INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11574-11585 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Politik Hukum Perubahan Konstitusi dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia
Subiyatno 1 , Siti Aminah 2 ✉
Universitas Tanjungpura Email: sitiaminah@hukum.untan.ac.id 2 ✉

## Abstrak
Dalam  sejarah  perjalanan  Konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar  1945  sejak  penetapannya  sampai dengan perubahan untuk pertama kalinya setelah reformasi sudah dikenal beberapa Konstitusi yaitu Undang-Undang  Dasar  1945,  Kemudian  diganti  dengan  Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat  1949, menyusul  Undang-Undang  Dasar  1950  dan  kembali  lagi  berlakunya  Undang-Undang  Dasar  1945 periode  ke-2  dan  dilanjutkan  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Dasar  1945  setelah  perubahan. Perubahan yang terjadi dari konstitusi yang satu ke konstitusi yang berikutnya ini tidak dapat dilepaskan dari arah politik hukum yang berlaku pada saat konstitusi itu dibuat oleh para pembentuknya. Dengan demikian  peranan  politik  hukum  sangat  menentukan  kearah  mana  ke  depannya  konstitusi  akan  di bangun. Bangunan konstitusi idealnya harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Untuk dapat memahami secara koseptual arah politik hukum perubahan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 sejak perumusan sampai dengan penetapannya perlu digali secara historis, politis dan yuridis perkembangan ketatanegaraan Indonesia hingga perubahan terakhir yang di dalamnya  terkandung  unsur  politik  hukum.  Dalam  penelitian  normatif  ini  peranan  politik  hukum mempunyai kekuatan yang luar biasa karena akan ikut menentukan perubahan kostitusi, materi muatan dan menentukan hal-hal yang menjadi kesepakatan untuk menjadi titik temu, titik tumpu dan titik tuju dalam pembangunan hukum pada umumnya dan  hukum konstitusi pada khususnya.
Kata Kunci: Politik Hukum, Konstitusi, Ketatanegaraan Indonesia

## Abstract
In the history of the journey of the Constitution or the 1945 Constitution from its enactment until it was  amended  for  the  first  time  after  reform,  several  Constitutions  are  known,  namely  the  1945 Constitution, then replaced by the 1949 Constitution of the United States of Indonesia, following the 1950 Constitution and its return to force. The 1945 Constitution was in the 2nd period and continued with the enactment of the 1945 Constitution after the amendments. The changes that occur from one constitution to the next cannot be separated from the legal political direction that was in effect at the time the constitution was created by its framers. Thus, the role of legal politics really determines the direction in which the constitution will be developed in the future. Ideally, a constitutional building must maintain a balance between the rights and obligations of the state and citizens. To be able to conceptually  understand  the  legal  political  direction  of  changes  to  the  constitution  or  the  1945 Constitution from its formulation to its enactment, it is necessary to explore the historical, political and juridical  development  of  Indonesian  state  administration  up  to  the  latest  changes  which  contain elements of legal politics. In this normative research, the role of legal politics has extraordinary power because it will help determine changes in the constitution, content material and determine matters that  become  agreements  to  become  the  meeting  point,  fulcrum  and  destination  point  in  the development of law in general and constitutional law in particular.
Keywords: Politics, Law, Constitution, Indonesian State Administration

## PENDAHULUAN
Sejak ditetapkanya Undang-Undang Dasar (Undang-Undang Dasar) 1945 oleh Panitia Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  maka  secara  resmi  dan  syah  negara  Indonesia  yang diproklamasikan  pada  tanggal  17  Agustus  1945  mempunyai  Undang-Undang  Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah merupakan kesepakatan atau resultante para pembuatnya  yang  terjadi  pada  waktu  itu  yang  sesuai  dengan  keadaan  ideologi,  politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Moh. Mahfud MD, 2010 :12).
Sebagaimana  diketahui  Undang-Undang  Dasar  1945  itu  lahir  dalam  suasana  yang serba cepat dan kilat, oleh sebab itu di sana-sini masih terdapat kekurangan yang perlu disemprnakan  lebih  lanjut.  Bung  Karno  sebagai  ketua  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  mengatakan  :”..Undang -Undang  Dasar  yang  buat  sekarang  adalah  Undang- Undang Dasar Sementara…, ini adalah Undang-Undang Dasar kilat, nanti kalau kita telah bernegara didalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna.
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai  dasar-dasar  penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya telah mengalami perubahan
dengan ditetapkannya dan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada Tahun 1949 yang merupakan hasil kerja sama  dalam perundingan Konferensi Meja Bundar 1949. Dalam  salah  satu  pasalnya  Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat  menyebutkan  bahwa konstitusi ini masih bersifat sementara.
Perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia atas dasar Undang-Undang Dasar atau konstitusi  sebagai  bangunan  negara  berubah  lagi  dari  negara  federal  menjadi  negara kesatuan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Sesuai dengan namanya bahwa konstitusi ini juga bersifat sementara dan lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 134 yang menentukan bahwa konstituantelah yang membuat Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap.
Perkembangan  selanjutnya  melalui  Dekrit  Presiden  5  Juli  Tahun  1959,  dinyatakan bahwa  Undang-Undang  Dasar  Sementara  Tahun  1950  dinyatakan  tidak  berlaku  dan ditegaskan  diberlakukan  Kembali  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  Dengan  demikian Sistem ketatanegaraan Indonesia sejak saat itu tunduk dan patuh pada Undang-Undang Dasar  proklamasi  sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.
Pada masa Orde Baru semboyan yang dikenal adalah akan melaksanakan Undang- Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, namun demikian sejarah membuktikan bahwa sifat konstitusi yang supel dan fleksibel cenderung ditafsirkan menurut kehendak penguasa secara sepihak (Taufiqurrohman Syauri, 2004:14). Keadaan ini berlangsung selama kurang lebih 32 tahun, yang selanjutnya melalui agenda reformasi pada tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002 diadakan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Didalam Perubahan Undang-Undang  Dasar 1945 terdapat suatu kesepakatan  yang diambil  yaitu  Pertama,  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  tidak  akan  diubah  dan tetap dipertahankan sebagaimana adanya. Kedua, Bentuk negara kesatuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan diubah dan tetap dipertahankan apa adanya. Ketiga, Sistem presidensial dipertahankan dan diperkuat sebagai sistem  pemerintahan  negara  yang  dianut.  Keempat,  Penjelasan  Undang-Undang  Dasar dihapuskan  dan  isinya  yang  bersifat  normatif  dimasukan  kedalam  pasal-pasal  Undang- Undang  Dasar.  Kelima,  Perubahan  dilakukan  dengan  cara  addendum  yakni mempertahankan  naskah  asli  sedangkan  perubahan-perubahannya  dijadikan  lampiran resmi.
Mengingat bahwa konstiusi merupakan resultante dari keadaan dan peristiwa yang terjadi pada saat itu dibuat sedangkan situasi, keadaan dan peristiwa yang terjadi selalu berubah  mengikuti  keadaan  masyarakatnya  maka  konstitusi  harus  membuka  peluang
kemungkinan untuk diubah. Sementara itu Jimly Ashiddiqie mengemukakan ada  2 (dua) cara perubahan konstitusi, yaitu yang pertama caranya dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri dan yang kedua dengan cara yang tidak dijelaskan dalam konstitusi itu, cara yang demikian dikenal dengan cara revolosioner (Moh.Mahfud MD, 2010:40).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini tentang Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, sebagai penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan studi kepustakaan yang membahas dan meneliti, menelaah bahan-bahan, hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji, 2003:7).  Bahan-bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  memiliki  kekuatan mengikat dan bersumber pada norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat  1949  atau Konstitusi  RIS  1949;  Undang-Undang  Dasar  Smentara  Tahun  1949;  dan  Peraturan Perundang-undangan.
Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian  dan  sebagainya.  Adapun  bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang memberi  penjelasan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  seperti  kamus, ensiklopedi  dan  sebagainya.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah Pendekatan undang-undang ( statue approach); Pendekatan konseptual (conseptual approach); Pendekatan analitis (analyctical approach); Pendekatan kasus (case approach); Pendekatan Historis ( Historics approach) (Suratman dan H. Philips Dillah, 2014: 10).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusi
Dalam  perkembangan  konstitusi  di  dunia,  kedudukan,  fungsi  dan  tujuan  konstitusi mengikuti paham ketatanegaraan yang berkembang pada masa itu. Pada masa peralihan dari negara federal monarki, atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa  yang  kemudian  secara  berangsur  mempunyai  fungsi  sebagai  alat  dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa (Jimly Assiddiqie, 2004:15). Sejak saat itu, setelah perjuangan rakyat mengalami kemenangan, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya  dari  sekedar  penjaga  keamanan  dan  kepentingan  hidup  rakyat  terhadap
kedzaliman  golongan  penguasa,  menjadi  senjata  pamungkas  rakyat  untuk  mengakhiri kekuasaan  sepihak  satu  golongan  dalam  sistem  monarki  dan  oligarki,  serta  untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi.
Perkembangan  selanjutnya  dalam  pemerintahan  di  dunia  barat,  konstitusi dimaksudkan  untuk  menentukan  batas  wewenang  penguasa,  menjamin  hak  rakyat,  dan mengatur  jalannya  pemerintahan  (Armen  Yasir,  2014:23).  Sebagai  contoh  sejarah pemerintahan negara inggris, dimana negara tersebut tidak mempunyai Undang-Undang Dasar,  tetapi  mempunyai  konstitusi  yang  secara  lengkap  memuat  aturan-aturan keorganisasian  negara  berdasarkan  perkembangan  selama  kurang  lebih  delapan  abad. Aturan-aturan konstitusional itu tersebar dalam berbagai undang-undang dan dokumen negara lainnya, hukum adat ( common law) dan konvensi (conventions). Meskipun inggris tidak memiliki Undang-Undang Dasar, Negara ini merupakan model negara konstitusional tertua  yang  tumbuh  secara  evolusi  sejak  diterbitkannya  Magna  Charta  tahun  1215  yang mewajibkan raja menegakkan hukum sebagai perlawanan bersenjata dan tuntutan dari para bangsawan  (Dasril  Rajab,  2005:15).  Oleh  karena  itu,  negara  ini  menjadi  contoh  bagi Montesquieu Ketika mengajarkan pemisahan tiga kekuasaan pemerintahan (Trias politika) yang kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Amerika serikat tahun 1787.
Berkaitan  dengan  fungsi  dari  Undang-Undang  Dasar  bahwa  negara-negara  yang mendasarkan  dirinya  atau  menyebut  dirinya  sebagai  negara  demokrasi  konstitusional, Undang-Undang  Dasar  memiliki  fungsi  yang  sangat  khas  yaitu  membatasi  kekuasaan pemerintah  sedemikian  rupa  sehingga  penyelenggaraan  kekuasaan  tidak  sewenang- wenang  (Rudy, 2013:8). Atas dasar hal tersebut maka diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi, keadaan-keadaan seperti itu disebut suatu gagasan yang dinamakan konstitusionalisme.

## Dasar Hukum Dilakukannya Perubahan Undang Undang Dasar
Perkembangan ketatanegaraan Indonesia dan dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  tidak  terlepas  dari  adanya  reformasi  Dimana  disepakati sesuai dengan agenda reformasi, bahwa dalam perubahan undang-undang dasar tersebut terdapat 5 (lima) kesepakatan yaitu : (1) Tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (2) Bentuk negara tetap NKRI; (3) Sistem pemerintahan tetap presidensial;  (4) Menghapuskan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945; dan (5) Hasil amandeman adalah addendum dari naskah asli (Moh. Mahfud MD, 2010:21) .
Menurut M. Dimyati Hartono (2009: 15), menyikapi perubahan Undang-Undang Dasar 1945, berpendapat sebagai berikut: Pertama, Tidak akan mengubah pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Dalam keterangan lebih lanjut beliau mengemukakan, kalau kita lihat secara  harfiah  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  MPR  memang  tampaknya  tidak menunjukkan adanya penyimpangan karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu masih  utuh  dipertahankan.  Tetapi,  terlihat  bahwa  MPR  ternyata  terlalu  dangkal  dalam melihat  persoalan  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  dasar  negara.  MPR  tidak memperhatikan satu faktor penting yang dianut dalam konstitusi, yaitu sistem dan prinsip konstitusional yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebagai bagian dari hukum dasar yang tertulis  dari konstitusi Indonesia.  Bahkan tertuang secara jelas dalam penjelasan  Undang-Undang  Dasar  1945,  bahwa  Undang-Undang  Dasar  1945  menganut sistem konstitusi yang dinamakan Integrated Constitutoinal system atau sistem konstitusi yang terpadu, yaitu sebuah sistem yang dimana Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri atas 3  (tiga)  unsur  yang  antara  pembukaan,  batang  tubuh,  dan  penjelasan  merupakan  satu kesatuan (tri Tunggal). Ketika MPR dalam kesepakatannya menetapkan akan menghapus Penjelasan  UNDANG-UNDANG  DASAR  1945,  sebenarnya  MPR  dari  awal  telah  salah memandang hukum dasar negara kita yang tertulis itu, dan tidak berpegang teguh pada sistem konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.
Lebih  lanjut  MPR  yang  memutuskan  akan  menghapus  penjelasan  tersebut.  pada hakekatnya Lembaga itu telah melakukan perombakan besar-besaran terhadap pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945.  Sebab,  dalam  penjelasan  secara  tegas  dinyatakan  bahwa Undang-Undang  Dasar  1945  mencakup  pokok-pokok  pikiran  yang  terkandung  dalam pembukaan  dalam  pasal-pasalnya.  Yang  dimaksud  pasal-pasalnya  adalah  batang  tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, jelaslah antara pembukaan, batang tubuh dan penjelasan merupakan tri Tunggal yang tidak boleh di pisah pisahkan. Inilah kesalahan fundamental MPR  dalam  melakukan  amandemen  karena  amandemen  bertentangan  dengan  sistem konsistensi yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Kedua,  Bentuk  negara  tetap  NKRI.  Bersyukurlah  bahwa  MPR  dalam  hal  ini  masih konsisten  dalam  mempertahankan  bentuk  negara  sebagai  negara  kesatuan  republik Indonesia  walaupun  diawal  amandemen  pernah  ada  kaum  reformis  dan  kelompok kelompok  tertentu  yang  ingin  mengubah  bentuk  negara  NKRI  menjadi  bentuk  negara federal.  Dalam  hal  ini  MPR  bertindak  benar  dalam  menetapkan  masalah  satu  dari  lima kesepakatan  MPR  yang  menjadi  dasar  melaksanakan  amandemen  tersebut  walaupun amandemen yang dilaksanakan dengan menambal sulam pasal-pasal dalam batang tubuh dimasukkan unsur-unsur yang berciri federalisis terutama dalam soal otonomi daerah.
Ketiga,  Sistem  pemerintahan  tetap  Presidensial.  MPR  memang  secara  formal  tidak mengubah sistem pemerintahan presidensial tetapi dengan perubahan yang terjadi pada Undang-Undang  Dasar  1945  hasil  amandemen  khususnya  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal 13 Ayat (2) dan (3), Pasal 14 Ayat (1) dan (2), Pasal 15 Ayat (2) serta Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Dasar hasil amandemen, kaum reformis yang duduk di di PAH 1 BP MPR telah  membuat  sistem  presidensial  yang  menjamin  dalam  penjelasan  Undang-Undang Dasar  1945  tidak  lagi  utuh  dan  efektif  karena  dalam  pasal-pasal  tersebut  kedudukan presiden sebagai kepala negara dalam bertindak harus mendapatkan pertimbangan dari DPR. Padahal, dalam sistem pemerintahan negara presidensial sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, disamping disebutkan presiden diangkat oleh majelis tetapi juga disebutkan presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah majelis. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 lebih ditegaskan bahwa dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang  asli sistem presidensial itu  sangat jelas mungkin  sebaiknya  kita  menelaah  mengapa  dalam  amandemen  Undang-Undang  Dasar 1945  MPR  telah  menyisipkan  tambahan  tambahan  dalam  pasal  tersebut.  Hal  ini  adalah karena ada pengalaman yang dirasa kurang baik pada zaman orde baru, Dimana disatu sisi presiden menjadi sangat powerfull dan pada sisi lain peran legislatif sangat lemah bahkan disebut  sebagai  tukang  stemple  (Sodikin,  2014:33).  Kita  harus  cerdas  dalam  melihat permasalahan ini, konsepsi atau sistem yang salah atau implementasi yang dari konsepsi yang tidak benar. Kesalahan dalam implementasi jangan diselesaikan dengan merombak konsepsinya  dengan  cara  melakukan  tambal  sulam  dengan  menambah  materi  tertentu pada  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  1945.  Dan  begitu  pula  dengan  halnya  jangan memaknai dalih perlu ada check and balances seperti halnya di negara-negara lain yang menganut sistem parlementer.
Keempat, Menghapuskan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai hal ini, MPR telah sepakat untuk menghapuskan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan catatan bahwa hal-hal pokok dan prinsip harus dimasukkan kedalam pasal-pasal dan ayat- ayat  Undang-Undang  Dasar  1945.  Keputusan  ini  telah  dijalankan  oleh  MPR,  Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus secara total dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada kenyataannya, kesepakatan MPR tersebut memang dijalankan dalam arti penjelasan benar- benar dihapuskan secara keseluruhan, tetapi pasal-pasal yang ada didalam penjelasan tidak semuanya dimasukkan kedalam pasal-pasal atau ayat-ayat dalam batang tubuh, bahkan hal-hal yang penting dan mendasar seperti pokok-pokok pikiran tentang negara dan sistem
pemerintahan yang dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli telah diabaikan.
Perlu  dipahami  bahwa  sebagaimana  ditegasakn  oleh  penjelasan  Undang-Undang Dasar  1945  itu  sendiri  bahwa  apa  yang  tercantum  dalam  pembukaan  Undang-Undang Dasar 1945 itulah pokok-pokok pikiran yang dituangkan kedalam batang tubuh atau pasal- pasal dan ayat-ayat. Sedangkan, apa yang tercantum dalam penjelasan dan pembukaan adalah prinsip prinsip dasar bernegara dan sistem pemerintahan. Sebab, dalam penjelasan umum dimuat pengertian-pengertian dasar tentang konstitusi dan hukum dasar dan pokok pokok pikiran tenang negara, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, ketuhanan yang maha esa, hubungan antara batang tubuh, penjelasan dan pembukaan, sifat Undang-Undang Dasar yang singkat dan simple, hubungan antar Lembaga negara, dan lain-lain, yang merupakan satu konsepsi nasional yang mendasar dan utuh, tidak bersifat parsial dan lepas hubungan satu  dengan  yang  lainnya.  Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  MPR  dalam  melakukan amandemen dengan menghapuskan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 telah merusak konsep dasar bernegara sistem dan prinsip konstitusi yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.
Kelima, Kesepakatan MPR bahwa hasil amandemen adalah addendum dari naskah asli. sebenarnya  apa  yang  telah  ditegaskan  sebagai  kesepakatan  MPR  yang  akan  melakukan amandemen yang berwujud addendum yang melekat pada naskah asli. Artinya MPR sendiri sudah berketetapan dan menyatakan bahwa dengan addendum, Undang-Undang Dasar 1945 yang asli tidak harus dirombak, tetapi sebaliknya harus dipertahankan sebagaimana adanya  sebagai The  Original  and  Historical  Text/Document.  Sedangkan,  amandemen diwujudkan  dalam  bentuk  addendum,  yaitu  suatu  penambahan  yang  dilekatkan  pada naskah asli. Tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian, amandemen terbukti sama sekali tidak  mempertahankan  naskah  asli  dari  Undang-Undang  Dasar  1945  karena  telah mengalami perombakan total pada batang tubuh dan penghapusan pada penjelasan. Dan janji bahwa yang akan dihasilkan dari amandemen adalah sebuah addendum yang melekat pada naskah asli tidak ditepati. Jadi, dalam hal ini MPR telah ingkar janji, tidak menjalankan kesepakatannya sendiiri yang fundamental. wajar bila dalam konteks ini timbul pernyataan apakah  permasalahan  ini  karena  MPR  tidak  memahami  apa  itu  amandemen  dan addendum? Tidak mustahil bahwa ada pihak pihak dari dalam dan luar negeri yang sengaja menusukkan jarum strategi politik untuk merusak dasar dasar dan sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia melalui tokoh ataupun organisasi dari kaum reformis yang dengan sengaja hendak mengaburkan makna amandemen dan addendum. Lagi-lagi muncul pertanyaan, apakah mungkn kaum reformis yang merupakan para tokoh politik dan
tokoh negarawan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara amandemen dan addendum?
Dari 5 (lima) kesepakatan MPR untuk melakukan amandemen dan addendum maka dapat ditemukan analisis terhadap hal tersebut sebagai berikut ( M. Dimyati Hartono, 2009: 41): Pertama, Bahwa MPR dalam membuat kesepakatan, sebagai dasar hukum melakukan amandemen, ternyata kurang memahami sistem  dan  prinsip konstitusi yang  dianut  oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sehingga pelaksanaan amandemen bersifat parsial, simplistic,  dan  dangkal  serta  hanya  untuk  jangka  pendek.  Kedua,  Disamping  kurang memahami  sitem  dan  prinsip  konstitusi  yang  dianut  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945, bukan mustahil, bahkan ada indikasi yang luar biasa bahwa kaum reformis di MPR, yang dengan  konsepsi  yang  jelas  dan  cara  yang  sistematis,  ingin  merombak  sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen yang tambal sulam dan kebablasan ini. terutama yang terkait dengan konsepsi nasional di bidang politik dan ekonomi.
Ketiga, Sangatlah ironis bagi sebuah Lembaga negara tertinggi setaraf MPR dan para anggotanya tidak mampu membedakan dengan jelas antara amandemen dan addendum. Keempat, Dilihat dari sudut hukum, khususnya dari tata urutan perundang-undangan yang tercantum pada TAP MPR No. III/2000 yang pada saat itu masih berlaku, kesepakatan MPR tersebut tidak memiliki  dasar hukum yang kuat  dan bentuk hukum yang  jelas, dan  oleh karena  itu  dapat  disebut  sebagai  sekedar  risalah  rapat  paripurna  MPR,  tetapi  hebatnya risalah  rapat  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  dapat  merombak  secara  mendasar Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, dan selanjutnya dijadikan sumber hukum dan dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara di semua bidang.
Kesepakatan MPR dan hasil pelaksanaan dari kesepakatan diatas membuktikan bahwa amandemen ini bukanlah hasil pemikiran tentang reformasi atau pembaharuan negara yang konseptual  tetapi  bersifat  reaktif.  terlepas  dari  ada  tidaknya  campur  tangan  pihak  asing dalam reformasi maupun amandeman, yang jelas MPR telah melanggar kesepakatannya sendiri. Amandemen telah berjalan tanpa konsep dan arah yang tidak menentu. Adanya kebutuhan kebutuhan yang harus ditampung sebagai wujud dinamika kehidupan tidak bisa diingkari, jika MPR menyadari makna Undang-Undang Dasar 1945, MPR seharusnya tidak gegabah  mengubah  tanpa  konsep  yang  jelah.  Dari  dokuem-dokumen  yang  didapat, disinyalir oleh beberapa pihak, memang ternyata amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah sepenuhnya gagasan asli dari kaun reformis, melainkan ada pihak sponsor dari luar yang memang ingin secara mendasar merombak bentuk negara, sistem pemerintahan dan lain sebagainya demi kepentingan kapitalis global. Maka Indonesia tetap menarik bagi
dunia luar dan berbagai kepantingan mereka di Indonesia, lebih-lebih di zaman globalisasi ekonomi dunia seperti sekarang ini. Krisis global yang diawali terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di amerika serikat telah menyebabkan terjadinya pergeseran kekuatan global dari amerika ke asia, kondisi itu menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara akan menjadi lebih penting bagi dunia.
Menurut yang dikemukakan oleh Dedi Ismatullah bahwa bentuk-bentuk perubahan Undang-Undang  Dasar  NRI  tahun  1945  yang  dilakukan  adalah  mengubah,  membuat rumusan baru sama sekali, menghapus atau menghilangkan, memindahkan tempat pasal atau ayat sekaligus mengubah penomoran pada pasal atau ayat.
Dalam membicarakan tentang perubahan konstitusi jimly asshiddiqie mengemukakan adanya  (Jimly  Asshiddiqie,  2004:  25):  (1)  Bentuk  perubahan;  (2)  Prosedur  perubahan;  (3) Empat perubahan pertama. Lebih lanjut Jimly asshiddiqie mengemukakan, dalam Sejarah ketatanegaraan    telah  tercatat  beberapa  upaya  yaitu  (a)  pembentukan  undang  undang dasar, (b) penggantian undang-undang dasar, dan (c) perubahan dalam arti pembaruan undang-undang  dasar.  Pada  tahun  1945,  UUD  1945  dibentuk  atau  disusun  oleh  badan BPUPKI  (Badan  penyelidik  usaha  persiapan  kemerdekaan  Indonesia)  dan  PPKI  (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai hukum dasar bagi NKRI yang kemerdekaannya diproklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945. Selanjutnya pada tahun 1949, Ketika bentuk negara republik Indonesia diubah menjadi negara serikat (federasi), diadakan penggantian konstitusi dari UUD 1945 ke konstitusi RIS 1949.
Demikian  pula  pada  tahun  1950,  Ketika  bentuk  negara  Indonesia  diubah  lagi  dari bentuk negara serikat menjadi negara kesatuan, konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS tahun 1950. Selanjutnya mulailah diadakan usaha untuk menyusun UUD baru sama sekali dengan  dibentuknya  Lembaga  konstituante  yang  secara  khusus  ditugaskan  untuk menyusun  konstitusi  baru,  setelah  mengalami  persidangan  yang  cukup  panjang, konstituante yang akan membuat UUD yang sifatnya tetap belum berhasil. Untuk mengatasi keadaan  yang  tidak  menentu  dan  berlarut-larut  sehingga  mengganggu  jalannya  proses ketatanegaraan, presiden Soekarno pada tanggal 5 juli 1959 mengelurkan dekrit presiden yang isinya diantaranya membubarkan konstitusi dan menetapkan berlakunya Kembali UUD 1945  menjadi  hukum  dasar  NKRI.  Perubahan  dari  UUDS  tahun  1950  ke  UUD  1945  tidak ubahnya bagaikan tindakan penggantian UUD juga. Karena itu, sampai dengan berlakunya Kembali  UUD  1945  itu  dalam  sejarah  ketatanegaraan  Indonesia  modern  belum  pernah terjadi  perubahan  dalam  arti  pembaruan  UUD,  melainkan  baru  perubahan  dalam  arti pembentukan, penyusunan, dan penggantian UUD.
Pada masa reformasi pada tahun 1998 yang mengakhiri pasa pemeriantahan presiden soeharto dan digantikan presiden BJ Habibie barulah ada perubahan terhadap UUD 1945 sebagaimana  mestinya.  Sejak  tahun  1999  sampai  dengan  tahun  2002  UUD  1945  telah mengalami empat kali perubahan. Menurut Jimly Asshiddiqie (2011:21), bentuk perubahan UUD yaitu penggantian dan perubahan pada pokoknya sama-sama merupakan perubahan dalam arti luas. Perubahan dalam UUD 1945 ke konsrtitusi RIS 1949 dan begitu juga dari UUDS tahun 1950 ke UUD 1945 adalah contoh penggantian UUD. Sedangkan perubahan UUD 1945 dengan naskah perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah contoh perubahan UUD melalui naskah perubahan yang tersendiri.

## SIMPULAN
Bahwa arah politik hukum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia terjadi dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi pada  waktu  keadaan  politik  ketatanegaraan  dan  sistem  ketatanegaraan  (Hukum)  atau UUD  yang  berlaku  pada  saat  itu  tidak  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya.  Bahwa perubahan dari Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang satu ke ke konstitusi yang lain, seperti dari UUD 1945 ke konstitusi RIS 1949 dan begitu juga dari UUDS Tahun 1950 ke UUD 1945 adalah perubahan yang bersifat penggantian UUD. Sedangkan perubahan UUD yang terakhir yaitu dari tahun 1999 sampai dengan 2002 adalah perubahan UUD melalui  naskah  perubahan  itu  sendiri  yang  tetap  berkomitmen  untuk  tidak  akan mengubah  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  bentuk  negara  tetap  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  sistem  pemerintahan  tetap  Presidensial,  menghapuskan Penjelasan UUD 1945, hasil amandemen adalah Addendum dari Naskah Asli.

## DAFTAR PUSTAKA
Armen Yasir, 2014, Hukum Perundang-undangan, Bandar Lampung : PKKPUU FH UNILA. Dasril Rajab, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
Jimly Ashiddiqie, 2011, Hukum Konstitusi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, 2004, Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia, MK dan Pusat Studi Fakultas Hukum UI, Jakarta.
M.  Dimyati  Hartono,  2009, Problematik  &  Solusi  Amandeman  UUD  1945,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Moh. Mahfud MD, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Rudy,  2013, Konstitusionalisme  Indonesia,  Buku  I  Dasar  dan  Teori,  PKPPU  FH  UNILA,
Bandar Lampung.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003 , Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, RajaGrafindo Persada, Cetakan keenam, Jakarta.
Sodikin,  2014, Hukum  Pemilu,  Pemilu  Sebagai  Praktek  Ketatanegaraan,  Gratama Publising, Bekasi.
Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, Metodologi Penelitian Hukum, Alfabeta, Cetakan Kedua, Bandung.
Taufiqurrohman Syauri, 2004, Hukum Kostitusi, Ghalia Indonesia, Jakarta.