## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
Ahmad Roziq 1
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember
Widya Yanti 2
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

## Abstract
In  Islam  economic  instrument,  there  is  optimaze  of  zakah  that  must be  supported  with  riba  disbandment  so  it  is  able  to  create  society prosperity.  The  phenomena  of  non  halal fund  at  LAZ  also  cause controversial in ulama society until now and there is not MUI fatwa yet that discuss about its non halal fund. This research purpose is to know and analyze the accounting treatment of Amil Zakah Institution in  non  halal  fund  and  compare  it  with  PSAK  109.  Type  of  this research is qualitative research with descriptive analysis approach, and  data  collecting  method  that  used  is  case  study  with  take  LAZ Yatim  Mandiri,  LAZ  Rumah  Zakat,  and  LAZ  DD  Surabaya  as  the research  objects.  Non  halal treatment  at  these  LAZ  is  include  the confession,  presentation,  and  expressing  and  still  not  appropriate with non halal fund rule at ED PSAK 109 and PSAK 109, whereas to non halal fund measurement have been appropriate with PSAK 109. So that, in the future, the three LAZ must be recognize non halal fund acceptance as non halal fund and it should provide separately from zakah fund, infaq fund, amil fund and wakaf fund. In addition, dana non  halal  fund  source  must  only  originate  from  bank  interest  and giro, that amount is not too large and distributed for Muslim public interest out from consumption and religious facility.
Keywords  : LAZ,  Non-Halal  Fund,  Treatment  Of  Accounting,  ED PSAK109 dan PSAK 109.

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  581 Tahun  1999  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999 Tentang  Pengelola  Zakat,  mewajibkan  kepada  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) untuk membuat Laporan Keuangan dan diaudit secara  independen  atas  laporan  keuangannya.  Dalam  Undang-Undang  RI  No.23 Tahun  2011  Tentang  Pengelola  Zakat  juga  mewajibkan  LAZ  melaporkan pelaksanaan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat  yang  telah

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam proses pelaporan keuangan BAZ dan LAZ selama ini sampai dengan SK Menteri Agama RI tersebut dikeluarkan, OPZ  belum  memiliki  standar  akuntansi  keuangan  sehingga  terjadi  perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. OPZ yang cukup inovatif kemudian menggunakan PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
Pada tahun 2005, Forum Zakat (FOZ) berupaya  untuk menyusun Pedoman Akuntansi  bagi  Organisasi  Pengelola  Zakat  (PA-OPZ).  Belum  sempat disosialisasikan  dan  diterapkan  secara  luas,  FOZ  telah  mengadakan  kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia untuk menyusun PSAK Zakat pada tahun 2007. Dan  pada  tahun  2008,  IAI  telah  menyelesaikan  ED  PSAK  Nomor  109  tentang Akuntansi Zakat  yang  resmi  diberlakukan untuk  penyusunan  dan  penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat per 1 januari 2009. Akhirnya pada bulan Oktober 2011,  ED PSAK Nomor 109 telah disahkan oleh IAI sebagai standarisasi pelaporan akuntansi zakat bagi OPZ.
Salah  satu  pembahasan  dalam  PSAK  Nomor  109  tentang  Akuntansi  Zakat adalah mengatur sumber penerimaan dan penyaluran dana non halal. Adanya dana non  halal  dalam  ED  PSAK  Nomor  109  ini  menimbulkan  perdebatan  yang signifikan  antara  beberapa  ulama  dan  praktisi  ekonomi  syariah  sehingga  terjadi perubahan dalam PSAK 109 yakni hanya memberikan kebijakan pada LAZ untuk mengungkapkan sumber, alasan, jumlah, dan penyaluran dana non halal.
Berikut  ketentuan  ED  PSAK  Nomor  109  tentang  pengakuan  dan pengukuran dana non halal:
1.  penerimaan  dana  non  halal  adalah  semua  penerimaan  dari  kegiatan  dan  tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal  dari  bank  konvensional.  Penerimaan  dana  non  halal  pada  umumnya terjadi  dalam  kondisi  darurat  atau  kondisi  yang  tidak  diinginkan  oleh  entitas syariah karena secara prinsip dilarang,
2.  penerimaan  dana  non  halal  diakui  sebagai  dana  non  halal,  yang  terpisah  dari dana  zakat,  dana  infak/sedekah  dan  amil  zakat.  Aset  non  halal  disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.
3. amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai  kebijakan  atas  penerimaan  dan  penyaluran  dana,  alasan,  dan jumlahnya.
Sedangkan  dalam  PSAK  Nomor  109  hanya  menjelaskan,  “Amil  harus mengungkapkan  keberadaan  dana  non halal,  jika ada,  diungkapkan  mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya;”.
Dalam  penjelasan  ED  PSAK  tersebut,  belum  jelas  sacara  pasti  makna darurat dan kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas, serta penyaluran dana non halal  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Sementara  dalam  PSAK  Nomor  109 hanya  mewajibkan  mengungkapkan  kebijakan  atas  penerimaan  dan penyaluran dana non halal, sedangkan kriteria baku dari dana non halal tidak dijelaskan. Hal ini  menyebabkan  perdebatan  yang  panjang  terkait  perlakuan  dana  non  halal  dan batasan  darurat  itu  sendiri  terutama  sampai  saat  ini  masih  belum  dikeluarkannya Fatwa tentang dana non halal pada LAZ oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
Seiring  berkembanganya  perbankan  syariah  dan  lembaga  keungan  syariah lainnya,  terdapat  permasalahan  apakah  makna  darurat  ini  masih  relevan  dengan kondisi  sekarang.  Perubahan  peraturan  perlakuan  dana  non  halal  yang  terdapat pada  PSAK  Nomor  109  salah  satunya  juga  dikarenakan  tentang  pengakuan  dan pengukuran  dana  non  halal  yang  ada  di  ED  PSAK  109  ini  seakan-akan memperbolehkan  adanya  dana  non  halal  dalam  LAZ  padahal  dana  non  halal  ini diperbolehkan  jika  memang  dalam  kondisi  darurat.  Berdasarkan  fenomena tersebut,  maka peneliti  terdorong  untuk  mengkaji bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan lembaga amil zakat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Akuntansi Syariah
Akuntansi  dalam  perspektif  Islam  berhubungan  dengan  pengakuan, pencatatan  dan  transaksi-transaksi  serta penyajian  mengenai  kekayaan  dan kewajiban-kewajiban.  Dalam  Alquran  Surat  Al  Baqarah  ayat  282  syariat  Islam telah mengatur mengenai pencatatan (akuntansi).
“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya,  maka  hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah  orang  yang berhutang  itu  mengimlakkan  (apa  yang  akan  ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia bertakwa kepada Allah  Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada  hitungannya.  Jika  orang  berhutang  itu  adalah  orang  yang  lemah  akalnya atau  (keadaannya)  atau  ia  sendiri  tidak  mampu  mengimlakkannya,  maka hendaklah  walinya  mengimlakkannya  dengan  jujur.  Dan  persaksikanlah  dengan dua  orang  saksi  dari  dua  orang  lelaki  diantaramu.  Jika  tidak  ada  dua  orang lelaki,  maka  (boleh)  seorang  lelaki  dan  dua  orang  perempuan  dari  saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah  saksi-saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)  apabila  mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada (tidak menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah  mu’amalahmu  itu),  kecuali  jika  mu’amalahmu  itu perdagangan  tunai  yang  kamu  jalankan di  antara  kamu,  (jika)  kamu  tidak menulisnya.  Dan  persaksikanlah  apabila  kamu  berjual  beli; dan  janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu  lakukan  (yang demikian), maka sesungguhnya  hal  itu  adalah  suatu  kefasikan  pada  dirimu.  Dan  bertakwalah kepada  Allah;  Allah  mengajarmu;  dan  Allah  Maha  Mengetahui  segala sesuatu”.(QS.Al Baqarah:28 2)
Dengan  memperhatikan  konsep  Tauhid  dan  peranan  Tuhan  dalam kehidupan  kita  serta  nilai-nilai  yang  ada  dalam  Al  Quran  serta  yang dipraktikkan  oleh  Rasulullah  SAW  maka  kita  merumuskan  tujuan Akuntansi Syariah sebagai berikut:
“Membantu semua pihak yang ber kepentingan agar amanah (tanggungjawab) yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hamba

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
Allah  dalam  menjalankan  suatu  organisasi/perusahaan  dapat  dijalankan sesuai  ketentuan  Allah  dan  pemberi  amanah  atau  sesuai  ketentuan  syariah dengan  tujuan  agar  semua  kegiatan  organisasi/perusahaan  dapat  mencapai tujuan  kesejahteraan  bersama  dan  mencapai  tujuan  akhir  dan  utama “ alfalah ” yaitu memasuki surga janatun Naim”.
Prinsip  Akuntansi  Syariah  adalah  prinsip  yang  mendasari  suatu standar  akuntansi  dan  merupakan  penjabaran  dari  Tujuan  Akuntansi Syariah, Konsep dan postulat yang sudah ada sebelumnya. Dengan belajar dari  prinsip  akuntansi  konvensional  maka  prinsip  akuntansi  dan  kualitas informasi Akuntansi Syariah dikemukakan sebagai berikut:
1. Prinsip pencatatan berbasis akrual
2. Menggunakan harga pasar atau harga wajar
3. Materialitas yang ditentukan oleh indikator syariah
4. Penyajian  informasi  yang  lengkap  (full  disclosure)  baik  kuantitatif maupun kualitatif dan mengurangi salah tafsir
5. Keabsahan (Validitas) data dan reliabilitas (keandalan data)
6. Konsistensi dalam penerapan standar
7. Harmonisasi prinsip sehingga dapat dibandingkan (comparability)
8. Menyajikan informasi tentang kinerja keuangan entitas
9. Menyajikan  informasi  tentang  tanggungjawab  sosial  perusahaan, termasuk perhatian pada kaum dhuafa (fakir dan miskin)
10. Menyajikan  informasi  yang  berkaitan  dengan  ketaatan  pada  syariah (menegakkan  keadilan,  tidak  ada  kezaliman,  pembayaran  zakat, spekulasi, tidak ada riba, judi, dan ketidakpastian).
Standar  akuntansi  adalah  tata cara  atau  teknik  penyusunan,  penyajian, pengukuran,  pengungkapan  laporan  keuangan.  Standar  akuntansi  syariah harus  dapat  mengacu  pada  filosofi  akuntansi  syariah,  tujuan  akuntansi syariah, postulat, konsep dan prinsip akuntansi syariah. Sejauh ini Standar Akuntansi  Syariah  sudah  dicoba  dirumuskan  sebuah  organisasi  AAOIFI (The  Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Finance Institution) untuk  tingkat  internasional.  Sedangkan  untuk  tingkat  nasional Standar  Akuntansi  Syariah  dirumuskan  IAI  melalui  Dewan  Standar Akuntansi  Keuangan,  Dewan  ini  mengeluarkan  PSAK  atau  Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

## 2.2 Akuntansi Zakat
Akuntansi  zakat  merupakan  akuntansi  yang  digunakan  oleh  lembaga pengelola zakat yang telah disahkan oleh pemerintah baik berbentuk Badan Amil Zakat  (BAZ)  ataupun  berbentuk  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ).  Dalam  hal  ini standar akuntansi yang digunakan adalah PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Sedangkan  diluar  BAZ  dan  LAZ  tidak  diharuskan  melakukan  pencatatan penerimaan penyaluran zakat sesuai PSAK 109.
Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  sebagai  lembaga  pemegang  amanah,  lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzaki baik kuantitas maupun  jenis  zakat,  kemudian  melaporkan  pengelolaan  zakat  tersebut  kepada masyarakat. Untuk melaksanakan  fungi  ini  diperlukan  akuntansi.  Jadi  secara

