## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778

## Perlindungan Hukum Dan Faktor Penghambat Pengurusan Hak Cipta Batik Tulis Di Kota Kediri
Zainal Arifin 1 , Mochammad Wachid Hasyim 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Kadiri, Jl. Sersan Suharmaji No.38 Manisrenggo, Kediri, 64128 E-mail:  Indonesiazainal.fh@uniska-kediri.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Kadiri, Jl. Sersan Suharmaji No.38 Manisrenggo, Kediri, 64128 E-mail : Indonesiazainal.fh@uniska-kediri.ac.id
Abstract — The works of Handmade batik in the City of Kediri are original works of the archipelago. Traditional handmade batik in the City of Kediri who are members of five groups of artisans who have been working, no one has a certificate of intellectual property rights in the form of a copyright certificate from the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia. The research questions are: 1. How is the legal protection of handmade batik implemented in Kota Kediri? 2. What are the efforts of the City Government of Kediri in  helping  batik  artisans  to  obtain  batik  art  copyright  certificates  in  Kediri  City?  3.  What  are  the  inhibiting  factors  for  batik copyright  registration  in  Kediri  City  ?.  This  study  uses  juridical  empirical  methods  by  interviewing  informants  and  field observations.  The  results  are  found  to  be  several  inhibiting  factors  why  craftsmen  do  not  have  written  batik  copyright  certificates, namely internal factors and external factors.
Keywords — : Obstacles; Copyright; Batik.

## I. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  menjamin  hak  warga  negara  untuk  mendapatkan perlindungan ciptaanya, termasuk batik tulis sebagai bagian dari karya adiluhung Bangsa Indonesia. Batik tulis memiliki makna filosofis tinggi, sangat memprihatinkan jika ciptaan bangsa Indonesia yang asli itu kemudian diklaim sebagai karya oleh bangsa asing.  Di  Kota  Kediri,  sebagai  daerah  tua  dikawasan  Jawa,  ditemukan  berbagai  karya  batik  dengan  motif  atau  corak  yang berbeda beda.
Menurut data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben), Kota  Kediri, saat ini ada  5  sentra  industri  batik  tulis,  yakni  Batik  Dermo  di  Kelurahan  Dermo  Kecamatan  Mojoroto,  Batik  Mrican  di  Kelurahan Mrican  Kecamatan  Mojoroto,  Batik  Dandangan  di  Kelurahan  Dandangan  Kecamatan  Kota,  Batik  Rejomulyo  di  Kelurahan Rejomulyo dan Batik Ngampel di Kelurahan Ngampel. Awalnya disetiap kelurahan ada sentra batik namun saat ini tinggal di lima kelurahan tersebut. 1
Batik  sebagai  warisan  budaya  yang  menunjukkan  eksistensi  kebudayaan  menjelma  menjadi  sebuah  produk  unggulan  yang menarik  menjadi  obyek  investasi.  Peningkatan  permintaan  karena  efek  dari  beberapa  kali  menjadi  obyek  pameran  di  penjuru negeri  dan  himbauan  dari  pemerintah  Kota  Kediri  untuk  menggunakan  batik  khas  Kediri  sebagai  seragam  pegawai  dari  hari Rabu hingga Jumat, maka para pengrajin merespon sebagai peluang investasi. 2 Banyaknya inovasi para desainer pakaian dalam memanfaatkan  ornamen  etnik  pada  hasil  karyanya  juga  menjadi  isu  positif  dalam  pengembangan  potensi  berupa  batik. 3 Kota Kediri sebagai kota tujuan investasi membuka ruang selebarnya bagi investor yang ingin memanfaatkan produk unggulan batik sebagai obyek investasi 4 .
Menurut  data  di  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  dan  Pertambangan  dan  Energi  (Disperindagtamben)  Pemerintah  Kota Kediri dan para pengrajin batik tulis kontemporer, bahwa motif corak dan desain batik di Kota Kediri hingga saat ini belum ada yang didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat hak cipta. Pemerintah maupun para pengrajin yang telah menuangkan kreatifitas ide  tentang  corak  baru  batik  hasil  temuan  kreatifitasnya,  belum  di  daftarkan  secara  perorangan  maupun  secara  kolektif  oleh pemerintah Kota Kediri. Pemerintah belum maksimal mengkoordinir pengurusan hak cipta batik tulis para pengrajin batik tulis kontemporer. Para pengrajin tidak sungguh sungguh  mengurus hak cipta batik tulis hasil ciptaannya. Dikhawatirkan  ke depan jika  tidak  segera  mendapat  lisensi,  hak  cipta  dari  Depkumham,  maka  ide  kreatif  tersebut  akan  dijiplak  ditiru  dan  dipasarkan. Inilah problem yuridis dalam dalam penelitian ini. Semua motif batik hasil karya pengrajin harus didaftarkan sebagai hak cipta ke  Departemen  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  oleh  masing-masing  pengrajin.  Namun  kenyataannya  para  pengrajin belum  mendaftarkan  hasil  karyanya  untuk  mendapatkan  lisensi  hak  cipta.  Sehingga  para  pengrajin  belum  mendapat
1 https://www.kedirikota.go.id/read/ProdukUnggulan/2015/04/20/3/6/6833/Batik %20.―Batik Tulis‖, diakses November 2018
2 Kekinian Jadi Modal Pembuat Batik dan Tenun Kota kediri, https: // www. Kediri kota.go.id/post/74 69/.diakses November 2018
3 https://www.kedirikota.go.id/post/6544/2015-Dinkop-Bikin-Sentra-Batik-di-3-kelura- han., diakses November 2018
4 Loc Cit,

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
perlindungan  hukum.  Kesenjangan  antara  antara das  sein dan das  sollen tentang  kreatifitas  batik  inilah  yang  merupakan problem teoritis. Sebab antara yang seharusnya dengan kenyataaan tidak sama.
Sedangkan problem filosifisnya secara ontologis batik tulis kontemporer karya para pengrajin harus  mendapatkan sertifikat hak  cipta  sebagai  perwujudan  perlindungan  hukum.  Epitemologisnya  bahwa  dengan  adanya  lisensi  atau  sertifikat  hak  cipta, pengarajin  terlindungi  secara  hukum  positif.  Sedangkan  secara  aksiologis  jika  sudah  memiliki  hak  cipta  pengrajin  bisa menggunakan untuk memperbanyak produk tanpa takut dikatakan sebagai plagiator.
Peneliti  sebelumnya  telah  membaca  hasil  penelitian  terdahulu  yang  mirip  dengan  tema  penelitian  ini  supaya  tidak  terjadi paralelisme  atau  meneliti  pada  obyek  yang  sama  dengan  tema  yang  sama.  Hasilya  ditemukan  bahwa  penelitian  dengan  tema yang  mirip  pernah  dilakukan  pertama  dilakukan  oleh  Kusumaningtyas  dan  Rindia  Fanny,  dengan  judul:  ―Perlindungan  Hak Cipta  atas  Motif  Batik  Sebagai  Warisan  Budaya  Bangsa‖,  yang  di  muat  di Jurnal  Pandecta ,  Vol.  6,  No.  2,  Tahun  2011  di halaman 195. Kusumaningtyas dan Rindia Fanny, meneliti tentang perlindungan batik tentang hak cipta sebagai budaya bangsa secara umum, dan tidak fokus pada faktor penghambat untuk mengurus dan mendapatkan sertifikat hak cipta. Sedangkan dalam penelitian ini, terfokus pada faktor  yang  mennghambat para pengrajin batik tulis untuk  mengutus atau  mendapatkan  sertifikat hak cipta. 5
Kedua penelitian dilakukan oleh Devi Rahayu berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura,yang  di  muat  di  jurnal  mimbar  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada  Jogjakarta  edisi  volume  23  no  1  Tahun  2011. Penelitian  fokus  pada  dua  pertanyaan  yaitu:1.  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  motif  batik  Tanjungbumi berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? Kedua bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik Tanjungbumi? 6
Ketiga penelitian yang dilakukan Setiati Widihastuti dan Eny Kusdarini Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul. Penelitian Setiati di lakukan di Bantul, dengan pertanyaan penelitian  mengenai pertama: Apa Hak kekayaan intelektual yang bisa diterapkan terhadap kreasi- kreasi  para  perajin  batik  tulis  Imogiri.  Kedua  Apa  kendala  dalam  pemberian  hak  kekayaan  intelektual  terhadap  kreasi  para perajin batik Imogiri? 7
Keempat  penelitian  yang  dilakukan  Antoneyte  Octaviany  dengan  judul  Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual Batik Plumpungan (Studi Kasus Di Kota Salatiga). Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: 1) Bagaimana eksistensi Batik Plumpungan di Kota Salatiga dilihat dari UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? 2) Usaha apa sajakah yang dilakukan oleh  pemerintah  Kota  Salatiga  untuk  melindungi  usaha  Batik  Plumpungan,  dan  kendala-kendala  apa  saja  yang  dihadapi  oleh pemerintah kota Salatiga dalam pemberian perlindungan hukum atas Batik Plumpungan, kaitannya dengan HaKI.
Namun  keempat  penelitian  tersebut  diatas  berbeda  dengan  penelitian  ini  karena  locusnya  berbeda,  penelitian  ini mengkhususkan  lokasi  penelitiannya  di  Kota  Kediri.  Produk  yang  di  teliti  juga  khas  batik  tulis  kontemporer,  serta  untuk menjawab satu pertanyaan penelitian yaitu faktor apa yang menghambat para pengrajin batik tulis kontemporer di Kota Kediri tidak mengajukan atau mengurus sertifikat hak cipta?
Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti merumuskan tiga pertanyaan penelitian:
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik di Kota Kediri?
2. Apa upaya Pemerintah Kota Kediri dalam  membantu pengrajin batik untuk  medapatkan sertifikat  hak cipta seni batik  di Kota Kediri?
