Analisis Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan di Kabupaten Tambrauw
Marthen Bikarto Bidangan 1 , Meyta Longkutoy 2 , Philipus Sinay 3 1,2,3 Universitas Kristen Papua, Indonesia
Corresponding Author marthenbidangan@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history:
Received September 25, 2022 Revised November 01, 2022
Accepted November 11, 2022

## ABSTRACT
This study aims to analyze the land and building tax management system in rural and urban areas, its effect on local revenue in Tambrauw Regency and the inhibiting factors that affect the management of PBB in increasing PAD in Tambrauw Regency. This type of research is field research using a descriptive  qualitative  approach,  namely  explaining  the  management  of rural  and  urban  land  and  building  taxes  at  the  Regional  Tax  and Retribution  Management  Agency  of  Tambrauw  Regency  by  conducting interviews,  observations,  and  document  review.  This  research  was conducted  at  the  office  of  the  Regional  Tax  and  Retribution  Management Agency, Tambrauw Regency. This study uses primary and secondary data types.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  Regional  Tax  and  Levy Management Agency of Tambrauw Regency in managing rural and urban land  and  building  taxes  to  increase  local  revenue  based  on  three management functions, namely planning, implementation, and supervision has  not  been  maximized,  and  the  inhibiting  factors  that  affect  the management  of  PBB  in  increasing  PAD  in  Tambrauw  Regency,  piled  on obstacles  that  occur  because  it  is  known  that  there  are  two  inhibiting factors, namely internal and external factors, namely as follows: a) Internal, namely  regulations  (Perda,  Perbup,  SOP)  that  are  not  yet  good  and incomplete,  limited  supporting  facilities,  such  as operational  vehicles,  and performance  of  ASN  OPD  BPPRD  that  is  not  yet  maximal,  b)  External, namely  coordination  between  OPD  and  other  stakeholders  that  is  not  yet effective,  understanding  of  taxpayers  is  low,  and  commitment  and coordination of regional leaders is weak. Keywords : Tax  Management  System,  Tax  Management  Analysis,  Increase Income How to cite Bidangan,  B.,  Longkutoy,  M.,  &  Sinay,  P.,  (2022) Analisis  Sistem  Pengelolaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  dalam  Meningkatkan Pendapatan  di  Kabupaten  Tambrauw. Attractive  :  Innovative  Education  Journal, 4(3) . 351-366. Journal Homepage https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan  telah  berubah  sebagai  akibat  dari Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  khususnya  di  daerah  pedesaan  dan perkotaan.  Sebelumnya  pajak  pusat,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  (PBB  P2)  sekarang  menjadi  pajak  daerah.  Sebagai  langkah  kelanjutan  dari inisiatif otonomi daerah dan desentralisasi fiskal saat ini, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah dialihkan dari Pemerintah Pusat ke

## Attractive : Innovative Education Journal
Pemerintah  Daerah.  Tidak  akan  ada  lagi  bagi  hasil  pajak  dengan  pemerintah  Pusat karena 100% (seratus persen) dari hasil pengelolaan pajak masuk ke kas daerah.
Pajak  daerah  meliputi:  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan biaya perolehan hak atas tanah dan  bangunan. Pajak ini berdasarkan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. Sejak  era  reformasi,  pemerintahan  saat  ini  telah  beralih  dari  struktur  sentralisasi  ke desentralisasi,  memungkinkan  pemerintah  daerah  (daerah)  untuk  mengontrol anggaran  mereka  sendiri  dan  pemanfaatan  sumber  daya  daerah  untuk  kepentingan masyarakatnya  masing-masing.  sumber  pendapatan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  UU  No.  28  Tahun  2009,  khususnya  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan.  Republik  Indonesia,  negara  kesatuan,  dibagi  menjadi  kabupaten  dan kota  yang  disebut  "daerah  provinsi."  Untuk  meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka masing-masing  daerah  mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan menyelenggarakan  kegiatan  pemerintahannya  sendiri.  Menurut  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah. Setiap kegiatan pemerintahan, baik tugas pokok maupun tugas  pembantuan,  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien  jika  diimbangi dengan  adanya  pendapatan  asli  daerah  yang  menjadi  sumber  pendanaan  program- program  pemerintah  (Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah).
Pajak ialah sumber pemasukan negara yang paling besar. Peran pajak sebagai pemasukan untuk Negara sebagai penyelaras kegiatan ekonomi untuk masa yang akan datang sangat penting bagi negara kita. Agar dapat mencapainya, pemerintahan akan melakukan upaya dalam pajak untuk menyadari peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak  untuk menyanggupi kewajiban perpajakannya.
Adapun  Masalah  yang  tengah  dihadapi  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten Tambrauw  dalam  mengelola  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan dalam meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tambrauw adalah:
(1)  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  merupakan  salah  satu  Jenis Pajak yang masih baru bagi masyarakat di Kabupaten Tambrauw,
(2) Rendahnya kesadaran wajib pajak / Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
(3)  Sarana  pendukung  dalam  sistem  pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak memadai, (4) Luas wilayah yang sudah di manfaatkan (Objek  Pajak)  masih  banyak  yang  belum  terdata  sebagai  dampak  dari  status  wilayah masih dalam wilayah Kehutanan (Konservasi),  (5) Sistem informasi manajemen Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  masih  secara  manual  dan  terbatas,  dan (6)  Masih  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia    pengelola  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw  (Hasil  observasi  di  kantor  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah Kabupaten Tambrauw)
Berdasarkan  latar  belakang  yang  sudah  dijelaskan  di  atas,  penulis  bermaksud  untuk melakukan  penelitian  mengenai  sistem  pengelolaan    pajak  bumi  dan  bangunan Perdesaan  Dan  Perkotaan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  dituangkan
dalam  Tugas  akhir    yang  berjudul  :  “Analisis  Sistem  Pengelolaan  Pajak  Bumi  Dan Bangunan  Pedesaan  Dan  Perkotaan  Dalam  Meningkatkan    Pendapatan    Di  Kabupaten Tambrauw”.  Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  pada  penelitian  ini,  maka diperlukan  adanya  batasan  fokus  pembahasan  agar  dalam  pembahasannya  dapat  lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus  bahasan  dalam  penelitian  ini,  antara  lain:  Untuk  mengetahui  sistem  pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli  Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw. Tujuan  dari  penelitian  ini  antara  lain  Untuk  menganalisis  sistem    pengelolaan  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pengaruhnya terhadap Pendapatan  Asli Daerah di Kabupaten Tambrauw

## Kajian Teori

## 1. Pengertian Pajak
Menurut  Rochmat  Soemitro  dalam  Suandy  Pajak,  pengertian  adalah  iuran kepada  kas  negara  yang  dibuat  menurut  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan) dengan  menahan  diri  untuk  tidak  menerima  jasa  timbal  balik  (counterperformance), yang  dapat  ditunjukkan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  membayar.  untuk pengeluaran  umum.  Pengertian  tersebut  diperjelas  menjadi  Perpajakan  adalah pemindahan uang dari masyarakat umum ke kas negara untuk membayar pengeluaran- pengeluaran  yang  diperlukan.  Surplus  tersebut  kemudian  digunakan  untuk  mendanai tabungan masyarakat, yang berfungsi sebagai sumber utama pendanaan untuk investasi public( Suandy, Erly, 2010). Definisi pajak yang dikemukakan oleh  Rochmat Soemitro  iuran rakyat  kepada  kas  negara  (peralihan  kekayaan  dari  sektor  partikulir  ke  sektor pemerintah)  berdasarkan  undang-undang  (dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat jasa  timbal  (tegen  prestasi),  yang  langsung  dapat  ditunjukan  dan  digunakan  untuk membiayai pengeluaran umum.”
2. Syarat Pemungutan Pajak.
Tidak gampang memberikan pajak pada masyarakat. Jika terlalu berlebihan atau terlalu tingi maka masyarakat akan berat hati membayar pajak, tetapi jika terlalu rendah, maka pembentukan  tidak  akan  berjalan  lancar.  Maka  agar  pengambilan  pajak  tidak  memicu gangguan atau perlawanan, maka pengambilan pajak harus memenuhii syarat berikut:
a. Pemungutan  pajak  harus  adil  (Syarat  Keadilan). Sesuai  dengan  arah  hukum,  yaitu menggapai keadilan, undang-undang ataupun yang melaksanakan pemungutan pajak harus  adil.  Adil  dalam  undang-undang  antaranya  menggunakan  pajak  menurut ketentuan yang adil, dan disesuaikan dengan kemampuan tiap masyarakat
b. Memungut  pajak  berdasarkan  undang-undang  (Syarat  Yuridis). Pasal  23  ayat  2 UUD  1945  menjadi  dasar  pengaturan  perpajakan  di  Indonesia.  Baik  negara  dan penduduknya  percaya  bahwa  keadaan  ini  menawarkan  penundaan  hukum  dari keadilan.
c. Tidak  mengganggu  perekonomian  (Syarat  Ekonomis). Untuk  mencegah  timbulnya kelesuan ekonomi di masyarakat, pemungutan harus tetap berjalan tanpa menunggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan.
d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial). Biaya pajak yang dipungut harus lebih kecil dari pendapatan retribusi sesuai dengan tujuan anggaran.
e. Proses  pemungutan  pajak  harus  mudah.  Sistem  retribusi  yang  sederhana  akan mempermudah  dan  mendorong  masyarakat  untuk  menyelesaikan  kewajiban
perpajakannya. Undang-undang perpajakan yang baru juga memenuhi kebutuhan ini ( Samudra, 2015).

## A. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
PBB-P2  adalah  pajak  atas  bumi  dan/atau  bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai, dan/atau digunakan oleh orang atau badan, kecuali areal yang digunakan untuk kegiatan ekonomi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, dan berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yang meliputi pajak daerah dan retribusi daerah. Wilayah kabupaten atau kota disebut Bumi, yang meliputi daratan, perairan pedalaman, dan laut. Bangunan adalah  struktur  teknis  yang  dipasang  secara  permanen  di  daratan,  perairan  pedalaman, atau laut ( Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) .  Sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tanggal  15 September  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  pemerintah  kabupaten/kota diberi  kewenangan  untuk  memungut  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  baik  di  pedesaan maupun di perkotaan( Mardiasmo, 2016).

## 1. Dasar  Hukum  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  menjadi  landasan  legislatif  bagi  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PDRD)  Perdesaan  dan  Perkotaan.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009 tentang PDRD, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) yang saat ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, akan berubah menjadi Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat 1 Januari  2014.  Untuk  sektor  Perkebunan,  Kehutanan,  dan  Pertambangan  (P3),  Pajak Kota  dan  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  menjadi  pajak  pusat.  Pengelolaan  PBB-P2 Kabupaten  Tambrauw  diatur  dengan  undang-undang  sebagai  berikut  ( Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD))
Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (PDRD).
a. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
b. SOP

## 2. Objek,  Subyek,  dan  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Pasal  77  Ayat  1,  tanah  dan/atau bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai,  dan/atau  digunakan  oleh  orang  pribadi  atau  badan, kecuali  areal  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha  perkebunan,  kehutanan,  dan pertambangan, adalah subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB- P2). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009 Pasal  77  Ayat  2 yang termasuk bangunan gedung adalah: ( UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah )
a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan  emplasemennya,  yang  merupakan  suatu  kesatuan  dengan  kompleks  Bangunan tersebut;
b. Jalan tol;
c. Kolam renang;
d. Pagar mewah;
e. Tempat olahraga;
f. Galangan kapal, dermaga;
g. Taman mewah;
h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
i. Menara.
Menurut Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak yang  dibebaskan  dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2) adalah yang ( UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat (3 ) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
1) Dimanfaatkan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat, provinsi, dan daerah;
2) Digunakan  tanpa  maksud  untuk  mencari  keuntungan  dan  hanya  untuk  memajukan kesejahteraan  umum  dalam  bidang  peribadatan,  kesejahteraan  sosial,  kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional;
3) Digunakan untuk penguburan, barang antik, atau benda serupa;
4) Merupakan  tanah  negara  tidak  dibebani,  taman  nasional,  hutan  wisata,  hutan lindung, dan hutan dalam cagar alam;
5) Berdasarkan  gagasan  perlakuan  timbal  balik  dan  dipekerjakan  oleh  perwakilan diplomatik dan konsulat; dan
6) Digunakan  oleh  organisasi  atau  perwakilan  organisasi  internasional  sesuai  dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Subjek  Pajak  adalah  orang  atau  badan  yang  secara  sungguh-sungguh mempunyai  hak  atas  harta  benda  dan/atau  memperoleh  manfaat  darinya,  serta  yang memiliki,  menguasai,  dan/atau  memperoleh  manfaat  dari  bangunan  gedung( UU  Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 53 Ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
Wajib  Pajak  adalah  orang  atau  organisasi  yang  benar-benar  memiliki  hak  atas  Bumi, memperoleh manfaat dari Bumi, memiliki, menguasai, atau memanfaatkan Bangunan.
a. Bupati  dapat  mengidentifikasi  Subyek  Pajak  sebagai  Wajib  Pajak  apabila  Wajib Pajak tidak terlihat dengan jelas.
b. Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberitahukan secara tertulis kepada Bupati bahwa Subyek Pajak bukan merupakan Wajib Pajak dari Objek Pajak tersebut.
c. Bupati wajib mencabut penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  dalam  jangka  waktu  paling  lama  1  (satu)  bulan  sejak  diterimanya  surat keterangan yang bersangkutan apabila keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Bupati.
d. Bupati  wajib  memberikan  surat  keputusan  penolakan  disertai  alasan-alasan  apabila keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak.
e. Dalam  hal  Bupati  tidak  mengambil  keputusan  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  setelah menerima  informasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  informasi  tersebut dianggap  disahkan  oleh  Bupati,  dan  Bupati  segera  mencabut  penetapan  sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3).
3. Sarana  dan  Prasarana  Pendukung  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Setiap  awal  pelaksanaan  kebijakan  baru  diperlukan  sarana  dan  prasarana  yang memadai, sehingga kebijakan baru tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Begitu pula
dengan  pemungutan  PBB-P2,  kita  ketahui  bahwa  tidak  semua  pemda  siap  menerima kebijakan  tersebut  untuk  dapat  dilaksanakan  di  daerah  masing-masing.  Sarana  dan prasarana  tersebut  mencakup  tiga  unsur  utama,  yaitu  fasilitas  perkantoran,  teknologi informasi, dan peralatan pemetaan.
a. Fasilitas
Mengingat  pemungutan  PBB-P2  ini  merupakan  kebijakan  yang  terkait  dengan pelayanan  pada  masyarakat,  diperlukan  suatu  fasilitas  perkantoran  yang  memadai. Adapun fasilitas perkantoran yang perlu disiapkan oleh pemda paling tidak meliputi:
1) Gedung kantor untuk administrasi pengelolaan PBB-P2;
2) Tempat pelayanan yang akan menerima jenis pelayanan antara lain:
a) Pendaftaran objek pajak baru;
b) Mutasi objek/subjek pajak;
c) Pembetulan SPPT/SKPD;
d) Pembuatan salinan dokumen perpajakan;
e) Keberatan atas penunjukan sebagai wajib pajak;
f) Keberatan atas pajak terutang;
g) Pengurangan pajak terutang;
h) Restitusi dan kompensasi;
i) Pengurangan denda administrasi;
j) Penentuan kembali jatuh tempo SPPT; dan
k) Penundaaan tanggal pengembalian SPOP;
3) Tempat informasi; dan
4) Tempat  penerima  pembayaran  PBB-P2  berupa  bank  tempat  pembayaran  PBB-P2 ( Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia. Pedoman  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan . Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan) Pengelolaan PBB-P2 dapat dilakukan di ruangan  tersendiri atau bahkan ditunggangi di ruangan  lain  jika  suatu  daerah  tidak  dapat  atau  belum  memiliki  gedung  perkantoran yang  hanya  menangani  pengelolaan  PBB-P2.  Pemkab  Bantul.  misalnya  menyediakan fasilitas  perkantoran,  seperti  ruang  pelayanan,  ruang  komputer,  dan  percetakan  SPPT, Tanda Terima Setoran (STTS), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), ruang kerja, lemari  arsip,  dan  komputer.  Kabupaten  Bantul  juga  mengelola  PBB-P2  pada  tahun 2013, dengan potensi penerimaan PBB-P2 2013 sebesar Rp. 21,6 miliar.
b. Teknologi Informasi (Software dan Hardware)
Hadirnya  sarana  dan  prasarana  teknologi  informasi  yang  lengkap  turut mendukung  suksesnya  penggelaran  PBB-P2  di  daerah-daerah.  Sejumlah  karakteristik, termasuk  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  yang  digunakan,  aksesibilitas  data,  dan dokumentasi,  dapat  digunakan  untuk  menentukan  seberapa  lengkap  infrastruktur teknologi informasi di lokasi tertentu..
Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola PBB-P2 harus  diketahui  oleh  daerah.  Perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  berikut  dapat digunakan untuk membantu efisiensi penyelesaian kegiatan dalam pengelolaan PBB-P2: 1) Hardware
a) Server;
b) Personal computer;
c) Network;
d) High speed printer;
e) Printer;
f) Plotter;
2) Software
a) Operating System (OS);
b) Database;
c) Runtime aplikasi;
d) Aplikasi pemetaan;
e) Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pajak, misalnya SISMIOP; dan
f) Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG).
3) Pengadaan software sesuai  dengan  spesifikasi  yang  diperlukan.  Apabila  akan menggunakan software aplikasi  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Pajak  berupa SISMIOP  Ditjen  Pajak,  perlu  dilakukan  kustomisasi  source  code  SISMIOP sehubungan dengan:
a) Struktur organisasi;
b) Perubahan proses bisnis; dan
c) Perubahan format dan nomenklatur keluaran produk hukum (surat-surat ketetapan). Pemda  dapat  melakukan  pengembangan  aplikasi  Sistem  Informasi  Pengelolaan Pajak baru dengan memperhatikan:
a) Mengimpor  database  SISMIOP  Direktorat  Jenderal  Pajak  atau  memigrasikan database Direktorat Jenderal Pajak ke database pemerintah daerah;
Dalam  pengkinian  data,  perlu  dilakukan  penyesuaian  koneksi  data  pada  program Payment Online System (jika ada) mengingat adanya perubahan struktur data untuk data masa  transisi  antara  waktu  pencadangan  data  SISMIOP  Ditjen  Pajak  dengan  waktu sistem  pemerintah  daerah  yang  baru  beroperasi.  Untuk  mengintegrasikan  data  dengan pusat  data  PBB-P2  dan  BPHTB,  juga  penting  untuk  membangun  layanan interoperabilitas data Pengadaan hardware dan software tersebut sebaiknya tetap harus disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  masyarakat  di  daerah  masing-masing. Penyesuaian  itu  tetap  diperlukan  agar  tidak  membebani  keuangan  pemda,  sehingga pelaksanaan tugas dapat tetap terlaksana dengan biaya yang tidak terlalu besar. Tingkat kelengkapan hardware dan software tersebut  sebaiknya  disesuaikan  dengan  volume pekerjaan dan jumlah wajib pajak yang dilayani.
c. Peralatan Pemetaan
Peralatan pemetaan yang dibutuhkan dalam melakukan pemetaan adalah sebagai berikut:
1) Theodolit, Total Station;
2) Global Positioning System (GPS);
3) Scanner;
4) Alat ukur;
5) Aplikasi Pemetaan; dan
6) Aplikasi SIG.
4. Prosedur Umum Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Pajak DPPKAD
Prosedur  umum  kegiatan  pelayanan  pendaftaran  Pajak  pada  DPPKAD  dapat dilihat sebagai berikut (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, 2014) :
a. DPPKAD  menerima  permohonan  dari  Wajib  Pajak  untuk  pendaftaran  objek  pajak baru.
b. Petugas  yang  menerima  berkas  tersebut  memeriksa  apakah  semua  persyaratan pendaftaran objek pajak baru telah dipenuhi. Petugas akan memberikan Surat Tanda Terima  kepada  wajib  pajak  dan  mengirimkannya  kepada  petugas  pendaftaran  jika berkas permohonan pendaftaran sudah lengkap.
c. Petugas  pendaftaran  akan  mengirimkan  berkas  permohonan  pendaftaran  pejabat fungsional penilai untuk penelitian kantor dan/atau lapangan.
d. Berkas permohonan pendaftaran diterima oleh pejabat fungsional penilai, yang juga melakukan penelitian kantor dan/atau lapangan dan membuat berita acara penelitian.
e. Penanggung jawab pendaftaran meneliti dengan seksama dan merumuskan gagasan untuk  laporan  penelitian  sebelum  mempresentasikannya  kepada  orang  yang berwenang untuk memutuskan laporan penelitian.
f. Laporan  studi  ditinjau,  disetujui,  dan  ditandatangani  oleh  pejabat  terkait  sebelum dikirim ke pejabat yang bertanggung jawab untuk memperbarui data dan  menunjuk petugas yang diperlukan untuk melakukan proses tersebut.
g. Petugas  terkait  mengkinikan  data,  mencatat  data  SPOP/LSPOP,  mencetak  Daftar Hasil  Pencatatan  (DHR),  membandingkan  SPOP/LSPOP  dan  DHR,  dan menghasilkan  produk  keluaran  (spooling  SPPT,  DHKP,  dan  STTS)  selain mengirimkan  berkas  permohonan  pendaftaran  ke  pihak  terkait  pejabat  percetakan sebagai konsep produk hukum.
h. Konsep produk hukum tersebut disetujui dan diparaf oleh pejabat yang berwenang, yang  kemudian  disampaikan  kepada  Kepala  Dispenda/DPPKAD  atau  pejabat  lain yang ditunjuk.
i. Kepala  Dispenda/DPPKAD  atau  wakil  lain  yang  ditunjuk  untuk  memeriksa, memutuskan, dan menandatangani produk hukum.

## Penelitian Terdahulu
1. Berliana Esti Widari, dkk. (2016). Analisis  Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap  Pendapatan  Daerah  Pemerintahan  Kota  Surabaya.  Karena  kurangnya pemahaman  wajib  pajak  tentang  tujuan  penerimaan  pajak,  temuan  studi menunjukkan  bahwa  pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan  masih  sangat  rendah. Meski  belum  mencapai  tujuan,  efektivitasnya  meningkat  antara  2011  hingga  2013. Karena  menurun  dari  2011  hingga  2013  dan  bahkan  tidak  mencapai  50%, kontribusinya  terhadap  pendapatan  daerah  cukup  kecil  ( Berliana  Esti  Widari,  dkk. 2016).
2. Deny  Donovan  (2015).  Strategi  Pemungutan  PBB  Sebagai  Upaya  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Mojokerto. Temuan tersebut menunjukkan bahwa jika  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya,  peningkatan  realisasi  belanja  pada tahun  2014  masih  belum  mampu  menghasilkan  tingkat  realisasi  penerimaan  yang maksimal.  Akibatnya,  kontribusi  PBB  Perkotaan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Kota  Mojokerto  turun  dari  7,30%  di  tahun  2013  menjadi  5,55%  di  tahun 2014.  Secara  keseluruhan,  pungutan  PBB-P2  sudah  memadai  dalam  mewujudkan target  pendapatan  namun  belum  mencapai  targetnya.  terbaik  dalam  meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mojokerto ( Deny Donovan. 2015).

## METODE  PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian.
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metodologi  deskriptif  kualitatif  di  lapangan. Proses  penelitian  kualitatif,  menurut  Moleong,  menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata  lisan  atau  tertulis  dari  subjek  dan  perilaku  yang  diamati.  ( Moelong,  Lexi  J.  2016) Tanpa  memberikan  perhatian  khusus  pada  peristiwa-peristiwa  tersebut,  peneliti  dalam penelitian  ini  berusaha  menggambarkan  peristiwa-peristiwa  yang  menjadi  titik fokusnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang sistem
pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan  pada  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw dan dampaknya terhadap pendapatan asli daerah.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian.
Penelitian  ini  akan  dilakukan  di  kantor  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi Daerah  Kabupaten  Tambrauw  yang  beralamat  di  Jalan  Irawiam  No.01  Distrik  Fef. Adapun waktu penelitian dimulai pada Bulan Maret - Mei 2022.

## C. Jenis dan Sumber Data.
Jenis  data  yang  dimanfaatkan  pada  penelitian  ini  ialah  data  sekunder. Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah informasi yang didapat langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali.  Data  sekunder  ialah  informasi  hasil  pengumpulan  orang  lain  dengan  maksud tersendiri dan mempunyai katagorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  jenis  data  primer  dan  sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah:

## 1. Data Primer
Data primer ialah informasi yang didapat langsung dari lokasi penelitian yaitu di Kabupaten  Tambrauw.  Sumber  data  primer  ini  adalah  hasil  dari  wawancara  dan observasi  terhadap  pihak-pihak  yang  mengetahui  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tambrauw yang akan dibahas dilokasi penelitian.

## 2. Data Sekunder
Bahan  penelitian  sekunder  ini  menghasilkan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari dokumentasi  dan  arsip-arsip  mengenai  pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Kabupaten  Tambrauw  dari  tahun  2019  s/d  2021,  yakni  laporan  Kemajuan  Instansi Pemerintah  Kabupaten  Tambrauw.  Sumber  data  pada  penelitian  ini  berasal  dari  Dinas berupa laporan.

## D. Definisi Operasional
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan  menggunakan  alat  analasis,    maka  varibel-variabel  yang  digunakan  adalah  sebagai berikut, Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu :
1. Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikelola, dan/atau digunakan oleh orang  atau  organisasi,  kecuali  kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  ekonomi perkebunan,  kehutanan,  dan  pertambangan,  dikenal  sebagai  pajak  bumi  dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2. Pendapatan asli daerah adalah uang yang diterima suatu daerah dari sumber-sumber di tanahnya sendiri dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Halim, 2004).

## E. Teknik Pengumpulan Data

## 1. Observasi
Observasi  adalah  pengamatan  yang  dilakukan  secara  sengaja,  sistematis mengenai  fenomena  sosial  dengan  gejala-gejala  psikis  untuk  kemudian  dilakukan pencatatan.  Observasi  sebagai  alat  pengumpul  data  dapat  dilakukan  secara  spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya ( Ahmad Tanzeh. 2016).
Observasi yang dilakukan dalam peneliti ini adalah mengumpulkan data dengan melakukan  pengamatan  terhadap  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Dalam Meningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  yang  dapat  dilaksanakan peneliti secara langsung maupun tidak langsung.

## 2. Wawancara
Wawancara  adalah  proses  percakapan  dengan  maksud  untuk  mengkonstruksi mengenai  orang,  kejadian,  kegiatan,  organisasi,  motivasi,  perasaan  dan  sebagainya, yang  dilakukan  dua  pihak,  yaitu  pewawancara  yang  mengajukan  pertanyaan  dengan yang di wawancarai ( Ahmad Tanzeh. 2016).
Wawancara  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  melakukan  tanya  jawab dengan pihak terkait, baik wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur. Dalam  hal  ini  terkait  dengan  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tambrauw.

## 3. Dokumentasi
Pendekatan  dokumentasi,  menurut  Suharsimi  Arikunto,  mencari  informasi tentang hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain  sebagainya.  Strategi  ini  melibatkan  meninjau  makalah  resmi  seperti  catatan,  buku peraturan, dan monografi.
Penelitian  ini  didokumentasikan  dengan  mengumpulkan  informasi  dari  catatan Kabupaten  Tambrauw  yang  sudah  ada  mengenai  pengelolaan  pajak  bumi  bangunan dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten  Tambrauw.  Untuk mengumpulkan  data  atau  gambaran  yang  berguna  dalam  penelitian,  peneliti  juga mencatat  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  dalam  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tambrauw melalui tulisan dan gambar.

## F. Teknik Analisis Data
Menurut Miles  &  Huberman analisis terdiri dari  tiga alur kegiatan yang terjadi secara  bersamaan    yaitu:    reduksi    data,    penyajian    data,    penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur  tersebut  secara  lebih  lengkapnya adalah sebagai berikut ( Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 2013).
1. Reduksi data ( Data Reduction ), merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,  mengarahkan,  membuang  yang  tidak  perlu  dan  mengorganisasi data  sedemikian  rupa  hingga  kesimpulan-kesimpulan  finalnya  dapat  ditarik  dan diverifikasi.
2. Penyajian Data ( Data Display ), merupakan alur kedua yang penting dalam kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitusebagai  sekumpulan informasi  tersusun  yang  memberi  kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan  Kesimpulan/Verifikasi  ( conclusion  Drawing/verification ),  merupakan kegiatan  analisis  data  yang  ketiga  dalam  penelitian  kualitatif  yaitu,  penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistim      Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tambrauw yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw melalui beberapa Tahapan yaitu :

## a. Perencanaan
Perencanaan  adalah  segala  proses  yang  dilakukan  dalam  menyusun  rencana- rencana  dalam  pengelolaan  PBB  yang  berlandaskan  aturan-aturan  yang  berlaku  yakni Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  serta  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan.  Sebagai  langkah  awal tentunya  perencanaan  sangatlah  berpegaruh  terhadap  hasil  yang  ingin  dicapai. Perencanaan merupakan dasar untuk melangkah ke kegiatan selanjutnya.
Hasil  Proses  perencanaan  pengelolaan  PBB-P2  yang  dilakukan  oleh  BPPRD Kabupaten  Tambrauw  berdasarkan  Peraturan  yang  berlaku  yaitu  Undang  –  Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 77 tentang PBB-P2 dan Peraturan Daerah  Kabupaten Tambrauw Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## b. Penetapan Target
Proses  penetapan  target  PBB-P2  belum  dilakukan  secara  mendalam,  hanya dilakukan  dengan  cara  melihat  hasil  PPB-P2  tahun  lalu  dan  dinaikan  10  persen.  Jadi kinerja  penerimaan  PBB-P2  dalam  rangka  penerimaan  PAD  secara  umum  belum maksimal.  Penetapan  target  penerimaan  PBB-P2  belum  berdasarkan  potensi  riil  yang dimiliki Kabupaten Tambrauw.
Realisasi  PBB-P2  minim  dan  bahkan  tidak  mencapai  target  jika  diperhatikan data  realisasi  tahun  2019  sampai  dengan  tahun  2021  realisasi  selalu  menurun. Berdasarkan  penjelasan  di  atas  berikut  adalah  target  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang telah terealisasikan mulai tahun anggaran 2019 sampai 2021:

## Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tambrauw Tahun 2019 – 2021 Tahun Target Realisasi Persentase Realisasi PBB-P2 2019 Rp   20.330.144 Rp  3.722.119 18.30 2020 Rp   20.330.144 0 0 2021 Rp   20.330.144 Rp. 1.953.091 9.60 Rata-rata Realisasi 9.494

## Sumber: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tambrauw
Untuk  mengukur  tingkat  efektifitas  penerimaan  pajak  bumi  bangunan  dengan menggunakan rumus:
Efektivitas PBB             = 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝐵𝐵
x 100
Efektivitas PBB  2019    = 𝑅𝑝.  3.772.119 𝑅𝑝.  20.330.114 x 100
= 18.30%
Efektivitas PBB  2020  = 0
𝑅𝑝.  20.330.144 x 100
= 0% Efektivitas PBB  2021  = 𝑅𝑝.  1.953.091 𝑅𝑝.  20.330.144 x 100
= 9.60
Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan  Dan  Perkotaan Kabupaten  Tambrauw    selama  tiga    tahun  terakhir  tidak  sesuai  dengan  target  dan mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020  realisanya nihil sebagai akibat dari  dampak  Covid  19.  Rata-rata  realisasi  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan selama tiga tahun terakhir sebesar 9,494 % dari target.
Hal  ini  menunjukkan  masih  kurangnya  upaya  pemerintah  dalam  menggenjot pemasukan  daerah  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah  melalui  pajak  Bumi  dan  Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

## Tabel 2
Target dan Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah  Kabupaten Tambrauw Tahun 2019 - 2021 Tahun Target Realisasi Persentase Realisasi PAD 2019 Rp   2,066,246,830,526.00    Rp   1,859,694,643,505.00 90 2020 Rp   2,767,404,903,364.00    Rp   2,152,755,704,962.00 77,79 2021 Rp   3,015,836,590,302.00    Rp   2,578,457,420,885.00 85,50 Rata-rata Realisasi 93,05

## Sumber: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tambrauw
Adapun  untuk  menghitung  besarnya  kontribusi  pendapatan  asli  daerah    dalam meningkatkan pendapatan dengan menggunakan rumus :
Kontribusi PAD             =
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100
Kontribusi PAD  2019 = 𝑅𝑝.  1.859.694.643.505 𝑅𝑝.  2.066.246.830.526 x 100 = 90% Kontribusi PAD  2020  = 𝑅𝑝.  2.152.755.704.962 𝑅𝑝.  2.767.404.903.364 x 100
= 77,79% Kontribusi PAD  2021  = 𝑅𝑝.  2.578.457.420.885 𝑅𝑝.  3.015.836.590.302 x 100
= 85,50%
Tabel  2  menunjukan  bahwa  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Tambrauw   Dilihat dari persentase hanya pada tahun 2019, 2020 dan 2021 Pendapatan Asli Daerah  Kabupaten Tambrauw tidak memenuhi target yaitu 90%, 77,79%, 85,50% namun secara rata-rata realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang hampir selalu terpenuhi, dikhawatirkan budgetary slack pada antara tahun 2019-2021.
Pendapatan  Asli  Daerah  memiliki  komponen  yang  sangat  penting  dikarenakan cerminan  dari  kemandirian  daerah  untuk  membiayai  pembangunan  di  daerah.  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  adalah  salah  satu  sumber  pendapatan daerah  yang  dikelola  sepenuhnya  oleh  pemerintah  daerah.  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  wajib  dikelola  dengan  baik  untuk  mencapai  langkah  yang efektif untuk harapan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
Masih  lemahnya  kemampuan  pendapatan  asli  daerah  untuk  menutupi  biaya dalam  melaksanakan  belanja  pembangunan  daerah  yang  setiap  tahunnya  meningkat, dimana salah satu  sumber pendapatan daerah suatu  kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## c. Pelaksanaan
Proses  pelaksanaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  terdiri  dari  beberapa  kegiatan yakni pendataan, pendaftaran, dan pembayaran.

## 1) Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak
Pendaftaran  terdiri  dari  dua  macam  yaitu  pendaftaran  objek  pajak  baru  dengan penelitian kantor dan pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan.
“Proses  pendaftaran  Objek  PBB-P2  dilakukan  dengan  menggunakan  Surat Pemberitahuan  Objek  Pajak  (SPOP)  dan  Lampiran  Surat  Pemberitahuan  Objek  Pajak (LSPOP),  sedangkan  untuk  Objek  Pajak  Khusus,  data  –  data  tambahan  menggunakan Lembar  Kerja  Objek  Khusus  (LKOK)  ataupun  dengan  lembar  catatan  lain  untuk menampung  informasi  tambahan  sesuai  keperluan  penilaian  masing-masing  objek pajak.    Pendataan  objek  dan  subjek  PBB-P2  dilaksanakan  oleh  BPPRD  Kabupaten Tambrauw  dengan  menggunakan  formulir  SPOP  /  LSPOP  dan  dilakukan  sekurang- kurangnya  untuk  satu  wilayah  administrasi  desa/kelurahan,  dengan  menggunakan alternatif  Pendataan  dengan  penyampaian  dan  pemantauanpengembalian  SPOP.  Pada proses pendaftaran dan pendataan petugas harus aktif karena masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk mendaftarkan Objek PBB-P2. ( Hasil wawancara “ibu Klara Titit, S.Pd  selaku  Kabid  Pendataan,  Penetapan  dan  Penagihan  Badan  Pengelola  Pajak dan  Retribusi Daerah  Kabupaten  Tambrauw”  tanggal  16  Mei  2022), dalam  tahap  pendaftaran  Badan Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  melakukan  penelitian  di Kantor  dan  di  lapangan.  Selanjutnya  pendataan  yang  dilakukan  dengan  verifikasi  data Wajib Pajak langsung kelapangan.

## 2) Pembayaran dan Penagihan Wajib Pajak
Setelah  penentuan  tarif  atau  nilai  pajak,  kemudian  dilakukan  pembayaran, pembayaran  dilakukan  juga  berdasarkan  prosedurnya.  Adapun  proses  Pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Tambrauw adalah Setiap wajib Pajak membayar Pajak Terutang berdasarkan  SPPT  atau  SKPD  yang  ditetapkan  Bupati  Tambrauw.  SPPT  atau  SKPD diterbitkan  oleh  BPPRD  dan  diserahkan  ke  Setiap  kepala  Kampung  untuk  diteruskan kepada Wajib pajak pada wilayahnya. Proses Pembayaran Pajak terutang PBB-P2 oleh Wajib Pajak dilakukan melalui Rekening PBB-P2 yang diterbitkan oleh Bank Papua.
Untuk    proses  Penagihan  PBB-P2  di  Kabupaten  Tambrauw    mengacu  pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah,    pasal  77  tentang  PBB-P2  dan  Peraturan  Daerah    Kabupaten Tambrauw  Nomor  8  Tahun  2013  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan,  namun  dalam  pengelolaan  PBB-P2  terkait  Proses  penagihan  PBB-P2  di Kabupaten  Tambrauw  belum  terealisasi  sesuai  dengan  Regulasi  yang  ada  ( Hasil wawancara  “ibu  Klara  Titit,  S.Pd  selaku  Kabid  Pendataan,  Penetapan  dan  Penagihan  Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw” tanggal 16 Mei 2022).
Mekanisme  pembayaran  dilakukan  melalui  Bank  yang  sudah  ditetapkan, selanjutnya  penagihan  pajak  oleh  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah dilakukan  dengan  mengacu  pada  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  pasal 77 tentang PBB-P2 dan Peraturan Daerah  Kabupaten Tambrauw Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan.  Proses  pengelolaan  PBB-P2  diatur  lebih  lanjut dengan  Peraturan  Bupati.  dan  mengacu  pada  pedoman  pengelolaan  PBB-P2  yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah,    pasal  77  tentang  PBB-P2  dan  Peraturan  Daerah    Kabupaten Tambrauw  Nomor  8  Tahun  2013  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan, namun belum maksimal.
Untuk  Proses  pembagian  tugas  pada  BPPRD  Kabupaten  Tambrauw  dalam  hal pengelolaan PBB-P2 dilakukan sesuai Peraturan  Bupati Kabupaten Tambrauw Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw dan Renstra BPPRD dimana Pengelolaan PBB- P2  berada  di  bawah  Bidang  Pendataan,  Penetapan,  dan  Penagihan  mempunyai  tugas membantu  kepala  badan  dalam  merumuskan  kebijakan  teknis  dibidang  pendataa, penetapan  dan  penagihan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  serta  melaksanakan  tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Dalam hal berkoordinasi dengan instansi / pihak lain dalam meningkatkan PBB- P2 dan mengurangi Piutang PBB-P2, BPPRD Tambrauw sudah memulai dengan Kepala Distrik  Sausapor  dan  Kepala  Kampung  di  Distrik  Kebar  Raya,  namun  tidak  berjalan dengan maksimal karena banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain: Komitmen yang  kurang,  Koordinasi  yang  tidak  jalan,  dan  inovasi  /  inisiatif  dari  masyarakat  dan petugas juga lemah sekali.

## d. Sarana dan Prasarana Pendukung
Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  dalam  pengelolaan  PBB-P2  pada  BPPRD Kabupaten  Tambrauw  kalau  disesuaikan  dengan  perkembangan  sudah  ada  namun harus dimutahirkan lagi, seperti; fasilitas Pendataan dan Penetapan yang harus berbasis Tehnologi  Komputer  yang  berisi  Aplikasi  yang  berhubungan  dengan  PBB-P2,  dan Rencana  BPPRD  Kabupaten  Tambrauw  mengelola  PBB-P2  dalam  upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di  Kabupaten Tambrauw, yaitu dengan Intensifikasi:
a. KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak), seperti; perizinan, registrasi tanah.
b. Pemutakhiran ZNT
c. Host to host dgn BPN
d. Melakukan Kerjasama dengan Kejaksaan, Kepolisian, Satpol PP, dan BPN. Ekstensifikasi :
a. Pendataan dan pendaftaran WP baru
b. Pemutakhiran data PBB
c. Reklame Indor

## d. Perubahan Regulasi
1. Faktor  Penghambat  Yang  Mempengaruhi  Pengelolaan  PBB-P2  Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Tambrauw
Dalam  pelaksanaan  pemungutan  masih  terdapat  adanya  hambatan-hambatan selama pelaksanaan pemungutan.
Adapun  Faktor  penghambat  yang  mempengaruhi  Pengelolaan  PBB-P2  dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tambrauw, antara lain: Internal
a. Regulasi (Perda, Perbup, SOP) yang    belum baik dan belum lengkap.
b. Fasilitas pendukung yang terbatas, seperti kendaraan operasional
c. Kinerja ASN OPD BPPRD yang belum Maksimal
Ekternal
a. Koordinasi antar OPD dan Stakeholder lain yang belum efektif.
b. Pemahaman Wajib Pajak yang rendah.
c. Komitmen dan Koordinasi Pimpinan Daerah yang lemah.” ( Hasil Wawancara “Bapak Yan M. Asyerem, M selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw” pada tanggal 15 Mei 2022).

## KESIMPULAN
Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  memiliki peranan yang penting  dalam meningkatkan Pendapatan Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten Tambrauw,  sehingga  peningkatan  PAD  dapat  dipergunakan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Kabupaten  Tambrauw.  Berdasarkan  penelitian  dan  analisis yang  telah  penulis  lakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  :  Badan  Pengelola  Pajak  dan Retribusi  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  dalam  mengelola  pajak  bumi  dan  bangunan pedesaan  dan  perkotaan  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  melalui Perencanaan,  Penetapan  Target,  Pelaksanaan  dan  Sarana  serta  Prasarana  Pendukung, belum  maksimal.    Faktor  penghambat  yang  mempengaruhi  pengelolaan  PBB  dalam meningkatkan  PAD  Kabupaten  Tambrauw,    ada  dua  faktor  yaitu  faktor  internal  dan eksternal
Adapun saran yang perlu disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang  penulis lakukan  ialah  :  Agar  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kabupaten Tambrauw  memperbaiki  sistem  database  yang  didalamnya  terdapat  data  Wajib  Pajak, potensi-potensi  pajak,  dan  updating  data  kepemilikan  objek  pajak.  Dengan  melihat topografi  kabupaten  tambrauw  yang  luas  maka  disarankan  menggunakan  Sistem Informasi  Manajemen  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  Dan  Perkotaan  berbasis Web.  Agar  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kabupaten  Tambrauw meningkatkan  intensitas  kordinasi  dengan  instansi  terkait,  dengan  adanya  kordinasi diantara  instansi  terkait  dapat  memaksimalkan  kinerja  Badan  Pengelola  Pajak  dan Retribusi  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  dalam  menggali  potensi  PBB-P2,  sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tambrauw dan  segera menyusun dan melengkapi regulasi sebagai dasar dalam mendukung proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tambrauw.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes,  Sukrisno.  Trisnawati,  Estralia.    Akuntansi  Perpajakan.  Edisi  ke-3.  (Jakarta Salempa Empat. 2013)
Ahmad Tanzeh. Metodologi Penelitian Praktis. (Yogyakarta: Teras, 2016)
Berliana Esti Widari, dkk. Analisis  Penerimaan  Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan  Daerah  Pemerintahan  Kota  Surabaya. Jurnal  Ilmu  Riset  Dan Manajemen . (2016)
Deny  Donovan.  Strategi  Pemungutan  PBB  Sebagai  Upaya  Meningkatkan  Pendapatan
Asli Daerah Di Kota Mojokerto. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi . (2015).
Hafidh, Aula Ahmad,  Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi, 2013
Halim, Abdul.  Akuntansi Keuangan Daerah. (Jakarta: Salemba Empat, 2004)
Halim,  Abdul  dan  Muhammad  Syam  Kusufi,    Akuntansi  Keuangan  Daerah(Jakarta:
Salemba Empat, 2012)
Mahmudi,  Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  (Yogyakarta,  UPP  STIM YKPN,  2010 Mardiasmo.  Perpajakan. Edisi Refisi. (Yogyakarta. Andi.  2016) Moelong,  Lexi  J.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi).  (PT  Remaja Rosdakarya: Bandung, 2016)
-------------,  Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah,  (Yogyakarta.  Penerbit  Andi Offset,  2004
Mukhlis,  Imam,  Peran  Pajak  Daerah  dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah, Makalah  Disampaikan  pada  acara  seminar  regional  perpajakan  yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Univesitas Negeri Malang, 2010
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Ramadhayanti, Ana,  Aplikasi SPSS Untuk Penelitian dan Riset Pasar, (Jakarta PT. Elex Komputindo, 2019) Sadeli,  Dasar-dasar Akuntansi. Bumi Aksara. Jakarta. 2016 Sari Diana,  Konsep Dasar Perpajakan. (Bandung,Refika Aditama. 2013) Samudra, A.A. Perpajakan di Indonesia. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2015)
Suandy, Erly.  Hukum Pajak ed.5. (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2016) Warren Carl. Pengantar Akuntansi 2. (Jakarta, Salemba Empat. 2015)
Santoso, Singgih,  Mahir Statistik Parametrik, (Jakarta, PT. Elex Media Komputindo,
2020)
Copyright Holder :
© Bidangan, B., Longkutoy, M., & Sinay, P., (2022)
First Publication Right :
© Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: