## PENANGANAN PELANGGARAN SERTA PERAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI PENCIPTA IKLIM KONDUSIF DEMOKRASI DALAM PENYELENGARAAN PEMILU
Suhendar, Riva Rachmi Kusumah Universitas Wiralodra
Email : suhendarabas_sap@yahoo.com, rivarachmikusmah@gmail.com

## ABSTRACT
Neutrality is an important capital for the State Civil Apparatus (ASN) as the government organizer.  However,  it  is  not  easy  to  realize  the  principle  called  neutrality.  There  are several factors that make it difficult for ASNs to be neutral. First, the massive amount of ASN. ASN has a good understanding of the government's governance policies, as well as the  authority  possessed  by  the  country's  civil  apparatus.  Various  regulations  related  to elections  both  in  the  handling  of  violations  and  the  state  civil  apparatus  are  indeed  well structured,  but  they  should  be  able  to  reduce  the  potential  behavior  of  the  community, election participants and election organizers, but the potential for violations in the general election  yesterday  was  large  enough  so  that  the  authors  are  interested  in  researching deeper, based on Indonesia being a state of law both the government and its people must obey and abide by  existing laws, but unfortunate law made easily by the  public is one of the regulations related to general elections, this paper focuses on the role of the state civil apparatus  in  organizing  general  elections  and  handling  election  violations  in  the Indramayu district
Keywords: Neutrality, General Elections, Election Violations.

## I. PENDAHULUAN
Kerangka  negara  demokrasi  dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Umum  (Pemilu) merupakan  momentum  yang  sangat  penting  bagi  pembentukan  pemerintahan  dan penyelenggaraan  negara  periode  berikutnya,  sebagai  negara  yang  menghelat  pesta demokrasi  dalam  wujud  pemungutan  suara  setiap  lima  tahun  sekali,  Indonesia  terus bersolek  mempercantik  diri  lebih  baik  lagi,  baik  dari  segi  sistem  penyelenggaran  pemilu, efektivitas  kinerja  penyelenggara  pemilu,  hingga  kepada  hal-hal  yang  menurut  asumsi sebagian  orang  tidak  terlalu  penting,  namun  erat  kaitannya  dengan  prinsip  dasar  pemilu yang  sangat  esensial,  Persoalan  mengenai  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam setiap penyelenggaraan Pemilu.
Sebagai  pihak  yang  dekat  dengan  penguasa  (eksekutif),  Aparatur  Sipil  Negara kerap kali dipolitisasi dan dimobilisasi oleh pemangku kepentingan yang muara utamanya, ialah  mendulang  suara  yang  siginifikan  dalam  setiap  kontestasi  baik  Pemilihan  Umum Legislatif, Presiden, maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal tersebut tidak dapat
dipungkiri menjadi bahaya laten yang jika ditengok ke belakang memiliki sejarah panjang dalam melanggengkan kekuasaan orde baru yang bercokol selama 32 tahun 1 .
Masih  tingginya  angka  pelanggaran  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  pada Pemilihan  Umum  Tahun  2019,  yaitu  sekitar  1.096  pelanggaran  hukum  terkait  netralitas ASN, TNI dan Polri saat Pemilu 2019.  Bahkan jika dirinci lebih jauh, Badan Kepegawaian Negara  (BKN)  merilis  bahwa  dari  data  Pelanggaran  terhadap  Netralitas  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  Pada  pemilu  2019  tersebut,  sekitar  99,5%  diantaranya  terjadi  di  Instansi Daerah  seperti  Pemerintah  Provinsi  sampai  dengan  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Hal tersebut,  tentunya  menjadi  Pekerjaan  Rumah  bersama  yang  tidak  dapat  dikesampingkan begitu  saja  mengingat  tugas  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  ialah  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat (public  service) sebaik-baiknya  tanpa  tersangkut  suatu  kepentingan apapun 2 .
Apabila  jajaran  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  mengedepankan  kepentingan  calon yang didukungnya, apalagi ia merupakan seorang petahana (incumbent) , maka hal tersebut menurut  hemat  penulis  dapat  menimbulkan  setidaknya  dua  efek  mengerikan,  yaitu Pertama akan  menghasilkan  Sumber  Daya  Aparatur  yang  mengesampingkan  kebutuhan masyarakat,  Ketidaknetralan  Aparatur  Sipil  Negara  yang  cenderung  fokus  terhadap kepentingan calon  yang didukungnya akan mengesampingkan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan publik.
Kedua, dengan  terindikasinya  Aparatur  Sipil  Negara  yang  tidak  netral,  dapat menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) dan sentimen politik tingkat tinggi ketika  berjalannya  roda  pemerintahan  (birokrasi)  berlangsung.  Puncaknya,  seorang  yang dianggap  tidak  mau  mendukung  berpotensi  mendapatkan  stigma dislike dari  yang bersangkutan  yang  pada  akhirnya  mendapatkan  ancaman  baik  mulai  dari  pindah  tugas (mutasi) sampai kepada intimidasi pemecatan.
Dalam penyelengaraan pemilu harus dapat dipastikan bahwa prinsip dan asas-asas pemilu  telah  dapat  dilaksanakan  secara  baik  dan  benar,  namun  dalam  setiap  tahapan
1 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 31.
2 Data  Daring  Bawaslu  RI https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-tangani-ribuan-pelanggaran-net ralitas-asn-saat-pemilu-2019 ) diakses pada tanggal 14 Februari 2020 Pukul 09:15 WIB.
penyelengaraan  pemilu,  memungkinkan  terjadinya  pelanggaran  baik  oleh  penyelenggara, peserta pemilu, maupun oleh pemilih 3 .
Pelanggaran  dapat  dilakukan  banyak  pihak  bahkan  dapat  dikatakan  semua  orang memiliki  potensi  untuk  melakukan  pelanggaran.  Pelanggaran  Pemilu  itu  sendiri  dapat didefinisikan  sebagai  perbuatan  yang  melanggar  peraturan  mengenai  Pemilihan  Umum yang  dalam  hirarki  peraturan  perundang-undangan  yang  tertinggi  selain  Undang-Undang Dasar 1945 adapun undang-undang  yang mengatur khusus terkait Pemilihan Umum yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari uraian sebagaimana telah  diuraikan  diatas  dalam  penulisan  ini  penulis  akan  mengkaji  lebih  dalam  terkait Netralitas  peran  ASN  (Aparatur  Sipil  Negara)  dan  bagaimana  mekanisme  penanganan pelanggaran  dalam  penyelengaraan  Pemilu  serentak  pada  tahun  2019  di  Kabupaten Indramayu.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  diatas  maka  penulis  mengangkat permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:
1. Bagaimana  Netralitas  ASN  dalam  Penyelengaraan  Pemilihan  Umum  serentak  pada tahun 2019 di Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana  Penanganan  Pelanggaran  Pemilu  pada  pemilu  serentak  di  Kabupaten Indramayu?

## II. METODE
Sifat  penelitian  dalam  penulisan  ini  ialah  deskriptif  yang  dilakukan  dengan pendekatan yuridis normatif, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakuakn terutama dengan teknik studi dokumen ( library research and online  research )  dengan  menginvestasikan  data  sekunder  yang  diperlukan,  baik  berupa bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier,  kemudian  melakukan  penelusuran sejarahnya  dan  singkronisasi  antar  bahan  hukum  tersebut.  Bahan  hukum  primer  yang dipergunakan  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  terutama  yang  berkaitan  dengan Pemilihan Umum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain berupa, karya ilmiah  hasil  penelitian  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  subtansi  penelitian.  Bahan hukum  tersier  yaitu  bahan-bahan  yang  menunjang  informasi  bahan  hukum  primer  dan sekunder, antara lain data dari jurnal, kamus hukum, maupun ensiklopedia.
3 Sri Hartini, “Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9. No. 3, September 2009, hlm. 9.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.  Netralitas  ASN  dalam  Penyelengaraan  Pemilihan  Umum  serentak  pada  tahun 2019 di Kabupaten Indramayu
Tolak ukur sebuah Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur, dan  Adil  (Luberjurdil)  menurut  hemat  penulis  tentunya  tidak  dapat  dilihat  secara  parsial hanya  dengan  menilai  bahwa  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  sukses  menunaikan tugasnya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)  yang  sukses  mengawasi  seluruh  tahapan,  hingga  Dewan  Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  yang  sukses  menjaga  etika,  moralitas,  harga  diri,  dan marwah  penyelenggara  pemilu  untuk  mendapatkan  kembali  kepercayaan  dari  publik (public  trust), melainkan  di  dalamnya  harus  terdapat  peran  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) yang  pro-aktif  menjaga  independensi  dan  netralitasnya  agar  tidak  menjadI  alat  untuk mempermudah tercapainya tujuan politik 4 .
Pemilihan  Umum  Tahun  2019  kemarin  meskipun  berhasil  dihelat  dengan  cukup baik,  namun  masih  menyisakan  sejumlah  persoalan  serius  salah  satunya  ialah  masih banyaknya  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  dimobilisasi,  dipolitisasi,  dan  diintervensi demi menaikkan popularitas  mereka yang berkepentingan. Kondusifitas setiap event pesta demokrasi  lima  tahunan  bertajuk  Pemilihan  Umum    tidak  hanya  dilihat  melalui  dimensi kuatnya  sinergitas  TNI-Polri,  intensifnya  peran  Bawaslu  dalam  menangani  Pelanggaran Pemilu, masifnya sosialisasi KPU kepada masyarakat untuk menekan angka golput, namun lebih  dari  itu  iklim  kondusif  demokrasi  kita  harus  tercipta  dengan  kuatnya  kesadaran penguasa  baik  di  pusat  maupun  daerah  untuk  menertibkan  para  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) untuk bersikap netral sekalipun mereka merupakan masyarakat sipil yang memiliki hak  pilih.  Spirit  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  harus  dibangun  pertama  kali  melalui mereka  yang memiliki kewenangan langsung terhadap jajaran Aparatur Sipil Negara agar kita  menegasikan kata-kata dari  Lord  Acton,  yakni Power  tends  to  corrupt,  and  absolute power  corrupts  absolutely. Apabila  dilihat  dalam  angka  Pelangaran  Pemilu  Pada  tahun 2019 di Kabupaten Indramayu terdapat 276 Pelanggaran dengan spesifikasi sebagai berikut 255  Temuan,  21  Laporan,  266  di  Registrasi,  10  tidak  diregistrasi  terbagi  kedalam  ke beberapa jenis pelangaran, diantaranya 246 Pelanggaran Administrasi Pemilihan, 1 Pidana Pemilu,  7  Pelanggaran  Kode  Etik,  11  Bukan  Pelanggaran  dan  1  Pelanggaran  Undang-
4 Marbun,  S.F, Reformasi  Hukum  Tata  Negara,  Netralitas  Pegawai  Negeri  dalam  Kehidupan  Politik  di Indonesia . Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm.12.
undang lainya, apabila dilihat dalam angka tersebut pelanggaran ASN sebagaima dimaksud dalam  uraian  di  atas  termasuk  kedalam  spesifikasi  pelanggaran  undang-undang  lainya terdapat 1 kasus yang berkaitan dengan ASN di Kabuapaten Indramayu pada pemilu 2019 lalu yang dikeluarkan putusan secara resmi oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) 5 .

## 3.2. Penagganan Pelanggaran Pada Pemilu serentak di Kabupaten Indramayu
Dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  serentak  tahun  2019  baik  Pemilihan eksekutif  Maupun  Pemilihan  Legislatif,  Pelanggaran  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  tidak hanya  didefinisikan  sebagai  suatu  Perbuatan  yang  melanggar  undang-undang  Nomor  7 Tahun  2017  saja,  akan  tetapi  Pelanggaran  Pemilihan  Umum  dapat  diartikan  suatu berbuatan yang dilakukan secara perseorangan atau bersama-sama ketika melanggar aturan yang berkaitan dengan aturan Pemilihan Umum, selanjutnya dalam pelanggaran Pemilihan Umum  ini  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga  Pelanggaran  yang  terdiri  dari,  Pelanggaran Administratif Pemilu, Pelanggaran Pidana Pemilu, dan Pelanggaran Kode Etik 6 .
Dalam  Pelasanaan  Pemilihan  Umum  pada  tahun  2019,  berdasarkan  data penanganan pelanggaran yang di tangani oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu terdapat 276 Laporan/Temuan. Dalam Temuan dan Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu ini dapat diuraikan  jumlah  Penanganan  Pelanggaran  dalam  pertahapan  dalam  Pemilihan  Umum 2019.
Dimulai  dari  tahap  Pencalonan,  Tahap  Pemutakhiran  data  Pemilih  Terdapat  24 temuan  yang  terbagi  menjadi  23  Pelanggaran  Administrasi  dan  1  Bukan  Pelanggaran, Tahapan  Pendaftaran  dan  Verifikasi  Peserta,  terdapat  1  Laporan  dan  masuk  ke  dalam bukan  Pelanggaran,  Tahapan  Peserta  Pemilu,  Tahapan  Penetapan  Kursi  dapil,  Tahapan Pencalonan Presiden, dan Legislatif terdapat 1 Temuan dan masuk ke dalam Pelanggaran Administrasi,  Tahapan  Masa  Tenang  terdapat  4  Temuan  dan  1  Laporan  dan  1  tidak diregistrasi, 4 diregistrasi, yang masuk ke dalam pelanggaran 1 Administrasi, 2 Etik dan 1 Bukan Pelanggaran, selanjutnya di tahapan Kampanye terdapat 229 Temuan, 16 Laporan, 9 Tidak di Registrasi, 236 di registrasi, 218 Pelanggaran Administratif, 1 Pidana, 7 Etik, 9 Bukan  Pelanggaran  dan  1  Pelanggaran  Undang-undang  lainya,  pada  Tahapan  Pungut Hitung terdapat 1 Temuan dan Masuk Pelanggaran Administrasi, dan ditahapan Penetapan
5 Bawaslu Kabupaten Indramayu “Dibalik Pintu Pengawasan” Bawaslu Kabupaten Indramayu, pada Pemilu serentak 2019, Indramayu. hlm. 55.
6 Kadarsih, Setiajeng, dan Sri Hartini, Makalah Netralitas Pegawai Negeri, Yogjakarta, 2005, hlm. 31.
Hasil  terdapat  4  Laporan  1  Tidak  di  registrasi  dan  3  masuk  kedalam  Pelanggaran Administrasi.
Temuan pelanggaran pemilu menurut perbawaslu nomor 7 tahun 2018 adalah hasil pengawasan  bawaslu,  bawaslu  provinsi,  dan/atau  bawaslu  kabupaten/kota,  panwaslu kecamatan,  panwaslu  kelurahan/desa,  dan  panwalu  LN  serta  pengawas  TPS  pada  setiap tahapan  penyelenggaraan  pemilu  yang  mengandung  dugaan  pelanggaran.  Dalam  tahun 2019,  Bawaslu  Kabupaten  Indramayu  telah  memproses  276  kasus  dugaan  pelanggaran, dari  jumlah  tersebut  sebanyak  255  kasus  merupakan  temuan  Panwaslu  Kecamatan  dan Bawaslu Kabupaten. Dari temuan tersebut pelanggaran Administrasi sebanyak 246 kasus, pidana 1 kasus, kode etik 7 kasus dugaan pelanggaran.
Pelanggaran-pelanggaran  tersebut  terjadi  di  setiap  tahapan  pemilu,  baik  pada tahapan pemutahiran daftar pemilih, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta, Penetapan Peserta, Penetapan Peserta Pemilu, Penetapan Kursi Dapil, Pencalonan Pileg dan Pilpres, Tahapan Kampanye,  tahapan  Pungut  Hitung,  Penetapan  Hasil,  dan  Pengucapan  Sumpah  dan  Janji yang akan diuraikan dalam tabel berikut:

## Tabel 1.1

## Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Per Tahapan

## 1) Pelanggaran Administratif Pemilu
Objek  Pelanggaran  Administratif  Pemilu,  ialah  berupa  perbuatan  atau  tindakan yang  melanggar  tata  cara,  prosedur,  atau  mekanisme  yang  berkaitan  dengan  administrasi pelaksanaan  Pemilu  dalam  setiap  tahapan  Penyelenggaraan  Pemilu.    Pelanggaran Admininistratif  Pemilu  sendiri  dapat  diartikan  secara  luas  sebagai  pelanggaran  yang meliputi  tata  cara,  prosedur,  dan  mekanisme  yang  berkaitan  dengan  administrasi
pelaksanaan Pemilu dalam setiap penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana pemilu dan penyelenggaraan kode etik Penyelenggara Pemilu.
Dalam  Proses  Penanganan  Pelanggaran  yang  ditangani  oleh  Bawaslu  Kabupaten Indramayu  terdapat  kurang  lebih  246  Pelanggaran  Administratif  Pemilu,  dari  246 pelanggaran  pemilu  240  kasus  merupakan  temuan  Panwaslu  Kecamatan  dan  Bawaslu Kabupaten  baik  yang  ditindaklanjuti  maupun  dihentikan  melalui  Pemberitahuan  tentang Status temuan yang dituangkan kedalam Form B.15.
Selanjutnya,  dari  246  temuan  Pelanggaran  Administratif  yang  ditangani  oleh Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kecamatan  dan  Bawaslu  Kabupaten  Indramayu apabila diuraikan melalui tahapan pemilihan umum pada tahun 2019 didominasi oleh 230 Pelanggaran  Administratif    Penertiban  APK  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong Praja Kabupaten Indramayu Bersama dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan 16 pelanggaran  Administratif  Pemilu  yang  ditangani  oleh  Bawaslu  Kabupaten  Indramayu Tergolong  kedalam  Pelanggaran  Administrasi  Umum,  baik  diselesaikan  melalui  Sidang Acara Cepat maupun Sidang Adjudikasi Administratif Pemilu.

## 2) Tindak Pidana Pemilu
Pidana Pemilu dapat diartikan semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan  dilaksanakan  pada  tahap  penyelenggaraan  pemilu  baik  yang  diatur  dalam  Undang- undang Pemilu maupun dalam Undang-undang Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya di  luar  tahapan  pemilu  melalui  Peradilan  Umum.  Bahwa  pada  Pelaksanaan  Pemilihan Umum 2019 Bawaslu Kabupaten Indramayu melakukan Penyelesaian Pelanggaran Pemilu sampai  dengan  adanya  Putusan  Pengadilan  yang  Ingkrah,  dengan  Nomor  Temuan 007/TM/PL/Kab/13.18/XII/2018,  yang  ditemukan  oleh  Panitia  Pemilihan  Umum Kecamatan Indramayu. Perkara Pidana Pemilu Ini tidak lepas dari kerjasama dari Anggota Gakkumdu Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Unsur Penyidik, Kepolisian Kejaksaan maupun  unsur  Bawaslu  yang  dimana  temuan  tersebut  dikaji  dan  dibahas  dalam  Rapat Sentra  Gakkumdu  I-IV,  yang  membahas  tentang  klarifikasi  terkait  saksi-saksi  maupun Pelimpahan  Temuan  tersebut  ke  pihak  Kepolisian,  yang  dilanjut  di  buka  di  Pesidangan Pemilhan Umum.
Uraian setiap pelanggaran pidana pemilu baik yang bersumber temuan dan laporan yang  terjadi  pada  saat  tahapan  pemutahiran  daftar  pemilih,  Pendaftaran  dan  Verifikasi Peserta Penetapan Peserta, Penentapan Peserta Pemilu, Penetapan Kursi Dapil, Pencalonan
Pileg  dan  Pilpres,  Tahapan  Kampanye,  tahapan  Pungut  Hitung,  Penetapan  Hasil,  dan Pengucapan  Sumpah  dan  Janji.  Dalam  Proses  Penyelesaian  Pelanggaran  Pidana  Pemilu terdapat 11 Dugaan Pelanggaran Pidana, pemilu yang terbagi kedalam Pembahasan Kajian Sentra  Gakkmdu  I  sejumlah  9  Kasus,  Pembahasan  Sentra  Gakkumdu  I  1  Kasus,  dan  1 Kasus  yang  ditetapkan  sebagai  Pelanggaran  Pidana  Pemilu  menghasilkan  putusan pengadilan yang Inkrah.

## 3) Pelanggaran Lainya (Pelanggaran Undang-undang Lainya)
Pelanggaran Undang-undang lainnya dapat didefinisikan berupa suatu Pelanggaran yang  dilakukan  oleh  Peserta  Pemilu  maupun  Penyelenggara  Pemilihan  umum  namun subtansi Pelanggaran maupun sanksi tidak diatur  dalam Undang-undang  maupun regulasi yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.
Dalam  Penanganan  Pelanggaran  Pemilihan  umum,  khususnya  di  Kabupaten Bawaslu  Kabupaten  Indramayu    menerima  satu  Temuan  yang  dilakukan  oleh  Aparatur Sipil Negara, selanjutnya Dugaan Pelanggaran Pemilu ini direkomendasikan Oleh Bawaslu Kabupaten  Indramayu  kepada  Instatnsi  yang  berwenang  menyelesaikan  sengketa  tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan nomor temuan 09/TM/PL/PPLSegeran  Kidul/JB-09.J.13/XI/2018,  dalam  Pelanggaran  Lainya  ini  tetap  di tindaklanjuti  meskipun  subtansi  pelanggaran  tidak  ada  di atur  Undang-undang  Nomor  7 tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum    namun  dilimpahkan  ke  Lembaga  lain  yang berwenang 7 .
IV. PENUTUP
1.1. Simpulan
Dari  uraian  diatas  dapatlah  dikemukakan  bahwa  beberapa  kesimpulan  antara  lain sebagaui berikut:
1. Pemilihan  Umum  Tahun  2019  kemarin  meskipun  berhasil  dihelat  dengan  cukup baik, namun masih menyisakan sejumlah persoalan serius salah satunya ialah masih banyaknya  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  dimobilisasi,  dipolitisasi,  dan diintervensi  demi  menaikkan  popularitas    mereka  yang  berkepentingan. Kondusifitas setiap event pesta demokrasi lima tahunan bertajuk Pemilihan Umum tidak hanya dilihat melalui dimensi kuatnya sinergitas TNI-Polri, intensifnya peran Penyelengara  Pemilu  seperti  Bawaslu  yang  memiliki  kewenangan  dalam
7 Dibalik Pintu Pengawasan Bawaslu Kabupaten Indramayu, pada Pemilu serentak 2019, Indramayu, hlm. 62.
menangani  Pelanggaran  Pemilu,  masifnya  sosialisasi  KPU  kepada  masyarakat untuk  menekan  angka  golput,  namun  lebih  dari  itu  iklim  kondusif  demokrasi  kita harus  tercipta  dengan  kuatnya  kesadaran  penguasa  baik  di  pusat  maupun  daerah untuk  menertibkan  para  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  untuk  bersikap  netral,  oleh karenanya  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  masih  ditemukan  Aparatur  Sipil Negara  yang  tidak  netral  dalam  penyelengaraan  pemilihan  umum,  khususnya  di Kabupaten Indramayu.
2. Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam lalu-lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara.  Jika  melihat  pada  standar  terakhir  (kepatuhan  dan  penegakan  hukum pemilu),  adalah  penting  untuk  memastikan  pelaksanaan  pemilu  yang  adil. Tingginya  angka  pelangaran  pemilu  yang  ditangani  oleh  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  Kabupaten  Indramayu,  dapat  dijadikan  tolak  ukur  bahwa kurangnya  pemahaan  masyarakat  terkait  larangan-larangan  apa  saja  yang  tidak boleh  dilakukan  pada  saat  terselengaranya  penyelengaraan  pemilu,  mulai  dari larangan  pada  tahapan-tahapan  yang  sudah  di  tetapkan  mulai  dari  Pemutakhiran data pemilih sampai dengan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

## 1.1. Saran
Memperhatikan hasil simpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :
1. Netralitas  Pegawai  Negeri  Sipil  merupakan  suatu  wacana  nasional  dalam  era reformasi ini, dilihat dari peranan Pegawai Negeri Sipil yang begitu besar sehingga sangat di perlukan pembinaan yang baik. Dimana di harapkan Pegawai Negeri Sipil tidak  lagi  menjadi  tunggangan  politik  yang  dapat  mempengaruhi  sistem  dalam bernegara.  Adanya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  aparatur  sipil negara  dapat  di  jadikan  rel  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  melaksanakan  tugas, kewajiban  dan  peranannya.  Yang  kedua  adanya  faktor-faktor  yang  dapat mempengaruhi kenetralitasan Pegawai Negeri Sipil tidak dapat di hindari. Hampir sumua  di  setiap  penyelenggaraan  pemilu  Pegawai  Negeri  Sipil  melakukan pelanggaran.  Dilihat  dari  paling  besar  pengaruhnya  yaitu  hubungan  internal terhadap  pasangan  calon  menjadi  alasan  Pegawai  Negeri  Sipil  ini  menyimpang terhadap Undang-Undang  yang  ada. Saran dari penulisan skripsi ini  yang pertama
Netralitas  di  artikan  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  mempunyai  hak  suara  untuk memilih  hanya  saja  tidak  boleh  mengikuti  kampanye  yang  di  lakukan  pasangan calon. Dengan demikian ke netralitasan Pegawai Negeri ini sangat di mungkinkan pelaksanaan pemilu dapat semakin baik.
2. Pemerintah  harus  benar-benar  mempersiapkan  perangkat  peraturan  untuk  pemilu presiden dan legislative ini agar tujuan positif pemilu serentak bisa terwujud yaitu sistem presidensial yang kuat untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien.
Penyesuaian  sistem  pemilu  serentak  dengan  sistem  lain  sangat  diperlukan  agar kelemahan  pada  pemilu  serentak  dapat  di  perbaiki  dan  menjadi  bahan  evaluasi  di pemlu  lima  tahun  kedepan,  misalnya  bagaimana  mencari  solusi  bagaimana  agar angka  pelanggaran  pemilu  bisa  berkurang,  memberikan  edukasi  terhadap masyarakat  terkait  larangan  apa  saja  yang  tidak  diperbolehkan  dilakukan  bagi peserta  maupun  penyelengara  dalam  pelakasanaan  tahapan  pemilihan  umum berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU/JURNAL
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.Jakarta: Rajawali Pers,2019 Bawaslu  Kabupaten  Indramayu  “Dibalik  Pintu  Pengawasan  Bawaslu  Kabupaten Indramayu, pada Pemilu serentak 2019”, Indramayu 2019.
Hartini, Sri “Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9. No. 3, September 2009
Marbun,  S.F.1998. Reformasi  Hukum  Tata  Negara”,  Netralitas  Pegawai  Negeri  dalam Kehidupan  Politik  di  Indonesia . Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas Islam Indonesia
Kadarsih,  Setiajeng,  dan  Sri  Hartini,  Makalah Netralitas  Pegawai  Negeri, Yogjakarta , 2005.
B. Peraturan Perundang-Undangan:
• Undang-undang Nonor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
• Undang-undang Nomr 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

## C. Sumber Lain
Data  Daring  Bawaslu  RI  https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-tangani-ribuan- pelanggaran-netralitas-asn-saat-pemilu-2019)  diakses  pada  tanggal  14 Februari 2020 Pukul 09:15 WIB