## HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH
DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN BATANG)
Mustamsikin 1 , Yusriyadi 2

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  kebijakan  penanaman modal  di  Kabupaten  Batang  berdasarkan  Peraturan  Daerah  tentang  Penanaman Modal      di      Kabupaten      Batang,      serta  menganalisis  pentingnya  harmonisasi produk  hukum  daerah  penyusunan  kebijakan  penanaman  modal  di  Kabupaten Batang  berdasarkan  Peraturan  Daerah  tentang  Penanaman  Modal  dikaitkan dengan  Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  dan  Peraturan Daerah  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  berlaku di  Kabupaten  Batang.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  dengan melihat permasalahan dari  sudut  hukum  dalam  arti  peraturan  perundang-undangan  dan  norma  hukum yang  berlaku.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  kelembagaan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan Peraturan Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam  meningkatkan  penanaman  modal  atau  iklim  investasi  di daerah.  Demikian  juga  harmonisasi  atau  sinkronisasi  Peraturan  Daerah  tentang Penanaman  Modal  dengan  produk  hukum  daerah  yang  berlaku  lainnya  mutlak diperlukan  agar  dalam  penerapan  kebijakan  penanaman  modal  di  daerah  bisa terlaksana secara beriringan, efektif serta tidak terjadi ketumpang tindihan aturan.
Kata Kunci: Harmonisasi, Produk Hukum Daerah, Penanaman Modal

## Abstract
The study aims to examine and analyze the investment policy in Batang, as well as  to  asses  and  analyze  the  importance  of  harmonization  of  local  regulations  in investment  policy  in  Batang  based  on  regional  regulations  on  spatial  planning and local regulations on  environmental protection and management of the apply in Batang. Method of approach used in this study is normative juridical approach. Result  of  this  study  indicate  that  the  role  of  local  government  institutions  in generating  local  regulations  is  one  important  factor  in  improving  the investment  or  the  investment  climate  in  Batang  such  harmonization  of  local regulations  on  the  investment  product  other  applicable  law  is  absolutely necessary for  the implementation of investment policies in the area can be done in parallel, effectively and avoid overlap rules.
Keyword: Harmonization, Local Regulations, Investment
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
A. Latar Belakang Seiring dengan bergulirnya era reformasi,
berbagai  peraturan  perundang-
undangan  lahir.  Salah  satunya adalah  diterbitkannya  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan  Daerah. Keluarnya undang-undang diharapkan  dapat  memberikan kewenangan yang otonom kepada Pemerintah Daerah untuk  mengurus  daerahnya. Namun,  di  lain  pihak  ada  juga yang  mempertanyakan  tentang
kesiapan dan kemampuan daerah  untuk  melaksanakan otonomi daerah secara mandiri, khususnya dalam hal penanganan  penanaman  modal ke daerah. Munculnya berbagai Peraturan Daerah mengenai  penanaman  modal
yang  menimbulkan  masalah,
terutama  dengan  mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.
Mencermati berbagai kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah,  maka undang-undang tersebut dicabut  dan  diganti  dengan Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah.  Adanya undang-undang  ini,  diharapkan daerah  mampu  menata  dan mengelola potensi-potensi yang  dimilikinya.  Berdasarkan uraian    di    atas,    maka  dapat dirumuskan masalah, yaitu pertama,
bagaimanakah penyusunan kebijakan penanaman modal
berdasarkan  Peraturan  Daerah tentang  Penanaman  Modal  di Kabupaten  Batang? Kedua ,
bagaimanakah mewujudkan
harmonisasi  produk  hukum
daerah dalam penyusunan
kebijakan  penanaman  modal berdasarkan  Peraturan  Daerah
tentang  Penanaman  Modal  di
Kabupaten  Batang  dikaitkan dengan Peraturan Daerah tentang    Rencana  Tata  Ruang Wilayah  dan  Peraturan  Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku di Kabupaten Batang?.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode  yuridis  normatif. Pendekatan  ini  dilakukan  untuk melihat permasalahan dari sudut hukum  dalam  arti  peraturan
perundang-undangan dan
norma-norma hukum yang berlaku.  Data  yang  digunakan
adalah  data  sekunder,  yaitu mencakup dokumen-dokumen
resmi, buku-buku hasil
penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. 3 Ditunjang  dengan data  primer,  yaitu  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari masyarakat 4 , melalui wawancara dengan subyek penelitian.
