## Pemetaan Normatif Logika Pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

## Anajeng Esri Edhi Mahanani
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1, Gununganyar, Surabaya Anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id

## Abstrak
Kompetensi  absolut  peradilan  menjadi  hal  yang  urgen  untuk  diperhatikan.  Kepastian  hukum  untuk menghindarkan  dari  adanya  tumpang  tindih  kewenangan  menjadi  alasan  mengapa  perlu  dipetakan terkait  keputusan  tata  usaha  negara  yang  dikecualikan.  Artikel  ini  akan  membahas  lebih  mendalam terkait  beberapa  keputusan  tatausaha  negara  yang  dikecualikan  menggunakan  analissis  deksriptif kualitatif  dengan  jenis  penelitian  yuridis  normatif,  menggunakan  data  sekunder.  Dalam  pembahasan ditemukan,  bahwa  beberapa  keputusan  Tata  Usaha  Negara  dikecualikan  untuk  diajukan  dalam penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara  memiliki  logika  yuridis  yang  kuat,  kelebihan  sekaligus kelemahan yang merujuk pada perlu diadakannya rekonstruksi undang-undang administrasi negara.
Kata kunci: Kompetensi Absolut, Keputusan Tata Usaha Negara, Pengecualian

## Abstract
The  absolute  competence  of  the  judiciary  is  an  urgent  matter  to  pay  attention  to.  Legal  certainty  to avoid  overlapping  authority  is  the  reason  why  it  is  necessary  to  map  out  the  exempted  state administrative  decisions.  This  article  will  discuss  in  more  depth  some  of  the  excluded  state administrative  decisions  using  qualitative  descriptive  analysis  with  normative  juridical  research,  using secondary  data.  In  the  discussion,  it  was  found  that  several  State  Administration  decisions  that  are exempted from being submitted in the settlement of state administrative disputes have strong juridical logic,  both  strengths,  and  weaknesses  that  refer  to  the  need  for  the  reconstruction  of  state administrative law.
Keywords: Absolute Competence, State Administration Decision, Exception

## A. Pendahuluan
Hukum  administrasi  negara  merupakan  bidang  ilmu  hukum  yang  berkembang secara  dinamis  seiring  kehidupan  manusia  dan  pemikiran-pemikiran  yang  hidup didalamnya. 1 Hukum  administrasi  negara  berkembang  sejalan  dengan  perkembangan tugas-tugas  pemerintahan  dan  kemasyarakatan  yang  tentunya  di  sisi  lain  menyebabkan pertumbuhan bidang hukum administrasi negara tertentu berjalan secara sektoral.
Seiring dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan (ajaran welfare state ) yang memberikan  kewenangan  yang  luas  kepada  administrasi  negara  termasuk  kewenangan dalam  bidang  legislasi,  maka  peraturan-peraturan  hukum  dalam  Hukum  Administrasi Negara  disamping  dibuat  oleh  lembaga  legislatif,  juga  ada  peraturan-peraturan  yang dibuat  secara  mandiri  oleh  administrasi  negara.  Karena  luasnya  ruang  lingkup  Hukum
1 Sri  Rahayu  Oktoberina,  Niken  Savitri,  (Penyunting), Butir-Butir  Pemikiran  Dalam  Hukum-  Memperingati  70 Tahun Prof.Dr.B.Arief Sidharta, S.H ., Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 29.
Administrasi Negara, menimbulkan  konsekuensi pula pada sebuah  pemahaman adanya perbedaan  struktur  norma  hukum  administrasi  negara  dengan  struktur  norma  dalam hukum perdata dan pidana.
Menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, peraturan, norma di dalam hukum administrasi  negara  memiliki  struktur  norma  yang  berbeda  dibandingkan  dengan struktur  norma  yang  dalam  hukum  perdata  dan  pidana  serta  struktur  bidang  hukum tertentu  di  luar  pengaturan  hukum  administrasi  negara.  Dalam  hukum  administrasi negara  struktur  norma  ditemukan  pada  berbagai  tempat  dan  dalam  dua  atau  lebih tingkatan,  disana  kita  harus  menemukan  norma  dan  tingkatan-tingkatan  peraturan hukum  itu,  sehingga  berdasarkan  kenyataan  tersebut,  maka  dalam  penegakan  hukum materiil dalam hukum administrasi negara berbeda dengan penegakan hukum materiil di perdata dan pidana. 2
Suasana  perbedaan  struktur  norma  hukum  administrasi  negara  dengan  struktur norma  dalam  hukum  perdata  dan  pidana  serta  bidang  hukum  lain,  mau  tidak  mau menjadi   sebuah  korelasi   pola  hukum.  Hakim  peradilan  administrasi  negara   harus memahami  konsep  ilmu  norma,  ilmu  peraturan  perundang-undangan  dan  asas-asas hukum  yang  merupakan  bangunan  daripada  norma  itu  sendiri  dalam  menggunakan kewenangan yang ada padanya ketika melakukan pengujian sebuah keabsahan tindakan pemerintah  dalam  menerbitkan  Keputusan  atau  Ketetapan  Tata  Usaha  Negara  yang bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan.
Hal  ini  mengingat,  terdapat  beberapa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN) yang  kemudian  dikecualikan  untuk  tidak  menjadi  kompetensi  untuk  diuji  oleh  hakim dalam  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Terdapat  hal-hal  yang  masuk  dalam Keputusan  Tata  Usaha  Negara  namun  dalam  penegakan  hukum-nya  berbeda  dengan penegakan  hukum  materiil  tata  usaha  negara,  disebabkan  meskipun  diterbitkan  oleh Pejabat Administrasi Negara akan tetapi terdapat alasan maupun pembidangan hukum yang lebih tepat dalam penanganan sengketa tersebut, sehingga lebih tepat guna apabila diselesaikan dalam peradilan di luar Peradilan Tata Usaha Negara.
Bahasan  mengenai  pengaturan  secara  yuridis  terkait  apa  saja  Keputusan  Tata Usaha  Negara  yang  dikecualikan  untuk  tidak  diuji  oleh  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, logika  mengapa  Keputusan  tersebut  dikeluarkan  atau  dikecualikan  serta  keunggulan maupun  kelemahan  diadakan  pengecualian  tersebut  sampai  dengan  bahasan
2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , UII Press, Yogyakarta, 2003, h.96
78
rekomendasi  terhadap  permasalahan-permasalahan  yang  muncul  akan  menjadi  analisa penulis.

## B. Telaah Konsep

## Kajian Yuridis dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara
Berdasarkan  Pasal  1  angka  9  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara,  diperoleh  definisi  bahwa  yang  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara adalah  suatu  penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara  yang  berisi  tindakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret,  individual,  dan  final,  yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Kedudukan  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  berdasar  atas  hukum ( rechtstaat )  bukan  berdasar  kekuasaan  belaka  ( machtstaat ),  menuntut  setiap  penyelenggaraan negara  berdasarkan  atas  hukum  atau  legal.  Gautama  mengemukakan  ciri  negara  hukum antara lain : 1) supremacy of the law, 2) equality before the law, dan 3) constitution based on the human right . 3 Ciri sebagai supremacy of the law mengindikasikan bahwa setiap tindakan administrasi negara  haruslah  berdasarkan  hukum  yang  berlaku,  atau  yang  disebut  asas  legalitas.  Ciri supremasi  hukum  dalam  negara  hukum,  menuntut  adanya  sumber  hukum  dalam penyelengaraan pemerintahan negara dan tata usaha negara.
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  di  Indonesia,  memperhatikan  konsep welfare state . Konsep welfare state ini kemudian mendorong negara dalam hal ini pemerintah yang diselenggaraakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, dengan maksud semakin membaca keinginan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraannya. Administrasi negara dalam hal ini diserahi apa yang disebut  .Lemaire “bestuurszorg”, yang  dalam  bahasa  Indonesia  berarti  penyelenggaraan kesejahteraan  umum  yang  dilakukan  pemerintah. “Bestuurszorg” meliputi  segala  lapangan kemasyarakatan  di  mana  tururt  serta  pemerintah  secara  aktif  dalam  pergaulan  manusia dirasa perlu, yang kemudian dituangkan dalam sebuah kebijakan yang dikemas secara legal dalam  bentuk  suatu  keputusan  supaya  memiliki  legitimasi  yuridis.  Hal  ini  menjadi  tugas pemerintah yang menganut prinsip negara kesejahteraan atau “welfare state” . 4
3 Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum , Penerbit Alumni, Bandung, 1983.h  
4 Dikutip dari Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Pustaka Tinta Mas, Surabaya,  1986, h.29.
Secara logika yuridis, Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan guna mewujudkan tujuan  negara  berkesejahteraan  sekaligus  negara  berdasarkan  atas  hukum  tersebut. Membuktikan  pemerintah  secara  aktif  menyelenggarakan  pemerintahannya  guna kesejahteraan rakyat dengan legitimasi hukum yang kuat melalui keputusan yang dibuatnya. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ini  lahir  atau  dikeluarkan  juga  dalam  rangka  memenuhi fungsi aparat pemerintah, yakni fungsi pokok dan fungsi relatif (public service) .

## C. Metode Penelitian
Artikel  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif,  di  mana  mengutamakan penggunaan  data  sekunder,  yakni  data  studi  dokumenter.  Yakni  data  yang  kemudian dikumpulkan untuk analisis bahan kajian dalam pembahasan.
Menurut  Hartono,  metode  penelitian  ini  memiliki  beberapa  manfaat,  salah  satunya guna  mengenal  atau  mengetahui  apa  dan  bagaimana  hukum  positif  mengenai  suatu permasalahan tertentu, serta guna mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum. 5
Berdasarkan  data  dokumen  yang  telah  terkumpul,  penulis  kemudian  melakukan upaya analisis data, sebagai suatu proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga nantinya akan ditemukan tema serta rumusan hipotesis kerja. 6 Analisis  data  juga  diartikan  sebagai  proses  penyederhanaan  data  ke  dalam  bentuk yang  lebih  mudah  dibaca  dan  diinterpretasikan.  Interpretasi  data  dimaksudkan  untuk mencari makna dan  simplikasi yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian. 7

## D. Pembahasan

## Logika Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikecualikan
Indroharto  memerinci  dasar-dasar  pertimbangan  untuk  menguji  Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat, ke dalam empat ukuran: 8
1. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Melanggar larangan detournement de pouvoir.
3. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan willekeur).
4. Bertentangan dengan AAUPPL.
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  menjadi  wadah  bagi  segenap  administrasi  negara  dalam menyelesaikan  berbagai  sengketa  tata  usaha  negara.  Hal  ini  diatur  secara  khusus  dalam
5 Sunaryati  Hartono,  2006, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke-20 ,  Edisi  Pertama,  Alumni, Bandung, h. 140-141.
6 Lexi J Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif . Cet. kedua, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 143
7 Maria  SW.Sumardjono,  2014,  Bahan  Kuliah: Metodologi  Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta, h. 32.
8 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Buku I, Pustaka Harapan, Jakarta 1993, h.67-68.
Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seperti tertuang dalam Pasal 4 UU No.9 Tahun 2004 yang mengatur bahwa : Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  terhadap  sengketa  Tata  Usaha Negara.
Pelaksanaan  hukum  acara  gugatan  pada  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  diatur  dalam Pasal 53 Undang Undang No.9 Tahun 2004 yaitu :
(1)  Orang  atau  badan  hukum  perdata  yang  merasa  kepentingannya  dirugikan  oleh suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  tertulis  kepada pengadilan  yang  berwenang  yang  berisi  tuntutan  agar  Keputusan  Tata  Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Dari  ketentuan-ketentuan  yuridis  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  segala sesuatu  yang  berkaitan  dengan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  disengketakan,  maka diberikan  wadah  peradilan  guna  penegakan  hukumnya.  Akan  tetapi  ketentuan  tersebut ternyata  memiliki  aturan  limitatif.  Dalam  Hukum  Tata  Usaha  Negara,  terdapat  ketentuan bahwasannya untuk Keputusan Tata Usaha Negara tertentu dikecualikan untuk diadili atau diuji oleh Pengadilan atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

## Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  Dikecualikan  berdasar  Ketentuan  Undang- Undang tentang Peradilan Administrasi
Pasal  2  UU  No.  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwasannya yang dikecualikan atau yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang tersebut yakni:
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
b.  Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
c.  Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
d.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dikeluarkan  berdasarkan  ketentuan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
e.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dikeluarkan  atas  dasar  hasil  pemeriksaan badan  peradilan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku;
f.  Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
g.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.
Keputusan-keputusan  yang  sebenarnya  dikeluarkan  oleh  Pejabat  Tata  Usaha  Negara tersebut di atas dikecualikan berdasarkan logika yuridis sebagaimana yang ditemukan dalam Penjelasan  Pasal  2  Undang-Undang  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  yang menyebutkan  bahwa  “ pembatasan  ini  diadakan  oleh  karena  ada  beberapa  jenis  keputusan  yang karena sifat atau maksudnya tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut  undang- undang  ini” .  Sebagai akibatnya,  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana dimaksud  tidak  akan  mungkin  dapat  menimbulkan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  yang menjadi ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara.
Logika  yuridisnya adalah sebagai berikut:

## a. Pasal 2 huruf a
Dalam penjelasan diketahui bahwasannya yang dimaksud sebagai Keputusan Tata Usaha Negara  yang  merupakan  perbuatan  hukum  perdata,  misalnya,  keputusan  yang menyangkut  masalah  jual  beli  yang  dilakukan  antara  instansi  pemerintah  dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.
Untuk dapat mengerti atau memahami logika yuridis ketentuan tersebut, perlu dipahami terlebih  dahulu  bahwasannya  memang  dalam  hal  ini  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara  di  samping  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  publik,  juga  memang  sekaligus merupakan badan hukum perdata. Negara, Provinsi, Kabupaten atau Departemen dan sebagainya,  di  samping  merupakan  badan  hukum  publik,  juga  memang  sekaligus merupakan badan hukum perdata.
Sebagai badan pemerintah, Pejabat Tata Usaha Negara yang akan melakukan perbuatan hukum perdata, selalu didahului dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengatur legalisasi  perbuatan  hukum  perdata  yang  hendak  diselenggarakannya.  Maka  dari  sini dapat  diambil  kesimpulan,  apabila  terjadi  sengketa  mengenai  Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  dikeluarkan  guna  melaksanakan  perbuatan  perdata  hendaknya  menjadi kompetensi di lingkungan Peradilan Umum.
Hal  ini  berdasarkan  logika  yuridis  dengan  pisau  analisa  “teori  melebur”.  Berdasarkan teori  ini  dapat  dipahami  bahwa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dikeluarkan  oleh Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  untuk  melakukan  perbuatan  perdata,  atau perbuatan perdata yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  itu  dianggap  melebur  kedalam  perbuatan
82
perdatanya,  karena  perbuatan  perdata  ini  memang  dimaksudkan  agar  dapat  dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 9

## b. Pasal 2 huruf b
Dalam  Penjelasan  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “pe ngertian  yang  bersifat umum” adalah pengaturan yang memuat norma -norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat umum. Dalam hal ini Keputusan Tata  Usaha  Negara  yang  bersifat  umum  adalah  bukan  Keputusan  dari  Badan  atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  dikeluarkan  atas  dasar  wewenang  untuk  membuat peraturan  perundang-undangan  atau  wewenang  legislatif,  sehingga  dirasa  secara  logika perlu  diatur  pengecualian  terhadap  bentuk  keputusan  ini sebagai keputusan yang  tidak dapat digugat ke PTUN. 10
Logika  yuridis  mengapa  keputusan  yang  bersifat  umum  ini  dikecualikan,  tentunya kembali merujuk pada bunyi Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua  UU  No.5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  bahwa  yang dimaksud  dengan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah suatu  penetapan  tertulis  yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual , final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari bunyi ketentuan tersebut maka sudah dapat terlihat, secara argumen a contrario , maka yang merupakan keputusan dengan sifat umum tidak  termasuk  sebagai  keputusan  yang  dimaksud  dapat  menjadi  objek  sengketa  Tata Usaha Negara.
Hal  ini  juga  mengingat  bahwasannya  yang  dimaksud  sebagai  peraturan  yang  bersifat umum  adalah  peraturan  yang  berbentuk  norma  konkret,  rencana,  peraturan kebijaksanaan  dan  keputusan  bersama. 11 Dari  sini  juga  terlihat  bahwa  yang  dimasud sebagai keputusan bersifat umum tersebut lebih kepada keputusan yang dikeluarkan atas dasar  wewenang  untuk  membuat  peraturan  perundang-undangan  atau  wewenang legislatif, bukan yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
c. Pasal 2 huruf c
9 Indroharto, Op.Cit . h 117, 193-194.
10 R.Wiyono,  S.H, Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara:  Cetakan  Pertama ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2007, h.31.
11 Indroharto, Op.Cit .h.196
Dalam Penjelasan dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan adalah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Sedangkan secara logika yuridis  berdasar  argumen a  contrario terhadap  bunyi  Pasal  ayat  1  angka  9  UU  No.  51 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  UU  No.5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara  yang  mengartikan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dimaksud  dapat sebagai objek sengketa adalah salah satunya harus bersifat final, maka dengan sendirinya Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersifat  masih  memerlukan  persetujuan  tidak termasuk sebagai keputusan yang dapat digugat sebagai objek sengketa kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

## d. Pasal 2 huruf d
Dalam  Penjelasan  disebutkan  bahwa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  seperti  halnya  terkait  dalam  perkara lalu lintas dimana Jaksa mengeluarkan perintah kepada terpidana kasus pelanggaran lalu lintas  untuk  melakukan  sesuatu;  kemudian  terkait  Keputusan  Tata  Usaha  Negara berdasarkan  Ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  misalnya  kalau Penuntut  Umum  mengeluarkan  surat  perintah  penahanan  terhadap  tersangka;  ataupun terkait  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan lain yang bersifat hukum pidana, umpamanya perintah jaksa untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi.
Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
e. Pasal 2 huruf e
Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dikeluarkan  atas  dasar  hasil  pemeriksaan  badan peradilan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, sebagaimana dimaksud pada huruf ini umpamanya:
1) Keputusan  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  mengeluarkan  sertifikat  tanah  atas nama  seseorang  yang  didasarkan  atas  pertimbangan  putusan  pengadilan  perdata yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  yang  menjelaskan  bahwa  tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak.
2) Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3) Keputusan  pemecatan  seorang  notaris  oleh  Menteri  yang  tugas  dan  tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum.
84
Logika  yuridis  mengapa  jenis  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tersebut  di  atas  tidak termasuk atau dikecualikan untuk diadili dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, karena  jelas  bahwa  keputusan  yang  diambil  oleh  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  di  atas adalah berdasarkan keputusan peradilan umum atau usulan Ketua Pengadilan Negeri di luar Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak masuk sebagai kebijakan Tata Usaha Negara yang diambil murni dengan pertimbangan berdasar bidang hukum Tata Usaha Negara.

## f. Pasal 2 huruf f
Dalam Penjelasan memang tidak ditemukan pemaknaan lebih lanjut terkait Keputusan Tata  Usaha  Negara  mengenai  Tata  Usaha  Tentara  Nasional  Indonesia.  Akan  tetapi merujuk pada bunyi Pasal 3 ayat (1) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Maka  logika  yuridis  mengapa  keputusan  tersebut  tidak  masuk  dalam  Keputusan  Tata Usaha  Negara  yang  dapat  diadili  oleh  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  sebab  terkait Keputusan Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia merupakan kompetensi absolut dari pengadilan  di  lingkungan  Peradilan  Militer  untuk  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikannya. 12

## g. Pasal 2 huruf g
Logika yuridis terkait alasan Keputusan Komisi Pemilihan Umum terhadap hasil pemilu sehingga menimbulkan sengketa tidak masuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sebab secra konstitusi telah jelas diatur dalam Pasal  24  C  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003,  bahwa  ini  merupakan kompetensi absolut dari Mahkamah Konstitusi.
Hal  ini  juga  mengingat  bahwasannya  hasil  pemilihan  umum  adalah  hasil  perhitungan suara  yang  merupakan  suara  pemilih  Warga  Negara  Indonesia,  objek  nya  bukan  hasil yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  Tata  Usaha  Negara.  Komisi  Pemilihan  Umum  di  sini hanya  bertindak  sebagai  lembaga  yang  menetapkan  hasil  perhitungan,  bukan  yang melahirkan sehingga tidak dapat digugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

## Pengelompokan Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikecualikan
12 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak untuk diuji atau diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara, dikelompokkan sebagai berikut:
1) Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat keperdataan;
2) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam keadaan darurat;
3) Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dikeluarkan  dalam  bidang  Tata  Usaha Tentara Nasional Indonesia;
4) Keputusan Tata Usaha Negara dalam bidang politik.
Pembahasan selanjutnya akan membahas logika yuridis mengapa keputusan-keputusan Tata Usaha  Negara  di  atas  oleh  Prof.Muchsan  dikecualikan  untuk  diadili  dalam  lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

## Logika yuridisnya adalah sebagai berikut:
1) Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat keperdataan;
Keputusan  KTUN  yang  merupakan  perbuatan  hukum  perdata,  lebih  bersifat kontraktual,  karena  bentuknya  adalah  perbuatan  hukum  yang  bersegi  dua  (bilateral). 13 Sama  dengan  logika  yuridis  yang  telah  dianalisa  berdasar  penjelasan  Pasal  2  huruf  a sebelumnya, Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat keperdataan merupakan ruang lingkup  kompetensi  absolut  Pengadilan  Negeri.  Hal  ini  berdasarkan  logika  yuridis dengan  pisau  analisa  “teori  melebur”.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  itu  dianggap melebur  kedalam  perbuatan  perdatanya.  Dengan  kata  lain,  Keputusan  Tata  Usaha Negara ini dikeluarkan guna legalisasi perbuatan perdata oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha  Negara,  sehingga  apabila  ada  sengketa  penyelesaiannya  menjadi  kompetensi Peradilan Umum.
2) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam keadaan darurat; Dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  menyebutkan  bahwa Pengadilan  tidak  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa  Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:
a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Dalam  keadaan  mendesak  untuk  kepentingan  umum  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13 Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia : Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2000, h. 61.
Ketentuan  tersebut  menetapkan  bahwasannya  dalam  keadaan  darurat  dan  keadaan mendesak  dilihat  dari  kepentingan  umum,  maka  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tidak dapat dimintakan untuk diuji atau diadili.
Logika  yuridisnya  adalah  ditinjau  dari  ketetuan  perundang-undangan  tersebut  yang dimaksud  keadaan  darurat  adalah  keadaan  yang  perlu  untuk  segera  ditangani  dengan kebijakan pemerintah secara kilat, meskipun terkadang kebijakan tersebut tidak melalui penggodokan  yang  matang.  Selain  itu  mendesak  di  sini  juga  dilihat  berdasarkan kepentingan  umum,  yakni  adalah  kepentingan  negara,  bangsa,  dan  sesuai  dengan perundang-undangan  yang  berlaku. 14 Apabila  terhadap  Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang beralasan kedua alasan tersebut masih  saja dapat disengketakan, bisa saja Pejabat Tata  Usaha  Negara  yang  mengeluarkan  kebijakan berdasar  keputusan  berfikir  dua  kali untuk segera mengeluarkan keputusan yang mana sebenarnya apabila dikeluarkan justru berguna demi kepentingan umum.

## 3) Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dikeluarkan  dalam  bidang  Tata  Usaha Tentara Nasional Indonesia;
Sebagaimana  pembahasan  logika  yuridis  pasal  2  huruf  f,  bahwa  mengapa  keputusan tersebut  tidak  masuk  dalam  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  diadili  oleh Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  sebab  terkait  Keputusan  Tata  Usaha  Tentara  Nasional Indonesia  merupakan  kompetensi  absolut  dari  pengadilan  di  lingkungan  Peradilan Militer untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya. 15

## 4) Keputusan Tata Usaha Negara dalam bidang politik;
Keputusan Tata Usaha  Negara  dalam  bidang  politik  seperti  halnya  pembubaran  partai politik,  dan  perselisihan  hasil  pemilu  dikecualikan  untuk  diuji  melalui  Peradilan  Tata Usaha Negara sebab secara yuridis yakni dilihat dari Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diatur bahwa mengenai hal tersebut apabila muncul sengketa diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.
Secara  logika  yuridis  hal  tersebut  tepat.  Misal  tentang  sengketa  keputusan  yang dikeluarkan untuk memuat hasil pemilu. Hasil pemilihan umum adalah hasil perhitungan suara  yang  merupakan  suara  pemilih  Warga  Negara  Indonesia,  objek  nya  bukan  hasil yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  Tata  Usaha  Negara.  Komisi  Pemilihan  Umum  di  sini hanya  bertindak  sebagai  lembaga  yang  menetapkan  hasil  perhitungan,  bukan  yang
14 W.Riawan  Tjandra, Teori&Praktik  Peradilan  Tata  Usaha  Negara:  Edisi  Revisi ,  Penerbit  UAJY,  Yogyakarta, 2010, h.29
15 Undang-Undang Peradilan Militer.Op.Cit.
melahirkan  sehingga  tidak  dapat  digugat  dalam  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Begitu pula  apabila  tentang  perselisihan  dalam  partai  politik,  pembubaran  partai  politik. Keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang didasarkan pada pembuktian internal partai politik, sehingga Keputusan yang dikeluarkan adalah Keputusan Politik, sehingga tidak masuk dalam Keputusan yang dapat diuji oleh Peradilan Tata Usaha Negara.
Keunggulan dan Kelemahan adanya Pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara untuk diadili di luar Wilayah Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
1. Keunggulan
a. Dibahas  sebelumnya  mengenai  aturan  pengecualian  beberapa  Keputusan  Tata Usaha  Negara  serta  logika  yuridis  mengapa  keputusan  tersebut  dikeluarkan  atau dikecualikan  dari  jenis-jenis  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  diuji  oleh hakim  di  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Berikut  analisa  keunggulan adanya pengecualian tersebut:
b. Kesesuaian kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Pengecualian tersebut dapat memperjelas dan memberikan kepastian hukum bahwa Peradilan Tata Usaha Negara khusus untuk menyelesaikan apabila ada sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai  akibat  dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat menjadi objek sengketa, yakni terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha  Negara  yang  berdasarkan  peraturan  perundangan-undangan  yang berlaku, bersifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum.
c. Menghindari  akibat  non  hukum  yang  bisa  timbul  ketika  keputusan  tersebut diuji  di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Akibat  non  hukum  di  sini,  misalnya adalah akibat politis dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar pembuktian politis, atau hasil penghitungan suara pemilu, yang apabila diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara akan berimbas mengganggu kestabilan politik upaya penyelenggaraan negara.
2. Kelemahan
a. Tidak  ada  batasan  kepentingan  umum  dalam  perundang-undangan  dapat menimbulkan  penyalahgunaan  wewenang  di  badan  Pejabat  Tata  Usaha Negara,  sehingga  merasa  bebas  karena  apabila  disengketakan,  tidak  dalam
88
ranah  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.    Selama  ini,  belum  ada  produk perundang-undangan  yang  menjelaskan  tentang  kepentingan  umum  atau pu blic interest. 16
b. Terhindarkannya  sanksi  yang  dapat  menjerat  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  berdasar ketentuan  sanksi  dalam  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  sebab  sanksi  yang  melekat justru  sanksi  yang  tidak  berhubungan  dengan  administrasi  negara,  apabila  hal tersebut diselesaikan oleh peradilan di luar PTUN.
c. Apabila  sengketa  terhadap  objek  keputusan  yang  menjadi  salah  satu  keputusan yang  dikecualikan  tersebut  tetap  diuji  oleh  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  karena tidak pahamnya hakim, maka akan ada tumpang tindih kewenangan.

## Penutup
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan ini sangat berhubungan dengan kompetensi  absolut  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Perlu  diberikan  pemahaman,  baik kepada  hakim  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  maupun  warga  masyarakat  atau  badan hukum  perdata  (sebagai  calon  penggugat)  terkait  perihal  apa  saja  yang  menjadi kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  sehingga  tidak  akan  terjadi  tumpang  tindih kewenangan. Diperlukan pula upaya rekonstruksi Undang-Undang Administrasi Negara, sebagai  wujud  kepastian  hukum  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Hal  ini  karena undang-undang ini dapat menjadi sumber hukum materiil dalam pengujian Keputusan Tata Usaha Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Literatur Perkuliahan:
Gautama Sudargo, 1983. Pengertian Tentang Negara Hukum . Bandung: Penerbit Alumni HR, Ridwan, 2003. Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta: UII Press. Indroharto, 1993. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Buku I. Jakarta: Pustaka Harapan.
Muchsan,  2000. Sistem  Pengawasan  terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah  dan  Peradilan  Tata Usaha Negara di Indonesia : Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Liberty.
Oktoberina,  Sri  Rahayu,  Niken  Savitri,  (Penyunting),  2009. Butir-Butir  Pemikiran  Dalam Hukum-  Memperingati  70  Tahun  Prof.Dr.B.Arief  Sidharta,  S.H .  Bandung:  Refika Aditama.
Tjandra,  W.  Riawan,2010. Teori&Praktik  Peradilan  Tata  Usaha  Negara:  Edisi  Revisi . Yogyakarta: Penerbit UAJY Press Utrecht, 1986. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
16 Prins, dalam Utrecht. Op.cit .h.151.
Wiyono R., 2007. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Cetakan Pertama . Jakarta: Sinar Grafika.

## Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.
Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.