## Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis
ht t p: / / www.i nf eb .or g 2023 Vol. 5 N o .   4 Hal: 1145-1154 e-ISSN: 2714-8491

## Strategi Diplomasi Ekonomi Republik Indonesia terhadap Persatuan Emirat Arab tahun 2020-2022
Muhammad Fadhil Ahadiat Tajudin 1  , Junet Kaswoto 2
1 Universitas Brawijaya
2 Universitas Muhammadiyah Tangerang
fadhil.ahadiat@gmail.com

## Abstract
Economic  diplomacy  plays  a  central  role  for  Indonesia  in  facing  inter-state  contests  at  the  global  level,  particularly  in political and economic interests. Economic diplomacy in Indonesia garners special attention from the Government of the RI and  stands  as  one  of  the  4+1 Priorities  of  Foreign Policy.  The  Government  of  RI  places  emphasis  on  market  expansion  in potential non-traditional countries, notably the United Arab Emirates (UAE), with the aim of advancing national interests in the trade, tourism, and investment sectors, alongside optimizing the domestic market at hand. This research focuses on the economic diplomacy strategies employed by the Government of RI concerning the UAE from 2020 to 2022, utilizing insights from the economic diplomacy strategies of developing countries presented by Kishan S. Rana. The methodology employed in this  study  is  qualitative,  with  primary  data  acquired  through  interviews  and  secondary  data  garnered  through  literature review. The research findings demonstrate that the economic diplomacy strategies pursued by the Government of RI towards the UAE align with Rana's conceptual framework, encompassing 4 stages, namely economic salesmanship, networking and advocacy, image building, and regulatory management. The most prominent stage within Indonesia’s economic diplomacy strategy  is  economic  salesmanship,  particularly  evident  through  the  World  Expo  2020  Dubai.  Conversely,  the  stage  that exhibits suboptimal perfomance is regulatory management concerning the IUAE-CEPA, which as of the present, has not been ratified by the Government of RI.
Keywords: Economic Diplomacy, United Arab Emirates, Diplomacy Strategy, Trade, Tourism, Investment.

## Abstrak
Diplomasi  ekonomi  memiliki  peran  sentral  bagi  Indonesia  dalam  menghadapi  kontestasi  antarnegara  di  tingkat  global, terutama  kepentingan  di bidang  politik  dan  ekonomi.  Diplomasi  ekonomi  di  Indonesia  mendapatkan  perhatian  khusus oleh Pemerintah  RI  dan  menjadi  salah  satu  Prioritas  4+1  Politik  Luar  Negeri.  Pemerintah  RI  berfokus  pada  ekspansi  pasar  di negara  nontradisional  potensial,  khususnya  Persatuan  Emirat  Arab  (PEA)  guna  membawa  kepentingan  nasional  di  sektor trade,  tourism,  and  investment dengan  optimalisasi  pasar  domestik  yang  ada.  Penelitian  ini  berfokus  pada  strategi diplomasi  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  RI  terhadap  PEA  pada  tahun  2020-2022  dengan  melihat  strategi diplomasi  ekonomi  negara  berkembang  oleh  Kishan  S.  Rana.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  kualitatif, dengan  data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  dan  data  sekunder  melalui  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  strategi  diplomasi  ekonomi  yang  dilakukan  Pemerintah  RI  terhadap  PEA  selaras  dengan  konsep  yang  disampaikan Rana,  serta  mencakup  4  tahap  berupa  economic  salesmanship,  networking  and  advocacy,  image  building,  dan  regulatory management.  Tahap  yang  paling  dominan  dalam  strategi  diplomasi  ekonomi  Indonesia  adalah  economic  salesmanship, khususnya  melalui  World  Expo  2020  Dubai.  Sebaliknya,  tahap  yang  kurang  maksimal  adalah  regulatory  management terhadap IUAE-CEPA yang belum dilakukan ratifikasi oleh Pemerintah RI hingga saat ini.
Kata kunci: Diplomasi Ekonomi, Persatuan Emirat Arab, Strategi Diplomasi, Trade, Tourism, Investment.
INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.

## 1. Pendahuluan
Kontestasi  antarnegara  di  dalam  sistem  internasional semakin beragam dengan terciptanya orientasi kepentingan politik yang semakin luas, khususnya pada praktik  diplomasi  ekonomi  [ 1 ].  Perkembangan  praktik diplomasi ekonomi, termasuk oleh Indonesia, memunculkan  urgensi  kajian  dan  penelitian  mendalam terhadap aktivitas  yang terjadi [ 2 ]. Diplomasi ekonomi pada  hakikatnya  merupakan  praktik  yang  sudah berlangsung  cukup  lama  dan  telah  dilakukan  oleh negara-negara di dalam mencapai kepentingan nasionalnya,  termasuk  Indonesia.  Meskipun  demikian, diplomasi  ekonomi  di  Indonesia  baru  mendapatkan
perhatian  khusus  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia (RI)  sejak  dibuatnya  Rencana  Strategis  Kementerian Luar Negeri RI tahun 2020-2024.
Kementerian  Luar Negeri RI memiliki Prioritas Politik Luar  Negeri  tahun  2020-2024  berupa  Prioritas  4+1. Prioritas  4+1  yang  dimiliki  oleh  Kemlu  RI  meliputi penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi  kedaulatan  dan  kebangsaan,  peningkatan kontribusi  dan  kepemimpinan  Indonesia  di  Kawasan dan  dunia,  ditambah  (+1)  penguatan  infrastruktur diplomasi. Prioritas 4+1 dilaksanakan dengan didasarkan  pada  prinsip  politik  luar  negeri  bebas  aktif, dengan  menggunakan  pendekatan  diplomasi  yang berorientasi  untuk  rakyat  [ 3 ].  Lebih  lanjut,  Indonesia
memiliki dua tujuan utama politik luar negeri, meliputi pencapaian  terhadap  kepentingan  nasional  dengan fokus  pada  pencapaian  Indonesia  yang  mandiri,  maju, adil,  makmur,  dan  turut  serta  di  dalam  mencapai ketertiban  dunia  sebagaimana  telah  diamanatkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Salah  satu  Prioritas  4+1  yang  krusial  dan  memberikan warna  baru  bagi  arah  politik  luar  negeri  Indonesia adalah  penguatan  diplomasi  ekonomi  [ 4 ].  Prioritas penguatan  diplomasi  ekonomi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  RI  meliputi  peningkatan  dan  penguatan terhadap  kerja  sama  ekonomi,  baik  bilateral,  regional, multilateral,  maupun  plurilateral,  melalui  strategi  yang saling  menguntungkan bagi pasar ekonomi  yang dituju dengan penetrasi pasar dan sektor yang dinilai potensial dan  lebih  luas  [ 5 ].  Persatuan  Emirat  Arab  (PEA)  atau United  Arab  Emirates  (UAE)  merupakan  salah  satu negara  yang  menjadi  fokus  Pemerintah  RI  di  bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk dilakukannya  ekspansi  pasar  dengan  membawa kepentingan nasional dalam aspek ekonomi dan politik melalui optimalisasi pasar domestik yang ada [ 6 ].
Jejak diplomasi ekonomi Indonesia terhadap PEA dapat dibuktikan  melalui  klasterisasi  terhadap  pasar  dari negara  tujuan  ekspor  antara  tahun  1962  dan  2015 sebagai hasil luaran ( outcome ) dari diplomasi ekonomi. Klasterisasi  tersebut  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  pasar tradisional  dan  pasar  nontradisional  (terbagi  menjadi negara  ekspor  telah  berkembang  dan  negara  yang belum  digarap)  [ 7 ].  Kriteria  dari  klasterisasi  tersebut adalah  jumlah  konsistensi  negara  selama  53  tahun sebagai  15  besar  negara  tujuan  ekspor  Indonesia. Hasilnya,  PEA  merupakan  pasar  nontradisional  yang belum  digarap  ( untapped  market )  dengan  jumlah konsistensi 6.
Di dalam praktiknya, Pemerintah RI memfokuskan tiga sektor  utama  di  dalam  diplomasi  ekonomi  terhadap PEA.  Sektor  utama  tersebut  meliputi  ekspor,  investasi masuk,  serta  turisme  ( trade,  tourism,  and  investment atau  TTI).  Dengan  arah  kebijakan  berupa  optimalisasi nilai  serta  manfaat  dari  sektor  tersebut,  Pemerintah  RI memiliki  strategi  integrasi  terhadap  sektor  TTI sehingga  memberikan  nilai,  manfaat,  serta  hasil  yang konkret  [ 8 ].  Sejalan  dengan  aktivitas  tersebut, Pemerintah RI juga mengeluarkan Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) tahun  2020-2024  berisikan  arah  kebijakan,  strategi, serta tujuan diplomasi ekonomi Indonesia terkait sektor TTI tersebut [ 9 ].
