HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## ASSET YANG MASIH DIJADIKAN AGUNAN BANK DIBERIKAN OLEH PENDIRI YAYASAN DENGAN SURAT PERNYATAAN SEBAGAI KEKAYAAN AWAL YAYASAN
Tinton Hariyanto 1 , Nynda Fatmawati 2
1,2 Universitas Narotam, Jl. Arief Rahman Hakim 51 Surabaya E-mail:
Email: 1 tinton.m43its@gmail.com

## Abstraks
Kekayaan awal pendirian yayasan yang dituangkan dalam akta pendirian Yayasan yang  dibuat  oleh  notaris  harusnya  tertulis  berupa  uang  dengan  dilengkapi  surat pernyataan  pemisahan  harta  kekayaan  pendiri  Yayasan  dan  pembuatan  surat penyataan pemisahan harta kekayaan tersebut merupakan kewajiban pendiri agar pendiri  mempunyai  komitmen  untu  tidak  ikut  campur  dalam  kekayaan  Yayasan oleh  karena  itu  kekayaan  pendiri  dipisahkan  dari  kepentingan  pendiri  untuk pendirian yayasan, tetapi hal ini menjadi dilema Ketika pendiri hanya punya tanah beserta  bangunan  dan  tidak  punya  uang  yang  cukup  untuk  disetorkan  ke  kas Yayasan  sebagai  kekayaan  awal  yayasan,  apalagi  untuk  operasinal,  pembelian inventaris dan renovasi Gedung yayasan, asset tanah beserta bangunan diatasnya dapat  dinilai  nominal  uang  dan  dijadikan  sebagai  kekayaan  awal  pendirian yayasan dengan menggunakan surat pernyataan pemisahan harta pribadi pendiri yayasan  dengan  menilai  asset  tersebut  dengan  uang  dan  solusi  tercepat mendapatkan  dana  adalah  berhutang  pada  bank  dengan  agunan  tanah  beserta bangunan  yang  diikat  dengan  lembaga  jaminan  Hak  Tanggungan,  Lembaga jaminan  tersebut  mengikat  bukti  kepemilikan  asset  yang  belum  dibalik  nama keatas nama yayasan, namun hal ini menimbulkan masalah baru bila pendiri tidak beritikad baik melunasi hutang pada bank maupun menyerahkan assetnya setelah lunas kepada Yayasan, maka dari itu seharusnya Yayasan segera meminta kepada notaris untuk tidak hanya membuat akta pendirian Yayasan tetapi juga membuat akta  perjanjian  pengalihan  hak  baik  hibah  atau  wakaf  beserta  akta  kuasa  untuk membalik nama ke atas nama badan hukum yayasan.
Kata Kunci: Kekayaan awal, Yayasan, Asset.

## Abstract
The  initial  wealth  of  foundation  establishment  as  outlined  in  the  foundation  deed made by a notary must be written in the form of money accompanied by a statement of  separation  of  assets  of  the  founder  of  the  foundation  and  the  preparation  of  the statement of separation of assets is the founder's obligation so that the founder has a commitment not to interfere in the assets of the foundation by Therefore, the founder's wealth  is  separated  from  the  founder's  interests  for  the  establishment  of  the

## Asset Yang Masih Dijadikan Agunan Bank
Diberikan Oleh Pendiri Yayasan Dengan Surat Pernyataan Sebagai Kekayaan Awal Yayasan
foundation, but this becomes a dilemma when the founder only has land and buildings and does not have enough money to be deposited into the Foundation's treasury as the foundation's  initial  wealth,  especially  for  operations,  purchase  of  inventory  and renovation of foundation buildings. , land assets and  buildings on it can be valued at nominal  money  and  used  as  the  initial  wealth  of  the  foundation's  establishment  by using  a  statement  letter  of  separation  of  personal  assets  of  the  founder  of  the foundation by valuing the asset with money and the fastest solution is to get ad funds. is in debt to a bank with land and buildings as collateral that is tied to a Mortgage guarantee  institution,  the  guarantee  institution  binds  proof  of  asset  ownership  that has not been renamed to the name of the foundation, but this creates new problems if the founder does not have good intentions to pay off the debt to the bank or hand over the  assets.  after  it  is  paid  off  to  the  Foundation,  therefore  the  Foundation  should immediately ask a notary to not only make a deed of establishment of the Foundation but also make a deed of agreement on the transfer of rights either as a grant or waqf along  with  a  deed  of  power  to  reverse  the  name  on  behalf  of  the  legal  entity  of  the foundation.
Keywords : Initial Wealth, Foundation, Asset.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Yayasan  merupakan  Badan  Hukum  non  badan  usaha  yang  didirikan  dengan kekayaan  awal  pendirian  dari  pemisahan  harta  kekayaan  pendiri  Yayasan  yang diperoleh secara halal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pendiri  Yayasan  setelah  memisahkan  harta  kekayaan  pribadinya  untuk  Yayasan seharusnya tidak memiliki lagi hak atas harta yang yang telah dipisahkan tersebut, hal tersebut  akan  lebih  mudah  apabila  harta  tersebut  berupa  uang,  tetapi  bila  harta tersebut  berupa  tanah  beserta  bangunan  (benda  tidak  bergerak)  maka  diperlukan penilaian atau appraisal seharga dengan uang karena kekayaan awal pendirian yayasan yang  akan  tertulis  di  akta  pendirian  Yayasan  yang  dibuat  dihadapan  notaris  hanya berupa  uang  sesuai  dengan  pasal  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2008 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Yayasan dan pasal 47 Undang-undang Nomor  17  Tahun  2003  dan  dilanjutan  pengalihan  hak  atas  tanah  didepan  pejabat pembuat  akta  tanah  bila  digunakan  mekanisme  hibah  antara  pendiri  Yayasan  dengan badan  hukum  Yayasan  atau  mekanisme  wakaf  dihadapan  pejabat  pembuat  akta  ikrar wakaf setempat tanah beserta bangunan tersebut berada.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Pemberian  tanah  beserta  bangunan  selanjutanya  disebut  dengan  asset  untuk kekayaan  awal  pendirian  Yayasan  ini  bermaksud  baik  oleh  pendiri  yayasan  karena Yayasan  baru  berdiri  umumnya  kekurangan  anggaran  baik  untuk  operasional  apalagi tempat atau kantor domisili Yayasan berada, sehingga modal awal  dengan pemberian tanah  beserta  bangunan  dirasa  cukup  untuk  membangun  Yayasan  dari  nol,  namun penyerahan  asset  kepada  Yayasan  akan  berdiri  umumnya  hanya  dibuat  dengan menandatangani  surat  pernyataan  yang  dibuat  dibawah  tangan  bermeterai  cukup. Pendiri  Yayasan  mempunyai  banyak  alasan  mengapa  tidak  segera  dilakukan penyerahan melalui mekanisme pengalihan hak atas tanah dan diikuti penilaian dengan uang atas asset yang diserahkan tersebut.
Alasan  pertama  penggunaan  surat  pernyataan  tersebut  dikarenakan  Yayasan masih  belum  berdiri  dan  belum  dianggap  sebagai  badan  hukum  (subyek  hukum) sehingga  belum  bisa  melakukan  tindakan  hukum  baik  dengan  hibah  selaku  penerima hibah atau wakaf selaku penerima wakaf, dengan adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  No.16  Tahun  2001  tentang  Yayasan selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Yayasan,  maka  untuk  memperoleh  status  badan hukum,  pendirian yayasan harus memenuhi beberapa syarat pendirian, salah satunya Yayasan  wajib  dibuat  dengan  akta  pendirian  otentik  yang  dibuat  di  hadapan  notaris. Dalam  akta  pendirian  tertuang  nama  dan  tempat  kedudukan  yayasan,  maksud  dan tujuan  yayasan,  kegiatan  Yayasan,  jangka  waktu  Yayasan,  susunan  pendiri  dan  organ yayasan,  anggaran  dasar  Yayasan,  serta  kekayaan  yayasan  yang  dipisahkan  untuk tujuan yayasan tersebut. Yayasan mendapat status badan hukum setelah akta pendirian mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Direktorat  Jendral  Administrasi  Hukum  Umum atas nama Menteri melalui situs sistem administrasi badan hukum (SABH AHU Online), hasil dari pengesahan berupa surat keputusan yang dapat dicetak secara mandiri oleh notaris  pembuat  akta  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  11  dan  Pasal  12  Undang- Undang Yayasan. Kemudian dalam Pasal 24 ayat 1 disebutkan akta pendirian yayasan yang  telah  mendapat  pengesahan  sebagai  badan  hukum  wajib  diumumkan  dalam
tambahan  Berita  Negara  Republik  Indonesia  yang  dicetak  oleh  percetakan  negara republik indonesia. 1
Alasan  kedua  penggunaan  surat  pernyataan  tersebut  dikarenakan  asset  milik pendiri tersebut masih dijadikan jaminan atau agunan bank atas hutang pendiri selaku debitor  kepada  bank,  hutang  kepada  bank  tersebut  akan  digunakan  debitor  untuk modal awal yayasan dalam membeli banyak inventaris sekolah dan renovasi bangunan Yayasan  yang  rencananya  akan  bergerak  dalam  bidang  Pendidikan  dasar,  sedangkan hasil  dari  sumbangan  atau  donasi  tidak  mencukupi  untuk  membiayai  pembelian inventaris dan renovasi tersebut maka oleh  karena itu dibutuhkan  dana besar hingga pilihan  hutang  dari  bank  dipilih  guna  kebutuhan  Yayasan  yang  akan  melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang Pendidikan tersebut.
Saat  ini  pilihan  hutang  dari  bank  yang  terjadi  di  segala  macam  bidang,  baik bidang  usaha  maupun  pendidikan  dapat  diperhatikan  bahwa  umumnya  sering diwajibkan adanya penyerahan agunan atau jaminan utang oleh pihak debitor kepada pihak  bank.  Agunan  dapat  berupa  barang  (benda)  atau  hak  merupakan  jaminan kebendaan  yang  memberikan  hak  kebendaan  kepada  pemegang  jaminan  dan  atau berupa janji penanggungan utang yang diserahkan oleh debitor maupun oleh pihak lain kepada bank yang digunakan untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana  mestinya  utang  yang  karena  sebab  apa  pun  terutang  dan  wajib  dibayar oleh debitor kepada bank berdasarkan Perjanjian Hutang. 2
Kewajiban  untuk  menyerahkan  agunan  oleh  pihak  debitor  dalam  rangka pinjaman  uang  sangat  terkait  dengan  kesepakatan  di  antara  pihak-pihak  yang melakukan  pinjam  meminjam  uang.  Pada  umumnya  pihak  pemberi  pinjaman mensyaratkan  adanya  agunan,  sebelum  memberikan  pinjaman  uang  kepada  pihak debitor. Sementara itu, keharusan penyerahan agunan tersebut sering pula diatur dan diisyaratkan  oleh  peraturan  intern  pihak  bank  dan  atau  oleh  peraturan  perundang undangan yang berlaku.
Kegiatan  pinjam  meminjam  uang  yang  dikaitkan  dengan  persyaratan penyerahan  agunan  banyak  dilakukan  oleh  perorangan  dan  berbagai  badan  usaha.
1 Rafnelly Rafki, Ahmad Muliadi, Irawan Santosa. (2019). Kedudukan Asset Yayasan Yang Dijadikan Jaminan Dalam Permohonan Kredit Bank Jurnal Nuansa Kenotariatan Volume 5 Nomor 1. Jakarta Timur: Universitas Jayabaya, h. 38
2 Gatot Supramono, Perbankan Dan Masalah Hutang, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h.196-197.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Badan  usaha  umumnya  secara  tegas  mensyaratkan  kepada  pihak  debitor  untuk menyerahkan  suatu  barang  atau  benda  sebagai  objek  agunan  pihak  debitor.  Agunan yang ditawarkan (diajukan) oleh pihak debitor umumnya akan dinilai oleh badan usaha tersebut  sebelum  diterima  sebagai  objek  jaminan  atas  pinjaman  yang  diberikannya. 3 Penilaian  yang  seharusnya  dilakukan  sebagaimana  yang  biasa  terjadi  di  bidang perbankan  meliputi  penilaian  dari  segi  hukum  dan  dari  segi  ekonomi.  Berdasarkan penilaian dari kedua segi tersebut diharapkan dapat disimpulkan kelayakannya sebagai agunan yang baik dan berharga. 4
Dalam  pelaksanaan  penilaian  agunan  dari  segi  hukum,  pihak  bank  seharusnya melakukannya menurut (berdasarkan) ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek agunan  dan  ketentuan  hukum  tentang  pengagunan  yang  disebut  sebagai  hukum jaminan.  Hukum  jaminan  merupakan  himpunan  ketentuan  yang  mengatur  atau berkaitan dengan debitor dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, oleh karenanya, perjanjian  hutang  harus  ditopang  suatu  lembaga  jaminan  yang  fungsinya  untuk keamanan  pemberian  hutang,  yang  mana  jika  debitor  tidak  memenuhi  prestasinya secara sukarela maka bank mempunyai hak untuk menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan  debitor  yang  dipakai  sebagai  jaminan.  Hak  pemenuhan  dari  bank  tersebut dilakukan  dengan  cara  penjualan  benda-benda  jaminan  yang  hasilnya  adalah  untuk pemenuhan  hutang  debitor.  Tanpa  adanya  lembaga  jaminan  dalam  suatu  perjanjian hutang, niscaya pihak bank akan kesulitan untuk mendapatkan pelunasan pinjamannya dari pihak debitor manakala pihak debitor melakukan wanprestasi. 5
Lembaga  jaminan  yang  banyak  diterapkan  dalam  perjanjian  hutang  umumnya terkait bentuk atau jenis agunan antara lain hipotik, hak tanggungan, gadai dan jaminan fidusia.  Lembaga  jaminan  hipotik  digunakan  apabila  objek  jaminan  atau  agunannya adalah  benda  tetap  (benda  tidak  bergerak), 6 sedangkan  Hak  Tanggungan  digunakan apabila  objek  jaminan  atau  agunannya  adalah  hak  atas  tanah  sebagaimana  dimaksud
3 M. Bahsan, Hukum Jaminan Dan Jaminan Hutang Perbankan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.111.
4 Ibid., h.112-123.
5 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.5
6 M. Bahsan, Op.Cit., h.15.
dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria,  berikut  atau  tidak  berikut  benda-benda  lain  yang  merupakan  satu  kesatuan dengan tanah itu, 7 Sedangkan apabila obyek agunannya adalah benda-benda bergerak maka dapat diikat dengan gadai atau  dengan jaminan fidusia. Kesemuanya digunakan untuk pelunasan pinjaman debitor. 8
Jaminan  atau  agunan  bank  atas  pelunasan  hutang  pendiri  kepada  bank  adalah tanah beserta bangunan diatasnya maka Lembaga jaminan yang digunakan adalah Hak Tanggungan  menurut  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan  (selanjutnya  disebut  UUHT).  Adapun  pengertian  Hak  Tanggungan berdasarkan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  adalah hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya  disebut  UUPA),  berikut  atau  tidak  berikut  benda-benda  Lain  yang merupakan  kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk  pelunasan  hutang  tertentu,  yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor - kreditor  lain  (hak  preferen),  selain  itu  Lembaga  jaminan  ini  menganut  asas  Droid  de suite yang mana ini adalah ciri kebendaan yakni hak yang mengkuti bendanya di tangan siapapun,  hal  ini  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  tanggungan  atau kreditor terhadap hak nya untuk mendapat pelunasan atas obyek jaminan jika debitur wanprestasi  atau  bahkan  obyek  jaminan  dijual  kepada  pihak  ketiga  sekalipun.  Hak tanggungan  dapat  dibebankan  pada  Hak  milik,  Hak  Guna  Usaha  dan  Hak  Guna Bangunan tersebut dalam Pasal 25, Pasal 33 dan Pasal 39 UUPA. 9
Bahwa ada dua subyek hukum yang terkait dalam penjaminan agunan tersebut, yaitu  pihak  kreditor  dan  debitor  selaku  pemilik  jaminan  juga.  Kreditor  adalah  bank berkedudukan  sebagai  pemberi  hutang,  sedangkan  debitor  adalah  orang  perorangan selaku pendiri yayasan yang mendapat pinjaman uang atau hutang dari bank. Pemilik jaminan  adalah  orang  yang  menyerahkan  assetnya  sebagai  agunan  guna  syarat pencairan  pinjaman  dan  penjaminan  utang  debitor  kepada  bank,  manakala  debitor tidak  memenuhi  prestasinya,  maka  agunan  yang  dijadikan  jaminan  utang  tersebut
7 ibid
8 ibid., h.104
9 Akbar,  Ilham.,  (2016).  Harta  Milik  Pihak  Ketiga  Sebagai  Agunan  Atas  Kredit  PT.  Multi  Kencana Sejahtera di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Universitas Airlangga, h.10.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
dapat  dieksekusi  jika  debitor  wanprestasi.  Alasan  adanya  penjaminan  ini  antara  lain karena  kepentingan  pendiri  yayasan  guna  memenuhi  modal  awal  pendirian  yayasan pendidikan.
Dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan debitor adalah dengan  adanya  perjanjian  hutang  sebagai  perjanjian  pokok  yang  mengikat  antara keduanya  dan  hubungan  hukum  antara  bank  dengan  debitor  adalah  adanya  Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), bila tidak dimungkinkan agunan dapat diikat saat itu maka digunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai alas hak yang mengikatnya. Sifat perjanjian utang piutang dengan debitor ini adalah bersifat accessoir  (tambahan),  sedangkan  perjanjian  pokoknya  adalah  perjanjian  hutang  atau perjanjian  pinjam  uang  antara  debitor  dengan  bank.  Perjanjian  hak  tanggungan  lahir dengan  adanya  pendaftaran.  Maksud  adanya  pendaftaran  tersebut,  yaitu  untuk memenuhi  asas  publisitas  sekaligus  merupakan  jaminan  kepastian  terhadap  bank mengenai  benda  yng  telah  dibebani  dengan  jaminan  hak  tanggungan.  Penyerahan benda dan dibebani dengan hak tanggungan yang digunakan sebagai pelunasan hutang, akan  menempatkan  bank  pada  posisi  yang  menguntungkan,  karena  bank  mempunyai hak untuk didahului dalam pemenuhan hutangnya 10
Pada  praktiknya,  meskipun  debitor  telah  menyetujui  segala  persyaratan  yang ditentukan  bank,  bisa  saja  terjadi  wanprestasi,  dalam  bentuk  debitor  tidak  dapat melaksanakan  atau  memenuhi  kewajibannya  untuk  melunasi  segala  ketentuan  yang telah  disepakati  oleh  bank.  Dapat  timbul  permasalahan  karena  jaminan  yang  dipakai oleh  debitor  bukan  milik  debitor  melainkan  milik  yayasan  berdasar  surat  pernyataan penyerahan asset tersebut sebagai kekayaan awal yayasan, yang setelah hutang lunas maka  akan  dilanjutkan  dengan  pengalihan  hak  atas  tanah  kepada  yayasan.  Bahkan dalam  hal  tersebut  bisa  jadi  sampai  pada  eksekusi  lelang  obyek  jaminan  bila  hutang macet,  sedangkan  dalam  hal  ini  yayasan  tidak  melakukan  wanprestasi  akan  tetapi menjadi  korban  wanprestasi  dari  pihak  debitor.  Padahal  pada  waktu  pemberian  hak tanggungan dari debitor adalah dimaksudkan agar pihak debitor melunasi hutangnya.

## B. Rumusan Masalah
a. Apa  kedudukan  pendiri  yayasan  selaku  pemilik  asset  yang  telah  diserahkan dengan surat pernyataan kepada yayasan dalam hubungan hutang antara dirinya selaku debitor dengan Bank.
b. Apa akibat hukum bagi yayasan bilamana pendiri yayasan wanprestasi.

## C. Tujuan Penelitian
a. Menganalisa  kedudukan  pendiri  yayasan  selaku  pemilik  asset  yang  telah diserahkan  dengan  surat  pernyataan  kepada  yayasan  dalam  hubungan  hutang antara dirinya selaku debitor dengan Bank.
b. Menganalisa upaya bagi yayasan bilamana pendiri yayasan wanprestasi.

## D. Metode Penelitian
Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian yang  mendekati  masalah  dengan  aturan-aturan  hukum  yang  berlaku.  Aturan-aturan hukum  yang  berlaku  itu  berupa  norma  hukum  positif  tertulis  seperti  undang-undang dasar,  undang-undang,  peraturan  pemerintah  dan  seterusnya.  Permasalahan  dalam tulisan  ini  kemudian  dianalisa  hubungan  antara  norma  hukum  tersebut  dengan kerangka  konseptual  untuk  mengkaji  dan  mendalami  serta  mencari  jawaban  tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan 11

## PEMBAHASAN
A. Penggunaan  Surat  Pernyataan  Pendiri  Yayasan  Untuk  Syarat  Pelengkap Pendirian Yayasan
Pendirian yayasan dibuat dengan akta notaris dalam bentuk minuta akta, yang mana  minuta  akta  memiliki  pengertian  asli  Akta  Notaris  yang  mencantumkan  tanda tangan  para  penghadap  (pendiri  Yayasan),  saksi,  dan  Notaris,  yang  disimpan  notaris sebagai bagian dari Protokol Notaris menjadi dokumen negara sesuai Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan minuta akta tersebut wajib dilekatkan dan dijahit warkah akta yang berupa dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian
11 Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2005, h.133-134.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
data fisik dan data yuridis yang dipergunakan sebagai dasar pendirian dan pengesahan yayasan .
Pendirian  Yayasan  sebelum  ditanda  tanganinya  akta  pendirian  oleh  pendiri dihadapan  Notaris  wajib  melengkapi  berbagai  kelengkapan  berkas  untuk  pendirian yang diserahkan dan akan disimpan oleh notaris sebagai warkah dari minuta akta yang akan dibuat, antara lain :
a. fotokopi  KTP  pendiri,  ktp  organ  Yayasan  (calon  pembina,  calon  pengurus  dan calon pengawas)
b. fotokopi  NPWP  pendiri,  ktp  organ  Yayasan  (calon  pembina,  calon  pengurus  dan calon pengawas)
c. Surat Pernyataan dari pendiri Yayasan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan yayasan  yang  akan  didirikan  tersebut  tidak  merugikan  kepentingan  masyarakat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia.
d. Surat  Pernyataan  dari  pendiri  Yayasan  tentang  pemisahan  kekayaan  pribadi pendiri untuk modal/kekayaan awal Yayasan tersebut.
e. Surat  Pernyataan  dari  pendiri  Yayasan  tentang  harta  kekayaan  yang  telah dipisahkan  dari  harta  kekayaan  pendiri  sebagai  modal/kekayaan  awal  untuk mendirikan  Yayasan  adalah  kekayaan  pendiri  yang  sah  dan  pendiri  dapatkan dengan  cara-cara  layak  dan  Halal  atau  tidak  bertentangan  dengan  peraturan hukum yang berlaku.
f. Surat Pernyataan dari pendiri Yayasan tentang pernyataan dipergunakan sebagai Keterangan telah melakukan setoran yang sah dari para pendiri pada kas yayasan dan  akan  disetorkan  ke  rekening  yayasan  setelah  Surat  Keputusan  Pengesahan yayasan dicetak, NPWP, ijin operasional maupun ijin teknis yayasan diperoleh.
g. Surat Pernyataan dari pendiri Yayasan tentang Nama Yayasan, yang rencana nama untuk  ditulis  dalam  akta  pendirian  harus  sesuai  ketentuan  pasal  5  dan  pasal  6 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  nomor  13  Tahun  2019  serta  Pasal  15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
h. Surat  Pernyataan  dari  pendiri  Yayasan  tentang  domisili/alamat  Yayasan  yang diketahui oleh kelurahan setempat atau pemilik tempat/Gedung dimana Yayasan berada.
i. Surat  Pernyataan  dari  pendiri  Yayasan  tentang  siapa  pemilik  manfaat  dari Yayasan yang dapat menunjuk atau memberhentikan Anggota Pembina, Pengurus dan  Pengawas  Yayasan,  memiliki  kemampuan  untuk  mengendalikan  Yayasan, berhak  atas  dan/atau  menerima  manfaat  dari  Yayasan  baik  langsung  maupun tidak  langsung,  merupakan  pemilik  sebenarnya  dari  dana  Yayasan  serta Keterangan  telah  melakukan  Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat  dari  Yayasan Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang dan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme  dari  para  pendiri  dan  Debitor,  dan dipergunakan untuk mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian, sesuai Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018
j. Surat Pernyataan dari calon pembina (ketua dan anggota), calon pengurus (ketua, sekretaris  dan  bendahara)  dan  calon  pengawas  (ketua  dan  anggota)  yang  akan ditunjuk  oleh  pendiri  Yayasan  tentang  Pengangkatannya  tersebut  telah  diterima dan disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan.
Salah  satu  Syarat  Pelengkap  Pendirian  Yayasan  berupa  Surat  Pernyataan  dari pendiri  Yayasan  tentang  pemisahan  kekayaan  pribadi  pendiri  untuk  modal/kekayaan awal Yayasan tersebut sangat penting karena kekayaan awal yayasan yang harus ditulis dalam  akta  pendirian  dalam  bentuk  nominal  uang  dan  untuk  asset  tersebut  dalam menilai dalam bentuk uang, penilaian dalam bentuk uang dapat menggunakan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP atau dapat menggunakan nilai dari verifikasi nilai perolehan obyek pajak daerah (NPOP) yang dibuat oleh dinas pendapatan daerah kabupaten/kota  setempat  untuk  asset  yayasan.  Asset  tersebut  pengalihan  hak  nya diperoleh yayasan hanya berbekal Surat Pernyataan dari pendiri Yayasan, hal ini rentan memicu  konflik  dengan  para  ahli  waris  apabila  pendiri  yayasan  suatu  saat  meninggal atau  tidak  jelas  keberadaannya  sedangkan  asset  tanah  beserta  bangunan  diatasnya belum  ada  levering  atau  pengalihan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  bila  tidak  segera dilakukan  dihadapan  pejabat  yang  berwenang  dan  didaftarkan  pada  kantor  Badan Pertanahan setempat sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Penggunaan  Surat  Pernyataan  tentang  pemisahan  kekayaan  oleh  pendiri Yayasan tersebut dimungkinkan dan dapat diterima oleh notaris karena asset tersebut masih  dijadikan  jaminan  hutang  pada  bank  oleh  pendiri  untuk  kepentingan  yayasan
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
tetapi dengan syarat dalam pernyataan tersebut dimasukkan pernyataan bersedia hadir lagi beserta istri dan menyerahkan sertipikat  hak atas asset tersebut didepan Notaris selaku  PPAT  (Pejabat  pembuat  akta  tanah)  bila  dengan  akta  Hibah  atau  hadir  lagi didepan  Notaris  selaku  PPAIW  (Pejabat  pembuat  akta  Ikrar  Wakaf)  bila  dengan  akta Wakaf  dan  membalik  nama  asset  tersebut  kepada  yayasan  dengan  disetujui  oleh  istri pendiri  yayasan  karena  harta  yang  dipisahkan  dan  diserahkan  tersebut  merupakan harta  Bersama  perkawinan  dengan  istrinya  atau  bisa  tanpa  persetujuan  istrinya  bila pendiri  mempunyai  perjanjian  kawin  yang  memuat  pisah  harta  dengan  istrinya,  dan proses  penandatanganan  akta  peralihan  hak  tersebut  beserta  balik  nama  dilakukan setelah  hutang  bank  lunas  dan  asset  telah  dilakukan  proses  Roya  (pencoretan  atau penghapusan Hak Tanggungan Bank) pada kantor pertanahan setempat serta yayasan selaku penerima hak atas tanah dan bangunan telah memperoleh status badan hukum dari kementerian Hukum Dan HAM.
Selanjutnya surat pernyataan tersebut  tidak bisa digunakan sebagai dasar atau kuasa  membalik  nama  bukti  hak  atas  asset  (sertipikat)  kepada  yayasan,  dan  pendiri untuk  hadir  Kembali  beserta  istri  didepan  pejabat  yang  berwenang  terkadang  sulit karena  dibutuhkan  komitmen  baik  dan  jujur  dari  pendiri  kepada  yayasan,  jika  sulit untuk hadir lagi dan tidak memiliki komitmen baik maka hal ini akan menjadi masalah baru  buat  yayasan  karena  sertipikat  hak  atas  asset  tersebut  belum  dibalik  nama  atas nama badan hukum yayasan dan surat pernyataan tersebut bukan akta  peralihan hak sehingga belum terjadi perbuatan hukum dan tidak bisa digunakan untuk pendaftaran peralihan hak pada kantor pertanahan setempat serta yayasan tidak memiliki alas hak yang  kuat  dalam  pengusaannya  atau  yang  lebih  buruk  lagi  sertipikat  hak  atas  asset tersebut  setelah  hutang  lunas  dapat  dijual  atau  dialihkan  kepada  pihak  lain  tanpa sepengetahuan yayasan.
Oleh  karena  itu  notaris  yang  membuat  akta  pendirian  dapat  mengusulkan perubahan draft  akta pendirian yayasan sebelum akta pendirian  ditanda  tangani oleh pendiri  dengan  mengangkat  pendiri  sebagai  Pembina  yayasan,  dan  bukan  pengurus maupun pengawas yayasan karena Pembina tidak dapat menerima gaji atau upah dari yayasan, sedangkan pengurus baik itu ketua , sekretaris, bendahara maupun pengawas
dapat  menerima  gaji/upah  dari  yayasan,  namun  pembina  memiliki  kewenangan meliputi :
a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Anggota Pengawas. c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan. d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan f. pengesahan laporan tahunan
g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
Kewenangan  pembina  tersebut  cukup  special  karena  memiliki  kewenangan tertinggi,  namun  terbatas  akan  kewenangan  operasional  yayasan  yang  dipegang  oleh pengurus  dan  kewenangan  pengawasan  oleh  pengawas,  sehingga  dengan  usulan kepada pendiri untuk menjadi pembina yayasan tersebut akan membuat pendiri masih terikat  pada  yayasan  dan  hal  ini  akan  mempermudah  yayasan  untuk  menghadirkan Kembali pendiri didepan pejabat yang berwenang guna balik nama sertipikat.
Selanjutnya  untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  solusi  lainnya  adalah  setelah yayasan  mendapat  status  badan  hukum,  notaris  dapat  mengusulkan  pembuatan  akta pengikatan  hibah  dengan  premis  akta  yang  menyebutkan  hibah  dan  balik  Namanya dapat dilakukan setelah hutang bank lunas antara pendiri yayasan disetujui istri dengan yayasan  diwakili  oleh  pengurus  dan  akta  kuasa  untuk  hibah  antara  keduanya,  agar yayasan  diberi  kuasa  oleh  pemberi  hibah  untuk  membalik  nama  keatas  nama  badan hukum  yayasan  tanpa  pendiri  selaku  pemberi  hibah  hadir  Kembali  didepan  pejabat yang  berwenang  dan  dibuatkan  akta  kuasa  pengambilan  jaminan  antara  keduanya sehingga membantu yayasan untuk ambil jaminan sertipikat setelah hutang lunas tanpa perlu kehadiran pendiri.

## B. Akibat Hukum Pendiri selaku Debitor Wanprestasi
Sertipikat  Hak  atas  tanah  beserta  bangunan  diatasnya  diikat  dengan  Lembaga jaminan Hak Tanggungan, jika pendiri Yayasan selaku debitor wanprestasi maka akan dilakukan teguran beberapa kali dan dilanjut eksekusi hak tanggungan. Langkah yang harus diambil pihak Yayasan bila terjadi wanprestasi dapat ditawarkan :
a. Mengambil alih jaminan milik Debitor dengan mekanisme take over debitor dengan  kompensasi  pembayaran  Pengambil  alihan  hutang  oleh  Yayasan dengan bank yang sama.
b. Mengambil alih jaminan milik Debitor dengan mekanisme take over debitor dengan  kompensasi  pembayaran  Pengambil  alihan  hutang  oleh  Yayasan dengan bank yang berbeda.
c. Meminta Restrukturisasi hutang dengan pengurangan bunga dan denda.
Apabila upaya-upaya tersebut di atas sudah diberikan kepada debitor dan tetap tidak dapat dilakukan  penyelesaian hutang segera, dikhawatirkan kerugian yang akan diderita bank akan semakin besar. Apabila menurut bank penyelamatan tersebut tidak mungkin  terselamatkan  dan  menjadi  lancar  kembali  melalui  upaya-upaya penyelamatan,  sehingga  akhirnya  hutang  tersebut  menjadi  macet,  maka  bank  akan mengirim  teguran  kembali  dan  bila  tetap  tidak  ada  penyelesaian  maka  bank  akan melakukan  tindakan  penagihan  hutang  untuk  memperoleh  kembali  pembayarannya tersebut dengan cara menjual objek jaminan tersebut melalui pelaksanaan eksekusi.
Berdasarkan  Pasal  6  UUHT,  kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan  mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, dari hasil pelelangan tersebut kreditor mengambil untuk pelunasan piutangnya, atau yang biasa disebut dengan parate eksekusi. Penjelasan Pasal 6 UUHT memberikan ketentuan, bahwa parate eksekusi tersebut didasarkan pada yang diperjanjikan dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
Parate  eksekusi  juga  dimungkinkan  dalam  hal  Hipotik  namun  ada  pembedaan antara parate dari Hak Tanggungan dan parate eksekusi dari Hipotik. Pemegang Hipotik hanya  mempunyai  hak  untuk  melakukan  parate  eksekusi  apabila  sebelumnya  telah diperjanjikan  hal  yang  demikian  itu  dalam  akta  pemberian  Hipotiknya.  Sedangkan dalam Hak Tanggungan, hak pemegang Hak Tanggungan untuk dapat melakukan parate eksekusi adalah hak yang diberikan oleh Pasal 6 UUHT, dengan kata lain diperjanjikan

## Asset Yang Masih Dijadikan Agunan Bank
Diberikan Oleh Pendiri Yayasan Dengan Surat Pernyataan Sebagai Kekayaan Awal Yayasan
atau  tidak  diperjanjikan,  hal  itu  demi  hukum  dipunyai  oleh  pemegang  Hak Tanggungan. 12
Sehubungan  dengan  parate  eksekusi  tersebut,  pada  Sertifikat  Hak  Tanggungan yang  berfungsi  sebagai  surat  tanda  bukti  adanya  Hak  Tanggungan,  dibubuhkan  irah- irah  “  Demi  Kedailan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  untuk  memberikan kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  Pengadilan  yang  sah  mempunyai kekuatan hukum  tetap. Hal tersebut  disebutkan secara  tegas didalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUHT yaitu :
Sertifikat  Hak  Tanggungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  memuat  irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dengan  demikian,  untuk  melakukan  eksekusi  terhadap  Hak  Tangungan  yang  telah dibebankan  atas  tanah  dapat  dilakukan  tanpa  harus  melalui  proses  gugat  ¬mengugat (proses litigasi) apabila Debitor cidera janji (wanprestasi). Sedangkan diketahui apabila piutang  macet  karena  Debitor  wanprestasi  termasuk  tagihan  Bank-bank  pemerintah dan  tagihan  dari  Bank  swasta  atau  perorangan  termasuk  badan  hukum  swasta,  maka semua penagihannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
Hutang  yang  diberikan  oleh  Bank-bank  hampir  selalu  dijamin  dengan  Hak Tanggungan  sehingga  apabila  Debitor  ingkar  janji  dan  jalan  damai  tidak  berhasil ditempuh, maka  dalam hal hutang dijamin dengan Hak Tanggungan, Bank akan dapat memperoleh  uangnya  kembali  dengan  membawa  sertifikat  Hak  Tanggungan  yang memakai irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, langsung dapat  mengajukan  permohonan  eksekusi  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  diwilayah mana tanah tersebut terletak.
Dari  uraian  di  atas  kalau  lelang  sudah  dilakukan  ada  lebih  dari  satu  Kreditor pemegang  Hak  Tanggungan  pertama.  Penjualan  wajib  dilakukan  melalui  pelelangan umum  yang  dilaksanakan  oleh  kantor  Lelang,  perlu  diketahui  dalam  melaksanakan penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut dan mengambil pelunasan penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut  dan mengambil pelunasan  piutangnya berlaku  kewenangan istimewa yang ada pada Kreditor pemegang Hak Tanggungan yaitu Droit de preference.
12 E. Liliawati Muljono, Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hutang Oleh Perbankan, Harwarindo, Jakarta, 2003, h.2
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Dalam  penjelasan  Pasal  20  ayat  (1)  UUHT  disebutkan,  bahwa  piutang  Kreditor yang  dibayarkan  dari  hasil  lelang  obyek  Hak  Tanggungan,  setinggi-tingginya  adalah sebesar nilai yang tergantung dalam Sertifikat Hak Tanggungan itu, jadi surat perjanjian hutang  tidak  perlu  dilampirkan  lagi  karena  Sertifikat  Hak  Tanggungan  sudah  cukup membuktikan  adanya  tagihan  itu.  Hutang  yang  harus  dibayar  dari  uang  hasil  lelang obyek Hak Tanggungan setinggi-tingginya (maksimal) adalah sebesar nilai Tanggungan yang disebut dalam sertifikat Hak Tanggungan itu. Uang hasil lelang akan dipergunakan untuk  membayar  tagihan  dari  Kreditor  (Bank)  tersebut,  setelah  dibayarkan  terlebih biaya  perkara,  biaya  lelang,  dan  apabila  ada  kelebihan  maka  uang  tersebut  akan dikembalikan kepada pemberi jaminan tersebut.

## KESIMPULAN
Kekayaan awal pendirian yayasan selain uang dapat berupa asset tanah beserta bangunan  diatasnya  dapat  dinilai  nominal  uang  dan  dijadikan  sebagai  kekayaan  awal pendirian  yayasan  dengan  menggunakan  surat  pernyataan  pemisahan  harta  pribadi pendiri  yayasan  dan  untuk  modal  operasional  awal,  renovasi  gedung  maupun pembelian inventaris yayasan maka pendiri dapat berhutang pada bank dengan agunan bukti kepemilikan asset.
Agunan  diikat  dengan  Lembaga  jaminan  Hak  Tanggungan  yang  bukti kepemilikan  berupa  sertipikat  disimpan  oleh  bank  hingga  lunasnya  hutang  namun tanah  beserta  bangunan  masih  dapat  digunakan  untuk  domisili  yayasan,  penggunaan Lembaga jaminan selain aman bagi bank juga menguntungkan bagi yayasan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
E. Liliawati Muljono, (2003), Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak  Tanggungan  Dalam  Kaitannya  Dengan  Pemberian  Hutang  Oleh  Perbankan, Jakarta Harwarindo.
J Satrio, (2002). Hukum Jaminan Hak jaminan Kebendaan, Bandung, , Citra Aditya Bakti.
M Bahsan, (2010). Hukum Jaminan Dan Jaminan Hutang Perbankan Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  (2005).  Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi,  Jakarta,  Kencana Prenada Media Group.
Supramono, Gatot. (2009). Perbankan Dan Masalah Hutang. Jakarta: Rineka Cipta.

## Jurnal
Rafki, Rafnelly., Muliadi, Ahmad., & Santosa, Irawan. (2019). Kedudukan Asset Yayasan Yang  Dijadikan  Jaminan  Dalam  Permohonan  Kredit  Bank. Jurnal  Nuansa Kenotariatan Volume 5 Nomor 1, Jakarta Timur: Universitas Jayabaya

## Tesis atau Disertasi
Akbar,  Ilham.,  (2016).  Harta  Milik  Pihak  Ketiga  Sebagai  Agunan  Atas  Kredit  PT.  Multi Kencana  Sejahtera  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  TBK.  Universitas Airlangga