## STRATEGI PERTAHANAN SEMESTA DALAM RANGKA MENGEMBALIKAN MASA KEEMASAN INDONESIA

## I Wayan Mudita 1
Abstrak: Konsep pertahanan Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan mengalami pasang surut. Mungkin  banyak  yang  belum  paham  bahwa  Indonesia  pada  tahun  1960an,  yaitu  era  Presiden Soekarno, merupakan salah satu kekuatan terhebat di dunia di bidang militer. Pada saat itu kekuatan raksasa  militer  Indonesia,  membuat  Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  yang  disegani. Namun perlahan julukan tersebut memudar dan kini sudah tidak terdengar lagi. Perlahan tetapi pasti, sebagian  masyarakat  sudah  tidak  lagi  menaruh  harapan  tinggi  pada  Indonesia.  Sudah  lama masyarakat  merasakan  ketidakpuasan  tentang  pemerintahan  di  Indonesia.  Begitu  juga  ancaman korupsi  di  tiap  lini  pemerintahan  dimana-mana.  Pejabat-pejabat  di  Indonesia  tidak  sedikit  yang tersangkut kasus korupsi. Pada akhirnya,  sebagai akibat dari ini semua, masyarakat sering mencibir pemerintahan  Indonesia,  dari  berbagai  lini  baik  militer,  ekonomi,  juga  sosial.  Dengan  kondisi sekarang  ini,  mungkinkah  hal  itu  terjadi  lagi? Sedangkan  tidak  sedikit  masyarakat  Indonesia merindukan  masa-masa  keemasan  itu  kembali.  Oleh  karena  itu  perlu  strategi  yang  baru  guna mengembalikan  masa  keemasan  Indonesia  kembali,  sebagaimana  yang  tersirat  dalam  penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 20014 tentang TNI perihal Pertahanan Semesta Indonesia.
Kata Kunci: Sejarah Pertahanan, Pertahanan Semesta, Strategi Pertahanan.

## 1.  PENDAHULUAN 1
Percaturan  politik  tak  luput  dari pengaruh kekuatan yang bersitegang
menguasai dunia.
Soekarno dan
kabinetnya  membangun  Indonesia  dari Sabang  hingga  Merauke.  Beliau  sangat gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan sangat berpengaruh membangun  semangat  rakyat  walupun hanya  bersenjatakan  bambu  runcing  pada permulaannya.
Pada  tahun  1969,  Belanda  masih bercokol  di  tanah  Irian  Barat.  Melihat kekuatan  Republik  Indonesia  yang  makin hebat,  Belanda  yang  didukung  Barat merancang  muslihat  untuk  membentuk negara boneka yang seakan-akan merdeka,  namun  masih  dibawah  kendali Belanda. Presiden Soekarno segera mengambil  tindakan  ekstrim,  tujuannya guna merebut kembali Irian Barat. Soekarno  segera  mengeluarkan  maklumat "Trikora" di Yogyakarta, dan isinya adalah :
1.  Gagalkan pembentukan negara boneka  Irian  Barat  buatan  kolonial Belanda;
2.  Kibarkan  Sang  Saka  Merah  Putih  di seluruh Irian Barat;
1 Penulis: I Wayan Mudita. Lahir 8 Mei 1941. Lulus insinyur di ITS th 1968. Kerja di Swasta dari 1969 s/d 1995. Wira Swasta dari 1995 hingga kini
3.  Bersiaplah  untuk  mobilisasi  umum, mempertahankan  kemerdekaan  dan kesatuan tanah air bangsa.
Berkat  kedekatan  Indonesia  dengan Sovyet,  maka  Indonesia  mendapatkan bantuan  besar-besaran  kekuatan  armada laut  dan  udara  militer  termaju  di  dunia. Saat  itu  militer  Indonesia  menjadi  yang terkuat  di  seluruh  belahan  bumi  selatan. Begitu hebat efeknya, sehingga Amerika di bawah pimpinan John F. Kennedy memaksa Belanda untuk segera keluar dari Papua, dan menyatakan dalam forum PBB bahwa peralihan kekuasaan di Papua, dari Belanda ke Indonesia adalah sesuatu yang bisa diterima.
Sementara  itu,  pasca  berakhirnya Perang  Dunia  Kedua  (PD  II)  Presiden Soekarno melihat perpolitikan dunia terbagi menjadi  2  blok.  Dua  kekuatan  inti  muncul sebagai  pemenang  perang  PD  II,  yaitu Amerika  dan  Uni  Sovyet  (Rusia  sekarang) yang  pada  akhirnya  melahirkan  istilah popular  Blok  Barat  dan  Blok  Timur. Negara-negara  yang  temasuk  ke  dalam Blok Barat yaitu Amerika beserta sekutunya  yang  terdiri  dari  12  negara Eropa  Barat.  Sedangkan  negara  yang termasuk  kedalam  Blok  Timur  adalah Rusia  bersama  negara-negara Eropa Timur.
Dengan  adanya  dua  kubu  ini,  Blok Barat  dan  Blok  Timur,  tidak  serta  merta membuat  Presiden  Soekarno  memihak pada salah satu pihak. Beliau lebih memilih jalan politik bebas-aktif, dengan merangkul negara-negara  non  blok  agar  bersatu.  Hal ini ditunjukkan dengan diadakannua konferensi  Asia-Afrika  dan  selanjutnya mengadakan  GANEFO  (Games  of  New Emerging  Force).  Dalam  hal  ini  konsep pertahanan yang dicanangkan Bung Karno sudah  sempurna,  akan  tetapi  berdasarkan catatan sejarah yang ada pergolakan serta pertentangan di dalam negeri terus memuncak, begitu pula pergolakan semakin  memuncak  ketika  hadirnya  PKI (Partai Komunis Indonesia) di negara ini.
Disinilah  awal  mulai  melemahnya konsep  pertahanan  Indonesia,  karena begitu  banyak  polemik  pada  negara  yang masih  seumur  jagung  ini,  dan  yang  paling mendasar  terhitung  sejak  berakhirnya zaman  Orde  Baru,  meninggalkan  jejak korupsi merajalela dimana-mana, perekonomian  Indonesia  belum  digarap dengan  baik,    serta  UUD  1945  telah mengalami  banyak  sekali  perubahan, terhitung  mulai  tahun  1949  hingga  tahun 2002.
Akibat  dari  itu  semua,  akhirnya memberikan  dampak  yaitu  masyarakat Indonesia  tidak  percaya  dan  atusias kepada  pemerintah  Indonesia.  Hal  ini dikarenakan, disetiap pergantian pemerintahan, tidak sedikit pejabat-pejabat negara  ini  yang  tersangkut  kasus  korupsi, anggaran  pertahanan  dipangkas,  dan sebagainya.  Namun  meskipun  demikian, masih ada beberapa masyarakat Indonesia yang  berharap  negara  ini  kembali  stabil baik  segi  ekonomi,  sosial  dan  terutama pertahanan  negara.  Atas  dasar  inilah, maka dibutuhkan sebuah strategi pertahanan yang baru untuk mengembalikan
masa-masa ketika
Indonesia  dikenal  sebagai  Macan  Asia, sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan  Undang-Undang  Nomor  34 Tahun 2004 tentang TNI.
2.  STRATEGI

## PERTAHANAN SEMESTA INDONESIA
Hakekat  Pertahanan  Negara  yaitu segala  upaya  pertahanan  Negara  yang bersifat  semesta  didasarkan  atas  hak  dan
kewajiban sebagai warga Negara Indonesia.  Tujuannya  adalah  menegakkan kedaulatan  Negara,  menjaga  keutuhan wilayah  NKRI  dan  keselamatan  bangsa Indonesia  dari  segala  bentuk  ancaman. Gerakan  Pertahanan  Negara  dilaksanakan melalui  usaha  membangun  dan  membina kemampuan  daya  tangkal  Negara  dan bangsa serta menangulangi setiap ancaman.
Sishanta  adalah  sistem  pertahanan yang  bersifat  semesta  dengan  melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya  nasional  lainnya  yang  dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total untuk menegakkan  kedaulatan  negara  dalam mempertahankan wilayah NKRI dan keselamatan  segenap  bangsa  Indonesia dari setiap ancaman.
Pokok-pokok pertahanan semesta meliputi: 1.  Peran warga Negara dalam pertahanan; 2.  TNI sebagai komponen utama pertahanan  menghadapi  ancaman militer;
3.  POLRI  sebagai  komponen  utama pertahanan  menghadapi  ancaman tindak pidana;
4.  Ekonomi dan pelaku ekonomi
menghadapi  ancaman  moneter  dan keuangan;
5.  Pendidik menghadapi ancaman kebodohan bangsa;
6.  Dokter  dan  paramedis  menghadapi ancaman wabah penyakit dan virus;
7.  Budayawan  menghasdapi  ancaman penetrasi budaya asing. 2
Sebagaimana telah dijelaskan  di atas, Sistem  Pertahanan  Semesta  tidak  hanya terkait  di  bidang  kemiliteran,  akan  tetapi mencakup  semua  bidang.  Bidang-bidang yang  juga  seharusnya  menjadi  pusat perhatian adalah bidang pemerintahan dan bidang  pendidikan  yaitu  pendidikan  anti korupsi dan cinta tanah air.
2.1  Strategi  Pertahanan  Semesta  di Pemerintahan
1.  Kembali kepada UUD 1945 asli;
2.  Buat  DPR  gotong  royong  yang terdiri dari  partai-partai  (70%)  +TNI  (30%),
2 Penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
serta MPR gotong royong yang terdiri dari  DPR+DPD+  TNI  (30%),  serta pemerintahan gotong royong; 3.  Calon anggota dewan, anggota utusan daerah, Kepala daerah/kota/Gubernur, Kepala
Lembaga  Legislatif,  Yudikatif,  dan Eksekutif  diajukan  oleh  partai  dan dipilih  anggota  dewan/utusan  daerah yang bersangkutan;
4.  Kalau  ada  anggota  eksekutif  yang korupsi  atau  melanggar  hukum  maka harus diadili dengan seberat-beratnya serta dimakzulkan oleh DPR;
5.  Kalau  ada  konflik  vertikal  atau horizontal,  maka  presiden  jadi  wasit tapi harus dalam koridor hokum;
6.  Semua  calon  Pejabat  Pemerintah untuk  segala  jabatan  harus  bukan mantan  koruptor  atau  kriminal  dan diuji  dengan  online  computer  yang berisi  10000  pertanyaan,  yang  bisa keluar  acak  seperti  yang  pernah dilakukan  di  Bali  untuk  tes  PNS. Kecuali  calon  ketua  MPR  beserta wakilnya  serta    presiden  beserta wakilnya  tidak  dites  dengan  online computer;
7.  BPK  harus  menyusun  perencanaan, pelakasanaan,  serta  pemeriksaan keuangan yang transparan dan akuntabel  yang  akan  di-online  kan dan dapat diakses masyarakat termasuk budget, pagu harga, expenditure serta follow-up.

## 2.2  Strategi  Pertahanan  Semesta  di Pendidikan Anti-Korupsi
Secara  garis  besar,  pada  prinsipnya korupsi dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan  atau  motif  kekuasaan  dan kekayaan.  Budaya  korupsi  di  Indonesia tumbuh  dan  berkembang  melalui  3  (tiga) fase zaman, yaitu:
a.  Zaman Kerajaan Kuno Literatur sejarah
masyarakat
Indonesia, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno, menggambarkan  bagaimana  Kerajaan Singosari  yang  memelihara  perang antar saudara  bahkan  hingga  tujuh  turunan saling membalas dendam berebut kekuasaan.  Lalu,  kerajaan  Demak  yang memperlihatkan  persaingan  antara  Joko
Tingkir  dengan  Haryo  Penangsang,  ada juga  Kerajaan  Banten  yang  memicu Sultan Haji merebut tahta dan kekuasaan dengan  ayahnya  sendiri,  yaitu  Sultan Ageng  Tirtoyoso 3 .  Hal  menarik  lainnya pada  fase  zaman  kerajaan  ini  adalah, mulai  terbangunnya  watak  oportunis bangsa  Indonesia.  Salah  satu  contohnya adalah  posisi  orang  suruhan  dalam kerajaan, atau yang lebih dikenal dengan “abdi  dalem”.  Abdi  dalem  dalam  sisi kekuasaan  zaman  ini,  cenderung  selalu bersikap  manis  untuk  menarik  simpati raja  atau  sultan.  Hal  tersebut  pula  yang menjadi embrio lahirnya kalangan oportunis  yang  pada  akhirnya  juga memiliki  potensi  jiwa  yang  korup  yang begitu besar dalam tatanan pemerintahan kita di kemudian hari.
b.  Zaman Penjajahan
Pada  zaman  penjajahan,  praktek korupsi telah mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial-politik bangsa  kita.  Budaya  korupsi  telah dibangun  oleh  para  penjajah  kolonial (terutama  oleh  Belanda)  selama  350 tahun. Budaya korupsi ini berkembang di kalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan  badut  politik  oleh  penjajah, untuk  menjalankan  daerah  adiministratif tertentu, semisal demang (lurah), tumenggung  (setingkat  kabupaten  atau provinsi),  dan  pejabat-pejabat  lainnya yang  notabene  merupakan  orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah territorial tertentu.  Mereka  yang  diangkat  dan dipekerjakan oleh Belanda untuk memanen  upeti  atau  pajak  dari  rakyat, digunakan  oleh  penjajah  Belanda  untuk memperkaya diri  dengan  menghisap  hak dan  kehidupan  rakyat  Indonesia.  Secara eksplisit, sesungguhnya budaya penjajah yang  mempraktekkan  hegemoni  dan dominasi ini, menjadikankan orang Indonesia  juga  tak  segan  menindas bangsanya  sendiri  lewat  perilaku  dan praktek korupsinya.
c.  Zaman Modern
3 Amien Rahayu SS, Jejak Sejarah Korupsi Indonesia- Analis Informasi LIPI
Fase perkembangan praktek korupsi di  zaman  modern  seperti  sekarang  ini sebenarnya dimulai saat lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan.  Akan  tetapi  budaya  yang ditinggalkan  oleh  penjajah  kolonial,  tidak serta  merta  lenyap  begitu  saja.  salah satu  warisan  yang  tertinggal  adalah budaya  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme (KKN). Hal tersebut tercermin dari prilaku pejabat-pejabat pemerintahan yang bahkan  telah  dimulai  di  era  Orde  Lama Soekarno, yang akhirnya semakin
berkembang  dan  tumbuh  subur  di pemerintahan Orde Baru Soeharto hingga saat ini. Indonesia tak ayal pernah menduduki  peringkat  5  (besar)  negara yang  pejabatnya  paling  korup,  bahkan hingga  saat  ini.  Di  Indonesia  langkah- langkah  pembentukan  hukum  positif untuk menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa  perubahan  perundang-undangan. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum  positif  indonesia  sebenarnya sudah  ada  sejak  lama,  yaitu  sejak berlakunya  kitab  undang-undang  hukum pidana  1  Januari  1918.  KUHP  sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua  golongan  di  Indonesia  sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan  dalam  Staatblad  1915 nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915. 4
Sebagaimana telah dijelaskan  di atas, bangsa ini telah menyadari betapa sulitnya memberantas  korupsi  hingga  ke  akar- akarnya.  Maka  dari  itu,  dibutuhkan  sistem baru  dalam  pemberantasan  korupsi  yaitu melalui penanaman nilai-nilai moral terutama pengenalan korupsi perlu dilakukan  sejak  dini.  Pendidikan  anti korupsi  dapat  dimulai  dengan  membuat kurikulum  anti  korupsi  yang  disusun  oleh KPK  dan  Kementrian  Pendidikan  yang garis besarnya sebagai berikut:
1.  Batasan  apa  yang  dikatagorikan sebagai korupsi;
2.  Akibat  yang  ditimbulkan  oleh  korupsi bagi negara dan pelaku;
4 http://lafran-pane.blogspot.co.id/2012/10/sejarah-korupsi- di-indonesia.html
3.  Hal-hal  yangg  mendorong  orang korupsi;
4.  Sejarah korupsi;
5.  Daftar  banyaknya  koruptor  yangg telah  diadili  disemua  bagian  atau kelompok  misalnya  di  DPR,  kepala daerah, dan lainnya.

## 2.3  Strategi  Pertahanan  Semesta  di Pendidikan Cinta Tanah Air
Pendidikan  cinta  tanah  air    disusun oleh  Kementrian  Pendidikan  yang  garis besar materinya sebagai berikut:
1.  Pelajaran dasar cinta tanah air
2.  Ringkasan  perjuangan  kemerdekaan dari tahun 1908 hingga 1945.
3.  Pemberontakan  yang  terjadi  setelah 1945
4.  Pengembalian Irian Barat
5.  Pemberontakan G30S/PKI
Materi-materi  tersebut  harus  dibukukan dan  diajarkan semua mulai tingkat sekolah dasar  sampai  perguruan  tinggi  serta diujikan  dan  nilainya  ditulis  dalam  ijazah atau lampiran ijazah.

## 3.  PENUTUP
Pertahanan  Indonesia  saat  ini  sudah mulai rapuh, tidak seperti saat Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Hal ini disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti konstitusi Negara Indonesia yang berulang kali  mengalami  perubahan  (amandemen) dan pejabat-pejabat Indonesia yang mempunyai  bibit-bibit  menjadi  koruptor. Oleh karena itu guna membangun kembali pertahanan  Indonesia  menjadi  "Macan Asia"  diperlukan  beberapa  pembaharuan dari  dalam  seperti  sistem  pemerintahan Indonesia,  Pendidikan  Anti  Korupsi  yang harus ditanamkan sejak dini dan dimasukkan kedalam kurikulum yang nantinya  kelak  akan  menjadi  acuan pembelajaran sekolah di Indonesia.
Selain  itu  pendidikan  cinta  tanah  air, jangan  hanya  sebatas  sampai  Sekolah Dasar,  Perguruan  Tinggi  baik  Negeri ataupun Swasta harus mulai mempertimbangkan setiap lulusannya mempunyai  jiwa  cinta  tanah  air,  dengan dimasukkannya ujian cinta tanah air dalam ujian  akhir  guna  dilampirkan  pada  ijazah. Hal ini semua dilakukan karena pertahanan suatu  negara  bukan  hanya  tergantung pada  kekuatan  militernya,  tetapi  juga
kekuatan  dan  pertahanan  non-militernya pun  menjadi  salah  satu  faktor  yang menentukan.
Semua  ini  sejalan  dengan  wacana sistem pertahanan semesta, dimana sistem pertahanan  ini  melibatkan  seluruh  warga Negara  untuk  mempertahankan  tanah  air Indonesia.  Wilayah  dan  sumber  daya nasional  lainnya  yang  dipersiapkan  secara dini  oleh  pemerintah  dan  diselenggarakan secara total untuk menegakkan kedaulatan Negara  mempertahankan  wilayah  NKRI dan keselamatan segenap bangsa Indonesia  dari  setiap  ancaman.  Ancaman yang  datang  bisa  dari  eksternal  maupun internal.

## DAFTAR PUSTAKA
Amien  Rahayu  SS,  Jejak  Sejarah  Korupsi Indonesia- Analis Informasi LIPI.
Bakrie, Connie Rahakundini. 2007.
Pertahanan  Negara  dan  Postur  TNI Ideal.  Yayasan  Obor  Indonesia.
Jakarta.
Jatuhnya Orde Baru: Sejarah SMA/MA XII- IPA. http://books.google.com/books?isbn= 9797596346
Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  34 Tahun 2004 tentang TNI
Pane,  Lafran.  2012.  Sejarah  Korupsi  di Indonesia. http://lafran-
pane.blogspot.co.id/2012/10/sejarah- korupsi-di-indonesia.html . (Diakses
pada 20 September 2016)
Umbara,  Raditya  Panji.  2016.  Panduan Resmi  Test  CPNS  2016.  Bintang
Waluyo. Jakarta.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15  Tahun  2016  tentang  Badan Pemeriksa Keuangan.