Hal  ini  menjadikan  strategi  dan  upaya  diplomasi ekonomi  Indonesia  terhadap  PEA  perlu  dikaji  secara mendalam [ 10 ]. Hal ini kemudian diamati dari berbagai interaksi  dan  aktivitas  diplomasi yang  terjadi antarnegara  secara  umum,  serta  tidak  terlepas  dari kedekatan  antar-Pemimpin  secara  khusus.  Kedekatan Presiden  RI  Joko  Widodo  yang  cukup  krusial  dengan Pangeran  Sheikh  Mohammed  Bin  Zayed  atau  MBZ (yang  selanjutnya  menjadi  Presiden  PEA  pada  tahun 2022) dapat diamati sejak kunjungan pertama MBZ ke Jakarta  pada  tahun  2019.  Sejak  kunjungan  tersebut,
kedekatan  antarnegara  terus  berlangsung  hingga  tahun 2022.
Tahun  2022  menjadi  batas  dari  penelitian  karena  pada tahun tersebut menjadi puncak dari dinamika diplomasi ekonomi  Indonesia  dan  PEA.  Pada  tahun  tersebut,
Presiden RI dan Presiden PEA berhasil menandatangani Perjanjian IUAE-CEPA di Abu Dhabi yang  dilakukan  negosiasi  selama  4  putaran  yang berlangsung  dari  September  2021  hingga  Juni  2022. Perjanjian IUAE-CEPA tersebut berisikan perdagangan barang dan jasa, ekonomi syariah, investasi, serta usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  yang  saat  ini sedang menunggu ratifikasi oleh Pemerintah RI. Selain itu,  Pemerintah  RI  pada  tahun  tersebut  juga  sedang melakukan  upaya  pemulihan  ekonomi  nasional  pasca Pandemi  Covid-19  yang  juga  berdampak  pada  sektor TTI  Indonesia  terhadap  PEA  [ 11 ].  Lebih  lanjut,  pada tahun 2021 hingga tahun 2022 juga dilaksanakan World Expo 2020 Dubai yang sempat tertunda akibat Pandemi Covid-19,  sekaligus  menjadi expo paling  prestisius  di dunia  yang  diadakan  tiap  5  tahun  sekali  dan berlangsung  selama  6  bulan.  Berdasarkan  uraian tersebut,  maka  dapat  dilihat  gambaran  singkat  dari upaya  dan  strategi  diplomasi  ekonomi  Pemerintah  RI terhadap  PEA  yang  menjadi  salah  satu  fokus  dari diplomasi ekonomi  yang dijalani [ 12 ]. Dengan  melihat adanya  potensi  terhadap  ekspansi  terhadap  pasar nontradisional  PEA,  memahami  praktik  diplomasi ekonomi yang dilakukan, serta dengan menghubungkan praktik  diplomasi  ekonomi  Pemerintah  RI  dengan kajian  yang  ada,  maka  penelitian  akan  berfokus  pada bagaimana  strategi  diplomasi  ekonomi  yang  dilakukan oleh Pemerintah RI terhadap PEA tahun 2020-2022.
Penelitian  akan  dibagi  ke  dalam  bagian.  Pada  bagian pertama,  akan  dibahas  mengenai  gambaran  umum diplomasi ekonomi ekonomi yang dilakukan Pemerintah RI. Bagian kedua akan membahas kerangka konseptual  diplomasi  ekonomi  dan  strategi  diplomasi ekonomi  negara  berkembang.  Bagian  ketiga  akan membahas  metode  penelitian  yang  digunakan  [ 13 ]. Bagian  keempat  akan  membahas  aktivitas  dan  upaya Pemerintah  RI  dan  aktor  lainnya  dalam  diplomasi ekonomi  Indonesia  terhadap  PEA  di  sektor  TTI  [ 14 ]. Bagian  terakhir  akan  ditarik  kesimpulan  terkait penelitian  yang  telah  dilakukan  [ 15 ].  Diplomasi ekonomi secara umum dapat dimengerti sebagai sebuah proses  dan  praktik  di  dalam  memformulasikan  dan meningkatkan  kebijakan  terkait  dengan  produksi, distribusi,  hingga  pertukaran  atas  jasa,  tenaga  kerja, barang,  serta  investasi  yang  terjadi  melewati  lintas batas  Negara  [ 16 ].  Secara  terminologi,  diplomasi ekonomi  tradisional  dapat  dipahami  sebagai  bagian tidak  terpisahkan  dari  kerangka  besar  diplomasi,  serta lebih dikenal sebagai diplomasi dagang [ 17 ].
Distingi  atas  aliran  diplomasi  ekonomi  diperlukan sebelum  melakukan  penelitian  terkait  diplomasi ekonomi  [ 18 ].  Akan  tetapi,  kompleksitas  aktivitas  di dalam  aliran-aliran  tersebut  kurang  cocok  digunakan untuk  menjelaskan  diplomasi  ekonomi  di  tingkat bilateral,  secara  khusus  bagi  negara  berkembang  [ 19 ].
Berdasarkan hal tersebut, penelitian akan berfokus pada cakupan  diplomasi  ekonomi  yang  lebih  luas  [ 20 ]. Dengan  demikian,  aktivitas  diplomasi  ekonomi  yang diteliti ditampilkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Kerangka Diplomasi Ekonomi dan Diplomasi Komersial
Melalui  Gambar  1,  dapat  dipahami  bahwa  cakupan diplomasi ekonomi meliputi (tetapi tidak terbatas pada) kegiatan yang termasuk ke dalam diplomasi komersial, serta aktivitas lainnya yang lebih luas. Dikotomi antara praktik  diplomasi  ekonomi  dan  komersial  menjadi krusial  untuk  melihat  peran  dan  aktor  yang  terlibat  di dalam  praktiknya.  Secara  umum,  diplomasi  ekonomi dilakukan  oleh  (tetapi  tidak  terbatas  pada)  negara sebagai  aktor  utama,  sedangkan  diplomasi  komersial umumnya  dilakukan  oleh  (tetapi  tidak  terbatas  pada) pelaku  bisnis  dan  pengusaha  yang  menjalin  relasi antarnegara [ 21 ].
Di dalam meneliti diplomasi ekonomi, khususnya pada negara  berkembang,  Kishan  S.  Rana  mengemukakan konsep  strategi  diplomasi  ekonomi  yang  diperoleh melalui pengalaman diplomasi ekonomi India, observasi  diplomasi  negara-negara  berkembang,  serta sintesis  atas  pemikirannya.  Konsep  strategi  diplomasi ekonomi  negara  berkembang  dapat  digunakan  untuk melihat bagaimana negara-negara berkembang menangani  praktik  diplomasi  ekonomi  yang  dilakukan dengan melihat tahap-tahap yang ada.
Konsep  tersebut  dapat  diuraikan  sebagai  berikut Economic  salesmanship ,  berfokus  pada  upaya  promosi dagang,  secara  khusus  ekspor,  serta  menarik  investasi asing  untuk  masuk  ke  negara  tersebut  ( inward investment ). Economic  networking  and  advocacy , berfokus  pada  upaya  pembentukan  jejaring,  advokasi, serta  pembentukan  koalisi  tingkat  domestik  ( home country ) dengan tingkat negara lainnya ( abroad )., serta advokasi  yang  dilakukan. Image  building ,  berfokus pada  upaya  pembangunan  citra  negara  ( branding ), secara  khusus  di  dalam  upaya  promosi  turisme  untuk menarik  wisatawan  mancanegara  untuk  datang  ke negara  tersebut. Regulatory  management ,  berfokus pada upaya rangkaian tindakan lanjutan yang dilakukan saat  dan  setelah  dilakukannya  negosiasi  perjanjian, kerja  sama,  hingga  kesepakatan  terkait  ekonomi (termasuk perdagangan, investasi masuk, dan turisme).

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  di  dalam  penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian  deskriptif.  Penelitian  ini  akan  dilakukan dengan  pemahaman  mendalam  ( in-depth  analysis ) terhadap  jenis  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer akan  diperoleh  melalui  wawancara  dan  diskusi purposive  sampling yang  dilakukan  dengan  Pejabat Kementerian  Perdagangan  RI  dan  Pejabat  Indonesia Investment  Promotion  Center  (IIPC)  Abu  Dhabi.  Data sekunder  akan  diperoleh  melalui  studi  pustaka, termasuk documentary dan internet-based research yang  berisi  sumber-sumber  kredibel  seperti  buku (termasuk  Rencana  Strategis  Pemerintah  RI),  jurnal, media  cetak  dan online ,  serta website resmi stakeholders terkait  diplomasi  ekonomi  Indonesia terhadap PEA tahun 2020-2022.
Teknik  analisis  data  dilakukan  menggunakan  analisis tematik  setelah  data  diperoleh.  Pada  analisis  tematik, tujuan  penelitian  merupakan  identifikasi  terhadap  pola atas  studi  kasus  sehingga  diperoleh  kode  dan  tema untuk  menjelaskan  bagaimana  hal  tersebut  dapat terjadi, sesuai interpretasi dari peneliti. Penelitian akan berfokus pada pendalaman terhadap studi kasus dengan data yang diperoleh dari hasil pencatatan, pengamatan, hingga  wawancara.  Kemudian,  data  akan  dilakukan pengelompokan  didasarkan  pada  kode  yang  telah ditentukan  sebelumnya  untuk  menentukan  tema. Terakhir,  interpretasi  peneliti  akan  menjadi  kunci penting  analisis  penelitian,  secara  khusus  berkaitan dengan  strategi  diplomasi  ekonomi  Indonesia  terhadap Persatuan Emirat Arab tahun 2020-2022.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Persatuan  Emirat  Arab  (PEA)  merupakan  sebuah negara  yang  bertempat  di  Kawasan  Timur  Tengah  dan berbatasan  dengan  wilayah  Teluk  Oman  dan  Teluk Persia.  PEA  sebagai  salah  satu  negara  yang  menjadi bagian  dari  Dewan  Kerjasama  Negara-Negara  Teluk Arab,  berbatasan  juga  dengan  negara-negara  Teluk lainnya,  seperti  Bahrain,  Iraq,  Oman,  Kuwait,  Qatar, serta  Kerajaan  Saudi  Arabia.  PEA  memiliki  7  negara bagian  atau  Emirat  yang  masing-masing  memiliki tanggung  jawab  terhadap  kondisi  ekonominya.  Jika merunut  sejarah,  masyarakat  PEA  memiliki  sumber mata  pencaharian  awal  dengan  mengandalkan  sumber daya  kelautan  negara  tersebut,  sebelum  mengalami perkembangan  ekonomi  yang  pesat  hingga  saat  ini. Secara  holistik,  saat  ini  PEA  memiliki  posisi  strategis dan  potensial  bagi  jalur  perdagangan  internasional. Secara  khusus,  PEA  menjadi  pusat  transit  dan  jalur perdagangan di sektor minyak dan gas (migas) dunia.
Lebih  lanjut,  Pemerintah  RI  juga  melihat  PEA  sebagai penghubung  ( hub )  guna  meningkatkan  perekonomian dengan  membuka  akses  terhadap  pasar  nontradisional lainnya,  termasuk  ekspansi  pasar  halal  dunia  melalui diplomasi  ekonomi.  Secara  spesifik,  Pemerintah  RI melalui arahan Presiden Joko Widodo menjadikan PEA sebagai hub di  dalam  meningkatkan  ekspor  berbagai komoditas terhadap negara Organisasi Kerjasama Islam
(OKI),  Kawasan  Afrika,  Timur  Tengah,  Asia  Tengah, hingga  Eropa  Timur.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari bagaimana PEA menjadi negara nontradisional Indonesia  yang  terus  dikembangkan.  Hal  ini  sejalan dengan  Mandat  Presiden  RI  Joko  Widodo  yang menginstruksikan Pemerintah RI, khususnya Kementerian  Perdagangan  RI  dan  Kementerian Investasi RI untuk mengembangkan dan mengeksplorasi potensi pasar PEA. Pemerintah RI juga memanfaatkan momentum strategi Pemulihan Ekonomi Nasional  (PEN)  di  tengah  kondisi  ketidakpastian ekonomi global dalam menghadapi Pandemi Covid-19.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Astri  Permatasari  selaku public  relations (PR) officer Direktorat  Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN) Kementerian Perdagangan  RI  menjelaskan  bahwa  PEA  sebagai hub perdagangan  menciptakan  angka  realisasi  ekspor komoditas  nonmigas  yang  stabil  sejak  tahun  2018 hingga  2022  bagi  Indonesia,  dengan  penurunan  hanya terjadi  pada  awal  Pandemi  Covid-19  seperti  pada Gambar  1.  Ditinjau  dari  nilai  tren  ekspor  nonmigas terhadap  PEA  selama  5  tahun  terakhir,  terjadi peningkatan  sebesar  rata-rata  12,16  persen  per  tahun. Angka  yang  dimiliki  oleh  PEA  ini  tergolong  tinggi dibandingkan  negara  tujuan  ekspor  nontradisional lainnya,  serta  letak  geografis  PEA  yang  terletak  di Kawasan  Timur  Tengah  sebagai  Kawasan  tujuan ekspor  nontradisional  paling  potensial.  Selanjutnya grafik nilai ekspor non migas di Indonesia ditampilkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Nilai Ekspor Non-Migas Indonesia terhadap PEA 2018-

## 2022
Hal  yang  sama  diuraikan  oleh  Heny  Rusmiati  selaku Kepala  Tim  Timur  Tengah  Direktorat  Perundingan Bilateral  Kementerian  Perdagangan  RI,  bahwa  dalam rangka  memulihkan  perekonomian  nasional  Indonesia, Presiden Joko Widodo mengarahkan pemetaan terhadap  prioritas  negara-negara  yang  perlu  dilakukan percepatan  perundingan  perjanjian  bilateral,  termasuk IUAE-CEPA  sebagai  salah  satu  prioritas  utama. Kondisi  ini  terjadi  akibat  Pandemi  Covid-19  yang menyebabkan  kejutan  pasar  seperti  ketidaklancaran arus supply dan demand pasar  global,  keterlambatan pengiriman  barang  akibat  keterbatasan  mobilitas, hingga penurunan pertumbuhan perekonomian nasional.  Lebih  lanjut,  perjanjian  IUAE-CEPA  juga menjadi  medium  penguatan  sektor  ekonomi  dan investasi  Indonesia  terhadap  PEA  dan  Kawasan  Timur Tengah,  serta  memuat  pengaturan  terkait  kerja  sama
UMKM kedua negara sebagai roda penggerak ekonomi terbesar bagi Indonesia.
Untuk  melihat  bagaimana  strategi  Indonesia  di  dalam melakukan  diplomasi  ekonomi  terhadap  PEA,  pada penelitian  ini  akan  dilakukan  pemetaan  terhadap aktivitas  yang  dijalankan  melalui  4  tahap  bersifat concurrent ,  yaitu  Pemerintah  RI  bergerak  dari  tahap satu ke tahap lainnya dengan tidak meninggalkan tahap sebelumnya.  Selanjutnya,  aktivitas  tersebut  akan ditentukan keselarasannya dengan kerangka konseptual yang  dikemukakan  oleh  Kishan  S.  Rana.  Penelitian akan  berfokus  pada  sektor  TTI  yang  dijadikan  fokus diplomasi ekonomi oleh Pemerintah RI terhadap PEA.
Tahap  pertama  yang  dilakukan  di  dalam  diplomasi ekonomi  Indonesia  terhadap  PEA  adalah  upaya promosi  atau economic  salesmanship ,  secara  khusus berkaitan  dengan  promosi  ekspor  dan  investasi  masuk. Pada  tahap  ini,  Pemerintah  RI  melalui  Kementerian Luar  Negeri,  Kementerian  Perdagangan  RI,  dan Kementerian Investasi RI bertindak menjadi salesperson (pedagang) sekaligus aktor utama dilakukannya  kedua  aktivitas  tersebut.  Upaya  promosi ini  terjadi  setelah  Pemerintah  RI  melihat  tingginya potensi dan peluang PEA sebagai negara tujuan. Hal ini sebagaimana  tercantum  di  dalam  RPJMN  2020-2024, Prioritas  Politik  Luar  Negeri  4+1,  serta  Mandat Presiden yang menargetkan PEA sebagai negara tujuan ekspor nontradisional dan negara investor potensial asal Kawasan Timur Tengah.
Pada sektor promosi ekspor Indonesia, Kedutaan Besar RI  (KBRI)  untuk  Abu  Dhabi,  DJPEN,  dan  Indonesia Trade  Promotion  Center  (ITPC)  Dubai  memiliki peranan  penting  sebagai  perwakilan  Pemerintah  RI terhadap  PEA.  Aktivitas  dan  upaya  utama  yang dijalankan  oleh  DJPEN  yang  berkantor  di  Indonesia adalah perencanaan dan pembentukan pameran dagang, ekshibisi, business matching dengan  mitra  publik maupun swasta, hingga business gathering antarpelaku usaha  Indonesia  dan  PEA.  Lebih  lanjut,  ITPC  Dubai yang  berada  di  bawah  naungan  DJPEN  sekaligus sebagai perwakilan promosi perdagangan yang berkantor  di  Dubai  sebagai overseas  representative office ,  menjadi  kunci  dalam  mewujudkan  berbagai aktivitas  tersebut,  utamanya  guna  memfasilitasi eksportir  asal  Indonesia  dan  pembeli  atau  calon pembeli  asal  PEA  serta  perwakilan  fisik  dari Pemerintah  RI  itu  sendiri.  Peran  KBRI  di  Abu  Dhabi juga  cukup  penting  sebagai  pintu  akses  pertemuan tingkat  tinggi  mengingat  banyak  sektor  krusial, esensial,  dan  perusahaan-perusahaan bonafide PEA yang dipegang oleh Keluarga Kerajaan.
Salah  satu  aktivitas  dan  upaya  DJPEN  dalam melakukan  promosi  terlihat  dari platform online yang digunakan  sebagai  media  promosi  dagang,  berkaitan komoditas-komoditas  unggulan  asal  Indonesia  yang berfungsi  sebagai  etalase  digital  serta  dapat  diakses melaui inaexport.id .  Selain  itu,  ITPC  Dubai  juga memiliki  etalase  fisik  berupa  ruang display yang menampilkan  komoditas  dan  produk  unggulan  asal Indonesia  untuk  ditampilkan  dan  dapat  diakses  di
kantor  ITPC  Dubai  oleh  pembeli,  calon  pembeli, maupun importir asal PEA.
Aktivitas dan upaya promosi lainnya yang dilaksanakan oleh  DJPEN  dan  ITPC  Dubai  dapat  diamati  di  dalam World  Expo  2020  Dubai.  Promosi  tersebut  dilakukan dengan  membentuk  Paviliun  Indonesia  yang  dimulai dari  Pertemuan  Teknis  Pra  World  Expo  2020  Dubai pada  Mei  2019,  hingga  pelaksanaannya  pada  Oktober 2021  sampai  Maret  2022.  Pada  World  Expo  tersebut, Pemerintah RI memfokuskan 3 sektor utama TTI untuk dilakukan  promosi.  Lebih  lanjut,  Paviliun  Indonesia yang  terletak  di  zona  Opportunity  World  Expo  2020 Dubai  tersebut  mengusung  tema  Indonesia  Emas  2045 guna  mempromosikan  produk-produk  unggulan  asal Indonesia dan menarik minat calon pembeli asal PEA.
Produk-produk  yang  menjadi  unggulan  Indonesia sebagian  besar  didominasi  oleh  pasar  UMKM,  di antaranya  produk  rempah-rempah,  kelapa  sawit  atau CPO  dan  turunannya,  perhiasan,  produk  tekstil  dan pakaian,  makanan  dan  minuman,  aksesori  rumahan, hingga  produk  halal  berupa fashion muslim  yang menjadi salah satu daya tarik utama Paviliun Indonesia di pasar PEA dan mancanegara. Terkait dengan produk halal  dan  busana  muslim,  PEA  menjadi  target  negara tujuan  ekspor  utama  karena  adanya  persepsi  dan sentimen  positif  dari  pasar  PEA  yang  memiliki kepercayaan tinggi dengan produksi pasar Indonesia.
Selain sektor promosi dagang, World Expo 2020 Dubai juga  menjadi  momentum  untuk  menggaet  calon investor potensial dari PEA.  Hal ini dapat diamati dari upaya  Kementerian  Investasi  RI  dan  IIPC  Abu  Dhabi yang  mendorong  realisasi  5  rencana  proyek  investasi Indonesia, di antaranya rencana proyek pengembangan produk vaksin, proyek pengembangan sektor pariwisata,  proyek  pengembangan renewable  energy atau energi baru terbarukan (EBT), proyek pembangunan  infrastruktur  nasional,  serta  proyek pengolahan  sumber  daya  alam  dan  hilirisasi.  Kelima rencana  proyek  yang  digaungkan  di  World  Expo  2020 Dubai  tersebut  dipromosikan  guna  mencapai  angka realisasi  investasi  yang  berasal  dari  aliran  dana investasi masuk senilai Rp900 Triliun.
Berkaitan dengan hal tersebut, promosi investasi masuk Indonesia  terhadap  PEA  secara  umum  sebagaimana disampaikan  oleh  Ridwansyah  Ungsi  selaku  Pejabat Promosi Investasi IIPC Abu Dhabi, memiliki daya tarik tersendiri.  Promosi  investasi  yang  dilakukan  IIPC  Abu Dhabi  meliputi  kegiatan business  forum yang  bersifat tematik  dengan  masing-masing  forum  dilakukan promosi  terhadap  proyek  di  sektor  tertentu.  Investor- investor  yang  tertarik  untuk  melakukan  investasi  di Indonesia umumnya tertarik untuk berinvestasi melalui skema brownfield investment . Selain hal tersebut, IIPC Abu  Dhabi  juga  mendorong  upaya  promosi  investasi masuk  bagi  investor-investor  asing  asal  PEA  untuk melakukan investasi melalui skema greenfield investment dengan  membangun  perusahaan  baru  di Indonesia.
Dengan  melihat  kemampuan capital atau  modal  yang dimiliki  oleh  investor-investor  asing  asal  PEA, investasi  masuk  dengan  skema greenfield  investment akan  berimplikasi  pada  terbukanya  lapangan  tenaga kerja  yang  lebih  luas  serta  fasilitas  produksi  dan transfer  teknologi  yang  lebih  banyak.  Selain  oleh  IIPC Abu  Dhabi,  Kementerian  Luar  Negeri  RI  juga  aktif melakukan  sosialisasi  dan  jaring  masukan  terkait penanaman  modal  asing  (PMA)  PEA  terhadap Indonesia.  Hal  ini  dapat  diamati  dari  aktivitas  webinar pada  9  Februari  2022  yang  berfungsi  sebagai  jaring masukan  serta  upaya  promosi  investasi  masuk  dengan skema greenfield  investment ,  khususnya  berkaitan dengan EBT dan logistik.
Pemerintah  RI  melalui  Kementerian  Perdagangan  RI juga memiliki program promosi dagang tahunan berupa Trade  Expo  Indonesia  (TEI)  sebagai  upaya  konkret mempromosikan sektor TTI Indonesia ke mancanegara. Salah  satu  negara  nontradisional  potensial  yang menjadi  target  dari  TEI  ini  adalah  PEA.  Di  tengah Pandemi  Covid-19,  Kementerian  Perdagangan  RI melangsungkan  TEI  2020  secara  daring  yang menawarkan  sektor  ekspor  sebagai  daya  tarik  utama dengan  mempromosikan  produk  manufaktur,  kerajinan dan furnitur, fashion dan aksesori, hingga makanan dan minuman.  Selain  sektor  ekspor  tersebut,  sektor investasi  masuk  dan  turisme  menjadi  prioritas  utama dilakukannya  TEI.  Ketiga  sektor  TTI  tersebut merupakan  paket  diplomasi  ekonomi  yang  dilakukan oleh Pemerintah RI setiap kali melakukan aktivitas dan upaya economic  salesmanship terhadap  negara-negara lainnya, termasuk PEA.
Lebih  lanjut,  terdapat  juga  program  yang  menjadi fasilitas  pendukung  TEI  2020  berupa business matching , business  forum ,  serta business  counselling yang  masing-masing  diadakan  secara  virtual.  Terdapat juga  TEI  pada  tahun  2021  yang  mengusung  tema  TEI Digital  Edition  (TEI  DE)  yang  memiliki  daya  tarik utama serupa dengan TEI 2020 berupa sektor TTI. Pada TEI 2020 dan TEI DE, Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Abu  Dhabi  sebagai  aktor  kunci  juga  melakukan  kerja sama  dengan  Perwakilan  Pemerintah  RI  di  PEA lainnya,  serta  peranan  penting  untuk  melakukan promosi  kedua  TEI  tersebut  agar  dihadiri  oleh stakeholders terkait  asal  PEA.  Promosi  kedua  TEI  ini dilakukan  baik  secara  langsung  maupun  melalui website resmi kemlu.go.id .
Pada  tahun  2022, TEI  2022  kembali  dihadirkan  secara hibrida berupa pameran fisik yang digelar di BSD City Tangerang  dan  melalui  ruang  virtual.  Pameran  dagang yang  diikuti  oleh  1.097  pengusaha  tersebut  dihadiri 4.774  pembeli  yang  berasal  dari  194  negara,  dengan PEA  sebagai  salah  satu  negara  partisipan.  PT  Mustika Ratu Tbk atau MRAT adalah salah satu perusahaan asal Indonesia yang difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan  RI  di  dalam  TEI  2022  dan  menjadi  salah satu perusahaan yang membuka pasar baru di Kawasan Timur  Tengah,  termasuk  PEA.  PEA  sendiri  menjadi pasar  yang  memiliki  minat  tinggi  terhadap  produk kosmetik  dan personal  care dari  PT  MRAT,  serta
menjadi salah satu dari 5 negara yang melakukan kerja sama di sektor ekspor dengan PT MRAT.
Aktivitas dan upaya economic salesmanship Pemerintah  RI  terhadap  PEA  juga  dapat  terlihat  dari upaya dilakukannya negosiasi hingga penandatanganan Perjanjian  IUAE-CEPA.  Perjanjian  yang  diinisiasi langsung oleh Pemimpin kedua negara melalui Menteri masing-masing  negara  pada  tahun  2021  dan  telah ditandatangani  pada  tahun  2022  tersebut,  mencakup kerja sama ekonomi secara umum, sektor perdagangan, serta  investasi  khusus  yang  termasuk  ke  dalam  salah satu dari 19 chapter Perjanjian. Presiden Joko Widodo secara  spesifik  menjadi salesperson sebagai  aktor individu  kunci  yang  berperan  krusial  di  dalam terwujudnya  Perjanjian  IUAE-CEPA  tersebut.  Di dalam  sektor ekspor,  Menteri  Perdagangan  RI menyampaikan  proyeksi  potensial  berupa  penurunan dan  pembebasan  tarif  bea  masuk  terhadap  produk makanan  olahan,  tekstil,  CPO  dan  turunan,  serta produk-produk  manufaktur.  Secara  khusus,  terdapat pengaturan  khusus  terkait  kerja  sama  ekonomi  syariah pertama  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  RI  dengan negara  lain.  Di  dalam  sektor  investasi  masuk,  IUAE- CEPA  akan  digunakan  sebagai  instrumen  penguat investasi masuk bagi Pemerintah RI.
Tahap  kedua  yang  dilakukan  Pemerintah  RI  dalam diplomasi ekonomi terhadap PEA merupakan pembentukan  jejaring  dan  advokasi.  Pada  tahap  ini, jejaring  yang  dibentuk  di  dalam  diplomasi  ekonomi Indonesia  terhadap  PEA  diinisiasi  oleh  Pemerintah  RI, untuk  kemudian  menghasilkan  relasi  antara  Indonesia dan  PEA,  baik  antaraktor  negara  maupun  nonnegara. Lebih  lanjut,  pembentukan  jejaring  dan  advokasi  ini meliputi sektor TTI sebagai tiga sektor utama diplomasi ekonomi Pemerintah RI terhadap PEA. Sebagai catatan, Pemerintah  RI  tetap  melakukan  upaya  dan  aktivitas economic salesmanship terhadap PEA setelah memasuki tahap ini.
Pembentukan  jejaring  dan  advokasi  di  sektor  ekspor dapat  diamati  melalui  aktivitas  dan  upaya  yang dilakukan  oleh  Kementerian  Perdagangan  RI  melalui DJPEN yang berkantor di Jakarta dan ITPC Dubai yang berkantor  di  PEA.  Bagi  eksportir  asal  Indonesia, DJPEN  memiliki  Direktorat  Pengembangan  Pasar  dan Informasi  Ekspor  (PPIE)  yang  bertugas  melakukan analisis  terhadap  pasar  dan  komoditas-komoditas unggulan asal Indonesia yang diminati oleh pasar PEA. Selain  itu,  terdapat  Balai  Besar  Pendidikan  dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) yang saat ini berada di  bawah  naungan  Sekretariat  Jenderal  Kementerian Perdagangan  RI,  dengan  tugas  memberikan  pelatihan bagi  calon  eksportir  Indonesia  terhadap  PEA, khususnya bagi generasi muda yang memiliki bisnis di bidang UMKM.
Melalui Direktorat PPIE dan Balai Besar PPEI, DJPEN aktif  memberikan  sosialisasi  dan  advokasi  terkait peluang  dan  tantangan  ekspor  kepada  pengusaha- pengusaha  asal  Indonesia.  Hal  ini  dapat  diamati  dari diadakannya  webinar  dengan  judul All  About  Dubai Expo  2021 pada  tahun  yang  sama,  berisikan  tata  cara
ekspor serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM  guna  melakukan  penetrasi  terhadap  pasar global,  khususnya  bagi  pasar  PEA.  Webinar  ini  juga dilakukan dalam rangka pembentukan jejaring eksportir agar  berpartisipasi  di  dalam  World  Expo  2020  Dubai dan  pameran  dagang  lainnya,  baik  di  dalam  negeri maupun  luar  negeri  secara  fisik  atau  virtual.  Nantinya, setelah  Balai  Besar  PPEI  membentuk  jejaring pengusaha-pengusaha dan eksportir yang tertarik untuk bergabung,  DJPEN  akan  memberikan  pendampingan ekspor  bagi stakeholders terkait.  Selain  dengan mengadakan  kegiatan  webinar  dan  sosialisasi,  DJPEN juga  menyediakan website yang  dapat  diakses  melalui djpen.kemendag.go.id berisikan informasi terkait peluang dan informasi pasar Indonesia terhadap PEA.
Lebih  lanjut,  terdapat  juga  pembentukan  jejaring  dari sisi  privat  antarpelaku  usaha  kedua  negara.  Pada  2 September 2021, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Republik  Indonesia  dan  Federasi  KADIN  PEA melakukan  penandatanganan  MoU  berkaitan  dengan kerja  sama  di  sektor  perdagangan,  jasa,  serta  investasi kedua  negara.  Kerja  sama  yang  didampingi  oleh Menteri  Perdagangan  Luar  Negeri  PEA  dan  Menteri Perdagangan  RI  ini  membentuk  jejaring  kerja  sama B2B  dengan  komitmen  saling  membantu  antarpelaku usaha jika masing-masing negara mengadakan promosi di  sektor  dagang.  Pembentukan  kerja  sama  ini kemudian  membentuk  kemitraan  publik-privat  atau PPPs  antara  Pemerintah  RI,  Pemerintah  PEA,  serta asosiasi pengusaha melalui KADIN kedua negara guna memudahkan praktik diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah RI.
Pada sektor investasi masuk, pembentukan jejaring dan advokasi diplomasi ekonomi diperankan oleh Kementerian Investasi RI sebagai home office sekaligus pihak yang menaungi IIPC Abu Dhabi sebagai overseas representative  office .  Pada  tahap  ini,  IIPC  Abu  Dhabi memfasilitasi investor maupun calon investor asing asal PEA  yang  memiliki  minat  untuk  melakukan  PMA  di Indonesia.  Pada  praktiknya,  setelah  dilakukan  promosi investasi  masuk,  investor  maupun  calon  investor  asing akan mendatangi kantor IIPC Abu Dhabi dan disambut langsung  oleh  Pejabat  Promosi  Investasi  guna membicarakan  keinginan  berinvestasi  tersebut.  Bagi calon  investor  yang  telah  memiliki  minat  untuk berinvestasi  di  sektor  dan  lokasi  khusus  yang  telah ditentukan  sebelumnya,  IIPC  Abu  Dhabi  akan membantu calon investor menentukan partner investasi jika  ingin  melakukan  investasi  dengan  skema brownfield  investment .  Jika  skema  yang  dipilih  adalah greenfield  investment ,  maka  IIPC  Abu  Dhabi  akan memberikan  informasi  kepada  calon  investor  untuk melakukan  penjajakan  awal  serta  menyediakan  data- data yang diperlukan sebagai analisis investasi.
Salah  satu  skema greenfield  investment terbesar  oleh PEA  terhadap  Indonesia  dilakukan  oleh  PT  Masdar Mitra  Solar  Radiance.  Perusahaan  yang  bergerak  di bidang  EBT  tersebut  memberikan  rencana  investasi kepada Pemerintah RI terkait pembangunan pembangkit  listrik  terapung  tenaga  matahari Floating
Solar  PV  PP  145  MWAC, yang  menggantikan  energi fosil  yang  selama  ini  digunakan.  Pada  tahun  2020,  PT Masdar  resmi  melakukan Power  Purchase  Agreement (PPA)  dan  membentuk  konsorsium  dengan  PT  PLN sebagai  BUMN  RI  yang  bergerak  di  sektor  energi listrik. Pertemuan tersebut menjadi gambaran bagaimana IIPC Abu Dhabi berperan sebagai fasilitator negosiasi  dan  jembatan  penghubung  antara  investor asal  PEA  dengan  Pemerintah  RI  sebagai  eksekutif  dan pemangku kebijakan di tingkat domestik.
Lebih  lanjut,  baik  investor  asing  asal  PEA  yang  telah resmi  melakukan  PMA  maupun  calon  investor  yang ingin  melakukan  analisis  mendalam  terkait  PMA  di Indonesia, IIPC Abu Dhabi akan melakukan kontak dan koordinasi  dengan  kantor  pusat  Kementerian  Investasi RI  selaku home  office .  Koordinasi  ini  dilakukan  untuk mengadvokasi  investor  dan  calon  investor  secara  fisik, mulai  dari  pendampingan  mobilisasi  dari  PEA  hingga tiba ke Indonesia yang juga dibantu oleh KBRI di Abu Dhabi, pengurusan administrasi dan surat izin investasi, pembentukan  akta  dan  penunjukan  notaris,  hingga pendirian perusahaan PMA di dalam negeri.
Aktivitas dan upaya Pemerintah RI terkait pembentukan  jejaring  dan  advokasi  di  sektor  investasi masuk  PEA  terhadap  Indonesia  berpengaruh  terhadap nilai PMA tahun 2020-2022. Nilai PMA tersebut dinilai stabil  dan  masih  tinggi  mengingat  di  tahun  tersebut terjadi Pandemi Covid-19 yang menjadi tantangan bagi sektor  investasi  masuk  dari  PEA  ke  Indonesia. Selanjutnya  grafik  nilai  PMA  PEA  terhadap  Indonesia ditampilkan pada Gambar 3.

## Gambar 3. Nilai PMA PEA terhadap Indonesia 2020-2022
Selain  pembantuan  secara  fisik,  Kementerian  Investasi RI  juga  memiliki  sistem online  single  submission (OSS)  sebagai  pelayanan  terpadu  satu  pintu  untuk investor  asing  asal  PEA  mendapatkan  Nomor  Induk Perusahaan  (NIP)  secara  daring.  Hal  tersebut  sejalan dengan  fokus  Pemerintah  RI  untuk  melakukan optimalisasi  diplomasi  ekonomi  terhadap  PEA  dengan strategi  penguatan  sektor  investasi  masuk,  promosi investasi  terintegrasi,  serta  perluasan  terhadap  kerja sama  antarnegara  guna  mendukung  pelaksanaan  dan implementasi  kebijakan  yang  dirumuskan  di  tingkat domestik.
Tahap  ketiga  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  RI  di dalam  aktivitas  dan  upaya  diplomasi  ekonomi  adalah pembentukan  citra  negara.  Pada  tahap  ini,  aktor  yang
memiliki  peranan  kunci  di  dalam  pembentukan  citra negara  adalah  Pemerintah  RI  melalui  Kementerian Perdagangan  RI,  Kementerian  Investasi  RI,  serta Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  RI. Pemerintah  RI  di  dalam  membentuk  citra  negara Indonesia  yang  baik  di  mata  PEA,  memberikan gambaran  dan  mengedepankan  potensi  dan  kultur Nusantara  di  sektor  TTI.  Lebih  lanjut,  pada  tahap  ini Kementerian Perdagangan RI  melalui ITPC Dubai dan Kementerian  Investasi  RI  melalui  IIPC  Abu  Dhabi sebagai overseas  representative  offices memiliki peranan paling penting  untuk memasarkan citra negara tersebut secara konsisten.
World  Expo  2020  Dubai  menjadi  salah  satu  ajang utama bagi Pemerintah RI untuk mempromosikan citra negara  di  sektor  TTI  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  pembentukan  Paviliun  Indonesia  yang  dikemas dengan  keragaman  kultur  lokal  sebagai  daya  tarik utama  (BPMI Sekretariat Presiden  RI, 2021a). Melalui Paviliun  Indonesia,  Pemerintah  RI  mengusung  salah satu  tema  dengan  pembagian  tiga  zona  waktu,  yaitu “ Indonesia Yesterday , Indonesia Today , and Indonesia Tomorrow ”. Pembagian zona waktu tersebut dilakukan sebagai penggambaran miniatur negeri dan perkembangan  Indonesia  dari  masa  ke  masa,  serta harapan  dan  sebagai  arah  tujuan  Pemerintah  RI  untuk membentuk Indonesia di masa yang akan datang.
Lebih  lanjut,  di  dalam  Paviliun  tersebut  ditampilkan berbagai  produk-produk  dan  berbagai  kegiatan  yang menjadi  ciri  khas  masyarakat  Indonesia.  Salah  satu produk  yang  ditampilkan  dan  menjadi  unggulan  untuk dilakukan  promosi  terhadap  pasar  PEA  adalah  produk fashion muslim, serta sebagai upaya pembentukan citra Indonesia sebagai negara  mayoritas  muslim  terbesar di dunia.  Selain  itu,  terdapat  juga  pentas  cerita  rakyat dengan tema
“Land of Diversity ” yang menggambarkan  keragaman  kebudayaan,  sumber  daya alam,  serta  destinasi  wisata  yang  menjadi  daya  tarik utama  dan  ikon  Indonesia.  Terdapat  juga  Pameran Warisan  Nusantara  yang  menggambarkan  bagaimana leluhur  Nusantara  mewariskan  peradabannya  kepada Indonesia masa kini dan masa mendatang.
Selain melalui World Expo 2020 Dubai, Pemerintah RI juga  secara  aktif  melakukan  upaya  pembangunan  citra positif  bagi  Indonesia  sebagai  pusat  halal  dunia  dan modest  muslim  fashion dunia  sebagaimana  diamati dalam  pameran  TEI  DE.  Pada  pameran  TEI  DE, Pemerintah RI menggagas katalog elektronik yang juga menggambarkan produk-produk unggulan terkait busana  dan  produk-produk  halal  lainnya,  serta pengadaan  Halal  Trade  Forum  yang  secara  khusus memasarkan  produk  halal  dan  ramah  muslim  terhadap pasar PEA.
Lebih  lanjut,  Pemerintah  RI  juga  melakukan  sinergi dan  kolaborasi  antar-Kementerian/Lembaga  RI  dalam rangka  menciptakan  stabilitas  ekonomi  dan  politik  di tingkat  domestik.  Pada  Tahun  2022,  dilakukan Anugerah Layanan Investasi (ALI) yang diinisiasi oleh Wakil  Presiden  RI  guna  mewujudkan  iklim  domestik yang  ramah  bagi  mitra-mitra  strategis  Indonesia,
termasuk  PEA.  Pada  pertemuan  tersebut,  kepastian hukum,  infrastruktur  yang  memadai,  kapasitas  sumber daya  manusia,  hingga  sektor  bisnis  menjadi  substansi utama  yang  dilakukan  pembahasan.  Dengan  demikian, kondisi  domestik  yang  stabil  akan  memberikan  citra positif  bagi  Indonesia  di  mata  PEA  sebagai  negara kondusif dan ramah,  khususnya di sektor turisme  yang menjadi salah satu daya tarik utama.
Melalui  berbagai  aktivitas  dan  upaya  pembangunan citra  positif  tersebut,  gelombang  wisatawan  asing  asal PEA  ke  Indonesia  pada  2022  meningkat  secara  drastis setelah  dilakukan  kesepakatan  Koridor  Perjalanan Aman  pada  tahun  sebelumnya  sebagaimana  termuat dalam  Grafik  3.  Lebih  lanjut,  hal  ini  memberikan  efek domino positif terhadap sektor lain di tingkat domestic. Selanjutnya  grafik  jumlah  kunjungan  wisatawan  PEA ke Indonesia ditampilkan pada Gambar 4.

## Gambar 4. Jumlah Kunjungan Wisatawan PEA ke Indonesia 2020-2022
Tahap  terakhir  diplomasi  ekonomi  yang  dilakukan Pemerintah  RI  terhadap  PEA  merupakan  manajemen regulasi  terkait  kerja  sama,  kesepakatan,  hingga perjanjian yang sedang atau telah dilakukan kesepakatan  pada  tahap-tahap  sebelumnya.  Pada  tahap ini, Pemerintah RI sebagai aktor negara berperan penuh terhadap  manajemen  regulasi  yang  terjadi.  Pemerintah RI yang berada di tingkat domestik menjadi aktor kunci dari  diimplementasikannya  berbagai  regulasi  tersebut. Pada  tahap  ini,  akan  dijelaskan  bagaimana  aktivitas, upaya,  serta  aktor  domestik  mana  saja  yang  menjadi garis  akhir  diplomasi  ekonomi  yang  telah  dilakukan. Pada  tahap  ini,  berbagai  kerja  sama,  kesepakatan, hingga  perjanjian  yang  dilakukan  regulasi  meliputi B2B,  B2G,  hingga  G2G  yang  berkaitan  dengan  sektor TTI.
Pada  tahun  2020,  Presiden  Joko  Widodo  melakukan kunjungan ke PEA guna menandatangani 11 kerja sama B2B  dan  B2G,  berdampak  pada  sektor  ekspor dan investasi  masuk  dengan  realisasi  investasi  senilai USD88,3  Juta.  Penandatanganan  yang  didampingi Putra  Mahkota  MBZ  saat  itu  berfokus  pada  sektor ekspor  dan  investasi  masuk.  Kerja  sama  tersebut meliputi  PPA  melalui  Konsorsium  PT  Masdar  dan  PT PLN terkait pembangkit listrik terapung,  negosiasi dan pemilihan  mitra  kilang  minyak  antara  Mubadala Investment  Co.  dan  PT  Pertamina  melalui Refinery Investment  Principle  Agreement (RIPA),  kontrak ketersediaan  gas  LPG  antara  PT  Pertamina  dan  Abu
Dhabi  National  Oil  Company,  kerja  sama  Gresik Container  Terminal  antara  PT  Pelabuhan  Indonesia Maspion  dan  DP  World  melalui Project  Execution Management (PEM),  Amandemen  MoU  antara  PT Indonesia  Asahan  Aluminium  dan  Emirates  Global Aluminium, MoU antara PT Pertamina dan Abu Dhabi National  Oil  Company  melalui  MoU  terkait  Proyek Petrokimia  Balongan,  kontrak  pasokan  nafta  jangka panjang  antara  PT  Chandra  Asri  Petrochemical  dan Abu  Dhabi  National  Oil  Company,  MoU  pendidikan digital  antara  PT  Telekomunikasi  Indonesia  dan  Sole Proprietorship,  MoU  dan Non-Disclosure  Agreement (NDA) pengembangan kawasan logistik antara PT TW Container  Services  dan  PT  Rajawali  Nusantara Indonesia, MoU kolaborasi penelitian dan pengembangan  antara  Kementerian  Pertanian  RI  dan Elite  Agro  LLC,  serta Letter  of  Intent (LoI) ketenagakerjaan  antara  Lulu  Group  International  dan Pemerintah Jawa Barat.
Pada  tahun  2021,  Presiden  Joko  Widodo  kembali mendatangi PEA untuk menghadiri penukaran 14 kerja sama,  meliputi  11  kerja  sama  B2B,  B2G,  dan  G2G yang berdampak pada ketiga sektor TTI. Penandatanganan kerja sama tersebut berupa instrumen terkait  ratifikasi    perlindungan  dan  promosi  iklim investasi    antara  Menteri  Luar  Negeri  RI  dan  Menteri Keuangan  PEA,  instrumen  pengubahan  P3B  antara Menteri  Keuangan  PEA  dan  Menteri  Luar  Negeri  RI, amandemen Koridor Perjalanan Aman untuk mobilisasi antara  Menteri  Luar  Negeri  RI  dan  Menteri  Negara PEA,  MoU  kredit  ekspor  antara  PT  Reasuransi Indonesia  Utama  dan  Serikat  Departemen  Kredit Ekspor  PEA,  MoU  mitra  strategis  antara  Emirates Airlines  dan  PT  Garuda  Indonesia,  MoU framework investasi  antara  Abu  Dhabi  Growth  Fund  (ADG)  dan Indonesia  Investment  Authority  (INA),  perjanjian pengembangan  pelabuhan  antara  DP  World  dan  INA, RIPA Balikpapan antara Mubdala Petroleum dan INA- PT Kilang Pertamina Internasional, kerja sama Floating Solar  Panel antara  PT  Pertamina  New  Renewable Energy  dan  PT  Masdar,  MoU  farmasi  antara  PT  Bio Farma  dan  PT  Hayat  Biotech,  MoU  telekomunikasi antara  G42  Investments  Al  Holdings  dan  PT  Amara Padma.
Di  tingkat  domestik,  Pemerintah  RI  juga  membentuk Undang-Undang  (UU)  Omnibus  Law  guna  menjaga iklim  investasi  di  Indonesia  bagi  investor-investor asing, termasuk asal PEA. Menteri Koordinator Politik, Hukum,  dan  Keamanan  RI  sebagaimana  meneruskan arahan dari Presiden Joko Widodo, menekankan bahwa UU Omnibus Law akan mencakup berbagai kebijakan, khususnya terkait investasi dan pembangunan lapangan tenaga  kerja.  Melalui  UU  tersebut,  investor-investor asing  asal  PEA  dapat  dengan  mudah  melakukan perizinan  terkait  investasi  dan  pembentukan  PT  PMA di Indonesia.
Tahun  2022  menjadi  puncak  dinamika  diplomasi ekonomi  yang  dilakukan  Pemerintah  RI  terhadap  PEA melalui  penandatanganan  Perjanjian  IUAE-CEPA. Perjanjian  IUAE-CEPA  sendiri  berisikan  19 chapter
dan  8 annex sebagai  lampiran  dari chapter tersebut. Pada  2  hingga  4  September  2021,  Pemerintah  RI melalui  Menteri  Perdagangan  RI  sebagai lead negotiator dan  Pemerintah  PEA  melalui  Menteri Negara  untuk  Perdagangan  Luar  Negeri  PEA  secara resmi  meluncurkan  Perundingan  Persetujuan  IUAE- CEPA  di  Bogor  yang  menandai  dilangsungkannya putaran pertama negosiasi IUAE-CEPA. Putaran kedua kemudian  dilaksanakan  pada  28  hingga  30  Oktober 2021  dan  berlangsung  di  Dubai  dan  secara  khusus membahas  kemitraan  isu  ekonomi  islam,  niaga elektronik, fasilitas dagang, kepabeanan, serta UMKM.
Pada  putaran  ketiga  IUAE-CEPA  yang  dilakukan  di Semarang,  kedua  negara  melakukan finalisasi terhadap sektor-sektor  yang  telah  dirundingkan  sebelumnya  dan merencanakan  percepatan  penyelesaian  kesepakatan IUAE-CEPA  sepenuhnya  pada  putaran  selanjutnya. Putaran  keempat  sekaligus  terakhir  yang  dilaksanakan di  Yogyakarta  pada  24  hingga  28  Februari  2022 menutup  negosiasi  substantif  Perjanjian  tersebut  yang akan diserahkan pada masing-masing Pemerintah untuk ditandatangani.  Perjanjian  IUAE-CEPA  kemudian ditandatangani  dan  dilakukan  penukaran  oleh  Menteri Perdagangan RI dan Menteri Ekonomi PEA pada 1 Juli 2022,  serta  dihadiri  langsung  oleh  Presiden  kedua negara.
Pada 29 September 2022, Menteri Perdagangan RI dan Menteri  Negara  untuk  Luar  Negeri  PEA  juga menghadiri  penandatanganan  MoU  yang  berbentuk B2B  antara  11  pelaku  usaha  Indonesia  dan  2  pelaku usaha  PEA,  sekaligus  sebagai  komitmen  kedua  negara setelah  diselesaikannya  IUAE-CEPA.  MoU  tersebut berisikan  kontrak  kerja  sama  sektor  ekspor  produk buah-buahan,  alas  kaki,  kerajinan  tangan,  makanan grosir,  garmen,  furnitur,  perkakas,  serta  pencahayaan. Terkait  dengan  IUAE-CEPA,  terdapat  pertemuan antara  kedua  Menteri  di  hari  yang  sama  guna membahas  perkembangan  lanjutan  terkait  proses ratifikasi Perjanjian IUAE-CEPA.
Meskipun  kedua  negara  memiliki  ambisi  tinggi  untuk melakukan  ratifikasi  dan  implementasi  IUAE-CEPA, hambatan  terjadi  di  tingkat  domestik  Indonesia.  Pada Rapat  Kerja  Komisi  VI  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  RI  dengan  Menteri  Perdagangan  RI  3  Oktober 2022,  dilakukan  pembahasan  terkait  agenda  Rencana Pengesahan  IUAE-CEPA  yang  selanjutnya  dilaporkan kepada  Pimpinan  DPR  RI.  Pada  Rapat  pertama  terkait hal  tersebut,  Komisi  VI  DPR  RI  mendukung  penuh upaya  Pemerintah  RI  dalam  meratifikasi  Perjanjian tersebut melalui skema Undang-Undang dan diharapkan ratifikasi akan rampung sebelum kunjungan Presiden MBZ ke Solo pada 17 November 2022. Akan tetapi,  hingga  saat  proses  ratifikasi  tersebut  masih belum  rampung,  serta  terdapat  rencana  pengubahan skema  ratifikasi  menjadi  Peraturan  Presiden  akibat adanya  tarik-ulur  birokrasi  di  tingkat  domestik Indonesia.  Hal  ini  menandakan  aktivitas  dan  upaya manajemen  regulasi  yang  kurang  maksimal  dari Pemerintah  RI  pasca  dilakukannya  perundingan Perjanjian IUAE-CEPA.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan rangkaian penelitian di atas terkait strategi diplomasi  ekonomi  Indonesia  terhadap  PEA  tahun 2020-2022  yang  telah  dilakukan,  maka  diperoleh kesimpulan  sebagai  berikut  Pertama,  diplomasi ekonomi  Indonesia  terhadap  PEA  diinisiasi  oleh Pemerintah  RI  sebagai  aktor  negara  dan  aktor  kunci. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  bagaimana  Pemerintah  RI merumuskan kebijakan luar negeri yang beriorientasikan diplomasi ekonomi melalui perumusan Rencana  Strategis,  RPJMN,  Mandat  Presiden,  hingga Prioritas  4+1  yang  menargetkan  PEA  sebagai  negara nontradisional  yang  potensial  dilakukan  diplomasi ekonomi.  Kedua,  sektor  TTI  menjadi  sektor  utama diplomasi  ekonomi  Indonesia  terhadap  PEA.  Hal  ini dapat  diamati  dari  berbagai  aktivitas  dan  upaya Pemerintah  RI  untuk  terus  memaksimalkan  ketiga sektor tersebut dalam setiap kesempatan. Pemerintah RI melalui  Kementerian  dan  Lembaga  terkait  yang menangani  sektor  tersebut  juga  saling  bersinergi  dan berkoordinasi,  baik  di  tingkat  domestik  selaku home offices maupun  di  PEA  selaku overseas  representative offices .  Lebih  lanjut,  Indonesia  juga  memiliki  visi menjadi  pusat  halal  dunia  dengan  PEA  sebagai  target pasar  utama.  Ketiga,  strategi  diplomasi  ekonomi Indonesia  terhadap  PEA  dijalankan  melalui  4  tahap yang  selaras  dengan  konsep  yang  dikemukakan  oleh Kishan  S.  Rana.  Tahap  tersebut  mencakup economic salesmanship , networking  and  advocacy , image building , serta regulatory management . Tahap-tahap ini dilakukan  oleh  Pemerintah  RI  secara concurrent ,  yaitu bergerak dari tahap  satu ke tahap lainnya dengan tetap melakukan  tahap  sebelumnya.  Tahap  yang  paling dominan dalam strategi ini adalah economic salesmanship ,  khususnya  melalui  World  Expo  2020 Dubai. Sebaliknya, tahap yang kurang maksimal adalah regulatory  management terhadap  IUAE-CEPA  yang belum  dilakukan  ratifikasi  oleh  Pemerintah  RI  hingga saat ini.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  pihak  Kementerian  Perdagangan RI,  IIPC  Abu  Dhabi,  dan  Sekretariat  Komisi  VI  DPR RI yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

## Daftar Rujukan
[1] Indrasetianingsih,  A.,  &  Damayanti,  I.  (2018).  Prediksi  Jumlah Kunjungan  Wisatawan  Mancanegara  di  Indonesia  dengan Menggunakan Metode ARIMA Box-Jenkins dan Jaringan Syaraf Tiruan. J Statistika: Jurnal Ilmiah Teori Dan Aplikasi Statistika, 10 (2), 7–14. DOI: https://doi.org/10.36456/jstat.vol10.no2.a1219
[2] Rahman, M. A.,  Kusuma, A. R., &  Resmawan, E. (2019). Studi Kepemimpinan  Kepala  Biro  Dalam  Meningkatkan  Kinerja Aparatur  Sipil  Negara  Pada  Biro  Hubungan  Masyarakat Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur. Jurnal
Paradigma (Jp), 8 (1), 11. DOI:
Https://doi.org/10.30872/Jp.V8i1.2923 .
[3] Sabaruddin,  S.  S.  (2017).  Penguatan  Diplomasi  Ekonomi Indonesia Mendesain Clustering Tujuan Pasar Ekspor Indonesia: Pasar  Tradisional  vs  Pasar  Non-Tradisional. Jurnal  Ilmiah Hubungan
Internasional, 12 (2), 205. DOI:
https://doi.org/10.26593/jihi.v12i2.2654.205-219 .
[4] Pambudi,  A.  A.  (2021).  Strategi  Diplomasi  Ekonomi  Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Dinamika Global, 6 (01). DOI: https://doi.org/10.36859/jdg.v6i01.347 .
[5] Nabilla, N. (2021). Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Menjaga  Stabilitas  Neraca  Perdagangan  di  Tengah  Pandemi Covid-19. Jurnal  Sosial  Politik,  7 (2),  227–239.  DOI: https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.15925 .
[6] Astuti,  W.  R.  D.,  &  Fathun,  L.  M.  (2020).  Diplomasi  Ekonomi Indonesia  di  dalam  Rezim  Ekonomi  G20  pada  Masa Pemerintahan Joko Widodo. Intermestic: Journal of International Studies, 5 (1), 47. DOI:
https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.4 .
[7] Immara  Nuur  Alfianisa.  (2021).  Diplomasi  Ekonomi  Indonesia dalam  Merespon  RED  II. Jurnal  Indonesia  Sosial  Sains,  2 (8), 1271–1285. DOI: https://doi.org/10.36418/jiss.v2i8.384 .
[8] Meilina, R. Y., & Oktavian, R. (2022). Strategi Indonesia dalam Pembangunan  Ekonomi  Kreatif  Berkelanjutan  melalui  Agenda Tahun  Ekonomi  Kreatif  Internasional. INDEPENDEN:  Jurnal
Politik Indonesia Dan Global, 3 (2), 63. DOI: https://doi.org/10.24853/independen.3.2.63-74 .
[9] Delanova, M. (2016). Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Negara- negara  Berkembang  dalam  G-33  untuk  Mempromosikan Proposal  Special  Products  dan  Special  Safeguard  Mechanism.
Jurnal Dinamika Global, 1 (01), 14–31.
DOI: https://doi.org/10.36859/jdg.v1i01.12 .
[10] Sudarsono,  B.  P.,  Mahroza,  J.,  &  D.W.,  S.  (2018).  Diplomasi Pertahanan  Indonesia  Dalam  Mencapai  Kepentingan  Nasional.
Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 8 (3). DOI: https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i3.441 .
[11] Rachmawati,  T.  (2018).  Strategi  Diplomasi  Asean  terhadap Jepang  Untuk  Mengurangi  Kesenjangan  Ekonomi  di  Asean. Jurnal  PIR :  Power  in  International  Relations,  1 (2),  87.  DOI: https://doi.org/10.22303/pir.1.2.2017.87-107 .
[12] Novita,  A.,  &  Khaidir,  A.  (2022).  Strategi  Dinas  Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat  melalui  Pasar  Seni  Siak. JIIP  -  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pendidikan, 5 (12), 5500–5508. DOI:
https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1186 .
[13] Wahyuni,  E.  D.  (2021).  Strategi  Memanfaatkan  Peluang  Pasar Produk  Pertanian  Dalam  Perdagangan  Internasional. Jurnal Ekobistek , 57–64. DOI:
https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i1.84 .
[14] Kurnia,  M.  P.  (2018).  Strategi  Optimalisasi  Perdagangan  Lintas Batas  Indonesia-Malaysia  Untuk  Meningkatan  Kesejahteraan Masyarakat  Pulau  Sebatik  Kabupaten  Nunukan. Jurnal Supremasi, 7 (1), 1. DOI:
https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.372 .
[15] Wiyono, E. S., & Solihin, A. (2017). Strategi Perdagangan Tuna Indonesia Ke Pasar Uni Eropa. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan:  Rumusan  Kajian  Strategis  Bidang  Pertanian  dan
Lingkungan, 3 (2), 31. DOI:
https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v3i2.15511 .
[16] Krisnawati,  I.,  Ubaidi,  I.  A.,  Rais,  H.,  &  Batu,  R.  L.  (2019).
Strategi  Digital  Marketing  dalam  Perdagangan  Hasil  Tani  untuk Meningkatkan  Pendapatan  Kabupaten  Karawang. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, 10 (2), 70–75. DOI: https://doi.org/10.36982/jiegmk.v10i2.838 .
[17] Sari, M., & Ismawati, I. (2021). Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kota  Palangka  Raya  Dalam  Meningkatkan Pengelolaan  Pasar  Tradisional  Kahayan. Anterior  Jurnal,  21 (1), 36–42. DOI: https://doi.org/10.33084/anterior.v21i1.2854 .
[18] Priambodo,  D.  A.,  Tn,  A.  Z.,  &  Budiarto,  B.  (2019). Perkembangan  Ekspor  Non-Migas  Provinsi  Jawa  Timur  Periode 2013-2017. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis,  23 (2),  67–74.  DOI: https://doi.org/10.24123/jeb.v23i2.2013 .
[19] Widyawati,  M.,  Suluh,  S.,  &  Sabirin,  S.  (2021).  Analisis perkembangan  nilai  komoditi  ekspor  non-migas  di  propinsi kalimantan  tengah. JEPP :  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  dan
Pariwisata, 1 (1), 43–55. DOI:
https://doi.org/10.52300/jepp.v1i1.3509 .
[20] Elvierayani, R. R., Dzikriah, S. I., Arifani, R. D., & Afriyandani, R. (2021). Uji Beda Ekspor dan Import Indonesia-China Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 5 (2), 1077–1085. DOI: https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.16485
[21] Hodijah, S., & Angelina, G. P. (2021). Analisis Pengaruh Ekspor dan  Impor  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia. Jurnal Manajemen  Terapan  dan  Keuangan,  10 (01),  53–62.  DOI: https://doi.org/10.22437/jmk.v10i01.12512 .