Journal of Governance Volume 3, Issue 1, June 2018 (67-79) (P-ISSN 2528-276X) (E-ISSN 2598-6465) http://dx.doi.org/10.31506/jog.v3i1.3008

## Potret Representasi Pengelolaan Goa Pindul Studi Representasi Pokdarwis Karya Wisata Tahun 2014

## Hendrawan Toni Taruno
Statistisi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal taruno@bps.go.id
Recieved: February 23 2018; Revised: Maret 24 2018; Accepted: April 2 2018
Abstract : This  paper  aims  to  discuss  how  the  representation  model  conducted  by  Tourism Awareness Group (Pokdarwis) Karya Wisata as one of the groups that manage Pindul Cave tourism object. As it is known, until 2013, the management of Pindul Cave tourism object has caused a conflict because it was monopolized by three Pokdarwis who have stood first. This research uses descriptive method with qualitative approach. The data used in this research are  the  primary  data  obtained  through  interviews  to  some  informants  and  secondary  data obtained  from  several  related  parties.  This  research  shows  that  what  has  been  done  by Pokdarwis Karya Wisata has shown its function as an agent of representative of Karang Mojo and Grogol society. This research also concludes that the representation model presented by Pokdarwis Karya Wisata can be categorized as a model of substantive representation (acting for),  in  which  they  have  represented  the  concerns  of  Karang  Mojo  and  Grogol  society  who were not involved in the management of Pindul Cave tourist object.
Keywords: conflict; pindul cave; pokdarwis karya wisat; substantive representation.
Abstrak : Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana model representasi yang dipraktekkan  oleh  Pokdarwis  Karya  Wisata  sebagai  salah  satu  kelompok  yang  mengelola objek  wisata  Goa  Pindul.  Sebagaimana  diketahui,  sampai  tahun  2013,  pengelolaan  Goa Pindul  telah  menimbulkan  konflik  karena  hanya  dimonopoli  oleh  tiga  Pokdarwis  yang berdiri  lebih  awal.  Data  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari wawancara  beberapa  informan,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  beberapa  pihak terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pokdarwis Karya Wisata  telah  memperlihatkan  fungsinya  sebagai  lembaga  perwakilan  masyarakat  Karang Mojo  dan  Grogol.  Penelitian  ini  juga  menyimpulkan  bahwa  model  representasi  yang dipraktekkan  oleh  Pokdarwis  Karya  Wisata  dalam  upayanya  mewakili  kepentingan masyarakat  Karang  Mojo  dan  Grogol  dapat  dikategorikan  sebagai  model  representasi substantif (acting for). Kata kunci : konflik; goa pindul; pokdarwis karya wisata; representasi substantif.

## Pendahuluan
Tulisan  ini  bertujuan  untuk mengkaji  bagaimana  model  representasi yang  diperlihatkan  oleh  salah  satu kelompok  sadar  wisata  (pokdarwis), yaitu  Pokdarwis  Karya  Wisata,  dalam rangka memperjuangkan hak pengelolaan Goa Pindul.
Objek wisata Goa Pindul merupakan  objek  wisata  alam  yang terletak  di  dusun  Gelaran  2,  Desa Bejiharjo,
Kecamatan Karangmojo, Kabupaten  Gunung  Kidul,  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Sebagai- mana  diketahui,  kehadiran  objek  wisata Goa  Pindul  (2010)  telah  menyisakan konflik  pengelolaan  antar  beberapa kelompok  masyarakat  yang  ada  di  Desa Bejiharjo.
Selama  ini,  pengelolaan  destinasi wisata  di  Desa  Bejiharjo  didasarkan  atas keberadaan  lokasi  objek  wisata  tersebut. Pada  kasus  Goa  Pindul  misalnya,  karena Goa  Pindul  berada  di  Dukuh  Gelaran  1 dimana  pokdarwis  Dewa  Bejo  berada, maka  pengelolaan  objek  wisata  Goa Pindul  menjadi  kewenangan  Pokdarwis Dewa  Bejo  bersama  Pokdarwis  Panca Wisata  dan  Pokdarwis  Wira  Wisata. Pokdarwis  lain  yang  juga  ikut  mengelola Goa  Pindul,  diharuskan  membayar tambahan  retribusi  kepada  Pokdarwis Dewa  Bejo.  Akibatnya,  pengunjung  yang akan  memasuki  objek  wisata  Goa  Pindul melalui  Pokdarwis  lainnya,  diharuskan membayar  tambahan  uang  retribusi sebesar Rp 15.000 per orang.
Praktek  monopoli  pengelolaan objek  wisata  Goa  Pindul  ini  akhirnya menyebabkan  kecemburuan  sebagian warga  desa  lainnya.  Mereka  berpan- dangan  bahwa  pengelolaan  Goa  Pindul tidak boleh hanya dikuasai oleh sekelom-
pok  masya-rakat  saja,  akan  tetapi  juga harus  melibatkan  seluruh  warga  desa Bejiharjo.  Sikap  ini  didasarkan  pada argument  bahwa  Goa  Pindul  merupakan asset desa Bejoharjo.
Akibatnya, dalam waktu yang tidak terlalu  lama,  konflik  pengelolaan  Goa Pindul  antar  Pokdarwispun  tidak  dapat terhindarkan,  terutama  konflik  antara tiga  Pokdarwis  awal  dengan  empat Pokdarwis  yang  baru,  yaitu  Pokdarwis Karya Wisata, Mriwis Putih, Panji Wisata, dan Tunas Wisata.
Karya  wisata  sebagai  salah  satu Pokdarwis  yang  baru  dan  merasa diperlakukan  diskriminatif,  melakukan berbagai upaya agar mekanisme pengelolaan  objek  wisata  Goa  Pindul berubah lebih baik. Dalam pandangannya, Goa  Pindul  bukan  merupakan  aset  satu dusun  saja,  akan  tetapi  aset  bersama milik  desa  Bejiharjo.  Oleh  karenanya, setiap  warga  desa  juga  berhak  untuk mengelola  Goa  Pindul  tanpa  harus membayar  retribusi  tambahan  kepada Pokdarwis  Dewa  Bejo  (Pokdarwis  yang berdiri  awal  dan  merasa  berhak  atas objek wisata Goa Pindul).
