e-ISSN: 2686-5238, p-ISSN 2686-4916 DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2 Received: 10 Oktober 2022, Revised: 14 November 2022, Publish: 23 November 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud pada Pengadaan Barang dan Jasa: Sistem Pengendalian Internal, E- Procurement, Sistem dan Prosedur

## Dadang Supriyanto
Mahasiswa Politeknik STIA LAN, Indonesia email : dadangs.83@gmail.com

## *Corresponding Author: Dadang Supriyanto
Abstrak: Ada banyak faktor yang dapat memicu terjadinya kecurangan atau fraud khususnya pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  di  instansi  pemerintah,  faktor  yang  pertama  adalah Sistem  Pengendalian  Internal.  Pelaksanaan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 merupakan bentuk salah satu upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan  kinerja,  dengan  diterapkannya sistem  pengendalian  intern  ini  diharapkan  dapat  mengurangi  segala  bentuk fraud (kecurangan)  atau  bahkan  kecurangan  yang  mungkin  akan  terjadi  dalam  mendukung efektifitas  kerja  pemerintah  dalam  mencapai  tujuannya.  Faktor  yang  lain  yaitu  pengadaan secara  elektronik  ( e-procurement ).  Telah  banyak  penelitian  sebelumnya  yang  menunjukkan bahwa e-procurement berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan  kecurangan.  Selain  itu, Sistem  dan  Prosedur  juga  merupakan  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya fraud karena sistem  merupakan  arah  serta  tujuan,  sedangkan  prosedur  merupakan  serangkaian  langkah yang  harus  dijalankan  dalam  rangka  memulai,  melaksanakan,  mengendalikan  dan menyelesaikan suatu kegiatan.
Kata Kunci: Fraud , Sistem Pengendalian Intern, E-Procurement , Sistem dan Prosedur

## PENDAHULUAN
Semakin berkembangnya perekonomian indonesia tak lepas dari besarnya pelayanan yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam  mengatasi  permasalahan  dan  tuntutan  masyarakat terhadap  pelayanan  yang  berkualitas.  Besarnya  pelayanan  tersebut  tentunya  diperlukan fasilitas pendukung yang besar pula, dan hampir sebagian besar fasilitas pendukung tersebut dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan. Namun sayangnya pelaksanaan pengadaan baik barang/jasa khususnya di Indonesia masih belum maksimal karena masih ditemukan banyak sekali penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi, dan yang paling sering ditemukan adalah masih maraknya kasus korupsi.
Kecurangan  atau  dalam  bahasa  audit  disebut  dengan fraud merupakan  suatu  bahaya besar  yang  mengancam  sektor  privat  maupun  sektor  publik.  Pada  sektor  publik, fraud
umumnya  terjadi  seperti  dalam  bentuk  kebocoran  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN).  Sedangkan  pada  sektor  privat,  hampir  sama  dengan  pada  sektor  publik, kecurangan  terjadi  pada  ketidaktepatan  dalam  membelanjakan  sumber  pendanaan. Berdasarkan pendapat dari Institut Akuntan Publik Indonesia, Fraud atau kecurangan adalah suatu  tindakan  yang  disengaja  oleh  satu  individu  atau  lebih  dalam  manajemen  atau  pihak yang  bertanggungjawab  atas  tata  kelola,  karyawan,  dan  pihak  ketiga  yang  melibatkan penggunaan  tipu  muslihat  untuk  memperoleh  satu  keuntungan  secara  tidak  adil  atau melanggar hukum.
Kesempatan  dalam  melakukan  tindak  kecurangan  biasanya  disebabkan  antara  lain oleh  lemahnya  Sistem  Pengendalian  Internal  dan  ketidakdisiplinan.  Kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimasudkan untuk  mengambil harta atau hak orang atau pihak lain (Arens, 2008).
Tindakan  Fraud  banyak  terjadi  pada  pelaksanaan  pengadaan  Barang/Jasa.  Penerapan pengadaan  barang/jasa  pemerintah  di  Indonesia  dianggap  masih  belum  berhasil  karena beberapa  penyimpangan  dan  pelanggaran.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  statistik  tindak korupsi  yang  dibuat  oleh  KPK  dari  tahun  2004-2020.  Jumlah  total  kasus  korupsi  dalam bidang  pengadaan  barang/jasa  di  Indonesia  adalah  yang  tertinggi  kedua,  yaitu  20,8%  dari seluruh  kasus  korupsi  menurut  jenis  kasusnya.  Kasus fraud tersebut  memiliki  dampak  yang sangat  merugikan  bagi  negara  dan  kualitas  kehidupan  masyarakat  serta  berpengaruh  pada turunnya kualitas laporan keuangan pemerintah.
Timbul  pertanyaan  terkait  ( Fraud )  kecurangan,  yaitu  mengapa  hal  tersebut  masih terus terjadi? Jawaban sederhananya adalah kebutuhan, keserakahan dan peluang adalah akar dan penyebab utama korupsi. Seperti yang diungkapkan corruption (fraud) by need, by greed and by opportunity (Kotta T.M, 2010).
Secara  rinci  tujuan  dari  penulisan Literature  Review  Paper ini  adalah  untuk mengetahui  pengaruh  atau  hubungan  antara  variable  eksogen  (X 1 )  Sistem  Pengendalian Internal, (X 2 ) E-Procurement , (X 3 ) Sistem dan Prosedur, (Y) Kecenderungan Kecurangan. Artikel  ini  khusus  membahas  faktor  Sistem  Pengendalian  Internal, E-Procurement , Sistem  dan  Prosedur  (X 1 ,  X 2 ,  &  X 3 )  yang  memengaruhi  perilaku  kecurangan  (Y). Literatur Revie w  paper  ini  mungkin  tidak  membahas  semua  faktor  yang  memengaruhi  nilai-nilai kedisiplinan  namun Literatur  Review paper  ini  hanya  membahas  sebagian  kecil  saja  yang akan dikaji dan di review .
Berdasarkan latar belakang akan dirumuskan masalah yang akan dibahas pada artikel literature review agar  lebih  fokus  pada  kajian  pustaka  dan  hasil  serta  pembahasan  nanti, yaitu:
1) Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
2) Apakah e-procurement berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
3) Apakah sistem dan prosedur berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?

## KAJIAN PUSTAKA

## Perilaku Kecurangan (Y)
Menurut  Karyono  (2013:4-5)  kecurangan  atau fraud mengandung  arti  suatu penyimpangan dan pelanggaran hukum untuk suatu tujuan yang dapat merugikan pihak lain. Kecurangan  terjadi  sebagai  akibat  dari  situasi  atau  peluang  yang  mendorong  pelaku  untuk melakukan fraud .  Kecurangan  ini  perlu  dicegah  agar  tidak  merugikan  orang  lain  atau  suatu organisasi.  Oleh  karena  itu,  harus  ada  upaya-upaya  yang  perlu  dilakukan  untuk  mencegah terjadinya kecurangan tersebut.
The  Association  of  Certified  Fraud  Examiners (ACFE)  mendefinisikan  kecurangan sebagai  perbuatan-perbuatan  yang  melawan  hukum  yang  dilakukan  dengan  sengaja  untuk tujuan  tertentu  (manipulasi  atau  memberikan  laporan  keliru  terhadap  pihak  lain)  dilakukan
orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  merugikan  pihak  lain.  Sedangkan menurut  (Kuntadi,  2015:13)  kecurangan  merupakan  tindakan  yang  dirancang  sebelumnya untuk  mengelabui/menipu/memanipulasi  pihak  lain  sehingga  mengakibatkan  pihak  lain menderita  kerugian  dan  pelaku  kecurangan  memperoleh  keuntungan  keuangan  baik  secara langsung maupun tidak langsung.
Fraud yang  sering  ditemukan  pada lingkungan  sektor  publik  yaitu  korupsi (corruption), penyalahgunaan  aset (asset  misappropriation ),  maupun  pernyataan  palsu  atau salah pernyataan (fraudulent statements). Fraud tersebut juga diklasifikasikan sebagai tindak pidana  korupsi.  Dengan  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menyatakan  bahwa  perbuatan  curang  dan perbuatan  yang  merugikan  keuangan  negara  ialah  satu  diantara  jenis-jenis  tindak  pidana korupsi.
Berdasarkan  data Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) tercatat  telah  menangani 1.194  kasus  tindak  pidana korupsi sejak  2004  hingga  2021.  Jika  dikategorikan  berdasarkan jenis perkara, pengadaan barang dan jasa merupakan tindak pidana korupsi terbanyak kedua ditangani KPK yakni dengan 266 kasus.
Menurut (Kuntadi, 2015:27), ada tiga kondisi yang mendorong terjadinya kecurangan: A)  Kesempatan,  yaitu  situasi  yang  membuka  kesempatan  bagi  manajemen  atau  pegawai untuk  melakukan  kecurangan.  B) Insentif/tekanan,  yaitu  manajemen  atau  pegawai  lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. C) Rasionalisasi/Pembenaran, yaitu  ada  sikap,  karakter,  atau  serangkaian  nilai-nilai  etis  yang  membolehkan  manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur atau berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur.

## Sistem Pengendalian Internal (X 1 )
Pengendalian internal sangat diperlukan dalam menjalankan suatu organisasi terutama perusahaan  tak  terkecuali  instansi  pemerintah,  baik  instansi  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah.  Tujuannya  adalah  agar  semua  kegiatan  yang  dilakukan  dapat  berjalan dengan baik dan dapat mencegah atau meminimalkan terjadinya kecurangan.
Menurut  Mulyadi  dan  Puradiredja  (1998),  Sistem  Pengendalian  Internal  merupakan upaya  yang  dilaksanakan  untuk  memberikan  kepercayaan  terkait  capaian  ketaatan  kepada aturan,  efisiensi  kegiatan,  serta  kehandalan  laporan  keuangan.  Pengendalian  yang  tidak efektif dalam suatu organisasi dapat memberi celah adanya niat untuk melakukan kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi. Ketidak-efektifan pengendalian internal mempermudah  pegawai  dalam  melakukan  penyimpangan-penyimpangan  dalam  rangka memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, sehingga ketidak-efektifan pengendalian internal dalam suatu organisasi menjadi penting untuk diperhatikan berkaitan dengan adanya tindakan fraud dalam organisasi tersebut.
Sistem  pengendalian  internal  menurut  IAPI  (2011:319.2)  sebagai  suatu  proses  yang dijalankan  oleh  dewan  komisaris,  manajemen  dan  entitas  lain  yang  didesain  untuk memberikan  keyakinan  memadai  tentang  pencapaian  dalam  keandalan  pelaporan  keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Sedangkan  berdasarkan  aturan  kebijakan  PP  60  Tahun  2008,  sistem  pengendalian internal  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  manajemen  dan  seluruh karyawan  untuk  memberikan  keyakinan  yang  wajar  dalam  mencapai  tujuan  perusahaan dengan  unsur-unsurnya  sebagai  berikut  :  Lingkungan  Pengendalian (Control  Environment); Penilaian  risiko  ( Risk  Assessment );  Kegiatan  Pengendalian;  Informasi  dan  komunikasi; Pemantauan Pengendalian Internal
Berdasarkan pengertian sistem pengendalian intenal  menurut para ahli dan kebijakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dibuat  untuk  memberikan  jaminan  keamanan  bagi  unsur-unsur  yang  ada  di  dalam  suatu entitas atau organisasi.

## E-procurement (X 2 )
Pengadaan dimaksudkan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau  jasa  yang  dibutuhkan,  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  barang  atau  jasa  di organisasinya yang digunakan sebagai salah satu bentuk pelayanan masyarakat. Menurut Sari (Weele,  2010)  menjelaskan  bahwa  pengadaan  barang  atau  jasa  yang  dilakukan  oleh perusahaan  maupun  sektor  publik  harus  menguntungkan  yaitu  bahwa  barang/jasa  tersebut sesuai  dan  diperoleh  dengan  biaya  terbaik  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembeli  dalam  hal kualitas dan kuantitas, waktu dan lokasi. Perusahaan dan badan publik sering mendefinisikan proses  yang  dimaksudkan  untuk  mempromosikan  persaingan  yang  adil  dan  terbuka  untuk bisnis mereka sambil meminimalkan penipuan atau kecurangan ( fraud ) serta kolusi.
Menurut  Setyadiharja  (Mutiarin  dan  Zainuddin,  2014)  berpendapat  bahwa E- Procurement merupakan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dimana sistem ini  berusaha  mengatur  transaksi  bisnis  melalui  komputer  dan  proses  pengadaan  barang  dan jasa  dilakukan  secara  online.  Sedangkan  tujuan  dari E-Procurement menurut  Ilham  (The Asian  Development  Bank,  2004)  menjelaskan  yakni  1). Governance dengan  peningkatan transparansi  dan  akuntabilitas;  2). Effectiveness meliputi  efisiensi  dan value  for  money; 3). Balance  Development melalui competitiveness , business  development, dan regional development.
Sedangkan  berdasarkan  Perpres  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan  Barang/Jasa  yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sistem dan Prosedur (X 3 )
Sistem  dan  prosedur  pengadaan  barang/jasa  juga  mempengaruhi  kesuksesan pengadaan barang dan jasa dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, sistem dan prosedur pengadaan  barang/jasa  yang  baik  dapat  menurunkan  kemungkinan  terjadinya  kecurangan pengadaan barang/jasa (Ramadhan et al., 2019). Hal tersebut senada dengan Yanavia (2014) yang menyatakan bahwa prosedur pengadaan barang/jasa yang baik dapat mengurangi fraud pengadaan barang dan jasa.
Sedangkan  menurut  Jourdain  dan  Balgobin  (2003)  sebagaimana  dikutip  Jatiningtyas dan  Endang  (2011)  berpendapat  bahwa  sistem  dan  prosedur  pengadaan  barang/jasa pemerintah  yang  baik  memiliki  beberapa  karakteristik  antara  lain  : transparency,  economy, efficiency and timeliness, fairness and equity. Selain itu, sistem dan prosedur pengadaan juga harus  memiliki  mekanisme feedback sehingga  memungkinkan  upaya  perbaikan  dan penyempurnaan  yang  diperlukan.  Mekanisme complaint juga  perlu  diciptakan  untuk memperkuat  upaya  untuk  dipatuhinya  ketentuan  yang  digariskan.  World  Bank  (2001) mengungkapkan  bahwa  salah  satu  penyebab  belum  berfungsinya  sistem  pengadaan barang/jasa  di  Indonesia  secara  baik  adalah  tidak  adanya  tindak  lanjut  terhadap  berbagai protes  dalam  proses  pengadaan,  dan  tidak  adanya  pemantauan  yang  sistematik  terhadap kepatuhan atas peraturan dan prosedur pengadaan.
Kajian  Pustaka  dalam  suatu  pengaturan  karya  tulis  ilmiah  dapat  diartikan  sebagai penegasan  terhadap  keterbatasan  karya  ilmiah.  Intisari  dalam  bagian  ini  dimuat  secara lengkap di keyword di  bagian abstrak. Karena itu, persiapan karya tulis  apa pun diwajibkan membuat studi literatur.

## Penelitian Terdahulu
Berikut ini adalah penelitian terdahulu terkait dengan penelitian Sistem Pengendalian Internal (X 1 ), E-procurement (X 2 ), dan Sistem dan Prosedur (X 3 ) yang mempengaruhi Fraud (Kecurangan)  (Y) yang tergambar:
Tabel 1: Penelitian Terdahulu No Author (Tahun) Hasil Riset Terdahulu Persamaan dengan Artikel ini Perbedaan dengan Artikel ini 1 Francesco & Hastuti (2022) Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengadaan elektronik dan sistem pengendalian internal pemerintah berdampak positif dan signifikan terhadap pencegahan penipuan Sistem  Pengendalian Internal dan Pengadaan Secara Elektronik ( e- procurement ) berpengaruh terhadap Fraud (Perilaku Kecurangan) Penelitian sebelumnya  tidak menjadikan  sistem dan prosedur sebagai variabel penelitian 2 Yusni (2022) Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa implementasi e-procurement berpengaruh terhadap pencegahan fraud, komitmen organisasi berpengaruh terhadap  pencegahan fraud ,  sistem internal  pemerintah  memoderasi e- procurement dan  komitmen  organisasi terhadap  pencegahan  fraud  pengadaan barang/jasa pemerintah implementasi e- procurement dan Sistem  Pengendalian Internal dalam memoderasinya berpengaruh terhadap Fraud (Perilaku Kecurangan) Penelitian sebelumnya  tidak menjadikan  sistem dan prosedur sebagai variabel penelitian. 3 Sopiyan, et.all (2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa e- procurement dan  sistem  pengendalian intern pemerintah secara simultan berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pengadaan barang/ jasa Sistem  Pengendalian Internal dan implementasi e- procurement dilakukan secara simultan berpengaruh terhadap Fraud (Perilaku Kecurangan) Penelitian sebelumnya  tidak menjadikan  sistem dan prosedur sebagai variabel penelitian, kemudian  Sistem Pengendalian Internal dan e- procurement sebagai variabel tersendiri (parsial) 4 Siswanto & Budiwitjaksono (2021) Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa parameter  kualitas  panitia  pengadaan berpengaruh  terhadap fraud dalam pengadaan  barang  /  jasa.  Kualitas penyedia pengadaan mempengaruhi fraud dalam  pengadaan  barang/jasa. Sistem dan prosedur dapat mempengaruhi fraud dalam  pengadaan barang/jasa Sistem  dan  Prosedur berpengaruh terhadap Fraud Penelitian sebelumnya  tidak menjadikan  Sistem Pengendalian Internal dan e- procurement sebagai variabel penelitian 5 Bimawan (2021) Hasil  penelitian  ini  adalah  Etika pengadaan barang dan jasa berpengaruh negatif signifikan terhadap fraud pengadaan  barang  dan  jasa..  Prosedur kerja  pengadaan  barang  dan  jasa berpengaruh  negatif  terhadap fraud pengadaan  barang  dan  jasa.  Semakin tinggi tingkat prosedur kerja pengadaan
Sistem  dan  Prosedur berpengaruh terhadap Fraud Penelitian sebelumnya  tidak menjadikan  Sistem Pengendalian Internal dan e- procurement sebagai variabel penelitian
barang dan jasa maka akan menurunkan fraud pengadaan  barang  dan  jasa. Kualitas  penyedia  barang  dan  jasa berpengaruh negatif signifikan terhadap fraud pengadaan  barang  dan  jasa.
Mereka  beranggapan  semua  hal  yang terjadi  dalam  proses  pemilihan  supplier di  luar  kendali  mereka,  dan  orang  yang mengendalikan  adalah  atasan,  sehingga penurunan kualitas penyedia barang dan jasa,  akan  meningkatkan fraud dalam pengadaan  barang  dan  jasa.  Informasi kebutuhan barang dan jasa berpengaruh negative  signifikan  terhadap fraud pengadaan  barang  dan  jasa.  Semakin banyak  pihak  yang  terlibat  maka  akan menurunkan  fraud  pengadaan  barang dan  jasa.  Hal  ini  akan  memudahkan para pegawai bagian pembelian mendapat  penilaian  kinerja  yang  baik dari perusahaan 6 Wardhani, Pratami, & Pratama (2021) Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa variable e-procurement terbukti memiliki  pengaruh  yang  signfikan positif  terhadap  pencegahan  fraud pengadaan  barang  dan  jasa.  Variable relegiusitas  terbukti  memiliki  pengaruh yang signfikan positif terhadap pencegahan  fraud  pengadaan  barang dan  jasa.  Variable  sistem  pengendalian internal  terbukti  memiliki  pengaruh yang signfikan positif terhadap pencegahan  fraud  pengadaan  barang dan jasa Sistem  Pengendalian Internal dan implementasi e- procurement berpengaruh terhadap Fraud (Perilaku Kecurangan) Penelitian sebelumnya  tidak menjadikan  sistem dan prosedur sebagai variabel penelitian 7 Hambani, et.all (2020) Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan bahwa budaya organisasi,
e- procurement,  whistleblowing  system, dan  pengendalian  interal  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam proses pengadaan  barang/jasa  baik  secara parsial maupun secara simultan Sistem  Pengendalian Internal dan implementasi e- procurement berpengaruh terhadap Fraud (Perilaku Kecurangan) Penelitian sebelumnya  tidak menjadikan  sistem dan prosedur sebagai variabel penelitian 8 Setiawan, Sujana, & Wahyuni (2020) Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kualitas  panitia,  sistem  dan  prosedur, etika,  lingkungan,  dan  penilaian  resiko pengadaan  barang/jasa  secara  parsial berpengaruh negatif terhadap procurement  fraud,  dan  secara  simultan berpengaruh signifikan terhadap procurement fraud Sistem  dan  Prosedur berpengaruh terhadap Fraud Penelitian sebelumnya  tidak menjadikan  Sistem Pengendalian Internal dan e- procurement sebagai variabel penelitian
9 Larasati (2019) Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Peran Pengendallian Internal, Whistleblowing  System  dan  Good Governance baik secara parsial maupun simultan terhadap Pencegahan Fraud Sistem  Pengendalian Internal  berpengaruh terhadap Fraud (Perilaku Kecurangan) Penelitian sebelumnya  tidak menjadikan e- procurement, sistem dan prosedur sebagai variabel penelitian 10 Akbar, Rosidi, & Andayani (2019) Hasil  menunjukkan  beberapa  temuan, pertama  implementasi  e-procurement berpengaruh terhadap pencegahan fraud.  Kedua,  sistem  pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap  pencegahan  fraud.  Temuan ketiga dan keempat menunjukkan bahwa budaya etis organisasi terdukung sebagai variabel moderasi Sistem  Pengendalian Internal dan implementasi e- procurement berpengaruh terhadap Fraud (Perilaku Kecurangan) Penelitian sebelumnya  tidak menjadikan  sistem dan prosedur sebagai variabel penelitian

## METODE PENELITIAN
Artikel  ilmiah  ini  ditulis  menggunakan  metode  kualitatif  dan  studi  literatur  atau Library Research . Mengkaji buku-buku literatur sesuai dengan teori yang di bahas khususnya di  bidang  Keuangan  Negara.  Penulisan  artikel  ilmiah  ini  juga  menganalisis  artikel-artikel ilmiah yang bereputasi maupun yang belum bereputasi dan di citasi bersumber dari Mendeley dan Scholar Google.
Kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis dalam  penelitian  kualitatif.  Artinya  harus  digunakan  secara  induktif  sehingga  tidak mengarahkan  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peneliti.  Salah  satu  alasan  utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif (Ali & Limakrisna, 2013).
Selanjutnya  dibahas  secara  mendalam  pada  bagian  yang  berjudul  ”Pustaka  Terkait” ( Related  Literature )  atau  kajian  pustaka  ( Review  of  Literature ),  sebagai  dasar  perumusan hipotesis  dan  selanjutnya  akan  menjadi  dasar  untuk  melakukan  perbandingan  dengan  hasil atau temuan-temuan  yang terungkap dalam penelitian (Ali & Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  kajian  teori  dan  penelitian  terdahulu  yang  relevan  maka  pembahasan artikel literature review ini dalam konsentrasi Manajemen Keuangan Negara adalah:

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)
Francesco & Hastuti (2022) melaksanakan penelitian tentang Pengaruh Penerapan E- Procurement dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  Terhadap  Pencegahan Fraud Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (Survei  pada  Pejabat  Pengadaan  di  Kota  Cimahi). Penelitian  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  kausalitas. Hasilnya
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap  Pencegahan  kecurangan  ( Fraud )  pengadaan  barang  dan  jasa  Pemerintah  Kota Cimahi.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah yang baik mampu mencegah atau mengurangi terjadinya fraud .
Pendapat tersebut dikuatkan oleh Yusni (2022) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Implementasi E-Procurement dan  Komitmen  Organisasi  Terhadap  Pencegahan  Fraud Pengadaan  Barang/Jasa  Dengan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  Sebagai  Variabel Moderasi.  Penelitian  tersebut  dilakukan  dengan  pendekatan  kuantitatif,  dan  hasilnya menunjukkan  bahwa  Sistem  pengendalian  internal  pemerintah  dapat  memoderasi  dengan
memperkuat  hubungan  antara  implementasi e-procurement terhadap  pencegahan fraud pengadaan barang/jasa pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
Begitu  juga  dengan  Sopiyan,  et.all  (2021)  terkait  pengaruh  efektivitas  pencegahan fraud pengadaan  barang/jasa  pada  organisasi  pemerintah  daerah  kota  Palembang.  Dalam penelitian  tersebut  disimpulkan  bahwa  secara  parsial  maupun  simultan  atau  bersama-sama, Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Palembang.
Sedangkan  Wardhani,  Pratami,  &  Pratama  (2021)  menyimpulkan  bahwa  Sistem pengendalian  internal  yang  dilaksanakan  dapat  dicegah  dengan  tepat,  karena  pengendalian internal  dapat  membuat  proses  operasional  menjadi  efektif  dan  efisien,  pelaporan  keuangan yang dapat diandalkan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil  penelitian  membuktikan  jika  sistem  pengendalian  internal  memiliki  pengaruh  yang signifikan positif terhadap pencegahan fraud.
Kemudian  Hambani,  et.all  (2020)  dalam  hasil  penelitiannya  menambahkan  bahwa terdapat  hubungan  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara  pengendalian  internal  dengan pencegahan fraud didalam  proses  pengadaan  barang/jasa.  Sehingga  bentuk  pengendalian dalam  sebuah  organisasi  dapat  berpengaruh  terhadap  budaya  dalam  suatu  organisasi. Dan Larasati  (2019)  juga  menjelaskan  Peran  Pengendalian  Internal  berpengaruh  signifikan terhadap  Pencegahan Fraud ,  hal  ini  terbukti  bahwa  hasil  penelitian  mendukung  teori  dan hasil  penelitian  juga  membuktikan  fenomena  yang  terjadi.  Kemudian  disimpulkan  bahwa semakin baik pengendalian internal maka dapat meningkatkan pencegahan fraud . Begitu pula Akbar,  Rosidi,  &  Andayani  (2019)  juga  senada  mengenai  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah (SPIP) yang memiliki peran dalam mengatasi berbagai kecurangan ( Fraud ) pada proses pengadaan.

## Pengaruh E-Procurement Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)
Pada  variabel E-Procurement Francesco  &  Hastuti  (2022)  menyimpulkan  bahwa E- Procurement terbukti mempunyai pengaruh dengan arah yang positif dan signifikan terhadap Pencegahan  kecurangan  pengadaan  barang/jasa  Pemerintah  Kota  Cimahi.  Penerapan E- Procurement yang  semakin  baik  di  Kota  Cimahi  mampu  meningkatkan  pencegahan kecurangan  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  dikarenakan  penggunaan  teknologi  informasi dalam  pengadaan  sendiri  dapat  mengurangi  intensitas  pertemuan  antara  Pejabat  Pengadaan dengan  pihak  pemasok.  Begitu  pula  Yusni  (2022)  juga  menyimpulkan  bahwa  Implementasi e-procurement berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud pengadaan  barang/jasa  pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
Hal  tersebut  juga  diungkapkan  Sopiyan,  et.all  (2021)  yang  menyimpulkan  bahwa E- Procurement berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Efektivitas  Pencegahan Fraud Pengadaan  Barang  dan  Jasa  di  Kota  Palembang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik diterapkannya  pengadaan  secara  elektronik (E-Procurement) di  lingkungan  pemerintah khususnya  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Kota  Palembang  diharapkan  dapat mencegah terjadi fraud pada pengadaan barang dan jasa.
Wardhani,  Pratami,  &  Pratama  (2021)  menyebutkan  bahwa E-procurement merupakan  variabel  yang  berdampak  positif  terhadap  pencegahan  terjadinya  kecurangan. Dari  hasil  ini  maka  pemerintah  dalam  hal  ini  ULP  dapat  memanfaatkan  sistem E- procurement dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  karena  dapat  mencegah  terjadinya kecurangan.
Sedangkan Hambani, et.all (2020) Dari hasil uji parsial e-procurement, menunjukkan bahwa adanya hubungan pengaruh yang signifikan antara e-procurement dengan pencegahan fraud dalam  proses  pengadaan  barang/jasa.  Pendapat-pendapat  tersebut  dikuatkan  juga  oleh
Akbar, Rosidi, & Andayani (2019) e-procurement memiliki peran dalam mengatasi berbagai kecurangan ( Fraud ) pada proses pengadaan

## Pengaruh Sistem dan Prosedur Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)
Siswanto,  &  Budiwitjaksono (2021) dalam penelitiannya mengenai  Analisis  faktor  – faktor  yang  mempengaruhi fraud di  bidang  pengadaan  barang/jasa.  Dalam  hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa  sistem  dan  prosedur  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa berpengaruh  terhadap fraud .  Selain  itu,  ketentuan  dan  prosedur  pengadaan  barang/jasa berpengaruh  terhadap  keberhasilan  suatu  sistem  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Hal tersebut senada dengan Bimawan (2021) yang menyimpulkan bahwa sistem dan prosedur  kerja  pengadaan  barang  dan  jasa  berpengaruh  negatif  terhadap fraud pengadaan barang dan jasa. Maksudnya adalah semakin tinggi/ banyak tingkat prosedur kerja pengadaan barang dan jasa maka akan menurunkan fraud pengadaan barang dan jasa.
Begitu  pula  dengan  Setiawan,  Sujana,  &  Wahyuni  (2020)  walaupun  sedikit  berbeda namun  menyimpulkan  bahwa  ada  pengaruh  negatif  secara  parsial  dari  variabel  kualitas panitia, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, lingkungan, dan  penilaian  resio  terhadap Procurement  Fraud .  Hal  ini  berarti  apabila  kualitas  panitia, sistem  dan  prosedur  pengadaan  barang/jasa,  etika  pengadaan  barang/jasa,  lingkungan,  dan penilaian  resio  semakin  tinggi/  baik  maka  mengakibatkan  mengurangi  (meminimalisasi) terjadinya fraud. Selain  itu  berdasarkan  hasil  penelitian  secara  simultan,  ditemukan  bahwa kualitas  panitia  pengadaan,  sistem  dan  prosedur  pengadaan  barang,  etika  pengadaan barang/jasa,  lingkungan  pengadaan  barang/jasa  dan  penilaian  risiko  berpengaruh  signifikan terhadap fraud pengadaan barang/jasa.

## Conseptual Framework
Berdasarkan rumusan masalah penulisan artikel ini dan kajian studi literature review baik dari buku dan artikel yang relevan, maka di peroleh kerangka artikel ini seperti dibawah ini.
Gambar 1. Conseptual Framework
Berdasarkan kajian teori dan review hasil dari artikel yang relevan serta gambar dari conceptual   framework,  maka:  Sistem  Pengendalian  Internal, E-Procuremen t,  Sistem  dan Prosedur berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan ( Fraud ).
Selain  dari  tiga  variabel  eksogen  ini  yang  memengaruhi  Pencegahan  Kecurangan ( Fraud ), masih banyak variabel lain yang memengaruhi diantaranya adalah:
1) Komitmen Organisasi: (Yusni, 2022)
2) Budaya Organisasi: (Hambani, et.all, 2020), (Hambani, et.all, 2020) Sistem Pengendalian Internal E-Procurement Sistem dan Prosedur Fraud
3) Kualitas Panitia Pengadaan: (Siswanto, & Budiwitjaksono, 2021), (Setiawan, Sujana, & Wahyuni, 2020)
4) Kualitas Penyedia Pengadaan: (Siswanto, & Budiwitjaksono, 2021), (Bimawan, 2021)
5) Etika: (Bimawan, 2021), (Setiawan, Sujana, & Wahyuni, 2020)
6) Informasi Kebutuhan Barang/Jasa: (Bimawan, 2021)
7) Religiusitas: (Wardhani, Pratami, & Pratama, 2021)
8) Whistleblowing System : (Hambani, et.all, 2020), (Larasati, 2019)
9) Lingkungan pengadaan barang/jasa: (Setiawan, Sujana, & Wahyuni, 2020)
10) Penilaian Risiko: (Setiawan, Sujana, & Wahyuni, 2020)
11) Good Governance : (Larasati, 2019)

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  teori  dan  pembahasan  atas  artikel  yang  relevan  dan  pembahasan  maka dapat  dirumuskan  kesimpulan  sebagai  berikut  yaitu  bahwa  Sistem  Pengendalian  Internal berpengaruh terhadap pencegahan Fraud (kecurangan), E-Procuremen t berpengaruh terhadap pencegahan Fraud (kecurangan),  serta  Sistem  dan  Prosedur  berpengaruh  terhadap Fraud (kecurangan).

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  saran  pada  artikel  ini  adalah  bahwa  masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Fraud (kecurangan), selain dari Sistem Pengendalian Internal, E-Procuremen t,  dan  Sistem  dan  Prosedur  pada  semua  level  dan  organisasi  publik, oleh  karena  itu  masih  di  perlukan  kajian  yang  lebih  lanjut  untuk  mencari  faktor-faktor  lain apa  saja  yang  dapat  mempengaruhi Fraud selain  yang  varibel  yang  di  teliti  pada  arikel  ini. Faktor  lain  tersebut  seperti  Komitmen  Organisasi,  Budaya  Organisasi,  Kualitas  Panitia Pengadaan,  Kualitas  Penyedia  Pengadaan,  Etika,  Informasi  Kebutuhan  Barang/Jasa, Religiusitas, Whistleblowing  System, Lingkungan  pengadaan  barang/jasa,  Penilaian  Risiko, dan Good Governance.

## DAFTAR RUJUKAN
Akbar,  A.  G.,  Rosidi,  &  Andayani,  W.  (2019).  Pengaruh  Implementasi  E-Procurement  dan Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  terhadap  Pencegahan  Fraud  Pengadaan Barang/Jasa  dengan  Budaya  Etis  Organisasi  sebagai  Pemoderasi. Jurnal  Economia. 15(1), 69-81. https://doi.org/10.21831/ECONOMIA.V15I1.23618
Alvin  A.  Arens,  Randal  J.  Elder,  Mark  S.  Beasley  yang  dialih  bahasakan  oleh  Amir  Abadi Jusuf. 2013:433.  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud dalam SAS  99 (AU 316).
AR,  S.,  Firmansyah,  F.,  Frimaruwah,  E.,  &  Periansya,  P.  (2021).  Pengaruh  Efektivitas Pencegahan  Fraud  Pengadaan  Barang/Jasa  Pada  Organisasi  Pemerintah  Daerah  Kota Palembang. JURNAL RISET TERAPAN
AKUNTANSI , 5 (1), 63–73. https://doi.org/10.5281/zenodo.4818483
Bimawan, F. (2021). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa di Kota Semarang. Serat Acitya , 10(2), 114-123.
http://dx.doi.org/10.56444/sa.v10i2.2470
Francesco,  I.  M.,  &  Hastuti,  H.  (2022).  Pengaruh  Penerapan  E-Procurement  Dan  Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (Survei  pada  Pejabat  Pengadaan  di  Kota  Cimahi). Indonesian  Accounting Research Journal , 2 (3), 237-243. https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4126
Hambani,  Susy  &  Warizal,  Warizal  &  Kusuma,  Indra  &  Ramadianti,  Ramadianti.  (2021). ANALISIS  FAKTOR  YANG  BERPENGARUH  TERHADAP  PENCEGAHAN FRAUD DALAM  PROSES PENGADAAN BARANG/JASA (PERSEPSI PEGAWAI DINAS PEMERINTAH KOTA BOGOR). JURNAL AKUNIDA . 6. 69. 10.30997/jakd.v6i2.3569.
Jatiningtyas,  N.  2011. Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Fraud  Pengadaan Barang/Jasa  Pada  Lingkungan  Instansi  Pemerintah  Di  Wilayah  Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro
Karyono. (2013). Forensic Fraud. Yogyakarta: ANDI Katadata . (2022,Januari 10).
Retrieved September
13, 2022, from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/kpk-sudah-tangani-1194-kasus- korupsi-mayoritas-penyuapan
Kuntadi,  Cris.  2015.  SIKENCUR  (Sistem  Kendali  Kecurangan)  Menata  Birokrasi  Bebas Korupsi. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
Larasati,  Y.  S.,  &  Surtikanti,  S.  (2019).  Analisis  Faktor-faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap Pencegahan  Fraud  di  Dalam  Proses  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (Riset  Empiris  pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementrian Kelautan dan Perikanan). Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA) , 1 (1), 31- 43. https://doi.org/10.28932/jafta.v1i1.1526
Mulyadi dan Puradiredja, K. 1998. Auditing. 5th Ed. Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2010).
Ramadhan,  Muh  Syahru,  &  Arifin,  J.  (2019).  Efektivitas  Probity  Audit  Dalam  Mencegah Kecurangan  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma , 10 (3), 550–568. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.32
Sari,  E.  K.  (2019). Efisiensi  Pengadaan  Barang/Jasa  Melalui  Metode  Tender  Cepat  Di Lingkungan  Sekretariat  Jenderal  MPR  RI .  Tesis  tidak  diterbitkan.  STIA  LAN JAKARTA.
Setiawan,  Ketut  &  Sujana,  Edy  &  Wahyuni,  Made.  (2020).  FAKTOR–FAKTOR  YANG MEMPENGARUHI  PROCUREMENT  FRAUD  DI  INSTANSI  PEMERINTAHAN (Studi  Kasus  pada  Dinas-Dinas  di  Kabupaten  Buleleng).  Vokasi:  Jurnal  Riset Akuntansi. 9. 1. 10.23887/vjra.v9i1.24822.
Setyadiharja,  R.  (2017). PROCUREMENT  (Dinamika  Pengadaan  Barang/Jasa  Elektronik) . DEEPUBLISH.
Siswanto,  H.,  &  Budiwitjaksono,  B.  S.  (2021).  Analisis  factor-faktor  yang  mempengaruhi fraud  di  bidang  pengadaan  barang/jasa. Prosiding  Senapan ,  1(2),  673-682. https://doi.org/10.33005/senapan.v1i2.140
Tuanakotta. T. M. (2010). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif . Jakarta. LPFE UI
Wardhani, I. I., Pratami, A., & Pratama, I. (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud  terhadap  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  di  Unit  Layanan  Pengadaan  Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi dan Bisnis , 7(2), 126-139, 10.31289/jab.v7i2.5293 Yanavia,  L.N.  2014.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mendorong  Terjadinya  Fraud  Pengadaan Barang/Jasa Pada Instansi Pemerintah Di Propinsi Sumatera Barat. Skripsi, Universitas Negeri Padang.
Yusni,  Y.  (2022).  Pengaruh  Implementasi  E-Procurement  dan  Komitmen  Organisasi Terhadap  Pencegahan  Fraud  Pengadaan  Barang/Jasa  Dengan  Sistem  Pengendalian Internal  Pemerintah  Sebagai  Variabel  Moderasi. INOBIS:  Jurnal  Inovasi  Bisnis  Dan Manajemen Indonesia , 5 (2), 138 - 148. https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i2.219