## REPOSISI KEWENANGAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang
Pengajar di Fisip Universitas Singaperbangsa Karawang Program Studi Ilmu Pemerintahan
Hj. Yeyet Solihat, S.H., M.Kn. dan Drs. Nanang Nugraha, SH.,MH., M.Si.

## ABSTRAK
Secara  yuridis  formal  ketentuan  mengenai  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah diatur dalam konstutusi kita yaitu dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah  provinsi,  kabupaten  dan  kota  dipilih  secara  demokratis,  maknanya  dipilih  secara demokratis  dapat  dipilih  langsung  oleh  rakyat  melalui  pemilu  kepala  daerah  atau  dipilih  oleh anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  yang  pengisian  keanggotaannya  melalui pemilihan  umum  legislatif,  sedangkan  jabatan  Wakil  Gubernur,  Wakil  Bupati  dan  Wakil  Wali Kota  sebagai  Wakil  Kepala  Daearah  dalam  Undang  Undang  Dasar  1945  tidak  diatur,  oleh karena itu pengaturan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta pengisian dan pemberhentian jabatan wakil kepala daerah diserahkan kepada undang undang.
Menindaklanjuti  pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  diatur  bahwa  jabatan  wakil  kepala  daerah  adalah  jabatan  politis  dan pengisisan  jabatannya  dipilih  langsung  satu  paket  dengan  kepala  daerah  yang  jumlah  wakil kepala  daerah  adalah  satu  orang,  baik  dari  kader  partai  politik  maupun  non  partai  politik (perseorangan),  sedangkan  pengaturan  tentang  pembagian  tugas  dan  wewenang  kepala  daerah dan  wakil  kepala  daerah  ditetapkan  dalam  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  sebagian  lagi  diserahkan  pengaturannya  kepada  kepala  daerah dengan persetujuan wakil kepala daerah.

## PENDAHULUAN
Pecah kongsi pasangan kepala daerah telah menjadi fenomena saat ini.Tidak salah,  bila  ada  yang  menilai  hal  ini  dampak  dari  sistem  politik  Indonesia  yang memiliki  kecenderungan  memposisikan  partai  politik  (parpol)  sebagai  faktor utama  demokrasi.Kenyataan  adanya  perselisihan  kewenangan  antara  kepala daerah  dan  wakilnya  di  setengah  perjalanan  kepemimpinan  mereka,  sungguh sangat kontradiktif dibandingkan dengan kondisi harmonis di awal pencalonan.Tatkala  terjadi  persoalan  dan  muncul  benih-benih  ingin  kembali
berkuasa  pada  periode  berikutnya,  seringkali  konflik  meruncing  hingga  terjadi perpecahan,  dalam  konteks  ini  wakil  kepala  daerah  kerap  menjadi  batu  loncatan untuk menjadi kepala daerah.
Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  mencatat  dari  244  pemilukada pada  2012  dan  67  pemilukada  pada  2013,  duet  pimpinan  daerah  yang  berlanjut dan  periode  sebelumnya  hanya  6,15  persen.  Artinya,  94  persen  pimpinan  daerah berganti  pasangan  pada  pemilukada  berikutnya.Tingginya  perpecahan  tersebut tidak  terlepas  dari  konflik  kepentingan  penguasa  daerah  yang  masing-masing berambisi menjadi penguasa periode berikutnya.
Kenyataan  yang  paling  disayangkan,  ketika  mencuat  konflik  politik kepemimpinan  tersebut,  hal  itu  menyentuh  ranah  publik  dan  meluas  kepada perpecahan  dalam  tubuh  pemerintah  daerah.Masing-masing  kubu  berupaya memberikan  "pengaruhnya".Urusan  pembangunan  dan  pelayanan  kepada masyarakat menjadi terabaikan akibat penyekatan dan pengaruh kepala daerah dan wakilnya.Mereka  saling  berhadapan  dan  membangun  rivalitas  dengan  bumbu demokrasi.Keduanya sama-sama memperoleh dukungan langsung dari masyarakat.Munculnya  kompetisi  politik  di  tengah  jalan  ini,  juga  diperparah dengan  ketidakjelasan  fungsi,  peran,  dan  wewenang  antara  kepala  daerah danwakilnya.Hal  ini  memunculkan  konflik  baru  dalam  pembagian  peran  dan tanggung  jawab,  meski  pembagian  peran  tersebut  sebenarnya  bergantung  pada kesepakatan keduanya.Seiring dinamika politik di daerah, tak jarang kesepakatan itu  sirna.Selain  itu,  ketidaksejalanan  pasangan  kepala  daerah  ini  terlihat  dari berbagai  kebijakan  yang  dibuat  daerah  bersangkutan.Inilah  bibit  dari  disharmoni kepala daeral dengan wakilnya.
Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintahan daerah provinsi,  kabupaten dan kota dipilih secara demokratis, maknanya dipilih secara  demokratis  dapat  dipilih  langsung  oleh  rakyat  melalui  pemilu  kepala daerah atau dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang pengisian keanggotaannya melalui pemilihan umum legislatif, sedangkan jabatan Wakil  Gubernur,  Wakil  Bupati  dan  Wakil  Wali  Kota  sebagai  Wakil  Kepala Daearah  dalam  Undang  Undang  Dasar  1945  tidak  diatur,  oleh  karena  itu
pengaturan  mengenai  kedudukan,  tugas  dan  fungsi  serta  pengisian  dan pemberhentian jabatan wakil kepala daerah diserahkan kepada undang-undang.
Hal  tersebut  didukung  dengan  ditetapkannya  suatu  desain  desentralisasi melalui  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah yang  kemudian  diganti  dan  disempurnakan  melalui  Undang-Undang  Nomor  32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga praktis semenjak tahun 2004 setiap  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah,  baik  provinsi  maupun kabupaten/kota  dipilih  langsung  oleh  rakyat.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  melalui  proses  tersebut  asumsi  demokrasi  sebagai  "pemerintahan  rakyat" (demos  crateiri)  yang  diwujudkan  dengan  semakin  mendekatkan  kekuasaan kepada rakyat dan berasal dari kehendak dan pilihan rakyat dapat direalisasikan.
Implementasi  demokrasi  ke  dalam  format  pemillihan,  baik  bersifat  distrik maupun proporsional secara komparatif diakui menyajikan fakta untuk melibatkan yang  lebih  terhadap  setiap  instrumen  warga  dalam  negara  dan  pemerintahan ketimbang  sistem  monarki  maupun  teokrasi  yang  menempatkan  regenerasi kekuasaan.  Kebebasan  untuk  menyatakan  pendapat,  berserikat  dan  berkumpul, memilih  dan  dipilih  yang  kesemuanya  diartikan  ke  dalam  terminologi kebijakanpublik  berupa  perlindungan  atas  hak  dan  kewajiban  yang  di  negara Indonesia dimuat dalam sila kelima Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum  Negara  dalam  bentuk  "Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia"; memiliki  kemampuan  untuk  pencapaian  yang  tinggi  dengan  pemahaman  konsep demokrasi untuk menjadi aplikatif dalam sistem politik, sistem kekuasaan negara dan sistem pemerintahan di dalamnya.
Menindaklanjuti  pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  diatur  bahwa  jabatan  wakil  kepala  daerah  adalah jabatan  politis  dan  pengisisan  jabatannya  dipilih  langsung  satu  paket  dengan kepala daerah yang jumlah wakil kepala daerah adalah satu orang, baik dari kader partai  politik  maupun  non  partai  politik  (perseorangan),  sedangkan  pengaturan tentang  pembagian  tugas  dan  wewenang  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah ditetapkan  dalam  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah dan sebagian lagi diserahkan pengaturannya kepada kepala daerah dengan persetujuan wakil kepala daerah.
Maka  sejak  pertama  kali  dilaksanakan  Juni  2005  dapat  dikatakan  bangsa Indonesia memasuki babak baru berkaitan dengan proses pemilihan umum kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah  secara  langsung  untuk  mengganti  proses sebelumnya  dimana  Kepala  Daerah  Wakil  Kepala  Daerah,  baik  Gubernur/Wakil Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati,  Walikota/Wakil  Walikota,  dipilih  oleh  DPRD. Dalam  praktik  pelaksanaannya  pengaturan  jabatan  wakil  kepala  daerah menimbulkan  berbagai  permasalahan  antara  lain  pertama,  terjadi  perselisihan pembagian  tugas  dan  wewenang  antara  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah, hal  ini  terlihat  dari  berbagai  kebijakan  yang  dibuat  walaupun  sebelumnya  sudah ada kesepakatan pada saat mereka dipasangkan sebagai bakal calon kepala daerah dan  wakil  kepala  daerah  melalui  koalisi  partai  politik  pengusung  maupun  jalur perseorangan/independen,  seiring  dinamika  politik  di  daerah  tidak  jarang kesepakatan itu sirna.
Kedua,  masing-masing  berupaya  memberikan  dan  berebut  pengaruh  di birokrasi  sehingga  yang  sangat  disayangkan  ketika  muncul  dualisme  kebijakan menyentuh ranah publik dan meluas kepada perpecahan dalam organisasiperangkat  daerah,  urusan  pembangunan  dan  pelayanan  ke  masyarakat menjadi  terabaikan  akibat  penyekatan  dari  pengaruh  kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah, mereka saling berhadapan dan membangun rivalitas dengan bumbu demokrasi,  karena  keduanya  merasa  memperoleh  dukungan  langsung  dari masyarakat.  Ketiga,  adanya  jargon  dalam  dunia  politik  bahwa  tidak  ada  kawan dan  lawan  yang  abadi,  yang  ada  adalah  kepentingan  abadi,  siapapun  dia  akan menjadi lawan ketika berada dalam asas kepentingan kekuasaan dan pragmatisme telah  mengalahkan  ideologi,  karena  parameter  yang  dikembangkan  adalah  asas manfaat,  tidak  sulit  untuk  dibaca  faktornya  disatu  sisi  orang  nomor  satu  /kepala daerah terutama yang baru berkuasa satu periode akan berusaha mempertahankan kekuasaan, sementara wakil kepala daerah berambisi untuk menjadi kepala daerah pada  pemilihan  kepala  daerah  yang  akan  datang,  bahkan  tidak  jarang  mereka berusaha saling menjatuhkan apabila terindikasi persoalan hukum.
Untuk itu perlunya reposisi yang jelas wewenang wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  sehingga  penempatan  kembali  ke  posisi semula, penataan kembali posisi yg ada, penempatan ke posisi yang berbeda atau
baru  dari  wakil  kepala  daerah.Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  mengenai tinjauan  ulang  secara  yuridis  normatif  atas  reposisi  kewenangan  wakil  kepala daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dengan  locus  studi  pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.

## PENGATURAN KEWENANGAN WAKIL KEPALA DAERAH
Pada masa orde baru jabatan wakil kepala daerah merupakan jabatan karier, hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah Pasal 24 ayat (1) menegaskan:
"Wakil  Kepala  Daerah  Tingkat  I  diangkat  oleh  Presiden  dari  Pegawai Negeri  yang  memenuhi  persyaratan,  ayat  (2)  Dengan  memperoleh persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  tanpa  melalui  pemilihan, Gubernur Kepala Daerah mengajukan colon Wakil Kepala Daerah Tingkat I kepada  Presiden  melalui  Menteri  Dalam  Negeri,  ayat  (3)  Wakil  Kepala Daerah Tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dari  Pegawai  Negeri  yang  memenuhi  persyaratan,  ayat  (4)  Dengan memperoleh  persetujuanDewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  tanpa  melalui pemilihan, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah mengajukan calon Wakil Kepala Daerah Tingkat  II kepada Menteri  Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala  Daerah  dan  ayat  (5)  Pengisian  jabatan  Wakil  Kepala  Daerah dilakukan menurut kebutuhan."
Jabatan wakil kepala daerah harus benar-benar diisi oleh orang-orang  yang punya pengetahuan soal pemerintahan, hukum dan pengaruh ke dalam organisasi birokrasi, karena wakil kepala daerah diberikan tugas dan wewenang untuk urusan yang  berkaitan  langsung  dengan  fungsi-fungsi  pemerintahan,  garis  yang menghubungkan  antara  birokrasi  yang  netral  dan  professional  dengan  jabatan politis  yang  melekat  pada  kepala  daerah  dan  DPRD,  wakil  kepala  daerah  dapat menggantikan  kepala  daerah  apabila  berhalangan  tetap,  mengundurkan  diri  serta sangat  dimungkinkan  dan  diharapkan  turut  menjadi  persona  yang  mampu menampung  dan  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  terdapat  dalam implementasi  pemerintahan,  sehingga  jabatan  wakil  kepala  daerah  harus  ada (Revrisond Bazwir, 1999:27).
Perselisihan  kewenangan  antara  kepala  daerah  dengan  wakilnya  telah menjadi  persoalan  yang  menghambat  kineija  pelaksanaan  otonomi,  sampai  pada masalah  bahwa  Wakil  Kepala  Daerah  pada  faktanya  merupakan  wakil  dan konstituen  yang  terus  menerus  menyampaikan  dan  mempertanyakan  aspirasinya, kesemuanya merupakan contoh-contoh kasus yang bukan saja hanya dapat dilihat pada  sisi  dampak  yang  dalam  prakteknya  mempengaruhi  kineija  birokrasi,  tetapi lebih  dan  itu  perlu  dimengerti  merupakan  sebuah  persoalan  dan  akibat  tidak jelasnya  manajemen  pemerintahan  dan  hukum  atas  kewenangan,  kedudukan, tugas dan fungsi Wakil Kepala Daerah.
Bagaimana  dan  sampai  batas  mana  persoalan  ketidakjelasan  kewenangan, kedudukan,  tugas  dan  fungsi  Wakil  Kepala  Daerah  menjadi  sebuah  persoalan manajemen  pemerintahan  dan  hukum,  tentu  saja  perlu  memperoleh  pengkajian lebih  lanjut,  dengan  mengesampingkan  dugaan  politik  di  belakang  kasus-kasus terjadi, disharmonisasi dan banyak pasangan terpilih dalam pelaksanaan tugasnya pasca  pemilihan  umum  kepala  daerah  perlu  dikembalikan  perkaitannya denganmenunjuk  pada  isi  materi  atau  materi  muatan  dalam  ketentuan  peraturan perundangan.  Bahwa  perselisihan  kewenangan  merupakan  peristiwa  manajemen pemerintahan  dan  hukum  yang  dipandang  tidak  akan  terjadi  apabila  Bupati  dan Wakil  Bupati  memahami  betul  manajemen  pemerintahan  serta  teks-teks  yuridis yang tersedia dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan batasan  yang tegas dalam wewenang, kedudukan, tugas dan fungsi  antara Bupati dan Wakil Bupati.
Adanya  anggapan  bahwa  jabatan  wakil  kepala  daerah  hanya  merupakan "simbol",  itu  merupakan  pendapat  yang  keliru.Walaupun  dalam  prakteknya memang kebanyakan sering terjadi seperti itu.Ketidak harmonisan Kepala Daerah dengan  wakilnya,  itu  sering  terjadi  konflik  dari  awal  menjabat.Ungkapan  wakil kepala daerah hanya menjadi "simbol" dinilai beberapa pengamat, sebagai bentuk arogansi  dan  kepicikan  serta  pelecehan  terhadap  jabatan  wakil  kepala  daerah  itu sendiri.Pemahaman  yang  demikian  wakil  kepala  daerah  hanya  sebagai  "simbol" hanya  pemikiran  picik  dan  sudah  merendahkan  terhadap  jabatan  wakil  kepala daerah, itu sudah merendahkan jabatan wakil kepala daerah.
Persoalannya terletak pada pemahaman pada manajemen pemerintahan serta ketidakjelasan tugas dan wewenang wakil kepala daerah.Ketentuan pasal  26 ayat (1)  huruf  f  UU  32/2004  menjadi  kunci  mengingat  tugas-tugas  di  huruf  lainnya yang  cenderung  formalis,  normatif  dan  sulit  ditentukan  batasannya.Sementara, ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  wakil  kepala  daerah  memiliki  tugas  dan wewenang  untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  pemerintahan  lainnya  yang diberikan  oleh  kepala  daerah  ini,  sebetulnya  cenderung  implementatif.  Tinggal kemudian bagaimana merumuskan pemberian tugas oleh kepala daerah dimaksud ke dalam sebuah fakta yang dapat menjadi perikatan dan landasan proses.
Sebuah kontrak politik publik dan pubilcated, yakni peijanjian dan perikatan awal antara bakal calon perihal pembagian tugas yang disepakati yang dituangkan secara  tertulis  dan  dipublikasikan.  Pakta  tertulis  ini  kemudian  menjadi  sebentuk dokumen  yang  ada  di  tangan  publik  dan  pers.  Lebih  lanjut,  seiring  kewajiban setiap calon untuk menyampaikan visi dan misi, substansi dokumen tersebut juga dituangkan  pada  bagian  misi  dan  program-program  yang  direncanakan, sehinggadapat  dikatakan  manakala  pasangan  tersebut  memenangkan  pemilihan pembagian  tugas  akan  tertuang  dalam  RPJMD,  baik  berupa  Perda  maupun Perbup.
Tanpa  penempuhan  demikian,  maka  pecah  kongsi  secara  politis  akan  terus dimungkinkan  mengingat  tak  ada  ikatan  hukum  antar  kepala  daerah  dengan wakilnya, lebih-lebih jika wakil kepala daerah itu tak punya kreatifitas, bagaimana memuatkan  pembagian  tugas  tersebut  pada  bagian  misi  dan  program  di  dalam RPJMD.  Asumsinya  bahkan  boleh  dibilang  wajib  dalam  rangka  memenuhi amanat  konstituen  yang  pada  prinsipnya  memilih  pasangan,  bukan  perseo- rangan.Masing-masing mewakili massanya dan kepercayaan mereka terhadapnya.Suara pasangan adalah suara saling subsidi, boleh jadi Kepala Daerah menang  karena  subsidi  suara  dan  wakilnya  dan  boleh  jadi  juga  seseorang  dapat menjadi  wakil  bupati  karena  terangkat  oleh  suara  dan  pasangan  bupatinya.Oleh karena  itu  rumusan  pembagian  tugas  dalam  RPJMD  seakan  merupakan  amanat konstituen dalam mempercayai pasangan.
Maka  pecah  kongsi,  pecah  peran  merupakan  tanda  dan  telah  diabaikannya amanat  tanda  pula  bahwa  bangunan  perikatan  yang  ada  sekadar  pada  awalnya
dilatarbelakangi  kepentingan  dan  hitungan  politis  belaka.Bukan  perikatan  peran serta, itikad dan kesetiaan untuk mempeij uangkan masyarakat dan daerahnya.
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  Wakil  kepala  daerah mempunyai tugas:
1.  Membantu  kepala  daerah  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan daerah;
2.  Membantu  kepala  daerah  dalam  mengkoordinasikan  kegiatan  instansi vertikal di daerah;
3.  Menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatpengawasan,  melaksanakan  pemberdayaan  perempuan  dan pemuda,  serta  mengupayakan  pengembangan  dan  pelestarian  sosial budaya dan lingkungan hidup;
4.  Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
5.  Memantau  dan  mengevaluasi  penyelenggaraan  pemerintahan  di wilayahkecamatan,  kelurahan  dan/atau  desa  bagi  wakil  kepala  daerah kabupaten/kota;
6.  Memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  kepala  daerah dalampenyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
7.  Melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  pemerintahan  lainnya  yang diberikan oleh kepala daerah; dan
8.  Melaksanakan  tugas  dan  wewenang  kepala  daerah  apabila  kepala daerah berhalangan.
Dari tugas wakil kepala daerah tersebut, jelas bahwa selama ini kewenangan wakil kepala daerah dalam undang-undang tidak diatur dengan jelas. Kewenangan membuat  keputusan  hanya  dapat  diperoleh  dengan  2  cara,  yaitu  dengan  atribusi atau  delegasi.  Atribusi  adalah  wewenang  yang  melekat  pada  suatu  jabatan  yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan.Dalam membicarakan delegasi dalam hal ada pemindahan atau pengalihan  suatu  kewenangan  yang  ada  bila  kewenangan  itu  kurang  sempurna, maka keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum.Bila penguasa  ingin  meletakkan  kewajiban-kewajiban  dia  atas  warga  masyarakat,
maka kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu undang- undang.Atribusi dan delegasi  kewenangan  membuat  keputusan  harus  didasarkan  pada  suatu  undang- undang formal.
Mandat  adalah  kekuasaan  untuk  melakukan  kewenangan  kekuasaan  dari suatu badan atau organ kekuasaan atas nama badan atau organ kekuasaan tersebut. Dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji keija intern antara kepala daerah dan wakil  kepala  daerah.  Dalam  hal-hal  tertentu  seorang  wakil  kepala  daerah memperoleh kewenangan untuk atas nama kepala daerah, misalnya seorang wakil bupati,  mengambil  keputusan-keputusan  tertentu  dan  atau  menandatangani keputusan-keputusan tertentu. Namun, menurut wakil bupati itu tetap merupakan badan yang berwenang.

## PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa dilepaskan dari pemahaman  pengertian  pemerintahan  itu  sendiri  dalam  artian  yang  lebih luas.(Bagir Manan, 2001 : 100-102) mengungkapkan pemerintahan pertama-tama diartikan  sebagai  keseluruhan  lingkungan  jabatan  dalam  suatu  organisasi  dalam organisasi  negara,  pemerintahan  sebagai  lingkungan  jabatan  adalah  alat-alat kelengkapan  negara  seperti  jabatan  eksekutif,  jabatan  legislatif,  jabatan  yudikatif dan  jabatan  supra  struktur  lainnya,  jabatan-jabatan  ini  menunjukkan  suatu lingkungan  keija  tetap  yang  berisi  wewenang  tertentu,  kumpulan  wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, karena itu jabatan  eksekutif,  jabatan  legislatif,  jabatan  yudikatif,  dan  lain-lain  sering  juga disebut  kekuasaan  eksekutif,  kekuasaan  legislatif,  kekuasaan  yudikatif  dan  lain- lain. Pemerintahan yang dikemukakan di atas dapat disebut sebagai pemerintahan dalam arti umum atau dalam arti luas (government in the broad sense).
Penggunaan  istilah  "penyelenggaraan  pemerintahan"  ini,  terdapat  pro  dan kontra  diantara  para  ahli  hukum,  di  satu  pihak  menurut  Laica  Marzuki  pengalih bahasaan  kata  "bestuur"  dengan  "penyelenggaraan  pemerintahan"  dipandang kurang  tepat,  sebab  hal  penyelenggaraan  Itu  bukanlah  "azas".  Penyelenggaraan adalah implementasi, yang diselenggarakan adalah azas, tetapi hal penyelenggaraan dimaksud bukanlah azas pada pihak lain Ateng Syafirudin justru
sependapat  dengan  kata  "penyelenggaraan  pemerintahan",  sebab  dalam  kata "bestuur" (bahasa  belanda)  atau "steering" (bahasa  latin)  arti  semulanya  adalah "mengemudikan",  jadi  penteijemahan  ke  dalam  istilah  "penyelenggaraan pemerintahan" disini, dimaksudkan pemerintah dalam penyelenggaraan fungsinya. (Jazim Hamidi 1999 :21)
Dengan  demikian  dapat  ditarik  satu  pemahaman  bahwa  yang  dimaksud dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dalam arti  luas  dalam  menjalankan  fungsinya  (Bagir  Manan,  2001:  59).  Dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi, tata cara penunjukan pejabat, penentuan kebijakan, pertanggungjawaban, pengawasan dan lain-lain.
Untuk  menjalankan  wewenang  atau  kekuasaan  yang  melekat  pada lingkungan-lingkungan  jabatan,  harus  ada  pemangku  jabatan  yaitu  pejabat (ambtsdrager) ,  pemangku  jabatan  menjalankan  pemerintahan  karena  itu  disebut pemerintah, berdasarkan aneka ragam lingkungan jabatan maka ada pemerintah di bidang legislatif, pemerintah di bidang yudikatif dan lain sebagainya, inilah yang diartikan pemerintah (bukan pemerintahan) dalam arti luas, pemerintah juga dapat diartikan  dalam  arti  sempit  yaitu  pemangku  jabatan  sebagi  pelaksana  kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.
Pemerintahan sebagai lingkungan jabatan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap,  dapat  juga  disebut  pemerintahan  dalam  arti  statis,  selain  itu  pemerintahan dapat juga diartikan secara dinamis, pemerintahan dalam arti dinamis berisi gerak atau  aktifitas  berupa  tindakan  atau  proses  menjalankan  kekuasaan  pemerintahan, pemerintahan  dinamis  di  bidang  eksekutif  antara  lain  melakukan  tindakan memelihara  ketertiban  keamanan,  menyelenggarakan  kesejahteraan  umum  dan lain-lain.  pemerintahan  dinamis  di  bidang  yudikatif  melakukan  kegiatan memeriksa,  memutus  perkara  dan  lain  sebagainya.  pemerintahan  dinamis  di bidang  legislatif  melakukan  kegiatan  membuat  undang-  undang,  menetapkan anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara,  melakukan  pengawasan,  turut  serta dalam mengisi jabatan tertentu dan lain-lain.

## DEFINISI DAN KONSEP KEWENANGAN
Dalam  literatur  ilmu  politik,  ilmu  pemerintahan,  dan  ilmu  hukum  sering ditemukan  istilah  kekuasaan,  kewenangan,  dan  wewenang.Kekuasaan  sering disamakan  begitu  saja  dengan  kewenangan,  dan  kekuasaan  sering  dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya.Bahkan kewenangan sering disamakan  juga  dengan  wewenang.  Kekuasaan  biasanya  berbentuk  hubungan dalam  arti  bahwa  "ada  satu  pihak  yang  memerintah  dan  pihak  lain  yang diperintah" (the rule and the ruled).
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat  terjadi kekuasaan  yang tidak berkaitan  dengan  hukum.  Kekuasaan  yang  tidak  berkaitan  dengan  hukum  oleh Henc  van  Maarseven disebut  sebagai "blote  match", sedangkan  kekuasaan yangberkaitan  dengan  hukum  oleh  Max  Weber  disebut  sebagai  wewenang rasional  atau  legal,  yakni  wewenang  yang  berdasarkan  suatu  sistem  hukum  ini dipahami  sebagai  suatu  kaidah-kaidah  yang  telah  diakui  serta  dipatuhi  oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.
Dalam  hukum  publik,  wewenang  berkaitan  dengan  kekuasaan.  Kekuasaan memiliki  makna  yang  sama  dengan  wewenang  karena  kekuasaan  yang  dimiliki oleh  Eksekutif,  Legislatif  dan  Yudikatif  adalah  kekuasaan  formal.  Kekuasaan merupakan  unsur  esensial  dari  suatu  Negara  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahan  di  samping  unsur-unsur  lainnya,  yaitu:  a)  hukum;  b)  kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan.
Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan  bergerak  (de  staat  in  beweging)  sehingga  Negara  itu  dapat  berkiprah, bekeija, berkapasitas, berprestasi, dan berkineija melayani warganya.Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan  seseorang  atau  sekelompok  orang  manusia  untuk  mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.
Agar  kekuasaan  dapat  dijalankan  maka  dibutuhkan  penguasa  atau  organ sehingga  Negara  itu  dikonsepkan  sebagai  himpunan  jabatan-jabatan (een  ambten complex) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak  dan  kewajiban  tertentu  berdasarkan  konstruksi  subyek-kewajiban.Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum,
sedangkan  kewenangan  hanya  beraspek  hukum  semata.Artinya,  kekuasaan  itu dapat  bersumber  dari  konstitusi,  juga  dapat  bersumber  dari  luar  konstitusi (inkonstitusional), misalnya  melalui  kudeta  atau  perang,  sedangkan  kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.
Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang.Istilah wewenang digunakan  dalam  bentuk  kata  benda  dan  sering  disejajarkan  dengan  istilah "bevoegheid" dalam  istilah  hukum  Belanda.  Menurut  Phillipus  M.  Hadjon,  jika dicennati  ada  sedikit  perbedaan  antara  istilah  kewenangan  dengan  istilah "bevoegheid" Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "bevoegheid" digunakan  dalam  konsep  hukum  publik  maupun  dalam hukum  privat.  Dalam  konsep  hukum  kita  istilah  kewenangan  atau  wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik
A teng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan  wewenang.Kita  harus  membedakan  antara  kewenangan (authority,  gezag) dengan  wewenang (competence,  bevoegheid). Kewenangan  adalah  apa  yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh  undang-undang,  sedangkan  wewenang  hanya  mengenai  suatu "onderdee” (bagian)  tertentu  saja  dari  kewenangan.  Di  dalam  kewenangan  terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe  voegdhedert). Wewenang  merupakan  lingkup tindakan  hukum  publik,  lingkup  wewenang  pemerintahan,  tidak  hanya  meliputi wewenang  membuat  keputusan  pemerintah  ( bestuur ),  tetapi  meliputi  wewenang dalam  rangka  pelaksanaan  tugas,  dan  memberikan  wewenang  serta  distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Secara  yuridis,  pengertian  wewenang  adalah  kemampuan  yang  diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.
Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah:
Bevoegheid wet kati worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssnbjecten in het bestuurechttelijke  rechtsverkeer .  (wewenang  dapat  dijelaskan  sebagai keseluruhan  aturan-aturan  yang  berkenaan  dengan  perolehan  dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).
Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan ( authority ) memiliki pengertian  yang berbeda dengan wewenang ( competence ). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal  dari  undang-undang,  sedangkan  wewenang  adalah  suatu  spesifikasi  dari kewenangan,  artinya  barang  siapa  (subyek  hukum)  yang  diberikan  kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu  yang tersebut dalam kewenangan itu.
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  organ  (institusi)  pemerintahan  dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputisan  selalu  dilandasi  oleh  kewenangan  yang  diperoleh  dari  konstitusi secara  atribusi,  delegasi,  maupun  mandat.  Suatu  atribusi  menunjuk  pada kewenangan  yang  asli  atas  dasar  konstitusi  (UUD).  Pada  kewenangan  delegasi, harus  ditegaskan  suatu  pelimpahan  wewenang  kepada  organ  pemerintahan  yang lain.  Pada  mandat  tidak  teijadi  pelimpahan  apapun  dalam  arti  pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam  pemberian  mandat,  pejabat  yang  diberi  mandat  menunjuk  pejabat  lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).
Dalam  kaitan  dengan  konsep  atribusi,  delegasi,  ataupun  mandat,  J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:
a.  with  atribution,  power  is  granted  to  an  administrative  authority  by  an independent  legislative  body.  The  power  is  initial  (originair),  which  is to  say  that  is  not  derived  from  a  previously  existing  power.  The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.
b.  Delegation  is  a  transfer  of  an  acquired  atribution  of  power  from  one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.
c.  With  mandate,  there  is  not  transfer,  but  the  mandate  giver  (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.
J.G.  Brouwer  berpendapat  bahwa  atribusi  merupakan  kewenangan  yang diberikan  kepada  suatu  organ  (institusi)  pemerintahan  atau  lembaga  Negara  oleh
suatu  badan  legislatif  yang  independen.Kewenangan  ini  adalah  asli,  yang  tidak diambil  dari  kewenangan  yang  ada  sebelumnya.Badan  legislatif  menciptakan kewenangan  mandiri  dan  bukan  perluasan  kewenangan  sebelumnya  dan memberikan kepada organ yang berkompeten.
Delegasi  adalah  kewenangan  yang  dialihkan  dari  kewenangan  atribusi  dari suatu  organ  (institusi)  pemerintalian  kepada  organ  lainnya  sehingga  delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya,  sedangkan  pada  Mandat,  tidak  terdapat  suatu  pemindahan kewenangantetapi  pemberi  mandat  (mandator)  memberikan  kewenangan  kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.
Ada  perbedaan  mendasar  antara  kewenangan  atribusi  dan  delegasi.Pada atribusi,  kewenangan  yang  ada  siap  dilimpahkan,  tetapi  tidak  demikian  pada delegasi.Berkaitan  dengan  asas  legalitas,  kewenangan  tidak  dapat  didelegasikan secara  besar-besaran,  tetapi  hanya  mungkin  dibawah  kondisi  bahwa  peraturan hukum menentukan menganai kemungkinan delegasi tersebut.
Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.  Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
b.  Delegasi  harus  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan,  artinya delegasi  hanya  dimungkinkan  jika  ada  ketentuan  yang  memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
c.  Delegasi  tidak  kepada  bawahan,  artinya  dalam  hierarki  kepagawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
d.  Kewajiban  memberi  keterangan  (penjelasan),  artinya  delegans berwenang  untuk  meminta  penjelasan  tentang  pelaksanaan  wewenang tersebut;
e.  Peraturan  kebijakan  (beleidsregel),  artinya  delegans  memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
Kewenangan  harus  dilandasi  oleh  ketentuan  hukum  yang  ada  (konstitusi),
sehingga  kewenangan  tersebut  merupakan  kewenangan  yang  sah.  Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber
kewenangan  tersebut  Stroink  menjelaskan  bahwa  sumber  kewenangan  dapat diperoleh  bagi  pejabat  atau  organ  (institusi)  pemerintahan  dengan  cara  atribusi, delegasi  dan  mandat.  Kewenangan  organ  (institusi)  pemerintah  adalah  suatu kewenangan  yang  dikuatkan  oleh  hukum  positif  guna  mengatur  dan mempertahankannya.Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.

## REPOSISI KEWENANGAN KEPALA DAERAH
Secara yuridis formal ketentuan mengenai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  diatur  dalam  konstutusi  kita  yaitu  dalam  ketentuan  Pasal  18  ayat  (4) Undang  Undang  Dasar  1945  menyatakan  bahwa  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih  secara  demokratis,  maknanya  dipilih  secara  demokratis  dapat  dipilih langsung  oleh  rakyat  melalui  pemilu  kepala  daerah  atau  dipilih  oleh  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  yang  pengisian  keanggotaannya melalui  pemilihan  umum  legislatif,  sedangkan  jabatan  Wakil  Gubernur,  Wakil Bupati  dan  Wakil  Wali  Kota  sebagai  Wakil  Kepala  Daearah  dalam  Undang Undang Dasar 1945 tidak diatur, oleh karena itu pengaturan mengenai kedudukan, tugas  dan  fungsi  serta  pengisian  dan  pemberhentian  jabatan  wakil  kepala  daerah diserahkan kepada undang undang.
Menindaklanjuti  pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  diatur  bahwa  jabatan  wakil  kepala  daerah  adalah jabatan  politis  dan  pengisisan  jabatannya  dipilih  langsung  satu  paket  dengan kepala daerah yang jumlah wakil kepala daerah adalah satu orang, baik dari kader partai  politik  maupun  non  partai  politik  (perseorangan),  sedangkan  pengaturan tentang  pembagian  tugas  dan  wewenang  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah ditetapkan  dalam  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah dan sebagian lagi diserahkan pengaturannya kepada kepala daerah dengan persetujuan wakil kepala daerah.
Selain ketentuan yang mengatur tentang pembagian urusan dan kewenangan antara  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah,  dalam  pelaksanaannya (implementasinya) dlaksanakan dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik,  yaitu  sebagaimana  yang  diatur  dalam
Undang-Undang  Nomor  28  tahun  1999,  bahwa  asas-asas  umum  pemerintahan yang  baik  di  Indonesia  diidentifikasikan  dalam  Pasal  3  dan  Penjelasannya  yang dirumuskan sebagai asas umum penyelenggaraan negara. Asas ini terdiri dari:
a.  Asas Kepastian Hukum;
Adalah  asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan  landasan peraturan  perundang-undangan,  kepatutan,  dan  keadilan  dalam  setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
b.  Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
Adalah  asas  yang  menjadi  landasan  keteraturan,  keserasian,  dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
c.  Asas Kepentingan Umum;
Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
d.  Asas Keterbukaan;
Adalah  asas  yang  membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
e.  Asas Proporsionalitas;
Adalah  asas  yang  raengutamakan  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban Penyelenggara Negara.
f. Asas Profesionalitas; Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g.  Asas Akuntabilitas.
Adalah  asas  yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir darikegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Dalam implementasinya  di  lapangan, seringkah  masih saja teijadi tumpang tindih dan ketidakjelasan pembagian kewenangan antara kepala daerah dan wakil kepala  daerah.Disharmonisasi  yang  teijadi  antara  kepala  daerah  yaitu  bupati/ walikota dengan wakilnya sebenarnya merupakan implikasi daripada ketidakjelasan pembagian kewenangan antara keduanya. Apabila merujuk kepada pengertian  kewenangan  secara  yuridis  normatif  yaitu  menunjuk  kepada kemampuan  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan  untuk menimbulkan  akibat-akibat  hukum,  maka  kewenangan  wakil  kepala  daerah haruslah berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, sehingga manajemen pemerintahan akan lebih efektif apabila implementasi dari pembagian kewenangan  antara  kepala  daerah  dan  wakilnya  didasarkan  pada  peraturan
perundang-undangan  dan  dituangkan  secara  yuridis  formal.  Dengan  begitu, intervensi-intervensi  yang  bersifat  politis  terhadap  kepala  daerah  maupun wakilkepala  daerah  dapat  diminimalisir  serta  tidak  mengganggu  keharmonisan dan  pembagian  kewenangan  yang  sudah  jelas  tertulis  tersebut.  Manajemen birokrasi  yang  dijalankan  berdasarkan  pembagian  tugas,  fungsi  dan  kewenangan yang  jelas  dan  diatur  secara  tertulis  (yuridis  formal)  pada  tahapan  awal (perencanaan)  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  akan  lebih  mudah  untuk diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan.

## KESIMPULAN
Manajemen  pemerintahan  daerah  akan  lebih  efektif  apabila  implementasi dari pembagian kewenangan antara kepala daerah dan wakilnya didasarkan pada peraturan  perundang-undangan  dan  dituangkan  secara  tertulis  (yuridis  formal). Pembagian  tugas,  fungsi  dan  kewenangan  tersebut  dilakukan  pada  tahapan  awal (perencanaan)  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Sehingga  implementasi yang  mengacu  kepada  aturan  yang  jelas  tersebut  akan  dapat  meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Model  kewenangan  wakil  kepala  daerah  yang  bisa  diterapkan  dalam penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yaitu  kewenangan  atribusi,  dimana pembagian  kewenangan  antara  kepala  daerah  dengan  wakil  kepala  daerah  tidak hanya diatur oleh undang-undang, tetapi juga perlu ditegaskan dengan komitmen kepala  daerah  yang  dituangkan  dalam  pembagian  kewenangan  dalam  bentuk peraturan bupati.

## SARAN
Agar lebih meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebaiknya pembagian kewenangan  antara kepala  daerah dan wakil kepala daerah dilakukan  pada  tahap  perenacanaan  (awal)  masa  jabatan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dan  dituangkan  ke  dalam  aturan  tertulis  yang  memiliki kekuatan hukum yang pasti.
Reposisi  kewenangan  wakil  kepala  daerah  sebaiknya  dilakukan  dengan model  kewenangan  atribusi,  yaitu  tidak  hanya  diatur  oleh  undang-undang,  tetapi
juga ditegaskan kembali dengan komitmen kepala daerah yang dituangkan dalam pembagian kewenangan dalam bentuk peraturan bupati.

## DAFTAR PUSTAKA
Agere, S., Promoting Good Governance. Commonwealth Secretariat Marlborough House Pall Mall , London, 2000. Andrews,  Dunsire ,  Implementation  in  Bureucracy , Oxford  Martin  Robertson , 1978.
Achmadi A., M.Muslim, dkk, Good governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia , Jakarta, 2002. Black's  Law  Dictionary, Seventh  Edition,  Bryan  A  Gamer,  Editor  In  Chief; Westgroup, St. Paul, Minn ., 1999 Bagir  Manan.  2001. Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah.PSH  FH-UII , Yogyakarta.
, 1994. Hubungan Antara pusat dan daerah menurut UUD 1945 .Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
, 1990. Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945 . UNPAD, Bandung
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP ), Strategi Pemberantasan Korupsi Nosional , Edisi Maret 1999. Bunyamin  Hoessein, Hubungan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Pusat  dan Daerah , Jakarta, 2000. Boediono. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan . Jakarta : Rineka Cipta. Creswell, John W. 1994.
Research Design
Qualitative &
QuantitativeApproaches .New Dalhi.Sage Publications. Daniel  Kaufinann, Governance  and  corruption:  New  Empirical  Frontiers  for Program Design , 1988. Daniel S.Lev, Hukum dan Politik di  Indonesia,  Kesinambungan dan Perubahan , LP3ES, Jakarta, 1990
Donald  M.  Brochet,  Encyclopedia  of  Philoshopy.  MacMillan  Reference.  USA. 2006.
Denzim,  Norman  K.  dan  Yvonna  S  Lincoln.  1994. Handbook  of  Qualitative Research . California: Sage Publication Inc.
Franz  Magnis  Suseno, Dilematika  Usaha  Manusia  Rasional, Gramedia,  Jakarta, 1998.
Friedman,Lawrence  M., American  Law  An  Introduction ,  W.  W.  Norton  & Company, New York-London, 1998
George thomas Kurian, Encyclopedia of Political Science, CQ-Press, Washington- USA. 2011.
Gregory  Fried  -  Richard  Polt,  Martin  Heidegger: Being  and  Truth ,  Indiana University Press, 2001.
Halim,  Abdul, Bunga  Rampai  Keuangan  Daerah ,  UPP  AMP  YKPN, Jogjakarta, 2003.
Hoessein, Bhenyamin 2000. Hubungan Penyelenggaraan pemerintahan Pusat dan pemerintahan Daerah . Jakarta
Hamidi, Jazim.  1999. Penerapan Asas-asas Umum  Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Lingkimgan Peradilan
Administrasi  Indonesia  ( Upaya  Menuju  "Clean  and  Stable  Government"), Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hetifah  Sj.  Sumarto,  2003, Inovasi,  Partisipasi  dan  Good  Governance ,  Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Kaho, Riwu. 1991. Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah Jakarta : Rineka Cipta.
Koswara,  Dr,  E.  2001 Otonomi  Daerah,  Untuk  Demokrasi  dan  Kemandirian Rakyat, Jakarta: Jurnal M1P1 Libing,  Zet.  2008. Perilaku  Birokrasi  Pemerintahan  Dalam  Pelayanan  Publik . Bandung: Unpad
Magnis Suseno, Franz. "Filsafat sebagai ilmu Kritis" Gramedia , Jakarta. 1996. Manan,  Bagir, Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah, Pusat  Studi  Hukum  (PSH) UlI-Yogyakarta. 2002
Moenir. 1992. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara. Napitupulu.  2007. Seri  Ilmu  Pemerintahan:  Menakar  Urgensi  Otonomi  Daerah: Solusi Atas Ancaman Disintegrasi . Jakarta: Alumni. Nadir, Ahmad, Pilkada  Langsung dan Masa Depart Demokrasi , Averroes Press, Cetakan I, Malang,2005.
Nurcholis,  Hanif.  2005. Teori  dan  Praktek  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah. Jakarta : Grasindo. Ndraha,  Taliziduhu.  2003. Kybernology  (Ilmu  Pemerintahan  Baru) Jilid  1:  PT Rineka Cipta, Jakarta.
. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2. PT Rineka Cipta, Jakarta.
Pamudji,  S.  1984. Pelaksanaan  Azas  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  di Dalam Sistem Administrasi NKRI . IIP Press, Jakarta. Rasyid,  Ryaas.  2005. Otonomi  Daerah  :  Latar  Belakang  dan  Masa  Depannya dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah . LBPI Press, Jakarta. Revrisond  Bazwir,  1999. Pembangunan  Tanpa  Perasaan:  Evaluasi  Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya Orde Baru , UGM, Yogyakarta Rozali  Abdullah,  2005, Pelaksanaan  Otonomi  Luas  dengan  Pemilihan  Kepala Daerah Secara Langsung, Raja Grafmdo Persada , Jakarta. Smith, B.C. 1985. Decentralization, The Tentorial Dimension of The State.London : HarperCollins Publishers Ltd,
Soedjito,  S.,  1986, Transformasi  Masyarakat ,  ceL  Pertama,  Tiara  wacana, Yogyakarta.
Supriatna,  Tjahya.  1996. Sistem  Administrasi  Pemerintahan  Di  Daerah .  Bumi Aksara, Jakarta.
Sobri,  Kiagus  Muhammad.  2008.  Pengaruh  Kemitraan  Sektor  Swasta  dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Desentralisasi Fiskal .Unpad, Bandung. Suradinata,  Ermaya.  1998. Manajemen  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah. Penerbit Ramadhan, Bandung.
1996. Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Era Globalisasi . Penerbit Ramadhan, Bandung
1999 . Implementasi Otonomi Daerahyang luas permasalahan dan solusi. Jurnal PSPP Universitas Satyagama, Jakarta.
The World Bank. 2001. Decentralization online , The World Bank Group.
T.  Gayus  Lumbuun, Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Mewujudkan  Pemerintahan Yang Baik , PT. Grafindo, Jakarta, 2002. Woworuntu,  Bob.  1997. Dasar-Dasar  Keterampilan  Abdi  Negara  Melayani Masyarakat . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Yin,  Robert  K.2004.  Studi  Kasus  : Desain  &  A/etode.Terjemahan .  M.  Djauzi Mudzakir, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Zeithaml,Valeri  A  &  A.  Parasuraman  &  Leonard  L.Berry.  1990. Delivering Quality  Service :  Balancing  Customer  Perceptions  and  Expectations. New York,The Free Press.

## DISERTASI / MAKALAH:
Dwiyanto,  Agus. Penilaian  Kinerja  Organisasi  Publik  (Makalah). Disampaikan Pada  seminar  Kineija  Organisasi  Publik,  Fisipol  UGM  Yogyakarta,  20 Mei 1995.
Nisjar  S,  Karchi.1995. Pengaruh  Pendelegasian  wewenang  sebagai  bagian Esensial  Manajemen  Strategis  terhadap  Peningkatan  Produktifitas Organisasi.(Studi  tentang  Model  Pendelegasian'  Wewenang  pada Beberapa  Unit  Swadana  Dalam  Sistem  Administrasi  di  Indonesia . Desertasi, Bandung. Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
Pamudji  S.  1994. Profesionalisme  Aparatur  Negara  dalam  Meningkatkan Pelayanan Publik . IIP Jakarta, Widyapraja No. 19 Tahun III. Prawirohaijo,  Soewargono. State  Of  The  art  dan  Ilmu  Pemerintahan  (makalah) disampaikan pada Lokakarya Al Pijuli 1993.
Saefullah,  A  Djadja.  1997. Tinjauan  Pustaka  dan  Penggunaan  Informasi Kepustakaan  Dalam  Penulisan  Tesis  dan  Disertasi .  Materi  Kuliah, Bandung. PPs Universitas Padjadjaran.
2003. Format  Penulisan  Laporan  Penelitian .  Materi  Kuliah  PPs Kerjasama  Institut  Ilmu  Pemerintahan(13P)  Jakarta,  Universitas Padjadjaran.
Sumaryadi,  I  Nyoman,  2004. Peranan  Pemberdayaan  Birokrasi  Pemerintahan Dalam  Meningkatkan  Efektifitas  Implementasi  Kebijakan  Otonomi Daerah . Disertasi Bandung: PPs Universitas Padjadjaran. Undang Undang Dasar 1945
Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok  Pokok  Pemerintahan  di Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999.