Layanan Polres Bima Kota dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas pada Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Manajemen Konflik
Agung Iswahyudi 1 , Florentina Ratih Wulandari 2 , Darmanto 3
Universitas Terbuka, Indonesia agungiswahyudi4650@gmail.com 1 , wulandari@ecampus.ut.ac.id 2 , darmanto@ecampus.ut.ac.id 3
Submitted : 11 th Sept 2023 | Edited : 20 th Nov 2023 | Issued : 01 st Dec 2023 Cited on :   Iswahyudi,  A.,  Wulandari,  F.  R.,  &  Darmanto,  D.  (2023).  Layanan Polres  Bima  Kota  dalam  Penanganan  Kasus  Kecelakaan  Lalu Lintas pada Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Manajemen Konflik. INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, 10 (2), 310-322.

## Abstract
The aim of this research is to determine the services for handling traffic accident cases  for  minors  in  terms  of  conflict  management  and  the  factors  that  hinder Bima City Police services in handling traffic accident cases for minors in terms of conflict management. The police as a public service institution need to carry out  one  of  their  duties  related  to  traffic.  The  results  of  the  research  show  that the Bima City Police service in handling traffic accident cases involving minors has  been  carried  out  well  through  the  criminal  mediation  that  can  be  offered, where  the  police  act  as  a  mediator  between  the  perpetrator  and  the victim/victim's  family  members.  The  inhibiting  factors  in  resolving  cases  of children  who  are  perpetrators  of  traffic  accident  crimes  consist  of  two  things, namely internal obstacles in the form of uniting thoughts between the victim and the  child  (perpetrator)  in  order  to  reach  an  agreement,  and  human  resources (HR)  of  the  police  specifically  for  children  in  handling  cases.  child.  Next  are external obstacles in the form of limited adequate facilities and infrastructure in the  diversion  process,  different  understandings  in  handling  children  in  conflict with  the  law  among  law  enforcement  officials,  community  understanding regarding diversion and regulations regarding supervision of the implementation of the results of diversion agreements.
Keywords : Traffic Accident; Minors; Conflict Management

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  layanan  penanganan  kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur ditinjau dari manajemen konflik dan  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  layanan  Polres  Bima  Kota  dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur ditinjau dari manajemen  konflik.  Kepolisian  sebagai  salah  satu  lembaga  pelayanan  publik perlu  melaksanakan  salah  satu  tugasnya  berkaitan  dengan  lalu  lintas.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  layanan  Polres  Bima  Kota  dalam  penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur telah dilakukan dengan baik  melalui  mediasi  pidana  yang  dapat  ditawarkan,  dimana  polisi  berperan sebagai  mediator  antara  pelaku  dengan  korban/anggota  keluarga  korban. Faktor-faktor  penghambat  dalam  penyelesaian  perkara  anak  pelaku  tindak
pidana kecelakaan lalu lintas terdiri dari dua hal yaitu hambatan internal berupa menyatukan  pemikiran  antara  pihak  korban  dan  pihak  anak  (pelaku)  agar tercapainya kesepakatan, dan sumber daya manusia (SDM) kepolisian khusus anak dalam penanganan perkara anak. Selanjutnya adalah hambatan eksternal berupa terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversi, pemahaman  yang  berbeda-beda  dalam  penanganan  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  diantara  aparat  penegak  hukum,  pemahaman  masyarakat mengenai  diversi  dan  regulasi  mengenai  pengawasan  terhadap  pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.
Kata Kunci: Kecelakaan  Lalu  Lintas;  Anak  di  Bawah  Umur;  Manajemen Konflik

## PENDAHULUAN
Dikutip  dari  kompas.com  (2021),  kecelakaan  lalu  lintas  masih  menjadi salah  satu  kontribusi  besar  penyumbang  angka  kematian  di  Indonesia.  Setiap jam, 2 – 3 orang meninggal, sementara dalam satu hari jumlahnya mencapai 60 – 80 orang. Berdasarkan data, kecelakaan lalu lintas dalam lima tahun terakhir paling  rendah  pada  tahun  2020,  yakni  sebanyak  100.028  kejadian.  Menurut usia, angka kecelakaan lalu lintas terbanyak di 20 – 24 tahun. Sementara pada peringkat  kedua  pada  usia  15 – 19 tahun dengan kisaran persentase sebesar 18 –  26  persen.  Pada  tahun  2020  ada  sebanyak  38.124  korban  kecelakaan yang  merupakan  anak  di  bawah  umur.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  potensi kecelakaan pada anak usia di bawah umur sangat besar. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan yang di maksud dengan  anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Kota Bima Kota sendiri tidak lepas dari kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur. Berdasarkan data, diketahui angka kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) di wilayah hukum Polres Bima Kota pada tahun 2019 pada rentang usia 0 –  18  tahun  sebanyak  41.    Namun  jumlah  ini  mengalami  penurunan  pada tahun berikutnya.   Berdasarkan  data  dari  Polres  Bima  Kota  (2022), penyelesaian  Laka  Lantas  Polres  Bima  Kota  tahun  2020  dan  2021  dibawah, diketahui  pelaku  Laka  Lantas  Polres  Bima  Kota  pada  tahun  2020  dari  yang terbanyak  yaitu  berumur  dari  0  sampai  dengan  18  tahun  sebanyak  24  orang, kemudian  disusul  umur  19  sampai  dengan  30  tahun  sebanyak  23  orang, sedangkan  paling  rendah  pada  umur  55  tahun  keatas  sebanyak  3  orang. Kemudian  pelaku  Laka  Lantas  pada  tahun  2021  yang  berumur  0  sampai dengan 18 tahun naik menjadi 25 orang, disusul umur 19 sampai dengan umur 30 tahun sebanyak 23 orang, sedangkan paling rendah pada rentang umur 46 sampai  dengan  55  tahun.  Berdasarkan  data  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Direktorat Lalu Lintas (data.ntbprov.go.id,  2023),  jumlah  Laka  lantas  sepanjang  tahun  2021  wilayah hukum Polres Bima Kota tercatat di sebanyak 88 kasus. Sedangkan angka laka lantas di tahun 2020 hanya ada 84 kasus.
Hal  ini  merupakan  suatu  peristiwa  yang  berbahaya  apabila  anak-anak tetap  dibiarkan  mengendarai  kendaraan  baik  roda  dua  maupaun  roda  empat tanpa  adanya  ijin  dari  pihak  yang  berwenang.  Seharusnya  orang  tua  sebelum mengijinkan anak-anak mereka untuk mengendarai kendaraannya
mempertimbangan resiko yang dihadapi kedepannya. Sesuai dengan Pasal 77 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  menyatakan  bahwa,  “Setiap  orang  yang  mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”
Selain  itu,  perlu  adanya  peran  kepolisian  dalam  penyelesaian  terkait kasus  kecelakaan  yang  melibatkan  anak  di  bawah  umur.  Sebagai  sebuah lembaga,  pelayanan  publik  menjamin  keberlangsungan  administrasi  negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumber daya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Kepolisian sebagai salah satu  lembaga  pelayanan  publik  perlu  melaksanakan  salah  satu  tugasnya berkaitan  dengan  lalu  lintas  yaitu  menyelenggarakan  segala  kegiatan  dalam menjamin  keamanan,  ketertiban,  dan  kelancaran  lalu  lintas  di  jalan.  The  New Public  Service  (NPS)  sebagai  paradigma  terbaru  dari  Administrasi  Publik meletakkan pelayanan sebagai kegiatan utama para administrator negara/daerah.  Salah  satu  intisari  dari  prinsip  NPS  adalah  bagaimana administrator  publik  mengartikulasikan  dan  membagi  kepentingan  (shared interests)  warga  negara  melalui  pelayanan  publik  (Hardiyansyah,  2011:14). Namun,  belum  ada  teori  tentang  administrasi  publik  yang  secara  khusus membahas  tentang  bagaimana  seharusnya  pelayanan  yang  dilakukan  oleh kepolisian,  terutama  berkaitan  dengan  kejadian  kecelakaan  yang  melibatkan anak usia di bawah umur.

## LANDASAN TEORI
Menurut  Lonsdale  (1994:189),  pelayanan  publik  adalah  segala  sesuatu yang  disediakan  oleh  pemerintah  atau  swasta  kerena  umumnya  masyarakat tidak  dapat  memenuhi  kebutuhannya  sendiri,  kecuali  secara  kolektif  dalam rangka  memenuhi  kesejahteraan  sosial  seluruh  masyarakat.  Menurut  Moenir (2006:  26-27),  pelayanan  publik  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh seseorang  atau  sekolompok  orang  dengan  dan  faktor  material  melalui  sistem, prosedur  dan  metode tertentu  dalam  usaha memenuhi  kepentingan  orang  lain sesuai dengan haknya. Sinambela dalam Kadir (2015:140), menyatakan bahwa secara  teoritis,  tujuan  pelayanan  publik  pada  dasarnya  adalah  memuaskan masyarakat.
Lalu  lintas  di  dalam  Undang –  Undang  No.  22  Tahun  2009  didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan  atau  barang  yang  berupa  jalan  dan  fasilitas  penumpang.  Berdasarkan Pasal  227  Undang-Undang  Lalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan,  dalam  hal  terjadi Kecelakaan  Lalu  lintas  jalan,  petugas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia wajib  mendatangi  tempat  kejadian,  menolong  korban,  melakukan  tindakan pertama  di  tempat  kejadian  perkara,  mengolah  tempat  kejadian  perkara, mengatur  kelancaran  arus  lalu  lintas,  mengamankan  barang  bukti,  dan melakukan penyidikan perkara. Pelayanan korban kecelakaan lalu lintas adalah pelaksanaan  segala  usaha  dan  kegiatan  dalam  rangka  menjamin  kecepatan pertolongan  dan  ketepatan  tindakan  terhadap  peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas agar  korban  tidak  menjadi  lebih  parah  dan  pelayanan  pengurusan  hak  korban atas dana santunan Kecelakaan Lalu lintas dapat dilaksanakan dengan lancar.
Kewajiban  dan  hak  anggota  polisi  lalu  lintas  dalam  hal  terjadi  kecelakaan  lalu lintas  dan  angkutan  jalan  diatur  dalam  Pasal  227  UU  No.22  Tahun  2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
Restorative  justice adalah  bentuk  yang  paling  disarankan  dalam melakukan penyelesaian konflik yang mutual terhadap Anak yang berhadapan dengan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  konsep Restorative  Justice melibatkan berbagai  pihak untuk menyelesaikan  suatu permasalahan  yang  terkait  dengan tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak. Restorative  justice lebih mengutamakan win-win  solution, korban  dan  pelaku  duduk  bersama menyelesaikan  kasus  tindak  pidana  tanpa  melalui  proses  di  peradilan (Gemillang,  2019:  339). Win-win  solution merupakan  salah  satu  strategi penyelesaian  konflik  pribadi  dalam  organisasi.  Penyelesaian  ini  dipandang sangat  manusiawi  karena  menggunakan  segala  pengetahuan,  sikap,  dan keterampilan menciptakan relasi komunitas dan interaksi yang dapat membuat pihak-pihak  yang  terlibat  saling  merasa  dihargai,  aman  dari  ancaman,  dan mampu  menciptakan  suasana  kondusif  sehingga  diperoleh  kesempatan  untuk mengembangkan  potensi  penyelesaian  konflik  (Rusdiana,  2015:42).  Secara umum, win –win  solution merupakan  kerangka  berfikir  yang  menghasilkan keuntungan  bersama  dalam  setiap  interaksi  manusia.  Tujuan  utama  dari strategi  win-win  solution  adalah  untuk  memperbaiki  masalah  bukan  untuk menyalahkan. Strategi ini berupaya mendengar semua pandangan, membahas masalah –masalah  dasar  untuk  menciptakan  sebuah  atmosfir  yang  saling percaya  di  antara  semua  yang  terlibat.  Mereka  yang  terlibat  dalam  win-win solution  harus  fleksibel,  sabar,  kalem,  dan  tidak  ada  yang  merasa  terancam satu  sama  lain.  Hal  tersebut  adalah  solusi  yang  tepat  untuk  memecahkan konflik  pribadi  sehinga  menghasilkan  keuntungan  bersama  dan  menguatkan hubungan kepada semua pihak.
