## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 22, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Oleh Abu Bakar 1
abu.bakar@fai.uisu.ac.id Sulaiman Tamba Sulaiman.tamba@fai.uisu.ac.id

## Abstract
To develop the process of transforming Islamic law  into  the  supremacy  of  national  law,  the participation  of  all  relevant  parties  and institutions  is  required,  as  is  the  case  with  the relationship  between  Islamic  law  and  state power  bodies  which  refers  to  established  legal political  policies  (adatrechts  politiek).  The  legal politics is a product of interaction among political elites  based  on  various  socio-cultural  groups. When  Islamic  political  elites  have  strong bargaining  power  in  political  interactions,  the opportunities for the development of Islamic law to be transformed are even greater. Observing the  historical  journey  of  the  transformation  of Islamic  law,  laden  with  various  historical, philosophical, political, sociological and juridical dimensions.  In  reality,  Islamic  law  in  Indonesia has experienced ups and downs along with legal politics implemented by state power. All of this, rooted  in  the  socio-cultural  strength  of  the majority of Muslims in Indonesia, has interacted in  the  political  decision-making  process, resulting  in  various  political  policies  for  the benefit of the Islamic community.

## Keywords: history, development, islamic law

## Abstrak
Untuk  mengembangkan  proses  transformasi hukum  Islam  ke  dalam  supremasi  hukum nasional,  diperlukan  partisipasi  semua  pihak dan  lembaga  terkait,  seperti  halnya  hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang  ditetapkan  ( adatrechts  politiek ).  Politik hukum  tersebut  merupakan  produk  interaksi kalangan elite politik yang berbasis kepada ber-
1 Dosen  Fakultas  Agama  Islam  Universitas  Islam
Sumatera Utara
bagai  kelompok  sosial  budaya.  Ketika  elite politik  Islam  memiliki  daya  tawar  yang  kuat dalam  interaksi  politik  itu,  maka  peluang  bagi pengembangan
hukum Islam untuk ditransformasikan  semakin  besar.  Menyimak perjalanan  sejarah  transformasi  hukurn  Islam, sarat dengan berbagai dimensi historis, filosofis, politik, sosiologis  dan yuridis. Dalam kenyataan hukum  Islam  di  Indonesia  telah  mengalami pasang surut seiring degan politik hukum yang diterapkan  oleh  kekuasaan  negara.  Ini  semua, berakar pada kekuatan sosial budaya mayoritas umat Islam di Indonesia telah berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik, sehingga melahirkan  berbagai  kebijakan  politik  bagi kepentingan masyarakat Islam tersebut.
Kata  kunci  : Sejarah,  Perkembangan,  Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Berlakunya  hukum  Islam  di  Indonesia telah  mengalami  pasang  surut  seiring  dengan politik  hukum  yang  diterapkan  oleh  kekuasaan negara. Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses  pengambilan  keputusan  politik.  Namun demikian,  hukum  Islam  telah  mengalami perkembangan secara berkesinambungan, baik melalui  jalur  infrastruktur  politik  maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya itu.
Mengkaji hukum dalam tatanan politik di Indonesa merupakan kajian yang tidak terlepas dari perdebatan (konflik) antara Islam dan politik (Agama  dan  Negara)  yang  berlangsung  cukup lama.  Disatu  pihak  (mayoritas)  menghendaki implementasi  nilai-nilai  Islam  dalam  kehidupan Negara.  Sementara  yang  lain  menghendaki

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
nilai-nilai  Islam  itu  harus  sesuai  dengan  nilai- nilai adat.  Pemberlakuan hukum adat bagi umat Islam  sudah  tentu  menimbulkan  masalah. Masalah dimaksud mengingat bahwa adat yang terdapat  di  Indonesia  sangat  beraneka  ragam sesuai  dengan  etnis,  kondisi  sosial  budaya, maupun agamanya.
Receptie  Theorie  atau  teori  resepsi merupakan  teori  yang  diperkenalkan  oleh Christian Snouck Hurgronje (1857 –1936). Teori ini  selanjutnya  ditumbuhkembangkan  oleh pakar  hukum  adat  Cornelis  Van  Vollenhoven (1874 –1933)  dan  Betrand  Ter  Haar  (1892– 1941).  Teori  resepsi  berawal  dari  kesimpulan yang  menyatakan  bahwa  hukum  Islam  baru diakui  dan  dilaksanakan  sebagai  hukum  ketika hukum  adat  telah  menerimanya.  Terpahami  di sini  bahwa  hukum  Islam  berada  di  bawah hukum  adat.  Oleh  karena  itu,  jika  didapati hukum  Islam  dipraktekkan  di  dalam  kehidupan masyarakat pada hakikatnya ia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat. Dengan demikian makalah ini akan menguraikan perjalanan politik hukum  Islam  di  Indonesia  dan  apakah  ada keterkaitan  hukum  Islam  dan  teori  reception yang  dikemukakan  oleh  Christian  Snouck Hurgronje.

## SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM
Hukum  Islam  sesungguhnya  telah berlaku  sejak  kedatangan  pertama  Islam  di Indonesia, di mana stigma hukum yang beriaku dikategorikan  menjadi  hukum  adat,  hukum Islam  dan  hukum  Barat.  Sedangkan  hukum
2 Endang Saifuddin Anshori, Wawasan Islam
; Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya , Jakarta ; Rajawali Pers, 1991, hal. 253.
3 Azymadi  Azra, Jaringan  Ulama  Timur Tengah  dan  Kepulauan  Nusantara  XVII-XVIII , Bandung; Mizan, 1994, hal. 24-36.
Islam  dilihat  dari  dua  segi. Pertama ,  hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal, artinya telab  dikodifikasikan  dalam  struktur  hukun nasional. Kedua ,  hukum  Islam  yang  berlaku secara  normatif  yakni  hukum  Islam  yang diyakini  memiliki  sanksi  atau  padanan  hukum bagi masyarakat
muslim untuk melaksanakannya.
Hukum  Islam  di  Indonesia  dapat dipahami  sebagai  norma-norma  hukum  yang dihasilkan  dari  pemahaman  al- Qur’an  dan  al- Hadits yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya  Indonesia,  yang  oleh  Hasbi  Ash- Shiddieqie disebut dengan fiqh Indonesia.
1.  Hukum Islam Masa Kerajaan Islam (Abad XVII – XIX).
Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia  sebenarnya  dapat  dibaca  mulai  dari masuknya  Islam  ke  negeri  ini.  Islam  masuk  ke Indonesia pada abad I H atau abad VII M 2 yang dibawa oleh pedagang-pedagang arab. 3 Secara sosiologis  dan  cultural,  hukum  Islam  telah menyatu  dan  menjadi  hukum  yang  hidup.  Di beberapa  daerah,  seperti  Aceh,  Sulawesi Selatan,  Miangkabau,  Riau,  dan  Padang, hukum Islam diterima tanpa reserve, sederajad dengan  hukum  adat  atau  tradisi  leluhur setempat.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan adanya  pepatah  yang  mengatakan  adat bersendi  syara’,  syara’  bersendi  kitabullah. Keduanya merefleksikan bagaimana kental dan menyatunya  hubungan  antara  hukum  Islam dengan adat setempat. 4 Tidaklah berlebihan jika era  ini  adalah  era  di  mana  hukum  Islam  untuk
4 Taufiq  Abdullah,  “Adat  dan  Islam:  Suatu Tinjauan  Tentang  Konflik  di  Minangkavau”,  dalam Taufiq  Abdullah  (ed), Sejarah  dan  Masyarakat; Lintasan  Historis  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta  ; Pustaka Firdaus, 1987, hal. 104-127

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pertama  kali  masuk  ke  wilayah  Indonesia. 5 Menarik untuk dicermati, perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa-masa menjelang abad  XVII,  XVIII,  dan  XIX,  baik  pada  tataran Intelektual  dalam  bentuk  pemikiran  dan  kitab- kitab, 6 juga  dalam  praktek  keagamaan  dapat dikatakan  cukup  baik.  Dikatakan  cukup  baik, karena hukum Islam dipraktekkan oleh masyarakat  dalam  bentuk  yang  hampir  dapat dikatakan sempurna, mencakup masalah muamalah,  ahwal  al-Syahshiyyah,  peradilan, dan  tentu  saja  dalam  masalah  ibadah.  Tidak hanya itu, bahkan hukum Islam menjadi sistem hukum  mandiri  yang  digunakan  di  Kerajaan- Kerajaan Islam Nusantara. 7
Berdasarkan berdirinya kerajaankerajaan  Islam,  wewenang  kekuasaan yang
selama ini dijalankan oleh lembagalembaga  tahkim  dipindahkan  dan diberikan kepada pengadilan. Hal ini dimaksudkan  agar  hukum  Islam  benar-benar dapat  ditegakkan  dan  sekaligus  merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam memberi layanan keagamaan masyarakat. 8 Dengan  demikian,  muncullah
5 Amiur  Nurudin,  Azharti  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta  ; Kencana, 2004, hal. 3 6 Seperti  kitab Sirat  al-Mustaqim yang ditulis oleh Nurudin ar Raniri (abad XVII) merupakan buku  hukum  Islam  pertama  yang  disebarkan  ke seluruh  nusantara.  Lihat  Karel  Ateenbiring,  1995, Kawan  Dalam  Pertikaian  ;Kaum  Kolonial  Belanda dan Islam di Indonesia (1942-1956 M), hal. 187-189, dikutip  oleh  Amiur  Nurudin  dan  Azhari  Akmal Tarigan, dalam Ibid ., hal. 4. Kitab Sabil al-Muhtadin Li Tfaqah fi Amr al-Din yang ditulis oleh Syech Arsyad al-Banjari (abad XVIII) merupakan kitab hukum yang bercorak Syafi’iyyah, yang dijadikan pedoman untuk menyelesaikan sengketa di kesultanan Banjar (lihat Azyumadi  Azra,  Op.Cit.,  hal.  200)  Kitab al- Mu’in  al Mubin,  Mabadi’  Awwaliyy ah,  as-  Salam dan  al- bayan  karya  Hamid  Hakim  (abad  XIX)  merupakan kitab  fiqh  dan  ushul  fiqh,  tidak  saja dipelajari
berbagai lembaga pengadilan Islam di beberapa tempat,  diantaranya  Pengadilan  Serambi  di Jawa, Mahkamah Syar’iyyah di Sumatera, dan Kerapatan  qadhi  di  Banjar  dan  Pontianak. Lembaga-lembaga  pengadilan  ini  tidak  hanya menuntaskan  persoalan  perdata  saja,  akan tetapi dalam batas tertentu menangani persoalan  pidana. 9 Tidak  salah  jika  dikatakan pada masa itu  jauh sebelum Belanda menancapkan  kakinya  di  Indonesia,  hukum Islam  menjadi  hukum  Positif  di  Indonesia. 10 Fenomena  hukum  Islam  sebagai  hukum  yang hidup  di  Masyarakat,  dengan  raja  (sultan) sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi,  telah melahirkan  satu  teori  kredo  atau  syahadat  di kalangan  pemerhati  hukum  Islam.  Teori  ini sesungguhnya merupakan  lanjutan  dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam, mengharuskan  pelaksanaan  hukum  Islam  oleh mereka  yang  telah  mengucapkan  dua  kalimat syahadat.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  otoritas hukum Islam, sebagaimana digagas oleh H.A.R. Gibb,  bahwa  orang  telah  menerima  Islam sebagai  agamanya  berarti  ia  telah  menerima otoritas hukum hukum Islam atas dirinya. 11
dipesantren  Minangkabau,  tetapi  juga  dipelajari  di Malaysia dan Thailan Selatan (lihat Marzuki Wahid dan Agus Wahid, Fiqh Madzhab Negara : Kritik atas Politik  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Yogyaarta; LKIS, hal.123.
7 Mohammad  Idris  Ramulyo, Azas-Azas Hukum Islam Sejarah Timbul Dan Perkembangannya , Jakarta; Sinar Grafika, 1997, hal.
38.
8 Bustanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum Islam  di  Indonesia  :  Akar  Sejarah  dan  Perspeknya ,
Jakarta;; Gema Insani Press, 1996, hal. 78.
9 Mahsun  Fuad, Hukum  Islam  Indonesia , Yogyakarta: LKIS, 2004, hal. 49 10 Mohammad Idris Ramulyo, Loc.Cit .
11 HAR.  Gibb, Aliran-Aliran  Modern  Dalam Islam ,  terj.  Mahnun  Husein,  Jakarta  ;  Raja GrafikaPersada, 1993, hal. 145-146.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## 2.  Hukum Islam Masa Penjajahan
Belanda (1760-1942) Melihat  keberadaan  hukum Islam dimasa  kerajaan  Islam,  yang  telah  dijalankan dengan  penuh  kesadaran  oleh  pemeluknya sebagai refleksi dan pantulan atas penerimaan Islam  sebagai  agama  yang  diyakininya  telah mendorong  pihak  kolonial  Belanda,  ketika pertama kali datang di Indonesia pada abad ke 17 M, untuk mengakui eksistensi hukum Islam. Bahkan telah cukup lama diam tidak ikut campur sama  sekali.  Belanda  mulai  mengeluarkan kebijakannya  terhadap  keberadaan  hukum Islam,  melalui  kantor  dagang  Belanda  VOC (1602-1880  M),  pada  tanggal  25  Mei  1760 dikeluarkanlah Resolutie der Indshe Regeering yang berisi ketentuan diberlakukannya sekumpulan  aturan  hukum  perkawinan  dan hukum  kewarisan  menurut  hukum  Islam  untuk dipergunakan pada pengadilan VOC bagi orang Indonesia. Resolusi ini dikenal dengan Compendium Friyer dan  sekaligus  dapatlah dikatakan  sebagai  legislasi  hukum  Islam pertama di Indonesia. 12 Hal ini terbukti di daerah Cirebon  telah  dikenal  sebuah  produk  legislasi yang disebut Pepakem Cirebon, dan sebelumnya telah ada Babad Tanah Jawa dan Babad  Mataram ,  sebuah  kitab  undang-undang yang  isinya  banyak  mengadopsi  aturan  hukum Islam.  Bukti  lain  dari  keberadaan  legislasi hukum  Islam  pada  zaman  kolonial  Belanda terlihat dengan adanya Mogharrer atau lengkapnya Compendium  der  Voornamshe Javaanche Wetten Naukering Getrokken Uit Het
12 Mohammad Idris Ramulyo, Op.Cit . hal. 49 13 Arso  Sosroatmojo  dan  Wasit  Aulawi, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ,  Jakarta;  Bulan Bintang,1976, hal. 11-12.
Mohammaedaanche  Wetboek  Mogharrer yang Materinya diambil dari kitab al- Muharrar karya Imam Rifa’i yang secara subtansi berisi hukum Pidana Islam dan adat, yang dipakai di daerah Karesidenan Semarang Jawa Tengah. 13 Politik kolonial Belanda
sebenarnya cukup menguntungkan posisi hukum Islam, setidaknya sampai  akhir  abad  ke  19  M,  dengan dikeluarkannya Staatsblad No. 152 tahun 1882 yang  mengatur  sekaligus  mengakui  adanya Peradilan  Agama  di  Jawa  dan  Madura, merupakan  indikasi  kuat  diterima  hukum  Islam oleh  pemerintah  Belanda.  Dalam  situasi  ini muncul  teori Receptie  in  Complexu yang dikembangkan  oleh  Lodewijk  Willem  Christian Van den Berg (1845-1927), yang berarti bahwa orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum  Islam  dalam  keseluruhannya  dan sebagai  satu  kesatuan,  atau  dengan  kata  lain hukum mengikuti agama yang dianut seseorang.  Jika  orang  itu  memeluk  agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. 14 Seiring  adanya  perubahan  orientasi politik  yang  cukup  signifikan,  Belanda  mulai melakukan  peyempitan  bagi  ruang,  gerak  dan perkembangan hukum Islam. Fenomena ini juga bias dianggap sebagai upaya untuk mengeliminasi  perkembangan  legislasi  hukum Islam di Indoensia, yang tanpa didasari ternyata semakin  mengokohkan  eksistensi  Belanda sendiri.  Setidaknya  perubahan  sikap  Belanda dapat  dilihat  dari  tiga  sisi,  yaitu pertama , menguasai  Indonesia  sebagai  wilayah  yang memiliki  sumber  daya  alam  yang  cukup  kaya. Kedua ,  menghilangkan  pengaruh  Islam  dari
14 Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  ;
Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia , Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 219.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sebagian besar orang Indonesia dengan proyek Kristenisasi. Ketig a,  keinginan  Belanda  untuk menerapkan  apa  yang  disebut  dengan  politik hukum  yang  sadar  terhadap  Indonesia. 15
Perubahan orientasi politik ini telah mengantarkan  satu  posisi  krisis  bagi  hukum Islam,  dalam  arti  bahwa  keberadaannya dianggap  tidak  lagi  menguntungkan  bagi kepentingan  politik  kolonial  Belanda.  Mereka menyadari  bahwa  jika  hukum  Islam  dibiarkan terus  berkembang  dan  dianut  oleh  masyarakat luas,  akan  menghambat  ekspansi  dan  juga sosialisasi (dakwah) agama mereka. Melalui ide ini  yang  dikemas  dalam  konsep Het  Indiche Adatrecht dengan tokoh intelektualnya Christian
Snouck Hurgronje
yang selanjutnya dikembangkan  secara  ilmiyah  oleh  C.Van Vollen Hoven dan ter Har Bzn, yang kemudian dikenal  dengan  teori Receptie, Pemerintah Belanda melakukan upaya penyempitan terhadap  keberlakuan  hukum  Islam.  Menurut teori  ini,  hukum  yang  berlaku  bagi  umat  Islam adalah  hukum  adat  mereke  masing-masing. Hukum  Islam  dapat  berlaku  bagi  umat  Islam apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. 16 Teori  ini  mucul  karena  Hurgronye khawatir  terhadap  pengaruh  Pan  Islamisme yang  dipelopori  Jamaluddin  al-Afghani  di Inonesia. Jika umat Islam mengamalkan ajaran agamanya  terutama  sistem  hukumnya  secara menyeluruh, umat Islam akan menjadi kuat dan sulit  dipengaruhi  atau  dijajah  oleh  Belanda. 17 Secara umum strategi politik Hurgronje
15 Aqib  Suminto, Politik  Islam  Hindia Belanda , LP3ES, 1996, hal. 9-64 16 Muhammad Daud Ali, Op.Cit ., hal. 20
17 Ichtijanto,
“Pengembangan
teori Berlakunya Hukum Islam di In donesia”, dalam Tjun Suryaman, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan
didasarkan  pada  tiga  prinsip  utama; pertama , dalam  semua  masalah  ritual  keagamaan  atau aspek ibadah dari Islam, rakyat Indonesia harus dibiarkan  bebas  menjalankannya.  Hal  ini membiarkan  munculnya  keyakinan  bahwa pemerintah  Belanda  tidak  ikut  campur  tangan dalam  masalah  keimanan.  Ini  merupakan wilayah yang peka bagi kaum muslimin, karena termasuk hal yang sensitif keagamaan. Dengan demikian,  pemerintah  Belanda  akan  berhasil merebut  hati  banyak  kaum  muslimin  supaya tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. 18
Kedua ,  sehubungan  dengan  lembaga- lembaga  sosial  Islam,  atau  aspek  muamalah seperti  perkawinan,  warisan,  wakaf,  dan hubungan  sosial  lain,  pemerintah  harus berupaya  mempertahankan  dan  menghormati keberadaannya. Meskipun demikian, pemerintah  Belanda  harus  berusaha  menarik perhatian  orangorang  Indonesia  terhadap keuntungan yang dapat diraih dari kebudayaan Barat.  Hal  ini  dilakukan  dengan  harapan  agar mereka bersedia menggantikan lembagalembaga sosial Islam dengan lembagalembaga  sosial  Barat. Ketiga ,  dalam masalah politik, pemerintah dinasehatkan untuk tidak  memberikan  toleransi  kegiatan  apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin yang dapat menyebarkan  seruan-seruan  Pan  Islamisme atau menyebabkan perlawanan politik bersenjata menentang pemerintah Belanda. 19
Keberadaan  teori receptie ini,  Belanda cukup kuat untuk membuat sebuah komisi yang
dan Pembentukan , Bandung; Rosdakarya, 1991, hal.
123.
18 lwi  Shihab, Membendung  Arus,  Respon Gerakan  Muhammadiyah  Terhadapo  Penetrasi Krristen di Indonesia , Bandung ; Mizan, 1998, hal. 86. 19 Ibid.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bertugas meninjau kembali wewenang Pengadilan  Agama  di  Jawa  dan  Madura. Dengan  rekomendasi  (usulan)  dari  komisi, lahirlah  Staatblad  1937  No.  116  yang  berisi pencabutan  wewenang  Pengadilan  Agama untuk  menangani  masalah  waris  dan  lainnya. Perkara-perkara  ini  kemudian  dilimpahkan wewenangnya  kepada  landraad  (Pengadilan Negeri). 20 Implikasi  yang  ditimbulkan  oleh  teori receptie tersebut yang mengakibatkan pertumbuhan dan  perkembangan  hukum Islam yang  sangat  lambat  dibanding  dengan  institusi lain.  Jika  pemikiran  Islam  di  Indonesia  dimulai sejak  tahun  1970  malah  jauh  sebelum  itu, sementara  pembaharuan  hukum  Islam  baru mulai  tahun  1970-an  bahkan  tepatnya  tahun 1980-an. 21

## 3.  Hukum Islam Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)
Belanda setelah berkuasa lebih kurang hampir  tiga  setengah  abad  lamanya,  akhirnya Pemerintah  Belanda  dapat  dikalahkan  oleh Jepang  hanya  dalam  tempo  dua  bulan  yang menandai berakhirnya penjajahan Barat di bumi Indonesia.  Namun  bagi  bangsa  Indonesia sendiri  peralihan  penjajah  ini  tetap  saja membawa  kesusahan  dan  kesengsaraan  bagi rakyat. 22 Terkait  dengan  kebijakan-kebijakan terhadap pelaksanaan hukum Islam di Indonesia  terkesan  bahwa  Jepang  memilih untuk  tidak  terlalu  mengubah  beberapa  hukum dan peraturan yang ada. Sebagaimana Belanda pada  masa-masa  awal  penjajahannya,  rezim
20 A.  Qadri  Azizy, Ekleksitisme  Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum , Yogyakarta ; Gama Media, 2002, hal. 155. 21 Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di  Indonesia ,  Yogyakarta;  Gaya  Media,  2001, hal.170.
Jepang  sekarang  mempertahankan  bahwa “adat  istiadat”  lokal,  praktikpraktik  kebiasaan, dan  agama  tidak  boleh  dicampurtangani  untuk sementara  waktu,  dan  dalam  hal-hal  yang berhubungan  dengan  urusan  penduduk  sipil, adat dan hukum sosial mereka harus dihormati, dan pengaturan yang khusus diperlukan adanya dalam  rangka  untuk  mencegah  munculnya segala  bentuk  perlawanan  dan  oposisi  yang tidak diinginkan. 23 Pengaruh penjajahan Jepang yang  sangat  terasa  adalah  berkenaan  dengan Peradilan.  Jepang  membuat  kebijakan  untuk melahirkan peradilanperadilan sekuler diunifikasikan  menjadi  satu  lembaga  Peradilan yang  melayani  semua  golongan  masyarakat. Dampak dari Unifikasi peradilan ini menjadikan peran  tetua  adat  di  Sumatera  Utara  dan Ulebalang  mengalami  pergeseran.  Otoritas mereka  pada  peradilan  adat  dihilangkan  dan yang
menyangkut administrasi tetap dipertahankan. 24 Pengaruh
kebijakan pemerintahan Jepang terhadap  perkembangan hukum Islam di Indoensia tidak begitu nampak. Hal  ini  disebabkan  karena  Jepang  tidak  lama menjajah Indonesia. Perubahan yang nampak adalah pada struktur kelembagaan Peradilan Agama Islam.

## 4.  Hukum Islam Masa Orde Lama (1945-1965)
Mencermati  perjalanan  sejarah  yang ada pada masa pasca kemerdekaan, kesadaran umuat Islam untuk melaksanakan hukum Islam boleh dikatakan semakin
meningkat.
22 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal tarigan, Op.Cit ., hal. 14.
23 Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum Islam  dan  Adat  di  Indonesia ,  Jakarta;  INIS,  1998, hal.51.
24 Ibid.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perjuangan  mereka  atas  hukum  Islam  tidak berhenti hanya pada tingkat pengakuan hukum Islam  sebagai  subsistem  hukum  yang  hidup  di masyarakat,  tetapi  sudah  sampai  pada  tingkat lebih jauh, yaitu legalisasi dan legislasi. Mereka menginginkan hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum Nasional, bukan semata subtansinya,  tetapi  secara  legal  formal  dan poisitif.  Fenomena  ini  pertama  kali  muncul setidaknya berbarengan dengan lahirnya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, di mana sila pertama berbunyi: “Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari’at agama Islam  bagi  pemeluk- pmwluknya”.  Perjuangan bagi  legislasi  hukum  Islam  mulai  meredup setelah  pada  tanggal  18  Agustus  1945,  team sukses  dari  golongan  Islam  tidak  mampu mempertahankan  tujuh  kata  terakhir  dari  hiruk pikuk polarisasi dasar Negara. Dengan hilangnya  tujuh  kata  tersebut,  menjadi  sulit untuk  melegal-positipkan  hukum  Islam  dalam
bingkai konstitusi
Negara. 25
Semangat perjuangan mempertahankan keberadaan hukum  Islam  pada  masa  pasca  kemerdekaan terus diupayakan dengan memunculkan beberapa  teori  sebagai  counter  terhadap  teori receptie ,  paling  tidak  ada  tiga  teori,  yaitu: pertama ,  teori receptie  exit yang  dikemukakan oleh Hazairin. Teori ini menyatakan bahwa teori receptie harus exit (keluar)  dari  teori  hukum Indonesia,  karena  bertentangan  dengan  UUD 1945 serta al- Qur’an dan al-Hadits. Teori ini oleh Hazairin disebut dengan teori iblis. Kedua , teori receptie  a  Contrario yang  dikemukakan  oleh
25 Mahsun Fuad, Op.Cit . 26 Juhaya  S  Praja,  Aspek  Sosiologi  dalam pembaharuan  Fiqh  di  Indonesia,  dlam  anang  Haris Himawan,  (ed), Epistemologi  Syara’  :  Mencari Format  Baru  Fiqh  Indonesia ,  Yogyakarta  ‘;  Pustaka Pelajar, 2002, hal. 126-130.
Sayuti Thalib, bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat  Indonesia  adalah  hukum  agamanya, hukum adat hanya berlaku, jika tidak bertentangan  dengan  hukum  agama. Ketiga , teori  eksistensi,  yang  dikemukakan  oleh Ihtjanto. Teori ini sebenarnya hanya mepertegas  teori receptie  a  contrario dalam hubungan  dengan  hukum  nasional. 26 Menurut teori  eksistensi  ini,  hukum  Islam  mempunyai spesifiksi:
a.  telah  adandalam  arti  sebagai  bagian integral dari hukum Nasional;
b.  telah  ada  dalam  arti  dengan  kemandirian dan kekuatan kewibawaanya, ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional;
c.  telah  ada  dalam  arti  norma  hukum  Islam berfungsi  sebagai  penyaring  bahanbahan hukum nasional; dan
d.  telah  ada  dalam  arti  bahan  utama  dan sumber hukum Nasional. 27
Kendati demikian, sebenarnya dapat dikatakan bahwa pada masa Orde Lama posisi hukum  Islam  tidaklah  lebih  baik  dari  masa penjajahan  Belanda.  Pandangan  Soekarno terhadap  Islam  sepertinya  sangat  sekularistik. Kendati pada awal terbentuk Negara Indonesia, dalam sidang BPUPKI Soekarno dapat menerima  dan  setuju  dengan  keberadaan Piagam  Jakarta.  Namun  setelah  Soekarno berkuasa keberpihakannya kepada Islam semakin  berkurang. 28 Sebenarnya  gagalnya piagam  Jakarta  menjadi  bagian  dari  UUD Negara,  hukum  Islam  berada  pada  posisiyang
27 Abdul  halim, Peradilan  Agama  dalam Politik  Hukum  Islam  di  Indoensia ,  Jakarta  ;  Raja Grafindo, 2000. hal. 83-84.
28 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal Tarigan, Op.Cit ., hal. 19

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tidak menguntungkan. Tidaklah berlebihan, jika diandaikan Piagam Jakarta menjadi bagian dari Undang-Undang  Dasar,  proses  transformasi hukum  Islam  menjadi  hukum  Nasional  akan berlangsung  sangat  cepat  dan  akan  mencapai lebih dari apa yang dapat kita rasakan saat ini. Bagaimanapun  Piagam  Jakarta  bukanlah  satu keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara  Islam  dan  gagasan  ini  telah  disadari tidak mungkin.Sebenarnya yang mereka inginkan  adalah  bagaimana  hukum  Islam sebagai hukum yang hidup dan telah mengalami kristalisasi dalam masyarakat muslim diakui keberadaanya dalam makna yang sebenarnya. 29
Kenyataan Piagam Jakarta hanya menjadi catatan  sejarah  saja.  Dengan  demikian, keinginan  untuk  mentrasformasikan  hukum Islam menjadi hukum nasional terlambat sekitar 29 tahun (1945-1974). Era ini yang menjadikan hubungan  antara  Islam  dan  Negara  menjadi tidak harmonis. Setidaknya pada masa Soekarno  hubungan  yang  tidak  harmonis  ini mencapai  puncaknya  pada  tahun  1955  yang dikenal  dengan  perdebatan  di  Konstituante. 30 Era  ini  Soekarno  semakin  menunjukkan sikapnya  yang  tidak  begitu  simpatik  terhadap Islam.  Ada  sementara  orang  yang  meragukan keislaman  Soekarno  semata-mata  karena Soekarno  adalah  musuh  agama. 31 Meskipun demikian, agaknya tidak adil jika tidak menyebut beberapa  bentuk  perkembangan  hukum  Islam pada  era  ini.  Setidaknya  Departemen  Agama yang  berdiri  pada  tanggal  3  januari  1946 merupakan tonggak sejarah awal dari
29 Ibid., hal. 20 30 A. Syafi’I  Ma’arif,  1985, Islam  dan Masalah  Kenegaraan,  Studi  tentang  Percaturan Dalam Konstituante , Jakarta ; LP3S
perjalanan hukum  Islam. Dengan terbentuknya Departemen  Agama,  kewenangan  Peradilan Agama  telah  dialihkan  dari  Menteri  Hukum kepada Menteri Agama. 32

## 5.  Hukum Islam Masa Orde Baru (1966- 1998)
Pemerintahan  Orde  baru  dimulai  sejak keluarnya  Surat  Perintah  Sebelas  Maret  1966 (Supersemar), yang pada awalnya memberikan harapan  baru  bagi  dinamika  perkembangan Islam,  khususnya  hukum  Islam  di  Indonesia. Harapan ini muncul setidaknya disebabkan oleh kontribusi  yang  cukup  besar  diberikan  umat Islam dalam menumbangkan Orde Lama. Akan tetapi  dalam  realitanya,  harapan  umat  Islam akhirnya  berbuah  kekecewaan  akibat  sepak terjang  politik  Soeharto  yang  senantiasa menekan  umat  Islam,  dimana  umat  Islam dianggap
sebagai
kekuatan yang membahyakan stabilitas dan keamanan Negara. 33 Meskipun pada paruh terakhir terjadi akomodasi  antara  Islam  dan  Negara,  mungkin saja  karena  Soeharto  sudah  kehilangan dukungan  ABRI.  Perjuangan  mereka  (Umat Islam)  untuk  melegal-positipkan  hukum  Islam mulai  menampakkan  hasilnya  ketika  akhirnya hukum  Islam  mendapat  pengakuan  secara konstitusional yuridis, justru pada saat hubungan  politik  antara  penguasa  dalam kondisi  tidak  harmunis  (1966-1981). 34 Terkait dengan  perkembangan  hukum  Islam,  maka perlu dicatat keberadaan UU Perkawinan tahun 1974  merupakan  bukti  sejarah  bahwa  hukum Islam  memasuki  fase  baru  yaitu  yang  disebut
31 Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan , Loc.Cit .
32 Ibid., hal. 22
33 Abdul Halim, Op.Cit ., hal. 102.
34 Abdul Azis Thoba, Op.Cit ., hal.256.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
fase taqnin
(pengundangan). Proses pengundangannya  muncul  reaksi  keras  dari kalangan  Islam  karena  ada  beberapa  pasal yang  secara  subtansial  bertentangan  dengan hukum Islam. Pada akhirnya setelah diundangkannya, ajaran fiqh temntang perkawinan telah ditransformasikan ke dalam Undang-Undang tersebut meskipun ada modifikasi. 35
Ketika  hubungan  pemerintah  dengan umat  Islam  mulai  saling  memahami  posisi mereka  masing-masing  yang  disebut  dengan resiprokal  kritis  (1982-1985)  yang  ditandai dengan  penerimaan  asas  tunggal  Pancasila oleh  ormas-ormas  Islam.  Pada  akhirnya  sikap pemerintah  mulai  tampak  mengakomodasi kepentingan  Umat  Islam  (1986-1999), 36 dan umat  Islam  sendiri  muncul  kesadaran  bahwa kebijakan  pemerintah  tidak  akan  menjauhkan mereka  dari  ajaran  agama  (sekuler),  terkait dengan  perkembangan  hukum  Islam.  Perlu menjadi  catatan  sejarah,  keberadaan  Undang- Undang  No.  7  Tahun  1989  tenatng  Peradilan Agama, sebuah lembaga peradilan yang khusus diperuntukkan  bagi  umat  Islam.  Hal  ini mempunyai nilai strategis, sebab keberadaanya telah  memancing  lahirnya  peraturan-peraturan baru  sebagai  pelengkap.  Oleh  karenanya, adalah  wajar  pada  tahun  1991  Presiden  RI mengeluarkan  Inpres  No.  1  Tahun  1991  yang berisi  tentang  sosialisasi  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI).  Kompilasi  Hukum  Islam  sendiri disusun  dengan  tujuan  memberikan  pedoman bagi  para  Hakim  Agama  dalam  memutus
35 Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Op.Cit ., hal. 19. 36 Abdul Azis Thoba, Op.Cit ., hal. 259 37 Terhadap  hukum  yang  berbasis  pada agama  atau  ajaran  Tuhan,  Unger  mengemukakan bahwa  nilainilai  luhur  yang  terkandung  di  dalam
perkara  dalam  lingkup  Peradilan  Agama. Terlepas  dari  kontroversi  latar  belakang kelahiran dan materi dari pasal-pasal yang ada didalamnya, fenomena terakhir mengisyaratkan bahwa  keberadaan  KHI  mulai  diproyeksikan sebagai  undang-undang  resmi  Negara  yang digunakan dalam lingkungan peradilan agama.54 Selain legislasi hukum Islam tersebut masih ada beberapa kasus yang dapat dijadikan sebagai  bukti  akomodasi  pemerintah  dengan Islam,  antara  lain:  pengesahan  UU  Pendidikan Nasional, kelahiran ICMI, UU No. 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan,  yang  secara  implicit membolehkan  berdirinya  Bank- Bank  Syari’ah dengan  sistem  bagi  hasil  seperti  Bank Muamalat  Indonesia.  Ini  semua  merupakan bukti  perkembangan  hukum  Islam  secara kelembagaan  dan  produk-produk  pemikiran hukum Islam semakin konkrit.
PERANAN

## HUKUM ISLAM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia  secara  vertikal  dengan  Allah  Tuhan Yang  Maha  Esa, 37 maupun  yang  mengatur hubungan dengan sesama manusia, mempunyai  peranan  yang  penting  dalam pembentukan  hukum  nasional.  Ini  didasarkan pada  kenyataan  bahwa  banyak  aturan-aturan dan  ketentuan-ketentuan  yang  selama  ini dikenal  dalam  hukum  Islam  telah  terserap  ke dalam  hukum  perundangan  negara,  bukan hanya  hukum  keluarga,  tetapi  juga  berlaku dalam  hukum  agraria  sebagaimana  terdapat
hukum  tersebut  nuansa  transendennya  lebih dominan dibandingkan dengan nilai-nilai social, jadi semua  aturannya  sebenarnya  adalah  keinginan Tuhan.  Selengkapnya  baca  Roberto  Mangabeira Unger, Law  in  Modern  Society ,  London:  Collier Macmillan Publishers, hal 77.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pada  Peraturan  Pemerintah  tentang  wakaf tanah milik (PP 28 Tahun 1977) dan juga Wakaf (Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  dan PP No. 42 Tahun 2006).
Hubungan  agama  dengan  negara menjadi  perdebatan  yang  cukup  panjang  di antara  para  pakar  Islam  hingga  kini,  bahkan perdebatan  itu  telah  berlangsung  sejak  hampir satu abad dan berlangsung hingga dewasa ini. Adanya  perdebatan  yang  cukup  panjang  ini diilhami  oleh  hubungan  yang  agak  canggung antara Islam sebagai agama ( al diin ) dan Islam sebagai negara ( al dawlah ). 38
Atas dasar itu, pertanyaan yang muncul adalah  apakah  keberadaan  ketentuan  hukum Islam  dalam  peraturan  perundangan  negara hanya  suatu  faktor  kebetulan  atau  memang para pembuat hukum sengaja mengakomodasi hukum Islam. Karena menyadari bahwa hukum Islam telah menjadi kesadaran hukum masyarakat,  di  mana  kesadaran  hukum masyarakat  telah  ditetapkan  oleh  Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak tahun 1969 dalam  Repelita  (Rencana  Pembangunan  Lima Tahun),  dan  juga  tertuang  dalam  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2007  Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  (RPJPN)  2005-2025  sebagai  salah satu  syarat  dalam  pembentukan  hukum nasional. Di antara syarat lain dalam pembentukan  hukum  nasional  sebagaimana yang  dituntut  oleh  RPJPN  dan  juga  Undang- Undang  Nomo  10  Tahun  2004  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundangan,  selain sesuai  dengan  kesadaran  hukum  masyarakat juga  adanya  unsur  perangkat  hukum  yang menunjang pembangunan nasional. Dari
38 Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam , Jakarta; Paramadina, 1996, hal 1.
persyaratan terakhir ini timbul pertanyaan, yaitu mampukah hukum Islam, menurut apa adanya, menjadi  perangkat  penunjang  pembangunan nasional.  Mengingat  sifat  dinamis  dan  lentur hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam  dapat  berbuat  demikian.  Oleh  karena  itu ia  akan  lebih  memperjelas  peranannya  dalam pembentukan hukum nasional. Pertanyaan dan jawaban sementara tersebut mendorong timbulnya  beberapa  pertanyaan  yang  bersifat teknis  tentang  apa  dan  bagaimana  hukum nasional  itu,  apakah  sebenarnya  hukum  Islam itu, dan sejauh manakah peranan hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional.
Masalah  politik  hukum  nasional  akan selalu  berupa  keharusan  atau  kebijaksanaan untuk  mengadakan  suatu  pilihan  terhadap hukum  mana  yang  harus  dibentuk  dan diberlakukan,  serta  mengenai  ke  arah  mana hukum  hendak  dikembangkan  dalam  suatu wilayah negara yang sesuai dengan kesadaran hukum pergaulan hidup dan kebiasaan masyarakatnya. 39
Dengan merdekanya Bangsa Indonesia pada  tanggal  17  Agustus  1945,  tidak  berarti dengan  sendirinya  bangsa  Indonesia  memiliki hukum  nasional  dalam  artian  tersebut  di  atas. Peraturan  atau  hukum  peninggalan  zaman kolonial,  meskipun  sementara  diberlakukan  di negara Indonesia sebagai hukum positif, namun ia bukan hukum nasional antar lain karena:
1.  Tidak  dibentuk  oleh  badan  negara Indonesia.
2.  Pemberlakuannya  tidak  untuk  semua warga negara secara umum. Peraturan atau  hukum  yang  diwariskan  oleh pemerintah kolonial terdapat tiga
39 Muchsin, Hukum  Dan  Kebijakan  Publik , Malang; Averroes Press, 2002, hal 48

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bentuk  hukum,  yaitu  hukum  Barat dalam  hal  ini  adalah  hukum  kerajaan Belanda  yang  diberlakukan  di  Hindia Belanda  secara  konkordansi;  hukum adat dan hukum Islam.
3.  Bentuk hukum ini tidak sama
pemberlakuannya terhadap warga negara.
Kenyataannya  warga  negara  dibagi  ke dalam tiga kelompok yaitu penduduk Indonesia asli atau bumi putera atau pribumi sebagai kelas bawah,  orang  Timur  Asing  sebagai  kelompok menengah dan orang Eropa sebagai kelompok atas atau kelas satu. Berkenaan dengan hukum perdata,  khususnya  hukum  perkawinan  dan kewarisan,  tiga  sistem  hukum  tersebut  di  atas diberlakukan berdasarkan pengelompokan penduduk.  Hukum  Barat  dan  BW  diberlakukan terhadap orang Eropa dan Timur Asing, hukum Islam  diberlakukan  terhadap  penduduk  asli yang telah kuat pengaruh Islamnya, sedangkan hukum  adat  diberlakukan  terhadap  penduduk Indonesia asli yang belum mendapat pengaruh kuat dari hukum Islam. Tentang bidang hukum lainnya yaitu pidana, dagang, acara dan lainnya yang berlaku di  Indonesia  adalah  hukum  Belanda.  Pokok pikiran  ketiga  menuntut  bangsa  Indonesia membentuk hukum nasional sebagai pengganti hukum peninggalan pemerintah kolonial.
Menyadari  hal  ini  bangsa  Indonesia  mulai melakukan kegiatan legislasi. Di dalam Undang- Undang Dasar 1945 menjelaskan secara dasar dan  sederhana  untuk  membentuk  undang- undang. Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat.  Hal  ini  termaktub  dalam  Pasal  5 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:
1.  Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
2.  Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang- undang sebagaimana mestinya.
Tentang  cara  pembentukan  hukum nasional  di  masa  orde  baru  dijelaskan  dalam Garis-Garis Besar Haluan  Negara, yang setiap
Pelita (Pembangunan
Lima Tahun) menjelaskan  tentang  kegiatan  legislasi  itu. Dalam  GBHN  tahun  1978  kebijaksanaan pembangunan bidang hukum pada pelita ketiga dijelaskan:  “Dalam  pembangunan  di  bidang hukum  perlu  dilanjutkan  usaha-usaha  untuk peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional  dengan  mengadakan  pembaruan kodifikasi  serta  unifikasi  hukum  di  bidang tertentu dengan jalan memperhatikan k esadaran  hukum  dalam  masyarakat”.  GBHN bidang  hukum  tersebut  memberikan  petunjuk tentang sifat dari hukum nasional, yaitu:
1.  Bahwa  hukum  nasional  harus  dalam bentuk  hukum  kodifikasi  yang  berarti hukum  tertulis  yang  tersusun  dalam format legislatif.
2.  Bahwa hukum nasional bersifat unifikatif yang berarti Indonesia memiliki satu  kesatuan  hukum  yang  berlaku untuk  seluruh  warga  negara  Indonesi tanpa memandang kepada agama yang berbeda,  suku  bangsa  yang  beragam dan  wilayah  negara  yang  berlainan. Sebenarnya  unifikasi  ini  adalah  sifat dari  suatu  hukum    nasional.  Meskipun demikian  GBHN  masih  memungkinkan dalam  keadaan  tertentu  tidak  bersifat unifikasi mengingat keberagaman Indonesia.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
3.  Bahwa  pembentukan  hukum  nasional itu  harus  memperhatikan  kesadaran hukum dalam masyarakat. Persyaratan sebagaimana  tersebut  di  atas,  pada masa orde baru berulang hampir setiap Pelita.  Hal  ini  menunjukkan  begitu besarnya perhatian negara akan pembentukan hukum nasional menurut kriteria tersebut di atas.

## PERANAN HUKUM ISLAM
Sepanjang abad ke-19, sebelum Christian  Snouck  Hurgronje  mengemukakan pendapatnya  pada  akhir  abad  itu  (1893),  di kalangan  ahli  hukum  dan  ahli  kebudayaan Hindia Belanda dianut suatu pendapat bahwa di Indonesia  berlaku  hukum  Islam.  Adalah  LWC van  den  Berg  sebagai  orang  yang  disebut menemukan  dan  memperlihatkan  berlakunya hukum  Islam  di  Indonesia.  Menurutnya,  orang Islan  di  Indonesia  telah  melakukan  resepsi hukum  Islam  dalam  keseluruhannya  dan sebagai  atu  kesatuan.  Inilah  teori  receptio  in complexu yang terkenal itu. Penasihat Pemerintah  Hindia  Belanda  urusan  Islam  dan bumiputera, Christian Snouck Hurgronje, menentang teori tersebut. Berdasarkan penelitiannya  terhadap  orang-orang  Aceh  dan Gayo  di  Banda  Aceh,  ia  berpendapat  bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu  bukanlah  hukum  Islam,  tetapi  hukum  Adat. Ke dalam hukum Adat itu memang telah masuk pengaruh  Islam,  tetapi  pengaruh  itu  baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar- benar  diterima  oleh  hukum  Adat.  Inilah  teori receptie  yang  mempunyai  banyak  pengikut  di
40 M.Solly Lubis, Politik Dan Hukum Di Era Reformasi , Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal.43
kalangan  para  sarjana  hukum,  terutama Cornelis van Vollenhoven dan Betrand ter Haar. Teori yang terakhir ini mendapat tantangan dari pemikir  hukum  Islam  di  Indonesia.  Menurut mereka,  teori  itu  mempunyai  maksud-maksud politik  untuk  menghapuskan  hukum  Islam,  dan mematahkan  perlawanan  bangsa  yang  dijiwai oleh  hukum  Indonesia.  Dengan  teori  itu, Belanda dinilai hendak mematikan pertumbuhan  hukum  Islam  dalam  masyarakat, sejalan  dengan  pengejaran,  pembuangan  dan pembunuhan  para  pemuka  dan  ulama  di nusantara. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila banyak kritik yang dialamatkan pada teori ini.
Dalam  sebuah  perjalanan  pemerintah atau  Negara,  hukum  tidak  dapat  dipisahkan dengan  politik.  Disatu  sisi  hukum  itu  dibuat sesuai  dengan  keinginan  para  pemegang kebijakan  politik,  sementara  disisi  lain  para pemegang  kebijakan  politik  harus  tunduk  dan bermain politik berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Oleh  karena  itu  antara  politik  dan  hukum terdapat  hubungan  yang  sangat  erat  dan merupakan “two faces or a coin” (dua sisi mata uang). 40
Selanjutnya  yang  dimaksud  dengan politik hukum Indonesia adalah legal policy yang dilaksanakan  secara  nasional  oleh  pemerintah Indonesia  yang  meliputi  pembangunan  hukum yang berintikan pembentukan dan pembaharuan  terhadap  materi-materi  hukum agar  dapat  sesuai  dengan  kebutuhan  serta pelaksanaan hukum yang sudah ada. 41 Menurut Mahfud  MD  bahwa  hukum  merupakan  produk
41 Mohd.Mahfud  MD, Politik  Hukum  Di Indonesia , Jakarta; LP3ES, 1998, hal.9

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
politik, sehingga karakter produk hukum sangat ditentukan  oleh  perimbangan  kekuatan  politik ( konfigurasi politik ) yang melahirkan. 42
Dalam perkembangan hukum di
Indonesia, terutama yang menyangkut perkembangan penerapan hukum Islam, hukum Islam  mengalami  pasang  surut  mengikuti  arah politik  yang  ada  pada  waktu  itu.  Apa sesungguhnya  yang  menjadi  keinginan  dan tujuan  para  pemegang  kekuasaan,  baik kekuasaan  pemerintah  maupun  kekuasaan pejabat politik, maka penerapan hukum Islam itu diarahkan  kepada  kebijakan  tersebut.  Pada masa  pemerintahan  Belanda  misalnya,  ada sebuah  teori  yang  sangat  berpengaruh  bagi Pemerintah
Kolonial
Belanda didalam pembentukan hukum di Indonesia yang dikenal dengan teori receptie. 43 Pengaruh teori receptie ini masih melekat pada masa awal kemerdekaan  atau  pada  masa  pemerintahan orde  lama,  dan  bahkan  sampai  pada  masa pemerintahan orde  baru (  1967-1998 ). 44 Pada masa  Orde  Baru  ini  konsep  pembangunan hukum diarahkan pada konsep kesatuan hukum anasional,  dimana hukum  agama  (Islam) yang dianut mayoritas rakyat Indonesia tidak dengan serta  merta  dapat  dijadikan  sebagai  hukum yang  berlaku.  Beberapa  hukum  Islam  untuk
42 Ibid , hal.15
43 Teori  receptie ini  dipelopori  oleh Christian Snouck Horgronye.teori tersebut menyatakan  bahwa  yang  berlaku  di  Indonesia adalah hukum adat asli. Oleh karena itu hukum Islam baru  bisa  berlaku  jika  telah  diterima  oleh  hukum adat.Sebagai reaksi atas teori ini lahir teori Receptie Exit yang  dipelopori  oleh  Prof  Hazairin,Teori  ini menyatakan  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah hukum  Islam,  hukum  adat  bisa  berlaku  jika  diakui oleh hukum Islam
44 Orde  Lama  adalah  sebutan  rezim Soekarno  (1945-1965),  sedangkan  Orde  Baru sebutan  rezim  Soeharto  (1967-1998).Orde  Baru
diangkat  menjadi  materi  hukum  membutuhkan kerja  keras  dari  umat  Islam,  meskipun sebenarnya hukum itu hanya diberlakukan bagi pemeluknya.
Hukum Islam
sekalipun merupakan the  living  law yang  secara  konsep ilmu hukum seharusnya diterapkan, namun oleh Pemerintah  Orde  Baru,  hukum  Islam  dilihat sebagai  ajaran  agama  yang  tidak  mengakar kebumi,  karenya  cukup  dipahami  bukan  untuk diterapkan.
Selanjutnya pada masa reformasi (1999 –  sekarang), 45 politik hukum Indonesia sebagaimana  tercantum  dalam  GBHN  1999- 2004  antara  lain  berisi  menata  sistem  hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama  dan hukum  adat  serta  memperbaharui  perundang- undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang  diskriminatif,  termasuk  ketidak  adilan gender  dan  ketidak  sesuaiannya  dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
Bertitik  tolak  dari  GBHN  diatas,  maka politik  hukum  Negara  Republik  Indonesia dewasa  ini  tidak  lagi  dipengaruhi  oleh  teori receptie  yang  oleh  Hazairin  disebut  sebagai teori Iblis, 46 tetapi justru menghendaki berkembangnya  kehidupan  beragama  dan hukum agama (Islam) dalam kehidupan hukum
merupakan  reaksi  dan  koreksi  terhadap  praktek pemerintahan  orde  lama  yang  menyimpang  dari Pancasila  dan  UUD  1945,dan  bertekad  untuk mengabdi kepada kepentingan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
45 Masa  Reformasi  adalah  sebutan  rezim setelah  pemerintahan  Soeharto  (orde  baru) tumbang, yang diawali oleh Pemerintahan BJ Habibi, dengan slogan pemberantasan KKN dan penegakan supremasi  hukum  serta  pembentukan  masyarakat madani.
46 Disebut  teori  iblis  karena  sangat bertentangan  dengan  kehendak  Allah  dan RasulNya.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
nasional.  Negara  Indonesia  yang  berfalsafah Pancasila,  melindungi  agama  dan  penganut agama,  bahkan  berusaha  memasukkan  ajaran dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara.  Muhammad  Hatta  salah seorang The Founding Father menyatakan, dalam  pengaturan  Negara  hukum  Republik Indonesia  syari’at  Islam  yang  berdasarkan  al- Qur’an  dan  Hadits  dapat  dijadikan  peraturan perundang-undangan  Indonesia. 47 Meskipun teori receptie pada pemerintahan saat ini (rezim reformasi)  boleh  dikatakan  tidak  berpengaruh lagi  dalam  politik  hukum  Indonesia,  bahkan dibilang telah mati, namun Prof.Mahadi mengingatkan bahwa kendatipun teori receptie telah mati, namun hantunya masih gentayangan  di  alam  pikiran  sarjana  hukum Indonesia. 48
Meluruskan  persepsi  tentang  syariah (hukum  Islam),  menurut  Bustanul  Arifin, 49 adalah  hal  yang  merupakan conditio  qua  non bagi  berlakunya  syariah  itu sebagai  hukum positif  dalam  sebuah  negara,  terutama  negara muslim atau negara yan penduduknya mayoritas muslim. Hal ini tidak akan mengurangi  sedikitpun  hak-hak sipil  warga negara  yang  non  muslim. Sebagai  upaya pembinaan  dan  pembanguan  hukum  nasional, hukum  Islam  telah memberikan  kontribusi sangat  besar,  paling  tidak  dari  segi  ruh  atau jiwanya. Pernyataan ini diperkuat dari beberapa argumen sebagai berikut:
1. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
47 Ichtijanto SA, Prospek Peradilan Agama Sebagai  Peradilan  Negara  Dalam  Kehidupan  Umat Islam , Jakarta; PP IKAHA, 1994, hal.258 48 Muhammad Daud Ali-Habibah
Daud, Lembaga-Lembaga  Islam  Di  Indonesia , Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,1995, hal.115
Pasal  2  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa ’Perkawinan  adalah  sah,  apabila   dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya’,  telah   memenuhi  ketentuan umum dengan tidak bertentangan antara hukum nasional dengan hukum agama. Demikian pula Pasal  3  ayat  (2)  yang  menjelaskan  bahwa ”pengadilan  dapat  memberikan  izin  kepada seseorang  untuk  beristeri lebih  dari  seorang apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan” telah memenuhi  tuntutan khusus hukum  Islam  yang  memungkinkan  adanya poligami  dalam perkawinan  Islam.  Tidak bertentangannya  ketentuan  dalam  hukum nasional dengan hukum agama akan berpengaruh  positif  pada  pertanggungjawaban hukum  warga negara  yang  juga  penganut ajaran agama.
Penjelasan umum tentang UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi  berbagai golongan  warga  negara  dan berbagai daerah seperti berikut:
1.  Bagi  orang-orang  Indonesia  asli  yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
2.  Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3.  Bagi  orang-orang  Indonesia  asli  yang beragama  Kristen  berlaku  Huwelijke Ordonantie Christen Indonesia.
4.  Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan  Undang-Undang 49 Bustanul  Arifin, Meluruskan  Persepsi Tentang Syariah Adalah Syarat Bagi Syariah Sebagai Dasar  Ilmu  Hukum  Indonesia ,  dalam  buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal 116.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5.  Bagi  orang-orang  timur  asing  lainnya dan  warga  negara  keturunan  Timur Asing  lainnya  tersebut  berlaku  hukum adat mereka.
6.  Bagi  orang-orang  Eropa  dan  warga negara  keturunan  Eropa  dan  warga negara yang disamakan dengan mereka berlaku KUH Perdata. Penjelasan undang-undang perkawinan tersebut,  menetapkan  hukum  Islam  sebagai hukum  yang  berlaku  di  tengah  masyarakat sebelum berlakunya undangundang perkawinan itu.  Kalimat  yang  menyebutkan  ”yang  telah diresipir dalam hukum adat” tidak mengandung nilai  interpretatif  apa-apa  karena  istilah  inipun termasuk warisan kolonial.
2.  UU No. 2 Tahun 1989 Tentang  Sistem
Pendidikan Nasional,
kemudian diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2003
Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa  dalam  rangka  pembangunan  manusia seutuhnya  adalah  beriman  dan  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur,  mempunyai  ilmu  pengetahuan  dan keterampilan, sehat rohani, mempunyai kepribadian yang mantap dan mandiri,
mempunyai
rasa tanggungjawab kemasyarakatan  dan  kebangsaan.  Konsideran undang-undang  ini  secara  jelas  menempatkan ajaran agama sebagai  landasan pijakan dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan hakekat dari pembangunan nasional adalah  pembangunan  manusia  Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
3.  UU  No.  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama, kemudian diperbaharui dengan UU No.
3 Tahun 2006. Undang-Undang
ini menjelaskan keberadaan Peradilan Agama (PA) di Indonesia yang  menetapkan  wewenang  absolut  dari Peradilan Agama yaitu bertugas dan berwenang memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang yang  beragama  Islam  di  bidang:  perkawinan; waris;  wasiat;  hibah;  wakaf;  zakat;  infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah.
Untuk penyelesaian perkara perkawinan  telah  ada  hukum  nasional  yaitu Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan untuk  menyelesaikan  perkara  wakaf  juga  telah ada produk legislasinya dalam  bentuk undang- undang yaitu UU Nomor 41 Tahun 2004. Yang berkenaan dengan kewarisan belum ada produk hukum  nasional  yang  akan  jadi  perangkat hukum di lembaga Peradilan Agama (PA). Oleh karenanya berlaku hukum kewarisan Islam yang tertuang  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) berdasarkan  Instruksi  Presiden  RI  Nomor  1 Tahun  1991, atau  menggunakan  fiqh  mawarits menurut versi mazhab syafi`i. Hal ini menunjukkan  bahwa  hukum  Islam  dalam  hal kewarisan  merupakan  hukum  yang  hidup  di tengah  masyarakat  muslim  sampai  saat  ini. Karena pembentukan hukum nasional mengambil  dan  bersumber  pada  hukum  yang hidup  dalam  masyarakat,  maka  dengan sendirinya  hukum  Islam  berperan  dalam pembentukan hukum nasional.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Kompilasi Hukum Islam (KHI)
merupakan  sebuah  kumpulan  dari  hukum materi yang dijadikan pedoman bagi para pihak dalam  pengambilan  putusan  di  Peradilan

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Agama. Meskipun KHI tidak berbentuk undang- undang,  melainkan  sebuah  Instruksi  Presiden No  1  Tahun  1991,  kompilasi  ini  sangat membantu  para  hakim  dalam  memutuskan perkara  di  lingkungan  Peradilan  Agama. Kompilasi  Hukum  Islam  terdiri  dari  tiga  buku yaitu  Buku  I  tentang  Perkawinan;  Buku  II tentang  Kewarisan;  dan  Buku  III  tentang Perwakafan.  Pembagian  dalam  tiga  buku  ini hanya  sekedar  pengelompokan  bidang  hukum yang  dibahas  yaitu  bidang  hukum  perkawinan ( munakahat ),  bidang  hukum  kewarisan  ( faraid ) dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka  sistematikanya  masingmasing  buku terbagi  dalam  beberapa  bab  dan  kemudian untuk  bab-bab  tertentu  terbagi  pula  atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.
5. UU No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dengan berlakunya undang-undang  ini maka
segala ketentuan tentang penyelenggaraan ibadah haji dan ibadah umrah telah  diatur  oleh  negara.  Di  dalam  undang- undang  ini  diatur  tentang  rangkaian  kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. Dengan undang- undang  ini  diharapkan  ibadah  haji  dan  umrah yang  dilaksanakan  oleh  komunitas  muslim Indonesia  dapat  berjalan  dengan  tertib  dan aman, sehingga mengantarkan bagi pelakunya untuk mendapatkan haji yang mabrur. 6. UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
Undang-undang  ini  mengatur  tentang tata cara mengelola zakat yang baik, agar tidak terjadi penyimpangan. Ketentuan tentang zakat telah  diatur  dalam  beberapa  buku  fiqh.  Akan tetapi  yang  menyangkut  tentang  manajemen pengelolaan  dan  distribusi  belum diatur secara
lengkap. Undang-undang pengelolaan zakat ini merupakan wujud kontribusi hukum Islam dalam ikut  serta  meningkatkan  kesejahteraan  bangsa Indonesia.  Di  samping  masalah  zakat,  juga diatur tentang infaq dan sadaqah.
7. UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Undang-undang  ini  merupakan  produk legislasi  yang  ruhnya  bersumber  dari  ajaran syari`at  Islam.  Wakaf  adalah  merupakan perwujudan dari seseorang untuk menyerahkan hartanya  untuk  diambil  manfaatnya  untuk kemaslahatan  umum  dalam  waktu  yang  tidak terbatas.  Undang-undang  wakaf  ini  kemudian ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  42  Tahun  2006.  Ketentuan  perwakafan juga  diatur  di  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  28  Tahun  1977  tentang  perwakafan tanah milik yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria.  Keseluruhan  materi  hukumnya  adalah dari  fikih,  meskipun  tidak  konsekwen  menurut mazhab  syafi`i  yang  lazim  dipakai  dalam mengurus wakaf di Indonesia.
Hukum  Islam  sebagai  tatanan  hukum yang  dipedomani  dan  ditaati  oleh  mayoritas penduduk  dan  masyarakat  Indonesia  adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam  yang  eksis  dalam  kehidupan  hukum nasional,  serta  merupakan  bahan  dalam pembinaan  dan  pengembangannya.  Sebagai realisasi dari tuntutan dijadikannya hukum Islam menjadi  salah  satu  bahan  rujukan  dan  sumber dari  pembentukan  hukum  nasional,  terlihat sudah begitu banyak unsur-unsur hukum Islam memasuki  produk  legislatif  terutama  semenjak orde baru. Daud Rasyid mengemukakan bahwa syariat Islam adalah sistem hukum yang bersifat mendunia,  elastis  dan  mampu  menjawab

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masalah yang dihadapi masyarakat, kapan dan di mana saja. Hukum Islam relevan untuk setiap ruang dan waktu, termasuk untuk Indonesia. 50
7.  Inpres No.4/2000 tentang Penanganan
Masalah Otonomi Khusus di NAD
Keberadaan  hukum  Islam  di  dalam peraturan  perundangan  yang  berlaku  di Indonesia,  apabila  diperhatikan  secara  cermat pasal-pasal  Undang-Undang  tersebut,  dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu; 1.  Dalam  bentuknya  yang  utuh  sebagaimana yang terdapat dalam fiqh yang lazim berlaku di Indonesia, yaitu fiqh Syafi`i, bahkan utuh menurut  yang  ditunjuk  oleh  dhahir  al Qur`an.  Contoh  dalam  hal  ini  umpamanya pasal-pasal  tentang  larangan  perkawinan, delapan asnaf yang menerima zakat.
2.  Hukum  Islam  masuk  dalam  bentuk  yang sudah  menyesuaikan  diri  dengan  tuntutan kemajuan.  Contoh  dalam  hal  perceraian yang  ada  saksi  atau  dipersaksikan  dan harus di Pengadilan Agama, dan pengelolaan zakat.
3.  Materinya memang tidak pernah dibicarakan  dalam  fikih,  namun  dapat diterima  sebagai  fikih  karena  terdapat  nilai kemaslahatan  yang  banyak  dan  tidak berbenturan  dengan  dalil  yang  ada, meskipun ganjil kelihatannya dalam pandangan  fikih.  Contohnya  mengenai pencatatan perkawinan, pembatasan poligami,  batas  minimal  umur  perkawinan, dan wakaf tunai.
Hukum  Islam  juga  memasuki  produk hukum  nasional  di  luar  hukum  keluarga, meskipun tidak begitu nyata bentuknya. Adanya tanah milik agama dalam undang-undang pokok
50 Daud Rasyid, Kata Pengantar , dalam buku Topo  Santoso, Membumikan  Hukum  Pidana  Islam
agraria  yang  kemudian  dijelaskan  dengan peraturan pemerintah tentang wakaf tanah milik termasuk dalam bentuk ini. Adanya sistem bank bagi  hasil  sebagai  wujud  baru  dari  fikih mudlarabah dalam undang-undang perbankkan,  adanya  makanan  halal  dalam undang-undang  pangan  menunjukkan  telah masuknya  fikih  dalam  produk  hukum  nasional. Adanya  larangan  peredaran  minuman  keras adalah  jawaban  nyata  dari  produk  hukum nasional atas tuntutan hukum Islam. Bila hukum Islam  memasuki  wilayah  hukum  di  luar  hukum keluarga,  memberi  isyarat  akan  masuknya hukum  Islam  dalam  bidang  pidana  yang  pada saat  ini  masih  proses  legislasi.  Suatu  hal  yang perlu  dicermati  dalam  pembentukan  hukum nasional adalah;
1.  Diterimanya  hukum  Islam  masuk  ke  dalam hukum  nasional  bukan  hanya  karena  ia hukum Islam yang diikuti mayoritas bangsa Indonesia, tetapi karena ia memang mampu memenuhi  tuntutan  keadilan  hukum  dan kemaslahatan bagi masyarakat.
2.  Masuknya  hukum  Islam  ke  dalam  hukum nasional,  ia  tidak  lagi  menggunakan  label Islam dan juga tidak lagi menjadi milik umat Islam  saja  tetapi  menjadi  milik  bagsa Indonesia.
3.  Pakar hukum Islam harus mampu menggali nilai  universal  dari  hukum  Islam  untuk disumbangkan  menjadi  hukum  nasional, supaya  tidak  akan  menghadapi  kendala penolakan  dari  kelompok  tertentu  yang berseberangan ideologi keimanannya. Oleh karenanya membumikan asas-asas hukum Islam  dan istinbath  ahkam menempati
Penegakan  Syariat  Dalam  Wacana  Dan  Agenda , Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal xii-xiv

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
posisi yang strategis, dibandingkan tuntutan hukum Islam yang formalistik.

## PENUTUP
Oleh  karena  itu,  pada  bagian  akhir  ini dapat  penulis  katakan  bahwa  hukum  Islam  di Indonesia telah mengalami perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan, baik itu melalui saluran infrastruktur politik maupun suprastruktur  seiring  dengan  realitas,  tuntutan dan  dukungan,  serta  kehendak  bagi  upaya transformasi  hukum  Islam  ke  dalam  sistem hukum  Nasiona1.  Bukti  sejarah  produk  hukum Islam  sejak  masa  penjajahan  hingga  masa kemerdekaan  dan  masa  reformasi  merupakan fakta  yang  tidak  pernah  dapat  digugat kebenarannya.  Semoga  hukum  Islam  tetap eksis  beriringan  dengan  tegaknya  Islam  itu sendiri.

## DAFTAR BACAAN
Endang  Saifuddin  Anshori, Wawasan  Islam  ; Pokok-pokok  Pikiran  Tentang  Islam  dan Umatnya , Jakarta ; Rajawali Pers, 1991.
Azymadi  Azra, Jaringan  Ulama  Timur  Tengah dan  Kepulauan  Nusantara  XVII-XVIII , Bandung; Mizan, 1994.
Taufiq  Abdullah,  “Adat  dan  Islam:  Suatu Tinjauan Tentang Konflik di Minangkavau”,  dalam  Taufiq  Abdullah (ed), Sejarah  dan  Masyarakat;  Lintasan Historis  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta  ;
Pustaka Firdaus, 1987.
Amiur  Nurudin,  Azharti  Akmal  Tarigan, Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta  ; Kencana, 2004.
Marzuki Wahid dan Agus Wahid, Fiqh Madzhab Negara : Kritik atas Politik Hukum Islam di
Indonesia , Yogyaarta; LKIS.
Mohammad  Idris  Ramulyo, Azas-Azas  Hukum Islam Sejarah Timbul Dan Perkembangannya , Jakarta; Sinar Grafika, 1997. Bustanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum  Islam  di Indonesia : Akar Sejarah dan Perspeknya ,  Jakarta;;  Gema  Insani Press, 1996. Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia ,
Yogyakarta: LKIS, 2004.
HAR.  Gibb, Aliran-Aliran  Modern  Dalam  Islam , terj.  Mahnun  Husein,  Jakarta  ;  Raja GrafikaPersada, 1993.
Arso  Sosroatmojo  dan  Wasit  Aulawi, Hukum
Perkawinan  di  Indonesia ,  Jakarta;  Bulan
Bintang,1976. Muhammad Daud Ali, Hukum Islam ; Pengantar Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia , Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1993. Aqib  Suminto, Politik  Islam  Hindia  Belanda , LP3ES, 1996.
Ichtijanto,  “Pengembangan  teori  Berlakunya Hukum  Islam  di  Indonesia”,  dalam  Tjun Suryaman, Hukum  Islam  di  Indonesia

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perkembangan dan Pembentukan ,
Bandung; Rosdakarya, 1991.
Alwi  Shihab, Membendung  Arus,  Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadapo
Penetrasi Krristen di Indonesia , Bandung ; Mizan, 1998.
A.  Qadri  Azizy, Ekleksitisme  Hukum  Nasional Kompetisi  antara  Hukum  Islam  dan Hukum  Umum ,  Yogyakarta  ;  Gama Media, 2002.
Ahmad  Rafiq, Pembaharuan  Hukum  Islam  di Indonesia ,  Yogyakarta;  Gaya  Media, 2001.
Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum Islam dan  Adat  di  Indonesia ,  Jakarta;  INIS, 1998.
Juhaya  S  Praja,  Aspek  Sosiologi  dalam pembaharuan  Fiqh  di  Indonesia,  dlam anang Haris Himawan, (ed), Epistemologi Syara’  :  Mencari  Format  Baru  Fiqh
Indonesia , Yogyakarta ‘; Pustaka Pelajar, 2002.
Abdul  Halim, Peradilan  Agama  dalam  Politik
Hukum Islam di Indoensia , Jakarta ; Raja Grafindo, 2000.
A. Syafi’I  Ma’arif,  1985, Islam  dan  Masalah Kenegaraan,  Studi  tentang  Percaturan
Dalam Konstituante , Jakarta ; LP3S
Roberto  Mangabeira  Unger, Law  in  Modern Society , London: Collier Macmillan
Publishers.
Azyumardi  Azra, Pergolakan  Politik  Islam , Jakarta; Paramadina, 1996.
Muchsin, Hukum Dan Kebijakan Publik , Malang; Averroes Press, 2002.
M.Solly  Lubis, Politik  Dan  Hukum  Di  Era Reformasi ,  Jakarta;  PT  Raja  Grafindo Persada, 2003.
Mohd.Mahfud  MD, Politik  Hukum Di Indonesia , Jakarta; LP3ES, 1998.
Ichtijanto SA, Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara Dalam Kehidupan  Umat  Islam ,  Jakarta;  PP IKAHA, 1994.
Muhammad Daud Ali-Habibah Daud, Lembaga- Lembaga Islam Di Indonesia , Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,1995.
Bustanul  Arifin, Meluruskan  Persepsi  Tentang Syariah  Adalah  Syarat  Bagi  Syariah Sebagai  Dasar  Ilmu  Hukum  Indonesia ,
dalam buku Menggagas Hukum Progresif
Indonesia ,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2006.
Daud  Rasyid, Kata  Pengantar ,  dalam  buku Topo  Santoso, Membumikan  Hukum Pidana  Islam  Penegakan  Syariat  Dalam Wacana  Dan  Agenda ,  Jakarta:  Gema Insani Press, 2003.