## KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENEGAKAN ADMINISTRASI TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH LEGAL VACANCY IN ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT AGAINST PROSPECTIVE PARTICIPANTS OF REGIONAL HEAD

## Amrizal Amrizal
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan radityarizal01@gmail.com

## Susilo Handoyo
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan susilo@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Penyelenggara  pemilihan  umum  sebagai lembaga  negara  yang  harus menjaga  sistem  demokrasi menjadi jujur dan adil seperti amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mampu dalam menjalankan tugasnya dalam hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah karena sudah bagian dari tugas  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  untuk  mengawalnya  tonggak  demokrasi  bangsa  bersama  untuk menegakan keadilan Pemilu, agar menjaga bahwa setiap tahapan, prosedur dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah berjalan secara berintegritas agar ketika pasangan calon yang berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah dapat merepresentasikan suara rakyat pemilihnya dan pemiliham kepala daerah bukan hanya ajang demokrasi  prosedural  saja. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis-normatif,  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  melalui  bahan  hukum  primer  (peraturan  perundang-undangan), bahan buku sekunder (buku-buku, teks, jurnal, makalah, artikel tentang hukum serta sumber internet) dan bahan  non  hukum  (wawancara  dan  referensi  ilmiah) . Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Penegakan Hukum  Administrasi  Bagi  Bakal  Calon  Kepala  Daerah  yang  melanggar  larangan  kampanye  tidak  bisa dilakukan  oleh  penyelenggara  pemilu  disetiap  daerah  kabupaten  dan  kota,  dikarenakan  ada  kekosongan hukum dalam hal penegakan hukum tersebut dikarenakan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah hanya mengatur bagi pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan bagi bakal calon yang telah mendaftar  di  Komisi  Pemilihan  Umum  akan  tetapi  belum  ditetapkan  sebagai  Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan umum tidak bisa dilakukan Penegakan yang padahal ada hubungan inheren hukum terhadap bakal pasangan calon yang telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Kata Kunci : Kekosongan Hukum, Penegakan Administrasi, KPU

## Abstract
The 1945 constitution of the state of the Republic of Indonesia must be able to carry out its duties in the Imlementation  of  Regional  Head  Elections  because  it  is  already  in  its  job  the  organizer  of  the  general election  to  oversse  the  nation’s  milestone  together  to  uphold  the  election  court,  so  that  each  election, procedures in each regional elections in order to integrtate the pairs of candidates gathered in regional elections can represent the voice of the voters and regional elections can only be a procedural democracy arena. This research is a juridical-normative legal research, the technique of collecting legal materials is done  through  primary  legal  materials  (legislation),  secondary  book  materials  (books,  texts,  journals, papers,  articles  about  law  and  internet  sources)  and  non-legal  materials  (interviews  and  scientific references).  The  results  showed  that  the  Administrative  Law  Enforcement  of  Regional  Head  Candidates who violated the campaign ban could not be carried out by the election organizers in every regency and city, because there was a legal vacuum in law enforcement because the Regional Head Election Law only regulates pairs of candidates who has been determined by the General Election Commission, whereas for
Jurnal de Facto 8 ( 1 ) : 51-65
prospective  candidates  who  have  registered  in  the  General  Election  Commission  but  has  not  been determined as a Candidate Pair by the General Election Commission can not be enforced even though there is  an  inherent  legal  relationship  to  prospective  pairs  of  candidates  who  have  registered  in  the  General Election Commission .
Keywords: Law Vacancies, Administrative Enforcement, KPU

## I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan  pemilu  harus  senantiasa  didasarkan  pada  asas  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai konsekuensi atas terwujudannya suatu negara demokratis.
Meskipun pada kenyataannya pemilihan umum selama ini belum mampu menunjukan proses demokrasi yang substantif dan berkualitas seperti tidak adanya money politik, tidak ada kecurangan  dan  intimidasi  namun  pemilihan  umum  harus  tetap  ada  dan  digulirkan  sebagai prasyarat demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural menurut Gregorius Sahdan merupakan salah satu instrument transisi rezim otoritarian gelombang pertama, kedua sampai dengan yang ketiga; 1 memberikan peranan yang besar terhadap kemerdekaan individu, keterlibatan publik dan jaminan hak warga negara dalam pemerintahan; merupakan jembatan yang memberikan arah bagi peralihan rezim non-demokratik; dan dapat dengan mudah melihat; apakah ada fakta transisi; apakah ada pemilu dalam transisi; apakah pemilu dilaksanakan dengan jurdil; apakah ada pembentukan lembaga-lembaga demokratis; dan apakah lembaga demokratis itu berfungsi dengan baik. Oleh karena itu dalam konteks negara hukum demokratis diperlukan landasan hukum yang kuat agar proses demokrasi prosedural lewat pemilihan umum dapat melahirkan wajah demokrasi yang substantif, yakni pemilu demokratis transparan dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang independen.
Interpretasi  ekstensif  dalam  pasal  69  diatas  seharusnya  dapat  dilaksanakan  oleh Penyelenggara  Pemilu,  yang  dimana  dalam  larangan  pasal  diatas  telah  banyak  terjadi  dan dilanggar  oleh  bakal  pasangan  calon  sebelum  masa  kampanye  dimulai  pada  kedua penyelenggara  dalam  melahirkan  kepastian  hukum  dalam  penegakan  hukum  administrasi adalah penyelenggara Pilkada baik  KPU dan Bawaslu  dengan segala kewenangannya dapat menemukan dan melahirkan hukum baru atas adanya fakta potensi pelanggaran adminstrasi yang dilakukan oleh bakal  pasangan calon.  KPU dan Bawaslu  memiliki kewenangan untuk menerbitkan ketentuan yang bersifat tekhnis pelaksanaan maksud dan tujuan dalam Undang- undang Pemilihan kepala daerah, termasuk dalam hal penegakan hukum administrasi. Adanya kewenangan  yang  diberikan  kepada  KPU  dan  Bawaslu  untuk  menyusun  dan  menerbitkan pengaturan  tekhnis  dibawah  Undang-Undang  bertujuan  untuk  mempertegas  prinsip-prinsip umum  yang  tertera  dalam  Undang-undang  Pilkada,  serta  mempermudah  implementasi  dari prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Pilkada. Sampai saat ini belum ada pengaturan baik yang diterbitkan KPU maupun Bawaslu yang secara tegas mengatur hak dan kewajiban  Bakal  Pasangan  Calon  yang  telah  mendaftar.  Sementara  secara  hukum,  bakal
1 rvan Mawardi, 2014, Dinamika Sengketa Hukum Adiminstrasi Di Pemilukada, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm. 1
Jurnal de Facto 8 ( 1 ) : 51-65
pasangan calon sesungguhnya telah menjadi bagian yang i nheren dengan proses pelaksanaan pilkada.
Dalam perumusan terkait pengaturan tentang penegakan hukum terhadap kegiatan bakal pasangan calon yang akan dikenakan sanksi administrasi dapat berpijak pada ketentuan dalam Undang-Undang  Pilkada  yang  mengatur  tentang  Pelanggaran  Administrasi  Pasal  138 Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaran Pemilihan diluar tindak pidana pemilihan serta pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Pasal tentang definisi Pelanggaran Adminstrasi ini masih perlu dijabarkan dalam definisi yang lebih impelementatif melalui Peraturan KPU atau peraturan Bawaslu.
Dengan  pengaturan  yang  lebih  implementatif,  maka  potensi  pelanggaran  administrasi yang akan muncul disetiap tahapan, termasuk tahapan ketika pasangan calon masih berstatus sebagai  bakal  pasangan  calon  dapat  dirumuskan  sebagai  kategori  pelanggaran  administrasi. Dalam konteks pelaksanaan ius constitutum (pelaksanaan hukum  sekarang), maka peraturan KPU  dan  Peraturan  Bawaslu  yang  mengatur  tentang  hal  tersebut  menjadi  mendesak  untuk diterbitkan.
Dalam perspektif mencapai kemanfaatan hukum, sangat diperlukan suatu sikap tindakan yang tegas hadir dari penyelenggara pemilu terhadap terjadinya pelanggaran administrasi yang akan dilakukan oleh bakal calon kepala daerah. Karena nilai kemanfaatan harus menjadi hal penting dalam penegakan dan penyelesaian hukum yakni selain kemanfaatan bagi para pelaku juga  yang  lebih  penting  lagi  kemanfaatan  bagi  masyarakat  secara  umum.  Karena  jika diperhatikan selama ini fokus penegakan hukum lebih menekankan kepada kepastian hukum, namun melupakan tujuan hukum yang lain, yakni keadilan dan kemanfaatan. Dengan adanya penindakan terhadap bakal pasangan calon yang diduga melakukan pelanggaran aturan pilkada maka tindakan tersebut akan memberikan dampak harmonis dan kedamaian ditengah suasana kontestasi yang ketat. Sehingga penindakan tersebut tidak sekedar memberi kepastian hukum, namun  juga  terwujud  kemanfaatan  hukum  berupa  lahirnya  nuansa  harmoni  dan  ketertiban dalam pilkada.
Banyaknya potensi pelanggaran yang sering dilakukan oleh Bakal Pasangan calon yang dalam  hal  ketika  melakukan  pengenalan  identitas  sering  terdapat  bakal  pasangan  calon menjanjikan bahkan memberikan uang atau materi lainya demi mempengaruhi pemilih yang dimana hal demikian dapat menciderai proses pemilihan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis, maka dari itu menjadi daya tarik tersendiri untuk mengangkat judul “Kekosongan Hukum Dalam Penegakan Administrasi Terhadap Bakal Pasangan Calon  Kepala  Daerah  Yang  Telah  Mendaftarkan  Diri  Di  Komisi  Pemilihan  Umum Daerah”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang  di  jelaskan di atas kaitannya dengan penegakan  hukum  terhadap  bakal  calon  kepala  daerah  yang  melakukan  pelanggaran
Jurnal de Facto 8 ( 1 ) : 51-65
administrasi, maka penulis menarik beberapa pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  Penegakan  Hukum  Administrasi  terhadap  Bakal  Calon  Kepala  Daerah yang melanggar larangan kampanye?
2. Faktor-faktor mempengaruhi dalam penegakan hukum bakal calon kepala daerah terhadap larangan kampanye?
C. Metode Penelitian

## Pendekatan penelitian
Dalam  pendekatan  penelitian,  penulis  akan  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  yang  mengacu  pada  norma- norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan sistem peradilan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan hukum nasional dalam  hal  ini  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Pemilihan  Kepala  Daerah  dalam pelanggaran  tentang  larangan  dalam  berkampanye  dikaitkan  dengan  asas-asas  dan  prinsip hukum  sentra  penegakan  hukum  terpadu  yang  berada  di  Bawaslu  guna  mendapatkan kemanfaatan dari hadir suatu produk peraturan perundang-undangan.

## D. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Umum Kekosongan Hukum
Tidak  ada  pengertian  atau  definisi  yang  baku  mengenai  kekosongan  hukum (rechtsvacuum). Menurut Kamus Hukum, recht (Bld) secara obyektif berarti undang- undang  atau  hukum.  Grotius  dalam  bukunya  “ De  Jure  Belli  ac  Pacis  (1625)” menyatakan bahwa “hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan”.  Sedangkan  Van  Vollenhoven  dalam  “ Het  Adatrecht  van  Ned.  Indie ” mengungkapkan  bahwa  “ hukum  adalah  suatu  gejala  dalam  pergaulan  hidup  yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan  gejala-gejala  lainnya” .  Surojo  Wignjodipuro,  SH  dalam  “Pengantar  Ilmu Hukum”  memberikan  pengertian  mengenai  hukum  yaitu  “ Hukum  adalah  himpunan peraturan-peraturan hidup yang besifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau  izin  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  serta  dengan  maksud  untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat ”. Dengan peraturan-peraturan hidup disini dimaksudkan baik peraturan-peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan maupun yang tidak tertulis (adat atau kebiasaan).
Menurut  Kamus  Besar  bahasa  Indonesia  (KBBI)  cetakan  kedua  tahun  1989, “ Kekosongan  adalah  perihal  (keadaan,  sifat,  dan  sebagainya)  kosong  atau kehampaan”,  yang  dalam  Kamus  Hukum  diartikan  dengan  Vacuum  (Bld)  yang diterjemahkan  atau  diartikan  sama  dengan  “kosong  atau  lowong”. Dari  penjelasan diatas maka secara sempit “kekosongan hukum” dapat diartikan sebagai “suatu keadaan kosong  atau  ketiadaan  peraturan  perundang-undangan  (hukum)  yang  mengatur  tata tertib (tertentu) dalam masyarakat”, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih    tepat  dikatakan  sebagai  “ kekosongan  undang-undang/peraturan  perundang- undangan”.
Jurnal de Facto 8 ( 1 ) : 51-65
Dalam  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  baik  oleh  Legislatif  maupun Eksekutif  pada  kenyataannya  memerlukan  waktu  yang  lama,  sehingga  pada  saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak  diatur  oleh  peraturan  tersebut  sudah  berubah.  Selain  itu  kekosongan  hukum dapat  terjadi  karena  hal-hal  atau  keadaan  yang  terjadi  belum  diatur  dalam  suatu peraturan  perundang-undangan,  atau  sekalipun  telah  diatur  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini sebenarnya selaras  dengan  pameo  yang  menyatakan  bahwa “terbentuknya  suatu  peraturan perundang-undangan  senantiasa  tertinggal  atau  terbelakang  dibandingkan  dengan kejadian-kejadian  dalam  perkembangan  masyarakat”. Dapatlah  dikatakan  bahwa peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku pada suatu negara dalam suatu  waktu  tertentu  merupakan  suatu  sistem  yang  formal,  yang  tentunya  agak  sulit untuk  mengubah  atau  mencabutnya  walaupun  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan  masyarakat  yang  harus  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan tersebut.
Hukum adalah tata aturan (order ) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami  sebagai  suatu  sistem.  Konsekuensinya,  adalah  tidak  mungkin  memahami hukum  jika hanya memperhatikan satu  aturan saja. Pernyataan bahwa hukum  adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (legal order) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia. Suatu aturan menetapkan pembunuhan sebagai delik terkait dengan  tindakan  manusia  dengan  kematian  sebagai  hasilnya.  Kematian  bukan merupakan  tindakan,  tetapi  kondisi  fisiologis.  Setiap  aturan  hukum  mengharuskan manusia  melakukan  tindakan  tertentu  atau  tidak  melakukan  tindakan  tertentu  dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi dapat juga berupa suatu  kondisi.  Namun,  kondisi  tersebut  baru dapat  masuk dalam suatu  aturan jika terkait dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat. Perbedaan pengaturan apakah suatu perbuatan, suatu kondisi yang dihasilkan, ataukah keduanya  memiliki  pengaruh  terhadap  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  tersebut menentukan unsur-unsur suatu delik. Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kasus yang telah terjadi menggambarkan sulitnya penegak hukum atau aparat hukum  mencari  cara  agar  hukum  dapat  sejalan  dengan  norma  masyarakat  yang  ada. Namun  perkembangan  masyarakat  lebih cepat  dari perkembangan aturan perundang- undangan, sehingga perkembangan dalam masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan. Dalam kehidupan bermasyarakat memang diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.
Jurnal de Facto 8 ( 1 ) : 51-65
Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.
Menurut  Hans  Kelsen,  bahwa  otoritas  untuk  memberikan  suatu  sanksi  yang  tidak ditentukan oleh norma hukum yang sudah ada sering dikatakan diberikan secara tidak langsung, yaitu melalui suatu fiksi. Fiksi ini adalah bahwa tata hukum memiliki suatu kekosongan  (gaps),  artinya  bahwa  hukum  yang  berlaku  tidak  dapat  diterapkan  pada kasus  konkret  karena  tidak  ada  norma  umum  yang  sesuai  dengan  kasus  ini.  Ide  ini secara logis berarti tidak mungkin mengaplikasikan hukum valid yang ada kepada kasus konkret karena tidak adanya premis yang dibutuhkan.
Asas  legalitas  yang  kerap  dianggap  sebagai  asas  yang  memberikan  suatu  kepastian hukum dihadapkan oleh realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh  asas  ini  karena  masyarakat  yang  terus  berkembang  seiring  kemajuan  teknologi. Perubahan cepat yang terjadi tersebut menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas  sehingga  adakalanya  suatu  peraturan  perundang-undangan  tidak  jelas  atau bahkan tidak lengkap yang berakibat adanya kekosongan hukum di masyarakat. 2

## 2. Tinjauan Umum Penegakan Administrasi
Hukum yaitu kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan seharusnya  dilakukan,  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan  atau  harus  dilakukan  serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah. 3 Hukum adalah  sarana  yang  di  dalamnya  terkandung  nilai-nilai  atau  konsep-konsep  tentang keadilan,  kebenaran,  kemanfaatan  sosial,  dan  sebagainya.  Kandungan  hukum  ini bersifat abstrak. Beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pengertian hukum.
Penegakan  hukum (law  enforcement  atau  recht  hand  having) adalah  proses dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  sebagai pedoman  hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Ditinjau dari segi subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Pengertian penegakan hukum dari sudut objeknya yaitu segi hukumnya.pengertiannya  mencakup  makna  yang  luas  dan  sempit.  Dalam  arti  luas, penegakan  hukum  itu  mencakup  pada  nilai-nilai  keadilan  yang  terkandung  di  dalam ketentuan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit,  penegakan  hukum  hanya  menyangkut  penegakan  peraturan  yang  formal  dan tertulis saja. 4
2 https://gudangilmuh.blogspot.com/2014/11/kekosongan-hukum-solusidan-akibat-yang.html , diakses 8 januari 2022, pukul 15.52
3 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 50.
4 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 5
Jurnal de Facto 8 ( 1 ) : 51-65
Penegakan  hukum  adalah  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  tersebut  menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik  sebagaimana  seharusnya  patut  ditaati.  Oleh  karena  itu,  memberikan  keadilan dalam  suatu  perkara  berarti  memutuskan  perkara  dengan  menerapkan  hukum  dan menemukan  hukum  in  concreto  dalam  mempertahankan  dan  menjamin  ditaatinya hukum  materiil  dengan  menggunakan  cara  prosedural  yang  ditetapkan  oleh  hukum formal.  Mewujudkan  nilai-nilai  atau  kaidah-kaidah  yang  memuat  keadilan  dan kebenaran. 5
Konsep  penegakan  norma  Hukum  Administrasi  Negara  atau  yang  dalam kepustakaan  Hukum  Administrasi  Nrgara  di  Belanda  dikenal  dengan  sebutan: “Eenzijdige Handhaving Rech door Overheid” merupakan  kewenangan  administrasi negara  untuk  meluruskan  terjadinya  pelanggaran  norma  hukum  administrasi  negara guna  mengakhiri  pelanggaran  tersebut  dengan  melakukan  suatu  tindakan  nyata. 6 Penegakan hukum administrasi negara menurut P. Nicolai dan kawan-kawan berisi:
a. Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan  undang-undang  yang  ditetapkan  secara  tertulis  dan  pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu.
b. Penerapan  kewenangan  sanksi  pemerintahan.  Pengawasan  merupakan  langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.
Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan  kewenangan  pemerintahan,  dimana  kewenangan  ini  berasal  dari  aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara  tertentu,  diiringi  pula  dengan  memberikan  kewenangan  untuk  menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma itu  melalui  penerapan  sanksi  bagi  mereka  yang  melanggar  norma-norma  hukum administasi negara tersebut 7

## 3. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Komisi  Pemilihan  Umum  adalah  nama  yang  diberikan  oleh  Undang  -  Undang tentang Pemilu  untuk  lembaga penyelenggara pemilu.  UUD 1945 Amandemen pasal 22E,  menerangkan  bahwa  nama  lembaga  penyelenggara  pemilu  tidak  diharuskan bernama  Komisi  Pemilihan  Umum,  melainkan  perkataan  umum  untuk  menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu. Keterangan mengenai KPU pun
5 Yudhi Setiawan, Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertahanan),Rajawali Pers, Depok, 2017, Hlm 292
6 Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 217
7 Riawan, Loc.cit
Jurnal de Facto 8 ( 1 ) : 51-65
dijelaskan  dalam  Undang-undang  RI  No.  22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah :
“Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi  dan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota, selanjutnya  disebut  KPU  Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota  adalah,  penyelenggara Pemilu  di  provinsi  dan  kabupaten/Kota.  Komisi  pemilihan  umum  (KPU)  merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional,  tetap  dan  mandiri,  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  (6)  Undang- Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan  Umum,  selanjutnya  disebut  KPU,  adalah  lembaga  Penyelenggara  Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”
KPU mempunyai arti penting dalam jalannya Pemilu di Indonesia sebagai lembaga yang  sangat  berperan  didalam  mengatur  pelaksanaan  Pemilu  sehingga  diharapkan perannya dapat membawa Pemilu kepada demokrasi yang jujur dan adil. Implementasi dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 diantaranya tentang  penyelenggaraan  pemilihan  Kepala  Daerah  langsung  di  daerah-daerah,  maka setiap  daerah  memiliki  KPU  Daerah  yang  disebut  dengan  KPU  Provinsi,  KPU Kabupaten  atau  Kota.  Akibat  dari  amanat  UU  No  32  Tahun  2004  ini  menimbulkan adanya peranaan yang dimiliki oleh KPU Daerah

## II. PEMBAHASAN

## Penegakan Hukum Terhadap Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah
Dalam Proses Penegakan Hukum penyelenggara pemilu berdalih bahwa ketiadaan hukum dan  aturan  yang  menyebabkan  mereka  tidak  dapat  menindak  pelanggaran  oleh  bakal  pasangan calon.  Asumsi  penyelenggara  tersebut  mendorong  kepastian  hukum  tentang  kerangka  hukum terhadap  asumsi  kekosongan  hukum  tersebut.  Kerangka  hukum  tersebut    dalam  rangka memberikan  kepastian  hukum  dalam  upaya  penegakan  hukum  adminsitrasi  pilkada.  ada  tiga dimensi yang hendak diwujudkan dalam sebuah proses penegak hukum
1)Kepastian hukum,
2)Kemanfaatan hukum Dan
3)keadilan. 8
Sehingga upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh bakal pasangan calon harus berorientasi pada tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum proses pelaksanaan pilkada bagi semua stakeholders yang terlibat dipemilihan kepala daerah.
Dalam aspek kepastian hukum, menurut fakta adanya kegiatan dan sosialisasi bernuansa kampanye yang berpotensi melahirkan pelanggaran oleh bakal pasangan calon dalam penegakan hukumnya  harus  berorientasi  pada  kepastian  hukum.  Artinya  tidak  boleh  ada  pembiaran  atas
8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta. 2002. Hlm. 145
Jurnal de Facto 8 ( 1 ) : 51-65
aktivitas yang melanggar tanpa adanya penindakan hukum. Dalam konteks ini ada dua pendekatan yang dapat dilakukan penyelenggaraan untuk memperoleh kepastian hukum. Pertama, seperti yang diuraikan diatas bahwa dengan prinsip hukum progresif, penyelenggara dapat melakukan terobosan hukum dalam rangka penegakan hukum administrasi. Terobosan hukum ini dapat ditempuh dengan interpretasi  hukum  atas  norma  yang  sudah  ada.  Salah  satu  upaya  interpretasi  hukum  itu  adalah memberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap pemberlakuan tentang larangan-larangan dalam berkampanye  yang  tidak  hanya  berlaku  pada  saat  menjadi  pasangan  calon,  namun  ketentuan tersebut  juga meliputi  semua aktivitas yang memiliki substansi  kampanye pada tahapan pilkada manapun, termasuk tahapan pendaftaran pasangan calon. 9
Salah satu norma dalam tentang hal-hal yang dilarang dalam berkampanye terdapat pada Pasal 69 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang terdapat  Dalam  Kampanye  antara  lain:  huruf  c;  melakukan  Kampanye  berupa  menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
Penjabaran  yang  lebih  luas  pada  pasal  69  diatas  seharusnya  dapat  dilakukan  oleh Penyelenggara  Pemilu  dengan  kewenangannya  yang  didelegasikan  oleh  Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk membuat peraturan dibawah Undang-Undang agar dapat mengisi kekosongan hukum dalam hal penegakan hukum 10 , yang dimana dalam larangan pasal diatas telah banyak  terjadi  dan  dilanggar  oleh  bakal  pasangan  calon  sebelum  masa  kampanye  dimulai  pada kedua penyelenggara  dalam  melahirkan kepastian hukum  dalam penegakan hukum  administrasi adalah  penyelenggara  Pilkada  baik  KPU  dan  Bawaslu  dengan  segala  kewenangannya  dapat menemukan dan melahirkan hukum baru atas adanya fakta potensi pelanggaran adminstrasi yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerbitkan ketentuan yang bersifat  tekhnis pelaksanaan maksud dan tujuan dalam Undang-undang Pilkada, termasuk dalam hal penegakan hukum administrasi. Adanya kewenangan yang diberikan kepada KPU dan Bawaslu untuk menyusun dan menerbitkan pengaturan tekhnis dibawah Undang-Undang bertujuan untuk mempertegas prinsip-prinsip umum yang tertera dalam Undang-undang Pilkada, serta mempermudah implementasi dari prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Pemilihan  Kepala  Daerah.  Sampai  saat  ini  belum  ada  pengaturan  baik  yang  diterbitkan  KPU maupun Bawaslu yang secara tegas mengatur hak dan kewajiban Bakal Pasangan Calon yang telah mendaftar.  Sementara  secara  hukum,  bakal  pasangan  calon  sesungguhnya  telah  menjadi  bagian yang inheren dengan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
Pengaturan tentang penegakan hukum terhadap aktivitas bakal pasangan calon yang terkait dengan pelanggaran administrasi dapat berpijak pada ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala  Daerah  yang  mengatur  tentang  Pelanggaran  Administrasi  Pasal  138  Pelanggaran administrasi  Pemilihan  adalah  pelanggaran  terhadap  tata  cara,  prosedur  dan  mekanisme  yang berkaitan  dengan  administrasi  pelaksanaan  Pemilihan  dalam  setiap  tahapan  penyelenggaran Pemilihan  diluar  tindak  pidana  pemilihan  dan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilihan.
9 Irvan Mawardi & Muhammad Jufri, op. cit Hlm. 37-38
10 Lihat Pasal 9 & 22B Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Jurnal de Facto 8 ( 1 ) : 51-65
Dalam  hal  pasal  tentang  definisi  Pelanggaran  Adminstrasi  ini  masih  perlu  di-jabarkan  dalam definisi  yang  lebih  impelementatif  melalui  Peraturan  KPU  atau  peraturan  Bawaslu.  Dengan pengaturan yang lebih implementatif, maka potensi pelanggaran administrasi yang akan muncul disetiap tahapan, termasuk tahapan ketika pasangan calon masih berstatus sebagai bakal pasangan calon dapat dirumuskan sebagai kategori pelanggaran administrasi. Dalam konteks pelaksanaan ius constitutum (pelaksanaan hukum   sekarang), maka peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu  yang mengatur tentang hal tersebut menjadi mendesak untuk diterbitkan. 11
Dalam perspektif mencapai kemanfaatan hukum, maka juga diperlukan tindakan yang tegas dari penyelenggara terhadap terjadinya pelanggaran administrasi. Nilai kemanfaatan harus menjadi indikator penting dalam penegakan dan penyelesaian hukum yakni selain kemanfaatan bagi para pelaku juga yang lebih penting lagi kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Selama ini fokus penegakan hukum lebih menekankan kepada kepastian hukum, namun melupakan tujuan hukum yang lain, yakni keadilan dan kemanfaatan. Dengan adanya penindakan terhadap bakal pasangan calon  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  aturan  pilkada  maka  tindakan  tersebut  akan memberikan dampak harmonis dan kedamaian ditengah suasana kontestasi yang ketat. Sehingga penindakan tersebut tidak sekedar memberi kepastian hukum, namun juga terwujud kemanfaatan hukum berupa lahirnya nuansa harmoni dan ketertiban dalam pilkada.
Selain  nilai  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum,  penegakan  hukum,terhadap  bakal  calon pasangan  yang  melakukan  dugaan  pelanggaran  juga  bertujuan  untuk  mencapai  keadilan  hukum pilkada  ( electoral justice ). Terwujudnya keadilan dalam sebuah pemilihan adalah bagian dari hak asasi  manusia  dalam  pelaksanaan  pilkada  atau  pemilu.  Hak-hak  politik  yang  berkatan  dengan pemilu, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, mencakup enam hak: (1) hak pilih, (2) hak untuk  ikut  berkompetisi  melalui  pemilu  untuk  jabatan  publik,  (3)  hak  politik  untuk  ikut berpartisipasi  dalam  proses  pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang menyangkut  isu  publik baik  secara  langsung  maupun  melalui  wakil  yang  di  pilih  melalui  pemilu,  (4)  hak  untuk mendapatkan  kebebasan  menyatakan  pendapat,  kebebasan  berserikat,  mengajukan  petisi,  dan mendapat informasi yang berkaitan dengan pemilu, (5) hak untuk ikut bergabung ke dalam partai politik  untuk  ikut  pemilu,  dan  (6)  untuk  mendapatkan  akses  akan  proses  penyelesaian  sengketa pemilu yang adil. 12
Pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pilkada dan tertutupnuya akses bagi masyarakat kepada penyelenggaran terhadap penyelesaian dugaan pelangaran adalah bagian tidak terpenuhinyan  hak-hak  politik  dalam  pelaksanaan  pilkada.  oleh  karena  itu  penyelenggara  tidak perlu ragu untuk  melakukan Penegakan hukum  berupa penindakan dan sanksi administrasi  bagi bakal  pasangan  calon  yang  melakukan  pelanggaran  administrasi.  Penyelesaian  perkara  berupa penerapan  sanksi  yang  tugas  adalah  bagian  pemenuhan  hak-hak  politik  masyarakat  dalam memperoleh keadilan hukum pemilihan kepala daerah.
Sanksi Administrasi
11 Irvan mawardi & Muhamamd Jufri, op.cit . Hlm. 39-40
12 Jesus Orozco-Henriquez, dkk., Electoral Justice: The International IDEA Handbook, Stockholm, Swedia: The International IDEA, 2010. Hlm. 14
Jurnal de Facto 8 ( 1 ) : 51-65
Karakter  khas  yang  melekat  dalam  penegakan  hukum  termasuk  dalam  hal  penegakan hukum administrasi adalah adanya sanksi hukum akibat dilanggarnya atau adanya penyimpangan norma hukum. Pokok atau materi dalam penegakan hukum administrasi, menurut P. Nicola dan kawan-kawan adalah: De Bestuursrechtelijke handhavings middelen omvatten (1)het toezich dat besttuursorganen  kunnen  uitoefenen  op  de  naleving  vande  biji  of  krachtens  de  wen  gestelde voorschriften en van de bij besluit individueel opgeledge verplichtingen, en (2) de tepassing van bestuursrechtelijk sanctie bevoegdheden.
Terjemahanya:  (saran penegakan hukum administrasi Negara berisi; (1) pengawasan bahwa organ  pemerintahan  dapat  melaksanakan  ketaatan  pada  atau  berdasarkan  undang  undang  yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. 13 Dalam konteks penegakan hukum administrasi  maka  pengawasan  merupakan  langkah  preventif  untuk  memaksakan  kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. 14 Dalam konteks pelaksanaan Penegakan Hukum bagi bakal pasangan calon yang melakukan pelanggaran.  Kemudian  dalam  hal  penerapan  sanksi  sebelum  penetapan    pasangan  calon  resmi, maka pesan dan semangat dari sanksi administrasi adalah untuk melahirkan calon pasangan yang berkualitas.  Penerapan  sanksi  bagi  bakal  pasangan  calon  adalah  bagian  dari  proses  mendorong akuntabilitas  dan  transparasi    proses  pendaftaran  dan  verifikasi  bakal  calon.  Verifikasi  pada tahapan ini tidak hanya dimaknai sebagai verifikasi data dan dokumen, namun lebih jauh adalah adanya tracking  dan pengawasan terhadap prilaku bakal  pasangan  calon  ketika melewati proses pendaftaran calon. Sehinga bakal calon pasangan yang melakukan pelanggaran administrasi secara serius  dan  dilakukan  secara  berulang  maka  dapat  didiskualifikasi  dari  pencalonan.  Salah  satu komponen pengawasan beserta sanksi tersebut  adalah dalam hal  bakal  pasangan calon  berusaha memperoleh dukungan dengan cara-cara melawan hukum, misalnya politik uang, intimidasi, teror, fitnah dan lain sebagainya.
Selain  itu,  untuk  mengantisipasi  terjadinya  politik  uang,  Undang-Undang  Nomor    10 Tahun    2016    tentang  pilkada  telah  melakukan  terobosan  dengan  menerapkan  ancaman diskualifikasi terhadap pasangan calon yang di laporkan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau  materi  lainnya  untuk  mempengaruhi  peyelenggara  pemilihan  dan/atau  pemilih.  Pasal    73 mengatur  bahwa  (1)  calon  dan/atau  tim  kampanye  dilarang  menjanjikan  dan/atau    memberikan uang  atau  materi  lainya  untuk  mempengaruhi  penyelenggara  pemilihan  dan/atau  pemilih.    (2) Calon  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berdasarkan putusan Bawaslu provinsi dapat  dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 15
Analisa tentang penegakan hukum administrasi di pilkada tidak dapat dilepaskan dari teori tentang hukum administrasi negara mengingat persoalan hukum ini adalah sengketa administrasi dalam  ranah  penyelenggaraan  pilkada.  Kaitannya  dengan  Hukum  Administrasi  Negara  (HAN)
13 Irvan Mawardi. Op. Cit . Hlm. 135
14 Philipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, tulisan dalam, Butir- butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang layak, B. Arief Sidarta, dkk. Bandung, Citra Aditya Bakti. 1996. Hlm. 337
15 Lihat Pasal  73 Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2016  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati & Walikota
Jurnal de Facto 8 ( 1 ) : 51-65
yang  fokus  di  lapangan  pemerintahan  (bestuur)  N.E.  Algra  et  al.mengemukakan  pengertian “pemerintahan” dalam “arti sempit” yaitu “ bestuur ” yang meliputi bagian tugas pemerintah yang tidak  termasuk  tugas  pembuatan  undang-undang  ( legislatif )  atau  tugas  peradilan  ( yudikatif ). 16 Dalam  pengertian  ini  pemerintahan  merupakan  bagian  dari  badan  perlengkapan  dan  fungsi pemerintahan, yang bukan merupakan badan perlengkapan atau fungsi pembuat undang-undang dan badan perlengkapan atau fungsi peradilan. 17
Dari aspek ruang lingkup kekuasaan dalam hal arti “pemerintahan” dalam “arti luas” yaitu meliputi keempat kekuasaan dalam ajaran “ catur praja ” yaitu (i) membuat peraturan ( regel geven ), (ii)  pemerintah/pelaksana  ( bestuur/executive ),  (iii)  peradilan  ( rechtspraak ),  dan  (iv)  polisi ( politie ). 18 Kemudian  pengertian  hukum  administrasi  dapat  dipandang  sebagai  aparatur ( mechinary )  pemerintah,  dan  sebagai  salah  satu  fungsi  dan  proses  penyelenggaraan  tugas pemerintahan. 19 Sementara  dikaitkan  dengan  istilah  Ilmu  Administrasi  Negara  dengan  Hukum Administrasi Negara ialah istilah administrasi negara dalam Ilmu Administrasi Negara 20 meliputi seluruh kegiatan negara ( legislatif, eksekutif dan yudisial ); sedangkan administrasi dalam hukum Administrasi Negara meliputi lapangan bestuur (lapangan kegiatan negara di luar wetgeving dan rechtspraak ) sehingga cakupan ilmu administrasi negara lebih luas daripada Hukum Administrasi Negara.  Terkait  dengan  perdebatan  kata  “administrasi”,  dalam  hal  ini  dapat  diartikan  bahwa Hukum  Administrasi  sudah  mencakup  dan  memiliki  makna  pemerintahan  yang  di  dalamnya merupakan bagian dari negara, sehingga tidak diperlukan lagi kata “negara” dalam nomenklatur Hukum Administrasi Negara, cukup dengan hukum administrasi saja.

## Penegakan Hukum Diskualifikasi Bakal Pasangan Calon
Berdasarkan rumusan Pasal  73  Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah  yang  mengatur  bahwa  (1)  calon  dan/atau  tim  kampanye  dilarang  menjanjikan  dan/atau memberikan  uang  atau  materi  lainya  untuk  bmempengaruhi  penyelenggara  pemilihan  dan/atau pemilih.  (2)  Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan  putusan  Bawaslu  provinsi  dapat    dikenai  sanksi  administrasi  pembatalan  sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebenarnya terdapat semangat baru dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Bakal  Pasangan  Calon,  secara  normatif  bunyi  pasal  diatas tersebut ditujukan bagi Calon Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah  akan  tetapi  penyelenggara  pemilu  berdasarkan  spirit  menjaga  sistem  pemilihan  kepala daerah yang secara jujur dan adil dapat membuat suatu norma hukum baru yang dapat dituangkan dalam peraturan teknis dalam hal produk hukum Perarturan PKPU dan Peraturan Bawaslu karena bagian  dari  kewenangannya  yang  diberikan  berdasarkan  Undang-Undang  Pemilihan  Kepala Daerah.
16 Algra, N.E., et al., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae , Belanda-Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1983. Hlm. 50
17 Belinfante, A.D., Kort begrip van het administratief recht , Terjemahan Boerhanoeddin Soetan Batoeah, Pokok- pokok Hukum Tata Usaha Negara , Binacipta, Jakarta. 1983. Hlm. 1
18 Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi , Alumni, Bandung. 1985. Hlm. 40
19 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia, 1981. Hlm. 11
20 Philipus M. Hadjon, et al., Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia , Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999. Hlm. 4

## III. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Penegakan  hukum  bagi  bakal  calon  kepala  daerah  yang  melanggar  larangan  dalam berkampanye  masih  belum  ada  ketidakpastian  dalam  hal  penegakannya  dikarenakan  yang diatur dalam Pasal  73  Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur pada ayat  (1)  calon  dan/atau tim  kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.  Kemudian  dalam  ayat      (2)      Calon  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu provinsi dapat  dikenai sanksi  administrasi  pembatalan  sebagai  pasangan  calon  oleh  KPU  Provinsi  atau  KPU Kabupaten/Kota. Oleh karena itu definisi yang tertuang dalam Pasal diatas hanya ditujukan bagi  pasangan  calon  kepala  daerah  yang  telah  ditetapkan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum Daerah,  Penyelenggara  Pemilu  dalam  hal  ini  Bawaslu  Kabupaten/Kota  tidak  mampu melakukan Penegakan hukum dikarenakan tidak ada pedoman teknis dalam hal kekosongan hukum  yang  terjadi  dalam  Undang-Undang  Pemilihan  Kepala  daerah.  Terkait  dalam  hal menjaga Pemilihan umum secara " Jurdil " yang merupakan singkatan dari "Ju jur dan A dil ". Asas  "jujur"  mengandung  arti  bahwa  pemilihan  umum  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan aturan  untuk  memastikan  bahwa  setiap  warga  negara  yang  memiliki  hak  dapat  memilih sesuai dengan kehendaknya tanpa adanya ajakan memilih pasangan kepala daerah melalui kegiatan yang bernuansa menjanjikan dan/atau  memberikan uang atau materi lainya untuk mempengaruhi para pemilih yang dalam hal ini dapat merusak sistem demokrasi kemudian "adil"  adalah  perlakuan  yang  sama  terhadap  peserta  pemilu  dan  pemilih,  tanpa  ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.
2. Tanggung jawab Penyelenggara Pemilu Bawaslu dan KPU dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala  Daerah  adalah  untuk  mengawalnya  tonggak  demokrasi  bangsa  bersama  untuk menegakan  keadilan  Pemilu,  menjaga  bahwa  setiap  tahapan,  prosedur  dalam  setiap Pemilihan  Kepala  Daerah  berjalan  secara  berintegritas  agar  ketika  pasangan  calon  yang berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah dapat merepresentasikan buah dari keinginan para  pemilihnya  tanpa  mengedepankan  kepentingan  politik  yang  mengarah  pada  kolusi korupsi  nepotisme  sehingga  dapat  merugikan  atau  merusak  tatanan  demokrasi  ditingkat pemilihan pemimpin lokal.
Dalam  hal  ini  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  maupun  Peraturan  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  sudah  seharusnya  dibentuk  oleh  Penyelenggara  Pemilu  pada  tingkat nasional berdasarkan kewenangan kedua lembaga tersebut dengan merujuk pada ketentuan di  Undang-Undang  Pemilihan  Kepala  Daerah,  agar  setiap  penyelenggaraan  pemilihan kepala  daerah  setiap  lima  tahun  sekali  dapat  diantispasi  terhadap  dugaan  percobaan pelanggaran dalam larangan berkampanye yang akan dilakukan oleh bakal pasangan calon
Jurnal de Facto 8 ( 1 ) : 51-65
kepala daerah yang telah mendaftarakan diri di komisi pemilihan umum daerah kabupaten atau kota.

## B. Saran
1. Perlunya  adanya  Pedoman  Teknis  dibentuk  oleh  Penyelenggara  tingkat  nasional  untuk mengisi kekosongan hukum terkait Penegakan Hukun terhadap bakal pasangan calon yang diduga  melanggar  larangan  berkampanye  dengan  merujuk  pada  ketentuan  yang  tertuang dalam Pasal larangan berkampanye.
2. Penyelenggara  Pemilu  sebagai  penjaga  pintu  demokrasi  harus  lebih  progresif  dalam  hal melakukan terobosan hukum ketika melakukan pengawasan atau penegakan hukum dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah apalagi jika memang mereka memilki kewenangan dalam hal menerapkan atau meciptakan hukum baru.
3. Disarankan  agar  Penyelenggara  Pemilu  tingkat  Nasional  menginventarisir  penyelenggara ditingkat  daerah  agar  meninventarisasi  kelemahan  dalam  penegakan  hukum  yang  lahir berdasarkan  Undang-Undang  Pemilihan  Kepala  Daerah  agar  kelemahan  dalam  penegakan hukum yang dirasakan ditingkat lokal dapat segera diantispasi dan memiliki legal standing yang kuat ketika mau melakukan penindakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Rvan Mawardi, 2014, Dinamika Sengketa Hukum Adiminstrasi Di Pemilukada, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm. 1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 50. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2004, Hlm 5
Yudhi Setiawan, Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertahanan),Rajawali Pers, Depok, 2017, Hlm 292
Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 217 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta. 2002. Hlm. 145 Jesus Orozco-Henriquez, dkk., Electoral Justice: The International IDEA Handbook, Stockholm, Swedia:
The International IDEA, 2010. Hlm. 14
Philipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, tulisan dalam, Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang layak, B. Arief Sidarta, dkk. Bandung, Citra Aditya Bakti. 1996. Hlm. 337
Algra, N.E., et al., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae , Belanda-Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1983. Hlm. 50
Belinfante, A.D., Kort begrip van het administratief recht , Terjemahan Boerhanoeddin Soetan Batoeah,
Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara , Binacipta, Jakarta. 1983. Hlm. 1
Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi , Alumni, Bandung. 1985. Hlm. 40 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia, 1981. Hlm. 11
Philipus M. Hadjon, et al., Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia , Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999. Hlm. 4

## Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
Jurnal de Facto 8 ( 1 ) : 51-65
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang  Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Perubahan  atas  UU  No  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Kompilasi Peraturan Bawaslu Badan Pengawas Pemilu No 10 Tahun 2017 Dan Peraturan Badan Pengawas  Pemilu  No  14  Tahun  2019  Tentang  Pengawasan  Tahapan  Pencalonan  Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

## Sumber lain
Nurul Hakim, “Efeketivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan”, www.badilag.net
https://gudangilmuh.blogspot.com/2014/11/kekosongan-hukum-solusidan-akibat-yang.html , diakses 8 januari 2022, pukul 15.52