## Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah dan Bangunan Bagi Pembeli  Perumahan  Korpri  Griya  Mutiara  Indah  di Penajam Paser Utara
Ismi Dayana 1 , Purwanto 2 , Aryo Subroto 3
1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: Ismidayana@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: purwanto@fh.unmul.ac.id 3 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: Aryosubroto@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
One  of  the  forms  of  transfer  of  regional  property  is  through  a  grant  with  the  approval  of  the  regent. However, civil servants as recipients of land grants in 2008 and 2014 have not been able to issue them as Certificates of Ownership. This study aims to identify the inhibiting factors for the issuance of Property Rights Certificates, as well as to analyze legal certainty regarding land and building ownership for buyers and to find out the forms of efforts that can be taken by grantees. This study produces and proposes the following findings: First, the inhibiting factors in the issuance of certificates of property rights at the Korpri Griya Mutiara Indah housing estate in North Penajam Paser are the legal substance factor and the legal factor. second, the legal certainty of land and building ownership for the buyer in the form of Building Use Rights on the land of Management Rights which is still a regional asset and the efforts that can be made by the recipient of the land grant for the Korpri Griya Mutiara Indah Housing in North Penajam Paser can be done first. through the Regional Finance and Assets Agency, which then develops regional property in the form of land with management rights, approval from the DPRD is needed so that civil servants can apply for an upgrade to a Certificate of Ownership to the land office of North Penajam Paser Regency.
Keywords: grant; land; legal certainty

## ABSTRAK
Bentuk  Pemindahtanganan  barang  milik  daerah  salah  satunya  dilakukan  melalui  hibah  didasarkan persetujuan dari bupati. Namun, pegawai negeri sipil sebagai penerima hibah tanah pada tahun 2008 dan 2014  belum  dapat  menerbitkannya  menjadi  Sertifikat  Hak  Milik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi faktor penghambat penerbitan Sertfikat Hak Milik, serta menganalisis kepastian hukum mengenai kepemilikan terhadap tanah dan bangunan bagi pembeli serta untuk mengetahui bentuk upaya yang dapat dilakukan penerima hibah. Penelitian ini menghasilkan dan mengemukakan temuan sebagai berikut: Pertama, Faktor penghambat dalam penerbitan sertifikat hak milik pada perumahan Korpri Griya Mutiara Indah di Penajam Paser Utara yaitu faktor substansi hukum dan faktor struktur hukum. kedua, Kepastian hukum kepemilikan tanah dan bangunan bagi pembeli tersebut berupa Hak Guna Bangunan diatas  tanah  Hak  Pengelolaan  yang  hingga  saat  ini  masih  menjadi  aset  daerah  dan  upaya  yang  dapat dilakukan penerima hibah tanah Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah di Penajam Paser Utara maka dapat  dilakukan  terlebih  dahulu  melalui  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  yang  kemudian  untuk pelepasan  barang  milik  daerah  berupa  tanah  yang  berstatus  hak  pengelolaan  maka  diperlukan persetujuan  dari  DPRD  sehingga  pegawai  negeri  sipil  dapat  mengajukan  permohonan  peningkatan menjadi Sertipikat Hak Milik ke kantor pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kata Kunci: hibah; tanah; kepastian hukum

## PENDAHULUAN
Negara  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menetapkan  kebijakan  serta  memberikan peluang  bagi  masyarakat  untuk  memperoleh  rumah  melalui  penyelenggaraan perumahan . 1 Perumahan  adalah  sekumpulan  rumah  yang  mempunyai  suatu  fungsi sebagai  hunian  bagi  indvidu  ataupun  tempat  tinggal  yang  memiliki  berbagai infrastruktur sebagai sarana  pendukungnya. 2 Perumahan  tersebut  menjadi  salah satu kebutuhan  primer  masyarakat  termasuk  pegawai  negeri  sipil  sebagai  upaya  untuk peningkatan kesejahteraan agar dapat menjalankan kehidupannya sehari-hari, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan perumahan menjadi sangat penting dilakukan.
Kebutuhan rumah yang meningkat setiap tahunnya, membuat pemerintah memberikan fasilitas dan dukungan bagi masyarakat termasuk pegawai negeri sipil serta pengusaha selaku pengembang dalam pembangunan dan penyelenggaraan kawasan perumahan, sehingga  pembangunan  untuk  rumahnya  tersebut  dapat  dilakukan  diatas  tanah  Hak Milik, Hak Guna Bangunan, baik diatas tanah Hak Pengelolaan, dan Hak Pakai. 3 Rumah tersebut  dapat  dialihkan  kepada  penghuni  dengan  penjualan  yang  berdasarkan ketentuan  jual  beli,  sehingga  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  individu  agar dapat memiliki atau membangun rumah maka dapat ditempuh melalui kredit.
Hak atas tanah tersebut dapat dialihkan oleh pemegang hak atas tanahnya. 4 tanah yang dapat dikuasai oleh daerah disebut sebagai tanah aset daerah atau barang yang dimiliki oleh  daerah,  salah  satu  bentuk  pemindahtanganan  barang  yang  dimiliki  oleh  daerah tersebut  yakni  dapat  berupa  hibah  tujuannya  agar  dapat  dihapuskan  dari  catatan buku/daftar inventaris barang yang dimiliki oleh daerah. Hak pemerintah daerah sebagai badan hukum publik dalam menguasai tanah tersebut dapat berupa hak pakai dan hak pengelolaan  sehingga  pemerintah  daerah  harus  mempunyai  sertipikat  sebagai pemegang haknya. 5
Pendaftaran  tanah  selanjutnya  sangat  penting  dilakukan  bagi  pembeli  rumah  agar mendapatkan  kepastian  serta  berupa  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak. 6 Apabila memenuhi persyararatan/kriteria maka dapat ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak  Milik  merupakan  jenis  sertipikat  yang  dapat  dijadikan  sebagai  bukti  hukum  yang kuat  yang  tentunya  memiliki  kelebihan  serta  manfaat  bagi  pemiliknya. 7 Kepastian hukum akan tanah merupakan sesuatu hal yang mutlak yang harus ada guna menjaga kestabilan penggunaan tanah dalam pembangunan serta mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi sesame masyarakat yang mau berhubungan dengan tanah
1 Urip Santoso, Hukum Perumahan (Jakarta: Prenada Media, 2017), p. 3.
2 Santoso, Hukum Perumahan , p. 21.
3 Santoso, Hukum Perumahan , p. 82.
4 Andy Hartanto, Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015), p. 86.
5 Urip  Santoso,  “Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penguasaan  Atas  Tanah,” Jurnal  Dinamika Hukum , 13.1 (2013), 99 – 108.
6 Harris Yonatan Parmahan Sibuea, “Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali,” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan , 2.2 (2016), 287 – 306.
7 S H Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah (Jakarta: Prenada Media, 2019), p. 261.
tersebut. 8 Secara  hukum  tanah  yang  belum  bersertifikat  itu  tidak  dapat  dikatakan sebagai hak milik dari orang yang menguasainya. Tanah tersebut akan menjadi hak milik jika telah memiliki sertifikat hak milik atau hak guna bangunan untuk tanah dengan hak guna bangunan. 9
Sebanyak  869  (delapan  ratus  enam  puluh  sembilan)  pegawai  negeri  sipil  yang melakukan jual beli rumah juga berkedudukan selaku pembeli Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah yang terletak di Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dan penerima hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Keputusan Bupati tentang Hibah Tanah Milik Daerah yang pada saat itu penjualan rumahnya dapat dilakukan oleh para pembeli melalui perjanjian kredit konsumtif dari BPD Kaltim (sekarang Bank Kaltimtara) berupa pinjaman uang oleh bank selanjutnya uang tersebut disalurkan oleh bank kepada developer PT. Dharma Perdana Muda  untuk  dibangunkan  rumah  belum  dapat  meningkatkan  atau  menerbitkannya menjadi  Sertipikat  Hak  Milik  yang  dimana  para  pembeli  telah  menyelesaikan pembayaran  angsuran  kredit  dan  rata-rata  telah  melakukan  pelunasan.  Sehubungan dengan  tidak  adanya  jaminan  kepada  pembeli  rumah  setelah  melakukan  pelunasan pembayaran atas harga rumah, maka menimbulkan ketidakpastian hukum kepemilikan tanah dan bangunan bagi pembeli.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat Non-doktrinal  yaitu  menggunakan  pendekatan  socio  legal  research,  jenis  penlitian hukum  sosiologis  dan  dapat  dicirikan  sebagai  studi  lapangan  dengan  mempelajari ketentuan hukum saat ini dan peristiwa sosial. 10

## PEMBAHASAN
Faktor Penghambat Penerbitan Sertipikat Hak Milik Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah di Penajam Paser Utara
a. Hak Pengelolaan Tanah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Pembangunan  Perumahan  Korpri  Griya  Mutira  Indah  merupakan  perumahan  bagi pegawai  negeri  sipil,  pembangunan  perumahannya  tersebut  dilakukan  agar  para pegawai negeri sipil dapat memiliki tempat tinggal untuk dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya  dengan  layak.  Pentingnya  penggunaan  tanah  salah  satunya  untuk pembangunan  rumah  maka  pemerintah  daerah  di  masing-masing  wilayah  indonesia mengeluarkan sejumlah produk kebijakan terhadap penguasaan atas tanahnya. 11
Pegawai negeri sipil yang membeli Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah memperoleh sebidang  tanah  seluas  250  m2  dengan  bangunan  (type  36)  pembangunan perumahannya  tersebut  dilakukan  diatas  tanah  hak  pengelolaan  merupakan  hak
8 Rahmat  Ramadhani,  “Pendaftaran  Tanah  Sebagai  Langkah  Untuk  Mendapatkan  Kepastian  Hukum Terhadap Hak Atas Tanah ,” SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi , 2.1 (2021), 31 – 40.
9 Giovanni Rondonuwu, “Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Ten tang Pendaftaran Tanah,” Lex Privatum , 5.4 (2017).
10 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), p. 31.
11 Santoso, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah,” p. 101.
menguasai  dari  negara  yang  kewenangannya  sebagian  dilimpahkan  kepada pemegangnya. 12 Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  yang  menjadi pemegang hak penguasaan atas tanahnya. Hak pengelolaan tersebut pertama kali diatur Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 19 Tahun 1965.
Pemberian  hak  untuk  menguasai  berupa  barang  berupa  tanah  kepada  pemerintah daerah merupakan hal penting dari hukum pemerintahan karena sebagai badan hukum publik  baru  dapat  menjalankan  fungsinya  sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan kepadanya, sehingga dengan adanya kuasa atau wewenang untuk bertindak menguasai barang berupa tanah tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah sebagai pemegang hak menggunakannya menurut kebutuhan dan tujuannya. 13
Pemberian penguasaan kepada Pemerintah Daerah berupa barang tidak bergerak yakni tanah  tersebut  menjadi  barang  yang  dimiliki  oleh    daerah  atau  disebut  juga  tanah sebagai aset daerah, Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  disebutkan  bahwa barang milik daerah berupa tanah harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah. Dalam Pasal 296 ayat (1) aturan terbaru juga menegaskan  bahwa Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan  barang  milik  daerah  yang  berada  dalam  penguasaannya.    pengamanan barang yang dimiliki oleh daerah tersebut berupa bukti kepemilikan sertipikat tanah atas nama  pemerintah  daerah  sebagai  pemegang  haknya  yang  didaftarkan  kepada  kantor pertanahan  setempat  sebagai  tanda  buktinya.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  yang  berlaku  pada  saat  itu  juga menegaskan, dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa objek pendaftaran tanah tersebut  meliputi  hak  pengelolaan.  Sertipikat  Hak  Pengelolaan  tepatnya  pada Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah tersebut kini dicatatkan di KIB A Setkab dengan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 0001, NIB. 16.12.01 05. 00494, tanggal 23 april 2019 dengan  luas  210.300  m2  dan  Sertipikat  Hak  Pengelolaan  Nomor  :  00002,  NIB 1612.01.05.00493,  Tanggal  30  September  2019  dengan  luas  215.100  m2,  sehingga pemerintah  daerah  sebagai  pemegang  hak  secara  yuridis  mempunyai  kewenangan umum untuk melaksanakan hubungan hukum dan melakukan perbuatan hukum kepada tanah yang dikuasainya.
Sejak  awal  tanah  yang  diperuntukkan  untuk  membangun  perumahan  tersebut seharusnya telah dilakukan sertipikat tanah yang secara fisik telah dikuasainya karena hak  pengelolaan  atas  nama  pemerintah  daerah  sebagai  pemegang  haknya  tersebut hanya dapat dibuktikan dengan adanya sertipikat dengan cara didaftarkan pada kantor pertanahan. Pemerintah daerah sebagai pemegang hak berhak mempunyai kuasa atau berwenang  untuk  memberikan  suatu  kebijakan  apabila  kebijakan  tersebut  tidak bertentangan  dengan  peraturan  yang  berlaku  ataupun  kepentingan  yang  berada disekitarnya,  dalam  hak  pengelolaan  tersebut  kemudian  dibagi  menjadi  tiga  bagian kekuasaan  atau  kewenangan  yang  pertama,  perencanaan  alokasi  penggunaan  tanah
12 Wibawanti  Erna  Sri  and  R  Murjiyanto, Hak-Hak  Atas  Tanah  Dan  Peralihannya (Yogyakarta:  Liberty, 2013), p. 33.
13 Santoso, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah,” p. 105.
Kedua,  menggunakan  tanah  untuk  melaksanakan  tugasnya  dan  ketiga, memindahtangankan atau bekerjasama dengan pihak lain berupa sebagian tanah yang dikuasainya tersebut. 14
Pemerintah  Daerah sebagai  pemegang  penguasaan  atas  sebidang  tanah  yang  berupa hak pengeloaan dalam rangka otonomi daerah, maka  memiliki kekuasaan yang paling luas atau kewenangan untuk perencanaan dalam penggunaan tanah yang dikuasainya dan  menetapkan  orang  atau  badan  hukum  untuk  diberikan  tanah  yang  dikuasainya apabila  pada  tanah  tersebut  telah  mempunya  bukti  kepemilikan  berupa  sertipikat sebagai tanda buktinya. 15

## b. Hibah Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ketentuan  Pasal  1  angka  3  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  tahun  2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. Barang yang dimiliki oleh daerah yang secara fisik  dikuasai  nya  berupa barang  yakni  tanah  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  maka pengelolanya berkewajiban dalam menjamin atau melakukan pengamanan barang yang dimiliki oleh daerah tersebut termasuk menyelesaikan bukti status kepemilikan tanah berupa sertipikat oleh pemerintah daerah.
Barang yang dimiliki oleh daerah berupa tanah maka harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah, salah satu bentuk pemindahtanganan barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut yakni salah satunya dapat berupa hibah yang tujuannya  agar  dapat  dihapuskan  dari  catatan  buku/daftar  inventaris  barang  yang dimiliki oleh daerah tersebut.
Pegawai  negeri  sipil  yang  berada  di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  tersebut  pada awalnya  mendapatkan  hibah  tanah  milik  daerah  tepatnya  berdasarkan  Keputusan Bupati Penajam Paser Utara, Kepala Daerah yang menjabat pada saat pemberian hibah tersebut Drs. H. Yusran Aspar, M.Si merupakan pemilik kewenangan ataupun kekuasaan dalam  melakukan  pengelolaan  barang  yang  dimiliki  oleh  daerah  yang  mempunyai tanggung  jawab  salah  satunya  adalah  pemindahtanganan  barang  yang  dimiliki  oleh daerah  berupa  barang  yakni  tanah  yang  dilakukan  melalui  hibah  yang  berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku pada saat diterbitkannya hibah tersebut. Hal  tersebut  dilakukan  sebagai  tindak  lanjut  atas  penghapusan  kepemilikan  dari buku/daftar inventaris barang yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga keputusan hibah tersebut juga harus sesuai syarat peraturan yang berlaku.
Pemindahtanganan  barang  yang  dimiliki  oleh  daerah  berupa  tanah  maka  tidak memerlukan  persetujuan  dari  DPRD  setempat  apabila  salah  satu  syaratnya diperuntukkan bagi pegawai negeri setempat, sehingga tanah tersebut harus dilakukan penelitian data administratif berupa bukti status dan hak (sertipikat), gambar keadaan,
14 Sri and Murjiyanto, p. 34.
15 Maulana Syekh Yusuf, “Eksistensi Hak Pengelolaan Dan Kewenangan Pelaksanaanya Oleh Pemerintah Daerah,” JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT , 8.3 (2020), 938.

## Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah dan Bangunan Bagi Pembeli (Ismi Dayana )
termasuk penunjukan lokasi tanah, luas, kode barang, nilai perolehan dan bentuk tanah. Serta  penelusuran  fisik  juga  perlu  dengan  cara  mencocokan  fisik  tanah  wilayah  yang akan diberikan dengan data administrasinya, Tanah yang dapat dikelola atupun dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai badan hukum publik tersebut dapat berupa Hak Pakai dan Hak pengelolaan. 16

## Terbitnya Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 800/14/2008 tentang Hibah
Tanah  Milik  Daerah  Pada  Lahan  Lokasi  Blok  KPR  Perumahan  Korpri  “Griya  Mutiara Indah” di Kelurahan Sungai Paret Kecamatan Penajam Kepada 459 PNS di Lingkungan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  dan  Keputusan  Bupati  Penajam Paser  Utara  Nomor  800/162/2014  tentang  Hibah  Tanah  Milik  Daerah  Tahap  II  Pada Lahan  Lokasi  Blok  KPR  Perumahan  Korpri  “Griya  Mutiara  Indah”  di  Kelurahan  Sungai Paret Kecamatan Penajam Kepada 410 Orang (PNS) di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, tanah yang dikelola ataupun dikuasai oleh pemerintah daerah  pada  saat  itu  belum  mempunyai  bukti  kepemilikan  berupa  sertipikat  sebagai tanda buktinya.

## Faktor Penghambat Penerbitan Sertipikat Hak Milik Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah Di Penajam Paser Utara
Pemindahtanganan  barang  milik  daerah  berupa  hibah  tanah  berdasarkan  Keputusan Bupati  Penajam  Paser  Utara  Nomor  800/14/2008  tentang  Hibah  Tanah  Milik  Daerah Pada  Lahan  Lokasi  Blok  KPR  Peruma han  Korpri  “Griya  Mutiara  Indah”  di  Kelurahan Sungai  Paret  Kecamatan  Penajam  Kepada  459  PNS di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  dan  keputusan  Bupati  Penajam  Paser  Utara  Nomor 800/162/2014 tentang Hibah Tanah Milik Daerah Tahap II Pada Lahan Lokasi Blok KPR Perumahan Korpri “Griya Mutiara Indah” di Kelurahan Sungai Paret Kecamatan Penajam Kepada  410  Orang  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  Lingkungan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  pemberian  hibah  tersebut  ditujukan  agar  dapat dijadikan sertipikat hak milik bagi pegawai negeri sipil tersebut secara aturan tidak sah, hasil  analisis  yang  dilakukan  penulis  terkait  faktor-faktor  penghambat  penerbitan sertipikat hak milik perumahan korpri griya mutiara indah di Penajam Paser Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

## a. Faktor Substansi Hukum
Pemindahtanganan  tanah  yang  dikuasai  oleh  Pemerintah  Daerah  melalui  hibah  yang diatur  didalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007  tentang Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  maupun  yang  dicabut  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  tersebut  bertentangan  dengan  aturan  pendaftaran  tanah  pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Pemerintah daerah sebagai badan hukum publik maka hanya mempunyai  dua
16 Santoso. Op.cit . hal. 99.
hak untuk dapat menguasai tanah antara lain Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.17 Pada saat  pembangunan  perumahan  Korpri  Griya  Mutiara  Indah  di  Penajam  Paser  Utara tersebut menggunakan aturan sebagai berikut :

## Tabel 1.1
Pertentangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17 Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah • Pasal 52 ayat (1) huruf c “Pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan oleh kepala kantor pertanahan dengan membubuhkan catatan pada buku tanah dan surat ukuran serta memusnahkan sertifikat hak yang bersangkutan, berdasarkan akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya.”

## • Pasal 57 huruf c
“Bentuk -bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi Hibah”
Pada saat pembangunan perumahan Korpri Griya Mutiara Indah tersebut menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada aturan tersebut menjelaskan bahwa Pendaftaran hapusnya hak pengelolaan tersebut  dapat    dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  berdasarkan  akta  yang menyatakan  bahwa  hak  yang  bersangkutan  telah  dilepaskan  oleh  pemegang  haknya yakni  pemerintah  daerah,  aturan  tersebut  bertentangan  dengan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah  yang  berlaku  pada  saat  itu  menjelaskan  bahwa  pemindahtanganan  sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah dapat berupa Hibah, barang milik daerah tersebut dapat berupa tanah dan/atau bangunan sehingga pada saat diterbitkan keputusan bupati Penajam Paser Utara pada Tahun 2008 dan 2014 tentang hibah tanah milik daerah tersebut tidak dapat dilaksanakan.Pendaftaran tanah tersebut kini diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah  yang berlaku  hingga  saat  ini  masih  bertentangan  dengan  aturan  terbaru  pada  Peraturan
17 Santoso. Op.cit . hlm. 99.
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang Milik Daerah, selanjutnya akan dimuat pada tabel berikut :
Tabel 1.2
Pertentangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia  Nomor  18  Tahun  2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan Pendaftaran Tanah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Daerah
• Pasal 14 ayat (3) “Hak Pengelolaan hanya dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum, atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan”
• Pasal 329 ayat (2) huruf c
“Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi Hibah”
Pada  tabel  diatas  bahwa  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah  mengatur  bawa  hak  pengelolaan  tersebut  hanya  dapat  dilepaskan  dalam  hak diberikan hak milik, sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku hingga saat ini menjelaskan  bahwa  pemindahtanganan  barang  milik  daerah  berupa  tanah  dapat dilakukan melalui hibah.  Tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah tersebut harus disertipikatkan sebagai tanda bukti yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat, sehingga bagi pemegang hak  atas  tanah yang  belum  bersertipikat  Hak  Pakai  dan Hak pengelolaan  maka  pemerintah  daerah  tidak  mempunyai  kewenangan  memberikan tanah tersebut kepada pihak lain.
Barang milik daerah berupa tanah yang berada di perumahan Korpri Griya Mutiara Indah di Penajam Paser Utara tersebut berstatus hak pengelolaan yang baru diterbitkan pada tahun 2019 berupa Sertifipikat Hak Pengelolaan Nomor : 0001, NIB. 16.12.01 05. 00494, tanggal 23 april 2019 dengan luas 210.300 m 2 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00002,  NIB  1612.01.05.00493,  Tanggal  30  September  2019  dengan  luas  215.100  m 2 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat dilakukan pemindahtanganannya melalui hibah kepada pihak lain.
Pemberian  hak  penguasaan  tanah  kepada  pemerintah  daerah,  sebagai  badan  hukum publik berupa hak pengelolaan tersebut maka tanah yang dihibahkan oleh pemerintah
daerah  kepada  pegawai  negeri  sipil  tersebut  maka  prosedur  hibahnya  harus  sesuai dengan  hukum  yang  mengatur  dalam  pertanahan  nasional  secara  khusus  terdapat pada aturan pendaftaran tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah susun dan Pendaftaran Tanah dalam Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa “ penguasaan tanah yang berupa hak pengelolaan hanya dapat dilepaskan dalam hal memberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan  umum,  atau  ketentuan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan. ”

## b. Faktor Struktur Hukum
Penyerahan  barang  milik  daerah  daerah  berupa  tanah  berstatus  Hak  Pengelolaan kepada  para  pegawai  negeri  sipil  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  melalui  pelepasan tanah  yang  berupa  hak  pengelolaan  oleh  pemegang  haknya  yakni  Pemerintah Kabupaten  Penajam  Paser  Utara.  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 1 angka 9 menyatakan “Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada Negara melalui BPN”  Pelepasan hak pengelolaan pemerintah daerah berupa tanah tersebut maka tidak berpindah kepada pihak lain, tatapi tanah itu akan dihapus dan tanahnya akan kembali statusnya menjadi miliknegara. 18
Terbitnya  Keputusan  Bupati  Penajam  Paser  Utara,  Menurut  penulis  pada  saat  itu khususnya  bagian  hukum  di  daerah  Penajam  Paser  utara  serta  bupati  tersebut  tidak cermat  dalam  membuat  keputusan  seharusnya  sebelum  keputusan  tersebut  dibuat diperlukan adanya ketelitian serta kecermatan pemerintah daerah dalam menggunakan aturan seharusnya menggunakan aturan pendaftaran tanah yang berlaku.
Tanah  pada  Perumahan  Korpri  Griya  Mutiara  Indah  di  Penajam  Paser  Utara  tersebut yang  dilakukan  melalui  pembelian  atas  beban  APBD  atau  pengadaan  tanah  dengan harga  Rp.  14.219.000,00.,  Pembangunan  perumahannya  tersebut  pemerintah  daerah menerbitkan  Sertipikat  Hak  Pengelolaan  pada  tahun  2019  sehingga  diperlukan pelepasan  hak  pengelolaan  oleh  pemegang  hak  atas  tanahnya  yakni  Pemerintah Kabupaten  Penajam  Paser  Utara, pelepasan haknya  tersebut  dapat dilakukan  melalui pemberian ganti kerugian berupa uang sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua  belah  pihak  yakni  antara  pemegang  haknya  yakni  pemerintah  daerah  dengan pihak lain. 19
Pelepasan  hak  pengelolaannya  tersebut  memerlukan  persetujuan  dari  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian apabila disetujui maka pemerintah daerah dapat  mengajukan  permohonan  kekantor  pertanahan  setempat  agar  dilakukan penghapusan hak dalam buku tanah sehingga berakibat tanah hak pengelolaan tersebut tanahnya menjadi hapus dan tanahnya dikembalikan kepada negara.  Pegawai negeri sipil tersebut baru dapat mengajukan permohonan ataupun pemberian hak atas tanah milik  negara  untuk  dijadikan  sertipikat  hak  milik  tersebut  melalui  kantor  pertanahan
18 Santoso, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah,” p. 107.
19 Urip Santoso, “Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Oleh Pihak Ketiga,” Jurnal Dinamika Hukum , 13.2 (2013), 283 – 92.

## Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah dan Bangunan Bagi Pembeli (Ismi Dayana )
setempat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, apabila permohonan dari pihak pemohon tersebut dikabulkan maka diterbitkan Surat Keputusan pemberian hak (SKPH) yang dilakukan oleh Menteri Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  atau dilimpahkan  kewenangannya  melalui  kantor  Pertanahan  setempat dalam  waktu yang telah  ditentukan  berdasarkan  Surat  Keputusan  Pemberian  Hak  (SKPH)  tersebut pemohon  pergi  ke  kantor  pertanahan  setempat  agar  dapat  diterbitkan  menjadi Sertipkat Hak Milik yang nantinya akan diserahkan oleh Kantor Pertanahan kepada pihak pemohon. 20 Namun hingga saat ini belum ditindaklanjuti berupa persetujuan oleh DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

## Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah dan Bangunan Bagi Pembeli Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah di Penajam Paser Utara
Peranan  tanah  dalam  pembangunan  nasional  adalah  untuk  memenuhi  berbagai kebutuhan yang akan meningkat sebagai tempat tinggal khususnya bagi pegawai negeri sipil  dan  sehubungan  dengan  itu  bidang  kebutuhan  dan  penunjang  sebagai  tempat tinggal berupa jaminan kepastian hukum juga akan meningkat, Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah yang pada awalnya pegawai negeri sipil tersebut membeli rumah tanpa tanahnya  untuk  peralihan  rumahnya  tersebut  dilakukan  melalui  pembelian. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai negeri sipil yang membeli rumah tersebut pada saat itu pembayarannya dapat dilakukan  melalui pinjaman uang berupa perjanjian  kredit  konsumtif  pada  bank  BPD  Kaltim  (sekarang  menjadi  Bankaltimtara) selanjutnya uang tersebut disalurkan oleh bank kepada developer PT. Dharma Perdana Muda untuk dibangunkan rumah, pada saat itu bank memperoleh jaminan berupa surat kuasa  penyisihan  gaji  penerima  kredit,  kemudian  gaji  tersebut  setiap  bulan  dipotong melalui bendahara gaji sekretariat kabupatan Penajam Paser Utara, setelah bangunan tersebut  telah  selesai  dibangun  makan  dilakukan  berita  acara  serah  terima  rumah dengan  tipe  36,  pegawai  negeri  sipil  yang  rata-rata  telah  melunasi  kredit  hanya memperoleh bukti lunas.
Pada tanah Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah tersebut para pegawai negeri sipil awalnya mengetahui mendapatkan penyerahan tanah berupa hibah tanah milik daerah berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 800/14/2008 tentang Hibah Tanah  Milik  Daerah  Pada  Lahan  Lokasi  Blok  KPR  Perumahan  Korpri  “Griya  Mutiara I ndah”  di  Kelurahan Sungai  Parit  Kecamatan  Penajam  Kepada  459  PNS  di  Lingkungan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  dan  Keputusan  Bupati  Penajam Paser Utara Nomor 800/12/2014 tentang Hibah Tanah Milik Daerah Tahap II Pada Lahan Lokasi  Blok  KPR  P erumahan  Korpri  “Griya  Mutiara  Indah”  di  Kelurahan  Sungai  Parit Kecamatan  Penajam  Kepada  410  PNS  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Penajam Paser Utara, belum dapat diterbitkan ataupun ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Denny Handayansyah dari Badan Keuangan dan Aset Daerah yang menyatakan bahwa kepastian kepemilikan tanah dan bangunan tersebut  berupa  HGB  diatas  tanah  HPL  yang  pemegang  haknya  tersebut  ialah
20 Santoso, “Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Oleh Pihak Ketiga.”
Pemerintah daerah namun memang hingga saat ini tanah tersebut masih menjadi aset pemerintah  daerah  belum  ada  pemecahan  untuk  sertipikatnya.  Hibah  tanah  milik daerah pada tahun 2008 dan 2014 yang pada saat itu telah disetujui oleh Bupati tersebut belum  dapat  dipindahtangankan  ataupun  dijadikan  Sertipikat  Hak  Milik  bagi  masing- masing  pegawai  negeri  sipil  yang  namanya  tercatat  sebagai  penerima  hibah  karena secara administrasi diawal berupa dokumen-dokumen mengenai hibah belum lengkap. Pembeli  yang  memiliki  Hak  Guna  Bangunan  memiliki  konsekwensi  jika  hak  tersebut dihapuskan dan tidak diperpanjang atau diperbaharui antara lain pemilik sebelumnya atas  bangunan  maka  berkewajiban  untuk  mengalihkan  tanah  tersebut  kepada pemegang hak pengelolaan, hal ini membuat pembeli yang pada awalnya mengetahui tanah  tersebut  akan  diserahkan  kepada  mereka  yang  pada  saat  itu  diterbitkan keputusan bupati mengenai hibah tanah milik daerah kini belum dapat menerbitkannya menjadi Sertipkat Hak Milik atas pribadi masing-masing.
Penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara  sebagai  pemegang  haknya  pada  tahun  2019  tersebut  maka  perlu  adanya pelepasan hak barang yang dimiliki oleh daerah berupa tanah yang mempunyai status hak  pengelolaan  sehingga  tanah  akan  hapus  dan  tanah  akan  kembali  ketanah  milik Negara.  Syarat-syarat  agar  dapat  melakukan  permohonan  berupa  hak  milik  tersebut dapat  diberikan  kepada  badan  hukum  dan  warga  Negara  sesuai  dengan  ketentuan setelah dilakukan pelepasan hak barang berupa tanah oleh pemegang hak pengelolaan yakni pemerintah daerah, maka pihak ketiga yakni pegawai negeri sipil tersebut dapat mengajukan  permohonan  hak  kepada  menteri  melalui  kantor  pertanahan  yang bersangkutan  agar  dapat  dijadikan  Sertipikat  Hak  Milik  bagi  masing-masing  pribadi karena secara aturan tanah tersebut dapat diberikan untuk dijadikan hak milik apabila tanah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal.

## Upaya Penerima Hibah Tanah Pada Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah di Penajam Paser Utara
Pegawai  negeri  sipil  yang  pada  awalnya  mengetahui  memperoleh  penyerahan  tanah berupa hibah berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 800/14/2008 tentang Hibah Tanah Milik Daerah Pada Lahan Lokasi Blok KPR Perumahan Korpri “Griya Mutiara  Indah”  di  Kelurahan  Sungai  Parit  Kecamatan  Penajam  Kepada  459 PNS  di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 800/12/2014 tentang Hibah Tanah Milik Daerah Tahap II Pada  Lahan  Lokasi  Blok  KPR  Perumahan  Korpri  “Griya  Mutiara  Indah”  di  Kelurahan Sungai  Parit  Kecamatan  Penajam  Kepada  410  PNS  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat dilakukan pemindahtanganannya melalui hibah  yang  menyebabkan  pegawai  negeri  sipil  yang  membeli  perumahan  tersebut belum dapat menerbitkan ataupun meningkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik.
Berdasarkan  pelepasan  hak  atas  barang  yang  dimiliki  oleh  daerah  berupa  tanah berstatus hak pengelolaan tersebut maka para pegawai negeri sipil tersebut baru dapat mengajukan ataupun meminta permohonan agar dapat diberikan hak untuk atas tanah Negara melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara apabila hal tersebut dikabulkan  serta  memenuhi  persyaratan  maka  diterbitkan  sertipikat  hak  milik  bagi
masing-masing  pegawai  negeri  sipil  yang  berdasarkan  aturan  yang  berlaku  hak pengelolaan tersebut dapat diberikan kepada pihak lain dengan syarat sebagai tempat tinggal untuk pegawai negeri sipil yang berkedudukan didaerah tersebut.
Terkait  kepemilikan  tanah  dan  bangunan  untuk  kepastiannya  bagi  pembeli  sekaligus pegawai  negeri  sipil  yang  pada  awalnya  memperoleh  hibah  tanah  milik  daerah  serta rata-rata telah melunasi pembayaran hingga saat ini belum memperoleh sertipikat maka pegawai  negeri  sipil  tersebut  dapat  melakukan  upaya  terlebih  dahulu  ke  badan keuangan dan aset daerah yang kemudian untuk pelepasan hak atas tanah barang yang dimiliki  oleh  daerah  berupa  tanah  yang  mempunyai  status  hak  pengelolaan  maka diperlukan permohonan kepada bupati serta persetujuan kepada DPRD setempat.
Barang yang dimiliki oleh daerah berupa tanah yang mempunyai status hak pengelolaan tersebut baru dapat ditingkatkan ataupun diterbitkan menjadi sertipikat hak milik bagi masing-masing  pegawai  negeri  sipil  ke  kantor  pertanahan  setempat,  sehingga diperlukan adanya tindaklanjut dari Pemerintah Daerah sebagai pemegang haknya yang pada  awalnya  ingin  menyerahkan  tanah  tersebut  kepada  pegawai  negeri  sipil,  hal tersebut  tentunya  akan  berpengaruh  kepada  hak  keperdataan  bagi  individu  ataupun pegawai negeri sipil tersebut sebagai penerima hibah tanah tersebut ketidakpastian hak yang  mengenai  dengan  penguasaan  tanah  dan  mengenai  bangunan  yang  dibeli  oleh pembeli yang rata-rata telah melunasi pembayaran tersebut berpotensi menimbulkan kerugian  secara  perdata  bagi  para  pegawai  negeri  sipil  yang  menempati  perumahan tersebut.

## SIMPULAN
Faktor penghambat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik pada perumahan Korpri Griya Mutiara Indah di Penajam Paser Utara yaitu, faktor substansi hukum  karena Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  yang memperbolehkan  hibah  tanah  tersebut  bertentangan  dengan  aturan  pendaftaran tanah,  Pegawai  negeri  sipil  yang  ingin  menerbitkannya  menjadi  Sertipikat  Hak  Milik maka  diperlukan  terlebih  dahulu  pelepasan  hak  pengelolaan  oleh  pemegang  haknya yakni  Pemerintah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara dan  faktor  struktur  hukum  karena masih  terkendala  karena  belum  adanya  tindaklanjut  berupa  persetujuan  DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara serta mengenai Kepastian hukum kepemilikan tanah dan  bangunan  bagi  pembeli  Perumahan  Kopri  Griya  Mutiara  Indah  di  Penajam  Paser Utara  tersebut  berupa  Hak  Guna  Bangunan  diatas  tanah  Hak  Pengelolaan  atas  nama Pemerintah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  sebagai  pemegang  haknya  yang  hingga saat ini masih menjadi aset daerah belum dipecah sertipikatnya dan upaya yang dapat dilakukan penerima hibah tanah maka dapat dilakukan terlebih dahulu melalui Badan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  yang  kemudian  untuk pelepasan  hak  barang  milik  daerah  berupa  tanah  berstatus  hak  pengelolaan  maka diperlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan permohonan peningkatan menjadi Sertipikat Hak Milik ke kantor pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara.

## REFERENSI
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
Hartanto,  Andy, Panduan  Lengkap  Hukum  Praktis  Kepemilikan  Tanah (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015)
Ramadhani,  Rahmat,  “Pendaftaran  Tanah  Sebaga i  Langkah  Untuk  Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah,” SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi ,
2.1 (2021), 31 – 40
Rondonuwu,  Giovanni,  “Kepastian  Hukum  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Melalui  Jual  Beli Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftara n Tanah,” Lex Privatum , 5.4 (2017)
Santoso, Urip, Hukum Perumahan (Jakarta: Prenada Media, 2017)
———,  “Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penguasaan  Atas  Tanah,” Jurnal Dinamika Hukum , 13.1 (2013), 99 – 108
———,  “Penggunaan  Tanah  Hak  Pengelolaan  Oleh  Pihak  Ketiga,” Jurnal  Dinamika Hukum , 13.2 (2013), 283 – 92
Sibuea, Harris Yonatan Parmahan, “Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali,” Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan  Kesejahteraan ,  2.2 (2016), 287 – 306
Sri,  Wibawanti  Erna,  and  R  Murjiyanto, Hak-Hak  Atas  Tanah  Dan  Peralihannya (Yogyakarta: Liberty, 2013)
Urip Santoso, S H, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah (Jakarta: Prenada Media, 2019)
Yusuf,  Maulana  Syekh,  “Eksistensi  Hak  Pengelolaan  Dan  Kewenang an  Pelaksanaanya Oleh  Pemerintah  Daerah,” JURNAL  EDUCATION  AND  DEVELOPMENT ,  8.3  (2020),
938