## IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN
Oleh : Nisa Sabrina Yuliana Nhesa.sabrina01@gmail.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. R.E.Martadinata No.150 Ciamis

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  pegawai  tidak  memenuhi  kewajiban  yang  semestinya dilakukan.,  kurangnya  keramahan  dari  para  pegawai  dalam  pengurusan  berbagai  keperluan administrasi  menyebabkan  masyarakat  merasa  tidak  dilayani  dengan  baik,  petugas  pemberi layanan  kurang  dapat  menjelaskan,  tahapan  akan  mekanisme  yang  harus  ditempuh  oleh masyarakat  selaku  pemohon  layanan,  dan  tidak  adanya  fasilitas  yang  diperuntukan  bagi masyarakat  untuk  memberikan  kritik  dan  saran  terkait  pemberian  layanan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  dengan  menggunakan  teori  prinsip-prinsip  good  governance menurut  Sedarmayanti  dengan  indikator  yang  digunakan  yaitu:  akuntabilitas,  transparansi, partisipasi,  dan  supremasi  hukum.  Untuk  pengumpulan  data,  penulis  melakukan  melalui  studi kepustakaan  dan  studi  lapangan  yang  meliputi  observasi  dan  wawancara.  Sumber  data  primer dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  7  orang  informan  yaitu  Camat  dan  pegawai  Kecamatan  Parigi Kabupaten  Pangandaran.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  reduksi  data, menyajikan  data,  serta  menarik  kesimpulan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh penulis,  dapat  diketahui  bahwa:  1)  Pegawai  Kantor  Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Pangandaran sudah  mengimplementasikan  prinsip-prinsip  good  governance  yang  meliputi  akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan supremasi hukum dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik  pada  Kantor  Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Pangandaran.  2)  Faktor  pendukung  meliputi: adanya  Perda,  Perbup,  SOP,  Tupoksi,  dan  tata  tertib  merupakan  faktor  pendukung  untuk mengimplementasikan  prinsip-prinsip  good  governance  dalam  meningkatkan  kinerja  organisasi pelayanan  publik  pada  Kantor  Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Pangandaran.  Faktor  penghambat meliputi:  keterbatasan  sarana  dan  prasarana,  anggaran,  rendahnya  sumber  daya  manusia,  dan kurangnya  partisipasi  masyarakat  3)  Upaya-upaya  yang  pegawai  lakukan  untuk  melaksanakan budaya  kerja  di  Kantor  Kecamatan  Panawangan  Kabupaten  Ciamis,  yaitu:  menambah  jumlah pegawai  meningkatkan  kualitas  SDM,  memaksimalkan  anggaran  khususnya  untuk  Kepala  Seksi, memfasilitasi  sarana  dan  prasarana  yang  lengkap,  serta  memanfaatkan  sistem  informasi  yang optimal.
Kata Kunci: Prinsip-prinsip Good Governance,  Kinerja Organisasi

## A. PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka antara organisasi baik itu swasta maupun negeri/pemerintah  akan  bersaing  dalam  hal kualitas.  Kualitas  yang  dimaksud  dalam  hal  ini adalah dari segi meningkatkan kualitas pelayanan yang  diberikan.  Persaingan  ini  bertujuan  untuk meningkatkan dan mempertahankan citra organisasi masyarakat. Begitupun dengan organisasi  pemerintahan  yang  ada  di  kecamatan. Tentunya  harus  senantiasa  menerapkan  prinsip- prinsip good  governance .  Sejalan  dengan  telah diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kedudukan Kecamatan telah beralih, yang selama
ini  merupakan  lingkungan  kerja  Perangkat Pemerintah  Pusat  ditetapkan  menjadi  lingkungan kerja Perangkat
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  Maka  kedudukan  dan  status Kecamatan  menjadi  sangat  strategi  yaitu  sebagai matarantai Organisasi Pemerintah Strata terdepan dan  sebagai  muara  dari  berbagai kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada  masyarakat.  Oleh  sebab  itu  dalam pelaksanaan  azas  Desentralisasi  Pemerintah Kecamatan  harus  mempunyai  kemampuan  untuk menjabarkan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan  pembangunan  daerah.  Dengan Kedudukan  yang  strategis  tersebut  diperlukan penyempurnaan  Organisasi  dan  tata  kerja Pemerintah Kecamatan agar mampu
mengantisipasi  dan  mengkoordinasikan  berbagai permasalahan  yang  timbul  dan  berkembang  di Daerah.  Sejalan  dengan  perkembangan  sosial kemasyarakatan.
Sementara  didalam  kedudukan  Kecamatan dijelaskan  pada  pasal  221  Undang-Undang  No. 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah sebagai berikut:
(1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan  dalam  rangka  meningkatkan koordinasi  penyelenggaraan  pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat Desa/kelurahan. (2) Kecamatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
(3) Rancangan  Perda  Kabupaten/Kota  tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum  ditetapkan  oleh  Bupati/Wali  kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat untuk mendapat persetujuan.
Jadi  Kecamatan  dibentuk  dalam  rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan  artinya  dengan  adanya  Kecamatan, Camat  sebagai  pimpinan  tertinggi  di  Kecamatan harus  dapat  mengkoordinasikan  semua  urusan pemerintahan  di  Kecamatan,  kemudian  juga Camat  harus  memberikan  pelayanan  publik  di Kecamatan  dan  juga  pemberdayaan  masyarakat Desa/Kelurahan.
Akan  tetapi  berdasarkan  hasil  observasi yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Parigi Kabupaten  Pangandaran  justru    ditemukan adanya  masalah  dalam  rangka  pelaksanaan prinsip good  governance ,  terutama  dalam pemberian  pelayanan  ternyata  tidak  berjalan dengan  baik,  hal  tersebut  dapat  terlihat  dari beberapa indikator sebagai berikut:
1. Pegawai  tidak  memenuhi  kewajiban  yang semestinya  dilakukan.  Contohnya  pulang sebelum  jam  kerja  berakhir,  sehingga pekerjaan  kantor  tidak  terselesaikan  dengan baik.
2. Kurangnya  keramahan  dari  para  pegawai dalam pengurusan berbagai keperluan administrasi menyebabkan masyarakat merasa tidak dilayani dengan baik. Misalnya adanya  petugas  pemberi  layanan  yang bersikap kurang responsif terhadap masyarakat yang meminta pengurusan Kartu Tanda  Pengenal  (KTP)  dan  Kartu  Keluarga (KK).
3. Petugas  pemberi  layanan  kurang  dapat menjelaskan, tahapan akan mekanisme yang harus  ditempuh  oleh  masyarakat  selaku pemohon  layanan,  hal  ini  terlihat  dari banyaknya keluhan masyarakat dalam
pengurusan perijinan karena ketidaktransparansian dari pegawai
kecamatan.
4. Tidak  adanya  fasilitas  yang  diperuntukan bagi  masyarakat  untuk  memberikan  kritik dan  saran  terkait  pemberian  layanan,  hal  ini terlihat  dari  tidak  adanya  kotak  saran  di Kantor Kecamatan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  yang kemudian  penulis  tuangkan  berupa  jurnal  ilmiah dengan  judul:  “ Implementasi  Prinsip-prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja  Organisasi    di  Bidang  Pelayanan Publik  pada  Kantor  Kecamatan  Parigi Kabupaten Pangandaran”.

## B. LANDASAN TEORITIS
Menurut  Hasibuan  (2008:45)  menyatakan bahwa:  “ Good  governance adalah  suatu  tatanan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dimana  pola dan  sikap  tindak  pelaku-pelakunya  dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan  negara  (pemerintah)  yang  kuat, pasar  yang  kompetitif  dan civil  society yang mandiri.
Sedarmayanti (2010:67) menjelaskan bahwa  pengertian good  governance sebagai berikut:  “Tata  kepemerintahan  yang  baik (good governance) adalah  sistem  yang  memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan  negara  yang  efektif  dan  efisien dengan  menjaga  sinergi  yang  konstruktif  di antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat”.
Berdasarkan pengertian di atas, Sedarmayanti  (2012:6-7)  mengemukakan  bahwa good governance berorientasi pada:
1. Orientasi  ideal,  negara  yang  diarahkan  pada pencapaian  tujuan  nasional.  Orientasi  ini bertitiktolak  pada  demokratisasi  dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya  seperti: legitimacy (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan  dari  rakyat, accountability (akuntabilitas), securing  of  human  rights , autonomy  and  devolution  of  power ,  dan assurance of civilian control .
2. Pemerintahan  yang  berfungsi  secara  ideal, yaitu  secara  efektif  dan  efisien  dalam melakukan upaya mencapai tujuan  nasional.
Orientasi kedua ini tergantung pada
sejauhmana pemerintah
mempunyai kompetensi,  dan  selanjutnya  struktur  serta mekanisme politik serta administrastif berfungsi secara efektif dan efisien. Sedangkan  menurut    Kooiman  (2010:87) mengungkapkan
bahwa: “ Governance merupakan  serangkaian  proses  interaksi  sosial politik  antara  pemerintah  dengan  masyarakat dalam berbagai bidang berkaitan dengan kepentingan  masyarakat  intervensi  pemerintah atas kepentingan tersebut”.
Selanjutnya Listyaningsih (2014:85) mengemukakan bahwa good governance berorientasi pada:
a. Orientasi  ideal  negara  yang  diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.
b. Pemerintah  yang  berfungsi  secara  ideal, yaitu  secara  efektif  dan  efisien  dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan  elemen-elemen  konstitusinya  seperti legitimasi  (apakah  pemerintah  dipilih  dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya) accountability scuring of civilan control. Sedangkan  orientasi  kedua,  tergantung  pada sejauh  mana  pemerintah  mempunyai  kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan  administrasi  berfungsi  secara  efektif  dan efisien.
Kemudian Sedarmayanti (2013:282)
mengemukakan  dari  segi  aspek  pemerintahan, good governance dapat dilihat melalui tiga aspek: a. Hukum/kebijakan, ditujukan pada perlindungan  kebebasan  sosial,  politik  dan ekonomi.
b. Kompetensi  administrasi  dan  transparansi. Kemampuan  membuat  perencanaan  dan melakukan  implementasi  secara  efisien, kemampuan  melakukan  penyederhanaan organisasi,  penciptaan  disiplin  dan  model administratif, keterbukaan informasi.
c. Desentralisasi.  Desentralisasi  regional  dan dekonsentrasi di dalam departemen.
Selanjutnya
mengenai penjelasan pelayanan  publik  Undang-Undang  25  Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik  menegaskan bahwa:  “Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan  administrasi  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik”.
Selain itu pemerintah pun dituntut akuntabel, berikut penjelasan akuntabilitas menurut Indiahono (2009:285) :
Akuntabilitas (accountability) adalah ukuran yang  menunjukan  apakah  birokrasi  publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah  sudah  sesuai  dengan  norma  dan nilai  yang  dianut  oleh  rakyat  dan  apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodir  kebutuhan  rakyat  yang sesungguhnya.  Akuntabilitas  pemerintah dalam hal pelayanan menunjuk bahwa setiap pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan  secara  baik  kepada publik.  Setiap  pelayanan  harus  benar-benar beraras  kepada  pemenuhan  kebutuhan  dan kepentingan  publik  dan  memuarakan  semua demi kepuasan publik.
Pelayanan yang baik dan memuaskan akan berdampak  positif  bagi  masyarakat,  hal  ini sejalan  dengan  teori  Indiahono  (2009:162)  yang menyatakan bahwa:
a. Masyarakat  menghargai  dan  bangga terhadap korps pegawai.
b. Masyarakat  patuh  terhadap  aturan pelayanan.
c. Menggairahkan usaha dalam masyarakat. d. Menimbulkan peningkatan dan pengembangan dalam masyarakat. Sedarmayanti (2012:2) menyatakan
bahwa:
Agar good  governance dapat  menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan  komitmen  dan  keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut  adanya alignment (koordinasi) yang  baik  dan  integritas,  profesional  serta etos  kerja  dan  moral  yang  tinggi.  Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan kekuasaan  pemerintah  negara  merupakan tantangan sendiri.
Terdapat  empat  unsur  atau  prinsip  utama yang  dapat  memberi  gambaran  administrasi publik  yang  berciri  kepemerintahan  yang  baik (Sedarmayanti, 2012:7) yaitu sebagai berikut:
1) Akuntabilitas  :  Adanya  kewajiban  bagi aparatur  pemerintah  untuk  bertindak  selaku penanggung  jawab  dan  penanggung  gugat atas  segala  tindakan  dan  kebijakan  yang ditetapkannya.
2) Transparansi  :  Kepemerintahan  yang  baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3) Keterbukaan  :  Menghendaki  terbukanya kesempatan  bagi  rakyat  untuk  mengajukan tanggapan  dan  kritik  terhadap  pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4) Aturan  Hukum  :  Kepemerintahan  yang  baik mempunyai  karakteristik  berupa  jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka Sedarmayanti  (2012:7-8)  menyatakan  bahwa prinsip good  governance hendaknya  dapat diterapkan di seluruh sektor, dengan memperhatikan  agenda  kebijakan  pemerintah untuk  beberapa  tahun  mendapat  yang  perlu disesuaikan dan diarahkan kepada:
(a) Stabilitas  moneter,  khususnya  kurs  dollar AS  (USD)  hingga  mencapai  tingkat  wajar, dan  stabilitas  harga  kebutuhan  pokok  pada tingkat yang terjangkau.
(b) Penanganan dampak krisis moneter khususnya  pengembangan  proyek  padat karya untuk mengatasi pengangguran, percukupan  kebutuhan  pangan  bagi  yang kekurangan.
(c) Rekapitulasi  perusahaan  kecil,  menengah yang sebenarnya sehat dan produktif.
(d) Operasionalisasi  langkah  reformasi  meliputi kebijaksanaan  moneter,  sistem  perbankan, kebijakan fiskal, dan anggaran serta penyelesaian hutang swasta, dan restrukturasi sektor riel.
(e) Melanjutkan langkah menghadapi era globalisasi  khususnya  untuk  meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonomi.
Sedarmayanti (2013:98) menjelaskan bahwa  dengan  mengimplementasikan  prinsip- prinsip good governance maka dapat meningkatkan  kinerja  organisasi,  yaitu  sebagai berikut:
Sebagai  bagian  dari  reformasi  birokrasi untuk  membangun  birokrasi  pemerintah, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber  daya  manusia  aparatur  harus  terus diupayakan  penerapan  kompetensi  dengan profesionalisme  dan  budaya  kerja  secara disiplin, sehingga mempunyai kemampuan teknis  tinggi  yang  pada  tingkat  tertentu juga  disertai  manajerial  yang  hebat  dalam segala  budaya  kerja  keras  dan  prestasi tinggi.  Secara  lebih  sempurna  lagi  sesuai harapan  masyarakat  sekaligus  tantangan
zaman, harus ditambah dengan berkomitmen  dan  integritas  tinggi  yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala  kreativitas  dan  inovasinya  ketika bekerja.  Jelas  suatu  integritas,  komitmen dan  tanggung  jawab  merupakan  bahasa lain  sebagai  bagian  dari good  governance yang  merupakan  tuntutan  masyarakat madani  (demokratis),  desentralistis  dan modern serta multikultural Indonesia).
Selain itu, Sedarmayanti (2013:328) menyatakan pula bahwa:
Upaya  mewujudkan  kepemerintahan  yang baik  merupakan  sinergi  dari  pelaksanaan seluruh  prinsip  kepemerintahan  yang  baik yang merupakan azas umum penyelenggaraan negara, baik di pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pemerintah dalam mengupayakan terwujudnya  kepemerintahan  yang  baik ditentukan oleh seberapa besar prinsip/asas kepemerintahan yang baik tersebut diimplementasikan.
Apabila prinsip kepemerintahan  yang  baik  tersebut  dapat diimplementasikan secara
sempurna/maksimal,  akan  dicapai  kualitas pelayanan  yang  baik  dan  kesejahteraan masyarakat.  Dalam  rangka  pencapaian untuk  mewujudkan  kepemerintahan  yang baik  guna  menghasilkan  pelayanan  yang berkualitas, salah satu upayanya diperlukan  adanya  penyempurnaan  di dalam tatanan
kelembagaan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, dalam  bentuk  melakukan  restrukturisasi, terhadap  kelembagaan  penyelenggaraan pemerintahan.
Aparatur negara Indonesia harus menyesuaikan diri dengan era mutakhir kemudian  memenangkan  persaingan  global, dengan terus menerus mengembangkan kompetensi  dan  profesionalisme,  komitmen  dan integritas tinggi yang
dapat dipertanggungjawabkan  dalam  segala  karya kreativitas  dan  inovasi.  Wujudnya,  bekerja  yang tidak  pernah  lekas  puas  dalam  pengembangan tradisi  budaya  kerja  keras.  Suatu  ibadah  yang menempatkan  prinsip  hari  ini  harus  lebih  baik dari  hari  kemarin  dan  hari  esok  lebih  baik  dari hari ini.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh penulis  adalah  metode  penelitian  kualitatif.
Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih selama 10 bulan, terhitung mulai dari bulan September  2016  sampai  dengan  Juli  2017. Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  petugas pemberi layanan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang ada kaitannya dengan pelaksanaan  prinsip-prinsip good  governance di Kantor
Kecamatan
Parigi Kabupaten
Pangandaran  dengan  status  sebagai  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS).  Data  dalam  penelitian  ini terdiri atas data primer dan data sekunder.
Fokus  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah implementasi prinsip-prinsip good governance di
Kantor
Kecamatan
Parigi Kabupaten
Pangandaran.  Aspek  kajian  dalam  penelitian  ini adalah  4  (empat)  prinsip good  governance menurut  Sedarmayanti  (2013:289)  yaitu  sebagai berikut:
1. Akuntabilitas, dengan indikator:
1) Bertanggung  jawab  terhadap  kelalaian yang dilakukan dalam pelayanan.
2) Menjalankan  prosedur  dan  mekanisme kinerja organisasi.
3) Petugas pemberi layanan lebih mendahulukan kepentingan masyarakat. 2. Transparansi, dengan indikator:
1) Memberikan keleluasaan kepada masyarakat  dalam  memberikan  aspirasi megenai pelayanan yang ada di Kecamatan.
2) Adanya kemudahan yang diberikan kepada masyarakat  untuk  mengakses  informasi pelayanan.
3) Adanya prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai pada publik.
3. Partisipasi, dengan indikator:
1) Setiap  kebijakan  dalam  pelayanan  harus berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat, misalnya melalui musyawarah.
2) Adanya  kritik  dan  saran  dari  masyarakat demi  mewujudkan  kinerja  pelayanan  yang lebih baik.
3) Pelibatan masyarakat untuk bersosialisasi.
4. Supremasi hukum, dengan indikator:
1) Adanya aturan mengenai kepastian pemberian layanan.
2) Adanya  standar  operasional  prosedur  bagi pelaksana pelayanan.
3) Adanya reward  and  punishment bagi petugas pemberi layanan.
Dalam penulisan ini maka peneliti menggunakan  alat  pengumpul  data  untuk memperoleh  data-data  di  lapangan,  seperti: observasi  dan  wawancara.  Analisis  data  dalam penelitian  ini  penulis  mengunakan  analisis kualitatif.  Aktivitas  dalam  analisis  data  menurut
Miles  and  Huberman  (Sugiyono,  2012  :  334) adalah data  reduction , data  display ,  dan conclusion drawing / verification :

## D. HASIL

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Setelah  penulis  melakukan  penelitian mengenai  implementasi  prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, dapat diperoleh kesimpulan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan  kinerja  organisasi  pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan baik.
Faktor pendukung untuk
mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran,  yaitu sebagai berikut:
1. Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran  Nomor  25  Tahun  2014  tentang Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Unsur Organisasi Kecamatan.
2. Adanya SOP, Tupoksi dan tata tertib.
3. Adanya  keterbukaan  dari  pegawai  Kantor Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Panawangan untuk  menerima  aspirasi  masyarakat  dengan leluasa  dan  jam  kerja  pegawai  yang  cukup lama  untuk  siap  sedia  menerima  serta menampung aspirasi masyarakat
4. Pegawai memberitahukan kepada masyarakat mengenai prosedur pengaduan apabila informasi  tidak  sampai  pada  publik  yaitu kesediaan pegawai untuk menerima pengaduan  masyarakat  apabila  informasi tidak sampai pada publik.
5. Kesediaan  dan  kesiapan  pegawai  untuk bermusyawarah dengan masyarakat mengenai kebijakan dalam hal pelayanan.
6. Sikap  kesediaan  pegawai  untuk  menerima kritik  maupun  saran  dari  masyrakat  demi mewujudkan  kinerja  pelayanan  yang  lebih baik.
7. Ada  beberapa  program  kegiatan  yang diadakan  oleh  Kantor  Kecamatan  Parigi Kabupaten  Pangandaran  agar  masyarakat dapat bersosialisasi dengan baik. Faktor penghambat untuk
mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran,  yaitu sebagai berikut:
1. Sarana  dan  prasarana  di  Kantor  Kecamatan Parigi kurang memadai
2. Kurangnya  sumber  daya  manusia  disertai dengan  minimnya  kualitas  sumber  daya manusia.
3. Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan  setiap  Kepala  Seksi  sebagai pelaksana  teknis  tugas  camat,  disebabkan kode  rekening  untuk  kecamatan  hanya program  rutin  yang  sama  disetiap  SKPD, sedangkan  untuk  menunjang  tupoksi  Kepala seksi  tidak  tercantum  dalam  Permendagri No.13  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Adanya  urusan  keluarga  yang  penting  dan mendesak  sehingga  tidak  dapat  melayani masyarakat dengan cepat.
5. Kantor Kecamatan Parigi  belum mempunyai alamat email dan webiste sehingga masyarakat  tidak  dapat  mengakses  informasi secara online.
6. Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Bupati merupakan dasar pegawai untuk menjalankan kebijakan  dalam  hal  pelayanan,  bukan berdasarkan  kesepatakan  masyarakat  atau musyawarah
7. Kurangnya  partisipasi  masyarakat  Parigi untuk  memberikan  kritik  dan  saran  demi mewujudkan  kinerja  pelayanan  yang  lebih baik  dikarenakan  masyarakat  merasa  enggan dan  segan  untuk  mengadu  apabila  ada keterlambatan informasi.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi  hambatan-hambatan  yang  dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran,  yaitu sebagai berikut:
1. Menambah  jumlah  pegawai  yang  ada  di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran  dan  meningkatkan  kualitas
SDM pegawai dengan mengikuti pendidikan, pelatihan  serta  memperbaiki  kualitas  diri melalui keagamaan atau kerohanian.
2. Memaksimalkan  anggaran  untuk  setiap Kepala  Seksi  dan  meningkatkan  dukungan administrasi seperti sarana dan prasarana.
3. Menyadarkan  diri  akan  tugas  utama  sebagai Abdi  Masyarakat,  selalu  berusaha  untuk mendahulukan  kepentingan  masyarakat  dan mengkonfirmasi  terlebih  dahulu  kepada masyarakat yang dilayani di kantor kecamatan  apabila  ada  kepentingan  keluarga yang  sangat  mendesak  dan  tidak  dapat ditinggalkan.
4. Memfasilitasi  sarana  dan  prasarana  yang lengkap misalnya dengan menyediakan kotak saran di Kantor Kecamatan Parigi.
5. Memanfaatkan  sistem  informasi  secara optimal  dan  membuat  alamat email dan website khusus  tentang  Kantor  Kecamatan Panawangan.
6. Meluangkan waktu untuk menerima pengaduan masyarakat.
7. Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam
perumusan kebijakan dan mengapresiasikan  kebijakan  di  lingkungan pemerintah.
8. Meningkatkan pembiayaan dalam mendorong pemerintahan untuk
mengkoordinasikan  kebijakan  dalam  hal pelayanan,  melakukan  koordinasi  dengan SKPD kabupaten dan stakeholders.
9. Mengadakan,  melakukan  dan  meningkatkan pengawasan.
10. Adanya  sistem reward  dan  punisment yang konsekuen, konsisten, dan sesuai.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian, didapatkan  beberapa  simpulan,  diantaranya sebagai berikut:
1. Pegawai Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sudah
mengimplementasikan  prinsip-prinsip good governance yang  meliputi  akuntabilitas, transparansi,  partisipasi  dan  supremasi hukum dalam meningkatkan kinerja organisasi  pelayanan  publik  pada  Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  terdapat  faktor  pendukung  dan faktor penghambat
untuk mengimplementasikan  prinsip-prinsip good governance dalam  meningkatkan  kinerja organisasi  pelayanan  publik  pada  Kantor Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Pangandaran, yaitu:
a. Faktor  pendukung  meliputi:  adanya Perda,  Perbup,  SOP,  Tupoksi,  dan  tata tertib merupakan faktor pendukung untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip good  governance dalam  meningkatkan kinerja  organisasi  pelayanan  publik  pada Kantor  Kecamatan  Parigi  Kabupaten Pangandaran.  Selain  itu,  dengan  adanya keterbukaan  dan  kesediaan  pegawai Kantor  Kecamatan  Parigi  Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa pegawai  sudah  mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance .
b. Faktor penghambat
meliputi: keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, rendahnya sumber daya manusia,  dan  kurangnya  partisipasi masyarakat.
3. Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan  terdapat  upaya-upaya  yang pegawai lakukan untuk melaksanakan budaya kerja di Kantor Kecamatan Panawangan  Kabupaten  Ciamis,  yaitu: menambah  jumlah  pegawai  meningkatkan kualitas  SDM,  memaksimalkan  anggaran khususnya untuk Kepala Seksi, memfasilitasi  sarana  dan  prasarana  yang lengkap, serta memanfaatkan sistem informasi yang optimal.
Dari  simpulan  di  atas  dapat  dirumuskan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:
1. Saran  untuk  pelaksanaan  implementasi prinsip-prinsip good  governance dalam meningkatkan  kinerja  organisasi  pelayanan publik  pada  Kantor  Kecamatan  Parigi Kabupaten Pangandaran, sebaiknya pegawai Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran lebih responsif terhadap masyarakat  dan  lebih  transparansi  kepada masyarakat  khususnya  mengenai  pelayanan yang  ada  di  Kantor  Kecamatan  Parigi Kabupaten Pangandaran.
2. Saran  untuk  faktor  pendukung  dan  faktor penghambat  untuk  mengimplementasikan prinsip-prinsip good  governance dalam meningkatkan  kinerja  organisasi  pelayanan publik  pada  Kantor  Kecamatan  Parigi Kabupaten Pangandaran, sebaiknya pegawai
Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten
Pangandaran  dapat  meningkatkan  kualitas sumber daya manusianya serta memanfaatkan  sistem  informasi  dengan lebih optimal lagi.
3. Saran  untuk  upaya-upaya  yang  dilakukan untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  yang dihadapi  dalam  penerapan  prinsip-prinsip good  governance dalam  meningkatkan kinerja  organisasi  pelayanan  publik  pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten
Pangandaran, sebaiknya sarana dan
prasarana  serta  anggaran  yang  ada  pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten
Pangandaran  lebih  dioptimalkan  lagi  agar dapat menunjang pegawai dalam bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasibuan,  Malayu  S.P.  2008. Manajemen Sumber Daya Manusia . Cetakan
Kesembilan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Indiahono.  2009. Kebijakan  Publik  Berbasis Dynamic  Policy  Analysis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Kooiman,  Jan.  2010. Modern  Governance:  New Government  Society  Interactions. London: Sage Publications.
Listyaningsih. 2014. Administrasi Pembangunan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sedarmayanti.    2013. Reformasi  Administrasi
Publik,
Reformasi Birokrasi, dan
Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan  Prima  dan  Kepemerintahan yang Baik). Bandung : PT. Refika Aditama Bandung.
Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik.