## NEGARA HUKUM YANG BERKE-TUHANAN DAN PLURALISME (SISTEM) HUKUM DI INDONESIA
Oleh : Tristam P. Moeliono *) tristam@unpar.ac.id

## Abstrak
Hukum dan Negara Indonesia dibangun dan dilandaskan pada nilai-nilai luhur butir-butir Pancasila dan  satu  yang  terpenting  adalah  sila  Ke-Tuhan-an  Yang  Maha  Esa.  Persoalannya  adalah  apakah yang  sebenarnya  kita  maksud  ketika  menyebut  Ke-Tuhan-an  Yang  Maha  Esa  sebagai  landasan berhukum  dan  bernegara.  Tulisan  ini  menyoal  pertanyaan  ini  dari  sudut  pandang  filsafat  hukum dengan menelusuri pandangan-pandangan pemikir hukum Indonesia dan membenturkannya dengan kontestasi identitas politik dalam kehidupan keberagaman di Indonesia. Sejumlah konsekuensi logis yang  muncul  dari  pilihan  Pancasila  sebagai  landasan  berhukum  dan  bernegara  adalah  penolakan gagasan Negara sekuler maupun Negara agama.

## Kata kunci: Pluralisme hukum di Indonesia

## Abstract
Indonesian law and state should be developed on the basis of the basic values encapsulated in the State ideology Pancasila, most notably the belief in the One God. The issue to be discussed here is how  the  concept  of  One  God  Almighty  should  be  understood  in  the  context  of  law  and  state building. This article intents to explore this problem from a legal philosophical perspective, i.e. by following how Indonesian legal scholars discuss this topic and by confronting it with the political contestation  of  the  nation‟s  identity.  A  number  of  logical  consequence  can  be  drawn  from  the conscious choice of referring to Pancasila, i.e. the rejection of both a secular or theological state.

## Keyword: Legal pluralism in Indonesia

## A. Pendahuluan
Konstitusi Indonesia (UUD 1945) menye- but dengan tegas: Indonesia adalah negara kesa- tuan, negara hukum (yang demokratis) sekaligus negara berke-Tuhan-an. 1 Secara ringkas kedau-
*) Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Katolik  Parahya- ngan.  Bidang  kajian  ilmu  hukum  yang  diampu:  Fillsafat Hukum  dan  Perbandingan  Hukum.  Anggota  APPTHI- APSI  sejak  2015.  Tulisan  ini  merupakan  pengembangan dari  beberapa  tulisan  lain  yang  diunggah  di  laman academia.edu.
1 Pasal  1  UUD  45  menegaskan  Indonesia  adalah  negara demokrasi konstitusional dan negara hukum, prinsip-prin- sip  yang sebenarnya telah cukup kuat  untuk menegakkan negara demokrasi di mana  mekanisme  mayoritas dan  mi- noritas  dalam  pengambilan  keputusan  dilaksanakan  sei- ring  dengan  penghargaan  pada  prinsip  penghargaan  hak- hak asasi manusia. Dengan perkataan lain, demokrasi (ke-
latan  (kekuasaan  tertinggi)  negara  atas  rakyat dan wilayah (territorial) dikaitkan pada keberla- kukan hukum, prinsip demokrasi dan kekuasaan Tuhan  (Yang  Maha  Esa).  Bagaimana  pernyata- an  ini  harus  diterjemahkan  ke  dalam  pemberla- kuan dan keberlakuan satu sistem hukum nasio- nal  di  negara  hukum  demokratis  (di-)  Indone- sia?  Apakah  di  wilayah  kedaulatan  Negara  In- donesia artinya juga harus berlaku satu sistem
daulatan rakyat) harus berjalan seiring dengan nomokrasi (supremasi  hukum).  Perhatikan  pula  bunyi  ketentuan  Pa- sal  29(1)  UUD  1945:  negara  berdasar  Ketuhanan  Yang Maha  Esa.  Ketentuan  ini  harus  dibaca  pula  dalam  kaitan dengan  ayat(2):  Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya itu.
hukum nasional (terikat ruang-waktu; relatif dan temporer)  dan  pada  saat  bersamaan  juga  sekian banyak  hukum  agama/keyakinan  yang  masing- masing  menyatakan  bahwa  sumber  hukum  ha- nyalah  (perintah)  Tuhan  (kekal-abadi  dan  pasti benar)  dari  agama  mereka  sendiri?  Bagaimana kemudian  seharusnya  wujud  negara  dan  hukum berkeTuhanan di Indonesia?
Ketentuan  Pasal  27  UUD  1945  jelas  me- nuntut  adanya  satu  negara/pemerintahan  yang memberlakukan sistem hukum bagi semua war- ga  Indonesia.  Kesamaan  perlakuan  di  hadapan hukum dan pemerintahan (prinsip non-diskrimi- nasi dalam negara hukum) seyogianya diberikan kepada semua warganegara tanpa kecuali, terle- pas  dari  identitas  suku,  ras  dan  agama. 2 Dalam artian itu hubungan Negara (pemerintah) dengan orang-perorangan  seyogianya  hanya  dikaitkan pada konsep warga-negara ( citizenship) atau ke- anggotaan pada komunitas politik yang bernama negara. 3 Tuntutan  atau  pengharapan  serupa muncul bahkan jauh sebelum Indonesia menjadi fakta empirik dalam pergaulan masyarakat inter- nasional,  yaitu  ketika  pada  1928  para  pemoeda di Hindia Belanda menyatakan kesatuan bangsa, bahasa  dan  negara  Indonesia  (dan  sama  sekali tidak  menyebutkan  “keniscayaan”  satu  agama/ keyakinan).  Kesemua  itu  mengindikasikan  ada- nya cita-cita memberlakukan satu pemerintahan dan  satu  sistem  hukum  bagi  (ragam  suku-) bangsa  di  Hindia  Belanda  yang  bersama-sama menderita  di  bawah  “penjajahan”  pemerintah kolonial.  Dengan  kata  lain,  solidaritas  kebang- saan  tumbuh  kembang  di  bawah  pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan mendahului berdi- rinya NKRI secara yuridis-formal.
Benedict R.O.G. Anderson di sini berbi- cara tentang imagined solidarity 4 yang mem-
2 Pasal 27 (1) segala  warganegara bersamaan kedudukan- nya  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjun- jung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecu- alinya.
3 Lihat  lebih  lanjut:  Jimly  Asshiddiqie,  Hukum  Tata  Ne- gara & Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hal. 33. hal 241 et seq.
4 Benedict  Anderson  mendefinisikan nation  as  "an  ima- gined  political  community  -  and  imagined  as  both  inhe- rently limited and sovereign" . Lebih lanjut ia  menyatakan bahwa nation "is  imagined because  the  members  of  even the  smallest  nation  will  never  know  most  of  their  fellow- members,  meet  them,  or  even  hear  of  them,  yet  in  the minds of each  lives the image of their  communion”. An-
bentuk nation Indonesia  yang  menuntut  kemer- dekaan  pada  1945.  Apakah  mitos  tentang  pen- jajahan    350  tahun  di  bawah  Belanda 5 dan  3.5 tahun  di  bawah  Jepang  cukup  untuk  memperta- hankan  solidaritas  sebagai  kesatuan  masyarakat Indonesia dalam NKRI? Sejalan dengan itu Er- nest  Renan menyatakan  bahwa a  nation  is  a daily refendum (just as the continuing existence of an individual is an affirmation of life) dan ra- sa kebangsaan (nasionalisme) dibentuk oleh apa yang secara koletif sengaja diingat maupun dilu- pakan. 6 Artinya  ingatan  kolektif  dan  begitu  pu- la  gagasan  yang  melandasi  nasionalisme  atau ikatan  solidaritas  lainnya  (kesamaan  agama, suku  atau  ras  bahkan  pengalaman  bersama  me- ngalami  kolonialisme  Belanda  maupun  Jepang) terbentuk dengan sangat selektif (dalam lintasan waktu  dan  pengalaman  keseharian)  dan  tidak mutlak dilandaskan pada sejarah faktual. 7
Di dalam dunia nyata, baik (alm.) M.Hatta (sebagai mahasiswa di Rotterdam) maupun Soe- karno (di Hindia Belanda) bereaksi keras terha- dap “ketidakadilan struktural” dalam bentuk dis- kriminasi/ketidaksamaan  dihadapan  hukum  dan pemerintahan  yang  dilestarikan  sistem  hukum (pluralistik) Hindia Belanda saat itu.
Namun  ketika  dunia  berubah  begitu  jauh dan cepat, apakah semangat menentang ketidak- adilan  (sistem)  hukum  pemerintahan  kolonial (kolonialisme-imperialisme)  masih  menggugah dan mempersatukan masyarakat  Indonesia  yang de facto dikarakteristikan oleh perbedaan (suku, agama/keyakinan dan ras) dalam satu semangat
derson,  Benedict  R.  O'G.  Imagined  Communities:  reflec- tions  on  the  origins  and  spread  of  nationalism  (Revised and extended. ed.). London: Verso: 1991. p. 224.
5 G.J.  Ressink,  Bukan  350  Tahun  Dijajah,  Jakarta:  Ko- munitas Bambu, 2012. Lihat Marieke Blombergen (2011), Polisi  Zaman  Hindia  Belanda:  Dari  Keperdulian  dan  Ke- takutan, Jakarta: Kompas.
6 Renan,  Ernest.  "What  is  a  Nation?"  in  Eley,  Geoff  and Suny, Ronald Grigor, (ed.) Becoming National: A Reader. New  York  and  Oxford:  Oxford  University  Press,  1996: pp. 41-55.
7 M.C.  Ricklefs,  Sejarah  Indonesia  Modern  1200-2008, edisi  terjemahan,  Jakarta:  PT.  Ikrar  Mandiriabadi,  2009. Tulisan  ini  dapat  dikontraskan  pada  Paul  Michel  Munoz, Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula, Singapore: Mainland Press, 2006. Baca lebih  lanjut:  Suryadi, “Buku  „Greget  Tuanku  Rao‟  dan Kontroversi Kepahlawanan Tuanku Tambusai” , (Padang. Kinicom; 19/10/2008).
Negara Hukum Yang Berke-Tuhanan dan …
kebangsaan (nasionalisme atau imagined solida- rity )?  Jawaban  atas  pertanyaan  ini  terkait  de- ngan bayangan kolektif kita tentang cita negara- hukum  ( recht/staats-idee )  serta  tantangan  hari ini dan masa depan yang dihadapi bangsa Indo- nesia. Dengan kata lain, pada tingkat lebih abs- trak,  kita  setiap  kali  dipaksa  untuk  memperta- nyakan  kembali  landasan  keabsahan  eksistensi Negara  Indonesia,  kekuasaan  pemerintahan  dan keberlakuan sistem hukum (nasional) dalam ne- gara kesatuan Indonesia yang berdaulat.
Pertanyaan-pertanyaan  di  atas  dalam  ra- gam  prakarsa  pembaharuan  hukum  nasional  ja- rang - bila tidak hendak dikatakan tidak pernah -  dipikirkan  kritis  dan  terbuka  serta  dalam  sua- sana dialog/debat  yang ditujukan pada pengem- bangan humanitas  expleta  et  elequens .  Jarang atau  tidak  pernah  ada  tulisan  yang  mengaitkan negara  hukum  demokratis  secara  serius  pada pandangan  keTuhanan  (dalam  konteks  kebera- gaman suku, ras, agama/keyakinan yang dianut) dan menelusuri konsekuensi dari itu pada landa- san  legitimasi  kekuasaan  politik  dan  keberlaku- an  (sistem)  hukum  nasional  (yang  niscaya  di- buat  demokratis  dan  sebab  itu  dapat  dianggap) berlaku tanpa kecuali bagi setiap warga-negara. Terlalu  cepat  kita  mengandaikan  bahwa  sejarah sudah  selesai,  NKRI  sudah  berdiri  sejak  1945 dan  nasionalisme  (kebangkitan  nasional)  cukup dibuktikan  dengan  adanya  Soempah  Pemoeda pada  1928  atau  pernyataan  setia  pada  (asas tunggal) Pancasila. Juga tidak cukup pernyataan sikap  atau  politik  dari  partai  politik  atau  unsur- unsur  masyarakat  lain  bahwa  NKRI  untuk  ma- syarakat bhineka tidak dapat ditawar-tawar. 8
Sebaliknya  banyak  dan  mudah  ditemukan tulisan-tulisan pada zaman Orde Baru tentang
kum  banyak  merujuk  teori-teori  besar  tentang legitimasi kekuasaan negara (demokrasi, kedau- latan  negara-hukum)  dan  hukum  (positivisme- naturalisme)  namun  tidak  atau  belum  membu- mikannya ke dalam situasi  Indonesia  riil. Seba- gai bandingan  yang banyak muncul adalah tuli- san tentang bagaimana seharusnya  Islam berpe- ran dalam kehidupan Negara. 10
Dapat  dibayangkan  dalam  diskusi  seperti ini,  fakta  empirik  perihal  keberagaman  budaya/ agama  dalam  masyarakat  Indonesia  dan  masa- lah-masalah yang muncul dari itu akan dinegasi- kan  atau  setidak-tidaknya  dikecilkan.  Persoalan dan  bentrokan  antar  kelompok  masyarakat,  pe- rebutan  kekuasaan  politik-ekonomi  di  tingkat lokal  maupun  nasional  yang  berasal  dari  fakta keragaman  agama  dan  hubungan  lintas  agama dalam masyarakat pluralistik negara berkeTuha- nan, seringkali dianggap tabu untuk dibicangkan dan diperdebatkan terbuka karena dianggap ter- lalu sensitif dan mudah menyulut emosi masya- rakat. 11 Demi  menjaga  keamanan  dan  ketertiban kita  seringkali  memilih  untuk  tidak  mengkon- frontasi  akar  persoalan.  Tampak  nyata  kita,  se- tidak-tidaknya  di  ruang  publik,  secara  sukarela melakukan self-censorship . Padahal bagaimana- pun  juga  teori-teori  besar  tersebut  sebagaimana layaknya  teori  harus  dibenturkan  pada  realitas masyarakat,  bangsa-negara  dan  hukum  Indone- sia.  Dengan  kata  lain,  harus  dilakukan reality check dalam  rangka  verifikasi  atau  falsifikasi bahkan mungkin pencarian paradigma baru.
Upaya ke arah ini sudah dan masih dilaku- kan  secara  dominan  oleh  peneliti  asing.  Peneli- tian  besar  yang  dikoordinasikan Tim  Lindsey (Australia) 12 atau Henk  Schulte  Noordhold (Belanda) 13 misalnya memprakarsai studi empiri P4,   dan   penegasan   bahwa   Pancasila  adalah sumber  dari  segala  sumber  hukum  (dan  sebab itu  juga  legitimasi  kekuasaan  negara/pemerin- tah). Sementara itu buku-buku tentang „ilmu ne- gara‟  dan  „filsafat  hukum‟  (di-Indonesia) 9 yang dipergunakan sebagai bahan ajar di fakultas hu-
8 Dalam  amandemen  UUD  1945  keempat  pada  tahun 2002, MPR berkomitmen terhadap bentuk negara kesatu- an  dengan  menyepakati  bahwa  bentuk  Negara  Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
9 Soehino  SH.,  1985,  Ilmu  Negara,  Yogyakarta:  Liberty yang menginspirasi banyak pengajar ilmu negara di fakul- tas  hukum  di  Indonesia  lainnya  untuk  menulis  hal  yang sama.  Lihat  antara  lain:  I  Gde  Pantja  Astawa  &  Suprin
Na‟a, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara: Jakarta, Refika Aditama, 2009.
10 Birgit Krawietz & Helmut Reifeld (Hrsg.) (eds.), Islam dan  the  Rule  of  Law:  Between  Sharia  and  Secularization Berlin:  Konrad-Adeneur-Stiftung,  2008.  Bdgkan  juga dengan  KH.  Abdurrahman  Wahid,  Ilusi  Negara  Islam: Ekspansi  Gerakan  Islam  Transnasional  di  Indonesia,  Ja- karta:  the  Wahid  Institute,  Gerakan  Bhineka  Tunggal  Ika & Maarif Institute, 2009.
11 Agita Sukma Listyanti, “ Polisi Akui Bubarkan Paksa Dialog Lintas Agama” (Tempo.co.id; 12 juni 2013).
12 Tim  Lindsey  (ed.),  Indonesia:  Law  and  Society,  2nd edition, the Federation Press, 2008.
13 Henk  Schulte  Nordholt  and  Gerry  van  Klinken  (ed.), Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto
tentang  perkembangan  pemikiran  negara,  ma- syarakat dan sistem hukum Indonesia dari sejak kemerdekaan  sampai  dengan  pasca  reformasi. Salah  satu  hal  yang  diangkat  ialah  tentang  per- debatan old state-new society atau new state-old society ,  landasan  legitimitas  kekuasaan  peme- rintahan  Orde  Baru:  apakah  sebagai beambten- staat , negara korporasi, dan seberapa terkonsoli- dasinya kekuataan politik dan kedaulatan negara Indonesia. 14 Juga  dipersoalkan  seberapa  jauh pemerintahan  pasca  Orde  Baru  telah  berubah dan mengubah tatanan negara dan hukum.
Tulisan-tulisan  tersebut  namun  demikian belum  atau  tidak  menyentuh  peran  dan  dampak keberagaman  agama  dalam  kehidupan  politik hukum  Indonesia.  Ihtiar  ke  arah  itu  sebaliknya dapat  ditemukan  dalam  dissertasi  (yang  kemu- dian dibukukan) dari Denny  Indrayana perihal amandemen  UUD  1945  pasca  reformasi 15 serta ulasan Yudi  Latif tentang  negara  paripurna yang  berupaya  menemukan  dan  mengaitkan kembali  Pancasila  sebagai  dasar  negara  hukum Indonesia. 16 Namun  juga  tulisan  mereka  tidak secara khusus menyoal keberagaman agama/ke- yakinan  serta  dampaknya  terhadap  pemikiran dan  pengembangan  sistem  hukum  dan  politik (negara). Hanya sejumlah kecil penulis lain
yang  sudah  mulai  mengangkat  persoalan  kebe- ragaman  (dalam  masyarakat  Indonesia)  dalam kaitan  dengan  demokrasi  serta  pengembangan sistem  hukum  nasional. 17 Djiwandono, misal- nya, menyatakan bahwa: 18
“(...)  jelas  bahwa  ideologi  Pancasila  itu tidak  dipahami  secara  sama  oleh  berbagai golongan  agama  di  Indonesia,  khususnya menyangkut  sila  pertama,  yaitu  Keperca- yaan kepada Tuhan YME.  Perbedaan,  ke- rancuan atau ambivalensi pemahaman ten- tang  makna  sila  pertama  itu,  meskipun ti- dak  pernah  secara  terbuka  diungkapkan, apalagi  didiskusikan  dan  diperdebatkan  -- kecuali  di  dalam  Badan  Konstituante  se- belum  pemungutan  suara  --  telah  selalu mengancam  persatuan  bangsa  dan  keutu- han  negara.  Hal  itu  lebih  lanjut  mengaki- batkan kerancuan identitas negara Indone- sia,  yang  "bukan  negara  sekuler",  tetapi juga "bukan negara agama".
Tulisan  ini  akan  sekalipun  mengikuti  ikh- tiar para pendahulu di atas, secara tegas hendak menelusuri persoalan berbeda: wujud dan legiti- masi  negara  Indonesia  yang  demokratis,  berke- Tuhanan dan dilandaskan pada hukum dalam masyarakat yang dicirikan kebhinekaan.  Untuk
Indonesia,  Leiden:  KILTV  Press,  2007.  Di  bagian  Intro- duction, kedua editor  menelaah perkembangan pemikiran tentang negara Indonesia dalam perspektif perdebatan old state-new  society atau new  state-old  society dan  upaya mencari terobosan baru ( rethinking analytical categories ) dalam rangka memahami perkembangan terkini dari nega- ra,  masyarakat  dan  sistem  hukum  di  Indonesia.  Bdgkan juga dengan: Edward Aspinall & Gerry van Klinken (ed.), The  State  and  Illegality  in  Indonesia,  Leiden:  KITLV Press, 2011. Pokok bahasan dalam buku ini adalah pemili- han kabur antara negara/hukum formal-legal dengan yang informal dan illegal.
14 Lihat  B.R.O‟G  Anderson,  Old  Society,  New  State:  In- donesia‟s New Order in Comparative Perspective, Journal of Asian Studies 42:3 (mei 1983). Bdgkan juga dengan Ruth  McVey,  The  Beamtenstaat  in  Indonesia  dalam B.R.O‟G  Anderson  &  Audrey  Kahin  (ed.)  Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1982.
15 Denny  Indrayana,  UUD  1945:  Antara  Mitos  dan  Pem- bongkaran,  diterjemahkan  dari  Indonesian  Constitutional Reform  1999-2002:  An  Evaluation  of  Constitution-Ma- king  in  Transition,  penerjemah  E.  Setiyawati  A,  cetakan pertama, Bandung: Mizan, 2007.
16 Yudi Latif, Negara Paripurna: historisitas, rasionalitas, dan  aktualitas  Pancasila,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Uta- ma, 2011.
mengulas persoalan di atas, maka akan ditelaah secara  umum  konsep  sekuler(isasi  atau  -isme) yang  umumnya  dikaitkan  pada  pembentukan Negara  (hukum)  modern  (sekuler)  atau  justru ditolak  negara  berkembang  (non-sekuler).  Hal ini  dianggap  penting  karena  pandangan  tentang kedudukan  agama  (sistem  kepercayaan/keyaki- nan)  dalam  kehidupan  bermasyarakat-bernegara jelas  akan  berpengaruh  terhadap  penerimaan atau  penolakan  terhadap  keberagaman  agama/ keyakinan (dan keberlakuan ragam sistem hu-
17 Periksa  Felix  Baghi  SVD,  Pluralisme,  Demokrasi  dan Toleransi, Cet-I, Maumere: Ledalero, 2012. Dari kalangan Islam  dapat  disebut,  Ratno  Lukito:  Hukum  Sakral  dan Hukum  Sekuler:  Studi  tentang  Konflik  dan  Resolusi  da- lam Sistem Hukum Indonesia, cet-1, Tanggerang: Pustaka Alvabet,  2008.  Dalam  bukunya  yang  lain  (Legal  Plura- lism in Indonesia (Routledge, 2012) ia menelusuri kebija- kan pemerintah terhadap (sub-) sistem hukum agama dan hukum adat dalam pengembangan hukum nasional.
18 J. Soedjati Djiwandono, “ Mukadimah UUD 1945 Tidak Sakral,  Perlu  Diganti ”,  SUARA  PEMBARUAN  DAILY 9/2/04.
Negara Hukum Yang Berke-Tuhanan dan …
kum)  dalam  suatu  negara.  Dalam  hal  ini  akan ditelaah  sikap  dan  pandangan  umum  terhadap gagasan pemisahan negara dengan agama di du- nia  pada  umumnya  dan  Indonesia  pada  khu- susnya.  Ini  akan  menjadi  landasan  bagi  diskusi perihal  pilihan  sadar  Indonesia  untuk  menjadi negara berkeTuhanan. Dalam hal ini pertanyaan pokok  adalah  negara  hukum  seperti  apakah yang  muncul  dari  negara  modern  berkeTuha- nan? Lantas apa pengaruhnya terhadap legitima- si  kekuasaan  politik  negara  dan  hukum  negara? Pada bagian akhir akan diberikan sejumlah sim- pulan umum.
B. Sekularisme/Sekularisasi:  persoalan  Pe- misahan  Agama  Dari  Ranah  Penyeleng- garaan Kehidupan Publik
Demi  kemudahan  pembahasan  sejak  awal perlu  dibedakan  dua  konsep: sekularisme de- ngan sekularisasi .  Keduanya  berakar  dari  kata saeculum (dunia  yang  ada  sekarang;  temporer (di  sini-saat  ini)  yang  dikontraskan  dengan  rea- lita  yang  abadi-kekal  dan  sebab  itu  tidak  beru- bah). Untuk yang pertama, sekular(-isme) sudah mengindikasikan  pandangan  ideologis  atau  po- sisi  politik  tertentu.  Pandangan  yang  dilandas- kan  –isme,  sepanjang  berkaitan  dengan  ihwal hukum  dan  negara,  memandang  pemisahan  ke- hidupan  politik  ( publicum )  dari  kehidupan  kea- gamaan ( privatum ) sebagai keniscayaan. Negara dan hukum, dalam pandangan ini tidak boleh di- landaskan  dan  berpihak  pada  ajaran  agama  ter- tentu.  Maka  hukum  negara  dipandang  terpisah tegas dari norma agama dan sebab itu sertamerta dianggap  anti  Tuhan.  Kemungkinan  besar  ke- condongan ini diakibatkan pencampuran sekula- risme dengan pandangan (anti religi  yang diku- mandangkan) Karl Marx . 19
19 Pandangan Marx perihal agama dapat ditemukan dalam tulisannya  yang  merupakan kritik terhadap tulisan Hegel, Philosophy  of  Law .  Ia  menulis:  “ Religious  distress  is  at the same time the expression of real distress and the pro- test against real distress. Religion is the sigh of the oppre- ssed creature, the heart of a heartless  world, just as it is the  spirit  of  a  spiritless  situation.  It  is  the  opium  of  the people. The abolition of religion as the illusory happiness of the people is required for their real happiness. The de- mand to give up the illusion about its condition is the de- mand  to  give  up  a  condition  which  needs  illusions .” Dikutip  dari  Austin  Cline, Why  Does  Religion  Exist?: Karl  Marx's  Analysis  of  Religion (http://atheism.about. com, last visited 1 juli 2013).
Sedangkan yang dimaksud dengan sekula- risasi  (setidaknya  dalam  tulisan  ini)  harus  dipa- hami  sebagai  murni  gejala  social  (empiri)  yang lagipula  sifatnya  tidak  deterministik. 20 Sebab  itu berbeda  dengan  sekularisme,  sekularisasi  tidak dipahami  sebagai  suatu  preskripsi  normatif (yang  lagipula  kerap  begitu  saja  dipandang  se- bagai  anti-agama  dan  anti  Tuhan).  Gejala  mun- durnya  peran  institusi  agama  dan  norma-norma agama  dalam  kehidupan  sosial-politik  masyara- kat  modern  (khususnya  negara-negara  maju) adalah fenomena empiri dan bukan suatu kenis- cayaan (prescription )  yang  harus  ditempuh  ne- gara  berkembang  untuk  menjadi  maju.  Selain itu,  gejala  itupun  bukan  kata  akhir.  Masih  ter- buka  kemungkinan  terjadi  pembalikan:  masya- rakat kembali menjadi ultra-religius.
Pada  saat  sama  harus  dicermati  bahwa ilmu  pengetahuan  modern  justru  berkembang ketika “(K)ebenaran” yang kekal-abadi (dan se- bab  itu  diletakan  di  luar  jangkauan  pemikiran dan  batas  cakrawala  kemampuan  manusia)  di- bedakan  dari  “(k)ebenaran  sekuler”  (temporer- spatial) dan (sebab itu) dapat diungkap oleh akal (nalar;  ratio)  manusia  yang  serba  terbatas.  Da- lam  hal  ini  perlu  ditegaskan  pembedaan  antara Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  sumber  (K)ebenaran dengan  manusia  (tidak  sempurna-hidup  dalam ketidakpastian  dan  kesementaraan)  yang  ber- juang keras mengungkap rahasia alam semesta.
Berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan terbukanya  akses  pendidikan  (formal)  tidak  ha- nya  pada  biarawan  di  Eropa  abad  pertengahan mendorong pemikiran bahwa  “kebenaran” ilmi- ah  yang  berbeda  (rasionalisme/empirisme)  dari kebenaran  Ilahi  bisa  tumbuh  kembang  di  luar Gereja dan ajaran agama (yang cenderung bersi- fat dogmatis). Lebih jauh berkembang pula pan- dangan  bahwa  kebenaran  ilmiah  yang  dilandas- kan  pada  pengamatan  (observasi),  pengujian (verifikasi/falsifikasi) pola dan kausalitas  gejala alam/sosial  justru,  bahkan  niscaya,  jauh  lebih unggul dari kebenaran  Ilahi  yang meski absolut dianggap  semata-mata  bersifat  spekulatif  dan sebab itu pula tidak „rational‟. Adalah perkem- bangan “kebenaran ilmiah” di luar Gereja yang
20 Sebagaimana menjadi titik tolak penelitian yang melan- dasi tulisan Pippa Norris & Ronald Inglehart, Sacred and Secular:  Religion and Politics Worldwide, 2nd ed., Cam- bridge University Press, 2011.
Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 535 - 554
mendorong sekularisasi dunia dan sekaligus ke- yakinan  (sekalipun  masih  dapat  diperdebatkan) bahwa  pandangan  sekuler  niscaya  lebih  unggul daripada yang non-sekuler. 21
Maka gejala alam maupun sosial (baik pa- da tingkat personal atau kelompok) yang dahulu diterangkan  sebagai  bukti  kecintaan/kepedulian Tuhan atau sebaliknya - bilamana muncul seba- gai  “bencana”  -  adalahi  wujud  kemarahan Tuhan terhadap pendosa (individual atau kolek- tif), dianggap dapat dijelaskan oleh ilmu penge- tahuan  (manusia)  sebagai  sekadar  gejala  alami- ah  (yang  tidak  membutuhkan  intervensi  –mau- pun perkenan Tuhan). Keberaturan  ( order )  atau sebaliknya  keteracakan  sistematis  ( systematic chaos) yang  muncul  dalam  alam  semesta  mau- pun dunia manusia (Makro-mikro Cosmos), de- ngan  demikian,  di  demistifikasi  atau  desakrali- sasi.  Apa  yang  dahulu  dianggap  sacrum-sacral (berada di ranah Ilahi) dan sepenuhnya diterang- kan  sebagai  anugerah  atau  wujud  amarah  Ilahi sekarang  menjadi  sepenuhnya  gejala  profan yang  dapat  dijelaskan  oleh  “ilmuwan”  secara masuk  akal  (rasional-logis).  Pandangan  religio- us-magis-mistikal  digantikan  (sekalipun  tidak (mungkin)  sepenuhnya)  oleh  pandangan  ratio- nal-empirik.
Sebaliknya juga teramati gejala social ber- beda,  yaitu  munculnya  gejala  de-sekularisasi, (di-)kembali(kan)-nya peran agama dan nilai-ni- lai  keagamaan  ke  dalam  kehidupan  sosial-po- litik  manusia  dan  hukum.  Untuk  yang  pertama, dapat  dicermati  bahwa  dunia-modern  dan  post- modern  ternyata  tidak  berhasil  menyingkirkan peran agama dalam kehidupan sosial politik (ba- nyak  negara  berkembang).  Seperti  yang  dapat dicermati  terjadi  di  Indonesia  sekarang  ini,  ma- syarakat  menuntut  agar  pemerintah  dan  hukum lebih peduli dan mengadopsi nilai-nilai religius, terutama  nilai-nilai  yang  mengatur  kehidupan kemasyarakatan, bukan sekadar aturan yang me- ngatur tata cara ibadah (ritual). Keyakinan yang kiranya  melandasi  gerakan  di  atas  ialah  bahwa norma etis hanya dapat ditemukan di dalam aga- ma  dan  sebaliknya  tidak  (mungkin)  dapat  dite- mukan di dalam norma-norma hukum formal.
21 Baca lebih lanjut perdebatan antara Leonard Mlodinow (ilmuwan-ateis) dengan Deepak Chopra (spiritualis) yang dibukukan  dalam  “Is  God  an  Illusion?  The  Great  Debate Between Science and Sprituality, London: Rider, 2011.
Selain itu ditengarai, sekularisasi (dan de- mistifikasi/desakralisasi  realita)  justru  mening- galkan  kekosongan  spritiual.  Manusia  (perora- ngan)  dan  masyarakat  tidak  akan  puas  dengan pencapaian kebahagiaan  atau kesejahteraan ma- teriil  saja.  Lagipula  teknologi  modern  ternyata belum juga berhasil menjawab banyak persoalan mendasar manusia. Berhadapan dengan keseme- ntaraan  dan  rapuhnya  kebahagiaan  duniawi, bahkan  penderitaan  serta  kematian,  manusia (baik  sebagai  individu  atau  sebagai  bagian  dari masyarakat)  akan  mencari  makna  kehidupan  di luar dan di atas dunia materiil. Dinyatakan bah- wa  sebagai homo  religiousus ,  manusia  akan  te- rus  mencari  makna  lebih  dalam  (di  balik  dan melampaui  kenyataan  keseharian).  Dengan  itu pula  dunia  dan  kehidupan  sehari-hari  manusia (temporal)  kembali  dikonstruksikan  sebagai  ke- hadiran dan campurtangan yang sakral.
Dengan  kata  lain,  re-introduksi  agama/ kepercayaan  ke  dalam  kehidupan  modern/post modern juga dipicu oleh kebutuhan manusia dan masyarakat  akan  kepastian  hidup  penuh  makna (yang  tidak  temporer  dan  rambang)  di  bawah the  sacred  canopy  (universum  symbolicum ). Kebutuhan  yang  meningkat  seiring  ketidak- pastian  masa  depan  dan  keterasingan  personal yang  dirasakan  akut  oleh  banyak  masyarakat negara  berkembang  berhadapan  dengan  misal- nya  modernisasi-globalisasi  yang  tidak  selama- nya  perlu  dan  mutlak  dialami  sebagai  berkah. Sebagai  reaksi  balik,  muncul  pandangan  bahwa kepastian  makna  dan  tujuan  hidup  bermasyara- kat  maupun  sebagai  individu  hanya  dapat  dibe- rikan  ajaran-ajaran  agama/kepercayaan.  Sesua- tu  hal  yang  tidak  mungkin  ditawarkan  panda- ngan  hidup  (modern)  yang  sepenuhnya  sekuler dan  cenderung  relativistik,  bahkan  cenderung nihilistik. 22
Sebagai  gejala  social,  maka  sekularisasi dan  de-sekuralisasi  tidak  muncul  serupa  dan sama  di  semua  masyarakat.  Di  sini  kita  harus berbicara tentang derajat atau spektrum. Di Ero- pa  dan  masyarakat  barat  (modern  dan  post  mo- dern) lainnya, sekularisasi dianggap sebagai ke- nyataan dan muncul dalam berkurangnya keter- gantungan masyarakat pada institusi Gereja
22 Sebagaimana  muncul  dalam  filsafat  existensialisme yang dikembangkan Nietzsche, Sartre dan kemudian juga Albert Camus.
Negara Hukum Yang Berke-Tuhanan dan …
maupun  agama.  Sekalipun  tidak  perlu  langsung disimpulkan bahwa masyarakat (atau individu di masyarakat barat) otomatis menolak keberadaan Tuhan  dan  sepenuhnya  menjadi  ateis.  Di  bebe- rapa  negara,  Inggris  misalnya  Anglican  masih menjadi agama negara dan Ratu/Raja dipandang berkuasa  dengan  seizin  dan  berkat  dari  Uskup Agung Canterburry. Ilustrasi lain ialah Iran pas- ca  Revolusi  yang  berubah  dari  negara  sekuler menjadi  sepenuhnya  negara  berlandaskan  aga- ma  Islam (Syiah; setidaknya semasa pemerinta- han  Imam  Khomeini).  Masyarakat  Iran  dalam derajat  tinggi  mengalami  de-sekularisasi  dunia sosial-politik. Begitu pula di negara-negara ber- kembang (non-barat) kita dapat amati gejala se- kularisasi  dan  de-sekularisasi  dalam  derajat yang berbeda-beda.
Lantas  bagaimana  di  Indonesia?  Sebelum menjawab soal ini kita bahas terlebih dahulu ba- gaimana sekularisasi (kehidupan politik dan hu- kum)  muncul  dalam  lintasan  sejarah  kemuncu- lan negara bangsa di Eropa dan menyebar kese- luruh dunia.
C. Sekularisasi  dan  De-Sekularisasi  Kekua- saan  Politik  Sebagai  Proses  Dan  Pilihan Sadar Dalam Sejarah
Revolusi  Perancis  tegas  membuktikan  de- ngan guillotine bahwa Raja Absolut yang meng- klaim  diri  sendiri  sebagai  putera  matahari  dan wujud negara ( l‟Etat c‟est moi ) serta juga per- maisurinya  hanyalah  manusia  biasa.  Revolusi Perancis  juga  berhasil  membuktikan  bahwa sumber  kekuasaan  (untuk  memerintah  dan membentuk  hukum)  pada  analisis  terakhir  ada- lah  kehendak  rakyat  ( nation atau people ).  Pe- merintahan  (revolusioner)  dibentuk  oleh  rakyat, untuk  rakyat  dan  bertanggungjawab  juga  sepe- nuhnya  pada  rakyat  yang  membentuknya.  Ga- gasan  serupa  melandasi  pemikiran  tentang  hak bangsa  untuk  menentukan  nasib  sendiri  ( peo- ple‟s right of self determination ). Dalam kerang- ka ini hak membentuk negara merdeka dan ber- daulat  (termasuk  pemerintahan  dan  sistem  hu- kum  dalam  wilayah  negara)  harus  dipahami  se- bagai  hak  yang  melekat  pada  bangsa  sebagai suatu  hal  yang  alamiah  (tidak  niscaya  karena anugerah  Tuhan),  hal  mana  ditegaskan  Ameri- can Declaration of Independence .
Dapat dikatakan bahwa konsekuensi logis
dari gejala sekularisasi (di bidang social-politik- hukum)  adalah  diterimanya  pandangan  bahwa Negara  dan/atau  hukum  (Negara)  tidak  mesti berwujud  perintah  Tuhan  (bersifat  kekal-abadi dan  memuat  kebenaran  Ilahi).  Sebaliknya,  hu- kum  (positif)  niscaya  dipandang  sebagai  sepe- nuhnya  buatan  manusia  (dan  sebab  itu  bersifat sementara dan tidak sempurna). Alhasil ketidak- taatan pada negara dan/atau hukum (buatan Ne- gara) bukan urusan dosa yang harus diganjar de- ngan api neraka atau nestapa di bumi. Pada saat sama  adalah  juga  keliru  untuk  kemudian  me- nganggap  hukum  sebagai  nir-susila.  Bagaima- napun  juga  sebagai  gantinya,  Negara  melalui hukum  mengadopsi  konsep  salah  ke  dalam  hu- kum  pidana/perdata  dan  mengaitkanya  dengan pertanggungjawaban  hukum  ( liability  based  on fault )  dan  di  dalam  hukum  pidana  mengem- bangkan  gradasi  tingkat  kebersalahan  (dengan rencana, dengan maksud, karena salahnya, kare- na  kelalaian)  serta  ancaman  pidana  yang  ber- beda-beda  tergantung  tingkat/derajat  kesalahan tersebut.  Dengan  cara  serupa,  hukum  perikatan, khususnya kontrak, selalu mengandaikan bahwa manusia harus dapat dipegang kata-katanya dan perjanjian  sepatutnya  dibuat  dan  dilaksanakan dengan  itikad  baik.  Ini  mengandaikan  adanya manusia  (dengan  atau  tanpa  agama)  yang  ber- moral atau setidak-tidaknya beradab.
Keberlakuan (sistem) hukum Negara (atau dalam masyarakat) dengan demikian tidak perlu dan  niscaya  dikaitkan  pada  perintah  Tuhan (yang karena kekal-abadi berada di luar kenisca- yaan  kehidupan  manusia  yang  justru  dibatasi ruang-waktu).  Kedua-duanya  dianggap  semata- mata  produk  (karsa)  manusia  dan  ketidaksem- purnaan  di  dalamnya  adalah  karena  manusia (dan  masyarakat) de  facto tidak  (pernah)  sem- purna.  Justru  ketidaksempurnaan  dalam  hukum itulah  yang  setiap  kali  harus  dikoreksi  dan  di- sesuaikan  dengan  kebutuhan  manusia  dan/atau masyarakat  yang  terus  berubah.  Sebab  itu  pula, peraturan  perundang-undangan  (hukum)  dapat dikritik, diuji, dicabut atau diubah setiap saat bi- lamana  dipandang  perlu.  Singkat  kata  ketidak- sempurnaan  negara/pemerintahan  dan  hukum justru  memberi  ruang  bagi  koreksi,  perbaikan dan pengembangan oleh masyarakat dan indivi- du  yang  juga  tidak  pernah/mungkin  sempurna. Dalam artian inipun (sistem) hukum yang  di-
kembangkan  negara,  khususnya,  tidak  niscaya dilandaskan pada moral (yang berlaku pada sua- tu  saat  dalam  masyarakat  tertentu  apapun  sum- bernya),  namun  (dapat)  dilepas  dari  (keberaga- man)  moralitas-kesusilaan  (individual-masyara- kat)  yang  terus  berubah.  Bahkan  melalui  hu- kum,  negara  dapat  membentuk,  mengarahkan atau membiarkan munculnya moralitas baru da- lam  masyarakat.  Misalnya  berkenaan  dengan penolakan  terhadap  praktik  perbudakan,  diskri- minasi rasial, atau penerimaan praktik monoga- mi-poligami  yang  pada  suatu  masa  dipandang wajar, namun sekarang ini sulit diselaraskan de- ngan  pandangan  manusia  dan  masyarakat  yang beradab.
Urusan menjalankan ibadah (ritual keaga- maan) sebab itu pula sepenuhnya dianggap ma- suk ranah privat yang tidak akan, bahkan boleh, dicampuri  oleh  negara  dan  hukum.  Sebagaima- na di-idealisasikan oleh Komaruddin Hidayat: 23
“Domain agama yang primer adalah di wi- layah  individu,  keluarga,  dan  komunitas, sedangkan  negara  dibentuk  untuk  menga- tur,  melindungi,  dan  melayani  warga  ne- gara  dan  masyarakat  secara  keseluruhan tanpa membeda-bedakan identitas dan ko- munitas  agama.  Jadi  negara  hanya  satu, sedangkan  agama  dan  komunitasnya  bisa beragam”.
Pandangan kenegaraan tentang bagaimana mengatur hubungan antara dan menata kekuasa- an  sekuler  dengan  “agama”  bukanlah  khas  bu- daya  barat.  Pandangan  serupa  juga  muncul  da- lam  sejarah  kekaisaran  Cina  maupun  Jepang, atau kekuasaan Faraoh atas Mesir selama ribuan tahun  sebelum  abad  masehi.  Solusi  yang  dija- lankan  sangat  sederhana:  Kaisar  berkuasa  kare- na  memegang  mandat  langit  atau  sebagai  turu- nan langsung dewa tertinggi dan sekaligus men- jadi  pimpinan  agama  atau  setidak-tidaknya  ber- kedudukan  di  atas  pemimpin  agama/keyakinan dominan saat itu. 24
Pola  pikir  serupa  misalnya  muncul  dalam kerajaan-kerajaan  tradisional  di  nusantara. Ra-
23 Komaruddin  Hidayat, “Agama,  Parpol  dan  Negara ” (Kompas 15 juli 2013): 6.
24 Baca misalnya Francis Fukuyama, The Origins of Poli- tical  Order:  From  Prehuman  Times  to  the  French  Revo- lution. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2012.
ja-raja  Hindu  Budha  di  candi-candi  yang  terse- bar di Jawa Tengah-Timur digambarkan sebagai titisan Dewa. Sebagai bandingan Sultan (keraja- an Islam tradisional, setidaknya di Jawa) adalah pemangku  bumi  (hamengkubuwana/mangkubu- mi), pusat jagat raya (pakubuwana) dan berkua- sa  karena  memegang  “pulung”  atau  “wangsit” dari langit. 25 Dalam posisi ini pula Sultan berke- dudukan  sebagai  penatagama,  yaitu  pimpinan tertinggi umat religius. Pola pikir yang melanda- si kerajaan Hindu-Budha dan  Islam pra modern ini  setidaknya  di  Nusantara  dilandaskan  pada pemahaman  mandala  (pusat  lingkaran  kekuasa- an: negara dan semakin jauh: mancanegara). Ra- ja/Sultan  merupakan  pusat  keadaban-ketertiban dan  di  luar  itu  adalah  manca-negara  yang  asing (yang tidak teratur, kacau dan tidak beradab).
Lebih  jauh  lagi  diandaikan  bahwa  masya- rakat  bersatu  dan  tidak  terpisah  dengan  peme- gang kekuasaan (manunggaling lan kawula gus- ti ). 26 Dengan  kata  lain,  tidak  ada  pemisahan  an- tara state  (government) dengan society yang ju- ga dipersamakan begitu saja dengan community. Kekuasaan  politik  karena  itu  bukan  titipan  ke- percayaan  (amanah)  dari  rakyat  jelata,  melain- kan  kodrat  atau  anugerah  yang  dititipkan  Yang Maha  Kuasa.  Pandangan  di  atas  juga  mengan- daikan  tidak  mungkin  terbagi  (terpisah-pisah- kannya)  kekuasaan.  Kedaulatan  yang  diperoleh dari  atas  tidak  mungkin  dibagi  dan  terbagi.  Pe- misahan kekuasaan dari sudut pandang ini tidak masuk  akal.  Tuhan  hanya  akan  memberikan “wahyu/pulung”  pada  satu  orang  (dalam  satu waktu)  dan  tidak  pada  orang-orang  lain  untuk memerintah dan berkuasa.
Singkat  kata,  jika  kekuasaan  sepenuhnya berasal  dan  harus  dikembalikan  pada  Tuhan Yang  Maha  Kuasa,  pertanggungjawaban  politik dan  hukum  penguasa  hanyalah  pada  sumber kedaulatannya  di  muka  bumi.  Bilapun  ia  jatuh dari  tampuk  kekuasaan  (karena  pemberontakan, misalnya),  hal  itu  cukup  dijelaskan  dengan  me- rujuk pada kenyataan penguasa telah berdosa
25 Untuk  ulasan  sejarah  kerajaan  tradisional  di  Indonesia dan semenanjung Malaya baca: Paul Michael Munoz, op. cit dan M.C. Ricklefs, op.cit.
26 Namun  bdgkan  juga  dengan  ulasan  PJ.  Zoetmoelder, Manunggaling Kawula Gusti: Pantheisme dan Monisme dalam  Sastra  Suluk  Jawa,  diterjemahkan  Dick  Hartoko. Jakarta: Gramedia, 1991.
Negara Hukum Yang Berke-Tuhanan dan …

## Tristan P. Moeliono
(melanggar  perintah  Tuhan)  dan  sebagai  huku- man  anugerah  atau  pulung  bisa  direbut  atau  di- alihkan pada yang lebih pantas. Kisah klasik pe- ngambilalihan  kekuasaan  oleh  Ken  Arok  dari Tunggul  Ametung  (penguasa  sebelumnya)  dari zaman  Jawa  kuno  adalah  ilustrasi  dari  hal  di atas.
Tidak  mengherankan  bila  penguasa  seku- ler berupaya menyingkirkan pesaing mereka da- ri panggung politik atau mengkooptasi kekuasa- an  religius  (solusi  Cina,  Jepang  dan  kerajaan tradisional di Indonesia atau mendorong sinkre- tisme  adat/agama).  Namun  hal  ini  tidak  terjadi dan  dapat  dilakukan  sekaligus  dan  tidak  selalu dilakukan  melalui  sekularisasi.  Alternatif  lain, seperti  juga  telah  diindikasikan  di  atas,  adalah mengadopsi  agama/keyakinan  berbeda  dari yang diajarkan kelompok penguasa religius. Mi- salnya  terjadi  ketika  penguasa  Mesir  yang  ber- saing  dengan  pendeta  Ammon  Re,  mengangkat diri  sendiri  sebagai  Akhenaton  (imam  tertinggi ajaran yang berbeda/menyimpang). Pola serupa, dengan  akhir  berbeda,  mungkin  melandasi  pula legenda  adu  kesaktian  antara  Kian  Santang  (Is- lam)  dengan  Prabu  Siliwangi  dari  kerajaan  Pa- djadjaran  yang  berakhir  dengan  mengilangnya ( ngahiyang ) yang disebut terakhir.
Sebagaimana  muncul  dalam  sejarah  Ero- pa, sekularisasi dalam artian penyingkiran alim- ulama (gereja) dari panggung politik terjadi ber- tahap.  Pecahnya  Gereja  Anglican  dari  lingkup kekuasaan  Gereja  di  Roma  didorong  oleh  dan memberi peluang bagi raja Inggris (Henry ke- VIII)  untuk  mengkonsolidasikan  kekuasaannya dan  sekaligus  mengendalikan  kekuasaan  Gereja Anglican  yang  tidak  lagi  mendapat  dukungan Paus  di  Roma.  Begitu  pula schism (perpecahan Gereja)  akibat  pembangkangan  Martin  Luther memungkinkan raja-raja lainnya di daratan Ero- pa  lainnya  (seperti  Belanda)  melepas  diri  dari jangkauan  kekuasaan  politik  Gereja  (Katolik Roma) dan memisahkan diri dari siapapun yang pada waktu itu didukung oleh pimpinan terting- gi agama.
Perang (antar institusi politik sekuler pen- dukung institusi agama yang berpisah) yang ke- mudian berkecamuk di daratan Eropa pada abad pertengahan  perlahan  memunculkan  keyakinan bahwa sudah sepatutnya keyakinan dan keperca- yaan (agama) berada di ranah privat dan tidak
perlu menjadi urusan public. Sebaliknya, negara cq.  pemerintah  (dan  itu  artinya  birokrasi  peme- rintahan)  harus  memajukan bonum  commune : kebaikan  bersama-kepentingan  umum.  Penye- lenggaraan  kekuasaan  politik  harus  disterilkan dari urusan personal memenuhi kewajiban beri- badah menurut agama/kepercayaan bahkan uru- san  percaya/tidak  percaya  pada  Tuhan.  Politik di sekularisasi atau di desakralisasi.
Konsekuensi  dari  itu  ialah  dasar  dari  per- olehan kekuasaan politik dapat langsung dikait- kan  pada  perolehan  kekuatan  (ekonomi-militer) dan  dibenarkan  oleh  teori  politik  yang  dikem- bangkan Thomas  Hobbes (negara  leviathan atau totaliter) dan perolehan/perebutan kekuasa- an  dilakukan  sangat  pragmatic  ( Machiavelli ). 26 Dasar  penyelenggaraan  negara  (hidup  bersama) dipandang  sangat  suram:  keterpaksaan  meng- hindari  kehancuran  bersama  karena  manusia adalah  serigala  bagi  sesamanya (homo  homini lupus ).  Urusan  perolehan  dan  mempertahankan kekuasaan  politik  diperkenankan  dengan  meng- halalkan segala  cara. Maka itu pula, hukum da- lam  negara  leviathan  adalah  perintah  dari  yang berdaulat  (dan  artinya  juga  dihalalkan  oleh  tu- juan  Negara),  yakni  sebagaimana  dibayangkan Jean  Bodin .  Masyarakat  tidak  punya  pilihan lain  terkecuali  patuh  pada  negara  (pemerinta- han)  dan  hukum  negara  karena  itu  satu-satunya cara untuk hidup damai dan tertib. Paksaan dan penundukkan  diri  (dari  yang  lemah)  pada  yang lebih  kuat  (elite  politik/militer/ekonomi)  adalah alamiah. Hukum dengan demikian adalah (salah satu) alat yang dimiliki penguasa untuk memak- sakan  kehendak  ( John  Austin ). 27 Konsekuensi dari  pemikian  ini  ialah  bahwa  landasan  (kekua- tan/keberlakuan) hukum (formal) pada akhirnya adalah  kemampuan  negara  untuk  memaksakan kehendak,  hal  mana  dapat  diukur  dari  rentang kendali negara terhadap masyarakat.
26 Reza A. Wattimena, Melampaui Negara Hukum Klasik, Locke-Rousseau-Habermas, Jakarta: Kanisius, 2007. 27 Austin‟s  particular  theory  of  law  is  often  called  the “command  theory  of  law”  because  the  concept  of  com- mand  lies  at  its  core:  law  is  the  command  of  the  sove- reign, backed by a threat of sanction in the event of non- compliance. Legality, on this account, is determined by the source of a norm, not the merit of its substance (i.e. it embodies  a  moral  rule) .  Lihat  lebih lanjut  “Summary  of John  Austin‟s  Legal  Positivism: (www2.law.columbia. edu; accessed 20/07/2013).
Pemikiran  tandingan  dari  itu  menyatakan bahwa  kekuasaan  politik  bersumber  pada  kese- pakatan (serupa dengan pemikiran Hobbes), na- mun bahwa kekuasaan tidak berpindah total pa- da  negara.  Pandangan  yang  diusung J.J.  Rous- seau dan John  Locke mengandaikan  adanya masyarakat yang cukup beradab ( civilized socie- ty ) dan mereka itulah yang bersepakat memben- tuk  organisasi  kekuasaan  politik  ( state  and  go- vernment )  yang  dapat  membentuk  hukum  (un- tuk  mengatur/menata  kehidupan  bersama).  Da- lam  pandangan  ini  lagipula,  masyarakat  tetap memiliki  hak  yang  harus  dijaga  dan  dilindungi oleh  negara  (hak  asasi  manusia).  Negara  tidak lagi berkuasa total dan dibatasi oleh kewajiban- nya  melindungi  warga.  Lebih  jauh  lagi,  kedau- latan tertinggi negara, dengan tujuan pengenda- lian  dan  pencegahan  penyalahgunaan  kekuasa- an,  oleh Locke dan  kemudian  disempurnakan oleh Montesquieu dipecah  dan  dipisah  ke  da- lam tiga wujud kekuasaan sekuler yang berbeda: legislative, eksekutif dan yudikatif.
Singkat kata: kemunculan negara nasional modern  ( nation-state-sekuler )  dan  seiring  de- ngan itu sistem hukum yang sepenuhnya sekuler setidaknya  di  benua  Eropa  pasca  perjanjian Westphalia  (1848)  dilatarbelakangi  banyak  fak- tor. Ditengarai berubahnya perimbangan kekua- tan antara penguasa politik sekuler (bangsawan) dan Gereja, kejenuhan dan kelelahan akibat pe- rang  agama  di  daratan  Eropa  yang  terpicu  per- pecahan  dalam  Gereja  (Katolik-Protestan)  dan pengembangan  ilmu  pengetahuan  di  dalam  dan di luar Gereja. Kesemua itu pada akhirnya, me- munculkan keputusan politik untuk memisahkan tegas  penyelenggaraan  kekuasaan  duniawi  (ke- hidupan  profan/bersama  yang  dipercayakan  ke- pada  institusi  negara)  dengan  penyelenggaraan kehidupan keagamaan (bukan lagi urusan nega- ra  melainkan  sepenuhnya  diserahkan  pada  ma- syarakat, bahkan individu). Dalam artian itu se- kularisasi/sekularisme  menjadi  landasan  awal terbentuknya  negara  bangsa  (masyarakat)  mo- dern yang bersifat teritorial.
