## ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT (AKD) PADA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN DENPASAR TAHUN 2018
I Wayan Iwantara Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Denpasar, iwantwyn@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  jenis  diklat  yang  dibutuhkan  untuk pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Denpasar berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Tahun 2018. Sampel dan populasi penelitian  ini  adalah  sebanyak  1120  responden  yang  berasal  dari  guru,  pengawas,  penyuluh, penghulu,  kepala  madrasah,  pejabat  struktural  eselon  IV  di  lingkungan  Kementerian  Agama Provinsi  Bali,  NTB  dan  NTT.  Data  yang  diperoleh  yaitu  data  jenis  diklat  yang  dibutuhkan  di wilayah Kerja Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik angket.  Instrumennya berupa angket pemetaan kompetensi dan kebutuhan diklat. Teknik analisis datanya yaitu mencari persentase kebutuhan untuk masing-masing jenis diklat. Analisis lanjutnya  yaitu  penentuan  10  diklat  prioritas  pada  masing-masing  jenis  diklat.    Kesimpulan penelitian  adalah  jenis  diklat  yang  dibutuhkan  ASN  di  wilayah  Kerja  Balai  Diklat  Keagamaan Denpasar  berdasarkan  hasil  Analisis  Kebutuhan  Diklat  Tahun  2018,  yaitu:  Diklat  Substantif pendidikan  sebesar  75,14%,  Diklat  Teknis  Substantif  Keagamaan  sebesar  9,19%,  Diklat Fungsional  Pendidikan  sebesar  11,85%  dan  Diklat  Fungsional  Keagamaan  sebesar  4,32%. Rekomendasi  penelitian  ini  agar  AKD  ditindaklanjuti  oleh  Balai  Diklat  Keagamaan  Denpasar dalam bentuk penyusunan rencana program diklat Tahun 2019 dengan mempertimbangkan skala prioritas.
Kata Kunci :  Analisis Kebutuhan Diklat, Kompetensi, Aparatur Sipil Negara

## A.  PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Diklat  adalah  salah  satu  rencana program  yang  dibuat  untuk  meningkatkan kompetensi  dan  kapabilitas  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  dalam  menjalankan  tugas jabatannya dalam kaitannya untuk mendukung  pencapaian  tujuan  organisasi. Peraturan  Pemerintah  No.  101  Tahun  2000 tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan
Pegawai  Negeri  Sipil  menyebutkan  diklat adalah  proses  penyelenggaraan  belajar mengajar  dalam  rangka  meningkatkan kemampuan  Pegawai  Negeri  Sipil.  Diklat adalah bentuk pengembangan diri yang dapat dilakukan  untuk  meningkatkan  kompetensi Aparatur  Sipil  Negara  dalam  menjalankan tugasnya.  Diklat  mempunyai  posisi  yang sangat  strategis  untuk  mengembangkan kompetensi  ASN.  Melalui  diklat,  ASN  akan
- Diterima Mitra Bestari (reviewer) tanggal 10 Oktober 2019; - Dikembalikan kepada Penulis tanggal 13 Oktober 2019; - Hasil Revisi Diterima Pengelola tanggal 16 Oktober 2019
digembleng  kompetensinya  baik  sikap, pengetahuan maupun ketrampilannya sehingga  diharapkan  dapat  melaksanakan tugas secara lebih profesional.
Menurut  PMA  No.  75  Tahun  2015 tentang  penyelenggaraan  diklat,  disebutkan bahwa  diklat  adalah  penyelenggaraan pembelajaran  dan  pelatihan  dalam  rangka mengembangkan kompetensi pegawai sesuai persyaratan  jabatan  masing-masing  pada Kementerian  Agama  yang  dilaksanakan paling  sedikit  40  (empat  puluh)  jam pelajaran,  dengan  durasi  tiap  jam  pelajaran adalah 45 menit.
Pengembangan  kompetensi  yang  dimaksud di sini mencakup pengembangan kompetensi sikap,  pengetahuan  dan  ketrampilan.  Pada pelaksanaan  diklat,  komposisi  pembekalan pengetahuan  dan  ketrampilan  dilakukan secara seimbang.
Selain diberikan pembekalan  secara  teoritik  peserta  juga diberikan  kiat-kiat  bagaimana  menerapkan pengetahuan yang telah dan baru dimilikinya serta solusi  apa  yang  bisa  diterapkan  untuk mempermudah  dalam  pelaksanaan  tugas jabatannya. Pelaksanaan diklat juga menanamkan  pengembangan  kompetensi sikap.  Selama  pelaksanaan  diklat  peserta selalu  diharapkan  untuk  berprilaku  sesuai dengan norma dan bisa bekerja dengan baik dengan  panitia  dan  widyaiswara,  karena sikap  juga  menjadi  poin  penting  dalam penentuan  kelulusan  peserta.  Tiga  ranah
yang  menjadi  poin  penilaian  ini  pada akhirnya  diharapkan  menghasilkan  output diklat  yang  berkualitas  dan  memberikan dampak  yang  signifikan  bagi  pencapaian tujuan organisasi tempat peserta bertugas.
Mengingat  pentingnya  pelaksanaan diklat  untuk  peningkatan  kompetensi  ASN dan mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka perencanaan diklat menjadi hal  yang  sangat  penting  untuk  dilakukan. Melalui  perencanaan  diklat  diharapkan menghasilkan  perencanaan  diklat  berbasis kebutuhan,  artinya  diklat–diklat  yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi dan  kapabilitas  ASN  dalam  melaksanakan tugas jabatannya sehingga mampu meningkatkan kinerja ASN dalam organisasinya.
Pada  kenyataannya  perencanaan diklat  di  Balai  Diklat  Keagamaan  Denpasar pada  tahun  2016  dan  tahun  sebelumnya masih    menekankan  pada  penggunaan  data hasil rapat koordinasi di wilayah Balai Diklat Keagamaan  Denpasar  dan  data  beberapa proposal  diklat  yang  masuk  ke  Balai  Diklat Keagamaan Denpasar. Data yang didapat dari rapat  koordinasi  ini  masih  sangat  minimal secara  kuantitas  maupun  kualitas  karena yang  diundang  adalah  perwakilan  dari daerah untuk mengisi daftar isian diklat yang dibutuhkan ASN di wilayah kerja. Data hasil rapat  koordinasi  ini  kurang  mencerminkan data yang sesungguhnya dibutuhkan karena
yang mengisi bukan ASN yang bersangkutan tetapi  diwakilkan.  Dengan  demikian  diklat- diklat  yang  dimunculkan  sebagai  rencana diklat hanya berdasarkan pemikiran pejabat yang  mewakili  bukan  murni  berdasarkan kebutuhan  yang  diisi  oleh  user.  Organisasi yang menyelenggarakan diklat tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan diklat ini akan mengalami resiko yaitu, tidak efektifnya pelaksanaan diklat. Hal ini dikarenakan diklat yang dikembangkan dan dilaksanakan belum tentu dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ASN di tempat kerjanya.
Untuk  itu  Balai  Diklat  Keagamaan Denpasar melaksanakan Analisis Kebutuhan Diklat  (AKD)  sebagai  salah  satu  solusi penyelenggaraan  diklat  yang  efektif,  efisien dan  berkualitas.  AKD  merupakan  dasar  dari perencanaan  program  diklat  berbasis kebutuhan. Papu (2002) menyatakan Analisis Kebutuhan Diklat yaitu, proses berkelanjutan pengumpulan  data  untuk  menentukan  jenis diklat yang dibutuhkan sehingga diklat dapat dikembangkan  untuk  mencapai  tujuan organisasi.  AKD  sangat  penting  dilakukan untuk  memetakan  jenis  diklat  yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi dan  kapabilitas  ASN  dalam  melaksanakan tugas  jabatannya.  AKD  sangat  bermanfaat secara individual maupun secara organisasi. Secara  individual,  AKD  sangat  bermanfaat untuk  mengetahui  kompetensi  yang  harus ditingkatkan  untuk  meningkatkan  kinerja
ASN, sedangkan secara organisasi, pelaksanaan AKD dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Menurut Papu (2002)  tanpa  analisis  kebutuhan  yang sungguh-sungguh  maka  dapat  dipastikan bahwa program diklat yang dirancang hanya akan berlangsung sukses di ruang kelas atau tempat pelaksanaan diklat saja. Pelaksanaan diklat mungkin berjalan dengan sangat baik, tetapi  pada  saat  peserta  sudah  kembali  ke tempat kerja masing-masing mereka menjadi tidak  tahu  atau  bingung  bagaimana menerapkan apa yang telah mereka pelajari. AKD  pada  akhirnya  diharapkan  dapat mengidentifikasi  jenis-jenis  diklat  yang dibutuhkan dan meningkatkan kinerja ASN.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas maka dapat dirumuskan masalah, yaitu “Jenis diklat apa yang dibutuhkan untuk pengembangan  kompetensi  ASN  di  wilayah kerja  Balai  Diklat  Keagamaan  Denpasar berdasarkan  hasil  Analisis  Kebutuhan  Diklat Tahun 2018?”

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  di atas  maka  dapat  dirumuskan  tujuan penelitian,  yaitu  untuk  menentukan  jenis diklat yang dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi ASN di wilayah kerja Balai Diklat

## Keagamaan  Denpasar  berdasarkan  hasil
Analisis Kebutuhan Diklat Tahun 2018.

## Manfaat Penelitian
a. Bagi User
Hasil Analisis Kebutuhan Diklat ini dapat digunakan oleh user di wilayah kerja Balai Diklat  Keagamaan  Denpasar  untuk memetakan  kompetensinya  yang  masih kurang  dan  perlu  ditingkatkan  dalam rangka peningkatan kinerja user
b. Bagi Organisasi User Hasil  Analisis  Kebutuhan  Diklat  dapat digunakan  oleh  organisasi  user  untuk memetakan  kompetensi  ASNnya  dan sebagai  bahan  untuk  perencanaan program untuk pembinaan dan pengembangan  kompetensi  ASN  di wilayah kerjanya.
c. Bagi Balai Diklat Keagamaan Denpasar Hasil  Analisis  Kebutuhan  Diklat  Tahun 2018 ini dapat digunakan sebagai rujukan oleh  pejabat  Balai  Diklat  Keagamaan Denpasar dalam merencanakan program kegiatan  diklat  di  wilayah  kerja  Balai Diklat Keagamaan Denpasar Tahun 2019.

