PERSOALAN HAM DAN HUKUM ISLAM
Mhd. Abduh Saf, M.H.I

## Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya

## Abstrak
Menurut Islam, hak manusia terbatas dengan hak orang lain (hurriyyatu al-mar’i mah}du>datun bi h}urriyyat  ghairihi),  kebebasan  seseorang  dibatasi  oleh  kebebasan  orang  lain  sehingga  muncullah  hak dan  kewajiban.  Aspek  khas  dalam  konsep  HAM  Islam  adalah  tidak  adanya  orang  lain  yang  bisa memaafkan  suatu  pelanggaran  hak-hak  jika  pelanggaran  terjadi  atas  seseorang  yang  harus  dipenuhi haknya.
Adanya  pertentangan  antara  Islam  dan  HAM  sebenarnya  berasal  dari  ketentuan  hukum  Islam (fiqh)  yang  berbeda  dengan  beberapa  ketentuan  HAM.  Konsep  HAM  merupakan  representasi  dari standar  kehidupan  modern  dalam  bidang  politik  hukum  yang  dalam  beberapa  hal  akan  bertabrakan dengan  aturan  normatif    tradisional  seperti  konsep  Syariah.  Walaupun  demikian,  HAM  tidak  berarti lebih  kuat  atau  bertentangan  secara  keseluruhan  dengan  ajaran  atau  tradisi  agama.  Hal  ini  karena wilayah HAM sangatlah terbatas yakni hanya pada bidang politik dan hukum. Seorang tokoh bernama Maududi  berusaha  untuk  menyelaraskan  HAM  dengan  shari’ah  tradisional  tanpa  berusaha  untuk menelusuri kemungkinan adanya ketegangan dan konflik antara keduanya. Menurutnya, HAM hanyalah salah satu dari bagian dari ajaran agama Islam.
Key words: Hak Asasi Manusia, Hukum Islam.

## I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Hak  asasi  manusia  (HAM)  adalah hak-hak  yang  dipunyai  oleh  semua  orang sesuai  dengan  kondisi  yang  manusiawi. Hak  asasi  manusia  ini  selalu  dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental  dan  penting. 1 Oleh  karena itu,  banyak  pendapat  yang  mengatakan bahwa  hak  asasi  manusia  itu  adalah “kekuasaan  dan  keamanan”  yang  dimiliki oleh setiap individu.
Akan  tetapi,  penerapan  HAM internasional dalam negara-negara muslim menimbulkan  polemik  yang  sangat  kuat. Pendeklarasian  HAM  mengundang  reaksi
1 Eggi  Sudjana, Hak  dalam  Perspektif  Islam,  Mencari Universalitas  HAM  bagi  Tatanan  Modernitas  yang Hakiki , (Jakarta: Nuansa Madani 2002), 4.
dari banyak negara yang tidak mendukung.  Prinsip  HAM  yang  pada dasarnya berawal dari Barat itu  dianggap bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  ada dalam  masyarakat  muslim.  Dalam  ajaran Islam,  yang  memiliki  hak  hanyalah  Allah dan  bukan  manusia, 2 maka  hanya  Allah yang memiliki kebebasan mutlak. Kebebasan  manusia  terdapat  dalam penyerahan  total  terhadap  kehendak Tuhan.
Meskipun  dikenal  konsep  hak dalam  Islam,  tetapi  tidak  bermakna sebagai  sesuatu  yang  melekat  pada  diri individu  manusia  itu  sendiri.  Hak  dalam ajaran  Islam  memiliki  makna  terkait dengan kewajiban sosial atau tugas. Maka yang  utama  dalam  Islam  adalah  menjalin
2 Ibid., 9-10.
solidaritas  sosial  dan  bukan  tuntutan  hak yang bersifat individualitas .

## II. Pembahasan

## A. Pengertian HAM
Sebelum  memahami  HAM  (hak
asasi manusia), terlebih dahulu menjelaskan  pengertian  tentang  hak  itu sendiri.  Hak  merupakan  unsur  normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi
kebebasan,
kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi  manusia  dalam  menjaga  harkat  dan martabatnya. 3 Hak  merupakan  sesuatu yang harus diperoleh, walaupun pengertian hak dalam berbagai bahasa dan menurut  bangsa-bangsa  tentunya  berbeda satu sama lain disebabkan oleh perbedaan budaya,  tradisi,  agama  dan  sistem  nilai yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Namun substansi hak yang merupakan kebenaran yang  diperjuangkan  oleh  setiap  orang ataupun  kelompok  tertentu  tidak  akan banyak berbeda bahkan memiliki kesamaan  yang  sangat  besar.  Perbedaan paham  tentang  hak  tentu  tidak  lepas  dari latar belakang dan cara pandang terhadap kebenaran 4 karena  pada  dasarnya, masing-masing  manusia  membawa  suatu hal yang mendasar sejak lahir yang disebut dengan fitrah.
3 Dede  Rosyada,  dkk, Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia dan  Masyarakat  Madani (Jakarta:  Prenada  Media, 2005 ), 199.
4 Shalahuddin  Hamid, HAM  dalam  Perspektif  Islam (Jakarta: Amissco, 2003), 10.
Secara  etimologis,  HAM  dalam bahasa Inggris disebut sebagai human right. 5
Right berarti hak, kebenaran, sehingga bisa diartikan  secara  bahasa human  right adalah kebenaran serta hak manusia. Di Indonesia  sendiri  istilah  HAM  menjadi populer  setelah  dibentuknya  Komisi  Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).
Sedangkan secara terminologi,
pengertian HAM diartikan sebagai berikut:
1. Menurut  Leah  Levin,  hak  asasi manusia  berarti  klaim  moral  yang tidak  dipaksakan  dan  melekat  pada diri  individu  berdasarkan  kebebasan manusia. 6 Walaupun demikian,
menurut penulis makalah ini kebebasan  juga  harus  juga  berada dalam  batasan  tertentu  dan  tidak boleh berlebihan.
2. Menurut  Jan  Materson  (komisi  HAM PBB)  yang  dikutip  oleh  Baharuddin Lopa,  hak  asasi  manusia  adalah  hak- hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.
3. Menurut  UU  Nomor  39  tahun  1999 tentang  HAM  pasal  1  disebutkan bahwa  hak  asasi  manusia  adalah
5 Yang  mana  sebelumnya  dikenal  dengan  istilah “ natural  right ”  namun  hal  tersebut  dianggap  kurang mengena  sehingga  istilahnya  berubah  menjadi  “ right of man ”. Namun istilah ini dianggap kurang netral dan universal  karena  tidak  mencakup  “ right  of  women, ” hingga  pada  akhirnya  istilah  akhir  yang  digunakan adalah “ human right ”.
6 Hamid, HAM dalam Perspektif Islam, 11.
seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat  dan  keberadaan  manusia sebagai  makhluk  Tuhan  yang  Maha Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum, pemerintah  dan  setiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 7
Berdasarkan beberapa pemaparan di atas,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa HAM  merupakan  hak  yang  melekat  pada diri  manusia  yang  bersifat  kodrati  dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan
dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan negara.
HAM  adalah  hak-hak  individual yang  berkembang  dari  pemikiran  modern Eropa tentang hukum alam. Di Barat hak- hak  asasi  terus  berkembang  menjadi standar instutisional-legal. Dengan adanya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi
Manusia  (UDHR)  Perserikatan  Bangsa- bangsa,  hak-hak  ini  menjadi  hukum internasional. 8 Sehingga  tidak  aneh  jika masih  terjadi  benturan  dengan  faktor keagamaan  yang  mana  agama  juga memiliki  apa  yang  mereka  sebut  dengan HAM itu walaupun posisinya telah jauh di atas  yakni  internasional,  namun  dalam agama  kedudukan  HAM  didasarkan  pada
7 Rosyada,  dkk, Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan Masyarakat Madani, 201.
8 Abdul  Jalil  Salam, Polemik  Hukum  Mati  di  Indonesia, Perspektif Islam HAM dan Demok rasi Hukum (Jakarta: Badan LitBang dan Diklat Kemenag RI, 2010), 98.
ajaran yang telah lama ada yakni al-Quran dan sunnah rasul.
Secara  positif,  HAM  mempunyai tujuan yang mulia yaitu ingin mendudukan manusia sebagaimana mestinya  dengan  memberikan  hak  –hak dasarnya tanpa ada diskriminasi mengenai suku,  bangsa,  warna  kulit,  jenis  kelamin dan  agama.  Hak-hak  ini  menyangkut  hak ekonomi, politik, kesehatan, dan semacamnya. Untuk menjamin itu semua, posisi  hukum  menjadi  sangat  penting dalam  rangka  menentukan  sejauh  mana seseorang  atau  pihak-pihak  tertentu dianggap  melanggar  hukum. 9 Menurut penulis,  tentunya  keberlakuan  HAM tersebut  tidak  bersifat  memaksa  atau menyalahkan hal-hal yang sedikit berbeda dengan  konsep  HAM  itu  sendiri  dengan alasan  bahwa  konsep  yang  lain  juga memiliki  tujuan  yang  sama,  hanya  saja caranya yang berbeda. Sebagaimana ajaran agama  yang  memiliki  cara  yang  berbeda dalam memuliakan manusia bila dibandingkan dengan HAM.

## B. Sejarah perkembangan HAM
Kesadaran  akan  hak  asasi  manusia dalam  peradaban  Barat  timbul  pada  abad ke-17  dan  ke-18  Masehi  sebagai  reaksi terhadap  keabsolutan  raja-raja  dan  kaum feodal  terhadap  rakyat  yang  mereka perintah  atau  manusia  yang  mereka
9 Abu  Azam  al-Hadi,  “Dhimmi>  dalam  Perspektif Hukum Islam dan HAM” , Jurnal Paramedia (Vol. 4 No. 3 Juli 2003), 49.
pekerjakan. 10
Sebagaimana dapat
diketahui  dalam  sejarah,  masyarakat manusia  pada  zaman  dahulu  terdiri  dari dua  lapisan  besar,  yaitu  lapisan  atas (minoritas) yang mempunyai hak-hak dan lapisan  bawah  (mayoritas)  yang  tidak mempunyai hak-hak tetapi hanya
mempunyai kewajiban-kewajiban,
sehingga  mereka  diperlakukan  sewenang- wenang  oleh  lapisan  atas.  Kesadaran  itu kemudian memicu upaya-upaya perumusan  dan  pendeklarasian  hak-hak asasi manusia, seperti The Bill of Rights dari Revolusi  Inggris  (1689), The  Bill  of  Rights
Negara  Bagian  Virginia  (Juni  1776), Deklarasi  Kemerdekaan  13  Negara  Bagian Amerika  Serikat  (Juli  1776), 11 The  Bill  of Rights dalam  Konstitusi  Amerika  Serikat
(1789),  dan The  Declaration  of  Rights  of  Men and Citizenship Sidang Konstituante
Perancis  (1789).  Setiap  kali  pernyataan tentang  hak  asasi  manusia  dibuat,  yang ditekankan  adalah  pencarian  jaminan pengakuan  hak-hak  rakyat  (lapisan bawah) oleh otoritas negara atau kekuatan yang sedang menguasai negara . 12
Setelah melalui proses yang
panjang,  kesadaran  akan  hak-hak  asasi manusia  mengglobal  sejak  10  Desember 1948  dengan  ditetapkannya  oleh  PBB