D. Negara  Bangsa  Modern  dan  Pengemba- ngan  Sistem  Hukum  (di-)  Indonesia  yang (pasti) sekuler?
Seberapa jauh sebenarnya ide negara (dan sistem hukum) modern sekuler (yang berkem-
bang  di  dunia  barat  atas  dasar  pengalaman  se- jarah  yang  berbeda)  diterima  dan  diadopsi  oleh negara-negara  berkembang,  terutama  negara Asia-Afrika dan Amerika Latin yang mengalami kolonialisasi-imperialisasi?  Apakah  penolakan terhadap  landasan  hukum  yang  membenarkan kolonialisme-imperialisme  sekaligus  mengindi- kasikan penolakan terhadap gagasan negara mo- dern-sekuler? 28 Ini dikatakan dengan mencerma- ti  bahwa  pada  titik  paling  ekstrim,  dalam  dunia (termasuk dunia hukum) yang sepenuhnya seku- ler,  rasionalisme  politik  (dan  juga  pragmatisme yang  mengiringinya)  memunculkan  peluang “kekuasaan  dan  hukum“  digunakan  sebagai pembenaran  dari  kekejaman  manusia  terhadap sesama  (pelanggaran  berat  ham)  yang  terjadi pada  perang  dunia  I  dan  II  (atau  ditempat-tem- pat lain sesudahnya).
Persoalannya  apakah  konsep  negara  mo- dern  sekuler  relevan  bagi  Indonesia?  Apalagi ditengarai bahwa: 29
“Hubungan  negara  dan  agama  begitu  me- lekat dalam akar sejarah bangsa ini. Relasi ini  khususnya  tercatat  ketika  bangsa  ini merumuskan dasar negaranya. Terjadi ke- tegangan  dan  pergulatan  batin  antara  ke- kuatan  nasionalis  sekuler  dan  nasionalis Islam.  Keduanya  „bertarung‟  dalam  me- nentukan  dasar  negara,  apakah  akan  ber- tumpu  pada  aspek  kebangsaan  atau  men- jadikan agama (Islam) sebagai dasar nega- ra.”
Dua  gagasan  tentang  Negara  yang  diaju- kan  nasionalis  sekuler  dan  nasionalis  Islam  di atas  beranjak  dari  pemahaman  berbeda  tentang mengapa  kita  sebagai  satu  komunitas  (bangsa) kemudian  membentuk  Negara.  Artinya  kita  ha- rus  terima  konsekuensi,  mereka  yang  berkeya- kinan berbeda, bukan “warga” Negara atau seti-
28 Pembukaan  UUD  1945:  Bahwa  sesungguhnya  kemer- dekaan  itu  ialah  hak  segala  bangsa  dan  sebab  itu,  maka penjajahan  di  atas  dunia  harus  dihapuskan  karena  tidak sesuai  dengan  perikemanusiaan  dan  perikeadilan.  Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sam- pailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sento- sa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan  negara  Indonesia,  yang  merdeka,  bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
29 Yohan  Wahyu,  “ Merunut  Relasi  Negara  dan  Agama: Jajak Pendapat Kompas ” (Kompas 15 juli 2013): 5.
Negara Hukum Yang Berke-Tuhanan dan …
Tristan P. Moeliono
dak-tidaknya  bukan  “warga”  Negara  yang  ber- kedudukan setara, sesuai ketentuan Pasal 27 dan 29 UUD 1945.
Sejumlah  faktor  harus  dipertimbangkan. Pertama dan terutama adalah pencitraan diri In- donesia ke luar (kehadapan masyarakat interna- sional) sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim (moderat-toleran?) terbesar. Bahkan de- ngan  kualifikasi  itu  menjadi  negara  anggota OKI dan pada 2013 menjadi tuan rumah dari se- macam  Olimpiade  yang  sejatinya  dilandaskan pada persaudaran dan kompetisi sehat (sportivi- tas)  di  antara  para  olahragawan,  namun  dalam hal ini bersifat eksklusif untuk atlit muslim dari negara-negara  Organisasi  Konferensi  Islam (OKI). 30
Tidak  mengherankan  pula  bilamana  pen- citraan  keluar  tersebut  turut  melestarikan  gaga- san (setidaknya ke dalam negeri) perlu dan mut- laknya  pendirian  negara  Indonesia  yang  berlan- daskan  syariah  Islam.  Perjuangan  yang  dilaku- kan  di  forum  politik  (perdebatan  di  PPKI  pra kemerdekaan sampai era tahun 2000‟an di MPR yang  membahas  perubahan  UUD  1945,  bahkan diperjuangkan  dengan  senjata  (DI/TII  pada 1960‟an, gerakan NII pada 1990 akhir dan gera- kan-gerakan  terorisme  lainnya  yang  muncul  di Indonesia). Dari sudut pandang ini juga penting untuk  menyoal  pengaruh  pandangan  ini  terha- dap  tujuan  Negara  yang  dianggap  sudah  sela- yaknya  memajukan  kepentingan  umum.  Apa- kah  dalam  Negara  (Islam  atau  agama  manapun juga)  atau  sekurang-kurangnya  berlandaskan syariah  tujuan  utama  dan  landasan  pembenaran negara adalah memuliakan (atau menjaga kehor- matan) Tuhan dari agama mayoritas? Dalam
dengan  tuntutan  masyarakat  (hukum)  adat  un- tuk mendapat pengakuan dari negara perihal ke- berlakuan  sistem  kepercayaan  (kesederajatan dengan  agama  resmi)  dan  sistem  hukum  lokal (hukum  adat)  atau  sekadar  hak  mereka  atas sumberdaya  tanah/air.  Hal  yang  sama  juga  di- tonjolkan,  yaitu  perlunya  persatuan/kesatuan dalam perbedaan, ketika pemerintah menghada- pi  “perang  saudara”  antar  suku  di  Sampit  (Da- yak  versus  Madura) 31 ,  perang  antar  pendukung (sekalipun  secara  kategorikal  tidak  dapat  serta- merta dianggap penganut ajaran) agama (Islam- Kristen)  di  Ambon-Maluku  atau  Poso  (Sulawe- si) 32 ,  atau  ketika  menghadapi  riak-riak  serupa dalam skala lebih terbatas di banyak tempat lain di Indonesia. 33 Secara resmi pemerintah kemudi- an menghimbau masyarakat (yang sudah meng- alami konflik horizontal dan terfragmentasi) un- tuk  mengupayakan  kembali  hidup  rukun-damai dengan  memajukan  sikap  saling  menghargai serta toleransi (akan perbedaan dan/atau keraga- man). Sekalipun juga hal ini tidak mencegah te- tap  muncul  dan  berkembangnya  (sebagaimana telah  diuraikan  di  atas)  wacana  Indonesia  harus menjadi negara berasaskan syariat Islam.
Dapat  ditengarai  bahwa  kebijakan  peme- rintah yang ambigu di atas tidak menjawab per- soalan  konkrit  ada  dan  banyaknya  persinggu- ngan  bahkan  konflik  dalam  lalulintas  pergaulan hidup  dari  ragam  kelompok  yang  dicirikan  per- bedaan  suku,  ras  maupun  agama/kepercayaan. Persoalan  yang  muncul,  misalnya  pada  tataran pengembangan  sistem  hukum  (nasional),  misal- nya,  apakah  sistem  kepercayaan  Kaharingan  di Kalimantan,  Sunda  Wiwitan  di  Jawa  Barat,  Sa- min atau Kejawen di Jawa Tengah/Timur (dan konteks  ini  kita  tidak  lagi  dapat  berbicara  ten- tang  adanya  tujuan  penyelenggaraan  Negara (mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dll.)  dalam kaitan  dengan  kepentingan  umum.  Negara  ada semata-mata  agar  ummat  dapat  hidup  melayani Tuhan  sesuai  aturan-aturan  yang  tidak  dibuat Negara.
Sekalipun  demikian,  dalam  banyak  ke- sempatan  lain  -  setidaknya  ke  dalam  -  karakte- ristik kebhinekaan (suku, ras, agama/kepercaya- an) yang lebih ditonjolkan, terutama berhadapan
30 “ Indonesia Tuan Rumah Olimpiade Negara-Negara Is- lam” ,  29  februari  2012  (http://republika.co.id,  accessed 09/07/2013.
31 International Crisis Group. “ Kekerasan Etnis di Indone- sia:  Pelajaran  dari  Kalimantan ”,  27  juni  2001  (laporan ICG Asia no. 19, Jakarta/Brussel).
32 Perang saudara yang untuk sebahagian juga dipengaru- hi  oleh  persaingan  di  bidang  ekonomi  antara  masyarakat asli dengan masyarakat pendatang (di Ambon: suku Bugis Buton Makasar); sedangkan di Sampit antara suku dayak (penduduk asili) dengan Madura (pendatang).
33 Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia,  Current  Asia dan  the  Centre  for  Humanitarian  Dialague,  “ Pengelolaan Konflik di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua  dan  Poso”, (Centre  for  Humanitarian  Dialogue: Geneva, 2011). Lihat juga International Crisis Group, “Melemahkan  Jaringan  Kelompok  Mujahidin  di  Indone- sia:  Pelajaran  dari  Maluku dan  Poso” ,  (Asia  Report  no. 103- 13 oktober 2005)
Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 535 - 554
lebih  banyak  lagi  di  luar  Jawa-Madura)  harus diakui  dan  disandingkan  oleh  negara  (kemen- terian  agama)  setara  dengan  agama-agama  sa- mawi  +  konghucu  yang  sudah  terlebih  dahulu diakui sebagai agama resmi. Pentingnya persoa- lan  ini  harus  dilihat  dalam  kerangka  klaim  ma- syarakat hukum adat untuk tidak diganggu oleh negara  (termasuk  oleh  Kementerian  Agama  - serta  masyarakat  pada  umumnya  -  yang  hanya mengakui 6 agama resmi). Tuntutan yang mun- cul  misalnya  dalam  kehendak  masyarakat  Ka- nekes (di wilayah Banten-Jawa Barat) untuk di- kecualikan  dari  keriuhan  politik  di  Jakarta  dan tidak diganggu klaim kepemilikannya atas lahan pertanian  dan  permukiman  yang  digunakannya from  time  immemorial .  Hal  serupa  dituntut  mi- sal  suku  anak  dalam  (sekalipun  dengan  tingkat keberhasilan  lebih  rendah),  yaitu  agar  hutan rimba  tempat  tinggal  mereka  tidak  dijarah  atau dijadikan area pengusahaan hutan atas dasar izin bupati  atau  penguasa  pusat  di  Jakarta.  Singkat kata,  klaim  yang  dilandaskan  pada indigenous people‟s right of self determination yang kerap diterjemahkan sebagai hak mempertahankan bu- daya,  bahasa  dan  sebab  itu  juga  cara  pandang atas  dunia  yang  berbeda  dari  negara  (dengan atau tanpa menuntut pemisahan diri).
Sayangnnya  persoalan  pluralisme  hukum dan konflik antara hukum negara dengan hukum (masyarakat)  adat  seperti  ini  tidak  pernah  di- angkat  dalam  pembelajaran  hukum  adat  di  fa- kultas  hukum  di  Indonesia.  Padahal  di  luar  du- nia  kampus  sudah  banyak  bermunculan  tulisan yang membahas persoalan ini. Antara lain, tela- ahan Ratna  Lukito perihal pertemuan dan per- benturan hukum adat dan hukum Islam di Indo- nesia. 34 Tulisan lain lebih terfokus pada hak ma- syarakat  adat  atas  sumberdaya  alam  yang  dite- mukan  dalam  wilayah  hak  ulayat:  persoalan penting  di  sini  ialah  apakah  dan  bagaimana  ke- mudian  negara  dapat  memberlakukan  hak  me- nguasai negara yang diatur dalam ketentuan Pa- sal 33(3) UUD 1945 serta seberapa jauh hak-
34 Ratna Lukito, Pergumulan antara hukum Islam dan adat di  Indonesia.  Jakarta:  INIS,  1998  &  Hukum  Sakral  dan Hukum  Sekuler,  Jakarta:  Pustaka  Alvabet,  2008.  Lihat juga  dissertasinya:  Islamic  Law  and  Adat  Encounter:  the Experience  of  Indonesia  (thesis  submitted  to  the  Faculty of  Graduate  Studies  and  Research;  Institute  of  Islamic Studies, McGill University, Montreal-Canada, 1997).
hak tradisional masyarakat (hukum) adat diang- gap (dan diakui oleh Negara sebagai) masih hi- dup dan dianggap selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban?
Pada saat sama dapat dipertanyakan sebe- rapa  jauhkah  studi-studi  seperti  ini  betul  men- cerminkan keberagaman the living law masyara- kat  Indonesia  sekaligus  penghormatan  atas  ke- yakinan  hidup  mereka  sebagai  masyarakat  oto- nom  (dengan  struktur  dan  sistem  penyelengga- raan  kehidupan  bermasyarakat  yang  berbeda) dalam NKRI yang (setidak-tidaknya yuridis for- mal)  mengakui  kebhinekaan?  Kedua  tulisan yang dirujuk di atas tidak menyinggung soal ek- sistensi  agama/keyakinan  tradisional  dihadapan negara (kementerian agama) serta apa/bagaima- na  pengaruhnya  terhadap  penghormatan/penga- kuan  keragaman  hukum  (masyarakat  adat).  La- gipula,  sekalipun  ketentuan  Pasal  29  (2)  UUD 1945  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  pendu- duk (bukan kelompok masyarakat) untuk meme- luk agamanya masing-masing dan untuk beriba- dat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu, jaminan  demikian  bersifat  terbatas.  Hanya  se- jumlah  agama  diakui  sebagai  agama  resmi.  Di luar itu, berkenaan dengan agama asli (dari ma- syarakat  hukum  adat),  ketentuan  Pasal  28I ayat (3) hanya menjamin bahwa:
“Identitas budaya dan hak masyarakat tra- disional dihormati selaras dengan perkem- bangan zaman dan peradaban”.
Fakta lain yang sama pentingnya ialah ke- wenangan pemerintah daerah otonomi (kota-ka- bupaten  dan  dalam  derajat  tertentu  desa)  untuk memberlakukan  kebijakan  ( policy )  maupun  pe- raturan daerah (legislasi ) yang bernuansa sangat lokal  dan  kadang  merupakan  penegasan  diam- diam  atau  terus  terang  akan  keberlakuan  “Pia- gam  Jakarta”.  Kasus  khusus  di  sini  adalah Nangroe Aceh Darussalam yang dalam wilayah- nya  berwenang  menerapkan  syariat  Islam  dan siapapun  yang  berada  di  wilayahnya  (muslim atau  non-muslim)  diwajibkan  tunduk  pada  ‟hu- kum Islam‟ versi NAD. Hukum yang juga dite- gakkan  melalui  sarana  polisi  agama  dan  penga- dilan  yang  berwenang  menjatuhkan  pidana  ba- dan  menurut  (hukum)  agama.  Fakta  lain  adalah kebangkitan (sistem hukum) ekonomi Islam dan
Negara Hukum Yang Berke-Tuhanan dan …
Tristan P. Moeliono
perluasan yurisdiksi pengadilan agama (Islam). 35 Namun dalam kaitan itu, M.B. Hooker mencer- mati: 36
“(...) we should bear in mind that the past century has demonstrated the fragile natu- re  of  the  Syariah  in  Indonesia.  This  is  by no  means  a  special  case:  the  whole  Mus- lim  world  has  seen  the  reformulation  of Syariah  in  Western  terms,  whether  impo- sed by colonial rule or adopted as part of „reforms‟  aimed  at  modernization.   The „Syariah‟ is now but a shadow of the clas- sical  jurisprudence  and  a  travesty  of  the figh literature. There is no room for crea- tivity, even in the weakest sense. The Wes- tern  derived  state  is  everwhere  domi- nant.”
Hal mana mengindikasikan bahwa Negara (sebagai  konsep  dunia  modern  yang  sekuler) berhasil  (dan  akan  terus  berupaya)  mengkoop- tasi  hukum  Islam  dan  perda-perda  syariah  se- ringkali  muncul  terutama  sebagai  kalkulasi  po- litik  untuk  mendapatkan  dukungan  masyarakat pemilih  yang cenderung “religius” (dengan col- lateral  damage :  kelompok  minoritas).  Penga- matan kedua yang muncul ialah bahwa di pang- gung  kehidupan  sosial-politik  suara  yang  mun- cul  dominan  adalah  suara  agama  mayoritas. Tenggelam  dalam  hiruk  pikuk  itu  ialah  persoa- lan  pengakuan  atas  kehidupan  keagamaan/ke- yakinan dari masyarakat (hukum) adat serta hak masyarakat  hukum  adat  untuk  mengatur  peri- kehidupan  mereka  atas  dasar  sistem  keyakinan/ agama mereka sendiri.
35 UU  50/2009  tentang  perubahan  kedua  atas  UU  7/1989 tentang  peradilan  agama(diubah  pertama  kali  oleh  3/ 2006). Berdasarkan UU ini peradilan agama adalah pera- dilan  bagi  orang-orang  yang  beragama  Islam  (khusus  di Aceh  disebut  peradilan  syari‟ah  Islam),  dan  berdasarkan ketentuan Pasal 49 berwenang memeriksa perkara ekono- mi syariah di samping hukum keluarga-kebendaan (perka- winan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf)  dan  sengketa  lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban agama (za- kat, infaq dan shadaqah).
36 M.B. Hooker, Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatwa. NSW: Allen & Unwin, 2003. p. 228. Sekalipun juga dinyatakan bahwa “ these remarks do not  apply  to  the  fatwa:  the  strength  of  a  fatwa  lies  in  its distance  from  the  institutions of  the  state,  although  some states,  including  Malaysia  and  Indonesia,  do  attempt  to control it”.
Persoalannya  ialah  seberapa  jauh  semua faktor  di  atas  berpengaruh  terhadap  penegasan satu  bangsa  (bangsa  Indonesia)  dan  pemberla- kuan  sistem  hukum  nasional  yang  berkeadilan dan  tidak  diskriminatif?  Faktor-faktor  di  atas memaksa  kita  menelaah  ulang  konsep  negara hukum Indonesia untuk masyarakat yang bhine- ka.  Negara  yang  dijalankan  bukan  atas  dasar kekuasaan  semata  (dari  siapa:  negara,  kabupa- ten/kota  otonom,  masyarakat  hukum  adat  dan bagaimana sumber kekuasaan dimaknai: religius /sekular?) namun juga atas dasar hukum (hukum siapa dan apakah hukum ini bersifat sekuler atau sakral?)
E. Membangun  Sistem  Hukum  Nasional yang  non-Sekuler,  non-Unifikasi  (Frag- mentaris)
Upaya  membentuk  satu  hukum  nasional, setidak-tidaknya  pada  era  1970-1980  diprakar- sai  oleh Mochtar  Kusumaatmadja 37 dan Soe- naryati Hartono . 38 Dengan pengembangan teo- ri/pandangan  hukum  nasional  (peraturan  perun- dang-undangan)  sebagai  sarana  pembaharu  ma- syarakat (instrumentalis) diupayakan pembentu- kan  satu  sistem  hukum  nasional  modern  yang melingkup  dan  melebur  keanekaragaman  hu- kum (adat, agama, colonial). Sebagai alat bantu dirujuk  pula  pemahaman  sistem  hukum  Indo- nesia  (TAP  MPRS  XX/1966)  sebagai  piramida. Dalam  bangunan  hukum  ini  keseluruhan  sistem aturan formal (buatan negara) harus selaras dan bersumber  pada  sumber-segala  sumber  hukum Pancasila (dan tentunya keTuhanan Yang Maha Esa)  atau  pasca  Orde  Baru  cukup  pada  UUD 1945  yang  dijiwai  oleh  nilai-nilai  Pancasila. Inilah landasan hukum dari judicial review oleh Mahkamah Agung 39 , administrative review oleh 37 Mochtar  Kusumaatmadja,  Pembinaan  Hukum  Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Penerbit Binacipta, Ban- dung, 1986; Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional,  Penerbit  Binacipta,  Bandung,  1995  dan  Fungsi dan  Perkembangan  Hukum  dalam  Pembangunan  Nasio- nal, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun 38 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991.
39 Dasar hukum hak uji materiil Mahkamah Agung adalah PerMA 1/1999. Disebutkan bahwa hak uji materiil  adalah hak MA untuk menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangna, sehubungan dengan adanya gugatan atau permohonan keberatan (Pasal 1(1)).. Untuk komentar baca pula: Tubagus Haryo  Karbyanto,  “Judicial  Review:
Departmen/Kementerian  Dalam  Negeri  dan  se- karang ini juga constitutional review oleh Mah- kamah  Konstitusi. 40 Dapat  dibayangkan  bahwa dengan  itu  hendak  dibangun  dan  dijaga  keutu- han  satu  sistem  hukum  nasional  yang  dilandas- kan pandangan hidup masyarakat Indonesia (ke- keluargaan-magis/religius atau berkeTuhanan).
Pengembangan  sistem  hukum  nasional atas dasar pemikiran berbeda di atas sejak awal sudah  terhambat  ketentuan  peralihan.  Dinyata- kan bahwa sebelum ada gantinya, sistem hukum (aturan  hukum  colonial)  tetap  diberlakuan.  Tu- juannya  jelas  praktis:  mengisi  kekosongan  hu- kum dan ketidakmungkinan memberlakukan hu- kum adat atau salah satu sistem hukum pemerin- tahan swapraja/swatantra  yang tersisa. Akan te- tapi pengalihan ini ternyata juga tidak dilakukan total.  IS/RR  (konstitusi  pemerintah  colonial) tidak diambilalih, namun dimodifikasi ke dalam UUD  1945.  Sebaliknya  hukum  perdata  dan  pi- dana material dari pemerintahan kolonial diber- lakukan,  dengan  mengenyampingkan  keberaga- man  hukum  lokal  dan  agama  dari  masyarakat hukum  adat  atau  pemerintahan  swapraja.  Na- mun  juga  karena  alasan  praktis,  hukum  acara yang  diberlakukan  bukanlah  Rv.  atau  Sv.  Me- lainkan HIR/RbG yang dahulu diperuntukan un- tuk  menjalankan  kekuasaan  kehakiman  khusus bagi golongan bumiputera. 41
Artinya  diam-diam,  pemerintah  Indonesia secara sadar (atau justru tidak?) memberlakukan (kembali) cara pandang liberal-individualis (dan sekuler) yang dianggap melekat pada sistem hu- kum materiil-formil negara kolonial. Tidak jelas betul bagaimana dalam praktik, perangkat hu-
antara trend dan keampuhan  bagi strategi advokasi”, Seri Bahan  Bacaan  Kursus  HAM  untuk  pengacara  X  tahun 2005 (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta). Pemberian  hak  uji  terbatas  ini  dilandaskan  pada  TAP MPR III/1978, UU 14/1970, UU 14/1985.
40 Dasar  hukum  pendirian  Mahkamah  Konstitusi  di  Indo- nesia adalah Pasal 24c UUD (hasil amandemen) dan UU 24/2003 tentang MK (terakhir di amandemen dengan UU 8/2011).
41 Untuk  ulasan  lebih  komprehensif  tentang  keterjalinan dan  perbedaan  antara  hukum  colonial  dengan  hukum  na- sional  Indonesia  baca:  Soetandyo  Wignjosoebroto,  Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional. HuMa-KITLV- VVI  dan  Epistema  Institute,  Jakarta:  2014.  Bdgkan  pula dengan Daniel S.  Lev, Legal  Evolution and Political  Au- thority  in  Indonesia:  selected  essays,  Kluwer  Law  Inter- nasional, 2000.
kum kolonial dapat tetap berjalan dengan baik, yakni dilandaskan pada semangat dan cara pan- dang kekeluargaan (dan struktur-organisasi ne- gara dan kekuasaan kehakiman yang berbeda) atau dijalankan secara konsisten sambil tetap menolak pandangan liberal-individual yang ter- muat di dalamnya. Kemungkinan ini semua ha- nya menyebabkan para penegak hukum terma- suk ahli hukum di Indonesia mengalami cogniti- ve dissonance, karena mempelajari dan  mem- praktikan hukum barat yang pada saat sama secara prinsipiil menolak dasar keberlakuannya. Baru kemudian dalam perjalanan waktu sistem hukum ini dibongkar pasang  secara frag- mentaris. Sistem kodifikasi yang dibangun pe- merintah Belanda dan diadopsi oleh koloni (BW, WvK, Rv; WvS(Sr)-Sv.) dibongkar de- ngan memberlakukan peraturan  perundang-un- dangan sektoral (yang berdiri sendiri dan terle- pas satu sama lain). Pendekatan fragmentaris dan sektoral yang dijalankan sampai dengan se- karang dengan segala akibatnya pada ikhtiar menjaga kesatuan sistem hukum dan keselara- san antar aturan yang niscaya dijaga. Di sam- ping itu program unifikasi dan modernisasi (diam-diam melalui instrumentalisme hukum) juga sekularisasi di atas dari sistem hukum na- sional Indonesia terbentur penolakan politik (sejumlah kecil atau justru mayoritas) kelompok Islam tatkala pemerintah berupaya membentuk satu hukum perkawinan bagi semua  golongan penduduk. Ihwalnya sangat sederhana perbeda- an pandangan tentang keabsahan perkawinan. Negara hendak mempertahankan konsep keab- sahan perkawinan dari semua golongan pendu- duk (suku-ras-agama) digantungkan hanya pada pencatatan oleh catatan sipil (dinas kependudu- kan).
Upacara  agama  dapat  dilakukan  sesudah atau sebelum pencatatan sipil. Namun yang ber- laku dan mengikat dihadapan hukum negara ha- nyalah (upacara) pencatatan pernikahan oleh ne- gara. Perkawinan (dan juga karena itu percerai- an) dipandang sekadar sebagai hubungan keper- dataan  bukan  sesuatu  jalinan  hubungan  yang sakral  dan  perlu  perkenan  Tuhan.  Kelompok (masyarakat  Islam)  menolak  tegas  pandangan sekuler ini dan menyatakan bahwa ikatan perka- winan harus disahkan menurut ketentuan agama terlebih dahulu dan pencatatan (untuk urusan
Negara Hukum Yang Berke-Tuhanan dan …

## Tristan P. Moeliono
administrasi  kependudukan)  adalah  hal  sekun- der.  Dengan  demikian,  perkawinan  wajib  di- maknai  sebagai  ikatan  suci  (bukan  perjanjian) dan  artinya  pasangan  dipersatukan  (dalam  na- ma)  Tuhan  sebagai  suami-istri  dengan  segala hak  dan  kewajiban  yang  diuraikan  oleh  hukum agama.  Pencatatan  oleh  Negara  (direpresentasi- kan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  untuk  mereka yang  beragama  Islam)  menjadi de  facto  optio- nal .
Kompromi  yang  muncul  ialah  pemberla- kuan  hukum  keluarga  Islam  untuk  golongan penduduk  yang beragama Islam. Maka berlaku- kah  sistem  hukum  nasional  (yang  sekalipun prescriptif berketuhanan,  namun  faktual  sangat sekuler)  di  samping  sistem  hukum  Islam  yang menyatakan bahwa sumber kekuatan keberlaku- an  hukum  sepenuhnya  kehendak  Tuhan  Yang Maha  Kuasa.  Perintah  Tuhan  lagipula  sudah sempurna termaktub dalam kitab suci dan (seka- lipun tetap diperdebatkan) pintu ijtihad telah ter- tutup.  Apa  yang  dapat  dilakukan  manusia  (dan masyarakat  muslim: ummah )  pada  akhirnya  ha- nya  dalam  kepasrahan  menaati  perintah  Tuhan sebagaimana  sudah  lengkap  dan  sempurna  di- ungkap melalui wahyu (Q‟uran yang namun de- mikian  oleh  para  pemeluk  dilengkapi  oleh  Ha- dits).
Pada  lain  pihak,  pemerintah  juga  tidak mengalah begitu saja. Pemerintah Indonesia me- milih  untuk  memberlakukan  tidak  seluruh  „sis- tem  hukum  Islam‟  untuk  golongan  penduduk beragama  Islam,  namun  bagian-bagian  dari  sis- tem  hukum  ini  yang  terkait  dengan  hukum  ke- luarga.  Artinya  yang  berlaku  dan  diberlakukan di pengadilan agama bukanlah hukum Islam se- bagaimana bebas dikembangkan oleh  kelompok -kelompok  masyarakat  sendiri,  namun  hukum Islam  sesuai  tafsiran  resmi  pemerintah  (MA). Kompilasi inilah yang digunakan dalam perkara sengketa nikah talak rujuk (dan pewarisan) yang diajukan kehadapan pengadilan agama (Islam).
Situasi  yang  berubah  ketika  pemerintah Indonesia pada 1990‟an juga menerima kebera- tan  masyarakat  muslim  akan  keabsahan  „bunga perbankan‟.  Bilamanana  terminologi  bunga  da- lam  KUHPerdata  dibedakan  antara  yang  diper- bolehkan dengan usury (di atas 6%; bunga ber- bunga) yang diancam dengan pidana oleh KUH Pidana, juga bila menyangkut penjeratan utang,
sebaliknya  dari  sudut  pandang  berbeda  (hukum Islam)  pembedaan  itu  tidak  dianggap  penting. Bunga (dari hutang) apapun itu dan dalam kon- teks apapun dianggap haram. Lepas dari persoa- lan apakah betul praktik simpan-pinjam perban- kan  dengan  bunga  (umum-sekuler)  dapat  diper- samakan  dengan usury (penghisapan  melalui pemberlakuan  bunga  berbunga  di  atas  kewaja- ran  yang  juga  dilarang  oleh  KUHPerdata/KUH Pidana),  kompromi  dari  perbenturan  tahap  ke- dua  antara  hukum  nasional  dengan  hukum  aga- ma  (Islam)  muncul  dalam  pembukaan  bank, asuransi  dan  lembaga-lembaga  keuangan  syari- ah.  Maka  selanjutnya  juga  perjanjian  tidak  ha- nya  mengikat  dan  menjadi  hukum  atas  dasar consensus (kesepakatan  bertimbalbalik;  akad), namun  atas  dasar  keselarasannya  dengan  perin- tah  Tuhan.  Selain  itu  seluruh  sektor  perekono- mian (dari kelompok masyarakat Muslim) wajib diselenggarakan  atas  dasar  hukum  agama. Dampak  lainnya  adalah  perluasan  kompetensi pengadilan  agama,  tidak  lagi  sekadar  mengurus urusan cerai, namun semua sengketa keperdata- an  atas  dasar  yurisdiksi  personal  (Muslim)  atau berdasarkan rationae  materiae .  Dalam  kasus ekstrim  lain  bahkan  negara  (dengan  sistem  hu- kum nasional) harus menyingkir dan merelakan satu wilayah di dalam lingkup NKRI memberla- kukan  hukum  syariah.  Maka  di  dalam  negara kesatuan  kita  menerima  adanya  nanggroë  (oto- nom:  Aceh  Darussalam)  yang  memberlakukan sistem  hukum  dengan  asas  dan  landasan  yang berbeda  dengan  sistem  hukum  nasional  (sekali- pun  berkeTuhanan).  Apa  yang  terjadi  di  NAD adalah  dipenuhinya  tuntutan  yang  termuat  da- lam  Piagam  Jakarta  dan  lebih  dari  itu.  Namun juga  pemerintah  daerah  otonom  (kabupaten/ko- ta)  sejak  2004  memberlakukan  perda-perda yang  bernuansa  syariah.  Ini  dapat  dimulai  dari kewajiban,  misalnya  berpakaian  Muslim  bagi pejabat  pemerintahan  atau  larangan  bepergian/ keluar rumah di malam hari bagi perempuan.
Menarik  bahwa  sistem  pemerintahan  (pu- sat maupun daerah) tetap dilandaskan pada asas demokrasi.  Itu berarti bahwa baik quanun mau- pun  perda  syariah  dasar  keberlakuannya  tidak langsung  „kewajiban  untuk  taat  pada  perintah Yang  Maha  Kuasa‟  melainkan  kesepakatan yang  terwujud  dalam  proses  pembentukan  per- undang-undangan. Perintah Tuhan bukan  lagi
Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 535 - 554
langsung  tertuang  dalam  kitab  suci  dan  itupun langsung tertuju pada manusia (dan masyarakat) melainkan harus diturunkan dan dirumuskan le- bih  lanjut  dalam  hukum  yang  diberlakukan  se- cara  “demokratis‟.  Artinya  dasar  keberlakuan perintah Tuhan (ditafsirkan sebagai hukum atau bukan)  pertama  dilandaskan  penerimaan  atas dasar  keyakinan  pribadi  dan  kedua  perintah Tuhan yang diterjemahkan ke dalam perda/qua- nun  berlaku  sebagai  ketentuan  yang  keberlaku- annya  didukung  dan  dijaga  oleh  kekuasaan  se- kuler  negara  (baik  dalam  wujud  satpol  PP  atau polisi agama).
Sebagai  perbandingan,  menarik  dicermati bagaimana unifikasi hukum di bidang keagraria- an  juga  mendapat  tentangan  dari  masyarakat hukum  adat.  UUPA  5/1960  adalah  upaya  unifi- kasi hukum tanah. 42 Klaim negara sebagai satu- satunya  kekuasaan  politik  yang  legitim  untuk mengatur mengelola sumberdaya alam dilandas- kan pada pemikiran hak menguasai negara. Hak ulayat bukan lagi ada pada kelompok-kelompok masyarakat namun melekat pada negara sebagai hak  publik.  Lagipula  karena  kemerdekaan  ada- lah  anugerah,  maka  sumberdaya  alam  beserta segala  isinya  juga  dimaknai  sebagai  anugerah Tuhan yang maha kuasa. Kekuasaan negara atas sumberdaya  dapat  dimaknai  sebagai  sesuatu yang meta iuris bukan sekadar karena tercantum dalam  ketentuan  Pasal  33  UUD  1945  atau UUPA.
Dalam perjalanan waktu klaim monopolis- tik  ini  ditentang  oleh  masyarakat  hukum  adat bahkan  oleh  kelompok-kelompok  masyarakat lain  ( urban  poor ).  Mereka  inilah  yang  karena eksploitasi  sumberdaya  terancam  kehilangan lebensraum mereka  atau  tergusur  dari  tanah tempat tinggal – semua demi kepentingan nega- ra atau pembangunan (yang tidak otomatis harus punya nilai religius). Ketika wibawa dan kekua- tan politik pemerintahan NKRI tidak lagi sekuat pada  zaman  Orde  Baru,  khususnya  perjuangan masyarakat hukum adat dengan bantuan Aliansi Masyarakat  Adat  berhasil  membuahkan  hasil, setidak-tidaknya di atas kertas. Klaim yang dia- jukan melawan monopoli kekuasaan negara ada- lah jika negara tidak mengakui (keabsahan
42 St.  Remy  Sjahdeini,  “ Hak  Tanggungan;  Asas-asas  dan permasalahan yang dihadapi perbankan ”, (Jurnal Hukum Bisnis, Vol. I, 1997):5-36.
klaim)  masyarakat  adat,  maka  masyarakat  adat tidak  akan  mengakui  (legitimasi  negara).  Dapat dibayangkan bahwa yang diperjuangkan masya- rakat hukum adat bukan hanya penguasaan atas sumberdaya  alam  yang  berada  dalam  wilayah teritorial  yang  diklaimnya  diperoleh  secara  tu- run temurun sebelum Indonesia ada (1945), me- lainkan  juga  „kebebasan‟  untuk  mengatur  peri- kehidupan  berdasarkan  nilai-nilai  budaya  dan kepercayaan lokal - yang tidak terangkum hanya dalam konsep hukum adat. Dengan itu pula sis- tem  hukum  nasional  (dan  landasan  kekuasaan politik dari negara) dihadapkan dan dibenturkan pada  sistem  hukum  lokal  (masyarakat  hukum adat) yang dibangun atas nilai-nilai budaya par- tikular.

## F. Penutup
Kesemua  ini  memaksa  kita  memikirkan kembali  landasan  pembenaran  adanya  kekuasa- an  politik  (duniawi)  yang  terpusat  (atau  justru tersebar),  dan  kemanfaatan  memperjuangkan dan  mempertahankan  sistem  hukum  nasional modern-post modern (yang mau tidak mau pasti bersifat  demokratis  dan  sebab  itu  sekuler)  yang terunifikasi  di  Indonesia.  Pertanyaan  tersulit adalah  di  mana  dan  bagaimana  kita  harus  me- nempatkan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dalam  kehi- dupan  sosial-politik-ekonomi-budaya  yang  fak- tual  dicirikan  oleh  kebhinekaan?  Atau  juga  di mana  Tuhan  (dari  agama  dan  keyakinan  mana- kah?)  harus  ditempatkan  dalam  kerangka nati- on-state building ?
Satu  pertanyaan  keras  yang  dapat  dijadi- kan  panduan  untuk  menjawab  persoalan  di  atas ialah: ketika pemerintahan membiarkan dan me- nenggang praktik korupsi-kolusi-nepostisme se- cara  masif  apakah  itu  semua  terjadi  atas  perke- nan Tuhan (baik karena semua sudah ditentukan jalannya oleh Tuhan atau karena manusia diber- kahi  kebebasan  untuk  memilih)  atau  sebagai dampak  dari  penyelenggaraan  negara  yang  ber- ketuhanan? Pertanyaan sama relevan juga ketika kita berhadapan dengan fakta pembangunan (na- sional:  sebagai  upaya  mewujudkan  tujuan  ber- negara)  ternyata  dijalankan  dengan  melanggar banyak  hak  asasi  manusia  baik  pada  tataran  in- dividual  maupun  komunal.  Bagaimana  Negara (ataukah  pejabat  negara?)  harus  mempertang- gungjawabkan itu semua dihadapan Tuhan (di
Negara Hukum Yang Berke-Tuhanan dan …

## Tristan P. Moeliono
akhirat?)  dan  apakah  itu  berarti  tidak  perlu  di- pertanggungjawabkan  perbuatan  serupa  dihada- pan hukum dan masyarakat (di dunia, dihadapan pengadilan  buatan  manusia?).  Diyakini  pula bahwa  kenyataan  masyarakat  Indonesia  sedang disesah  Tuhan  (sebagai  akibat  dosa  kolektif?) terbukti  dari  banyak  dan  meningkatnya  angka kejahatan  maupun  bencana  alam/lingkungan. Angka kriminalitas tinggi maupun bencana alam adalah juga bukti Tuhan memalingkan wajahnya dari  bangsa  Indonesia.  Apakah  pertobatan  mas- sal  merupakan  jalan  keluar?  Bagaimana  hal  itu harus dikaitkan dengan ihtiar tidak pernah sele- sai  mengembangkan  pemerintahan  yang  bersih dari praktik korupsi-kolusi dan nepotisme?
Pertanyaan sulit lainnya berkenaan dengan pemikiran  tandingan  dari  kelompok  Islam  yang terus  berjuang  untuk  menegakan  syariah  dan/ atau  negara  Islam.  Sebagaimana  juga  dinyata- kan Hooker: 43
“For Muslims, the authority of Islam is an alternative to the authority of the state, re- gardless of that state‟s particular ideolo- gical  persuasion  (...)  The  ideal  for  some Muslim  activist  is  the  “Islamic  state”. However,  this  in  itself  is  a  contradiction. Authority  can  have  only  one  locus.  The issue is always who has the power to exer- cise authority, and how this power is to be divided, controlled and transferred.”
Ada alasan lain mengapa kembali beraga- ma  menjadi  sangat  menarik  dan  dianggap  pen- ting.  Sebagaimana  kerap  dikeluhkan  oleh  ba- nyak tokoh di Indonesia masyarakat (negara) In- donesia tidak saja mengalami krisis kepemimpi- nan  namun  lebih  dari  itu  krisis  moral. 44 Solusi mudah  (untuk  menyelamatkan  generasi  muda dan bangsa) adalah perkuat dan perbanyak pem- belajaran  agama  di  sekolah-sekolah  formal.  Se- iring  dengan  itu,  anak  didik  dinyatakan  berhak (bahkan wajib hukumnya) mendapatkan pembe- lajaran agama disekolah formal sesuai dengan
43 MB  Hooker,  “ The  State  and  Syariah  in  Indonesia: 1945-1995” , dalam T. Lindsey (eds.), Indonesia, Law and Society (Sidney: The Federation Press, 1999.
44 Hartono Harimurti, “Empat Tanda Krisis  Moral Bang- sa ” (suaramerdeka.com, 21 maret 2012); Zakiya Rahmi Lubis, “Krisis  Moral  dan  Keteladanan”, (republikaonli- ne, 20 juni 2011).
agama/keyakinan  orang  tua.  Juga  penyelengga- raan pemerintahan di daerah banyak mengguna- kan  simbol-simbol  (dalam  perumusan  visi-mi- si): kota [...] bersih, beriman dan bertakwa.
Apakah  ada  jawaban  selain  bertobat  dan lebih rajin beribadah? Teori-teori tentang negara dan  landasan  kekuatan  hukum  (positivis  atau natural)  yang  ada (dan berkembang dalam seja- rah peradaban dunia barat) tidaklah dapat begitu saja  dipergunakan  di  Indonesia.  Ketika  muncul kecenderungan  mencampuradukan  atau  meng- kombinasikan  hukum  negara  (formal)  dan  arti- nya landasan keberlakuannya murni karena pro- ses  demokrasi  atau  kesepakatan  dengan  yang sakral  (berlaku  atas  dasar  kepercayaan  akan Tuhan): positivism dicampuradukan  dengan na- turalism. Hasil akhirnya adalah positivism yang sangat  pragmatik  dan  nama  Tuhan  Yang  Maha Kuasa  (dan  juga  Maha  Adil  dan  Maha  Penya- yang) kerapkali dengan mudah disalahgunakan.
Setelah  mengungkap  ini  semua  lantas  ba- gaimana kita harus memaknai negara hukum In- donesia  yang  demokratis  dan  berketuhanan? Apa dan bagaimana melegitimasi kekuasaan po- litik  negara  yang  begitu  terfragmentasi  karena bukan  dipecah  melainkan  dipencarkan?  Sistem hukum  seperti  apakah  yang  akan  muncul  dari situasi  sosial-politik  seperti  ini?  Ketika  begitu banyak pilihan terbuka - fragmentasi kekuasaan politik  juga  memunculkan  pluralisme  hukum (yang mengakomodasi keberagaman) dan pintu- pintu  lain  tertutup  (karena  setiap  sistem  hukum agama atau lokal dalam dirinya sendiri membe- narkan pemilahan kita (inklusif) dengan mereka (ekslusivitas)  –  maka  teori-teori  besar  tentang dasar  kekuasaan  dan  keberlakuan  hukum  tidak lagi  memadai  untuk  menjelaskan  mengapa  kita harus patuh pada negara, pemerintah dan hukum negara  yang  harus  dianggap  berwibawa.  Kalau- pun dasar kekuasaan dan hukum adalah kesepa- katan  (positivism),  maka  solidaritas  tersebut  bi- sa berubah setiap waktu.
Pilihan  lain  terhadap  keterbukaan  dan  ke- lenturan  ini  tampaknya  adalah  menolak  sama sekali  „ modernisme-post  modernisme‟ dengan segala  relatiivisme-nihilisme  nilai  dan  dengan itu menarik dan menutup diri dengan secara sa- dar  memilih  untuk  “ retreatism ”,  melarikan  diri pada dan ke dalam masa lalu yang gemilang dan mencoba menciptakan ulang kepastian masa  la-
Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 535 - 554
lu (ketika dunia tampak lebih sederhana dan ha- nya  ada  satu  kebenaran  absolut).  Ataukah  kita harus  kembali  mencari  kebenaran  absolut  dan kekal  dalam  wujud  ideologi  negara:  Pancasila dan  sila-sila  di  dalamnya  sebagai  pilar  negara yang  diletakkan  di  luar  lingkaran  tempat  dan waktu sebagaimana dilakukan Orde Baru dahulu
melalui  program  ekaprasetia  pancakarsa?  Pada akhirnya  tulisan  ini  ditutup  dengan  sejumlah pertanyaan  yang  tidak  selesai.  Apakah  ini  me- muaskan.  Jawabnya  tentu  tidak.  Namun  tetap saja pertanyaan-pertanyaan tersebut harus diaju- kan untuk dipikirkan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Agita Sukma Listyanti, “ Polisi Akui Bubarkan Paksa Dialog Lintas Agama” (Tempo.co.id; 12 juni 2013)
Benedict Anderson mendefinisikan nation as "an imagined political community - and imagined as both inherently limited and sovereign" . Lebih lanjut ia menyatakan bahwa nation "is imagi- ned because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow- members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion”. Anderson, Benedict R. O'G. Imagined Communities: reflections on the origins and spread of nationalism (Revised and extended. ed.). London: Verso: 1991.
Birgit Krawietz & Helmut Reifeld (Hrsg.) (eds.), Islam dan the Rule of Law: Between Sharia and Secularization Berlin: Konrad-Adeneur-Stiftung, 2008. Bdgkan juga dengan KH. Abdurrah- man  Wahid,  Ilusi  Negara  Islam:  Ekspansi  Gerakan  Islam  Transnasional  di  Indonesia, Jakarta: the Wahid Institute, Gerakan Bhineka Tunggal Ika & Maarif Institute, 2009.
B.R.O‟G Anderson, Old Society, New State:  Indonesia‟s New Order in Comparative Perspective, Journal  of  Asian  Studies  42:3  (mei  1983).  Bdgkan  juga  dengan  Ruth  McVey,  The  Beam- tenstaat  in  Indonesia  dalam  B.R.O‟G  Anderson  &  Audrey  Kahin  (ed.)  Interpreting  Indo- nesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Pro- ject, 1982.
Denny  Indrayana,  UUD  1945:  Antara  Mitos  dan  Pembongkaran,  diterjemahkan  dari  Indonesian Constitutional  Reform  1999-2002:  An  Evaluation  of  Constitution-Making  in  Transition, penerjemah E. Setiyawati A, cetakan pertama, Bandung: Mizan, 2007.
Edward Aspinall & Gerry van Klinken (ed.), The State and Illegality in Indonesia, Leiden: KITLV Press,  2011.  Pokok  bahasan  dalam  buku  ini  adalah  pemilhan  kabur  antara  negara/hukum formal-legal dengan yang informal dan illegal.
Felix Baghi SVD, Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi, Cet-I, Maumere: Ledalero, 2012. Francis  Fukuyama,  The  Origins  of  Political  Order:  From  Prehuman  Times  to  the  French  Revo- lution. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2012.
G.J.  Ressink,  Bukan  350  Tahun  Dijajah,  Jakarta:  Komunitas  Bambu,  2012.  Lihat  Marieke  Blom- bergen  (2011),  Polisi  Zaman  Hindia  Belanda:  Dari  Keperdulian  dan  Ketakutan,  Jakarta: Kompas.
Hartono Harimurti, “Empat Tanda Krisis Moral Bangsa ” (suaramerdeka.com, 21 maret 2012); Za- kiya Rahmi Lubis, “Krisis Moral dan Keteladanan”, (republikaonline, 20 juni 2011). Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken (ed.), Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia, Leiden: KILTV Press, 2007.
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hal. 33. hal 241 et seq.
J. Soedjati Djiwandono, “ Mukadimah UUD 1945 Tidak Sakral, Perlu Diganti ”, SUARA PEMBA- RUAN DAILY 9/2/04.
Komaruddin Hidayat, “Agama, Parpol dan Negara ” (Kompas 15 juli 2013): 6.
Negara Hukum Yang Berke-Tuhanan dan …

## Tristan P. Moeliono
Leonard Mlodinow (ilmuwan-ateis) dengan Deepak Chopra (spiritualis) yang dibukukan dalam “Is God an Illusion? The Great Debate Between Science and Sprituality, London: Rider, 2011.
M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, edisi terjemahan, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri- abadi, 2009
M.B.  Hooker,  Indonesian  Islam:  Social  Change  through  Contemporary  Fatwa.  NSW:  Allen  & Unwin, 2003. p. 228.
MB Hooker, “ The State and Syariah in Indonesia: 1945-1995” , dalam T. Lindsey (eds.), Indonesia, Law and Society (Sidney: The Federation Press, 1999.
Mochtar  Kusumaatmadja,  Pembinaan  Hukum  Dalam  Rangka  Pembangunan  Nasional,  Penerbit Binacipta, Bandung, 1986; Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995 dan Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Na- sional, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun
Pippa  Norris  &  Ronald  Inglehart,  Sacred  and  Secular:  Religion  and  Politics  Worldwide,  2nd  ed., Cambridge University Press, 2011.
Paul Michael Munoz, op.cit dan M.C. Ricklefs, op.cit.
PJ. Zoetmoelder, Manunggaling Kawula Gusti: Pantheisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa, diterjemahkan Dick Hartoko. Jakarta: Gramedia, 1991.
Ratna Lukito, Pergumulan antara hukum Islam dan adat di Indonesia. Jakarta: INIS, 1998 & Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
Ratno Lukito: Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia, cet-1, Tanggerang: Pustaka Alvabet, 2008.
Renan, Ernest. "What is a Nation?" in Eley, Geoff and Suny, Ronald Grigor, (ed.) Becoming National: A Reader. New York and Oxford: Oxford University Press, 1996: pp. 41-55. Reza A. Wattimena, Melampaui Negara Hukum Klasik, Locke-Rousseau-Habermas, Jakarta:
Kanisius, 2007.
Suryadi, “Buku „Greget Tuanku Rao‟ dan Kontroversi Kepahlawanan Tuanku Tambusai” , (Padang. Kinicom; 19/10/2008).
Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991. Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional. HuMa-KITLV-VVI dan
Epistema Institute, Jakarta: 2014. Bdgkan pula dengan Daniel S. Lev, Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: selected essays, Kluwer Law Internasional, 2000.
St. Remy Sjahdeini, “ Hak Tanggungan; Asas-asas dan permasalahan yang dihadapi perbankan ”, (Jurnal Hukum Bisnis, Vol. I, 1997):5-36.
Soehino  SH.,  1985,  Ilmu  Negara,  Yogyakarta:  Liberty  yang  menginspirasi  banyak  pengajar  ilmu negara  di  fakultas  hukum  di  Indonesia  lainnya  untuk  menulis  hal  yang  sama.  Lihat  antara lain:  I  Gde  Pantja  Astawa  &  Suprin  Na‟a,  Memahami  Ilmu  Negara  dan  Teori  Negara: Jakarta, Refika Aditama, 2009.
Tubagus Haryo Karbyanto, “Judicial Review: antara trend dan keampuhan bagi strategi advokasi”, Seri  Bahan  Bacaan  Kursus  HAM  untuk  pengacara  X  tahun  2005  (Lembaga  Studi  dan Advokasi Masyarakat, Jakarta). Pemberian hak uji terbatas ini dilandaskan pada TAP MPR III/1978, UU 14/1970, UU 14/1985.
Tim Lindsey (ed.), Indonesia: Law and Society, 2nd edition, the Federation Press, 2008. Yudi Latif, Negara Paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Austin Cline, Why Does Religion Exist?: Karl Marx's Analysis of Religion (http://atheism.about. com, last visited 1 juli 2013).
Yohan Wahyu, “ Merunut Relasi Negara dan Agama: Jajak Pendapat Kompas ” (Kompas 15 juli 2013): 5.
International Crisis Group. “ Kekerasan Etnis di Indonesia: Pelajaran dari Kalimantan ”, 27 juni 2001 (laporan ICG Asia no. 19, Jakarta/Brussel).
Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 535 - 554
Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia,  Current  Asia  dan  the  Centre  for  Humanitarian  Dialague,
“ Pengelolaan Konflik di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso”, (Centre for Humanitarian Dialogue: Geneva, 2011). International Crisis Group, “Melemah- kan Jaringan Kelompok Mujahidin di Indonesia: Pelajaran dari Maluku dan Poso” , (Asia Report no. 103- 13 oktober 2005)
Dissertasinya:  Islamic  Law  and  Adat  Encounter:  the  Experience  of  Indonesia  (thesis  submitted  to the  Faculty  of  Graduate  Studies  and  Research;  Institute  of  Islamic  Studies,  McGill University, Montreal-Canada, 1997).

## Peraturan Perundang-undangan
UUD 45 UU 24/2003 tentang MK (terakhir di amandemen dengan UU 8/2011). UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (13 September 2007) Penjelasan UUD 1945: Sistem Pemerintahan Negara.
TAP MPRS XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan perundang-undangan RI.
TAP MPR III/1978 (kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan/atau antar lembaga-lembaga tinggi negara)
TAP MPR III/2000 (sumber hukum dan tata peraturan perundang-undangan) UU 14/1970 (ketentuan pokok kekuasaan kehakiman), UU 14/1985 (mahkamah agung). UU 7/1989 tentang Peradilan Agama, diubah oleh UU 3/2006. UU 24/2003 tentang MK (terakhir di amandemen dengan UU 8/2011). UU 10/2004 (pembentukan peraturan perundang-undangan) UU 12/2011 (pembentukan peraturan perundang-undangan)
UU 50/2009 tentang perubahan kedua atas UU 7/1989 tentang peradilan agama(diubah pertama kali oleh 3/2006).
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Buku I: Hukum Perkawinan + Buku II: Hukum Kewarisan dan  buku  III  tentang  Kewakafan.  Kompilasi  tersebut  telah  diterima  baik  oleh  alim  ulama Indonesia  dalam  LokaKarya  di  Jakarta  pada  2-5  febuari  1988.  Lihat  InPres  1/1991: penyebarluasan kompilasi hukum Islam.
Peraturan Menteri Agama 9/1952(tentang aliran kepercayaan)
PMA (peraturan menteri agama) 10/2008,  yakni pelayanan keagamaan, aliran, faham dan  gerakan keagamaan serta hubungan antar umat beragama.
Keputusan  Fatwa  MUI  no.  7/MUNAS  VII/MUI-II/2005  tentang  Pluralisme,  Liberalisme  dan Sekularisme Agama.
Putusan MK no. 35/PUU-X/2012 membatalkan sebahagian pasal dalam UU Kehutanan (41/1999) PerMA 1/1999 (hak uji materiil MA)
RUU  Pengakuan  dan  Perlindungan  Masyarakat  Adat  versi  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara (AMAN).