## ASPEK HUKUM PENAWARAN UMUM EFEK SECARA ELEKTRONIK
Niken Previanti Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya email: kenprev@gmail.com
disampaikan 9/8/2020 – di -review 23/9/2020 – diterima 31/5/2021
DOI: 10.25123/vej.v7i1.4248

## Abstract
The  main  issue  discussed  here,  using  a  juridical  normative  method,  regards  the  legal  validity  and implementation of, and legal protection given to investors, found in the Financial Services Authority Regulation  No.  41/POJK.04/2020  re.  Electronic  Public  Offering  of  Equity,  Debt  Securities  and/or Syaria’  Undivided  Share.  Important  to  note  is  the  fact  that  the  Financial  Services  Authority  is established  by  virtue  of  Law  No.  21  of  2011  to  replace  and  take  over  the  functions  of  the  Capital Market  and  Financial  Institution  Supervisory  Agency  and  the  Central  Bank  in  regulating  and supervising  Indonesian  Banks  and  Capital  Markets  and  lastly  protect  consumers  in  the  financial services industry.  Here should also mentioned the fact that the Capital Market Law (No. 8/1995) and its implementing regulations has yet to respond to how advances  in information technology can be utilized to regulate-control and supervise public offering of shares or equity in the Capital Market.
Keywords:
Financial Services Authority, electronic public offering, legal protection of investors.

## Abstrak
Persoalan utama yang ditelaah  di sini, dengan menggunakan metoda yuridis  normatif, berkaitan dengan  keberlakuan,  pelaksanaan  dan  pengaturan  perlindungan  hukum  bagi  pemodal  dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.   OJK sendiri dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 dan didirikan untuk menggantikan peran Badan Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  (Bappepam-LK)  dalam  pengaturan  dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan  dan  pengawasan  bank,  serta  untuk  melindungi  konsumen  industri  jasa  keuangan. Dicermati pula UU Pasar Modal (No. 8/1995) maupun Peraturan Pelaksanaannya belum mengatur hal  ikhwal  bagaimana  kecanggihan  teknologi  informasi  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengatur- mengendalikan dan mengawasi lalulintas penawaran efek-saham di Indonesia
Kata Kunci:
OJK, penawaran umum efek elektronik, perlindungan hukum bagi pemodal .

## Pendahuluan
Pasar  modal  memiliki  peranan  penting  bagi  perekonomian  Indonesia. Berdasarkan  bagian  penjelasan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "UUPM"), diketahui bahwa pasar  modal  memiliki  tujuan  untuk  menunjang  pembangunan  nasional,  dengan tujuan  akhirnya  adalah  kesejahteraan  rakyat  Indonesia.  Pasar  modal  menjadi
tempat  bertemunya  pihak  yang  kekurangan  atau  membutuhkan  modal  usaha (selanjutnya  disebut  "Emiten" 1 ),  dengan  pihak  yang  memiliki  kelebihan  dana (selanjutnya disebut "pemodal").
Dalam  rangka  mendukung  penguatan  pasar  modal  di  Indonesia,  maka perlu  adanya  peningkatan  efisiensi,  efektivitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas dalam  pelaksanaan  penawaran  umum  di  pasar  modal.  Penawaran  umum merupakan  salah  satu  kegiatan  penting  dalam  pasar  modal.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  1  angka  1  UUPM,  yang  dimaksud  dengan  penawaran  umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat atau pemodal berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan  peraturan  pelaksanaannya  (selanjutnya  disebut  "Penawaran  Umum"). Peningkatan  proses  Penawaran  Umum  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan manfaat lebih bagi para pihak yang terlibat dalam pasar modal, serta menghimpun kepercayaan publik untuk melakukan investasi di pasar modal Indonesia.
Penawaran  Umum  pada  dasarnya  dilakukan  di  pasar  perdana.  Pasar perdana ( primary market ) merupakan tempat ditransaksikan efek atau sekuritas untuk  pertama  kali  sebelum  efek  tersebut  dicatatkan  di  bursa  efek. 2 Menurut Sunariyah  dalam  Pengantar  Pengetahuan  Pasar  Modal,  pasar  perdana  memiliki pengertian  sebagai  tempat  penjualan  surat  berharga  baru  dari  perusahaan (emiten)  kepada  masyarakat  melalui  sindikasi  penjaminan,  sebelum  surat berharga  tersebut  diperdagangkan  di  Bursa  Efek.  Di  pasar  perdana  inilah  pihak Emiten menawarkan efek kepada masyarakat umum atau pemodal untuk pertama kalinya,  oleh  karena  itu  kegiatan  di  pasar  perdana  disebut  dengan  penawaran umum ( Initial Public Offering /IPO).
Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disebut  "OJK"),  selaku  lembaga  yang berwenang  melakukan  pembinaan,  pengaturan,  dan  pengawasan  sehari-hari kegiatan  pasar  modal,  berpendapat  bahwa  perlu  adanya  penguatan  terhadap pelaksanaan  Penawaran  Umum.  Penguatan  ini  dimaksudkan  untuk  menggalang dana  lebih  banyak  di  sektor  pasar  modal  Indonesia.  Dalam  konferensi  pers
1 Emiten dalam tulisan ini juga memiliki arti sebagai pihak yang melakukan Penawaran Umum.
2 Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal, Kencana, Jakarta, 2019, hlm., 139.
Perkembangan  Kebijakan  Kondisi  Terkini  Sektor  Jasa  Keuangan  pada  4  Agustus 2020, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan bahwa hingga 28 Juli  2020 penghimpunan  dana di pasar modal sebesar Rp54,1 triliun, dengan 28  Emiten  baru,  yang  mana  hasil  tersebut  menunjukkan  ada  penurunan.  OJK mencatat  adanya  penurunan  minat  penghimpunan  dana  melalui  Penawaran Umum, baik secara jumlah maupun nilai. Pada Juli 2019, total Penawaran Umum adalah  sebanyak 94  dengan  nilai  Rp109,18  triliun,  sementara  itu pada  Juli  2020 jumlah Penawaran Umum sebanyak 73 dengan nilai Rp54,13 triliun. 3 Penurunan minat pemodal tentu menjadi permasalahan serius bagi perekonomian.
Model  dari  pelaksanaan  Penawaran  Umum  menjadi  faktor  yang  menurut OJK tidak mendukung peningkatan partisipasi pemodal. Beberapa catatan penting terhadap  model  pelaksanaan  Penawaran  Umum  saat  ini  adalah  perlunya kemudahan pemesanan efek, perlunya peningkatan alokasi efek untuk penjatahan terpusat, proses bisnis Penawaran Umum untuk penjatahan terpusat yang masih manual  dan  relatif  sulit  diakses,  tidak  tersedianya  efek  yang  memadai  bagi pemodal publik, serta perlunya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penentuan  harga  penawaran  efek  dan  penentuan  jumlah  efek. 4 Dengan  adanya perkembangan  teknologi  informasi  yang  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan melakukan transaksi keuangan, maka dirasa perlu untuk melakukan pengembangan terhadap sistem Penawaran Umum di Indonesia.
Pada  tanggal  1  Juli  2020  OJK  menetapkan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  41/POJK.04/2020  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Penawaran Umum  Efek  Bersifat  Ekuitas,  Efek  Bersifat  Utang,  dan/atau  Sukuk  secara Elektronik  (selanjutnya  disebut  "POJK  41/2020").  POJK  41/2020  diharapkan dapat  mengatasi  permasalahan  yang  timbul  dalam  proses  Penawaran  Umum. Berdasarkan  Ringkasan  POJK  41/2020,  ketentuan  ini  hadir untuk  meningkatkan
3 CNBC  Indonesia,  Ternyata  ini  yang  Menjadi  Penyebab  Pasar  Modal  RI  Kian  stabil, https://www.cnbcindonesia.com/market/20200807124040-17-178199/ternyata-ini-yang- jadi-penyebab-pasar-modal-ri-kian-stabil,  diakses 13 September 2020 pukul 14.20WIB.