## B. KAJIAN TEORITIK

## Definisi Analisis Kebutuhan Diklat
Menzel  dan  Messina  (2011:22) menyatakan  Training  Needs  Analysis (TNA)  atau  yang  diistilahkan  dengan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)
merupakan  tahap  kritis  pertama  dalam siklus pelatihan. Dengan AKD, manajemen mengidentifikasi  kesenjangan  yang  ada serta  kekuatan  dan  kelemahan  dalam proses  yang  menghambat  program pelatihan. AKD memiliki kaitan yang erat dengan perencanaan diklat, yaitu perencanaan  yang  paling  baik  didahului dengan mengidentifikasikan masalah atau kebutuhan.  Hasil  dari  analisis  kebutuhan diklat  merupakan  masukan  utama  dalam proses perencanaan diklat.
Bee (PKP2A I LAN, 2006)
menyatakan  AKD  adalah  suatu  proses yang  sistematis  dalam  mengidentifikasi ketimpangan  antara  sasaran  dengan keadaan  nyata  atau  diskrepansi  antara standar  kinerja  dan  kinerja  nyata  yang penyelesaiannya melalui pelatihan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang sangat penting, rumit dan sulit. Hariadja (2007)
mengungkapkan  AKD  sangat  penting digunakan  sebagai  landasan    penentuan pelatihan  yang  tepat,  sehingga  jika pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan, selain  tidak  meningkatkan  kemampuan organisasi  juga  akan  menghabiskan banyak biaya. Selanjutnya dikatakan rumit dan  sulit  sebab  perlu  mendiagnosis kompetensi  organisasi  pada saat    ini  dan kompetensi  yang  dibutuhkan  sesuai dengan kecenderungan  perubahan situasi
lingkungan  yang  sedang  dihadapi  dan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang.  Menurut  Barbazette  (2006:5), analisis  kebutuhan  pelatihan  dilakukan untuk meningkatkan kinerja atau menutupi  kinerja  yang  tidak  memenuhi standar. Mangkunegara (2005) mengungkapkan,  penentuan  kebutuhan akan  pelatihan  harus  dilakukan  melalui analisis baik ditingkat organisasi, jabatan/tugas/pekerjaan, maupun individu.
1. Analisis  tingkat  organisasi  untuk mengetahui  dibagian  mana  dalam organisasi yang memerlukan pelatihan;
2. Analisis ditingkat jabatan/tugas/pekerjaan untuk mengidentifikasi  isi  pelatihan  yang dibutuhkan,  artinya  apa  yang  harus dilakukan  pegawai  supaya  dapat melaksanakan  tugas  sesuai  jabatan yang kompeten;
3. Analisis  ditingkat  individu  untuk
mengidentifikasi karakteristik pegawai,  artinya  kemampuan  dan keterampilan  apa  yang  seharusnya diperlukan untuk melaksanakan jabatan.
Tujuan  Analisis  Kebutuhan  Diklat (AKD)
Bee  (PKP2A  I  LAN,  2006), mendifinisikan  tujuan diklat  berdasarkan tiga tahap analisis kebutuhan yaitu :
1. Mengindentifikasi  adanya  kebutuhan untuk  meningkatkan  kinerja  atau kompetensi  sumber  daya  manusia organisasi.;
2. Menentukan kebutuhan diklat tersebut secara tepat;
3. Menentukan  jenis  diklat  yang  dapat memenuhi kebutuhan diklat
AKD  sangat  diperlukan  untuk
mengidentifikasi  kompetensi  mana  yang masih harus ditingkatkan untuk mendukung  peningkatan    kinerja  ASN dalam melaksanakan tupoksinya.
Peningkatan  kompetensi  ASN  ini  dapat dilakukan  melalui  pelaksanaan  diklat.
Dengan demikian tujuan akhir AKD adalah untuk  menentukan  jenis  diklat  sesuai dengan kebutuhan peningkatan
kompetensi ASN.

## Manfaat  Analisis  Kebutuhan  Diklat (AKD)
Manfaat  analisis  kebutuhan  diklat sendiri  menurut  Miller  dan  Osinski (Kaswan, 2011), analisis kebutuhan dapat membantu :
1. Kompetensi dan kinerja tim kerja.
2. Memecahkan masalah atau isu produktivitas.
3. Mempersiapkan dan merespon kebutuhan  masa  depan  di  dalam organisasi atau kewajiban pekerjaan. Bee (PKP2A I LAN, 2006) menyebutkan, manfaat analisis kebutuhan
pelatihan antara lain:
a. Program-program  diklat  yang  disusun sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi, jabatan  maupun  individu  setiap pegawai;
b. Menjaga  dan  meningkatkan  motivasi peserta  dalam  mengikuti  pelatihan, karena program pelatihan yang diikuti sesuai  dengan  kebutuhannya.  Dengan demikian  akan  mencapai  efektifitas
pencapaian tujuan pelatihan;
c. Efisiensi  biaya  organisasi  karena pelatihan  yang  dilaksanakan  sesuai dengan  kebutuhan  organisasi.  Jadi biaya  yang  tidak  sedikit  yang
dikeluarkan  untuk  pelatihan  tidaklah
sia-sia;
d. Memahami penyebab timbulnya masalah  dalam  organisasi,  karena pelaksanaan penilaian kebutuhan yang tepat  dan  efektif,  tidak  saja  akan menemukan  masalah-masalah  yang ditimbulkan oleh diskrepansi kompetensi pegawai/pekerja Analisis Kebutuhan Diklat memberikan manfaat yang sangat
signifikan bagi pelaksanaan diklat. Hal ini disebabkan  oleh  pelaksanaan  diklat  yang
sudah berbasis kebutuhan. Kondisi inilah yang  meningkatkan  motivasi  peserta untuk mengikuti diklat karena diklat yang diselenggarakan sangat diperlukan materinya untuk meningkat
kompetensinya yang masih kurang.

## Tahapan  Analisis  Kebutuhan  Diklat (AKD)
Tahapan  Analisis  Kebutuhan  Diklat menurut Tees et al (1987) dapat disajikan seperti  Gambar 1.
Gambar 1. Tahapan Analisis Kebutuhan Diklat
Tees,  David  W.,  You,  Nicholas.,  dan Fisher, Fred., (1987) membagi TNA dalam 5 (lima) proses penting yaitu :
a. Tahap  1  :  Persetujuan  dan  kesiapan manajemen  dalam  melakukan  analisis kebutuhan. Proses TNA dimulai ketika manajemen terutama pimpinan organisasi  mengizinkan  pelaksanaan penilaian  kebutuhan  yang  sistematis dalam  menemukan  target  yang  tepat
untuk  pelatihan.  Inisiasi  TNA  harus didahului  dengan  perencanaan  yang rinci dan penjadwalan;
b. Tahap  2  :  Membaca  lingkungan  kerja organisasi.  Tahapan  ini  melihat permasalahan  yang  terjadi  pada pelaksanaan  pekerjaan,  tim  kerja, departemen,  atau  organisasi.  Tiga bentuk  umum  dalam  pembacaan lingkungan organisasi dengan mempelajari  catatan  tertulis/telaah dokumen organisasi, mengajukan pertanyaan/kuesioner kepada pegawai tentang  kinerja  atau  kesenjangan  lain yang  dicari,  dan  mengamati  kinerja yang terjadi;
c. Tahap  3  :  Memfokuskan    pada kesenjangan  dan  kebutuhan  diklat.
Tahapan selanjutnya adalah memfokuskan  permasalahan  yang didapatkan sebelumnya dengan menghimpun  semua  permasalahan, menganalisa  dan  menspesifikasikan jenis kesenjangan yang dapat
diselesaikan  melalui  kebutuhan  diklat atau kebutuhan non diklat;
d. Tahap  4  :  Merencanakan  untuk pelaksanaan diklat. Setelah menetapkan kebutuhan diklat, selanjutnya  merancang  pelaksanaan diklat. Proses ini bisa saja menggunakan tenaga konsultan/tenaga ahli dalam
memudahkan  penentuan  model  dan jenis pelatihan yang akan digunakan;
e. Tahap  5  :  Pelaporan  Manajemen. Langkah  terakhir  dalam  penilaian kebutuhan  pelatihan  adalah  untuk mempersiapkan laporan kepada manajemen.

## C.   METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini yaitu sebanyak  1120  responden  yang  berasal dari guru, pengawas, penyuluh, penghulu, kepala  madrasah,  pejabat  struktural eselon  IV  di  lingkungan  Kementerian Agama  Provinsi  Bali,  NTB  dan  NTT. Seluruh  populasi  ini  menjadi  sampel, sehingga  jumlah  sampelnya  sebanyak 1120 orang.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  dari bulan  Nopember  sampai  Desember  2018 bertempat  di  28  Kantor  Kementerian Agama  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Bali, Nusa  Tenggara  Barat  dan  Nusa  Tenggara Timur.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu teknik angket. Instrumen yang digunakan yaitu  angket  pemetaan  kompetensi  dan kebutuhan  diklat.  Ada  dua  angket  yang digunakan  dalam  penelitian  ini.  Angket
pertama untuk melihat pemetaan
kompetensi  dan  angket  kedua  untuk melihat  kebutuhan  diklat  pada  masing- masing  jabatan  untuk  mengatasi  gap kompetensi  Aparatur  Sipil  Negara. Pelaksanaan  Analisis  Kebutuhan  Diklat dilakukan  secara  Focus  Group  Discussion (FGD),  yaitu  40  orang  responden dikumpulkan  pada  suatu  ruangan  di masing-masing Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Teknik Analisis Data Data  kebutuhan  diklat  disusun berdasarkan  data  pada  masing-masing Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.  Selanjutnya  dilakukan rekapitulasi seluruh data Kantor
Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  di wilayah  Provinsi  Bali,  Nusa  Tenggara
Barat  dan  Nusa  Tenggara  Timur.  Data kemudian  dikelompokkan  sesuai  dengan jenis  diklat.  Jenis  diklat  dalam  penelitian ini  dikelompokkan  menjadi  4,  yaitu  a) Diklat  Teknis  Substantif  Pendidikan,  b) Diklat  Teknis  Substantif  Keagamaan,  c) Diklat Fungsional Pendidikan dan d) Diklat Fungsional  Keagamaan.  Data  masing- masing  jenis  diklat  kemudian  dianalisis dengan melihat persentase kebutuhannya yaitu
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡
= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑇𝑖𝑎𝑝 𝐽𝑒𝑛𝑖𝑠 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡
Analisis
selanjutnya, yaitu menganalisis  10  diklat  peringkat  teratas sebagai  prioritas  diklat  pada  masing- masing jenis diklat di wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Bali,  Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Data dianalisis dengan tabulasi sederhana yaitu  dengan  melihat  hasil  perbandingan antara rata-rata prioritas data diklat yang disi  dengan  jumlah  sampel  yang  mengisi data  itu.  Secara  sederhana  dapat dirumuskan
𝑎 = 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑡𝑎

## Keterangan :
Semakin  kecil  nilai  a,  maka  semakin menjadi  prioritas  diklat  itu  untuk dilaksanakan  demikian  juga  dengan sebaliknya

## D.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Pelaksanaan  Analisis  Kebutuhan Diklat  di  Wilayah  Kerja  Balai  Diklat
Keagamaan  Denpasar  yang  dilakukan  di 28 kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, NTB dan NTT.  Seluruh  data  ini  direkap  kemudian dikelompokkan  menjadi  4  jenis  diklat, yaitu  a)  Diklat  Teknis  Substantif Pendidikan,  b)  Diklat  Teknis  Substantif Keagamaan, c) Diklat Fungsional
Pendidikan  dan  d)  Diklat  Fungsional Keagamaan.  Data  pada  masing-masing
jenis diklat ini kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan  10  jenis  diklat peringkat  teratas.  Data  Kebutuhan  Diklat ASN  di  Wilayah  Kerja  Balai  Diklat Keagamaan  Denpasar  dapat  disajikan seperti  Gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1. Kebutuhan Diklat bagi ASN di
Wilayah Kerja Balai Diklat Keagamaan Denpasar
Berdasarkan  Gambar  1  di  atas, kebutuhan  Diklat  Teknis  Substantif Pendidikan bagi ASN di wilayah kerja Balai Diklat  Keagamaan  Denpasar  sebesar 75,14%  (139  jenis  diklat),  Diklat  Teknis Substantif Keagamaan sebesar 9,19% (17 jenis diklat), Diklat Fungsional Pendidikan sebesar  11,85%  (21  jenis  diklat)  dan Diklat  Fungsional  Keagamaan  sebesar 4,32% (8 jenis diklat).
Sepuluh  Diklat  Teknis  Substantif Pendidikan peringkat teratas yang sangat dibutuhkan  ASN  di  wilayah  kerja  Balai Diklat  Keagamaan  Denpasar  seperti tertera pada Tabel 1. No Diklat Teknis Substantif Pendidikan yang banyak dibutuhkan oleh ASN di Wilayah Kerja  Balai Diklat Keagamaan Denpasar Nilai Prioritas 1 Diklat Teknis Substantif Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 0.029 1 2 Diklat Teknis Substantif Model-model Pembelajaran 0.033 2 3 Diklat Teknis Substantif Penilaian Pembelajaran 0.038 3 4 Diklat Teknis Substantif Media Pembelajaran Berbasis Multimedia 0.040 4 5 Diklat Teknis Substantif Penyusunan Rencana Pembelajaran (RPP) 0.042 5 6 Diklat Teknis Substantif Penyusunan Bahan Ajar 0.044 6 7 Diklat Teknis Substantif Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran 0.051 7 8 Diklat Teknis Substantif Pengelolaan Penilaian Hasil Pembelajaran 0.054 8 9 Diklat Teknis Substantif Pembelajaran Tematik RA 0.060 9 10 Diklat Teknis Substantif PKG-PKB 0.070 10
Tabel 1. Diklat Teknis Substantif Pendidikan yang banyak dibutuhkan oleh ASN di Wilayah Kerja  Balai Diklat Keagamaan Denpasar
0.00
100.00
Kebutuhan Diklat bagi ASN di Wilayah …
Berdasarkan Tabel 1, diklat teknis substantif  pendidikan  yang  banyak dibutuhkan untuk peningkatan
kompetensi  ASN  di  wilayah  kerja  yaitu diklat  untuk  pengembangan  kompetensi guru.  Diklat  Teknis  Substantif  PTK
menduduki  peringkat  pertama  dengan skor  0,029,  dilanjutkan  dengan  Diklat Teknis Substantif Model-model Pembelajaran  dengan  skor  0,033,  Diklat Teknis Substantif Penilaian Pembelajaran dengan  skor,  0,038,  Diklat  Teknis Substantif  Media  Pembelajaran  Berbasis Multimedia  dengan  skor  0,04,  Diklat Teknis  Substantif  Penyusunan    RPP dengan  skor  0,042,  Diklat  Teknis Substantif Penyusunan Bahan Ajar dengan
skor  0,04,  Diklat  Teknis  Substantif Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran dengan  skor  0,051,  Diklat  Teknis Substantif  Pengelolaan  Penilaian  Hasil Pembelajaran  dengan  skor  0,054,  Diklat Teknis  Substantif  Pembelajaran  Tematik RA  dengan  skor  0,060.  Diklat  Teknis Substantif PKG-PKB menempati peringkat 10 dengan skor 0,07.
Selain  Diklat  Teknis  Substantif Pendidikan,  ASN  di  Wilayah  Kerja  Balai Diklat Keagamaan Denpasar juga
membutuhkan  Diklat  Teknis  Substantif Keagamaan. Jenis Diklat Teknis Substantif Keagamaan yang banyak dibutuhkan ASN di  Wilayah  Kerja  Balai  Diklat  Keagamaan Denpasar dapat disajikan seperti Tabel 2.
No Diklat Teknis Substantif Keagamaan yang Banyak Dibutuhkan ASN di Wilayah Kerja Balai Diklat Keagamaan Denpasar Nilai Priori Tas 1 Diklat Teknis Substantif Karya Ilmiah Penyuluh Agama 0.084 1 2 Diklat Teknis Substantif Penyuluh Agama Non PNS 0.094 2 3 Diklat Teknis Substantif Penilai Angka Kredit Penyuluh Agama 0.113 3 4 Diklat Teknis Substantif Kerukunan Umat Beragama 0.119 4 5 Diklat Teknis Substantif Penilai Angka Kredit Penghulu 0.142 5 6 Diklat Teknis Substantif Keluarga sakinah Kepala KUA 0.216 6 7 Diklat Teknis Substantif Karya ilmiah Penghulu 0.226 7 8 Diklat Teknis Substantif Petugas Penyelenggaraan Haji 0.261 8 9 Diklat Teknis Substantif Pembina Kemasjidan 0.273 9 10 Diklat Teknis Substantif Pembina Nazir Wakaf 0.289 10
Tabel 2. Diklat Teknis Substantif Keagamaan yang banyak dibutuhkan oleh ASN di Wilayah Kerja  Balai Diklat Keagamaan Denpasar
Berdasarkan Tabel 2, Diklat Teknis Substantif Keagamaan yang paling banyak dibutuhkan  oleh  ASN  di  Wilayah  Kerja Balai  Diklat  Keagamaan  Denpasar,  yaitu Diklat  Teknis  Substantif  Karya  Ilmiah Penyuluh Agama dengan skor 0,084. Diklat lainnya  yang  dibutuhkan  yaitu  Diklat Teknis  Substantif  Penyuluh  Agama  Non PNS  dengan  skor  0,094,  Diklat  Teknis Substantif Penilai Angka Kredit Penyuluh Agama  dengan  skor  0,113,  Diklat  Teknis Substantif  Kerukunan  Umat  Beragama dengan  skor  0,119,  Diklat  Teknis Substantif Angka Kredit Penghulu dengan skor  0,142,  Diklat  Teknis  Substantif Keluarga  Sakinah  Kepala  KUA  0,216, Diklat  Teknis  Substantif  Karya  Ilmiah
Penghulu dengan skor 0,226, Diklat Teknis Substantif  Petugas  Penyelenggara  Haji dengan  skor  0,261.  Diklat  Teknis
Substantif  Pembina  Kemasjidan  dengan skor  0,273.  Diklat  Teknis  Substantif Pembina Nasir Wakaf menempati peringkat 10 dengan skor 0,289. Pelaksanaan diklat juga diarahkan
pada  diklat  pembentukan  jabatan  dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional  tertentu  sesuai  jenjangnya. Jenis  Diklat  Fungsional  Pendidikan  yang banyak dibutuhkan ASN di Wilayah Kerja Balai  Diklat  Keagamaan  Denpasar  dapat disajikan seperti Tabel 3.
No Diklat Fungsional Pendidikan yang Banyak Dibutuhkan ASN di Wilayah Kerja Balai Diklat Keagamaan Denpasar Nilai Prioritas 1 Diklat Fungsional Calon Kepala RA 0.135 1 2 Diklat Fungsional Calon Kepala Madrasah 0.160 2 3 Diklat Fungsional Pengawas Madya 0.181 3 4 Diklat Fungsional Calon Pengawas Pendidikan Agama 0.249 4 5 Diklat Fungsional Pengawas Muda 0.255 5 6 Diklat Fungsional Guru Muda 0.311 6 7 Diklat Fungsional Guru Madya 0.345 7 8 Diklat Fungsional Guru Pertama 0.347 8 9 Diklat Fungsional Calon Pengawas Madrasah 0.352 9 10 Diklat Fungsional Calon Kepala Perpustakaan Madrasah 0.509 10
Tabel 3. Diklat Fungsional Pendidikan yang banyak dibutuhkan oleh ASN di Wilayah
Kerja  Balai Diklat Keagamaan Denpasar Berdasarkan Tabel 3 terlihat diklat fungsional  pendidikan  yang  banyak dibutuhkan  ASN  di  wilayah  kerja  Balai
Diklat  Keagamaan  Denpasar  yaitu  Diklat
Fungsional  Calon  Kepala  RA  dengan skor 0,135,  kemudian  dilanjutkan  dengan
Diklat Fungsional Calon Kepala Madrasah dengan skor 0,160. Diklat lain yang ada di peringkat  di  bawahnya  yaitu  Diklat Fungsional Pengawas Madya dengan skor 0,181,  Diklat  Fungsional  Calon  Pengawas Pendidikan  Agama  dengan  skor  0,249, Diklat  Fungsional  Guru  Pengawas  Muda dengan skor 0,255, Diklat Fungsional Guru Muda  dengan  skor  0,311,  Diklat Fungsional  Guru  Madya  dengan  skor 0,345,  Diklat  Fungsional  Guru  Pertama dengan  skor  0,347,  Diklat  Fungsional
Calon  Pengawas  Madrasah  dengan  skor
0,352, dan Diklat Fungsional Calon Kepala Perpustakaan dengan skor 0,509. Diklat  pembentukan  jabatan  dan pengembangan kompetensi Jabatan
Fungsional  di  bidang  keagamaan  juga menjadi  prioritas  untuk  dilaksanakan. Jenis  Diklat  Fungsional  Keagamaan  yang banyak dibutuhkan ASN di Wilayah Kerja
Balai  Diklat  Keagamaan  Denpasar  dapat disajikan seperti Tabel 4.
No Diklat Fungsional Keagamaan yang banyak dibutuhkan ASN di Wilayah Kerja Balai Diklat Keagamaan Denpasar Nilai Prioritas 1 Diklat Fungsional Penyuluh Agama Madya 0.154 1 2 Diklat Fungsional Penyuluh Agama Muda 0.165 2 3 Diklat Fungsional Penghulu Muda 0.173 3 4 Diklat Fungsional Penyuluh Agama Pertama 0.227 4 5 Diklat Fungsional Calon Kepala KUA 0.272 5 6 Diklat Fungsional Calon Penghulu 0.302 6 7 Diklat Fungsional Penghulu Pertama 0.334 7 8 Diklat Fungsional Penghulu Madya 0.483 8
Tabel 4. Diklat Fungsional Keagamaan yang banyak dibutuhkan oleh ASN di Wilayah
Kerja  Balai Diklat Keagamaan Denpasar Tabel  4  memperlihatkan  Diklat Fungsional  Penyuluh  Agama  Madya dengan  skor  0,154  menjadi  prioritas utama  dilaksanakan  karena  ada  di peringkat pertama. Diklat-diklat
fungsional  keagamaan  lain  yang  menjadi prioritas untuk dilaksanakan yaitu : Diklat
Penyuluh Agama Muda dengan skor 0,165,
Diklat Fungsional Penghulu Muda dengan skor  0,173,  Diklat  Fungsional  Penyuluh
Agama Pertama dengan skor 0,227, Diklat Fungsional Calon Kepala KUA dengan skor 0,272,  Diklat  Fungsional  Calon  Penghulu dengan  skor  0,302,  Diklat  Fungsional Penghulu Pertama dengan skor 0,334 dan Diklat  Fungsional  Penghulu    Madya dengan skor 0,483.

## Pembahasan
Pelaksanaan  Analisis  Kebutuhan Diklat  di  Wilayah  Kerja  Balai  Diklat Keagamaan  Denpasar  sudah  diawali  dengan tahap  persetujuan  dan  kesiapan  manajemen dalam  melaksanakan  AKD.    Kepala  Balai
Diklat Keagamaan Denpasar sudah mengijinkan  bahkan  sangat  mendukung pelaksanaan  AKD  karena  AKD  ini  adalah langkah awal untuk mendukung penyelenggaraan  diklat  yang  efektif.  Hal  ini didukung  oleh  kesiapan  Balai  Diklat Keagamaan Denpasar dari sisi anggaran, tim AKD yang akan diterjunkan ke wilayah kerja dan  instrumen  yang  perlu  disiapkan  untuk kelancaran  pelaksanaan  AKD.  Pada  tahap kedua,  yaitu  membaca  lingkungan  kerja organisasi di wilayah kerja dilakukan dengan melihat  tingkat  kompetensi  ASN  di  wilayah kerja. Hal ini dilakukan dengan menyebarkan angket  ke  wilayah  kerja  Balai  Diklat Keagamaan  Denpasar  yang  dalam  hal  ini hanya 28 sampel Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Bali,  NTB  dan NTT. Tahap ketiga, yaitu memfokuskan pada kesenjangan  dan  kebutuhan  diklat.  Hal  ini dilakukan dengan mengidentifikasi kompetensi  yang  sudah  dimiliki  ASN  dan kompetensi apa yang masih harus ditingkatkan. Tahap Keempat, yaitu perencanaan  untuk  pelaksanaan  diklat.  Hal ini  dilakukan  dengan  merencanakan  diklat- diklat  yang  menjadi  skala  prioritas  untuk
dilaksanakan  berdasarkan  penentuan  diklat yang tepat untuk mengatasi gap kompetensi ASN  dan  diklat-diklat  mana  yang  lebih mendesak  untuk  dilaksanakan  sesuai kebutuhan user. Tahap  kelima, pelaporan ke manajemen. Tahap terakhir dari pelaksanaan AKD yaitu melaporkan hasil pelaksanaan AKD kepada pimpinan.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data analisis kebutuhan diklat untuk diklat teknis Substantif  pendidikan,  rangking  1  sampai dengan  10  didominasi  oleh  diklat  untuk pengembangan  kompetensi  guru.  Diantara beberapa diklat tentang peningkatan kompetensi  guru  yang  menjadi  kebutuhan prioritas guru untuk dilaksanakan diantaranya,  yaitu  Diklat  Teknis  Substantif Penelitian Tindakan Kelas. Berdasarkan hasil angket  terbuka,  banyak  guru  menganggap diklat  ini  penting  untuk  menghasilkan laporan  PTK  yang  dapat  digunakan  untuk mendukung  kenaikan  pangkat  dan  jabatan guru.  Selain  itu  diklat  lain  yang  menjadi prioritas  untuk  dilaksanakan,  yaitu  diklat pengembangan  kompetensi  pedagogik  guru diantaranya  Diklat  Teknis  Substantif  Model- model Pembelajaran, Penilaian
Pembelajaran,  Penyusunan  RPP,  Diklat Teknis  Substantif  Penyusunan  Bahan  Ajar, Pendekatan  Saintifik  dalam  Pembelajaran, dan  Pengelolaan  Penilaian  Pembelajaran. Guru-guru  merasa  diklat  ini  sangat  penting dilakukan karena mereka merasa kompetensi
mereka  masih  harus  perlu  ditingkatkan dalam hal merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi  pembelajaran.  Guru  juga sangat  membutuhkan  diklat  PKG  dan  PKB, Penilaian  Angka  Kredit  Guru,  Publikasi Ilmiah,  Karya  Inovasi.  Selain  itu  guru  juga merasa  sangat  membutuhkan  diberikan diklat  yang  dapat  membekali  guru  dengan kemampuan  penunjang  lainnya  seperti lainnya seperti kemampuan dalam membuat media  pembelajaran  yang  interaktif.  Diklat lainnya  yang  sangat  dibutuhkan  guru  dalam menjalankan  tugasnya  yaitu,  Diklat  Teknis Substantif sesuai mata pelajaran yang diampu dan  Diklat  Teknis  Substantif  Ujian  Nasional. Selain  diklat  untuk  guru,  diklat  teknis substantif  pendidikan  yang  juga  dibutuhkan yaitu  untuk  pengembangan  kompetensi Pengawas. Diklat tersebut diantaranya Diklat Teknis  Substantif  Supervisi  Pengawas Pendidikan Agama dan Madrasah, Karya Tulis
Ilmiah Pengawas Pendidikan Agama,
Penilaian Angka Kredit Pengawas Pendidikan Agama  dan  Pengawas  Madrasah.  Dikat  ini dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi pengawas  dalam  melaksanakan  tugas pokoknya  khususnya  dalam  menghasilkan karya  tulis  ilmiah  dan  mengenali  berbagai jenis  unsur  untuk  pemenuhan  angka  kredit untuk pengembangan profesi pengawas.
Selain  Diklat  Teknis  Pendidikan, Balai  Diklat  Keagamaan  Denpasar  juga memprioritaskan  pelaksanaan  diklat  teknis
keagamaan. Beberapa diklat teknis keagamaan  yang  menjadi  prioritas  untuk dilaksanakan  yaitu  Diklat  Penyuluh  Agama Non PNS, Karya Ilmiah Penyuluh Agama dan Penilai Angka Kredit Penyuluh Agama. Diklat Teknis Substantif Penyuluh Agama Non PNS menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan dari  tiga  jenis  diklat  terkait  pengembangan kompetensi  penyuluh  yang  disebutkan  di atas.  Hal  ini  sesuai  dengan  program pemerintah  yang  memberikan  tugas  kepada penyuluh  agama  non  PNS  sebagai  prajurit terdepan  yang  menyuarakan  kerukunan antarumat beragama di tengah keberagaman bangsa  Indonesia.  Diklat  lain  terkait kepenyuluhan yang akan dilaksanakan yaitu diklat  Teknis  Substantif  Karya  Ilmiah Penyuluh Agama dan Diklat Teknis Substantif Penilai Angka Kredit Penyuluh Agama. Diklat ini  sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan kompetensi  penyuluh  dalam  menghasilkan KTI  dan  mengidentifikasi  unsur-unsur pemenuhan  angka  kredit  untuk  kenaikan pangkat  dan jabatan penyuluh. Selain untuk penyuluh, pelaksanaan diklat teknis keagamaan  yang  dibutuhkan  seperti  Diklat Teknis Substantif Kerukunan Umat
Beragama,  Petugas  Penyelenggara  Haji, Pembina Kamasjidan dan Hisab Rukyat.
Diklat  fungsional  juga  menjadi prioritas  untuk  dilaksanakan  baik  itu  guru maupun  pengawas.  Diklat  Fungsional  untuk guru  yang  menjadi  prioritas  utama  untuk
dilaksanakan  yaitu  Diklat  Fungsional  Guru Muda,  kemudian  dilanjutkan  dengan  Diklat Fungsional Guru Madya dan Pertama. Hal ini dikarenakan  banyak  guru  di  lingkungan Kantor  Kementerian  Agama  Provinsi  Bali, Nusa  Tenggara  Barat  dan  Nusa  Tenggara Timur yang  berada pada golongannya III/c – III/d dengan jenjang jabatan guru muda yang sangat  memerlukan  pengetahuan  tentang kompetensi apa yang perlu ditingkatkan pada jenjang  jabatan  guru  muda.  Demikian  juga untuk  jabatan  guru  madya.  Diklat  prioritas lainnya  yang  dibutuhkan  yaitu  diklat fungsional  guru  dengan  tugas  tambahan tertentu  seperti  Diklat  Fungsional  Calon Kepala  Madrasah  dan  Calon  Kepala Laboratorium.  Diklat  fungsional  untuk pengembangan  kompetensi  pengawas  yang dibutuhkan  yaitu  Diklat  Fungsional  Calon Pengawas  dan  Diklat  Fungsional  Pengawas Utama.
Balai Diklat Kegamaan Denpasar juga mengagendakan pelaksanaan diklat Fungsional Keagamaan yang ditujukan untuk tenaga keagamaan seperti Penyuluh,
Penghulu,  Calon  Penghulu  dan  Calon  Kepala KUA. Diklat-diklat yang didapatkan dari hasil Analisis  Kebutuhan  Diklat  ini,  baik  yang mencakup  diklat  teknis  pendidikan  maupun keagamaan  akan  dilaksanakan  sesuai  skala prioritas berdasarkan data AKD.

## E.  PENUTUP Simpulan
Simpulan  dari  penelitian  ini  yaitu “Jenis  diklat  yang  dibutuhkan  untuk pengembangan  kompetensi  ASN  di wilayah  Kerja  Balai  Diklat  Keagamaan Denpasar  berdasarkan  hasil  Analisis Kebutuhan  Diklat  Tahun  2018,  diperoleh hasil  yaitu:  (1)  Diklat  Substantif pendidikan  sebesar  75,14%,  (2)  Diklat Teknis  Substantif  Keagamaan  sebesar 9,19%,  (3)  Diklat  Fungsional  Pendidikan sebesar 11,85% dan (4) Diklat Fungsional Keagamaan sebesar 4,32%”.

## Saran
Agar hasil Analisis Kebutuhan Diklat
(AKD)  ditindaklanjuti  oleh  Balai  Diklat
Keagamaan Denpasar, yaitu menyelenggarakan program diklat Tahun 2019  dengan  mempertimbangkan  skala prioritas.

## DAFTAR PUSTAKA
Barbazette,  J.  2006.  Training  Needs  Analysis; Methods,  Tools  and  techniques.  USA: Pfeiffer
Bee.  2006.    Analisis  Kebutuhan  Diklat. Bandung: PKP2A I LAN
Hariandja,  Marihot  Tua.  2007.  Manajemen Sumber Daya Manusia.  Jakarta: Grasindo Jakarta
Kementerian  Agama  RI.  2015.  Peraturan Menteri  Agama  No.  75  Tahun  2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan

## Pelatihan  Pegawai  pada  Kementerian
Agama. Jakarta
Mangkunegara.  2005.  Manajemen  Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: CV. Rosdakarya
Menzel  K.  &  Messina.  2011.  Training  Need Analysis  (TNA).  Sydney  Australia:  The Royal  Australian  dan  New  Zealand College of Radiologist Papu.  Johanes.  2002.  Analisis  Kebutuhan Pelatihan. Jakarta: Grasindo Jakarta Presiden Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No.  101  Tahun  2000  tentang Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Tees,  David  W.,  You,  Nicholas.,  dan  Fisher, Fred., (1987). Manual For Training Needs Assessment  In  Human  Settlements Organizations, A Systematic Approach To Assessing  Training  Needs.  The  United Nations Centre for Human Settlements