## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2597-5234

## ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ECONOMIC GROWTH, GENERAL ALLOCATION OF FUNDS, FUEL SUBSIDY ON INDONESIA'S INCOME DISPARITY

## ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI
UMUM, SUBSIDI BBM TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN INDONESIA
Anjar Noer Hartanti 1 , M. Taufiq 2
Universitas Pembagunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2 taufiqtbn4@gmail.com

## ABSTRACT
This research is motivated by the problem of income disparity in Indonesia which has not yet reached a low stage. There are several factors that cause income disparities to be evenly  distributed  or  not,  namely  economic  growth  based  on  Kuznet's  theory,  general allocation  funds  and  fuel  subsidies  with  the  initial  aim  of  reducing  income  disparities which are considered not in accordance with these initial objectives. So the purpose of this  study  is  to  find  out  whether  there  is  an  influence  from  economic  growth,  general allocation  funds  and  fuel  subsidies  on  Indonesia's  income  disparity  in  the  2007-2021 period.  The  research  method  used  in  this  study  is  quantitative  using  data  on  the  Gini index, economic growth, general allocation funds and Indonesia's fuel subsidies for the 2007-2021 period where the data was obtained through observation by researchers. The research data were then analyzed using SPSS version 25.0 with multiple linear regression analysis techniques. The research results that have been produced in this study are that economic  growth  has  no  significant  effect  on  Indonesia's  income  disparity,  general allocation funds have a significant positive effect on Indonesia's income disparity and fuel subsidies on Indonesia's income disparity.
Keywords: Income disparity, economic growth, general allocation fund, subsidized fuel

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  masalah  disparitas  pendapatan  di  Indonesia    yang belum mencapai tahap yang rendah. Terdapat beberapa faktor yang  menyebabkan merata atau  tidaknya  disparitas  pendapatan  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  yang  didasari  teori Kuznet,  dana alokasi umum dan subsidi BBM  dengan tujuan awal untuk mengurangi disparitas pendapatan dinilai tidak sesuai dengan tujuan awal tersebut. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh  dari pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan subsidi BBM terhadap disparitas pendapatan Indonesia periode tahun 2007-2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data indeks gini, pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum  dan  subsidi  BBM  Indonesia  periode  tahun  2007-2021  dimana  data  tersebut diperoleh  melalui  observasi  peneliti.  Data  penelitian  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan  SPSS  versi  25.0  dengan  teknik  analisis  regresi  linier  berganda.  Hasil penelitian yang telah dihasilkan dalam penelitian ini bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh  signifikan terhadap disparitas pendapatan Indonesia,  dana alokasi umum berpengaruh    signifikan  positif  terhadap  disparitas  pendapatan  Indonesia  dan  subsidi BBM terhadap disparitas pendapatan Indonesia.
Kata kunci: Disparitas pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dana alokasi
PENDAHULUAN Distribusi pendapatan yaitu pembagian  pendapatan  yang  ada  dalam suatu  kelompok.  Nilai  unsur  produksi yang  digunakan  dalam  proses  produksi memberikan  imbalan  kepada  pemilik faktor produksi. Masalah pendistribusian pendapatan telah menjadi masalah yang kompleks  terutama  dalam  mengatasi disparitas pendapatan karena perbedaan daya produktif setiap orang, ketika satu orang ataupun kelompok memiliki daya produktif  yang  lebih  tinggi  daripada orang ataupun kelompok lainnya (Kalalo et  al.,  2016).  Kondisi  disparitas pendapatan  yang  cenderung  meningkat harus diwaspadai.
Salah satu akibat dari kesenjangan pendapatan  adalah  inefisiensi  ekonomi yang melemahkan efisiensi ekonomi dan solidaritas  sosial  serta  menimbulkan ketimpangan  yang  dianggap  tidak  adil hingga pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dan ketidakstabilan  ekonomi  (Todaro  & Smith, 2011). Lembaga keuangan Swiss yaitu  Credit  Suisse  menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki masalah  disparitas  pendapatan  tinggi  di Asia Tenggara setelah Thailand. Hal ini tentu  harus  segera  diatasi  karena Indonesia  memiliki  jumlah  penduduk terbanyak  yang  akan  menimbulkan dampak  negatif  yang  lebih  kompleks (Murti, 2016).
Gambar 1.
Berdasarkan  gambar  1  tersebut, nilai  indeks  gini  Indonesia  lebih  dari 0,35  dan  lebih  kecil  dari  0,50.  Negara- negara dengan disparitas rendah memiliki  indeks  Gini  antara  0,20  dan 0,35 dan disparitas tinggi antara 0,50 dan 0,70.  Dari  pernyataan  tersebut  dapat disimpulkan bahwa disparitas pendapatan  di  Indonesia  masih  belum berada pada level yang rendah dan perlu ditelaah lebih detail mengingat disparitas pendapatan yang terus menerus terjadi di masyarakat akan berdampak negatif bagi masyarakat  itu  sendiri.  (Heryanah, 2017).
Salah satu hal yang menjadi faktor disparitas pendapatan adalah pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan ekonomi dan disparitas mulai mengemuka ketika Simon Kuznets(Todaro  &  Smith,  2011) menyatakalam mengemukakan hipotesis U terbalik atau lebih dikenal dengan teori kuznet  yang  menjelaskan  bahwa disparitas pendapatan cenderung memburuk  pada  awal  pertumbuhan ekonomi,  setelah  tingkat  tertentu disparitas  pendapatan  menjadi  lebih merata.(Nazipawati, 2019).
Pemerintah  terus  berupaya  untuk menekan  tingkat  disparitas  pendapatan di Indonesia dengan kebijakan Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan  Daerah  dengan  tujuan  penciptaan aspek kemandirian daerah dan mengatasi ketimpangan  yang  bersifat  horizontal maupun vertikal melalui pemberian dana alokasi  umum  kepada  daerah  (Korry, 2018). Namun dengan memiliki anggaran  alokasi  umum  yang  terlalu besar menimbulkan kesan bahwa daerah tidak mandiri secara finansial, yang pada akhirnya  membuat  pemerintah  daerah bergantung pada dana negara (Nugraha,
2019).
Selain  pemberian  dana  alokasi umum  kepada  daerah,  dalam  rangka mengatasi disparitas pendapatan pemerintah juga mengeluarkan kebijakan  subsidi  BBM  dimana  salah satu  komoditas  yang  sangat  penting dalam  segala  kegiatan  ekonomi  adalah bahan bakar minyak (BBM). Permintaan bahan  bakar  yang  tinggi  membuat sebagian  dari  permintaan  bahan  bakar dalam negeri bergantung pada pembelian  luar  negeri  atau  impor  yang lebih  mahal,  yang  menyebabkan diberlakukannya  subsidi  bahan  bakar dengan  tujuan  agar  masyarakat  kurang mampu  dapat  mengakses  subsidi tersebut sehingga secara tidak langsung akan  memberikan  keringanan  kepada masyarakat  tersebut  dan  pada  akhirnya akan  mengecilkan  tingkat  disparitas pendapatan. Namun,  jika  kebijakan subsidi BBM pemerintah mengarah pada semakin sedikit keberpihakan golongan kelas  bawah, hal itu mendorong tingginya disparitas pendapatan pendapatan (Diva, 2015). Berangkat  dari  permasalahan tersebut,  penulis  mengangkat  sebuah topik  penelitian  terkait  disparitas pendapatan  di  Indonesia  dengan  judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi  Umum  Dan  Subsidi  BBM Terhadap Disparitas Pendapatan Indonesia”  dengan  tujuan  kajian  atau penelitian  itu  sendiri,  yaitu  untuk mengetahui apakah kedisparitas
pendapatan  Indonesia  tahun  2007  ke 2021  terkait  dengan  pertumbuhan ekonomi,  dana  alokasi  umum,  dan subsidi bahan bakar minyak.

## Ekonomi Pembangunan
Grand  Theory pada  penelitian  ini yaitu  Ekonomi  Pembangunan.  Menurut Fitriani et al., (2018), istilah ini mengacu pada sub-bidang ekonomi yang berfokus pada  transformasi  sosial,  pembangunan ekonomi,  dan  pertumbuhan  ekonomi
yang  terkait  dengan  perkembangan negara-negara berkembang.
Pembangunan  ekonomi  dapat  dilihat sebagai  prosedur  yang  dari  waktu  ke waktu meningkatkan pendapatan riil per kapita  penduduk  suatu  negara  (Arsyad, 2015).

## Teori Disparitas Pendapatan
Disparitas pendapatan yaitu pendapatan  yang  dihasilkan  oleh masyarakat  tidak  sama  sehingga  terjadi kesenjangan  pendapatan  yang  cukup besar  di  masyarakat  sehingga  membuat kaya  menjadi  semakin  kaya  dan  yang miskin  menjadi  semakin  miskin  (Al  & Subrata, 2018).
Menurut Arsyad (2015), beberapa faktor  penyebab  disparitas  pendapatan antara lain adalah pertumbuhan ekonomi yang  lamban,  pembangunan  yang  tidak merata, penggunaan kebijakan substitusi impor  industri  yang  menaikkan  harga barang-barang manufaktur guna melindungi kelas kapitalis, dan merugikan hasil kerajinan rakyat. usaha seperti  pertukangan,  industri  rumah tangga, dan lain-lain.
Indikator  disparitas  pendapatan dapat  dilakukan  dengan  berbagai pengukuran  yang  secara  umum  sering digunakan  untuk  berbagai  penelitian maupun pengetahuan, pengukuran tersebut diantaranya adalah kurva lorenz dan indeks gini.

## Teori Pertumbuhan Ekonomi
Prof.  Simon  Kuznets  dalam, Fitriani  et  al.,  (2018)  menyebutkan bahwa Pertumbuhan ekonomi mengacu pada  perluasan  atau  peningkatakan aktivitas konomi selama periode waktu yang  panjang  di  suatu  negara.  dalam melakukan penyediaan berbagai barang ekonomi bagi penduduk. Para penganut  model  neok-lasik  berasumsi bahwa  mobilitas  faktor  produksi  baik berupa  modal  atau  tenaga  kerja  lebih
rendah di awal suatu proses pembangunan. Akibatnya, lebih banyak modal dan tenaga kerja berpengetahuan berkumpul  di  daerah  yang  lebih  maju, memperlebar perbedaan dalam pembangunan  daerah.  Namun,  seiring berjalannya  pembangunan,  pergerakan tenaga  kerja  dan  modal  akan  menjadi lebih mudah seiring dengan peningkatan infrastruktur  dan  fasilitas  komunikasi. Dengan  demikian,  seiring  kemajuan negara,  perbedaan  regional  dalam pembangunan berkurang, yaitu terjadinya  konvergensi  (Damayanti, 2019). Hubungan  Pertumbuhan  Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menekan angka disparitas pendapatan.  Pertumbuhan  ekonomi merupakan  salah  satu  faktor  ekonomi yang  mempengaruhi  bagaimana  suatu wilayah berkembang. Tingkat pertumbuhan  yang  lebih  cepat  akan mengarah  pada  tingkat  kesejahteraan sosial  yang  lebih  tinggi  di  masyarakat. Semakin cepat pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan kapasitas  produksi  dan  output  produksi sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menaikan pendapatan  per  kapita  dan  kemudian perbedaan pendapatan antar daerah akan semakin  menurun  (Ramadhan,  2021).

## Teori Dana Alokasi Umum
Dana  alokasi  umum  adalah  uang atau  anggaran  yang  berasal  dari pendapatan  APBN  dan  disediakan dengan  tujuan  untuk  menyamakan kemampuan  keuangan  antar  daerah untuk  membiayai  kebutuhan  daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan(Peraturan Pemerintah RI, 2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah  Daerah  17  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005
Tentang  Dana  Perimbangan  merupakan undang-undang  dasar  yang  berkaitan dengan  alokasi  umum  dana(Peraturan Pemerintah RI, 2005).

## Hubungan  Dana  Alokasi  Umum  Dan Disparitas Pendapatan
Menurut UU No. 25 Tahun 1999, tujuan pengalokasian DAU adalah untuk mendorong  pemerataan  kemampuan ekonomi  antar  daerah  sehingga  daerah yang  kurang  sejahtera  mendapatkan alokasi  DAU  yang  besar  secara  tidak proporsional. Hal tersebut dimaksudkan untuk  memperkecil  disparitas  antar daerah (Peraturan Pemerintah RI, 1999).
Terdapat  suatu  asumsi  yang
bertentangan dengan tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum, bahwa penyediaan  dana  alokasi  umum  secara berlebihan akan
menyebabkan pemerintah  daerah  lebih  mengandalkan dana  negara  (Sulaiman  &  Ridwan, 2019).

## Teori Subsidi BBM
Sebagaimana  ditunjukkan  dalam
RAPBN tahunan dan lampiran keuangan, subsidi BBM yaitu pembayaran  dari  pemerintah  Republik Indonesia kepada pihah pemilik monopoli  distribusi  BBM  di  Indonesia yakni  Pertamina  (sejak  2009  tidak  lagi dimonopoli) dimana pendapatan
Pertamina  dari  pengiriman  BBM  lebih rendah dari anggaran pengeluaran dalam penyediaan  BBM  tersebut  (Masrum, 2022).  Pada  realitanya,  di  Indonesia perlu  ditelaah  lebih  dalam  lagi  apakah subsidi  BBM  ini  sudah  tepat  pada sasarannya  atau  belum,  karena  munvul beberapa  berita  bahwa  subsidi  BBM sebagian  masih  dinikmati  masyarakat
golongan  menengah  ke  atas.  BBM bersubsidi  di  Indonesia  sebesar  84% masih  dinikmati  oleh  masyarakat  kelas menengah keatas dan hanya sebesar 16% dinikmati  oleh  masyarakat  kelas  bawah (Anas, 2019)
Hubungan Subsidi BBM Dan Disparitas Pendapatan Subsidi  universal  (subsidi  yang dapat dinikmati semua orang) menawarkan manfaat absolut yang jauh lebih  besar  bagi  golongan  masyarakat kaya  daripada  golongan  masyarakat miskin.  Peningkatan  subsidi  BBM meningkatkan  defisit  anggaran  yang dapat memberikan pengaruh pada stabilitas  dan  kesinambungan perekonomian negara. Menaikkan subsidi  BBM  juga  menciptakan trade- off , yaitu keleluasaan pemerintah dalam mendanai program-program sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Oleh karena  itu,  upaya  pengurangan  subsidi BBM  telah  diperhitungkan  dalam pengambilan  kebijakan  dari  waktu  ke waktu  (Keuangan, 2022).

## METODE PENELITIAN
Jenis dan Objek Penelitian Penelitian  menggunakan  metode penelitian kuantitatif dimana menggunakan  objek  penelitian  yaitu nilai  indeks  gini  untuk  melihat  tingkat disparitas  pendapatan  serta  laporan world bank mengenai data pertumbuhan ekonomi  dan  laporan  APBN  dimana didalam  laporan  tersebut  terdapat  data dari  dana  alokasi  umum  dan  subsidi BBM.
Metode  Pengumpulan  Data  dan Sampel Penelitian
Pertumbuhan ekonomi, dana alokasi  umum,  dan  subsidi  BBM digunakan  sebagai  variabel  independen dalam  penelitian  ini,  dan  disparitas pendapatan  digunakan  sebagai  variabel
dependen.  Laporan world  bank dan laporan  APBN  di  Indonesia  menjadi populasi  untuk  model  penelitian  ini. Pada  penelitian  ini  menggunakan purpose  sampling dimana  penentuan sampel  berdasarkan  pada  laporan  dari world bank dan APBN terdiri nilai pertumbuhan ekonomi, indeks gini ratio serta realisasi dana alokasi umum, subsidi  BBM  pemerintah  Indonesia periode tahun 2007-2021.

## Metode Analisis Data
Analisis  regresi  linier  berganda, yang  digunakan  dalam  penelitian  ini untuk  mengukur  dampak  dari  dua  atau lebih  variabel  independen  terhadap variabel  dependen,  adalah  teknik terkenal  untuk  pengujian  dan  analisis asumsi(Sugiyono,  2017).  Penelitian  ini menggunakan  alat  SPSS  25.0  dalam pengolahan serta untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, digunakan pengujian hipotesis..
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b n X n +e Keterangan :
a = konstanta Y = indeks gini X 1 = pertumbuhan ekonomi X 2 = dana alokasi umum X 3 = subsidi BBM b 1- b 3 = koefisien  dari  variabel independen
e = error term

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Agar  peneliti  tau  apakah  pada penelitian  sudah  terdistribusi  normal maka dilakukan uji normalitas.
Penelitian  ini  melakukan  uji  normalitas dengan menggunakan analisis grafik dan normal  probability  plot. Hasil  tes tercantum di bawah ini.:
Gambar 2.

## Sumber: Output SPSS yang diolah

## Gambar 3.
Sumber: Output SPSS yang diolah Dari gambar 2 dan 3 diatas dapat dikatakan  bahwa  data  penelitian  ini terdistribusi  secara  normal.  ditunjukkan dengan  kurva  histogram  berbentuk lonceng  dan  titik  titik  mendekati  garis regresi.

## Uji Multikolonieritas
Tujuan  dari  pengujian  ini  adalah untuk  mengetahui  apakah  terdapat korelasi  yang  tinggi  atau  sempurna antara  variabel-variabel  independen. Hasil berikut diperoleh dari pengujian ini menggunakan nilai toleransi dan VIF:
Tabel 1. Hasil Uji Multikolonieritas
Sumber: Output SPSS yang diolah Pada  tabel  1  diatas  ditampilkan hasil  dimana  nilai tolerance pada masing-masing variabel tersebut memiliki hasil yang >0,10 dan hasil VIF pada masing-masing variabel
independen  memiliki  hasil  <10  maka
dinyatakan  bahwa  tidak  terjadi  gejala multikolonieritas pada penelitian ini.

## Uji Autokorelasi
Pengujian  ini  berusaha  untuk memastikan  apakah  ada  korelasi  atau hubungan  antara  tingkat  kesalahan periode  sekarang  dengan  tingkat kesalahan  periode  sebelumnya  dengan melihat  nilai  Durbin  Watson  yang kemudian  dianalisa  sehingga  dapat dilihat apakah terdapat masalah autokorelasi atau tidak. Tabel 2. Hasil Uji Durbin Watson
Sumber: Output SPSS yang diolah Dengan  melihat  angka  Durbin- watson  diatas,  maka  dapat  maka diperoleh  hasil  dl  ≤  d  ≤  du  Jadi  tidak dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada pilihan  keputusan  atau  tidak  ada autokorelasi  positif  dengan  keputusan tidak ada keputusan. Pengujian tambahan  diperlukan  untuk  mengatasi hal ini yaitu dengan melakukan uji Runs Test.
Tabel 3. Hasil Uji Runs Test
Sumber: Output SPSS yang diolah Melihat pada hasil uji autokorelasi dengan Run Test pada gambar 4.3 dapat diketahui  nilai  asymp  sig.  2-tailed) sebesar  0,603>  dari  0,05.  Oleh  karena itu,  dapat  dinyatakan  bahwa  tidak  ada autokorelasi  atau  model  regresi  tidak memiliki masalah autokorelasi.

## Uji Heterokedastisitas
Untuk  mengidentifikasi  model regresi  apakah  terdapat  perbedaan variance dari residual yang diamati dari observasi  satu  ke  observasi  lain.  Uji
Glejser  digunakan  dalam  penelitian  ini untuk menentukan apakah ada heteroskedastisitas atau tidak. Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas Sumber: Output SPSS yang diolah Berdasarkan tabel di atas,
pertumbuhan  ekonomi  memiliki  nilai signifikan  sebesar  0,351,  dana  alokasi umum memiliki nilai signifikan sebesar 0,692,  dan  subsidi  BBM  memiliki  nilai signifikan  sebesar  0,982.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  semua  nilai  sig  > 0,05 membuktikan bahwa penelitian ini bebas heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  linier  berganda digunakan  untuk  menguji  apakah pertumbuhan  ekonomi,  dana  alokasi umum,  dan  subsidi  BBM  berpengaruh terhadap  disparitas  pendapatan,  dengan temuan sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Sumber: Output SPSS yang diolah Berikut  persamaan  regresi  linier berganda berdasarkan hasil analisis: Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b n X n +e Y = 0,327 + 0,001 X1 + 1,302 X2 – 1,529 X3  + e
Dinyatakan bahwa nilai konstanta adalah  sebesar  0,327.  Konsekuensinya, jika  pertumbuhan  ekonomi  (X 1 )  dana alokasi umum (X 2 ) dan subsidi BBM (X 3 )
tetap konstan maka disparitas pendapatan di Indonesia yang dinyatakan  dalam  indeks  gini  akan mengalami  peningkatan  sebesar  0,327 poin.  Koefisien  regresi  pada  variabel pertumbuhan  ekonomi  bernilai  0,001 menunjukkan bahwa faktor pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh positif terhadap disparitas pendapatan di Indonesia, yang artinya apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan  1  persen  maka  disparitas pendapatan  yang  dinyatakan  dengan nilai  indeks  gini  akan  meningkatkan sebesar  0,001  poin  dengan  asumsi  X 2 dan  X 3 konstan.  Lalu  koefisien  regresi pada  variabel  dana  alokasi  umum bernilai  1,302  menunjukkan  bahwa faktor  dana  alokasi  umum  berpengaruh positif terhadap disparitas pendapatan di Indonesia,  yang  artinya  apabila  dana alokasi umum mengalami peningkatan 1 triliun rupiah maka disparitas pendapatan  yang  dinyatakan  dengan nilai indeks gini akan meningkat sebesar 1,302  poin  dengan  asumsi  X 1 dan  X 3 konstan.
Uji Koefisien Determninasi (R 2 ) Pengujian  ini  bertujuan  untuk melihat  seberapa  besar  variasi  variabel bebas yang dapat dijelaskan oleh model.
Dapat dilihat pada tabel 2 bahwa nilai R Square  sebesar  0,545  atau  54,5%  yang berarti bahwa variabel independen yaitu pertumbuhan  ekonomi,  dana  alokasi umum  dan  subisid  BBM  dapat menjelaskan  variabel  dependen  yaitu disparitas  pendapatan  sebesar  54,5%.
Sedangkan  faktor  lain  yang  tidak diperhatikan atau dibahas dalam penelitian ini dapat menjelaskan sisanya sebesar 45,5%.
Tabel 6. Hasil Uji F Tabel 7. Hasil Uji t
Uji F Seberapa besar pengaruh variabel  independen  terhadap  variabel dependen  sekaligus  dinilai  dengan menggunakan  uji  F  dimana  dasar pengambilan  keputusan  yaitu  apabila F hitung >  F tabel setelah  hipotesis dikonfirmasi  atau  ketika  variabel independen  dan  dependen  memiliki pengaruh..  Adapun  hasilnya  adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Uji F
Sumber: Output SPSS yang diolah Dari  perhitungan  uji  F  diketahui bahwa nilai F hitung = 4,384 > F tabel  = 3,587 maka H 0 ditolak H a diterima yang berarti bahwa  secara  keseluruhan  faktor-faktor variabel  independen  yaitu  pertumbuhan ekonomi (X 1 ), dana alokasi umum (X 2 ) dan  subsisi  BBM  (X 3 )  berpengaruh secara  simultan  dan  nyata  terhadap variabel  dependen  yaitu  Disparitas Pendapatan Indonesia (Y).

## Uji t
Uji  hipotesis  parsial  digunakan untuk  menilai  kekuatan  pengaruh masing-masing  variabel  independen terhadap  variabel  dependen(Ghozali
2018).  Ketika  membuat  keputusan, penting untuk mempertimbangkan apakah  nilai  signifikansi  kurang  dari 0,05 (hipotesis diterima) atau lebih dari
0,05  (hipotesis  ditolak),  serta  apakah t hitung >  t tabel ,  yang  menunjukkan  bahwa variabel  independen  mungkin  memiliki pengaruh terhadap variabel tak bebas.
Tabel 7. Hasil Uji t
Sumber: Output SPSS yang diolah
Berdasarkan  hasil  perhitungan pada tabel 7 dapat diketahui bahwa t hitung sebesar 0,824 < t tabel sebesar 1,796. Maka dapat  disimpulkan  hasilnya  yaitu menerima  H 0 dan  menolak  H a yang berarti  pertumbuhan  ekonomi  secara parsial  tidak  memiliki  pengaruh  secara nyata  (signifikan)  terhadap  disparitas pendapatan  Indonesia.  Hal  ini  juga didukung  oleh  nilai  signifikansi  dari pertumbuhan  ekonomi  yang  memiliki nilai  sebesar  0,43  >  0,05  dengan  arti bahwa  secara  parsial,  pertumbuhan ekonomi  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap disparitas pendapatan Indonesia. Setelah itu untuk hasil  perhitungan  variabel  dana  alokasi umum  diketahui  bahwa  t hitung sebesar 3,047 > t tabel sebesar 1,796. Maka dapat disimpulkan  hasilnya  yaitu  menolak  H 0 dan  menerima  H a yang  berarti  dana alokasi  umum  secara  parsial  memiliki pengaruh  secara  nyata  (signifikan) positif  terhadap  disparitas  pendapatan Indonesia.  Hal  ini  juga  didukung  oleh nilai signifikansi dari dana alokasi umum yang memiliki nilai sebesar 0,01 < 0,05 dengan  arti  bahwa  secara  parsial,  dana alokasi  umum  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap disparitas pendapatan Indonesia.
Lalu  untuk  variabel  subsidi  BBM diketahui  bahwa  t hitung sebesar  2,709    > t tabel sebesar  1,796.  Maka  dapat disimpulkan  hasilnya  yaitu  menolak  H 0 dan  menerima  H a yang  berarti  subsidi BBM  secara  parsial  memiliki  pengaruh secara nyata (signifikan) positif terhadap disparitas pendapatan Indonesia. Hal ini juga didukung oleh nilai signifikansi dari dana alokasi umum yang memiliki nilai sebesar  0,02  <  0,05  dengan  arti  bahwa secara  parsial,  subsidi  BBM  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap disparitas pendapatan Indonesia.

## PENUTUP
Kesimpulan
Hasil  analisis  data  menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Dengan analisis data, maka diperoleh hasil  pertumbuhan  ekonomi  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap disparitas pendapatan Indonesia  periode  tahun  2007-2021. Penyebabnya  yaitu  terjadinya trickle up  effect dimana  masyarakat  yang memiliki kemudahan pada perekonomian lupa untuk melakukan pembangunan  pada  perekonomian kecil  yang  berada  dibawahnya.
Akibatnya,rakyat  miskin  akan  akan menjadi  semakin  miskin  dan  yang kaya  akan  semakin  kaya  sehingga membuat manfaat pertumbuhan ekonomi  hanya  dapat  dinikmati  oleh masyarakat golongan kaya saja.
2. Hasil  yang  dilakukan  menunjukkan bahwa  antara  tahun  2007  dan 2021dana  alokasi  umum  secara signifikan poitif disparitas pendapatanan Indonesia. Hal tersebut disebabkan  karena  dana  alokasi umum  bukan  dikelola  untuk  belanja pembangunan  seperti  pembangunan infrastruktur,  pengembangan  potensi daerah yang akan menghasilkan pajak digunakan  untuk  pemasukan  daerah serta  peningkatan  pelayanan  publik melainkan  untuk  belanja  pegawai, sehingga  peningkatan  pemberian dana alokasi umum akan menyebabkan meningkatnya disparitas pendapatan Indonesia. 3. Pengujian pada subsidi BBM membuktikan  bahwa  subsidi  BBM memiliki hasil berpengaruh signifikan positif  terhadap disparitas pendapatan  Indonesia  periode  tahun
2007-2021. Hal tersebut dikarenakan pemberian  subsidi  BBM  tidak dinikmati  oleh  masyarakat  miskin tetapi  masyarakat  yang  tidak  miskin juga  dapat  menikmati  subsidi  BBM
tersebut,  Akibatnya,  kesenjangan pendapatan akan melebar karena yang kaya  semakin  kaya  dan  yang  miskin semakin miskin.

## Saran
Ada  berbagai  rekomendasi  untuk dipertimbangkan  sehubungan  dengan kesimpulan  di  atas  dalam  rangka perbaikan untuk kedepannya:
1. Daerah  dengan  perekonomian  yang lemah diharapkan mendapat perhatian  lebih  dari  pemerintah. Perhatian  ini  diberikan  pemerintah berdasarkan  keadaan  di  masing- masing lokasi. Misalnya pengembangan  potensi  wisata  pada daerah  yang  memang  memiliki potensi wisata. Pengembangan wisata ini  salah  satunya  yaitu  dengan melakukan  pembangunan  fasilitas- fasilitas wisata yang diharapkan dapat meningkatkan wisatawan.
2. Pemerintah  diharapkan  lebih  banyak memberikan perhatian  kepada usaha- usaha kecil yang didirikan masyarakat.  Usaha-usaha  kecil  ini jika  jika  lebih  diperhatikan,  maka akan berkembang sehingga kemudian akan menciptakan  lapangan  pekerjaan. Dengan  kenaikan  kebutuhan tenaga kerja diharapkan  akan menyebabkan turunnya disparitas pendapatan.
3. Pemantauan DAU perlu ditingkatkan, dan denda untuk kinerja daerah yang di  bawah  standar  akan  berdampak pada  depresiasi  DAU.  DAU  harus diberikan  berdasarkan  ketentuan perjanjian; misalnya, mungkin hanya memperhitungkan sebagian kecil dari gaji  staf,  dengan  sisanya  digunakan untuk pengembangan. Atau, indikator kinerja perangkat yang dapat diakses dapat ditentukan untuk mendistribusikan  DAU  ke  berbagai daerah.  Pemerintah  pusat  memiliki kewenangan untuk mengontrol
bagaimana  perangkat  ini  beroperasi karena membiayai infrastruktur birokrasi di daerah.
4. Pemerintah  perlu  mengkaji  ulang untuk  perbaikan  regulasi  subsidi BBM agar kebijakan ini dapat sesuai sasaran  dan  berjalan  secara  efisien. Untuk mengurangi kebocoran, kebijakan  subsidi  BBM  diterapkan dengan tujuan yang lebih baik.
5. Selain  aspek-aspek  yang  telah dicermati  dalam  penelitian  ini, diharapkan  para  akademisi  ke  depan dapat melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi disparitas pendapatan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Al,  B.,  &  Subrata,  Y.  (2018).
Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan  Kabupaten  /  Kota  Di Jawa  Timur. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya , 1–13. Anas,  M.  (2019).  Reforming  Spending
Policy  and  Its  Impact  on Indonesia’s Economy: The Case of Fuel  Subsidy  and  Infrastructure. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan: Kajian  Masalah  Ekonomi  Dan Pembangunan , 20 (1),  12–27.
https://doi.org/10.23917/jep.v20i1 .7733 Arsyad, A. (2015). Media pembelajaran (Ed.  Revisi).  Raja  Grafindo
Persada.
Damayanti,  M.  A.  (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi  Antarwilayah  Dalam Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017) Skripsi . Universitas Islam Negeri. Diva,  Y.  F.  (2015). Dampak  Realokasi Subsidi  Bahan  Bakar  Minyak  Di Sektor Angkutan Darat Ke Sektor- Sektor Produksi Terhadap Distribusi  Pendapatan  Rumah
Tangga  (Simulasi  Sistem  Neraca Sosial  Ekonomi  Indonesia  Tahun 2008) . Universitas Airlangga.
Fitriani,  F.,  Rahim,  A.,  &  Samsir,  A.
(2018).  Analysis  the  Influence  of Investment  Level,  Government Spending,  Labor  To  Economic Growth  in  Bulukumba  District. Universitas  Negeri  Makassar ,  1– 11.
http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/1 1007 Heryanah,  H.  (2017).  Kesenjangan Pendapatan Di Indonesia: Berdasarkan  Susenas  2008,  2011 Dan  2013. Jurnal  BPPK :  Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan , 10 (2), 16. https://doi.org/10.48108/jurnalbpp k.v10i2.26 Kalalo, T., Engka, D. S. M., & Maramis, M.  T.  B.  (2016).  Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Airmadi di Kabupaten Minahasa Utara Analysis  Income  Distribution  of The  People  In  The  District Airmadidi North Minahasa Regency. Berkala Ilmiah Efisiensi ,
16 (01), 818–830. Keuangan, K. R. (2022). Model Proyeksi Konsumsi Bbm Bersubsidi . Badan Kebijakan Fiskal. https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajia n/2012/06/29/154102726712012- model-proyeksi-konsumsi-bbm-
bersubsidi
Korry,  I.  N.  S.  (2018).  Revisi  Undang- Undang  No  33  Tahun  2004 Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  Dan Pemerintahan  Daerah  Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras. Kertha  Wicaksana , 12 (1),  76. https://doi.org/10.22225/kw.12.1. 414.76-79 Masrum, A. (2022). Pengaruh
Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak  (Bbm),  Kenaikan  Harga Minyak (Icp) Dan Inflasi Terhadap Pdb Riil. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya . Murti,  W.  (2016). Tantangan  Dan
Peluang  Sumber  Daya  Manusia
Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean . 1–23. Nazipawati. (2019). Analisis Ketimpangan  Pendapatan  Dan Pola  Pertumbuhan  Ekonomi  Di Wilayah Belajasumba Tahun 2013-2017. Jurnal  Ekonomi  Dan Kebijakan Publik . Nugraha,  Y.  N.  (2019).  Desentralisasi dan Ketergantungan Fiskal Daerah. Detiknews .
https://news.detik.com/kolom/d- 4406834/desentralisasi-dan- ketergantungan-fiskal-daerah Peraturan  Pemerintah  RI.  (1999).
Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  25  Tahun  1999 Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  Dan Daerah . Peraturan  Pemerintah  RI.  (2004).
Undang-undang  (UU)  tentang Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .
Peraturan  Pemerintah  RI.  (2005).
Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  55  Tahun  2005 Tentang Dana Perimbangan . Ramadhan,  Y.  A.  (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi  Terhadap  Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Karesidenan Malang Tahun 2015- 2019 . Universitas Muhammadiyah Malang. Sugiyono. (2018). Statistik Non Parametris untuk Penelitian .
Alfabeta. Sulaiman,  F.,  &  Ridwan,  A.  (2019).
STUDI  KEBANTENAN  dalam Perspektif Budaya dan Teknologi . 1–162. http://www.up.untirta.ac.id Todaro,  M.  P.,  &  Smith,  S.  C.  (2011).
Pembangunan  Ekonomi (ed.  11, ji). Erlangga.