Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 1-15 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA ADAT PADA MASYARAKAT BOLAANG MONGONDOW

## Naskur
Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000 Email: naskurbilalu@iain-manado.ac.id

## Effendy Tubagus
Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000 Email: effendytubagus2@gmail.com

## Fahri Fijrin Kamaru
Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000 Email: kamaruoke@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  describe  the  phenomenon  of  the  distribution  of  inheritance  according  to  the customary law of the Bolaang Mongondow community and to review the process from an Islamic perspective. The Bolaang Mongondow community does not use inheritance law as described in the Qur'an but rather the normal distribution of the inheritance left behind. The research method used is  descriptive  qualitative  by  collecting  data  by  interviewing  religious  leaders  who  traditionally understand  the  process  of  traditionally  dividing  the  estate.  The  results  found  are  the  Bolaang Mongondow  community  in  terms  of  the  distribution  of  inheritance,  prioritizing  the  allocation according  to  custom.  This  traditional  division  process  where  the  distribution  of  blood  between men and women is the same. People in Bolaang Mongondow do not prioritize Islamic law in terms of inheritance because it has become a habit to use customary divisions in their distribution. They also worry that there will be divisions if someone uses Islamic law because the parts are specified in  the  Qur'an.  Even  so,  some  people  follow  Islamic  rules  in  the  distribution  of  inheritance.  It  is freed to the community in terms of the distribution of inheritance rights.
Keywords: inheritance; custom; Bolaang Mongondow.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 1-15 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  fenomena  pembagian  harta  warisan  secara  adat masyarakat Bolaang Mongondow dan meninjau proses tersebut dalam kacamata Islam. masyarakat Bolaang  Mongondow  tidak  menggunakan  hukum  waris  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Al-Qur'an melainkan  adat  pembagian  harta  warisan  yang  ditinggalkan.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  kualitatif  deskriptif  dengan  mengumpulkan  data  secara  wawancara  kepada  para  tokoh agama yang mengerti proses pembagian warisan secara adat tersebut. Hasil yang ditemukan adalah masyarakat  Bolaang  Mongondow  dalam  perihal  pembagian  harta  warisan  mengutamakan pembagian secara adat. Proses pembagian secara adat ini dimana pembagian antara satu dara baik laki-laki  maupun  perempuan  adalah  sama.  Orang-orang  di  Bolaang  Mongondow  tidak mengutamakan hukum Islam dalam hal pewarisan karena sudah menjadi kebiasaan menggunakan pembagian  adat  dalam  pembagiannya,  dan  juga  dikhawatirkan  akan  terjadi  perpecahan  jika seseorang menggunakan hukum Islam karena bagian-bagiannya yang ditentukan dalam Al-Qur'an. Meskipun begitu ada juga masyarakat yang mengikuti aturan Islam dalam pembagian warisan hal ini dibebaskan kepada masyarakat dalam masalah pembagian hak harta warisan.
Kata kunci: waris; adat; Bolaang Mongondow.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 1-15 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## PENDAHULUAN
Salah  satu  praktik  berbagi  pusaka  yang  menggunakan  adat  adalah  di Bolaang  Mongondow.  Dipantau  dan  dikomentari  oleh  penulis  bahwa  dalam  hal pewarisan,  masyarakat  Bolaang  Mongondow  tidak  menggunakan  hukum  waris seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an melainkan adat pembagian harta warisan yang  ditinggalkan,  dalam  pembagiannya  harta  bersama  dapat  di    berupa  uang, kebun, sawah,  ternak seperti kerbau, sapi, ayam, kambing, unggas, rumah, tanah, kendaraan.  Setelah  kematian  seseorang,  biasanya    100  hari  kematian  dan kemudian  warisan  dibagi  di  antara  ahli  waris  dengan  semua  anggota  keluarga seperti  anak  (ahli  waris)  dan  ibu,  jika  suami  meninggal    atau  anak  yang  tersisa (ahli  waris)  adalah  anak  tertua  yang  akan  membagikan  harta  warisan  kepada kerabatnya  secara  kekeluargaan,  tanpa  membicarakan  terlebih  dahulu    apakah harta  warisan  itu  akan  dibagi  menurut  hukum  waris,  begitulah  adat    masyarakat Bolaang  Mongondow  tentang  pembagian  harta  warisan.  Anak  tertua  dianggap sebagai  orang  yang  menggantikan  orang  tua  yang  telah  meninggal  yang memutuskan  segalanya,  bahkan  orang  yang  paling  dihormati  dan  patuh  dalam keluarga (Adampe, 2020).
Masyarakat  Bolaang  Mongondow  merupakan  masyarakat  yang  tidak  dan tidak semuanya memahami sistem pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum  waris,  sehingga  pembagiannya  menggunakan  adat    masyarakat  setempat. Al-Qur'an  sendiri  dalam  hal  ini  menjadi  kebutuhan  bahkan  kewajiban  karena menyangkut  pengalihan  tanggung  jawab  dari  ahli  waris  kepada  ahli  waris  (Al Faruq,  2020),  sehingga  Islam  sangat  rinci  dalam  menjelaskan  masalah  waris. Selain    tertarik  dengan  tata  cara  pembagian  harta  warisan,  penulis  juga  ingin mengetahui  lebih  dalam  tentang  alasan  masyarakat    mayoritas  muslim,  namun dalam  beberapa  hal    misalnya  dalam  pembagian  harta  warisan  menurut  adat apalagi bagaimana Islamnya. . pertimbangkan ini?
Penulis  menganalisis  lebih  dekat,  dapat  memahami  dan  memahami mengapa  di  berbagai  daerah,  khususnya  di  Bolaang  Mongondow,  kebiasaan digunakan  dalam  proses  pembagian  warisan,  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari penanggalan.Indonesia  dijajah  Belanda  selama  300  tahun.  Tentunya  hal  ini memiliki  konsekuensi  tersendiri  ketika  Indonesia  merdeka,  segala  sesuatu  yang dianut  oleh  Belanda  masih  mengakar  kuat  di  masyarakat,  salah  satu  hal  yang menarik adalah bahwa hukum di Indonesia, hukum di Indonesia adalah hasil dari saling  ketergantungan.  hukum  telah  dikodifikasi,  dan  hukum  di  Belanda  masih sangat dipengaruhi oleh hukum Prancis. Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak  dari  kata  anggur  tunggal  untuk  warisan.  Dalam  hukum  Islam,  kita mengetahui  bahwa  ada  ketentuan  mengenai  siapa  ahli  waris  yang  berhak menerima warisan, ahli waris tidak berhak menerimanya.
Warisan  mencakup  berbagai  aturan  mengenai  pengalihan  hak  milik  dari orang  yang  meninggal  kepada  ahli  warisnya  (Kasim,  2009;  Wahyuni,  2018). Dengan  kata lain,  itu  adalah  farai'  dimana  bagian tertentu  dibagi  menurut agama
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 1-15 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Islam kepada semua yang berhak menerimanya. Warisan dalam pandangan Islam adalah  bahwa  harta  dan  hak  tertentu  dari  almarhum  berada  dalam  keadaan  yang layak (Hadikusuma, 2021; Kuncoro, 2015) Artinya, ahli waris yang diwarisi oleh ahli  waris  adalah  barang  dan  hak  tertentu,  setelah  dikurangi  pembayaran  utang ahli waris dan pembayaran lain akibat meninggalnya ahli waris (Sirait, 2018).
Sejak  awal  penerapan  hukum  Islam,  Nabi  Muhammad  s.a.w  terus memperbaiki  kebiasaan  masyarakat  Arab  yang  dianggap  masih  sesuai  dengan ajaran  Islam  tetapi  memperbaikinya  dan  menghapus  praktik-praktik  Islam. perlahan-lahan. Misalnya, praktik-praktik yang dihapuskan oleh Nabi Muhammad seperti  seks  ilegal,  dll.  Sementara  praktik-praktik  yang  dipertahankan  tetapi ditingkatkan  seperti  poligami  dan  pembayaran  mahar  (Kasim,  2009;  Wahyuni, 2018).
Serupa dengan hukum waris, meskipun Al-Qur'an memperkenalkan aturan baru tentang warisan, tidak dapat dikatakan bahwa aturan waris Islam sepenuhnya menghapus  hukum  adat/adat  masyarakat  adat  sebelum  Islam.  Peran  adat  dalam mempengaruhi  kecenderungan  patriarki  dalam  hukum  Islam  tidak  dapat dikesampingkan,  yang  terlihat  pada  proporsi  laki-laki  lebih  besar  daripada perempuan  karena  tanggung  jawab  laki-laki  lebih  besar  daripada  perempuan. Laki-laki  akan  menjadi  suami,  kepala  keluarga  memiliki  tanggung  jawab  untuk menghidupi istri dan anak-anaknya (Adampe, 2020; Darussamin, 2015).
Di Indonesia, hukum waris Islam masih diasosiasikan dengan adat hingga saat ini. Situasi hukum waris di Indonesia sangat beragam, karena pada saat yang sama  berlaku  lebih  dari  satu  asas  hukum,  selama ini  ada  tiga  hukum  waris  yang berlaku  di  Indonesia,  yaitu:  (1)  Hukum  Waris  Belanda  (Burgerlijk  Wethboek) berlaku untuk Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Timur di luar negeri. (2)  Hukum  waris  Islam  berlaku  bagi  umat  Islam,  baik  orang  asli  maupun keturunan. (3) hukum waris adat yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Oleh karena itu, hukum waris yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tetap berbeda, karena masih adanya klasifikasi warga negara (Subeitan, 2021; Mukhtar, 2018).
Sistem  pewarisan  tentu  dipengaruhi  oleh  bentuk  atau  sistem  kekerabatan atau  keturunan.  Sistem  kekerabatan  ini  akan  menimbulkan  berbagai  jenis  sistem pewarisan  yang  akan  mengikuti  sistem  kekerabatan  yang  dianutnya.  Dalam  hal pewarisan,  ada  tiga  sistem  pewarisan  di  Indonesia,  yaitu  individu,  kolektif  dan mayoritas.
Menurut  Hazairin,  sistem  kekerabatan  dalam  Islam  adalah  sistem kekerabatan  ganda.  Sedangkan  sistem  pewarisan  merupakan  sistem  pewarisan individu  (Hazairin,  1967).  Sistem  pewarisan  dan  kekerabatan  ini  mirip  dengan sistem  kekerabatan  pada  pewarisan  masyarakat  Bolaang  Mongondow  namun dalam hal pembagiannya berbeda dengan sistem kewarisan Islam.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 1-15 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Dalam  pembagian  warisan  dalam  masyarakat,  dilakukan  tanpa membedakan  hak-hak  ahli  waris,  antara  laki-laki  dan  perempuan,  bagiannya dipersamakan  dengan  musyawarah  atau  mufakat.  Bahkan  jika  pembuatan  wasiat dilakukan  sebelum  kematian  pewaris,  warisan  selalu  dibagikan  setelah  kematian pewaris.

## METODE PENELITIAN
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif  (Suratman  & Philips,  2013).  Hal  ini  dimaksudkan  agar  masalah  yang  dijadikan  pusat  akan dikaji lebih mendalam, lebih holistic sehingga mampu menjelang peraturan alang pusaka memercayai kultur ditinjau berbunga Hukum Islam. Dan, disini penjelajah semata-mata  beroperasi  seumpama  penganalisis  dan  membelek  gejala, menegakkan ras tingkah laku dan tidak mencengkam objek.
Sumber  keterangan  didapatkan  pakai  peraturan  polemik  menjelang penunjuk  pakai  bakat  penjuru  pelopor  keyakinan  menjelang  lebih  menjelajahi seksi yang diangkat. Selanjutnya berlapiskan keterangan yang terselip setia usaha berbunga  berbagai  pangkal  setia  di  arena  maupun  pangkal-pangkal  lain  yang mendukung,  kisah  keuntungan  mengecilkan  menganalisa  seksi,  setia  usaha mengabdikan  tata  cara  kualitatif  bersemangat  induktif  yaitu  menginjak  berbunga kenyataan,  realita,  gejala,  seksi  yang  terselip  menelusuri  suatu  penyelidikan terasing. Dari realita dan kenyataan yang terasing seumpama ini nanti setia usaha efektif cetakan-cetakan umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Berdasarkan Adat Kebiasaan
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  peran  adat  pada  masyarakat  Bolaang Mongondow masih sangat kuat dan  terasa di  masyarakat, dan hal ini mengakar di masyarakat, dalam hal  kewarisan di Bolaang Mongondow, proses pembagiannya dilakukan secara adat. di antara keluarga.
“Ada  banyak  versi  masalah  pembagian  warisan,  mislanya  laki-laki memiliki  hak  sekian  persen  dan  perempuan  sekian  persen  dan  jika pembagian tersebut dilakukan di kalangan masyarakat tidak secara merata, contohnya:  seseorang  4  basudara  memiliki  harta  warisan  dari  orang  tua, maka  anak  laki-laki  mendapatkan  seian  persen,  namun  ada  kalanya perempuan sekian persen, nah dibagi seperti itu dianggap tidak adil sebab laki-laki  memiliki  pembagian  sebih  besar  dari  pada  perempuan,  sehingga untuk harta warisan di sini dibagi rata, contoh yang lain: semisal orang tua meninggalkan harta saratus batang kalapa, maka kalapa itu bagi, jika ada 4 ahli  waris  akan  bagi  25  tiap  orang,  bagitu  juga  tanah,  misalnya  di  dalam satu keluarga itu adalah anak parampuang berjumlah satu atau dua orang, keluarga  akan  membicarakan  siapa  yang  merawat  orang  tua  sebelum meninggal, (Wawancara, Marsidin Mokodompit ) .”
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 1-15 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Lantas  bagaimanakah  hak  dari  anak  angkat  dalam  adat  kebiasaan  di kalangan masyarakat?
“Dia  tetap  mendapatkan,  hanya  saja  sekian  persen  yang  berbeda  dengan anak  kandung,  tetap  didapatkan  harta  warisan  tersebut  (Wawancara, Marsidin Mokodompit ). ”
Dalam  proses  ketika  membagi  harta  warisan  biasanya  hanya  di  lakukan oleh  keluarga  yang  bersangkutan  semisal  anak  dari  orang  yang  meninggal,  ada pula  sebelum  orang  tua  meninggal  sudah  dititipkan/dibuatkan  terlebih  dahulu surat  wasiat  kepada  pejabat  ataupun  tokoh  masyarakat  dengan  disertakan  tanda tangan  dari  para  ahli  waris,  barulah  ketika  meninggal  kemudian  dilakukan pembagian dengan berdasarka surat wasiat tersebut, adapun ketika proses penanda tanganan  ada  satu  pihak  yang  keberatan,  barulah  kemudian  diselesaikan  secara adat. Hal  yang paling penting dalam pembagian warisan di kalangan masyarakat bahwa  tidak  ada  saling  cemburu  antar  satu  ahli  waris  dengan  yang  lainnya  serta saling menerima satu dengan yang lain dengan mengutamakan rasa persaudaraan dan kekeluargaan selepas kepergian orang tua.
Selain itu, perihal harta dari seorang yang tidak tau keberadaannya, tempat tinggal, ataupun masih hidup ataupun sudah meninggal dan belum ada ketetapan dari  hakim  maka  hartanya  apabila  itu  adalah  harta  bersama  maka  menjadi  milik dari istri, dan jika harta tersebut adalah harta bawaan dari seorang mafqud maka istri  hanya  memperoleh  50  persen  saja,  begitulah  pembagian  harta  bagi  orang yang sudah tidak ada kejelasan mengenai status domisili dan hidup. Seperti yang diuraikan dalam wawancara masih bersama dengan bapak Marsidin Mokodompit:
“Jika  harta  itu  didapatkan  secara  bersama  (suami-istri ) maka  dipastikan istri yang berhak, namun jika dia harta bawaan semisal 35 juta maka hanya mendapatkan  setengah  dari  harta  tersebut  (Wawancara,  Marsidin Mokodompit ) .”
Dalam  praktik  pembagiannya  tidak  ada  satu  kebiasaan  yang  tetap,  di gunakan perihal pembagian kewarisan di kalangan masyarakat, semua tergantung dari  mekanisme  yang  di  gunakan  dalam pembagiannya,  Ada  yang  menggunakan musyawarah dalam ruang lingkup keluarga untuk membagi kewarisan, ini dimulai ketika  kurang  lebih  seratus  hari  setelah  meninggalnya  pewaris,  setelah  itu kemudian  seluruh  keluarga  berkumpul  dalam  hal  ini  tentunya  ahli  waris  seperti anak  kandung  saja,  barulah  di  musyawarahkan  perihal  pusaka  yang  ditinggalkan serta proses pembagiannya.
Ada  yang  menggunakan  jalur  musyawarah  namun  yang  menjadi mediatornya  adalah  orang  lain  yang  dipercaya  seperti  paman,  tokoh  masyarakat, tokoh agama, atau orang lain yang sudah sangat dipercaya oleh keluarga yang di anggap  seperti  orang  tua  pengganti.  Prosesnya,  menunggu  seratus  bahkan  satu tahun  setelah  meninggalnya  pewaris  barulah  di  adakan  musyawarah,  hal  ini  di lakukan  karena  di  takutkan  dalam  pembagian  pusaka  peninggalan,  ada  yang
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 1-15 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
merasa  dirugikan,  maka  di  gunakan  orang  lain  sebagai  mediator  yang  sudah dipercaya  untuk  dapat  memediasi  sekaligus  memberikan  nasehat  perihal pembagian  pusaka.  Hal  ini  biasanya  di  laksanakan  ketika  ahli  waris  belum  ada yang bisa di anggap mampu untuk membagi pusaka peninggalan secara adil, atau mereka yang masih di bawah umur dan bestatus pelajar.
Ada  juga  dalam  pembagian  pusaka  peninggalan  dari  pewaris,  sebelum meninggal,  seakan  telah  mengetahui  bahwa  ajalnya  sudah  dekat  serta  ditakutkan dikemudian  hari  akan  terjadi  perselisihan  di  keluarga  maka  di  orang  tersebut mendatangi salah satu tokoh masyarakat yang dipercaya dan meninggalkan wasiat perihal  pusaka  peninggalan,  biasanya  di  buat  surat  keterangan  yang  menjelaskan tentang  siapa  saja  yang  berhak  mewaris  pusaka  peninggalan  beserta  bagiannya. Ketika proses acara pelepasan jenasah, barulah kemudian kepala desa yang akan mengumumkan  di  depan  keluarga  dan  juga  kepada  para  pelayat  yang  datang perihal  wasiat  yang  di  tinggalkan,  sehingga  dalam  pembagiannya  tidak  ada satupun ahli waris yang dapat mengatakan keberatannya dengan hasil pembagian dikarenakan telah diketahui dan di saksikan oleh banyak orang.
Sebelum seorang meninggal dunia, ketika masih kuat dan mampu sudah di berikan  isyarat  terlebih  dahulu  kepada  ahli  waris  perihal  pusaka  yang  akan dtinggalkan, hal ini biasanya jika pusaka peninggalannya seperti kebun baik yang sudah di tanami ataupun masih berupa lahan  yang kosong, dan diberitahu secara langsung  kepada  ahli  waris  mengenai  bagiannya,  namun  baru  dapat  di  klaim ketika orang tersebut meninggal dunia.
Pembagian  kewarisan  dengan  adat  kebiasaan  sebagai  rujukan  dalam pembagian  di  masyarakat  sudah  di  lakukan  sejak  dari  dulunya,  namun  dalam pemahaman  masyarakat  bahwa  mereka  sebagian  sudah  tau  perihal  adanya kewajiban  menurut  agama  dalam  pembagian  kewarisan,  namun  dalam pemahamanya hanya sekedar pada proses pembagiannya akan tetapi hukum yang mewajibkannya belum banyak yang mengetahui, ada pula yang bahkan tidak tahu menahu  perihal  tuntunan  dari  agama,  yang  menjadi  landasan  utama  dalam pembagian  pusaka  adalah  adat  kebiasaan  yang  di  anggap  masyarakat  tidak  ada yang  salah  ketika  membagi  kewarisan  dengan  adat  kebiasaan  karena  sebenarnya antra adat kebiasaan dan tuntunan agama hampir-hampir mirip.
“Biasanya  disini  sering  disangkutpautkan  sesuai  dengan  agama,  biasanya juga  ada  yang  lebih  ke laki-laki  ada  juga  sesuai  dengan  musyawarah  dan juga  mufakat,.  Jadi  misalnya  dua  orang  bersaudara  akan  disesuaikan dengan  kesepakatan,  jika  memang  harus  mengikuti  prosedur  agama tentukan lebih  dari  laki-laki,  tapi  biasanya  juga  di  Mongondow  itu  sama, secara  kekeluargaan  musyarwarah.  Biasanya  seperti  itu  di  adat Mongondow (Wawancara, Hama Mamonto ) .”
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  di  pahami  bahwa  masyarakat  ada  yang memahami  perihal  pembagian  kewarisan  menurut  agama  dan  ada  juga  yang belum  paham,  dan  pada  pelaksanaanya  kebanyakan  dan  memang  biasanya  adat
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 1-15 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
kebiasaanlah  yang  di  jadikan  rujukan  dalam  pembagian,  hal  ini  dapat  di  pahami bahwa  dari  dulunya  nene  moyang  memang  menggunakan  kekeluargaan  dalam pembagian pusaka.
“Memang  pada  dasarnya  jika  mengikuti  Islam  pembagiannya  bisa  saja lebih banyak ke laki-laki dari pada perempuan, tapi umumnya juga  orang tua disini tidak seperti itu, pemikiran mereka samua akhirnya dapat, dibagi sama, tapi jika di aturannya  Islam mungkin kenapa sampai laki-laki lebih banyak,  itu  karena mo  miag  kon  adi’  intau  to (yang  betanggung  jawab ) , tapi  jika  perampuan  didatangi  oleh  calon  suami,  tapi  umumnya  disini dibagi sama (Wawancara, Hama Mamonto ) .”
Selain itu, ada penjelasan rinci tentang bagian-bagian pemeran yang sering merata  dan  merata  dalam  keluarga.  Pada  dasarnya,  suku  Mongondow  percaya bahwa  anak  laki-laki  sebenarnya  lebih  diutamakan,  terutama  dalam  pembagian warisan  karena  mereka  akan  bertanggung  jawab  untuk  menghidupi  keluarga, tetapi  ini  sering  berubah  tergantung  pada  keluarga,  diskusi  antar  keluarga.  anak laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama.
Dalam  proses  pembagian  pusaka  Pak  Sahurin  Mokodongan,  terkadang salah  satu  pihak  tidak  setuju  dengan  hasil  pembagian,  kemudian  diputuskan berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku,  mulai  dari  tingkat  desa,  kemudian pindah  ke  tingkat  kecamatan  berikutnya.  ,  meninggalkan  polisi  dengan  proses penyidikan  lebih  lanjut  untuk  diputuskan  pengadilan,  namun  sepanjang  proses hukum  yang  dilalui,  semua  berusaha  mengikuti  jalur  kekeluargaan,  mulai  dari tingkat  desa,  dengan  disaksikan  oleh  kepala  desa,  baik  agama  maupun  adat. pemimpin,  sambil  memberikan  nasehat  yang  baik  dan  berusaha  mencari  cara untuk menengahi, jika prosesnya tidak membuahkan hasil yang memuaskan, maka di  tingkat  kabupaten  akan  ditekankan  dengan  memberikan  pemahaman  tentang hak dan kewajiban serta tinjauan hukum perdata , jika masih ada pihak yang ingin melanjutkan,  proses  akan  dilanjutkan  di  bidang  hukum  aktif,  yaitu  di  depan pengadilan. Namun, dalam proses pembagian warisan, sangat sedikit dari mereka yang sampai ke pengadilan.
“Melibatkan  orang  tua  kampung  apabila  masalah  muncul,  contoh:  saya tidak  suka  sama  si  B  (saudara  bpk  A)  karena  kita  harus  mengikuti kemauan  si  A  maka  jadikan  perkara  dengan  musyawarah  kampung, sehingga  orang  tua  kampung  yang  akan  ambil  keputusan  tapi  meskipun hukum  perdata  tetap  jalan,  artinya  bahwa  kekeluargaan  itu  boleh  saja musyawarah,  tapi  tujuan  daripada  keterlibatan  pemerintah  jika  sudah dinaikan  di  tingkatan  desa  artinya  ada  masalah,  sudah  saling  tidak  enak satu sama lain antara dua bersaudara akhirnya diurus dikampung, nah jika diurus  dikampung  dan  bisa  selesai,  tujuannya  bukan  memenangkan  salah satu  pihak  yang  masih  basudarah,  jika  tidak  tuntas  disitu  lanjut  di kecamatan kemudian ke pengadilan (Wawancara, Hama Mamonto ) .”
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 1-15 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Dari  hasil  wawancara    dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pembagian  adat, jika  kejadian  tersebut  tidak  diapresiasi  atau  dianggap  tidak  adil,  maka  urusan tersebut  diserahkan  kepada  desa  untuk  ditangani,  biasanya  dalam  bentuk musyawarah,  serta  mencari  jalan  keluarnya.  properti  untuk  meninggalkan  dan memutuskan, jika tidak, kemudian menyelesaikannya ke subdivisi dan kemudian ke pengadilan.
Tentang harta warisan bagi yang belum menikah, harta warisan bagi yang belum  menikah,  belum  menikah  dan  belum  memiliki  anak,  ada  dua  cara pembagian  harta  warisan,  cara  yang  pertama  diasuh  oleh  keluarga  terdekat,  di mana.  Dalam  hal  pembagian  antara  saudara  kandung,  ketika  orang  itu  tidak meninggalkan  pesan  atau  tanda  untuk  meninggalkan  warisan    setelah  kematian, keluarga  itu  menjadi  ahli  waris  dari  harta  yang  ditinggalkan.  Tanpa  diketahui kemudian  dalam  keluarga,  ada    wasiat  yang  dibuat  sebelum  kematian,  atau kepercayaan yang diserahkan kepada orang yang dipercaya.
“Ada  dalam  satu  keluarga  kakak  beradik  dikenal  dengan  istilah banto’ (tidak  ada  berkeluarga),  tidak  ada  anak,  belum/tidak  menikah,  dia  hidup sandiri,  ketika  dia  meninggal  kan pororuguton ?  (saling  merampas),  nah rembuk  dari  keluarga  itu  siapa  yang  bisa  mendapatkan  harta  tersebut (Wawancara, Marsidin Mokodompit ) .”
Pusaka  peninggalan  seseorang  yang  tidak  memilik  keluarga  seperti  istri dan anak, maka harta tersebut dapat jatuh kepada anggota keluarga dalam hal ini saudara kandung, terkecuali ada wasiat yang ditinggalkan.

## Perspektif Tokoh Masyarakat Kewarisan Adat
Dalam  pandangan  tokoh  masyarakat  menganggap  bahwa  pembagin kewarisan  di  kalangan  masyarakat  sudah  di  lakukan  secara  turun  temurun  dan tidak pasti di lakukan mulai kapan di Bolaang Mongondow  khususnya yang asli orang mongondow akan tetapi perlu di pahami bahwa dalam pembagian tersebut, dimanapun  di  daerah  bolaang  mongondow  adalah  berdasarkan  adat  kebiasaan hanya modelnya saja yang berbeda, tergantung dengan bagaimana aturan di desa, apakah ada aturan yang tertulis ataupun tidak ada. Pun begitu proses yang ada di Bolaang Mongondow, dalam pembagian kewarisan menggunakan adat kebiasaan, dan hal tersebut oleh tokoh masyarakat, tokoh agama seperti, ustadz, jiow (Imam) tidak di permasalahkan.
“Pembagian  kewarisan    di  adat  Bolaang  Mongondow  lebih  khusus contoh: di kampung ini dipersilahkan dengan catatan merugikan salah satu pihak  diantara  anggota  keluarga,  karena  adat  Bolaang  Mongondow  itu adalah  menghormati  orang  tua  itu  lebih  penting  dibandingkan  bertikai perihal  harta,  ditambah  lagi  jika  pertikaian  tersebut,  kasihan  orang  tua yang sudah meninggal (Wawancara, Darulhaq Mokodompit ) .”
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 1-15 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
“Adat  ini  sudah  jadi  suatu  kebiasaan  di  lingkungan  masyarakat.  Dalam pelaksanaanya  dilakukan  secara  sama-sama  dan  tidak  ada  campur  tangan dari  pihak  lain,  kita  juga  dari  tokoh  masyarakat  tidak  memaksakan masyarakat harus mengikuti aturan agama karna memang sejak dulu sudah seperti itu, susah juga mengikuti aturan di agama, bisa-bisa ada salah satu saudara  yang  kurang  setuju  dengan  pembagian  itu, makanya  sekarang  itu sudah sesuai dengan kebiasaan sekarang ini, dan sampai dengan sekarang belum  pernah  ada  yang  bermasalah  karena  masalah  pembagian  warisan, tapi bukan berarti tidak taat pada agama, karakteristik masyarakat Bolaang Mongondow  dengan  proses  seperti  itu  ditakutkan  akan  ada  pihak  yang merasa dirugikan, namun jika mengikut aturan agama silahkan tapi selama ini  di  daerah  Bolaang  Mongondow  seperti  ini  adatnya  (Wawancara, Sutarjo Mokoginta ) .”
Dari  pendapat  tokoh  masyarakat  di  atas dapat  di  tarik  kesimpulan  bahwa adat kebiasaan yang ada di kalangan masyarakat dalam hal pembagian kewarisan adalah  dengan  menggunakan  adat  kebiasaan,  dan  di  anggap  metode  yang  cocok dengan  karakteristik  masyarakat  Bolaang  Mongondow,  selain  itu  juga  untuk menjaga  hubungan  kekerabatan  tetap  terjalin  dengan  mengedepankan musyawarah  dalam  masyarakat,  nilai-nilai  keagamaan  menjadi  landasan  dalam kehidupan masyarakat namun melalui perantara adat istiadat serta kebiasaan yang baik.

## Analisis Hukum terhadap Kewarisan Adat di Bolaang Mongondow
Walaupun pembagian  warisan menurut cara keluarga adalah sah menurut Pasal  183  KHI,  “para  ahli  waris  boleh  bersepakat  setelah  masing-masing melakukan  bagiannya”,    pembagian    warisan  menurut  cara  keluarga  juga  harus memenuhi  syarat.  Di  antara  persyaratan  penting  itu    adalah  perlunya  kapasitas hukum untuk bertindak  atas dasar kehendak penuh para pihak dalam pembagian warisan.  Hal  ini  diperlukan  karena  dalam  pembagian  harta  milik  keluarga, beberapa  pihak  mungkin  harus  mengorbankan  atau  menyerahkan  seluruh  atau sebagian  dari  haknya.  Masalah  penghapusan  hak  milik,  karena  dikaitkan  dengan praktik  penghilangan  hak  milik  seseorang,  dikaitkan  dengan  masalah  kapasitas hukum untuk bertindak, yang berarti bahwa penghapusan hak milik baru dianggap sah,  jika  dilakukan.  oleh  seseorang  secara  sukarela  dan  yang  memiliki  kapasitas untuk  bertindak.  Pemusnahan  suatu  hak  milik  adalah  sah  apabila  hak  itu dilaksanakan oleh orang  yang tidak berdaya atau tidak berdaya, misalnya karena suatu  keadaan  yang  menghalangi  kebebasannya  untuk  mengambil  keputusan. Masalah  kemampuan  akting  dalam  kajian  Ushul  Fiqh  disebut alahliyat  alada (Zahrah, 2005).
Alahliyat  alada' adalah  kesanggupan  seseorang  untuk  memikul  beban ibadah dan berbuat/melakukan perbuatan yang halal. Dengan kemampuan akting, seseorang hanya bisa dianggap mukallaf . Mukallaf berarti orang yang bertanggung jawab untuk melakukan semua bentuk taklif (kewajiban) dan semua tindakannya akan  dipertimbangkan  oleh  hukum  Islam.  Dasar  dari  kemampuan  bertindak  ini
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 1-15 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
adalah  akal.  Ada  atau  tidaknya  keterampilan  ini,  dan  apakah  itu  sempurna  atau tidak  sempurna,  tergantung  pada  ada  atau  tidaknya  atau  kesempurnaan  atau ketidaksempurnaan pikiran seseorang.
Ditinjau  dari  perkembangan  jasmani,  seorang  wanita    dianggap  telah baligh  pada  waktu  haid,  sedangkan  bagi  laki-laki  bila  bermimpi  berhubungan badan.  Jika  seorang  wanita  tidak  mengalami  menstruasi  sebelum  usia  15  tahun dan  seorang  pria  tidak  bermimpi  sebelum  usia  itu,  maka  usia  lima  belas  tahun dianggap  sebagai  batas  pubertas.  Biasanya,  seseorang  pada  periode  ini bertanggung  jawab  penuh  untuk  menjalankan  kewajiban  agama,  seperti  masalah harta  benda,  yang  selalu  menuntut  adanya    rusyd  (kemampuan  seseorang  untuk mengendalikan pengeluaran)  (Zahrah, 2005). Memang, tidak semua orang cukup dewasa untuk mengontrol pengeluarannya. Beberapa dari mereka terbuang sia-sia dalam  biaya.  Jadi  selain  kedewasaan,  soal  kemampuan  akting  properti membutuhkan karakter rusyd .
Ketika  seseorang  dalam  masa  pubertas  dan  memiliki  kepribadian  kasar, dia  dianggap  memiliki  kapasitas  untuk  bertindak  atas  hartanya  (Ruzaipah  et  al., 2021),  kecuali  orang  itu  tunduk  pada  kondisi  khusus  tertentu  yang  dirinci  oleh Islam. hukum dapat menghilangkan atau mengurangi kapasitasnya. Batas minimal kondisi  koersif  yang  dapat  ditentukan  dalam  hukum  Islam,  adanya  tekanan eksternal yang mengganggu kebebasan salah satu pihak, misalnya   (Rofiq, 2015). Adanya  tekanan-tekanan  tersebut  sering  dikaitkan  dengan  pertanyaan-pertanyaan yang  berkaitan  dengan  pengalihan  hak  milik.  Seperti  dijelaskan  di  atas,  setiap tindakan  yang  melibatkan  hal-hal  yang  menghilangkan  kepemilikan  seseorang atas properti memerlukan persetujuan penuh dari pihak-pihak yang terlibat,  yang berarti  tidak  ada  kewajiban  apa  pun  jenis  tekanan.  Kehendak  kedua  belah  pihak adalah  kunci  untuk  memutuskan  apakah  suatu  pembelian,  penjualan,  atau pengalihan  kepemilikan  adalah  sah  atau  tidak.  Juga  ingat  bahwa  perasaan persetujuan  atau  ketidaksetujuan  pada  hakekatnya  adalah  hal-hal  yang  abstrak. Dengan demikian, pengetahuan yang dipandu oleh sesuatu yang konkret biasanya menunjukkan kemauan.

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Kewarisan Berdasarkan Adat Kebiasaan
Semua umat muslim dimanapun berada tentu mengakui bahwa Al-Qur’an dan  Sunnah  adalah  sebagai  landasan  serta  sandaran  yang  telah  sempurna,  maka dalam  kehidupan  sehari  dalam  persoalan  apapun  jelas  rujukannya  adalah  Al- Qur’an  dan  sunnah,  terutama  perihal  dalam  hal  kewarisan.  Beberapa  ayat  A- Qur’an  serta  Hadits  Nabi  Muhammad  Salallahu  Wa’laihi  Waslam,  telah menjelaskan  sampai  pada  rincian  pembagian,  hal  ini  tentu  bukan  tanpa  sebab, tentunya semua umat muslim meyakini bahwa apapun ketetapan dari Allah SWT adalah sebaik-baiknya ketetapan yang mengandung maslahah di dalamnya, perihal kewarisan, berikut adalah ketetapan-ketetapan Allah SWT, Dalam Al-Qur’an:
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 1-15 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
بي ِّصَن ِّلاَجِّ رلِّ ل لٱ َكَرَت اَّمِّ م َو َو ِّناَ ِّلِ ٱ َ ل ق ا َسِّ نلِّلَو َنوُبَر بي ِّصَن ِّء لٱ َكَرَت اَّمِّ م َو ِّناَ ِّلِ َوٱ َ ل ق ا َسِّ نلِّلَو َنوُبَر بي ِّصَن ِّء لٱ َكَرَت اَّمِّ م َو َو ِّناَ ِّلِ ٱ َ ل ق فَّم َنوُبَر ضوُر ا ٧
Terjemahnya :
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta peninggalan  ibu-bapa  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(Qs. An-Nisa (4) : 7)
Qs  An  Nisaa’  (4):  7  memberi  ketentuan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan sama-sama  berhak  atas  warisan  orang  tua  dan  kerabatnya.  Ketentuan  tersebut merupakan perombakan terhadap kebiasaan bangsa arab yang hanya memberikan hak  waris  kepada  laki-laki  yang  sanggup  memanggul  senjata  membela kehormatan  kabilahnya.  Anak  kecil,  orang  tua,  dan  perempuan,  karena  tidak sanggup memanggul senjata, tidak berhak warisan sama skali.
لٱ َ َضََح اَذوَإِ
سِّق لٱ ْ اوُلْو ُ أ َةَم رُق َب َو ٱ َ ل َت َم َو ٱ ل َسَم َف  ُينِّك ٱ  ر مُهوُقُز نِّ م مُهَل ْ اوُلوُقَو ُه وَق ل َّۡم فوُر ا ٨
Terjemahnya:
“ Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin,  Maka  berilah  mereka  dari  harta  itu  (sekedarnya)  dan  ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.”(Qs. An-Nisa (4) : 8)
Qs  An Nisaa’(4)  : 8 memerintahkan agar sanak kerabat, anak yatim, dan orang  miskin  yang  hadir  menyaksikan  pembagian  harta  harta  warisan  diberi sejumlah harta sekedar untuk dapat ikut menikmati harta warisan  yang baru saja dibagi.
َ لَو خ َنيِّ َّ لَّٱ  َش وَل نِّم ْ اوُكَرَت لَخ مِّهِّف ةَّيِّ ر ُذ َع ِّض يَلَع ْ اوُفاَخ اًف مِّه لَف َ َّللَّٱ ْ اوُقَّتَي َ لَو وَق ْ اوُلوُق ل اًِيََِِّ ٩
Terjemahnya :
“Dan  hendaklah  takut  kepada  Allah  orang-orang  yang  seandainya meninggalkan  dibelakang  mereka  anak-anak  yang  lemah,  yang  mereka khawatir  terhadap  (kesejahteraan)  mereka.  oleh  sebab  itu  hendaklah mereka  bertakwa  kepada  Allah  dan  hendaklah  mereka  mengucapkan Perkataan yang benar”(Qs. An-Nisa (4) : 9)
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 1-15 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Qs  An  Nisa  (4):  12  menentukan  bagian  suami  adalah  ½  harta  warisan apabila pewaris tidak meninngalkan anak; apabila ada anak, bagian suami adalah ¼  harta  warisan  setelah  hutang  dan  wasiat  pewaris  dibayarkan;  ditentukan  pula bagian istri adalah ¼ harta warisan apabila tidak ada anak, dan 1/8 harta warisan apabila ada anak setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan.
Apabila  seseorang  mati  tanpa  meninggalkan  ayah  atau  anak,  padahal  ia meninggalkan  saudara  laki-laki  atau  perempuan  (seibu),  bagian  saudara  apabila hanya  satu  orang  adalah  1/6  harta  warisan,  dan  apabila  lebih  dari  satu  orang, mereka  bersama-sama  mendapat  1/3  harta  warisan  setelah  hutang  dan  wasiat pewaris dibayarkan (Basyir, 2001).
Pusaka mempusakai itu mempunyai tiga rukun, yakni (Rahman, n.d.):
1. Mauruts,  yaitu  harta  benda  yang  ditinggalkan  oleh  si  mati  yang  bakal dipusakai  oleh  para  ahli  waris  setelah  diambil  untuk  biaya-biaya perawatan,  melunasi  hutang-hutang  dan  melaksanakan  wasiat.  Harta peninggalan  ini  oleh  para  faradhiyun  disebut  juga  dengan  tirkah  atau turats.
2. Muwarits, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki dinyatakan oleh putusan hakim  atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.
3. Warits,  Yaitu  orang  yang  akan  mewarisi  harta  peninggalan  si  mawaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan,  hubungan  darah  (keturunan)  dan  hubungan  hak  perwalian dengan si mawaris.

## KESIMPULAN
Dalam  pembagian  harta  warisan  di  Bolaang  Mongondow  adat  masih digunakan sebagai sarana pembagian harta warisan, harta yang ditinggalkan dapat berupa uang, rumah, tanah, kebun,  ternak. Dalam proses pembagian harta warisan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua dibagi sama rata, ada juga  orang  yang  melebih-lebihkan  bagian  laki-laki  dengan  alasan    akan  menjadi kepala  rumah  tangga  dan  kepala  rumah  tangga.  harus  memberikannya.  Bahwa proses  adat  pembagian  warisan  sudah  dilakukan  sejak  nenek  moyang  suku Mongondows.  Pembagian  biasanya  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  dan mufakat.
Orang-orang  di  Bolaang  Mongondow  tidak  mengutamakan  hukum  Islam dalam  hal  pewarisan  karena  sudah  menjadi  kebiasaan  menggunakan  pembagian adat  dalam  pembagiannya,  dan  juga  dikhawatirkan  akan  terjadi  perpecahan  jika seseorang  menggunakan  hukum  Islam  karena  bagian-bagiannya  yang  ditentukan dalam  Al-Qur'an.  Pada  dasarnya  pembagian  harta  warisan  pada  masyarakat Bolaang  Mongondow  hampir  sama  dengan  yang  didefinisikan  dalam  Al-Qur'an,
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 1-15 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
namun  dalam  proses  pembagiannya  ada  beberapa  hal  yang  membedakan,  salah satunya mengenai bagian ahli waris, misalnya dalam hal pembagian harta warisan. Al-Qur'an perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 1:2  sedangkan di Bolaang  Mongondow  tidak  digunakan  perumpamaan  seperti  dalam  Islam,  dan dalam  Pasal  183  KHI  yang  disusun:  para  ahli  waris  dapat  bersepakat  untuk berdamai  dalam  pembagian  warisan,  setelah  masing-masing  telah  menyadari bagiannya.  Dalam  pembagian  warisan  adat  sampai  saat  ini,  tidak  terjadi pembagian antara ahli waris di Bolaang Mongondow.

## REFERENSI
Adampe, V. M. (2020). Pembagian Harta Warisan Menurut Kebiasaan Perspektif Hukum  Islam  pada  Masyarakat  di  Kecamatan  Poigar  (Studi  Kasus  Kec. Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow) . IAIN Manado.
Al Faruq, M. (2020). Antara Idealisme dan Praktek Masyarakat dalam Pembagian Harta Waris. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam , 1 (1), 1–13.
Basyir, A. A. (2001). Hukum Waris Islam . UII Press.
Darussamin,  Z.  (2015). Integrasi  Kewarisan  Adat  Melayu-Riau  dengan  Islam . Suska Press.
Hadikusuma, H. (2021). Hukum waris adat . PT Citra Aditya Bakti.
Hazairin. (1967). Hendak Ke Mana Hukum Islam? Tintamas.
Kasim, N. M. (2009). Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat . Gorontalo: tptt.
Kuncoro,  N.  M.  W.  (2015). Waris:  Permasalahan  Dan  Solusinya .  Raih  Asa Sukses.
Mukhtar,  A.  (2018). Tinjauan  hukum  islam  terhadap  praktik  pembagian  waris anak  angkat  dengan  wasiat  wajibah  (Studi  kasus  di  desa  Jimbe  kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo). IAIN Ponorogo.
Rahman, F. (n.d.). Ilmu Waris . Alma’arif Bandung.
Rofiq, A. (2015). Hukum Perdata Islam Di Indonesia . PT Raja Grafindo Persada.
Ruzaipah,  R.,  Manan,  A.,  &  A’yun,  Q.  A.  (2021).  Penetapan  Usia  Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Jurnal Mitsaqan Ghalizan , 1 (1), 1–20.
Sirait, E. I. S. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba . Universitas Islam Indonesia.
Subeitan,  S.  M.  (2021).  KETENTUAN  WARIS  DAN  PROBLEMATIKANYA PADA  MASYARAKAT  MUSLIM  INDONESIA. Al-Mujtahid:  Journal  of Islamic Family Law , 1 (2), 113–124.
Suratman, D., & Philips, H. (2013). Metode Penelitian Hukum . Alfabeta.
Wahyuni,  A.  (2018).  Sistem  Waris  Dalam  Perspektif  Islam  Dan  Peraturan
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 1-15 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Perundang-Undangan  Di  Indonesia. SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya Syar-I , 5 (2), 147–160.
Zahrah, M. A. (2005). Ushul Fiqih . Pustaka Firdaus.