## KAJIAN PEMANFAATAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUSUNAWA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI
Raflis 1 , Suwardi Lubis 2 , Rujiman 3 , Dwira Nirfalini Aulia 4
1 Mahasiswa PW3, Universitas Sumatera Utara
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara
3 Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara
4 Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara Jl. Dr. Mansyur No.58, Medan, Sumatera Utara
* Email: 1 tanjung.raflis@gmail.com

## ABSTRAK
Dengan  dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  1985  tentang  Rumah  Susun,  Rancangan Pedoman Umum Penyusunan dan Pengajuan Usulan Bantuan Pembangunan Rusunawa pada Perguruan Tinggi Nomor  1  Tahun  2006  dan  Peraturan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat  Nomor  9/PERMEN/M/2008  tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan  Lembaga  Pendidikan  Berasrama,  maka  mahasiswa  dapat  bernafas  lega  sedikit  guna  meringankan  biaya pendidikan.  Tujuan  dari  studi  ini  adalah  untuk  mengetahui  efektifitas  pemanfaatan  bangunan  rusunawa  pada perguruan tinggi.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kuantitatif  dan pendekatan kualitatif. Metode kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai obyek penelitian dan variabel-variabel  tersebut  harus  didefinisikan  dalam  bentuk  operasionalisasi  masing-masing  variabel. Penelitian ini merupakan penelitian ex facto karena dilakukan setelah semua kejadian selesai berlangsung.
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sejauh  ini  pemanfaatan  bangunan  belum  cukup  optimal. Hal  ini  dikarenakan  desain  bangunan  yang  kurang  cocok  dengan  kebiasaan  pengguna  bangunan,  padahal desain  bangunan  merupakan  penyeragaman  desain  dari  pigak  pemberi  bantuan  pembangunan  rusunawa. Apalagi  lain  daerah  mempunyai  kearifan  lokal  yang  berbeda-beda  pula  sesuai  dengan  karakteristik  daerah masing-masing.
Kata Kunci : Efektifitas, Implementasi Kebijakan, Rusunawa Mahasiswa .

## PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Dengan  dikeluarkannya  Undang-undang
Nomor  16  Tahun  1985  tentang  Rumah  Susun dan  Peraturan  Menteri  Negara  Perumahan Rakyat  Nomor  9/PERMEN/M/2008  tentang Bantuan Pembangunan Rumah
Susun
Sederhana  Sewa  (Rusunawa)  pada  Lembaga Pendidikan  Tinggi  dan  Lembaga  Pendidikan Berasrama,  maka  mahasiswa  dapatlah  bernafas lega sedikit guna meringkankan biaya pendidikan.  Bantuan  pembangunan  rusunawa adalah  bantuan  pembangunan  fisik  maupun pembangunan  baru  Rumah  Susun  Sederhana Sewa (Rusunawa), maupun rehabilitasi
asrama/hunian yang telah ada dan dibiayai oleh Pemerintah  melalui  APBN  pada  Kementrian Negara Perumahan Rakyat dan pada Kementrian terkait lainnya. Bantuan Pembangunan  Rusunawa  dimaksudkan  untuk memberikan  fasilitas  bantuan  fisik  bangunan Rusunawa sehingga mendorong lembaga pendidikan  tinggi  dan/atau  lembaga  pendidikan berasrama  untuk  memenuhi  kebutuhan  asrama bagi  mahasiswa/siswa/santri  dan  hunian  bagi pendidik  dan/atau  tenaga  kependidikan  dan bertujuan  sebagai  pedoman  bagi  Pemerintah, pemerintah  daerah,  penyelenggara  pendidikan dalam mengajukan usulan bantuan
pembangunan Rusunawa.
Beberapa  perguruan  tinggi  di  kota Medan  telah  menerima  bantuan  pembangunan rusunawa  mahasiswa  sejak  dikeluarkannya kebijakan tentang bantuan pembangunan rusunawa  bagi  lembaga  pendidikan  tinggi. Namun  pada  kenyataannya,  beberapa  bangunan rusunawa  yang  telah  selesai  dibangun  tidak dimanfaatkan dengan optimal (Tanjung, 2011).

## 2. Perumusan Masalah
Masalah  yang  akan  dirumuskan  dalam penelitian  ini  adalah    bagaimana  efektifitas implementasi  kebijakan  bantuan  rusunawa  pada lembaga pendidikan tinggi?

## 3. Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  studi  ini  adalah  untuk mengetahui  efektifitas  implementasi  kebijakan yang  telah  dilaksanakan  dalam  proses  bantuan pembangunan rusunawa mahasiswa yang ada di Kota  Medan.  Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi masukan  kepada  lembaga  perguruan  tinggi dalam menentukan
kebijakan dalam pemanfaatan dan pengendalian rusunawa
mahasiswa yang ada.

