Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No 7 Juli 2018

## PENYUSUNAN KEBIJAKAN KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA TRANSAKSI ELECTRONIC BANKING PERBANKAN
UMUM
BERDASARKAN  PERATURAN  BANK  INDONESIA  NOMOR  9/15/PBI/2007 DENGAN MENGGUNAKAN MATRIKS COBIT 4.1 DAN ISO/IEC 27000
R. Irman Hariman Universitas Kebangsaan Bandung Email: irmanhariman@gmail.com

## Abstrak
Layanan  informasi  dan  transaksi  elektronik  merupakan  aset  yang  paling  bernilai bagi  sebuah  bank  umum.  Sumberdaya  berupa  teknologi  keamanan    transaksi elektronik  harus  mampu  mendukung  jalannya  layanan  prima  tersebut.  Namun teknologi keamanan informasi yang digunakan untuk menunjang layanan tersebut masih  belum  memadai  jika  kebijakan  pimpinan  yang  berisikan  kebijakan pengamanan  transaksi  elektronik  dan  mengatur  pelaksanaannya  bahkan  menjadi panduan  pelaksanaannya  masih  lemah  bahkan  belum  tersusun.  Kebijakan keamanan  teknologi  informasi  terutama  dalam  pelayanan  transaksi  elektronik perbankan (e-banking), harus disusun berdasarkan standar keamanan yang sudah ada yaitu ISO/IEC seri 27000. Bahkan untuk melakukan audit keamanan teknologi informasi pun seharusnya sudah memiliki panduan yang sudah standar, sehingga perbankan  umum  memiliki  standar  penyusunan  kebijakan  dan  memiliki  panduan untuk  melakukan  audit  internal  keamanan  teknologi  informasi  pada  layanan transaksi  elektronik  (e-banking).    Penyusunan  kebijakan  keamanan  transaksi elektronik  ini  memiliki  objektifitas  berupa  standar  susunan  kebijakan  yang  harus ada  dalam  penyelenggaraan  teknologi  keamanan  sebagai  dukungan  terhadap layanan  transaksi  elektronik  sebuah  bank  umum.  Pendekatan  yang  digunakan untuk  menghasilkan  standar  penyusunan  kebijakan  ini  adalah  dengan menggunakan  matriks  2  dimensi  yang  berisikan  domain  kontrol  atau  klausul ISO/IEC  27000  yang  memiliki  11  klausul  dengan  Cobit  4.1  pada  domain  kontrol atau  klausul  Delivery  and  Support,  yaitu  DS-5  (Ensure  System  Security)  yang memiliki 11 klausul, sehingga menghasilkan 11 klausul baru yang akan dipetakan pada  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  9/15/PBI/2007,  tentang  Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
Kata  Kunci :  ISO/IEC  27000,  Cobit  4.1,  Bank  Umum,  Transaksi  Elektronik,    e- Banking, Kebijakan Keamanan

