## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Amarullah Aman, Febri Yuliani , dan Chalid Sahuri
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru
Abstract: Policy Implementation, Regional Staﬃng Services. This study aims to determine the implementation  of  the  administration  system  management  policy  for  the  regional  personnel services  of  Siak  Regency.  This  study  uses  a  qualitative  descriptive  research  method  approach. Primary data is obtained directly through interviews from key informants, namely the Head of the Regional Personnel Agency, Head of Staﬀ Administration, Head of the Sub -Section, Head of the Welfare  Sub-Sector  and  Civil  Servants.  Secondary  data  obtained  from  research  documents.  The results  of  the  study  indicate  that  there  are  results  achieved  from  the  application  of  Government Policy No. 31 of 2009 in the ﬁeld of information and communication techn ology. This success is also  supported  by  factors  that  inﬂuence  the  policy,  starting  from  the  communication  factor supporting  the  successful  implementation  of  Government  Regulation  Number  31  of  2009  in  the Siak Regency Regional Civil Service Agency, but from the resource factor it is still inadequate in implementing the government regulation policy. Likewise from the implementing attitude factors and bureaucratic structure factors.
Key words: policy implementation, employee service
Abstrak:  Implementasi  Kebijakan,  Pelayanan  Kepegawaian  Daerah . Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  penataan  sistem  administrasi  pelayanan  kepegawaian Daerah  Kabupaten  Siak.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  penelitian  deskriptif kualitatif.  Data  primer  diperoleh  langsung  melalui  wawancara  dari key  informan ,  yaitu  Kepala Badan  Kepegawaian  Daerah,  Kepala  Bidang  Administrasi  Kepegawaian,  Kepala  Subbidang Kepangkatan,  Kepala  Subbidang  Kesejahteraan  dan  Pegawai  Negeri  Sipil.  Data  sekunder diperoleh  dari  dokumen  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  hasil  yang  dicapai dari  penerapan  Kebijakan  Pemerintah    Nomor  31  Tahun  2009  bidang  teknologi  informasi  dan komunikasi.  Keberhasilan  ini  juga  didukung  oleh  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kebijakan tersebut, mulai dari faktor komunikasi mendukung keberhasilan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  31  Tahun  2009  di  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Siak,  namun  dari  faktor sumberdaya masih  kurang  memadai  dalam  pelaksanaan  kebijakan  peraturan  pemerintah tersebut. Demikian pula dari faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi.
Kata kunci: implementasi kebijakan, pelayanan kepegawain

