Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala

## Kota Banda Aceh
Al Yasa’ Abubakar Muhammad Ilham Purnama Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: muhammadilhampurnama@gmail.com

## Abstrak
Sistem  Informasi  Manajemen  Nikah  atau  SIMKAH  adalah  kebijakan pemerintah  yang  diterapkan  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Kecamatan. Aplikasi SIMKAH dapat membantu dalam proses pelayanan masyara-kat. Salah satu dari sekian banyak KUA yang telah menerapkan SIMKAH adalah KUA Kecamatan Syaih Kuala. Adapun rumusan masalah yaitu  bagaimana  penerapan  SIMKAH  sebagai  sarana  penerapan  hukum keluarga  di  Kantor  Urusan  Agama  Syiah  Kuala  Kota  Banda  Aceh, bagaimana efektivitas SIMKAH sebagai sarana penerapan hukum keluarga di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh, serta bagaimana hambatan  dan  tantangan  dalam  penerapan  SIMKAH.  Metode  yang digunakan dalam artikel ini yaitu deskriptif-analisis, yaitu sebuah metode atau  cara  menganalisa  data-data  dari  objek  alami.  Adapun  temuan penelitian  ini  ada  tiga. Pertama ,  penerapan  SIMKAH  di  Kantor  Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh berkenaan dengan sarana penerapan hukum  keluarga.  Penerapan  hukum  keluarga  yang  dimaksud  meliputi memberi  kemudahan  bagi  sebuah  keluarga  dalam  mengakses  data  dan mengurus  pernikahan,  mengindari  pemalsuan  buku  nikah,  serta mengihindari  terjadinya  praktik  poligami  yang  tidak  sejalan  dengan ketentuan undang-undang. Kedua , penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama  Syiah  Kuala  Kota  Banda  Aceh  cenderung  telah  efektif dilaksanakan. Ketiga, hambatan dan tantangan dalam penerapan SIMKAH yaitu  berkenaan  dengan  pola  birokrasi  yang  terus  berganti  pimpinan sehingga  kebijakan  SIMKAH  dimungkinkan  terjadi stagnan atau  tidak dikembangkan.  Selain  itu,  server  pusat  juga  terkadang  tidak  siap menampung data yang banyak dari bawah sehingga pengiriman data tidak bisa dilakukan.
Kata Kunci: Efektivitas, Simkah, Penerapan Hukum Keluarga

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Sistem  informasi  berbasis  teknologi  banyak  dijumpai  dan dimanfaatkan  oleh  instansi-instansi  pemerintahan.  Hal  ini  menunjukan sebagai  imbangan  atas  perkembangan  teknologi  informasi  dewasa  ini. Sistem informasi tersebut juga digunakan dan dimanfaatkan oleh  Kantor Urusan  Agama  dalam  mendata  pasangan-pasangan  nikah  secara  online. Dalam sistem informasi pencatatan nikah pada awalnya hanya ditemukan dalam  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2007  dalam  pasal  5, menyebutkan  bahwa  pencatatan  nikah  dilakukan  secara  tertulis  dimana pengisian  formulir  yang  digunakan  dalam  pendaftaran,  pemeriksaan  dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai atau talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok  meng-gunakan  tinta  hitam  dan  penulisan  dapat  dilakukan menggunakan  mesin  ketik.  Namun  dalam  perkembangannya,  berbagai inovasi pelayanan nikah dilakukan. Pada tahun 2013 diturunkanlah aturan Intruksi  Direktur  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  No  II/369  Tahun 2013  Tentang  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Nikah  (Simkah) pada Kantor Urusan Agama.
Simkah  ini  merupakan  inovasi  terbaru  dalam  mengoptimalkan kinerja  Kantor  Urusan  Agama  dalam  menangani  pernikahan,  baik pernikahan dini maupun pernikahan kedua serta pemberitahuan/pengumuman kehendak nikah secara luas dan rekomendasi pindah nikah dengan memanfaatkan fungsi dari internet. Sistem Informasi Manajeman  Nikah  atau  Simkah  merupakan  sebuah  program  Aplikasi Komputer  berbasis  Windows  yang  berguna  untuk  mengumpulkan  data- data  Nikah  dari  seluruh  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  di  Wilayah Republik  Indonesia  secara  online  maupun  offline,  data  akan  tersimpan dengan  aman  di  KUA  setempat,  di  Kabupaten/Kota  di  Kantor  Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai  analisa  dan  laporan  sesuai  dengan  berbagai  keperluan.  Ada  2 tujuan utama yang hendak dicapai, yaitu diperlukan sistem penyeragaman data, dan backup data yang terintegrasi. 1
Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif  dan  efisien  sehingga  penangannya  lebih  mudah  apalagi  melalui suatu  program  yang  memadai.  Diperlukannya  backup  data  adalah  upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi  seperti  bencana  alam  dan  sebagainya. Dengan  adanya  Program Simkah diharapkan data-data KUA di wilayah Republik  Indonesia dapat seragam  dan  terkini  sehingga  bisa  secara  cepat,  akurat  dan  efisien
1 Rizadian  Mayangsari  dan  Eva  Hany  Fanida,  “Penerapan  Sistem  Informasi Manajemen Nikah (Simkah)”. Jurnal Hukum . Vol. 3, No. 1, Januari, 2012.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
Al Yasa’ Abubakar, Muhammad Ilham Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dianalisa.  Program  Simkah  ini  dirancang  agar  dapat  digunakan  dengan mudah  untuk  semua  golongan  baik  sebagai  pengguna  pemula  bahkan untuk yang terbiasa dengan komputer. Fungsi dan manfaat dari Simkah di antaranya  adalah  membangun  Sistem  Informasi  Manajemen  Penikahan dicatat  di  KUA-KUA,  membangun  infrastruktur  database  dengan memanfaatkan  teknologi  yang  dapat  mengakomodasi  kebutuhan manajemen  dan  eksekutif,  membangun  infrastruktur  jaringan  yang terintegrasi antara KUA ditingkat daerah sampai Kantor Pusat, penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan, dan pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat. 2
Sistem informasi manajemen nikah secara online tergolong masih baru,  dan  penerapannya  pun  hanya  ditemukan  pada  sebahagian  Kantor Urusan Agama di wilayah Indonesia umumnya dan di Aceh secara khusus. Keterbatasan sistem informasi nikah tersebut dipengaruhi oleh kurangnya akses  internet  seperti  di  kecamatan-kecamatan  yang  berada  dipelosok. Untuk itu  sistem informasi manajemen nikah ini hanya diterapkan untuk sebahagian  Kantor  Urusan  Agama  saja  yang  letaknya  pun  di  kota-kota besar.  Salah  satu  Kantor  Urusan  Agama  yang  telah  menerapkan  sistem informasi  manajemen  nikah  secara  online  adalah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Syiah  Kuala.  Pemamfaatan  informasi  secara  online  sangan membantu  bagi  Kantor  Urusan  Agama  dalam  melakukan  manajemen nikah,  seperti  merekap  data-data  pernikahan  yang  telah  dilaksanakan, menerima pengajuan permohonan dan pendaftaran calon pasangan nikah. Selain  itu,  dimanfaatkan  dalam  mendata  kasus-kasus  talak,  rujuk  dan wakaf.
Menurut  keterangan  kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Syiah  Kuala,  sistem  informasi  online  yang  digunakan  di  Kantor  Urusan Agama  tersebut  tidak  hanya  dalam  bidang  pernikahan,  talak  dan  rujuk. Tetapi  juga  dimanfaatkan  dalam  hal  mendata  perwakafan.  Kaitannya dengan  sistem  informasi  managemen  nikah,  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Syiah  Kuala  menyediakan  pelayanan  yang  cepat  dan penyimpanan  data  yang  aman,  dan  memberikan  pelayanan  secara maksimal. 3 Dapat  dipahami  bahwa  sistem  informasi  manajemen  nikah bertujuan untuk melakukan pendataan bagi pasangan yang ingin menikah, dan data pasangan yang sudah menikah, baik secara offline maupun online. Menurut  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Syiah  Kuala,  tujuan
2 Rizadian  Mayangsari  dan  Eva  Hany  Fanida,  “Penerapan  Sistem  Informasi Manajemen Nikah (Simkah)”. Jurnal Hukum . Vol. 3, No. 1, Januari, 2012.
3 Hasil wawancara dengan Bapak Samsul, Kepala KUA Syaih Kuala Banda Aceh, pada tanggal 10 Januari 2018.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
Al Yasa’ Abubakar, Muhammad Ilham Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
utama  pengelolaan  sistem  informasi  manajemen  nikah  adalah  untuk mendata pasangan nikah, menerima pendapaftaran nikah, serta mengetahui pasangan-pasangan yang akan melakukan pernikahan kedua, poligami, dan data  nikah  lalinnya.  Menurutnya  efetif  tidaknya  sistem  informasi manajemen  nikah  dapat  diukur  melalui  keberhasilan  pencapaian pengelolaan data di Kantor Urusan Agama tersebut.

## Pembahasan
Istilah  hukum  keluarga  terdiri  dari  dari  dua  kata.  Kata  “hukum” secara bahasa memiliki empat arti umum. (1) Peraturan yang dibuat oleh penguasa  (pemerintah)  atau  adat  yang  berlaku  bagi  semua  orang  dalam suatu masyarakat (negara); (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; serta  (4)  keputusan  (pertimbangan)  yang  ditetapkan  oleh  hakim  (dalam pengadilan) atau disebut juga dengan vonis. Adapun keluarga berarti ibu bapak dengan anak-anaknya, seisi rumah, anak bini, kaum sanak saudara atau  kaum  kerabat. 4 Dengan  demikian,  hukum  keluarga  sepintas  dapat diartikan  sebagai  ketentuan-ketentuan  (aturan)  yang  berlaku  berkaitan dengan keluarga.
Istilah  hukum  keluarga  dalam  bahasa  Arab  digunakan  dalam beberapa bentuk, seperti ahwal al-syakhṣiyyah, niẓām al-usrah, ḥuqūq al- usrah,  aḥkām  al-usrah, dan munakaḥat .  Sementara  itu,  istilah  hukum keluarga yang digunakan dalam peraturan peundang-undangan Arab yaitu qanūn  ahwal  al-syakhṣiyyah,  qanūn  al-usrah,  qanūn  ḥuqūq  al-‘ailah, aḥkām  al-zawāj ,  dan aḥkām  al-izwaz .  Dalam  bahasa  Inggris  digunakan istilah islamic personal law, islamic family law, moslem family law, islamic family  protection,  islamic  law  of  personal  status,  islamic  law  of  familiy rights,  islamic  marriage  law, dan islamic  marriage  ordinance . 5 Istilah- istilah tersebut pada prinsipnya memiliki makna yang sama, yaitu hukum keluarga (Islam), atau aturan-aturan yang terkait dengan masalah keluarga. Secara  definitif,  rumusan  “hukum  keluarga”  atau  istilah  lain  seperti tersebut  di  atas  telah  banyak  disinggung  oleh  kalangan  ahli.  ‘Abd  al-
4 Tim  Redaksi, Kamus  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Pusat  Bahasa,  2008),  hlm. 530-531 dan 676.
5 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia , Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media  Group,  2017),  hlm.  1-2:  Istilah-istilah  tersebut  juga  disebutkan  oleh  Sulistyowati Irianto. Cakupan  makna huku keluarga  menurutnya  meliputi perkawinan  dan kewarisan, sebab istilah aḥkām al-zawāj, ahwal al-syakhṣiyyah dan istilah sepadan dengannya menurut Sulistyowati selalu memuat dua ketentuan tersebut. Lihat dalam Sulistyowati Irianto (ed), Perempuan  dan  Hukum:  Menuju  Hukum  yang  Berperspektif  Kesetaraan  dan  Keadilan , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 132.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
Al Yasa’ Abubakar, Muhammad Ilham Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Wahhāb  al-Khallāf  memakai  istilah  hukum  keluarga  yaitu ahwal  al- syakhṣiyyah . Ia menyebutkan hukum keluarga sebagai berikut:
ميظنت اهب دصقيو اهنوكت ءدب نم ةرسلأااب قلعتت يتلا يهو ةيصخشلا لاوحلأا ماكحأ
.ضعبب مهضعب براقلااو نيجوزلا ةقلاع
6
Hukum  keluarga  adalah  hukum  yang  berhubungan  dengan keluarga,  maksudnya  mengatur  hubungan  suami  isteri  dan  karib kerabat sebagian dari merka dan sebagian yang lain.
Rumusan  di  atas  memberi  pengertian  yang  luas,  di  mana  hukum keluarga  mencakup  hukum-hukum  yang  mengatur  masalah  keluarga. Terdapat dua frasa penting dari rumusan di atas, yaitu  “hubungan suami isteri”  dan  “(hubungan  dengan)  karib  kerabat”.  Frasa  “hubungan  suami isteri”  menunjukkan  bahwa  cakupan  hukum  keluarga  yaitu  hal-hal  yang berkaitan  langsung  antara  suami  isteri,  seperti  akad  nikah,  hak  dan kewajiban  suami  isteri,  talak,  iddah  dan  rujuk.  Sementara  itu,  frasa “(hubungan  dengan)  karib  kerabat”  menunjukkan  hukum  keluarga  tidak hanya  mengatur  suami  isteri  saja  tetapi  lebih  luas  lagi  seperti  hak  waris antar karib kerabat. Dua makna tersebut diperkuat dengan rumusan hukum keluarga yang disebutkan oleh Wahbah al-Zuḥailī sebagai berikut:
ةيفصتب  ءاهتناو  جاوزلاب  اءدب  هترسأب  ناسنلإا  ةقلاعب  لصتت  يتلا  ماكحلأا  هب  داريو
.ثاريملاوأ تاكرتلا
7
(Hukum  keluarga  merupakan)  hukum  yang  mengatur  hubungan keluarga  sejak  di  masa-masa  awal  pembentukannya  hingga  di masa-masa  akhir  (atau  berkhirnya  keluarga)  berupa  nikah,  talak, nasab, nafkah, dan kewarisan. 8
Beberapa ahli hukum Indonesia juga merumuskan hukum keluarga dalam batasan tertentu seperti hukum nikah talak, dan kewarisan. Menurut Wahyu Kuncoro, hukum keluarga ( familie recht atau law of familie ) adalah ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban seseorang  dalam  hubungannya  sebagai  anggota  keluarga,  baik  karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan. Dalam pengertian lain,  hukum  keluarga  berarti  aturan  hukum  tentang  hak  dan  kewajiban seseorang dalam hubungannya sebagai suami isteri, sebagai orang tua, dan
6 ‘Abd  al-Wahhāb  al-Khallāf, ‘Ilm  Uṣūl  al-Fiqh ,  (tt:  Maktabah  al-Da’wah  al- Islāmiyyah, 1942), hlm. 32.
7 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh , Juz VII, (Damaskus: Dār al- Fikr, 1985), hlm. 6.
8 Mardani, Hukum Keluarga ..., hlm. 5.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
Al Yasa’ Abubakar, Muhammad Ilham Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
atau  hubungannya  sebagai  anak  kepada  orang  tuanya. 9 Gus  Arifin menuturkan hukum keluarga sebagai fiqh yang mengatur hubungan antar suami  isteri  anak  dan  keluarga.  Pokok  kajiannya  meliputi  pernikahan, warisan,  wasiat  dan  wakaf. 10 Demikian  juga  dinyatakan  oleh  Asep Saepullah  Jahar  dkk,  bahwa  hukum  keluarga  dimaknai  sebagai  hukum yang  mengatur  hubungan  internal  anggota  keluarga  dalam  satu  keluarga muslim  yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu dalam  lingkup perkawinan ( munakahat dan hal lain yang berkaitan dengannya), perwalian dan wasiat, dan warisan. 11
Mengacu  pada  beberapa  rumusan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa hukum keluarga ( ahwal al-syakhṣiyyah atau islamic family law ) salah satu bagian  hukum  khusus  membicarakan  persoalan-persoalan  dalam  sebuah keluarga.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  hukum  keluarga  adalah hukum yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga, meliputi perkawinan (khitbah, akad nikah, hak-dan kewajiban suami isteri, talak,  iddah,  rujuk  dan  hal  lain  yang  berkaitan),  wasiat,  perwalian,  dan kewarisan. Berdasarkan rumusan ini, maka pembahasan selanjutnya akad diarahkan  pada  pengertian  pernikahan  saja.  Sebab,  fokus  masalah  yang diteliti berkaitan dengan sistem pendataan pernikahan. Oleh sebab itu, di bawah ini akan dijelaskan dua persoalan penting yaitu makna pernikahan dan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH).

## Sistem Informasi Manajemen Nikah
Istilah  ketiga  yang  penting  dijelaskan  dalam  pembahasan  ini adalah istilah “sistem informasi manajemen  nikah” atau sering disingkat “SIMKAH”. Pada bab awal penelitian ini, telah disinggung bahwa istilah Sistem Informasi Manajemen Nikah terdiri dari empat kata, yaitu sistem, informasi, manajemen, dan kata nikah. Kata sistem berarti perangkat unsur yang  secara  teratur  saling  berkaitan  sehingga  membentuk  suatu  totalitas. Kata  informasi  dan  manajemen  saring  disatukan  sehingga  bermakna kegiatan  mengumpulkan  data  yang  diperlukan  para  manajer  dan pengambilan  keputusan  secara  tepat  dan  cepat  untuk  menghindari kemelesetan  waktu,  salah  investasi,  dan  terlewatnya  kesempatan. Sementara  itu,  kata  nikah  berarti  hubungan  perkawinan,  atau  akad  yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan untuk memperoleh kehalalan
9 Wahyu  Kuncoro, Tips  Hukum  Praktis:  Solusi  Cerdas  Menghadapi  Kasus Keluarga , (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 10.
10 Gus  Arifin, Menikah  untuk  Bahagia:  Fiqh  Nikah  dan  Kama  Sutra  Islami ,
(Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010), hlm. 10.
11 Asep  Saepullah  Jahar,  dkk, Hukum  Keluarga,  Pidana  &  Bisnis:  Kajian Perundang-Undangan  Indonesia,  Fikih  dan  Hukum  Internasional ,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 11.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
Al Yasa’ Abubakar, Muhammad Ilham Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dalam hubungan suami isteri, timbul antara keduanya hak dan kewajiban suami isteri. 12
Adapun  rumusan  SIMKAH  secara  redaksional  belum  ditemukan dalam  buku-buku  hukum  perkawinan  dewasa  ini.  Hal  ini  kemungkinan besar belum dimuat karena aturan SIMKAH sendiri terhitung cukup baru diberlakukan.  Kabijakan  atau  instruksi  pelaksanaan  SIMKAH  baru dikeluarkan  pada  tahun  2013  melalu  keputusan  jenderal  bimbingan masyarakat Islam. Untuk itu, dalam pembahasan ini akan dirujuk beberapa tulisan  jurnal,  buletin  dan  rujukan  lain  yang  terkait  dengan  hal  tersebut. Salah  satu  rumusan  yang  ekplisit  disebutkan  dapat  ditemukan  dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, bahwa aplikasi SIMKAH  atau  singkatan  dari  Sistem  Informasi  Manajemen  Nikah, merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang  dapat  menghasilkan  data  dan  informasi  secara  elektronik  menuju penerapan  e-nikah. 13 Berdasarkan  rumusan  ini,  SIMKAH  diketahui sebagai  satu  bentuk  aplikasi  secara  operasional  menggunakan  perangkat elektrinok seperti komputer.
Pengertian lebih jelas dimuat dalam Buletin “ Penghulu ”, terbitan Bimas Islam, bahwa sistem informasi manajemen nikah merupakan sebuah program  aplikasi  komputer  berbasis windows yang  berguna  untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di  wilayah  Republik  Indonesia  secara  “online”,  data  akan  tersimpan dengan  aman  di  KUA  setempat,  di  Kabupaten/Kota  di  Kantor  Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai  analisa  dan  laporan  sesuai  dengan  berbagai  keperluan. 14 Dalam pengertian lain  SIMKAH adalah salah  satu sistem berbasis website yang memberikan  layanan  kepada  masyarakat  untuk  mendaftar  nikah  secara online. 15 Dua pengertian ini tampak memperluas makna  yang disebutkan dalam  keputusan  Bimas  Islam  sebelumnya.  Artinya,  SIMKAH dioperasikan  dalam  bentuk  aplikasi  di  komputer  dengan  memanfaatkan jaringan  internet  sebagai  media  pengumpulan  data  pernikahan.  Mengacu pada  pengertian  serta  sisi  dari  SIMKAH  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa
12 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia , cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 588 dan 379.
13 Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor  DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan.
14 Buletin “ Penghulu: Layanan Berbasis IT ”, Edisi I, (November 2012), hlm. 11. Dimuat juga dalam: Kementerian Agama, Buku Panduan: Sistema Informasi Manajemen Nikah , (tt, 2009), hlm. 4.
15 Dwi Rahayu, “Visual  Interface of E-Marriage Card  Website  Design”. Jurnal:
Ilmiah Sisfotenika . Vol. VII, No. 2, (Juli 2017), hlm. 136-137.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
SIMKAH merupakan satu sistem aplikasi dalam komputer yang digunakan untuk mendata pernikahan di kalangan masyarakat melalui jaringan online atau internet. Jadi, SIMKAH bagian dari sistem aplikasi berbasis internet dengan  alamat website tertentu,  memiliki  fungsi  salah  satunya  mendata perkawinan.
