## Exit Plan Terhadap Clerical Eror Pada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap: Sebuah Upaya Preventif Terwujudnya Putusan Non-Executable
Ghansham Anand* dan Xavier Nugraha** ghansam@unair.ac.id *Universitas Airlangga **Kantor Hukum & Mediasi “Dr. Tonic Tangkau, S.H., M.H. & Rekan”

## Abstract
This study aims to firstly analyze clerical errors in court decisions that have permanent legal force and secondly analyze related legal remedies for clerical errors in court decisions that  have  permanent  legal  force.  This  research  is  a  doctrinal  research  with  a  statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study are that first, a clerical error in a court decision that has permanent legal force is an error that is minor in nature or in the form of an accident and is not related to the substance of the judge’s legal considerations and this error can be corrected by the court, even after the judge makes a decision. . Second, legal remedies that can be filed against typos in decisions that have legal force consist of various kinds, but generally the right one is through an application. It is based on nature, complexity, time, cost, and evidentiary. Media Iuris Vol. 5 No. 2, June 2022                                                                                p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v5i2.36402                                                                                         e-ISSN: 2621-5225
Article history: Submitted 7 June 2022; Accepted 19 June 2022; Available online 30 June 2022.
Keywords:
Clerical Eror; Non-Executable Judgement; Legal Action.
Copyright © 2022 Ghansham Anand dan Xavier Nugraha. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk pertama menganalisis kekeliruan pengetikan ( clerical  eror ) dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan kedua menganalisis terkait permohonan terhadap adanya kekeliruan pengetikan ( clerical eror ) dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini adalah penelitian hukum ( doctrinal research ) dengan pendekatan perundang- undangan ( statute  approach ), pendekatan konseptual ( conceptual  approach ), dan pendekatan kasus (case approach). Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama kekeliruan pengetikan ( clerical  eror ) pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah kesalahan yang sifatnya ringan atau berbentuk ketidaksengajaan dan tidak berkaitan dengan substansi pertimbangan hukum hakim dan kesalahan ini dapat diperbaiki oleh pengadilan, meskipun setelah hakim menjatuhkan putusan. Kedua, exit  plan yang dapat diajukan terhadap adanya kekeliruan pengetikan pada putusan yang berkekuatan hukum terdiri dari beraneka ragam, namun umumnya yang tepat adalah melalui permohonan.
Hal ini didasarkan pada hakikat, kompleksitas, waktu, biaya, dan pembuktian. Kata Kunci: Clerical Eror ;
Putusan Non- Executable ; Exit Plan.
Ghansham Anand dan Xavier Nugraha: Exit Plan Terhadap...

## Pendahuluan
Peter Mahmud Marzuki menguraikan di dalam artikelnya: 1 “ To  reach  an equitable decision, a court may not strictly rely upon the textual wording of a statutory provision. Rather, it must broadly interpret the text to find the intention of the lawmaker (penebalan oleh penulis) (terjemahan bebas: “Untuk mencapai keputusan yang adil, pengadilan mungkin tidak sepenuhnya bergantung pada kata-kata secara tekstual dari ketentuan undang-undang. Melainkan harus menginterpretasikan teks secara luas untuk menemukan maksud pembuat undang-undang.”) Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu esensi dari adanya interpretasi adalah untuk memahami kehendak pembentuk undang-undang atau oleh Shidarta disebut juga dengan interpretasi historis (subjektif). 2 Adanya pendapat tersebut, apabila dikorelasikan dengan memahami suatu ketentuan di dalam undang- undang dasar, maka hal yang wajib dilakukan adalah dengan membaca naskah komprehensif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang notabene berisi perdebatan terkait lahirnya suatu pasal di dalam UUD NRI 1945. 3
Dari naskah komprehensif UUD NRI 1945 yang menguraikan terkait salah satu latar belakang lahirnya frasa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka” yang ada pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI: 4 “Jadi, penanganan perkara itu tuntas, final, tidak  lari kemanamana dan yang berikutnya mungkin yang juga punya peran administrative , itulah rumusan dari pada yang dikatakan kekuasaan kehakiman itu harus merdeka.”, maka dapat dimaknai bahwa salah satu
1 Peter Machmudz Marzuki, ‘The Functions of Principle as the Basis of Court Decision in Hard Cases’ (2021) 36 Yuridika.[394].
2 Shidarta menguraikan, bahwa penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu (sejarah undang-undang) disebut sebagai interpre- tasi historis (subjektif). Selebihnya lihat Shidarta, Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis (Genta Publisher 2013).[170].
3 Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty and Alya Anira, ‘Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator’ (2020) 15 Rechtidee.[7].
4 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses,  Dan  Hasil  Pembahasan  1999-2002,  Buku  VI  Kekuasaan  Kehakiman (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010).[393].
esensi dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah dapat terselesaikannya suatu perkara tersebut sampai tuntas.
Dalam perkara perdata, kata “tuntas” tersebut ada kalanya tidak dapat dimaknai hanya sampai lahirnya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht  van  gewjisde ), namun harus dimaknai juga dengan putusan tersebut dapat dieksekusi. 5 Namun, ada kalanya terhadap putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat dieksekusi, karena berbagai macam permasalahan. Adapun contoh permasalahan terkait tidak dapat dieksekusinya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap, yaitu objek perkara ternyata milik Pemerintah, obyek eksekusi telah berpindah kepada pihak ketiga sehingga tidak dapat dilakukan sita eksekusi, obyek eksekusi tidak jelas keberadaannya, obyek yang tertulis di putusan pengadilan tidak tepat, dan sebagainya. Munculnya kondisi tidak dapat dikuasainya objek, padahal telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ini, oleh Kris Putra Santoso di dalam tesisnya disebut sebagai “menang di atas kertas”, 6 padahal menurut Liu Yong di dalam artikelnya: 7 “ When judgments are not executed, the law is worth nothing ”.
Salah satu problematika yang cukup sering terjadi, sehingga tidak dapat dieksekusinya objek dari putusan pengadilan adalah obyek yang tertulis di putusan pengadilan tidak tepat. Maksud dari obyek yang tertulis di putusan pengadilan tidak tepat adalah penulisan objek pada putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Memang, pada hakikatnya, sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan: “… penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.” yang paralel dengan
5 Ada kondisi-kondisi putusan perdata berkekuatan hukum tetap tersebut tuntas tanpa perlu adanya eksekusi, misal gugatan penggugat tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard ), gugatan ditolak, gugatan dicabut, dan sebagainya.
6 Kris Putra Santoso, ‘Upaya Hukum Penggugat Atas Putusan. Pengadilan Yang Tidak Berkepastian Hukum’ (Universitas Airlangga 2020).[7].
7 Liu Yong, ‘Tantan Shen Zhi Fenli De Biyaoxing (A Discussion Of The Need To Separate Adjudication From Execution)’ (1984) 3 Fazhi Jianshe.[146].
Ghansham Anand dan Xavier Nugraha: Exit Plan Terhadap...
pendapat terkemuka dari  guru besar University of Leiden, Jan Drion: 8 “ when a doctor makes a mistake, he buries it; when a judge makes a mistake, it becomes the law of the land” , maka dapat dipahami bahwa hakim dituntut untuk cermat, teliti, hati-hati, dan tidak diperkenankan untuk salah. Namun, sebagaimana adagium hukum klasik: 9 “ errare  humanum  est  turpe  in  errore  perseverare ” (terjemahan bebas: “membuat kesalahan adalah manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankannya), maka hakim yang notabene juga merupakan manusia ini tentunya sangat berpotensi untuk membuat kesalahan, terutama kesalahan penulisan identitas objek pada putusan pengadilan.
Sebagaimana adagium hukum: 10 “ judicia  sunt  tanquam  juris  dicta,  et  pro veritate accipiuntur (putusan merupakan penerapan hukum dan diterima sebagai suatu kebenaran)” yang memiliki kedalaman makna, bahwa suatu penerapan hukum dapat terlihat dari suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka terkait dengan contoh nyata adanya kesalahan penulisan identitas objek pada putusan pengadilan ini dapat dilihat di dalam perkara register nomor Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Rah. Dalam perkara tersebut, pada pokoknya gugatan penggugat  yang teregister dengan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan salah satu amar putusannya: “Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 196 Kelurahan Raha II, Surat Ukur No. 147 Tanggal 27 Februari 1987 adalah sah milik almarhum La Ato;”, padahal dalam proses pemeriksaan perkara a quo dan seluruh fakta yang dihadirkan hanya merujuk pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196 Kelurahan Raha II, Surat Ukur No. 147 Tanggal 27 Februari 1984. Hal ini menujukan, bahwa adanya kekeliruan penulisan identitas objek pada putusan pengadilan sangat mungkin terjadi.
Adanya kekeliruan penulisan identitas objek pada putusan pengadilan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah tersebut memang terlihat minor, yaitu hanya pada
8 J Drion, Stare Decisis - Hetgezag van Precedenten (The Hague 1950).[142–170].
9 Veronica Komalawati, ‘Quo Vadis Malpraktik Profesi Dokter Dalam Budaya Hukum Indonesia’ (2018) 3 Jurnal Bina Mulia Hukum.[10–11].
10 Hans W Baade, ‘The Casus Omissus: A Pre-History of Statutory Analogy’ (1994) 20 Syracuse Journal of International Law and Commerce.[74].
perbedaan tahun pada surat ukur (seharusnya 1984, namun ditulis 1987), namun perbedaan minor ini tentunya berpotensi menyebabkan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut menjadi tidak dapat dieksekusi ( non-executable ), karena adanya perbedaan identitas antara sertipikat di dalam putusan dengan sertifikat yang tercatat pada data Badan Pertanahan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Badan Pertanahan), apalagi ketika kesalahan pengetikan tersebut adalah kesalahan pada nomor sertipikat dan tahun sertipikat, maka sudah pasti putusan tersebut tidak dapat dieksekusi.
Adapun problematika kesalahan penulisan identitas objek pada putusan pengadilan tersebut tentunya tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan terkait dengan upaya konkrit yang dapat dilakukan. Jika mendasarkan pada perkara register nomor Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Rah., maka terlihat pada upaya yang diajukan adalah permohonan penetapan. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan dengan tepat atau tidaknya kesalahan penulisan identitas objek pada putusan pengadilan tersebut terkualifikasi sebagai kesalahan pengetikan ( clerical eror ) sebagaimana dalil Turut Tergugat II pada perkara register nomor Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Rah. ( in casu : Badan Pertanahan Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Muna), sehingga dapat digunakan permohonan (gugatan voluntair ). 11 Seandainya benar ( quod non )  kesalahan  penulisan  identitas  objek  pada  putusan  pengadilan  terkualifikasi sebagai clerical eror , maka hal ini tentunya memimbulkan pertanyaan turunan terkait batasan kesalahan pengetikan yang terkualifikasi sebagai clerical eror . Oleh sebab itu harus ada exit plan yang dimiliki dalam hal menghadapi problematika seperti ini.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah di dalam artikel
ini adalah pertama kekeliruan pengetikan ( clerical eror ) dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan kedua permohonan terhadap adanya kekeliruan pengetikan ( clerical eror ) dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
11 Ade Kosasih, ‘Analisa Kritis Gugatan Voluntair Terhadap Praktik Maladministrasi Di Bidang Pelayanan Publik’ (2016) 3 JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Kea- gamaan.[11].
Ghansham Anand dan Xavier Nugraha: Exit Plan Terhadap...
Adapun tujuan dari artikel ini adalah pertama menganalisis kekeliruan pengetikan ( clerical eror ) dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan kedua menganalisis terkait permohonan terhadap adanya kekeliruan pengetikan ( clerical eror ) dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan di dalam artikel ini adalah penelitian hukum ( doctrinal  research ). Menurut Peter Mahmud Marzuki pada pokoknya penelitian hukum adalah kegiatan know-how , bukan know-about yang notabene dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. 12 Adapun isi hukum yang hendak dipecahkan di dalam artikel ini adalah pertama kekeliruan pengetikan
( clerical eror ) dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan kedua permohonan terhadap adanya kekeliruan pengetikan ( clerical eror ) dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute  approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan kasus ( case approach ). Adapun bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji isu hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. 13 Dari bahan-bahan yang diperoleh tersebut, para penulis melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang ada tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.
Kekeliruan Pengetikan ( Clerical Eror ) Dalam Putusan Pengadilan Yang

## Berkekuatan Hukum Tetap
Bachtiar menguraikan: 14 “Jadi suatu masalah yang hendak dipecahkan
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media 2017).[60].
13 Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia (Deepublish 2019).[62].
14 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum (Deepublish 2021).[84].
sangat tergantung pada pengetahuan peneliti untuk mengetahui masalahnya sendiri. Itulah sebabnya seorang peneliti hukum dituntut untuk mengenal dan memahami konsep hukum yang hendak ditelitinya terlebih dahulu, sehingga dapat memahami apa yang menjadi masalah penelitiannya”. Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa hal pertama yang harus dilakukan oleh peneliti hukum adalah memahami konsep hukum yang hendak ditulisnya. Hal ini paralel pula dengan asas hukum: 15 “ primo executienda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio,  sive  lex  sine  argumentis”. (terjemahan bebas: “perkataan adalah hal yang pertama diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum”). Oleh sebab itu, sebelum diuraikan terkait dengan kekeliruan pengetikan ( clerical eror ) dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan diuraikan terlebih dahulu terkait konsep hukum terkait kekeliruan pengetikan ( clerical eror ).
Secara leksikal, di dalam Black’s Law Dictionary clerical eror : 16 “ an eror resulting from a minor mistake or inadvertence and not from judicial reasoning or determination;esp., a drafter’s or typist’s technical eror  that can be rectified without serious doubt about the correct reading. among the numberless possible examples of clerical errors are omitting an appendix from a document; typing an incorrect number; mis- transcribing or omitting an obviously needed word; and failing to log a call. A court can correct a clerical error in the record at any time, even after judgment has been entered. See Fed. R. Civ. P. 60(a); Fed. R. Crim. P. 36. Also termed scrivener’s error; vitium clerici. See - Vitium Scriptoris ”.
Dari ketentuan di dalam Black’s Law Dictionary tersebut, dapat dipahami: 1) clerical eror di dalam putusan pengadilan adalah kesalahan yang sifatnya ringan atau berbentuk ketidaksengajaan dan tidak berkaitan dengans substansi pertimbangan hukum hakim dan kesalahan ini dapat diperbaiki oleh pengadilan, meskipun setelah hakim menjatuhkan putusan; 2) clerical eror di dalam peraturan perundang- undangan adalah kesalahan pada pengetikan yang sifatnya tidak disengaja yang
15 Febrian Dirgantara and others, ‘Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada?’ (2020) 8 Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.[608].
16 Bryan A Garner, Black’s Law Dicitionary (10th edn, Thomsons Reuters 2014).[659].
Ghansham Anand dan Xavier Nugraha: Exit Plan Terhadap...
notabene dapat diperbaiki tanpa keraguan dari pembaca tentang pembacaan yang benar; dan 3) kesalahan terkait penomoran terkualifikasi sebagai clerical eror .
Sebelum diuraikan lebih lanjut terkait clerical  eror dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka perlu dipahami terkait dengan “salah ketik” pada produk hukum yang ada. Adapun bentuk kesalahan pengetikan ini sejatinya dapat ditemukan di berbagai macam produk hukum, meskipun pada hakikatnya suatu produk hukum seyogyanya dituntut untuk sempurna, tanpa ada cacat sedikitpun, sebagaimana asas hukum: 17 “ id perfectum est quod ex omnibus suis partibus constat, et nihil perfectum est dum aliquis restat agendum . (terjemahan bebas: “Sesuatu disebut sempurna ketika terdiri dari semua bagiannya, dan tidak dapat disebut sempurna, ketika ada hal yang tersisa untuk dilakukan). Adapun contoh beberapa produk hukum tersebut:
1. Peraturan perundang-undangan
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan “ zero mistakes  principle (asas tidak ada kesalahan)”, “ principle  of  corefness (asas bertindak cermat)” 18 dan “asas kejelasan rumusan” yang notabene merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 19 , maka seyogyanya tidak ada kesalahan pengetikan ( clerical eror ), namun ternyata kesalahan ketik ini masih ditemukan. Adapun contoh salah ketik (clerical  eror ) di dalam peraturan
17 Appleton Morgan, An English Version of Legal Maxims With the Original Forms, Alphabetically Arranged, and an Index of Subjects (Robert Clarke & Company 1878).[95].
18 Asas ini bermakna, bahwa dalam melakukan tindakan administrasi negara harus cermat agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, ketika akan diundangkan seyogyanya pembentuk peraturan perundang-undangan memastikan tidak ada salah pengetikan sebelum diundangkan. Selebihnya lihat Muhammad Sadi Is and Kun Budianto, Hukum Administrasi Negara (Kencana 2021).[84].
19 Dari penjelasan  Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, diuraikan: “Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah , serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya (penebalan oleh penulis), maka dapat dipahami bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan seyogyanya berhati-hatu dalam memilih “pilihan kata atau istilah”, sehingga seyogyanya salah ketik ( clerical eror ) juga harus dihindari.
perundang-undangan misal:
a. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020) yang mengatur: “Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:…”, padahal tidak ada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 11/2020 (hanya ada Pasal 5 UU 11/2020).
b. Pasal 244 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU) mengatur: “tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.”, padahal tidak ada Pasal 244 ayat (1) UU KPKPU (hanya ada Pasal 244 UKPKPU) Hal ini juga menjadi salah pertimbangan hukum hakim ( ratio  decedendi ) pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  015/PUU-III/2005, tanggal 14 Desember 2005: “Bahwa, walaupun demikian, mengenai tercantumnya kata “ayat (1)” dalam rumusan Pasal 244 huruf c di atas, Mahkamah berpendapat telah terjadi kekurang cermatan dalam penulisan ( clerical error )  kata “ayat (1)” dalam
Pasal 244 huruf c dimaksud...”
2. Akta notaris
Pada prinsipnya, sebagaimana Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Diubah Oleh Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur: “1) Isi Akta dilarang untuk diubah dengan: a. diganti; b. ditambah; c. dicoret; d. disisipkan; e. dihapus; dan/ atau f. ditulis tindih.”, maka dapat dipahami bahwa akta notaris tidak bisa sembarangan diubah dengan dasar adanya salah ketik. Contoh salah ketik di dalam akta notaris nama salah satu pihak di Akta Notaris tersebut adalah “Budi”, namun ditulis “Bidi”, maka terlihat ada perbedaanhuruf (berbeda huruf “u” dan “i”).
3. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
Sebagaimana diuraikan di atas, pada hakikatnya putusan pengadilan itu tidak
Ghansham Anand dan Xavier Nugraha: Exit Plan Terhadap...
diperkenankan adanya salah ketik, namun tidak bisa dipungkiri pula fakta terkait begitu banyaknya jumlah perkara yang masuk di pengadilan. Misal, berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung 2020, terlihat bahwa jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2020 adalah 20.554 yang notabene meningkat 6,07% jika dibandingkan pada tahun 2019 yang menerima 19.369 perkara. 20 Begitu banyaknya jumlah perkara yang masuk yang notabene tidak berbanding lurus dengan jumlah hakim yang tentunya berkonsekuensi logis hakim menjadi over  capacity (melebihi kapasitas) dalam menangani perkara. Bahkan, ada kalanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang salah ketik tersebut, berawal dari pengadilan negeri, namun hingga banding dan bahkan kasasi tetap ada salah ketik. Adapun beberapa contoh putusan yang salah ketik:
a.  Salah satu amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 20P/HUM/2017:
“Memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib..”, padahal yang diperkarakan adalah Dewan Perwakilan Daerah, sehingga seharusnya “Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah”. 21
b.  Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Rah. 22
Dalam perkara tersebut, pada pokoknya gugatan penggugat  yang teregister dengan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan salah satu amar putusannya: “Menyatakan Sertifikat
20 Tim Pokja Tahunan MARI, Laporan  Tahunan  2020  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan (Mahkamah Agung 2020).[93].
21 As’ad Mehdi Zamzani, ‘Analisis Kewenangan Perbaikan Atas Putusan Salah Ketik Dalam Putusan Nomor 20P/HUM/2017’ (2020) 7 Novum Jurnal Hukum.[2].
22 Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura yang mengatur: “1) Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkuasa dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.”, dapat dipahami secara a contra rio , bahwa lebih dari 14 (empat belas) hari tidak ada upaya hukum banding, maka putusan tersebut terkualifikasi sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lihat Oleh sebab itu, karena berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Raha pengajuan banding terhadap perkara a quo dicabut, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
Hak Milik Nomor 196 Kelurahan Raha II, Surat Ukur No. 147 Tanggal 27 Februari 1987 adalah sah milik almarhum La Ato;”, padahal dalam proses pemeriksaan perkara a  quo dan seluruh fakta yang dihadirkan hanya merujuk pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196 Kelurahan Raha II, Surat Ukur No. 147 Tanggal 27 Februari 1984 .
Sebagai catatan, tidak semua salah ketik yang ada di dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dikualifikasikan sebagai clerical eror . Ada hal-hal yang memang murni merupakan kesalahan hakim yang substantif dalam memutus yang notabene merupakan wujud ketidaktelitian dari hakim. Adapun hal-hal tersebut, yaitu pertama putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut memang tidak memenuhi syarat formil. Di dalam putusan terdapat syarat formil yang harus dipenuhi. Misal dalam putusan pidana, sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 yang mengatur: 23 “1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan pertama memuat: a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; e. 16 tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; h.
23 Priandhika Abadi Noer, ‘Tingkat Kebatalan “Batal Demi Hukum” Nya Surat Putusan Pemidanaan Di Pengadilan Tingkat Pertama Ketentuan Pasal 197 KUHAP’ (2020) 8 Jurnal Independent.[331].
Ghansham Anand dan Xavier Nugraha: Exit Plan Terhadap...
pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan  tindak  pidana  disertai  dengan  kualifikasinya  dan  pemidanaan  atau tindakan yang dijatuhkan; i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam’tahanan atau dibebaskan; l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera”. Adapun akibat hukum dari tidak dipenuhinya syarat pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016, kecuali huruf g tersebut, maka sesuai Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan pidana tersebut batal demi hukum ( nieteg van recht ). Tidak bisa kemudian dengan dasar kelalaian hakim, misal dalam tidak menuliskan: “DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” di kepala putusan kemudian, diajukan kesalahan ini dikualifikasikan sebagai clerical eror dan dilakukan perbaikan.
Terkait dengan syarat-syarat formil ini, dalam putusan perkara perdata juga ada. Salah satunya dapat ditemukan di dalam Pasal 184 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR) yang mengatur: “Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan- alasan keputusan itu: begitu juga keterangan, yang dimaksud pada ayat keempat pasal 7. Reglemen tentang Aturan Hakim dan Mahkamah serta Kebijaksanaan Kehakiman di Indonesia dan akhirnya keputusan pengadilan, negeri tentang pokok perkara dan tentang banyaknya biaya, lagi pula pemberitahuan tentang hadir  tidaknya  kedua  belah  fihak  pada  waktu  mengumumkan  keputusan  itu”.
Apabila tidak dipenuhi, maka tidak bisa dengan dalil salah ketik, maka hal tersebut diperbaiki. Misal, hakim lupa menuliskan posita dari Penggugat, maka tidak bisa dalil clerical eror dilakukan perbaikan
Kedua , terkait dengan substansi di dalam pertimbangan hukum hakim.
Dalam hal terdapat pertimbangan hukum hakim yang merupakan pokok perkara, maka tidak bisa dengan dasar kesalahan pengetikan, maka pertimbangan hukum
hakim tersebut dirubah. Apalagi, ketika pertimbangan hukum hakim tersebut merupakan salah satu argumentasi yang digunakan di dalam pengajuan upaya hukum tertentu. Hal ini tentunya logis, karena jika suatu pertimbangan hukum hakim yang diajukan perbaikan adalah yang menjadi materi upaya hukum, maka tentunya hal ini adalah “penyiasatan” terhadap upaya hukum yang sedang diajukan tersebut dan upaya hukum yang diajukan tersebut tidak memiliki esensi.
Adanya kesalahan pengetikan ( clerical eror ) ini sejatinya memang bisa dibilang bukan tidak memiliki akibat hukum (nihil akan akibat hukum), namun harus diperhatikan juga terkait sejauh mana akibat hukum dari kesalahan pengetikan putusan ini. Dalam hal kesalahan pengetikan tersebut tidak merupakan materi pokok perkara, namun sifatnya adalah murni clerical eror , maka hal ini tidak bisa dikualifikasikan ke dalam gugatan yang kabur ( obscuur libel ) dan tidak menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard ). Hal ini, paralel pula pertimbangan hukum hakim Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.AB: “Bahwa kekeliruan atau kesalahan penulisan identitas tidaklah boleh didekati secara sempit kaku ( strict  law ) tetapi harus didekati dengan  lentur  (fleksibel).  Apabila  kekeliruan  itu  sangat  kecil  dan  tidak  berarti maka dapat atau harus ditolerir karena kekeliruan tersebut dikatagorikan sebagai kesalahan pengetikan, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Hakim sendiri dalam berita acara maupun putusan. Bahwa kesalahan penulisan nama Tergugat yaitu dalam gugatan ditulis Welmina Pundehokang padahal nama Tergugat yang benar adalah Wilhelmina Pudehokang, oleh Majelis Hakim dianggap dan dikatagorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat dirobah oleh Hakim dalam berita acara maupun putusan, karena yang dimaksud oleh Penggugat dan yang hadir dipersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penggugat ; Dengan demikian alasan eksepsi Tergugat menyangkut kesalahan penyebutan identitas Tergugat, merupakan alasan yang tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan (penebalan oleh penulis)”.
Dalam perkara pidana, bahkan di dalam Penjelasan Pasal 197 ayat (2)
KUHAP diuraikan: “Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi
Ghansham Anand dan Xavier Nugraha: Exit Plan Terhadap...
kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum”. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada perkara pidana, secara expressis verbis diatur bahwa sekadar kekeliruan dalam penulisan (clerical eror) tidak bisa menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum. Hal ini paralel pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 PK/Pid.Sus/2013 yang salah satu pertimbangan hukumnya, pada pokoknya adalah: “Kekhilafan dan/ atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikkan putusan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum (Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP)”.
Permohonan Terhadap Adanya Kekeliruan Pengetikan ( Clerical Eror ) Dalam Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap
lskandar Oeripkartawinata menguraikan: 24 “Upaya hukum atau rechtsmiddel itu adalah upaya yang diberikan oleh hukum (dalam arti sempit undang-undang) kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan putusan hakim”. Dari pendapat tersebut, jika disesuaikan dengan adanya clerical  eror pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak bisa dikatakan tepat sepenuhnya, karena konteks upaya hukum bukan melawan putusan hakim, namun lebih tepat melakukan “koreksi” terhadap putusan tersebut, karena tentunya konteks upaya hukum ini bukan adanya pertentangan dengan putusan hakim . Pihak Penggugat sejatinya koheren dengan pertimbangan hakim, namun hanya ingin melakukan tindakan tertentu, sehingga kekeliruan pengetikan yang notabene bukan substansi perkara tersebut dapat diperbaiki dan sebagai upaya preventif  agar  putusan  tersebut  tidak  terkualifikasi  sebagai  putusan  yang non- executable .
Dalam hal adanya kekeliruan pengetikan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sejatinya belum ada aturan yang komprehensif
24 Iskandar Oeripkartawinata, ‘Upaya-Upaya Hukum Yang Dapat Digunakan Oleh Pencari Keadilan Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia’ (1981) 11 Jurnal Hukum & Pembangunan. [443].
mengatur terkait upaya terhadap adanya clerical  eror pada putusan tersebut.
Setidak-tidaknya ada 3 (tiga) potensi upaya yang dapat dilakukan:
1. Mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ( herziening )
Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Sebagaimana Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU MA), diatur: “1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:…c) permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu upaya hukum dapat dilakukan, meskipun ada putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ( herziening ). Hal inilah yang menyebabkan peninjauan kembali disebut juga sebagai upaya hukum luar biasa. 25 Adapun syarat dapat diajukannya peninjauan kembali berdasarkan jika dikaitkan dengan adanya clerical  eror adalah syarat pada Pasal 67 huruf f UU MA :” f.apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”. Memang bukan contoh yang sama secara an sicht, namun terkait dengan adanya upaya hukum peninjauan kembali atas adanya clerical  eror ini dapat melihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2896K/Pdt/2009 yang dalam putusannya, pada pokoknya hakim menjatuhkan sanksi sebesar 185.918.904.75,- = Rp. 139.229. 178,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), padahal harusnya nilai yang dibayarkan Rp139. (seratus tiga puluh sembilan) miliar rupiah, namun justru ditulis, namun Rp. 139.229. 178,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah). Seiring perjalannya waktu, ada pengajuan upaya hukum peninjauan kembali dengan register perkara nomor Nomor 140 PK/Pdt/2015 yang
25 Ahmad Fauzi, ‘Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kem- bali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia’ (2018) 3 Jurnal Hukum dan Peradilan.[142].
Ghansham Anand dan Xavier Nugraha: Exit Plan Terhadap...
walaupun argumennya bukan terkait clerical eror, namun kemudian nilainya berubah menjadi sesuai, yaitu 138.536.678,56 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh enam sen).

## 2. Mengajukan gugatan baru
Setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka ketika ada clerical  eror , maka Penggugat dapat kembali mengajukan upaya hukum gugatan baru ( in casu : dengan nomor register perkara yang berbeda). Pilihan upaya hukum ini mungkin sekilas terkesan yang paling tidak mungkin dipilih, karena berarti Penggugat harus mengulangi proses dari awal dan seolah-olah putusan yang sebelumnya tidak bernilai, padahal hal tersebut tidak sepenuhnya tepat. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Nomor 3 (selanjutnya disebut SEMA 4/2014 Kamar Agama Nomor 3) menguraikan:” Kesalahan ketik pada amar putusan Peninjauan Kembali yang sudah diterima oleh para pihak, apakah kesalahan tersebut cukup direnvoi di Mahkamah Agung atau dengan mengajukan gugatan baru? Diajukan gugatan baru dengan posita mengacu kepada perubahan amar yang salah ketik tersebut , dan bila gugatan tersebut dikabulkan, salah satu amarnya memuat amar putusan bahwa putusan ini berlaku serta merta (penebalan oleh penulis)”.
Dari uraian tersebut, dapat terlihat bahwa solusi konkret yang diajukan agar gugatan terdahulu yang diajukan seolah-olah tidak bernilai adalah dapat digunakannya putusan serta merta ( uitvoerbaar  bij  voorraad ). Adapun dasar hukum dari dapat dilakukannya putusan serta merta ini adalah Pasal 180 HIR yang mengatur: “Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak
kepunyaan”. Dengan demikian, dengan dasar putusan berkekuatan hukum tetap yang sebelumnya ( in  casu : putusan yang pengetikannya salah) dapat digunakan oleh Penggugat untuk meminta putusan serta merta.
3. Permohonan
Dari ketentuan SEMA 4/2014 Kamar Agama Nomor 3 tersebut, dapat terlihat bahwa seolah-olah upaya hukum yang digunakan adalah wajib menggunakan gugatan, namun dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut terlimitasi untuk Kamar Agama. Selain itu, salah satu hakikat dari permohonan menurut Yahya Harahap adalah upaya hukum terhadap permasalahan yang memohonkan penyesuaian kepada pengadilan negeri 26 , sehingga adanya keinginan Penggugat untuk melakukan koreksi terhadap clerical eror agar disesuaikan dengan dokumen dan fakta hukum yang ada di persidangan bisa dibilang tidak bertentangan dengan hakikat permohonan itu sendiri.
Dari berbagai uraian upaya yang ada, tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan dan tentunya harus disesuaikan dengan fakta hukum yang terjad. Perlu ada suatu exit  plan dalam menghadapi problematika terkait clerical  eror tersebut. Menurut penulis, secara umum, upaya yang tepat dalam hal adanya clerical eror pada sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah melalui permohonan. Adapun landasan penulis:
Tabel. 1 Uraian Alasan Penggunaan Upaya Permohonan Terhadap Adanya Clerical Eror Pada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Nomor Indikator Alasan Permohonan Uraian Alasan 1. Hakikat Hakikat permohonan adalah bukan persengketaan, namun penyesuaian, sehingga adanya keinginan Penggugat untuk melakukan koreksi terhadap clerical
eror agar disesuaikan dengan dokumen dan fakta hukum yang ada di persidangan bisa dibilang dengan hakikat dari permohonan.
26 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika 2019).[30].
Ghansham Anand dan Xavier Nugraha: Exit Plan Terhadap...
2. Kompleksitas Adanya permohonan ini prosesnya jauh lebih sederhana daripada gugatan, apalagi gugatan baru. 3. Waktu Proses permohonan tidak selama upaya yang lain lain, apalagi gugatan baru yang notabene terdapat proses banding, kasasi, bahkan dapat diajukan peninjauan kembali. 4. Biaya Adanya biaya permohonan lebih murah daripada upaya lain, apalagi ketika menghitung biaya-biaya teknis lain. 5. Pembuktian Dengan mendasarkan bukti-bukti yang digunakan pada gugatan sebelumnya dan putusan berkekuatan hukum tetap yang keliru pengetikannya, maka sudah cukup untuk mengajukan permohonan, sehingga bisa dibilang pembuktiannya lebih sederhana.

## Sumber: Hasil pengelolaan penulis
Adanya penggunaan upaya permohonan terhadap adanya kekeliruan pengetikan ( clerical  eror ) dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ini bisa terlihat pada Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Rah. permohonan ini berawal dari gugatan penggugat yang petitumnya di dalam putusan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 18 Februari 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Rah yang pada pokoknya objeknya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 196 Kelurahan Raha II, Surat Ukur No. 147 Tanggal 27 Februari 1987. Bahwa, ternyata terdapat kekeliruan, beruapa kesalahan ketik yaitu pada penulisan tahun sertipikat a quo (tertulis 1987, padahal seharusnya 1984), sehingga juga telah terikut dalam putusan yang telah diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a
quo dengan amarnya objek sertipikat yang keliru pula.
Dalam proses pembuktian, maupun pada bukti-bukti yang dihadirkan pada putusan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 18 Februari 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Rah, baik oleh Penggugat, maupun Tergugat didapati fakta hukum bahwa objeknya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 196 Kelurahan Raha II urat Ukur No. 147 Tanggal 27 Februari 1987. Kesalahan pengetikan (clerical eror) terkait sertipikat tersebut, hanya pada diktum putusan,
sementara di dalam pertimbangan hukum hakim (ratio  decedendi ) telah tepat.
Kondisi objek sertipikat a quo, juga telah dipastikan melalui pemeriksaan setempat, sebagaimana dalam proses persidangan perkara Register Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Rah. Adapun bukti-bukti yang berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan pemohon hanya 2 (dua), yaitu Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah., tanggal 4 Desember 2018 dan Fotokopi Hasil Cetak ( Print Out ) dari Foto Sampul dan Isi Salinan Buku Tanah Hak Milik atas nama Syahrir Ato.
Adapun pertimbangan hakim terkait kewenangan hakim dalam memeriksa permohonan ini: “bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena perkara a  quo diajukan dalam bentuk permohonan oleh para Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha tentang kesalahan ketik dalam produk putusan Pengadilan Negeri Raha yang belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang tentang tata cara perbaikannya dan permohonan tersebut tidak termasuk dalam kategori permohonan yang terlarang untuk diajukan menurut hukum maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Raha haruslah dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo , dengan demikian eksepsi bagian pertama para Termohon tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;” Dari pertimbangan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa landasan dapat digunakannya upaya permohonan di pengadilan negeri: 1) belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang tentang tata cara perbaikan salah ketik di dalam putusan; 2) permohonan ini tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka memastikan, bahwa objek sertipikat a quo benar-benar hanya salah ketik, hakim dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Rah selain mempelajarai bukti-bukti yang ada, juga mempelajari berkas arsip perkara Register Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Rah ( in casu : perkara yang pengetikannya keliru). Hal ini terlihat dari pertimbangan hukum: “Menimbang, bahwa selain berkas perkara permohonan a quo, untuk menambah keyakinkan, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo juga telah membaca dengan seksama arsip berkas
Ghansham Anand dan Xavier Nugraha: Exit Plan Terhadap...
perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah beserta seluruh lampirannya, dimana setelah mencermati …”. Hal inilah yang kemudian membuat hakim yakin untuk menetapkan pada pokoknya bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 196 Kelurahan Raha II Surat Ukur Nomor 147 tanggal 27 Februari 1987, seharusnya berbunyi: “Sertifikat Hak Milik Nomor 196 Kelurahan Raha II Surat Ukur Nomor 147 tanggal 27 Februari 1984”.
Adanya upaya permohonan ini bisa dibilang sebagai sebuah terobosan hukum dari belum diaturnya secara komprehensif terkait dengan adanya kekeliruan pengetikan ( clerical eror ) pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibiarkan tetap ada kekeliruan pengetikan, maka hal ini bisa membuat putusan tersebut tidak dapat dieksekusi ( non-executable ), oleh sebab itu bisa dibilang upaya ini adalah upaya preventif terhadap lahirnya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang non-executable .

## Kesimpulan
Kekeliruan pengetikan ( clerical  eror ) pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah kesalahan yang sifatnya ringan atau berbentuk ketidak sengajaan dan tidak berkaitan dengan substansi pertimbangan hukum hakim dan kesalahan ini dapat diperbaiki oleh pengadilan, meskipun setelah hakim menjatuhkan putusan. Adapun upaya yang dapat diajukan terhadap adanya kekeliruan pengetikan pada putusan yang berkekuatan hukum terdiri dari beraneka ragam, namun umumnya yang tepat adalah melalui permohonan. Hal ini didasarkan pada hakikat, kompleksitas, waktu, biaya, dan pembuktian.

## Daftar Bacaan

## Buku
Appleton Morgan, An  English  Version  of  Legal  Maxims  With  the  Original  Forms, Alphabetically Arranged, and an Index of Subjects (Robert Clarke & Company 1878).
Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum (Deepublish 2021).
Bryan A. Garner, Black’s Law Dicitionary (10 edn, Thomsons Reuters 2014).
Hans W. Baade, ‘The Casus Omissus: A Pre-History of Statutory Analogy’ (1994) 20 Syracuse Journal of International Law and Commerce.
J. Drion, Stare decisis - Hetgezag van precedenten (The Hague 1950).
Muhammad Sadi Is dan Kun Budianto, Hukum Administrasi Negara (Kencana 2021).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media 2017).
Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia (Deepublish 2019).
Shidarta, Hukum  Penalaran  dan  Penalaran  Hukum:  Buku  1  Akar  Filosofis (Genta Publisher 2013).
Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Latar  Belakang,  Proses,  Dan  Hasil  Pembahasan  1999- 2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi 2010).
Tim Pokja Tahunan MARI, Laporan  Tahunan  2020  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Optimalisasi  Peradilan  Modern  Berkelanjutan (Mahkamah Agung 2020).
Yahya Harahap, Hukum  Acara  Perdata:  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika 2019).

## Jurnal
Ade Kosasih, ‘Analisa Kritis Gugatan Voluntair Terhadap Praktik Maladministrasi Di Bidang Pelayanan Publik’ (2016) 3 JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan.
Ahmad Fauzi, ‘Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia’ (2018) 3 Jurnal Hukum dan Peradilan.
As’ad Mehdi Zamzani, ‘Analisis Kewenangan Perbaikan Atas Putusan Salah Ketik Dalam Putusan Nomor 20P/HUM/2017’ (2020) 7 Novum Jurnal Hukum.
Febrian Dirgantara and others, ‘Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan
Ghansham Anand dan Xavier Nugraha: Exit Plan Terhadap...
Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada?’ (2020) 8 Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.
Iskandar Oeripkartawinata, ‘Upaya-Upaya Hukum yang Dapat Digunakan Oleh Pencari Keadilan Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia’ (1981) 11 Jurnal Hukum & Pembangunan.
Liu Yong, ‘Tantan Shen Zhi Fenli De Biyaoxing (A Discussion Of The Need To Separate Adjudication From Execution)’ (1984) 3 Fazhi Jianshe.
Peter Machmudz Marzuki, ‘The Functions of Principle as the Basis of Court Decision in Hard Cases’ (2021) 36 Yuridika.
Priandhika Abadi Noer, ‘Tingkat Kebatalan “Batal Demi Hukum” Nya Surat Putusan Pemidanaan Di Pengadilan Tingkat Pertama Ketentuan Pasal 197 KUHAP’ (2020) 8 Jurnal Independent.
Veronica Komalawati, ‘Quo Vadis Malpraktik Profesi Dokter Dalam Budaya Hukum Indonesia’ (2018) 3 Jurnal Bina Mulia Hukum.
Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, dan Alya Anira, ‘Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator’ (2020) 15 Rechtidee.

## Tesis
Kris Putra Santoso, ‘Upaya Hukum Penggugat Atas Putusan Pengadilan Yang Tidak Berkepastian Hukum’ (Universitas Airlangga 2020).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Herzien Inlandsch Reglement.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 73), Sebagaimana Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117) Sebagaimana Diubah Oleh Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) Sebagaimana Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.
How to cite: Ghansham Anand dan Xavier Nugraha, ‘ Exit  Plan Terhadap Clerical  Eror Pada Putusan Yang
Berkekuatan Hukum Tetap: Sebuah Upaya Preventif Terwujudnya Putusan Non-Executable ’ (2022) Vol. 5 No. 2
Media Iuris.
Ghansham Anand dan Xavier Nugraha: Exit Plan Terhadap...
--This page is intentionally left blank--