Negosiasi  merupakan  langkah  awal  yang  digunakan  untuk  mencapai strategi penyelesaian konflik win –win solution .  Robbins dan Judge (2017:507), menyebutkan  bahwa  negosiasi  adalah  proses  konsesus  yang  digunakan pada beberapa  pihak.  Menurut  Lewicky  dkk,  (2016:6)  ada  beberapa  karakteristik umum untuk melihat negosiasi, yaitu: (1) Terdapat dua atau lebih pihak individu, kelompok,  atau  organisasi;  (2)  Adanya  konflik  kebutuhan  dan  keinginan  dua belah  pihak;  (3)  Semua  pihak  yang  bernegosiasi  berdasarkan  pilihan  yang artinya  mereka  bernegosiasi  karena  berfikir  akan  mendapatkan  kesepakatan yang lebih baik; (4) Saat bernegosiasi, diharapkan adanya proses memberi dan menerima  yang  mendasar  untuk  diri  sendiri;  dan  (5)  Semua  pihak  lebih  suka bernegosiasi  dan  mencari  kesepakatan  daripada  melawan  secara  terbuka. Menurut Robbins dan Judge (2017:507), dalam negosiasi terdapat dua strategi yaitu Distributive Bargaining dan Integrative Bargaining. Distributive Bargaining adalah  negosiasi  yang  berupaya  membagi  jumlah  sumber  daya  yang  tetap, yang  menghasilkan  situasi win-lose  situation. Integrative  Bargaining adalah negosiasi yang mencari satu atau lebih penyelesaian yang dapat menciptakan win-win solution .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif.  Lokasi penelitian  ini  adalah  Polres  Bima  Kota  yang  beralamat  di  Rabangodu  Utara,
Kecamatan  Raba,  Kabupaten  Bima.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer.  Data  primer  merupakan  data  yang diperoleh  dari  objek  yang  diteliti.  Data  primer  pada  penelitian  ini  diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui  wawancara.  Selain itu,  penelitian ini  juga  menggunakan  sumber  data  sekunder.  Pengumpulan  data  yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tiga cara yaitu: observasi, wawancara dan pengkajian  dokumen.  Pada  penelitian  kualitatif,  analisis  data  dilakukan  sejak awal  dan  sepanjang  proses  penelitian  berlangsung,  dalam  penelitian  ini digunakan    analisis  data  kualitatif  dengan  prosedur  reduksi  data,  penyajian data, dan dapat di tarik kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL PENELITIAN

## Layanan  Polres  Bima  Kota  Dalam  Penanganan  Kasus  Kecelakaan  Lalu Lintas Pada Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Manajemen Konflik Bentuk Layanan Polres Bima
Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak dapat  dibiarkan  atau  menunggu  sampai  adanya  perubahan  hukum  yang memungkinkan  diterapkan  konsep  restorative  justice.  Artinya  secara  praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi  dasar  legitimasi  penerapan  konsep  restorative  justice  dalam  praktik penanggulangan  kejahatan  di  Indonesia,  terlebih  ketika  perubahan  hukum acara  pidana  atau  hukum  pidana  pada  umumnya  bukan  menjadi  prioritas legislasi. Pengabaian konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia  berarti  pengabaian  terhadap  korban  dan  keluarganya  serta  anggota masyarakat  yang  terpengaruh  atas  terjadinya  kejahatan  itu.  Artinya,  sistem peradilan  pidana  tidak  seimbang  dalam  melihat  tiga  pihak  yang  berhubungan dengan  terjadinya  kejahatan,  di  samping  masih  bersifat  retributif  (retributive system),  yaitu  memfokuskan  pada  pemidanaan  pelaku  dan  tidak  berusaha menyelesaikan  terjadinya  kejahatan  dan  akibatnya  sebagai  problem masyarakat.

## Peran Polri Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak
Peran  Polri  dalam  penanganan  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  pada  anak melalui  diversi  di  wilayah  hukum  Polres  Bima  Kota  pada  penelitian  ini  ditinjau dari  pendapat  Siswanto  dan  Thoha  (2012:  21),  ada  tiga  peran  yang  dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:
1.  Peran  antar  peribadi  ( Interpersonal  Role ),  dalam  peranan  antar  pribadi, atasan  harus  bertindak  sebagai  tokoh,  sebagai  pemimpin  dan  sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolahnya berjalan dengan lancar.
2.  Peranan  yang  Berhubungan  dengan  Informasi  ( Informational  Role ), peranan  interpersonal  diatas  meletakkan  atasan  pada  posisi  yang  unik dalam hal mendapatkan informasi.
3.  Peranan  Pengambil  Keputusan  ( Decisional  Role ),  dalam  peranan  ini atasan  harus  terlibat  dalam  suatu  proses  pembuatan  strategi  di  dalam organisasi yang di pimpinnya.
