## AL-ISHLAH: JURNAL PENDIDIKAN
Vol. 12, No.2 (2020) http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah
POLICY EVALUATION OF NINE-YEARS LEARNING COMPULSORY OF BASIC EDUCATION: OBJECTIVES CONTEXT
Lia Amalia
Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia Email: bazlin10@gmail.com
Neti Karnati Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia Email: netikarnati@gmail.com
Nurhatatti Fuad Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia Email: nurhatatifuad@gmail.com
DOI: 10.35445/alishlah.v12.i2.226 Accepted: August 16 th , 2020. Approved: October 28 th , 2020 Published: December 30 th , 2020

## Abstract
The purpose of this research was to evaluate the policy of the nine-year learning compulsory of basic  education from the objectives context. The research method used  evaluation  research  approach  through  descriptive  qualitative  method.  The data  collection  methods  used  interviews, observations,  and  documents.  The  data analysis  technique  used  three  stages,  namely  data  reduction,  data  presentation, discussion, and drawing conclusions. The findings conclude that the objective of the  nine-year  compulsory  education  is  in  accordance  with  the  government  rule from  the  central  and  local  governments.  The  methods  used  by  the  Serang government in achieving the goal of the nine-year compulsory education are the use  of  both  natural  and  human  resources,  the  participation  of  all  parties  in  a comprehensive  manner  to  carry  out  educational  activities,  and  an  interactive system  of  coordination  between  all  parties.  The  implication  of  this  research  is seen in the implementation of education and management of education policies in the city of Serang.
Keywords : Policy, Basic Education, Compulsory Learning

## EVALUASI  KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN: KONTEKS TUJUAN

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  kebijakan  wajib  belajar pendidikan  dasar  9  tahun  dalam  konteks  tujuan.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  penelitian  evaluasi  dengan  metode  deskriptif kualitatif..  Adapun  metode  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara, observasi,  dan  dokumen.  Teknik  analisis  data  menggunakan  tiga  tahap  yaitu reduksi  data,  penyajian  data,  diskusi,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  temuan menyimpulkan  bahwa  tujuan  wajib  belajar  9  tahun  sesuai  PP  dari  pusat  dan daerah.  Cara  yang  digunakan  pemerintah  kota  Serang  dalam  mencapai  tujuan wajib  belajar  9  tahun  adalah  pemanfaatan  sumber  daya  baik  alam  maupun manusia,  keikutsertaan  semua  pihak  secara  komprehensif  untuk  menjalankan aktivitas pendidikan, dan sistem koordinasi yang interaktif di antara semua pihak. Implikasi  penelitian  ini  terlihat  pada  pengutan  penyelenggaraan  pendidikan  dan pengelolaan kebijakan pendidikan di kota Serang.
Kata Kunci : Kebijakan, Pendidikan Dasar, Wajib Belajar

## PENDAHULUAN
Wajib  belajar  pendidikan  dasar  9  tahun  merupakan  kebijakan  pemerintah Indonesia.  Kebijakan  tersebut  muncul  bertujuan  untuk  melakukan  pemerataan kualitas  pendidikan  di  Indonesia  sehingga  taraf  kesejahteraan  kehidupan masyarakat  Indonesia  juga  meningkat.  Selain  itu,  kebijakan  tersebut  muncul disebabkan karena berbagai kondisi yang terjadi di  lapangan, seperti; 1) ada 80% lebih  angkatan  kerja  hanya  berpendidikan  SD,  tidak  berpendidikan,  dan  SMP tidak tamat.  2)  kebijakan  wajardikdas  9  tahun  akan  meningkatkan  mutu  SDM dan  dapat      memberikan  nilai  tambah  pada  pertumbuhan    ekonoml,    3) pendidikan  yang  tinggi  dapat  mempengaruhi  partisipasi  dan  kontribusi  pada sektor-sektor  yang  produktif.  4)  Kebijakan  wajardikdas  9  tahun  dapat meningkatkan  kematangan  dan  keterampilan  siswa,    5)    pelaksanaan wajardikdas 9 tahun  akan   meningkatkan    umur kerja  minimum  dari  10 sampai 15 tahun (Hidayat, 1994). Kebijakan Wajardikdas 9 tahun saat ini telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008.
Tujuan wajardikdas yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun  2008  yaitu  memberikan  pendidikan    minimal    bagi    warga    negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di  dalam  masyarakat  atau  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Oleh karena itu, pemerintah kota Serang menetapkan  tujuan  dari  penyelenggaraan  program  wajib  belajar  9  tahun  sesuai dengan  kebutuhan  saat  ini,  sehingga  masyarakat  di  Serang  mampu  menghadapi
tantangan  global.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  membutuhkan  evaluasi kebijakan yang dilakukan secara berkala.
Dari  hasil  observasi  lapangan  pada  bulan  April  2017  melalui  kegiatan wawancara  dengan  Kepala  Dinas  Pendidikan  Kota  Serang  disimpulkan  bahwa tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  kebijakan  wajib  belajar  pendidikan  dasar  9  tahun saat  ini  belum  tercapai  secara  komprehensif.  Artinya  bahwa  masih  ada permasalahan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  tingkat  dasar.  Padahal  tujuan merupakan bagian yang sangat penting untuk mengetahui keberhasilan kebijakan Wajardikdas  9  tahun.  Fungsi  dan  tujuan  penyelenggaraan  wajib  belajar  9  tahun. Dalam  PP  No.47  Tahun  2008  dikatakan  bahwa  wajib  belajar  berfungsi mengupayakan  perluasan  dan  pemerataan  kesempatan  memperoleh  pendidikan yang  bermutu  bagi  setiap  warga  negara  Indonesia.  Sedangkan  wajib  belajar bertujuan  memberikan  pendidikan  minimal  bagi  warga  negara  Indonesia  untuk dapat  mengembangkan  potensi  dirinya  agar  dapat  hidup  mandiri  di  dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Namun  kondisi  ideal  dari  fungsi  dan  tujuan  wajib  belajar  9  tahun  tersebut belum tercapai maksimal. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor penghambat dari  data  yang  diperoleh  yaitu  1)  persentase  penduduk  miskin  dan  garis kemiskinan  masing  cukup  tinggi,  dan  2)  angka  pertisipasi  sekolah  (APS)  Kota Serang tahun 2016 masih cukup rendah. Dari kajian data survei ke 4 sekolah dasar dan  4  sekolah  menengah  di  Kecamatan  Kasemen  dan  Cipocok  Jaya  melalui diskusi  dengan  kepala  sekolah  yang  disimpulkan  bahwa  banyak  orang  tua  siswa yang  berpandangan  terhadap  anak-anak  mereka  yang  sekolah.  Informasi  dari sekolah  memaparkan  bahwa  Ketika  sekolah  melakukan  pertemuan  dengan  ornag tua, banyak orang tua yang kesulitan untuk biaya sekolah. Bagi orang tua, banyak yang  sekolah  sampai  pendidikan  tinggi  tetapi  mereka  tetap  kesulitan  dalam bekerja.  Jadi  para  orang  tua  berpandangan  bahwa  sebaiknya  anak-anak  mereka bisa  membantu  orang  tua  bekerja.  Fenomena  ini  berkembang  dalam  kehidupan masyarakat  di  Kota  Serang.  Banyak  orang  tua  belum    memahami  sepenuhnya tentang  kebutuhan  pendidikan  bagi    anak-anak  mereka  dan  lebih  cenderung menyuruh  anak-anak  mereka  untuk  ikut  bekerja  membantu  mereka  daripada sekolah. Kemampuan ekonomi yang sulit untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka juga menjadi salah satu penghambat untuk bersekolah. Selain itu, mereka memiliki  keyakinan  bahwa  mengikuti  sekolah  hanya  menghabiskan  waktu  tanpa adanya  perbaikan  hidup.  Keyakinan  ini  seolah-olah  menjadi  kenyataan  ketika beberapa  diantara  lulusan  masih  menganggur.  Bagi  sebagian  daerah  lain  di  kota Serang,  jarak  tempuh  (Lu,  2018)  menjadi  salah  satu  kendala  untuk  siswa  bisa sampai  ke  sekolah  sehingga  hal  tersebut  cukup  berdampak  pada  pemerataan penyelenggaraan kebijakan wajib belajar 9  tahun di  Kota Serang.
Kondisi  penghambat  tersebut  menjadi  masalah  dalam  pencapaian  tujuan dari penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kota Serang. Hal ini seharusnya menjadi orientasi utama pemerintah untuk merencanakan berbagai cara  dalam  mencapai  tujuan.  Evaluasi  penetapan  tujuan  penyelenggaraan  wajib belajar  9  tahun  menjadi  prioritas  yang  sangat  penting  untuk  mengetahui keberhasilan  pencapaian  pendidikan.  Jin  &  Zhang  (2008)  menyimpulkan  bahwa negara tidak menetapkan semua wilayah wajib melaksanakan pendidikan wajib 9 tahun  karena  pertimbangan  kekuatan  nasional  tertentu. Anti  (2015) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan wajib belajar 9 tahun  dipekanbaru  pada  tahun  2012  adalah  standar  dan  tujuan,  komunikasi, karakterisrik agen pelaksana, kondisi sosial dan ekonomi dan disposisi. Penelitian ini  hanya  membahas  wajardikdas  dari  konteks  tujuan  saja  dan  tidak  menyeluruh konteks  kebijakan.  (Mugiri  &  Lestari,  2013)  menyimpulkan  bahwa  kegiatan evaluasi  seperti  Dana  BOS  di  Kota  Pekalongan  seharusnya  memiliki  instrument yang baku. Berbeda hal dengan evaluasi Dana BOS di Kabupaten Mamuju. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penggunaan Dana BOS sudah cukup baik walaupun masih  terdapat  kekurangan  dan  kelebihan  (Akbar,  2016).  Sedangkan  kendala dalam  komponen  produk  adalah  kualitas  prestasi  belajar  non  akademik  (Darma, 2019).
Stufflebeam  dan  Shinkfield  menyarankan  evaluasi  produk  yang  dilakukan untuk empat aspek evaluasi: dampak, efektivitas, keberlanjutan, dan kemampuan pengangkutan. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan temuan / fakta yang terkandung dalam konteks, input, proses dan standar produk atau  kriteria  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  (Warju,  2016).  Temuan menunjukkan  bahwa  kelompok  sekolah  kesejahteraan  ini  berfokus  pada pendidikan  berkualitas  dengan  menggunakan  berbagai  cara,  seperti  teknologi canggih,  komunikasi  yang  efektif,  pembelajaran  relevan  serta  strategi  belajar mengajar; Namun, ditemukan bahwa guru lebih fokus pada pekerjaan teoritis dan hafalan,  yang  memberikan  tekanan  pada  siswa  dan  memiliki  efek  negatif  pada kemampuan  intelektual  mereka.  Selain  itu,  ada  kekurangan  ruang  yang  layak, lingkungan  yang  efektif  dan  sekolah-sekolah  terletak  di  gedung  sewaan  (Aziz, Mahmood, & Rehman, 2018).
Dari  penelitian  terdahulu  diketahui  bahwa  evaluasi  suatu  program  atau kebijakan  dilakukan  secara  komprehensif  untuk  pelaksanaan  program  tersebut. Namun  pada  penelitian  yang  dilakukan  ini  berorientasi  pada  evaluasi  hasil implementasi  kebijakan  wajib  belajar  9  tahun  di  Kota  Serang  yang  berlandaskan pada  PP  No.47  tahun  2008  dan  RPJMD  Kota  Serang  secara  komprehensif. Penelitian ini dipahami melalui produk yang telah dihasilkan dari kebijakan wajib belajar  pendidikan  dasar  9  tahun.  Hal  ini  memberikan  nilai  berbeda  dengan penelitian sebelumnya.
Berdasarkan  pada  paparan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9  tahun  di  Kota  Serang.  Bagi  dinas  pendidikan  Kota  Serang,  hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  masukan  bagi  sekolah  dan  Dinas Pendidikan  Kota  Serang  dalam  rangka  merancang  berbagai  cara  untuk  mencapai keberhasilan tujuan dari implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengggunakan pendekatan penelitian evaluasi dengan metode deskriptif  kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji fenomena sosial yang terjadi di lapangan  sesuai  dengan  konteks  (Ary,  Jacobs,  Sorensen,  &  Razavieh,  2010). Dengan  demikian,  penelitian  ini  mengevaluasi  implementasi  kebijakan  wajib belajar  pendidikan  dasar  9  tahun  dari  konteks  tujuan  yang  telah  ditetapkan pemerintah  Kota  Serang.  Teknik  dan  prosedur  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  secara  sistematis  dengan  menggunakan  teknik wawancara,  observasi  dan  dokumen.  Adapun  paparan  untuk  setiap  teknik pengumpulan data adalah:
1. Wawancara  dan  FGD, dilakukan  terhadap  sumber  informasi  ( informan ) yaitu  kepala  Dinas  Pendidikan  kota  Serang  dan  Kepala  Sekolah  di Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Cipocok Jaya.
2. Observasi  /  pengamatan  lapangan   meliputi  kunjungan  peneliti  ke  lokasi penelitian  untuk  melihat  kondisi  yang  sebenamya  terkait  informasi/data yang dikumpulkan. Kegiatan observasi juga dilakukan ke beberapa sekolah di Kecamatan Kasemen dan Cipocok Jaya.
3. Dokumen  yaitu  peneliti  melakukan  analisis  dan  mengumpulkan  data  dari dokumen-dokumen  tentang  pelaksanaan  kebijakan  wajib  belajar pendidikan  dasar  9 tahun  di  Kota  Serang  meliputi  arsip  dokumen  berupa aturan, perundang-undangan,  surat  keputusan, rencana kegiatan, foto-foto kegiatan, dan laporan penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun.
Analisis data  pada  penelitian  ini  melalui  tahapan  reduksi  data, penyajian data,  pembahasan  dan  penarikan  kesimpulan.  Reduksi  data  dilakukan  dengan memilih,  menyederhanakan,  pengabstrakan dan  transformasi  data  pada  catatan lapangan,  proses  ini  dilakukan  selama  penelitian  berlangsung.  Penyajian  data pada  penelitian ini  berbentuk narasi    yaitu  peneliti  menarasikan  data  dokumen, hasil  observasi  lapangan,  dan  wawancara  terkait  pencapaian  tujuan  dari kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sehingga data yang diperoleh memiliki makna. Jadi, peneliti juga dapat lebih mudah memahami data yang diperoleh. Setiap data yang  telah  direduksi  dan  disajikan merupakan simpulan yang  masih parsial, d a n   tentatif.  Verifikasi  data    merujuk  kepada  dua    pertimbangan,  pertama,
simpulan  dari  data  harus  dikonfirmasi  untuk  menjamin  data itu benar dan  tidak merupakan bagian   dari   pikiran   peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Temuan
Rencana  strategi  mempengaruhi  capaian  tujuan  pelaksanaan  kebijakan wajib  belajar  9  tahun  di  Kota  Serang.  Konsep-konsep  dalam  rencana  strategis memberikan  cara  yang  mudah  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Kerangka penetapan tujuan program wajib belajar 9 tahun di Kota Serang adalah:
;

## Gambar 1 Kerangka Penetapan Tujuan Program Wajib Belajar 9 Tahun
Adapun  cara-cara  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang berkualitas sebagai berikut;
Gambar 2 Cara Pencapaian Tujuan Wajardikdas 9 Tahun
Tujuan program wajib belajar 9
Tahun sesuai
dengan kebijakan dari pemerintah melalui legalitas landasan hukum yang berlaku
Peraturan pemerintah Pusat dan Daerah
Pendidikan Formal dan Informal

## Pendidikan Umum sampai Luar Biasa
Pemerataan pelayanan pendidikan yang
berkualitas
Cara Pencapaian Tujuan
Penyelenggaran Wajardikdas 9 Tahun Tanggung jawab semua pihak untuk melakukan inovasi Pelibatan masyarakat secara komprehensif
Koordinasi yang berkesinambungan seperti dengan pihak wakil rakyat, dinas terkait dan sebagainya
Pemanfaatan sumber daya baik alam dan manusia
Dinas Pendidikan Kota Serang telah memiliki cara yang cukup baik dalam mencapai  tujuan  program  wajib  belajar  9  tahun.  Cara-cara  tersebut terimplementasi  dalam  berbagai  macam  kegiatan  yang  sesuai  kebutuhan  di lapangan.  Dari  paparan  tersebut  dengan  jelas  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan semua  pihak  untuk  mencapai  tujuan  penyelenggaraan  wajib  belajar  pendidikan dasar 9 tahun yang berkualitas sebagai berikut;

## Gambar 3 Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan Kebijakan Wajardikdas 9 Tahun dari Indikator Rencana Strategi

## 2. Pembahasan
Uraian di  atas  dapat  diintisarikan bahwa  kegiatan yang  dirumuskan  dan dilaksanakan  dalam  rangka  mewujudkan  pencapaian      tujuan    penyelenggaraan kebijakan        wajib belajar  9  tahun    di Kota  Serang  adalah  penguatan dan perluasan pendidikan  non   formal   dan   informal, peningkatan kualitas dan profesionalisme guru,  kepala  sekolah  dan  pengawas  sekolah  yang berkelanjutan, pengembangan metodologi pendidikan,  peningkatan  pencapaian  sarana,  prasarana  dan pembelajaran,  penuntasan  wajib  belajar  9  tahun  yang  bermutu,  peningkatan akses  dan  pemerataan  pelayanan  pendidikan, peningkatan  mutu,  relevansi  dan daya  saing, peningkatan mutu dan   relevansi  pendidikan,  peningkatan  efisiensi manajemen  pendidikan,   dan  peningkatan   akreditasi   sekolah.
Kriteria  evaluasi  yang  telah  ditetapkan  adalah  adanya  kesesuaian  antara tujuan penyelenggaraan  kebijakan  wajib belajar 9  tahun  di  Kota  Serang  dengan aturan  dan ketentuan  yang  mengatur  tentang  penyelenggaraan    kebijakan  wajib
Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan
Penyelenggaran Wajardikdas  9 Tahun
Pengelolaan kebijakan pendidikan
- Manajemen pendidikan
- Akreditasi sekolah
- Pengawasan sekolah
- Evaluasi mutu pendidikan
Penguatan penyelenggaraan pendidikan
- Perluasan pendidikan informal dan non-formal
- Kualitas  dan  profesionalisme  guru,  kepala sekolah dan pengawas sekilah
- Metodologi  pendidikan  yang  berorientasi  pada kreatif, inovatif, sportif dan berkarakter
- Peningkatan kualitas sarana dan prasaran
- Peningkatan akses layanan pendidikan
belajar  9  tahun  di  Indonesia,  antara    lain  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  28  Tahun  1990  tentang  Pendidikan  Dasar  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun  2008 tentang Wajardikdas.
Temuan  selanjutnya  bahwa  pada  prinsipnya  penyelenggaraan  kebijakan wajib  belajar    9    tahun  adalah  untuk  mewujudkan  amanah  Undang-Undang Dasar    Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yaitu  untuk  mencerdaskan kehidupan  bangsa,    serta  Undang-Undang    Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan   Nasional,  yaitu  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik agar   menjadi    manusia   yang   beriman   dan   bertaqwa   kepada   Tuhan Yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,    sehat,    berilmu,    cakap,    kreatif,  mandiri    dan menjadi    warga    negara  yang  demokratis  dan  bertanggung  jawab,  Salah    satu cara    untuk  mewujudkan    amanah  dimaksud    adalah  melalui  penuntasan kebijakan  wajib  belajar  9  tahun  yang  konsisten,  menyeluruh,  terukur  dan berkualitas. Hasil wawancara menunjukkan aturan-aturan yang dirujuk oleh Dinas Pendidikan di Kota Serang untuk melaksanakan program wajib belajar 9 Tahun di Kota Serang. Maka  dapat  ditegaskan  bahwa  tujuan penyelenggaraan                          kebijakan wajib  belajar  9  tahun  di  Kota  Serang  telah  dilaksanakan  secara  konsisten  dan sungguh-sungguh,  berdasarkan  aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan
Hasil  wawancara  menyimpulkan  bahwa  ada  empat  indikator  yang  ingin dicapai dalam pelaksanaan wajib belajar 9 Tahun di  Kota Serang  adalah 1) sudah sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  pusat  dan  Kota  Serang  Banten;  2) memberikan  pelayanan  pendidikan    yang    berkualitas,  merata  dan  terakses dengan  mudah;  3)  penyelenggaraan  pendidikan  pada  jenjang  formal  maupun informal  khususnya  dari  jenjang  Pendidikan  Dasar  hingga  Sekolah  Menengah Pertama  (SMP/MTs)  dan  sederajat,  agar  seluruh  anak  usia  7-15  tahun  di Provinsi  Banten  memiliki    bekal  pengetahuan  dasar  yang  cukup    untuk  dapat bersaing    di  masyarakat    dan    sebagai  syarat  minimal    mereka  untuk  dapat melanjutkan    pendidikan  ke  jenjang  Sekolah  Menengah  Atas.  4)  pelaksanaan pendidikan untuk umum dan warga negara yang berkebutuhan khusus (pendidikan luar  biasa).  Hal  ini  telah  disesuaikan  dengan  peraturan  pemerintah  tentang  hak setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan  pendidikan.  Bagi  warga  negara  yang pernah mengalami putus sekolah, dapat melanjutkan pendidikan penyetaraan agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Penekanan  utama  dari  pada  tujuan  yang  dirumuskan  oleh  Dinas Pendidikan  Kota  Serang  adalah  memberikan  pelayanan  pendidikan  dasar  yang merata  dan  terakses, agar   setiap   anak   yang   telah   menyelesaikan  pendidikan dasarnya  dapat  memiliki  kemampuan  dasar  untuk  bersaing  di  masyarakat  atau sebagai  bekal    untuk    melanjutkan    pendidikan    ke  jenjang    yang    lebih tinggi.Oleh  karena  itu,  penetapan  dari  RPJPD  Kota  Serang  Tahun  2008-2025 mempunyai  visi  “Terdepan  Sebagai  Pusat  Pendidikan,  Jasa,  dan  Perdagangan
Menuju  Kota  Serang  SMART  2025”  Visi  ini  sangat  cocok  dengan  pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 Tahun dan 12 Tahun. Berdasarkan kerangka berpikir di atas dan hasil telaah kembali membuktikan bahwa relevansi visi Walikota Serang sebagaimana telah disampaikan selama proses Pemilukada tahun 2013, maka visi Kota  Serang  dalam  Perubahan  RPJMD  Kota  Serang  Tahun  2014-2018  tetap diarahkan  dalam  rangka  mencapai  “Terwujudnya  Kota  Serang  Madani  sebagai Kota Pendidikan  yang  Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian, dan Budaya”.
Kota  Serang  sebagai  Kota  Pendidikan,  berupaya  merevitalisasi  eksistensi Kota  Serang  yang  secara  historis  pernah  menjadi centre  of  excellent dalam konteks  pendidikan,  baik  pendidikan  agama  yang  berbasis  pondok  pesantren maupun  pendidikan  umum  yang  telah  berkembang  sejak  zaman  kolonialisme Belanda.  Visi  ini  relevan  untuk  ditawarkan,  mengingat  kondisi  terkini  Kota Serang  yang  masih  mewarisi  sejumlah  karakter  dan  potensi  sebagai  kota pendidikan.  Faktanya,  saat ini  Kota  Serang  menjadi  destinasi  pendidikan  agama, dasar dan menengah bagi masyarakat Kota Serang dan sekitarnya, serta destinasi pendidikan tinggi tidak hanya bagi masyarakat Provinsi Banten namun juga telah diakses  secara  nasional  oleh  masyarakat  dari  seluruh  penjuru  nusantara.  Dan seiring  dengan  perkembangan  sektor  pendidikan  tersebut,  maka  di  masa  depan Kota  Serang  sangat  potensial  untuk  dikembangkan  sebagai  Kota  Pendidikan sebagai salah satu jati dirinya.
Pada  evaluasi  kebijakan  wajib  belajar  9  tahun  di  Kota  Serang,  tujuan pendidikan    dasar    yang    dirumuskan      oleh  seluruh  instansi  pendidikan merupakan  faktor  kunci  yang  sangat  berperan  dalam  merancang  suatu  rencana aksi  dan  capaian  pada  saat  yang    akan    datang    untuk  membawa  seluruh pemangku    kepentingan  pada  situasi  dan  kondisi  ideal  yang  dikehendaki  yaitu tuntasnya  pendidikan  dasar  yang  berkualitas  di  Kota  Serang.  Maknanya  adalah bahwa  tujuan  tentang  pendidikan  dasar  harus  dirumuskan    secara    cermat    dan tepat karena pendidikan dasar merupakan    titik   awal   atau  tonggak   pendidikan yang   sangat   penting ( golden  moment )  bagi  perkembangan  potensi  setiap  anak untuk  dapat lebih  maju  sesuai    tuntutan    zaman  dan  teknologi    modern    yang terus berkembang pesat.
Secara  garis  besar,  inti  daripada  pencapaian  tujuan  penyelenggaraan kebijakan  wajib  belajar  9  tahun  di  Kota  Serang  adalah  pemanfaatan  semua sumber  daya  yang  dimiliki  dan  inovasi  baru  yang  perlu  dipikirkan  agar  dapat semaksimal  mungkain  digunakan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dasar yang  tuntas,  terakses,  adil  dan  merata.  Dukungan  dari  semua  pihak  yang  telah terlibat menjadi  faktor  utama  dalam  pencapaian  tujuan  kebijakan  wajib  belajar  9 Tahun.
Banyak  keberhasilan  program  wajib  belajar  9  tahun  di  Kota  Serang. Beberapa  negara  lain  pun  telah  memberlakukan  program  wajib  pendidikan  bagi warganya.  Negara  wajib  memberikan  fasilitas  pendidiksan  gratis  bagi  warganya untuk  memperkuat  ketahanan  nasional  (Ahmadi  &  Laei,  2012).  Apalagi  Ketika biaya  pendidikan  begitu  mahal,  maka  negara  harus  membantu  penyelenggaran pendidikan  warganya  (Cai,  Chen,  &  Zhu,  2017).  Setiap  warga  negara  berhak memilih pendidikan yang diinginkan untuk meningkatkan kualitas hidup  (Solstad &  Andrews,  2020).  Pendidikan  adalah  elemen  penting  dalam  meningkatkan kesadaran siswa tentang lingkungan.  Di negara lain, pelaksanaan kebijakan wajib belajar  juga  telah  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas.  Berbagai  upaya  yang digunakan  untuk  merubah  sistem  pendidikan  (Mróz,  Ocetkiewicz,  & Tomaszewska, 2020). Reformasi sistem pendidikan yang memberikan hasil sangat baik  contohnya  pada  negara  Finlandia  (Risku,  2014).  Sistem  pendidikan  di Finlandia  dilakukan  secara  terpusat.  Sistem  pendidikan  dilakukan  secara komprehensif (Kauko, 2019).

## SIMPULAN
Stakeholder di  Dinas  Pendidikan  Kota  Serang  telah  merancang  berbagai cara  dan  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  dari  implementasi  kebijakan Wajardikdas 9 Tahun. Langkah yang diambil oleh stakeholder telah sesuai dengan kemampuan  dan  karakteristik  dari  Kota  Serang.  Penerapan  kegiatan  yang  telah teridentifikasi  juga  telah  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dalam  penyelenggaraan pendidikan dasar di Kota Serang agar sesuai dengan karakteristik kehidupan sosial masyarakat  di  Kota  Serang.  Pemerintahan  Dinas  Pendidikan  Kota  Serang berupaya  melaksanakan  kebijakan  Wajardikdas  9  tahun  sesuai  dengan  Undang- undang  dan  PP  yang  disesuaikan  dengan  visi  misi  Kota  Serang.  Tujuan  dari kebijakan  ini  telah  tercapai  walaupun  pemerintahan  Kota  Serang  masih menghadapi beberapa kendala untuk mencapai tujuan sesuai pda PP No.47  Tahun 2008.
Rekomendasi  yang  diberikan  kepada  dinas  pendidikan  Kota  Serang  dari hasil penelitian ini antara lain:
a) Melibatkan  komite  sekolah  dalam  melakukan  monitoring  dan  penilaian dari setiap program untuk mengimplementasikan kebijakan wajardikdas 9 tahun secara berkala dan terstruktur
b) Melibatkan  masyarakat  sebagai  komunitas  lokal  untuk  terlibat  dalam berbagai kegiatan untuk implementasi kebijakan wajardikdas 9 tahun
c) Pemerintah  melalui  dinas  pendidikan  Kota  Serang  sebaiknya  melibatkan industri, masyarakat, orang tua, dan sekolah dalam membangun kurikulum pelaksanaan  pendidikan  agar  sesuai  dan  dapat  memenuhi  kebutuhan daerah serta tantangan global.
Sesuai hasil evaluasi terhadap capaian ketuntasan dalam penyelengggaraan program wajardikdas 9 tahun di Kota Serang, beberapa rekomendasi untuk pihak sekolah baik tingkat sekolah dasar atau menengah antara lain;
a) Meningkatkan mutu lulusan ujian nasional melalui perbaikan pola belajar mengajar  khususnya  untuk  mata  pelajaran  yang  nilai  ujiannya  masih rendah.
b) Pemberian pemamahan materi dan bahan ajar serta buku-buku pengayaan yang lebih lengkap dan terkini.
c) Sekolah melibatkan teknologi dalam proses belajar mengajar
d) Sekolah selalu melakukan rapat dengan para orang tua dan komite sekolah untuk  menentukan  kebijakan  ataupun  perubahan  yang  berkaitan  dengan proses belajar mengajar

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi,  A.,  &  Laei,  S.  (2012).  Public  Education:  Compulsory  and  Free?  A Paradox. Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences , 47 ,  868–873. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.749
Akbar, M. F. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah. Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik , 2 (1).
Anti, A. (2015). IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI PEKANBARU TAHUN 2012. Jom FISIP , 2 (2).
Ary, D., Jacobs, L. C., Sorensen, C., & Razavieh, A. (2010). Introduction to Research in Education (8 Edition). CA: Cengage Learning.
Aziz, S., Mahmood, M., & Rehman, Z. (2018). Implementation of CIPP Model for Quality Evaluation at School Level: A Case Study. Journal of Education and Educational Development , 5 (1), 189. https://doi.org/10.22555/joeed.v5i1.1553
Cai, W., Chen, G., & Zhu, F. (2017). Has the compulsory school merger program reduced the welfare of rural residents in China? China Economic Review , 46 , 123–141. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2017.07.010
Darma, I. K. (2019). The effectiveness of teaching program of CIPP evaluation model. International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research , 5 (3), 1–13. https://doi.org/10.21744/irjeis.v5n3.619
Jin, Y., & Zhang, H. (2008). Research on the Costs of Running Compulsory Education Standards: Comparison of Compulsory Education Internationally. International Education Studies , 1 (3).
Kauko, J. (2019). The Finnish Comprehensive School. In Great Policy Successes (pp. 122–142). Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/oso/9780198843719.003.0007
Lu, C. H. (2018). Social status, compulsory education, and growth. Economic
Modelling , 68 (June), 425–434.
https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.08.013
Mróz,  A., Ocetkiewicz, I., & Tomaszewska, B. (2020). What should be included in  education  programmes  –  The  socio-education  analysis  for  sustainable management  of  natural  resources. Journal  of  Cleaner  Production , 250 , 119556. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2019.119556
Mugiri, & Lestari, W. (2013). INSTRUMEN EVALUASI PROGRAM DANA BOS MODEL CIPP. Journal of Educational Research and Evaluation , 2 (1). Pemerintah Republik Indonesia. (2008). PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. PP Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar , 1–12. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Risku, M. (2014). A Historical Insight on Finnish Education Policy from 1944 to 2011. Italian Journal of Sociology Of , (June).
Solstad, K. J., & Andrews, T. (2020). From rural to urban to rural to global: 300 years of compulsory schooling in rural Norway. Journal of Rural Studies , 74 , 294–303. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.034
Warju, W. (2016). Educational Program Evaluation using CIPP Model. Innovation of Vocational Technology Education , 12 (1).
https://doi.org/10.17509/invotec.v12i1.4502