Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Website: http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index DOI: https://doi.org/10.32332/tapis.v3i2.1666
This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## DINAMIKA POLITIK PEREMPUAN DALAM KONTESTASI PILKADA DI PROVINSI LAMPUNG

## Choirul Salim
Institu Agama Islam Negeri Metro E-Mail: schoirulsalim@gmail.com

## Abstract
The involvement of women in politics in Indonesia, especially in the contestation of the Local Election (pilkada) has become an interesting conversation lately. On June 27, 2018, the  democratic  party  elections  for regional  heads  simultaneously in  Lampung Province were quite satisfactory for women's leadership, which certainly gave a little hope in the midst of the lack of representation of women in Lampung's political arena.
This field research that explains the political dynamics of women in the regional election contestation in Lampung from the perspective of obstacles and women's political strategies in the elections in Lampung. Based on the results of the study it can be concluded that the political  dynamics  of  women  in  the  Lampung  elections  are  very  closely  related  to  the influence of figures, political communication and the mass base they have. Women who enter politics can defeat various stereotypes about women even though there are societies that give choices in the elections because of monetary rewards. Women's political strategy in the elections is to show the community that women are not inferior to men and convince the public with various programs that will be fought for when they get a position.
Keywords: Local Election, Political Dynamics, Women

## Abstrak
Keterlibatan  perempuan  dalam  perpolitikan  di  Indonesia,  utamanya  dalam kontestasi  Pemilihan  Kepala  Daerah  (pilkada)  menjadi  perbincangan  yang menarik pada akhir-akhir ini. Pada 27 Juni 2018 pesta demokrasi pemilihan kepala daerah secara serentak di Provinsi Lampung hasilnya cukup memuaskan untuk kepemimpinan  perempuan,  ini  tentu  memberikan  sedikit  harapan  di  tengah minimnya keterwakilan perempuan di kancah politik Lampung. Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan (Field  Research) yang  menjelaskan tentang  dinamika  politik  perempuan  dalam  kontestasi  pilkada  di  Provinsi Lampung dari sudut pandang hambatan dan strategi politik perempuan dalam pilkada di Provinsi Lampung.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  dinamika  politik perempuan  di  pilkada  Provinsi  Lampung  sangat  erat  kaitannya  dengan keberpengaruhan  figur,  komunikasi  politik  serta  basis  massa  yang  dimiliki. Perempuan yang masuk dunia politik dapat mengalahkan berbagai steriotip yang ditujukan  kepada  perempuan  meskipun  ada  masyarakat  yang  memberikan
288 │ TAPIS , Vol. 03, No. 2 July – December 2019
pilihan  dalam  pilkada  karena  imbalan  uang.  Strategi  politik  perempuan  dalam pilkada yaitu dilakukan dengan  menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya perempuan  tidak  kalah  dengan  laki-laki  serta  meyakinkan  masyarakat  dengan berbagai program yang akan diperjuangkan ketika sudah mendapatkan jabatan.
Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Dinamika Politik, Perempuan

## A. PENDAHULUAN
Pilkada  merupakan  sarana  bagi  rakyat  untuk  menentukan  pemimpin  bagi rakyat dan daerahnya. Harapannya melalui pilkada akan melahirkan pemimpin yang  dapat  memenuhi  apa  yang  menjadi  kehendak  rakyat  dan  meningkatkan kesejahteraan di daerahnya.
Pembahasan  mengenai  pilkada  langsung  tidak  dapat  disamakan  dengan pemilihan  legislatif  dikarenakan  dalam  pilkada  langsung  tidak  memberikan affirmative  action terhadap  perempuan.  Maksudnya,  adanya  persaingan  bebas antara  perempuan  dan  laki-laki  dalam  merebutkan  posisi  kepala  daerah.  Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan. 1
Pembahasan perempuan dan politik, merupakan kajian yang sangat menarik akhir-akhir ini. 2 Salah satu permasalahan yang dihadapi perempuan ketika mau mencalonkan diri yaitu masih adanya budaya patriarki di masyakarat yaitu sistem sosial yang menempatkan pemegang kekuasaan utama adalah laki-laki bukanlah perempuan.
Dominasi  laki-laki  terhadap  perempuan  menyebabkan  ancaman  bagi keberadaan perempuan dalam masyarakat. Dominasi ini menjadi permasalahan sosial baru apabila menimbulkan kerugian bagi perempuan. Dari permasalahan- permasalahan seputar laki-laki dan perempuan dalam ranah publik dan politik adalah permasalahan Gender atau kesetaraan gender.
Di Indonesia ketidakadilan gender dalam kehidupan publik dan politik masih menjadi suatu tantangan yang terus dihadapi hingga saat ini dikarenakan jumlah
1 Susi  Dian  Rahayu  Chairunnisa,  Gender  And  Development  (Gad):  Keterpilihan Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2015, 2017 Dan 2018 Di Provinsi Jawa Timur, Jurnal Adhyasta Pemilu , Vol 4, No.02, 2018),h. 88.
2 Wahyudi,  Very, Peran  Politik  Perempuan  dalam  Perspektif  Gender, jurnal  Politea: Jurnal Politik islam , Vol.1 No.1 , 2018, h. 66.
Dinamika Politik Perempuan ... │ 289 keterlibatan perempuan dalam setiap aktivitas publik maupun politik yang masih belum mampuni artinya dalam ranah tersebut masih di dominasi oleh laki-laki.
Karena politik selama ini diidentikan dengan dunia laki-lak yang tidak pantas dimasuki oleh  kaum perempuan. Politik identik dengan sesuatu yang aneh dari pandangan  feminitas  karena  politik  terkait  dengan  kekuasaan,  kesewenangan, pengerahan  massa  dan  kompetisi-kompetisi  yang  tidak  melekat  dalam  diri perempuan yang mengutamakan perdamaian dan harmoni.
Dalam  proses  pengambilan  keputusan  perlu  adanya  keterlibatan  dan keikutsertaan  secara  aktif  baik  bagi  laki-laki  dan  perempuan  dalam  proses pengambilan  keputusan  dan  proses  perpolitikan  pada  sebuah  negara.  Dengan adanya keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan kebijakan diharapkan bisa  menyalurkan  aspirasinya  terutama  berkaiatan  dengan  kebijakan-kebijakan yang menyangkut persoalan perempuan.
Adanya berbagai peraturan nasional maupun internasional merupakan dasar hukum  untuk  tercapainya  keiikutsertaan  perempuan  dalam  pengambilan keputusan.  Untuk  tercapainya  partisipasi  tersebut,  ditingkatkannya  berbagai program  pemberdayaan  perempuan  oleh  pemerintah,  berbagai  perkumpulan organisasi  internasional  dan  berbagai  gerakan  perempuan  yang  serius  dalam memberdayakan dan menggerakkan perempuan dalam pentingnya perempuan dalam  ikut  andil  dalam  keikutsertaannya  dalam  berbagai  kebijakan-kebijakan strategis di pemerintahan.
Walapun  demikian,  kursi  di  parlemen  atau  dewan  perwakilan  di  seluruh dunia hanya ditempati hanya 21,7 persen perwakilan perempuan. Partisipasi dan keikutsertaan  perempuan  belumlah    perempuan  hanya  menempati  21,7  persen dari kursi parlemen atau dewan perwakilan di seluruh dunia. Artinya partisipasi perempuan dalam forum publik dan politik masih minim di berbagai negara.
Dalam  ranah  politik  harus  adanya  usaha  yang  diambil  sebelum  adanya kesetaraan gender. 3 Dengan berbagai usaha memajukan keikutsertaan perempuan bukan  hanya  untuk  kepetingan  kaum  perempuan,  tetapi  partisipasi  meraka merupakan gambaran bahwa perempuan mempunyai potensi dan potensi yang
3 Sarah  Bibler  dkk, Kesetaraan  Gender  &  Penyelenggaraan  Pemilu:  Panduan  Praktek Terbaik, (Washington, Internasional Foundation For Electoral Systems, 2014), h. 1
290 │ TAPIS , Vol. 03, No. 2 July – December 2019
dimilikinya  itu  tidak  kalah  dengan  potensi  yang  dimiliki  kaum  laki-laki  dalam persoalan-persoalan domestik.
Adanya  perlindungan  terhadap  hak-hak  perempuan  merupakan  salah  satu prinsip  hak  asasi  manusia  yang  harus  dilindungi.  Selain  itu  memberikan kesempatan  dan  keterlibatan  perempuan  dalam  politik  bukan  tanpa  alasan. Alasan  pertama,  ciri  negara  demokrasi  adalah  negara  yang  menjamin  warga negara  bebas  dalam  berpendapat,  tidak  ada  pembatasan  jenis  kelamin,  artinya laki-laki  dan  perempuan  berhak  untuk  mengutarakan  pendapatnya  dimuka umum. Perempuan adalah bagian dari penduduk dari sebuah negara dan jika hak- hak  mereka  tidak  diperhatikan  dari  keikutsertaan  dalam  proses  pengambilan keputusan  politik  itu  menandakan  bahwa  negara  tersebut  belum  sepenuihnya demokratis.
Ratifikasi  konvensi  hak  politik  perempuan  di  Indonesia  telah  lama disahkanyaitu  UU  No.  68  Tahun  1958  tentang  Ratifikasi  Konvensi  Hak  Politik Perempuan. Dalam ratifikasi konvensi tersebut berisi aturan mengenai kesamaan kedudukan,  adanya  penjaminan  persamaan  memilih  dan  dipilih,  adanya penjaminan  partisipati  dalam  merumuskan  suatu  kebijakan,  adanya  jaminan kesempatan menempati diposisi jabatan birokrasi, dan adanya penjaminan dalam keikutsertaanpada organisasi sosial dan politik.
Keterwakilan  perempuan  mulai  ada  peningkatan  setelah  pemerintah memberlakukan  perubahan  terhadap UUD  1945  yaitu Pasal  28 H ayat (2).Pada ketentuan Pasal di atas menjadi landasan yang pokok bagi warga negara semua golongan  untuk  lepas  dari  diskriminatif  dalam  berbagai  macam  kehidupan, termasuk  partisipasi  perempuan  dalam  perpolitikan  di  Indonesia.Sehingga diharapkan  dengan  adanya  ketentuan  UUD  1945  serta  undang-undang  terkait pemilu  dapat  mengakomodasi  norma-norma  hukum  yang  bertujuan  untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.
Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia menjadi sebuah urgensi namun  perlu  diingat  bahwa  disamping  keurgensian  tersebut  masih  banyak hambatan  perempuan  untuk  duduk  di  parlemen  itu  sendiri.  Hal  inilah  yang menjadi latar belakang bagi  penulis untuk menganalisis urgensi  dan  hambatan keterwakilan perempuan dalam wajah politik di Indonesia.
Dinamika Politik Perempuan ... │ 291
Pilkada di Lampung dilakukan untuk pemilihan gubernur dan Bupati di dua Kabupaten yaitu Pesisir Barat dan Tanggamus. Kandidat calon Bupati perempuan unggul dengan memperoleh suara unggul di Tanggamus dan Pesisir Barat. Pada pemilihan  gubernur  di  tingkat  provinsi,  satu-satunya  kandidat  wakil  gubernur perempuan memperoleh suara unggul bersama pasangannya.
Ini  menjadi  pembahasan  yang  menarik,  karena  yang  selama  ini  kita  tahu bahwa  keterwakilan  perempuan  di  kancah  politik  Lampung  sangat  minim. Semenjak  pilkada  dilaksanakan  secara  langsung  yaitu  pada  tahun  2005  sampai tahun 2014 belum satu pun kepala daerah berjenis kelamin perempuan terpilih di provinsi Lampung. 4 .
Politik bersifat  dinamis, maka muncul istilah dinamika politik. Peneliti tertarik bahwa  adanya  dinamika  perpolitikan  khususnya  pada  konstestasi  pilkada  di Provinsi  Lampung.  Dinamika  tersebut  dapat  dilihat  dari    politik  perempuan dalam  pemilihan  tahun  2005-2018.    Pada  tahun  2005-2014  belum  adanya  calon perempuan yang maju dalam kontestasi pilkada di Provinsi Lampung sedangkan untuk  tahun  2015-2018,  sudah  ada  kemajuan  bagi  perempuan  ikut  serta  dalam kontestasi pilkada di Provinsi Lampung dan hasilnya cukup memuaskan untuk pemilihan perempuan. Adanya kontestasi dalam pilkada memunculkan dinamika politik  terutama  berkaitan  dengan  hambatan  dan  strategi  yang  dipakai perempuan ikut dalam kontestasi pilkada di Provinsi Lampung.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Pilkada dan Otonomi Daerah
Pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  merupakan  bagian  dari  otonomi  daerah yaitu  mengenai  kewenangan  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  dengan  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.Pilkada  adalah  hak,  kewenangan  pemerintah  daerah  yang  harus melaksanakan  pemilihan  kepada  daerah  yang  memiliki  hak  otonom  untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintah daerah.
Segala  kepentingan  masyarakat  daerah  /setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  sudah  diundangkan  dan  diberlakukan  oleh
4 M.Iwan Satriawan, Pengaruh Calon Kepala Daerah Perempuan Dalam Pilkada (Studi Pilkada Lampung 2015-2018, jurnal Adhiyasta Pemilu, Vol. 4 No. 2 Tahun 2018, h , 107.
292 │ TAPIS , Vol. 03, No. 2 July – December 2019
Pemerintah  Pusat  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  berdasarkan  Pancasila dan UUD 1945, yaitu Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. 5 Dalam  UU  No.  32  Tahun  2004  sudah  mengalami  perubahan  secara fundamental,  khususnya  berkenaan  dengn  sistem  demokrasi substantif. 6
Kegembiraan rakyat dalam merespon datangnya UU No. 32 Tahun 2004 ini lahir dari satu asumsi pokok, di samping asumsi-asumsi lain seperti disebutkan Amien Rais yaitu ada tiga manfaat yang bisa diambil dalam penerapan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu 7
Pertama, adanya reduksi praktek money politics (politik uang) itu sampai pada titik minimal. Kita tidak usah menutup mata, tidak malu-malu mengakui, bahwa sebagian  besar  atau  mungkin  sebagian  terbesar  pemilihan  gubernur,  Walikota atau  pemilihan  Bupati  di  seantero  negara  kita  ini,  umumnya  melibatkan  kasak kusuk  yang  namanya  politik  uang.  Jadi  kelau  pemilihan  langsung  diterapkan, politik langsung, bisa ditekan ketitk yang lebih mudah dari pada membungkam ratusan ribu atau jutataan ribu atau jutaan rakyat. Itu suatu logika sederhana.
Kedua, Jika pemilihan itu dilakukan secara langsung, maka mereka yang terpilih akan memperoleh legitimasi yang betul-betul mantap. Karena dia langsung mendapat otoritas,  langsung  mendapatkan  delegasi  kekuasaan  itu bottom  up kepada  sang Bupati,  Walikota  atau  gubernur.  Ini  menyangkut  kamantapan  sebuah pemerintahan  daerah  kalau  dipilih  secara  langsung,  ia  akan  mantap  sekali. Gubernur, Bupati atau Walikota itu mengambil langkah dengan tegap, dengan jati diri,  karena  mandatnya  itu  berada  langsung  dari  rakyat  dan  bukan  dari
5 https://www.kompasiana.com/tmr1/550da6efa33311761b2e3c71/problematika -dan-implementasi-pilkada-dalam-era-otonomi-dearah-dan-analisanya?page=all di akses tanggal 15 Juli 2019
6 Demokrasi  substantif memperluas  ide  demokrasi  diluar  mekanisme  formal.  Ia mengintensifkan  konsep  dengan  memasukan  penekanan  pada  kebebasan,  yang diwakilkan  kepentingan  melaui  frum  publik  yang  dipilih  dan  partisipasi  kelompok.  Ia merupakan pendalaman demokrasi dimana semua warga mempunyai akses yang mudah, pada proses kebebasan dan
7 Amin Rais, Mandat Langsung Dari Rakyat, Makalah yang disampaikan dalam kata sambutan  pada  seminar  nasional  dengan  tema  “Pemilihan  Kepala  Daerah Kota /Kabupaten Sebagai Wujud Demokrasi Lokal” sebagai Key Notes, diselenggarakan oleh ADEKSI. Dikutip dari Agung Djojosoekarto (ed), Pemilihan Langsung Kepala Daerah, Transformasi  Menuju  Demokrasi  Lokal, diterbitkan  oleh  Asosiasi  DPRD  kota  seluruh Indonesia bekerja sama dengan Konrad Adenauer-Stiftung, lihat hlm. iv-v.
Dinamika Politik Perempuan ... │ 293 perwakilan  yang  secara  langsung  yaitu  DPRD. Ketiga, apabila  dipilih  secara langsung,  maka  rasa  tanggung  jawab  Walikota  atau  Bupati  akan  lebih  besar kepada konstituen yang telah memilihnya.
Pilkada langsung merupakan salah satu tonggak penting demokrasi di daerah, bukan  hanya  terbatas  pada  cara  pemilihannya  yang  lebih  demokratis  tetapi memberikan  pendidikan  politik  terbaik  dan  merupakan  perwujudan  dari kedaulatan rakyat pada negara demokrasi.
Melalui  pilkada  langsung,  rakyat  semakin  berdaulat  daripada  mekanisme sebelumya,  dimana  kepala  daerah  ditentukan  oleh  sejumlah  anggota  DPRD. Sekarang  orang  yang  mempunyai  hak  pilih  dapat  menggunakan  hak  pilihnya secara langsung untuk memilih kepala daerahnya sendiri.
Inilah hakikat dari demokrasi, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, sehingga berbagai  permasalahan  mengenai  demokrasi  dapat  ditekan  seminimal mungkin.Pilkada  langsung  mendorong  dan  menenukan  calon-calon  pemimpin daerah yang memiliki integritas dan dapat mengemban amanah rakyat. Dengan demikian,  rakyat  dapat  mengakses  secara  langsung  menyangkut  proses pengambilan keputusan  berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan mereka.
Maksudnya, masyarakat mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi dan memberikan  masukan-masukan  kepada  kepala  daerah  berkenaan  dengan  janji- janji yang sudah dikampanyekan dan ikut juga mengawasi kepala daerah apabila menyalahgunakan kekuasaan sehingga proses ini dapat memaksa kepala daerah untuk tetap memperhatikan aspirasi masyarakat. 8

## 2. Gender
Kata  Gender  berasal  dari  bahasa  latin  Genus  yang  berarti  jenis  atau tipesebenarnya,  arti  ini  kurang  tepat,  karena  kata  gender  disamakan pengertiannya  dengan  seks  yang  berarti  juga  jenis  kelamin.  Permasalahannya karena  kata  gender  termasuk  kosa  kata  baru,  sehingga  pengertiannya  belum ditemukan secara rinci di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia. Gender diartikan
8 Djohermansyah Djohan, Pilkada Langsung: Pemikirann dan Peraturan, (Jakarta: IIP Press, 2005), h. 36-37.
294 │ TAPIS , Vol. 03, No. 2 July – December 2019
sebagai perbedaan yang tampak antara perempuan dan laki-laki dilihat darisisi nilai dan tingkah lakunya. 9
Ada  juga  yang  mengartikan  bahwa  gender  adalah  suatu  konsep  hubungan sosial  yang  membedakan,  dalam  arti  memisahkan  fungsi  dan  peran  antara perempuan  dan  laki-laki,  pembedaan  fungsi  tersebut  tidak  ditentukan    karena adanya  ketidaksamaan  secara  biologisnya  atau  kodratnya,  tetapi  diperbedakan menurut  fungsinya,  kedudukannya,  dan  ikut  andilnya  dalam  berbagai kehidupan.
Gender juga dapat diartikan perbedaan antara laki-laki yang bersifat kodrati. Adanya  ketidaksamaan  dari  sisi  biologis,  jangan  menjadi  alasan  untuk memposisikan  perempuan  dengan  posisi  bahwa  perempuan  kedudukannya  di bawah laki-laki dan laki-laki kedudukannya di atas perempuan.
Dalam  implemantasinya,  terjadi  kesalahan  pemaknaan  gender  dan  sex. Pengertian gender itu berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Tabel berikut ini menyajikan perbedaan konsep gender dan jenis kelamin: 10

## Tabel 1. Konsep Gender dan Jenis Kelamin
No Aspek Gender Jenis Kelamin 1 Dasar Kontruksi sosial Takdir 2 Pencirian Persepsi kultur (non-biologis) Biologis 3 Status yang dibentuk Feminim, maskulin, contohnya: - Perempuan  itu  dikenal lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, sedangkan laki-laki  dianggap  kuat,  rasional, jantan dan perkasa. - Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian  peran  laki-laki  adalah mencari  nafkah  dan  bekerja  disektor publik sedangkan perempuan di sektor domestik dan dan bertanggung jawab masalah rumah tangga. Perbedaan  Perempuan  dan  laki- laki Contohnya, Laki-laki  memiliki  penis,  kala menjing dan memproduksi sperma sedangkan  perempuan  memilik rahim dan saluran untuk melahirkan,  memproduksi  telur, memiliki  vagina  dan  mempunyai alat untuk menyusui. 4 Peran sosial - Peran sosial dapat berubah: peran istri sebagai  ibu  rumah  tangga  dapat berubah  menjadi  pencari  nafkah disamping menjadi istri juga. - Peran  sosial  dapat  dipertukarkan, untuk saat-saat tertentu. - Peran  reproduksi  tidak  dapat dapat berubah selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya - Peran  reproduksi  tidak  dapat dipertukarkan;  tidak  mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi. 5 Jangkauan Kelompok sosial tertentu Universal, seluruh dunia.
9 Victoria Neufeld ed, Webster’s New World Dictionary , (New York Webster’s New World Clevenland, 1984), h. 561.
10 Ulfatun  Hasanah  dan  Najahan  Musyafak,  “GENDER  AND  POLITICS: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik,” Sawwa: Jurnal Studi Gender 12, no. 3 (1 Februari 2018): h. 414
Dinamika Politik Perempuan ... │ 295
Dengan adanya perbedaan tersebut antara laki-laki dan perempuan sejatinya menjadi penuntun dan saling melengkapi satu sama lain, karena itu kerja sama antara keduanya sangatlah penting demi mewujudkan masyarakat yang damai. 11
Di dalam al- qur’an terdapat prinsip -prinsip-prinsip dasar erat kaitannya dengan laki-laki dan perempuan. 12 Islam bukan agama patriarki. Di dalam ajaran islam tidak  ada  pembedaan  kedudukan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Islam memberikan penghormatan yang besar terhadap perempuan. Salah satu ciri-ciri laki-laki muslim adalah salah satunya selalu berbuat baik terhadap istrinya.
Tidak  ada  kewajiban  untuk  mencari  nafkah  bagi  perempuan,  bukannya menggambarkan  bahwa  perempuan  itu  lemah  tetapi  islam  sangat  menghargai perempuan  sehubungan  tugas  mereka  yang  sangat  vital  di  dalam  rumah keluarganya.
Fenomena  ketidakadilan  terhadap  kaum  perempuan  dapat  terjadi  di  mana saja,  baik  di  sektor  publik  maupun  domestik,  di  ruang  sosial  maupun  pribadi. Pandangan  sebagian  masyarakat,  bahkan  sebagian  Ulama  Fiqih,  bahwa perempuan  merupakan  makhluk  kedua  setelah  laki-laki  dalam  wilayah  publik dan domestik.
Perlakuan berbeda terjadi terhadap perempuan di banding laki-laki. Hal itu merupakan  sebuah  ironi  dan  bentuk  konkrit  dari  ketidakadilan  gender.Untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap perempuan dapat dianalisis dengan menggunakan  teori  gender.  Gender  mempengaruhi  keyakinan  manusia  serta budaya  yang  ada  di  masyarakat    tentang  laki-laki  dan  perempuan  bagaimana mereka berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut.
Legitimasi  perempuan  untuk  menjadi  kontestan  di  Pilkada  sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan  Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi:
”Setiap  warga  negara  berhak  memperoleh  kesempatan  yang  sama  untuk mencalonkan  diri  dan  dicalonkan  sebagai  Calon  Gubernur  dan  Calon  Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”
11 Siti  Musdah  Mulia  dkk, Keadilan  Kesetaraan  Gender  :Perspektif  Islam ,  (Jakarta :Lembaga Kajian Agama Dan Jender:2001), h. 6.
12 Hasanah dan Musyafak, “Gender And Politics,.....h. 420.
296 │ TAPIS , Vol. 03, No. 2 July – December 2019
Kebijakan  politik  memang  sangat  diperlukan  dalam  mengupayakan berdayanya  perempuan.  Karena,  melalui  keputusan  politik  berbagai  kegiatan dalam kehidupan dapat ditentukan.  Kepemimpinan perempuan secara normatif memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik secara teologis, filosofis maupun hukum. Dalam deklarasi universal HAM yang telah disetujui oleh negara-negara anggota  PBB,  termasuk  oleh  Indonesia.  Menyebutkan  sejumlah  pasal  yang memberikan  kebebasan  kepada  perempuan  untuk  memilih  pemimpin  maupun dipilih menjadi pemimpin.
Keterlibatan  perempuan  dipastikan  memiliki  andil  yang  luar  biasa  dalam mengatur  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Untuk  mencapai  kesetaraan perempuan dalam politik adalah bagaimana perempuan dapat berpartisipasi dan berkontribusi di panggung politik. 13
Dalam hal kepemimipinan perempuan ada beberapa hal yang dihubungkan yaitu:
1) Belum  pantasnya  perempuan  dalam  menduduki  jabatan  yang berhubungan dengan kekuasaan yang dianggap hanya untuk laki-laki.
2) Adanya anggapan bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam bidang budaya,  politik,  sosial  dan  lain  sebagainya  tidak  mencerminkan  lagi mencerminkan sosok perempuan ideal menurut Islam.
3) Adanya asumsi pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki  bekerja  di  luar  rumah  dan  perempuan  bekerja  di  dalam rumah.
Faktor-faktor rendahnya partisipasi perempuan disebabkan oleh:
1) Tidak ada pendidikan politik dan pendidikan pemilih
2) Tidak ada pelatihan dan penguatan keterampilan politik perempuan.
3) Kurangnya  kesadaran  perempuan  untuk  aktif  dan  terlibat  didalam kegiatan politik seperti lembaga legislatif dan Partai Politik.
13 Nurrahmi Nz dan P Anthonius Sitepu, “Perempuan dan Politik pada Rekrutmen Politik  Calon  Legislatif  Perempuan  di  Partai  Keadilan  Sejahtera,  Politiea,  Jurnal  Ilmu Politik,  2018, h. 99.
Dinamika Politik Perempuan ... │ 297

## 3. Hak Asasi Manusia (HAM)
Sejak terjadinya revolusi perancis istilah hak asasi manusia (HAM) lahir secara menumental pada tahun 1789 dalam Declaration des Droits de L’hommeet du Citoyen (hak-hak  asasi  manusia  dan  warga  negara  Perancis),  dengan  semboyan Liberte (Kemerdekaan), Egalite (Persamaan)  dan Fraternite (Persaudaraan).Dapat diartikan  bahwa  istilah  hak  mencakup  beberapa  istilah  bisa  diartikan  sebagai kekuasan,  kekuasaan  untuk  tidak  berbuat  sesuatu  atau  wewenang  dan  lan sebaginya.
Sedangkan pengertian asasi diartikan sebagai sesuatu yang bersifat dasar atau pokok atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang fundamental. Secara kodrati bahwa hak asasi  masnusia  sudah melekat pada diri  manusia  sejak lahir.Harkat dan  martabat  antara  manusia  yang  satu  dengan  yang  lain  memilik  harkat  dan martabat yang sama.
Perlakuan secara baik dan beradab seharusnya muncul disetiap ruang lingkup kehidupan  dan  ini  merupakan  manisfestasi  dari  diciptakannya  manusia dilengkap  dengan  akal  dan  hati.  Menurut  Prof.  Koentjoro  Poerbapranoto,  hak asasi adalah hak yang sifatnya asasi, artinya secara kodrat hak ini dimiliki oleh setiap manusia dan sufatnya suci karena tidak bisa dilepaskan dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, hak asasi manusia bisa diartikan hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan sejak manusia dilahirkan.
Karena HAM merupakan pemberian Tuhan YME kepada manusia sejak lahir, maka tidak boleh seseorang manapun boleh mencabut dan menghilangkan selain Tuhan.  Dari  pernyataan  di  atas,  maka  perlunya  hak  asasi  itu  dilindungi  dan dijamin  oleh  negara  atau  pemerintah  dan  bagi  siapun  yang  melanggarnya sejatinya diberikan sanksi yang tegas sesuai peratuan yang berlaku.
Adapun  beberapa  hak  yang  tidak  dapat  dicabut  seperti  hak  berbicara  dan mengutarakan pendapat, hak bebas memilih agama dan keyakinannya, hak untuk berserikat  dan  berkumpul,  hak  untuk  memperoleh  persamaaankedudukan dihadapan hukum dan sebagainya.
Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  memperolehkeamanan  dan  kebebasan merupakan contoh dari sebagian hak yang dilindungi secara universal di dunia. Tidak  seorang  pun  boleh  diperdagangkan,  disiksa,  diperbudak,  diperlakukan
298 │ TAPIS , Vol. 03, No. 2 July – December 2019
dengantidak  manusiawi  atau  direndahkanharkat  dan  martabatnya  sebagai manusia.
Perlindungan terhadap HAM tertuang dalam UUD NKRI 1945 Pasal 28 I ayat (1).  Penegasan  mengenai  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  kewajiban  asasi manusia  telah  dicantumkan  di  dalam  Pasal  28J.Majelis  Umum  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  Pada  tanggal  10  Desember  1948  mengadopsi  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Pada  tanggal  23  Juni  1993,  Konferensi  Dunia  tentang  Hak  Asasi  Manusia, menyetujui  The  Vienna  Declaration  and  Program  of  Action  (Deklarasi  dan Program Aksi Wina), 1993. Deklarasi dan Program Aksi Wina, 1993 menyatakan bahwa:
“Hak Asasi Perempuan (the human rights of wom en) adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan”.
Kaitan antara hak asasi perempuan dan HAM antara lain:
1) Perempuan adalah memiliki persamaan hak, adil dan setara dengan laki- laki  dalam  setiap  bidang  kehidupan,  suatu  prinsip  yang  belum  diakui dalam hukum di banyak negara, dan belum tercapai secara nyata di negara manapun juga;
2) Disebabkan  karena  kondisi  biologisnya  sebagai  perempuan  dan  peran gender-nya,  tidak  terwujudnya  hak  asasi  tertentu,  yaitu  hak  atas  fungsi reproduksi  dan  hak  untuk  kehidupan  yang  bebas  dari  segala  bentuk kekerasan,  mempunyai  dampak  yang  lebih  besar  bagi  perempuan  dari pada laki-laki.
Pasal  27 ayat (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945 menyatakan bahwa kedudukan warga negara sama di dalam hukum .
Diundangkannya UU No. 39 tahun 1999, memuat hak asasi harus dilindungi, dimajukan,  ditegakkan  dan  dipenuhi,  oleh  seluruh  masyarakat  terutama  oleh Pemerintah.

## 4. Dinamika  Politik  Perempuan  Dalam  Kontestasi  Pilkada  Di  Provinsi Lampung
Provinsi  Lampung  melaksanakan  pilkada  serentak  pada  tahun  2015  untuk pemilihan bupati dan pemilihan walikota. Kemudian pada tahun 2017 diadakan
Dinamika Politik Perempuan ... │ 299 lagi pilkada serentak gelombang kedua. Sedangkan di Provinsi Lampung, pilkada serentak  dilaksanakan  pada  tahun  2017  di  5  (lima)  kabupaten  yaitu  Mesuji, Prengsewu, Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang.
Pilkada  serentak  untuk  Provinsi  Lampung  yang  dilaksanakan  pada  tahun 2018, yang meliputi 3 (tiga) wilayah yaitu Kabupaten Tanggamus, Lampung Utara dan Provinsi Lampung untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 14 Pilkada serentak di Provinsi Lampung dari tahun 2015 -2018 menghasilkan terpilihnya 3 (tiga) bupati perempuan yaitu terpilihnya sebagai kepala daerah yaitu Chusnunia Chalim untuk pilkada di Kabupaten Lampung Timur, Winarti untuk pilkada di kabupaten  Tulang  Bawang  dan  Dewi  Handjani  untuk  pilkada  di  Kabupaten Tanggamus.
Sedangkan untuk wakil kepala daerah perempuan yang terpilih yaitu Erlina sebagai wakil Bupati Pesisir Barat dan Chusnunia Chalim sebagai wakil Gubernur Lampung.elaksanaan  pilkada  di  Provinsi  Lampung  tahun  2015-2018  ada  8 pasangan calon yang  pasangannya terdiri dari laki-laki dan perempuan dalam kontestasi pilkada di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang  Bawang,  Kabupaten  Lampung  Timur,  Kabupaten  Mesuji,  Kabupaten Pringsewu  (dua  pasangan),  Kabupaten  Tanggamus  dan  Kabupaten  Lampung Utara. 15
Dari beberapa Kabupaten di atas diperoleh data bahwa perolehan suara yang tidak  terpilih  pasangan  laki-laki  perempuan  hanya  ada  3  Kabupaten  yaitu Kabupaten  Pringsewu  (pasangan  Siti  Rahmah-Edi  Agus  Yanto)dan  pasangan (Ardian  Saputra-Dewi  Arimbi),  Kabupaten  Lampung  Utara  yaitu  pasangan (Aprozi Alam-Ice Suryana), Kabupaten Mesuji (Febrina Lesisie-M.Adam).
UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Otonomi  Daerah  sangat  berkaitan  dengan kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah. Produk dari reformasi politik pasca orde baru adalah pelaksanaan otonomi daerah dan  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung. 16 Dengan  adanya  pelaksanaan
14 “M.Iwan Satriawan, Pengaruh Calon Kepala Daerah Perempuan Dalam Pilkada (Studi Pilkada Lampung 2015-2018, jurnal Adhiyasta Pemilu, Vol. 4 No. 2 Tahun 2018, Jurnal Bawaslu, h. 110.
15 Hasil Wawancara dengan Iwan Satriawan tanggal 13 September 2019.
16 Syarief Makhya dkk, “Problem Pilkada Yang Berkualitas di Lampung,........2017, h. 105.
300 │ TAPIS , Vol. 03, No. 2 July – December 2019
otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sebuah sistem yang dianggap ideal sebagai wujud demokratisasi di daerah.
Kebijakan pemerintah mendorong perempuan untuk secara aktif ikut terlibat dalam dunia politik dengan kuota 30%.  Terpilihnya perempuan dalam kontestasi politik  pilkada  di  Provinsi  Lampung,  merupakan    salah  satu  upaya  bagi perempuan untuk secara aktif terlibat dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan.
Indonesia pertama kali menggelar pilkada langsung secara serentak pada Juni 2005 dengan memilih 7 (tujuh) Gubernur dan 155 Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Sejak saat itu, masyarakat di daerah berkesempatan untuk menentukan sendiri kepala daerahnya, hal tersebut sebagai wujud representasi atas kedaulatan rakyat. Pelaksanaan pilkada langsung merupakan bentuk pengukuhan terhadap otonomi rakyat di daerah dalam menentukan kepala pemerintahannya.
Melalui  pilkada  langsung,  rakyat  dapat  turut  serta  dalam  penentuan pergantian pemimpinnya. Adanya mekanisme pilkada langsung ini merupakan salah  satu  cara  bagi  perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  pilkada.Dari  data pilkada di  Provinsi  Lampung  tidak  semua  perempuan  sukses  dalam  kontetasi pilkada  di  Provinsi  Lampung  disebabkan  oleh  keberpengaruhan  figur, komunikasi politik serta basis masa yang kurang.
Apabila dilihat dari perpektif gender,persoalan perempuan dalam kontestasi pilkada langsung antara lain tidak lepas dari persoalan budaya dan steriotip yang membelenggu bagi perempuan yang akan maju dalam kontestasi pilkada. Karena politik  diinterpretasikan  dengan  dunia  yang  keras,  dunia  yang  saling menjatuhkan diibaratkan bagi sebagian orang dunia politik itu hanya cocok bagi kaum laki-laki saja.
Selain itu kandidat perempuan yang akan ikut dalam kontestasi pilkada harus mempunyai  psikologi  yang  kuat  sebab  kerasnya  dunia  politik  apalagi  dengan lawan politiknya.Dalam konteks hidup perempuan ada persoalan-persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari diri perempuan itu sendiri contohnya persoalan gender, budaya, nilai-nilai agama dan juga terkait dengan keseharian hidup perempuan.
Maka  ketika  muncul  keberanian  perempuan  masuk  dunia  politik  itu merupakan suatu yang luar biasa. Artinya perempuan yang masuk dunia politik
Dinamika Politik Perempuan ... │ 301 khususnya dalam kontestasi pilkada, mereka bisa mengalahkan berbagai steriotip yang  ditujukan  kepada  perempuan.Selain  permasalahan  budaya  dan steriotipe yang  ditujukan  kepada  perempuan  dalam  kontestasi  pilkada,  masih  adanya masyarakat  yang  lebih  memilih  diberikan  uang  untuk  memberikan  suaranya dalam pilkada.
Strategi yang bisa dilakukan antara lain adalah melakukan komunikasi politik dengan baik serta menunjukkan bahwa perempuan dalam lingkungan publik dan politik  tidak  kalah  dengan  laki-laki  selain  itu  tetap  meyakinkan  masyarakat dengan berbagai program yang akan diperjuangkan ketika sudah mendapatkan jabatan.

## C. KESIMPULAN
Dinamika politik perempuan dalam kontestasi pilkada di Provinsi Lampung sangat  erat  kaitannya  dengan  keberpengaruhan  figur,  komunikasi  politik  serta basis  massa  yang  dimiliki.  Perempuan  yang  masuk  dunia  politik  khususnya dalam  kontestasi  pilkada,  mereka  bisa  mengalahkan  berbagai steriotip yang ditujukan  kepada  perempuan.  Selain  permasalahan  budaya  dan steriotipe yang ditujukan  kepada  perempuan  dalam  kontestasi  pilkada,  masih  adanya masyarakat  yang  lebih  memilih  diberikan  uang  untuk  memberikan  suaranya dalam pilkada. Strategi politik perempuan dalam berkontestasi di Pilkada yaitu bagaimana  menunjukkan  kepada  masyarakat  bahwasanya  perempuan  tidak kalah dengan laki-laki serta meyakinkan masyarakat dengan berbagai  program yang akan diperjuangkan ketika sudah mendapatkan jabatan.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Djohermansyah  Djohan, Pilkada  Langsung:  Pemikirann  dan  Peraturan, Jakarta:  IIP Press, 2005.
Loura, Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi, Jurnal Konstitusi Vol.9 No.2 Tahun 2012
M.Iwan Satriawan, Pengaruh Calon Kepala Daerah Perempuan Dalam Pilkada (Studi Pilkada  Lampung  2015-2018, jurnal  Adhiyasta  Pemilu,  Vol.  4  No.  2  Tahun 2018.
Ni’Matul Huda , Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
Noneng Masitoh, Gerakan dan Representasi Politik Perempuan di Kota Tasik Malaya,
Jurnal Palastren Vol. 9, No. 1, Juni 2016.
302 │ TAPIS , Vol. 03, No. 2 July – December 2019
Nurrahmi Nz dan P Anthonius Sitepu, “Perempuan dan Politik pada Rekrutmen Politik  Calon  Legislatif  Perempuan  di  Partai  Keadilan  Sejahtera,  Politiea, Jurnal Ilmu Politik Tahun 2018
Nurul  Azizah, Perempuan  Pemenang  Pemilukada  Studi  Perspektif  Gender  dan Meluruhnya Budaya Patriarki di Provinsi Jawa Timur, Jurnal Marwah Vol. XIII No. 2 Desember Tahun 2014.
Sarah  Bibler  dkk, Kesetaraan  Gender  &  Penyelenggaraan  Pemilu:  Panduan  Praktek Terbaik, Washington, Internasional Foundation For Electoral Systems, 2014.
Siti  Musdah  Mulia  dkk, Keadilan  Kesetaraan  Gender  :Perspektif  Islam ,  Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender:2001
Siti  Musdah  Mulia, Muslimah  Sejati;  Menempuh  Jalan  Islami  Meraih  Ridha  Ilahi , Bandung: Marja, 2011
Suharmi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek, Jakarta:  Rineka Cipta, 2002.
Susi  Dian  Rahayu  Chairunnisa,  Gender  And  Development  (Gad):  Keterpilihan Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2015, 2017 Dan 2018 Di Provinsi Jawa Timur, Jurnal Adhyasta Pemilu , Vol 4, No.02, 2018.
Ulfatun  Hasanah  dan  Najahan  Musyafak,  “GENDER  AND  POLITICS: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik,” Sawwa: Jurnal Studi Gender 12, no. 3 tahun 2018.
Very  Wahyudi, Peran  Politik  Perempuan  dalam  Perspektif  Gender, jurnal  Politea: Jurnal Politik islam , Vol.1 No.1 , 2018