EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021
Oleh:
Trecy Austin*, Ahmad Alriadho, Ibrahim Tholib, Muhammad Febrianza
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka Palembang
*Email Korespondensi : trecy@stisipolcandradimuka.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan Penelitian  ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan  Bermotor  dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan tahun  2021. Teori  yang  digunakan    dalam  penelitian  ini  teori  efektivitas  oleh  Richard  M.  Steers. Metode penelitian   yang  digunakan  adalah   metode kualitatif.  Adapun  yang dijadikan informan didalam penelitian  ini sebanyak  8 orang. Hasil dari penelitian  ini menggunakan  analisa  fokus penelitian    capaian    tujuan,  integrasi,  adaptasi  yang    menunjukan    bahwa    berdasarkan    fokus penelitian    capaian    tujuan    sudah    baik  dan    rancangan    tujuan    sudah  berhasil  dan  tercapai. Selanjutnya  dinilai  dari  fokus  penelitian  Integrasi    pensosialisasian    program    berjalan    dengan baik    karena    memanfaatkan  digitalisasi    sebagai  sarana  sosialisasi.  dan  yang  terakhir  fokus penelitian  Adaptasi  penyesuaian    terhadap    program    dilakukan    dengan    baik  karena pengkoordinasian  terhadap  polantas  untuk  melakukan  jejaring  razia kendaraan bermotor yang masih tidak taat pada pajak kendaraan bermotor.
Kata  Kunci: Efektivitas,  Program  Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Provinsi  Sumatera Selatan
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  extent  to  which  the  effectiveness  of  the  Motor Vehicle Tax Bleaching Program in Increasing Local Revenue for the Province of South Sumatra in 2021.  The  theory  used  in  this  research  is  the  theory  of  effectiveness  by  Richard  M.  Steers.  The research method used is a qualitative method. There were 8 people who were used as informants in this study. The results of this study used an analysis of the research focus on the achievement of objectives, integration, adaptation which showed that based on the research focus  the objectives were good and the design objectives had been successful and achieved. Furthermore, judging from the  research  focus,  the  integration  of  program  socialization  is  going  well  because  it  utilizes digitalization as a means of socialization. and finally the focus of research Adaptation adjustments to the program are carried out well because of the coordination of the traffic police to carry out a network of motor vehicle raids that are still not compliant with motor vehicle taxes.
Keywords: Effectiveness, Motor Vehicle Tax Bleaching Program in South Sumatra Province

## A. PENDAHULUAN
Penyumbang dana terbesar dalam  meningkatkan  pembangunan di  kabupaten  atau  kota  adalah  pajak kendaraan  bermotor,  dikarenakan pajak kendaraan bermotor merupakan  salah  satu  bagian  dari pajak daerah yang mempunyai kemampuan untuk memberikan dana atas  pembangunan  daerah.  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dijadikan  sebagai  salah  satu  tulang punggung  atas  sumber  Pendapatan Asli  Daerah  Provinsi  Sumatera Selatan.  Dikarenakan  pertumbuhan atas  jumlah  kendaran  bermotor  yang terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan  yang  dari  tahun  ke  tahun selalu  terdapat  peningkatan(Efriandy et al., 2020).
Pemerintah    harus    melakukan berbagai  cara  agar  bisa  mencapai hasil  pajak  kendaraan  bermotor secara baik dan lancar, masih banyak sekali  wajib  pajak  di  Indonesia belum  menjadi  wajib  pajak  patuh, seperti  yang  dilihat  bahwa  wajib pajak  tidak  melakukan  pembayaran pajak  sesuai  dengan  kewajibannya, maka  pendapatan  dari  sektor  ini masih  belum  optimal,  masyarakat Indonesia  harus  mempunyai  rasa tanggung  jawab  untuk  mendukung pembangunan  di  Indonesia  secara terus menerus dalam untuk kesejahteraan semua masyarakat (Dewi & Jati, 2018). Salah satu  pajak daerah  adalah
pajak  kendaraan  bermotor  yang terutang  dan  terutang  oleh  wajib
pajak  sendiri  yang  berhak  dan  atas nama untuk mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut pada samsat tertentu.  Maka  sebagai  masyarakat kita  harus  menyadari  bahwa  kita mempunyai  kewajiban  membayar pajak  untuk  menambah  pendapatan daerah.
Adanya  relevansi  kajian  dari hasil penelitian dengan judul Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Jawa Timur di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan
Pendapatan  Daerah  Gresik,  yaitu pada  tahun  2017,  2018,  dan  2019 sudah sangat  efektif karena melebihi 100%  yaitu  sebesar  114,51%  pada tahun  2017,  sebesar  125,64%  pada tahun  2018,  dan  sebesar  108,04%  di tahun  2019  (Khoiriyah  &  Puspita, 2020).
Adapun hasil penelitian dengan judul  Analisis  Pelaksanaan  Dan
Efektivitas Pemutihan Pajak
Kendaraan  Bermotor  Pada  Masa Pandemi  Covid  19  Di  Palembang, yaitu  proses  pelaksanaan  pemutihan pajak pada masa pandemic tidak ada beda dengan proses pemutihan pajak sebelum pandemi, mulai dari persyaratan dan tata cara
pembayaran  pun  masih  sama  dan tetap dilakukan di SAMSAT. Kedua, Pemutihan  pajak  dilihat  dari  proses pelaksanaan  dan  data  penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  terbilang efektif  (Fajriana  &  Fachrunissa, 2022).
Pajak kendaraan bermotor merupakan  sumber  utama  kontribusi keuangan untuk meningkatkan pembangunan  suatu  kabupaten  atau kota, karena pajak kendaraan bermotor  merupakan  bagian  dari pajak  daerah  yang  berpotensi  untuk mendanai pembangunan daerah. Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) dijadikan  sebagai  salah  satu  andalan aliran pendapatan asli daerah
(Rachman & Alkamil, 2020). Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi  Sumatera  Selatan  selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya  (Efriandy  et  al.,  2020). Jumlah kendaraan terdata di Provinsi
Sumatera  Selatan  dapat  dilihat  pada Tabel 1.
Tabel 1 Jumlah Kendaran Terdata di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
Jenis Kendaraan           Jumlah (Unit)
Mobil Minibus             260.340 Bus                               2.064
Truk                              40.016 Sepeda Motor               876.474
Sumber:  Badan  Pusat  Statistik
Sumatera Selatan, 2022
Tabel  1  terlihat  bahwa  jumlah
kendaraan menurut jenisnya di
Provinsi  Sumatera  Selatan  tidak sedikit,  sehingga  Pajak  Kendaraan
Bermotor  (PKB)  digunakan  sebagai salah  satu  penopang  sumber  PAD Provinsi  Sumatera  Selatan,  karena pertumbuhan jumlah kendaraan
bermotor terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan dengan peningkatan  setiap  tahunnya  selalu mengalami peningkatan. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) adalah instansi pemerintah  yang  bertanggung  jawab untuk mengurus pajak atas kendaraan bermotor, dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhitungan  Dasar  Pengenaan  Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik
Nama  Kendaraan  Bermotor  Tahun
2021 pada Pasal 21. Gubernur mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk
menghitung  dasar  penetapan  pajak PKB  dan  BBNKB  kepada  Direktur Bappenda  dan  pejabat  yang  ditunjuk berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Hubungan      keuangan      pusat dan        daerah        dikembangkan untuk  mendukung  penyelenggaraan pemerintah        daerah.        Upaya untuk  peningkatan    pendapatan    asli daerah  salah    satunya    dapat dilakukan    dari  segi      efektivitas pemungutan      pajak  daerah  (Pertiwi et al., 2021).
Realisasi  penerimaan  pajak kendaraan melebihi  dari  target  yang ditetapkan  pemerintah itu tidak  lepas dari  pengaruh  program  pemutihan pajak  kendaraan  yang  sebenarnya merupakan kebijakan Gubernur Sumatera Selatan untuk meningkatkan  pendapatan  daerah.  di bidang kendaraan,  namun  hanya  pr
pemerintah  yang  terealisasi  untuk kendaraan roda dua hanya (3%). Dari seluruh total roda dua yang terdata di sumsel.
Tabel 2 Data Tunggakan PKB Jenis Roda (2) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021
Jumlah (Unit)           Tunggakan (Rp)
850.305                    885.999.303.975
Sumber:  Bapenda  Provinsi  Sumsel, 2022
Tabel  di  atas  menjelaskan bahwa  jumlah  kendaraan  roda  dua sangat tinggi karena keberadaan roda dua  di  Sumatera  Selatan   sebanyak
876.474  (unit)    sedangkan    jumlah kendaraan yang menunggak 850.305  (unit)    Dari  informasi tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa hanya 26.169 (unit) jumlah kendaraan  roda  dua  yang  bayar pajak   dan  jumlah  tersebut  hanya (3%) yang terealisasi bagi pendapatan daerah. Pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam tiga tahun terakhir dilaksanakan  berbeda-beda  sesuai peraturan  yang  dikeluarkan  oleh gubernur.  Tahun  2021  pelaksanaan program  pemutihan  pajak  kendaraan bermotor  berlangsung  tiga  bulan pelaksanaan merupakan dampak positif  bagi  masyarakat  karena  masa pelaksanaan  yang  tidak  sebentar,  hal ini    diharapkan  untuk  meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Efektivitas adalah hubungan antara  hasil  dan  sasaran  atau  target yang ingin dicapai. Dikatakan efektif  apabila  proses  operasional mencapai sasaran dari tujuan akhir kebijakan  tersebut,  sedangkan menurut  Fajar  efektifitas  adalah perbandingan antara capaian dengan target  yang  diterima  pajak  daerah, sehingga dapat dimanfaatkan. sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan  perpajakan  (Athoriq  & Irfan, 2021).
Indikator  efektivitas  sebagai berikut :
1. Pencapaian tujuan Keseluruhan  upaya  organisasi untuk  mencapai  tujuannya  harus dipandang  sebagai  suatu  bentuk proses.  Pencapaian  tujuan  terdiri dari 2 sub indeks, yaitu: Periode Program dan sasaran adalah tujuan  khusus  untuk  mencapai tujuan organisasi (Hermawan, 2017).
2. Integrasi Pengukuran  terhadap  tingkat
kemampuan  suatu  organisasi  untuk mengadakan  sosialisasi,  komunikasi dan  pengembangan  program  di tengah masyarakat. Integrasi menyangkut proses sosialisasi dilapangan (Hermawan, 2017). 3. Adaptasi Kemampuan  organisasi  untuk beradaptasi  dengan  lingkungannya. Sebagai bagian dari relevansi pelaksanaan program dilakukan dengan  menyesuaikan  kondisi  di lapangan.
Hasil penelitian tentang efektivitas program cuci PKB menunjukkan  bahwa  program  pajak kendaraan bermotor provinsi Sumatera Selatan telah menyesuaikan program dengan sangat  baik.  Pasalnya,  Ditlantas sebagai  organisasi  yang  bermitra dengan  Bappenda  telah  menggelar operasi  razia  di  beberapa  ruas  jalan di  wilayah  Sumsel  untuk  menekan angka  pelanggaran  lalu  lintas  guna meningkatkan  pendapatan  daerah bagi industri pajak kendaraan bermotor.

## B. METODE PENELITIAN
Menurut Sugiyono metode Penelitian  kualitatif  adalah  metode penelitian yang berlandaskan filosofi, yang digunakan atau diinterpretasikan  untuk  mempelajari dan  memahami  kondisi  alamiah subjek, dimana sudut pandang peneliti adalah instrumen utama, dan teknik  pengumpulan  data  dilakukan menurut triangulasi metode (Sugiyono, 2019). Lokasi  penelitian  yang  akan diteliti  adalah  Bapenda  Provinsi Sumsel.  Peneliti  memilih  lokasi  di Bapenda  Sumsel  beralamatkan  di
Jalan  POM  IX,  Lorok  Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137. Tabel 3

## Fokus Penelitian
Fokus Penelitian Indikasi Capaian Tujuan 1. Periode Program 2. Tepat Sasaran Fokus Penelitian Indikasi Integrasi 1. Sosialisasi Program 2.Instansi  Terkait (Afiliasi) Adaptasi Penyesuaian Program

## Sumber: diadaptasi dari teori Richard
M Steers

## C. HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dan pembahasan  mengenai  Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2021. Analisis  Teori  Richard  M.  Steers
Terdiri  dari  3  Dimensi  Indikator yaitu:
1. Fokus Peneltian Capaian Tujuan dengan indikator Periode Program dan Sasaran Program. 2. Fokus Penelitian Integrasi dengan  indikator  Sosialisasi  dan Afiliasi. 3. Fokus Penelitian Adaptasi
dengan indikator Penyesuaian Fokus  penelitian  pencapaian tujuan adalah bahwa semua  langkah organisasi menuju pencapaian tujuan harus dipahami sebagai suatu bentuk  proses.  Oleh  karena  itu, untuk  menjamin  tercapainya  tujuan akhir  diperlukan  tahapan-tahapan, baik  menurut  tahapan  pencapaian bagian-bagiannya  maupun  menurut periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri  dari  2  sub-indikator,  yaitu: kurun  waktu  dan  sasaran  yang
merupakan  target  kongkret  dalam pencapaian  tujuan  suatu  organisasi, sebagai berikut:

## Periode Program
Suatu  program  disahkan  dapat
berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu proses yang memakan  waktu,  maka  dari  itu peneliti  akan  menjabarkan  data didapat  dilapangan  bahwa  program pemutihan pajak kendaraan bermotor di  provinsi  sumatera  selatan  setiap tahunnya  berjalan  dengan  kurun waktu  berbeda  dari  tiga  tahun terakhir dari data  yang didapat dapat dilihat di Tabel 4.
Tabel 4
Periode Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumsel dari tahun 2020 – 2022 Tahun Periode Program Bulan Keterangan 2020 5 Bulan 01  Agustus  – 31 Desember 2021 3 Bulan 01  Oktober  – 31 Desember 2022 5 Bulan 01  Agustus  – 31 Desember Sumber:  Bapenda  Provinsi  Sumsel, 2022
Hal ini diperkut dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Pendapatan  Daerah  Sumsel,  Bapak Dimas  Firmansyah,  S.STP,  MM pada hari Senin 16 April 2022 pukul 10.30 Wib.
“Biasa  nya  program  memakan waktu tiga bulan pelaksanaan kadang juga empat bulan
pelaksanaan.  program  pemutihan
pajak kendaraan bermotor ini sesuai  arahan  gubernur  sumatera selatan  dan  di  sahkan  dalam pergub Sumsel Nomor 9 tahun 2021 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Balik Nama Kendaraan  Bermotor  Tahun  2021, karena  kita  tau  sendiri  penduduk sumsel  tidak  sedikit  sehingga  3 bulan cukup untuk mereka melakukan pembayaran”.
Hasil wawancara dengan Ibu Meyti  Sukarni,  (35)  tahun  selaku masyarakat  kota  palembang,  pada Sabtu  23  April  2022  pukul  13.00 Wib:
“Pertama  kali  mengetahui  adanya program  pemutihan  pajak  dari  info grub  whatsapp,  lumayan  tiga  bulan cukup  terbantu  disaat  ekonomi keluarga lagi susah,  mau tidak mau memang  pajak  kendaraan  harus tetap hidup,karena suami saya kerja nya  jauh  dari  rumah,  takut  kalo pajak mati kena tilang dijalan ”
Hasil  dari  wawancara  diatas dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan dari program pemutihan pajak ini cukup membantu masyarakat karena waktu pelaksaannya  3  bulan  ditahun  2021,
karena dari hasil dilapangan, masyakarakat kota palembang sendiri banyak yang bekerja sebagai karyawan  yang mana hari hari kerja mereka  tidak  ada  waktu  untuk mengurus  pajak,  namun  karena program  ini  berlangsung  3  bulan, masyarakat dapat meluangkan
waktu  satu  hari  bagi  mereka  yang bekerja  untuk mengurus  pajak kendaraan mereka.
Sasaran Merupakan target mutlak dalam  pencapaian  tujuan  program kebijakan  sebuah  organisasi.  Hasil Penelitian Efektivitas Program Pemutihan PKB data didapat  bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumsel sudah tepat sasaran. Tabel   5
Target dan Realisasi Penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Objek Target Realisasi PKB 958.536.913.4 50 1.050.864.360. 960 BBN- KB 865.679.168.0 00 957.251.353.8 45 JUMLA H 1.824.216.081. 450 2.008.115.714. 805 Sumber: Bapenda Provinsi Sumsel, 2022 Tujuan  penelitian  pendekatan terpadu adalah mengukur kemampuan organisasi untuk bersosialisasi,  berkomunikasi,  dan mengembangkan  konsensus  dalam komunitas. Integrasi melibatkan proses  sosialisasi  di  lapangan. dan afiliasi  yang  baik  guna  untuk melancarkan jalan nya suatu
program kebijakan Sosialisasi Sebuah  proses  pelaksanaan program, sosialisasi terhadap masyarakat
merupakan unsur
penting agar program tersebut mencapai  tujuan.  Hasil  Penelitian Efektivitas Program Pemutihan PKB data didapat bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor  Provinsi  Sumsel  sudah melakukan pensosialisasian program dengan baik.
Gambar  1.  Sosialisasi  Program Pemutihan dilapangan Sumber: diolah oleh Penulis, 2022
Gambar  2.  Sosialisasi  Program
Pemutihan  PKB  melalui  Media Sosial Sumber: diolah oleh Penulis, 2022

## Afiliasi
Suatu  program  agar  dapat berjalan  dan  terlaksana  dengan  baik dibutuhkan  nya  hubungan  yang bersinergi  antar  instansi  terkait.
Hasil Penelitian Efektivitas Program Pemutihan PKB data didapat bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumsel  sudah  melakukan  Afiliasi
dengan baik.
Gambar 3. Rapat Koordinasi Bapenda dan Ditlantas Polda Sumsel Sumber: diolah oleh Penulis, 2022
Adaptasi Adalah  kemampuan  organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya.  Sebagai  bagian  dari relevansi pelaksanaan program dilakukan dengan menyesuaikan kondisi  di  lapangan.  Hasil  penelitian tentang  efektivitas  program  cuci PKB  menunjukkan  bahwa  program pajak  kendaraan  bermotor  provinsi Sumatera Selatan telah menyesuaikan program dengan
sangat  baik.  Pasalnya,  Ditlantas sebagai  organisasi  yang  bermitra dengan  Bappenda  telah  menggelar operasi  razia  di  beberapa  ruas  jalan di  wilayah  Sumsel  untuk  menekan angka  pelanggaran  lalu  lintas  guna meningkatkan  pendapatan  daerah bagi industri pajak kendaraan bermotor.
Gambar  4.  Operasi  Zebra  Ditlantas tahun 2021 Sumber: diolah oleh Penulis, 2022
Tabel 6 Rekapitulasi Hasil Penelitian Aspek Hasil Penelitian 1. Periode 2. Sasaran - Program pemutihan pajak ini  berjalan  dengan  baik dalam membantu masyarakat  karena waktu pelaksaannya 3 bulan ditahun 2021. Dan keberlanjutan dari program ini perlu diadakan  mungkin  bisa setiap tahun yang sebagaimana fungsinya yaitu    merupakan  bentuk bantuan    keringanan  dari pemerintah kepada masyarakat. - Hasil penelitian dilapangan  belum  dapat dikatakan secara maksimal  tepat  sasaran karena dari sektor penerimaan pajak kendaraan roda dua hanya terealisasi 3% pada tahun anggaran 2021. 1. Sosialisa si 2. Afiliasi - Pensosialisasian telah terlaksana  dengan  baik karena di era serba digital seperti  sekarang  sangat memudahkan untuk melakukan sosialisasi. - Sinergi  dari  semua  aspek yang  terkait  perlu  dijalin agar afiliasi dapat berjalan dengan baik. Penyesuaia n - Bentuk  dari  penyesuaian tersebut  yaitu  melakukan koordinasi  dengan  pihak polantas selaku dilapangan untuk melakukan operasi
Aspek Hasil Penelitian
kepatuhan  di  beberapa titik  lalu  lintas  guna merazia  kendaraan  yang tidak taat bayar pajak.

## D.
Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil temuan data dilapangan  yang  sudah  disajikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan
Bermotor  di  Provinsi  Sumatera Selatan  telah  terlaksana  dengan  baik sesuai  dengan  prosedur  yang  telah ditetapkan  oleh  Peraturan  Gubernur Sumsel  No  9  tahun  2021  tentang Perhitungan  Dasar  Pengenaan  PKB dan  BBN-KB  Tahun  2021.  Diukur atau  dilihat  melalui  teori  Efektivitas yang  dikemukan  oleh  Richard  M Steers, maka diperoleh, [1] Pencapaian Tujuan. Program pemutihan PKB dilaksanakan dengan baik  berdasarkan  jangka  waktu program  yang  berlangsung  sekitar  3 bulan.  Dan  bisa  dikatakan  benar tepat  sasaran,  karena  misi  dari program  ini  sendiri  adalah  bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat. [2] Integrasi .  Sudah terintegrasi  dengan  baik  dsn  sesuai dengan ketentuan oleh badan pendapatan daerah karena pensosialisasian  program  dilakukan dengan  memanfaatkan  digitalisasi sebagai  sarana  sosialisasi  program, dan  dengan  koordinasi  yang  terus dijalin  agar  afiliasi  berjalan  dengan
baik  tanpa  hambatan.  [3] Adaptasi.
Koordinasi  dengan  pihak  polantas bapenda menggelar operasi kepatuhan  guna  merazia  kendaraan yang  masih  tidak  taat  pajak  sebagai bentuk penyesuaian terhadap program  pemutihan  pajak  kendaraan bermotor. Rekomendasi/Saran
1. Pihak  terkait  wajib  melakukan sosialisasi kepada masyarakat kota  Palembang  secara  luas  lagi dan  detail  agar  tidak  terjadi kesalahpahaman  tentang  pajak dan pemutihan pajak.
2. Diadakan  nya  Operasi  –  Operasi Kepatuhan di Beberapa Titik Lalu Lintas,  Guna  Merazia  Kendaraan yang Tidak Taat Bayar Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Athoriq,  &  Irfan,  M.  (2021). Implementasi Peraturan  Bupati  Nomor  20  Tahun 2018 dalam Rangka Efektifitas Pemungutan  Pajak  Secara  Online  di Kabupaten  Deli  Serdang [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. http://repository.umsu.ac.id/handle/12 3456789/16220 Dewi,  N.  K.  A.  P.,  &  Jati,  I.  K.  (2018). Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan  Pada  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. E- Jurnal Akuntansi , 25 (1), 1–30. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i 01.p01
Efriandy,  I.,  Rahmawati,  M.,  &  Donata,  E.
O. (2020). Kajian Komparatif Sebelum Dan Pasca Launching Samsat Keliling  Dan  Samsat  Corner  Mall Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan  Bermotor  Di  Provinsi Sumatera Selatan. Reformasi Administrasi , 7 (2), 123–131. https://doi.org/10.31334/reformasi.v7i 2.1062 Fajriana,  I.,  &  Fachrunissa,  H.  (2022). Analisis  Pelaksanaan  Dan  Efektivitas
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada  Masa  Pandemi  Covid  19  Di Palembang  (Studi  Pada  Kantor  Badan Pendapatan  …. Forbiswira  Forum Bisnis Dan … , 12 (1), 121. https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/forb iswira/article/view/3276%0Ahttps://ju rnal.mdp.ac.id/index.php/forbiswira/ar ticle/download/3276/954 Hermawan, H. (2017). Efektivitas Penarikan Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Oleh Perangkat  Desa  Di  Desa  Pangandaran Kecamatan  Pengandaran  Kabupaten Pangandaran. Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 150–167. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/m oderat Khoiriyah,  N.,  &  Puspita,  A.  F.  (2020). Analisis  Efektivitas  Dan  Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Jawa Timur Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 9 (1), 1–13. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfe b/article/download/7095/6116 Pertiwi,  I.,  Sari,  M.,  Astika,  Y.  W.,  Tinggi, S.,  Administrasi,  I.,  Setio,  S.,  Bungo, M., & Indenesia, J. (2021). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BA-TUAN DALAM MENINGKATKAN  PENDAPATAN ASLI  DAERAH(Studi  Pada  Badan
Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah Kabupaten  Bungo). Mimbar :  Jurnal Penelitian  Sosial  Dan  Politik:  Jurnal Penelitian  Sosial  Dan  Politik , 10 (2), 122–136. https://journals.unihaz.ac.id/index.php/
mimbar/article/view/2171/1109 Rachman, S. R., & Alkamil. (2020). Analisis Kontribusi  Pajak  Restoran,  Pajak Hotel  dan  Pajak  Hiburan  Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. SIGMA: Journal  of  Economic  and  Business , 3 (2),  42–55.  http://www.journal.stie- 66.ac.id/index.php/sigmajeb/article/vie w/69/57 Sugiyono. (2019). Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta.