## PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN MELALUI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DEBITOR (SID) DALAM PEMBERIAN KREDIT
DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
Oleh Hana Tria Sefiyanti Profesional Perbankan di Jakarta

## ABSTRAK
Laporan Debitur dalam Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan laporan yang berisi  informasi  lengkap  mengenai  keadaan  debitur.  Laporan  ini  dimaksudkan  untuk membentuk data induk debitur secara nasional yang dipergunakan untuk membantu Bank Pelapor  dalam  memperlancar  proses  penyediaan  dana,  mempermudah  penerapan menejemen risiko, membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan  ketentuan  yang  berlaku.  Namun  dalam  pelaksanaannya  Sistem  Informasi Debitur  (SID)  juga  terdapat  kendala,  kendala  tersebut  dapat  berasal  dari  intern  dan ekstem. Faktor intern yang menjadi kendala yaitu sumber daya manusia (SDM) petugas masih mengalami kesulitan dalam pengisian form dalam Sistem Informasi Debitur (SID). Faktor ekstem  yang menjadi kendala berkaitan dengan Sistem Informasi Debitur (SID) yaitu  gagalnya  validasi,  ekspor  impor  data,  dan  ketidak  lengkapan  data  debitur  yang dimiliki, dalam aplikasi Sistem Informasi Debitur (SID).
Kata Kunci : Sistem Informasi Debitur (SID), pemberian kredit.

## ABSTRACT
Debtor Information System report is a report containing detailed information about debtor condition. This report intended to forming a national master data debtors which used  to  help  reporting  bank  for  expedite  the  process  of  fund  provision,  facilitate  the implementation of risk management, help the bank to identify die quality of the debtor's for  compliance  with  applicable  regulations.  However  in  practice  Debtor  Information System also have constraints, the constraints can be derived from intern and extern factor. Intern  factor  become  a  constrait  is  human  resource,  officer  is  still  experiencing difficulties in filling Debtor Information System forni. Extern factor become a constrait is validation failure, export and import of data, and incompleteness debtor data was owned in Debtor Information System aplication.
Key world : Debtor Information System report (SID), the provision of credit

## A. Pendahuluan
Perbankan  mempunyai  peran strategis dalam  menyerasikan  dan menyeimbangkan  masing-masing  unsur dari Trilogi Pembangunan. Sejak Indonesia merdeka, kita telah menyusun 3  Undang-  undang  yang  mengatur tentang Perbankan, yaitu Undang-undang  No  14  tahun  1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan,
Undang-  undang  Nomor  7  Tahun  1992
Tentang perbankan, dan Undang-undnag
No  10  Tahun  1998  Tentang  perubahan Undang-  undang  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang  Perbankan.  Sebagai  puncak penyempurnaan maka keluarlah
Undang-undang  No  10  Tahun  1998
Tentang Perbankan, menggantikan Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1997 Tentang  Perbankan.  Undang-  undang Nomor  10  Tahun  1998  disebutkan bahwa  tujuan  dari  undang-undang  ini adalah  untuk  menyempumakan  struktur kelembagaan  menjadi  lebih  lugas, dengan  landasan  yang  lebih  luas  dan lebih jelas ruang geraknya.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tantang Perbankan ditetapkan melalui SK.DIR.BI No.32/35/Kep/DIR tanggal 12 Mei 1999
menetapkan 3 (tiga) bentuk hukum Bank Perkreditan  Rakyat  (BPR) 1 .  Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat  berupa  Perusahan  Daerah  (PD) sebagai  mana  yang  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1962 tentang Perusahan Daerah. Bank Perkreditan  Rakyat  (BPR)  juga  dapat berbentuk  hukum  berupa  Koperasi sebagaimana  diatur  dal  Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
1 Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan rakyat Bank Indonesia, 2002, Ikhtisar Perkreditan Rakyat (IKBPR), Bank Indonesia, Jakarta,.hlm.7.
Perkoperasian.Bentuk hukum yang ketiga  yaitu  Perseroan  Terbatas  (PT) yang  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  1  tahun  1995  tentang  Perseroan
Terbatas.
Walaupun dalam Undang-undang  nomor  10  Tahun  1998 tentang Perbankan hanya menetapkan 3
(tiga)  bentuk  hukum  Bank  Perkreditan
Rakyat (BPR) namun juga
dimungkinkan  bentuk  hukum  lainnya yang  ditetapkan  melalui  Peraturan Pemerintah.
Bank merupakan financial intermediary (lembaga keuangan),
dengan  demikian  bank  memliki  fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat (funding) dan  menyalurkan dana  kepada  masyarakat (lending). Di Indonesia  terdapat  dua  jenis  bank  yaitu bank  umum  dan  Bank  Perkreditan Rakyat  (BPR).  Perbedaan  Bank  Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah  bank  umum  meberikan  jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  tidak melakukan lalu lintas pembayaran.
Salah  satu  bentuk  penyaluran dana  bank  kepada  masyarakat,  yaitu dalam bentuk. Kredit merupakan penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau
kesepakatan  pinjam  meminjam  antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi  hutangnya  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  jumlah  bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
Kredit atau pembiayaan berdasarkan syariah yang diberikan oleh bank  khususnya  Bank  Perkreditan Rakyat  (BPR)  mengandung  resiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit atau  pembiayaan  berdasarkan  asas-asas perkreditan  yang  sehat  dan  berdasarkan prinsip  kehati-hatian.Untuk  itu  sebelum memberikan  kredit  atau  pembiayaan bank  harus  melakukan  penilaian  yang seksama terhadap pelbagai aspek. Berdasarkan  Pasal  8  Undang-undang Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perbankan  sebelum  memberikan  kredit nasabah debitur, yang kemudian terkenal denngan  sebutan "the  five  C  of  credit analysis” atau prinsip 5C’s.
Timbulnya
kredit-kredit bermasalah selain karena indikasi debitur tidak mau membayar hutangnya, juga terlihat dalam prosedur pelaksanaan pemberian kredit yang temyata
mengalami  penyimpangan.Salah  satu langkah  yang  harus  dilakukan  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam
menganalisa kelayakan satu permohonan  kredit  adalah  dengan melakukan pengecekan informasi kredit yang berhubungan dengan calon debitur. Informasi  tersebut  dapat  diperoleh melalui Si stem Informasi Debitur (SID) yang  dikelola  oleh  Bank  Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang  mengatur  mengenai  pengawasan bank  dalam  pemberian  kredit  yaitu PeraturanNomor  7/8/PBI/2005  Tentang Sistem Informasi Debitur.
Sistem  informasi  debitur  (SID) merupakan dlaXJ  instrument yang sengaja diciptakan oleh Bank  Indonesia yang  bertujuan  untuk  memeperlancar proses  penyedian  dana  dan  untuk mendorong  pembangunan  ekonomi  dan penerapan  manajemen  risiko  kredit. Namun  dalam  kenyataan  yang  teijadi tidak  sepenuhnya  dilakukan  masih terdapat beberapa oknum Bank Perkreditan  Rakyat  (BPR)  yang  masih mengkesampingkan  aturan  dari  Bank Indonesia  Berdasarkan  latar  belakang diatas maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul : "Penerapan Prinsip Kehati-hatian  melalui  penggunaan Sistem Informasi Debitur (SID)
Dalam  Pemberian  Kredit  di  Bank Perkreditan Rakyat (BPR)”.

## B. Permasalahan
Dari  latar  belakang  tersebut,  dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-  hatian  melalui  penggunaan Sistem InformasiDebitur (SID)
dalam  pemberian  kredit  di  Bank
Perkreditan Rakyat (BPR)?
2. Bagaimana  kendala  yang  dihadapi dalam penerapan prinsip kehati-hatian  melalui  penggunaan sistem  informasi  debitur  (SID) dalam  pemberian  kredit  di  Bank Perkreditan Rakyat (BPR)?

## C. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian yuridis normatif yaitu melihat hukum dalam perspektif hukum positif.Spesifikasi  penelitian  bersifat deskriptif  analitis,  menggunakan  data sekunder.  Hasil  penelitian  dianalisa menggunakan analisa kualitatif.

## D. Pembahasan
Bank  adalah lembaga keuangan yang  menjadi  tempat  bagi  orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga
pemerintahan  menyimpan  dana-dana yang  dimilikinya.  Melalui  kegiatan perkreditan  dan  berbagai  jasa  yang diberikan,  bank  melayani  kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme  system  pembayaran  bagi semua sector perekonomian.
Perbankan  di  Indonesia  diatur dalam  Undang-undang  No.  10  Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Pasal 1 butir  2  dijelaskan  bahwa  bank  adalah badan  usaha  yang  menghimpun  dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam  bertuk  kredit  atau  bentuk-bentuk lain  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup rakyat banyak. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang- undang No. 10 Tahun 1998  tentang  Perbankan.menegaskan bahwa ada 2 (dua) jenis bank yaitu Bank Umum  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat yang dikenal dengan sebutan BPR.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melakukan kegiatan secara konvensional untuk mendapatkan sumber dana, sumber dana yang diperoleh dari modal dasar  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) itu  sendiri  maupun  dana  pihak  ketiga yang berasal dari masyarakat.
Kebutuhan  dana  oleh  masyarakat,  akan lebih  mudah  diberikan  oleh  Bank Perkreditan  Rakyat  (BPR)  apabila
masyarakat  yang  membutuhkan  dana dapat  memenuhi  semua  persyaratan yang  diberikan  oleh  Bank  Perkreditan Rakyat  (BPR).  Kegiatan  penyaluran dana  kepada  masyarakat,  disamping merupakan aktifitas yang dapat menghasilkan  keuntungan,  juga  untuk memanfaatkan  dana  yang idle  (Idle Fund) karena  bank  telah  membayar sejumlah  tertentu  atas  dana  yang  telah dihimpunnya. 2
Pengertian  kredit  diatur  dalam Pasal  lbutir  11  Undang-undang  No.  10 Tahun  1998  tentang  Perbankan,  kredit adalah  penyedian  uang  atau  tagihan yang  daapat  dipeersamakan  dengan  itu, berdasarkan
persetujuan
atau kesepakatan  pinjam-  meminjam  antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu  dengan  pemberian  bunga.  Dari pengertitan  tersebut  dapat  dijelaskan bahwa  prestasi  yang  wajib  dilakukan oleh  debitur  atas  kredit  yang  diberikan kepadanya  tidak  semata-mata  untuk melunasi  utangnya, tetapi  juga diseertai dengan  bunga  sesuai  dengan  perjanjian yang telah disepakai sebelumnnya.
2 Lukman Dendawijaya, 2001, Manajemen Perbankan, Ghlmia Indonesia, Jakarta, hlm.7.
Berbicara tentang kredit,
sebenamya kegiatan ini sudah memasyarakat.  Artinya  semua  lapisan masyarakat umummnya sudah mengetahui  kehadiran  kredit,  bahkan sudah  merambah  jauh  ke  polosok  desa. Bahkan menjamumya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menunjukan bahwa kredit sudah merakyat dan dikenal masyarakat.
Penyaluran  Kredit  dalam  Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang telah diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut,
sebelum  memberiakn  kredit,  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hams melakukan  penilaian  secara  seksama terhadap  watak,  kemampuan,  modal, agunan,  dan  prospek  usaha  dai  nasabah debitur.  Dalam  meberikan  kredit  dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR)  dan  kepentingan  nasabah  yang mempercayakan  dananya  pada  Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melakukan  kegiatan  penyaluran  dana
dapat  dilihat  dari  jenis  penggunaannya. Dilihat  dari  tujuan  penggunaan  kredit pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) dibagi  menjadi  3  (tiga)  yaitu  kredit investasi,  modal  kerja,  dan  konsumsi. Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  dalam kegiatannya  menyalurkan  dana  wajib mematuhi prinsip kehati-hatian.
Sebelum  diberikan  untuk  meyakinkan bahwa  nasabah  benar-benar  dapat dipercaya,  maka  Bank  Perkreditan Rakyat (BPR) terlebih dulu mengadakan analisis kredit.Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.
Tujuan  analisis  ini  adalah  agar Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  yakin kredit yang diberikan benar-benar aman dan sesuai dengan kegunaan. Pemberian kredit  tanpa  dianalisis  terlebih  dahulu akan  sangat  membahayakan  Bank Perkreditan  Rakyat  (BPR).  Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan  data-data  fiktif  sehingga kredit  tersebut  sebenar-benamya  tidak layak  untuk  diberikan.  Akibatnya  jika salah  dalam  menganalisis,  maka  kredit yang disaiurkan akan sulit untuk ditagih alias  macet.  Hal  tersebut  masih  terjadi dalam kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  dalam  pemberian  kredit.  Acuan
mereka dalam memberikan kredit kepada  masyarakat  yang  membutuhkan berdasarkan  atas  nilai  jaminan  bagus marketabilitasnya  (cepat  laku)  untuk dijual guna menutup tunggakan hutangnya  dan  karakter  dari  debitur yang mereka miliki.
Sistem  perkreditan  yang  sehat dan  efisien  sangat  diperlukan  untuk menunjang  stabilitas  sistem  keuangan dan mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Sisteim  perkreditan  yang  sehat  dan efisien  bila  mana  proses  pemberian kredit  oleh  Bank  Perkreditan  rakyat (BPR)  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.  Diyakini  oleh  bahwa  Bank Perkreditan  rakyat  (BPR)  kredit  juga dapat  berfungsi  sebagai  alat  pengendali harga,  pemberian  kredit  yang  ekspansif akan  mendorong  meningkatnya  jumlah uang  yang  beredar,  dan  peningkatan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga. 3
Sebelum  suatu  fasilitas  kredit diberikan,  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR) harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.  Keyakinan  tersebut  diperoleh
3 Siswanto  Sutojo,2000, Strategi  manajemen Kredit  Bank  Umum, PT.  RajaGrafindo,  Jakarta, hlm.102
dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penialian kredit oleh Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  dapat dilakukan berbagai cara untuk
mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya,  seperti  melalui  prosedur penilaian yang benar.
Dalam  melakukan  penilaian kriteria- kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran  yang  ditetapkan  sudah menjadi  standar  penilaian  setiap  Bank Perkreditan  Rakyat  (BPR).  Kriteria penilaian  yang  harus  dilakukan  oleh Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C.
Charakter, dimaksudkan  untuk mengetahui  watak  atau  moral  calon debitor  yang  berkait  dengan  kejujuran  , intergritas  dan  kemauan  calon  debitor dalam  memenuhi  kewajibannya  dalam menalankan  usahanya.  Informasi  ini dapat  diperoleh  melalui  riwayat  hidup, riwayat dalam menjalankan usaha calon debitor. Capacity, dimaksudkan  untuk mengetahui  kemampuan  calon  debitor dalam  mengelola  kegiatan  usahannya dapat beijalan dengan baik dan memberikan keuntongan sebagai
jaminan untuk mengembalikan
kreditnya dalam jumlah dan waktu yang ditentukan.
Capital, dimaksudkan  bank harus menilai permodalan yang dimiliki oleh calon debitor, serta distribusi modal yang  ditempatkan  oleh  calon  debitor dalam  menjamin  pelunasan  kreditnya. Collateral, dimaksudkan adanya jaminan  untuk  persetojuan  pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (beck  up) atas  resiko  yang  mungkin timbul misalnya wanprestasi dikemudian hari, hal ini untuk mengantisipasi  terjadinya  kredit  macet. Condition  of  ekonomi. Dimaksudkan bahwa  dalam  pemberian  kredit  oleh bank, harus diantisipasi kondisi ekonomi secara umum yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha calon debitor.
Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) benar-benar menjalankan prisnip kehati- hatian melalui analisa kredit yang sesuai dengan  prisnip  5  C  agar  pemberian kredit  kepada  debitor  sesuai  dengan kegunaannya  dan  berujuan  agar  dana yang  diberikan  dapat  kembali.  Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank  Perkreditan  rakyat  (BPR)  tidak hanya  melalui  analisa  kredit  yang  tepat dan  akuran  namun  juga  memanfaatkan Informasi Debitur sebagai langkah awal penentuan  pemberian  kredit  layak  atau
tidaknya kredit itu diberikan.
Sistem  Infonnasi  Debitur  (SID) meruapakan  sistem  yang  menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan  dari  Laporan  Debtur  yang menerima oleh Bank Indonesia. Laporan Debitur  dalam  Sitem  Informasi  Debitur (SID)  merupakan  laoporan  yang  berisi informasi  lengkap  mengenai  keadaan debitur.  Laopran  ini  dimaksud  untuk membentuk  data  induk  debitur  secara nasional  yang  digunakan  untuk  dalam rangka memperlancar proses penyediaan Dana, penerapan manajemen resiko, dan identifikasi  kualitas  Debitur  untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin manajemen resiko,  identifikasi  kualitas  Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku  serta  meningkatkan  disiplin pasar. 4 Kelancaran  proses  penyediaan dana  dan  penerapan  manejemen  risiko kredit  yang  efektif  serta  ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung  oleh  sistem  informasi  yang utuh  dan  komprehensif  mengenai  profil dan  kondisi  debitur,  terutama  debitor yang  sebelumnya  telah  memperoleh
4 Peraturan Bank Indonesia No.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi debitur
penyediaan dana. Dalam proses penyediaan  dana,  sistem  informasi mengenai  profil  dan  kondisi  debitur dapat  mendukung  percepatan  proses analisa  dan  pengambilan  keputusan pemberian  penyediaan  dana.  Untuk kepentingan  menejemen  resiko,  sistem informasi  mengenai  profil  dan  kondisi debitur  dibutuhkan  untuk  menentukan profil  risiko  kredit  debitur.  Selain  itu tersedianya  informasi  kualitas  debitor, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara bank pelapor.
Penerapan prinsip kehati-hatian melalui  sistem  informasi  debitur  (SID) dalam  pemberian  kredit  di  BPR mengalami  kendala-kendala.  Kendala intern  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) yang dihadapi yaitu adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah,  sehingga  Bank  Perkreditan Rakyat  (BPR)  memutuskan  kredit  yang tidak seharusnya diberikan.
Keterbatasan  pengetahuan  pejabat  bank terhadap  jenis  usaha  debitur,  petugas bank  tidak  akan  dapat  madiri  dalam memutus kredit debitur yang mempunyai  hubungan  erat  dengan komisaris  dan  atau  direktur  utamanya. Keterlambatan  dalam  Laporan  Debitur teijadi  karena  Sumber  Daya  Manusia
kurang mengusai akan Sistem Informasi Debitur  (SID)  menjadikan  terlambat bahkan bank pelapor ada juga yang tidak melaporkan Laporan Debitumya.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  dalam  pemberian  kredit,  sal  ah satunya  menurut  hasil  informasi  yang didapat  dari  penulis  Bank  Perkreditan Rakyat (BPR) masih terdapat melakukan analisis  kredit  dengan  tidak  lengkap sesuai  dengan  metode  5  C.  Acuan mereka dalam memberikan kredit kepada  masyarakat  yangmembutuhkan berdasarkan  atas  nilai  jaminan  bagus marketabilitasnya  (cepat  laku)  untuk dijual guna menutup tunggakan hutangnya  dan  karakter  dari  debitur yang  mereka  miliki.  Bank  Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai alasan melakukan  hal  tersebut  karena  terdapat segelintir  debitur  yang  mau  menjual agunan  yang  tidak  produktif  seperti rumah  tinggal  yang  tidak  dipakai,  yang terpenting  adalah  kewajibannya  dapat disdesaikan dan nama baik tetap teijaga serta  usahanya  beijalan  dengan  lancar. Agunan  merupakan  pertahanan  kedua dan  sekaligus  terakhir  pihak  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) selaku kreditur.  Penilaian  suatu  agunan  haras juga memperhitungkan kondisi bangunan  dan  linggkungannya  di  masa
depan  di  samping  faktor  marketabilitas agunan  tersebut  pada  saat  penilaian. Pihak  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) haras  benar-benar  mengevaluasi  dan meyakini  harga  pasar  saat  itu  serta kemungkinan  penuranan  atau  kenaikan nilai agunan tersebut di masa mendatang.
Faktor  ekstem  bank  juga  dapat memberi  daftar  bagi  kendala  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pemberian  kredit  yaitu  Faktor  ekstem bank  juga  dapat  memberi  daftar  bagi kendala Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pemberian kredit. Masih teijadinya penyempumaan pada apilkasi Sistem  Informasi  Debitur  (SID)  oleh Bank  Indonesia  mempengarahi  proses pelaporan Informasi Debitur.
Segala kendala maupun hambatan yang terjadi dalam pemberian kredit  oleh  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR) dapat ditanggulangi secara bersamaan. Mulai dari faktor intern bank perlu  dibenahi  pertama  yaitu  dalam pemberian  kredit  Bank  Perkreditan Rakyat (BPR) mengedapan kan analisis kredit  yang  akurat  memenuhi  minimal prinsip  5  C.  Memberikan  pemahaman dalam  pelatihan  kerja  bagi  pejabat  dan petugas bank mengenai proses pemberian  kredit  yang  sesuai  dengan
ketentuan yang berlaku. Selain itu Bank
Perkreditan rakyat (BPR) dapat melakukan  penyeleksisan  calon-calon debitur  yang  benar-benar  berkarakter baik  dan  seserang  pembisnis  sejati. Memperhatikan  syarat-  syarat  kredit yang haras dipenuhi seperti kelengkapan legalitas usaha , jaminan yang cukup dan ceapt jual, jaminan asuransi yang cukup. Meberikan keparcayaan dan keleluasaan bekeija kepada pejabat dan petugas bank sesuai  dengan  porsi  tugasnya  untuk menjalankan  pekerjaan  nya  sesuai dengan ketentuan perasahaan.
Laporan  Debitur  dalam  Sistem Informasi  Debitur  (SID)  merupakan laporan  yang  berisi  infoimasi  lengkap mengenai  keadaan  debitur.  Laporan  ini dimaksudkan  untuk  membentuk  data induk  debitur  secara  nasional  yang dipergunakan untuk :
a. Membantu  Bank  Pelapor  dalam memperlancar proses pemberian kredit,
b. Mempermudah penerapan menejemen risiko,
c. Membantu bank dalam
melakukan  identifikasi  kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut diatas,  maka  Laporan  Debitur  harus
disusun secara lengkap dan benar sesuai dengan  pedoman  penyusunan  laporan debitur  ini  dan  disampaikan  tepat  pada waktunya.  Secara  garis  besar  manfaat Sistem  Informasi  Debitur  (SID)  bagi bank yaitu sebagai petunjuk awal bahan pertimbangan  suatu  bank  tepat  sasaran dalam kegiatan penyaluran dana kepada debitur.
Laporan  debitur  diolah  oleh pelapor  yang  wajib  menyampaikan laporan  debitur sebagai mana  yang diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  09/14/PBI/2007  tanggal  30 Nopember 2007 tentang Sistem
Informasi  Debitur  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143)  yang  selanjutnya  disebut  Bank Pelapor. Kantor bank pelapor yang wajib menyampaikan  Laporan  Debitur  adalah semua  Kantor  Bank  pemberi  fasilitas penyediaan  dana  yang  berkedudukan  di dalam  negeri  dan  kantor  cabang.  Bank pelapor  sebagaimana  dimaksud  yaitu Bank Umum dan atau Bank Perkreditan Rakyat  (BPR),  baik  kantor  pusat  dan kantor cabang dari bank yang melakukan  kegiatan  operasionalnya  di wilayah Indonesia.
Sistem  Informasi  Debitur  (SID) merupakan sebuah sistem yang dibangun oleh pemerintah, melalui Bank
Indonesia  sistem  tersebut  dibangun, dibentuk  dan  sistem  tersebut  berupa sebuah  informasi  Laporan  Debitur  dari dan  untuk  lembaga  yang  membutuhkan laporan tersebut.
Menurut hasil penelitian dan
pengamatan dilapangan mengenai
Sistem Informasi Debitur (SID)
mempunyai  manfaat,  secara  garis  besar manfaat Sistem Informasi Debitur (SID) yaitu  membangun  sistem  perkreditan yang  sehat  dan  efisien.  Namun  dalam pelaksanaan  nya  Sistem  Informasi Debitur  (SID)  juga  terdapat  kendala yang  terjadi,  kendala  tersebut  dapat berasal dari intern dan ekstem.

## E. Penutup
1. Kesimpulan
1) Penerapan prinsip kehati-hatian melalui  Sistem  Informasi  Debitur (SID)  dalam  pemberian  kredit  di Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) masih  belum  optimal  pelaksanaan pemanfaatan  oleh  Bank  Perkreditan Rakyat  masih  jauh  dari  tujuan  awal Sistem Informasi Debitur (SID) yang salah satu nya meminimalisir teijadinya  kredit  macet.  Dalam proses pemberian kredit analisa awal yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat belum
memenuhi  analisis  kredit  yang akurat  memenuhi  minimal  prinsip  5
C.
2) Dalam pelaksanaannya Sistem
Informasi Debitur (SID) juga terdapat kendala yang terjadi, kendala  tersebut  dapat  berasal  dari intern  dan  ekstem.  Faktor  intern yang  menjadi  kendala  yaitu  dari intern  bank  pelapor  yaitu  sumber daya  manusia  (SDM)  ,  sarana  dan prasarana  pendukung  dalam  proses pelaporan  Laporan  Debitur.  Dari Faktor  Intern  Bank  Indonesia  juga masih  mengalami  kendala  yaitu belum  adanya  kestabilan  sistem dalam  artian  masih  terdapat  banyak pembaharuan  dan update sistem informasi debitur. Kendala
berikutnya  yaitu  kelemahan  dal  am Peraturan  Bank  Indonesia  tersebut karena Bank Indonesia hanya mewajibkan melaporkan memberikan infonnasi yang
dibutuhkan  Bank  Indonesia  untuk keperluan pengawasan terhadap managerial Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  namun  tidak  memberikan aturan secara tegas akan pemanfaatan  informasi  dari  Sistem Informasi  Debitur  itu  sendiri  bukan hanya sebagai alat pendukung dalam
proses pemberian kredit.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian telah  lakukan  maka  terdapat  hal-hal yang  dapat  disarankan  Bagi  intern manajemen  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR) hendaknya :
1.  Memperhatikan  sumber  daya manusia  (SDM)  petugas  pelaporan dengan seringnya memberikan
pelatihan  dan  pengertian  tentang pentingnya Sistem Infonnasi Debitur (SID). Melakukan penambahan, penyeleksian dan regenerasi  petugas  pelaporan  agar Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) tersebut tidak kesulitan apabila salah satu  petugasnya  berhalangan  hadir bahkan pindah tempat kerja. Dalam proses  pemberian  kredit  hendaknya Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) hendaknya memperhatikan dan mengutamakan  metode  5C  dalam menganalisa  kredit  yang  akan diberikan serta mengutamakan Identifikasi Debitur Individual (IDI) untuk  sebagai  filter  pertama  dalam proses  pemberian  kredit  kepada calon nasabahnya.
2.  Melakukan  tertib  administrasi dalam penyimpanan back up, penyimpanan  data  debitur  agar
isiian  atas  Laporan  Debitur  pada Sistem  Informasi  Debitur  (SID) akurat  dan  dapat  dipertanggung jawabkan.
Pemeliharaan dan peremajaan fasilitas penunjang pelaporan  dalam  Sistem  Informasi Debitur (SID) seperti pemberian anti virus  pada  komputer  juga  sangat perlu  untuk  dilakukan  oleh  intern dari  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR).
Saran  berikutnya  dapat  di tunjukan  bagi Pemerintah  sebagai pemegang  kebijakan  yang  mempunyai wewenang  pengawasan  terhadap  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu :
a. Hendaknya
melakukan penyempumaan aplikasi dalam
Sistem Informasi Debitur (SID) dan mempermudah  prosedur  pemakaian aplikasi tersebut agar setiap petugas pelaporan  pada  bank  pelapor  dapat dengan  mudah  memahami  aplikasi- aplikasi  pada  Sistem  Informasi Debitur (SID).
b. Perlu adanya penambahan satu pasal agar optimalisasi pemanfaatan informasi  dari  Sistem  Informasi Debitur  (SID)  bukan  hanya  sebagai alat  pendukung  bahkan  Informasi Debitur hendaknya mempunyai peranan  penting  dalam  proses
pemberian  kredit  dan  pelaksanaan prinsip  kehati-hatian  bagi  Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

## DAFTAR PUSTAKA
Ismail, Manajement Perbankan, Prenada Media, Jakarta, 2010
Indra Bastian dan Suhardjono, Akutansi Perbankan, Salemba  Empat,  Jakarta,
2006
Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan,
PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008
Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Ghlmia  Indonesia,  Jakarta,
2001
Malayu  S.p  Hasibuan, Dasar-Dasar
Perbankan, Bumi Aksar, Jakarta, 2005
Munir  Fuady, Hukum  Perkreditan Kotemporeer, Citra  Adhitiya  Bhakti,
Bandung, 2006
Siswanto  Sutojo, Strategi  manajemen
Kredit Bank Umum, PT.
RajaGrafindo, Jakarta, 2000
Wijdanarto, Hukum  dan  Ketentuan Perbankan di Indonesia, Pustaka

## Utama Grafiti, Jakarta, 2003

## Perundang-Undangan:
Undang-undang  Nomor  10  tahun  1998 tentang Perbankan
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004 tentang Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia No.09/14/2007Tentang Sistem Informasi Debitur