C. Kerangka Teori
1. Teori Perundang-undangan
Maria  Farida  Indrati
Soeprapto,
menyatakan
bahwa  istilah  “perundang- undangan” ( Legislation, wetgeving atau
gezetzgebung ) mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu: 5
3 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit UI, hlm.12 4 Ibid 5 Maria Farida Soeprapto, 2007, Ilmu Perundang- undangan  (Jenis,  Fungsi,  dan  Materi Muatan) Jilid 1 , Yogyakarta, Kanisius, hlm 3
a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan- peraturan  negara,  baik ditingkat  pusat,  maupun
di tingkat daerah;
b. Perundang-undangan adalah  segala  peraturan negara,  yang  merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan,  baik
di  tingkat  Pusat  maupun di tingkat Daerah.
Peraturan  perundang- undangan  yang  baik  harus
memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi  muatan  yang  tepat. Asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan telah dinormatifkan  pada  Pasal  5
dan penjelasannya  dalam Undang-Undang  Nomor  12
Tahun  2011,  seperti  asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau organ pembentuk  yang  tepat;  asas kesesuaian    atara    jenis    dan materi    muatan;  dan  masih banyak  lagi.  Selain  itu, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus  memperhatikan  materi muatan yang sesuai. Materi muatan peraturan perundang-
undangan hanya dapat dikonsepkan  secara  umum. Semakin  tinggi  kedudukan suatu  peraturan  perundang- undangan,  semakin  abstrak dan mendasar materi muatannya, begitu pun sebaliknya.  Kesemuanya  itu mencerminkan adanya
tingkatan-tingkatan  tentang
materi muatan peraturan perundang-undangan, dimana Undang-undang merupakan salah satu bentuk peraturan perundang- undangan  yang  paling  luas jangkauannya. 8 Pembentukan peraturan perundang- undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada  dasarnya  dimulai  dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan,  pengundangan,
dan penyebarluasan. Di
antara  rangkaian  proses  di
atas  ada  proses  yang  tidak disebutkan secara tegas tetapi mempunyai peran yang  sangat  penting,  yaitu
proses pengharmonisasian. Dengan demikian, pengharmonisasian merupakan  salah  satu  dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan.  Proses pengharmonisasian
dimaksudkan agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang  tindih  peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah.
Negara Indonesia adalah merupakan suatu
bangsa  yang  merdeka  dan berdaulat, dimana pemerintah di daerah merupakan bagian integralnya.  Dalam  Negara yang  berbentuk  kesatuan
hanya disebutkan
pemerintahan  daerah  yang bisa  juga  disebut  dengan
pemerintah  setempat  atau pemerintah lokal (local
government ).  Dasar  hukum dari adanya Pemerintah
Daerah  diatur  pada  Pasal  18
ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun
1945. Pengertian Pemerintah  Daerah  diatur pada  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah,  yang menyatakan:  “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan  dengan  prinsip otonomi seluas-luasnya dalam  sistem  dan  prinsip
Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  Undang- undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1945”.  Pembagian  urusan pemerintahan  di  Indonesia diatur  dalam  Pasal  10-Pasal 18  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan Daerah. Secara  singkat,  pembagian urusan pemerintahan di Indonesia  terbagi  dalam  3 (tiga) asas, yaitu
desentralisasi,  dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Sebagai  konsekuensi dari hak mengatur dan mengurus  rumah  tangga  atas inisiatif sendiri, maka kepada pemerintah lokal yang  berhak  mengatur  dan mengurus rumah tangga sendiri perlu dilengkapi
dengan  alat  perlengkapan daerah yang dapat mengeluarkan    peraturan- peraturannya, yakni Peraturan  Daerah  (Perda). Keberadaan Perda merupakan conditio  sine quanon (syarat absolut/syarat mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut. Perda harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah  Daerah  dalam melaksanakan  urusan-urusan
di  daerah.  Di  samping  itu,
perda  juga  harus dapat
memberikan perlindungan
hukum bagi rakyat di daerah. 6
3. Tinjauan  tentang  Investasi Usaha . Investasi adalah pendayagunaan  sumberdaya
6 Ibid , hlm. 85
hari  ini  untuk  mendapatkan keuntungan  di  masa  depan. 7
Investasi  bukanlah  produk melainkan proses, yang berarti  menunjukkan  adanya upaya  mengubah  sesuatu menjadi  sesuatu  yang  lain, yang  mempunyai  nilai  guna lebih  tinggi.  Di  negara- negara  maju,  pertumbuhan ekonomi lebih banyak digerakkan oleh pelaku bisnis,  sehingga  investasi seringkali bermakna investasi  usaha.  Investasi usaha merupakan suatu proses  atau  kegiatan  dimana seorang atau istitusi membelanjakan anggarannya
untuk mengembangkan suatu suatu  kegiatan  usaha  yang mendatangkan
laba
7 Ahmad  Syamsuddin  dan  Marsuki,  2007, Iklim
Investasi  Daerah  (Buku  Panduan  untuk Membangun Iklim Investasi di Daerah) , Cetakan
Pertama, Konras-Adenuer-Stiftung e.V, hlm 3
finansial. 8 Namun  demikian,
terdapat investasi yang bukan  merupakan  investasi usaha.  Investasi  seperti  ini menghasilkan laba non- finansial dalam bentuk kemanfaatan bagi pelaksananya, yang kemudian  berdampak  secara ekonomi. Investasi non- bisnis  sebenarnya  bersifat
mempersiapkan investasi bisnis.

## D. Hasil dan Pembahasan
1. Kebijakan Penanaman
Modal di Kabupaten Batang Ditetapkannya Peraturan  Daerah  Nomor  2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Batang diharapkan membawa
semangat  pelayanan  publik yang  lebih  baik  lagi.  Selain itu,  juga  sebagai  upaya untuk  memberikan  jaminan hukum  yang  lebih  pasti  bagi para  investor.  Dengan  kata lain,  Pembuatan  Peraturan Daerah  tentang  Penanaman Modal tersebut dengan
berbagai sistem yang menyertainya, seperti pelayanan  administrasi  satu pintu dan pemberian kemudahan  maupun  insentif
lainnya akan membawa
perubahan  terhadap  iklim
investasi di Kabupaten Batang,  sehingga  diharapkan
Batang akan semakin menggeliat  dan  ramai  dalam kegiatan penanaman modal.
Perda Penanaman
Modal  di  Kabupaten  Batang dimaksudkan  sebagai  salah
satu      faktor      penggerak perekonomian pembangunan    daerah  dan
penciptaan  lapangan  kerja, sekaligus sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-  Undang  Nomor  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38  Tahun  2007  tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatan/Kota, dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait penanaman Modal di Kabupaten Batang. Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten Batang  Nomor  2  Tahun 2013,  penanaman  modal  di Kabupaten Batang diselenggarakan berdasar asas:  (1)  kepastian  hukum; (2) keterbukaan; (3) akuntabilitas;  (4)  perlakuan yang sama, tidak
membedakan    asal    daerah maupun    asal  Negara;  (5)
kebersamaan;  (6)  efisiensi berkeadilan; (7) berkelanjutan; (8) berwawasan  lingkungan;  (9) kemandirian; (10) keseimbangan kemajuan dan kesatuan  ekonomi  daerah; (11) ketepatan
waktu,
kemudahan dan keterjangkauan; Tujuan diselenggarakannya penanaman
modal di
Kabupaten Batang, adalah:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah;
b. menciptakan lapangan
kerja;
c. meningkatkan pembangunan  ekonomi berkelanjutan dan berwawasan  lingkungan yang berkelanjutan dengan  mengoptimalkan kontribusi  sektor  swasta melalui CSR; d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah untuk lebih mampu bersaing ditingkat regional,    nasional    dan internasional berdasarkan    keunggulan kompetitif daerah terutama kontribusi daerah dan
mengembangkan serta memperkuat  industi  dan
perdagangan daerah;
e. Meningkatkan
pendapatan  daerah  untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian daerah dan mengembangkan serta
memperkuat  industri  dan perdagangan daerah;
f. Meningkatkan kemampuan  daya  saing
dunia usaha daerah;
g. Meningkatkan  kapasitas dan kemampuan
teknologi daerah;
h. Mendorong
pengembangan  ekonomi
kerakyatan;
i. Meningkatkan
dan mengembangkan ekonomi potensial
menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan  dana  yang berasal,  baik  dari  dalam negeri maupun luar negeri;
j. Meningkatkan ekonomi lokal  dan  kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten  Batang  memiliki
sasaran, antara lain:
a. terwujudnya  optimalisasi manfaat ekonomi daerah, regional,  nasional  dan internasional      melalui pemberdayaan masyarakat,      pengusaha lokal,  BUMD,  UMKM dan Koperasi;
b. terwujudnya
pemanfaatan  kerjasama
dan  koordinasi  diantara
pemangku  kepentingan, termasuk dalam memastikan adanya informasi, transparan dan tepat waktu tentang
peluang-peluang
ekonomi  (bisnis)  dan
proses seleksi yang
kompetitif dan adil;
c. meningkatnya  kontribusi sektor swasta dalam pelaksanaan pembangunan daerah atau mempercepat tujuan pembangunan
berwawasan  lingkungan yang  berkelanjutan  yang mengoptimalkan kontribusi  sektor  swasta melalui CSR;
d. terciptanya
iklim investasi yang kondusif;
e. meningkatnya sarana prasarana pendukung penanaman modal;
f. meningkatnya
sumberdaya manusia;
g. meningkatnya jumlah penanam modal dan realisasi penanaman modal; h. meningkatnya  kreativitas dan sistim inovasi daerah.
2. Harmonisasi  Produk  Hukum
Daerah dalam Penyusunan
Kebijakan  Penanaman  Modal dengan Peraturan Daerah tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan
Hidup yang
berlaku di
Kabupaten Batang
a. Harmonisasi
Produk Hukum Daerah dalam
Penyusunan Kebijakan Penanaman  Modal  dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor    7  Tahun    2011 tentang Rencana Tata
Ruang  dan  Tata  Wilayah

## Kabupaten  Batang
Perda Kabupaten
Batang    Nomor    7  Tahun
2011    tentang  Rencana  Tata Ruang  dan  Tata  Wilayah Kabupaten Batang  Tahun 2011-2031 diantaranya memuat tentang tujuan Penataan Ruang dan Wilayah, yaitu untuk meningkatkan investasi
daerah    yang   bertumpu pada sektor  pertanian.  Ketentuan terkait  arahan  investasi  yang bertumpu pada sektor pertanian juga sebaiknya diatur  secara  rinci  dalam
penyusunan kebijakan investasi.  Di  samping  itu, terkait  penentuan  zona  dan
lokasi  investasi  juga  tidak
boleh  bertentangan  dengan arahan tata ruang dan
wilayahnya. Permasalahan
yang muncul kemudian
adalah  banyaknya  investasi yang masuk ke daerah,
namun banyak yang usahanya
tidak  bertumpu  pada  sektor pertanian,  tetapi  terkadang lahan pertanian diubah menjadi lahan industri/pabrik.
b. Harmonisasi
Produk Hukum Daerah dalam Penyusunan Kebijakan Penanaman  Modal  dengan Peraturan Daerah Kabupaten  Batang  Nomor 16  Tahun  2010  tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pasal 23 ayat  (2)  Peraturan  Daerah Kabupaten  Batang  Nomor 2 Tahun  2013 tentang Penanaman Modal disebutkan  bahwa  salah  satu tanggungjawab Penanam Modal adalah menjaga kelestarian lingkungan. Pasal tersebut  tidak  merujukkan secara spesifik terkait pengaturan bidang lingkungan hidup yang sudah rinci, termasuk menyangkut kewajiban ataupun tanggungjawab dunia usaha terhadap lingkungan, sebagaimana
termaktub  dalam  pasal-pasal di  Perda  Kabupaten  Batang Nomor  16  Tahun  2010 tentang  Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika ditelaah lebih cermat  pada  Peraturan  Daerah Penanaman Modal, dalam penyusunan  pasal  per  pasal, banyak  aturan-aturan  teknis  di luar  bidang  penanaman  modal
(investasi) yang
belum diformulasikan  secara  jelas, tegas dan komprehensif sebagai satu  kesatuan  aturan  yang saling  terkait.  Oleh  karena  itu, perlu  pengaturan  yang  lebih jelas,  tegas  dan  komprehensif untuk  penyusunan  petunjuk teknis  pelaksanaan  dari  Perda Penanaman  modal  tersebut  ke depannya.  Bisa  juga  terkait aspek-aspek teknis dalam penanganannya
sebaiknya dilakukan  dalam  satu    atap, sehingga pelayanan lebih cepat, hemat  dan  tidak  memakan
waktu  yang  lama.  Di  samping itu, pelayanan satu atap tersebut
bisa meminimalisir risiko
pelanggaran
administrasi
maupun  ketidaktertiban  proses pengadministrasian  yang  bisa berimplikasi hukum.

## E. Simpulan
Penanaman  modal  di Kabupaten Batang diatur dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten Batang  Nomor  2  Tahun  2013 tentang Penanaman Modal.
Perda  ini  sebagai  pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal dan Peraturan  Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupatan/Kota,  dalam
rangka  memberikan  kepastian hukum terkait penanaman Modal  di  Kabupaten  Batang. Perda  penanaman  modal  ini seharusnya sejalan dengan
peraturan  perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup. Dalam Perda Kabupaten Batang tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah
disebutkan    bahwa  penentuan zonasi  dan  lokasi  investasi ataupun  industri  tidak  boleh bertentangan    dengan    arahan tata    ruang    dan    wilayahnya dan harus bertumpu pada sektor pertanian. Namun,
kenyataannya  banyak  usaha yang  tidak  bertumpu  pada sektor  pertanian.  Dalam  Perda tentang Penanaman Modal disebutkan  bahwa  salah  satu tanggungjawab Penanam
Modal adalah menjaga kelestarian  lingkungan.  Pasal tersebut  tidak  mengatur  secara spesifik terkait pengaturan
bidang lingkungan hidup, termasuk menyangkut kewajiban ataupun tanggungjawab  dunia  usaha terhadap lingkungan, sebagaimana  termaktub  pada pasal-pasal dalam Perda tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Batang.

## Daftar Pustaka
Farida Soeprapto, Maria, 2007, Ilmu Perundang-undangan  (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan),
Jilid 1 , Yogyakarta: Kanisius Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit UI Syamsuddin,  Ahmad  dan  Marsuki, 2007, Iklim Investasi Daerah (Buku Panduan untuk Membangun  Iklim  Investasi di Daerah) , Cetakan Pertama, Konras-Adenuer- Stiftung e.V

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan
Daerah
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun
2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun
2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang  Nomor  32  Tahun
2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan
Hidup Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan  Pemerintah  Nomor  26 Tahun  2008  tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  54  Tahun  2009 tentang  Tata  Naskah  Dinas di  Lingkungan  Pemerintah Daerah Peraturan  Daerah  Kabupaten  Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Batang Tahun 2011-2013 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor  16  Tahun  2010 tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Daerah Kabupaten Batang  Nomor  2  Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Batang Peraturan    Bupati    Batang  Nomor 59    Tahun    2012    tentang Tugas    Pokok,    Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan  Penanaman  Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang Peraturan  Bupati  Batang  Nomor  82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian  Perizinan  dan Non  Perizinan  di  Bidang Penanaman  Modal  kepada Kepala  Badan  Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang.