## PENJATUHAN PIDANA  MATI SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Nurlia nurliaa007@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Nur Azisa nurazisa10@yahoo.com Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Hijrah Adhyanti Mirzana hijrah.adhyanti@yahoo.com Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mengenai  penjatuhan  pidana  mati sebagai  ultimum  remedium  dalam  kasus  kekerasan  seksual.  Penelitian  ini merupakan  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif. Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  (Statute Approach),  Pendekatan  Konseptual  (Conseptual  Approach).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa  pertimbangan pemberatan hakim  dalam menjatuhkan pidana mati  ada  beberapa,  yaitu:  1.  Kekerasan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  banyak korban,  2.  Kekerasan  seksual  itu  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  korban,  3. Kekerasan  seksual  yang  dilakukan  dengan  cara  yang  keji,  4.  Kekerasan  seksual yang  di  lakukan  terhadap  anak,  5.  Kekerasan  seksual  tersebut  dilakukan  oleh orang  yang  pernah  dihukum  sebelumnya,  baik  dengan  kasus  yang  sama  ataupun dengan kasus yang berbeda. 6. Kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh pelaku yang  memiliki  kekuasaan  dan/atau  kedudukan  yang  dapat  disalahguanakan terhadap  korban  untuk  melakukan  kekerasan  seksual.  Pidana  mati  dapat  di terapkan  dalam  Undang-Undang  No.  12  tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual namun menjadi opsi terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang atas penjatuhannya tersebut  terdapat  pertimbangan-pertimbangan  yang  memberatkan  dan  perbuatan

## Gorontalo

## Law Review
Volume 6 -  NO. 2 – Oktober 2023 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
pelaku  tersebut  dapat  mengancam  ketertiban  dan  keamanan  banyak  orang  dan dapat merugikan banyak pihak atas tindak kekerasan seksual yang dilakukannya.
Kata Kunci : Pidana Mati, Ultimum Remedium, Kekerasan Seksual.

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  imposition  of  the  death  penalty  as  an  ultimum remedium  in  cases  of  sexual  violence.  This  research  is  a  type  of  research  used  is normative  legal  research.  The  approach  used  is  statutory  approach  (Statute Approach),  Conceptual  Approach.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  are several  considerations  for  aggravating  judges  in  imposing  capital  punishment, namely: 1. Sexual violence was committed against many victims, 2. Sexual violence resulted in the loss of the victim's life, 3. Sexual violence was committed in a heinous manner,  4.  Sexual  violence  perpetrated  against  children,  5.  Sexual  violence perpetrated by persons who have been convicted before, either in the same case or in a  different  case.  6.  The  sexual  violence  was  perpetrated  by  perpetrators  who  had power  and/or  positions  that  could  be  abused  against  victims  to  commit  sexual violence. Death penalty can be applied in Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual  Violence  but  is  the  last  option  in  imposing  sanctions  on  perpetrators  who commit crimes of sexual violence for which there are aggravating considerations and the actions of these perpetrators can threaten the order and security of many people and can harm many parties for act of sexual violence.
Keywords: Death Penalty, Ultimum Remedium, Sexual Violence.

## 1. PENDAHULUAN
Kekerasan seksual masih menjadi hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan  bagi  masyarakat  Indonesia,  terutama  kaum  perempuan  dan anak yang sering kali menjadi korban. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, selama  Januari  hingga  November  2022  telah  menerima  3.014  laporan  kasus kekerasan  berbasis  gender  terhadap  perempuan,  termasuk  860  kasus  kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal.
Komnas Perempuan menyatakan pengesahan Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) berdampak positif bagi korban.  Salah  satunya  terjadinya  lonjakan  laporan  karena  korban  sudah  berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya.
Ada  banyak  kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  sepanjang  2022  ini. Salah  satu  kasus  yang  diungkap  oleh  polisi  pada  bulan  September  lalu  yaitu kasus  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh  seorang  calon  pendeta  Majelis Sinode  GMIT  di  Kabupaten  Alor,  Nusa  Tenggara  Timur  berinisial  SAS.  Jumlah korban kekerasan seksual yaitu14 orang.
Hasil  penyelidikan  polisi,  tersangka  diduga  memperkosa  para  korbannya  di ruang ibadah dan posyandu di salah satu gereja  di Alor Timur Laut, sejak bulan Mei  2021  hingga  Maret  2022.  Tersangka  juga  merekam  video  aksi  kekerasan seksualnya  yang  dijadikan  alat  untuk  mengancam  para  korban.  Kasus pemerkosaan oleh calon pendeta ini terungkap, setelah tersangka selesai bertugas di Alor dan pulang ke Kota Kupang. Dari 14 korban yang telah melapor ke polisi, 10 di antaranya anak-anak dan empat lainnya adalah perempuan dewasa.
Pada  akhir  tahun  2021  juga  ada  kasus  kekerasan  seksual  yaitu,  Herry Wirawan  alias  Heri  bin  Dede  memerkosa  12  santriwati  sepanjang  2016  hingga 2021. Kejahatan yang dilakukan itu mengantarkannya pada vonis hukuman mati.
Herry  mendirikan  Yayasan  Yatim  Piatu  Manarul  Huda  di  Antapani  Tengah, Kota Bandung pada 2016. Lalu mendirikan pula Madani Boarding School di Cibiru dan  Pondok  Pesantren  Tahfidz  Madani  di  Sukanagara,  Antapani  Kidul.  Yayasan Manarul  Huda  itu  merupakan  yayasan  khusus  santri  putri.  Yayasan  tersebut memberikan  biaya  pendidikan  gatis  untuk  siswanya.  Namun,  dalam  putusan terungkap kalau Herry mendirikan yayasan maupun pondok pesantren itu untuk melancarkan nafsunya.
Bukan  hanya  satu,  setidaknya  ada  12  korban  yang  melaporkan  Herry  atas kasus  serupa.  Hal  yang  tak  kalah  mengejutkan  ialah,  8  korban  itu  telah melahirkan 9 bayi dari hasil berhubungan intim dengan Herry.
Terdapat  tiga  hal  yang  memberatkan  vonis  untuk  Herry  Wirawan.  Tiga  hal yang dimaksud yakni:
1. Akibat  perbuatan  Terdakwa  menimbulkan  anak-anak  dari  para  anak korban,  dimana  sejak  lahir  kurang  mendapat  perhatian  dan  kasih  sayang dari  orang  tuanya,  sebagaimana  seharusnya  anak-anak  yang  lahir  pada umumnya,  dan  pada  akhirnya  perawatan  anak-anak  tersebut  akan melibatkan banyak pihak;
2. Akibat  perbuatan  Terdakwa  menimbulkan  trauma  dan  penderitaan  pula terhadap korban dan orang tua korban;
3. Akibat  perbuatan  Terdakwa  yang  dilakukan  di  berbagai  tempat  dianggap menggunakan  simbol  agama  diantaranya  di  Pondok  Pesantren  yang Terdakwa  pimpin,  dapat  mencemarkan  lembaga  pondok  pesantren, merusak  citra  agama  Islam  karena  menggunakan  simbol-simbol  agama Islam  dan  dapat  menyebabkan  kekhawatiran  orang  tua  untuk  mengirim anaknya belajar di Pondok Pesantren.
Dua kasus diatas merupakan suatu peringatan bahwa kekerasan seksual tak akan  habisnya,  harus  diberi  tindakan  tegas  untuk  mencegah  lebih  banyak  lagi kasus serupa.
Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling kontroversial di dunia,  banyak  pendapat  yang  mendukung  dan  juga  menentang  penerapan hukuman  ini  pihak  yang  mendukung  pidana  mati  umumnya  didasarkan  pada alasan  konvensional  yaitu  pidana  mati  sangat  dibutuhkan  guna  menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara, dan dirasa tidak dapat  diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang menentang penerapan pidana  mati  ini  lazimnya  menjadikan  alasan  bahwa  hukuman  mati  ini bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia  dan  merupakan  bentuk  pidana  yang tidak  dapat  lagi  diperbaiki  apabila  setelah  eksekusi  dilakukan  kemudian ditemukan  kesalahan  atas  vonis  yang  dijatuhkan  oleh  hakim.  (Auliah  Andika Rukman, 2016)
Banyak  hal  yang  melatarbelakangi  seseorang  untuk  melakukan  kejahatan seksual  atau  pemerkosaan,  tentunya  hal  yang  paling  mendasar  adalah  adanya kesempatan  atau  keadaan,  keinginan  atau  nafsu,  dan  karena  penampilan perempuan  itu  sendiri.  Selain  dari  hal  hal  tersebut  penyebab  lain  yang melatarbelakangi  perbuatan  kejahatan  seksual  juga  yakni  karena  adanya kehampaan  spiritual  yang  dimiliki  oleh  seseorang  yang  pada  akhirnya  berujung pada krisis moral. Dan penyebab lainnya yakni, belum adanya sanksi yanng benar benar tegas bagi para pelaku kejahatan seksual. (Danur Ikhwanto dkk, 2006)
Tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  sedang  banyak  terjadi  sekarang  ini bukan  merupakan  masalah  yang  baru,  tindak  pidana  kekerasan  seksual  ini merupakan hal serius yang harus diambil langkah tegas oleh pemerintah.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  hukum  kepustakaan  yang berfokus  pada  kaidah-kaidah  atau  asas-asas  dalam  arti  hukum  dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan  pengadilan,  maupun  doktrin  dari  para  pakar  hukum  terkemuka. Dalam penelitian  ini  cara  mengakses  dan  penelitiannya  banyak  diambil  dari  bahan pustaka,  yakni  bahan  yang  berisikan  pengetahuan  ilmiah  yang  baru  atau mutakhir,  atau  pengertian  baru  tentang  fakta  yang  diketahui  maupun  mengenai gagasan  (ide),    dalam  hal  ini  mencakup  buku,  jurnal,  disertasi  atau  tesis  dan bahan  hukum  yang  lainnya.  Penelitian  hukum  normatif  ini  sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Amiruddin dan Zainal  Asikin,  2006)  Adapun  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Pendekatan  perundangan-undangan  adalah  penelitian  terhadap  produk hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  menganalisa  aturan  dan  regulasi  yang berkaitan  dengan  isu  hukum  tersebut,  dan  pendekatan  konseptual  dengan melakukan  penelitian  terhadap  konsep-konsep  hukum  seperti  sumber  hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

## 3. PEMBAHASAN
a. Pertimbangan Pemberatan Hakim Untuk Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual
1. Pertimbangan Yuridis
Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi segala tindak pidana yang diatur pada  ketentuan  Pasal  4  ayat  (1)  UU  TPKS  yang  meliputi  pelecehan  seksual  yang dilakukan secara fisik dan/atau nonfisik dan diperluas dalam ketentuan undang- undang  ini,  yakni  termasuk  pelecehan  seksual  dalam  bentuk  pemaksaan kontrasepsi,  pemaksaan  sterilisasi,  pemaksaan  perkawinan,  penyiksaan  seksual, eksploitasi  seksual,  perbudakan  seksual  dan  kekerasan  seksual  berbasis elektronik.
Tindak  pidana  kekerasan  seksual  selain  yang  di  atas  juga  diatur  pada ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)  UU  TPKS    meliputi  perkosaan,  perbuatan  cabul dan/atau  persetubuhan  baik  terhadap  perempuan  maupun  laki-laki  termasuk anak  maupun  orang  dewasa,  dan/atau  eksploitasi  seksual  terhadap  anak, perbuatan  melanggar  kesusilaan  yang  bertentangan  dengan  kehendak  korban, pornografi  yang  melibatkan  anak  atau  pornografi  yang  secara  eksplisit  memuat kekerasan  dan  eksploitasi  seksual,  pemaksaan  pelacuran,  tindak  pidana perdagangan  orang  yang  ditujukan untuk  eksploitasi  seksual,  kekerasan  seksual dalam lingkup  rumah  tangga,  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  tindak  pidana asalnya  merupakan  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  tindak  pidana  lain  yang dinyatakan  secara  tegas  sebagai  tindak  pidana  kekersan  seksual  sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan tindak pidana yang telah dipaparkan diatas, diatur pula terkait dengan  sanksi  pidananya  yang  tertuang  dalam  pasal  5-14  UU  TPKS.  Adapun sanksi pidana yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut yakni pidana penjara minimal 9 bulan dan maksimal 15 tahun, sedangkan pidana denda yaitu minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Selain  sanksi  pidana  diatas  juga  diatur  beberapa  sanksi  pidana  yang  lain sebagaimana termuat dalam pasal 16 UU TPKS. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU TPKS menyebutkan  bahwa  selain  pidana  penjara,  pidana  denda  atau  pidana  lainnya sesuai  ketentuan  Undang-Undang,  hakim  wajib  menetapkan  besarnya  restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang ancaman pidana nya yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Dalam muatan Pasal tersebut tidak dijelaskan secara  jelas  tentang  pidana  lain  yang  dimaksud,  apakah  merujuk  ke  pasal  10 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  ataukah  merujuk  ke Undang-Undang lain yang mengaturnya. Adapun muatan dalam Pasal 16 ayat (2) UU  TPKS  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  hakim  dapat  menjatuhkan pidana  tambahan  berupa  pencabutan  hak  asuh  anak  atau  pencabuatan pengampuan,  pengumuman  identitas  pelaku  dan/atau  perampasan    keuntungan dan/atau  harta  kekayaannya  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  kekerasan seksual.  Sedangkan  dalam  Pasal  16  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa  mengenai penjatuhan  pidana  tambahan  sebagaimana  yang  termuat  dalam  ayat  (2)  tidak berlaku untu  k pidana penjara seumur hidup dan pidana mati. Penerapan sanksi pidana  mati  tidak  diatur  secara  jelas  dalam  UU  TPKS,  serta  apa  dan  bagaimana pidana  mati  tersebut  dapat  dijatuhkan  untuk  tindak  pidana  kekerasan  seksual tidak jelaskan secara jelas.
Berdasarkan ketentuan diatas penulis akan menganalisa beberapa putusan yang  memiliki  keterkaitan  tentang  penerapan  sanksi  pidana  mati  untuk  tindak pidana  kekerasan  seksual  diluar  sanksi  pidana  penjara  dan  pidana  denda sebagaimana diatur dalam UU TPKS.
Kasus kekerasan seksual terjadi di Bandung pada tahun 2019 lalu, dimana terdakwa  atas  nama  Herry  Wirawan  dituntut  pidana  mati  oleh  jaksa  penuntut umum  karena  perbuatan  terdakwa  yang  sebagai  tenaga  pendidik  melakukan tindak  pidana  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan persetubuhan  terhadap  lebih  dari  satu  korban.    Atas  tuntutan  tersebut  majelis hakim  tidak  menjatuhkan  pidana  mati  terhadap  terdakwa  akan  tetapi menjatuhkan  sanksi  berupa  penjara  seumur  hidup.  Adapun  yang  menjadi pertimbangan pemberat hakim dalam putusannya yakni antara lain:
• Terdakwa sebagai pendidik dan pengasuh Pondok Pesantren sehingga anak- anak  yang  mondok  dapat  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik,  namun terdakwa justru memberi contoh yang tidak baik dan merusak masa depan anak-anak di Pondok Pesantrennya;
• Perbuatan  terdakwa  mengakibatkan  terganggunya  perkembangan  korban yang masih merupakan anak-anak;
• Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak-anak dari para anak korban sejak lahir  kurang  mendapat  perhatian  dan  kasih  sayang  dari  orang  tuanya sebagaimana  seharusnya  anak-anak  yang  lahir  pada  umumnya  dan  pada akhirnya perawatan anak-anak tersebut akan melibatkan banyak pihak;
• Perbuatan  terdakwa  menimbulkan  trauma  dan  penderitaan    terhadap keluarga korban maupun keluarga terdakwa sendiri, baik keluarga inti para korban  maupun  terdakwa,  yaitu  isteri  dan  anak-anak  terdakwa  serta keluarga besar terdakwa;
• Perbuatan terdakwa dapat mencemarkan nama lembaga pondok pesantren, dan  menghilangkan  kepercaayaan  masyarakat  terhadap  pondok  pesantren sebagai  tempat  yang  aman  untuk  anaknya  mendapatkan  pendidikan, khususnya pendidikan agama.
Tuntutan  jaksa  penuntut  umum  dengan  menuntut  pidana  mati  terhadap terdawa  tidak  berlebihan  justru  hal  tersebut  memberi  keadilan  atas  korban, tuntutan  jaksa  penuntut  umum  tidak  serta  merta  dapat  dikatakan  sebagai
pembalasan  dendam  atas  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  terhadap  korban. Perbuatan terdakwa terhadap 13 orang anak yang menjadi korban yang harusnya hidup  dengan  damai,  dididik  dengan  benar  dan  mendapat  perlindungan  dari terdakwa  justru  sebaliknya,  terdakwa  memberi  contoh  yang  tidak  baik  dan merusak masa depan 13 orang anak tersebut.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung  yang  menjatuhkan  hukuman  seumur hidup  tidak  sebanding  dengan  perbuatan  yang  telah  dilakukan  terdakwa,  untuk perbuatan  tersebut  belum  memenuhi  keadilan  untuk  korban.  Apabila  pemberian sanksi pidana mati terhadap terdakwa dinilai melanggar hak hidup terdakwa, yang memang  pada  dasarnya  semua  orang  mempunyai  hak  untuk  hidup  dan mempertahankan hidupnya, sepanjang hak tersebut tidak mengganggu hak orang lain.  Namun  pada  kenyataannya  terdakwa  melanggar  hak  13  orang  anak  yang menjadi korbannya. Tidak sepantasnya hak satu orang dibandingkan dengan hak 13 orang anak yang masa depannya masih panjang.
