## Evaluasi Implementasi Pengawasan Berbasis Kewilayahan: Studi Kasus KPP Pratama X
Muhammad Ridho Satyanugraha 1 , Yulianti Abbas 2*
1,2) Universitas Indonesia ridhosatya1@gmail.com , yuli.a@ui.ac.id *Corresponding Author Diajukan : 19 November 2023 Disetujui
: 25 November 2023
Dipublikasi
: 1 April 2024

## ABSTRACT
Regional-based supervision is a new policy implemented by the Directorate General of Taxes in 2020  and  revised  in  2022.  This  study  aims  to  evaluate  factors  related  to  the  implementation  of regional-based  supervision,  which  are  top  management  support,  regulations,  regional  account representatives, taxpayers, and information systems. The factors are further divided into thirteen indicators.  Previous  studies  on  regional-based  supervision  and/or  tax  supervision  in  general mostly  focused  on  the  influence  of  tax  supervision  activities  on  taxpayer  compliance  or  tax revenues. This study differs from previous study because it seeks an in-depth understanding of the implementation of supporting factors in regional-based supervision via an in-depth case study. The interviews involved the office head, the supervision section head, regional account representative, tax consultant, and taxpayers. The results of the study indicate a weakness in the implementation of regional-based supervision related to regulation, both in terms of the availability of regulation that  regulate  interactions  among  the  parties  involved  and  the  clarity  in  the  field  of  taxation. Additionally, the available budget and the number of account representative personnel still need to be improved.
Keywords: Account Representative; Regional-Based Supervision; Supporting Factors; Tax.

## PENDAHULUAN
Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  menyatakan  bahwa tax  ratio yang  dimiliki  oleh Indonesia masih tergolong rendah. Di tahun 2017 s.d. 2021, secara berturut-turut tax ratio berada di angka 9,89%, 9,76%, 8,33%, 10,4% dan 9,11% (Putri, 2022). Rendahnya tax ratio Indonesia akan sangat terlihat jika dibandingkan dengan rata – rata tax ratio dari negara – negara OECD yang telah mencapai 34,1% (OECD, 2023). Oleh karena itu, penelitian tentang administrasi perpajakan di  Indonesia masih  sangat  dibutuhkan  sebagai masukan  kepada  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk meningkatkan tax ratio Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Dalam  jangka  waktu  tiga  tahun  terakhir,  lebih  tepatnya  dalam  periode  tahun  2020  s.d.  tahun 2022, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan dua peraturan baru terkait dengan pengawasan wajib pajak.  Peraturan  pertama  adalah  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  nomor  SE-07/PJ/2020 tanggal  27  Februari  2020  tentang  Kebijakan  Pengawasan  dan  Pemeriksaan  Wajib  Pajak  Dalam Rangka  Perluasan  Basis  Pajak  yang  memperkenalkan  sistem  pengawasan  terbaru  yang  dikenal dengan pengawasan berbasis kewilayahan. Istilah pengawasan berbasis kewilayahan baru dikenal sejak  surat  edaran  tersebut  diterbitkan.  Kemudian,  di  tahun  2022,  Direktorat  Jenderal  Pajak menerbitkan SE-05/PJ/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak sekaligus mencabut SE-07/PJ/2020.
Direktur  Jenderal  Pajak  Suryo  Utomo  menyatakan  bahwa  pengawasan  berbasis  kewilayahan merupakan salah satu program yang dilaksanakan untuk memenuhi target penerimaan pajak yang menjadi tugas dari Direktorat Jenderal Pajak  (Redaksi DDTCNews, 2023). Melalui  pengawasan berbasis kewilayahan, Suryo Utomo mengharapkan agar account representative dapat melakukan penetrasi  ke  wilayah  kerjanya  sehingga  pengawasan  yang  dilakukan  kepada  Wajib  Pajak  dapat
dilakukan dengan lebih efisien dan efektif (Redaksi DDTCNews, 2023). Pernyataan tersebut sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Kamaruddin et  al .,  2022),  yang  menemukan  bahwa pengawasan  terhadap  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap penerimaan pajak.
Penelitian terkait dengan pengawasan (secara umum) yang dilakukan oleh otoritas pajak telah beberapa kali dilakukan tetapi sebagian besar penelitian tersebut melihat dampak atau pengaruh dari kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, orang  pribadi,  dan/atau  keduanya  atau  penerimaan  pajak.  Amilin  (2016)  menemukan  bahwa konseling  dan  pemeriksaan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dan  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  tetapi  kegiatan  pengawasan  tidak  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak.  Yap & Mulyani (2022) menemukan kegiatan pelayanan dan pemeriksaan memiliki hubungan yang positif dengan kepatuhan wajib pajak badan sedangkan kegiatan pengawasan tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan.  Sari et  al .  (2022) menemukan  pendidikan,  pengawasan  dan  pemeriksaan  pajak  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  baik  secara  parsial  maupun  simultan.  Penelitian  – penelitian terdahulu menyimpulkan hasil yang berbeda – beda atas pengaruh pengawasan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  berbeda  –  beda  tergantung  pada proxy yang  digunakan  untuk  mengukur pengawasan dan lokasi dimana penelitian tersebut dilakukan.
Akan tetapi, penelitian terkait dengan pengawasan berbasis kewilayahan masih sangat terbatas mengingat  pengawasan  berbasis  kewilayahan  baru  diterapkan  di  tahun  2020  yang  kemudian diperbaharui  kembali  di  tahun  2022.  Penelitian  terbaru  terkait  dengan  pengawasan  berbasis kewilayahan dilakukan oleh (Khairani & Utomo, 2021) yang menemukan bahwa beberapa prosedur pengawasan  berbasis  kewilayahan  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  dan  kegiatan  pengawasan berbasis kewilayahan juga dinilai dapat meningkatkan kepatuhan formal dan material wajib pajak badan  tetapi  kegiatan  pengawasan  berbasis  kewilayahan  dinilai  belum  menunjukkan  hasil  yang memuaskan dalam aspek peningkatan kepatuhan formal dan material wajib pajak orang pribadi, penggalian potensi pajak serta pertambahan jumlah basis pajak.
Kebaruan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi pengawasan berbasis kewilayahan berdasarkan faktor pendukung pengawasan berbasis kewilayahan di Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  X.  Faktor  –  faktor  pendukung  dimaksud  terdiri  dari  dukungan manajemen puncak, regulasi, account representative kewilayahan, wajib pajak, sistem informasi (Ayalew, 2014; Chalu & Mzee, 2018; Drogalas et al ., 2015; Isa & Pope, 2011; Syahlan, 2021). Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sehingga  dalam  penelitian  ini  dapat  mengungkap  hal  –  hal  yang  lebih  spesifik,  unik  dan  detail dibandingkan penelitian dengan metode lain (Gunawan, 2013).
Terdapat  tiga  pertimbangan  mengapa  KPP  Pratama  X  dipilih  sebagai  objek  penelitian  ini. Pertama,  pengawasan  berbasis  kewilayahan  hanya  dilakukan  oleh  KPP  Pratama.  Kedua,  KPP Pratama X termasuk dalam peringkat sepuluh besar dalam hal penerimaan dibandingkan  dengan KPP  Pratama  lainnya.  Yang  terakhir,  penerimaan  dari  wajib  pajak  yang  dilakukan  pengawasan berbasis kewilayahan di KPP Pratama X lebih dominan dibandingkan dengan penerimaan wajib pajak strategisnya.
Berdasarkan  hal  –  hal  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  penelitian  ini  akan  mengevaluasi implementasi  pengawasan berbasis  kewilayahan  di  KPP  Pratama  X  ditinjau  dari  faktor  – faktor pendukung  berupa  dukungan  manajemen  puncak,  regulasi, account  representative kewilayahan, wajib pajak dan sistem informasi. Hasil dari penelitian dapat digunakan oleh objek penelitian pada khususnya  atau  Direktorat  Jenderal  Pajak  pada  umumnya  untuk  meningkatkan  pengawasan berbasis kewilayahan yang telah dilakukan.

## STUDI LITERATUR

## Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
Pengawasan  adalah  proses  untuk  memastikan tugas  dan  fungsi  telah  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Menurut Internal Revenue Service (IRS), kepatuhan wajib pajak terdiri dari tiga bagian yaitu pelaporan yang akurat, pelaporan yang tepat waktu  dan  pembayaran  yang  tepat  waktu  (Slemrod et  al .,  2001).  Berdasarkan  kedua  definisi
tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pengawasan kepatuhan wajib pajak adalah proses untuk memastikan pelaporan yang akurat, pelaporan yang tepat waktu dan pembayaran yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.
Definisi  Pengawasan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  diatur  dalam  SE-05/PJ/2022.  Pengawasan  atas Kepatuhan  Wajib  Pajak  terdiri  dari  serangkaian  kegiatan  untuk  melakukan  pembinaan  dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak untuk mewujudkan kepatuhan Wajib  Pajak  yang  berkelanjutan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.
Untuk  pengawasan  kepatuhan  wajib  pajak  di  tingkat  KPP  Pratama,  Wajib  Pajak  dibedakan menjadi  dua  segmen  yaitu  wajib  pajak  strategis  dan  wajib  pajak  lainnya.  Wajib  pajak  strategis adalah  wajib  pajak  yang  memiliki  kontribusi  terbesar  terhadap  penerimaan  (KPP  Pratama)  atau wajib pajak yang memiliki kriteria lain yang diatur oleh direktur yang berwenang dalam penentuan kebijakan dalam pengawasan wajib pajak. Wajib pajak lainnya adalah wajib pajak lain yang tidak termasuk ke dalam wajib pajak strategis. Wajib pajak lainnya terdiri dari wajib pajak yang sudah memiliki  NPWP  maupun  belum  memiliki  NPWP.  Dalam  administrasi  perpajakan  di  Indonesia yang  berlaku  saat  ini,  pengawasan  kepatuhan  wajib  pajak  strategis  dilakukan  berdasarkan penetapan  Kepala  Kantor  Wilayah  sedangkan  pengawasan  kepatuhan  wajib  pajak  lainnya dilakukan berbasis kewilayahan atau yang biasa disebut dengan pengawasan berbasis kewilayahan.

## Pengawasan Berbasis Kewilayahan
Kegiatan  pengawasan  kepatuhan  wajib  pajak  secara  umum  terdiri  dari  kegiatan  pengawasan terhadap wajib pajak yang telah memiliki NPWP (intensifikasi), pengawasan terhadap wajib pajak yang  belum  mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan  NPWP  (ekstensifikasi),  dan  kegiatan pengumpulan  data  lapangan.  Dasar  pelaksanaan  masing  –  masing  kegiatan  utama  pengawasan berbasis  kewilayahan  secara  berturut  –  turut  adalah  SE-05/PJ/2022,  SE-14/PJ/2019,  dan  SE- 11/PJ/2020.

## Kedekatan Fungsi Pengawasan dengan Pemeriksaan Pajak
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-05/PJ/2022 menyatakan bahwa salah satu dari tujuan  kegiatan  pengawasan  adalah  terwujudnya  kepatuhan  wajib  pajak  yang  berkelanjutan. Allingham & Sandmo (1972) menyatakan bahwa untuk memastikan kecukupan dana dari pajak, otoritas pajak mendorong kepatuhan wajib pajak terutama dengan menimbulkan rasa takut melalui pemeriksaan  dan  denda.  Intinya,  kedua  kegiatan  tersebut  memiliki  kesamaan  yaitu  merupakan upaya  yang  dilakukan  oleh  otoritas  pajak  untuk  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. Perbedaanya, fungsi pengawasan lebih mengedepankan kepatuhan sukarela ( voluntary compliance ) sedangkan pemeriksaan pajak mengedepankan kepatuhan dipaksakan ( enforced compliance ). Berdasarkan  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  nomor  SE-15/PJ/2018  tentang  Kebijakan Pemeriksaan,  pemeriksaan  dapat  dilakukan  oleh  fungsional  pemeriksa  pajak  atau  petugas pemeriksa  pajak.  Sebagian  petugas  pemeriksa  pajak  dirangkap  oleh account  representative kewilayahan.  Oleh  karena  itu,  keahlian-keahlian  yang  dimiliki  oleh  pemeriksa  pajak  juga  harus dimiliki oleh seorang account representative kewilayahan sampai dengan tingkatkan tertentu. Menurut  PMK-131/PMK.03/2022  secara  implisit  juga  menyatakan  bahwa  jabatan account representative termasuk  di  dalamnya account  representative kewilayahan  akan  dikategorikan sebagai jabatan pemeriksa pajak karena lingkup pekerjaannya berada dalam lingkungan yang sama yaitu pengujian kepatuhan perpajakan wajib pajak. Selain itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas  DJP  Neilmaldrin  Noor  menyatakan  bahwa  terdapat  kemiripan  pola  kerja  dari account representative dengan pemeriksa pajak (Wildan, 2022). Faktor - Faktor Pendukung Pengawasan Berbasis Kewilayahan
Chalu  &  Mzee  (2018)  menyatakan  bahwa  dengan  mempelajari  faktor  –  faktor  yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak akan membantu kita untuk memahami kondisi yang ada saat ini dan juga membantu mengidentifikasi faktor yang penting untuk efektivitas pemeriksaan pajak. Faktor – faktor yang mendukung efektivitas pemeriksaan pajak adalah dukungan manajemen puncak,  regulasi,  pemeriksa  pajak,  wajib  pajak  dan  sistem  informasi  (Ayalew,  2014;  Chalu  & Mzee, 2018; Drogalas et al ., 2015; Isa & Pope, 2011; Syahlan, 2021).
Berdasarkan  kedekatan  antara  pengawasan  berbasis  kewilayahan  dengan  pemeriksaan  pajak maka faktor  – faktor pendukung pemeriksaan pajak juga akan mendukung pengawasan berbasis
kewilayahan. Oleh karena itu, faktor – faktor pendukung pengawasan berbasis kewilayahan adalah dukungan  manajemen  puncak,  regulasi, account  representative kewilayahan,  wajib  pajak  dan sistem informasi. Dengan adanya faktor – faktor tersebut maka pengawasan berbasis kewilayahan seharusnya  menjadi  lebih  efektif  yang  ditunjukkan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  yang  tinggi dalam  bentuk  penerimaan  pajak  yang  tinggi,  data  perpajakan  yang  berkualitas,  dan  risiko penghindaran pajak dan penggelapan pajak minimal.

## Dukungan Manajemen Puncak
Manajemen  puncak  merupakan  pimpinan  tertinggi  dari  unit  kerja  yang  memiliki  kewenangan tertinggi dalam operasional unit kerja (Syahlan, 2021). Dengan adanya dukungan dari manajemen puncak  kegiatan  pengawasan  berbasis  kewilayahan  diharapkan  dapat  terlaksana  dengan  optimal dan  memberikan  hasil  yang  diharapkan.  Bentuk  -  bentuk  dukungan  manajemen  adalah  adanya kecukupan anggaran yang dialokasikan, sarana, dan prasarana dan dukungan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan profesional (Ayalew, 2014; Chalu & Mzee, 2018). Ayalew (2014) juga menambahkan bahwa dukungan terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai bentuk tambahan dari dukungan manajemen puncak. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk melihat faktor pendukung dukungan manajemen puncak dalam kegiatan pengawasan berbasis kewilayahan adalah dukungan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan profesional, dukungan dalam pelaksanaan pengawasan berbasis kewilayahan, dan kecukupan anggaran, sarana, dan prasarana.

## Regulasi
Chalu  &  Mzee  (2018)  menyatakan  bahwa  petugas  pajak  (dalam  penelitian  ini account representative kewilayahan) bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak sedangkan wajib pajak  bertujuan untuk  mengurangi  kewajiban pajaknya  sehingga  diperlukan  suatu  aturan formal yang mengatur tindakan yang dilakukan kegiatan pengumpulan penerimaan pajak. Drogalas et al . (2015)  menemukan  bahwa  peraturan  perpajakan  yang  terlalu  kompleks  akan  mempersulit pemeriksa  pajak  menafsirkan  maksud  dari  peraturan  yang  ada  sehingga  peraturan  di  bidang perpajakan seharusnya dibuat dengan jelas sehingga tidak ada kesulitan dalam penafsiran peraturan di bidang perpajakan. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk melihat faktor pendukung berupa regulasi adalah ketersediaan aturan yang mengatur interaksi antara account representative kewilayahan dengan wajib pajak dan kejelasan peraturan di bidang perpajakan.

## Account Representative Kewilayahan
Ayalew (2014) memasukkan kategori pemeriksa pajak sebagai staff expertise . Ayalew (2014) mengadopsi  konsep staff  expertise dari  penelitian  –  penelitian  tentang  auditor  internal  yang menemukan bahwa jumlah pemeriksa yang cukup dan kualifikasi profesional seorang pemeriksa yang  semakin  baik  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  efektivitas  pemeriksaan  pajak.  Chalu  & Mzee (2018) juga menemukan bahwa dalam kategori unit pemeriksa yaitu kategori pemeriksa pajak menjadi salah satu dari lima faktor yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan. Isa & Pope (2011) menambahkan skill komunikasi dari seorang pemeriksa pajak merupakan bagian  dari kecakapan profesional  seorang  pemeriksa  pajak.  Rendahnya  realisasi  penerimaan  pajak  dari  penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) menjadi salah satu indikasi belum  efektifnya  komunikasi  dari account  representative sehingga  dibutuhkan  sebuah  pola komunikasi  efektif  dalam  rangka  kegiatan  konseling  penyelesaian  SP2DK  menjadi  kebutuhan mendesak (Affandi, 2021). Raden (2021) menemukan bahwa kompetensi komunikasi dari account representative dapat membuat wajib pajak melakukan pembayaran pajak dan melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan atas pajak terutang. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk melihat faktor  pendukung  berupa account  representative kewilayahan  adalah  kompetensi  teknis  dan pengalaman, skill komunikasi, dan kecukupan jumlah personel.

## Wajib Pajak
Jumlah wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak mampu memoderasi pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak (Indraswono, 2019).  Ayalew  (2014)  menyatakan  bahwa  atribut  dari  wajib  pajak  yang  mempengaruhi pemeriksaan adalah sikapnya terhadap pemeriksaan pajak dan tingkat kerjasama yang diberikan kepada  pemeriksa  pajak.  (Syahlan,  2021)  menambahkan  bahwa  wajib  pajak  harus  memiliki pembukuan atau pencatatan yang memadai untuk dapat menjadi kooperatif kepada pemeriksa pajak dengan cara menunjukkan buku dan catatan kepada pemeriksa pajak. Dalam kegiatan pengawasan
berbasis kewilayahan, terdapat kriteria khusus dari wajib pajak yang akan dipilih untuk dilakukan pengawasan berbasis kewilayahan antara lain melalui data pemicu, peta kepatuhan compliance risk management (CRM),  tingkat  kemampuan  bayar,  dan  wajib  pajak  baru  hasil  dari  kegiatan ekstensifikasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kriteria pemilihan wajib pajak akan dimasukkan ke dalam indikator tambahan yang dinamai dengan atribut wajib pajak. Indikator yang digunakan untuk  melihat  faktor  pendukung  berupa  wajib  pajak  adalah  sikap  kooperatif  wajib  pajak, dokumentasi dan pembukuan wajib pajak dan atribut wajib pajak.

## Sistem Informasi
Moon et al (dalam Syahlan, 2021) menyatakan bahwa adopsi teknologi informasi pada  sektor publik  meningkatkan  performa  organisasi  dan  produktivitas  dalam  fungsi  internal  manajemen. Dalam persepsi pemeriksaan pajak, Drogalas et al (2015) memasukkan variabel teknologi dalam penelitiannya  yang  menemukan  bahwa  sistem  informasi  meningkatkan  efektivitas  pemeriksaan pajak  sedangkan  kompleksitas  dan  perubahan  secara  berkala  dalam  peraturan  perpajakan mengurangi efektivitas pemeriksaan pajak yang dikategorikan dalam variabel lingkungan. Sebagai tambahan, Drogalas et al (2015) menyatakan bahwa sistem informasi yang efektif akan memiliki efek yang positif dengan efektivitas pemeriksaan pajak jika sistem informasi tersebut mudah untuk digunakan  dan  sederhana,  membantu  proses  pemeriksaan,  menyediakan  jangka  waktu  dan informasi yang akurat, dan kompatibel dengan sistem informasi perpajakan lainnya.
Kriteria  sistem  informasi  yang  efektif  menurut  Drogalas  (2015)  akan  digunakan  untuk mengevaluasi  sistem  informasi  –  sistem  informasi  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengawasan berbasis kewilayahan yaitu kemudahan dan kesederhanaan aplikasi dan kesesuaian dan membantu proses pengawasan berbasis kewilayahan.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif dengan pendekatan  studi  kasus.  Penelitian  dilakukan selama  empat  bulan (Juli  –  Oktober  2023) melalui wawancara baik secara langsung maupun daring, observasi, dan studi dokumentasi terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:
Narasumber  yang  dipilih  untuk  diwawancarai  adalah  narasumber  yang  terlibat  langsung  atau pernah bersinggungan dengan pengawasan berbasis kewilayahan KPP Pratama X di tahun 2022. Berdasarkan  kriteria  tersebut  narasumber  yang  dipilih  adalah  kepala  kantor,  kepala  seksi pengawasan kewilayahan, account representative kewilayahan, konsultan pajak, dan wajib pajak. Terkait  dengan  kerahasiaan  data  perpajakan,  konsultan  pajak  dan  wajib  pajak  yang  dijadikan narasumber dilakukan berdasarkan konfirmasi langsung oleh account representative dan kesediaan konsultan pajak dan wajib pajak untuk memberikan keterangan.
Hasil wawancara merupakan bagian paling signifikan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mendapatkan  pengetahuan,  pemahaman  dan  pengalaman  pribadi  melalui  percakapan  kepada narasumber  (Dewi et  al .,  2021;  Mears,  2009;  Mills et  al .,  2009).  Wawancara  dilakukan  secara mendalam  menggunakan  teknik  wawancara  semi  terstruktur  yang  bertujuan  untuk  menemukan permasalahan  secara  lebih terbuka  dimana  narasumber  diminta  pendapat  dan  idenya  (Sugiyono, 2017).
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Sumber: diolah dari berbagai sumber
Pertanyaan  dalam  wawancara  diarahkan  untuk  mendapatkan  pengetahuan,  pemahaman  dan pengalaman dari narasumber terkait adanya faktor – faktor pendukung implementasi pengawasan berbasis  kewilayahan  berupa  dukungan  manajemen  puncak,  regulasi, account  representative kewilayahan, wajib pajak dan sistem informasi yang diterjemahkan dalam 13 (tiga belas) indikator sebagaimana terlihat di gambar 2.
Peneliti  juga  melakukan  studi  dokumentasi  dan  observasi.  Studi  dokumentasi  dilakukan  pada dokumen, data sekunder, dan peraturan perundangan – undangan yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan  berbasis  kewilayahan.  Observasi  dilakukan  terhadap  kegiatan  pengawasan  berbasis kewilayahan  yang  dilakukan  oleh  narasumber.  Hasil  observasi  dan  analisis  dokumen  akan digunakan sebagai pendukung dari thematic analysis dari hasil wawancara. Thematic  analysis bertujuan  untuk  mengidentifikasi,  menganalisis,  melaporkan  pola  (tema) dalam data dan menginterpretasikan berbagai aspek dalam topik penelitian (Boyatzis, 1998; Braun &  Clarke,  2006).  Proses  analisis  ditujukan  untuk  mengidentifikasi  indikator  pendukung implementasi  pengawasan  berbasis  kewilayahan  di  KPP  Pratama  X.  Gambar  2  menunjukkan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.

## HASIL
Resume hasil analisa terhadap transkrip  wawancara, data sekunder dan peraturan terkait, serta observasi untuk mengidentifikasi implementasi indikator – indikator dari faktor – faktor pendukung pengawasan berbasis kewilayahan dapat dilihat dari Tabel 1.
Tabel 1 Hasil Analisa Transkrip Wawancara, Data Sekunder, dan Peraturan Terkait
Faktor Pendukung Indikator Kondisi di KPP Pratama X Dukungan Manajemen Puncak Dorongan pimpinan terhadap pendidikan dan pelatihan • Kepala  kantor  mendukung account  representative kewilayahan untuk melanjutkan pendidikan formal dengan mempermudah proses perizinan.
• Kepala  kantor  memotivasi account  representative kewilayahan untuk melanjutkan pendidikan formal.
• Kepala  kantor  berperan  aktif  untuk  menyelenggarakan pendidikan  nonformal  sesuai  dengan  kebutuhan  dari account representative kewilayahan.
• Kepala  kantor  memiliki  pendapat  bahwa  pendidikan memiliki  pengaruh  terhadap  kinerja  dari account representative . Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan berbasis kewilayahan • Kepala kantor mendorong kegiatan pengawasan di lokasi wajib  pajak  salah  satunya  dengan  mempermudah  proses penerbitan surat tugas.
• Kepala  kantor  terlibat  langsung  dalam  SOP  persetujuan penerbitan  naskah  dinas  dalam  kegiatan  pengawasan berbasis kewilayahan.
• Kepala  kantor  terlibat  dalam  setiap  tahapan  pengawasan mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan evaluasi.
• Kepala  kantor  memberikan  arahan  berupa  kebijakan  dan strategi dalam pengawasan berbasis kewilayahan.
• Kepala  kantor  berkoordinasi  dengan  instansi  lain  atau pihak ketiga yang dapat mempermudah proses pengawasan berbasis kewilayahan di lapangan. Kecukupan anggaran, sarana dan prasarana • Kualitas  dan  kuantitas  sarana  dan  prasarana  sudah memenuhi kebutuhan dari pengawasan berbasis kewilayahan.
• Anggaran  yang  tersedia  hanya  cukup  untuk  melakukan pengawasan  kepada  wajib pajak terdaftar  yang  berada  di wilayah kerja KPP Pratama X sedangkan anggaran untuk melakukan pengawasan ke lokasi usaha yang berada di luar wilayah kerja belum mencukupi. Regulasi Ketersediaan aturan yang mengatur interaksi antara account representative dengan wajib pajak • Peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara account representative dengan wajib pajak/pihak ketiga hanya ada dalam  bentuk  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak sehingga wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang proses  bisnis  pengawasan  berbasis  kewilayahan  yang diikutinya.  Khusus  untuk  wajib  pajak  yang  dilakukan pengawasan, masih ada kemungkin dilakukan pemeriksaan  dalam  hal  terdapat  ketidaksesuaian  saat dilakukan kegiatan pengawasan berbasis kewilayahan.
• Peraturan  yang  ada  saat  ini  tidak  mengikat  pihak  ketiga yang  berhubungan  dengan  wajib  pajak  sehingga  proses permintaan data kepada pihak ketiga, contohnya pengelola suatu  area  bisnis,  seringkali  mengalami  kebuntuan. Akhirnya  proses  pencarian  data  kembali  dilakukan berdasarkan data internal yang dimiliki. Kejelasan peraturan di bidang perpajakan • Masih  banyak  peraturan  di  bidang  perpajakan  yang menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda  (multitafsir) berdasarkan  perspektif  seluruh narasumber (fiskus,  wajib pajak dan konsultan pajak). Account Representative Kewilayahan Kompetensi Teknis dan Pengalaman Account Representative • Rata – rata pendidikan account representative kewilayahan berada di atas standar minimal.
• Rata – rata masa kerja account representative kewilayahan jauh di atas standar minimal.
• Capaian IKU Standar Kompetensi pegawai tercapai.
• Account  representative mampu  memberikan  penjelasan mengenai  dasar  hukum  dan  konsekuensi  hukum  yang mungkin terjadi.
• Account representative kewilayahan sudah profesional. Skill komunikasi • Cara  berkomunikasi account  representative kewilayahan
KPP Pratama X dapat diterima oleh wajib pajak.
• Penjelasan  yang  disampaikan  dapat  dipahami  dan mendapatkan feedback antara  lain  dalam  bentuk bertambahnya pengetahuan wajib pajak. Kecukupan jumlah personel • Berdasarkan  jumlah  target  penerimaan  dan  realisasi penerimaan pajak jumlah personel account representative kewilayahan masih memiliki ruangan untuk ditambahkan. Wajib Pajak Sikap Kooperatif Wajib Pajak • Wajib pajak didominasi oleh wajib pajak badan. • Skala ukuran wajib pajak terdaftar cukup besar.
• Sebagian besar wajib pajak relatif memiliki kecenderungan untuk  memiliki  kepatuhan  yang  baik  (dibandingkan wilayah lain).
• Wajib  pajak  menerima  kehadiran account  representative saat dilakukan pengawasan berbasis kewilayahan. Dokumentasi dan Pembukuan Wajib Pajak • Wajib pajak menyiapkan staff tersendiri atau menggunakan  jasa  profesional  untuk  melaksanakan dokumentasi dan pembukuan.
• Banyak  wajib  pajak  terdaftar  memiliki  skala  usaha  yang besar  sehingga  laporan  keuangan  biasanya  diaudit  oleh KAP. Atribut Wajib Pajak • Penentuan  DPP  didasarkan  kepada  CRM,  data  pemicu, data  penguji,  atau  variabel  yang  diatur  dalam  ketentuan yang berlaku.
• Berdasarkan  laporan  kinerja,  SP2DK  hasil  DPP  terbukti menjadi  bahan  baku  untuk  menjadikan  pengawasan berbasis  kewilayahan  berkualitas  (terdapat  realisasi pembayaran atas pajak yang tidak atau kurang dibayar). Sistem Informasi Kemudahan dan kesederhanaan sistem informasi • Masing  –  masing  kegiatan  utama  disediakan  aplikasi tersendiri untuk mempermudah pengoperasiannya.
• Narasumber  sebagai  pengguna  utama  sistem  informasi seluruh  berpendapat  bahwa  sistem  informasi  yang digunakan saat ini telah mudah dan sederhana.
• Bentuk  kemudahan  dan  kesederhanaan  berdasarkan pendapat narasumber terlihat dari proses pembuatan kertas kerja pengawasan, penerbitan STP, penentuan wajib pajak dan dokumentasi kegiatan pengawasan. Kesesuaian dan membantu kegiatan • Sistem informasi yang ada saat ini telah mengakomodir hal –  hal  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  kegiatan pengawasan berbasis kewilayahan antara lain modul CRM, data pemicu dan data lainnya.
• Sistem informasi yang terkait dengan KPDL dapat diakses menggunakan telepon genggam tanpa harus terkoneksi ke jaringan intranet.
Sumber: diolah dari hasil penelitian

## PEMBAHASAN
Faktor pendukung berupa dukungan manajemen puncak terlihat dari adanya dorongan pimpinan terhadap pendidikan dan pelatihan, dukungan pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan berbasis kewilayahan, dan kecukupan anggaran, sarana dan prasarana (Ayalew, 2014; Chalu & Mzee, 2018). Dalam  tabel  1,  terlihat  bahwa  hampir  seluruh  indikator  dukungan  manajemen  puncak  telah terpenuhi di KPP Pratama X kecuali untuk kecukupan anggaran. Hal ini menyebabkan pengawasan berbasis kewilayahan hanya dapat dilakukan untuk wajib pajak yang berada di wilayah kerja KPP Pratama X. Sementara itu, wajib pajak terdaftar yang memiliki lokasi usaha yang berada jauh dari wilayah kerja KPP Pratama X akan sulit atau jarang untuk dilakukan pengawasan secara langsung oleh account representative kewilayahan. Untuk kedua indikator lain berupa dukungan pimpinan terhadap  pendidikan  dan  pelatihan  dan  dukungan  pimpinan  dalam  pelaksanaan  pengawasan berbasis  kewilayahan  telah  tersedia  lebih  dari  dari  cukup  untuk  mendukung  pelaksanaan pengawasan berbasis kewilayahan agar berjalan dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuannya.
Faktor  pendukung  regulasi,  berdasarkan  hasil  penelitian,  merupakan  faktor  pendukung  yang menjadi  titik  lemah  dari  pelaksanaan  pengawasan  berbasis  kewilayahan.  Terdapat  dua indikator kehadiran  faktor  pendukung  berupa  regulasi  dalam  kegiatan  pengawasan  berbasis  kewilayahan yaitu  adanya  peraturan  perundang  –  undangan  yang  mengatur  interaksi  antara account representative kewilayahan dengan wajib pajak (Chalu & Mzee, 2018) dan peraturan perpajakan yang sederhana sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda (Drogalas et al ., 2015). Dalam tabel 1,  terlihat  bahwa  seluruh  kegiatan  utama  pengawasan  berbasis  kewilayahan  hanya  diatur berdasarkan surat edaran direktur jenderal pajak. Surat edaran direktur jenderal pajak tersebut tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang – undangan di Indonesia sehingga kriteria yang dimaksudkan oleh Chalu & Mzee (2018) belum terpenuhi. Akibatnya, masih banyak wajib pajak yang tidak memahami proses bisnis pengawasan berbasis kewilayahan. Sebagian besar wajib pajak hanya  mendapatkan  informasi  berdasarkan  keterangan  yang  disampaikan  oleh account
representative kewilayahan  saat  dilakukan  klarifikasi  dalam  pelaksanaan  pengawasan  berbasis kewilayahan.
Ketidakhadiran peraturan perundang – undangan juga menjadi suatu hambatan tersendiri dalam kegiatan pengumpulan data di lapangan. Tanpa adanya peraturan yang mengatur interaksi antara pihak  ketiga (pemilik  data)  dengan account  representative kewilayahan, proses permintaan  data akan sangat bergantung pada sikap kooperatif dari pihak ketiga tersebut. Di lain pihak, belum ada konsekuensi hukum apabila pihak ketiga tidak bersedia untuk bersikap kooperatif dengan account representative kewilayahan. Sebagai perbandingan, berdasarkan hasil wawancara, jika wajib pajak sama sekali tidak merespon permintaan data dan keterangan yang telah diterbitkan maka atas wajib pajak dimaksud dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan pajak sedangkan atas pihak ketiga yang tidak bersedia memberikan permintaan data dan keterangan tidak ada konsekuensi yang akan dihadapinya. Selain itu, di tabel 1 juga terlihat bahwa peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan juga belum mendukung pelaksanaan pengawasan berbasis kewilayahan karena masih banyak  peraturan  di  bidang  perpajakan  yang  menimbulkan  penafsiran  ganda  dalam  perspektif fiskus dan wajib pajak sehingga kriteria yang dimaksudkan oleh (Drogalas et al ., 2015) juga belum terpenuhi.
Kehadiran faktor pendukung berupa account representative kewilayahan terlihat melalui jumlah personel  account  representative  kewilayahan  yang  cukup, account  representative kewilayahan yang memiliki kompetensi teknis dan pengalaman (Ayalew, 2014) dan skill komunikasi yang baik dari account  representative kewilayahan  (Isa  &  Pope,  2011).Sebagaimana  terlihat  di  tabel  1, sebagian dua indikator account representative kewilayahan telah terpenuhi kecuali untuk indikator kecukupan  jumlah  personel.  Narasumber  mempertimbangkan  target  penerimaan  yang  besar  dan karakteristik sebaran wajib pajak di KPP Pratama X menjadi dasar argumen dari narasumber untuk mendapatkan  jumlah  maksimal  dari account  representative kewilayahan  yaitu  sebesar  delapan orang  per  seksi  pengawasan  (saat  ini  hanya  lima  orang  per  seksi  pengawasan).  Untuk  kedua indikator  lain,  berupa  kompetensi  teknis  dan  pengalaman account  representative dan skill komunikasi, account  representative di  KPP  Pratama  X  telah  memiliki  kedua  indikator  tersebut untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis kewilayahan setidaknya sesuai dengan  standar  kompetensi  yang  ditentukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  berdasarkan perspektif dari konsultan pajak dan wajib pajak.
Indikator  yang  digunakan  untuk  melihat  adanya  faktor  pendukung  berupa  wajib  pajak  adalah sikap  kooperatif  wajib  pajak,  dokumentasi dan pembukuan  wajib  pajak,  dan  atribut  wajib  pajak (Ayalew, 2014; Syahlan, 2021; SE-05/PJ/2022). Wilayah kerja KPP Pratama X hanya terdiri dari beberapa  kelurahan.  Perbandingan  jumlah  wajib  pajak  badan  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  X relatif lebih besar dibandingkan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama  X.  Selain  itu,  narasumber  menjelaskan  bahwa  sebagian  besar  wajib  pajak  badan  yang terdaftar KPP Pratama X memiliki skala usaha yang relatif cukup besar.
Wajib pajak badan dengan skala usaha yang sudah cukup besar telah memiliki kesadaran pajak yang  lebih  baik.  Sebagaimana  terlihat  di  tabel  1,  Narasumber  menyatakan  bahwa  selama  wajib pajak  dapat  ditemui  oleh account  representative kewilayahan,  wajib  pajak  akan  menerima kehadiran account  representative dan  bersedia  untuk  memberikan  keterangan  atau  data  yang dibutuhkan. Wajib pajak badan yang memiliki skala usaha yang cukup besar juga telah melakukan dokumentasi  dan  pembukuan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  dan/atau  standar  dan  beberapa diantaranya telah menggunakan jasa profesional seperti kantor akuntan publik atau konsultan pajak dalam proses  dokumentasi pembukuan  yang  dilakukan.  Kondisi  ini menyebabkan  indikator  dari faktor  pendukung  berupa  wajib  pajak  yaitu  sikap  kooperatif  wajib  pajak  dan  dokumentasi  dan pembukuan yang baik telah terpenuhi di KPP Pratama X.
Selain  itu,  dengan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  KPP  Pratama  X,  penggunaan  CRM,  data pemicu, data penguji atau variabel lain sebagaimana dimaksud dalam SE-05/PJ/2022 menunjukkan bahwa kualitas realisasi capaian pembayaran menunjukkan hasil yang memuaskan.  Dengan kata lain, atribut wajib pajak yang digunakan dalam kegiatan pengawasan berbasis kewilayahan dapat memberikan  hasil  berupa  SP2DK  yang  menghasilkan  realisasi  pembayaran.  Oleh  karena  itu, seluruh indikator dari faktor pendukung wajib pajak telah terpenuhi di KPP Pratama X.
Drogalas et  al .  (2015)  menemukan  bahwa  sistem  informasi  akan  mendukung  pelaksanaan
kegiatan apabila memiliki fitur kemudahan dan kesederhanaan serta sesuai dan membantu kegiatan yang  dilakukan.  Sistem  informasi  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengawasan  berbasis kewilayahan  sudah  mudah  dan  sederhana.  Dalam  tabel  1,  terlihat  bahwa  sistem  informasi  yang digunakan  saat  ini  tidak  memerlukan  keahlian  khusus  di  bidang  teknologi  untuk  dapat mengoperasikannya.  Narasumber  juga  membandingkan  sistem  yang  saat  ini  digunakan mempersingkat proses kerja dari kegiatan pengawasan berbasis kewilayahan dengan tambahan fitur yang mengakomodir pembuatan kertas kerja pengawasan, pembuatan STP, CRM dan data lainnya. Untuk  indikator  kesesuaian,  terdapat  tiga  aplikasi  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengawasan berbasis  kewilayahan  yang  disesuaikan  dengan  tiga  kegiatan  utama  pengawasan  berbasis kewilayahan. Masing – masing aplikasi ditanamkan fitur yang mempertimbangkan proses bisnis yang digunakan. Salah satu contohnya adalah KPDL Mobile merupakan aplikasi yang digunakan dalam  kegiatan  KPDL.  Aplikasi  ini  dapat  digunakan  oleh account  representative kewilayahan menggunakan  telepon  seluler  yang  dimilikinya,  hal  ini  akan  sangat  mempermudah  proses pengumpulan data karena KPDL sebagian besar aktivitasnya dilakukan di luar kantor.
Ringkasan hasil identifikasi dari implementasi faktor – faktor pendukung pengawasan berbasis kewilayahan dapat dilihat di tabel 2.
Tabel 2 Identifikasi Faktor Pendukung Pengawasan Berbasis Kewilayahan Faktor Pendukung Indikator Hasil Identifikasi Dukungan Manajemen Puncak Dorongan pimpinan terhadap pendidikan dan pelatihan Terpenuhi Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan berbasis kewilayahan Terpenuhi Kecukupan anggaran, sarana dan prasarana Tidak Terpenuhi Regulasi Ketersediaan aturan yang mengatur interaksi antara account representative dengan wajib pajak Tidak Terpenuhi Kejelasan peraturan di bidang perpajakan Tidak Terpenuhi Account Representative Kewilayahan Kompetensi Teknis dan Pengalaman Account Representative Terpenuhi Skill komunikasi Terpenuhi Kecukupan jumlah personel Tidak Terpenuhi Wajib Pajak Sikap Kooperatif Wajib Pajak Terpenuhi Dokumentasi dan Pembukuan Wajib Pajak Terpenuhi Atribut Wajib Pajak Terpenuhi Sistem Informasi Kemudahan dan kesederhanaan sistem informasi Terpenuhi Kesesuaian dan membantu kegiatan Terpenuhi Sumber: diolah dari hasil penelitian

## KESIMPULAN
Faktor pendukung berupa regulasi menjadi kelemahan dalam pengawasan berbasis kewilayahan baik dari ketersediaan yang mengatur hubungan antara account representative kewilayahan dengan wajib  pajak/pihak  ketiga  yang  berhubungan  wajib  pajak  maupun  kejelasan  peraturan  di  bidang perpajakan.  Ketidakhadiran  faktor  pendukung  ini  menimbulkan  beberapa  permasalahan  dalam kegiatan  pengawasan  berbasis  kewilayahan  yang  dilakukan.  Sementara  itu,  faktor  pendukung lainnya  secara  umum  telah  terpenuhi  dengan  baik  di  KPP  Pratama  X  kecuali  untuk  kecukupan jumlah personel account representative kewilayahan dan ketersediaan anggaran.

## REKOMENDASI
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan beberapa hal antara lain:
a. KPP Pratama X
KPP Pratama X dapat mengusulkan pertambahan jumlah account representative kewilayahan dan jumlah anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan pengawasan berbasis kewilayahan.
b. Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat  Jenderal  Pajak  disarankan  untuk  menerbitkan  peraturan  setidaknya  setingkat Peraturan Menteri untuk mengatur pengawasan berbasis kewilayahan sekaligus mengatur hak
dan  kewajiban  dari  wajib  pajak  dan/atau  pihak  ketiga  yang  terlibat.  Selain  itu,  Direktorat Jenderal  Pajak  juga  disarankan  untuk  mengidentifikasi  peraturan  di  bidang  perpajakan  yang menimbulkan multitafsir kemudian melakukan perbaikan dalam peraturan – peraturan tersebut.
c. Penelitian Selanjutnya
1. Kelemahan dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian menggunakan metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  sehingga  tidak  melakukan  pengujian variabel atas faktor – faktor pendukung implementasi pengawasan berbasis kewilayahan.
2. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan pengujian variabel atas faktor – faktor pendukung implementasi pengawasan berbasis kewilayahan yaitu dukungan manajemen puncak, regulasi, account representative kewilayahan, wajib pajak, dan sistem informasi menggunakan metode penelitian kuantitatif (Ayalew, 2014; Chalu & Mzee, 2018; Drogalas et al ., 2015; Isa & Pope, 2011).

## REFERENSI
Affandi,  M.  E.  (2021).  Urgensi  Penyeragaman  Pola  Komunikasi  Account  Representative  Dan Perannya Dalam Peningkatan Efektivitas Pengawasan Kepatuhan Pajak. Scientax , 3 (1), 29– 50.
Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. Journal of Public Economics , 1 (3–4), 323–338.
Amilin,  A. (2016).  Peran Konseling,  Pengawasan,  Dan  Pemeriksaan  Oleh  Petugas  Pajak  Dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara. Jurnal Akuntansi , 20 (2), 285–300.
Ayalew, E. (2014). Factors Affecting tax audit effectiveness: A study on category ‘A’Taxpayers in
Bahir Dar City Administration Revenue Office. Unpublished Thesis, Masters of Science in Accounting and Finance, Bahir Dar University . Boyatzis,  R.  E.  (1998). Transforming  qualitative  information:  Thematic  analysis  and  code development . sage.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology , 3 (2), 77–101.
Chalu, H., & Mzee, H. (2018). Determinants of tax audit effectiveness in Tanzania. Managerial Auditing Journal , 33 (1), 35–63.
Dewi, M. K., Manochin, M., & Belal, A. (2021). Towards a conceptual framework of beneficiary accountability by NGOs: An Indonesian case study. Critical Perspectives on Accounting , 80 , 102130. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cpa.2019.102130
Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020 .
Drogalas, G., Ioannis, S., Dimitra, K., & Ioannis, D. (2015). Tax audit effectiveness in Greek firms:
Tax auditors’ perceptions. Journal of Accounting and Taxation , 7 (7) .
Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik . Bumi Aksara.
Indraswono,  C.  (2019).  Pengaruh  Jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  Badan  terhadap
Penerimaan  Pajak  Indonesia  dengan  Kepatuhan  Pelaporan  Pajak  sebagai  Variabel Pemoderasi. Modus , 31 (2), 120–138.
Isa,  K.,  &  Pope,  J.  (2011).  Corporate  tax  audits:  Evidence  from  Malaysia. Global  Review  of Accounting and Finance , 2 (1), 42–56.
Kamaruddin, K., Faisal, A., & Agustam, M. R. (2022). The Effect of Tax Audit, Tax Collection, and Taxpayer Compliance Supervision on Increasing Tax Revenue at KPP Pratama Makassar Utara. Golden Ratio of Taxation Studies , 2 (1), 36–46.
Khairani, E. C., & Utomo, S. W. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Wilayah Di KPP Pratama Batu. Educoretax , 1 (2), 82–103.
Mears,  C.  L.  (2009). Interviewing  for  education  and  social  science  research:  The  gateway approach . Springer.
Mills,  A.  J.,  Durepos,  G.,  &  Wiebe,  E.  (2009). Encyclopedia  of  case  study  research .  Sage publications.
OECD. (2023). Revenue Statistics 2022: The Impact of COVID-19 on OECD Tax Revenues .
Putri, C. A. (2022, July 19). Sadar Rasio Pajak RI Masih Rendah, Sri Mulyani Lakukan Ini . CNBC Indonesia.
Raden,  H.  (2021). Kompetensi  Komunikasi  “Account  Representative”  dalam  Melakukan Pengawasan  Kepatuhan  Perpajakan  Wajib  Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Medan Timur [Doctoral dissertation]. Universitas Sumatera Utara.
Redaksi DDTCNews. (2023, January 5). Lakukan Pengawasan Berbasis Kewilayahan 2023, Ini Kata Dirjen Pajak . DDTC News.
Sari, D. K., Fitrianty, R., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Edukasi, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak  Terhadap  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  KPP  Pratama  Surabaya  Genteng. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) , 4 (6), 6304–6320.
Slemrod, J., Blumenthal, M., & Christian, C. (2001). Taxpayer response to an increased probability of audit: evidence from a controlled experiment in Minnesota. Journal of Public Economics , 79 (3), 455–483.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Syahlan,  D.  R.  (2021). Evaluasi  efektivitas  pemeriksaan  pajak  studi  kasus  pada  KPP  Pratama Bengkulu Dua [Tesis]. Universitas Indonesia.
Wildan, M. (2022, November 21). Dilebur atau Tidaknya Jabatan AR dan Pemeriksa Tergantung
Ini. DDTC News .
Yap,  M.,  &  Mulyani,  S.  D.  (2022).  Pengaruh  pelayanan,  pengawasan  dan  pemeriksaan  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dimoderasi digitalisasi administrasi perpajakan. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti , 9 (1), 37–54.