Vol. 4 No. 4, Desember 2020 ( 418 -431 ) e-ISSN: 2685-5607
Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi--- Vol. 4 No. 4, Desember 2020 http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
THE INFLUENCE OF UNDERSTANDING ON TARIFFS, PAYMENT MECHANISMS, SANCTIONS,

## SOCIALIZATION AND AWARENESS OF TAXPAYERS ON UMKM TAXPAYER COMPLIANCE
(EMPIRICAL STUDY ON UMKM TAXPAYER AT KPP PRATAMA BANJARBARU)
Ines Saraswati Machfiroh 1 , Eni Suasri 2 , dan Noor Amelia 3
1,2&3 Politeknik Negeri Tanah Laut Email : inessaraswati.m@politala.ac.id 1* , eni@politala.ac.id 2 , dan noor.amelia@politala.ac.id 3

## ABSTRACT
Taxes are one of the largest sources of income for the State of Indonesia, and taxes that UMKM include.  UMKM taxes are the largest source of state income through taxes because of their role in increasing the welfare of the community and meeting the needs of the community.  This research was conducted to determine whether there is an influence between tax rates, tax payment mechanisms, tax sanctions, tax socialization and taxpayer awareness of UMKM taxpayer compliance at KPP Pratama Banjarbaru.  In the process of this research was carried out by giving questions through a questionnaire to 100 taxpayers registered at KPP Pratama Banjarbaru. This research uses  multiple  linear  regression  analysis  techniques  which  previously  carried  out  the  classical  assumption  test analysis.  Based on the results of the analysis that has been carried out, it is stated that the tax rate and tax payment mechanism  have  a  significant  effect  on  taxpayer  compliance  for  UMKM,  while  tax  sanctions,  socialization  of taxation and awareness of taxpayers do not have an effect on UMKM taxpayer compliance.
Keywords : Taxes, Tax Rate, Tax Payment Mechanism, Tax Penalty, UMKM
PENGARUH PEMAHAMAN ATAS TARIF, MEKANISME PEMBAYARAN, SANKSI, SOSIALISASI DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI
EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA BANJARBARU)

## ABSTRAK
Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia, dan pajak yang UMKM termasuk didalamnya.  Pajak  UMKM  menjadi  sumber  pendapatan  Negara  terbesar  melalui  pajak  karena  perannya  yang mampu  meningkatakan  kesejahteraan  masyarakat  dan  memenuhi  kebutuhan  di  masyarakat.  Penelitian  ini dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  terjadi  pengaruh  antara tariff  pajak,  mekanisme  pembayaran  pajak,  sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru. Dalam proses penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan melalui kuisioner ke  wajib pajak  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Banjarbaru  sebanyak  100  responden.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik analisa regresi  linear  berganda  yang sebelumnya  dilakukan analisa uji asumsi klasik. Berdasarkan  hasil analisa yang  telah  dilakukan,  dinyatakan  bahwa  mekanisme  pembayaran  pajak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM, sedangkan tarif, sanksi, sosialisasi tentang perpajakan dan kesadaran akan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Kata Kunci :Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Denda Pajak, UMKM
Pengaruh Pemahaman atas Tarif, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru) (Ines Saraswati Machfiroh 1 , Eni Suasri 2 , dan Noor Amelia 3 )

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007  (Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, n.d.), pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut  pajak  merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar.  Selain  itu Pajak  juga  merupakan  sumber  pembiayaan  pembangunan  dalam  suatu  Negara,  sehingga  penerimaan  pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.
Penerimaan pajak yang maksimal tidak didapat hanya dengan mengutamakan peran dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak maupun petugas pajak, tetapi diperlukan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Pajak memiliki peran  penting,  oleh  karena  itu  pemerintah  dalam  hal  ini  Dirjen  Pajak  telah  melakukan  berbagai  usaha  untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Usaha yang dapat dilakukan, salah satunya dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan  dibidang  perpajakan  dengan  memberlakukan  Self  Assesment  System.  Self  Assessment System  merupakan  sistem  yang  mengharuskan  wajib  pajak  untuk  mendaftar,  menghitung,  membayar  dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajibannya.
Hal  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  agar  peranan  masyarakat  meningkat  dalam  bidang perpajakan.Penerimaan pajak yang mempunyai peran besar bersumber dari salah satu sektor ekonomi yaitu dari Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).  Ini  dikarenakan  pertumbuhan  jumlah  UMKM  mengalami peningkatan. Menurut data Kementerian  Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  jumlah UMKM dari tahun 2017 sampai 2018 yaitu mencapai 1.271.440 unit (http://www.depkop.go.id/data-umkm). Tapi pada  kenyataannya  peningkatan  tersebut  tidak  selaras  dengan  peningkatan  kepatuhan  dan  kontribusi  pelaku UMKM  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Untuk  mendorong  hal  tersebut,  maka  Pemerintah  mengeluarkan peraturan  terbaru  berupa  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Republik  Indonesia  Nomor  46  Tahun  2013  tentang  Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Penghasilan tersebut dikenakan tarif sebesar 1% dengan kriteria omset maximal dari 4,8 M dalam 1 tahun pajak.
Namun,  peraturan  tersebut  menimbulkan  permasalahan  bagi  pelaku  UMKM  dan  masyarakat,  dimana pelaku  UMKM  berpendapat  bahwa  pengenaan  pajak  sebesar  1%  dari  omset  dianggap  tidak  menguntungkan. Berdasarkan  kejadian  tersebut  pemerintah  menurunkan  tarif  pajak  UMKM  yang  bersifat  final  tersebut  menjadi 0,5% omset dalam 1 tahun pajak dengan omset maximal 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak. Rencana  ini tertuang dalam revisi PP Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013( Revisi PP No 46 Tahun 2013 , n.d.). Penurunan tarif pajak ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan para pelaku UMKM. Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, dalam kenyataannya target penerimaan pajak  masih  belum  tercapai.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  masalah  kurang  patuhnya  wajib  pajak  untuk menyampaikan kewajiban sebagaimana mestinya.
Kepatuhan merupakan hal yang terpenting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Pemahaman atas tarif  merupakan  faktor  pertama  yang  diduga  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut  (Ananda, 2015),  menyatakan  bahwa  pemahaman  atas  tarif  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  namun  menurut Aknes  Dewi  W  (2018),  menyatakan  bahwa  pemahaman  atas  tarif  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Pemahaman  atas  mekanisme  pembayaran  merupakan  faktor  kedua  yang  diduga  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut  (Dewi  Wulandari,  2018),  menyatakan  bahwa  pemahaman  atas  mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman atas sanksi. merupakan faktor ketiga yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Prawagis, Febirizki Damayanty, Zahro Z.A, 2016), menyatakan bahwa pemahaman atas sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak namun menurut (Zahroh & Mayowan, 2016),  menyatakan bahwa pemahaman atas sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pemahaman atas sosialisasi merupakan faktor keempat yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Dewi Wulandari, 2018), menyatakan  bahwa pemahaman atas sosialisasi  berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Dan  pemahaman  atas  kesadaran  wajib  pajak  merupakan  faktor  kelima  yang  diduga berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut  (Wahyuningsih,  2016),  menyatakan  bahwa  pemahaman atas kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan faktor-faktor diatas yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul:  Pengaruh  Pemahaman  Atas  Tarif,  Mekanisme  Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru.

## TINJAUAN PUSTAKA Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan patuh dan sadar dari Wajib Pajak untuk memenuhi ketertiban pelaporan dan  pembayaran  kewajiban  perpajakannya  Wajib  Pajak  dikatakan  patuh  ( tax  compliance )  apabila  penghasilan yang laporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan  tepat  waktu.  Berdasarkan  keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  544/KMK.04/2000,  Wajib  Pajak dimasukkan  dalam  kategori  patuh  apabila  memenuhi  kriteria  sebagai  berikut:  1)  Surat  Pemberitahunan  (SPT) disampaikan secara tepat waktu dan berlaku pada semua bentuk jenis pajak dengan kurun waktu 2 tahun terkahir. 2) Wajib pajak tidak pernah mendapatkan tindak pidana pajak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. 3) Tunggakan pajak tidak pernah dimiliki oleh Wajib pajak untuk semua jenis pajak, melainkan dengan syarat mendapatkan izin penundaan atau pengangsuran pajak yang harus dibayar. 4) Laporan keuangan Wajib Pajak dalam waktu dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau laba rugi fiskal yang ada pada pendapatan dengan pengecualian tidak terpengaruh, dengan syarat penyajian rekonsiliasi laba rugi fiskal dan  komersil  harus  dengan  long  form  report.  5)  Berdasarkan  pasal  28  UU  KUP  Wajib  pajak  telah  melakukan pembukuan dengan kurun waktu dua tahun terakhir pada masa pajak.

## Pemahaman atas Tarif Pajak
Tarif  pajak  adalah  dasar  untuk  memungut  pajak  atas  objek  pajak  yang  menjadi  tanggung  jawab  wajib  pajak. Umumnya  tarif  pajak  adalah  persentase  yang  ditentukan  oleh  pemerintah.  Penetapan  tarif  pajak  terdapat  pada Peraturan  Pemerintah  No.  46  tahun  2013(Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu,  n.d.),  yang  menjelaskan  bahwa  Wajib  Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,  dengan  peredaran  bruto tidak  melebihi  4,8  Miliar  Rupiah  dalam  satu tahun  pajak  dikenakan  tarif  pajak sebesar 1% (satu persen) yang bersifat final. Sejak berlakunya peraturan ini minat pelaku UMKM sangat sedikit dibandingan  dengan  jumlah  UMKM  di  Indonesia  yang  begitu  besar.  Tarif  Pajak  dalam  penelitian  ini  diukur menggunakan indikator yang diambil dari penelitian (Yusro, 2014), yaitu: 1) Mengurangi tarif pajak yang berlaku. 2) Pemberian pembebasan pembayaran pajak. 3) Pemerintah memperbaiki pelayanan pajak terhadap UMKM. 4) Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak

## Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak
Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti mengerti dengan benar. Pemahaman merupakan serangkaian alur pembuatan  cara  memahami  dan  mempelajari  sesuatu  agar  diperoleh  pemahaman  yang  benar.  Pemahaman  atas mekanisme pembayaran pajak dalam penelitian ini mencangkup menerjemahkan, menafsirkan, dan meramalkan. Artinya  wajib  pajak  mampu  menerjemahkan  dan  menafsirkan  pengenaan  pajak  pada  sektor  UMKM  baik pelaporan,  perhitungan  dan  pembayaran.  Wajib  pajak  juga  dapat  meramalkan  manfaat  dari  membayar  pajak. Dalam hal ini indikator pemahaman perpajakan meliputi: 1) Mengisi (surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT. 2) Mampu menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. 3) Pembayaran atau penyetoran tepat waktu. 4) Melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar.

## Sanksi Pajak
Sanksi  adalah  tindakan  yang  memaksa  dan  dapat  dilaksanakan  diatur  sebagai  reaksi  terhadap  tindakan,  atau melawan kelambanan didirikan oleh tatanan hokum. Menurut (Wicaksono, 2016), Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan menurut (Septarini, 2015) sanksi pajak didefinisakan sebagai konsekuensi hukum yang diberikan kepada setiap pelanggaran perpajakan baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang diterapkan agar meningkatkan kepatuhan. Ancaman dengan sanksi merupakan suatu cara untuk memperbaiki kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini disebabkan karena sanksi yang memiliki sifat tegas dan memaksa.  Apabila  sanksi  ditegakkan  dengan  benar  dan  adil  akan  berpengaruh  pada  wajib  pajak  yang  enggan melakukan penyelewengan dalam kewajibannya.
Sanksi pajak menurut (Resmi, 2016), digolongkan menjadi 2, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi  administrasi  berupa  denda.  Sedangkan  saksi  pidana  berupa  kurungan  atau  penjara.  Sanksi  Pajak  dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang diambil dari penelitian (Rusli, 2014), yaitu: 1) Sanksi pidana dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2) Sanksi administrasi dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan. 3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik WP. 4) Sanksi pajak harus  dikenakan  kepada  pelanggarnya  tanpa  toleransi.  5)  Pengenaan  sanksi  atas  pelanggaran  pajak  dapat dinegosiasikan.