## 4. Manfaat Penelitian
Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan nantinya  dapat  memberi  kegunaan  dan  manfaat yang antara lain:
1. Bagi  lembaga  perguruan  tinggi  sebagai obyek  penelitian  dapat  lebih  mengetahui peran dan fungsinya sebagai salah satu aktor yang  turut  aktif  dalam  mensukseskan penyelenggaraan penghunian rusunawa mahasiswa,  sehingga  rusunawa  tersebut dapat  lebih  berfungsi  sebagaimana  yang diharapkan  oleh  pemerintah  dan  lembaga perguruan tinggi.
2. Bagi  pemerintah  nantinya  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  acuan  untuk menyempurnakan kebijakan sehingga
penerapannya  dapat  berjalan  dengan  baik dan  dapat  diterima  oleh  pihak  perguruan tinggi.

## 5. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang Lingkup Wilayah
Ruang  lingkup  wilayah  yang  menjadi  titik fokus  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  3  (tiga) rusunawa mahasiswa yaitu Rusunawa Universitas Sumatera Utara (USU) yang terletak di Kampus USU  Jalan Dr. Mansyur, Rusunawa Universitas  Medan  Area  (UMA)  yang  terletak Kampus  UMA  di  Jalan  Kolam  Medan  Estate
dan  Rusunawa  Institut  Agama  Islam  Negeri (IAIN)  Sumatera  Utara  di  Kampus  IAIN Sumatera  Utara  Jalan  Willem  Iskandar  Medan Estate.  Masing-masing  rusunawa  mahasiswa  ini terletak di lingkungan kampus, sehingga mudah dicapai  oleh  mahasiswa  sebagai  penghuni rusunawa.

## Ruang Lingkup Materi
Keinginan  untuk  menyediakan  hunian  dan asrama  yang  terjangkau  bagi  para  mahasiswa dipengaruhi  oleh  berbagai  hal.  Begitu  juga halnya  dengan  perumahan  yang  berupa  rumah susun  sederhana  sewa  (rusunawa)  mahasiswa. Dalam  penelitian  ini,  hal-hal  yang  menjadi fokus  penelitian  adalah  yang  berkaitan  dengan kebijakan bantuan pembangunan rusunawa pada lembaga  pendidikan  tinggi  dan  lembaga pendidikan berasrama. Hal ini antara lain adalah tentang  kebijakan  pemerintah  yang  telah ditetapkan  oleh  Peraturan  Pemerintahan  Nomor 4  Tahun  1988  tentang  Rumah  Susun,  Peraturan Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat  Nomor 9/PERMEN/M/2008 tentang bantuan pembangunan  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa (Rusunawa)  pada  Lembaga  Pendidikan  Tinggi dan  Lembaga  Pendidikan  Berasrama,  dan Rancangan  Pedoman  Umum  Penyusunan  dan Pengajuan Usulan Bantuan Pembangunan Rusunawa  pada  Perguruan  Tinggi  Nomor  1 Tahun 2006,  serta implementasi dari kebijakan tersebut. Kebijakan pemberian bantuan
pembangunan  rusunawa  lembaga  perguruan tinggi  dan  lembaga  pendidikan  berasrama  telah diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  16  Tahun 1985  tentang  Rumah  Susun,  Peraturan  Menteri
Negara Perumahan Rakyat Nomor 9/PERMEN/M/2008 tentang bantuan pembangunan  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa (Rusunawa)  pada  Lembaga  Pendidikan  Tinggi dan  Lembaga  Pendidikan  Berasrama  dan Rancangan  Pedoman  Umum  Penyusunan  dan Pengajuan Usulan Bantuan Pembangunan Rusunawa  pada  Perguruan  Tinggi  Nomor  1 Tahun  2006.  Fokus  penelitian  ini  adalah  pada ketiga  kebijakan  yang  disebutkan  di  atas.  Pada bagian  ini,  peneliti  ingin  mengidentifikasi tentang  kebijakan  yang  berkenaan  dengan:  1) prosedur  permohonan  bantuan  pembangunan rusunawa;  2)  persyaratan  lembaga  pemohon bantuan  pembangunan  rusunawa;  3)  ruang lingkup pemberian bantuan pembangunan rusunawa.  Identifikasi  terhadap  implementasi kebijakan  ini  dilaksanakan  dengan  teknik
wawancara  kepada  pihak  pengelola  rusunawa mahasiswa dan lembaga perguruan tinggi.
Metode  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif  karena peneliti ingin memberikan gambaran bagaimana sebenarnya implementasi proses bantuan pembangunan  rusunawa  mahasiswa  dengan membandingkan pelaksanaan pembangunan rusunawa  di  ketiga  lembaga  pendidikan  tinggi tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA
Secara  harfiah,  ilmu  kebijaksanaan adalah  terjemahan  langsung  dari policy  science (Dror  dalam  Alie,  2006),  sementara  penulis- penulis  terkenal  lainnya  seperti  William  Dunn, Charles  Jones,  Lee  Friedman  dan  lain-lain menggunakan  istilah public  policy dan public policy analysis . Namun perbedaan istilah dalam menterjemahkan kata kebijaksanaan dan kebijakan  ini  tidaklah  menjadi  masalah  selama kedua  istilah  ini  diartikan  sebagai  suatu keputusan  pemerintah  yang  relatif  bersifat umum  dan  ditujukan  kepada  masyarakat  umum (Abidin, 2006).
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan  kebijakan,  maka  ada  dua pilihan  langkah  yang  ada  yaitu  langsung mengimplementasikan  dalam  bentuk  program- program  atau  melalui  formulasi  kebijakan derivat  atau  turunan  dari  kebijakan  tersebut (Dwijowijoto, 2003).

## 1. Efektifitas Suatu Kebijakan
Suatu  kebijakan  dapat  dikatakan  efektif bila  tujuan  terebut  dapat  tercapai,  dan keefektifan  dapat  ditinjau  dari  segi  produk  dan segi  proses  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan kebijakan tersebut (Dunn, 1998).
Keberhasilan suatu kebijakan juga dipengaruhi  oleh  sejauh  mana  partisipasi masyarakat  dalam  pengambilan  suatu  kebijakan serta  peran  yang  mampu  dimainkan  oleh perencana  secara  profesional  (Goggin,  1990). Eduards  dalam  Isworo  (1996)  mengemukakan bahwa  syarat-syarat  penting  efektifitas  suatu kebijakan adalah sebagai berikut: 1) komunikasi 2)  sumber  daya  manusia;  3)  disposisi;  4) struktur birokrasi
2. Kebijakan  Pemerintah  tentang  Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bagi Mahasiswa Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan  Rakyat  Nomor  9  Tahun  2008 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah  Susun  Sederhana  Sewa  Pada  Lembaga Pendidikan  Tinggi  dan  Lembaga  Pendidikan Berasrama,  rumah  susun  sederhana  sewa  yang selanjutnya  disebut  rusunawa  adalah  bangunan gedung  bertingkat  yang  dibangun  dalam  suatu lingkungan  yang  terbagi  dalam  bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal  maupun  vertikal  dan  merupakan satuan-satuan  yang  masing-masing  digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun  dengan  menggunakan  dana  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan/atau Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
Bantuan Pembangunan Rusunawa dimaksudkan  untuk  memfasilitasi  bantuan  fisik bangunan  Rusunawa  sehingga  mendorong lembaga  pendidikan  tinggi  dan/atau  lembaga pendidikan berasrama untuk memenuhi kebutuhan  asrama  bagi  mahasiswa/siswa/santri dan  hunian  bagi  pendidik  dan/atau  tenaga kependidikan  dan  bertujuan  sebagai  pedoman bagi  Pemerintah,  pemerintah  daerah  dan penyelenggara  pendidikan  dalam  mengajukan usulan bantuan pembangunan Rusunawa.
Untuk memperoleh Bantuan Pembangunan Rusunawa  yang  dikeluarkan  oleh  Kementrian Negara  Perumahan  Rakyat,  lembaga  pemohon dalam  hal  ini  lembaga  pendidikan  tinggi  perlu memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh kementrian  tersebut.  Pada  tahap  awal,  lembaga pendidikan  tinggi  mengajukan  usulan  kepada Kementrian  Negara  Perumahan  Rakyat  disertai dengan  segala  kelengkapan  yang  dibutuhkan. Usulan  bantuan  pembangunan  rusunawa  dalah permohonan  atau  proposal  bantuan  untuk pembangunan  rusunawa  yang  diperuntukkan bagi  mahasiswa/siswa/santri  bagi  pendidik dan/atau  tenaga  kependidikan  yang  memenuhi persyaratan (Peraturan Menteri Negara Perumahan  Rakyat  No.  9/PERMEN/M/2008). Setelah  pihak  lembaga  pendidikan  tinggi mengajukan proposal, dilaksanakan tahap selanjutnya  yaitu  verifikasi.  Verifikasi  adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen usulan
bantuan pembangunan rusunawa.
