ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
SURAT KETERANGAN HAK WARIS DALAM KETENTUAN HUKUM WARIS NASIONAL
Sovia Febrina Tamaulina Simamora 1
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen sovia.simamora@uhn.ac.id 1)

## Abstract
This research was discussing the regulation about Inheritance Rights certificate, About Inheritance Specification form are not made out in the legal form, so the certificate  of  inheritance  right  including  by  the  privat  document  (subscribed deeds).  The  Legal  form  about  Inheritance  Right  certificate    just  regulated  in article  111  (1)  c  he  Regulated  by  minister  of  Agrarian  number  3/1997  about implementation  of  the  provisions  of  government  number  24/1997  on  land Registration  (PMNA  03/1997),  which  is  about  the  officials  authorized  to  issue Descrcription  Inheritance  Right  certificate  based  on  group  population  and  the implementing the  regulations in  society  for  a legal  evidence  in  the  transfer  of rights  due  to  inheritance.  The  research  was  conducted  using  the  normative research is library research on secondary data in the fields of law, based on the systematic  regulations  in  Indonesia. In  the  processing,  analysis  and conctructionof  qualitative  data,  which  are  mono-disciplianary,  research typologies  problem  identification  and  problem  solution  by  prescriptive- explanatory achieve solution to solve problems concerning inheritance issued the official was authorized, also from the point of application to a problem focused, also from the point of application to a problem focused research to provide legal certainty, the inheritance right certificate made by each other. And the efforts should be made to ensure legal certainty regarding the accuracy of the validity of the inheritance certificate is to formulate a legal product regarding the form and content of the inheritance certificate which is to accommodate the needs of the heirs so that the effectiveness of the proof is not confusing and on target.

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Pengaturan  mengenai  Surat  Keterangan  Hak Waris, Mengenai bentuk Keterangan Waris yang tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang,  sehingga  Keterangan  Waris  termasuk  akta  di  bawah  tangan.
Pengaturan  tentang  Keterangan  Waris  hanya  ada  di  Pasal  111  ayat  (1)  huruf  c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun  1997  tentang  ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA 03/ 1997), yakni tentang pejabat- pejabat  yang  berwenang  untuk  mengeluarkan  Keterangan  Waris  berdasarkan golongan  penduduk,  dan  implementasi  peratura  ini  di  tengah  masyarakat, guna bukti hukum dalam Peralihan Hak karena Waris. Penelitian ini dilakukan dengan metode  penelitian  yuridis  normatif  yang  merupakan  penelitian  kepustakaan terhadap  data  sekunder  di  bidang  hukum,  didasari  atas  sistematika  peraturan perundang – undangan di  Indonesia.  Dalam  pengolahan,  analisa,  dan  konstruksi datanya  dilakukan  secara  kualitatif,  yang  bersifat  mono  disipliner,  tipologi penelitiannya problem identification dan problem solution ditelusuri dengan jalan

## Info Artikel
Diterima :  16 November 2022 Revisi     :  24 November 2022 Terbit     :  28 Desember 2022
Key words: Inheritance Right Certificate, heirs
Kata Kunci: Keterangan Hak Waris, Ahli Waris
Corresponding Author :
Sovia Febrina Tamaulina Simamora 1 Email: sovia.simamora@uhn.ac.id !)
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
preskriptif – eksplanatoris  untuk  mencapai  solusi  permasalahan  tentang Keterangan  waris  yang  dikeluarkan  pejabat  yang  berwenang  .  Juga  dari  sudut penerapannya  berupa problem  focused  research  untuk  memberikan  kepastian hukum,  mengenai  surat  Keterangan  waris  yang  dibuat  oleh  masing-masing pejabat. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin kepastian hukum terkait Ketepatan kebenaran Surat Keterangan Waris adalah dengan merumuskan suatu produk hukum mengenai bentuk dan isi yang sifatnya mengakomodir kebutuhan para ahli waris sehingga efektivitas pembuktiannya tidak simpang siur dan tepat sasaran.

## PENDAHULUAN
Surat Keterangan Hak Waris adalah surat yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang berwenang, yang isinya  menerangkan  tentang  siapa  saja  ahli  waris  dapat  mendapatkan  hak-haknya,  terutama  terhadap  harta peninggalan  pewaris.  Surat  Keterangan  Hak  Waris  penting  sebagai  pembuktian  ahli  waris,  terutama  dalam proses pendaftaran balik nama waris tanah. Untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan ahli waris dari pewaris dalam proses pendaftaran tanah, maka tentang surat Keterangan Warisan berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  (PMNA  03/ 1997),  dapat  dibuat  dalam  bentuk  surat  keterangan  hak  waris  yang  kewenangan  pembuatannya  dibedakan berdasarkan golongan penduduk, sebagaimana berikut ini:
1.    Bagi  warganegara  Indonesia  penduduk  asli:  surat  keterangan  ahli  waris  yang  dibuat  oleh  para  ahli waris,  dengan  disaksikan  oleh  2  (dua)  orang  saksi  dan  dikuatkan  oleh  Kepala  Desa/  Kelurahan  dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2.   Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
3.   Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
Penulis mendapati adanya celah hukum dalam sistem hukum kewarisan yang demikian pluralistik ini, terutama  pada  pelaksanaan  hukum  kewarisan,  terkait  pembuktian  ahli  waris,  terutama  dalam  proses pendaftaran balik nama waris tanah, yang bukan tidak mungkin berakibat pada kepentingan masing-masing ahli waris.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa masalah yang menjadi pertanyaan dalam rumusan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pengaturan tentang bentuk Surat Keterangan Hak Waris?
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
2. Bagaimana  efektivitas  pembuktian  dari  Surat  Keterangan  Hak  Waris sebagai  produk  hukum  yang mengakomodir kebutuhan para ahli waris terkait hak warisnya?

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  (normative  legal  research),  yaitu metode yang khusus mencerminkan identitas disiplin Hukum sebagai ilmu. Dalam hal ini, penelitian kepustakaan lebih diutamakan. Alasan penggunaan penelitian normatif ialah penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach), Pendekatan  Perundang-undangan  digunakan  dalam  penelitian  ini  sebagai  dasar  melakukan  analisis  terhadap berbagai  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  pembuatan  Surat  Keterangan  waris. Tipe  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  Perskriptif  analisis,  dimana  penelitian  ini bertujuan untuk memberikan jalan keluar dari masalah yang timbul secara tepat dan mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Umum Terhadap Surat Keterangan Hak Waris.
Verklaring van erfrecht atau yang lebih dikenal sebagai Surat Keterangan Hak Waris merupakan surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang kedudukan ahli waris dan hubungannya  dengan  pewaris. Dalam  suatu  Undang-undang  dari  Tahun  1842,  yang  bernama  Wet  op  het Notarisambt  Pasal  38  ayat  2 1 ,  ternyata  terdapat  satu  petunjuk.  Ayat  tersebut  menentukan  bahwa  seorang Notaris  yang  biasanya  diharuskan  membuat  akta-akta  dengan  minuta,  dibebaskan  dari  kewajiban  tersebut apabila  membuat  akta-akta  tertentu.  Termasuk  akta-akta  verklaring  van  erfrecht.  Pasal  ini  kemudian dimasukkan  oleh  pemerintah  Hindia-Belanda  ke  dalam  Het  Reglement  op  het  Notarisambt  in  Indonesie (Nederlandsch  Indie)  (PJN)  1860  dengan  pasal  nomor  35. Di dalamnya,  ternyata  pasal  tersebut  tidak dikutip lengkap. Antara-lain, kata-kata verklaring van erfrecht dalam Pasal 38 NW ini adalah akta dengan para pihak (partij akta). 2
Mengingat  hal  tersebut  diatas,  maka  Keterangan  waris  yang  dibuat  di  Indonesia  pada  umumnya bukanlah verklaring van erfrecht yang dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Belanda (1842). Pada tahun 1913 di Belanda dikeluarkanlah Undang-undang yang bernama de Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld. Pasal
1 Tan Thong Kie, “Studi Notariat dan Serba -serbi Praktek Notaris : Ps. 38 ay.2 NW, Cet. I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), Hal. 565.
2 ibid
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
14  ayat  1  manyatakan  bahwa  para  ahli  waris  seseorang  akan  mempunyai  suatu  hak  mereka  dengan  suatu Keterangan  waris  setelah  kematian  pewaris  dibuktikan.  Dalam  ayat  2,  diberikan  rincian  yang  harus  disebut dalam Keterangan waris, yakni 3 :
i.  Nama, nama kecil, serta tempat tinggal terakhir si Pewaris;
ii.  Nama, nama kecil, tempat tinggal dan jika masih di bawah umur, tanggal dan tahun kelahiran mereka yang mendapat hak dengan menyebutkan bagian mereka menurut Undang-undang, dan surat wasiat atau pemisahan dan pembagian (boedelscheiding);
iii.  Sedapat mungkin, nama, nama kecil dan tempat tinggal wakil anak-anak di bawah umur (yaitu: wali, pemegang kekuasaan orang-tua), termasuk pengurus khusus (bewindvoerder);
iv.  Suatu  perincian  tepat  surat  wasiat,  atau  dalam  hal  pewarisan  menurut  undang-undang,  hubungan antara pewaris dan para ahli waris, yang menjadi dasar diperolehnya hak itu;
v.  Semua pembatasan yang ditentukan oleh pewaris terhadap hak untuk memindahtangankan apa yang diperoleh,  dengan  menyebut  nama,  nama  kecil,  dan  sedapat  mungkin  tempat  tinggal  mereka  yang terkenakan pembatasan itu, serta menyebut orang-orang yang boleh menerimanya dan mereka yang harus membantunya apabila pemindahtanganan harus dilakukan; dan
vi.  Suatu  pernyataan  pejabat  yang  membuat  Keterangan  waris  bahwa  dia  telah  meyakinkan  diri  atas kebenaran dari apa yang ditulisnya.
Dalam KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris. Kita hanya dapat memahami, bahwa Pewarisan berlangsung karena adanya kematian, sebagaimana ternyata dalam Pasal 830 KUHPerdata. Dengan demikian pengertian hukum waris barat menurut KUHPerdata ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka, tidak akan ada masalah pewarisan 4 . Dalam Pengertian waris tersimpul subjek waris yaitu anggota keluarga yang meninggal dan anggota keluarga yang  ditinggalkan  atau  yang  diberi  wasiat  oleh  Pewaris 5 ,  peristiwa  kematian  yang  menjadi  sebab  timbulnya waris, objek waris yaitu harta warisan peninggalan Pewaris.  Semua itu diatur dalam Hukum Waris.
Jika dirumuskan, maka “Hukum waris adalah segala peraturan y ang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari si Pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk”. 6
3 Ibid . 4 Hilman Hadikusuma, hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum adat, hukum agama Islam-Hindu , (Bandung: Cipta Aditya Bakti,  1994) hal. 1.
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hal 266-267.
6 Ibid
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Berdasarkan  rumusan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  dalam  hukum  waris,  terdapat  unsur-unsur,  sebagai berikut:
1.  Subjek hukum waris, yaitu pewaris, ahli waris;
2.  Peristiwa hukum, yaitu meninggalnya si Pewaris;
3.  Hubungan hukum waris, yaitu hak dan kewajiban ahli waris; dan
4.  Objek hukum waris, yaitu harta peninggalan si Pewaris.
Dalam proses pendaftaran tanah tentang surat Keterangan Hak Waris berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  (  PMNA  03/ 1997),  dapat  dibuat  dalam  bentuk  surat  keterangan  hak  waris  yang  kewenangan  pembuatannya  dibedakan berdasarkan golongan penduduk, sebagaimana berikut ini:
1.   Bagi  warganegara  Indonesia  penduduk  asli:  surat  keterangan  ahli  waris  yang  dibuat  oleh  para  ahli waris,  dengan  disaksikan  oleh  2  (dua)  orang  saksi  dan  dikuatkan  oleh  Kepala  Desa/  Kelurahan  dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2.   Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
3.    Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
Penulis berpendapat, sepanjang Surat Keterangan Hak Waris dibuat oleh Pejabat yang kewenangannya telah diatur dalam ketentuan 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA 03/ 1997), sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata tentang otentiknya suatu akta, maka Surat Keterangan Hak Waris juga memberikan kepastian hukum.
Bentuk suatu akta diatur dalam ketentuan Pasal 38-53 UUJN, bagian pertama  mengenai  bentuk  dan sifat   akta bahwa setiap akta notaris terbagi atas 3 (tiga) bagian umum yaitu kepala akta yang terdiri dari judul akta, nomor akta, penjelasan mengenai kapan akta tersebut ditandatangani secara lengkap dan nama lengkap beserta dengan tempat kedudukan notaris atau penggantinya; badan akta yang terdiri dari identitas penghadap, keterangan mengenai kedudukan penghadap, isi akta, dan identitas dari setiap saksi-saksi pengenal; dan yang terakhir  adalah  penutup  akta  yang  terdiri  dari  uraian  pembacaan  akta,  uraian  penandatanganan  ( surrogate) atau penterjemah (jika ada), identitas lengkap saksi instrumentair, dan penjelasan mengenai ada atau tidaknya
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
renvoi.  Ini  merupakan  pengaturan  akta  secara  umum  jadi,  setiap  akta  mengandung  unsur-unsur  ini,  namun, jenisnya harus disesuaikan dengan kebutuhan.
Akta otentik dan akta dibawah tangan keduanya merupakan alat bukti tertulis, namun memiliki perbedaan :
1.   Akta Otentik memiliki tanggal pasti, sedangkan akta dibawah tangan tidak demikian.
2.  Akta  otentik  dibuat  dengan  bentuk  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  sedangkan  akta  dibawah  tangan bebas bentuknya.
3.   Akta Otentik harus dibuat di hadapan pejabat umum sedangkan akta dibawah tangan dapat dibuat oleh para pihak ataupun pihak ke-3 (tiga).
4.   Akta  Otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna,  terutama  mengenai  waktu,  tanggal pembuatan, isi perjanjian, penandatanganan, tempat pembuatan dan dasar hukumnya sedangkan akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila diakui atau tidak disangkal oleh para pihak yang menandatangani akta tersebut.
5.   Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuaatn eksekutorial seperti putusan hakim, sedangkan akta dibawah tangan tidak demikian.
6.   Kemungkinan akan hilangnya akta dibawah tangan lebih besar sedangkan akta otentik tidak akan hilang karena tersimpan dalam protokol notaris.
Dalam  bentuk  akta  Keterangan  Sebagai  Ahli  waris,  tetap  perlu  diuraikan  dalam  premis  mengenai kematian pewaris berdasarkan dokumen yang ada, bukti perkawinan, akta kelahiran anak-anak, pernyataan ada atau tidaknya perjanjian kawin, pernyataan pernah mengangkat anak atau tidak, dan juga mengenai Keterangan ada tidaknya wasiat yang dikeluarkan oleh Daftar Pusat wasiat sub Direktorat Jenderal Perdata Kementerian Hukum Umum.

## KESIMPULAN
Mengenai  bentuk  Surat Keterangan  Hak  Mewaris  sendiri  didasarkan pada  kebiasaan  saja,  tanpa  ada aturan  baku,  masing-masing  pejabat  yang  berwenang,  membuat  Surat  Keterangan  Hak  Mewaris,  dengan memaparkan hal-hal yang terkait dengan sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya.
Tidak  adanya  aturan  baku  mengenai  bentuk  Surat  Keterangan  Hak  Mewaris  ini  membuat  Surat Keterangan Hak mewaris menjadi akta di bawah tangan sesuai ketentuan mengenai akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Akan tetapi, meski merupakan akta di bawah tangan, kedudukannya sebagai alat bukti adalah cukup  kuat  karena  siapapun  yang  bertindak  berdasarkan  keterangan  waris  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang berwenang, telah bertindak dengan itikad baik dengan mendapat perlindungan hukum yang diberikan Undang-
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
undang kepada mereka. Bahwa, Pembuatan surat Keterangan Waris di Indonesia adalah tunduk kepada Hukum Waris dari si Pewaris, bukan Ahli Waris. Dengan membuat Surat Keterangan Hak Waris, maka, para ahli waris, dapat  melakukan  tindakan  pengurusan  bersama  atas  harta  bersama  yang  masih  atas  nama  Pewaris,  meski sudah disebutkan besaran bagian masing-masing, namun mengenai apa yang diterima masing-masing ahli waris berdasarkan  besaran  bagiannya,  dibuat  terpisah  dalam  Akta  Pembagian  dan  Pemisahan  Harta  Peninggalan. Idealnya  ada  pengaturan  khusus  mengenai  pembuatan  Surat  Keterangan  Hak  Mewaris,  juga  tidak  ada  lagi pembeda-bedaan  pejabat  yang  berwenang  membuat  Surat  Keterangan  Hak  Mewaris  berdasarkan  perbedaan golongan penduduk, hal ini juga sebenarnya terkait dengan tujuan pembuatan Undang-undang, demi terciptanya Kepastian  Hukum,  dan  juga  bahwa,  karena  tidak  ada  pengaturan  yang  jelas  mengenai  Surat  Keterangan  Hak Mewaris  adalah  satu  kelemahan  yang  mungkin  dapat    merugikan  para  ahli  waris  lainnya,  karena  surat Keterangan  waris  adalah  salah  satu  dasar  untuk  bisa  menerbitkan  permohonan  hak  baru  atau  balik  nama. Namun, hal ini sungguh rumit dilaksanakan dengan pertimbangan hukum waris yang sifatnya pluralistik dan juga ketidaksempurnaan pelaksanaan Hukum perdata Nasional hingga saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Shafira, Meidina Rafaldini, Anita Afriana, Pupung Faisal, Surat Keterangan Waris Yang Nenuat Ketersangan Tidak Benar Dikaitkan Dengan Kekuatan Pembuktiannya Sebagai Akta Otentik, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2020, https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/download/101/100

## Buku
Adjie, Habib, Bernas-bernas pemikiran di bidang Notaris dan PPAT, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012. Adjie,Habib, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,  Bandung : PT. Refika Aditama, 2008.
Adjie,Habib, Pembuktian  sebagai  Ahli  Waris  dengan  Akta  Notaris  (dalam  bentuk  Akta  Keterangan  Ahli  Waris), Bandung: Mandar Maju, 2008.
Ali , Muhammad, Al Shobuni, Al Mawaariitsu  fri Al Syarii’ati al Islamiyah, Jakarta: Dar al Kutub al Islamiyah, 2010. Apeldoorn,L.J, Van Inleiding tot de studie van het Nederlands Recht, Terjemahan Oetarid Sadino, cet 33. Jakarta: Pradya Paramita, 2009.
Gede Purwaka,I, Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris  Berdasarkan Kitab undang-Undang hukum Perdata,  Program  spesialis  Notariat  dan  Pertanahan.  Fakultas  hukum  Universitas  Indonesia:  Depok, 2000.
Gokkel, Mr. N.E.,  Mr. H.R.W, Algra, Kamus Istilah Hukum, Fockema Andreae. Terjemahan Saleh Adiwinata, SH.et.al. Jakarta: Bina Cipta, 1983.
Hadikusuma,  hilman, Hukum  Waris  Indonesia,  Menurut  Pandangan  Hukum  adat,  hukum  agama  Islam-Hindu. Bandung Cipta Aditya Bakti,1994.
Harsono, Boedi , Hukum Agraria Indonesia, Edisi 2008. Jakarta: Djambatan, 2008
Hartono, Sunarjati, Dari Hukum antar Golongan Ke Hukum Antar Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991. Ichsan, Ahmad, Hukum Perdata I A , Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1967. Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet.8 Jakarta: Balai pustaka, 1989.
ISSN (print) : 2722-7316 E-ISSN         : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora
Kanter, E.Y, Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius, Jakarta: Storia Grafika, 2001. Klassen, J.G dan J.E. Eggens, Hukum Waris bagian I, Jakarta: ESA Study Club. Jakarta, 1979. Kohar, H, Notaris dalam Praktek Hukum, Bandung: Alumni, 1983.
Mamudji, Sri, et al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
Muslimin,  Amrah, Beberapa  Asas  dan  Pengertian  Pokok  Tentang  Administrasi dan  Hukum  administrasi,  Cet.3. Bandung, Alumni.
Pitlo, Hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata , Barat. Jakarta. Intermasa, 1986. Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Waris di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1983 Satrio, J, Hukum Waris, Bandung: Alumni, 1992.
Siong, Gouw Giok, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Jakarta: Keng Po, 1960 Soekanto,Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet 8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,  Cet XXIV .Jakarta: PT. Intermasa, 1984. Sutjipto Budihardjoputra, Albertus, Hukum Waris dan Permasalahannya, Makalah, Semarang, 2007. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, cet-4. Bandung. Ichtiar, 1960. Wojowasito,S., Kamus Umum Bahasa Belanda-Indonesia , Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
Peraturan perundang-undangan
Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004. Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia.
Peraturan  Menteri  Nasional  agrarian/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.
Undang-undang  Nomor  23  tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4676).