Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No 2, Agustus 2020 P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS

## Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Jawa Timur

## Oleh:
1 Niken Dyah Nawang Wulan; 2 Andre Prasetyo Widodo;
1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Malang
Email. 1 nikendnw@gmail.com , 2, andreyoyo50@gmail.com ,

## Abstrak
Permukiman  kumuh  merupakan  wilayah  yang  lahir  karena  kegagalan  pembangunan, kemiskinan  dan  tingkat  kepadatan  penduduk  tinggi.  Seperti  yang  kita  ketahui, permukiman  kumuh  tidak  memenuhi  kriteria  permukiman  layak  huni.  Penelitian  ini akan  membahas  bagaimana  strategi  pembangunan  dan  pengembangan  infrastruktur permukiman  oleh  pemerintah  daerah  dalam  penanganan  permukiman  kumuh  di  Jawa Timur.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  cara  deskriptif  analisis melalui  data  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan.  Hasil  dari  studi  kepustakan merupakan komparatif program pemerintah dari dua wilayah yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang. Berdasarkan hasil studi komparatif dari kedua wilayah tersebut dapat diketahui  pelaksanaan  program  KOTAKU  (Kota  Tanpa  Kumuh)  dan    capaian  yang telah diperoleh kedua wilayah tersebut.
Kata Kunci: Pembangunan; Infrastruktur; Permukiman Kumuh;

## Abstract
Slums  are  areas  that  were  born  because  of  development  failure,  poverty  and  high population  density.  As  we  know,  slums  do  not  meet  the  criteria  for  habitation.  This research  will  discuss  how  the  development  strategy  and  development  of  settlement infrastructure by local governments in handling slums in East Java. This Study uses a qualitative  method  by  means  of  descriptive  analysis  through  data  obtained  from literatur studies. The result of the literatur study are comparative government programs from two regions namely Sidoarjo Regency and Malang city. Based on the result of a comparative study of the two regions, it can be seen the implementation of the KOTAKU (City Without Slums) program and the achievements that have been obtained by the two regions.
Keywords: Development; Infrastructure; Slums;

## Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Kota Di Jawa Timur

## PENDAHULUAN
Kepadatan Penduduk  yang tinggi berdampak  pada pengembangan permukiman karena  urbanisasi  dan  keterbatasan  lahan.  Permukiman  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  ditetapkan  tanggal  18  Agustus  tahun 2000, dalam  Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak  hidup  sejahtera lahir dan batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  serta memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Hal  tersebut  telah  menyatakan  bahwa  masyarakat berhak bertempat tinggal di permukiman yang bersih dan layak untuk dihuni sehingga mengurangi tingkat ketidaksehatan masyarakat.
Permasalahan  yang  terjadi  dalam  pembangunan  dan  penataan  permukiman terjadi karena tingkat kepadatan penduduk tinggi yang dipengaruhi oleh urbanisasi dan keterbatasan  lahan  yang  tersedia.  Selain  itu  adanya  program-program  pembangunan kota yang tidak sesuai dengan prosedur dan pertimbangan juga mendorong munculnya kawasan permukiman kumuh. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 88 Tahun  2014  tentang  Pembinaan  Penyelenggaraan  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman  dan  Peraturan  Menteri  Nomor  14/PRT/M/2018  tentang  Pencegahan  dan Peningkatan  Kualitas  Terhadap  Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh  sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan terwujudnya penyelenggaraan perumahan dan  kawasan  permukiman  yang  fungsinya  untuk  mengurangi  tingkat  permukiman kumuh di Indonesia.
Selain  itu  salah  satu  langkah  dalam  mewujudkan  sasaran  RPJMN  2015-2019 yaitu  kota  tanpa  permukiman  kumuh  di  tahun  2019,  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya menginisiasi  pembangunan  platform  kolaborasi  melalui  Program  KOTAKU  (Kota Tanpa  Kumuh)  yang  mendukung  pemerintah  daerah  sebagai  nahkoda  dalam penanganan  permukiman  kumuh  dan  menjadikan  masyarakat  sebagai  subyek pembangunan melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Permukiman kumuh pada dasarnya identik dengan kemiskinan yang terlihat dari bentuk bangunan  yang  hampir  tidak  layak  huni  dengan  kualitas  konstruksi  rendah.  Selain  itu permukiman kumuh juga terlihat sangat rapat satu sama lain karena keterbatasan lahan. Indonesia  tercatat  memiliki  9,21%  tingkat  permukiman  kumuh  yang  tersebar  di berbagai wilayah. Permukiman kumuh memiliki tingkat kebersihan rendah yang dapat memicu  penyakit  sehingga  kualitas  kesehatan  sangat  rendah.  Hal  negatif  lain  dari permukiman  kumuh  adalah  tingkat  kriminalitas  tinggi  karena  kurangnya  norma  sosial dan  tingkat  pendapatan  rendah.  Maka  dari  itu,  masalah  permukiman  harus  segera ditangani oleh pemerintah.
Pelaksanaan  program  KOTAKU  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Sidoarjo, Jawa  Timur.  Pemilihan  lokasi  ini  dikarenakan,  pelaksanaan  program  KOTAKU  di kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu yang memiliki hasil pembangunan paling baik dibandingkan dikawasan lainnya. Sebagai pendukung utama dari ibu kota Jawa Timur, Sidoarjo  memiliki  peranan  yang  amat  penting.  Dimana  dalam  pelaksanaan  program pembangunan,  pemerintah  daerah  mendukung  dengan  dibentuknya  Peraturan  Bupati
Sidoarjo nomor 58 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus  Desa  untuk  kegiatan  Revitausasi  Kawasan  Pemukiman  Kumuh.  Dukungan inilah  yang  menjadikan  Sidoarjo  menjadi  salah  satu  kawasan  yang  berhasil  dalam pelaksanaan program KOTAKU dan dijadikan sebagai panutan bagi kawasan lain. Hal ini  dibuktikan  dengan  maraknya  peningkatan  infrastruktur  dan  akses  pelayanan  di beberapa wilayah kabupaten  Sidoarjo.  Yang menjadi  sorotan  yakni  pada  Tahun 2017, Sidoarjo berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 5.55% yang mana lebih tinggi jika  dibandingkan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  sebesar  5.33%  (Jawa  Pos, 2017).
Upaya  mengentaskan  Sidoarjo  dari  kawasan  kumuh  terus  berlanjut.  Kemarin (27/8)  Wakil  Bupati  Sidoarjo  Nur  Ahmad  Syaifuddin  secara  simbolis  menyerahkan bantuan  Rp  21,5  miliar  dari  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat. Dana  tersebut  diserahkan  langsung  ke  badan  keswadayaan  masyarakat  (BKM)  di  16 desa/kelurahan di tujuh kecamatan. Wilayah tersebut di bawah naungan program Kota tanpa  Kumuh  (Kotaku).  Saat  ini  juga  ada  identifikasi  daerah  kumuh  yang  berupa kawasan.  Luasannya  di  atas  15  hektare.  ’’Itu  nanti  menggunakan  dana  APBN,’’ katanya.  Berdasar  identifikasi  timnya,  terdapat  lima  kawasan  yang  diusulkan  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  2020.  Yakni,  Krian–Kemangsen, Pekarungan–Pademonegoro, Pucang–Bluru Kidul, kawasan Lemahputro atau kota lama, serta  Balongdowo–Tenggulunan.  ’’Jumlah  itu  termasuk  yang  sisa  100  hektare.  Sesuai target, akan nol kumuh pada 2021. (Jawa Pos, 2019)
Kota  Malang  adalah  kota  terpadat  kedua  di  Provinsi  Jawa  Timur  setelah  Kota Surabaya. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Malang mencapai 894.782 jiwa.50 Berdasarkan  data  BPS  Kota  Malang  pada  tahun  2017,  luas  wilayah  Kota  Malang mencapai 110,06 km2. Secara administratif, Kota Malang terdiri dari 5 kecamatan, 57 kelurahan,  544  Rukun  Warga  (RW)  dan  4.071  Rukun  Tetangga  (RT).  Kota  Malang memiliki  perkembangan  kota  yang  sangat  baik  dan  cepat  mulai  dari  fisik  hingga ekonomi.  Seiring  dengan  perkembangan  di  Kota  Malang,  banyak  masyarakat  yang menjadi  kaum  urban  untuk  mengadu  nasib  ke  Kota  Malang,  hal  ini  tentu  berdampak pada padatnya jumlah penduduk di Kota Malang.
Namun,  sangat  disayangkan,  kedatangan  kaum  urban  ke  Kota  Malang  tidak selalu  diimbangi  dengan  skill  dan  pendidikan  yang  baik  sehingga  menimbulkan kelompok  masyarakat  kurang  mampu  yang  berpenghasilan  rendah.  Kondisi  tersebut juga diperburuk dengan terbatasnya lahan permukiman di Kota Malang, semakin tahun harga  tanah  dan  rumah  juga  semakin  meningkat,  masyarakat  yang  berpenghasilan rendah terkadang masih belum bisa memenuhinya. Hal ini menimbulkan titik-titik yang dapat dikategorikan sebagai suatu daerah yang padat penduduk dengan tingkatekonomi yang  rendah  sehingga  sulitnya  memenuhi  standar  hidup  yang  layak  dan  sehat. Permasalahan  lain  yang  juga  ditimbulkan  adalah  ketidakteraturan  bangunan  dimana banyakanya permukiman yang berdesak-desakan sehinggaterlihat kumuh, permasalahan seperti  sanitasi,  drainase  dan  pengelolaan  sampah  juga  belum  dikelola  dengan  baik, selain itu terlihat masih banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan Sungai Brantas sehingga sangat mengkhawatirkan jika terjadi banjir dan tanah longsor.
Kota  Malang  adalah  salah  satu  kota  yang  mendapatkan  fasilitas  program KOTAKU,  tercatat  bahwa  29  kelurahan  telah  ditetapkan  didalam  SK  Permukiman Kumuh.  29  kelurahan  tersebut  termasuk  kedalam  tiga  kategori  berbeda  yaitu  kategori kumuh  berat,  kumuh  sedang  dan  kumuh  ringan.  Berikut  adalah  tolak  ukur  kategori kumuh, 19-44% termasuk kedalam kategori kumuh ringan, 45-70% termasuk kedalam kategori kumuh sedang  dan 71-95% termasuk kedalam kategori kumuh berat Wilayah yang kategori kekumuhannya dibawah 19% sudah tidak termasuk kedalam tiga kategori diatas, namun bisa menimbulkan adanya permukiman kumuh baru. Dari  57 kelurahan yang ada di Kota Malang, kelurahan yang tidak termasuk kedalam 29 kelurahan dalam fasilitas  program  KOTAKU  tetap  menerima  fasilitas  dengan  kategori  pencegahan sedangkan  29  kelurahan  yang  ditetapkan  dalam  fasilitas  program  termasuk  kedalam kategori  peningkatan,  dalam  kategori  peningkatan  pola  penanganan  yang  dilakukan meliputi  pemugaran,  peremajaan  dan  permukiman  kembali.  Berdasarakan  masalah penelitian  secara  komparatif  maka  tujuan  penelitian  untuk  melihat  strategi pembangunan dan pengembangan permukiman dalam penanganan permukiman kumuh kota di jawa timur.
