## TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN
Taufik Kurrohman 1

## Abstract
This  researc h  analysis  the  Madiun  City’s  financial  reporting  2009. The  author  evaluate  the  development  financial  ability  in  Madiun City .  The  research  object  of  this  study  is  Madiun  City’s  Financial Report. The  analysis  development    financial    ability    region    is measured  by  budget and realize ratio. Finally, the result show that the realization of indirect expenditure in Madiun City is to low, the effects  is  some  of  people  needed  can’t  be  fullfil  bby  local government.
Keywords: financial reporting, budgeting, realization.

## 1. LATAR BELAKANG
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, karena  pembangunan  daerah  menjadi  salah  satu  indikator  atau  penunjang  demi terwujudnya  pembangunan  nasional.    Oleh  karena  itu,  pemerintah  pusat    membuat suatu  kebijakan  tentang  Pemerintah  Daerah   dimana  pemerintah  daerah  diberi kewenangan   yang   luas   untuk  mengatur   rumah   tangganya   sendiri.   Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 32 tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah  serta  Undang-Undang  No. 25  tahun 1999  jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah  mengenai  pemberian  kewenangan  atau  otonomi   yang  luas,  nyata  dan bertanggung    jawab    kepada    pemerintah    daerah    secara    proporsional.    Hal    ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta  perimbangan  keuangan  daerah  dan  pusat  secara  demokratis,  peran  serta masyarakat,  pemerataan  keadilan,  serta memperhatikan  potensi  dan  keragaman daerah,  terutama  kepada  Pemerintah  Kabupaten  dan  Pemerintah  Kota.
Tujuan pemberian pengelolaan kewenangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah  adalah  guna  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  pemerataan  ,dan  keadilan sosial. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5. Otonomi Daerah adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom      untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri    urusan    pemerintah    dan    kepentingan    masyarakat    setempat sesuai    dengan  peraturan  perundang-undangan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut peranan  pemerintah  daerah  sangat  menentukan  berhasil  tidaknya  menciptakan kemandirian  yang  selalu  didambakan  Pemerintah  Daerah.  Terlepas  dari  perdebatan mengenai  ketidaksiapan  daerah    di    berbagai    bidang untuk    melaksanakan    kedua Undang-Undang    tersebut,  otonomi    daerah    diyakini    merupakan    jalan    terbaik dalam    rangka    mendorong  pembangunan    daerah.    Menggantikan    sistem pembangunan    terpusat    yang    oleh  beberapa  pihak  dianggap  sebagai  penyebab
1 Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Jember

## TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN
lambannya pembangunan di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah. Di  dalam  pelaksanaan  Otonomi  Daerah  terdapat  empat  elemen  penting  yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Ke empat elemen tersebut menurut  Cheema  dan  Rondinelli (dalam  Wulandari,  2001:17)  adalah  Desentralisasi Politik,   Desentralisasi   Fiskal,   Desentralisasi   Administrasi   dan   Desentralisasi Ekonomi.  Keempat  elemen  tersebut  menjadi  kewajiban  daerah  untuk  mengelola secara  efisien  dan  efektif.  Desentralisasi  fiskal  yang  merupakan  komponen  utama dari  pelaksanaan      otonomi      daerah      dan      menandai      dimulainya      babak      baru dalam  pembangunan  daerah  serta  masyarakatnya  dalam  mengelola  sumber  daya  / segenap  potensi  yang  dimiliki  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan  kemajuan daerah.
Dengan  adanya otonomi daerah, kewenangan  yang dimiliki oleh pemerintah daerah semakin besar sehingga tanggung jawab yang diembannya bertambah banyak. Implikasi  dari  adanya  kewenangan  urusan  pemerintahan  yang  begitu  luas  yang diberikan  kepada  daerah  dalam  rangka  otonomi  daerah  dapat  menjadi  suatu  berkah bagi suatu daerah. Namun disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan  beban  daerah  dalam  pelaksanaannya,  karena  semakin  besar  urusan pemerintah  yang  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu  ada beberapa  aspek  yang  harus  dipersiapkan  antara  lain  sumber  daya  manusia,  sumber daya keuangan, sarana dan pra-sarana daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar  kriteria  untuk dapat  mengetahui  secara  nyata  kemampuan  daerah  dalam mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Kemampuan  daerah  yang  dimaksud  adalah sampai  sejauh  mana  daerah  dapat  menggali  sumber-sumber  keuangan  sendiri  guna membiayai  kebutuhan  keuangan  daerah tanpa  harus  menggantungkan  diri  pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.
Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah (APBD)    yang   menggambarkan kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  kegiatan  pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi  yang dimiliki oleh masing-masing daerah. kemampuan keuangan daerah ini merupakan  salah  satu  kriteria  utama  dalam  menilai  kemandirian  suatu  daerah. Namun  dalam  penganggaran  dan  pelaksanaannya  seringkali  pemerintah  daerah kurang  serius  menggarapnya.  Hal  ini  menyebabkan  beberapa  kelemahan  dalam realisasi anggarannya. Hal ini juga terjadi di Kota Madiun.
Rumusan Masalah Bagaimana realisasi penganggaran dari laporan keuangan Kota Madiun tahun 2009?

## 2.1.   Landasan Teori

## 2.1.1. Otonomi Daerah
Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  menurut  Suparmoko    (2002:61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi  masyarakat.  Sesuai    dengan    penjelasan    Undang-Undang    No.  32    tahun 2004,  bahwa  pemberian    kewenangan    otonomi    daerah    kabupaten    dan    kota
didasarkan    kepada  desentralisasi dalam  wujud  otonomi  yang  luas,  nyata  dan bertanggung jawab.
a.   Kewenangan Otonomi Luas ; yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah  keleluasaan  daerah  untuk      menyelenggarakan      pemerintahan      yang mencakup      semua      bidang  pemerintahan  kecuali  bidang  politik  luar  negeri, pertahanan  keamanan,  peradilan,  moneter  dan  fiskal  agama  serta  kewenangan dibidang  lainnya  ditetapkan  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Disamping  itu keleluasaan  otonomi  mencakup  pula    kewenangan    yang    utuh    dan    bulat    dalam penyelenggaraan    mulai    dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
b.      Otonomi  Nyata;  Otonomi  nyata  adalah  keleluasaan  daerah  untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.
c.   Otonomi Yang Bertanggung Jawab; Otonomi  yang  bertanggung  jawab  adalah berupa    perwujudan    pertanggungjawaban  sebagai  konsekuensi  pemberian  hak  dan kewenangan  kepada  daerah dalam      mencapai      tujuan      pemberian      otonomi berupa      peningkatan      dan  kesejahteraan    masyarakat    yang    semakin    baik, pengembangan    kehidupan demokrasi,  keadilan  dan  pemerataan  serta pemeliharaan  hubungan  yang  sehat antara  pusat  dan  daerah    serta  antar  daerah dalam rangka  menjaga  Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 3. METODOLOGI PENETELIAN Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk membangun teori dari suatu data, dimana desain dari metode kualitatif tersebut bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dalam proses penelitian.
Menurut Sugiyono (2008) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan  pada  filsafat  postpositifme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi obyek  yang  alamiah.  Filsafat  postpositifme  memandang  realitas  sosial  sebagai sesuatu  yang  holistik/  utuh,  kompleks,  dinamis,  penuh  makna  dan  hubungan  gejala bersifat interaktif. Obyek alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu, data  yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak  langsung  melalui  media  perantara  yang sumber  datanya  berasal  dari  laporan  pertanggungjawaban  Walikota  Madiun  tahun 2009.  Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptis  analitis,  yaitu  metode  yang dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan,  mempersiapkan,  serta  menganalisis  data sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode deskriptis  analitis  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  secara  sistematis, factual dan akurat mengenai fenomena atau masalah yang diteliti.
Nawawi  dan  Pratomo  (1999)  dalam  Prihatiningrum  (2009)  menyatakan bahwa  metode  deskriktif  diartikan  sebagai  prosedur  pemecahan  masalah  yang diselidiki  dengan  menggambarkan  atau  melukiskan  keadaan  subjek  atau  objek penelitian  pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  atau  sebagai adanya.

## TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  literature  atau  riset kepustakaan.  Teknik  ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data-data  tertulis yang  berupa  buku-buku,  dokumen  pribadi,  catatan  lapangan,  penelitian  terdahulu, pendapat para ahli atau opini dan teori mengenai masalah yang diangkat.

## Analisis Data
Analisis data dilakukan secara induktif yang dimulai dari pengumpulan data- data  yang  berkaitan  dengan  laporan  keuangan  Kota  Madiun  tahun  2009  yang diperoleh  baik  dari  jurnal  maupun  artikel  yang  selanjutnya  akan  ditelaah  dengan metode  kualitatif  dengan  penggabungan  metode  studi  tentang  literatur  yang  ada. Selanjutnya  penelitian  yang  ada  dikembangkan  dan  dianalisis  dengan  didasarkan laporan  pertanggungjawaban  Kota  Madiun  tahun  2009  sehingga  memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh tentang masalah yang diteliti.

## Temuan PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH :
Pendapatan  daerah  Kota  Madiun  tahun  anggaran  2009    dapat  ter  realisasi 111,9  %  dari  target  yang  direncanakan  dalam  APBD  perubahan  2009  (Proyeksi pendapatan  daerah  di  target    Rp. 372,422,039,000,- dapat  ter-realisasi  sebesar  Rp. 416,601,459,386,-) sedangkan belanja daerah ter realisasi 90,4 % (Proyeksi Belanja daerah  di  alokasikan  Rp.  430,848,376,000.00,- ter-realisasi  sebesar  Rp.
389,629,298,051.02 dengan rincian sebagai berikut : URAIAN STLH PERUBAHAN REALISASI % SELISIH Pendapatan 372,422,039,000 416,601,459,386 111,9 % 44,179,420,386 Belanja 430,848,376,000.00 389,629,298,051.02 90,4 % (41,219,077,949) Surplus/Defisit (58,426,337,000.00) 26,972,161,334.95
Realisasi  Pendapatan  daerah  melampaui  target  sebesar  Rp.  44,179,420,386,- sementara realiasi belanja kurang dari target sebesar Rp. (41,219,077,949),- sehingga terjadi pergeseran surplus dan defisit anggaran, APBD tahun 2009 setelah perubahan semula diproyeksi Defisit Rp. (58,426,337,000.00),-pada kenyataannya
(Realisasinya) justru surplus sebesar Rp. 26,972,161,334.95

## RINGKASAN REALISASI APBD 2009
U R A I A N TAHUN 2009 (LPJ) PERUBAHAN REALISASI SELISIH % PENDAPATAN 372,422,039,000 416,601,459,386 44,179,420,386 111.9% PAD 25,402,795,000 43,880,880,253 18,478,085,253 172.7% Pajak daerah 8,195,451,000 9,427,601,807 1,232,150,807 115.0% Retribusi daerah 11,880,576,000 13,653,458,797 1,772,882,797 114.9% Hasil pengelolaan kekada 2,125,268,000 2,343,819,200 218,551,200 110.3% Lain - lain PAD yg sah 3,201,500,000 18,456,000,449 15,254,500,449 576.5% DANA PERIMBANGAN 325,883,166,000 334,527,412,777 8,644,246,777 102.7%

## TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN
Bagi hasil pajak/bukan pajak 22,747,526,000 31,396,432,777 8,648,906,777 138.0% Dana alokasi umum 272,310,640,000 272,305,980,000 (4,660,000) 100.0% Dana alokasi khusus 30,825,000,000 30,825,000,000 - 100.0% LAIN2  PENDAPATAN YG SAH 21,136,078,000 38,193,166,356 17,057,088,356 180.7% Pendapatan hibah - 98,300,000 98,300,000 Dana darurat - - Dana bagi hasil pajak dr prov. 15,550,000,000 24,242,971,757 8,692,971,757 155.9% Dana penyesuaian & otsus 4,918,193,000 12,975,663,000 8,057,470,000 263.8% Bant keu.dr prov. atau pemda l 667,885,000 876,231,599 208,346,599 131.2% - BELANJA 430,848,376,000.00 389,629,298,051.02 (41,219,077,949) 90.4% BELANJA TDK LANGSUNG 253,152,813,000.00 237,670,127,250.00 (15,482,685,750) 93.9% Belanja pegawai 234,512,406,000.00 227,831,860,250.00 (6,680,545,750) 97.2% Belanja bunga - Belanja hibah 2,391,000,000.00 2,415,117,000.00 24,117,000 101.0% Belanja bantuan sosial 8,297,651,000.00 7,423,150,000.00 (874,501,000) 89.5% Bagi hasil kepada pemdes - Ban Keu. kpd  pemdes - Belanja tidak terduga 7,951,756,000.00 (7,951,756,000) 0.0% BELANJA LANGSUNG 177,695,563,000.00 151,959,170,801.02 (25,736,392,199) 85.5% Belanja pegawai 19,433,153,000.00 16,895,199,430.00 (2,537,953,570) 86.9% Belanja barang & jasa 69,293,443,000.00 60,727,411,570.00 (8,566,031,430) 87.6% Belanja modal 88,968,967,000.00 74,336,559,801.02 (14,632,407,199) 83.6% - Surplus / (Devisit) (58,426,337,000.00) 26,972,161,334.95 85,398,498,335 -46.2% PEMBIAYAAN - PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 58,426,337.000,00 58,484,025,748.93 58,425,599,412 Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya 58,426,337.000.00 58,426,337,748.93 58,367,911,412 Penerimaan pinjaman daerah - Penerimaan kembali pemberian pinjaman 57,688,000.00 57,688,000 Jumlah penerimaan 58,426,337.000.00 58,484,025,748.93 58,425,599,412 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH - Penyertaan modal -

## TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN

## (investasi) pemerintah
Pembayaran pokok utang - Pemberian pinjaman daerah - Jumlah pengeluaran - - Pembiayaan netto 58,426,337.00 58,484,025,748.93 58,425,599,412 Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) 85,456,187,083.88 85,456,187,084
• Surplus  APBD  tahun  2009  tersebut  disebabkan  oleh  karena  mening  katnya (terlampauinya) pendapatan daerah dari target  yang direncanakan (pendapatan daerah terlampaui  111,9  %  dari  target),  pelampauan  tersebut  sebagian  besar bersumber dari :
1. PAD realisasinya meningkat Rp. 18,478,085,253,- dari proyeksi awal ( kenaikan ini sebagian besar berasal dari Klaim asuransi pasar besar Rp. 10.327.500.000,-
Pengembalian hibah pemilukada Rp 1.837.687.569,- Pengembalian jamkesmada Rp.    2.332.627057,-) 2. Dana Perimbangan meningkat  Rp.    8,644,246,777,-(  kenaikan  ini sebagian besar dari bagi hasil pajak dan bukan pajak dari  bagi hasil cukai dan tunjangan guru PNS daerah ) 3. Lain-Lain  PAD  yang  sah  meningkat  Rp.  17,057,088,356,- (kenaikan ini  sebagian  besar  dari  propinsi  jatim  berupa  dana  bagi  hasil  pajak propisi ( pajak kendaraan bermotor /PKB, BBNKB dll) dan bantuan keuangan.
Dari  data  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelampauan  pendapatan daerah  pada  realisasi  2009  atas  target  pada  APBD  lebih  banyak  disebabkan  oleh faktor  external  dari  pada  faktor  internal  (  kinerja  Pemerintah  Daerah)  hal  ini setidaknya di dukung oleh data  bahwa Pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2009 turun  sedikit  dibanding  tahun  2008  dan    Peningkatan  PAD  yang  bersumber  dari Pajak,  Retribusi,  Pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  pertumbuhannya wajar  dan  sesuai  potensinya,    bahkan  retribusi  dan  Pengelolaan  kekada  yang dipisahkan pertumbuhannya menurun. seperti yang ditunjukkan oleh grafik dibawah ini
P E R TU MB U H AN  P E N D AP ATAN  D AE R AH 11.8% 13.6% 13.7% 5.4% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 2006 R 2007 R 2008 R
2009 R

## TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN
PER T U B U H AN  PAJAK , R ET R IB U SID AN  PEN G EL. K EK AD A YD PSH 9 .7 % 9 .3 % 2 3 .5 % 1 7 .4 % 2 3 .8 % 4 2 .4 % 9 .2 % 5 6 .8 % 1 2 .4 % 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 1 2 3 Pe rtumbuhan Pajak D ae rah
Pe rtumbuhan R e tribusi D ae rah
Pe rtumbuhan Pe ngl.K e kada YD PS

## KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Diberlakukannya  Undang-undang  No.33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberi makna bahwa pelaksanaan  otonomi  daerah lebih  menekankan  pada    Kemandirian  dalam pengelolaan  keuangan  dan  peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat.
Setiap  daerah  diberikan  hak  untuk  melakukan  otonomi  daerah  dengan memberikan  kewenangan  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab yang  dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan mencari sumber-sumber pembiayaan  yang sesuai dengan potensi dan kemampuan  keuangan  daerah  sebagai  wujud  suksesnya  peningkatan  kuantitas  dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemberian  kewenangan  dimaksud  dilaksanakan  secara  proporsional  yang diwujudkan  dengan  pengaturan,  pembagian  dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung jawab  diperlukan  kewenangan  dan  kemampuan  menggali  sumber  keuangan  sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu Keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah  salah  satunya dapat  diukur  dari perkembangan  kemampuan  keuangan  daerah  apakah  sebuah  Kabupaten/Kota semakin  mandiri  atau  semakin  tergantung  kepada  kepada  pemerintah  pusat,  salah satu  indikatornya  adalah  derajat  desentralisasi  fiskal  dan  kemandirian  keuangan daerah, dari dokumen LPJ APBD Kota Madiun tahun 2009 dan data-data pendukung lainnya  dapat  dianalisis  bahwa  perkembangan  kemampuan  keuangan  daerah  Kota Madiun menunjukan tren yang meningkat dari tahun ketahun seperti yang ditunjukan oleh grafik berikut ini:

## TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN
K E MAMP U AN  K E U AN GAN  D AE R AH 1 0 .5 % 7 .2 % 6 .8 % 6 .7 % 11.8% 7.8% 7.3% 7.2% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 2006 R 2007 R
2008 R 2009 R D e rajat D e se ntralisasi Fiskal K e mandirian K e uangan D e rah
Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dari tahun ketahun Kota Madiun adalah  merupakan  capaian  yang  positif,  akan  tetapi  jika  dicermati  lebih  mendalam bahwa  peningkatan  Derajat  desentralisasi  fiskal  dan  kemandirian  keuangan  daerah yang  cukup  tinggi  pada  tahun  2009  lebih  banyak  disebabkan  oleh  faktor  eksternal (Klaim  asuransi  pasar  besar,  Pengembalian  hibah  pemilukada  dan  Pengembalian jamkesmada) dari pada faktor internal (peningkatan kinerja pemerintah daerah)
Pendapatan daerah trennya naik terus selama 4 tahun terakhir, namun dengan tingkat inflasi di Kota Madiun rata-rata 3 tahun terakhir ( 2007-2008-2009) sebesar 7 %  pertahun  maka  pendapatan  riil  jika  dihitung  dari  tahun  awal  2006  maka menunjukan  tren  yang  mendekati  stagnan  setelah  tahun  2007,  seperti  yang ditunjukan oleh grafik berikut ini
288.6 288.6 328.2 308.8 372.8 322.6 416.6 339.2 - 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Billions 2006 R 2007 R 2008 R 2009 R PENDAPATAN NOMINAL DAN RIIL Pendapatan Nominal Pendapatan Riil
Hal  ini  menunjukan  bahwa  kinerja  pengelolaan  pendapatan  daerah  Kota Madiun  sejak  tahun  2007  cenderung  stagnan,  tren  stagnannya  kinerja  pendapatan daerah tentu sangat berpengaruh pada kapasitas belanja daerah,  dari grafik dibawah ini menunjukkan bahwa tren belanja riil kota madiun selama 4 tahun terakhir nampak stagnan  pada  nilai  riil  sekitar  Tiga  ratusan  Milliar  Rupiah. seperti  yang  ditunjukan oleh grafik berikut ini
302 302 277 261 353 306 390 317 - 50 100 150 200 250 300 350 400 Billions 2006 R 2007 R 2008 R 2009 R

## BELANJA NOMINAL DAN RIIL
Belanja Nominal
Belanja Riil

## TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH RINGKASAN REALISASI BELANJA DAERAH
U R A I A N TAHUN 2009 (LPJ) PERUBAHAN REALISASI SELISIH % BELANJA 430,848,376,000.00 389,629,298,051.02 (41,219,077,949) 90.4% BELANJA TDK LANGSUNG 253,152,813,000.00 237,670,127,250.00 (15,482,685,750) 93.9% Belanja pegawai 234,512,406,000.00 227,831,860,250.00 (6,680,545,750) 97.2% Belanja bunga - Belanja hibah 2,391,000,000.00 2,415,117,000.00 24,117,000 101.0% Belanja bantuan sosial 8,297,651,000.00 7,423,150,000.00 (874,501,000) 89.5% Bagi hasil kepada pemdes - Ban Keu. kpd  pemdes - Belanja tidak terduga 7,951,756,000.00 (7,951,756,000) 0.0% BELANJA LANGSUNG 177,695,563,000.00 151,959,170,801.02 (25,736,392,199) 85.5% Belanja pegawai 19,433,153,000.00 16,895,199,430.00 (2,537,953,570) 86.9% Belanja barang & jasa 69,293,443,000.00 60,727,411,570.00 (8,566,031,430) 87.6% Belanja modal 88,968,967,000.00 74,336,559,801.02 (14,632,407,199) 83.6% -
Tingkat  Realisasi  belanja  daerah  pada  tahun  2009  sebesar  90,4  %  dari proyeksi alokasi (Proyeksi Belanja daerah di alokasikan Rp. 430,848,376,000.00 ter- realisasi sebesar Rp. 389,629,298,051.02,-) sehingga terdapat sisa lebih belanja yang tidak  terserap    sebesar  Rp. 41,219,077,949,- sisa  yang  besar  tersebut  menunjukan bahwa pemerintah daerah Kota Madiun belum dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya daerah untuk pembangunan.
Sisa dana belanja yang tidak terserap sebagian besar ( 62,4 % dari total dana yang  tidak  terserap  )  dari  sisa  lebih  kelompok  belanja  langsung  yitu  sebesar  Rp. 25,736,392,199,- padahal  kelompok  belanja  langsung  adalah  belanja  yang

## TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN
dipergunakan  untuk  membiayai  program  dan  kegiatan  yang  berhubungan  langsung maupun  tidak  langsung  terhadap  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  dan  kinerja pemerintah  daerah,  untuk  itu  diperlukan  penjelasan  Mengapa  Belanja  Langsung realisasinya  rendah?  Karena  rendahnya  realisasi  belanja  langsung  menunjukan turunnya  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  program  dan  kegiatan pembangunan,  sehingga  masalah  masalah  pembangunan  yang  seharusnya  dapat terselesaikan tahun 2009 menjadi tertunda penyelesaiannya. Rendahnya serapan dana juga berimplikasi pada tidak maksimalnya pemanfaatan Silpa pada tahun lalu untuk akselerasi  pembangunan daerah sehingga besar Silpa trennya naik setiap tahun.
39.6 56.2 58.4 85.5 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Billio n s 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9
T R E N  S IL P A  T H N  B E R K E N A A N

## KINERJA ANGGARAN 9 SKPD
Secara umum bisa diungkapkan bahwa dari sekian dinas atau instansi penyelenggara urusan  pemerintahan  daerah,  terdapat  9  SKPD  yang  menunjukkan  tingkat  realisasi anggaran  kategori  rendah  sampai  akhir  tahun  anggaran  2009. (rincian  terlampir). SKPD tersebut sebagaimana terlihat pada table berikut:

## Tabel 2.1

## 9 SKPD Kota Madiun Dengan Tingkat Realisasi Anggaran Terendah
NO URAIAN TARGET REALISASI Sisa % 1 DINAS PEKERJAAN UMUM 44,636,739,000 32,036,518,532 12,600,220,468 71.8% 2 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6,397,855,000 4,606,907,109 1,790,947,891 72.0% 3 SEKRETARIAT DPRD 7,089,146,000 5,310,957,048 1,778,188,952 74.9% 4 SEKRETARIAT DAERAH 56,431,307,000 43,201,632,626 13,229,674,374 76.6% 5 DINAS KEBERSIHAN/PERTAMANAN 13,267,318,000 11,370,513,281 1,896,804,719 85.7% 6 BAPPEDA 4,799,094,000 4,243,569,178 555,524,822 88.4% 7 BPM, KB DAN KETAHANAN PANGAN 5,793,607,000 5,141,600,570 652,006,430 88.7% 8 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 2,957,023,000 2,690,710,241 266,312,759 91.0% 9 KANTOR SATUAN POLISI PP 2,412,601,000 2,177,637,179 234,963,821 90.3% TOTAL 143,784,690,000 110,780,045,764 33,004,644,236 77%

## TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN
Sebagaimana terungkap pada Tabel 2.1 di atas, 10 SKPD tersebut dipandang memiliki  kinerja  anggaran  dengan  tingkat  realisasi  belanja  rendah  akibat  tingkat realisasinya  di  bawah  atau  hampIr  sama  dengan  rata-rata  realisasi  anggaran  tahun 2009  sebesar  90,43%.  Melihat  performa  realisasi  anggaran  dari  10  SKPD  tersebut, maka bisa dicatat:
1. Pada  tahun  anggaran  2009,  terdapat  sisa  lebih  belanja  sebesar  Rp.  41,2 Miliar, dimana dari total anggaran sisa lebih belanja tersebut; lebih dari 80% dihasilkan  dari  rendahnya  realisasi  anggaran  di  9  SKPD  pada  Tabel  2.1  di atas yang mencapai Rp. 33 Miliar.
2. Sebagian  besar  dari  sisa  lebih  belanja  tahun  2009,  berasal  dari  sejumlah SKPD  “strategis”  pelaksana urusan  wajib pemerintahan  daerah  yang notabene mendapatkan  alokasi  anggaran  relatif  lebih  besar  dari  SKPD pelaksana urusan  pilihan.  Hal  ini  bisa  mengarah  pada  kecenderungan terjadinya penurunan kuantitas maupun kualitas pelayanan publik pemerintah Kota Madiun pada tahun 2009.

## Belanja Tidak Langsung
Pada  komponen  Belanja  Tidak  Langsung,  dari  9  SKPD  yang  diteliti,  terdapat  Rp. 10,3 Miliar yang tidak terbelanjakan.  Sebagaimana terinci pada table 2.2 berikut ini.
Table 2.2
Tingkat Realisasi Belanja Tidak Langsung 9 SKPD dengan Tingkat Realisasi
Rendah NO SKPD TARGET REALISASI Sisa % 1 DINAS PEKERJAAN UMUM 3,866,655,000 3,722,215,408 144,439,592 96.3% 2 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1,488,702,000 1,422,921,819 65,780,181 95.6% 3 SEKRETARIAT DPRD 1,141,987,000 1,042,875,743 99,111,257 91.3% 4 SEKRETARIAT DAERAH 29,641,612,000 20,154,582,579 9,487,029,421 68.0% 5 DINAS KEBERSIHAN/PERTAMANAN 6,769,617,000 6,698,163,331 71,453,669 98.9% 6 BAPPE D 1,617,090,000 1,593,813,378 23,276,622 98.6% 7 BPM, KB DAN KETAHANAN PANGAN 3,278,701,000 2,930,949,343 347,751,657 89.4% 8 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 742,941,000 660,602,066 82,338,934 88.9% 9 KANTOR SATUAN POLISI - PP 1,511,325,000 1,445,209,979 66,115,021 95.6% TOTAL 50,058,630,000 39,671,333,646 10,387,296,354 79.2%
Sisa  lebih  belanja  tidak  langsung  didominasi  oleh  besarnya  sisa  lebih  belanja  tidak langsung  pada  Sekretariat  Daerah  dimana  mencapai  Rp.  9,4  Miliar  atau  dengan tingkat realisasi 68%.
Belanja Langsung

## TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN
Bila  ditelusuri  pada  komponen  belanja  yang  tingkat  realisasinya rendah,  maka terungkap  bahwa rendahnya  tingkat  realisasi  didominasi  oleh  komponen  Belanja Langsung.  Seperti juga terdapat pada 9 SKPD berikut ini:
Tabel 2.3 Tingkat Realisasi Belanja Langsung 9 SKPD NO SKPD TARGET REALISASI Sisa % 1 DINAS PEKERJAAN UMUM 40,770,084,000 28,314,303,124 12,455,780,876 69.4% 2 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4,909,153,000 3,183,985,290 1,725,167,710 64.9% 3 SEKRETARIAT DPRD 5,947,159,000 4,268,081,305 1,679,077,695 71.8% 4 SEKRETARIAT DAERAH 26,789,695,000 23,047,050,047 3,742,644,953 86.0% 5 DINAS KEBERSIHAN/PERTAMANAN 6,497,701,000 4,672,349,950 1,825,351,050 71.9% 6 BAPPEDA 3,182,004,000 2,649,755,800 532,248,200 83.3% 7 BPM, KB DAN KETAHANAN PANGAN 2,514,906,000 2,210,651,227 304,254,773 87.9% 8 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 2,214,082,000 2,030,108,175 183,973,825 91.7% 9 KANTOR SATUAN POLISI - PP 901,276,000 732,427,200 168,848,800 81.3% TOTAL 93,726,060,000 71,108,712,118 22,617,347,882 75.9%
Sebagaimana  terungkap  pada  Tabel  2.3  di  atas,  pada  kurun  pelaksanaan  anggaran tahun  2009  Dinas  PU  merupakan  SKPD  yang  paling  besar  menyumbang  sisa  lebih belanja langusng, dimana sebesar Rp. 12,4 Miliar.

## Dinas Pekerjaan Umum
Tabel 2.4 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2009 URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA % DINAS PEKERJAAN UMUM 44,636,739,000 32,036,518,532 12,600,220,468 72% Belanja Tidak Langsung 3,866,655,000 3,722,215,408 144,439,592 96% Belanja Langsung 40,770,084,000 28,314,303,124 12,455,780,876 69% Belanja Pegawai 870,998,000 631,656,500 239,341,500 73% Belanja Barang dan Jasa 1,370,836,000 1,251,319,475 119,516,525 91% Belanja Modal 38,528,250,000 26,431,327,149 12,096,922,851 69%
Sebagian  besar  sisa  lebih  belanja  anggaran  Dinas  PU  bersumber  dari  rendahnya realisasi  Belanja  Modal.  Dari  anggaran  belanja  modal  sebesar  Rp.  38,5  Miliar, terealisasi sebesar Rp. 26,4 Miliar, sehingga tersisa Rp. 12 Miliar. Kondisi performa pelaksanaan anggaran demikian terutama disebabkan;
1. Pada Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur , yaitu Kegiatan Pembangunan Gedung/Bangunan, dari Rp. 12 miliar hanya terealisasi Rp.

## TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN
716,6    juta  (5,97%)  sehingga  tersisa  anggaran  Rp.  11,2  Miliar.  Seperti pada matriks berikut ini:
NO BELANJA CATATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Gedung Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Selisih +/(-) Dana Rp. 12.000.000.000 Rp.716.606.950 Rp. 11.283.393.050 Keluaran/Output Dokumen UKL-UPL
Dokumen Perencanaan pasar besar Dokumen menejemen kontruksi Dokumen pembangunan pasar besar (fisik) tgl. 31 Desember 2009 Mestinya dicantumkan: Intslaasi satu area penampungan sementara pedagang.
Masalah Pembangunan fisik tahun 2009 belum dapat terlaksanakan karena ada retender konsultan perencanaan. Solusi Untuk pekerjaan fisik dimulai tahun 2010
Kesimpulan Realisasi belanja barang dan jasa lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan disebabkan terjadi proses retender khusunya pada pengadaan konsultan perencanaan. Hal ini dikarenakan pada tahap evaluasi penawaran teknis tidak ada konsultan yang memenuhi persyaratan. Dinas Pekerjaan Umum minta konsultan yang lulus itu harus berada di atas atau sama dengan passinggrade yakni sebesar 70 Pada tahap proses pengadaan jasa pemborongan memerlukan evaluasi yang cukup lama sampai dengan terjadinya kontrak.
Keterlambatan proses melalui dari pengadaan konsultan perencanaan dan pengadaan jasa pemborongan memerlukan waktu sekitar 60 hari kalender, akibat keterlambatan ini maka dana yang seharusnya untuk fisik tidak dapat diserap.
2. Sebagaimana  dilaporkan  dalam  Lampiran  Laporan  Keuangan,  maka penting untuk dipertanyakan:
a. Tidak sesuai  yang dilaporkan pada  Lampiran Laporan Keuangan. Belanja barang jasa pada kegiatan ini terealisasi optimal 91,62%. Demikian  pula  dengan  belanja  pegawai  yang  terealisasi  97%.

## TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN
Dengan  kegagalan  pelaksanaan  kegiatan  demikian  maka  realisasi sebesar ini semestinya mendapatkan penjelasan.
b. Bila  pekerjaan  fisik  dilaporkan  “ditunda”  dilaksanakan  pada 2010, mengapa terdapat pembelanjaan sebesar Rp. 669,7 juta?
c. Apakah persoalan demikian tidak disebabkan oleh ketidakmampuan  aparat  perencana  melakukan  penjadualan kegiatan? d. Rendahnya  realisasi  anggaran  untuk  Program  Pelayanan Administrasi Perkantoran dimana realisasinya hanya 83%, apakah hal ini tidak merupakan potensi inefisiensi anggaran?

## Badan Kepegawaian Daerah
Tabel 2.5 Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2009 URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA % BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6,397,855,000 4,606,907,109 1,790,947,891 72% Belanja Tidak Langsung 1,488,702,000 1,422,921,819 65,780,181 96% Belanja Langsung 4,909,153,000 3,183,985,290 1,725,167,710 65% Belanja Pegawai 1,020,181,000 746,071,295 274,109,705 73% Belanja Barang dan Jasa 3,759,342,000 2,320,433,995 1,438,908,005 62% Belanja Modal 129,630,000 117,480,000 12,150,000 91%
Seperti nampak pada table di atas, sesuai APBD Perubahan Tahun 2009, BKD Kota Madiun, untuk pelaksanaan program dan kegiatan mendapatkan alokasi anggaran Rp. 4,9  Miliar.  Pada  akhir  tahun  anggaran  2009,  telah  terealisasi  Rp.  3,1  Miliar,  atau capaian kinerja anggaran 65% sehingga tersisa anggaran Rp. 1,7 Miliar.
Rendahnya  realisasi  belanja  langsung  terutama  disebabkan  besarnya  sisa belanja pada Program/kegiatan:
1. Kegiatan seleksi penerimaan Calon PNS dari Rp. 742 juta hanya terserap Rp. 493 juta atau terealisasi 66% dan tersisa anggaran Rp. 248 juta.
2. Program peningkatan kapasitas SDM aparatur, dengan anggaran Rp. 560 juta hanya  terserap  Rp.  292  juta  atau  terealisasi  52%,  dan  tersisa  anggaran  Rp. 267 juta.
Oleh karena penting untuk dipertanyakan:
1. Apakah  tidak terdapat perhitungan  yang  rasional  dan  akurat  dari  perencana anggaran program dan kegiatan di BKD?  Atau
2. Apakah  pada  besarnya  sisa  belanja  pada  kegiatan  ini  dikarenakan  adanya penghematan, atau akibat mark up dalam perencanaan anggaran.
3. Mengapa realisasi pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran dimana realisasinya  hanya  106%,  apakah  pelampuan  target  belanja  ini  tidak merupakan  potensi  inefisiensi  anggaran  dan  melanggar  ketentuan Permendagri 13/2006 Pasal 122? Dari anggaran Rp. 185,9 juta direalisasikan Rp. 197,4 juta.

## TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN

## Sekretariat DPRD
Sebagaimana pada table berikut ini, permasalahan realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD  Kota  Madiun  terletak  pada  rendahnya  realisasi  pada  anggaran  Belanja Barang/Jasa.  Dari  anggaran  Rp.  5,9  Miliar,  hanya  terealisasi  Rp.  4,2  Miliar  dimana sebesar  Rp. 1,5 Miliar tersisa dari tidak terserapnya 30% belanja barang dan jasa.
Tabel 2.6

## Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2009
URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA % SEKRETARIAT DPRD 7,089,146,000 5,310,957,048 1,778,188,952 75% Belanja Tidak Langsung 1,141,987,000 1,042,875,743 99,111,257 91% Belanja Langsung 5,947,159,000 4,268,081,305 1,679,077,695 72% Belanja Pegawai 552,050,000 423,277,500 128,772,500 77% Belanja Barang dan Jasa 5,118,109,000 3,578,023,305 1,540,085,695 70% Belanja Modal 277,000,000 266,780,500 10,219,500 96%
Di  Sekretariat  DPRD  hal  yang  hendaknya  menjadi  perhatian  adalah optimalisasi pendayagunaan anggaran pada:
1. Program  Pelayanan  administrasi  perkantoran,  terutama  pada  kegiatan koordinasi  dan  konsultasi  keluar  daerah  yang  sampai  menyisakan  anggaran Rp. 465 juta.
2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dimana sampai  akhir  tahun  anggaran  2009,  tersisa  anggaran  Rp.  829  Juta.  Pada program  ini  terutama  permasalahan  penyerapan  anggaran  adalah  pada kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan kegiatan Reses.

## Sekretariat Daerah
Sisa  anggaran  pada  Sekretariat  Daerah  menempati  jumlah  terbesar  dengan Rp.  13,2  miliar  dimana  dari  Rp.  56,4  miliar  terserap  sebesar  43,2  miliar  (77%). Rupanya sisa lebih belanja ini lebih dari 50% bersumber dari tidak terealisasi Belanja Tidak  Terduga.  Sebesar  Rp.  7,9  miliar. Belanja  Bantuan  Sosial  tahun  2009 dianggarakan  sebesar  Rp.  8,2  Miliar  dan  terealisir sebesar    Miliar Rp.  7,4  Miliar. Dengan  kata  lain  sebesar Rp. 874  juta tidak  tersalur  kepada  Organisasi Kemasyarakatan.
Tabel 2.7

## Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2009
URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA % SEKRETARIAT DAERAH 56,431,307,000 43,201,632,626 13,229,674,374 77% Belanja Tidak Langsung 29,641,612,000 20,154,582,579 9,487,029,421 68% Belanja Pegawai 11,001,205,000 10,316,315,579 684,889,421 94% Belanja Hibah 2,391,000,000 2,415,117,000 (24,117,000) 101%
Belanja Bantuan Sosial 8,297,651,000 7,423,150,000 874,501,000 89% Belanja Tak Terduga 7,951,756,000 0 7,951,756,000 0% Belanja Langsung 26,789,695,000 23,047,050,047 3,742,644,953 86% Belanja Pegawai 3,124,158,000 2,553,862,855 570,295,145 82% Belanja Barang dan Jasa 19,605,296,000 16,532,284,312 3,073,011,688 84% Belanja Modal 4,060,241,000 3,960,902,880 99,338,120 98%
Dari tingkat realisasi dua komponen Belanja Tidak langsung di atas, bisa dicatat:
1. Terkhusus besarnya sisa anggaran dari belanja tidak terduga maka penting diingat  Permendagri  32/2008  tentang  petunjuk  penyusunan  APBD  2009, bahwa  dalam  penetapan  anggaran  belanja  tidak  terduga  agar  dilakukan secara  rasional  dengan  mempertimbangkan  realisasi  Tahun  Anggaran 2008 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2009. Bila pada realisasi anggaran tahun 2008,  dianggarkan  belanja  tidak  terduga  Rp.  3,4  Miliar  dan  itupun  tidak tergunakan sehingga menambah sisa lebih anggaran, mengapa pada tahun 2009 harus dianggarkan Rp. 7,9 Miliar.
2. Dalam  kerangka  kebijakan  desentralisasi  fiskal  daerah,  tentu patut diapresiasi  peningkatan  belanja  bantuan  social  tahun  2009  dibanding tahun 2008. Namun realisasi Bansos yang hanya mencapai 89% tentu bisa mengindikasikan kurang  optimalnya kemauan  politik Pemkot  Madiun dalam  pemberdayaan  organisasi  sosial  kemasyarakatan. Oleh  karena itu diperlukan penjelasan terkait faktor-faktor penyebab rendahnya realisasi.
Sementara  pada  Belanja  Langsung,  terdapat  sebesar  3,7  miliar  sisa  belanja  dimana pada  komponen  belanja  barang  dan  jasa  sampai  terdapat  sisa  belanja  Rp.  3  miliar akibat tingkat realisasi 84%. Hal penting yang patut dicatat adalah:
1. Sisa  lebih  belanja  barang  dan  jasa  dominan  dipengaruhi  oleh rendahnya  realisasi  belanja  barang/jasa  untuk  program-program  rutin aparatur (ex adum).
2. Pada  program  pelayanan  administrasi  aparatur,  dengan  tingkat realisasi 79,95% dimana dari anggaran Rp. 9,4 miliar hanya terealisasi
7,5  miliar  sehingga  menyebabkan  adanya  sisa  anggaran  Rp.  1,9 miliar.  Hal  ini  terutama  ditengarai  akibat over  estimate atas  belanja pegawai honorer dan pembayaran
belanja listrik,
koordinasi/konsultasi ke luar daerah.

## Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Tabel 2.8 Realisasi Anggaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2009 URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA % DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 13,267,318,000 11,370,513,281 1,896,804,719 86% Belanja Tidak Langsung 6,769,617,000 6,698,163,331 71,453,669 99%
Belanja Langsung 6,497,701,000 4,672,349,950 1,825,351,050 72% Belanja Pegawai 714,037,000 680,969,850 33,067,150 95% Belanja Barang dan Jasa 2,510,341,000 2,371,480,600 138,860,400 94% Belanja Modal 3,273,323,000 1,619,899,500 1,653,423,500 49%
Sebagaimana  pada  Tabel  di  atas, Pada  tahun  anggaran  2009 untuk  pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun mendapatkan alokasi  anggaran  Rp. 6,4 Miliar  dan  terserap  sebesar  Rp. 4,6  Miliar  atau  dengan tingkat realisasi 72%, sehingga tersisa anggaran sebesar Rp. 1,6 miliar Problem  pelaksanaan  anggaran  di  Dinas  ini  terutama  pada  tidak  terlaksananya kegiatan  pengadaan  mobil  pemadam  kebakaran,  seperti  dilaporkan  dalam  lampiran laporan keuangan berikut ini:

## NO BELANJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Pagu target APBD Rp. 1.612.000.000 Rp. - Keluaran/Output Pengadaan 1 unit mobil PMK Masalah Proses tender dinyatakan GAGAL karena tidak adanya penawaran yang memenuhi syarat maupun spesifikasi teknis yang diharapkan.
Solusi Pengadaan mobil PMK direncanakan pada tahun 2010 Kesimpulan
Mobil PMK yang representative dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dari bahaya kebakaran.
Permasalahan yang dilaporkan adalah adanya kegagalan dalam proses tender. Namun  melihat  adanya  tingkat  realisasi  anggaran    0%  di  semua  bagian  anggaran kegiatan  (belanja  pegawai,  barang/jasa  dan  modal)  maka  proses  pelaksanaan kegiatan  ini  tentu  patut  dipertanyakan.  Hal  ini  dikarenakan  dari  0%  realisasi anggaran maka ada kesan bahwa sejak awal tahun tidak terdapat aktifitas apapun dari pelaksana kegiatan, atau sejak awal sudah ada “kegagalan yang direncanakan”.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Kondisi  pengelolaan  keuangan  Kota  Madiun  tahun  2009  menunjukkan  pola persoalan  rendahnya  realisasi  anggaran  pada  komponen  belanja  langsung  dimana diindikasikan terkait dengan:

## TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN
a. Belanja  belanja  barang  dan  jasa  realisasinya  relatif  rendah  (terutama  di program/kegiatan ex administrasi umum) cenderung disebabkan karena pola perencanaan  anggarannya  kurang  memperhatikan  kesesuaian  antara kebutuhan  riel  dan  ketersediaan  anggaran.  Hal  ini  banyak  menyebabkan berlebihnya  anggaran  yang  dialokasikan,  dan  mendorong  pelaksana kegiatan terdorong untuk sekedar menghabiskan anggaran.
b. Sementara  rendahnya  realisasi  belanja  modal  tidak  menutup  kemungkinan disebabkan  oleh  lemahnya  kapasitas  staf  pelaksana  kegiatan  di  dalam melaksanakan proses tender yang memerlukan waktu cukup panjang dalam implementasinya.  Hal  ini  diperparah  dengan  tidak  memadainya  pola penjadualan  pengadaan  kontruksi  sehingga  banyak  proyek  yang  terlaksana secara tidak optimal (sesuai target) ataupun  tidak terlaksana sama sekali.
Bila  ditinjau berdasarkan  6  Fungsi  Anggaran,  maka  analisis  atas  kinerja  anggaran APBD Kota Madiun 2009 terutama pada tingkatan SKPD bisa diungkapkan:
(1) Fungsi otorisasi: APBD 2009 belum secara optimal menjadi dasar hukum untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun  tahun 2009
(2) Fungsi  perencanaan: Kurang  cermatnya  memprediksi  alokasi  dan penggunaan anggaran pada saat perencanaan, menyebabkan  APBD  2009 belum  efektif  dijadikan  pedoman  bagi  manajemen  program  dan  kegiatan pada tahun 2009.
(3) Fungsi  pengawasan:  rendahnya kinerja  realisasi  APBD  2009  bisa mengindikasikan  adanya  potensi    penyelenggaraan  pemerintahan  daerah yang belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
(4) Fungsi  alokasi:  besarnya  sisa  lebih  anggaran  (belanja)  berpotensi mengakibatkan  besarnya  “dana  nganggur”  sehingga  APBD  2009  tidak banyak berdampak peningkatan pelayanan publik, pengurangan pengangguran, dan pengentasan kemiskinan atau peningkatan perekonomian daerah
(5) Fungsi  distribusi:  Adanya  alokasi  yang  besar  pada  belanja  rutin  aparatur tetapi  pada akhirnya  terdapat  realisasi  yang  rendah  mengakibatkan inefektiftas  anggaran  dimana  mengurangi  peluang  belanja  yang beroreintasi pelayanan publik, bisa mengindikasikan lemahnya penegakkan  prinsip  keadilan  dan  kepatutan  dalam  pelaksanaan  APBD 2009.
(6) Fungsi stabilisasi: Sisa lebih belanja sebesar Rp. 41,2 miliar dimana pada akhirnya  terdapat  SiLPA  Rp.  85,4  Miliar  akan  mengurangi  derajat kapasitas  APBD    2009  dalam  memelihara  stabilitas  fundamental perekonomian daerah.

## Rekomendasi:
(1) Hasil pembahasan LPJ APBD 2009 ini hendaknya menjadi bahan evaluasi kinerja setiap SKPD dalam  pengelolaan anggaran bersama Kepala Daerah untuk  meningkatkan  tingkat  akuntabilitas  kinerja  pelaksana  kebijakan anggaran.
(2) DPRD  agar  mampu  meningkatkan  derajat  pengawasan  pengelolaan keuangan daerah sehingga dicapai optimalisasi dari fungsi-fungsi  APBD.
(3) Mendorong  berfungsinya  pengendalian  pengelolaan  keuangan  internal Pemkot Madiun dengan mengoptimalkan kinerja Inspektorat Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,    P.    H.  2007.    Hubungan    Antara    Pertumbuhan    Ekonomi    Daerah,    Belanja Pembangunan    dan    Pendapatan    Asli    Daerah    (Studi    pada    Kabupaten  dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
Brata, A. G. 2004. Komposisi Pnerimaan Sektor Publik dan Perttumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Helfert, E. 2000. Teknikanalisa Keuangan. Jakarta: Erlangga.
Gaspersz,  V.  dan  Foenay,  E.
2003.    Kinerja    Pendapatan    Ekonomi    Rakyat Dan Produktivitas  Tenaga  Kerja  Di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Jurnal
Ekonomi Rakyat. Th. II - No. 8 - Nopember 2003.
Halim, A. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Haryati,  S.    2006.  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Daerah  Sebelum  dan  Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman. Universitas Islam Indonesia.
Yogyakarta.
Indriantoro,  N  &  Bambang  S.  2002.  Metodologi  Penelitian  Bisnis  untuk  Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
Kuncoro, M. 1997. Ekonomi Pembangunan : Teori, masalah-masalah dan kebijakan. Yogyakarta : UPP YKPN.
Kuncoro, M. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo.  2002.  Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Yogyakarta:  Andi Ibrahim, M. J. 1991. Prospek Otonomi Daerah. Semarang: Dahara Prize.
Munawir, S. 1995. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty. Nataluddin.  2001.  Potensi  dana  perimbangan  pada  pemerintahan  daerah  di  Propinsi
Jambi, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP YKPN.
Nirzawan. 2001,  Tinjauan  umum  terhadap  sistem  pengelolaan  Keuangan Daerah di Bengkulu      Utara,      Manajemen      Keuangan      Daerah.  Yogyakarta  :
UPP YKPN.
Samiadji, B. T. 2007. Metoda Menilai Daerah tertinggal [On line]
http://www.mailarchive.com/referensi@yahoogroups.com/msg01026.html

## TELAAH KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN KOTA MADIUN
Setiaji, W. & Adi, P. H. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah  :  Apakah  Mengalami  Pergeseran?.  Simposium  Nasional  Akuntansi  X. Makassar.
Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik. Yogyakarta: Andi.
Republik  Indonesia.    2001.  Peraturan  Pemerintah  Nomor    65  Tahun    2001  tentang Pajak Daerah.
Republik  Indonesia.    2001.  Peraturan  Pemerintah  Nomor    66  Tahun    2001  tentang Retribusi Daerah.
Republik  Indonesia. 2000.  Peraturan  Pemerintah  Nomor    58  Tahun    2005  tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia.  2004.  Undang-Undang  RepublikIndonesia  Nomor  32  Tahun 2004   tentang Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia. 2004. Undang-UndangRipublik  Indonesia  Nomor  33  Tahun 2004   tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
Widjaja. 1998. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Widodo. 2001.  Analisa   Rasio  Keuangan   pada  APBD       Boyolali,   Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
Wulandari, A. 2001. Kemampuan     Keuangan     Daerah.     Jurnal   Kebijakan   dan Adminislrasi  Publik  Vol  5  No.  2  November  Yuliati.  2001.  Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapai Otonomi
Daerah,
Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.