## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm

## RUISLAG HARTA WAKAF
Ummi Salamah Lubis
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara JL. Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400, Fax: (061) 6623474, 6631003) Ummisalamah@umsu.ac.id
Naskah Diterima: 08-06-2020  Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021
DOI: ……………………………….
How to cite:
Lubis, Ummi Salamah., (2021). “Ruislag Harta Wakaf”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, 6 (1): p. 117-127

## Abstrak
Wakaf  merupakan  memberikan  hasil  dari  harta  benda  yang  diwakafkan  atau  benda  wakaf  itu sendiri untuk digunakan demi kepentingan umat dengan membiarkan nilai harta wakaf tetap sama dengan  awal  diwakafkan  oleh  sipewakif  sehingga  hasilnya  tetap  dapat  dinikmati  demi kepentingan  umat,  namun  jika  dinilai  harta  wakaf  setelah  diwakafkan  tidak  memiliki  manfaat atau  dengan  kata  lain  tidak  produktif  lagi  atau  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya  maka  harta wakaf  di  perbolehkan  untuk  ditukar  atau  ruislag  dengan  catatan  adanya  izin  dari  Menteri  atas persetujuan  Badan  Wakaf  Indonesia.  Menukar  harta  wakaf  tentunya  tidak  sembarang,  pastinya harus  ada  prosedur  dan  syaratnya.  Boleh  sahaja  menukar  harta  wakaf  namun  tetap  melihat manfaat  dan  nilai  yang  ditukar  tidak  kurang  dari  harta  wakaf  yang  semula  paling  sedikit  sama dengan harta wakaf semula. Terutama dalam mewujudkan rencana tata ruang yang sesuai dengan Rencana  umum  tata  ruang.  Sehingga  demi  terciptanya  tata  ruang  sesuai  dengan  rencana pemerintah  sekarang  ini.  Oleh  karena  sebab  tersebutlah  tentunya  ada  harta  yang  telah  di wakafkan  dan  di  pelihara  sedemikian  rupa  namun  karena  pembangunan  oleh  pemerintah sehingga  harta  wakaf  yang  seharusnya  tidak  boleh  diusik  harus  ditukar  dengan  hal  yang  layak. Sehingga perlu adanya pemahaman untuk masyarakat luas tentang hal ini.
Kata Kunci: Wakaf, Menukar Harta Wakaf

## Abstract
Waqf is as a form of giving results from the assets represented or the endowment objects to be used  in  the  interest  of  people  by  allowing  the  value  of  the  endowments  to  be  the  same  as  the initial representation by the donor (waqif) so that the results can still be enjoyed in the interests of the  Ummah,  but  if  the  endowment  do  not  have  benefits  or  in  other  words  is  not  productive anymore or not in accordance with its designation, the waqf property is allowed to be exchanged or ruislag with a permission from the Minister by the approval of the Indonesia Waqf Board. In this case the exchange of waqf designation accordance with the benefits and value at least same as  the  original  waqf  property.  Especially  in  realizing  spatial  planning,  so  for  the  sake  of  the creation  of  spatial  planning  in  accordance  with  current  government  plans.  Because  of  these

## Volume 6 Nomor 1, Januari – Juni 2021
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm
reasons there are assets that have been endowed and maintained, the development of waqf assets by  the  government  which  should  not  be  disturbed  must  be  exchanged  for  appropriate  things. That's why the understanding of people widely needed.
Keywords: Waqf, Exchange of Waqf Assets.

## PENDAHULUAN
Wakaf  secara  harfiyah  berarti  berhenti,  menahan,  atau  diam.  Secara  syariah,  wakaf  sering kali  diartikan  sebagai  aset  yang  dialokasikan  untuk  kemanfaatan  umat  di  mana  substansi  atau pokoknya  ditahan,  sementara  manfaatnya  boleh  dinikmati  untuk  kepentingan  umum. Sebagaimana diketahui, wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam sepanjang sejarah. Wakaf  telah  dikenal  dan  dilaksanakan  oleh  umat  Islam  Indonesia  sejak  agama  Islam  masuk  ke Indonesia Pada umumnnya, umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal−hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti tercermin dalam pembentukan masjid, mushalla, sekolah, makam dan lain−lain. Peruntukan yang lain  yang  lebih  menjamin  produktivitas  dan  kesejahteraan  umat  nampaknya  masih  belum berkembang.  (Agustianto  2009  https://embunpagi09.  wordpress.com/2009/02/28/  waqaf- produktif/)
Dapat  diartikan  dari  pengertian  tentang  wakaf  di  atas  wakaf  itu  merupakan  aset  yang manfaatnya  untuk  umat.  serta  pokoknya  harus  ditahan  dan  manfaatnya  digunakan  untuk kepentingan  umat.  Jadi  dapat  di  simpulkan  bahwa  masyarakat  umum  mengetahui  yang  bisa  di wakafkan ini hanyalah sebatas wakaf harta saja, namun jika kita lihat sekarang ini sangat banyak wakaf-wakaf  lain  selain  dari  pada  wakaf harta  benda  ini.  Contohnya  saja  di  zaman  milenial ini sangat maraknya wakaf uang/tunai, ada juga wakaf berupa saham, wakaf jasa dan lain sebagainya yang kita ketahui.
Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur masalah perwakafan namun praktik  wakaf  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  belum  sepenuhnya  berjalan  tertib  dan efisien,  sehingga  dalam  berbagai  kasus  harta  benda  wakaf  tidak  terpelihara  sebagai  mana mestinya,  terlantar  atau  beralih  ketangan  pihak  ketiga  dengan  cara  melawan  hukum  keadaan demikian,  tidak  hanya  karena  kelalaian  ketidak  mampuan  nadzhir  dalam  mengelola  dan mengembangkan harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf. (Faisal 2018, h 148) sehingga sangat penting bagi  masyarakat  mengetahui  peraturan  yang  berlaku  agar  masyarakat  lebih  memahami permasalahan wakaf yang kemungkinan akan terjadi kemudian harinya.
Terlepas  dari  wakaf  yang  beraneka  ragam  di  zaman  milenial  ini,  yang  kita  ketahui  saat  ini pemerintah  sedang  giat-giatnya  membangun  sarana  dan  prasarana  untuk  masyarakat.  Terlepas dari  hal  apapun.  Baik  itu  untuk  pembangunan  rumah  ibadah,  pembangunan  jalan  tol  dan  lain sebagainya.  Memandang  dengan  giatnya  pemerintah  membangun  sarana  dan  prasarana  untuk masyarakat  saat  ini  tidak  menutup  kemungkinan  terpakainya  tanah-tanah  yang  sudah diperuntukkan  menjadai  tanah  wakaf  oleh  si  empunya  tanah  (pewakif)  bahkan  ada  yang  sudah disertifikat wakafkan.

