This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## Pengaruh ROA dan Leverage Terhadap Praktik Penghindaran Pajak di Industri Perbankan Indonesia
Penulis: Mellisyah 1

## Afiliasi:
Pogram Studi D-III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
Korespondensi: mellisyah@unismuh.ac .id
Histori Naskah: Submit: 28-06-2023 Accepted: 11-07-2023 Published: 20-07-2023
Abstrak : Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu ROA dan leverage  sebagai  variabel  independen,  sementara  tax  avoidance sebagai variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menginvestigasi  pengaruh  ROA  dan  leverage  terhadap  praktik penghindaran pajak. Hasil pengujian menggunakan perangkat SPSS 24  for  Windows  menunjukkan  bahwa  penelitian  ini  mendukung temuan serupa dalam penelitian sebelumnya yang memfokuskan pada pengaruh ROA dan leverage terhadap penghindaran pajak, meskipun dalam  konteks  jenis  usaha  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu,  penting bagi pemerintah untuk memfokuskan upaya peningkatan penerimaan pajak  dengan  memaksimalkan  tingkat  kepatuhan  pajak  dan mengurangi  praktik penghindaran pajak, bahkan jika secara hukum pajak  tidak  dilanggar.  Hasil  penelitian  ini  memberikan  kontribusi penting  dalam  mengidentifikasi  perusahaan  yang  memiliki  potensi untuk  melakukan  penghindaran  pajak,  dan  mendorong  optimalisasi penerimaan pajak sebagai bagian dari strategi yang efektif.
Kata kunci : ROA, Leverage, Tax Avoidance, Kepatuhan Pajak

## Pendahuluan
Pajak merupakan kontributor terbesar terhadap pendapatan negara, menyumbang sekitar 80  persen  pendapatan  total  pemerintah  (Bakeuda,  2021).  Pemerintah  perlu  mencari  sumber pendanaan  yang  berkelanjutan  untuk  mendukung  program-program  sosial  dan  investasi  publik guna  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  (Kemenkeu,  2022).  Program- program ini mencakup layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan berbagai layanan esensial lainnya  yang  sangat  penting  dalam  mencapai  tujuan  bersama,  yaitu  masyarakat  yang  sejahtera, berfungsi,  dan  teratur.  Semua  program  ini  memerlukan  pemerintah  untuk  meningkatkan penerimaan  pajak  sebagai  sumber  pendanaan  utama.  Pajak  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  alat pembayaran barang dan jasa publik, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam kontrak sosial antara warga negara dan pemerintah (FIAS, 2009). Dengan membayar pajak, warga negara berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan berbagai fasilitas dan layanan yang diberikan oleh negara, menciptakan fondasi bagi masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.
Menurut  laporan  Direktorat  Jenderal  Pajak,  sumber  pendapatan  pajak  negara  sangat bergantung  pada beberapa sektor, termasuk sektor jasa keuangan. Dalam  sektor ini, perbankan, sebagai  salah  satu  bagian  dari  industri  jasa  keuangan,  tidak  terlepas  dari  kemungkinan  terlibat
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
dalam praktik penghindaran pajak (Kemenkeu, 2023). Meskipun diawasi oleh pemerintah, masih terdapat beberapa manajer perbankan yang melibatkan diri dalam tindakan penghindaran pajak. Akar permasalahan penghindaran pajak ini seringkali berasal dari perbedaan kepentingan antara pemerintah  sebagai  pemungut  pajak  dan  perusahaan  sebagai  pembayar  pajak  (Wardani  & Khoiriyah, 2018). Pemerintah menganggap pajak sebagai sumber utama pendapatan negara yang harus terus ditingkatkan, sementara bagi perusahaan, pembayaran pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan, semakin besar  juga  kewajiban  pajaknya.  Oleh  karena  itu,  hampir  semua  perusahaan,  termasuk  lembaga keuangan seperti Bank Pemerintah, mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, baik melalui metode yang sah maupun yang melanggar aturan undang-undang (OnlinePajak, 2023).
Upaya  penghindaran  pajak  memiliki  dampak  yang  signifikan  bagi  negara,  karena menurunnya  penerimaan  pajak  dapat  menghambat  kemajuan  pembangunan  dan  mewujudkan tingkat kesejahteraan yang diinginkan menjadi lebih sulit dicapai. Salah satu strategi umum yang digunakan oleh perusahaan untuk menghindari risiko hukum dalam konteks pajak adalah melalui tindakan yang disebut sebagai 'tax avoidance' (Yantri, 2022). Tax avoidance adalah tindakan yang dilakukan  oleh  perusahaan  dengan  sengaja  untuk  mengurangi  beban  pajaknya.  Teknik  ini dilakukan  dengan  memanfaatkan  celah-celah  dalam  undang-undang  dan  peraturan  perpajakan guna  mengurangi  jumlah  pajak  yang  harus  dibayarkan  (Sinambela  &  P.  Naibaho,  2019). Pendekatan  terhadap  masalah  tax  avoidance  adalah  kompleks  dan  memiliki  sifat  unik,  karena tindakan  ini  pada  satu  sisi  sah  secara  hukum  (legal),  namun  pada  sisi  lain,  tidak  selalu  sesuai dengan tujuan pemerintah (Dewi & Noviari, 2017).
Setiap  tahunnya,  diperkirakan  jumlah  penerimaan  pajak  yang  hilang  akibat  praktik  tax avoidance mencapai Rp 69 triliun, yang setara dengan lebih dari US$ 4,78 miliar. Dalam konteks negara-negara Asia, Indonesia menempati peringkat keempat dalam hal jumlah penerimaan pajak yang hilang akibat penghindaran pajak, hanya setelah China, India, dan Jepang (Kemenkeu, 2023). Angka  ini  menggambarkan  dampak  yang  signifikan  dari  praktik  penghindaran  pajak  yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di  Indonesia. Jumlah yang mencapai  triliunan rupiah ini memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai program pembangunan dan proyek sosial yang dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Namun,  ketika  pajak  tersebut  tidak  terbayarkan karena adanya strategi tax avoidance, pemerintah menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan pembangunan  yang  diinginkan.  Oleh  karena  itu,  permasalahan  penghindaran  pajak  menjadi penting,  dan  diperlukan  upaya  serius  untuk  mengatasi  masalah  ini  agar  negara  dapat memaksimalkan penerimaan pajaknya untuk kepentingan bersama.
Dalam  penelitian  ini,  ada  dua  faktor  penentu  utama  dalam  pengambilan  tindakan  tax avoidance.  Faktor  pertama  adalah  Return  on  Assets  (ROA),  yang  merupakan  indikator  kinerja keuangan  perusahaan.  ROA  mencerminkan  bagaimana  perusahaan  menghasilkan  laba  dari  aset yang  dimiliki.  Nilai  ROA  yang  tinggi  menunjukkan  performa  keuangan  perusahaan  yang  baik. Namun, ROA juga berdampak pada kewajiban pajak penghasilan Badan (Andalenta & Ismawati, 2022). Ketika ROA tinggi, laba perusahaan cenderung tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan beban  pajak.  Hal  ini  dapat  menciptakan  dorongan  bagi  perusahaan  untuk  melakukan  tindakan penghindaran  pajak.  Penelitian  sebelumnya,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Kurniasih  dan  Maria
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
(2013) serta Maharani (2014), menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance,  sementara  penelitian  lain  oleh  Nugroho  (2011)  dan  Fatharani  (2012)  menyiratkan hubungan positif antara ROA dan tax avoidance.
Faktor  kedua  adalah  rasio  leverage,  yang  mengukur  tingkat  utang  perusahaan.  Rasio leverage mencakup beban bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan Badan (Khairunnisa et  al.,  2023).  Rasio  leverage  memungkinkan  perusahaan  untuk  melakukan  penghindaran  pajak karena semakin tinggi utang perusahaan, semakin tinggi beban bunga yang harus dibayarkan, yang pada  gilirannya  dapat  mengurangi  laba  perusahaan.  Penurunan  laba  dapat  mengakibatkan pengurangan beban pajak yang terutang. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Dharma &  Ardiana  (2016)  dan  Swingly  &  Sukartha  (2015),  menunjukkan  bahwa  leverage  memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa semakin tinggi rasio  leverage,  semakin  besar  jumlah  pendanaan  yang  berasal  dari  utang  pihak  ketiga  yang digunakan  oleh  perusahaan,  dan  semakin  besar  pula  biaya  bunga  yang  harus  dibayarkan  oleh perusahaan.
Meskipun  ada  beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  dengan  hasil  yang  berbeda, penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki  lebih  lanjut  isu  tax  avoidance  dalam  konteks  sektor perbankan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh minimnya penelitian yang telah dilakukan terkait tax avoidance dalam sektor perbankan di negara ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat  memberikan  wawasan  tambahan  dan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  praktek penghindaran pajak dalam sektor perbankan yang memiliki karakteristik unik.

## Studi Literatur

## Tax
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007  menjelaskan  bahwa  pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu bentuk  penerimaan  negara,  yang  dapat  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  rutin  dan pembangunan, untuk pelaksanaan dan pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat (Pramukti & Primaharsya, 2015).

## Teori Keagenan
Teori keagenan adalah teori tentang hubungan antara agen dan prinsipal yang menyatakan dimana  salah  satu  pihak  memiliki  informasi  yang  lebih  banyak  dan  salah  satu  pihak  lainnya memiliki  informasi  yang  lebih  sedikit  (Hand  &  Yumsih,  2016).  Ketidakseimbangan  informasi tersebut  menyebabkan  terjadinya  asimetri  informasi  antara  prinsipal  dan  agen.  Informasi  yang tidak  lengkap  dapat  digunakan  oleh  agen  untuk  melakukan  kecurangan  kepada  stakeholder (Handayani  &  Noviari,  2016).  Kondisi  tersebut  seperti  agen  melakukan  manipulasi  laporan keuangan atau laporan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri.
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## Tax Avoidance
Tax Avoidance merupakan salah satu perencanaan pajak atau tax planning yang dijadikan sebagai  strategi  pihak  manajemen  pajak.  Tax  Avoidance  adalah  strategi  legal  yang  dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak atau setidaknya mengurangi tagihan  pajak  mereka.  Faktanya,  jutaan  individu  dan  bisnis  menggunakan  beberapa  bentuk penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah utang mereka kepada internal revenue service (IRS) secara legal dan sah (TurboTax Expert, 2022). Menurut Pohan (2013) Tax Avoidance adalah upaya mengefisiensikan  beban  pajak  yang  dilakukan  secara  legal  dan  aman  bagi  wajib  pajak  tanpa bertentangan  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  (tidak  bertentangan  dengan  undang- undang), dimana cara dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan ( grey  area )  yang  terdapat  dalam  undang-undang  dan  peraturan  perpajakan  itu  sendiri  untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.  Mardiasmo  (2018)  mengatakan bahwa  tax  avoidance adalah  upaya  meringankan  beban  pajak  dengan  tidak  melanggar  undang-undang.  Penghindaran pajak merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. OECD mendeskripsikan tax avoidance sebagai upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengurangi pajak terutang. Meskipun upaya ini mungkin tidak melanggar hukum ( the letter of the law ), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan ( the spirit of the law ).  Penghindaran pajak merupakan cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara memperkecil jumlah pajak yang terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lain mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007).
Wajib pajak terkadang keliru dalam menafsirkan peraturan perpajakan yang ada seperti tax planning  (Bove,  2005),  namun  pada  praktiknya  peraturan  tersebut  melanggar  aturan  internal (Annisa dan Kurniasih, 2012). Untuk Mengukur tax avoidance digunakan rumus sebagai berikut:
Cash ETR = 𝑩𝒆𝒃𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 𝒂𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 x 100%

## ROA
Horne & Wachowicz  (2005), ROA merupakan alat ukur untuk menilai tingkat efektifitas secara  keseluruhan  suatu  perusahaan  di  dalam  menghasilkan  laba  bersih  melalui  aktiva  yang tersedia.    Selanjutnya  munawir  (2007)  mengatakan  bahwa  ROA  merupakan  rasio  keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas untuk mengukur kemampuan atau efektifitas perusahaan di dalam memperoleh keuntungan atau laba dengan memanfaatkan semua aktiva yang dimiliki.  Pirmatua  Sirait  (2017),  ROA  menggambarkan  kemampuan  perusahaan  dalam menghasilkan  laba  dari  sumber  daya  (aset)  yang  tersedia.    I  Made  Sudana  (2011)  menyatakan bahwa ROA menunjuk pada kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rumus yang digunakan untuk menghitung ROA adalah:
ROA = 𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 x 100%

## Leverage
Menurut  Kasmir  (2019),  leverage  merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Pengukuran leverage terdiri dari Debt to Equity  Ratio (DER), Times  Interest  Earned  Ratio (TIE),  dan Debt  Service  Coverage (DSC) (Husnan & Pudjiastuti, 2015). Rasio DER menghitung seberapa besar kewajiban perusahaan yang dapat ditutupi oleh ekuitasnya (Kasmir, 2019). Menurut teori keagenan, kepentingan prinsipal dan agen  yang  saling  bertentangan  tidak  akan  efektif  dalam  hubungan  keagenan.  Oleh  karena  itu, prinsipal  membutuhkan  pengawasan  dari  luar  perusahaan  untuk  mengawasi  agen,  yang  dapat mempengaruhi  sikap  agen.  Besarnya  pengawasan  akan  membuat  agen  lebih  berhati-hati  dalam mengambil keputusan. Prinsipal (pemilik atau meminjam dana dari pihak di luar perusahaan untuk memenuhi  kebutuhan  perusahaan,  dan  pihak  yang  berperan  sebagai  kreditur  melakukan pengawasan terhadap debitur untuk turut menjaga aktivitasnya (Dewi & Noviari, 2017a).
Rumus DER, sebagai berikut:
DER = 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 x 100%

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dimana data tidak langsung yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan sektor jasa keuangan (Perbankan) yang tercatat di BEI untuk tahun 2020 – 2021. Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yang diakses melalui www.idx.co.id. atau dari situs web perusahaan.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  perusahaan  sektor  Jasa  Keuangan  Bank  yang sahamnya  tercatat  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  secara  berturut-turut  selama  2020-2021.  Ada perusahaan  yang  membentuk  populasi  dalam  penelitian  ini.  Teknik  penentuan  sampel  dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). sehingga perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan akan dikeluarkan dari sampel. Perusahaan sampel dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti sebagai berikut:
Tabel 1 Sampel Penelitian No Keterangan Jumlah 1 Jumlah Sektor Jasa keuangan Bank 46 2 Laporan Keuangan lengkap (2) 3 Perusahaan Tidak mengalami kerugian 0 Jumlah Yang memenuhi kriteria 44 Jumlah tahun 2 x 44 = 88
Sumber : data diolah 2023

## Pengujian data
Data  dianalisis  dan  di  uji menggunakan  SPSS  24  for  windows,  dengan  tahapan  pengujian  yang dilakukan yaitu : Pengujian Asumsi Klasik, Uji Hipotesis dan Uji Pengaruh (determinan). Model analisis data yang digunakan dalampenelitian iniadalah persamaan Regresi Linear Berganda (Husaini & purnomo, 2006) adalah sebagai berikut :
Y = a + β1X1 + β2X2 + е
Dimana : Y= Tax avoidance a = Konstanta X1= ROA X2= Leverage β1 β2= Koefisien Regresi e= Standart Error

## Hasil
1. Uji Usumsi Klasik
Tabel 2 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 129 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation .32563730 Most Extreme Differences Absolute .076 Positive .076 Negative -.074 Test Statistic .076 Asymp. Sig. (2-tailed) .063 c a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.

## 2. Uji Hipotesis (Uji Parsial)
Hasil Pengujian SPSS 24 for windows menunjukan bahwa  hasil t-hitung untuk variabel ROA (X1) sebesar  2,981  dimana  nilai  yang  dihasilkan  <  dari  0,05  sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa ROA  berpengaruhPsotif  dan  signifikan  terhadap  Tax  avoidance,  sehingga  atas  dasar tersebut  maka hipotesis disimpulkan bahwa H1 diterima, untuk variabel leverage (X2) diketahui dengan nilai t-hitung sebesar  0,797  dengan  nilai  signifikansi  >  0,05  yaitu  0,425  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap Tax avoidance , yang berarti bahwa H1 ditolak. Berikut dibuatka Persamaan regresi:
Y = -1.632 + 0,993 + 0,011
3. Uji determinan (Adjusted R )
Uji  determinan  (Adjusted  R)  dilakukan  untuk  melihat  kontribusi  variable  X  terhadap  Y ( Ghozali,  2011).  Hasil  analisis  data  menunjukan  nilai  koefisien  determinasi  atau  R  Square  yang dihasilkan pada model yaitu sebesar 0,078. Yang berarti bahwa variabel ROA (X₁) dan Leverage (X₂)
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
secara  simultan  berpengaruh  terhadap  variabel  (Y)  Tax  avoidance  sebesar  7%  sedangkan  93 dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang diteliti dan analisis dalam penelitian ini.

## Pembahasan
1. Pengaruh ROA terhadap Tax Avoidance
Hasil  analisis  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  perangkat  SPSS  mengungkapkan temuan  menarik  bahwa  Return  on  Assets  (ROA)  memberikan  kontribusi  positif  terhadap peningkatan  praktik  tax  avoidance  di  perusahaan  perbankan.  Temuan  ini  menggambarkan hubungan  yang  cukup  signifikan  antara  kinerja  keuangan  perusahaan,  yang  diukur  melalui ROA, dan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Menariknya, hasil ini sejalan dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Kurniasih  dan  Sari  (2013).  Penelitian mereka  menyoroti  fenomena  di  mana  perusahaan  berskala  besar  seringkali  menjadi  pusat perhatian utama pemerintah. Dalam situasi semacam ini, manajemen perusahaan dihadapkan pada  dua  pilihan  strategi  dalam  mengelola  aspek  perpajakan  mereka:  bersikap  taat (compliance)  atau  bersikap  agresif  dalam  meminimalkan  beban  pajak  melalui  tindakan  tax avoidance.  Keputusan  untuk  bersikap  agresif  dalam  mengelola  pajak  bisa  menjadi  strategi yang menarik, terutama ketika perusahaan berusaha untuk memaksimalkan laba bersih. Namun,  penting untuk  diingat  bahwa praktik tax avoidance harus dilihat  dalam konteks hukum dan etika perpajakan yang berlaku. Meskipun tindakan tersebut mungkin sah secara hukum,  keputusan  untuk  menghindari  pajak  dapat  memiliki  implikasi  sosial  dan  ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi  keputusan  perusahaan  untuk  melakukan  tax  avoidance,  seperti  ROA, merupakan  langkah  penting  dalam  membantu  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  mengatasi isu-isu perpajakan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

## 2. Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance
Dalam analisis kami menggunakan perangkat SPSS, kami menemukan hasil yang menarik terkait pengaruh rasio leverage terhadap praktik tax avoidance di perusahaan perbankan. Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  rasio  leverage  memberikan  kontribusi  negatif  yang  tidak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.  Temuan ini menggambarkan bahwa ketika perusahaan menggunakan sejumlah besar dana utang dalam pengelolaan bisnisnya, ini dapat menghasilkan  efek  tertentu  dalam  hal  pajak  yang  perlu  diperhatikan.  Secara  khusus, penggunaan dana utang yang signifikan dapat mengakibatkan kewajiban pembayaran bunga yang substansial di masa mendatang. Hal ini berdampak langsung pada besarnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan, karena pembayaran bunga dapat ditarik sebagai pengurang pajak.  Akibatnya,  perusahaan  mungkin  merasa  tidak  perlu  untuk  mengambil  risiko  dalam praktik  penghindaran  pajak,  mengingat  konsekuensi  terburuk  jika  terdeteksi  melakukan pelanggaran perpajakan dapat berujung pada sanksi yang lebih besar daripada jumlah pajak yang harus mereka bayarkan.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  strategi  pengelolaan  utang  dan  kebijakan  perpajakan perusahaan  harus  selalu  dipertimbangkan  dalam  kerangka  hukum  dan  etika  yang  berlaku. Pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  bagaimana  rasio  leverage  dapat  memengaruhi
Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2023| E-ISSN : 2797-7161 | DOI: https://doi.org/10.47709//jebma.v3n2.2817
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
kebijakan perusahaan terkait pajak merupakan elemen kunci dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam dunia bisnis dan perpajakan.

## Kesimpulan
Penelitian yang melibatkan pengaruh Return on Assets (ROA) dan rasio leverage terhadap praktik tax avoidance di  perusahaan perbankan  Indonesia memberikan wawasan penting terkait tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dalam  industri  ini.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  nilai  ROA  yang tinggi  dapat  menjadi  peluang  bagi  perusahaan  untuk  memanfaatkan  celah  dalam  peraturan perpajakan guna mencapai tujuan organisasional dan mengoptimalkan laba secara internal. Di sisi lain,  temuan  menunjukkan  bahwa  rasio  leverage  tidak  memberikan  kontribusi  yang  signifikan dalam upaya pengurangan kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan oleh ketidakkeinginan perusahaan untuk mengambil risiko yang besar terkait kewajiban pembayaran pokok utang dan bunga yang sudah  diatur  dengan  jelas.  Bunga  yang  dibayarkan  atas  utang  diakui  sebagai  beban  dan  dapat mengurangi pendapatan perusahaan secara signifikan. Dalam konteks ini, perusahaan cenderung menghindari  tindakan  yang  dapat  mengekspos  mereka  pada  risiko  pajak  yang  lebih  tinggi,  dan lebih  memilih  untuk  mematuhi  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Keputusan  ini  dapat  dilihat sebagai  langkah  yang  lebih  konservatif  untuk  menjaga  kewajiban  perusahaan  tetap  terkendali, terutama dalam hal manajemen utang yang signifikan.

## Referensi
Andalenta, I., & Ismawati, K. (2022). Tax Avoidance Perusahaan Perbankan. Owner , 6 (1), 225– 233. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.627
Bakeuda. (2021). Fungsi, Manfaat dan Jenis Pajak untuk Pembangunan Negara. Bakeuda .
Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017a). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). E- Jurnal Akuntansi , 21 (2), 882–911.
Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017b). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 21 (1), 830–859.
Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi , 15 (1).
Fatharani,  N.  (2012). Pengaruh  Karakteristik  Kepemilikan,  Reformasi  Perpajakan  Dan Hubungan Politik Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Pada Tahun 2007-2010 [Skripsi]. Universitas Indonesia.
FIAS.  (2009).  Taxation  as  State  Building:  Reforming  Tax  Systems  for  Political  Stability  and Sustainable Economic Growth. World Bank Group .
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Hand, Y. D., & Yumsih. (2016). Expert Power Chief Financial Officer, Chief Financial Officer of  Political  Power  And  Characteristics  Terhaddap  Company  Effective  Tax  Rates. Journal of Business & Economics , 14 (2), 132–142.
Handayani,  M.  N.,  &  Noviari,  N.  (2016).  Pengaruh  Persepsi  Manajemen  Atas  Keunggulan Penerapan E-Billing dan E-SPT Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Perpajakan. E-Jurnal Akuntansi , 15 (2), 1007–1028.
Horne  V.  James,  &  John  M  Wachowicz.  (2005). Prinsip-prinsip  Manajemen  Keuangan (Fundamental of Financial Management) . Salemba Empat.
Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2015). Dasar-dasar Manajemen Keuangan (Ketujuh) . UPP STIM YKPN.
Hutagaol, J. (2007). Perpajakan Isu-Isu Kontemporer . Graha Ilmu.
Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan . PT RajaGrafindo Persada.
Kemenkeu. (2022). Pajak Untuk Pembangunan Nasional .
Kemenkeu. (2023). Perkuat Reformasi, Capai Target Pajak . Media Kemenkeu.
Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Jurnal Economica , 2 (8).
Kurniasih,  T.,  &  Sari,  M.  (2013).  Pengaruh  Profitabilitas,  Leverage,  Corporate  Governance, Ukuran  Perusahaan,  dan  Kompensasi  Rugi  Fiskal  pada  Tax  Avoidance. Buletin  Studi Ekonomi , 18 (1), 56–66.
Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan  Karakteristik  Eksekutif  Pada  Tax  Avoidance  Perusahaan  Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi , 9 (2), 525–539.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018 . Penerbit Andi.
Munawir, S. (2007). Analisa Laporan Keuangan, . Liberty.
Nugroho, A. A. (2011). Pengaruh Hubungan Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Tarif Pajak  Efektif  pada  Perusahaan  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  2008–  2009 [Skripsi]. Universitas Indonesia.
OnlinePajak.  (2023). Agresivitas  Pajak,  Simak  Pemahaman  dan  Risikonya  di  Sini! https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/agresivitas-pajak
Pirmaturia, S. (2017). Analisis Laporan Keuangan . Ekuilibria.
Pohan,  C.  A.  (2013). Manajemen  Perpajakan  Strategi  Perencanaan  dan  Bisnis . PT  Gramedia Pustaka Utama.
This  is  an  Creative  Commons  License  This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2015). Pokok-Pokok Hukum Perpajakan . Medpress Digital. Sinambela,  T.,  &  P.  Naibaho.  (2019).  Pengaruh  Return  on  Asset,  Leverage  dan  Ukuran Perusahaan Terhadap Enghindaran Pajak. Jurnal Ekonomi Bisnis , 1 , 68–80.
Sudana, I. M. (2011). Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik . Erlangga.
Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  kualitatif  dan  R&D . Alfabeta.
Swingly,  C.,  &  Sukartha,  I.  M.  (2015).  Pengaruh  Karakter  Eksekutif,  Komite  Audit,  Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi , 10 (1).
TurboTax Expert. (2022). Tax Avoidance, Tax Evasion and Tax Sheltering: How They Differ .
Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Akuntansi Dewantara , 2 (1), 25–36.
Yantri, O. (2022). Pengaruh Return on Assets, Leverage dan Firm Size terhadap Tax Avoidance pada  Perusahaan  Sektor  Energi  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2016- 2021. Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis , 2 (2), 121–137. https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1530