## OPTIMALISASI PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

## Maria Acintya Wikasitakusuma, Hartiwiningsih Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: acintyamaria@gmail.com

## Abstrak
Maraknya kasus kebakaran oleh korporasi di Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang perlu diberi perhatian lebih dewasa ini. Pada tahun 2019, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi  terdapat 1.211  (seribu  dua ratus sebelas) titik panas di Sumatera. Terbanyak terdapat di Provinsi Jambi sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) titik panas, Sumatera Selatan 305 (tiga ratus lima) titik panas, dan Riau sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) titik panas. Tahun 2019 tercatat 9 korporasi telah melakukan kelalaian bahkan kesengajaan membakar hutan dan lahan dengan peruntukan pembukaan lahan korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penerapan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan hasil wawancara berupa pendapat atau pandangan dari perkembangan ilmu hukum. Penerapan sanksi pidana tambahan diterapkan berdasarkan Pasal 119 UU 32/2009. Dengan optimalnya penerapan sanksi pidana tambahan diharapkan kemungkinan pelaku usaha atau korporasi untuk melakukan tindak pidana kembali lebih kecil dan sebagai salah satu bentuk menjaga lingkungan hidup.
Kata Kunci: Kebakaran Hutan, Korporasi, Hukum Pidana.

## Abstract
The rise of forest fire cases by corporation in Indonesia need more attention lately. In 2019, Indonesian Agency for Meteorological, Climatological and Geophysics (BMKG) detected 1.211 (one thousand two hundred and eleven) hotspots are in Sumatera. Most hotspots are in Jambi with 496 (four hundred and  ninety-six)  hotspot,  South  Sumatera  305  (three  hundred  and  five)  hotspots,  and  Riau  with  258 (two  hundred  and  fifty-eight)  hotspots.  In  2019,  there  are  9  corporation  had  negligence  and  even intentionally burned forest for corporation purposes. This study aims to determine the optimization of the implementation of additional crime sanction against corporation that commited forest fire. This study is empirical legal research using the result from interview in form the of opinions or view developed in legal science. The implementation of additional criminal sanction is based on article 119 of law number 32 of 2009. The optimization of the implementaion of additional crime sanctions expected to be the probability of corporations repeat commit criminal acts is smaller and as a form of protecting the environment.
Keywords: Forest Fire, Corporation, Criminal Law.

## A.  Pendahuluan
Kebakaran hutan dan lahan bukanlah hal baru sebenarnya bagi Indonesia. Menurut data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  bahwa  luas  lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan. Dari situ maka bisa disimpulkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang luas (Siaran Pers KLHK, 2020).
Tetapi hal tersebut juga disertai dengan tingginya kasus kebakaran hutan, baik tidak disengaja maupun disengaja. Dilansir dari laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Karhutla Sistem Monitoring menyebutkan bahwa dari tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2021 telah
tercatat seluas 5.719.594,19 hektar hutan dan lahan yang telah terbakar. Hal ini menuntun kita sebagai masyarakat untuk harus lebih gemati dalam menjaga alam. Salah  satu  faktor  terjadinya kebakaran hutan selain faktor alam, yakni ulah manusia sendiri. Baik karena kelalaian maupun kesengajaan untuk alasan tertentu. Salah satunya adalah pembakaran hutan dan lahan untuk membuka lahan industri ataupun perkebunan. Dengan cara membakar tentunya akan menghemat waktu dan biaya dalam  pembukaan lapak. Tetapi efek yang ditimbulkan kadang tidak terpikirkan. Kebakaran hutan berdampak terhadap banyak faktor, baik kesehatan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan itu sendiri.
Tahun 2019 tercatat 9 korporasi telah  melakukan  kelalaian  bahkan kesengajaan membakar hutan dan lahan dengan peruntukan pembukaan lahan korporasi. Korporasi adalah manusia yang terbalut dalam selimut organisasi, yang mana memperlakukan korporasi selayaknya manusia ( natural person ) dengan membebani tanggung jawab pidana tentu sebagai cerminan hukum yang baik, memperlakukan setiap orang sama dihadapan hukum (principle of equality before the law ) (Erdiansyah, 2015: 140).
Dalam Pasal 116 UUPLH menyatakan bahwa apabila yang melakukan tindak pidana atas nama dan demi kepentingan badan usaha maka tuntutan  pidana  dapat dijatuhkan kepada badan usaha itu sendiri atau orang yang memberi perintah. Sesuai, Pasal 25 Ayat (2) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda. Disamping pidana pokok pada Pasal 119 Pasal 119 UUPLH disebutkan bahwa pelaku dapat diberikan sanksi tambahan berupa tindakan tata tertib. Diberlakukannya sanksi tambahan tentu diharapkan selain untuk mengembalikan kondisi alam atau lahan yang terbakar, tentu juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pembakaran hutan dalam hal ini korporasi. Sanksi pidana tambahan dapat dijatuhkan terhadap korporasi untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang telah rusak akibat kebakaran hutan dan lahan (Deslita, 2020 : 379).
Sedangkan kebijakan pemerintah seakan tidak memihak pada kepentingan lingkungan. UU 32/2009 belum mampu menjadi instrumen yang  efektif  dalam  fungsinya menjaga lingkungan. Belum efektifnya penerapan UU lingkungan banyak faktor yang mempengaruhi seperti, sarana hukum pidana belum diaplikasikan secara optimal, tidak tepatnya jenis sanksi yang dipilih, belum adanya kesamaan pada presepsi antara penegakan hukum tentang kejahatan lingkungan, rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan, tidak netralnya lembaga peradilan, dan tidak adanya sinkronisasi dan keselarasan dalam sistem peradilan pidana (Hartiwiningsih, 2013 : 438). Faktor- faktor tersebut juga yang menjadikan sanksi pidana tambahan terkait kejahatan lingkungan di Indonesia penerapannya belum optimal.

## B.    Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian empiris merupakan penelitian yang mengindentifikasikan hukum yang terdapat dalam masyarakat berdasarkan data yang terjadi di lapangan

## C.    Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.   Substansi  dan  Budaya  Hukum  Menjadi  Faktor  Utama  Penyebab  Belum  Optimalnya Penerapan Sanksi Pidana Tambahan pada Kasus Tindak Pidana Kebakaran Hutan Oleh Korporasi
Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa efektif dan berhasil  tidaknya  suatu penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum  ( structure of law) , substansi hukum (substance of the law) , dan budaya hukum (legal culture) . Struktur hukum merupakan lembaga-lembaga hukum yang menjalankan perangkat hukum. Sedangkan substansi hukum dalam teori Friedman yang dimaksud adalah aturan, norma dan pola perilaku masyarakat dalam sistem hukum tersebut. Dan budaya hukum
menyangkut pada perilaku atau sikap manusia terhadap hukum dan sistemnya. Sehingga apabila struktur hukum dan substansi hukum telah dirancang sebaik apapun, tanpa adanya budaya hukum yang baik dari masyarakat dan penegak hukum maka sistem penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif.
Setiap tahunnya hutan Indonesia mengalami deforestasi. Salah satu deforestasi yang dilakukan adalah untuk kepentingan perusahaan dalam pembukaan lahan produksi. Pembukaan atau pembersihan lahan atau bisa disebut pula Land  Clearing dilakukan guna penyiapan lahan sebelum dimulainya aktivitas pertanian, perkebunan, atau penambangan/ pembangunan.
Terdapat berbagai teknik pembersihan lahan, salah satunya teknik Zero  Burning yaitu pembersihan lahan dengan cara penebangan tegakan pohon pada hutan sekunder atau tanaman perkebunan yang sudah tua (misal kelapa sawit) kemudian dilakukan pencabikan atau shredded menjadi bagian-bagian kecil yang ditinggal dan ditimbun agar membusuk/terurai secara alami (ASEAN Secretariat, 2003). Teknik Zero  Burning tentu sangat direkomendasi karena sangat ramah lingkungan. Tetapi tentu memakan biaya produksi yang mahal karena teknik ini juga membutuhkan peralatan mesin berat. Sedangkan pembersihan lahan dengan pembakaran hutan akan jauh memangkas biaya produksi karena tidak memerlukan biaya perawatan terhadap tanaman yang akan dibudidayakan. Karena pembersihan lahan secara alami akan memunculkan resiko serangan hama yang tentunya memerlukan biaya besar.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup secara gamblang menyatakan pelarangan pembakaran hutan secara sengaja guna pembukaan lahan produksi. Dalam UU PPLH pun telah mengatur mengenai ancaman pidana bagi korporasi yang melakukan pembakaran hutan, hal tersebut terbilang pada Pasal 116 ayat (1). Dalam Pasal 1 Peraturan Makamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa, “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Von Savigny mengatakan bahwa, kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian hanya tercermin pada seorang manusia. Sedangkan negara- negara, korporasi-korporasi, ataupun lembaga-lembaga, tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu seperti layaknya seorang manusia. Semua hukum ada demi kemerdekaan yang melekat pada tiap individu (Mahrus Ali, 2013 : 64-65).
Indonesia sampai saat ini masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi dari hukum pidana. Dalam KUHP terdapat 2 (dua) macam jenis sanksi yakni sanksi pidana pokok sebagai sanksi utama dan  sanksi  pidana tambahan yang bersifat fakultatif atau tidak wajib. Sedangkan sanksi pidana pokok saja terkadang tidak cukup membuat jera sebab adanya batas maksimum jumlah sanksi yang diberikan. Hal tersebut pula merupakan pembiasan  dari prinsip kepastian hukum dan keadilan.
Bahwa pengaturan mengenai  sistem  pemberian sanksi pidana tambahan dalam Pasal 119 UU PPLH belum jelas dan kurang rinci seperti pada konsekuensi  hukum  apabila sanksi tidak dilaksanakan. Pula pada UU PPLH tidak memberikan penjelasan mengenai kriteria sanksi pidana tambahan sendiri. Sanksi pidana tambahan hanya tertulis pada Pasal 119 UUPPLH tanpa adanya penjelasan kriteria serta batasan. Hal ini menjadi salah satu faktor penegak hukum masih ragu dalam memberikan sanksi pidana tambahan bagi terdakwa, terlebih sanksi pidana tambahan hanya bersifat fakultatif yakni tidak wajib.
Aparat penegak hukum yang masih terpaku mencari persangkaan dan pencarian bukti- bukti untuk pidana pokoknya, sedangkan akibat dari tindak pidana tersebut terlewatkan. Seperti dampak kebakaran pada lingkungan. Hal ini juga terkait dengan faktor pembuktian kebakaran hutan dan lahan yang seringkali kesusahan mendapati alat bukti yang sah. Hal tersebut bisa dikarenakan beberapa faktor salah satunya faktor alam dan terbatasnya biaya untuk uji laboratorium sehingga beberapa kasus dikeluarkan Surat Perintah Penghentian
Penyelidikan atau SP3 karena kurangnya alat bukti. Hal ini tentu sangat membuat banyak kasus  kebakaran  hutan dan lahan tidak diadili dengan baik. Selain faktor pembuktian, faktor kurang menguasainya aparat penegak hukum dalam bidang lingkungan juga menjadi salah satu faktor terbesar dalam penerapan sanksi pidana tambahan. Integritas dan kompetensi aparat  penegak hukum menjadi kunci dalam keberhasilan dan optimalnya penerapan  sanksi pidana tambahan pada kasus kebakaran hutan dan lahan.

## 2.   Upaya Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Yang Optimal dan Ideal Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan
Penerapan sanksi pidana tambahan yang optimal dapat memberi efek jera yang lebih terhadap korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, apabila tujuan dari korporasi ini   membakar   hutan atau   lahan   untuk menghemat biaya land  clearing .  Yang menjadi bahan pertimbangan adalah waktu, biaya membeli alat, kemungkinan pengurus koperasi ditangkap dan sebagainya. Kalau hanya pidana pokok saja, pada pidana pokok terdapat maksimal khusus, jika keuntungan tindak pidana lebih besar dari sanksi maksimal pidana pokok maka korporasi akan merasa diuntungkan sehingga korporasi tidak akan merasakan efek jera.
Bahwa upaya penerapan sanksi pidana tambahan bukan semata hanya sebagai pemberi efek jera lebih kepada korporasi pelaku kebakaran hutan, tetapi juga sebagai  salah  satu langkah menjaga kelestarian lingkungan. Bahwa penerapan sanksi  pidana yang efektif dapat dimulai dengan adanya komitmen yang kuat dari aparat penegak hukum sendiri. Aparat penegak hukum seperti Penyidik Polri, PPNS, Polisi Hutan, Jaksa, Hakim dan Advokat harus memiliki kompetensi dan integritas yang kuat dibidang lingkungan terkhususnya dalam kasus ini yakni kebakaran hutan.
Sumber daya manusia merupakan  faktor terkuat  dalam penerapan sanksi pidana yang optimal. Salah satu faktor belum optimalnya penerapan sanksi pidana tambahan di Indonesia terutama pada kasus karhutla adalah rendahnya kualitas sumber daya   manusia   dalam   hal   ini berupa aparat penegak hukum. Bisa berupa rendahnya kompetensi para penegak hukum atau bisa karena rendahnya moral aparat penegak hukum. Hal ini berkenaan dengan kompetensi dan integritas aparat penegak hukum dalam bidang lingkungan. Idealnya pengembangan sumber daya manusia ditingkat Kabupaten/Kota minimal membutuhkan 10 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), 5 PPNS LH, sedangkan ditingkat Provinsi membutuhkan 25  PPLH, 10  PPNS  LH,  dan ditingkat pusat membutuhkan 100 PPLH dan 50 PPNS LH (Olivia Anggie Johar : 59).
Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas aparat penegak hukum salah satunya adalah dengan adanya reformasi birokrasi, yakni pengadaan  predikat  Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan (PERMEN 52/2014).
UU PPLH tidak memberikan  pedoman atau kriteria pemberian pidana tambahan terhadap kasus kejahatan lingkungan. Sehingga hal ini menampilkan adanya keresahan aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana tambahan  dalam  kasusnya. Bahwa aparat penegak hukum tidak memutus pidana tambahan karena hal ini berupa opsi atau tidak wajib, ditambah tidak semua kejahatan lingkungan dapat dikenakan pidana tambahan, seperti kasus pencemaran limbah dari produksi batik di Pekalongan apabila dibebankan pidana tambahan maka akan ada dilema diantara pemulihan akibat tindak pidana dengan produksi batik yang merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat setempat. Sehingga pada penerapan pidana  tambahan dalam UU PPLH perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai pedoman dan kriteria penerapannya.

## D.   Penutup
1.    Simpulan
a.   Bahwa belum optimalnya penerapan sanksi pidana tambahan di Indonesia tergantung pada beberapa faktor penegakan hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. UU PPLH tidak memiliki kriteria dan pembatas mengenai penerapan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi. Sempitnya penjelasan dalam UU menjadikan aparat penegak hukum ragu untuk bergerak. Akibatnya aparat penegak hukum yang berintegritas dan memiliki kompetensi yang baik terbatas. Faktor alam dan terbatasnya biaya untuk uji laboratorium menjadi faktor penting pula, apabila kekurangan bukti maka akan dikeluarkan SP3.
b.   Penerapan sanksi pidana yang efektif dapat dimulai dengan adanya komitmen yang  kuat dari aparat penegak hukum sendiri. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah aparat penegak hukum yang baik maka akan berhasil pula penegakan hukumnya. Bahwa belum optimalnya penerapan sanksi pidana tambahan di Indonesia terutama pada kasus karhutla adalah rendahnya kualitas sumber  daya  manusia.  Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah demi peningkatan kualitas aparat penegak hukum adalah dengan diberlakukannya Zona Intergrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Disamping itu, agar penerapan pidana tambahan lebih optimal maka diperlukannya peraturan yang  mengatur  mengenai kriteria penerapan sanksi pidana tambahan.

## 2.   Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran yang penulis anggap dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama aparat penegak hukum adalah untuk dapat mempertimbangkan dampak yang timbul akibat kebakaran hutan, yakni lingkungan sehingga tidak hanya pembebanan pidana pokok saja. Peningkatan kualitas aparat penegak hukum baik kompetensi dan integritas harus lebih digalakkan. Penerapan Zona Integritas, WBK, dan WBBM harus lebih diindahkan lagi demi mencapai tujuan sumber daya manusia dalam hal ini aparat penegak hukum yang berkuliatas dan berintegritas tinggi. Dan diperlukannya penjelasan lebih lanjut terhadap Pasal 119 UU PPLH mengenai pedoman dan kriteria penerapan pidana tambahan.

## E.    Daftar Pustaka
ASEAN Secretariat. 2003. Guidelines  for  the  implementation  of  the ASEAN  policy  on  zero  burning . Jakarta : THE ASEAN Secretariat Jakarta.
Hartiwiningsih. 2008. Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. Surakarta : UNS Press.
Mahrus Ali. 2013. Asas- Asas Hukum Pidana Korporasi. Jakarta: Rajawali Pers
Deslita. 2021. “Implementasi Sanksi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Rangka Perbaikan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup”. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Deslita, Hartiwiningsih, R. Ginting. 2020. “Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan”. Jurnal  IUS Kajian  Hukum  dan Keadilan Vol. 8 Issue. 2, Agustus 2020.
Erdiansyah. 2015. ”Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau”. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4 NO.
Hartiwiningsih. 2013. “Problema Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya”. Prosiding Seminar Nasional & Kongres Pembina Hukum Lingkungan se- Indonesia, Bandung: 28-29 Mei 2013.
Olivia Anggie Johar. 2021. “Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”. Jurnal Ilmu Lingkungan Vol. 15 No.1 Maret 2021.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Peraturan Makamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokras Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
Siaran  Pers  Kementerian  LHK. 2020. Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019 .http://ppid.menlhk. go.id/siaran_pers/browse/2435#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktorat%20Jenderal%20 Planologi,%2C1%25%20dari%20to tal%20daratan (diakses pada 4 Januari 2021).