Manajemen  Konflik  Kasus  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Pada  Anak  Di  Bawah Umur
Adanya ketidakpuasan tersebut dapat menimbulkan konflik antara korban dan pelaku. Winardi (2004:1), memberikan definisi konflik yaitu “adanya oposisi
Vol. 10, No. 2, Desember 2023
atau  pertentangan  pendapat  antara  orang-orang,  kelompok-kelompok  atau organisasi- organisasi”. Menurut Robbins dan Judge (2011:488), konflik adalah “proses  yang  dimulai  ketika  satu  pihak  menganggap  pihak  lain  secara  negatif mempengaruhi, atau akan secara negatif mempengaruhi sesuatu yang menjadi kepedulian  pihak  pertama”.  Jadi  dapat  disimpulkan  konflik  adalah  proses interaksi  dari  orang-orang  yang  saling  tergantung  yang  merasakan  tujuan, target, dan nilai-nilai yang bertentangan, menganggap pihak lain mempengaruhi secara  negatif  dan  berpotensi  mengganggu  realisasi  tujuan.  Dengan  adanya berbagai  perkembangan  dan  perubahan  dalam  bidang  manajemen,  maka timbulnya  perbedaan-perbedaan  pendapat,  keyakinan-keyakinan  serta  ide-ide. Pada konflik dalam pelayanan kecelakaan lalu  lintas dapat  terjadi ketika salah satu  pihak,  baik  korban  ataupun  pelaku  merasa  keberatan  akan  hasil kesepakatan  yang  diambil.  Hal  inilah  yang  dapat  menimbulkan  konflik  pada saat  penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  oleh  anak  di  bawah  umur. Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Wijono  dalam  Heridiansyah  (2014:31),  salah satu  ciri  konflik  adalah  setidak-tidaknya  ada  dua  pihak  secara  perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. Hadiwirawan  (2020:3),  mengatakan  konflik  lalu  lintas  adalah  ukuran  potensi kecelakaan  dan  permasalahan  operasional.  Penyelesaian  perkara  tindak pidana  kecelakaan  lalu  lintas  khususnya  yang  melibatkan  anak  pada  tingkat penyidikan  dapat  dilakukan  penyelesaian  mengggunakan  cara  penyelesaian konflik  yakni  secara  diversi.  Menurut  Maulana  (2015:56),  penyelesaian  konflik ialah  cara-cara  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi diantara  dua  belah  pihak  peran  atau  kepentingan  yang  saling  bertentangan (Maulana  2015:56).  Pertimbangan  komprehensif  dari  tindakan  semua  pihak yang  terlibat  dalam  konflik  dapat  membantu  dalam  mempertimbangkan  solusi terintegrasi  (Fernandez,  2021:8).  Penyelesaian  konflik  dilakukan  dengan  cara mencari  pemecahan  masalah  yang  dapat  diterima  oleh  semua  pihak,  dimana keputusan yang diambil merupakan jalan keluar.
Menurut  Mustikawati  (2020),  untuk  menerapkan  manajemen  konflik,  5 tahapan umum yang sering dilakukan adalah pencegahan konflik, penyelesaian konflik,  pengelolaan  konflik,  resolusi  konflik  dan  transformasi  konflik. Berdasarkan  lima  tahapan  tersebut,  Polres  Bima  Kota  telah  melakukan setidaknya  4  tahapan,    yaitu  pencegahan  konflik,  penyelesaian  konflik, pengelolaan  konflik,  dan  resolusi  konflik.  Langkah-langkah  yang  diambil  untuk menerapkan  pendekatan  restorative  justice  dalam  penyelesaian  konflik  dapat dilakukan  melalui  tahapan  identifikasi  masalah  dan  pihak  yang  terlibat, pengumpulan  data  dan  informasi,  memfasilitasi  dialog  dan  mediasi, implementasi solusi yang disepakati dan evaluasi.

## Tahapan Layanan Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada  Anak Di Bawah Umur Pada Polres Bima Kota
Pada  saat  terjadi  kecelakaan,  yang  pertama  kali  dilakukan  yaitu  olah Tempat  Kejadian  Perkara  (TKP)  baik  kepada  korban  maupun  pelaku  Setelah dilakukan olah TKP, maka pihak kepolisan membuat berita acara olah TKP, dari berita  acara  tersebut  pihak  kepolisan  mendapatkan  bukti-bukti  dari  perkara kecelakaan;  Para  penyidik  melakukan  penyidikan,  setelah  proses  penyidikan, diberikan  waktu  kepada  korban  serta  pelaku  untuk  berumbuk,  dari  proses  ini
Vol. 10, No. 2, Desember 2023
mulai  terjadi restoratif  justice ;  Jika  pihak  korban  dan  pelaku  bersedia  untuk berdamai dan pelaku bersedia membayar ganti rugi, para pihak membuat surat pernyataan  perdamaian,  dan  sepakat  untuk  tidak  melanjutkan  perkara  ke pengadilan;  Tujuan  dari  adanya  Restoratif  Justice  ini  semata-mata  untuk mengembalikan  hubungan  korban  dan  pelaku,  terutama  untuk  anak,  sehingga anak tidak merasa tertekan jika melakukan proses pengadilan tetapi juga tidak menghilangkan  rasa  tanggungjawab  atas  kerugian  yang  telah  di  perbuatnya. Pelaksanaan  perdamaian  tindak  pidana  lalu  lintas  yang  diselesaikan  ditingkat kepolisian dilakukan dengan alasan penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan  dan  pihak  yang  dirugikan  hanya  terkena  luka  ringan,  sehingga pelaku  Penanganan  Kasus  Melalui Alternatif  Dispute  Resolusion (ADR). Robbins  dan  Judge  (2017:505)  menyebutkan  salah  satu  pendekatan  dalam penanganan  konflik  adalah problem-solving .  Melalui  pendekatan  ini,  para korban  dan  pelaku  bertemu  untuk  mendiskusikan  permasalahan  atau  isu-isu yang berkaitan dengan konflik yang terjadi. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi  masalah,  mengintegrasi  kebutuhan-kebutuhan  dari  masing- masing  kelompok  yang  berkonflik,  konflik  dijadikan  masalah  bersama  dan kedua  belah  pihak  harus  mencari  solusi  yang  kreatif.  Dalimunthe  (2016:12) menyebutkan bahwa pendekatan problem solving ini juga disebut dengan win- win solution.
Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  khususnya yang  melibatkan  anak  pada  tingkat  penyidikan  dapat  dilakukan  penyelesaian secara  diversi.  Pihak  Polres  Bima  Kota  yang  paling  banyak  melakukan penyelesaian  tindak  pidana  di  luar  pengadilan  dengan  pendekatan  diskresi. Penyelesaian  oleh  pihak  kepolisian  dilakukan  umumnya  pada  perkara-perkara yang belum dibuatkan Surat  Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).  Widorini (2013:1), mengatakan kecelakaan lalulintas kerap diawali dengan pelanggaran lalulintas  yang  dilakukan  oleh  pengguna  jalan.  Berbagai  tindak  pelanggaran lalulintas  masih  banyak  terjadi  di  jalan  raya,  baik  dari  kalangan  pengguna kendaraan  roda  dua  atau  pengemudi  kendaraan  roda  empat  atau  lebih  dan juga  para  pejalan  kaki.  Tindakan  pelanggaran  lalulintas  ini  dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Manajemen konflik pencegahan dan  keselamatan  lalulintas  yang  dilakukan  oleh  pihak  Polres  Bima  Kota diantaranya  adalah  melalui  aspek  rekayasa,  aspek  pendidikan  dan  aspek hukum.  Menurut Widorini  (2013:14)  aspek  rekayasa  dalam  manajemen  konflik pencegahan dan keselamatan lalulintas adalah penyediaan dan pengembangan  tempat  istirahat,  pemeliharaan  jalan  dan  prasarananya, pemasangan rumble  stripe ,  merapatkan  jarak  antra guide  post ,  pemasangan marka,  pemasangan warning  light ( lampu  flip  flop ),  pemasangan  rambu, pembatasan  kecepatan,  memberikan  fasilitas  pejalan  kaki,  jalan  yang  lurus diberi  belokan/dipersempit  untuk  mengurangi  kecepatan,  jalan  tidak  langsung mengakses ke jalan besar, yang semuanya itu intinya desain  yang tepat pada setia ruas jalan. Sedangkan aspek pendidikan adalah aspek untuk memperbaiki perilaku  pengendara  dimulai  dari  pendidikan  di  sekolah/sejak  kecil,  melalui himbauan  dan  pelatihan.  Ujian  ketrampilan  harus  dilakukan  di  lapangan  dan mengerti  arti  dari  rambu-rambu  lalulintas.  Surat  Ijin  mengemudi  (SIM)  hanya diberikan  kepada  orang  yang  benar-benar  mampu  dan  terampil  serta  santun dalam mengendarai kendaraan, umur sesuai dengan ketentuan dan kesehatan
yang  prima.  Selain  itu,  juga  terdapat  aspek  hukum.  Perlu  diadakan  sosialisasi peraturan  yang  ada  dan  diberlakukan  dengan  arif-seksana,  sehingga  tidak terjadi pelanggaran lalulintas. Masyarakat taat pada hukum, bukan karena ada polisi tetapi kesadaran sendiri demi keselamatan.
Dalam perkara dengan pelaku anak berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  SPPA),  sehingga  terdapat  kekhususan dalam penanganan perkara. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA mengatur: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga melakukan  tindak  pidana”.  Pasal  tersebut  memberikan  batasan  usia pertanggungjawaban  anak,  yang  berarti anak  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pidana  sebelum  berumur  12  (dua  belas)  tahun. Selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal  81  Undang-Undang  SPPA  diatur  bahwa pidana  penjara  bagi  anak  hanya  dapat  digunakan  sebagai  upaya  terakhir. Artinya  bagi  anak  harus  diupayakan  pengenaan  hukuman  dalam  bentuk  lain apabila dimungkinkan, dan pidana penjara adalah sebagai ultimum remedium di saat tidak ada lagi jalan lain yang dapat ditempuh.

## Pihak  yang  Terlibat  dalam  Layanan  Penanganan  Kasus  Kecelakaan  Lalu Lintas Pada Anak Di Bawah Umur Pada Polres Bima Kota
Penanganan  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  bagi  pelaku  anak  di  wilayah hukum Polres Bima Kota dilakukan dengan cara diversi dengan menghadirkan anak  dan  orang  tua/wali  anak,  dan  Tokoh  Masyarakat.  Musyawarah  Diversi dipimpin  oleh  penyidik  sebagai  fasilitator  Penyidik  memaparkan  berkas gambaran  singkat  berkas  perkara  kasus  laka  lantas  yang  dilakukan  oleh anak tersebut  untuk  diketahui  oleh  semua  pihak  yang  hadir  di  dalam  musyawarah diversi. Musyawarah dinilai mampu menyelesaikan konflik karena pertimbangan yang sama dapat diberikan kepada semua pihak yang memiliki perspektif yang berbeda  (Johanssonn  dkk,  2022:2).  Selanjutnya  pembimbing  kemasyarakatan menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan kondisi latar belakang keluarga dan  sosial  anak  untuk  menjadi  bahan  pertimbangan  bersama  para  peserta diversi dalam mengambil keputusan. Setelah itu, baru mendengarkan keinginan dari orang tua pelaku dan orang tua/keluarga korban. Kemudian menghasilkan kesepakatan  berupa  orang  tua/wali  bersedia  memberikan  ganti  kerugian  pada kepada korban berupa uang ganti rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak, anak-anak  diberikan  pembinaan  di  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak (LKSA)  untuk  mendapatkan  pembinaan  atau  dikembalikan  kepada  orang  tua untuk  dibina  dan  diawasi  secara  intensif  serta  dilakukan  pengawasan  dan pembinaan  oleh  tokoh  masyarakat  setempat.  Hal  itu  dilakukan  guna memulihkan kembali rekondisi anak pasca kecelakaan yang dialami.

## Sasaran  Layanan  Penanganan  Kasus  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Pada  Anak Di Bawah Umur Pada Polres Bima Kota
Restorative  justice adalah  bentuk  yang  paling  disarankan  dalam melakukan  penyelesaian  konflik  yang  mutual  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  konsep Restorative  Justice melibatkan berbagai  pihak untuk menyelesaikan  suatu permasalahan  yang  terkait  dengan
tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak. Restorative  justice lebih mengutamakan win-win  solution, korban  dan  pelaku  duduk  bersama menyelesaikan  kasus  tindak  pidana  tanpa  melalui  proses  di  peradilan (Gemillang,  2019:  339). Win-win  solution merupakan  salah  satu  strategi penyelesaian  konflik  pribadi  dalam  organisasi.  Penyelesaian  ini  dipandang sangat  manusiawi  karena  menggunakan  segala  pengetahuan,  sikap,  dan keterampilan menciptakan relasi komunitas dan interaksi yang dapat membuat pihak-pihak  yang  terlibat  saling  merasa  dihargai,  aman  dari  ancaman,  dan mampu  menciptakan  suasana  kondusif  sehingga  diperoleh  kesempatan  untuk mengembangkan  potensi  penyelesaian  konflik  (Rusdiana,  2015:42).  Negosiasi merupakan  langkah  awal  yang  digunakan  untuk  mencapai  strategi penyelesaian  konflik win –win  solution .  Robbins  dan  Judge  (2017:507), menyebutkan  bahwa  negosiasi  adalah  proses  konsesus  yang  digunakan pada beberapa  pihak.  Menurut  Robbins  dan  Judge  (2017:507),  dalam  negosiasi terdapat  dua  strategi  yaitu Distributive  Bargaining dan Integrative  Bargaining. Distributive  Bargaining adalah  negosiasi  yang  berupaya  membagi  jumlah sumber  daya  yang  tetap,  yang  menghasilkan  situasi win-lose  situation. Integrative  Bargaining adalah  negosiasi  yang  mencari  satu  atau  lebih penyelesaian yang dapat menciptakan win-win solution . Pendekatan  keadilan restorative wajib  diaplikasikan  dalam  sistem peradilan  pidana  anak  meliputi  dari  tahap  penyidikan  dan  penuntutan  pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  Kemudian  tahap  persidangan  anak  yang  dilakukan  oleh pengadilan  anak  dilingkungan  peradilan  umum.  Selanjutnya  prinsip  keadilan restorative juga diterapkan pada tahap pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan  dan  setelah  menjalani  pidana  atau  tindakan. Restorative  justice juga mengupayakan  untuk merestore keamanan  korban,  penghormatan  pribadi, martabat dan yang lebih penting adalah sense of control (Candra, 2013: 268). Penyelesaian  perkara  melalui  restorative  justice  melibatkan  penggunaan alternative  dispute  resolution (ADR)  merupakan  proses  penyelesaian  yang dilakukan  di  luar  pengadilan,  dengan  tujuan  mencapai  penyelesaian  damai yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak  yang  terlibat,  yang  dikenal  sebagai " win-win solution " (Indriani dan Faozi, 2023:342). Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun  2018  telah  mengatur  tentang  penerapan  keadilan  restoratif  dalam penyelesaian  perkara.  Surat  Edaran  ini  menjelaskan  tahapan-tahapan  yang harus  dilakukan  dalam  penerapan  keadilan  restoratif  setelah  dilakukan  gelar perkara antara kedua belah pihak. Surat edaran ini menjadi dasar bagi penyidik untuk  mengeluarkan  surat  perintah  penghentian  penyelidikan  atau  penyidikan, serta surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan, sesuai dengan prinsip-prinsip  keadilan  restoratif.  Dengan  demikian,  penerapan  keadilan restoratif  melalui  ADR  memberikan  panduan  yang  jelas  dalam  proses penyelesaian perkara, dengan mengutamakan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.
Bahwa  penanganan  sudah  sesuai  dengan  teori  kebijakan  hukum pidana, karena  dalam  penanganan  anak  secara  adil  yang  dikemas  dalam  bentuk keadilan  diversi  tersebut  kemudian  diwujudkan  dalam  bentuk  pengalihan penyelesaian perkara yang keluar jalur sistem peradilan pidana yangkemudian
dikenal dengan istilah diversi. Diversi baru dapat dilakukan dengan melihat usia anak,  sifat  perbuatan  tersebut  apakah  baru  pertama  kali  dilakukan  atau merupakan  bentuk  pengulangan,  diberlakukan  dalam  tindak  pidana  ringan, adanya  persetujuan  dari  korban  dan  kesepakatan  para  pihak,  serta  kerelaan masyarakat untuk mendukung proses diversi.

## Faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  diversi  penyelesaian  perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas
Faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas terdiri dari dua hal yaitu hambatan internal berupa menyatukan  pemikiran  antara  pihak  korban  dan  pihak  anak  (pelaku)  agar tercapainya kesepakatan, dan sumber daya manusia (SDM) kepolisian khusus anak dalam penanganan perkara anak. Selanjutnya adalah hambatan eksternal berupa terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversi, pemahaman  yang  berbeda-beda  dalam  penanganan  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  diantara  aparat  penegak  hukum,  pemahaman  masyarakat mengenai  diversi  dan  regulasi  mengenai  pengawasan  terhadap  pelaksanaan hasil  kesepakatan  diversi.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian dan  juga  sekolah  tersebut  tidak  akan  maksimal  tanpa  dibarengi  oleh  peran orang  tua,  karena  orang  tualah  yang  seharusnya  berperan  aktif  dalam melakukan  pengawasan  maupun  bertindak  secara  hati-hati  terhadap  anak. Seperti  yang  diketahui  bahwa  anak-anak  tidak  cakap  untuk  bertindak  atau melakukan  suatu  perbuatan  hukum.  Oleh  karena  itu,  orang  tualah  yang bertanggungjawab  atas  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh  anak.  Karena tidaklah  mungkin  beban  tersebut  hanya  dipikul  sendiri  oleh  korban  mengingat anak  tidak  bisa  dipersalahkan.  Termasuk  bertanggungjawab  apabila  tindakan yang  dilakukan  oleh  anak  tersebut  memberikan  akibat  berupa  kerugian  bagi orang lain seperti dalam hal kecelakaan lalu lintas.
Kurangnya  kesadaran  hukum  pada  anak  dalam  hal  pelanggaran  yang dilakukan oleh anak adalah bentuk kurangnya kesadaran anak terhadap hukum yang  berlaku,  dimana  seorang  anak  tidak  boleh  mengendarai  kendaraan bermotor karena tidak sesuai aturan-aturan yang telah ditentukan. Apabila anak dibiarkan  untuk  memakai  kendaraan  bermotor  selain  akan  membahayakan dirinya sendiri juga akan membahayakan pengguna motor lainnya yang berada di  jalan  raya  dan  anak  tersebut  juga  belum  memiliki  surat  izin  mengemudi (SIM). Surat izin mengemudi merupakan salah satu syarat dalam menggunakan kendaraan  bermotor  di  jalan  raya.  Selama  anak  yang  dibawah  umur mengendarai kendaraan bermotor maka anak tersebut telah melanggar aturan lalu lintas yang ada. Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas kebanyakan mereka  tidak  mau  ditilang.  Mereka  cenderung  memiliki  banyak  alasan  agar polisi  lalu  lintas  membebaskannya.  Mereka  tidak  mau  menerima  surat  tilang dan polisi akan kesulitan dalam menilangnya. Selain itu adanya peran orang tua apabila menghadapi anak yang terkena tilang akan membela anaknya padahal sudah jelas mereka melakukan pelanggaran.
Dalam  upaya  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara bermotor belum bisa dilakukan secara maksimal  karena  masih  banyaknya  faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam pelakasanaan penegakan hukum tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, faktor
penghambat yang dimaksud antara lain: Psikologi sosial anak yaitu karena usia anak masih dalam proses pencarian jati diri, kurangnya pemahaman anak akan bahaya berlalu lintas, tidak pahamnya akan bahaya penggunaan perlengkapan yang  tidak  memenuhi  Standar  Nasional  (SNI),  tidak  menghiraukan  himbauan dari  pihak  kepolisian.  Masih  banyak  anak  yang  tidak  mau  diminta  keterangan terkait  dengan  kasus  kecelakaan  yang  dialaminya.  Dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18  tahun,  maka  dari  itu  anak  masih  perlu  untuk  didampingi  oleh  orang  tua, dibimbing  oleh  orang  tua,  dan  anak  masih  tidak  bisa  mempertagungjawabkan perbuatan yang telah ia buat. Anak takut untuk memberikan keterangan karena mereka  berfikir  kalau  mereka  akan  di  penjara  atau  dikenakan  hukuman  yang berat.  Masih  banyak  anak  yang  sering  melanggar  lalu  lintas,  karena  dengan usia yang belum mencapai 18 tahun, sifat dan perilaku anak masih pada tahap meniru  dari  pergaulan-pergaulan  yang  bebas  dan  hanya  memikirkan kesenangan  yang  dilihat  dari  lingkungan  sekitarnya,  anak  masih  belum mengetahui  dan  belum  memahami  aturan-aturan  yang  berlaku  yang  terkait dengan  tata  cara  berlalu  lintas  serta  kurangnya  bimbingan  dari  orang  tua terhadap anak.
Masyarakat  masih  banyak  yang  belum  mengetahui  proses  diversi digunakan  untuk  menyelesaikan  kasus  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum sebagaimana  tujuan  dari  Diversi  yang  diatur  pada  Pasal  6  Undang  -  Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut: Pasal 6 Diversi bertujuan: a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;  c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Proses diversi melalui musyawarah antara pelaku dan pihak korban adakalanya tidak mendapatkatkan kata  sepakat.  Undang-Undang  sistem  peradilan  pidana  anak  memberikan kesempatan  kepada  pelaku,  maupun  korban  dan  saksi  untuk  menyelesaikan perkara  secara  perdamaian  sepanjang  adanya  kata  sepakat  diantara  mereka. Kata  sepakat  yang  timbul  tersebutlah  yang  kemudian  menjadi  dasar  untuk diterapkannya  diversi.  Istilah  sepakat  dalam  manajemen  konflik  dinyatakan sebagai mutual  agreement .  Kesepakatan tidak  menandai  akhir dari  konflik, melainkan  awal dari resolusi konflik.  Menurut  Mustikawati  (2020),  dalam penerapan  manajemen  konflik,  tahapan  resolusi  konflik  adalah  tahapan  yang dilakukan  dalam  menata  konflik  melalui  upaya  pencarian  dan  penanganan penyebab  utama  dari  konflik  yang  terjadi.  Setelah  kesepakatan  solusi  dicapai, selanjutnya  adalah  mengimplementasikan  solusi  tersebut.  Implementasi  solusi perlu dilakukan secara hati-hati dan terstruktur untuk memastikan keberhasilan dari  proses  penyelesaian  konflik.  Tidak  semua  perkara  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  harus  diselesaikan  melalui  alur  peradilan  formal,  dan memberikan  alternative  bagi  penyelesaian  dengan  pendekatan  keadilan restorative  maka,  atas  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dapat dilakukan  diversi  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  dengan mempertimbangkan  keadilan  bagi  korban.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh penyidik  seperti  antara  lain:  Mengadakan  pendekatan  dengan  pihak  korban, tersangka,  atau  orang  tua  masing-masing  untuk  mengadakan  dialog  terbuka
Vol. 10, No. 2, Desember 2023
untuk  mendapatkan  kata  sepakat  bahwa  akan  ditempuh  jalan  diversi, memotivasi para pemuka masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.  Layanan  Polres  Bima  Kota  dalam  penanganan  kasus  kecelakaan  lalu lintas  pada  anak  di  bawah  umur  telah  dilakukan  dengan  cukup  efektif melalui  mediasi  pidana  yang  dapat  ditawarkan,  dilihat  dari  penurunan penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  pada  anak  di  bawah  umur. Pada penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur pada  Polres  Bima  Kota,  polisi  berperan  sebagai  mediator  antara  pelaku dengan korban/anggota keluarga korban dengan entuk kesepakatan yang ditawarkan  antara  lain  perdamaian  dengan  atau  tanpa  ganti  kerugian, penyerahan  kembali  kepada  orang  tua/wali,  keikutsertaan  dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga)  bulan  atau  pelayanan  masyarakat.  Namun  hal  ini  masih  dirasa kurang,  karena  masih  terdapat  ketidakpuasan  terhadap  pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum, baik oleh pelaku dan korban tindak pidana.
2.  Faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana  kecelakaan  lalu  lintas  terdiri  dari  dua  hal  yaitu  hambatan  internal berupa  menyatukan  pemikiran  antara  pihak  korban  dan  pihak  anak (pelaku) agar tercapainya kesepakatan, dan sumber daya manusia (SDM) kepolisian  dimana  belum  terdapat  anggota  polisi  yang  secara  khusus bertugas  dalam  penanganan  perkara  anak  di  Polres  Bima  Kota. Selanjutnya  adalah  hambatan  eksternal  berupa  terbatasnya  sarana  dan prasarana  yang  memadai  dalam  proses  diversi,  pemahaman  yang berbeda-beda  dalam  penanganan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum diantara  aparat  penegak  hukum,  pemahaman  masyarakat  mengenai diversi  dan  regulasi  mengenai  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  hasil kesepakatan  diversi  dimana  masyarakat  masih  menginginkan  adanya hukuman  pidana  bagi  pelaku  anak  di  bawah  umur.  Hal  ini  terlihat  dari masih  melekatnya  paradigma  dalam  masyarakat  yang  mengharuskan setiap  perbuatan  pidana  yang  timbul  harus  dijatuhi  hukuman  pidana. Selain  itu  adanya  respon  negatif  dari  masyarakat  terhadap  upaya-upaya penyelesaian  melalui  jalur  perdamaian  dan  kekeluargaan  yang  dilakukan oleh aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  Khoirul.    2018.    Urgensi    Penerapan    Manajemen  Konflik  Dalam Organisasi Pendidikan. Jurnal  Studi  Dan  Penelitian  Pendidikan  Islam AL-Fikri .  Vol. 1 Nomor 2.
Hadiwirawan,  Irvan.,  Novita,  Gloriani.,  &  Putra,  Sahar  Andika.,  2020. Manajemen Keselamatan LLAJ di Kawasan Pendidikan Ruas Jalan Kopo – Katapang Kabupaten Bandung. Jurnal Manajemen Keselamatan LLAJ di Kawasan  Pendidikan. Politeknik  Transportasi  Darat  Indonesia –STTD, Bekasi.
Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya . Yogyakarta : Gava Media.
Heridiansyah, Jefri. 2014. Manajemen Konflik dalam sebuah Organisasi. Jurnal STIE Semarang. Vol 6, No. 1. Lonsdale, W. M., 1994. Inviting trouble: Introduced pasture species in northern Australia. Australian  Journal  of  Ecology .  Volume19,  Issue3,  pp.  345-354 https://doi.org/10.1111/j.1442-9993.1994.tb00498.x
Maulana,  Agus.,  2015. Sistem  Pengendalian  Manajemen. Jakarta:  Salemba Empat
Moenir.  2006. Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Muspawi,  M.  2014.  Manajemen  Konflik  (Upaya  Penyelesaian  Konflik  Dalam Organisasi). Jurnal  Penelitian  Universitas  Jambi  Seri  Humaniora. Vol.  16 (2), 41 – 46. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2 Robbins,  Stephen  P.  &  A.  Judge,  Timothy.  2011.  O rganizational  behavior. Fourteenth Edition. Pearson education. New Jersey.
Stanly  Ravel.  2021. Pelajar  dan  Usia  Muda,  Terbanyak  Jadi  Korban Kecelakaan
Lalu Lintas. https://otomotif.kompas.com/read/2021/09/25/081200415/pelajar-dan- usia-muda-terbanyak-jadi-korban-kecelakaan-lalu-lintas . Undang-Undang  No.22  tahun  2009, Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan . Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Widorini,  Trias.,  2013. Keselamatan  dan  Pencegahan  Kecelakaan  Lalulintas SMA  Teuku  Umar. Laporan  Akhir  Pengabdian  Kepada  Masyarakat. Fakultas Teknik Universitas Semarang.
Winardi.  2004. Manajemen  Konflik  (Konflik  Perubahan  dan  Pengembangan). Bandar: CV Mandar Maju.