-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

## Arif Tanri, Bambang Eko Turisno, Adya Paramita Prabandari
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: tanriarif@gmail.com

## Abstract
The  implementation  of  the  Complete  Systematic  Land  Registration  Program  encourages  the  role  of Regency / City Land Offices not only as an institution that produces certificates of land rights, but at the same time helps land owners to obtain evidence of rights and empower land to improve welfare. Various problems also occur in land registration such as misinformation provided by the applicant. The approach method used in this study is the socio-legal approach. The results of this study are government policies in accelerating land registration through PTSL intended to provide legal certainty of land rights in the form of certificates for the community based on the principles of simple, fast, smooth, fair, equitable and open and  accountable  so  as  to  improve  the  welfare  and  prosperity  of  the  community  and  the  country's economy and reduce and prevent land disputes and conflicts.

## Keywords: Government Policy; PTSL

## Abstrak
Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mendorong peran Kantor Pertanahan Kabupaten  /  Kota  tidak  hanya  sekedar  sebagai  lembaga  yang  memproduksi  sertipikat  hak  atas tanah,  tapi  sekaligus  membantu  pemilik  tanah  untuk  bisa  memperoleh  alat  bukti  hak  dan memberdayakan tanah guna meningkatkan kesejahteraan. Berbagai permasalahan juga terjadi dalam pendaftaran tanah seperti adanya kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak pemohon, Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan socio-legal. Hasil penelitian  ini  adalah  kebijakan  pemerintah  dalam  mempercepat  pendaftaran  tanah  melalui  PTSL dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah berupa sertipikat bagi masyarakat  berlandaskan  asas  sederhana,  cepat,  lancar,  adil,  merata  dan  terbuka  serta  akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

## Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

## A. Pendahuluan
Tanah  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  bagi  bangsa  Indonesia  yang  dikuasai oleh  Negara  untuk  kepentingan  hajat  hidup  orang  banyak,  demi  kesejahteraan  seluruh  rakyat Indonesia  seperti  ditegaskan  dalam  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut mengandung arti bahwa negara bukan pemilik atas tanah tetapi hanya menguasai tanah (Suanda, 1991).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Pendaftaran  atas  bidang  tanah  dilakukan  agar  mendapatkan  kepastian  hukum  bagi pemegang hak atas tanah maupun pihak lain yang berkepentingan dengan tanah. Dengan telah melakukan  pendaftaran  dan  mendapatkan  sertifikat,  pemegang  hak  atas  tanah  memiliki  bukti yang kuat atas tanah tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa Pemerintah mengadakan pendaftaran Tanah di seluruh wilaya Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian Hukum atas hak-hak atas tanah (Santoso 2010). Demikian dinyatakan juga fungsi sertifikat dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c  UUPA,  karena  itu,  siapapun  dapat  dengan  mudah  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang hak  atas  tanah  bila  telah  jelas  namanya  tercantum  dalam  sertifikat  itu.  Selanjutnya  dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanahnya itu misalnya luas, batas-batas, ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tanah dimaksud.
Praktik pensertipikatan tanah, terkadang terjadi perbedaan luas tanah  yang tertera dalam sertipikat dengan kondisi faktual di lapangan. Hal ini terutama jika proses pensertifikatan tanah dilakukan  secara  sistemik  (misal  melalui  Prona).  Pelaksanaan  pemberian  sertipikat  hak  atas tanah  dalam  kerangka  mencapai  keadilan  sosial,  mengacu  pada  prinsip-prinsip  negara kesejahteraan  sebagaimana  konsep  negara  kesejahteraan  yaitu  mengandung  unsur  sosialisme, mementingkan kesejahteraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi (Ma’ruf ,2010).
Pendaftaran  tanah  secara  sistematik  diselenggarakan  atas  prakarsa  pemerintah berdasarkan  pada  suatu  rencana  kerja  jangka  panjang  dan  Tahunan  serta  dilaksanakan  di wilayah-wilayah  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional.  Pendaftaran  tanah  secara  sistematik  diutamakan,  karena  melalui  cara  ini mempercepat  perolehan  data  mengenai  bidang-bidang  tanah  yang  akan  didaftar  daripada melalui pendaftaran tanah secara sporadik.
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut PTSL menjadi salah satu program prioritas nasional legalisasi aset  yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2017  yang  dirubah  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
PTSL  adalah  Pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dalam  satu wilayah desa/kelurahan, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali  yang dilakukan secara serentak  bagi  semua  obyek  atau  nama  lainnya  yang  setingkat  dengan  itu,  yang  meliputi
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
Pemerintah  menyelenggarakan  PTSL  yang  merupakan  kebijakan  pemerintah  di  bidang pertanahan  untuk  memperlancar  kegiatan  pendaftaran  tanah  di  Indonesia.  PTSL  tersebut merupakan  program  lanjutan  sebelumnya  yaitu  PRONA  sebagai  perwujudan  program  Catur Tertib  di  Bidang  Pertanahan,  sehingga  program  sertipikat  hak  atas  tanah  secara  massal  dapat memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  sebagai  tanda bukti yang kuat.
Sertipikat  hak  atas  tanah  melalui  PTSL  yang  diutamakan  adalah  kelancaran  prosesnya tanpa  mengabaikan  kecermatan  dan  ketelitian,  kehati-hatian  dan  keakuratan  dalam penanganannya,  sehingga  terwujud  kepastian  hukum  hak-hak  atas  tanah.  Sertipikat  hak  atas tanah  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  atas  bidang  tanah  yang  dimilikinya, meminimalisir terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
Pandangan  Aristoteles  tentang  keadilan  bisa  didapatkan  dalam  karyanya  nichomachean ethics,  politics,  dan  rethoric.  Spesifik  dilihat  dalam  buku  nicomachean  ethics,  buku  itu sepenuhnya  ditujukan  bagi  keadilan,  yang,  berdasarkan  filsafat  hukum  Aristoteles,  mesti dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan  dalam kaitannya dengan keadilan” (Apeldoorn, 1996).
Pada  pokoknya  pandangan  keadilan  ini  sebagai  suatu  pemberian  hak  persamaan  tapi bukan  persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak  persamaanya  sesuai  dengan  hak proposional.  Kesamaan  hak  dipandangan  manusia  sebagai  suatu  unit  atau  wadah  yang  sama. Inilah  yang  dapat  dipahami  bahwa  semua  orang  atau  setiap  warga  negara  dihadapan  hukum sama.  Kesamaan  proposional  memberi  tiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.
Untuk  memperjelas  dan  membatasi  permasalahan  yang  ada  dalam  penulisan  ini,  maka rumusan  masalah  yang  dianggap  relevan  dan  sesuai  dengan  tujuan  penulisan  ini  adalah:  1) Bagaimana  kebijakan  Pemerintah  dalam  mempercepat  kepastian  hukum  Hak  Atas  Tanah melalui  PTSL,  2)  Bagaimana  pelaksanaan  kegiatan  PTSL  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Jakarta Timur.
Fakta  menunjukkan  bahwa  belum  banyak  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  obyek penelitian  baik  dalam  bentuk  laporan,  skripsi,  tesis  maupun  disertasi.  Namun  khusus  untuk
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
penelitian  hukum,  dengan  keterbatasan  kemampuan  penulis  untuk  menelusuri  hasil-hasil penelitian di bidang hukum, ada beberapa penelitian tentang penerapan doktrin persamaan pada “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”
Berdasarkan  hasil  penelusuran,  penulis  mendapat  penelitian  dalam  bentuk  jurnal  yang ditulis oleh Prama Widianugraha di tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  Dikaitkan  Pembentukan  Aturan  Peraturan  Perundang-Undangan”, yang  mengungkapkan  pokok  permasalahan,  yaitu:  Bagaimana  keberadaaan  Peraturan  Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  merupakan  aturan Lex spesialis dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Widianugraha, 2019).
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Mira  Novana  Ardani  pada  tahun  2019  dengan  judul  “Peran Kantor  Pertanahan  dalam  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap”  yang mengungkapkan  permasalahan  yaitu:  bagaimana  peran  kantor  pertanahan  dalam  kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (Ardani, 2019).
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Sofi  Alawiya,  Kristiyanto,  Anggit  Wicaksono  pada  tahun  2019 dengan  judul  “Pelaksanaan  Kegiatan  Projek  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap (PTSL) di Desa Sukobubuk  Kecamatan Margorejo  Kabupaten Pati”  yang mengungkapkan permasalahan yaitu: Pertama , bagaimanakah pelaksanaan Kegiatan PTSL di Desa  Sukobubuk  Kecamatan  Margorejo  Kabupaten  Pati. Kedua, apa  hambatan  dan  solusi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL di  Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo  Kabupaten Pati tersebut (Alawiya, Kristiyanto, and Wicaksono, 2019).
Artikel  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  sudah  ada  seperti  di  atas.  Pada artikel  ini  lebih  menekankan  mengenai  bagaimana  kebijakan  Pemerintah  dalam  mempercepat kepastian hukum Hak Atas Tanah melalui PTSL, dan bagaimana pelaksanaan kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur.

## B. Metode Penelitian
Metode pendekatan  yang digunakan adalah metode  pendekatan socio-legal   research, yang   terdiri   dari socio research dan legal research. Socio-legal research menurut Soerjono Soekanto  merupakan  “pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  fakta  sosial  untuk  kemudian mengusahakan  suatu  pemecahan  atas  permasalahan  yang  timbul  dalam  gejala  yang bersangkutan.”  (Marzuki,  2008)  Penelitian  ini  bersifat  deskritif    analitis  karena  memberikan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
data  yang  seteliti  mungkin  tentang  suatu  gejala  sosial  atau  fenomena  yang  terjadi  di  dalam kehidupan  masyarkat  dengan  cara  hanya  memaparkan  fakta-fakta  secara  sistematis,  sesuai dengan kebutuhan dari penelitian (Dewata and Achmad, 2010).

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Mempercepat  Kepastian  Hukum  Hak  Atas  Tanah Melalui PTSL
Kantor  Pertanahan  adalah  instansi  vertikal  dari  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  RI  di  Kabupaten/Kota  yang  berada  di  bawah  dan bertanggungjawab  kepada  Menteri  ATR/BPN  RI  melalui  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional.  Kantor  Pertanahan  berada  di  wilayah  kabupaten/kotamadya,  yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.
Landasan  organisasi  Kantor  Pertanahan  Kota  Jakarta  Timur  berdasarkan  Peraturan Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  38  Tahun  2016  Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional  Dan  Kantor  Pertanahan,  yang  diperkuat  juga  dengan  Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, serta memperhatikan Surat  Persetujuan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor B/2976.1/M.PANRB/8/2016 perihal Usulan Penataan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
PTSL  adalah  proses  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali,  yang  dilakukan  secara serentak  bagi  semua  obyek  Pendaftaran  Tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia dalam  satu  wilayah  desa  atau  kelurahan  atau  nama  lainnya  yang  setingkat  dengan  itu. Melalui  program  ini,  pemerintah  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  atau  hak  atas tanah yang dimiliki masyarakat. Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian  ATR/BPN  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat:  sandang,  pangan, dan  papan.  Program  tersebut  dituangkan  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.6  Tahun  2018  Tentang  Percepatan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  dan  Instruksi  Presiden  No.2  Tahun  2018  tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
Sebagai  gambaran,  jika  menggunakan  metode  pendaftaran  tanah  sporadis,  maka maksimum  pencapaian  target  per  Tahun  adalah  hanya  1  juta  bidang  tanah,  yang  artinya
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
untuk  menyelesaikan  75  juta  bidang  diperlukan  waktu  75  Tahun.  Sementara  melalui program PTSL, target pendaftaran 75 juta bidang tanah itu dapat diselesaikan dalam kurun waktu 9 Tahun dan diharapkan selesai pada Tahun 2025.
Didasarkan  pada  prioritas  program  strategis  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN),  Kementerian  ATR/BPN,  mengadakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
Penyelenggaraan  pendaftaran  sertipikat  hak  atas  tanah  melalui  kegiatan  PTSL  di Kantor  Pertanahan  Kota  Jakarta  Timur,  dilaksanakan  melalui  kegiatan  pendaftaran  tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan  data  yuridis  mengenai  satu  atau  beberapa  obyek  Pendaftaran  Tanah  untuk  keperluan pendaftarannya. (Lubis and Lubis, 2003) PTSL adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan pada umumnya dan di bidang pendaftaran hak atas tanah pada khususnya.
Percepatan pendaftaran tanah dengan metode PTSL merupakan pelaksanaan amanat Pasal 33 A ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 2 dan 19 UU Nomor 5 Tahun 1960. Penerapan metode  PTSL,  merupakan  jalan  percepatan  agar  di  Tahun  2025  seluruh  bidang  tanah  di Indonesia  terdaftar. Pelaksana  dalam  pengimplementasian  PTSL  diharapkan  dapat memenuhi  kualitas  dalam  artian  semua  azas,  prinsip,  maupun  metodologi  tidak  ada  yang terlewati.  Selain  itu  PTSL  merupakan  percepatan  dari  metode business  as  usual yang selama ini sudah dilaksanakan.
Kebijakan  hukum  pertanahan  pada  sistem  kepastian  hukum  Kepemilikan  Hak  atas Tanah yang melebihi batas maksimal ini, bukan merupakan suatu karya seni yang adanya hanya  untuk  dinikmati  oleh  orang-orang  yang  mengamatinya.  Ia  juga  bukan  suatu  hasil kebudayaan  (walaupun  UUPA  bersumber  dari  hukum  adat)  yang  adanya  hanya  untuk menjadi  bahan  pengkajian  secara  logis-rasional.  Hukum  diciptakan  untuk  dijalankan. “hukum  yang  tidak  pernah  dijalankan,  pada  hakikatnya  telah  berhenti  menjadi  hukum”, demikian  menurut  Satjitpto  Rahardjo  yang  dikutip  dari  Scholten.  Kemudian  dalam memberikan  penjelasan  tentang  hukum  pertanahan,  khususnya  mengenai  pelaksanaan kebijakan  pertanahan  dalam  bidang  kepastian  hukum  kepemilikan  hak  atas  tanah  ini (Wignjodipuro, 1982).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Kebijakan  hukum  pertanahan  pada  sistem  pendaftaran  sertipikat  hak  atas  tanah melalui PTSL ini, bukan merupakan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh  orang-orang  yang  mengamatinya.  Ia  juga  bukan  suatu  hasil  kebudayaan  (walaupun UUPA  bersumber  dari  hukum  adat)  yang  adanya  hanya  untuk  menjadi  bahan  pengkajian secara logis-rasional (Handoko, 2014).
Pendaftaran  sertipikat  hak  atas  tanah  melalui  kegiatan  PTSL,  dilaksanakan  melalui pendaftaran tanah pertama kali secara sistematik, yaitu kegiatan pendaftaran tanah pertama kali  yang  dilakukan  secara  serentak  yang  meliputi  semua  objek  pendaftaran  yang  belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik  diselenggarakan  atas  prakarsa  pemerintah  didasarkan  pada  suatu  rencana  kerja jangka  panjang  dan  Tahunan  serta  dilaksanakan  di  wilayah-wilayah  yang  ditetapkan  oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Pemerintah  dalam  menyelenggarakan  pendaftaran  sertipikat  hak  atas  tanah dilaksanakan  dengan  mengingat  keadaan  negara  dan  masyarakat,  keperluan  lalu  lintas sosial  ekonomi  serta  kemungkinan  penyelenggaraannya,  menurut  pertimbangan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, kegiatan PTSL menggunakan anggaran  dari  APBN.  Rangkaian  kegiatan  pendaftaran  sertipikat  hak  atas  tanah  oleh pemerintah (dilaksanakan oleh BPN), dalam penyelenggaraannya dibantu oleh pejabat lain. Pendaftaran  secara  sistematik  juga  memanfaatkan  keuntungan  dari  skala  besar  dan  akan lebih murah serta lebih cepat dari pendaftaran secara sporadik.
Kebijakan  Pemerintah  yang  diterapkan  dalam  pelaksanaan  PTSL  mampu memberikan  rasa  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan.  PTSL  memberikan  ruang dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berperan aktif didalamnya dan output  dari  kegiatan  tersebut  mampu  memberikan  kepastian  hukum  akan  kepemilikan tanahnya dan memberikan manfaat lebih untuk hidup dan kehidupannya.
2. Pelaksanaan Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur
a. Perencanaan Kegiatan PTSL
Legalisasi aset masyarakat melalui PTSL didasarkan target kegiatan PTSL yang ditetapkan  setiap  Tahun  anggaran  sesuai  dengan  jumlah  alokasi  anggaran  yang diterima  oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional. Dalam  rangka  perencanaan  penetapan  subyek  dan  obyek  program  legalisasi  aset masyarakat  melalui  PTSL  serta  supaya  dapat  memenuhi  target  penyelesaian  tepat
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
waktu  dan  tepat  sasaran,  maka  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Jakarta  Timur membuat  perencanaan  secara  sistematis  dengan  melakukan  pra  inventarisasi  calon lokasi dan calon peserta.

## b. Sasaran Kegiatan PTSL
Kepala  Kantor  Pertanahan  menetapkan  lokasi  kegiatan  PTSL  di  wilayah kerjanya,  penetapan  lokasi  dapat  dilakukan  dalam  satu  wilayah  desa/kelurahan  atau secara bertahap bagian demi bagian dalam satu hamparan. Penetapan lokasi dilakukan dengan  ketentuan  :  berdasarkan  ketersediaan  anggaran  khusus  PTSL  yang  telah dialokasikan dalam APBN/APBD; diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan yang ada kegiatan  PRONA/PRODA,  dana  desa,lintas  sektor,  massal  swadaya  masyarakat, corporate  social  responsibility  (CSR)  dan/atau  program  pendaftaran  tanah  massal lainnya,  atau  berdasarkan  ketersediaan  dana  yang  sah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 1 (satu) desa/kelurahan PTSL; mempertimbangkan  ketersediaan  peta  kerja,  ketersediaan  dan  kemampuan  optimal pelaksana  PTSL  pada  masing-masing  Kantor  Pertanahan.  Dalam  hal  lokasi  yang ditetapkan terdiri dari beberapa desa/kelurahan, diupayakan agar desa/kelurahan yang menjadi obyek PTSL letaknya berdekatan.
Sesuai  dengan  target  dari  Presiden  RI  dalam  Tahun  2017  untuk  PTSL  sebesar  5  juta bidang seluruh Indonesia. Pelaksanaan PTSL dilakukan dengan tahapan:
1) Perencanaan dan persiapan;
2) Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
3) Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
4) Penyuluhan;
5) Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
6) Pemeriksaan tanah;
7) Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
8) Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas tanah;
9) Pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah;
Penetapan obyek lokasi PTSL dilakukan secara cermat dan teliti sesuai dengan kriteria PTSL  yang  telah  ditentukan.  Penetapan  lokasi  kegiatan  PTSL  hendaknya  memperhatikan hasil-hasil dari program pertanahan yang ada di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur pada Tahun sebelumnya.
Sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  12/2017  Tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap,  bidang  tanah  yang  dapat  diterbitkan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanahnya (Kategori 1) diberikan kepada:
1) Perorangan Warga Negara Indonesia;
2) Masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana;
3) Badan  hukum  keagamaan  dan  badan  hukum  sosial  yang  sesuai  antara  perutukan  dan penggunaan tanahnya;
4) PNS,  Pensiunan  PNS,  TNI,  Purnawirawan  TNI,  POLRI,  Purnawirawan  POLRI,  dan suami / istri / janda / duda veteran / pensiunan PNS/ Purnawirawan TNI/Purnawirawan POLRI;
5) Instansi  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah,  untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya dan tidak bersifat profit;
6) Nadzir;
7) Masyarakat Hukum Adat;
Persyaratan yang menjadi kewajiban peserta kegiatan PTSL antara lain:
(a) Menyediakan/menyiapkan alas hak/alat bukti perolehan tanah yang akan dijadikan dasar pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
(b) Menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang dimohon (dapat dengan kuasa);
(c) Memasang patok tanda batas tanah;
Pelaksanaan  pendaftaran  sertipikat  hak  atas  tanah  melalui  PTSL  mengharuskan pengangkatan  pejabat  sebagaimana  ditentukan  di  dalam  peraturan  hukum  tersebut.  Kedua, harus  ada  orang-  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  berkaitan  dengan  pertanahan. Ketiga,  orang-orang  tersebut  mengetahui  adanya  peraturan  tentang  keharusan  bagi  mereka untuk  menghadapi  pegawai  yang  telah  ditentukan  untuk  mencatatkan  peristiwa  tersebut. Keempat,  bahwa  orang-orang  itu  bersedia  pula  untuk  berbuat  demikian.  Dengan  demikian produk  akhir  dari  kegiatan  PTSL  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pemegang haknya serta memberi jaminan kepastian hukum  dari pihak pihak  yang beritikat tidak baik terhadap kepemilikan tanahnya (Supriadi, 2007).
Ruang  lingkup  kegiatan  PTSL  yang  memberikan  kesempatan  kepada  seluruh penduduk Indonesia untuk turut serta didalamnya tanpa membedakan status tanah baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar, yang bersengketa maupun tidak bersengketa dapat dipandang memberikan rasa keadilan bagi seluruh masarakat. Pada akhirnya kegiatan PTSL produk akhirnya memberikan nilai lebih terhadap pemanfaatan lahan baik untuk kehidupan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
personal maupun kemajuan daerah.

## D. Simpulan
Kebijakan pemerintah dalam mempercepat pendaftaran tanah melalui PTSL dimaksudkan untuk  memberikan  jaminan    kepastian  hukum  Hak  Atas  Tanah  berupa  sertipikat  bagi masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar ,adil, merata dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta  mengurangi  dan  mencegah  sengketa  dan  konflik  pertanahan  .  Kebijakan  pemerintah dalam  mempercepat  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  melalui  PTSL  di  Kota  Jakarta  Timur didasarkan  fakta  bahwa  tahun  2016  tanah  yang  sudah  bersertifikat  seluas  13.834,46  hektare, sedang    jumlah  bidang  tanah  yang  belum  bersertifikat  pada  281.126  bidang.  Total  luas  tanah yang sudah bersertifikat baru 53,73 persen dari total keseluruhan bidang tanah di Kota Jakarta Timur. Sehingga perlu dilakukan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN),  Kementerian  ATR/BPN, mengadakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Pendaftaran sertipikat hak atas tanah melalui kegiatan PTSL, dilaksanakan melalui pendaftaran tanah pertama kali secara sistematik.  Sertipikat  hak  atas  tanah  melalui  kegiatan  PTSL  dilaksanakan  untuk  menciptakan kepastian hukum atas bidang tanah di Indonesia.
Pelaksanaan  Kegiatan  PTSL  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Jakarta  Timur  dimulai  dengan melakukan  perencanaan  kegiatan  PTSL  yang  sistematis  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota Jakarta  Timur  dengan  melakukan  pra  inventarisasi  calon  lokasi  dan  calon  peserta.  Kegiatan PTSL  dimaksudkan  untuk  semua  tanah  yang  ada  di  Indonesia  yang  dimiliki  secara perseorangan  maupun  yang  berbadan  hukum.  PTSL  dilaksanakan  dengan  beberapa  agenda yang  meliputi  penentuan  panitia  ajudikasi  PTSL,  penyuluhan  kemudian  dengan  proses pensertipikatan  Hak  Atas  Tanah,  dilanjutkan  dengan  proses  pemeriksaan  tanah  yang  meliputi pengumuman data fisik maupun yuridis dari bidang tanah beserta pembuktian hak dan berakhir dengan diterbitkannya Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Apeldoorn, L. J. V. (1996). Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan Kedua Puluh Enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Dewata, Muktifajar Nur, And Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Handoko,  W.  (2014). Kebijakan  Hukum  Pertanahan,  Sebuah  Refleksi  Keadilan  Hukum  Progresif .
Yogyakarta: Thafa Media.
Lubis,  Mhd.  Yamin,  And  Lubis,  Abd.  Rahim.  (2003). Hukum  Pendaftaran  Tanah .  Bandung: Mandar Maju.
Ma’ruf,  U.  (2010). Politik  Hukum  Di  Bidang  Pertanahan .  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum . Cet. 2. Jakarta: Kencana.
Santoso,  U.  (2010). Hukum  Agraria  Dan  Hak-Hak  Atas  Tanah .  Cetakan  Ke-6.  Jakarta:  Prenada Media Group.
Suanda, I.W. (1991). Hukum Pertanahan Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.
Supriadi. (2007). Hukum Agraria . Jakarta: Sinar Grafika.
Wignjodipuro, S. (1982). Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat . Jakarta: Gunung Agung.
Alawiya,  Sofi,  Kristiyanto,  And  Anggit  Wicaksono.  (2019).  “Pelaksanaan  Kegiatan  Projek Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Di  Desa  Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati,” April. Https://Doi.Org/10.24176/Sk.V19i1.3217.
Ardani,  Mira  Novana.  (2019).  “Peran  Kantor  Pertanahan  Dalam  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap.” Gema Keadilan 6 (1): 44–62.
Widianugraha,  Prama.  (2019).  “Tinjauan  Normatif  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap Dikaitkan  Pembentukan  Aturan  Peraturan  Perundang-Undangan.” Jurnal  Bina  Mulia Hukum 3 (2): 208–23. Https://Doi.Org/10.23920/Jbmh.V3n2.17.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Mentri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor  38  Tahun  2016  Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.