## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## KEBIJAKAN  PENGAWASAN  PEMERINTAH  TERHADAP  AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-
19
Erika Ayu Oktaviani, Sapto Hermawan, Waluyo

## Universitas Sebelas Maret Surakarta
E-mail : erikaayuokta@gmail.com , saptohermawan.fh@staff.uns.ac.id , waluyo.fh@staff.uns.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022
Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Government Supervision, State Finance, Covid-19. This  study  aims  to  find  out  how  the  government's control policy is on accountability of state financial management  in  handling  the  Covid-19  pandemic. This  writing  uses  a  normative  or  doctrinal  legal method, using a statutory and conceptual approach that is perspective. The data collection technique was carried  out  by  literature  study  techniques  and  the data  analysis  technique  used  was  the  deductive method. Based on the results of the study, it was found that  the  impact  of  the  Covid-19  pandemic  on  the economic sector triggered a spike in the poverty rate. The  government  provides  a  number  of  aids  to increase people's purchasing power. The allocation of funds  for  handling  Covid-19  is  a  sector  prone  to corruption.  Therefore,  it  is  necessary  to  have  an internal  control  policy  of  the  Government  in preventing corrupt practices by irresponsible parties for  the  realization  of  a  professional,  reliable  and competent  state  administration.  One  of  the  policies issued  is  the  Instruction  of  the  Minister  of  Home Affairs  Number  1  of  2020  at  the  sixth  diktu.  In  the instruction,  the  Government  Internal  Supervisory Apparatus (APIP) is mandated to carry out guidance and  supervision  of  the  implementation  of  Domestic Instructions by identifying risk points in the process of  handling  the  Covid-19  pandemic  disaster  and
ensuring  the  effectiveness  of  existing  controls, carrying  out  monitoring  activities  related  to compliance  and  effectiveness,  improve  governance, risk,  control,  and  use  of  technology  to  support  the implementation of effective internal control. Abstrak Kata kunci:
Pengawasan Pemerintah, Keuangan  Negara, Covid-19.
Corresponding Author: Erika Ayu Oktaviani Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  kebijakan  pengawasan  pemerintah terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan negara  dalam  penanganan  pandemi  Covid-19. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal, menggunakan pendekatan perundang-undangan  dan  konseptual  yang  bersifat perspektif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  teknik  studi  kepustakaan  serta  teknik analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode deduktif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh bahwa  dampak  pandemi  Covid-19  terhadap  sektor perekonomian  memicu  lonjakan  angka  kemiskinan. Pemerintah    memberikan  sejumlah  bantuan  untuk meningkatkan  daya  beli  masyarakat.  Alokasi  dana penanganan  Covid-19  merupakan  sektor  rawan terjadi  korupsi.  Maka  dari  itu  diperlukan  suatu kebijakan  pengawasan  internal  Pemerintah  dalam mencegah  praktik  koruptif  oleh  pihak-pihak  yang tidak bertanggungjawab demi terwujudnya penyelenggaraan  negara  yang  profesional,  handal dan  kompeten.  Salah  satu  kebijakan  yang dikeluarkan  yaitu  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 1 Tahun 2020 diktu keenam. Dalam instruksi tersebut  Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah (APIP)    diberi  mandat  untuk  melaksanakan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi  Dalam  Negeri  dengan  melakukan identifikasi  titik  resiko  dalam  proses  penanganan bencana  pandemi  Covid-19  serta  menjamin efektivitas  pengendalian  yang  ada,  melakukan kegiatan  monitoring  terkait  kepatuhan  dan efektivitas,  meningkatkan  tata  kelola,  resiko, pengendalian,  dan  pemanfaatan  teknologi  guna mendukung  pelaksanaan  pengawasan  intern  yang efektif.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Sektor  ekonomi  menjadi  salah  satu  dari  beberapa  sektor  di  Indonesia  yang terdampak  akibat  Covid-19.  Hal  tersebut  diperparah  dengan  dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengakibatkan  ruang  gerak  masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan  sehari-hari menjadi terbatas. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat pada saat pandemi Covid-19 di Indonesia antara lain: (Putra & Dana, 2016)
1. Untuk  pekerja  yang  dirumahkan  dan kena  PHK,  lebih  dari  1,5  juta,”  .  Dari jumlah ini, 90 persen dirumahkan dan 10 persen terkena PHK. Sebanyak 1,24 juta orang adalah pekerja formal dan 265 ribu pekerja informal.
2. Selanjutnya  dampak  kedua,  PMI Manufacturing Indonesia  mengalami kontraksi  atau  turun  hingga  45,3  pada  Maret  2020.  Padahal  dari  angka terakhir yaitu Agustus 2019, PMI Manufacturing masih berada di angka 49. Adapun  PMI Manufacturing ini  menunjukkan  Kinerja  industri  pengolahan, baik dari sisi produksi, permintaan baru, hingga ketenagakerjaan.
3. Ketiga, impor pada triwulan I 2020 turun 3,7 persen year-to-date (ytd).
4. Inflasi/  peningkatan  harga  secara  umum  dan  terus  menerus  Maret  2020 mencapai  2,96  persen year-on-year (yoy).  Inflasi  ini  disumbangkan  oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan.
5. Kelima,  12.703  penerbangan  di  15  bandara  dibatalkan  sepanjang  Januari- Maret  2020.  Rinciannya  yaitu  11.680  untuk  penerbangan  domestik  dan 1.023 untuk penerbangan internasional.
6. Kunjungan turis turun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari Cina
7. Ketujuh, angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai Rp 207 miliar. Sekitar Rp 4,8 di antaranya disumbang dari penerbangan dari dan ke Cina.
8. Penurunan okupansi/penempatan pada 6 ribu hotel turun hingga 50 persen. Selain itu, kata Sri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama juga memperkirakan  potensi  kehilangan  devisa  pariwisata  bisa  mencapai setengah dari tahun lalu.
Covid-19 di Indonesia tidak hanya berdampak terhadap fundamental ekonomi riil  melainkan  juga  terjadi  pada  mekanisme  pasar.  Apabila  mekanisme  pasar terganggu maka dapat melenyapkan surplus ekonomi yang berpengaruh terhadap supply (permintaan)  dan demand (penawaran). Supply , demand dan supply-chain merupakan  aspek  vital  ekonomi  apabila  ketiga  aspek  tersebut  terganggu  maka dapat terjadi krisis ekonomi di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Kelompok masyarakat  yang  paling  rentan  terhadap  dampak  ekonomi  pandemi  adalah masyarakat yang berpendapatan penghasilan harian (Iskandar et al., 2020).
Konsumsi  rumah  tangga  atau  daya  beli  yang  notaben  menjadi  penopang  60 persen  terhadap  perekonomian  nasional  pun  ikut  runtuh.  Badan  Pusat  Statistik (BPS) merilis data dimana konsumsi rumah tangga turun menjadi 2,84 persen pada kuartal I tahun 2020 yang semula 5,02 persen pada kuartal I tahun 2019 (Zuraya, 2020).  Strategi  yang  dilakukan  pemerintah  sebagai  upaya  penanganan  dampak pandemi  Covid-19  adalah  meningkatkan  sisi demand masyarakat  yang  semakin
melemah  untuk  mencegah  keterpurukan  ekonomi  yang  dapat  menjadi  pemicu lonjakan  angka  kemiskinan.  Pemerintah  telah  melakukan  penyaluran  sejumlah bantuan guna meningkatkan daya beli masyarakat.
Secara  gambaran demand ,  lebih  dari  60  persen  dari  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  masyarakat  Indonesia  merupakan  konsumsi  dan  distribusi  serta  lebih didominasi masyarakat yang berpendapatan rendah (Muslim, 2011), maka prioritas kebijakan  pemerintah  adalah  dengan  memberikan  perlindungan  sosial  berupa bantuan sosial. Dana APBN sebesar Rp 695,2 triliun dialokasikan untuk pemulihan ekonomi  nasional.  Kebijakan  pemerintah  dalam  pemulihan  ekonomi  yakni melakukan  peningkatan  konsumsi  dalam  negeri  dengan  meningkatkan  daya  beli masyarakat.  Pemerintah  mengalokasikan  dana  sebesar  Rp  172,1  triliun  untuk peningkatan  daya  beli  masyarakat  yang  disalurkan  dalam  bentuk  bantuan  sosial (Sasongko, 2020).
Dana  yang  dikucurkan  oleh  pemerintah  cukup  besar  dalam  menanggulangi wabah  Covid-19  di  Indonesia  merupakan  sektor  yang  rawan  terjadi  korupsi. Kerawanan tersebut muncul karena biaya yang dianggarkan untuk bantuan sosial umumnya  sangat  besar.  Kepolisian  Republik  Indonesia  mengungkapkan  bahwa setidaknya  terdapat  102  kasus  dugaan  penyelewengan  dana  bansos  di  seluruh Indonesia.  Adapun  pelaku  penyelewengan  tersebut  berasal  dari  pejabat  publik mulai  dari  tingkat  tertinggi  hingga  terendah.   Menurut  Once  Madril  selaku  Ketua Pusat  Kajian  Antikorupsi  (Pukat),  dana  bansos  dari  pemerintah  dalam  berbagai bentuk  merupakan  sektor  yang  rawan  terjadi  korupsi.  Kerawanan  itu  muncul karena  biaya  yang  dianggarkan  untuk  bantuan  sosial  umumnya  sangat  besar. Disamping itu pengawasan terhadap penyaluran dana bansos umumnya tidak ketat karena  dianggap  bantuan  kepada  masyarakat  miskin  atau  kelompok-kelompok rentan.
Terdapat  beberapa  kasus  konkrit  terkait  dugaan  kasus  korupsi  bantuan  sosial yang  dilakukan  berdasarkan  perbuatan  penyalahgunaan  wewenang  antara  lain sebagai berikut : (Kontributor Makassar, 2020)
1. Kasus korupsi mark-up dana  bansos  Covid-19  yang  dilakukan  oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial (Kessos) Pemerintah Provinsi Lampung terhadap setiap item barang yang akan didistribusikan.
2. Kasus  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  Juliari  P.  Batubara yang  pada  saat  itu  menjabat  sebagai  Menteri  sosial  dengan  mengambil keuntungan dari pengadaan program bantuan sosial Covid-19.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 terus  mengalami  kenaikan.  Pada  tahun  2020  Indonesia  mengalami  sedikit penurunan diangka 37 dan di tahun 2021 IPK Indonesia berada di angka 38 dari skala 0-100. Peningkatan 1 poin tersebut menjadikan posisi Indonesia berada pada urutan  ke-96  dari  180  negara  dari  yang  sebelumnya  peringkat    ke-102  negara terkorup di dunia. (Nuhansa Mikrefin, 2022)
Dalam konteks hukum, korupsi merupakan produk lemahnya penegakan hukum dan pengawasan publik atas praktik kekuasaan negara. Kedua hal tersebut muncul akibat  buruknya  transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah.(Alkostar,  2009) Adanya sejumlah permasalahan yang menyertainya dalam pengelolaan keuangan dan  bantuan  sosial  pandemi  covid-19  maka  diperlukan  suatu  pengawasan  yang ketat  untuk  mencegah  terjadinya  praktik-praktik  koruptif  oleh  pihak-pihak  yang
tidak  bertanggungjawab.  Salah  satunya  dengan  mengeluarkan  kebijakan pengawasan internal pemerintah sebagai langkah strategis dalam pengawasan serta pencegahan korupsi terhadap pengelolaan keuangan negara pandemi Covid-19.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah untuk dikaji lebih lanjut kedalam pembahasan antara lain :
1. Bagaimana  kebijakan  pengawasan  pemerintah  terhadap  akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal  sebagai  penelitian  doktrinal,  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik studi  kepustakaan  yaitu  dengan  mempelajari  buku-buku,  literatur,  peraturan perundang-undangan,  dokumen  resmi,  hasil  penelitian  terdahulu,  dan  bahan kepustakaan  lain  yang  memiliki  korelasi  dengan  masalah  yang  diteliti.(Soekanto, 2010)  Teknik  analasis  data  yang  digunakan  adalah  metode  deduktif  yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian peneliti menghadirkan objek yang hendak diteliti.

## PEMBAHASAN
Pada  31  Maret  2020,  Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo  telah  resmi menetapkan keadaan darurat dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kemudian disusul pada 13 April 2020  Covid-19  ditetapkan  sebagai  bencana  nasional  non-alam  dengan pertimbangan  penyesuaian  kondisi  penyebaran  Covid-19  berdasarkan  ketentuan UU  Penanggulangan  Bencana  Pasal  1  Ayat  (1).  Penetapan  tersebut  dinyatakan melalui  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  terkait Mekanisme  Pelaksanaan  Penanggulangan  dan  Pencegahan  Covid-19  yang dilaksanakan oleh komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang  dituangkan  didalam  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  82  Tahun  2020 tentang  Komite  Penanganan Corona  Virus  Disease 19  (Covid-19)  dan  Pemulihan Ekonomi  Nasional  (PEN).  Sektor  keuangan  negara  serta  perekonomian  makro nasional menjadi salah satu sektor terdampak akibat  pandemi Covid-19.
Terhitung  hingga  November  2021,  Pemerintah  telah  mengeluarkan  anggaran pagu  sebesar  Rp  744,77  triliun  dengan  realisasi  anggaran  tersebut  mencapai  Rp 495,77  triliun  yang  dialokasikan  untuk  kesehatan,  perlindungan  sosial,  program prioritas,  UMKM,  dan  korporasi  serta  insentif  usaha.(Kementerian  Keuangan  RI, 2021)  Berdasarkan  hal  tersebut  penggunaan  keuangan  negara  harus  akuntabel, kredibel  dan  yang  mengelolanya  pun  harus  mengerti  dan  dapat  dipercaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa  guna  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  maka diperlukan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas  anggaran  pendapatan  negara,  anggaran  belanja  negara,  dan  pembiayaan anggaran.
Selanjutnya  didalam  Pasal  1  Ayat  (3)  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan belanja negara yang dimaksud pada Ayat (1) dalam rangka (1) penanganan pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  yang  berdampak  terhadap  perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja  negara  dan  pembiayaan;  dan/atau  (2)  menghadapi  ancaman  yang membahayakan  perekonomian  nasional  dan/atau  stabilitas  sistem  keuangan seperti  memburuknya  sistem  keuangan  yang  ditunjukan  dengan  penurunan berbagai  aktivitas  ekonomi  domestik.  Berdasarkan  dua  hal  tersebut  maka  perlu ditetapkannya  kebijakan  keuangan  negara  dan  kebijakan  stabilitas  sistem keuangan.  Kebijakan  keuangan  negara  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja  negara  termasuk  kebijakan  di  bidang  keuangan  daerah  dan  kebijakan pembiayaan.  Sedangkan  kebijakan  stabilitas  sistem  keuangan  meliputi  kebijakan untuk  penanganan  permasalahan  lembaga  keuangan  yang  membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
Terkait  dengan  pelaksanaan  kebijakan  keuangan  pun  diatur  didalam  UU tersebut Pasal 12 Ayat (1) dan (2) dimana pelaksanaan kebijakan keuangan negara dijalankan  dengan  tetap  harus  memperhatikan  tata  kelola  yang  baik.  Perubahan terhadap  postur  dan/atau  rincian  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara diatur berdasarkan peraturan  presiden.  Dalam  pasal  selanjutnya  menyebutkan  bahwa  penggunaan anggaran  dalam  rangka  pelaksanaan  kebijakan  keuangan  negara  dilaporkan pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah pusat.
Pasal  2  Ayat  (1)  UU  Kebijakan  Keuangan  menyebutkan  terdapat  beberapa kewenangan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan keuangan negara antara lain :
1. Memberi  ketetapan  terkait  defisit  anggaran,  dengan  ketentuan  sebagai berikut :
a. melebihi  tiga  persen  dari  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  selama  masa penanganan Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  dan/atau  untuk menghadapi  ancaman  yang  membahayakan  perekonomian  nasional dan/atau  stabilitas  sistem  keuangan  paling  lama  sampai  dengan berakhirnya tahun anggaran 2022;
b. besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar tiga persen dari produk domestik sejak tahun anggara 2023; dan
c. penyesuaian  anggaran  defisit  yang  dijelaskan  sebelumnya  dilakukan secara bertahap.
2. Melakukan  penyesuaian  besaran  belanja  wajib  yang  diatur  didalam peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram;
4. Melakukan  tindakan  yang  berakibat  pengeluaran  atas  beban  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia;
5. Menggunakan anggaran yang bersumber dari :
a. Sisa Anggaran Lebih (SAL);
b. dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;
c. dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;
d. dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau
e. dana  yang  berasal  dari  pengurangan  penyertaan  modal  negara  pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
6. Menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Menetapkan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
8. Memberikan pinjaman kepada lembaga penjamin simpanan;
9. Melakukan  pengutamaan  penggunaan  alokasi  anggaran  untuk  kegiatan tertentu ( refocusing ), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan  penyaluran  anggaran  Transfer  ke  Daerah  Dana Desa, dengan kriteria tertentu;
10. Memberikan hibah kepada pemerintah daerah; dan/atau
11. Melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.
Pemerintah  Indonesia  memberikan  respon  dengan  cepat  untuk  menangani keadaan  tersebut.  Salah  satunya  yakni  langkah  konkrit  yang  diambil  oleh Kementerian  Keuangan  dengan  merilis  sejumlah  paket  kebijakan  manajemen antara  lain  berupa  insentif  pajak,  perburuhan,  ekspor-impor,  keuangan  dan perindustrian dengan tujuan untuk membantu dunia usaha untuk menekan dampak negatif  sosial  ekonomi.  Ancaman  nyata  Covid-19  terhadap  perekonomian  di Indonesia  sangat  jelas  dimana  secara  makro  pada  tahun  2019  pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,4 persen harus terkoreksi menjadi 2,97 persen pada kuartal satu  tahun  2020  dan  mengalami  kontraksi  menjadi  -5,32  persen  pada  kuartal  2 tahun  2020.  Hal  tersebut  diakibatkan  oleh  gelombang  penularan  Covid-19  yang intens sehingga laju perekonomian menjadi mengalami perlambatan secara ekstrim dengan efek domino menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi.(Engkus et al., 2019)
Upaya  pemerintah  agar  Indonesia  tetap  bisa  menghadapi  pandemi  Covid-19 serta  memulihkan  perekonomian  salah  satunya  dengan  menggunakan  instrumen APBN   dengan hati-hati. Sisi penerimaan APBN Tahun  2020  menurun sedangkan belanja negara meningkat sehingga defisit meningkat, oleh sebab itu penggunaan APBN  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  diharapkan tepat  sasaran.  Guna  menciptakan  jalannya  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ) dalam penyelenggaraan negara yang sesuai dengan amanat konstitusi dimana pengelolaan keuangan negara secara akuntabel, bertanggung jawab serta profesional  sangat  diperlukan.  UU  Keuangan  Negara  mengatur  secara  eksplisit terkait  aturan  pokok  didalam  UUD  1945  kedalam  asas-asas  umum  pengelolaan keuangan negara. Prinsip dasar pengelolaan keuangan negara antara lain sebagai berikut: (Saidi, 2008)
1. akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja;
2. keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintahan;
3. pemberdayaan manajer profesional; dan
4. adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan   mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.
Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan berdasarkan Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  Pasal  3  Ayat  (1)  pengelolaan  keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan keuangan perlu didukung dengan adanya  asas-asas  pengelolaan  keuangan  negara  sebagaimana  diatur  didalam  UU Keuangan Negara antara lain :
a. asas kesatuan;
b. asas universalitas;
c. asas tahunan;
d. asas spesialitas;
e. asas akuntabilitas;
f. asas profesionalitas;
g. asas proporsionalitas;
h. asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara; dan
i. asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.
Pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari segala bentuk korupsi maka diperlukan peran dari lembaga yang efektif dalam melakukan pengawasan kegiatan penyelenggaraan negara yang profesional, handal dan  kompeten.(Afiah  &  Azwari,  2015)  Pihak  yang  berwenang  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  tindakan  penyalahgunaan  jabatan  yaitu  Aparat  Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan negara tidak bisa  dilepaskan  dari  permasalahan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pengelolaan  keuangan  negara.  Dalam  memenuhi  kriteria good  governance dalam penyelenggaraan  pemerintahan  diperlukan  pengawasan  memadai  baik  yang dilakukan  oleh  pengawas  internal  maupun  pengawas  eksternal.  Pengawasan internal dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di dalam lingkup organisasi bersangkutan,  sedangkan  pengawasan  eksternal  dilakukan  oleh  satuan  unit pengawasan dari luar organisasi yang bersangkutan. Dalam lingkup pemerintahan negara  Republik  Indonesia,  berdasarkan  Pasal  49  Ayat  1  Peraturan  Pemerintah Nomor  60  Tahun  2008    tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,  Aparat Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP)  dilakukan  oleh  BPKP,  Inspektorat Jenderal/  nama  lain  yang  secara  fungsional  melaksanakan  pengawasan  intern, Inspektorat  Provinsi  dan  Inspektorat  Kabupaten/Kota.  Sedangkan  pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketentuan lebih rinci terkait BPK diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 6 dan 9.
Terdapat  lima  komponen  pengawasan  internal  yang  saling  berkaitan  menurut Guy yakni sebagai berikut(Dan M. Guy et.al, 2002):
1. Lingkungan  pengendalian  ( control  environment ),  lingkungan  pengendalian sangat  dipengaruhi  oleh  suasana  yang  diciptakan  oleh  orang-orang  dalam organisasi tersebut dalam hal ini pimpinan instansi pemerintah serta seluruh pegawai untuk berperilaku positif sehingga mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
2. Penilaian resiko ( risk assessmet ), pemberian penilaian atas resiko merupakan keharusan  terhadap  unit  organisasi  baik  dari  luar  maupun  dari  dalam. Penilaian  resiko  meliputi  mengidentifikasi,  menganalisis  serta  mengelola berbagai  resiko  dalam  organisasi  yang  bekaitan  dengan  tujuan  yang  ingin dicapai.
3. Aktivitas  pengendalian  ( control  activities ),  merupakan  kebijakan  dan prosedur untuk mengantisipasi resiko yang dapat menghalangi tercapainya tujuan serta memastikan bahwa segala tindakan dilaksanakan sesuai dengan arahan manajemen.
