## KETERKAITAN ASAS TERJANGKAU DARI PENDAFTARAN TANAH DENGAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH BERUPA PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI TERHADAP PIHAK TERTENTU

## Mira Novana Ardani
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto,SH. Tembalang, Semarang email : miranovana@yahoo.com

## Abstract
The  series  of  land  registration  activities  requires  expenditures  in  the  form  of tariffs  charged  at  each  stage.  The  principle  that  we  can  associate  with  the provisions of Article 9 paragraph (4) of the  UUPA is an affordable principle, in the  government  regulation  the  costs  related  to  land  registration  are  regulated, provided that the people who are not able to be released are paid for the fees. we can also find it in Government Regulation Number 128 of 2015 concerning Types and  Rates  of  Types  of  Non-Tax  State  Revenues  that  Apply  to  the  Ministry  of Agrarian  and  Spatial  Planning  /  National  Land  Agency.  How  is  the  affordable principle of land registration with the land registration service in the form of the first  land  registration  service  for  certain  parties.  This  study  uses  a  normative juridical  approach.  Affordable  principles  in  land  registration  can  be  seen  in Government  Regulation  No.  128  of  2015,  Article  22  and  Article  24,  which  will certainly  ease  the  burden  on  certain  designated  parties,  so  that  they  can  reach those who need, especially the poor.
Keywords: Affordable Principle, Land Registration, First Time, Parties

## Abstrak
Rangkaian kegiatan pendaftaran tanah memerlukan pengeluaran berupa tarif yang dikenakan pada masing-masing tahapannya. Asas yang dapat kita kaitkan dengan ketentuan  Pasal  9  ayat  (4)  UUPA  adalah  asas  terjangkau,dalam  peraturan pemerintah  diatur  biaya-biaya  yang  bersangkutan  dengan  pendaftaran  tanah, dengan  ketentuan  bahwa  rakyat  yang  tidak  mampu  dibebaskan  dari  pembayaran biaya-biaya  tersebut.Peraturan  pemerintah  yang  dimaksud  pun  dapat  kita  jumpai pada Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian  Agraria dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional. Bagaimana  keterkaitan  asas terjangkau  dari  pendaftaran  tanah  dengan  pelayanan  pendaftaran  tanah  berupa pelayanan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  terhadap  pihak  tertentu. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif.  Asas  terjangkau  dalam pendaftaran tanah dapat dilihat penerapannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128    Tahun    2015,  Pasal  22  dan  Pasal  24,  tentu  akan  meringankan  beban  bagi pihak  tertentu  yang  ditunjuk  tersebut,  sehingga  dapat  menjangkau  pihak-pihak yang memerlukan, khususnya masyarakat tidak mampu.
Kata Kunci: Asas Terjangkau, Pendaftaran Tanah, Pertama kali, Pihak Tertentu

## A. Pendahuluan
Kepastian  hukum  terhadap  kepemilikan  suatu  hak  atas  tanah  tentu  sangat diinginkan  bagi  pemegang  hak.  Usaha  yang  menuju  ke  arah  kepastian  mengenai hak atas tanah tersebut dapat dilihat dari aturan yang ada. Ketentuan yang terdapat dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA),  yakni  Pasal  19,  dalam  ayat  (1) nya  mengatakan  bahwa  untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
Isi  Pasal  19  tersebut  menunjuk  kepada  pemerintah  sebagai  suatu  instruksi, agar  di  seluruh  wilayah  Indonesia  diadakan  pendaftaran  tanah  yang  bertujuan untuk  menjamin  kepastian  hukum.  Hal  ini  berbeda  dengan  ketentuan  yang terdapat dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA ditujukan kepada para pemegang hak yang  bersangkutan,  dengan  tujuan  agar  mereka  dapat  memperoleh  kepastian tentang haknya, maka hak atas tanah yang dimiliki harus didaftar.
