KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI DESA DEPEHA, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG
I.G.A.Meta Sukma Devi, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
E-mail : {sukma.devi21 , sudiatmaka , sari.adnyani}@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  status  anak  yang  lahir  dari  perkawinan Pada Gelahang dan  sistem  pewarisan  terhadap  anak  yang  lahir  dari  perkawinan Pada Gelahang di  Desa  Depeha,  Kecamatan  Kubutambahan,  Kabupaten  Buleleng.  Teknik penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan purposive  sampling .  Kelian  Adat Desa  Depeha  dan  I  Gede  Budhi  Arsana  beserta  istri  Ketut  Juni  Pratiwi  selaku narasumber  penelitian  merupakan  subjek  dalam  penilitian  ini  sedangkan  perkawinan pada  gelahang  dengan  memusatkan  lokasi  penelitian  di  Desa  Depeha,  Kecamatan Kubutambahan,  Kabupaten  Buleleng  menjadi  objek  penelitian.  Dalam  penilitian  ini  jenis penelitian  yang  digunakan  dengan  metode  pendekatan  yuridis  empiris  serta  teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  observasi,  teknik  wawancara (interview )  dan  teknik  pencatatan  dokumen.  Data  yang  dikumpulkan  dianalisis  secara deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  status  anak  yang  lahir  dari perkawinan Pada  Gelahang di  Desa  Depeha,  Kecamatan  Kubutambahan,  Kabupaten Buleleng  tersebut  berkedudukan  sebagai  anak  angkat  dari  orang  tua  mempelai perempuan yang dimana sebelum anak itu lahir kedua belah pihak telah membuat suatu perjanjian  pengangkatan  anak  pertama  akan  diberikan  kepada  kedua  orang  tua  atau keluarga  si  perempuan,  sementara  untuk  anak  kedua  dan  selanjutnya  bisa  diberikan kepada  kedua  orang  tua  atau  keluarga  si  laki-laki.  Selanjutnya,  sistem  pewarisan terhadap  anak  yang  lahir  dari perkawinan Pada  Gelahang di  Desa  Depeha,  Kecamatan Kubutambahan,  Kabupaten  Buleleng  untuk  urusan  harta  dan  kekayaan  akan  diberikan oleh  kedua  belah  pihak  dari  orang  tua  angkat  (Drs.  I  Wayan  Wantira  Sasmiarta  selaku ayah dari pihak perempuan) dan orang tua kandung dari si anak itu sendiri (I Gede Budhi Arsana alias Bobi).
Kata Kunci : Perkawinan Pada Gelahang , Hukum Adat, Sistem Pewarisan.

## ABSTRACT
The purpose of this research is to know the status of the children who was born from the „‟Pada Gelahang‟‟ marriage and the inheritance system for the children in Depeha village, Kubutambahan District, Buleleng Regency. Sampling  technique in  this research is using purposive  sampling.  The  head  of  custom  village  and I  Gede  Budhi  Arsana and  his  wife Ketut  Juni  Pratiwi as  the  interviewees  is  the  subject  in  this  research  and  the  object  is „‟Pada  Gelahang‟‟ marriage  which  is  located  in Depeha village, Kubutambahan District, Buleleng Regency. In this research the type of research used with the method of juridical empirical  approach  and  data  collection  techniques  in  this  research  is  an  observation technique,  interview  and  writing  document  technique.  The  data  collected  were  analyzed descriptively  qualitatively.  The  result  of  this  research  showed  that  the  status  of  the children  who  was  born  from „‟Pada  Gelahang‟‟ marriage  in Depeha village, Kubutambahan District, Buleleng Regency domiciled as a foster child from the parents of their  mother  which  is  before  the  children  born  both  parties  agree  to  make  agreement about  the  first  child  will  be  the  child  of  the  parent  or  family  of  the  woman,  and  then  the second child or next will be giving to the parent or family of the men. And the inheritance system for the children who was born from „ ‟Pada Gelahang‟‟ marriage in Depeha village,

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 1 Tahun 2019)
Kubutambahan District, Buleleng Regency,  for  the  affairs  of  property  and  wealth  will  be giving by both of foster parents ( Drs. I wayan Wantira as a father of the woman) and the parent of the children ( I Gede Budhi Arsana or Bobi ). Key Word : Pada Gelahang Marriage, Customary Law, Inheritance System.

## PENDAHULUAN
Pulau  Bali  kental  dengan  ikatan  tradisi adat  istiadat  atau  budaya  utamanya  untuk umat yang beragama Hindu. Dimana dalam salah  satu  ajaran  di  Agama  Hindu mengenal suatu istilah yang disebut dengan “ Catur  Asrama ”. Catur  Asrama merupakan tahapan atau tingkatan di dalam menjalankan  hidup  di  dunia  salah  satunya adalah Grahasta.  Grahasta merupakan tahapan kedua dalam kehidupan masyarakat  Hindu  di  Bali  yang  berarti kehidupan  dalam  berumah-tangga.  Untuk masuk  dalam  masa grehasta ini  diawali dengan  proses  perkawinan  atau  yang sering disebut “ Pawiwahan ” dalam masyarakat  Hindu  di  Bali.  Bagi  masyarakat Hindu  di  Bali  perkawinan  merupakan hubungan  yang  bersifat  sakral  dan  suci antara pria dengan wanita dalam menjalankan dharma  bahktinya sebagai manusia  yang  utuh.  Ini  berarti  bahwa, secara ideal perkawinan akan dianggap sah dan  legal  secara  hukum  dan  adat  apabila disetujui oleh kedua mempelai, direstui dan disaksikan  oleh  keluarga  kedua  belah pihak,  disaksikan  secara niskala serta dilaksanakan melalui prosesi upacara adat. Hubungan  yang  bersifat  sakral  dan  suci  ini mesti  dilandasi  oleh  rasa  cinta  untuk mewujudkan swadarmaning  manusa  lan swadarmaning  pianak (kewajiban  manusia untuk meneruskan kehidupan dan kewajiban seorang anak) (Adnyani, 2016).
Pada umumnya upacara perkawinan di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kapurusa dimana pihak laki- laki  ( Purusa )  memiliki  peran  andil  yang sangat  besar  dibandingkan  dengan  pihak perempuan  ( Pradana ).  Dianutnya  sistem kekeluargaan patrilineal atau kapurusa oleh masyarakat  Hindu  di  Bali  berpengaruh besar  terhadap  pelaksanaan  dan  bentuk perkawinan  bagi  masyarakat  hukum  adat Bali.  Perkawinan  bagi  masyarakat  Hindu  di Bali pada umumnya sama dengan perkawinan  sebagaimana  yang  diatur  di dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974
tentang  Perkawinan.  Di  dalam  ketentuan Pasal  1  ayat  (1)  “Perkawinan  ialah  ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Hal  tersebut mempunyai  hubungan  yang  erat  sekali dengan  agama  atau  kerohanian,  sehingga perkawinan  tidak  saja  memiliki  unsur lahiriah atau jasmaniah tetapi  juga  unsur batiniah atau rohaniah (Syaifuddin, 2014:4). Sebelum  berlakunya  Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, perkawinan  bagi  umat  Hindu  di  Bali  dapat dikatakan sah apabila dilaksnakan menurut hukum  adat  Bali  (disaksikan prajuru adat atau  desa pakraman )  dan   sesuai  dengan upacara agama Hindu seperti yang tercantum  pada  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  yang  menyatakan  “perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu”  (BIP,  2017  :  2).  Maka dalam  hal  ini  perkawinan  bagi  umat  Hindu di  Bali  dapat  dikatakan  sah  apabila dilaksanakan  menurut  hukum  adat  dan agama Hindu itu sendiri.
Menurut hukum adat perkawinan bukan saja  merupakan  soal  mengenai  orang- orang  yang  bersangkutan  (sebagai  suami- istri), melainkan juga merupakan kepentingan  seluruh  keluarga  dan  bahkan masyarakat  adatpun  ikut  berkepentingan dalam  soal  perkawinan  tersebut.  Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan  yang  tidak  hanya bersifat  keduniaan  melainkan  juga  bersifat kebatinan atau keagamaan (Syahuri, 2013:64).  Sedangkan  perkawinan  dalam hukum adat Bali adalah perkawinan sebagai sebuah ikatan suci antara seorang pria  dengan  seorang  wanita  dengan  tujuan untuk  membentuk  keluarga  yang  utama yang  keturunan purusa (Dyatmikawati, 2011).
Disisi lain telah terjadi pola perkawinan pada gelahang di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yang mana proses perkawinannya sesuai  dengan  Agama  Hindu  dan  Hukum Adat,  tetapi  yang  menjadi  perbedaannya adalah  status  suami  istri  tersebut  tetap berstatus  kepurusa  di  rumahnya  masing- masing,  sehingga  harus  mengemban  dua tanggungjawab dan kewajiban yaitu meneruskan  tanggungjawab  keluarga  istri dan juga keluarga suami baik secara sekala maupun niskala . Lahirnya perkawinan pada gelahang di  Desa  Depeha  berawal  atau disebabkan  oleh  beberapa  hal  diantaranya seperti  :  (1)  keturunan,  upaya  untuk meneruskan  keturunan dari  masing-masing pihak  dan  upaya  untuk  mengetahui  status anak  yang  lahir  dari  perkawinan pada gelahang , (2) adanya kekhawatiran warisan yang  ditinggalkan  oleh  orang  tua  dan leluhur,  baik  yang  berwujud  tanggugjawab atau kewajiban ( swadharma) maupun hak (swadikara) ,  tidak  ada  yang  mengurus dan  meneruskan, (3)  faktor  keluarga  yang sama-sama memiliki anak tunggal, (4) tidak mau  mengalah  dan  sama-sama  ingin memperjuangkan  status  purusa  di  rumah masing-masing (Artawan,  2014).  Sistem perkawinan  ini  dianggap  menjadi  solusi yang  baik  untuk  kedua  belah  pihak,  baik pihak  perempuan  maupun  pihak  laki-laki. Jika  dilihat  dari  persepsi  masyarakat dengan adanya perkawinan pada gelahang ini  pada  dasarnya  berada  dalam  kategori positif,  karena  faktanya  sudah  banyak dilakukan  oleh  masyarakat  dan  sesuai dengan  sastra  suci  Hindu  (Pursika,  2012). Bentuk  dari  perkawinan Pada  Gelahang ini muncul  ketika  seorang  anak  tunggal  laki- laki  ingin  menikahi  seorang  wanita  yang merupakan  anak  tunggal  dari  keluarganya. Apabila  memilih  perkawinan  biasa  maka keluarga  dari  perempuan  akan  dirugikan karena  garis  kapurusa  keluarganya  akan putus  saat  anak  perempuan  satu-satunya dipinang  oleh  seorang  laki-laki.  Dilihat  dari sisi  lain,  apabila  dilakukan  perkawinan Nyentana atau Nyeburin maka  keluarga dari  pihak  laki-laki  yang  akan  dirugikan karena  garis  kepurusa  keluarganya  akan putus. Perkawinan Nyentana atau Nyeburin yaitu  wanita  berkedudukan  selaku  purusa.
Dalam  hal  ini  seorang  wanita  mengawini seorang  laki-laki  dengan  menarik  laki-laki tersebut masuk ke dalam rumpun keluarganya. Konsekuensi yuridisnya adalah  laki-laki  akan  tunduk  kepada kewajiban yuridis dan immateriil keluarga si wanita. Dalam perkawinan Nyentana wanita berkedudukan sebagai “laki-laki”, sedangkan  laki-laki  akan  berkedudukan selaku  wanita  (Artadi,  2017  :  169).  Maka dari  itu  lahir  sebuah  cara  perkawinan  yang dikatakan  alternatif  bagi  masyarakat  Hindu di Bali yaitu, Perkawinan Pada Gelahang. Alternatif  ini  mulai  di  ambil  sebagai langkah  inisiatif  oleh  beberapa  masyarakat Desa Depeha karena dengan cara tersebut sangat memungkinkan bagi masing-masing calon  suami  istri  tetap  menjadi purusa dalam  keluarganya,  sehingga  tidak  ada perempuan yang ikut dengan keluarga laki- laki  seperti  perkawinan  biasa  maupun  laki- laki  yang  ikut  dengan  keluarga  perempuan seperti perkawinan nyentana sehingga tidak memutus  garis  keturunan  keluarga  laki-laki maupun  perempuan  (Setya,  2014).  Dalam perkawinan Pada  Gelahang ini  laki-laki maupun perempuan memiliki peranan yang sama  sehingga  tidak  memutus  garis keturunan dari keluarganya. Dengan demikian  sifat  dari  perkawinan  diatas adalah  sifat  perkawinan  dalam  keluarga parental  yang  dimana  setelah  kawin keduanya  menjadi  satu  keluarga,  baik keluarga  suami  maupun  keluarga  istri. Sistem ini menggambarkan terjadinya pergeseran dari sistem perkawinan patrilineal  ke  sistem  perkawinan  parental. Mengenai  pola  pengasuhan  anak  dalam keluarga yang terbentuk melalui perkawinan pada gelahang pada umumnya memilih  pola  asuhan  demokratis  yang dicirikan dengan adanya hak dan kewajiban orang  tua  dan  anak  adalah  sama,  dalam artian mereka sama-sama saling melengkapi (Pursika, 2012).
Dewasa ini muncul beberapa persoalan yang  berkaitan  dengan  perkawinan pada gelahang, yaitu  :  (1)  mengenai  status kepala  keluarga  di  catatan  sipil,  status anak-anak  yang  dilahirkan,  dan  khususnya yang  berkaitan  dengan  hukum  adat  yang “mengharuskan” mepamit atau mejauman pada  sanggah  atau  merajan  sebagai  tanda
telah terputusnya hubungan kekeluargaan,(2)  belum  adanya  legitimasi secara hukum ( awig-awig ) tentang perkawinan pada  gelahang yang  berlaku umum, walaupun sudah banyak masyarakat  yang  melakukan  perkawinan pada gelahang tersebut, (3) pola perkawinan  adat  Bali  yang  mengharuskan proses mepamit atau mejauman di sanggah kemulan,  dan  (4)  adanya  warisan  berupa penerusan  leluhur  dan  sanggah  kemulan yang menyulitkan pembagian waktu, tenaga,  biaya,  dan  pikirian  masing-masing keluarga (Artawan, 2014).
Ditengah sistem purusa yang berkembang  pada  masyarakat  Hindu  di Bali,  Perkawinan  dilangsungkan  setelah berbagai  persyaratan  yang  ditentukan sesuai  hukum  adat  (dalam  hal  ini  hukum adat  Bali),  maupun  hukum  negara  (dalam hal  ini  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan),  oleh  calon pengantin. Apabila persyaratan yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi, maka akan  muncul  masalah  seperti  :  perkawinan tidak  diakui  oleh  masyarakatnya,  bahkan berakibat  pada  anak  keturunan  dan  harta benda yang diperolehnya dalam perkawinan.  Salah  satu  persyaratan  adat yang  wajib  dipenuhi  di  dalam  perkawinan pada gelahang adalah pembuatan perjanjian  perkawinan  atau  yang  sering disebut dengan perjanjian mewarang.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu :
1.  Bagaimana  status  anak  yang  lahir dari  perkawinan Pada  Gelahang di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng? 2.  sistem pewarisan terhadap anak yang lahir  dari  perkawinan Pada  Gelahang di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian hukum  yuridis  empiris,  suatu  metode penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk melihat  hukum  dalam  artian  nyata  dan meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di lingkungan  masyarakat.  pendekatan  ini peneliti  mencoba  untuk  mendeskripsikan secara  kualitatif  efektifitas  dari  Undang-
Undang  No  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan yang terkait dengan Perkawinan Pada  Gelahang (Studi  Kasus Kedudukan  Anak  Dalam  Perkawinan  Pada Gelahang  Di  Desa  Depeha,  Kecamatan Kubutambahan), semua data yang diperoleh  nantinya  akan  di  uraikan  secara sistematis dan
aktual secara deskriptif.Sumber bahan hukum yaitu bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama atau  data  langsung  dari  lokasi  kejadian. mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berbicara  mengenai  status  anak yang lahir dari perkawinan Pada Gelahang, berdasarkan hasil wawancara tangal 09 Mei 2018  dengan  (Nyoman  Sudarman)  selaku Kelian  Desa  Adat  Pakraman  Depeha mengakui  bahwa  hak  anak  dalam  sistem perkawinan tersebut masih menjadi masalah, dimana menurutnya tidak diakuinya sistem perkawinan pada gelahang .  Sesunguhnya  sistem  negen dadia atau negen dua itu tidak diperbolehkan di Desa Depeha tetapi untuk negen  Desa  diperbolehkan  karena  tidak menyangkut  secara  niskala.  Kelian  Desa Adat  atau  Dadia  tidak  berani  berkomentar banyak mengenai perkawinan pada gelahang ,  karena  jika  dibilang  tidak  ada, salah,  karena  status  perkawinan pada gelahang tersebut  status  hukumnya  belum sah  atau  belum  diakui  oleh  masyarakat Desa  Depeha  itu  sendiri.  Perkawinan  yang diakui  oleh  oleh  PHDI  Hindu  Dharma  dan masyarakat Bali hanya ada dua perkawinan yakni  perkawinan biasa dan  perkawinan nyentana .  Kelian  Adat  Desa  Depeha mengatakan bahwa perkawinan ini bertentangan  dengan  Adat  istiadat  yang ada di Desa Depeha.
Kelian Adat Desa Depeha dan Ketut Juni  Pratiwi  dan  I  Gede  Budhi  Arsana selaku  pasangan  yang  melangsungkan perkawinan pada  gelahang mengatakan bahwa status anak yang lahir dari perkawinan pada  gelahang tersebut  sudah berkedudukan  sebagai  anak  angkat  dari orang  tua  mempelai  perempuan  yang dimana sebelum  anak itu lahir kedua belah
pihak  telah  membuat  suatu  perjanjian pengangkatan  anak,  anak  pertama  akan diberikan  kepada  kedua  orang  tua  atau keluarga  si  perempuan,  sementara  untuk anak  kedua  dan  selanjutnya  diberikan kepada  kedua  orang  tua  atau  keluarga  si laki-laki.  Namun  disisi  kelian  Adat  juga mengatakan bahwa status dari pengangkatan  anak  tersebut  tidaklah  kuat, karena  itu  hanya  bersifat  sementara  pada saat dia hidup yang pada akhirnya kita akan tetap kembali ke purusa .
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 200/K/1961/23/10/1961
tanggal 3 Desember 1955 menyatakan dalam pertimbangan  hukum:  menurut  hukum  adat bali  yang  berhak  mewaris  sebagai  ahli waris  adalah  hanya  keturunan  laki-laki  dan anak  angkat  laki-laki  (Somya,  2010).  Harta warisan  merupakan  objek  hukum  waris yang berarti semua harta yang ditinggalkan oleh  seseorang  yang  meninggal  dunia (pewaris). Pengertian  harta  dalam  hal  ini tidak saja menyangkut harta yang mempunyai nilai ekonomis saja, melainkan meliputi pula harta yang mempunyai  arti  religius  (Anonim, 2017). Keterangan  dari  Nyoman  Sudarman selaku Kelian Adat Desa Depeha mengatakan bahwa seorang ahli waris tidak hanya  mewarisi  harta  kekayaan  dari  orang tuanya melainkan juga ada  warisan berupa sanggah  dan  warisan  hutang  baik sekala maupun niskala .  Warisan  Sanggah  yang dimaksud  disini  adalah  warisan  kawitan (leluhur)  berdasarkan  dari  garis  keturunan Purusa. Sedangkan  warisan  hutang  baik sekala maupun niskala yang  dimaksud adalah  hutang sekala berkaitan  dengan hutangnya semasa hidup misalnya, meminjam  uang  di  kerabat  atau  di  Bank, sedangkan  hutang niskala yaitu  hutang yang  harus  dibayarkan  oleh  ahli  waris seperti halnya pengabenan leluhur.
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada tanggal  04  Juni  2018  dengan  Ketut  Juni Pratiwi  dan  I  Gede  Budhi  Arsana  selaku narasumber yang melaksanakan perkawinan pada  gelahang menyatakan bahwa pewarisan terhadap anak yang lahir dari  perkawinan  ini  untuk  urusan  harta  dan kekayaan  akan  diberikan  oleh  kedua  belah pihak  dari  orang  tua  angkat  (Drs.  I  Wayan
Wantira  Sasmiarta  selaku  ayah  dari  pihak perempuan)  dan  orang  tua  kandung  dari  si anak itu sendiri (I Gede Budhi Arsana alias Bobi).  Pewarisan  anak  yang  lahir  dari perkawinan  yang  dijalani  oleh  Juni  dan Bobi,  diputuskan  diberikan  oleh  kedua belah  pihak  setelah  adanya  kesepakatan dari kedua keluarga.
Sementara  untuk  urusan  ke  adat dan  kawitan  seperti meayah-ayahan anak pertama  mengikuti  garis  keturunan  dari pihak  perempuan  sedangkan  anak  kedua mengikuti  garis  keturunan  dari  pihak  laki- laki.  Begitupula  dengan  warisan  hutang baik sekala maupun niskala- nya  sesuai dengan  garis  keturunan  yang  dijalani  si anak.
Hukum waris adat merupakan keseluruhan  asas,  norma,  dan  keputusan atau  ketetapan  hukum  yang  bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian  harta  benda  (materiil)  dan harta  cita  (nonmateriil)  dari  generasi  yang satu  kepeda  generasi  berikutnya  (Syarif dan  Nurul,  2010  :  1).  Dengan  demikian hukum  adat  waris  adalah  seperangkat aturan  normatif  yang  mengatur  tentang proses  penerusan  harta  kekayaan  dari suatu  generasi  manusia  kepada  ahli warisnya (Rato, 2015 : 102).
Guna mengetahui siapakah yang disebut  waris,  pada  umumnya  didasarkan atas  pertalian  darah,  pertalian  perkawinan, pertalian adat, kekerabatan menurut hukum waris  adat,  bentuk-bentuk  perkawinan, ketentuan-ketentuan hukum agama, berdasarkan ketentuan undang-undang menurut  hukum  barat. Menurut  perundang- undangan  dan  waris  testamenter  ada empat golongan waris yaitu sebagai berikut:
1.  Golongan pertama terdiri dari suami
/ istri dan keturunannya.
2.  Golongan  kedua  terdiri  dari  orang tua, saudara dan keturuna.nnya.
3.  Golongan  ketiga,  tdrdiri  dari  leluhur lainnya.
4.  Golongan keempat, terdiri dari sanak  keluarga  lainnya  dalam  garis menyimpang sampai derajat keenam.
Menurut  hukum  benar  empat  golongan itulah  yang  disebut  berhak  mewaris.  Jika ada  golongan  pertama  maka  hak  golongan
di  bawahnya  untuk  mewaris  terhapus demikian  seterusnya.  Jika  ke  empat golongan itu setelah ditelusuri ternyata tidak ada,  maka  warisan  dikuasai  oleh  negara, untuk  melunasi  hutang-hutang  pewaris ketika  hidupnya  yang  akan  diselesaikan sesuai  dengan  kemampuan  dari  warisan yang ditinggalkan pewaris.
Menurut  KUH  Perdata  pasal  913,  yang berhak  menerima  bagian  dari  legietime  ini ialah  para  ahli  waris  dalam  garis  lurus, jadi anak-anak  dan  keturunannya  serta  orang tua  dan  leluhurnya  ke  atas.  Lebih  lanjut pasal  914  menetapkan  mengenai  bagian minimum  warisan  yang  bisa  diterima  oleh ahli  waris Legietime  Portie adalah  sebagai berikut :
1.  Kalau  seorang  anak  mendapat setengah dari warisan.
2.  Kalau dua orang anak mendapat 2/3 dari warisan.
3.  Kalau  3  orang  anak  atau  lebih mendapat 3/4 dari warisan.
Jika  ada  seorang  anak  meninggal  lebih dulu  maka  haknya  atas  suatu legitieme portie beralih  kepada  sekalian  anak- anaknya bersama-sama dengan pengertian bahwa  anak-anak  itu  berhak  atas  bagian yang harus dihitung atas dasar
"Penggantian". Jika dilihat dari hasil wawancara dengan
Kelian  Desa  Pakraman  Depeha  yaitu Nyoman
Sudarman beserta yang melaksanakan  perkawinan pada  gelahang yaitu  Ketut  Juni  Pratiwi  dan  I  Gede  Budhi Arsana  mengenai  status  anak  yang  lahir dari perkawinan pada gelahang ini, menyatakan  bahwa  anak  pertama  yang lahir dari perkawinan tersebut akan menjadi anak angkat dari orang tua pihak perempuan,  sedangkan  anak  kedua  yang lahir dari perkawinan tersebut akan menjadi anak  angkat  dari  pihak  laki-laki.  Hal  ini diperoleh  dari  hasil  musyawarah  mufakat kedua belah pihak keluarga.
Masyarakat  patrilinial  mengenal  istilah " Kawin  Jujur "  yaitu  perkawinan  di  mana perempuan  dilepas  dari  kerabatnya  dan dimasukkan  ke  dalam  kerabat  suami, dengan membayar jujur (Sudiatmaka, 2015 : 44). Dalam masyarakat patrilinial biasanya anak  laki-laki  yang  menjadi  ahli  waris utama.  Oleh  karena  anak  perempuan  yang
sudah  kawin  menurut  kawin  jujur  ia  masuk kerabat  suaminya  dan  lepas  dari  keluarga asalnya.  Anak  laki-laki  mendapat  warisan baik  dari  bapaknya  maupun  ibunya.  Jadi pada  dasarnya  anak  laki-laki  berhak terhadap semua harta benda orang tuanya.
Dalam  perspektif  karakter  dan  sistem hukum,  nampak  hukum  adat  yang  dianut oleh masyarakat Indonesia asli mempunyai kesamaan-kesamaan  dan  berbeda  dengan hukum  eropa  atau  hukum  barat.  Adapun sifat-sifat  hukum  adat  sebagaimana  di kemukakan Holleman adalah sebagai berikut :
1. Religius  Magis (berpikir  prelogis, animisme,  pantangan,  ilmu  gaib, dll). Koentjaraningrat dalam tesisnya  menguraikan  bahwa  sifat religius  magis  mempunyai  unsur  : (1)  kepercayaan  kepada  mahluk halus, roh-roh, hantu, yang menempati seluruh alam, (2) kepercayaan  pada  kekuatan  sakti, (3)  kekutan  sakti  untuk  mencapai kemauan  atau  untuk  menolak,  (4) kelebihan kekutan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menimbulkan  bahaya  yang  dapat diatasi dengan pantangan.
2. Komunal ,  sifat  komunal  banyak terjadi pada masyarakat yang masih  sangat  terpencil,  masih tergantung dari alam. Lebih mementingkan keseluruhan, kepentingan individu diimbangi kepentingan  umum,  dan  mentalitet komun memberikan kekuasaan besar kepada desa atau masyarakat adat.
3. Contant  atau  tunai ,  mengandung pengertian dengan perbuatan nyata,  suatu  perbuatan  simbolis atau  suatu  pengucapan,  tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika  itu  juga,  dengan  serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat  atau  mengucapkan  yang diharuskan  oleh  adat.  Contoh.  jual- lepas,
perkawinan jujur, pengucapan sumpah.
4. Konkrit  (visual) ,  segala  perbuatan hukum  memerlukan  tanda  yang jelas, baik langsung maupun
sirnbolis.  Tanpa  tanda  yang  jelas perbuatan  hukum  menjadi  tidak mengikat.  Contoh:  panjer  dalam jual  beli,  peningset,  penyangcang dalam  pertunangan,  tukon  wadu dalam perkawinan masyarakat hindu bali (Sudiatmaka, 2015 : 2). Dari hasil wawancara dengan narasumber  mengenai  status  anak  dari perkawinan pada gelahang , mereka mengatakan  status  anak  tersebut  menjadi anak angkat dari orang tua pihak perempuan.  Adapun  hak  waris  yang berlaku  bagi  anak  angkat  sesuai  yang diatur  oleh  beberapa  Instrumen  hukum,  di antaranya dengan SEMA No. 6 Tahun 1983 yang menyatakan “pada intinya setiap anak yang  diangkat  haruslah  melalui  jalur penet apan pengadilan”. Selanjutnya, Undang-undang  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak mengenal adanya  suatu  kelembagaan  pengangkatan anak,  yang  diikuti  dengan  aturan  regulasi berupa  PP  No.  54  Tahun  2007  tentang Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak.  Dalam Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  menyebutkan bahwa  “seorang  anak  yang  diangkat haruslah  bertujuan  untuk  kesejahteraan bagi  anak  itu  sendiri  tanpa  disertai  dengan putusnya hubungan keperdataan anak yang diangkat  dengan  orang  tuanya  dengan didasarkan  pada  penetapan  pengadilan yang  kemudian  diikuti  dengan  pencatatan dalam  akta  kelahiran.  PP  No.  54  Tahun 2007  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan Anak  mengatur  tentang  tata  cara  sahnya pengangkatan anak yang harus menempuh jalur formal. Eksistensi daripada PP tersebut juga mengenal pengangkatan anak secara  adat  istiadat  masyarakat  setempat, disamping  pengangkatan  anak  secara undangundang.  Sehingga  kedudukan  anak yang diangkat juga diakui secara sah.
Berkaitan  dengan  penjelasan  diatas, pewarisan  menurut  Hukum  Adat  dibagi menjadi  dua  yaitu,  harta  warisan  yang terbagi-bagi  dan  ada  pula  harta  warisan yang  tidak  terbagi-bagi,  contoh  harta warisan  yang  tidak  terbagi-bagi  adalah harta  pusaka  yang  secara  terus  menerus menjadi  milik  bersama  atau  kerabat. Mengenai  pewarisan  terkait  dengan  harta
warisan  tidak  terbagi-bagi  dianut  juga  oleh masyarakat  Hindu  di  Bali.  Contoh  warisan yang  tidak  terbagi-bagi  ialah  harta  yang bernilai magis religius, seperti harta pusaka, keris  pusaka, merajan atau sanggah atau tempat-tempat  ibadah  atau druwe  gabro atau druwe tengah .
Sebagaimana  telah  disinggung  di  atas bahwa,  hukum  adat  selain  mengenal  harta warisan  tidak  terbagi-bagi  juga  mengenal harta  warisan  terbagi-bagi.  Menurut  hukum adat  pada  masyarakat  patrilinial  dan parental  pada  umumnya  mengenal  harta warisan terbagi-bagi. Setelah orang meninggal  maka  warisannya  dibagi-bagi kepada  ahli  waris.  Keputusan  membagi- bagi harta warisan hendaklah didasari pada keputusan bersama dari para ahli waris. Ini artinya  menurut  hukum adat  masalah  harta warisan  dapat  dibagi-bagi  memerlukan persetujuan  ahli  waris  secara  keseluruhan. Jadi jika ada ahli waris satu orangpun tidak menghendaki untuk membagi maka warisan  tersebut  tidak  dapat  dibagi-bagi. Contohnya  di  Bali,  penangguhan  membagi warisan  bisa  disebabkan  karena  para  ahli warisnya  belum  dapat  melunasi  hutang religius  kepada  sang  wafat,  yaitu  hutang atau  rena  berupa  kewajiban  ahli  waris melaksanakan  upacara  pengabenan,  yakni upacara  akhir  dari  kematian.  Upacara  ini memerlukan  biaya  besar  sehingga  ketika meninggal  belum  tentu  ahli  waris  mampu melaksakan  upacara  pengabenan  tersebut. Penangguhan upacara pengabenan berimplikasi pada penangguhan pembagian warisan terbagi-bagi.
Disisi  lain  ada  pula  sistem  Hukum Kewarisan  Adat,  hukum  kewarisan  yang beraneka  sistemnya  karena  dipengaruhi oleh  bentuk  etnis  di  lingkungan  hukum adatnya.  Dalam  sistem  kewarisan  adat dikenal sistem kewarisan matrilineal, patrilineal,  dan  bilateral  atau  parental.  Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :
a.  Sistem  matrilineal,  yaitu  sistem pewarisan  yang  menarik  garis keturunan  selalu  menghubungkan dirinya  kepada  ibunya,  seterusnya ke  atas  kepada  ibunya  ibu  sampai kepada seorang wanita yang dianggap sebagai marganya,
dimana  klan  ibunya  berasal  dan keturunannya.
b.  Sistem  patrilineal,  yaitu  sistem pewarisan  yang  menarik  garis keturunan dan hanya
mengubungkan dirinya kepada ayah,  ke  atas  kepada  ayahnya ayah,  hal  demikian terdapat  dalam sistem  patrilineal  murni  atau  pada sistem  patrilineal  yang  beralih-alih, yaitu dimana setiap orang
menghubungkan  dirinya  kepada ayahnya atau kepada ibunya tergantung pada bentuk perkawinan orang tuanya (Suparman, 2017 : 5). c.  Sistem bilateral atau parental, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan
yang  menarik  garis  keturunan  dari dua  sisi,  yaitu  pihak  bapak  dan pihak  ibu.  Di  dalam  sistem  ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan  dalam  hukum  waris adalah  sama  dan  sejajar,  artinya baik  anak  laki-laki  dan  anak perempuan  merupakan  ahli  waris dari  harta  peninggalan  orang  tua mereka (Rudin, 2009 : 49).
Sedangkan  untuk  di  Indonesia  sendiri memiliki  3  (tiga)  sistem  kewarisan,  yaitu sebagai berikut :
a.  Sistem kewarisan individual Sistem  kewarisan  individual  yaitu harta peninggalan atau harta warisan  dapat  dibagi-bagikan  di antara  para  ahli  waris  seperti  yang terjadi  dalam  masyarakat  bilateral (parental)  di  Jawa,  setiap  anak dapat memperoleh secara individual harta peninggalan dari ayah ibu atau kakek  neneknya.  Sistem  pewarisan individual  memberikan  hak  mewaris secara individual atau perseorangan kepada  ahli  waris  seperti  di  Jawa, Madura, Toraja, Aceh, dan Lombok.
b.  Sistem kewarisan kolektif Sistem kewarisan kolektif merupakan semua harta peninggalan  terutama  harta  asal atau harta pusaka diwariskan kepada  sekelompok  ahli  waris  yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan  garis  silsilah  keibuan
seperti di Minangkabau atau masyarakat woe-woe Ngadhubhaga di  Kabupaten  Ngada-Flores  yaitu khususnya  terhadap ngora  ngadhu- bhaga-bhaga dan ngora  ana  woe yaitu  harta  pusaka  tinggi  warisan leluhur (Rato, 2015 :117).
c.  Sistem  pewarisan  mayorat  yaitu harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi)  tetap  utuh  dan  tidak  dibagi- bagikan  kepada  masing-masing  ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) dilingkungan  mayarakat  patrilineal seperti di Lampung dan juga di Bali, atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan  (mayorat  wanita)  di lingkungan  masyarakat  matrilineal Semendo  di  Sumatera  selatan  dan Lampung.
Sistem kewarisan mayorat  dikategorikan  menjadi  dua yaitu : a.  Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki sulung  (keturunan  laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, dimana terjadi didaerah Lampung.
b.  Mayorat  perempuan,  yaitu
apabila  anak  perempuan tertua  pada  saat  pewaris meninggal adalah ahli waris tunggal daerahnya di masyarakat tanah Semendo  (Rudin, 2009  : 49). PENUTUP Adapun  simpulan  dari  penelitian  ini adalah dari hasil penelitian dan pembahasan
mengenai Perjanjian Perkawinan  Berdasarkan  Hukum  Adat  di Desa  Depeha,  Kecamatan  Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Status anak yang  lahir  dari  perkawinan Pada  Gelahang di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng
menurut  Nyoman  Sudarman  selaku  Kelian Desa  Adat  Depeha  menyatakan  bahwa status  anak  yang  lahir  dari  perkawinan pada gelahang tersebut sudah
berkedudukan  sebagai  anak  angkat  dari orang  tua  mempelai  perempuan  yang dimana sebelum  anak itu lahir kedua belah pihak  telah  membuat  suatu  perjanjian secara  musyawarah  mufakat  mengenai pengangkatan  anak,  yang  dimana  anak pertama  akan  diberikan  kepada  kedua orang  tua  atau  keluarga  si  perempuan, sementara untuk anak kedua dan selanjutnya  diberikan  kepada  kedua  orang tua  atau  keluarga  si  laki-laki.  Namun  disisi kelian Adat juga mengatakan bahwa status dari  pengangkatan  anak  tersebut  tidaklah kuat,  karena  itu  hanya  bersifat  sementara pada  saat  dia  hidup  yang  pada  akhirnya kita  akan  tetap  kembali  ke purusa .  2. Sistem pewarisan terhadap anak yang lahir dari  perkawinan Pada  Gelahang sesuai dengan Keterangan dari Nyoman Sudarman selaku Kelian Adat Desa Depeha  mengatakan  bahwa  seorang  ahli waris  tidak  hanya mewarisi  harta kekayaan dari  orang  tuanya  melainkan  juga  ada warisan  berupa  sanggah  dan  warisan hutang  baik sekala maupun niskala . Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Ketut Juni Pratiwi dan I Gede Budhi Arsana selaku narasumber yang melaksanakan  perkawinan pada  gelahang menyatakan  bahwa  pewarisan  terhadap anak  yang  lahir  dari  perkawinan  ini  untuk urusan  harta  dan  kekayaan  akan  diberikan oleh  kedua  belah  pihak  dari  orang  tua angkat  (Drs.  I  Wayan  Wantira  Sasmiarta selaku  ayah  dari  pihak  perempuan)  dan orang tua kandung dari si anak itu sendiri (I Gede Budhi Arsana alias Bobi). Sementara untuk  urusan  ke  adat  dan  kawitan  seperti meayah-ayahan anak  pertama  mengikuti garis  keturunan  dari  pihak  perempuan sedangkan  anak  kedua  mengikuti  garis keturunan  dari  pihak  laki-laki.  Begitupula dengan warisan hutang baik sekala maupun niskala- nya  sesuai  dengan  garis keturunan  yang  dijalani  si  anak.  Sistem pewarisan dalam perkawinan pada gelahang  yang  berlangsung  di  Desa Depeha  ini,  menurut  analisa  peneliti  dapat dikatakan bahwa sistem pewarisan ini tidak dapat  berlaku  untuk  setiap  perkawinan pada gelahang , karena sistem pewarisan ini hanya  berupa  kesepakan  awal  dari  kedua belah pihak.
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan oleh  peneliti  sendiri  ada  2  (dua),  yaitu sebagai  berikut  :  1.  Bagi  Kelian  Adat  Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten  Buleleng  disarankan  agar  lebih dipertimbangkan masalah mengenai perkawinan pada  gelahang dengan  cara mensosialisasikan  serta  memberikan  suatu kebijakan-kebijakan tertentu yang berkaitan dengan perkawinan, yang dimana perkawinan pada gelahang ini masih cukup baru  di  kalangan  masyarakat  Adat  Desa Depeha. 2. Bagi masyarakat atau narasumber  yang  bersangkutan,  dalam  hal ini peneliti banyak menyarankan untuk tetap mematuhi  dan  taat  dengan  aturan  hukum yang sudah mengatur mengenai perkawinan,  perjanjian  dan  pengangkatan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Rato, Dominikus. 2015. Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia . Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.
Suparman,  Maman.  2017. Hukum  Waris Perdata . Jakarta : Sinar Grafika.
Sudiatmaka,  Ketut.  Dkk.  2015. Hukum Waris Masyarakat Indonesia . Singaraja : Undiksha Press.
Syahuri,  Taufiqurrohman.  2013. Legislasi Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia “Pro-Kontra  Pembentukannya  Hingga Putusan
Mahkamah
Konstitusi” . Jakarta  :  Kencana  Perdana  Media Group.
Syaifuddin,  Muhammad.  Dkk.    2014.
Hukum  Perceraian .  Jakarta  :  Sinar Grafika.
Syarif,  Surini  Ahlan  dan  Nurul  Elmiyah. 2010. Hukum  Kewarisan  Perdata
Barat(Pewarisan  menurut  Undang- undang) . Jakarta: Kencana Prenadamedia  Group. Jurnal
Dyatmikawati,  Putu.  2011. Perkawinan Pada  Gelahang  Dalam  Masyarakat Hukum  Adat  Di  Propinsi  Bali  Ditinjau Dari  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan .  Vol.  7  no. 14 hal 107-123, Agustus 2011. Pursika, I Nyoman. 2012. Pada Gelahang :
Suatu  Perkawinan  Alternatif  Dalam Mendobrak Kekuatan Budaya
Patriarki Di Bali. Vol. 1 no. 2, Oktober 2012.
Sari  Adnyani,  Ni  Ketut.  2016. Bentuk
Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu  Bali  Ditinjau  dari  Perspektif
Gender  dalam  Hukum. Vol.  11  no.  1, Juni 2016.
Setya  Nugraha,  Kadek  Agung.  2014.
Pelaksanaan Pembagian Warisan
Pada  Perkawinan  Pada  Gelahang Menurut  Hukum  Adat  Bali  :  Studi
Kasus di Kabupaten Tabanan : Jurnal Hukum Perdata Murni.
Tesis Rudin,  Denny.  2009. Kedudukan  Anak Angkat  menurut  Hukum  Waris  Adat Bali  di    Kecamatan  Kediri  Kabupaten Tabanan-Bali .  (Tesis  Program  Studi Magister Universitas Diponegoro)

## Undang-Undang
Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974
tentang Perkawinan Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.

## Internet
Anonim.  2017. Sistem  Pembagian  Warisan Dalam  Hukum  Waris  Adat  Bali .
diambil dari http://kb.alitmd.com/sistem-
pembagian-warisan-dalam-hukum- waris-adat-bali/,  diakses  tanggal  07 Juni 2018.
Somya  Putra,  I  Made.  2010. Hukum  Waris Dalam  Hukum  Adat  Bali  Dan  Gender Dalam Pewarisan . Diambil dari https:///www.google.com/amp/s/lawye rsinbali.wordpress.com/2010/12/18/hu kum-waris-dalam-hukum-adat-bali- dan-gender-dalam-pewarisan/amp/, diakses tanggal 07 Juni 2018.