4. Informasi  dan  komunikasi  ( information  and  communication ),  komponen sistem informasi ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi keuangan yang diperlukan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan.
5. Pemantauan  ( monitoring ),  merupakan  penilaian  terhadap  kualitas  kinerja dari  sistem  pengendalian  intern  secara  berkala  untuk  memastikan  bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat ditindaklanjuti.
Komponen tersebut menjadi penentu bagi aparat yang akan mengawasi dalam membentuk  model  sistem  pengawasan  yang  efektif  serta  proposional  untuk dijalankan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  sehingga  potensi kebocoran anggaran yang dapat merugikan negara dan penyalahgunaan kekuasaan perlu diatur dengan sangat jelas didalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini  peraturan  pelaksana  UU  Kebijakan  Keuangan  Covid-19.  Aparat  Pengawasan Internal Pemerintah merupakan aparat profesional yang telah memiliki sertifikasi auditor disertai pemahaman yang baik mengenai budaya bisnis organisasi, sistem dan  proses  audit.  Pelaksanaan  tugas  pengawasan  oleh  auditor  internal  dapat mampu  sesuai  dengan  Standar  Audit  Internasional  ataupun  Standar  Audit  yang berlaku  di  APIP.  (Suharyanto  &  Sutaryo,  2016)  APIP  yang  kompeten,  profesional serta  memiliki  integritas  memiliki  peran  dalam menentukan  sumber daya  publik dengan bertanggungjawab.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendayaan  guna  Aparatur  Negara  Nomor  220 Tahun  2008,  definisi  mengenai  APIP  adalah  suatu  instansi  pemerintah  yang dibentuk  untuk  melaksanakan  tugas  pengawasan  intern  (internal  audit) dilingkungan  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Aparat  Pengawas Internal  Pemerintah  meliputi  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP),  Inspektorat  Jenderal  Kementerian,  Inspektorat/Unit  Pengawasan  Intern pada  Kementerian  Negara,  Inspektorat  Utama/Inspektorat  Lembaga  Pemerintah Non  Kementerian,  Inspektorat  Provinsi/Kabupaten/Kota,  dan  Unit  Pengawasan Intern  pada    Badan    Hukum  Pemerintah  lainnya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah  diberikan  amanat  sesuai  dengan Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2020  diktu  keenam.  Dalam instruksi  tersebut  APIP  diberi  mandat  untuk  melaksanakan  pembinaan  serta pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Instruksi  Dalam  Negeri  dengan  melakukan identifikasi titik resiko dalam proses penanganan bencana pandemi Covid-19 serta menjamin  efektivitas  pengendalian  yang  ada,  melakukan  kegiatan monitoring terkait kepatuhan dan efektivitas, meningkatkan tata kelola, resiko, pengendalian, dan pemanfaatan teknologi guna mendukung pelaksanaan pengawasan intern yang efektif.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 11 menyatakan bahwa agar peran APIP dapat terwujud secara efektif maka sekurang-kurangnya harus:
(a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas  pencapaian  tujuan  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  Instansi Pemerintah;
(b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
(c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.  Tujuan pembentukan APIP pada dasarnya untuk mengawasi proses pemerintahan terutama mengenai pengelolaan keuangan negara supaya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan  pengawasan  intern  dilakukan  melalui  audit,  reviu,  evaluasi, pemantauan,  dan  kegiatan  pengawasan  lainnya    yang  berhubungan  dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
APIP  berperan  dalam  pengawasan  serta  pencegahan  penanganan  pandemi Covid-19  yang  diatur  didalam  3  peraturan  antara  lain  sebagai  berikut.  Pertama, Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  75/PMK.09/2020  tentang  Pedoman Pengawasan  Pelaksanaan  Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Dalam  Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi  Nasional.  Pasal  3  Ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  peran  APIP  dalam pengawasan  seluruh  anggaran  yang  dialokasikan  pemerintah  dalam  pelaksanaan program PEN yang meliputi penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan.
Selanjutnya Pasal 4 Ayat (5) menyebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan guna mencegah terjadinya resiko pelaksanaan anggaran tidak sesuai dan berpotensi merugikan keuangan negara, baik dari perencanaan dan pergeseran anggaran tidak sesuai  kebutuhan,  tidak  tepatnya  realisasi  belanja  dan  pembiayaan  dilihat  dari jumlah,  waktu  serta  barang  yang  akan  didistribusikan  kepada  masyarakat, pertanggungjawaban  yang  tidak  sesuai  dan  tidak  disertai  dengan  bukti  yang memadai,  menurunnya  kepuasan  masyarakat  dan  reputasi  pemerintah  yang menurun.
Kedua,  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  700/885/IJ  tentang Pelaksanaan  Pengawasan  APIP  dalam  masa  penanganan  Covid-19.    Dalam  Surat Edaran  tersebut  APIP  dituntut  melakukan  pembinaan  serta  pengawasan  melalui asistensi yang berorientasi pada mitigasi resiko dan pencegahan dalam pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020.
Ketiga, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1101/IJ dimana APIP daerah ditugaskan untuk melakukan asistensi yang lebih intensif dalam penyaluran bantuan sosial penanganan Covid-19 yang berasal dari dana APBN, APBD  ataupun APBDes. Selain itu, pelaporan terhadap hasil pengawasan juga harus dilakukan oleh APIP    terutama  dalam  hal  penanganan  kesehatan,  penanganan  yang  berkaitan dengan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial. Selain itu, peran APIP  dalam  melakukan  pengawasan  penanganan  Covid-19  antara  lain  sebagai berikut(Pratiwi & Kusumo, 2020):
1. Melakukan  monitoring  dan  koordinasi  penggunaan  anggaran  penerimaan bantuan.
2. Penyesuaian penyaluran bantuan kepada penerima bantuan.
3. Pencegahan gratifikasi dalam pemberian bantuan hingga penerima bantuan.
4. Pengawasan anggaran yang dialokasikan ke daerah guna penanganan Covid- 19.
5. Melakukan pendampingan ataupun reviu.
Guna mengoptimalkan peran APIP dalam mekakukan pengawasan penanganan Covid-19  maka  dibutuhkan  sinergi  antara  APIP  Kementerian/  Lembaga  /Daerah, Satuan Pengawas Internal (SPI) dan BPKP antara lain sebagai berikut :
a. Koordinasi  terkait  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pelaporan  hasil pengawasan.
b. Penyusunan pedoman.
c. Pengembangan Risk and Control Matrix (RCM)  UU Nomor 2 Tahun 2020 yang digunakan  dalam  pengujian  sebagai  acuan  terkait  pengendalian  dan substantif  sebagai  bentuk  pelaksanaan  pengawasan  sampai  dengan menghasilkan sebuah opini.
d. Melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya atas program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
e. Melakukan pertukaran data/informasi hasil pengawasan.
f. Koordinasi  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pelaporan  hasil  pengawasan program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
g. Kompilasi hasil pengawasan APIP secara nasional dengan aplikasi.
Hal  tersebut  dapat  meminimaslisir  penyimpangan  serta  mencegah  potensi penyalahgunaan anggaran agar dapat  tepat sasaran, transparan dan akuntabel guna menjamin  tahapan  dari  seluruh  proses  dapat  berjalan  lancar  dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengawasan ini sekaligus dapat  dijadikan  fungsi check  and  balance yang  nantinya  efektivitas  dan  efisiensi dilapangan  dapat  maksimal  dan    menjadi  langkah  antisipatif  kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran tersebut.
Sebagai  bentuk  dukungan  agar  terpenuhinya  unsur  transparansi  dan akuntabilitas maka diperlukan koordinasi antar perumus kebijakan serta eksekutor program.  Selain  itu  peran  aparat  pengawas  internal  seperti  APIP/SPI  perlu dioptimalkan dalam proses pelaksanaan setiap program. Dalam membangun early warning atau  peringatan  pertama  apabila  terjadi  penyelewengan  yang  dilakukan oleh  oknum  yang  tidak  bertanggungjawab  maka  sinergi  serta  kolaborasi  dengan aparat  penegak  hukum  termasuk  dengan  BPKP  dan  BPK  sangat  diperlukan. Pengawasan  eksternal  oleh civil  society dapat  dilakukan  melalui  edukasi  dan komunikasi yang efektif. Selain itu, pengawasan dari masyarakat melalui sosialisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan secara berkelanjutan.

## PENUTUP Kesimpulan
Penetapan  pandemi  Covid-19  di  Indonesia  sebagai  bencana  non  alam  oleh Presiden  memberikan  dampak  bagi  sektor  ekonomi.  Pemerintah  melaksanakan upaya pencegahan Covid-19 yang dilaksanakan oleh komite nasional. Pemerintah telah mengeluarkan anggaran untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19  yang  dialokasikan  untuk  kesehatan,  perlindungan  sosial,  program prioritas, UMKM dan korporasi serta insentif usaha. Sisi  penerimaan APBN yang
menurun  disertai  dengan  meningkatnya  belanja  negara  sehingga  mengakibatkan defisit  mengharuskan  pemerintah  hati-hati  dalam  menggunakan  anggaran  APBN tersebut  agar  tujuan  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  dapat  tepat sasaran.  Konstitusi  telah  mengamanatkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  negara harus  dikelola  secara  akuntabel,  bertanggungjawab  serta  profesional  agar terciptanya  pemerintahan  yang  baik.  Berdasarkan    hal  tersebut  untuk  mencegah terjadinya  segala  bentuk  korupsi  maka  perlu  adanya  suatu  pengawasan  kegiatan penyelenggaraan  negara  yang  profesional  dan  kompeten  salah  satu  pihak  yang berwenang  Aparat  Internal  Pemerintah  (APIP).  APIP  diberi  amanat  dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19  yang tertuang didalam  Instruksi  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2020  diktum  keenam  dengan mengidentifikasi  titik  resiko  dalam  proses  penanganan  Pandemi  Covid-19  serta menjamin  efektivitas  pengendalian  yang  ada,  melakukan  kegiatan  monitoring terkait  kepatuhan  dan  efektivitas,  meningkatkan  tata  kelola,  resiko,  guna mendukung pelaksanaan pengawasan intern yang efektif.

## Rekomendasi
Dari  hasil  analisis  dan  kesimpulan,  penulis  memberikan  rekomendasi  agar setiap lembaga negara yang memiliki wewenang terhadap pengawasan keuangan negara seperti Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  serta  lembaga  pelaksana  lainya  ditingkat  pusat maupun daerah harus memaksimalkan pencegahan korupsi dan tetap berkomitmen untuk menindak tegas penyelewengan terhadap anggaran Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Dan M. Guy et.al. (2002). Auditing Jilid I Edisi Kelima (edisi terj). Erlangga. Soekanto, S. (2010). Sosiologi Suatu Pengantar . Rajawali Pers. Saidi, D. (2008). Hukum Keuangan Negara . Rajawali Pers.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan  /  atau  Stabilitas  Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008  tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2015). The Effect of the Implementation of Government Internal  Control  System  (GICS)  on  the  Quality  of  Financial  Reporting  of  the
Local  Government  and  its  Impact  on  the  Principles  of  Good  Governance:  A Research in District, City, and Provincial Government in Sou. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 211 , 811 – 818. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.172 Alkostar, A. (2009). Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara  Modern  (  Telaah  tentang  Praktik  Korupsi  Politik  dan Penanggulangannya  ). Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM , 16 ,  155 – 179. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3871/3446
Engkus,  Suparman,  N.,  Sakti,  F.  T.,  &  Anwar,  H.  S.  (2019).  Covid-19:  Kebijakan Mitigasi  Penyebaran  Dan  Dampak  Sosial  Ekonomi  Di  Indonesia. Journal  of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689 – 1699.
Iskandar,  A.,  Possumah,  B.  T.,  &  Aqbar,  K.  (2020).  Peran  Ekonomi  dan  Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I ,
7 (7). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544 Muslim,  A.  (2011).  Peranan  Konsumsi  dalam  Perekonomian  Indonesia  dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam. Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial , 1 (2), 70 – 82.
Pratiwi, N. V., & Kusumo, B. W. (2020). Peran APIP dalam Percepatan Penanganan Darurat  Covid-19  Di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah.  In Jurnal  Pengawasan (Vol. 2, Issue 2, pp. 1 – 8).
Putra, I., & Dana, I. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan  Terhadap  Return  Saham  Perusahaan  Farmasi  Di  Bei. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana , 5 (11), 249101.
Suharyanto, A., & Sutaryo. (2016). Pengawasan Internal Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung ,
1 – 13.

## Internet/Website
Kementerian Keuangan RI. (2021). APIP Kawal Efektivitas dan Akuntabilitas APBN di  Tengah  Pandemi. Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apip-kawal-efektivitas-dan- akuntabilitas-apbn-di-tengah-pandemi/
Kontributor  Makassar,  H.  (2020,  November  11).  No  Title. Kompas .
https://regional.kompas.com/read/2020/11/18/17522041/polisi-bakal- tetapkan-tersangka-kasus-dugaan-mark-up-harga-bansos-di
Nuhansa  Mikrefin.  (2022).  Skor  Indeks  Persepsi  Korupsi  RI  38,  di  Bawah  Angka Rata-rata Global. Katadata . https://katadata.co.id/yuliawati/berita/61efb424a672f/skor-indeks- persepsi-korupsi-ri-38-di-bawah-angka-rata-rata-global.
Sasongko,  D.  (2020).  No  Title. Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia .
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan- Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html
Zuraya, N. (2020, July 15). No Title. Republika . https://www.republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar- pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri