Published  : 24 Juni 2024 Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r
Attribution-NonComme rcial-No
De rivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 3, (2024), Juni: 134 - 143 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i3.4297

## KLAUSUL EKSONERASI DALAM KONTRAK: PERLINDUNGAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP HAK KONSUMEN

## Yohannes  Unggul Julius 1)
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author: johannes.unggul@gmail.com 1)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  secara  mendalam  dampak  dari  klausul  eksonerasi  dalam perjanjian  serta  untuk  mengetahui  langkah  hukum  yang  tersedia  guna  melindungi  konsumen  yang dirugikan  oleh  pelaku  usaha  akibat  dampak  negatif  klausul  tersebut.  Pem batasan  klausul  eksonerasi dalam perjanjian digunakan untuk melindungi konsumen atau pihak terkait agar kerugian yang terjadi dapat  dipertanggungjawabkan.  Meskipun  hak-hak  konsumen  telah  diatur  secara  tegas,  seringkali ditemukan pelanggaran oleh pelaku usaha yang memanfaatkan posisi konsumen, salah satunya dengan mengalihkan  tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha kepada konsumen. Oleh karena itu, setiap perjanjian baku yang mengandung klausul eksonerasi harus disertai penjelasan kepa da konsumen  mengenai  klausul  tersebut  dan  tidak  hanya  disodorkan  untuk  dibaca  dan  ditandatangani. Peran  pemerintah  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  juga  diperlukan  untuk mengawasi setiap pelaku usaha yang menerapkan perjanjian baku kepada konsumennya.

## Kata Kunci: Klausula Eksonerasi; Perjanjian Baku; Konsumen

## Abstract
This  research  aims  to  thoroughly  understand  the  impact  of  exoneration  clauses  in  an  agreement  and  to  identify  legal steps  available  to  protect  consumers  harmed  by  businesses  exploiting  the  negative  effects  of  exoneration  clauses. Limiting  exoneration  clauses  in  agreements  are  employed  to  safeguard  consumers  or  relevant  parties  so  that  their losses  can  be  held  accountable.  Despite  clearly  defined  consumer  rights,  violations  of  these  rights  are  often  found  as businesses  leverage  consumer  positions,  such  as  shifting  responsibilities  from  businesses  to  consumers.  Therefore, any  standardized  agreements  containing  exoneration  clauses  should  be  explained  to  consumers,  rather  than  merely providing  them  with  standard  agreements  to  read  and  sign.  The  government's  role,  through  the  Consumer  Dispute Settlement  Agency  (BPSK),  is  also  crucial  in  overseeing  businesses  applying  any  form  of  standardized  agreements  to their  consumers.

## Keywords:  Exoneration  Clause;  Standardized  Agreements;  Consumers

## PENDAHULUAN
Secara  historis,  perjanjian  awalnya  dibuat  secara  lisan,  bukan  tertulis,  karena perjanjian  dianggap  terbentuk  saat  para  pihak  mencapai  kesepakatan  berdasarkan prinsip  konsensualitas,  yang  kemudian  memberikan  hak  dan  kewajiban  kepada  kedua belah  pihak  (linda  Megantari  2019).  Seiring  waktu,  perjanjian  lisan  mulai  ditulis  untuk mendokumentasikan  kesepakatan  tersebut.  Biasanya,  pihak-pihak  yang  terlibat melakukan  negosiasi  sebelum  menyusun  perjanjian  tertulis  yang  disepakati  bersama. Salah  satu  bentuk  perjanjian  tertulis  adalah  perjanjian  standar,  yang  dibuat  dalam format  standar  atau  sudah  disiapkan  dalam  bentuk  tersebut.  Artinya,  semua  klausul dalam  perjanjian  tersebut  telah  distandarisasi  oleh  satu  pihak  tanpa  partisipasi  pihak lain,  sehingga  menghilangkan  kesempatan  untuk meminta  perubahan  pada  perjanjian.
Meskipun  hak-hak  konsumen  telah  diatur  secara  tegas  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disebut  sebagai  UU Perlindungan  Konsumen),  sering  ditemukan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  tersebut oleh  pengusaha.  Pengusaha  memanfaatkan  posisi  konsumen  dengan  mengalihkan tanggung  jawab  yang  seharusnya  mereka  pikul  kepada  konsumen.  Mereka  sering menggunakan  klausul  eksonerasi,  yaitu  ketentuan  dalam  suatu  perjanjian  yang
membebaskan  atau  membatasi  tanggung  jawab  tertentu  yang  seharusnya  ditanggung oleh  mereka,  dalam  berbagai bentuk  perjanjian,  tiket,  papan informasi,  dan sebagainya.
Dalam  hukum  kontrak  terdapat  tiga  asas  yang  saling  terkait,  yaitu  asas konsensualisme,  asas  kekuatan  mengikat  kontrak,  dan  asas  kebebasan  berkontrak. Bentuk  kontrak  standar  telah  digunakan  dalam  berbagai  transaksi  bisnis,  baik  skala besar  maupun  kecil.  Penggunaan  kontrak  standar  sebenarnya  merupakan  hasil  tidak langsung  dari  prinsip  kebebasan  berkontrak  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  dan  Pasal 1338  KUHPerdata.  Karena  tidak  adanya  aturan  substantif  yang  dapat  mengimbangi posisi  tawar  antara  para  pihak,  kontrak  standar  menjadi  pilihan  dalam  perjanjian  yang bersifat  sepihak  dan  sering  disebut  juga  sebagai  disclaimer,  yang  bertujuan  untuk melindungi  pihak yang memberikan  jasa tertentu.
Klausa  eksonerasi  mudah  ditemukan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  seperti  dalam frasa  "kerusakan  pada  barang  konsumen  bukan  tanggung  jawab  pengelola  atau pengusaha".  Akibat  dari  klausul  tersebut,  konsumen  yang  mengalami  kerugian  akibat kehilangan  dan/atau  kerusakan  properti  pribadi  akan  kebingungan  mengenai  kepada siapa  harus  meminta  kompensasi,  atau  bahkan  mungkin  membiarkan  kejadian  tersebut berlalu  tanpa mengambil  langkah hukum  lebih  lanjut.
