## PERANAN SEKTOR PERIKANAN DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH DAN STRATEGI PENGEMBANGANYA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH KABUPATEN BALANGAN

## THE ROLE OF FISHERIES SECTOR IN REGIONAL DEVELOPMENT AND THE STRATEGY OF ITS DEVELOPMENT IN THE FRAMEWORK
1) Syahrida Ariani, 2) Idiannor Mahyudin, 3) Emmy Sri Mahreda
1) Program Studi Magister Ilmu Perikanan Program Pascasarjana Unlam
2,3) Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Fakultas Perikanan Email : S2perikanan_unlam@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Kabupaten  Balangan  mempunyai  sumber  daya  perairan  yang  cukup  besar  dan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah, diharapkan peran pemerintah Kabupaten Balangan  yang  mempunyai  wewenang  sebagai  pelaksana  eksplorasi  dan  pengelolaan kekayaan  perairan  harus  bisa  menggali  potensi  dari  sektor  perikanan  agar  lebih  optimal dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.  Secara umum penelitian  ini  bertujuan untuk menerapkan teknik perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Balangan.  Sedangkan secara  khusus  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan  sektor  perikanan terhadap  perekonomian  Kabupaten  Balangan  dan  menetapkan  alternatif  strategi pengembangan sektor perikanan dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Balangan Metode  penelitian  yang  digunakan  bersifat  deskriptif  kualitatif,  sedangkan pendekatan  yang  digunakan  adalah  studi  kasus  dan  analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  deskriptif,  analisis  keuntungan  dan  analisis  SWOT  (Isu  Strategis  &  Identifikasi Masalah)
Berdasarkan  hasil  analisis  SWOT  dan  perhitungan  pembobotan  dengan  matriks QSP didapatkan alternatif strategi urutan prioritas untuk pengembangan sektor perikanan sebagai  berikut  :  1)  Pemerintah  daerah  komitmen  terhadap  pengembangan  sektor perikanan  melalui  alokasi  anggaran,  2)  Pemerintah  daerah  melalui  Dinas  PTPHPP meningkatkan peran BBI dan UPR untuk  mengasilkan  induk dan  benih  yang  berkualitas dan  memiliki  sertifikasi,  3)  Meningkatkan  peran  dan  fungsi  penyuluh  perikanan,  4) Meningkatkan  pemanfaatan  potensi  lahan  budidaya  dengan  komoditas  unggulan  yang bernilai  ekonomis  tinggi,  5)  Pemerintah  daerah  melalui  dinas  Pertanian  TPHPP melakukan  pembinaan  dan  pendampingan  kepada  masyarakat  sehingga  dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam penguasaan teknologi, 6) Memfasilitasi  masyarakat  untuk  mengakses  permodalan  ke  perbankan,  7)  Perlu  adanya regulasi  kebijakan  dan  langkah  nyata  untuk  mengatasi  meningkatnya  harga  pakan,  8) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi memfasilitasi peta  jalur  pemasaran  bagi  petani  ikan  sehingga  harga  ikan  bisa  tetap  stabil,  9)  Perlu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat terutama untuk diversifikasi poduk menjadi produk olahan, 10) Perbaikan fasilitas infrastruktur dan fungsi sarana dan prasarana  produksi  budidaya  perikanan  melalui  perbaikan  saluran  irigasi  dan  BBI,  11)
Pemerintah  daerah  lebih  mensosialisasikan  skim  perkreditan  untuk  rakyat  KUR  melalui sosialisasi kepada masyarakat.
Kata Kunci : Potensi Perikanan, Alternatif Strategi Pengembangan Sektor Perikanan

## ABSTRACT
Balangan  Regency  has  a  fairly  large  waters  resources  and  potentially  increase revenues  original  areas,  expected  role  of  Government  that  has  the  authority  Balangan Regency  as  Executive  exploration  and wealth  management  waters  should  be  able  to  dig into the potential of the  fishery to be  more optimal  in order to exercise the autonomy of the  region.    In  General,  this  research  aims  to  apply  the  techniques  of  planning  regional development Balangan Regency. Whereas in particular this research aims to know the role of  the  fisheries  sector  to  the  economy  and  setting  the  Balangan  Regency  alternative strategies for the development of fisheries sector in the framework of regional autonomy in Balangan Regency.
Research methods used are descriptive qualitative, and used case studies approaches and analysis of the data used  descriptive analysis, analysis of profit and SWOT analysis (Strategic Issues and problem identification).
Based on the results of the SWOT analysis and the calculation of weighting matrix with QSP obtained the alternative order of precedence for the development strategy of the fishery  as  follows:  1)  local  government  commitment  to the  development  of  the  fisheries sector through the allocation of the budget, 2) of local government through the Office of PTPHPP improves  the role of BBI and UPR to produce quality seeds and stem and have a certification, 3) increases the role and function of fisheries extension, officers, 4) increase the  utilization  potential  of  land  fish  breeding  with    commodities  consider  superior  high valued economically, 5) local government through the Department of agriculture TPHPP do coaching and mentoring to the public so as to enhance the community's knowledge and skills in mastering technology, 6) to facilitate the community  to access capital to banking,
7) need for regulatory policy  and real step  to cope with the high price of feed aquaculture through  the  improvement  of  irrigation  channels  and  BBI,  8)  local  governments  through the Exchange Service  for  industry, trade and cooperatives  facilitates  map  marketing  line for fish farmers so that the price of fish could remain stable, 9) need to do coaching and mentoring to the community especially to the processed products to be verified products, 10) Improved infrastructure facilities and function facilities and infrastructure production, 110 of local Government  more for socialize skim credit  for the  people  KUR through the socialization to the community.

## Keywords: Potential Fisheries, Fishery Development Strategy Alternatives

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintahan daerah  sebagai  subsistem  pemerintahan
Negara dimaksudkan untuk meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan  masyarakat  (Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999).
Konsekuensi  logis  dari  otonomi daerah  yang  nyata  dan  bertanggung jawab, maka dalam pelaksanaan pembangunan  yang  berkesinambungan daerah  dituntut  untuk  dapat  menggali potensi  yang  ada  di  daerahnya  untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dalam rangka  mengoptimalkan  pemanfaatan sumber-sumber penerimaan untuk peningkatan  pendapatan  daerah,  maka kiranya  perlu  dianalisis  potensi  ekonomi (kontribusi)  dari  semua  sektor,  termasuk di  dalamnya  adalah  sektor  perikanan. Diharapkan pada akhirnya dapat menyusun  perencanaan  pembangunan  di daerah  secara  efektif  dan  efisien  sebagai modal pembangunan dalam mewujudkan otonomi daerah.
Kabupaten  Balangan  mempunyai sumber  daya  perairan  yang  cukup  besar
dan berpotensi sebagai sumber pendapatan  bagi  keuangan  daerah  dalam upaya  meningkatkan  pendapatan  asli daerah,  diharapkan  peran  pemerintah Kabupaten  Balangan  yang  mempunyai wewenang  sebagai  pelaksana  eksplorasi dan pengelolaan kekayaan perairan harus bisa  menggali  potensi  dari  sektor perikanan  agar  lebih  optimal  dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Berdasarkan latar belakang diatas,  maka  permasalahan  pokok  yang akan  dikembangkan  adalah  bagaimana peranan  sektor  perikanan  dalam  rangka pelaksanaan otonomi daerah dan alternatif  strategi  pengembangan  sektor perikanan  dalam  rangka  otonomi  daerah kabupaten Balangan.
Secara umum penelitian ini bertujuan  untuk  menerapkan  teknik perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten  Balangan.    Sedangkan  secara khusus  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  peranan  sektor  perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Balangan  dan  menetapkan  alternatif strategi  pengembangan  sektor  perikanan dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Balangan.

## METODE PENELITIAN

## Alat dan Bahan
Metode penelitian yang digunakan  bersifat  deskriptif  kualitatif, sedangkan  pendekatan  yang  digunakan adalah  studi  kasus  yaitu  bagaimana peranan  sektor  perikanan  dalam  rangka pelaksanaan otonomi daerah dan alternatif  strategi  pengembangan  sektor perikanan  dalam  rangka  otonomi  daerah kabupaten Balangan.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di
Kabupaten Balangan. Penelitian
berlangsung  dari  bulan  Januari  2013 sampai  dengan  Januari  2014,  mulai  dari
konsultasi
proposal penelitian, pelaksanaan  penelitian,  pengumpulan data  dan  analisis  data  sampai  dengan pembuatan laporan

## Analisis Data
Pengambilan  Sampel  dilakukan  secara purposive  sampling  yaitu  pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan- pertimbangan  tertentu.    Pertimbangan tersebut  antara  lain  adalah  pertimbangan keterwakilan  masalah.    Selain  itu dilakukan  juga  pengambilan  sample secara  Stratified  Random  Sample,  yaitu
sampel  yang  dipilih  adalah  sample  yang terlebih  dahulu  dipisahkan  elemen- elemen populasi dalam kelompok- kelompok sehingga tidak terjadi overlapping  (strata),  kemudian  dipilih sebuah  sampel  secara  random  dari  tiap stratum.    Metode  ini  digunakan  untuk melakukan  analisis  keuntungan  usaha perikanan di Kabupaten Balangan.
Jenis dan Sumber Data menggunakan  data  primer  dan  data sekunder.    Analisis  data  yang  digunakan adalah analisis deskriptif, analisis keuntungan  dan  analisis  SWOT  (Isu Strategis & Identifikasi Masalah).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Hasil  penelitian  peranan  sektor perikanan  dalam  pembangunan  wilayah Babupaten  Balangan  meliputi  apa  saja potensi  sektor  perikanan  di  Kabupaten Balangan,  Analisis  keuntungan  usaha perikanan  di  Kabupaten  Balangan  dan alternatif  strategi  pengembangan  sektor perikanan  dalam  rangka  otonomi  daerah Kabupaten Balangan.

## Potensi Perikanan
Perikanan di Kabupaten Balangan terdiri  dari  perikanan  tangkap  dan budidaya.    Perikanan  tangkap  dilakukan di  sungai  dan  rawa,  sedangkan  budidaya dilakukan di kolam dan keramba.
Kegiatan  penangkapan  ikan  di Kabupaten  Balangan  hanya  dilakukan sebagai  usaha  sampingan  dan  belum dikelola dengan baik.  Kegiatan ini masih bisa dikembangkan dengan tetap memperhatikan  kelestarian  lingkungan termasuk kelestarian perairan agar kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan.
Pengembangan  teknologi  penangkapan ikan ditekankan pada teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan ( environmental friendly fishing technology ) dengan harapan dapat memanfaatkan  sumberdaya  perikanan secara berkelanjutan.
Kabupaten  Balangan  mempunyai luas  1.878,3  km 2 atau  jika  dikonversi dalam hektar menjadi  18.783 ha.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  potensi sumberdaya  perikanan  di  Kabupaten Balangan cukup besar,  yaitu 11.740,5 ha atau 62,51% dari luas wilayah kabupaten Balangan  adalah  perairan  umum  yang
terdiri  dari  rawa  20,87%  dan  41,64% sungai  yang  semuanya  adalah  aset Balangan  untuk  diberdayakan  guna meningkatkan  pendapatan  masyarakat dan peningkatan PAD.
Adapun  kegiatan  budidaya  yang dilakukan  di  Kabupaten  Balangan  terus berkembang.    Lokasi  budidaya  tersebar di  semua  Kecamatan  dengan  tingkat produksi terbesar di Kecamatan
Lampihong, Paringin Kota dan Batumandi.    Komoditas  yang  dominan dipelihara  adalah  jenis  ikan  mas,  nila, patin,  betok  dan  lele.    Bibit  ikan diperoleh dari hasil pembenihan dan hasil tangkapan dari alam.
Dari data yang diperoleh produksi budidaya  perikanan  mulai  tahun  2009 hingga  tahun  2011  bisa  dikatakan  stabil sesuai target yang ditetapkan  oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura,  Peternakan  dan  Perikanan. Produksi  budidaya  perikanan  tertinggi pada  tahun  2011  yaitu  mencapai  angka 205  ton,  ini  dicapai  melalui  budidaya perikanan  yang  dilakukan  di  kolam, keramba dan jaring apung.

## Analisis Keuntungan Usaha Perikanan
Usaha  perikanan  di  Kabupaten Balangan  sebagian  besar  merupakan
sumber  pendapatan  sampingan  bagi petani ikan di daerah ini, hanya sebagian kecil  yang  melakukan  usaha  perikanan sebagai mata pencaharian utama. Besarnya  keuntungan  yang  diperoleh petani ikan di Kabupaten Balangan dapat diketahui  dengan  menggunakan  alat analisis =  TR-TC.  Responden  yang diambil  dari  kegiatan  budidaya  dan penangkapan  ikan.    Jumlah  responden dari  kegiatan  budidaya  10  orang  yang terdiri  dari  usaha  pembenihan  ikan  2 orang  dan  pembesaran  8  orang.    Hasil perhitungan  dan  pembahasan  yang  telah dilakukan  usaha  pembudidaya  baik melalui pembesaran maupun pembenihan menguntungkan.
Rata-rata  keuntungan  kegiatan pembenihan  maupun  pembesaran  sangat bervariasi.      Berdasarkan  pengamatan yang  telah  dilakukan  hal  tersebut  terjadi karena beberapa hal, antara lain manajemen  budidaya  yang  kurang  baik seperti  kuantitas  dan  kualitas  pemberian pakan,  penetapan  jadwal  pembesaran mulai  tebar  benih  sampai  dengan  waktu panen.
Kegiatan  budidaya  baik  melalui pembenihan  maupun  pembesaran  masih bisa  dikembangkan  sehingga  produksi
dapat  terus  meningkat.    Hal  ini  dapat diwujudkan dengan
dukungan
Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura,  Peternakan  dan  Perikanan melakukan pembinaan dan
pendampingan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat  dalam  penguasaan  teknologi budidaya perikanan.

## Pembuktian Hipotesis
Hipotesis usaha budidaya perikanan di Kabupaten Balangan
menguntungkan  dengan  menggunakan analisis keuntungan.
Analisis keuntungan yang dilakukan pada responden pembudidaya ikan yang terpilih  diperoleh  total  penerimaan  lebih besar daripada total pengeluaran sehingga  hipotesis  tentang  diduga  usaha budidaya perikanan menguntungkan terbukti.
Kekuatan,  Kelemahan,  Peluang  dan Ancaman  dalam  Pembangunan  dan Pengembangan  Sektor  Perikanan  di Kabupaten Balangan
a. Faktor-faktor Kekuatan
1. Potensi  lahan  mendukung  keg- iatan budidaya perikanan
2. Tersedianya  sarana  Balai  Benih Ikan  Lokal  (BBIL)  dan  Unit Perikanan Rakyat (UPR)
3. Dari  tahun  ke  tahun  minat masyarakat untuk melakukan
usaha  di  sektor  perikanan  terus meningkat,  terlihat  dari  jumlah
pembudidaya yang selalu bertambah. b. Kelemahan Sektor Perikanan Kabupaten Balangan
1. Walaupun  dari  tahun  ke  tahun minat masyarakat melakukan
usaha  perikanan  terus  meningkat tapi dibandingkan minat masyarakat untuk melakukan
usaha  di  bidang  pertanian  dan perkebunan  masih  jauh  lebih sedikit.
2. Rendahnya  pengetahuan  tentang teknologi budidaya perikanan
3. Harga pakan meningkat
4. Lemahnya daya saing
c. Peluang  Sektor  Perikanan  Kabupaten
Balangan
1. Program  Pengembangan  Usaha
Mina Pedesaan (PUMP)
2. Tingkat konsumsi ikan meningkat
d. Ancaman Sektor Perikanan
Kabupaten Balangan
1. Aspek  infrastruktur  yang  masih belum  memadai  terutama  dalam hal sarana dan prasarana produksi perikanan.
2. Jaringan pemasaran yang lemah
3. Harga  ikan  yang  rendah  ketika produksi meningkat
4. Kurangnya  investasi  di  sektor perikanan.
5. Kurang berperannya kelembagaan penyuluhan, terlihat masih kurangnya  pembinaan  terhadap pembudidaya ikan.
6. Penurunan kualitas air
Tabel 18.  Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal
No Faktor Internal Faktor Eksternal 1 Kekuatan : 1. Potensi lahan sangat mendukung kegiatan budidaya perikanan Peluang : 1. Adanya Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)
2. Tersedianya  sarana  Balai  Benih Ikan  Lokal  (BBIL)  dan  Unit Perikanan Rakyat (UPR)
3. Dari  tahun  ke  tahun  minat masyarakat  untuk  melakukan usaha  di  sector  perikanan  terus meningkat,  terlihat  dari  jumlah pembudidaya yang selalu bertambah 2. Tingkat konsumsi ikan makin tinggi 2 Kelemahan :
1. Rendahnya pengetahuan tentang teknologi budidaya perikanan
2. Harga pakan meningkat
3. Lemahnya daya saing
4. Minat  masyarakat  melakukan usaha  perikanan  lebih  rendah dibandingkan  minat  masyarakat untuk melakukan  usaha  di bidang pertanian dan perkebunan Ancaman : 1. Penurunan kualitas air 2. Kurang berperannya kelembagaan penyuluhan,  terlihat  masih  kurangnya pembinaan terhadap petani ikan
3. Jaringan pemasaran yang lemah
4. Aspek  infrastruktur  yang  masih  belum memadai terutama dalam hal sarana dan prasarana produksi perikanan
5. Harga ikan yang rendah ketika produksi meningkat
6. Jaringan pemasaran yang lemah
7. Kurangnya investasi di sektor perikanan
Sumber : Data primer yang diolah

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Kabupaten Balangan memiliki potensi  perikanan  yang  besar  unttuk dikembangkan.    Potensi  perikanan tersebut  meliputi  potensi  perikanan tangkap,  budidaya  dan  pengolahan hasil  perikanan.    Potensi  ini  dapat dikembangkan  dengan  dukungan semua  pihak  yaitu  masyarakat  itu
sendiri  dan  Pemerintah  Kabupaten Balangan.
2. Keberhasilan pembangunan perikanan yang berkelanjutan tergantung pada kemauan dan komitmen segenap stakeholders
yang bersifat partisipatif.
Pengelolaan  bersama  antara  pihak pemerintah, swasta, masyarakat lokal, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sepatutnya
diterapkan untuk sektor perikanan 3. Pada dasarnya usaha budidaya
perikanan yang dilakukan
menguntungkan  dengan  keuntungan yang sangat bervariasi, dari responden  yang  diambil  bisa  dilihat rata-rata  keuntungan  per  bulan.
Berdasarkan  pengamatan  yang  telah dilakukan  hal tersebut terjadi karena beberapa  hal,  antara  lain  kurangnya pengetahuan tentang manajemen budidaya  yang  baik,  maka  perlu diadakan berbagai pelatihan- pelatihan  dalam  rangka  pembinaan yang  tujuan  utamanya  adalah  untuk mengoptimalkan produksi yang dihasilkan oleh sektor perikanan
4. Berdasarkan  hasil  analisis  SWOT dari  perhitungan  IFAS  dan  EFAS menghasilkan  skor  internal  lebih besar  dari  ada  skor  eksternal,  skor internal  yang  lebih  besar  dari  pada skor  eksternal  menunjukkan  bahwa dari  kondisi  internal  organisasi disarankan untuk menggunakan strategi  bertahan,  mengendalikan kinerja internal agar tidak
terperosok. Strategi
ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi  diri  dan  masih  perlu banyak  dukungan  serta  pembinaan sehingga  dari  sektor  perikanan  bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan
wilayah dan strategi pengembangannya  dalam  rangka otonomi daerah.

## Saran
1. Pembangunan sektor perikanan harus mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah kabupaten Balangan dengan  memberikan  dana    alokasi APBD  yang  cukup  untuk  sektor perikanan.
2. Dengan  segala  potensi  yang  ada, hendaknya  peningkatan  produksi perikanan  lebih  diarahkan  pada perikanan budidaya dengan melibatkan  masyarakat  yang  lebih luas  yang  bertujuan  memperluas kesempatan  kerja  dan  berkontribusi secara  signifikan  bagi  pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.
3. Sebagai  sumberdaya  yang  dapat pulih  peran  sektor  perikanan  harus terus ditingkatkan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah, dengan  lebih  banyak  memberikan stimulant dan bantuan langsung.
4. Perlu  penelitian  lebih  lanjut  dengan metode  penelitian  yang  lain  dengan
data  yang  lebih  lengkap  untuk mendapatkan  gambaran  yang  jelas dari  kondisi  setor  perikanan  dan perekonomian  daerah  Kabupaten Balangan  dan  menyelaraskannya
dengansektor  lain  sehingga  tercipta link and match system ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Brannen,  J.    2005. Memadu  Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif. Pustaka Pelajar.  Yogyakarta.
Hikmah, Purnomo AH. 2012. Kesiapan Dan Strategi KebijakPengembangan Minapolitan . Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.  Jakarta.
Kurniawan, Tony F. 2010. Analisis dan Reformasi Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Di Indonesia
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2010. Rencana  Strategis  Kementerian  Kelautan dan Perikanan 2010 – 2014 . Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Jakarta.
Laporan  Statistik  Perikanan  2010. Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  Propinsi  Kalimantan Selatan.
Moleong,  Lexy  J.  2000. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .    PT.  Remaja  Rosdakarya. Bandung.
Monintja,  D.  2001. Pemanfaatan  Sumber  Daya  Pesisir  Dalam  Bidang  Perikanan Tangkap . Prosiding Pelatihan Pengelolaan  Wilayah Pesisir Terpadu. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir, Institut Pertanian Bogor.
Muflikhati  I,  Farmayanti  N,  Yulianto  G.    1996. Peranan  Subsektor  Perikanan  Dalam Perekonomian wilayah Jawa Barat .  Fakultas Perikanan IPB.  Bogor
Nasir, Mohammad. 2003. Metode Penelitian .  Ghalia Indonesia.  Jakarta
Nontji, A.  1997. Laut Nusantara .  Djambatan.  Jakarta.
Pearce dan Robinson.  1998. Analisis Swot .  (http://www. daps.bps.go.id / file_artikel / 66 / Analisis Swot.pdf, diakses tanggal 05 Nopember 2013)

## Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2008  Tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan Antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Propinsi  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten
Rangkuti,  Freddy.  2001. Analisis  SWOT  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis  Reorintasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21 . PT. Grameda Pustaka Utama.  Jakarta.
Rizal  A.    2013.    Kinerja  Sektor  Perikanan  Provinsi  Banten.  Laboratorium  manajemen Bisnis Perikanan.  Fakultas Perikanan dan Kelautan.  Universitas Padjadjaran.
Rustam  Acong.  2012.   Dampak Posistif  Keberadaan PPI Terhadap Pendapatan Nelayan dan Masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Utara (Studi Kasus : PPI Kotabaru Desa Stagen  Kecamatan  Pulau  Laut  Utara  Kabupaten  Kotabaru  Propinsi  kalimantan Selatan  [tesis]).    Banjarbaru.  Program  Pascasarjana,  Pogram  Studi  Magister  Ilmu Perikanan.
Sarawani.  2012.  Kajian Potensi dan Pengembangan BBI  di Kecamatan Pulu Laut Utara (studi kasus : BBI Kotabaru Desa Gedambaan Kecamatan Pulau Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan.  Banjarbaru.
Todaro, M.P. 2000. Pembangunan Ekonomi 1 . Edisi Kelima. PT. Bumi Aksara
Tukiyat.    2002. Pengantar  Pengembangan  Ekonomi  Wilayah.    Di  Dalam  : Pengembangan  Wilayah  dan  Otonomi  Daerah ,  editor  :  Prihawantoro,  Ambardi. Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT.  Jakarta.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  1999  Tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan.
Vredenbreght, J. 1987.  Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat.  Gramedia.  Jakarta.
______.  2013. Penyusunan  Agrowisata  di  Kecamatan  Daha  Barat  Kabupaten  Hulu Sungai Selatan .  Tim Peneliti Unlam bekerjasama dengan Bappeda HSS.