Dalam  pelaksanaannya  pidana  mati  ini  tidak  berlawanan  dengan  undang  - undang, hal ini bisa kita lihat kedalam amandemen pasal 28 A UUD 1945, karena itu pasal 28 A dan pasal 28 (i) UUD 1945 harus dikaitkan dengan pasal 28 (j) yang merupakan  perkecualian  dari lex  specialis Bagi  penentang  pidana  mati,  mereka melakukan kesalahan fatal yakni ketika mereka membiarkan penjahat kekerasan seksual  dilindungi  oleh  hak  ini,  akan  terjadi  situasi  yang  menyeramkan  ketika mereka  menempatkan  penjahat  kekerasan  seksual  di  dalam  fokus  dan melindunginya dengan berbicara “hak untuk hidup”.
Sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap jaksa penuntut umum dan terdakwa bersama-sama mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bandung  dengan  nomor  putusan  989/pid.sus/PN.Bdg.  dan  majelis  hakim  pada Pengadilan  Tinggi  Bandung  pada  akhirnya  menerima  permintaan  banding  dari jaksa penuntut umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung yang awalnya pidana penjara seumur hidup menjadi pidana mati dengan pertimbangan sebagai berikut:
• Akibat  perbuatan  Terdakwa  menimbulkan  anak-anak  dari  para  anak korban,  dimana  sejak  lahir  kurang  mendapat  perhatian  dan  kasih  sayang dari  orang  tuanya,  sebagaimana  seharusnya  anak-anak  yang  lahir  pada umumnya,  dan  pada  akhirnya  perawatan  anak-anak  tersebut  akan melibatkan banyak pihak;
• Akibat  perbuatan  Terdakwa  menimbulkan  trauma  dan  penderitaan  pula terhadap korban dan orang tua korban;
• Akibat  perbuatan  Terdakwa  yang  dilakukan  diberbagai  tempat  dianggap menggunakan  simbol  agama  diantaranya  di  Pondok  Pesantren  yang Terdakwa  pimpin,  dapat  mencemarkan  lembaga  pondok  pesantren, merusak  citra  agama  Islam  karena  menggunakan  simbol-simbol  agama Islam  dan  dapat  menyebabkan  kekhawatiran  orang  tua  untuk  mengirim anaknya belajar di Pondok Pesantren
Sanksi  berupa  pidana  mati  sebagaimana  yang  dijatuhkan  majelis  hakim Pengadilan  Tinggi  Bandung sudah  seharusnya  dilakukan,  putusan tersebut  telah sebanding  dengan  apa  yang  telah  diperbuat  terdakwa  yang  telah  melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang lebih dari satu orang dalam kurung waktu yang lama dan terus menerus di dalam lingkup pondok pesantren. Terdawa yang harusnya mendidik dan melindungi para korban justru melakukan hal  yang  tidak  seharusnya  dilakukan,  bukannya  membimbing  justru  merusak masa depan para korbannya.
Pengadilan  Negeri  Jakarta  juga  pernah  memutus  kasus  serupa  dimana terdakwa  Agus  Darmawan  yang  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana pembunuhan  berencana  dan  persetubuhan  dengan  anak  yang  didahului  dengan kekerasan dijatuhi pidana mati. Adapun yang menjadi pertimbangan pemberatan majelis hakim dalam kasus ini antara lain:
a. Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban
b. Perbuatan  Terdakwa  telah  meninggalkan  kesedihan  dan  trauma  yang mendalam bagi keluarga korban
c. Terdakwa melakukan perbuatan dengan keji
d. Terdakwa sudah pernah dihukum
Putusan dengan sanksi pidana mati sudah seharusnya di terapkan, namun pada alasan pemberatan diatas harusnya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain  tidak  dijadikan  sebagai  pertimbangan  pemberatan  karena  tuntutan  jaksa penuntut umum memang tentang pembunuhan yang sudah jelas jika dinyatakan bersalah maka terdakwa telah memenuhi unsur menghilangkan nyawa, maka dari itu harusnya tidak perlu lagi dijadikan alasan pemberat.
Terkait  dengan  putusan  pidana  mati  terhadap  terdakwa  sudah  sewajarnya dijatuhkan  terhadap  terdakwa,  mengingat  dalam  kasus  tersebut  terdakwa  yang berusia  39  tahun  dengan  sengaja  melakukan  persetubuhan  dengan  anak  yang berusia  9  tahun  dengan  cara  yang  keji  dan  kejam.  Demi  memuaskan  nafsunya terdakwa  tersebut  sudah  mengatur  rencana  agar  dapat  menyentubuhi  korban sehingga  saat  ada  kesempatan  terdakwa  langsung  menjalankna  rencananya. Bahkan setelah disetubuhi korbanpun dibunuh agar perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain.
Berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  tersebut  diajukan  upaya  hukum banding  ke Pengadilan Tinggi Jakarta yang mana majelis hakim tingkat banding setelah  membaca  dan  mencermati  pertimbangan  hukum  putusan  Pengadilan Negeri  Jakarta  Barat  yang  dimohonkan  banding  tersebut  telah  memutus  perkara dengan  pertimbangan  yang  tepat  sesuai  fakta  persidangan,  maka  majelis  hakim Pengadilan  Tinggi  Jakarta  membenarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Barat.
Permohonan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung kemudian diajukan atas  putusan  banding  tersebut,  dalam  proses  kasasi  sempat  terjadi dissenting opinion karena  penjatuhan  pidana  mati  dianggap  bertentangan  dengan  filosofi pemidanaan  yaitu  bukan  sebagai  tindakan  balas  dendam,  melainkan  untuk memperbaiki sifat buruk terdakwa, karena apabila hukuman mati dijalankan atau dieksekusi  maka  tidak  ada  kesempatan  terpidana  untuk  memperbaiki  dirinya kelak. Majelis Hakim dalam proses musyawarahnya tidak tercapai mufakat, maka majelis  hakim  mengambil  suara  terbanyak  yaitu  membenarkan  putusan sebelumnya  dengan  tetap  menjatuhkan  pidana  mati  dan  menolak  permohonan kasasi terdakwa.
Jika  penjatuhan  sanksi  pidana  beruba  pidana  mati  dianggap  sebagai pembalasan  dendam  atas  perbuatan  pelaku,  bukankah  pemidaan  ada  karena untuk menghukum pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Sanksi pidana mati  dianggap  bertentangan  dengan  filosofi  pemidaan  yaitu  bukan  sebagai  ajang pembalasan  dendam,  melainkan  untuk  memperbaiki  sifat  buruk  terdakwa.  Jika demikian maka pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus direhabilitasi agar dapat  memperbaiki  sifat  buruknya.  Tapi  jika  hal  teresbut  dilakukan  tidak  ada jaminan  bahwa  rehabilitasi  dapat  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku  dan mencegah  adanya  pelaku  lain.  Pidana  mati  sendiri  tidak  memberi  jaminan  pasti akan tidak terulangnya tindak pidana kekerasan seksual namun jika kasus-kasus
seperti  ini  tidak  diberikan  tindakan  yang  keras,  maka  tinggi  peluangnya  untuk terjadinya hal-hal serupa di masa yang akan datang.

## 2. Pertimbangan Non-Yuridis
Kekerasan  seksual  dapat  membuat  korban  merasa  bersalah,  malu,  merasa buruk  dan  menyalahkan  diri  sendiri.  Rasa  bersalah  dan  malu  terbentuk  akibat ketidakberdayaannya  dan  merasa  bahwa  mereka  tidak  memiliki  kekuatan  untuk mengontrol  dirinya.  Korban  kekerasan  seksual  sering  merasa  bahwa  mereka berbeda dengan orang lain, terdapat beberapa korban yang marah pada tubuhnya akibat  kekerasan  seksual  yang  dialami,  beberapa  dari  mereka  ada  yang menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuhnya dan  berusaha  menghindari  memori  tentang  kejadian  kekerasan  seksual  yang pernah dialaminya.
Masalah  dan  penderitaan  yang  dihadapi  oleh  korban  perkosaan  tidaklah mudah,  Berbagai  pendapat  pakar  mengenai  akibat  perkosaan  yaitu  sebagai berikut:
a. Penderitaan  secara  psikologis,  seperti  merasa  tidak  lagi  berharga  akibat kehilangan  keperawanan  (kesucian)  di  mata  masyarakat,  di  mata  suami, calon  suami  (tunangan),  atau  pihak-pihak  yang  terkait  dengannya. Penderitaan  psikologis  lainnya  dapat  berupa  kegelisahan,  kehilangan  rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai,  tumbuh  rasa  benci  (antipati)  terhadap  lawan  jenis  dan  curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya.
b. Kehamilan  yang  dimungkinkan  dapat  terjadi.  Hal ini  dapat  berakibat lebih fatal  lagi  bilamana  janin  yang  ada  tumbuh  menjadi  besar  (tidak  ada keinginan  unuk  diabortuskan).  Artinya,  anak  yang  dilahirkan  akibat perkosaan  tidak  memiliki  kejelasan  statusnya  secara  yuridis  dan  norma keagamaan.
c. Penderitaan  fisik,  artinya  akibat  perkosaan  itu  akan  menimbulkan  luka pada  diri  korban.  Luka  ini  bukan  hanya  yang  terkait  dengan  alat  vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ  tubuh  lainnya  yang  luka  bilamana  korban  lebih  dulu  melakukan perlawanan  dengan  keras  yang mendorong  pelakunya  untuk  berbuat  lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
d. Tumbuh  rasa  kekurang-percayaan  pada  penanganan  aparat  praktisi hukum,  bilamana  kasus  yang  ditanganinya  lebih  banyak  menyita perhatiannya,  sedangkan  penanganan  kepada  tersangka  terkesan  kurang sungguh-sungguh.  Korban  merasa  diperlakukan  secara  diskriminasi  dan dikondisikan  makin  menderita  kejiwaannya  atau  lemah  mentalnya  akibat dittekan  secara  terus  menerus  oleh  proses  perkara  yang  ak  kunjung berakhir.
e. Korban  yang  dihadapkan  pada  situasi  sulit  seperti  tidak  lagi  merasa berharga  di  masyarakat,  keluarga,  suami,dan  calon  suami  dapat  saja terjerumus  dalam  dunia  prostitusi.  Artinya,  tempat  pelacuran  dijadikan sebagai  tempat  pelampiasan  diri  untuk  membalas  dendam  pada  laki-laki dan mencari penghargaan. (Abdul wahid dkk, 2001)
Penderitaan  yang  dialami  oleh  korban  kekerasan  seksual  tersebut  diatas semakin  menyiratkan  bahwa  kekerasan  seksual  merupakan  kejahatan  yang serius,  mengingat  apa  yang  dilakukan  pelaku  telah  mengakibatkan  munculnya berbagai  persoalan  yang  buruk  yang  harus  dihadapi  oleh  korban  kekerasan seksual. Maka  dalam pemberian sanksi pidananya  pun harus dengan tegas, agar tindak pidana kekerasan seksual bisa diminimalisir terjadinya.
Korban  kekerasan  seksual  seharusnya  mendapat  perlakuan  yang  berbeda, mengingat  akibat  yang  timbul  dari  perkosaan  ini  sangatlah  berat.  Hak  asasinya dicabut,  kehormatannya  dirampas,  hak  untuk  hidup  aman  pun  sulit  lagi dirasakan oleh korban, jika perlakuan-perlakuan ini terus diberikan, maka  tentu saja korban akan semakin tidak terlindungi walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. (Ainurrafiqa Pelupessy, 2014)
Dampak-dampak  yang  ditimbulkan  kekerasan  seksual  sangat  serius    oleh karena  itu,  diperlukannya  perlindungan  hukum  agar  kasus  kekerasan  seksual dapat  menurun  dan  bahkan  teratasi.  Pemberian  perlindungan  hukum  ini  sangat penting,  sejalan  dengan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang menjelaskan  Indonesia  merupakan  negara  hukum.  Adapun  yang  dimaksud dengan  perlindungan  hukum  di  sini  adalah  upaya  pemerintah  maupun  aparat penegak  hukum  untuk  memberikan  rasa  aman  untuk  hal  fisik  maupun  psikis. Salah satu upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan pemerintah maupun aparat  penegak  hukum  adalah  dengan  membuat  regulasi  mengenai  sanksi  bagi pelaku kekerasan seksual berupa hukuman mati.
Pidana  mati  dapat  dijatuhkan  terhadap  kasus  kekerasan  seksual,  namun pada  penerapannya  tidak  serta  merta  langsung  dijatuhkan.  Penerapan  pidana mati harus dengan pertimbangan yang adil baik menurut korban maupun pelaku. Adapun beberapa indikator yang dapat dijadikan pertimbangan pemberatan untuk penjatuhan sanksi pidana mati antara lain:
1. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap banyak korban
2. Kekerasan seksual itu mengakibatkan hilangnya nyawa korban
3. Kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara yang keji
4. Kekerasan seksual yang di lakukan terhadap anak
5. Kekerasan  seksual  tersebut  dilakukan  oleh  orang  yang  pernah  dihukum sebelumnya,  baik  dengan  kasus  yang  sama  ataupun  dengan  kasus  yang berbeda.
6. Kekerasan  seksual  tersebut  dilakukan  oleh  pelaku  yang  memiliki kekuasaan  dan/atau  kedudukan  yang  dapat  disalahguanakan  terhadap korban untuk melakukan kekerasan seksual.

## b. Penerapan  Pidana Mati Untuk Kasus Kekerasan Seksual Dalam UU TPKS 1. Aturan Hukum Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Aturan  mengenai  kekerasan  seksual  di  atur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik yang baru maupun yang lama. Adapun perbandingan dari keduanya yaitu:

## Kitab Undang-Undang Pidana Lama

## Kitab Undang-Undang Pidana Baru
Pasal 281 Diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta:
1. barang  siapa  dengan  sengaja  dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang  siapa  dengan  sengaja  dan  di depan  orang  lain  yang  ada  di  situ bertentangan  dengan  kehendaknya, melanggar kesusilaan.

## Pasal 406
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  1  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak kategori II, setiap orang yang: a. melanggar  kesusilaan  di  muka  umum; atau
b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang  hadir  tanpa  kemauan  orang  yang hadir tersebut.

## Pasal 289
Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan  memaksa  seorang untuk  melakukan  atau  membiarkan dilakukan  perbuatan  cabul,  diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan  pidana  penjara  paling  lama  9 tahun. Pasal 414 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan  cabul  terhadap  orang  lain  yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  1  tahun  6  bulan atau  pidana  denda  paling  banyak kategori III yaitu Rp50 juta.
b. secara  paksa  dengan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  9  tahun; atau c. yang  dipublikasikan  sebagai  muatan pornografi,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 9 tahun. (2) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman  kekerasan  memaksa  orang  lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap  dirinya,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 290
Diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama 7  tahun: (1) barang  siapa  melakukan  perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya  bahwa  orang  itu  pingsan atau tidak berdaya; (2) barang  siapa  melakukan  perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya  atau  sepatutnya  harus diduganya,  bahwa  umurnya  belum  15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang  bersangkutan  belum  waktunya untuk dikawin;
(3) barang  siapa  membujuk  seseorang yang  diketahuinya  atau  sepatutnya harus  diduganya  bahwa  umurnya belum  15  tahun  atau  kalau  umurnya tidak  jelas  yang  bersangkutan  belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan  perbuatan  cabul,  atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

## Pasal 415
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 9 tahun, setiap orang yang:
a. melakukan  perbuatan  cabul  dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau b. melakukan  perbuatan  cabul  dengan seseorang  yang  diketahui  atau  patut diduga anak.

## Pasal 291
(1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal  286,  287,  289,  dan  290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun; (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal  285,  286,  287,  289  dan  290 Pasal 416 (1) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan luka berat,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 12 tahun. (2) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
mengakibatkan  kematian  dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. 414  dan  Pasal  415  mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

## Pasal 292
Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama  kelamin,
yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 tahun.

## Pasal 417
Setiap  orang  yang  memberi  atau  berjanji akan  memberi  hadiah  menyalahgunakan wibawa  yang  timbul  dari  hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan  orang  yang  diketahui  atau patut  diduga  anak,  untuk  melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap  dirinya  dilakukan  perbuatan cabul,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 9 tahun. Pasal 293 (1) Barang  siapa  dengan  memberi  atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul  dari  hubungan  keadaan,  atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan  seorang  belum  dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya  harus  diduganya,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 tahun. (2) Penuntutan  hanya  dilakukan  atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. (3) Tenggang  waktu  tersebut  dalam  pasal 74  bagi  pengaduan  ini  adalah  masing- masing 9 bulan dan 12 bulan. Pasal 418 (1) Setiap orang yang melakukan percabulan  dengan  anak  kandung, anak  tirinya,  anak  angkatnya,  atau anak  di  bawah  pengawasannya  yang dipercayakan  padanya  untuk  diasuh atau  dididik,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 12 tahun.
(2) Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 12 tahun: a. Pejabat  yang  melakukan  percabulan dengan  bawahannya  atau  dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan  padanya  untuk  dijaga; atau b. dokter,  guru,  pegawai,  pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan,  lembaga  negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan,  rumah  yatim  dan/atau piatu,  rumah  sakit  jiwa,  atau  panti sosial  yang  melakukan  perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan  ke  lembaga,  rumah, atau panti tersebut. Pasal 294
(1) Barang  siapa  melakukan  perbuatan cabul  dengan  anaknya,  anak  tirinya, anak  angkatnya,  anak  di  bawah pengawasannya  yang  belum  dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang  pemeliharaannya,  pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya  ataupun dengan bujangnya atau  bawahannya  yang  belum  dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama:
Pasal 419 (1) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan  orang  lain  berbuat  cabul atau  bersetubuh  dengan  orang  yang diketahui  atau  patut  diduga  anak, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 7 tahun. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan terhadap  anak  kandung, anak  tiri,  anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan
1. pejabat  yang  melakukan  perbuatan cabul  dengan  orang  yang  karena jabatan  adalah  bawahannya,  atau dengan  orang  yang  penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, 2. pengurus,  dokter,  guru,  pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara,  tempat  pekerjaan  negara, tempat  pendidikan,  rumah  piatu, rumah  sakit,  rumah  sakit  jiwa  atau lembaga  sosial,  yang  melakukan perbuatan  cabul  dengan  orang  yang dimasukkan ke dalamnya.
pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 295 (1) Diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama 5 tahun  barang  siapa  dengan  sengaja menyebabkan  atau  memudahkan dilakukannya  perbuatan  cabul  oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya,  atau  anak  di  bawah pengawasannya  yang  belum  dewasa, atau  oleh  orang  yang  belum  dewasa yang  pemeliharaannya,  pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya,  ataupun  oleh  bujangnya atau bawahannya  yang belum cukup umur, dengan orang lain;
2. dengan pidana penjara paling lama 4 tahun  barang  siapa  dengan  sengaja menghubungkan atau memuda  hkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut  dalam  butir  1  di  atas,  yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya  belum  dewasa  atau yang  sepatutnya  harus  diduganya demikian, dengan orang lain. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan  itu  sebagai  pencarian  atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga. Pasal 420 Setiap  orang  yang  menghubungkan  atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan  cabul,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 2 tahun. Pasal 296 Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan
perbuatan  cabul  oleh  orang  lain  dengan orang  lain,  dan  menjadikannya  sebagai pencarian  atau  kebiasaan,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  1 tahun  4  bulan  atau  pidana  denda  paling banyak Rp15 juta.
Pasal 422 (1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan  anak  kepada  orang  lain untuk melakukan percabulan, pelacuran,  atau  perbuatan  melanggar kesusilaan  lainnya,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan
dengan  menjanjikan  anak  memperoleh pekerjaan  atau  janji  lainnya,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 tahun.
Kekerasan  seksual  sendiri  tidak  hanya  diatur  dalam  KUHP,  diatur  juga dalam  Undang-Undang  No.  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak.  Dalam undang-undang  tersebut  hanya  berfokus  pada  korban  yang  merupakan  anak. Adapun isi dari undang-undang tersebut antara lain:

## Pasal 81
(1) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau dengan  orang  lain,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya atau dengan orang lain.

## Pasal 82
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Dari  kedua  undang-undang  diatas  belum  ada  yang  mendefenisikan  dan menjelaskan  terkait  dengan  kekerasan  seksual  secara  rinci.    Oleh  karena kekerasan  seksual  semakin  merajalela  namun  dengan  keterbatasan  undang- undang  maka  pada  2022  lalu  akhirnya  ada  undang-undang  yang  khusus membahas  terkait  kekerasan  seksual  yaitu  Undang-Undang  No.  12    tahun  2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau disebut juga UU TPKS
UU TPKS itu sendiri telah mengatur semua  jenis kekerasan seksual begitu juga  dengan  ancaman  pidananya,  adapun  jenis  berserta  ancaman  pemidaannya yaitu sebagai berikut:
1. Pelecehan seksual nonfisik Pasal 5 UU TPKS berisi tentang ancaman pidana penjara selama 9 bulan dan  pidana  denda  maksimal  10  juta  bagi  pelaku  perbuatan  seksual  nonfisik. Adapun isi pasalnya yaitu:
“Setiap Orang  yang  melakukan  perbuatan  seksual  secara  nonfisik  yang ditujukan  terhadap  tubuh,  keinginan  seksual,  dan/atau  organ  reproduksi dengan  maksud  merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang  berdasarkan seksualitas  dan/atau  kesusilaannya,  dipidana  karena  pelecehan  seksual nonfisik  dengan  pidana  penjara  paling  lama  9  (sembilan)  bulan  dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Merujuk  dari  penjelasan  pasal  5  ini  yang  dimaksud  dengan  kekerasan seksual nonfisik yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktifitas yang tidak patut dan  mengarah  kepada  seksualitas  dengan  tujuan  merendahkan  atau mempermalukan.

## 2. Pelecehan seksual fisik
Pasal  6  UU  TPKS  berisi  tentang  ancaman  pidana  penjara  hingga  12 tahun dan denda paling banyak yaitu 300 juta, adapun isi pasalnya yaitu:
“Dipidana karena pelecehan seksual fisik :
a. Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  seksual  secara  fisik  yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan  maksud  merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang berdasarkan  seksualitas  dan/atau  kesusilaannya  yang  tidak  termasuk dalam  ketentuan  pidana  lain  yang  lebih  berat  dengan  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
b. Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  seksual  secara  fisik  yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya  secara melawan  hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  perkawinan  dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Pemaksaan kontrasepsi
Pasal  8  UU  TPKS  berisi  tentang  pemaksaan  kontrasepsi.  Pemaksaan kontrasepsi  juga  dapat  dijerat  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  pemaksaan kontrasepsi  adalah  orang yang  memaksa  orang  lain  untuk  menggunakan  alat kontrasepsi  yang  dapat  membuat  pelaku  kehilangan  fungsi  reproduksinya. Ancaman  pidana  penjaranya  paling  lama  5  tahun  dan  pidana  denda  paling banyak 50 juta. Adapun yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu:
"Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  memaksa  orang  lain menggunakan  alat  kontrasepsi  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan  kondisi  tidak  berdaya  yang  dapat  membuat  kehilangan  fungsi reproduksinya  untuk  sementara  waktu,  dipidana  karena  pemaksaan kontrasepsi,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),"
4. Pemaksaan sterilisasi
Menurut  Pasal  9  UU  TPKS,  pelaku  pemaksaan  sterilisasi  terancam pidana  penjara  paling  lama  9  tahun  dan  denda  paling  banyak    200  juta. Pemaksaan  sterilisasi  merupakan  paksaan  terhadap  orang  lain  untuk menggunakan  kontrasepsi  yang  menyebabkan  oarng  tersebut  kehilangan fungsi  reproduksinya  secara  permanen.  Hal  tersebut  juga  merupakan  tindak pidana kekerasan seksual. Adapun isi Pasal 9 yaitu:
"Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  memaksa  orang  lain menggunakan  alat  kontrasepsi  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan  kondisi  tidak  berdaya  yang  dapat  membuat  kehilangan  fungsi reproduksinya  secara  tetap,  dipidana  karena  pemaksaan  sterilisasi,  dengan pidana  penjara paling lama  9 (sembilan) tahun dan/atau pidana  denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),"

## 5. Pemaksaan perkawinan
Pasal  10  UU  TPKS  berisi  tentang  pemaksaan  perkawinan.  Pemaksaan perkawinan  adalah  memaksa  seseorang  untuk  melakukan  perkawinan dengannya  atau  dengan  orang  lain,  termasuk  pula  didalamnya  pemaksaan perkawinan  terhadap  anak,  perkawinan  dengan  mengatasnamakn  praktik
budaya  dan  pemaksaan  perkawinan  terhadap  korban  pemerkosaan  dengan pelaku pemerkosaan. Adapun ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama  9  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak  200  juta.  Berikut  adalah  isi Pasal tersebut:
“(1)Setiap  orang  secara  melawan  hukum  memaksa,  menempatkan seseorang  di  bawah  kekuasaannya  atau  orang  lain,  atau  menyalahgunakan kekuasaannya  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perkawinan dengannya  atau  dengan  orang  lain,  dipidana  karena  pemaksaan  perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
(2)Termasuk didalamnya pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada        ayat (1):
a. pemaksaan perkawinan anak;
b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;
c. pemaksaan perkawinan korban dan pelaku pemerkosaan”
6. Penyiksaan seksual Pasal 11 UU TPKS tentang penyiksaan seksual yang ancaman pidananya yaitu  pidana  penjara  paling  lama  12  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak 300  juta.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  penyiksaan  seksual  yaitu  tindakan yang  dilakukan  oleh  seorang  pejabat  atau  orang  yang  bertindak  karena digerakkan  atau  dengan  sepengetahuan  pejabat  resmi  melakukan  kekerasan seksual  dengan  beberapa  tujuan.  Adapun  penjelasan  lengkapnya  terdapat dalam pasal 11 UU tersebut antara lain:
“Setiap  pejabat  atau  orang  yang  bertindak dalam  kapasitas  sebagai pejabat  resmi,  atau  orang  yang  bertindak  karena  digerakkan  atau sepengetahuan  pejabat  melakukan  kekerasan  seksual  terhadap  orang  dengan tujuan:
a. intimidasi  untuk  memperoleh  informasi  atau  pengakuan  dari  orang tersebut atau pihak ketiga;
b. persekusi  atau  memberikan  hukuman  terhadap  perbuatan  yang  telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
c. mempernalukan  atau  merendahkan  martabat  atas  alasan  diskriminasi dan/  atau  seksual  dalam  segala  bentuknya,  dipidana  karena  penyiksaan seksual,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/ atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah). ”
7. Eksploitasi seksual
Pasal  12  UU  TPKS  berisi  tentang  ekploitasi  seksual  yang  ancaman pidananya  berpua  pidana  penjara  paling  lama  15  tahun  dan  pidana  denda paling banyak 1 milyar. Adapun isi dari Pasal tersebut antara lain:
“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan  kedudukan,  wewenang,  kepercayaan,  perbawa  yang  timbul dari  tipu  muslihat  atau  hubungan  keadaan,  kerentanan,  ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan  terhadap  keinginan  seksual  dengannya  atau  dengan  orang  lain, dipidana  karena  eksploitasi  seksual,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupia h).”

## 8. Perbudakan seksual
Perbudakan  seksual  diancam  pidana  penjara  paling  lama  15  tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar. Merujuk Pasal 13 UU TPKS, pelaku  perbudakan  seksual  ialah  setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum menempatkan  seseorang  di  bawah  kekuasaannya  atau  orang  lain  dan menjadikannya  tidak  berdaya  dengan  maksud  mengeksploitasinya  secara seksual. Adapun isi dari Pasal trsebut yaitu:
“Setiap  Orang  secara  melawan  hukum  menempatkan  seseorang  di bawah  kekuasaannya  atau  orang  lain  dan  menjadikannya  tidak  berdaya dengan  maksud  mengeksploitasinya  secara  seksual,  dipidana  karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).”
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik
Kekerasan seksual berbasis elektronik juga di atur dalam UU TPKS yang terdapat  pada  Pasal  14  UU  TPKS.  Terdapat  tiga  jenis  kekerasan  seksual berbasis elektronik yang diatur UU TPKS, yakni:
• Melakukan  perekaman  dan/atau  mengambil  gambar  atau  tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang  yang  menjadi  objek  perekaman  atau  gambar  atau  tangkapan layar.
• Membagikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.
• Melakukan  penguntitan  dan/atau  pelacakan  menggunakan  sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.
Menurut  Pasal  14  UU  TPKS,  pelaku  kekerasan  seksual  ini  dapat dipidana  penjara  maksimal  4  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  200  juta. Adapun isi Pasal tersebut antara lain:
(1) Setiap Orang yang tanpa hak:
a. melakukan  perekaman  dan/  atau  mengambil  gambar  atau  tangkapan layar  yang  bermuatan  seksual  di  luar  kehendak  atau  tanpa  persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
b. mentransmisikan  informasi  elektronik  dan/  atau  dokumen  elektronik yang  bermuatan  seksual  di  luar  kehendak  penerima  yang  ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
c. melakukan  penguntitan  dan/  atau  pelacakan  menggunakan  sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik  untuk  tujuan  seksual,  dipidana  karena  melakukan  kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua  ratus juta rupiah).
(2) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan dengan  maksud:  a.  untuk  melakukan  pemerasan  atau  pengancaman, memaksa; atau b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan,  membiarkan  dilakukan,  atau  tidak  melakukan  sesuatu, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(3) Kekerasan seksual  berbasis  elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
(4) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dan huruf  b  dilakukan  demi  kepentingan  umum  atau  untuk  pembelaan  atas dirinya  sendiri  dari  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  tidak  dapat dipidana.
(5) Dalam  hal  Korban  kekerasan  seksual  berbasis  elektronik  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b  merupakan  Anak  atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetu-iuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

## 2. Keberadaan Pidana Mati Di Indonesia
Pidana  mati  ini  merupakan  hukuman  atau  vonis  yg  diberikan  atau dijatuhkan  oleh  pengadilan  yang  merupakan  hukuman  paling  berat  atas perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang,  biasanya  yang  dijatuhi  pidana  mati adalah  seseorang  yang  dengan  perbuatannya  merupakan  kejahatan  luar  biasa. KUHP  lama  mengatur  mengenai  beberapa  tindakan  pidana  yang  dikenakan hukuman mati, yakni sebagai berikut ada dalam pasal 104, 111 ayat (2), pasal 124 ayat (3), pasal 140 ayat (3), pasal 340, pasal 365 ayat (4), pasal 444, pasal 124 bis, pasal 127, pasal 129, dan pasal 362 ayat (2) KUHP. (Irvan Sitorus dkk, 2022)
Pidana mati masih di masukkan di dalam KUHP baru namun diberlakukan dengan  syarat-syarat  tertentu,  meski  tidak  mencantuman  pidana  mati  di  dalam bagian  kedua  pidana  paragraf  1  jenis  pidana.  Pidana  mati  diletakkan  di  dalam KUHP nasional, dan diatur di dalam pasal tersendiri yaitu pasal 61 dengan bunyi sebagai  berikut “pidana  mati  merupakan  pidana  yang  bersifat  khusus  dan  selalu diancam secara alternatif”. Dengan adanya aturan mengenai pidana mati di dalam pasal  61,  artinya  para  penyusun  KUHP  baru  masih  berpegang  prinsip  bahwa pidana  mati  masih  dibutuhkan  sebagai  bagian  dari  sanksi  pidana  yanng  dapat diberikan  oleh  hakim.  Maka  jika  ditarik  kearah  polemik  terkait  pro  dan  kontra pidana mati ini, para penyusun KUHP baru ini berada pada pihak yang pro dengan syarat.
Bagi pihak yang pro dengan adanya pidana mati maka terhadap kejahatan tertentu  diterapkannya  pidana  mati  merupakan  salah  satu  pilhan  yang  tepat, apabila  kejahatan  yang  dilakukan  merupakan  kejahatan  yang  luar  biasa.  Pidana mati  di  Indonesia  seharusnya  dan  sepatutnya  tidak  lepas  dari  struktur  sosial, budaya  masyarakat,  yang  berkaitan  dengan  perasaan  keadilann.  Rasa  keadilan masyarakat ini hidup dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Bagi yang tidak  setuju  dengan  pidana  mati  ini,  haruslah  mempunyai  pendapat  yang komprehensif,  logis  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Apakah  nantinya  jika pidana  mati dihapuskan akan diganti dengan pidana lain sebagai alternatif, atau penerapannya dilakukan secara selektif, dalam keadaan tertentu, bersifat khusus, dan mungkin saja dalam bentuk lain.
Pidana mati ini sering dikatakan sebagai pidana puncak dari semua sanksi pidana  yang  ada,  dikatakan  puncak  karena  jenis  sanksi  pidana  ini  adalah mengakhiri kehidupan seseorang di muka bumi ini. Pidana mati ini diatur dalam pasal  10  KUHP  lama  dan  meletakkan  pidana  mati  ini  pada  urutan  paling  atas, secara implisit mengindikasikan bahwa pidana mati ini merupakan pidana paling berat  diantara  sekian  banyaknya  pidana  pokok  di  dunia  dan  tidak  terkecuali dalam sistem hukum pidana di Indonesia ini.
Dalam pelaksanaannya pidana mati ini tidak  bertentangan dengan undang undang, hal ini bisa kita lihat dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 A, karena itu pasal  28  A  dan  pasal  28  (i)  UUD  1945  harus  dikaitkan  dengan  pasal  28  (j)  yang merupakan  perkecualian  dari lex  specialis yang  berbunyi “(1)  setiap  ora ng  wajib menghormati hak  asasi manusia orang lain dalam tertib hidup dalam masyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  (2)  dalam  hal  menjalankan  hak  dan  kebebasannya
setiap  orang  wajib  tunduk  kepada  batas  yang  sudah  ditetapkan  oleh  undang  - undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil  sesuai  dengan pertimbangan  moral,  nilai  nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
Dengan  demikian  pasal  28  (j)  inilah  yg  menjadi  dasar  primer dibenarakannya  pidana  mati, selama pidana  mati itu sesuai dengan kriteria  atau unsur yang terdapat pada pasal 28 (j) ini, apalagi menggunakan pembenaran atau pengecualian yg diatur oleh pasal 28 (j) ini yg secara khusus terkait dengan (untuk terpenuhinya  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral  serta  nilai kepercayaan)  hal  itu  tentunya  tidak  terlepas  dari  lima  sila  yg  ada  di  dalam Pancasila, khususnya pada sila ke 1 ketuhanan yg maha esa, yang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Undang Undang Dasar 1945.
Terkait  dengan  semua  undang-undang  yang  tertulis  diatas,  belum  ada putusan  yang  dapat  menjadi  acuan  untuk  dijatuhkannya  pidana  mati  terhadap pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  karena  memang  penjatuhan  hukuman mati tidak dapat  serta merta diterapkan. Ada dua  kasus kekerasan seksual yang akhirnya divonis dengan pidana mati karena dalam kasus tersebut terdapat tindak pidana lain. Kasus yang pertama terjadi di Jakarta Barat pada tahun 2016 dimana pelaku tersebut menganiaya lalu memperkosa korbannya yang korbannya tersebut merupakan  seoarang  anak,  setelah  itu  membunuh  anak  tersebut  agar tindakannya  tersebut  tidak  diketahui  orang  lain,  dalam  putusan  tersebut  pelaku dijatuhkan pidana mati dengan pertimbangan melakukan penganiayaan terhadap anak  secara  tragis,  dan  membunuh  anak  tersebut  setelah  pelaku  memperkosa anak tersebut.
Kasus yang kedua terjadi pada tahun 2021 kemarin, dimana yang menjadi pelaku  kekerasan  seksual  merupakan  pemilik  salah  satu  yayasan  di  Bandung. Kasus  tersebut  akhirnya  dijatuhkan  pidana  mati  karena  korban  dalam  tindak pidana  tersebut  lebih  dari  satu  orang,  pelaku  merusak  citra  pendidikan,  pelaku juga  merusak  nama  salah  satu  agama  yang  terdapat  di  Indonesia,  dan  pelaku merupakan tenaga pendidik.
Dari  kedua  kasus  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pidana  mati  dapat diterapkan dalam kasus kekerasan namun dalam penerapannya harus atas dasar pertimbangan  yang  benar-benar  sudah  tergolong  tindak  pidana  berat  yang dampaknya sangat merugikan baik terhadap korban ataupun orang banyak, juga jika  menyangkut  soal  hilangnya  nyawa  seseorang.  Penjatuhan  pidana  mati  di Indinesia  masih  terus  menjadi  perdebatan  yang  tiada  akhir,  karena  di  anggap melanggar  hak  asasi  manusia.  Tidak  dapat  dipungkiri  pidana  mati  memang termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu  pidana  mati  bisa  menjadi  opsi  terakhir  yang  dapat  dijatuhkan  kepada pelaku tindak pidana yang memang tindakannya sudah diluar batas kewajaran.
Di dalam hukum Indonesia, pidana mati masih digunakan dan hal ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal ini dibuktikan dengan adanya yurisprudensi Putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 tentang Uji Formil Pasal 1, Pasal 14 ayat (3) dan  ayat  (4)  Undang-Undang  No.  02/PNPS/  Tahun  1964  Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Pidana  Mati. Tujuan adanya  hukuman mati tak lain dan tak bukan adalah memberikan jera karena pidana ini termasuk pidana berat.
Pidana  mati  dapat  menjadi  opsi  terakhir  dalam  pemidaan  terhadap  pelaku yang  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  atas  penjatuhannya tersebut  terdapat  pertimbangan-pertimbangan  yang memberatkan  dan  perbuatan pelaku  tersebut  dapat  mengancam  ketertiban  dan  keamanan  banyak  orang  dan dapat merugikan banyak pihak atas tindak kekerasan seksual yang dilakukannya.
Dalam arti lain penjatuhan pidana mati tidak dapat secara mudahnya dijatuhkan kepada pelaku, walaupun kadang bertentangan dengan hati nurani namun dalam penerapannya harus mempertimbangankan keadaan kedua belah pihak.
Tindak  pidana  kekerasan  seksual  merupakan  kejahatan  luar  biasa  yang musti menjadi perhatian serius bagi negara, Tindak pidana kekerasan seksual ini sangat merugikan sekali bagi para korban, baik secara mental maupun fisik. Oleh karena  hal  itu,  peran  pemerintah  sebagai  suatu  institusi  yang  memiliki kewenangan  untuk  membuat  aturan,  sanksi  tegas  yang  harus  diambil  terhadap pelaku  akibat  perbuatannya  haruslah  dihukum  mati,  karena  dalam  memahami nilai  kepastian  hukum,  harus  diperhatikan  adalah  bahwa  nilai  itu  memiliki hubungan yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam merealisasikannya dalam hukum positif.
Bagi  penentang  pidana  mati,  mereka  melakukan  kesalahan  fatal  yakni ketika mereka membiarkan penjahat kekerasan dan pembunuhan dilindungi  dari hak  ini,  akan  terjadi  keadaan  yang  menyeramkan  ketika  mereka  menempatkan pembunuh/penjahat  kekerasan  di  dalam  fokus  dan  melindunginya  dengan berbicara  “ hak  untuk  hidup”. Tidak  seorang  penjahat  pun  seharusnya  dibiarkan melakukan  aksinya  atau  perbuatanya  di  tengah  masyarakat  dengan  melakukan, pemerkosaan,  pelecehan,  dan  pembunuhan  dan  mereka  berlindung  dengan enaknya dibalik hak asasi manusia.
Tujuan  dari  pemberian  hukuman  mati  kepada  pelaku  kekerasan  seksual adalah pemberian efek jera kepada pelaku dan juga orang-orang di luar sana yang berniat untuk melakukan kejahatan yang sama. Hal ini disebut dengan Deterrence theory yang  menjelaskan  bahwa  salah  satu  cara  pencegahan  adalah  adanya hukuman  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  seseorang  sehingga  kemungkinan orang  lain  melakukan  kejahatan  yang  sama  menjadi  lebih  sedikit  dari  sebelum adanya penjatuhan pidana.

## 4. PENUTUP
Indikator pertimbangan pemberatan hakim dalam menjatuhkan pidana mati ada  beberapa,  yaitu:  1.  Kekerasan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  banyak korban,  2.  Kekerasan  seksual  itu  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  korban,  3. Kekerasan  seksual  yang  dilakukan  dengan  cara  yang  keji,  4.  Kekerasan  seksual yang  di  lakukan  terhadap  anak,  5.  Kekerasan  seksual  tersebut  dilakukan  oleh orang yang pernah dihukum sebelumnya, baik dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda. 6. Kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh pelaku yang  memiliki  kekuasaan  dan/atau  kedudukan  yang  dapat  disalahguanakan terhadap  korban  untuk  melakukan  kekerasan  seksual.  Pidana  mati  dapat  di terapkan  dalam  Undang-Undang  No.  12  tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  namun  menjadi  opsi  terakhir  dalam  pemberian  sanksi terhadap  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  atas penjatuhannya  tersebut  terdapat  pertimbangan-pertimbangan yang  memberatkan dan  perbuatan  pelaku  tersebut  dapat  mengancam  ketertiban  dan  keamanan banyak orang dan dapat merugikan banyak pihak atas tindak kekerasan seksual yang dilakukannya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdul  wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  terhadap  Korban  Kekerasan Seksual  (Advokasi  atas  Hak  Asasi  Perempuan) ,  (Bandung:Rafika  Aditama, 2001).
Ainurrafiqa  Pelupessy, Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Perempuan Korban Perkosaan , tesis, Program Pascasarjana  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,  2014. Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
Auliah  Andika  Rukman, Pidana  Mati  Ditinjau  Dari  Prespektif  Sosiologis  dan Penegakan HAM, Jurnal Equilibrium, Volume IV No. 1 Mei 2016.
Danur  Ikhwantoro  dan  Nandang  Sambas, Faktor  Penyebab  Terjadinya  Kejahatan Pelecehan  Seksual  Terhadap  Perempuan  Dewasa  yang  Terjadi  di  Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminolog , Jurnal Universitas Ilmu Bandung, Vol. 4, No. 2, 2018.
Irvan  Sitorus,  Devi  Siti  Hamzah  Marpaung, Analisis  Hukum  Terhadap  Hukuman Mati  Bagi  Pelaku  Kejahatan  Seksual  (Pemerkosaan), JUSTITIA  :  Jurnal  Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 5 Tahun 2022.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual