## DEMOKRATISASI DI NEGARA MUSLIM: TRANSISI MENUJU DEMOKRASI PADA MASA REFORMASI 1998 DI INDONESIA DAN GEJOLAK REVOLUSI MESIR 2011
Oleh: Haura Atthahara Email: h.atthahara@gmail.com

## Abstrak
Krisis  ekonomi  dan  politik  dalam  sistem  pemerintahan  otoriter  yang  menyebabkan  kemiskinan  dan pengangguran  yang  merajalela.  Problem-problem  sosial  tersebut  membuat  lahirnya  gerakan  sosial  yang dilakukan mulai dari aktivis mahasiswa hingga ribuan masyarakat yang melakukan demonstansi turun ke jalan. Reformasi 1998 di Indonesia dan Arab Spring tahun 2011 di negara-negara timur tengah merupakan akibat yang terjadi dari perubahan sosial-politik di negara-negara muslim termasuk diantaranya Indonesia dan Mesir. Setelah terjadinya  reformasi  dan  revolusi  tersebut  transisi  menuju  demokrasi  merupakan  masa  yang  diharapkan  dapat membawa negara-negara tersebut dari sistem otoriterisme menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Bukan hanya  menuntut  penyelenggaraan  pemerintahan  demokrasi  secara  formal  melainkan  juga  diharapkan  dapat melahirkan demokrasi secara substansial.

## Keyword: Demokrasi, Arab Spring dan Reformasi

## A. Pendahuluan
Transisi demokrasi di dunia Islam selalu ditandai dengan gejolak politik diantaranya runtuhnya  rezim  otoriterianisme.  Proses  jatuhnya  sebuah  rezim  ditandai  dengan  aksi  sosial yang  dapat  melahirkan  perubahan  sosial  yang  tentunya  banyak  memakan  korban  demi terciptanya  pemerintahan  yang  demokratis  secara  substansial.  Banyaknya  korban  yang berjatuhan  akibat  proses  penggulingan  rezim  otoriter  menunjukan  bahwa  untuk  mencapai demokrasi memerlukan biaya besar yang harus dibayar oleh warga negara. Di Indonesia dan Mesir  proses  tumbangnya  sebuah  rezim  ditandai  dengan  beberapa  faktor  diantaranya  faktor krisis  ekonomi  dan  politik,  tuntutan  akan  turunnya  pemerintahan  otoriter  yang  sedang berjalan  sekian  puluh  tahun,  dan  tindakan  represif  pemerintah  terhadap  warga  negara.  Di Indonesia  pada  akhir  dekade  1990-an  terjadi  krisis  di  negara-negar  Asia  Timur  dan  Asia Tenggara dimulai dari Thailand, kemudian meluas ke Malaysia, Korea Selatan dan akhirnya sampai  di  Indonesia.  Di  negara  terakhir  ini  krisis  ekonomi  terjadi  paling  parah.  Pemerintah sudah melikuidasi 16 bank swasta. Paket dari IMF sebanayak 23 milyar AS sudah dijanjikan. Namun  kurs  rupiah  atas  dolar  terus  merosot,  bahkan  pernah  mencapai  angka  diatas Rp.10,000/1  dolar  AS,  lebih  rendah  dari  periode  sebelum  paket  bantuan  IMF 1 .  Persoalan menjadi  bertambah  besar  karena  krisis  ekonomi  menjalar  pada  krisis  politik.  Di  Korea Selatan,  pergantian  penguasa  terjadi  melalui  pemilu  dimana  pihak  oposisi  mengambil  alih kekuasaan,  sedangkan  di  Thailand  dan  Indonesia  penguasa  politik  diturunkan  di  tengah jalan 2 .
Berbeda dengan Indonesia, Mesir di penghujung 2010 hingga awal 2011, kawasan di Afrika Utara dan Timur Tengah mengalami pergolakan politik yang dikenal dengan revolusi Arab’s Spring atau dengan nama Jasmine Revolution (Revolusi Melati) 3 . Suatu revolusi yang bertujuan  untuk  menumbangkan  penguasa  mereka  yang  dimulai  dari  Tunisia  menyusul Mesir,  Aljazair,  Yaman,  Bahrain,  Libya  dan  negara-negara  Arab  lainnya.  Namun  hanya
1 Denny J.A, Jatuhnya Soeharto dan Transisi ke Demokrasi, Jakarta, Jayabaya University Press, 1999, hal 3
2 Ibid, hal 2
3 Tamburaka Apriadi . 2011. Revolusi Timur-Tengah. PT Buku Seru: Jakarta. Hal 75
beberapa Negara saja yang berhasil menjatuhkan pemimpin negaranya seperti Tunisia, Mesir dan Libya. Revolusi yang kemudian menggoncang stabilitas politik dan menjalar begitu cepat di  kawasan  Timur  Tengah  yang  diberi  nama  Revolusi  Melati  adalah  suatu  istilah  yang diberikan  oleh  orang-orang  Timur  Tengah  untuk  mengidentikkan  pergolakan  rakyat  di negara-negara  Timur  Tengah  bagaikan  bunga  Melati  yang  sedang  mekar.  Bunga  melati adalah  jenis  tumbuhan  bunga  yang  menarik  untuk  dipandang,  harum,  dan  simbol  dari ekspresi  kesucian  dan  ketulusan  kasih  sayang.  Negara-negara  yang  bergejolak  tersebut ibaratnya  merupakan  sebuah  tangkai  yang  berada  satu  di  Afika  Utara  dan  kawasan  Timur Tengah.  Satu  persatu  kuncup  itu  mulai  mengeluarkan  baunya  yang  harum  yaitu  peristiwa- peristiwa yang memicu terjadinya revolusi. Secara demikian demonstrasi di Mesir terispirasi oleh  revolusi  yang  sukses  di  Tunisia,  dimana  ribuan  orang  mulai  turun  ke  jalan  untuk memprotes  kemiskinan,  pengangguran  yang  merajalela,  korupsi  pemerintah  dan pemerintahan  otoriter  dari  Presiden  Hosni  Mubarak,  yang  telah  lama  memerintah  negara tersebut.  Peristiwa  yang  terjadi  di  Mesir  merupakan  kumpulan  kekecewaan  publik  yang selama puluhan tahun dikekang oleh rezim Hosni Mubarak, kumpulan kekecewaan ini pararel dengan  krisis  politik  di  Tunisia,  sehingga  rakyat  Mesir  menemukan  momentum  yang  tepat untuk  segera  menggulingkan  rezim  Mubarak,  setelah  aksi  demonstrasi  di  Mesir,  akhirnya Presiden Mesir Hosni Mubarak mengundurkan diri sebagai Presiden pada tanggal 11 Februari 2011 4 .  Mengacu  pada  hukum  sebab-akibat, Arab  spring di  kawasan  Timur-Tengah  bukan tanpa  sebab,  dikarenakan  suatu  peristiwa  yang  dimulai  dari  suatu  alasan  untuk melakukannya.  Demikian  pula  rakyat  yang  melakukan  perubahan  sosial  memilih  alasan untuk  menumbangkan  penguasa  mereka  yang  dinilai  korup,  otoriter,  dan  menyebabkan termajinalkannya  kehidupan  rakyat  baik  di  bidang  politik,  sosial,  dan  ekonomi.  Apa  yang dilakukan  oleh  rakyat  merepresentasikan  gerakan people  power sebagai  strategi  untuk mendorong perubahan sosial politik dan terciptanya demokrasi.

## B. Pokok Permasalahan
Dalam  tulisan  ini  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam perbandingan pada masa transisi menuju demokrasi pada masa Reformasi 1998 di Indonesia dan  Revolusi  Mesir  tahun  2011  lalu.  Pertama,  apakah  yang  menyebabkan  terjadinya Reformasi 1998 di Indonesia dan Revolusi 2011 di Mesir.  Jatuhnya rezim Soeharto pada Mei 1998  di  Indonesia  merupakan  peristiwa  sejarah  bagi  bangsa  Indonesia  dimana  saat  itu pemimpin yang sudah 32 tahun memimpin dengan cara otoriter akhirnya berhasil diturunkan. Sama  halnya  dengan  di  Indonesia  pada  saat  penggulingan  Soeharto,  Penggulingan  rezim Hosni  Mobarak  di  Mesir  yang  sudah  berkusa  selama  30  tahun  merupakan  peristiwa  yang tidak  bisa  dilupakan  dalam  sejarah  politik  negara  Mesir.  Untuk  itu  akan  dijelaskan  faktor- faktor apa saja yang mengakibatkan rezim Soeharto dan Hosni Mubarak turun.
Kedua,  apa  saja  yang  dilakukan  pemerintah  pada  masa  transisi  menuju  demokrasi setelah  runtuhnya  rezim  otoriter.  Berbagai  hal  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dimana pengangkatan Habibie sebagai presiden hingga pemilu 1999 dilakukan, dan apa saja yang di lakukan oleh militer pada masa transisi menuju demokrasi di Mesir. Ketiga, bagaimana kaitan islam  dalam  hal  ini civil islam  dan  demokrasi  itu  sendiri.  Indonesia  dan  Mesir  merupakan negara  dengan  penduduk  yang  mayoritas  beragama  islam.  Meskipun  islam  tidak  dijadikan dasar  negara,  umat  muslim  di  dua  negara  tersebut  secara  langsung  ikut  mewarnai  dunia politik di negara-negara tersebut. Adanya anggapan bahwa demokrasi tidak cocok diterapkan di negara muslim bahkan Raja Fahd mengatakan demokrasi tidak cocok dengan rakyat Saudi Arabia 5 .  Sesungguhnya,  meningkatnya  partisipasi  gerakan-gerakan  Islam  dalam  proses
4 Ibid, hal 97
5 Leon T. Hadar. What Green Peril ?, (dalam Rusdin, Islam dan Demokrasi dalam Perspektif Fatimah Mernisi, 2011), hal 192
demokratisasi  pada  akhir  tahun  1980-an  dan  1990-an  terus  bergerak  menuju  pusat-pusat kekuasaan.  Kecenderungan  semacam  ini  mengakibatkan  masalah  tentang  kesesuaian  antara Islam  dan  Demokrasi,  terutama  karena  demokrasi  didasarkan  pada  sekulerisme,  sedangkan Islam  adalah  agama  yang  didasarkan  pada  kepercayaan  kepada  Tuhan 6 .  Untuk  itu  perlu dijelaskan  mendalam  bagaimana  hubungan  islam  dan  demokrasi  yang  sebenarnya  terjadi  di negara-negara tersebut.

## C. Tinjauan Pustaka
Sistem  politik  menurut  Thomas  Magstadt 7 dapat  diklasifikasi  kedalam  berbagai bentuk.  Kalasifikasi  yang  paling  umum  yaitu  menitikberatkan  pada  pemusatan  (pemisahan) kekuasaan  atau  tingkat  ekonomi  dan  berdasarkan  pada  pembangunan  politik  disuatu  negara tersebut.  Klasifikasi  berdasarkan  kekuasaan  yaitu  sistem  politik  demokrasi,  sistem  politik otoriter, dan sistem politik totaliter. Sedangkan klasifikasi berdasarkan pembangunan politik yaitu  negara  berkembang  dan  negara  maju.  Menurutnya  pembagian  sistem  politik  seperti Sistem  presidensil,  parlementer,  rezim  otoriter  dan  totaliter  yang  digambarkan  dalam  buku Nation  and  Government (1998:27) 8 adalah  merupakan  konstruksi  teoritik  yang  pada prakteknya tidak ada yang sama sekali mirip dengan bentuk sistem politik di negara-negara. Namun,  dapat  dapat  digunakan  dalam  diskusi  untuk  membahas  perbedaan  bentuk pemerintahan sebelum lanjut untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk kongkritnya.
Thomas  Magstardt 9 selanjutnya  menjelaskan  bahwa  ada  berbagai  macam  bentuk pemerintahan  otoriter,  tetapi  terdapat  beberapa  karakteristik-karakteristik  yang  umum diantaranya  kelas  elit  yang  memiliki link dengan  penguasa.  Tujuan  utama  kelas  penguasa yaitu  adalah  untuk  mempetahankan  status  quo.  Dalam  sistem  ini  partisipasi  masyarakat senagaja  dibuat  sangat  sedikit  bahkan  diabaikan  dan  militer  memiliki  peran  kunci pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung.
Sistem  otoriterianisme  dapat  diklasifikasikan  dalam  berbagai  bentuk-bentuk,  dimana tidak  ada  satupun  yang  dapat  mengakomodasi  berbagai  kasus  secara  relevan.  Tetapi  secara umum rezim otoriter memiliki beberapa bentuk diantaranya: seorang pemimpin yang diktator (tirani),  oligarki  militer,  dan  rezim  dinasti  (monarki)  menurut  Aristoteles 10 .  Tirani  memiliki tiga tujuan dasar diantaranya; 1, mematahkan semangat warga negara, 2, melahirkan ketidak percayaan  satu  sama  lain  (tirani  tidak  akan  menjatuhkan  hingga  seseorang  dapat  memulai kepercayaan kepada orang lain, 3. Membuat  warga negara tidak dapat  melakukan aksi-aksi. Tidak  semua  pemimpin  diktator  merupakan  tirani  tetapi  seringkali  pemimpin  diktator berasosiasi dengan politik yang represif dan memiliki peraturan yang sewenang-wenang dan pemerintahan  dikatator  biasanya  menyandarkan  diri  pada  militer  sebagai  tameng  terhadap dirinya.  Oligarki  militer  dimana  kekuasaan  militer  diakomodir  secara  institusional.  Dalam sistem  pemerintahan  otoriter,  hampir  selalu  ada  sososk  figur  yang  menjalankan  fungsi simbolik  dan  seremonial  sebagai  kepala  eksekutif.  Berbeda  dengan  bentuk  militer  tirani, militer  dalam  oligarki  kekuasaan  dipegang  secara  kolegial  dan  bukan  personal.  Dalam oligarki  mliliter  kekuasaan  personal  tidak  sah  secara  institusional  meskipun  diktator  itu sangat  kuat.  Dan  yang  terakhir  adalah  rezim  dinasti.  Kekuasaan  dinasti  atau  monarki merupakan  bentuk  otoriterianisme  yang  paling  umum  dalam  bentuk  pemerintahan  dalam abad ke 20. Kekuasaan monarki memiliki nama yang berbeda-beda sesuai dengan tempatnya, biasa Raja, Khalif, Amir, Sultan dll. Dalam sisitem ini sesorang berkuasa karena berdasarkan kelahiran  atau  keturunan.  Di  Eropa  dan  ditempat  lainnya  para  sultan  dan  raja  seringkali
6 Abdillah Maskuri, (dalam Rusdin, Islam dan Demokrasi dalam Perspektif Fatimah Mernisi, 2011), hal 192
7 Magstadt, T. Nations and Governments . New York: St.Martin Press, 1998, hal 27
8 Ibid, hal 27
9 Ibid, hal 27
10 Ibid, hal 38
menguatkan  klaim  kekuasaan  terhadap  dirirnya  merupakan  kekuasan  kehendak  tuhan  atau yang sering dikenal dengan devine right to rule 11 .
Demokrasi tersusun dari dua kata ―”demos” berarti people dan “kratos” berarti rule or  authority (bahasa  Greek,  Yunani);  yang  berarti  pemerintahan  oleh rakyat  (rule  or authority by the people) di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan secara langsung  maupun  melalui  perwakilan  di  bawah  sistem  pemilihan  yang  bebas.  Didefinisikan sebagai goverment of the people, by the people, for the people atau pemerintahan dari rakyat, oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat 12 .  Dari  pengertian  sederhana  tersebut  jelas  bahwa  demokrasi menginginkan  pemerintahan  diselenggarakan  secara  terbuka  dan  rakyat  diberi  kesempatan dalam  memerintah.  Sedangkan  demokratisasi  merupakan  tuntutan  terhadap  pemberdayaan rakyat  dalam  pemerintahan  dan  politik  yang  semakin  marak  diserukan  oleh  rakyat  dalam pemerintahan  di  seluruh  penjuru  dunia 13 .  Modernisasi  dan  teknikalisasi  yang  merambah masyarakat  di  seluruh  bagian  menyebabkan  semakin  banyak  orang  mampu  mengakses informasi tanpa sensor. Dalam masyarakat industri, dan juga di dunia ketiga, semakin tumbuh terhadap  kebencian  terhadap  lemaga-lembaga  pemerintahan  yang  tampaknya  “tidak bersentuhan dengan rakyat” atau represif. Baik dalam pemerintahan rezim otoriter, berhaluan kiri atau kanan, maupun dalam pemerintahan yang diakui demokratis semakin banyak rakyat yang  menuntut  pemberdayaan  dan  partisipasi.  Tuntutan-tuntutan  ini  melahirkan  gerakan- gerakan bagi demokratisasi dan perubahan struktur pemerintahan 14 .
Seorang  ahli  analisis  tentang  demokrasi,  Robert  A.  Dahl,  di  mana  kehidupan demokrasi  tidak  cukup  digerakkan  dengan  prosedur  atau  metode  semata.  Demokrasi,  dalam pandangan  Robert  A.Dahl  mesti  mengandung  dua  dimensi  terbaik  dalam  hal  kontestasi  dan partisipasi.  Tatanan  politik  yang  terbaik  bagi  masyarakat  bukanlah  demokrasi  semata melainkan polyarchy. Tipologi  system  politik  menurut  Robert  A.Dahl  ditentukan  dari bekerjanya  kompetisi  dan  partisipasi  dalam  kehidupan  politik.  Menurut  Dahl,  sistem  yang demokratis (polyarchy) memiliki 7 indikator 15 , yaitu:
1. Setiap warga negara memiliki persamaan hak dalam memilih pemimpin.
2. Setiap warga negara mempunyai persamaan hak dipilih dalam pemilu.
3. Pemilihan  pejabat  publik  diselenggarakan  melalui  pemilu  yang  teratur,  adil,  dan bebas.
4. Kontrol kebijakan dilakukan oleh pejabat publik terpilih.
5. Jaminan kebebasan dasar dan politik
6. Adanya  saluran  informasi  alternatif  yang  tidak  dimonopoli  pemerintah  atau kelompok tertentu.
7. Adanya  jaminan  membentuk  dan  bergabung  dalam  suatu  organisasi,  termasuk partai politik dan kelompok kepentingan.
Demokrasi  bisa  berjalan  dengan  baik  jika  ditegakannya  pilar-pilar  demokrasi.  Pilar- pilar  demokrasi 16 antara  lain  (a),  kedaulatan  rakyat,  (b),  pemerintahan  berdasarkan persetujuan,  (c),  kekuasaan  mayoritas,  (d),  hak-hak  minoritas,  (e),  jaminan  hak-hak  asasi
11 Ibid, hal 38
12 Istilah tersebut menurut Abraham Lincoln dalam Effendi, Bahtiar. Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa yang Memungkinkan dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher, (Ed),. Agama dan Dialog antar Peradaban. Paramadina, Jakarta. Cet. I, 1996, hal 86
13 Esposito, John L.  Islam and Democracy (diterjemahkan oleh Rahmani Astuti) dengan judul Demokratisasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Praktek. Mizan, Bandung,1999, hal 14
14 Ibid, hal 14
15 Robert A.Dahl. Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat. Diterjemah oleh A.Rahman Zainudin. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2001. Hal.173.
16 Basrowi dan Suko Susilo, Demokrasi dan Ham. (Kediri : Jenggala Pustaka Utama, 2006) dalam Rusdin, Islam dan Demokrasi dalam Perspektif Fatimah Mernisi, 2011), hal 197
manusia  (f),  pemilihan  yang  bebas  dan  jujur  (g),  persamaan  didepan  hukum  (h),  proses hukum  yang  wajar  (i),  pembatasan  pemerintah  secara  konstitusional,  (j),  pluralisme  agama dan (k), nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.
Untuk  menjawab  pokok  permasalahan  yang  sudah  disebutkan  diawal,  dibawah  ini akan  dijelaskan  mengenai  tiga  pokok  permasalahan  yang  akan  dijawab  melalui  peristiwa yang terjadi di masing-masing negara.

## D. Pembahasan Reformasi 1998 di Indonesia

## I. Faktor-faktor terjadinya Reformasi 1998
Ribuan  gedung  terbakar,  ratusan  manusia  terpanggang  dan  tewas  seketika.  Berbagai kota  besar  mulai  dari  Medan,  Padang,  Palembang,  Jakarta,  Solo  sampai  Ujung  Pandang menjadi lautan api. Ratusan Penduduk asing pergi meninggalkan Indonesia. Sementara warga negara  Indonesia  sendiri,  yang  kebetulan  non-pribumi  berada  dalam  kondisi  yang  sangat ketakutan  akibat  teror  dan  kekerasan.  Kondisi  itu  sangat  mencekam  tak  ubahnya  seperti sedang berlangsungnya sebuah perang sipil 17 .
Kondisi  mencekam  tersebut  dikarenakan  akibat  dari  adanya  gerakan  demonstaransi terhadap  tuntutan  terhadap  perubahan  sistem  ekonomi  dan  politik  secara  substansial  dari berbagai  kalangan.  Di  Indonesia  pada  akhir  dekade  1990-an  terjadi  krisis  di  negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara dimulai dari Thailand, kemudian meluas ke Malaysia, Korea Selatan dan akhirnya sampai di Indonesia. Di negara terakhir ini krisis ekonomi terjadi paling parah.  Pemerintah  sudah  melikuidasi  16  bank  swasta.  Paket  dari  IMF  sebanayak  23  milyar AS  sudah dijanjikan. Namun  kurs rupiah atas dolar terus merosot, bahkan pernah mencapai angka diatas Rp.10,000/1 dolar AS, lebih rendah dari periode sebelum paket bantuan IMF 18 . Persoalan menjadi tambah besar karena krisis ekonomi menjalar pada krisis politik.
Pada  masa  Soeharto  saat  itu  ABRI,  Birokrasi  dan  Golkar  merupakan  mesin  politik yang digunakan Soeharto untuk mempertahankan sistem pemerintahan otoriternya. Soeharto memperluas  dan  memperdalam  peranan  tentara  sehingga  menyebar  serta  memasuki  hampir semua  bidang  kehidupan  mulai  dari  politik  (eksekutif  dan  legislatif  di  tingkat  nasional  dan lokal), birokrasi (para menteri, dirjen, sekjen dan duta besar), hukum dan lembaga peradilan, ekonomi  (pimpinan  perusahaan-perusahaan  negara),  sampai  bidang  olahraga  (pimpinan KONI dan cabang-cabang olahraga. Soeharto sengaja menciptakan anti terhadap politik dan kekuasaan pada umumnya serta ideologi golongan serta partai-partai pada khususnya dengan kampanye  “politik no pembangunan yes ”  yang  sebenarnya  merupakan  cara  Soeharto  agar masyarakat  anti  terhadap  politik  dan  tetap  memilih  Golkar  bukan  PDI  ataupun  PPP  karena hanya  ada  tiga  partai  pada  saat  itu 19 .  Selain  itu  konstitusi  UUD  45  mengandung  cacat  yang mendasar  seperti  di  dalam  konstitusi  menyatakan  bahwa  MPR  adalah  lembaga  tertinggi negara  yang akan mengangkat  presiden. Sementara keanggotaan MPR akan ditentukan oleh Undang-undang.  Sedangkan  UU  dibuat  oleh  DPR  bekerjasama  dengan  presiden 20 . Bagaimana  mungkin  keanggotaan  MPR  yang  akan  memilih  presiden  itu  ditentukan  oleh presiden sendiri. Dengan kata lain pada saat itu Soeharto secara tidak langsung mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden.  Selain itu partiipasi politik dikurangi, jumlah partai politik sangat  dibatasi  dan  kekuatan  oposisi  masyarakat  dikontrol  melalui  kebijakan  korporatisme. Sementara  pemerintahan  yang  kuat  dan  oposisi  yang  lemah  dan  kontrok  publik  lemah mengakibatkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela.
17 Denny J.A, Jatuhnya Soeharto dan Transisi ke Demokrasi, Jakarta, Jayabaya University Press, 1999, hal 15
18 Ibid, hal 3
19 Djafar, Z. Soeharto: Mengapa Kekuasaannya Dapat Bertahan Selama 32 Tahun. Jakarta: UI Press,2005, hal 42
20 Opcit, hal xiv
Selain  itu  pada  bulan  April  1998,  gerakan  mahasiswa  berulang-ulang  menjadi  berita media  massa  di  tanah  air.  Ribuan  mahasiswa  dari  berbagai  universitas  dengan  jaket almamaternya masing-masing bergabung menjadi satu. Berbagai aksi keprihatinan berulang- ulang  digelar,  mulai  dari  Lampung,  Jakarta,  Bandung,  Yogyakarta,  sampai  ke  Ujung Pandang.  Berbagai  universitas  negeri  terkemuka  terlibat  seperti  UI,ITB,UGM  ditambah dengan  beberapa  mahasiswa  swasta  lainnya.  Slogan  yang  dikumandangkanpun  beragam, namun  seputar  reformasi  ekonomi  dan  politik.  Gerakan  mahasiswa  seperti  ini  terjadi  pada tahun  1966,  1974,  1978  namun  pada  1998  merupakan  gerakan  mahasiswa  yang  terbesar diantaranya jika diukur dari krisis ekonomi politik yang melatar belakanginya, luasnya berita pers  baik  domestik  ataupun  internasional,  frekuensi  gerakan,  serta  jumlah  mahasiswa  yang terlibat 21 .  Saat  itu  gerakan  mahasiswa  bercampur  dengan  aneka  kekuatan civil  society lain menuntut  perubahan  sistem  yang  kemudian  berubah  menjadi  gelombang  sejarah  berupa runtuhnya sistem ekonomi politik yang tidak demokratis dan pro ekonomi pasar.

## II. Masa Transisi Menuju Demokrasi
Setelah pengunduran diri Soeharto sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998, terjadi masa  transisi  dimana  B.J.Habibie  menggantikan  Soeharto  sebagai  presiden  atas  pilihannya. Selama  setahun  ia  menjabat  presiden,  ia  berjalan  bersama  dengan  tuntutan  akan  kebebasan pers,  reformasi  undang-undang  politik,  dan  menggelar  pemilu  pada  7  Juni  1999.  Kemudia yang dilakukan Habibie pada masa transisi adalah pada April 1999 menyetujui referendum di Timor-Timur  untuk  menentukan  nasib  sendiri  yang  telah  lama  menderita.  Dalam memutuskan  kebijakannya  ini,  Habibie  dibantu  oleh  Dewi  Fortuna  Anwar  (salah  seorang penasihatnya yang reformis) 22 .
Pemilu  Juni  1999  berhasil  berjalan  dengan  damai.  Meskipun  terdapat  48  partai  ikut pemilu,  hanya  lima  partai  yang  muncu  sebagai  pemenang.  Yang  teratas,  PDI-P,  dilanjutkan Golkar,  PKB,  PPP  dan  PAN.  PDI-P  meraih  suara  sekitar  35%,  hampir  dua  kali  perolehan Golkar, secara bersama-sama partai Mega (PDI-P), partai Abdurrahman Wahid (PKB), partai Amien  Rais  (PAN),  dan  partai-partai  reformis  lainnya  memperoleh  60%  suara 23 .  Dan  pada tanggal  20  Oktober  1999,  Abdurrahman  Wahid  dari  NU  terpilih  sebagai  Presiden.  Hari berikutnya,  Megawati  Soekarno  terpilih  sebagai  Wakil  Presiden.  Amin  Rais  sebagai  ketua MPR terpilih berapa hari kemudian 24 . Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ketiga orang tersebut merupakan tokoh-tokoh pejuang Reformasi 1998.

## III. Masyarakat Sipil Penopang Demokrasi
Perlu adanya kelompok masyarakat sipil yang turut membangun tradisi demokrasi dan keadaban  publik,  serta  berpendirian  sebagai  penyeimbang  dan  kontrol  terhadap  negara. Robert W. Hefner menyebut  kekuatan ini sebagai  “Civil  Islam” 25 ,  karena  sebagai  kekuatan masyarakat  sipil  mereka  menganggap  kebebasan,  kesetaraan,  dan  demokrasi  tidak  hanya milik  Barat,  melainkan  juga  bagian  dari  prinsip-prinsip  yang  ditegaskan  di  dalam  Islam. Nahdlatul  Ulama  dan  Muhammadiyah  menjadi  dua  organisasi  keislaman  terbesar  yang memainkan  peran-peran  masyarakat  sipil,  yang  secara  vertikal  melakukan  kontrol  terhadap negara, di  samping melakukan pemberdayaan masyarakat  secara horizontal. Peran-peran ini sangat  membantu  dalam  transisi  demokrasi.  Terlebih  kedua  organisasi  ini  tegas  dalam
21 Ibid, hal 7
22 W.Hefner, Robert, Civil Islam:Islam dan Demokratisai di Indonesia,Jakarta:ISAI, 2000, hal 346
23 Ibid, ha 348
24 Ibid, hal 351
25 Robert W. Hefner, Public Islam and the Problem of Democratization, Journal Sociology of Religion, Volume 62 No. 4, Oxford University Press, 2011) dalam Zuhairi Misrawi, Ekspresi Politik Umat Islam, Jakarta: Maarif, 2013, hal 159
membela Pancasila dan melakukan otokritik terhadap kelompok-kelompok yang mengusung formalisasi Syariat 26 .

## Revolusi Mesir
I. Faktor-faktor yang menyebabkan revolusi mesir
Di  penghujung 2010 hingga awal  2011, kawasan di  Afrika Utara dan Timur Tengah mengalami pergolakan politik yang dikenal dengan revolusi Arab’s Spring atau dengan nama Jasmine Revolution (Revolusi Melati) 27 . Suatu revolusi yang bertujuan untuk menumbangkan penguasa  mereka  yang  dimulai  dari  Tunisia  menyusul  Mesir,  Aljazair,  Yaman,  Bahrain, Libya  dan  negara-negara  Arab  lainnya.  Namun  hanya  beberapa  Negara  saja  yang  berhasil menjatuhkan  pemimpin  negaranya  seperti  Tunisia,  Mesir  dan  Libya.  Isu  yang  dibawa  oleh rakyat Mesir juga merupakan isu yang hampir sama oleh Tunisia itu sendiri. Yaitu isu tentang perekonomian dan kepemimpinan Husni Mubarak sebagai Presiden Mesir  yang memerintah secara  otoriter.  Awal  mula  demokratisasi  Mesir  hampir  sama  dengan  pemicu  demokratisasi Tunisia,  yaitu  tewasnya  seorang  warga  Mesir  bernama  Said  Khaleed  akibat  dianiaya  oleh aparat  pemerintah  Mesir.  Setelah  kasus  meninggalnya  Khaleed,  membuat  seorang  rakyat Mesir  bernama  Weel  Gholum 28 ,  yang  bekerja  di  Dubai  sebagai  Eksekutif  Marketing perusahaan Google kembali  ke  Mesir  dan  membuat  sebuah  pergerakan  bawah  tanah  untuk melakukan  revolusi  melalui  media  sosial.  Aksi  Gholum  dalam  berbagai  media  sosial  yang mengajak warga Mesir lainnya untuk melakukan demokratisasi mendapat banyak respon dari warga-warga  Mesir  yang  lain.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  berbagai  media  sosial  yang digunakan  oleh  Gholum,  terdapat  berbagai  alasan-alasan  untuk  melakukan  demokratisasi. Perekonomian  dan  politik  otoriter  Hosni  Mubarak  merupakan  salah  satu  contoh  alasan tersebut.  Dalam  proses  demokratisasi  Mesir,  tidak  semua  berjalan  dengan  baik.  Jaringan internet  baik  itu  melalui  komputer  ataupun  dari handphone diputuskan  sepihak  oleh pemerintah  Mesir.  Pemerintah  Mesir  menanggap  hal  ini  sebagai  sebuah  ancaman  adanya revolusi. Namun kebijakan pemerintah dalam memutuskan jaringan internet justru membuat warga  Mesir  semakin  ingin  menurunkan  pemerintahan  Hosni  Mubarak  yang  dinilai  telah melanggar kebebasan untuk berbicara warganya sendiri. Aksi unjuk rasa semakin membesar dengan  bantuan  Gholum  dalam  memanfaatkan  peran Google nya  dalam  menyambung kembali  jaringan  internet  Mesir  sebagai  alat  untuk  merangkul  dan  mengajak  ribuan  warga- warga  Mesir  untuk  berkumpul  melakukan  demonstransi  secara  besar-besaran  di  Tahrir Square.
Di  bidang  ekonomi  Mubarak  memimpin  sebuah  periode  stabilitas  dalam  negeri dengan  kediktatorannya,  dan  memonopoli  ekonomi  Mesir.  Korupsi  yang  kian  parah menyebabkan  ketidak-stabilan  di  bidang  ekonomi  Mesir.  Menurut  data  IMF,  pertumbuhan PDB per kapita Mesir berjalan stagnan dari tahun 1989 hingga 2008, rata-rata PDB per kapita Mesir  sedikit  berubah,  dari  2.155  dolar  AS  pada  tahun  1989  menjadi  2.160  dolar  AS  pada tahun  2008 29 .  Ini  merupakan  yang  terburuk  diantara  tiga  belas  negara  di  Timur  Tengah, Afrika  Utara,  dan  negara-negara  teluk.  Segala  permasalahan  yang  menyebabkan  ketidak- stabilan  ekonomi  di  Mesir  mengakibatkan  harga  bahan  pangan  yang  terus  meningkat, kemiskinan  yang  terus  bertambah,  lapangan  pekerjaan  yang  minus.  Semua  permasalahan diperparah  dengan  tekanan  dari  rezim  terhadap  rakyat  dimana  kebebasan  berekspresi  yang dikekang sedemikian rupa, kepastian hukum yang buruk. Hal ini telah meledakkan kesabaran
26 Ibid, hal 59
27 Tamburaka Apriadi . 2011. Revolusi Timur-Tengah. PT Buku Seru: Jakarta. Hal 75
28 Ibid, hal 76
29 Fernando, Femi dan Harto, Syafri, Faktor-faktor yang Menyebabkan Hosni Mubarok Turun dari Kursi Kepresidennya (2011), 2013, hal 2
rakyat Mesir selama 30 tahun kepemimpinan Mubarak. Rezim otoriter dan represif ini telah mengakumulasikan  kebencian  jutaan  rakyat  Mesir  terhadap  sang  presiden  mereka  sendiri. yang lain untuk melakukan demokratisasi menurunkan Presiden Hosni Mubarak.
Dalam  bidang  politik,  di  bawah  kepemimpinan  Mubarak,  pemerintah  mesir  tetap menjadi  negara  presidensial  yang  dalam  pemilihan  presiden,  Mubarak  memanagkan  94% suara  tanpa  kandidat  lain  dari  oposisi  (mendorong  pers  menyalahgunakan  isu-isu  dan perbedan-perbedaan yang ada untuk memcahbelah bangsa; Majelis Rakyat dan birokrasi tetap didominasi  oleh  partai  demokrasi  nasional  milik  pemerintah;  pemerintah  memgang  kotrol mutlak  atas  kelangsungan  hidup  partai-partai  politik 30 .    Selain  itu  adanya  usaha-usaha Mubarak  untuk  melumpuhkan  kekuataan  oposisi  dengan  tndakan-tindakan  represif. Pemerintah  Mubarak  mulai  tidak  pandang  bulu  dan  memperluas  perangnya  sehingga  tidak lagi hanya memusuhi kaum militan bawah tanah semacam Jamaah Islamiyah dan Jamaah Al- Jihad,  dengan  melakukan  pelecehan  dan  pemenjaraan  demi  mengendalikan  keuatan  yang semakin  berkembang,  dan  menentang  gerakan-gerkan  Islam  moderat  seperti  Ikhwan-Al- Muslimin 31 .
Selain  kebobrokan  dalam  bidang  sosial  dan  politik,  terjadi  berbagai  pelanggaran HAM dibawah kepemimpinan Mubarak. Dalam perangnya melawan terorisme tindakan tegas pemerintah  dan  penahanan  massal  terhadap  tokoh-tokoh  moderat  beserta  para  anggota keluarga    tersangka,  dalam  upaya  membungam  dan  menakut-nakuti  semua  oposisi.  Pada tahun  1989,  10.000  aktivis  militan  islam  ditahan.  Ribuan  lain  ditahan  tanpa  tuduhan, Organisasi  Hak  Asasi  Manusia  Arab  menuduh  Pemerintah  telah  melakukan  siksaan  rutin 32 . Selain  itu  pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  lainnya  adalah  melakukan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan terhadap ratusan tahanan, penggunaan pengadilan militer  untuk  mereka  yang  didakwa  sebagai  teroris  dan  kegagalan  untuk  menghukum  para perwira yang bertanggungjawab atas penyiksaan itu 33

## II. Masa transisi menuju Demokrasi
Kepercayaan  terhadap  sebuah  institusi  memiliki  makna  yang  strategis  bagi kebelangsungan dan kelancaran proses transisi. Dalam kasus Mesir, institusi yang dipercaya untuk  memimpin  Mesir  pada  masa  transisi  tersebut  adalah  Dewan  Tertinggi  Angkatan Bersenjata  Mesir  ( Supreme  Council  of  the  Armed  Forces –  SCAF  ).  Angkatan  Bersenjata (AB)  Mesir  memang  sudah  memiliki  reputasi  yang  lebih  baik  di  mata  publik  dari  pada lembaga kepolisian (keamanan). AB Mesir dipersepsikan sebagai  lembaga profesional  yang mengedepankan  keselamatan  negara 34 .  Penunjukan  SCAF  sebagai  penguasa  sementara (carateker) segera mendapatkan penerimaan  yang luas dari rakyat. Fenomena ini tidak aneh jika  memperhatikan  latar  belakang  reputasi  SCAF.  Terlebih  lagi,  reputasi  dimaksud  tetap dijaga oleh Angkatan Bersenjata (AB) Mesir dengan mengambil posisi dan sikap yang sangat persuasif  dan  simpatik  terhadap  para  demosntran  selama  gerakan  revolusi  25  Januari  2011 berlangsung.  Terbentuknya  Deklarasi  konstutusional  II 35 merupakan  pemantapan  dari deklarasi  konstutusioanal  I.  Deklarasi  kedua  menjadi  semacam  “Konstitusi  Interim”  yang memuat  63  pasal,  termaksud  pasal-pasal  yang  diamandemen  melalui  referendum,  dan mengatur  berbagai  aspek  ketatanegaraan  Mesir  serta  kekuasaan  transisional.  Pokok-pokok
30 Esposito, John L. Islam and Democracy (diterjemahkan oleh Rahmani Astuti) dengan judul Demokratisasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Praktek. Mizan, Bandung,1999, hal 243
31 Ibid, hal 240
32 Ibid, hal 250
33 Ibid, hal 250
34 A.M.Fachir.2011.Jurnal luar negeri.Gerakan Rakyat Untuk Perubahan:Pembelajaran dari Timur- Tengah.Jakarta:BPKP.Hal.17
35 Ibid, hal 19
amandemen yang tercakup dalam konstitusi interim ini, sesuai hasil referendum, pelonggaran mekanisme  pencalonan  presiden,  pembatasan  masa  jabatan  presiden  (maksimal  2  periode berturut-turut), pengembalian fungsi supervisi penuh lembaga peradilan terhadap pelaksanaan pemilu/referendum  untuk  menjamin  asas  bebas/jurdil,  pembatasan  pemberlakuan  keadaan darurat  (6  bulan  dan  selanjutnya  harus  melalui  referendum),  dan  pengaturan  mekanisme penyusunan konstitusi baru oleh lembaga legislatif mendatang.
Saat  itu  Mesir  berada  dalam  kendali  pemerintahan  konstitusi  sementara  yang dipegang  oleh  Dewan  Tertinggi  Angkatan  Bersenjata,  dan  saat  ini  juga  dalam  masa  transisi kepemimpinan,  Secara  umum  proses  transisi  belum  berjalan  secara  transparan  dan  inklusif, tidak ada yang tahu bagaimana sebuah undang-undang dibuat dan juga tidak ada dialog yang berarti  didalam  proses  transisi  undang-undang  dan  masalah-masalah  lainnya.  Namun demikian  memang  sudah  ada  beberapa  perubahan  positif  seperti:  fasilitasi  pembentukan partai politik ; fasilitasi untuk calon presiden; para pemilih dapat memberikan suara dengan hanya  menunjukkan  KTP,  pembatasan  masa  jabatan  presiden;  pembatasan  campur  tangan pemerintah dalam serikat pekerja; pembatasan campur tangan polisi dalam proses pemilu dan memastikan dilakukannya pengawasan terhadap hakim.
Tahun  16-17  Juni  2012  adanya  Pemilu  yang  mempertemukan  Mursi  dari  Partai Kebebasan  dan  Keadilan  dan  Syafiq  dari  Partai  Nasional  Demokrat  yang  telah  dibubarkan karena murapakan partai tunggangan Mubarak. Pemilu dilakukan dalam dua putaran dengan hasil Mursi dari Partai Kebebasan dan Keadilan  yang merupakan partai Ikhwanul Muslimin dengan 52,74% dan Syafiq sebesar 47,26%. 36

## III. Masyarakat Sipil Penopang Demokrasi
Absennya  kelompok-kelompok  masyarakat  sipil  yang  secara  mendorong  demokrasi merupakan masalah serius  yang dihadapi dunia Islam. Di Mesir, kelompok  masyarakat sipil tidak begitu kuat dan tidak mengusung gagasan demokrasi secara konsisten. Berbeda dengan Indonesia  yang  mempunyai  Nahdlatul  Ulama  dan  Muhammadiyah,  yang  aktif  mendorong lahirnya demokrasi, bahkan secara eksplisit menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam  dan  demokrasi 37 .  Setelah  kembali  pada  1970-an  Ikhwan  Al-Muslimin  dengan  tegas memutuskan  untuk  berpartisipasi  dalam  (sistem  politik  yang  ada)  dari  pada  melancarkan revolusi  dengan  kekerasan;  Ikhwan  memanfaatkan  demokrasi  untuk  mengkritik pemerintahan,  untuk  mencapai  tujuannya  atau  untuk  mendukung  perjuangan  islam  sebesar- besarnya 38 .    Dari  sini  terlihat  bahwa  Ikhwan  hanya  memanfaatkan  demokrasi  untuk memperjuangkan nilai-nilai islam dan bukan untuk menopang demokrasi secara murni.

## Analisis
Dalam menganalisi sistem pemerintahanan di Indonesia dan Mesir sebelum terjadinya reformasi 1998 dan Revolusi Jasmin di  Timur Tengah  yang mengakibatkan Revolusi  Mesir pada tahun 2011 dari keduanya terdapat kesamaan yaitu adanya krisis ekonomi besar-besaran yang mengakibatkan banyaknya pengangguran bagi warga negara. Keadaan kisis ekonomi ini diperburuk  dengan  adanya  krisis  politik  yang  terjadi  dimana  sistem  pemerintahan  yang otoriter  serta  berkuasa  sangat  kuat  terhadap  rakyat.  Dibatasinya  partisipasi  politik  warga negara,  pers  yang  dikontrol  penuh  oleh  pemerintah,  dan  tindakan  represif  yang  dilakukan
36 Anggia, Denda, Partai Kebebasan dan Keadilan Dalam Pemilu 2012 Mesir, UIN Sunan Kalijaga, 2013, hal 5
37 Zuhairi Misrawi, Ekspresi Politik Umat Islam, Jakarta: Maarif, 2013, hal 160
38 Esposito, John L. Islam and Democracy (diterjemahkan oleh Rahmani Astuti) dengan judul Demokratisasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Praktek. Mizan, Bandung,1999, hal 246
oleh  negara  dalam  menentang  tindakan  warga  negara  yang  cendrung  menempatkan  diri sebagai  oposisi  bagi  negara.  Di  Indonesia,  Soeharto  menggunakan  ABRI  dengan dwifungsinya  serta  menjadikan  ABRI  sebagai  sandaran  pertahanan  pemerintahan.  Sama dengan  Indonesia,  Mesir  menggunakan  Militer  dan  Polisi  sebagai  alat  untuk  melakukan represif  bagi  warga  negara  maupun  kelompok  gerakan  sosial  yang  berani  menentang pemerintah.  Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan  Thomas  Magstardt 39 bahwa  ada  berbagai macam bentuk pemerintahan otoriter, tetapi terdapat beberapa karakteristik-karakteristik yang umum  diantaranya  kelas  elit  yang  memiliki link dengan  penguasa.  Tujuan  utama  kelas penguasa  yaitu  adalah  untuk  mempetahankan  status  quo.  Dalam  sistem  ini  partisipasi masyarakat senagaja dibuat sangat sedikit bahkan diabaikan dan militer memiliki peran kunci pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung.
Teori  Deprivasi  Relatif  Situmorang 40 dimana adanya  tekanan  yang dimaksud bukan diakibatkan  oleh  diskrepansi  struktural,  tetapi  berasal  dari  kondisi  perasaan  yang  subjektif, orang  merasa  relatif  gagal  menggapai  harapannya.  Kebutuhan  yang  terpenuhi  tidak  sesuai dengan yang diharapkan. Perbaikan kondisi ekonomi dan politik, yang membesarkan harapan bagi  beberapa  kelompok,  akan  mudah  memunculkan  gerakan  sosial  apabila  realitas  tampak tidak  sesuai  dengan  harapan.  Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  perubahan  sosial  dapat terjadi apabila ada problem-problem sosial. Ada bebrapa problem sosial yang disebutkan oleh para ilmuan sosial sebagai sumber perubahan 41 ; 1. Poverty (kemiskinan). Kemiskinan adalah problem  yang  melibatkan  orang  banyak.  2. Crimes (kejahatan).  Kejahatan  bisa  berjenjang- jenjangdari blue  collar hingga white  collar  crimes.  White  collar  crimes misalnya  adalah kejahatan  yang  dilakukan  oleh  para  ustadz,  eksekutif,  birokrat,  politisi  dan  yang  setingkat dengan  mereka.  3. Conflict atau  pertikaian.  Konflik  bisa  bersifat  rasial,  etnis,  sektarian, ideologis  dan  sebagainya.  Di  Indonesia,  yang  terjadi  pada  saat  reformasi  1998  merupakan perubahan  sosial  dimana  pembaruan  sistem  sosial,  politik  dan  ekonomi  yang  bertahap 42 . Karena itu gerakan reformasi  yang ada di Indonesia ingin mendisiplinkan lembaga-lembaga yang menyimpang, misalnya pemerintahan atau offending institutions (lembag-lembaga yang mengganggu, yang berdosa, dan yang kita anggap sebagai penyebab masalah sosial kita) 43 .
Berbeda  dengan  yang  terjadi  di  Inonesia,  perubahan  sosial  di  Mesir  merupakan revolusi  atau people’s  power.  Revolusi atau people’s  power merupakan  bagian  dari power strategy (strategi perubahan sosial dengan kekuasaan). Dan revolusi merupakan puncak dari semua  bentuk  perubahan  sosial.  Karena  ia  menyentuh  segenap  sudut  dimensi  sosial  secara radikal,  massal,  cepat,  mencolok,  dan  mengundang  gejolak  intelektual  dan  emosional  dari semua orang yang terlibat di dalamnya 44 .  Revolusi sosial adalah perubahan mendasar dalam struktur  sosial  maupun  politik  yang  berlangsung  bersamaan  dan  masing-masing  saling memperkuat  satu  sama  lain.  Perubahan  ini  berlangsung  melalui  konflik  sosial-politik  yang kuat  yang  didalamnya  perjuangan  kelas  memainkan  peranan  kunci 45 .  Sehingga  dapat  kita simpulkan  bahwa  adanya  perubahan  sosial  yang  terjadi  di  Indonesia  dan  Mesir  dimana Reformasi 1998 di Indonesia merupakan perubahan strukur sosial-politik secara bertahapdan revolusi Mesir 2011 merupakan perubahan  strukur sosial-politik secara cepat dan massal.
39 Magstadt, T. Nations and Governments . New York: St.Martin Press, 1998, hal 27
40 Situmorang, Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa perlawana, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal16
41 Dalam Rakhmat, Rekayasa Sosial . Bandung: Remaja  rosda karya,1999, hal 57
42 Ibid, hal 44
43 Ibid, hal 84
44 Ibid, hal 53
45 Skocpol, Theda, Negara dan Revolusi Sosial, Jakarta:Erlangga, 1991, hal 2
Transisi  menuju  demokrasi  yang  di  lakukan  oleh  dua  negara  agak  berbeda  namun memiliki  substansi  yang  sama  yaitu  dimulai  dengan  perubahan  konstitusi.  Jika  setelah Soeharto  turun  maka  yang  menggantikan  adalah  wakilnya  yaitu  B.J.Habibie,  maka  ketika Hosni  Mubarak  turun  maka  yang  memimpin  Mesir  pada  saat  transisi  adalah  militer  atau SCAF.  Ketika  pada  masa  transisi  banyak  hal  yang  dilakukan  oleh  Habibi  meskipun  hanya satu  tahun  menjabat  kearah  perubahan  menuju  demokrasi  diantaranya  kebebasan  pers, reformasi  undang-undang  politik,  dan  menggelar  pemilu  pada  7  Juni  1999.  Kemudia  yang dilakukan  Habibie  pada  masa  transisi  adalah  pada  April  1999  menyetujui  referendum  di Timor-Timur  untuk  menentukan  nasib  sendiri  yang  telah  lama  menderita.  Sedangkan  yang dilakukan oleh SCAF diantaranya fasilitasi pembentukan partai politik ; fasilitasi untuk calon presiden;  para  pemilih  dapat  memberikan  suara  dengan  hanya  menunjukkan  KTP, pembatasan  masa  jabatan  presiden;  pembatasan  campur  tangan  pemerintah  dalam  serikat pekerja;  pembatasan  campur  tangan  polisi  dalam  proses  pemilu  dan  memastikan dilakukannya pengawasan terhadap hakim.
Perubahan-perubahan  yang  dilakukan  pada  masa  transisi  tersebut  sudah  sesuai dengan  indikator 46 demokrasi,  yaitu  setiap  warga  negara  memiliki  persamaan  hak  dalam memilih  pemimpin,  mempunyai  persamaan  hak  dipilih  dalam  pemilu,  pemilihan  pejabat publik  diselenggarakan  melalui  pemilu  yang  teratur,  adil,  dan  bebas,  kontrol  kebijakan dilakukan  oleh  pejabat  publik  terpilih,  jaminan  kebebasan  dasar  dan  politik,  adanya  saluran informasi  alternatif  yang  tidak  dimonopoli  pemerintah  atau  kelompok  tertentu  serta  danya jaminan  membentuk  dan  bergabung  dalam  suatu  organisasi,  termasuk  partai  politik  dan kelompok kepentingan.
Indonesia dan Mesir merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama islam. Lantas,  bagaimana  hubungan  islam  dan  penyelenggarakan  demokrasi  di  masing-masing negara tersebut dan apakah akan bertentangan dengan nilai-nilai dalam ajaran islam. Ada dua pemikir  yang  mulai  membentangkan  jalan  kepada  demokrasi,  yaitu  Fahmi  Huwaydi  dan Yusuf  al-Qaradhawi 47 .  Huwaydi  menegaskan,  bahwa  Islam  dan  demokrasi  merupakan sesuatu  yang  bersifat taken  for  granted  (al-ma’lum  bi  al-dharurah). Umat  Islam  tidak mungkin  hidup  tanpa  ajaran  Islam,  sebagaimana  ia  juga  tidak  bisa  hidup  tanpa  demokrasi. Tanpa Islam, umat Islam akan kehilangan ruh, sedangkan tanpa demokrasi, umat Islam akan mengalami  kegagalan.  Sedangkan  al-Qaradhawi  menyatakan,  pada  hakikatnya,  demokrasi tidak  bertentangan  dengan  Islam.  Ia  menganalogikan  demokrasi  dengan  imam  shalat. Seseorang  dapat  diangkat  menjadi  imam  shalat  jika  para  makmum  menghedaki  dan  rela menjadi  imam.  Pandangan  yang lain dari  al-Qaradhawi perihal  pentingnya demokrasi,  yaitu Islam  sangat  menentang  otoritarianisme,  yang  membuktikan  Islam  telah  membentangkan jalan menuju demokrasi. Otoritarianisme dalam sejarah kemanusiaan telah menjadi penyebab maraknya  ketidakadilan  dan  korupsi.  Karena  itu,  demokrasi  menjadi  sistem  terbaik  untuk menentang otorianisme.
Dalam konsepsi Islam dikenal dengan enam kaidah-kaidah dalam menopang tegaknya demokrasi 48 ,  antara  lain:  Pertama,  ta’aruf  dan  saling  mengenal  (sesuai  dengan  QS.  Al- Hujûrah,  49:  13).  Kedua,  syûra  atau  musyawarah  (sesuai  dengan  QS.  As-Syûra,  42:38). Ketiga.  Ta’awun  atau  kerjasama  (sesuai  dengan  QS.  Al-Maidah,  5:2)  Keempat,  Maslahah atau  menguntungkan  masyarakat,  kata  ini  berakar  pada  kata  shalih  yang  berarti  kebaikan
46 Robert A.Dahl. Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat. Diterjemah oleh A.Rahman Zainudin. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2001. Hal.173.
47 Dalam Zuhairi Misrawi, Ekspresi Politik Umat Islam, Jakarta: Maarif, 2013, hal 151
48 68Idris Thaha, Demokrasi Religius : Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais (Jakarta : Teraju, 2005 dalam Rusdin, Islam dan Demokrasi dalam Perspektif Fatimah Mernisi, 2011), hal 21
pada  umumnya  dan  menguntungkan.  Kelima,  adl  atau  adil  (sesuai  dengan  QS.  An-Nisa, 4:58).  Sesungguhnya  Islam  lebih  dulu  memancangkan  sendi-sendi  bangunan  substansi demokrasi,  tapi  rincianya  diserahkan  kepada  ijtihad  orang-orang  Muslim  sesuai  dengan dasar-dasar agama, kemaslahatan dunia, dan perkembangan hidupnya, menurut pertimbangan tempat dan waktu serta trend kehidupan dunia. Jadi ada baiknya jika mengambil pemikiran, sistem,  metode,  dan  aturan  yang  bermanfaat,  selagi  tidak  bertentangan  dengan nash yang jelas  makna  dan  hukumnya  serta  kaidah  hukum  yang  tetap.  Pendapat  diatas  didukung  oleh Salim Ali Bahnasawi 49 bahwasanya demokrasi tidak bertentangan dengan dunia Islam, sebab Islam  menetapkan  bagi  manusia  kebebasan  memilih  keyakinan.  Jika  memilih  keyakinan merupakan kebebasan, maka memilih pemimpin pun demikian juga.
Akseptabilitas  para  pemikir  muslim  terhadap  demokrasi  ini  merupakan  modal  yang sangat penting bagi transisi demokrasi. Meskipun harus diakui, tantangannya juga tidak kecil, karena para ulama umumnya masih menentang keras sekularisme. Padahal, dalam demokrasi liberal,  sekularisme  menjadi  sebuah  paham  yang  niscaya  dalam  rangka  mewujudkan demokrasi  yang  bersifat  substantif.  Namun  dapat  kita  simpulkan  bahwa  demokrasi  bukan merupakan  hal  yang  bertentangan  dengan  islam  dan  penerapannya  di  Indonesia  maupun  di Mesir hingga saat ini masih dalam masa pembelajaran menuju demokrasi yang substantif dan terpenuhinya hak-hak sipil

## E. Kesimpulan
Proses  transisi  menuju  demokrasi  yang  dialami  oleh  negara  berpenduduk  mayoritas muslim  seperti  di  Indonesia  dan  Mesir  tersebut  dapat  kita  simpulkan  bahwa  untuk mewujudkan  negara  yang  adil,  makmur  dan  sentosa  dengan  menggunakan  ‘payung’ demokrasi  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  islam.  Dengan  adanya  fatwa  dari  para  ulama Islam  yang  menyatakan  bahwa  demokrasi  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  islam  sehingga Islam  sebaga  agama  yang Rahmatan  Lil  Alamin atau  rahmat  bagi  seluruh  alam  dapat dirasakan.
Islam  sebagai  negara  yang  menjunjung  perdamaian  sangat  menolak  pemimpin  yang bersifat  otoriterianisme  apalagi  yang  cendrung  totalitarianisme.  Namun  demikian  penerapan demokrasi  bukanlah  akhir  dari  perjuangan  sebuah  negara  untuk  mewujudkan  negara  yang aman dan sejahtara namun dengan adanya demokrasi, diperlukan pembelajaran terus-menerus dalam  pemerintahan  demi  terwujudnya  masyarakat  sejahtera  dan  tata  kelola  pemerintahan yang baik.

## Daftar Pustaka
Anggia, Denda.2013. Partai Kebebasan dan Keadilan Dalam Pemilu 2012 Mesir, UIN Sunan Kalijaga
A.M.Fachir.2011.Jurnal  luar  negeri.Gerakan  Rakyat  Untuk  Perubahan:  Pembelajaran  dari Timur-Tengah.Jakarta:BPKP
Denny J.A.1999. Jatuhnya Soeharto dan Transisi ke Demokrasi, Jakarta, Jayabaya University Press
Djafar,  Z.  2005.  Soeharto:  Mengapa  Kekuasaannya  Dapat  Bertahan  Selama  32  Tahun. Jakarta: UI Press
Esposito, John L.  1999. Islam and Democracy (diterjemahkan oleh Rahmani Astuti) dengan judul  Demokratisasi  di  Negara-negara  Muslim:  Problem  dan  Praktek.  Mizan, Bandung
49 Ibid, hal 21
Fernando,  Femi  dan  Harto,  Syafri.2013.  Faktor-faktor  yang  Menyebabkan  Hosni  Mubarok Turun dari Kursi Kepresidennya (2011)
Magstadt, T.1998. Nations and Governments. New York: St.Martin Press Situmorang.  2007.  Gerakan  Sosial:  Studi  Kasus  Beberapa  perlawana,  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar
M.  Nasir  Tamara  dan  Elza  Peldi  Taher,  (Ed),1996. Agama  dan  Dialog  antar  Peradaban. Paramadina, Jakarta. Cet. I Rakhmat, 1999 Rekayasa Sosial . Bandung: Remaja  rosda karya
Robert  A.Dahl.  2001.Perihal  Demokrasi  Menjelajahi  Teori  dan  Praktek  Demokrasi  Secara Singkat. Diterjemah oleh A.Rahman Zainudin. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta Rusdin, Islam dan Demokrasi dalam Perspektif Fatimah Mernisi, 2011 Skocpol, Theda.1991. Negara dan Revolusi Sosial, Jakarta:Erlangga Tamburaka Apriadi . 2011. Revolusi Timur-Tengah. PT Buku Seru: Jakarta W.Hefner, Robert, Civil Islam:Islam dan Demokratisai di Indonesia,Jakarta:ISAI, 2000 Zuhairi Misrawi.2013. Ekspresi Politik Umat Islam, Jakarta: Maarif