## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPEMILIKAN DOKUMEN LINGKUNGAN

## Rony Yurianto
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293
Abstract: Policy Implementation of Environmental Document Ownership. This study aims to identify and analyze the policy implementation of SPPL ownership in Pelalawan and the fac- tors that influence it. This study used a qualitative method with case study approach. Informants in this study was small and micro entrepreneurs, staff of Pelalawan Environment Agency and society. Data collection techniques using non-participatory observation, interview and documen- tation. Data analysis techniques through the procedure of presentation of data, data reduction and withdrawal / verification conclusion. The results showed that the implementation of policy own - ership is still not optimal SPPL is seen from the policy objectives, the implementation process and policy results. Factors affecting policy implementation of SPPL ownership in Pelalawan is the wrong idea about the environmental impact of small and micro enterprises, lack of knowl- edge, budgetary constraints, socio-economic conditions of society and the ability to generate turnover is still low.
Keywords: policy implementation, environmental impact, SPPL.
Abstrak: Implementasi Kebijakan Kepemilikan Dokumen Lingkungan. Penelitian ini bertu- juan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan kepemilikan SPPL di Kabupa- ten Pelalawan dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah pengusaha mikro dan kecil, Staf Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan serta masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui prosedur penyajian data, reduksi data dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan kepemilikan SPPL masih belum optimal yaitu dilihat dari tujuan kebijakan, proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Faktor yang mem- pengaruhi implementasi kebijakan kepemilikan SPPL di Kabupaten Pelalawan adalah adanya pe- mikiran yang salah tentang dampak lingkungan usaha kecil dan mikro, kurangnya pengetahuan, keterbatasan anggaran, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan untuk menghasilkan omset yang masih rendah.
Kata kunci: implementasi kebijakan, dampak lingkungan, SPPL.
PENDAHULUAN Kebijakan pemerintah berkenaan den- gan kepemilikan dokumen lingkungan anta- ra lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni pada pasal 22, 34 dan 35. Pada pasal 22 ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa usaha atau kegiatan yang berdampak pen- ting terhadap lingkungan hidup wajib me- miliki analisis mengenai dampak lingkung- an (selanjutnya disebut Amdal), sedangkan pada pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa usaha atau kegiatan yang tidak termasuk
dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (selanjutnya dise- but UKL-UPL), dan pada pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa gubernur atau bupati/wa- likota menetapkan jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi oleh UKL-UPL. Pada pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa usaha atau kegiatan yang tidak wajib dilengka- pi dengan UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (selanjut- nya disebut SPPL). Usaha mikro berdas- arkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

## Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 97-104
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Me- nengah adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangu- nan tempat usaha atau memiliki hasil penju- alan paling banyak 300 juta rupiah. Sedang- kan  usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bu- kan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau  memiliki hasil penjualan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 milyar rupiah. Seluruh kebijakan ini dimaksudkan agar setiap usaha atau kegiatan mempuny- ai dokumen lingkungan baik berupa Amdal, UKL-UPL maupun SPPL sesuai dengan kriteria dan skala usahanya masing-masing untuk memberikan jaminan bahwa dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas usaha atau kegiatan mereka dapat dikelola dan dipan- tau sehingga tidak mencemari atau merusak lingkungan.
Implementator atau pelaksana kebi- jakan ini adalah Badan Lingkungan Hidup, yaitu mulai dari permohonan diterima, pro- ses penilaian dan pemeriksaan selanjutnya sampai dengan penerbitan atau pengesa- han dokumen dilaksanakan oleh badan ini. Badan inilah yang bertanggung jawab atas keberhasilan kebijakan pemerintah terkait kepemilikan dokumen lingkungan. Kebija- kan mengenai kepemilikan dokumen ling- kungan hidup menjadi hal yang penting, agar pemerintah dan penanggung jawab usaha serta pihak terkait mampu mengarah- kan serta mengelola lingkungan hidup se- hingga dapat menjalankan perannya secara efektif melalui kebijakan yang benar-benar bisa menangani permasalahan yang ada. Tu-
juan dari kebijakan kepemilikan dokumen lingkungan ini  adalah untuk memberikan jaminan bahwa pelaku usaha atau kegiatan dalam melakukan aktivitasnya dapat men- gelola dampak akibat usaha atau kegiatan- nya serta memantau komponen lingkungan yang terkena dampak dan pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha atau kegiatan tersebut se- hingga keberlangsungan lingkungan hidup dapat terjaga. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Kabupaten Pelalawan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan kepemilikan dokumen lingkungan ini dike- tahui bahwa perusahaan yang menjalankan usaha mereka baik usaha besar, menengah dan kecil serta mikro seluruhnya diwajib- kan untuk memiliki dokumen lingkungan. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa kepemilikan dokumen AMDAL sudah 100%, kemudi- an kepemilikan dokumen UKL-UPL masih 46%,  sedangkan kepemilikan SPPL baru 5,7% dari usaha atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL. Data ini menunjukkan ter- jadi permasalahan pada kepemilikan doku- men lingkungan berupa SPPL yang masih rendah. Berdasarkan uraian di atas, jelas dapat diketahui adanya indikasi bahwa ke- bijakan kepemilikan dokumen lingkungan khususnya SPPL masih belum berjalan se- bagaimana mestinya. Dalam penelitian ini yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimanakah implementasi kebijakan ke- pemilikan SPPL di Kabupaten Pelalawan?, dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan kepemilikan SPPL di Kabupaten Pelalawan?.
Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan kepemilikan SPPL di Kabupaten Pelalawan digunakan Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle (1980) (dalam Wibawa et al, 1994; Nawawi, 2009; Agustino, 2012) yang pada prinsipnya menguraikan 3 tahapan yaitu: (1) Tujuan kebijakan, (2) Proses pelaksanaan, dan (3) Hasil Kebijakan. Sedangkan untuk meng- analisis faktor yang mempengaruhi imple-
Rony Yurianto, Analisis Implementasi Kebijakan
mentasi kebijakan kepemilikan SPPL di Kabupaten Pelalawan mengadopsi Model Implementasi Kebijakan menurut van Me- ter & van Horn (1975) yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yakni: (1) Standar kebijakan dan tujuan, (2) Sumber daya, (3) Karakteristik agen pelaksana,  (4) Komunikasi  antar  organisasi  dan  aktifitas pelaksana, (5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan (6) Disposisi sikap para pelak- sana. Penelitian ini bertujuan untuk meng- etahui dan menganalisis implementasi ke- bijakan kepemilikan SPPL di Kabupaten Pelalawan, dan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebija- kan kepemilikan SPPL tersebut.

## METODE
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah pen- gusaha mikro dan kecil, Staf Badan Ling- kungan Hidup Kabupaten Pelalawan serta masyarakat sekitar tempat usaha. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data meng- gunakan melalui prosedur yaitu: penyajian data,  reduksi  data  dan  penarikan/verifikasi kesimpulan.

## HASIL
Implementasi Kebijakan Kepemilikan SPPL Tujuan Kebijakan SPPL ditujukan kepada masyarakat pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Pe- lalawan dengan maksud bahwa masyarakat pengusaha membuat surat pernyataan yang isinya adalah agar masyarakat pengusaha mikro dan kecil sanggup untuk mengelola dan memantau lingkungan hidup akibat dari adanya aktivitas atau kegiatan yang diusa- hakannya tersebut. Pernyataan kesanggupan ini dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengawasi kegiatan dan aktivitas usaha yang dapat mencemari lingkungan di- mana mereka melakukan kegiatan. Dari ha-
sil wawancara dengan implementor kebija- kan ini diketahui bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya SPPL yang dikenakan ke- pada pengusaha mikro dan kecil di Kabupa- ten Pelalawan antara lain karena pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan dan bagi perusahaan yang menjalankan usaha baik itu besar maupun kecil wajib membuat semacam pernyataan kesanggupannya un- tuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. SPPL  yang dikenakan kepada usaha mik- ro dan kecil memang berdampak kecil ter- hadap lingkungan. Dari beberapa jawaban masyarakat di sekitar tempat usaha dijalan- kan maka dapat diketahui pada dasarnya ha- sil dari jalannya usaha mikro dan kecil tidak begitu menganggu masyarakat sekitar.

## Proses Pelaksanaan
Mengenai proses pelaksanaan kebija- kan SPPL yang diterapkan kepada pengusa- ha mikro dan kecil berdasarkan Perbup Pe- lalawan No. 25 Tahun 2012 dilakukan den- gan cara yang pengusaha mikro dan kecil mengajukan surat permohonan ke BLH dan kemudian melakukan penilaian. Selanjutnya dalam hal kekurangan data dan informa- si yang disampaikan dalam dokumen yang memerlukan tambahan atau perbaikan wa- jib menyempurnakan dan melengkapi sesu- ai dengan hasil penilaian, BLH melakukan verifikasi permohonan SPPL dan menerbit - kan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan SPPL. Kewajiban bagi pemilik dokumen lingkungan ini adalah mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam dokumen lingkungan dan juga membuat dan menyam- paikan laporan pelaksanaan terhadap persy- aratan dan kewajiban dalam dokumen ling- kungan kepada pemerintah dan jika tidak melakukannya maka dikenakan teguran ter- tulis, paksaan pemerintah, pembekuan dan pencabutan izin. Kemudian juga ditegaskan pada ketentuan tersebut mengenai segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat peny- usunan dokumen SPPL dibebankan kepada pemrakarsa sedangkan segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat penilaian dan peng-
100 Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 97-104
esahan dokumen SPPL dibebankan kepada APBD dan hal ini menunjukkan untuk SPPL bebas biaya pengurusan. Dari uraian menge- nai proses pelaksanaan kegiatan pengusaha wajib SPPL di Kabupaten Pelalawan pada dasarnya memiliki proses yang jelas, namun masih belum diketahui dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pengusaha mikro dan ke- cil itu sendiri, dari segi biaya yang dikena- kan relatif besar walaupun mereka merasa sanggup untuk membayarnya. Namun sesu- ai ketentuan bahwa biaya pengurusan SPPL dibebankan kepada APBD alias gratis.
Hasil yang Dicapai Hasil yang dicapai dalam rangka im- plementasi kebijakan pengurusan dokumen SPPL kepada pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Pelalawan masih belum maksi- mal, hal ini dapat dilihat masih banyaknya pengusaha mikro dan kecil yang belum mengurus dan mendapatkan SPPL. Berdas- arkan uraian mengenai hasil implementasi kebijakan kepemilikan dokumen lingkung- an di Kabupaten Pelalawan masih belum optimal, dimana terdapat masih banyak masyarakat pengusaha yang belum tahu in- formasi mengenai diwajibkannya mengurus dokumen lingkungan dan juga belum meng- etahui proses pengurusan serta masih belum transparannya biaya yang diterapkan kepada pengusaha mikro dan kecil tersebut. Sedang- kan manfaat langsung yang dirasakan oleh pengusaha masih dirasakan sangat kecil dan juga dampak yang ditimbulkan ke masyara- kat atau lingkungan juga sangat kecil.
Faktor yang Mempengaruhi Implemen- tasi Kebijakan Kepemilikan SPPL Standar kebijakan dan tujuan Setiap kebijakan publik harus mem- punyai standar dan suatu sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Dalam standar dan sasaran kebijakan yang tidak jelas, bisa menjadi multi-interpretasi dan mudah men- imbulkan kesalahpahaman dan konflik dian - tara para agen implementasi. Dari penjela- san implementor kebijakan diketahui bahwa standar dan ketentuan kebijakan pengurusan
dokumen SPPL sudah jelas namun masih belum optimal pelaksanaannya. Kondisi ini dapat diketahui melalui sosialisasi yang per- nah dilaksanakan, dimana belum sampain- ya informasi kepada masyarakat dan dunia usaha menyebabkan implementasi belum maksimal dalam pelaksanaannya.

## Karakteristik agen pelaksana
Dalam suatu implementasi kebi- jakan agar mencapai keberhasilan maksi- mal    harus diidentifikasikan dan diketahui karateristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola- pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implemen- tasi suatu program kebijakan  yang telah di- tentukan. Kemudian dari aspek agen pelak- sana berupa ketersediaan organisasi yang memberikan pelayanan SPPL kepada pen- gusaha mikro dan kecil menurut agen pe- laksana sudah tersedia dan sudah ada Sub- bidang khusus yang menangani yaitu Subbi- dang Pengkajian Dampak Lingkungan pada Bidang Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan (APDAL) salah satu unit kerja pada BLH. Petugas sudah ada dan standby . Petugas pelaksana juga dibantu oleh petugas dari Sekretariat Komisi Penilai Amdal. Dari uraian agen pelaksana tersebut, jelas dapat diketahui sudah tersedia petugas pelaksana dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelay- anan pengurusan SPPL. Koordinasi yang terjalin antar instansi dalam rangka memberikan pelayanan SPPL kepada pengusaha mikro dan kecil menurut organisasi pelaksana kebijakan, bahwa koordinasi sudah terjalin dengan baik den- gan instansi terkait yang akan mengeluarkan izin-izin lain pasca dokumen lingkungan/ izin lingkungan. Organisasi pelaksana sudah pernah menyurati instansi terkait tersebut dan juga seluruh camat yang ada. Pada rapat- rapat atau acara pertemuan antar instansi, Organisasi pelaksana dalam hal ini BLH juga sering menyuarakan mengenai hal ini (kepemilikan dokumen lingkungan sebagai prasyarat suatu usaha/kegiatan). Mungkin koordinasi perlu dibangun lebih intens lagi
Rony Yurianto, Analisis Implementasi Kebijakan
terutama dengan instansi pemberi izin sep- erti BPMP2T, Dinas terkait, dan sebagainya. Untuk masyarakat pelaku usaha juga perlu lebih diintensifkan lagi agar kesadaran akan kewajiban pengelolaan lingkungan ini lebih tinggi. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan koordinasi sudah dijalin, namun masih be- lum optimal pelaksanaannya.
Kondisi sosial, ekonomi dan politik Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendu- kung keberhasilan implementasi kebijakan, karateristik para partisipan, yakni mendu- kung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi ke- bijakan. Kondisi kemampuan ekonomi, ke- biasaan pungutan yang dikenakan kepada pengusaha mikro dan kecil serta dukungan elit politik dalam rangka pelaksanaan SPPL tersebut menurut pihak BLH sebagai agen pelaksana kebijakan kebijakan bahwa dalam pengurusan SPPL ini tidak dikenakan biaya apapun. Dukungan dari pemerintah sudah bagus, karena sudah mulai ada kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan.
Disposisi sikap para pelaksana Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor dibedakan men- jadi tiga hal, yaitu: (a) respons implemen- tor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, (b) kondisi, yakni pemaha- man terhadap kebijakan yang telah ditetap- kan, (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki.  Sikap pelaksana pelayanan SPPL kepada masyara- kat dalam memfasilitsi pengurusan SPPL menurut pihak BLH bahwa sikap dari petu- gas pelayanan SPPL ini sudah baik karena setiap masyarakat yang datang sudah dilay- ani dengan baik. Permasalahannya dari ma- syarakat sendiri ada juga yang masih belum mengetahui dan menyadari akan penting- nya pengelolaan lingkungan ini. Pendeka- tan yang dilakukan masih berupa pihak pemerintah mewajibkan masyarakat pelaku
usaha untuk mempunyai dokumen lingkun- gan melalui perangkat hukum dan aturan- aturan pemerintah. Masih menurut pihak BLH yang perlu didorong ke depan adalah bagaimana menyadarkan dan mengajak ma- syarakat/pelaku usaha agar menjadi pioner dalam pengelolaan lingkungan ini sehingga lingkungan menjadi lebih baik. Dari uraian mengenai disposisi sikap para pelaksana menjadi salah satu catatan dimana sikap para pelaksana dalam hal ini seperti petugas dan masyarakat, dan dapat diketahui antara petugas dan masyarakat masih belum bersi- kap positif dalam melaksanakannya. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat masih enggan mengurus SPPL dan petugas karena keter- batasan anggaran juga kurang mau melak- sanakan tugasnya.

## PEMBAHASAN
Menurut Grindle dalam Agustino (2012) ada dua variabel yang mempenga- ruhi implementasi kebijakan publik yaitu: 1). Dilihat dari prosesnya, dengan mem- pertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) den- gan merujuk kepada aksi kebijakannya; 2). Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yakni:
a.  Dampak ( impact ) atau efeknya pada ma- syarakat secara individu dan kelompok.
b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran. Dengan memakai perspektif Grindle terhadap data lapangan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan kepemi- likan SPPL di Kabupaten Pelalawan dengan membandingkannya dengan kondisi yang seharusnya dapat diketahui bahwa tujuan kebijakan yaitu untuk memberikan jaminan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa dampak dari aktivitas usaha yang dilakukan oleh pengusaha kecil dan mikro dikelola dan tidak mencemari lingkungan hidup dan bah- kan melestarikan lingkungan hidup itu sen- diri demi kehidupan masa kini dan generasi mendatang. Sementara data lapangan me- nunjukan bahwa tujuan untuk memberikan jaminan kepada pemerintah dan masyarakat
102 Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 97-104
tidak tercapai karena pengusaha kecil dan mikro yang belum memiliki SPPL, tidak memiliki komitmen untuk mengelola dam- pak lingkungannya dan karena ketiadaan dokumen tersebut pihak pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan dan pengen- dalian terhadap usaha kecil dan mikro. Data lapangan juga menunjukan bahwa usaha mikro dan kecil sangat sedikit dampaknya terhadap lingkungan, sehingga muncul opi- ni bahwa kebijakan ini kontraproduktif. Kemudian juga dapat dilihat dari masalah proses pelaksanaannya, di mana keberha- silan implementasi suatu kebijakan dapat diketahui dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk kepada aksi kebijakannya. Sementara data lapan- gan menunjukan bahwa proses pelaksana- an belum sesuai dengan design kebijakan, di mana prosedur pengurusan SPPL masih belum diketahui secara luas oleh masyara- kat serta pengusaha kecil dan mikro yang belum memiliki SPPL. Bagi yang sudah pu- nya SPPL sebenarnya juga tidak mengetahui secara persis seperti apa alur prosedurnya, tetapi karena adanya arahan dan panduan dari agen pelaksana kebijakan dalam hal ini BLH, maka ‘hanya’ dengan mengikuti arahan dan panduan dari agen pelaksana tersebut maka pengusaha tersebut dan dapat melakukan pengurusan SPPL. Di sini berpe- ran sekali kesadaran dari sasaran kebijakan dan komunikasi antara sasaran kebijakan dengan agen pelaksana. Terakhir berkaitan dengan hasil kebijakan yang dicapai, diukur dengan melihat dua faktor, yakni: a) Dam- pak ( impact ) atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok; b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan ke- lompok sasaran.
Hasil pelaksanaan pengurusan SPPL di Kabupaten Pelalawan belum memenuhi harapan karena (1) Dampak ( impact ) atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok kurang dirasakan oleh ma- syarakat, (2) Tingkat perubahan yang terjadi tidak signifikan serta penerimaan kelompok sasaran kurang baik. Hal ini didasari karena
adanya pemikiran bahwa dampak yang kecil tidak perlu dikelola sehingga menyebabkan perilaku masyarakat dan pengusaha cend- erung mengabaikan pengelolaan terhadap dampak yang kecil tersebut. Pemikiran ini perlu diluruskan bahwa pengaruh atau dam- pak suatu aktivitas manusia dapat teraku- mulasi dalam suatu jangka waktu tertentu. Kumpulan dari pengaruh-pengaruh yang tidak  signifikan  pada  suatu  jangka  waktu tertentu  dapat  menjadi  signifikan.  Kebi - jakan tentang keharusan memiliki dokumen lingkungan ini sudah tepat adanya, karena pada dasarnya seluruh aktivitas kehidupan manusia di alam ini pasti membutuhkan dan mengambil sumber daya dari alam di satu sisi dan menghasilkan serta membuang sisa, residu, sampah atau limbah kembali ke alam pada sisi lain sehingga alam lama kelamaan menjadi terdegradasi. Akibat dari adanya pemikiran bahwa dampak yang kecil tidak perlu dikelola sehingga menyebabkan perilaku masyarakat dan pengusaha cend- erung mengabaikan pengelolaan terhadap dampak yang kecil tersebut. Perlu dilakukan upaya untuk meluruskan kembali pemiki- ran bahwa dampak lingkungan yang kecil tidak perlu dikelola sehingga menyebabkan perilaku masyarakat dan pengusaha cend- erung mengabaikan pengelolaan terhadap dampak yang kecil tersebut melalui berbagai cara supaya masyarakat secara luas lebih memahami dan menyadari arti pentingnya pengelolaan lingkungan. Selanjutnya dije- laskan bahwa dampak dan perubahan yang diharapkan dari implementasi kebijakan kepemilikan SPPL di Kabupaten Pelalawan tidak terlepas dari faktor yang mempeng- aruhinya yaitu standar kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksanaan, komunika- si dan kondisi sosial ekonomi. Faktor yang paling dominan dalam implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Edward III (1980) menjelaskan bah- wa sumber-sumber (resources) , dimana sumber-sumber memegang peranan pent- ing dalam implementasi kebijakan, karena tidak akan efektif apabila sumber-sumber yang dibutuhkan tidak memadai. Sumber-
Rony Yurianto, Analisis Implementasi Kebijakan
sumber dimaksud dalam hal ini adalah un- sur staf sebagai pelaksana pelayanan harus memiliki ketrampilan untuk melaksanakan kebijakan, dukungan lingkungan kerja ser- ta adanya wewenang untuk melaksanakan kebijakan pelayanan umum. Karakteristik agen pelaksana yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislatif dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pi- hak luar maupun badan pembuat kebijakan. Komunikasi  antar  organisasi  dan  aktifitas pelaksana yaitu implementasi membutuh- kan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar or- ganisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah. Koordinasi dengan pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu  Kabupaten Pelalawan adalah pada saat verifikasi lapan - gan, hal ini dikarenakan mereka yang lebih mengetahui daftar register perusahaan yang ada, yakni seluruh usaha-usaha yang berop- erasi di Kabupaten Pelalawan. Koordinasi sudah terjalin dengan baik dengan instansi terkait yang akan mengeluarkan izin-izin lain pasca dokumen lingkungan/ izin ling- kungan. Pelaksana kebijakan sudah pernah menyurati instansi terkait tersebut dan juga seluruh camat yang ada. Pada rapat-rapat atau acara pertemuan antar instansi, BLH sebagai implementor kebijakan juga sering menyuarakan mengenai hal ini (kepemi- likan dokumen lingkungan sebagai pra- syarat suatu usaha/kegiatan).
Menurut agen pelaksana koordinasi perlu dibangun lebih intensif lagi teru- tama dengan instansi pemberi izin seperti BPMP2T, Dinas terkait, dan sebagainya, hanya saja caranya tidak dijelaskan. Jika ditelaah lebih lanjut hal ini menunjukan bahwa koordinasi yang sudah terjalin den- gan baik dengan instansi terkait hanya se- batas menyurati instansi terkait tersebut dan juga seluruh camat yang ada, belum ada tin- dakan langsung yang dilakukan oleh agen pelaksana, agen pelaksana hanya menyelip-
kan sosialisasi tentang kebijakan SPPL ini pada rapat-rapat atau acara pertemuan antar instansi, meskipun implementor kebijakan sering menyuarakan mengenai kebijakan kepemilikan dokumen lingkungan sebagai prasyarat suatu usaha/kegiatan, tetapi tidak melalui aksi yang memadai sehingga sosial- isasi dan koordinasi belum efektif. Hal ini penting dilakukan komunikasi sejalan dengan yang dikatakan Edward III (1980) bahwa komunikasi (communica- tions) , dimana komunikasi merupakan salah satu variabel yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan sebab komunikasi sarana untuk menyebarluaskan informasi baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Dalam hubungan ini untuk menghindari ter- jadinya distorsi informasi tentang penataan organisasi, maka perlu adanya ketepatan waktu dalam penyampaian informasi, isi in- formasi harus jelas serta memerlukan keteli- tian dan konsistensi dalam penyampaiannya. Komunikasi yang belum optimal tersebut memberikan dampak terhadap rendahnya pengetahuan dan kesadaran dari sasaran dan pelaksana kebijakan dalam rangka men- capai tujuan kebijakan itu sendiri. Kondisi ini merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait dalam membuat implementasi kebijakan tersebut berjalan sebagaimana mestinya sebagaima- na amanat peraturan perundang-undangan.

## SIMPULAN
Implementasi kebijakan kepemilikan surat pernyataan pengelolaan dan peman- tauan lingkungan hidup yang harus dimiliki usaha mikro dan kecil belum terlaksana se- cara optimal, dimana masih terdapat banyak masyarakat dan pengusaha yang belum tahu informasi mengenai diwajibkannya men- gurus dan memiliki dokumen lingkungan. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara instansi yang terkait dalam pelayanan pengurusan SPPL.  Un- tuk mengoptimalkan kepemilikan dokumen lingkungan bagi pengusaha mikro dan kecil, perlu dilakukan upaya menginformasikan kepada pengusaha mikro-kecil dan ma-
104 Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 97-104
syarakat akan pentingnya kepemilikan SPPL dalam memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan. Melalui kebijakan kepemilikan SPPL diharapkan pengusaha mikro-kecil lebih tertib mengelola dampak lingkungan. Mereka secara berkala diharuskan untuk membuat laporan dan diawasi oleh pemer- intah sehingga lebih tenang dalam melaku- kan aktifitas usahanya dan masyarakat seki - tarnya merasa lebih terjamin dengan adanya komitmen pengusaha yang tertuang dalam dokumen SPPL. Sosialisasi SPPL kepada pengusaha dan masyarakat melalui koor- dinasi dan komunikasi antar instansi untuk memberikan pemahaman kepada pengusaha dan masyarakat tentang arti pentingnya me- miliki SPPL untuk kenyamanan pengusaha dalam melakukan kegiatan usaha dan juga ketentraman masyarakat sekitarnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebi- jakan Publik , Cet. 3. Bandung: Alfa- beta.
Edward III, George C. 1980 Implementing Public  Policy. Washington: Congres- sional Quarterly Press. Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Poli- cy Implementation in the  Third World. New Jersey: Princeton University Press.
Meter, Donald van, and Carl E. van Horn. 1975. The Policy Implementation Pro- cess : A  Conceptual  Framework. Ad- ministration and Society, 6 (4) Lon- don: Sage Publication.
Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy: Anali- sis, Strategi Advokasi Teori dan Prak- tek . Surabaya: PMN. Soemarwoto, Otto. 2005. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan , Cet. 11. Yogya- karta: Gadjah Mada University Press.
Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto. 1994. Evaluasi Kebijakan  Publik. Jakarta: PT. Raja- Grafindo Persada.