4 Bagian  Penjelasan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  41/POJK.04/2020  tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
ketersebaran  pemodal,  meningkatkan  jumlah  pemodal  publik,  dan  untuk meningkatkan  akuntabilitas  serta  transparansi  dalam  penentuan  harga Penawaran Umum perdana dan mekanisme penjatahan dalam Penawaran Umum dengan  menerapkan  teknologi  informasi  dalam  proses bookbuilding dan penawaran efek dalam Penawaran umum. 5
Hadirnya  POJK  41/2020  menimbulkan  perubahan  terhadap  proses Penawaran  Umum  di  Indonesia.  Penawaran  Umum  secara  elektronik  yang diusung POJK 41/2020 merupakan bentuk Penawaran Umum yang dikembangkan dengan  teknologi  informasi  (elektronik),  dan  memiliki  sarana  (sistem)  dan mekanisme  yang  berbeda  dengan  Penawaran  Umum  sebelumnya  (cenderung manual).
Berdasarkan  pada  latar  belakang  tersebut,  maka  tulisan  ini  bermaksud untuk memberikan penjabaran tentang aspek hukum dari Penawaran Umum atas efek, yang dilakukan secara elektronik. Dimulai dengan kedudukan POJK 41/2020 sebagai dasar hukumnya, pengaturan pelaksanaannya, serta perlindungan hukum khususnya bagi pemodal yang terlibat di dalamnya. Semua aspek tersebut ditinjau berdasarkan  POJK  41/2020,  peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku  di bidang pasar modal serta peraturan terkait lainnya.
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif  merupakan  metode  penelitian  yang  menggunakan  kajian  terhadap norma-norma yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam sebuah  penelitian.  Adapun  pendekatan  dari  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang ditangani. 6
5 Ringkasan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  41/POJK.04/2020  tentang  Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 133.

## Pembahasan

## Kedudukan POJK 41/2020 sebagai  Dasar Hukum Penawaran Umum secara Elektronik
Perlu  disadari  bahwa  hukum  harus  mampu  mengikuti  perkembangan jaman.  Dalam  hal  ini,  hukum  harus  bisa  mengakomodir  perkembangan  dunia usaha secara global. Studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan  bahwa  pembaruan  ekonomi  tidak  berhasil  tanpa  pembaruan hukum. 7 Penawaran  Umum  secara  elektronik  tidak  diatur  dalam  UUPM  maupun peraturan  pelaksanaannya.Oleh  karena  itu,  demi  tercapainya  kepastian  hukum dalam pelaksanaan  Penawaran  Umum  secara  elektronik  maka  OJK  merasa  perlu menetapkan POJK 41/2020.
Pengaturan  Penawaran  Umum  secara  elektronik  dalam  POJK  41/2020 menimbulkan  pertanyaan  apakah  Peraturan  OJK  cukup  menjadi  dasar  hukum penerapan Penawaran Umum secara elektronik. Melihat hal tersebut, maka perlu dikaji  kembali  kedudukan  OJK  sebagai  lembaga  independen  yang  berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal di Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disebut  "UUOJK")  membawa  perubahan terhadap  struktur  kelembagaan  pasar  modal.  Perubahan  tersebut  khususnya berkaitan  dengan  lembaga  yang  berwenang  melakukan  pembinaan,  pengaturan, dan  pengawasan  kegiatan  pasar  modal  di  Indonesia.  UUOJK  memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal. 8 Berdasarkan amanat UUOJK, pada 31 Desember 2012 pengawasan kegiatan pasar modal beralih kepada OJK 9 .
OJK  sebagai  lembaga  independen  dalam  melakukan  tugas  dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, diharapkan dapat membawa
7 Rochani Urip Salami, Hukum Pasar Modal dan Tanggung Jawab Sosial, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3, September 2011, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 441.
8 Pasal  6  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan.
9 Sebelumnya  kewenangan  pengaturan  dan  pengawasan  kegiatan  pasar  modal  di  Indonesia dilakukan  oleh  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan/Bapepam  LK berdasarkan UUPM.
pasar  modal  Indonesia  menjadi  lebih  independen  dan  terintegrasi  dengan lembaga  keuangan  lainnya.  Hal  tersebut  dikarenakan  selain  melakukan pengaturan  dan  pengawasan  kegiatan  pasar modal,  OJK  juga  memiliki  tugas  dan wewenang  untuk  melakukan  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi terhadap  keseluruhan  kegiatan  dalam  sektor  jasa  keuangan 10 .  Lebih  detil  lagi bahwa  OJK  dibentuk  dengan  tujuan: 11 (i)  keseluruhan  kegiatan  di  sektor  jasa keuangan dapat terselenggara secara tertaur, adil, transparan, dan akuntabel; (ii) mampu  melindungi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat  yang  diwujudkan dalam  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  seluruh kegiatan sektor jasa keuangan.
Pembuatan  Peraturan  OJK  merupakan  salah  satu  wewenang  yang diberikan  oleh  UUOJK  kepada  OJK.  Dalam  ketentuan  Pasal  8  UUOJK  dinyatakan bahwa  OJK  dalam  melaksanakan  tugas  pengaturannya  di  sektor  jasa  keuangan memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa  keuangan  (Pasal  8  huruf  b  UUOJK),  serta  menetapkan  peraturan  dan keputusan  OJK  (Pasal  8  huruf  c  UUOJK).  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dan mengingat bahwa pasar modal merupakan salah satu sektor yang menjadi ranah pengawasan  dan  pengaturan  OJK,  maka  menjadi  hal  yang  wajar  apabila  OJK membuat dan menetapkan peraturan baru di sektor pasar modal untuk menjamin kepastian hukum dalam kegiatan pasar modal di Indonesia.
Di  sisi  pasar  modal,  secara  umum  kegiatan  Penawaran  Umum  mengacu pada ketentuan Bab IX UUPM tentang Emiten dan Perusahaan Publik (Pasal 70 - Pasal 84 UUPM), dan pelaksanaannya diatur dalam beberapa Peraturan Bapepam LK  (yang  masih  berlaku),  Peraturan  OJK,  serta  Surat  Edaran  OJK.  Berdasarkan pada ketentuan Pasal 70 ayat (4) UUOJK, diketahui bahwa ketentuan dalam UUPM serta peraturan pelaksanaannya masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan  dengan  dan  belum  diganti  berdasarkan  UUOJK.  oleh  karena  itu,
10 Pasal  6  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perbankan,  Pasar  Modal,  Perasuransian,  Dana  Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
11 Andrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 57.
selama  OJK  berdasarkan  kewenangannya  tidak  melakukan  perubahan  atau penggantian  ketentuan  yang  terkandung  dalam  UUPM  dan  aturan pelaksanaannya,  maka  ketentuan  pasar  modal  dalam  UUPM  dan  aturan pelaksanaannya tersebut masih berlaku.
Melengkapi  penjelasan  di  atas,  bahwa  OJK  menerapkan  dua  asas  penting dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  terutama  berkaitan  dengan pembuatan peraturan OJK, yaitu: 12
1. Asas  independensi,  yang  artinya  bahwa  OJK  independen  dalam  pengambilan keputusan  dan  pelaksanaan  fungsi,  tugas,  dan  wewenangnya,  dengan  tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Asas  kepastian  hukum,  yang  artinya  bahwa  OJK,  sebagai  lembaga  di  dalam negara hukum, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan kegiatan OJK.
Berdasarkan  kedua  asas  tersebut  di  atas,  maka  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia  wajib  menjadi  rambu-rambu,  batasan  atau  dasar pertimbangan  bagi  OJK  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangannya, khususnya dalam membuat peraturan OJK.
Merupakan  hal  yang  wajar  bila  OJK  mempertimbangkan  UUPM  beserta peraturan  pelaksanaannya  yang  masih  berlaku,  sebagai  dasar  pembuatan  POJK 41/2020.  Hal  tersebut  sebagaimana  terlihat  dalam  bagian  "mengingat"  dalam POJK  41/2020,  diketahui  bahwa  UUPM  dan  UUOJK  adalah  dua  Undang-Undang yang menjadi dasar dibentuknya POJK 41/2020. Dalam ketentuan Pasal 11 POJK 41/2020,dinyatakan  bahwa  Emiten  yang  melakukan  kegiatan  Penawaran  Umum secara  elektronik  memiliki  kewajiban  untuk  mengikuti  ketentuan  peraturan perundang-undangan  di  bidang  pasar  modal  mengenai  tata  cara  pendaftaran dalam  rangka  Penawaran  Umum  serta  pemesanan  dan  penjatahan  Efek  dalam Penawaran Umum, kecuali telah diatur dalam POJK 41/2020.
Kedudukan  POJK  dalam  peraturan  perundang-undangan  dijamin  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan
12 Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Perundang-Undangan (selanjutnya disebut "UUP3U"). Pasal 8 UUP3U menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan termasuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga  yang  dibentuk  oleh  undang-undang,  dan  OJK  termasuk  dalam  kriteria tersebut.  Peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  OJK  tersebut (dalam  hal  ini  peraturan  OJK),  diakui  keberadaannya  dan  memiliki  kekuatan hukum yang mengikat.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut penulis POJK 41/2020 tepat menjadi  dasar  hukum  dari  Penawaran  Umum  secara  elektronik.  Hal  ini dikarenakan OJK pada dasarnya memiliki kewenangan untuk membuat peraturan baru  di  bidang  pasar  modal.  Pembuatan  POJK  41/2020  memang  diperlukan karena  adanya  pengembangan  terhadap  proses  pelaksanaan  Penawaran  Umum yang tidak diatur dalam UUPM maupun peraturan pelaksanaannya.
Bila  dirinci  kembali,  maka  dasar  hukum  Penawaran  Umum  secara elektronik  dalah  POJK  41/2020,  peraturan  pelaksanaan  dari  POJK  41/2020, peraturan Self  Regulatory  Organization/ SRO  yang  ditunjuk  OJK,  serta  peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal berkaitan dengan Penawaran Umum. Peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal tersebut berkaitan dengan ketentuan  terkait  pelaksanaan  Penawaran  Umum  yang  memang  ditunjuk  oleh POJK 41/2020 untuk tetap dilaksanakan, atau ketentuan yang tidak diatur dalam POJK 41/2020 (maupun peraturan pelaksanaannya).

## Penawaran Umum secara Elektronik berdasarkan POJK 41/2020
Penawaran Umum secara elektronik ditandai dengan hadirnya sistem yang disebut Sistem Penawaran Umum Elektronik (selanjutnya disebut "Sistem e-IPO"). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 POJK 41/2020, Sistem e-IPO merupakan sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum. Sistem e-IPO wajib mencakup semua kegiatan dalam  Penawaran  Umum  dan  harus  menghasilkan  laporan  berkaitan  dengan kegiatan Penawaran Umum tersebut (Pasal 12 POJK 41/2020). Adapun kegiatan
Penawaran Umum dalam Sistem e-IPO paling sedikit meliputi Penawaran Awal 13 ( bookbuilding ),  penawaran  Efek 14 ( offering ),  Penjatahan  Efek,  dan  penyelesaian pemesanan atas Efek.
BEI  dalam press  release -nya  menyatakan  bahwa  Sistem  e-IPO  dibuat dengan  tujuan  untuk  menyediakan  akses  untuk  berpartisipasi  dalam Penawaran Umum  yang  mudah  dijangkau  oleh seluruh pemodal  dan  Perusahaan  Efek 15 .  Hal tersebut khususnya dalam tahap penyampaian permintaan pada masa penawaran awal  dan  tahap  penyampaian  pesanan  saham  perdana  pada  masa  Penawaran Umum. Sistem e-IPO ini memiliki tujuan memperluas partisipasi Perusahaan Efek sebagai agen penjualan ( selling agent ) dalam proses Penawaran Umum. Sistem e- IPO  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan  partisipasi  penyebaran  kepemilikan saham  khususnya  bagi  pemodal  ritel  pada  Pasar  Perdana,  sehingga  diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham di Pasar Sekunder. 16
Sistem e-IPO disediakan oleh pihak yang ditunjuk OJK dan disebut dengan Penyedia  Sistem 17 .  Penyedia  Sistem  merupakan  fungsi  baru  dalam  Penawaran Umum.  Sebagai  tindak  lanjut  atas  POJK  41/2020,  OJK  menerbitkan  Keputusan Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  Kep-45/D.04/2020  tentang Penunjukkan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjamin Efek Indonesia, dan PT Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia  sebagai  Penyedia  Sistem  e-IPO.  Pihak-pihak tersebut  merupakan  pihak  yang  telah  dikenal  sebelumnya  dalam  proses Penawaran  Umum,  namun  dengan  adanya  POJK  41/2020  pihak-pihak  tersebut
13 Penawaran  Awal  adalah  ajakan  baik  langsung  atau  tidak  langsung  dengan  menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran Efek (Pasal 1 angka 13 POJK 41/2020).
14 Efek  adalah  surat  berharga,  yaitu  surat  pengakuan  utang,  surat  berharga  komersial,  saham, obligasi,  tanda  bukti  utang,  unit  penyertaan  kontrak  investasi  kolektif,  kontrak  berjangka panjang atas efek, dan setiap derivatif efek (Pasal 1 angka 2 POJK 41/2020).
15 Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara pedagang Efek, dan/atau manajer investasi (Pasal 1 angka 16 POJK 41/2020).
16 Bursa Efek Indonesia, SRO akan Luncurkan Sistem e-IPO dan Indeks IDX Quality30, Press Release BEI No. 066/BEI.SPR/07-2020 tanggal 29 Juli 2020,
https://www.idx.co.id/berita/press-release-detail/?emitenCode=1344, diakses 13 September 2020 pukul 19.38 WIB.
17 Penyedia Sistem adalah pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik (POJK 41/2020 Pasal 1 angka 6).
memiliki  kewajiban  tambahan  yang  harus  dilaksanakan  dalam  pelaksanaan Sistem e-IPO.
Secara  garis  besar,  kewajiban  Penyedia  Sistem  yang  diatur  dalam Pasal  2 ayat  (3)  POJK  41/2020  adalah  untuk  menyediakan,  mengoperasikan,  dan mengelola  Sistem  e-IPO.  Termasuk  di  dalamnya  adalah  bertanggung  jawab  atas semua  proses  dan  keamanan  jalannya  Sistem  e-IPO.  Penyedia  Sistem  berperan penting  dalam  melakukan  kontrol  dan  menjamin  kelancaran  pelaksanaan  dari Penawaran  Umum  menggunakan  Sistem  e-IPO.  Karena  terdiri  dari  beberapa lembaga  dengan  fungsi  dan  kewenangannya  masing-masing,  maka  perlu  adanya penjagaan atas keharmonisan dari lembaga-lembaga tersebut.
PT  Bursa  Efek  Indonesia  (selanjutnya  disebut  "BEI")  sebagai  salah  satu Penyedia Sistem, diberi kewenangan oleh POJK 41/2020 untuk membangun dan mengelola  Sistem  e-IPO  serta  menyediakan  situs  web  berkaitan  dengan pelaksanaan  Penawaran  Umum  secara  elektronik. 18 Pada  tanggal  10  Agustus 2020,  BEI  dan  OJK  melakukan soft  launching atas  sistem Electronic  Indonesia Public Offering atau Sistem e-IPO. Sistem e-IPO akan diuji coba hingga akhir tahun 2020  untuk  kemudian  dapat  mulai  dipergunakan  secara  aktif  pada  tahun  2021. Dengan adanya Sistem e-IPO ini, pemodal yang bermaksud membeli saham Pasar Perdana  dapat  langsung  mengakses  situs  https://www.e-ipo.co.id  atau  melalui Partisipan Sistem dari Sistem-IPO yang telah terdaftar.
Sama halnya dengan Penyedia Sistem, Partisipan Sistem 19 juga merupakan fungsi baru dalam Penawaran Umum. Partisipan Sistem mempergunakan Sistem e-IPO  untuk  menyampaikan  minat  dan/atau  pesanan  pada  Penawaran  Awal dan/atau  penawaran  Efek.  Berkaitan  dengan  Partisipan  Sistem,  pada  tanggal  10 Agustus  2020,  BEI  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Direksi  PT  Bursa  Efek Indonesia No. Kep-00051/BEI/08-2020 perihal Pedoman Partisipan Sistem dalam Menggunakan Sistem Electronic Indonesia Public Offering yang Disediakan oleh PT
18 Pasal  3  huruf  a  dan  c  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  41/POJK.04/2020  tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
19 Partisipan Sistem adalah Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik (POJK 41/2020 Pasal 1 angka 7).
Bursa  Efek  Indonesia  (selanjutnya  disebut  "SKBEI  51/2020").  Hal  tersebut berkaitan dengan kewajiban BEI sebagai salah satu Penyedia Sistem berdasarkan POJK  41/2020,  untuk  menyediakan  pedoman  penggunaan  atas  Sistem  e-IPO. Secara  garis  besar  SKBEI  51/2020  berisi  tentang  Ketentuan  Umum  Operasional Sistem  e-IPO;  Persyaratan  dan  Prosedur  menjadi  Partisipan  Sistem;  Hak  dan Kewajiban  Partisipan  Sistem;  Prosedur  Penyampaian  Minat,  Pesanan  dan Penyediaan Dana oleh Partisipan Sistem;  Prosedur Pelaksanaan Penjaminan atas Penjatahan Pasti dan Penjatahan Terpusat; Prosedur Penggunaan Sarana Integrasi Sistem e-IPO; dan Prosedur Penanganan Gangguan Teknis pada Sistem e-IPO.
Masuk  pada  ketentuan  mengenai  Sistem  e-IPO,  Pasal  10  ayat  (3)  POJK 41/2020  mengatur,  bahwa  tidak  semua  jenis  Efek  pelaksanaan  Penawaran Umum-nya dapat menggunakan Sistem e-IPO. Adapun jenis Efek yang Penawaran Umum-nya dapat menggunakan Sistem e-IPO meliputi: 1) Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas 20 ; 2) Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk 21 ; dan 3)  Penawaran  Umum  lain  yang  telah  ditetapkan  oleh  OJK.  Melihat  pada  poin  3, diketahui bahwa ke depannya OJK masih membuka peluang untuk Efek jenis lain untuk dapat menggunakan Sistem e-IPO selama ditetapkan lebih lanjut oleh OJK.
Selain  berkaitan  dengan  jenis  Efek,  Pasal  10  ayat  (1)  POJK  41/2020  juga memberikan batasan, bahwa Emiten wajib menggunakan Sistem e-IPO  jika:
1. Emiten  melakukan  Penawaran  Umum  dengan  menggunakan  jasa  Penjamin Emisi Efek 22 ; dan
2. Efek yang ditawarkan Emiten melalui Penawaran Umum akan dicatatkan pada Bursa Efek.
20 Efek  yang  bersifat  ekuitas  adalah  Efek  yang  berupa  saham,  atau  Efek  yang  dapat  ditukar dengan  saham,  atau  Efek  yang  mengandung  hak  untuk  memperoleh  saham. https://www.idx.co.id/footer-menu/tautan-langsung/daftar-istilah/#glossaryE,  diakses  15 September 2020 pukul 23.25 WIB.
21 Sukuk  adalah  Efek  syariah  berupa  sertifikat  atau  bukti  kepemilikan  yang  bernilai  sama  dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi ( syuyu'/ undividedshare ), atas aset yang mendasarinya.
22 Penjamin  Emisi  Efek  adalah  pihak  yang  membuat  kontrak  dengan  Emiten  untuk  melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual (Pasal 1 angka 15 POJK 41/2020).
Umumnya  dan  secara  ringkas,  tahapan  Penawaran  Umum  terbagi  atas tahapan sebagai berikut: 23

## 1. Pra Penawaran Umum.
Pada  tahapan  ini  pihak  Emiten  atau  internal  perusahaan  akan  melakukan beberapa  hal  meliputi: image  building dan house  clearing ; due  diligence ; persetujuan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  untuk go - public ;  perubahan anggaran dasar perusahaan; penunjukan penjamin emisi, lembaga penunjang, dan  profesi  penunjang;  persipan  dokumen;  konfirmasi  agen  penjual;  kontrak pendahuluan  dengan  bursa;  dan  penyampaian  Pernyataan  Pendaftaran 24 kepada  OJK.  Di  sisi  lain,  pihak  OJK  juga  melakukan  persiapan  meliputi: penerimaan  Pernyataan  Pendaftaran;  ekspose  terbatas  di  OJK;  evaluasi  oleh OJK; komentar tertulis; hingga Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif.
2. Penawaran Umum (untuk pasar perdana)
a. Pengumuman dan pendistribusian prospektus.
b. Penawaran Efek oleh penjamin emisi dan agen penjual.
c. Pemesanan Efek.
d. Penjatahan Efek.
e. Pengembalian dana.
f. Penyerahan Efek.
3. Pasca Penawaran Umum
a. Laporan berkala.
b. Laporan insidentil.
Dengan hadirnya POJK 41/2020, maka tahapan kedua terkait Penawaran Umum tersebut di atas, yang awalnya manual, dialihkan pelaksanaannya ke dalam Sistem e-IPO.
Proses  Penawaran  Umum  secara  elektronik  dimulai  setelah  Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK. Setelah Pernyataan Pendaftaran efektif,
23 Mas Rahmah, supra no. 2, hlm. 156-157.
24 Pernyataan  Pendaftaran  adalah  dokumen  yang  wajib  disampaikan  kepada  OJK  oleh  Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik (Pasal 1 angka 10 POJK 41/2020).
Emiten  (melalui  Partisipan  Admin 25 )  melakukan  pengumuman  mengenai Penawaran  Umum  melalui  Sistem  e-IPO.  Emiten  memiliki  kewajiban  untuk melakukan  penginputan  data/informasi  yang  disyaratkan  dan  pengunggahan dokumen  pada  Sistem  e-IPO.  Selain  pengumuman  melalui  Sistem  e-IPO,  Emiten juga  berkewajiban  melakukan  pengumuman  melalui  surat  kabar  nasional.  Masa penawaran Efek akan dilaksanakan paling singkat selama 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja.
Bagi  pemodal  yang  berminat  untuk  melakukan  pembelian  Efek  dalam proses Penawaran Umum secara elektronik dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan  atas  Efek  yang  ditawarkan  melalui  Sistem  e-IPO  pada  masa Penawaran  Awal  (untuk  minat)  atau  masa  penawaran  Efek  (untuk  pemesanan). Pemodal dapat melakukan perubahan maupun pembatalan pemesanan atas Efek hanya  selama  masa  penawaran  Efek.  Pemesanan  Efek  dalam  Penawaran  Umum melalui  Sistem  e-IPO,  wajib  disertai  dengan  ketersediaan  dana  yang  cukup  dari pemodal. Dalam hal dana pemodal yang tersedia tidak mencukupi, maka pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.
Pengalokasian Penjatahan Pasti 26 atas Efek akan dilakukan oleh Partisipan Admin.  Dalam  hal  ini,  Penjamin  Emisi  Efek  berhak  untuk  menentukan  dan/atau melakukan  penyesuaian  terhadap  pesanan  pemodal  dalam  Penjatahan  Pasti. Proses  input  alokasi  ke  Sistem  e-IPO  dilakukan  selama  masa  penawaran  Efek. Berkaitan dengan alokasi Efek, Emiten memiliki kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah  tertentu  Efek  untuk  Penjatahan  Terpusat 27 sesuai  dengan  golongan Penawaran  Umum.  Dari  alokasi  untuk  Penjatahan  Terpusat  tersebut  wajib
25 Partisipan  Admin  adalah  Partisipan  Admin  yang  memiliki  izin  sebagai  Penjamin  Emisi  Efek dan ditunjuk oleh  Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem  e- IPO (Pasal 1 angka 8 POJK 41/2020).
26 Penjatahan Pasti adalah mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi  efek  kepada  pemesan  sesuai  dengan  jumlah  pesanan  Efek  (Pasal  1  angka  22  POJK 41/2020).
27 Penjatahan  Terpusat  adalah  mekanisme  penjatahan  efek  yang  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  seluruh  pemesanan  Efek  dan  kemudian  dijatahkan  sesuai  prosedur  (Pasal  1 angka 23 POJK 41/2020).
dialokasikan  untuk  Penjatahan  Terpusat  Ritel  (merupakan  penjatahan  untuk Pemesan Ritel 28 ).
Proses penyelesaian pemesanan efek dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil  penjatahan  efek  dan  paling  lambat  sebelum  pencatatan  efek  di  Bursa  Efek. Penyelesaian pemesanan Efek yang ditawarkan mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran atas Efek yang dipesan oleh pemodal, dan distribusi Efek sesuai hasil penjatahan.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penggolongan  Penawaran  Umum, batasan  dan  penyesuaian  alokasi  Efek  untuk  Penjatahan  Terpusat,  serta penyelesaian pemesanan efek diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi  Ketersediaan  Dana,  Alokasi  Efek  untuk  Penjatahan  Terpusat,  dan Penyelesaian  Pemesanan  Efek  dalam  Penawaran  Umum  Efek  Bersifat  Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik (selanjutnya disebut "SEOJK 15/2020").
Seperti  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  Sistem  e-IPO  juga  harus menghasilkan  laporan  terkait  kegiatan  Penawaran  Umum.  Adapun  laporan tersebut paling sedikit memuat tentang hasil pelaksanaan Penawaran Awal, hasil Penawaran Umum, Penjatahan, dan distribusi Efek. Pihak yang dapat memperoleh laporan  yang  dihasilkan  Sistem  e-IPO  adalah  OJK,  Penyedia  Sistem,  Partisipan Sistem,  dan  Partisipan  Admin,  sesuai  dengan  kewenangannya  dalam  kegiatan Penawaran Umum, serta pihak lain (dengan persetujuan OJK).
OJK mengatur bahwa ketentuan penggunaan Sistem e-IPO bagi Penawaran Umum efek bersifat ekuitas berupa saham, akan mulai berlaku bagi Emiten yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK setelah 6 (enam) bulan POJK 41/2020 ini mulai berlaku. Atau lebih tepatnya berlaku pada awal Januari 2021. Sedangkan  pemberlakuan  ketentuan  kewajiban  penggunaan  Sistem  untuk Penawaran  Umum  selain  Penawaran  Umum  Efek  berupa  ekuitas  berupa  saham akan ditetapkan lebih lanjut oleh OJK.
Bahwa  kehadiran  Sistem  e-IPO  dirasa  akan  memberikan  kemudahan kepada  pemodal  (baik  pemodal  besar  maupun  pemodal  kecil  dan  menengah)
28 Pemesan Ritel adalah pihak yang menyampaikan minat dan/atau pesanan atas Efek yang akan ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (Pasal 1 angka 21 POJK 41/2020).
untuk  melakukan  investasi  di  pasar  modal.  Hal  tersebut  dikarenakan  semua informasi dan proses Penawaran Umum dilakukan dalam satu wadah yaitu Sistem e-IPO, sehingga para pemodal tidak perlu mencari informasi di tempat lain. Para pemodal  akan  mendapatkan  informasi  penentuan  harga  penawaran  dan  jumlah efek  yang  ditawarkan  lebih  transparan,  sehingga  dapat  meningkatkan kepercayaan para pemodal terhadap investasi yang akan dipilih.
Dalam  Sistem  e-IPO  pemodal  publik  juga  diberikan  kemudahan  untuk melakukan  pemesanan  Efek  untuk  alokasi  Efek  Penjatahan  Terpusat.  Umumnya proses  bisnis  Penawaran  Umum  untuk  Penjatahan  Terpusat  relatif  sulit  karena dilakukan secara manual melalui gerai pemesanan. Namun dengan Sistem e-IPO, maka  pemesanan  dapat  dilakukan  melalui  Sistem  e-IPO  tanpa  perlu  ke  gerai tersebut.  Sistem  e-IPO  juga  memberikan  kepastian  bagi  Pemesan  Ritel  untuk mendapatkan alokasi Efek dalam Penjatahan Terpusat.

## Perlindungan  Hukum  bagi  Pemodal  dalam  Sistem  Penawaran  Umum Elektronik Berdasarkan POJK 41/2020
Pasar modal sebagai instrumen keuangan hanya dapat berkembang dengan baik apabila dibangun berdasarkan prinsip wajar, transparan, dan aman. 29 Ketiga prinsip  tersebut  memiliki  peran  penting  untuk  melindungi  kepentingan  dari pemodal  yang  berujung  pada  membangun  kepercayaan  pemodal  tersebut. Pemodal  merupakan  pihak  penting  yang  menggerakkan  dan  mengembangkan pasar  modal.  Kegiatan  dalam  pasar  modal  dilandasi  dengan  rasa  percaya  para pemodal terhadap pihak atau lembaga yang berperan menjalankan kegiatan pasar modal.  Salah  satu  cara  meningkatkan  kepercayaan  pemodal  adalah  dengan memberikan  jaminan  dan  perlindungan  terhadap  pemodal  maupun  investasinya di sektor pasar modal. Perlindungan tersebut dapat berupa jaminan bahwa hukum akan melindungi pemodal untuk dapat melaksanakan investasinya dengan aman, memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan  pemodal  yang  lain,  atau  mendapatkan akses  informasi  yang  transparan  terkait  kegiatan  pasar  modal  sesuai  dengan
29 Indra  Safitri,  Peranan  Hukum  Pasar  Modal  dalam  Perkembangan  Ekonomi  Indonesia,  Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 2, Juni 2008, hlm. 1.
kebutuhan pemodal.  Oleh karena itu perlindungan hukum bagi pemodal di sektor pasar  modal  merupakan  hal  yang  penting  dalam  meningkatkan  kepercayaan pemodal untuk melakukan investasi di sektor pasar modal.
Begitu  juga  dengan  kegiatan  Penawaran  Umum  menggunakan  Sistem  e- IPO.  Sebagai  sebuah  sistem  baru  di  sektor  pasar  modal  maka  Sistem  e-IPO  juga perlu  mendapatkan  kepercayaan  dari  masyarakat  atau  pemodal  untuk  dapat menarik minat mereka. Selain memberi kemudahan dalam mengakses Penawaran Umum, Sistem e-IPO juga harus memberi jaminan rasa aman bagi pemodal yang menginvestasikan dananya. Oleh karena itu, Sistem e-IPO juga harus menawarkan perlindungan hukum bagi para pemodal yang terlibat di dalamnya.
Demi terciptanya kepastian hukum, maka sewajarnya perlindungan hukum bagi  pemodal  dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur Sistem  e-IPO,  yaitu  POJK  41/2020.  Perlindungan  hukum  sendiri  memiliki pengertian sebagai segala bentuk norma maupun tindakan yang bertujuan untuk memberikan  kondisi  aman,  nyaman,  dan  kepastian  hukum  bagi  subyek  hukum baik  orang  perorangan  maupun  badan  hukum.  Dengan  adanya  perlindungan hukum  diharapkan  dapat  menghindari  persengketaan,  dan  seandainya  terjadi sengketa-pun, telah terdapat norma hukum untuk penyelesaiannya. 30
Berkaitan dengan perlindungan hukum, menurut R. La Porta dalam Journal of  Financial  Economics, perlindungan  hukum  yang  diberikan  suatu  negara memiliki  dua  sifat,  yaitu  bersifat  pencegahan  ( prohibited )  dan  bersifat  hukuman ( sanction ). 31 Perlindungan  hukum  bersifat  pencegahan  dikenal  dengan perlindungan  hukum  preventif,  sedangkan  perlindungan  hukum  yang  bersifat hukuman dikenal juga dengan perlindungan hukum represif. Mengacu kepada dua sifat  perlindungan  hukum  tersebut,  maka  penulis  bermaksud  menelaah  bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh POJK 41/2020 kepada pemodal dalam pelaksanaan Sistem e-IPO.
30 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1.
31 Hilda  Hilmiyah  Dimyati,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  dalam  Pasar  Modal,  Jurnal  Cita Hukum  Vo.  II  No.  2  Desember  2014,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif  pada  umumnya  merupakan peraturan  atau  norma  hukum  yang  sifatnya  mencegah  terjadinya  pelanggaran hukum.  Dalam  POJK  41/2020,  perlindungan  hukum  khususnya  bagi  pemodal, yang bersifat preventif terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Kewajiban  Penyedia  Sistem  memiliki  dan  menetapkan  standar  prosedur operasional. 32 Ketentuan ini bertujuan agar Sistem e-IPO wajib memiliki dan dijalankan  sesuai  prosedur  oleh  para  pihak  yang  memiliki  akses  untuk mengoperasikan  Sistem  e-IPO.  Prosedur  ini  akan  mencegah  para  pihak tersebut  untuk  bertindak  sewenang-wenang  dalam mengoperasikan Sistem e-IPO,  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  pemodal  maupun  pihak lain dalam  Sistem  e-IPO.  Selain  melindungi  pemodal  dan  kelancaran  Sistem  e- IPO,  ketentuan  ini  juga  meningkatkan  kredibilitas  Sistem  e-IPO  di  mata pemodal.  Karena  umumnya  sebuah  sistem  yang  memiliki  dan  menetapkan prosedur yang baik dalam pelaksanaannya lebih dipercaya penggunanya.
2. Kewajiban  bagi  Penyedia  Sistem  untuk  menerapkan  prinsip  pengendalian dan keamanan yang memadai dalam Sistem e-IPO. 33 Bahwa dalam Sistem e- IPO  harus  diterapkan  prinsip  pengendalian  dan  prinsip  pengamanan  yang memadai,  sesuai  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dan/atau standar  yang  berlaku  secara  nasional  maupun  internasional.  Ketentuan  ini bertujuan  agar  Sistem  e-IPO  dapat  beroperasi  dengan  baik,  aman,  serta kerahasiaan  data  dan  informasi  khususnya  milik  pemodal  dapat  terjaga sesuai  dengan  standar  keamanan  sistem  teknologi  informasi  pada  sektor pasar  modal  di  Indonesia.    Ketentuan  ini  dapat  menjaga  kepercayaan pemodal  bahwa  Sistem  e-IPO  menerapkan  sistem  pengendalian  dan keamanan yang baik.
3. Kewajiban  Penyedia  Sistem  untuk  menginformasikan  kepada  pengguna Sistem  e-IPO  dalam  hal  terdapat  perubahan  atau  pengembangan  sistem, termasuk dalam hal terdapat penambahan layanan dan fitur dalam Sistem e-
32 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  41/POJK.04/2020  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Penawaran  Umum  Efek  Bersifat  Ekuitas,  Efek  Bersifat  Utang,  dan/atau  Sukuk  secara Elektronik Pasal 2 ayat (3) huruf c.
33 Id. , Pasal 2 ayat (3) huruf e.
IPO. 34 Ketentuan  ini  bertujuan  agar  pengguna  Sistem  e-IPO,  khususnya pemodal  tidak mengalami  kebingungan  dalam hal  terjadi  perubahan dalam Sistem  e-IPO,  dan  pemodal  dapat  mengetahui  perkembangan  terbaru  dari Sistem  e-IPO.  Informasi  ini  juga  membuat  pemodal  mengetahui  bahwa perubahan yang terjadi dalam Sistem e-IPO mungkin mengakibatkan Sistem e-IPO tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Penyedia Sistem tidak  dapat  sewenang-wenang  dalam  melakukan  perubahan  atau pengembangan  dalam  Sistem  e-IPO  yang  akhirnya  dapat  menimbulkan kesulitan atau kerugian bagi pemodal.
4. Kewajiban Penyedia Sistem untuk menyediakan rekam jejak audit terhadap keseluruhan  proses  di  Sistem  e-IPO  untuk  keperluan  pengawasan, penegakkan  hukum,  penyelesaian  sengketa,  verifikasi,  pengujian,  dan pemeriksaan  lainnya  oleh  OJK  atau  pihak  lain  dengan  persetujuan  OJK. 35
Bahwa rekam jejak audit keseluruhan proses dalam Sistem e-IPO merupakan hal  penting.  Berdasarkan  rekam  jejak  tersebut,  maka  akan  terlihat  proses pelaksanaan  Sistem  e-IPO,  apakah  telah  sesuai  dengan  prosedur  atau ketentuan  yang  berlaku,  ataukah  tidak.  Sehingga  dalam  hal  pemodal  atau pengguna  Sistem  e-IPO  mengalami  permasalahan  atau  merasa  dirugikan pada  saat  penggunaan  Sistem  e-IPO,  maka  pihak  OJK  dapat  melakukan pemeriksaan berdasarkan rekam jejak audit.
5. Kewajiban Penyedia  Sistem untuk  menjaga  kerahasiaan  data  dan  informasi pengguna  serta  penggunaan  Sistem  e-IPO. 36 Dengan  adanya  ketentuan  ini maka  pemodal  dan  pengguna  Sistem  e-IPO  memiliki  jaminan  bahwa  data, informasi  dan  segala  bentuk  transaksi  yang  dilakukan  dalam  Sistem  e-IPO akan dilindungi kerahasiaannya serta tidak dipergunakan secara sewenang- wenang.
6. Kewajiban  Penyedia  Sistem  untuk  memiliki  dan  menetapkan  fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan
34 Id ., Pasal 2 ayat (3) huruf f.
35 Id ., Pasal 2 ayat (3) huruf g.
36 Id ., Pasal 2 ayat (3) huruf h.
Sistem e-IPO di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat  data  utama. 37 Dengan  adanya  ketentuan  ini,  maka  segala  data  yang terdapat dalam Sistem e-IPO dijamin memiliki cadangan atau back up dalam hal  pusat  data  utama  mengalami  kerusakan,  kehilangan  data,  atau  hal  lain yang  mengakibatkan  pusat  data  utama  tidak  berfungsi  sebagaimana mestinya.  Hal  ini  memberikan  jaminan  kepada  pemodal  bahwa  kegiatan dalam  Sistem  e-IPO  tetap  dapat  berjalan  meskipun  terdapat  permasalahan dalam pusat data utama.
7. Kewajiban Emiten untuk melakukan pengumuman terhadap penundaan atau pembatalan  Penawaran  Umum. 38 Pengumuman  ini  harus  dilakukan  Emiten pada Sistem e-IPO dan surat kabar nasional berbahasa Indonesia. Ketentuan ini  mencegah  Emiten  untuk  bertindak  sewenang-wenang  dalam  merubah atau  membatalkan  jadwal  Penawaran  Umum,  yang  mana  hal  tersebut merugikan pemodal.
8. Kewajiban  verifikasi  terhadap  minat  dan/atau  pesanan  pemodal. 39 Bahwa setiap  minat  dan/atau  pesanan  pemodal  atas  Efek  yang  ditawarkan  wajib untuk diverifikasi ulang untuk memeriksa kesesuaian identitas dari pemodal, rekening  pemodal,  maupun  jumlah  Efek  yang  diminati  dan/atau  dipesan pemodal.  Kewajiban  ini  sebagai  bentuk  kehati-hatian  dalam  pelaksanaan Penawaran Umum dalam hal data atau informasi dalam penyampaian minat dan/atau pesanan ternyata tidak sesuai.
9. Dalam Sistem e-IPO, pemodal harus menyatakan bahwa telah menerima atau telah  memperoleh  kesempatan  untuk  membaca  Prospektus  berkenaan dengan  Efek  yang  ditawarkan  sebelum  atau  pada  saat  melakukan pemesanan. 40 Bahwa  Prospektus  merupakan  informasi  yang  diperlukan pemodal  untuk  membuat  keputusan  akan  membeli  atau  tidak  Efek  yang ditawarkan.  Oleh  karena  itu  pemodal  harus  mengetahui  dan  memahami
37 Id ., Pasal 2 ayat (3) huruf l.
38 Id ., Pasal 16. 39 Id ., Pasal 23.
40 Id ., Pasal 28.
informasi  dalam  Prospektus.  Hal  ini  mencegah  pemodal  untuk  mengalami kerugian dalam melakukan investasi yang salah.
10. Pemodal  diberi  kesempatan  untuk  melakukan  konfirmasi  dalam  hal  pada akhir  masa  Penawaran  Awal  harga  Efek  yang  disampaikan  pada  saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan. 41 Perlu diketahui bahwa dalam Penawaran Awal Efek ada rentang harga, maka ada kalanya minat atas harga Efek yang disampaikan  pemodal  berbeda  dengan  harga  akhir  penawaran  Efek.  Untuk mencegah  pemodal  melakukan  pembelian  Efek  dengan  harga  yang  tidak diminati,  maka  perlu  adanya  konfirmasi  ulang  kepada  pemodal.  Berkaitan dengan  rentang  harga,  POJK  41/2020  juga  mengamanatkan  Emiten  untuk memberikan  informasi  dalam  Sistem  e-IPO  dalam  hal  selama  Penawaran Awal terdapat perubahan terhadap rentang harga. 42
11. Apabila  penetapan  harga  dan  jumlah  Efek  yang  ditawarkan  berada  di  luar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem e-IPO, maka Emiten  wajib  mengungkapkan  penjelasan  atas  pertimbangan  penetapan harga dan jumlah Efek yang ditawarkan tersebut dalam Prospektus. 43 Perlu diketahui  bahwa  kurva  permintaan  adalah  akumulasi  minat  pada  masing- masing harga dalam rentang harga Penawaran Awal. Kewajiban memberikan penjelasan  ini  akan  membantu  pemodal  dalam  membuat  keputusan,  serta meningkatkan transparansi dalam Sistem e-IPO.
12. Alokasi  Efek  untuk  Penjatahan  Terpusat  Ritel. 44 Adanya  alokasi  untuk Penjatahan Terpusat Ritel memberikan kepastian bahwa para pemodal yang merupakan  Pemesan  Ritel  mendapatkan  alokasi  untuk  melakukan pembelian atas Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.
13. Dalam hal terjadi kegagalan Sistem e-IPO, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan
41 Id ., Pasal 29.
42 Id ., Pasal 35.
43 Id ., Pasal 37.
44 Id ., Pasal 38 ayat (2).
lainnya  untuk  penyelesaian  kegiatan  Penawaran  Umum. 45 Serta  dalam  hal terjadi  suatu  keadaan  lain  di  luar  kemampuan  dan  kekuasaan  Penyedia Sistem  (bencana  dan  peristiwa  lain  yang  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  pelaksanaan  Penawaran  Umum),  maka  Penyedia  Sistem  dapat melakukan  penyesuaian  jangka  waktu  kegiatan  dalam  Penawaran  Umum atau  tindakan  lainnya  untuk  penyelesaian  kegiatan  Penawaran  Umum dengan  persetujuan  OJK. 46 Adanya  dua  ketentuan  tersebut  memberikan jaminan  bagi  para  pemodal  bahwa  meskipun  terjadi  kegagalan  sistem maupun hal lain yang mempengaruhi Penawaran Umum dalam Sistem e-IPO, hak pemodal untuk melaksanakan Penawaran Umum dan mendapatkan Efek yang diinginkan tetap terpenuhi, meski memerlukan waktu penyesuaian.
Selain  perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif, POJK  41/2020  juga menyediakan  perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif.  Perlindungan  hukum yang  bersifat  represif  merupakan  peraturan  atau  norma  hukum  yang  sifatnya menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  terjadi.  Perlindungan  hukum  ini umumnya  berupa  sanksi  dalam  bentuk  denda,  hukuman  penjara  atau  hukuman lainnya.  POJK  41/2020  memberikan  perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif dalam bentuk sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan dalam POJK 41/2020. Sanksi  administratif  POJK  41/2020  tidak  hanya  dikenakan  kepada  pihak  yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK 41/2020, namun juga kepada pihak yang menjadi  penyebab  terjadinya  pelanggaran  tersebut.  Adapun  pihak  yang berwenang  untuk  memberikan  sanksi  administratif  adalah  OJK,  setelah  OJK memastikan  bahwa  pihak  tersebut  memang  melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan POJK 41/2020.
Bentuk  sanksi  administratif  yang  dikenakan  OJK  kepada  pelanggar  POJK 41/2020  berupa:  a)  peringatan  tertulis;  b)  denda,  yaitu  kewajiban  untuk membayar sejumlah uang tertentu; c) pembatasan kegiatan usaha; d) pembekuan kegiatan  usaha;  e)  pencabutan  izin  usaha;  f)  pembatalan  persetujuan;  dan  g)
45 Id ., Pasal 54 ayat (1).
46 Id ., Pasal 54 ayat (2).
pembatalan  pendaftaran. 47 Penerapan  sanksi  huruf  b  hingga  g  tersebut  dapat dilaksanakan  tanpa  pelanggar  dikenakan  sanksi  peringatan  tertulis  terlebih dahulu.  Ketentuan  tentang  sanksi  denda  juga  dapat  dikenakan  secara  terpisah maupun bersama-sama dengan sanksi lainnya. Selain bentuk sanksi administratif tersebut,  OJK  juga  dapat  melakukan  tindakan  lain  terhadap  pelanggar ketentuan POJK  41/2020.  Tindakan  lain  tersebut  dapat  berupa  penundaan  pelaksanaan Penawaran Umum maupun pembatalan proses Penawaran Umum.
Perlu dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap transaksi Penawaran Umum melalui Sistem e-IPO tidak berhenti hanya sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020.  Perlindungan  hukum  di  sektor  pasar  modal  mengacu  pada  semua ketentuan  hukum  yang  berlaku  termasuk  namun  tidak  terbatas  sebagaimana diatur dalam UUPM beserta dengan peraturan pelaksanaannya.
Dalam  UUPM  contohnya,  UUPM  menganut  prinsip  keterbukaan  di  sektor Pasar  Modal.  Keterbukaan  informasi  wajib  dilakukan  dan  harus  dijamin kebenarannya  sehingga  pemodal  dapat  memahami  keadaan  perusahaan  Emiten sebelum  mengambil  keputusan  untuk  membeli  efek  atau  tidak. 48 Prinsip keterbukaan  merupakan  salah  satu  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh UUPM kepada para pemodal.
Di sisi lain, OJK sebagai lembaga yang bertugas menegakkan perlindungan konsumen  jasa  keuangan,  juga  memberikan  perlindungan  terhadap  pemodal selaku konsumen di sektor pasar modal. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal  28,  Pasal  29,  dan  Pasal  30  UUOJK  yang  merupakan  ketentuan-ketentuan yang  mengatur  secara  eksplisit  perihal  perlindungan  konsumen.  Perlindungan konsumen  sektor  jasa  keuangan  di  rezim  OJK  menaungi  seluruh  sektor  jasa keuangan  meliputi  lembaga  keuangan  bank  maupun  non-bank.  Penyatuan
47 Id ., Pasal 55 ayat (4).
48 Zaenah, Aspek Hukum dalam Penerapan Prinsip Full Disclosure di Pasar Modal, Lex Journal:
Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 2 Tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
pengaturan  perlindungan  konsumen  jasa  keuangan  yang  selama  ini  terpencar dimaksudkan untuk memperbaiki sistem dan menutup kekurangan substansial. 49
Karena  pemodal  merupakan  konsumen  di  sektor  pasar  modal,  maka pemodal  juga  dilindungi  oleh  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  beserta  peraturan  pelaksanaannya.  Selain  itu,  mengingat  bahwa Penawaran Umum secara Elektronik merupakan transaksi penawaran saham yang dilakukan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  dan  sebuah  sistem elektronik, maka wajar bila perlindungan hukumnya juga diatur dalam UU Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  j.o.  UU  Nomor  19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik.  Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  terkait  perlindungan  hukum Penawaran  Umum  melalui  Sistem  e-IPO  yang  tidak  diatur  dalam  POJK  41/2020, maka  perlu  untuk  melihat  kembali  pada  aturan  hukum  lain  yang  berhubungan dengan Penawaran Umum tersebut.

## Penutup
Sistem Penawaran Umum secara elektronik hadir sebagai terobosan baru dengan tujuan menarik minat pemodal. Demi tercapainya kepastian hukum, maka OJK  menetapkan  POJK  41/2020.  POJK  tersebut  dibuat  berdasarkan  kewenangan yang  dimiliki  OJK  yang  didapat  melalui  UUOJK  dan  UUPM.  Oleh  karena  itu  POJK 41/2020 memiliki kedudukan kuat sebagai dasar hukum pelaksanaan Penawaran Umum melalui Sistem e-IPO.
Bahwa  pelaksanaan  Penawaran  Umum  melalui  Sistem  e-IPO  merupakan bentuk  sistemisasi  proses  Penawaran  Umum  yang  sebelumnya  dilakukan  secara manual.  Dengan  sistemisasi  ini  diharapkan  pemodal  lebih  mudah  mengakses, mendapatkan  informasi,  dan  mendapatkan  alokasi  Efek  dalam  kegiatan Penawaran  Umum.  Sistem  e-IPO  menjadi  pemeran  utama  dalam  Penawaran Umum  secara  elektronik.  Sistem  e-IPO  mencakup  kegiatan  Penawaran  Awal,
49 Vidya  Noor  Rachmadini,  Perlindungan  Hukum  bagi  Investor  dalam  Pasar  Modal  menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Pena Justitia: Media Komunikasi  dan  Kajian  Hukum  Vol.  18,  No.  1  Tahun  2019,  Fakultas  Hukum  Universitas Pekalongan, hlm. 93.
penawaran  Efek,  penjatahan  Efek,  dan  penyelesaian  pemesanan  atas  Efek  yang ditawarkan.
Perbedaan  Penawaran  Umum  Sistem  e-IPO  dengan  Penawaran  Umum biasa  adalah  penggunaan  sistem  yang  menjadi  wadah  satu  pintu  bagi  pemodal untuk  melakukan  pembelian  Efek.  Adanya  fungsi  baru  seperti  Penyedia  Sistem, Partisipan  Sistem,  atau  Partisipan  Admin  juga  menjadi  pembeda  bagi  Sistem  e- IPO.  Dengan  adanya  fungsi-fungsi  baru  serta  penggabungan  beberapa  pihak sebagai  Penyedia  Sistem,  maka  menurut  penulis  perlu  adanya  koordinasi  para pihak dengan OJK sebagai pengawas utama. Hal ini akan menjadi tantangan baru bagi  OJK  untuk  dapat  menciptakan  harmonisasi  dari  para  pihak  yang  tergabung dalam Sistem e-IPO.
POJK 41/2020 berusaha agar pemodal tidak mengalami kerugian berkaitan dengan  kesalahan  informasi,  kebocoran  data,  kegagalan  sistem,  maupun kesalahan  proses  dalam  Sistem  e-IPO.  POJK  41/2020  juga  menerapkan  sanksi administratif  bagi  pihak  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  POJK 41/2020,  hal  tersebut  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  para  pemodal. Namun  perlu  diingat  kembali,  bahwa  dalam  penerapannya  POJK  41/2020  tidak dapat  berdiri  sendiri  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pemodal. POJK 41/2020 masih bergantung pada peraturan perundang-undangan di atasnya termasuk namun tidak terbatas pada UUPM, UUOJK, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Perlindungan Konsumen.

## Daftar Pustaka
Buku:
Andrian  Sutedi,  Aspek  Hukum  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Raih  Asa  Sukses,  Jakarta, 2014.
Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal, Kencana, Jakarta, 2019 Philipus  M.  Hadjon,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia , Bina  Ilmu, Surabaya, 1987 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2015 Sunariyah,  Pengantar  Pengetahuan  Pasar  Modal , UPP  AMP  YKPN,  Yogyakarta, 2011
Jurnal:
Hilda  Hilmiyah  Dimyati.  Perlindungan  Hukum  bagi  Investor  dalam  Pasar  Modal. Jurnal Cita Hukum Vol. II No. 2, Desember 2014. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Indra  Safitri.  Peranan  Hukum  Pasar  Modal  dalam  Perkembangan  Ekonomi Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 2, Juni 2008.
Rochani  Urip  Salami.  Hukum  Pasar  Modal  dan  Tanggung  Jawab  Sosial.  Jurnal Dinamika  Hukum  Vol.  11  No.  3,  September  2011.  Fakultas  Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
Vidya  Noor  Rachmadini.  Perlindungan  Hukum  bagi  Investor  dalam  Pasar  Modal menurut  Undang-Undang  Pasar  Modal  dan  Undang-Undang  Otoritas  Jasa Keuangan. Jurnal Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 18, No. 1 Tahun 2019. Fakultas Hukum Universitas Pekalongan.
Zaenah.  Aspek  Hukum  dalam  Penerapan  Prinsip Full  Disclosure di  Pasar  Modal. Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 2 Tahun 2017. Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan  Penawaran  Umum  Efek  Bersifat  Ekuitas,  Efek  Bersifat  Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 15/SEOJK.04/2020  tentang  Penyediaan  Dana  Pesanan,  Verifikasi Ketersediaan  Dana,  Alokasi  Efek  untuk  Penjatahan  Terpusat,  dan Penyelesaian  Pemesanan  Efek  dalam  Penawaran  Umum  Efek  Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.

## Lain-lain:
Ringkasan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  41/POJK.04/2020  tentang Pelaksanaan  Kegiatan  Penawaran  Umum  Efek  Bersifat  Ekuitas,  Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Surat  Keputusan  Direksi  PT  Bursa  Efek  Indonesia  No.  Kep-00051/BEI/08-2020 perihal Pedoman Partisipan Sistem dalam Menggunakan Sistem Electronic Indonesia Public Offering yang Disediakan oleh PT Bursa Efek Indonesia.
Internet: https://www.cnbcindonesia.com/market/20200807124040-17- 178199/ternyata-ini-yang-jadi-penyebab-pasar-modal-ri-kian-stabil https://www.idx.co.id/berita/press-release-detail/?emitenCode=1344 https://www.e-ipo.co.id/id https://www.idx.co.id/ https://www.idx.co.id/footer-menu/tautan-langsung/daftar-istilah/#glossaryE,