Yelia Natasya Winstar dan Devie Rachmat Ali Hasan R Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau
Email: yelia_natasya@yahoo.com dan devie.not@gmail.com
Astract: The  Fiduciary  Act  should  provide  legal  protection  of  the  parties  and  legal certainty, but on the other hand there are still some weaknesses of the Fiduciary Act. This paper analyzes the weaknesses of Act Number 42 Year 1999 on Fiduciary and the need for revising  the  Act.  The  type  of  research  is  a  normative  legal  research  or  library  which includes a study of the principles of law and the systematics of law. The research uses the statute approach and the conceptual approach. Based on the analysis it can be concludde that  it  requires  to  revise  the  Fiduciary  Act.  Legislators  should  produce  the  law  not  only ensuring  the  legal  certainty  but  they  also  can  provide  the  law  presenting  justice  and prosperity  for  the  people.  Revision  of  the  Fiduciary  Act  is  expected  to  provide  maximum protection to  the people  who use the fiduciary as a guarantee agency; so that the justice will  be  obtained  by  the  people  to  create  a  conducive  atmosphere  in  the  economy  to increase the prosperity for them.

## Keywords: Revision and Fiduciary Act
Abstrak: Undang-Undang Jaminan Fidusia seharusnya memberikan perlindungan hukum para  pihak  dan  kepastian  hukum,  namun  di  sisi  lain  masih  terdapat  beberapa  kelemahan dari Undang-Undang  Jaminan  Fidusia .  Tulisan  ini  menganalisis  kelemahan-kelemahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan perlunya Pembaruan terhadap  Undang-Undang  tersebut. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian  terhadap  sistematika  hukum.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach ). Berdasarkan  hasil  analisis  penulis  dapat    menyimpulkan  bahwa sudah  waktunya    Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  dilakukan  perubahan.  Pembentuk undang-undang  seharusnya  menghasilkan  suatu  undang-undang  yang  tidak  saja memberikan jaminan kepastian hukum tetapi undang-undang yang dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi  masyarakat.  Perubahan  Undang-Undang  Jaminan Fidusia diharapkan  akan  memberikan  perlindungan  maksimal  kepada  masyarakat  yang menggunakan jaminan  fidusia sebagai  lembaga penjaminan sehingga keadilan akan dapat diperoleh  masyarakat  hingga  tercipta  suasana  yang  kondusif  dalam  perekonomian  hingga meningkatkan kemakmuran rakyat.
Kata kunci: Perubahan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia

## Upaya Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

## Pendahuluan
Bidang hukum yang meminta per- hatian  serius  dalam  pembinaannya  sehu- bungan  dengan  pembangunan  ekonomi Indonesia    di  antaranya  adalah  bidang hukum  jaminan. 1 Hukum  jaminan  yang tergolong  dalam  bidang  hukum  ekonomi ( the  economic  law ),  mempunyai  fungsi sebagai  penunjang  kegiatan  perekono- mian  dan  kegiatan  pembangunan  pada umumnya.  Hukum  jaminan  memiliki  ka- itan yang erat dengan bidang hukum ben- da,  yang  prakteknya  sering  digunakan dalam  lembaga  keuangan  bank  dan  lem- baga  keuangan  non  bank.  Ada  beberapa jaminan  kebendaan  yang  dikenal  dalam hukum  jaminan.  Pertama  adalah  dalam bentuk gadai, kedua adalah dalam bentuk hipotek  yang  telah  dirubah  kedalam  hak tanggungan, ketiga adalah hak tanggung- an yang diatur dalam Undang-undang No 4  tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan, yang  terakhir  adalah  jaminan  fidusia, yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No- mor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fi- dusia  (yang  selanjutnya  disebut  dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia).
Sudah  16  tahun  semenjak  Un- dang-Undang  Jaminan  fidusia  disahkan pada  tanggal  30  September  1999  belum tampak  adanya  upaya  untuk  amandemen terhadap  Undang-Undang  Jaminan  Fidu- sia akan dilakukan. Jaminan Fidusia ada- lah  jaminan  benda  bergerak  yang  lahir dari adanya kebutuhan  yang sangat besar dari  masyarakat  Indonesia  terhadap  kre- dit.  Perjanjian  kredit  bank  ataupun  per- janjian  pembiayaan  dan  utang  piutang adalah  perjanjian  yang  memiliki  resiko yang sangat besar. Pemberian kredit oleh
1 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan,  1980, Hukum Jaminan  di  Indonesia  Pokok-pokok  Hukum  Ja- minan  dan  Jaminan  Perorangan ,  Yogyakarta: Liberty, hal. 1.
kreditur  harus  berpegang  teguh  terhadap prinsip  kehati-hatian.  Pemberian  kredit yang sebagian besar pengembaliannya di- lakukan  dengan  cara  mengangsur,  mem- butuhkan  instrumen  hukum  yang  mampu melindungi  kreditur  maupun  debitur. Oleh karena itu,  jaminan merupakan sya- rat  yang  selalu  dimintakan  oleh  kreditur kepada debitur untuk memberikan kepas- tian  pengembalian  dari  piutangnya  terse- but.
Kebutuhan  kredit  bagi  pengusaha sangat besar untuk menghidupkan usaha- nya,  sedangkan  rata-rata  pedagang  kecil pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir  tidak  memiliki  tanah  untuk  dija- minkan dengan hipotik. Perbedaan antara kedua  pengusaha  dan  pedagang  sangat besar  dalam  perolehan  kredit  dari  lem- baga  perbankan.  Adanya  lenbaga  gadai sebagai penjaminan benda bergerak tidak dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. Syarat inbezitstelling dalam  pemberian gadai dirasakan  pemberi  gadai  sebagai syarat yang sangat memberatkan.
Syarat  i nbezitstelling adalah  sya- rat yang mewajibkan kepada pemberi ga- dai  wajib  menyerahkan  benda  gadai  ke- pada  penerima  gadai,  yang  mana  syarat ini  mengandung  banyak  kekurangan  dan tidak  memenuhi  kebutuhan  masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Terlebih lagi jika benda-ben- da yang menjadi tanggungan tersebut me- rupakan alat-alat penting untuk mata pen- caharian  sehari-hari  seperti  bis  bagi  per- usahaan angkutan, alat-alat rumah makan dan  sebagainya,  dimana  yang  berutang disamping  memerlukan  kredit  tapi  masih tetap membutuhkan untuk tetap memakai benda-benda  tersebut.  Untuk  mencari  ja- lan keluar dari kebutuhan ini maka lahir-
lah  penjaminan  fidusia  melalui  Undang- Undang Jaminan Fidusia.
Setelah  dikeluarkannya Undang- Undang  Jaminan  Fidusia, dunia  jaminan fidusia  semakin  menarik  perhatian  para pelaku  bisnis  pembiayaan  dan  kalangan perbankan.  Hal  ini  dkarenakan  semula hanya berdasarkan  yurisprudensi  yang ti- dak  memberikan  perlindungan  hukum bagi para pihak dan diharapkan pada saat dikeluarkannya  Undang-undang  tersebut lebih  memberikan  perlindungan  hukum para  pihak  dan  kepastian  hukum,  namun di sisi lain masih terdapat beberapa kele- mahan  dari Undang-Undang  Jaminan  Fi- dusia tersebut,  yang  kurang  memberikan perlindungan  hukum  dan  kepastian  hu- kum. Sehingga dirasakan belum sepenuh- nya  terwujud  sebagaimana  dalam  politik hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Bertitik  tolak  dari  uraian  di  atas, maka masalah yang diangkat dalam tulis- an  ini  adalah:  kelemahan-kelemahan Un- dang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia;  serta tentang perlunya Pembaharuan terhadap Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan Fidusia.
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  hukum  normatif  atau kepustakaan  yang  mencakup  penelitian terhadap  asas-asas  hukum  dan  penelitian terhadap  sistematika  hukum.  Pendekatan dalam  menyusun  penelitian  ini  menggu- nakan  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach )  dan  pendekatan  kon- septual ( conceptual approach ).

