Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 6, No. 1, Maret 2024
Vol. 6, No. 1, Maret 2024
HALAL INDUSTRIAL PARK: INOVASI KAWASAN GREEN ECONOMY DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Nuryanti 1 , Muhamad Bai ’ul Hak 2 , Adhitya Bagus Singandaru 3
1 Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

## Info Artikel                                                                            ABSTRAK
Kata Kunci:
Kawasan Industri Halal, Inovasi, Ekonomi Hijau, Industri Kecil dan Menengah
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan inovasi dari Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Roadmap Nusa Tenggara Barat Halal Industrial Park (NTB HIP)  Tahun  2022-2025.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  integrated  literature  yaitu  kombinasi  antara  literature  review  dan systematic literature.   Metode ini digunakan untuk menjelaskan konsep Roadmap Halal  Industrial  Park  dalam  perspektif  Green  Economy  dan  kaitannya  dengan permberdayaan Industri Kecil dan Menengah. Adapun hasil dari penlitian ini adalah Peta Jalan NTB HIP merupakan suatu Kawasan hijau clear and clean yang disiapkan bagi  Industri  Kecil  dan  Menengah  (IKM)  yang  memiliki  potensi  untuk meningkatkan  kapasitas  produksi.  Peta  Jalan  (Roadmap)  NTB  HIP  menjamin keberlanjutan kertersediaan bahan baku baik secara kuantitas dan kualitas melalui kawasan pertanian terintegtarsi (integrated urban farming). Peraturan Gubernur ini memiliki  tujuan  untuk  IKM  agar  mampu  memperluas  segmen  pasarnya.  Industri Kecil dan Menengah yang bertindak sebagai tenant mendapatkan pembinaan mulai proses  produksi  hingga  pemasaran,  sehingga  menghasilkan  produk  berdaya  saing nasional dan global. Keywords: Halal Industrial Park, Innovation, Green Economy, Small and Medium Industry

## ABSTRACT
This research aims to explain the innovation of Governor Regulation No. 6 of 2022 on  Roadmap  of  West  Nusa  Tenggara  Halal  Industrial  Park.  The  research  used integrated literature approach which are the combination between literature review and systematic review. This method used to explain the concept of the Roadmap of Halal  Industrial  Park  in  terms  of  the  Green  Economy  perspective  and  the empowerment  of  Small  and  Medium  Industries  (SMI)  in  Wes  Nusa  Tenggara Province. The results show that the Roadmap of Halal Industrial Park is a clean and clear  green  location  that  functioned for scaling  up  and  increasing  productivity  of SMI.  The  Roadmap  of  Halal  Industrial  Park  ensures  the  sustainability  of  raw materials for industry through integrated urban farming. This regulation also assures the  empowerment  of  SMI  from  the  production  process  to  market  segmentation. Furthermore,  the  SMI  will  be  encouraged  to  produce  national  and  international product standards.

## Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 6, No. 1, Maret 2024

## 1.   PENDAHULUAN
Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat menjadikan program Industrialisasi sebagai program unggulan daerah untuk periode 2018-2023. Berbagai program  untuk  akselerasi  pembangunan  sektor industri  dilakukan,  antara  lain  membangun  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  Industri  melalui  sertifikasi kompetensi,  memfasilitasi  produk  industri  agar memenuhi  standar  yang  berlaku  (Standar  Nasional Indonesia – SNI), memperkuat kelembagaan Industri Kecil  dan  Menengah  (IKM)  dan  program  strategis lainnya  (Dinas  Perindustrian  Provinsi  NTB,  2022). Pada intinya pembangunan sektor industri di Provinsi NTB   adalah   bagaimana   membesarkan (scale up) industri  skala  kecil  dan  menengah  menjadi  industri besar.
Sebagai  bentuk  keseriusan  pemerintah  dalam pengembangan  industri,  Pemerintah  Provinsi  Nusa
Berdasarkan  Gambar  1,  tren  pertumbuhan ekonomi  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 mengalami kontraksi  sebesar  -0.62%  dan  terus  tumbuh  positif secara signifikan menjadi 2.3% pada tahun 2021 dan menjadi 6.95% pada tahun 2022. Namun hal ini tidak terjadi pada sektor industri, pada tahun 2020 tumbuh negative  atau  mengalami  kontraksi  sebesar  -2.41%, mengalami perbaikan atau tumbuh positif pada tahun 2021    sebesar    2.1    persen,    namun    mengalami penurunan menjadi 1.8% pada tahun 2022.
Dari    data    Dinas    Penanaman    Modal    dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu (DPMPTSP) Provinsi NTB    bahwa    investasi    sektor    industri    masih tergolong rendah. Pada tahun 2020, realisasi investasi dengan  skema      skema  Penanaman  Modal  Dalam Negeri  (PMDN)  sebesar  7.65%,  jumlah  ini
Tenggara  Barat    membentuk   dan   mengesahkan
kemudian  mengalami  penurunan  pada  tahun  2021
Peraturan Rencana Daerah  Nomor  13  Tahun  2021  tentang Pembangunan   Industri   Provinsi   Nusa
menjadi   1.67%.   Sementara   itu Penanaman      Modal      Asing ,   melalui (PMA), skema trend
Tenggara  Barat   Tahun  2021-2041.  Peraturan   ini
pertumbuhan  investasi  sektor  i ndustri  men galami
sebagai  payung  hukum  untuk  membangun  sektor industri  selama  20  tahun  ke  depan.  Pada  pasal  3, terdapat  tujuan  dari  dibentuknya  Peraturan  Daerah ini  antara  lain;  a).  mewujudkan  Industri  Daerah sebagai bagian  dari pembangunan Industri nasional; b). mewujudkan Industri Daerah yang berdaya saing dan maju, serta memiliki paradigma sebagai Industri hijau; c). mewujudkan kepastian berusaha, persaingan  yang  sehat,  serta  mencegah  pemusatan atau  penguasaan  Industri  oleh  satu  kelompok  atau perseorangan    yang    merugikan    masyarakat    di Daerah;  d).  membuka  kesempatan  berusaha, menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan  kerja  dengan  memprioritaskan  pekerja lokal Daerah; e). mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat dan memperkukuh  ketahanan  Industri  Nasional;  dan  f). meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.
Namun,  berbagai  upaya yang  dilakukan  belum berdampak signifikan terhadap percepatan Industrialisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Gambar 1. Persentase Pertumbuhan  Ekonomi dan Sektor  Industri Provinsi  NTB 2020-2022
penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Investasi skema PMA pada tahun 2020 hanya sebesar 0.10% dan mnurun menjadi 0.04% pada tahun 2021. Tentu alasan  rasionalnya  adalah  pada  tahun  ini  terjadi perlambatan  investasi  karena  adanya  pandemic Covid-19.
Dalam rangka mengakselerasi program industrialisasi, Pada tahun 2022 pemerintah membentuk  dan  mengesahkan  Peraturan  Gubernur Nomor  6  Tahun  2022  tentang  Roadmap  Nusa Tenggara  Barat  Halal  Industrial  Park  Tahun  2022- 2025 atau selanjutnya disingkat Roadmap NTB HIP. Roadmap  NTB  HIP  ini  merupakan  suatu  kawasan clear  and  clean  yang  disiapkan  bagi  IKM  yang memiliki  potensi  untuk  meningkatkan  kapasitas produksi.  Peraturan  Gubernur  ini  memiliki  tujuan untuk memberdayakan Industri Kecil dan Menengah (IKM)  lokal  agar  bisa  bersaing  dengan  perusahaan besar lainnya.
Tentu  hal  ini  selaras  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor  7 Tahun  2021 tentang Kemudahan,    Perlindungan,    dan    Pemberdayaan Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah. Dalam  Peraturan  pemerintah  ini  diatur  terkait  tugas dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan
10
5 -2.41 -0.62
0 2.1 2.3 1.98 6.95
dan  fasilitas UMKM,  seperti kemudahan perizinan, bantuan hukum, permodalan dan bantuan lainnya.
Maka   dari   itu,   penulis   ingin   menganalisa tentang kebijakan pemerintah membentuk Peraturan
2020                          2021                          2022
-5 Industrial Growth         Economics Growth Gubernur  6  Tahun  2022  tentang  Roadmap  Nusa
Tenggara  Barat  Halal  Industrial  Park  Tahun  2022- 2025.   Adapun   metode   yang   digunakan   adalah
(Sumber: Diolah dari BPS, 2023)

## Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan
Vol. 6, No. 1, Maret 2024
metode integrated literature, yaitu kombinasi anatara literature review dan systematic literature.
Adapun  rumusan masalah dalam  penelitian ini antara lain:
1)       Bagaimana   Konsep   dan   Inovasi   Roadmap NTB HIP dalam perspektif Green Economy?
2)       Bagaimana     Konsep     dan     Inovasi     Halal Industrial  Park  dalam  pemberdayaan  sektor industri?
Dalam  hal  menjawab  pertanyaan  penelitian, ada  beberapa  penjelasan  konsep  antara  lain  tentang konsep  dan  aturan  Kawasan  industri,  Kawasan industri  halal  ( Halal  Industrial  Park ),  Konsep Ekonomi  Hijau  ( Green  Economy ), dan  juga konsep pemberdayaan Industri.

## Kawasan Industri
Konsep  Kawasan  Industri  atau  yang  sering disebut     sebagai     Industrial     Cluster     memiliki ekosistem yang holistic dan komprehensif mulai dari hulu  hingga  hilir,  termasuk  di  dalamnya  proses produk    hingga    pemasarannya.    Kawasan    Industri juga   mensyaratkan   kolaborasi   dan   sinergi   dari berbagai pihak dalam satu kawasan spesifik.   Maka dari itu, dalam proses merencanakan dan membangun  sebuah  Kawasan  dibutuhkan  konsep yang  jelas  muali  dari  pengelola,  produk  yang  akan dihasilkan,  sehingga  menghasilkan  keunggulan kompetitif.  Hal  ini  selaras  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Herbez  dana  Balakina  (2021) yang  menemukan  bahwa  membangun  Kawasan industri  tidak  hanya  berbicara  tentang  membangun fisik  saja,  namun  juga  bagaimana  menyiapkan Sumber  Daya  Manusia  yang  unggul,  produk  yang berdaya  saing,  dan  seluruh  komponen  yang dibutuhkan dalam Kawasan tersebut.
Selanjutnya,  Kawasan  industri  tidak  bisa lepas dari inovasi yang dilakukan secara berkelanjutan  (Li,  Wen  dan  Youxia,  2010).  Lebih lanjut, hasil penelitian dari Kuchiki dan Tsuji (2008) mengidentifikasi  ada  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan  dalam  membangun  Kawasan  industry, antara  lain  (1)  infrastruktur  dasar  seperti  listrik,  air baku,  jaringan  telekomunikasi  dan  lainnya;  (2) penyiapan  sumber  daya  manusia  yang  unggul  dan tersertifikasi; (3) ekosistem yang terintegrasi seperti regulasi yang jelas, aturan pajak yang mudah, sistem yang ada di dalam Kawasan dan hal terkait lainnya; dan (4) faktor pendukung dan fasilitas lainnya seperti rumah sakit, Lembaga Pendidikan, akses perumahan dan hal terkait lainnya.
Membangun dan mengembangkan Kawasan industri seringkali mengadopsi konsep sinergi model triple-helix.  Model  yang  yang  menjadikan  sektor
pemerintah,  swasta  dan  dunia  Pendidikan  harus menjadi  satu  kesatuan  dan  saling  mendukung. Menurut  Etzkowitz  dan  Zhou  (2017),  model  triple- helix      merupakan  kolaborasi  dan  sinergi  antara pemerintah,  pihak  swasta  dan  perguruan  tinggi. Selaras  dengan  hal  itu,  Firmansyah  dan  Suman (2021)  menjelaskan  bahwa  kerjasama  dalam  triple- helix bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi.
Selain    pendekatan    triple-helix,    Calzada (2016)  memperkenalkan  model  Penta-helix  seperti yang  terdapat  pada  gambar  2.  Konsep  penta-helix atau  multipihak  merupakan  model  kolaobrasi bersama   antara   pemerintah,   akademisi,   pelaku usaha,  masyarakat  atau  komunitas,  dan  media (Halibas et al, 2017).   Semua stakeholders memiliki satu    tujuan    Bersama    yaitu    mengembangkan Kawasan industri halal atau halal industrial park.
Gambar 2. The Penta Helix (Calzada, 2016)
Setiap stakeholders memiliki tujuan masing- masing  tetapi  menjadi  satu  kesatuan  di  dalam kawasan industri. Pemerintah ( public ) dengan tujuan utama    menurunkan    angka    kemiskinan    melalui kesempatan kerja di dalam Kawasan yang berdampak positif    untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Kemudian sektor  swasta  ( private )  memiliki  tujuan  untuk perluasan  dan  pengembangan  usaha  agar  mampu meningkatkan  profit  perusahaan. Masyarakat secara umum  menjadi  actor  penting  dalam  konteks pentahelix,  yaitu  sebagai  tenaga  Kerja  atau  sumber daya  lainnya  yang  dibutuhkan  di  dalam  Kawasan industri. Kemudian perguruan tinggi mengembangkan  riset-riset  yang  relevan  untuk kemajuan  Kawasan  seperti  riset  pengembangan produk  dan  jasa,  riset  rantai  pasok  dan  riset  terkait lainnya.  Seluruh  stakeholders  terkait  juga  harus mengusung  tujuan  sosial  dalam  menjalankan  bisnis atau usaha di dalam kawasan ini.

## Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 6, No. 1, Maret 2024

## Kawasan Industri Halal (Halal Industrial Park)
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/ M.IND/PER/6/2016 tentang  Pedoman  Teknis  Pembangunan  Kawasan Industri,  Kawasan  Industri  merupakan  kegiatan pemusatan  industri  dalam  satu  Kawasan  tertentu dengan segala fasilitas dan sarana yang dibutuhkan. Sebuah  Kawasan  industri  dikelola  oleh  sebuah perusahaan,  dimana  perusahaan  tersebut  yang mengatur jalannya Kawasan  tersebut dengan  segala aturan  yang  berlaku.  Adapun  tujuan  pembangunan kawasan  industri  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  142  tahun  2015  tentang  Kawasan  Industri adalah:
1)     mengakselerasi   pemerataan   dan   penyebaran pembangunan industri;
2) mendorong upaya pengembangan industri yang berwawasan lingkungan;
3)     meningkatkan daya saing investasi dan industri; dan
4) memberikan kepastian Kawasan yang clean dan clear  untuk  industri  sesuai  dengan  peraturan tata ruang.
Terkait  dengan  kawasan  industri  halal  atau Halal   Industrial   Park,   diatur   dalam   Peraturan Menteri   Perindustrian   Nomor   17   Tahun   2020 tentang  Tata  Cara  Memperoleh  Surat  Keterangan dalam rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal. Di  mana  pengertian  kawasan  industri  halal  adalah seluruh  atau  sebagian  dari  kawasan  industri  yang didesain  untuk  pengembangan  dan  pembangunan sektor  industri  yang  menghasilkan  produk  halal. Dalam  rangka  membangun  Kawasan  industri  halal, Kawasan  ini  juga  harus  mengadopsi  prinsip  dasar sebuah  kawsan  industri  pada  umumnya,  yaitu Kawasan  industri  yang  dilengkapi  dengan  fasilitas dan sarana yang memadai, sesuai dengan tata ruang, memiliki  sistem  keamanan  dan  kenyamanan berusaha serta berwawasan lingkungan.

## Ekonomi Hijau (Green Economy)
Green  Economy (GE)  merupakan  sebuah konsep ideal yang mengharmonisasi sektor ekonomi, lingkungan  dan  manusia  (masyarakat)  untuk pembangunan berkelanjutan (UNEP, 2011). Konsep Green    Economy berperan    penting    dalam menghadapi  tantangan  di  tiga  sektor  tersebut (ekonomi, lingkungan  dan  masyarakat)  (Bag  et  al., 2020).
Menurut Shmelev (2017), revolusi ekonomi menuju Green   Economy menjadi   penting   untuk menggantikan  sistem  kapitalisme  agar  mampu mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan. Tentu   konsep   ekonomi   hijau   ( Green   Economy )
menjadi  penting  juga  bagi  pengembangan  sektor Industri Kecil dan Menengah berkewajiban mengadopsi prinsip Green Economy .
Menurut  UNEP  (2011),  terdapat  6  prinsip penerapan  Green  Economy  antara  lain:  (1)  adanya peningkatan  investasi  di  sektor  ekonomi  hijau;  (1) peningkatan  penyerapan  tenaga  kerja  di  sektor ekonomi  hijau;  (3)  peningkatan  pertumbuhan ekonomi  di  sektor  ekonomi  hijau;  (4)  penurunan jumlah  pemakaian  energi  yang  tidak  ramah lingkungan; (5) penurunan polusi dan karbon; dan (6) penurunan konsumsi barang/jasa penghasil limbah.
Gambar 3. Konsep Ekonomi Hijau dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan
Sumber: European Environment Agency.
Menurut Loiseau et al (2016), konsep Green Economy yang menargetkan pembangunan berkelanjutan  mensyaratkan  konsep  dematerialisasi, industri  jasa  dan  investasi  ekonomi  hijau.  Dalam mendukung kegiatan green ekonomi untuk pemberdayaan    industri,    diperlukan    kebijakan holistic  untuk  sktor  hulu  seperti  pertanian  dan Perkebunan  (Guindo  &  Hak,  2024).  Dalam  hal implementasi  ekonomi  hijau,  peranan  pemerintah menjadi  penting  dalam  mengarahkan  investasi  dan instrument  terkait  lainnya  ke  arah  pembangunan ekonomi hijau (Barbier, 2011).

## Pemberdayaan Industri
Industri  merupakan  kegiatan  ekonomi  yang melakukan  pengolahan  bahan  baku  (raw  material) dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  dimiliki sehingga  menjadi  produk  yang  bernilai  tinggi. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perindustrian  RI Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 menjelaskan klasifikasi sektor industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi.
Adapun rinciannya klasifikasi industri adalah sebagai berikut:

## Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan
melakukan  kajian  kepustakaan  dengan  pendekatan literature review untuk dokumen Peraturan Gubernur
Kawasan industri, termasuk tidak pengalaman dalam    manajemen    pengelolaan    di   dalam Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Roadmap Nusa Tenggara Barat Halal Industrial Park 2) Kawasan;
Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki 2022-2025 dan dokumen terkait lainnya. Sementara
NTB belum memadai baik dari segi kuantitas;
1) Industri    Kecil    merupakan    industri    yang memiliki  tenaga  kerja  maksimal  19  orang dengan nilai investasi kurang dari
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2) Sedangkan    industri    menengah    merupakan industri yang memiliki tenaga kerja maksimal 19   orang   dengan   nilai   investasi   minimal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); atau industri yang memiliki tenaga kerja lebih dari 20 orang dengan nilai investasi paling banyak sejumlah   Rp.15.000.000.000,-     (lima   belas milyar rupiah); dan
3) Industri    besar    merupakan    industri    yang memiliki   tenaga   kerja   minimal   20   orang dengan nilai investasi paling sedikit sejumlah Rp.15.000.000.000,-       (lima    belas    milyar rupiah)
Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peranan   penting   dalam   perekonomian   nasional (Khurana  et  al.,  2021).  Sektor  industri  kecil  dan menengah  pada  umumnya  memiliki  kemampuan untuk  beradaptasi  lebih  tinggi  jika  dibandingkan dengan usaha besar (Syarief, 2020).
Penelitian   yang   dilakukan   oleh   Wahyuni (2020)  menjelaskan  bahwa  pemerintah  berperan penting dalam pemberdayaan IKM melalui penyediaan sarana dan prasarana, program kemitraan,  serta  partisipasi  seluruh  pihak.   Namun Wahyuni  juga  menjelaskan  bahwa  kendala  terbesar dalam pengembangan sektor  industri  adalah keterbatasan  anggaran.  Hal  ini  juga  selaras  dengan temuan  dari Arwanto  dan  Wibawani (2022), bahwa intervensi kebijakan pemerintah dalam pengembengan  industri  kecil  dan  menengah  belum optimal karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Dalam  Upaya  menjadikan  sektor  industri  yang berkelanjutan  dibutuhkan  investasi  pada  sektor manusia,   pengembangan   infrastruktur,   integrasi antar regional, serta akses perbankan (Guindo, dkk, 2023).

## 2.    METODE PENELITIAN
Metode    penelitian    yang    digunakan    dalam penelitian     ini     adalah     pendekatan     integrated literature.  Integrated  literature  merupakan  sebuah studi  kepustakaan  yang  menggabungkan  antara teknik  studi  kepustakaan  (literature  review)  dan systematic  review.  Pendekatan  literature  review digunakan untuk studi dokumen yang bersifat umum dan   sudah   terstandar.   Dalam   hal   ini   penelitian
systematic review merupakan melakukan pendalaman hasil literature review melalui perbandingan  dengan  hasil  penelitian  terkait. Systematic review juga digunakan untuk mengkonfirmasi  informasi  kepada  pihak  terkait. Dalam  hal  ini,  peneliti  melakukan  konfirmasi  ke Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## 3.    HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan   amanat   dari   Peraturan   Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan  Industri  Provinsi  NTB  2021-2041, maka pemerintah daerah membentuk dan mengesahkan  Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Roadmap Nusa Tenggara  Barat  Halal  Industrial  Park  2022-2025. Peraturan    Gubernur    ini    menjadi    paying    hukum dalam  memberikan  ruang bagi sektor Industri  Kecil dan Menengah (IKM). IKM yang memliliki potensi untuk  bertumbuh  namun  kesulitan  memiliki  lahan yang  clean  and  clear,  maka  Kawasan  NTB  Halal Industrial  Park  ini  menjadi  pilihan  alternatif  yang disediakan pemerintah.
Penulis melakukan analisis SWOT dalam upaya melihat  peta  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan tantangan dari Kawasan Industri Halal.

## Kekuatan (Strengths):
1) Daerah   Nusa   Tenggara   Barat   mempunyai potensi bahan baku yang melimpah, muali dari sektor  pertanian,   peternakan,   kelautan,  dan sektor lainnya.  Hal  ini menjadi  satu  kekuatan dalam menjamin keterseidaan bahan baku;
2) Nusa  Tenggara  Barat  juga  menjadi  destinasi pariwisata   dalam   dan   luar   negeri.   hal   ini menjadi  kekuatan  NTB  dalam  perluasan segmentasi  pasar  untuk  produk  yang  berasal dari Kawasan industri;
3)       Kawasan    Industri    Halal    (KIH)    menjadi Kawasan  penyangga  dari  Kawasan  Ekonomi Khusus Mandalika;
4)       Infrastruktur     dasar     untuk     rantai     pasok (logistik)  cukup  memadai  seperti  Pelabuhan dan bandara menjadi kekuatan untuk menembus pasar global.

## Kelemahan (Weakness):
1) Nusa     Tenggara     Barat     tidak     memiliki pengalaman     dalam     membangun     sebuah

## Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan
Vol. 6, No. 1, Maret 2024
jumlah   terbatas   dan   juga   kualitas;   belum tersertifikasi;
3)       Belum adanya infrastruktur dasar yang ada di sekitar   Kawasan   sehingga   akan   menimbal biaya yang besar dalam tahap persiapan.

## Peluang (Opportunities):
1) Produk  industri  yang  memiliki  standarisasi halal  memiliki  peluang  pasar  global,  yaitu
dan  menjadi  sebuah  ekosistem  halal.  Selain  harus memenuhi kaidah halal, Kawasan Industri Halal juga memegang  kaidah  sebagai  Kawasan  berwawasan lingkungan.
Gambar 4. Bagan Ekosistem Halal
Industri Halal seperti negara-negara di kawasan timur tengah dan sekitarnya;
2) Kawasan   Industri   Halal   menjadi   Kawasan yang bisa menarik sektor lainhya. Kawasan ini bisa  menjadi  aglomerasi  dalam  menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru; dan
3) Selain   sebagai   Kawasan   usaha,   Kawasan industri  juga  berpotensi  berfungsi  sebagai
Kawasan  eduwisata  dan  menjadi  alternatif lokasi  kunjungan  wisatawan  dalam  dan  luar
Pembiayaa n Syariah Sumber Daya Manusia Standarisasi Proses Produksi Research & Development Bahan Baku negeri.

## Tantangan (Threats):
1) Perekonomian  global  masih  dihadapkan  pada potensi  resesi  global  yang  berdampak  pada perdagangan internasional setiap negara tidak terkecuali Indonesia;
2) Minat investasi di sektor industri masih rendah sehingga  menjadi  tantangan  tersendiri  dalam mendatangkan investor;
3) Adanya      keterbatasan      anggaran      daerah sehingga  perlu  adanya  upaya  jemput  bola anggara    pemerintah    pusat    atau    sumber pendanaan lainnya; dan
4) Masih    lemahnya    sinergi    dan    kolaborasi pentahelix, yaitu pemerintah, Lembaga Pendidikan, swasta, NGO dan media.
4.1  Konsep  dan  Inovasi  Halal  Industrial  Park dalam Perspektif Green Economy
Kawasan     Industri     merupakan     sebuah Kawasan  memiliki  area  luasan  minimal  50  (lima puluh)  hektar  dan  dikelola  oleh  perusahaan  atau gabungan  perusahaan.  Di  dalam  Kawasan  tersebut terdapat  sistem  yang  terintegrasi  mulai  dari infrastruktur,    rantai    pasok/logistik,    akses pembiayaan serta Kawasan edukasi yang berwawasan  lingkungan.  Syariah  dan  Edukasi  dan Promosi Halal.
Pembangunan  Kawasan  Industri  Halal setidaknya  meliputi  pengembangan  Research  and Development,  menjamin  ketersedian  bahan  baku, standarisasi  proses  produksi,  sistem  distribusi  yang terintegrasi,  kuantitas  dan  kualitas  Sumber  Daya Manusia,  serta  sumber  pembiayaan.  Semua  poin tersebut harus berstandar dan memenuhi kaidah halal
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Dalam  konteks  Pengembangan  Kawasan industri  halal,  tidak  hanya  memiliki  kaidah  halal, namun juga harus berwawasan  lingkungan.  Kawasn industri  yang  berwawasan  lingkungan  diartikan sebagai  upaya  peningkatan  produktivitas  sumber daya,  lingkungan  dan  sosial  sehingga  dapat meningkatkan  efisiensi  dan  daya  saing  usaha  di  di dalam Kawasan (Widodo, 2019).
Konsep Halal Industrial Park harus mengedepankan industri hijau yang berwawasan lingkungan. hal ini akan   mendorong   tenant   yang   ada   di   Kawasan memiliki kesamaan visi dalam mendorong terwujudnya  green  economy.  Setidaknya  6  prinsip green    economy    menurut    UNEP    (2011)   harus diimplementasi    dalam    pembangunan    Halal Industrial  Park,  antara  lain  (1)  investasi  kea  rah ekonomi hijau; (2) bertambahnya jumlah tenaga kerja di  sektor  ekonomi  hijau;  (3)  meningkatnya pertumbuhan  ekonomi  hijau;  (4)  pengurangan penggunaan   energi   tidak   ramah   lingkungan;   (5) aktivitas industri minim  polusi; dan (6) mengurangi penggunaan bahan baku sarat limbah.

## 4.2    Konsep    Halal    Industrial    Park    dalam Pemberdayaan IKM
Berdasarkan  Konsep  Halal  Industrial  Park memiliki  tujuan  utama  pembangunan  Kawasan Industri Halal adalah mendatangkan tenant masuk ke dalam  kawasan.  Dalam  konteks  pembangunan Kawasan  industri  halal  di  NTB,  selain  sebagai Kawasan  clean  dan  clear  bagi  investor  yang  ingin membangun usaha di NTB,  Kawasan  industry  halal juga diperuntukkan bagi IKM yang memiliki potensi untuk tumbuh menjadi industri besar.

## Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan
R O T A N K
ndus I er t
ng i T an u r u an an g eu K a ag b e m
e c er m om C n da k  i t s og i L
, r e z i n a g Or t n e v E ay t es m Ho ar F an b Ur
Ha lal m u i or at or ab a ag b em L da n ar F an b Ur ea Ar & on i at c u Ed
perbankan.  Hal     ini     menjadi  krusial  dalam membangun mengembangkan usaha secara

## G am bar 5 . B ag an K el em ba ga an d an Ek os ist em Bi sn is
H al al In du st ri al Pa rk P er g gi
Kl us tr i Pe m er int ah D ae rah (R & D ) Ha lal Sm ar t m ing L e- Ce nt er M A N A JE M EN L R it el & Foo d co ur t (b ank s ya ri ah ) Sm ar t m ing Tr an spo rt as i H al l & Spo rt C en ter H al al Su m be r: d iola h da ri b er ba ga i s um ber
Dengan  demikian,  Halal  Industrial  Park perlu  mendapatkan  dukungan  insentif  baik  berupa fasilitas  fiskal  maupun  pembiayaan.  Tenant  yang masuk  ke dalam  Kawasan  diharapkan  mendapatkan insentif  terkait  kemudahan  dalam  sertifikasi  dan standarisasi nasional dan internasional, pengembangan perusahaan agar berorientasi ekspor, peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  produk  melalui teknologi dan inovasi. Selain itu, secara kelembagaan,  tenant  yang  terdiri  dari  IKM  harus dipastikan     sudah     mampu     mengakses     dana
bertanggung jawab.
Dalam  rangka  pemberdayaan  tenant  sektor IKM  di  Kawasan  Industri  Halal,  maka  harus dipastikan  ekosistem  dengan  segala  atribut  harus bersinergi menjadi satu kesatuan di dalam Kawasan. Kelembagaan  pengelolaan  Kawasan  dan  ekosistem usaha yang akan dibangun di dalam Kawasan terlihat pada  gambar  5.  Semua  stakeholders  dalam kelembagaan   dan   ekosistem   Kawasan   memiliki tugas dan fungsi masing-masing sehingga terbentuk Kawasan yang holistik.
1) Manajemen      Pengelola.      Organisasi      ini merupakan  kumpulan  perwakilan  semua entitas bisnis dalam kawasan. Tugas Organisasi Menyusun aturan main (the rule of the game). Agar  dapat  mempercepat  pengembangan, entitas  bisnis  yang  dimaksud  adalah  unsur pelaku  industri,  pemerintah,  dan  akademisi. Ketiga entitas perlu sering bertukar pikiran agar dapat berkembang lebih cepat.
2) Laboratorium    Halal.    Lembaga    Pemeriksa halal     yang     memastikan     produk     yang diproduksi  dlakukan  secara  halal.  Bagian  ini akan  melibatkan  pihak  universitas  melalui skema  riset,  pengabdian  kepada  masyarakat, dan skema lainnya yang mungkin dilakukan.
3) Lembaga     Riset.     Lembaga     riset     dapat berbentuk  Kerjasama  dengan  Universitas sebagai  pusat  Research  and  Development (R&D). Universitas dapat berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan produk, proses produksi, hingga pemasaran.
4) Sistem     logistik     atau     transportasi     yang bertujuan  untuk  distribusi  rantai  pasok  di dalam Kawasan.
5) Ritel.  Selain  industri,  di dalam  Kawasan  juga harus  memiliki  ritel  yang  menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang  ada di dalam Kawasan.
6) Event    Organizer.    Tugasnya    merumuskan agenda kegiatan  di kawasan  industri sehingga kawasan  industri  selalu  padat  pengunjung. Serta  terdapat  aktivitas  bisnis  yang  padat. Bagian ini dapat bekerjasama dengan masyarakat  adat,  pemuda,  universitas,  dan pihak lain yang terkait.
7)       Lembaga    Keuangan    Syariah.    Di    dalam Kawasan  harus  terdapat  Lembaga  keuangan syariah agar mempermudah akses pembiayaan tenat-tenant  yang  ada  di  dalam  Kawasan, meskipun  tidak  menutup  kemungkinan  para tenat  mendapatkan  pembiayaan  dari  luar Kawasan.
8)       Pemerintah.    Pemerintah    menjadi    “wasit” terhadap aktivitas yang ada di dalam Kawasan. Selain itu, pemerintah daerah dapat memberikan  insentif,  keringanan  pajak  dan insentif lainnya.
9)       Kawasan Konservasi dan Pertanian. Di dalam Kawasan  juga  penting  menyiapkan  Kawasan konservasi  dan  pertanian  secara  umum.  Ikon Kawasan Hijau di dalam Kawasan yang banyak aktivitas ekonomi menjadi prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan.
10)  Homestay.     Tempat     penginapan     menjadi infrastuktur   pendukung   di   dalam   Kawasan

## Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan
Vol. 6, No. 1, Maret 2024
untuk wisatawan yang berkunjung di Kawasan Industri dan ingin menginap.
11)     E-commerce Center. Ecomerce center menjadi fasilitas pendukung di dalam Kawasan sebagai platform  jasa  penjualan  online  bagi  produk- produk  yang  dihasilkan  oleh  tenant  di  dalam kawasan.   Ketersediaan   jasa   E-Commerce yang terkontrol di kawasan akan memperbesar segmen  pasar  dari  produk  yang  ada  di kawasan.
12)     Space   for   Education.   Di   dalam   kawasan industri  juga  terdapat  lokasi  yang  dijadikan sebagai wadah edukasi bagi pengunjung.

## 4.    KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  ada beberapa poin yang dapat disimpulkan, antara lain:
1)       Peraturan   Gubernur  Nomor  6  Tahun  2022 tentang Roadmap Nusa Tenggara Barat Halal Industrial  Park  Tahun  2022-2025  berisi tentang  kawasan  clear  and  clean  yang disiapkan  bagi  Industri  Kecil  dan  Menengah (IKM) yang memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas produksi.
2) Roadmap NTB HIP mengadopsi konsep Green Economy yaitu  menjadikan  Kawasan  Industri sebagai Kawasan berkelanjutan yang terintegrasi  dengan  Kawasan  pertanian  dan sektor hulu lainnya. Kawasan ini tidak merusak ekosistem  lingkungan  yang  ada  sehingga menjamin  ketersediaan  bahan  baku  tanpa merusak ekosistem.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardeleanu, M., Elands, B. H. M., & Van Dam, R. I. (2012). Differences  in  the  attachment  to  agricultural land  properties  between  former  collectivized and  noncollectivized  communities  in  Romania. Scientific Papers Series Management: Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 12(4), 3-8.
Arwanto, C. P. V., & Wibawani, S. (2022). Implementasi Smart  Economy Dalam  Pemberdayaan  Industri Kecil Menengah Kota Kediri Menuju Smart City. PERSPEKTIF, 11(2), 451-459.
Bag, S.,  Yadav, G., Wood, L.  C.,  Dhamija,  P.,  &  Joshi,  S. (2020). Industry 4.0 and  the circular  economy: Resource  melioration  in  logistics.  Resources Policy, 68, 101776.
Barbier,  E.  (2011,  August).  The  policy  challenges  for green  economy  and  sustainable  economic development. In Natural resources forum (Vol. 35,  No.  3,  pp.  233-245).  Oxford,  UK:  Blackwell Publishing Ltd.
Calzada,  I.  (2016).  (Un)  Plugging  Smart  Cities  with urban transformations: towards multi- stakeholder  city-regional  complex  urbanity?. Calzada,  I.(2016),(Un)  Plugging  Smart  Cities with  Urban  Transformations:  Towards  Multi- stakeholder City-Regional Complex Urbanity.
Etzkowitz,  H.,  &  Zhou,  C.  (2017).  The  triple  helix: University – industry – government innovation and entrepreneurship. Routledge.
Guindo,   T.,   Hak,   M.   B.   U.,   &   Pahrudin,   P.   (2023).
Comparative  Analysis  of  Sustainable  Industrial Development  Strategies  in  West  Africa  and Southeast  Asia:  Pathways  to  Prosperity. Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan, 5(2), 40-50.
Guindo,  T.,  &  Hak,  M.  B.  U.  (2024).  Assessing  the effectiveness  of  agricultural  policies  on development:  A  systematic  literature  review from  diverse  countries.  In  E3S  Web  of Conferences (Vol. 475, p. 04001). EDP Sciences.
Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. R. (2017). the Penta Helix Model of Innovation in Oman: an HEI Perspective. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge & Management, 12.
Herbez,  V.,  &  Balakina,  A.  (2021).  Clusters  as  a  new management  system  of  the  Skadar  Lake  in Montenegro.  In  E3S  Web  of  Conferences  (Vol. 263, p. 05003). EDP Sciences.
Khurana, S., Haleem, A., Luthra, S., & Mannan, B. (2021). Evaluating  critical  factors  to  implement sustainable  oriented  innovation  practices:  An analysis  of  micro,  small,  and  medium manufacturing  enterprises.  Journal  of  Cleaner Production, 285, 125377.
Kuchiki,  A.,  &  Tsuji,  M.  (Eds.).  (2008).  The  flowchart approach to industrial cluster policy. Springer.
Loiseau,  E.,  Saikku,  L.,  Antikainen,  R.,  Droste,  N., Hansjürgens,  B.,  Pitkänen,  K.,  ...  &  Thomsen,  M. (2016). Green economy and related concepts: An overview. Journal of cleaner production, 139, 361-371.
Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2021  tentang Rencana  Pembangunan  Industri  Provinsi  Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2041.
Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Barat  Nomor  6 Tahun  2022  tentang  Roadmap  Nusa  Tenggara Barat Halal Industrial Park Tahun 2022-2025.
Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  17  Tahun 2020   tentang   Tata   Cara   Memperoleh   Surat Keterangan      dalam      rangka      Pembentukan Kawasan Industri Halal.
Peraturan  Menteri  Perindustrian  Republik  Indonesia Nomor      40/      M.IND/PER/6/2016      tentang

## Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan
Pedoman     Teknis     Pembangunan     Kawasan Industri.
Peraturan  Menteri  Perindustrian  Republik  Indonesia Nomor    64/M.IND/PER/7/2016    tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.
Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang Kemudahan,  Perlindungan,  dan  Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Shmelev,  S.  (Ed.).  (2016).  Green  economy  reader:
Lectures in ecological economics and sustainability (Vol. 6). Springer.
Syarief, F. (2020). Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha  Mikro.  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM), Yayasan    Barcode,    Divisi    Publikasi    dan Penelitian Makassar.
UNEP.                (2011).                Green                economy. https://www.unep.org/explore-topics/green- economy. Diakses November 2022 .
Wahyuni, S. N. (2020). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  PEMBERDAYAAN  INDUSTRI  KECIL MENENGAH  (IKM)  DI  KABUPATEN  MUNA TAHUN    2020    (Doctoral    dissertation, Universitas Hasanuddin).
Widodo,  Dody  (2019).  RI-UNIDO  Kembangkan Kawasan  Industri  Berwawasan  Lingkungan. https://www.kemenperin.go.id/artikel/22082 /RI-UNIDO-Kembangkan-Kawasan-Industri- Berwawasan-Lingkungan.    Diakses    Desember 2022