Volume 16, Nomor 1 (2021) https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v16i1.35122
Persepsi  aparat  dan masyarakat  pada  implementasi  teknologi geospasial  dalam efisiensi pelayanan  skala  kelurahan
Perception of community and official on geospatial technology implementation for public service efficiency at urban village
R A Putri 1,2 , E F Rini 1,2 , M J Rahayu 1,2 ,  P Rahayu 1,2
1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret
1 Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Sebelas Maret
Corresponding author’s email: rufia.putri@staff.uns.ac.id
Abstrak. Di  era  digital  modern  saat  ini,  efisiensi  pelayanana  publik  sangat dipengaruhi  oleh  kapasitas  aparat  dan  digitalisasi  sistem  pelayanan.  Terkait  dengan tingkat  pelayanan  pada  skala  kelurahan,  perubahan  guna  lahan  dan  berbagai informasi  yang  terkait  dengan  ruang  bisa  sangat  dinamis.  Perpindahan  penduduk, perubahan  fungsi  bangunan,  maupun  aktivitas  masyarakat  yang  berpengaruh  pada ruang bisa terjadi sewaktu-waktu. Terkait dengan dinamika ini, ketersediaan sistem digital  dan  kapasitas  aparat  serta  masyarakat  yang  mampu  mengoperasikan  sistem tersebut, dapat menjadi tonggak bagi sistem pelayanan publik  skala kelurahan yang lebih  baik  dan  efektif.  Dengan  menggunakan  studi  kasus  dan  instrument  kuesio ner dengan  skala  likert,  pada  aparat  dan  masyarakat,  penelitian  ini  mengindikasikan bahwa  pemahaman  aparat  dan  masyarakat  pada  pentingya  peningkatan  efektifitas pelayanan  publikk  melalui  implementasi  teknologi  dapat  terbuka  melalui  difusi informasi  melalui  kerjasama  dengan  akademisi.  Pelatihan  yang  efektif  sangat diperlukan  untuk  meningkatkan  kapasitas  aparat  dan  masyarakat  terkait operasionalisasi sistem digital dalam penataan ruang, khususya SIG (Sistem Informasi Geografis).
Kata  Kunci :  Partisipasi;  Pemetaan;  Perencanaan  Lingkungan  Hunian;  Pertumbuhan Perkotaan; SIG
Abstract. In  the  modern  digital  era,  the  efficiency  of  public  services  is  greatly influenced by the capacity of the apparatus and digitalization of the service system.
Regarding  the  level  of  service  at  the  scale  of  urban  village,  land  use  change  and various  information  related  to  space  can  be  very  dynamic.  Population  mobility, changes in building functions, and community activities that affect space can occur at any time. Related to this dynamic, the availability of digital systems and the capacity of public  officials to operate the system, can be a milestone  for a  better and more effective urban public service. By using case study  with Likert scale questionnaire as instrument to collect primary data, this research indicates that the understanding of the apparatus and community  on the importance of increasing the effectiveness of public  services through the implementation of technology can be achieved through diffusion  of  information  conducted  collaboratively  with  academics.  As  part  of that, effective  training  to  increase  the  capacity  of  officials  and  community  about  the operation of digital systems in spatial planning, specifically GIS (Information Systems Geographical) is crucial.
Keywords : GIS; Mapping; Neighborhood Planning; Participatory; Urban Growth

## 1. Pendahuluan
Implementasi  teknologi  geospasial  berupa  sistem  informasi  geografis  bertujuan  untuk mempermudah  akses  penyimpanan  data  informasi  berupa  atribut  spasial  dan  non  spasial. Teknologi  ini  memungkinkan  pengguna  memperoleh  data  yang  akurat  dan  faktual  atas atribut lokasi yang dibutuhkan. Dalam kaitannya dengan tata ruang, SIG mampu mendukung pelayanan publik pemerintah baik dalam perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian tata ruang. Akan tetapi, sebagai birokrasi level terbawah Pemerintah Kota,  kelurahan  seringkali  memiliki  keterbatasan  sumber  daya,  baik  kapasitas  aparat terhadap  penguasaan  teknologi  maupun  ketersediaan  prasarana (hardware) yang  mampu mendukung penerapan teknologi geospasial.
Adapun  beberapa  masalah  yang  umumnya  dihadapi  oleh  kelurahan  adalah:  (1)  Tidak memiliki  perangkat  keras  dengan  spesifikasi  yang  cukup  untuk  sistem  informasi  geografis kelurahan; (2) Tidak memiliki peta kelurahan yang merepresentasikan keseluruhan informasi dasar  keruangan  terkini  sebagai  basis  data  digital,  dan  (3)  Belum  memiliki  sumber  daya manusia yang cakap dalam mengoperasikan sistem informasi geografis kelurahan.
Sistem  Informasi  Geografis  itu  sendiri  adalah  perangkat  lunak,  perangkat  keras,  maupun aplikasi-aplikasinya, yang telah dikenal secara luas sebagai alat bantu (proses) pengambilan keputusan.  Sebagian  besar  institusi  pemerintah,  swasta,  akademis  maupun  non  akademis juga individu yang memerlukan informasi yang berbasiskan  data spasial telah mengenal dan menggunakan sistem ini [1].
Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Sistem Informasi Geografis berperan penting dalam meningkatkan efisiensi terkait dengan perencanaan ruang kota dan wilayah. Sebagai  contoh,  pemanfaatan  SIG  pada  sistem  persampahan  padat  dapat  memberikan informasi  terkait  pengelolaan  dan  transmisi  sampah  langsung  dari  lokasi  pembuangan sampah,  dan  lokasi  lainnya  yang  terkait,  dengan  biaya  yang  murah  [2].  SIG  juga  bisa
dimanfaatkan  dalam  pemetaan  dan  pengelolaan  sungai  dan  air  tanah  dengan  melalukan overlay  peta  tematik  [3].  SIG  juga  bisa  digunakan  dalam  pemodelan  untuk  perawatan jaringan jalan [4].
SIG  juga  banyak  digunakan  dalam  pengelolaan  guna  lahan  kota.  Antara  lain,  pemanfaatan SIG  untuk  melakukan  penilaian  pada  area  perkotaan  yang  layak  huni (liveable), dengan menerapkan  15  indikator  layak  huni  yang  dianalisis  dengan  SIG  [5].  Selain  itu,  perubahan tutupan  lahan  juga  membutuhkan  SIG  untuk  pengamatan  yang  detil  dan  akurat,  dengan biaya yang relatif rendah [6]. Analisis Land Use Land Cover (LULC) ini mampu menunjukkan hubungan antara aktivitas manusia dan lingkungan secara akurat [6].
Karena besarnya manfaat SIG terkait dengan efisiensi berbagai kegiatan yang terkait dengan pelayanan publik tersebut, maka salah satu indikator kinerja Pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik adalah kemampuannya memanfaatkan informasi geospasial yang bersifat faktual  dan  dapat  diakses  sesuai  kebutuhan  penggunaannya.  Tampilan  digital  data menjadikan  proses  penyimpanan,  pembaharuan  dan  penambahan  jauh  lebih  efisien  dan mudah  diakses  kembali  [7].  Hal  ini  memudahkan  pengguna  dalam  mendukung  proses pengambilan keputusan dimana data menjadi input utama dalam pertimbangannya [8].
Terkait  dengan  pentingnya  peran  SIG  dalam  peningkatan  efisiensi  pelayanan  publik  secara teoritis, terutama pada aktivitas perkotaan yang langsung terkait dengan masyarakat, skala administrasi  terkecil  memegang  peranan  penting.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  studi  ini adalah untuk mendapatkan penilaian masyarakat dan aparat terkait dengan peran SIG dalam pelayanan  publik  dengan  menggunakan  kelurahan  sebagai  unit  administrasi yang  langsung terkait dengan masyarakat dan aktivitasnya.

## 2. Metode
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deduktif  dengan  metoda  studi   kasus.  Metoda  studi  kasus adalah pendekatan yang dilakukan untuk memahami suatu kasus yang spesifik secara detail, dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif [9]. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap.  Tahap  pertama  adalah  pengumpulan  data  spasial  yang  dilakukan  melalui  observasi lapangan.  Observasi  lapangan  dilakukan  untuk  mendapatkan  pemahaman  tentang  kondisi kelurahan  yang  menjadi  wilayah  studi,  serta  untuk  mendapatkan  data  terbaru  untuk pembuatan  peta  guna  lahan  digital  kelurahan.  Observasi  lapangan  dan  pembuatan  peta digital  juga  dilakukan  untuk  memberikan  contoh  dan  pemahaman  pada  aparat  kelurahan dan masyarakat akan manfaat SIG pada skala Kelurahan.
Tahap  kedua  adalah  memberikan  kuesioner  dengan  skala  likert  yang  dilengkapi  beberapa pertanyaan  terbuka,  pada  beberapa  aparat  kelurahan  dan  masyarakat  yang  terlibat  dalam pelatihan  SIG.  Pada  kuesioner  digunakan  Instrumen  Likert  dengan  5  skala  penilaian  (lihat Tabel  1),  dan  beberapa  pertanyaan  terbuka,  untuk  mendapatkan  penilaian  aparat  dan anggota  masyarakat  pada  beberapa  hal  yaitu  (1)  tingkat  kepentingan  sistem  digital khususnya  SIG  pada  skala  kelurahan,  (2)  tingkat  kepentingan  kerjasama  dengan  akademisi untuk membuka wawasan masyarakat dan aparat terkait dengan SIG dan pelayanan umum
kepada masyarakat yang lebih efektif. Enam belas aparat kelurahan dan anggota masyarakat menjadi respoden pada studi ini.
Dua  kelurahan  menjadi  kasus  studi, yaitu  Kelurahan  Bumi  dan  Sondakan.    Kelurahan  Bumi dan  Sondakan  merupakan  kelurahan  yang  terletak  di  Kecamatan  Laweyan,  Kota  Surakarta. Sesuai  dengan  prasyarat  pemilihan  kasus  studi  dalam  Yin  [9],  kedua  kelurahan  tersebut dipilih karena memiliki karakterisik spesifik sebagai berikut:
(1) Sudah memiliki sumber daya dasar yang dibutuhkan dalam pembangunan basis data, namun belum mengenal teknologi dan kepentingan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan  kata  lain,  kedua  kelurahan  tersebut  belum  memiliki  sumber  daya  manusia yang cakap dalam mengoperasikan sistem informasi geografis kelurahan
(2) Pelayanan  publik  yang  bersifat  spasial  masih  didasarkan  oleh  data  yang  berasal  dari kegiatan  pendataan  pemanfaatan  ruang  konvensional  dan  tanpa  adanya  pelibatan masyarakat di dalamnya.
(3) Tidak memiliki perangkat keras dengan spesifikasi yang cukup untuk sistem informasi geografis  kelurahan  serta  tidak  memiliki  perangkat  lunak  untuk  menyusun  basis  data secara  digital.  Oleh  karena  itu,  kekurahan  yang  menjadi  kasus studi  dalam  penelitian ini  tidak  memiliki  basis  data  spasial  yang  menunjukkan  arahan  maupun  pemanfaatan ruang terkini
(4) Tidak  memiliki  peta  kelurahan  yang  merepresentasikan  keseluruhan  informasi  dasar keruangan faktual
Untuk  mengoptimalkan  potensi  dan  mereduksi  masalah  pada  kondisi  daerah  studi  dengan status  di  atas,  diperlukan  implementasi  teknologi  geospasial  secara  berkelanjutan  oleh aparat  kelurahan,  dengan  didukung  oleh  masyarakat  sebagai  ujung  tombak  pembaharuan data  spasial  secara  faktual.  Penilaian  persepsi  aparat  dan  masyarakat  dengan  skala  likert disusun berdasarkan poin-poin permasalahan dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.
Tabel 1. Instrumen penilaian persepsi masyarakat.
Permasalahan Kelurahan Solusi Persepsi Masyarakat dan Aparat  Tidak memiliki perangkat keras  dengan  spesifikasi  yang cukup untuk sistem  informasi geografis kelurahan
 Tidak memiliki perangkat lunak  untuk  menyusun  basis data secara digital  Penyediaan  perangkat  keras dengan spesifikasi yang mampu  mendukung  operasi SIG  Instalasi  perangkat  lunak penunjang  sistem  informasi geografis (ArcGIS)
 Peningkatan  dan  penyediaan  perangkat  keras SIG  skala  kelurahan  adalah  hal  yang  penting- (likert dan jelaskan)
 Instalasi  perangkat  lunak  SIG  bagi  peningkatan efisiensi  pelayanan  publik  tingkat  kelurahan sangat dibutukan-(skala likert 5 dan jelaskan)
 Tidak memiliki peta kelurahan
yang merepresentasikan keseluruhan  informasi  dasar keruangan faktual
 Tidak  memiliki  basis  data spasial  yang  menunjukkan
arahan  maupun  pemanfaatan ruang terkini Berbasis  informasi  geografis dan  visualisasi  dalam  bentuk peta  Aparat  dan  kelurahan  selama  ini  mengalami kesulitan  dalam  memperbaharui  data  spasial- (skala likert 5 dan jelaskan)
 Data digital spasial yang terintegrasi pada ArcGIS pada  skala  kelurahan  adalah    penting  dan bermanfaat (skala likert 5 dan jelaskan)
 Peta  digital  dapat  meningkatkan  efisiensi pelayanan kelurahan-(skala likert 5 dan jelaskan)
Permasalahan Kelurahan Solusi Persepsi Masyarakat dan Aparat  Sumber  daya  manusia  masih belum mampu mengoperasikan sistem informasi geografis kelurahan  Penyusunan
modul operasionalisasi sistem informasi  geografis  berbasis ArcGIS  Workshop pembaharuan dan penggunaan informasi geografis menggunakan ArcGIS  SIG mudah dipahami (skala likert 5 dan jelaskan)
 Workshop Sistem  Informasi  Geografis  berbasis ArcGIS  efisien  dalam  membantu  pemahaman implementasi SIG-(skala likert 5  dan jelaskan)
 SIG  dapat  diterapkan  di  kelurahan  secara menerus-(skala likert 5 dan jelaskan)

## 3. Hasil dan pembahasan
Kegiatan  pelatihan  dari  akademisi  kepada  masyarakat  dan  aparat  Kelurahan  Bumi  dan Sondakan (lihat Gambar 1 dan Gambar 2) bertujuan memberikan kemampuan kepada aparat dan  masyarakat  di  mitra  kelurahan  untuk  mengoperasikan  aplikasi  ArcGIS  10.3.  Dengan menggunakan  aplikasi  ArcGIS  10.3,  aparat  dan  masyarakat  diharapkan  dapat  melakukan pembaharuan  dan  penggunaan  data  pada  peta  yang  telah  disusun  oleh  akademisi  bagi kedua  kelurahan  tersebut.  Selanjutnya,  implementasi  teknologi  sistem  informasi  geografis dapat  menjadi  alat  bantu  informasi  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  di  kedua kelurahan. Materi workshop yang diberikan, meliputi:
(1)  Pengenalan fungsi ArcGIS;
(2)  Pengenalan tools ArcGIS; (3)  Penyusunan peta dasar;
(4)  Mengedit attribute table ; (5)  Pembuatan jalan (polyline) ; (6)  Pembuatan area (polygon) ; (7)  Pembuatan titik sarana (point) ;
(8)  Menghitung luasan wilayah dan panjang; dan (9)  Penyusunan simbologi.
Copy right © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan  Wilay ah dan Perencanaan  Partisipatif
Gambar 2 . Peta Kelurahan Sondokan.
Berdasarkan  kuesioner  yang  diberikan  pada  peserta workshop SIG  yang  diikuti  oleh  aparat dan  masyarakat  Kelurahan  Bumi  dan  Sondakan  memberikan  penilaian  yang  positif  pada kegiatan  dan  penerapan  data  spasial  digital  pada  skala  kelurahan.  Dengan  hasil  rata-rata penilaian  dari  partisipan  dapat  dilihat  pada  Tabel  2  sebagai  berikut  pada  skala  1  sampai dengan 5 dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.
Tabel 2. Hasil kuesioner persepsi peserta.
Pertanyaan Rata-Rata Instalasi perangkat keras dan lunak SIG bagi peningkatan efisiensi pelayanan publik tingkat kelurahan sangat dibutukan 4.5 Aparat  dan  masyarakat  kelurahan selama ini  mengalami  kesulitan dalam  memperbaharui data peta/data spasial 4.2 Data digital untuk input pada peta (data digital spasial) yang terintegrasi pada ArcGIS pada skala kelurahan adalah  penting dan bermanfaat 4.6 Peta digital dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kelurahan 4.6 SIG mudah dipahami 3.8 Workshop Sistem Informasi Geografis berbasis ArcGIS efisien dalam membantu pemahaman implementasi SIG 4.6 SIG dapat diterapkan di kelurahan secara menerus 4.3
Dari tabel penilaian persepsi partisipan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat dan  aparat  cenderung  sangat  setuju  pada  tiga  pernyataan  berikut  (1)  instalasi  perangkat keras  dan  lunak  SIG  bagi  peningkatan  efisiensi  pelayanan  publik  tingkat  kelurahan  sangat dibutukan, (2) data digital untuk input pada peta (data digital spasial) yang terintegrasi pada ArcGIS  pada  skala  kelurahan  adalah  penting  dan  bermanfaat,  (3)  peta  digital  dapat meningkatkan efisiensi  pelayanan  kelurahan,  dan  (4) workshop Sistem  Informasi  Geografis
berbasis  ArcGIS  efisien  dalam  membantu  pemahaman  implementasi  SIG,  dengan  rata-rata nilai likert 4.5 dan  4.6 dari nilai maksimal 5. Dengan demikian, data digital, perangkat lunak dan  keras,  serta  proses  fasilitasi  oleh  civitas  akademika  dianggap  sangat  penting  bagi peningkatan efisiensi pelayanan publik skala kelurahan.
Pada  peringkat  kedua  terkait  persetujuan  masyarakat  dan  aparat  kelurahan  adalah  pada pernyataan  yang  terkait  dengan  (1)  partisipan  setuju  bahwa  selama  ini  mereka  mengalami kesulitan  dalam  memperbaharui  data  peta/data  spasial  dan  (2)  SIG  dapat  diterapkan  di kelurahan  secara  menerus.  Dari  penilaian  pada  skor  pada  4.3,  dapat  dipahami  bahwa permasalahan  terkait  pengadaan  data  digital  memang  ada,  dan  pemanfaatan  secara menerus  data  digital  pada  kelurahan  adalah  memungkinkan.  Hanya  saja,  untuk  yang terakhir, pelatihan ulang atau memperbaharui pemahaman aparat dan masyarakat bisa jadi merupakan faktor penting untuk keberlanjutan implementasi SIG pada skala kelurahan.
Nilai yang paling rendah terkait dengan pernyataan bahwa SIG mudah dipahami. Hal ini bisa menjadi  perhatian  bagi  upaya  penerapan  SIG  di  kelurahan  bahwa  sangat  mungkin dibutuhkan  lebih  dari  satu  kali workshop dalam  upaya  memberikan  pemahaman  praktis terkait  SIG  di  kelurahan.  Hal  ini  bisa  menjadi  masukan  penting  bagi  akademisi  dalam penyelenggaraan workshop.
Selanjutnya,  berdasarkan  penjelasan  yang  lebih  detil  dari  responden  terhadap  setiap pertanyaan  yang  diajukan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  menurut  responden,  SIG  bisa membantu  peningkatan  efisiensi  pelayanan  karena software SIG  ini  dapat  mempermudah aparat  dan  masyarakat  dalam  memetakan  masalah-masalah  yang  terkait  dengan perkembangan  spasial  atau  keruangan.  Selain  itu,  masyarakat  dan  aparat  bisa  dengan mudah  mengakses  data  yang  sudah  tersimpan  dalam  sistem.  Sehingga,  aparat  dan masyarakat kelurahan mampu melakukan intervensi kebijakan skala kelurahan secara lebih cepat.
Sedangkan  kesulitan  untuk  memperbaharui  data  spasial  skala  kelurahan  yang  dialami masyarakat  selama  ini  adalah  karena  mereka  tidak  menggunakan  aplikasi  SIG,  aparat  dan masyarakat tidak memahami bagaimana data-data spasial tersebut sebaiknya diperbaharui secara berkala pada peta konvensional secara efisien.

## 4. Kesimpulan
Efektivitas  kinerja  perangkat  daerah,  termasuk  pada  level  kelurahan,  dalam  perencanaan dan  pengendalian  pemanfaatan  lahan,  dapat  dilakukan  melalui  penge mbangan  kapasitas aparat kelurahan dalam menjalankan pelayanan publik terkait tata ruang. Optimalisasi dapat dilakukan  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  geospasial  dalam  pelayanan  publik, termasuk perumusan kebijakan terkait tata ruang. Dalam hal ini, pelibatan Perguruan Tinggi melalui kegiatan kemitraan masyarakat dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan kapasitas  Pemerintah  Daerah  dalam  menyediakan  sumber  daya,  baik  perangkat  keras  dan lunak serta sumber daya manusia.
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  juga  bahwa  aparat  kelurahan  serta  masyarakat  dapat berpartisipasi  dalam  pengembangan  data  spasial  kelurahan  berbasis  sistem  informasi geografis.  Partisipasi  secara  efektif  dapat  dilakukan  jika  didukung  oleh  ketersediaan perangkat  keras,  perangkat  lunak,  misalnya  berupa  aplikasi  ArcGIS  10.3,  serta workshop pembaharuan  operasionalisasi  perangkat  lunak  ArcGIS  sebagai  media  pengembangan kapasitas SDM.
Aparat  kelurahan  dan  masyarakat  diharapkan  dapat  memanfaatkan  kapasitas  yang  telah dimiliki secara mandiri dan kolaboratif guna melakukan pemberdayaan serta pembaharuan database  informasi  kelurahan  dalam  bentuk  peta,  serta  menjadikannya  sebagai  salah  satu alat pengendalian pemanfaatan ruang.

## Referensi
[1] Aini A n.d. Sistem Informasi Geografis Pengertian dan Aplikasinya P3M STMIK AMIKOM Yogyakarta Diakses dari http://p3m.amikom.ac.id/p3m/dasi/juni07/02%20- %20STMIK%20AMIKOM%20Yogyakarta%20Sistem%20Informasi%20Geografi,%20Pe ngertian%20dan%20Pemanfaatannya.pdf
[2] Singh A  2019  Remote  sensing  and  GIS  applications for  municipal  waste  management. Journal of Environmental Management 243 1 pp 22-9 DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.05.017
[3] Adeyeyea  O  A,  Ikpokontea  E  A  dan  Arabu  S  A  2019  GIS-based  groundwater  potential mapping  within  Dengi  area, North  Central  Nigeria The  Egyptian Journal  of  Remote Sensing and Space Science 22 2 pp 175-81  DOI:  10.1016/j.ejrs.2018.04.003
[4] Cecílio I S, Chiquieri J, Freitas R R dan Gonçalves W 2019  Holistic analysis of the Vehicle Routing  Problem:  an  approach  for  GIS-T International  Journal  of  Advanced Engineering Research and Science (IJAERS) 6 9 pp 16-31  DOI: 10.22161/ijaers.69.13
[5] Bo  F,  Danlin  Y,  Yaojun  Z  2019  The  livable  urban  landscape:  GIS  and  remote  sensing extracted land use assessment for urban livability in Changchun Proper, China Land Use Policy 87 pp 1-11  DOI: 10.1016/j.landusepol.2019.104048
[6] Chowdhury  M,  Hasan  M  E  dan  Abdullah-Al-Mamun  M  M  2020  Land  use/land  cover change assessment of Halda watershed using remote sensing and GIS The Egyptian Journal  of  Remote  Sensing  and  Space  Sciences 23 1  pp  63-75  DOI: 10.1016/j.ejrs.2018.11.003
[7] Sosiawan E A dan Pujiastuti E E 2009  Model Manajemen Komunikasi dan Administrasi Back Office E-Government sebagai Media Pelayanan Publik Jurnal Ilmu Komunikasi 7 1  pp  67-83  Diakses  dari  https://www.neliti.com/id/publications/102717/model- manajemen-komunikasi-dan-administrasi-back-office-e-government-sebagai-med
[8] Nyeko M 2012 GIS and Multi-Criteria Decision Analysis for Land Use Resource Planning Journal  of  Geographic  Information  System 4 4  pp  341-8  DOI: 10.4236/jgis.2012.44039
[9] Yin  R  K  2014 Case  Study  Research  Design and  Methods (5th  ed.) (Thousand  Oaks,  CA: Sage)