the nineteenth century, (2) to find out the Transformation of educated elite Indigenous at the Beginning of the Twentieth Century, (3) to know Abdul Rivai's gait as one of the indigenous intellectual. This research uses the historical method which consists of the stages of gathering resources, source criticism, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the implementation of Western education in the Dutch East Indies gave rise to a new social group known as the educated elite Indigenous. The educated elite Indigenous was originally designed to be a civil service commander who supported the power of the colonial government, but socio-political changes in the early twentieth century gave birth to the indigenous intellectual, the educated elite Indigenous who had an interest in  social  issues.  Abdul  Rivai  is  a  portrait  of  indigenous  intellectual  which  was  quite influential in the early twentieth century. The idea in the Bintang Hindia is a stimulus that provides  social  political  awareness  for  the  indigenous  people.  His  ideas  on  the Bintang
Hindia and his academic achievements were an inspiration to the indigenous intellectual of his time. Therefore, Abdul Rivai must still be recognized as one of the pioneers of indigenous intellectual who gave color to the socio-political dynamics in the Dutch East Indies at the beginning of the twentieth century.
Keywords: Abdul  Rivai, Bintang  Hindia, Educated  elite  Indigenous,  Indigenous intellectual

## Pendahuluan
Hindia  Belanda  pada  akhir  abad kesembilan  belas  mengalami  suatu perubahan  sosial  politik  yang  disebabkan oleh  perubahan  kebijakan  pemerintah kolonial.  Perubahan  kebijakan  tersebut ditandai dengan perubahan sistem birokrasi  yang  berdampak  pada  banyak aspek kehidupan. Kebijakan tersebut juga mendorong  munculnya  kelas  menengah baru  dari  kalangan  bumiputra  di  Hindia Belanda  (Hoogervorst  &  Nordholt,  2017: 443).  Kelas  menengah  ini  yang  sebagian besarnya  berasal  dari  kalangan  elit bumiputra  kemudian  menjadi  bagian penting  dari  sistem  birokrasi  pemerintah kolonial.  Oleh  karena  itu,  mereka  juga mendapatkan  pendidikan  Barat  untuk menunjang  pekerjaan  mereka  dalam birokrasi  kolonial.  Pada  awal  abad  kedua puluh,  para  elit  bumiputra  terpelajar  ini bukan  lagi  hanya  menjadi  pegawai birokrasi  kolonial,  akan  tetapi  mulai memiliki  peran  sosial  politik  di  Hindia Belanda.
Adalah politik etis yang mengubah peran  dari  para  elit  bumiputra  terpelajar tersebut. Kegagalan pelaksanaan ekonomi liberal  di  Hindia  Belanda  membuat sejumlah tokoh mengkritik sistem tersebut. Salah satu kritik paling terkemuka berasal dari  tokoh  politik  bernama  C.  T.  Van Deventer. Ia menulis artikel berjudul “ Een Eereschuld” (Hutang  Budi)  di  jurnal De Gids yang  berisi  tuntutan  penyelidikan tantang  kewajiban  balas  budi  bangsa Belanda  terhadap  kaum  bumiputra  akibat
kemerosotan kesejahteraan di era ekonomi liberal (van Niel, 2009 : 20). Gagasan Van Deventer ini rupanya mendapat dukungan dari  Ratu  Wilhelmina  yang  baru  saja bertakhta.  Pada  tanggal  17  September 1901,  Ratu  Wilhelmina  manyampaikan seruan  pembaruan  kebijakan  kolonial dalam  sebuah  pidato  kerajaan.  Pidato inilah  yang  dianggap  sebagai  titik  awal pelaksanaan kebijakan Politik Etis.
Kebijakan  Politik  Etis  memiliki pengaruh  signifikan  di  Hindia  Belanda. Salah  satunya  adalah  berkembangnya semangat  kemajuan  di  kalangan  kaum bumiputra.  Kemajuan  diwujudkan  dalam suatu  keinginan  mencapai  status  sosial yang  ideal  baik  secara  individu  maupun kolektif yang meliputi kemajuan pendidikan,  modernisasi,  kehormatan, serta  keberhasilan  hidup  (Latif,  2012b: 144).  Wacana  kemajuan  inilah  yang banyak berkembang dalam ruang publik di Hindia  Belanda  pada  awal  abad  kedua puluh.
Wacana  kemajuan  ini  tidak  serta merta menyebar begitu saja. Perkembangan wacana
kemajuan bagaimanapun  membutuhkan  aktor  dan media  yang  menyebarluaskan  wacana  ini ke  berbagai  lapisan  sosial.  Adapun  aktor yang  menyebarluaskan gagasan kemajuan ini berasal dari suatu kelompok sosial baru pada  awal  abad  kedua  puluh  di  Hindia Belanda.  Kelompok  ini  disebut  sebagai intelegensia bumiputra. Intelegensia bumiputra  merupakan  suatu  kelompok sosial  baru  yang  memiliki  karakteristik
sangat  berbeda  dibandingkan  dengan kelompok  sosial  lain  yang  telah  ada sebelumnya. Salah satu sosok penting yang menjadi  potret  dari  kelas  soial  baru  ini adalah  Abdul  Rivai.  Abdul  Rivai  bahkan dapat  dikatakan  sebagai  seorang  pionir diantara  para  intelegensia  bumiputra  di Hindia Belanda. Berdasarkan latar belakang  tersebut,  penulis  merasa  perlu untuk  menguraikan  secara  lebih  jauh tentang apa saja yang dilakukan oleh Abdul Rivai  dalam  upayanya  memajukan  kaum bumiputra di Hindia Belanda.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  sejarah  yang  terdiri  dari  empat tahap yakni: (1) pengumpulan sumber; (2) kritik  sumber;  (3)  interpretasi;  serta  (4) historiografi. Pengumpulan sumber sejarah terdiri  dari  sumber  primer  dan  sumber sekunder.  Sumber  primer  merupakan sumber  asli  yang  diperoleh  dari  pelaku sejarah  sementara  sumber  sekunder merupakan  sumber  yang  dituliskan  oleh penulis  selain  pelaku  sejarah  berdasarkan sumber  primer  (Sjamsudin,  2012:  83). Sumber  primer  yang  digunkan  dalam artikel ini adalah artikel-artikel yang ditulis oleh Abdul Rivai pada surat kabar Bintang Hindia sementara  sumber  sekunder  yang digunakan  berasal  dari  berbagai  buku ataupun jurnal ilmiah yang relevan dengan studi ini.
Tahap selanjutnya yang dilakukan dalam ini adalah kritik sumber yang terdiri dari  dua  tahap  yakni  kritik  eksternal  dan internal. Kritik eksternal dilakukan dengan mengecek  otensitas  dan  integritas sumber sejarah  terutama  dari  kondisi  fisiknya sementara kritik internal dilakukan dengan mengecek isi dari sumber yang digunakan (Sjamsudin,  2012:  104-122).  Berdasarkan hasil  kritik  sumber  yang  dilakukan terhadap  sumber-sumber  sejarah  dalam artikel  ini  dapat  disimpulkan  jika  sumber sejarah yang digunakan memliliki integritas  serta  konten  yang  kredibel
sehingga dapat digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini.
Penafsiran merupakan tahap
selanjutnya dalam penelitian ini. Penafsiran terdiri dari analisis dan sintesis. Analisis  berarti  menguraikan  sumber- sumber  sejarah  sementara  sintesis  berarti menyatukannya  (Kuntowijoyo,  2013:  78- 79).  Penafsiran  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  menguraikan sumber-sumber  yang  digunakan  serta menghubungkan satu dengan yang lainnya agar  terbentuk  suatu  makna  yang  utuh. Sementara  itu  tahap  terakhir  dalam penelitian  ini  adalah  penulisan  sejarah. Penulisan sejarah harus menekankan pada aspek kronologis (Kuntowijoyo, 2013: 80). Adapun  penelitian  ini  berusaha  untuk memenuhi  aspek  kronologis  tersebut dengan  melakukan  penulisan  berdasarkan urutan  terjadinya  peristiwa.  Hal  tersebut tercermin  dalam  sususan  pembahasan dalam artikel ini.

## Pendidikan Barat Bagi Kaum Bumiputra di Hindia Belanda pada
Abad Kesembilan Belas
Akses  terhadap  pendidikan  Barat  bagi kaum  bumiputra  di  Hindia  Belanda  baru dimulai  setidaknya  pada  awal  abad kesembilan belas. Selama berkuasa hampir dua  abad,  VOC  enggan  terlalu  banyak mengurusi  kehidupan  kaum  bumiputra kecuali yang berkaitan dengan kepentingan eksploitasi ekonomi perusahaan dagang itu (Latif, 2012a: 95; Lombard, 2008: 94). Hal tersebut  juga  berlaku  pada  bidang pendidikan.  Pendidikan  dianggap  tidak memiliki kaitan langsung bagi kepentingan eksploitasi  ekonomi  yang  dilakukan  oleh VOC. Adapun  pendidikan yang ditempuh oleh  kaum  bumiputra  sebelum  abad kesembilan belas didominasi oleh pendidikan agama terutama Islam.
Peralihan  kekuasaan  dari  VOC  ke Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada awal  abad  kesembilan  belas  turut mengubah  kebijakan  pendidikan  bagi

## 4 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
kaum  bumiputra.  Pemerintah  kolonial mulai membuka sekolah yang diperuntukkan  bagi  kaum  bumiputra.
Akses  pendidikan  Barat  bagi  kaum bumiputra bermula pada dasawarsa kedua abad  kesembilan  belas  tepatnya  tahun 1816. Pada saat itu terdapat sejumlah kecil elit bumiputra yang diizinkan bersekolah di sekolah-sekolah  Eropa  (Van  Niel,  2009: 47).  Seiring  dengan  diberlakukannya kebijakan  tanam  paksa,  akses  pendidikan Barat  bagi  kaum  bumiputra  menjadi semakin luas. Para tahun 1849, terdapat 20 sekolah  bagi  kaum  bumiputra  di  ibukota setiap  provinsi  (Suratminto,  2013:  78).
Upaya Pemerintah Kolonial untuk mendirikan  sekolah-sekolah  bagi  kaum bumiputra  bukan  tanpa  alasan.  Pendirian sekolah-sekolah  tersebut  pada  dasarnya bertujuan  untuk  menunjang  sistem  tanam paksa  yang  memang  saat  itu  tengah diberlakukan di Hindia Belanda.
Seiring dengan berjalannya waktu, sekolah-sekolah  dengan  keahlian  yang lebih spesifik bagi kaum bumiputra mulai didirikan  di  Hindia  Belanda.  Pada  tahun 1852, didirikan sekolah khusus guru yang dikenal  dengan  nama Kweekschool di Surakarta  (Buchori,  2007:  12).  Pendirian sekolah  guru  ini  bertujuan  untuk menyediakan  tenaga  pengajar  dari  kaum bumiputra agar mampu mengajari keterampilan  dasar  bagi  sesama  kaum bumiputra. Kebutuhan guru yang semakin mendesak  membuat  jumlah Kweekschool meningkat  secara  signifikan  dan  mulai menyebar ke berbagai daerah. Kweekschool lalu  mulai  didirikan  di berbagai kota seperti Bukittinggi,
Tapanuli,  Manado,  Ambon,  Probolinggo, Banjarmasun, Makassar, dan sebagainya. Perkembangan-perkembangan tersebut  telah  menunjukkan  upaya  dari Pemerintah  Kolonial  untuk  memberikan pendidikan  Barat  bagi  kaum  bumiputra. Meskipun demikian, upaya tersebut masih terbilang  parsial  dan  cenderung  sporadis akibat  ketiadaan departemen  khusus  yang menangani pendidikan bagi kaum
bumiputra. Sekolah-sekolah yang didirikan hanya sebatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan  jangka  pendek  pemerintah kolonial dan dibangun dalam lingkup yang sangat terbatas.
Perubahan kebijakan pendidikan di Hindia Belanda dimulai sejak tahun 1864. Kerajaan  Belanda  mulai  mengadopsi sebuah  aturan  yang  dikenal  dengan  nama comptabiliteitswet. Inti  dari  kebijakan tersebut  adalah  anggaran  tahunan  yang digunakan  oleh  Pemerintah  Kolonial Hindia  Belanda  harus  diratifikasi  terlebih dahulu oleh Parlemen Belanda (Frankema, 2013: 314). Kebijakan ini berdampak luas pada perubahan penyelenggaraan pemerintahan  di  tanah  koloni.  Salah  satu dampak  dari  kebijakan  ini  adalah pembentukan  Departemen  Pendidikan  di Hindia  Belanda.  Tujuan  pembentukan Departemen  ini  adalah  menyeragamkan pendidikan  bagi  kaum  bumiputra  yang selama ini berkembang secara sporadis dan tidak bersifat sentralistik.
Pembentukan Departemen Pendidikan  tersebut  berbarengan  dengan perubahan corak ekonomi politik Pemerintah  Kolonial  Hindia  Belanda. Pemerintah  Kolonial  sejak  tahun  1870 telah  mengadopsi  sistem  perekonomian yang lebih liberal. Prinsip-prinsip Liberalisme  seperti  kebebasan  individu, pengakuan  atas  hak  milik  pribadi,  serta perluasan  perusahaan  swasta  juga  mulai diadopsi di Hindia Belanda. Hal ini secara tidak  langsung  turut  mempengaruhi penyelenggaraan  pendidikan  bagi  kaum bumiputra.  Masuknya  perusahaan  swasta di  Hindia  Belanda  diiringi  dengan kebutuhan  tenaga  kerja  terampil.  Di  sisi lain,  perubahan  birokrasi  pemerintah kolonial juga membutuhkan banyak tenaga administrasi.  Pendidikan  bagi  kaum bumiputra  kemudian  ditujukan  untuk memenuhi  kebutuhan  akan  tenaga  kerja dan  tenaga  administrasi  terampil  tersebut (Abdullah, 2017: 37). Sejak saat itu, akses pendidikan bagi kaum bumiputra semakin
terbuka  meskipun  masih  terbatas  pada kalangan elit semata.
Perluasan  pendidikan  Barat  bagi kaum bumiputra bukan tidak meninggalkan sejumlah masalah. Sebagaimana  VOC,  Pemerintah  Kolonial nampak  masih  setengah  hati  dalam menyelenggarakan  perluasan  pendidikan bagi kaum bumiputra. Di satu sisi, mereka membutuhkan  kaum  bumiputra  yang terampil  untuk  mendukung  liberalisasi ekonomi dan birokrasi kolonial modern. Di sisi  lain,  mereka  juga  khawatir  jika keberadaan kaum bumiputra yang terpelajar  akan  mengancam  superioritas orang-orang  Belanda.  Dengan  kata  lain, pemerintah  kolonial  selalu  berupaya mencegah  mobilitas  sosial  vertikal  yang mungkin  dilakukan  oleh  kaum  bumiputra yang  telah  mengenyam  pendidikan  Barat. Oleh  karena  itu,  pemerintah  kolonial merancang  sistem  pendidikan  yang diskriminatif  dan  anti  asimilatif  untuk menjaga  agar  superioritas  orang  Belanda terhadap  kaum  bumiputra  tetap  terjaga (Frankema, 2013: 318). Sistem pendidikan tersebut  membuat  stratifikasi  sosial  yang mendudukan  kaum  bumiputra  sebagai masyarakat  dengan  kedudukan  lebih rendah  dari  orang  Belanda  nyaris  tidak mengalami  perubahan.  Akan  tetapi,  satu hal  yang  tidak  dapat  dicegah  oleh pemerintah  kolonial  adalah  kemunculan kelompok  sosial  baru  di  kalangan bumiputra.  Kelompok  sosial  itu  disebut dengan istilah elit bumiputra terpelajar.
Dari Pangreh  Praja ke  Intelegensia
Bumiputra: Transformasi Elit Bumiputra Terpelajar pada Awal Abad

## Kedua Puluh
Liberalisasi  ekonomi  yang  menuntut tersedianya  tenaga  kerja  terampil  serta pegawai  birokrasi  membuat  pemerintah kolonial  terpaksa  melakukan  perluasan pendidikan bagi kaum bumiputra. Meskipun  pemerintah  kolonial  telah berupaya  untuk  meminimalisir  asimilasi
budaya yang diakibatkan oleh pendidikan, namun  upaya  ini  tidak  benar-benar berhasil. Elit bumiputra yang mengenyam pendidikan  Barat  ini  bagaimanapun  telah bersentuhan  dengan  sistem  pendidikan serta  gaya  hidup  orang-orang  Eropa.  Hal inilah yang mempengaruhi pemikiran para elit bumiputra sekaligus menandai terbentuknya suatu kelompok sosial baru di Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda  pada  abad  kesembilan  belas mempraktikkan suatu sistem yang dikenal dengan istilah Beambtenstaat. Beambtenstaat merupakan  suatu  model negara  apolitis  yang  menjadikan  politik sebagai alat untuk mengukuhkan kekuasaan  negara  dan  bukan  sebagai  alat untuk melakukan protes sosial (Sutherland, 1983: 26). Sistem ini membuat pemerintah kolonial  berupaya  untuk  melakukan kontrol terhadap kaum bumiputra di Hindia Belanda. Dalam upaya melakukan kontrol terhadap  masyarakat  di  Hindia  Belanda inilah  pemerintah  kolonial  memanfaatkan kekuasaan tradisional yang telah berlangsung  di  Hindia  Belanda  sejak sebelum  zaman  kolonial.  Pemanfaatan kekuasaan  tradisional  untuk  kepentingan kekuasaan  kolonial  ini  dikenal  dengan istilah indirect rule.
Indirect  rule membutuhkan  mitra dari  kaum  bumiputra  agar  dapat  berjalan dengan baik. Pemerintah kolonial kemudian memanfaatkan penguasa tradisional  seperti  para  bupati  ataupun keluarganya  untuk  menjalankan  sistem indirect  rule tersebut.  Para  penguasa tradisional  ini  kemudian  bertransformasi menjadi  penggerak  mesin  birokrasi kolonial  yang  dikenal  dengan  istilah pangreh praja . Pangreh praja merupakan loyalis  pemerintah  kolonial  dalam  upaya mengatur  kaum  bumiputra.  Di  sisi  lain, para pangreh  praja ini  juga  berfungsi sebagai  penghubung  antara  pemerintah kolonial  dan  kaum  bumiputra  dari kalangan rakyat biasa. Dengan demikiran,

## 6 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
pangreh  praja dapat  dikatakan  sebagai tiang  penyangga  pemerintah  kolonial dalam upaya mempertahankan kekusaannya terutama dari ancaman dalam negeri (Sutherland, 1983: 28).
Pemerintah  kolonial  memandang perlunya  membentuk  pendidikan  khusus untuk melatih para calon pangreh praja ini .
Upaya ini telah dilakukan sejak sejak tahun 1848  meskipun  belum  menunjukkan benar-benar  dilaksanakan  secara  serius. Pada  tahun  1866  dibentuklah  sebuah sekolah  khusus  calon pangreh  praja bernama Hoofdenscholen (sekolah  para pemimpin)  yang  tersebar  di  Bandung, Magelang,  dan  Probolinggo  (Sutherland, 1983: 52). Siswa Hoofdenscholen kebanyakan adalah putra-putra bupati yang direncanakan menggantikan ayahnya kelak.  Akan  tetapi,  kurikulum  di Hoofdenscholen tidak  memuat  pelatihan administrasi  secara  spesifik.  Hal  tersebut mengindikasikan jika pemerintah kolonial tidak  terlalu  menginginkan  keterampilan administrasi  dari  calon pangreh  praja tersebut,  tetapi  justru  mendorong  agar mereka  tetap  mempraktikkan  pola-pola kekuasaan  tradisional  bila  kelak  telah menjabat.
Perubahan  sosial  yang  terjadi  di Hindia  Belanda  pada  akhir  abad kesembilan  belas  dan  awal  abad  kedua puluh  mendorong  kesadaran  baru  elit bumiputra terpelajar. Liberalisasi ekonomi pada mulanya dianggap mampu menciptakan kemakmuran serta kesejahteraan  di  Hindia  Belanda  rupanya justru mengalami kegagalan.
Perkembangan  perkebunan  gula  yang cukup  masif  membuat  lahan  untuk menanam  padi  menjadi  semakin  sempit sekaligus  mengakibatkan  krisis  pangan bagi  kaum  bumiputra  di  berbagai  daerah (Simbolon, 2006: 168). Krisis inilah yang menjadi  awal  dari  perubahan  besar  yang terjadi pada awal abad kedua puluh.
Penurunan  kesejahteraan  akibat ekonomi  liberal  segera  menarik  perhatian dari  kerajaan  Belanda.  Oleh  karena  itu,
pada  tahun  1900  diberlakukan  kebijakan Politik Etis yang meliputi program irigasi, edukasi,  dan  transmigrasi.  Adapun  salah satu tujuan politik etis adalah meningkatkan kesejahteraan kaum bumiputra (Nagazumi, 1989: 28).
Pendidikan  merupakan  program  sentral dalam politik etis dan perluasan pendidikan bagi  kaum bumiputra  merupakan  langkah konkrit dari kebijakan tersebut. Salah satu perluasan tersebut terlihat pada perubahan
Hoofdenscholen menjadi Opleidingsscholen voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA)  pada  tahun  1900. Reorganisasi juga dilakukan pada sejumlah sekolah milik pemerintah kolonial lainnya seperti School  tot  Opleiding  van  Indische Artsen (STOVIA), Nederlandsch-Indische Arts  senschool (NIAS),  dan  sebagainya. Perubahan  ini  juga  diikuti  oleh  perluasan penerimaan calon siswa yang tidak hanya sebatas  anggota  keluarga  bupati  saja melainkan juga para priyayi rendah. Pada awal abad kedua puluh, diperkirakan lebih dari  100.000  orang  bumiputra  pernah mengenyam  pendidikan  pada  berbagai jenjang  pendidikan  milik  pemerintah kolonial  (Abdullah,  2017:  40).  Meskipun demikian,  pada  umumnya  pendidikan Barat hanya dapat diakses oleh para priyayi semata dan bukan bagi rakyat kebanyakan.
Kemerosotan Kondisi kaum bumiputra  serta  pemberlakuan  politik  etis tersebut mendorong
kemunculan kelompok sosial baru  sebagai bagian  dari elit bumiputra terpelajar. Pada mulanya elit bumiputra  berpendidikan  Barat  hanya dirancang  sebagai pangreh  praja yang mendukung kekuasaan kolonial. Perubahan  sosial  politik  pada  awal  abad kedua  puluh  memunculkan  kelompok sosial  baru  yang  memiliki  kesadaran terhadap  isu-isu  sosial.  Kelompok  sosial ini dikenal sebagai intelegensia bumiputra. Intelegensia  muncul  dari  sebuah  respon kolektif  dari  identitas  kolektif  tertentu, sebagai  refleksi  dari  kesamaan  kriteria pendidikan, psiko-sosiografis, sistem nilai, habitus ,  dan  ingatan  kolektif  yang  sama
(Latif,  2012a:  28).  Adapun  kesamaan identitas dari intelegensia ini adalah sama- sama  mengenyam  pendidikan  Barat  dan lebih daripada itu mereka juga terpengaruh terhadap  ide-ide  serta  pengetahuan  yang berasal  dari  Barat  (Poeze,  1989:  88). Kuatnya  pengaruh  pemikiran  Barat merupakan  salah  satu  ciri  utama intelegensia bumiputra.
Intelegensia bumiputra ini memiliki sejumlah perbedaan mencolok dibandingkan dengan para pangreh praja .
Intelegensia  bumiputra  pada  umumnya menentang status quo para pangreh praja (Sutherland,  1983:  116).  Mereka  secara radikal  menolak  dominasi  sosial  dan politik para pangreh praja di masyarakat. Selain itu, intelegensia bumiputra ini juga merasakan  adanya  praktik  diskriminasi oleh  pemerintah  kolonial  terhadap  kaum bumiputra.  Oleh  karena  itu,  mereka berusaha  melawan  praktik  dominasi  dari para pangreh  praja serta  diskriminasi orang-orang Belanda terhadap rakyat biasa (Abdullah, 2017: 46). Kelompok intelegensia  bumiputra  inilah  yang kemudian menjadi pionir untuk memperjuangkan kemajuan kaum
bumiputra.  Salah  satu  bagian  dari intelegensia  bumiputra  tersebut  adalah Abdul Rivai.
Abdul Rivai: Potret Intelegensia
Bumiputra Pada Awal Abad Kedua Puluh
Abdul Rivai berasal dari
Minangkabau. Ia lahir pada tahun 1871 di Sumatera  Barat  (Poeze,  2008:  34).  Sejak awal ia banyak mendapatkan pengaruh dari pemikiran  Barat.  Pengaruh  pemikiran Barat  ini  yang  menjadikannya  salah  satu intelegensia  bumiputra  yang  sangat menonjol  pada  awal  abad  kedua  puluh. Kemunculan  Abdul  Rivai  sebagai  bagian dari  intelegensia  bumiputra  tidak  dapat dilepaskan  dari  perubahan  sosial  yang terjadi di Sumatera Barat pada paruh kedua abad  kesembilan  belas.  Latar  belakang
inilah yang turut membentuk gagasan serta kesadaran  Rivai  sebagai  bagian  dari intelegensia bumiputra.
Perubahan  sosial  yang  terjadi  di Minangkabau  pada  paruh  kedua  abad kesembilan  belas  tidak  dapat  dilepaskan dari  kebijakan  pemerintah  kolonal  di Sumatera Barat pada masa itu. Kekalahan kaum Adat dan Paderi dalam Perang Paderi pada  pertengahan  abad  kesembilan  belas menjadi  titik  awal  perubahan  tersebut. Sejak  saat  itu  pengaruh  pemerintah kolonial  mulai  masuk  dalam  sendi-sendi kehidupan  masyarakat  Minangkabau. Salah  satu  kebijakan  yang  diberlakukan pemerintah  kolonial  di  Sumatera  Barat adalah  Tanam  Paksa  Kopi.  Kebijakan tersebut diprakarsai oleh Gubernur Pesisir Barat  Sumatera,  Andreas  Victor  Michiels (Suryani, Zed, & Hardi, 2019: 14).
Pemberlakuan  kebijakan  tanam paksa  kopi  di  Sumatera  Barat  ini memberikan dampak luas bagi masyarakat Minangkabau. Pemerintah Kolonial mulai membangun infrastruktur pendukung penanaman  kopi  di  Minangkabau.  Salah satu  caranya  ialah  dengan  membangun jalan-jalan  baru  untuk  mempermudah distribusi  kopi  ke  luar  Minangkabau (Colombjin,  2005:  23-24).  Pembangunan transportasi  di  Sumatera  Barat  ini memberikan  dampak  signifikan.  Interaksi anggota  masyarakat  baik  sesama  orang Minangkabau  maupun  yang  berasal  dari luar daerah menjadi lebih erat. Kondisi ini mempengaruhi watak masyarakat
Minangkabau yang  menjadi  lebih  terbuka dan  cenderung  kosmopolitan.  Sebagai orang Minangkabau, Abdul Rivai mendapat  banyak  pengaruh  dari  karakter umum masyarakatnya. Perubahan sosial masyarakat Minangkabau  menjadi  semakin  dinamis ketika memasuki era 1870-an. Masyarakat Minangkabau  yang  semakin  terbuka dengan  orang  dari  luar  wilayahnya  mulai terkena  dampak  modernisasi.  Masyarakat Minangkabau mulai menghadapi sejumlah

## 8 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
permasalahan  baru  yang  belum  pernah dihadapi sebelumnya. Salah satu permasalahan tersebut adalah permasalahan  dalam  bidang  birokrasi pemerintah. Pemerintah koloial membutuhkan  pegawai  rendah  dari kalangan bumiputra yang mampu membantu  tugas-tugas  di  kantor-kantor milik pemerintah (T. Abdullah, 1972: 212). Pemerintah kolonial merespon hal tersebut dengan  menyelenggarakan  pendidikan Barat  di  Minangkabau.  Sekolah-sekolah baru  mulai  didirikan.  Tujuan  utamanya untuk  memenuhi  kebutuhan  pegawai birokrasi yang menguasai baca-tulis. Para peserta  didik  dituntut  untuk  memilki kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan  oleh  pemerintah  kolonial. Orang-orang  Minangkabau  banyak  yang tertarik  untuk  belajar  di  sekolah-sekolah tersebut.
Orang-orang  yang  mengenyam pendidikan Barat mendapatkan kedudukan terhormat dalam masyarakat Minangkabau.  Keinginan  untuk  menjadi sebuah  masyarakat  yang  maju  menjadi alasan  utama  hal  tersebut.  Selain  itu penguasaan bahasa Belanda yang menjadi syarat  utama  menjadi  pegawai  birokrasi kolonial,  nampaknya  memiliki  gengsi tersendiri dalam masyarakat Minangkabau (Graves, 2007: 213). Keinginan kuat untuk menjadi  masyarakat  yang  maju  ini membuat banyak orang Minangkabau yang akhirnya berupaya menempuh pendidikan Barat.
Masyarakat  Minangkabau  banyak menyekolahkan anak mereka pada jenjang pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Salah  satu sekolah lanjutan yang banyak dituju adalah School  tot  Opleiding  van  Indische  Artsen (STOVIA).  STOVIA  merupakan  sekolah pendidikan dokter pribumi yang terletak di Batavia. STOVIA pada mulanya bukanlah sekolah  bergengsi  bagi  masyarakat Minangkabau maupun masyarakat pribumi pada umumnya. Gaji seorang tenaga medis yang  kecil  menjadi  alasan  utamanya.  Hal ini  mulai  berubah  ketika  pemerintah
kolonial  memutuskan  untuk  memberikan beasiswa  gratis  untuk  menempuh  sekolah dasar  Eropa  bagi  mahasiswa  STOVIA (Van Niel, 2009: 83). Mahasiswa STOVIA juga  dijanjikan  mendapatkan  ikatan  dinas menjadi  pegawai  kesehatan  pemerintah setelah menyelesaikan studinya. Sejak saat itu  gengsi  STOVIA  mulai  meningkat dan menjadi  salah  satu  sekolah  favorit  bagi masyarakat pribumi.
Pada awal abad kedua puluh gengsi para  lulusan  STOVIA  meningkat  secara drastis. Para dokter bumiputra ini menjadi kelompok  sosial  yang  nyaris  sepenuhnya mengadopsi  budaya  dan  kehidupan  orang Eropa  (Pols,  2019:  30).  Pendidikan kedokteran  modern  yang  mereka  tempuh telah mengubah kebiasaan serta pola pikir para  dokter  bumiputra  ini.  Perbuhan tersebut terlihat daru gaya hidup, gaji yang cukup  tinggi,  kemampuan  berbahasa Belanda  yang  baik  serta  sejumlah kebiasaan  lain  yang  sebelumnya  hanya dilakukan  oleh  orang-orang  Eropa  saja. Berbagai  keistimewaan  tersebut  membuat para dokter lulusan STOVIA ini dianggap memiliki  status  sosial  yang  lebih  tinggi dibandingkan dengan masyarakat bumiputra pada umumnya.
Abdul  Rivai  menjadi  salah  satu mahasiswa  STOVIA.  Ia  menyelesaikan studinya pada tahun 1894 (Rahzen, 2007: 12). Rivai tidak membutuhkan waktu yang lama  untuk  mendapatkan  pekerjaan.  Ia kemudian mendapatkan pekerjaan sebagai dokter pemerintah di Deli, Sumatera Utara. Rivai  kemudian  mulai  menjalani  profesi sebagai dokter pemerintah di sana. Ia lalu merasa  tidak  puas  dengan  pekerjaannya tersebut.  Ketidakpuasannya  disebabkan oleh  apresiasi  yang  diberikan  oleh pemerintah setempat terhadap kemampuan Rivai  tidak  sesuai  dengan  harapannya.  Ia lalu memutuskan pindah ke Belanda untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  Ia  lalu  pindah  ke  Belanda  pada tahun  1899  untuk  belajar  pada  bekas dosennya  di  STOVIA  dahulu,  Profesor Eykman (Poeze, 2008: 34).
Selain  melanjutkan  studi,  Abdul Rivai  juga  berkarir  dalam  bidang jurnalistik. Ia memulai karir jurnalistiknya di  Belanda  dengan  aktif  menulis  pada beberapa  surat  kabar  seperti Bendera Wollanda,  Pewarta  Wollanda,  Oost  en West, dan Algemeen Handelsblad (Rahzen, 2007:  12).  Seluruh  surat  kabar  tersebut terbit  di  Amsterdam.  Rivai  tidak  hanya membatasi  kegiatannya  pada  bidang jurnalistik saja. Ia juga aktif sebagai guru bahasa  Melayu  pada  kursus  bahasa  di Berlitz  (Poeze,  2008:  35).  Hal  ini menunjukkan  jika Rivai memang seorang intelegensia  bumiputra  yang  memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas.
Abdul  Rivai  memiliki  pemikiran yang kritis dan progresif. Ia secara terbuka mengkritik cara berfikir kaum bumiputra di Hindia Belanda yang terlalu tradisional dan religius. Tulisan-tulisannya pada sejumlah surat kabar Belanda menunjukkan hal itu. Ia pernah menyebut jika masyarakat Jawa tengah  mengalami  “demoralisasi”  yang mengakibatkan kemerosotan kesejahteraan. Rivai dengan keras mengkritik sikap pemerintah kolonial yang enggan bersungguh-sungguh menyelenggarakan  pendidikan  bagi  kaum bumiputra sehingga
mengakibatkan demoralisasi  tersebut  (Poeze,  1989:  90). Bagi  Rivai,  perluasan  pendidikan  Barat merupakan  solusi  untuk  memperbaiki kemerosotan kesejahteraan tersebut. Gagaran  tersebut  menunjukkan  keinginan kuat  Rivai  untuk  memajukan  bangsa Hindia.  Hal  itu  merupakan  ciri  khas pemikiran  para  intelegensia  bumiputra pada awal abad kedua puluh yang meyakini jika  pendidikan  dapat  menyelamatkan kaum bumiputra dari kemerosotan kesejahteraan (Nagazumi, 1989: 32-33). Abdul Rivai melanjutkan usahanya untuk memajukan kaum bumiputra melalui bidang  pers.  Ia  lalu  bertemu  dengan seorang  mantan  perwira  KNIL  bernama H.C.C.  Clockener  Brousson.  Keduanya sepakat  untuk  menerbitkan  sebuah  surat
kabar  yang  bertujuan  untuk  memajukan kaum bumiputra di Hindia Belanda. Surat kabar  tersebut  bernama Bintang  Hindia yang  terbit  pertama  kali  pada  1  Januari 1903.  Kemunculan Bintang  Hindia ini menjadi  sebuah  titik  penting  bagi perkembangan  wacana kemadjoean di Hindia  Belanda.  Rivai  yang  mendapat tugas  mengurus  isi  majalah  secara konsisten  mampu  menampilkan  wacana kemadjoean tersebut  dalam  setiap  edisi Bintang  Hindia .  Pemikiran  Rivai  banyak dipengaruhi oleh kehidupannya di Belanda.  Stimulus  semacam  ini  yang membuat pemikirannya memiliki ciri khas tersendiri  dibandingkan  dengan  para redaktur  surat  kabar  lain  yang  berada  di Hindia Belanda (Niel, 2009: 80).
Sebagai seorang intelegensia bumiputra,  Rivai  menunjukkan  perhatian terhadap  isu-isu  sosial  kaum  bumiputra. Hal  tersebut  ia  tunjukkan  dalam  berbagai artikelnya  pada Bintang  Hindia .  Sebagai contoh, ia memberi suatu identitas kolektif bagi  intelegensia  bumiputra  yang  ia  beri nama kaoem  moeda . Kaoem  Moeda menurut Rivai adalah “ . . . semoea orang hindia (toea dan moeda) jang tidak soeka lagi memegoet atoeran koeno, adat koeno, kebiasaan  koeno,  tetapi  jang  maoe memoeliakan  diri  dengan  pengetahoean dan ilmoe.” ( Bintang Hindia, no. 14, tahun 1905). Selain itu, dalam artikel yang sama Rivai  juga  menegaskan jika  “  .  .  . Pekerdjaan  orang  hindia  jang  boleh menimboelkan paedah boleh dan kebadjikan  boeat  anaknegeri,  mesti dibantoe bersama-sama.” ( Bintang Hindia, no.  14,  tahun  1905). Kaoem  Moeda bagi Abdul  Rivai  harus  memiliki  pendidikan tinggi. Ilmu pengetahuan yang didapatkan melalui  proses  pendidikan  tersebut  harus mampu  digunakan  untuk  memajukan sesama kaum bumiputra.
Dengan demikian,  Abdul  Rivai  menekankan  jika kaoem moeda jangan
hanya mengutamakan  kepentingan  dirinya  saja, tetapi juga harus peka dengan isu-isu sosial
yang  berkaitan  dengan  kemajuan  kaum bumiputra.
Abdul  Rivai  juga  menyampaikan suatu gagasan  baru yang menarik  sebagai lanjutan dari gagasan kaoem moeda . Rivai meyakini  jika kaoem  moeda harus diorganisir agar dapat menjalankan tugas- tugasnya  memajukan  kaum  bumiputra  di Hindia  Belanda.  Gagasan  tersebut  ia  beri nama perhimpoenan  kaoem  moeda.
Perhimpoenan  kaoem  moeda menurut Rivai “.  .  .  mesti  bekerdja  dan  boleh sampai maksoednja, saja meoe terangkan disini bagaimana maksoed jang terseboet diangka 2 pada permoelaan karangan ini mesti  didjalankan:  Pengadjaran  anak- negeri mesti dimadjoekan oleh Perhimpoenan  Kaoem  Moeda.” ( Bintang Hindia, no.  14,  tahun  1905).  Abdul  Rivai meyakini  jika  kaum  bumiputra  harus memiliki solidaritas agar mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam mencapai  kemajuan  dan kaoem  moeda harus berperan sebagai pionir dalam upaya tersebut (T. Abdullah, 1972: 220). Gagasan membentuk  suatu  organisasi  bagi kaoem moeda tentu  merupakan  suatu  ide  yang sangat radikal pada masa itu. Sebelumnya belum  pernah  ada  satu  orangpun  yang membayangkan jika kaum bumiputra dapat membentuk organisasi sosial-politik untuk memajukan bangsanya. Akan tetapi, Rivai berani  mengutarakan  gagasannya  tersebut secara terbuka lewat Bintang Hindia .
Abdul  Rivai  tidak  hanya  berhenti pada  gagasan kaoem  moeda dan perhimpoenan  kaoem  moeda .  Untuk menegaskan  perbedaan  identitas  antara intelegensia bumiputra dan elit bumiputra lain  termasuk  para pangreh  praja, Rivai memperkenalkan  gagasan bangsawan fikiran .  Mengenai  hal  tersebut,  ia menuliskan demikian:
Dari hal ,,Bangsawan Oesoel” itoe ta‟ oesahlah kita ,,berpandjangkan” kalam , karena bangsawan ini ialah soeatoe  takdir djoea.  Djika nenek- mojang  kita  oleh  sebab  jang atjapkali  tiada  disengadja  pada
zaman poerbakala terhitoeng didalam  kaoem  orang  bangsawan, maka  njatalah  kita poen,, orang jang berbangsa walaupun pengetahuan  dan  kepandaian  kita seperti ,,kodok dibawah tempoeroeng.”  Nistjajalah  kita berhak,  akan  berbesar  diri  akan tetapi,  djika  ada  orang,  jang  tiada hendak  mengindahkan  hak  itoe, maka tiadalah boleh  kita  berketjil hati.  Sebabnja  maka  demikian, karena kita hidoep sekarang di abad jang  ke  XX.  Didalam  zaman  ini djaranglah  orang  bertanja  sebagai doeloe kala: siapa dia? Sekarang orang bertanja: Bagaimana dia? Kekoeatan badan, ketinggian bangsa  dan  kemoeliaan  oesoel tiadalah  fasal  jang  pertama  lagi, akan    mendjadi  orang  jang terbilang. Sekarang bolehlah kepandaian dan ilmoe mengatoerkan kedalambahagian manakah kita terhitoeng. Keadaan inilah menimboelkan,,Bangsawan fikiran”  Sebagai  sepohon  kajoe jang  toemboeh  ditanah  jang soeboer, maka ,,Bangsawan fikiran”  ini  bertambah  lama, bertambah  besar,  semakin  lama, semakin lebih tinggi dari
,,Bangsawan oesoel ( Bintang
Hindia, No. 11, tahun 1906).
Artikel tersebut menunjukkan pandangan  Rivai  terhadap  intelegensia bumiputra  dan  elit  bumiputra  lainnya. Istilah bangsawan fikiran dapat disamakan dengan intelegensia bumiputra, sementara bangsawan oesoel memiliki arti yang sama dengan  elit  bumiputra  lainnya.  Rivai meyakini jika keistimewaan yang didapatkan seseorang atas dasar keturunan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan  zaman.  Sebagai  gantinya,
orang-orang  yang  berpendidikan  dan memiliki  ilmu  pengetahuan  yang  akan dihormati  oleh  masyarakat.  Dengan demikian,  ilmu  serta  pengetahuan  adalah hal  yang  lebih  penting  dibandingkan dengan  status  sosial  atau  garis  keturunan seseorang. Gagasan bangsawan fikiran ini secara  langsung  juga  mengkritik  para pangreh praja yang berkuasa karena garis keturunan mereka. Secara tidak langsung, gagasan  ini  juga  mengkritik  feodalisme yang masih jamak dipraktikkan oleh kaum bumiputra pada masa itu.
Gagasan Abdul Rivai rupanya tidak selamanya  mendapatkan  dukungan  dari redaktur  lain  di Bintang  Hindia .  Ia  justru mulai mengalami berbagai kendala selama menjadi  redaktur Bintang  Hindia .  Salah satunya  ialah  konflik  yang  ia  hadapi dengan  sahabatnya,  Clockener  Brousson. Clockener Brousson ingin agar Rivai lebih berhati-hati  lagi  dalam  menuliskan pendapat  dalam Bintang  Hindia ( Bintang Hinda No.  9  tahun  1905).  Brousson  juga menolak  untuk  merealisasikan  gagasan perhimpoenan kaoem moeda yang digagas oleh  Rivai  ( Bintang  Hindia No.  23  tahun 1905).  Sikap  Brousson  tersebut  membuat Rivai  sangat  kecewa.  Ia  merasa  jika gagasan-gagasan progresifnya justru kerap dihalangi oleh rekannya sendiri.
Kegagalannya  menyelesaikan  konflik dengan  Brousson  membuatnya  terpaksa meninggalkan Bintang Hindia pada tahun 1907.  Sepeninggal  Rivai, Bintang  Hindia kehilangan  sosok  utama  yang  selama  ini menjadi  nahkoda  surat  kabar  tersebut. Bintang Hindia kemudian berhenti terbit di tahun yang sama dengan keluarnya Rivai Selepas keluar dari Bintang Hindia , Abdul  Rivai  kembali  fokus  untuk menyelesaikan  studinya.  Rivai  memiliki ambisi  untuk  meraih  gelar  doktor.  Akan tetapi  pada  saat  yang  bersamaan  ia  juga ingin  segera  kembali  ke  Hindia  Belanda. Untuk itu, ia pergi ke Universitas Gent di Belgia. Alasan Rivai melanjutkan studi ke Universitas  Gent  karena  untuk  menjadi
doktor di Belgia pada masa itu tidak wajib membuat  disertasi.  Gelar  doktor  dapat diraih  lewat  sebuah  ujian  terbuka.  Rivai berhasil  meraih  gelar  doktor  lewat  jalur tersebut pada tanggal 23 Juli 1908 (Poeze, 2008: 56). Dengan demikian, Abdul Rivai menjadi  doktor  pertama  dari  kalangan bumiputra.  Sebuah  pencapaian  akademik yang  bahkan  tidak  semua  orang  Eropa mampu meraihnya.
Setelah  menyelesaikan  studinya, Abdul  Rivai  kembali  ke  Hindia  Belanda pada  tahun  1910.  Sebagai  doktor  lulusan Eropa,  mencari  pekerjaan  bukanlah  hal yang sulit dilakukan oleh Rivai. Ia segera mendapatkan  pekerjaan  sebagai  petugas medis  bagi  tentara  kolonial  di  Cimahi, Jawa  Barat  (Pols,  2019:  48).  Dua  tahun berselang  ia  pindah  ke  Padang  untuk bekerja  di  Dinas  Kesehatan  Kolonial. Selain  berkarir  sebagai  pegawai  kolonial, Rivai  juga  membuka  praktik  pribadi. Kemampuan  medis  yang  didapatkannya dari Eropa membuatnya mudah mendapatkan  banyak  pelanggan  dan menjadi salah satu dokter bumiputra paling sukses  secara  finansial  pada  masanya. Selain  berkarir  dalam  dunia  medis,  Rivai juga  aktif  dalam  bidang  politik  dengan bergabung  pada Volksaard pada  tahun 1918.  Di Volksaard ,  ia  cukup  vokal menyuarakan pentingnya pendidikan untuk kemajuan kaum bumiputra.
Akhir  dasawarsa  kedua  abad  XX merupakan  titik  balik  perjalanan  hidup Abdul  Rivai.  Ia  didiagnosa  mengidap penyakit  diabetes  dan  tuberkolosis  (Pols, 2019: 51). Ia kemudian pergi ke Paris pada tahun  1919  untuk  mengobati  penyakitnya tersebut. Di Paris, ia mendapatkan fasilitas pengobatan  paling  modern  pada  masa  itu berupa terapi penyinaran dan elektroterapi. Ia  kembali  lagi  ke  Hindia  Belanda  dua tahun  berselang.  Pada  tahun  1926,  ia terpaksa kembali ke Eropa lagi, kali ini ke Swiss  untuk  mengobati  penyakit  yang semakin  menggerogoti  tubuhnya.  Ia menetap disana selama lima tahun dan baru
kembali  ke  Hindia  Belanda  pada  tahun 1931.  Tiga  tahun  berselang  tepatnya tanggal 16 Oktober 1934, Rivai menghembuskan nafas terakhir di
Bandung akibat penyakit yang dideritanya. Perjuangan  Abdul  Rivai  dalam memajukan  kaum  bumiputra  merupakan potret  dari  salah  satu  intelegensia bumiputra  pada  awal  abad  kedua  puluh. Sebagaimana  elit  bumiputra  terpelajar yang muncul pada permulaan abad kedua puluh,  Rivai  memiliki  kepekaan  terhadap isu-isu  sosial  kaum  bumiputra.  Berbagai kritik  serta  gagasan  yang  ia  sampaikan menunjukkan  dengan  jelas  perhatiannya terhadap  kondisi  sosial  kaum  bumiputra yang  pada  masa  itu  sedang  mengalami kemerosotan. Pilihan Rivai untuk berjuang melalui jalan pers juga merupakan hal yang relatif  baru  pada  masa  itu.  Surat  kabar Bintang  Hindia merupakan  media  yang tepat  untuk  menyebarluaskan  gagasan Rivai.  Gagasan  Rivai  kemudian  banyak diadopsi oleh intelegensia bumiputra pada era  setelahnya.  Setelah  berhenti  dari Bintang  Hindia dan  meraih  kesuksesan dalam karirnya sebagai dokter, Rivai sama sekali  tidak  berhenti  memperjuangkan kemajuan  bumiputra.  Kali  ini  ia  berjuang melalui  Volksaard.  Terlepas  berhasil  atau tidaknya perjuangan tersebut, Abdul Rivai dapat dikatakan sebagai pionir intelegensia bumiputra  yang  berjuang  memajukan kaum  bumiputra  di  Hindia  Belanda  baik melalui  jalan  pers  ataupun  melalui perjuangan parlemen.

## Kesimpulan
Perubahan kebijakan pendidikan di Hindia  Belanda  pada  mulanya  bertujuan untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja dan  tenaga  birokrasi  semata.  Pendidikan yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah kolonial  sama  sekali  tidak  memiliki orientasi untuk memajukan kaum bumiputra.  Elit  bumiputra  merupakan kelompok  sosial  yang  pertama-tama memperoleh pendidikan Barat. Pendidikan
Barat  dijadikan  sebagai  sarana  simbiosis
mutualisme  antara  elit  bumiputra  dan pemerintah kolonial untuk
mempertahankan  dominasi  serta  prestise atas  rakyat  biasa.  Pada  akhir  abad kesembilan  belas,  kegagalan  ekonomi liberal  serta  kebijakan  politik  etis memunculkan kelompok  sosial  baru yang terpengaruh  dengan  ide  serta  pemikiran Barat  serta  memiliki  perhatian  terhadap isu-isu sosial. Kelompok sosial ini dikenal dengan istilah intelegensia bumiputra.
Abdul  Rivai  merupakan  potret intelegensia  bumiputra  yang  cukup berpengaruh pada awal abad kedua puluh. Perubahan sosial di Minangkabau mendorongnya untuk menempuh
pendidikan  tinggi  agar  mampu  mencapai taraf  hidup  yang  lebih  baik.  Rivai  tidak hanya puas dengan itu melainkan berupaya untuk  mengenyam  pendidikan  hingga  ke Eropa, tempat yang ia yakini sebagai pusat kemajuan  masyarakat  dunia.  Di  Belanda, Rivai  tidak  hanya  fokus  pada  karir akademiknya  semata,  akan  tetapi  juga peduli  terhadap  isu-isu  sosial  di  Hindia Belanda.  Gagasannya  dalam Bintang Hindia merupakan  suatu  stimulus  yang memberikan  kesadaran  sosial  politik  bagi kaum  bumiputra.  Meskipun  karirnya  di Bintang  Hindia berakhir  mengecewakan, ia berhasil meraih gelar akademik tertinggi. Sepulang  dari  Eropa,  ia  memiliki  karir yang  cukup  baik  dalam  dunia  medis  dan bahkan  tetap  aktif  memperjuangkan kemajuan kaum bumiputra lewat
Volksaard .  Sekalipun  hidupnya  berakhir dengan tragis, Abdul Rivai tetaplah harus diakui sebagai salah satu pionir intelegensia  bumiputra  yang  memberi warna  dalam  dinamika  sosial  politik  di Hindia  Belanda  pada  awal  abad  kedua puluh.

## DAFTAR PUSTAKA:
Abdullah, A. (2017). Ethical Politic and Emergence of Intellectual Class. Paramita: Historical Studies Journal , 27 (1), 34–49.
Abdullah, T. (1972). Modernization In The Minangkabau World: West Sumatra In The Early Dacade of the Twentieth Century. In Claire Holt (Ed.), Culture and Politics in
Indonesia . Itacha: Cornell University Press.
Buchori, M. (2007). Evolusi Pendidikan di Indonesia dari Kweekschool Sampai ke IKIP 1852-1998 . Yogyakarta: INSISTPress.
Colombjin, F. (2005). A Moving History of Middle Sumatra, 1600-1870. Modern Asian Studies , 39 .
Elizabeth E. Graves. (2007). Asal-usul Elite Minangkabau Modern: Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Frankema, E. (2013). Why was the Dutch Legacy So Poor? Masyarakat Indonesia , 39 (2), 307–326.
Hoogervorst, T., & Nordholt, H. S. (2017). Urban Middle Classes in Colonial Java ( 1900 – 1942 ) Images and Language. Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde , 173 , 442–474.
Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Latif, Y. (2012a). Intelegensia Muslim dan Kuasa . Jakarta: Demokrasi Project.
Latif, Y. (2012b). Negara Paripurna . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Lombard, D. (2008). Nusa Jawa: Silang Budaya Jilid I . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Nagazumi, A. (1989). Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918 . Jakarta: Pustaka Utama
Grafiti.
Niel, R. Van. (2009). Munculnya Elit Modern Indonesia . Jakarta: Pustaka Jaya.
Poeze, H. (1989). Early Indonesian emancipation; Abdul Rivai, van Heutsz and the Bintang Hindia. Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde , 145 (1), 87–106.
Poeze, H. (2008). Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Belanda (1600- 1950) . Jakarta: Penerbit KPG.
Pols, H. (2019). Merawat Bangsa: Sejarah Pergerakan Para Dokter Indonesia . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Rahzen, dkk, T. (2007). Tanah Air Bahasa . 2007: I:BOEKOE.
Simbolon, P. T. (2006). Menjadi Indonesia . Jakarta: Penerbit Kompas.
Sjamsudin, H. (2012). Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Ombak.
Suratminto, L. (2013). Educational Policy In The Colonial Era. Historia: International Journal of History Education , XIV (1), 77–84.
Suryani, A., Zed, M., & Hardi, E. (2019). STUDI KOMPARATIF : SISTEM TANAM PAKSA SUMATERA BARAT DENGAN JAWA ABAD 19. Jurnal Kapita Selekta Geografi , 2
(4), 11–20.
Sutherland, H. (1983). Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi . Jakarta: Sinar Harapan.
Surat Kabar:
Bintang Hinda, No. 9 tahun 1905
Bintang Hindia, No. 14, tahun 1905

## 14 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
Bintang Hindia, No. 23 tahun 1905
Bintang Hindia, No. 11, tahun 1906