Pengajuan  usulan  bantuan  pembangunan rusunawa  dilakukan  oleh  lembaga  pendidikan tinggi  dan  lembaga  pendidikan  berasrama kepada  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat dengan  tembusan  kepada  Deputi  Bidang
Perumahan Formal
Kementrian Negara Perumahan  Rakyat.  Pengajuan.  Usulan  bantuan pembangunan  rusunawa  diajukan  selambat- lambatnya  bulan  maret  pada  tahun  anggaran berjalan.
Setelah  usulan  bantuan  pembangunan rusunawa  diajukan  oleh  lembaga  pendidikan tinggi  atau  lembaga  pendidikan  berasrama, dilakukan  verifikasi  terhadap  usulan  bantuan pembangunan  tersebut.  Verifikasi  tersebut dilakukan  oleh  tim  verifikasi  yang  ditetapkan dengan  Keputusan  Deputi  Bidang  Perumahan Formal.  Keanggotaan  tim  verifikasi  ini  terdiri dari:
1. Kedeputian Bidang Perumahan Formal
2. Sekretariat  Kementrian  Negara  Perumahan Rakyat
3. Pusat Pengembangan Perumahan 4. Unsur-unsur instansi lain yang terkait. Pelaksanaan pembangunan rusunawa yang telah memperoleh persetujuan bantuan pembanguna  rusunawa  yang  telah  ditetapkan dilakukan oleh Pusat Pengembangan Perumahan.  Pusat  Pengembangan  Perumahan ini berkoordinasi dengan: 1. Sekretariat  Kementrian  Negara  Perumahan Rakyat
2. Kedeputian Bidang Perumahan Formal
3. Lembaga  pendidikan  tinggi  dan  lembaga pendidikan berasrama
4. Pemerintah daerah
Sumber  pendanaan  untuk  pembangunan rusunawa didapat dari beberapa sumber anggaran yaitu:
1. Dana  rupiah  murni  yang  berasal  dari Pemerintah Pusat (APBN) pada Kementrian Negara  Perumahan  Rakyat  dan  Kementrian terkait  lainnya  dan/atau  dari  Pemerintah Daerah (APBD) yang penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Dana pinjaman luar negeri dan dana lainnya yang sah.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan untuk mencapai  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

## 1. Data Primer
Data  primer  adalah  merupakan  data  yang banyak  diperoleh  dari  sumber/obyek  penelitian langsung baik itu bersifat wawancara. Wawancara  dilakukan  dengan  cara  berbicara langsung  kepada  obyek/responden  dengan  tetap mengacu  kepada  daftar  pertanyaan  yang  telah dibuat  sebelumnya.  Wawancara  dilaksanakan kepada  pengelola  rusunawa  dan  pihak  lembaga pendidikan  tinggi  yang  menangani  masalah rusunawa mahasiswa.

## 2. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari pihak terkait yang  berwenang  dalam  mengimplementasikan kebijakan bantuan pembangunan rusunawa pada lembaga pendidikan tinggi. Dalam  hal  ini pihak yang dimaksud adalah pihak Kementrian Negara Perumahan  Rakyat  sebagai  lembaga  yang memberikan  bantuan  pembangunan  rusunawa pada lembaga pendidikan tinggi.
Responden  yang  akan  dipilih  dalam penelitian ini terdiri dari pihak perguruan tinggi yang mengajukan bantuan pembangunan rusunawa  mahasiswa.  Data-data  kuantitatif diperoleh dengan menggunakan teknik probability  sampling . Probability  sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan memberikan  peluang  yang  sama  kepada  setiap populasi  untuk  dipilih  menjadi  anggota  sampel (Akon dan Riduwan, 2009). Untuk mengorganisasikan, mengelompokkan dan mengurutkan data menjadi  suatu  pola,  kategori  dan  satuan  uraian dasar  sesuai  dengan  kebutuhan  data  yang diinginkan  maka  dibuatlah  suatu  kerangka analisis.  Kerangka  analisis  terdiri  dari  3  (tiga) variabel  penting  di  dalamnya.  Variabel  ini adalah:
1. Input,  merupakan  variabel  dari  sasaran yang  diinginkan.  Dalam  penelitian  ini, input yang dimaksud adalah kebijakan yang menyangkut masalah bantuan pembangunan  rusunawa  pada  lembaga pendidikan tinggi, meliputi: a. UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
b. Rancangan Pedoman Umum Penyusunan  dan  Pengajuan  Usulan Pembangunan Rusunawa pada Perguruan Tinggi No. 1 Tahun 2006; c. Peraturan  Menteri  Negara  Perumahan Rakyat No 9/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa pada Lembaga Pendidikan  Tinggi  dan  Lembaga Pendidikan Berasrama.
2. Proses,  yang  digunakan  menggunakan skala  Likert.  Skala  Likert  digunakan untuk  mengukur  sikap,  pendapat,  dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
3. Output,  merupakan  hasil  akhir  dari analisis  terhadap  data  yang  diperoleh. Hasil  yang  diperoleh  dari  output  ini dianalisa  sehingga  menjadi  kesimpulan dan rekomendasi terhadap hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisa  Terhadap Penerapan Kebijakan di Lapangan Kriteria Pemilihan Daerah Prioritas merupakan alat seleksi bagi Kementrian Negara Perumahan  Rakyat  untuk  memilih  usulan  atau proposal pembangunan rusunawa yang diusulkan  oleh  perguruan  tinggi,  hal  inipun harus  dilakukan  dikarenakan  keterbatasan  dana yang tersedia dalam APBN menjadikan program penyediaan  rusunawa  ini  menjadi  sangat terbatas  sehingga  pemilihan  lokasi  program ditentukan  melalui  skema  kompetisi  dalam pemilihan daerah prioritas.
Proposal  bantuan  pembangunan  rusunawa mahasiswa  dari  pihak  Universitas  Medan  Area kepada  Kementrian  Negara  Perumahan  Rakyat diajukan pada bulan April 2007. Setelah melalui penilaian  dari  pihak  Kementrian,  Universitas Medan  Area  termasuk  dalam  salah  satu perguruan  tinggi  yang  memperoleh  bantuan pembangunan  rusunawa  mahasiswa  pada  tahun tersebut. Namun kenyataan di lapangan, bantuan tersebut  baru  bisa  diberikan  pada  tahun berikutnya yaitu tahun 2008 karena dana APBN yang  sedianya  akan  digunakan  untuk  bantuan pembangunan rusunawa mahasiswa dialihkan ke pekerjaan Banjir Kanal Timur di Jakarta.
Seperti halnya pengajuan proposal rusunawa  USU,  pengajuan  proposal  rusunawa UMA  telah  memenuhi  segala  ketentuan  yang ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri  Negara Perumahan  Rakyat  No.  8/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah  Susun  Sewa  Sederhana  pada  Lembaga Pendidikan  Tinggi  dan  Lembaga  Pendidikan Berasrama.
Kesimpulan  yang  didapat  oleh  penulis terhadap  analisa  proses  permohonan  bantuan pembangunan  rusunawa  mahasiswa,  ketiga perguruan  tinggi  yang  menerima  bantuan pembangunan rusunawa mahasiswa telah memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  dalam Peraturan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat Nomor  Nomor  9/PERMEN/M/2008  tentang Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa  (Rusunawa)  pada  Lembaga  Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama.
Setelah  perguruan  tinggi  mengajukan proposal kepada Kementrian Negara Perumahan Rakyat,  maka  dilakukan  verifikasi.  Verifikasi dilakukan terhadap usulan bantuan pembangunan  rusunawa,  dilakukan  oleh  tim verifikasi  yang  ditetapkan  dengan  Keputusan Deputi  Bidang  Perumahan  Formal.    Tim verifikasi ini terdiri dari:
1. Kedeputian Bidang Perumahan Formal;
2. Sekretariat Kementerian
Negara Perumahan Rakyat;
3. Pusat Pengembangan Perumahan.
Selain  anggota  yang  tersebut  di  atas, keanggotaan  tim  verifikasi  dapat  melibatkan unsur-unsur instansi lain yang terkait.
Hasil  penilaian  verifikasi  administrasi usulan bantuan pembangunan Rusunawa diajukan  kepada  Menteri  untuk  ditetapkan sebagai  calon  penerima  bantuan  pembangunan Rusunawa.  Penetapan  calon  penerima  bantuan ditindaklanjuti  oleh  tim  verifikasi  dengan melakukan  verifikasi  lapangan.  Hasil  penilaian verifikasi  lapangan  diajukan  kepada  Menteri untuk  ditetapkan  sebagai  penerima  bantuan pembangunan rusunawa. Menteri dapat menetapkan  penerima  bantuan  di  luar  lembaga pendidikan  tinggi  atau  lembaga  pendidikan berasrama  seperti  ketentuan  di  atas    setelah mendapat  pertimbangan  dari  Deputi  Perumahan Formal.
Pembangunan rusunawa USU dilaksanakan sesuai dengan lokasi yang diajukan pada proposal pembangunan rusunawa. Setelah  mengadakan  analisis  terhadap  proses pembangunan  rusunawa  USU,  didapatkan kesimpulan  bahwa  pembangunan  rusunawa USU  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Bangunan rusunawa dibangun dengan menggunakan  DED  prototipe  dari  Kementrian
Negara  Perumahan  Rakyat,  disesuaikan  dengan kondisi  dan  kebutuhan  rusunawa  USU.  Proses pembangunan ini diawasi oleh pihak Kementrian  Negara  Perumahan  Rakyat  dan pihak dari USU.
Pembangunan  rusunawa  UMA  dimulai pada  tahun  2007  setelah  persetujuan  terhadap proposal  oleh  Kementrian  Negara  Perumahan Rakyat.  Sesuai  dengan  pengajuan  proposal, bangunan rusunawa menggunakan DED prototipe rusunawa mahasiswa. Dalam
pembangunannya,  pihak  Kementrian  sebagai pelaksana dan pihak universitas kurang mengadakan  koordinasi  sehingga  bangunan rusunawa  yang  terbangun  dirasakan  kurang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh universitas.
Dari analisa terhadap proses pembangunan  fisik  dan  pemanfaatan  ruang rusunawa mahasiswa penulis
dapat menyimpulkan  bahwa  pada  umumnya  ketiga rusunawa memperoleh nilai yang setara. Hal ini disebabkan  pada  pembangunan  rusunawa  yang melalui  mekanisme  bantuan  pembangunan rusunawa  dari  Kementrian  Negara  Perumahan Rakyat  sudah  ada  prototipe  bangunan  tertentu yang  bisa  digunakan  apabila  pihak  perguruan tinggi  tidak  memiliki  gambar  rancang  bangun sendiri. Untuk pemanfaatan ruang juga mengikuti  standar  yang  ditentukan  oleh  DED dari Kementrian Negara Perumahan Rakyat.

## 2. Analisa Terhadap Efektifitas Kebijakan
Dalam  mengukur  efektifitas  implementasi kebijakan  tersebut,  peneliti  menggunakan  4 (empat)  kategori  penilaian  yaitu:  1)  komunikasi antar  pelaksana  kebijakan;  2)  sumber  daya manusia; 3) disposisi; dan 4) struktur birokrasi.
Komunikasi  antara  pelaksana  kebijakan, dalam  hal  ini  adalah  antara  pihak  USU  dan IAIN Sumatera Utara dengan pihak Kementrian
Negara Perumahan Rakyat. Dari hasil wawancara dengan narasumber, terjalin komunikasi  yang  baik  antara  pihak  pembangun dan  universitas.  Hal  ini  menyebabkan  proses bantuan  pembangunan  rusunawa  yang  lancar dan  optimal  karena  setiap  permasalahan  bisa
dicari  pemecahan  yang  baik  untuk  kedua  belah pihak. Pihak lembaga pendidikan tinggi menetapkan  suatu  susunan  panitia  yang  khusus menangani  dan  mengawasi  proses  permohonan bantuan  pembangunan  rusunawa  hingga  proses pembangunan fisik rusunawa.
Dari  segi  sumber  daya  manusia,  kuantitas dan  kualitas  pelaksana  kebijakan  dalam  hal  ini pihak  Kementrian  Negara  Perumahan  Rakyat dan  lembaga  pendidikan  tinggi  yaitu  USU, UMA  dan  IAIN  Sumatera  Utara,  dinilai memadai. Pihak Kementrian Negara Perumahan
Rakyat menyiapkan petugas-petugas di lapangan  sebagai  wakil  dari  kementrian  yang mengawasi  jalannya  pembangunan  rusunawa mahasiswa  sehingga  pelaksanaan  pembangunan dapat  berjalan  lancar.  Pihak  universitas  telah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang  telah  digariskan  oleh  pembuat  kebijakan mulai  dari  proses  pengajuan  proposal  bantuan pembangunan  rusunawa  mahasiswa  dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya  sebagai  wakil pihak  universitas yang menangani  bantuan  pembangunan  rusunawa mahasiswa tersebut.
Para  pelaksana  kebijakan  di  lapangan  baik pihak kementrian maupun universitas
berkomitmen  untuk  menjalankan  tugas  dengan sebaik-baiknya.  Semua  kebijakan  yang  telah digariskan  baik  oleh  undang-undang  maupun peraturan-peraturan  lainnya,  diimplementasikan dalam pekerjaan di lapangan sehingga pembangunan rusunawa mahasiswa USU, UMA dan  IAIN  Sumatera  Utara  terlaksana  dengan baik dan optimal pemanfaatannya.