## Pendahuluan
Penggunaan  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  saat  ini  telah  membawa perubahan  dalam  kegiatan  operasional  serta  pengelolaan  data  transaksi  suatu  bank sehingga  dapat  dilakukan  secara  lebih  efektif  dan  efisien  serta  memberikan  informasi secara  lebih  cepat  dan  akurat  serta  tepat  waktu.  Perkembangan  teknologi  informasi pada sistem perbankan yang harus selalu kreatif dan penuh inovatif dalam memberikan layanan  maksimal  pada  masyarakat  yang  menjadi  nasabahnya  guna  memenuhi kepuasan para nasabah sehingga dapat meningkatkan market shared dan value lainnya. Perkembangan  produk  perbankan  berbasis  teknologi  diantaranya  berupa Electronic Banking (e-Banking) ditujukan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan  secara non  cash setiap  saat melalui  jaringan  elektronik  perbankan  tersebut. Penggunaan  jasa  layanan  pihak  ketiga  dalam  penyediaan  sistem  transaksi  dan pelayanan bank semakin meningkat pula.
Pelaksanaan  transaksi  keuangan  antar  perbankan  diseluruh  dunia  dapat dilakukan,  sehingga  nasabah  memerlukan  kenyamanan  dan  keamanan  saat  transakasi dilakukan.  Berbagai  manfaat  dan  keunggulan  yang  dapat  diperoleh  dari  penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan operasional bank, terdapat pula resiko-resiko yang mungkin dapat merugikan bank serta nasabahnya diantaranya risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi selain risiko perbankan lainnya seperti risiko likuiditas dan risiko kredit. Mengingat bahwa penggunaan teknologi informasi merupakan aset yang sangat  penting  dalam  operasional  karena  dapat  meningkatkan  nilai  tambah  dan  daya saing  bank,  sementara  penyelenggaraannya  mengandung  berbagai  risiko,  maka perbankan perlu menerapkan IT Governance yang didukung segenap fasilitas keamanan teknologi informasi dengan menerapkan kebijakan manajemen bidang keamanan yang dilengkapi dengan prosedur dan mekanisme .
Keberhasilan  penerapan IT  Security  Governance pada  perbankan  akan  sangat bergantung  pada  komitmen  seluruh  unit  kerja  ( stake  holder )  di  bank  tersebut,  baik penyelenggara  maupun  pengguna  teknologi  informasi.  Penerapan IT  Security Governance disuatu  perbankan  dilakukan  melalui  penyelarasan  Rencana  Strategis Teknologi  Informasi  dengan  strategi  bisnis  bank  tersebut,  optimalisasi  pengelolaan sumber daya, pemanfaatan teknologi informasi ( IT value delivery), pengukuran kinerja

## Penyusunan Kebijakan Keamanan Teknologi Informasi Pada Transaksi Electronic
dan  penerapan  manajemen  risiko  yang  efektif.  Untuk  dapat  menerapkan  manajemen risiko yang efektif maka diperlukan :
1. Keterlibatan dan pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Penyusunan dan penerapan kebijakan dan prosedur terkait teknologi informasi.
3. Proses  identifikasi,  pengukuran,  pemantauan  dan  pengendalian  risiko  yang berkesinambungan.
Bank dituntut pula untuk mengantisipasi kebutuhan akan infrastruktur teknologi informasi  yang  memadai  dalam  rangka  menghadapi  implementasi Basel  II.  B ank diharapkan  mampu  mengelola  resiko  yang  dihadapi  secara  efektif  dalam  seluruh aktivitas  operasional  yang  didukung  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi. Permasalahan  yang  terjadi  pada  sistem  transaksi  elektronik  perbankan  akan menyebabkan inkonsistensi pada transaksi yang akan sangat merugikan nasabah secara materil,  bahkan  efek  terbesar  terjadi  pada  perbankan  adalah  adanya rush sehingga perbankan akan mengalami collapse .
Sehingga  pada  akhirnya  sistem  keamanan  transaksi  elektronik  pada  perbankan umum  tersebut  memenuhi  aspek  keamanan  yang  dipersyaratkan  dalam  seperti authentication,  confidentiality/privacy,  non-repundiation dan availability serta  sesuai dengan  kebijakan-kebijakan  yang  diisyaratkan  Peraturan  Bank  Indonesia  melalui Peraturan  Bank  Indonesia  No.  9/15/PBI/2007,  tentang  Penerapan  Manajemen  Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

## Metode Penelitian
Penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan studi literatur yang  kemudian  digunakan  dalam  mendefinisikan  hal-hal  yang  diperlukan  selama melakukan  penelitian  dan  membentuk  paradigma  baru  pada  sistem  tersebut  dan dimaksudkan  untuk  mendapatkan  model  yang  sesuai  dalam  menetukan  tahapan penyusunan  keamanan transaksi electronik pada bank umum. Hal ini dilakukan dengan cara mengkobinasikan 2 metodologi, yaitu dengan menggunakan COBIT 4.1 khususnya pada  salah  satu  domainnya  yaitu  domain  kontrol  DS-5 Ensure  System  Security dan ISO/IEC  27000  dengan  data  primer  berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 9/15/PBI/2007.
Berikut perangkat-perangkat tersebut yang terdiri dari :
a. COBIT 4.1 dengan DS-5 (Ensure system security)
Cobit 4.1 bukanlah parameter khusus keamanan teknologi informasi namun Cobit memiliki  satu  klausul  yang  secara  khusus  menekankan  pada  bagian  keamanan teknologi  informasi.  Klausul  yang  akan  digunakan  adalah klausul  Delivery  and Support (DS-5)  yang  memiliki  11  kontrol  objektiv,  digunakan  untuk  memperoleh parameter tambahan yang lebih komfrehensif dalam menentukan  sistem keamanan teknologi  informasi  khusunya  pada  sistem  keamanan  transaksi  elektronik  suatu bank  sehingga  dapat  dijadikan  alat  untuk  melakukan  audit  kemanan  teknologi informasi  terhadap  fasilitas  dan  layanan  transaksi  elektronik  dengan  berdasarkan PBI  no  9/15/PBI/2007  yang  merupakan  standar  yang  sudah  dijalankan  pada  bank umum.

## b. ISO/IEC 27000
Standar  ISO/IEC  27000  memiliki  11  domain  /  kalusul  keamanan  yang  menjadi pedoman  dalam  penerapan Information  Security  Management  System (ISMS), sekaligus guideline dalam  penyusunan kebijakan standar  dalam  penyelenggaraan keamanan  teknologi  informasi  termasuk  teknologi  keamanan  pada  transaksi elektronik  bagi  seluruh  perbankan  umum.  Penggunaan  ISO/IEC  27000 dimaksudkan  menjadi  parameter  utama  dalam  menerapkan  keamanan  transaksi elektronik.  Sehingga  pelaksanaan  monitoring,  evaluasi  keamanan  teknologi informasi  dalam  transaksi  elektronik  menjadi  mudah,  bahkan  dapat  dijadikan pedoman oleh semua bank diseluruh Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis yang dilakukan menggunakan Content Analysis yang diperoleh melalui data primer Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 yang akan dipetakan pada matriks  baru  yang  dihasilkan  dari  COBIT  4.1  dengan  kalusul  DS  5  ( Delivery  and Support ) yaitu Ensure Security dan  keseluruh klausul ISO/IEC 27000. Parameter baru yang  akan  dihasilkan  dalam  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  panduan  bagi perbankan  dalam  menjalankan  fasilitas  sistem  keamanan  transaksi  elektronik  bahkan dapat digunakan dalam melakukan evaluasi berupa audit keamanan teknologi informasi
khususnyapada  fasilitas,  prosedur  dan  mekanisme  transaksi  elektronik  selain  hanya menjadi  panduan  penyusunan    keamanan  transaksi  elektronik  yang  sesuai  dengan amanat yang terkandung dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007.
Pelaksanaan  sistem  keamanan  terhadap  teknologi  informasi  khususnya electronic  banking pada  setiap  bank  umum  merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk menciptakan  layanan  perbankan  yang  aman  berbantukan  teknologi  informasi.  Namun untuk melaksanakan mekanisme pengamanan sistem layanan transaksi elektronik tidak sekedar  dipasangnya  perangkat-perangkat  teknologi  keamanan  saja  tapi  perlu  regulasi dan  kebijakan  keamanan  dari  pimpinan  perbankan  sehingga  sebelumnya  perlu dilakukan penyusunan  kebijakan keamanan gunas mengetahui segala kekurangan dan kelebihan  dari  fasilitas  keamanan  yang  ada  dalam  menunjang  layanan  transaksi elektronik.
Tahapan  penyusunan  kebijakan  ini  dilakukan  dengan  melalui  proses  yang sangat  panjang  mulai  dari  pembentukan  tim  sampai  menentukan  resiko  yang  ada kemudian  baru  melangkah  pada  pendefinisian  sampai  penerapan  kebijakan  tersebut bahkan  lebih  jauh  sampai  terciptanya Standard  Operational  Procedure .  Namun  pada penelitian  ini  tidak  akan  dibahas  seluruh  tahapan  sebelumnya  melainkan  lebih difokuskan  pada  tahapan  selanjutnya  yaitu  mulai  dari  pendefinisian kebijakan sampai penyusunan kebijakan .
Identifikasi Masalah Formulasi Policy Adopsi Operasi Program Evaluasi
Gambar 1. Kerangka implementasi proses pelaksanaan  keamanan (ISO/IEC 27000)
Sesuai  gambar  1  diatas,  maka  diambilah  tahapan  berikut  ini,  yang  akan  digunakan dalam penyusunan kebijakan yaitu :
Gambar 2. Penentuan  dan penerapan atau pelaksanaannya
Sebelum tahapan diatas (gambar 2) dilakukan, maka perlu diketahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapan. Berikut tahapan-tahapan yang perlu diketahui sebelunya :
1. Melakukan  inventarisir  terhadap  resiko  yang  mungkin  terjadi  pada  sistem keamanan transaksi elektronik.
2. Dari  resiko-resiko  yang  sudah  diinventarisir  tersebut,  maka  tahap  berikutnya adalah  menurunkannya  menjadi  rancangan    ( kebijakan )  sesuai  dengan  keperluan dan berdasarkan standar yang ada. Untuk mendapatkan formulasi  yang diperlukan dibawah ini merupakan hal-hal yang diperlukan selama proses berlangsung.
Berikut  dibawah  ini  akan  dilakukan  tahapan  yang  dibutuhkan  untuk pembentukan  dan  formulasi  kebijakan  berdasarkan  permasalahan  yang  ada  dan  kerap terjadi pada sistem transaksi elektronik.
Gambar 3. Elemen Proses Pembuatan  ( Kebijakan )

