## PROSES METAMORFOSE WAJAH UU SISTEM PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF ORIENTASI PERTANGGUNGJAWABAN MEDIA PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI (2003-2009)
Oleh : Drs. Heroe Poerwadi, MA
(Dosen AKINDO Yogyakarta, hrpoer@gmail.com) Yenni Sri Utami, M.Si
(Prodi Ilmu Komunikasi UPNV Yogyakarta, yen_986@yahoo.com)

## Abstrak
UU no 32 tahun 2003 tentang penyiaran adalah salah satu undang-undang yang mengundang banyak  perhatian  dari  berbagai  kalangan.  Tidak  kurang  empat  kali  gugatan  sudah  dilayangkan melalui judicial review selama kurun waktu 2003-2009 di Mahkamah Konstitusi RI, serta peraturan pelaksananya beberapakali masuk persidangan di Mahkamah Agung RI. Disamping perdebatan yang panjang  dalam  sidang-sidang  di  DPR  RI  selama  proses  pembuatannya,  dan  seminar  dan  diskusi yang selalu mengiringi proses pembentukan UU, pelaksanaannya dan interpretasi pelaksanaannya. Penelitian  ini  adalah  upaya  memotret  wajah  UU  32/2003  tersebut  setelah  mengalami  sejumlah perubahan melalui upaya judicial review di MK RI (2003-2009) tersebut. Penelitian terutama untuk melihat  perubahan  apa  yang  dilakukan  MK  RI  dalam  melakukan  proses  deliberasi  diantara  actor media  yang  terlibat, yaitu  actor  media  dari  Kelompok  Industri,  Kelompok  Negara  dan  Kelompok Masyarakat. Dengan menggunakan alat analisis responsibility of media dari Bardoel, yakni melalui mekanisme pasar, politik, public atau professional, bagaimanakah bentuk wajah system penyiaran di Indonesia saat ini. Diharapkan penelitian ini bisa mendeskripsikan kecenderungan system penyiaran dan melengkapi studi kebijakan media yang akan dikembangkan di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa konstruksi UU 32/2003 telah mengalami perubahan mendasar dari responsibility of  media melalui  mekanisme  public  menjadi  mekanisme  politik.  Di  beberapa  keputusannya, konstruksinya juga telah menguatkan mekanisme pasar, terutama dalam kasus penyiaran iklan rokok. Selain itu juga ditemukan ketidakkonsistenan keputusan MK RI dalam mempertimbangkanbangunan konstruksinya, terutama jika dilihat dari responsibility of media .
Keywords : UU 32/2003, system penyiaran, pasca gugatan MK, orientasi pertanggungjawaban media.

## A. Latar Belakang Masalah
Undang-undang  seharusnya  merupakan produk  hukum  yang  dihasilkan  dari  sebuah konstruksi  pemikiran,  untuk  mengakomodasi semua  kepentingan.  Akan  tetapi  jika  undang- undang tersebut beberapakali mengalami proses yudicial review di Mahkamah Konsitusi apakah konstruksi pemikirannya masih tetap utuh ?
Undang-undang  tentang  Penyiaran  No  32 tahun 2002 (UU 32/2002) adalah salah satu contoh bagaimana aspirasi, kepentingan atau pemikiran paradigmatik  dan  ideologis  bertemu  dalam proses  dialogis  dalam  wacana  publik  maupun forum peradilan di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia.
Bahkan MK, setidaknya telah menyelenggarakan empat  kali  persidangan  tentang  UU  32/2002 yang  terjadi  dalam  kurun  waktu  2003-2009 dan  menjadi  ajang  pertempuran  kepentingan, pemikiran paradigmatik dan ideologis yang ingin didesakkan aktor media.
Pada tahun 2003, para aktor media seperti kaum  professional  Ikatan  Jurnalis  Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI),  kelompok  pengelola  televisi  dan radio  swasta  (ATVSI  dan  PRSSNI),  Kelompok perusahaan  periklanan  (P3I),  serta  masyarakat (Komunitas  Televisi)  mengajukan  gugatan terhadap UU No 32/2002 ke Mahkamah Konstitusi, terutama menyangkut kewenangan KPI, regulasi,
pencabutan ijin, sumber pendanaan, pembatasan audience,  sensor  dan  lain-lain.  Melihat  materi gugatannya,  jika  ditarik  abstraksinya,  maka kondisi  tersebut  mencerminkan  pertarungan konstruksi  dominan  dari  para  aktor  media  yang merepresentasikan antara kepentingan pasar dan professional dengan kepentingan publik.
Pada  tahun  2006,  Komisi  Penyiaran Indonesia (KPI), melayangkan dua kali gugatan ke MK terhadap materi UU No 32/2002, terutama menyangkut posisinya sebagai Lembaga Negara Independen  dan  menyangkut  kewenangan pemberian  ijin  serta  dalam  hal  kewenangan melakukan  regulasi,  yang  belum  diatur  secara jelas dan eksplisit dalam UU tersebut. Persoalan tersebut  merupakan  sengketa  kewenangan antara  KPI  sebagai  representasi  publik  dengan Kementerian  Kominfo,  sebagai  representasi Negara.Melihat pokok materi gugatannya, dalam hal ini KPI sebagai aktor media yang melakukan pengawasan terhadap perilaku penyiaran, sedang berebut  kewenangan  dengan  Kementerian Kominfo sebagai representasi Negara.
Sedangkan  pada  tahun  2009,  kelompok masyarakat  yang  diwakili  oleh  Komite Nasional Perlindungan Anak (KNPA), Lembaga Perlindungan  Anak  (LPA)  Jawa  Barat,  serta kelompok masyarakat anak-anak atas nama Alfie Sekar  Nadia  (13)  dan    Faza  Ibnu  Ubaydillah (17), juga mengajukan gugatan ke MK, terutama menyangkut  pasal  46  dalam  UU  32/2002  yang mengatur  tentang  iklan  komersial  rokok.  Pada posisi  ini,  penggugat  sebagai  aktor  media  yang menjadi  audience  adalah  representasi  publik yang berusaha melindungi hak anak-anak untuk tidak menjadi obyek komodifikasi (dalam bingkai Mosco, 1986) dari iklan rokok yang ditayangkan oleh  media  penyiaran.Sehingga  melihat  materi gugatannya,  maka  telah  tergambarkan  adanya tarik menarik antara kepentingan publik dengan kepentingan industry, baik dalam konteks industry media  yang  berkepentingan  dengan  sumber pembiayaan institusi penyiaran maupun industry rokok  dalam  kaitannya  untuk  memperluas  area marketingnya.
Proses  gugatan  tersebut  menunjukkan betapa pertempuran kepentingan, dan pemikiran paradigmatic  dan  ideologis  sangat  jelas muncul  dalam  persidangan,  baik  yang  menjadi representasi  kepentingan  industry  atau  pasar, kepentingan  Negara  atau  pemerintah  dan
kepentingan  publik.  Oleh  karena  itu  menjadi sangat menarik untuk bisa melakukan pengkajian tentang perubahan yang terjadi antara konstruksi pemikiran  UU  32/2002  sebelum  dan  setelah dilakukan yudicial review.

## B. KERANGKA PEMIKIRAN

## 1.  Seting  Politik  dan  Sistem  Penyiaran  yang Demokratis.
Ketika  membicarakan  sistem  penyiaran yang  demokratis,  setidaknya  ada  dua  hal  yang perlu  dipahami.  Pertama  adalah  proses  dan mekanisme  pembuatan  kebijakan  melalui tahapan yang demokratis, dan yang kedua yang penting hasilnya atau substansi isi kebijakannya pun  memenuhi  ukuran  sebagai  sebuah  sistem penyiaran  yang  demokratis.  Pernyataan  ini penting,  sebab  sistem  demokrasi  mempunyai banyak  variasi  model,  yang  tidak  setiap  model bisa memberikan jaminan hasil substantive yang demokratis.  Dalam  tingkatan  proses,  Thomas Meyer  dan  Lew  Hinchman  (2002)  memberikan gambaran  tentang  tiga  variasi  model  demokrasi yang  dikaitkan  dengan  media,  terutama  untuk melihat posisi media dalam proses politik dalam pembuatan kebijakan. Dalam model demokrasi as marketplace , proses dan mediasi dilakukan secara individual dan dilakukan secara bebas, sehingga media  bisa  berkolaborasi  dengan  kekuatan kapital  dan  kekuatan  politik  untuk  mencapai tujuan  masing-masing  yaitu  pertumbuhan kekuasaan dan kapital. Dalam model demokrasi as  participation ,  proses  dan  mediasi  dilakukan secara kelembagaan sehingga posisi media sering bersifat subordinasi, seperti yang terjadi di Italia dengan  fenomena  Berlusconi  yang  menjadikan media sebagai alat politiknya melakukan tekanan dan bargaining ; sedangkan model demokrasi as civil society , proses dan mediasi dilakukan oleh masyarakat  secara  individual  maupun  terwakili dalam  kelompok  masyarakat.  Posisi  media menjadi  bagian  proses  politik  sebagai  lembaga intermediasi.
Di Amerika, Robert W McChesney (2004) berhasil  memotret  problem  media  di  Amerika di  abad  21,  dan  menemukan  bahwa  proses pembuatan  kebijakan  media  massa  di AS,  telah di dominasi oleh korporasi dan elit politik dengan meninggalkan  partisipasi  publik.  Sehingga kebijakan  di  bidang  media  yang  dihasilkan  di AS  lebih  memperhatikan  pertimbangan  untuk
memberikan  pelayanan  kepada  kepentingan korporasi,  memaksimalkan profit  dan  kesehatan investor  daripada  untuk  menjaga  berjalannya fungsi-fungsi  demokrasi,  berjalannya  sistem pemerintahan  oleh  warga  serta  terpeliharanya kesehatan budaya.
Apa yang terjadi di AS itu juga memperkuat pandangan  bahwa  konstruksi  hukum  dalam pembuatan  undang-undang  merupakan  produk system  politik  yang  sedang  berkuasa  (Husein dan  Hufron;  2008  dan  Mahfud  2009).  Mahfud juga  mengasumsikan  bahwa  konfigurasi  politik yang  demokratis  akan  melahirkan  hukum  yang responsive,  sedangkan  konfigurasi  politik  yang otoriter  akan  melahirkan  hukum  yang  orthodox atau konservatif. Kuskrido Ambardi (2009) juga telah membuktikan anomaly proses politik dalam proses  pembuatan  kebijakan  dan  konstruksi pembuatan hokum, yang dilakukan dengan sistem kartelisasi. Yaitu proses pengambilan keputusan lebih  banyak  di  tentukan  oleh  kepentingan individu daripada kepentingan ideologis masing- masing partai.
Kondisi  proses  pembuatan  hukum  seperti itu  tidak  hanya  akan  melahirkan  konstruksi hukum  yang  tidak  utuh,  tapi  juga  mengabaikan prinsip-prinsip  pembuatan  keputusan,  yang menurut James Anderson (Winarno, 2002), harus mempertimbangkan  lima  kategori  nilai-nilai yaitu  nilai-nilai  politik,  nilai  organisasi,  nilai pribadi, nilai kebijakan dan nilai ideology.
Proses  tarik  menarik  untuk  mendesakkan konstuksi pemikiran diantara actor media, juga di dorong oleh Kondisi setting politik di Indonesia, yang  mengalami  proses  transisi  dari  rezim otoriter  ke  rezim  demokratis  yang  tidak  tuntas, dan itu menunjukkan kegagalan proses reformasi. Budi  Winarno  (2007)  melihat  reformasi hanya  berhasil  mengubah  struktur  politik  dan refungsionalisasi, tetapi tidak tuntas membangun proses  institusionalisasinya,  terutama  budaya politik,  factor  birokrasi  yang  tidak  tersentuh proses  perubahan  secara  mendasar,  sehingga sistem birokrasi masih disebutnya dengan sistem pemerintahan yang patrimonial-otoritarian.
Perubahan  paradigma  dari  otoritarian  dan sentralisasi  menjadi  demokratis,  desentralisasi, dan  disusul  dengan  gelombang  liberalisme dan  individualisme  yang  datang  bersama-sama dengan globalisasi dan perkembangan tekonologi komunikasi  dan  informasi,  tidak  hanya
memperlemah  posisi  dan  peran  pemerintah, tetapi  juga  memperkuat  posisi  masyarakat  dan aktor-aktor  politikya.  Dalam  bahasa  Pratikno (2007),”... pemerintah tidak bisa lagi memaksakan kehendaknya,  akibat  semakin  kuatnya  posisi aktor  sosial,  akibatnya  kebijakan  publik  yang sebelumnya  menjadi  domain  pemerintah,  harus selalu dinegosiasikan.” Pada posisi ini, terkesan lepasnya  proses  subordinasi  pemerintah,    dan bergeser  kepada  posisi  otonom  dari  para  aktor media yang semakin kuat.
Sejalan  dengan  itu,  posisi  aktor  media di  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  system penyiaran  juga  semakin  menguat.    Sebab menurut  Habte  (1983)  karakter  system  media terbentuk  dari  dominannya  kekuatan  elit  politik atau pemerintah dan kekuatan public. Disamping juga  disebabkan  oleh  dominannya  faktor kekuatan  politik    dan  kekuatan  ekonomi  atau pasar  yang  menjadi  dasar  terbentuknya institusi media (McQuail, 2000). Sehingga kekuatan dan posisi  aktor  media,  relasinya  dan  tarik  menarik orientasi nilai yang terjadi, baik yang berada di dalam kekuatan publik, state dan pasar menjadi factor penting untuk terbentuknya karakter sistem media atau sistem penyiaran di sebuah negara.
Dalam setting politik dan model demokrasi yang  seperti  tersebut  di  atas,  penelitian  ini mencoba menelusuri pemikiran para aktor media di dalam mengkonstruksikan kebijakan nasional sistem  penyiaran.terutamaakan  dilihat  dari  sisi pertanggungjawaban  media  ( responsibilty  of media = RoM).
2. Kebijaksanaan Nasional Sistem Penyiaran : menakar arah dan komitmen   aktor media dalam Responsibility of Media (RoM)
Donald  R  Browne  (1989)  melihat  bahwa dalam  membangun  sebuah  sistem  penyiaran, harus  mempertimbangkan basic  factor yang dimiliki oleh sebuah Negara. Yaitu karakteristik yang relative tetap dan tidak berubah drastis, serta melekat dan tidak terpisahkan oleh kondisi apapun yang  dihadapi  sebuah  masyarakat  atau  Negara. Menurut Browne, basic factor sistem penyiaran meliputi:  geografi,  demografi,  ekonomi,  kultur dan politik. Selain itu, Menurut McQuail (2000) standar  kebijakan  media  secara  normative  ada lima,  yaitu media  freedom,  equality,  diversity, information quality, social order and solidarity,
dan cultural order . Atau secara minimal, menurut Cuilenburg  dan  Mcquail  (2003),  setidaknya mempunyai  tiga  prinsip  inti  yang  harus  ada dalam  paradigma  kebijakan  komunikasi  yang baru,  yaitu freedom  of  communication,  acces , dan control/accountability .
Persoalannya adalah kemana arah orientasi pertanggungjawaban  media  ?  Pada  kondisi tersebut  maka  konsep  tentang responsibility  of the  media (RoM),  menjadi  penting . Sebab  hal itu  akanmengacu  kepada  pertanggungjawaban media  kepada  masyarakat  dan  tata  cara media  mendengar  dan  mempertimbangkan public  (Bardoel,  2004),  atau “obligations  and expectations” (McQuail,  2000).  Pandangan Bardoel  (2004),  menguraikan  ke  dalam  empat alamat  dan  mekanisme responsiblity  of  media , yaitu market, politik, professional dan public.
Responsibility  of  the  media melalui mekanisme market atau pasar dilakukan melalui prinsip-prinsip  kompetisi  yang  dilakukan perusahaan,  yang  sikap  dan  perilakunya didasarkan  pada supply dan demand yang menghasilkan suatu market share yang diperoleh melalui  riset  pasar.  Efek  yang  ditimbulkan dari  mekanisme market ini  adalah  tercapainya pertumbuhan  ekonomi  dari  kompetisi  bebas, dan yang mendorong perilaku media yang lebih fleksibel, sehingga orientasi yang prinsip adalah lebih  banyak  memfasilitasiuntuk  terciptanya kecenderungan pasar atau mainstream saja.
Sedangkan  dalam  mekanisme politics, prosesnya sangat mengikuti hirarki dan birokrasi, dengan  sumber  tindakan  berasal  dari  aturan hukum dan regulasi, oleh karena itu kewenangan dan  kekuatan  paksa  bisa  digunakan  untuk mendorong  keterlibatan  pihak  lain.  Instrument yang  digunakan  untuk  menjalankan  mekanisme adalah kegiatan dan budget, kontrak, dan laporan tahunan.  Efek  dalam  mekanisme  politik  ini adalah  untuk  terciptanya  keadilan  social,  perlu waktu  panjang,  dan  sangat  mudah  dikendalikan oleh pemilik kekuatan politik.
Mekanisme professional dilakukan dengan menggunakan prinsip kaidah profesional dan  etika  profesi,  perilaku  dibatasi  oleh self- regulation yang di buat komunitas professional, pendidikan  dan  pelatihan  serta  review  dari komunitasnya. Instrument yang digunakan untuk menjalankan adalah ketentuan dan peraturan yang termuat  di  dalam  kode  etik,  keputusan  dewan
kehormatan  profesi  dan  sebagainya.Efek  yang ditimbulkan adalah independensi lebih kuat, tapi representatifnya sangat lemah.
Sedangkan responsibility  of  the  media melalui  mekanisme  publik,  prinsip  yang digunakan  adalah  kesukarelaan  melalui  asosiasi atau pressure  group ,  sedangkan  proses  yang digunakan  adalah  diskusi  dan  dialog,  sehingga jelas  keterikatan  yang  bisa  diharapkan  untuk menunjukkan responsibitility- nya hanyalah komitmen.Maka instrument yang bisa digunakan untuk  mengawasi  adalah  keterbukaan, hearing dan feedback ,  serta  adanya  seseorang  yang bertugas menjadi ombudsman.
Dengan  demikian  pandangan  Bardoel dan  d’Haenes  (2007)  akan  membantu  untuk mengidentifikasikan, kemanakah kecenderungan sistem penyiaran tersebut berpihak dan menelusuri apa yang ada di sebaliknya serta bagaimanakah relasi  antar    aktor  media  di  konstruksikan dalam  membangun  sistem  penyiaran  yang diinginkannya.  Sehingga  pemetaan  pemikiran bisa  dilihat  dari  isu-isu  yang  dimunculkan  dan menjadi  pro-kon  oleh  aktor  media,  kemudian direkonstruksikan  dalam  konsep  pemikiran sistem  penyiaran  atau  dalam  bahasa  Brainard adalah  “regulatory  regime”  (Wahyuni,  2008). Brainard  menyatakan  bahwa  sebuah  struktur terbangun  dari ideas,  institusions dan policies . Artinya setiap ide harus ada pelembagaannya dan materi aturannya.
Kemudian  untuk  menguraikan  bagaimana relasi  diantara  actor  media  di  bangun,  maka teori  actor-sistem  baik  dari  Giddens,  Archer, Bourdieu, Nikhlas Luhman, maupun Habermas, bisa  dgunakan  untuk  membantu  menjelaskan bagaimana  pola  relasi  yang  ingin  dibangun. Sedangkan untuk menjelaskan motivasi arah dan intensi  relasi,  digunakan  teori  pilihan  rasional (RCT  = Rational  Choice  Theory ),  baik  dari Ullen  (1999)  maupun  Scott  (2000).  Sedangkan untuk  memahami  proses  pembuatan  kebijakan, digunakan  analisis  kebjakan  yang  disampaikan oleh  William  N  Dunn  (2003),  yaitu  dengan menggunakan enam elemen argument kebijakan yaitu:  informasi  yang  relevan  ( policy-relevant information ),  tuntutan  kebijakan  ( policy  claim ), pembenaran  ( warrant ),  dukungan  ( backing ), bantahan ( rebuttal ), dan syarat ( qualifier ).

## C. METODOLOGI
Merunut  konstruksi  UU  32/2003  tentang system  Penyiaran  sebelum  dan  sesudah keputusan  MK  RI  2003-2009.  Sehingga  proses gugatan yudicial  review terhadap  UU  32/2002 yang terjadi di Mahkamah Konstitusi pada nomer perkara  No:005/PUU-I/2003,  No:  030/PUU- IV/2006,  031/SKLN-IV/2006, dan No: 6/PUU- VII/2009,  merupakan  teks  yang  dikaji  untuk melihat  perubahan  wajah  UU  32/2003  akibat proses Juducial Review tersebut.
Dalam  proses  gugatan  tersebut,  ada sejumlah  aktor  yang  terlibat,  yaitu  Ikatan Jurnalistik  Televisi  Indonesia  (IJTI),  PRSSNI, PPPI,  ATVSI,  Persatuan  Sulih  Suara  Indonesia (PERSUSI),  dan  Komunitas  Televisi,  yang tergabung jadi satu dan aktif pada perkara gugatan No  :  005/PUU-I/2003.  Sedangkan  perkara  No  : 030/PUU-IV/2006 dan No : 031/SKLN-IV/2006 adalah materi gugatan yang dilakukan oleh KPI kepada  Presiden  c/q  Menkominfo.  Sedangkan dari kelompok masyarakat sebagai penikmat juga melakukan gugatan dengan perkara No : 6/PUU- VII/2009  yang  dilakukan  bersama-sama  dalam satu  posisi  oleh  Komisi  Nasional  Perlindungan Anak  (KNPA),  Lembaga  Perlindungan  Anak
(LPA) Jawa Barat, anak-anak Alfie Sekar Nadia (13) dan Faza Ibnu Ubaydillah (17).
Aktor  media  tersebut  diatas  adalah kelompok  atau  perorangan  atau  lembaga  atau bagian  masyarakat  yang  berkepentingan  dalam proses  komunikasi  melalui  media,  yang  dalam kerangka  pandangan  Bardoel  dan  d’Haenens (2004)  disebut  aktor  media.Aktor  media  itu meliputi  organisasi  media,  perusahaan  media, warga, badan pengawas  dan komisi.
Dalam  penelitian  ini,  untuk  kepentingan memperkuat  indikator,  aktor-aktor  politik tersebut dikelompokkan berdasarkan posisi yang berbeda  di  dalam  proses  persidangan  dalam gugatan bersangkutan, yaitu :
1. Kelompok  Industri  :  Industri  TV  national beserta  pendukungnya  (yang  meliputi IJTI,  PRSSNI,  P3I,  ATVSI,  Persusi,  Komite Televisi dan ahli).
2.  Kelompok  Negara  :  yaitu  pengampu  UU 32/2002,  yaitu  Pemerintah,  DPR  RI  dan ahli dan MK
3.  Kelompok Masyarakat : yaitu KPI, IMLPC, KPA, KNPA, ahli

## Tabel I Desain Penelitian
Fokus kajian Kebijakan Media Metode penelitian Isi kualitatif Obyek Penelitian Teks Risalah 4 gugatan dalam sidang di MK RI Subyek Penelitian Konstruksi Responsibility of Media UU 32/2002pasca keputusan MK RI 2003- 2009 Bahan Berkas persidangan Mahkamah Konstitusi RI : Berkas  Gugatan,  Risalah  Sidang,  Berkas  keputusan  MK  RI  dan  bahan  terkait lainnya Teori Kebijakan nasional sistem penyiaran Frame of analysis Responsibilty of Media (RoM) Perilaku dan relasi (rational choice theory dan teori relasi aktor-sistem) Paradigma Konstruksi kritis

## D. Hasil dan Analisis :Isu-isu System Penyiaran dan Responsibility of Media

## 1.Kebebasan
Kelompok Industri, Kelompok Negara dan Kelompok Masyarakat sepakat tentang pemahaman bahwa  kebebasan  itu  bukan  tanpa  batas,  dan  mempunyai  mekanisme  pertanggungjawaban.  Ada prosedur dan limitasinya.
Ketiga aktor media, menyepakati bahwa isu kebebasan yang menyangkut ralat  masuk dalam wilayah professional jurnalistik dan sudah diatur dalam kode etik.Artinya dalam konteks jurnalistik, semua sepakat mengikuti mekanisme RoM Professional, yaitu bagaimanakomunitas profesi jurnalistik mengatur persoalan yang terkait dengan problema teknis jurnalistiknya.
Tetapi  hal  yang  belum  sepakat  adalah tentang perlunya sensor dalam penayangan film dan  penayangan  iklan.Penolakan  Kelompok Industry  pada  dasarnya  karena  permasalahan perbedaan  perlakuan  yang  dialami  diantara Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dan Lembaga
Penyiaran Berlangganan (LPB). Untuk menayangkan film, LPS wajib memperoleh tanda lulus sensor dari pihak lain (BSF), sedangkan LPB sensor  cukup  dilakukan  dengan  menggunakan self censorship .
Gambar 1  Perbandingan Pemikiran Isu Kebebasan para Aktor Media dan MK Industri Negara Masyarakat Kebebasan  itu  adalah  tidak  ada kewajiban  ralat  untuk  sanggahan berita;
Tidak  ada  sensor  untuk  film  dan iklan Penyelesaian sengketa diselesaikan melalui pengadilan; Perijinan  dan  perpanjangan  tidak perlu terlalu ketat;
Kebebasan  itu  adalah  menghormati  HAM untuk tertib kehidupan; Sensor dilakukan agar isinya tidak bertentangan  dengan  nilai-nilai  agama, kesopanan,  kesusilaan  dan  perlindungan terhadap anak;
Ralat  hanya  dilakukan  untuk  meluruskan kesalahan;
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan; Perijinan  diatur  sesuai  azas  keadilan, pemerataan, dan azas manfaat Ralat  berita  adalah  bukan masalah  kebebasan,  tapi  teknis professional  jurnalistik (cover bothside); Sensor eksternal harus mulai  dikurang,  diganti self sensorship ;
Penyelesaian  sengketa  melalui mediasi dan pengadilan; Perijinan  dan  perpanjangan diperketat,  dengan  pemaparan strategis  untuk  memperoleh pihak  yang  komitmen  memberi manfaat kepada publik

## MK :
Sanggahan harus dengan ralat berita, bertentangan dengan konstitusi. Pelanggaran azas praduga tak bersalah dan cover both side tidak cukup dengan sanggahan tetapi dengan ralat, yang penting prinsip berita harus cover both side. Sensor ditujukan untuk melindungi masyarakat Pencabutan ijin hanya bisa melalui due
process law
Kelompok
Industri menganggap tindakan  sensor  adalah  tindakan  yang berlebihan,  yang  akan  menghalangi  proses kreatifitas media. Sebab kebijakan sensor oleh lembaga  lain,  bagi  kelompok  Industri  adalah kebijakan yang tidak fair. Sehingga seharusnya LPS juga tidak diharuskan untuk memperoleh tanda  lulus  sensor  dari  lembaga  berwenang lainnya.Artinya,  menurut  kelompok  Industri, sebenarnya  semua  sepakat,  bahwa  sensor tidak diperlukan sebagaimana perlakuan yang diterima LPB.
Kelompok  Pemerintah  dan  Kelompok Masyarakat  beranggapan  bahwa  perbedaan perlakuan tersebut karena LPS menggunakan ranah publik, sementara LPB tidak menggunaan ranah  publik.  Pertanggungjawaban  kedua lembaga  juga  berbeda,  LPB  kepada  publik terbatas sebagaimana perjanjian yang dibuat, sedangkan  LPS  kepada  masyarakat,  karena menggunakan frekuensi, yaitu fasilitas publik yang  terbatas.  Oleh  karena  itu  Kelompok Negara beranggapan bahwa sensor diperlukan
untuk  melindungi  kepentingan  publik,  untuk menghindarkan  tayangan-tayangan  yang merongrong  nilai-nilai  social,  budaya  dan agama.
Kelompok  Masyarakat,  menganggap bahwa  sensor  memang  seharusnya  mulai ditinjau  lagi,  termasuk  perlunya  merevisi  UU perfilman yang menjadi dasar perlunya sensor.
Jadi  terlihat,  bahwa  RoM  Pasar  yang diinginkan  oleh  Kelompok  Industri,  yaitu memberi kebebasan pada setiap actor media untuk  berkompetisi  menghasilkan  produk terbaik  agar  dipilih  masyarakat,  bertabrakan dengan  RoM  Profesional  yang  diinginkan Kelompok  Masyarakat  dan  RoM  Politik  oleh Kelompok  Negara.  Kelompok  Masyarakat menganggap kompetisi tidak bisa dibebaskan diantara  actor  media,  tetapi  diatur  oleh komunitas  professional,  diberi  rambu, batasan dan sangsi yang akan diberikan oleh kesepakatan kelompok professional tersebut. Sedangkan  Kelompok  Negara  menganggap kompetisi  bebas  akan  menimbulkan  ketidak
adilan, menjadikan kelompok lemah tidak bisa eksis  dan  cenderung  menguatkan  kelompok yang  kuat  yang  belum  tentu  melindungi kelompok  lainnya.  Kebebasan  juga  tidak boleh  melanggar  perlindungan  hak  dasar masyarakat, dalam HAM. Oleh karena itu, agar bisa  memaksa  setiap  actor  mengikuti  kaidah perlindungan  ke  masyarakat,  perlu  aturan yang  memaksa  actor-aktor  media  di  dalam melakukan ekspansi dan relasinya.
Hasil  deliberasi  MK  RI,  menganggap sensor  masih  diperlukan,  dengan  mengikuti argumen  Kelompok  Negara.Selain  itu  MK juga  melihat  bahwa  relasi  aktor-sistem dalam  kebijakan  nasional  sistem  penyiaran adalah  sistem  yang  mengatur  tindakan  aktor media.Artinya  dalam  konteks  kebebasan terhadap  ralat  dan  sensor,  aktor  media  tidak punya  otonomi  untuk  mengatur  tindakannya sendiri.Sehingga  bagi  MK  persoalan  diantara actor  media,  tidak  cukup  diselesaikan hanya  melalui  kesepakatan  komunitas  actor media  sendiri.Dan  itupun  tidak  diserahkan kepada  Publik  untuk  mengaturnya,  tetapi pelimpahan  wewenang  Negara,  sebagai pemegang  mandat  utama  untuk  melindungi
masyarakat.Dalam  konteks  ini,  Kelompok Masyarakat  hanyadilibatkan  atau  diajak berpartisipasi  aktif,  melindungi  masyarakat. Dengan demikian, dalam isu kebebasan ini MK RI  cenderung  memilih  referensi  RoM    dalam logika perspektif Negara.

## 2.  Badan Regulasi
Badan regulasi adalah organ baru yang dikonstruksikan  di  dalam  UU  32/2002.Dalam peraturan sebelumnya, badan regulasi berada di tangan  pemerintah  sepenuhnya  yang  dijalankan melalui  Departemen  Penerangan.  Sedangkan menurut konstruksi  UU  32/2002 badan regulasi itu  dinamakan  KPI,  yang  mempunyai  tugas mengatur  tentang  hal  ihwal  penyiaran,  baik menyangkut  isi  siaran  dan  bersama-sama pemerintah  mengelola  perijinan,  perpanjangan, pencabutan  dan  pengaturan  wilayah  jangkauan siaran  maupun  distribusi  frekuensi.  Dengan demikian  KPI  mempunyai  fungsi  sebagai pembuat  aturan,  pelaksana  monitoring  perilaku lembaga  penyiaran  maupun  memberikan sanksi  sampai  membawa  ke  Pengadilan  untuk memproses pencabutan ijin.
Gambar 2 Perbandingan Isu Badan Regulasi Para Aktor Media dan MK Industri Negara Masyarakat Badan  regulasi  yang  diperlukan  : Memasukkan  unsur  pemerintah, masyarakat dan organisasi penyiaran,
melakukan self regulation.
Pisahkan  badan  regulator  yang sekaligus  yudicial
Badan regulasi terdiri dari : Keanggotaan yang independen,    Kebijakannya  Executive  agency, Orientasi  Norma  hukum,  UU  dan  peraturan; Independen dalam mengatur isi siaran saja;
Badan regulasi : Anggotanya independen  dan  kewenangannya independen,  menjadi  wadah  tunggal yang kuat, menjadi wasit, melakukan dialog dengan stakeholder. Badan regulator kuat sebagai regulator dan yudiciary

## MK RI :
Lembaga negara Independen, Keanggotaan independen, Peraturan KPI dibawah PP
(executive agency)
Memisahkan kekuasan yudikatif dari KPI;
independen mengatur isi siaran
Dalam  konteks  ini,  setiap  aktor media mempunyai pandangan yang berbeda.  Kelompok  Industri  menganggap KPI  kewenangannya  terlampau  besar  dan tidak  representative  mewakili  stakeholder yang  ada.  Sedangkan  Kelompok  Masyarakat menganggap  bahwa  KPI  harus  menjadi badan  yang  independen  dan  mempunyai kewenangan yang besar,  sebagaimana konsep UU  32/2002  sebelum  diubah  melalui  proses
yudicial review. Sedangkan Kelompok Negara beranggapan  bahwa  kewenangan  KPI  perlu didistribusikan  ke  lembaga  yang  lain,  dan sebagian  kewenangan  yang  sekarang  dimiiki KPI adalah kewenangan Negara, yaitu berupa pelaksana peraturan perundang-undangan.
Dalam tataran konsepsi organ yang  mengawasi  para  pelaku  professional bekerja  dikenal  ada  beberapa  konsep. Kelompok  Industri,  mengusulkan  agar  KPI
keanggotaannya  terdiri  dari  perwakilan stakeholder  industry  penyiaran,  pemerintah dan  masyarakat,yang  berbentuk advisory body atau council  of  ethic atau  semacam dewan kehormatan dalam berbagai organisasi professional.KPI dalam bentuk advisory body atau  semacam  Dewan  Pers,  berwenang menetapkan kode etik atau standar operational procedur  (SOP)  perilaku  professional.Jika muncul  sengketa  atau  persoalan,  maka ukuran  penilaiannya  adalah  pelanggaran kode  etik  profesional.Sanksi  yang  diberikan memang hukuman yang sifatnya professional, memberikan  peringatan,  memberi  sanksi melarang  menjalankan  tindakan  professional baik sementara maupun tetap. Jika kesalahannya  berakibat  pada  tindak  pidana atau  perdata,  maka  peradilan  umum  yang akan  mengeksekusinya.  Format  semacam  itu dimiliki  oleh  Dewan  Pers,  Majelis  Kode  Etik Kedokteran  atau  Dewan  Kehormatan  Ikatan Arsitek  Indonesia  (www.iai.org.id/council. html).
Sedangkan  Kelompok  Masyarakat, mengusulkan sebuah badan regulator independen  atau independent  regulatory body sebagaimana  tertera  dalam  UU32/2003 sebelum di Judicial Review. Bentuk KPI sebagai Independent  Regulatory  Body ,  menjadikan keanggotaannya berasal warga masyarakat yang independent, yang tidak mempunyai keterkaitan sama sekali dengan organisasi atau lembaga yang akan  diawasi,  baik  dari  bisnis  penyiaran  atau penyelenggara negara. Tugas dan fungsinya tidak sebatas  pada  penyusunan  kode  etik  atau  SOP, tetapi  juga  membuat  kebijakan  yang  mengatur tentang  pengembangan  organisasi,  ijin,  usaha maupun  standar-standar  hasil  produksi  lainnya. Lembaga-lembaga  tersebut  misalnya  FCC  di Amerika.
Sedangkan
Kelompok
Negara,
mempunyai  pandangan  yang  mirip  dengan Kelompok  Masyarakat,  tetapi  kewenangannya harus  dikembalikan  sesuai  fungsinya.  Perijinan, usaha  dan  jangkauan  siaran  masih  menjadi kewenangan  bersama  Negara,  tetapi  yang mengatur  isi  menjadi  kewenangan  sepenuhnya KPI.Artinya,  menurut  Kelompok  Negara, kewenangan  KPI  masih  ada  yang  berada  di bawah  pemerintah  ( executive  agency ).  Artinya posisi  KPI  adalah  sebagian  merupakan  bagian
Negara  ketika  ikut  serta  membantu  Negara untuk  memproses  perijinan,  kepemilikan  dan pengaturan  frekuensi,  tetapi  sebagian  yang  lain adalah  bagian  dari  masyarakat  ketika  mengatur isi siaran lembaga penyiaran. (lihat table)
Persoalan  pokoknya  adalah  bagaimana mengatur kepemilikan dan jangkauan siaran, baik berupa kewenangan memberi dan memperpanjang perijinan, mengatur seberapa luas wilayah yang diijinkan  untuk  didirikan  lembaga  penyiaran, serta  sanksi  pencabutan  ijin.Artinya  Kelompok Industri, tidak menginginkan hal tersebut diatur oleh Negara (Deppen/Kominfo) atau Masyarakat (KPI  sebelum  di  JR)  saja,  tetapi  lembaga  yang mengatur  adalah  yang  representative,  yang melibatkan  Kelompok  Industri  sebagai  bagian dari  keanggotannya.  Artinya,  dalam  konteks ini  actor  media  juga  ikut  mengatur  sistemnya, dan setiap terjadi sengketa dan dinamika dalam proses relasi, maka lembaga yang representative tersebut yang memutuskannya.
Pandangan  berbeda  dari  Kelompok Masyarakat,  yang  menganggap  Badan  regulasi itu  harus  benar-benar  representasi  masyarakat, dan  bukan  menjadibagian  dari  representasi Negara  dan  representasi  industry.  Sebab  badan regulasi ini harus independen, sementara Negara dan  industry  mempunyai  kepentingan  terhadap lembaga  penyiaran,  yang  juga  harus  diawasi agar tidak  merugikan kepentingan Publik. Maka actor  media  dari  Industri  dan  Negara  tidak  bisa diikutkan  dalam  badan  pengatur  system  siaran. Aktor media tidak bisa mengatur system, system diatur oleh actor media lainnya yang mempunyai kepentingan untuk dilindungi.
Sedangkan Kelompok Negara menganggap  actor  media  tidak  mempunyai kewenangan  otonomi,  selain  kewenangan  itu diberikan oleh system, yang dalam hal ini Negara. Sehingga KPI itu juga menjalankan fungsi badan Negara.
Deliberasi  yang  diputuskan  oleh  MK RI ada tiga hal, yaitu adanya independensi KPI terutama  menyangkut  pengaturan  keanggotaan dan masalah isi siaran.Menghilangkan kewenangan  KPI  yang  bersifat  yudiciary.Serta mengurangi kewenangan KPI di luar isi siaran dan kewenangan  itu  diberikan  kepada  pemerintah, dalam  hal  ini    Presiden,  yang  prosesnya  bisa melibatkan  KPI.  Bahkan  menempatkan  posisi KPI  sebagai  bagian  dari  pemerintah,  karena
peraturan KPI hanya sebagai pelaksana kebijakan dari peraturan pemerintah yang dibuat Presiden. Konstruksi UU 32/2003 yang semula di rancang lebih  independen,  kemudian  malah  menjadikan KPI sebagai cabang kekuasaan pemerintah.
Dalam  proses  deliberasinya,  nampak MK  RI  dalam  memutuskan  isu  badan  regulasi atau KPI, jika dilihat dari perspektif RoM , jelas lebih  banyak  mempertimbangkan  RoM  Politik. Meskipun,  untuk  isi  siaran  dan  keanggotaan, MK  nampak  menggunakan  RoM  Publik,  dan untuk  urusan  perijinan  dan  jangkauan  siaran, menggunakan asumsi RoM Politik.Tetapi asumsi- asumsi yang digunakan untuk mempertimbangkan adalah  asumsi  RoM  Politik.Hal  itu  terlihat  dari ciri-ciri argumen pertimbangannya yaitu dengan mengacu  kepada  system  hirarki  kewenangan, mengikuti  formalisme  perundangan,  dan  yang menentukan proses relasi actor adalah system.
Menyangkut  kewenangan  mengatur  isi siaran  dan  keanggotaan  yang  mengikuti  RoM Publik,sebab  domain  frekuensi  yang  terbatas milik  public  itu  harus  diatur  untuk  kepentingan public.  Oleh  karena  itu  pelaksanaanya  sebagai konsekuensi  pengakuan  KPI  sebagai  lembaga Negara  independen,  maka  diberi  kewenangan untuk  membuat  aturan  sendiri  di  bidang penyiaran.
Hasil  proses  deliberasi  yang  demikian itu,  tentu  tidak  memperkuat  bangunan  sistem penyiaran yang demokratis, sebagaimana dalam konsep responsinilty  of  media  / RoM.  Sebab MK  RI  dalam  memangkas  kewenangan  KPI didasarkan atas RoM Politik. Yaitu bahwa yang semula kewenangan KPI di dalam soal perijinan, jangkauan  siaran  dan  sanksi  pencabutan dilakukan oleh KPI melalui peraturan KPI, oleh MK  RI  tidak  dibenarkan  karena  soal  hirarki hukum.  UU  itu  pelaksanaannya  dilakukan melalui  Peraturan  Pemerintah  yang  dibuat Presiden,  bukan  Peraturan  KPI.Dalam  konteks ini,  bisa  jadi  ini  bentuk  kelalaian  pembentuk UU  dalam  arti  yang  sesungguhnya.Bisa  juga sebagai sebuah jebakan atau ‘Bom waktu”, yang memberi pintu ruang untuk melakukan gugatan, karena kesalahan menempatkan istilah pelaksana UU.  Meskipun  substansi  isi,  sebenarnya  dalam konstruksi  UU  32/2003  sudah  jelas  itu  menjadi kewenangan KPI tetapi mengapa pelaksanaannya menggunakan istilah peraturan pemerintah bukan langsung  menyebut  peraturan  KPI,  yang  sudah
jelas  peraturan  pemerintah  itu  kewenangannya Presiden.
Persoalannya adalah mengapa MK lebih memilih  berpegang  pada  ungkapan  ‘peraturan pemerintah”  daripada  “kewenangan    KPI”  ? Pendekatan  dalam  perspektif  RoM  Politik  jelas terlihat dari pandangan MK RI, yaitu yang tidak menginginkan  KPI  sebagai  sebagai  lembaga independen  yang  kekuasaannya  besar.  Dalam pandangan MK RI, konstruksi UU 32/2003 telah memberikan  kedudukan  KPI  yang  kuat,  yaitu sebagai  legislator,  eksekutif  dan  yudikatif  di bidang penyiaran. Padahal dalam prinsip HAM, untuk memberikan perlindungan masyarakat itu yang  diperlukan  adalah  pembatasan  kekuasaan, sebagaimana  dimaksud  dalam  konstitusi  RI. Jelas  itu  adalah  cerminan  pandangan  RoM Politik,  yang  menyempitkan  posisi  KPI  sebagai entitas tersendiri dalam kotak bidang penyiaran, bukan menempatkan KPI sebagai bagian dari alat Negara atau bagian dari actor Negara yang harus mencegah  konflik  kepentingan  diantara  lebaga bisnis  penyiaran  dan  lembaga  kekuasaan  dalam hal  ini  pemerintah.  Harusnya  KPI  ditempatkan dalam relasi Negara-Masyarakat-Bisnis.
Bukan  dalam  relasi  KPI-masyarakat-Lembaga penyiaran.

## 3. Kompetisi
Isu  kompetisi,  sebenarnya  dimaksudkan  bukan untuk  menghilangkan  tingkat  kompetisi.Pokok masalahnya  adalah  bagaimana  kompetisi  itu akhirnya  tidak  merugikan  kepentingan  seluruh warga  masyarakat.  Kelompok  Industri  melihat harus tercipta suatu kompetisi yang efisien, yaitu memberikan  kesempatan  yang  sama  terhadap semua  actor  media  untuk  meraih  simpati masyarakat  dengan  menyajikan  produk  dan program yang terbaik. Dengan demikian, dalam pandangan  Kelompok  Industri,  masyarakat akan  memperoleh  akses  seluas-luasnya,  dan bisa  memilih  program  yang  terbaik  yang sesuai  dengan  keinginannnya.  Dalam  konteks tersebut,  industry  memperoleh kebebasan  untuk mengembangkan diri menjadi lembaga penyiaran yang  terbaik  yang  mampu  memberikan  sajian yang  diminati  masyarakat  saja  yang  akan  terus eksis. Sebaliknya lembaga penyiaran yang asal- asalan  dan  tidak  menarik  perhatian  masyarakat, dengan  sendirinya  akan  berhenti  secara  bisnis. Itulah yang selalu di jual oleh Kelompok Industri,
sebagaipendukung  ekonomi pasar, sebagaimana dalam model demokrasi as a marketplace (Meyer dan Hincmann, 2002).
Sebaliknya  kelompok  Negara  dan Kelompok  Masyarakat  tidak  sepakat  dengan hal  tersebut,  jika  kompetisi  dibiarkan  bebas sebagaimana  keinginan  kelompok  Industri, maka  isi  siaran  hanya  mengikuti  selera  pasar, yang  urutannya  akan  mengancam  integrasi dan  kohesifitas  social.  Selain  itu  terbuka  lebar untuk  terjadinya  monopoli  kepemilikan,  yang bisa  menguasai  opini  dan  hiburan  masyarakat. Sebab  kompetisi  bebas,  pasti  hanya  akan memberikan  kemenangan  pada  sejumlah  kecil lembaga penyiaran yang kuat, dan akan berakibat dikuasainya opini publik oleh segelintir lembaga penyiaran.  Oleh  karena  itu,  kompetisi  menurut kedua kelompok ini, tidak dilakukan secara bebas,
tetapi  berdasarkan  jenis  lembaga  penyiaran, mengatur  jangkauan  siaran  dan  kepemilikan di  suatu  wlayah  siaran  dan  sebagainya.Dengan begitu, masyarakat memperoleh manfaat dengan lebih  banyak  lembaga  penyiaran  dari  berbagai jenis  lembaga  penyiaran.Sehingga  masyarakat terbuka  peluang  untuk  memilih  siaran  yang sesuai dengan keinginannya.
Jadi  tujuan  pengaturan  dan  pembatasan kompetisi,  menurut  Kelompok  Masyarakat  dan kelompok Negara, disamping disebabkan karena terbatasnya  frekuensi  yang  bisa  digunakan dalam ranah public, adalah mencegah terjadinya monopoli  kepemilkan  dan  monopoli  informasi, sehingga tercipta suatu ruang public yang sehat dan  memungkinkan  setiap  orang  memperoleh kebebasan memilih informasi yang diingininya.

## Gambar 3 Perbandingan Isu Kompetisi para Aktor Media dan MK
Industri Negara Masyarakat Kompetisi dilakukan terbuka dan fair, Tidak  ada  pembatasan  dengan  buka akses ke masyarakat;
Peraturan  monopoli  mengikuti  UU Perseroan terbatas; Frekuensi tidak terbatas; Proses  perijinan  dan  perpanjangan dipermudah;
Lembaga penyiaran dibebaskan memperoleh sumber pendanaan iklan
Kompetisi  diselenggarakan  hanya terjadi  pada  lembaga  penyiaran sejenis,  melalui  pengaturan  wilayah siaran;
Frekuensi  diatur  azas  manfaat, keadilan, dan pemerataan;
Kepemilikan dibatasi; Proses perijinan dan perpanjangan ketat Kompetisi dilakukan dengan keberagaman kepemilikan, dan sesuai dengan jenis lembaga penyiaran;
Akses  ke  masyarakat  berdasarkan peran dan fungsinya;
Pencegahan monopoli dengan sistim siaran berjaringan; Pembatasan  kepemilikan  silang cegah monopoli
MK RI : Pembedaan lembaga penyiaran dengan status, hak dan kewajiban berbeda,  tidak bertentangan dengan
UUD 1945;
Pembatasan kepemilikan diperlukan untuk mencegah terjadinya monopoli dalam dunia penyiaran
Kelompok  Industri  menginginkan adanya  kompetisi  yang  sempurna  dengan memberika kesempatan semua jenis lembaga  penyiaran  untuk  melakukan  siaran secara  nasional.Sehingga  semua  lembaga penyiaran bisa menampilkan yang terbaik dan memberikan akses kepada seluruh masyarakat. Akan  tetapi  pandangan  ini  berbenturan secara  keras  dengan  pandangan  Kelompok Masyarakat  dan  kelompok  Negara.Sistim Siaran Berjaringan (SSB) adalah implementasi pengaturan  danpembatasan  kompetisi  yang diinginkan  oleh  Kelompok  Masyarakat  dan kelompok Industri.Dengan demikian,lembaga Penyiaran  Swasta  (LPS) yang  siarannya  lokal
atau  mempunyai  jangkauan  siaran  terbatas, dimungkinkan  mengembangkan  wilayah jangkauan  siarannya  dengan  bekerjasama dengan  TV  lokal  lainnya  di  setiap  kota  di Indonesia, dan hanya dimungkinkan di setiap wilayah jangkauan siaran, pemilik atau badan hukum  hanya  diperbolehkan  mempunyai satu lembaga penyiaran TV dan satu lembaga penyiaran radio.
Jadi  model  SSB,  disamping  akan membatasi  kepemilikan  lembaga  penyiaran dan  membatasi  kepemilikan  silang  lembaga media, merupakan juga sebuah langkah  untuk mencegah  terjadinya  monopoli  kepemilikan maupun  monopoli  informasi,  yang  akan mengarahkan  opini  publik  di  masyarakat.
Artinya  deliberasi  dalam  keputusan  MK, memperkuat  keinginan  ketiga  aktor,  yaitu menghindari  terjadinya  monopoli  informasi. Akan  tetapi  MK  sepakat  dengan  menegaskan pembedaan  bentuk  lembaga  penyiaran berdasarkan karakteristik fungsi dan pelayannya  sebagai  bentuk  untuk  membuat media  yang  sehat,  dan  ruang  publik  yang tidak  terkolonisasi  kepentingan  kapital dan  kekuasaan,  serta  bentuk  pengaturan jangkauan siaran yang terbatas.
Dalam keputusannya ini,  pertimbangan yang dijadikan acuan  oleh MK  RI adalahRoM mekanisme publik yang lebih memperhatikan kepentingan  publik  daripada  mengikuti model Kelompok Industri. Sementara, dari sisi relasi  aktor-aktor  dan  aktor-sistem  dengan system  SSB  ini,  maka  yang  terjadi  adalah keseimbangan  posisi  aktor  dan  sistem  yang saling mempengaruhi dan saling bergantung.

## 4.  Akses
Terhadap  aksesibilitas  dan  integrasi nasional,  memang  ada  perbedaan  pandangan yang sifatnya relatif. Kelompok Industri melihat bahwa  proses  integrasi  dan  kohesifitas  sosial  di
tingkat  nasional,  akan  bisa  dilakukan  dengan memberikan kesempatan kepada seluruh lembaga  penyiaran  untuk  melakukan  siaran secara nasional. Sehingga masyarakat akan bisa menikmati  sesuai  dengan  tingkat  apresiasinya masing-masing,  beragam  informasi  yang dimunculkan  lembaga  penyiaran  dari  berbagai karakter  budaya  di  seluruh  Indonesia.  Sehingga komunitas masyarakat yang satu bisa mengetahui karakter  komunitas  masyarakat  lainnya,  dan bisa  terhubung  melalui  empati  dan  simpati  dari informasi  yang  disajikan.  Proses  tersebut  akan menjadikan proses saling mengenal satu dengan lainnya, sebagai basis tumbuhnya kohesifitas dan integrasi social secara nasional.
Sebaliknya,  jika  komunitas  masyarakat hanya disajikan program acara yang berasal dari komunitas  masyarakatnya  sendiri,  dan  jarang disajikan  program  acara  yang  memberikan informasi tentang hal ihwal komunitas masyarakat lainnya,  maka  diantara  komunitas  masyarakat tersebut  tidak  saling  mengenal  satu  dengan yang lainnya. Kondisi yang menurut Kelompok Industri, tidak memberikan iklim yang baik untuk tumbuhnya kohesifitas dan integrasi social secara nasional.

## Gambar 4 Perbandingan Isu Aksesibilitas Masyarakat para Aktor Media dan MK
Industri Negara Masyarakat Jaminan akses dan integrasi
masyarakat  dengan  cara  lembaga penyiaran  diberi  kebebasan  perluas jangkauan siarannya;
Beri kesempatan masyarakat memilih lembaga  penyiaran  yang  diperlukan, Right to know;
Integrasi  nasional  diperoleh  ketika masyarakat memperoleh akses untuk mengetahui  informasi  masyarakat lainnya;  kalau  masyarakat  hanya mengetahui komunitasnya saja, maka malah mengancam integrasi nasioal;
Jaminan  akses  masyarakat  diatur jangkauan  wilayah  siaran,  dilayani lembaga  penyiaran  publik  dan
Komunitas;
Dengan  mengatur  isi  siaran,  60% siaran    berasal  dari  dalam  negeri;
Pengaturan iklan layanan masyarakat; Mengatur jenis lembaga penyiaran Akses dan integrasi dilakukan dengan cara  Pembedaan  peran  lembaga penyiaran; Dengan mengatur jangkauan siaran  yang  berbeda-beda,  lembaga komersial  dan  komunitas  dibatasi jangkauannya,  menempatkan  akses lembaga  penyiaran  public  dan berlangganan wilayah nasional; Melalui fungsi dan peranan Lembaga penyiaran komunitas dan publik untuk menjalankan fungsi sosial,

## MK RI :
Pembedaan lembaga penyiaran dengan status, hak dan kewajiban berbeda,  tidak bertentangan
dengan UUD 1945; serta kewajiban isi program 60% adalah kewajiban negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia
Akan  tetapi  Kelompok  Negara  dan Kelompok Masyarakat mempunyai pandangan yang  sebaliknya,  penyajian  isi  siaran  yang di  dominasi  oleh  LPS  yang  bersiaran  secara nasional,  maka  menjadikan  komunitas masyarakat  di  daerah  malah  tidak  mengenal komunitas  masyarakat  dari  lingkungan
terdekatnya. Sebab seluruh lembaga penyiaran,  secara  empiris  menunjukkan bahwa  yang  disajikan  sebagian  besar  adalah peristiwa,  kejadian  dan  gaya  hidup  yang  ada di  Jakarta,  yang  seringkali  tidak  mempunyai keterkaitan  dengan  persoalan  yang  ada    di daerah.  Sehingga  masyarakat  menjadi  asing dengan apa yang dilihatnya di TV dengan apa
yang  dialaminya  sehari-hari.  Tumbuh  gap antara realitas media televisi dengan realitas kehidupan sehari-harinya. Belum lagi dengan iklim persaingan yang akan meningkat sangat tajam  diantara  para  penyelenggara  lembaga penyiaran,  karena  semua  melakukan  siaran secara  nasional  dan  semua  mempunyai kesempatan untuk berebut iklan. Terjadi apa yang disebut oleh Mosco adalah komodifikasi pesan  dan  komodifikasi  audiens.  Program acara di kemas untuk mengejar tontonan yang popular,  yang  dilanjutkan  terjadinya  proses eksploatasi  program  acara  berdasarkan segmen  masyarakat  terbesar,  seperti  terjadi pada  segmen  program  acara  anak-anak,  dan terjadinya  bias  gender.  Sementara  kelompok minoritas,  karena  ukuran  atau  besaran segmennya  tidak  komersial,  tidak  pernah hadir  di  panggung  acara  TV  dan  sebagainya. Eksposur  media  yang  dialami  masyarakat, tidak  saja  tidak  dikenal  oleh  kelompok masyarakat  yang  ada di daerah, tetapi  sudah keluar  dari frame realitanya.  Sebuah  acara reality  show ,  demi  mengejar  aspek  dramaturgi cerita,  maka  ceritera,  perilaku  dan  ekspresi  di buat ekstrim. Sesuatu hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi di dalam realitas empiris.
Problematik  program  acara  LPS  seperti tersebut,  yang  menurut  Kelompok  Negara dan  Kelompok  Masyarakat  kemudian  harus dikoreksi,  dengan  membatasi  jangkauan  siaran LPS hanya siaran secara lokal, dan bisa menjadi siaran nasional kalau membuat siaran berjaringan. Dengan  berjaringan,  artinya  LPS  local  masih tetap  mempertunjukkan  isi  siaran  yang  bersifat lokal, dan ketika siaran secara berjaringan maka juga menampilkan realitas kelompok masyarakat lainnya.  Dengan  memperkuat  kohesifitas masyarakat  lokal  dan  memperkenalkan  realitas kelompok  lain,  maka  integrasi  secara  nasional bisa tercapai.
Deliberasi  MK  menyepakati  system siaran  ditujukan  untuk  menjaga  integrasi  dan kohesifitas  social, atau dalam bahasa keputusan MK RI adalah upaya untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Jadi bukan hanya  melindungi  satu  pihak  dan  mengabaikan pihak  lainnya.Sehingga  dari  keputusan  MK RI  tersebut  dari  perspektif  RoM  cenderung mengikuti  mekanisme  public  dan  mekanisme politik.Sementara  relasi  aktor-aktor  dan  aktor-
sistem  menujukkan  bahwa  sistemlah  yang mengatur  tindakan  aktor.Sehingga  daya  relasi dan  ekspansi  actor  media  dibatasi  oleh  aturan system.

## 5.  Pengaturan Isi Siaran
Ungkapan  pengaturan  persentase  isi siaran memang mengesankan adanya pembatasan terhadap materi yang boleh ditayangkan di media televisi. Sebab salah satu ciri adanya kebebasan informasi, memang tidak adanya batasan-batasan tentang  apa  yang  boleh  dan  apa  yang  tidak boleh  disiarkan.  Tetapi  ketika  batasan  tersebut tidak mengatur isinya, tetapi mengatur produksi asalnya  maka  yang  muncul  adalah  perbedaan cara menyikapinya.
Bagi Kelompok Industri, apapun muatan batasannya, pengaturan isi siaran tetap dianggap mengganggu kebebasan berkomunikasi,
kebebasan berekspresi dan kebebasan mendapatkan  informasi  yang  dikehendakinya. Secara  ekstrim,  bahkan  dikatakan  bentuk indoktrinasi  yang  sistematis.  Seperti  dikatakan sebelumnya,  Kelompok  Industri  menganggap UU 32/2002 bersifat represif dan Negara terlalu banyak  ikut  campur  dalam  mengatur  dunia penyiaran.  Jangkauan  siaran  yang  bersifat nasional  hanya  dimiliki  oleh  RRI-TVRI  (yang kemudian  diformat  menjadi  LPP)  dan  LPB. Sedangkan  LPS  dan  LPK,  jangkauan  siarannya dibatasi.RRI-TVRI  sebagai  LPP,  yang  sumber dananya  berasal  dari  anggaran  Negara,  tetapi masih diperbolehkan mengambil slot iklan, yang sebenarnya  menjadi  ranah  LPS.Isi  siarannya pun  masih  diatur  harus  berasal  dari  dalam negeri.Dengan  demikian,  menurut  Kelompok Industri, jika Pemerintah mampu memanfaatkan sistem  penyiaran  yang  menguntungkan  RRI- TVRI,  maka  terdapat  potensi  untuk  terjadinya regimentasi informasi.
Oleh  karena  itu,  isu  tentang  isi siaran  kemudian  berkembang  dalam  wacana dalam  bentuk  sebagai  komoditas,  pendorong pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  sarana integrasi  nasional.    Bagi  Kelompok  Industri, tidak bisa dipungkiri bahwa program acara adalah senjata  untuk  meraih  iklan.  Sedangkan  biaya produksi yang paling rendah untuk mendapatkan program  acara  adalah  membeli  program  yang berasal dari luar negeri.Sementara biaya produksi dalam  negeri,  biayanya  jauh  lebih  besar.  Oleh karena itu, ketika TV siaran selama 24 jam maka
setidaknya 14 jam adalah acara dalam negeri. Sehingga biaya produksi selama sebulan menjadi lebih tinggi. Sebagai gambaran selama acara bulan Ramadhan, biaya produksi naik sekitar 10%, sehingga mencapai Rp 40-50 miliar per bulannya. ( GATRA , Edisi 1 Beredar Jumat 14 November 2003).

## Gambar 5  Perbandingan Isu Pengaturan Isi Siaran para Aktor Media dan MK
Industri Negara Masyarakat Pengaturan  isi  siaran  merupakan pemaksaan yang sistematis menghalangi  masyarakat  penyiaran untuk menyampaikan informasi kepada  publik  serta  menghalangi hak  masyarakat  untuk  mendapatkan informasi  dari  lembaga  penyiaran. Langkah indoktrinasi. Di era keterbukaan  dan  globalisasi  ini perkembangan informasi sangat pesat sehingga  eksistensi  informasi  tidak mengenal  batas,  ruang  dan  waktu  di setiap  Negara  untuk  menyampaikan suatu  informasi  kepada  publik  di seluruh dunia.
Iklan rokok sudah banyak batasannya, usaha  yang  sah,  menjadi  tumpuhan petani  dan  buruh,  serta  pajaknya membantu pembangunan dan kegiatan masyarakat
Tujuan  pengaturan  minimal  60% program  acara  berasal  dari  dalam negeri adalah agar terjadi pertumbuhan produksi  mata  acara  yang  berasal dari dalam negeri sehingga dapat menumbuhkan kreativitas
berekspresi dan memperluas lapangan kerja, disamping mengurangi ketergantungan  terhadap  dominasi program-program siaran luar negeri, Iklan  rokok  sudah  diatur,  dan  masih sebagai  usaha  yang  sah  yang  boleh mempromosikan
Tujuan pengaturan isi yang ditujukan semata-mata untuk kepentingan publik untuk  meningkatkan  produktifitas masyarakat dan integrasi dan kohesifitas social, masih diperlukan
Meminta  Iklan  rokok  di  lembaga penyiaran dilarang, karena kandungan rokok  terdiri  dari  bahan  zat  adiktif yang  jelas-jelas  dilarang  diiklankan di TV.

## MK RI :
Pembatasan bukan tindakan diskriminasi, sepanjang untuk melindungi kebebasan orang lain dan segenap bangsa dan tumpah darah
Indonesia;
Rokok industry yang sah, aturan tentang iklan rokok sudah sangat ketat
Sedang bagi Kelompok Negara, program acara yang diproduksi berasal dalam negeri, minimal 60% akan meningkatkan produktifitas sehingga  mendorong  pertumbuhan  ekonomi nasional.  Disamping  juga  akan  mengurangi ketergantungan  terhadap  produksi  program luar  negeri.  Argumentasi  yang  dibangun Kelompok  Negara  bermuara  pada  satu  hal, program acara adalah barang produksi.Barang produksi yang diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Jika  setiap satu  jam  biaya  produksinya  rata-ratanya adalah  Rp  150  juta,  dan  dalam  sehari  (60%) minimal  14  jam  siaran,  maka  sebulan  omset produksi program acara dalam negeri adalah Rp  63  miliar  untuk  satu  lembaga  media penyiaran.  Maka  nilai  yang  sangat  besar untuk membangun kesejahteraan, setidaknya mendorong  peningkatan  produksi  ekonomi dan  menambah  pekerjaan  angkatan  kerja. Artinya  pertumbuhan  lembaga  penyiaran telah  mendorong  dinamika  perkembangan ekonomi  industry  lain  yang  terkait  dengan industry penyiaran.
Di  samping  dengan  alasan  yang sama,  seperti  tersebut  di  atas,  Kelompok
Masyarakat menggaris bawahi bahwa dengan meningkatkan  produksi  dalam  negeri  juga akan  meningkatkan  kohesifitas  dan  integrasi di masyarakat. Sebab nilai-nilai yang disajikan oleh  program  acara  yang  di  produksi  dalam negeri  adalah  nilai-nilai  yang  dikenal  dan menjadi  pengalaman  empiris  masyarakat dalam  kehidupan  sehari-harinya.  Dengan demikian  meningkatnya  jumlah  program acara  yang  familiar  dengan  kehidupan masyarakat, berarti juga mengurangi tayangan yang  berasal  dari  luar  negeri  yang  tata  nilai dan gaya hidupnya tidak pernah dialami oleh masyarakat. Sehingga menjadikan masyarakat terasing dengan tontonan tersebut.
Sebagai  catatan,  pada  saat  gugatan ini  diajukan,  program  acara  TV  di  dominasi produksi dari luar, yang mencapai 60%.Kondisi tersebut  terjadi  ketika  industry  yang  terkait dengan  industry  oenyiaran  belum  mapan  di Indonesia. Selain itu, biaya produksi membeli program  acara  dari  luar  jauh  lebih  murah, sekotar  20%  dari  biaya  produksi  program acara  di  dalam  negeri.  Pada  saat  itu,  juga
selera  masyarakat  juga  lebih  menggandrungi program  acara  dari  luar  negeri.  Hanya  saja kondisi  saat  ini  semua  sudah  berbalik  total. Masyarakat  lebih  mengapresiasi  produksi program dalam negeri, dan saat ini dominasi siaran  produksi  luar  negeri  tinggal  sekitar 20%.Sementara  untuk  biaya  produksi  masih jauh  lebih  mahal  untuk  produksi  program dalam  negeri.  Tetapi  keuntungan  bisnis,  juga jauh  lebih  besar  di  peroleh  dari  menyiarkan produksi program dalam negeri.
Artinya pengaturan isi siaran deliberasi  keputusan  MK  membenarkan adanya  pembedaan  karakter,  fungsi  dan peran  setiap  lembaga  penyiaran,  serta pembatasan  persentase  produksi  luar negeri  dan  mendorong  tumbuhnya  produksi dalam  negeri,  sejauh  pembedaan  itu  untuk melindungi  kebebasan  orang  lain  dan melindungi masyarakat.
Sedangkan  soal  gugatan  iklan  rokok MK  punya  pandangan  yang  lain  lagi.  Dalam UU  32/2002  tertera  secara  jelas  zat  adiktif tidak  boleh  diiklankan,  dan  di  pasal  yang lain  menyatakan  Iklan  rokok  tidak  boleh memperagakan  wujud  rokok  dan  orang yang  sedang  merokok  di  TV.  Artinya  UU  ini masih  memperbolehkan  rokok  beriklan,  tapi persyaratannya banyak sekali dan sangat ketat. Jadi pertimbangan sebagai usaha yang sah dan tidak dilarang, adalah awal pemahaman bahwa segala  sesuatu  yang  sah,  yang  tidak  dilarang berarti  bisa  melakukan  segala  sesuatu  untuk memajukan  usahanya.Termasuk  memasang
iklan, untuk kasus rokok.
Keputusan  MK  RI  tentang  gugatan penyiaran  iklan  rokok,  menunjukkan  bahwa parameter  yang  digunakan  mendekati konstruksi  RoM  Industri.  Meskipun  dalih yang  digunakan  adalah  RoM  Politik,  yaitu mendasarkan  segala  sesuatu  yang  sah boleh  melakukan  usaha  pengembangan. Tetapi  sebagai  catatan,  bahwa  rokok  secara medis  sama  dengan  minuman  keras,  yaitu mempunyai kandunganzat adiktif.Rokok dan  minuman  kerassebagai  sebuah  usaha, adalah  yang  sah  dan  boleh  diperjualbelikan. Tetapi    minuman  keras  secara  tegas  tidak boleh  diiklankan  di  TV.  Sedang  keputusan MK,  membolehkan  penyiaran  iklan  rokok  di TV.  Dengan  demikian,  menunjukkan  adanya relasi  aktor-aktor  lebih  kuat,  daripada  relasi aktor-sistem.Sehingga  deliberasi  MK  RI  lebih menunjukkan  sebagai  ranah  mekanisme RoM  Industri,  yang  menunjukkan  kebebasan otonom  actor  untuk  melakukan  relasi  dan ekspansinya. Dengan membandingkan keputusan  MK  tentang  batasanpersentase isi,  yang  mengikuti  konstruksi  RoM  Publik dan  Negara,  sedangkan  untuk  iklan  rokok, menggunakan konstruksi RoM Industri, maka terlihat MK bersifat ambigu.

## A.  Pergeseran Posisi Aktor dan Isu
Sekarang  kita  lihat  bagaimana  posisi standpoint  actor  media  dan  pergeseran  posisi RoM yang digunakan untuk mengaktualisasikan standpoint-nya.
Gambar 6 Posisi Standpoint Aktor Media dan
Responsibility of Media Kasus Kelompok Industri vs Kelompok Negara
Dalam  kasus  gugatan  Kelompok  Industri terhadap  menguatnya  Korporatisme  Negara di  dalam  sistem  penyiaran  versi  UU  32/2002 secara  jelas  menyerang  Kelompok  Negara dengan  isu  ingin  menguasai  dan  memonopoli penyelenggaraan  media  penyiaran.  Tetapi, nampak  jelas  bahwa  sasaran  utamanya  adalah KPI yang dikatakan kewenangan badan regulasi terlampau besar menyerupai Deppen pada masa Orde Baru. Sehingga perdebatannya adalah antara RoM melalui mekanisme Pasar  yang selanjutnya disebut  RoM  Pasar  (pengembangan  korporasi dalam hal kepemilikan dan kompetisi, jangkauan siaran, perolehan sumber iklan di bebaskan sesuai
perkembangan organisasi korporasinya) dan RoM Profesional  (Badan  regulator  beranggotakan unsur  pemerintah,  masyarakat,  industry  dan stakeholder  lainnya  seperti  Dewan  Pers,  dewan kehormatan dll) berhadapan dengan RoM Publik (kompetisi,  kepemilikan,  jangkauan  siaran, perolehan  sumber  pendanaan,  badan  regulasi independen  untuk  melindungi  kepentingan masyarakat)  yang  ujungnya  dimenangkan  oleh RoM  Politik  (hilangnya  sebagian  kewenangan KPI, terutama aspek  yudisial, kewenangan untuk mengatur  penyelenggaraan  siaran,  perijinan dll)  dan  RoM  Publik  (Badan  regulasi  bersifat independen).

## Gambar 7 Posisi Standpoint Aktor Media dan Responsibility of Media Kasus Kelompok Masyarakat vs Kelompok Negara (1)
Aktor  media  yang  diuntungkan,  tentu saja  adalah  Kelompok  Negara  (memperoleh kewenangannya kembali).Sedangkan aktor media  Kelompok  Industri  tidak  memperoleh kemenangan  dan  kekalahan  (kompetisi  dan kepemilikan yang bebas tidak dikabulkan), tetapi Kelompok Masyarakat, dalam hal ini mengalami kekalahan  demi  kekalahan.Terutama  dalam  hal- hal  yang  pokok,  yaitu  kewenangan  mengatur penyelenggaraan  lembaga  penyiaran.Perijinan, sanksi dan lain-lain  (Gambar IV.9).
Dalam  dua  perkara  yang  melibatkan  aktor yang sama, yaitu antara KPI dengan pemerintah, baik  yang  menyangkut  persoalan  status
lembaga  Negara  independen  maupun  sengketa kewenangan pengaturan penyelenggaraan siaran,  terjadi  pertarungan  lebih  dari  satu  versi RoM. KPI dengan mengedepankan RoM Publik (lembaga  Negara  independen  sebagai  regulator tunggal)  berhadapan  dengan  Pemerintah  yang menggunakan  argument  RoM  Politik  (Hak dan  kewenangan  dimiliki  negara    dalam  hal  ini Pemerintah,  masyarakat  hanya  menjadi  bagian yang membantu pelaksanaannya) yang didukung oleh  aktor  Industri  yang  menggunakan  RoM Pasar (siapapun yang mengatur, yang penting bisa melayani  lebih  cepat  dan  memahami  pengaruh globalisasi  dan  perkembangan  teknologi  dalam
pertumbuhan  organisasi  perusahaan).   Akhirnya dimenangkan  oleh  RoM  Politik,  yang  berarti Kelompok  Negara  atau  Pemerintah  kembali diuntungkan.  Sedangkan  KPI,  kembali  menelan kekalahan.
Selain  itu,  jika  dilihat  dari  bagimana  pada setiap  isu  judicial  review  terjadi  sejumlah pergeseran  posisi  dukungan  dan  standpoint  dari actor  media,  menunjukkan  bahwa  integritas dan  konsistensi  RoM  yang  ingin  dipertahankan sangat mudah bergeser.
Jika melihat posisi aktor media dalam kasus gugatan di MK tersebut diatas sudah menunjukkan bahwa dalam setiap isu normative yang muncul dalam  pokok  perkara,  posisi  aktor  media cenderung  bergeser  sesuai  dengan  kepentingan dan  keuntungan  yang  akan  diraihnya.  Dalam kasus  gugatan  Kelompok  Industri  melawan Kelompok  Negara,  aktor  media  yang  terlibat adalah  IMLPC  sebagai  representasi  Kelompok Masyarakat dan ahli yang mendukung Kelompok Negara.Tetapi dalam kasus gugatan KPI sebagai representasi  Kelompok  Masyarakat  melawan Kelompok Negara, maka PRSSNI sebagai aktor media Kelompok Industri mendukung Kelompok Negara.  Bahkan  dalam  kasus  gugatan  iklan rokok,  Kelompok  Negara  malah  didukung  oleh Kelompok  Industri  dan  Kelompok  Masyarakat, termasuk  KPI  untuk  menghadapi  aktor  media dari  Kelompok  Masyarakat  lainnya.  Terjadi pergeseran posisi yang sangat responsive.
Pergeseran  posisi  aktor  media  tersebut  bisa diidentifikasikan  bahwa  untuk  isu  pengaturan penyelenggaraan siaran maka Kelompok Negara dan  kelompok  Masyarakat  bisa  disatukan  oleh isu  untuk  mencegah  monopoli  kepemilikan  dan monopoli  informasi  dari  Kelompok  Industri. Masyarakat  berkepentingan  agar  Kelompok Industri tidak mendikte selera masyarakat untuk mengeksploatasi  komunitas  masyarakat  sebagai konsumen, yang dalam bahasa Mosco, dijadikan komodifikasi  audiens  dan  komodifikasi  pesan. Sedangkan  Negara  mempunyai  kepentingan agar kekuatan Kelompok Industri tidak dominan dan  kuat  menjadi  pembentuk  opini  publik tunggal, sehingga mengganggu posisi Kelompok Negara  yang  berkepentingan  untuk  mewarnai opini  publik  untuk  memperkuat  legitimasi  dan memperkuat eskalasi kekuasaannya.
Sedangkan Kelompok Negara bisa disatukan  dengan  Kelompok  Industri  dalam  isu
penguatan  kewenangan  Kelompok  Negara  dan pelemahan kewenangan KPI atau badan regulasi independen.Dalam  kasus  sengketa  kewenangan antara  KPI  dengan  Pemerintah,  Kelompok Industri  berkepentingan  memperkuat  posisi  dan kewenangan  Pemerintah.  Hal  yang  sebenarnya sudah  terjadi  sejak  proses  penyusunan  UU 32/2002  dahulu,  juga  disebabkan  Kelompok Industri  lebih  nyaman  diatur  oleh  Pemerintah daripada  diatur  oleh  Kelompok  Masyarakat. Sebab  pemerintah  posisinya  lebih  lemah ketika  berhadapan  dengan  Kelompok  Industri, terutama  jika  dilihat  dari  kepentingannya  untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya. Untuk  kepentingan  seperti  hal  tersebut,  maka Pemerintah  mempunyai  kepentingan  dan ketergantungan yang lebih besar terhadap lembaga media  penyiaran.  Sehingga  lembaga  penyiaran bisa  melakukan  barter  kepentingan  dengan pemerintah.  Pemerintah  mendapatkan  porsi waktu dan kebijakan untuk melakukan akumulasi kekuasaannya,  kelompok  industri  memperoleh keuntungan diberi kesempatan untuk melakukan akumulasi  modalnya.Kedua  kelompok  tersebut bisa memainkan kartunya masing-masing, untuk mendapatkan  jaminan  terhadap  kepentingan yang seiring tersebut. Berbeda dengan Kelompok Masyarakat yang tidak punya kepentingan yang bisa  di  barter  yang  sejalan  dengan  kepentingan Kelompok  Industri.  Bahkan  dalam  banyak hal  diantara  Kelompok  Masyarakat  dengan Kelompok  Industry,  kepentingannya  malah banyak yang saling bertentangan.
Rasionalitas  kepentingan  yang  sama,  juga bisa  menjelaskan  mengapa  Kelompok  Industri dan  Kelompok  Masyarakat  bisa  bergandengan tangan  dengan  Kelompok  Negara  untuk menghadapi aktor media lainnya dari Kelompok Masyarakat  dalam  kasus  gugatan  iklan  rokok. Kelompok  Industri  berkepentingan  untuk  tetap adanya iklan rokok di lembaga penyiaran, karena belanja iklan rokok setiap tahunnya mencapai Rp 1,4  trilyun.Sehingga  potensi  untuk  memperoleh pendapatan dari iklan rokok sangat tinggi untuk mampu  menopang  kelangsungan  hidup  dan terjadinya  akumulasi  modal  yang  sangat  besar. Sedangkan Kelompok Masyarakat, terutama dari aktor  media  yang  memperoleh  dukungan  dana dari  industri  rokok  untuk  menjalankan  aktivitas keseniannya,  juga  menghendaki  agar  industri rokok  terus  berkembang  sehingga  mampu
menopang  kegiatan  masyarakat,  baik  dari seniman, budayawan, maupun olah raga, seperti PSSI  untuk  menjalankan  Liga  Indonesia,  yang selama ini memperoleh sponsor yang sangat besar dari industry rokok. Kelompok petani tembakau, cengkeh,  pekerja  sebagai  bagian  dari  kelompok industir  rokok  tentu  sangat  berkepentingan, karena  hasil  pertaniannya  banyak  terserap  oleh industry rokok. Sehingga jika iklan rokok dilarang di lembaga penyiaran, maka pertumbuhan bisnis rokok juga akan berkurang, yang mengakibatkan pendapatan mereka juga ikut berkurang. Kondisi yang  sama  juga  diungkapkan  oleh  pemerintah. Sebab  dari  Industri  rokok  setiap  tahunnya memperoleh  cukai  dan  pajak  industri  rokok mencapai lebih  dari  Rp  50  trilyun.Bahkan daya serap  tenaga  kerjanya  bisa  mencapai  10  juta angkatan kerja.Oleh karena itu Pemerintah sangat berkepentingan  untuk  tumbuh  kembangnya industri  rokok,  sehingga  mampu  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  menyerap tenaga kerja yang besar.
Jadi  semakin  jelas  bahwa  terjadinya pergeseran  posisi  aktor  media  terhadap  isu-isu yang  berbeda,  lebih  banyak  disebabkan  karena adanya factor kepentingan dan keuntungan yang diperoleh  dari  munculnya  isu-isu  normative
dalam  kebijakan  nasional  sistem  penyiaran. Rasionalitas  kepentingan  tersebut,  digunakan untuk  menjelaskan  adanya  komitmen  terhadap general  public  interest terutama  dalam  hal perhatiannya terhadap economic welfare. Melihat pola relasinya, menunjukkan bahwa aktor media mempunyai hubungan saling ketergantungan dan saling  mempengaruhi  di  tingkat  relasi  tertentu pada  satu  sisi,  tetapi  juga  tidak  mempunyai ketergantungan dan tidak saling mempengaruhi di sisi lainnya. Kondisi tersebut hanya menjelaskan gambaran  relasi  yang  pragmatis  dan  rasional, tanpa diikat oleh nilai sistem tertentu yang selalu konsisten  di gunakan sebagai basis argumennya. Disamping juga menunjukkan tidak adanya aktor media  yang  dominan,  yang  mampu  menjadi anchor pola  relasi  tersebut.  Itulah  kondisi  yang mencerminkan  sikap  perilaku  yang  terjadi  di masa  transisi;  perspektif  nilai  dan  mekanisme pertanggungjawaban  yang  lama  sudah  mulai ditanggalkan,  tetapi  yang  baru  masih  dalam proses  konsolidasi  yang  masih  berproses  secara terus  menerus,  yang  juga  belum  menunjukkan akan  berakhir  pada  posisi  tertentu,  atau  terus berlangsung  seperti  itu,  sebagaimana  gambaran Habermas.
Tabel 9 Posisi Menang-Kalah Aktor Media Menang AktorMedia Kalah • Memenangkan terhadap upaya melemahkan kekuatan KPI,
• Mempertahankan kebebasan professional dari kewajiban ralat terhadap adanya sanggahan,
• Mempertahankan  iklan  rokok  di  media penyiaran Kelompok Industri • Gagal mengubah badan regulasi independen menjadi lembaga semacam Dewan Kehormatan
• Gagal mengupaya terciptanya iklim kompetisi, wilayah siaran dan kepemilikan yang bebas
• Gagal membebaskan keleluasaan jangkauan siaran atau akses ke masyarakat • Gagal menguapaykan kebebasan isi siaran dan perolehan iklan
• Memperoleh kembali kewenangannnya menjadi pengatur penyelenggaraan penyiaran dan standar teknis, perijinan dan perpanjangan dan sanksi
• Membolehkan iklan rokok di media penyiaran, sehingga bisa bisa mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan warga Kelompok Negara
Tidak ada kekalahan
• mempertahankan sistem penyiaran Indonesia dengan sistem siaran berjaringan (SSB) Kelompok Masyarakat • Gagal  mempertahankan  KPI  sebagai badan  regulasi  yang  tunggal  dan independen
• Gagal  melindungi  anak-anak  dari  iklan rokok  yang  mengandung  zat  adiktif  di media penyiaran
Dengan  demikian,  Kelompok  Negara dalam  proses  gugatan  di  MK  RI  (uji  materi maupun  sengketa  kewenangan)  dalam  masa 2003-2009  ini  selalu  dalam  posisi  yang diuntungkan.  Yaitu  memperoleh  kembali kewenangannya  sebagai  lembaga  yang mengatur penyelenggaraan penyiaran, memberikan  perijinan  dan  perpanjangan, pengaturan  jangkauan  siaran  dan  standar teknis, pemberian sanksi, memberikan ruang hidup  industry  rokok  dengan  boleh  beriklan di  media  penyiaran  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  pertumbuhan ekonomi  nasional  dan  lain-lain.  Sedangkan Kelompok  Masyarakat  selalu  dalam  posisi yang kalah, yaitu kehilangan kewenangannya
sebagai pengatur penyelenggaraan penyiaran yang  tunggal  dan  independen,  melindungi anak-anak  dalam  iklan  rokok  di  media penyiaran.Sedangkan  Kelompok  Industri memenangkan  untuk  upayanya  melemahkan kewenangan KPI, memperjuangkan kebebasan  professional  dari  kewajiban ralat  terhadap  sanggahan  masyarakat  dan berhasil  mempertahankan  iklan  rokok  di media penyiaran. Sedangkan yang selebihnya banyak menelan kekalahan, seperti upayanya menciptakan  iklim  kompetisi,  wilayah  siaran dan  kepemilikan  yang  bebas,  keleluasaan jangkauan siaran atau akses,  pembebasan isi siaran dan perolehan iklan.

## B.  Wajah UU Sistem Penyiaran Kita
Sebelum Keputusan MK ISU Setelah Keputusan MK RoM Politik Kebebasan RoM Profesional dan Politik RoM Publik Kewenangan Badan Regulasi RoM Politik RoM Publik Pencabutan Ijin RoM Politik RoM Publik dan Politik Aturan Kompetisi RoM Publik dan Politik RoM Publik Akses/jangkauan siaran RoM Publik RoM Publik dan Politik Pengaturan Isi Siaran RoM Publik dan Politik RoM Pasar Iklan Rokok RoM Pasar
Gambar 10 Wajah UU32/2003 tentang Penyiaran Sebelum dan Sesudah keputusan MK RI 2003-2009 Dalam Perspektif Responsibility of Media (RoM)
Orientasi dan referensi terhadap hukum positif, terutama dalam UUD 1945, menjadikan keputusan MK RI di dalam kasus uji materi (judicial review) maupun penanganan sengketa kewenangan lembaga negara selalu memenangkan argumentasi hukum yang legal formal daripada yang di dasarkan pada asas  rasional.  Dengan  demikian,  tidaklah  mengherankan  jika  nilai-nilai  sistem  masih  bisa  dijaga, sedangkan  nilai,  pikiran  dan  tindakan  aktor  yang  tidak  sejalan  dengan  sistem  bisa  direduksi  atau malah dihilangkan.
Itulah yang kemudian terlihat di dalam keputusan MK tentang isu kebebasan, kompetisi, akses, dan pengaturan isi siaran yang lebih mendasarkan kepada terlindunginya kepentingan masyarakat. Sedangkan untuk isu-isu badan regulasi yang independen dan pelarangan iklan rokok, MK mempunyai pandangan yang berbeda.
Ketika menangkis gugatan uji materi Kelompok Industri tentang tidak dikenalnya lembaga KPI di dalam UUD 1945, maka sikap MK RI melihat bahwa lembaga Negara tidak hanya di dasarkan atas perintah UUD 1945, sebab lembaga Negara juga bisa di bentuk berdasarkan UU. Artinya meski KPI bukan dibentuk dengan dasar UUD 1945 tetaplah dinyatakan sah sebagai lembaga Negara,  yang dibentuk atas dasar legitimasi UU 32/2002. Dengan demikian MK RI, memperkuat posisi KPI sebagai lembaga Negara yang independen yang dilegitimasi oleh UU 32/2002. Padahal UU tersebut awalnya adalah merupakan inisiatif DPR RI yang konsepnya disiapkan oleh gabungan organisasi masyarakat sipil, untuk mengubah sistem penyiaran yang bersifat otoriter menjadi sistem penyiaran yang bersifat demokratis. Oleh karena itu, jika dilihat dari sisi relasi aktor-sistem, maka UU 32/2002 adalah upaya aktor untuk mengubah nilai atau mekanisme dalam sistem. Sedangkan MK RI sebenarnya berfungsi untuk mensinkronkan nilai-nilai operasional tindakan aktor dengan sistem nilai yang tercantum di dalam UUD 1945.
Hal itu tentu tidak lepas dari konstruksi UUD 1945  yang  sudah  diamandemen  4  kali,  yang lebih  menunjukkan  corak  demokratisasi  yang berorientasi  kepada  keputusan  publik  daripada sebelßumnya yang lebih excecutive heavy . Atau dengan kata lain lebih menunjukkan responsibility of  public daripada responsibility  of  politic. Posisi  MK  RI  yang  menunjukkan keberpihakan kepada  publik  muncul  dari  keputusan  yang diambil  ketika  Kelompok  Industri  menyerang Kelompok  Negara  melalui  isu  badan  regulasi yang  lebih  merupakan  representasi  pemerintah daripada  para  stakeholder.Kemudian  MK  RI mengkonstruksikan  keputusannya  menjadikan KPI  sebagai  badan  regulasi  yang  independen, yang  keanggotaannya  berasal  dari  masyarakat yang  tidak  terkait  dengan  kepemilikan  dan korporasi  industry  media  maupun  pemerintah. Jelas  konstruksi  pemikran  MK  RI  dalam  kasus itu adalak konstruksi RoM public.
Akan  tetapi  konstruksi  MK  RI  tersebut berbeda  dengan  konstruksi  keputusannya ketika  menyelesaikan  uji  materi  dan  sengketa kewenangan  antara  KPI  dengan  Pemerintah. Ketika memutuskan perkara KPI vs Pemerintah,  MK  RI  lebih  mendasarkan  kepada pertanggungjawaban politik. Hal itu bisa dilihat bahwa  dalam  melihat  permasalahan  KPI  vs Pemerintah,  MK  RI  tidak  melihat  dari  sisi pertanggungjawaban publik (RoM publik) bahwa badan  regulasi  yang  mengatur  penyelenggaraan penyiaran haruslah bersifat independen, sehingga  bentuk  kebijakannya  adalah  Peraturan KPI.  Artinya  harusnya  yang  dilihat  dahulu seharusnya  adalah  jenis  lembaga  yang  berhak mengatur  dalam  konstruksi  RoM  Publik. Bukan  bentuk  aturannya.Tetapi  rupanya  MK RI  lebih  melihat  dari  sisi  pertanggungjawaban politik,  yaitu  bahwa  bentuk  pelaksanaan  UU adalah berupa Peraturan Pemerintah.Maka yang berhak  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah adalah Pemerintah, bukan lembaga Negara yang independen.Disini  MK  RI  melihat  dari  bentuk aturannya  dahulu,  baru  menyesuaikan  dengan lembaga  yang  berwenang  mengeluarkan  bentuk aturan  tersebut.Sehingga  yang  dihapus  adalah kalimat …bersama KPI… untuk mengakomodasi bentuk  kebijakannya  yang  sudah  tertulis  di  UU 32/2002,  yaitu Peraturan  Pemerintah .Bukan menghapus kata …Pemerintah… dan mengganti kata Peraturan  Pemerintah menjadi Peraturan
KPI. Artinya  semangat  yang  digunakan  MK  RI tidak  lagi  memandang  UUD  1945  yang  baru, yang  melakukan  pengurangan  hal-hal  yang bersifat executive heavy kemudian mengalihkan kepada  yang  bersifat public  heavy ,  tetapi  disini malah  cenderung  memperkuat executive  heavy kembali.
Bentuk  ketidakkonsistenan  MK  RI  yang lain adalah ketika memutus perkara iklan rokok, yang melibatkan Kelompok Masyarakat dengan Kelompok  Negara.  jika  mengacu  mekanisme pertanggunjawaban  politik,  seharusnya  hanya melihat  konstruksi  teks-teks  yang  tertulis  dan interpretasinya  saja.  Memang  ada  dua  ayat  di dalam UU 32/2002 yang berkaitan dengan rokok. Pasa 46 ayat 3b menyatakan bahwa larangan iklan untuk  promosi  minuman  keras  dan  zat  adiktif lainnya.  Tetapi  pada  ayat  3c  menyatakan  iklan dilarang  promosi  rokok  yang    memperagakan wujud  rokok. Apalagi  sudah  jelas  bahwa  rokok adalah  barang  yang  mengandung  zat  adiktif. Bagi kelompok masyarakat, maka harusnya iklan rokok  mengikuti  ayat  3b,  yaitu  melarang  iklan rokok  sebagai  upaya  untuk  melindungi  anak- anak dan masyarakat dari eksploatasi iklan rokok, sebagaimana  dilakukan  untuk  minuman  keras. Tetapi  MK  RI  dalam  putusannya  menggunakan ayat 3c dengan alasan aturan iklan rokok sudah sangat ketat, dan rokok adalah industry yang sah dan  tidak  dilarang,  maka  diperbolehkan  untuk berkembang dan melakukan iklan. Maka nampak bahwa mekanisme RoM yang digunakan MK RI adalah RoM Politik dengan asumsi RoM Pasar, dan tidak memilih mekanisme RoM politik tetapi dengan  asumsi  RoM  Publik,  sebagaimana  jalan berpikir Kelompok Masyarakat.
Hal  itu  hanya  menunjukkan  bahwa  proses deliberasi  yang  dilakukan  melalui  MK  RI  tetap menyisakan  problem.  Isu  tentang  kebebasan, para aktor media bersepakat dengan penyelesaian secara mekanisme professional.Sedang isu badan regulasi,  yang  merasa  memperoleh  keuntungan hanyalah  Kelompok  Negara.Sebab  Kelompok Masyarakat  adalah  kelompok  yang  paling merasakan  kekalahan  telak  dalam  mengawal badan regulasi agar tetap bisa menjadi lembaga yang benar-benar independen. Kelompok Industri, juga gagal mewujudkan komposisi keanggotaan yang  melibatkan stake  holder ,  yaitu  mengubah format  dari  badan  regulasi  independen  menjadi semacam  Dewan  Pers,  atau  dewan  Kehomatan
yang hanya mengawasi perilaku profesionalnya. Isu  kompetisi,  tentu  Kelompok  Industri  yang paling  tidak  nyaman,  karena  konsepsinya  yang liberalistic  ortodok  tidak  memperoleh  tempat sama  sekali  di  dalam  konstruksi  UU  32/2002. Sedangkan  Kelompok  Negara  dan  kelompok Masyarakat  mendapatkan  legitimasi  tentang pengaturan  fungsi  dan  pelayanan  lembaga penyiaran sebagai bentuk pengorganisasi sistem penyiaran  di  Indonesia.  Kondisi  yang  sama dialami untuk  isu  yang  berkaitan dengan  akses, meskipun bangunan argumentasi yang dibangun tidak  sama  persis,  tetapi  kesimpulan  akhirnya menyerupai.  Artinya  posisi  keputusan  tersebut sebenarnya  mempunyai  latar  belakang  yang berbeda,  tetapi  masih  memungkinkan  berjalan dengan  masing-masing  anggota  punya  asumsi dan  tindakan  yang    berlainan.    Sedangkan  isu tentang  pengaturan  isi,  posisinya  sama  dengan akses.  Meskipun  posisi  awalnya  berbeda,  tetapi dinamika perkembangan industri dan masyarakat, akhirnya  kecenderungan  bisnis  menguntungkan pengaturan  tersebut.Keberatan  yang  meskipun dalihnya  adalah  permasalahan  politik,  tetapi dibalik itu semua adalah kepentingan bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambardi, Kuskridho. 2009. Mengungkap Politik Kartel, Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi . Jakarta : KPG Bardoel,  Jo  and  d’Haenens,  Lee.  2004. “Media  Meet  the  Citizen,    Beyond Market  Mechanisms  and  Government Regulations” dalam European Journal of Communication, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi : SAGE Publications. Bourdieu, Piere. 2010. Arena Produksi Kultural, sebuah  Kajian  Sosiologi  Budaya .  Bantul Yogyakarta : Kreasi Wacana
Browne,  Donal  N.  1989. Comparing  Broadcast
System, the Experiences of Six
Industrialized Nations. Iowa : Iowa Dstate University Press.
Crotaeu,  David  dan  Hoynes  William.  2000.
Media/Society;  Industries,  Image,  and Audiences. Thoasand  Oaks  :  Pine  Forge Press
Croteau,  David  dan  Hoynes,  William.  2001.
Corporate  Media  The  Public  Interest. Thousand Oaks : Pine Forges Press.
Doyle,  Gillian.  2002. Media  Ownership,  the Economics  and  politics of  Convergence and  Concentration  in  the  UK  and
European  Media .  London,  Thousand Oaks, New Delhi : SAGE Publications.
Dunn, William, N. 2003. Analisis Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta : Hanindita Gideens,  Anthony,  2010. Teori  Strukturasi  : Dasar-dasar Pembentukan Struktur Social  Masyarakat .  Yogyakarta,  Pustaka Pelajar.
Green, Steven, L. 2002. “Rational Choice Theory
;  Overview”.  Baylor.  Baylor  University
Faculty  Development  Seminar  On Rational Choice Theory, May 2002.
Guba  and  Lincoln.  2009.  “Berbagai  Paradigma yang Bersaing dalam Penelitian Kualitatif” dalam  Denzin,  Nomran  K.  dan  Yvonna
Lincoln,  S. Handbook  of  Qualititatif
Research . Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Habermas, Jurgens. 2007. Ruang Publik : Sebuah kajian  tentang  Kategorisasi  Masyarakat Borjuis . Yogyakarta : Kreasi Wacana
Habte,,  Made-Michael.  1983.  The  Mass  Media Role in the Third World. Dalam  Martin, John,  J.  dan  Chaudhary,  Anju  Gover. 1983. Comparative  Mass  Media  System . New York. Longman Inc.,
Husein,  Wahyudin  dan  Hufron.  2008. Hukum, Politik  &  Kepentingan .  Yogyakarta  : Laksbang Pressindo.
Mahfud, Mohammad, MD. 2009. Politik Hukum di  Indonesia .  Edisi  Revisi.    Jakarta  : Rajawali Press
Martin,  John,  J.  dan  Chaudhary,  Anju  Gover. 1983. Comparative  Mass  Media  System . New York : Longman Inc.
McChesney,  Robert  W.  2004. The  Problem  of The Media, US Communications Politics In The 21 st Century . New York  : Mountly Review Press
McQuail,  Dennis,  2000. McQuail’s  Mass Communication  Theory ,  4 th Edition. London,  thousand  Oaks,  New  Delhi  : SAGE Publications.
Meyer , Thomas and Hinchman, Lew. 2002. Medi Democracy,  How  the  Media  Colonize Politics .  Malden  USA  :  Blackwell Publishing and Polity Press.
Moscow, Vincent. 1996. The Political Economy of  Communication  :  Rethingking  and Renewal .  London,  Thousand  Oaks,  New Delhi : SAGE Publications.
Pratikno,  2007.’’G overnance dan  Krisis  Teori Organisasi’.dalam Jurnal Administrasi Kebijakan  Publik, November  2007,  Vol.
12, No. 2, Yogyakarta : MAP UGM
Raharjo, Satjipto. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu tinjauan serta Pengalaman- pengalaman  di  Indonesia .  Yogyakarta  : Genta Publishing.
Rietzer,  George  and  Goodman,  Douglas  J., 2008. Teori  Sosiologi  Modern .    Jakarta  : Kencana Media Group.
Scott,  John.  2000.  “Rational  Choice  Theory” dalam Browning, G., Halcli, A., Webster,
F.,  2000. Understanding  Contemporary Society : Theory of The Present . London, Thousands  Oaks,  New  Delhi  :  SAGE Publications.
Ullen,  Thomas,  S.  1999. Rational  Choice Theoryin  Law  and Economics. Illionios
:  University  of  Illionis  at  Urbana- Champaign. Bibliografi (0710).
Wahyuni,  Hermin  Indah.  2008. Regulasi Media  Penyiaran  (Broadcasting  Media Regulation) . Yogyakarta : FISIPOL UGM. Winarno,  Budi.  2007. Kebijakan  Publik  :  Teori dan  Proses (edisi  revisi).  Yogyakarta  :
Media Pressindo.
Artikel Koran, Internet dan sumber tertulis lainnya :
Undang-undang No 32/2002 tentang Penyiaran Undang-undang No 40/1999 tentang Pers Putusan Mahkamah Konstitusi RI, No : 005/ PUU-I/2003
Putusan Mahkamah Konstitusi RI, No  : 031/ PUU-IV/2006
Putusan Mahkamah Konstitusi RI, No : 030/ SKLN-IV/2006
Putusan Mahkamah Konstitusi RI, No : 006/ PUU-VI/2009
Naskah Permohonan Hak Uji Materi UU No 32/2002 tentang Penyiaran, oleh IJTI, PRSSNI, PPPI, ATVSI, PERSUSI dan KOMTEVE
Risalah Sidang Perkara No:  031/PUU-IV/2006, No : 030/SKLN-IV/2006 dan No : 006/ PUU-VI/2009 tanggal 27 Maret 2007, 10 maret 2009, dan 25 Maret 2009,