## Jurnal Simki Economic, Volume 5 Issue 1, 2022, Pages 60-71
ISSN (Online) 2599-0748

## Upaya Mengatasi Kebocoran Penerimaan Retribusi Angkutan Umum
(Studi Angkutan Umum Plat Hitam dan Plat Kuning)
Toyyibatun Nisa’ Alawiyah 1 , Agus Sugiono 2* agussugiono@uim.ac.id 2* 1,2 Program Studi Akuntansi
1,2 Universitas Islam Madura
Received: 24 12 2021. Revised: 13 01 2022. Accepted: 24 01 2022.
Abstract  : This  research  aims  to  find  out  dishub's  efforts  in  overcoming leaks  of  public  transport  levy  receipts.  The  object  of  the  research  is  the Pamekasan District Transportation Office, especially Pademawu Pamekasan Old Terminal.  Types  of qualitative research with  Primary data sources and Secondary  data.  Data  obtained  from  interviews  and  observations.  The results of the study concluded that dishub efforts in overcoming leakage of public  transportation  levy  receipts  through  several  steps,  namely  the  first: The Department of Transportation conducts direct delivery of officers to the field  to  prevent  public  transportation  of  black  plates,  Second:  The Department of Transportation seeks to implement a deposit payment system directly  through  the  regional  bank  that  has  been  determined  by  the  local government  of  Pamekasan  Regency,  Third:  Perform  repoltal  installation, and  conduct  joint  operations  (raids)  with  the  police  that  are  held  3  times a year, as well as conduct direct and indirect supervision. However, there is a deficiency  in  the  receipt  of  the  levy  that  is  not  yet  eligible  from  the  levy withdrawal  procedure  because  the  ticket  expenditure  is  not  in  accordance with  the  receipt  of  the  levy  specified  (Regional  Regulation  No.14  of  2014 on terminal levy).
Keywords : Dishub efforts, Leaks, Levy receipts
Abstrak  : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  upaya  Dishub  dalam mengatasi  kebocoran  penerimaan  retribusi  angkutan  umum.  Objek penelitian  adalah  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Pamekasan  khususnya Terminal  Lama  Pademawu  Pamekasan.  Jenis  penelitian  kualitatif  dengan sumber data Primer dan data Sekunder. Data diperoleh dari hasil wawancara dan  observasi.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  upaya  dishub  dalam mengatasi  kebocoran  penerimaan  retribusi  angkutan  umum  melalui beberapa  langkah  yaitu pertama: Dinas  Perhubungan  melakukan pengiriman petugas langsung ke lapangan untuk mencegah angkutan umum plat  hitam, kedua: Dinas  Perhubungan  berupaya  menerapkan  system pembayaran setor langsung melalui bank daerah yang telah di tetapkan oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Pamekasan, ketiga: Melakukan  pemasangan repoltal,  dan  melakukan  operasi  gabungan  (razia)  dengan  pihak  kepolisian yang di adakan 3 kali dalam setahun, serta melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung. Namun demikian terdapat kekurangan pada penerimaan retribusi  yaitu  belum  memenuhi  syarat  dari  prosedur  penarikan  retribusi karena  pengeluaran  karcis  tidak  sesuai  dengan  penerimaan  retribusi  yang ditentukan (Peraturan Daerah No.14 Tahun 2014 tentang retribusi terminal).
Kata Kunci : Upaya dishub, Kebocoran, Penerimaan retribusi

## PENDAHULUAN
Pajak  dan  Retribusi  Daerah  merupakan  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  sangat mendorong  proses  percepatan  pembangunan  daerah  apalagi  pemerintah  pusat  sudah memberlakukan otonomi daerah dan memberikan wewenang sejak diberlakukan di Indonesia 1 Januari 2001. Pemerintah pusat menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan  yang  dapat  membiayai  pengeluaran  pemerintah  daerah  dalam  rangka menyelenggarakan  pemerintahan  dan  pembangunan.  Berbagai  alternatif  penerimaan  daerah dalam  menerapkan  pajak,  diantaranya  dari  retribusi  daerah  sebagai  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. (Subahri, 2016:1).
Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  6  bab  V  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 yang  mengemukakan  sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terdiri  dari:  pajak daerah, retribusi daerah,  hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Salah satu upaya dalam rangka mengoptimalkan PAD yaitu dengan memungut pajak daerah dan  retribusi  daerah karena keduanya merupakan komponen yang memberikan sumbangan yang besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)  (Lutfi,  2006:1).  Berdasarkan  Undang-Undang  No  22  Tahun  2009  tentang  lalu  lintas dan  angkutan  jalan  peraturan  pemerintah  No  38  tahun  2007  tentang  persyaratan  yang  harus dipenuhi  untuk  trayek  tetap  menyatakan  bahwa  dalam  rangka  melaksanakan  pembangunan daerah  yaitu  dengan  mengoptimalkan  dan  meningkatkan  penerimaan  dari  sumber-sumber pendapatan daerahnya yang antara lain  berasal  dari pajak daerah dan  retribusi daerah. Salah satu retribusi daerah adalah dalam bentuk retribusi angkutan umum.
Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur, dimana masalah angkutan umum  menjadi  perhatian  dalam  penerimaan  retribusi  sebagai  PAD  yang  masih  kurang memadai  karena  adanya  angkutan  umum  berplat  hitam.  Salah  satu  tempat  yang  dijadikan mangkal  trayek  plat  hitam  yaitu  di  terminal  lama  Pamekasan.  Menurut  salah  satu  Petugas Dishub  yang  menyatakan  bahwa  retribusi  angkutan  umum  di  Kabupaten  Pamekasan  banyak tersebar  di  terminal  lama,  karena  terminal  lama  yang  dimiliki  Pamekasan  ini  merupakan trayek  angkutan  umum  untuk  menuju  ke  seluruh  penjuru  Kabupaten  Pamekasan  yang  ada, angkutan  umum  yang  beroperasi  di  area  terminal  lama  Pamekasan  ini  terdiri  dari  mobil pribadi dan angkutan umum, angkutan umum dalam hal ini dibagi menjadi dua jenis angkutan yaitu  angkutan  ber-plat  hitam  dan  berplat  kuning.  Angkutan  berplat  kuning  maupun  mobil
pribadi  dalam  hal  ini  mendapat  perlakuan  sama  seperti  angkutan  umum  maupun  taksi  pada umumnya  yaitu  tetap  memberlakukan  retribusi  (karcis)  yang  harus  di  tanggung,  sedangkan angkutan  umum  yang  berplat  hitam,  juga  tetap  membayar  karcis  hanya  saja  tidak  boleh mengangkut  penumpang  karena  sudah  ada  undang-undang  sendiri  yang  mengatur  tentang angkutan  umum  yang  berplat  hitam  yang  dilarang  mengangkut  penumpang  baik  dari  luar maupun dari dalam terminal.
Jumlah  angkutan  umum  yang  berplat  hitam  sekitar  10%  dari  100%  angkutan  umum yang  berada  di  Pamekasan  baik  yang  berplat  hitam  maupun  yang  berplat  kuning.  Jumlah angkutan  plat  hitam  akan  mengganggu  atau  akan  mengurangi  potensi  pendapatan  retribusi angkutan umum. Selain itu, angkutan umum yang berplat hitam cenderung lebih dipilih oleh masyarakat umum karena tempatnya lebih strategis dan lebih dijumpai oleh penumpang yang berada  diluar  terminal.  Namun,  angkutan  umum  yang  tidak  memiliki  izin  beroperasi  (plat hitam)  jarang  masuk  terminal.  Selain  itu  tidak  ada  jaminan  kondisi  kendaraan  pada penumpang karena tidak ada pengawasan langsung dari instansi terkait, serta angkutan umum yang  berplat  hitam  melakukan  kecurangan  atau  kebocoran  dengan  tidak  membayar  retribusi terminal  dikarenakan  masih  minimnya  ketaatan  supir  angkutan  dan  masih  tetap mengoperasikan  mobilnya  untuk  mengangkut  penumpang  meskipun  sudah  ada  undang- undang yang melarangnya.
Dengan  adanya  fenomena  di  atas  akan  menimbulkan  kebocoran  atau  pengurangan penerimaan  retribusi  angkutan  umum  yaitu  dari  ketertiban  plat  hitam  ataupun  dari  ketidak ketaatan  supir  dalam  pembayaran  retribusi  terhadap  petugas,  maka  dinas  perhubungan tentunya  memiliki  cara  untuk  melakukan  penertiban  atas  adanya  potensi  kebocoran penerimaan retribusi daerah.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif,  dengan  lokasi  penelitian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan. Sumber data berupa sumber data primer dan sekunder.  Sumber  data  primer  berasal  dari  pengemudi  angkutan  umum  dan  data  sekunder berupa dokumentasi retribusi pembayaran, jurnal laporan keuangan dll. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisi data mengacu pada konsep  Miles  dan  Huberman  (Sugiono,  2011)  yang  terbagi  menjadi  tiga  tahap  yaitu  : pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Pengumpulan Data. Pada tahapan ini, peneliti akan mengumpulkan informasi melalui wawancara  maupun  observasi  yang  terkait  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  cukup mengenai  pemungutan  retribusi  untuk  mengoptimalkan  pendapatan  retribusi  dan  bagaimana upaya mengatasi kebocoran penerimaan retribusi.
Penyajian  Data.  Pada  tahapan  ini  peneliti  akan  berupaya  mendiskripsikan  langkah- langkah upaya dishub berupa tabel dan sejenisnya, dan akan memilah-milah upaya dihub yang berupa  bidang  sosialisasi  berupa  seminar,  pengawasan  terhadap  pemungutan  dan penyetorannya,  dan  pemungutan  mulai  dari  penghimpunan  data  sampai  dengan  kegiatan penagihan retribusi serta dalam pengawasan penyetorannya.
Penarikan  Kesimpulan.  Kesimpulan  atau  verivikasi  dalam  penelitian  ini  merupakan hasil  dari  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  dalam  bentuk  pernyataan  singkat  dan  mudah dipahami sehingga dapat menyimpulkan bagaimana upaya dishub dalam mengatasi kebocoran penerimaan retribusi angkutan umum di Kabupaten Pamekasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ada  beberapa  upaya  mengatasi  kebocoran  penerimaan  retribusi  angkutan  umum yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Pamekasan,  yaitu  :  1)  melakukan sosialisasi angkutan plat kuning dan plat hitam, 2) pemungutan retribusi angkutan umum plat hitam dan plat kuning, 3) pengawasan angkutan umum plat hitam dan plat kuning, 4) evaluasi penerimaan retribusi angkutan umum plat hitam dan plat kuning.
Pertama, Melakukan Sosialisasi Angkutan Plat Kuning Dan Plat Hitam. Angkutan yang  beroperasi  di  area  terminal  terdiri  dari  mobil  pribadi  dan  angkutan  umum,  angkutan umum dalam hal ini dibagi menjadi dua jenis angkutan yaitu angkutan umum plat hitam dan plat  kuning.  Angkutan  umum  plat  hitam  merupakan  angkutan  umum  yang  difungsikan sebagai  mengangkut  penumpang,  tetapi  tidak  memiliki  izin  untuk  beroperasi  sebagaimana angkutan umum yang biasanya. Sedangkan angkutan umum plat kuning merupakan angkutan umum  yang  juga  berfungsi  sebagai  angkutan  penumpang,  akan  tetapi  sudah  memiliki  izin untuk beroperasi dari luar maupun dari dalam terminal.
Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Pamekasan  telah  melakukan  Sosialisasi  dalam mengatasi  angkutan  umum  plat  hitam.  Dengan  melakukan  sosialisasi  langsung  dan  tidak langsung terhadap angkutan umum plat hitam dan plat kuning yang merupakan angkutan yang sama-sama  di  fungsikan  sebagai  angkutan  penumpang  bedanya  jika  plat  hitam  tidak  boleh mengangkut  angkutan  dari  luar  maupun  dari  dalam  terminal  sedangkan  plat  kuning  boleh
mengangkut  dari  luar  maupun  dari  dalam  terminal.  Sosialisasi  langsung  dalam  hal  ini memberikan  informasi  dari  petugas  ke  pengguna  jasa  terminal,  sosialisasi  tidak  langsung melalui  media  cetak  atau  media  elektronik.  Sedangkan  untuk  angkutan  umum  yang  berplat kuning  tidak  dilakukan  sosialisasi  karena  sudah  mematuhi  peraturan  daerah.  Dengan sosialisasi  ini  ini  diharapkan  masyarakat  mengerti  tentang  hak  dan  kewajiban  sebagai  wajib retribusi.  Namun,  dengan  adanya  sosialisasi  menunjukkan  bahwa  kegiatan  sosialisasi  yang dilakukan kurang optimal. Ini disebabkan karena sebagian para pengguna jasa terminal hanya mengikuti kegiatan sosialisasi dan kurang memahami pentingnya penyuluhan.
Sosialisasi  ini  merupakan  salah  satu  langkah  atau  upaya  Pemerintah  Daerah  dalam rangka  menjalankan  amanah  undang-undang  No.28  Tahun  2009  tentang  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  serta  berupaya  agar  penerimaan  retribusi  meningkat  setiap  tahunnya. peningkatan  PAD  dapat  dicapai  dengan  peran  serta  masyarakat  yang  sadar  akan  kewajiban pembayaran  retribusi  daerah.  Agar  sebuah  tujuan  organisasi  dapat  segera  tercapai  dan membuahkan  hasil  yang  maksimal  maka  dalam  penyampaian  sosialisasi  atau  penyuluhan perlu  menyampaikan  informasi  yang  mudah  difahami  dan  di  terima  dengan  baik  oleh pengguna  jasa  terminal.  Dari  pernyataan  kepala  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Pamekasan bahwa  dalam  sosialisasi  angkutan  umum  plat  hitam  dan  plat  kuning  pada  indikator  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Pamekasan  telah  melakukan  upaya  terhadap  angkutan  umum  plat hitam  dan  plat  kuning  di  terminal  lama  dengan  melakukan  sosialisasi  langsung  dan  tidak langsung.
Sosialisasi  langsung  dalam  hal  ini  memberikan  informasi  dari  petugas  ke  pengguna jasa  terminal,  sosialisasi  tidak  langsung  melalui  media  cetak  atau  media  elektronik.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Dinas  Perhubungan  secara  umum  sudah  melakukan  sosialisasinya dengan  baik.  Namun,  dalam  hal  kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan  kurang  optimal.  Ini disebabkan  sebagian  para  pengguna  jasa  terminal  hanya  mengikuti  kegiatan  sosialisasi  dan kurang  memahami  pentingnya  penyuluhan  dan  di  anggap  sebagai  suatu  keharusan  yang bersifat  memaksa,  akan  tetapi  tetap  saja  para  pengguna  jasa  terminal  tidak  menjalankan kewajibannya  dengan  patuh.  Hal  ini  bertentangan  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Betti (2010:11)  bahwa  sosialisasi  merupakan  kegiatan  penyuluhan  penyampaian  informasi  yang memeiliki  peran  dan  andil  untuk  memperoleh  pengetahuan  dalam  kegiatan  suatu  organisasi untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Maka  dari  itu,  Dinas  perhubungan  dalam  menyebarkan informasi  seharusnya  melakukan  upaya  penambah  metode,  sebagaimana  pendapat  Josef (2016:119)  menjelaskan  bahwa  ada  beberapa  metode  yang  bisa  digunakan  oleh  pemerintah
daerah guna menyebarluaskan peraturan daerahnya agar lebih efektif dan menyeluruh kepada seluruh  masyarakat.  Salah  satu  metode  yang  memungkinkan  untuk  digunakan  adalah memaksimalkan  penyebaran  informasi  melalui  website  resmi  kabupaten.  serta  dalam penyampaian informasi  perlu informasi yang mudah difahami untuk  itu perlu mengajak dari pihak instansi lain yang terkait denga isi dari aturan yang di sosialisasikan tersebut, sehingga sosialisasi  tersebut  dapat  berjalan  lancar  dan  mudah  difahami  oleh  pihak  pengguna  jasa terminal.
Kedua,  Pemungutan  Retribusi  Angkutan  Umum  Plat  Hitam  dan  Plat  Kuning. Pemungutan  merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  mulai  dari  penghimpunan  data  objek  dan subjek  retribusi,  penentuan  besarnya  retribusi  sampai  kegiatan  penagihan  retribusi  kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan angkutan umum plat hitam dan plat kuning merupakan upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan dan telah  memiliki  prosedur  penarikan  retribusi  Terminal  Kabupaten  Pamekasan.  Untuk  Jumlah angkutan  umum  Kabupaten  Pamekasan  yang  berplat  kuning  207  angkutan  di  tahun  2018 sedangkan  untuk  plat  hitam  60  angkutan  itupun  di  tahun  2004,  akan  tetapi  yang  masuk Terminal Lama Pademawu Pamekasan yang berplat hitam hanya 3-4 angkutan saja.
Tata  cara  pelaksanaan  retribusi  dalam  prosedur  penarikan  retribusi  agkutan  umum sebagai  berikut:  (1)  Kordinator  terminal  mengamfra  karcis  kepada  bendahara  barang  (2) Bendahara barang mencatat pengeluaran karcis sesuai dengan nomor seri karcis dan di catat di berita acara pengeluaran barang (3) Kordinator terminal memberikan karcis kepada pelaksana petugas  lapangan.  (4)  Petugas  lapangan  memberikan  karcis  kepada  pengguna  jasa  terminal sebagai tanda bukti pembayaran retribusi. (5) Pelaksana tugas di lapangan menyerahkan uang setoran  kepada  kordinator.  (6)  Kordinator  menyetor  retribusi  sesuai  dengan  jumlah  karcis yang  tepakai/terjual  (7)  Kordinator  terminal  menyetor  retribusi  kepada  bendahara  penerima dengan di  paraf atau mengetahui kasi  parkir ke subbag keuangan dan sekretaris.  (8)  Setoran dibukukan  oleh  kordinator  terminal  sebagai  tanda  bukti  retribusi.  (9)  Bendahara  penerima menyetor uang retribusi ke kasda melalui Bank Jatim Pada saat itu juga
Selain prosedur dalam penarikan retribusi Dinas Perhubungan juga memiliki tata cara dalam  pembayaran  retribusi  berikut  rincian  tata  cara  pembayarannya  berupa  petugas pemungutan  retribusi  mengambil  bonggol  karcisnya  dan  menyerahkan  karcis  kepada pengguna jasa terminal/para supir dan mereka membayar. Hal ini berdasarkan undang-undang No  28  Tahun  2009  bahwa  pemungutan  retribusi  tidak  dapat  di  borongkan  serta  retribusi  di
pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya (dokumen yang dimaksud berupa: karcis, kupon, dan kartu langganan).
Namun dilihat dari rincian prosedur dan tata cara dalam pemungutan retribusi tersebut, keadaan pemungutannya terdapat kendala terhadap petugas pemungutan retribusi bahwa para supir/pengguna  jasa  terminal  masih  lalai  atau  tidak  patuh  dalam  membayar  retribusi  sesuai tarif yang di tentukan dan terkadang para petugas tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa terminal meski mereka sudah membayar sedangkan menurut prosedur penarikan petugas harus  memberikan  karcis  terhadap  pengguna  jasa  terminal  sebagai  tanda  bukti  pembayaran retribusi.  Mardiasmo  (2000:9)  menjelaskan  bahwa  terdapat  beberapa  hal  yang  menimbulkan masyarakat  enggan  membayar  pajak/retribusi  diantaranya  perkembangan  dan  moral masyarakat, serta retribusi itu sendiri yang sulit di fahami. Maka untuk mencegah terjadinya kebocoran/penyalahgunaan  dana  dalam  pendapatan  retribusi  maka  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Pamekasan  telah  melakukan  upaya  dalam  pemungutan  retribusi  Terminal  Lama Pamekasan,  yakni  dengan  cara  system  pencatatan  penerimaan  pendapatan  retribusi  secara manual yang dilakukan secara berkala yang artinya setiap hari (Senen sampai Kamis Khusus hari jum’at,  sabtu,  dan minggu maka akan disetor pada hari Senen berikutnya) saat  petugas pemungutan  retribusi  terminal  lama  mendapatkan  dana  retribusi  tersebut,  maka  pendapatan tersebut langsung disetor ke bendahara dan langsung disetorkan melalui Bank Jatim dan bukti penyetorannya  retribusi  tersebut  langsung  diserahkan  kepada  bendahara  penerimaan pendapatan  asli  daerah  (PAD)  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Pamekasan  untuk  di  catat  di buku  jurnal  akuntansi  penerimaan  PAD.  Hal  ini  agar  dilakukan  tercapainya  target  retribusi terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan.
Ketiga,  Pengawasan  Angkutan  Umum  Plat  Hitam  dan  Plat  Kuning.  Tak  dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam menghindari terjadinya penyimpangan dan penyelewengan yang dapat menghabat tercapainya penerimaan retribusi. Dengan pengawasan yang baik maka penyimpangan atau penyelewengan yang dapat menghabat  tercapainya  penerimaan  retribusi  juga  akan  baik,  maka  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Pamekasan  telah  melaksanakan  pengawasan  secara  langsung  dan  tidak  langsung terhadap  pelaksanaan  retribusi  terminal.  pegawasan  tidak  langsung  yakni  dalam  bentuk laporan-laporan  secara  tertulis  sudah  maksimal,  artinya  pengawasan  tidak  langsung  ini dilakukan  rutin  setiap  hari,  setidaknya  pengawasan  tidak  langsung  sudah  optimal  karena sudah  sesuai  dengan  rencana.  Sedangkan  untuk  pengawasan  langsung  kordinator  terminal setiap  hari  turun  kelapangan  mengawasi  para  petugas  pemungutan  dalam  melaksanakan
pemungutan,  untuk  menghindari  terjadinya  penyimpangan,  penyelewengan  dan  sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Pamekasan. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Amirullah (2004) bahwa Pengawasan menyangkut semua aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upaya memastikan bahwa sesuai  dengan  hasil  yang  direncanakan  melakukan  tindakan  guna  meningkatkan  performa organisasi  untuk  mencapai  tujuan.  Serta  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Pamekasan  juga melakukan  upaya  dalam  hal  mengatasi  angkutan  plat  hitam  dengan  melakukan  operasi gabungan (razia) dengan pihak kepolisian yang di adakan 3 kali dalam setahun.
Sanksi  yang  didapat  dalam  jaringan  razia  gabungan  tersebut  akan  di  beri  tilang  dan akan  di  tindak  lanjuti  ke  pengadilan  negeri.  Hal  ini  diharapkan  para  petugas  pemungutan melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak ada lagi kebocoran dalam pelaksanaan retribusi terminal  dan  untuk  mencegah  supir/pengguna  jasa  terminal  yang  berplat  hitam  agar  tidak beroperasi  seperti  angkutan  umum  biasanyanya(plat  kuning).  Dinas  Perhubungan  perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap petugas lapangan maupun pengguna jasa terminal serta  melakukan  pengevaluasian  perda  tentang  angkutan  umum  yang  ada  dengan  lebih mengobtimalkan sanksi didukung dengan penempatan perugas lapangan yang berpengalaman dan  berpendidikan  serta  bertanggung  jawab,  Hal  ini  dilakukan  agar  tingkat  kebocoran  dan kecurangan dapat diminimalisir
Gambar 1. Flow chart Penarikan Retribusi Di Terminal Lama
Selain  itu,  Dinas  Perhubungan  melakukan  upaya  Pemasangan  Repoltal  Elektronik khususnya di Teminal Lama Pademawu Pamekasan agar lebih efektif. Hal ini bertujuan agar petugas  lapangan  tidak  susah  dalam  melakukan  pemberian  karcis  kepada  pengguna  jasa terminal  yang  sebagai  tanda  bukti  pembayaran  retribusi  serta  pengguna  jasa  terminal  tidak akan lalai akan kewajiban pembayaran retribusi yang sudah ditetapkan peraturan daerah akan
Kordinator Petugas Lapangan Bank Jatim Pengguna jasa
terminal
Bendahara
tarif retribusi terminal. Selain itu agar prosedur penarikan atau pemungutan retribusi angkutan umum di Dinas Perhubungan berjalan dengan Baik.
Gambar 2. Flow chart Tata Cara Pembayaran Retribusi Di Terminal Lama Ketiga , Pengawasan Angkutan Umum Plat Hitam dan Plat Kuning . Amirullah (2004) menelaskan  bahwa  Pengawasan  ( controlling )  menyangkut  semua  aktivitas  yang  dilakukan oleh  pihak  manajer  atau  pemimpin  dalam  upaya  memastikan  bahwa  hasil  aktual  sesuai dengan  hasil  yang  direncanakan,  fungsi  manajemen  tersebut  bertujuan  untuk  melakukan pengamatan, menilai kinerja dalam pelaksanaan, dan melakukan tindakan guna meningkatkan performa  organisasi  untuk  mencapai  tujuan.  Pengawasan  memiliki  beberapa  fungsi  utama, diantaranya:  mencegah  penyimpangan  terhadap  perencanaan,  memperbaiki  kesalahan  dalam pelaksanaan,  serta  tindakan  penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  organisasi.  Tak  dapat dipungkiri  bahwa  pengawasan  memegang  peranan  penting  sebagai  upaya  dalam  mengukur pelaksanaan  kerja  atau  kegiatan  dalam  sebuah  organisas  serta  menghindari  terjadinya penyimpangan dan penyelewengan yang dapat menghabat tercapainya penerimaan retribusi.
Demikian  pula  pengawasan  di  terminal  lama  Kecamatan  Pademawu  Kabupaten Pamekasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  dengan  mempergunakan  2  bentuk pengawasan  yaitu  pengawasan  langsung  dan  pengawasan  tidak  langsung.  Pengawasan langsung  dalam  pengawasan  langsung  Koordinator  Pemungutan  Retribusi  Terminal  sebagai penanggung  jawab  penerimaan  retribusi  terminal  setiap  hari  turun  kelapangan  mengawasi para  petugas  pemungutan  dalam  melaksanakan  pemungutan,  untuk  menghindari  terjadinya penyimpangan,  penyelewengan  dan  sebagainya  yang  dapat  menghambat  pencapaian penerimaan  retribusi  terminal  di  Kabupaten  Pamekasan.  Sedangkan  untuk  pegawasan  tidak langsung  yakni  dalam  bentuk  laporan-laporan  secara  tertulis  kepada  atasan,  dimana  dengan laporan  tertulis  tersebut  dapat  dinilai  sejauh  manakah  bawahan  melaksanakan  tugasnya sebagaimana mestinya.
Selain  pengawasan,  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Pamekasan  juga  melakukan operasi gabungan (razia) dengan pihak kepolisian yang di adakan 3 kali dalam setahun. Dan sanksi  yang  didapat  dalam  jaringan  razia  gabungan  tersebut  akan  di  beri  tilang  dan  akan  di tindak  lanjuti  ke  pengadilan  negeri.  Hal  ini  diharapkan  para  petugas  pemungutan melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak ada lagi kebocoran dalam pelaksanaan retribusi
Petugas Karcis
Supir/pengguna jasa Terminal
terminal  dan  untuk  mencegah  supir/pengguna  jasa  terminal  yang  berplat  hitam  agar  tidak beroperasi  seperti  angkutan umum biasanyanya  (plat kuning). Selain itu  Dinas Perhubungan melakukan pengawasan yang ketat terhadap petugas lapangan maupun pengguna jasa terminal serta  melakukan  pengevaluasian  perda  tentang  angkutan  umum  yang  ada  dengan  lebih mengobtimalkan  sanksi  yang  didukung  dengan  penempatan  perugas  lapangan  yang berpengalaman  dan  berpendidikan  serta  bertanggung  jawab.  Hal  ini  dilakukan  agar  tingkat kebocoran  dan  kecurangan  dapat  diminimalisir.  Dengan  pengawasan  yang  baik  maka penyimpangan atau penyelewengan yang dapat menghambat tercapainya penerimaan retribusi dapat diminimalisir.
Keempat,  Evaluasi  Penerimaan  Retribusi  Angkutan  Umum  Plat  Hitam  dan  Plat Kuning.  Hasil  evaluasi  penerimaan  retribusi  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Pamekasan terdapat  penurunan  dari  tahun  sebelumnya,  berdasarkan  pencatatan  penerimaan  retribusi Dinas  Perhubungan  target  dan  realisasi  di  tahun  2018-2019  bahwa  target  retribusi  angkutan umum  per  tahun  Rp.13.000.000  dan  di  tahun  2018  realisasinya  Rp.17.800.000  sedangkat  di tahun 2019 realisasinya mencapai Rp.14.524.000.
Gambar 3. Target dan Realisasi retribusi Terminal Lama Tahun 2018-2019 Hal ini disebabkan karena ketaatan membayar retribusi angkutan umum masih kurang optimal  karena  masih  lemahnya  tingkat  kesadaran  beberapa  supir  angkutan  umum  dalam membayar  retribusi,  ada  yang  membayar  Rp.1000,  Rp.500  dan  kadang  tidak  membayar, sedangkan berdasarkan peraturan daerah tarif retribusi seharga Rp.1000. Evaluasi penerimaan retribusi  terminal  juga dilakukan dengan senantiasa mengevaluasi hasil penerimaan  retribusi setiap  hari  dengan  mencocokkan  antara  jumlah  uang  yang  masuk  dan  karcis  yang  keluar. Evaluasi lainnya dilakukan dengan mengevaluasi semua laporan (baik keuangan maupun non keuangan)  dan  kegiatan  yang  dilakukan  setiap  tahunnya  guna  mengetahui  berbagai kekurangan  dalam  proses  penerimaan  dan  pemungutan  retribusi  terminal.  Untuk
meningkatkan  penerimaan  retribusi  angkutan  umum,  para  pengguna  jasa  terminal  harus memiliki  kesadaran  dalam  membayar  retribusi  sesuai  dengan  peraturan  daerah,  selain  itu kurang  tegasnya  petugas  pemungutan  retribusi,  serta  sanksi  khusus  yang  tidak  ada  terhadap para pengguna jasa terminal menyebabkan turunnya penerimaan retribusi terminal.

## SIMPULAN
Upaya  yang  dilakukan  Dinas  Perhubungan  dalam  mengatasi  kebocoran  penerimaan retribusi  terminal  angkutan  umum  pada  terminal  lama  Pamekasan  dengan  beberapa  hal, diantaranya: Pertama: Melakukan pengiriman petugas langsung ke lapangan untuk mencegah angkutan umum plat hitam. Kedua: Berupaya menerapkan system pembayaran setor langsung melalui  bank  daerah  yang  telah  di  tetapkan  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten  Pamekasan. Ketiga: Melakukan  pemasangan  repoltal. Keempat: Melakukan  operasi  gabungan  (razia) dengan  pihak  kepolisian  yang  di  adakan  3  kali  dalam  setahun. Kelima: melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung berupa turunnya koordinator terminal setiap hari  ke  lapangan  untuk  mengawasi  para  petugas  pungutan  guna  menghindari  terjadinya penghambatan  pencapaian  penerimaan  retribusi  terminal  serta  mewajibkan  bentuk  laporan secara  tertulis.  Berdasarkan  simpulan  di  atas,  ada  beberapa  rekomendasi/saran  yang  dapat dilakukan,  diantaranya: Pertama: Sosialisasi  perlu  disampaikan  dengan  bahasa  yang  mudah dipahami  dan  diterima  dengan  baik  oleh  pihak  pengguna  jasa  terminal. Kedua: Perlu berkoordinasi dengan instansi perbankan terkait untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam  membayar  setoran  retribusi  terminal  (tidak  hanya  melalui  setoran  langsung  ke  bank). Ketiga: Perlu  meningkatkan  pengawasan  dengan  cara  melakukan  pemeriksaan  secara mendadak  (sidak)  terhadap  petugas  di  lapangan  secara  berkala. Keempat: Mengoptimalkan Penerimaan  retribusi  angkutan  umum  melalui  penerapan  system  pembayaran  retribusi elektronik. Kelima: Perlu adanya ketegasan terhadap supir/para pengguna jasa terminal dalam membayar retribusi dengan memberikan sanksi khusus bagi yang tidak taat membayar.

## DAFTAR RUJUKAN
Amirullah, H. B. (2004). Pengantar manajemen. Yogyakarta: Graha ilmu Andi. (2002). Otonimi daerah & manajemen keuangan daerah. Yogyakarta Darwin. (2010). Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Jakarta: Mitra wacana media.
Hardianti.  (2016).  Kualitas  pelayanan  jasa  angkutan  umum  terhadap  pendapatan  asli  daerah
(PAD) di suhub terminal Limbangan Kabupaten Garut.
Indah. (2014). Buku praktis mengembangkan SDM. Laksana: Jogjakarta Indrati, S. (2007). Ilmu Perundang-undangan. Kanisius: Yokyakarta
Kaho, J. R. (2010). Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Laksmi. (2008). Manajemen perkantoran modern. Jakarta: Pernaka.
Lutfi, Ahmad. (2006). Penyusunan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD pada Kabupaten Sidoarjo
Manan,  B.  (2001).  Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah.  Pusat  Studi  Hukum  U11,
Yogyakarta
Mardiasmo. (2000). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Ofset: Yogyakarta. Siahaan,  Marihot.  (2010).  Pajak  daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Cetakan  Kedua.  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada.
Siddik,  Mahfud.  (2002).  Optimalisasi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dalam  Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah” STIA LAN Bandung Tahun 2002 Solehuddin. (2016). Analisis efektifitas retribusi parker rumah sakit Dr. Slamet Martodiwirjo Subahri.  (2016).  Analisis  perlakuan  akuntansi  terhadap  pajak  parkir  dan  retribusi  parkir berlangganan di Kabupaten Pamekasan.
Sugiono. (2012). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet Syaripuddin.  (2010).  Pengelolaan  Retribusi  Terminal  di  Kabupaten  Bantaeng.  Skripsi  tidak diterbitkan. Makassar, Universitas Hasanuddin.
Yuliana  (2011).  Pengelolaan  retribusi  terminal  untuk  meningkatkan  realisasi  penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Lampung Timur.