Adapun  pendaftaran  itu  akan  diselenggarakan  dengan  mengingat  pada kepentingan  serta  keadaan  negara  dan  masyarakat,  keperluan  lalu-lintas  sosial ekonomi  dan  kemungkinan-kemungkinannya  dalam  bidang  personil  dan peralatannya.  Oleh  karena  itu,  maka  akan  didahulukan  penyelenggaraannya  di kota-kota  untuk  lambat  laun  meningkat  pada  kadaster  yang  meliputi  seluruh wilayah negara. 1
Kegiatan  pendaftaran  tanah,  sesuai  dengan  Pasal  19  ayat  (2),  meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan  hak-hak  tersebut;  pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat.  Apabila  dilihat  dari  pelaksanaan  pendaftaran tanahnya, menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah,  terdiri  dari  dua,  yakni  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertama kali, dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Sertipikat  merupakan  alat  bukti  yang  dapat  digunakan  oleh  pemilik  hak  atas tanah  yang  bersangkutan  untuk  membuktikan  bahwa  tanah  tersebut  adalah miliknya.  Sertipikat  hak  atas  tanah  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya , Djambatan, Jakarta, 2008,  hal. 582
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan “Selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik  dan  data  yuridis  yang  dicantumkan  dalam  sertipikat  harus  diterima  sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di  pengadilan  sepanjang  data  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  tercantum  dalam surat  ukur  dan  buku  tanah  yang  bersangkutan”.  Sehingga,  sertipikat  bukan merupakan tanda bukti yang mutlak.
Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Ketentuan mengenai asas tersebut dapat kita jumpai dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Salah satu  asas  yang  dapat  kita  kaitkan  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  9 UUPA  ayat  (4)  adalah  asas  terjangkau,  yang  mana  disebutkan  bahwa  dalam peraturan  pemerintah  diatur  biaya-biaya  yang  bersangkutan  dengan  pendaftaran termaksud  dalam  ayat  (1),  dengan  ketentuan  bahwa  rakyat  yang  tidak  mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
Peraturan  pemerintah  yang  dimaksud  pun  dapat  kita  jumpai  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015  tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian  Agraria  dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya peraturan  pemerintah  tersebut  untuk  meringankan  beban  masyarakat  dan  upaya menggerakkan ekonomi nasional.
Berdasarkan  hal  diatas,  maka  permasalahan  yang  timbul  dalam  tulisan  ini, bagaimana  keterkaitan  asas  terjangkau  dari  pendaftaran  tanah  dengan  pelayanan pendaftaran  tanah  berupa  pelayanan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali terhadap  pihak  tertentu  (Peraturan     Pemerintah  Nomor  128 Tahun  2015 tentang Jenis  dan  Tarif  Atas  jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional)?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian yuridis  normatif  memiliki  makna  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji penerapan kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif. 2 Sedangkan
2 Johnny Ibrahim, 2006, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif , Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.
yuridis normatif itu sendiri memiliki pengertian  pendekatan  yang  menggunakan konsepsi legis    positivis .    Konsep    ini  memandang    hukum    identik    dengan norma-norma    tertulis    yang    dibuat    dan  diundangkan      oleh      lembaga      atau pejabat   yang   berwenang.   Konsepsi   ini memandang  hukum  sebagai  suatu sistem    normatif    yang    bersifat    mandiri,  tertutup  dan  terlepas  dari  kehidupan masyarakat yang nyata. 3
Jenis data yang dipergunakan yakni data primer, sekunder, maupun tertier. Data  primer    yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan,  baik  Undang-Undang Pokok  Agraria  maupun  peraturan  perundang-undangan  lainnya. Selain  itu penggunaan  data  sekunder  juga  digunakan,  yaitu  diperoleh  melalui  studi kepustakaan,  studi  dokumenter  maupun  aturan-aturan  hukum  dalam  peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk menunjang kelengkapan data primer. 4 Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi pustaka,  yaitu  suatu  cara  pengumpulan  data  dengan  melakukan  penelusuran  dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal  ilmiah,  dan  sebagainya).  Hasil  penelitian  disajikan  dalam  bentuk  uraian- uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan  satu  dengan  yang  lain  disesuaikan  dengan  permasalahan  yang diteliti,  sehingga  secara  keseluruhan  merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh  sesuai dengan kebutuhan penelitian.
Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif,  merupakan  cara  menginterpretasikan  dan  mendiskusikan  bahan  hasil penelitian  berdasarkan  pada  pengertian  hukum,  norma  hukum, teori-teori  hukum serta  doktrin  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan.  Norma  hukum diperlukan  sebagai  premis  mayor,  kemudian  dikorelasikan  dengan  fakta-fakta yang relevan ( legal facts ) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan ( conclution ) terhadap permasalahannya.
3 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14
4 Op.Cit ,hlm.9
Sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  19  UUPA,  Pendaftaran tanah yang dilaksanakan di Indonesia merupakan pendaftaran tanah dalam rangka “ Rechts  kadaster ”,  yaitu  pendaftaran  tanah  yang  tujuannya  adalah  dalam  rangka untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang hak atas tanah. Bertugas untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik  Indonesia  yaitu  pemerintah,  dalam  hal  ini  yakni  Badan  Pertanahan Nasional.
Hal tersebut juga berkaitan dengan Pasal 2 UUPA, mengenai Hak Menguasai dari  Negara.  Negara  dalam  hal  ini  mempunyai  tugas  untuk  menyelenggarakan administrasi  pertanahan  dalam  lingkup  tugas  administrasi  negara.  Tugas pemerintahan di bidang keagrariaan atau pertanahan, antara lain: 5
a.  Tugas  penyelenggaraan  pengelolaan  agraria  atau  pertanahan  dan  mengatur (dengan  menyiapkan  proses  legislasi  dalam  rangka  regulasi  dan  penetapan kebijakan publik).
b.  Tugas  menetapkan  ( beschikking )  secara  individual,  mengeluarkan  ketetapan- ketetapan  yang  berisi  kebijakan  publik  serta  pengaturan  ( legislasi dan  regulasi) ketentuan  hubungan-hubungan  hukum  antara  masyarakat  dengan  tanah  pada umumnya.
c. Tugas menetapkan ( beschikking ) dan mengatur ( regulating ) mengenai tata cara atau  prosedur  ketatalaksanaan administrasi  pendaftaran tanah  untuk menciptakan kepastian hukum atas tanah.
d.  Tugas  dan  kewenangan  untuk  memungut  uang  pemasukan  kepada  negara ( recognitie ) yang merupakan kewajiban bagi warga masyarakat penerima hak atas tanah  sebagai  tanda  telah  terciptanya  hubungan-hubungan  hukum.  Tugas  dan kewenangan ini antara lain:
a).  Kewajiban  pembayaran  uang  pemasukan  kepada  negara,  sebagai  akibat  dari penetapan hak karena pemberian hak baru, perpanjangan jangka waktu, perubahan atau pembaharuan hak atas tanah;
b).  Kewajiban  pembayaran  biaya  administrasi  ( leges ), canon dan cijn atau  uang wajib  tahunan  pada  penerima  hak  guna  uasaha  atas  tanah  untuk  penggunaan perusahaan perkebunan besar.
5 Rusmadi Murad, 2013, Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek , Bandung, Mandar Maju, hlm.4
Pengertian pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  secara  terus- menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi  pengumpulan,  pengolahan, pembukuan,  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuansatuan  rumah susun,  termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  haknya  bagi  bidangbidang  tanah yang  sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak tertentu yang membebaninya.
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  meliputi  kegiatan  pendaftaran  tanah  pertama kali ( initial registration ), dan pemeliharaan data pendaftaran tanah ( maintenance ).
Pendaftaran  tanah  pertama  kali  adalah  kegiatan  pendaftaran  yang  dilakukan terhadap  obyek  pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftar  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  tahun  1961  tentang  Pendaftaran  Tanah  atau  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997.  Sedangkan  pemeliharaan  data  pendaftaran tanah adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah untuk  menyesuaikan  data  fisik  dan  data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. 6
Sesuai dengan isi yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997,  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  meliputi:  a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;  b. Pembuktian hak dan pembukuannya; c. Penerbitan sertipikat;  d. Penyajian data fisik dan data yuridis; e. Penyimpanan daftar  umum  dan  dokumen.  Pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  dilaksanakan melalui  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  dan  pendaftaran  tanah  secara sporadik.  Pendaftaran  tanah  secara  sistematik  dilaksanakan  atas  prakarsa  Badan Pertanahan Nasional yang didasarkan atas suatu rencana kerja jangka panjang, dan rencana  tahunan  yang  berkesinambungan.  Pelaksanaannya  dilakukan  di  wilayah- wilayah yang belum ditunjuk oleh menteri. 7
Pada  wilayah-wilayah  yang  belum  ditunjuk  sebagai  wilayah  pendaftaran tanah secara sistematik, pendaftarannya dilaksanakan secara sporadik. Pendaftaran
6 Boedi Harsono, Op.cit , hlm.475
7 Ibid , hlm.487
tanah  secara  sporadik  dilaksanakan  atas  permintaan  pihak  yang  berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan. 8
Pelaksanaan pendaftaran tanah, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor  24  tahun  1997  berdasarkan  atas  asas  sederhana,  asas  aman,  asas terjangkau,  asas  mutakhir,  serta  asas  terbuka.  Terdapat  hubungan  antara  asas terjangkau dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (4) UUPA.  Asas terjangkau  ini  dimaksudkan  keterjangkauan  bagi  pihak-pihak  yang  memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah.  Pelayanan  yang  diberikan  dalam  rangka  penyelenggaraan  pendaftaran tanah  harus  bisa  terjangkau  oleh  pihak  yang  memerlukan.  Selain  itu,  terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian  Agraria  dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

## C. Hasil dan Pembahasan
Keterkaitan  Asas  Terjangkau  Dari  Pendaftaran  Tanah  Dengan Pelayanan  Pendaftaran  Tanah  Berupa  Pelayanan  Pendaftaran  Tanah  Untuk Pertama Kali Terhadap Pihak Tertentu (Peraturan   Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang  Jenis Dan Tarif Atas  Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional). Pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia diselenggarakan oleh  pemerintah  Indonesia,  dalam  rangka  mengatur  hubungan  hukum  antara subyek dan obyek bidang-bidang tanah. 9 Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan  peraturan  pemerintah.  Hal tersebut  terdapat  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  UUPA.  Penyelenggaraan  pendaftaran tanah tersebut merupakan instruksi yang diberikan kepada pemerintah, dalam hal ini  Badan  Pertanahan  Nasional,  yang  pelaksanaannya  ada  pada  Kantor Pertanahan.
Amanah  yang  disampaikan  pada  Pasal  19  UUPA  tersebut,  salah satunya  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  dilakukan  di  seluruh  wilayah
8 Ibid
9 Prama Widianugraha, : http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive , Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan Pembentukan Aturan Peraturan Perundang-Undangan , Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3, Nomor 2, Maret 2019
Republik  Indonesia.  Terdapat  beberapa  kegiatan  pendaftaran  tanah,  khususnya kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali,  yang  mana  tentu  saja  ini  akan mempengaruhi  pada  pembebanan  biaya  pendaftaran  tanah  itu  sendiri.  Ketentuan mengenai biaya-biaya apa saja  yang dibebankan dalam pendaftaran tanah, dalam hal  ini  pendaftaran  tanah  pertama  kali,  dapat  kita  temui  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015  Tentang  Jenis  Dan  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian  Agraria  dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015,  mengatur  jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan yang salah satunya berasal dari  pelayanan  pendaftaran  tanah.  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang berasal  dari  pelayanan  pendaftaran  tanah  menurut  Pasal  15,  meliputi  pelayanan pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali,  dan  pelayanan  pemeliharaan  data pendaftaran  tanah.  Dalam  penjelasannya,  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  terhadap  objek  pendaftaran tanah yang belum didaftar, sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan yang terjadi kemudian.
Mengenai  tarif  pelayanan  pendaftaran    tanah  untuk    pertama    kali  berupa pelayanan  pendaftaran  diatur  dalam  Pasal  16,  yaitu:  a.  Keputusan  Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  atau  Hak  Pakai Berjangka Waktu; b. Keputusan Pembaruan  Hak  Atas  Tanah  untuk  Hak  Guna Usaha,    Hak    Guna    Bangunan,    atau    Hak    Pakai    Berjangka  Waktu;    dihitung berdasarkan  rumus T  =  (2‰ x  Nilai  Tanah)  + Rp100.000,00. Sedangkan tarif pelayanan  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah berupa pelayanan pendaftaran pemindahan  peralihan  hak  atas  tanah  untuk    perorangan    dan    Badan    Hukum, dihitung    berdasarkan  rumus  T    =  (1‰x  Nilai  Tanah)  +  Rp  50.000,00.      Yang dimaksud dengan "Nilai Tanah" adalah nilai pasar ( market value ) yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam peta zona  nilai  tanah  yang  disahkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  untuk  tahun
berkenaan dan untuk wilayah yang belum tersedia peta zona nilai tanah digunakan Nilai Jual Objek Pajak atas tanah pada tahun berkenaan.
Ketentuan  dalam  Pasal  17    ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  jenis  dan  tarif  atas jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak,  salah  satunya  dalam  pelayanan pendaftaran  tanah,  ditetapkan  dalam  lampiran  Peraturan  Pemerintah  Nomor  128 Tahun 2015. Ayat (2) dalam pasal tersebut mengatakan bahwa jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis pelayanan pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 16.
Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai lampiran yang  tertera  dalam  Peraturan  pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015  terkait  pada layanan  pendaftaran  tanah  untuk  Pelayanan  Pendaftaran  Tanah  untuk  Pertama Kali:
No JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 1 Pelayanan  Pendaftaran  Penegasan Konversi atau Pengakuan Hak Per bidang Rp 50.000,00 2 Pelayanan    Pendaftaran  Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk: a. Perorangan b. Badan Hukum Perbidang Per bidang Rp 50.000,00 Rp 100.000,00 3 Pelayanan  Pendaftaran  Keputusan perpanjangan  Hak  Atas  Tanah untuk  Hak  Guna  Bangunan  dan Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan Per bidang Rp 50.000,00 4 Pelayanan  Pendaftaran  Keputusan pembaruan  Hak  Atas  Tanah  untuk Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan Per bidang Rp 50.000,00 5 Pelayanan    Pendaftaran  Hak  Milik Atas Satuan Rumah Susun a. Bersubsidi (berdasarkan penetapan  Kementerian  Perumahan Rakyat/  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) b. Non Subsidi Per unit
Per unit
Rp 50.000,00 Rp 100.000,00 6 Pelayanan  Pendaftaran  Hak  Guna Ruang  Atas  Tanah,  Ruang  Bawah Tanah, dan Ruang Perairan Per bidang Rp 50.000,00 7 Pendaftaran Perubahan Hak: a.  Hak  Guna  Bangunan  atau  Hak Pakai menjadi Hak Milik Per bidang Per bidang Per bidang Rp 50.000,00 Rp 50.000,00 Rp 50.000,00
b.  Hak  Pakai  menjadi  Hak  Guna Bangunan
c.  Hak  Guna  Bangunan  menjadi Hak Pakai d.  Hak  Milik  menjadi  Hak  Guna Bangunan atau Hak Pakai Per bidang Rp 50.000,00
Tabel  1. Sumber:  Lampiran  Peraturan      Pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015
Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku  Pada  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional.
Sesuai  Pasal  26,  jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  mempunyai tarif  dalam  satuan  rupiah  dan  persentase.  Seluruh  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  wajib  disetor  langsung  secepatnya  ke  kas  negara.  Hal  ini  diatur  dalam Pasal 27.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penghitungan  tarif    khususnya  mengenai pelayanan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  yang  dikenakan  terhadap pemohon  antara  lain  tarif  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  16  Peraturan  pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 yang terdiri dari keputusan perpanjangan Hak Atas Tanah untuk  Hak  Guna  Usaha,    Hak    Guna    Bangunan,    atau    Hak    Pakai    berjangka waktu, serta keputusan pembaruan  Hak  Atas  Tanah  untuk  Hak  Guna Usaha, Hak  Guna  Bangunan,  atau  Hak  Pakai  berjangka waktu. Selain biaya tersebut, terdapat pula tarif dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015, yang  sesuai  dengan  isi  Pasal  17.  Tarif  tersebut  dapat  pula  belum  termasuk mengenai tarif kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, karena jika dilihat dalam  lampiran  Peraturan  pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015,  terdapat  jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan survei, pengukuran, dan pemetaan.
Kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  menurut  Pasal  12  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  meliputi:  a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;  b. Pembuktian hak dan pembukuannya; c. Penerbitan sertipikat;  d. Penyajian data fisik dan data yuridis;  e. Penyimpanan daftar  umum  dan  dokumen.  Untuk  keperluan  pengumpulan  dan  pengolahan  data
fisik  dilakukan  kegiatan  pengukuran  dan  pemetaan.  Kegiatan  pengukuran  dan pemetaan  meliputi:  pembuatan  peta  dasar  pendaftaran,  penetapan  batas  bidang- bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur.
Melihat  jenis  dan  tarif  atas  jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang berlaku  pada  Kementerian  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional khususnya terkait pendaftaran tanah untuk pertama kali,  tentu tidak sedikit biaya yang  dikeluarkan  oleh  pemohon,  terlebih  jika  si  pemohon  tersebut  memiliki bidang  tanah  yang  luas,  serta  lokasi  yang  strategis.  Kondisi  perekonomian masyarakat di Indonesia tidaklah sama. Pada sisi yang lain, yakni dalam Pasal 19 ayat  (4)  UUPA,  dikatakan  dalam  peraturan  pemerintah  diatur  biaya-biaya  yang bersangkutan  dengan  pendaftaran,  dengan  ketentuan  bahwa  rakyat  yang  tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
Senada  dengan  asas  yang  dimiliki  oleh  pendaftaran  tanah  itu  sendiri,  yakni asas terjangkau, maka pendaftaran tanah dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak- pihak  yang  memerlukan,  khususnya  dengan  memperhatikan  kebutuhan  dan kemampuan  golongan  ekonomi  lemah.  Pelayanan  yang  diberikan  dalam  rangka penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  harus  bisa  terjangkau  oleh  pihak  yang memerlukan. 10
Asas terjangkau tersebut nampak pada aturan yang terdapat dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015.    Pasal  22  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 mengatur bahwa terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif  sebesar  Rp.0,00  (nol  rupiah)  dari  tarif  atas  jenis  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak berupa:
a. Pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah;
b. Pelayanan pemeriksaan tanah oleh panitia A atau pelayanan pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi; dan/atau
c.  Pelayanan  pendaftaran  tanah  berupa  pelayanan  pendaftaran  tanah  untuk pertama kali.
Pihak tertentu tersebut disebutkan dalam ayat (2) nya, antara lain:
a. Masyarakat tidak mampu;
10 Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif , Jakarta: Kencana, hlm. 291
b.  Masyarakat  yang  termasuk  dalam  program  pemerintah  bidang  perumahan sederhana;
c. Badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya  untuk  peribadatan,  pesantren,  panti  asuhan,  panti  jompo,  cagar budaya, situs/tempat ziarah;
d.Veteran,  pensiunan  PNS,  Purnawirawan  TNI,  purnawirawan  POLRI  dan suami/istri/janda/duda veteran/pensiunan PNS/purnawirawan TNI/purnawirawan POLRI;
e.  Instansi  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah,  untuk  melaksanakan  tugas  dan fungsinya dan tidak bersifat profit;
f. Wakif; atau
g. Masyarakat Hukum Adat.
Kategori  masyarakat  tidak  mampu,  sesuai  dengan  penjelasan  yang  terdapat pada  Pasal  22  ayat  (2)  adalah  perorangan  yang  besar  penghasilannya  per  bulan dibawah Upah Minimum yang berlaku pada masing-masing Kabupaten/Kota yang dibuktikan  dengan  surat  keterangan  dari  Ketua  RT/RW  setempat  dan  diketahui oleh Lurah, Kepala Desa, atau nama lainnya. Sedangkan yang dimaksud program pemerintah  bidang  perumahan  sederhana  adalah  program  pemerintah  untuk menyediakan  rumah  bagi  masyarakat  tidak  mampu/masyarakat  berpenghasilan rendah.
Selain  pihak  tertentu  tersebut,  terdapat  pula  pihak  tertentu  lainnya  yang dikenakan  tarif  hanya  sebesar  50%  (lima  puluh  persen)  dari  tarif  atas  jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pihak tertentu tersebut antara lain:
a. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI dan Suami/Istri PNS/TNI/POLRI; b. BUMN/BUMD;
c. Badan yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah; dan
d.  Badan  hukum  swasta    selaku  pengelola  maupun  pengguna  Kawasan  Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus.
Pihak  tertentu yang  dikenakan  tarif  hanya  sebesar  50%  (lima  puluh  persen)  dari tarif  atas  jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak    tersebut  diatur  dalam  Pasal  24 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 berupa:
a. Tarif pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah;
b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh panitia A atau pelayanan pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi; dan/atau
c.  Pelayanan  pendaftaran  tanah  berupa  pelayanan  pendaftaran  tanah  untuk pertama kali.
Hal tersebut dilakukan dengan sebab seperti  yang tertuang dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor  128  Tahun  2015, yakni merupakan upaya dari  pemerintah  menggerakkan  ekonomi  nasional  melalui  berbagai  paket kebijakan ekonomi, antara lain melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakan  ekonomi  pedesaan.  Pelaksanaannya  dengan  meringankan  beban masyarakat melalui penurunan tarif atau biaya pengurusan hak atas tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor  128  Tahun  2015,  yang mana aturan ini merubah aturan  yang  sebelumnya  yakni  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  yang berlaku pada  Badan  Pertanahan  Nasional,  yakni  menyempurnakan  pengaturan  terkait pihak  tertentu.  Salah  satu  subjek  pihak  tertentu  yakni  masyarakat  tidak  mampu, mendapatkan  insentif  berupa  Rp.0,-  (nol  rupiah)  untuk  pensertipikatan  tanah pertama kali berupa pengukuran batas bidang tanah, pemeriksaan tanah panitia A dan pendaftaran tanah pertama kali.

## D. Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Asas terjangkau  dalam  pendaftaran  tanah  dapat  dilihat  penerapannya  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor    128    Tahun    2015  tentang  Jenis  Dan  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian  Agraria  Dan Tata  Ruang/Badan    Pertanahan  Nasional.  Adanya  peraturan  yang  terdapat  dalam Pasal  22  dan  Pasal  24  tentu  akan  meringankan  beban  bagi  pihak  tertentu  yang ditunjuk  tersebut,  sehingga  dapat  menjangkau  pihak-pihak  yang  memerlukan, khususnya masyarakat tidak mampu. Harapan dengan telah diterapkannya aturan tersebut,  dapat  semakin  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  segera mendaftarkan tanahnya, sehingga apa yang menjadi cita-cita dari Pasal 9 ayat (1) UUPA  dapat  segera  tercapai,  yaitu  terciptanya  pendaftraan  tanah  di  seluruh wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Hanitijo,  Ronny,  Soemitro,  1988, Metodologi  Penelitian  Dan  Jurimetri ,  Jakarta, Ghalia
Harsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan
Ibrahim,  Johnny,  2006,  Teori    dan    Metodologi    Penelitian    Hukum    Normatif, Malang, Bayumedia Publishing
Murad, Rusmadi, 2013, Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek, Bandung, Mandar Maju
Santoso, Urip, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta, Kencana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2010  tentang  Jenis  Dan  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada  Badan  Pertanahan Nasional
Peraturan  Pemerintah  Nomor    128    Tahun    2015  tentang  Jenis  Dan  Tarif  Atas Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan Nasional
Prama  Widianugraha,  http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive, Tinjauan  Normatif  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Dikaitkan Pembentukan  Aturan  Peraturan  Perundang-Undangan,  Jurnal  Bina  Mulia Hukum, Volume 3, Nomor 2, Maret 2019