## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
111
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
STOLEN ASSET RECOVERY TINDAK PIDANA KORUPSI (Pendekatan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Aset Hasil Kejahatan Tindak

## Pidana Korupsi)
Recovery Of Assets Stolen By Criminal Acts Of Corruption (Reversal of the Burden of Proof System Approach to Assets Proceeded from Corruption Crimes)
Ali Imron
Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan-Banten Email: dosen01155@unpam.ac.id
Naskah dikirim : 7 Juni 2024 Naskah diterima untuk diterbitkan : 2 Juli 2024
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.13013

## ABSTRACT
The  crime  of  corruption  is  a  crime  that  is  categorized  as  an  extraordinary  crime.  The  crime  certainly  has  an impact  on  losses,  thus  asset  recovery  must  be  carried  out.  The  concept  of  asset  recovery  is  more  oriented  to crime victims so that they can regain their assets lost in crime. Reversal of the burden of proof is necessary in efforts  to  recover  assets,  and  as  an  implementation  of  asset  recovery.  A  method  that  uses  a  type  of  normative juridical research. The results of this study show that law enforcement to recover state losses, asset recovery due to  corruption  crimes  can  be  carried  out  through  a burden  of  proof  reversal  system.  Reversal  of  the  burden  of proof that is limited and balanced, the seizure of tangible or intangible movable goods or immovable goods used for or obtained from corruption crimes, including companies owned by convicts where the corruption crime was committed.  Asset Recovery from the perspective of the Corruption Crime Law Asset recovery in the corruption crime legislation is carried out through criminal and civil channels. Approach Through Criminal Channels The Corruption Crime Law regulates the process of returning assets through criminal penals.
Keywords: Stolen Asset Recovery;  Reverse Evidence System; Corruption Crime.

## ABSTRAK
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  suatu  kejahatan  yang  dikategorikan  sebagai  kejahatan  luar  biasa.  Perbuatan kejahatan  tersebut  tentu  berdampak  pada  kerugian,  dengan  demikian  pemulihan  aset  harus  dilakukan.  Konsep pemulihan  aset  lebih  mengarah  kepada  korban  kejahatan  agar  dapat  kembali  memperoleh  asetnya  yang  hilang dalam  tindak  kejahatan.  pembalikan  beban  pembuktian  diperlukan  dalam  upaya  pemulihan  asset,  dan  sebagai pelaksanaan  pengembalian  asset.  Metode  yang  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  dari penelitian ini bahwa penegakan hukum untuk memulihkan kembali kerugian negara, pemulihan aset yang akibat kejahata  korupsi bisa  dilakukan  melalui  sistem  pebalikan  beban  pembuktian. Pembalikan  beban  pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang    tidak  bergerak  digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk  perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan. Asset Recovery dari perspektif undang-undang tindak pidana Korupsi Asset recovery dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi dilakukan melalui jalur pidana maupun jalur perdata. Pendekatan  melalui jalur pidana  undang-undang tindak pidana korupsi mengatur tentang proses pengembalian aset melalui jalur pidana.
Kata Kunci: Stolen Asset Recovery; Sistem Pembuktian Terbalik; Tindak Pidana Korupsi.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
112
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## PENDAHULUAN
Gagasan  pokok  yang  menjadi  penelitian  ini  yaitu  terkait  dengan  sistem  pembuktian  terbalik yang digunakan dalam pemeriksaan tentang tindak pidana korupsi. Bahwa dalam pembuktian terbalik ini menjadi kewajiban dari pada terdakwa, yang diduga sebagai pelaku tindak kejahatan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang memerlukan instrument hukum yang  luar  biasa  pula  untuk  memberantas  keberadaannya.  Sistem  pembuktian  terbalik  adalah  aturan khusus  yang  dibentuk  pemerintah  dikeluarkannya  ketentuan  Undang-undang  No.31  Tahun  1999 kemudian diubah melalui Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena sistem pembuktian yang diberlakukan dalam tindak pidana korupsi ini berbeda dengan  yang  diberlakukan  pada  hukum  acara  pada  umumnya,  maka  penerapan  sistem  pembuktian terbalik menjadi alternafit untuk memberikan kepasatian hukum, sehingga fungsi sistem pemeriksaan dalam pembuktian terbalik harus menjadi sebuah sistem yang mampu memberikan solusi. Salah satu penyebab sulitnya pemberantasan korupsi adalah sulitnya pembuktian, karena di samping para pelaku tindak  pidana  ini  melakukan  kejahatannya  dengan  sangat  rapi  mereka  juga  pintar  untuk menyembunyikan  bukti-bukti  kejahatannya.  Untuk  memecahkan  masalah  tersebut,  salah  satu  upaya yang  ditempuh  adalah  melalui  pengaturan  pembuktian  terbalik (Reversal  burden  of  proof) terhadap perkara-perkara  korupsi.  Masalah  Korupsi  telah  lama  mewarnai  berbagai  aspek  dalam  kehidupan masyarakat  dan  telah  menjadi  suatu  fenomena  persoalan  nasional  yang  amat  sukar  ditanggulangi. Muhammad  Hatta  bahkan  menatakan  bahwa  korupsi  cenderung  sudah  membudaya,  atau  sudah menjadi  bagian  dari  kebudayaan  bangsa  Indonesia. 1 Secara  sinis,  jurnalis  asing  menyebut  kondisi Korupsi di Indonesia, is way of live in Indonesia . 2 Korupsi adalah tindak pidana yang memiliki andil besar  terhadap  terhambatnya  pencapaian  tujuan  bernegara,  sehingga  membuat  seluruh  sumber  daya yang  dimiliki  Indonesia  tidak  berbanding  lurus  dengan  nasib  masyarakatnya.  Berkaitan  dengan  ini, maka salah satu cara agar rakyat dapat hidup sejahtera adalah melalui penanggulangan korupsi yang menjadi  awal  penyelesaian  berbagai  krisis  Indonesia. 3 Tindak  pidana  korupsi  yang  popular  disebut sebagai  penyalahgunaan  kekuasaan  untuk  keuntungan  pribadi  pada  dasarnya  merupakan  masalah keadilan  sosial. 4 Salah  satu  unsur  penting  dari  teori  keadilan  sosial  ini  adalah  bahwa  kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar, artinya bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk  kepentingan  pribadi. 5 Korupsi  merupakan  masalah  serius.  Tindak  pidana  ini  dapat membahayakan  stabilitas  dan  keamanan  masyarakat,  membahayakan  pembangunan  sosial  ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, sebab lambat laun perbuatan ini seakan
1 Danil, H.Elwi, Korupsi:Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011).65 2 Ibid 3 Maheka, Arya, Mengenali dan Memberantas Korupsi, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).
4 Yanuar, Purwaning M., Pengembalian Aset Hasil Korupsi, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm.37.
5 Rawl,  John,  sebagaimana  dikutip  dalam  Marwan  Effendy, Teori  Hukum  Dari  Perspektif  Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana, Referensi, Jakarta, 2014, hlm.74.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
113
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
menjadi  sebuah  budaya. 6 Oleh  karena  itu,  korupsi  merupakan  ancaman  terhadap  cita-cita  menuju masyarakat yang adil dan makmur. 7
Secara sederhana, tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai suatu perbuatan curang, yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri  sendiri  yang  dapat  merugikan  negara  atau  penyelewengan  atau  penggelapan  uang  negara  untuk kepentingan  pribadi  dan  orang  lain. 8 Tindak  pidana  korupsi  juga  merupakan  bentuk  kejahatan  yang dilakukan  secara  sistematis  dan  terorganisir  dengan  baik,  serta  dilakukan  oleh  orang-orang  yang mempunyai  kedudukan  dan  peranan  penting  dalam  tatanan  sosial  masyarakat.  Oleh  karena  itu, kejahatan  ini  sering  disebut  dengan  istilah  white  collar  crime  atau  kejahatan  kerah  putih  serta  ruang lingkupnya bersifat lintas negara.

## METODE PENELITIAN
Untuk  melakukan  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan  yang dikenal  dengan  penelitian  yuridis  normatif.  Artinya  penelitian  ini  akan  fokus  pada  analisis  hukum sebagai  norma,  kaidah,  asas  hukum,  doktrin  hukum,  dan  teori  hukum.  Metode  ini  juga  melibatkan pengumpulan  data  dari  berbagai  literatur  dan  penelitian  sebelumnya  untuk  mengatasi  permasalahan hukum  yang  diselidiki.  Dan  dalam  penelitian  ini  penulis  akan  melakukan  studi  literatur  dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini meliputi penelaahan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum terkait dengan korupsi.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini secara  benar  dan  sistematis,  analisis  dan  konstruktif  dengan  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis normatif.  Karena  permasalahan  hukum  yang  akan  diteliti  adalah  mengenai  pemulihan  aset (stolen asset recovery) dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi melalui pendekatan sistem pebalikan beban pembuktian.  Bahwa  pemulihan  asset  tidak  mudah,  dapat  meminta  pertanggungjawaban  para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam upaya pemulihan asset  bisa  ditempuh  dengan  melakukan  pendekatan  beban  pebalikan  pembuktian.  Dan  dengan demikian,  metode  penelitian  hukum  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  kepustakaan,  yakni  metode  yang  dipergunakan  di  dalam  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada yang dimaksudkan untuk mencari landasan teoretis dari permasalahan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menunjukkan  jalan  pemecahan  penelitian  yang bersumber  pada  peraturan  perundang-undangan  terkait,  buku  pustaka,  dan  jurnal  ilmiah  penunjang penelitian ini.

## PEMBAHASAN Fakta Hukum
Fakta  hukum  sebagai  hal  penting  dalam  mengungkap  masalah  hukum  yang  sesungguhnya dengan  didasarkan  pada  ketentuan  hukum  yang  ada.  Sebagai  langkah  untuk  melakukan  penelitian tentu  tidak  lepas  dari  mengidentifikasi  fakta  hukum  dan  mengileminasi  hal-hal  yang  tidak  relevan
6 Lubis, Mochtar, Korupsi akan senantiasa timbul apabila suatu masyarakat tidak memiliki nilai budaya yang  secara  tegas  dan  tajam  memisahkan  antara  milik  pribadi  (private  goods)  dan  milik  masyarakat  (public goods),  sebagaimana  dikutip  dalam  I  Ktut  Sudiharsa,  2006,  Pengembalian  Aset  Kejahatan  Korupsi,  Catatan Seminar  Nasional  “Sinergi  Pemberantasan  Korupsi: Peran  PPATK  dan  Tantangan  Asset  Recovery”,  Jakarta. hlm.2.
7 Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.1.
8 Syamsudin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.35.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
114
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, lalu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya  dipandang  relevan,  dan  kemudian  menelaah  atas  isu  hukum  yang  diajukan  dan  menarik kesimpulan  sehingga  kemudian  bisa  memberikan  preskripsi  berdawsarkan  argumentasi  yang  telah dibangun didalam kesimpulan. 9
Penanganan  korupsi  memang  tidaklah  mudah  melakukan  pemberantasan,  banyak  kasus korupsi  yang  terkadang  susah  dibuktikan,  makannya  sebagai  salah  satu  cara  dalam  melakukan penanggulangan korupsi selain penanganannya yang ekstra, juga dibutuhkan sebuah sistem yang jelas. Tidak sedikit kasus koruspi yang tentunya berakibat pada kerugian keuangan negara. Seperti beberapa contoh  kasus  korupsi  yang  sampai  sekarang  belum  terungkap,  misalnya  kasus  Bantuan  Likuiditas Bank  Indonesia  (BLBI),  aliran  dana  suap  Bank  Indonesia  (BI)  ke  anggota  DPR  RI,  kasus  temuan rekening  liar  (5.192  rekening)  di  departemen  pe-merintah,  kasus  penyalahgunaan  wewenang  yang diduga  dilakukan  oleh  mantan  Ketua  BPK  Hadi  Poernomo  saat  dirinya  menjabat  sebagai  Direktur Jenderal  Pajak,  kasus  pemberian  FPJP  dan  bailout  Bank  Century. 10 Hal  ini  penulis  memiliki  suatu anggapan  bahwa  pemberantasan  koruspi  tidak  lah  mudah,  dan  tentu  dibutuhkan  sebuah  ketegasan hukum  dan  sistem  hukum  yang  jelas,  sehingga  bisa  bisa  menjadi jembatan  dalam  penegakan  hukum yang baik dan berwibawa.
1) Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan
a) Delik Korupsi dalam KUHP
KUHP yang diberlakukan  di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi,  diundangkan  dalam  Staatblad  1915  Nomor  752  berdasarkan  KB  15  Oktober  1915. Sebagai  hasil  saduran  dari  Wetboek  van  Strafrecht  Nederland  1881,  berarti  34  tahun  lamanya  baru terjelma unifikasi berdasar asas konkordansi ini. Dengan demikian, KUHP itu pada waktu dilahirkan bukan  barang  baru.  Dalam  pelaksanaannya,  diperlukan  banyak  penyesuaian  untuk  memberlakukan KUHP di Indonesia mengingat sebagai warisan Belanda terdapat banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Meski tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana  korupsi  di  dalamnya,  KUHP  telah  mengatur  banyak  perbuatan  korupsi,  pengaturan  mana kemudian  diikuti  dan  ditiru  oleh  pembuat  undang-undang  pemberantasan  korupsi  hingga  saat  ini. Namun  demikian  terbuka  jalan  lapang  untuk  menerapkan  hukum  pidana  yang  sesuai  dan  selaras dengan tata hidup masyarakat Indonesia mengingat KUHP yang kita miliki sudah tua dan sering diberi merek kolonial.
Dalam  perjalanannya  KUHP  telah  diubah,  ditambah,  dan  diperbaiki  oleh  beberapa  undang- undang nasional seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1946, Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, dan  Undang-undang  Nomor  73  tahun  1958,  termasuk  berbagai  undang-undang  mengenai pemberantasan  korupsi  yang  mengatur  secara  lebih  khusus  beberapa  ketentuan  yang  ada  di  KUHP. Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan. Sesuai dengan sifat dan kedudukan KUHP, delik korupsi yang diatur di dalamnya masih merupakan kejahatan biasa saja. 11
b) Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9 Marzuki,  Mahmud,  Peter,  Prof.  Dr., Penelitian  Hukum, edisi  Revisi,  Penerbit  Kencana,  Cetakan  ke-8, Jakarta, 2013, hlm.213.
10 Sagita,  Afrianto, Pembalikan  Beban  Pembuktian  Sebagai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 21-43.
11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
115
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Lahirnya undang-undang pemberantasan korupsi Nomor 31 tahun 1999 dilatar belakangi oleh 2  (dua)  alasan,  yaitu  pertama  bahwa  sesuai  dengan  bergulirnya  orde  reformasi  dianggap  perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 3 tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi.
Apa yang diatur sebagai tindak pidana korupsi didalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebetulnya  tidak  sungguh-sungguh  suatu  yang  baru  karena  pembuat  undang-undang  masih  banyak menggunakan  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  undang-undang  sebelumnya.  Namun  demikian, semangat  dan  jiwa  reformasi  yang  dianggap  sebagai  roh  pembentukan  undang-undang  baru  ini diyakini  akan  melahirkan  suatu  gebrakan  baru  terutama  dengan  diamanatkannya  pembentukan  suatu komisi  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  sebagai  suatu  instrumen  baru  pemberantasan  korupsi. Undang-Undang nomor 28 terkait tahun 1999 sehubungan dengan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-undang ini memberikan kejelasan dari sisi terminologi bahwa tindak pidana yang bebas  dari  tindakan  kolusi  dan  nepotisme.  Hal  ini  bahwa  Undang-undang  memberikan  kejelasan tentang  tindak  pidana  korupsi  dan  nepotisme,  hal  ini  memberikan  kejelasan  bahwa  permufakatan secara  melawan  hukum  antar  penyelenggara  negara,  atau  negara  dan  pihak  lain,  dengan  merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara. Kemudian terkait dengan tindak pidana nepotisme dimaknai bahwa  setiap  perbuatan  penyelenggara  Negara  dengan  melawan  hukum  yang  kepentingannya  untuk menguntungkan kroni atau keluarganya diatas kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat.
c) Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Bila dipahami secara seksama, Indonesia merupakan bangsa besar dari sejarah peradabannya yang  memiliki  modal  kuat  “sosial  kultural”  dalam  pembangunan  ekonomi  Nasional,  yaitu: 12 (1) Kemerdekaan dan Kedaulatan Bangsa Indonesia. (2) Kedudukan geografis Indonesia (di Khatulistiwa, dengan iklim tropis, sebagai peng-hubung posisi silang antara dua Samudra dan dua Benua. Tanah Air kita  terbentang  dari  Sabang  sampai  Merauke,  yang  sama  bentangannya  dari  London  sampai Kazakhstan, dan dari Miangas sampai Rote, yang sama bentangannya dari Moskow sampai Cairo). (3) Kekayaan alam dalam bentuk sumber kekayaan di darat dan di laut. (4) Jumlah penduduk yang besar sebagai kapasitas nasional yang dapat ditingkat melalui pemberdayaan. (5) Modal rokhani dan mental yang bersumber kepada kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (6) Modal budaya yang  telah  berkembang  sepanjang  sejarah  bangsa,  dengan  tekadnya  untuk  senantiasa  mencerdaskan kehidupan bangsa (berharkat-martabat, tangguh, sakti, digdaya-mandraguna).
Ekonomi  merupakan  bagian  penting  dalam  nafas  perjalanan  bangsa.  Ia  bagian  pilar  penting untuk  mensejahtarakan  warga  Negara.  Semakin  ekonomi  baik,  maka  semakin  sejahtera  rakyatnya. Namun  demikian,  pilar  ekonomi  kehidupan  berbngsa  dan  bernegara  banar-benar  digerogoti  oleh kepentingan minoritas kelompok yang ada kesempatan guna menelikung keuangan dan perekonomian Negara.  Di  penghujung  tahun  2019  saja,  KPK  mengaku  berhasil  menyelamatkan  keuangan  Negara sebesar Rp. 63, 9 T. Nilai tersebut sebagai akumulasi selama lima pimpinan KPK periode 2015-2019 menjabat. 13 Terdapat  sembilan  kepala  daerah  terjerat  kasus  ini.  Belum  lagi  angka-angka  fantastis peristiwa-peristiwa korupsi yang telah mendahuluinya. Wajarlah kiranya, Mahfudz MD, sebagai pakar Hukum Tata Negara dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa “elite politik kita
12 Swasono,  Edi,  Sri Pascasarjana  UIN,  Islamic  Contemporary  World:  Modal  Sosial  Kultural  dalam Pembangunan, (Makalah bahan kuliah, 15 Mei 2020), hlm.1.
13 https://kumparan.com/kumparannews/kaleidoskop-2019-5-kasus-korupsi-dengan-nilai-terbesar- 1sWzDbLTGiv, diunduh hari Kamis, 4 Juni 2020.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
116
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
seperti  serigala  semuanya,  mau  memangsa”. 14 Sejatinya  korupsi  mempunyai  dampak  yang  hebat, berefek  domino  dan  sebagai  penghancuran  hebat (an  enemous  destruction effects) terhadap  berbagai lini  kehidupan  bangsa  dan  Negara,  terlebih  pada  sector  ekonomi  sebagai  penggerak  dan  mobilisator utama  dalam  kesejahteraan  masyarakat. 15 Bahkan  sebuah  studi  di  maroko  mencatatkan  korupsi tidak banyak membantu efesiensi para pengusaha  dan pembentukan modal. Pada system demikian, korupsi hanya menguntungkan sepihak, yaitu terhadap satu fungsi demi kelangsungan rezim. 16
Telah  terjadi  pergumulan  silang  pendapat  di  antara  pakar  ekonomi,  sejarawan  dan  politikus dalam  hubungan  korupsi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Dalam  silang  pendapat  tersebut,  terdapat pandangan  umum,  bahwa  korupsi  mengganggu  aktifitas  ekonomi  dengan  mendistorsi  alokasim sumberdaya  yang  efisien  dalam  perekonomian.  Mereka,  ekonom  menyatakan  korupsi  sebagai pendapat  utama  pembangunan.  Sangat  berperan  memiskinkan  sehingga  pendapatan  rendah. 17 Transparansi  Internasional  Indonesia  (TII)  mencatat  kalau  uang  rakyat  dalam  praktek  APBN  dan APBD  menguap  oleh  perilaku  korupsi.  Sekitar  30-40  persen  dana  menguap  karena  dikorupsi,  dan korupsi terjadi 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. 18
Beragam  penelitian  secara  komprehensif  telah  dilakukan  terkait  dampak  korupsi  bagi keberlangsungan  ekonomi.  Hasilnya  cukup  signifikan  dampak  negative    yang  diakibatkan  oleh korupsi.  Dimana  korupsi  mampu  memperlemah  daya  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi. 19 Pada penelitian  lain  memberikan  kejelasan  menegaskan  korupsi  berakibat  terhadap  adanya  produktivitas yang  mengalami  penurunan  dengan  dilihat  dari  berbagai  aspek,  di  antaranya  adalah  penyediaan infastruktur  jalan  raya  yang  kurang  kualitasnya. 20 Sekurangnya  Pusat  Edukasi  Antikorupsi  telah merilis  dampak  massif  korupsi  terhadap  ekonomi  sebagai  berikut;  (1)  Penurunan  produktifitas.  (2) Lesunya  pertumbuhan  ekonomi  dan  Investasi.  (3)  Rendahnya  kualitas  barang  dan  jasa  untuk  public. (4)  Menurunnya  pendapatan  dari  sector  pajak.  (5) Meningkatnya  hutang  Negara. 21 Adapun  di  sektor privatnya,  bahwa  korupsi  meningkatkan  adanya  ongkos  niaga  karena  akibat  kerugian  yang ditimbulkan  pembayaran  yang  ilegal,  termasuk  biaya  manajemen  dalam  negosiasi  dengan  pihak
14 Hobbes  melihat  hakikat  manusia  sebagai  serigala  bagi  manusia  lainnya.  Mereka  tidak  akan  berhenti merampas  bahkan  membunuh  manusia  lainnya  hingga  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  mereka  tercapai.  Lihat Daya  Negeri  Wijaya, Kontrak  Sosial  Menurut  Thomas  Hibbes  dan  John  Locke ,  Jurnal  Sosiologi  Pendidikan Humanis (JSPH), Vol. 1, Nomor 2, Desember 2016, hlm.192.
15 Penulis  Buku  Pendidikan  Anti  Korupsi, Pendidikan  Anti  Korupsi  untuk  Perguruan  Tinggi ,  Jakarta: Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI,  Dirjen.  Perguruan  Tinggi,  Bagian  Hukum  Kepegawaian,  2011, hlm.55.
16 Klitgaard, Robert, Membasmi Korupsi , Terjemahan Hermojo, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm.49.
17 Nawatmi,  Sri,  Korupsi  pengaruhnya  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Studi  Negara-Negara  Asia Pasifik, pada Jurnal Media Ekonomi dan manajemen, Vol. 31, Nomor. 1 Januari 2006, hlm. 2
18 https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi, diunduh Kamis, 4 Juni 2020.
19 Mauro, Paulo, Current Account Surpluses and Interest Rate Island in Switzerland, IMF Working Paper, 1995.
20 Tanzi,  Vito  et.al, Corruption,  Public  Investment  and  Growth  I, Intenational  Monetary  Fund  Working Paper.1997.
21 https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi, diunduh Jum’at, 5 Juni 2020.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
117
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
oknum  pejabat  yang  korup,  Mashal 22 juga  menyebutkan,  bahwa  korupsi  mengakibatkan  enam  hal berikut.  Pertama,  investasi  menjadi  rendah,  termasuk  investasi  langsung  dari  luar  negeri.  Kedua, mengurangi  pertumbuhan  ekonomi.  Ketiga,  mengubah  komposisi  belanja  pemerintah  dari  aktivitas sangat produktif menjadi aktivitas kurang produktif. Keempat, ketidaksamaan dan kemiskinan menjadi lebih besar. Kelima, mengurangi efisiensi bantuan. Keenam, menyebabkan negara mengalami krisis.
Selanjut  bisa  saja  berdampak  pada  penurunan  produktifitas. 23 Korupsi  berakibat  pada menurunnya atau merosotnya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Seiring kian sulitnya dan  lesunya  pertumbuhan  ekonomi  serta  investasi,  tidak  dapat  pungkiri,  produktifitas  akan  terus menurun.  Hal  demikian  terjadi  seiring  dengan  terhambatnya  sektor  industri  dan  produksi  untuk  bisa berkembang  lebih  baik  atau  melakukan  pengembangan  kapasitas.  Program  peningkatan  produksi dengan  berbagai  upaya  seperti  pendirian  pabrik-pabrik  dan  usaha  produktif  baru  atau  usaha  untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi.  Penurunan  produktifitas  ini  juga  akan  menyebabkan  permasalahan  yang  lain,  seperti tingginya  angka  PHK  dan meningkatnya  angka  pengangguran.  berakhir  dari  penurunan  produktifitas ini adalah kemiskinan masyarakat.
Dan  rendahnya  kualitas  barang  dan  jasa  untuk  publik. 24 Rusaknya  jalan-jalan,  ambruknya jembatan,  tergulingnya  kereta  api,  beras  murah  yang  tidak  layak  makan,  tabung  gas  yang  meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai  akibat  korupsi.  Korupsi  juga  menimbulkan  dampak  yang  dari  sisi  publik  potensi  akan terjadinya  beralihnya  investasi  publik  pada  proyek  lain,  karena  akibat  adanya  tindakan  suap  dan sehingga  upah tersedia lebih banyak. Dan bagi oknum pejabat birokrasi yang  melakukan  korup akan menambah  kompleksitas  proyek  akan  kecenderungan  untuk  menyembunyikan  berbagai  praktek korupsi  yang  terjadi,  yang  akhirnya  korupsi  berakibat  menurunkan  kualitas  barang  dan  jasa  bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan. Kemudian juga bahwa korupsi juga akan memungkinkan terjadinya pengurangan kualitas dalam pelayanan pemerintahan dan infrastruktur.
Ditambahkan lagi menurutnya bahwa termasuk dalam sektor pajak 25 di beberapa negara dunia telah  mempunyai  sistem  dalam  bidang  pajak  yang  merupakan  perangkat  penting  untuk  membiayai pengeluaran  pemerintahannya  untuk  menyediakan  barang    termasuk  jasa  publik,  mengingat  bahwa pajak suatu hal yang sangat penting bagi pendapatan negara. Sementara di Indonesia, telah mengenal adanya beberapa jenis pajak diantaranya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Sematara dalam pemerintah daerah, telah dikenal adanya beberapa macam pajak seperti halnya pajak kendaraan motor, dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan  inflasi,  di  sisi  lain  pajak  juga  mempunyai  fungsi  redistribusi  pendapatan,  di  mana pajak  yang  dipungut  oleh  negara  selanjutnya  difungsikan  untuk  menyejahterakan  masyarakat,  selain itu juga pajak menunjukan bahwa betapa pentingnya pajak untuk kelangsungan pembangunan negara dan  kesejahteraan  masyarakat.  Sehinga  bisa  dibayangkan  apabila  masyarakat  sudah  tidak  percaya
22 Mashal,  Ahmad  M.  “ Corruption  and  Resource  Allocation  Distortion  Fo r  “ ESCWA ” Countries ”.  in International Journal of Economics and Management Sciences. Vol. 1 No. 4, 2011. hlm.71-83.
23 Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, hlm.56.
24 Ibid, hlm.57. 25 Ibid, hlm.57-58.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
118
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
terhadap pajak tentu akan berakibat pada percepatan pembangunan, dan juga akhirnya diri masyarakat akan mengalami kerugian, jika kemudian ketidakadilan diabaikan.
Dan  dalam  point  terkahir  terkait  akibat  korupsi  bahwa  hutang  Negara  menjadi  meningkat. 26 perekonomian  dunia  kondisnya  mengalami  resesi  dan  hampir  melanda  pada  negara  negara  tidak kecuali  Amerika  dan  Negara  Eropa,  negara-negara  tersebut  melakukan  hutang  untuk  mendorong perekonomiannya  yang  memang  mengalami  keterlambatan  karena  terjadinya  resesi  dan  menutup anggaran  biaya  yang  mengalami  defisit.  Dengan  hal  tersebut  bahwa  pada  pointnya,  bahwa  korupsi secara  signifikan  merusak  pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi.  Jika  pertumbuhan  dan pembangunan  ekonomi  terganggu,  maka  banyak  hal  yang  akan  terganggu,  seperti  kemiskinan bertambah,  kriminal  marak  terjadi,  keadilan  terhambat,  HAM  terkoyak,  krisis  ekonomi  dan  krisis social.
Secara garis besar, korupsi mengakibatkan resiko yang tinggi tehadap; (1) Beban biaya tinggi (financial  cost), hingga  menjadikan  ketimpangan  lebih  memberatkan  kepada  orang  miskin  di bandingkan  si  kaya.  (2)  Terdegradasinya  moral  sebagai  modal  kuat  dalam  pembangunan  dan pengembangan  ekonomi.  Sehingga  terjadilah  pengangkangan  hukum  dan  memupuk  budaya  korupsi (culture  of  corruption). (3)  Terhambatnya  akses  pelayanan  social,  sedianya  pendidikan,  kesehatan, subsidi  silang  pangan,  dan  sebagainya.  (4)  Hancurnya social  culture sebagaimana  yang  telah disebutkan  pada  permulaan  makalah  ini.  Sejatinya  yang  lebih  bahaya  dari  pertumbuhan  dan pembangunan  ekonomi  adalah  runtuhnya  social  cultur,  walaupun  memang capital juga  tidak  boleh dikesampingkan.

## 2) Harta dari kejahatan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan  hukum  mengenai  kekayaan  yang  diduga  dari  hasil  kejahatan  tindak  pidana korupsi  yang  di  dalam  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, dengan  ditemukan  ada  beberapa  terminologi,  antaranya  ialah:  pengembalian  kerugian  keuangan negara yang terdapat pada pasal 4 dan perampasan barang yang dijelaskan pada Pasal 18 dan Pasal 19. Sehingga  dengan  demikian,  penyitaan  aset  merupakan  langkah  antisipatif  yang  bertujuan  untuk menyelamatkan  atau  mencegah  hilangnya  harta  kekayaan  negara  akibat  kejahatan.  Harta  kekayaan inilah  yang  kelak  diputuskan  oleh  pengadilan,  apakah  harus  diambil  sebagai  upaya  untuk pengembalian  kerugian  keuangan  negara  atau  sebagai  pidana  tambahan  berupa  merampas  hasil kejahatan.  Sehingga  dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwasanya  proses  penyitaan  adalah  suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya  putusan  hakim  yang  berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht).  Berdasarkan  putusan  pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap inilah maka asset yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat diambil secara paksa sesuai dengan nilai kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan  tersebut,  sebagaimana  tertuang  dalam  UU  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1) huruf b bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi.  Terhadap perampasan tersebut dapat dilakukan upaya pengembalian apabila ada kepentingan-kepentingan/ hak- hak  dari  pihak  ketiga  yang  dirugikan,  terkait  dengan  aset  yang  dirampas  tersebut  pihak  ketiga  dapat melakukan  pembuktian  bahwa  kepentingan/  hak  tersebut  benar  adanya  dan  tidak  merupakan  bagian dari suatu tindak pidana korupsi atau kepunyaan terpidana (Pasal 19 ayat (1) UU TIPIKOR). Dengan ini  pihak  ketiga  dapat  mengajukan  surat  keberatan  kepada  pengadilan  yang  bersangkutan,  dalam
26 Ibid, hlm.58.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
119
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
waktu  paling  lambat  2  (dua)  bulan  setelah  putusan  pengadilan  ditetapkan  disidang  terbuka  untuk umum (Pasal 19 ayat (2) Undang-undang tindak tidana korupsi.
3) Harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi dikembalikan ke Negara (asset recovery).
Asset Recovery dari perspektif Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Asset recovery dalam perundang-undangan  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  melalui  jalur  pidana  maupun  jalur  perdata. Pendekatan  Melalui  Jalur  Pidana  Undang-undang  Tindak  pidana  korupsi  mengatur  tentang  proses pengembalian aset melalui jalur pidana, seperti misalnya penjatuhan pidana denda yang diatur dalam setiap  pasal  delik  pidana  korupsi.  Selain  itu  beberapa  pasal  dalam  undang-undang  tindak  pidana korupsi juga mengatur mengenai pengembalian aset (asset recovery) melalui jalur pidana yaitu; Pasal 18  ayat  (1)  dan  Pasal  38  ayat  (5)  undang-undang  tindak  pidana  korupsi.  Pendekatan  melalui  jalur pidana mengandung beberapa kelemahan yaitu :
a) Prosesnya  rumit,  biayanya  mahal,  dan  membutuhkan  waktu  yang  lama  karena  harus  menunggu putusan pengadilan berkekuatan tetap (in kracht) terhadap terdakwa;
b) Tingginya  standar  pembuktian  yang  berlaku  dalam  perkara  pidana  karena  perlu  pembuktian secara materiil, sehingga seringkali banyak terdakwa yang lolos dari hukuman;
c) Seringkali  dalam  proses  pemidanaan,  terdakwa  mengalami  gangguan  kesehatan  (sakit), menghilang,  menghilang,  melarikan  diri  ke  luar  negeri,  sehingga  memperlambat  proses peradilan. 27
Definisi  pengembalian  asset  sebagai  bentuk  proses  pelaku  kejahatan  dirampas  atau  dicabut, dan haknya dihilangkan hasil tindak pidana dan atau hasil dari sarana tindak pidana. 28 Ada pula yang mengartikan bahwa pemulihan aset adalah aktivitas yang didorong oleh permintaan dan dipimpin oleh negara. 29
Sementara pendapat ahli yang lain, menjelaskan bahwa aset yang diambil merupakan bentuk sistem hukum  yang ditegakkan oleh negara yang merupakan korban dari pada tindak pidana korupsi mencabut dan merampas serta menghilangkan atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana  korupsi  degnan  melalui  proses  mekanisme,  baik  dengan  cara  pidana  ataupun  secara  perdata, tindak pidana berupa aset baik yang ada dalam maupun berada di luar negeri, yang kemudian dilacak, dirampas, atau pun disita yang kemudian untuk diserahkan, dikembalikan pada negara sebagai korban kejahatan  pidana  korupsi,  sehingga  pengembalian  dapat  atau  kerugian  keuangan  negara  akibat  dari kejahatan  korupsi  dan  untuk  mencegah  pelaku  tindak  pidana  korupsi  menggunakan  aset  hasil  tindak pidana  korupsi  sebagai  alat  atau  sarana  untuk  melakukan  tindak  pidana  yang  lainnya,  dan  ini merupakan  bentuk  cara  memberikan  efek  jera  pada  pelaku  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  telah dilakukan. 30 Sistem  penegakan  dalam  pengembalian  aset  korupsi  merupakan  bentuk  hukum  yang dikehendaki  adanya  suatu  proses  peniadaan  hak  atas  aset  pelaku  dari  negara  korban  yang  dengan meniadakan  hak  atas  aset  pelaku  kejahatan  pidana  secara  perdata  maupun  pidana,  yang  dengan demikian  bahwa  dengan  cara  melakukan  pembekuan  ataupun  perampasan,  baik  dalam  kompetensi
27 Datuan,  Malto  S,  et  al, Asset  Recovery  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui  Instrumen,  Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Usu Law Journal, Vol.5.No.2, 2017.
28 Fleming,  Aset  recovery  and  it  is  impact  on  criminal  behavior . Inggris:  University  College  London. 2005, hlm.1.
29 Borlini,Leonardo.,et.al, Https://Www.Researchgate.Net/Publication/290440738,  Artikel:  International Asset Recovery: Origins, Evolution And Current Challenges, 2014, hlm.28.
30 P. M., Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Alumni. 2007, hlm.104.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
120
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
regional  ataupun  lokal  ataupun  juga  internasional,  dengan  demikian  kekayaan  dapat  dikembalikan kembali kepada negara. 31
Dari  pengertian    rumusan  tersebut,  beberapa  terdapat  unsur  dalam  pengembalian  aset  tindak pidana korupsi, diantaranya adalah:
a. Sistem penegakan hukum adalah merupakan pengembalian aset;
b. Pengembalian aset tersebut bisa dilakukan dengan cara melalui jalur perdata maupun jalur pidana;
c. Dua  cara  tersebut,  hasil  tindak  pidana  korupsi  dengan  dilakukan  pembekuan,  dirampas,  disita, diserahkan,  dikembalikan  kepada  negara  sebagai  korban  kejahatan  pidana  korupsi,  baik  yang ditempatkan di dalam maupun di luar negeri;
d. Penegakan  hukum  dilakukan  oleh  negara  korban  tindak  pidana  korupsi  yang  dilaksanakan  oleh institusi penegak hukum.
Tujuan sistem ini sebagai berikut adalah dengan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana  korupsi  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku  tindak  kejahatan  korupsi,  dan  untuk  mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi melakukan  tindak  pidana  yang  lainnya,  serta  sebagai  bentuk  utuk  memberikan  efek  jera  bagi  pihak lain yang beriktikad melakukan tindak pidana korupsi. 32
Maka  pengembalian  aset  merupakan  upaya  yang  bisa  dilakukan  Pemerintah,  dengan  alasan yaitu pertama, adanya  data  sebagai  dasar  bahwa  kerugian  keuangan  negara  yang  dirugikan,  sebagai pihak korban korupsi. kedua, menunjukan bahwa aset yang dikorupsi itu harta kekayaan milik negara yang  diperuntukkan  bagi  pembangunan    dan  upaya  untuk  meningkatkan  kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat.  Pidana  korupsi  telah  menunjukan  akibat  hilangnya  kesempatan  rakyat  untuk menikmati  haknya  dan  menempatkan  rakyat  sebagian  besar  hidup  pada  posisi  garis  kemiskinan. ketiga, Negara punya kewajiban melindungi dan mebuat kesejahteraan  rakyatnya melalui pencapaian alternatif  sumber  pendanaan.  Dan  salah  satu  sumber  pendanaan  itu  bisa  diambil  dari  dana  atau  aset yang  merupakan  hasil  dari  perbuatan  korupsi; keempat, upaya  pengembalian  aset  memberikan petunjuk  bahwa  sesungguhnya  tidak  ada  tempat  yang  aman  di  dunia  bagi  pelaku  tindak  pidana kejahatan korupsi. Dan yang kelima, Indonesia sudah melakukan ratifikasi United Nation Convention Against Corruption 2003 dengan  melalui  undang-undang No. 7 tahun 2006 terkait dengan  Konvensi Anti  Korupsi,  sehingga  bisa  menjadi  landasan  hukum  untuk  melaksanakan  kerja  sama  Internasional sebagai bentuk upaya pengembalian aset hasil kejahatan pidana korupsi.
Disatu  sisi  bahwa  terkait  doktrin  hukum  pidana  dan  konvensi  Internasional  mengenai perlindungan  hak  asasi  manusia  tidak  mengakui  pembuktian  terbalik  untuk  menentukan  kesalahan tersangka. Namun, pembuktian terbalik untuk menetapkan perampasan aset tindak pidana. Sejak tahun 2000  telah  dipraktekkan  dalam  sistem  hukum  perampasan  aset  tindak  pidana  di  Amerika  Serikat melalui sarana hukum keperdataan (civil based forfeitture/NCB). Lazimnya, sejak lama diakui sistem hukum  perampasan  aset  tindak  pidana (criminal  based  forfeiture) berdasarkan  putusan  pengadilan yang sudah adanya kekuatan hukum yang tetap. 33

## 4) Hasil perampasan harta tindak pidana korupsi.
Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yang menekankan pengaturan terhadap subjek dan objek tindak pidana korupsi yang berada di dalam negeri dengan menerapkan sanksi pidana tambahan yang sudah diatur di
31 I. S, Adji, 2009. Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media, 2009, hlm.149.150.
32 P. M., Yanuar, Op, Cit., hlm.104-105.
33 Atmasasmita, Romli “Dilema Pembuktian Terbalik”, Kompas, 4 Pebruari 2011, hlm.6 .

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
121
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
pasal  18,  ayat-ayatnya  seberikut  ayat (1)  bahwa  selain  pidana  tambahan  yang  dimaksud  dalam  kitab undang-undang hukum hcara pidana, adalah:
a) rampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang  tidak bergerak digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk  perusahaan  milik terpidana  di  mana  tindak  pidana  korupsi  dilakukan,  begitu  pula  dari  berupa  barang  yang menggantikan barang-barang tersebut;
b) uang  pengganti  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari tindak pidana korupsi;
c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
d) Dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
Ayat  ke  (2)  terpidana  yang  tidak  membayar  uang  pengganti  sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat  (1) huruf  b  paling  lama  dalam  waktu  satu  bulan  ketika  sesudah  adanya  putusan  pengadilan  yang  sudah memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap,  maka  harta  bendanya  bisa  disita  oleh  Jaksa  dan  dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; (3) Hal terpidana yang tidak mempunyai harta benda mencukupi  untuk  membayar  uang  pengganti  dimaksud  sebagaimana  pada  ayat  (1)  huruf  b,  maka dipidana dengan pidana penjara lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari  pada pidana pokok sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  undang-undang  ini  dan  lamanya  pidana  tersebut  sudah ditentukan  dalam  putusan  pengadilan.  Dari  sisi  terminologi  yang  erat  hubungan  dengan  perampasan barang atau perampasan aset antara lain pengembalian aset yang diartikan sebagai kegiatan pelacakan, pembekuan,  penyitaan,  perampasan,  pemeliharaan  atau  pengelolaan  dan  pengembalian  aset  yang diambil baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 34
5) Hambatan dan tantangan dalam pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi.
Sistem  hukum  yang  berbeda  sering  menyulitkan  pemerintah  Indonesia  untuk  memenuhi syarat-syarat formal yang diminta negara yurisdiksi yang bersangkutan. lamban  dalam proses hukum terhadap  kejahatan  sebagai  akibat  adanya  kompleksitas  persoalan  pembuktian  serta  lemahnya  dalam membangun  koordinasi  internal  antar  instansi  penegak  hukum  itu  sendiri  yang  ada  di  Indonesia. pengembalian  aset  negara stolen  asset  recovery melalui  tindak  pidana  korupsi  tidak  mudah  untuk dilakukan. pelaku memiliki akses yang luas sehingga sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan  tindak  pencucian  uang  yang  merupakan  hasil  tindak  pidana  korupsinya  dengan pemanfaatan  transaksi  derivatif  yaitu  dengan  melalui  transfer-transfer  internasional  yang  efektif. semakin kompleks dengan keberadaan aset yang disimpan  di pusat-pusat keuangan di Negara-negara atau  yurisdiksi  tertentu  dan  terlindungi  oleh  adanya  sistem  hukum  yang  berlaku  di  negara  tersebut. Dan negara-negara tersebut tentu apabila dengan adanya sejumlah peraturan dan kebijakan keuangan yang  protektif  maka  tentu  bisa  menyulitkan  proses  hukum  bagi  negara  lain  yang  akan  melacak  dan memulihkan  aset  yang  dicuri  dan  ditempatkan  pada  yurisdiksi  negara  dimana  aset  tersebut  berada. Dengan  demikian  memudahkan  para  pelaku  tindak  korupsi  ataupun  kelompok  kejahatan  terorganisir yang  lainnya  untuk  menyimpan  asetnya  yang  didapatkan  dengan  melawan  hukum.  Bagi  sejumlah negara  yang  menjadi  tempat  penyimpanan  aset  para  pelaku  korupsi  karena  tentu  memiliki  aturan kerahasiaan  bank (bank  secrecy) yang  ketat.  Persoalan  untuk  mengetahui  asset  dan  melakukan pengembalian  asset  merupakan  hal  penting  bagi  keuangan  negara  yang  dicuri. Dan  yang  seharusnya yurisdiksi,  termasuk  pusat  keuangan,  tidak  cukup  menekankan  pemulihan  aset  kasus,  dan  lebih
34 Pengembalian  Aset, Dimuat  pada:hukumonline.com/berita/baca/lt583e74a9c93a3/6-alur-ideal_asset- _recovery_Tindak_Pidana_Korupsi. Diakses pada tanggal 19 Juni 2024.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
122
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
memilih untuk menuntut pengedar narkoba domestik kecil untuk pencucian uang dari pada menangani permintaan bantuan dari yurisdiksi lain dengan profil tinggi kasus korupsi. 35
Kerugian  negara  yang  dialami  diharapkan  mampu  menutupi  defisit  APBN  ketika  bisa dilakukan  pengembalian  aset  negara  sehingga  dapat  menutupi  ketidak  mampuan  negara  dalam membiayai  berbagai  aspek  kebutuhan,  dengan  berdasarkan  undang-undang  Nomor  11/2009  tentang kesejahteraan  rakyat.  Aset  negara  yang  dikembalikan  merupakan  pendekatan  dalam  memerangi kejahatan  yang  dimulai  dimulai  pada  dekade  tahun  1980-1988.  Dan  mekanisme  pengembalian  aset juga dipandang penting jika pengembalian atas aset hasil korupsi dilakukan oleh pejabat tingginya dan meskipun usahanya itu kerap menemui banyak hambatan, dan hambatan inilah dengan cara melakukan pengembalian aset. bangunan nasional. Namun tidak menjadi halangan dan tidak perlu pesimis, ketika ada niat yang kuat dari actor politik dan organ negara untuk memerangi korupsi dan memulihkan asset serta  mengembalikan  asset  yang  dicuri. 36 Pemulihan  kerugian  keuangan  negara  dengan  upaya pengembalian  kerugian  keuangan  negara  dalam  tindak  pidana  korupsi  dalam  kenyataannya  masih menghadapi  hambatan-hambatan  baik  pada  tataran  prosedural  maupun  pada  tataran  teknis.  Pada tataran  prosedural  memerlukan  instrumenintrumen  hukum  tertentu  yang  tepat  sesuai  dengan  modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahan hukumnya.
Dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  hasil  dari  tindak  pidana  yang  berupa  keuangan  negara dalam  kenyataannya  tidak  hanya  diterima  atau  dinikmati  oleh  terdakwa,  tetapi  juga  diterima  atau dinikmati  oleh  pihak  ketiga  yang  tidak  menjadi  terdakwa.  Dalam  hal  yang  demikian  upaya pengembalian  kerugian  keuangan  negara  oleh  pihak  ketiga  secara  prosedural  memerlukan  instrumen hukum yang tepat dan efektif. 1). Barang bergerak  yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak  bergerak  hasil  koruspi  termasuk  perusahaan  milik  terpidana  serta  harga  dari  barang  yang menggantikan  barang-barang  tersebut.  (Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a  Undang-undang  No.  31/99  jo Undang-undang  20/2001  bisa  dirampas.  2).  Pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-undang nomor 31/99 jo Undang-undang Nomor 20/2001).  3).  Pidana  Denda,  Undang-undang  TPK  mempergunakan  perumusan  sanksi  pidana  yang sifatnya  kumulatif  (pidana  penjara  dan  atau  pidana  denda),  dan  perumusan  pidana  lamanya  sanksi pidana yang sudah ditentukan penjatuhan pidana. 4). Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita  dalam  hal  terdakwa  meninggal  dunia  (Peradilan  In  absentia)  sebelum  putusan  dijatuhkan  dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. (Pasal 38 ayat (5), (6), (7) UU 31/99 jo UU 20/2001).
6) Fungsi  Penerapan  Pembuktian  terbalik  dalam  pengembalian  asset  sebagai  upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
Dalam tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) mewajibkan negara  melalui  penegak  hukum  untuk  bertanggung  jawab  mengembalikan  kerugian  ekonomi  yang ditimbulkan  akibat  tindak  pidana  korupsi  yang  didasarkan  pada  keadilan  sosial.  Teori  dan  tanggung jawab  negara  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial,  memberikan  justifikasi  moral  bagi  negara  untuk melakukan  upaya-upaya  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi.  Sementara  menurut dikemukakan oleh Michael Levi, yaitu: 37
35 Stephenson,  M  Kevin,  et.al, Barriers  to  Asset  Recovery,  An  Analysis  of  The  Key  Barriers  and Recommendations for Action, Library of  Congress Catalonging in Publication-Data, ISBN: 978-0-8213-8660-6, 2011, hlm.24.
36 Ibid , hlm.24. 37 P. M., Yanuar, Op, Cit., hlm.101.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
123
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
a) Alasan pencegahan (prophylactic), yaitu untuk mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali  atas  asetaset  yang  diperoleh  secara  tidak  sah  untuk  melakukan  tindakan  lain  di masa yang akan datang;
b) Alasan kepatutan (propriety), yaitu pelaku tindak pidana tidak punya hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut;
c) Alasan prioritas/mendahului, yaitu karena tindak pidana memberi prioritas kepada negara untuk  menuntut  aset  yang  diperoleh  secara  tidak  sah  daripada  hak  yang  dimiliki  oleh pelaku tindak pidana;
d) Alasan  kepemilikan (proprietary), yaitu  karena  aset  tersebut  diperoleh  secara  tidak  sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.
Pembalikan  beban  pembuktian  yang  bersifat  terbatas  dan  berimbang  disempurnakan  dengan dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  21/2001  tentang  pidana  korupsi.  Ketentuan  pada  pasal  37 Undang-undang Nomor 31/1999 dirubah rumusannya menjadi dua pasal yaitu pasal 37 dan Pasal 37 A Undang-undang  Nomor  21/2001.  Tidak  terdapat  banyak  perubahan  dalam  perubahan  Pasal  37  ini. penjelasan  pasal  37  dikatakan  pasal  ini  sebagai  konsekuensi  berimbang  diterapkannya  pembuktian pembalikan  beban  terhadap  terdakwa.  Terdakwa  tetap  memerlukan  perlindungan  hukum  yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) dan menyalahkan diri sendiri (non self incrimination).
Dasar  pasal  37  dan  pasal  37  A  serta  penjelasannya  sehingga  sistem  pembalikan  beban pembuktian  secara  murni  dapat  diterapkan.  Namun  pada  pasal  37  A  ayat  (2),  jika  terdakwa  tidak mampu membuktikan asal kekayaannya maka Jaksa Penuntut Umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan  dakwaannya.Sehingga  disini  sistem  pembuktian  terbalik  yang  bersifat  terbatas  dan berimbanglah yang kembali digunakan. Undang-undang Nomor 31/1999 memberikan kejelasan bahwa sistem  pembuktian  terbalik  yang  digunakan  sifatnya  terbatas  dan  berimbang  yakni,  terdakwa mempunyai  hak  untuk  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  wajib memberikan  keterangan  tentan  seluruh  harta  bendanya,  harta  benda  istrinya,  atau  suami,  anak,  dan harta  benda  setiap  orang  atau  korporasi  yang  diduga  mempunyai  hubungan  dengan  perkara  yang bersangkutan.  Martiman  Prodjohamidjojo  memberikan  kejelasan  perkara  berimbang  dikatakan  lebih tepat sebagai sebanding, dilukiskan sebagai penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan harat benda sebagai output. 38 Sistem hukum pidana Indonesia yang telah berlaku dimana pembuktian terbalik telah dimuat dalam ketentuan Pasal 37 Undang-undang tindak pidana korupsi dan pasal 37 Undang-undang tindak pidana pencucian uang (money  laundering).  Pembuktian  terbalik  tidak  dimaksudkan  untuk  memaksa  terdakwa  untuk memberikan  kesaksian  atau  pengakuan  bersalah.  Pembuktian  terbalik  justru  menempatkan  terdakwa untuk  memberikan  pembuktian  bahwa  yang  bersangkutan  tidak  bersalah  sebagaimana  didakwakan kepada dirinya agar membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau asetnya itu bukan hasil korupsi.
Undang-undang  pidana  korupsi  mengatur  Pembalikan  Beban  Pembuktian  yang  berhubungan dengan  2  (dua)  hal,  yaitu pertama, pembuktian  terbalik  yang  berhubungan  dengan  penentuan  salah tidaknya seseorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi (vide Pasal 37 ayat (1)  dan  (2)  Undang  -undang  tindak  pidana  korupsi. Kedua ketentuan  pembuktian  terbalik  diatas, belum  pernah  dilaksanakan  dalam  proses  persidangan  di  pengadilan,  hakim  belum  pernah  secara eksplisit meminta terdakwa untuk membuktian bahwa dirinya tidak bersalah. Dan pembuktian terbalik
38 Prodjohamidjojo, Martiman, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.108.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
124
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
sebagian  dari  kalangan  ahli  pidana  menganggap  bahwa  cara  tersebut  dianggap  tidak  berhasil  karena harus ada tahapan yang harus dilalui dan itu cukup rumit. 39 Dan menurut hemat penulis bahwa ketika korupsi  sulit  untuk  diberantas  maka,  menjadi  bagian  penting  sebagai  alternatif  dalam  pencegahan adalah  menerapkan  sanksi  pidana  yang  tegas,  dan  sebagai  alternatif  yang  dapat  digunakan  untuk memberantas  korupsi  adalah  dengan  memiskinkan  koruptor,  yaitu  bagaimana  agar  koruptor kehilangan  asetnya  yang  diduga  berasal  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi  (hasil  tindak  pidana). 40 Menimbang  bahwa,  menurut  Mardjono  Reksodiputro,  korupsi  yang  dikategorikan  sebagai  kejahatan transnasional terorganisir yang dapat dibenarkan dengan cara-cara yang tidak lazim dalam penyidikan tindak  pidana. 41 Dengan  demikian  maka  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  bisa  berjalan  dengan efektif dan setidaknya bisa meminimalisir munculnya tindak pidana.

## KESIMPULAN
Stolen  Asset  Recovery terhadap  negara  yang  merupakan  korban  kejahatan  tindak  pidana korupsi  menjadi  penting  untuk  dilakukan,  karena  sistem  pembuktian  terbalik  penting  diperlakukan karena  sebagai  bentuk  upaya  hukum  dalam  penegakan  hukum  untuk  memulihkan  kembali  kerugian asset negara yang telah diambil. pemulihan aset yang merupakan hasil kejahata korupsi bisa dilakukan dengan  melalui  sistem  pembuktian  terbalik.  Pembuktian  terbalik  terutama  yang  diduga  melibatkan pejabat  negara  dilakukan  berdasarkan  konsep Balanced  Probability  of  Principles ,  Dan  barang  kali menjadi dilema, karena disatu sisi akan berhadapan dengan asas praduga tidak bersalah dan persoalan ham, namun demikian penerapan pembuktian terbalik ini tidak penerapannya tidak akan bertentangan dengan HAM, bahkan penulis berkeyakinan kebijakan ini akan memberikan dampak terhadap upaya mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  Pengembalian  aset  hasil  korupsi,  sebagai salah  satu  terobosan  dalam  hukum  di  Indonesia  yang  menetapkan  landasan  mengenai  pengembalian aset  hasil  korupsi  di negara-negara  sedang  berkembang,  sekalipun sering  kali mengalami  banyaknya faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  pengembalian  aset  hasil  kejahatan  tindak pidana korupsi tersebut. Dan Pembuktian terbalik di Indonesia diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu  UU  RI  No.  31  Tahun  1999 Juncto UU  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Korupsi, namun ternyata berbagai ketentuan dalam UU TPK tersebut masih belum dilandaskan kepada justifikasi  teoritis,  melainkan  hanya  menempatkan  ketentuan  pembuktian  terbalik  tersebut  semata- mata sebagai sarana untuk memudahkan proses pembuktian saja tanpa mempertimbangkan aspek Hak Asasi dari tersangka/terdakwa sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945. Karena itu dengan langkah strategis  dalam  pemberantasan  korupsi  dengan  cara  menggunakan  model  ideal  pengembalian  asset dengan  menggunakan  pembuktian  terbalik  dengan  keseimbangan,  hal  demikian  memungkinkan menjadi solusi.

## SARAN
Mengingat kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dan harus dilakukan upaya hukum yang  luar  biasa,  oleh  karenanya  hal  tersebut  harus  betul-betul  menjadi  perhatian  semua  elemen
39 Suud,  Aghia  Khumaesi, Optimization  Of  The  Role  Of  Asset  Recovery  Center  (Ppa)  Of  The  Attorney- General’s Office Of The Republic Of Indonesia In Asset Recovery Of Corruption Crime Results, Jurnal Hukum Dan  Peradilan-Issn:  2303-3274  (P),  2528-1100  (E)  Vol.  9,  No.  2  (2020),  Pp.  211-231,  Doi: 10.25216/Jhp.9.2.2020.211-231, 2020, hlm.3.
40 Ibid, hlm.3.
41 Reksodiputro, Mardjono, Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2013, hlm.316.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
125
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
masyarakat, terutama pemerintah dengan melakukan penanganan hukum dengan melakukan trobosan hukum  dan  model  sistem  hukum  yang  jelas  untuk  bisa  melakuan  penyitaan  aset  pelakuk  kejahatan korupsi  dan  mempertegas  aturan  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  nantinya  tentu berfokus  pada  penyitaan  aset  dan  pemuliahan  terhadap  aset  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi, karena sejauh aturan tentang model penangana pengembalian aset masih lemah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Danil, Elwi, Korupsi:Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya , Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011.
Fleming, Asset Recovery and it is Impact on Criminal Behavior. Inggris: University College London. 2005.
Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. I. S., Adji, 2009. Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media, 2009. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Klitgaard,  Robert, Membasmi  Korupsi ,  Terjemahan  Hermojo.  (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 2005).
Maheka,  Arya, Mengenali  dan  Memberantas  Korupsi, (Jakarta:  Komisi  Pemberantasan  Korupsi, 2006).
Marzuki, Peter Mahmud, Prof. Dr., Penelitian Hukum, edisi Revisi, Penerbit Kencana, Cetakan ke-8, Jakarta, 2013.
P.  M.,  Yanuar, Pengembalian  Aset  Hasil  Korupsi  Berdasarkan  Konvensi  PBB  Anti  Korupsi  2003 dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Alumni. 2007. Prodjohamidjojo,  Martiman, Penerapan  Pembuktian  Terbalik  Dalam  Delik  Korupsi  (UU  No.  31 Tahun 1999), Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001. Rawl,  John,  sebagaimana  dikutip  dalam  Marwan  Effendy, Teori  Hukum  Dari  Perspektif  Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana, Referensi, Jakarta, 2014. Reksodiputro,  Mardjono, Perenungan  Perjalanan  Reformasi  Hukum, (Jakarta:  Komisi  Hukum Nasional Republik Indonesia, 2013.
Syamsudin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Yanuar, Purwaning M., Pengembalian Aset Hasil Korupsi, PT Alumni, Bandung, 2007.

## Jurnal
Datuan,  Malto  S.,  et.al, Asset  Recovery  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui  Instrumen,  Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Usu Law Journal, Vol.5.No.2, 2017. Daya  Negeri  Wijaya, Kontrak  Sosial  Menurut  Thomas  Hibbes  dan  John  Locke ,  Jurnal  Sosiologi Pendidikan Humanis (JSPH), Vol. 1, Nomor 2, Desember 2016. Mashal,  Ahmad,  M.,  “ Corruption  and  Resource  Allocation  Distortion  Fo r “ ESCWA ” Countries ”. in International Journal of Economics and Management Sciences. Vol. 1 No. 4, 2011.
Nawatmi, Sri, Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Negara-Negara Asia Pasifik, Jurnal Media Ekonomi dan manajemen, Vol. 31, No. 1 Januari 2006.
Sagita, Afrianto, Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017. Suud,  Aghia  Khumaesi, Artikel  Jurnal  Internasional;  Optimization  Of  The  Role  Of  Asset  Recovery Center (Ppa) Of The Attorney-General’s Office Of The Republic Of Indonesia In Asset Recovery

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
126
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Of Corruption Crime Results, Jurnal Hukum Dan Peradilan-Issn: 2303-3274 (P), 2528-1100 (E) Vol. 9, No. 2 (2020), Pp. 211-231, Doi: 10.25216/Jhp.9.2.2020.211-231, 2020.

## Makalah
Astuti, Indriyani, “ Konsolidasi Demokrasi Macet ”, dalam Harian Media Indonesia , Terbitan Senin, 02 Januari 2017.
Atmasasmita, Romli, “Dilema Pembuktian Terbalik” , Kompas , 4 Pebruari 2011.
Buku  Pendidikan  Anti  Korupsi, Pendidikan  Anti  Korupsi  untuk  Perguruan  Tinggi ,  (Jakarta: Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI,  Dirjen.  Perguruan  Tinggi,  Bagian  Hukum Kepegawaian, 2011).
Edi  Swasono,  Sri, Pascasarjana  UIN,  Islamic  Contemporary  World:  Modal  Sosial  Kultural  dalam Pembangunan, Makalah bahan kuliah, 15 Mei 2020. Lubis,  Mochtar, Korupsi  akan  senantiasa  timbul  apabila  suatu  masyarakat  tidak  memiliki  nilai budaya  yang  secara  tegas  dan  tajam  memisahkan  antara  milik  pribadi  (private  goods)  dan milik masyarakat (public goods), sebagaimana dikutip dalam I Ktut Sudiharsa, Pengembalian Aset  Kejahatan  Korupsi,  Catatan  Seminar  Nasional  “Sinergi  Pemberantasan  Korupsi: Peran PPATK dan Tantangan Asset Recovery”, Jakarta, 2006.
Mauro,  Paulo, Current  Account  Surpluses  and  Interest  Rate  Island  in  Switzerland, IMF  Working Paper, 1995.
Stephenson,  M  Kevin,  et.al,  Artikel  Jurnal:  Barriers  to  Asset  Recovery,  An  Analysis  of  The  Key Barriers  and  Recommendations  for  Action,    Library  of    Congress  Catalonging  in  Publication- Data, ISBN: 978-0-8213-8660-6, 2011.
Tanzi, Vito, et.al, Corruption, Public Investment and Growth I, Intenational Monetary Fund Working Paper.1997.

## Internet
https://kumparan.com/kumparannews/kaleidoskop-2019-5-kasus-korupsi-dengan-nilai-terbesar-
1sWzDbLTGiv, diunduh hari Kamis, 4 Juni 2020.
https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap- ekonomi, diunduh Kamis, 4 Juni 2020.
https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap- ekonomi, diunduh Jum’at, 5 Juni 2020.
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt583e74a9c93a3/6-alur-ideal-asset-recovery-tindak-pidana- korupsi. Diakses pada tanggal 20 September 2020.
Borlini, Leonardo., et.al, Https://Www.Researchgate.Net/Publication/290440738, Artikel: International Asset Recovery: Origins, Evolution And Current Challenges, 2014.