J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## PELUANG DAN TANTANGAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI MANDAR DALAM MENSOSIALISASIKAN PERKARA EKONOMI SYARIAH
Abd. Hamid
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar abdulhamid@yahoo.co.id

## Abstrak
Geliat  Perbankan  Syari'ah  kian  terasa pesat  dengan  makin  banyaknya perbankan  syari'ah yang  lahir  dalam  perbankan  nasional.  Tidak  hanya  Bank-Bank  baru  yang  lahir  dengan membawa konsep syari'ah, tetapi juga Bank-Bank Konvensional juga menghadirkan nuansa baru  dengan  melahirkan  sistem  syari'ah  dalam  perbankan  konvensional  tersebut.  Seperti halnya  BRI  Syari'ah,  BNI  Syari'ah,  Bank  Syari'ah  Mandiri  dan  sebagainya.  Sebagaimana kita  ketahui  bahwa  Bank-Bank  tersebut  dikenal  dengan  nama  besarnya  sebagai  Bank Konvensional.  Namun  perkembangan  perbankan  syari'ah  tidak  diikuti  secara  linear  oleh peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya  terutama  mengenai  penyelesaian sengketa.  Pengadilan  Negeri  tidak  menggunakan  syari'ah  sebagai  landasan  hukum  bagi penyelesaian  perkara,  sedangkan  wewenang  Pengadilan  Agama  telah  dibatasi  UU  No.  3 Tahun  2006.  Institusi  ini  hanya  dapat  memeriksa  dan  mengadili  perkara-perkara  yang menyangkut  orang  yang  beragama  islam,  sedangkan  pelaku  yang  terlibat  di  dalam  proses perbankan  syari'ah  tidak  hanya  kalangan  islam  semata.  Oleh  karena  itu  perlu  halnya dibentuk  aturan  hukum  baru  atau  peradilan  baru  dalam  menyelesaikan  perkara  syari'ah demi  tercapainya  cita-cita  hukum  dan  tertib  hukum  terutama  pada  bidang  perbankan syari'ahdiIndonesia.
Kata Kunci : Perbankan Syari'ah, Sengketa Syari'ah, Pengadilan.

## I. Pendahuluan
Hukum  Islam  sebagai  sebuah  hukum  yang  hidup  di  Indonesia  mengalami perkembangan yang cukup berarti dalam masa kemerdekaan. Perkembangan tersebut antara lain  dapat  dilihat  dari  kewenangan  yangdimiliki  oleh  Peradilan  Agama  sebagai  peradilan Islam  di  Indonesia.  Dulunya,  putusan  Pengadilan  Agama  murni  berdasarkan  fiqh  para fuqaha’,  eksekusinya  harus  dikuatkan  oleh  Peradilan  Umum,  para  hakimnya  hanya berpendidikan  syari’ah  tradisional  dan  tidak  berpendidikan  hukum,  organisasinya  tidak berpuncak ke Mahkamah Agung, dan Iain-lain. Sekarang keadaan sudah berubah. Salah satu perubahan  mendasar  akhir  akhir  ini  adalah  penambahan  kewenangan  Pengadilan  Agama dalam  Undang-Undang  Peradilan  agama  yang  baru,  antara  lain  bidang  ekonomi  Syari’ah. Makalah  ini  membahas  mulai  dari  Kewenangan  Peradilan  Agama,  Pengertian  Ekonomi Syari’ah  dan  Macam-macamnya,  terjadinya  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah,  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Pengadilan  Agama  Sebagai  salah  satu  dari  empat  peradilan  yang  ada  di  Indonesia. semenjak  diundangkannya    Nomor  3  Tahun  2006  tentang  perubahan  atas    Nomor  7  tahun 1989  tentang  peradilan  agama,  mempunyai  wewenang  baru  sebagai  bagian  dari  yurisdiksi absolutnya,  yaitu  kewenangan  untuk  menerima,  memeriksa  dan  mengadili  serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari’ah.
Wewenang  baru tersebut  bisa dikatakan sebagai  tantangan  dan sekaligus peluang bagi  lembaga  peradilan   agama.  Dikatakan  sebagai  tantangan  karena  selama  ini  bagi polewali mandar belum ada pengalaman dalam menyelesaikan sengketa  di bidang ekonomi syari’ah,  sehingga  kalau  pun   sekiranya  datang   suatu  perkara  tentang  sengketa  ekonomi syariah    maka  bagi  lembaga  peradilan  agama  ini  mesti  mencari  dan  mempersiapkan  diri dengan  seperangkat  peraturan  perundangan  maupun  norma  hukum  yang  terkait  dengan persoalan ekonomi syariah. 1
Secara  rinci,  dapat  dikemukakan  mengenai  bentuk-bentuk  sengketa  bank  syari’ah yang  disebabkan  karena  adanya  pengingkaran  atau  pelanggaran  terhadap  perikatan  (akad) yang telah dibuat, yaitu disebabkan karena:
1.  Kelalaian Bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad wadi’ah 2.  Bank  mengurangi  nisbah  keuntungan  nasabah  tanpa  persetujuan  yang bersangkutan dalam akad mudlorobah
3.  Nasabah  melakukan  kegiatan  usaha  minuman  keras  dan  usaha-usaha  lain  yang diharamkan  menurut  syari’at  Islam  yang  bersumber  dari  dana  pinjaman  bank syari’ah,  akad qirah dan lain-lain
4.  Pengadilan agama berwenang menghukum kepada pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian riil ( real lose ).
Berdasarkan  latar  belakan  di  atas  ,maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah Bagaimana peran aktif pengadilan agama polewali mandar dalam mensosialisasikan perkara ekonomi ?Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama ?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memperhatikan  pokok  masalah  tersebut  di atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah:  Memberikan  kesadaran  kepada  Pengadilan  Agama Polewali  Mandar    bahwasanya  masih  banyak  masyarakat  awan  dan  lembaga/instansi  yang berujuk kepada hukum  belum paham betul dengan apa yang menjadi kewenangan absolut. Mengetahui  sejauh  mana    pengadilan  agama  polewali  mandar  dalam  mensosialisasikan perkara  ekonomi  ,karnah  penulis  mengetahui  bahwa  belum  pernah  pengadilan  agama Polewali Mandar menangani sengketa ekonomi .sedangkan penulis mengetahui bahwasanya di daerah  Polewali Mandar itu sudah banyak lembaga/instansi yang berbasis . Kegunaan
Penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  deskripsi  yang  jelas  tentang kompetensi  pengadilan  agama    polewali  mandar  dan  berbagai  kendala  yang  dihadapi  serta upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  hakim-hakim    Surakarta  berkaitan  dengan  kesiapan menyelesaikan  masalah  ekonomi  syari'ah.  Sehingga  penelitian  ini  diharapkan  mampu menjadi  bahan evaluasi serta bahan acuan bagi peradilan Agama. Memberikan kontribusi positif bagi perkembangan studi Islam.
1 Jaenal  Aripin, Peradilan  Agama  dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  di  Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008)h 343.
_____________________________________________________________________________________________

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengadilan Agama
Pengertian  Pengadilan  Agama  Pengadilan  menurut  bahasa  adalah  dewan  atau majelis  yang  mengadili  perkara,  mahkamah,  proses  mengadili  keputusan  hakim  ketika mengadili  perkara  (bangunan  tempat  mengadili  perkara).Sedangkan  pengadilan  agama merupakan terjemahan dari (Godsdienstige Rechtspraak) yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan  Agama  adalah  daya  upaya  untuk  mencari  keadilan  atau  penyelesaian perselisisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan – peraturan dalam agama. 2 Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan  peradilan  negara  atau  kekuasaan  kehakiman  yang  sah  di  Indonesia. Pengadilan  Agama  juga  salah  satu  diantara  tiga  peradilan  khusus  di  Indonesia  .  dua peradilan  khusus  lainnya  adalah  Peradilan  Militer  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Dikatakan  peradilan  khusus  karena  Pengadilan  Agama    mengadili  perkara  –  perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).
Dalam  hal  ini,  Peradilan  Agama    hanya  berwenang  dibidang  perdata  tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang – orang
Pengadilan  Agama  tidak  berwenang  untuk  menyita  barang  dan  uang  tidak adanya kewenangan yang seperti ini terus berlangsung sampai dengan lahirnya Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Sehingga  lahirnya  firman  Raja Belanda ( Koninklijk Besluit ) tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 - 152 telah  mengubah  susunan  dan  status  peradilan  agama  kedalam  Wewenang  pengadilan agama yang disebut dengan preisterraacf tetap daIam bidang perkawinan dan kewarisan, serta  pengakuan  dan  pengukuhan  akan  keberadaan  pengadilan  agama  yang  telah  ada sebelumnya, dan hukum Islam sebagai pegangannya.
Berlakunya Staatsblad 1937  Nomor  116  telah  mengurangi  kompentensi Pengadilan  Agama  di  Jawa  dan  Madura  daIam  bidang  perselisihan  harta  benda,  yang berarti  masalah  wakaf  dan  waris  harus  diserahkan  kepada  pengadilan  negeri.  Mereka atau  Pemerintah  Kolonial  Belanda  yang  berdalih  ,  bahwa  dalam  kenyataan  kehidupan bermasyarakat,  hukum  Islam  tidak  mendalam  pengaruhnya  pada  aturan-aturan kewarisan  dalam  keluarga  Jawa  dan  Madura  serta  di  tempat-tempat  lain  di  seluruh Indonesia.
Sehingga  pada  tanggal  3  Januari  1946 dengan  Keputusan  Pemerintah  Nomor  l JSD dibentuk Kementrian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret  1946  Nomor  5/  semua  urusan  mengenai  Mahkamah  Islam  Tinggi  dipindahkan dari Kementrian Kehakiman ke dalam Kementrian Agama.
Langkah  ini  memungkinkan  konsolidasi  bagi  seluruh  administrasi  lembaga- lembaga Islam dalam sebuah wadah yang besifat nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud- maksud untuk mempersatukan  administrasi  Nikah,  Talak  dan  Rujuk  di  seluruh  wilayah Indonesia  di  bawah  pengawasan  Kementrian  Agama.  Usaha  untuk  menghapuskan
2 M  Yahya  Harahap,  hlm.,137 Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan Agama (No. 7 Tahun 1989) Pustaka Kartini, Jakarta, 1997, hal.15.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
pengadilan  agama  masih  terus  berlangsung  sampai  dengan  keluarnya  Undang-undang Nomor  19  Tahun  1948  dan  Undang-undang  Darurat  Nomor  1  Tahun  1951  tentang Tindakan  Sementara  untuk  Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan,  Kekuasaan  dan Acara  Pengadilan-pengadilan  Sipil,  antara  lain  mengandung  ketentuan  pokok  bahwa peradilan  agama  merupakan  bagian  tersendiri  dari  peradilan  swapraja  dan  peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses keluarnya  peraturan  pemerintah  inilah  yang  mengalami  banyak  hambatan,  sehingga dapat  keluar  setelah  berjalan  tujuh  tahun  dengan  keluarnya  Peraturan  Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.
Dengan  keluarnya  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan- ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  maka  kedudukan  Peradilan  Agama  mulai nampak  jelas  dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia.  Undang-undang  ini  menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut:
Peradilan  dilakukan  demi  Keadilan  Berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara  organisatoris,  administratif,  dan  finansial  ada  di  bawah  masing-masing departemen yang bersangkutan. susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.
Hal  ini  dengan  sendirinya  memberikan  landasan  yang  kokoh  bagi  kemandirian Peradilan  Agama,  dan  memberikan  status  yang  sama  dengan  peradilan-peradilan lainnya  di  Indonesia.      Lahirnya  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan memperkokoh keberadaan pengadilan agama.Di dalam undang¬undang ini tidak  ada  ketentuan  yang  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  pasal  2  ayat  (1)  undang- undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam atau hukum Islam.
Suasana  cerah  kembali  mewarnai  perkembangan  peradilan  agama  di  Indonesia dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah  memberikan  landasan  untuk  mewujudkan  peradilan  agama  yang  mandiri, sederajat  dan  memantapkan  serta  mensejajarkan  kedudukan  peradilan  agama  dengan lingkungan peradilan lainnya.
Dasar Hukum Pengadilan Agama a. Al-quran b. As-sunnah

## B. Pengertian pengadilan agama
Dalam  kamus  Bahasa  Indonesia,  peradilan  adalah  segala  sesuatu  mengenai perkara  peradilan.Peradilan  juga  dapat  diartikan  suatu  proses  pemberian  keadilan disuatu  lembaga.  Dalam  kamus  Bahasa  Arab  disebut  dengan  istilah qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan.
Qadha  menurut  istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang  yang bersengketa,  yang  mana  penyelesaiannya  diselesaikan  menurut  ketetapan-ketetapan (hukum)  dari  Allah  dan  Rasul.  Sedangkan  pengadilan  adalah  badan  atau  organisasi yang  diadakan oleh  negara  untuk  mengurus atau  mengadili perselisihan-perselisihan hukum.
Peradilan  Agama  adalah  proses  pemberian  keadilan  berdasarkan  hukum agama  Islam  kepada  orang-orang  Islam  yang  dilakukan  di  Pengadilan  agama  dan Pengadilan  Tinggi  Agama.  Sebagai  lembaga  peradilan,  peradilan  agama  dalam
bentuknya  yang  sederhana  berupa  tahkim,    yaitu  lembaga  penyelesaian  sengketa antara  orang-orang  Islam  yang  dilakukan  oleh  para  ahli  agama,  dan  telah  lama  ada dalam masyarakat indonesia yakni sejak agama islam datang ke Indonesia. 3

## C. Ruang Lingkup Pengadilan Agama
1. Berdasarkan  Pasal  2  .  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama, Tugas  pokok  Pengadilan  Agama  adalah  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a) perkawinan,
b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) Infaq, h) shadaqah; dan
i) ekonomi syari’ah.
2. Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut
a) Fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara  yang  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). b) Fungsi pembinaan,  yakni  memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada  pejabat  struktural  dan  fungsional  di  bawah  jajarannya,  baik menyangkut  teknis  yudicial,  administrasi  peradilan,  maupun  administrasi umum/perlengkapan,  keuangan,  kepegawaian,  dan  pembangunan.  (  Pasal 53  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  No.  3  Tahun  2006  .  KMA  Nomor KMA/080/VIII/2006). c) Fungsi  pengawasan,  yakni  mengadakan  pengawasan  melekat  atas pelaksanaan  tugas  dan  tingkah  laku  Hakim,  Panitera,  Sekretaris,  Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan  dengan  seksama  dan  sewajarnya  (  Pasal  53  ayat  (1)  dan  (2) Undang-undang  Nomor  No.  3  Tahun  2006)  dan  terhadap  pelaksanaan administrasi  umum  kesekretariatan  serta  pembangunan.  (  KMA  Nomor KMA/080/VIII/2006). d) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam  kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. ( Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
e) Fungsi administratif,  yakni  menyelenggarakan administrasi  peradilan  (teknis dan  persidangan),  dan  administrasi  umum  (kepegawaian,  keuangan,  dan umum/perlengakapan) ( KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006)
3 Abdul  Ghofur  Anshori, peradilan  Agama  di  indonesia  pasca    No.  3  Tahun2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan ), hal. 5.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam
_____________________________________________________________________________________________

## 3. Tugas Ketua Pengadilan Agama
a) Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama.
b) Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan.
c) Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan.
d) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
e) Menggerakkan  dan  mengarahkan  pelaksanaan  kegiatan  dilingkungan Pengadilan Agama.
f) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
g) Mengadakan rapat dinas.
h) Meningkatan koordinasi dengan instansi terkait.
i) Menanggapi  dan  memecahkan  masalah  yang  muncul  di  lingkungan Pengadilan Agama.
j) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
k) Menunjuk dan menetapkan majelis hakim serta mengatur pembagian perkara kepada para hakim dan melakukan sidang perkara
l) Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi dalam suatu putusan.
m) Memberikan  nasihat  tentang  hokum  islm  kepada  instansi  pemerintah  dan masyarakat sebagai upaya penyuluhan hukum.
n) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
o) Mengevaluasi prestasi kerja aparat di lingkungan Pengadilan Agama.
p) Mengevaluasi prestasi kerja aparat di lingkungan Pengadilan Agama.
q) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pengadilan Tinggi Agama.
4 .Tugas Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali
a) Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Polewali.
b) Menetapkan sasaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Polewali.
c) Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan.
d) Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan.
e) Menggerakkan  dan  mengarahkan  pelaksanaan  kegiatan  di  lingkungan Pengadilan Agama.
f) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.
g) Mengadakan rapat dinas.
h) Menetapkan rumusan kebijaksanaan Pengadilan Agama.
i) Meningkatkan  koordinasi dengan instansi terkait.
j) Menanggapi  dan  memecahkan  masalh  yang  timbul  di  lingkungan Pengadilan Agama. k) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan. l) Menunjuk  dan  menetapkan  majelis  hakim  serta  mengatur pembagian  perkara  kepada  para  hakim  untuk  melakukan  sidang perkara. m) Menetapkan  dan  mememrintahkan  eksekusi  /  sita  eksekusi  dalam putusan. n) Menyebutkan kesaksian rukyah hilal awal bulan hijriah. o) Memberikan  nasihat  tentang  hukum  islam  kepada  instansi pemerintah setempat sebagai upaya penyuluhan hukum. p) Melaksanakan tugas khusus yang di berikan ketua. q) Mengevaluasi  prestasi  kerja  aparat  di  lingkungan  Pengadilan Agama. r) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pengadilan Tinggi Agama.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam
_____________________________________________________________________________________________
s) Mengkoordinir pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Bidang.
4. Hakim Pengawas Bidang Gugatan / Permohonan
a) Mengawasi  prosedur  penerimaan  perkara  berdasarkan  pada  sistem meja I, kasir dan meja II. b) Mengawasi  pelaksanaan  pembayaran  panjar  biaya  perkara  harus sesuai dengan radius dilakukan oleh kasir. c) Mengawasi  pelaksanaan  pembayaran  biaya  dan  penandatanganan SKUM harus dilakukan oleh kasir. d) Mengawasi pemberian nomor perkara, baik dalam SKUM maupun dalam berkas harus dilakukan oleh kasir. e) Mengawasi  pengeluaran  salinan  putusan  dan  akta  cerai  harus dilakukan oleh meja III. f) Mengawasi  agenda  pendaftaran  dan  paraf  meja  II  pada  surat gugatan/surat permohonan. g) Mengawasi  kelayakan  alur  jenis  gugatan/permohonan  yang diajukan  Pengadilan  Agama  apakah  sesuai  dengan  jenis  perkara yang ada.
h) Mengawasi  kelayakan  gugatan/permohonan  yang  diajukan Pengadilan Agama sesuai kompetensinya atau bukan. i) Mengawasi  tanggal  penetapan  hari  sidang  apakah  layak  atau  tidak dengan melihat kondisi daerah dengan jenis perkara yang ada.
j) Mengawasi  penandatanganan  surat  gugatan/permohonan  oleh penggugat/pemohon. k) Mengawasi  kemungkinan  adanya  gugatan  lisan  karena  pihak penggugat/pemohon  dalam  keadaan  tidak  bisa  membaca  dan menulis. l) Mengawasi materi gugatan/permohonan yang di dalamnya tercakup identitas para pihak, posita dan petitumnya. m) Mengawasi pengajuan gugatan/permohonan oleh pihak penggugat/pemohon  apakah  benar  yang  bersangkutan  dalam keadaan miskin (tidak mampu). 4

## D. Perbedaan Pengadilan Agama Dengan Pengadilan Umum
Pengadilan  adalah  badan  atau  instansi  resmi  yang  melaksanakan  sistem  peradilan berupa  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara.  Bentuk  dari  sistem  Peradilan  yang dilaksanakan  di  Pengadilan  adalah  sebuah  forum  publik  yang  resmi  dan  dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan  hukum  kepada  hal-hal  yang  nyata  yang  dihadapkan  kepadanya  untuk  diadili  dan diputus)  untuk  mempertahankan  dan  menjamin  ditaatinya  hukum  materiil,  dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
4 Muhammad Daud , “Hukum Islam dan Peradilan Agama”, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Dari  kedua  uraian  diatas  dapat  dikatakan  bahwa,  pengadilan  adalah  lembaga tempat  subjek  hukum  mencari  keadilan,  sedangkan  peradilan  adalah  sebuah  proses  dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.”
Sebagai informasi untuk Anda, di Indonesia, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah  Agung  meliputi  badan  peradilan  dalam  lingkungan  ( Pasal  25  UU  Kekuasaan Kehakiman ): peradilan  umum  berwenang  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  pidana  dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan  agama  berwenang  memeriksa,  mengadili,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 5

## E. Sosialisasi
Secara  garis  besar  pengertian  sosialisasi  dapat  dipandang  sebagai  suatu  proses belajar  mengajar.  Melalui  sosialisasi,  individu  belajar  menjadi  anggota  masyarakat, dimana  prosesnya  tidak  semata  mata  mengajarkan  pola  pola  perilaku  sosial  kepada individu  tetapi  juga  individu  tersebut  mengembangkan  dirinya  atau  melakukan  proses pendewasaan dirinya. 6
Sosialisasi bukan sekedar pemberitahuan kepada masyarakat luas atau lembaga- lembagaa/instansi akan tetapi sosialisasi juga bertujuan sebagai berikut;
1. Sosialisasi bertujuan agar tiap individu mendapatkan bekal keterampilan yang kelak nantinya akan dia butuhkan untuk tetap hidup.
2. Sosialiasi  bertujuan  agar  setiap  individu  dapat  berkomunikasi  yang  tentu  saja dengan  efektif  sehingga  kemampuan  membaca,  menulis,  dan  berbicara  dapat berkembang.
3. Sosialisasi  bertujuan  agar  mengendalikan  fungsi  fungsi  organik  melalui  latihan latihan mawas diri yang tepat
4. Sosialisasi  bertujuan  sehingga  setiap  individu  dapat  membiasakan  dirinya  dengan nilai nilai dan kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat.
5. Membentuk  sistem  perilaku  melalui  pengalaman  yang  dipengaruhi  oleh  watak pribadinya,  yaitu  bagaimana  ia  memberikan  reaksi  terhadap  suatu  pengalaman menuju proses pendewasaan

## F. Perkara Ekonomi Syariah
1. Pengertian Perkara Ekonomi
perkara  ekonomi    adalah  perkara  yang  menjadi  kompetensi  absolud  bagi pengadilan  agama,dan  mungkinterlebih  dahulu  penulis  memperluas  pengertian tentang ekonomi  dari berbagai pakar ekonomi diantaranya adalah;
a) Pengertian  Ekonomi    atau  Pengertian  Ekonomi  Islam  menurut  M.A.  Manan adalah  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  mempelajari  masalah-masalah  ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
5 Anshari, Abdul Ghofur , Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (sejarah, kedudukan dan kewenangan)
6 Mohammad daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012) hal 283
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
b) Menurut  Muhammad  Abdullah  al-‘Arabi,  Pengertian  Ekonomi  syariah    atau Pengertian  Ekonomi  Islam  ialah  sekumpulan  dasar-dasar  umum  ekonomi  yang kita  simpulkan  dari  Al-quran  dan  Sunnah,  dimana  merupakan  bangunan perekonomian  yang  didirikan  di  atas  landasan  dasar-dasar  tersebut  sesuai  tiap lingkungan dan masa.
c) Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, Pengertian Ekonomi  atau Pengertian Ekonomi Islam  adalah kumpulan  norma  hukum  yang  bersumber  dari  alquran  dan  hadist yang mengatur perekonomian umat manusia.
d) Menurut  Dr.  Mardani,  Pengertian  Ekonomi    atau  Pengertian  Ekonomi  Islam yaitu  usaha atau  kegiatan  yang dilakukan oleh orang per orang atau kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  yang  bersifat  komersial  dan  tidak  komersial menurut prinsip .

## III. METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian  ini,  penulis  mengambil  lokasi  sesuai  dengan  judul skripsi “peluang dan tantangan pengadilan agama polewali mandar dalam mensosialisasikan perkara ekonomi syariah’’.(Studi  Kasus di Pengadilan Agama polewali mandar Tahun 2016- 2017).  Sehingga  berdasarkan  skripsi  ini,  maka  lokasi  penelitian  ialah  Pengadilan  Agama polewali mandar.
Jenis  Penelitian  ini  merupakan  penggabungan  dari  penelitian  normative,  penelitian empiris. Dan penelitian lapangan.  Penelitian normative dilakukan dengan cara mempelajari data sekunder berupa buku-buku dan per Undang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang  dibahas,  penelitian  empiris  dilakukan  dengan    menganalisa  penetapan  Pengadilan Agama  polewali  mandar  dari  beberapa  penetapan  dan  penelitian  lapangan (field  research adalah  penelitian  yang  sumber  datanya  terutama  diambil  dari  objek  penelitian  (masyarakat atau komunitas sosial) secara langsung didaerah penelitian.
Metode  Pendekatan  ini  dilakukan  dan  ditunjukan  pada  praktek  pelaksanaan      hukum ( law  in  action )  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  tertulis  serta  prateknya  dan dokumen-dokumen  hukum  yang  ada  di  Indonesia  ( law  in  books ),  maka  metode pendekatannya  bersifat  Kualitatif  Yuridis  Normatif.Normative  Theory  Pada  dasarnya normative  theory  merupakan  teori  yang  sudah  lama  ada  dalam  lingkupdisiplin  Hubungan Internasional. Namun demikian, studi-studi yang bersifat normative dalam prakteknya tidak mendapat tempat inti dalam konstelasi hubungan internasional yang diakibatkan Sosiologis NormatifMasyarakat Indonesia pada dewasa ini  sedang berada dalam  arus perubahan  yang  terjadi  secara  cepat  dan  cukup  mendasar.  Terjadinya  perubahan  dari masyarakat  yang  semula  bebasis  agraris  menuju  masyarakat  industri,  tentunya  akan  selalu diikuti oleh penyesuain pada  segi kehidupan  hukumnya, baik itu berupa hukum  positipnya maupun  penyesuaian  di  bidang  peradigmatif,  landasan  filosofis,  teori  dan  konsepsi  serta pengertian-pengertian.
Dalam  abad  20 ini  susunan  masyarakat  menjadi semakin  kompleks, spesialisasi  dan pemencaran  bidang-bidang  dalam  masyarakat  semakin  intensif  berkembang  dan  maju. Dengan  demikian  pengaturan  yang  dilakukan  oleh  hukum  juga  harus  mengikuti perkembangan keadaan yang demikian
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Populasii adalah seluruh sumber data yang bisa di jangkau populasi dalam penelitian ini adalah seluruh yang mengajukan perkara sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama polewali mandar
Sampel adalah sebagian sumber data yang di ambil dari populasi. Idealnya prosedur penarikan sampel itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap unit didalam populasi memperoleh  kesempatan  yang  sama.Sampel  merupakan  bagian  populasi  yang  diangap mewakili  dari  semua  objek  dari  sasaran  penelitian  atau  prosese  menarik  sebagian  subjek 7 Disamping itu, sutrisno hadi mengatakan bahwa sampel adalah “sebagian induvidu yang di teliti” 8 Sampel  di  pergunakan  untuk  penelitian  yang  sifat  dan  karakternya  dapat  mewakili populasi sebagai subjek penelitian. Untuk memelih populasi maka peneliti memilih sampel dari populasi terseut. Dalam penentuan sampel, penulis memgambil Metode Pengumpulan DataGuna memperoleh data yang akurat, tepat dan jelas penyusun ini menggunakan:
Observasi (pengamatan  langsung),  yaitu  mengamati  langsung  kelapangan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisa dan dikumpulkan.
Interview (wawancara) adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya jawaban langsung dari sumber utama data. Dari hal ini penyusun menggunakan wawancara terpimpin,  ini  akan  memberi  kemudahan  baik  dalam  mengemukakan  pertanyaan    maupun dalam  menganalisa  untuk  mengambil  keputusan  atau  kesimpulan.  Disamping  itu  penyusun juga  menggunakan  wawancara  bebas,  karena  hal  ini  akan  memudahkan  diperolehnya  data secara mendalam. Wawancara dilakukan pada informasi
Dalam penelitian kualitatif yuridis normatif, analisa data yang digunakan adalah secara induktif. Proses data dimulai  dengan penyeleksian data  yang telah dikumpulkan, kemudian dikelasifikasikan
Konsep Dasar Analisi Data.Menurut Patton, 1980 (dalam Lexy J. Moleong 2002: 103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam  suatu pola,  kategori,  dan  satuan  uraian dasar. Sedangkan  menurut Taylor, (1975: 79)  mendefinisikan  analisis  data  sebagai  proses  yang  merinci  usaha  secara  formal  untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotes.

## IV. HASIL PENELITIAN

## A. Bagaimana  Peran  Aktif  Pengadilan  Agama  Polewali  Mandar  Dalam Mensosialisasikan Perkara Ekonomi Syariah
Peran  Pengadilan  Agama  Polewali  Mandar  dalam  mensosialisasikan  perkara ekonomi syariah itu dapat  di ketahui melalui wawancara yang selama  ini di laksanakan oleh peneliti.Sumber data yang di jadikan referensi oleh peniliti berasal dari wawancara yang di lakukan kepada pihak yang terkait di dalamnya.
Berikut ini penjelasan dari beberapa nara sumber yang telah di wawancarai selama masa  penelitian  dan  peneliti  merangkum  semua  penjelasan    mengenai  perkara  ekonomi syariah.
“Pengadilan  Agama  Polewali  Mandar  yang  bernama  ibu  Ferawati  yang diposisikan di meja satu(1) sebagai staf beliau menerangkan bahwa selama beliau bertugas  di  Pengadilan  Agama  Polewali  Mandar  beliau  tidak  pernah  menerima
7 Ibid , h.51-52
8 Sutrisno Hadi , loc.cit
_____________________________________________________________________________________________
perkara ekonomi syariah Adapun perkara yang sering masuk di Pengadilan Agama Polewali  Mandar  adalah  perkara  sengketa  dan  pernikahan  baik  permohonan maupun gugatan. 9
Hal ini dapat membuktikan bahwa sengketa ekonomi syariah tidak pernah di limpahkan ke pengadilan  agama  polewali  mandar  di  mana  pada  dasarnya  sengketa  ekonomi  syariah  itu sudah  menjadi  kewenang  pengadilan  agama  semenjak  perunbahan  Undang-Undang  no  7 tahun  1989  menjadi  Undang-  Undang  no  3  tahun  2016  perkara  ekonomi  syariah  itu  sudah menjadi kewenangan absolutnya pengadilan agama
“Ibu Misna Surya selaku kepala urusan kepegawaian menerangkan bahwa selama beliau  bertugas  di  pengadilan  agama  polewali  mandar  beliau  tidak  pernah menerimah  surat  perintah  dari  Mahkamah  Agung  untuk    turun  ke  masyarakat secara rombongan dalam rangka mensosialisasikan perkara ekonomi syariah. 10 Selanjnutnya tentang kesiapan SDM Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah termasuk perbankan syariah,
1. Bahwa secara  umum  peradilan  agama sudah siap   menerima, memeriksa, dan memutus  perkara  sengketa  ekonomi  syariah  yang  diajukan  oleh  para  pihak  yang bersengketa    sesuai    dengan    perintah  Pasal    49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006 tentang Peradilan Agama .
2. Bahwa  secara  umum    sumber  daya    manusia    (SDM)  para  hakim    di  Pengadilan agama  sudah  siap  untuk  menerima,  memeriksa,    memutus    dan    menyelesaikan mempunyai    pengetahuan      tentang  ekonomi  syariah  dan  sejak    diberikannya kewenangan    sengketa ekonomi syariah  ini     kepada  Pengadilan     Agama,   para hakim  telah  diberikan  pelatihan-pelatihan    dan  pengetahuan  mengenai    ekonomi syariah.
3. Bahwa secara   umum  kesiapan  sarana  dan  prasarana  untuk menerima, memeriksa, dan   memutus  perkara  sengketa ekonomi  syariah di PengadilanAgama sudah memadai,  namun  di  beberapa  pengadilan    agama      masih  perlu    penyiapan    gedung  yang memadai.
“Dr.Muhammad Najmi S.HI M.H. menerangkan bahwa selama beliau bertugas di Pengadilan  Agama  sebagai  hakim,  beliau  tidak  pernah  menyelesaikan  perkara ekonomi syariah bahkan beliau menuturkan bahwa seandainya ada pernah masuk perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Polewali Mandar maka harus yang berhak  mengadili  itu  adalah  hakim  yang  sudah  sertifikasi  dan  sudah  pernah mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai sengketa syariah.

## B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama
Apabila upaya penyelesaian melalui perdamaian tidak berhasil, di mana kedua belah pihak  ternyata  tidak  menemui  kata  sepakat  untuk  menyelesaikan  perkaranya  secara  damai maka sesuai dengan ketentuan Pasal 115 R.Bg atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2)  Pasal 18 ayat  (2)  PERMA  hakim  harus  melanjutkan  pemeriksaan  perkara  tersebut  sesuai  dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, perkara tersebut akan diperiksa dan diselesaikan melalui proses persidangan sebagaimana mestinya.
9 Ferawati selaku bagian dari lembaga pengadilan agama polewali mandar 20 maret 2017.
10 Misna Surya wawancara oleh penulis 22 maret 2017
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Penyelesaian  perkara  perbankan  syariah  di  lingkungan  peradilan  agama  akan dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  acara  perdata  sebagaimana  yang  berlaku  di lingkungan  peradilan  umum.  Artinya,  setelah  upaya  damai  ternyata  tidak  berhasil  maka hakim  melanjutkan  proses  pemeriksaan  perkara  tersebut  di  persidangan  sesuai  dengan ketentuan hukum acara perdata yang dimaksud.
Dalam  mengadili  perkara,  hakim  mencari  hukumnya  dari  sumber-sumber  yang sah dan menafsirkannya, untuk kemudian diterapkan pada fakta atau peristiwa konkrit yang ditemukan  dalam  perkara  tersebut Sumber-sumber  hukum  yang  sah  dan  diakui  secara umum,  khususnya  di  bidang  bisnis  adalah  isi  perjanjian,  undang-undang,yurisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan
Adapun  bagi lingkungan peradilan  agama,  sumber-sumber  hukum  yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah setelah Al-Quran dan AS-Sunnah sebagai sumber utama.
Fatwa-fatwa  DSN  yang  dapat  dijadikan  sumber  hukum  dalam  mengadili  perkara perbankan syariah adalah meliputi seluruh fatwa DSN di bidang perbankan syariah. Seperti diketahui  fatwa  tidak  lain  adalah  merupakan  produk  pemikiran  hukum  islam  yang  bersifat kasuistik yang umumnya merupakan respons atas pertanyaan yang diajukan peminta fatwa. Pada dasarnya fatwa memang tidak memiliki daya ikat, baik terhadap peminta fatwa sendiri lebih  lebih  terhadap  pihak  lain. Namun  dalam  mengadili  perkara  perbankan  syariah  di pengadilan  agama,  khususnya  fatwa  DSN  di  bidang  perbankan  syariah,  tampaknya mempunyai kedudukan dan perlu diperlakukan tersendiri. 11

## V. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Penelitian  kualitatif adalah suatu penelitian  yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan  menganalisis  fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap,  kepercayaan,  persepsi, pemikiran,  orang  secara  individual  maupun  kelompok,  berguna  untuk  menemukan  prinsip- prinsip  dan  penjelasan  yang  mengarah  pada  penyimpulan.  Penelitian  kualitatif  bersifat induktif,  peneliti  membiarkan  permasalahan-permasalahan  muncul  dari  data  atau  dibiarkan terbuka untuk interpretasi.
Data  dihimpun  dengan  pengamatan  yang  seksama,  mencakup  deskripsi  dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis  dokumen  dan  catatan-catatan.  Penelitian  kualitatif  tidak  berangkat  dari  dan  untuk menguji teori, tetapi membangun teori, meskipun demikian mustahil peneliti kualitatif tidak memerlukan  teori.  Dalam  konteks  ini,  fungsi  teori  dalam  suatu  kerja  penelitian  kualitatif digunakan  untuk  “menjelaskan  atau  mengklarifikasi”  kecenderungan  fenomena-fenomena, peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap,  kepercayaan,  persepsi,  pemikiran,  subjek  yang  diteliti. Kebanyakan  penelitian  kualitatif  bersifat  deskriptif  dan  eksplanatori.  Beberapa  penelitian memberikan deskripsi tentang situasi yang kompleks, dan arah bagi penelitian selanjutnya.
1. Peluang dan tantangan pengadilan agama polewali mandar itu tidak di mamfaatkan dengan baik dimana pengadilan agama polewali mandar hanya mensosialisasikan perkara perkara yang menjadi konpotensi absolud di dalam web pengadilan agama polewali mandar tidak di lakukan secara lansung.
11 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Prenada Media. 2005).
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
2. Berdasarkan  hasil    wawancara  dari  pihak  perbankkan  syariah    penulis menyimpulkan bahwasanya sengketa ekonomi syariah itu memang pernah ada dan terjadi di bank tersebut hanya saja mereka menyelesaikan secara kekeluargaan dan ketika  mereka  tidak  mampu  menyelesaikan  maka  di  alihkan  ke  pengadilan  negri bukan pengadilan agama padahal sengketa syariah semenjak berubahnya UU no 7 tahun  1989  menjadi  UU  no  3  tahun  2016  itu  segala  perkara  yg  berkaitan  dengan ekonomi syariah itu menjadi konpotensi absolud pengadilan agama.

## B. Saran
untuk  menemukan  sebuah  jawaban  dari  apa  yang  menjadi  pertanyaan  selama  ini bahwa  pengadilan  agama  polewali  mandar  tidak  pernah  menerimah  perkara  sengketa ekonomi syariah perlu kita cermati bahwa perkara ekonomi syariah sangat minim terjadi di daerah polewali mandar mengapa demikian di karenakan persoalan tidak berjalannya sebuah sistem  yang  berupa  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  pihak  perbankkan  syariah.  Ketika sosialisasi ini terjadi maka penulis yakin penerapan perkara ekonomi syariah berjalan dengan baik sebab sudah banyak hakim-hakim yang mampu menerapkan hukum syariah.

## Daftar Pustaka
Aripin  Jaenal, Peradilan  Agama  dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  di  Indonesia Jakarta: Kencana,  2008  Roihan  A  Rosyd, Hukum  Acara  Peradilan  Agama Jakarta:
RajaGrafindo Persada.2003), 25-27
Mujahidin ahmad, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman .
Dalam bukunya Harahap M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-UndangNo. 7 Tahun 1989 Pustaka Kartini, Jakarta, 1997
Tri Whyudi Abdullah, Peradilan Agama di Indonesia Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 87
Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan , Rineka Cipta, Jakarta, 1993
Harahap  M  Yahya,  hlm.,137 Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama No.  7 Tahun 1989 Pustaka Kartini, Jakarta, 1997
Anshori  Abdul  Ghofur, peradilan  Agama  di  indonesia  pasca    No.  3  Tahun2006  (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan .
Tri Whyudi Abdullah, Peradilan Agama di Indonesia Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
Burhanuddin, Hukum Bisnis Syari’ah Yogyakarta: UII Press, 2011.
Al quran kementrian agama dalam bentuk aplikasi surah Surat An-Nisa` ayat: 58, 65 dan 105 .Al-Maidah ayat: 45. Surat Saad ayat: 26
Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, http://amirsyampa.blogspot.com/2012/01/makalah-peran-peradilan-agama-dalam.html, Abdul  Ghofur  Anshori, peradilan  Agama  di  indonesia  pasca    No.  3  Tahun2006  Sejarah, Kedudukan dan Kewenanga