3. Apa saja faktor penghambat pendaftaran hak cipta seni batik di Kota Kediri?.

## II. D.METODE PENELITIAN
Untuk  mencapai  hasil  maksimal,  metode  yang digunakan  dalam penelitian adalah  yuridis empiris. Yakni penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. 8 Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  sosiologis.  Secara  yuridis  peneliti  menganalisis  Hak Cipta Batik dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Sedangkan secara sosiologis penelitian ini mengkaji secara mendalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik. Penelitian dilakukan dalam tiga tahap.Tahap pertama , melakukan orientasi dan eksplorasi, dengan latar penelitian perajin batik Kota Kediri di Kelurahan Dermo, Ngampel, Mrican Kecamatan Mojoroto, Dandangan, Kecamatan Kota Kediri dan Rejomulyo Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
Kedua,  melakukan  eksplorasi  cakupan-cakupan  HaKI  yang  dapat  diperoleh  dari  par  perajin  batik  untuk  melindungi  karya- karya  mereka;  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  melindungi  HaKI  karya  perajin  batik  Kota  Kediri,  kendala-kendala
5 Kusumaningtyas dan Rindia Fanny, ―Perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa , Jurnal Pandecta, Vol. 6, No. 2, Tahun 2011 , hal/ 195.
6 Devi Rahayu, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 1, Februari 2011, hal 5.
7 Setiati Widihastuti dan Eny Kusdarini , Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 18, No. 2, Oktober 2013, hal 145-155.
8 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 280.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
yang dihadapi dalam upaya-upaya perlindungan HaKI karya perajin batik Kota Kediri beserta usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala.
Tahap  ketiga  melakukan  cheking  atau  mengecek  hasil/temuan  penelitian.  Data  penelitian  diperoleh  melalui  wawancara mendalam,  observasi,  dan  dokumentasi.  Wawancara  mendalam  dilakukan  dengan  mempergunakan  pedoman  wawancara terhadap  subjek  penelitian  yang  ditentukan  secara  acak.  Sebagai  subjek  penelitian  adalah  ketua  kelompok  perajin  batik  tulis yang  merupakan  informan  awal,  para  perajin  batik,  dan  perajin  yang  mempunyai  keahlian  membuat  desain  batik.  Observasi dilakukan  secara  tidak  terstruktur,  antara  lain  untuk  melihat  secara  langsung  kreasi-kreasi  batik  karya  para  perajin,  proses pembuatan dan proses pewarnaan batik.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah: (1) data primer yang diperoleh dengan wawancara dengan narasumber dan observasi di lapangan, (2) data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan dan dokumen-dokumen lainnya.
Data-data dan informasi  yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif,  yaitu  suatu  metode analisis  data  dengan  cara  pengelompokan  dan  penyeleksian  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  menurut  kualitas  dan kebenarannya. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi pustaka, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.
Selain  analisa  kualitatif,  peneliti  juga  mengecek  ulang  data  yang  diperoleh  di  lapangan  berdasar  observasi  dan  penyebaran angket  serta  wawancara,  cek  ulang  data  tersebut  dilaksanakan  dengan  beberapa  tahapan,  kemudian  data  itu  dianalisa  dengan yaitu cara, penciptaan raport atau catatan yang baik dengan para informan. Kedua peneliti melakukan peer debriefing dengan teman sejawat. Ketiga melakukan member check . Keempat melakukan triangulasi sumber data dan metode pengumpulan data. Dengan cara cara analsa ulang, peneliti yakin hasilnya akan lebih akurat.

## III. HASIL PENELITIAN

## A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik di Kota Kediri
Indonesia  memiliki  ribuan  suku  bangsa  yang  menghasilkan  budaya  berupa  kain  tradisional  dengan  pola  dan  warna  yang sangat beragam. 9 Salah satu jenis kain tradisonal yang paling populer adalah batik. Batik sendiri dapat diartikan sebagai bahan tekstil hasil pewarnaan secara perintangan dengan menggunakan lilin batik sebagai zat perintang, berupa batik tulis, batik cap atau batik kombinasi tulis dan cap. 10 Batik tidak hanya sepotong kain, tetapi juga sebuah karya bernilai seni. Setiap pola batik memiliki  arti  dan  filosofi.  Alasan  ini  membuat  Batik  Indonesia,  sebagai  rekayasa  keseluruhan,  teknologi,  dan  pola  yang berhubungan dengan pembangunan dan budaya, telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan  dan  Nonbendawi  sejak  2  Oktober  2009 11 .  UNESCO  mengatakan  bahwa  teknik  batik  Indonesia,  simbol  dan  budaya disekitarnya  berupa  teknik  pencelupan  kain  katun  atau  sutera  menggambarkan  kehidupan  masyarakat  Indonesia  dari  awal sampai akhir. 12 Budaya batik Indonesia juga mewakili tiga bidang warisan budaya tak benda sebagai yakni sebagai tradisi lisan, adat sosial dan kerajinan tradisional. 13
Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki batik lokal yang berbeda dari daerah lain, seperti Batik Pekalongan, Batik Solo, Batik  Yogyakarta  dan  Batik  Cirebon.  Setiap  desain  batik  lokal  ini  memiliki  pola  yang  berbeda  yang  dapat  memiliki  kualitas sendiri, karakteristik, dan reputasinya, yang memiliki nilai budaya dan komersial. 14 Serupa dengan daerah lain, Kediri, sebuah kota  di  provinsi  Jawa  Timur,  juga  mengembangkan  batik  lokalnya.  Kota  Kediri  memiliki  motif  batik  khas  tersendiri  yang menegaskan  identitas  lokal  sekaligus  merepresentasikan  potensi  dan  keunggulan  Kota  Kediri. 15 Dinas  Perindustrian Perdagangan  Pertambangan  dan  Energi  (Disperindagtamben)  Kota  Kediri  adalah  pihak  yang  bertanggungjawab  dan berkepentingan atas pengembangan industri kreatif di Kota Kediri, Disperindagtamben  mewacanakan  upaya penggalian  motif batik khas Kota Kediri agar dapat menjadi salah satu ikon di Kota Kediri. 16 Batik Kediri memiliki motif inti ―teratai mekar‖ dan ―garuda mukha‖ dengan warna utama ungu cerah kebiruan atau nila, kuning dan merah soga. Motif batik inilah yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah Kota Kediri sejak tahun 2012. 17
9 Tifa Asrianti, ―The Charm Indonesia Traditional Fabrics‖, The Jakarta Post, September 13, 2009. http://www.thejakartapost.com/news/2009/09/13/the-charm- indonesia039s-traditional-fabrics.html . Diakses pada 1 Agustus 2018.
10 Aep S. Hamidin, Batik Warisan Budaya Asli Indonesia , (Jakarta: PT. Buku Kita, 2010), hal. 7.
11 Loc Cit , 12 Niken  Prathivi,  ―Decoding  Batik‖,  The  Jakarta  Post,  Maret  8,  2014.  http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/08/decoding-batik.html.  Diakses  pada  1 Agustus 2018.
13 Agus Sardjono et all, ―Indonesian Experience  In Dealing with Trademark Law: Case Study of Batik SMEs‖, Indonesian Law Review , Vol. 3, September – December, (2013),hal. 183.
14 Loc Cit , 15 Purnama,  Haris  Candra,  ―Motif  Batik  Khas  Kota  Kediri  sebagai  Wujud  Identitas  dan  Kebanggaan  Masyarakat  Kota  Kediri‖,  Kedirikota.go.id,  Modifikasi terakhir: Maret 19, 2012, https://www.kedirikota.go.id/post/418/Motif-Batik-Khas-Kota-Kediri-sebagai-Wujud-Identitas-dan-Kebanggaan- Masyarakat-Kota-Kediri., diakses 10 Desemebr 2018.
16 Loc Cit , 17 ―Batik Tulis‖, Kedirikota.go.id, Modifikasi terakhir: September 8, 2015,
https://www.kedirikota.go.id/read/ProdukUnggulan/2015/04/20/3/6/6833/Batik%20Tulis, diakses 10 Desember 2018

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Pengembangan batik khas Kediri ini diikuti dengan usaha perlindungannya. Terutama perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektual  (HaKI)  yang  ada  di  dalamnya.  Setidaknya,  dalam  selembar  kain  batik  terdapat  3  (tiga)  jenis  HaKI  yang  harus dilindungi,  yakni  Hak  Cipta  atas  motif  batik,  Hak  Merk  atas  batik  dan  Hak  Paten  atas  Desain  batik. 18 Hak  cipta  atas  batik sendiri diatur dalam Pasal 40 ayat huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Dalam pasal ini yang dimaksud dengan "karya  seni  batik"  adalah  motif  batik  kontemporer  yang  bersifat  inovatif,  masa  kini,  dan  bukan  tradisional.  Karya  tersebut dilindungi karena  mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi  warna. Berdasarkan pengertian  tersebut,  maka  motif  batik  yang  dapat  didaftarkan  adalah  batik  kontemporer  kreasi  pengrajin,  bukan  motif  batik tradisional  yang  tidak  diketahui  siapa  pencipta  awalnya. 19 Untuk  mendapatkan  perlindungan  Hak  Cipta,  batik  kontemporer karya  pengrajin  haruslah  berupa  karya  asli,  karya  tersebut  harus  dihasilkan  oleh  orang  yang  mengakui  karya  tersebut  sebagai ciptaannya.  Ciptaan  tersebut  haruslah  bukan  tiruan  dari  ciptaan  lain,  dan  pencipta  harus  sudah  menggunakan  kemampuan pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  ketrampilan  atau  keahlian  ke  dalam  bentuk  yang  khas  dan  pribadi. 20 Di  dalam  hak  cipta  ini terkandung hak ekonomi ( economic right ) dan hak moral ( moral right ) dari pemegang hak cipta. 21
Hak  ekonomi  ( economic  right )  adalah  hak  untuk  memperoleh  keuntungan  ekonomi  atas  hak  cipta.  Hak  tersebut  berupa keuntungan  berupa  uang  yang  diperoleh  karena  penggunaan  hak  ciptanya  tersebut  atau  karena  penggunaan  pihak  lain  yang mendapatkan lisensi. 22 Ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta yaitu:
1. Hak reproduksi ( reproduction right ) yakni hak untuk menggandakan atau memperbanyak ciptaan.
2. Hak adaptasi ( adaptation right ) yakni hak untuk mengadakan adptasi terhadap hak cipta yang sudah ada.
3. Hak  distribusi  ( distribution  right )  yakni  hak  untuk  menyebarkan  kepada  masyarakat  setiap  hasil  ciptaan  dalam  bentuk penjualan atau penyewaan.
4. Hak  pertunjukkan  ( performance  right )  yakni  hak  untuk  mengungkapkan  karya  seni  dalam  bentuk  pertunjukkan  atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati,
5. Hak penyiaran ( broadcasting right ) yakni hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang
6. Hak programa kabel ( cablecasting right ) yakni hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel.
7. Droit de suit yakni hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
8. Hak pinjam masyarakat ( public lending right ) yakni hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.
Sedangkan Hak Moral ( moral right ) adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. 23 Hak moral melekat pada diri pribadi sang pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki sang pencipta. Kekal berarti melekat pada sang pencipta selama hidup bahkan dilanjutkan selama 50 (lima puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Hak moral ini terdiri atas :
1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya namanya tetap dicantumkan pada ciptaannya
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya
3. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.
B. Upaya Pemerintah Kota Kediri dalam membantu pengrajin batik untuk medapatkan sertifikat hak cipta.
Hasil  wawaancara  dengan  Diperindagtamben  kota  Kediri,  terhadap  hak  cipta  batik  ditemukan  bahwa  sejak  tahun  2011 Disperindagtamben  Kota  Kediri  sudah  memulai  usaha  untuk  menumbuhkan  unit  usaha  batik  tulis  Khas  Kediri.  Usaha  ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan pembuatan batik tulis pada kelompok-kelompok masyarakat di Kota Kediri. Selain pelatihan pembuatan batik, pemerintah Kota Kediri juga menggelar pameran dan seminar untuk memperkenalkan batik  khas  Kediri  tersebut  kepada  masyarakat  luas. 24 Namun  sayangnya,  usaha  memperkenalkan  batik  khas  Kediri  ini  tidak diikuti  dengan  upaya  untuk  memperkenalkan  konsep  tentang  perlindungan  hukum  atas  Hak  kekayaan  Intelektuan  (HaKI) berupa hak cipta batik kepada para pengrajin batik di Kota Kediri.
Pemkot Kediri secara khusus hanya mendaftarkan  motif batik tradisional Kota Kediri  yaitu  batik  dengan  motif  inti  batik ―teratai mekar‖ dan ―garuda mukha‖ dengan warna utama ungu cerah kebiruan atau nila, kuning dan merah Penatapan motif inti ―teratai  mekar‖  dan  ―garuda  mukha‖  sebagai  khas  motif  batik  tulis  tradisional  di  kota  Kediri,  telah  memenuhi  syarat  HaKI
18 Charles  Knobloch  dan  Dewi  Savitri Reni,  ―Batikmark  Sebagai  Langkah Pertama  Perlindungan  Pola Batik  Jawa  di  Negara-Negara  Asing‖,  Hukum  Online, Modifikasi terakhir Maret 25, 2009, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21554/batikmark-sebagai-langkah-pertama-perlindungan-pola-batik- jawa-di-negaranegara-asing, diakses 5 Desemebr 2018.
19 ―Hak  Kekayaan  Intelektual  atas  Desain  Batik  Khas  Daerah‖,  Hukum  Online,  Modifikasi  terakhir:  Agustus  25,  2017.  http://www.huk um  online.com /klinik/detail /lt58fa38f80a1b9/hak-kekayaan-intelektual-atas-desain-batik-khas-daerah, diakses 10 Desember 2018.
20 Tim Lindsey (Ed.), et.al., Hak atas Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar , (Bandung: Alumni, 2002), hal 106.
21 Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
22 Abdulkadir Muhammad. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 21-22.
23 Loc Cit , 24 ―Kekinian Jadi  Modal  Pembuat  Batik  dan  Tenun  Kota  Kediri‖,  Kedirikota.go.id.  Modifikasi  terakhir:  Desember  8,  2015. https://www.kedirikota.go.id/post/7469/Kekinian-Jadi-Modal-Pembuat-Batik-dan-Tenun-Kota-Kediri, diakses 10 Desember 2018

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
untuk  melindungi  batik  khas  Kediri  melalui  Indikasi  Geografis.  Meskipun  Indikasi  Geografis  sebenarnya  belum  cukup  untuk melidungi batik tulis
Hasil penemuan penelitian upaya Pemkot untuk perlindungan motif batik kontemporer, ditemukan bahwa pihak pemerintah Kota  Kediri,  selama  ini  tidak  mengokoordinir  para  pengrajin  batik  untuk  mengurus  hak  cipta,  namun  para  pengarajin  diberi kebebasan untuk mengurus hak ciptaanya sendiri sendiri.
Sedangkan  menuurut  Kepala  Kelurahan  Dermo  kecamatan  Mojoroto  Kota  Kediri,  Zainudin,  mengatakan  pembinaan pengrajin  batik,  dilakukan  secara  berkala  dan  rutin.  Pemerintah  kelurahan  melalui  musyawarah  rencana  pembangunan (musrenbang), selalu menganggarkan biaya untuk pembinaan pengrajin batik tulis kontemporer. Wujudnya adalah peningkatan wasasan para pengrajin batik tentang motif kontemporer dan cara memasarkannya. Pihak kelurahan menggandeng intitusi, yaitu Disperindagtamben.  Mengenai  pengurusan  hak  cipta  motif  batik  kontemporer  di  kelurahan  Dermo,  menurut  kepala  kelurahan Dermo  Kecamatan  Mojoroto  Zainudin,  bahwa  pihak  kelurahan  belum  fokus  ke  arah  membantu  pengurusan  hak  cipta. Alasannya  bahwa  hak  cipta,  itu  terkait  dengan  individu  siapa  yang  mendesain  dan  siapa  yang  punya  ide.  Namun  pihak kelurahan  berjanji  akan  menfasilitasi  jika  kelompok  pengrajin  batik  yang  tergabung  dalam  Dermo  Batik,  akan  mengurus sertifikat hak cipta. Caranya menurut Zainudin adalah dengan menghubungkan antara pengrajin dengan disperindag Kota Kediri.
Ketika ditanyakan apakah ada upaya untuk mengumpulkan para pengrajin batik di wilayahnya untuk diberi penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya pengurusan hak cipta batik. Kepala kelurahan Dermo Zainudin mengatakan belum ada upaya ke arah pembinaan khusus hak cipta, hanya saja pemerintah kelurahan selalu mengumpulkan para pengrajin, diwilayahnya untuk diberikan pembekalan tentang pemasaran batik.
Menurut  hasil penelitian di sentra batik Kelurahan Dermo  Kecamatan Mojoroto, di temukan dua ciri  khas  motif dan  corak Dermo Batik yaitu motif ikan Koi dan motif Kuda Lumping. Namun keduanya belum di daftarkan sebagai ciptaan motif batik Dermo  ke  Depkumham.  Kepala  kelurahan  dermo  berharap  kedepan  Pemerintah  Kota  Kediri  terjun  langsung  mendata  secara aktif lagsung ke pengrajin serta ikut aktif membantu mendaftarkan hak cipta batik kotemporer ke departemen Hukum dan Ham.
C. Faktor Penghambat Pendaftaran Hak Cipta Batik Kontemporer di Kota Kediri
Pemerintah  Kota  Kediri  sehausnya  tidak  saja  fokus  pada  indikasi  geografis,  namun  sebaiknya  para  pengrajin  juga diperkenalkan  dengan  konsep  HaKI  terutama  Hak  Cipta  agar  produk  batik  mereka  lebih  terlindungi.  Seorang  pengrajin  batik sebaiknya mendapatkan perlindungan hak cipta motif batik yang mereka gunakan sebagai sumber identitas produk mereka. Para pengrajin batik sebaiknya mendaftarkan hak cipta atas motif batik mereka yang asli di Indonesia sesuai dengan kepentingannya masing-masing.Dengan  mendaftarkan  hak  cipta  atas  motif  batik  hasil  karyanya,  otomaotis  pengrajin  batik  tulis  kontemporer mendapatkan perlindungan secara hukum. seandainya  motif batik  hasil karya pengrajin dibajak, dicuri, atau digunakan secara tidak sah, para pengrajin akan mendapatkan ganti rugi. 25 D.
Undang-Undang  Hak  Cipta  telah  mengatur  mengenai  pendaftaran  karya  cipta  yang  dilindungi  dalam  bidang  ilmu pengetahuan, seni, dan sastra termasuk dalam karya cipta seni batik. Namun pada kenyataannya masih sedikit pengrajin batik yang memiliki kasadaran untuk mendaftarkan karya seni batiknya. Umumnya pengrajin batik enggan untuk mendaftarkan karya ciptanya dengan alasan karena biaya pendaftaran yang dirasa masih mahal, waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit. E.
Ketua  sentra Batik Dermo  Asri Kelurahan  Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, Abdul Chalim  menyatakan, pihaknya sudah  pernah  mengurus  Hak  cipta  Motif  batik  karya  salah  satu  pembantik  di  kelompoknya  yaitu  motif  batik  kuda  lumping, namun sampai sekarang belum berhasil.
Menurut  Halim,  Pemkot  Kediri  melalui  Diperindagtambem  bidang  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  Kota  Kediri mengajak pada para pengrajin untuk ikut pelatihan dan studi banding ke sentra Batik yaitu ke Pacitan, Pekalongan, Joga Solo dan Madiun
Halim  mengtakan  awalnya  kelomponya  beranggota  30  pengrajin,  namun  karena  kurang  dana  dan  fasilitas,  masing  masing anggota  mundur  tidak  meneruskan  aktif  sebagai  pengrajin.  Setelah  empat  tahun  berjalan  sekarang  tinggal  12  orang.  Produk yang di hasilkan antara lain motif Jaranan, motif ikan Koi, dan motif Semanggi. Motif batik jaranan sebagai motif batik andalan kelompok sentra Batik Dermo, pernah masuk 10 besar lomba cipta dan deain desain batik.
Untuk merk dagang batik Dermo Asri sudah didaftarkan ke departemen Hukum dan Ham Melalui Deprindagtambem, karena menurut Halim untuk merk dagang sudah di koordinir dan dibantu Pemerintah Kota Kediri, termasuk biaya pengurusannya di bantu meskipun tidak sepenuhnya.
Mengenai hak cipta, hingga kini belum didaftarkan. Karena dari pemkot tidak menfasilitasi baik dana maupun mengurusnya ke  Jakarta.  Meneuut  Bu  Halim,  sekretaris  Pengrajin  Batik  Dermo  Asri,  para  pengrajin,  malas  tak  bersemangat  mengurus  hak cipta karena harus mondar mandir ke Jakarta. Selain itu juga di mintai berbagai persyaratan seperti, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal para pengrajin rata rata tidak memiliki NPWP.
Alasan kedua, dengan tidak mengurus hak cipta saja, usaha batik sudah berjalan meskipun tidak cepat dan pesat, namuan di rasa  sudah  mamu  membantu  menmabha  penghasilan  rumah  tangga  pada  para  pengrajin.  Ketiga,  para  pengrajin  batik  justru kuatis dengan hak cipta, sebab selam ini para penghrajin, banyak yang meniru motif batik yang di temukan oleh pengrajin batik lainnya. Bu Halim  mengatakan, bahwa para pengrajin batik  masih  memegang  filsafat jawa, bahwa temuan kretaif  motif batik

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
adalah  milik  bersama.  Kasihan  jika  sudah  ada  hak  cipta  justru  merugikan  pengrajin  batik  lainnya  karena  tidak  bisa memproduksi.
Ibu  ibu  juga  merasa  tidak  punya  waktu  dan  uang  untuk  mengurus  Hak  cipta  harus  bolak-balik,  sehingga  semangat  turun. Mereka  rata  rata  pasrah  saat  ditanya  jika  ciptaannya  nanti  jika  tidak  segera  didaftrakan  ke  Depkumham,  karya  mereka  akan dijiplak dan di produksi masal oleh negara negara maju seperti Singapura Jepang, Cina dan Malaisia.
Hal yang sama juga disampaikan ibu Muslim ketua kelompok Batik Kencono Wungu Kelurahan Dandangan kecamatan Kota Kediri.  Menurut  bu  Muslim,  kelompok  Kencono  Wungu  telah  menemukan  motif  batik  khas,  hingga  kini  motif  batik  itu  juga belum didaftarkan ke Depertemen Hukum dan Ham, dengan alasann filosofi Jawa, yaitu untuk semua pengrajin, biar sama sama merasakan dan bisa memproduksi masal. Ada rasa kasihan dengan sesama pengrajin batik. Selain rasa kasihan, juga prosedur pengurusan HaKI di rasa susah dan perlu waktu.
Faktor penghambat pendaftaran hak cipta batik berikutnya adalah karena Hak Cipta sendiri dirasa tidak penting. Para perajin batik lebih mementingkan produksi batik dan hasil penjualannya dari pada mengurus hak ciptanya. Padahal, jika suatu produk tersebut telah memiliki pengakuan atas HaKI yang terkandung didalamnya (baik Hak Cipta, Paten Desain ataupun Hak Merek), maka penjualan produk tersebut juga akan naik, terutama jika produk tersebut ditujukan untuk ekspor. 26
Kurangnya sosialisasi tentang HKI dari Pemerintah Kota Kediri juga menjadi penghambat pendaftaran Hak Cipta motif batik oleh para pengrajin. Pemerintah Kota Kediri sejak 2011 telah melakukan berbagai kegiatan untuk mengembangkan batik khas daerah  Kediri,  tetapi  kegiatan  tersebut  tidak  menyentuh  pada  sosialisasi  tentang  perlindungan  HKI  dan  terutama  pada pentingnya motif batik itu didaftarkan Hak Ciptanya. Hal ini menyebabkan pendaftaran Hak Cipta untuk motif batik bukanlah prioritas bagi pengrajin batik di Kota Kediri.

## IV. KESIMPULAN
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum hak cipta seni batik kotermporer di Kota Kediri, belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah  Kota  Kediri.  Namun  untuk  batik  tradisional,  Pemkot  telah  melaksanakan  perlindungan  dengan  cara menetapkan motif batik tradisional khas Kota Kediri yaitu bermoif G aruda muksa dan Teratai mekar dengan warna dasar ungu,  cerah  kebiruan  atau  nila, kuning  dan  merah.  Perlindungan  semacam  ini  dapat  digolongkan  sebagai  perlindungan Indikasi Geografis  yang termasuk dalam Hak Merek  yang  diatur dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Upaya  pemerintah  Kota  Kediri  untuk  membantu  pengurusan  sertifikasi  hak  cipta  motif  seni  batik  kontemporer,  belum dilakukan  maksimal,  pengurusan  sertifikat  hak  cipta  diserahkan  ke  masing  msaing  pengrajin  dengan  alasan,  hak  cipta motif  atau  desain  adalah  wilayah  pribadi.  Aparat  pemerintah  yang  diwakili  Dinas  Perindustran  Perdagangan  dan Pertambangan  (Disperindagtamben)  Kota  Kediri,  masih  memperhatikan  pemasaran  produk  dan  pemberdayaan  bidang ketrampilan para pengrajin batik.
3. Faktor-faktor  yang  menghambat pendaftaran hak cipta  motif batik kontemporer di Kota Kediri karena biaya pendaftaran yang dirasa masih mahal, waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit. Hak Cipta sendiri dirasa tidak penting, perajin batik  lebih  mementingkan  produksi  batik  dan  hasil  penjualannya  dari  pada  mengurus  hak  ciptanya.  Alasan  lain  adalah karena sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran HaKI kurang dilakukan, sehingga membuat wawasan pengrajin tentang HaKI terutama tentang Hak Cipta dikalangan pengrajin batik rendah.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Aep S. Hamidin, Batik Warisan Budaya Asli Indonesia, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2010). Abdulkadir Muhammad. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Tim Lindsey (Ed.), et.al., Hak atas Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, (Bandung: Alumni, 2002),

## B. Jurnal
Devi Rahayu, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 1, Februari 2011, hal 5 Kusumaningtyas dan Rindia Fanny, Perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa, Jurnal Pandecta, Vol. 6, No. 2, Tahun 2011, hal 195.
Setiati Widihastuti dan Eny Kusdarini , Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 18, No. 2, Oktober 2013, hal 145-155 Agus  Sardjono  et all,  ―Indonesian  Experience  In  Dealing  with  Trademark  Law:  Case  Study  of  Batik  SMEs‖, Indonesian  Law  Review ,  Vol.  3,  September  – December, Tahun 2013, hal. 183.

## C. Internet
Charles  Knobloch  dan  Dewi  Savitri  Reni,  ―Batikmark  Sebagai  Langkah  Pertama  Perlindungan  Pola  Batik  Jawa  di  Negara-Negara  Asing‖,  Hukum  Online, http://www.hukumonline.com/berita /baca/hol21554/batikmark-sebagai-langkah-pertama-perlindungan-pola-batik-jawa-di-neg-ara-negara-asing.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Purnama,  Haris  Candra,  ―Motif  Batik  Khas  Kota  Kediri  sebagai  Wujud  Identitas  dan  Kebanggaan  Masyarakat  Kota  Kediri‖,  Kedirikota.go.id,  Modifikasi terakhir: Maret 19, 2012, https://www.kedirikota.go.id/post/418/Motif-Batik-Khas-Kota-Kediri-sebagai-Wujud-Identitas-dan-Kebanggaan- Masyarakat-Kota-Kediri. Niken  Prathivi, ―Decoding Batik‖, The Jakarta Post, Maret 8, 2014. http://www.thejakartapost .com
/news/2014/03/08/decoding-batik.html.
Tifa Asrianti, ―The Charm Indonesia Traditional Fabrics‖, The Jakarta Post, September 13, 2009.http://www.thejakartapost.com/news/2009/09/13/the -charm- indonesia039s-traditional-fabric s .html .
Kekinian Jadi Modal Pembuat Batik dan Tenun Kota Kediri, https://www.Kediri kota.go.id/post/74 69/. Batik Tulis, https://www.kedirikota.go.id/read/ProdukUnggulan/ 2015/04/20/3/6/ 6833/ Batik% 20 Tulis
Hak Kekayaan  Intelektual  atas  Desain  Batik  Khas  Daerah,  Hukum  Online  http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58fa38f80a1b9/hak-kekaya-an- intelektual-atas-desain-batik-khas-daerah.
Kekinian Jadi Modal Pembuat Batik dan Tenun Kota Kediri‖, Kedirikota.go.id.  https://www.kedirikota.go.id/post/7469/Kekinian-Jadi-Modal-Pembuat-Batik- dan-Tenun-Kota-Kediri.

## D. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.