## PENDAHULUAN
Peranan Information Technology (IT) governance tidaklah  diragukan  lagi  dalam pencapaian tujuan suatu organisasi yang me- ngadopsinya,  seperti  fungsi-fungsi  manaje- men  lainnya  pada  organisasi  publik.  Sebab IT  Governance  pada  intinya  adalah melaku- kan  bagaimana  memanajemeni  penggunaan teknologi  informasi  agar  menghasilkan  out- put  yang  maksimal  dalam  organisasi,  mem- bantu  proses  pengambilan  keputusan  dan membantu proses pemecahan masalah. Prin- sip-prinsip  IT  Governance  harus  dilakukan
secara  terintegrasi,  sebagaimana  fungsi- fungsi  manajemen  dilaksanakan  secara  sis- temik  pada  sebuah  organisasi  publik. (Prosending  Konferensi  Nasional  Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2006).
Semakin  mendesaknya  implementasi ICT  yang  dibarengi  dengan  IT  Governance pada organisasi publik, juga direspon positif oleh pemerintah Pusat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang  penyelenggaraan  sistem  elektronik di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (E-
Government). Dimana Peraturan Pemerintah ini  diterapkan  untuk  memanfaatkan  tekno- logi informasi dalam meningkatkan eﬁsiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pe- nyelenggaraan  pemerintah.  Selain  itu  juga disebutkan  pada  pasal  2,  tujuan dari  Peratu- ran Pemerintah ini adalah :
1. Memberikan  acuan  pelaksanaan  atau pedoman dalam rangka penyelengga- raan e-government secara nasional.
2. Menciptakan  sinergi  antar  instansi pemerintah  pusat  dan  daerah  secara nasional  dalam  penyelenggaraan    e- government.
3. Mengoptimalkan  penyelenggaraan  e- government  dalam  pelayanan  publik secara nasional
4. Mendorong terjadinya tata kelola pe- merintahan  yang  baik  dan  bersih  de- ngan  memanfaatkan  teknologi  infor- masi.
Rendahnya kualitas pelayanan kepega- waian merupakan salah satu sorotan yang di- arahkan kepada pemerintah dalam memberi- kan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Perbai- kan  pelayanan  kepegawaian  diera  reformasi merupakan  harapan  seluruh  masyarakat,  na- mun dalam perjalanannya ternyata tidak me- ngalami perubahan yang signiﬁkan. Oleh ka- rena  itu  perlu  dikaji  bagaimanakah  pelaksa- naan  teknologi  informasi  dalam  pelayanan sistem administrasi kepegawaian Daerah Ka- bupaten Siak. Implementasi kebijakan meru- pakan tahap yang krusial dalam proses kebi- jakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Grindle (1980) berpendapat bahwa im- plementasi  kebijakan  sesungguhnya  bukan sekedar  berhubungan  dengan  mekanisme penjabaran  atau  operasional  dari  keputusan politik  ke  dalam  prosedur-prosedur  rutin  le- wat  saluran  birokrasi,  melainkan  lebih  dari itu,  yaitu  menyangkut  masalah  konﬂik,  ke- putusan,  dan  siapa  yang  akan  memperoleh apa dari suatu kebijakan. Lester, et al, dalam Sujianto  (2008)  mengemukakan,  implemen- tasi dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, hasil, dan sebagai suatu akibat.
Menurut  Nugroho  (2004)  konteks manajemen  berada  di  dalam  kerangka organizing-leading-controlling.  Jadi  ketika kebijakan  sudah  dibuat,  maka  tugas  selan- jutnya  adalah  mengorganisasikan,  melaksa- nakan  kepemimpinan  untuk  memimpin  pe- laksanaan  dan  melakukan  pengendalian pelaksanaan tersebut.
Implementasi  dipandang  secara  luas mempunyai  makna  pelaksanaan  undang- undang  dimana  berbagai  aktor,  organisasi, prosedur  dan  teknik  bekerja    bersama-sama untuk  menjalankan  kebijakan  dalam  upaya untuk  meraih  tujuan-tujuan  kebijakan  atau program-program.  Implementasi  pada  sisi yang  lain  merupakan  fenomena  yang  kom- plek  yang  mungkin  dapat  dipahami  sebagai suatu  proses,  suatau  keluaran  (output)  mau- pun suatu dampak (outcome).
Edward  III  (1980)  mengidentiﬁkasi faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberha- silan  implementasi  kebijakan.  Menurutnya ada empat, yaitu :
1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Kecenderungan  atau  Tingkah  Laku Pelaksana

## METODE
Pelaksanaan  penelitian  ini  untuk  pe- ngumpulan data primer maupun data  sekun- der  menggunakan  metode  kualitatif  melalui wawancara dengan informan, terdiri dari Ka- bid Kepegawaian, Subid kepangkatan, Pega- wai  Dinas  Komunikasi,  Pegawai  urusan  ke- naikan  pangkat,  PNS/ASN  Kecamatan  Mi- nas,  Pegawai  Subag  Umum,  dan  PNS/ASN bagian pelayanan. Teknik pengumpulan data yang sering digunakan adalah observasi par- tisipasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Tek- nik  analisis  data  menggunakan  model  inter- aktif  yaitu  Reduksi  Data,  Penyajian  Data, Penarikan kesimpulan atau veriﬁkasi.

## HASIL Implementasi Kebijakan.
Tujuan  implementasi  kebijakan  pena- taan  sistem  administrasi  pelayanan  kepega- waian di Badan Kepegawaian Daerah Kabu- paten Siak dimana diyakini mampu menekan

## HASIL Eksplanasi
Komunikasi  merupakan  unsur  terpen- ting  dalam  mengimplementasikan  suatu  ke- bijakan.  Komunikasi  menunjukkan  bahwa setiap kebijakan  akan  dapat  dilaksankan  de- ngan baik jika terjadi komunikasi efektif an- tara  pelaksana  program  (kebijakan)  dengan para  kelompok  sasaran  (target  group).  Ko- munikasi  yang  dibangun  dalam  melaksana- kan kebijakan pemerintah terhadap objek ke- bijakan  tersebut,  sebagai  upaya  untuk  men- sosialisasikan  kebijakan  yang  telah  ditetap- kan. Selain  dari  pada  itu  kebijakan  yang  di- tuangkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupa- ten  Kampar  Nomor  10  Tahun  2011  tentang pajak sarang burung walet.
Dalam  pelaksanaan  evaluasi  peraturan daerah  kabupaten  Kampar  nomor  10  tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet ber- dasarkan hasil penelitian dengan mengguna- kan kriteria Evaluasi  kebijakan  yang  disam- paikan  oleh  Wibawa  (2002)  kinerja  penga- wasan  yang  dilakukan  belum dijalankan  de- ngan  baik  hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya banyaknya penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki izin.
Salah  satu  hal  yang  menghambat  pe- laksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  10 Tahun  2011  Tentang  Pajak  Sarang  Burung Walet adalah belum dilakukannya sosialisasi oleh  pemerintah  kabupaten  Kampar  terkait adanya  pungutan  pajak  burung  walet  di wilayah  Kabupaten  Kampar,  Khususnya  Di Kecamatan Kampar Utara.

## Kepatuhan
Melalui  evaluasi  dapat  diketahui  apa- kah tindakan yang dilakukan oleh para pela- ku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya se- suai dengan standar dan prosedur yang dite- tapkan  oleh  kebijakan.  Kepatuhan  merupa- kan tahapan dalam mencari tahu apakah tin- dakan yang dilakukan petugas dalam penga- wasan  peraturan  daerah  kabupaten  Kampar nomor  10  tahun  2011  tentang  pajak  sarang burung  walet  sudah  sesuai  dengan  standar prosedur yang telah ditetapkan. Dalam men- jalankan kebijakan atau aturan yang ditetap- kan  pelaku  usaha  atau  pemilik  penangkaran
sarang  burung  walet  harus  patuh  terhadap aturan  untuk  menciptakan  keadaan  yang  se- jahtera. Kepatuhan dapat disimpulkan bahwa SOP  Pajak  Sarang  Burung  Walet  belum dijalankan  oleh  pemerintah  Kabupaten Kampar.

## Audit
Audit  Merupakan  tahapan  mencari  ta- hu apakah pengawasan dalam usaha penang- karan  sarang  burung  walet  telah  dilakukan terhadap  objek  pengawasan,  serta  melihat penyimpangan  dan  kebocoran  yang  terjadi dalam pengawasan, sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja mekanisme pe- ngawasan,  evaluasi  ditujukan  untuk  menilai sejauh  mana  keefektifan  kebijakan  publik guna  dipertenggung  jawabkan  kepada  kons- tituennya, sejah mana tujuan dicapai, evalua- si diperlukan untuk melihat kesenjangan an- tara  harapan  dan  kenyataan.  Audit  atau  pe- ngawasan telah terjadi miskomunikasi antara pembuat  kebijakan  dengan  pelaksana  kebi- jakan.

## Akunting
Dalam  tahap  ini  Evaluasi  dituntut  un- tuk  mengetahui  akibat  sosial  ekonomi  dari kebijakan  pemerintah  daerah  kabupaten Kampar hal  ini tidak disertai dengan  penga- wasan  yang  maksimal,  yang  mengakibatkan pertumbuhan  penangkaran  sarang  burung walet  sangat  pesat  khususnya  di  Kecamatan Kampar  Utara  tanpa  menerapkan  standari- sasi  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah, sehingga aktiﬁtas ini akan mengancam kese- hatan  dan  kenyamanan  masyarakat  dalam jangka  panjang.  Namun  Sarang  Burung Walet ini juga dapat memberikan pemasukan kepada daerah apabila pemungutan pajak bu- rung walet tersebut dilakukan secara efektif Kurangnya  pengawasan  dan  perhatian pemerintah  terhadap  penakaran  sarang  bu- rung walet ini pun sering dimanfaatkan oleh pengusaha  sarang  burung  walet  di  Kabupa- ten  Kampar.  Usaha  penangkaran  sarang  bu- rung  walet  tanpa  pengawasan  dari  pemerin- tah ini pun terus berkembang dan meningkat jumlahnya dari hari kehari tanpa memperha- tikan kondisi di sekitar, usaha ini sangat me-
nguntungkan  bagi  pelaku  usaha  namun  ber- dampak  negatif  bagi  masyarakat,  dari  segi ekonomi  dapat  menimbulkan  pertumbuhan yang  positif  karena  harga  jual  dari  usaha sarang  burung  wallet  tersebut  sangat  men- janjikan dimana untuk kualitas A di bandrol dengan  harga  9-13  juta  perkilo,  sedangkan untuk  golongan  B  sekitar  6-8  juta  perkilo, namun  disisi  lain  karena  usaha  tersebut  be- lum  didampingi  atau  dibimbing  oleh  peme- rintah dengan baik yang ditandai dengan pe- ngawasan yang dilakukan pemerintah belum maksimal  menyebabkan  kerugian  bagi  ma- syarakat  sekitar  penangkaran  sarang  burung walet.
Pertumbuhan  penangkaran  sarang  bu- rung  walet  sangat  pesat  khususnya di  Keca- matan  Kampar  Utara  tanpa  menerapkan standarisasi  yang  telah  ditetapkan  oleh  pe- merintah,  sehingga  aktiﬁtas  ini  akan  me- ngancam kesehatan dan kenyamanan masya- rakat  dalam  jangka  panjang.  Namun  Sarang Burung  Walet  ini  juga  dapat  memberikan pemasukan  kepada  daerah  apabila  pemu- ngutan  pajak  burung  walet  tersebut  dilaku- kan secara efektif.

## PEMBAHASAN
Evaluasi  dianggap  sebagai  aktivitas untuk  menemukan,  mengoreksi  penyimpa- ngan-penyimpangan  penting  dalam  hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang di- rencanakan.  Adalah  wajar  apabila  terdapat adanya kekeliruan-kekeliruan tertentu. Kegagalan-kegagalan dan petunjuk-petunjuk yang  tidak  efektif  hingga  terjadi  penyimpa- ngan yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan  yang  diinginkan.  Maka  oleh  karena- nya  evaluasi  perlu  dilakukan,  tetapi  adalah penting  untuk  mengingat  bahwa  tujuan  pe- ngawasan  bersifat  positif  artinya:  evaluasi harus  mengusahakan  terjadinya  hal-hal  atau faktor-faktor penghalang dalam aktivitas-ak- tivitas  yang  direncanakan  yaitu:  faktor-fak- tor  yang  mempengaruhi  Evaluasi  Peraturan Daerah  Kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2011  Tentang  Pajak  Sarang  Burung  Walet adalah  Faktor  Internal,  pada  lembaga  peme- rintah  yang  berwenang  menjalankan  tugas peraturan  daerah  kabupaten  Kampar  nomor
10  tahun  2011  tentang  pajak  sarang  burung walet.  Kurangnya  tersedia  sumber  daya  ma- nusia  yang  memiliki  kompetensi  melakukan evaluasi,  hal  ini  disebabkan  karena  belum terciptanya  budaya  evaluasi.  Dalam  penga- wasan  yang  merupakan  aplikasi  dari  aktivi- tas evaluasi terhadap peraturan daerah kabu- paten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. Pengawasan atau evaluator  yang  dilakukan  dalam  penerapan peraturan  daerah  kabupaten  Kampar  nomor 10  tahun  2011  tentang  pajak  sarang  burung walet belum terlaksana dengan baik
Sarana dan prasarana merupakan kom- ponen  yang  mendukung  dalam  kelancaran proses pengawasan, karena akan mempenga- ruhi kualitas pelayanan, pelayanan yang ber- kualitas  baik  dapat  menekan  pertumbuhan penangkaran sarang burung walet yang tidak memenuhi  standard  dan  sebaliknya  jika  pe- ngawasan yang dilakukan belum maksi-mal; Faktor  Eksternal;  selain  faktor  internal,  fak- tor  eksternal  juga  berpengaruh  terhadap  ke- berhasilan  suatu  kebijakan  dalam  pengim- plementasi  peraturan  daerah  kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet, bahwa kerjasama yang seharusnya  ada  di  bagian  hukum  bupati Kampar  sebagai  pembuat  kebijakan  dengan dinas  pendapatan  daerah  sebagai  pelaksana kebijakan  sangat  mempengaruhi  keberhasi- lan  atau  tidaknya  suatu  kebijakan  peraturan daerah  kabupaten  Kampar  nomor  10  tahun 2011  tentang  pajak  sarang  burung  walet. Kerjasama akan terbentuk jika adanya koor- dinasi antara kedua dinas terkait, karena ke- dua  dinas  memiliki  peran  yang  sangat  pen- ting  dalam  melaksanakan  pengawasan  dan evaluasi.  Untuk  melihat  bagaimana  koordi- nasi  yang  telah  dilakukan  oleh  bagian  hu- kum  bupati  Kampar  sebagai  pembuat  kebi- jakan dengan dinas pendapatan daerah seba- gai  pelaksana  kebijakan.  Selain  itu  masalah lain  juga  berasal  dari  luar  organisasi  faktor- faktor  yang  berasal  dari  pengusaha  penang- karan  sarang  burung  walet  yang  tidak  me- ngikuti  aturan  tentang  izin  penangkaran  sa- rang burung walet, dimana terdapat beberapa penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki  izin,  karena  mereka  beranggapan
bahwa hal tersebut tidak perlu disamping itu sebagian  penangkaran  sarang  burung  walet tidak tahu menahu tentang adanya peraturan daerah  kabupaten  Kampar  nomor  10  tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet Widodo  (2010)  menjelaskan,  bahwa tahap akhir dalam evaluasi kebijakan adalah membuat  keputusan  nasib  dari  kebijakan publik. Alternatif nasib kebijakan publik an- tara  lain  meliputi:  Kebijakan  program  atau proyek perlu diteruskan, Kebijakan program atau  proyek  perlu  diteruskan  dengan  suatu perbaikan,  Kebijakan  program  atau  proyek perlu  direplikasikan  di  tempat  lain  atau memperluas  berlakunya  proyek,  Kebijakan program atau proyek harus dihentikan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas, maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  Kebija- kan Paraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang  Pajak  Sarang  Burung  Walet  di  Ka- bupaten  Kampar  perlu  diteruskan  dengan suatu  perbaikan,  yaitu:  Dinas  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Kampar  sebagai  pihak yang  menjalankan  Paraturan  Daerah  Nomor 10  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Sarang  Bu - rung  Walet  harus  lebih  gencar  melakukan sosialisasi  terkait  adanya  aturan  tentang  pa- jak  sarang  burung  walet.  Dinas  Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar juga harus mela- kukan pengawasan yang lebih maksimal ter- hadap  penakar  sarang  burung  walet  dengan turun  langsung  ke  lapangan  supaya  pajak sarang burung walet dapat memberikan kon- tribusi  yang  signiﬁkan  terhadap  Pendapata Asli Daerah Kabupaten Kampar. Dinas Pen- dapatan  Daerah  Kabupaten  Kampar  harus melakukan  pendataan  secara  maksimal  dan kontinyu  agar  potensi  penerimaan  pendapa- tan  asli  daerah  lebih  optimal.  Satuan  Polisi Pamong  Praja  sebagai  penegak  peraturan daerah harus bertindak tegas bagi pengusaha penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki  izin  mendirikan  bangunan.  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam mengimplementasikan Peraturan Dae-
rah  Nomor  10  Tahun  2011  Tentang  Pajak Sarang  Burung  Walet  harus  berkoordinasi/ komunikasi  dengan  baik  agar  tidak  terjadi miss komunikasi dalam melaksanakan tugasnya

## SIMPULAN
Dalam  pelaksanaan  evaluasi peraturan daerah  kabupaten  Kampar  nomor  10  tahun 2011  tentang  pajak  sarang  burung  walet  de- ngan  menggunakan  kriteria  evaluasi  kebija- kan  ternyata  kinerja  pengawasan  yang  dila- kukan  belum  dijalankan  dengan  baik  hal  ini dibuktikan  dengan  adanya  banyaknya  pe- nangkaran  sarang  burung  walet  yang  tidak memiliki  izin.  disamping  itu  adanya  faktor internal kendala keterbatasan personal dalam melakukan  pengawasan,  kurangnya  keterse- diaan sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan,  kurangnya  ketersediaan  data yang  update,  selain  faktor  internal,  faktor eksternal  juga  mempunyai  kendala  yaitu kurangnya  kontribusi  masyarakat  dalam  im- plementasi  kebijakan,  kerjasama  yang  seha- rusnya  ada  di  dalam  oraganisasi  juga  mem- pengaruhui keberhasilan atau tidaknya suatu kebijakan.

## DAFTAR RUJUKAN
Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation  in  The  Third  World. New  Jersey:  Princeton  University Press.
Nugroho D. Riant 2008. Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis  Kebijakan-Proses. Jakarta: PT. Gramedia.
Siahaan,  Marihot  Pahala.  2005.  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Jakarta: Raja Graﬁndo Persada.
Wibawa,  Samodra,  dkk.  2002.  Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja
Graﬁndo Persada. Widodo,  Joko.  2011.  Analisis  Kebijakan Publik. Malang: Bayu
Media.