## Penyusunan Kebijakan Keamanan Teknologi Informasi Pada Transaksi Electronic
Berikut penjelasan setiap elemen diatas :

## 1. Identifikasi Masalah
Merupakan identifikasi terhadap peluang yang ada dan dapat mempermudah dalam pembuatan  kebijakan,  dilakukan  pada  level  eksekutif.  Hasilnya  berisi  masalah- masalah yang harus ditangani serta prioritas penanganan masalah tersebut terutama bidang pengamanan transaksi elektronik.

## 2. Formulasi (kebijakan)
Melakukan formulasi kebijakan harus mempunyai cara berfikir strategis bagaimana rencana  dalam  menghadapi  masalah  yang  telah  diidentifikasikan,  berisikan mengenai tujuan dan merupakan rencana usulan kebijakan yang idealnya dan ingin dicapai  dari  urutan  prioritas  tersebut  serta  alternatif  yang  dilakukan  untuk mencapai tujuan tersebut.

## 3. Adopsi
Proses  ini  akan  dilihat  apakah    yang  dibuat  memungkinkan  untuk  dilakukan  atau bahkan  baik  untuk  diterapkan  atau  tidak,  maksudnya  adanya  kesesuaian  dengan organisasi dan lembaganya atau perusahaannya.

## 4. Operasi Program
Proses berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan aksi atau kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang telah didefinisikan dalam rencana penyusunan kebijakan.