Dalam  praktik,  sering  ditemukan  bahwa  untuk  mengikat  suatu  perjanjian  tertentu, salah  satu  pihak  telah  menyiapkan  sebuah  konsep  (draft)  yang  akan  berlaku  bagi  para pihak.  Konsep  tersebut  disusun  sedemikian  rupa  sehingga  pada  saat  penandatanganan perjanjian,  para  pihak  hanya  perlu  mengisi  beberapa  hal  yang  bersifat  subjektif  seperti identitas  dan  tanggal  pembuatan  perjanjian  yang  sebelumnya  dikosongkan.  Sementara itu,  ketentuan-ketentuan  mengenai  perjanjian  (terms  and  conditions)  sudah  tertulis lengkap  dan  pada  dasarnya  tidak  dapat  diubah  lagi.  Konsep  perjanjian  seperti  inilah yang disebut  dengan  kontrak  standar  (perjanjian  standar/perjanjian  baku).
Ada  beberapa  klausul  eksonerasi  dalam  kontrak  yang  berpotensi  merugikan konsumen  dan  perlu  diwaspadai.  Menurut  Munir  Fuadi,  klausul-klausul  tersebut meliputi:  klausul  yang  menyatakan  tidak  ada  garansi  purna  jual  atas  barang  yang dijual,  klausul  yang  membatasi  tanggung  jawab  jika  terjadi  wanprestasi  terhadap garansi  purna  jual,  klausul  yang  memaksakan  proses  beracara  yang  tidak  layak,  klausul yang  menghilangkan  pembelaan  hukum  terhadap  hak  penerima  pengalihan  hak (assignee),  dan  klausul  penjaminan  silang  (cross  collateral).  Praktik  standar  kontrak muncul  tanpa alasan hukum  yang kuat untuk mendukungnya.
Alasan  utama  untuk  melakukan  ini  adalah  menghemat  waktu  dan  uang  dengan menghindari  proses  negosiasi  yang  memakan  waktu  lama.  Menyusun  perjanjian  sering membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  isinya. Untuk  menghindari  pengeluaran  waktu  dan  biaya  yang  besar,  pihak  yang  biasanya berperan  sebagai  korporasi  atau  memiliki  pendekatan  yang  lebih  prinsipil  sering menggunakan  jasa  konsultan  hukum  untuk  menyusun  syarat-syarat  perjanjian  tersebut. Dalam  perjanjian  yang  telah  disepakati,  konsultan  hukum  ini  berupaya  melindungi  dan mengamankan  kepentingan  klien  mereka  dari  kemungkinan  kerugian  yang  bisa  timbul dari perjanjian  tersebut.  Akibatnya,  isi  perjanjian  semacam  ini  cenderung menguntungkan  pihak  perusahaan,  yang  berkaitan  erat  dengan  perlindungan konsumen  dan  menjadi  salah  satu  aspek  penting  dalam  melindungi  konsumen  dari syarat-syarat  yang  merugikan  atau  tidak  adil.  Oleh  karena  itu,  penulis  akan  meneliti dan  menganalisis  akibat  hukum  dari  penerapan  klausul  eksonerasi  yang  berdampak pada  pelanggaran  hak-hak  konsumen  serta  mengevaluasi  apakah  regulasi  hukum  yang ada cukup  efektif  dalam melindungi  konsumen  dari  dampak  klausul  eksonerasi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif,  yaitu  penelitian  yang  mengacu  pada  norma-norma  yang  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  (WARIS  and  ISLAM  n.d.).  Tipe  penelitian  yang
digunakan  adalah  perbandingan  hukum,  dengan  membandingkan  norma-norma hukum  terkait  perjanjian  yang  memuat  klausul  eksonerasi  dalam  Burgerlijk  Wetboek dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Dalam penelitian  hukum  normatif  ini  digunakan  pendekatan  konseptual  yang  bersifat perspektif  analitis.  Analisis  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  bersifat  deskriptif, dilakukan  dengan  menguraikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum,  untuk  kemudian menarik  kesimpulan  secara  deduktif  dari  suatu  permasalahan  umum  guna mendapatkan  gambaran  mengenai  keabsahan  penerapan  standar  kontrak  ditinjau  dari hukum  perjanjian  dan  hukum  perlindungan  konsumen  di  Indonesia,  sebagai  upaya perlindungan  hukum  bagi konsumen  Indonesia.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
Sebelum  menjelaskan  lebih  mendalam  tentang  klausul  eksonerasi,  perlu  dipahami terlebih  dahulu  bahwa  aspek  fundamental  dari  sebuah  perjanjian  adalah  keterikatan antara  hak  dan  kewajiban  dari  setiap  pihak  yang  terlibat.  Hal  ini  mengarah  pada pertanyaan  tentang  siapa  yang  seharusnya  bertanggung  jawab  dalam  menanggung kerugian,  baik  pihak  produsen  maupun  konsumen.  Dalam  konteks  pembuatan perjanjian,  umumnya  diketahui  bahwa  syarat-syarat  perjanjian  ditentukan  oleh pengusaha  yang memiliki  pengetahuan  dan keahlian  yang tinggi.
Kewajiban  adalah  sesuatu  yang  harus  dilaksanakan  oleh  satu  pihak  kepada  pihak lain  dengan  ancaman  sanksi  jika  tidak  dilakukan  atau  diabaikan.  Jika  kewajiban tersebut  ditetapkan  oleh  undang-undang,  disebut  sebagai  kewajiban  undang-undang, sedangkan  jika  ditetapkan  melalui  perjanjian,  disebut  sebagai  kewajiban  perjanjian. Oleh  karena  itu,  jika  sebuah  perjanjian  tidak  menetapkan  kewajiban  tertentu,  kewajiban yang diatur  oleh  undang-undang  akan berlaku,  sesuai  dengan  prinsip  asas pelengkap.
Kewajiban  ini  terbagi  menjadi  dua  jenis,  pertama  adalah  kewajiban  materiil  yang berkaitan  dengan  benda  objek  perjanjian  sesuai  dengan  karakteristiknya  (seperti  jenis, jumlah,  ukuran,  nilai/harga,  dan  kegunaannya).  Contoh  dari  kewajiban  materiil termasuk  dalam  perjanjian  sewa  menyewa  adalah  memberikan  barang  dan  membayar sewa.  Sementara  dalam  perjanjian  penitipan  barang,  kewajiban  tersebut  mencakup penyerahan  barang dan menjaga barang titipan.
Kewajiban  kedua  adalah  kewajiban  formal,  yang  mencakup  prosedur  atau  cara melaksanakan  kewajiban  materiil,  seperti  oleh  siapa,  bagaimana,  di  mana,  kapan,  dan dengan  apa  penyerahan,  pembayaran,  atau  pekerjaan  pemeliharaan  dilakukan.  Hasil dari  pelaksanaan  kewajiban  tersebut  menjadi  hak  bagi  pihak  lain.  Hak  adalah  sesuatu yang  diperoleh  dari  pihak  lain  dengan  kemampuan  untuk  menuntut  jika  tidak dipenuhi  oleh  pihak  lain  tersebut.  Hasil  dari  pelaksanaan  kewajiban  tersebut  menjadi hak  bagi  pihak  lain.  Dilihat  dari  kewenangannya,  kewenangan  untuk  menuntut  tidak bersifat  memaksa,  tetapi  pelaksanaan  kewajiban  bersifat  memaksa,  terutama  jika dilanggar  atau  diabaikan,  dapat  dikenai  sanksi.  Hak  ini  dibagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu hak  materiil  yang  terkait  dengan  penerimaan  benda  objek  perjanjian  sesuai  dengan karakteristiknya  (seperti  jenis,  jumlah,  ukuran,  nilai/harga,  dan  kegunaannya),  dan  hak formal  yang berkaitan  dengan  prosedur  untuk memperoleh  hak materiil  tersebut.
Ada  klausula  baik  eksonerasi  maupun  baku  dalam  perjanjian  berdasarkan  prinsip kebebasan  berkontrak.  Klausula  eksonerasi  adalah  ketentuan  yang  mengalihkan tanggung  jawab  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain,  contohnya  penjual  yang  tidak bertanggung  jawab  atas  kualitas  barang  yang  dijualnya  dengan  mencantumkan  bahwa barang  yang  sudah  dibeli  tidak  dapat  dikembalikan.  Menurut  Rijken,  klausula eksonerasi  adalah  ketentuan  dalam  sebuah  perjanjian  di  mana  salah  satu  pihak  dapat menghindari  kewajibannya  untuk  membayar  ganti  rugi  penuh  atau  sebagian,  terbatas pada keadaan  tertentu  seperti  pelanggaran  kontrak atau perbuatan  melawan  hukum.
Menurut  Mariam  Darus  Badrulzaman,  klausula  eksonerasi  dibedakan  menjadi  tiga jenis:
a) Perjanjian  baku  sepihak  adalah  perjanjian  di  mana  isi  perjanjian  ditentukan  oleh pihak  yang  memiliki  kekuatan  posisi  yang  lebih  dominan  dalam  perjanjian tersebut.  Pihak  yang  dominan  ini  umumnya  adalah  pihak  kreditur  yang  memiliki keunggulan  ekonomi  dibandingkan  debitur.  Kedua  belah  pihak  biasanya  terlibat dalam  suatu  organisasi,  seperti  perjanjian  buruh  kolektif.
b) Perjanjian  baku  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  adalah  perjanjian  baku  yang menyangkut  hak-hak  atas  tanah.  Contohnya  dalam  bidang  agraria,  seperti formulir-formulir  perjanjian  yang  diatur  dalam  Surat  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri  tanggal  6  Agustus  1977  No.104/Dja/1977,  yang  mencakup  dokumen  seperti akta  jual  beli  dengan  model  1156727,  akta  hipotik  dengan  model  1045055,  dan  lain sebagainya.
c) Perjanjian  baku  yang  ditentukan  dalam  lingkungan  notaris  atau  advokat  adalah perjanjian-perjanjian  yang  konsepnya  telah  disiapkan  sebelumnya  untuk memenuhi  permintaan  dari  anggota  masyarakat  yang  meminta  bantuan  dari notaris  atau  advokat  tersebut.  Dalam  literatur  Belanda,  jenis  perjanjian  ini  disebut sebagai  contract  model.
Berdasarkan  definisi  klausula  eksonerasi  tersebut,  dapat  dikelompokkan  menjadi dua bentuk  klausula  eksonerasi  yaitu:
a) Klausula  eksonerasi  yang  bersifat  menghapuskan  tanggung  jawab  (an  excluding term/an  exclusion  clause)  adalah  klausula  yang  sepenuhnya  menghilangkan tanggung  jawab  dari  salah  satu  pihak  dalam  kontrak  (pihak  yang  memiliki  posisi kuat).  Jadi,  jika  terjadi  wanprestasi  atau  perbuatan  melawan  hukum,  pihak  yang lemah  tidak dapat  menuntut  pihak  yang kuat untuk  bertanggung  jawab.
b) Klausula  eksonerasi  yang  bersifat  membatasi  (a  limiting  term/a  limiting  clause) adalah  klausula  yang  tidak  sepenuhnya  menghapuskan  tanggung  jawab,  tetapi hanya membatasi  tanggung jawab hingga jumlah  uang tertentu.
Melihat  Pasal  1493  KUHPerdata,  yang  menegaskan  sifat  terbuka  dalam  buku  III KUHPerdata  tentang  perikatan,  menunjukkan  bahwa  buku  III  ini  hanya  berfungsi sebagai  hukum  pelengkap,  mengatur  hal-hal  yang  tidak  diatur  secara  khusus  oleh  para pihak.  Pasal  1493  KUHPerdata  menyatakan:  "Kedua  belah  pihak  diperbolehkan  dengan persetujuan-persetujuan  istimewa,  memperluas  atau  mengurangi  kewajiban  yang ditetapkan  oleh  undang-undang  ini;  bahkan  mereka  itu  diperbolehkan  mengadakan perjanjian  bahwa  si penjual  tidak akan diwajibkan  menanggung  sesuatu  apapun."
Dari  isi  Pasal  1493  KUHPerdata,  dapat  dilihat  bahwa  KUHPerdata  memperbolehkan penggunaan  klausula  eksonerasi,  yaitu  klausula  yang  menghapuskan  tanggung  jawab yang  seharusnya  ditanggung  oleh  pihak  tersebut.  Namun,  KUHPerdata  juga memberikan  batasan  pada  penggunaan  klausula  eksonerasi,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1494  KUHPerdata.  Pasal  tersebut  menyatakan:  "Meskipun  telah  diperjanjikan bahwa  si  penjual  tidak  akan  menanggung  suatu  apapun,  namun  ia  tetap  bertanggung jawab  tentang  apa  yang  berupa  akibat  dari  sesuatu  perbuatan  yang  dilakukan  olehnya; segala  perjanjian  yang bertentangan  dengan  ini  adalah batal."
Dari  Pasal  1493  dan  1494  KUHPerdata  dapat  disimpulkan  bahwa  KUHPerdata mendekati  klausula  eksonerasi  dari  sudut  pandang  asas  kebebasan  berkontrak,  bukan dari  perspektif  perlindungan  konsumen,  seperti  dalam  hal  ini  nasabah  bank. KUHPerdata  pada  dasarnya  memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  untuk mengatur  isi  perjanjian  di  antara  mereka  selama  tidak  bertentangan  dengan  Pasal  1338 dan  1320  KUHPerdata.  Namun,  KUHPerdata  juga  berusaha  memberikan  batasan tertentu  terhadap  asas  kebebasan  berkontrak  tersebut,  sebagaimana  terlihat  dalam  Pasal 1493 dan Pasal  1494 KUHPerdata.
Perjanjian  eksonerasi  adalah  perjanjian  yang  membebaskan  seseorang  dari  tanggung jawab  atas  akibat-akibat  hukum  yang  timbul  akibat  kurangnya  pelaksanaan  kewajiban yang  ditetapkan  oleh  undang-undang,  seperti  masalah  ganti  rugi  dalam  hal wanprestasi.  Ganti  rugi  tidak  perlu  dilakukan  jika  hal  tersebut  dicantumkan  dalam
syarat  eksonerasi.  Berdasarkan  berbagai  definisi  yang  ada,  dapat  disimpulkan  bahwa klausul  pembebasan  adalah  klausul  yang  membatasi  atau  membebaskan  tanggung jawab  hukum  salah  satu  pihak  atas  segala  bentuk  ketidakterpenuhan  kewajiban  dalam perjanjian  tersebut.  Contoh  dari  klausul  tersebut  adalah:
a) Pembebasan  tanggung  jawab  pihak  pengembang  dalam  perjanjian  pembelian rumah  terjadi  ketika  pengembang  tidak  dapat  memenuhi  janjinya  untuk menyelesaikan  pembangunan  rumah  yang dibeli  tepat waktu.
b) Pembatasan  tanggung  jawab  ganti  rugi  bagi  perusahaan  pengangkutan  terkait dengan  kehilangan  barang bawaan penumpang.
c) Pembatasan  tanggung  jawab  terhadap  kecelakaan  jasmani  yang  dialami  oleh penumpang.
Di  sini  terlihat  ketidakseimbangan  dalam  posisi  negosiasi  antara  produsen  atau penyalur  produk  (kreditor)  dengan  konsumen  (debitur).  Pendapat  pertama  datang  dari Sluijter,  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  standar  bukanlah  perjanjian,  karena kedudukan  pengusaha  dalam  perjanjian  tersebut  mirip  dengan  pembentuk  undang- undang  swasta.  Syarat-syarat  yang  ditetapkan  oleh  pengusaha  dalam  perjanjian tersebut  dianggap  sebagai  undang-undang,  bukan  sebagai  kesepakatan  antar  pihak. Pitlo  menggambarkan  hal  ini  sebagai  perjanjian  yang  dipaksakan,  meskipun  secara teoritis  yuridis,  jenis  perjanjian  ini  tidak  memenuhi  syarat-syarat  hukum  dan  ditolak oleh  beberapa  pakar  hukum.  Namun,  dalam  praktiknya,  kebutuhan  masyarakat seringkali  bergerak  ke arah yang bertentangan  dengan  keinginan  hukum.
Pendapat  Pitlo  ini  mengingatkan  pada  pendapat  Hondius,  yang  dalam  disertasinya menyatakan  bahwa  perjanjian  standar  mengikat  berdasarkan  praktik  yang  berlaku  di masyarakat  dan  dalam  perdagangan.  Kemudian  Stein  mencoba  mengatasi  masalah  ini dengan  mengemukakan  bahwa  perjanjian  standar  dapat  dianggap  mengikat berdasarkan  asumsi  adanya  kesediaan  dan  kepercayaan  yang  menimbulkan  keyakinan bahwa  para  pihak  telah  menyetujui  perjanjian  tersebut.  Jika  debitur  menerima dokumen  perjanjian  tersebut,  itu  berarti  dia  secara  sukarela  setuju  dengan  isi  perjanjian itu.  Akhirnya,  pendapat  yang  lebih  tegas  dikeluarkan  oleh  Asser  Rutten,  yang menyatakan  bahwa  perjanjian  standar  mengikat  karena  setiap  orang  yang menandatangani  suatu  perjanjian  dianggap  mengetahui  dan  sepenuhnya  menyetujui  isi kontrak tersebut.
Mariam  Darus  Badrulzaman,  seorang  ahli  hukum  Indonesia,  menyimpulkan  bahwa perjanjian  standar  bertentangan  dengan  prinsip  kebebasan  berkontrak  yang bertanggungjawab,  terutama  jika  dilihat  dari  perspektif  asas-asas  hukum  nasional  di mana  kepentingan  masyarakat  menjadi  prioritas.  Dalam  perjanjian  standar,  terjadi ketidakseimbangan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Posisi  dominan  pelaku  usaha memberi  mereka  peluang  besar  untuk  menyalahgunakan  posisi  mereka,  dimana mereka  mengatur  hak-hak  mereka  sendiri  tanpa  mempertimbangkan  kewajiban mereka.  Menurut  Mariam,  perjanjian  standar  ini  tidak  boleh  diizinkan  untuk berkembang  tanpa aturan yang jelas,  dan oleh  karena  itu, perlu  diatur  dengan  ketat.
Oleh  karena  itu,  untuk  menerapkan  asas  kebebasan  berkontrak  tanpa  merugikan kepentingan  dunia  perdagangan,  satu-satunya  solusi  adalah  dengan  mengatur  batasan terhadap  pihak  pelaku  usaha  dalam  mengembangkan  klausul  eksonerasi.  Ini  tentu  saja merupakan  tugas  yang  tidak  mudah  dilakukan.  Meskipun  demikian,  seperti  yang diusulkan  oleh  Mariam  Darus  Badrulzaman,  campur  tangan  pemerintah  mungkin perlu  dilakukan,  walaupun  tidak  semua  perjanjian  standar  dapat  diperlakukan seragam.  Materi  perjanjian  yang berlangsung  di  masyarakat sangat luas  dan beragam.
Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  tidak  ada  istilah  "klausul eksonerasi",  melainkan  istilah  "klausul  baku".  Pasal  1  angka  10  UU  Perlindungan Konsumen  mendefinisikan  klausul  baku  sebagai  setiap  aturan  atau  ketentuan  serta syarat-syarat  yang  disusun  dan  ditetapkan  sebelumnya  oleh  pelaku  usaha  secara sepihak,  yang  kemudian  diatur  dalam  dokumen  atau  perjanjian  yang  mengikat  dan
harus  dipatuhi  oleh  konsumen.  Fokus  definisi  ini  pada  proses  pembuatan  yang  sepihak, bukan  pada  substansi  atau  isinya.  Namun,  konsep  "klausul  eksonerasi"  tidak  hanya menyangkut  proses  pembuatan,  tetapi  juga  mengenai  substansi  yang  melibatkan pengalihan  kewajiban  atau tanggung  jawab dari  pelaku  usaha.
Apakah  dengan  demikian,  klausul  baku  identik  dengan  klausul  eksonerasi? Berdasarkan  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  dapat disimpulkan  bahwa  kedua  istilah  tersebut  memiliki  perbedaan.  Klausul  baku  merujuk pada  ketentuan  yang  dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha,  namun  tidak  boleh  berisi klausul  eksonerasi.  Pasal  18  ayat  (2)  UU  Perlindungan  Konsumen  menegaskan  bahwa klausul  baku  harus  ditempatkan  dengan  jelas,  mudah  terlihat,  dibaca,  dan  dimengerti. Jika  persyaratan  ini  tidak  terpenuhi,  maka  klausul  baku  tersebut  dianggap  tidak berlaku  secara  hukum.
Klausula  Eksonerasi  umumnya  terdapat  dalam  perjanjian  baku,  dan  klausul  ini cenderung  merugikan  konsumen  yang  biasanya  memiliki  posisi  yang  lebih  lemah dibandingkan  produsen.  Dengan  adanya  klausula  tersebut,  beban  yang  seharusnya dipikul  oleh  produsen  menjadi  tanggung  jawab  konsumen.  Sebagai  contoh,  dalam perjanjian  sewa-beli,  seharusnya  segala  risiko  yang  muncul  terkait  dengan  barang  yang disewakan  harus  ditanggung  oleh  pihak  yang  menyewakan,  karena  barang  tersebut belum  menjadi  milik  penyewa  sebelum  pembayaran  lunas.  Namun,  dalam  perjanjian jual-beli  sering  ditambahkan  klausula  eksonerasi  yang  mengalihkan  risiko  tersebut kepada  penyewa.
Dalam  klausula  eksonerasi,  pengusaha  dibebaskan  dari  tanggung  jawab,  yang  berarti mereka  dianggap  tidak  memiliki  kewajiban.  Oleh  karena  itu,  perlu  dibedakan  antara tidak  bertanggung  jawab  dan  dibebaskan  dari  tanggung  jawab.  Sebagai  contoh,  dalam sebuah  syarat  perjanjian  yang  memuat  tanggung  jawab  dan  pembebasan  tanggung jawab,  disebutkan  bahwa  "Penyewa  bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  segala kerugian  yang  timbul  karena  penggunaan  atau  penyimpangan  dari  peraturan penggunaan  barang  yang  disewakan.  Jika  barang  tersebut  hilang,  rusak,  atau  musnah, penyewa  harus  menggantinya  atau  membiayai  perbaikannya."  Dengan  demikian, penyewa  memikul  tanggung  jawab  penuh  dalam  pelaksanaan  kewajibannya, sedangkan  pihak  yang  menyewakan  dibebaskan  dari  tanggung  jawab  atau  melakukan eksonerasi.  Undang-undang  mengatur  kebebasan  berkontrak  yang  tidak  bertentangan dengan  kesusilaan  dan  ketertiban  umum,  seperti  terhindar  dari  pemaksaan,  kekeliruan, penipuan,  ketidakcakapan  sesuai  dengan  Pasal  1321-1331  KUHPerdata,  serta  kepatutan sesuai  dengan  Pasal  1339  KUHPerdata  dan  kelalaian  atau  kekurangan  hati-hati  sesuai dengan  Pasal  1366  KUHPerdata.  Klausula  eksonerasi  dapat  dinyatakan  tidak  berlaku jika  bertentangan  dengan  peraturan  yang  ada,  seperti  yang  diatur  dalam  KUHPerdata tentang  kelalaian,  kepatutan,  kesusilaan,  dan  lain-lain,  serta  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen.
Saat  ini  ada  dua  peraturan  yang  mengatur  penggunaan  klausula  baku,  yaitu Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, definisi  tentang  perjanjian  tidak  dijelaskan  secara  spesifik,  sementara  dalam  Undang- Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  perjanjian  baku  didefinisikan  sebagai  perjanjian tertulis  yang  disusun  oleh  pelaku  usaha  jasa  keuangan  (PUJK)  secara  sepihak,  yang berisi  klausul  baku  mengenai  isi,  bentuk,  dan  prosedur  pembuatannya,  dan  digunakan untuk  menawarkan  produk  dan layanan kepada  konsumen  secara  masal.
Pengaturan  larangan  penggunaan  perjanjian  baku  dalam  UU  Perlindungan Konsumen  tidak  dijelaskan  secara  eksplisit,  sementara  dalam  Undang-Undang  Otoritas Jasa  Keuangan,  dilarang  menggunakan  perjanjian  baku  yang  memuat  hal-hal  sebagai berikut:
a) Menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab  atau  kewajiban  pelaku  usaha  kepada konsumen;
b) Pelaku  usaha  berwenang  menolak  pengembalian  uang  yang  sudah  dibayar  oleh konsumen  untuk produk  dan/atau  layanan yang telah  dibeli.
c) Konsumen  memberikan  wewenang  kepada  pelaku  usaha,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung,  untuk  melakukan  tindakan  sepihak  terhadap  barang yang  digunakan  oleh  konsumen,  kecuali  tindakan  tersebut  disyaratkan  oleh peraturan  perundang-undangan.
d) Mewajibkan  konsumen  untuk  membuktikan  alasan  yang  dinyatakan  oleh  pelaku usaha  bahwa  produk  dan/atau  layanan  yang  dibelinya  bukan  merupakan tanggung jawab pelaku  usaha.
e) Memberi  pelaku  usaha  hak  untuk  mengurangi  manfaat  produk  dan/atau  layanan atau  mengurangi  harta  kekayaan  konsumen  yang  menjadi  objek  perjanjian produk dan layanan.
f) Konsumen  harus  mematuhi  peraturan  baru,  tambahan,  lanjutan,  atau  perubahan yang  diterapkan  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  selama  konsumen menggunakan  produk  dan/atau  layanan yang telah  dibelinya.
g) Konsumen  memberikan  kuasa  kepada  pelaku  usaha  untuk  menarik  hak tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak  jaminan  atas  produk  dan/atau  layanan  yang dibeli  secara  angsuran.
Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  klausula  baku  diartikan  sebagai aturan  atau  ketentuan  yang  telah  disiapkan  dan  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara sepihak  oleh  pelaku  usaha,  yang  dimuat  dalam  dokumen  atau  perjanjian  yang mengikat  dan  harus  dipatuhi  oleh  konsumen.  Sementara  itu,  Undang-Undang  Otoritas Jasa Keuangan  tidak secara  eksplisit  mengatur  tentang  klausula  baku.
Larangan  terhadap  klausula  baku  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen dijelaskan  dalam Pasal  18 dengan  ketentuan  sebagai  berikut:
a) Menyatakan pengalihan  tanggung jawab pelaku  usaha;
b) Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  barang yang dibeli  konsumen;
c) Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  uang  yang dibayarkan  atas barang dan/atau  jasa yang dibeli  konsumen;
d) Konsumen  memberikan  kuasa  kepada  pelaku  usaha,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung,  untuk  melakukan  tindakan  sepihak  yang  terkait  dengan barang yang dibeli  oleh  konsumen  secara  angsuran.
e) Mengatur  mengenai  kewajiban  konsumen  untuk  membuktikan  kehilangan manfaat dari  barang atau layanan yang dibelinya.
f) Memberikan  kewenangan  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengurangi  manfaat  dari layanan  atau  mengurangi  harta  kekayaan  konsumen  yang  menjadi  objek  transaksi jasa.
g) Konsumen  diharuskan  mematuhi  peraturan  baru,  tambahan,  perluasan,  atau perubahan  yang  diberlakukan  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  selama  konsumen masih  menggunakan  layanan yang telah  dibelinya.
h) Konsumen  memberikan  izin  kepada  pelaku  usaha  untuk  membebani  hak tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak  jaminan  terhadap  barang  yang  dibeli  oleh konsumen  secara angsuran.
Dalam  penggunaan  klausul  baku  oleh  pelaku  usaha,  harus  dipastikan  bahwa  klausul tersebut  disertakan  dengan  jelas,  mudah  terlihat,  mudah  dibaca,  dan  tidak menimbulkan  interpretasi  yang  berbeda  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Klausul baku  yang  memenuhi  persyaratan  ini,  sesuai  dengan  Pasal  18  ayat  (1)  dan  (2)  UU Perlindungan  Konsumen,  akan  dinyatakan  tidak  sah  secara  hukum.  Pelanggaran terhadap  ketentuan  ini  dapat  dikenakan  pidana  penjara  maksimal  5  tahun  atau  denda maksimal  Rp  2  miliar  (Pasal  62  ayat  1  UU  Perlindungan  Konsumen).  Sementara  itu, Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengatur  bahwa  klausul  eksonerasi  atau eksepsi  adalah  klausul  yang  memperluas  hak  atau  mengurangi  kewajiban  pelaku
usaha,  atau  mengurangi  hak  atau  menambah  kewajiban  konsumen.  Klausul  eksonerasi dapat  dianggap  terjadi  karena  adanya  penyalahgunaan  keadaan,  yaitu  kondisi  dalam perjanjian  baku yang menunjukkan  indikasi  penyalahgunaan  kekuatan.
Mencantumkan  klausula  eksonerasi  pada  dasarnya  dibolehkan  jika  pelaku  usaha atau  salah  satu  pihak  mengikuti  peraturan  yang  berlaku.  Namun,  jika  terbukti  bahwa mereka  melanggar  aturan  tersebut,  dapat  diancam  dengan  pidana  maksimal  5  tahun atau  denda  paling  banyak  2  miliar.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  juga  telah  dijelaskan dalam  Pasal  19  Bab  6  UU  Perlindungan  Konsumen.  Jika  klausula  eksonerasi  dianggap tidak  sah,  pelaku  usaha  dapat  diminta  pertanggungjawaban.  Berikut  ini  tanggung jawab  pihak  terkait  jika  merugikan  konsumen  yang  memahami  konsep  klausula eksonerasi:
a) Pelaku  usaha  harus  menanggung  semua  konsekuensi  dari  pelayanan  atau perdagangan  mereka,  termasuk  ganti  rugi  atas  kerusakan,  kerugian,  dan pencemaran  yang mungkin  terjadi.
b) Pihak  terkait  akan  memberikan  kompensasi  dalam  bentuk  uang,  barang,  atau  jasa yang  nilainya  sebanding  dengan  kerugian  yang  dialami.  Selain  itu,  mereka  juga bertanggung  jawab  untuk  memberikan  perawatan  sehari-hari  dan  pemberian santunan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku.
c) Penggantian  rugi  harus  dilakukan  dalam  waktu  maksimal  tujuh  hari  setelah transaksi  selesai  dilakukan.
d) Penggantian  rugi  dapat  lebih  berat  jika  terbukti  bahwa  kesalahan  tersebut  sangat merugikan  konsumen.  Pihak  terkait  dapat  dikenakan  tuntutan  pidana  atas kerugian  yang terjadi.
e) Pelaku  usaha  dapat  menghindari  kesalahan  jika  dapat  membuktikan  bahwa mereka  tidak  bersalah  sesuai  dengan  informasi  yang  terdapat  dalam  penjelasan mengenai  klausula  eksonerasi.
Jika  tidak  memenuhi  tanggung  jawab  seperti  yang  diatur,  pelaku  usaha  dapat dihadapkan  ke  pengadilan  setempat.  Pasal  23,  Pasal  45,  Pasal  46,  dan  Pasal  47  UU Perlindungan  Konsumen  menunjukkan  bahwa  sengketa  dapat  diajukan  ke  pengadilan dengan  mengikuti  prosedur  yang  berlaku.  Pembatasan  klausula  eksonerasi  dalam perjanjian  dimaksudkan  untuk  melindungi  konsumen  atau  pihak  terkait  agar  mereka dapat  menuntut  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  diderita.  Larangan  ini  diberlakukan karena  klausula  tersebut  cenderung  menguntungkan  penyedia  jasa  atau  pemilik  usaha dengan  mengurangi  tanggung  jawab  mereka.  Sebagai  contoh,  pembelian  barang  secara online  tidak  selalu  aman  hingga  barang  sampai  ke  tangan  konsumen. Bagi mereka yang memahami  tentang  klausula  eksonerasi,  mereka  dapat  menghindari  risiko  ini  dengan memilih  toko  online  lain  yang  memegang  tanggung  jawab  penuh  atas  pengiriman barang.
Pencantuman  klausula  eksonerasi  yang  mengalihkan  tanggung  jawab  dimungkinkan karena  memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  untuk  menentukan  perjanjian mereka,  bahkan  dapat  menyimpangi  ketentuan  hukum  yang  bersifat  pelengkap. Namun,  penggunaan  klausula  eksonerasi  yang  merugikan  konsumen  dapat  dianggap sebagai  pembatasan  terhadap  asas  kebebasan  berkontrak,  karena  kebebasan  ini cenderung  dimiliki  hanya  oleh  satu  pihak  yang  memiliki  posisi  yang  lebih  kuat.  Dengan demikian,  klausula-klausula  dalam  perjanjian  baku  seringkali  ditetapkan  oleh  pelaku usaha  tanpa  keterlibatan  aktif  dari  pihak  konsumen,  sehingga  memberikan  kesempatan bagi pelaku  usaha  untuk menyalahgunakan  situasi  ini.

## SIMPULAN
Perjanjian  eksonerasi  membebaskan  seseorang  dari  tanggung  jawab  hukum  yang timbul  akibat  pelaksanaan  yang  tidak  memadai  terhadap  kewajiban  yang  diatur  oleh hukum,  seperti  dalam  kasus  ganti  rugi  akibat  ingkar  janji.  Dalam  klausula  eksonerasi, pelaku  usaha  dibebaskan  dari  tanggung  jawab  sehingga  dianggap  tidak  memiliki
kewajiban  terhadapnya.  Klausula  eksonerasi  bisa  berbentuk  formulasi  yang  disusun oleh  pelaku  usaha  atau  produsen,  atau  dapat  berasal  dari  undang-undang  yang menempatkan  beban  pembuktian  bahwa  pelaku  usaha  tidak  bersalah  sehingga  terbebas dari  tanggung  jawab.  Pengadilan  dapat  menolak  eksonerasi  jika  kerugian  yang  timbul disebabkan  oleh  kesengajaan  pelaku  usaha  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan. Secara  esensial,  klausula  ini  dimaksudkan  untuk  melindungi  pelaku  usaha  dari kerugian  yang mungkin  ditimbulkan  oleh  tindakan  semena-mena  dari  konsumen.
Pembatasan  klausula  eksonerasi  dalam  perjanjian  bertujuan  untuk  memastikan bahwa  konsumen  atau  pihak  terkait  dapat  menuntut  tanggung  jawab  atas  kerugian yang  mereka  alami.  Larangan  ini  diperlukan  karena  klausula  tersebut  cenderung menguntungkan  pemberi  jasa  atau  pemilik  usaha  dengan  membebaskannya  dari tanggung  jawab.  Sebagai  contoh,  dalam  pembelian  barang  secara  online,  keamanan barang  tidak  dapat  dipastikan  sebelum  barang  tersebut  benar-benar  diterima  oleh konsumen.  Bagi  individu  yang  memahami  klausula  eksonerasi,  mereka  dapat menghindari  situasi  ini  dengan  mencari  toko  online  lain  yang  memberikan  jaminan atau  memiliki  tanggung  jawab  penuh  atas  barang  yang  mereka  beli.  Namun,  bagi mereka  yang  tidak  memahami  hal  ini,  mereka  berpotensi  mengalami  kerugian  besar. Prinsipnya,  tanggung  jawab  harus  selalu  ada  untuk  memastikan  kesetaraan.  Tanpa  ini, salah  satu  pihak  dapat  dengan  tidak  jujur  memanfaatkan  situasi  untuk  keuntungannya sendiri.
Pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam  mengawasi  pencantuman  klausula  baku, seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  52  huruf  (c)  UU  Perlindungan  Konsumen,  di  mana Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  diberi  tugas  dan  kewenangan  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  pencantuman  klausula  baku.  Namun,  ketika dikatakan  bahwa  BPSK  melakukan  "pengawasan  terhadap  pencantuman  klausula baku",  ini  mengindikasikan  bahwa  klausula  baku  sudah  dicantumkan  oleh  pelaku usaha  dalam  perjanjian  tersebut.  Dengan  demikian,  perlindungan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  hal ini  bersifat  responsif  terhadap  situasi  yang sudah  terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Annurdi.  (2017).  “Penerapan  Fiksi  Hukum  (Fictie  Van  Wil  En  Vertrouwen)  dalam Kontrak  Baku”. Jurnal  Hukum Media  Bhakti. Vol.  1. No. 2. 157.
Astuti,  Hesti  Dwi.  (2015).  “Kendala  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)”.  Jurnal  Mimbar  Justitia.  Vol.  1.  No.  2. hlm. 576.
Badrulzaman,  Mariam Darus.  (1994). Aneka  Hukum  Bisnis.  Bandung:  Alumni.
Fuadi,  Munir.  (1999).  Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut  Hukum  Bisnis).  Bandung:  Citra Aditya  Bhakti.
Hernoko,  Agus  Yudha.  (2008).  Hukum  Perjanjian,  Asas  Proporsionalitas  Dalam Kontrak  Komersial.  Laksbang Mediatama:  Yogyakarta.
Hidayat,  Anwar.  “Kekuatan  Mengikat  Klausul  Eksonerasi  Dalam  Perjanjian  Baku Dihubungkan  Dengan  Asas  Kebebasan  Berkontrak  “.  Syiar  Hukum  Jurnal  Ilmu Hukum.  Vol.  16. No. 2. hlm. 125.
Juswito  Satrio.  (1995).  Hukum  Perikatan,  Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian  Baku. Bandung:  Citra Aditya.
linda  Megantari,  Erlinda.  2019.  “Kekuatan  Hukum  Perjanjian  Asuransi  Melalui Telemarketing  Menurut  Buku  III  Burgerlijk  Wetboek  (BW).”  Novum:  Jurnal  Hukum 6(4).
Miru,  Ahmadi  dan  Sutarman  Yodo.  Hukum  Perlindungan  Konsumen.  Jakarta: RajaGrafindo  Persada.
Muhammad,  Abdulkadir.  (1992).  Perjanjian  Baku  dalam  praktek  Perusahaan Perdagangan.  Bandung:  Citra Aditya  Bakti.
Nugraha,  Sandi  dan  Gunawan  Nachrawi.  (2022).  “Review  on  The  Inclusion  of  The
Exoneration  Clause  in  The  Standard  Clause  Based  on  Law  No  8  Of  1999 Concerning  Consumer  Protection”  Legal Brief.  Vol.  11. No. 2. hlm. 704.
Poernomo,  Sri  Lestari.  (2019).  “Standar  Kontrak  Dalam  Perspektif  Hukum Perlindungan  Konsumen”,  Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  Vol.  19,  No.  1,  hlm. 111.
Puspitasari,  Reni  Dwi.  (2022).  “Polemik  Klausul  Eksonerasi  Sebagai  Perjanjian  Baku Perspektif  Keadilan  Restoratif”.  Legacy:  Jurnal  Hukum  dan  Perundang-undangan. Vol.  2. No. 1. hlm. 91.
Shidarta.  (2000). Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia.  Jakarta: Grasindo.
Sidabalok,  Janus.  (2010).  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia.  Bandung: Citra  Aditya  Bakti.
Sriwati.  (2000).  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Baku”. Yustika.  Vol.  III. No. 2. hlm. 183.
Suharnoko.  (2004). Hukum  Perjanjian Teori  dan Analisa  Kasus.  Jakarta: Kencana.
WARIS,  PWBA,  and  MENURUT  HUKUM  WARIS  ISLAM.  “Jenis  Penelitian  Yang Digunakan  Dalam  Penelitian  Ini  Adalah  Penelitian  Hukum  Normatif,  Tipe Penelitian  Ini  Adalah  Penelitian  Hukum  Deskriptif,  Pendekatan  Masalah  Adalah Pendekatan  Yuridis  Teoritis.”  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yang  terdiri  dari  atas  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
Zakiyah,  (2017).  “Klausula  Eksonerasi  Dalam  Perspektif  Perlindungan  Konsumen”, Al’Adl.  Vol.  9. No. 3. hlm.  446.