Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105

## PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA KEPOLISIAN ATAS STATUS PERKAWINAN

## Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang institutjunaidi@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penanganan pelanggaran kode etik anggota kepolisian  di wilayah hukum Polda Jawa Tengah atas status perkawinan dan  bagaimana  penanganan  ideal  atas  reposisi  pelanggaran  kode  etik  anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Jawa Tengah   atas status perkawinannya. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan undang-undang perkawinan nasional yang menganut asas monogami, begitu juga dengan seorang anggota kepolisian hanya boleh  mempunyai  istri  satu.  Namun  demikian  boleh  memiliki  istri  lebih  dari  satu apabila  memenuhi  syarat-syarat.  Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : Penanganan terhadap anggota Polisi yang melakukan pelanggaran kode etik anggota  Kepolisian  Indonesia  atas  status  perkawinan  di  wilayah  hukum  Polda  Jawa Tengah, misalnya oknum anggota melakukan kawin siri yaitu pertama adanya laporan, terus  dilakukan  penyelidikan,  dan  penyidikan  untuk  mengungkap  kebenaran  kasus tersebut,  setelah  kabar  itu  benar,  maka    dilakukan  pemeriksaan  perkara  yang menghadirkan barang bukti dan para saksi  maupun korban, setelah dikumpulkan bukti- bukti  dan  keterangan  dari  para  saksi  maupun  korban,  maka  dibuat  berita  acara pemeriksaan dan dibuat berita acara pemeriksaaan (BAP) dan dilakukan persidangan terhadap  terduga  pelanggar  dan  para  saksi  maupun  korban,  serta  dijatuhi  hukuman kalau  benar  bersalah  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Perkap  No  6  Tahun  2018  sebagai aturan yang ideal dalam penanganan tentang perkawinan bagi anggota Polri,  Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Disiplin anggota Polri dan merujuk pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Kata kunci : Pelanggaran;  Kode Etik; Anggota Kepolisian; Perkawinan
Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105

## HANDLING OF MEMBER CODE BREACHES POLICE ON MARRIAGE STATUS

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  how  the  handling  of  the  code  of  ethics  for members  of  the  Police  in  the  jurisdiction  of  the  Central  Java  Regional  Police  for marital  status  and  how  to  handle  the  ideal  repositioning  of  the  code  of  ethics  for members of the Police in the jurisdiction of the Central Java Regional Police for their marital status. Law Number 1 of 1974 which is a national marriage law which adheres to the principle of monogamy, likewise a member of the Police may only have one wife. However, it is permissible to have more than one wife if they meet the requirements. The  method  in  this  study  used  a  qualitative  descriptive  research  method  with  a normative  juridical  approach.The  results  of  this  study  are:  The  handling  of  police officers who violate the code of ethics of members of the Indonesian Police for their marital status in the jurisdiction of the Central Java Regional Police, for example an individual member commits a siri marriage, namely, the first is a report, continuing investigations, and investigations to reveal the truth of the case, After the news is true, an examination of cases presenting evidence and witnesses and victims is carried out, after evidence and statements are collected from witnesses and victims, an examination report is made and an examination report (BAP) is made and a trial is conducted for the suspect. offenders and witnesses and victims, and will be sentenced if guilty is true in  accordance  with  the  applicable  rules.  Perkap  No.  6  of  2018  as  an  ideal  rule  in handling  marriage  for  members  of  the  National  Police,  Regulation  of  the  Chief  of Police Number 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics for the State Police of the Republic of Indonesia, Government of the Republic of Indonesia Number 2 of 2003 concerning Discipline for members of the National Police and referring to Law No. 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia.
Keywords: Handling; Code of Ethics; Police Members, Marriage
Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan sangat penting dalam kehidupan keluarga. Dalam praktek, perkawinan tidak hanya menyangkut masalah pribadi  dari  para  pihak  yang  menjalankan  perkawinan,  akan  tetapi  hal  ini  juga menyangkut  masalah  keluarga,  kerabat  bahkan  masyarakat.  Karena  perkawinan sebagai  langkah  awal  dalam  membentuk  suatu  keluarga  kecil  yang  bahagia  dan sejahtera lahir dan batin sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945. 1
Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka  undang-undang  perkawinan  disalah  satu  pihak  harus  mewujudkan  prinsip- prinsip  yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945. 2 Perkawinan  dapat meminimalisir  perbuatan  tercela,  seperti  keinginan  untuk  berzina  di  luar  nikah, sedangkan  bagi  manusia  yang  sudah  menikah  dapat  menentramkan  jiwa  dan dipandang oleh masyarakat secara umum bahwa ia sudah sempurna dan terpelihara dari perbuatan mungkar. Hal ini tercantum dalam Firman Allah SWT dalam surat Al Furqan ayat 74. 3 Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan bermasyarakat. 4
Selanjutnya  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  pada  dasarnya  dalam suatu perkawinan seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri, dan sebaliknya  seorang  wanita  hanya  mempunyai  seorang  suami.  Dari  Pasal  tersebut diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 menganut  suatu  asas  perkawinan  monogami,  tetapi  dalam  Undang-Undang perkawinan juga memberikan perkecualian bagi orang-orang tertentu yang menurut peraturan  agama  yang  dianutnya  memang  diijinkan  untuk  menikah  dari  satu  itu walau dengan syarat-syarat yang cukup berat. Poligami menurut agama Islam dapat
1 Budi  Prasetyo, Perspektif  Undang-Undang  Perkawinan  Terhadap  Perkawinan  di  Bawah Umur, Jurnal Ilmiah Serat Acitya, 6(1), 2017, hal. 135.
2 Novita Lestari, Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia, Jurnal Ilmiah Mizani 4 (1), 2017, hal. 43. http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009
3 Riyandi  S, Syarat  Adanya  Persetujuan  Istri  Untuk  Berpoligami  (Analisis  Ushul  Fikih Syaffiyah  Terhadap  Undang-Undang  Perkawinan  No  1  Tahnu  1974 ),  Jurnal  Ilmiah  Islam  Futura 15(1), Agustus 2015. http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v15i1.561
4 Safrudin  Yudowibowo, Tinjauan  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  Terhadap  Konsep Kafa’ah  Dalam  Hukum  Perkawinan  Islam, Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas  Maret,  Jurnal Hukum 1(2), 2012 hal. 99. https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632
Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105
diketahui dalam Kitab Suci Al-Qur’an Surat An Nisa ayat 3 yang artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana  kami  mengawininya),  maka  kawinilah  wanita-wanita  lain  yang  kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka kawinilah  seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki  yang  demikian  itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” 5
Praktek perkawinan poligami yang ada di tengah-tengah masyarakat terdapat banyak  ragam  dan  bentuk  dalam  pelaksanaanya,  ada  pernikahan  poligami  yang memang  telah  mendapatkan  izin  dari  Pengadilan  Agama  resmi  melalui  prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang, namun tidak sedikit pula praktek perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri (pernikahan poligami yang tidak memperoleh izin dari Pengadilan Agama sehingga tidak dicatatkan), trend pernikahan poligami sirri ini dewasa ini telah banyak kita jumpai di antaranya pernikahan poligami sirri Moerdiono,  Syekh  Pujiono,  bahkan  poligami  sirri  mantan  Bupati  Garut  Aceng Fikri. 6
Seorang anggota Kepolisian merupakan abdi Negara, yang mempunyai tugas menjaga  keamanan  dan  ketertiban  Negara,  maka  untuk  menjalankan tugasnya  itu dimulai  menjaga  keutuhan  dan  keharmonisan  rumah  tangganya.  Apabila  rumah tangga  harmonis,  jelas  untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  aparat penegak  hukum  serta  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  Negara  bisa  berjalan dengan baik. Anggota Kepolisian hanya boleh mempunyai istri satu atau menganut monogami.
Penelitian tentang pelanggaran kode etik anggota POLRI telah dilakukan oleh Fitra  Octoriny  (2019)  yang  berjudul  “Penerapan  Hukuman  Disiplin  Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Nikah Siri Oleh Provos  Di  Polda  Sumbar”.  Dalam  penelitiannya  tersebut  penerapan  sanksi  telah berjalan  sebagaimana  mestinya  pemberian  sanksi  disiplin  terhadap  pelaku  telah
5 Bachtiar Surin, Terjemahan dan Tafsir Al Qu r’an, hal 115
6 Ahmad  Cholid  Fauzi, Kedudukan  Hukum  Itsbat  Nikah  Poligami  Sirri, Jurnal  USM  Law Review 1(1),  2017, hal 96.  http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2234
Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105
menimbulkan efek jera dan sebagai contoh bagi anggota Polda Sumbar. 7 Penelitian ini mengkaji bagaimana penanganan  anggota POLRI yang melakukan pelanggaran kode  etik  status  perkawinan  dengan  melakukan  nikah  sirri  di  lingkunga  Polda Sumatra Barat.
Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Dewi Rismawati (2017) yang berjudul “Konstruksi  Hukum  Perkawinan  Poligami  di  Indonesia  (Prespektif  Hukum Feminis)”  dari  hasil  penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa  konstruksi  hukum eksiting tentang pengaturan poligami diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  ternyata  bersifat  ambigius,  mendua,  abu-abu  ternyata  memicu  ragam budaya  hukum  dalam  pelaksanannya.  Kondisi  ini  justru  melanggengkan ketidakpastian dalam hukum perkawinan itu sendiri.Sementara paradigm partiarkhi konvensional, UU Perkawinan juga disinyalir justru melegitimasi seksualitas suami untuk berpoligami dengan menempatkan steorotif pada perempuan sebagai ordinat pijakannya.  Ketidakberdayaan  perempuan  secara  fisik  (sakit  dan  tidak  bisa memberikan  keturunan-mandul)  serta  psikis  (sakit  jiwa)  menjadi  alasan  yang dibenarkan oleh hukum bagi suami untuk menikah lagi. 8 Penelitianini tidak secara spesifik  mengakaji  tentang  pelanggaran  kode  etik  status  perkawianan  anggota POLRI.
Sedangkan  penelitian  oleh  Dwi  Oknerison  (2014)  tentang  penegakan  kode etik profesi terhadap perilaku anggota kepolisian dalam menangani perkara pidana, lebih fokus mengkaji bagaimana peran lembaga Kepolisian RI dalam penanganan perkara  pidana  dan  bagaimana jenis  pelanggaran  kode  etik  profesi  Kepolisian  RI dan penegakan hukumnya. 9 Penelitian ini tidak mengkaji secara khusus pelanggaran kode  etik  anggota  POLRI  atas  status  perkawinan.    Penelitian  ini  hanya  fokus mengkaji tentang penegakan kode etik profesi dalam penanganan perkara pidana.
7 Fitra  Octoriny, Penerapan  Hukuman  Disiplin  Terhadap  Anggota  Kepolisian  Negara Republik Indonesia  Yang Melakukan Nikah Siri Oleh Provos Di Polda  Sumbar , Jurnal  Normative 7(1),  2017. https://doi.org/10.31317/normative%20jurnal%20ilmah%20hukum.v7i1%20April
8 Shinta Dewi Rismawati, Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia (Prespektif Hukum Feminis), Jurnal Mawazah 9(2),  2017. https://doi.org/10.28918/muwazah.v9i2.1124
9 Dwi  Oknerison, Penegakan  Kode  Etik  Profesi  Terhadap  Perilaku  Anggota  Kepolisian Dalam Menangani Perkara , Jurnal Lex et Societatis 2(6), 2014.
Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105
Penelitian  ini  melengkapi  penelitian  sebelumnya  yang  banyak  membahas tentang  pelanggaran  kode  etik  pada  status  perkawinan  anggota  kepolisian. Perbedaan  penelitian  ini  dari  penelitian  sebelumnya  adalah  bagaimana  dalam penelitian ini  meneliti tentang penanganan pelanggaran kode etik status perkawinan anggota POLRI di lingkup Polda Jawa Tengah. Dari hal tersebut dapat menjelaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.    Tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengkaji  bagaimana  penanganan  pelanggaran  kode  etik  anggota Kepolisian  di  wilayah  hukum  Polda  Jawa  Tengah  atas  status  perkawinan penanganan  ideal  pelanggaran  kode  etik  anggota  Kepolisian  di  wilayah  hukum Polda Jawa Tengah atas status perkawinannya.

## B. Perumusan Masalah
Dalam penelitian ini rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana  penanganan  pelanggaran  kode  etik  anggota  Kepolisian  di  wilayah hukum Polda Jawa Tengah atas status perkawinan ?
2. Bagaimana  penanganan  ideal  pelanggaran  kode  etik  anggota  Kepolisian  di wilayah hukum Polda Jawa Tengah atas status perkawinannya ?

## C.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dipakai  yaitu  yuridis  normatif.  Menurut  Soerjono Soekanto  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti 10 .
Sifat penelitian ini disesuaikan dengan masalah yang dipergunakan penelitian yang  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  menggambarkan  yang  jelas,  rinci  dan sistematis  tentang  objek  yang  diteliti.  Analitis  artinya  data  yang  diperoleh  akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal utama yang ingin didiskripsikan adalah Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Republik Indonesia Atas Status Perkawinan. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :
10 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13
Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105
1. Sumber data utama, yaitu data sekunder, dimana data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung atau dilengkapi dengan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
2. Sumber  data  pendukung  adalah  data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari penelitian lapangan.
D. PEMBAHASAN
1. Penanganan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Kepolisian  Di  Wilayah Hukum Polda Jateng Atas Status Perkawinan
Penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum Kepolisian di  lingkungan  Polda  Jawa  Tengah  yaitu    tentang  status  perkawinan.  Peraturan yang  mengatur  tata  cara  pengajuan  perkawinan,  perceraian  dan  rujuk  bagi Pagawai Negeri  pada Kepolisian Negara  Republik Indonesia  yaitu No 9 tahun 2010.
Terhadap  persoalan-persoalan  tersebut seorang  polisi  dapat  dikenakan sanksi  karena    termasuk    melakukan    tindakan  pelanggaran        kode        etik kepolisian. Dasar  hukumnya  bisa  dilihat  dalam Peraturan   Pemerintah   RI Nomor   1 Tahun   2003   tentang   pemberhentian anggota  Kepolisian  negara. Undang-undang Nomor     2     Tahun     2002     tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,    dan    Keputusan    Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.     Selain     itu     ketentuan mengenai   Kode   Etik   Profesi Polri sebagaimana   diatur   dalam   peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. 9
Pasal 1 menguraikan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan,  ketertibanmasyarakat,  menegakkan  hukum,  serta  memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam rangkaterpeliharanya  keamanan  dalam  negeri,  merupakan  penjelasan  dalam Pasal 1. Pasal 2, Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.
Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami- istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal
9 Nozel  Saparingka, Penyelesaian  Pelanggaran  Kode  Etik  Kepolisian  Berpotensi Pidana ,Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jurnal, Fakultas Hukum, 2016, hlm. 1
Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105
berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  pengertian  perkawinan.  Sedangkan pengertian perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri berdasarkan  keputusan  Pengadilan  Agama  atau  Pengadilan  Negeri,  penjelasan dalam Pasal 1 ayat (4).
Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki prinsip legalitas, akuntabilitas,transparansi  dan  keadilan.  Adapun  penjelasan  prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut ;
a. legalitas,  yaitu  setiap  proses  pengajuan  perkawinan,  perceraian,  dan rujukdilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan gunamenjamin hak dan kewajiban;
b. akuntabilitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, danrujuk dilakukan secara prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan;
c. transparansi, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, danrujuk dilakukan secara terbuka;
d. keadilan,  yaitu  setiap  proses  pengajuan  perkawinan,  perceraian,  dan rujukdilakukan secara adil tanpa diskriminasi; dan
Tujuan  Peraturan  yang  mengatur  tata  cara  pengajuan  perkawinan, perceraian  dan  rujuk  bagi  Pagawai  Negeri  Pada  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia yaitu No 9 tahun 2010 ini adalah :
a. Sebagai pedoman dalam pengajuan izin kawin, cerai dan rujuk bagi pegawai negeri pada Polri
b. Menjamin terwujudnya tertib administrasi perkawinan, perceraian dan rujuk di lingkungan Polri
Peraturan No 9 tahun 2010 memuat tentang atau berisi tentang :
a. Persyaratan pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk
b. Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk
c. Tata cara pengajuan izin kawin, cerai dan rujuk
b) Penanganan  terhadap  Anggota  Polisi  yang  melakukan  pelanggaran  kode  etik anggota Kepolisian Indonesia atas status perkawinan di wilayah hukum Polda Jawa  Tengah,  misalnya  oknum  anggota  melakukan  kawin  siri  yaitu  pertama adanya  laporan,  terus  dilakukan  penyelidikan,  dan  penyidikan  untuk
Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105
mengungkap kebenaran kasus tersebut, setelah kabar itu benar, maka  dilakukan pemeriksaan perkara yang menghadirkan barang bukti dan para saksi  maupun korban,  setelah  dikumpulkan  bukti-bukti  dan  keterangan  dari  para  saksi maupun korban, maka dibuat berita acara pemeriksaan dan dibuat berita acara pemeriksaaan  (BAP)  dan  dilakukan  persidangan  terhadap  terduga  pelanggar dan  para  saksi  maupun  korban,  serta  dijatuhi  hukuman  kalau  benar  bersalah sesuai aturan yang berlaku.
Mengenai  oknum  Kepolisian    yang  akan  melakukan  perkawinan  poligami tersebut tanpa ijin atau tidak melalui prosedur yang ada misalnya dengan kawin siri atau punya wanita simpanan, padahal kawin siri menurut hukum dianggap tidak sah karena  tidak  memenuhi  syarat-syarat  sahnya  perkawinan.  Dan  apabila  oknum Kepolisian  tetap melakukan poligami secara diam-diam tanpa ada ijin dari pihak- pihak lain, dan apabila sampai dikaruniai anak maka anak tersebut tetap dianggap sah  tetapi  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Dan mengenai  soal  gaji  istri  kedua tidak berhak untuk mendapat gaji karena perkawinan dilakukan dengan cara diam- diam dan tidak sah menurut hukum.
Sedangkan akibat hukum jika oknum Kepolisian  yang melakukan perkawinan poligami tanpa ijin tersebut ketahuan baik istri atau pihak lain dan dilaporkan pada atasannya  maka  oknum  Kepolisian    tersebut  akan  dikenai  sanksi  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku  bagi  setiap  anggota  Polri  yang  dituangkan  dalam  kode  etik Kepolisian. Kode   etik   profesi   Kepolisian   Negara   Republik   Indonesia   pada dasarnya merupakan  pedoman  bagi  pengemban  fungsi  kepolisian  lainnya  dalam melaksanakan tugas  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku di  lingkungannya, oleh  karena  itu  kode  etik  profesi  memiliki  peranan  penting dalam  mewujudkan  polisi yang professional. 8
2. Penanganan  Ideal  Atas  Reposisi  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota Kepolisian  Di  Wilayah  Hukum  Polda  Jawa  Tengah  Atas  Status Perkawinannya
Apabila anggota Kepolisian yang melanggar mempunyai istri/suami lebih dari satu dikenakan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi
8 Petrus  Kanisius  Noven  Manalu, Fungsi  Kode  Etik  Profesi  Polisi  Dalam  Rangka Meningkatkan  Profesionalitas  Kinerjanya, Uiversitas  Atma  Jaya  Yogyakarta,  Jurnal,  Fakultas Hukum, 2014, hlm 1
Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Apabila  anggota  Kepolisian  tetap melakukan  poligami  secara  diam-diam  tanpa  ada  ijin  dari  pihak-pihak  lain,  dan apabila sampai dikaruniai anak maka anak tersebut tetap dianggap sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan mengenai soal gaji istri kedua tidak berhak untuk mendapat gaji karena perkawinan dilakukan dengan cara diam-diam dan tidak sah menurut hukum.
Sedangkan  akibat  hukum  jika  anggota  Kepolisian  yang  melakukan perkawinan  poligami  tanpa  ijin  tersebut  ketahuan  baik  istri  atau  pihak  lain  dan dilaporkan pada atasannya maka anggota Kepolisian tersebut akan dikenai sanksi yaitu  berupa  pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  sebagai anggota Kepolisian hal ini diatur dalam peraturan kode etik Kepolisian.
Karena anggota Kepolisian merupakan abdi negara dan harus memberi contoh yang  baik  pada  bawahan  atau  masyarakat  maka  kepada  anggota  Kepolisian dibebankan  ketentuan  disiplin  yang  tinggi  untuk  melakukan  perkawinan  dan perceraian. Dan apabila anggota Kepolisian  melakukan perkawinan atau perceraian harus mendapat ijin dari atasan dan apabila sampai melanggar ketentuan-ketentuan yang ada maka sudah sepatutnya kalau dikenai sanksi karena anggota  Kepolisian merupakan panutan orang yang ada dibawahnya.
Berdasarkan  pembahasan  diatas  bahwa  penanganan  terhadap  pelanggaran kode etik profesi Polri yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah  adalah kasus  WIL atau kawin siri, merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia  No  6  Tahun  2018  Tentang  perkawinan,    Peraturan  Kapolri  Nomor  14 Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin anggota Polri dan merujuk pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Adapun tahap penanganan yang ideal terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran kode etik profesi tentang status perkawianan adalah:
a) Anggota yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar kode etik maka dilakukan pennyelidikan, dan penyidikan.
Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105
b) Setelah itu dilakukan pemeriksaan perkara yang menghadirkan barang bukti dan para saksi  maupun korban.
c) Setelah  dikumpulkan  bukti-bukti  dan  keterangan  dari  para  saksi  maupun korban,  maka  dibuat  berita  acara  pemeriksaan  dan  dibuat  berita  acara pemeriksaaan (BAP).
d) Berita  acara  pemeriksaan  (BAP)  ini  kemudian  disampaikan  kepada  Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk ditindaklanjuti.
e) Dilakukan  persidangan  terhadap  terduga  pelanggar  dan  para  saksi  maupun korban.
f) Setelah dilakukan persidangan maka Komisi Kode Etik Profesi memutuskan perkara  dengan  memberikan  sanksi  sesuai  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
g) Setelah diputuskan maka tersangka/terpidana menerima dan menjalani sanksi putusan dengan hukuman terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dengan kata lain anggota dikeluarkan dari Instansi  Kepolisian Republik Indonesia tanpa mendapatkan gaji maupun pesangon.

## E. PENUTUP
Penanganan terhadap Anggota Polisi yang melakukan pelanggaran kode etik anggota Kepolisian Indonesia atas status perkawinan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah,  misalnya  oknum  anggota  melakukan  kawin  siri  yaitu  pertama  adanya laporan,  terus  dilakukan  penyelidikan,  dan  penyidikan  untuk  mengungkap kebenaran  kasus  tersebut,  setelah  kabar  itu  benar,  maka    dilakukan  pemeriksaan perkara yang menghadirkan barang bukti dan para saksi  maupun korban, setelah dikumpulkan  bukti-bukti  dan  keterangan  dari  para  saksi  maupun  korban,  maka dibuat  berita  acara  pemeriksaan  dan  dibuat  berita acara  pemeriksaaan  (BAP)  dan dilakukan persidangan terhadap terduga pelanggar dan para saksi maupun korban, serta dijatuhi hukuman kalau benar bersalah sesuai aturan yang berlaku. Penanganan yang  ideal  merujuk  pada  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No  6 Tahun 2018 Tentang perkawinan,  Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Pemerintah  Republik
Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105
Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin anggota Polri dan merujuk pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bachtiar Surin, Terjemahan dan Tafsir Al Qu r’an Lexi J. Moleong, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) , Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

## Jurnal
Ahmad Cholid Fauzi, Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri , Jurnal USM Law Review 1(1), 2017. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2234 Budi  Prasetyo, Perspektif  Undang-Undang  Perkawinan  Terhadap  Perkawinan  di Bawah Umur, Jurnal Ilmiah Serat Acitya 6(1), 2017. Dwi Oknerison, Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Perilaku Anggota Kepolisian Dalam Menangani Perkara , Jurnal Lex et Societatis 2(6), 2014. Fitra Octoriny, Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Nikah Siri Oleh Provos Di Polda Sumbar , Jurnal Normative 7 (1),  2017.
https://doi.org/10.31317/normative%20jurnal%20ilmah%20hukum.v7i1%20Ap ril
Novita Lestari, Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia , Jurnal Ilmiah Mizani 4 (1), 2017. http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009
Nozel  Saparingka, Penyelesaian  Pelanggaran  Kode  Etik  Kepolisian  Berpotensi Pidana ,Jurnal,  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta,  Jurnal,  Fakultas  Hukum, 2016.
Riyandi S, Syarat Adanya Persetujuan Istri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syaffiyah  Terhadap  Undang-Undang  Perkawinan  No  1  Tahnu  1974) ,  Jurnal Ilmiah Islam Futura 15 (1), Agustus 2015. http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v15i1.561
Safrudin Yudowibowo, Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Perkawinan Islam, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jurnal Hukum Yustisia 1 (2), 2012. https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632
Shinta  Dewi  Rismawati, Konstruksi  Hukum  Perkawinan  Poligami  di  Indonesia (Prespektif Hukum Feminis), Jurnal Mawazah 9 (2), 2017. https://doi.org/10.28918/muwazah.v9i2.1124
Petrus  Kanisius  Noven  Manalu, Fungsi  Kode  Etik  Profesi  Polisi  Dalam  Rangka Meningkatkan  Profesionalitas  Kinerjanya, Uiversitas  Atma  Jaya  Yogyakarta, Jurnal Fakultas Hukum, 2014.
Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin
e-ISSN : 2621-4105

## Undang-Undang dan Peraturan
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia