Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Agustus 2015 VOL. 16, NO. 1, 105-128

## PENDIDIKAN NASIONAL DAN TANTANGAN GLOBALISASI: Kajian kritis terhadap pemikiran A. Malik Fajar

## Rusniati
Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh rusni.ati@gmail.com

## Abstract
The  globalization  era  which  is  full  of  challenges  couldnot  be  avoided.  Therefore,  the educational  institutions,  especially  islamic  education,  should  be  able  to  answer  those challenges in order to change the direction of educational orientation. One of figures who is serious in building educational thinking paradigm is A. Malik Fadjar. This study aims to explore  his  educational  thinking  paradigm  and  educational  concept  proposed.  A.  Malik Fadjar  faces the challenge of global  era. The result of study showed that his educational thinking  paradigm  is  holistic;  in  which  the  education  is  humanists,  liberative, integralistics,  multicultural  and  futuristic,  either  in  the  aspect  of  vision  and  mision, institution,  management,  patterns  of  educational interaction,  curriculum,  and  educator. To face global era, A Malik Fadjar states that there are three big challenges, they are to protect  the  result  achieved,  anticipate  the  global  era,  and  do  some  changes  and adjustment of the national education system.
Keywords: Globalization; Islamic education; Holistic paradigm

## Abstrak
Era globalisasi yang penuh dengan tantangan merupakan masa yang tidak terhindarkan. Untuk  itu  lembaga  pendidikan,  khususnya  pendidikan  Islam  harus  mampu  menjawab tantangan  tersebut  dengan  merubah  arah  dan  orientasi  pendidikan.  Salah  satu  tokoh yang  serius  dalam  membangun  paradigma  pemikiran  tersebut  adalah  A.  Malik  Fadjar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat paradigma pemikiran pendidikan dan mengetahui konsep pendidikan yang ditawarkan A. Malik Fadjar  dalam menghadapi tantangan era global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma pemikiran pendidikan A. Malik Fadjar,  bersifat  holistik;  yaitu    pendidikan  yang  humanis,  liberatif,  integralistik, multikultural  dan  futuristik,  baik  pada  aspek  visi-misi,  kelembagaan,  manajemen,  pola interaksi  pendidikan,  kurikulum  dan  pendidik.  Dalam  menghadapi  era  globalisasi menurut  A.  Malik Fadjar, terdapat tiga tantangan besar  yaitu mempertahankan hasil- hasil  yang  telah  dicapai,  mengantisipasi  era  global,    dan  melakukan  perubahan  dan penyesuaian sistem pendidikan nasional.
Kata Kunci : Globalisasi; Pendidikan Islam; Paradigma holistik

## PENDAHULUAN
Diskusi  mengenai  fenomena  kemanusiaan  dan  pemanusiaan  tidak  dapat dihindarkan  dari  pelaksanaan  pendidikan,  baik  dalam  makna  pendidikan  formal, pendidikan  non-formal,  maupun  pendidikan  informal.  Definisi  paling  umum tentang  pendidikan  adalah  proses  pemanusiaan  menuju  lahirnya  insan  bernilai secara kemanusiaan. 1
Dari  sudut  pandang  sosiologi,  pendidikan    selain  berperan  menyiapkan manusia  untuk  memasuki  masa  depan,  juga  memiliki  hubungan  dengan transformasi  sosial,  begitu  juga  sebaliknya.  Berbagai  pola  sistem  pendidikan menggambarkan  corak,  tradisi,  budaya  sosial  masyarakat  yang  ada.  Maka  yang penting  diperhatikan  adalah  bahwa  suatu  sistem  pendidikan  dibangun  guna melaksanakan “amanah masyarakat” yaitu untuk menyalurkan anggota-anggotanya ke posisi tertentu. 2
Namun  saat  ini  arus  globalisasi  yang  telah  merambah  ke  seluruh  aspek kehidupan  adalah  hal  tak  terhindarkan.  Bahkan  bersama  globalisasi, kosmopolitanisme,  dianut  sebagai  semacam  “ideologi”  dan  multikulturalisme semakin  menjadi  visi  hidup  berperadaban.  Kenyataan  ini  mengharuskan  adanya strategi-strategi kependidikan melalui pranata-pranata yang dikandungnya mampu mengakomodasi  perubahan-perubahan  peradaban  global.  Arah  perubahan  ini mengacu kepada hal-hal yang bersifat imperatif 3 maupun empirik. 4
1 Sudarwan Danim, Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2006,  hal.  4.  Manusia  perlu  dibantu  agar  ia  berhasil  menjadi  manusia  seseorang  dapat dikatakan  telah  berhasil  menjadi  manusia  bila  telah  memiliki  nilai  (sifat)  kemanusiaan,  itu menunjukkan bahwa tidaklah mudah jadi manusia. Karena itu sejak dahulu banyak manusia yang gagal  menjadi  manusia.  Jadi,  tujuan  pendidikan  ialah  me-manusia-kan  manusia.  Agar  tujuan  itu dapat dicapai dan agar program dapat disusun maka ciri-ciri manusia yang telah menjadi manusia itu  harus  jelas.  Lihat  Ahmad  Tafsir, Filsafat  Pendidikan  Islam,  Integrasi  Jasmani,  Ruhani  da Qalbu, Memanusiakan  Manusia, Cet.  Ke-1,  Bandung:  Remaja  Rosda  Karya,  2006,  hal.  32;  Ahmad  D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Bandung: Al-Ma’arif, 1987, hal.19.
2 Amanah masyarakat dimaksudkan; suatu sistem pendidikan bagaimanapun harus mampu menjadikan dirinya sebagai mekanisme alokasi posisional bagi sivitas akademi untuk menghadapi masa depan. A. Malik Fadjar , Holistika Pemikiran Pendidikan , Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005, h.vi.
3 Secara emperatif, pranata sosial pendidikan dan pelatihan (diklat), khususnya sekolah dan perguruan  tinggi,  tidak  hanya  bertugas  memelihara  dan  meneruskan  tradisi  yang  berlaku  di masyarakat.  Sebab  mengelola  pendidikan  pada  hakikatnya  adalah  mengelola  masa  depan.  Malik Fadjar, Hoslitika .., hal. 67
4 Secara empirik, diakui atau tidak, dunia pendidikan kita yang dipresentasikan dengan pola- pola pelatihan dan pendidikan untuk menjawab perubahan-perubahan global masih terasa lamban. Padahal  secara  imperatif  dan  empirik  era  globalisasi  telah  menjadi  sebuah  realitas  yang  harus dihadapi.  Perubahan-perubahan  yang  berlangsung  cepat  mulai  kelihatan  dampaknya.  Menjawab
Dalam  konteks  ini,  mau  tidak  mau,  pranata  pendidikan  nasional  harus melibatkan  diri  dalam  pergumulan  sosial,  budaya,  politik  dan  ekonomi  secara umum. Hal ini penting supaya dunia pendidikan tidak mandul dan gamang dalam mengantisipasi  era  globalisasi  yang  mendera  seluruh  aspek  kehidupan  manusia dewasa ini.
Fakta-fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  sistem  pengelolaan pendidikan  di Indonesia masih banyak menggunakan cara-cara konvensional dan lebih menekankan pengembangan kecerdasan dalam arti yang sempit dan kurang memberi  perhatian  kepada  pengembangan  bakat  kreatif  peserta  didik.  Padahal kreativitas  di  samping  bermanfaat  untuk  pengembangan  diri  anak  didik  juga merupakan kebutuhan akan perwujudan diri sebagai salah satu kebutuhan paling tinggi bagi manusia.
Banyak  usaha  telah  dilakukan  oleh  para  pemikir,  praktisi  dan  pelaku pendidikan  untuk  mengkonstruksinya  sebagai  amunisi  memasuki  masa  depan. Dalam  konteks  ini  kiranya  nama    A.  Malik  Fadjar  bisa  dinyatakan  sebagai  salah seorang pakar dan sekaligus praktisi pendidikan di negeri ini, gagasan-gagasannya dan  kebijakan-kebijakannya  selalu  mendapat  respon  positif  bagi  kemajuan pendidikan.  Intelektualitas  dan  kapabilitasnya  di  bidang  pendidikan  bisa  dilihat dari  sejarah  hidup  yang  diabdikannya  pada  lembaga-lembaga  pendidikan  yang dipimpinnya  sehingga  mencapai  kualifikasi academic  exellence dan competitive advantage di era global.
Di  antara  pemikiran  A.  Malik  Fadjar  yang  menarik  adalah  bahwa  ia mengatakan,
Saat  ini  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  harus  mendisain  model-model pendidikan  alternatif  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  perkembangan  sekarang ini. Muncul pertanyaan model-model pendidikan Islam yang bagaimana? Yang diharapkan  dapat  menghadapi  dan  menjawab  tantangan  perubahan  yang terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  baik  sosial  maupun  kultural  menuju masyarakat  Indonesia  baru...  pendidikan  Islam  adalah  pendidikan  yang
perubahan  global  baik  secara  imperativef  dan  empirik  menyarankan  penyelesaian  baik  di  tingkat wacana, maupun aksi kebijakan. Malik Fadjar, Holistika …, hal. 67
idealistik,  yakni  pendidikan  yang  integralistik,  humanistik,  pragmatik  dan berakar pada budaya kuat. 5
Dengan  kata  lain,  pendidikan  yang  diinginkan  Malik  Fadjar  adalah pendidikan  yang  tidak  memisahkan  intelektualitas  dan  sprtitualitas.  Pendidikan juga  pada  dasarnya  memberi  kebebasan  kepada  manusia  untuk  mengembagkan potensi-potensi  yang  ada  pada  dirinya.  Di  sisi  lain  ia  juga  menekankan  bahwa pendidikan  harus  mampu  memenuhi  kebutuhan  fisik  manusia.  Poin  pemikiran penting  yang  ditegaskan  Malik  Fadjar  adalah  bahwa  pendidikan  harus  mengacu kepada nilai-nilai luhur dan budaya sebuah bangsa.
Sebagai seorang yang berlatar belakang guru, pemikiran Malik Fadjar dalam pendidikan tentu menarik untuk dikaji. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah mengurusi  pendidikan  pada  dua  instansi  yang  berbeda  yaitu  ketika  menjabat sebagai  Menteri  Agama  pada  tahun  1998-1999,  selanjutnya  menjadi  Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2001-2004.
Sebagai  sosok  yang  bergelut  di  dunia  pendidikan  Indonesia,  tentunya  ia mengetahui  akar    persoalan  pendidikan  di  negeri  ini.  Selama  menjadi  menteri, khususnya  Menteri  Pendidikan  Nasional,  banyak  terobosan  di  bidang  pendidikan yang  telah  digebraknya  dalam  rangka  membawa  pendidikan  Indonesia  ke  arah yang  lebih  maju.  Menurut  jenisnya  penelitian  berikut  termasuk  jenis  penelitian kepustakaan  ( library  research ). 6 Pendekatan  yang  dipakai  adalah  pendekatan filosofis dan historis. 7

## PEMBAHASAN

## Pendidikan Nasional di Era Global
Era  globalisasi  telah  menjadi  sebuah  realitas  yang  harus  dihadapi  oleh masyarakat  dan  bangsa  Indonesia.  Perubahan  yang  berlangsung  begitu  cepat  dan
5 A.  Malik  Fadjar, Reorientasi  Pendidikan  Islam ,  Jakarta:  Fajar  Dunia,  1999,  hal.  37. Pendidikan  integralistik  mengandung  komponen-komponen  kehidupan  yang  meliputi:  Tuhan, manusia  dan  alam  pada  umumnya  sebagai  suatu  yang  integral  bagi  terwujudnya  kehidupan  yang baik,  serta  pendidikan  yang  menganggap  manusia  sebagai  sebuah  pribadi  jasmani-rohani, intelektual, perasaan dan individu-sosial. Lihat A. Malik Fadjar, “Pengembangan Pendidikan Islam yang Menjanjikan Masa  Depan ”, Pidato Pengukuhan  Guru  Besar IAIN  Sunan  Ampel  Malang,  29 Juli 1995.
6 Penelitian  kepustakaan  merupakan  penelitian  yang  memfokuskan  pembahasan  pada literatur-literatur baik berupa buku, jurnal, makalah, maupun tulisan-tulisan lainnya. Anton Bakker, Metode-Metode Filsafat, Jakarta: Gramedia Indonesia, 1984, hal. 136.
7 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Rajawali Press, 2000, hal. 122; Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hal. 90
munculnya  berbagai  tantangan  sebagai  dampak  globalisasi  harus  dihadapi  dan diselesaikan  baik  pada  tingkat  wacana  maupun  kebijakan  aksi.  Pendidikan  mau tidak mau terlibat di dalamnya dan dituntut untuk mampu memberikan kontribusi yang signifikan. 8
Di era globalisasi ini, dunia pendidikan pada umumnya sedang menghadapi berbagai  tantangan,  antara  lain: pertama ,  globalisasi  di  bidang  budaya,  etika  dan moral sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang transportasi dan informasi. Kedua ,  diberlakukannya  globalisasi  dan  perdagangan  bebas,  yang  berarti persaingan  alumni  dalam  pekerjaan  semakin  ketat. Ketiga ,  hasil-hasil  survey internasional  menunjukkan  bahwa  mutu  pendidikan  di  Indonesia  masih  rendah atau bahkan selalu ditempatkan dalam posisi juru kunci jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Keempat , masalah rendahnya tingkat social-capital . Inti dari social capital adalah trust (sikap amanah). 9
Berbagai tantangan tersebut di atas menuntut kita untuk segera melakukan hijrah ,  atau  meninggalkan  satu  keadaan  yang  didorong  oleh  karena ketidaksenangan terhadap keadaan itu, menuju ke keadaan lain guna meraih yang baik  atau  lebih  baik.  Persoalannya  adalah  bagaimana  kita  harus  berhijrah,  dalam arti  mengubah  strategi  pengembangan  pendidikan  dalam  menghadapi  berbagai tantangan tersebut di atas.
Era persaingan global dan pusaran neo-liberalisme tidak bisa dibendung lagi dan  melanda  dunia  pendidikan.  Di  jenjang  pendidikan  tinggi,  mahasiswa  di berbagai  universitas  terkemuka  di  Indonesia  melakukan  aksi  menentang  biaya tinggi pendidikan tinggi. Otonomi pendidikan tinggi membawa implikasi hak dan kewajiban  perguruan  tinggi  negeri  dan  swasta  untuk  mengatur  pengelolaannya sendiri  termasuk  mencari  sumber-sumber  pendapatan  untuk  menghidupi  diri. Konsekuensi  logis  dari  otonomi  kampus,  saat  ini  perguruan  tinggi  seakan berlomba  membuka  program  baru  atau  menjalankan  strategi  penjaringan mahasiswa baru untuk mendatangkan dana. 10
8 Muhammad  Said  dan  Juminar  Affan, Mendidik  dari  Zaman  Ke  Zaman, Jakarta:  Kalam Mulia, 1987, hal. 45
9 http://edu-articles.com/menggugah-perspektif-masyarakat-terhadap-paradigma-baru- sistem-pendidikan-nasional/
10 http://www.infogue.com/viewstory/2009/09/17/strategi_pendidikan_di_era_otonomi_da n_persaingan_global/?url=http://matematikadw.wordpress.com/2009/09/16/persoalan- pendidikan/
Perdebatan  antara  anti-otonomi  dan  pro-otonomi  perguruan  tinggi  tidak akan berkesudahan dan mencapai titik temu. Kelompok yang menentang otonomi perguruan  tinggi  berpandangan  negara  harus bertanggung  jawab  atas  pendidikan dan menanggung pembiayaan perguruan tinggi negeri.  Mereka mengkhawatirkan privatisasi  perguruan  tinggi  akan  menutup  akses  bagi  calon  mahasiswa  dari kalangan tidak mampu dan fenomena komersialisasi ini justru akan menurunkan komitmen dan mutu pendidikan tinggi.
Ralitas pendidikan tinggi di Indonesia dianggap sebagai bagian dari gerakan neo-liberalisme  yang  menjelma  dalam  kebijakan  pasar  bebas  dan  mendorong pemerintah untuk melakukan privatisasi berbagai aset pemerintah. 11 Sementara itu, kebijakan privatisasi pendidikan tinggi ini nampaknya akan terus dijalankan.  Dua alasan yang sering dikemukakan adalah ketidak-mampuan pemerintah membiayai pendidikan tinggi dan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi negeri.  Namun  tanpa  perhitungan  kuota  yang  tepat  dan  sistem  penunjang aksesibilitas,  elitisme  dalam  pendidikan  tinggi  akan  mengancam  proses demokratisasi  di  Indonesia.  Pendidikan  yang  diharapkan  menjadi  jembatan  bagi pemerolehan  akses  ekonomi,  politik,  hukum,  dan  budaya  secara  lebih  merata menjadi roboh.

## Holistika Pemikiran Pendidikan Malik Fadjar
Dalam  kaitannya  dengan  makna  dan  hakikat  pendidikan,  khususnya pendidikan Islam, Malik Fadjar menyatakan  bahwa pendidikan Islam mempunyai pengertian: pertama, jenis  pendidikan  yang  pendirian  dan  penyelenggaraan didorong  oleh  hasrat  dan  semangat  cita-cita  untuk    mengejawantahkan  nilai-nilai Islam baik yang tercermin dalam nama lembaga maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya. Di sisi lain, kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang  akan  diwujudkan  dalam  seluruh  kegiatan  pendidikannya. Kedua ,  jenis pendidikan  yang  memberikan  perhatian  dan  sekaligus  menjadikan  ajaran  Islam sebagai  pengetahuan  untuk  program  studi  yang  diselenggarakannya.  Di  sini,  kata Islam  ditempatkan  sebagai  bidang  studi,  sebagai  ilmu  dan  diperlakukan  seperti ilmu  yang  lain. Ketiga ,  jenis  pendidikan  yang  mencakup  kedua  pengertian  itu.  Di
11 Nugroho, Heru (Ed.) McDonaldisasi Pendidikan Tinggi. Center for Critical Social Studies (Jakarta: Kanisius , 2002, hal. 54
sini, kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai, juga sebagai bidang studi yang ditawarkan lewat program studi. 12
Dalam  merumuskan  hakikat pendidikan,  Malik  Fadjar  menawarkan pendidikan  idealistik,  yakni  pendidikan  yang  integralistik,  humanistik,  pragmatik dan berakar budaya kuat.  Adapun pendidikan idealistik ini bisa dijelaskan sebagai berikut:
1. Pendidikan  integralistik; yakni  mengandung  komponen-komponen kehidupan  yang  meliputi:  Tuhan,  manusia  dan  alam  pada  umumnya sebagai  suatu  yang  integral  bagi  terwujudnya  kehidupan  yang  baik,  serta pendidikan  yang  menganggap  manusia  sebagai  sebuah  pribadi  jasmani- rohani,  intelektual,  perasaan  dan  individu-sosial.  Pendidikan  yang integralistik  diharapkan  bisa  menghasilkan  manusia  yang  memiliki integritas  tinggi,  yang  bisa  bersyukur  dan  menyatu  dengan  kehendak Tuhannya,  yang  bisa  menyatu  dengan  dirinya  sendiri  (agar  tidak  memiliki kepribadian belah), menyatu dengan masyarakatnya (agar bisa menghilangkan  disintegrasi  sosial),  dan  bisa  menyatu  dengan  alam  (agar tidak berbuat kerusakan).
2. Pendidikan  humanistik  memandang  manusia  sebagai  manusia;  yakni makhluk  ciptaan  Tuhan  dengan  fitrah  tertentu.  Sebagai  makhluk  hidup,  ia harus  melangsungkan,  mempertahankan,  dan  mengembangkan  hidup. Sebagai  makhluk  batas  antara  hewan  dan  malaikat  ia  menghargai  hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk berlaku dan diperlakukan dengan adil, hak menyuarakan  kebenaran,  hak  untuk  berbuat  kasih  sayang  dan  lain sebagainya. Pendidikan yang humanistik diharapkan dapat mengembalikan hati manusia kepada fitrahnya sebagai sebaik-baik makhluk, khayr ummah. Manusia  “yang  manusiawi”  yang  dihasilkan  oleh  pendidikan  humanistik diharapkan  bisa  berfikir,  merasa  dan  berkemauan,  dan  bertindak  sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang bisa mengganti sifat individualistik,  egoistik,  egosentrik  dengan  sifat  kasih  sayang  kepada sesama manusia, sifat ingin memberi dan menerima, sifat saling menolong, sifat ingin mencari kesamaan dan lain sebagainya.
12 A.  Malik  Fadjar ,  ”Pengembangan  Pendidikan  Islam” ,  dalam  Nafis  (Ed), Konstekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Prof Dr. Munawir Sjadzali, MA, Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995) hal. 507
3. Pendidikan  pragmatik;  adalah  pendidikan  yang  memandang  manusia sebagai  makhluk  hidup  yang  selalu  membutuhkan  sesuatu  untuk melangsungkan,  mempertahankan  dan  mengembangkan  hidupnya,  baik bersifat  jasmani,  seperti  pangan,  sandang,  papan,  sek,  kendaran  dan sebagainya maupun bersifat rohani, seperti berfikir, merasa, aktualisasi diri, kasih  sayang  dan  keadilan  maupun  kebutuhan  sukmawi  seperti  dorongan untuk  berhubungan  dengan Adikodrati. Pendidikan  pragmatik  diharapkan dapat mencetak manusia  pragmatik yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya,  peka  terhadap  masalah-masalah  kemanusiaan  dan  dapat membedakan manusia dari kondisi dan situasi yang tidak manusiawi.
4. Pendidikan  yang  berakar  kuat,  yakni  pendidikan  yang  tidak meninggalkan akar-akar  sejarah,  baik  sejarah  kemanusiaan  pada  umumnya  maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa atau kelompok etnis tertentu. Pendidikan yang  berakar  budaya  kuat  diharapkan  dapat  membentuk  manusia  yang mempunyai  kepribadian,  harga  diri,  percaya  pada  diri  sendiri  dan membangun peradaban berdasarkan budayangya sendiri yang merupakanwarisan  monumental dari  nenek  moyangnya.  Tapi  bukan  orang yang  anti  kemodernan,  yang  menolak  begitu  saja  transformasi  budaya  dari luar. 13
Jika  dirumuskan,  maka  proses  pembentukan  manusia  seutuhnya (insan k ā mil ),  akan  diwujudkan  melalui  pendidikan  yang  berorientasi  pada pengembangan  sains,  teknologi  dan  penanaman  nilai-nilai  kemanusiaan  ( fitrah ) untuk  membebaskan  manusia  dari  belenggu  kehidupan  serta  mendapatkan pemahaman   hakiki tentang fenomena atau misteri di balik kehidupan nyata, guna memperoleh  kebahagiaan  yang  abadi  di  sisi  Allah. 14 Itulah pendidikan yang bermakna  secara  horizontal  sekaligus  vertikal  yang  akan  menghasilkan manusia berkualitas iman kepada Allah, komitmen dengan ilmu pengetahuan serta senantiasa beramal shaleh.
13 A.  Malik  Fadjar,  “Pengembangan  Pendidikan  Islam  yang  Menjanjikan  Masa  Depan” , Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Ampel Malang, 29 Juli 1995, tidak diterbitkan ), hal. 7- 9.
14 Pendidikan  Islam  adalah  segala  usaha  untuk  memelihara  dan  mengembangkan fitrah manusia  serta  sumber  daya  insan  yangg  berada  pada  subjek  didik  menuju  terbentuknya  manusia seutuhnya  ( insan  kamil )  sesuai  dengan  norma  Islam  atau  dengan  istilah  lain  yaitu  terbentuknya kepribadian muslim. Lihat. Achmadi, Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan, Yogyakarta: Aditya media, 1992, hal. 14.
Keseluruhan  aspek  yang  tercakup  dalam  konfigurasi  kesatuan  iman,  ilmu dan  amal  shaleh  merupakan  takaran  bagi  pembentukan  kerangka  ideal  manusia yang  bertakwa  kepada  Allah, cerdas  dan kreatif  yakni  manusia  yang  berdaya cipta, bercita rasa dan berjiwa karsa. Di dalam dirinya terdapat kesimbangan dalam tiga  aspek  yaitu  kognitif,  efektif  dan  psikomotorik  yang  diperlukan  untuk memainkan  peran  pada  zamannya.  Itulah blue  print manusia  masa  depan  yang memiliki  kualitas  dzikir,  fikir  dan  amal  shaleh  sekaligus. 15 Di  sisi    lain,  menurut Malik  Fadjar,  sebenarnya  esensi  dari  pendidikan  itu  sendiri  adalah  transmisi kebudayaan  (ilmu  pengetahuan,  teknologi,  ide-ide,  etika  dan  nilai-nilai  spiritual serta estetika) dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda dalam setiap masyarakat atau bangsa. 16
Malik  Fadjar  juga  mengatakan  bahwa  pendidikan  merupakan  suatu kebutuhan hidup ( a necessity of life ), sebagai bimbingan ( a direction ), sebagai sarana pertumbuhan ( a growt ), yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Pendidikan mengandung misi keseluruhan aspek kebutuhan hidup serta perubahan-perubahan terjadi. 17
Ada  beberapa  hal  strategis  yang  bisa  diperankan  pendidikan  dalam meresolusi  konflik  dan  kekerasan  dunia,  yaitu:  a)  Pendidikan  mengambil  strategi konservasi  b)  Pedidikan  mengambil  strategi  restorasi.  Harus  diakui  bahwa  peran peran  dan  tanggung  jawab  guru  dalam  proses  pedidikan  berkualitas  bukanlah ringan.  Apalagi  dalam  konteks  pendidikan  Islam,  dimana  aspek  semua kependidikan  dalam  Islam  terkait  dalam  nilai-nilai,  yang  melihat  guru  bukan  saja pada  penguasaan  materi  pembelajaran,  tapi  juga  pada  investasi  nilai-nilai  moral dan  spiritual  yang  diembankan  kepadanya  untuk  ditransformasikan  kepada  anak didik.  Di  sini  peran  guru  bukan  hanya  sebagai  pengajar,  tetapi  sekaligus  sebagai pembimbing,  pengajar,  pelatih  dan  pencipta  perilaku  anak  didik.  Aspek  kognitif, afektif  dan  psikomotorik  peserta  didik  harus  menjadi  fokus  utama  pendidik  yang dibidik  oleh  guru.  Tiga  aspek  ini  menjadi  bidikan  utama  guru  dalam mentransformasikan ilmu dan nilai yang terkandung di dalamnya. 18
15 Malik Fadjar, Pengembangan Pendidikan Islam…, hal. 10.
16 A. Malik Fadjar, Visi Pembaharuan Pendidikan Islam , Jakarta: LP3NI, 1998, hal. 54.
17 Malik, Visi Pembaharuan .. ., hal. 54
18 Malik Fadjar, Holistika …, hal. 87
Dari  cuplikan  pemikirannya  tentang  hakikat  pendidikan,  terlihat  bahwa Malik  Fadjar  menginginkan  pendidikan  yang  dari  satu  sisi  harus  essensialis, namun  dari  sisi  lain  harus  progresifis.  Artinya,  pendidikan  harus  futuralistik (memandang jauh ke depan), akan tetapi tidak boleh mengabaikan nilai-nilai esensi budaya  sebagai  warisan  dari  generasi  ke  generasi  berikutnya.  Malik  Fadjar menyebutnya pendidikan yang berakar kuat pada nilai sejarah masa lalu.
Jadi  hakikat  dan  nilai-nilai  pendidikan  Islam  adalah  sifat-sifat  atau  hal-hal yang  melekat  pada  pendidikan  Islam  yang  berorientasi  ke  depan  dan  menoleh kepada  masa  lalu,  sebab  bagaimanapun  progresifnya  visi  pendidikan  maka  dia tidak  akan  pernah  lepas  dari  masa  lalu  yang  digunakan  sebagai  dasar  manusia untuk mencapai tujuan hidup manusia yaitu pengabdian.

## Peran, Manajemen dan Relasi Lembaga Pendidikan Islam
Dalam  tradisi  keilmuan  pendidikan  terdapat  kesepakatan  bahwa  lembaga pendidikan  terdiri  dari  berbagai  bentuk.  Kadang  kategori  pendidikan  formal, informal  dan  non  formal  dipakai  untuk  membagi  lembaga  pendidikan  dari  segi administrasi  penyelenggaraannya.  Di  sisi  lain,  dari  proses  pembelajarannya, kadang-kadang  lembaga  pendidikan  dikelompokkan  kepada  pendidikan  keluarga, sekolah  dan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  perbedaan  pengelompokan  ini  mungkin hanya terletak pada penyelenggara dan sistemnya saja. 19
Secara struktural ada dua pengelola pendidikan di Indonesia. pertama Dinas Pendidikan  dan  kebudayaan kedua Kementerian  Agama.  Pertama  pengelola  bagi lembaga  pendidikan  umum  dari  pendidikan  dasar  sampai  pada  perguruan  tinggi. Kedua pengelola bagi lembaga pendidikan agama dari tingkat dasar sampai kepada pendidikan tinggi. Jadi secara struktural pendidikan Islam secara umum berada di bawah payung Kementerian Agama.
Dalam  buku Holistika  Pemikiran  Pendidikan, dikatakan  bahwa  perguruan tinggi  dan  pesantren  adalah  dua  sisi  pendidikan  yang  mempunyai  banyak perbedaan.  Perguruan  Tinggi  (PT)  merupakan  gejala  kota,  sedangkan  pesantren merupakan  gejala  desa.  PT  identik  dengan  kemoderenan  sedangkan  pesantren identik dengan ketradisionalan.tinggi lebih menekankan pendekatan yang bersifat
19 Abdullah  Latif, Pendidikan  Berbasis  Nilai  Kemasyarakatan, cet.  Ke-2,  Jakarta:  Rafika Aditama, 2009, hal. 19
liberal  dan  pesantren  lebih  menekankan  sikap  konservatif  yang  berstandar  dan berpusat pada figur sang kiai. 20
Belakangan ini kita menyaksikan terjadinya sintesis atau konvergensi antara pesantren  dan  perguruan  tinggi,  maka  hal  itu  dapat  dipandang  sebagai perkembangan  yang  konstruktif.  Seperti  kita  ketahui,  belakangan  ini  banyak pesantren yang mendirikan preguruan tinggi dan sebalikya perguruan tinggi yang mendirikan pesantren.
Jika  demikian  masalahnya,  maka  sintesis  antara  perguruan  tinggi  dan pesantren menghadapi persoalan yang cukup serius karena kedua institusi tersebut sudah  terlanjur  dikembangkan  dalam  wacana  keilmuan  yang  dualisme  dan dikotomis. Namun masalah tersebut dapat  segera dituntaskan jika ada keberanian moral  dan  intelektual  dari  semua  pihak  yang  berkepentingan  untuk  menggagas sintesis antara perguruan tinggi dan pesantren dalam kerangka kesatuan ilmu tadi.
Dalam  sejarah  pendidikan  Indonesia  maupun  dalam  studi  pendidikan, sebutan Pendidikan Islam umumnya dipahami sebagai ciri  khas jenis pendidikan yang  berlatar  belakang  keagamaan.  Demikian  pula  batasan  yang  ditetapkan  di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.
Oleh  karena  itu  kalau  kita  ingin  menatap  masa  depan  pendidikan  Islam yang  mampu  memainkan  peran  strategis  dan  memperhitungkan  untuk  dijadikan pilihan, maka perlu ada keterbukaan wawasan dan keberanian dalam memecahkan masalah-masalahnya secara mendasar dan menyeluruh.
Menyoroti  lembaga  pendidikan  Islam,  menurut  Malik  Fadjar, Pertama , lembaga  pendidikan  Islam  itu  pendirian  dan  penyelenggaraannya  didorong  oleh hasrat  mengejawantahkan  nilai-nilai  Islam  yang  tercermin  dalam  nama  lembaga pendidikan  itu  dan  kegiatan-kegiatan  yang  diselenggarakan. Kedua ,  lembaga pendidikan  yang  memberikan  perhatian  dan  menyelenggarakan  kajian  tentang Islam yang tercermin dalam program kajian sebagai ilmu dan diperlakukan seperti ilmu-ilmu  lain  yang  menjadi  program  kajian  lembaga  pendidikan  ilmu  yang bersangkutan. 21
20 Malik, Holistika…, hal. 98
21 Lihat  A.  Malik  Fajar, Reorientasi  Pendidikan  Islam cet.  I,  Jakarta  Timur:  Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia, 1991, hal. 31.
Madrasah 22 sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  kini  ditempatkan  sebagai pendidikan  sekolah  dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Munculnya  SKB  tiga menteri  (Menteri  Agama,  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  dan  Menteri Dalam  Negeri)  menandakan  bahwa  eksistensi  madrasah  sudah  cukup  kuat beriringan  dengan  sekolah  umum.  Di  samping  itu,  munculnya  SKB  tiga  menteri tersebut juga dinilai sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu madrasah baik dari  status,  nilai  ijazah  maupun  kurikulumnya. 23 Di  dalam  salah  satu  diktum pertimbangkan  SKB  tersebut  disebutkan perlunya  diambil  langkah-langkah  untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar lulusan dari madrasah dapat melanjutkan  atau  pindah  ke  sekolah-sekolah  umum  dari  sekolah  dasar  sampai perguruan tinggi.
Kesenjangan antara madrasah swasta dan madrasah negeri pun tampaknya juga  menjadi  masalah  yang  belum  tuntas  diselesaikan.  Gap  tersebut  meliputi beberapa  hal  seperti  pandangan  guru,  sarana  dan  prasarana,  kualitas  input  siswa dan  sebagainya  yang  kesemuanya  itu  berpengaruh  baik  langsung  maupun  tidak langsung  kepada  mutu  pendidikan.  Hal  ini  karena  munculnya  SKB  tiga  menteri tersebut  belum  diimbangi  penyediaan  guru,  buku-buku  dan  peralatan  lain  dari departemen terkait. 24
Malik  Fadjar  dalam  salah  satu  pikirannya,  bahwa  dalam  memimpin lembaga  pendidikan  Islam  itu,  kalau  kita  ingin  menatap  masa  depan  pendidikan Islam  yang  mampu  memainkan  peran  strategis  dan  memperhitungkan  untuk dijadikan  pilihan,  maka  perlu  ada  keterbukaan  wawasan  dan  keberanian  dalam memecahkan masalah-masalahnya secara mendasar dan menyeluruh, seperti yang berkaitan  dengan  hal-hal  yaitu: Pertama ,  kejelasan  antara  yang  dicita-citakan dengan  langkah  operasionalnya. Kedua ,  pemberdayaan  ( empowering )  kelembagaan yang ada dengan menata kembali sistemnya. Ketiga , perbaikan, pembaharuan dan pengembangan dalam sistem pengelolaan atau manajemen. Keempat, peningkatan SDM yang diperlukan. 25
22 Jika  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia,  kata madrasah memiliki  arti  sekolah kendati pada mulanya kata sekolah itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu school atau scola. Lihat A. Malik Fadjar , Visi Pembaruan…, hal. 111.
23 Malik Fajar, Madrasah dan Tantangan Modernitas, cet. ke-I, Bandung:  Mizan, 1999, hal.
20.
24 Malik Fajar, Madrasah…, hal. 76.
25 Malik Fadjar, Madrasah…, hal. 46.
Pikiran  di  atas  memberi  petunjuk  bahwa  dalam  mengelola  lembaga pendidikan  Islam  harus  ditempuh  empat  langkah  seperti  di  atas.  Seorang pimpinan harus terlebih dahulu merumuskan dan memahami secara seksama apa cita-cita  dan  tujuan  lembaga  itu  didirikan,  artinya  harus  dengan  jelas  memberi jawaban  terhadap  pertanyaan  tentang  apa/semacam  apa  yang  akan  diproduk  dari lembaga  itu.  Dengan  jelasnya  jawaban  terhadap  pertanyaan  ini,  maka  akan  dapat terpenuhi  hajat  sosial  yang  lebih  fungsional,  artinya  lembaga  dan  program  yang dilakukan  benar-benar  menjadi  kebutuhan  hidup  manusia,  baik  ia  secara akademis, personal maupun profesional/fungsional.
Tidak  seperti  perubahan-perubahan  besar  yang  pernah  melanda  peradaban manusia  di  masa  lalu  yang  berlangsung  secara  evolusioner,  dinamika  masyarakat memasuki  milineum  ketiga  saat  ini  berlangsung  dalam  waktu  yang  relatif  sangat cepat dan  kompleksitas  yang  lebih  tinggi.  Seperti  intitusi dan  anggota  masyarakat lain,  pendidikan  tinggi  pada  umunya  harus  senantiasa  menilai  dan  menata  diri menghadapi pergeseran pranata sosial yang semakin rumit. Antara lain diuraikan beberapa  poin  penting  mengenai    pergeseran  konteks  pembangunan  nasional, rekonstruksi  peran  sektor  pendidikan  tinggi  untuk  menunjang  pembanguna nasional dan agenda aksi pembinaan pendidikan tinggi. 26
Ada  empat  hal  yang  harus  dilihat  dalam  gerak  pendidikan,  yaitu pertumbuhan  ( growth ),  perubahan  ( change ),  pengembangan  ( development ),  dan berkelanjutan  ( sustainability ).  Sistem  pendidikan  yang  baik  harus  mampu mengembangkan sistem komunikasi antar  semua unsur yang ada. Artinya sistem pendidikan yang tidak mampu  melahirkan adanya iklim  komunikatif  berarti telah menciptakan suasana pendidikan yang lebih hidup dan manusiawi.
Mengembangkan  dan  melaksanakan  pendidikan  berdasarkan  tuntutan global  yang  sekaligus  memanfaatkan  dan  mendorong  potensi  daerah  melalui  era globalisasi  dan  otonomi  daerah  membutuhkan  kesungguhan,  koordinasi,  visi  dan misi  masa  depan.  Kesadaran  inilah  kiranya  yang  melatarbelakangi  dilakukannya rapat koordinasi pendidikan menengah kejuruan ini.
Hal  lain  yang  perlu  dikedepankan  dalam  keterbatasan  kemampuan  yang dimiliki adalah mendorong beberapa sekolah untuk menjadi rujukan bagi sekolah lainnya.  Melalui  rapat  koordinasi  ini  dapat  menyamakan  visi,  misi,  dan  tujuan
26 Malik, Holistika…, hal. 133.
pendidikan  kejuruan,  khusus  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK),  dan  fungsi masing-masing  dalam  mengembangkan  pendidikan  kejuruan.  Mengembangkan sekolah  unggul  melalui  SMK  bertaraf  internasional  dan  nasional  itu  penting. Namun, tidak kalah penting adalah perhatian kita pada sekolah yang ada di daerah yang  terpencil  dan  pinggiran  kota  yang  pada  umumnya  masih  tertinggal.  Oleh karena  itu,  selain  kita  mengacu  kearah  penciptaan  SMK  unggulan  adalah  perlu dipikirkan  pula  keberpihakan  kita  pada  yang  lemah  agar  semua  bisa  sama  dan dalam kebersamaan. 27

## Reformasi Perguruan Tinggi
Kehadiran  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  (PTAI)  semakin  penting  dalam rangka membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta meluruskan jalan hidupnya dalam menjalankan pembangunan fisik mental untuk masa kini dan masa datang. Sebab, maju mundurnya suatu bangsa saat ini sangat tergantung  kepada  kemampuan  profesional  warganya  dalam  mengelola  dan mengolah  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  yang  tersedia.  Untuk  memiliki  kemampuan ini  seseorang  tidak  cukup  lagi  dengan  pendidikan  menengah,  apalagi  dengan pendidikan  rendah  saja.  Jika  setiap  orang  ingin  mencapai  kemajuan  harus menjamin  dirinya  dengan  sebuah  ijazah  universitas.  Ini  berarti  bahwa  kekuatan- kekuatan dalam masyarakat akan semakin ditentukan oleh orang-orang yang telah dibentuk  secara  universiter  dan  bahwa  masyarakat  akan  semakin  lebih  terpelajar. Konsekuensi  logisnya,  Perguruan  Tinggi  bukan  lagi  sebagai  kebutuhan  “mewah” bagi golongan elit melainkan sudah menjadi kebutuhan masyarakat. 28
Harus  segera dikemukakan,  perumusan  kembali  ( reformulation )  paradigma baru Perguruan Tinggi pada tingkat nasional itu mendapatkan daya dorong dengan terjadinya  krisis  moneter,  ekonomi,  dan  politik  di  Indonesia  sejak  akhir  1997. Krisis  yang  juga  sangat  mempengaruhi  dunia  pendidikan  pada  seluruh  jenjang tidak  terelakkan  pula  mendorong  berkembangnya  perluasan  konsep  paradigma baru Perguruan Tinggi tadi, sehingga tercakup dalam konsep reformasi pendidikan nasional  secara  menyeluruh.  Reformasi  sistem  pendidikan  dilakukan  secara menyeluruh  terhadap  seluruh  aspek  pendidikan,  seperti:  filosofi  dan  kebijakan pendidikan  nasional;  sistem  pendidikan  berbasis  masyarakat  ( community-based
27 Malik Fadjar, Holistika…, hal. 266.
28 Malik Fadjar, Visi Pembaharuan…, hal. 137.
education );  pemberdayaan  guru  dan  tenaga  kependidikan;  manajemen  berbasis sekolah ( school-based management ); implementasi paradigma baru Perguruan Tinggi dan sistem pembiayaan pendidikan. 29
Salah  satu  karakteristik  yang  membedakan  antara  perubahan  di  masa  lalu dan  masa  sekarang/mendatang  adalah  wilayah  dan  warna  tantangan  sekarang bersifat  global.  Tidak  mengenal  batas-batas  geografis  suatu  negara,  bangsa,  suku, etnis  dan  bahkan  agama.  Dinamika  perubahan  berjalan  relatif  lebih  cepat  dan kompleks  karena  saling  keterkaitan  antara  faktor  dan  komponen  yang  menjadi sebab  dan  akibat  dari  suatu  perubahan.  Hal  ini  tentu  saja  memerlukan  adaptasi yang  kritis  dan  cepat,  yang  kadang-kadang  tidak  begitu  mudah  dilakukan  oleh institusi-institusi  sosial  seperti  sekolah  dan  perguruan  tinggi.  Selain  itu  adanya transisi yang ditandai masih belum satunya visi dan penafsiran terhadap kebijakan otonomi  daerah,  sehingga  dalam  beberapa  persolalan  tertentu  terasa  sulit “menyatubahasakan” hak dan kewenangan daerah dengan kepentingan nasional. 30
Selain  masalah  dikotomi,  menurut  Malik  Fadjar,  kelemahan  umat  Islam dalam menyelenggarakan pendidikan Islam, faktor utamanya terletak pada dataran epistemologis, yaitu  bagaimana mencairkan nilai-nilai Islam sebagai  setting sosial kultural  yang  berkembang.  Dengan  kata  lain,  umat  Islam  masih  menghadapi keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  yaitu  manusia  yang  memiliki  etos, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Dalam rangka mewujudkan sistem nilai Islam pada bidang pendidikan menjadi sebuah sistem pendidikan yang dapat diandalkan,  paling  tidak  ada  dua  cara. Pertama ,  meningkatkan  kualitas  berpikir dengan  cara  meningkatkan  kecerdasan. Kedua, memperluas  wawasan  dan meningkatkan kualitas kerja melalui peningkatan etos kerja. 31

## Gagasan Pendidikan Liberatif
Salah  satu  pandangan  yang  sangat  populer  adalah  konsiensialisme  yang dikumandangkan oleh ahli pikir pendidikan terkenal Paulo Freire, seorang Doktor
29 Lihat, Santoso S. Hamidjojo et al., Platform Reformasi Pendidikan Nasional (Jakarta: Tim Kerja Peduli Reformasi Pendidikan Nasional, 1998),  dan juga lihat, A. Malik Fadjar et. Al., Platform Reformasi  Pendidikan  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia, Jakarta:  Dirjen  Binbaga  Islam, 1999.
30 Malik, Holistika…, hal. 127-129.
31 Malik Fajar, Reorientasi Pendidikan Islam , cet. I,  Jakarta: Fajar Dunia, 1999, hal. 35.
sejarah  dan  filsafat  pendidikan  di  Universitas  Recife,  Brasil  dan  juga  seorang praktisi  pendidikan  yang  banyak  menggagas  pendidikan  liberatif. 32 Pendidikan yang  dikumandangkan  oleh  Freire  ini  yang  juga  dikenal  sebagai  pendidikan pembebasan  pendidikan  adalah  proses  pembebasan.  Konsiensialisme  yang dikumandangkan  Freire  merupakan  suatu  pandangan  pendidikan  yang  sangat mempunyai  kadar  politis  karena  dihubungkan  dengan  situasi  kehidupan  politik terutama  di  negara-negara  Amerika  Latin.  Paulo  Freire  di  dalam  pendidikan pembebasan melihat fungsi atau hakikat pendidikan sebagai pembebasan manusia dari  berbagai  penindasan.  Sekolah  adalah  lembaga  sosial  yang  pada  umumnya mempresentasi kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada agar menjaga status quo hukum  membebaskan  manusia  dari  tirani  kekuasaan.  Status  quo  atau  di  dalam istilah  Freire  “kapitalisme  yang  licik”.  Sekolah  harus  berfungsi  membangkitkan kesadaran bahwa manusia adalah bebas.
Merespon  tantangan  perubahan  tersebut,  maka  menurut  Malik  Fadjar, pendidikan  harus  dikelola  menurut  manajemen  modern  dan  futuristik  sebagai usaha  yang  mengantarkan  peserta  didik  ke  posisi-posisi  tertentu  di  masa  depan. Yaitu,  suatu  manajemen  yang  berpretensi  membangun  manusia  professional intelektual  dan  berketerampilan  dalam  hal  kemampuan  bergaul  di  tengah-tengah komunitas global secara dinamis, kreatif dan inovatif. 33

## Pengembangan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani
Merujuk  pada  Malik  Fadjar,  masyarakat  madani  yang  ingin  diwujudkan  di Indonesia  memiliki  beberapa  ciri. Pertama ,  masyarakat  yang  religius,  yaitu masyarakat  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  YME. Kedua ,  demokratis pluralistik  yang  menghargai  perbedaan  pendapat,  keanekaragaman  suku,  ras, agama  dan  kebudayaan. Ketiga ,  tertib  dan  menjunjung  tinggi  hukum  sebagai aturan tertinggi yang mengikat kehidupan bermasyarakat. Keempat , mengakui dan menjunjung  tinggi  Hak-Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  egalitarianisme,  dan  tidak diskriminatif. Kelima ,  profesional  dan skillfull ;  memiliki  keunggulan  intelektual,
32 A.  Malik  Fajar.  ‘Kata  Pengantar: Kembali  Ke  Jiwa  Pendidikan,  Memperkokoh  Wacana Humanisasi Pendidikan Islam’, dalam Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi. Membuka Jendela …, hal.
1-2.
33 Malik Fadjar. Kata Pengantar…, hal. Ix.
ketrampilan  dan  profesionalisme  dalam  persaingan  global. Keenam ,  masyarakat yang terbuka dan memiliki tradisi belajar. 34
Menurut  Nurcholish  Madjid  sebagaimana  dikutip  oleh  Hendro  Prasetyo, masyarakat  madani  mengacu  ke  kehidupan  yang  berkualitas  dan  berperadaban ( civility ),  sivilitas  meniscayakan  toleransi,  yakni  kesediaan  individu  untuk menerima  berbagai  pandangan  politik  dan  sikap  sosial  yang  berbeda.  Ini  berarti, tidak ada satu pihak manapun, termasuk pemerintah yang memaksakan kehendak dan kemauannya sendiri. 35
Pengembangan  pendidikan  Islam,  dengan  demikian  diharapkan  agar mampu  menciptakan ukhuwwah  isl ā miyyah dalam  arti  luas,  yakni  persaudaraan yang  bersifat  Islami,  bukan  sekedar  persaudaraan  antar  umat  Islam  sebagaimana yang  selama  ini  dipahami,  tetapi  juga  mampu  membangun  persaudaraan  antar sesama.  Menurut  Islam,  semua  agama  harus  dilindungi,  dan  para  pemeluknya harus  diberi  kebebasan  untuk  melaksanakan  agamanya.  Hanya  saja  konsep kebebasan  beragama  ini  lebih  mencerminkan  pandangan  hidup,  perilaku  dan mentalitas  Karena itu, perlu dikembangkan dialog antar umat beragama yang lebih mencerminkan sikap, perilaku dan mentalitas. Posisi pendidikan Islam yang sudah jelas  tersebut  perlu  dikembangkan  ke  arah:  (1)  pendidikan  Islam  multikulturalis, yakni pendidikan Islam perlu dikemas dalam watak multikultural, ramah menyapa perbedaan budaya, sosial dan agama; (2) mempertegas misi liutammima makarimal akhlaq ;  dan  (3)  spiritualisasi  watak  kebangsaan,  termasuk  spiritualisasi  berbagai aturan hidup untuk membangun bangsa yang beradab. 36
Masyarakat  modern  dewasa  ini  yang  ditandai  dengan  munculnya  pasca industri  ( postindustrial  society )  atau  masyarakat  informasi  ( information  society ) sebagai  tahapan  ketiga  dari  perkembangan  perdaban,  tak  pelak  lagi  telah menjadikan kehidupan manusia secara teknologi memperoleh banyak kemudahan. Tetapi juga masyarakat modern menjumpai banyak paradoks dalam kehidupannya. Dalam  bidang  revolusi  informasi,  seperti  dikemukakan  Donald  Michael,
34 Malik Fadjar, Visi Pembaharuan…, hal. 76.
35 Hendro Prasetyo, Ali Munhanif dkk, Islam dan Civil Society, Pandangan Muslim Indonesia, cet ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal. 174.
36 A. Malik Fadjar, Strategi Pengembangan Pendidikan Islam Dalam Era Globalisasi . Makalah Disampaikan  sebagai  Keynote  Address  dalam  Seminar  on  Islam  and  The  Challenges  of  Global Education in the New Millenium, The IIUM Alumni Chapter of Indonesia di Pekan Baru, tanggal 26 Januari 2003.
sebagaimana  dikutip  oleh  Malik  Fadjar  juga  terjadi  ironi  besar.  Semakin  banyak informasi  dan  semakin  banyak  pengetahuan  mestinya  makin  besar  kemampuan melakukan  pengendalian  umum.  Tetapi  yang  terjadi  justru  sebaliknya,  semakin banyak  informasi  telah  menyebabkan  semakin  disadari  bahwa  segala  sesuatunya tidak terkendali. Karena itu dengan ekstrem Ziauddin Sardar, sebagaimana dikutip oleh  Malik  Fadjar  menyatakan  bahwa  abad  informasi  ternyata  sama  sekali  bukan rahmat.  Di  masyarakat  Barat,  ia  telah  menimbulkan  sejumlah  besar  persoalan, yang tidak ada pemecahannya kecuali cara pemecahan yang tumpul. Di lingkungan masyarakat  kita  sendiri  misalnya,  telah  terjadi  swastanisasi  televisi,  masyarakat mulai merasakan ekses negatifnya. 37

## Analisis
Sebagai  seorang  yang  berlatar  belakang  guru,  Pemikiran  A.  Malik  Fadjar dalam  pendidikan  menarik  untuk  dikaji,  beliau  adalah  satu-satunya  orang  yang pernah mengurusi pendidikan pada dua istansi yang berbeda yaitu ketika menjabat sebagai  Menteri  Agama  pada  tahun  1998-1999.  Selanjutnya  ia  menjadi  Menteri Pendidikan  Nasional  pada  tahun  2001-2004  dan  menjadi  Menkokesra ad  Interim pada April sampai Nopember 2004.
Bergelut  di  dunia  pendidikan  Indonesia,  tentunya  ia  mengetahui  akar persoalan  pendidikan  di  negeri  ini,  selama  menjadi  menteri,  khususnya  Menteri Pendidikan  Nasional,  banyak  terobosan  di  bidang  pendidikan  yang  telah digaungkannya dalam rangka membawa pendidikan Indonesia ke arah yang lebih maju.
Memperhatikan  apa  yang  disampaikan  Malik  Fadjar  dalam  holistika pemikiran  pendidikan,  dapat  diambil  beberapa  point  penting.  Menurutnya pendidikan nasional harus mempunyai visi dan misi. Visi misi itu bertumpu pada kenyataan  kehidupan  berbangsa  di  negara  Indonesia,  artinya  semua  aspek  harus menjadi  pertimbangan  dalam  merancang  visi  pendidikan  nasional.    Visi pendidikan hanya akan mampu  menjawab tantangan apabila mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan khazanah dan warisan budaya bangsa.
Demikian  halnya,  dalam  merancang  visi  dan  misi  pendidikan  nasional, suasana  yang  diliputi  konflik  yang  terjadi  harus  menjadi  pertimbangan.
37 A.Malik Fadjar, Menyiasati Kebutuhan Masyarakat Modern Terhadap Pendidikan Agama Luar  Sekolah,  Seminar  dan  Lokakarya  Pengembangan  Pendidikan  Islam  Menyongsong  Abad  21, IAIN, Cirebon, tanggal, 31 Agustus s/d 1 September 1995, hal. 3.
Maksudnya,  arus  pergeseran  situasi  dan  kondisi  politik,  ekonomi,  sosial  budaya sebuah  bangsa  harus  menjadi  pertimbangan  yang  matang.  Jika  tidak,  visi pendidikan  kemungkinan  tidak  akan  mampu  membawa  bangsa  kepada  cita-cita ideal  yang  diharapkan.  Demikian  halnya  dengan  pembenahan  di  kala  krisis  dan memperhatikan di antara aneka persoalan bangsa serta peradaban dan kebudayaan juga harus menjadi tonggak utama dalam merumuskan visi dan misi pendidikan.
Selanjutnya,  MBS  sebagai  realisasi  dari  desentralisasi  pendidikan. Sedikitnya  ada  empat  bentuk  yang  perlu  diidentifikasi,  antara  lain: pertama, dekonsentrasi,  yaitu  pelimpahan  sebagian  kewenangan  atau  tanggung  jawab admininstratif ke tingkat yang lebih rendah, kedua, Delegasi, yaitu pelimpahan atau pemindahan  tanggung  jawab  manajerial  dan  fungsional  ke  organiasasi  di  luar struktur  birokrasi, ketiga, Devolusi,  yaitu  penguatan  dan  penciptaan  unit pemerintah  di  daerah,  dan keempat, Privatisasi  atau  swatanisasi,  yaitu  pemberian wewenang  secara  penuh  kepada  swasta  untuk  merencanakan,  menjalankan  dan mengevaluasi seluruh sistem yang di kontruksi.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ditawarkan sebagai salah satu alternatif jawaban pemberian otonomi daerah di bidang pendidikan, mengingat prinsip dan kecenderungan  yang  masih  mengembalikan  pengelolaan  manajemen  sekolah kepada pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui kebutuhan sekolah.
Pada  bagian  ketiga,  Malik  Fadjar  membahas  masalah  pendidikan  dan pembangunan nasional dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada lima sub point yang ditekankan pada pembahasan ini yaitu bagaimana memahami Jati  diri  Bangsa  melalui  lensa  pendidikan,  bagaimana  pendidikan  sebagai  praksis pembangunan  bangsa,  bagaimana  pendidikan  nasional,  bahasa  Indonesia  dan kehidupan  berbangsa,  bagaimana  kaitan  ilmu  dengan  moral:  upaya  membangun moralitas  dan  sikap  ilmiah  bangsa,  dan  bagaimana  peran  serta  universitas  dalam pembangunan nasional.
Jati  diri  bangsa  menurutnya,  berkaitan  erat  dengan  konsep  dan  desain pendidikan.  Oleh  sebab  itu  pendidikan  menempati  posisi  penting  dalam mengembangkan  dan  mempertahankan  jati  diri  bangsa.  Demikian  juga  dengan praksis pembangunan bangsa, bahwa pembangunan sebuah negara harus berjalan seiring dengan berkembangnya pendidikan.
Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi pendidikan, perlu dipertahankan dan  diperkenalkan  kepada  negara  lain  sebagai  upaya  menunjukkan  rasa
kebanggaan  terhadap  pendidikan  nasional  sekaligus  menjadi  simbul  pendidikan Indonesia  yang  mampu  memberikan  penguatan  nasionalisme  bahasa  dalam pendidikan.
Hemat  penulis  bahwa  paradigma  pendidikan  yang  beliau  kembangkan adalah  paradigma  baru,  orientasi  pendidikan  pada  desentralistik,  kebijakan pendidikan bersifat dari bawah ke atas, orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat,  di  mana  pendidikan  ditekankan  pada  pengembangan  kesadaran  untuk bersatu  dalam  kemajemukan  budaya,  kemajemukan  berpikir,  menjunjung  tinggi nilai  moral,  kemanusiaan  dan agama,  kesadaran  kreatif,  produktif,  dan  kesadaran hukum.  Meningkatnya  peran  serta  masyarakat  secara  kualitatif  dan  kuantitatif dalam  upaya  pengembangan  pendidikan,  pemberdayaan  institusi  masyarakat, seperti  keluarga,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  pesantren,  dunia  usaha, lembaga-lembaga  kerja,  dan  pelatihan,  dalam  upaya  pengelolaan  dan pengembangan  pendidikan,  yang  diorientasikan  kepada  terbentuknya  masyarakat madani Indonesia.
Berdasarkan  pandangan  ini,  pendidikan  sudah  harus  diupayakan  untuk mengalihkan  paradigma  yang  berorientasi  ke  masa  lalu  (abad  pertengahan)  ke paradigma  yang  berorientasi  ke  masa  depan,  yaitu  mengalihkan  dari  paradigma pendidikan  yang  hanya  mengawetkan  kemajuan,  ke  paradigma  pendidikan  yang merintis  kemajuan.  Mengalihkan  paradigma  dari  yang  berwatak feodal ke paradigma  pendidikan  yang  berjiwa  demokratis.  Mengalihkan  paradigma  dari pendidikan sentralisasi ke paradigma pendidikan desentralisasi, sehingga menjadi pendidikan  yang  kaya  dalam  keberagaman,  dengan  titik  berat  pada  peran masyarakat dan peserta didik.
Dalam  proses  pendidikan,  perlu  dilakukan  kesetaraan  perlakuan  sektor pendidikan  dengan  sektor  lain,  pendidikan  berorientasi  rekonstruksi  sosial, pendidikan  dalam  rangka  pemberdayaan  umat  dan  bangsa,  pemberdayaan infrastruktur  sosial  untuk  kemajuan  pendidikan.  Pembentukan  kemandirian  dan keberdayaan  untuk  mencapai  keunggulan,  penciptaan  iklim  yang  kondusif  untuk tumbuhnya  toleransi  dan  konsensus  dalam  kemajemukan.  Dari  pandangan  ini, berarti  diperlukan  perencanaan  terpadu  antarsektor  dan  antar  jenjang bottom-up dan top-down  planning ),  pendidikan  harus  berorientasi  pada  peserta  didik  dan pendidikan harus bersifat multikultural serta pendidikan dengan perspektif global.
Rumusan  paradigma  pendidikan  tersebut,  paling  tidak  memberikan  arah sesuai  dengan  arah  pendidikan,  yang  secara  makro  dituntut  menghantarkan masyarakat  menuju masyarakat madani Indonesia yang demokratis, relegius, dan tangguh  menghadapi  lingkungan  global.  Maka  dalam  upaya  pembaharuan pendidikan, perlu ada ikhtiar, yaitu strategi kebijakan perubahan diletakkan untuk menangkap kesempatan perubahan tersebut.
Jadi, pendidikan harus mengganti paradigma lama dengan paradigma baru, berorientasi  pada  masa  depan,  merintis  kemajuan,  berjiwa  demokratis,  bersifat desentralistik,  berorientasi  pada  peserta  didik,  bersifat  multikultural  dan berorientasi pada perspektif global, sehingga terbentuk pendidikan yang berkualitas dalam menghadapi tantangan perubahan  global menuju  terbentuknya masyarakat madani  Indonesia.  Sebab  pada  tatanan  konsep,  pendidikan  baik  formal  maupun non  formal  pada  dasarnya  memiliki  peran  penting  melegitimasi  bahkan melanggengkan  sistem  dan  struktur  sosial  yang  ada  dan  sebaliknya  pendidikan merupakan proses perubahn sosial. Tetapi, peran pendidikan terhadap sistem dan struktur  sosial  tersebut,  sangat  bergantung  pada  paradigma  pendidikan  yang mendasarinya.
Kebijakan  bidang  pendidikan  nasional  harus  terus  diacu  kepada  prinsip- prinsip  pertumbuhan,  perubahan,  pembaharuan  dan  kesinambungan.  Pada  era reformasi  dan  otonomi  ini  arah  kebijaksanaan  diacu  kepada  apa  yang  telah dirumuskan  dalam  GBHN  1999  dan  Propenas  2000-2004,  dengan  penekanan pada peningkatan mutu yang dilandasi kekuatan akhlak dan budi serta pencapaian kacakapan  untuk  hidup  yang  meliputi  kecakapan  membaca  dan  menulis, kecakapan merumuskan dan memecahkan masalah, kecakapan menghitung tanpa alat bantu teknologi, kecakapan memanfaatkan teknologi, kecakapan bekerja sama dalam  tim,  kecakapan  memahami  diri  sendiri,  orang  lain  dan  lingkungannya, kecakapan  untuk  terus  menerus  manjadi  manusia  belajar,  kecakapan mengintegrasikan  dengan  etika  sosio-religius  bangsa  berlandaskan  nilai-nilai Pancasila.
Jelasnya menurut Malik Fadjar, dalam menghadapi era globalisasi, terdapat tiga  tantangan  besar  yang  dihadapi  dunia  pendidikan  Indonesia, pertama, mempertahankan  hasil-hasil  yang  telah  dicapai, kedua, mengantisipasi  era  global, ketiga, melakukan  perubahan  dan  penyesuaian  sistem  pendidikan  nasional  yang mendukung  proses  pendidikan  yang  lebih  demoraktis,  memerhatikan  keragaman
kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan peran dan partisipasi masyarakat.
Menurut  Malik  Fadjar,  langkah  yang  telah  ditempuhnya  untuk memecahkan  berbagai  persoalan  globalisasi  yaitu; Pertama, pendidikan  berbasis masyarakat  luas  ( board  based  education )  dengan  orientasi  kecakapan  untuk  hidup ( life  skills ). Kedua, penerapan  manajemen  berbasis  sekolah  ( school-based management ), melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan memiliki kemandirian dalam  merencanakan,  mengelola  dan  mengatur  rumah  tangga  sekolah  sendiri. Ketiga, pelaksanaan  otonomi  dan  desentralisasi  dengan  pembentukan  komite sekolah,  dewan  pendidikan  dan  standarisasi  mutu.    Kebijakan  tersebut  telah diperkokoh oleh UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## SIMPULAN
Melihat  beberapa  pemikiran  A.  Malik  Fadjar  dapat  disimpulkan  bahwa paradigma  pemikiran  pendidikan  A.  Malik  Fadjar  dapat  dikatakan  bahwa paradigma  pemikiran  holistik,  artinya    mencakup  semua  aspek  pendidikan  yaitu pendidikan  yang    humanistik,  liberatif,  integralistik,  multikultural.  Untuk  itu,  dia mengembangkan  beberapa  hal  mengenai  prinsip  strategis  pengembangan pendidikan  nasional  yaitu; Pertama, orientasi  pengembangan  sumber  daya manusia (SDM), kedua, ke arah pendidikan multikultural, dan Ketiga, spiritualitas watak  kebangsaan  sebagai  pondasi  dari  bangunan  kebangsaan  adalah  iman.  Dari aspek  kelembagaan  pendidikan,  beliau  mengembangkan  paradigma  futuralistik, yakni  dengan  menyiapkan  lembaga  pendidikan,  terutama  lembaga  pendidikan Islam  menjadi  institusi  yang  mampu  menjawab  tantangan  globalisasi  dan modernitas.
Dari  segi  manajemen,  Malik  Fadjar  mengembangkan  paradigma desentralistik  dengan  melahirkan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS).  Dalam menghadapi  era  globalisasi,  menurut  Malik  Fadjar,  terdapat  tiga  tantangan  besar yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia, yaitu mempertahankan hasil-hasil yang telah  dicapai,  mengantisipasi  era  global,    dan  melakukan  perubahan  dan penyesuaian  sistem  pendidikan  nasional.  Untuk  memecahkan  masalah  ini,  Malik Fadjar  menawarkan  beberapa  solusi,  yaitu; Pertama, pendidikan  berbasis masyarakat  luas  ( board  based  education )  dengan  orientasi  kecakapan  untuk  hidup ( life  skills ). Kedua, penerapan  manajemen  berbasis  sekolah  ( school-based
management ), melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan memiliki kemandirian dalam  merencanakan,  mengelola  dan  mengatur  rumah  tangga  sekolah  sendiri. Ketiga, pelaksanaan  otonomi  dan  desentralisasi  dengan  pembentukan  komite sekolah,  dewan  pendidikan  dan  standarisasi  mutu pendidikan.  Kebijakan  tersebut telah diperkokoh oleh UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadi, Islam  Sebagai  Paradigma  Ilmu  Pendidikan, (Yogyakarta:  Aditya  media. 1992.
Bakker, Anton, Metode-Metode Filsafat. Jakarta: Gramedia Indonesia. 1984.
Danim, Sudarwan, Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan, Cet. Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
Fadjar,  A.  Malik, Pengembangan  Pendidikan  Islam  yang  Menjanjikan  Masa  Depan, Pidato Pengukuhan  Guru Besar  IAIN  Sunan  Ampel  Malang,  29  Juli  1995,
( tidak diterbitkan ).
_______, “Menyiasati Kebutuhan Masyarakat Modern Terhadap Pendidikan Agama Luar  Sekolah,  Seminar  dan  Lokakarya  Pengembangan  Pendidikan  Islam Menyongsong Abad 21”, IAIN Cirebon, tanggal, 31 Agustus s/d 1 September 1995.
_______ ,”Pengembangan  Pendidikan  Islam” ,  dalam  Nafis  (Ed), Konstekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Prof Dr. Munawir  Sjadzali,  MA, Jakarta: IPHI dan Paramadina. 1995.
_______, Visi Pembaharuan Pendidikan Islam . Jakarta: LP3NI, 1998.
_______,  et.  el, Platform  Reformasi  Pendidikan  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam. 1999.
_______, Madrasah dan Tantangan Modernitas, cet I. Bandung:  Mizan. 1999.
_______, Reorientasi Pendidikan Islam , Jakarta: Fajar Dunia. 1999.
_______, Strategi  Pengembangan  Pendidikan  Islam  Dalam  Era  Globalisasi .  Makalah Disampaikan  sebagai  Keynote  Address  dalam  Seminar  on  Islam  and  The Challenges  of  Global  Education  in  the  New  Millenium,  The  IIUM  Alumni Chapter of Indonesia di Pekan Baru, tanggal 26 Januari 2003.
_______ , Holistika Pemikiran Pendidikan . Jakarta; Raja Grafinda Persada, 2005.
Hamidjojo,  Santoso  S.  et  al. Platform  Reformasi  Pendidikan  Nasional .  Jakarta:  Tim Kerja Peduli Reformasi Pendidikan Nasional. 1998.
http://edu-articles.com/menggugah-perspektif-masyarakat-terhadap-paradigma- baru-sistem-pendidikan-nasional/
http://www.infogue.com/viewstory/2009/09/17/strategi_pendidikan_di_era_otono mi_dan_persaingan_global/?url=http://matematikadw.wordpress.com/200 9/09/16/persoalan-pendidikan/
Latif, Abdullah, Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan, cet. Ke-2. Jakarta: Rafika Aditama, 2009.
Marimba, Ahmad D., Pengantar Filsafat Pendidikan, Bandung: Al Ma’arif. 1989.
Nata, Abuddin, Metodologi Studi Islam. Jakarta: Rajawali Press. 2005.
Nazir, Mohammad, Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Press. 2000.
Nugroho,  Heru  (Ed.) McDonaldisasi  Pendidikan  Tinggi.  Center  for  Critical  Social Studies. Jakarta: Kanisius . 2002.
Pemerataan
Pendidikan dalam
http://genenetto.getforum.org/forum/
viewtopic.php?p =84
Prasetyo,  Hendro,  Ali  Munhanif  dkk, Islam  dan  Civil  Society,  Pandangan  Muslim Indonesia, Ce. Ke-1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002.
Purbo,  Onno  W., Tantangan  Bagi  Pendidikan  Indonesia ,  From:  http://  www.  detik. com/net/ onno/ jurnal/ 20004/ aplikasi/ pendidikan/p-19.shtml. 2000.
Said, Muhammad dan Juminar Affan, Mendidik dari Zaman Ke Zaman, Jakarta: Kalam Mulia, 1987
Tafsir,  Ahmad, Filsafat  Pendidikan  Islam,  Integrasi  Jasmani,  Ruhani  da  Qalbu, Memanusiakan Manusia, Cet. Ke-1. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional, cet. I. Semarang: Aneka Ilmu. 2003.