Tulisan  ini  berupaya  mengkaji pengelolaan  Goa  Pindul  dalam  kacamata representasi.  Secara  lebih  dalam,  tulisan ini juga membahas bagaimana Pokdarwis Karya  Wisata  memperjuangkan  hak pengelolaan objek wisata Goa Pindul bagi warga yang diwakilinya.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder.
Hendrawan, Potret Representasi Pengelolaan Goa Pindul Studi Representasi Pokdarwis Karya Wisata Tahun 2014
Data primer diperoleh dengan cara wawancara  terhadap  beberapa  informan yang  mengetahui  seluk  beluk  Goa  Pindul dan  konflik  pengelolaannya.  Data  ini diperoleh  selama  penelitian  yang  telah dilakukan  pada  tahun  2014.  Sementara itu,  data  sekunder  diperoleh  dengan mengambil  data-data  pendukung  yang berkaitan  dengan  Goa  Pindul  serta kondisi sosial demografi masyarakat desa Beji  Harjo,  termasuk  beberapa  data terbaru yang tersedia.
Berbeda dengan penelitian Ningsih (2013)  yang  mengkaji  Goa  Pindul  dalam perspektif  ekonomi  dan  Afala  (2017) yang  meneliti  Goa  Pindul  dalam perspektif konflik, analisis dalam penelitian  ini  difokuskan  pada  model representasi  yang  dipraktekkan  oleh Pokdarwis Karya Wisata dalam kerangka Hanna  Pitkins  (1967).  Pembahasan  juga sedikit  berbeda  dengan  penelitian representasi Hendrarti (2013) yang lebih menfokuskan  kajian  representasi  pada upaya advokasi kebijakan yang dilakukan dalam  lembaga  politik  formal.  Secara lebih khusus, penulis ingin melihat, model representasi manakah yang diperlihatkan oleh  Pokdarwis  Karya  Wisata  dalam memperjuangkan pengelolaan Goa Pindul.
Kajian  mengenai  representasi politik  paling  tidak  terbagi  kedalam sejumlah  kelompok.  Pertama,  kajian representasi  politik  yang  memfokuskan diri  pada  representasi  politik  sebagai sebuah  konsep  dan  teori.  Kedua,  kajian representasi  politik  yang  mencoba melihat  kaitan  representasi  politik dengan  aspek  lain,  seperti  demokrasi, sistem pemilu. Ketiga, kajian representasi politik  yang  mencoba  menekankan  pada
sikap  kritis  terhadap  representasi  politik dalam tataran praktik (Darmawan, 2017). Tulisan ini termasuk pada kelompok yang disebutkan  terakhir,  yaitu  mengupas tentang  representasi  dalam  tataran praktik dengan mengambil lokus penelitian  pada  praktik  representasi pengelolaan objek wisata Goa Pindul.
Pitkin  (1967)  menelusuri  bahwa konsep  representasi  dapat  diidentifi- kasikan  dengan  dua  hal.  Pertama , mengenai  kewenangan  (otoritas)  dan yang  kedua  adanya  tanggung  jawab. Kewenangan  diwujudkan  dengan  adanya pelimpahan keterwakilan dari satu pihak (individu  atau  kelompok)  kepada  pihak lain.  Atau  dengan  kata  lain,  adanya pemberian otoritas atau kewenangan dari satu  pihak  kepada  pihak  lain.  Pemberian otoritas ini kemudian yang menjadi dasar tindakan  seperti  apa  yang  harus dilakukan oleh pihak yang mewakili.
Sedangkan  tanggungjawab  diwu- judkan dengan adanya pelaporan atas apa yang  telah  dilakukan  kepada  pemberi kewenangan. Oleh karena itu, pihak yang mewakili  juga  harus  menjalankan  meka- nisme pertanggungjawaban kepada pihak yang diwakili. Oleh karena itu, representasi  harus  dipahami  sebagai sebuah  relasi  dua  arah  yang  terjalin antara  pemberi  otoritas  dengan  yang menerima tanggung jawab. Pitkin menga- sumsikan  empat  hal  yang  menjadi  pilar dalam  model  representasinya,  yakni representative (yang  mewakili), the represented (yang  diwakili),  kepentingan yang diwakili, dan konteks/setting politik. Keempat  pilar  tersebut  memiliki  ruang- ruangnya  sendiri,  di  mana  representasi terpilah-pilah  berdasar-kan  ruang  yang ada.
Representative selalu berhu- bungan  pada  siapa  yang  mewakili seseorang  atau  kelompok  di  dalamnya. The  represented merupa-kan  pihak  yang diwakilinya.  Dua  dimensi  lain  yakni kepentingan  yang  diwakili  dan  setting sosial  politik,  menentukan  bagaimana pola  representasi  bisa  muncul  dan berkembang pada ruang-ruang tersebut.
Dari keempat pilar tersebut, Pitkin membuat  dua  kategori  yang  menjadi pijakan dalam memahami model representasinya.    Pertama  yaitu  “berdiri sebagai”  ( stand  for ),  yaitu  sebuah  pola relasi  yang  terbangun  karena  pihak dibebani tanggung jawab, dan yang kedua adalah  “beraksi  menggantikan”  ( act  for ), yaitu relasi yang terjalin karena ada pihak yang diberikan tanggung jawab.
Secara garis besar, Pitkin menyim- pulkan  bahwa  perwakilan  disini  berarti tindakan  untuk  memenuhi  kepentingan yang  diwakili  dalam  upaya  merespon kepentingan mereka. Perwakilan sifatnya haruslah  independen;  tindakannya  harus melibatkan  penilaian,  dia  harus  menjadi satu-satunya  yang  bertindak.  Yang diwakili pun juga harus mampu bertindak secara independen dan tidak hanya diam saja (Ekawati, 2014).