## Sosialisasi Perpajakan
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Darmayanti,  Elmira  Febri,  2017)  pengertian  dari  sosialisasi  perpajakan merupakan kegiatan pembinaan mengenai perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka memberikan pengetahuan
Pengaruh Pemahaman atas Tarif, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru) (Ines Saraswati Machfiroh 1 , Eni Suasri 2 , dan Noor Amelia 3 )
yang  lebih  luas  atas  pajak,  dimana  hal  tersebut  dapat  membantu  meningkatkan  kepatuhan  bagi  wajib  pajak. Sedangkan  menuru  (Ananda,  2015),  Sosialisasi  perpajakan  adalah  suatu  bentuk  usaha  yang  dilakukan  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  rangka  memberikan  informasi  atau  pembinaan  kepada  setiap  wajib  pajak  atas bidang  perpajakakan.  Bentuk  sosialisasi  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  baik  secara  langsung  seperti seminar maupun dengan media komunikasi lainnya seperti surat kabar, iklan, siaran TV ataupun radio. Apabila dilakukan  dengan  mengadakan  seminar,  dapat  dilakukan  dengan  metode  diskusi  atauapun  mendatangkan narasumber terpercaya seperi petugas pajak yang secara langsung terlibat dalam penanganan perpajakan. Seluruh bentuk  kegiatan tersebut,  dilakukan  tidak  lain  untuk  dapat  menambah  wawasan  serta  cara  berfikir  setiap  wajib pajak  untuk  patuh  terhadap  perpajakan.  Dalam  penelitian  (Ananda,  2015)  menyebutkan  bahwa  Ditjen  Pajak memberikan beberapa point terkait pendorong sosialisasi  yang diharapkan dapat menambah kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan, yaitu sebagai berikut: 1) Penyuluhan: Penyuluhan merupakan salah satu bentuk dari sosialisasi yang dibentuk oleh Ditjen Pajak, dimana kegiatannya dapat dilakukan dengan mengguanakan media masa ataupun elektornik berkaitan dengan peraturan perpajakan kepada wajib pajak. 2) Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat: Ditjen Pajak dapat melakukan komunkasi dua arah antar wajib pajak dengan petugas pajak yang dianggap mampu memberikan pengaruh  atau  pandangan  mengenai  perpajakan  oleh  masyarakat  sekitar.  3)  Informasi  langsung  dari  petugas (fiskus) ke Wajib Pajak: Petugas pajak dapat memberikan informasi secara langsung kepada Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan. 4) Pemasangan Billboard: Pemasangan spanduk atau billboard pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian  yang  mudah  dipahamai.  5)  Website:  Ditjen  pajak  menggunakan  media  sosialisasi  untuk penyampaian informasi dalam bentuk Website yang dapat diakses melalui internet setiap saat, cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan up to date .

## Kesadaran Wajib Pajak
Berdasarkan  undang-undang  KUP,  yang  dimaksud  dengan  Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang memiliki kewajiban untuk atas pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Marihot, 2004)
Dari  pengertian  wajib  pajak  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  Kesadaran  Wajib  Pajak  merupakan  suatu kondisi  dimana  setiap  wajib  pajak  telah  mengetahui,  mengakui,  menghargai  dan  menaati  peraturan  perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

## METODE PENELITIAN Waktu dan Sumber Data
Pengambilan data dilakukan selama tahun 2020 dan data yang digunakan merupakan data primer, yakni data yang secara  langsung diperoleh oleh peneliti  melalui kegiatan pengisian kuesioner kepada pada wajib pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Banjarbaru.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kuesioner  yang  dilakukan  dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada para wajib pajak UMKM  yang  berkaitan dengan  pemahaman atas tarif, mekanisme pembayaran, sanksi, sosialisasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kuesioner  dalam penelitian  ini dibuat dalam  bentuk pilihan ganda dengan  lima  butir opsi  jawaban untuk setiap pertanyaan. Skala pengukuran  yang digunakan dalam penelitian adalah skala pengukuran Likert dimana skor 5 merupakan  nilai  tertinggi  dan  skor  1  merupakan  nilai  terendah.  dengan  gradasi  skor  dari  sangat  positif  sampai sangat negatif. Penilaian skor misalnya dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Jawaban sangat setuju bobot= 5. b) Jawaban setuju bobot= 4. c) Jawaban netral bobot= 3. d) Jawaban tidak setuju bobot= 2. e) Jawaban sangat tidak setuju bobot = 1

## Populasi dan Sampel
Populasi merupakan seluruh data yang terdiri dari objek atau subyek berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan para Wajib Pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP  Pratama  Banjarbaru,  dimana  wajib  pajak  UMKM  yang  terdaftar  sebanyak  5.637  orang  baik  wajib  pajak pribadi maupun wajib pajak badan  sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang dengan kriteria omzet UMKM maksimal 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dan dasar pengenaan pajak sebesar 0,5%.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam  melakukan penelitian  ini  metode pengumpulan data adalah  melalui pengisian  kuesioner  yang dibagikan oleh peneliti dan kemudian diisi oleh para Wajib Pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Banjarbaru,

## Uji Kualitas Data

## Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  tidak  suatu  kuesioner.  Suatu  kuesioner  dikatakan  valid  jika pertanyaan  atau  pernyataan  pada  kuesioner  mampu  mengungkapkan  atau  memenuhi  jawaban  yang  tepat  untuk diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam ini n adalah jumlah sampel. Pertanyaan tidak valid jika r hitung (tiap butir dapat dilihat pada colom corrected 60 item – total correlation) lebih  besar dari  r tabel dan nilai  r positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

## Uji Realibilitas
Reliabilitas  adalah  alat  untuk  mengukur  suatu  kuesioner  yang  merupakan  indikator  dari  suatu  variabel  atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jika hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang relatif sama maka pengukuran  tersebut  dianggap  memiliki  tingkat  reabilitas  yang  baik.  Untuk  mengetahui  reliabel  atau   tidaknya suatu  variabel dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach Alpha dengan bantuan SPSS, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari nilai kritis (0,7). Jika nilai realibilitas kurang dari (0,7), maka nilainya kurang baik.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Uji normalitas data digunakan untuk untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak.    Uji    normalitas    diperlukan    karena    untuk  melakukan  pengujian-pengujian  variabel  lainnya  dengan mengasumsikan  bahwa  nilai  residual  mengikuti  distribusi  normal.  Jika  asumsi  ini  dilanggar  maka  uji  statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan. Dasar pengambilan untuk uji normalitas data Normalitas diketahui melalui uji Kolmogrof-Smirnov dengan Sig (2 tailed) > 0,05.

## Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar variabel-variabel bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas / variabel  independen.  Jika  variabel  bebas  saling  berkorelasi,  maka  variabel    ini  tidak  orthogonal.  Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara variabel bebasnya sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada  atau  tidaknya  multikolinearitas  di  dalam  model  regresi,  adalah  :  Multikolonieritas  dapat  dilihat  dengan menggunakan  nilai  toleransi  dan  Variance  Inflation  Factor  (VIF).  Tolerance  mengukur  variabilitas  variabel independen  yang  terpilih  yang tidak  dijelaskan  variabel  lainnya,  nilai  tolerance  yang  rendah  atau  sama  dengan nilai VIF . Nilai cut off yang biasa digunakan untuk mennujukan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥10.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan  varian  dari residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain,  jika  varian  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk  mendeteksi  problem  heteroskedastisitas  pada model regresi antara  lain:  1)  Melihat grafik scatterplot,yaitu plot-ing titik-titik  menyebar secara acak dan tidak berkumpul  pada  satu  temapat  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  problem  heteroskedastisitas.  2) Melakukan  uji  statistik  glejser  yaitu  uji  Glejser   yang    meregresi    variabel    bebas   terhadap    variabel    residual mutlaknya dengan signifikansi 5%, apabila tidak ada variabel yang signifikan secara statistik maka regresi tersebut tidak mengandung heteroskedasitas.

## Uji Ketepatan Model

## Uji F
Uji  F  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  semua  variabel  independen  yang  dimasukkan  dalam  model  regresi mempunyai  pengaruh  simultan  (bersama-sama)  terhadap  variabel  dependen  ataukah  tidak.  Cara  untuk  menguji yaitu jika nilai yang dihasilkan uji F probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Cara  lain  yaitu  membandingkan  F  hitung dengan Ftabel. Jika Fhitung > Ftabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2  yang kecil berarti  kemampuan  variabel-variabel  independen  dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen  amat  terbatas.
Pengaruh Pemahaman atas Tarif, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru) (Ines Saraswati Machfiroh 1 , Eni Suasri 2 , dan Noor Amelia 3 )
Kelemahan mendasar menggunakan R-squares adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke  dalam  model.  Dianjurkan  untuk  menggunakan  nilai  adjusted  R-Squares  dalam  mengevaluasi  model  regresi, dimana  nilainya  dapat  naik  atau  turun  apabila  satu  variabel  independen  ditambahkan  kedalam  model.  Pada beberapa contoh kasus, nilai adjusted R-Squares dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati dan Poter (2010) jika dalam uji regresi didapat nilai Adjusted R-Squares negatif, maka nilai tersebut dianggap nol.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  digunakan  untuk  mengukur  kekuatan  hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih,  juga  untuk menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda (multiple regression). Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai  ketergantungan  variabel  dependen  (terikat)  dengan  satu  atau  lebih  varibel  independen  (variabel penjelas/bebas)  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  dipilih.  Adapun  persamaannya  adalah  sebagai berikut :

## Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5 X5ε
Keterangan: Y                    = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM α                     = Konstanta β1, β2, β3, β4, β5 = Koefisien Regresi X1                             = Tarif Pajak X2                             = Mekanisme Pembayaran X3                             = Sanksi
X4
= Sosialisasi
X5                              = Kesadaran Wajib Pajak ε                                 = Standard Error
Hasil    dari    analisis    regresi    adalah    berupa    koefisien    signifikansi    untuk  masing-masing  variabel independen  yang  menentukan apakah  menerima atau menolak  hipotesis alternatif. Perhitungan  statistik disebut signifikan apabila nilai uji  statistiknya  berada  dalam  daerah  kritis  (daerah  dimana  Ha  diterima). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ha ditolak.
Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  sebesar 0,05 karena dinilai cukup ketat untuk mewakili  hubungan antara variabel-variabel  yang  diuji  atau  menunjukkan  hubungan  bahwa  korelasi antar  kedua  variabel cukup  nyata.  Disamping itu  tingkat  signifikansi  0,05  sering digunakan  dalam penelitian- penelitian ilmu sosial.
Dalam  melakukan analisis regresi, terlebih dahulu harus  memenuhi  semua asumsi OLS (Ordinary  Least Squares/ Pangkat kuadrat terkecil biasa) regresi atau sering disebut juga asumsi klasik agar estimasi OLS menjadi linear terbaik tanpa  bias atau disebut BLUE (Best  Linear Unbiased Estimates). Ada tiga komponen  yang perlu diperhatikan dalam analisis regresi yaitu koefisien determinan (R-Squares), signifikansi uji F dan signifikansi uji t.

## Uji Hipotesis (Uji t)
Uji t bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Cara lain untuk menguji yaitu jika nilai yang dihasilkan uji t probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara  parsial  variabel  independen  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Cara  lain  yaitu membandingkan  thitung    dengan  ttabel.    Jika  thitung  >  ttabel    maka  dapat  disimpulkan    bahwa  secara  parsial variabel  independen  berpengaruh  signifikan terhadap variabel dependen.
e-ISSN: 2685-5607
HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel
Descriptive Statistics N Range Minimum  Maximum  Sum  Mean  Std. Deviation  Variance Tarif Pajak 100 10 15 25  2078  20.78 2.205 4.860 Mekanisme Pembayaran Pajak 100 12 13 25  2049  20.49 2.406 5.788 Sanksi Pajak 100 8 16 24  2063  20.63 1.957 3.831 Sosialisasi Perpajakan 100 10 14 24  2010  20.10 2.236 5.000 Kesadaran Wajib Pajak 100 10 18 28  2374  23.74 1.818 3.305 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 100 13 15 28  2386  23.86 2.693 7.253 Valid N (listwise) 100

## Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Dari  Hasil  perhitungan  melalui  aplikasi  SPSS  menunjukkan  jumlah  responden  (N)  sebanyak  100.  Dari  jumlah responden tersebut wajib pajak UMKM terkecil adalah 15 dan kepatuhan pajak UMKM terbesar adalah 28. Rata- rata (mean) responden yang menjawab setuju dalam pertanyaan terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden adalah 23,86 dengan standar deviasinya 2,693. Nilai range yang merupakan selisih nilai terkecil (minimum) dengan terbesar (maximum) yaitu sebesar 13 dan nilai sum merupakan jumlah dari kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden sebesar 2386.

## Tarif Pajak
Dari  Hasil  perhitungan  melalui  aplikasi  SPSS  menunjukkan  jumlah  responden  (N)  sebanyak  100.  Dari  jumlah responden tersebut tariff pajak terkecil adalah 15 dan kepatuhan pajak UMKM terbesar adalah 25. Rata-rata (mean) responden  yang  menjawab  setuju  dalam  pertanyaan  terkait  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dari  100 responden  adalah  20,78  dengan  standar  deviasinya  2,205.  Nilai  range  yang  merupakan  selisih  nilai  terkecil (minimum) dengan terbesar (maximum) yaitu sebesar 10 dan nilai sum merupakan jumlah dari kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden sebesar 2078.

## Mekanisme Pembayaran Pajak
Dari  Hasil  perhitungan  melalui  aplikasi  SPSS  menunjukkan  jumlah  responden  (N)  sebanyak  100.  Dari  jumlah responden tersebut mekanisme pembayaran pajak terkecil adalah 13 dan kepatuhan pajak UMKM terbesar adalah 25. Rata-rata (mean) responden  yang  menjawab setuju dalam pertanyaan terkait dengan kepatuhan  wajib pajak UMKM dari 100 responden adalah 20,49 dengan standar deviasinya 2,406. Nilai range yang merupakan selisih nilai  terkecil  (minimum)  dengan  terbesar  (maximum)  yaitu  sebesar  12  dan  nilai  sum  merupakan  jumlah  dari kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden sebesar 2049.

## Sanksi Pajak
Dari  Hasil  perhitungan  melalui  aplikasi  SPSS  menunjukkan  jumlah  responden  (N)  sebanyak  100.  Dari  jumlah responden  tersebut  sanksi  pajak  terkecil  adalah  16  dan  kepatuhan  pajak  UMKM  terbesar  adalah  24.  Rata-rata (mean) responden yang menjawab setuju dalam pertanyaan terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden  adalah  20,63  dengan  standar  deviasinya  1,957.  Nilai  range  yang  merupakan  selisih  nilai  terkecil (minimum) dengan terbesar (maximum)  yaitu sebesar 8 dan nilai  sum  merupakan  jumlah dari kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden sebesar 2063.

## Sosialisasi Perpajakan
Dari  Hasil  perhitungan  melalui  aplikasi  SPSS  menunjukkan  jumlah  responden  (N)  sebanyak  100.  Dari  jumlah responden tersebut sosialisasi perpajakan terkecil adalah 14 dan kepatuhan pajak UMKM terbesar adalah 24. Rata- rata (mean) responden yang menjawab setuju dalam pertanyaan terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden adalah 20,10 dengan standar deviasinya 2,236. Nilai range yang merupakan selisih nilai terkecil
Pengaruh Pemahaman atas Tarif, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru) (Ines Saraswati Machfiroh 1 , Eni Suasri 2 , dan Noor Amelia 3 )
(minimum) dengan terbesar (maximum) yaitu sebesar 10 dan nilai sum merupakan jumlah dari kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden sebesar 2010.

## Kesadaran Wajib Pajak
Dari  Hasil  perhitungan  melalui  aplikasi  SPSS  menunjukkan  jumlah  responden  (N)  sebanyak  100.  Dari  jumlah responden tersebut kesadaran wajib pajak terkecil adalah 18 dan kepatuhan pajak UMKM terbesar adalah 28. Rata- rata (mean) responden yang menjawab setuju dalam pertanyaan terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden adalah 23,74 dengan standar deviasinya 1,818. Nilai range yang merupakan selisih nilai terkecil (minimum) dengan terbesar (maximum) yaitu sebesar 10 dan nilai sum merupakan jumlah dari kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden sebesar 2374.

## Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  tidak  suatu  kuesioner.  Suatu  kuesioner  dikatakan  valid  jika pertanyaan  atau  pernyataan  pada  kuesioner  mampu  mengungkapkan  atau  memenuhi  jawaban  yang  tepat  untuk diukur oleh kuesioner tersebut. R tabel = df  = Df = N-2  = 100-2  = 98 (nilai r tabel adalah 0.197). Berikut adalah hasil uji validitas dari variabel independen dan variabel dependen yang disajikan pada Tabel dibawah ini :

## Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## Tabel 2. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Item R Hitung R Tabel Keterangan Y1 0,528 0,197 Valid Y2 0,555 0,197 Valid Y3 0,503 0,197 Valid Y4 0,502 0,197 Valid Y5 0,546 0,197 Valid Y6 0,598 0,197 Valid
Sumber : Data primer diolah 2020
Berdasarkan tabel perhitungan menunjukkan tabel kapatuhan wajib pajak UMKM mempunyai kriteria valid untuk semua item pernyataan dengan nilai rhitung (Y1 sebesar 0,528, Y2 sebesar 0,555, Y3 sebesar 0,503, Y4 sebesar 0,502, Y5 sebesar 0,546 dan Y6 sebesar 0,598) dimana seluruh nilainya lebih besar dibandingkan dengan rtabel yaitu 0,197 dan bernilai positif sehingga pernyataan dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dinyatakan valid.

## Variabel Tarif Pajak

## Tabel 3. Uji Validitas Variabel Tarif Pajak
Item R Hitung R. Tabel Keterangan X11 0,351 0,197 Valid X12 0,257 0,197 Valid X13 0,296 0,197 Valid X14 0,471 0,197 Valid X15 0,332 0,197 Valid
Sumber : Data primer diolah 2020
Berdasarkan  tabel  perhitungan  menunjukkan  tabel  tarif  pajak  mempunyai  kriteria  valid  untuk  semua  item pernyataan dengan nilai rhitung (X11 sebesar 0,351, X12 sebesar 0,257, X13 sebesar 0,296, X14 sebesar 0,502 dan X15 sebesar 0,332) dimana seluruh nilainya lebih besar dibandingkan dengan rtabel yaitu 0,197 dan bernilai positif sehingga pernyataan dalam variabel tarif pajak  dinyatakan valid.
e-ISSN: 2685-5607
Variabel Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak
Tabel 4. Uji Validitas Variabel Mekanisme Pembayaran Pajak
Item R Hitung R Tabel Keterangan X21 0,505 0,197 Valid X22 0,449 0,197 Valid X23 0,314 0,197 Valid X24 0,439 0,197 Valid X25 0,362 0,197 Valid X26 0,061 0,197 Tidak Valid X27 0,320 0,197 Valid X28 0,110 0,197 Tidak Valid
Sumber : Data primer diolah 2020
Berdasarkan  tabel  perhitungan  menunjukkan  tabel  pemahaman  atas  mekanisme  pembayaran  pajak  mempunyai kriteria valid untuk 6 item pernyataan dengan nilai rhitung (X21 sebesar 0,505, X22 sebesar 0,449, X23 sebesar 0,314,  X24  sebesar  0,439,  X25  sebesar  0,362  dan  X27  sebesar  0,320)  dimana  seluruh  nilainya  lebih  besar dibandingkan  dengan  rtabel  yaitu  0,197  dan  bernilai  positif  sehingga  pernyataan  dalam  variabel  Mekanisme Pembayaran Pajak dinyatakan valid. Sedangkan pada item pernyataan X26 sebesar 0,061 dan X28 sebesar 0,110 memiliki nilai yang kurang dari rtabel (0,197) sehinga dinyatakan tidak valid.

## Variabel Sanksi Pajak
Tabel 5. Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak Item R Hitung R Tabel Keterangan X31 0,128 0,197 Tidak Valid X32 0,306 0,197 Valid X33 0,187 0,197 Tidak Valid X34 0,240 0,197 Valid X35 0,327 0,197 Valid
Sumber : Data primer diolah 2020
Berdasarkan tabel perhitungan menunjukkan tabel sanksi pajak mempunyai kriteria valid untuk 3 item pernyataan dengan nilai rhitung (X32 sebesar 0,306, X34 sebesar 0,502 dan X35 sebesar 0,327) dimana seluruh nilainya lebih besar dibandingkan dengan rtabel yaitu 0,197 dan bernilai positif sehingga pernyataan dalam variable Sanksi Pajak dinyatakan valid. Sedangkan 2 item pernyataan lainnya (X31 sebesar 0,128 dan X33 sebesar 0,187) bernilai kurang dari 0,197 sehingga dinyatakan tidak valid.

## Variabel Sosialisasi Perpajakan Tabel 6. Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan
Item R Hitung R Tabel Keterangan X41 0,430 0,197 Valid X42 0,359 0,197 Valid X43 0,454 0,197 Valid X44 0,243 0,197 Valid X45 0,343 0,197 Valid X46 0,205 0,197 Valid X47 0,383 0,197 Valid
Sumber : Data primer diolah 2020
Berdasarkan tabel perhitungan menunjukkan tabel sosialisasi perpajakan mempunyai kriteria valid untuk semua item  pernyataan  dengan  nilai  rhitung  (X41  sebesar  0,430,  X42  sebesar  0,359,  X43  sebesar  0,454, X44  sebesar 0,243,  X45  sebesar  343,  X46  sebesar  0,205  dan  X47  sebesar  383)  dimana  seluruh  nilainya  lebih  besar
Pengaruh Pemahaman atas Tarif, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru) (Ines Saraswati Machfiroh 1 , Eni Suasri 2 , dan Noor Amelia 3 )
dibandingkan  dengan  rtabel  yaitu  0,197  dan  bernilai  positif  sehingga  pernyataan  dalam  variabel  Sosialisasi Perpajakan dinyatakan valid.

## Variabel Kesadaran Wajib Pajak
Tabel 7. Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak Item R Hitung R Tabel Keterangan X51 0,025 0,197 Tidak Valid X52 0,041 0,197 Tidak Valid X53 0,042 0,197 Tidak Valid X54 -0,130 0,197 Tidak Valid X55 -0,149 0,197 Tidak Valid X56 -0,045 0,197 Tidak Valid
Sumber : Data primer diolah 2020
Berdasarkan tabel perhitungan menunjukkan tabel kapatuhan wajib pajak UMKM mempunyai kriteria tidak valid untuk semua  item pernyataan dengan  nilai rhitung (X51 sebesar 0,025, X52  sebesar 0,041, X53 sebesar 0,042, X54 sebesar -0,130, X55 sebesar -0.149, X56 -0,045) dimana seluruh nilainya kurang dibandingkan dengan rtabel yaitu 0,197 dan terdapat item yang bernilai negatif sehingga pernyataan dalam variabel Kesadaran Wajib Pajak dinyatakan tidak valid.

## Uji Realibilitas
Reliabilitas  adalah  alat  untuk  mengukur  suatu  kuesioner  yang  merupakan  indikator  dari  suatu  variabel  atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jika hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang relatif sama maka pengukuran  tersebut  dianggap  memiliki  tingkat  reabilitas  yang  baik.  Untuk  mengetahui  reliabel  atau   tidaknya suatu  variabel dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach Alpha dengan bantuan SPSS, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari nilai kritis (0,7). Jika nilai realibilitas kurang dari (0,7), maka nilainya kurang baik. Berikut adalah hasil uji reabilitas yang disajikan pada Tabel dibawah ini :

## Tabel 8. Hasil Uji Realibilitas
Item Cronbach's Alpha Nilai Kritis Keterangan Y 0,695 0,6 Reliabel X1 0,581 0,6 Tidak Reliabel X2 0,608 0,6 Reliabel X3 0,444 0.6 Tidak Reliabel X4 0,629 0,6 Reliabel X5 -0,107 0,6 Tidak Reliabel
Sumber : Data primer diolah 2020
Berdasarkan hasil uji reliabilitas atas data diatas menunjukkan nilai cronbach’s alpha adalah (Y sebesar 0,695, X2 sebesar 0,608 dan X4 sebesar 0,629)  yang berarti lebih besar dari nilai kritis yakni 0,7, maka variabel Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM,  Mekanisme  Pembayaran  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dinyatakan  reliabel. Sedangkan untuk item (X1 sebesar 0,581 , X3 sebesar  0,444 dan X5 sebesar -0,107) memiliki nilai kurang dari nilai kritis (0,6) sehingga dinyatakan tidak reliabel.
e-ISSN: 2685-5607
Uji Normalitas
Tabel 9. Hasil Uji Normalitas Variabel
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a Mean .0000000 Std. Deviation  1.97823293 Most Extreme Differences  Absolute .066 Positive .058 Negative -.066 Kolmogorov-Smirnov Z .661 Asymp. Sig. (2-tailed) .775
a. Test distribution is Normal.
Berdasarkan tabel perhitungan di atas diketahui bahwa nilai Test Statistic Kolmogrof-Smirnov adalah 0,775. Jika dibandingkan  dengan  nila  0,05  maka  nilai  tersebut  lebih  besar,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  data  dalam penelitian ini berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Berdasarkan tabel di bawah, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan tolerance setiap variabel lebih 0,10 dan nilai variance inflating factor (VIF) untuk 5 variabel tidak terjadi multikolinearitas dan terdapat 1variabel yang terjadi multikoleniaritas.

## Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance  VIF 1 (Constant) Tarif Pajak .538 1.859 Mekanisme Pembayaran Pajak  .468 2.138 Sanksi Pajak .792 1.262 Sosialisasi Perpajakan .689 1.452 Kesadaran Wajib Pajak .941 1.063
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## Uji Heteroskedastisitas
Dari hasil pehitungan data disamping menunjukkan nilai 3 variabel independen secara signifikan  mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari nilai signifikan tabel tersebut diatas angka 0,05 atau 5%. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi mengandung adanya heteroskedastisitas karena terdapat 2 variabel independen yang secara signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.
Pengaruh Pemahaman atas Tarif, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru) (Ines Saraswati Machfiroh 1 , Eni Suasri 2 , dan Noor Amelia 3 )
Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients a Model Sig. 1 (Constant) .002 Tarif Pajak .422 Mekanisme Pembayaran Pajak  .000 Sanksi Pajak .505 Sosialisasi Perpajakan .366 Kesadaran Wajib Pajak .180 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Uji F
Tabel 12. Hasil Uji F Variabel ANOVA a Model Sum of Squares  df  Mean Square F Sig. 1 Regression 330,613 5 66,123 16,043 ,000 b Residual 387,427 94 4,122 Total 718,040 99 a. Dependent Variable: Total_Y
b. Predictors: (Constant), Total_X5, Total_X2, Total_X3, Total_X4, Total_X1
Uji Statistik  F pada dasarnya  menunjukkan apakah semua  variabel  independen  yang dimasukkan dalam  model mempunyai  pengaruh  secara bersamasama terhadap variabel dependen. Uji  F statistik digunakan untuk melihat apakah  model regresi  yang digunakan sudah  fixed  atau belum, dengan ketentuan  jika p value > (a) = 0,05 dan Fhitung > Ftabel. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis sebesar 95% (Ghozali, 2016).
Berdasarkan hasil output tabel diatas menunjukkan nilai Fhitung sebesar 16.043 dan sig 0,000 lebih kecil dari  5%.  Selanjutnya,  membandingkan  Fhitung  dengan  Ftabel.  (pada  df  0,05  diperoleh  nilai  Ftabel  =  2,31) sehingga  Fhitung>Ftabel  (16.043  >  2,31),  maka  dapat  di  simpulkan  bahwa  pemahaman  atas  tarif,  mekanisme pembayaran, sanksi, sosialisasi dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru. Hal ini berarti bahwa model regresi yang digunakan sudah layak atau tepat.
Koefisien Determinasi R 2 Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi R 1
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,679 a ,460 ,432 2,030
a. Predictors: (Constant), Total_X5, Total_X2, Total_X3, Total_X4, Total_X1
Koefisien determinasi R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan atau menjelaskan  variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi sebesar 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan  variabel-variabel  independen  dalam  menjelaskan  variabel  dependen  sangat  terbatas  Nilai  yang mendekati  1  berarti  berarti  variabel-variabel  independen  memberikan  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016).
Dari hasil output diatas menunjukkan besarnya nilai koefisien determinasi atau nilai 𝑅 2 adalah 0,460 atau 46%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variable pemahaman atas tarif,(X1), pemahaman atas mekanisme pembayaran (X2), sanksi pajak (X3), sosialisasi pajak(X4), dan kesadaran pajak (X5) secara simultan berpengaruh terhadap  variable  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  (Y)  sebesar  46%.  Sedangkan  sisanya  (100%-46%  =  54%) dippengaruhi oleh variable lain diluar persamaan regresi ini atau vaiabel yang tidak diteliti.
e-ISSN: 2685-5607
Analisis Regresi Berganda Tabel 14. Hasil Analisa Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 11,516 3,678 3,131 ,002 Total_X1 ,102 ,126 ,083 ,807 ,422 Total_X2 ,661 ,124 ,591 5,333 ,000 Total_X3 -,078 ,117 -,057 -,669 ,505 Total_X4 ,100 ,110 ,083 ,908 ,366 Total_X5 -,156 ,116 -,106 -1,351 ,180
a. Dependent Variable: Total_Y
Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen (Ghozali,2016).
Berdasarkan hasil regresi pada tabel di atas, maka persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut :

## Y = 11,516 + 0,102X1 + 0,661X2 - 0,078X3 + 0,1X4 – 0,156X5 + e
Nilai konstanta bernilai 11,516. Nilai tersebut menyatakan bahwa apabila variabel independen (Pemahaman Atas  Tarif,  Mekanisme  Pembayaran,  Sanksi,  Sosialisasi  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak)  dianggap  konstan,  maka kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  KPP  Pratama  Banjarbaru  adalah  sebesar  11,516.  Koefisien  regresi  variabel Pemahaman  Atas  Tarif  Pajak  bernilai  positif  sebesar  0,102.  Hal  ini  menyatakan  bahwa  apabila  persepsi Pemahaman  Atas  Tarif  Pajak  ditingkatkan  satu  satuan  dengan  catatan  variabel  independen  yang  lain  dianggap konstan,  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  KPP  Pratama  Banjarbaru  sebesar  0,102. Koefisien  regresi  variabel  Mekanisme  Pembayaran  bernilai  positif  sebesar  0,661.  Hal  ini  menyatakan  bahwa apabila Mekanisme Pembayaran ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain dianggap konstan, maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Banjarbaru sebesar 0,661.  Koefisien regresi variabel Sanksi Pajak bernilai negatif sebesar -0,078. Hal ini menyatakan bahwa apabila Sanksi Pajak pajak ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel independen yang lain dianggap konstan, maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Banjarbaru sebesar  -0,078.    Koefisien regresi  variabel  Sosialisasi Perpajakan  negatif  sebesar  0,1.  Hal  ini  menyatakan  bahwa  apabila  kewajiban  moral  ditingkatkan  satu  satuan dengan catatan variabel  independen  yang  lain dianggap konstan,  maka akan  menaikkan kepatuhan  wajib pajak UMKM KPP Pratama Banjarbaru sebesar 0,1. Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak bernilai negatif sebesar -0,156. Hal ini menyatakan bahwa apabila Kesadaran Wajib Pajak ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel  independen  yang  lain  dianggap  konstan,  maka  akan  menurunkan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  KPP Pratama Banjarbaru sebesar -0,078.
Uji Hipotesis (Uji t) Tabel 15. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 11,516 3,678 3,131 ,002 Total_X1 ,102 ,126 ,083 ,807 ,422 Total_X2 ,661 ,124 ,591 5,333 ,000 Total_X3 -,078 ,117 -,057 -,669 ,505 Total_X4 ,100 ,110 ,083 ,908 ,366 Total_X5 -,156 ,116 -,106 -1,351 ,180
a. Dependent Variable: Total_Y
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada variabel  Pemahaman Atas Tarif Pajak diperoleh nilai t hitung= 0,807 dan probabilitas sebesar 0,422 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 (α = 5%), didapat t tabel (1,986). Hal ini berarti 0,807 < 1,986 dan 0,422 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Atas Tarif Pajak tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  KPP  Pratama  Banjarbaru.  Variabel  Mekanisme Pembayaran  Pajak  diperoleh  nilai  thitung=  5,333  dan  probabilitas  sebesar  0,000,  dengan  menggunakan  batas signifikansi  0,05  (α  =  5%),  didapat  ttabel  (1,986).  Hal  ini  berarti  5,333  >  1,986  dan  0,000  <  0,05.  Hal  ini menunjukkan Mekanisme Pembayaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru. Variabel Sanksi Pajak diperoleh nilai thitung = -0,669 dan probabilitas sebesar 0,505,
Pengaruh Pemahaman atas Tarif, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru) (Ines Saraswati Machfiroh 1 , Eni Suasri 2 , dan Noor Amelia 3 )
dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 (α = 5%), didapat ttabel (1,986). Hal ini berarti -0,669 < 1,986 dan 0,505 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di  KPP  Pratama  Banjarbaru.    Variabel  Sosialisasi  Perpajakan  diperoleh  nilai  thitung  =  0,908  dan  probabilitas sebesar 0,366, dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 (α = 5%), didapat ttabel (1,986). Hal ini berarti 0,908 <  1,986  dan  0,366  >  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Sosialisasi  Perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  KPP  Pratama  Banjarbaru.  Variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak  diperoleh  nilai thitung = -1,351 dan probabilitas sebesar 0,180, dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 (α =  5%), didapat ttabel (1,986). Hal ini berarti -1,351 < 1,986 dan 0,180 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru.

## PENUTUP
Berdasakaan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  maka  dapat  diambil  kesimpulan  yaitu  Tarif  Pajak  tidak  memiliki pengaruh terhadap keputusan wajip pajak UMKM. Sehingga, tarif pajak  yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  masyarakat  terhadap  wajib  pajak  UMKM.  Mekanisme  atas pembayaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga semakin tinggi tingkat pemahaman  mengenai  mekanisme  pembayaran  pajak  yang  telah  diberikan  maka  akan  dapat  menambahkan pengetahuan  wajib  pajak  dan  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  pada  UMKM.  Sanksi  Pajak  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Sehingga  sanksi  pajak  yang  telah  ditetapkan pemerintah belum memberikan dapak kepada setiap wajib pajak UMKM dan itu juga tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.  Sosialiasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga walaupun wajib pajak diberikan kepada setiap wajib pajak tidak  memiliki pengaruh signifikan terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Kesadaran  wajib  pajak  tidak  memiiliki  pengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga kurangnya tingkat kesadaran akan wajib pembayaran pajak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini juga diakibatkan karena kurangnya perhatian dan penegasan terhadap setiap wajib pajak.

## DAFTAR RUJUKAN
Ananda, P. R. D. S. K. A. H. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 6 (2).
Darmayanti, Elmira Febri,  dan Sri. R. R. (2017). Sosialisasi Pajak kepada Para Pedagang untuk Meningkatkan Kesadaran, Kepercayaan, dan Kepatuhan sebagai Wajib Pajak. Sinar Sang Surya , 1 (1). Dewi Wulandari, A. (2018). Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  (Studi Empiris  pada  Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta) . Marihot,  S.  (2004). Utang  Pajak,  Pemenuhan  Kewajiban,  dan  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa .  PT  Raja Grafindo Persada.
Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara Perpajakan.
Prawagis,  Febirizki  Damayanty,  Zahro  Z.A,    dan  Yuniadi,  M.  (2016).  Pengaruh  Pemahaman  atas  Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak, Sanksi Pajak terhadap  Wajib Pajak UMKM. Jurnal  Perpajakan (JEJAK) , 10 (1). Resmi, S. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus (Ed. 9) (9th ed.). Salemba Empat. Revisi PP No 46 Tahun 2013 . (n.d.). https://www.online-pajak.com/pph-final-ukm-akan-dikurangi
Rusli, R. H. P. dan P. Basuki Hadiprajitno. (2014). Analisis Faktr-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Diponegoro Journal of Accounting , 3 (4), 1–13.
Septarini, D. F. (2015). Pengaruh Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Marauke. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial , 5 (1). Wahyuningsih, T. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel di Surakarta . Wicaksono,  R.  (2016).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  dalam  Membayar  Pajak  Sesuai  PP  No.  46  Tahun  2013  Pada  UMKM  di  Kabupaten Bantul. Jurnal Fokus Bisnis , 15 (2).
Yusro, H. W. dan K. (2014). Pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan kesadaran membayar pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. Accounting Analysis Journal , 3 (4). Zahroh,  F.  D. P.,  &  Mayowan,  Y.  (2016).  Pengaruh  Pemahaman  atas  Mekanisme  Pembayaran  Pajak,  Persepsi Tarif  Pajak  dan  Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). In Jurnal Perpajakan (JEJAK) (Vol. 10, Issue 1).