.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah   pendekatan kualitatif  dengan  cara  mendeskripsikan    dan  menganalisis    fenomena,    peristiwa, aktivitas    sosial,    sikap,    kepercayaan,    persepsi,  pemikiran  orang  secara  individu maupun  kelompok.  Penelitian  ini  mengunakan  deskriptif  analisis  melalui  data  yang yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  atau  studi  literatur.  Penggunaan  studi  literatur bertujuan  untuk  mendapatkan  data  dari  hasil  penelitian  terdahulu  dan  kemudian  di analisis untuk melihat strategi dari berbagai kota dalam menangani permukiman kumuh kususnya  beberapa  kota  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Teknik  Pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  studi  literatur  dan  mengumpulkan  data  tentang  strategi pemerintah dalam menangani permukiman kumuh di Jawa Timur
Analisis   data    yang  dilakukan  melalui  pola,  kategori, dan satuan  uraian  dasar sehingga  dapat  ditemukan  tema  dan  dapat  dirumuskan  hipotesis  kerja  seperti  yang disarankan oleh data. Peneliti menggunakan tehnik   analisis deskriptif  kualitatif untuk menggambarkan,  menuturkan,    melukiskan    serta    menguraikan    data    yang    bersifat kualitatif    yang  telah    penulis    peroleh    dari    hasil    metode    pengumpulan    data menjawab  rumusan  masalah..  validitas  Data  yang  digunakan  peneliti  dengan  tahapan Untuk  memperoleh  data  yang  valid,  maka  dalam penelitian  ini  digunakan  tahapan observasi    yang  dilakukan      secara      terus      menerus  ( persistent      observation ), trianggulasi  ( trianggulation )  sumber  data,  metode,  dan  penelitian  lain,  pengecekan anggota  ( member    check ),  diskusi    teman    sejawat  ( reviewing )  dan  pengecekan mengenai  ketercukupan referensi ( referential  adequacy  check ) (Moleong, 2007)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Permukiman Kumuh
Program  Kotaku  dilaksanakan  di  34  provinsi,  yang  tersebar  di  269 kabupaten/kota,  pada  11.067  desa/kelurahan.  Berdasarkan  Surat  Keputusan  (SK) Kumuh  yang  ditetapkan  oleh  kepala  daerah  masing-masing  kabupaten/kota, permukiman  kumuh  yang  berada  di  lokasi  sasaran  Program  Kotaku  adalah  seluas 23.656  Hektare.  Tahapan  pelaksanaan  Program  Kotaku  adalah  pendataan.  Lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) sudah melakukan pendataan kondisi awal  (baseline) 7  Indikator Kumuh di  desa/kelurahan  masing-masing.  Data  tersebut  diintergrasikan  antara  dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan  prioritas  mengurangi  permukiman  kumuh  dan  mencegah  timbulnya permukiman kumuh baru. Pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat atau oleh pihak lain, yang  memiliki  keahlian  dalam  pembangunan  infrastruktur  pada  entitas  kawasan  dan kota.  Monitoring  dan  evaluasi  dilakukan  secara  berkala  guna  memastikan  ketepatan kualitas  dan  sasaran  kegiatan,  sehingga  dapat  membantu  percepatan  penanganan permukiman  kumuh.  Kegiatan-kegiatan  pengembangan  kapasitas  untuk  pemerintah daerah dan masyarakat akan dilakukan bersama tahapan kegiatan. Termasuk mendorong perubahan  perilaku  dalam  pemanfaatan  dan  pemeliharaan  sarana  prasarana  dasar permukiman.
Program  Kotaku  ini  telah  disosialisasikan  kepada  pemerintah  daerah  pada  27 April  2016  bertempat  di  Jakarta.  BKM  akan  menjadi  faktor  yang  dapat  mempercepat tercapainya  permukiman  yang  layak  huni  dan  berkelanjutan  karena  sudah berpengalaman  dalam  merencanakan  dan  melaksanakan  kegiatan  penanggulangan kemiskinan.  BKM  ini  “direvitalisasi”  dari  sebelumnya  yang  terfokus  pada penanggulangan  kemiskinan,  kini  berorientasi  ke  penanganan  kumuh.  Sifat  dan  skala kegiatan  pembangunan  infrastruktur  permukiman,  berpotensi  menimbulkan  dampak pada  lingkungan  dan  dampak  sosial  yang  merugikan.  Oleh  karena  itu  dalam  Program Kotaku setiap usulan kegiatan pembangunan yang memiliki dampak lingkungan harus dilengkapi  dengan  rencana  pengelolaan  lingkungan  sebagai  langkah  mitigasi  dampak (UU No. 32 Tahun 2009). Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pinjaman luar  negeri  lembaga  donor,  yaitu  Bank  Dunia  (World  Bank),  Islamic  Development Bank,  dan  Asian  Infrastructure  Investment  Bank.  Selain  itu  kontribusi  pemerintah daerah  dialokasikan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  maupun  swadaya masyarakat,  yang  akan  menjadi  satu  kesatuan  pembiayaan  demi  mencapai  target peningkatan  kualitas  penanganan  kumuh  yang  diharapkan.  (sharing  pembiayaan  WB IBRD  8636-ID  sebesar  USD.216,500,000,  AIIB  Ln  0004-IDN.  Sebesar USD.216,500,00 dan loan IsDB NSUP: Service Ijarah IND-174 sebesar USD.8,000,000 ;  Istisna’a  IND-175  sebesar  USD.311,760,000  dan  ISFD  Loan  IND-176  sebesar USD.10,000,000 Total NSUP IDB sebesar USD. 329,760,000.)
Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan  dasar  di  permukiman  kumuh  perkotaan  untuk  mendukung  perwujudan permukiman  perkotaan  yang  layak  huni,  produktif,  dan  berkelanjutan.  Dalam  tujuan umum  tersebut  terkandung  dua  maksud.  Pertama,  memperbaiki  akses  masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  perkotaan  melalui  pencegahan  dan
peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh,  berbasis  masyarakat,  dan  partisipasi pemerintah daerah. Penjabaran atas tujuan Program Kotaku adalah memperbaiki akses masyarakat  terhadap  infrastruktur  permukiman  sesuai  dengan  7  +  1  indikator  kumuh, penguatan  kapasitas  pemerintah  daerah  untuk  mengembangkan  kolaborasi  dengan pemangku  kepentingan  (stakeholder),  dan  memperbaiki  tingkat  kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood).
Tabel. Indikator Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan No Indikator Aspek-Aspek Penilaian 1 Bangunan Gedung a. Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk b. Kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang; c. Ketidaksesuaian  dengan  persyaratan  teknis  sistem  struktur,  pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan bahan bangunan. 2 Jalan Lingkungan a. Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman; b. Lebar jalan yang tidak memadai;
c. Kelengkapan jalan yang tidak memadai. 3 Penyediaan  Air Minum a. Ketidaktersediaan akses air minum;
b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu;
c. Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan. 4 Drainase Lingkungan a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan;
b. Menimbulkan bau;
c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan. 5 Pengelolaan  Air Limbah a. Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah; b. Ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku;
c. Tercemarnya lingkungan sekitar 6 Pengelolaan Persampahan a. Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan; b. Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
c. Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah. 7 Pengamanan Kebakaran a. Ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif; b. Ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai;
c. Ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran.
8 Ruang  Terbuka Publik a. Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH); b. Ketidaktersediaan  lahan  untuk  ruang  terbuka  non-hijau/ruang  terbuka publik (RTP).

## 2. Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh
Pada  Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2015-2019  mengamanatkan  pembangunan  dan pengembangan  kawasan  perkotaan  melalui  penanganan  kualitas  lingkungan permukiman  yaitu  peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh,  pencegahan  tumbuh kembangnya  permukiman  kumuh  baru,  dan  penghidupan  yang  berkelanjutan.  Pada tahun  2016  masih  terdapat  35.291  Ha  permukiman  kumuh  perkotaan  yang  tersebar hampir  seluruh  wilayah  Indonesia  sesuai  hasil  perhitungan  Direktorat  Jenderal  Cipta Karya.  Kondisi  tersebut  diperkirakan  akan  mengalami  peningkatan  apabila  tidak  ada
bentuk  penanganan  oleh  pemerintah  yang  inovatif,  menyeluruh  dan  tepat  sasaran. Sehubungan  dengan  itu,  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  mengupayakan  terwujudnya pelaksanaan program KOTAKU di seluruh daerah Indonesia.
Gambaran  program  KOTAKU  dimulai  dengan  gambaran  pembangunan permukiman  berbasis  komunistas  yang  masuk  dalam  Proyek  Penanggulangan Kemiskinan  di  Perkotaan  (P2KP)  yang  bertujuan  terbangunnya  kelembagaan masyarakat yang demokratis, pembelajaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam  rangka  penanggulangan  kemiskinan  dengan  capaian  membantu  masyarakat miskin  perkotaan  mendapat  manfaat  dari  peningkatan  kualitas  lingkungan  dan  tata kepemerintahan  yang  baik.  Program  KOTAKU  memiliki  target  peningkatan  kualitas permukiman  kumuh  dan  pencegahan  permukiman  kumuh  baru  dengan  peningkatan infrastruktur,  pelayanan  dasar,  dan  transformasi  sosial  masyarakat  berdaya  menuju mandiri hingga menjadi masyarakat madani. Jadi bukan hanya lingkungan yang dikelola akan tetapi SDM sebagai aset program KOTAKU juga ditingkatkan kualitasnya.
Sebagai upaya Pemerintah Kota Malang untuk menangani kawasan permukiman kumuh yang ada Pemerintah Kota Malang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12  tahun  2014  tentang  Rencana  Pembangunan  dan  Pengembangan  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  (RP3KP)  Kota  Malang  dalam  point  kedua  tentang  misi  pada pasal  12  (c)  yang  menyatakan    komitmen  mewujudkan  peningkatan  kualitas permukiman  kumuh.  Menindaklanjuti  Peraturan  Daerah  tersebut,  Pemkot  Malang menetapkan  luasan  kawasan  kumuh  melalui  Keputusan  Walikota  Malang  Nomor 188.45/86/35.73.112/2015  tentang  penetapan  lingkungan  perumahan  dan  permukiman kumuh,  luasan  tersebut  608.60  Ha  yang  meliputi  29  Kelurahan  pada  5  Kecamatan. Setelah  diketahui  luasan  tersebut maka  dapat  ditindak  lanjuti  oleh  pemerintah  melalui program inovatif sebagai strategi penanganan permukiman kumuh dengan menargetkan kota tanpa kumuh.
Selain  Kota  Malang  ada  juga  kebijakan  penanganan  permukiman  kumuh  dari Kabupaten Sidoarjo melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Bantuan  Keuangan  Khusus  Desa  untuk  Revitausasi Kawasan  Kumuh.  Dalam  menghadapi  masalah  kemiskinan,  Pemerintah  Kabupaten Sidoarjo  berupaya  memperhatikan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  pembangunan lingkungan  dan  kualitas  hunian  guna  mendukung  pengembangan  usaha  ekonomi  dan pemberdayaan masyarakat. Wujud nyata dari upaya tersebut adalah pemberian bantuan dana stimulasi bagi warga miskin melalui program Rehab Rumah Tidak Layak Huni.

## Strategi Pemerintah
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program pencegahan munculnya permukiman  kumuh,  yang  merupakan  upaya  strategis  Direktorat  Pengembangan Kawasan  Permukiman,  Ditjen  Cipta  Karya  dalam  rangka  meningkatkan  peran masyarakat  dan  memperkuat  Pemerintah  Daerah  sebagai  nahkoda  dalam  percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak  huni,  produktif  dan  berkelanjutan  dengan  kolaborasi  sebagai  platform  serta masyarakat  sebagai  pelaku  penanganan  kumuh.  Program  ini  dilakukan  untuk meningkatkan  akses  terhadap  pembangunan  infrastruktur  dan  pelayanan  dasar  di
kawasan  perkotaan.  Penelitian  ini  mendeskripsikan  gambaran  pelaksanaan  program yang dilakukan oleh dua kota yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang.
Kebijakan (Kota) Pelaksanaan Kebijakan Referensi Program  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Sidoarjo Aspek Kondisi Geografis Aspek Kondisi Sosial dan Ekonomi Aspek Lokasi KOTAKU Pelaksanaan Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Program  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU) Kota Malang Aspek Anggaran Aspek Lokasi KOTAKU Aspek Swadaya Masyarakat Aspek Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan  Gading  Kasri- Kota  Malang  Provinsi Jawa Timur

## Model Penanganan Permukiman Kumuh
Dukungan Infrastruktur dan Layanan Investasi skala kaawasan Dukungan untuk peningkatan  kualitas  jaringan  infrastruktur  primer,  sekunder  dan  pengembangan kawasan serta pembangunan infrastruktur penghubung/konektivitas jaringan tersier dan tingkat  rumah  tangga  dengan  infrastruktur  primer/sekunder  yang  diidentifikasi  dalam Dokumen  SIAP/RP2KPKP.  Pekerjaan  fisik  dilaksanakan  secara  KONTRAKTUAL melalui  Tender  Jasa  Konstruksi,  sedangkan  supervisi  dilaksanakan  oleh  TMC.  Dalam skala  lingkungan  Dukungan  untuk  peningkatan  kualitas  jaringan  infrastruktur  tersier yang diidentifikasi dalam Dokumen RPLP/NUAP. Dilaksanakan secara SWAKELOLA MASYARAKAT melalui BKM.
Target pemerintah 0% permukiman kumuh di tahun 2019 merupakan hal besar yang  harus  dicapai.  Dibutuhkan  upaya  penanganan  yang  sangat  serius  dalam memenuhinya.Menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia  (KBBI)  kata  penanganan memiliki arti proses, cara atau perbuatan menangani. Konsep penanganan permukiman kumuh  mengacu  pada  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan Permukiman, yaitu melalui kegiatan pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali (Pasal 97 ayat 1):
a. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
b. Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan  lingkungan  hunian  yang  lebih  baik  guna  melindungi  keselamatan  dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
c. Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
Pola-pola  penanganan  terhadap  perumahan  kumuh  dan  permukiman  kumuh dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat kualitas perumahan dan permukiman. Kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh tahun 2015  –  2019  oleh  kementerian  perumahan  rakyat  Republik  Indonesia,  berisi  bahwa
upaya  penanganan  perumahan  kumuh  dan  permukiman  kumuh  perlu  dilaksanakan dengan azas:
1. Pendekatan  tridaya  sebagai  satu  kesatuan  upaya  penataan  sosial  kemasyarakatan, penataan lingkungan fisik, dan pengembangan kegiatan usaha.
2. Pemberdayaan  setiap  kegiatan  diarahkan  pada  proses  pemampuan,  penggalian sumber daya lokal serta pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk berperan sebagai pelaku utama (leading actors); dan
3. Perhatian  dan  keberpihakan  kepada  masyarakat  Komponen  penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan fisik lingkungan meliputi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), air dan sanitasi, dan sertifikasi lahan.
b. Pembangunan sosial meliputi pendidikan dan kesehatan.
c. Pembangunan  ekonomi  meliputi  pelatihan  kewirausahaan  dan  pinjaman  modal usaha.
d. Capacity building meliputi pembinaan pengelolaan sarana dan pelatihan pemetaan swadaya.
Prinsip dasar penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:
1) Pemerintah  Daerah  Sebagai  “Panglima”  Pemerintah  Daerah  bertanggung  jawab dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  program  penanganan  permukiman  kumuh sedangkan  Pemerintah  Pusat  berperan  sebagai  pendamping  Daerah  dan menciptakan kondisi yang kondusif
2) Partisipasi Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan Program Pelibatan masyarakat melalui  proses  partisipatif  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  hingga  proses pengawasan.
3) Kolaborasi  Dan  Komprehensif  Menyelesaikan  berbagai  persoalan  kumuh  dari berbagai  sektor,  baik  fisik  maupun  non-fisik  melalui  kolaborasi  antar parapemangku kepentingan dalam perencanaan yang terpadu
4) Terintegrasi Dengan Sistem Kota Keterpaduan rencana penanganan kumuh dengan rencana  pembangunan  kota  ,  serta  keterpaduan  prasarana  kota  dan  kawasan permukiman
5) Menjamin  Keamanan  Bermukim  Perumahan  merupakan  hak  dasar  manusia,  dan penduduk  yang  tinggal  dan  menghuni  rumah,  baik  legal  maupun  ilegal, memperoleh perlindungan dari penggusuran yang sewenang-wenang.
Dalam  Pelaksanaan  program  KOTAKU  di  kabupaten  sidoarjo,  terdapat  beberapa konsep dan strategi penanganan di Daerah Kumuh, dimana secara umum, Konsep dan Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
.
Permasalahan Umum, Konsep, dan Strategi Penanganan Kawasan Kumuh
Dalam Program KOTAKU No Masalah Kawasan Konsep Penanganan Strategi

## Sumber : ProgramKOTAKU
Kebijakan  permukiman  Kota  Malang  berdasarkan  dokumen  SPPIP  yang  terkait dengan permukiman kumuh yang pertama adalah melakukan perbaikan terhadap rumah
Kumuh Penanganan 1 Banjir dan banyak genangan Air . Pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan layanan drainase baik secara kualitas dan kuantitas. pengembangan sistem drainase pemukiman, pembangunan jaringan drainase yang terhubung dengan kota 2 Gedung dan Jalan Rusak pengawasan dan pengendalian, meningkatkan dengan melaksanakan pemugaran / rehabilitasi. adanya perbaikan / pembangunan jalan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan. 3 Sampah dan Air Limbah Sosialisasi akan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PBHS), Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah, Rekonstruksi dan pemugaran,dan Penyediaan daran pengelolaan sampah Penyediaan (IPAL) komunal dan sistem penyaluran terpusat. Perbaikan sarana dan prasarana MCK, Pembangunan Tempat Penampungan dan pengolahan sampah. 4 Akses Air bersih Pemberdayaan masyarakat terhadap perlindungan air, Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih (PDAM). Penyediaan air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). 5 Sistem Proteksi Kebakaran Menerapkan sistem proteksi kebakaran, pembangunan pemberdayaan sumber air terbuka. Pengembangan strategi sistem proteksi kebakaran, penyediaan sarana dan prasarana sistem proteksi, seperti: Hydrant, APAR / Mini Damkar. 6 Adanya RTH dalam lingkungan pemukiman Pemberdayaan masyarakat, pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah pemukiman warga Pembangunan RTH di beberapa wilayah pemukiman warga.
yang tidak layak huni. Hal ini didasarkan dari kondisi eksisting yaitu prosentase rumah tidak  layak  huni  sebesar  3,827%  dari  jumlah  keseluruhan  bangunan  rumah  di  Kota Malang. Sehingga kebutuhan penanganan kumuh berdasarkan kebijakan tersebut adalah memperbaiki  kondisi  rumah  yang  tidak  layak  huni  sehingga  memenuhi  standar minumum yang berlaku. Kebijakan yang kedua adalah mendorong penyediaan kawasan permukiman yang berkualitas. Hal ini didasarkan pada prosentase kawasan permukiman kumuh terhadap total kawasan permukiman di Kota Malang sebesar 1,904%. Sehingga kebutuhan  penanganan  kumuh  berdasarkan  kebijakan  tersebut  adalah  Memperbaiki lingkungan kawasan permukimn kumuh.
Berdasarkan kajian terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penanganan kawasan  permukiman  kumuh,  identifikasi  dan  pemetaan  permasalahan  kawasan permukiman  kumuh  bersama  dengan  stakeholder  terkait  antara  lain  Pihak  kelurahan, BKM/LKM,  Korkot  P2KP,  dan  pokjanis  Kota  Malang  maka  didapatkan  kebutuhan penanganan  kawasan  permukiman  kumuh  sesuai  dengan  7  aspek  penilaian  kumuh perkotaan yaitu:
a) Perbaikan rumah tidak layak huni
b) Pengembangan RTH skala lingkungan
c) Peningkatan/rehabilitasi jalan lingkungan
d) Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase
e) Pengelolaan limbah secara komunal
f) Peningkatan dan pelayanan sarana prasarana persampahan
g) Perencanaan  akses  pemadam  kebakaran  dan  pembangunan  sarana  prasana proteksi kebakaran
Program  dalam  konteks  kegiatan  Pendampingan  Penyusunan  Rencana  Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP) dipahami  sebagai instrumen kebijakan yang memuat  mengenai  satu  atau  lebih  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  instansi pemerintah/lembaga  untuk  mencapai  sasaran  dan  tujuan  serta  memperoleh  alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah (Bab I Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Secara ringkas, program dalam pemahaman ini merupakan suatu langkah yang aplikatif bagi  pelaksanaan  penanganan  kawasan  permukiman  kumuh  perkotaan  yang  sekaligus juga  menjadi  arahan  bagi  kebutuhan  program  investasi  baik  bagi  skala  kabupaten maupun  kawasan.  Dalam  perumusannya,  program  penanganan  kawasan  permukiman kumuh perkotaan disusun dengan memperhatikan dampak dan korelasi dengan program pembangunan  sektor  lainnya.Adapun  program  yang  dihasilkan  dalam  kegiatan  ini diharapkan tidak hanya bersifat aplikatif, melainkan juga riil dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam skala kabupaten maupun kawasan.
Dalam  konteks  kegiatan  Penyusunan  Rencana  Kawasan  Permukiman  Kumuh Perkotaan  (RKPKP)  Kota  Malang,  perumusan  program  pembangunan  akan  dilakukan dengan mengacu pada beberapa prinsip meliputi:
 program  yang  disusun  diarahkan  untuk  menjawab  implementasi  strategi penanganan kawasan
 permukiman kumuh;
 program yang disusun berdasarkan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh;
 program yang disusun akan menjadi arahan terhadap rencana program aksi yang akan  dirincai  dalam  program  penanganan  skala  kawasan  prioritas,  atau  dengan kata  lain  program  yang  disusun  siap  untuk  dijabarkan  dalam  komponen  dan volume  serta  pentahapan  program  sesuai  kebutuhan  penangaan  dalam  bidang Cipta Karya.
Dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Malang, di perlukan program – program penanganan sesuai dengan klasifikasi kekumuhan dan permasalahan yang ada. Program penanganan ini meliputi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh.

## Analisis Data
Carl  J  Federick  sebagaimana  dikutip  Leo  Agustino  (2008:7)  mendefinisikan kebijakan  sebagai  serangkaian  kegiatan  atau  tindakan  yang  diusulkan  seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan- hambatan  (kesulitan-kesulitan)  dan  kesempatan-kesempatan  terhadap  usulan kebijaksanaan  tersebut  dalam  rangka  mencapai  tujuan  tertentu.  Pendapat  ini menunjukan juga bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan  merupakan  bagian  yang  penting  dari  definisi  kebijakan,  karena  bagaimanapun kebijakan  harus  menunjukkan  apa  yang  sesungguhnya  dikerjakan  daripada  apa  yang diusulkan  dalam  beberapa  kegiatan  suatu  masalah.  Jika  dikaitkan  dengan  laporan penelitian  ini  mengenai  Strategi  Pembangunan  Dan  Pengembangan  Infrastruktur Permukiman (SPPIP) Dalam Penanganan Permukiman Kumuh yang dimana merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang membuat program KOTAKU yang dimana untuk mengurangi permukiman kumuh yang berada di berbagai wilayah indonesia.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program pencegahan munculnya permukiman  kumuh,  yang  merupakan  upaya  strategis  Direktorat  Pengembangan Kawasan  Permukiman,  Ditjen  Cipta  Karya  dalam  rangka  meningkatkan  peran masyarakat  dan  memperkuat  Pemerintah  Daerah  sebagai  nahkoda  dalam  percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak  huni,  produktif  dan  berkelanjutan  dengan  kolaborasi  sebagai  platform  serta masyarakat  sebagai  pelaku  penanganan  kumuh.  Strategi  pencapaian  pada  akhirnya berupa Kota bebas kumuh. Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh  skala  kota,  Strategi  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota dan Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan.
Dalam  dua kota  yang  menjadi  tujuan  dari penelitian  ini  di  kota  Malang  melalui pemerintah  dengan  menggunakan  program  inovatif  sebagai  strategi  penanganan permukiman  kumuh  dengan  menargetkan  kota  tanpa  kumuh.  Sedangkan  untuk kabupaten  Sidoarjo  sendiri  Kabupaten  Sidoarjo  melalui  Peraturan  Bupati  Sidoarjo Nomor  58  Tahun  2016  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Bantuan  Keuangan Khusus  Desa  untuk  Revitausasi  Kawasan  Kumuh.  Dalam  menghadapi  masalah kemiskinan,  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  berupaya  memperhatikan  kesejahteraan
masyarakat  melalui  pembangunan  lingkungan  dan  kualitas  hunian  guna  mendukung pengembangan usaha ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Wujud nyata dari upaya tersebut adalah pemberian bantuan  dana stimulasi bagi warga miskin melalui program Rehab  Rumah  Tidak  Layak  Huni.  Dari  kedua  kota  tersebut  adanya  perbedaan  dalam penyelesaian  kawasan  permukiman  kumuh.  Yang  menpunyai  strategi  dalam penyelesaian sesuai dengan kebutuhan yang ada di kota atau kabupaten masing-masing.

## KESIMPULAN
Permasalahan  permukiman  kumuh  terjadi  karena  adanya  kegagalan  dalam pembangunan dan penataan permukiman yang mana disebabkan oleh tingkat kepadatan penduduk  tinggi.  Kegagalan  dalam  pembangunan  menyebabkan  lahirnya  lingkungan kumuh  dengan  fasilitas  yang  tidak  memadahi.  Oleh  karena  itu  pemerintah  membuat strategi  pembangunan  untuk  mengurangi  tingkat  kumuh  dan  pengembangan infrastruktur  permukiman.  Strategi  atau  upaya  pemerintah  di  realisasikan  dalam program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang mendukung pemerintah daerah sebagai nahkoda  dalam  penanganan  permukiman  kumuh.  Beberapa  dari  daerah  yang  telah menajalankan  program  KOTAKU  antara  lain  adalah  Kabupate  Sidoarjo  dan  Kota Malang.
Kabupaten Sidoarjo telah menajalankan program KOTAKU dengan hasil yang memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian sejak tahun 2012-2014 telah merata hingga  ke  daerah  pelosok.  Pemerataan  tersebut  mendorong  pemerintah  dalam melakukan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan drainase dan rehab rumah hingga ke daerah tertinggal seperti perbatasan antar kota. Selain itu status kemandirian lembaga (BKM/LKM) telah 96% Mandiri dan 4% menuju madani. Sedangkan di Kota Malang  telah  mengalami  progres  dimana  kegiatan  pembangunan  tidak  hanya  fisik (infrastruktur) saja, tetapi juga diimbangi dengan pelatihan keterampilan dan pembinaan masyarakat.  Capaian  yang  telah  diperoleh  sejak  kurun  waktu  terbentuknya  10  tahun terakhir  BKM/LKM  Kelurahan  Gading  melalui  tahap  penilaian  kemandirian  telah mengalami peningkatan dari berdaya menuju madani.
Untuk  mencapai  sasaran  program,  lebih  diharapkan  adanya  evaluasi  terhadap beberapa aspek penting seperti teknis dan impact terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal  tersebut dilakukan  untuk  mengetahui letak  kesalahan  program  apabila  mengalami kegagalan sehingga dapat dilakukan tindakan lebih lanjut dalam menangani masalah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Moleong,  L.  J.  (2007).  Metodologi  penelitian  kualitatif  edisi  revisi. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya , 103 .
Donny Wahyu Wijaya (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Studi  Penentuan  Kawasan  Prioritas  untuk  Peningkatan  Kualitas  Infrastruktur  pada Kawasan  Permukiman  Kumuh  di  Kota  Malang.  Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik (JIAP) Vol.2,No.1
Beddu,  S.,  &  Yahya,  M.  (2015).  Penataan  permukiman  kumuh  perkotaan  berbasis penataan bangunan dan lingkungan. Jurnal Jupiter.
Dahlan, E. D. U. (2018). Strategi dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Ambon. FIKRATUNA: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 8(2).
Widyastuty,  A.  A.,  &  Ramadhan,  M.  E.  (2019,  August).  Upaya  Penataan  Kawasan Permukiman  Kumuh  (Studi  Kasus  Kelurahan  Morokrembangan  Kota  Surabaya).  In Seminar Nasional Pembangunan Wilayah dan Kota Berkelanjutan (Vol. 1, No. 1).
Bachmid  ,  Fasri  &  Ariyanto  (  Oktober  2017)  Strategi  Penanganan  Kawasan Permukiman  Kumuh  Kota  Ternate  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota,  Pasca  Sarjana Universitas  Bosowa Makassar  : Jurnal  Plano  Madani  (Volume 6  Nomor  2,  166  -  176 2017 P ISSN 2301-878X - E ISSN 2541-2973).
Masya,  Ade  Resa    &  Saam, Zulfan  &  Tarumun,  Suardi  (Juli  2017) Strategi  Penataan Kawasan  Permukiman  Kumuh  Perkotaan  Kampung  Bandar  Kota  Pekanbaru  In Dinamika Lingkungan Indonesia, p 117-127 ISSN 2356-2226 (Volume 2, Nomor 2)
Elviyanti,  Desy  Aryanti  (Oktober  2018)  Penanganan  Lingkungan  Perumahan  dan Permukiman  Kumuh  Di  Kabupaten  Sijunjang  Sumatera  Barat.  Website  : Jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek p- ISSN : 2407-1846 e- ISSN : 2460-8416
Yulianti, Bani putri & Ritohardoyo, Su, dkk (Maret 2015) Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus : Program Peremajaan Kawasan Tegalpanggung Di Kota Yogyakarta. Majalah Geografi Indonesia (Vol. 29, No 1) ISSN 0215-1790
Puteri, A. D., & Notobroto, H. B. (2017). Indikator Karakteristik Fisik Rumah Dominan dalam Penentuan Status Kemiskinan untuk Program Rehab Rumah tidak Layak Huni di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Biometrika dan Kependudukan, 5(2), 107-116.
Butar,  D.  dan  R.Setiawan.  2010.  “Penataan  Lingkungan  Permukiman  Kumuh  di Wilayah  Kecamatan  Semampir  Kota  Surabaya  Melalui  Pendekatan  Partisipasi Masyarakat”, Jurnal Teknik POMITS Vol. 1, No. 1, 2012.

## Heteronom
PP  Nomor  88  Tahun  2014  tentang  Pembinaan  Penyelenggaraan  Perumahan  dan Kawasan Permukiman.
Peraturan  Menteri  Nomor  14/PRT/M/2018  tentang  Pencegahan  dan  Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
UU No. 32 Tahun 2009.
Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
Peraturan  Daerah  Nomor  12  tahun  2014  tentang  Rencana  Pembangunan  dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Malang.
Keputusan  Walikota  Malang  Nomor  188.45/86/35.73.112/2015  tentang  penetapan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh.
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Revitausasi Kawasan Kumuh.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.