## HUMANISME DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KORUPSI DI INDONESIA
Rina Khairani Pancaningrum Fakultas Hukum Universitas Mataram Email : rinahukum@gmail.com

## ABSTRAK
Salah  satu  jenis  kejahatan  yang  semakin  sulit dijangkau  oleh  aturan  hukum pidana  ialah  kejahatan  korupsi.    Bermula  dari  Peraturan  penguasa  perang  pusat kepala  Staf  angkatan  darat  tanggal  16  April  1958  No.  Prt/Peperpu/013/1958 beserta  peraturan  pelaksanaannya  dan  peraturan  penguasa  perang  pusat  kepala staf  angkatan  laut  No.  Prt/Z.I/I/7  tanggal  17  April  1958  hingga  yang  sekarang tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam  Undang-undang  No.  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Perubahan ini terjadi untuk menjerat pelaku korupsi kelas kakap  yang  disebabkan  oleh  motif  ekonomi  atau  karena  rakus  (Huruf  b  bagian Menimbang UU No. 20 Tahun 2001).  Tidak mengherankan jika dewasa ini muncul istilah banalisme yang  menyiratkan  titik  terendah  moralitas  pelaku  koruptor. Kalau  seseorang  melakukan  korupsi  karena  hendak  memenuhi  kebutuhan bertahan hidup ( corruption by need ), ia masih dimaklumi untuk itu, akan tetapi jika seseorang kaya dan memiliki jabatan penting di pemerintahan melakukan korupsi dan  kebetulan  terungkap,  maka  yang  bersangkutan apes atau  kurang  beruntung. Hal  demikian  menunjukkan  bahwa  moralitas  orang  tersebut  berada  pada  titik terendah, karena yang dipentingkan hanyalah aspek ekonomi semata.
Kata Kunci : Korupsi, Humanisme, Moralitas.

## ABSTRACT
One type of crime that is increasingly difficult to reach by the rules of criminal law are crimes of corruption. Starting from The Center Of The Regulation Warlords Army  Chief  Staff  dated  16  April  1958  No.  Prt/Peperpu/013/1958  and  its implementing regulations and Regulatory Authorities The Central War Chief Of Staff Of The Navy No. Prt/ZI/I/7 dated 17 April 1958 to the present corruption regulated in  Law  No.  20  of  2001  on  the  Amendment  of  Law  No.  31  of  1999  on  Corruption Eradication.    These  changes  occur  to  ensnare  high-profile  corruption  caused  by economic  motives or  because  of  greedy  (letter b  section  Considering Law  No.  20  of 2001).    Not  surprisingly,  today  the  term  implies  banalisme  the  lowest  point perpetrators of corrupt morality.  If someone does corruption for trying to meet the needs of survival (corruption by need), it is still understandable for it, but if someone is rich and has important positions in the government of corruption and incidentally revealed, it is concerned apes or less fortunate.  It thus shows that the morality of the people is at its lowest point, because the emphasis is just purely economic aspects.
Key words : Corruption, Humanisme, Morality.
Pendahuluan Ketika bangsa lain sibuk berkompetisi  dan  menjalin  kemitraan dalam percaturan dunia di bidang sains dan  ekonomi,  justru di  Indonesia  sibuk saling  menjegal  dan  memfitnah  lawan politik  untuk  memenangkan  pemilu dengan  cara  tidak  elegan.    Tragisnya lagi,  “saat  jabatan  telah  diraih,  agenda pertama  adalah  memperkaya  diri  dan setor  ke  partainya  meski  dengan  jalan korupsi” (Komaruddin Hidayat, http://www.metrotvnews.com). “Korupsi kerap membuat elektabilitas  partai  politik  terjun bebas”.(Nikky Sirait, http://jaringnews.com)    Tampak  dari
“rilis  yang  dikeluarkan  Sekretaris Kabinet  Dipo  Alam”  (http://www.voa- islam.com)  “semakin  banyak  kader partai  politik  ditangkapi  KPK,  semakin anjlok  elektabilitas  partai  politik tersebut” (Nikky Sirait, http://jaringnews.com).    “Pertarungan ini  akan  semakin  keras  menjelang pemilu 2014”.(http://www.voa- islam.com) Tidak  saja  menjelang  pemilu  2014,
namun sering kasus korupsi melibatkan para  calon  bupati,  calon  gubernur  dan politisi  lainnya  menjadi  spekterum pesanan  politik  untuk  menjegal  lawan dalam  satu  putaran  pemilukada. “Bukan  rahasia  lagi,  perkara  korupsi menjadi barang dagangan” (Safari Anas, http://hukum.kompasiana.com) di lingkungan  politisi  hingga  penegak hukum.    “Suap-menyuap  dan  korupsi dalam  dunia  hukum,  tampaknya  bukan lagi  masalah every  man’s  need , sebagaimana dikatakan Mahatma Gandhi, melainkan masalah every man’s greed karena  lumpuhnya  pengekangan diri, dan absennya moralitas” (Yovita A. Mangesta  dan  Bernard  L.  Tanya,
2014:12 dan Mahrus Ali, 2013:254).    Benhabib  berpendapat bahwa  “pikiran  yang  kejam  tidak diperlukan  untuk  melakukan  suatu kejahatan  yang  brutal.    Kejahatan yang  brutal  bisa  mengambil  rupa wajah orang yang baik-baik, orang- orang biasa.” (Reza A. A. Wattimena, 2012:111) Situasi  ini    menyebabkan aparat  penegak  hukum  tidak  dapat dipercaya lagi sebagai pilar penegak  hukum  di  tanah  air. Bahkan  muncul  saran,  “untuk menggunakan  tabel  interval  yang menunjukkan  jumlah  dana  yang dikorupsi  dengan  sanksi  pidana yang dijatuhkan dalam menentukan hukuman  bagi  para  koruptor sehingga  Pengadilan  Tipikor  hanya bertugas  membuktikan  apakah betul tersangka korupsi dan berapa nilai  yang  dikorupsi”  (Safari  Anas, http://hukum.kompasiana.com). KPK, lembaga independen yang menangani  kasus  korupsi  mulai dikeroyok  berbagai  elemen  di tengah  kuatnya  gemuruh  korupsi dan  koruptor  menggerogoti  uang rakyat,    Seperti  konflik  lembaga antara  Kepolisian  dengan  KPK hingga  rencana  DPR  merevisi  UU KPK.    Tujuannya  hanya  satu: “ melemahkan
fungsi dan wewenang  KPK ” (http://www.voa- islam.com),  agar  tidak  lagi  menjadi super body seperti sekarang.
Konflik  ini  akan  semakin membuat negara mengalami disintegrasi .    “Bangsa  yang  korup, dengki  antar  sesama  dan  ketabuan pejabat  negara  atau  politisi  untuk mengakui kesalahan serta meminta maaf  kepada  rakyat”  (Komaruddin Hidayat,
http://www.metrotvnews.com), disinyalir membawa “Indonesia menuju negara gagal ( Failed state )” (http://www.voa-islam.com).
Kehancuran  mental  bangsa  ini akibat  terlalu  lama  dijajah  sehingga suasana  batinnya  selalu  ingin  marah, memberontak,  mencari  jalan  pintas, dan  mereka  hanya  tunduk  pada pemimpin  yang  kuat.    Lamanya  dijajah oleh kekuatan asing maupun pemerintahnya  sendiri,  menyebabkan “masyarakat  tidak  memiliki  tradisi hidup  teratur  dan  disiplin  kecuali diancam dengan senjata” ( Komaruddin Hidayat , http://www.metrotvnews.com). Senjata tersebut diantaranya peraturan perundang-undangan.
Manusia  saat  ini  berindikasi cenderung  modern  dengan  hidup sangat  rasional,  individual,  liberal,  dan materialistik.    “Perangkat  hati  nurani mereka  ‘sakit’  karena  jarang  dirawat. Mereka tidak peka dan gagal menangkap  makna  kehidupan.    Materi yang  diraih  mungkin  banyak  tetapi simbol-simbol kekayaan belaka. Padahal  kekayaan  hakiki  adalah  kaya rohaniah.” ( Sudjito, http://www.suaramerdeka.com) Menurut  Abdul  Ghofur  Anshori (2006:125) “manusialah yang melakukan  kejahatan  atas  kehendak dan ikhtiarnya sendiri sehingga manusia harus mempertanggungjawabkannya”. Meskipun  “darah  tak  akan  pernah menghapus  noda  sejarah.    Bukanlah pembantaian  yang  kita  tangisi  tetapi nurani  kemanusiaan  yang  hilang” (Sabara Putera Borneo, http://hminews.com).  Socrates pernah berkata  “kenalilah  dirimu,  dengan dirimu  sendiri”  (Suhaer  Fadlillah  Abu
Wafiah,
http://filsafat.kompasiana.com). Melihat  kondisi  kehidupan  bangsa terutama  manusia  Indonesia  yang makin bergeser menunjukkan adanya  indikasi  humanisme  yang mengarah kepada humanisme sekuler.    Timbul  pertanyaan bagaimanakah  humanisme  dalam peraturan perundang-undangan korupsi di Indonesia? Metode Penelitian Kajian  terhadap  masalah  ini dilakukan melalui pendekatan yuridis  sosiologis  yaitu  untuk menjelaskan  permasalahan  yang dikaji secara sistematis, faktual dan akurat serta hasilnya akan dikaitkan dengan peraturan hukum yang  mengaturnya  dan  melihat kehidupan  yang  senyatanya  terjadi dalam  masyarakat.    Pendekatan yuridis  sosiologis  bertujuan  untuk memperoleh penjelasan atas permasalahan  yang  dikaji  beserta hasil-hasil  yang  diperoleh  dalam hubungannya  dengan  aspek-aspek hukumnya, serta mencoba menjelajahi  realitas  empirik  dalam masyarakat dalam persfektif kepentingan  masa  depan.    Untuk memperoleh  hasil  yang  akurat, maka  penelitian  ini  menggunakan sumber  data  yang  diperoleh  dari data primer, data skunder dan data tertier.
a. Data  primer  yaitu  data  dan bahan-bahan hukum yang mengikat  yakni  Undang-undang No.  20  Tahun  2001  tentang Perubahan atas Undang-undang
No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, Undang-undang No. 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Al-Quran dan yang berkaitan  dengan  tindak  pidana korupsi. b. Data  skunder  yakni  data-data  yang akan memberikan penjelasan mengenai  data  primer,  seperti  hasil karya  dari  kalangan  hukum  yang membahas  tentang  tindak  pidana korupsi, data-data informasi seperti makalah-makalah  seminar,  artikel dalam  berbagai  majalah  ilmiah  dan sebagainya.
c. Data  tertier  yakni  data  yang  akan memberikan petunjuk maupun penjelasan  terhadap  data  primer dan data skunder, seperti ensiklopedia, kamus dan sebagainya. Jenis-jenis  dan  alat  pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  yaitu  studi dokumen  atau  bahan  pustaka  dan observasi  atau  pengamatan.    Teknik analisis  data  yang  akan  digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan  analisis  secara  kualitatif yakni analisis yang berusaha mendapatkan  gambaran  mengenai humanisme dalam peraturan perundang-undangan korupsi di Indonesia.    Dengan  demikian  akan dicapai suatu kesimpulan dalam bentuk pernyataan-pernyataan (deskriptif
kualitatif)  mengenai  tema  yang  dikaji guna mengungkap kebenaran data yang diajukan.
Pembahasan Istilah  humanisme  mempunyai riwayat dan pemaknaan yang kompleks.    Humanisme  dikenal  dalam filsafat  pada  awal  abad  ke  19. “Humanis  ( humanum )  dimaksudkan untuk menggebrak kebekuan gereja”.(Sabara  Putera  Borneo, http://hminews.com) “Gereja membuat  kebebasan  masyarakat Barat  terkekang  dalam  seluruh dimensi  kehidupannya,  nilai-nali moral  dan  kemanusiaan  pun direndahkan serta dilecehkan. Kebebasan berpikir dan pengembangan  ilmu  pengetahuan harus  tunduk  pada  dogma  Gereja, sehingga apapun yang bertentangan  dengan  Gereja  harus ditendang.” (Jauhar Ridloni Marzuq, http://www.hidayatullah.com)
Gerakan  humanis  berkembang  dan menjadi  cikal  bakal  lahirnya renaisance di Eropa dan “mencapai puncaknya,  ketika  Augusto  Comte mendeklarasikan ‘agama humanitarian’  dan  menggantikan agama yang dianggap tidak humanis”  (Sabara  Putera  Borneo, http://hminews.com).
“Secara  etimologi,  renaissance berarti  kelahiran  kembali  atau kebangkitan kembali.  Mengandung arti  munculnya  kesadaran  baru manusia  terhadap  dirinya  (yang selama ini dikunkung oleh gereja)”.(http://puntodewoblogspo tcom.blogspot.com)    “Zaman  ini adalah  sebuah  kebangkitan  dengan hakekatnya bahwa manusia ditakdirkan  bebas.    Bebas  bukan berarti  liar,  tetapi  dalam  batas- batas  moral.”  (Dominikus  Rato, 2011: 241) “Humanisme  modern  dibagi menjadi dua aliran” (http://demokrasiindonesia.wordp ress.com).    Pertama,  humanisme keagamaan/religi  yang  berakar dari  tradisi  Renaisans-Pencerahan yang  diikuti  banyak  seniman,  umat Kristen  garis  tengah,  dan  para
cendekiawan  dalam  kesenian  bebas. Pandangan  mereka  biasanya  terfokus pada  martabat  dan  kebudiluhuran  dari keberhasilan  serta  kemungkinan  yang dihasilkan umat manusia.  “Islam justru sangat mementingkan aspek kemanusian.  Seluruh ajaran Islam yang diwujudkan dalam bentuk syariat Islam selalu  membidik  aspek  kemanusiaan dan berorientasi sosial.” (Jauhar Ridloni Marzuq,  http://www.hidayatullah.com) Kedua, humanisme sekular mencerminkan  bangkitnya  globalisme, teknologi,  dan  jatuhnya  kekuasaan agama.    Humanisme  sekular  juga percaya  pada  martabat  dan  nilai seseorang  dan  kemampuan  untuk memperoleh  kesadaran  diri  melalui logika.
A.  Lalande,  menyatakan  bahwa
“humanisme adalah gerakan humanis di Eropa yang memandang manusia dalam perspektif  ‘manusiawi’  belaka  yang bertentangan dengan perspektif religius  (agama)  atau  pandangan  yang menyoroti  manusia  menurut  aspek- aspek  yang  lebih  tinggi  (seni,  ilmu pengetahuan,  moral,  dan  agama)  yang bertentangan dengan aspek-aspek yang lebih rendah dari manusia.   Ali Syari’ati menyebut “humanisme sebagai himpunan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan  yang  berorientasi  pada keselamatan dan kesempurnaan
manusia”  (Sabara  Putera  Borneo, http://hminews.com).  Menurut M. Nur
Ma’arif  “humanistik  adalah  faham  atau aliran yang menjunjung tinggi nilai dan martabat  manusia,  sehingga  manusia menduduki  posisi  yang  sangat  sentral dan  penting,  baik  dalam  perenungan teoritis-filsafati  maupun  dalam  praktis hidup sehari-hari, bukan pada kekuatan-kekuatan  diluar  manusia (misalnya,  kekuatan  Tuhan  atau alam)” (http://mediaarqom. blogspot.com). “Humanisme dari sudut pandang  filsafat  berakar  pada pandangan mengenai manusia sebagai  ‘lokus  semesta’  yang berkesadaran, dinamis, dan dengan kemampuan  akalnya  senantiasa mencari  makna  dan  nilai  dalam kehidupannya”  (Sabara  Putera Borneo, http://hminews.com). “Humanisme  menganggap  rasional individu  sebagai  nilai  paling  tinggi, individu sebagai sumber nilai akhir, dan  mengabdi  pada  pemupukan perkembangan kreatif dan perkembangan moral individu secara  rasional,  dan  berarti  tanpa acuan  pada  konsep-konsep  yang adikodrati”.(http://puntodewoblog spotcom.blogspot.com) Sikap hidup  kaum  humanis  antara  lain “kritis  dan  tidak  mudah  percaya tanpa bukti nyata (skeptis),
menentang  terhadap  tradisi  lama dan sekularisme dengan pandangan hidup carpe  diem (nikmatilah hidup)  yang  bertolak  belakang dengan  pandangan  hidup  pada abad  pertengahan  yaitu momento mori (ingatlah  hari  sesudah  mati)” (http://puntodewoblogspotcom.blo gspot.com).    Inti  dari  humanisme adalah kebebasan. Mereka berpedoman  bahwa,  “kebebasan manusia  itu  ada,  dan  perlu dipertahankan  dan  diexpresikan” (M. Nur Ma’arif, http://mediaarqom.blogspot.com). Kenyataan  yang  ada  “manusia lebih  mementingkan  nafsu  dan pejabat/pemimpin  kita  semakin banyak  yang  tak  peduli,  sibuk urusan  duniawi,  entah  itu  korupsi
maupun menjegal lawan politik.  Di hati mereka  yang  ada  para  pengejar  harta dan  kuasa,  Tuhan  (mungkin)  telah mati.”  (Fuza,  http://coratcoretfuza. blogspot.com)    Seperti  pernyataan Nietzsche  bahwa  “Tuhan  telah  mati.
Tuhan  tidak  berbuat  apa-apa  karena Tuhan tidak memperlihatkan kekuasaannya atau perannya ketika ada penindasan  pada  yang  lemah  oleh penguasa” (http://sahaka.multiply.com). “Kerakusan manusia yang telah menuhankan  diri  mereka  sendiri menimbulkan ketidakseimbangan alam.”(Jauhar Ridloni Marzuq, http://www.hidayatullah.com) Dilihat dari segi phisikologi humanistik,  berdasarkan  teori  hirarki kebutuhan  yang  diilustrasikan  dalam bentuk  piramida,  Abraham Maslow menunjukkan hirarki kebutuhan manusia sebagai berikut: “1) kebutuhan fisiologis atau dasar, 2) kebutuhan akan rasa aman, 3) kebutuhan untuk dicintai dan  disayangi,  4)  kebutuhan  untuk dihargai, 5) kebutuhan untuk aktualisasi diri” (http://id.wikipedia.org).    Pada  tingkat yang paling bawah, terdapat kebutuhan yang  bersifat  fisiologik  (kebutuhan akan  udara,  makanan,  minuman  dan sebagainya)  atau  kebutuhan  dasar ( basic  needs ).    Jika  kebutuhan  dasar tidak  dipenuhi  dalam  keadaan  yang sangat  estrim  (misalnya  kelaparan) menyebabkan manusia yang bersangkutan  kehilangan  kendali  atas perilakunya  sendiri  karena  seluruh kapasitas  manusia  tersebut  dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhinya. Sebaliknya, jika kebutuhan  dasar  ini  relatif  sudah tercukupi,  muncullah  kebutuhan  yang lebih  tinggi  yaitu  kebutuhan  akan  rasa
aman (safety  needs) .    “Adanya kebutuhan  manusia  inilah  dibuat peraturan perundang-undang” (http://id.wikipedia.  org)  untuk meredam konflik dalam pemenuhan kebutuhan. “Tekanan  utama  diletakkan pada  asumsi-asumsi  mengenai kebutuhan-kebutuhan  yang  lebih tinggi.    Kebutuhan-kebutuhan  itu dianggap  memiliki  dasar  sumber biologis,  bagian  dari  hakekat manusia” (Frank G. Goble, 2012:84).    “Kebutuhan-kebutuhan yang  lebih  tinggi  ( being-values ) yang  ditemukan  Maslow  yaitu  sifat menyeluruh, kesempurnaan, penyelesaian,  keadilan,  sifat  hidup, sifat kaya, kesederhanaan, keindahan,  kebaikan,  keunikan, sifat  tanpa  kesukaran,  sifat  penuh permainan,  kebenaaran,  kejujuran, kenyataan, sifat merasa cukup”.(Frank  G.  Goble,  2012:84- 85)    Menurut  Freud,  “manusia memburu kenikmatan dan menghindari  rasa  sakit”  (Frank  G. Goble, 2012:103). Sesungguhnya  untuk  mencapai keselamatan  dan  kesempurnaan manusia  yang  dicita-citakan  oleh humanisme yaitu “dengan membangun  keseimbangan  dalam hidup  antara  aspek  teoetika  atau penghambaan dengan Tuhan (ibadah), psikoetika atau penyucian jiwa  dari  sifat-sifat  tercela,  dan diwujudkan dalam bentuk pengkhidmatan  kepada  sesama manifestasi-manifestasinya (manusia dan alam) atau sosioetika”  (Sabara  Putera  Borneo, http://hminews.com).  Oleh karena itu  “manusia  merasa  perlu  untuk mengetahui dirinya, dan
sesungguhnya  orang  yang  mengetahui dirinya  maka  ia  mengenal  Tuhannya serta memahami alam sekitarnya”(Suhaer Fadlillah Abu Wafiah, http://filsafat.kompasiana.com). Islam memandang manusia mempunyai  derajat  yang  tinggi, karena Islam  telah  memuliakannya.    Tampak dari ayat-ayat Al-Qur’an yang mengukuhkan  kehormatan  manusia dan  mengangkat  kedudukannya  di tempat  yang  paling  tinggi  dengan mengemban  amanah  dan  tangung jawab  besar  sebagai khalifatullah di muka bumi. Kemudian Allah mengutamakan,  memilih,  memuliakan (dengan  akal,  ilmu  dan  intelektualitas), mendidik serta  mentakdirkan  manusia, sehingga kedudukannya melebihi malaikat,  dan  memiliki  ilmu  serta tangung  jawab  yang  besarnya  melebihi gunung,  bumi  dan  langit.    Manusia wajib berfikir dan berusaha memahami dirinya,  alam  sekitarnya,  dan  berusaha mengenali  dirinya.    Barang  siapa  yang mengenal  dirinya  sendiri,  maka  dia akan  tahu  bagaimana  cara  mengontrol dirinya,  dan  barang  siapa  mampu mengontrol  dirinya  dengan  baik,  maka dia  akan  bisa  mengatur  alam  secara baik,  sehingga  dia  akan  menjadi khalifah-khalifah Allah.  Sifat pemimpin adalah  mengatur  mahluk  dengan menegakan  keadilan,  merealisasikan syari’at Allah dan mengarahkan mereka untuk  memuliakan  segala  yang  ada melalui  potensi  karakternya.    Hal  itu dilakukan  sebagai  realisasi  kenikmatan Tuhan  yang  hanya  diberikan  kepada manusia.  Ketentuan ini terdapat dalam firman  Allah,  Al-Qur’an  Surat  Al- Baqarah  ayat  30-34,  Al-Ahzab  ayat  72, dan Al-Isra’ ayat 70.
Berdasarkan Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah  SAW  bersabda:  “Barang siapa  diantara  kamu  melihat kemungkaran, hendaklah dia merobahnya  dengan  tangannya. Kalau  tidak  sanggup  (dengan tangan,  maka  robahlah)  dengan lisannya.    Dan  apabila  tidak sanggup  (dengan  lisan),  maka robahlah  dengan  hatinya.    Yang demikian  itu  adalah  selemah- lemahnya  iman.”  (Yunahar  Ilyas, Zainal Arifin Thoha dkk, 2004:3-4)
Menurut  Ibn  Hazm,  “melalui nasehat  yang  diberikan  secara berulang-ulang  merupakan  hal penting untuk memberikan penerangan  bagi  orang  bodoh, sehingga  dia  mengetahui  dan  mau belajar etika yang baik dan perilaku yang bagus, sampai menjadi sebuah perilaku”  (Suhaer  Fadlillah  Abu Wafiah,
http://filsafat.kompasiana.com). Tata  cara  memberikan  nasehat menurut  Ibn  Hazm  yaitu  dengan cara “menyenangkan, senyum, lembut,  seakan-akan  menunjukkan sebuah  ide  serta  memberikan pengertian yang dianggap baik oleh orang  yang  dinasehati.    Secara rahasia atau tidak secara transparan, kecuali bagi orang yang tidak  bisa  memahami.    Serta  tanpa mensyaratkan menerima
nasehatmu.    Apabila  engkau melanggar (melakukan) sisi-sisi ini, maka engkau adalah orang dzolim .” (Suhaer  Fadlillah  Abu  Wafiah, http://filsafat.kompasiana.com).
Dengan  kata  lain  memberikan nasehat dengan menampilkan keteladanan Rasulullah Saw
berdasarkan  Al-Qur’an  Surat  Thaha ayat 44, dan Al-Imron ayat 159.
Jadi untuk mewujudkan masyarakat  yang  baik  tidak  korupsi menuntut  negara  untuk  memberikan dorongan dan kesempatan bagi pemuasan kebutuhan-kebutuhan psikologi  manusia.    Jika  tidak  maka akan  menimbulkan  masyarakat  yang secara  phisikologis  menurut  Maslow sakit yaitu “tidak cukup memiliki cinta, kasih sayang, perlindungan, penghargaan, kepercayaan dan memiliki  terlalu  banyak  permusuhan, penghinaan,  ketakutan,  kekejian,  dan dominasi” (Frank G. Goble, 2012:173). Terhadap penegakan hukum peraturan perundang-undangan tentang  korupsi  “tidak  dapat  semata- mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat  kaum  legalistik”  (Zudan  Arif Fakrulloh, http://eprints.ums.ac.id). Kesalahan utama terletak pada pereduksian objek-garapan ilmu hukum modern  yang  membatasi  diri  pada hukum  positif.    Padahal  hukum  dalam keutuhannnya merupakan sebuah tatanan  ( order ),  yang  mencakup tatanan  transendental  ( transcendental order ), tatanan sosial ( social order ) dan tatanan politik ( political order ). “Hukum positif hanya menempati sudut kecil  dari political  order .    Ilmu  hukum modern  secara  ekstrem  telah  memihak pada political  order ,  yang  ditandai dengan  pereduksian  keutuhan  realitas hukum  secara  luar  biasa  dan  hanya menyisakan  bagian  teramat  kecil  yaitu hukum  positif.    Sikap  demikian  itu, identik dengan penegakan pilar regulatif - rasional, akan
tetapi mengesampingkan pilar  emansipatif- moral .    Oleh  karenanya  ketaatan masyarakat  terhadap  hukum  hanyalah
sekedar  ketaatan  yang  bersifat compliance (taat  karena  takut sanksi),  dan  bukan  ketaatan  yang bersifat internalization (taat karena benar-benar  menganggap  aturan hukum  itu  cocok  dengan  nilai intrinsik yang dianutnya).” (Sudjito, http://www.google.co.id)
Simpulan “Mula dan akhir segala kejadian  hukum  adalah  individu.” (Supomo,  1952:2)    “Individulah yang  sesungguhnya  menjadi  akar kesatuan  dari  semua  hukum tersebut.”  (J.G.  Starke,  1999:99) Individu  yang  disangka  atau  telah melakukan  kejadian  hukum  yang tergolong  dalam  tindak  pidana korupsi.    Individu  yang  secara biologis  dikenal  dengan  istilah manusia  dan  orang  dalam  lingkup ilmu hukum.
“Orang-orang  yang  melanggar undang-undang  harus  dihukum. Tetapi hukuman tidak pernah boleh dipandang sebagai balasan terhadap  ketidakadilan.”  (Theo Huijbers,  2006:  24).    “Alasannya ialah bahwa pelanggaran- pelanggaran merupakan suatu penyakit  dalam  bagian  intelektual manusia  ( logistikon ).    Artinya seorang  penjahat  belum  tau  cukup tentang  keutamaan  yang  harus dituju  dalam  hidup.    Akan  tetapi kemungkinan  besar  pengetahuan itu dapat ditambah melalui pendidikan,  sehingga  dia  sembuh dari  penyakitnya.    Cara  untuk menyembuhkan  si  sakit  ialah melalui  hukuman.  Maka  hukuman yang  bertujuan  memperbaiki  sikap moral  si  penjahat.    Tetapi seandainya penyakit itu tidak dapat
disembuhkan, orang itu harus dibunuh.” (Theo Huijbers, 2006: 25)
“Betapa  pun  banyaknya  anggapan ketidakadilan  bagi  masyarakat  akan kekerasan  dan  kekejaman  hukum terhadap  pelaku  kejahatan,  sejauh kenyataan  itu  tujuan  umum  hukuman (resmi)  bukanlah  untuk  menyiksa  atau menakuti masyarakat, melainkan bertujuan  untuk  mempertahankan  dan meningkatkan kebahagiaan dan ketentraman masyarakat.” (Abdulsyani,
1987:108)    “Tujuan  hukum  tidaklah untuk  melunasi  utang-piutang  atau untuk membalas dendam pada seorang penjahat,  tetapi  juga  memastikan bahwa  ia  tak  akan  mengulangi kejahatan-kejahatannya.    Hukum  akan dipergunakan  manakala  ia  merupakan satu-satunya  cara  untuk  mencegah, penanggulangan,  atau  jika  ia  akan menakutkan  orang  lain  untuk  berbuat kejahatan.    Seandainya  kejahatan  masa depan  dapat  dicegah  melalui  terapi yang  konstruktif  tanpa  mengundang dilakukannya  oleh  yang  lain,  maka  ia tidak efektif dan lebih memuaskan dari segi sosial daripada hukuman.” (Abdulsyani,  1987:57)    “Penghukuman penjahat  bukan  untuk  mematikan  atau membunuh  masa  depannya,  tetapi justru  berusaha  untuk  menghidupkan kembali  semangat  jiwanya  agar  dapat kembali seperti manusia warga masyarakat  yang  wajar.”  (Abdulsyani, 1987:110)    Oleh  karena  itu  peraturan perundang-undangan  tentang  korupsi di  Indonesia  harus  memanusiakan- manusia  dengan  menjunjung  hak  asasi manusia yang lebih mengarah humanisme keagamaan/religi. Daftar Pustaka Abdul  Ghofur  Anshori,  2006, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas ,  Remadja  Karya, Bandung. Bambang Poernomo, 1983, Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia , Bina Aksara. Dominikus  Rato,  2011, Filsafat
Hukum  Mencari,  Menemukan dan  Memahami  Hukum ,  Laks Bang Justitia, Surabaya.
Fuza,  Kamis,  30  Agustus  2012, Tuhan  (Mungkin)  Telah  Mati , http://coratcoretfuza. blogspot.com/2012/08/tuhan- mungkin-telah-mati.html,
Diakses pada tanggal 1 Oktober 2012.
Jauhar  Ridloni  Marzuq,  Senin,  11 Juni  2012, Humanisme  Yang Tidak Humanis , http://www.hidayatullah.com/ read/23091/11/06/2012/hum anisme--yang-tidak- humanis!.html,  Diakses  pada tanggal 23 September 2012. J.G. Starke, 1999, Pengantar Hukum Internasional ,  Sinar  Grafika,
Jakarta.
Komaruddin  Hidayat ,  Senin,  13 Agustus 2012, Mengakhiri Mitos  Bangsa  yang  Kalah , http://www.metrotvnews.com
/metromain/analisdetail/2012 /08/13/280/Mengakhiri-
Mitos-Bangsa-yang-Kalah,
Diakses pada tanggal 1 Oktober 2012.
M. Nur Ma’arif, Kamis, 03 Juli 2008, Kedudukan  Menusia  Dalam Filsafat  Humanistik  Dan  Ilmu- Ilmu Sosial Humanistik , http://mediaarqom.blogspot.co m/2008/07/filsafat-
humanistik.html,  Diakses  pada tanggal 23 September 2012.
Mahrus Ali, 2013, Asas, Teori & Praktek Hukum  Pidana  Korupsi ,  UII  Press, Yogyakarta
Nikky Sirait, Minggu, 8 Juli 2012, Awas, Dibandingkan  Demokrat,  Nasib Golkar Bisa Lebih Terpuruk , http://jaringnews.com/politik- peristiwa/umum/18368/awas- dibandingkan-demokrat-nasib- golkar-bisa-lebih-terpuruk,  Diakses pada tanggal 1 Oktober 2012. Sabara Putera Borneo, 12 August 2010,
Humanisme  dalam  Tinjauan  Sains, Filsafat, Spiritualisme , http://hminews.com/news/human isme-dalam-tinjauan-sains-filsafat- spiritualisme/, Diakses pada tanggal 23 September 2012. Safari Anas, 02 September 2012, Situasi Begini;  Hukuman  Koruptor  Harus Pakai Tabel , http://hukum.kompasiana.com/20 12/09/02/situasi-begini-hukuman- koruptor-harus-pakai-tabel/, Diakses  pada  tanggal  1  Oktober 2012.
Sudjito,  28  Maret  2007, Perkembangan Ilmu  Hukum:  Dari  Positivistik Menuju  Holistik  Dan  Implikasinya Terhadap  Hukum  Agraria  Nasional Yogyakarta, http://www.google.co.id/url?sa=t& rct=j&q=prof%20dr%20sudjito%2 C%20sh%2C%20msi%20guru%20 besar%20dan%20ketua%20progra m%20doktor%20ilmu%20hukum %20ugm%20&source=web&cd=1& cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http %3A%2F%2Fmgb.ugm.ac.id%2Fm edia%2Fdownload%2Fpidato- pengukuhan.html%3Fdownload %3D64&ei=WxFpULyxA8_PrQft6ID QCw&usg=AFQjCNEqyswgOzsXRM
aqHQ9xfAYGv_9ciw, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2012. -----,  08  September  2012, Teladan Bernegara Hukum , http://www.suaramerdeka.co m/v1/ index.php/read/cetak/2012/0 9/08/198081/Teladan- Bernegara-Hukum, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2012. Suhaer  Fadlillah  Abu  Wafiah,  03 August 2011, Filsafat Humanisme  Islam  (Terjemah Buku Al-Falsafah Al-Insaniah Fil
Islam) ,
http://filsafat.kompasiana.com /2011/08/03/filsafat- humanisme-islam-terjemah- buku-al-falsafah-al-insaniah-fil- islam/, Diakses pada tanggal 23 September 2012. Supomo,  1952, Hubungan  Individu Dan  Masyarakat  Dalam  Hukum Adat , Jajasan Dharma, Djakarta.
Theo  Huijbers,  2006, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah ,
Kanisius, Yogyakarta. Yunahar  Ilyas,  Zainal  Arifin  Thoha dkk,  2004, Korupsi  Dalam Perspektif Agama-Agama (Panduan Untuk Pemuka Uamat) , Kutub, Yogyakarta. Yovita  A.  Mangesta  dan  Bernard  L.
Tanya,  2014, Moralitas  Hukum , Genta, Yogyakarta.
Zudan  Arif  Fakrulloh, Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan , Jurisprudence,  Vol.  2,  No.  1, Maret , Halaman 22, http://eprints.ums.ac.id/346/1 /2._  ZUDAN.pdf,  Diakses  pada tanggal 1 Oktober 2012.
Reza A. A. Wattimena, 2012, Filsafat Anti-Korupsi  Membedah  Hasrat
Kuasa , Pembaharuan  Kenikmatan,
Dan  Sisi  Hewani  Manusia  Di  Balik Korupsi , Kanisius, Yogyakarta Abraham Maslow , http://id.wikipedia.org/wiki/Abra ham_Maslow,  Diakses  pada  tanggal 1 Oktober 2012. Sejarah  Intelektual  Barat  Zaman Renaissance Dan Humanisme , http://puntodewoblogspotcom.blo gspot.com/2012/05/sejarah- intelektual-baratzaman. html, Diakses pada tanggal 23 September 2012. Filsafat Humanisme , http://sahaka.multiply.com/journa l/item/20/Filsafat-Humanisme?&
show_interstitial=1&u=%2Fjournal %2Fitem,  Diakses  pada  tanggal  23 September 2012.
38  Tokoh  Humanisme  Dunia  Paling Berpengaruh  Sepanjang  Sejarah Kehidupan Manusia , http://demokrasiindonesia.wordpr ess.com/2012/07/20/38-tokoh- humanisme-dunia-paling- berpengaruh-sepanjang-sejarah-
kehidupan-manusia/,  Diakses pada  tanggal  23  September
2012. Genderang  Perang  Antara  Partai Politik Ditabuh , http://www.voa- islam.com/news/opini/
2012/09/29/20920/genderan g-perang-antara-partai-politik- ditabuh/,  Diakses  pada  tanggal
1 Oktober 2012.
Layak  DPR  Menjadi  Musuh  Seluruh Rakyat? , http://www.voa- islam.com/news/opini/2012/
09/27/20889/layak-dpr- menjadi-musuh-seluruh- rakyat/, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2012. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang  No.  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Al-Quran dan terjemahannya