## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN FRANCHISEE DALAM
PERJANJIAN FRANCHISE (WARALABA)
Nila Trisna
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar nilatrisna@utu.ac.id

## Abstract
The developments taking place in today's society are very rapid, including developments in the field  of  business  contracts.  In  the  business  world today  there  are  various types of  agreements whether or not they have been defined in legislation, whether they are made in writing or orally. The point in daily life in society can not be separated from the study, ranging from small-scale agreements to multi-complex agreements. Substantially, the Agreement in civil law in Indonesia is  generally  governed  by the  Civil  Code,  which is the  most extensive  and  dynamic  legal  area. Especially  in  the  open  field  of  the  Covenant  Law,  allowing  parties  to  create  new  types  of agreements that had not previously existed and were not regulated in the Civil Code itself. One type of agreement is the Franchise Agreement. In the franchise contract there are subjects and objects.  The  legal  subject  in  the  franchise  agreement  is  the  franchisor  and  franchisee;  The franchisor is a licensing company, whether in the form of patents, trade marks, service marks or any other to the franchisee, while the franchisee is the company that receives the license from the  franchisor.  And  the  object  of  the  franchise  is  the  license,  the  permission  given  by  the franchisor to the franchisee.
Keywords : Position, Franchise Agreement, Franchisor

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  yang  terjadi  didalam    masyarakat  dewasa  ini  sangat  pesat,  termasuk perkembangan dalam bidang kontrak bisnis. Dalam dunia bisnis hari ini terdapat beragam jenis perjanjian baik yang telah ditentukan namanya di dalam peraturan perundang-undangan maupun tidak,  baik  perjanjian  tersebut  dibuat  secara  tertulis  maupun  secara  lisan.  Intinya  dalam kehidupan  sehari-hari  di  dalam  masyarakat  tidak  dapat  dilepaskan  dari  perjajian,  mulai  dari perjanjian dengan skala kecil sampai dengan perjanjian yang multi  komplek. Secara substansi, Perjanjian  dalam  hukum  keperdataan  di  Indonesia  secara  umum  diatur  dalam  KUH  Perdata, merupakan  area    hukum  yang  sangat  luas  dan  paling  dinamis.  Khususnya  dalam  lapangan Hukum  Perjanjian  yang  bersifat  terbuka    sehingga  memberi  kesempatan  kepada  para  pihak untuk membuat jenis perjanjian baru yang sebelumnya tidak pernah ada dan tidak diatur dalam KUH Perdata itu sendiri. Salah satu jenis perjanjian tersebut adalah Perjanjian Franchise.
Lembaga  franchise  pertama  kali  dikenal  di  Amerika  Serikat  yaitu  kurang  lebih  satu  abad yang lalu ketika perusahaan bir memberikan lisensi kepada perusahaan-perusahaan kecil untuk mendistribusikan  bir  produksi  pabrik  yang  bersangkutan,  serta  distribusi  atau  penjualan  mobil dan bensin. Franchise pada saat itu dilakukan pada tingkat distributor.Zaman franchise modern baru  dimulai  pada  akhir  tahun  1940-an  dan  awal  tahun  1950-an.  Hal  ini  terlihat  dari berkembangnya  mac  donalds’s  (1955),  carvel  ice  cream  (1945),  jhon  robert  (1955),  kentucky fried  chicken  (1952),  dan  lain-lain.  Sejak  tahun  1972  sampai  tahun  1988,  usaha  franchise mengalami  peningkatan  yang  sangat  besar  di  amerika  serikat.  Hal  ini  tampak  dari  banyaknya usaha franchise yang berkembang di negara tersebut.
Di  indonesia,  sistem  bisnis  dengan  franchise  mulai  berkembang  sejak  tahun  1980-an  dan sekarang sudah menjadi kenyataan. Pada saat ini sudah banyak franchise asing yang masuk ke indonesia,  baik  dalam  perdagangan  barang  dan  jasa.  Selain  itu  beberapa  pengusaha  indonesia sudah  mulai  mengambangkan  domestik  franchise,  seperti  Q-tela,  Es  Teler  77,  Salon  Rudi Hardisuwarno, Steak Kimos Modern.
Franchise berasal  dari  bahasa  prancis  yaitu franchir yang  mempunyai  arti  memberi kebebasan bagi para pihak. Menurut Peter Mahmud pengertian franchise adalah suatu perjanjian yang memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan nama dan prosedur yang dimiliki oleh yang mempunyai hak tersebut. Lain halnya dengan Black Law Dictionary (1975. Hal, 592) franchise diartikan sebagai lisensi atau izin dari pemilik suatu merek atau nama dagang kepada pihak lain untuk menjual produk atau jasa dibawah merek atau nama dagangnya.
Dalam  hukum  perjanjian,  perjanjian  waralaba  merupakan  perjanjian  khusus  karena  tidak dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007,Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba  dengan  Penerima  Waralaba,  dimana  Penerima  Waralaba  wajib  mendaftarkan Perjanjian Waralaba tersebut. Disamping itu, Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat Perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba. Dilihat dari  ruang  lingkup  dan  konsepnya,  sebenarnya  perjanian  franchise  berada  diantara  perjanjian lisensi  dan  distributor.  Adanya  pemberian  izin  oleh  pemegang  hak  milik  intelektual  kepada pihak  lain  untuk  menggunakan  merk  ataupun  prosedur  tertentu  merupakan  unsure  perjanjian lisensi.  Sedangkan  dilain  pihak  juga  adanya  Quality  control  dari  franchisor  terhadap  produk- produk  pemegang  lisensi  yang  haru  sama  dengan  produk-produk  lisensor,  seakan-akan pemegang franchise merupakan distributor franchisor.
Sebagaimana dalam perjanjian lisensi, pada perjanjian franchise, pemegang franchise wajib membayar  sejumlah  royalti  untuk  penggunaan  merek  dagang  dan  proses  pembuatan  produk yang  besarnya  ditetapkan  berdasarkan  perjanjian.  Royalti  kadang-kadang  bukan  ditetapkan berdasarkan  persentase  keuntungan  tapi  beberapa  unit.  Dalam  hal  demikian  pihak  franchisor tidak peduli apakah pemegang franchise untung atau tidak. Disamping harus membayar royalty, pihak  pemegang  franchise  juga  sering  harus  memenuhi  kewajiban  yang  ditetapkan  oleh franchisor  untuk  mendesain  perusahaan  sedemikian  rupa  sehingga  mirip  dengan  desain perusahaan  franchisor.  Begitupula  dengan  menajemennya,  tidak  jarang  franchisor  juga memberikan assistensi dalam manajemen.
Dalam  hal  demikian  pemegang  franchise  perlu  membayar  fee tersendiri  kepada  assistansi tersebut.  Tidak  jarang  pula  franchisor  dalam  pembuatan  produknya  mewajibkan  pemegang franchise untuk membeli bahan-bahan dari pemasok yang ditunjuk oleh franchisor. Hal tersebut dalam  hukum  kontrak  disebut  tying  agreement.  Bahkan  kadang-kadang  pemegang  franchise berdasarkan  perjanjian  membolehkan  franchisor  melakukan  auditing  terhadap  keuangan pemegang  franchise.  Semua  ini  diwajibkan  oleh  franchisor  dengan  alasan quality  control . Namun  dilain  pihak  melalui  perjanjian  lisensi  maupun  franchise  diharapkan  terjalinnya  alih teknologi antara franchisor terhadap franchisee.
Dari rumusan yang diberikan tersebut  diatas dapat dikatakan bahwa Franchise merupakan suatu  Perikatan,  yang  tunduk  pada  ketentuan  umum  mengenai  Perikatan  yang  diatur  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disamping   itu   Franchise   didalam   melibatkan   hak pemanfaatan   dan   atau  penggunaan hak atas intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha, yang dimaksudkan dengan hak atas intelektual meliputi antara lain merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang dan paten, dan yang dimaksudkan dengan penemuan atau ciri khas  usaha  yaitu  sistem  manajemen,  cara  penjualan  atau  penataan  atau  cara  distribusi  yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.
Ketentuan  ini  membawa  akibat  bahwa  sampai  pada  derajad  tertentu,  franchise  tidak berbeda dengan lisensi ( Hak atas Kekayaan Intelektual ), khususnya yang berhubungan dengan franchise  nama  dagang  atau  merek  dagang  baik  untuk  produk  berupa  barang  dan  atau  jasa tertentu, hal ini berarti secara tidak langsung juga mengakui adanya dua bentuk franchise yaitu franchise  dalam  bentuk  lisensi  merek  dagang  atau produk  dan  franchise  sebagai  suatru format bisnis.  Ketentuan  ini  pada  dasarnya  menekankan  kembali  bahwa  franchise  tidaklah  diberikan secara  Cuma-Cuma,  pemberian  franchise  senantiasa  dikaitkan  dengan  suatu  bentuk  imbalan tertentu.
Secara  umum  dikenal  adanya  dua  macam  atau  dua  jenis  kompensasi  yang  dapat  diminta oleh  Pemberi  Franchise/Franchisor  dari  Franchisee  atau  Penerima  Franchise.  Pertama  adalah kompensasi  langsung  dalam  bentuk  nilai  moneter  ( Direct  monetary  Compensation )  dan  yang kedua  adalah  kompensasi  tidak  langsung  yang  dalam  bentuk  nilai  moneter  atau  kompensasi yang  diberikan  dalam  bentuk  nilai  moneter ( Indirect  and  non  monetary  compensation ), misalnya Lumpsum Payment ( Pre Calculated Amount ) dan Royalty.
Orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan  waralaba  yang  dimilikinya.  Kepada  penerima  waralaba  disebut  dengan  pemberi waralaba (Franchisor) sedangkan orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba umtuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba disebut dengan penerima waralaba (Franchisee).
Dari  rumusan  yang  diberikan  tersebut  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  franchise merupakan suatu perikatan yang tunduk pada ketentuan umum mengenai perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disamping itu franchise didalam melibatkan hak pemanfaatan dan  atau  penggunaan  hak  atas  intelektual  atau  penemuan  atau  cirri  khas  usaha,  yang dimaksudkan dengan hak atas intelektual meliputi antara lain merek, nama dagang, logo, desain, hak  cipta, rahasia  dagang  dan  paten,  dan  yang  dimaksudkan  dengan  penemuan  atau  cirri  khas
usaha  yaitu  sistem  manajemen,  cara  penjualan  atau  penataan  atau  cara  distribusi  yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.

## Pengertian Franchise/Waralaba
Dalam  Pasal  1  angka  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007  tentang  waralaba menyebutkan bahwa : “Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/jasa yang  telah  terbukti  berhasil  dan  dapat  dimanfaatkan  dan/atau  digunakan  oleh  pihak  lain berdasarkan perjanjian waralaba”.
Menurut  bahasa franchise berasal  dari  bahasa  Prancis  yaitu franch (bebas), fancher (membebaskan,  memberikan  hak  istimewa),  dan  dalam  bahasa  Indonesia Franchis adalah waralaba. Waralaba itu sendiri adalah berasal dari kata wara yang artinya lebih dan laba yang artinya untung. Jadi Franchise/waralaba dalam bahasa Indonesia adalah usaha yang memberikan keuntungan lebih atau istimewa. Sedangkan menurut para ahli franchise adalah sebagai sebuah lisensi merek dari pemilik yang mengijinkan orang lain untuk menjual produk atau service atas nama merek tersebut (Campbell Black dalam bukunya Black’s Law Dict)
Dalam  pengertian  yang  demikian  dapat  kita  Tarik  suatu  kesimpulan  bahwa  seorang penerima  waralaba  juga  menjalankan  usahanya  sendiri  tetapi  dengan  mempergunakan  merek dagang  atau  merek  jasa  serta  dengan  memanfaatkan  metode  dan  tata  cara  atau  prosedur  yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba. Menurut Ani Yunita Kewajiban untuk mempergunakan metode  dan  tata  cara  atau  prosdur  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemberi  waralaba  membawa akibat  lebih  lanjut  bahwa  suatu  usaha  waralaba  merupakan  usaha  yang  mandiri  yang  tidak mungkin digabungkan dengan kegiatan usaha lainnya (milik penerima waralaba).
Menurut  Juajir  Sumardi  (1995,  h.  18),    Franchise    dari    aspek    unsurnya    masyarakat adanya  4  unsur  utama, yaitu :
1.Pemberian hak untuk berusaha dalam bisnis tertentu;
2.Lisensi untuk menggunakan tanda pengenal perusahaan biasanya suatu merek dagang atau merek jasa, yang akan menjadi cirri pengenal dari bisnis franchise. 3.Lisensi untuk menggunakan rencana pemasaran dan bantuan yang luas oleh franchisor kepada franchisee dan;
4.Pembayaran oleh franchisee kepada franchisor berupa sesuatu yang bernilai bagi franchisor selain dari harga borongan bonafide atas barang yang terjual.

## Ruang Lingkup Kontrak Franchise
Jika  dilihat  dari  ruang  lingkup  dan  konsepnya,  kontrak franchise berada  antara  kontrak lisensi  dan  distributor.  Dengan  adanya  pemberian  izin  oleh  pemegang  Hak  Milik  Intelektual atau know-how lainnya kepada pihak lain untuk menggunakan merek ataupun prosedur tertentu merupakan  unsur  dari  perjanjian  lisensi,  sedangkan  di  sisi  lain  adanya quality  control dari franchisor terhadap produk-produk pemegang lisesnsi yang harus sama dengan produk-produk lisensor yang seakan-akan franchisor merupakan distributor.
Menurut  Salim  H,S  (  2003,  h,166)  sebagaimana  dalam  kontrak  lisensi,  pada  kontrak franchise pemegang franchise wajib  membayar  sejumlah  royalty  untuk  penggunaan  merek dagang dan proses pembuatan produk yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. Royalty kadang-kadang bukan dari persentase keuntungan melainkan dari berapa unit. Selain membayar royalty,  pemegang  franchise  juga  dikenakan  kewajiban  yang  telah  ditetapkan  oleh franchisor untuk  mendesain  perusahaannya  sedemikian  rupa  sehingga  menyerupai  dengan  desain franchisor .  Berkaitan  dengan  manajemen, franchisor memberikan   asistensi  dalam  hal manajeman  kepada  pemegang franchise yang  dimana  franchisor  telah  menetapkan  harga  dan menarik  tarif  untuk  asistensi  tersebut.  Berkaitan  pembuatan  produk,  pemegang franchise diwajibkan membeli bahan baku dari franchisor , hal ini dilakukan demi quality control. Namun,
di  pihak  lain  melalui  kontrak  lisensi  maupun  franchise  diharapkan  terjadinya  alih  teknologi antara lisensor/franchisor terhadap license/franchise.
Isi dan Bentuk Kontrak Franchise Dalam perjanjian franchise harus memuat klausul yang di atur di dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007, yaitu  : 1. Nama dan alamat para pihak;
2. Jenis hak kekayaan intelektual;
3. Kegiatan usaha;
4. Hak dan kewajiban para pihak;
5. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba;
6. Wilayah usaha;
7. Jangka waktu perjanjian;
8. Tata cara pembayaran imbalan;
9. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
10. Penyelesaian sengketa; dan
11. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian

## Isi dan bentuk praktek waralaba
a.    Persetujuan lisensi ( Licensing agreement or Tradename Licensing )
Dalam  kontrak  ini,  pemilik  lisensi  memberikan  kewenangan  kepada  pengusaha  tertentu untuk menggunakan, misalnya teknologi produksi untuk menghasilkan makanan, minuman dll.
b.   Hak-hak franchisee , Misalnya hak menggunakan merk dagang franchisor.
c.   Hak  akan  design  yang  sama  untuk  lokasi  dan  penampilan  lainnya,  Lazimnya franchisor memaksakan lokasi dan penampilan yang seragam dan dikerjakan oleh franchisor .
d.   Program  latihan,  Dijadikan  sebagai  syarat  utama  karena  kualitas  barang  dan  jasa merupakan elemen bisnis yang sangat penting
e.   Bantuan operasional
Bantuan ini dapat dilakukan franchisor sebelum franchisee efektif ata secara terus menerus selama berlakunya jangka waktu kontrak
f.   Pembelian, Franchisor mewajibkan franchisee untuk  membeli  barang  mentah  (termasuk pelayanan jasa) hanya dari franchisor dengan spesifikasi dan merk tertentu.
g.   Iklan
h. Quality control
Franchisor sangat  ketat  dengan  control  ini  sebab  keberhasilan  bisnisnya  tergantung  pada mutu barang dan jasa
i. Biaya untuk franchisor ( fee ) j. Pembukuan k.   Perubahan
l. Pengalihan
m.   Berakhirnya kontrak n.   Contract enforcement o.   Hal-hal lain.
Subjek dan Objek Kontrak Franchise
Dalam  kontrak franchise terdapat  subjek  dan  objek.  Subjek  hukum  dalam  perjanjian franchise yaitu franchisor dan franchisee ; franchisor adalah  perusahaan  yang  member  lisensi, baik berupa paten, merk perdagangan, merk jasa maupun lainnya kepada franchisee , sedangkan
franchise e  adalah  perusahaan  yang  menerima  lisensi  dari  franchisor.  Dan  yang  menjadi  objek franchise adalah lisensi , yakni izin yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee .
Hak dan Kewajiban Antara Franchisor dengan Franchisee -      Hak dan kewajiban franchisor Kewajiban dari franchisor adalah menyerahkan lisensi kepada franchisee , sedangkan yang menjadi hak dari franchisor adalah : 1)   Logo merk dagang ( trade-mark ), nama dagang ( trade name ), dan nama baik ( goodwill ). 2)   Format atau pola usaha
3)   Dalam kasus tertentu berupa rumus, resep, design, dan program khusus
4)   Hak  cipta  atas  bagian  dari  hal  diatas  dalam  bentuk  tertulis  dan  terlindungi  dalam  bentuk undang-undang hak cipta.
-     Hak dan kewajiban franchisee Hak  dari franchisee adalah  menerima  lisensi,  sedang  kewajibannya  adalah  membayar royalty kepada franchisor dan menjaga kualitas barang dan jasa yang di- franchise .

## Penggolongan Franchise
East  Asian  executif  Report  pada  tahun  1983,  menggolongkan  Franchise  menjadi  3 macam, yaitu sebagai berikut:
1) Product franchise , disini penerima franchise hanya bertindak mendistribusikan saja produk dari patnernya dengan pembatasan areal seperti pengecer bahan bakar shell.
2) Processing  franchise  or  manufacturing  franchise .  Disini  pemberi  franchise  hanya memegan  peranan  memberi  pengetahuan  atau  resep  dari  suatu  proses  produksi  seperti minuman coca-cola dan fanta.
3) Bussines format/ system franchise , disini pemberi franchise sudah memiliki cara yang unik dalam menyajikan produk dalam satu paket, kepada konsumen seperti donkin donuts, KFC, Pizza Hut dan lain-lain.

## Bentuk Dan Substansi Perjanjian Franchise
Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba dan Pasal 2 Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor:  259/  MPP/  Kep/  7/  1997  tentang Ketentuan  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pendaftaran  Usaha  Waralaba  telah  ditentukan  bentuk franchise atau perjanjian waralaba yaitu bentuknya tertulis . Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia  dan  terhadapnya  berlaku  Hukum  Indonesia.  Sebelum  membuat  perjanjian  tertulis tersebut frenchisor atau pemberi waralaba wajib menyampaikan keterangan tertulis secara benar kepada frenchisee atau penerima waralaba, mengenai hal-hal berikut:
1. Identitas  pemberi  waralaba,  berikut  keterangan  mengenai  kegiatan  usahanya  termasuk neraca dan daftar rugi laba selama-lamanya dua tahun terakhir
2. Hak  atas  kekayaan  intelektual  atau  penemuan  atau  ciri  khas  usaha  yang  menjadi  objek waralaba
3. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima waralaba
4. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba
5. Hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba
6. Cara-cara dan syarat pengakhiran, pemutusan dan perjanjian waralaba.
7. Hal-hal  lain  yang  perlu  diketahui  oleh  penerima  waralaba  dalam  rangka  pelaksanaan perjanjian waralaba (pasal 5 keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor: 259/ MPP/  Kep/  7/  1997  tentang  ketentuan  dan  tata  cara  pelaksanaan  pendaftaran  usaha waralaba)
Disamping  itu,  penerima  waralaba  utama  wajib  memberitahukan  secara  tertulis  dokumen autentik kepada penerima waralaba lanjutan bahwa penerima waralaba utama memiliki hak atau izin membuat perjanjian waralaba lanjutan dari pemberi waralaba.

## Sifat perjanjian franchise
1) Suatu perjanjian yang dikuatkan oleh hukum
2) Memberi kemungkinan pewaralaba/ franchisor tetap mempunyai hak atas nama dagang dan atau  merek  dagang,  format/  pola  usaha  dan  hal-hal  khusus  yang  dikembangkan  untuk suksesnya usaha tersebut
3) Memberi  kemungkinan  pewaralaba/  franchisor  mengendalikan  sistem  usaha  yang dilisensikannya
4) Hak,  kewajiban  dan  tugas  masing-masing  pihak  dapat  diterima  oleh  pewaralaba/ franchisee.

## Pendaftaran Dan Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba
Setelah  perjanjian  franchise  ditanda  tangani  oleh  para  pihak,  maka  penerima  waralaba wajib  mendaftarkan  perjanjian  franchise  atau  waralaba  beserta  keterengan  tertulis  pada Departemen  Perdagangan  dan  Perindustrian  c.q.  Pejabat  yang  berwenang  menerbitkan  surat tanda pendaftran usaha waralaba (STPUW) untuk memperoleh STPUW. Tujuan pendaftaran ini adalah untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan usaha dengan cara waralaba.

## Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian Franchise
Walaupun  para  pihak  diberikan  kebebasan  untuk  menentukan  jangka  waktu  berakhirnya perjanjian  franchise,  namun  dalam  pasal  12  PP  no  42/2007,  pemerintah  melalui  Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  telah  menetapkan  jangka  waktu  perjanjian  waralaba  sekurang- kurangnya 5 tahun, jangka waktu itu dapat diperpanjang.Penentuan jangka waktu 5 (lima) tahun dan  dapat  diperpanjang  kembali  penting  sebab  dengan  jangka  waktu  yang  relatif  pendek seandainya  terjadi  pengakhiran  perjanjian,  maka  Penerima  Waralaba  ( franchisee )  dapat  rugi karena  investasi franchise , franchise  fee, royalti,  serta fee lainnya  telah  banyak  dikeluarkan tetapi belum mendapat kompensasi keuntungan dari bisnis franchise yang dijalankan.

## Sanksi
Bagi  para  pihak  baik  itu  Pemberi  Waralaba  ( franchisor )  maupun  Penerima  Waralaba ( franchisee )  jika tidak memenuhi persyaratan dengan tidak memenuhi masing-masing hak dan kewajibannya  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  salah  satu  pihak  dan  tetap  melaksanakan kegiatan  usaha,  dikenakan  sanksi  hukum  berdasarkan  PP  42/2007   berupa:  peringatan  tertulis sebanyak tiga kali jika tidak dilaksanakan dikenakan denda sebesar Rp.  100.000.000,- (seratus juta  rupiah)  serta  pencabutan  surat  tanda  pendaftaran  waralaba.Apabila  timbul  persengketaan diantara Pemberi Waralaba ( franchisor ) dan Penerima Waralaba ( franchisee ) dapat diselesaikan melalui cara damai atau jalur pengadilan.
Dasar Hukum mengenai perjanjian franchise di Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba (Franchise).
Pengaturan  tentang  masalah  franchise  di  Indonesia  saat  ini  secara  khusus  telah  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  tahun  1997  tentang  Waralaba  (Franchise)  yang  telah diundangkan  pada  tanggal  18  juni  1997,  karena  Pemerintah  beranggapan  bahwa  sistem franchise  ini  merupakan  salah  satu  cara  yang  effektif  untuk  meningkatkan  kegiatan perekonomian  negera  kita  yang  sedang  lesu  dan  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat khususnya  kepada  golongan  ekonomi  lemah  untuk  berusaha  melaksanakan  bisnisnya.  Oleh karena itulah Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut.

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Segala peraturan yang mengatur tentang franchise tetaplah harus tunduk pada peraturan dan ketentuan  dalam  KUHPerdata.  Ketentuan  mengenai  perjanijan  dalam  KUHPerdata  itu  diatur dalam buku III yang  mempunyai sifat terbuka, dimana dengan sifatnya yang terbuka itu akan memberikan  kebebasan  berkontrak  kepada  para  pihaknya,  dengan  adanya  asas  kebebasan berkontrak  memungkinkan  untuk  setiap  orang  dapat  membuat  segala  macam  perjanjian. Perjanjian Lisensi harus tunduk pada ketentuan umum Hukum perdata pasal 1319 KUHPerdata yang berisi “Semua Perjanjian, baik yang  mempunyai suatu nama khusu, maupun yang tidak terkenal  dengan  suatu  nama  tertentu,  tunduk  pada  peraturan-peraturan  umum,  yang  termuat didalam bab ini dan bab yang lalu”.
Selain  asas  kebebasan  berkontrak  suatu  perjanjian  juga  harus  menganut  asas konsensualitas, dimana asas tersebut merupakan dasar dari adanya sebuah perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak dimana adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanian. Didalam pernjian  diperlukan  kata  sepakat,  sebagai  langkah  awal  sahnya  suatu  perjanjian  yang  diikuti dengan syarat-syarat lainnya maka setelah perjanjian tersebut maka perjanjian itu akan berlaku sebagai undang- undang bagi para pihaknya hal itu diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi :
“  Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Disamping  kedua  asas  diatas  ada  satu  faktor  utama  yang  harus  dimiliki  oleh  para  pihak yaitu adanya suatu itikad baik dari masing-masing pihak  untuk melaksanakan perjanjian. Asas tentang itikad baik itu diatur didalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang berbunyi : “Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
Didalam  membuat  suatu  perjanjian  para  pihak  harus  memenuhi  ketentuan  pasal  1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian :
a. Adanya kata sepakat diantara para pihak.
b. Kecakapan para pihak dalam hukum.
c. Suatu hal tertentu.
d. Kausa yang halal.
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
Ketentuan  undang-undang  nomor  15  tahun  2001  tentang  merek  merupakan  salah  satu peraturan  yang  menjadi  dasar  hukum  dari  terbentuknya  suatu  perjanjian  franchise  merek dagang  dan  juga  merupakan  faktor  utama  serta  memegang  peranan  yang  sangat  penting  di dalam adanya suatu franchise. Franchise merupakan pengkhususan dari merek. 4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Asuransi
Setiap  bentuk  usaha  apapun  dan  dalam  bentuk  apapun  pastilah  akan  mempunyai  resiko didalam  perjalanannya.  Bentuk  resiko  yang  akan  dihadapi  oleh  para  pihak  dalam  bisnis franchise adalah resiko kerugian. Namun hal tersebut oleh para pihak dapat diatasi dengan cara memasukan usaha franchisenya kedalam asuransi, dengan asuransi maka para pihak tidak  perlu memikirkan   resiko   kerugian   yang  akan  diderita,  dengan  asuransi resiko kerugian bisa ditutup atau paling tidak resiko tersebut bisa diperkecil.
5. Keputusan Menteri
Perindustrian  dan  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  295/MPP/1997  tentang Ketentuan  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pendaftaran  Usaha  Waralaba.  Setiap  usaha  waralaba (Franchise)  yang  akan  berdiri  dan  memulai  usahanya  harus  mendaftarkan  diri  agar  usahanya tersebut sah atau legal menurut hukum yang berlaku. Kewajiban bagi setiap penerima waralaba (franchise) untuk mendaftarkan usahanya diatur dalam pasal 11 ayat 1 dimana jelaskan :
“Bahwa  setiap  penerima  waralaba  (Franchisee)  atau  penerima  waralaba  (Franchisee) lanjutan,  wajib  mendaftarkan  perjnjian  waralaba  nya  beserta  keterangan  tertulis  sebagamana yang dimaksud didalam pasal 5 keputusan ini pada departemen perindustrian dan perdagangan
Cq Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW”.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  terlebih  dahulu  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan permasalahan yang diteliti atau melihat dari aspek hukum normatif.
Tehnik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  penelitian  kepustakaan (Library  Research) studi  kepustakaan  digunakan  terutama  untuk  mengumpulkan  data-data  melalui    pengkajian terhadap  peraturan  perundang-undangan,  literature-literatur,  tulisan-tulisan  pakar  hukum  yang berkaitan  dengan  penulisan  ini.  Dalam  penelitian  ini  jenis-jenis  data  dan  bahan  hukum  yang digunakan, adalah :
– Bahan Hukum Primer
Bahan  Hukum  Primer  terdiri  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan penelitian ini.
– Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, artikel.
– Bahan Hukum Tersier kamus hukum dan politik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Kedudukan Franchisee Dalam Perjanjian Franchise (Waralaba)
Perjanjian  franchise  merupakan  transaksi  bisnis,  dalam  hal  ini  juga  dapat  dimasukkan dalam  hukum  perdata  internasional  (HPI)  karena  adanya    unsur-unsur  asing  antara  franchisor dan  franchisee,  bila  masing-masing  negara  mempunyai  pengertian  yang  berlainan  maka diketahui hukum mana yang akandigunakan dalam perjanjian franchise tersebut. Ada beberapa kemungkinan  mengenai  hukum  yang  harus  dipergunakan  dalam  perjanjian  franchise.    Hal  ini disebabkan  karena  hak-hak  dan  kewajiban  dari  masing-masing  pihak  yang  harus  dilaksanakan menurut  perjanjian  franchise  dapat  terjadi  atau  berlangsung  di  negara  yang  bersangkutan  atau dari negara ke tiga.
Di  dalam  perjanjian  franchise  ini  hukum  yang  berlaku  dapat  ditentukan  oleh  para  pihak sendiri  atau  berdasarkan  asas-  asas  umum  berlaku  pada  kontrak  internasional.  Melengkapi pendapat  diatas,  British  franchise  Assosiation  (BFA)  mendifinisikan  franchise  sebagai perjanjian lisensi yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee yang berisi :
1.  Memberikan  hak  kepada  franchisor  untuk  melakukan  pengwasan  yang  berlanjut  selama periode berlangsung .
2. Mengharuskan franchisor untuk memberikan bantuan kepada franchise dalam  melaksanakan usahanya sesuai dengan subyek franchisenya (berhubungan dengan pemberian pelatihan dan merchandicing dan lain-lain).
3.  Mewajibakan  franchisee  untuk  secara  berkala,  selama  franchise  berlangsung,  harus membayar  sejumlah  uang  sebagai  pembayaran  atas  produk  atau  jasa  yang  diberikan  oleh franchisor kepada franchisee.
4.    Bukan  merupakan  suatu  transaksi  antara  perusahaan  induk  (Holding  Company)  dengan cabangnya atau antara cabang dari perusahaan induk yang sama, atau antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya.
Hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  pihak  Franchisor  dengan  pihak  Franchisee dijembatani  oleh  suatu  kontrak  yang  disebut  Franchise  Agreement.  Tidak  ada  hubungan  lain selain  dari  itu.  Karena  itu  pula  setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  pihak terhadap pihak ketiga akan dipertanggung jawabkan sendiri oleh masing-masing pihak tersebut dan biasanya prisip-prinsip tanggung jawab masing-masing ini ditemukan dengan tegas dalam kontrak  franchise  tersebut.Tetapi  disamping  prinsip  hukum  yang  umum  tentang  tanggung jawab masing-masing dalam hal-hal tertentu terasa tidak adil jika hal tersebut diterapkan secara
konsekuen, sehingga kemudian berkembang teori-teori hukum (di Indonesia masih merupakan hukum  yang  dicita-citakan  – Ius  Constituendum )  yang  membebankan  juga  pertanggung jawaban kepada pihak Franchisor atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak Franchisee terhadap   pihak   ketiga.   Jadi   dalam    hal  ini   pihak   Franchisee   beralih  kedudukannya dari  semula  seperti  tanggung  jawab  distributor  ke  tanggung  jawab  yang  berlaku  bagi  seorang agen. Adapun yang merupakan justifikasi yuridis terhadap ditariknya tanggung jawab seorang Franchisee  menjadi  tanggung  jawab  Franchisor  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak franchise, adalah :
a.Justifikasi  Interen ,  dalam  hal  ini  jika  terdapat  pengaruh  atas  campur  tangan  yang  cukup besar dari pihak franchisor terhadap jalannya bisnis franchise yang sebenarnya dikelola oleh pihak Franchisee.
b.  Justifikasi  Eksteren ,  yakni  jika  terdapat  kesan  kepada  masyarakat  sedemikian  rupa sehingga  seolah-olah  tindakan  tersebut  dilakukan  oleh  atau  atas  nama  pihak  Franchisor Perjanjian Franchise dibuat oleh para pihak, yaitu Franchisor dan franchisee, yang keduanya berkualifikasi  sebagai  subyek  hukum,baik  ia  sebagai  badan  hukum  maupun  hanya  sebagai perorangan. ( Juajir Sumardi , 1995, h,76).
Perjanjian  Franchise  adalah  suatu  perjanjian  yang  diadakan  antara  pemilik Franchise (Franchisor) dengan  Pemegang  Franchise (Franchisee) dimana  pihak  pihak  franchisor memberikan hak kepada pihak Franchisee untuk memproduksi atau memasarkan barang barang (produk) dan atau jasa (pelayanan) dalam waktu dan tempat tertentu yang disepakati di bawah pengawasan  franchisor,  sementara  franchisee  membayar  sejumlah  uang  tertentu  atas  hak  yang diperolehnya.
Dengan memperhatikan pengertian perjanjian franchise sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan adanya beberapa unsur dalam suatu perjanjian franchise yaitu :
e. Adanya suatu perjanjian yang disepakati;
f. Adanya  pemberian  hak  dari  franchisor  kepada  franchisee  untuk  memproduksi  dan memasarkan produk dan atau jasa;
g. Pemberian hak tersebut terbatas pada waktu dan tempat tertentu;
h. Adanya pembayaran sejumlah uang tertentu dari franchisee kepada franchisor. Perjanjian  Franchise  meskipun  sebagai  perjanjian  lisensi  yang  seharusnya  didaftarkan
( registration ), namun sebelum dikeluarkannya PP No. 16 tahun 1997 dalam praktek seringkali dilakukan  secara  di  bawah  tangan.  Kontrol  terhadap  perjanjian  franchise  sebagai  bentuk penanaman  modal  asing  menjadi  terlewatkan,  bahkan  akan  memunculkan  peluang  sengketa didalamnya  ,  namun  dengan  adanya  Peraturan  Pemerintah  tersebut  sebagaimana  ditegaskan dalam  pasal  7  ayat  (1)  telah  mewajibkan  Franchisee  (penerima  waralaba)  untuk  mendaftarkan perjanjian  franchise  beserta  keterangan  tertulis  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  sejak berlakunya perjanjian franchise. Meskipun demikian praktek semacam itu tetap dipandang sah sepanjang ketentuan yang diatur dalam perjanjian franchise melindungi kepentingan para pihak, serta  adanya  kebebasan  berkontrak  di  dalamnya.  Mengingat  pula  bahwa  ketentuan  yang mengatur secara khusus tentang bisnis franchise belum ada terutama menyangkut praktek bisnis yang sehat.
Namun  demikian  bukan  berarti  tidak  adanya  pembatasan  dalam  bisnis  tersebut  kaitannya dengan materi kontrak yang terikat oleh prinsip-prinsip kontrak yang fair.  Pembatasan atas asas kebebasan  berkontrak  lebih  dikarenakan  oleh  sering    terjadinya    ketidak    seimbangan    atau ketidak sederajatan kekuatan tawar  menawar  ( bargaining power )  yang  dimiliki  salah  satu pihak.  Jelasnya  bahwa  sebuah  perjanjian  semestinya  harus  menjelaskan  secara  detail  dan komprehensif terhadap keinginan para pihak, dan menghindari suatu pengertian atau perumusan yang ambivalen (mengandung interprestasi ganda atau keraguan.
Kedetailan  dalam  kontrak  didukung  dengan  itikad  baik  ( good  faith ),  maka  pembatasan kebebasan berkontrak untuk menciptakan keadilan dalam hubungan kontrak atau perjanjian para
pihak.  Pada  prinsipnya  batas-batas  yang  menjadi  toleransi  dari  suatu  kontrak  atau  perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yaitu tidak bertentangan dengan :
1) Ketertiban umum ( Public policy ),
2) Kepatutan serta kesusilaan, dan
3) Asas itikad baik dan Undang-undang.
Oleh  karena  keterbatasan  dari  asas  kebebasan  berkontrak  tersebut  dimungkinkan  adanya campur  tangan  negara  melalui  pengaturan  perundang-undangan  ataupun  keputusan  pengadilan yang berkaitan dengan hukum  kontrak. Asas Itikad baik merupakan asas yang valid dan harus dipertahankan  di  dalam  hukum  perjanjian  (termasuk  dalam  perjanjian  franchise),  meskipun itikad  baik  saja  tidak  cukup  dalam  suatu  perjanjian.  Itikad  baik  dalam  suatu  perjanjian  paling tidak  meliputi  2  (dua)  aspek,  yaitu  periode  pra  kontrak  ( negosiasi/bargaining )  dan  pada pelaksanaan  perjanjian.  Jelaslah  bahwa  ada  tidaknya  itikad  baik  tidak  terlepas  dari  persoalan apakah  pihak  yang  satu  telah  melakukan  “ the  obligation  to  excert  due  diligence ”  dan  pihak yang lain telah melakukan “ the obligation to provede adequate information ”.
Ada  beberapa  cara  yang  dapat  digunakan  oleh  Franchisee  didalam  memberikan perlindungan hukum  :
1. Menilai kecocokan untuk menjadi Franchise
Dengan  semakin  meningkatnya  persaingan  dalam  bisnis  franchise  dan  hampir  sebagian besar dari para pengusaha nasional (franchise local) belum siap dalam  menghadapi persaingan dalam era perdagangan bebas maka harus diambil beberapa kebijakan atau upaya-upaya untuk melindungi  dan  memajukan  para  franchisor  local  agar  dapat  bersaing  dengan  para  franchisor asing  sehingga  keberadaan  dari  usaha  franchisee    lokal  tidak  tertinggal  sangat  jauh  baik  dari perkembangan maupun pertumbuhannya. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melindungi dan memajukan franchise terutama dari peran serta pemerintah diantaranya, yaitu :
a. Mendorong  Perusahaan  Nasional  (BUMN,BUMD,  swasta  dan  Koperasi)  yang  memenuhi syarat  indeks  franchisebilty  sebagai  franchisor  local  dan  bonafit.  Menyediakan  fasilitas kredit murah
b. Membentuk  suatu  badan  yang  berfungsi  sebagai  pusat  pengembangan  franchise  yang mempunyai  tugas  menyelenggararakan  kegiatan  kegiatan  yang  wajib  diikuti  oleh  para anggotanya seperti pelatihan konsultasi   dan   konseling    jika   terdapat   masalah  yang dihadapi  anggotanya  didalam  menjalankan  usaha  franchisenya,  membuat  pameran  yang bertujuan  untuk    memperkenalkan  hasil  atau  produk  dari  usaha  franchise  dan  melakukan temu usaha untuk membahas solusi dari permasalahan yang timbul dalam bidang franchise. Pusat  pengembangan  ini  harus  dilaksanakan  dengan  kerjasama  antara  pihak  pemerintah dan  pihak  swasta.  Biaya  untuk  pusat  pengembangan  franchise  ini  diperoleh  dari  subsidi pemerintah  yang  didapatkan  dari  dana  kontribusi  wajib  BUMN.  Membuat  pola-pola business  opportunity ,  dalam  rangka  penciptaan  lapangan  kerja,  pemerataan  kesempatan berusaha  dan  menimbulkan  jiwa  kewirausahaan  dikalangan  masyarakat  untuk mengembangkan bisnis franchise.
c. Melindungi  dan  mendorong  usaha  lokal  yang  memiliki  potensi  dan    berorientasi  ekspor seperti  Es  Teller  77,  rumah  makan  Sederhana,  ayam  bakar  wong  solo  dll,  untuk memperkenalkan  poduknya  sehingga  dikenal  oleh  masyarakat  dunia.  disamping  itu  juga menumbuhkan  kecintaan  dan  kebanggaan  pada  masyarakat  akan  produksi  buatan  dalam negeri.
d. Pemerintah juga perlu membentuk suatu badan koordinasi yang bekerja secara focus dalam rangka  melakukan  pengembangan  untuk  produksi  nasional,  Badan  koordinasi  tersebut mempunyai fungsi :
1. Memfasilitasi dan membuat kebijakan pengembangan dan pemanfaatan  produksi  dalam negeri secara  lintas  sektoral  yang tidak bertentangan dengan kebijakan dalam WTO.
2.  Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pendaya gunaan sumber daya dan
sumber dana bagi pengembangan produksi yang dihasilkan oleh franchise.
3.   Menjalankan kebijakan yang memberikan insentif kepada usaha-usaha yang mengekspor produknya
2. Menimbang Keuntungan dan Kerugian Franchise
Menurut Amir Karamoydalam sukses usaha lewat warlaba, ada tiga alasan bagi pemberi waralaba untuk mewaralabakan bisnisnya :
1) Kekurangan modal untuk ekspansi usaha/pasar yang lebih luas.
2) Kekurangan personil untuk menjalankan usahanya.
3) Melakukan perluasan (dan penetrasi) pasar secara cepat.
Robert  L.  Purvin,  Jr dalam  Franchise  Fraud,  menyatakan  bahwa  sekurangnya  delapan alasan mengapa pengusaha memlih untuk mewaralabakan usahanya, alasan-alasannya adalah :
1) There is rapad business expansion (pengembangan/perluasan usaha secara cepat);
2) Capital formation comes from frachisees whoprovide the capital for their own operations (modal sepenuhnya berasal dari penerima waralaba);
3) The typical franchisor receives a percentage of gross revenues and does not incur risk for the profit or loss of the franchise locations (pemberi waralaba menerima persentase atas penghasilan penerima waralaba tanpa menanggung kerugian penerima waralaba);
4) Franchisees  provide  self-motivated  branch  management  with  a  vested  interest  in  the success of the franchise (penerima waralaba membentuk sendiri manajemen operasional usahanya).
5) The  franchise  pays  for  training  and  management  training  actually  becomes  a  profit center  for  the  franchisor (penerima  waralaba  membayar  seluruh  biaya  pelatihan  yang diselenggarakan  oleh  pemberi  waralaba  ini  berarti  pemberi  waralaba  dapat  memperoleh pengahsilan lebih dari kegiatan pelatihannya tersebut);
6) The franchising of the company product or service makes actual system expansion a profit center (waralaba membentuk sistemnya sendiri sebagai pencari laba);
7) The  capital  formation  from  franchising  is  off  balance  sheet  in  other  words  since  the franchisor is not borrowing the capital to build the branch operation, no liability hits the balance  sheet  and  consequently  franchise  businesses  frequently  have  very  positive debt/equity ratios (rasio keuangan ekuitas yang positif, karena tidak perlu mengeluarkan modal yang besar);
8) The  ultimate  benefit  is  that  the  franchisor  who  usually  receives  a  percentage  of  gross revenue,  instead  of  percentage  of  profit  can  be  profitable  even  when  the  branches  are losing money (pemberi waralaba memperoleh penghasilan dari hasil penjualan dan bukan keuntungan penerima waralaba).
3. Melakukan Penilaian terhadap Franchisor
Untuk memberikan penilaian terhadap franchisor pihak franchisee bisa memberikan ilustrasi mengenai tahap-tahap yang berbeda-beda dari perkembangan seorang franchisor beserta masalah-masalah yang bisa timbul pada setiap tahap.
4. Menilai Proposisi Bisnis Franchisor
Franchise/Waralaba  diselenggarakan  berdasarkan  perjanjian  tertulis  antara  Pemberi Waralaba  dan  Penerima  Waralaba  dengan  ketentuan  bahwa  perjanjian  waralaba  dibuat  dalam bahasa  Indonesia  dan  terhadapnya  berlaku  hukum  Indonesia,  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  2 PP No.16 tahun 1997.
5. Mengembangkan Petunjuk Operasional
Untuk  mengembangkan  petunjuk  operasional  perlu  ikut  campurnya  sektor  yuridis  untuk menata  bisnis  franchise  ini  antara lain  agar tercapainya  keadilan  dan  ketertiban  dalam  praktek bisnis  franchise  sehari-hari  yang  diperkirakan  semakin  marak,  ini  diikuti  campurnya  sektor yuridis tersebut ditandai dengan munculnya atau disarankannya beberapa tindakan hukum yang mau  tidak  mau  melibatkan  banyak  pihak  termasuk  pihak  pemerintah  sebagai  yang  memegang
otoritas  bisnis.  Hal-hal  yang  perlu  dilakukan  secara  yuridis  dalam  rangka  tertib  hukum  untuk pengembangan petunjuk operasional tentang franchise.

## 4. SIMPULAN
Franchise  merupakan  suatu  Perikatan,  yang  tunduk  pada  ketentuan  umum  mengenai Perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disamping   itu   Franchise didalam      melibatkan      hak      pemanfaatan      dan      atau    penggunaan  hak  atas  intelektual  atau penemuan atau ciri khas usaha, yang dimaksudkan dengan hak atas intelektual meliputi antara lain  merek,  nama  dagang,  logo,  desain,  hak  cipta,  rahasia  dagang  dan  paten,  dan  yang dimaksudkan  dengan  penemuan  atau  ciri  khas  usaha  yaitu  sistem  manajemen,  cara  penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya. Dalam kontrak franchise terdapat  subjek  dan  objek.  Subjek  hukum  dalam  perjanjian franchise yaitu franchisor dan franchisee ; franchisor adalah  perusahaan  yang  member  lisensi,  baik  berupa paten, merk perdagangan,  merk jasa maupun lainnya kepada franchisee , sedangkan franchise e adalah  perusahaan  yang  menerima  lisensi  dari  franchisor.  Dan  yang  menjadi  objek franchise adalah lisensi , yakni izin yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee .
Hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  pihak  Franchisor  dengan  pihak  Franchisee dijembatani  oleh  suatu  kontrak  yang  disebut  Franchise  Agreement.  Tidak  ada  hubungan  lain selain  dari  itu.  Karena  itu  pula  setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  pihak terhadap pihak ketiga akan dipertanggung jawabkan sendiri oleh masing-masing pihak tersebut dan  biasanya  prisip-prinsip  tanggung  jawab  masing-masing  ini  ditemukan  dengan  tegas  dalam kontrak franchise tersebut.Tetapi disamping prinsip hukum yang umum tentang tanggung jawab masing-masing  dalam  hal-hal  tertentu  terasa  tidak  adil  jika  hal  tersebut  diterapkan  secara konsekuen, sehingga kemudian berkembang teori-teori hukum (di  Indonesia masih merupakan hukum  yang  dicita-citakan  – Ius  Constituendum )  yang  membebankan  juga  pertanggung jawaban kepada pihak Franchisor atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak Franchisee terhadap   pihak   ketiga.   Jadi   dalam    hal  ini   pihak   Franchisee   beralih  kedudukannya dari  semula  seperti  tanggung  jawab  distributor  ke  tanggung  jawab  yang  berlaku  bagi  seorang agen.

## 5. REFERENSI
Buku Gunawan Widjaja, 2003. Waralaba , Jakarta, Raja Grafindo Persada. Juajir  Sumardi  ,  2005, Aspek  –  Aspek  Hukum  Franchise  Dan  Perusahaan ,  Jakarta,  P.T  Raja Grafindo Persada Juajir Sumardi , 1995, Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Salim  H.S,S.H.,M.S, 2003, Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominaat  Di  Indonesia ,  Jakarta, Sinar Grafika. Subekti.R, 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta,P.T Pradnya Paramitha.
Peraturan Perundang - undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 Tentang Waralaba Peraturan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  RI  No.  31/M-DAG/PER/8/2008  tentang Penyelenggaraan Waralaba .
Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor:  259/  MPP/  Kep/  7/  1997,Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba

## Artikel/Makalah/Jurnal/Website/Kamus
Makalah  Ibu  Ani  Yunita,  S.H.   Di  dapat  pada  saat  seminar  ilmiah.  2013.  Ruang  sidang  FH UMY Moch.  Najib  Imanullah.  “ Pengaruh  Berlakunya  Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2007 Tentang  Waralaba  Terhadap  Pertumbuhan  Warlaba  di  Surkarta ”.  Jurnal  Yustisia,  Edisi  80. Agustus
Maxmanroe. “Definisi Waralaba atau Franchise”. 14 Januari 2013 http://www.pengusaha.co/thread-104-definisi-waralaba-atau-franchise.htmlDiakses pada
tanggal 17 Maret 2018.
Zehan  Widiastuti.  “Perkembangan  Waralaba  di  Indonesia”.  09  April  2014. http://zehanwidiastuti.wordpress.com/2014/04/09/perkembangan-waralaba-di- indonesia/Diakses pada tanggal 17 Maret 2018