INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14608-14619 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Komite Sekolah dalam Mengevaluasi Mutu Pendidikan di SDN 19 Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Indonesia
Betry 1 ✉ , Supratman Zakir 2
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Email: betrympd@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  peran  komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD N 19 Lima Kaum. Untuk mendapatkan jawaban permasalahan  observasi  maka  dirumuskan  4  sub  fokus  yang  akan  diuji  (1  )  Peran  Komite  sebagai Pemberi Penilaian (2 ) Peran Komite sebagai Pendukung (3 ) Peran Komite sebagai Pengawas (4 ) Peran Komite sebagai Mediator.  Responden dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan beserta ketua komite sekolah Sedangkan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi dokumen mengumpulkan data dengan cara reduksi data, representasi data, penarikan kesimpulan atau analisa. Dari analisa tersebut menunjukkan hasil peranan  komite  sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan SD 19  efektif  karena Banyak pengurus dan anggota yang aktif, peranan  panitia tersebut  tetap  berjalan  baik  sebagai  pemberi  penilaian,  pendukung,  pengawas  maupun  sebagai mediator  sehingga  berimplikasi  pada  pembangunan  sarana  dan  prasarana  yang  awalnya kepengurusanya tidak efektif menjadi efektif dan efesien dalam kesolitad pembangunan sarana dan prasarana serta kurikulum di .SD 19 Lima Kaum.
Kata Kunci: Evaluasi, Mutu Pendidikan

## Abstract
This research aims to uncover problems related to the role of the school committee in improving the quality of education at SD N 19 Lima Kaum. To get answers to observation problems, 4 sub-focuses were formulated which will be tested (1) The role of the committee as an assessor (2) The role of the committee as a supporter (3) The role of the committee as a supervisor (4) The role of the committee as a mediator.  Respondents in this study were school principals and heads of school committees Meanwhile, data collection techniques using observation, interviews and document study collect data by means of data reduction, data representation, drawing conclusions or analysis. From this analysis, the results show that the role of the school committee in improving the quality of SD 19 education is effective  because  there  are  many  administrators  and  members  who  are  active,  the  role  of  the committee continues to function both as an assessor, supporter, supervisor and as a mediator so that it  has  implications  for  the  development  of  facilities  and  infrastructure  which  initially  had  no management.  effective  to  be  effective  and  efficient  in  the  joint  development  of  facilities  and infrastructure as well as the curriculum at SD 19 Lima Kaum.

## Keywords: Evaluation, Quality education

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan peran komite sekolah sangat variatif, Di satu pihak ada komite  sekolah yang  masih  melanjutkan  peran  BP3  ( Badan  Pembantu  Penyelenggara  Pendidikan)  yang sering disebut sebagai " stempel" kepala  sekolah. Artinya, komite  sekolah  merujuk apa yang diprogramkan oleh kepala  sekolah . Komite sekolah tidak memiliki ide kreatif dan gagasan inovatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mutu pendidikan di SD 19 Lima kaum  akan tetapi tiga tahunan terakhir ada beberapa perubahan signifikan dari segi sarana dan prasaran dan program ekstrakurikuler sekolah
Peran  komite  sekolah  sebagai  badan  pengawasan  lebih  menonjol  dibandingkan dengan yang lain. Bahkan di beberapa sekolah   keberadaan lembaga ini justru menjadi persaingan kepala sekolah  dalam menentukan kebijakan  sekolah, awalnya di SD 19 Lima Kaum komite dan kepala sekolahnya tidak berperan aktif berdasarkan hasil observasi awal ditemukan bangunan yang kurang bonafit, pengelolaan sampah yang yang tidak baik, dan vakumnya  kegiatan  ekstrakurikuler  .  Komite  lembaga  pendidikan  menurut  keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Lembaga pendidikan adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik dari jalur pendidikan pralembaga pendidikan, jalur pendidikan lembaga pendidikan maupun pendidikan luar lembaga pendidikan.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pendidikan  menjadi  mutlak  diperlukan sebagaimana  tertuang  dalam  paradigma  baru  tri  pusat  pendidikan  yaitu  lembaga pendidikan, pemerintah dan masyarakat bersama sama dalam mencapai tujuan pendidikan, Islam  menekankan  tanggung  jawab  perseorangan  dan  pribadi  bagi  manusia  dan menganggapnya  sebagai  asas,  dan  tidaklah  mengabaikan  tanggung  jawab  sosial  dan menjadikan masyarakat solidaritas, berpadu dan kerjasama membina dan mempertahankan kebaikan(Abdul Rahmat,2014)
Semua  anggota  masyarakat  memikul  tanggung  jawab  membina,  memakmurkan, memperbaiki, dan memerintahkan yang ma’ruf melarang yang mungkar dimana manusia memiliki  tanggung  jawab  manusia  melebihi  perbuatan-perbuatannya  yang  khas, perasaannya,  pikiran-pikirannya,  keputusan-keputusannya  dan  maksud-maksudnya, sehingga mencakup masyarakat dan tempat interaksinya.
Keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat memiliki pola hubungan fungsional yang  amat  rapat,  dan  bahkan  seharusnya  bersatu  padu  secara  bersama-sama  dalam melaksanakan  misi  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  termasuk    komite  sekolah  SD  19 Piliang    di  dalamnya,  secara  formal  difungsikan  sebagai  forum  pengambilan  keputusan bersama  antara  lembaga  pendidikan,  dan  masyarakat  dalam  hal  perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kerja yang dilakukan  SD 19 Lima Kaum.
Salah satu tujuan pembentukan Komite Lembaga pendidikan adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatkan mutu  pendidikan,  bukan  hanya  sekadar  memberikan  bantuan  berwujud  material  saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu lembaga pendidikan(Afifuddin,2011)
Berdasarkan Kepmendiknas 044/U/2002, komite  sekolah  mengemban tempat peran sebagai berikut : (1) pemberi pertimbangan, (2) pendukung, (3) pengawas, dan (4) mediator. Keempat peran komite tersebut bukan peran yang berdiri sendiri, melainkan peran yang saling terkait antara peran satu dengan peran lainnya.
Berdasarkan  peran  komite  SD  19  Lima  Kaum    tersebut,  maka  pada  tahap  awal pembentukannya, komite  sekolah  disambut dengan sangat positif oleh sebagian besar masyarakat,  dengan  harapan  yang  tinggi  pula.  Namun  ironisnya,  pada  perkembangan praktek di lapangan ditemukan beberapa fenomena penting, seperti adanya ketidakjelasan peran komite sekolah dan ketidak berdayaan. Penyebabnya antara lain, karena pelaksanaan peran komite  sekolah  tidak selalu memenuhi harapan. Padahal eksistensinya sangatlah penting dan bermamfaat yakni(Azyumardi Azra,1999)
(1)  memberikan  pertimbangan  dalam  menentukan  dan  melaksanakan  kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, (2) mendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, (3) mengontrol dalam  rangka  transparansi  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  pendidikan  di  satuan pendidikan,  (4)  sebagai  mediator  antara  pemerintah  (eksekutif)  dengan  masyarakat  di satuan pendidikan
Peran komite SD 19 Lima Kaum dalam rangka memberikan dukungan dalam bentuk finansial, pemikiran maupun tenaga penyelenggara pendidikan masih belum maksimal, hal ini  terlihat  dari  rendahnya  tingkat  partisipasi  anggota  komite  dalam  mendukung penyelenggaraan  pendidikan  sehingga  yang  bekerja  hanya  pengurus  komite  saja, kemudian  dalam  hal  pembangunan  sarana  dan  prasarana  SD  19  Lima  Kaum  masih kekurangan seperti ruangan belajar, lapangan olah raga dan gedung perpustakaan serta Aulanya.  Keberadaan  SD  19  Lima  Kaum    sampai  saat  ini  mengalami  perkembangan signifikan  hal  ini  dapat  terlihat  dari  kuantitas  siswa  yang  masuk  dari  tahun  ke  tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  akan diuraikan mengenai berbagai hal yang termasuk dalam metodologi penelitian  dalam  mendapatkan  data  objektif  tentang  bagaimana  peran  komite  sekolah dalam  mengevaluasi  mutu  pendidikan  di  SDN  19  lima  kaum  kabupaten  tanah  datar Indonesia  (Olivia,  2003).  Dalam  penelitian  ini  data  yang  hendak  dikumpulkan  tentang program dan usaha komite sekolah dalam perencanaan dan penerapan  program efektif sehingga dari segi kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana  berkembang maju dan efektif dan efesien dalam menciptakan tujuan pendidikn di sekolah dasar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kualitatif karena dalam proses mendapatkan data yang bersifat opini  ,wacana  dan  jawaban  jawaban  lisan  dibutuhkan  instrumen  yang  bersifat  kualitatif. Alasan  penulis  memakai  jenis  penelitian  kualitatif  adalah  karena  penelitian  yang  akan penulis lakukan sesuai dengan ciri-ciri dari penelitian kualitatif seperti yang diungkapkan Bogdan dan Biklen, yaitu ciri-ciri penelitian kualitatif adalah: 1) memiliki latar alamiah sebagai sumber data langsung dan peneliti adalah instrumen kunci, 2) bersifat deskriptif, 3) peneliti- peneliti  kualitatif  lebih  memperhatikan  proses  dari  pada  hasil,  4)  peneliti  cenderung menganalisis data secara proses dari pada hasil, 4) peneliti cenderung menganalisis data secara  induktif  dan  5)  makna  menjadi  perhatian  dalam  pendekatan  kualitatif.  Dalam penelitian  ini  data  yang  akan  penulis  dapatkan  adalah  data  qualitative    menyangkut program  komite  sekolah  dan  dalam  pengembangan  programnya  dari  perencanaan,
pengirganisasian dan penerapan program komite sekolah tersebut, informan kunci dalam penelitian ini adalah komite sekolah sedangkan informan pendukung adlah guru dan kepala sekolah SDN 19 Lima kaum serta masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Sanapiah Faisal, hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilihat dari dua  segi,  yaitu:  (1)  sekolah  sebagai  patner  dari  masyarakat  dalam  melakukan  fungsi pendidikan, dan (2) sekolah  sebagai produser yang melayani pesanan-pesanan pendidikan dari  masyarakat  lingkungannya.  Untuk  itu,  sekolah  dan  masyarakat  harus  saling  bekerja sama  dan  bertanggung  jawab  dalam  proses  pendidikan  disamping  tanggung  jawab pemerintah  pusat,  propinsi,  dan  kabupaten/kota.  Dengan  kata  lain,  keberhasilan  dalam penyelenggaraan  pendidikan  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang  tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan.
Hal  ini  sesuai  dengan  konsep  Partisipasi  Berbasis  Masyarakat  ( community  based participation) dan Manajemen Berbasis Sekolah (school based management) yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan kedua konsep  tersebut  adalah  bagaimana  agar  sekolah  dan  semua  yang  berkompeten  atau stakeholders pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan  kerjasama  yang  sinergis  dari  pihak  sekolah,  keluarga,  dan  masyarakat  atau stakeholder  lainnya  secara  sistematik  sebagai  wujud  peran  serta  dalam  melakukan pengelolaan pendidikan.
Supaya  tidak  menjadi  tumpang  tindih  beban  dan  tanggung  jawab  di  antara stakeholder  pendidikan,  maka  diperlukan  suatu  lembaga  yang  independen,  demokratis, transparan yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewadahi peran dan tanggung jawab serta wewenang yang seimbang dan proporsional antara sekolah, wali murid  dan  masyarakat  serta  stakeholder  lainnya,  maka  untuk  itu  dibentuklah  komite sekolah.
Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan  luar  sekolah.  Dalam  UU  RI  No.20  Tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan nasional,  pasal  54  ayat  3  dinyatakan  bahwa:  Komite  sekolah  adalah  lembaga  mandiri, dibentuk  dan  berperan  dalam  peningkatan  mutu  pelayanan  dengan  memberikan pertimbangan,  arahan  dan  dukungan  tenaga,  sarana  dan  prasarana,  serta  pengawasan
pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Komite sekolah dapat juga diartikan sebagai suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para  stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan(Danny Meirawan,2010)
Menurut Asmoni komite Sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satu satuan  pendidikan,  baik  jalur  sekolah  maupun  luar  sekolah,  atau  beberapa  satuan pendidikan  yang  sama  di  satu  kompleks  yang  sama.  Nama  Komite  Sekolah  merupakan nama  generic.  Artinya,  bahwa  nama  badan  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  kebutuhan masing-masing  satuan  pendidikan,  seperti  Komite  sekolah,  Komite  Pendidikan,  Komite Pendidikan Luar Sekoah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lainnya yang disepakati. Dengan demikain, organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaannya sesuai paduan ini atau melebur menjadi organisasi  baru,  yang  bernama  Komite  Sekolah  (SK  Mendiknas  Nomor  004/U/2002). Peleburan BP3 atau bentuk-bentuk organisasi yang ada di sekolah, kewenangannya akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dalam wadah Komite Sekolah.
Sedangkan  menurut  Masimangun  komite  sekolah  adalah  badan  mandiri  yang mewadahi  peran  serta  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  mutu,  pemerataan,  dan efisien  pengelolaan  pendidikan  disatuan  pendidikan,  baik  pada  pendidikan  pra  sekolah, jalur  pendidikan  sekolah  maupun  jalur  pendidikan  luar  sekolah.  Hal  senada  juga diungkapkan  Asmoni  yang  menungkapkan  bahwa  komite  sekolah  merupakan  suatu lembaga  nonprofit  dan  nonpolitis,  dibentuk  berdasarkan  musyawarah  yang  demokratis oleh  para stakeholders  (semua  komponen)  pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan proses dan hasil pendidikan. Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah manapun lembaga pemerintah lainnya. Dari  beberapa  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  komite  sekolah  merupakan lembaga yang mewadahi masyarakat dan orang tua untuk memberikan partisipasinya baik berupa materi, tenaga maupun pikiran dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Komite sekolah terdiri atas orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, wakil alumni, dan wakil dari  siswa  .Anggota  komite    juga  disebutkan  sekurang-kurangnya  berjumlah  sembilan. Anggota komite dapat melibatkan dewan guru dan yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan maksimal berjumlah tiga orang. Syarat-syarat, hak,  dan kewajiban, serta masa keanggotaan  komite  sekolah  biasanya  ditetapkan  dalam  Anggaran  Dasar  (AD)  atau
Anggaran Rumah Tangga (ART). Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan  daerah  masing-masing  satuan  pendidikan,  seperti  komite  sekolah,  majelis madrasah,  majelis  sekolah,  komite  TK,  atau  nama-nama  lain  yang  disepakati  bersama. Sebelum  dibentuk  komite  sekolah,  dikenal  adanya  Badan  Pembantu  Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) di  tiap-tiap sekolah dan Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG). Dari  penjelasan  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwasanya  komite  sekolah  adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan,  dan  efisien  pengelolaan  pendidikan  disatuan  pendidikan,  baik  pada pendidikan  pra  sekolah,  jalur  pendidikan  sekolah  maupun  jalur  pendidikan  luar sekolah(Agmarina, Z,2010)
Komite  sekolah  merupakan  suatu  lembaga  nonprofit  dan  nonpolitis,  dibentuk berdasarkan  musyawarah  yang  demokratis  oleh  para stakeholders  (semua  komponen) pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung  jawab  terhadap  peningkatan  proses  dan  hasil  pendidikan.  Komite  sekolah merupakan  badan  yang  bersifat  mandiri,  tidak  mempunyai  hubungan  hierarkis  dengan sekolah manapun lembaga pemerintah lainnya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah merupakan lembaga yang mewadahi masyarakat dan orang tua untuk memberikan partisipasinya baik berupa materi, tenaga maupun pikiran dalam meningkatkan mutu pendidikan.

## 1. Kedudukan Komite Sekolah
Berdasarkan  buku  pedoman  kerja  komite  sekolah  bab  II  pasal  4  telah  dijelaskan bahwasannya kedudukan komite sekolah adalah sebagai lembaga mandiri atau organisasi diluar struktur organisasi  sekolah yang lazim disebut organisasi nonstruktural, akan tetapi merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dengan  sekolah  sebagai  mitra  kerja  sekolah. Komite  sekolah  berkedudukan  pada  satuan  pendidikan    sekolah,  pada  seluruh  jenjang pendidikan,  pendidikan  dasar  (,  hingga  pendidikan  menengah  baik  madrasah  negeri maupun  swasta.  Satuan  pendidikan  dalam  berbagai  jalur,  jenjang  dan  jenis  pendidikan memiliki penyebaran lokasi dan beragam. Ada madrasah tunggal, dan ada pula beberapa madrasah yang menyatu dalam satu komplek.  Oleh karena itu maka komite sekolah dapat dibentuk  beberapa  alternatif  yakni  komite  sekolah/madrasah  yang  dibentuk  di  satuan pendidikan.
Terdapat beberapa sekolah  pada satu lokasi atau beberapa sekolah  yang berbeda jenjang,  tetapi  berada  pada  satu  lokasi  yang  berdekatan,  atau  beberapa  sekolah    yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan  lainnya, dapat
dibentuk  koordinator  komite  sekolah.    Dengan  cara  tata  kelola  berjalannnya  organisasi komite  sekolah  dengan  dibentuknya  beberapa  koordinator  yang  dibutuhkan  dan  siap berkoordinasi dengan ketua komite dan sekolah  serta mampu menjalankan tugas yang efektif dan efesien guna kemajuan dan pengembangan sekolah(E Mulyasa,2005)

## 2. Peran dan fungsi komite ssekolah SD 19 Lima Kaum
Pendidikan  adalah  tanggung  jawab  bersama  antara  orang  tua,  masyarakat  dan pemerintah. Sayangnya ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh dikatakan tanggung jawab masing-masing masih  belum  optimal,  terutama  peran  serta  masyarakat  yang  sampai  saat  ini  masih dirasakan belum banyak diberdayakan.
Peran serta masyarakat dalam pendidikan telah dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54. Dan secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut:
a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
b. Dewan  pendidikan  sebagai  lembaga  mandiri  dibentuk  dan  berperan  dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
c. Komite  sekolah/madrasah  sebagai  lembaga  mandiri  dibentuk  dan  berperan  dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga,  sarana  dan  prasarana  serta  pengawasan  pendidikan  pada  tingkat  satuan Pendidikan(Hardman, M. L. et.al, 1990)
Pada organisasi sekolah, keberadaaan komite sekolah pada satuan pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu  pendidikan. Ada prinsip yang yang harus di pegang oleh semua anggota komite sekolah, yaitu komite sekolah tidak mengambil peran satuan  pendidikan, dan  tidak  juga  mengambil  peran  pemerintah  atau  birokrasi.  Dengan  kata  lain,  komite sekolah bergerak pada porosnya sendiri, yakni melakukan tugas sebagai sebuah komite.
Peran dan fungsi komite lembaga pendidikan adalah landasan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasinya. Komite lembaga pendidikan memiliki peran sebagai mitra kerja  lembaga  pendidikan (lembaga pendidikan), diantaranya adalah sebagai  penasehat lembaga  pendidikan,  pendudukung  lembaga  pendidikan,  pengontrol,  sebagai
penghubung  dengan stakeholders  pendidikan.  Peran  komite  sekolah  sebagai  mediator meliputi  mediator  antara  pemerintah (executive),  dunia  usaha  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM) dengan masayrakat di satuan pendidikan dam imilah yang di aplikasikan di SD 19 Lima Kaum(Kirk, S. A. & Gallagher, J. J,1989)

## 3. Tujuan Komite SD 19 Lima Kaum
Komite sekolah bertujuan meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi orang tua/wali siswa  dan  tokoh  masyarakat  sebagai  anggota  komite  sekolah  dalam  membantu keberhasilan    pelaksanaan  pendidikan  dan  pembelajaran  di  sekolah/madrsah  yang bersangkutan,  Tujuan  dibentuknya  komite  sekolah  dimaksudkan  agar    adanya  suatu organisasi  masyarakat  sekolah  yang  mempunyai  komitmen  dan  loyalitas  serta  peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara  khas  dan  berakar  dari  budaya,  demografis,  ekologis,  nilai  kesepakatan,  serta kepercayaan yang dibangun  sesuai potensi masyarakat setempat.
Oleh  karena  itu,  komite  sekolah  yang  dibangun  harus  merupakan  pengembangan kekayaan  filosofis  masyarakat  secara  kolektif.  Artinya,  komite  sekolah  mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna ( client model), berbagai kewenangan (power sharing and advocacy model) dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
Komite  SD  19  Lima  Kaum  bertujuan  membantu  kelancaran  penyelenggaraan pendidikan  di  sekolah  dalam  upaya  memelihara,  menumbuhkan,  meningkatkan,  dan mengembangkan pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan- tujuan tersebut tentu saja komie sekolah mesti melakukan berbagai upaya dalam mendayagunakankemampuan yang ada pada orang tua dan ,masyarakat, serta lingkungan sekitarnya, termasuk LSM – LSM yang memiliki perhatian khusus dibidang pendidikan(Departemen Agama,2001)
Komite  sekolah  juga  dapat  memberikan  masukan  penilaian  untuk  pengembangan pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan manajemen sekolah. Komite sekolah bisa juga memberikan masukan bagi pembahasan atas usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
Seluruh  anggaran  dan  proses  birokrasi  guna  pencapaian  mutu  dan  kualitas  yang sesuai dengan tujuan pendidikan ,Mutu dalam konteks "hasil" pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh lembaga pendidikan pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang  dicapai  atau  hasil  pendidikan (student  achievement)  dapat  berupa  hasil  tes kemampuan  akademis,  dapat  pula  prestasi  bidang  lain  seperti  olah  raga,  seni  atau keterampilan  tertentu  (komputer,  beragam  jenis  teknik,  jasa).  Bahkan  prestasi  lembaga
pendidikan dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang ( intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.
Pengertian mutu secara umum adalah gambaran dan karakteristik yang menyeluruh dari  barang-barang  dan  jasa  yang  menunjukkan  kemampuannya  dalam  memuaskan kebutuhan yang ditentukan dalam konteks pendidikan. Pengertian mutu mencakup Input, proses  dan  output  pendidikan.  Peran  komite  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan  merupakan  turut  sertanya  individu  atau  kelompok  masyarakat  dalam pengembangan  sekolah.  Selanjutnya  peran  komite  sekolah  adalah  suatu  perwujudan perilaku masyarakat yang positif dalam suatu rangkaian kerjasama atau keterlibatan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat.  Yang dimaksud dengan keterlibatan di  sini  bahwa  masyarakat  ikut  serta  secara  lansung,  baik  secara  fisik  maupun  melalui konsentrasi  uang,  barang,  sumbangan  pikiran  sekaligus  ikut  serta  mengelola  dan bertanggung  jawab  terhadap  hasil-hasil  hubungan  sekolah  dengan  masyarakat  yang dicapainya.  Partisipasi masyarakat sebagai kekuatan kontrol dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah menjadi sangat penting(Bunawan, L. & Yuwati, C. S,2000).
Dibidang pendidikan partisipasi ini lebih strategis lagi. Sebab, partisipasi tersebut bisa menjadi  semacam  kekuatan  kontrol  bagi  pelaksanaan  dan  kualitas  mutu  pendidikan  di sekolah-sekolah.  Depdiknas  mulai  menerapkan  konsep  manajemen  berbasis  sekolah. Karena itulah gagasan tentang perlunya komite sekolah yang berperan sebagai lembaga yang menjadi mitra sekolah yang menyalurkan partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan yang sangat nyata dan tidak terhindarkan. Dengan adanya komite sekolah, kepala sekolah, para  penyelenggara  serta  pelaksana  pendidikan  di  sekolah  secara  substansial  akan bertanggung  jawab  kepada  komite  sekolah  tersebut  dan  hal  inilah  yang  diaplikasikan selama tiga tahun terakhir di SDN 19 Lima Kaum sehingga meningkatnya pembangunan dengan contoh dibangunya wc sebanyak 6  buah serta dibelinya  peralatan drumb band serta di rehapnya seluruh local dan dibuatnya musala (Departemen Agama,2009).

## SIMPULAN
Peran Komite SDN 19 lima kaum  sebagai pemberi petimbangan (advisory agency) berjalan dengan baik dikarenakan pengurus dan anggota komite sekolah aktif dengan konsep organisasi yang memakai sistem kerja kolektif dan pengamanahan deskripsi kerja kepada  mandat  mandat  yang  telah  disetujui  antara  sekolah  ,  ketua  komite  dan masyarakat. Dan didukung dengan kontrol masyarakat yang kuat terhadap lingkungan interaksi siswa di tengah masyarakat lima kaum sehingga terjalinnya tim yang solid . Peran Komite SDN 19 lima kaum  Sebagai Pendukung (Supporting Agency) cukup dirasakan
oleh lembaga dengan memfasilitasi aspirasi masyarakat baik dalam bentuk standar mutu ke madrasah maupun pelayanan serta perjuangan tim komite dalam pengembangan fisik sekolah  dan  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  dan  menanamkan  citra  kepada masyarakat lima kaum bahawa  SDN 19 Lima Kaum milik masyarakat dan memajukannya bersama sama dengan masyarakat dengan mensuport memprogramkan beasiswa bagi anak nagari lintau buo dengan mencarikan donatur donatur ke perantua di luar daerah sebagai  pembantu  masyarakat  dalam  mensukseskan  pendidikan  di  lima  kaum.Peran Komite  SDN  19  Lima  Kaum    Sebagai  Pengontrol  (Controlling  Agency)  berjalan  efektif dimana komite sebagai badan komunikasi antara masyarakat dengan lembaga pesantren berjalan dengan lancar dilihat dari beberapa program yang telah terealisasi dengan baik. Peran Komite SDN 19 Lima Kaum Lintau Sebagai Mediator sudah baik dengan sehingga Pondok Pesantren  Modern Terpadu Tuanku Lintau mendapatkan bantuan dari berbagai pihak .dan dana tersebut dikelola oleh sekolah dengan transparansi kepada pihak komite dan  masyarakat.  Setiap  pembangunan  sekolah  di  prakarsai  oleh  lembaga  dengan bantuan  komite  dan  masyarakat  lintau  buo  dan  perangkat  kepemudaan  nagari  terjun dalam gotong royong pembangunan sekolah.Jadi bisa ditarik kesimpulan peran komite SDN 19 Lima Kaum sebagai pemberi petimbangan (advisory agency) berjalan dengan baik dikarenakan pengurus dan anggota komite Pondok Pesantren  Modern Terpadu Tuanku Lintau efesien dalam menjalankan organisasi komite sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rahmat. Public Relations For School. Bandung: MQS Publishing, 2009 Afifuddin, Bahan Perkuliahan Manajemen Madrasah, Bandung: Pascasarjana UIN, 2011
Agmarina,  Z.  (2010).  Hubungan  dukungan  sosial  teman  sebaya  reguler  dengan penyesuaian  sosial  pada  siswa  kelas  enam  akselerasi  sd  bina  insani  hubungan masyarakat jurnal v 3
Azyumardi  Azra,  Pendidikan  Islam  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Milenium  Baru, Jakarta; logos na ilmu, 1999, cet.1
Bunawan, L. & Yuwati, C. S. (2000). Komite Sekolah Dasar Efektif.Jakarta: Yayasan Santi Rama. Hallahan, D. P. & Kauffman, J. M. (1991) jurnal v5.
Danny Meirawan, Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan Masa Depan, Bandung: IPB
Press, 2010
Departemen Agama, Al – Allyy Al- Qur’an dan terjemahannya
Depdiknas. 2001. Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (Buku 1).
Jakarta : Depdiknas. Sambasalim.2009. Mutu Pendidikan.  http://sambasalim.com.
Hadari  Nawawi.  Kepemimpinan  yang  Efektif,  Yogyakarta:  Gajah  Mada  University  Press 1987
Hardman, M. L. et.al. (1990). Human Exceptionality (third ed.). Massachusetts: A Division of Simon & Schuster Inc.jurnal; v2
Hasbullah, Otonomi Pendidikan Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
KemenDik Nas, 1990 dan 2006
Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  :  044/U/2002  tanggal  2  April  2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
Kirk, S. A. & Gallagher, J. J. (1989). Education Exceptionality Children (sixth ed.).Boston:
Houghton Mifflin Company journal six5
Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung : Rosda Karya, 2004