10 Majda  el  Muhtaj, Dimensi-dimensi  HAM (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2009), 19.
11 Mochtar  Lubis, Hak-hak  asasi  Manusia  dan  Media (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), 14.
12 Fattah  Santoso, Islam,  HAM,  dan  Keindonesiaan (Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007 ), 46-47.
Deklarasi  Universal  tentang  Hak-hak Asasi  Manusia. 13 Deklarasi  PBB  ini,  juga deklarasi-deklarasi sebelumnya, dirancang untuk  melindungi  kebebasan  individu  di depan  kekuasaan  raja,  kaum  feodal,  atau negara  yang  cenderung  dominan  dan tersentralisasi.  Karena  itu,  deklarasi- deklarasi  tersebut,  yang  nota  bene  anak peradaban  Barat,  melihat  hak-hak  asasi manusia  dalam  perspektif antroposentris (manusia sebagai pusat alam semesta). 14
C. HAM  dalam  hukum  internasional  dan perspektif  Islam
1. HAM sebagai hukum internasional
Keberadaan HAM sebagai hukum  internasional,  mengubah  pola hubungan Negara dan individu. Karena  pola  hubungan  pra-HAM diwarnai  dengan  otoritas  negara  atas individu. Negara banyak dikuasai oleh pemimpin  otoriter.  Dalam  masyarakat tradisional,  kekuasaan  raja  bersifat absolut.  Ia  memiliki  kekuasaan  besar terhadap  individu.  Individu  harus mengabdi  kepada  kekuasaan  dan dengan  ketaatan  kepada  kekuasaan itulah  dia  mendapat  perlindungan. Apabila individu membahayakan kekuasaan,  dia  dapat  dieliminasi sebagai perlindungan terhadap kekuasaan yang mengklaim diri
13 Nurcholish  Madjid,  “Hak  Asasi  Manusia  dalam Tinjauan  Keagamaan”, Jurnal  Islamika (No.  6  tahun 1995), 86.
14 Ibid., 60.
sebagai  pengejawantahan  kepentingan kolektif. 15 Karena  itu,  subjek  utama masyarakat internasional secara tradisional  adalah  negara.  Negara merupakan  institusi  yang  mampu mempresentasikan diri sebagai
anggota masyarakat internasional. Hanya  negara  yang  dapat  terlibat  dan menjadi subjek dalam hukum Internasional.
Konsep  hak  asasi  manusia
(HAM)  yang  mempengaruhi  setiap aspek  hubungan  internasional  dan melintasi setiap aspek hukum internasional  kontemporer.  Ini  adalah tujuan utama internasional Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB). Demikian pula, organisasi antar pemerintah  daerah  juga  mengakui adanya  ide  hak  asasi  manusia  dan berbagai  pelanggaran  HAM  yang terjadi. Perlindungan hak asasi manusia  telah  menjadi  alat  yang ampuh  yang  secara  universal  dapat menembus  'tirai  suci'  kedaulatan negara demi menjaga martabat manusia.  Meskipun  popularitas  dan penerimaan  sudah  dilakukan  secara universal  Namun,  banyak  pendapat yang  masih  sangat  berbeda  tentang
15 Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed), Islam dalam Berbagai  Pembacaan  Kontemporer ,  (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 326.
batasan  penafsiran  konseptual  dan ruang lingkup hak asasi manusia. 16

## 2. HAM dalam perspektif Islam
Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat  pada  lima  hal  pokok kemaslahatan  yang  terangkum  dalam al-d}aru>riyyat  al-Khamsah atau  yang disebut  juga al-huqu>q  al-insa>niyyah  fi> al-isla>m (hak-hak asasi manusia dalam Islam).  Konsep  ini  mengandung  lima hal  pokok  kemaslahatan  yang  harus dijaga oleh setiap individu, yaitu h}ifz}u al-di>n (penghormatan  atas  kebebasan beragama),
h}ifz}u al-ma>l (penghormatan  atas  harta  benda),
h}ifz}u al-nafs (penghormatan atas jiwa, hak  hidup  dan  kehormatan  individu) h}ifz}u al-‘aql (penghormatan  atas kebebasan  berpikir)  dan h}ifz}u al-nasl
(keharusan untuk menjaga keturunan). 17 Kelima  hal  pokok  inilah yang  harus  dijaga  oleh  setiap  umat Islam  supaya  menghasilkan  tatanan kehidupan  yang  lebih  manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat
dengan masyarakat, masyarakat dengan  negara  dan  komunitas  agama dengan komunitas agama lainnya.
16 Mashood  A.  Baderin, Internasional  Human  Rights and Islamic Law , (New York: Oxford University Press, 2003), 1.
17 M.  Hasbi  Umar, Nalar  Fiqh  Kontemporer (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 124.
HAM  dalam  Islam  sebenarnya bukan  hal  yang  asing  karena  wacana tentang  HAM  dalam  Islam  lebih  awal dibandingkan  dengan  konsep  atau ajaran  lainnya.  Islam  datang  secara melekat  membawa  ajaran  HAM. Sebagaimana dikemukakan oleh
Maududi bahwa Piagam Magna Charta 18
tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam.  Begitu  juga  pemikiran  Islam  di bidang  sosial,  ekonomi  dan  budaya telah  jauh  mendahului  pemikiran Barat.  Ajaran  Islam  tentang  HAM dapat  dijumpai  dalam  sumber  utama ajaran  Islam  itu  yaitu  Qur’an  dan Hadits yang merupakan sumber ajaran
normatif. Tonggak sejarah
keberpihakan  Islam  terhadap  HAM yaitu  pada  pendeklarasian  Piagam Madinah  yang  dilanjutkan  dengan Deklarasi Kairo ( Cairo Declaration ). 19
Dalam piagam Madinah terdapat dua  ajaran  pokok,  bahwa  semua pemeluk  Islam  adalah  satu  umat walaupun  mereka  berbeda  suku bangsa dan hubungan antara komunitas muslim dengan non-muslim
didasarkan pada prinsip:
18 Piagam Magna  Charta adalah  tahapan  awal munculnya  perkembangan  pemikiran  HAM  dunia. Inti  dari  piagam  ini  adalah  bahwa  raja  yang melanggar hukum harus diadili dan mempertanggungjawabkan pemerintahannya di depan  parlemen.  Raja  yang  menciptakan  hukum harus  terikat  dengan  aturan  yang  dibuatnya.  Bisa dilihat  di  Rosyada,  dkk, Demokrasi,  Hak  Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, 219. 19 Ibid., 220.
1. Berinteraksi  secara  baik  dengan sesama tetangga 2. Saling membantu dalam menghadapi musuh sesama
3. Membela mereka yang teraniaya
4. Saling menasihati
5. Menghormati kebebasan beragama. Sedangkan ketentuan HAM
yang  terdapat  dalam  Deklarasi  Kairo sebagai berikut:
1. Hak persamaan dan kebebasan
2. Hak hidup
3. Hak perlindungan diri
4. Hak kehormatan pribadi
5. Hak keluarga
6. Hak kesetaraan wanita dan pria
7. Hak anak dari orang tua
8. Hak mendapatkan pendidikan
9. Hak kebebasan beragama
10. Hak kebebasan mencari suaka
11. Hak memperoleh perlakuan yang sama
12. Hak kepemilikan Bila  dilihat  dari  tingkatannya, terdapat  3  bentuk  HAM  dalam  Islam, yakni:
1. Hak d}aru>riy (hak  dasar),  yakni sesuatu  dianggap  hak  dasar  apabila hak  tersebut  dilanggar  yang  tidak hanya  membuat  manusia  sengsara, akan  tetapi  juga  menghilangkan eksistensinya.  Seperti  melanggar  hak hidup  seseorang  berarti  sama  artinya
dengan menghilangkan nyawa seseorang.
2. Hak h}a>jiy (hak  sekunder),  yakni  hak yang apabila tidak dipenuhi maka akan menghilangkan hak-hak pokok, seperti menghilangkan  hak  sandang  pangan maka artinya sama dengan
menghilangnya hak hidup.
3. Hak tah}si>niy (hak  tersier),  yakni  hak yang  tingkatannya  lebih  rendah  dari kedua  hak  di  atas,  seperti  hak  untuk melakukan  aktivitas  kebiasaan  dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut  Islam,  hak  manusia terbatas  dengan  hak  orang  lain
( hurriyyatu  al-mar’i  mah}du>datun  bi h}urriyyati ghairihi ), kebebasan seseorang  dibatasi  oleh  kebebasan orang lain sehingga muncullah hak dan kewajiban.  Hal  tersebut  menyebabkan kebebasan bersifat relatif, dalam artian kebebasan menjadi terbatas dikarenakan  adanya  kebebasan  yang juga dimiliki oleh orang lain.
HAM  dalam  pandangan  Islam dibagi menjadi dua kategori, yaitu :
1. Hak  Allah  ( h}uqu>q  Alla>h ),  yakni kewajiban  manusia  terhadap  Allah yang  diwujudkan  dalam  ritual ibadah.
2. Hak hamba ( h}uqu>q al-‘iba>d ), yakni kewajiban manusia terhadap
makhluk Allah lainnya. Ada  dua  macam  HAM  jika
dilihat  dari  kategori h}uqu>q  al-‘iba>d,
pertama bahwa HAM yang keberadaannya  dapat  dilaksanakan oleh  negara,  kedua  adalah  HAM  yang keberadaannya  tidak  secara  langsung dapat  dilaksanakan  oleh  negara.  Hak pertama  dapat  disebut  hak  legal, sedangkan  yang  kedua  dapat  disebut dengan  hak  moral.  Perbedaan  antara keduanya  terletak  pada  masalah pertanggungjawaban di depan negara. 20 Adapun  dalam  masalah sumber  asal,  sifat,  dan  pertanggung jawaban  di  hadapan  Allah  adalah sama. 21
Hak-hak  Allah  tidak  bermakna bahwa  hak-hak  yang  dituntut  oleh- Nya,  karena  dinilai  bermanfaat  bagi- Nya.  Tidak  demikian,  karena  Allah adalah di atas segala kebutuhan. Allah menciptakan  berbagai  macam  hak karena  Dia  adalah  pencipta  segala sesuatu.  Hak-hak  Allah  tersebut senantiasa  bersesuaian  dengan  hak- hak  makhluknya.  Dengan  kata  lain antara  hak  Allah  dan  makhluknya adalah  tetap  dari  Allah.  Manusia bertanggung jawab atas kedua kategori  hak  ini  di  hadapannya.  Oleh karena itu jelaslah dalam Islam bahwa tanggung jawab apapun yang dipegang manusia  terhadap  sesamanya  telah ditetapkan  Allah  sebagai  hak.  Konsep HAM  yang  pada  awalnya  tetap  pada
21 Abdul Jalil Salam, Polemik Hukum Mati di Indonesia, 100.
Allah  telah  ditransformasikan  dengan cukup jelas oleh al-Quran dan Sunnah.
Aspek  khas  dalam  konsep  HAM Islam  adalah  tidak  adanya  orang  lain yang bisa memaafkan suatu pelanggaran  hak-hak  jika  pelanggaran terjadi  atas  seseorang  yang  harus dipenuhi  haknya.  Walaupun  Allah sendiri  yang  telah  menganugerahkan hak-hak ini, Allah tidak akan melaksanakan  kekuasaan-Nya  untuk mengampuni  pelanggaran  hak-hak tersebut  di  akhirat  kelak.  Sehingga negara  menjadi  terikat  dan  harus memberi hukuman kepada para pelanggar  dan  memberi  bantuan kepada  pihak  yang  dirugikan  kecuali pihak  yang  dianiaya  telah  memaafkan pelakunya. Jadi HAM dalam Islam jauh lebih  besar  ketimbang  ibadah-ibadah ritual.  Jika  seseorang  tidak  memenuhi kewajibannya  kepada  Allah,  mungkin bisa  diampuni,  namun  berbeda  halnya dalam  memenuhi  kewajiban  terhadap manusia. 22
D. Relasi  HAM  internasional  dan  hukum
Islam Para perancang The Universal
Declaration  of  Human  Rights (UDHR)  telah mengidentifikasi bahwa pengertian umum
tentang hak-hak dan kebebasan- kebebasan  tersebut  sangat  penting  untuk direalisasikan  secara  keseluruhan,  dan  hal
22 Ibid., 101.
ini menuntut upaya untuk menyelaraskan konsep  yang  berbeda,  untuk  mencapai tujuan,  meskipun  kompleksitas  dan keragaman  masyarakat,  serta  pemahaman universal  yang  menjamin  hak  asasi manusia  untuk  di  seluruh  dunia.  Oleh karena  itu  Mashood  A.  Baderin  bertujuan membangun  sebuah  dialog  antara  hukum internasional  hak  asasi  manusia  dan hukum  Islam  untuk  mewujudkan  hak asasi  manusia  dalam  konteks  penerapan hukum  Islam  di  negara-negara  Muslim. 23
Tentu  saja  ada  beberapa  perbedaan pandangan  antara  hukum  Islam  dan hukum  HAM  internasional  tapi  itu  tidak membuat  pertentangan  secara  umum antara  keduanya.  Meskipun  hukum  Islam tidak diterapkan secara seragam di semua Negara  Islam,  namun  prinsip-prinsip Islam dan norma-norma merupakan faktor utama  untuk  melegitimasi  norma-norma budaya-hukum  di  sebagian  besar  dunia Muslim.
Hampir semua negara yang menerapkan  syariat  Islam  mengalami persoalan  besar  baik  karena  berbenturan dengan  hukum  positif  yang  dianut  dunia internasional  ataupun  kelemahan  pada penerapannya  yang  rapuh.  Penerapan hukum  Islam  sering  kali  dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip penologis  (soal-soal  kriminalitas)  dari
23 Baderin, Internasional  Human  Rights  and  Islamic Law , 2.
norma-norma  hak  asasi  manusia  (HAM) modern.
Basis  pondasi  penerapan  syariat juga sering dianggap lemah karena bersifat diskriminatif, seperti
halnya pemberlakuan  hukum  zina  bagi  wanita non-muslim.  Sebagaimana  pemberlakuan syariat  Islam  di  negara  Sudan  yang menganut  bahwa  pelaku  zina  dari  ahli kitab  (non-muslim)  tidak  dikenakan
h}udu>d. Padahal  di  dalam  ajaran  Islam sendiri,  aturan  mengenai  sanksi  bagi  para pezina  telah  diatur,  yakni  Sanksi  zina dalam  syariat  Islam  ada  tiga,  yaitu  dijilid, diasingkan  dan  dirajam.  Dera  dan pengasingan  ditujukan  bagi  pelaku  zina yang ghairu  muh}s}a>n .  Adapun  rajam dikenakan bagi pezina yang muhshan . Oleh karena  itu,  apabila  dua  orang  (laki-laki dan  perempuan)  yang ghairu  muh}s}a>n berzina,  maka  ia  berhak  didera  dan diasingkan.  Apabila  keduanya  berstatus muh}s}a>n ,  maka  harus  dirajam.  Demikian pula jika salah satunya muh}s}a>n , sedangkan  yang  lainnya ghairu  muh}s}a>n , maka  yang  pertama  wajib  dirajam  dan yang kedua wajib didera dan diasingkan. 24
Begitu juga kasus-kasus yang terjadi di  Arab  Saudi  dan  Afghanistan  (Taliban), hukum  Islam  dilaksanakan  secara  sangat simbolik  sehingga  terkadang  tidak  sesuai dengan akal pikiran. Sebagaimana pelarangan  perempuan  menyetir  mobil
24 Abdul Qadir Audah, al-Tashri>’ al-Jina>’i al-Islam  Juz
atau  pelarangan  warga  Afghanistan memutar musik akibat keyakinan penguasa  negara  tersebut  bahwa  musik haram. 25
Dari kenyataan di atas, muncul ide- ide  dan  penafsiran  yang  liberal  terhadap ajaran  Islam  khususnya  yang  berkaitan dengan  persoalan  legal.  Pemikiran  ini mencoba  melihat  persoalan  tersebut  dari sudut  pandang  perkembangan  hukum Islam secara lebih luas dan bebas. Dengan demikian persoalan yang harus diperjuangkan  sekarang  ini  bukanlah bagaimana  menerapkan  hukum  Islam secara  formalistik,  tetapi  memasukkan norma-norma  moralitas  Islam  ke  dalam hukum  positif.  Adanya  kesan  dan pemahaman  negatif    tentang  penerapan hukum Islam secara positif, memang tidak terlepas  dari  seberapa  jauh  pemahaman dan  kedalaman  akan  hakikat  dan  fungsi hukum  dalam  suatu  masyarakat.  Dengan demikian,kemungkinan untuk menghasilkan  hukum  Islam  sebagai produk  hukum  nasional  bukanlah  hal yang mudah.
E. Pertentangan  antara  HAM  dan  syariat
Islam
Adanya  pertentangan  antara  Islam dan  HAM  sebenarnya  berasal  dari ketentuan  hukum  Islam  (fiqh)  yang berbeda  dengan  beberapa  ketentuan HAM.  HAM  merupakan  produk  dari kebudayaan  modern  tentang  martabat
25 Ibid., 182.
manusia sudah pasti memiliki karakteristik  tersendiri  yang  berbeda dengan  konsep  yang  terdapat  dalam  hasil pemikiran  dari  kebudayaan  pra-modern. Diakui  bahwa  hukum  Islam  yang dipahami  selama  ini  oleh  mayoritas muslim  adalah  produk  pemikiran  abad pertengahan. Sebagai sebuah hasil
pemikiran  maka  ketentuan  yang  terdapat dalam  shari>’ah  pun  tidak  bisa  dilepaskan dari ketentuan sejarah
yang membentuknya.  Oleh  karena  itu,  apabila ketentuan shari>’ah itu dihadapkan dengan  ketentuan    yang  dihasilkan  dari pemikiran  modern  seperti  HAM,  maka akan  timbullah  kesenjangan  bahkan pertentangan . 26 Meskipun  secara  tegas dijelaskan  dalam  prinsip  shari>’ah  bahwa semua  orang  itu  sama  kedudukannya  di depan Allah, tetapi secara tradisional hak- hak  yang  dimiliki  antara  lelaki  dan perempuan  muslim  tidak  sama.  Begitu pula  hak  antara  orang  muslim  dan  non- muslim juga berbeda. Sehingga diskriminasi  terhadap  perempuan  dan minoritas non-muslim terus terjadi. Begitu pula  dengan  kasus  hukum  pidana  Islam tradisional  yang  masih  memberlakukan bentuk-bentuk  hukuman  badan  yang berdasarkan  HAM  dinilai  kejam  dan merendahkan . 27 Padahal  di  dalam  ajaran Islam  pembahasan  mengenai  hukuman
26 Mahmood  Hudaeri,  “Islam  dan  Hak  Asasi  Manusia: Respon Intelektual Muslim” , Jurnal Al-Qalam, Vol. 24 No. 3 (September-Desember 2007), 371.
27 Ibid., 372.
badan  dibahas  secara  mendetail  yang mana dituntut adanya pemenuhan kriteria tertentu seperti prinsip, tujuan, syarat dan tidak semena-mena hingga seseorang bisa dikenakan  hukuman  badan. 28 Bahkan  di dalam  ajaran  Islam  dikenal  adanya gugurnya  hukuman.  Gugurnya  hukuman adalah  tidak  dapat  dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau  diputuskan  oleh  hakim,  karena berhubung tempat atau badan atau bagian yang  lain  untuk  melaksanakan  hukuman tersebut sudah tidak ada lagi , 29 yaitu :
1. Meninggalnya si pelaku
2. Hilangnya bagian anggota badan  yang akan diqishash
3. Tobat
4. Damai
5. Dimaafkan. 30 Jadi, hukuman di dalam Islam tidaklah bersifat kaku, asalkan sesuai  dengan  ajaran  Islam  itu sendiri.
Beberapa hal dalam hukum Islam yang dianggap  bertentangan  dengan  HAM adalah sebagai berikut :
1. Status hukum perempuan.
Pemikiran  tentang  kesetaraan tentang  gender  tidak  dikenal  dalam konsep  shari>ah.  Sehingga  secara teoritis,  laki-laki  diizinkan  untuk berpoligami dengan 4 orang perempuan  dengan  kondisi  tertentu.
28 Salam, Polemik Hukum Mati di Indonesia, 106.
29 Ahmad  Wardi  muhlich, Pengantar  dan  asas-asas hukum Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 173.
30 Audah, al-Tashri>’ al-Jina>’i al-Islam, 665.
Padahal sebenarnya
poligami merupakan  bagian  dari  memberikan perlindungan  terhadap  para  janda dan  anak  yatim  dalam  masyarakat pra-modern. Namun hal ini dianggap sebagai  bentuk  dari  diskriminasi gender. Bahkan dalam soal pernikahan pun sang suami memiliki bagian  yang lebih besar dari istrinya. Bentuk  diskriminatif  lainnya  terlihat pada  pembagian  harta  warisan,  laki- laki  mendapat  dua  kali  lebih  banyak dari  perempuan,  begitu  juga  dalam hal  kesaksian  perempuan  memiliki bobot  yang  tidak  sama  dengan  laki- laki.
2. Pembatasan kebebasan beragama
Islam menegaskan bahwa tidak ada  paksaan  dalam  agama,  oleh karena  itu  dari  awal  umat  muslim memberikan  toleransi  yang  besar terhadap  minoritas  pemeluk  agama lain  yang  hidup  di  bawah  kekuasaan politik Islam. Bukti sejarah menunjukkan bahwa beberapa
minoritas  Kristen  dan  beberapa pemeluk  agama  lainnya  suka  tinggal di  bawah  pemerintahan  Islam  untuk menghindari  siksaan  dari  penguasa Kristen  seperti  di  Bizantium  dan Habsburg. 31 Hal  inilah  yang  menjadi nilai tambah bagi ajaran agama Islam sekaligus yang membedakannya dengan ajaran agama lain.
31 Hudaeri, Islam  dan  Hak  Asasi  Manusia:  Respon Intelektual Muslim, 373.
Begitu  juga  dengan  toleransi yang  diberikan  Islam  terhadap penduduk  non-muslim  sangatlah terbatas  bila  dibandingkan  dengan ketentuan  HAM  yang  mengakui perbedaan  keyakinan  atas  dasar persamaan. Dapat dilihat secara jelas bahwa  negara  Islam  membedakan kedudukan dan hak orang berdasarkan  keyakinan  agamanya. Hanya  orang  muslim  yang  memiliki hak penuh sebagai warga masyarakat politik  sedangkan  penganut  agama lainnya  hanya  dapat  bergerak  dalam hal  administratif  yang  berhubungan dengan  dirinya,  agama  dan  keluarga. Namun  mereka  tidak  boleh  menjadi tentara  dan  bahkan  dikenakan membayar pajak yang dikenal dengan jizyah,  t entunya  hal  itu  merupakan perlakuan  diskriminasi.  Begitu  juga adanya  larangan  pernikahan  wanita muslimah  dengan  laki-laki  non- muslim, namun laki-laki
diperbolehkan  menikah  dengan  ahli kitab. Demikian pula adanya keharusan  bahwa  anak  yang  lahir dari  perkawinan  campuran  maka anaknya  harus  menganut  agama Islam.  Hal  ini  jelas  bertentangan dengan  pasal  16  Deklarasi  Universal HAM  yang  secara  jelas  mengakui adanya  hak  menikah  tanpa  batasan
ras, kebangsaan dan agama. 32
Menurut penulis, Islam juga
menerima  konsep    toleransi  selama masih  dalam  batasan  ajaran  agama, sehingga  penulis  kurang  sependapat bila  beberapa  pernyataan  di  atas sedikit  menyudutkan  ajaran  agama Islam.  Selama  ajaran  agama  telah mengatur  berbagai  ketentuan  maka mau  tidak  mau  ajaran  agama  itu harus  ditegakkan.  Di  sinilah  terlihat bahwa  ajaran  agama  Islam  memiliki kepatuhan yang kuat yang diberlakukan bagi penganutnya. 3. Hukuman badan
Hukum Islam menyatakan
bahwa ada hukuman badan terhadap orang  yang  terbukti  melakukan kejahatan seperti potong tangan bagi pencuri  dan  rajam  bagi  pelaku  zina. Meskipun  banyak  negara  muslim yang sudah tidak memberlakukannya lagi  namun  penggunaan  cambuk masih  banyak  ditemui  di  negara muslim.  Meninjau  hal  ini,  beberapa organisasi  HAM  internasional  dan PBB berulang kali mengutuk praktek penerapan  hukum  badan  karena dipandang  kejam  dan  merendahkan martabat  manusia.  Hukuman  badan dianggap  sebagai  sisa-sisa  dari kebudayaan  masyarakat  primitif. Akan  tetapi,  sebenarnya  hukuman  di
32 James  W.  Nickle, Hak  asasi  Manusia (Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), 277.
dalam  Islam  bukanlah  sekedar formalitas  dan  tidak  semena-mena, melainkan memiliki tujuan. Menurut Abdul Qadir Audah tujuan diterapkannya hukuman adalah sebagai berikut: 33
1. Memperbaiki  diri  si  pelaku kejahatan.
2. Melindungi dari kerusakan.
3. Menyelamatkan dari kebodohan.
4. Menunjuki  untuk  tidak  berbuat kesesatan.
5. Menahan untuk berbuat kemaksiatan.
6. Membawa kepada ketaatan.
Hukuman  bukanlah  sekedar membuat  efek  jera  para  pelakunya, tetapi  hukuman  juga  merupakan perantara untuk terciptanya ketenteraman dan membela masyarakat dan mewujudkan keadilan. 34 Membela  berarti  dengan jalan  mendasarkan  hukuman  pada kecondongan  para  pelaku  untuk melakukan  kejahatan  serta  pada keadaannya  yang  membahayakan. Sedangkan keadilan berarti menghendaki  agar  dalam  penjatuhan hukuman  tidak  boleh  melebihi  besar dan bahayanya kejahatan itu sendiri.
34 Abdul  Karim  Sidqi, al-Jari>mah  wa  al-‘Uqu>bah  fi> al-Shari>’ah  al-Islamiyah ,  (Qohirah:  Maktabah  al- Nahd{ah al-Mis}riyah, 1986), 227.
F. Jalan  tengah  antara  hukum  Islam  dan HAM Konsep HAM merupakan
representasi  dari  standar  kehidupan modern dalam bidang politik hukum yang dalam  beberapa  hal  akan  bertabrakan dengan  aturan  normatif    tradisional seperti konsep Syariah. Walaupun demikian,  HAM  tidak  berarti  lebih  kuat atau  bertentangan  secara  keseluruhan dengan  ajaran  atau  tradisi  agama.  Hal  ini karena  wilayah  HAM  sangatlah  terbatas yakni  hanya  pada  bidang  politik  dan hukum. HAM tidak menawarkan jawaban terhadap  persoalan  hidup  mati  manusia. HAM tidak dimaksudkan untuk mencakup  semua  aspek  kehidupan  dan juga tidak berpotensi untuk menggantikan semua  agama  dan  tradisi  kebudayaan dunia.  Secara  singkat,  HAM  tidak bertujuan untuk bersaing dengan kebudayaan  atau  tradisi  agama  secara langsung,  tetapi  konsentrasi  pada  aspek politik  dan  hukum    dalam  kehidupan manusia.  HAM  sendiri  tidak  berasal  dari berbagai  macam  tradisi  keagamaan  secara langsung, tetapi bukan hal yang asing lagi bagi sebagian besar agama yang
menghormati martabat manusia. Jika lebih memfokuskan  kepada  martabat  manusia, sebenarnya memungkinkan adanya rekonsiliasi  secara  kritis  antara  keunikan tradisi keagamaan dan universalitas HAM.
Namun  hal  itu  bukanlah  hal  yang mudah,  karena  masing-masing  pihak
malah lebih sering melakukan klaim-klaim sehingga  sulit  untuk  mendapatkan  dialog yang  menghasilkan  nilai  positif.  Dalam memberikan respons terhadap universalitas HAM, para tokoh agama pun berbeda  pendapat.  Kelompok  pertama menilai  positif    terhadap  HAM  dan menganggap  keberadaan  HAM  bukanlah untuk  memusuhi  kebudayaan  tradisional. Sedangkan  kelompok  kedua  memandang bahwa  HAM  sebagai  produk  yang  lahir dari kebudayaan Barat. Sehingga menganggap berlebihan jika HAM
dipaksakan  untuk  diterpakan  di  negara- negara non-Barat yang mempunyai kebudayaan berbeda.
Di  dalam  bukunya  yang  terkenal,
Human Right in Islam, Maududi menegaskan bahwa  HAM  merupakan  produk  dari kebudayaan Barat yang dipaksakan untuk bisa  diterima  di  negara  non-Barat.  Dalam karyanya  tersebut,  Maududi  berusaha untuk  menyelaraskan  HAM  dengan shari>’ah tradisional  tanpa  berusaha  untuk menelusuri kemungkinan adanya ketegangan  dan  konflik  antara  keduanya. Menurutnya,  HAM  hanyalah  salah  satu dari  bagian  dari  ajaran  agama  Islam. Maududi  menentang  pembedaan  dalam hak berdasarkan warna, kulit, bahasa atau bangsa  tanpa  menyebutkan  gender  dan agama  dalam  konteks  ini. 35 Secara  tidak langsung  bahwa  pernyataan  Maududi tersebut  telah  menyederhanakan  serta
35 Abu  al‘Ala  al-Maududi, Human  Right  in  Islam, (Leicester: Islamic Foundation, 1980), 13.
menyatukan rasa kebersamaan akan HAM bagi  umat  manusia  agar  HAM  dengan mudah bisa diterima.

## III. Kesimpulan
HAM merupakan hak yang melekat pada  diri  manusia  yang  bersifat  kodrati dan  fundamental  sebagai  suatu  anugerah Allah  yang  harus  dihormati,  dijaga  dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat  dan  negara.  kesadaran  akan hak-hak  asasi  manusia  mengglobal  sejak 10  Desember  1948  dengan  ditetapkannya oleh  PBB  Deklarasi  Universal  tentang Hak-hak  Asasi  Manusia.  Deklarasi  PBB ini,  juga  deklarasi-deklarasi  sebelumnya, dirancang  untuk  melindungi  kebebasan individu  di  depan  kekuasaan  raja,  kaum feodal,  atau  negara  yang  cenderung dominan dan tersentralisasi.
Menurut Islam, hak manusia
terbatas dengan hak orang lain ( hurriyyatu al-mar’i  mah}du>datun  bi  h}urriyyat  ghairihi ), kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain sehingga muncullah hak  dan  kewajiban.  Aspek  khas  dalam konsep  HAM  Islam  adalah  tidak  adanya orang  lain  yang  bisa  memaafkan  suatu pelanggaran  hak-hak  jika  pelanggaran terjadi  atas  seseorang  yang  harus dipenuhi haknya.
Adanya  pertentangan  antara  Islam dan  HAM  sebenarnya  berasal  dari ketentuan  hukum  Islam  (fiqh)  yang berbeda  dengan  beberapa  ketentuan HAM. Konsep HAM merupakan
representasi  dari  standar  kehidupan modern  dalam  bidang  politik  hukum yang dalam beberapa hal akan bertabrakan  dengan  aturan  normatif tradisional seperti konsep Syariah. Walaupun  demikian,  HAM  tidak  berarti lebih  kuat  atau  bertentangan  secara keseluruhan  dengan  ajaran  atau  tradisi agama.  Hal  ini  karena  wilayah  HAM sangatlah  terbatas  yakni  hanya  pada bidang politik dan hukum. Seorang tokoh bernama  Maududi  berusaha  untuk menyelaraskan  HAM  dengan shari>’ah tradisional tanpa berusaha untuk menelusuri kemungkinan adanya ketegangan dan konflik antara keduanya. Menurutnya,  HAM  hanyalah  salah  satu dari bagian dari ajaran agama Islam.

## IV. Daftar Pustaka
Audah, Abdul Qadir, al-Tashri>’ al-Jina>’i al- Islam Juz 1 , Kairo: Maktabah Da>r al- Tura>th, 2003.
Baderin, Mashood A, Internasional Human Rights and Islamic Law , New York: Oxford University Press, 2003.
Choir, Tholhatul dan Fanani, Ahwan (ed),
Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer , Jogjakarta: Pustaka Pelajar,
2009.
Hadi (al), Abu Azam, “Dhimmi> dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM” ,
Jurnal Paramedia, Vol. 4 No. 3 Juli 2003.
Hamid, Shalahuddin, HAM dalam Perspektif
Islam, Jakarta: Amissco, 2003.
Hudaeri, Mahmood, “Islam dan Hak Asasi Manusia: Respon Intelektual Muslim”,
Jurnal Al-Qalam, Vol. 24 No. 3, September-
Desember 2007.
Madjid, Nurcholish, “Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Keagamaan”, Jurnal
Islamika , No. 6 tahun 1995.
Maududi (al), Abu al-A’la, Human right in Islam,
Leicester: Islamic Foundation, 1980.
Mochtar Lubis, Hak-hak asasi Manusia dan Media
(Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 1998.
Muhlich, Ahmad Wardi, Pengantar dan asas-asas hukum Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
Muhtaj (el), Majda, Dimensi-dimensi HAM,
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
Nickle, James W, Hak asasi Manusia, Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 1996.
Rosyada, Dede, dkk, Demokrasi, Hak Asasi
Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta:
Prenada Media, 2005.
Salam, Abdul Jalil, Polemik Hukum Mati di
Indonesia, Perspektif Islam HAM dan
Demokrasi Hukum, Jakarta: Badan LitBang dan Diklat Kemenag RI, 2010.
Santoso,  Fattah, Islam,  HAM,  dan  Keindonesiaan,
Jakarta:  MAARIF  Institute  for  Culture and Humanity, 2007.
Sidqi,  Abdul  Karim, al-Jari>mah  wa  al-‘Uqu>bah fi>  al-Shari>’ah  al-Islamiyah ,  Qohirah:
Maktabah  al-Nahd{ah  al-Mis}riyah,
1986.
Sudjana,  Eggi, Hak  dalam  Perspektif  Islam, Mencari  Universalitas  HAM  bagi  Tatanan Modernitas  yang  Hakiki ,  Jakarta:  Nuansa Madani, 2002.
Umar,  M.  Hasbi, Nalar  Fiqh  Kontemporer , Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.