Peraturan Hukum tentang Pelayanan Publik dalam Pernikahan dan

## Dasar Hukum SIMKAH
Penerapan  sistem  informasi  manajemen  pada  pernikahan dilakukan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama  dalam  pelayanan  publik.  Menurut  Thobib  Al-Asyhar,  selaku Kasubag  Data  dan  Sistem  Informasi  Ditjen  Bimas  Islam,  SIMKAH merupakan  kebijakan  strategis  Ditjen  Bimas  Islam  sejak  beberapa  tahun terakhir  untuk  memperbaharui  pelayanan  KUA  di  era  digital.  Pada awalnya, gagasan pembaharuan administrasi nikah sudah ada sejak Ditjen Bimas  Islam  masih  bergabung  dengan  Ditjen  Penyelenggaraan  Haji  dan Bimbingan  Masyarakat  Islam.  Pada  tahun  2006,  setelah  Bimas  Islam berpisah  dengan  Ditjen  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah,  tekad mewujudkan palayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya  memang  telah  lahir  SIMBIHAJ  (Sistem  Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan  SIKUA,  dan  akhirnya  SIMKAH. 16 Thobib  Al-Asyhar  juga menyebutkan  bahwa  SIMKAH  telah  tersebar  secara  nasional  dan mendapat perhatian serius dari Ditjen Bimas Islam. Penggunaan SIMKAH juga  telah  menjadi  salah  satu  unsur  penilaian  dalam  Pemilihan  KUA Teladan Nasional Tahun 2013. Bahkan tahun 2015, pengembangan Sistem Informasi  Manajemen  Bimas  Islam  (SIMBI)  yang  di  dalamnya  ada SIMKAH  dijadikan  sebagai  Rencana  Program  Pemerintah  (RKP)  yang harus  dilaksanakan  oleh  Bimas  Islam,  Pusat  hingga  Daerah. 17 Jadi, eksistensi  SIMKAH  dewasa  ini  menjadi  bagian  dari  usaha  Bimas  Islam dalam kerangka pelayanan masyarakat.
Terkait dengan pelayanan masyarakat, terdapat beberapa regulasi tentang  pelayanan  publik.  Dalam  bidang  kegamaan,  pelayanan  publik dimaksudkan  salah  satunya  optimalisasi  pelayanan  dalam  bidang  hukum keluarga  Islam  atau ahwal  al-syakhṣiyyah .  Peraturan  hukum  tentang pelayanan  publik  cukup  banyak  ditemukan.  Namun,  dalam  tulisan  ini
16 Dimuat dalam Makalah yang ditulis oleh Thobib Al-Asyhar, Kasubag Data dan Sistem  Informasi  Ditjen  Bimas  Islam,  Konseptor  Pidato  Menag  RI,  berjudul:  “ Makalah Islam: Simkah Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital ”, 16 April 2016.
17 Dimuat dalam Makalah yang ditulis oleh Thobib Al-Asyhar, Kasubag Data dan Sistem  Informasi  Ditjen  Bimas  Islam,  Konseptor  Pidato  Menag  RI,  berjudul:  “ Makalah Islam: Simkah Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital ”, 16 April 2016.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
Al Yasa’ Abubakar, Muhammad Ilham Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
hanya dimuat beberapa peraturan yang dianggap relevan dan ada kaitannya dengan  dikeluarkannya  peraturan  tentang  sistem  indormasi  manajemen nikah  (SIMKAH).  Peraturan  hukum  tentang  pelayanan  publik  terkait SIMKAH  secara  khusus  diatur  dalam  keputusan  Direktur  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  (Dirjen  Bimas)  Islam  Nomor  DJ.II/369  Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
Keputusan  Dirjen  Bimas  di  atas  dikeluarkan  dengan  beberapa rujukan  hukum.  Di  antaranya  Instruksi  Menteri  Agama  Nomor  2  Tahun 2004  Tentang  Peningkatan  Pelayanan  Pernikahan  pada  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan.  Tujuan  dikeluarkannya  Instruksi  Menteri  Agama tersebut  di  antaranya  adalah  meningkatkan  tranparansi  biaya  pencatatan nikah  dengan  mencantumkan  tarif  biaya  nikah,  dan  meningkatkan tranparansi  standar  pelayanan  nikah  pada  tempat  yang  mudah  diketahui oleh  umum  disetiap  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  dan  sosialisasi kepada  masyarakat. 18 Mengacu  pada  Instruksi  Menteri  Agama  tersebut, prinsip pelayanan publik diarahkan pada  peningkatan tranparansi  standar pelayanan  nikah,  seperti  pencatatan  nikah.  Salah  satu  cara  peningkatan tranparansi  standar  pelayanan  nikah  adalah  dengan  memanfaatkan teknologi  informasi  yang  berkembang  dewasa  ini.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan Abdul Djamil, bahwa guna memaksimalkan fungsi pencatatan nikah, maka dibentuklah SIMKAH. 19 Bersamaan dengan itu, Dirjen Bimas Islam  juga mengeluarkan keputusan tentang  petunjuk teknis pengelolaan informasi,  salah  satunya  pengelolaan  informasi  SIMKAH,  yaitu Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor:  Dj. II/514/Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Informasi  dan Dokumentasi  serta  Sistem  Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam  Pusat  dan  Daerah.  Kaitan  dengan  SIMKAH,  keputusan  ini  lebih difokuskan pada petunjuk teknis sistem manajemen Bimas Islam (SIMBI). Ketentuan  umum  angka  5  SIMBI  secara  tegas  menyebutkan:  “Sistem Informasi  Manajernen Bimas  Islam selanjutnya disingkat SIMBI  adalah sistem  informasi  berbasis  teknologi  informasi  untuk  mendukung pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Bimas  Islam  dalam  pembimbingan pelayanan  pemberdayaan  dan  pengembangan  masyarakat  Islam.  Ruang lingkup SIMBI salah satunya adalah SIMKAH.
Acuan  dasar  petinjuk  teknis  SIMBI  adalah  Intruksi  Presiden Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional
18 Poin  Ketujuh  Instruksi  Menteri  Agama  RI  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
19 Abdul  Djamil,  dalam  Buletin  “Penghulu:  Layanan  Berbasis  IT”, Menjaga Integritas, Edisi I, (November 2012), hlm. 10.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
Al Yasa’ Abubakar, Muhammad Ilham Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pengembangan e-Government . Instruksi ini dikeluarkan dengan beberapa alasan, di antaranya:
a. Kemajuan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  yang  pesat  serta potensi  pemanfaatannya  secara  luas,  membuka  peluang  bagi pengaksesan,  pengelolaan  dan  pendayagunaan  informasi  dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.
b. Pemanfaatan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  dalam  proses pemerintahan  ( e-government )  akan  meningkatkan  efisiensi, efektifitas,  transparansi  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan pemerintahan.
c. Menyelenggarakan  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien.
d. Diperlukannya  kesamaan  pemahaman,  keserempakan  tindak  dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah. 20
Instruksi  presiden  tersebut  ditujukan  untuk  semua  instansi  dan lembaga  pemerintahan,  salah  satunya  kepada  Kementerian  Agama. Merespon  instruksi  tersebut,  Kementeraian  Agama  melalui  Direktur Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  (Dirjen  Bimas)  Islam  mengeluarkan keputusan  Nomor  DJ.II/369  Tahun  2013  Tentang  Penerapan  Sistem Informasi  Manajemen  Nikah  (SIMKAH)  Pada  Kantor  Urusan  Agama (KUA) Kecamatan. Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut sebagai bentuk realisasi  pelayanan  publik  khusus  masyarakat  Islam  dalam  bidang pendataan  dan  pencatatan  pernikahan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan Abdul Jamil, bahwa aturan SIMKAH tersebut dinilai sebagai optimalisasi serta  usaha  memaksimalkan  pencatatan  nikah  pada  masyarakat. 21 Ini membuktikan bahwa regulasi tentang SIMKAH sangat dibutuhkan sebagai imbangan atas perkembangan teknologi informasi dewasa ini.
Adapun  poin-poin  keputusan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tersebut adalah (1) Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan  merupakan  suatu  tuntutan  yang  mesti  dilakukan  pada  era globalisasi  dan  transformasi  saat  ini  dalam  rangka  meningkatkan pelayanan publik. (2) Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah  dalam  mengayomi  masyarakat  mengharuskan  adanya  upaya perubahan  paradigma  agar  semua  layanan  dapat  diakses  melalui  media teknologi  informasi.  (3)  Aplikasi  SIMKAH  merupakan  sarana  pencarian
20 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
21 Buletin  “Penghulu:  Layanan  Berbasis  IT”, Menjaga  Integritas, Edisi  I, (November 2012), hlm. 10.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
data  pencatatan  nikah  pada  KUA  Kecamatan  yang  dapat  menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah.
Dasar hukum SIMKAH ini salah satunya mengacu pada keputusan Dirjen  Bimas  Islam  seperti  telah  disebutkan  sebelumnya.  Selian  itu, mengacu pada 10 (sepuluh) aturan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Keputusan Menteri Agama Nomor 168 tahun  2000  tentang  Pedoman  Perbaikan  Pelayanan  Masyarakat  di Lingkungan Departemen Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 117 tahun  2007  tentang  Pedoman  Penilaian  Kinerja  Unit  Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor  10  Tahun  2010  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian Agama.  Mengacu  pada  peraturan  tersebut,  sistem  informasi  manajemen nikah  (SIMKAH)  secara  keseluruhan  dapat  diterapkan  untuk  masing- masing KUA Kecamatan yang ada di  Indonesia. Meski demikian, masih ditemukan  banyak  daerah  yang  belum  bisa  diterapkan  SIMKAH  karena faktor tertentu, misalnya kurangnya akses internet di wilayah KUA. Kaitan hal  ini,  sepanjang  tahun  2012  tekah  terdata  lebih  dari  1000  anggota pemakai aktif SIMKAH. Berarti telah menembus angka 20% seluruh KUA di  Indonesia  yang  memakai  sistem  SIMKAH. 22 Angkat  ini  terus berkembang  seiring  dengan  dikeluarkannya  Keputusan  Dirjen  Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen  Nikah  (SIMKAH)  Pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Kecamatan, yang poin-poinnya telah disebutkan sebelumnya.
Berangkat  dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  regulasi sistem  informasi  manajemen  nikah  (SIMKAH)  merupakan  salah  satu layanan  publik  sebagai  realisasi  nyata  dari  upaya  pemerintah  Indonesia untuk  membentuk  sistem  pemerintahan e-goverment berbasis  IT.  Hal  ini dilakukan sebagai imbangan atas perkembangan teknologi informasi yang wajib  dimanfaatkan  untuk  berbagai  lembaga  dan  instansi  pemerintahan. Kementeraian Agama bidang Bimas Islam menjadi salah satu unsur yang telah  menerapakan  sistem  informasi  dan  teknologi  tersebut,  khususnya dalam pendataan pernikahan.

## Tujuan dan Kegunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama
Mengawali sub bahasan ini, penting digambarkan tentang isi dari SIMKAH  serta  bentuk  tampilannya.  Isi  atau  fitur  SIMKAH  untuk melengkapi fungsinya, yaitu data master (meliputi tempat KUA, petugas dan  juga  password  ID),  rekap  (meliputi  data  berupa  jumlah  bilangan peristiwa  pernikahan  pertahun  dan  melihat  rekap  peristiwa  pernikahan
22 Buletin “Penghulu: Layanan Berbasis IT”, Layanan KUA Berbasis IT, Edisi I, (November 2012), hlm. 12-13.
KUA-KUA seluruh Indonesia), grafik (meliputi gambaran grafik pertahun peristiwa  pernikahan),  detail  (meliputi  daftar  pernikahan  mulai  dari  No. Register,  nama  calon  pengantin,  tanggal  dan  tempat  pernikahan), entry data  (meliputi  pengisian  berkas-berkas  peristiwa  pernikahan  atau  akta cerai). 23 Adapaun tempilannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Sumber: www.infobimas.com

## Sumber: www.infobimas.com
Perkembangan teknologi informasi saat ini secara tidak langsung memaksa  tiap-tiap  instansi  dan  lembaga  negara  untuk  mengikuti  arus pekembangan  tersebut  dengan  jalan  memanfaatkan  sistem  infomasi berbasis  digital.  Keberadaan  sistem  informasi  manajemen  nikah (SIMKAH)  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  sangat  penting  untuk diterapkan  di  tiap-tiap  KUA  Kecamatan.  Terdapat  beberapa  tujuan  dan kegunaan  dari  aplikasi  SIMKAH,  baik  untuk  masyarakat,  untuk  sistem administrasi,  dan  untuk  KUA.  Bagi  pihak  KUA,  penggunaan  SIMKAH merupakan  bagian  dari  cara  untuk  meningkatkan  kemampuan  kerja
23 Rizadian  Mayangsari,  “ Efektivitas  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen Nikah  (Simkah)  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sawahan  Kota  Surabaya ”.  (Ilmu Administrasi
Negara, FISH, UNESA),
hlm.
4. Dimuat dalam: http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publ ika/article/download/17005/15453, diakses tanggal 15 November 2018.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
Al Yasa’ Abubakar, Muhammad Ilham Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pegawai  KUA,  terutama  dalam  penguasaan  IT.  Penguasaan  IT  selain dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  penghulu,  juga  dalam  rangka optimalisasi pencatatan peristiwa nikah. Aplikasi SIMKAH berfungsi dan bertujuan diantaranya membangun sistem intormasi manajemen penikahan di  KUA.  membangun  infrastruktur  database  dengan  memanfaatkan teknologi yang capat dan efektif, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antar KUA di tingkat daerah sampai Kantor Pusat. 24 Menurut  Abdul  Djamil,  SIMKAH  berguna  dalam  hal  penyajian data  yang  cepat  dan  akurat  serta  mempermudah  pelayanan.  Selain  itu, SIMKAH  juga  diasosiasikan  dapat  mengendalikan  serta  melakukan pengawasan  dan  pelayanan  bagi  publik  untuk  mendapatkan  informilsi yang  lengkap,  cepat  dan  akurat.  SIMKAH  dibentuk  selain  untuk memudahkan pencatatan se·cara online, juga untuk meminimalisir praktlk pemalsuan  identitas  dalam  sebuah  pernikahan.  Kasus  pemalsuan  sering terjadi, di mana terdapat pihak-pihak tertentu yang menikah padahal sudah menikah  di  tempat  lain.  Dengan  adanya  SIMKAH  maka  dapat  dicegah. Intinya, SIMKAH selain untuk memudahkan fungsi pencatatan, juga untuk meningkatkan  fungsi  kontrol. 25 Jadi,  aplikasi  SIMKAH  memiliki  banyak kegunaan, di samping  untuk mendata pernikahan masyarakat, juga dapat mengontrol kemungkinan adanya permasalahan pada masyarakat, seperti dapat diketahuinya pemalsuan data oleh pihak-pihak tertentu.
Kaitan  dengan  hal  tersebut,  Thobib  Al-Asyhar  selaku  Kasubag Data  dan  Sistem  Informasi  Ditjen  Bimas  Islam,  juga  menyebutkan kegunaan  aplikasi  SIMKAH  adalah  untuk  menyajikan  data  statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia. Aplikasi SIMKAH bisa menverifikasi data  catin  bagi  daerah  yang  sudah  bekerja  sama  dengan  Dukcapil. Pengumunan kehendak nikah dapat dipublish secara luas, serta pendaftaran nikah online dapat segera dilaksanakan. 26 Tujuan dan kegunaan SIMKAH sebagaimana  disebutkan  dalam  situs  Kantor  Kementerian  Agama  Kota Baru  secara  umum  dapat  disajikan  dalam  empat  poin,  yaitu: 27 (1)
24 Buletin “Penghulu: Layanan Berbasis IT”, Layanan KUA Berbasis IT, Edisi I,
(November 2012), hlm. 10.
25 Buletin “Penghulu: Layanan Berbasis IT”, Layanan KUA Berbasis IT, Edisi I, (November 2012), hlm. 10.
26 Dimuat dalam Makalah yang ditulis oleh Thobib Al-Asyhar, Kasubag Data dan Sistem  Informasi  Ditjen  Bimas  Islam,  Konseptor  Pidato  Menag  RI,  berjudul:  “ Makalah Islam: Simkah Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital ”, 16 April 2016. Dikutip melalui situs www.kemenag.go.id , dalam: http://simbi.kemenag.go.id/ pustaka/images/materibuku/makalah-isla  m-SIMKAH-cara-baru-pelaya  nan-administrasi- nikah-di-era-digital.pdf, diakses tanggal 15 Nove-mber 2018.
27 Dimuat  dalam  situs:  https://kemenagkotabaru.wordpress.com/2014/09/30/ simkah-modernisasi-pencata tan-nikah-berbasis-it/, diakses tanggal 29 Juli 2018.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
Al Yasa’ Abubakar, Muhammad Ilham Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat  menga-komodasi  kebutuhan  manajemen  dan  eksekutif.  Aplikasi SIMKAH  mempunyai  kemampuan  dapat  terintegrasi  ke  server  induk baduk  capil.  Dengan  demikian  dengan  SIMKAH  kita  bisa  mengecek kebenaran  data  calon  pengantin  baik  mengenai  nama,  status,  pekerjaan, alamat,  dan  lain-lain  yang  ada  di  Baduk  Capil.  (2)  Membangun infrastruktur  jaringan  yang  terintegrasi  antara  KUA  di  tingkat  daerah sampai Kantor Pusat. Selain itu bisa bertukar informasi antar KUA yang sudah  online  data  SIMKAH  dan  SIMKAH  Bimas  Islam  Pusat,  baik mengenai  data  akta  nikah,  buku  nikah  dan  lain-lain.  (3)  Penyajian  data yang  cepat  dan  akurat  serta  mempermudah  pelayanan,  pengendalian  dan pengawasan. Dengan adanya SIMKAH, semua pekerjaan menjadi mudah, cukup dengan menginput/entry data pengantin di icon Pendaftaran Nikah maka  seluruh  data  tentang  pemeriksaan  nikah  (model  NB),  Akta  Nikah (model N) dan buku nikah langsung terisi secara otomatis. (4) Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat. Seluruh data pengantin tersimpan di komputer sehingga suatu saat jika ada masyarakat  yang  membutuhkan  informasi,  maka  cukup  membuka  data yang tersimpan di komputer.
Dalam  penerapan  SIMKAH  untuk  tiap-tiap  KUA  Kecamatan  di Indonesi,  masih  ditemukan  bebepara  kendala,  baik  kendala  internal maupun  kendala  eksternal  KUA  itu  sendiri.  Kendala-kendala  yang dimaksudkan  pada  dasarnya  lebih  kepada  teknik  operasioanl  aplikasi SIMKAH dan kesiapan pihak KUA dalam menerapkan aplikasi tersebut. Adapun kendala-kendala yang dimaskdukan adalah sebagai berikutg: 28
1. Minimnya  SDM  yang  handal  di  KUA  yang  menguasai  Ilmu Kompuler,  karena  memang  di  KUA  pada  umumnya  diisi  oleh Sarjana  Agama  Islam  yang  tidak  begitu  mahir  dalam  Teknologi Informasi.
2. Awalnya  ada  keraguan  sabagian  KUA  mengaptikasikan SIMKAH, dikarenakan belum ada perintah tegas untuk pemakaian SIMKAH.  Keraguan  yang  muncul  itu  didasari  belum  adanya regulasi  yang  jelas  tenlang  pemakaian  SIMKAH  ini.  Namun, berdasarkan Intruksi Dirjen Bimas Islam seperti telah disebutkan keraguan tersebut dapat ditangani secara perlahan.
3. Kurangnya pemahaman sebagian KUA tentang aplikasi SIMKAH di samping itu kurangnya jangkau internet untuk sebagian daerah KUA Kecamatan.
28 Buletin “Penghulu: Layanan Berbasis IT”, Layanan KUA ..., hlm. 13.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
4. KUA  masih  menunggu  regulasi  yang  jelas  dan  tegas,  misalnya dalam  bentuk  Keputu-san  Presiden  yang  mengatur  lebih  rinci tentang pengaplikasian SIMKAH.
5. Kurangnya  sosialisasi  internal  instansi  terkait.  Misalnya,  antara Kandepag  di  Kabupaten  dengan  KUA  yang  berada  di  tiap-tiap kecamatan.
Terlepas  dari  adanya  kendala-kendala  tersebut  di  atas,  hal terpenting  yaitu  keberadaan  aplikasi  SIMKAH  sangat  berguna  dalam menunjang  pendataan  pernikahan  secara  baik  dan  efesien.  Berdasarkan poin-poin  kegunaan  dan  tujuan  SIMKAH  sebelumnya,  maka  dapat dimengerti  kehadiran  SIMKAH  sangat  membantu  mendata  seluruh penrikahan pada masyarakat Islam di Indoensia. Data yang telah dihimpun dalam sistem apllikasi SIMKAH bisa diitegrasikan ke Bimas Islam sebagai induk dari KUA di Indonesia, sehingga data pernikahan se-Indonesia bisa diakses di seluruh Indonesia melalui Internet.

## Profil Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh
Syiah Kuala merupakan nama salah satu ulama besar di Nusantara yang berasal dari sebuah wilayah kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Syech Abdurrauf  as-Singkily,  yang  sekarang  juga  dipakai  menjadi  nama Universitas—Universitas  Syiah  Kuala—di  Provinsi  Aceh. 29 Syiah  Kuala juga  merupakan  salah  satu  nama  kecamatan  tertua  di  Kota  Banda  Aceh selain  Kecamatan  Baiturrahman.  Kota  Banda  Aceh  sendiri  dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 sebagai daerah otonom dalam Provinsi Aceh (waktu itu Nanggroe Aceh Darussalam-NAD). Pada awal pembentukannya, Kota Banda Aceh hanya terdiri atas dua kecamatan, yaitu  Kecamatan  Syiah  Kuala  dan  Kecamatan  Baiturrahman  dengan wilayah seluas 11,08 km 2 . 30
Kecamatan  Syiah  Kuala  awalnya  mencakup  19  gampong/desa, yang  berasal  dari  Kecamatan  Ingin  Jaya  dan  Kecamatan  Darussalam Kabupaten  Aceh  Basar,  dengan  ibu  kota  kecamatan  berada  di  Gampong Lamgugop. Namun, Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta  Raja,  dan  Kecamatan  Lueng  Bata  telah  menyebabkan  perubahan
29 Diposting oleh Kantor Urusan Agama Syiah Kuala melalui, http://kuasyiahkuala.
blogspot .com/search?updated-max=2015-06-15T14:41:00% 2B07:00&max-results=7&reverse-pa  ginate=true.  Diakses  pada  tanggal  10  November 2018.
30 Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2016, (Banda Aceh: BPS, 2016), hlm. x.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
Al Yasa’ Abubakar, Muhammad Ilham Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
wilayah  sebagian  wilayah  Kecamatan  Syiah  Kuala  berkurang  dengan terbantuknya Kecamatan Ulee Kareng sebagai pecahan kecamatan induk. 31
Secara Geografis, Kecamatan Syiah Kuala terletak pada 95,30810 0 BT dan 05,52230 0 LU, dengan luas daerah 14,244 km 2 (1.424,4 Ha). Adapun batas- batas  Kecamatan  Syiah  Kuala  yaitu  sebelah  Utara  Selat  Malaka,  sebelah Selatan  Kecamatan  Ulee  Kareng,  sebelah  Timur  Kabupaten  Aceh  Besar, dan sebelah Barat Kota Kecamatan Kuta Alam. 32 Jumlah Penduduk Syiah Kuala  setelah  tsunami  sangat  banyak  berkurang  karena  menjadi  korban musibah  tersebut,  namun  saat  ini  sudah  mencapai  kondisi  normal  36.662 ribu jiwa/10.652 KK. Di mana 26% di antaranya adalah anak-anak. 33 Dalam  menjalankan  urusan  keagamaan,  Kecamatan  Syiah  Kuala memiliki  Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  KUA  sendiri  merupakan  unit terkecil (non-satker) sekaligus ujung tombak dari kementerian Agama yang berada  di  tingkat  kecamatan.  KUA  mengemban  tugas  dan  fungsi  untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama
Kotamadya/Kabupaten  di  bidang  Urusan  Agama  Islam  dan  membantu pembangunan  pemerintah  umum  di  bidang  keaga-maan  pada  tingkat kecamatan.  Fungsi  yang  dijalankan  KUA  meliputi  fungsi  admisnistratif, fungsi  pelayanan,  fungsi  pembinaan  dan  fungsi  penerangan  serta penyuluhan. KUA juga berperan sebagai koordinator pelaksanaan Kegiatan Pengawas  Madrasah  dan  Pendidikan  Agama  Islam  (Mapenda)  serta kegiatan Penyuluh  Agama  Islam di  wilayah  kecamatannya, hal ini sesuai dengan  Keputusan  Menteri  Agama  No.  517/2001.  Di  samping  fungsi  di atas,  KUA  memiliki  beberapa  badan  semi  resmi  yang  dibentuk  sebagai hasil  kerjasama  aparat  dengan  masyarakat.  Badan  tersebut  antara  lain Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), serta Pembinaan Pengamalan Agama (P2A).
KUA  Kecamatan  Syiah  Kuala  juga  mmeiliki  peran  dan  fungsi sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas.  Pada  awalnya  KUA  Kecamatan Syiah Kuala berkantor di salah satu bangunan yang merupakan bagian dari Kantor  Camat  Syiah  Kuala  (di  sekitar  Simpang  Mesra/Bundaran  Tugu Pena),  yang  kemudian  pindah  ke  Gampong  Lamgugob  menempati  tanah wakaf dari seorang warga/masyarakat. Pada September 2000, kantor KUA
31 Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2016, (Banda Aceh: BPS, 2016), hlm. x.
32 Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2016, (Banda Aceh: BPS, 2016), hlm. 2.
33 Diposting oleh Kantor Urusan Agama Syiah Kuala melalui, http://kuasyiahkuala.
blogspot.com/search?updated-max=2015-06- 15T14:41:00%2B07:00&max-results=7&reverse-pa  ginate=true.  Diakses  pada  tanggal  1 November 2018.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
Al Yasa’ Abubakar, Muhammad Ilham Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Syiah  Kuala  menjadi  korban  pembakaran  oleh  oknum  OTK  yang mengakibatkan  seluruh  gedung  dan  arsip  kantor  musnah.  Sekitar  tahun 2002-2003,  Kantor  KUA  Kecamatan  Syiah  Kuala  dibangun  kembali dengan  dana  DIPA  Depag  Pusat  dan  pada  awal  tahun  2004  sudah  mulai difungsikan sebagaimana mestinya.
KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh beralamat di Jl. Teuku  Dilamnyong  Desa  Lamgugob. 34 Sejak  awal  berdiriya  yaitu  tahun 1985/1986,  KUA  Syiah  Kuala  telah  dijabat  oleh  beberapa  kepala  yaitu Tgk. Razali Abdullah 29-10-1985  s.d 15-09-1992, Tgk. H. Abdurrahman Hasyim. 15-09-1992 s.d 01-05-1996, Drs. Usman Ali 04-07-1996  s.d 03- 09-2001,  H.  Manshur,  S.Ag.  03-09-2001   s.d  14-01-2003,  H.  Akhyar, M.Ag. 14-01-2003  s.d 6 Juli 2008, H. Saifullah, S.Ag. 7 Juli 2008  s.d 29 November 2010, H. Muhammad, S.Ag. MA. 29 November 2010  s.d 8 Juli 2014, dan Samsul Hadi, S.Ag. 9 Juli 2014  s.d Sekarang. 35
Visi KUA Syiah Kuala yaitu mewujudnya pelayanan masyarakat yang  profesional  murah  dan  ramah  di  kecamatan  syiah  kuala.  Adapun misinya yaitu: (1) Meningkatkan kualitas pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. (2) Meningkatkan ketepatan aturan dan kecepatan pelayanan. (3) Meningkatkan hubungan, bimbingan dan kemitraan masyarakat, serta meningkat  sinergi  antar  instansi  terkait  dalam  kegiatan  ibadah,  sosial kemasyarakatan,  dan  kerukunan  umat.  (4)  Meningkatkan  Kualitas SDM/Pegawai dalam mencapai tujuan dan melayani masyarakat. 36

## Penerapan SIMKAH sebagai Sarana Penerapan Hukum Keluarga di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh
Salah  satu  fungsi  SIMKAH  di  KUA  Kecamatan  Syiah  Kuala adalah  sebagai  sarana  penerapan  hukum  keluarga.  Penerapan  hukum keluarga  yang  dimaksud  meliputi  persoalan  pernikahan,  perceraian,  dan rujuk. Setidaknya, terdapat empat kegunaan dan manfaat SIMKAH yang dirasakan bagi pihak KUA Kecamatan Syiah Kuala, yaitu dengan adanya SIMKAH maka sifat pelayanan dilakukan dengan sistem digitalisasi data. Manfaat  kedua  yaitu  petugas  KUA  merasa  bahwa  operasional  sistem SIMKAH  telah  memudahan  dalam  pelayanan  dan  mempercepat  dalam
34 kemenag.go.id/file/dokumen/KUAAcehOk.pdf.  Diakses  tanggal  1  November 2018.
35 Diposting oleh Kantor Urusan Agama Syiah Kuala melalui,, http://kuasyiahkuala
.blogspot.com/search?updated-max=2011-06- 02T20:20:00%2B07:00&max-results=7&reverse-pa  ginate=true&start=7&by-date=false. Diakses pada tanggal 1 November 2018.
36 Diposting oleh Kantor Urusan Agama Syiah Kuala melalui, http://kuasyiahkuala .blogspot.com/search?updated-max=2012-09- 27T14:51:00%2B07:00&max-results=7&reverse-pa ginate=true. Di akses tanggal 2 November 2018.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
Al Yasa’ Abubakar, Muhammad Ilham Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
melayani  masyarakat,  baik  dalam  persoalah  nikah,  talak  dan  rujuk. Manfaat  ketiga  yaitu  kemudahan  backup  data.  Artinya,  data-data pernikahan,  talak  dan  rujuk  bisa  disimpan  dalam  sistem  operasi  satu aplikasi. Manfaat terkahir yaitu memudahkan dalam melakukan cek data lintas  wilayah  melalui  server  pusat. 37 Menurut  Kepala  KUA  Kecamatan Syiah Kuala, bahwa latar belakang penerapan SIMKAH ada tiga:
1. Indonesia termasuk sebagai wilayah rawan bencana, rentan sekali terjadi kehilangan data penting  tanpa backup digital, pengalaman bencana tsuna-mi yang menghilangkan banyak data sehingga dapat merugikan masyara-kat.
2. Tuntutan era digital dan era teknologi yang berkembang pesat juga menun-tut jajaran KUA harus merubah pola penyimpanan data.
3. Semakin  banyaknya  data  membuat  semakin  bertumpuknya  arsip, harus diupayakan penghapusan dan pengurangan arsip agar tidak menyulitkan penyimpanan, maka salah satu caranya adalah dengan digitalisasi data. 38
Terkait  dengan  hukum  keluarga,  keberadaan  SIMKAH  di  KUA Kecama-tan  Syiah  Kuala  sangat  membantuk  dalam  beberapa  hal.  Di antaranya untuk mengecilkan kemungkinan terjadinya poligami tanpa izin isteri.  Hal  ini  sebagaimana  dikemukakan  oleh  staf  bagian  Aministrasi Nikah dan Rujuk KUA Kecamatan Syiah Kuala, bahwa  SIMKAH sangat membantu contohnya adalah kemungkinan untuk poligami tanpa izin isteri bisa  dikurangi,  karena  data  nikah  dari  KUA  sudah  berkumpul  di  satu sever/pusat, sehingga bisa dideteksi dengan lebih mudah. Selain itu, bagi keluarga  yang  anggota  atau  sanak  keluarga  yang  ingin  menikah  akan dengan mudah melakukan pendaftaran nikah. 39 Demikian juga disebutkan oleh  staf  bagian  Administrasi  Surat  Menyurat,  bahwa  dengan  adanya aplikasi  SIMKAH,  keluarga  yang  bersangkutan  dapat  dengan  mudah mengakses  data,  baik  berupa  pengumuman  nikah,  dan  hal-hal  lain  yang berkenaan dengan peristiwa nikah, talak dan rujuk. 40
Keterangan  di  atas  tampak  sama  seperti  dikemukakan  oleh Thobib al-Asyhar, selaku Kasubag Data dan Sistem Informasi Ditjen
37 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Bapak Samsul Hadi, Banda Aceh, tanggal 10 November 2018.
38 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Bapak Samsul Hadi, Banda Aceh, tanggal 10 November 2018.
39 Wawancara  dengan  staf  bagian  Administrasi  Nikah  dan  Rujuk  KUA  Syiah Kuala,  Banda  Aceh  11  November  2018:  Keterangan  tersebut  juga  senada  dengan keterangan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Bapak Samsul Hadi, Banda Aceh, tanggal 10 November 2018.
40 Wawancara  dengan  staf  bagian  Administrasi  Surat  Menyurat  KUA  Syiah Kuala, Banda Aceh 11 November 2018.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
Al Yasa’ Abubakar, Muhammad Ilham Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Bimas Islam, bahwa manfaat  yang  bisa  diambil  oleh  masyarakat  dari aplikasi  SIMKAH  adalah  di  antaranya  aplikasi  tersebut  menyajikan tentang  data  statistik  peristiwa  nikah  seluruh  Indonesia  bagi  KUA  yang sudah  entri.  Dengan  demikian,  masyarakat  bisa  dan  bebas  untuk mengaksesnya. Selain itu, manfaat SIMKAH lainnya adalah pengumunan kehendak  nikah  dapat  dipublis  secara  luas  sehingga  pasangan  nikah  dan keluarganya  dapat  dengan  mudah  mengakses  tanpa  harus  mendatangi KUA  yang  bersangkutan,  serta  bagi  keluarga  yang  anggota  keluarganya ingin menikah dapat melakukan pendaftaran nikah secara online . 41
Berdasarkan  uraian  di  atas,  keberadaan  SIMKAH  adalah  bagian penting  dalam  proses  meningkatkan  ketentuan  hukum  keluarga.  Seperti telah  disbeutkan,  aplikasi  SIMKAH  salah  satunya  adalah  memuat  data yang akurat pernikahan, sehingga kemungkinan adanya praktik poligami yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat diminimalisir. Selain itu, membantuk sebuah keluarga dalam mengases imformasi pernikahan dari KUA  tampa  harus  membutuhkan  biaya  mahal.  Sebab,  akses  SIMKAH dapat dilakukan secara online .
Keterangan  selanjutnya  dikemukakan  oleh  Kepala  KUA  Syiah Kuala soal Kartu Nikah yang baru-baru ini diterbitkan oleh Kementerian Agama. Menurut keterangan tersebut, Kartu  Nikah yang baru-baru ini di terbitkan  adalah  hasil  dari  perluasan  fungsi  dari  SIMKAH  itu  sendiri. Artinya,  peranan  SIMKAH  dalam  hukum  keluarga  dapat  dikembangkan salah  satunya  dengan  memuat  data-data  yang  kemudian  disalin  dalam Kartu  Nikah. 42 Hal  ini  senada  dengan  pendapat  Bangun  Santoso  yang dimuat  dalam www.suara.dom ,  bahwa  Kementerian  Agama  resmi meluncurkan Kartu Nikah yang merupakan salah satu modul yang disedia- kan  dalam  aplikasi  SIMKAH.  Kartu  tersebut  berguna  misalnya  untuk mengurus visa ke luar negeri, pasangan yang sudah menikah memerlukan rangkaian  legalisasi  berjenjang  dari  KUA  tempat  yang  bersangkutan menikah. Proses selanjutnya adalah legalisasi ke Kementerian Hukum dan HAM  dan  Kementerian  Luar  Negeri.  Kartu  Nikah  yang  menjadi  bagian dari perluasan dari  aplikasi  SIMKAH juga dapat digunakan sebagai data pendukung  yang  akurat  untuk  memenuhi  persyaratan  dalam  urusan perbankan atau lainnya tanpa melampirkan buku nikah atau pun legalisasi buku  nikah.  Sebab,  data  nikah  yang  terekam  pada  kartu  ini  dijamin keasliannya.  Bahkan,  dapat  meminimalisir  dan  mencegah  terjadinya
41 Thobib al-Asyhar, “SIMKAH: Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital”.  Dimuat  dalam:  https://bimasislam.kemenag.go.id/preview/simkah-cara-baru- pelayanan-a dministrasi-nikah-di-era-digital, diakses tanggal 13 November 2018.
42 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Bapak Samsul Hadi, Banda Aceh, tanggal 16 November 2018.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
Al Yasa’ Abubakar, Muhammad Ilham Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pemalsuan buku ni-kah  yang marak terjadi.  Terhadap penjelasan di  atas, dapat  diketahui  bahwa  aplikasi  SIMKAH  sangat  berguna  dalam memperkuat ketentuan-ketentun hukum yang berkenaan dengan keluarga. Di  samping  menjadi  basis  data  pernikahan,  juga  dapat  mengantisipasi praktik poligami yang tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang, juga dapat memuat data Kartu Nikah yang tersambung secara langsung dengan aplikasi SIMKAH. Sementara, kartu nikah yang dimaksud sangat berguna bagi orang yang telah berkeluarga.
Untuk detail isi pendaftaran nikah pada aplikasi SIMKAH, secara khusus  mengacu  pada  form  tersendiri.  Namun,  semua  persyaratan  untuk pendaftaran nikah sama seperti data manual yang terdiri dari surat model N1 dan seterusnya, serta berkas-berkas lain seperti pas foto, foto kopi KTP dan syarat lainnya. Khusus data yang diisi pada SIMKAH yaitu: Tanggal daftar,  Nomor  pendaftaran,  Tanggal  akad,  Kelurahan/desa,  Pembantu penghulu, Tempat nikah, Biaya nikah, Keterangan.
Form selanjutnya yaitu data identitas para pihak yang terdiri dari identitas  calon  suami,  isteri,  wali,  foto,  sidik  jari,  dan  bukti  setoran. Masing-masing di sisi sesuai dengan identitas catin. Untuk identitas calon suami,  poin  yang  harus  diisi  yaitu:  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK), Nama,  Tempat  tanggal  lahir,  Umur,  Status,  Alamat,  Pekerjaan  dan  atau pendidikan, Nama ayah, Nama ibu, Nomor hp
Sementara untuk calon isteri, poin isiannya juga sama seperti calon suami. Untuk lebih jelas, form pengisian pendapaftaran nikah pada aplikasi SIMKAH disajikan dalam gambar berikut ini:
Sumber: KUA Syiah Kuala
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sata pendaftaran antara calon suami dan calon isteri sama, hal ini berbeda dengan data wali. Data wali yang dimaksud terdiri dari status wali (apakah wali nasab atau wali  hakim),  hubungan  wali  (apakah  ayah  kandung,  abang  kandung  dan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
lainnya),  NIK  wali,  nama  wali,  bin  wali,  tempat  tanggal  lahir,  umur, pekerjaan,  dan  alamat.  Adapun  isian  data  cerai  juga  memiliki  form tersendiri. Data cerai dapat diisi setelah ada putusan dari pihak pengadilan. Artinya, data cerai pada Aplikasi SIMKAH hanya dimuat peristiwa cerai saja,  sementara  data  pemohonan  cerai  talak  atau  cerai  gugat  mengikuti prosedur pengadilan. Data-data yang harus di isi yaitu: Nomor pendaftaran, Nomor urut folio, Tanggal, bulan dan, tahun, Nomor akta nikah, Tanggal, Tempat/KUA Kecamatan, Kelurahan, Pengadilan agama yang menetapkan, Tanggal dan nomor penetapan, Data bekas suami yang terdiri dari nama lengkap, alias, bin, tempat tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan, tempat tinggal, kelurahan kota, dan pendidikan terakhir. Semua data tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini:
Sumber: KUA Syiah Kuala
Selanjutnya,  data  rujuk  dalam  aplikasi  SIMKAH  juga  memiliki form  tersendiri.  Data  yang  diisi  terdiri  dari  tanggal  rujuk,  nomor  akta nikah, nama merujuk, nama dirujuk, kode wilayah, tanggal lahir merujuk, kecamatan,  kabupaten/kota,  dan  provinsi.  Nomor  akta  nikah  yang dimaksud  pada  form  rujuk  yaitu  akta  nikah  awal  pernikahan  kedua pasangan. Mengenai jumlah pasangan nikah yang telah mendaftar melalui aplikasi  SIMKAH  yaitu  berjulah  39  pasangan,  data  cerai  berjumlah  26 pasangan,  sementara  data  rujuk  belum  ada.  Ketiga  data  tersebut  (nikah, cerai, dan rujuk) dimuat terhitung mulai tahun 2017. Oleh sebab itu, jumlah pasangan  yang  mendaftar  tergolong  masih  sedikit,  hal  ini  disebabkan aplikasi SIMKAH baru dioperasikan di KUA Syiah Kuala.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
Al Yasa’ Abubakar, Muhammad Ilham Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Efektivitas  Penerapan  SIMKAH  sebagai  Sarana  Penerapan  Hukum Keluarga di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh
Mengawali  sub  bahasan  ini,  penting  dijelaskan  makna  dan  teori efektivitas dalam kaitannya dengan hukum. 43 Istilah efektifitas berasal dari kata  efektif,    yang  merupakan  kata  kerja,  yaitu  terjadinya  sesuatu  akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keber-hasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 44
Makna  yang  lebih  luas,  efektivitas  adalah  ukuran  berhasil  tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya,  maka  organisasi  tersebut  berjalan  dengan  efektif. 45 Menurut Georgopoulus dan Tannenbaum seperti dikutip oleh Abdul Rahman Nur, efektivitas  organiasi  adalah  tingkat  sejauhmana  organisasi  yang merupakan  sistem  sosial  dengan  segala  sumber  daya  dan  sarana  tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan, dan dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu di antara anggota-anggotanya. 46
Jadi,  efektivitas  berhubuangan  dengan  berhasil  tidaknya  sesuatu  dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan.
Terkait dengan makna efektivitas SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh dalam pembahasan ini, juga berkaitan dengan berhasil tidaknya  penerapan SIMKAH di KUA tersebut. Untuk lebih jelas, perlu ada teori yang menjadi bahan acuannya. Teori  yang dimaksud yaitu teori efektivitas hukum, untuk itu di sini juga perlu diketengahkan pendapat ahli tentang  teori  efektifitas  itu  sendiri.  Alie  Humaedi  berpendapat, keberhasilan sesuatu diukur dari dua sudut pandang, yaitu dari segi hasil dan dari segi usaha. Keduanya sangat menentukan dalam mengukur efektif tidaknya  sesuatu  sehingga  tujuan  yang  telah  ditentukan  akan  dicapai. 47 Irwan  Jasa  Tarigan  menyebutkan,  efektivitas  hukum  merupakan  bagian dari  proses  yang  bertujuan  agar  supaya  hukum  berlaku  efektif.  Teori efektivitas  hukum  berkaitan  dengan  daya  kerja  sebuah  hukum  dalam mengatur atau memaksa masyarakat  untuk taat terhadap hukum. Artinya menguji kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara
43 Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif,  artinya  ada  efeknya  (akibatnya, pengaruhnya,  kesannya),  manjur  atau  mujarab,  dapat  membawa  hasil,  mulai  berlaku tentang peraturan perundang-undangan, peraturan. Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia , (Jakarta: Depdiknas, 2008), hlm. 374.
44 Alie  Humaedi, Etnografi  Bencana:  Menakar  Peran  Para  Pemimpin  Lokal dalam Pengurangan Resiko Bendana, (Yogyakarta: LK i S, 2015), hlm. 41.
45 Abdul  Rahman  Nur, Algemene  Beginselen  van  Behoorlijk  Bestuur, (Palopo: Guepedia, 2018), hlm. 84-85.
46 Abdul Rahman Nur, Algemene ..., hlm. 84-85.
47 Alie Humaedi, Etnografi ..., hlm. 41.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yuridis, berlaku secara  sosiologis dan berlaku  secara filosofis. 48 Menurut Kelsen,  dikutip  oleh  Andrea,  hukum  yang  tidak  efektif  tidak  disebut dengan  hukum. 49 Dalam  pengertian  ini,  dapat  diketahui  bahwa  suatu produk ketetapan ataupun kebijakan yang tidak efektif mengacu pada tidak terpenuhinya faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut berfungsi dengan baik. Untuk memberlakukan hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis,  memerlukan  faktor-faktor  yang  dapat  menunjang  keberlakuan hukum agar dapat efektif diterapkan.
Dalam  teori  efektivitas  hukum,  terdapat  beberapa  faktor  yang mempenga-ruhi  fungsi  hukum  berlaku  dalam  masyarakat.  Faktor-faktor tersebut  dapat  disarikan  menjadi  empat  faktor. 50 Pertama, adanya  materi hukum  yang  baik. Kedua, adanya  penegak  hukum  yang  baik. Ketiga, adanya  masyarakat  hukum  yang  baik. Keempat, adanya  sarana  dan prasarana hukum yang baik. Masing-masing faktor yang disebutkan dapat dikemukakan secara rinci dalam poin-poin berikut ini:
1. Materi hukum yang baik, yakni adanya ketentuan yang mengatur suatu  masalah  dalam  masayarakat.  Di  mana  ketentuan  tersebut tersusun  secara  baik  dan  mengandung  materi  yang  baik  pula. Materi hukum disebut juga dengan kaidah hukum.
2. Penegak  hukum  yang  baik,  bermaksud  aparat  penegak  hukum telah  melakukan  tanggungjawabnya  selaku  penegak  hukum. Sehingga,  hukum  akan  berlaku  secara  efektif  ketika  penegak materi hukum yang ada juga baik.
48 Irwan Jasa Tarigan, Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan  dalam  Penanganan  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 52-53.
49 Andrea  Ata Ujan, Filasafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan, (Yogyakarta: Kunisius, 2009), hlm. 90.
50 Terkait  dangan  penentuan  faktor-faktor  hukum  dapat  berjelan  dengan  baik dalam masyarakat, para ahli masih berbeda-beda. Menurut Munir, faktor tersebut ada dua, yaitu: (1) kaidah hukum harus dapat diterapkan , dan (2) kaidah hukum harus dapat diterima oleh  masyarakat.  Menurut  Tarigan,  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  hukum  itu berfungsi dalam masyarakat ada tiga, yaitu (1) kaidah hukum , (2) penegak hukum, dan (3) masyarakat  hukum. Sementara  itu,  menurut  Soerjono  Soekanto  dikuti  oleh  Tarigan, terdapat lima faktor yang dapat memungsikan hukum dengan baik yaitu: (1) hukumnya itu sendiri, (2) penegak  hukum, (3) sarana dan fasilitas, (4) masyarakat, dan (5)  ebudayaan. Sementara  menurut  Dahlan,  menyebutkan  hukum  agar  dapat  efektif  diterapkan  harus memenuhi  empat  faktor  atau  syarat  yaitu  substansi  hukum,  struktur  hukum,  kultur,  dan fasilitas hukum. Masing-masing pendapat tersebut dapat dilihat dalam Munir Fuady, Teori- Teori  Besar  “Grand  Theory”  dalam  Hukum, Cet.  3,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2014), hlm. 117: Bandingkan dengan Irwan Jasa Tarigan, Peran ..., hlm. 53: Dahlan, Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah-gunaan Narkotika, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 186.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
Al Yasa’ Abubakar, Muhammad Ilham Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
3. Masyarakat  hukum  yang  baik,  bermaksud  bahwa  masyarakat secara sadar tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang ada.
4. Sarana dan prasaran hukum yang baik, bermaksud bahwa  hukum dapat  ditegakkan  secara  efektif  jika  diimbangi  dengan  adanya sarana  dan  prasarana  penegakkan  hukum.  Misalnya,  adanya mobilitas penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah kebijakan  hukum  dapat  diberlakukan  kepada  masyarakat  secara  efektif ketika telah memenuhi beberapa faktor pendukungnya, yaitu materi hukum yang  tertuang  dalam  peraturan,  adanya  pelaksana  yang  baik,  masyarakat serta sarana dan prasarana hukum yang baik. Keempat faktor ini harus ada dan bersifat komulatif, bukan alternatif. Artinya, semua faktor pendukung tersebut  harus  terpenuhi  secara  keseluruhan.  Dengan  demikian,  suatu ketentuan akan dapat efektif untuk ditegakkan dalam masyarakat.
Berkaitan  dengan  efektifitas  penerapan  SIMKAH  di  KUA Kecamatan  Syiah  Kuala,  menurut  Kepala  KUA  cukup  baik  dan  sangat efektif. Menurutnya, dengan penerapan SIMKAH, petugas KUA dipaksa lebih tertib administrasi dan taat prosedur. Masyarakat juga mau tidak mau harus  lebih  tertib  administrasi,  jika  ada  perubahan  data  atau  status pernikahan maka masyarakat harus melakukan update data ke Disdukcapil, berbeda ketika jaman manual, banyak kebijakan yang berlaku di lapangan. Selain  itu,  aplikasi  SIMKAH  dipandang  sangat  bagus,  sangat  membantu dan  memudahkan  pelayanan  di  KUA,  apalagi  jika  aplikasi  ini  bisa disempurnakan  dan  diintegrasikan  dengan  aplikasi  lain  bahkan  dari instansi  lain  seperti  Disdukcapil  ataupun  Pengadilan  Agama.  Maka  data kependudukan  yang  ada  bisa up  to  date terkait  dengan  pernikahan, perceraian atau rujuk. 51 Dalam penjelasan lain, Kepala KUA menyebutkan sebagai berikut:
Aplikasi SIMKAH itu terintegrasi antara data nikah, cerai, talak, rujuk.  Maka  input  datanya  hanya  sekali  jika  ada  perceraian  dari pernikahan yang sudah tercatat di KUA (di SIMKAH), kemudian tinggal klik data nikahnya lalu isikan data putusan pengadilan yang berisi  data  perceraian-nya.  Begitu  juga  ketika  mereka  rujuk kembali.  Menurut  saya,  penerapan  aplikasi  SIMKAH  sangat efektif  dalam  pelayanan.  Aplikasi  SIMKAH  mempermudah pelayanan  dan  mempercepat  pelayanan.  Dengan  penerapan aplikasi  ini  secara  menyeluruh  bisa  mencegah  penipuan  data perkawinan  (termasuk  buku  nikah  palsu  yang  sangat  marak
51 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Bapak Samsul Hadi, Banda Aceh, tanggal 16 November 2018.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
belakangan  ini), poligami terselubung, dan lain-lain. Aplikasi ini juga  sangat  efektif  sebagai data-base digital  sehingga  bisa disimpan  dengan  leluasa.  Ketika  ada  kerusakan  komputer, database tersebut  bisa  dipindah  ke  komputer  lain  asalkan pengguna aplikasi ini rajin membackup datanya. 52
Berdasarkan  kutipan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  penerapan aplikasi SIMKAH di KUA Syiah Kuala dipandang efektif. Jika dilihat dari teori  efektivitas  sebelumnya,  maka  ketentuan  empat  faktor  pendukung efektif  tifaknya  SIMKAH  juga  terpenuhi.  Artinya,  aturan  atau  regulasi tentang  SIMKAH  telah  diatur  secara  baik  dalam  Keputusan  Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj. II/514/Tahun 2014 tentang Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Informasi  dan  Dokumentasi  serta  Sistem Informasi  Manajemen  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Pusat  dan  Daerah. Kemudian, diatur pula secara khusus dalam Keputusan  Direktur Jenderal Bimbingan  Masyarakat  (Dirjen  Bimas)  Islam  No.  DJ.II/369  Tahun  2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan  Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana  kedua  aturan ini telah diurai pada bab dua sebelumnya.
Dilihat dari faktor pelaksananya, juga dipandang cukup baik yaitu seluruh jajaran Kementerian Agama termasuk KUA Kecamatan. Selain itu, tingkat efektifotasnya juga dapat diukur dengan antusias masyarakat dalam menyembut dengan baik adnaya aplikasi SIMKAH. Di sisi lain, sarana dan prasarana dalam penerapan SIMKAH juga cukup baik, khususnya di KUA Kecamatan  Syiah  Kuala.  Meski  demikian,  menurut  Kepala  KUA  Syiah Kuala, terdapat hambatan tersendiri dalam penerapan SIMKAh. Hambatan dalam penerapan aplikasi tersebut menrutnya terkait dengan pola birokrasi yang berganti pimpinan lalu ikut berganti kebijakan sehingga aplikasi ini menjadi stagnan atau  tidak  dikembang-kan.  Server  pusat  juga  terkadang tidak  siap  menampung  data  yang  banyak  dari  bawah  (dari  KUA  se- Indonesia). 53 Di  tambah  lagi  kurangnya  SDM  pusat  yang  mengerti  IT sehingga pengembangan aplikasi sering terhambat. Masalah yang muncul ketika penerapan aplikasi SIMKAH yaitu ketika semua KUA sudah mulai mengirimkan data ke server pusat ternyata servernya sering down , bahkan
52 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Bapak Samsul Hadi, Banda Aceh, tanggal 16 November 2018.
53 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Bapak Samsul Hadi, Banda Aceh, tanggal 16 November 2018.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
Al Yasa’ Abubakar, Muhammad Ilham Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
saat ini servernya sedang ditutup karena sedang dibuat aplikasi SIMKAH web (aplikasi baru) hal ini tentu sangat mengganggu pelayanan di KUA. 54
Menurut Kepala KUA tersebut, masalah yang sering muncul juga misalnya layanan legalisir yang buku nikahnya ternyata palsu, ketika dicek secara online ke  KUA  penerbit  nikah  tersebut  (KUA  tempat  menikah) ternyata tidak ditemukan. 55 Jadi, penerapan SIMKAH memiliki hambatan tersendiri bagi KUA se-Indonesia dalam hal manajemen aplikasi SIMKAH dari KUA Kecamatan ke pusat.

## Analisis Penulis
SIMKAH  merupakan  bagian  dari  usaha  untuk  memudahkan masyarakat  termasuk  unsur  KUA  dalam  pengoperasian  data-data  dan pelayanan  pernikahan,  talak  dan  rujuk.  Posisinya  dipandang  penting  dan menjadi  media  untuk  memper-mudah  dalam  pengurusan  masalah keagamaan  khususnya  di  bidang  hukum  keluarga.  Regulasi  SIMKAH dapat  dimasukkan  sebagai  aturan  tambahan  yang  bersifat tawṡīqi ,  yakni aturan yang membuat lebih mudah dalam mengurus pernikahan di KUA. Istilah tawṡīqi sendiri  berarti  sesuatu  yang  telah  dirumuskan  yang kemudian menjadi bukti kebenaran suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya  ketidakjelasan  di  kemudian  hari. 56 Jadi,  semua  aturan  tambahan yang  bukan  berasal  dari  dalil  syarak  masuk  dalam  bagian  regulasi  yang bersifat tawṡīqi ,  misalnya  dalam  hal  pencatatan  nikah,  bahkan  aturan tentang SIMKAH.
Dilihat dari manfaatnya, aplikasi SIMKAH sangat menguntungkan  dan  mempermudah  KUA  dalam  mendata  pernikahan  di tingkat kecamatan. Bersamaan dengan itu pula, aplikasi SIMKAH apalagi baru-baru ini telah dirilis dalam bentuk web akan memudahkan masyarakat dalam mengakses data nikah termasuk melakukan pendaftaran nikah tanpa
54 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Bapak Samsul Hadi, Banda Aceh, tanggal 16 November 2018.
55 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Bapak Samsul Hadi, Banda Aceh, tanggal 16 November 2018.
56 Lihat, Muhammad Amin Sayyad, “Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah: Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution”. Jurnal: El- Maslahah Jour-nal . Vol. 8, No. 1, (Juni 2018), hlm. 99: Istilah tawṡīqi juga digunakn oleh Satria Effendi. Namun, istilah tersebut digunakan dalam kaitan dengan pencatatan nikah. Menurut Satria Effendi, peratu-ran  yang bersifat tawṡīqi ,  yaitu peraturan tambahan  yang bermaksud  agar  pernikahan  di  kalangan  umat  Islam  tidak  liar,  tetapi  tercatat  dengan memakai  surat  Akta  Nikah  secara  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  yang  berwenang. Kegunaan  pencatatan  nikah  adalah  agar  sebuah  lembaga  perkawinan  yang  mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lihat, Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 33.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
harus  pergi  langsung  ke  KUA  yang  justru  memakan  biaya  yang  cukup besar, seperti biaya transportas dan biaya lainnya.
Secara  umum,  regulasi  yang  dituangkan  dalam  Keputusan Direktur  Jende-ral  Bimbingan  Masyarakat  (Dirjen  Bimas)  Islam  No. DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, menurut penulis bersesuaian dengan konseks penerapan hukum melalui maṣlaḥah mursalah . Menurut Wahbah Zuhaili, seperti  dikutip  oleh  Abdul  Manan,  bahwa maṣlaḥah  mursalah adalah beberapa  sifat  yang  sejalan  dengan  tindakan  serta  tujuan  syarak.  Tetapi, tidak  ada  dalil  tertentu  dari  syarak  yang  membenarkan  atau menggugurkannya  dan  dengan  ditetapkan  hukum  padanya  akan  tercapai kemas-lahatan dan tertolak kerusakan dari manusia. Dalam pengertian lain, maṣlaḥah  mursalah merupakan  suatu  kemaslahatan  yang  secara  hukum tidak disyariatkan oleh syari’ , serta tidak ada dalil yang menerangkan atau membatal-kannya. 57 Bah-kan, dalam Islam telah ditegaskan terkait tujuan ditetapkannya  suatu  hukum  adalah  demi  untuk  menggapai  kemaslahatan bagi  manusia.  Dalam  hal  ini,  Abd  al-Wahhāb  al-Khallāf  yaitu  sebagai berikut:
سانلا حلاصم قيقحت وه ماكحلأا هعيرشت نم عراشلل ماعلا دصقملاو . 58 .
Tujuan  umum syari’ (Allah  Swt)  dalam  menysriatkan  hukum- hukum adalah untuk kemaslahatan manusia.
Dalam konteks SIMKAH, maka sifat kemudahan pelayanan, serta terjaminnya  data-data  pernikahan  yang  ada  dalam  penerapan  SIMKAH menjadi  unsur  penting  sekaligus  memberi  indikasi  adanya  nilai-nilai kemaslahatan itu sendiri. Di sisi lain, semua kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah  atau imam ,  pada  dasarnya  adalah  demi  untuk  mencipatakan kemaslahatan pada warganya. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang menyebutkan sebagai berikut:
ةحلصملاب طونم ةيعرلا ىلع ماملإا فرصت . 59 .
57 Abdul  Manan, Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 177: Lihat juga  dalam,  Abdul Wahhab  Khallaf, Ilmu Ushul Fikih , Edisi  Kedua, (terj: Moh.  Zuhri dan Ahmad Qarib) (Semarang: Dina  Utama Semarang, 2014), hlm. 139.
58 Abd al-Wahhāb al-Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh , (Masir: Maktabah al-Da’wah al- Islamiyyah, 1900), hlm, 197.
59 Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, al-Asybāh wa al-Naẓā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah, Juz 1, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997), hlm. 202: Kaidah yang serupa juga dimuat dalam, Muḥammad al-Zarqā, Syarḥ al-Qawā’id al-
Fiqhiyyah, (Damas-kus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 309.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan .
Atas dasar  kaidah tersebut, maka semakin jelas bahwa penerapan SIM-KAH  dalam  hukum  pernikahan  di  Indonesia  adalah  bagian  penting yang  harus  dilaksanakan,  karena  memiliki  kegunaan  dan  manfaat  yang cukup besar dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hal ini sejalan  pula  dengan  keterangan  Kepala  KUA  Kecamatan  Syiah  Kuala sebagaimana telah diketengah-kan pada sub bahasan sebelumnya.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  dan  analisa  masalah  pada  bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik tiga kesimpulan yaitu sebagai berikut:
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  SIMKAH  di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh berkenaan dengan sarana  penerapan  hukum  keluarga.  Penerapan  hukum  keluarga  yang dimaksud  meliputi  memberi  kemudahan  bagi  sebuah  keluarga  dalam mengakses  data  dan  mengurus  pernikahan,  mengindari  pemalsuan  buku nikah,  serta  mengihindari  terjadinya  praktik  poligami  yang  tidak  sejalan dengan ketentuan undang-undang.
Penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda  Aceh  cenderung  telah  efektif  dilaksanakan.  Efektifitas  empat penerapan  SIMKAH  telah  memenuhi  empat  indikator,  yaitu  adanya regulasi yang baik tentang SIMKAH, adanya pelaksana regulasi yang baik seperti  KUA  Kecamatan  Syiah  Kuala,  adanya  masyarakat  yang  antusias untuk mengikuti sistem tersebut, serta adanya sarana dan prasarana yang baik di KUA Kecamatan Syiah Kuala.
Hambatan  dan  tantangan  dalam  penerapan  SIMKAH  yaitu berkenaan  dengan  pola  birokrasi  yang  terus  berganti  pimpinan  sehingga kebijakan  SIMKAH  dimungkinkan  terjadi stagnan atau  tidak dikembangkan.  Selain  itu,  server  pusat  juga  terkadang  tidak  siap menampung  data  yang  banyak  dari  bawah  sehingga  pengiriman  data kadang-kadan tidak bisa dilakukan.

## Daftar Pustaka
Abd  al-Rāḥmān  al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah ,  juz IV, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilimiyyah, 2003. Abd al-Wahhāb al-Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh , Mesir: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, 1900.
Abd al-Wahhāb al-Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh , tt: Maktabah al-Da’wah al- Islāmiyyah, 1942.

## Efektivitas Penerapan SIMKAH
Al Yasa’ Abubakar, Muhammad Ilham Purnama
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  cet.  2,  jilid  2,  Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000. Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, al-Wajīs  fī  Ahkām  al-Usrāh  al- Islāmiyyah, ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Surakarta: Era Intermedia, 2005. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Abdul Manan, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017. Abdul  Rahman  Ghazali, Fiqh  Munakahat ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2012. Abdul  Rahman  Nur, Algemene  Beginselen  van  Behoorlijk  Bestuur: Konsepsi Negara Nachwachtesstaat Menuju Negara Welfare Staat dalam Menata Kota Palopo, Palopo: Guepedia, 2018. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih , Edisi Kedua, terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib Semarang: Dina Utama Semarang, 2014. Abī  Muḥammad  ‘Abdullāh  bin  Aḥmad  bin  Maḥmūd  bin  Qudāmah, al- Mughnī Syarḥ  al-Kabīr ,  Juz  VII,  Bairut:  Dār  al-Kitāb  al-‘Arabī,
1983.
Achmad  Warson  Munawwir  dan  Muhammad  Fairuz, Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab , Surabaya: Pustaka Progresif, 2007. Aḥmad  bin  ‘Alī  bin  Ḥajar  al-‘Asqalāī, Fiqh  al-Islāmī:  Syarḥ  Bulūgh al-
Marām min Jam’i Adillah al-Aḥkām , Juz VI, Riyadh: MU’assasah
‘Ulūm al-Qur’ān, 2011.
Alie Humaedi, Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bendana, Yogyakarta: LK i S, 2015. Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  Antara  Fiqh Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan, Jakarta:  Kencana
Prenada Media Group, 2006.
Amiur  Nuruddin  &  Azhari  Akmal  Taringan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia;  Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih, Undang-Undang  Nomor  1/1974,  sampai  KHI ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2006.
Andrea  Ata  Ujan, Filasafat  Hukum:  Membangun  Hukum  Membela
Keadilan, Yogyakarta: Kunisius, 2009. Asep  Saepullah  Jahar,  dkk, Hukum  Keluarga,  Pidana  &  Bisnis:  Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional ,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. Dahlan, Problematika  Keadilan  dalam  Penerapan  Pidana  Terhadap Penyalah-gunaan Narkotika, Yogyakarta: Deepublish, 2017. Gus Arifin, Menikah untuk Bahagia: Fiqh Nikah dan Kama Sutra Islami , Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Imām Muḥammad Abū Zahrah, al-Aḥwāl  al-Syakhṣiyyah , Madinah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, tt. Irwan Jasa Tarigan, Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi
Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku
Penyalahgunaan Narkotika, Yogyakarta: Deepublish, 2017. Jalāl  al-Dīn  ‘Abd  al-Raḥmān  al-Suyūṭī, al-Asybāh  wa  al-Naẓā’ir  fī Qawā’id  wa  Furū’  Fiqh  al-Syāfi’iyyah, Juz  1,  Mekkah  al- Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997. Mardani, Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia ,  Cet.  2,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2017. Muḥammad al-Zarqā, Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, Damaskus: Dar al- Qalam, 1989. Muḥammad Amīn al-Syahīd Ibn ‘Ābidīn, Radd al-Muḥtār ‘alā al-Darr al- Mukhtār  Syarḥ  Tanwīr  al-Abṣār ,  Juz  IV,  Riyadh:  Dār  Ā’lim  al-
Kutb, 2003.
Munir Fuady, Teori-Teori Besar “Grand Theory” dalam Hukum, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam Kontemporer , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
Sulistyowati  Irianto  (ed), Perempuan  dan  Hukum:  Menuju  Hukum  yang Berperspektif  Kesetaraan  dan  Keadilan ,  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2006.
Syams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāẓ al-Minhāj , Juz IV, Bairut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2000.
Taufiqurrahman Syahuri , Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro- Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. Wahbah  al-Zuḥailī, al-Fiqh  al-Islāmī  wa  Adillatuh ,  Juz  VII,  Damaskus: Dār al-Fikr, 1985. Wahbah  al-Zuḥailī, Mausū’ah  al-Fiqh  al-Islāmī  wa  al-Qaḍāyā  al-
Mu’āṣirah , Juz VIII, Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.
Wahyu Kuncoro, Tips Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus
Keluarga , Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
2012.
Buletin  “ Penghulu:  Layanan  Berbasis  IT ”,  Edisi  I,  November  2012.
Dimuat juga dalam: Kementerian Agama, Buku Panduan: Sistema
Informasi Manajemen Nikah , tt, 2009.
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Banda  Aceh,  Kecamatan  Syiah  Kuala  dalam Angka 2016, Banda Aceh: BPS, 2016.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Bangun  Santoso,  “ 3  Manfaat  Kartu  Nikah  Menurut  Kemenag ”.  Dimuat
dalam: https ://www.suara.com/news/2018/11/15/112803/3- manfaat-kartu-nikah-menurut-kemenag,  diakses  18  November 2018.
Dwi  Rahayu,  “Visual  Interface  of  E-Marriage  Card  Website  Design”. Jurnal: Ilmiah Sisfotenika . Vol. VII, No. 2, (Juli 2017), hlm. 136- 137.
Muhammad  Amin  Sayyad,  “Urgensi  Pencatatan  Nikah  Sebagai  Rukun Nikah: Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution”. Jurnal: El-Maslahah Jour-nal . Vol. 8, No. 1, Juni 2018, Kemenag.go.id/file/dokumen/KUAAcehOk.pdf. Diakses tanggal 1 November 2018. Thobib al-Asyhar,  “SIMKAH:  Cara  Baru  Pelayanan  Administrasi  Nikah di Era Digital”. Dimuat dalam: https://bimasislam.kemenag.go.id/preview/simka h-cara-baru-
pelayanan-administ  rasi-nikah-di-era-digital,  diakses  tanggal  13 November 2018.
Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen  Nikah  SIMKAH. Jurnal  Hukum .  Vol.  3,  No.  1, Januari, 2012.