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm
Berbicara  peruntukan  wakaf  bukanlah  sembarang  untuk  menentukan  peruntukan wakaf  ini, namun harus dilihat dengan teliti baik itu secara nilai ekonominya dan letak tata kelola serta tata ruangnya  jika  di  lihat  dari  ilmu  Agraria.  Kalau  dahulu  bisa  saja,  jika  si  pewakif  menginginkan peruntukan  wakafnya  untuk  rumah  ibadah  maka  harus  untuk  rumah  ibadahlah  peruntukannya, namun untuk sekarang ini wajib di periksa dan dilihat lagi oleh pemerintah saat akan di daftarkan apakah  sesuai  dengan  nilai  ekonomi  serta  tata  letak  dan  kelolanya  jika  tanah  atau  bangunan tersebut diperuntukkan untuk rumah ibadah, sekolah atau lainnya.
Jadi  perlu  di  lihat  dan  menjadi  perhatikan  untuk  saat  ini  bagaimana  jika  harta  wakaf  atau tanah wakaf tersebut terkena oleh pembangunan yang akan di bangun pemerintah  baik itu untuk pembangunan jalan, rumah ibadah atau  hal-hal lain yang dapat menjadi harta wakaf. Berartikan akan  mengubah  peruntukan  wakafnya  atau  bahkan  akan  memusnahkan  wakafnya.  Jelas  bahwa harta  wakaf  ini  tidak  boleh  untuk  di  jual-beli.  Menjadi  harta  warisan,  di  hibahkan  apalagi  di musnahkan  walaupun  untuk  pembangunan  jalan  dan  sebagainya.  Hal  ini  jelas  tertulis  dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 40 menyatakana bahwa harta wakaf tidak boleh (1) dijadikan jaminan (2) disita (3) dihibahkan (4) dijual (5) diwariskan (6) ditukar atau ruislag (7) dialihkan  dalam  bentuk  pengalihan  hak  lainnya.  Sehingga  jelaslah  bahwa  wakaf ini  tidak  boleh habis pokoknya dan yang di manfaatkan adalah hasil dari wakaf ini. Maksudnya harta wakafnya haruslah  ada  seutuhnya,  sehingga  sangat  pentingnya  dalam  memproduktifkan  harta  wakaf tersebut.
Untuk mengimbangi dalam hal pembangunan yang sedang digalakkan pemerintah sehingga tidak  musnahlah  harta  wakaf  tersebut  dan  guna  mencapai  wakaf  yang  produktif  untuk kemaslahatan  ummat  ada  yang  namanya  ruislag  harta  wakaf  atau  biasa  disebut  dengan  tukar guling  harta  wakaf.  Yang  mana  ruislag  atau  tukar  guling  harta  wakaf  ini  menjadi  solusi  untuk harta-harta  wakaf  yang  kurang  produktif,  sehingga  menjadi  lebih  produktif  dan  berguna  bagi kemaslahatan  umat.  Walaupun  dalam  aturannya  sendiri  Pada  Pasal  40  UU  No  41  tahun  2004 tersebut  diatas  jelas  adanya  larangan  untuk  menukar  atau  ruislag  harta  wakaf  namun  Badan Wakaf  Indonesia  memberikan  kelonggaran  karena  memandang  sangat  banyaknya  wakaf  yang kurang  produktif  dan  menilai  dengan  maraknya  pembangunan  di  Indonesia  maka diperbolehkanlah  menukar  atau  ruislag  harta  wakaf  ini.  Hal  tersebbut  sesuai  dengan  pasal selanjutnya yaitu Pasal 41 UU No 41 Tahun 2004 tersebut bahwa pelaksanaan tukar atau ruislag wakaf  tadi  hanya  dapat  dilakukan  jika  sudah  ada  izin  dari  kementerian  Agama  dan  persetujuan dari  Badan  Wakaf  Indonesia  sesuai  Pasal  49  Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Maksud dari ruislag harta wakaf atau tukar guling  wakaf ini adalah kegiatan menukar tanah wakaf  dengan  tanah  yang  baru  untuk  kemudian  di  pindahkan.  Pada  dasarnya  perubahana peruntukan  atau  penggunaan  wakaf  tanah  milik  selain  yang  diikrarkan  dalam  ikrar  wakaf  tidak dapat  dirubah.  Apabila  memang  harus  pun  dapat  dilakukan  setelah  melalui  permohonan  izin sampai ketingkat Menteri Agama. (Juhayya,1995:45)
Indonesia  merupakan  Negara  dengan  populasi  Muslim  terbesar  di  dunia.  Bagi  masyarakat Muslim  di  Indonesia,  wakaf  identic  dengan  wakaf  tanah  dan  bangunan.  Hal  ini  ditunjukkan

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm
melalui data dari BWI (2016) bahwa Indonesia memiliki luas 4.359.443.170 meter persegi yang tersebar  435.768  lokasi,  namun  ppemanfaatan  tanah  wakaf  masih  terbatas  pada  proyek pembangunan fasilitas ibadah seperti pembangunan masjid sebesar 44,3% dan mushollah sebesar 29,50%. Pemanfaatan wakaf bagi kegiatan social atau mu’amalah hanya sebesar 8,40% dari data tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemanfaatan  tanah  wakaf  belum  mencapai  pada  tingkat pengelolaan yang produktif. (Faisal. 2020, h 196)
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  tidak  menutup  kemungkinan  nantinya  akan  terjadi  ruislag, Karena  hal  ini  belum  menjadi  hal  biasa  bagi  masyarakat,  sehingga  perlu  adanya  pemahaman lebih jauh  mengenai  tukar  guling  atau  ruislag  tadi,  sehingga  masyarakat  dapat memahami lebih jauh agar mengetahui bagaimana prosedurnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum guna mencari jawaban persoalan  ruislag harta wakaf atau menukar harta wakaf, diperbolehkan tidaknya dan telah sesuaikah dengan ajaran agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jenis  penelitian  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian hukum  empiris  atau  sosiologis,penelitian  normative  merupakan  penelitian  yang  datanya bersumber  pada  data  sekunder  dan  berhubung  data  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  maka termasuk  dalam  penelitian  hukum  normatof,  sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif.  Sumber  data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan  teknik  studi  dokumen,  yang  dianalisis  dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. (Faisal, 2018. h 145)

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## Ruislag Harta Wakaf dalam Islam
Ruislag atau tukar ganti harta wakaf merupakan kegiatan menukar tanah yang telah di wakaf dengan  tanah  dengan  lokasi  yang  baru  dan  nantinya  nebjadi  pengganti  tanah  wakaf  yang sebelumnya.  Maksudnya  letak  dari  tanah  wakaf  tersebut  di  pindahkan  dengan  sebab  suatu  hal tertentu,  sehingga  memperbolehkan  menukar  letak  tanah  wakaaf  tersebut.  Sedangkan  dalam Islam  sendiri  mengenai  ruislag  atau  tukar  guling  harta  wakaf  ini  sangat  banyak  pendapat, sehubungan  dengan  beberapa  mazhab  yang  di  dipercayai  oleh  masyarakat  luas  diantaranya pendapat  para  ulama.Bahkan  ada  beberapa  pendapat  ulama  dan  ahli  tentang  ruislag  ini.  seperti imam  Malik  dan  Syafi’i  yang  menekankan  pentingnya  keabadian  benda  wakaf,  walaupun  telah rusak sekalipun.
Berbeda  halnya  dengan  imam  Hanafi  dan  imam  Hambali  yang  membolehkan  untuk melakukan  perubahan  terhadap  status  benda  wakaf.  Namun  mengenai  perubahan  peruntukan tanah wakaf tidak diatur secara terperinci dalam Al-qur’an.
Beberapa  pandangan  ulama  tentang  perubahan  peruntukan  tanah  wakaf  hak  milik  sebagai berikut: (Sri Kartika M. H. 2007:81-85 )
1. Hanafi
Beberapa  pandangan  Hanafi  tentang  perubahan  tentang  perubahan  peruntukan  wakaf  hak milik, yaitu:
a. Jika  wakafnya  berbentuk masjid  dan telah  roboh  atau  runtuh,  tidak ada  yang  membangun kembali,sementara  masyarakat  telah  membangun  masjid  baru  atau  lainnya,  maka  masjid atau  wakaf  yang  telah  runtuh  tersebut  tetap  dibiarkan  seperti  semula  hingga  tiba  hari kiamat,  tidak  dikembalikan  pada  orang  yang  mewakafkannya,  dan  tidak  pula  kepada  ahli warisnya.
b. Cara penggantian harga wakaf dikemukakan dengan tiga bentuk yaitu:
1) Apabila  wakif  mensyaratkan  bahwa  ia  akan  mengganti  harta  wakaf  itu  dengan  tanah maka penggantian itu boleh.
2) Apabila  wakif  tidak  mensyaratkan  apapun  boleh  apabila  mendapat  izin  dari  pejabat (Pengadilan Agama)
3) Apabila  penggantian  tidak  diisyaratkan  wakif  dan  penggantian  itu  pada  dasarnya memberi manfaat dan wakif akan menggantikannya dengan lebih baik (penggantiannya tidak sah).
c. Jika harta wakaf berupa benda yang tidak bergerak dan badan masjid pihak penguasa boleh menggantikannya,  walaupun  tidak  diisyaratkan  oleh  orang  yang  memberi  wakaf  dengan syarat:
1) Harta wakaf itu tidak bermanfaat lagi.
2) Tidak  ada  hasil  dari  harta  itu  yang  dapat  memelihara  kelangsungan  harta  wakaf  itu sendiri.
3) Yang mengganti itu adalah penguasa yang ahli dan bijaksana.
4) Penggantian wakaf berupa benda tidak bergerak.
5) Harta wakaf tidak dijual penguasa kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya.
2. Maliki
Maliki  berpandangan  bahwa  harta  wakaf  yang  dapat  terbagi  atas  dua  jenis  jika  dilihat  dari penjualan harta wakaf tersebut:
a. Harta wakaf yang berwujud masjid tidak boleh dijual.
b. Harta wakaf yang berwujud benda tidak bergerak tidak boleh dijual meskipun harta wakaf tersebut telah  hancur atau  musnah  dan tidak  boleh  dijual  diganti  dengan  jenis  yang  sama, tetapi boleh dijual dengan syarat dibelikan lagi sesuai dengan kebutuhan untuk memperluas masjid atau jalanan umum.
Harta wakaf selain masjid atau benda tidak bergerak lainnya seperti benda bergerak atau bisa juga  seperti  hewan  peliharaan,  jika  tidak  memiliki  manfaat  lagi  maka  diperbolehkan  untuk dijual dan hasil dari penjualannya diberikan barang atau hewan sejenis.
3. Hambali
Jika di lihat menurut mazhab Hamballi ini berbeda dengan dua mazhab sebelumnya, mazhab ini menguraikan beberapa ketentuan mengenai penukaran harta wakaf, antara lain:
a. Jika harta wakaf telah hilang manfaatnya maka boleh dijual. Sebagai contoh yaitu jika telah hancur dan perkebunan telah menjadi hutan serta masjid yang tidak lagi dipergunakan oleh warga setempat.
b. Jika harta wakaf telah dijual maka hasilnya boleh dipergunakan untuk membeli harta wakaf lainnya  baik  itu  yang  sejenis  ataupun  tidak  sejenis,  dengan  ketentuan  bahwa  mengganti harta wakaf tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum.
c. Jika manfaat harta wakaf sebagian masih bisa untuk dimanfaatkan meskipun hanya sedikit manfaatnya,  maka  harta  wakaf  tersebut  tidak  boleh  dijual  dengan  tujuan  yakni pemeliharaan tujuan wakaf itu sendiri.
d. Jika  harta  wakaf  berupa  hewan,  dan  hewan  tersebut  tidak  dapat  dimanfaatkan  lagi. Kemudian  jika  hewan  tersebut  dijual  juga  tidak  mencukupi  untuk  membeli  harta  wakaf sejenis, maka hewan tersebut tidak boleh dijual.
e. Tidak  boleh  memindahkan  masjid  dan  menukarnya  dengan  yang  lain,  dan  tidak  boleh menjual  pekarangan  masjid  kecuali  apabila  masjid  tersebut  beserta  pekarangannya  tidak bermanfaat lagi.
4. Syafi’i
Sedangkan pendapat  Syafi’i berpandangan bahwa  penjualan harta wakaf, jika wakaf tersebut berupa masjid maka tidak boleh dijual dan tidak boleh dikembalikan kepada wakif meskipun masjid  tersebut  telah  rusak  dan  tidak  digunakan  lagi  untuk  kepentingan  ibadah.  Alasannya yakni  karena  harta  wakaf  yang  telah  diikrarkan  tersebut  telah  menjadi  milik  Allah  SWT, namun  dalam  hal  ini  penguasa  dibolehkan  untuk  membangun  masjid  lain  atau  dialihkan ketempat lain jika pihak penguasa menganggap hal itu yang terbaik. Jika tidak maka kekayaan masjid tersebut menjadi amanah ditangan pemerintah.
Misalkan  saja  Harta  wakaf  berupa  masjid,  jika  kemudian  dikhawatirkan  masjid  tersebut hancur, maka pihak penguasa berkewajiban memperbaikinya. jika harta wakaf berupa hewan atau buah-buahan  yang  diduga  keras  pemanfaatannya  akan  hilang  jika  tetap  di  pelihara,  maka diperboleh  untuk  dijual  sehingga  hasil  dari  penjualan  tersebut  dapat  diberikan  kepada  kerabat wakif yang miskin, fakir miskin, lainnya atau kemaslahatan umat Islam setempat.
Berdasarkan  keempat  mazhab  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  menurut  Hanafi,  Maliki, dan  Syafi’I  harta  wakaf  tersebut  tidak  boleh  ditukar  dengan  harta  wakaf  lainnya.  Sedangkan hambali  membenarkan  penukaran  harta  wakaf  jika  benar-benar  tidak  dapat  lagi  bermanfaat sebagai  mana  mestinya.  Namun  untuk  suatu  keadaan  tertentu  atau  keadaan  darurat  penukaran harta  wakaf  dibenarkan  menurut  para  ulama  tersebut  diatas,  hal  ini  guna  kepentingan pemanfaatan harta wakaf tersebut.
Selain  dari  pada  4  mazhab  tersebut  diatas  ada  beberapa  ulama  lain  hingga  fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  tentang Ruislagh atau  dalam  islamnya  disebut  dengan istibdal yang  artinya penukaran/perubahan  harta  wakaf  baik  itu  menukar  peruntukannya  ataupun  memindahkan  dan tetap menjadikan peruntukan asalnya setelah dipindahkan.
Ibnu  Abidin  berpendapat  bahwa (penggantian)  terhadap  objek  wakaf  terbagi  menjadi  3 macam yaitu: (Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004)

