INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 603-610 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak  Sumbang Ditinjau Dari Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
Kirana Rizki Camelia Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Email: Kiranarizky25@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Anak sumbang (incest) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk  melangsungkan  perkawin.  Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  bermaksud  membuat  penelitian dengan  tujuan  Untuk  mengetahui  bagaimana  dampak  pengakuan  ayah  biologis  terhadap  anak sumbang menurut KUHPerdata, Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana Perlindungan Hukum bagi hak-hak anak diluar kawin, Untuk mengetahui Bagaimana Hubungan Hukum antara anak yang lahir  diluar  kawin  dengan  ibu  dan  ayah  biologisnya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  yuridis  normatif  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  data  sekunder.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan dampak pengakuan ayah biologis  terhadap  anak  sumbang  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  terkait  hak perwalian anak sumbang jatuh kepada ibu biologisnya, sedangkan perwalian nikah dilakukan oleh wali hakim.
Kata Kunci : Anak Sumbang, Pengakuan ayah biologis , dan Perlindungan Hukum

## Abstract
An incestuous child or often also called a child resulting from blood staining is a child born from a relationship between a man and a woman where both of them are prohibited from marrying. Based on  this,  the  author intends to  conduct research with  the  aim of  knowing  how  the  impact of  the recognition of biological fathers on discordant children according to the Civil Code, to find out and explain how legal protection is for the rights of children outside of marriage, to find out how the legal  relationship  is  between  children  born  out of  wedlock and  their  mothers. and  his  biological father.  The  research  method  used  in  this  paper  is  normative  juridical  which  is  carried  out  by examining  secondary  data. The  data collection  technique  was  carried  out by  means  of  literature study. The data that has been obtained is analyzed qualitatively. Based on the results of the research, the authors draw conclusions about the impact of the recognition of biological fathers on discordant children according to the Civil Code regarding the guardianship rights of discordant children fall to their biological mothers, while guardianship of marriages is carried out by a judge's guardian.
Keyword: Donated Children, Recognition of biological fathers, and Legal Protection

## PENDAHULUAN
Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Perkawinan  bukan  untuk    keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai dari leluhur.Anak yang  ditimbulkan  dalam  hubungan  (ikatan)  perkawinan  dimaksud  biasanya  disebut  anak kandung, tetapi adakalanya seorang anak lahir bukan dari hubungan kedua orang tua yang sama, selain kemungkinan dapat terjadi seorang anak  tidak lahir dari perkawinan yang sah akan tetapi lahir dari hubungan diluar perkawinan.
Menurut undang-undang  No. 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan disebutkan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh tata cara perkawinan itu sendiri yang seharusnya dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan pihak yang kawin. Lembaga pengakuan anak dalam  hukum  perdata  diatur  dalam  Pasal  272  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  di mana dikemukakan bahwa anak diluar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, setiap anak yang dilahirkan dari hasil di luar perkawinan apabila bapak dan ibunya melaksanakan perkawinan, maka anak tesebut menjadi anak yang sah jika bapak dan ibunya  sebelum  melaksanakan  perkawinan  mengakuinya  menurut  ketentuan  undang- undang, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri. Kemudian dalam Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa dengan diadakannya  pengakuan anak di luar kawin sebagaimana tersebut diatas, maka timbullah hubungan perdata antara anak  luar  kawin  itu  dengan  bapak  dan  ibunya  sebagai  anak  yang  sah  lainnya.  Untuk memperoleh status hubungan antara ayah, ibu dan anak yang lahir dari hasil diluar nikah,
maka anak tersebut harus diakui oleh ayah dan ibunya.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui lah-langkah yang sistematis. Dalam uraian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan peneliti, penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan data dan analis data serta simpulan yang diambil. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

## 1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah  secara Deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan - peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti, mengenai  pertimbangan  hakim  atas  tindak  pidana  pemerkosaan  dengan  kekerasan terhadap perempuan.

## 2. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping ini juga berusaha menelaah kaidah – kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum itu sendiri dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum  sosiologis.  Penelitian  hukum  normatif  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan Pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
1. Dampak pengakuan ayah biologis terhadap anak sumbang menurut KUHPerdata
Untuk  menentukan  hubungan  hukum  antara  anak  dan  orang tuanya  dalam masalah  adanya  pembatalan  perkawinan  karena incest atau hubungan sedarah, maka terhadap perkawinan incest yang dapat dilakukan pembatalan   perkawinan,   berlakulah ketentuan   mengenai   pengecualian daya  berlaku  surut  tersebut,  artinya  bahwa  anak tetap  dianggap  sebagai anak yang sah dan pembatalan perkawinan orang tuanya tidak berpengaruh  pada    hubungan    hukum    antara  anak    dan    orang    tuanya    termasuk dengan  ayah  biologisnya,  sedangkan  terhadap  pembatalan  incest  yang  pembatalan perkawinannya tidak diterima, maka  anak tersebut tetap dianggap sebagai anak   luar kawin,   sehingga   anak   tersebut   tidak   memiliki   hubungan keperdataan  dengan
ayah  biologisnya,  baik  mengenai  tanggung  jawab nafkah, pengasuhan sampai dengan masalah pewarisan.
Menurut Hukum Perdata sebagaimana tersebut dalam Pasal 224 Ayat (1)
N-BW pengakuan terhadap anak tidak sah adalah batal jika dilakukan:
a. Pria yang dilarang kawin dengan ibu si anak
b. Suami yang telah melangsungkan perkawinan lebih dari 306 hari sebelum kelahiran anak
c. Pria yang belum berumur 18 tahun, kecuali jika pengakuan itu terjadi pada upacara perkawinan
d. Tanpa persetujuan lebih dahulu dari ibu anak itu selama masa hidupnya
e. Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari si anak itu jika dia sudah dewasa.
Dengan adanya pengakuan anak luar kawin tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum, adapun akibat hukum dari pengakuan tersebut adalah bahwa terhadap orang tua akan terjadi hubungan keperdataan antara anak dengan si bapak atau si ibu yang mengakui nya sebagai mana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :
“Den gan  pengakuan  yang  dilakukan  terhadap  seorang  anak  luar  kawin,  timbullah hubungan perdata, antara si anak, bapak, atau ibunya”.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengakuan itu dapat melahirkan suatu status  hukum  bagi  anak  law  kawin  yang  diakui  terhadap  urusan  keperdataan  anak tersebut misalnya mengenai masalah pemberian izin kawin, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah  dan perwalian serta mengenai hak-hak kewarisan dan sebagainya. Dengan kata lain anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan  orang tuanya yang mengesahkan nya (mengakui nya) terutama hubungan perdata dengan sang ayah.
Namun  pengakuan  ini  merupakan  sesuatu  yang  berbeda  sifatnya  dengan pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak itu tidak menjadi anak yang sah. Anak yang  lahir  diluar  perkawinan  itu,  baru  menjadi  anak  sah,  jika  kedua  orang  tuanya kemudian kawin, setelah mereka mengakui anaknya tersebut, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. Jadi pengakuan itu dapat dilakukan dengan cara:
a. Dalam akta kelahiran anak
b. Dalam akta perkawinan ayah dan ibu kalau kemudian kawin
c. Dalam akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta tadi. Yang kemudian dicatat dalam akta kelahiran sang anak.
d. Dalam akta autentik yang lainnya. Dalam hal ini tiap-tiap orang yang berkepentingan
dapat menuntut supaya pengakuan ini dicatat dalam akta.
Adapun anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah tidak sah. Akan tetapi anak tidak sah tersebut dapat dijadikan sebagai anak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 272 Jadi anak yang dibuahkan diluar perkawinan atau anak yang tidak sah tersebut dapat dipisahkan  dengan  dilangsungkan  nya  perkawinan  antara  si  ayah  dan  ibu  dari  anak tersebut dengan ketentuan antara lain:
a. Jika anak tersebut sebelum perkawinan kemudian diakui oleh ayah dan ibunya, jika tidak demikian juga dengan suatu pengakuan yang dimuat dalam akta perkawinan si ayah dan si ibu itu sendiri.
b. Anak yang dibuahkan dalam zina atau sumbang tak dapat disahkan kelahiran si anak.
2. Perlindungan Hukum bagi hak hak anak diluar kawin
Sejumlah ketentuan hukum dalam hukum positif di Indonesia menentukan dan mengatur  kedudukan  hukum  anak  berdasarkan  pada  status  hukum  perkawinan  dari kedua orangtuanya. Jika perkawinan tersebut dilakukan dan diakui sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu juga adalah anak yang sah. Anak pada umumnya (baik anak sah maupun anak diluar nikah menurut hukum memiliki hak-hak keperdataan yang melekat dengan dirinya, oleh karena ia adalah seorang anak (orang).
Mencoba  menerangkan  beberapa  peraturan  hukum  positif  di  Indonesia  yang terkait  dengan  persoalan  kedudukan  dan  perlindungan  anak  luar  kawin,  antara  lain seperti yang diterangkan dalam tulisan Prinst yang mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hakhak anak atas keejahteraan, sebagai berikut:
1. Hak  atas  kesejahteraan,  perawatan,  asuhan  dan  bimbingan.  Anak  berhak  atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasar kasih sayang baik dalam keluarganya  maupun  didalam  asuhan  khusus,  untuk  tumbuh  dan  berkembang dengan wajar.
2. Hak  atas  pelayanan  Anak  berhak  atas  pelayanan  untuk  mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi  warga Negara yang  baik dan  berguna (Pasal  4 ayat  2  UU Nomor 4 Tahun 1979).
3. Hak  atas  pemeliharaan  dan  perlindungan  Anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan
Hak Keperdataan anak luar Kawin dalam KUH Perdata setelah adanya putusan MK ialah Hak anak luar kawin untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta bendanya. Pada hukum perdata ada sebuah kaidah yang wajib di junjung tinggi, jika seseorang bisa jadi kuasa untuk bertindak hukum
di dalam atau di luar pengadilan. Dengan beberapa syarat ada dua diantaranya:
a) Kemampuan  untuk  bertindak  sebagai  akibat  dari  pemenuhan  persyaratan  hukum (bekwaamheid, capacity);
b) Kekuasaan  atau  kewenangan  sebab  ada  pengakuan  dari  hukum  meskipun  tidak masuk  kategori  hukum  (bevoegheid,  competence).  Tindakan  hukum  apabila dilaksanakan oleh invidu tidak cakap berdasarkan hukum maka tidak sah sebab tidak masuk syarat hukum.
Menurut KUHPerdata anak luar nikah atau anak tidak sah, tidak mempunyai hak mewaris. Namun, dalam Pasal 272 KUHPerdata dapat diketahui bahwa dalam hukum Perdata  terdapat  anak  yang  dapat  dilakukan  pengakuan  dan  dapat  disahkan  yakni Natuurlijk Kind, Dengan adanya pengakuan tersebut timbullah hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan orangtua yang mengakuinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata.
Anak luar kawin yang diakui dengan sah menurut KUH Perdata adalah sebagai ahli waris yang sah. Dia berhak mewarisi dari harta yang ditinggalkan. oleh bapak atau ibu yang mengakuinya tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika anak luar kawin telah diakui dengan sah, maka sebagai akibat dari pengakuan itulah dia berstatus sebagai anak dari yang  mengakuinya.  Mengenai  kedudukan  dia  dalam  keluarga,  anak  luar  kawin  tidak berbeda dengan anak kandungnya sendiri, sedangkan mengenai berapa besar hak waris anak luar kawin itu terhadap pewaris sangat tergantung bersama siapa anak luar kawin itu mewaris.
Dengan demikian KUHPerdata tidak hanya memandang status hukum formal semata- mata  terhadap  anak  luar  kawin,  lain  halnya  denganUU  No.  1  Tahun  1974  yang  lebih selektif dalam menilai kedudukan anak. Bukan hanya status formal saja yang menjadi pertimbangan hukum, namun status nasab (keturunan) juga harus jelas. Dalam hal ini hukum Islam lebih mencakup daripada KUH Perdata yang hanya menilai perkawinan dan segala akibatnya sebagai perjanjian perdata semata.

## SIMPULAN
Dampak pengakuan ayah biologis menurut KUHPerdata, pernikahan sedarah yang terjadi dalam kasus diatas ialah harus dibatalkan. Pembatalan perkawinan tersebut akan berdampak  pada  pengakuan  ayah  biologis  yang  diantaranya  berpengaruh  pada perwalian, hak hadhanah, dan hak waris. Perwalian anak sumbang menurut KUHPerdata ialah  jatuh  kepada  ibu  biologisnya.  Sedangkan  untuk  perwalian  nikah  anak  sumbang menurut  perundang-undangan  di  Indonesia  adalah  melaksanakan  perkawinan  dengan menggunakan  wali  hakim.  Sama  halnya  dengan  hak  hadhanah,  anak  sumbang
kedudukannya disamakan dengan anak zina, maka anak sumbang tidak mendapatkan hak keperdataan  dari  ayah  biologisnya,  akan  tetapi  hanya  mendapatkan  nafkah  hidup seperlunya. Dalam hak waris anak sumbang yang dijelaskan dalam KUHPerdata bahwa mereka tidak dapat mewarisi dari orang yang membenihkannya. Hal ini sesuai dengan pasal 867 KUHPerdata.
Perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin dalam KUHPerdata setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berupa sebuah “pengakuan”  dimana  hal  tersebut  telah  diatur  pada  Pasal  280  KUH  Perdat a.  Hak-hak keperdataan yang didapatkan oleh anak luar kawin, meliputi :
a. Hak untuk tau asal usulnya,
b. Hak dalam memperoleh pemeliharaan serta pendidikan dari orang tua,
c. Hak dalam diwakili saat melakukan tindak hukum baik litigasi ataupun nonlitigasi, Hak mengurusi harta kebendaannya, serta punya hak warisan

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009
Bachtiar,  Problematika  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Pada    Pengujian  UU
Terhadap UUD, Ralh Asa Sukses, Jakarta, 2015
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1980
Djoko  Prakoso,  I  Ketut  Mustika,  Azas-Azas  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia.  Bina  Aksara, Jakarta, 1987
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, Bandung : Mandar Maju, 1990, hal  l4l
Prof.  Dr.  H.  Abdul  Manan,  SH.,  S.IP.,  M.Hum,  Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di Indonesia,Kencana  Rawamangun, Jakarta, 2006
Prof. Dr .Nasarudin Umar, MA, Perkawinan Mazhab Indonesia: Antara Negara,   Agama, dan Perempuan, Deepublish, Yogyakarta, 2018
R.  Soetojo  Prawirohamidjojo,  Marthalena  Pohan,  Hukum  Orang  Keluarga,  Airlangga University Press, Surabaya, 2000
R.  Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermasa, Jakarta, 2004 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinann, cet IV, Yogyakarta :

## Liberty, 1999
Van Apeldom, Pengantar Ilmu Hukum, Terj. Oetarid Sadino, Jakarta : Pradnya Jararita, 1973
Victor M.Situmorang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996