Kementrian  Negara  Perumahan  Rakyat telah mensosialisasikan proses pengajuan bantuan  pembangunan  rusunawa  mahasiswa kepada  seluruh  perguruan  tinggi  di  Indonesia dan menjelaskan mekanisme pengajuan bantuan. USU,  UMA  dan  IAIN  Sumatera  Utara  sebagai pemohon  bantuan  tidak  menghadapi  proses birokrasi  yang  berbelit-belit  dalam  pengajuan bantuan  hingga  proses  pembangunan  rusunawa. Struktur birokrasi yang sederhana namun sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan,
mempermudah  pihak  universitas  dalam  proses pengajuan  bantuan  pembangunan  rusunawa mahasiswa.  Hal  ini  mempermudah  pihak universitas untuk mengimplementasikan kebijakan dalam pelaksanaan di lapangan.
Hasil  analisa  terhadap  keempat  parameter penilaian  efektifitas  implementasi  kebijakan bantuan  pembangunan  rusunawa  mahasiswa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Komunikasi Komunikasi antara para pelaksana kebijakan,  dalam  hal  ini  Pemerintah  yang diwakili oleh Kementrian Negara Perumahan Rakyat dengan lembaga perguruan  tinggi  memiliki  hasil  yang berbeda.  Untuk  USU  dan  IAIN,  masing- masing  memiliki  tingkatan  komunikasi yang  bagus  dengan  kementrian.  Namun dari hasil wawancara dengan pihak UMA, diperoleh  hasil  bahwa  komunikasi  antara kementrian  dengan  universitas  tidak begitu  baik.  Pihak  UMA  tidak  begitu dilibatkan  dalam  proses  pelaksanaan pembangunan  rusunawa  sehingga  ada kesenjangan dalam pengambilan keputusan. 2. Sumber daya manusia
Sumber  daya  manusia  yang  disiapkan dalam  proses  bantuan  pembangunan rusunawa  pada  dasarnya  tidak  mengalami kendala  yang  berarti.  Baik  Kementrian Negara Perumahan Rakyat maupun ketiga lembaga pendidikan tinggi telah menempatkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing- masing.
Dalam  hal  ini,  Kementrian  Negara Perumahan  Rakyat  menugaskan  Deputi Perumahan  Formal  sebagai  pelaksana kebijakan  di  lapangan.  Sedangkan  pihak lembaga  perguruan  tinggi  membentuk panitia  khusus  yang  terdiri  dari  staf  dan akademisi.
3. Disposisi Masing-masing pelaksana kebijakan memiliki komitmen dalam
mengimplementasikan  kebijakan  bantuan pembangunan  rusunawa  mahasiswa.  Hal ini ditunjukkan dengan memenuhi seluruh tahapan  proses  pemberian  bantuan  sesuai dengan  undang-undang  dan  peraturan yang berlaku.
4. Struktur birokrasi
Dalam  melaksanakan  kebijakan  bantuan pembangunan rusunawa mahasiswa,
Kementrian  Negara  Perumahan  Rakyat menyusun  struktur  birokrasi  yang  tidak berbelit-belit. Proses permohonan
bantuan,  pembangunan  hingga  serah terima  bangunan  rusunawa  dilaksanakan melalui birokrasi yang sistematis.
5. Pemanfaatan  Bantuan  dan  Bangunan
Rusunawa Mahasiswa Bantuan pembangunan rusunawa mahasiswa  pada  tiap-tiap  lembaga  pendidikan tinggi  yang  menjadi  obyek  penelitian  pada sudah dimanfaatkan dengan baik namun kurang optimal.  Dengan  memanfaatkan  dana  bantuan, rusunawa  mahasiswa  di  tiap-tiap  lembaga pendidikan tinggi sudah terbangun dan sebagian sudah dihuni. Desain rusunawa berupa penyeragaman  desain  rusunawa  mahasiswa  dari pihak pemberi bantuan dalam hal ini Kementerian  Perumahan  Rakyat.  Hal  ini menyebabkan adanya kesenjangan antara kebutuhan  penerima  dana  dengan  kondisi bangunan  rusunawa  terbangun.  Namun  untuk pemanfaatan  dana  bantuan,  tidak  ada  masalah yang berarti. Dana yang diberikan oleh pemberi bantuan  dapat  tersalurkan  dengan  baik  dan diwujudkan  dalam  bentuk  bangunan  rusunawa mahasiswa.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  terhadap  efektifitas implementasi  kebijakan  bantuan  pembangunan rusunawa  pada  lembaga  pendidikan  tinggi  di kota Medan, setelah menelaah proses pengajuan proposal,  pembangunan  fisik  hingga  serah terima, didapatkan kesimpulan bahwa implementasi  kebijakan  tersebut  belumlah efektif.  Sosialisasi  yang  kurang  aktif  dari  pihak Kementrian  Negara  Perumahan  Rakyat  kepada seluruh  perguruan  tinggi  di  Indonesia,  untuk memperjelas persyaratan dan jenis bantuan yang diberikan sehingga ada kesan bantuan pembangunan rusunawa mahasiswa dari Pemerintah    kurang  memperhatikan  kebutuhan pihak  penerima  bantuan  seperti  spesifikasi teknis  yang  diinginkan  atau  dibutuhkan  oleh rusunawa  perguruan  tinggi  yang  tidak  bisa disamaratakan  antara  satu  perguruan  tinggi dengan perguruan tinggi yang lain.
Selain  itu  proses  penghunian  rusunawa terhambat  karena  tertundanya  serah  terima bangunan  padahal  secara  fisik  rusunawa  telah siap  huni,  dalam  hal  ini  Rusunawa  UMA  dan IAIN.  Menurut  hasil  wawancara  dengan  pihak UMA,  hal  ini  disebabkan  spesifikasi  teknis bangunan  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan sehingga  universitas  tidak  dapat  menyediakan meubeler rusunawa. Bangunan yang  seharusnya
sudah  dapat  dimanfaatkan  menjadi  terbengkalai dan sedikit demi sedikit mengalami kerusakan.
Pada  dasarnya  hal-hal  di  atas  terjadi karena  komunikasi  antara  pelaksana  kebijakan masih  kurang  baik.  Kedua  pihak  seharusnya mengadakan  koordinasi  secara  berkala  untuk mengetahui  kewajiban  dan  hak  masing-masing. Di  sisi  lain,  penilaian  efektifitas  berdasarkan sumber  daya  manusia,  disposisi  dan  struktur birokrasi  tidak  mengalami  hambatan,  kedua pelaksana  kebijakan  telah  melaksanakan  ketiga hal  tersebut  dengan  baik  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
Sebelum  suatu  kebijakan  dibuat  dan diimplementasikan sebaiknya
Pemerintah
terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi kepada perguruan  tinggi  sebagai  kelompok  sasaran, baik  dari  teknis  dan  non  teknis  karena  setiap lokasi  memiliki  karakteristik  yang  tidak  sama, terutama  antara  propinsi  yang  berbeda.  Hal  ini sangat  perlu  agar  pihak  perguruan  tinggi manapun  paham  tentang  manfaat  yang  dapat diperoleh dan resiko yang harus ditanggung dari ketentuan  yang  ada  yang  akan  dilaksanakan. Kesepahaman  ini  tentu  saja  akan  mengurangi resiko  benturan  yang  terjadi  antara  Pemerintah dan  perguruan  tinggi,  sehingga  pembangunan dapat  berjalan  dengan  lancar  tanpa  suatu hambatan yang berarti.
Bagi  perguruan  tinggi,  kebijakan  bantuan pembangunan rusunawa harus bisa memberikan gambaran  tentang  kewajiban  dan  hak  apa  saja yang  dimiliki  oleh  perguruan  tinggi  secara keseluruhan  sehingga  perguruan  tinggi  dapat mempersiapkan  hal-hal  yang  tidak  dicakup dalam bantuan pembangunan rusunawa mahasiswa.  Dengan  demikian,  pihak  perguruan tinggi tidak menyerahkan sepenuhnya kewajiban  kepada  pihak  Pemerintah  dalam  hal pembangunan rusunawa mahasiswa.

## Daftar Pustaka
Abidin,  S.Z.  (2006) Kebijakan  Publik ,  Jakarta:
Suara Bebas
Akon,  dan  Riduwan  (2009) Aplikasi  Statistik dan Metode Penelitian Untuk Administrasi dan Manajemen , Bandung:
Dewa Ruci.
Alie,  A.  (2006) Identifikasi  Kebijakan  Dalam Pembiayaan Pemeliharaan Jalan
Kabupaten  Dalam  Kota  Sungailiat  di
Kabupaten  Bangka, Tugas Akhir  tidak diterbitkan,  Program  Studi  Perencanaan Wilayah  dan  Kota, Fakultas  Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
Dunn,  William  (1998) Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik, Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Dwijowijoto,  R.N.  (2003) Kebijakan  Publik: Formulasi  Implementasi  dan  Evaluasi , Jakarta: Elex Media Komputindo.
Goggin, Malcolm L. Ann O’M. Bowman. James
P.Lester.  Laurence  J.O’Toole,Jr.  (1990) Implementation  Theory  and  Practice toward a Third Generation. Glenview,Illinois – London, England: A Division  of  Scott,  Foresman  and Company.
Isworo,  W.I.  (1996). Beberapa  Pendekatan dalam Analisis dan Implementasi Kebijakan . Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada. Peraturan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat Nomor  9  Tahun  2008  tentang  Bantuan Pembangunan  Rumah  Susun  Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.
Undang-Undang  No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.