TATA KELOLA ADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA DAN KADERISASI PADA ORGANISASI BANTUAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN ACCESS TO JUSTICE

## DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## Zairin Harahap, Retno Wulansari
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta 55151 Email : retnowulansari19@gmail.com .

## Abstrak
Penelitian mengenai Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara dan Kaderisasi pada Organisasi  Bantuan  Hukum  (OBH)  Dikaitkan  dengan Access  To  Justice di  Wilayah Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  bertujuan  mengetahui  sistem  kaderisasi, menejemen  dan  faktor  penghambat  penyerapan  dana  bantuan  hukum  cuma-cuma  bagi masyarakat  miskin.  Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  dengan  metode  analisis diskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menyatakan  pola  kaderisasi  pada  OBH menggunakan  sistem  yang  dirancang  secara  mandiri  oleh  OBH.  Menejemen penanganan  perkara  pada  OBH  menggunakan  aturan  internal  yang  disusun  secara mandiri  di  setiap  OBH.  Faktor  penghambat  dalam  pemberian  dan  pelayanan  bantuan hukum  pada  OBH  adalah  ketidakmampuan  masyarakat  pencari  keadilan  dalam melengkapi  syarat  administratif  yang  dipersyaratkan  oleh  KEMENKUMHAM  dan kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  layanan  bantuan  hukum  secara cuma-cuma. Saran yang dirumuskan adalah pembentukan standarisasi pola pengkaderan pada  OBH.  Manajemen  penanganan  perkara  pada  OBH  harus  disusun  menggunakan alur standar operational prosedur (SOP). Dalam mengatasi berbagai faktor penghambat dalam    pemberian  dan  pelayanan  bantuan  hukum  pada  OBH,  Kanwil KEMENKUMHAM    harus    melakukan  usaha  yang  lebih  masif  dalam  sosialisasi bantuan  hukum  serta  menyederhanakan  aturan  berkaitan  berkas  administratif  layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin.
Kata kunci: Organisasi Bantuan Hukum, Keadilan

## Abstract
Research on administrative management  of  case  handling and cadre forming on legal aid  organization is  related to  access  to  justice in Yogyakarta  Special Region  aimed to know  the system of  cadre forming, management  and inhibiting  factor of  free legal aid funding  for  the  poor.  This  type  of  research  is  empirical  juridical  with  qualitative descriptive  analysis  method  The  result  of  this  research  is  pattern  of  cadre  forming  in legal  aid  organization  in  using  system  designed  independently  by  each  legal  aid organization.  The  management  of  case  handling  in  the  legal  aid  organization  uses internal rules that are prepared independently in each OBH. The inhibiting factor in the provision  and  legal  aid  services  of  legal  aid  organization  is  the  inability  of  justice seekers in  completing the administrative requirements  that is  required by the  Ministry of Justice and Human Rights and the lack of socialization to the community regarding free  legal  aid  services.  The  formulated  suggestion  is  the  formation  of  cadre  pattern
Tata Kelola Administrasi…………………………...…
standardization  on  legal  aid  organization.  Case  handling  management  of  legal  aid organization should be developed using standard operational procedure. In overcoming the  inhibiting  factors  in  the  provision  and  legal  assistance  services  of  legal  aid organization.  The  Ministry  of  Justice  and  Human  Rights  Regional  Office  should undertake more massive efforts in the socialization of legal aid and simplify the rules on administrative files of free legal aid services for the poor.
Keywords: Legal Aid Organization, Justice

## A. PENDAHULUAN

## 1.  Latar Belakang
Munculnya  organisasi  atau  biro  bantuan  hukum  di  Indonesia  sejak  awal  tahun 1970-an  merupakan  fenomena  baru  dalam  dunia  penegakan  hukum  di  negara  kita. Bahkan  pada  tahun  1980-an  secara  kuantitas  bermunculan  organisasi  bantuan  hukum (Kemudian  disebut  OBH)  dengan  berbagai  latar  belakang,  langgam,  corak  dan variasinya. 1 Seiring  banyaknya  OBH  yang  lahir,  setiap  OBH  mempunyai  peran  yang fungsi dan tujuannya  yang sama  yaitu sebagai legal movement yang mempunyai  akses dalam rangka memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam mencari keadilan  tanpa  melihat  latar  belakang  baik  dari  aspek  agama,  suku,  warna  kulit,  jenis kelamin dan lain-lain . Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan melindungi  hak  asasi  manusia  bagi  setiap  individu  serta  negara  tidak  boleh mengabaikan rasa keadilan masyarakat.
Fakta  inilah  mendasari  lahirnya  pemikiran-pemikiran  mengenai acces  to  justice dikarenakan  tidak  semua  golongan  dalam  masyarakat  memperoleh  kesempatan  yang sama untuk memperoleh keadilan pada saat menghadapi masalah hukum. Atas dasar itu pula  OBH  lahir  yang  salah  satu  tujuannya  adalah  sebagai  media  dalam  pemenuhan sekaligus  sebagai  implementasi  negara  hukum  yang  mengakui  dan  melindungi  serta menjamin  hak  asasi  warga  negara  akses  terhadap  keadilan  ( access  to  justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) .
Untuk  memenuhi  rasa  keadilan  terhadap  masyarakat  tersebut  dibentuklah Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  (UU  Bantuan Hukum). Terdapat  tiga pihak  yang mempunyai kewenangan dalam  pemberian bantuan hukum  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Bantuan  Hukum 2 yaitu  penerima  bantuan hukum 3 ,  pemberi  bantuan  hukum 4 serta  penyelenggara  bantuan  hukum  yakni Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI.  Hak  mendapatkan  bantuan  hukum  sendiri merupakan non  derogable  rights , 5 sebuah   hak   yang   tidak   dapat  dikurangi   dan   tak dapat   ditangguhkan   dalam  kondisi  apapun.  Oleh  karena  itu,  bantuan  hukum  sebagai salah  satu  mata  rantai  hak  asasi  manusia  yakni equality  before  the  law ,  yang  bukan
1 Artidjo Alkostar, Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi. Yogyakarta: FH UII Press, 2010, hlm. 143
2 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  tambahan  lembaran  negara Rebuplik nomor 5248
3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 2 dicantumkan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok miskin
4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 3 dicantunkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini
5 Rhona  K.M.  Smith,  Christian  Ranheim,  dkk, Hukum  Hak  Asasi  Manusia, Yogyakarta:  Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008, hlm. 41
diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara 6 , tetapi merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan acces to justice, dan fair trial .
OBH  mengambil  perannya  dalam  memberikan  pengetahuan  dan  bantuan  hukum selain  mempunyai  posisi  sosial  yang  strategis  dan  tetap  berada  dalam  bingkai rasionalitas  dan  konsistensinya  dalam  menjalankan  prosedur-prosedur  upaya  hukum yang telah ada. Peran dan fungsi OBH dalam masyarakat mempunyai hubungan timbal balik dengan fakultas-fakultas hukum sebagai tempat persemaian sumber daya bantuan hukum dan advokat. 7
Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (disingkat  DIY)  sebagai  contoh  telah  banyak berdiri OBH, dari pengamatan terbatas oleh tim penelitian terdapat 3 klasifikasi bentuk pengelolaan  OBH  yakni  pertama,  OBH    yang  dibentuk  yang  berafiliasi  dengan  kantor advokat;  kedua,  OBH  yang  dibentuk  secara  independen;  ketiga  OBH  yang  dibentuk oleh universitas swasta maupun negeri.
Bentuk  implementasi  UU  Bantuan  Hukum  adalah  setiap  OBH  yang  ada, dilakukan  verifikasi  atau  akreditasi  guna  mendata  organisasi  mana  saja  yang  dapat bekerjasama  dengan  pemerintah  dalam  hal  pemberian  bantuan  hukum  terhadap masyarakat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH- 01.HN.03.03.2016 diperoleh data 8 sebanyak 405 OBH dari seluruh wilayah di Indonesia yang lolos verifikasi. Sejalan dengan itu telah diakuinya secara yuridis peran paralegal, dosen  dan  mahasiswa  hukum,  dalam  memberikan  bantuan  hukum  sehingga  makin memperkuat  eksistensinya  untuk  itu  diharapkan  dapat  menjalankan  fungsinya  dengan maksimal.  Advokat  tidak  lagi  menjadi  satu-satunya  yang  menjadi  gerbang  masyakarat dalam  memperoleh  layanan  hukum  dan access  to  justice namun  juga  paralegal  dan mahasiswa  hukum  untuk  itu  dalam  UU  Bantuan  Hukum  diatur  mengenai  hak  dan kewajiban  pemberi  bantuan  hukum  salah  satunya  melakukan  rekrutmen  dan menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  bantuan  hukum  terhadap  advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
Dalam  penelitian  ini  terdapat  hipotesis  atau  kesimpulan  awal  keterkaitan  antara sistem tata kelola administrasi penanganan perkara dan pola kaderisasi yang diterapkan terhadap pelayanan bantuan hukum, dengan demikian diperlukan suatu penelitian yang dapat  memberikan  gambaran  bahkan  juga  menjadi  acuan  kepada  organisasi  bantuan hukum  dalam  menjalankan  kegiatan  keorganisasiannya.  Memandang  pula  semakin bertambah organisasi bantuan hukum khususnya di DIY diharapkan penelitian ini akan mampu  memberikan  kontribusi  dan  gagasan  yang  nyata  dalam  rangka  meningkatkan mutu  dan  kualitas  organisasi  bantuan  hukum  dalam  memberikan  pelayanan  terhadap masyarakat.

## 2.  Rumusan Masalah
a. Bagaimanakah  pola  kaderisasi  pada  Organisasi  Bantuan  Hukum  di  Daerah Istimewa Yogyakarta?
b. Bagaimanakah  bentuk  manajemen  penanganan  perkara  pada  Organisasi  Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta?
6 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ,  Jakarta:    Sinar Grafika, 2003, hlm. 2
7 Artidjo Alkostar, Op.Cit., hlm. 148
8 _____,  “Pengumuman  Hasil  Verifikasi/Akreditasi  Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan  Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, www.kemenkumgam.go.id,  diakses tanggal 13 Oktober 2015
c. Faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  penghambat  dalam  pemberian  dan  pelayanan bantuan hukum ?

## 3.  Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  untuk  mengetahui  sistem  kaderisasi,  menejemen  dan  faktor penghambat penyerapan dana bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin

## 4.   Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  empiris.  Adapun  metode analisisnya  adalah  deskriptif  kualitatif.  Bahan  Penelitian  meliputi  aturan  Perundang- Perundangan  meliputi  Undang-Undang  Tentang  Bantuan  Hukum  serta  aturan  teknis pelaksana  lainnya.  Peneliti  juga  menggunakan  data    wawancara  kepada  beberapa responden penelitian. Responden penelitian dipilih oleh peneliti dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu untuk mendapatkan data tepat.

## B.  PEMBAHASAN

## 1.   Pola  Kaderisasi  pada  Organisasi  Bantuan  Hukum  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta
Kaderisasi  adalah  proses  mempersiapkan  calon-calon  pemimpin  suatu  organisasi untuk  waktu  sekarang  dan  masa  yang  akan  datang.  Tujuan  kaderisasi  adalah mempersiapkan  calon-calon  pemimpin  demi  kesinambungan  organisasi,  sehingga  jka terjadi  pergantian  kepemimpinan  dapat  berjalan  mulus  karena  sudah  dipersiapkan. Sumber  daya  manusia  dalam  suatu  organisasi  tidak  dapat  dilepaskan  dalam  hal  proses pembinaan  dan  dimatangkan  oleh  lingkungan,  seorang  pemimpin  ataupun  anggota organisasi di dalamnya membutuhkan pengkaderan.
Sistem  pengkaderan  organisasi  bergantung  dari  beberapa  hal.  Hal  yang  sangat berpengaruh  adalah  besar  kecilnya  organisasi,  lingkup  atau  bidang  kegiatan  yang menjadi misi pokok, sistem nilai yang dianut, serta eksistensi organisasi tersebut.
Setiap  organisasi  mempunyai  pola  pengkaderisasian  berbeda  dari  organisasi  satu dengan  yang  lain  seperti  organisasi  bisnis  menyiapkan  sumber  daya  manusianya berlainan  dengan  organisasi  pemerintahan,  politik  atau  sosial,  namun  yang  menjadi persamaan  prinsip  adalah  mendapatkan  manusia  terbaik  dan  berkualitas  sehingga mampu memimpin organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Mengenai  pola  kaderisasi  di  OBH  yang  dikelola  Perguruan  Tinggi    seperti  LBH Atmajaya  LSBH  UIN  Sunan  Kalijaga,  LKBH  UJB,  PKBH  UAD,  dan  PKBH  UMY pada  umumnya  menerapkan  sistim  tertutup.  Sebagian  besar  di  mulai  dari  proses rekrutmen kader yang berasal dari unsur mahasiswa. Terdapat syarat administratif yang ditentukan  seperti  yang  telah  menempuh  dan  lulus  matakuliah  hukum  acara  pidana maupun perdata. Syarat selanjutnya mengikuti pelatihan hukum, misalnya KARTIKUM (karya latihan hukum). Syarat selanjutnya adalah proses pemagangan dalam waktu yang telah ditentukan oleh OBH tersebut.
Terdapat  sedikit  perbedaan  dengan  LSBH  UIN  Sunan  Kalijaga.  Di  LSBN  UIN tidak  terdapat  pelatihan  hukum  khusus  bagi  mahasiswa  yang  berkeinginan  magang. Walaupun  demikian  terdapat    jalur  yang  dibuka  bagi  setiap  mahasiswa  yang  ingin menimbah ilmu ataupun magang pada LSBN UIN.
Dalam  proses  pemagangan  di  OBH  yang  dikelola  Perguruan  Tinggi,  diberikan tugas  serta  latihan  pembuatan  surat  menyurat  yang  dipergunakan  dalam  persidangan. Dalam  kasus  perdata  semisal  membuat  gugatan,  jawaban,  replik  dan  duplik.  Pada
penanganan kasus  pidana terdapat  tugas membuat  nota keberatan dan nota pembelaan, sedangkan  dalam  hal  non  litigasi  dalam  kasus  pidana  mengikuti  proses  pendampingan Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  di  kepolisan.    Pada  agenda  persidangan,  maka pemagang di ikut sertakan ke Pengadilan untuk observasi proses persidangan.
Selama proses pemagangan diawasi oleh advokat senior guna untuk memberikan bimbingan  dan  melakukan  pembinaan  dalam  tugas  tertulis  yang  dilasanakan  oleh peserta magang.. Pemagang diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat hukum kepada klien yang datang untuk berkonsultasi di kantor, dengan pendampingan advokat senior.
Penerimaan pemagangan juga disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Bantuan Hukum tersebut, namun tidak menutup kemungkinan dibuka pendaftaran magang bukan dari  unsur  mahasiswa  yang  berada  dilingkup  kampus.  Pada  umumnya  struktur kepengurusan  Organisasi  Bantuan  Hukum  Kampus  yakni  terdiri  dari  Ketua  atau Direktur, Sekretaris, Bagian Keuangan, staf-staf, dan anggota yang terdiri dari Paralegal atau Pembela Umum, dan Advokat. Adapun advokat yang berada di Organisasi Bantuan Hukum kampus juga merupakan dosen aktif sebagai pengajar di Fakultas Hukum.
Proses  kaderisasi  dalam OBH  yang dikelola oleh Perguruan Tinggi  dilaksanakan secara  umum  mengacu  pada  visi  misi  Perguruan  Tinggi  yang  menaungi  serta  OBH tersebut  secara  khusus.  Pola  rekruitmen  disusun  guna  memberikan  kesempatan  yang luas  kepada  mahasiswa  agar  dapat  mengabdi,  belajar  dan  berkarir  sebagai  paralegal pada OBH tersebut. Penetapan syarat-syarat khusus bagi peserta magang untuk menjadi paralegal  berfungsi  sebagai  jaring  kualitas.  Hal  lain  yang  dilakukan  pengurus  OBH adalah seleksi mengenai komitmen dan idealisme yang dimiliki oleh peserta magang.
Pola  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  OBH  yang  dikelola  oleh  Perguruan  Tinggi mempunyai  pola  yang  khusus.  Terdapat  pola  yang  stabil  dan  terstruktur  dalam pembinaan  yang  dilakukan.  Proses  pembinaan  didasarkan  pada  tujuan  mempertajam kemampuan  teoritis  peserta  pemagangan  (mahasiswa)  dilengkapi  dengan  kemampuan berpraktek  atau  beracara.  Peserta  pemagangan  diberikan  tugas  berjenjang  mulai  awal penerimaan  klien,  konsultasi,  pembuatan  legal  opinion.  Tahap  selanjutnya  adalah pembuatan  dokumen  persidangan  sampai  dengan  mendampingi  klien  dalam persidangan.
Dalam proses pembinaan melibatkan peran advokat senior. terdapat transfer ilmu baik mengenai teori maupun praktek di lapangan. Advokat senior sebagai pembimbing peserta  magang  bertanggung  jawab  terhadap  produk  yang  dihasilkan  selama  masa pemagangan.  Dengan  demikian  terdapat  proses  belajar  yang  lebih  terarah  langsung kepada  kasus  yang  dihadapi.  Materi  lain  yang  penting  dan  wajib  disampaikan  adalah mengenai  etika  profesi.  Output  dalam  proses  pemagangan  tersebut,  mahasiswa  atau sarjana  muda  diharapkan  menjadi  praktisi  yang  profesional,  mempunyai  integritas  dan menjunjung  tinggi  etika  profesi.  Lebih  lanjut  peserta  pemagangan  setelah  keluar  dari OBH tempat pemagangan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.
Peserta magang atau paralegal dibina menggunakan pola yang telah disusun oleh pengurus  OBH.  Adapun  masa  pembinaan  telah  disesuaikan  dengan  output  yang  ingin dihasilkan.  Peserta  magang  atau  paralegal  setelah  melalui  masa  pembinaan  akan  siap untuk  mengikuti  Pendidikan  Khusus  Profesi  Advokat  (PKPA).  Bagi  peserta  magang yang  telah  lulus  PKPA  akan  disiapkan  untuk  mengikuti  ujian  Profesi  Advokat.  Calon advokat  yang  telah  lulus  Ujian  Profesi  Advokat,  dan  telah  memenuhi  syarat  akan diangkat  sumpahnya  menjadi  seorang  Advokat.  Pada  level  tersebut,  advokat  produk pembinaan  dari  OBH  tertentu  dapat  menjadi  sumber  daya  manusia  yang  meneruskan
arah gerak OBH. Penyiapan sumber daya manusia oleh OBH tersebut merupakan proses kaderisasi OBH.
Pola  kaderisasi  yang  dikembangkan  oleh  OBH  Perguruan  Tinggi  adalah  dengan memaksimalkan  potensi  peserta  magang.  Penerimaan  peserta  magang  yang  cenderung stabil  dilakukan  setiap  tahun  membuat  kaderisasi  terus  berjalan.  Tercukupinya  sumber daya manusia  yang siap mengembangkan institusi seimbang dengan kemampuan OBH tersebut  menciptakan  sumber  daya  manusia  yang  mampu  bersaing  dalam  berkarya  di masyarakat.
Keseimbangan  yang  tercipta  menimbulkan  sirkulasi  yang  lancar  antara  sumber daya  yang  masuk  dan  keluar  dalam  suatu  OBH.  OBH  Perguruan  Tinggi  relatif  tidak kesulitan  dalam  mencari  sumber  daya  untuk  memenuhi  kebutuhan  kaderisasi. Peningkatan kapasitas dan pembinaan mental diasah dalam proses pembinaan sehingga produk  yang  dihasilkan  merupakan  produk  yang  unggul  dan  sesuai  dengan  visi  misi OBH  serta  Perguruan  Tinggi  yang  manaungi.  Sumber  daya  manusia  yang  memenuhi kriteria  OBH,  dapat  diangkat  menjadi  staf  OBH  atau  menjalankan  fungsi  sebagai advokat.
Terdapat  beberapa  hambatan  dalam  sistem  kaderisasi  di  OBH  Perguruan  Tinggi. Hambatan  tersebut  meliputi  minat  mahasiwa  dalam  melakukan  pemagangan. Rendahnya  minat  mahasiwa  untuk  mengabdi  pada  OBH  dikarenakan  beberapa  faktor diantaranya  kurang  infomasi  mengenai  jenjang  karir  dalam  pengabdian,  melakukan studi  lanjut  serta  fokus  dalam  pencarian  pekerjaan.  Hambatan  lain  dalam  proses kaderisasi OBH Perguruan tinggi adalah kendala teknis berupa ketersediaan ruang dan anggaran.
Sistem  kaderisasi  pada  OBH  Non  Perguruan  Tinggi,  sebagian  besar  belum memiliki  pola  yang  teratur.  OBH  non  Perguruan  Tinggi,  juga  melakukan  kaderisasi advokat,  paralegal  dan  mahasiswa.  Kaderisasi  tersebut  melalui  jaringan  dan  kerjasama dari  mitra.  Bahwa  proses  pemagangan  yang  dilakukan  oleh  OBH  tersebut  dilakukan dengan pola yang disesuaikan dengan fokus kegiatan OBH yang bersangkutan. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi aktivitas penanganan perkara dan advokasi kebijakan.
OBH  Non  Perguruan  Tinggi  melakukan  proses  kaderisasi  dengan  membuka kesempatan  magang  bagi  mahasiswa  atau  sarjana,  maupun  calon  advokat.  Sebagian besar OBH non Perguruan tinggi mengalami kesulitan dalam menemukan sumber daya manusia  dikarenakan  tidak  berafiliasi  langsung  dengan  Pergutuan  Tinggi  Tertentu. Sebagai  jalan  keluar  sistem  kaderisasi  dijalankan  dengan  menjaring  atau  membuka kesempatan  bagi  mahasiswa  umum,  ataupun fresh  graduate untuk  menjadi  peserta pemagangan.
Sistem  rekruitmen  yang  dijalankan  dengan  pembukaan  kesempatan  magang diikuti pelatihan khusus yang harus diikuti oleh calon pemagang. Peserta magang yang mengajukan  permohonan  magang  akan  dilibatkan  dalam  kegiatan  penanganan  perkara dan  administrasi  kantor  dengan  pembimbingan  dari  advokat  dan  staf  OBH.  Peserta magang  atau  paralegal  yang  mampu  bekerja  secara  profesional  akan  diberikan peningkatan jenjang karir.
Pola  pembinaan  pada  aktivitas  pemagangan  pada  OBH  Non  Perguruan  Tinggi dilakukan  langsung  oleh  advokat  pembimbing.  Sebagian  besar  belum  mempunyai kurikulum  atau  standar  pembinaan  dalam  aktivitas  pemagangan.  Aktivitas  peserta magang mengikuti arahan dan pemberian penugasan oleh advokat pembimbing. Produk yang  dihasilkan  oleh  peserta  magang  atau  paralegal  diperiksa  kesesuaian  berkas  dan kualitasnya  oleh  advokat  pembimbing.  Hasil  penilaian  dilengkapi  dengan  pengamatan
tentang  komitmen  serta  ideologi  dari  peserta  magang,  menjadi  pertimbangan  bagi advokat senior untuk meningkatkan jengjang karir peserta magang.
Proses  regenerasi  dalam  setiap  OBH  memperhatikan  beberapa  komponen  yaitu kualitas  sumber  daya  manusia  yang  tersedia  dan  faktor  pendukung  lainnya.  Kualitas sumber  daya  manusia  diperoleh  dari  proses  pembinaan  peserta  pemagangan  atau paralegal.  Peningkatan  kapasitas  peserta  magang  dibangun  dari  program  pendidikan yang  diadakan  pada  OBH.  Pembinaan  yang  dilakukan  meliputi  peningkatan  kapasitas ketrampilan hukum dan pembentukan etika profesi dan ideologi.
Organisasi  pada  prinsipnya  dalam  aktivitasnya  harus  menyiapkan  sumber  daya manusia  yang  dapat  medukung  kelancaran  proses  kaderisasi.  Produk  sumber  daya manusia  yang  berkualiatas  dalam  institusi  merupakan  salah  satu  wujud  keberhasilan regenerasi suatu OBH. Proses regenerasi  yang sukses menghasilkan sumber daya  yang berkualitas  akan  melancarkan  proses  kaderisasi  dalam  suatu  organisasi.  Wujud kaderisasi  dalam  organisasi  adalah  sirkulasi  kepemimpinan  dan  kepengurusan  yang lancar  dalam  organisasi.  Adanya  aturan  intern  mengenai  masa  bakti  kepengurusan merupakan bukti lancarnya suatu proses kaderisasi dalam OBH. Proses kaderisasi yang lancar merupakan salah satu indikator organisasi yang sehat.

## 2.  Tata Kelola Penanganan Perkara pada Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tata kelola terhadap penanganan perkara yang dilakukan di OBH didasarkan pada aturan yang disusun secara internal oleh OBH yang bersangkutan. Sebagian besar OBH sudah menerapkan alur prosedur  yang jelas dalam penanganan perkara. Adapun aturan tersebut  mulai  dari  klien  berkonsultasi,  proses  bantuan  hukum  sampai  dengan pelaksanaan putusan perdamaian atau putusan akhir.
Penanganan  perkara  di  OBH  Perguruan  Tinggi  mempunyai  prosedur  yang  jelas. Pada  awalnya  klien  melakukan  konsultasi  dengan  mengisi  buku  tamu  atau  register. Aktivitas  tersebut  didokumentasikan  dalam  berkas  konsultasi  yang  disiapkan  oleh  staf OBH  atau  peserta  pemagangan.  Dalam  konsultasi  tersebut  klien  menceritakan kronologis  perkara  kepada  paralegal  dan/atau  advokat.  Berdasar  kronologis  tersebut, advokat  dan/atau  paralegal  memberikan  pendapat  hukum.  Dalam  proses  ini  advokat senior  bertindak  sebagai  ketua  tim  konsultasi  yang  bertugas  memimpin  jalannya konsultasi hukum.
Penangangan perkara dilakukan didasarkan pada permohonan bantuan hukum dari masyarakat.  Advokat  akan  melakukan  seleksi  terhadap  permohonan  bantuan  hukum yang  masuk  pada  OBH.  Permohonan  bantuan  hukum  terhadap  perkara  yang  tidak melanggar kebijakan penanganan perkara dari OBH, akan ditangani oleh OBH. Proses pemberian  bantuan  hukum  dilakukan  berdasarkan  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh OBH dan dilakukan secara proposional dengan kebutuhan akan bantuan hukum klien.
Dalam  hal  biaya  perkara,  masing-masing  OBH  telah  menerapkan  standar  secara mandiri. Penentuan tersebut berdasarkan jenis perkara, wilayah dan biaya panjar perkara pada  pengadilan.  Pada  prinsipnya  OBH  menangani  perkara  baik  prodeo  maupun  non prodeo. Bagi masyarakat pencari keadilan  yang tidak mampu membayar biaya perkara maka  ditangani  secara  prodeo  atau  cuma-cuma.  Bagi  klien  yang  mempunyai kemampuan secara finansial, maka dikenakan biaya penanganan perkara.
OBH  menangani  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  pencari  keadilan  dengan profesional. Advokat tidak membedakan antara bantuan hukum perkara prodeo dan non prodeo. Permohonan bantuan hukum prodeo diberikan bagi masyarakat pencari keadilan
Tata Kelola Administrasi…………………………...…
dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam hal pencari keadilan dapat memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  maka  akan  mendapatkan  bantuan  hukum secara  Cuma-Cuma.  Biaya  dalam  penanganan  perkara  prodeo  menggunakan  bantuan dana yang diperoleh dari KEMENKUMHAM.
Dalam hal masyarakat pencari keadilan tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah  ditetapkan,  beberapa  OBH  merapkan  aturan  mengenai  biaya  penanganan perkaranya. Biaya penanganan perkara dibebankan menggunakan metode subsidi silang dengan perkara non prodeo  yang ditangani  oleh  OBH tersebut.  Sisa biaya penanganan perkara non prodeo yang masuk dalam kas OBH, dapat dipergunakan untuk membiayai perkara prodeo tersebut.
Penanganan  perkara  diklasifikasikan  berdasar  jenis  bantuan  hukum  yang diberikan. Kalasifikasi tersebut meliputi bantuan hukum non litigasi dan bantuan hukum litigasi.  Bantuan  hukum  non  litigasi  meliputi  beberapa  aktivitas  diantaranya pendampingan  pada  tahap  penyidikan  di  kepolisian,  tahap  klarifikasi  dan  negosiasi dalam  perkara  perdata  dan  upaya  lainnya  di  luar  kewenangan  pengadilan.  Bantuan hukum  litigasi  meliputi bantuan  surat  menyurat  dalam  persidangan  dan  pendampingan para pihak atau terdakwa di persidangan.
Proses pendokumentasian perkara merupakan langkah terakhir dalam penanganan perkara.  Kegiatan  pendokumentasian  perkara  ini  wajib  dilakukan  karena  merupakan salah  satu  unsur  pendukung  tertibnya  tata  kelola  OBH.  Salah  satu  titik  ukur  bagi kegiatan  akreditasi  OBH  adalah  tertibnya  administrasi  yang  meliputi  dokumentasi penanganan  perkara.  Pendokumentasian  berkas  klien  dilakukan  berdasar  aturan  atau standar yang telah dibuat oleh OBH sebelumnya.
Pada  OBH  Non  Perguruan  Tinggi,  Penanganan  perkara  juga  meliputi  klasifikasi perkara  non  litigasi  dan  litigasi  serta  penggolongan  bantuan  hukum  prodeo  dan  non prodeo. Serupa dengan OBH yang dikelola Perguruan Tinggi, bagi perkara prodeo maka pendanaannya berasal dari dana KEMENKUMHAM. Dalam hal masyarakat yang tidak dapat melengkapi syarat administrative yang telah ditetapkan oleh KEMENKUMHAM, maka  biaya  bantuan  hukum  akan  diambilkan  dari  subsidi  silang  dari  perkara  non prodeo.
Kegiatan  pendokumentasian  perkara  dilakukan  dengan  melakukan  pengarsipan berkas  klien.  Adapun  berkas  yang  dikumpulkan  sebagai  bahan  dokumentasi  adalah berkas  konsultasi,  berkas  sidang  sampai  dengan  putusan.  Rangkaian  berkas  klien tersebut  kemudian  dikumpulkan    dan  dibukukan.  Proses  pendokumentasi  perkara mempunyai  tujuan  administrasi,  keuangan  dan  pengajaran.  Pada  tujuan  administrasi, berkas  perkara  dipergunakan  bagi  kepentingan  Perguruan  Tinggi  dan  Organisasi.  Bagi Perguruan  Tinggi  diperlukan  bagi  pelaporan  kegiatan  pengabdian  dan  data  akreditasi. Bagi  organisasi  berkas  ini  berguna  bagi  pelaporan  akreditasi  OBH  dan  pelaporan kegiatan  advokat  derta  paralegal.  Dari  sisi  pengajaran,  berkas  perkara  dapat dipergunakan bagi mahasiswa untuk panduan tugas perkuliahan dan lain-lain.
Dalam  rangka  tujuan  keuangan,  berkas  penanganan  perkara  dan  syarat administratif  lainnya  dapat  digunakan  bagi  pencairan  dana  bantuan  hukum  dari KEMENKUMHAM.  Standar  prosedur  yang  harus  dipenuhi  bagi  proses  klaim  dana OBH, membutuhkan kelengkapan data dalam proses penanganan perkara. Adapun data tersebut  meliputi  syarat  administratif  pencari  keadilan,  berkas  perkara  yang  telah dipergunakan  di  persidangan  serta  putusan  akhir  atau  perdamaian.  Kelengkapan  data tersebut merupakan syarat wajib dalam pelaporan perkara di KEMENKUMHAM.
Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017 : 61-73                                                     ISSN 1693-4458
Struktur  OBH  terdiri  dari  pengurus  yang  merupakan  penggerak  OBH  tersebut. Pada  umumnya  pada  OBH  Perguruan  Tinggi  struktur  secara  kelembagaan  berada  di bawah fakultas hukum dan/atau Universitas. Hal tersebut juga berpengaruh pada sistem pertanggungjawaban  pengurus.  OBH  di  bawah  Perguruan  Tinggi  mengacu  pada kebijakan dan arah gerak Perguruan Tinggi yang menaunginya. Konsekuensi dari sistem tersebut  OBH  mendapatkan  dukungan  lembaga  dan  pendanaan  dari  Perguruan  Tinggi. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  OBH  dibebani  kewajiban  bertanggung  jawab  dalam  hal bentuk kegiatan dan keuangan.
Adapun  bantuan  keuangan  yang  diterima  disamping  berasal  dari  Perguruan Tinggi, juga berasal dari KEMENKUMHAM. Dana tersebut dipergunakan bagi bantuan hukum  cuma-cuma  bagi  masyarakat  tidak  mampu.  Adapun  sistem  pelaporan  terhadap dana  tersebut  mengacu  pada  aturan  yang  telah  dibuat  sebelumnya.  Laporan  tersebut meliputi  beberapa  syarat  administratif  yang  mendukung  keadaan  tidak  mampu  bagi pencari keadilan dan berkas bantuan hukum.
Pada  OBH  Non  Perguruan  Tinggi,  mempunyai  organisasi  lebih  otonom.  Sistem kelembagaan tidak mengacu pada lembaga lainnya, sehingga arah gerak OBH tersebut lebih  mandiri  atau  otonom.  Dalam  hal  pendanaan  OBH  Non  Perguruan  Tinggi  tidak mendapatkan  dukungan  dari  pihak  lain.  Konsekuensi  dari  hal  tersebut,  OBH  dapat mempunyai  kebijakan  dan  arah  gerak  organisasi  secara  mandiri  dan  tidak  tergantung pada  organisasi  lain.  Dari  segi  keuangan,  OBH  tidak  mempunyai  tanggung  jawab pelaporan secara kelembagan. Adapun bantuan keuangan  yang didapatkan berasal  dari dana  bantuan  hukum  cuma-cuma  dari  KEMENKUMHAM.  Adapun  sistem pertanggungjawaban pendanaan dari KEMENKUMHAM meliputi syarat administrative dan berkas penanganan perkara.

## 3.   Faktor-Faktor  Penghambat  dalam  Pemberian  dan  Pelayanan  Bantuan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta
Dari  hasil  penelitian,  diperoleh  data  bahwa  baik  OBH  yang  dikelola  perguruan tinggi maupun yang dikelola non perguruan tinggi telah melaksanakan fungsinya, yakni advokasi masyarakat. Bentuk kegiatan advokasi masyarakat yang dimaksud diantaranya ialah pemberian bantuan hukum berupa pendampingan baik litigasi maupun non litigasi. Bantuan  hukum  yang  diberikan  meliputi  perkara  perdata,  pidana  maupun  perkara hukum yang lainnya. Pemberian bantuan hukum oleh sebagian OBH juga dibatasi oleh kebijakan  internal  OBH  itu  sendiri,  yaitu  tidak  menangani  perkara  tertentu  yang bertentangan  dengan  ideologi  OBH  tersebut  meskipun  masyarakat  meminta  bantuan hukum atas perkara yang ia alami.
Bantuan  hukum  diberikan  kepada  seluruh  masyarakat  dengan  penetapan kualifikasi  tertentu.  Sebagai  contoh  adalah  klasifikasi  jenis  perkara,  macam  perkara serta  kemampuan  klien  membayar  biaya  bantuan  hukum.  Klasifikasi  tersebut  disusun berdasar  kriteria  yang  telah  ditetapkan  secara  otonom  oleh  masing-masing  OBH. Adapun  dasar  penetapan  klasifikasi  perkara  berdasarkan  standar  operasional  prosedur penanganan perkara pada setiap OBH.
Pengklasifikasi  kemampuan  klien  membayar  biaya  jasa  bantuan  hukum merupakan  hal  yang  penting  dilakukan.  Hal  ini  dikarenakan  prosedur  bantuan  hukum membutuhkan  dana  yang  besar  bagi  biaya  panjar  perkara  di  pengadilan,  biaya administratif  pembuatan  berkas  persidangan  dan  biaya  operasional  persidangan  bagi advokat  dan  paralegal.  Hasil  klasifikasi  mengenai  kemampuan  ekonomi  klien  tersebut
dilengkapi  dengan  klasifikasi  tentang  jenis  dan  macam  perkara  yang  akan  ditangani menjadi dasar keputusan penanganan perkara bagi suatu OBH.
Bagi  klien  yang  tidak  mampu  secara  ekonomi  atau  dapat    dikategorikan masyarakat  miskin,  dapat  memperoleh  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma.  Dana  bagi bantuan  hukum  cuma-cuma  tersebut  diperoleh  dari  KEMENKUMHAM.  Penggunaan dana  tersebut  harus  memenuhi  beberapa  syarat  dan  kriteria  yang  harus  dipenuhi  oleh OBH yang mengajukan dana.
Kriteria  yang  ditetapkan  oleh  KEMENKUMHAM  mempunyai  beberapa  proses. Proses  pertama  adalah  proses  akreditasi  terhadap  OBH.  OBH  yang  memenuhi  kritera tertentu  akan  diberikan  sertifikasi  dan  diakui  sebagai  OBH  yang  layak  menangani bantuan hukum  dan mendapatkan dana bantuan hukum  bagi  masyarakat  tidak mampu. Dalam hal ini KEMENKUMHAM melakukan penilaian secara mandiri meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana OBH tersebut. Klasifikasi dalam akreditasi tersebut berupa rangking A,B dan C.
Adapun  syarat  mendapatkan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  bagi  masyarakat yaitu dengan syarat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), identitas yang berlaku  dan  mengajukan  surat  permohonan  bantuan  hukum.  Syarat  bagi  masyarakat pencari  keadilan  tersebut  dilengkapi  dengan  berkas  penanganan  perkara  dari  identitas sewaltu konsultasi, berkas persidangan sampai putusan akhir atau putusan perdamaian.
Prinsip  umum  dalam  penerapan  konsep  keadilan  adalah  bahwa  para  individu  di hadapan  yang  lainnya  berhak  atas  kedudukan  relatif  berupa  kesetaraan  atau ketidaksetaraan  tertentu. Acces  to  justice secara  teoritis  merujuk  kepada  persamaan  di hadapan  hukum  ( Equality  Before  The  Law ).  Pelaksanaan acces  to  justice dalam pemberian dan pelayanan bantuan hukum adanya dukungan pendanaan bagi masyarakat tidak  mampu.  Pendanaan  tersebut  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  berasal  dari  Kanwil KEMENKUMHAM  yang  diberikan  berdasarkan  akreditasi,  kemudian  yang  kedua adalah dari Perguruan Tinggi yang diberikan berdasarkan program kerja yang diajukan.
Sumber  pendanaan  baik  berasal  dari  KEMENKUMHAM  maupun  Perguruan Tinggi mempunyai jumlah yang terbatas. Di sisi lain permohonan bantuan hukum bagi masyarakat  miskin  melebihi  kuantitas  dana  yang  didapatkan  oleh  OBH.  Menghadapi permasalahan  tersebut  OBH  menerapkan  sistem  subsidi  silang  dalam  penanganan perkara.  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  dana  sisa  dari  perkara  non prodeo dipergunakan bagi pembiayaan perkara prodeo. Cara lainnya adalah penggunaan dana dari OBH atau advokat yang menangani.
Hambatan  dalam  penerapan access  to  justice bagi  masyarakat  miskin  adalah mengenai hambatan administrasi. Beberapa permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh  masyarakat  miskin  tidak  dapat  dilanjutkan  karena  tidak  bisa  melengkapi  berkas sebagai  lampiran  permohonannya.  Tidak  lengkapnya  berkas  dari  pemohon  tersebut, menyebabkan pihak OBH tidak dapat mencairkan dana bantuan dari KEMENKUMHAM.  Administrasi  yang  ketat  dari  KEMENKUMHAM  menjadi  salah satu hambatan dalam pemberian bantuan hukum cuma-Cuma bagi masyarakat miskin.
Di  dalam  melaksanakan  bantuan  hukum  cuma-cuma  yang  didanai  oleh KEMENKUMHAM,  terkadang  juga  menemui  persoalan  dalam  hal  waktu penganggaran. Misalnya, satu perkara yang sedang ditangani mungkin saja tidak dapat diklaim  ke  KEMENKUMHAM  kanwil  setempat,  oleh  karena  perkara  yang  sedang ditangani  tersebut  belum  selesai  atau  belum  diputus  oleh  pengadilan,  padahal  waktu penganggaran hanya diperuntukkan pada tahun itu, dan tidak dapat diklaim pada tahun mendatang.
Hambatan  selanjutnya  adalah  informasi  yang  kurang  luas  menyebar  ke masyarakat terkait adanya layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin. Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  OBH  dan  Pengadilan  masih  belum  maksimal.  Hal  ini dikarenakan banyak masyarakat pencari keadilan yang tidak mengerti mengenai layanan bantuan  hukum  cuma-cuma  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Masyarakat  baru memahami  mengenai  layanan  ini  setelah  mendapatkan  arahan  dari  Kepolisian  atau Pengadilan  mengenai  jasa  bantuan  hukum  cuma-cuma  dari  permerintah  yang dilaksanakan oleh OBH yang telah terakreditasi.

## C.  SIMPULAN

## 1.  SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  tim  peneliti,  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Pola  kaderisasi  pada  Organisasi  Bantuan  Hukum  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  menggunakan  sistem  yang  dirancang  secara  mandiri  oleh masing-masing  OBH.  Sumber  daya  manusia  yang  dipersiapkan  bagi kaderisasi  OBH  merupakan  hasil  dari  proses  regenerasi  yang  sistematis. Sistem kaderisasi disusun mulai dari proses rekruitmen, pemagangan sampai pada  seleksi  untuk  mendapatkan  kartu  ijin  advokat.  Kegiatan  pemagangan bagi  paralegal  meliputi  kegiatan  pembuatan  berkas  persidangan  dan pendampingan  klien  baik  dalam  perkara  litigasi  maupun  non  litigasi.
Sumber  daya  alam  yang  telah  melalui  seluruh  komponen  dalam  kaderisasi dan mempunyai kualitas yang baik, akan direkrut menjadi advokat dan/atau pengurus organisasi pada OBH yang bersangkutan;
b. Manajemen penanganan perkara pada Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dijalankan menggunakan aturan yang ada dalam setiap OBH. Masing-masing OBH baik yang di bawah naungan Perguruan Tinggi maupun Non Perguruan Tinggi, mempunyai garis aturan dan kebijakan yang disusun secara mandiri. Hal tersebut meliputi beberapa hal  yaitu kebijakan, prosedur  dan  biaya  dalam  penanganan  perkara  yang  dikelola  oleh  setiap OBH.  Kebijakan  penanganan  perkara  meliputi  perkara  apa  saja  yang ditangani  atau  tidak  ditangani  oleh  suatu  OBH.  Prosedur  penanganan perkara  adalah  alur  perkara  dari  mulai  konsultasi,  bantuan  hukum  litigasi maupun  non  litigasi  hingg  pelaksanaan  putusan  perdamaian  atau  putusan akhir.  Biaya  penanganan  perkara  meliputi  besaran  biaya  yang  harus dibayarkan  oleh  klien.  Dalam  hal  ini  meliputi  klasifikasi  klien  mampu dengan penanganan  secara non prodeo dan klien yang tidak mampu dengan penanganan prodeo.
c. Faktor  penghambat  dalam  pemberian  dan  pelayanan  bantuan  hukum  pada Organisasi  Bantuan  Hukum  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  meliputi  dua hal  utama.  Faktor  penghambat  utama  adalah  ketidakmampuan  masyarakat pencari keadilan dalam melengkapi syarat administratif yang dipersyaratkan oleh  KEMENKUMHAM  dalam  penggunaan  dana  bantuan  hukum  cuma- cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Faktor penghambat kedua adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai layanan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh OBH kepada masyarakat yang tidak mampu.

## 2.  SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:
a. Pola  kaderisasi  pada  Organisasi  Bantuan  Hukum  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  hendaknya  dibuat  standarisasi  untuk  menjamin  kualitas  sumber daya manusia  yang diharapkan. Pola  kaderisasi  yang dibuat standar meliputi semua kegiatan paralegal  atau advokat  di  OBH tempat pemagangan. Adapun kegiatan  tersebut  meliputi  pelatihan,  rekruitmen,  pemagangan  dan  ujian profesi advokat.
b. Manajemen  penanganan  perkara  pada  Organisasi  Bantuan  Hukum  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta  harus  disusun  menggunakan  alur standar  operational prosedur (SOP).  Manfaat  pemberlakuan  SOP  bertujuan    memberikan  aturan yang  jelas  bagi    klien  dan  advokat  atau  paralegal  dalam  proses  penanganan perkara.  OBH  membuat  SOP  yang  diterapkan  dalam  setiap  aktivitas penanganan  perkara  mulai  dari  pencatatan  administrasi,  konsultasi,  bantuan hukum litigasi maupun non litigasi, pelaksanaan putusan, kebijakan, prosedur dan  biaya  dalam  penanganan  perkara.  SOP  juga  berfungsi  menjaga  kualitas penanganan perkara agar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai;
c. Dalam  hal  mengatasi  berbagai  faktor  penghambat  dalam    pemberian  dan pelayanan  bantuan  hukum  pada  Organisasi  Bantuan  Hukum  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta,  Kanwil  KEMENKUMHAM    harus    melakukan beberapa  upaya.  Upaya  yang  pertama  adalah  melakukan  usaha    yang  lebih masif  dalam  melakukan  sosialisasi  bantuan  hukum  cuma-cuma  bagi masyarakat  miskin  di  masyarakat.  Sosialisasi    aturan  dan  layanan  bantuan hukum    tersebut  dapat  menggunakan  berbagai  macam  saluran  seperti penyuluhan  hukum  dan  kegiatan  sosial  lainnya.  Upaya  kedua  adalah menyederhanakan  aturan  yang  berkaitan  dengan  berkas  administratif  sebagai syarat  untuk  mendapatkan  layanan  bantuan  hukum  cuma-cuma  bagi masyarakat miskin.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Fathoni,  Abdurrahmat.  2006. Organisasi  dan  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Jakarta: Rineka Cipta
Alkostar,  Artidjo.  2010. Peran  dan  Tantangan  Advokat  dalam  Era  Globalisasi. . Yogyakarta: FH UII Press
Sunggono, Bambang. 1997. Metodologi Penelitian Hukum. Yogyakarta: Rajawali Press
Hart, H.L.A. 2009. The Concept of Law. Bandung: Nusa Media
Rozenberg, Joshua. 1984. The Search For Justice An Anotamy od the Law . Hodder and Stoughton  Ltd,  James  L.Gibson,  John  M.  Ivancevich,  James  H.  Donnelly,  Jr. Organisasi dan Manajemen  Perilaku Struktur Proses . Jakarta: Penerbit Erlangga
Syamsudim, M. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Harahap,  M.  Yahya.  2003. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP . Jakarta: Sinar Grafika
Thoha,  Miftah.  2010. Perilaku  Organisasi  Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Pres
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2008. Penelitian  Hukum, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group
Satjipto Rahardjo. 2014. Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. Hukum Konsep dan Metode, Setara Press, Malang
Skripsi, Tesis dan Disertasi: Devi,  Eva  Rossana.  2015. Peranan  Organisasi  Bantuan  Hukum  dalam  Pemberian Bantuan Hukum terhadap Perkara Perdata bagi Orang Miskin (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) . Tesis. tidak dipublikasikan. Banda Aceh:  Fakultas Hukum Universitas Syiah Kualam
Umam,  M.  Saiful.  2013. Bantuan  Hukum  Golongan  Tidak  Mampu  dalam  Perkara Hukum  Keluarga  di  Pengadilan  Agama  Yogyakarta  Tahun  2011-2012 .  Skripsi, tidak  dipublikasikan.  Yogyakarta:  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Perundang-undangan:
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Nomor 5248
Jurnal: Redatin  Parwadi,  “ Kaderisasi  Organisasi  dalam  Perubahan”, Jurnal  Nasional. Univesitas Sumatera Utara
Internet:
_____,  “Pengumuman  Hasil  Verifikasi/Akreditasi  Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan Hukum  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum dikutip”,  www.kemenkumgam.go.id, diakses tanggal 13 Oktober 2015
Imam Alfarabbi, “Pentingnya Kaderisasi dalam Organisasi”, http://immalfarabbi. blogs pot.co.id/2015/08/pentingnya-kaderisasi-dalam-organisasi.html,  diakses  tanggal 14 April 2016
_____,  “Ilmu  Manejemen  Sumber  Daya  Manusia”,  http://ilmumanajemensdm.com, diakses tanggal 20 April 2016