Dengan  menggunakan  perspektif teori  ini,  penelitian  ini  ingin  melihat bagaimana  proses  kelahiran  Pokdarwis Karya Wisata, yang merupakan salah satu Pokdarwis  pengelola  objek  wisata  Goa Pindul,  serta  bagaimana  ia  menjalankan perannya  sebagai  salah  satu  kelompok representasi yang memperjuangkan pengelolaan  Goa  Pindul  secara  lebih  adil. Hal  ini  menjadi  penting  dan  menarik untuk  melihat  motivasi  hadirnnya kelompok Pokdawris.

## Hasil dan Diskusi
Goa Pindul: Sumber Ekonomi Baru
Desa Bejiharjo mempunyai 12 Goa alam  yang  semuanya  memiliki  keunikan, salah  satunya  adalah  Goa  Pindul. Panorama  di  dalam  Goa  Pindul  yang menarik  antara  lain:  stalagtit  berbentuk tirai,  stalagtit  dan  stalagmit  yang  masih aktif,  stalagtit  yang  sudah  menyatu dengan  stalagmit  yang  sering  disebut kolom, lapisan batu pasiran, serta helictit yang  tumbuh  pada  dinding  Goa  yang disebut  batu  Cloustum.  Panorama  dan keindahan  Goa  Pindul  juga  dapat  dilihat dengan  adanya  batu  kristalin  yang semakin  memperindah  Goa  (Octaviani, 2014).
Sejak  tahun  2010,  objek  wisata Goa  Pindul  menjadi  salah  satu  ikon pariwisata  baru  di  Kabupaten  Gunung Kidul,  Yogyakarta.  Objek  wisata  Goa Pindul  terletak  di  dusun  Gelaran  2,  Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten  Gunung  Kidul,  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Desa Bejoharjo  sendiri  merupakan  salah  satu desa  wisata  yang  ada  di  Gunung  Kidul. Secara  geografis,  lokasi  Goa  Pindul terletak  sekitar  50  km  di  sebelah  timur Kota  Yogyakarta  dan  bisa  ditempuh sekitar  1,5  jam  perjalanan  dari  Kota Yogyakarta.
Goa  Pindul  dibuka  secara  resmi sebagai  objek  wisata  pada  Juni  tahun 2010. Sejak saat itu, kunjungan wisatawan  terus  bertambah  seiring dengan  menyebarnya  informasi  tentang objek  wisata  yang  baru  ini.  Goa  pindul dikenal  karena  keelokan  goanya  yang eksotis dan menantang untuk disusuri.
Objek  wisata  Goa  Pindul  meleng- kapi  berbagai  objek  wisata  alam  lainnya yang  berada  di  wilayah  Gunung  Kidul.
Selain Goa Pindul, keberadaaan beberapa objek  wisata  lain  yang  berada  di  sekitar kawasan  Goa  Pindul  ( rafting Kali  Oya, susur  Goa  Sriti,  susur  Goa  Gelathik, Monumen  Gerilya  Jenderal  Soedirman, pertunjukan kesenian jaranan, pertunjukan  gedrug  lesung,  pertunjukan Wayang  Berber,  dan  situs  sejarah manusia purba Sokoliman) turut menjadikan  objek  wisata  ini  semakin dikenal oleh wisatawan.
Seiring dengan berjalannya waktu, objek wisata Goa Pindul semakin populer dan  menjadi  komoditas  wisata  yang menjanjikan  keuntungan  besar.  Dalam waktu  kurang  dari  satu  tahun,  nama  Goa Pindul  melejit  menjadi  salah  satu destinasi  wisata  yang  paling  menarik  di Gunung  Kidul.  Ratusan  bahkan  ribuan wisatawan  membanjiri  kawasan  ini  di akhir  pekan  dan  hari-hari  libur  lainnya. BPS  mencatat  jumlah  pengunjung  objek wisata  ini  mencapai  50.000  orang  pada tahun 2012.

## Tabel 1 Jumlah Kunjunga Wisatawan Goa
Pindul Tahun Wisatawan Mancanegara Wisatawan Nasional 2010 7.002.944 - 2011 7.649.731 6.750.416 2012 9.044.462 7.453.633 2013 8.802.129 8.024.876 2014 9.435.411 7.899.070 Sumber: Afala, 2017
Berdasarkan  tabel  yang  tertera diatas,  Pengunjung  wisata  Goa  Pindul selalu  bertambah  setiap  tahunnya  sejak objek  wisata  tersebut  dibuka  pada  tahun 2010.  Dalam  empat  tahun  terakhir  pasca dibukanya  objek  wisata  Goa  Pindul jumlah pengunjung sudah mencapai pada
angka tujuh juta lebih wisatawan nasional dan  Sembilan  juta  lebih  wisatawan mancanegara.  Hal  ini  memberikan gambaran bahwa objek wisata Goa Pindul memiliki potensi yang sangat besar.
Pada  hari  biasa,  rata-rata  jumlah pengunjung  Goa  Pindul  mencapai  3000 orang,  sedangkan  pada  hari-hari  libur, jumlahnya bisa melonjak lebih besar lagi. Pada  libur  Natal  2015  misalnya,  jumlah pengunjung Goa Pindul tercatat mencapai 18.000 orang (antaranews, 27/12/2015). Bahkan,  menurut  data  dari  Dinas Pariwisata Gunung Kidul, jumlah wisatawan  yang  berkunjung  ke  goa Pindul  pada  tahun  2017  tercatat sebanyak  145.081  orang  (Kompas.com, 12/2/2018).
Kehadiran wisata Goa Pindul telah mendatangkan  keuntungan  materi  yang cukup  besar  bagi  masyarakat  Desa Bejiharjo. Hal ini terlihat dari keterlibatan secara  aktif  hampir  sebagian  besar masyarakat  Desa  Bejiharjo  dalam  upaya mengelola  dan  menyediakan  jasa  wisata di  sekitar  Goa  Pindul.  Padahal  sebelum- nya,  sebagian  besar  dari  mereka  adalah para perantau dan pengangguran. Penelitian  Ningsih  (2013)  menyebutkan bahwa  keberadaan  objek  wisata  Goa Pindul  mampu  merubah  kesejahteraan penduduk  Desa  Bejiharjo  dari  yang sebelumnya  bekerja  sebagai  buruh  tani dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp. 350,000,00  perbulan,  meningkat  menjadi rata-rata  sebesar  Rp.  2.500.000,00 perbulan.
Kehadiran objek wisata Goa Pindul telah  menorehkan  presentasi  di  Desa Bejiharjo,  salah  satunya  Desa  Bejiharjo merupakan  pemenang  utama  anugerah Desa Wisata Terbaik Nasional tahun 2012
yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  dengan mengoptimalkan penggunaan dana PNPM Mandiri  Pariwisata  yang  diterima  Desa Bejiharjo (Nurohman, 2017)
Selain  itu,  Menurut  informasi Kepala  Dusun  Gelaran  1,  keberadaan Pokdarwis  tersebut  mampu  memberikan sumbangan  kepada  Desa  Beji  Harjo sebesar  75  juta  pertahun,  sumbangan pembangunan kepada dusun-dusun, sumbangan kepada RT/RW, dan pembangunan  fisik  lainnya.  Bahkan,  atas capaian pendapatan Goa Pindul yang jauh melebihi  target,  pada  tahun  2012,  Desa Bejiharjo mendapat penghargaan sebagai desa  wisata  terbaik  tingkat  nasional  dari Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif. Hal itu disebabkan karena adanya kenaikan  pendapatan  daerah  (PAD)  yang didapatkan dari kehadiran daerah wisata Goa  Pindul  sebanyak  5  milliar  dari  2,5 milliar  yang  ditargetkan  di  tahun  2012 (Afala, 2017).
Tidak  hanya  di  bidang  ekonomi, keuntungan  yang  diperoleh  dengan dibukanya  objek  wisata  Goa  Pindul  juga memberikan dampak positif bagi kehidupan  sosial  (Nofitasari  dan  Pinasti, 2016),  diantaranya:  1)  interaksi  sosial yang  terjalin  antar  masyarakat  satu dengan lainnya berlangsung dengan baik, hal  tersebut  terlihat  dengan  adanya kondisi  masyarakat  yang  guyub  rukun, saling  bekerja  sama  antara  satu  dengan yang  lainnya;  2)  Masyarakat  mulai memperhatikan  pentingnya  pendidikan, pola pikir masyarakat yang telah berubah terkait  dengan  perhatiannya  dalam pendidikan  merupakan  suatu  pengaruh positif  bagi  kemajuan  yang  ada  di  Desa Bejiharjo.  Keinginan  masyarakat  yang bekerja  khususnya  dalam  usaha  sektor
wisata selain untuk mencukupi kebutuhan  sehari-hari  mereka  juga memperhatikan pendidikan anak- anaknya;  3)  Bertambahnya  pengetahuan dan  wawasan  masyarakat  mengenai kepariwisataan,  seperti  adanya  pelatihan keterampilan  yang  diselenggarakan  oleh pihak  kelompok  sadar  wisata,  pelatihan yang diadakan oleh POKDARWIS diberikan pada karyawan-karyawan yang bekerja  dalam  kelompok  operator  jasa wisata  diantaranya  pelatihan  pemandu yang  diikuti  oleh  karyawan  yang berprofesi  sebagai  pemandu  wisata  di Goa  Pindul,  pelatihan  keselamatan  dan kesehatan kerja, pelatihan bahasa Inggris, dan  lain  sebagainya;  4)  Salah  satu kegiatan  sosial  yang  diselenggarakan rutin  oleh  kelompok  sadar  wisata  adalah penyaluran  bantuan  dana  sosial  bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu, biasanya  bantuan  diberikan  rutin  setiap bulannya pada masing-masing RT.

## Terbentuknya Pokdarwis
Pada  awalnya,  objek  wisata  Goa Pindul dirintis oleh 7 (tujuh) orang warga Dukuh  Gelaran  1,  Desa  Bejiharjo.  Dalam perkembangannya, pengelolaan Goa Pindul  bertambah  menjadi  11  (sebelas) orang.  Kemudian  atas  masukan  Dinas Pariwisata Gunung Kidul, mereka membentuk  Kelompok  Sadar  Wisata (Pokdarwis)  Goa  Pindul  pertama  di  Desa Bejiharjo,  yaitu  Pokdarwis  Desa  Wisata Bejiharjo  (Dewa  Bejo)  atau  dikenal dengan sebutan Pokdarwis Dewa Bejo.
Demi  mengantisipasi  lonjakan pengunjung  yang  semakin  banyak, akhirnya  Pokdarwis  Dewa  Bejo  sebagai pihak pengelola tunggal Goa Pindul waktu itu,  membentuk  2  (dua)  Pokdarwis tambahan, yaitu Pokdarwis Panca Wisata
Hendrawan, Potret Representasi Pengelolaan Goa Pindul Studi Representasi Pokdarwis Karya Wisata Tahun 2014
dan Pokdarwis Wira Wisata, sebagai salah satu  pintu  masuk  lainnya  bagi  para wisatawan yang akan berkunjung ke Goa Pindul.  Selain  itu,  padatnya  wisatawan yang  berkunjung  ke  Goa  Pindul menyebabkan munculnya beberapa Pokdarwis  baru  lainnya.  Sampai  akhir 2013, setidaknya ada 7 (tujuh) Pokdarwis yang  menjadi  agen  pemandu  wisata  di objek  wisata  ini.  Empat  Pokdarwis  yang baru  adalah  Pokdarwis  Karya  Wisata, Mriwis  Putih,  Panji  Wisata,  dan  Tunas Wisata.
Masyarakat desa Bejiharjo sejatinya  menghendaki  agar  pengelolaan Goa  Pindul,  yang  merupakan  aset  desa, melibatkan  semua  perwakilan  masyara- kat  yang  ada  di  Desa  Beji  Harjo. Harapannya,  keberadaan  Goa  Pindul dapat dirasakan sepenuhnya oleh seluruh masyarakat  Desa  Bejiharjo,  bukan  hanya sekelompok warga saja.
Oleh  karena  itu,  kemunculan beberapa  Pokdarwis  baru  di  Desa Bejiharjo  ini  tidak  terlepas  dari  adanya monopoli  pengelolaan  Goa  Pindul  oleh tiga Pokdarwis awal. Beberapa Pokdarwis baru ini dibentuk berdasarkan “perwakilan”  dusun  yang  ada.  Pokdarwis Dewa  Bejo  merepresentasikan  sebagian dusun  Gelaran  I,  Pokdarwis  Wira  Wisata merepresentasikan  dusun  Gelaran  II, Pokdarwis  Panca  Wisata  merepresen- tasikan  sebagian  dusun  Gelaran  I, Pokdarwis  Karya  Wisata  merepresen- tasikan  dusun  Karang  Mojo  dan  Grogol, Pokdarwis  Tunas  Wisata  merepresen- tasikan  dusun  Gunung  Abang,  dan Pokdarwis  Mriwis  Putih  merepresen- tasikan dusun Banyu Bening.
Salah  satu  pokdarwis  yang  turut mengelola  Objek  Wisata  Goa  Pindul
adalah  Karya  Wisata.    Karya  Wisata merupakan  Pokdarwis  keempat  yang berdiri  setelah  Pokdarwis  Dewa  Bejo, Wira  Wisata,  dan  Panca  Wisata. Kemunculan  Karya  Wisata  didasari  oleh “keresahan”  warga  dusun  Karang  Mojo dan  Grogol  atas  pengelolaan  Goa  Pindul yang  dirasa  tidak  adil  dan  “dimonopoli” oleh tiga Pokdarwis awal saja.
Selain  adanya  praktik  monopoli pengelolaan,  adanya  ketidaktransparan pengelolaan,  dan  tidak  meratanya  hasil pengelolaan  Goa  Pindul  menjadi  salah satu  alasan  masyarakat  di  dusun  Karang Mojo  dan  Grogol  mendirikan  Pokdarwis Karya  Wisata.  Singkat  cerita,  pada Tanggal  17  Februari  2013,  dengan bermodalkan uang 80 juta yang diperoleh dari  iuran  warga  dusun,  akhirnya Pokdarwis  Karya  Wisata  resmi  berdiri. Pak Setyo Legowo di tunjuk sebagai ketua pokdarwis.  Setelah  Pokdarwis  Karya Wisata  berdiri,  muncul  pula  Pokdarwis Tunas  Wisata,  Pokdarwis  Mriwis  Putih, dan Pokdarwis Panji Wisata.
Pada dasarnya kemampuan pengelola  objek  wisata  Goa  Pindul  masih kurang akan edukasi tentang pengelolaan goa  sebagai  daya  tarik  wisata  alam sehingga  tidak  dapat  menghadapi, membaca  situasi  dan  kondisi  peluluhan goa,  pencemaran  air  sungai  bawah  tanah dan  keutuhan  biota  seputar  goa  (Pujani, 2017).

## Perjuangan Pokdarwis Karya Wisata
Setelah  berdiri,  Pokdarwis  Karya Wisata  langsung  melengkapi  berbagai dokumen administrasi demi memperkuat “legitimasinya”. Beberapa dokumen administrasi  yang  dilengkapi  tersebut antara lain; pembuatan akta pendirian ke
notaris,  pengiriman  surat  ijin  ke  dinas pariwisata, pemenuhan sertifikasi pemandu  goa,  serta  pemberitahuan  ke satuan  pemerintahan  lainnya.  Selain  itu, Pokdarwis  Karya  Wisata  juga  melakukan berbagai  koordinasi  kepada  berbagai pihak  yang  terkait,  baik  pihak-pihak  di lingkungan  internal  maupun  eksternal desa Bejiharjo.
Koordinasi awal dilakukan kepada tiga  Pokdarwis  awal.  Koordinasi  ini berupa  dialog  permintaan  Pokdarwis Karya Wisata untuk turut serta mengelola Goa  Pindul  karena  Goa  Pindul  adalah milik bersama (merupakan aset Desa Beji Harjo).  Namun  permintaan  ini  tidak mendapatkan  respon  positif.  Ketiga Pokdarwis  awal  secara  tegas  menolak permintaan ini.
Selanjutnya, koordinasi yang kedua dilakukan dengan melapor kepada Kepala Desa, Camat, dan Dinas Pariwisata Kabupaten  Gunung  Kidul.  Langkah  ini dilakukan untuk memperoleh ijin “pengelolaan”  Goa  Pindul  sebagaimana yang  telah  diberikan  kepada  ketiga Pokdarwis  awal.  Namun  usaha  ini  juga tidak  membuahkan  hasil.  Pihak  Desa Bejiharjo dan Dinas Pariwisata tidak bisa memberikan “kepastian” pengelolaan Goa Pindul kepada Pokdarwis Karya Wisata.
Meskipun  belum  mendapat-kan respon  yang  positif,  Pokdarwis  Karya Wisata  terus  melakukan  koordinasi kepada berbagai pihak. Koordinasi ketiga dilakukan  dengan  cara  melapor  dan melakukan hearing dengan DPRD Kabupaten  Gunung  Kidul,  khususnya komisi  B  (komisi  yang  membawahi bidang  pariwisata).  Melalui  DPRD  ini, Pokdarwis  Karya  Wisata  mengadukan tentang  diskriminatifnya  pengelolaan objek wisata Goa Pindul yang dialami oleh
mereka. Pokdarwis Karya Wisata mengharapkan  adanya  bantuan  serta “campur  tangan”  DPRD  dalam  mengatasi persoalan  pengelolaan  Goa  Pindul  agar mereka  mendapatkan  akses  yang  adil dalam mengelola objek wisata Goa Pindul.
Koordinasi yang keempat dilakukan dengan cara melapor ke Polsek Karangmojo atas terjadinya aksi diskriminatif serta terjadinya situasi yang tidak  kondusif  yang  dialami  oleh Pokdarwis
Karya Wisata. Aksi diskriminatif  itu  misalnya  terlihat  ketika Pokdarwis  Tunas  Wisata  yang  akhirnya mendapatkan akses mengelola Goa Pindul hanya  karena  mereka  berani  “berkelahi” dengan ketiga Pokdarwis awal.
Sedangkan Pokdarwis Karya Wisata yang sudah berdialog dan melakukan pendekatan  persuasif  terhadap  ketiga Pokdarwis awal, justru tidak mendapatkan akses sebagaimana Pokdarwis Tunas Wisata. Meskipun demikian, setelah melakukan  komunikasi  dan  “lobi”  yang intens  kepada  ketiga  Pokdarwis  awal, akhirnya  Pokdarwis  Karya  Wisata mendapatkan  “akses”  untuk  mengelola objek wisata Goa Pindul pada akhir 2013. Pokdarwis  Karya  Wisata  mendapatkan “ijin”  mema-suki  Goa  Pindul  dengan syarat harus membayar retribusi sebesar 15  ribu  rupiah  per  pengunjung  kepada Pokdarwis
Dewa Bejo. Meskipun merugikan,  mulai  saat  itulah  Pokdarwis Karya Wisata secara resmi bisa melakukan fungsi kepemanduan wisata di Goa Pindul.
Dalam  perjalannya,  Pokdar-wis Karya  Wisata  terus  melakukan  aksi “advokasi” kepentingan masyarakat dusun  Karangmojo  dan  Grogol  ke Pemerintah Daerah (cq Dinas Pariwisata)
Hendrawan, Potret Representasi Pengelolaan Goa Pindul Studi Representasi Pokdarwis Karya Wisata Tahun 2014
dan  DPRD  Kabupaten  Gunung  Kidul. Dengan  berbagai  protes  yang  telah dilakukannya (karena beberapa kali tidak dilibatkan  dalam  rapat  pengelolaan  Goa Pindul),  akhirnya  Pokdarwis  Karya Wisata  dan  ketiga  pokdarwis  yang terakhir  bisa  diikutsertakan  dalam  rapat pembahasan  pengelolaan  Goa  Pindul  di Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Gunung Kidul.  Semenjak  itu,  Pokdarwis  Karya Wisata  juga  sering  diundang  oleh  Komisi B  DPRD  Kabupaten  Gunung  Kidul  dalam melakukan  hearing  terkait  permasalahan pengelolaan Goa Pindul.
Puncaknya,  pada  Maret  2013, Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  5 Tahun  2013  tentang  Penyeleng-garaan Kepariwistaan  disahkan  oleh  Pemda bersama DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Perda  ini  merupakan  salah  satu  solusi atas  persoalan  pengelolaan  objek  wisata Goa  Pindul  yang  salah  satu  tujuannya adalah untuk meredam konflik pengelolaan  Goa  Pindul.  Meskipun  pada prakteknya (sampai akhir 2014), implementasi  Perda  tersebut  belum berjalan  sebagaimana  mestinya  karena masih  adanya  tarik-menarik  kepentingan antar  Pokdarwis  dengan  oknum  yang bermain dalam pengelolaan Goa Pindul.

## Pokdarwis Karya Wisata: Representasi Substantif?
Pitkin  dalam  Suseno  (2013) membagi  model  representasi  menjadi empat  bentuk  yang  berbeda.  Keempat model  representasi  tersebut  yaitu; formal, deskriptif, simbolik, dan substantif.
Dua  model  yang  pertama  (formal dan  deskriptif)  menjelaskan  bagaimana representasi  sebagai  ‘ way  of  acting ’  atau
‘ acting  for ’,  sedangkan  dua  model  yang terakhir  (simbolik  dan  substantif) menjelaskan  bagaimana  representasi sebagai  ‘ way  of  being ’  atau  ‘ standing  for ’. Untuk memahami makna konsep tersebut,  maka  perlu  diketahui  konteks tertentu  dalam  mana  konsep  tersebut diletakkan.
Representasi  formal  dimaknai sebagai  pengaturan-pengaturan  institus- ional  yang  dilakukan  sebelum  dan mengawali  representasi.  Representasi formal ini memiliki dua dimensi otorisasi dan  akuntabilitas.  Otorisasi  yaitu  cara lewat  mana  seorang  wakil  mendapatkan posisinya,  statusnya,  dan  jabatannya. Yang  dimaksud  akuntabilitas  adalah kemampuan konstituen untuk menghukum  seorang  wakil  mereka karena  bertindak  tidak  sesuai  dengan kehendak  atau  karena  tidak  responsif terhadap  keinginan  atau  pilihan  dari konstitusional. Perwakilan antara konstituen  dengan  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  (Daerah)  adalah contoh  yang  jelas  tentang  gambaran  dari representasi formal.
Representasi  deskriptif  merupa- kan keterwakilan yang berdasarkan pada kesamaan atau kemiripan di antara wakil dan  pemilihnya  (atau  di  antara  yang memilih  dan  yang  dipilih).  Dalam  bentuk representasi  ini  maka  wakil  tidak bertindak  untuk  ( act  for )  orang  lain, tetapi  ia  mengatasnamakan (stands  for ) yang diwakilinya. Dengan bentuk representasi ini, maka wakil
menghadirkan  sesuatu  yang  absen dengan  mengangkat  kemiripan  atau mencerminkan  kesamaan  secara  objektif -  layaknya  seperti  melihat  cermin  atau seperti dalam seni.
Contoh  yang  sering  dipergunakan adalah  representasi  dari  kelompok perempuan  yang  mewakili  kelompok perempuan  atau  kelompok  minoritas. Representasi  yang  sebenarnya,  menurut sejumlah  penulis,  mensyaratkan  bahwa wakil-wakil  yang  menjadi  anggota parlemen haruslah mencerminkan secara tepat komposisi seluruh bangsa.
Representasi simbolik adalah cara- cara seorang wakil ‘ stands for’ (membela) konstituen  atau  para  pihak  yang diwakilinya.  Simbol  dapat  merepresen- tasikan  sesuatu  atau  menghadirkan dengan merepresentasikannya, meskipun sesuatu  itu  sesungguhnya  tidak  ada, misalnya  sebuah  bendera  merepresen- tasikan  sebuah  bangsa  atau  jilbab merepresentasikan  kelompok  agama islam. Artinya, seorang wakil tidak hanya berpihak  kepada  yang  diwakilinya  saja, akan tetapi juga dipahami karena adanya kesamaan budaya dan identitas bersama.
Dalam  bentuk  representasi  ini tidak diperlukan kesamaan atau kemiripan diatara mereka yang merepre- sentasikan  dan  yang  direpresentasikan. Manusia  juga  bisa  dilihat  sebagai  simbol yang merepresentasikan, misalnya seorang  dapat  pula  merepresentasikan sebuah  bangsa  dalam  sebuah  situasi tertentu,  misalnya  seorang  raja  yang secara konstitusional merupakan representasi dari sebuah bangsa.
Representasi  substantif  disebut juga  sebagai  representasi  ‘ acting  for’ adalah konsep yang menunjukkan bahwa kegiatan  yang  dilakukan  seorang  wakil dilakukan  atas  nama  atau  untuk kepentingan  yang  diwakilinya,  sebagai agen  dan  sebagai  pengganti  dari  yang diwakilinya.  Dalam  pengertian  ini  maka
seorang wakil bertindak “atas nama” ( act for ) yang diwakilinya.
Representasi  model  substantif  ini sebenarnya  model  representasi  yang menjadi  titik  tolak  dalam  demokratisasi yang  menjadi  tujuan  dari  representasi. Model  ini  memperlihatkan  sesuatu  yang menjadi  tujuan  bersama  sehinggga tercapai  semua  kepentingan  dari  segala pihak.
Representasi  ini  tidak  memper- hitungkan isu pengelompokan berdasarkan  geografis  (distrik)  atau bentuk  pengelompokan  lainnya  yang biasa  digunakan  dalam  representasi formalistik.  Misalnya  representasi  model kaum  buruh  yang  memperjuangkan  hak- hak  mereka  sebagai  pekerja  agar mendapatkan  upah  yang  layak.  Kaum buruh  tersebut  tidak  terpengaruh  lagi oleh  model  deskriptif  atau  simbolik, tetapi  mereka  bersatu  dengan  tujuan bersama, yaitu kesetaraan demi kesejahteraan dalam negara demokrasi.
Dengan  mendasarkan  teori  dan melihat  data  yang  ada,  penulis  melihat bahwa  apa  yang  terjadi  dan  apa  yang telah  dilakukan  oleh  Pokdarwis  Karya Wisata sudah sesuai dengan cita-cita awal pendirian  Pokdarwis,  dimana  pendirian Pokdarwis  didasari  atas  dan  untuk kepentingan  bersama  warga  dusun Karang Mojo dan dusun Grogol.
Apalagi  pada  awal  pendiriannya, masyarakat  terlibat  aktif  dengan  cara melakukan iuran pendanaan pengumpulan  modal.  Artinya,  pendirian Pokdarwis  Karya  Wisata  bisa  dibaca sebagai  upaya  menghadirkan  sebuah lembaga  representasi  yang  menjadi perwakilan  warga  dusun  Karang  Mojo dan dusun
Grogol dalam
memperjuangkan  hak  mereka  dalam pengelolaan Goa Pindul
Advokasi  yang  ditunjukkan  oleh pokdarwis Karya Wisata dalam usahanya untuk turut mengelola Goa Pindul, sudah dapat  dikatakan  sebagai agent  of representative yang memfungsikan perannya sebagai lembaga yang mewakili aspirasi  warga.  Ini  artinya,  konsep representasi  yang  digagas  oleh  Pitkins sudah  mendapatkan  bentuknya  dalam kasus pengelolaan Goa Pindul ini. Dengan melihat ciri-ciri yang mendasarinya, maka keberadaan  Pokdarwis  Karya  Wisata, menurut  penulis,  dapat  dikategorikan sebagai  model  representasi  substantif, dimana  ia  dibentuk  untuk  mewakili kepentingan warga di dusun Karang Mojo dan Grogol.
Dengan konsep representasi substantif  ini,  Pokdarwis  Karya  Wisata membawa  kepentingan  "ide" represented ke  dalam  area  kebijakan  publik.  Dalam hal  ini,  Pokdarwis  Karya  Wisata  telah berusaha  membawa  aspirasi-aspirasi (kepentingan)  warganya  melalui  advoka- sinya terhadap pengelolaan Goa Pindul.
Tindakan  advokasi  Pokdarwis Karya Wisata ini menunjukkan perlawanan  atas  tindakan  diskriminatif yang dilakukan oleh tiga Pokdarwis awal dan
Pemerintah Daerah (Dinas Pariwisata)  dalam  mengelola  objek wisata  Goa  Pindul.  Aksi  ‘perlawanan’  ini kemudian  berhasil  mereka  bawa  ke dalam  DPRD  (lembaga  representasi politik daerah) untuk kemudian mendapatkan  ‘prioritas’  pembahasan penyelesaian.
Bahkan, akhirnya Pemerintah  Daerah  bersama  DPRD mengeluarkan  Perda  Nomor  5  Tahun 2013 yang salah satu poinnya merupakan
wujud  “kesepakatan”  politik  dalam pengelolaan objek wisata Goa Pindul.
Bentuk representasi yang ditunjukkan  Pokdarwis  Karya  Wisata dalam  memperjuangkan  pengelolaan objek  wisata  Goa  Pindul  ini,  sesuai harapan  warga  dusun  Karang  Mojo  dan Grogol,  sebagai  representasi  yang  bukan hanya untuk mengatasnamakan ( standing for ),  tetapi  juga  bertindak  untuk  ( acting for )  dalam  menyuarakan  kepentingan warga  yang  diwakilinya.  Berbagai  usaha ‘ acting  for’ ini  akhirnya  melahirkan adanya  mekanisme  pengelolaan  objek wisata  Goa  Pindul  yang  baru,  meskipun dalam  prakteknya  belum  dapat  berjalan maksmimal.
Pada  titik  ini,  Pokdarwis  Karya Wisata  telah  menjalankan  fungsinya sebagai  wadah  representasi  karena  telah mendapatkan otoritas dari warga sekaligus juga mempertanggungjawabkan otoritas  tersebut  dengan  memperjuang- kannya  atas  dan  untuk  warga  dusun Karang Mojo dan dusun Grogol.

## Kesimpulan
Karena  konsep  representasi  yang cenderung membingungkan, maka empat pilar yang dikemukakan oleh Pitkin, yaitu yakni representative (yang mewakili), the represented (yang  diwakili),  kepentingan yang diwakili, dan konteks/setting politik, harus  menjadi  perhatian  penting  bagi mereka  yang  ingin  mendiskusikan tentang representasi (Törnquist, 2009).
Dalam  pembahasan  Pokdarwis Karya Wisata sebagaimana uraian di atas, kita  bisa  melihat  dengan  jelas  bahwa Pokdarwis  Karya  Wisata  merupakan pihak  yang  menjadi  pilar representative . Artinya, mereka merupakan wadah resmi
yang  mewakili  aspirasi  warga  dusun Karang  Mojo  dan  dusun  Grogol. Sementara itu, warga dusun Karang Mojo dan  dusun  Grogol  sendiri  adalah kelompok kepentingan yang diwakili oleh Pokdarwis
Karya Wisata
dalam perjuangan pengelolaan objek wisata Goa Pindul.
Pilar  ketiga  tentang  kepentingan apa  yang  diwakili  terlihat  dari  advokasi pengelolaan objek wisata Goa Pindul yang dibawa  oleh  Pokdarwis  Karya  Wisata kepada pihak-pihak yang terkait.
Pokdarwis  Karya  Wisata  membawa “kepentingan”  atau  suara  warga  yang diwakilinya  agar  pengelolaan  Goa  Pindul bisa  lebih  adil  dan  bisa  dinikmati  oleh semua  warga  (bukan  hanya  beberapa kelompok saja).
Sedangkan  pilar  yang  keempat, berupa setting politik terlihat dari situasi atau  kondisi  konflik  yang  terjadi  di  Desa Bejiharjo  karena  adanya  persoalan pengelolaan  objek  wisata  Goa  Pindul. Setting  politik  ini  telah  memunculkan kesadaran bersama dengan adanya model representasi  yang  diwujudkan  melalui Pokdarwis Karya Wisata.
Dengan  mendasarkan  pada  model representasi  yang  digagas  oleh  Pitkin, maka model representasi yang diwujudkan  melalui  Pokdarwis  Karya Wisata  bisa  dikategorikan  sebagai  model representasi  substantif  ( acting  for ), dimana  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Pokdarwis  Karya  Wisata  dilakukan  atas nama  atau  untuk  kepentingan  warga dusun  Karang  Mojo  dan  dusun  Grogol yang  merasa  tidak  dilibatkan  dalam pengelolaan objek wisata Goa Pindul.
Dari  semua  penjelasan  di  atas dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan  oleh  Pokdarwis  Karya  Wisata
telah  menunjukkan  fungsinya  sebagai agent  of  representative dari  warga  yang diwakilinya.  Pokdarwis  Karya  Wisata tidak  hanya  mewakili  kepentingan kelompoknya  saja,  akan  tetapi  juga membawa  ‘ide’  dan  kepentingan  warga dusunnya dalam pengelolaan Goa Pindul. Mereka  bersatu  dengan  tujuan  bersama, yaitu  memperjuangkan  pengelolaan  Goa Pindul  yang  adil  dan  melibatkan  semua lapisan masyarakat Desa Bejiharjo.

## Referensi
Afala,  L.  M.  (2017).  Menalar  Dinamika Konflik Wisata Goa Pindul. Journal of Governance , 2 (2), 19-35.
BPS.  (2012).  “Jumlah  Pengunjung  Daya Tarik para Wisata Kabupaten Gunung Kidul  tahun  2012”.  Yogyakarta:  BPS DIY.
Politik  Formal  Ke  Representasi  Politik Non-Elektoral. Jurnal Penelitian Politik , 2 (2), 129-136 . Darmawan,  Ikhsan.  (2017).  Menggugat Praktik  Representasi  Politik. Jurnal Politik ,2 (2), 365-370.
Hendrarti,  D.  W.  B.  (2013).  Politik representasi  perempuan:  Advokasi kebijakan  perlindungan  perempuan. Jurnal  Masyarakat,  Kebudayaan  dan Politik, 26 (2), 119-136.
Ningsih,  R.  C.  (2013).  Kontribusi  Objek
Wisata Goa Pindul Terhadap Perekonomian  Masyarakat. Jurnal Ekonomi  dan  Studi  Pembangunan, 14 (1), 67-79. Nofitasari dan Pinasti. (2016). Perubahan
Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Desa Bejiharjo Pasca Berkembangnya Objek  Wisata  Goa  Pindul. Jurnal Pendidikan  Sosiologi, 6 (3), 1-15.
Nurohman,  Habib.  (2017).  Penyelesaian Konflik  Pengelolaan  Obyek  Wisata Goa Pindul. Jurnal Civic , 3 (3), 1-15. Octaviani,  K  .  L.  (2014).  Pelestarian Ekowisata Alam Goa Pindul Bejiharjo
Hendrawan, Potret Representasi Pengelolaan Goa Pindul Studi Representasi Pokdarwis Karya Wisata Tahun 2014
Gunung  Kidul. Jurnal  Kepariwisataan 8 (3), 71-90.
Pitkin,  Hanna  Fenichel.  (1967). The Concept  of  Representation. Barkeley: University of California Press.
Pujani,  K.  P.  L.  (2017).  Eksploitasi  Goa Pindul  Sebagai  Speleo  Tourism  Di Gunung  Kidul,  Yogyakarta. Jurnal Analisis Pariwisata, 17(1), 17-23.
Soeseno, Nuri. (2013). Representasi Politik :  Perkembangan  Dari  Ajektiva  Ke Teori . Jakarta: Puskapol UI.
Törnquist,  Olle.  (2009). Introduction:  The Problem  is  Representation!  Towards an  Analytical  Framework ,  dalam  Olle Törnquist,  Kristian  Stokke  dan  Neil Webster  (ed.). Rethingking  Popular Representation .  New  York:  Palgrave Macmillan.