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
sederhana  akuntansi  zakat  berfungsi  untuk  melakukan  pencatatan dan  pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. (Mahmudi, hal:2)
Sesuai  karakteristik,  maka  laporan  keuangan  Organisasi  Pengelola  Zakat meliputi (Kustiawan, 2005: 5):
1) laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan Organisasi Pengelola Zakat sebagai  penerima  dan  penyalur  zakat  dan  kewajiban  harta  lainnya  beserta hak dan kewajibannya, dilaporkan dalam:
a. laporan posisi keuangan
b. laporan sumber dan penggunaan dana
c. laporan arus kas
2) laporan  keuangan  yang  mencerminkan  dana  yang  dikelola  penuh  oleh  unit otonom  yang  dilaporkan  dalam  laporan  sumber  dan  penggunaan  dana  unit otonom.
Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak  yang  berkepentingan  (pengguna  laporan  keuangan)  dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional (Kustiawan, 2005: 8):
1) pihak  pengguna  laporan  keuangan  organisasi  pengelola  zakat  memiliki kepentingan  bersama  dalam  menilai  cara  manajemen organisasi  pengelola zakat melaksanakan tanggung jawab dan aspek lain dari kinerja mereka
2) memberikan  informasi  yang  bermanfaat  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan.
Komponen laporan keuangan lengkap LAZ berdasarkan pada PSAK Nomor
109 sebagai berikut.
1. Laporan posisi keuangan.
LAZ menyajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut: a. Aset terdiri dari kas dan setara kas, piutang,  efek, aset tetap dan  akumulasi penyusutan.
b. Liabilitas terdiri dari biaya  yang masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja.
c. Saldo dana terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil.
2. Laporan perubahan dana.
LAZ  menyajikan  laporan  perubahan  dana  zakat,  dana  infak/sedekah,  dan dana  amil.  Penyajian  laporan  perubahan  dana  mencakup,  tetapi  tidak  terbatas pada, pos-pos berikut:
a.  dana  zakat  yang  meliputi:  penerimaan  dana  zakat,  penyaluran  dana  zakat baik  kepada  amil  atau  mustahik  nonamil,  saldo  awal  dana  zakat  dan  saldo akhir dana zakat.
b.  dana  infak/sedekah  yang  meliputi:  penerimaan  dana  infak/sedekah  baik infak/sedekah  terikat  (muqayyadah)  maupun  infak/sedekah  tidak  terikat (mutlaqah),  penyaluran  dana  infak/sedekah  baik  infak/sedekah  terikat (muqayyadah)  maupun  infak/sedekah  tidak  terikat  (mutlaqah),  saldo  awal dana infak/sedekah, dan saldo akhir dana infak/sedekah;
c. dana amil yang meliputi: penerimaan dana amil yakni bagian amil dari dana zakat,  bagian  amil  dari  dana  infak/sedekah,  penerimaan  lain;  pengggunaan dana amil; saldo awal dana amil; dan saldo akhir dana amil.

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

## 3. Laporan perubahan aset kelolaan
Amil  menyajikan  laporan  perubahan  aset  kelolaan  yang  mencakup,  tetapi tidak terbatas pada:
(a) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyisihan;
(b) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumnulasi penyusutan;
(c) Penambah dan pengurangan;
(d) Saldo awal;
(e) Saldo akhir.
4. Laporan arus kas Amil  menyajikan  laporan  arus  kas  sesuai  dengan  PSAK  2: Laporan  Arus
Kas dan SAK lain yang relevan.
5. Catatan atas laporan keuangan. Amil  menyajikan  catatan  atas  laporan  keuangan  sesuai  dengan  PSAK  101:

## Penyajian Laporan keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan.
Perlakuan Akuntansi Zakat tentang Dana Non Halal meliputi pengakuan dan pengukuran  dana  non  halal  serta  pengungkapan  dan  penyajian.  Dalam  hal pengungkapan  dana  non  halal,  LAZ  harus  mengungkapkan  sumber,  alasan  dan penyaluran  dana  non  halal.  Pengakuan  berkaitan  dengan  kapan  suatu  kejadian ekonomi itu diakui sedangkan pengukuran berkaitan dengan berapa jumlah  yang akan  dilekatkan  dalam  suatu  akun  tesebut.  Dalam  hal  penyajian  dan pengungkapan akan dijelaskan lebih mendalam pada bagian selanjutnya.

## 2.3 Ketentuan PSAK Nomor 109 tentang Dana Non Halal
Dalam PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat ayat 41 telah disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat juga harus membuat pengungkapan keberadaan dana non halal,  jika  ada,  diungkapkan  mengenai  kebijakan  atas  penerimaan  dan penyaluran  dana,  alasan,  dan  jumlahnya. Pendapatan  non  halal  (dana  non  halal) adalah  bukan merupakan  pendapatan  yang  secara  sengaja  diterima  oleh  entitas syariah  seperti  hasil  korupsi,  pencurian,  perampokan  yang  diketahui  sebelumnya oleh entitas syariah tersebut. Pendapatan non halal ini diterima oleh entitas syariah karena  secara  sistem  entitas  syariah  otomatis  menerima  seperti  bunga  dari investasi  konvensional  (tabungan  dan  deposito  di  bank  konvensional).  Entitas syariah  berhubungan  dengan  lembaga  keuangan  konvensional  dalam  rangka  lalu lintas  keuangan  dan  pembayaran  karena  secara  sistem  keuangan  belum  bisa diselenggarakan  oleh  lembaga  keuangan  syariah  sehingga  statusnya  adalah darurat.  Jika  dikemudian  hari  lembaga  keuangan  syariah  sudah  bisa  melayani transaksi  tersebut,  maka  disarankan  agar  hubungan  dengan  lembaga  keuangan konvensional segera dihentikan untuk menghindari transaksi ribawi. (Mohammad: 2008: 137)
Dalam  ED  PSAK  Nomor  109  juga  telah  dijelaskan,  bahwa  dana  non  halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan  dana  non halal  pada  umumnya  terjadi  dalam  kondisi  darurat  atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.
Darurat  adalah  suatu  keadaan emergency di  mana  jika  seseorang  tidak segera  melakukan  suatu  tindakan  dengan  cepat,  akan  membawanya  ke  jurang kehancuran atau kematian. (Imam Suyuti dalam Antonio: 2009: 55).
Emergency adalah suatu keadaan yang mendesak dan harus segera dipenuhi kebutuhan  tersebut.  Dalam  hukum  darurat  ini  kita  tidak  boleh  berlebihan  dalam menggunakan  dispensasi  ini.  Hal  ini  sesuai  dengan  kaidah  ushul  fiqh  yaitu darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya.
Menurut  Dr.  Yusuf  Qardhawi,  dana  non  halal  harus  disalurkan  sesuai ketentuan  syariah  yaitu  menghindari  adanya  konsumsi  dan  fasilitas  ibadah. Biasanya dana non halal didistribusikan untuk proyek sosial seperti pembangunan jalan,  pengadaan  tempat  sampah,  dan  agenda  sosial  lainnya.  Dana  non  halal  ini akan  masuk  dalam  dana  kebajikan,  namun  harus  disajikan  secara  terpisah  dari dana yang halal.
Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam satu hal yang bermanfaat bagi  kaum  Muslimin  dari  pada  membiarkannya  berpindah  ke  tangan  kaum  kafir yang  akhirnya  akan  mereka  gunakan  untuk  bekerja  sama  dalam  hal-hal  yang diharamkan Allah. (Abdul: 2008: 53).
Dari  beberapa  penjelasan  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  kriteria  dana non halal adalah:
1. Transaksi ribawi yang terjadi karena terpaksa atau darurat.
2. Darurat  adalah  kondisi  dimana  butuh  untuk  segera  dilakukan  dan  ketika dilakukan tidak boleh berlebihan
3. Transaksi ribawi yang muncul secara sistemik
4. Bukan merupakan dana haram yang terselubung

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan analisis deskriptif. Berdasarkan pendekatan ini peneliti mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data berupa laporan keuangan dan  hasil  wawancara  dengan  pihak  manajemen  keuangan  organisasi  sehingga nantinya  akan  memberikan  gambaran  yang  jelas  mengenai  perlakuan  akuntansi dana  non  halal  pada  ketiga  organisasi  tersebut, yakni  pada  LAZ  Yatim  Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya.
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
a. Data Primer
Dalam  penelitian  ini  data  primer  yang  digunakan  terdiri  dari  wawancara langsung  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  kebijakan-kebijakan mengenai akuntansi dana non halal, seperti sumber, distribusi dan alasannya.
b. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  telah  diolah  sehingga  menjadi  informasi  dan langsung  digunakan.  Data  sekunder  dikumpulkan  peneliti  berupa: laporan keuangan  LAZ  Yatim  Mandiri,  LAZ  Rumah  Zakat,  dan  LAZ  DD  Surabaya. Laporan Keuangan yang dimaksud adalah neraca, laporan perubahan dana dan catatan atas laporan keuangan.

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  tahap- tahap sebagai berikut.
1. Wawancara Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak- pihak  terkait  yang  bertujuan  untuk  mendalami  informasi  yang  belum  didapat pada  survei  pendahuluan  dan  mengkonfirmasi  informasi  yang  ada  pada  data sekunder. Wawancara ini akan dilakukan kepada bagian akuntansi dan bagian konsultan zakat atau dewan pengawas syariah LAZ tersebut.
Adapun rancangan pertanyaan dalam wawancara tersebut di lampirkan seperti pada lampiran A.
3. Dokumentasi Merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  memeriksa  atau  melihat secara  langsung  dokumen,  catatan-catatan  dan  buku-buku  yang  digunakan.
Dalam  penelitian  ini  dokumentasi  yang  dibutuhkan  adalah  laporan  keuangan LAZ  yang  lengkap,  foto-foto  yang  merupakan dokumentasi  penyaluran  dana non  halal,  dan  catatan-catatan  yang  menjelaskan  sumber  dana  non  halal tersebut.
Analisis  data  dimulai  dengan  mengumpulkan  data  primer  yang  diperoleh dengan  metode  wawancara  terhadap  pihak  terkait  kemudian  dikembangkan  dan diasumsikan  berdasarkan  data  sekunder  yang  berupa  laporan  keuangan.  Analisis tersebut akan memberikan gambaran mengenai standar penerapan akuntansi dana non  halal yang  digunakan yaitu  mengenai  pengakuan,  pengukuran, pengungkapan,  dan  penyajian  ketiga  organisasi tersebut.  Hasil  dari  analisis tersebut selanjutnya dibandingkan dengan teori-teori yang diperoleh dari literatur yaitu PSAK 109 dan literatur lainnya yang mendukung penelitian ini. Tujuan dari analisis  ini  adalah  untuk  mengetahui  perlakuan  akuntansi  dana non  halal  pada ketiga organisasi tersebut yaitu LAZ Yatim Mandiri dan LAZ Rumah Zakat yang merupakan LAZ Pusat serta LAZ DD Surabaya yang merupakan LAZ cabang.
4. Hasil Dan Pembahasan
4.1 Hasil
4.1.1 Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat
Laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  LAZ  Yatim  Mandiri,  LAZ  Rumah Zakat,  dan  LAZ  DD  Surabaya  adalah  neraca,  laporan  perubahan  dana,  laporan perubahan  aset  kelolaan,  laporan  arus  kas,  dan  catatan  atas  laporan  keuangan. Dalam  penyusunan  laporan  keuangan,  ketiga  LAZ  tersebut  sudah  mengacu  pada PSAK  109.  Jika  dilihat  dari  jenis  laporan  keuangan  yang  dibuat,  ketiga  LAZ tersebut  sudah  sesuai  dengan  PSAK  109.  Namun,  jika  dilihat  dari  format penyusunan  laporan  keuangan,  terutama  neraca  dan  laporan  perubahan  dana  ada format laporan keuangan LAZ yang tidak sesuai dengan format laporan keuangan di  PSAK  109.  Apabila  LAZ  mendapati  permasalahan  pencatatan  yang  tidak ditemukan  jawabannya  di  PSAK  109,  LAZ  bisa  melihat  di  ED  PSAK  109.  Jika tetap  tidak  menemukan  jawabannya  di  ED  PSAK  109  maka  menggunakan referensi  yang  terkait.  Adapun  ketidaksesuaian  format  laporan  keuangan  LAZ tersebut  misalnya,  LAZ  DD  Surabaya  format  neraca  yang  dibuat  tidak  sesuai dengan format neraca yang di PSAK 109. Pada neraca LAZ Yatim Mandiri, akun

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
saldo dana non halal juga tidak ada padahal sebenarnya ada, namun di masukkan ke dalam akun saldo dana amil.
Pada  format  laporan  perubahan  dana  LAZ  DD  Surabaya  juga  tidak  sesuai dengan  format  laporan  perubahan  dana  yang  dicontohkan  di  PSAK  109.  Begitu juga  dengan  LAZ  Yatim  Mandiri  format  laporan  perubahan  dananya  tidak terdapat  penerimaan  dana  non  halal  padahal  pada  lapora  perubahan  dana  yang diaudit  terdapat  penerimaan  dana  non  halal.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  format laporan keuangan LAZ DD Surabaya baik format  neraca dan laporan perubahan dana tidak sesuai dengan PSAK 109. Sedangkan Format Laporan Keuangan LAZ Rumah Zakat baik format neraca dan format laporan perubahan dana sudah sesuai dengan PSAK 109.

## 4.1.2 Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal
LAZ  Yatim  Mandiri  dan  LAZ  DD  Surabaya  setiap bulannya  membuat laporan perubahan dana yang berisi informasi tentang penerimaan dan penyaluran dana  zakat,  infak,  sedekah  dan  wakaf  serta  penerimaan  dana  non  halal  jika  ada. Pada  akhir  tahun, kedua  LAZ  tersebut  juga  membuat  laporan  keuangan  yang komprehensif  yang  setiap  tahunnya  diaudit  oleh    auditor  internal  dan  auditor eksternal.  Adapun  laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  lembaga  amil  zakat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu sesuai dengan prinsip  akuntansi  dalam  hal  pengakuan,  pengukuran,  pengungkapan,  dan penyajian. Termasuk  dalam  hal  perlakuan  akuntansi  dana  non  halal  harus memenuhi prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
Pengakuan  adalah  pencatatan  suatu  jumlah  rupiah  (kos)  ke  dalam  sistem akuntansi  sehingga  jumlah  tersebut  akan  mempengaruhi  suatu  pos  dan  tereflesi dalam  laporan  keuangan.  Jadi  pengakuan  berhubungan  dengan  masalah  apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan.  Jumlah  rupiah  ini  akan  dicatat  untuk  dijadikan  data  dasar  dalam penyusunan  statemen  keuangan.  Pengukuran  lebih  berhubungan  dengan  masalah penentuan jumlah rupiah (kos) yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi. Pengungkapan  berkaitan  dengan  cara  pembeberan  atau  menjelaskan  hal- hal  informatif  yang  dianggap  penting  dan  bermanfaat  bagi  pemakai  selain  apa yang  dapat  dinyatakan  melalui  statemen  keuangan  utama.  Penyajian  adalah menetapkan  tentang  cara-cara  melaporkan  elemen  atau  pos  dalam  seperangkat statemen  keuangan  agar  elemen  atau  pos  tersebut  cukup  informarif.  Termasuk dalam  pengertian  pengungkapan  ini  adalah  masalah  penentuan  masuk  tidaknya informasi  yang  bersifat  kualitatif  ke  dalam  seperangkat  statement  keuangan (Suwardojo, 2008).
LAZ  DD  Surabaya  mengakui  atau  mencatat  dana  non  halal  sesuai  tanggal yang  ada  di  rekening  koran.  Jumlah  yang  akan  dilekatkan  pada  akun  dana  non halal  juga  sesuai  dengan  rekening  koran  tersebut.  Setiap  bulan  penerimaan  dana non halal kemudian diakumulasikan dan disajikan dalam laporan perubahan dana dan  setiap  tahunnya  disajikan  kedalam  neraca  dan  laporan  perubahan  dana  serta jenis laporan keuangan lainnya.

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
Begitu  juga  dengan  LAZ  Rumah  Zakat  dan  LAZ  Yatim  Mandiri  proses pengakuan  dan  pengukuran  dana  non  halal  sampai  disajikan  ke  dalam  laporan keuangan sama dengan proses pengakuan dan pengukuran di  LAZ DD Surabaya yakni  sesuai  laporan  yang  ada  di  rekening  koran  baik  tanggal  dan  jumlah  yang akan dilekatkan pada penerimaan dana non halal.
Adapun penjelasan lebih rinci mengenai penyajian dan pengungkapan dana non halal akan di bahas pada bagian selanjutnya.

## 4.1.3 Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal
Dana non halal LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya tidak disajikan terpisah  dengan  dana  lainnya.  Pada  LAZ  Yatim  Mandiri  penerimaan  dana  non halal  dicampur  dengan  dana  amil  dengan  menggunakan  nama  akun  saldo  dana amil.  Sedangkan  pada  LAZ  DD  Surabaya,  dineraca  dana  non  halal  dicampur dengan  penerimaan  dana-dana  lainnya  dengan  menggunakan  nama  akun  saldo dana masyarakat.
Selain  disajikan  di  neraca,  dana  non  halal  juga  disajikan  di  laporan perubahan dana. LAZ DD Surabaya menyajiakan dana non halal terpisah dengan dana-dana  lainnya,  sedangkan  LAZ  Yatim  Mandiri  tetap  menyajikan  dana  non halal dicampur dengan dana amil dengan menggunakan nama akun dana amil.
Kebijakan  penyajian  LAZ  Yatim  Mandiri  dan  LAZ  DD  Surabaya  berbeda dengan  LAZ  Rumah  Zakat.  Dana  non  halal  pada  LAZ  Rumah  Zakat  disajikan terpisah  baik  di  neraca  maupun  di  laporan  perubahan  dana  dengan  nama  akun dana non halal. Pada laporan perubahan dana, dana non halal dibagi menjadi dua bagian  yakni  bagian  penerimaan  dan  penyaluran  sehingga setiap  bulannya  dapat diketahui langsung berapa saldo dana non halal.
Dana non halal pada LAZ Yatim Mandiri dan LAZ Rumah Zakat bersumber dari penerimaan bunga bank. Sedangkan pada LAZ DD Surabaya bersumber dari penerimaan  jasa  giro. Bunga  bank  dan  jasa  giro  adalah  jenis  penerimaan  yang tidak  bisa  dihindari  karena  adanya  rekening  bank  konvensioanl  maka  secara otomatis akan muncul dana non halal sehingga alasan adanya dana non halal pada ketiga LAZ tersebut adalah dikarenakan kondisi yang darurat.
Penggunaan  rekening  bank  konvensional  tidak  bisa  dihindari  oleh  LAZ Yatim  Mandiri  atau  bersifat  darurat.  Hal  ini  dikarenakan  LAZ  Yatim  Mandiri harus  mampu  memberikan  fasilitas  dan  kemudahan  donatur  untuk  menyalurkan zakat  nya.  Dana  yang  terhimpun  dari  donatur  pada LAZ  Yatim  Mandiri  sekitar 90%  mengunakan  rekening  bank  konvensional  dan  hanya  10%  yang menggunakan  rekening  bank  syariah.  Namun  demikian  LAZ  Yatim  Mandiri hanya menggunakan rekening bank konvensional untuk menghimpun penerimaan dana dari donatur dan apabila dalam rekening tersebut jumlahnya sudah mencapai jumlah  tertentu  akan  di  kumpulkan  menjadi  satu  di  Bank  Permata  Syariah  yang merupakan bank induk LAZ Yatim Mandiri.
Penggunaan rekening bank konvensional juga tidak bisa dihindari oleh LAZ DD  Surabaya  sehingga  bersifat  darurat.  Darurat  ini  dikarenakan  LAZ  DD Surabaya  dalam  upaya  memaksimalkan  potensi  zakat  dituntut  harus  mampu memberikan fasilitas dan kemudahan donatur untuk menyalurkan zakat nya. Dana yang  terhimpun  dari  donatur  pada  LAZ  DD  Surabaya  sebagian  besar

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
menggunakan  rekening  bank  konvensional  dan  hanya  sebagian  kecil  sekali  yang menggunakan  rekening  bank  syariah.  Misalnya  saja  penerimaan  selama  bulan ramadhan  yang  menggunakan  rekening  Bank  Muamalat  saja  hanya  Rp  50.000. Namun demikian LAZ Dompet Dhuafa Jatim hanya menggunakan rekening bank konvensional  untuk  menghimpun  penerimaan  dana  dari  donatur  dan  apabila dalam  rekening  tersebut  jumlahnya  sudah  mencapai  jumlah  tertentu  akan  di kumpulkan menjadi satu di rekening utama LAZ DD Surabaya.
Begitu  juga  dengan  LAZ  Rumah  Zakat.  Dalam  memenuhi  targetan  dana Ziswaf  (zakat,  infak,  sedekah,  dan  wakaf)  yang  harus  terkumpul  maka  LAZ Rumah  Zakat  dituntut  untuk  mampu  memberikan  pelayanan  oleh  para  donatur yang tidak hanya berasal dari  Indonesia juga berasal dari  Luar Negeri. Sehingga alasanya adanya penerimaan bunga bank pada LAZ Rumah Zakat adalah darurat. Akan  tetapi,  pada  LAZ  Rumah  Zakat  sumber  dana  non  halal  tidak  hanya penerimaan  bunga  bank  tetapi  juga  dari  penerimaan  lain-lain.  Penerimaan  lain- lain  ini  adalah  penerimaan  dari  donatur  yang  merupakan  bunga  bank  milik donatur tersebut. Oleh karena itu, penerimaan dana non pada  LAZ Rumah Zakat tidak semuanya dikarenakan kondisi yang darurat karena sebenarnya LAZ Rumah Zakat bisa menolak penerimaan bunga dari donatur tersebut.
Dalam hal penyaluran dana non halal hanya LAZ Rumah Zakat yang sudah melakukan penyaluran dana non halal, sedangkan  LAZ Yatim Mandiri dan  LAZ DD Surabaya belum pernah menyalurkan dana non halal. Pada tahun 2011  LAZ Rumah  Zakat  sudah  menyalurkan  dana  non  halal  sebesar  Rp  172.218.835,00 untuk perbaikan sarana umum seperti pembangunan jalan raya, dan lain-lain serta digunakan  untuk  biaya  administrasi  sebesar  Rp 23.246.461,00.  Sedangkan dana non halal LAZ Yatim Mandiri sebesar Rp 138.915.237,00 belum disalurkan. Hal ini  tentunya  akan  mengakibatkan  pengendapan  bunga  bank sehingga akan menimbulkan penerimaan bunga lagi. Oleh karena itu, penyaluran dana non halal LAZ Yatim Mandiri seharusnya segera untuk dilakukan.
Dana  non  halal  LAZ  DD  Surabaya  sebesar  Rp 224.979 juga  belum disalurkan tapi dibiarkan mengendap dibank tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah dana  non  halal  tidak  kecil  sehingga  hanya  untuk  cadangan  beban  administrasi bank  dan  saldo  minimal.  Akan  tetapi  jika  nantinya  jasa  giro  ini  sudah  mencapai angka jutaan, LAZ DD Surabaya akan merencanakan untuk penyalurannya.

## 4.1.4 Pertumbuhan Dana Non Halal
Berikut  adalah  grafik  pertumbuhan  penerimaan  bulanan  dana  non  halal pada LAZ Yatim Mandiri.
Gambar 1 Grafik Pertumbuhan Penerimaan Dana Non Halal Bulanan LAZ Yatim Mandiri Tahun 2011

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
Sumber: LAZ Yatim Mandiri
Penerimaan bulanan dana non halal LAZ DD Surabaya dapat disajikan seperti grafik dibawah ini.
Sumber: LAZ Dompet Dhuafa Surabaya
Jika  kita  amati  grafik  pertumbuhan  bunga  bank  pada  LAZ Yatim  Mandiri dan  grafik  pertumbuhan  penerimaan  jasa  giro  pada  LAZ  DD  Surabaya  terlihat kecenderungan penerimaan dana non halal adalah naik. Pada LAZ Yatim Mandiri hanya  antara  Bulan  Januari  sampai Bulan  Februari  mengalami  penurunan  yang drastis,  sedangkan  pada  bulan-bulan  selanjutnya  naik.  Berbeda  dengan pertumbuhan  penerimaan  dana  non  halal  LAZ  DD  Surabaya yang  sangat
Januari
Februari Maret April Mei Juni Juli
Agustus
8.658,00 9.214,00 `12.588,00
April Mei Juni Juli Agustus
September Oktober
November Desember
Gambar 4.5 Grafik Pertumbuhan Penerimaan Dana Non Halal Bulanan LAZ DD Surabaya Tahun 2011

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
fluktuatif, rata-rata pertumbuhan adalah naik. Akan tetapi pada Bulan Oktober ke Bulan  November  mengalami  penurunan  yang  drastis. Adanya  penerimaan  bunga ataupun  jasa  giro  yang  besar  ini  dikarenakan  pada  saat  itu  aktivitas  penerimaan dana  zakat,  infak,  sedekah  dan  wakaf  juga  besar.  Hal  ini  dikarenakan  sebagian besar  donatur  lebih  memilih  mentrasfer  uang  donasinya  melalui  rekening konvensional.
Berdasarkan  hasil  survey  diketahui perbandingan antara LAZ  Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya yang dirangkum pada tabel 1 berikut ini.
No. Perbandingan LAZ Yatim Mandiri LAZ Rumah Zakat LAZ DD Surabaya 1. Struktur Organisasi Terdapat pembagian tugas dan wewenang namun lebih kompleks Terdapat pembagian tugas dan wewenang yang terbagi kedalam beberapa manajemen Terdapat pembagian tugas dan wewenang 2. Pengumpulan dana Zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana non halal Zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana non halal Zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana non halal 3. Pendistribusian dana Disalurkan pada anak yatim dengan ketentuan dana zakat untuk 8 asnaf, dana  infak/sedekah dan wakaf untuk non 8 asnaf dengan memperhatikan kondisi mustahik Dana zakat untuk 8 asnaf, dana  infak/sedekah dan wakaf untuk non 8 asnaf dengan memperhatikan kondisi mustahik Dana zakat untuk 8 asnaf, dana infak/sedekah dan wakaf untuk non 8 asnaf dengan memperhatikan kondisi mustahik 4. Pedoman dalam menyusun laporan keuangan PSAK 109 PSAK 109 PSAK 109 5. Penerbitan laporan keuangan Setiap bulan dan tahunan Setiap bulan dan tahunan Setiap bulan dan tahunan 6. Jenis laporan keuangan bulanan Laporan perubahan dana Laporan perubahan dana Laporan perubahan dana 7. Jenis laporan keuangan tahunan Neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan Neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan 8. Pengakuan dana non halal Diakui sesuai tanggal penerimaan yang ada di rekening koran. Diakui sesuai tanggal penerimaan yang ada di rekening koran. Diakui sesuai tanggal penerimaan yang ada di rekening koran. 9. Pengukuran dana non halal Dicatat sesuai jumlah yang tertera pada rekening koran Dicatat sesuai jumlah yang tertera pada rekening koran Dicatat sesuai jumlah yang tertera pada rekening koran 10. Penyajian Disajikan dengan mencampur ke dana amil dengan menggunakan nama akun dana amil baik Disajikan terpisah dengan dana-dana lainnya baik dineraca maupun laporan perubahan dana dengan Disajikan tidak terpisah dengan dana-dana lainnya dengan
Tabel 1 Perbandingan  Profil  Organisasi  dan  Gambaran  Umum  Akuntansi  Dana  Non  halal  LAZ  Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

## 4.2 Pembahasan

## 4.2.1 Evaluasi Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal
Berdasarkan  PSAK  109  pencatatan  akuntansi  organisasi  pengelola  zakat menggunakan penerimaan zakat diakui pada saat kas atau non kas diterima. Zakat yang  diterima  dari  muzaki  diakui  sebagai  penambah  dana  zakat  sebesar  jumlah yang  diterima  jika  dalam  bentuk kas  atau  sebesar  nilai  wajar  jika  dalam  bentuk nonkas. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat  atau  tidak  terikat  sesuai  dengan  tujuan  pemberi  infak/sedekah  sebesar jumlah  yang  diterima  jika  dalam  bentuk  kas  atau  sebesar  nilai  wajar  jika  dalam bentuk  non  kas.  Pada  PSAK  109  tidak  menjelaskan  ketentuan  pengakuan  dan pengukuran dana wakaf dan dana non halal. Hal ini tidak disebutkan karena kedua dana ini tidak wajib harus ada, namun jika terdapat dana wakaf dan dana non halal dalam  perlakuan  pengakuan  dan  pengukurannya  bisa  disamakan  dengan  dana zakat atau dana infak/sedekah. Dana wakaf diakui sebagai penambah dana wakaf sebesar  jumlah  yang  diterima  jika  dalam  bentuk  kas  atau  diakui  sebesar  nilai wajar jika dalam bentuk aset non kas. Begitu juga dana non halal diakui sebagai penambah dana non halal sebesar jumlah yang diterima.
LAZ Yatim Mandiri dalam pengakuan dana non halal belum sesuai dengan PSAK  109  karena  penerimaan  dana  non  halal  tidak  sebagai  penambah  dana  non halal melainkan  sebagai  penambah  dana  amil  sebesar  jumlah  yang  diterima. Sedangkan LAZ DD Surabaya mengakui dana non halal sebagai penerimaan dana non  halal  sebesar  jumlah  yang  diterima  namun  belum  disajikan  secara  tepat  di neraca dan laporan perubahan dana. Penerimaan dana non halal pada LAZ Yatim
di neraca maupun di laporan perubahan dana nama akun dana non halal yang kemudian dirinci sesuai sumbernya. menggunakan nama akun saldo masyarakat di neraca. Disajikan secara terpisah di laporan perubahan dana dengan nama akun penerimaan jasa giro 11. Pengungkapan Sumber Bunga Bank  dari rekening organisasi Bunga Bank dari rekening organisasi dan bunga bank dari donatur Jasa giro dari rekening organisasi 12. Pengungkapan alasan Darurat Tidak semua penerimaan dana non halal karena kondisi darurat Darurat 13. Pengungkapan jumlah 138.915.237,00 212.656.426,00 299.497,00 14. Pengungkapan Penyaluran Belum pernah disalurkan Disalurkan untuk biaya administrasi bank dan sarana umum Belum pernah disalurkan 15. Jenis Audit yang sudah dilakukan Audit keuangan dan audit manajemen Audit keuangan dan audit manajemen Audit keuangan dan audit manajemen serta audit kepatuhan terhadap syariah.

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
Mandiri  dan  LAZ  DD  Surabaya  seharusnya  diakui  sebagai  penembah  dana  non halal.
Berbeda  dengan  LAZ  Rumah  Zakat,  penerimaan  dana  non  halal  diakui sebagai  penambah  dana  non  halal  sebesar  jumlah  yang  diterima  dan  disajikan secara  tepat  sesuai  format  penyusunan  laporan  keuangan  yang  dicontohkan  oleh PSAK  109.  Semua  penerimaan  dana  non  halal  ini  diakui  sesuai  dengan  tanggal dan  jumlah  yang  ada  direkening  koran.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  pengukuran dana  non  halal,  ketiga  LAZ tersebut  sudah  sesuai  dengan  PSAK  109.  Namun dalam  hal  pengakuan  dana  non  halal  masih  ada  LAZ  yang  belum  sepenuhnya sesuai  dengan  PSAK  109  yakni  LAZ  DD  Surabaya  dan  LAZ  Yatim  Mandiri, sedangkan LAZ Rumah Zakat sudah sesuai dengan PSAK 109.

## 4.2.2 Evaluasi Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal
Pada paragraf 38  PSAK  109  menyebutkan  ketentuan  mengenai  penyajian dana  zakat  dan  infak/sedekah  yakni  amil  menyajikan  dana  zakat,  dana infak/sedekah,  dan  dana  amil  secara  terpisah  dalam  laporan  posisi  keuangan. Untuk  dana-dana  lain  yang  tidak  disebutkan  misalnya  dana  non  halal  dan  dana wakaf tetap harus disajikan secara terpisah dengan dana yang lainnya.
Dana  non  halal  pada  LAZ  Yatim  Mandiri  dicatat  dan  diakui  sebagai  akun yang  terpisah  dari  akun  lainnya.  Namun  pada  laporan  yang  dipublikasikan,  dana non halal dimasukkan ke dalam dana amil. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi  menurunnya  kepercayaan  donatur  LAZ  Yatim  Mandiri  yang sebagian  besar  adalah  pegawai  bank  konvensional  jika  melihat  akun  dana  non halal pada laporan keuangan.
Adanya  perubahan  penulisan  pada  laporan  yang  asli  dengan  yang dipublikasikan  akan mengakibatkan  informasi  keuangan  yang  diterima masyarakat  menjadi  tidak  tepat  dan  sesuai  syariat  itu  dilarang  meskipun  dengan niatan yang baik. Sesuai ketentuan hukum asal (ushul fiqh) bahwa niat baik tidak dapat  melepaskan  yang  haram.  Tidak  memberikan  informasi  sesuai  dengan kenyataan itu berarti tidak jujur dan itu dilarang dalam Islam meskipun dalam hal kebaikan.  Ada  tiga  jenis  kebohongan  yang memang diperbolehkan  dalam  Islam dan berbohong dalam memberikan informasi keuangan itu tidak dibenarkan dalam Islam  meskipun  tujuannya  baik.  Islam  memberikan  penghargaan  setiap  hal  yang dapat mendorong untuk berbuat baik, tujuan yang mulia dan niat yang bagus, baik dalam  perundang-undangannya  maupun  dalam  seluruh  penghargaannya.  Untuk itulah maka Nabi Muhammad S.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya  semua  amal  itu  harus  disertai  dengan  niat  (ikhlas  karena Allah), dan setiap orang dinilai menurut niatnya.” (HR. Bukhari) "Barangsiapa  mencari  rezeki  yang  halal  dengan  niat  untuk  menjaga  diri supaya  tidak  minta-minta,  dan  berusaha  untuk  mencukupi  keluarganya,  serta supaya  dapat  ikut  berbelas  kasih  (membantu  tetangganya),  maka  kelak  dia akan  bertemu  Allah  (di  akhirat) sedang  wajahnya  bagaikan  bulan  di  malam purnama." (Riwayat Thabarani).
Pada LAZ DD Surabaya, penerimaan dana non halal tidak disajikan secara terpisah dengan dana dana-dana lainnya melainkan dicampur menjadi satu dengan dana-dana lainnya yang menggunakan nama akun dana masyarakat. Pada laporan

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
perubahan  dana,  dana  non  halal  disajikan tidak menggunakan  nama akun  dana non  halal,  tapi  hanya  ada  akun  penerimaan  jasa  giro  mengikuti  format  laporan keuangan  LAZ  Dompet  Dhuafa  Pusat.  Hal  ini  tentu  tidak  sesuai  dengan format penyusunan  laporan  keuangan  yang  dicontohkan PSAK  109  yang  mewajibakan setiap  LAZ  harus  mengungkapkan  adanya  dana  non  halal.  LAZ  Dompet  Dhuafa seharusnya  tetap  mencatat  akun  dana  don  halal  kemudian  diperinci  sumber  dari mana saja, misalnya dari penerimaan jasa giro.
Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan LAZ Yatim Mandiri dan berdasarkan laporan keuangan LAZ DD Surabaya, perlakuan dana non halal kedua LAZ tersebut dalam hal penyajian belum sesuai dengan PSAK 109. Oleh karena itu, seharusnya LAZ Yatim Mandiri dan  LAZ  DD  Surabaya  menyajikan  informasi  dana  non  halal  pada  laporan keuangan secara terpisah dari akun zakat, infak, sedekah dan wakaf.
Sedangkan  pada  LAZ  Rumah  Zakat,  dana  non  halal  disajikan  secara terpisah  dengan  dana-dana  lainnya  baik  di  laporan  neraca  ataupun  di  laporan perubahan  dana.  Pada  laporan  perubahan  dana  terdapat  dua  bagian  yakni  bagian pertama, penerimaan dana non halal yang bersumber dari penerimaan bunga bank dan  penerimaan  lain-lain.  Bagian  kedua  adalah  penyaluran  yang  disalurkan  untu biaya administrasi bank dan sarana umum misalnya pembangunan jalan raya, dan lain-lain.  Sehingga  dapat  dikatakan  penyajian  dana  non  halal  pada  LAZ  Rumah Zakat sudah sesuai dengan PSAK 109.
Dalam  PSAK  109  paragraf  41  menyebutkan  bahwa  organisasi  pengelola zakat mengungkapkan keberadaan dana non halal jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
Sumber  dana  non  halal  yang  diperbolehkan  oleh  syariah  saat  ini  adalah bunga bank dan jasa giro. Dalam hukum asal muamalah segala sesuatu hukumnya boleh dilakukan kecuali ada ayat alquran atau al hadits yang melarangnya.
"Apa  saja  yang  Allah  halalkan  dalam kitabNya,  maka  dia  adalah  halal,  dan apa saja yang Ia haramkan, maka dia itu adalah haram; sedang apa yang Ia diamkannya, maka dia itu dibolehkan (ma'fu). Oleh karena itu terimalah dari Allah  kemaafannya  itu,  sebab  sesungguhnya  Allah  tidak  bakal  lupa sedikitpun."  Kemudian  Rasulullah  membaca  ayat:  dan  Tuhanmu  tidak lupa.(Riwayat Hakim dan Bazzar).
Menabunng dibank konvensional hukumnya adalah haram karena baik jasa giro  dan  bunga  yang  didapat  adalah  riba  dan  riba  diilarang  keras  oleh  syariat Islam.
“Orang -orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  setan  lantaran  (tekanan)  penyakit gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu  adalah  disebabkan  mereka  berkata (berpendapat),  sesungguhnya  jual  beli  itu  sama dengan  riba,  padahal  Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai  kepadanya  larangan  dari  Tuhan-nya,  lalu  terus  berhenti  (dari mengambil  riba),  maka  baginya  apa  yang  telah  diambilnya  dahulu  (sebelum datang  larangan);  dan  urusannya  (terserah  kepada  Allah).  Orang  yang mengulangi  (mengambil  riba),  maka  orang  itu  adalah  penghuni-penghuni

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
neraka; mereka kekal didalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.  Dan  Allah  tidak  menyukai  setiap  orang  yang  tetap  dalam  kekafiran dan selalu berbuat dosa. (QS. Al Baqarah: 275-276).
MUI  melalui  fatwanya  dengan  tegas  telah  melarang  adanya  praktek  riba.  Pada tanggal 16 Desember 2003, Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia  menetapkan  fatwa  bahwa  bank,  asuransi,  pasar  modal,  pegadaian, koperasi,  dan  lembaga  keuangan  lainnya  maupun  individu  yang  melakukan praktek bunga adalah haram.
Namun, Islam memang agama yang sempurna dan universal, meskipun riba itu  dilarang  akan  tetapi  dalam  kondisi  darurat memungut  hasil  riba  itu masih diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan QS. Al An’am: 119.
“Allah  telah  menerangkan  kepadamu  apa -apa  yang  Ia  telah  haramkan  atas kamu, kecuali kamu dalam keadaan terpaksa.”
Oleh  karena  itu  adanya  penerimaan  jasa  giro  dan  bunga  bank  pada LAZ itu diperbolehkan karena memang kondisi darurat.
Potensi  zakat  Indonesia  pada  tahun  2008  sebesar  2,9  Trilyun  namun pencapaian penghimpunan dana zakat oleh LAZ/BAZ hanya mencapai 700 milyar tiap  tahunnya.  Sampai  sekarang  antara  potensi  zakat  dengan  pencapaian penghimpunan  zakat  masih  jauh  selisih  jumlahnya.  Oleh  karena  itu, setiap organisai  pengelola  zakat  harus  melakukan  inovasi  program  dan  pelayanan optimal  kepada  muzaki  agar  mereka  dengan  mudah  bisa  menyalurkan  zakatnya. Salah satu pelayanan optimal terhadap donatur adalah dengan membuka rekening bank  konvensional.  Sesuai  kondisi  realita,  donatur  zakat  lebih  banyak menggunakan jasa rekening bank konvensional dibandingkan jasa rekening bank syariah.  Sehingga  meskipun  adanya  sikap  organisasi  pengelola  zakat  membuka rekening  bank  konvensional  bertentangan  dengan  semangat  instrumen  ekonomi Islam yakni optimalisasi zakat dan pelarangan riba, LAZ tidak dapat menghindari dari menggunakan jasa bank konvensional. Kondisi ini memang sangat dilematis, oleh  karena  itu  meskipun  LAZ  diperbolehkan  membuka  rekening  bank konvensional  tapi  LAZ hanya  menggunakannya  untuk  jasa  penghimpunan  dana saja  dan  LAZ  tidak  boleh  menerima  penerimaan  dana  non  halal  dari  doantur. Misalnya  ada  seorang  donatur  yang  menabung  di  bank  konvensional,  dia  tidak mau mengkonsumsi bunga bank tersebut. Oleh karena itu, dia menitipkan kepada LAZ  untuk  disalurkan  bunga  tersebut  maka  LAZ  tidak  boleh  menerima  bunga tersebut karena hanya dari harta yang halal saja yang bisa dikeluarkan zakatnya.
Pendapatan non halal (dana non halal) adalah bukan merupakan pendapatan yang secara sengaja diterima oleh entitas syariah seperti hasil korupsi, pencurian, perampokan yang diketahui sebelumnya oleh entitas syariah tersebut. pendapatan non  halal  ini  diterima  oleh  entitas  syariah  karena  secara  sistem  entitas  syariah otomatis  menerima  seperti  bunga  dari  investasi  konvensional  (tabungan  dan deposito  di  bank  konvensional).  Entitas  syariah  berhubungan  dengan  lembaga keuangan konvensional dalam rangka lalu lintas keuangan dan pembayaran karena secara  sistem  keuangan  belum  bisa  diselenggarakan  oleh  lembaga  keuangan syariah  sehingga  statusnya  adalah  darurat.  Jika  dikemudian  hari  lembaga keuangan  syariah  sudah bisa  melayani  transaksi  tersebut,  maka  disarankan  agar

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
hubungan  dengan  lembaga  keuangan  konvensional  segera  dihentikan  untuk menghindari transaksi ribawi. (Mohammad: 2008: 137).
Menurut  Forum  Zakat  (FOZ)  dana  non  halal  yang  dimaksudkan  di  sini adalah  dana yang  diperoleh  dari  bank  konvensional  dimana  tidak  menjadi  suatu kesengajaan  untuk  disimpan  melainkan  sebuah  fasilitas  yang  disediakan  bagi muzaki untuk mempermudah melakukan transaksi.
Dalam  ED  PSAK  Nomor  109  juga  telah  dijelaskan,  bahwa  dana  non  halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan  dana  nonhalal  pada  umumnya  terjadi  dalam  kondisi  darurat  atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal,  yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.
Darurat  adalah  suatu  keadaan emergency di  mana  jika  seseorang  tidak segera  melakukan  suatu  tindakan  dengan  cepat,  akan  membawanya  ke  jurang kehancuran  atau  kematian.  (Imam  Suyuti  dalam  Antonio:  2009:  55). Emergency adalah  suatu  keadaan  yang  mendesak  dan  harus  segera  dipenuhi  kebutuhan tersebut.  Dalam  hukum  darurat  ini  kita  tidak  boleh  berlebihan  dalam menggunakan  dispensasi  ini.  Hal  ini  sesuai  dengan  kaidah  ushul  fiqh  yaitu darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya.
Menurut  Dr.  Yusuf  Qardhawi,  dana  non  halal  harus  disalurkan  sesuai ketentuan  syariah  yaitu  menghindari  adanya  konsumsi  dan  fasilitas  ibadah. Biasanya  dana  non  halal  didistribusikan  untuk  proyek  sosial  seperti pembanguanan jalan, pengadaan tempat sampah, dan agenda sosial lainnya. Dana non  halal  ini  akan  masuk  dalam  dana  kebajikan,  namun  harus  disajikan  secara terpisah dari dana yang halal. Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam satu  hal  yang  bermanfaat  bagi  kaum  Muslimin  dari  pada  membiarkannya berpindah  ke  tangan  kaum  kafir  yang  akhirnya  akan  mereka  gunakan  untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah. (Abdul: 2008: 53).
Dari  beberapa  penjelasan  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  kriteria  dana non halal adalah sebagai berikut.
1. Transaksi ribawi yang terjadi karena terpaksa atau darurat.
2. Darurat  adalah kondisi  dimana  butuh  untuk  segera  dilakukan  dan  ketika dilakukan tidak boleh berlebihan
3. Transaksi ribawi yang muncul secara sistemik
4. Bukan merupakan dana haram yang terselubung Penyaluran  dana  non  halal  juga  dibatasi  hanya  untuk  kepentingan masyarakat  umum yang  bukan  untuk  kebutuhan  konsumsi  dan  ibadah,  misalnya pembangunan  jalan  umum,  pengadaan  tempat  sampah,  dan  fasilitas-fasilitas umum lainnya yang fungsinya bukan untuk ibadah.
Sumber dana non halal LAZ Yatim Mandiri dan  LAZ DD Surabaya sudah sesuai dengan kriteria dana non halal yakni pada LAZ Yatim Mandiri bersumber bersumber  dari  penerimaan  bunga  bank  dan  pada  LAZ  DD  Surabaya  bersumber dari penerimaan jasa giro. Bunga bank dan jasa giro adalah jenis penerimaan yang tidak  bisa  dihindari  karena  adanya  rekening  bank  konvensioanl  maka  secara

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
otomatis  akan  muncul  dana  non  halal. Sedangkan  sumber  penerimaan  dana  non halal  pada  LAZ  Rumah  Zakat  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  PSAK  109. Penerimaan  dana  non  halal  LAZ  Rumah  Zakat  yang  bersumber  dari  bunga  bank organisasi  itu  sesuai  dengan  PSAK  109,  sedangkan  penerimaan  dana  non  halal yang  bersumber  dari  bunga  bank  milik  donatur  itu  tidak  sesuai  dengan  kriteria dana  non  halal  yang  ada  di  PSAK  109.  Oleh  sebab  itu,  LAZ  Rumah  Zakat seharusnya  hanya  menerima  penerimaan  bunga  dari  bank  konvensional  saja, sedangkan  penerimaan  bunga  (dana  non  halal)  dari  donatur  LAZ  Rumah  Zakat tidak boleh menerimanya.
Penggunaan rekening bank konvensional tidak bisa dihindari baik oleh LAZ Yatim  Mandiri dan  LAZ  Rumah  Zakat maupun  oleh  LAZ  DD  Surabaya. Penerimaan ini  dikarenakan  LAZ  DD  Surabaya  dalam  upaya  memaksimalkan potensi zakat dituntut harus mampu memberikan fasilitas dan kemudahan donatur untuk menyalurkan zakat nya. Dana  yang terhimpun dari donatur pada  LAZ DD Surabaya  sebagian  besar  menggunakan  rekening  bank  konvensional  dan  hanya sebagian  kecil  sekali  yang  menggunakan  rekening  bank  syariah.  Misalnya  saja penerimaan selama bulan ramadhan yang menggunakan rekening Bank Muamalat saja  hanya  Rp  50.000.  Namun  demikian  LAZ  Dompet  Dhuafa  Jatim  hanya menggunakan  rekening  bank  konvensional  untuk  menghimpun  penerimaan  dana dari  donatur  dan  apabila  dalam  rekening  tersebut  jumlahnya  sudah  mencapai jumlah  tertentu  akan  di kumpulkan  menjadi  satu  di  rekening  utama  LAZ  DD Surabaya.
Penggunaan  rekening  bank  konvensional  juga  bersifat  darurat  bagi  LAZ Yatim  Mandiri  karena  LAZ  Yatim  Mandiri  harus  mampu  memberikan  fasilitas dan kemudahan donatur untuk menyalurkan zakat nya. Dana yang terhimpun dari donatur  pada  LAZ  Yatim  Mandiri  sekitar  90%  mengunakan  rekening  bank konvensional dan hanya 10%  yang menggunakan rekening bank syariah. Namun demikian  LAZ  Yatim  Mandiri  hanya  menggunakan  rekening  bank  konvensional untuk  menghimpun  penerimaan  dana  dari  donatur  dan  apabila  dalam  rekening tersebut  jumlahnya  sudah  mencapai  jumlah  tertentu  akan  di  kumpulkan  menjadi satu di Bank Permata Syariah  yang merupakan bank induk  LAZ Yatim Mandiri. Sehingga  bisa  dikatakan  alasan  penggunaan  rekening  bank konvensional  atau alasan  adanya  dana  non  halal  pada  LAZ  DD  Surabaya  dan  LAZ  Yatim  Mandiri karena kondisi darurat.
Alasan penerimaan dana non halal pada LAZ Rumah Zakat terbagi menjadi dua  yakni,  pertama  penerimaan  dana  non  halal  yang  bersumber  dari  bunga bank milik  organisasi  itu  dikarenakan  kondisi  darurat  sebab  LAZ  Rumah  Zakat  juga tidak  bisa  menghindari  adanya  fasilitas  rekening  bank  konvensional.  Kedua, penerimaan  dana  non  halal  yang  bersumber  dari  bunga  bank  milik  donatur  itu tidak bisa dikatakan darurat karena  LAZ Rumah Zakat sebenarnya bisa  menolak penerimaan  dana  tersebut.  Sehingga  dapat  dikatakan  alasan  dana  adanya penerimaan  dana  non  halal  pada  LAZ  Rumah  Zakat  belum  sepenuhnya  sesuai dengan PSAK 109. Oleh sebab itu, LAZ Rumah Zakat tidak boleh menerima dana non halal yang berupa bunga dari donatur karena tidak memenuhi alasan darurat.
Kemudian dalam hal penyaluran dana non halal. Sampai saat ini, dana non halal  LAZ  Yatim  Mandiri dan  LAZ  DD  Surabaya belum  disalurkan.  Hal  ini

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
tentunya  akan  mengakibatkan  pengendapan  bunga  bank  yang  tentunya  akan menimbulkan penerimaan bunga lagi. Oleh karena itu, penyaluran dana non halal LAZ Yatim Mandiri seharusnya segera untuk dilakukan. Begitu juga dengan LAZ DD  Surabaya,  dana  non  halal  sebesar  Rp 224.979 juga  belum  disalurkan  tapi dibiarkan mengendap dibank tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah dana non halal tidak  kecil  sehingga  hanya  untuk  cadangan  beban  administrasi  bank  dan  saldo minimal. Akan tetapi jika nantinya jasa giro ini sudah mencapai angka satu jutaan, LAZ  DD  Surabaya  akan  merencanakan  untuk  penyalurannya.  Sesuai  ketentuan syariah  dana  non  halal  harus  disalurkan  berapapun  jumlahnya  sehingga  bisa dikatakan  bahwa  baik  LAZ  Yatim  Mandiri  maupun  LAZ  DD  Surabaya  belum sesuai dengan ketentuan syariah dalam hal penyauran dana non halal. Untuk LAZ DD  Surabaya  karena  jumlahnya  kecil,  menurut  beberapa  ulama  itu  masih  bisa dimaklumi dengan alasan demi kemanfaatan umat yang lebih besar tidak apa-apa jika  menunggu  jumlah  mencapai  jutaan  baru  kemudian  disalurkan,  namun jika disalurkan berapapun jumlahnya itu yang lebih utama.
Sedangkan pada LAZ Rumah Zakat dana non halal sudah disalurkan yakni untuk  biaya  administrasi  dan  sarana  umum  diluar  fasilitas  ibadah.  Terdapat koreksi pada penyaluran dana non halal LAZ Rumah Zakat. Penyaluran dana non halal  LAZ  Rumah  Zakat  untuk  disalurkan  ke  sarana  umum  itu  sudah  sesuai dengan  PSAK  109,  Namun  untuk  yang  digunakan  untuk  membayar  biaya administrasi  itu  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  syariah.  Syariah  menganjurkan dana non halal itu gunakan untuk kemaslahatan umat diluar kebutuhab konsumtif dan  sarana  ibadah  serta  bukan  untuk  kegiatan  operasional  lembaga  zakat  atau amil.  Sehingga  dalam  hal  penyaluran  dana  non  halal,  penyaluran  dana  non  halal LAZ  Rumah  Zakat  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  PSAK  109,  akan  tetapi masih  lebih  baik  dibandingkan  dengan  LAZ  Yatim  Mandiri  dan  LAZ  DD Surabaya karena sudah  disalurkan. Oleh sebab itu, seharusnya baik  LAZ  Rumah Zakat,  LAZ  Yatim  Mandiri,  dan  LAZ  DD  Surabaya  supaya  menyalurkan  dana non  halal  hanya  untuk  sarana  umum  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  diluar fasilitas ibadah dan kebutuhan konsumsi.
Berdasarkan uraian evaluasi perlakuan akuntansi dana non halal LAZ Yatim Mandiri,  LAZ  Rumah  Zakat,  dan  LAZ  DD  Surabaya yang  telah dibandingkan dengan  perlakuan  akuntansi  dana  non  halal  pada  PSAK  109 dan telah dibahas diatas  dapat  ditarik  ikhtisar  perbandingan  perlakuan  akuntansi  dana  non  halal LAZ  Yatim  Mandiri,  LAZ  Rumah  Zakat,  dan  LAZ  DD  Surabaya  dengan  PSAK 109 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 yaitu sebagai berikut.

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
No. Perbandingan PSAK YM RZ DD 1. Pengakuan Dicatat sesuai tanggal yang ada di rekening koran √ √ √ Keterangan: YM,  DD,  dan  RZ  mencatat  dana  non  halal  sesuai  tanggal  yang  ada  di  rekening koran Diakui sebagai penambah dana non halal x √ x
Keterangan:
Pengakuan  dana  non  halal  YM,  DD  tidak  sesuai  dengan  PSAK  109  karena  tidak mengakui penerimaan dana non halal sebagai penembah dana non halal. Sedangkan RZ  sudah  sesuai  dengan  PSAK  109  karena  mengakui  penerimaan  dana  non  halal sebagai  penambah  dana  non  halal.  Seharusnya  YM  dan  DD  juga  mengakui penerimaan  dana  non  halal  sebagai  penambah  dana  non  halal  di  laporan keuangannya. 2. Pengukuran Dicatat sesui jumlah yang tertera pada rekening koran √ √ √
Pengukuran dana non halal pada YM, RZ, dan DD sudah sesuai dengan PSAK 109 karena  mencatat  dana  non  halal  sebesar  kas  yang  diterima  atau sesuai  dengan jumlah yang tertera pada rekening koran 3. Penyajian Disajikan secara terpisah di neraca x √ x Keterangan: Pada laporan neraca:
-RZ menyajikan dana non halal secara terpisah dari dana zakat, infak, sedekah, amil dan wakaf -YM  menyajikan dana  non  halal  secara  tidak  terpisah  dengan  dana  amil  dengan nama akun saldo dana amil -DD  menyajikan  dana  non  halal  secara  tidak  terpisah  dari  dana  zakat,  infak, sedekah, amil dan wakaf dengan nama akun saldo dana masyarakat Disajikan secara terpisah di laporan perubahan dana √ √ √ Keterangan: Pada laporan perubahan dana: -RZ  dan  DD  menyajikan  dana  non  halal  secara  terpisah  dari  dana  zakat,  infak,
sedekah, amil dan wakaf
-YM  menyajikan  dana  non  halal  secara  tidak  terpisah  dengan  dana  amil  dengan nama akun saldo dana amil.
Oleh  karena  itu,  seharusnya  baik  di  neraca  dan  laporan  perubahan  dana,  YM  dan DD  juga  menyajikan  dana  non  halal  secara  terpisah    dari  dana  zakat,  infak, sedekah, amil dan wakaf, seperti yang dilakukan LAZ RZ. 4. Pengungkapan: Sumber Hanya dari Bunga Bank atau Jasa Giro √ x √
Keterangan:
Sumber dana non halal:
-DD dari jasa giro sehingga sudah sesuai dengan PSAK 109 -YM dari bunga  sehingga sudah sesuai dengan PSAK  109 -RZ  dari  bunga  dan  sumbangan  bunga  milik  danatur sehingga  tidak  sudah  sesuai dengan PSAK  109
Oleh  sebab  itu,  seharusnya  RZ  hanya  menerima  bunga  akibat  dibukanya  rekening konvensional dan tidak menerima sumbungan bunga milik donatur Alasan Darurat √ √ √
Tabel 4.4 Tabel Perbandingan Perlakuan Akuntansi Dana Non Halal Pada LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya Dengan PSAK 109

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

## 4.2.3 Evaluasi  Kebijakan  Adanya  Penerimaan  Dana  Non  Halal  Pada  LAZ Dan Kaitannya Dengan PSAK 109
Lembaga  amil  zakat  (LAZ)  adalah  lembaga  syariah  yang  berfungsi menerima  dan  menyalurkan  zakat  sesuai ketentuan  syariah  dan  dalam  kegiatan operasionalnya jauh dari transaksi yang melanggar syariah Islam seperti transaksi ribawi.  Adanya  akun  dana  non  halal  pada  laporan  keuangan  LAZ  akan menimbulkan stigma yang negatif dimasyarakat tentang kepatuhan LAZ terhadap syariah.  Terutama  bagi  masyarakat  awam  akan  menimbulkan  anggapan  bahwa ada  sebagian  harta  yang  diterima  atau  disalurkan  oleh  LAZ  itu  tidak  halal  atau haram.  Oleh  sebab  itu,  akun  dana  non  halal  seharusnya  tidak  ada  di  laporan keungan  LAZ.  Tidak  adanya akun  dana  non  halal  ini  bukan  berupa penyembunyian  informasi  keuangan  seperti  yang  terjadi  pada  LAZ  Yatim Mandiri, melainkan benar-benar tidak ada penerimaan dana non halal. Penerimaan dana non halal ini dapat dihindari manakala LAZ memiliki komitmen untuk tidak menggunakan fasilitas bank konvensional.
Adanya perubahan ketentuan dana non halal yang tertuang dalam ED PSAK 109  menjadi  seperti  yang  tertuang  dalam  PSAK  109  dikarenakan  terjadinya perdebatan  yang  panjang  di  antara  kalangan  ulama  Indonesia.  Bahkan sampai sampai saat ini ketika PSAK 109 juga sudah disahkan, Majelis Ulama  Indonesia (MUI) belum juga mengeluarkan Fatwa tentang Dana Non Halal pada LAZ. Adapun bunyi ED PSAK 109 dan PSAK 109 adalah sebagai berikut.
“ Penerimaan  dana  non  halal  adalah  semua penerimaan  dari  kegiatan  yang tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  antara  lain  penerimaan  jasa  giro  atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya  terjadi  dalam  kondisi  darurat  atau  kondisi  yang  tidak  diinginkan oleh  entitas  syariah  karena  secara  prinsip  dilarang.  Penerimaan  dana  non halal  diakui  sebagai  dana  non  halal,  yang  terpisah  dari  dana  zakat,  dana infak/sedekah dan amil zakat. Aset non halal disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.  Amil  harus  mengungkapkan  keberadaan  dana  nonhalal,  jika  ada,
Keterangan: Alasan adanya dana non halal: -YM dan DD darurat
-RZ tidak sepenuhnya darurat yaitu penerimaan dari bunga milik donatur, sehingga jenis penerimaan ini tidak boleh diterima. Penyaluran Hanya  Untuk  fasilitas  umum  diluar  untuk  konsumsi  dan fasilitas ibadah x x x
Keterangan: Penyaluran dana non halal: -YM  dan  DD  belum  pernah  disalurkan  sehingga  tidak  sesuai  dengan  PSAK  109 sehingga  seharusnya  YM  dan  DD  segera  menyalurkan  dana  non  halalnya  untuk sarana umum yang bermanfaat bagi masyarakat diluar fasilitas ibadah -RZ sudah disalurkan tapi penyalurannya belum sesuai dengan PSAK yakni selain untuk  sarana  umum  juga  untuk  biaya  administrasi.  Penggunaan  dana  non  halal untuk  biaya  administrasi  tersebut  tidak  diperbolehkan  sehingga  seharusnya pengeluaran  untuk  biaya  administrasi  ini  di ambilkan  dari  penerimaan  dana  amil bukan dari dana non halal.

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
diungkapkan  mengenai  kebijakan  atas  penerimaan  dan  penyaluran  dana, alasan, dan jumlahnya. ”
Sedangkan dalam PSAK Nomor 109 hanya menjelaskan,
“Amil  harus  mengungkapkan  keberadaan  dana  nonhalal,  jika  ada, diungkapkan mengenai  kebijakan  atas  penerimaan  dan  penyaluran  dana, alasan, dan jumlahnya;”.
Dalam sebuah artikel yang di tulis dan dimuat dalam situs web Forum Zakat pada bulan november 2008, dijelaskan bahwa lambatnya pengesahan PSAK Zakat 109 disebabkan masih adanya beberapa hal penting yang belum disepakati yaitu: pertama, penerima dan penerimaan zakat, kedua, p enyaluran zakat,  ketiga,  dana  non  halal. Pembahasan  dana  non  yang meliputi  bagaimana  perolehan  dana non  halal dan  bagaimana  penggunaan  dana non halal menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan MUI serta pengawas LAZ, masuk pada  wilayah  fikih  sehingga sangat  sulit  untuk  mencapai  kata  mufakat. Akhirnya disepakati agar ada satu pendapat yang dijadikan pedoman, maka perlu dimintakan fatwa  kepada  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI). Sedangkan  mengenai istilah  dana  non  halal, mereka semua  sepakat  untuk  dirubah.  Sebab  istilah  ini dirasa  tidak  mencerminkan  misi  syariah.  Meskipun  istilah  dana  non  halal  ini sudah  ada  sejak  lama  dan  masuk  di  dalam  dunia  perbankan.  Namun,  agar  tidak terjadi  salah  pengertian  di  dalam  lingkup  zakat,  infak  dan  sedekah,  maka  istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum. Alasan lain kenapa dirubah  menjadi  dana  untuk  kepentingan  umum,  karena  pada  prinsipnya  dana tersebut  dapat  digunakan  (bukan  non  halal  dalam  arti  haram  dan  tidak  bisa digunakan). Dana non halal yang dimaksudkan di sini adalah dana yang diperoleh dari  bank  konvensional  dimana  tidak  menjadi  suatu  kesengajaan  untuk  disimpan melainkan  sebuah  fasilitas  yang  disediakan  bagi  muzaki  untuk  mempermudah melakukan transaksi.
Saat  itu  tahun  2008,  IAI  dan  Pengawas  LAZ  sepakat  bahwa  ketentuan tentang apa saja yang bisa di akui sebagai dana non halal dan untuk apa saja dana non  halal  ini  digunakan  diserahkan  sepenuhnya  kepada  MUI  untuk  dikeluarkan Fatwa tentang Dana Non Halal. Namun kenyataannya sampai desember 2012 ini, MUI belum juga mengeluarkan fatwa Dana Non Halal.  Hal ini mengindikasikan adanya masalah yang rumit ketika LAZ menerima dana non halal sehingga cukup sulit  untuk  menentukan  makna  dan  batasan  darurat  dalam  menerima  atau mengggunakan dana non halal tersebut.
Adanya  perubahan  ketentuan  definisi  sumber,  alasan, dan  penyaluran  dana non halal pada ED PSAK menjadikan ketentuan pengungkapan jika terdapat dana non halal seperti  yang  ada PSAK ini menunjukkan ikhtiar  IAI untuk menghapus penerimaan  dana  non  halal.  Jika  dianalisis  aturan  ini  bisa  jadi  merupkan  proses pelarangan  penerimaan  dana  non  halal  oleh  PSAK  yang  meniru  seperti  proses pelarangan riba oleh Allah yang dilakukan secara bertahap.
Sama  halnya  dengan  ED  PSAK  menjadi  PSAK  ini,  awalnya  di  ED  PSAK dijelaskan mengenai definisi sumber dana non halal yakni bisa berupa bunga atau jasa  giro.  Kemudian  digunakan  untuk  hal-hal  yang  sesuai  dengan  syariah  yakni untuk untuk sarana umum diluar kebutuhan konsumtif dan fasilitas ibadah. Alasan adanya  dana  non  halal  ini  darurat.  Baru  kemudian  PSAK  secara  halus

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
menyebutkan jika ada dana non halal maka harus di ungkapkan mengenai sumber, alasan,  penyaluran,  dan  jumlah  dana  non  halal.  Apabila  tidak  penerimaan  dana non halal itu jauh lebih baik. Tidak menutup kemungkinan nantinya dalam PSAK memang  tidak  menghendaki  adanya  dana  non  halal.  Tentunya  penghapusan penerimaan  dana  non  halal  itu  harus  bertahap  dan  terarah.  Oleh  sebab  itu, seharusnya  LAZ  dari  sekarang  harus  melakukan  persiapan  lebih  awal  supaya nantinya  tidak  membuka  rekening  di  bank  konvensional  karena  nantinya menimbulkan dana non halal.
Berdasarkan  grafik  pertumbuhan  penerimaan  dana  non  halal  pada  LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya (lihat Gambar 4.4 dan Gambar 4.5) terlihat tingkat  ketergantungan  LAZ  terhadap  rekening  bank  konvensional  ini  sangat tinggi.  Hal  ini  tentunya  merupakan  kondisi  yang  negatif,  sebab  lembaga  zakat tidak  seharusnya  memiliki  tingkat  ketergantungan  yang  tinggi  terhadap  lembaga ribawi meskipun hal ini  dikarenakan pilihan donatur. Oleh sebab itu, seharusnya LAZ  Yatim  Mandiri,  LAZ  Rumah  Zakat,  dan  LAZ  DD  Surabaya  berani  untuk tidak memberikan alternatif pilihan rekening kecuali hanya rekening syariah.
Tentunya  keputusan  ini  akan  menimbulkan  kekhawatiran  jika  target penerimaan  dana  Zizwaf  tidak  bisa  berkembang  atau  malah  menurun  drastis. Kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini seharusnya mampu dikikis oleh LAZ. Hal ini  menunjukkan  bahwa  seharusnya  LAZ  itu  yakin  bahwa  Allah  tidak  akan menyiakan  pengorbanan  hamban-Nya  manakala  hamba-Nya  lurus  menjalankan aturan  Allah.  Apabila  LAZ  komitmen  menjalan  amanah  mengelola  dana  sesuai aturan Allah, Insya Allah akan selalu ada pertolongan dari Allah untuk mencapai target-target LAZ tersebut.
Mengenai  keputusan  supaya  LAZ  tidak  membuka  rekening  bank konvensional tentunya diperlukan sebuah persiapan yang matang antara lain:
1. LAZ  harus  memahamkan  donatur  dan  calon  danatur  mengenai  hukum  riba dan  berinteraksi  dengan  lembaga  riba  seperti  membuka  rekening  dibank konvensional  yang  menimbulkan  penerimaan  dana  non  halal  hukumnya adalah haram. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan seminar, misalnya dengan  tema  dibawah  naungan  keberkahan  syariat  Islam,  indahnya  hidup tanpa riba, dan lain sebagainya.
2. Forum  Zakat  (FoZ)  seharusnya  mampu  membuat  kesepakatan  terhadap semua  LAZ  agar  secara  serentak  dan  bertahap tidak  membuka rekening di bank konvensional misalnya dengan mencetuskan gerakan bebas ribawi atau gerakan  bebas  dana  non  halal.  Jika  hanya  di  lakukan  oleh  salah  satu  LAZ saja kemungkinan besar akan terasa berat.
Hendaklah  kamu  tolong  menolong  dalam  kebaikan  dan  ketaqwaan,  dan janganlah  saling  membantu  dalam  perbuatan  dosa  dan  permusuhan.  Dan bertaqwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  amat  keras  dalam hukuman- Nya.” (A l maidah:2)
Dalam memulai gerakan bebas ribawi ini, diharapkan LAZ Yatim Mandiri, LAZ  Rumah  Zakat,  ataupun  LAZ DD  Surabaya  yang  merupakan  LAZ Nasional  mampu  menjadi  sebuah  LAZ  percontohan  yang  bebas  dana  non halal.

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
3. Bank Indonesia dan Persatuan Bank Syariah Indonesia (PBSI) harus mampu menstimulus  Bank  Syariah  di  Indonesia  agar  meminimalisir  kekuarangan- kekurangan yang  dimiliki  agar  mampu  memberikan  fasilitas  yang  minimal setara  dengan  fasilitas  Bank  Konvensional  sehingga  ketika LAZ  hanya membuka  rekening  syariah,  donatur  mereka  sudah  cukup  puas  dalam pelayanan fasilitas bank syariah dalam menyalurkan zakatnya.
Itulah  beberapa  hal  yang  bisa  dilakukan  untuk  mengawal  sebuah pembaharuan  pada  LAZ  agar  terbebas  dari  unsur  dana  non  halal.  Di  awal-awal perubahan  tersebut  pastinya  LAZ  akan  mengalami  beberapa  kesulitan  untuk menyesuaikan  diri.  Didalam  surat  Al-Ankabut  ayat  2-3,  Allah  menegaskan komitmen  orang-orang  yang  beriman.  Dalam  hal  ini,  Allah  juga  ingin  menguji komitmen LAZ untuk patuh terhadap aturan syariah. Berikut adalah arti dari QS. Al-Ankabut ayat 2-3.
“Apakah  manusia  itu  mengira,  bahwa  mereka  dibiarkan  (saja) mengatakan: “Kami  telah  beriman”,  sedang  mereka  tidak  diuji?  Dan  sesungguhnya  Kami telah  menguji  orang-orang  sebelum  mereka,  sehingga  Allah  mengetahui orang- orang yang benar dan pendusta.” (Q.S. al-Ankabut :2-3).
Dalam  ayat  ini  jelas  sekali  Allah  ingin  menguji  orang-orang  beriman.  Bisa  jadi saat  ini  LAZ  sedang  diuji  dengan  kondisi  dilematis  antara  menyediakan  fasilitas rekening  bank  konvensional  tetapi  melanggar  syariat  Islam  atau  tidak  membuka fasilitas  rekening  bank  konvensional  tetapi  menimbulkan  kekhawatiran  sekian besar donatur atau targetan penerimaan dana Ziswaf tidak tercapai.
Pada  akhirnya  semua  berpulang  kepada  komitmen  LAZ  tersebut  untuk mengelola  dana  Ziswaf  sesuai  tuntunan  Syariah.  Sangat  diharapkan  LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya mampu menjadi LAZ  yang mengawali tidak membuka rekening syariah dari fasilitas pelayanan jasa transfer untuk donatur sehingga ke depan dalam keuangan baik LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya tidak memiliki penerimaan dana non halal. Semoga  ayat  Al  Quran  berikut  ini  bisa  menjadi  motivasi  bagi  LAZ  Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya untuk berubah menjadi lebih baik.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, dihasilkan beberapa simpulan sebagai berikut.
1. LAZ Rumah Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat dan LAZ DD Surabaya dalam penyusunan  laporan  keuangan  telah  mengacu  pada  pedoman  akuntansi  zakat yakni PSAK  Nomor  109.  Namun  dalam  hal  perlakuan  dana  non  halal,  ketiga LAZ tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi dana  non  halal  yang  ada  di  PSAK  109.  Perlakuan  akuntansi  dana  non  halal meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan ini terdiri dari pengungkapan jumlah, sumber, alasan dan penyaluran dana non halal.
2. Pengakuan  dana  non  halal  LAZ  yang  sudah  sesuai  dengan  PSAK  109  adalah LAZ Rumah  Zakat yakni dana non halal diakui sebagai penambah akun dana

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
non halal sedangkan LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya masih belum sesuai.  Penerimaan  dana  non  halal  pada  LAZ  Yatim  Mandiri  diakui  sebagai penambah  dana  amil,  sedangkan  penerimaan  dana  non  halal  pada  LAZ  DD Surabaya  diakui  sebagai  penambah  dana  masyarakat.  Pengukuran  dana  non halal yang dilakukan oleh ketiga LAZ tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pengukuran pada PSAK 109 yakni sesuai jumlah kas yang diterima atau sesuai dengan jumlah yang ada di rekening koran.
3. Penyajian  dana  non  halal  pada LAZ  Rumah Zakat  yang  sudah  sesuai  dengan ketentuan  penyajian  dana  non  halal  pada  PSAK  109  yakni  disajikan  terpisah dari  dana  zakat,  infak,  sedekah,  dan  wakaf.  Sedangkan  pada  LAZ  Yatim Mandiri  dan  LAZ  DD  Surabaya  dalam  menyajikan  dana  non  halal  belum sesuai  dengan  PSAK  109  karena  tidak  disajikan  terpisah  dengan  dana  zakat, infak, sedekah, wakaf.
4. Sumber dana non halal pada LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya sudah sesuai  dengan  PSAK  109  yakni  berasal  dari  penerimaan  bunga  dan  jasa  giro sehingga  alasan  penerimaan  dana  non  halal  pada  kedua  LAZ  tersebut  bisa dikatakan  daruarat.  Namun  pada  LAZ  Rumah  Zakat,  sumber  dana  non  halal berasal dari penerimaan bunga dan donasi dari donatur yang merupakan bunga bank sehingga alasan adanya penerimaan dana non halal belum bisa dikatakan darurat  sebab  LAZ  Rumah  Zakat  masih  bisa  menghindari  penerimaan  bunga bank  dari  donatur.  Oleh  sebab  itu,  sumber  dan  alasan  adanya  dana  non  halal pada LAZ Rumah Zakat belum sesuai dengan PSAK 109. Sampai saat ini, dana non  halal  pada  LAZ  Yatim  Mandiri dan  LAZ  DD  Surabaya  belum  pernah disalurkan  sehingga  bisa  dikatakan  kedua  LAZ  tersebut  belum  menerapkan kebijakan  penyaluran  dana  non  halal  sesuai  ketentuan  PSAK  109.  Berbeda dengan  LAZ  Rumah  Zakat,  dana  non  halal  telah  disalurkan  sesuai  ketentuan PSAK 109 yakni disalurkan untuk biaya administrasi bank dan sarana umum.
5. Pertumbuhan dana non halal pada LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya rata-rata  kecenderungannya  adalah  naik  meskipun grafik  pertumbuhannya sangat  fluktuatif.  Hal  ini  menunjukkan  tingkat  ketergantungan  LAZ  terhadap fasilitas  bank  konvensional  masih sangat  tinggi sehingga  sulit  LAZ  terlepas dari penerimaan dana non halal.

## 5.2 Saran
Berdasarkan pembahasan  dan  kesimpulan,  maka dapat  disaranakan  hal-hal sebagai berikut.
1. Hasil  penelitian  ini  sebagai  bahan  masukan  bagi  LAZ  Yatim  Mandiri,  LAZ Rumah  Zakat,  dan  LAZ  DD  Surabaya  dalam  memperlakukan  akuntansi  dana non  halal  yang  sesuai  dengan  PSAK  109  diharapkan  nantinya  dapat segera diterapkan oleh ketiga LAZ tersebut.
2. Dalam  melakukan  penelitian  selanjutnya  diharapkan  penulis  terlibat  langsung dalam  penyusunan  laporan  keuangan  dan  penyaluran  dana  non  halal  serta mempunyai  referensi  lebih  banyak  dan  mengkuti  perkembangan  informasi yang terkini. Referensi tidak terbatas hanya pada LAZ lokal Indonesia tapi juga menggunakan  referensi  LAZ  di  Luar  Negeri. Objek  penelitian  diharapkan

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
seragam  apakah  itu  pusat  ataukah  cabang  sehingga  ketika  dilakukan komparasai itu lebih adil.
3. Sampai  saat  ini  belum  ada  Fatwa  MUI  mengenai  penerimaan  dan  penyaluran dana non halal pada LAZ sehingga sangat diharapkan MUI segera merumuskan fatwa tersebut.
4. Pengahapusan penerimaan dana non halal pada LAZ seharusnya bisa dilakukan jika  LAZ  tersebut  memiliki  komitmen  yang tinggi  untuk  menjalankan operasional pengelolaan dana Ziswaf sesuai aturan syariah
5. Dalam  pengumpulan  data  penelitian  selanjutnya  diharapkan  memperoleh catatan  atas  laporan  keuangan  dan  wawancara  tidak  hanya  kepada  pihak manajemen  keungan  saja  melainkan juga  kepada dewan pengawas syariah LAZ tersebut.
6. Penelitian ini akan lebih bermafaat jika selain menggali informasi dari internal LAZ  juga  menggali  informasi  bagaimana  tanggapan  masyarakat  atau  donatur terhadap penerimaan dana non halal.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran Al-Karim Aziz, Abdul. Mariyah Ulfah. 2010. Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer.
Alfabeta. Bandung.
Badan  Penerbit  Universitas  Jember.  2011. Pedoman  Penulisan  Karya  Ilmiah,
Edisi Pertama. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
Bariyah, Choirul.  2010.  Studi  Penerapan  Akuntansi  Zakat  Pada  Lembaga  Amil Studi  Kasus  Lembaga  Amil  Zakat  Yayasan  Dana  Sosial  Al  Falah  (YDSF) Suarabaya, skripsi tahun 2010 di Universitas Jember.
Exposure Draft PSAK Nomor 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedkah Harahap, Sofyan S. 2008. Kerangka Teori  & Tujuan Akuntansi Syariah. Pustaka Quantum. Jakarta.
Kustiawan,  Syukur,  Hatanti,  dkk. Pedoman  Akuntansi  Organisasin  Pengelola Zakat (Forum Zakat). 2005. Jakarta
Mahmudi. Pengembangan  Sistem  Akuntansi  Zakat  dengan  Teknikn  Fund Accounting. Journal
Moleong,  Lexy  J.  2010. Merode  Penelitian  Kualitatif.  PT.Remaja  Rosdakarya. Bandung
Muhammad, Rifqi. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. P3EI Press. Jakarta
Mursyidi.  2003. Akuntansi  Zakat  Kontemporer.  P.T.  Remaja  Rosdakarya. Bandung.
PKES  Interaktif.  2011.  PSAK  109,  Jawaban  Standarisasi  Akuntansi  Zakat. www.zonaekis.com .
PSAK Nomor 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Santi, Nila. 2011. “Studi Penerapan Akuntansi  Zakat Pada  Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rizki Jember dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementrian Agama Kabupaten Jember”, skripsi tahun 2011 di Universitas Jember.

## PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
Suhadi, M, Lc. 2012.Dahsyatnya Sedekah Tahajud Dhuha & Santuni Anak Yatim,
Shaih Kelompok Penerbit ZIYAD VISI MEDIA. Surakarta
Tim  Penyusun  Pedoman  Akuntansi  Organisasi  Pengelola  Zakat  (Forum Zakat).
2005. – Cet. 1- Jakarta
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Widodo,  Hartono  dan  Teten  Kustiawan,  Ak.  2001. Akuntansi  dan Manajemen Keuangan untuk Orang Pengelola Zakat, IMZ Ciputat