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm
1. Wakif  mensyaratkan Istibdal (penggantian)  terhadap  dirinya  maupun  ornag  lain  atau mensyaratkan dirinya bersama orang lain.
2. Wakif  tidak  mensyaratkan  ada  atau  tidaknya Istibdal, kar3ena  saat  berakad  atau  ikrar  wakaf wakif  tidak  menyinggung  sama  sekali  masalah  ini.  Sedangkan  disisi  lain  barang  wakaf tersebut sudah tidak bermanfaat bahkan tidak berfungsi lagi, ataupun hasil  yang didapat dari barang wakaf tersebut tidak bias menutup biaya pengelolaannya.
3. Wakif  tidak  mensyaratkan Istibdal ,  namun  penggantiannya  diperkirakan  akan  melipat gandakan hasil yang mampu didapat karena barang pengganti berada dalam kondisi yang lebih menjanjikan.
Sejak  dulu,  sebenarnya  para  ahli  fikih  telah  menaruh  perhatian  yang  sangat  besar  terhadap pengembangan  dan  inveestasi  harta  wakaf.  Dengan  tujuan  agar  aset  wakaf  yang  begitu  besar menjadi  produktif.  Terlebih,  saat  ini  berkembang  sebagai  transaksi  ekonomi,  termasuk  di dalamnya  investasi.  Lalu  muncullah  ide  dan  wacana  untuk  menginvestasaikan  benda-benda wakaf agar lebih produktif.
Sayyid Sabiq berpendapat bahwa apabila wakaf telah terjadi maka harta wakaf tersebut tidak boleh  dijual,  dihibahkan,  dan  diperlakukan  dengan  sesuati  yang  menghilangkan  kewakafannya. Jika wakif dikemudian hari meninggal, maka wakaf tidak dapat diwariskan. Hal ini karena dasar berwakaf  tidak  boleh  dilakukan  penjualan,  penghibahan  dan  perwarisan  terhaddap  siapapun termasuk  ahli  waris,  sesuai  dengan  ucapan  Rasulullah  SAW  yang  disebut  dalam  hadis  Umar bahwa “tidak dijual, tidak dihibanhkan, dan tidak diwariskan” (Rachmadi Usman, 2009:64)
Para  Ulama  di  tanah  air  telah  membahas  masalah  itu  dalam  forum  Ijtima’  Ulama  Komisi Fatwa MUI  se-  Indonesia di Padang Panjang Sumatera Barat pada 2009 lalu. Dalam pertemuan itu, para ulama memutuskan:
1. Penukaran  benda  wakaf (Istibdal  al-waqf) diperbolehkan  sepanjang  untuk  mewujudkan kemaslahatan  dan  demi  mempertahankan  keberlangsungan  manfaat  wakaf,  dan  dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.
2. Wakaf  uang  boleh  diubah  menjadi  wakaf  benda,  atau  sebaliknya  wakaf  benda  boleh  diubah mnejadi wakaf uang.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  jelas  bahwa  hukum  menukar  harta  wakaf  ini  sangat diperbolehkan adanya, sebagaimana ditinjau pada dewasa ini. Sangat seringnya terjadi pertukaran harta wakaf yang pada akhirnya masyarakat memberontak karena belum mengetahui jelas dengan diperbolehkannya  pertukaran  harta  benda  wakaf  ini,  sehingga  perlu  adanya  pendalaman  lebih lanjut mengenai hal ini. Bahkan bilamana perlu pemerintah wajib mensosialisasikan hal ini, demi pengetahuan  masyarakat  yang  seluas-luasnya  mengenai  hal  ini.  Bahkan  dapat  pula  diperjelas bahwa  dahulunya  telahh  terjadi  perbedaan-perbedaan  pendapat  yang  begitu  tajam  dikalangan para  ulama  mazhab  mengenai  masalah  pertukaran  harta  wakaf,  oleh  Muhammad  jawad mughniyah  dikatakan,  belum  pernah  ditemukan  persoalan-persoalan  wakaf  lainnya.  Pertukaran harta  benda  wakaf  dengan  cara  menjual,  menyita  dan  lain  sebagainya.  Merupakan  hal  yang dilarang  menurut  beberapa  imam  mazhab,  dengan  alasan  bahwa  harta  benda  yang  telah
diwakafkan  dilarang  untuk    merubah  peruntukannya  karena  peruntukan  awal  merupakan kehendak dari wakif (sipemilik harta benda wakaf mulanya).

## Ruislag Harta Wakaf Menurut Hukum Positif Indonesia
Pada  umumnya  perwakafan  di  Indonesia  berobyek  tanah,  maka  masalah  perwakafan  tanah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”. (Departemen Agama RI 2005)
Pelaksanaan  dan  pengaturan  perwakafan  tanah  milik  di  Indonesia  dapat  dibagi  dalam  tiga kurun waktu: (Anang Rohwiyono, majelispenulis.blogspot:2012)
1. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.
2. Setelah  Kemerdekaan    Republik  Indonesia,  sebelum  adanya  peraturan  pemerintah  No.  28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
3. Setelah berlakunya peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Hal-hal mengenai perwakafan ini bukan merupakan hal  yang baru bahkan mengenai wakaf ini  adalah  suatu  lembaga  ekonomi  Islam  yang  eksistensinya  sudah  ada  sejak  awal  kedatangan Islam  ke  Indonesia.  Wakaf  adalah  lembaga  Islam  kedua  tertua  di  Indonesia  setelah  (atau bersamaan  dengan)  perkawinan.  Sejak  zaman  awal  telah  dikenal  wakaf  masjid,  wakaf langgar/surau  dan  wakaf  tanah  pemakaman  di  berbagai  wilayah  Indonesia.  Selanjutnya  muncul wakaf  tanah  untuk  pesantren  dan  madrasah  atau  wakaf  tanah  pertanian  untuk  membiayai pendidikan Islam dam wakaf-wakaf lainnya.
Bahkan  ketika  Belanda mulai  menjajah  Indonesia  lebih  kurang  tiga  abad  lalu,  saat  itu  pula wakaf  sebagai  lembaga  keuangan  Islam  telah  tersebar  diberbagai  persada  nusantara  Indonesia. Yang  dengan  berdirinya Priesterrad (Rad  Agama/Peradilan  Agama)  berdasarkan  Staatsblad Nomor 152 pada tahun 1882, maka dalam peraktik yang berlaku, masalah wakaf menjadi salah satu wewenangnya, disamping masalah perkawinan, waris hibah, shadaqah dan hal-hal lain yang dipandang berhubungan erat dengan agama Islam.
Sedangkan  setelah  kemerdekaan  Republik  Indonesia,  peraturan-peraturan  tentang perwakafan  yang  dikeluarkan  pada  masa  penjajah  Belanda,  sejak  Proklamasi  Kemerdekaan  RI tanggal 17 Agustus 1945 masih tetap berlaku berdasarkan bunyi pasal II aturann peralihan UUD 1945.  Sehingga  untuk  menyesuaikan  dengan  Negara  Republik  Indonesia  dikeluarkan  petunjuk Menteri Agama RI tanggal 22 Desember 1953 tentang petunujuk-petunjuk mengenai wakaf Setelah  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  perwakafan  tanah  milik. Maka  dengan  demikian  perincian  dan  penjelasan  tentang  perwakafan  tersebut  ada  dalam peraturan pemerintah tahun 1977, di mana dalam pasal 1 ayat 1ditekankan bahwa materi wakaf adalah  berupa  tanah  milik  atau  tanah  hak  pakai  (Pasal  4).  Di  dalam  PP  tersebut  jugaa  dimuat adanya  pengawasan  pemerintah  terhadap  pengelolaan  dan  pendayagunaan  tanah  wakaf  yang dibebankan  kepada  para  nazhir  di  samping  masih  terdapat  beberapa  aturan  lain  dari  menteri agama,  menteri  dalam  negeri,  menteri  agraria  dan  sebagainya  tentang  sertifikasi  tanah  wakaf

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm
yang  merpakan  jaminan  hukum.  (Ade  Rustana,  http://aderustan.blogspot.com/  2012_03_01_ archive.html)
Bahkan Perubahan peruntukan atau menukar harta wakaf yang awalnya di larang oleh Pasal 40  huruf  f  di  perbolehkan  untuk  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  41  Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyatakan :
1. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  40  huruf  f  dikecualikan  apabila  harta  benda wakaf  yang  telah  diwakafkan  digunakan  untuk  kepentingan  umum  sesuai  dengan  rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
2. Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dapat  dilakukan  setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda wakaf semula.
4. Ketentuan  mengenai  perubahan  status  harta  benda  wakaf  sebagai  mana  dimaksud  pada  ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Sehingga  jelas  bahwa  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia  tertulis bahwa ruislag atau tukar harta wakaf demi kepentingan umum itu di perbolehkan namun haarus sesuai nilainya bahkan disarankan lebih tinggi nilainya dari nilai harta abenda wakaf awalnya.
Pada  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menyatakan  perubahan  benda  waqaf  dalam pasal  225 menyatakan:  1.  Pada  dasarnya  terhadap  benda  yang  telah  diwaqafkan  tidak  dapat  dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada  yang dimaksud dalam ikrar waqaf. 2. Penyimpangan dari  ketentuan  tersebut  dalam  ayat  1  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  hal-hal  tertentu  setelah terlebih  dahulu  mendapatkan  persetujuan  tertulis  dari  kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan waqaf seperti diikrarkan oleh waqif b. Karena kepentingan umum. ( Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015:215).

## Prosedur ruislag
Prosedur  dari  ruislag  atau  penukaran  terhadap  harta  benda  wakaf  yang  akan  di  ubah statusnya  terdapat  dalam  Pasal  51  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu:
1. Nazhir  mengajukan  permohonan  tukar  ganti  kepada  Menteri  melalui  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alas an perubahan status/tukar menukar tersebut;
2. Kepala  KUA  Kecamatan  meneruskan  permohonan  tersebut  kepada  Departemen  Agama Kabupaten/kota;
3. Kepada  Kantor  Departemen  Agama  Kabupaten/Kota  setelah  menerima  permohonan  tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat surat keputusan;
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan seterusnya melanjutkan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
5. Setelah  mendapatkan  persetujuan tertulis dari  Menteri,  maka tukar  ganti  dapat  di laksanakan dan  hasil  harus  dilaporkan  oleh  Nazhir  ke  kantor  pertanahan  dan/atau  lembaga  terkait  untuk pendaftaran lebih lanjut.

## KESIMPULAN
Sangat penting untuk diketahui bahwa harta wakaf yang kemungkinan besarnya akan terkena oleh  pembangunan  infrastuktur  maupun  sarana  dan  prasarana  diperbolehkan  untuk  menukarnya dengan  catatan  yang  sama  nilainya  atau  lebih  namun  wajib  atas  izin  kementrian  agar  sesuai dengan tata kelola ruang sesuai dengan agraria. Bahkan bukan dalam  hal terkena pembangunan oleh pemerintah saja, jika dipandang objek hatra wakaf tersebut tidak produktif lagi atau bahkan tidak dapat menghasilkan dan manfaatnya tidak ada sama sekali. Bolehlah untuk di tukar menjadi wakaf  yang  lebih  produktif  dan  berguna  bagi  masyarakat  atau  bahkan  di  pindahkan  sehingga tetap berguna bagi masyarakat.

## SARAN
Karena ketidak tahuan akan hal di perbolehkannya menukar harta benda wakaf ini tak sedikit pula  masyarakat  yang  kadang  menentang  hal  ini,  sehingga  pemerintah  bahkan  kita  semua  perlu memberikan informasi bahwa diperbolehkan untuk menukar harta benda wakaf sepanjang tidak mengurangi  nilainya  sebab  dalam  wakaf,  pokoknya  di  tahan  dan  hasilnya  yang  di  pergunakan untuk masyarakat.

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm

## DAFTAR PUSTAKA
Ade Rustana, Makalah pertumbuhan Sejarah Wakaf. Maret 2012 melalui
http://aderustan.blogspot.com/2012_03_01_archive.html.
Agustianto. Waqaf Produktif. Di akses melalui https://embunpagi09.wordpress. com/2009/02/28/ waqaf-produktif/
Anang  Rohwiyono.  Sejarah  regulasi  wakaf  di  Indonesia.  Majelis  Ukhuwah  Penulis  Bersyariah. Melalui majelispenulis.blogspot. tahun 2012
Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat  Dan  Wakaf  Diretorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Dan  Penyelenggaraan Haji, 2005.
Faisal, Akibat Hukum Ketiadaann Akta Ikrar Wakaf atas Perwakafan Tanah. Volume 3 Nomor 2 Juli-Desember 2018. DE Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU.
Faisal,  Analisis  Hukum  Penggunaan  Dana  Wakaf  Tunai  Untuk  Pembangunan  Infrastruktur,
Volume  5  Nomor  2  Juli-Desember  2020.  De  Lega  Lata  Jurnal  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum UMSU
Juhayya S. Praja, Perwakafan di Indonesia. Bandung: Yayasan PIara Tahun 1995

## Kompilasi Hukum Islam
Muhammad  Abid  Abdullah  Al-Kabisi,  2004. Hukum  Wakaf  (Kajian  kontemporer  pertama  dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf. Jakarta: Dompet Dhuafa Republik dan IIMaN.
Peraturan  Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan atas  Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Rachmadi Usman. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta SInar Grafika. 2009
Sri Kartika Mawardi Hsb. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. USU Tesis: 2007
Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Edisi Revisi Bandung:  CV Nuansa Aulia, 2015.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf