## REVITALISASI AMIL ZAKAT DI INDONESIA
Telaah atas Model-model Kreatif Distribusi Zakat
Oleh: Junaidi Abdillah 

## Abstrak
Baznas (the National Alms Agency) will design as the coordinator  and  supervisor  of  zakat  collection  and distribution activities in Indonesia, the world‟s largest Muslim  country.  This  role,  he  said,  would  help  the government integrate the zakat management system in Indonesia which had been organized independently by countless  registered  and  unregistered  zakat  collection organizations scattered around the country, and ensure that  the  zakat  funds  would  also  be  used  to  empower the poor. According to the new alms law, the public is still  allowed  to  establish  zakat  collection  agencies under  Baznas  supervision  as  long  as  they  meet  all administrative  requirements,  including  the  possession of  a  recommendation  from  Baznas  and  technical ability  to  run  their  alms  collection  and  distribution programs.
Kata  kunci : Zakat,  Amil,  Model,  Kreatif,  Inovatif  dan Pemberdayaan
A. Pendahuluan Lahirnya  Undang-Undang  (UU)  Nomor  23  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Zakat,  menandai  babak  baru  perzakatan  di Indonesia.  Kendati  menuai  banyak  kritik  dalam  beberapa  materi pasalnya, UU ini merupakan wujud political will pemerintah terkait tata  kelola  zakat.  Sebab,  harus  diakui,  bahwa  zakat  tidak  hanya berdimensi vertikal an sich , namun juga berdimensi horisontal yang menyentuh  wilayah  moral,  sosial  dan  ekonomi.  Zakat  dinilai
 Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
22
sebagai  aspek charity yang  mempunyai  peran  signifikan  sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.
Sebagai  salah  satu  pranata  sosial  dan  pilar  dalam  Islam, Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang membutuhkan “Amil” (baca:  Baznas).  Bahkan,  keberadaan  Amil  zakat  dikategorikan sebagai  salah  satu  golongan  penerima  zakat  ( mustahiq ).  Ini mengindikasikan  bahwa  instrumen  amil  dipandang  vital keberadaanya. Sejarah mencatat, Nabi SAW juga mengangkat amil untuk  mengelola  zakat  dengan  baik  (Azizy,  2004).  Pendek  kata, untuk  mencapai  tujuan  zakat  inilah,  dibutuhkan  amil  yang akuntabel, profesional dan kreatif.
Namun  tampaknya  nilai-nilai  altruistik  dalam  zakat  belum banyak tertangkap. Hal ini dapat dilihat dari mulai kasus ricuh dan anarkhis  ketika  pembagian  zakat  secara  langsung.  Pada  2008,  di Pasuruan Jatim memakan 21 korban jiwa. Kejadian pilu nan tragis seperti  di  atas  hampir  terulang  dari  tahun  ke  tahun.  Malapetaka yang menodai kemuliaan ibadah zakat tersebut seharusnya menjadi pembelajaran semua pihak.
Problem  lainnya  adalah  rendahnya  kesadaran  berzakat masyarakat.  Menurut  analisis Islamic  Development  Bank (IDB), potensi zakat di Indonesia mampu mencapai 100 trilyun rupiah per tahun. Namun fakta berbicara lain, pada 2010 pengumpulan zakat dari  seluruh  lembaga  amil  zakat  Indonesia  hanya  mencapai  1,5 trilyun  rupiah.  Dan,  pada  2012  hanya  tembus  angka  2,1  trilyun rupiah.  Ini  artinya,  zakat  di  Indonesia  baru  terserap  1,5-2%  dari potensi  sesungguhnya.  Realitas-realitas  tersebut  mengindikasikan tata kelola perzakatan masih jauh dari harapan.
Realitas-realitas  di  atas  menggambarkan  betapa  peran
Baznas  bentukan  pemerintah  selama  ini  belum  berfungsi  secara maksimal. Walhasil pranata zakat hingga kini dinilai belum mampu membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, saat  ini  keberadaan  amil  zakat  --dalam  hal  ini  Baznas--  harus direvitalisasi dan harus lenih kreatif demi tercapainya tujuan zakat yang mulia. Dengan demikian, maka paper ini mencoba membahas beberapa  persoalan  penting  yang  dirumuskan  dalam  pertanyaan- pertanyaan: Mengapa dalam zakat “amil” berperan sangat penting? Bagaimana model-model kreatif distribusi zakat produk produktif?

## Revitalisasi Amil Zakat di Indonesia… (Junaidi Abdillah)
Bagaimana memujudkan sinergisitas Baznas dengan Amil berbasis masyarakat?

## B. Pembahasan

## 1. Zakat; Instrumen Pemberdayaan
Syariat  Islam  diakui  sarat  dengan  visi  mewujudkan kemaslahatan  (al-sa‟adah)  manusia,  baik  di  dunia  maupun  di akhirat.  Dalam  rang  itulah,  maka  para  ulama  dan  fuqaha  telah merumuskan enam misi syariat yang dikenal dengan al-dlaruriyat al- khamsah yaitu: kewajiban memelihara agama ( hifzh al-din ), kewajiban memelihara jiwa ( hifzh al-nafs ), kewajiban memelihara harta ( hifzh al- mal ),  kewajiban  memelihara  akal  ( hifzh  al-„aql ),  kewajiban memelihara kehormatan dan keturunan ( hizh al-nasl wa al‟irdl ). 1
Sebagai  salah  satu  pilar  dan  pranata  sosial  dalam  Islam, ibadah  zakat 2 diyakini  tidak  hanya  berdimensi  vertikal  ( hablun  min Allāh ) atau merupakan kewajiban ritual mahdlah an sich , melainkan juga  mempunyai  dimensi  horisontal  ( hablun  min  al-nās )  yang menyentuh  dimensi  moral,  sosial  dan  ekonomi. 3 Dalam  ranah horisontal  ini,  zakat  merupakan  aspek charity yang  mempunyai peran signifikan sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan umat  sekaligus  pengentasan  kemiskinan.  Diakui,  zakat  mampu memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam  mempengaruhi perekonomian nasional secara makro. Bahkan lebih dari itu, zakat
1 Detailnya  lihat  dalam  Muhammad  Thahir  Ibn  „Asyur, Maqashid  al- Syari‟ah al-Islamiyyah (Tunisia: Dar al-Salam, 2006), h. 79-90. 2 Secara  bahasa  zakat  berarti  berkembang  atau  pensucian  atau bertambah, sedang secara syara‟ zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang  wajib  dikeluarkan  dari  harta-harta  tertentu  atau  dapat  diartikan  sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Lebih lanjut lihat T.M Hasby ash-Shidieqie, Pedoman Zakat (Semarang:  Pustaka  Rizki  Putra,  1999)  h.  8.  Lihat  juga  dalam  Abd  al-Qadim Zallum, al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah, (Beirut: Dar al-„Ilmi al-Malayin, 1983) Cet. I, h. 147.
3 Masyhuri  Malik, Revitalisasi  Peran  LAZ  dalam  Pengentasan  Kemiskinan,
(Jakarta:  NU  Care,  Edisi  05,  2012)  h.  4-6.  Lihat  juga  dalam  Sjechul  Hadi Permono, Sumber-sumber Penggalian Zakat, (jakarta: Pustaka Firdaus, 1992) h. 44.
Jurnal Pengembangan Masyarakat
24
yang  merupakan  bagian  dari  sistem  ekonomi  yang  asasi  dalam Islam dan dapat menjadi alternatif sistem ekonomi dunia. 4
Namun demikian, tujuan dan manfaat yang besar dari zakat dalam  realitasnya  belum  tertangkap  secara  maksimal.  Nilai-nilai altruistik  yang  terkandung  dalam  ibadah  zakat  dirasakan  belum bermakna. Hal ini dapat dilihat dari kasus ricuh dan anarkhis ketika pembagian zakat dari tahun ke tahun. Pada tahun  2008 misalnya, pembagian  zakat  seorang muzakki 5 secara  langsung  kepada mustahiq 6 di Pasuruan Jawa Timur memakan korban jiwa hingga 21 nyawa. 7 Kejadian pilu dan tragis seperti di atas hampir terulang dari tahun ke tahun. Malapetaka yang menodai kemuliaan ibadah zakat tersebut  seharusnya  menjadi  pembelajaran  semua  pihak,  terlebih bagi para muzakki yang hendak melaksanakan ibadah zakat. Tidak mengherankan  jika  pada  saat  bersamaan  Menteri  Agama  saat  itu, H.  Maftuh  Basyuni  menyesalkan  tragedi  tersebut.  Dan,  beliau menyarakan agar masyarakat mau berzakat menggunakan cara yang tepat  dan  tidak  memberatkan  para mustahiq. Atau  lebih  baik  jika dipercayakan  kepada  lembaga  amil  zakat  dengan  harapan  lebih tepat  sasaran. 8 Untuk  itu,  Lembaga  (Badan)  Amil  Zakat (LAZ/BAZ) harus pro-aktif kepada lapisan masyarakat yang paling bawah.  Singkatnya,  secara  prinsipil  pengelolaan  zakat  harus  tepat sasaran  dan  bermanfaat  secara  optimal  bagi  masyarakat  yang berhak. Disamping  itu,  dalam  konteks  bernegara,  disadari  banyak pihak  bahwa  seharusnya  zakat  mampu  mengurangi  angka
4 KH.  A.  Zakiy  al-Kaaf, Ekonomi  dalam  Perspektif  Islam, (Bandung:
Pustaka Setia, 2012) h. 121
5 Muzakki dalam  bahasa  Arab adalah bentuk isim fa‟il dari kata zakka yakni  yang  secara  sederhana  diartikan  sebagai  orang  yang  berkewajiban mengeluarkan  zakat,  disebabkan  karena  hartanya  telah  sampai  pada  nishab (kadar minimal harta harus dizakati) dan telah sampai satu tahun.
6 Mustahiq merupakan  isim  fa‟il  dari  kata istahaqqa yakni  orang  yanag berhak  menerima  zakat  yang  dalam  Alquran  dikenal  dengan  delapan  golongan penerima  zakat:  (1)  fakir;  (2)  miskin);  (3)  amil  zakat;  (4) mu‟allaf ;  (5) riqab ;  (6) gharim; (7) sabilillah ; dan (8) ibnu sabil. Lebih detailnya lihat dalam Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 190-197. 7 Lihat Surat Kabar harian Jawa Pos, Edisi 16 September 2008, h. 1.
8 Lebih  detail  terkait  saran  Menteri  Agama  dapat  dibaca  pada  SKM Suara Merdeka, edisi 17 September 2008, h. 1 dan 15.
25
kemiskinan.  Zakat  merupakan  salah  satu  pilar  ekonomi  bangsa. Menurut  Mashuri  Malik,  kendati  mayoritas  penduduk  Indonesia beragama  Islam,  kesadaran  akan  menunaikan  ibadah  zakat terutama zakat mal masih rendah. Hal ini dibuktikan dari data yang dilaporkan  oleh Islamic  Development  Bank pada  tahun  2010,  bahwa secara potensi, zakat Indonesia jika dikelola secara profesional dan akuntabel mampu mencapai 100 trilyun rupiah per tahun. Namun fakta mengatakan lain, pengumpulan zakat dari lembaga amil zakat seluruh  Indonesia  hanya  mencapai  1,5  trilyun  rupiah. 9 Artinya, zakat di Indonesia baru terserap 1,5 persen saja dari potensi yang sesungguhnya. Semua ini mengindikasikan adanya tata kelola yang belum tepat dalam ibadah zakat. Kesenjangan antara das sollen (yang seharusnya) dan das sein (yang terjadi) dalam instrumen ritual zakat sangat kelihatan. Tidak mengherankan jika ibadah zakat dipandang belum  mampu  menjadi  salah  satu  instrumen  pembedayaan masyarakat khususnya di Indonesia.
Padahal,  kondisi  kemiskinan  bangsa  ini,  diakui,  sudah sampai  pada  taraf  memprihatinkan.  Kemiskinan  di  Indonesia disebabkan  banyak  faktor.  Di  antaranya  adalah  kebijakan  negara yang  tidak  adil  dalam  pengembangan  ekonomi.  Tepatnya  dalam pengembangan  ekonomi  makro  yang  cenderung  “membela”  para pemilik  modal  besar  dan  kurang  memberdayakan  ekonomi kerakyatan.  Kondisi  semacam  inilah  yang  sering  dikenal  dengan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural juga ditengarai menjadi penyebab  kemiskinan  bangsa  ini  semakin  tidak  terurai  dan  tak berujung. 10

## 2. Landasan Normatif Zakat
Mengingat  urgensi  dan  signifikansi  fungsi  Zakat sebagaimana  diurai  di  atas,  tidak  mengherankan  jika  Alquran banyak berbicara terkait urgensi ibadah zakat. Paling tidak, ada 82 ayat  Alquran  yang  menyebutkan  kata  zakat  yang  banyak  melekat
9 Masyhuri Malik, Op. Cit., h. 25
10 Adi  Sasono  “Masalah  kemiskinan  dan  Fatalisme”  dalam  Sri EdiSwasono  dkk  (eds), Sekitar  Kemiskinan  dan  Keadilan  dari  Cendekiawan  Kita tentang Islam, (Jakarta: UI-Press, 1987), h. 38-45
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
Jurnal Pengembangan Masyarakat
26
dengan  kata  shalat. 11 Pada  sisi  lain,  Alquran  juga  menegaskan fungsi zakat sebagai pranata sosial yang menjamin adanya distribusi kekayaan dari kelompok kaya ( aġniyā‟ ) kepada kelompok yang fakir dan miskin ( fuqarā‟ wa masākin ). Hal ini dapat dilihat dalam surat al- Nahl ayat 71 yang artinya:
“ Dan  Allah  melebihkan  sebagian  kamu  dari  sebagian  yang  lain dalam  hal  rezki,  tetapi  orang-orang  yang  dilebihkan  (rezkinya  itu)  tidak mau memberikan rezki mereka kepada budaka-budak yang mereka miliki, agar  mereka  sama  (merasakan)  rezki  itu.  Maka,  mengapa  mereka mengingkari nikmat Allah?” 12
Pada surat al-Hasyr ayat 7 juga dinyatakan yang artinya:
“Apa saja harta rampasan (fa‟i) yang diberikan Allah kepada Rasul- Nya  yang  berasal  dari  penduduk  kota-kota  maka  adalah  untuk  Allah, untuk  Rasul,  kaum  kerabat,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” 13
Dua ayat di atas menegaskan akan urgensi distribution of asset sehingga  kekayaan  tidak  hanya  berkutat  dan  berputar  pada golongan  kaya  atau  elit  saja.  Dengan  adanya  zakat  diharapkan kekayaan  bisa  terdistribusikan  secara  adil  dan  mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin.
Saat  ini  negara  mulai  berbenah  diri.  Berbagai  upaya ditempuh  dan  dilakukan  guna  mengentaskan  kemiskinan,  kendati hasilnya belum sesuai dengan harapan. Dan, salah satu instrumen yang  saat  ini  diakui  pemerintah  dalam  mengentaskan  kemiskinan adalah  instrumen  yang  bernama  zakat.  Sebab,  disadari  zakat merupakan  pranata  sosial  yang  sangat  dekat  dengan  penduduk
11 Urgensi  zakat  secara  fundamental  secara  tegas  teruratkan  dalam Alquran, yakni: QS. 2: 43, 83, 110, 177, 267, 277 dan QS. 4: 77, 162, dan QS. 5: 12, 55, QS. 9: 5, 11, 18, 60, 103, dan QS. 19: 31, 55 dan QS. 21: 73 dan QS. 22: 41, 78 dan QS. 23:1-4 dan QS. 24: 37, 56 dan QS. 27: 3 dan QS. 31: 4 dan QS.
33: 33, dan QS. 41: 6-7 dan QS. 58: 13 dan QS. 73: 20 dan QS. 98: 5.
12 Lihat (QS. 16: 71) 13 Lihat (QS. 59: 7)

## Revitalisasi Amil Zakat di Indonesia… (Junaidi Abdillah)
27
Indonesia  yang  mayoritas  muslim. 14 Oleh  karena  itu,  agar  zakat mampu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu tata kelola zakat yang profesional, organisasi  yang  baik  yang  mencakup  aktivitas  perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan,
pendistribusian dan
pendayagunaan zakat. 15 Jika  ditelisik  secara  normatif,  basis  teologis  terkait pengelolaan  ibadah  zakat  tercermin  dalam  Alqur‟an  surat  al- Taubah ayat 103 yang berbunyi:

## اَِبِ ْمِهْيِّكَزُ تَو ْمُهُرِّهَطُت ًةَقَدَص ْمِِلِاَوْمَا ْنِم ْذُخ
Artinya:
“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”
Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:
ىَلَع ُّدَرُ تَ ف ْمِهِئاَيِنْغَأ ْنِم ُذَخْؤُ ت ًةَقَدَص ْمِهْيَلَع َضَرَ تْ فا ْدَق َالله َّنَأ ْمُهْمِلْعَأَف ْمِهِئاَرَقُ ف
Artinya: “ ...maka  beritahulah  mereka  (penduduk  Yaman)  bahwa  Allah  telah mewajibkan  kepada  mereka  berupa  zakat  yang  dipungut  dari  orang-orang kaya  mereka  lalu  dikembalikan  kepada  orang-orang  fakir  mereka” (HR Bukhari Muslim)
Dari  ayat  dan  hadits  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  Nabi Muhammad  SAW  sebagai  pesuruh  Allah  sekaligus  sebagai pemimpin  negara  diperintahkan  Allah  SWT  untuk  memungut zakat  dari  orang-orang  yang  telah  memenuhi  kewajiban  berzakat.
14 Sularso, Manajemen Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Melalui Badan Usaha Ekonomi Koperasi, (Bandar Lampung: IAIN Lampung Press, 1990), h. 25
15 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Pemberdayaan Zakat, (Yogyakarta:
Pilar Media, 2006), h. 105.
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
28
Dalam  rangka  mewujudkan  perintah  Allah  SWT  tersebut, kemudian  Nabi  mengangkat  para  petugas  (amil-amil)  zakat  untuk mengelolanya.
Dalam  rangka  optimalisasi  dana  zakat  era  modern  inilah, maka  amil-amil  zakat  perlu  ditata  dalam  sebuah  bentuk  lembaga atau  organisasi.  Organisasi  ini  yang  kemudian  dikenal  dengan Badan Amil zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang bentuk masyarakat dan disetujui oleh pemerintah. Organisasi-organisasi tersebut mempunyai tiga tugas pokok utama: mengumpulkan,  mendistribusikan  dan  mendayagunakan  zakat sesuai  ketentuan  agama.  Supaya  tugas  pokok  tersebut  mampu berhasil guna dan berdaya guna, maka organisasi amil zakat dalam pelaksanaan  tugasnya  harus  bersifat  pro-aktif  melalui  kegiatan komunikasi,  informasi  dan  edukasi.  Selain  itu,  lembaga  zakat dituntut bersifat amanah, fathonah, transparan dan dikelola dengan manajemen  yang qualified . 16 Lebih  lanjut,  A.  Qodri  Azizy menyatakan  bahwa  proses  pengumpulan  zakat  seharusnya  tidak dilakukan  ala  kadarnya  saja  dengan  alasan lillāh  ta‟alā. Namun dibutuhkan manajemen yang baik. Pengumpulan zakat hendaknya terpogram  dan  terencana,  termasuk  ditentukan  jadwalnya  dengan jelas  dan  tetap  berlandaskan  untuk  beribadah  kepada  Allah  SWT dengan ikhlas. 17

## 3. Model-model Kreatif Distribusi Zakat
Dalam ranah pendistribusian zakat misalnya, diakui, selama ini  masih  menggunakan  pola-pola  konsumtif.  Paradigma  yang masih mengakar kuat bahwa zakat harus dibagi habis untuk semua golongan mustahiq yang  disebutkan  Alquran.  Efek  nyata  dari paradigma  ini  adalah  zakat  hanya  berperan  meningkatkan kemampuan  konsumsi  sesaat  bagi  para mustahiq- nya.  Karenanya, agar  zakat  bisa  berfungsi  sebagai  instrumen  pemberdayaan  dan peningkatan taraf perekonomian masyarakat, maka pola konsumtif
16 Muhammad dan Ridwan Mas‟ud, Zakat dan Kemiskinan, (Yogyakarta: UII-Press, 2005), h. 97 17 A.  Qodri  A.  Azizy, Membangun  Fondasi  Ekonomi  Umat, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), h. 144
harus dirubah menjadi pola produktif. 18 Dengan pola semacam ini maka fungsi zakat sebagai penopang modal usaha akan tertangkap dan  muaranya  adalaha  perubahan  status  dari mustahiq menuju muzakki.
Lebih lanjut menurut Mufraini, pola pendistribusian zakat dapat dikategorikan ke dalam empat pola yaitu: Pertama, distribusi yang  bersifat  konsumtif  tradisional,  yaitu  zakat  dibagikan  kepada para mustahiq untuk  dimanfaatkan  secara  langsung,  semisal  zakat yang  diberikan  untuk  para  korban  bencana  alam; kedua, distribusi konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan ke dalam bentuk lain dari wujudnya yang semula, semisal dalam bentuk beasiswa dan lainnya; ketiga, distribusi  yang  bersifat  produktif  tradisional,  yaitu  zakat diberikan  dalam  bentuk  barang-barang  produktif:  alat  cukur, hewan  ternak  dan  lainnya;  dan keempat, distribusi  yang  bersifat produktif  kreatif,  yaitu  zakat  yang  diwujudkan  dalam  bentuk permodalan baik untuk membangun projek sosial atau menambah modal usaha atau dagang. 19
Dari keempat pola atau model di atas, maka pola distribusi produktif dipandang mempunyai manfaat yang lebih besar. Pola ini dinilai  efektif  untuk  mengurangi  disparitas  kesejahteraan  dan mampu mengubah status dari mustahiq ke kelompok muzakki. Dan, paling tidak ada tiga model pendistribusian zakat yang kreatif dan inovatif. Pertama, model  dengan  sistem in  kind ,  yaitu:  dana  zakat diberikan  dalam  bentuk  alat-alat  produksi  yang  dibutuhkan  oleh mustahiq yang  hendak  berproduksi.  Alat-alat  ini  diberikan  kepada mereka  yang  akan  memulai  usaha  atau  sedang  menjalankan usahanya. 20 Dalam  model  ini,  dana  zakat  dirubahbentukkan  oleh amil  dengan  alat-alat  produksi  untuk  mengembangkan  usaha mustahiq. Tentunya  tugas  amil  juga  melakukan  pengawasan  dan pembinaan terhadap usaha mustahiq.
18 Fauzi  Muharom,  Jurnal  Ijtihad  dalam  “ Model-model  Kreatif  Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat”, (Salatiga: STAIN Salatiga, Vol. 10, No 1 Juni 2010),
h. 42-43 19 Arif  Mufraini, Akuntansi  dan  Manajemen  Zakat, (Jakarta:  Kencana, 2006), h. 147
20 Muhammad dan Ridwan Mas‟ud, op. cit., h. 150
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
30

## Gambar 1
Muzakki Amil Mustahiq alat Produksi Proyek usaha
Gambar 1 diatas menunjukkan bahwa Muzakki membayar zakat  kepada  BAZ/LAZ,  setelah  itu  BAZ/LAZ  menyalurkan kepada mustahiq (studi kelayakan) kemudian Dana Zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi, kemudian mustahiq menggunakan alat-alat produksi untuk mengembangkan usahanya. Dan, akhirnya BAZ/LAZ  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap proyek usaha mustahiq.
Kedua ,  model  dengan  sistem qardl  al-hasan, yaitu  bentuk pinjaman  yang  menetapkan  tidak  adanya  tingkat  pengembalian tertentu atau bagi hasil-return dari pokok pinjaman. Dalam model ini  zakat  dirupakan  dalam  bentuk  modal  projek  usaha  yang diberikan amil kepada mustahiq. Jika usaha rugi, maka mustahiq tidak berkewajiban  mengembalikan  modal  tersebut.  Sebaliknya,  jika untung  maka  modal  dikembalikan  kepada  amil  untuk  kemudian dijadikan tambahan modal untuk mustahiq yang sama atau bisa jadi untuk mustahiq yang lainnya. 21

## Gambar 2
Muzakki Amil          Mustahiq1     proyek usaha rugi untung Mustahiq 2 21 Arif  Mufraini, op.  cit., h.  160,  lihat  juga  Muhammad  dan  Ridwan Mas‟ud, op. cit., h. 124.

## Revitalisasi Amil Zakat di Indonesia… (Junaidi Abdillah)
31
Dari  gambar  2  dapat  dijelaskan  bahwa  setekah  Amil menerima zakat dari Muzakki, maka akan disalurkan ke mustahiq 1 untuk  modal  usaha,  jika  rugi  maka  mustahiq  tidak  perlu mengembalikan  modal,  namun  jika  untung  maka mustahiq mengembalikan  modal  kepada  Amil,  setelah  itu  Amil  menerima kembalian  modal  tersebut  untuk  kemudian  disalurkan  kembali pada mustahiq untuk  tambahan  modal  atau  Amil  memilih  untuk menyalurkan  zakat  kepada  mustahiq  2  untuk  modal  usaha. Demikian seterusnya.
Ketiga, model mudlārabah. Dalam  model  ini  hampir  mirip dengan  model  kedua.  Perbedaannya  terletak  pada  pengembalian bagi  hasil  jika  untung.  Singkatnya,  sang mustahiq berkewajiban mengembalikan  modal  dan  prosentase  keuntungan  kepada  amil. Oleh amil modal dan keuntungan tersebut dapat diteruskan untuk penambahan  modal  atau  disalurkan  kepada mustahiq lainnya. Sebaliknya,  jika  merugi  maka mustahiq tidak  dibebankan mengembalikan modal. 22

## Gambar 3
Muzakki Amil          Mustahiq1     proyek usaha rugi Nisbah X% Nisbah X% untung Mustahiq 2 Dari  gambar  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  setelah  Amil menerima  zakat  dari  muzakki,  maka  disalurkan  kepada mustahiq 1 untuk modal usaha, jika untung, maka mustahiq berhak mengambil sejumlah  prosentase  keuntungan  dan  selebihnya  dikembalikan kepada  Amil  bersama  modalnya.  Setelah  itu,  Amil  menerima kembalian modal beserta sebagian keuntungan usaha dan oleh amil didistribusikan  untuk  amil  tersebut  untuk  tambahan  modal  atau
22 Ibid., h. 167
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
32
oleh  amil  disalurkan  untuk mustahiq ke-2  dan  seterusnya,  dan  jika rugi maka tidak ada hukum mengembalikan modal.
4. Revitalisasi Fungsi Amil
Urgensi  akan  tata  kelola  dan  revitalisasi  amil  zakat  yang profesional  dan  kreatif  sebagaimana  diurai  di  atas,  mengundang pemerintah Indonesia untuk melakukan pengelolaan zakat ke arah yang  lebih  baik.  Lahirnya  Undang-undang  No  38  tahun  1999 tentang  Zakat  merupakan  indikasi  itikad  baik  tersebut.  Undang- undang  yang  terdiri  dari  10  Bab  dan  25  Pasal  ini  ini  lebih menekankan  pada  aspek  pengelolaan  zakat,  yakni  kegiatan perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengawasan terhadap  pengumpulan  dan  pendistribusian  serta  pendayagunaan dana  zakat.  Di  dalam  undang-undang  tersebut,  tidak  ditemukan ketentuan nisab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat. Pendek kata, Undang-undang  No  38  tahun  1999  hanya  mengurai  tentang prinsip-prinsip dan teknis pengelolaan zakat. 23
Selang  12  tahun  kemudian,  UU  nomor  38  tahun  1999 diamandemen  oleh  DPR-RI  dengan  disahkannya Undang-undang baru yaitu UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 24
Lagi-lagi  esensi  dari  UU  Pengelolaan  Zakat  ini  masih  didominasi oleh pengaturan terkait dengan kelembagaan. Hal ini bisa dipahami karena judul dalam undang-undang ini masih berjudul Pengelolaan Zakat,  sangat  terkait  dengan  aspek  teknis,  yang  tidak  bisa dipisahkan dengan kelembagaan pelaksana. 25
23 Lebih detail dapat dilihat Departemen Agama RI, UU Zakat nomor 38 tahun 1999.
24 Pada  proses  pembahasannya,  UU  Pengelolaan  Zakat  No  23  tahun
2011 ini disahkan  menjadi usul inisiatif  DPR  pada Rapat Paripurna tanggal 31 Agustus  2010.  Sehingga  sampai  pengesahannya,  tepatnya  pada  tanggal  27
Oktober  2011,  undang-undang  ini  membutuhkan  waktu  lebih  dari  satu  tahun, atau sama dengan empat kali masa sidang DPR. Dalam rentang waktu tersebut cukup bagi perancang undang-undang untuk membentuk undang-undang yang baik, bahkan apabila merujuk kepada Tata Tertib DPR, Pasal 141 ayat (1) hanya memberikan  waktu  maksimal  tiga  kali  masa  sidang  untuk  membentuk  satu undang-undang.
25 Dominasi pengaturan terkait dengan kelembagaan terlihat dari jumlah Pasal yang mengaturnya. Dari 47 Pasal secara keseluruhan, 32 Pasal diantaranya mengatur  terkait  dengan  kelembagaan.  Adapun  kelembagaan  yang  dimaksud

## Revitalisasi Amil Zakat di Indonesia… (Junaidi Abdillah)
Alih-alih  melahirkan  produk  UU  Zakat  yang  integral, profesional  dan  transparan,  UU  ini  justru  dipandang  sebagian pakar  mencerminkan  ketidakadilan,  diskriminasi,  subordinasi, marginalisasi  dan  kriminalisasi  baru.  UU  ini  dinilai  kurang partisipatif dan akomodatif terhadap suara rakyat. Hal ini tercermin dalam Pasal 5, 6 dan 7. Pasal-pasal ini menggambarkan semangat negara  untuk  melakukan  sentralisasi  pengelolaan  zakat  nasional sepenuhnya di lembaga bentukan pemerintah non-struktural yakni Baznas.  Permasalahan  lain  terdapat  pada  Pasal  38 jo 41  yang menyatakan setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil  zakat  dalam  melakukan  pengumpulan,  pendistribusian  atau pendayagunaan  zakat  tanpa  pejabat  berwenang.  Jika  hal  ini dilanggar, maka bagi pelakunya, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta. 26
Selain itu, persoalan utama dalam UU ini adalah hubungan pegiat  zakat  di  level  regional  yang  banyak  muncul  di  tengah masyarakat  dan  Baznas  menjadi  tidak  baik.  Sebab,  dalam  UU  ini ditegaskan  bahwa  pengelola  badan  amil  zakat  harus  berbentuk ormas.  Padahal  pada  saat  UU  ini  disahkan,  UU  terkait  ormas belum  disahkan,  kendati  sekarang  sudah  disahkan.  Dengan demikian, UU ini diperlukan perubahan dalam beberapa pasalnya.
Lahirnya UU No. 23/2011 tampaknya mengundang akses negatif  bagi  pegiat  zakat  berbasis  masyarakat.  Dan,  hasilnya beragam  reaksi  muncul  dari  berbagai  pihak  yang  terkait  dengan pengelolaan  zakat  tersebut.  Klimaksnya  adalah  pada  pengajuan judicial  review  (uji  materi)  atas  UU  tersebut  ke  Mahkamah Konstitusi  yang  dilakukan  oleh  sekitar  25  LAZ  yang  tergabung dalam  Koalisi  Masyarakat  Zakat  (Komaz)  pada  Agustus  2012.
dalam  hal  ini  adalah  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS),  BAZNAS provinsi,  BAZNAS  kabupaten/kota,  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ),  dan  Unit
Pelaksana Zakat (UPZ). Dari kelima lembaga tersebut, BAZNAS diatur dengan pasal  yang  paling  banyak,  bahkan  ada  satu  Bab  khusus  mengatur  tentang BAZNAS,  yaitu  Bab  II  tentang  Badan  Amil  Zakat  Nasional.  Pengaturan mengenai  BAZNAS  pun  paling  lengkap,  yaitu  mencakup  definisi,  kedudukan, sifat,  bentuk,  keanggotaan,  fungsi,  tugas,  dan  wewenang.  Lebih  detainya  dapat dilihat dalam UU Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011.
26 Lihat laporan utama tentang Pengelolaan Zakat dan Kritik UU Zakat 2011 dalam SKH Koran Seputar Indonesia (Sindo), tanggal 19 Juli 2013, h. 3
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
34
Selang setahun, pasca pengajuan tersebut, tepatnya pada tanggal 28 Februari  2013  telah  dihasilkan  rumusan  putusan-putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  serta  dibacakan  pada  tanggal  30 Oktober 2013 dengan identitas putusan No. 86/PUU-X/2012. Kesimpulan-kesimpulan dari putusan MK tersebut adalah: Pertama , syarat izin pengelolaan zakat bersifat alternatif, tidak mesti terdaftar  sebagai  ormas  Islam,  melainkan  dapat  berbentuk  badan hukum, bahkan amil tradisional (perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam/alim ulama, atau pengurus mesjid/mushalla) di wilayah  yang  belum  terjangkau  BAZ  dan  LAZ,  cukup  dengan memberitahukan  kegiatan  pengelolaan  zakat  kepada  pejabat berwenang; Kedua ,  pengawas  syariat  dapat  bersifat  internal  atau eksternal; Ketiga ,  Amil  tradisional  dapat  melakukan  pengelolaan zakat  meski  tanpa  izin,  dan  bebas  kriminalisasi  sepanjang  telah memberitahukan  kegiatan  pengelolaannya  kepada  pejabat  yang berwenang.
Amar  putusan  MK  di  atas  merupakan  jawaban  kritik  atas dominasi  dan  “campur  tangan”  pemerintah  yang  berlebihan  atas model hukum Islam. Sebab, zakat merupakan ibadah maliyah yang idealnya  pemerintah  berperan  sebagai  fasilitator  bukan  pengatur yang  memaksa.  Penulis  juga  memandang,  sebagai  domain  dari ibadah  yang  bersifat  privat,  UU  Pengelolaan  Zakat  tersebut idealnya  bersifat  fakultatif  atau  pilihan.  Bukan  sebaliknya,  bersifat imperatif  yang  memaksa.  Sebab,  jika  UU  tersebut  diberlakukan secara  imperatif  maka  akan  memunculkan  intervensi  negara  yang berlebihan dalam hukum Islam. 27
Inilah  yang  kemudian  dipandang  banyak  pakar,  sebagai wujud  usaha  untuk  menciptakan  teori  resepsi  ( receptie- )  baru  di Indonesia.  Jika  teori  resepsi  lama  versi  Snouck  Hurgronje mengatakan bahwa hukum Islam yang berlaku adalah hukum yang
27 Hukum  imperatif  adalah  kaidah-kaidah  hukum  yang  secara a  priori harus  ditaati.  Ia  mempunyai  kekuatan  untuk  memaksa  dan  mengikat  secara mutlak.  Sedangkan  hukum  fakultatif  tidaklah  secara a  priori harus  ditaati  atau tidak  a  priori  untuk  dipatuhi,  melainkan  sebagai  pelengkap,  subsidair  atau dispositif.  Dalam  hukum  fakultatif  masih  terdapat  ruang  pilihan  untuk melakukan yang lain ataupun sama sekali tidak melakukkannya. Detailnya lihat
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar Ilmu Hukum, Iedisi II,
(Yogyakarta: Liberty, 1988) h. 30-31.

## Revitalisasi Amil Zakat di Indonesia… (Junaidi Abdillah)
telah diterima oleh hukum Adat, teori baru ini seakan mengatakan bahwa  hukum  Islam  yang  berlaku  adalah  hukum  yang  telah diundangkan  oleh  pemerintah  (baca:  negara).  Padahal,  hukum Islam  merupakan  cerminan  moral  yang  sifatnya  personal  dan konsekuensinya sudah menjadi pandangan hidup umat Islam tanpa banyak keterlibatan negara di dalamnya. 28
Lebih lanjut, posisi Indonesia bukan negara agama, bukan pula  negara  sekuler.  Keterlibatan  terlalu  jauh  dalam  ibadah  zakat bukanlah kebijakan yang elegan. Negara harusnya berperan sebagai fasilitator  dan  pendamping  bagi  amil-amil  berbasis  masyarakat. Terlebih  di  tengah  kondisi  negara  yang  sakit  dengan  praktik korupsi secara massif, membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan Amil bentukan pemerintah (Baca: Baznas).
Ketiga ,  jika  ditelaah  dan  dianalisis  lebih  dalam,  UU  No. 23/2011,  terutama  pasal-pasal  yang  mengatur  fungsi  Amil  Zakat bentukan  pemerintah,  belum  mengatur  tentang  model-model kreatif distribusi zakat. Artinya, perubahan UU zakat dari waktu ke waktu masih bersifat tradisional. Zakat dalam UU ini belum dilihat dan  ditangkap  sebagai  instrumen  pemberdayaan.  Sebab,  baznas hanya  berfungsi  Dalam  melaksanakan  tugas  BAZNAS menyelenggarakan fungsi: perencanaan pengumpulan, pendistribusian,  (a)  pendayagunaan  zakat;  (b)  pelaksanaan pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat;  (c) pengendalian  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat;  (d)  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan pengelolaan zakat. 29
Ketentuan  mendayagunaan  dalam  UU  zakat  tersebut belum  jelas  maksud  dan  ketentuannya.  Terlebih  UU  tersebut belum mempunyai peraturan pemerintah yang menjelaskan secara rinci  terkait  pendayagunaan  dalam  pasal  tersebut.  Inilah  catatan- catatan  yang  menjadikan  UU  zakat  ini  masih  jauh  dari  kata sempurna.

## 5. Potret Model Zakat Kreatif
28 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: LkiS, 2001) h. 12-13 29 Lihat UU 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 dan 7 .
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
36
Dalam rangkan memberikan gambaran nyata terkait model distribusi zakat kreatif dan produktif, perlu diberikan contoh nyata aplikasinya.  Dalam  hal  ini  penulis  akan  memberikan  sampel konkret.  Karena  itu,  maka  penulis  memilih  salah  satu  Lembaga Amil Zakat Bernama LAZ Yayasan Solo Peduli.

## Yayasan Solo Peduli
Yayasan  Solo  Peduli  adalah  yayasan  yang  bergerak  pada pengelolaan zakat di daerah Surakarta. Yayasan ini beralamatkan di  Griya  Solo  Pos  Lantai  III  Jalan  Adi  Sucipto  190  Surakarta 57145.  Program  yayasan  ini  menarik  untuk  dilihat  karena dipandang  kreatif  dalam  mendistribusikan  zakat,  infak  dan sedekah. 30 Adapun program-programnya adalah: Pertama ,  Rumah  Bersalin  Gratis  (RBG)  Solo  Peduli.  RBG  ini merupakan  lembaga  non-profit  jejaring  program  Yayasan  Solo Peduli khusus dalam bidang kesehatan khususnya ibu dan anak. RBG  ini  ditujukkan  untuk  menangani  kesehatan  ibu  dan  anak dari  kaum  dlu‟afa  secara  paripurna.  RGB  ini  mempunyai keanggotaan tetap dengan kriteria-kriteria: berasal dari keluarga dluafa,  rumah/tanah  yang  dipakai  dan  didiami  berstatus menyewa,  kualitas  bangunan  rendah  (semi  permanen),  tidak mempunyai  tabungan,  penghasilan  perkapitanya  di  bawah  125 ribu rupiah, tidak mempunyai barang yang mudah dijual dengan nilai  minimal  500  rb  rupiah  dan  lain  sebagainya.  Adapun program  layanan  RBG  Yayasan  Solo  Peduli  antara  lain: pemeriksaan  kehamilan,  persalinan  normal,  layanan  keluarga berencana  (KB),  senam  hamil,  senam  nifas,  layanan  imunisasi,
pijat  bayi,  pemeriksaan  umum,  suplemen  gizi  ibu  dan pembinaan rohani.
Kedua, program  SMK  gratis  “smart  informatika”.  Sekolah  ini didirikan  bertujuan  mencetak  generasi  Isami,  trampil  dan mandiri.  Seluruh  biaya  pendidikan  digratiskan.  Rektruitmen siswa berlatar belakang ekonomi lemah dengan kriteria-kriteria yang  ditentukan. Out  put nya  siswa  harus  mempunyai kompetensi  semisal:  hafal  5  juz,  hadits arba‟in ,  memiliki
30 Lihat dalam website resmi milik yayasan ini pada: www.solopeduli.com yang diunduh pada tanggal 27 November 2013.
Revitalisasi Amil Zakat di Indonesia… (Junaidi Abdillah)
37
kepribadian Islam yang utuh, mampu menjadi imam dan khatib dan sebagainya.
Ketiga, program  pemberdayaan  peternakan  dengan  nama Kampung  Sentra  Ternak  (KASTER).  Program  ini  merupakan bentuk  bantuan  modal  bagi  peternak  sekaligus  pendanpingan intensif meliputi keterampilan beternak, kewirausahaan, mental- spiritual dan kelembagaan. Keempat, yaitu program pesantren anak yatim dan dlu‟afa. Dalam rangka memperkuat keimanan dan pendidikan anak-anak yatim dan dluafa diadakan pesantren kilat gratis.
Kelima, yaitu  program  aksi  tanggap  bencana,  yaitu  kegiatan dengan  menyediakan  bantuan  logistik,  relawan,  pembenahan psikologi korban, fasilitas umum, recovery pasca bencana, keenam, yaitu  penyediaan  mobil  ambulans  gratis  bagi  kaum  miskin  dan dlu‟afa. Ketujuh, santunan kesehatan bagi kaum faqir miskin. Program ini bertujuan  untuk  meringankan  biaya  pengibatan  mereka. Kedelapan, modal kecil untuk kaum faqir miskin. Ini merupakan bagian  dari  program  pemberdayaan  ekonomi  yang  ditawarkan Solo  Peduli  dengan  tujuan  dapat  merubah  budaya  konsumtif masyarakat miskin menjadi budaya mandiri. Kesembilan, program  beasiswa  prestasi  bagi  kaum  dlu‟afa. Program  ini  dikhususkan  bagi  anak-anak  dlu‟afa  yang berprestasi  di  bidang  akademik.  Penerima  beasiswa  ini berkriteria antara lain: berasal dari keluarga miskin, masih aktif tercatat di sekolah SLTP/SLTA sederajat, berakhlak mulia dan lain sebagainya.
Kesepuluh, program  Pendidikan  Ketrampilan  Aplikatif  (PKA), yakni program yang ditujukan untuk remaja Muslim dlu‟afa yang putus sekolah, tidak kuliah dan tidak punya pekerjaan. Program ketrampilan  yang  ditawarkan  antara  lain:  pelatihan  komputer dasar,  pelatihan  komputer  design  grafis,  pelatihan  teknisi  HP, pelatihan Bahasa Inggris dan Pelatihan menjahit dan menyulam.
Berdasarkan  dari  paparan  di  atas,  sangat  nampak  terdapat diversifikasi  atau  keanekaragaman  program  yang  ditawarkan  oleh Yayasan  Solo  Peduli  dari  Zakat.  Dan,  jika  dicermati  lebih  dalam, program-program  tersebut  menggunakan  model  konsumtif
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
Jurnal Pengembangan Masyarakat
38
maupun  produktif  sesuai  dengan  kondisi mustahiq. Dan, menariknya yayasan ini dari waktu ke waktu semakin besar berkat kepercayaan  masyarakat  dalam  menunaikan  zakat-zakat  melalui yayasan ini.

## C. Kesimpulan
Dari  uraian-uraian  dan  analisis  di  atas,  dapat  ditarik beberapa  kesimpulan  bahwa  fenomena  pembagian  zakat  secara langsung --tanpa melibatkan Lembaga Amil-- khususnya Indonesia acapkali  berujung  pada  malapetaka  dan  bencana  yang  justru bertolak  belakang  dengan  tujuan  zakat  yang  mulia.  Tidak mengherankan  jika,  Allah  menentukan  amil  zakat  sebagai  bagian dari mustahiq yang  perannya  sangat  menentukan  sasaran  dan keberhasilan zakat.
Dalam  rangka  mendukung  optimalisasi  distribusi  zakat,
dewasa  ini  diperlukan  model-model  distribusi  zakat  yang  inovatif dan kreatif. Model-model tersebut bisa dikonversikan dalam sistem in kind (distribusi dana zakat yang dibentukrupakan dengan alat-alat produksi yang dibutuhkan mustahiq, kedua, dengan sistem qardlu al- hasan, yakni  dana  zakat  diberikan  dalam  bentuk  pinjaman  modal, dan  dengan  sistem mudlarabah, yakni  sama  seperti  sistem  kedua namun ada pembagian hasil antara mustahiq dengan amil. Baznas  (amil  bentukan  negara)  idealnya  berperan  sebagai fasilitator  dan  pengawas  terhadap  Amil-amil  berbasis  masyarakat, bukan sebaliknya, yakni kooptasi dan dominasi pengelolaan zakat. Sebab,  fakta  Indonesia  bukan  negara  berdasarkan  agama  harus diakui.  Dengan  demikian  privatisasi  amil  zakat  merupakan keniscayaan.

## Daftar Pustaka
Anshori,  Abdul  Ghofur, Hukum  dan  Pemberdayaan  Zakat, Yogyakarta: Pilar Media, 2006 Azizy, A. Qodri A., Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
Revitalisasi Amil Zakat di Indonesia… (Junaidi Abdillah)
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan
39
„Asyur,  Muhammad  Thahir  Ibn,  , Maqashid  al-Syari‟ah  al-Islamiyyah Tunisia: Dar al-Salam, 2006 Al-Kaaf,  KH.  A.  Zakiy, Ekonomi  dalam  Perspektif  Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2012
Malik,  Masyhuri, Revitalisasi  Peran  LAZ  dalam  Pengentasan Kemiskinan, Jakarta: NU Care, Edisi 05, 2012 Menteri Agama dapat dibaca pada. Mertokusumo,  Sudikno, Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar  Ilmu Hukum, Iedisi II, Yogyakarta: Liberty, 1988 Mufraini,  Arif, Akuntansi  dan  Manajemen  Zakat, Jakarta:  Kencana,
2006
Muhammad  dan  Ridwan  Mas‟ud, Zakat  dan  Kemiskinan,
Yogyakarta: UII-Press, 2005
Muharom,  Fauzi,  Jurnal  Ijtihad  dalam  “ Distribusi  Zakat  Berbasis Masyarakat”, Salatiga:  STAIN  Salatiga,  Vol.  10,  No  1  Juni 2010
Permono,  Sjechul  Hadi, Sumber-sumber  Penggalian  Zakat, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992
Sasono,  Adi  “Masalah  kemiskinan  dan  Fatalisme”  dalam  Sri EdiSwasono  dkk  (eds), Sekitar  Kemiskinan dan  Keadilan  dari Cendekiawan Kita tentang Islam, Jakarta: UI-Press, 1987 Ash-Shidieqie, T.M Hasby, Pedoman Zakat Semarang: Pustaka Rizki
Putra, 1999
UU Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011. Wahid,  Marzuki  dan  Rumadi, Fiqh  Madzhab  Negara;  Kritik  Atas Politik Hukum di Indonesia, Yogyakarta: LkiS, 2001 Zallum, Abd al-Qadim, al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah, Cet.I, Beirut: Dar al-„Ilmi al-Malayin, 1983 SKH Koran Seputar Indonesia (Sindo), tanggal 19 Juli 2013 Surat Kabar harian Jawa Pos, Edisi 16 September 2008, hal 1. SKH Suara Merdeka, edisi 17 September 2008, hal. 1 dan 15