## 5. Evaluasi
Evaluasi ini digunakan untuk menilai apakan penyusunan kebijakan tersebut akan digunakan  sebagai  suatu  kebijakan  keamanan  pada  fasilitas  transaksi  elektronik atau bahkan perlu ditinjau ulang.
Setelah melalui tahapan diatas, maka tahapan berikutnya dapat dilakukan dengan :
1. Melakukan identifikasi terhadap kendali objektif dalam pelaksanaan kendali.
2. Mendefinisikan  kebutuhan  keamanan  dan  strategi  bisnis  dan  organisasi  terkait dengan  transaksi  elektronik.  Melakukan  pemeriksaan  “kesehatan”  sistem  dan benchmark keamanan  teknologi  informasi  kepada  standar  sistem  yang  sudah  ada (berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia   No.  9/15/PBI/2007  dan  ISO/IEC  27000).
Mendefinisikan    yang  dibuat  secara  lebih  lengkap  dengan  dibuatnya  Standar  dan Prosedurnya untuk mengimplemtasikan sistem kendalinya.
3. Memetakan  setiap    yang  dibuat  dengan  standar  keamanan  ISMS  (information security  management  system)  dari  ISO/IEC  27000  dengan  sebelumnya  dilakukan kolaborasi  dengan  Cobit  4.1  khususnya  domain  kontrol Ensure  System  Security melalui  sebuah  matriks  sederhana,  sehingga  diperoleh  domain  baru  yang digunakan sebagai kontrol dari  yang dibentuk.
4. Dari hasil diatas akan dihasilkan suatu konsep keamanan teknologi informasi pada sistem  elektronik  banking.  Hasil  dari  konsep  keamanan  teknologi  informasi  akan dijadikan sebagai panduan penyusunan  keamanan teknologi informasi ( Handbook of Information Technology Security ).
Setelah  sebagaian  tahapan  dilalui  maka  dengan  penyusunan  kebijakan keamanan  pun  dilakukan  dengan  penggunakan  matriks  pada  tahap Definition  of Policies,  Standards,  and  Procedures  toImplement  the  Controls ,  yang  dibuat  dari kombinasi Cobit 4.1 dengan klausul DS-5 Delivery and Support yaitu Ensure Security yang memiliki 11 klausul dan ISO/IEC 27000 yang memiliki 11 klausul juga.  Klausul baru yang dihasilkan akan dari kombinasi Cobit 4.1 dan ISO/IEC 27000 akan dipetakan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor  9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
Setelah  dilakukan  studi  terhadap  data  primer  PBI  Nomor  9/15/PBI/2007 ditemukan  masih  terlalu  umum  dan  agak  sulit  untuk  diterjemahkan  kedalam  bentuk kebijakan  pimpinan  terutama  mengenai  teknologi  infornasi.    Belum  adanya  panduan penyusunan kebijakan keamanan teknologi informasi yang dapat dijadikan acuan dalam membuat  prosedur  dan  mekanisme  dalam  pelaksanaannya  sehingga  perlunya  dibuat tahapan dan perangkat yang mampu untuk dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan keamanan  teknologi  informasi  berdasarkan  kondisi  sebenarnya  dari  keamanan teknologi informasi yang selama ini diterapkan dan diadopsi perbankan umum, bahkan saat dilakukan audit teknologi informasi.
Berdasarkan  pada  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/15/PBI/2007  tentang penerapan  manajemen  resiko  transaksi  elektronik,  belum  dijelaskan  secara  terperinci bagaimana  menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan  keamanan  transaksi  elektronik perbankan  umum.    Bahkan  kebijakan  keamanan  transaksi  elektronik  yang  dilakukan

## Penyusunan Kebijakan Keamanan Teknologi Informasi Pada Transaksi Electronic
pada  setiap  perbankan  umum  diseluruh  Indonesia  lebih  mengacu  pada  inisiatif pimpinan  dan  manajemen  perbankan  itu  sendiri  (belum  ada  standar),  sehingga memungkinkan  setiap  bank  umum  akan  memiliki  standar  yang  berbeda  untuk menyusun kebijakan keamanan transaksi elektroniknya itu.
Untuk  itu  diperlukan  suatu  perangkat  berupa  metode  yang  dapat  dijadikan rujukan  konkrit  dalam  menyusun  kebijakan  keamanan  pada  transaksi  elektronik tersebut. Hal ini diperlukan agar perbankan umum memiliki pola dan mekanisme yang baku dalam membuat atau penyusunan kebijakan keamanan transaksi elektronik bahkan penerapannya  serta  menjadi  acuan  dalam  melakukan  revisi  terhadap  dokumen kebijakan  yang  sebelumnya  ada  seperti  ketentuan  pada  PBI  Nomor  9/15/PBI/2007 Pasal  33  bahwa  ”Bank  yang  telah  memiliki  kebijakan,  prosedur  dalam  penggunaan Teknologi Informasi dan pedoman manajemen risiko penggunaan Teknologi Informasi wajib menyesuaikan dan menyempurnakannya paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini”.
Penyusunan  kebijakan  keamanan  teknologi  informasi  terutama  untuk mendukung  kelancaran  transaksi  elektronik  tidaklah  mudah,  perlu  ada  tahapan  yang. Untuk  mendapatkan  perangkat  dan  pedoman  yang  dapat  dijadikan  sebagai  tahapan yang  akan  digunakan  dalam  penyusunan  kebijakan  keamanan  transaksi  elektronik  ini maka  dalam  jurnal  penelitian  ini  akan  dipergunakan  dua  metode  yang  dapat dikolaborasikan  yaitu  Cobit  4.1  terutama domain  control DS-5 Delivery  And  Support yang  memiliki  11  kontrol  objektif  dan  ISO/IEC  27000  yang  sama-sama  memiliki  11 kontrol objektif. Cobit 4.1 dan ISO/IEC 2700 yang dijadikan sebagai perangkat utama yang  akan  dijadikan  metodologi  dan  akan  menjadi  sangat  penting  digunakan  untuk mendapatkan  penilaian  yang  objektif  dari  status  keamanan  transaksi  elektronik  pada perbankan  saat  dilakukan assessment ,  terutama  dalam  penerapan  kebijakan  keamanan teknologi informasi sistem elektronik banking yang selama ini digunakan.
Cobit  4.1  pada Domain  Control  Delivery  And  Support (DS-5)  dan  ISO/IEC 27000  digunakan  untuk  memperoleh  kontrol  objektif  baru  yang  lebih  handal  untuk dijadikan  acuan  sebagai  tahapan  penyusunan  kebijakan  keamanan  yang  akan dikolaborasikan  dengan  parameter  pada  PBI  NOMOR  :  9/15/PBI/2007.  Kontrol objektif baru (Cobit 4.1 dengan DS-5 nya dan ISO/IEC 27000) dihasilkan dengan cara dibuatnya  matriks,  sehingga  akan  menghasilkan  11  kontrol  objektif  baru.  Melalui
matriks  yang  dibuat  ini  selanjutnya  akan  digunakan  untuk  menjadi  panduan  dalam menyusun  dan  menentukan  kebijakan  keamanan  yang  akan  disesuaikan  dengan  PBI NOMOR  :  9/15/PBI/2007.  Berdasarkan  matriks  yang  dibuat  akan  dihasilkan  kontrol objektif  baru  yang  bersesuaian  diantara  keduanya,  sehingga  11  kontrol  objektif  baru pun  dihasilkan.  Berikut  ke-11  kontrol  objektif    yang  dimiliki  Cobit  4.1  Domain  DS-5 dan ISO/IEC 27000) dapat terlihat pada tabel 4 dibawah ini.
Tabel 1.
Domain pada DS-5 (Cobit 4.1) dan ISO/IEC 27000
No Kontrol Objektif DS-5 (Cobit 4.1) Ensure System Security Kontrol Objektif  ISO/IEC 27000 1  Management of IT Security Security Policy 2  Security Plan Organization of Information Security 3  Identity Management Asset Management 4  User Account Management Human Resources Security 5 Security Testing, Surveillance and Monitoring Physical & Environmental Security 6 Security Incident Definition Communication & Operation Management 7  Protection of Security Technology Access Control 8 Cryptographic Key Management Information  Systems  Acquisition, Development & Maintenance 9 Malicious Software Prevention, Detection and Correction Information Security Incident Management 10  Network Security Business Continuity Management 11  Exchange of Sensitive Data Compliance
Mekanisme yang dilakukan pada pembuatan matriks ini sederhana, yaitu :
1. Menyusun  domain  kontrol  yang  terdapat  pada  Cobit  4.1  dan  ISO/IEC  27000  dan menempatkannya  pada  suatu  matriks  dua  dimensi  (tabel)  dengan  susunan  yang sesuai dengan urutan pada masing-masing metode.
2. Melihat  kontrol  objektif  pada  tiap-tiap  domain  yang  dimiliki  oleh  keduanya kemudian akan dilihat kesamaannya.
3. Mencari bentuk kesamaan yang paling dominan dari domain yang dimiliki masing- masing tools dengan  menempatkan  domain-domain  itu  sesuai  dengan keterurutanya  masing-masing,  sehingga  kontrol  objektif  yang  dihasilkan  akan dibuat terurut berdasarkan susunan dari ISO/IEC 27000.
4. Setelah  mengetahui  kontrol  objektif  pada  setiap  domainnya  maka  tahapan berikutnya  adalah  menentukan  domain-domain  yang  bersesuaian  dari  keduanya dengan  cara  menempatkan  c hecklist pada  domain  yang  beririsan  berdasarkan banyaknya kesamaan atau kemiripan dari domain yang ada.
5. Membentuk  domain-domain  baru  yang  sesuai  dengan  menggunakan  istilah  baru yang sesuai, namun tetap mempertahankan sebanyak 11 domain kontrol.
6. Kemudian dari ke-11 domain kontrol  yang baru tersebut akan dilakukan mapping (dipetakan)  pada  pasal-pasal  yang  terdapat  pada  standar  PBI  NOMOR  : 9/15/PBI/2007.
7. Dihasilkan  metodologi  baru  yang  sesuai  dengan  ketentuan  PBI  NOMOR  : 9/15/PBI/2007  dalam  melakukan  penyusunan  dan  penerapan  kebijakan  keamanan transaksi elektronik pada bank umum.
Dari  tahapan  yang  dilakukan  diatas  maka  matriks  tersebut  akan  menghasilkan klausul  baru  yang  lebih  sesuai  karena  dihasilkan  dari  dua  metode  yaitu  Cobit  4.1  dan ISO/IEC 27000.

## Tabel 2.
Klausul Baru Hasil Mapping Cobit 4.1 dengan ISO/IEC 27000
Domain Kontrol Objektif (Klausul) Baru Hasil Mapping CISO.1 Perencanaan Kebijakan Keamanan (Security Policy Plan) CISO.2 Manajemen Organisasi Keamanan TI (Management & Organization of IT Security)
CISO.3 Manajemen Aset dan Proteksi Keamanan (Asset & Protection of Security Management) CISO.4 Sumber Daya Manusia dan Identitas Manajemen
(Human Resource and Identity Management)
CISO.5 Pengawasan  Fisikdan  Pengujian  Keamanan  dan  Pengawasan  (Physical and Environmental Security Testing Surveillance and Monitoring )
CISO.6 Komunikasi  dan  Pelaksanaan  Dengan  Manajemen    Akun  Pengguna (Communication and Operation using User Account Management )
CISO.7 Kendali Akses dan Keamanan Jaringan (Access Control & Network Security)
CISO.8 Akuisisi  Sistem  Informasi,  Pengembangan  dan  Perlindungan  serta Manajemen  Penggunaan  Kunci  Kriptografi  (Information  Systems Acquisition, Development using Cryptographic Key Management)
CISO.9 Mendefinisikan  Perihal  Kecelakaan  Keamanan  Informasi  (Information Security Incident Definition)
CISO.10  Kelanjutan Usaha Dan Manajemen Pertukanan Data Sensitif (Business
Domain Kontrol Objektif (Klausul) Baru Hasil Mapping
Continuity and Exchange of Sensitive Data Management)
CISO.11  Pelaksanaan  Dengan  Pendeteksian  Dan  Perbaikan  Dari  Perangkat
Lunak yang Mengandung Kode Jahat
(Compliance  and  Malicious  Software  Prevention  Detection  and Correction)

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  permasalahan  yang  ada  dan  terjadi  di  perbankan umum    dimana  masih  terdapat  berbagai  permasalahan  terkait  dengan  pelayanan transaksi  elektronik  terutama  keamanan  transaksi  yang  berbasis  teknologi  informasi. Bahkan perangkat kebijakan keamanan transakasi elektronik pun masih belum memiliki keseragaman,  dikarenakan  Bank  Indonesia  sebagai  pemangku  kepentingan  perbankan di  Indonesia  hanya  membuat  rambu-rambunya  saja  dalam  bentuk  Peraturan  Bank Indonesi  Nomor  :  9/15/PBI/2007.  Untuk  itulah  laporan  ini  memiliki  harapan  agar permasalahan  diatas  dapat  diselesaikan  dengan  baik,  berikut  kesimpulan  yang dihasilkan dari pembahasan penelitian  ini, yaitu :
1. Bahwa  kebijakan  yang  dimiliki  oleh  perbankan  umum  cenderung  tidak  memiliki panduan  standar  saat  dilakukan  penyusunannya,  sehingga  dengan  laporan    yang diselesaikan ini penyusunan dapat dilakukan dan menjadi panduan yang baik bagi perbankan  umum  dan  menunjang  kelancaran  pelaksanaan  prosedur  pengamanan transaksi  elektronik.  Hal  ini  dilakukan  dengan  metode  yang  digunakannya  yaitu matriks CISO yang merupakan kontrol objektif yang dihasilkan dari Cobit 4.1 DS- 5 (Ensure System Security) dan ISO/IEC 27000.
2. Penyusunan  kontrol  objektif  berikutnya  dilakukan  dengan  memetakan  pada Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/15/PBI/2007,  sehingga  dihasilkan  klausul- klausul yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.
3. Dengan penggunaan Cobit terutama DS-5 maka audit terhadap keamanan teknologi informasi  dapat  dilakukan  dan  memperoleh  objektifitas  karena  kontrol  objektif yang  digunakan  sesuai  dengan  parameter  yang  digunakan  saat  audit  teknologi informasi
4. Dengan  adanya  SOP  yang  dibuat  berdasarkan  Dokumen  Kebijakan,  maka departemen  IT  akan  bertindak  responsif  jika  terjadi  insiden  pada  infrastruktur teknologi informasi

## BIBLIOGRAFI
Chris  Britton.  2001.  “ IT  Architecture  and  Middleware:  strategies  for  building largeintegrated systems ,” Addison Wesley.
Indocommit (23 Desember 2005), Kepatuhan terhadap Sistem Keamanan Informasi http://www.indocommit.com/index.html?menu=29&idnews =1506&kid=0&PH PSESSID=ac0fa9bf4b764ea21e26b230102b4 ecb.
ISO/IEC 27000 : 2005 Information Technology – Code of Practice For Information Security Management , 2005.
ISO/IEC 27000 : 2005 Information Technology – Information security management systems – requirements, 2005.
Jacquelin Bisson, CISSP,”Analis Keamanan Informasi, Callio Technologies) & René Saint-Germain  (Direktur  Utama,  Callio  Technologies,  Mengimplementasi kebijakan  keamanan  dengan  standar  BS7799  /ISO17799  untuk  pendekatan terhadap informasi keamanan yang lebih baik”, White Paper, 2005
http://202.57.1.181/~download/linux_ opensource/artikel+tutorial/general_tutori als/ wp_iso_id.pdf.
Jimmy Hannytyo Pinontoan (28/12/2007), “ Manajemen Keamanan Informasi dengan ISO27001 & ISO27002”.
McLeod Jr.R. 1996. Sistem Informasi Manajemen, Jilid 1, edisi Bahasa Indonesia. Terjemahan Teguh, H. Prenhallindo, Jakarta.
O’Brien, J.A. 2002. Introduction To Information System: Essential For The E-Business Enterprise, 11 th edition. McGraw Hill, New York.
Snyder, Lawrence. 2007 . Fluency with Information Technology: Skills, Concepts, and Capabilities (3rd Edition).