Tanjungpura Law Journal, Vol. 3, Issue 1, January 2019: 1 - 16 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 5 Desember 2018 | Reviewed: 8 January 2019 | Accepted: 28 January 2019

## SEJARAH DAN FUNGSI PERBATASAN DARAT ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE
Dewa Gede Sudika Mangku 1

## Abstract
The land border for Indonesia and Timor Leste has a strategic and important meaning, for Indonesia the border region is the front page and the face of the Indonesian Nation. In this paper will explain the history and function of land border between Indonesia and Timor Leste. Indonesia and Timor-Leste have a long history of borders, before independence of Timor-Leste's border with Indonesia is not the case because Timor- Leste is still part of Indonesia but after Timor-Leste's independence, the two countries must set boundaries. This is important because the border has a function that can maintain security and create prosperity on each border of both countries.

## Keywords: Indonesia; land border; Timor Leste

## Abstrak
Perbatasan darat bagi Indonesia dan Timor Leste memiliki makna yang strategis dan penting, bagi Indonesia wilayah perbatasan merupakan halaman depan dan wajah dari Bangsa Indonesia. Dalam tulisan ini akan menjelaskan tentang sejarah dan fungsi perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste. Indonesia dan Timor Leste memiliki sejarah panjang dalam hal perbatasan, sebelum merdeka perbatasan Timor Leste dengan Indonesia tidak menjadi permasalahan hal ini dikarenakan Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia akan tetapi setelah Timor Leste merdeka, kedua negara harus menentukan batas-batas wilayahnya. Ini penting karena perbatasan memiliki fungsi yang dapat menjaga keamanan serta menciptakan kesejahteraan di perbatasan masing- masing kedua negara.
Kata Kunci: Indonesia; perbatasan darat; Timor Leste
1 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Jln. Udayana No. 67 Singaraja, Bali, Indonesia, email : dewamangku.undiksha@gmail.com.
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 1, January 2019
I. Pendahuluan
Hukum internasional menghormati peranan penting dari wilayah negara seperti yang tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap
integritas dan kedaulatan suatu
wilayah negara ( territorial integrity and sovereignity ) yang dimuat dalam berbagai produk hukum internasional. Pengakuan kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara antara lain
ditunjukkan dengan adanya larangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah internal suatu negara. Perubahan status kewilayahan suatu negara menimbulkan dampak
terhadap
kedaulatan negara atas wilayah
tersebut, khususnya dampak yuridis terhadap kedaulatan negara termasuk di dalamnya masalah kewarganegaraan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Dengan demikian tampak bahwa ketegasan dan kejelasan batas
wilayah negara menjadi pedoman hukum bagi tegaknya integritas dan kedaulatan suatu negara. 2 Kepastian dan kejelasan batas kadaulatan suatu negara merupakan hal yang sangat fundamental,
sebagai suatu
2 Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011. Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional , Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 1.
kebutuhan bagi penyelenggaraan negara dan rakyat Indonesia dalam beraktivitas dan melakukan hubungan dengan negara lain, sehingga dapat memberikan jaminan adanya perlindungan dan kepastian hukum dari negara mengenai batas wilayah kedaulatannya.
Menjaga kedaulatan, keamanan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh wilayah dan rakyat Indonesia tidak terkecuali di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste pada hakikatnya merupakan bagian integral dalam upaya utama untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan ini secara jelas diamanatkan pada alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Wilayah perbatasan memiliki arti yang sangat strategis sebagai halaman depan terciptanya keamanan di wilayah perbatasan yang akan memberikan
kontribusi positif terhadap kondisi pertahanan keamanan baik regional maupun nasional. Wilayah menjadi penentu berlakunya kedaulatan negara atas masyarakat dan berlakunya suatu
pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, batas wilayah menjadi sangat penting sebab batas wilayah menjadi penanda
awal berlaku dan
berakhirnya fungsi sovereignity suatu
negara, juga sekaligus penanda awal berlaku dan berakhirnya fungsi sovereignity negara lain, dengan demikian pengaturan di wilayah perbatasan harus ada dan berlangsung dengan baik jika tidak
akan dapat menimbulkan suatu permasalahan.Dalam tulisan akan dibahas berkenaan dengan sejarah dan fungsi perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste.
II. Analisis dan Pembahasan A. Sejarah Perbatasan Darat Indonesia dan Timor Leste Sejarah perbatasan Indonesia dan Timor Leste tidak lepas dari
sejarah masuknya Belanda ke wilayah Timor yang kemudian membagi wilayah itu menjadi dua bagian, yaitu
Timor Portugis yang berpusat di Dili
dan Timor Barat yang beribukota di
Kupang dan
pembagian ini
sesungguhnya berlangsung sejak akhir abad ke-17 dan ditetapkan dalam suatu klausul A Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of
Timor 1904 (Traktat 1904). 3 Dalam Traktat 1904 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di Den Haag mengatur beberapa hal penting diantaranya Pasal 1 menyatakan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatannya di daerah Maucatar (Timor Timur) kepada Portugis, sementara itu Pasal II menyatakan bahwa sebagai balasan Portugis menyerahkan wilayah Timor bagian tengah kepada Belanda. 4
Konflik antara Belanda dan Portugis dalam memperebutkan dominasi perdagangan di Timor tidak kunjung usai, ketika keduanya menandatangani Contract of Paravicini yang membagi pulau Timor menjadi dua bagian, yaitu bagian Barat (berpusat di Kupang) menjadi milik Belanda dan bagian Timur (berpusat di Dili) menjadi milik Portugis dan dalam kontrak tersebut tidak menyebutkan detail tapal batas yang ada. Baru pada tahun 1914 kedua negara menyepakati penetapan
3 Lihat Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor , Signed in the Hague on 1 October 1904.
4 Ganewati Wuryandari. “Persoalan Demarkasi dan Keamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste ” , dalam Ganewati Wuryandari, et. al., 2009. Keamanan Di Perbatasan Indonesia –
Timor Leste, Sumber Ancaman Dan Kebijakan Pengelolaannya , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 122.
tapal batas yang ada dimana dalam Permanent Court of Arbitration 1914 (PCA 1914) menetapkan Timor Barat dan Timor Timur sebagai daerah yang terpisah, dalam Pasal I dalam perjanjian itu menyebutkan bahwa kerajaan-kerajaan yang berada di
Timor Barat merupakan milik Belanda dan kerajaan-kerjaan di wilayah Timor Timur milik Portugis, Pasal II menetapkan bahwa Belanda masih menguasai daerah Maucator dan
Portugis menguasi wilayah enclave Oecussi di wilayah sebelah barat perbatasan. 5
Setelah selama kurang lebih
dua puluh empat tahun menjadi bagian dari wilayah kedaulatan
Indonesia, Timor Leste (atau yang juga dikenal dengan berbagai sebutan nama seperti Timor Leste, Timor Loro Sae, East Timor) 6 pada akhirnya memilih berpisah dan merdeka. Jajak
5 Lihat dalam Permanent Court of Arbitration, Arbitral Award Rendered in Execution of the Compromis Signed at the Hague, April 3, 1913, between the Netherlands and Portugal concerning the subject of the Boundary of a part of their Possessions in the Island of Timor , Paris, 25 June 1914.
6 Anthony L. Smith. 2002. Timor Leste, Timor Timur, East Timor, Timor Lorosa'e: What's in a Name?, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Southeast Asia Affairs, hlm.
54. Untuk lebih memudahkan dalam penulisan, istilah yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini untuk bekas koloni Portugis dan bekas provinsi Indonesia yang ke-27 adalah Timor Leste.

## pendapat yang dilaksanakan pada 30
Agustus 1999 di bawah pengawasan
United Nation Mission in East Timor
(UNAMET) telah menghantarkan wilayah ini memasuki sejarah baru. 7 Indonesia harus menerima kenyataan untuk segera mengakhiri
kekuasaannya ketika dalam jajak pendapat 344.580 rakyat Timor Timur yang mewakili 78,5 persen dari total pemilih memilih opsi sebagai negara merdeka. Hanya 21,5 persen suara yang mewakili 94.388 rakyat Timor Timur menerima opsi otonomi luas
yang ditawarkan oleh Presiden
Republik Indonesia B.J. Habibie. 8 7 Penandatanganan Perjanjian 5 Mei 1999 antara Indonesia, Timor Timur yang ditandatangani di New York menyetujui pembentukan UNAMET pada 22 Mei 1999, yang memiliki mandat untuk mengorganisir pelaksanaan referendum di Timor Timur untuk menentukan nasib mereka sendiri setelah dua puluh empat tahun dikuasi oleh Indonesia. Lihat dalam Ian Martin. 2001. Self-Determinatian in East Timor: The United Nations, the Ballot, and International
Intervention , Boulder (Colorado) and London: Lynne Rienner Publishers Inc, hlm. 37-42.
8 Mantan Presiden Habibie dalam testimoninya pada tanggal 29 Maret 2007 tentang tragedi pasca jajak pendapat di depan tim pencari fakta untuk rekonsiliasi dan perdamaian Indonesia – Timor Leste, menyatakan bahwa pada dasarnya pemberian opsi merdeka atau tetap integrasi dengan Indonesia kepada rakyat Timor Timur pada masa itu bertujuan untuk menjernihkan persoalan tentang kebijakan politik tentang Timor Timur dalam fora Internasional. Lihat dalam Dhey Wego Tadeus. 2011. Prinsip Hubungan Bertetangga Baik Antara Negara Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oecusi Timor Leste
Dalam Wilayah Negara Indonesia, Disertasi ,
Vol. 3, Issue 1, January 2019 Pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Timor Timur pada tahun 2002 semakin mengukuhkan posisinya sebagai negara berdaulat,
dengan sebutan resmi Republic Democratic of Timor Leste (RDTL). Kemunculan Timor Leste sebagai sebuah negara merdeka ini memberikan implikasi-implikasi
tertentu, terutama yang terkait dalam konteks hubungan antara Indonesia dan Timor Leste. Hubungan kedua negara tidak lagi dalam kerangka hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi beralih dalam konteks hubungan yang masing- masing memiliki kedaulatan penuh
atas wilayah teritorialnya. 9 Oleh karena itu, dapat dipahami apabila penetapan yang jelas garis-garis batas wilayah darat dan laut di
perbatasan menjadi suatu isu yang mendapatkan
perhatian serius.
Kejelasan mengenai garis batas wilayah darat dan laut merupakan suatu keniscayaan penting bagi kedua negara. Pertama, untuk memberikan kepastian hukum atas yurisdiksi wilayah teritorial suatu negara yang di
Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 1.
9 Dewa Gede Sudika Mangku. 2016.
“Permasalahan Perbatasan Darat Indonesia – Timor Leste”. Bali Post , 3 Oktober.
dalamnya terkait dengan kedulatan wilayah negara.
Makna yang terkandung dalam konteks ini sangat luas, yaitu tidak hanya menyangkut batas teritorial negara, tetapi juga aspek-aspek lain, seperti keamanan- pertahanan, kebebasan navigasi, lalu lintas perdagangan, eksplorasi dan eksloitasi sumber daya alam dan lain sebagainya. Kedua, kejelasan garis batas wilayah sangat penting untuk menghindari potensi konflik perebutan atas klaim suatu wilayah oleh kedua negara.

## B. Kondisi Perbatasan Darat Antara Indonesia dan Timor Leste
Cakupan wilayah administrasi, kawasan perbatasan darat antara Indonesia-Timor Leste di Provinsi NTT meliputi kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan wilayah negara Timor Leste, secara administratif
meliputi 3 Kabupaten dan 11 Kecamatan. Kondisi pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Aktivitas illegal masih mewarnai mobilitas penduduk perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Hingga saat ini ditengarai masih banyak mobilitas penduduk lintas batas yang dilakukan oleh penduduk perbatasan yang tidak tercatat secara resmi
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 1, January 2019
( illegal entry ). Panjangnya perbatasan dan terbatasnya pengawasan karena terbatasanya aparat keamanan menyebabkan kegiatan illegal entry
mudah dilakukan. Selain illegal entry
yang disebabkan belum adanya
prosedur lintas batas yang berpihak bagi pelintas batas tradisional, aktivitas illegal lain yang banyak terjadi adalah perdagangan illegal
atau penyelundupan. Kegiatan perdagangan illegal di perbatasan Indonesia-Timor Leste sudah dilakukan penduduk sejak zaman penjajahan Portugis yang dikenal dengan sebutan faan naok atau perdagangan gelap. 10
Kondisi sosial dan budaya , tingkat pendidikan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste masih rendah. Persebaran sarana dan prasarana pendidikan yang tidak dapat menjangkau desa-desa yang letaknya dengan jarak yang berjauhan mengakibatkan pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan tertinggal. Dari sisi kesehatan, budaya hidup sehat masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya masih belum 10 Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan
Negara Tahun 2015–2019, hlm. 80.
berkembang. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pemahaman terhadap kesehatan dan pencegahan penyakit serta terbatasya tenagakesehatan. 11 Masyarakat di
sekitar perbatasan Indonesia dan Timor Leste memiliki hubungan budaya yang erat. Kedua kelompok masyarakat berasal dari satu kesatuan sosial budaya yaitu berasal dari suku Tetun, Kemak, dan Mara, sehingga mereka menggunakan berbagai adat istiadat, nilai-nilai atau norma yang sama untuk pedoman dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
Selain hubungan genealogis, diantara kedua kelompok masyarakat sudah terjadi hubungan ekonomi dan perdagangan sejak lama. Ketika kedua kelompok masyarakat belum dipisahkan oleh batas-batas negara, mobilitas penduduk antar desa untuk melakukan kunjungan untuk bertemu keluarga, perdagangan,
menggembalakan ternak, mengambil air, mengambil hasil hutan, dan sebagainya tidak menjadi permasalahan. Batas-batas yang mereka ketahui waktu itu hanyalah
11 Gregor Neonbasu. 2016. Citra Manusia Berbudaya (Sebuah Monografi Tentang Timor Dalam Perspektif Melanesia) , Jakarta: Perum LKBN Antara, hlm. 351.
batas-batas tanah atau batas-batas kepemilikan hak ulayat tanah. Namun sejak batas-batas
negara
diberlakukan, khususnya pada masa penjajahan Belanda dan Portugis sampai saat ini ketika Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia, hubungan penduduk antar desa di kedua wilayah mulai dibatasi dan berbagai peraturan
diberlakukan
untuk mengatur mobilitas penduduk antar negara. 12 C. Fungsi Perbatasan Darat Indonesia dan Timor Leste Perbatasan negara antara Indonesia dan Timor Leste, memiliki konotasi yang sangat kuat dengan geografi. Dalam
konteks ini,
perbatasan dipahami sebagai suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. 13 Secara umum, garis batas tidak hanya merupakan garis demarkasi yang memisahkan sistem
12 Ibid . 13 Lihat P. Simamora. 2008. “Permasalahan Keamanan di Wilayah Perbatasan”, disampaikan pada Diskusi Terbatas, “Model Alternatif Pengelolaan Keamanan di Perbatasan Indonesia – Timor Leste”, yang diselenggarakan oleh Tim Perbatasan Kompetitif LIPI, LIPI , Jakarta, 14 Mei. Lihat juga dalam Kusnanto Anggoro. 2004. “Kedaulatan, Teritorialitas, dan Keamanan
Pasca-Wesphalia”, Global , 6 (2): 5-7.
hukum yang berlaku antarnegara, akan tetapi juga merupakan contact point (titik singgung) struktur kekuatan teritorial nasional dari negara-negara yang berbatasan. Garis batas ini pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu: (1) ke dalam, untuk pengaturan administrasi pemerintahan
dan
penerapan hukum nasional dalam angka kehidupan berbangsa dan bernegara; dan (2) ke keluar, berkaitan dengan hubungan internasional, untuk menunjukkan hak- hak dan kewajiban menyangkut perjanjian bilateral, regional, maupun internasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. 14
Sementara konsep perbatasan sebagai boundary merujuk pada tapal batas yang pasti, misalnya penghalang fisik atau segala sesuatu yang kasat mata. Kategori pembentukan batas itu sendiri dapat bermula dari kriteria geografis, ikatan primodial atau bahkan ideologi. Kategori apa pun yang digunakan seseorang tidak dapat lagi berperilaku bebas seperti ketika masih berada di
14 A. Bey Sofyan. 2008. “ Tinjauan ke Depan Hubungan Bilateral RI – TDTL”, makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Deplu,
“Indonesia – Timor Leste : Upaya memperkukuh Hubungan Bertetangga Baik dan Berorientasi ke Depan” , Bali, 22-23 Mei, hlm. 2.
dalamnya. Dalam wilayah yang sama dapat diketemukan kesadaran kolektif
( collective
identity ), beberapa bentukan geologis menentukan batas alami, seperti gunung, danau atau sungai. Di samping itu, benda-benda buatan manusia, seperti pilar, tugu, kawat berduri, dindin beton atau sign post juga dapat digunakan sebagai penanda batas antarnegara. Bahkan, kombinasi batas alami dan buatan manusia juga sangat lazim digunakan. 15 Sedangkan konsep terakhir merunjuk pada pemahaman
perbatasan sebagai frontier , yang bermakna “daerah depan”. Pada zaman dahulu, frontier ini dianalogikan sebagai daerah tempur, sehingga harus dikosongkan karena akan digunakan sebagai daerah tempat dilaksanakannya pertempuran. Pada dewasa ini, “daerah depan” tersebut seharusnya lebih dimaknai sebagai daerah “etalase” untuk menunjukkan berbagai kemajuan dan keberhasilan pembangunan.
Dengan melihat konsep-konsep tersebut tidak sulit untuk mengatakan bahwa
pengertian mengenai perbatasan sangat kompleks. Meski
15 Henk Van Houtum, 2005. “ The Geopolitics of
Borders and Boundaries”, Geopolitics Journal, 10 (4): 673.
konsep-konsep tersebut cenderung mengandung konotasi pemisahan, dalam realitasnya selalu ada kemungkinan tumpang tindih, Di perbatasan Indonesia dan Timor Leste misalnya ide-ide mengenai border lines dan boundary pun menjadi tidak terpisahkan. Hal ini terutama muncul ketika persoalan ketidakjelasan tapal batas menyebabkan klaim tumpang tindih antara dua masyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan, baik mengenai wilayah maupun dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah tersebut. Padahal dipahami secara umum bahwa persoalan wilayah dan tapal batas merupakan salah satu isu menarik, yang bahkan sering menimbulkan konflik dan sengketa antarnegara. Berdasarkan kerangka konseptual mengenai perbatasan, wilayah perbatasan mempunyai beberapa fungsi. Pertama, fungsi legal, yaitu adanya garis batas yang berfungsi untuk menegaskan batas suatu wilayah dengan suatu standar yurisdiksi dan peraturan negara yang berlaku. Kedua, fungsi kontrol, yaitu setiap pergerakan orang maupun barang yang masuk dan keluar dari suatu wilayah perbatasan diatur dan menjadi kontrol negara tersebut.
Vol. 3, Issue 1, January 2019
Ketiga , fungsi fiskal , yaitu merupakan pelengkap dari fungsi kontrol yang memberikan hak pada suatu negara untuk menerapkan harga fiskal dari negara yang dituju. 16 Selain menyangkut hak kedaulatan, kejelasan wilayah dan tapal batas juga berhubungan erat dengan harga diri dan martabat suatu bangsa yang berdaulat. Situasi ini juga dijumpai di perbatasan Indonesia – Timor Leste, klaim atas wilayah
tertentu yang dilakukan secara
sepihak, baik oleh masyarakat Indonesia maupun Timor Leste, di perbatasan kedua negara tidak jarang telah menyebabkan konflik dan kekerasan fisik di antara warga lokal.
Bagi setiap negara berdaulat,
perbatasan setidaknya memiliki 7
(tujuh) macam fungsi, yaitu: 17 a) Fungsi militer strategis Dalam konteks ini perbatasan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan militer-strategis suatu negara, terutama 16 Saru Arifin. 2014. Hukum Perbatasan Darat Antarnegara, Jakarta: Sinar Grafika , hlm. 58. 17 Ganewati Wuryandari, “Pengelolaan
Keamanan Perbatasan: Kajian Teoretis”, dalam Ganewati Wuryandari, et al , 2009,
Keamanan Di Perbatasan Indonesia – Timor Leste Sumber Ancaman Dan Kebijakan Pengelolaannya , Yogyakarta: Pustaka
Pelajar – P2P-LIPI, hlm. 35-37.
pembangunan sistem pertahanan laut, darat dan udara untuk menjaga dari ancaman eksternal. b) Fungsi ekonomis Perbatasan berfungsi sebagai penetapan wilayah tertentu dimana suatu negara dapat melakukan kontrol terhadap arus modal, perdagangan antar-
negara, investasi asing, pergerakan barang antar- negara. Fungsi ekonomis perbatasan juga memberikan patokan bagi suatu negara untuk melakukan eksplorasi sumber-sumber alam secara legal pada wilayah tertentu.
c) Fungsi konstitutif Berdasarkan konsep hukum internasional modern suatu negara berdaulat wajib memiliki wilayah perbatasan yang terdefinisikan dengan jelas artinya, perbatasan menetapkan posisi konstitusi negara tertentu di dalam komunitas internasional. Suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya yang
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 1, January 2019
merupakan teritorinya sebagaimana ditetapkan oleh perbatasan yang ada. d) Fungsi identitas nasional Sebagai pembawa identitas nasional, perbatasan memiliki fungsi pengikat secara emosional terhadap komunitas yang ada dalam teritori tertentu. Kesamaan pengalaman dan sejarah, secara langsung maupun tidak langsung telah mengikat masyarakat secara emosional untuk mengklaim identitas dan wilayah tertentu.
e) Fungsi persatuan nasional
Melalui pembentukan identitas nasional perbatasan ikut menjaga persatuan nasional, untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional, para pemimpin negara biasannya mengombinasikan simbol dan jargon dengan konsep teritori dan perbatasan. Konsep-konsep geopolitik
seperti kekuatan maritim dan kekuatan darat biasanya dipakai untuk mendorong warga agar
menjadi
persatuan dan kesatuan nasional. f) Fungsi pembangunan negara-bangsa Perbatasan sangat membantu dalam pembangunan dan pengembangan negara- bangsa karena memberikan kekuatan bagi negara untuk menentukan
bagaimana sejarah bangsa di bentuk, menentukan simbol-simbol apa yang dapat diterima secara luas, dan menentukan identitas bersama normatif maupun kultural. g) Fungsi pencapaian kepentingan domestik Perbatasan berfungsi untuk memberikan batas geografis bagi upaya negara untuk mencapai kepentingan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur, konservasi energi, dan sebagainya.
Perbatasan juga menetapkan sampai sebatas mana negara dapat melakukan segala
upayanya untuk mencapai kepentingan nasionalnya.
Berkaitan dengan fungsi-fungsi tersebut, maka setiap negara perlu untuk melakukan tindakan yang dapat menjamin keamanan di wilayah perbatasan. Hal ini penting karena kemampuan negara untuk menjaga keamanan perbatasannya, dapat
menjamin kelangsungan negara tersebut. Perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste memiliki arti yang sangat strategis. Perbatasan
sebagai “beranda terdepan” yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain, memiliki fungsi- fungsi yang melekat sangat kuat, yaitu pertahanan-keamanan, kesejahteraan dan lingkungan. 18
Fungsi perbatasan – keamanan sangat terkait dengan pemahaman perbatasan yang secara geo-strategis
diyakini sebagai penjelmaan dari
kedaulatan politik suatu negara.
Makna yang terkait di dalamnya sangat luas, tidak hanya memberikan
18 Disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemerintah Umum, Kautsar. 2008. “ Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara RI – Timor Leste” , pada Diskusi Terbatas tentang “Model Alternatif Pengelolaan Keamanan di Perbatasan Indonesia – Timor Leste” yang diselenggarakan oleh LIPI bekerja sama dengan Kantor Setwapres, Kedeputian Bidang Politik, di LIPI , Jakarta, 11 Agustus,
hlm. 7.
kepastian hukum atas yurisdiksi wilayah teritorial Indonesia, tetapi juga mengait aspek-aspek lain, seperti aspek kewenangan administrasi pemerintah nasional dan lokal, kebebasan navigasi, lalu lintas perdagangan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.
Sebagai wilayah batas antarnegara, perbatasan juga merupakan sabuk keamanan ( security belt ) yang berada pada lingkungan prioritas pertama dalam strategis pertahanan keamanan di Indonesia terhadap segala bentuk potensi ancaman luar ( external threat ). Wilayah perbatasan berpeluang menjadi salah satu
sasaran ancaman yang bersifat lintas negara. Wilayah ini merupakan
wilayah yang sangat rentan terhadap pengaruh dari luar, baik dalam bentuk ideologi, politik, sosial budaya, maupun yang menyangkut
pertahanan dan keamanan.
Disamping fungsi pertahanan – keamanan, perbatasan Indonesia – Timor Leste juga memiliki fungsi yang sangat penting lainnya, yaitu fungsi kesejahteraan. Sebagai pintu gerbang negara, wilayah perbatasan tentu memiliki
keuntungan lokasi geografisnya yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Dalam konteks ini, wilayah
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 1, January 2019
perbatasan dipandang dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan Indonesia dengan negara tetangga baru Timor Leste. Sehingga perbatasan dilihat sebagai daerah kerja sama antara Indonesia dan Timor Leste, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah perbatasan kedua negara.
Dalam hal ini lebih menitikberatkan pada “ inward looking ”, yaitu dengan mencari peluang kerjasama yang mungkin dapat dikembangkan dengan Timor Leste untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah kedua negara. Fungsi ini sangat penting terutama terkait dengan realitas kondisi sosial – ekonomi di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste yang berada di tiga wilayah kabupaten, yaitu Kupang, TTU dan Belu di Provinsi NTT yang umumnnya menunjukkan karakteristik sebagai daerah terbelakang, yang antara lain disebabkan oleh lokasi wilayah perbatasan Indonesia di
Provinsi NTT yang umumnya terpencil atau terisolasi
dengan tingkat
aksesbilitas yang rendah, rendahnya
tingkat pendidikan dan kesehatan, tingkat kesejahteraan masyarakat
yang rendah yang ditandai dengan banyaknya jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal serta langkanya informasi tentang pemerintahan dan pembangunan. 19
Apabila fungsi kesejahteraan di wilayah perbatasan dapat diwujudkan, akan berdampak positif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat perbatasan. Terciptanya kondisi ideal ini akan memiliki daya tangkal terhadap berbagai kegiatan ilegal, maupun upaya provokasi- provokasi pihak lawan yang dapat membahayakan kedaulatan negara. Dengan kata lain, terlaksananya fungsi kesejahteraan yang mantap di wilayah perbatasan dapat secara efektif membantu menciptakan suatu kekuatan politik, sosial budaya dan pertahanan – keamanan.
Aspek ketiga yang melekat pada wilayah perbatasan,
termasuk perbatasan darat Indonesia – Timor
Leste adalah fungsi lingkungan.
Fungsi ini terkait dengan karakteristik yang berlangsung di wilayah perbatasan tersebut, yaitu antara lain sebagai pintu gerbang negara yang mempunyai keterkaitan yang saling memperngaruhi dengan kegiatan
19 Lihat dalam Ganewati Wuryandari. 2007, Isu-Isu Keamanan Antara Indonesia dan Timor Leste , Jakarta: LIPI Press, hlm. 124.
yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan, baik dalam lingkup nasional maupun regional. Fungsi ini sejalan dengan kebijakan tata ruang wilayah perbatasan Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Kautsar, Direktur Jenderal Pemerintah Umum, Departemen Dalam Negeri RI, secara fungsional dibagi dalam tiga kawasan, yaitu : 20 (1) kawasan penyangga, kawasan terdepan perbatasan yang meliputi seluruh wilayah kecamatan perbatasan, (2) kawasan pendukung, yaitu kawasan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan wilayah perbatasan yang meliputi wilayah
kabupaten perbatasan; dan (3) daerah
hinterland , yaitu kawasan yang
mempunyai keterkaitan secara regional meliputi seluruh wilayah Provinsi NTT. 21 Dengan demikian, pengembangan wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara tetangga Timor Leste idealnya dengan mempertimbangkan
perwujudan fungsi-fungsi perbatasan negara di atas, yaitu fungsi “security” , fungsi “prosperity” dan fungsi “environment” .
Hal ini sebagai sesuatu keniscayaan
20 Lihat dalam Kautsar, “Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara RI – Timor Leste”, op. cit, hlm. 7. 21 Ibid .
dalam upaya pembangunan wilayah perbatasan, yaitu antara lain untuk mendorong agar perbatasan negara Indonesia tersebut dapat bertransformasi dari “halaman
belakang” menjadi “beranda terdepan” wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## III. Penutup
Timor Leste awalnya merupakan Provinsi ke 27 dan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi semenjak menyatakan merdeka dan menjadi negara berdaulat Timor Leste berpisah dengan Indonesia. Dampaknya salah satunya ialah berkenaan dengan perbatasan, saat menjadi bagian Indonesia perbatasan tidak menjadi permasalah akan tetapi sekarang perbatasan sangat penting bagi kedua negara untuk mengetahui kedaulatan dan yurisdiksi masing- masing negara.
Dilihat dari masa kelahirannya,
perbatasan dengan Timor Leste merupakan perbatasan antarnegara terbaru yang dimiliki
Indonesia.
Secara historis, Indonesia telah dua kali berbatasan dengan Timor Leste yaitu di daratan Pulau Timordan
wilayah maritim di sekitarnya.
Pertama , pada periode tahun 1949- 1976, Indonesia berbatasan dengan

## Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 1, January 2019
Portugis (Portugal). Dan kedua , Tahun
2002 hingga sekarang, Indonesia
berbatasan dengan Timor Leste, menyusul berdirinya negara tersebut pada tanggal 17 Juli 2002. Perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Leste memiliki panjang 268.8 km, melintasi 3 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten
Belu, Timor Tengah Utara, dan
Kupang. Perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste terbagi atas dua sektor, yaitu: (1) Sektor Timur (Sektor utama/ main sector ) di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149.1
kilometer; dan (2) Sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan Distrik
Oecussi yang merupakan wilayah enclave Timor Leste sepanjang 119.7 km. Hampir sebagian besar (99%) batas darat kedua negara berupa batas alam berupa watershed dan thalweg (bagian terdalam sungai).
Delimitasi batas Indonesia dengan Timor Leste di Pulau Timor mengacu kepada perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan Permanent Court Award (PCA) 1914, serta Perjanjian
Sementara antara Indonesia dan
Timor Leste pada tanggal 8 April
2005. Perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste merupakan kawasan yang strategis dan vital dalam konstelasi NKRI. Dikatakan strategis, karena secara geografis kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar karena kedekatan jaraknya dengan negara tetangga. Sementara disebut vital, karena secara politik kawasan perbatasan berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, rasa kebangsaan, ideologi, sosial, ekonomi, dan budaya.
Karena itu fungsi perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste sarat akan makna, selain sebagai etalase atau halaman depan wajah masing-masing
negara, perbatasan merupakan jembatan untuk menciptakan keamanan serta mampu menciptakan kesejahteraan bagi masing-masing masyarakat yang mendiami di daerah perbatasan tersebut.

## Bibliografi
Buku:
Ganewati Wuryandari. 2007. Isu-Isu
Keamanan Antara Indonesia
dan Timor Leste , Jakarta: LIPI
Press.
Ganewati Wuryandari, et al ,. 2009. Keamanan Di Perbatasan Indonesia – Timor Leste Sumber Ancaman Dan Kebijakan Pengelolaannya , Yogyakarta: Pustaka Pelajar – P2P-LIPI. Gregor Neonbasu. 2016. Citra Manusia Berbudaya (Sebuah Monografi Tentang Timor Dalam
Perspektif Melanesia) , Jakarta: Perum LKBN Antara.
Martin, Ian. 2001, Self-Determinatian in East Timor: The United Nations, the Ballot, and International Intervention ,
Boulder (Colorado) and London: Lynne Rienner Publishers Inc.
Saru Arifin. 2014. Hukum Perbatasan Darat Antarnegara, Jakarta: Sinar Grafika.
Smith, Anthony L. 2002. Timor Leste, Timor Timur, East Timor, Timor Lorosa'e: What's in a Name?,
Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Southeast Asia Affairs. Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011. Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional ,
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Jurnal: Henk Van Houtum. 2005. “ The Geopolitics of Borders and Boundaries”, Geopolitics Journal , 10 (4). Kusnanto Anggoro. 2004. “Kedaulatan, Teritorialitas, dan Keamanan Pasca-Wesphalia”,
Global , 6 (2).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Peraturan Badan Nasional Pengelola
Perbatasan Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019.
Instrumen Internasional:
Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch
Dominions on the Island of Timor , Signed in the Hague on 1
October 1904. Permanent Court of Arbitration, Arbitral Award Rendered in Execution of the Compromis Signed at the Hague, April 3, 1913, between the Netherlands and Portugal concerning the subject of the Boundary of a part of their Possessions in the Island of Timor , Paris, 25 June
1914.
Disertasi: Dhey Wego Tadeus. 2011. Prinsip Hubungan Bertetangga Baik Antara Negara Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oecusi Timor Leste Dalam Wilayah Negara Indonesia. Disertasi , Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung.

## Makalah:
A Bey Sofyan. 2008. “ Tinjauan ke Depan Hubungan Bilateral RI – TDTL”, makalah disampaikan
pada Diskusi Terbatas Deplu, “Indonesia – Timor Leste : Upaya memperkukuh Hubungan Bertetangga Baik dan Berorientasi ke Depan” , Bali, 22-
23 Mei.
Kautsar. 2008. “ Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara RI –
Timor Leste ”, pada Diskusi Terbatas tentang “Model Alternatif Pengelolaan Keamanan di Perbatasan Indonesia – Timor Leste” yang diselenggarakan oleh LIPI bekerja sama dengan Kantor Setwapres, Kedeputian Bidang Politik, LIPI , Jakarta, 11
Agustus.
Simamora, P. 2008 “Permasalahan Keamanan di Wilayah Perbatasan”, disampaikan pada Diskusi Terbatas, “Model Alternatif Pengelolaan Keamanan di Perbatasan Indonesia – Timor Leste”, yang diselenggarakan oleh Tim Perbatasan Kompetitif LIPI, LIPI ,
Jakarta, 14 Mei.
Surat Kabar:
Dewa Gede Sudika Mangku. 2016.
“Permasalahan Perbatasan Darat Indonesia – Timor Leste”. Bali Post , 3 Oktober.