## Pembahasan

## Pengertian Jaminan pada Umumnya
Istilah  Jaminan  berasal  dari  kata Jamin yang berarti tanggung, sehingga ja- minan  dapat  diartikan  sebagai  tanggung-
an.  Sri  Soedewi  Masjhoen  Sofwan  me- ngemukakan  bahwa  hukum  jaminan  ada- lah mengatur konstruksi yuridis yang me- mungkinkan  pemberian  fasilitas  kredit, dengan  menjaminkan  benda-benda  yang dibelinya  sebagai  jaminan.  Peraturan  de- mikian  harus  cukup  meyakinkan  dan memberikan  kepastian  hukum  bagi  lem- baga-lembaga kredit, baik dari dalam ne- geri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan  dan  lembaga  demikian,  kiranya harus  dibarengi  dengan  adanya  lembaga kredit  dengan  jumlah  besar,  dan  jangka waktu  yang  lama  dan  bunga  yang  relatif rendah. 2
Hukum  jaminan  erat  sekali  de- ngan  hukum  benda.  Buku  II  KUH  Per- data  memberikan  pengertian  umum  me- ngenai penjaminan. Pasal1131 KUH Per- data    menyatakan  bahwa  “Segala  keben- daan  si  berutang,  baik  yang  bergerak maupun  yang  takbergerak  baik  yang  su- dah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada  di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.
Hukum  jaminan  membedakan  ja- minan menjadi 2, yaitu jaminan perorang- an dan jaminan kebendaan. Perbedaan ke- dua  jaminan  itu  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
a. Jaminan Perorangan
Menurut R. Soebekti jaminan per- orangan  adalah  suatu  perjanjian  antara seorang  Kreditur  dengan  seorang  ketiga, yang  menjamin  dipenuhinya  kewajiban kewajiban  debitur. 3 Perjanjian  penang- gungan  hutang (borgtoch) diatur  dalam Pasal 1820 sampai Pasal 1850 KUH Per- data.
b. Jaminan Kebendaan
2 Ibid. , hal. 5.
3 R.  Soebekti,  1982, Jaminan-Jaminan  untuk Pemberi  Kredit  menurut  Hukum  Indonesia , Cetakan 10, Bandung: Alumni, hal. 25.
Jaminan kebendaan adalah jamin- an  yang  mempunyai  hubungan  langsung dengan benda tertentu. Jaminan ini selalu mengikuti  bendanya,  kemana  pun  benda tersebut  beralih  atau  dialihkan,  serta  da- pat  dialihkan  kepada  dan  dapat  diperta- hankan terhadap siapapun 4 .
Tujuan  dari  jaminan  bersifat  ke- bendaan  bermaksud  memberikan verhaal (hak untuk meminta pemenuhan piutang- nya)  kepada  si  kreditur,  terhadap  hasil penjualan benda-benda tertentu dari debi- tur untuk pemenuhan piutangnya 5 . Jaminan  kebendaan  terbagi  2 (dua),  yaitu  1)  Jaminan  umum  terdapat dalamPasal  1311  KUH  Perdata.  Seluruh kekayaan  debitur  merupakan  jaminan bagi utang-utangnya. 2) Jaminan Khusus. Jaminan  khusus  adalah  jaminan  yang  se- cara  khusus  diperjanjikan  untuk  menye- rahkan  suatu  barang  tertentu  sebagai  ja- minan  atas  pelunasan  kewajiban/utang debitur  kepada  kreditur.  Jaminan  khusus dapat dibedakan menurut objek bendanya dapat  berupa:  objek  benda  bergerak  ada- lah  gadai  atau  fidisia,  dan  objek  benda tidak  bergerak/tatap  adalah  hak  tang- gungan maupun hipotik bagi pesawat ter- bang dan kapal laut.
Perbedaan  yang sangat berarti an- tara keduanya terletak pada hak istimewa yang  diterima  oleh  kreditur.  Pada  penja- minan  umum  dalam  1131  KUH  Perdata, para kreditur menempati kedudukan yang sama  dan  tidak  ada  yang  diistimewakan atau didahulukan dalam pelunasan utang. Mereka  yang  disebut  juga  sebagai  kredi- tur  konkuren,  Pasal  1132  KUH  Perdata selanjutnya  menyatakan  bahwa  di  antara
4 Munir  Fuady,  2013, Hukum  Jaminan  Hutang , Jakarta:  Erlangga, hal.10.
5 https://erindaryansyah.wordpress.com/2011/11/ 01/perbedaan-jaminan-kebendaan-dan-jaminan- perorangan/, diakses 25 Januari 2016.
kreditur  tersebut  mendapatkan  pelunasan secara  proporsional  sesuai  besar  utang- nya,  sedangkan  pada  jaminan  khusus, kreditur  separatis  memiliki  hak  istimewa ( privilege), karena  memiliki  kewenangan penuh  melakukan  eksekusi  atas  hak  ja- minan  apabila  debitur  terbukti  wanpres- tasi;  dan  mempunyai  hak  mendahului kreditur  lain  dalam  penjualan  objek  ja- minan  melalui  pelelangan  umum  atau penjualan langsung dan memperoleh hasil penjualan untuk melunasi piutangnya. 6

## Jaminan  Fidusia  sebagai  Penjaminan Benda Bergerak
Bentuk  penjaminan  yang  paling diminati  debitur  adalah  jaminan  yang  ti- dak akan mengganggu kegiatan usahanya sehari-hari,  sedangkan  bagi  kreditur  ja- minan  yang  terbaik  adalah  jaminan  yang dapat  memberikan  rasa  aman  dan  kepas- tian  hukum  bahwa  kredit  yang  diberikan akan  diperolehnya  kembali  pada  waktu- nya.  Oleh  karenanya  fidusia  merupakan pilihan  penjaminan  yang  tepat  bagi  ma- syarakat  terutama  yang  membutuhkan benda jaminan tetap berada dalam pengu- asaannya untuk dipergunakan sehari hari.
Pasal  1 Undang-Undang  Jaminan Fidusia memberikan  batasan  dan  penger- tian sebagai berikut:
Fidusia adalah pengalihan hak ke- pemilikan  suatu  benda  atas  dasar kepercayaan  dengan  ketentuan bahwa  benda  yang  hak  kepemili- kannya  dialihkan  tetap  dalam  pe- nguasaan pemilik benda.
Jaminan fidusia adalah hak jamin- an  atas  benda  bergerak  baik  yang berwujud maupun yang tidak ber- wujud  dan  benda  tidak  bergerak
6 Iswi Hariyani dan R. Serfianto. D.P, 2010, Resi Gudang  sebagai  Jaminan  Kredit  &  Alat Perdagangan , (Jakarta: Sinar Grafika Offset,  hal. 64.
khususnya  bangunan  yang  tidak dapat dibebani jaminan fidusia se- bagaimana  dimaksud  dalam  Un- dang-undang  Nomor  4  Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan yang  tetap  berada  dalam  pengua- saan pemberi fidusia, sebagai agu- nan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang  diutamakan  kepada  peneri- ma  fidusia  terhadap  kreditur  lain- nya.” 7
Dari  defenisi  yang  diberikan  di atas,  dapat  dikatakan  bahwa  jaminan  fi- dusia  adalah  jaminan  yang  diberikan  da- lam  bentuk  fidusia.  Subekti  menambah- kan bahwa dalam fidusia terkandung kata fides berarti  kepercayaan;  pihak  berhu- tang percaya bahwa yang berpiutang me- miliki  barang  itu  hanya  untuk  jaminan 8 . Selanjutnya, Subekti menjelaskan arti ka- ta fiduciair adalah  kepercayan  yang  di- berikan  secara  timbal  balik  oleh  satu  pi- hak kepada pihak lain. 9
Dalam terminologi Belanda istilah fidusia  disebut Fiduciare  Eigendom Overdracht  ( FEO ) yang  artinya  penye- rahan  hak  milik  secara  kepercayaan.  Se- belumnya  FEO  sebagai  istilah  resmi  dari jaminan  fidusia,  dalam  literatur  Belanda jaminan  fidusia  ini  dikenal  juga  dalam istilah-istilah sebagai berikut:
(1) Zekerheids-eigendom (Hak  Milik sebagai Jaminan).
(2) Bezitloos  Zekerheidsrecht (jaminan tanpa Menguasai).
(3) Verruimd Pand Begrip (Gadai  yang Diperluas).
7 Lihat Pasal 1  Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
8 R. Subekti, 1982, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, hal. 82.
9 R. Subekti, Jaminan jaminan Untuk ….. Op.Cit., hal. 76.
(4) Eigendom Overdracht tot Zekerheid (Penyerahan  Hak  Milik  –  secara jaminan).
(5) Bezitloos  Pand (Gadai  tanpa  Pe- nguasaan).
(6) Een  Verkapt  Pand  Recht (Gadai Berselubung).
(7) Uitbaouw  dari  Pand (Gadai  yang Diperluas) 10 .
Ada 2  (dua) bentuk jaminan fidu- sia, yaitu fidusia cum creditore dan Fidu- sia  cum  amico. Keduanya  timbul  dari perjanjian  yang  disebut pactum  fiduciae yang  kemudian  diikuti  dengan  penyerah- an hak atau in iurre cessio . Dari kata cum creditore dapat diduga bahwa penyerahan bukan dimaksudkan untuk sungguh-sung- guh  peralihan,  tetapi  hanya  sebagai  ja- minan  saja.  Dalam fidusia  cum  creditore isi  janji  yang  dibuat  oleh  debitur  dan krediturnya  adalah  bahwa  debitur  akan mengalihkan  kepemilikan  atas  suatu  ba- rang  kepada  krediturnya  sebagai  jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan bah- wa  bilamana  utangnya  terbayar,  benda tersebut  akan  dikembalikan  kepada  debi- tur. 11
Bentuk  kedua  dari  lembaga  fidu- sia  yang  dalam  hukum  Romawi  dikenal dengan  nama fiducia  cum  amico  con- tracta (janji kepercayaan  yang dibuat de- ngan teman).  Lembaga  Fidusia ini sering digunakan  dalam  hal  seorang  pemilik benda  harus  mengadakan  perjalanan  ke- luar kota dan sehubungan dengan itu me- nitipkan  kepada  temannya  kepemilikan benda  dimaksud  dengan  janji  bahwa  te-
10 Jatmiko  Winarno, “Perlindungan Hukum  Bagi Kreditur  Pada  Perjanjian  Jaminan  Fidusia” , Jurnal  Independent,  Vol.  1  No.  1,  Maret  2013, dalam http://journal.unisla.ac.id/ index.php? p=journal&id=98, diakses 10 Januari 2016.
11 Tan  Kamelo , 2004, Hukum  Jaminan  Fidusia Suatu  Kebutuhan  yang  Didambakan ,  Bandung; Alumni, hal. 42.
man  tersebut  akan  mengembalikan  kepe- milikan benda tersebut bilamana si pemi- lik  benda  sudah  kembali  dari  perjalanan- nya.
Pada  dasarnya  lembaga Fiducia cum  amino sama  dengan  lembaga Trust , sebagaimana itu dikenal dalam sistem hu- kum  Anglo-Amerika (Common  Law) . Trust adalah  hubungan  kepercayaan (fi- duciary) yang  di  dalamnya  satu  orang sebagai pemegang hak atas harta kekaya- an  berdasarkan  hukum (Legal  Title) tun- duk  pada  kewajiban  berdasarkan  equity untuk  memelihara  atau  mempergunakan milik  itu  untuk  kepentingan  orang  lain. 12
Dari  kedua  jenis  fidusia  yang  berkem- bang di atas bahwa fidusia yang berkem- bang di Indonesia dan juga yang berkem- bang  di  Belanda  adalah  lembaga fidusia cum creditore.
Dalam  perkembangan  fidusia  te- lah terjadi pergeseran mengenai keduduk- an  para  pihak.  Pada  zaman  Romawi  kre- ditur  penerima  fidusia  berkedudukan  se- bagai pemilik atas barang yang difidusia- kan, tetapi sekarang penerima fidusia ha- nya  berkedudukan  sebagai  pemegang  ja- minan saja. Ini berarti pada zaman Roma- wi  penyerahan  hak  milik  pada fidusia cum creditore terjadi secara sempuma se- hingga kedudukan penerima fidusia seba- gai  pemilik  yang  sempurna  juga.  Konse- kuensinya,  sebagai  pemilik  ia  bebas  ber- buat  sekehendak  hatinya  atas  barang  ter- sebut. Namun berdasarkan fides penerima fidusia berkewajiban mengembalikan hak milik  itu  jika  pemberi  fidusia  melunasi utangnya. 13
12 http://www.lawskripsi.com/index. php?option = com_content &view = article & id = 211&Itemid=211, diakses 25 Januari 2016
13 Jatmiko  Winarno ,  Perlindungan  Hukum….., Op.Cit ., hal .47.
Mengenai  hal  ini,  A.  Veenhoven menyatakan bahwa hak milik itu sifatnya sempurna yang terbatas tergantung syarat tertentu. Untuk fidusia, hak miliknya ter- gantung  pada  syarat  putus  ( ontbindende voorwaarde ).    Hak  milik  yang  sempuma baru  lahir  jika  pemberi  fidusia  tidak  me- menuhi kewajibannya. 14
Oey Hoey Tiong mengatakan bah- wa  fidusia  adalah  hak  kepemilikan  suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ke- tentuan bahwa benda  yang hak kepemili- kannya dialihkan tersebut tetap dalam pe- nguasaan  pemilik  benda. 15 Dalam  hal yang diserahkan hanyalah hak kepemilik- an belaka dari benda tersebut secara yuri- dis  dikenal  dengan  istilah constitutum possessorium.
Fidusia  yang  sudah  ada  pada  za- man  romawi  diakui  di  negeri  Belanda melalui  Hoge  Raad  mula-mula  dalam Arrest  tanggal  25  Januari  1929  (Bier- brouwerij  Arrest).  Lembaga  Fidusia  di Indonesia  untuk  pertama  kalinya  menda- patkan pengakuan dalam keputusan HgH. (Hooggerechtshof  tahun  1932)  Tanggal 18  Agustus  1932  dalam  perkara  antara B.P.M  melawan  Clignet. 16 Sejak  saat  itu penjaminan  untuk  benda  bergerak  di- naungi  oleh  lembaga  gadai  dan  fidusia yang  memiliki  perbedaan  mendasar  pada penguasaan atas benda jaminannya.
Selanjutnya  kebutuhan  akan  lem- baga  fidusia  semakin  meningkat.  Fidusia mulai  berkembang  dan  masuk  ke  dalam beberapa  peraturan  perundang-undangan, yakni  dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  1985  tentang  Rumah  Susun,  Un-
14 Ibid ., hal. 48.
15 Oey  Hoey  Tiong,  1984, Fiducia  sebagai Jaminan  Unsur-unsur  Perikatan, Jakarta:  Ghalia Indonesia, hal. 21.
16 Munir Fuady, Hukum Jaminan….,Op.Cit., hal. 15.
dang-undang  Nomor  5  Tahun  1992  ten- tang Perumahan dan Pemukiman.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  dan  di- umumkan  dalam  Lembaran  Negara  Re- publik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor 168,  Tambahan  Lembaran  Negara  Re- publik Indonesia Nomor 3889  yang lahir karena kebutuhan mendesak akan adanya Lembaga Jaminan Fidusia,  yang diharap- kan  dengan  di  aturnya  dalam  Undang- Undang  akan  memberikan  kepastian  hu- kum bagi seluruh pihak.
Sebelum  berlakunya  Undang-Un- dang  Jaminan  Fidusia,  yang  menjadi  ob- jek  jaminan  fidusia  adalah  benda  ber- gerak  sebagai    benda  persediaan  ( inven- tory ), benda dagangan, piutang, peralatan mesin,  dan  kendaraan  bermotor  saja  na- mun dalam  Undang-Undang Jaminan Fi- dusia,  pengertian  objek  jaminan  fidusia diberikan  dengan  pengertian  yang  luas. Benda-benda  sebagai  obyek  jaminan  fi- dusia  berdasarkan  Pasal  1  Undang-Un- dang Jaminan Fidusia: “Benda adalah se- gala  sesuatu  yang  dapat  dimiliki  dan  di- alihkan  baik  yang  berwujud  maupun  ti- dak  berwujud,  yang  terdaftar  maupun  ti- dak  terdaftar,  yang  bergerak  maupun yang  tidak  bergerak  yang  tidak  dapat  di- bebani hak tanggungan atau hipotik”.
Pengertian  yang  luas  ini  dijabar- kan  dalam  berbagai  pasal,  yakni    Pasal (1) Ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-Undang  Jaminan  Fidusia. Ben- da-benda yang menjadi objek jaminan fi- dusia tersebut adalah sebagai berikut:
(1) Benda  tersebut  harus  dapat  dimiliki dan dialihkan secara hukum.
(2) Dapat atas benda berwujud.
(3) Dapat  juga  atas  benda  tidak  berwu- jud, termasuk piutang.
(4) Benda bergerak.
(5) Benda tidak bergerak  yang tidak da- pat diikat dengan tanggungan.
(6) Benda tidak bergerak  yang tidak da- pat diikatkan dengan hipotik.
(7) Baik  atas  benda  yang  sudah  ada mau-pun  terhadap  benda  yang  akan diper-oleh  kemudian.  Dalam  hal benda yang akan diperoleh kemudian,  tidak  diperlukan  suatu akta pembebanan fi-dusia tersendiri.
(8) Dapat atas satu satuan atau jenis ben- da.
(9) Dapat  juga  atas  lebih  dari  satu  jenis atau satuan benda.
(10) Termasuk  hasil  dari  benda  yang  te- lah menjadi objek fidusia.
(11) Termasuk  juga  hasil  klaim  asuransi dari  benda  yang  menjadi  objek  ja- minan fidusia.
(12) Benda  persediaan  ( inventory, stok perdagangan) dapat juga menjadi ob- jek jaminan fidusia. 17
Undang-undang  Jaminan  Fidusia dalam  skenario  yang  optimal  memung- kinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan nyaris  semua  aset  benda  bergeraknya  se- bagai  jaminan  untuk  memperoleh  penda- naan,  tidak  terbatas  kepada  kendaraan bermotor.  Hal  ini  akan  sangat  membantu Usaha Mikro Kecil dan  Menengah (UM- KM) yang yang umumnya tidak memiliki tanah  dan/atau  bangunan  untuk  dijamin- kan kepada kreditur. Jaminan Fidusia se- bagai  instrumen  pendaftaran  jaminan benda  bergerak  akan  sangat  vital  peran- nya dalam mengisi kebutuhan ini, dan di- perkirakan  akan  makin  mendorong  per- tumbuhan  pendanaan  berbasis  jaminan benda  bergerak.  Objek  fidusia  yang  ter- baru  ditegaskan  dalam  Pasal  16  Ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  yang  menggantikan
17 Munir Fuady , 2003, Jaminan Fidusia , Cetakan kedua Revisi,  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, hal. 48.
Undang-Undang  Hak  Cipta  yang  lama Nomor  19  Tahun  2002.    Pasal  16    Ayat (3)  yang  berbunyi,  “ Hak  Cipta  dapat  di- jadikan  sebagai  objek  jaminan  fidusia ”.
Hak  Cipta  merupakan  benda  tidak  ber- wujud  yang  masuk  pada  kelompok  Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Sifat Jaminan Fidusia
Ketentuan Undang-undang Jamin- an Fidusia telah secara tegas menyatakan bahwa  jaminan  fidusia  adalah  agunan atas  kebendaan  atas  jaminan  kebendaan ( Zakelijke  zekerheid,  security  right  in rem ),  sebagaimana  yang  termuat  dalam Pasal  1  angka  2  yang  memberikan  kedu- dukan yang diutamakan kepada penerima fidusia,  yaitu  hak  yang  didahulukan  ter- hadap  kreditur  lainnya.  Hak  ini  tidak  ha- pus  karena  adanya  kepailitan  dan  atau likuidasi pemberi fidusia. 18 Dengan demi- kian, tidak alasan untuk menyatakan bah- wa jaminan fidusia hanya merupakan  se- buah  perjanjian obligatoir yang  kemudi- an  melahirkan  hak  yang  bersifat  “ per- soonlijk ” (perorangan) bagi kreditur.
Sebagai perjanjian obligatoir , ma- ka hanya dapat dilaksanakan jika ketentu- an yang disyaratkan dalam perjanjian po- kok  telah  atau  tidak  dipenuhi.  Sesuai  de- ngan  ketentuan  Pasal  4  Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “Jaminan  Fidusia  merupakan  perjanjian ikutan  dari  perjanjian  pokok  yang  me- nimbulkan kewajiban bagi para pihak un- tuk memenuhi suatu prestasi”. Pola peng- ikatan  jaminan  fidusia  didahului  dengan ditandatanganinya perjanjian pokok beru- pa perjanjian utang piutang, pembiayaan, kredit  atau  lainnya  dilanjutkan  dengan penandatanganan  perjanjian  jaminan  fi- dusia.  Pada  dasarnya  perjanjian  penja-
18 Lihal Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
minan ini dimaksudkan untuk menambah keyakinan kreditur atas kemampuan debi- tur untuk melunasi utang. Jadi, perjanjian jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian bersifat  tambahan  dalam  literatur  ilmu hukum disebut perjanjian “ accessoir ”.
Sebagai  suatu  perjanjian acces- soir ,  perjanjian  jaminan  fidusia  memiliki sifat sebagai berikut: 19
1. Sifat ketergantungan terhadap perjan- jian  pokok:  Jaminan  Fidiusia  terkait dengan perjanjian pokok sehingga ja- minan  fidusia  bersifat  accesoir  dan mengikuti  perjanjian accessoir yang mengikuti terjanjian dasar tersebut.
2. Keabsahan  semata  mata  ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
3. Sebagai  perjanjian  bersyarat,  hanya dapat  dilaksanakan  jika  ketentuan yang  diisyaratkan  dalam  perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.

## Lahirnya Jaminan fidusia
Perjanjian  pokok  berupa  perjanji- an  utang  piutang,  kredit  ataupun  pem- biayaan tidak dipersyaratkan untuk dibuat dengan  akta  notaris.    Berbeda    dengan Perjanjian Jaminan Fidusia, meskipun se- bagai  perjanjian  pengikutan (accessoir) namun  Pasal  5  Ayat  1 Undang-Undang Jaminan  Fidusia mengatakan  “Pembeban- an Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan  akta  notaris  dalam  bahasa  Indo- nesia dan merupakan akta Jaminan Fidu- sia”.
Pada  awal  kemunculan  fidusia, pengikatan fidusia dilakukan dengan per- janjian  yang hanya dilakukan oleh kedua belah  pihak  tanpa  melibatkan  Notaris atau  sering  disebut  dengan  Akta  Bawah Tangan.  Mengingat  fidusia  merupakan penjaminan  yang  sangat  memungkinkan
19 Gunawan  Wijaya  dan  Ahmad  Yani,  2001, Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen ,  Ja- karta: PT.Gramedia Pustaka Utama,  hal. 123.
akan  terjadi  perpindahan  hak  dari  subjek hukum  satu  ke  subjek  hukum  lainnya dan objek jaminan fidusia pada umumnya adalah  benda  bergerak  yang  tidak  ter- daftar.  Peran akta notaries adalah sarana yang tepat untuk mengikat perjanjian ter- sebut.  Di samping itu, akta notaries juga sebagai  akta  otentik  yang  memiliki  pem- buktian  yang  sempurna.  Pembuatan  ja- minan  fidusia  dalam  akta  notaris  bersifat imperatif (memaksa) bukan fakultatif.
Tujuan  dari  suatu  penjaminan  se- lain untuk memberikan rasa aman kepada kreditur  sekaligus  menempatkan  kreditur menjadi  kreditur  separatis  sehingga  ia memiliki  hak  untuk  didahului  dalam  pe- lunasan  utang  debitur.  Hanya  saja  dalam fidusia  seperti  halnya  juga  Hak  Tang- gungan, seorang kreditur baru dapat men- jadi  kreditur  separatis  bilamana  penja- minannya  telah  didaftarkan.  Berdasarkan Pasal  11 Undang-Undang  Jaminan  Fidusia maka fidusia wajib didaftarkan pada Kan- tor  Pendaftaran  Fidusia.    Sampai  dengan tahun 2013 pendaftaran fidusia masih di- lakukan  secara  manual.  Penerima  fidusia atau kuasanya melakukan pendaftaran pa- da  kanwil  Kementrian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia  dengan tata cara yang di- atur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaf- taran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembu- atan Akta Jaminan Fidusia.
Semenjak  tahun  2013,  diberlaku- kan ketentuan pendaftaran itu online atau dikenal dengan Sistem Administrasi Pen- daftaran  Jaminan  Fidusia  secara  Elektro- nik.  Istilah  lain  sering  dikenal  dengan  fi- dusia online yang dibentuk pada 5 Maret 2013  oleh  Direktorat  Jenderal  Adminis- trasi Hukum Umum (Ditjen AHU), mela- lui perantara notaris sebagai satu satunya pejabat  yang  ditunjuk  untuk  melakukan
pendaftaran  fidusia  untuk  atas  nama  pe- nerima  fidusia.  Tata  cara  pendaftaran  itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No- mor  21  Tahun  2015  Tentang  Cara  Pen- daftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pem- buatan Akta Jaminan Fidusia yang meng- gantikan  PP  No.  86  Tahun  2000  me- ngenai ketentuan yang sama. Dalam prak- tiknya pendaftaran Fidusia online banyak mengalami  hambatan  namun  bertahap hambatan itu mulai dibenahi.
Pendaftaran  jaminan  fidusia  ini memiliki arti penting karena menyangkut lahirnya  sebuah  penjaminan  fidusia.  Ja- minan Fidusia lahir pada tanggal yang sa- ma dengan tanggal dicatatnya jaminan Fi- dusia  dalam  Buku  Daftar  Fidusia  seperti pada  Pasal  14  Ayat  (3)  dan  Kantor  Pen- daftaran  Fidusia  mencatat  Jaminan  Fidu- sia dalam Buku Daftar Fidusia pada tang- gal  yang sama dengan tanggal penerima- an permohonan pendaftaran seperti dalam Pasal 13 Ayat (3). Dengan demikian, ma- ka  pendaftaran  itu  penting  selain  melak- sanakan asas publisitas pada penjaminan.
Lahirnya jaminan fidusia ini maka saat  itu  pulalah  lahirnya  beberapa  hak yang menjadi ciri dari suatu jaminan khu- sus sebagai berikut:
1. Lahirnya hak preferen pada kreditur. Hak preferen adalah hak untuk dapat didahulukan dalam hal pelunasan pi- utangnya daripada kreditur lain yang tidak  memiliki  hak  khusus  ini.  Me- ngenai hak ini Undang-Undang Jamin- an  Fidusia telah  mengaturnya  dalam Pasal 27.
2. Lahirnya hak  ekesekutorial. Hak  ek- sekutorial adalah hak dari pemegang jaminan  fidusia  untuk  dapat  lang- sung  mengeksekusi  hak-haknya  atas benda  jaminannya  untuk  mengambil pelunasan  piutangnya.  Hak  ekseku- torial  terkandung  di  dalam  sertifikat jaminan  fidusia  yang  memiliki  irah-
irah  DEMI  KEADILAN  BERDA- SARKAN  KETUHANAN  YANG
MAHA ESA,  yang memberikan hak eksekutorial  kepada  kreditur  seperti suatu  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  yang tetap sebagaimana  dinyatakan dalam Pasal  29 Undang-Undang  Jaminan  Fi- dusia .  Dengan  demikian,  kreditur tidak perlu memintakan eksekusi da- ri  pengadilan.  Cukup  dengan  sertifi- kat  tersebut  ia  dapat  melakukan  pe- lelangan umum dan dapat pula mela- kukan  penjualan  di  bawah  tangan apabila  kedua  belah  pihak  dapat memperoleh  harga  tertinggi  dan  di- setujui oleh kedua belah pihak.

## Karakteristik Jaminan Fidusia
Cara  untuk  mendekatkan  pan- dangan  tentang  Jaminan  Fidusia  khusus- nya  mengenai  Pembebanan  dan  Pendaf- taran  Jaminan  Fidusia,  dapat  dicermati dari  beberapa  hal  yang  diatur  dalam Un- dang-Undang  Jaminan  Fidusia yang  meru- pakan  hal  baru,  disamping  beberapa  hal yang selama ini telah dikenal dan dilaksa- nakan dalam praktek penyerahan jaminan secara FEO yang antara lain dapat diurai- kan sebagai berikut:
 Sifat  asesor  ( accessoir )  yang  oleh  un- dang-undang  disebut  sebagai  perjanji- an  ikutan  dari  satu  perjanjian  pokok (Pasal  4),  guna  pelunasan  utang  debi- tur kepada kreditur (Pasal 7). Sebelum utang  dalarn  perjanjian  pokok  lunas (termasuk  akibat-akibatnya)  hak  agu- nan yang timbul akibat penyerahan ja- minan  fidusia  tidak  dapat  dihapuskan, termasuk  jika  piutang  dialihkan  kepa- da kreditur lain.
 Formalitas  hukum  dari  pembebanan benda  jaminan  dibuat  dalam  bentuk Notariil  Aida  dalam  bahasa  Indonesia yang merupakan Akta Jaminan Fidusia (Pasal  5  ayat  1).  Bentuk  pembebanan secara  notariil  akta  dimaksudkan  agar Akta Jaminan Fidusia dibuat di hadap-
an  pejabat  yang  berwenang  yang  oleh undang-undang  telah  ditunjuk  untuk itu,  guna  mendapatkan  nilai  “otentisi- tas”  dan  memiliki  kekuatan  hukum yang mengikat sebagai alat bukti yang kuat  bagi  para  pihak  maupun  kepada pihak ketiga termasuk ahli waris mau- pun  orang  yang  meneruskan  hak  ter- sebut  (pasal  1868,  1869  dan  1870). Dengan dasar itu pula dibuat “titel ek- sekutorial”  pada  Sertipikat  Fidusia. Sebelum  berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia , dalarn FEO para pihak dapat  memilih  formalitas  penyerahan jaminan  baik  secara  notariil  maupun dibawah  tangan,  ada  beberapa  “ multi finance corporation ” digunakan diluar bahasa  Indonesia  dan  dibawah  tangan dengan sewa beli.
 Pendaftaran Fidusia, (yang merupakan hal  baru  dari  yang  telah  diamanatkan oleh  undang-undang  dengan  tatacara dan permasalahan tersendiri), yang se- lanjutnya  akan  dibahas  dalam  bab  be- rikut.  Saat  pendaftaran  adalah  saat  la- hirnya Jaminan dan memberikan kepa- da  Penerima  Fidusia  Hak  Kebendaan ( zakelijke zekerheid ) atau Hak Agunan yang memiliki hak mendahului (prefe- rensi),  oleh  karena  itu  hukutnnya  wa- jib  mendaftarkan  jaminan  fidusia  ke- pada KPF (Pasal 11 ayat 1, 12 ayat 1, 13  ayat  1).  Hak  Agunan,  timbul  seba- gai  bentuk  perwujudan  dari  hak  atas kebendaan  ( real  right )  yang  diperoleh penerima  fidusia  akibat  penyerahan kepemilikan  dari  jaminan  fidusia  (se- bagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pa- sal  1  butir  1).  Hak  Agunan,  mengan- dung Sifat Absolut dan mengikuti ben- da  tersebut  ditangan  siapapun  ia  ber- ada  ( droit  de  suit ),  yang  haknya  tidak hapus karena adanya kepailitan atau li- kuidasi  (Pasal  27  ayat  3)  maupun,  di- alihkannya benda yang menjadi obyek jaminan  fidusia  (pasal  20),  pemikian pula  terhadap  keuntungan  (pasal  l0-a, 21  ayat  4)  dan  klaim  asuransi  yang timbul  (pasal  l0-b,  25  ayat  2).  Penye- rahan hak kepemilikan bukan penyera-
han  hak  milik,  berlainan  dengan  yang banyak dipraktekkan selama ini dalam FEO, terutama untuk jaminan kendara- an bermotor penyerahan jaminan seca- ra FEO ditafsirkan banyak kreditur se- bagai “milik”, sehingga banyak kredi- tur menggunakan sita tarik ( revindica- toir  beslag )  atas  barang  “miliknya” sendiri  guna  mengambil  jalan  keluar bagi penyelesaian utang/kredit (berma- salah).  Pengalihan  hak  kebendaan yang  dimaksud  oleh  UU  Fidusia  dila- kukan  dengan  cara constitutum  pos- sessorium di  mana  benda  yang  dise- rahkan  hak  kepemilikannnya  tersebut secara  fisik  masih  tetap  dikuasai  oleh pemberi fidusia untuk kepentingan pe- nerima fidusia. Penyerahan dengan ca- ra demikian berbeda dengan penyerah- an yang dimaksud dalam pasal 584 jo.
612  ayat  1  KUH  Perdata  (levering) yang  bersifat  mutlak  dan  terus  mene- rus,  penyerahan  hak  kepemilikan  me- nurut Undang-Undang  Jaminan  Fidusia semata-mata  untuk  keperluan  agunan bagi  pelunasan  utang  (pasal  1  butir  2 jo  pasal  27),  yang  menurut  penulis sebagai  sesuatu  yang  menimbulkan Hak  Agunan  sebagai  perwujudan  ja- minan  kebendaan  ( security  right  in rem )  yang  mempunyai  Hak  Menda- hului ( preferen ).
 Unsur Pidana, diancamkan kepada pa- ra  pihak  yang  beritikad  buruk  yang bermaksud dengan sengaja, memasuk- kan,  mengubah,  menghilangkan  atau dengan cara apapun memberikan kete- rangan  secara  menyesatkan  membuat penyerahan  jaminan  Fidusia  menjadi batal/tidak  lahir  (Pasal  35)  termasuk juga  terhadap  mereka  yang  mengalih- kan,  menggadaikan  atau  menyewakan benda  yang  menjadi  obyek  Fidusia kecuali  benda  persediaan  (Pasal  23 ayat 2 dan Pasal 36).

## Kelemahan UU Jaminan Fidusia
Sejak  di  undangkannya  jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42
tahun 1999 tentang Jaminan fidusia tang- gal 30 September 1999,  muncul berbagai macam peraturan yang terkait dengan ke- beradaan undang-undang fidusia ini. Ter- catat beberapa peraturan yang berhubung- an  langsung  dan  yang  tidak  langsung  te- tapi  mengaitkan  peraturannya  dengan  ja- minan  fidusia.  Peraturan  tersebut  antara lain:
1. Peraturan  Pelaksana  Nomor  86  Ta- hun  2000  tentang  Tata  Cara  Pen- daftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidu- sia yang  telah  diganti  dengan  Per- aturan  Pemerintah  (PP)  Nomor    21 tahun 2015 dengan judul yang sama.
2. Permenkumham  Nomor  10  tahun 2013  Peraturan  Mentri  Hukum  Dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indo- nesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidu- sia Secara Elektronik.
3. Peraturan  Kapolri  Nomor  8  tahun 2011  yang  berlaku  sejak  22  Juni 2011  tentang  Pengamanan  Eksekusi Jaminan Fidusia.
4. Undan-Undang  Nomor  09  Tahun 2006 tentang Resi Gudang.
5. Nomor  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
6. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
7. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Dan peraturan lainnya yang berkena- an dengan jamianan fidusia.
Belum lama ini muncul Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia No.130/PMK.010/2012 yang sangat tepat sekali  guna  menjamin  kepastian  hukum bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan. Mengingat Undang-Undang  Jaminan  Fidu- sia banyak  mengandung  kelemahan-kele-
mahan seperti yang dapat dijabarkan oleh penulis sebagai berikut:
1. Pasal  5 Undang-Undang  Jaminan  Fidu- sia menyebutkan bahwa “Pembeban- an Benda dengan Jaminan Fidusia di- buat dengan akta notaris dalam baha- sa  Indonesia  dan  merupakan  akta  Ja- minan Fidusia”. Rumusan pasal ini ti- dak  mencerminkan  adanya  suatu  pe- rintah  yang  tegas  yang  bersifat  im- peratif (memaksa) namun hanya men- cerminkan suatu rumusan yang fakul- tatif.  Apabila  kita  menyadari  bahwa dalam  pembebanan  fidusia  ada  per- alihan  hak  dan  menyangkut  suatu benda  bergerak  yang  umumnya  tidak didaftar,  maka  sudah  selayaknya  ru- musan pasal tersebut dibuat imperatif (memaksa).  Agar  bersifat  memaksa maka perlu  menambahkan kata wajib dalam  pasal  tersebut  sehingga  ber- bunyi  “Pembebanan  Benda  dengan Jaminan  Fidusia  wajib  dibuat  dengan akta  notaris  dalam  bahasa  Indonesia dan  merupakan  akta  Jaminan  Fidu- sia”.
2. Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  ju- ga  tidak  memberikan  sanksi  yang  te- gas  bilamana  penjaminan  fidusia  ti- dak  menggunakan  akta  notaris.  Da- lam  praktik  meskipun  perintah  pem- bebanan  fidusia  dalam  akta  notaris, telah  disebutkan  dalam  Pasal  5 Un-
dang-Undang  Jaminan  Fidusia dan  Per- aturan  Pelaksananya  No.  21  tahun 2015, tetapi ketiadaan sanksi membu- at  masyarakat  masih  menafsirkan bahwa  pasal  tersebut  bersifat  fakulta- tif  bukan  imperatif  (memaksa).  Akan berbeda bila pasal tersebut disertakan dengan sanksi. Dalam hal  Akta Fidu- sia  tidak  dibuat  dengan  akta  notaris maka  tidak  dapat  didaftarkan  maka
keberadaan  sanksi  akan  memberikan efek memaksa pada masyarakat.
3. Undang-Undang  Jaminan  Fidusia tidak menempatkan pendaftaran pada posisi yang  sangat  penting  karena  tidak  ada sanksi  yang  ditegaskan  dalam Un- dang-Undang  Jaminan  Fidusia tersebut. Padahal  pendaftaran  adalah  jantung dari penjaminan fidusia. Asas publisi- tas yang menyertai penjaminan ini ti- dak  dapat  dinomor  duakan.  Tanpa adanya  pendaftaran  hak-hak  dari  kre- ditur seperti hak preferen dan hak ek- sekutorial  yang  lahir  bersamaan  de- ngan dicatatkannya jaminan fidusia ti- dak akan diterima oleh kreditur. Mes- kipun  telah  dikeluarkannya  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  130/PMK. 010/2012  tentang  Pendaftaran  Jamin- an  Fidusia  bagi  Perusahaan  Pembia- yaan  yang  Melakukan  Pembiayaan Konsumen  untuk  Kendaraan  Bermo- tor dengan Pembebanan Jamina Fidu- sia. Di dalam Permenkeu tersebut ter- dapat  sanksi  yang  tegas  mulai  dari sanksi  administratif  sampai  dengan pencabutan  ijin  usaha,  namun  hanya akan  dapat  berlaku  tegas  pada  per- usahaan  pembiayaan  yang  memberi- kan pembiayaan kendaraan bermotor, sedangkan  bagi  objek  fidusia  lainnya belum  diatur  seperti  hal  kendaraan bermotor.
4. Undang-Undang  Jaminan  Fidusia mem- berikan  definisi  debitur  dan  pemberi fidusia  secara  terpisah. Undang-Un- dang Jaminan Fidusia tidak mengharus- kan  pemberi  fidusia  adalah  debitur sendiri,  sehingga  kedudukan  debitur dan pemberi fidusia ada tiga kemung- kinan.  Kemungkinan  pertama  adalah pemberi  fidusia  merupakan  debitur sendiri dan kemungkinan kedua pem-
beri  fidusia  bukanlah  debitur  tetapi orang lain yang mempercayakan ben- da  miliknya  menjadi  jaminan  guna kepentingan  debitur  ketiga  debitur yang  memiliki  itikad  tidak  baik  yang menjaminkan  benda  milik  orang  lain tanpa  hak.  Atas  kemungkinan-ke- mungkinan  tersebut  maka  di  dalam praktik  debitur  dapat  menjaminkan benda  milik  orang  lain  guna  kepen- tingannya. Dalam praktik penjaminan milik  pihak  ketiga  sering  menimbul- kan  permasalahan.  Seperti  yang  di- gambarkan oleh Salim HS bahwa ada beberapa  hambatan-hambatan  dalam pelaksanaan pelelangan jaminan yang salah  satunya  dari  bebarapa  point yang ia bahas adalah karena benda ja- minan  milik  pihak  ketiga.  Hambatan terjadi  dalam  pelaksanaan  lelang,  pi- hak ketiga ini menghalangi terjadinya pelelangan  benda  jaminan  karena  pe- milik objek jaminan tidak pernah me- rasa  memberikan  kuasa  kepada  debi- tur  untuk  menjaminkan  benda  milik- nya  tersebut. 20 Pengingkaran  pemilik benda  dapat  menjadikan  penghambat dalam  hal  eksekusi  benda  jaminan. Hal  tersebut  dapat  merugikan  kredi- tur. Undang-Undang  Jaminan  Fidusia tidak  mengatur  secara  baik  penjami- nan  yang  dilakukan  debitur  atas  ben- da  milik  pihak  ketiga  meskipun  pen- jaminan  fidusia  dengan  objek  milik pihak ketiga bukanlah merupakan pe- langgaran  hukum.  Di  dalam  praktik sehari  hari,  untuk  menghindari  peng- ingkaran dari pihak ketiga  yang tidak memiliki  itikad  baik,  kreditur  sering mensyaratkan adanya persetujuan dari
20 H.  Salim  H.S.,  2004, Perkembanngan  Hukum Jaminan  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, hal. 275.
pemilik benda jaminan. Surat persetu- juan  itu  menyatakan  bahwa  demi  ke- pentingan  debitur  ia  menjaminkan benda  miliknya  secara  sukarela.  Se- sungguhnya  mensyaratkan  surat  per- setujuan  seperti  ini  tidaklah  melang- gar hukum mengingat adanya asas ke- bebasan  berkontrak  dalam  hukum perikatan  serta  sifat  buku  III  KUH perdata  yang  bersifat  terbuka  sehing- ga  memungkinkan  para  pihak  untuk memperjanjian  atau  membentuk  per- janjian di luar dari yang telah ditentu- kan oleh undang undang asalkan me- menuhi syarat sah perjanjian yang ter- tuang  dalam  Pasal  1320  KUH  Per- data. Namun untuk menjaga kepastian hukum  dan  melindungi  para  pihak khususnya  pada  penjaminan  benda bergerak  milik  orang  lain  maka Un- dang-Undang  Jaminan  Fidusia seharus- nya  menempatkan  syarat  persetujuan pemilik  benda  bergerak  tersebut  da- lam pasalnya.
5. Kebutuhan kredit yang meningkat dan laju bisnis yang bergerak cepat meng- haruskan masyarakat pelaku bisnis ju- ga dapat melakukan penyesuaian. Un- tuk mengejar waktu, sering sekali pe- nandatanganan  akta  jaminan  dikuasa- kan  kepada  kreditur  oleh  debiturnya melalui  surat  kuasa. Undang-Undang Jaminan  Fidusia tidak  mengatur  pe- nandatanganan  Akta  Jaminan  Fidusia melalui  seorang  kuasa  tersebut  apa- kah  harus  notaris  ataukan  bawah tangan.  KUH  Perdata  sebagai  hukum yang  general  juga  tidak  melarang  se- seorang  menguasakan  penandatanga- nan kepada orang lain asalkan ada su- rat kuasa. Secara umum memang per- janjian dianggap sah oleh kedua belah pihak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata
termasuk  surat  kuasa  di  bawah  ta- ngan.  Tetapi  dari  perspektif  keotenti- kan  satu  akta  mempunyai  suatu  kele- mahan  karena  surat  kuasa  di  bawah tangan  tersebut  hanya  berlaku  bagi kedua  belah  pihak.  Tetapi  bilamana ada gugatan atau intervensi dari pihak lain, maka kuasa di bawah tangan ter- sebut  akan  menjadi  masalah.  Terkait dengan  surat  kuasa  di  bawah  tangan sebagai  suatu  akta  jaminan  fidusia yang  merupakan  alat  bukti  maka  ka- lau  hanya  di  bawah  tangan  akta  ter- sebut  mempunyai  kelemahan  dari proses pembuktian. Memang patut di- akui  bahwa  perjanjian  fidusia  adalah perjanjian  yang  didasarkan  pada  ke- percayaan. Tetapi terkait dengan ada- nya suatu akta sebagai alat pembukti- an    maka  kedudukan  surat  kuasa  di bawah tangan sangat lemah dan tidak memiliki kepastian hukum. 21 Oleh ka- rena itu, surat kuasa yang di legalisasi oleh  notaris  merupakan  solusi  yang baik  bagi  para  pihak  untuk  kepastian hukum.  Legalisasi  oleh seorang nota- ries  menempatkan  suatu  akta  bawah tangan  memiliki  pembuktian  sempur- na ( full evidence ).
6. Pasal  25  Ayat  (3) Undang-Undang  Ja- minan  Fidusia menyatakan  “Penerima
Fidusia memberitahukan kepada Kan- tor Pendaftaran Fidusia mengenai ha- pusnya  Jaminan  Fidusia  sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dengan me- lampirkan  pernyataan  mengenai  ha- pusnya  utang,  pelepasan  hak,  atau
21 Hikmah  D.  Hayatdian, Kajian  Hukum  Surat Kuasa  Dibawah  Tangan  Sebagai  Dasar  Pem- buatan  Akta  Jaminan  Fidusia, Jurnal  Hukum Unsrat, Vol.  I,  No.1,  April-Juni 2013,  dalam http://repo.unsrat.ac.id/373/1/KAJIAN_HUKUM _SURAT_KUASA_DIBAWAH_TANGAN_SEB AGAI_DASAR_PEMBUATAN_AKTA_JAMIN AN_FIDUSIA.pdf, diakses 28 Desember 2015.
musnahnya  Benda  yang  menjadi  ob- yek”.  Selanjutnya  Pasal  25  Ayat  (1) menyatakan  bahwa  penyebab  hapus- nya  fidusia  adalah  karena  hal-hal  se- bagai  berikut;  pertama  karena  hapus- nya  utang  yang  dijamin  dengan  fidu- sia; kedua pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; ketiga musnahnya  Benda  yang  menjadi  ob- yek  Jaminan  Fidusia.  Untuk  pengha- pusan  jaminan  fidusia  yang  disebab- kan  karena  pelepasan  hak  atau  mus- nahnya  barang,  dalam  praktek  mung- kin tidak ada permasalahan berkenaan dengan  penghapusan  jaminanya  yang sering  disebut  dengan  roya.  Yang menjadi  permasalahan  adalah  hapus- nya  jaminan  fidusia  karena  hapusnya utang  yang  biasanya  hapusnya  utang karena  selesainya  perjanjian  utang piutang tersebut . M engingat pungutan yang  dikenakan  dan  tidak  ada  sanksi apapun  bagi  penerima  Fidusia  yang tidak  melakukan  pencabutan  (oleh Undang-Undang  Jaminan  Fidusia) ti- daklah  mengherankan,  apabila  studi singkat  yang  pernah  dilakukan  Ke- lompok  Bank  Dunia-IFC  terhadap tingkat kepatuhan pencabutan Fidusia pada  pendaftaran  jaminan  Fidusia konvensional  sebelum  Fidusia  online berlaku hanya berkisar di bawah 10%. Padahal  Buku  Daftar  Fidusia  sebagai register  publik,  idealnya  memiliki data  akurat  tentang  kapan  pembeban- an  Fidusia  terjadi,  dan  kapan  ber- akhirnya pembebanan tersebut. Aneh, apabila pada daftar Fidusia pendaftar- an masih tercatat sebagai aktif, namun pada kenyataannya transaksi utang pi- utangnya  sudah  dilunasi. 22 Untuk  itu,
22 Aria Suyudi, Pembaruan Pendaftaran Jaminan Fidusia  dan  Implikasinya  bagi  Akses  Terhadap
meskipun  utang  sudah  lunas  apabila belum  dilakukan  pencabutan  jaminan fidusia akan tetap melanggar Pasal 17 Undang-Undang  Jaminan  Fidusia ten- tang  larangan  untuk  melakukan  fidu- sia  ulang  selama  objek  fidusia  masih terdaftar. Ketidakpatuhan ini juga me- rupakan dampak dari tidak adanya sa- rana  atau  tempat  untuk  pencatatan roya  pada  bukti  kepemilikan  benda jaminan yang diberikan oleh pemerin- tah.

## Pembaharuan Undang-Undang Jamin- an Fidusia
Keberadaan Peraturan Menteri
Keuangan  Republik  Indonesia  No.130/ PMK.  010/2012  telah  membawa  angin segar  bagi  perusahaan  pembiayaan  untuk ikut  mendukung  “ good  corporate  go- vernance ”  dan  menjamin  rasa  keadilan, kemanfaatan,  kepastian  hukum  di  dunia hukum dan dunia usaha dengan diaturnya hal-hal sebagai berikut:
1. Menekankan  ketentuan  wajib  men- daftarkan  jaminan  fidusia  di  Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Menegaskan jangka waktu pendaftar- an  merupakan  langkah  untuk  men- jamin kepastian hukum.
3. Menekan tindakan yang bertentangan dengan  rasa  keadilan  dengan  meng- atur masalah tata cara penarikan ben- da jaminan fidusia.
4. Penerapan  sanksi  yang  tegas  terha- dap  pelanggaran  ketentuan  tersebut sangat diperlukan sebagai upaya pak- sa juga untuk pelaksanaan pendaftar- an obyek jaminan fidusia.
5. Lebih  memberikan  rasa  keadilan  ka- rena  dengan  dilaksanakan  Pendaftar-
Pembiayaan  Indonesia http://www.hukumonline. com/berita/baca/lt555a9a3744b97/pembaruan-pen daftaran-jaminan-fidusia-dan-implikasinya-bagi akses-terhadap-pembiayaan-indonesia-broleh-- aria-suyudi--sh--llm-,  diakses 25 Desember 2015.
an obyek jaminan fidusia, maka apa- bila  debitur  wanprestasi  akan  ditem- puh  cara-cara  eksekusi  sesuai Un- dang-Undang Jaminan Fidusia .
Peraturan  Menteri  Keuangan  ini intinya  mewajibkan  semua  Lembaga Pembiayaan  Non  Bank  dalam  pembiaya- an  kendaraan  bermotor  untuk  mendaftar- kan  jaminan  Fidusia  yang  telah  mereka pungut  biayanya  ke  Kantor  Pedaftaran Fidusia  (KPF)  paling  lama  30  hari  sejak perjanjian  dengan  konsekuensi  larangan untuk  melakukan  eksekusi  dalam  hal  ke- gagalan  bayar  ( default )  dan  pencabutan izin  operasi  lembaga  keuangan  tersebu. Memang tidaklah mudah bagi Perusahaan Pembiayaan  untuk  melaksanakan  Per- aturan Menteri Keuangan tersebut, karena ada  beberapa  hal  yang  menjadi  kendala yaitu :
1. Debitur  akan  terbebani  dengan  tam- bahan  biaya  pembuatan  akta  jaminan fidusia  secara  Notariil  berikut  biaya pendaftarannya.
2. Debitur Perusahaan Pembiayaan yang terletak  di  pelosok-pelosok  akan  sulit melaksanakan  penandatangan  di  ha- dapan  Notaris  karena  letaknya  jauh dari tempat tinggal debitur.
3. Kantor  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia yang  belum  sampai  ke  pelosok-pe- losok daerah.
4. Penggunaan  kuasa  menjaminkan  se- cara di bawah tangan rawan akan ke- absahan  tanda  tangannya,  dan  tidak semua  Notaris  bersedia  untuk  menu- angkan dalam Akta Notariil.
5. Berpengaruh  terhadap  omset  penjual- an  karena  ada  beban  tambahan  biaya dan  teknis  penandatanganan  akta  se- cara Notariil.
Sistem  jaminan  benda  bergerak yang  efektif  akan  makin  penting  dalam
pertumbuhan ekonomi  Indonesia. Konse- kuensinya, implementasi rezim hukum ja- minan  Fidusia  berikut  kebijakan  pendu- kungnya  harus  terus  dikembangkan.  Per- aturan Menteri Keuangan tersebut di atas, secepatnya  harus  ditindaklanjuti  dengan Perubahan  Undang-Undang  Jaminan  Fi- dusia atau dapat dilaksanakan pembaruan hukum  tentang  jaminan  fidusia  ( law  re- form ). 23

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  memang  sudah  wak- tunya    Undang-Undang  Jaminan  Fidusia dilakukan  perubahan.  Dibuatnya  suatu peraturan perundang-undangan tujuannya adalah  untuk  memberikan  kepastian  hu- kum  pada  masyarakat  agar  terciptanya keadilan  bagi  masyarakat.  Dalam  pem- bentukan undang-undang diperlukan pula adanya aspek moral yang juga mendasari- nya.
Pembentuk  undang-undang  yang bermoral  sudah  tentu  akan  menghasilkan suatu  undang-undang  yang  tidak  saja memberikan jaminan kepastian hukum te- tapi undang-undang yang dapat memberi- kan  rasa  keadilan  dan  kesejahteraan  bagi masyarakat.  Undang-undang  yang  baik dan bermutu adalah undang-undang yang merupakan  jiwa  dari  seluruh  kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Undang-un- dang  merupakan  pekerjaan  yang  sulit karena suatu undang-undang harus mam- pu  menjawab  berbagai  masalah  yang  ru- mit dalam masyarakat 24 .
23 Diah Sulistyani RS, Mengkritisi UU Nomor 42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  terkait dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor 130/  PMK.010/  2012, http://medianotaris.com/ segera_revisi_uu_jaminan_fidusia  berita180.html, diakses 25 Januari 2016.
24 M.A.H.Tahapary,  “ Moral Dalam Pembentukan Undang-Undang”, http://fhukum.unpatti.ac.id/
Pembentukan  peraturan  perun- dang-undangan pada intinya  sebagai sua- tu  cara  membuat  suatu  aturan  yang  baik agar bisa bermanfaat bagi masyarakat lu- as,  sehingga  dalam  pembentukan  suatu undang-undang  diperlukan  suatu  keteliti- an,  keseriusan,  kehati-hatian  serta  kerja- sama  yang  baik,  sehingga  tercipta  suatu sistem  yang  baik  pula.  Roscoe  Pound mengemukakan bahwa tujuan hukum un- tuk  melindungi  kepentingan  manusia (law  as  tool  of  social  engineering). Faktanya  bahwa  perkembangan  ekonomi terutama  dalam  lingkup  jaminan  fidusia harus  juga  diiringi  oleh  peraturan  yang dapat menjaga jalannya agar lebih baik.
Dari  perubahan  Undang-Undang Jaminan  Fidusia  diharapkan  akan  mem- berikan  perlindungan  maksimal  kepada masyarakat  yang  menggunakan  jaminan fidusia  sebagai  lembaga  penjaminan  se- hingga  keadilan  akan  dapat  diperoleh masyarakat  hingga  tercipta  suasana  yang kondusif  dalam  perekonomian  hingga meningkatkan kemakmuran rakyat.

## Daftar Bacaan
Undang-Undang  Nomor  Nomor  42  Ta- hun  1999  Tentang  Jaminan  Fidu- sia.
Undang-Undang  Nomor  09  Tahun  2006 Tentang Resi Gudang.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta.
Peraturan  Pelaksana  Nomor  86  Tahun 2000  tentang  Tata  Cara  Pendaf- taran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidu-
artikel/penegakan-hukum/289-arsenal-moral-da lam-pembentukan-undang-undang, diakses  25 Januari 2016.
sia yang  telah  diganti    dengan  PP No. 21 Tahun 2015.
Peraturan Mentri  Hukum  Dan Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  No- mor  10  Tahun  2013  tentang  Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
Peraturan  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2011 tentang Pengamanan Eksekusi Ja- minan Fidusia.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 130/PMK.010/2012  tentang  Pen- daftaran  Jaminan  Fidusia  bagi Perusahaan Pembiayaan yang Me- lakukan  Pembiayaan  Konsumen untuk  Kendaraan  Bermotor  de- ngan  Pembebanan  Jamina  Fidu- sia.
Fuady , Munir, 2003, Jaminan  Fidusia. Ce- takan  kedua  Revisi,    Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.
---------,  2013, Hukum  Jaminan  Hutang , Jakarta: Erlangga .
Hariyani, Iswi dan R. Serfianto. D.P.,  2010, Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit &  Alat  Perdagangan ,  Jakarta:  Sinar Grafika Offset.
Kamelo, Tan, 2004 , Hukum Jaminan Fidusia Suatu  Kebutuhan  yang  Didambakan , Bandung: Alumni.
Salim, H. HS, 2004, Perkembanngan Hukum Jaminan  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada.
Soebekti,  R.,  1982, Jaminan-Jaminan untuk  Pemberi  Kredit  menurut Hukum Indonesia, Cetakan ke-10, Bandung: Alumni.
Sofwan,  Sri  Soedewi  Masjchoen, 1980, Hukum  Jaminan  di Indonesia  Pokok-pokok  Hu- kum Jaminan dan Jamin-
an Perorangan, Yogyakarta:  Li- berty.
Tiong,  Oey  Hoey,  1984, Fiducia  sebagai Jaminan  Unsur  unsur  Perikatan, Ja- karta: Ghalia.
Wijaya,  Gunawan  dan  Ahmad  Yani,  2001, Hukum  tentang  Perlindungan  Kon- sumen . Jakarta: PT. Gramedia Pusta- ka Utama.
Daryansyah, Erin,  “ Perbedaan Jaminan Ke- bendaan Dan Jaminan Perorangan” dalam https://erindaryansyah.word press.com/2011/11/01/perbedaan-ja minan-kebendaan-dan-jaminan-per orangan/ . akses 25 Januari 2016.
Hayatdian,  Hikmah  D., Kajian  Hukum  Surat Kuasa  Dibawah  Tangan  Sebagai Dasar  Pembuatan  Akta  Jaminan Fidusia. Jurnal Hukum Unsrat , Vol. I,  No.1,  April-Juni  2013,  dalam http://repo.unsrat.ac.id/373/1/KAJIA N_HUKUM_SURAT_KUASA_DIB
AWAH_TANGAN_SEBAGAI_DA SAR_PEMBUATAN_AKTA_JAMI NAN_FIDUSIA.pdf, akses 25
Januari 2016.
Suyudi,  Aria, Pembaruan  Pendaftaran  Ja- minan Fidusia dan Implikasinya bagi Akses  terhadap  Pembiayaan  Indo- nesia, dalam  http://www.hukum- online.com/berita/baca/lt555a9a3744 b97/pembaruan-pendaftaran-jaminan -fidusia-dan-implikasinya-bagi-akses -terhadap-pembiayaan-indonesia- broleh--aria-suyudi--sh--llm-.  akses 25 Januari 2016.
Tahapary,  M.A.H., Moral  Dalam  Pem- bentukan  Undang-Undang. dalam http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/ penegakan-hukum/289-arsenal- moral-dalam-pembentukan-un dang-undang  akses  29  Desember 2015.
Winarno, Jatmiko, Perlindungan Hukum bagi Kreditur  pada  Perjanjian  Jaminan Fidusia. Jurnal  Independent,  Vol.  1
No. 1 Maret 2013, dalam
http://journal.unisla.ac.id/index.php? p=journal&id=98  diakses  10  Januari 2016.