## Analisis Peranan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Terhadap Perekonomian Dumai

## Soni Fajar Mahmud
Program Studi Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknologi Dumai Jl. Utama Karya Bukit Batrem II Email: sfajarmahmud@gmail.com

## ABSTRAK
Saat  ini  Kota  Dumai  terus  menggeliat  maju  dari  yang  pada  awalnya  hanya merupakan sebuah dusun kecil, kini telah menjadi kota Jasa, Perdagangan Industri dan  Pariwisata,  serta  salah  satu  penyumbang  pendapatan  negara  melalui  sektor pelabuhan.  Inflasi  bisa  diakibatkan  oleh  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah.  Suatu  inflasi  tidak  boleh  terlalu  besar  ( hyper  inflation ) karena  dapat mengakibatkan  daya beli  masyarakat  turun  dan  tidak  boleh  terlalu  rendah  karena akan melemahkan daya saing.  Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peranan Tim  Pemantauan  dan  Pengendalian  Inflasi Daerah  (TPID)  terhadap  inflasi  di Kota Dumai.  Penelitian  ini  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yang  pertama  untuk  melihat bagaimana  pergerakan  inflasi  di  Kota  Dumai  sebelum  dan  sesudah  adanya  TPID, dan yang kedua adalah untuk melihat bagaimana persistensi inflasi di Kota Dumai. Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini adalah peran tim pengendalian inflasi daerah adalah mengevaluasi sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi serta dampaknya terhadap pencapaian target inflasi, dan melakukan  pemantauan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  yang  ditempuh  dalam rangka  pengendalian  inflasi  sehingga  dapat  meningkatkan  daya  beli  dan menghambat laju pertumbuhan penduduk miskin di Kota Dumai.
Kata kunci :  Industri, Inflasi, Sembako,

## ABSTRACT
Currently  the  City  of  Dumai  continues  to  stretch  forward  from  what  was  originally only  a  small  village,  has  now  become  the  city  of  Services,  Industry  and  Tourism Trade, and one of the contributors to state revenue  through the port sector.  Inflation can  be  caused  by  policies  taken  by  the  government.  An  inflation  cannot  be  too  large (hyper inflation) because it can cause the purchasing power of the people to go down and  not  be  too  low  because  it  will  weaken  competitiveness.  This  study  examines  the role  of  the  Regional  Inflation  Monitoring  and  Control  Team  (TPID)  on  inflation  in Dumai  City.  This  type  of  research  is  quantitative  descriptive  research.  Then  this research is divided into two parts, the first one is to see how inflation moves in Dumai City  before  and after  the TPID, and  the  second  is  to  see  how  inflation  persistence  in Dumai  City.  The  results of  this  study  are  the  Role  of  the  Regional  Inflation  Control Team  is  evaluating  the  sources  and  potential  of  inflationary  pressures  and  their impact  on  achieving  the  inflation  target,  and  monitoring  the  implementation  of
policies adopted in order to control inflation. Thus, it can increase purchasing power and inhibit the growth rate of poor people in Dumai City.
Keywords : Industry, Inflation, Basic needs,

## Pendahuluan
Kota  Dumai  merupakan  salah  satu  kota  di  Provinsi  Riau  yang  berada  di pesisir pantai pulau Sumatera sebelah timur. Posisi Dumai juga berdekatan dengan beberapa  negara  asing  diantaranya  Singapura  dan  Malaysia.  Ini  menjadi  suatu keunggulan  dan  keuntungan  yang  bersifat  komparatif  dibanding  daerah  lain terutama  di  Provinsi  Riau.  Posisi  yang  strategis  ini  sangat  mendukung  untuk kegiatan  ekspor  produk  dalam  negeri  dan  impor  produk  asing.  Peluang  lain  yang mungkin  adalah  terciptanya  suatu  kawasan  perdagangan  bebas  antar  negara  di Kota  Dumai.  Saat  ini  Kota  Dumai  terus  menggeliat  maju  dari  yang  pada  awalnya hanya  merupakan  sebuah  dusun  kecil,  kini  telah  menjadi  kota  Jasa,  Perdagangan Industri  dan  Pariwisata,  serta  salah  satu  penyumbang  pendapatan  negara  melalui sektor  kepelabuhanan.  Filosofi  dasar  peningkatan  status  pengelolaan  wilayah administrasi  pemerintahan  adalah  untuk  memperpendek  rentang  kendali  dan mempercepat  tingkat  pelayanan  serta  meperbesar  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan ekonomi yang sangat menjanjikan.
Perekonomian  di  suatu  daerah  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Salah  satu faktornya  yaitu  Inflasi.  Inflasi  adalah  suatu  kenaikan  harga-harga.  Inflasi  bisa diakibatkan  oleh  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah.  Suatu  inflasi tidak  boleh  terlalu  besar  ( hyper  inflation ) karena  dapat  mengakibatkan  daya  beli masyarakat  turun  dan  tidak  boleh  terlalu  rendah  karena  akan  melemahkan  daya saing.  Perekonomian  disuatu  daerah  dapat  dikatakan  baik  apabila  kebijakan- kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintahnya  bisa  mengendalikan  inflasi. Perkembangan  ekonomi  di  Dumai  saat  ini  mengalami  naik  turun  terutama  pada permasalahan  harga  pokok  dan  sembako.  Menurut  BPS  Kota  Dumai  (2017,04) terhitung  dari  bulan  Januari  2017  sampai  dengan  bulan  Maret  2017,  telah  terjadi inflasi sebesar 1,35 persen dan deflasi sebesar 0,19 persen. Untuk menyikapi semua permasalahan  itu  maka  Pemerintah  Kota  Dumai  membentuk  Tim  Pengendalian Inflasi Daerah yang berperan membantu menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan  mengatasi  permasalahan  ekonomi  sektor  riil  serta  menjaga  stabilitas  harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat.

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Menurut Mudrajat Kuncoro, 2009, penelitian deskriptif merupakan pengumpulan data untuk
diuji  hipotesis  atau  menjawab  pertanyaan  mengenai  status  terakhir  dari  subjek penelitian.  Penelitian  ini  mengkaji  tentang  bagaimana  peranan  Tim  Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terhadap inflasi di Kota Dumai. Kemudian penelitian  ini  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yang  pertama  untuk  melihat  bagaimana pergerakan  inflasi  di  Kota  Dumai  sebelum  dan  sesudah  adanya  TPID,  dan  yang kedua adalah untuk melihat bagaimana persistensi inflasi di Kotya Dumai.

## Hasil dan Pembahasan
Inisiatif  pembentukan  TPID  dimulai  sejak  2008  dengan  dukungan  dari berbagai  kalangan,  khususnya  di  daerah.  Saat  ini  telah  terbentuk  93  TPID  di  33 provinsi  yang  mencerminkan  semakin  tingginya  kesadaran  daerah  terhadap implikasi inflasi bagi kegiatan  pembangunan  dan  untuk kesejahteraan  masyarakat secara umum. Keberadaan TPID juga menekankan pentingnya kerangka kerjasama yang  lebih  bersinergi  antar  daerah  sejalan  dengan  implementasi  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN).  Besarnya  komitmen  daerah untuk  turut  berpartisipasi  menjaga  stabilitas  harga  tertuang  dalam  hasil  Rapat Koordinasi Nasional  (Rakornas)  II  TPID  yang  diselenggarakan  pada  16  April 2011. Pada  Rakornas  II  TPID  juga  disepakati  pembentukan  Kelompok  Kerja  Nasional (Pokjanas) TPID yang beranggotakan Bank Indonesia (BI), Kementerian Koordinator Bidang  Perekonomian  (Kemenko),  dan  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor. MOU-
01/M.EKON/03/2011, 13/I/GBI/DKM/NK, 300-194 Tahun 2011.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  MoU  tersebut,  pada  penyelenggaraan  Rapat Koordinasi  Wilayah  (Rakorwil)  TPID  Jakarta-Jabar-Banten  tanggal  14  Juli  2011 ditandatangani  Perjanjian  Kerjasama  (PKS)   antara  ketiga  pihak  tersebut  yang menandai  terbentuknya  Pokjanas  TPID.  Pembentukan  TPID  juga  didasarkan pada Surat  Keputusan  Bersama  (SKB) Menteri  Keuangan  No.88/KMK.02/2005  dan Gubernur  Bank  Indonesia  No.7/9/KEP.GBI/2005  yang  berlaku  untuk  masa  tugas  1 tahun  (tahun  2005).  Untuk  selanjutnya,  dasar  hukum  pelaksanaan  tugas  TPID diatur  dalam  Surat  Keputusan  (SK)  Menteri  Keuangan  (Menkeu)  yang  ditetapkan setiap tahun. TPID dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa inflasi yang rendah dan  stabil  merupakan  satu  sasaran  yang  ingin  dicapai  Pemerintah,  sebagai  bagian dalam  upaya  menjaga  stabilitas  makro  ekonomi  sesuai  dengan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  dan  Undang-Undang  (UU)  Nomor  23 Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
Bulan Maret 2017, Kota Dumai mengalami deflasi sebesar 0,19 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar  124,23.  Laju inflasi tahun kalender (Maret 2017  terhadap  Desember  2016)  sebesar  2,52  persen  dan  laju  inflasi  “year  on  year” (Maret  2017  terhadap  Maret  2016)  sebesar  5,33  persen.  Deflasi  di  Dumai  terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran yaitu
kelompok  bahan  makanan  sebesar  1,35  persen,  diikuti  kelompok  transpor, komunikasi  dan  jasa  keuangan  mengalami  penurunan  indeks  sebesar  0,08  persen, kelompok  sandang  sebesar  0,01  persen.  Sedangkan  peningkatan  indeks  harga  juga terjadi  pada  beberapa  kelompok  yaitu  kelompok  pendidikan,  rekreasi  dan  olahraga sebesar  0,05  persen,  kelompok  kesehatan  sebesar  0,07  persen,  kelompok  makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,24 persen serta kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,62 persen.
Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya deflasi di Kota Dumai antara  lain  bayam,  kangkung,  tongkol/ambu-ambu,  tarip  pulsa  ponsel,  telur  ayam ras,  daging  sapi,  cabai  rawit,  daun  singkong,  tomat  buah,  udang  basah, kembung/gembung/banyar/gembolo/aso-aso, jeruk, cabai merah, ayam hidup, minyak goreng dan cumi-cumi.
Dari  23  kota  di  Sumatera  yang  menghitung  IHK,  15  (lima  belas)  kota mengalami  deflasi  dengan  deflasi  tertinggi  terjadi  di  Tanjung  Pandan  sebesar  1,49 persen,  Lhoksumawe  sebesar  1,40  persen,  Batam  sebesar  0,83  persen,  Sibolga sebesar 0,70 persen;  Tanjung Pinang sebesar 0,64 persen; Padangsidimpuan sebesar 0,43 persen; Metro sebesar 0,30 persen; Medan sebesar 0,20 persen, Dumai sebesar 0,19 persen dan deflasi terendah di Padang sebear 0,01 persen.  Dari sepuluh ibukota provinsi  di  Sumatera,  6  (enam)  ibukota  provinsi  mengalami  deflasi  dengan  deflasi tertinggi  terjadi  Pangkal  Pinang  sebesar  0,64  persen,  Medan  sebesar  0,20  persen, Banda Aceh sebesar 0,15 persen, Palembang sebesar 0,10, Bandar Lampung sebesar 0,06  persen,  Padang  sebesar  0,01  persen  dan  4  (empat)  kota  mengalami  inflasi dengan inflasi tertinggi di Bengkulu sebesar 0,23 persen dan terendah di Pekanbaru dan Pangkal Pinang sebesar 0,38 persen.
Berdasarkan hasil pemantauan oleh BPS Kota Dumai, bulan Maret 2017, Kota Dumai  mengalami  deflasi  sebesar  0,19  persen  dengan  Indeks  Harga  Konsumen (IHK) sebesar  130,85.  Laju inflasii tahun kalender (Maret 2017 terhadap Desember 2016) sebesar 2,52 persen dan laju inflasi “year on year” Maret 2017 terhadap Maret 2016) sebesar 5,33 persen. Deflasi di Dumai terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 1,35  persen,  diikuti  kelompok  transpor,  komunikasi  dan  jasa  keuangan  mengalami penurunan indeks sebesar 0,08 persen serta kelompok sandang sebesar 0,01 persen.
Tabel 1 . Tabel Inflasi Kota Dumai Maret 2017, Tahun Kalender dan Year on Year 2016 Kelompok Pengeluaran IHK Maret 2017 IHK Desember 2016 % perububahan erhadap Februari 2017 Laju Inflasi Tahun Kalender Inflasi Tahun ke Tahun 1 2 3 4 5 6 Umum 124.23 127.63 -0.19 2.52 5.33
1. Bahan Makanan 127.82 133.75 -1.35 3.46 8.26 2. Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 133.5 140.51 0.24 1.25 6.57 3. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 199.62 121.64 0.62 3.41 5.16 4. Sandang 121.22 123.04 -0.01 1.13 2.65 5. Kesehatan 118.66 119.45 0.07 2.62 3.30 6. Pendidikan, rekreasi, dan olahraga 119.21 119.93 0.05 -0.18 0.42 7. Transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 118.78 118.51 -0.08 3.13 2.90
Sumber: BPS Kota Dumai 2017
Keterangan:
1. Kolom 4 Persentase perubahan IHK bulan Maret 2017 terhadap IHK bulan Februari 2017
2. Kolom 5 Persentase perubahan IHK bulan Maret 2017 terhadap IHK bulan Desember 2016
3. Kolom 6 Persentase perubahan IHK bulan Maret 2017 terhadap IHK bulan Maret 2016
Jika dibandingkan setiap tabel dari bulan Januari 2017 sampai dengan Maret  2017,  kelompok  pengeluaran  yang  memiliki  andil  besar  dalam meningkatnya  inflasi  di  Kota  Dumai  yaitu  kelompok  makanan  jadi, minuman, rokok dan tembakau, dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa  keuangan.  Tetapi  pada  bulan  Maret  2017,  tingkat  inflasi  tidak  terlalu tinggi.
Tabel 2 . Tabel andil inflasi/deflasi menurut kelompok pengeluaran kota Dumai, maret 2017 Kelompok Pengeluaran Andil Inflasi/ Deflasi (%) 1 2 Umum -0.19 1. Bahan Makanan -0.36 2. Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0.05 3. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0.13 4. Sandang 0.00 5. Kesehatan 0.00 6. Pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0.00 7. Transpor, komunikasi, dan jasa keuangan -0.01
Kelompok  komoditas  yang  memberikan  andil/sumbangan  deflasi  adalah kelompok bahan makanan sebesar 0,36 persen, diikuti kelompok kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,01 persen. Terdapat 2 kelompok yang memberikan andil/sumbangan  inflasi  yaitu  kelompok  perumahan,  air,  listrik,  gas  dan  bahan bakar  sebesar  0,13  persen  serta  kelompok  makanan  jadi,  minuman,  rokok  dan tembakau  sebesar  0,05  persen.  Sedangkan  kelompok  sandang,  kesehatan  dan pendidikan  serta  rekreasi  dan  olah  raga  tidak  memeberkan  andil  terhadap inflasi/deflasi di Kota Dumai karena harga relatif stabil.
1. Bahan Makanan
Pada bulan Maret 2017, kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 1,35  persen  atau  terjadi    penurunan  indeks  harga  dari  140,27  pada  Februari  2017 menjadi 138,38 pada Maret 2017. Laju inflasi tahun kalender (Maret 2017 terhadap Desember  2016)  sebesar  3,46  persen  dan  laju  inflasi  Year  on  Year  (Maret  2017 terhadap  Maret  2016)  sebesar  8,26  persen.  Dari  sebelas  sub  kelompok  dalam kelompok bahan makanan 7 (tujuh) sub kelompok mengalami deflasi dengan deflasi tertinggi terjadi pada sub kelompok sayur-sayuran sebesar 13,94 persen, diikuti sub kelompok buah-buahan sebesar 1,53 persen, sub kelompok daging dan hasil-hasilnya sebesar  1,33,  sub  kelompok  telur,  susu,  dan  hasil-hasilnya  sebesar  0,80,  sub kelompok  bahan  makanan  lainnya  sebesar  0,48  persen,  sub  kelompok  padi-padian, umbi-umbian  dan  hasilnya  sebesar  0,07  persen,  sub  kelompok  ikan  segar  sebesar 0,05 persen. Sedangkan ada 4 (empat) sub kelompok yang mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi terjadi pada sub kelompok bumbu-bumbuan sebesar 2,86 persen, sub kelompok  lemak  dan  minyak  sebesar  0,50  persen,  sub  kelompok  ikan  diawetkan sebesar 0,27 dan sub kelompok kacang-kacangan sebesar 0,24 persen.
Kelompok  bahan  makanan  pada  Maret  2017  memberikan  sumbangan/andil deflasi  sebesar  0,36  persen  terhadap  total  deflasi  Kota  Dumai  dengan  Komoditas yang  memberikan  andil  terbesar  terjadinya  deflasi  di  Kota  Dumai  antara  lain: kangkung, tongkol/ambu-ambu sebesar 0,08 persen, telur ayam ras dan daging sapi sebesar  0,04  persen,  cabai  rawit  dan  daun  singkong  sebesar  0,03  persen,  udang basah,  kembung/gembung/banyar/gembolo/asoaso  dan  jeruk  sebesar  0,02  persen,
cabai merah, ayam hidup minyak goreng dan cumi-cumi sebesar 0,01 persen dan lain sebagainya.  Komoditas  yang  memberikan  andil  terbesar  terjadinya  inflasi  di  Kota Dumai  antara  lain:  bawang  merah  sebesar  0,11  persen,  serai  sebesar  0,06  persen, Nila sebesar 0,03 persen, kelapa sebesar 0,02 persen, kentang, gabus, daun seledri, caru,  daun  bawang,  ketimun,  wortel,  senangin,  susu  untuk  balita  sebesar  0,01 persen.
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau
Kelompok  Makanan  Jadi,  Minuman,  Rokok  dan  Tembakau  pada  Maret  2017 mengalami  inflasi  sebesar  0,24  persen  atau  terjadi  peningkatan  indeks  dari  141,93 pada  pada  Februari  2017  menjadi  142,27  pada  Maret  2017.  Laju  inflasi  tahun kalender (Maret 2017 terhadap Desember 2016) sebesar 1,25 persen dan laju inflasi Year  on  Year  (Maret  2017  terhadap  Maret  2016)  sebesar  6,57  persen.  Dari  3  (tiga) sub  kelompok  dalam  kelompok  ini,  inflasi  tertinggi  terjadi  pada  sub  kelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 0,62 persen, diikuti sub kelompok tembakau dan  minuman  beralkohol  sebesar  0,31  persen  dan  sub  kelompok  makanan  jadi sebesar 0,05 persen.
Kelompok  makanan  jadi,  minuman,  rokok  dan  tembakau  pada  bulan  Maret 2017  memberikan  sumbangan/andil  inflasi  sebesar  0,05  persen  terhadap  total deflasi/inflasi  Kota  Dumai.  Komoditas  yang  memberikan  andil  terbesar  terjadinya inflasi di Kota Dumai antara lain komoditas air kemasan  sebesar 0,02 persen, kopi bubuk dan rokok kretek sebesar 0,01 persen, sedangkan komoditas lain relatif stabil.
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar
Kelompok  Perumahan,  Air,  Listrik,  Gas  dan  Bahan  Bakar  pada  bulan  Maret 2017  mengalami  inflasi  sebesar  0,62  persen  atau  terjadi  peningkatan  indeks  harga dari 125,01 pada Februari 2017 menjadi 125,79 pada Maret 2017. Laju inflasi tahun kalender (Maret 2017 terhadap Desember 2016) sebesar 3,41 persen dan laju inflasi Year on Year (Maret 2017 terhadap Maret 2016) sebesar 5,16 persen. Dari 4 (empat) sub kelompok dalam kelompok ini, inflasi tertinggi terjadi pada sub kelompok bahan bakar  penerangan  dan  air  sebesar  1,83  persen,  dikuti  sub  kelompok  perlengkapan rumah  tangga  sebesar  0,62  persen,  sub  kelompok  penyelenggaraan  rumah  tangga sebesar  0,16  persen  dan  sub  kelompok  biaya  tempat  tinggal  sebesar  0,03  persen. Pada  Maret  2017,  kelompok  perumahan,  air,  listrik,  gas  dan  bahan  bakar memberikan  sumbangan/andil  inflasi  sebesar  0,13  persen  dengan  komoditas penyumbang inflasi terbesar  adalah  tarif dasar listrik sebesar 0,11 persen  dan lain sebagainya.
4. Sandang
Kelompok  Sandang  pada  Maret  2017  mengalami  deflasi  sebesar  0,01  persen, atau terjadi penurunan indeks harga dari 124,44 pada Februari 2017 menjadi 124,43 persen  pada  Maret  2017.  Laju  inflasi  tahun  kalender  (Maret  2017  terhadap Desember  2016)  sebesar  1,13  persen  dan  laju  inflasi  Year  on  Year  (Maret  2017 terhadap  Maret  2016)  sebesar  2,65  persen.  Dari  4  (empat)  sub  kelompok  dalam kelompok ini, 1  (satu)  sub kelompok mengalami deflasi yaitu  sub kelompok  barang pribadi  dan  sandang  lain  sebesar  0,21  persen,  sedangkan  2  (dua)  sub  kelompok
mengalami  inflasi  dengan  inflasi  tertinggi  terjadi  pada  sub  kelompok  sandang wanita  sebesar  0,09  persen  diikuti  sub  kelompok  sandang  laki-laki  sebesar  0,01 persen.  Sementara  itu  sub  kelompok  sandang  anak-anak  relatif  stabil.  Pada  Maret 2017  kelompok  sandang  tidak  mengalami  perubahan  yg  signifikan  sehingga  angka inflasi/deflasi relatif stabil.
5. Kesehatan
Kelompok  Kesehatan  pada  bulan  Maret  2017  mengalami  mengalami  inflasi sebesar  0,07  persen  atau  terjadi  peningkatan  indeks  dari  122,49  pada  Februari 2017menjadi  122,58  pada  Maret  2017.  Laju  inflasi  tahun  kalender  (Maret  2017 terhadap Desember 2016) sebesar 2,62 persen. Laju inflasi Year on Year (Maret 2017 terhadap  Maret  2016)  sebesar  3,30  persen.  Dari  4  (empat)  sub  kelompok  dalam kelompok  ini,  inflasi  tertinggi  terjadi  pada  sub  kelompok  obat-obatan  sebesar  0,32; diikuti  sub  kelompok jasa  kesehatan  sebesar  0,03  persen; sub kelompok perawatan jasmani dan kosmetika sebesar 0,02 persen sedangkan sub kelompok jasa perawatan jasmani relatif stabil. Pada Maret 2017, andil komoditas dalam kelompok kesehatan relatif stabil.
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga
Kelompok  pendidikan,  rekreasi  dan  olah  raga  pada  bulan  Maret  2017 mengalami  inflasi  sebesar  0,05  persen  atau  terjadi  peningkatan  indeks  dari  119,65 pada  Februari  2017  menjadi  119,71  pada  Maret  2017.  Laju  inflasi  tahun  kalender (Maret 2017 terhadap Desember 2016) sebesar -0,18 persen (deflasi) dan laju inflasi Year  on  Year  (Februari  2017  terhadap  Februari  2016)  sebesar  0,42  persen.  Dari  5 (lima)  sub  kelompok  dalam  kelompok  ini,  1  (satu)  sub  kelompok  mengalami  inflasi yaitu  sub  kelompok  perlengkapan/peralatan  pendidikan  sebesar  0,27  persen, sedangkan  sub  kelompok  lainnya  relatif  stabil.  Pada  Maret  2017,  andil  komoditas dalam kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga relatif stabil.
7. Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan
Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan pada bulan  Maret 2017 mengalami  deflasi  sebesar  0,08  persen  atau  terjadi  penurunan  indeks  dari122,32 pada  Februari  2017  menjadi  122,22  pada  Maret  2017.  Laju  inflasi  tahun  kalender (Maret 2017 terhadap Desember 2016)  sebesar  3,13 persen dan laju inflasi Year on Year  (Maret  2017  terhadap  Maret  2016)  sebesar  2,90  persen.  Dari  4  (empat)  sub kelompok  dalam  kelompok  ini,  1(satu)  sub  kelompok  yang  mengalami  deflasi  yaitu sub  kelompok  komunikasi  dan  pengiriman  sebesar  1,26  persen,  sedangkan  2  (dua) sub kelompok lainnya mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi pada sub kelompok kelompok sarana dan penunjang transpor sebesar 0,54 persen diikuiti sub kelompok transpor sebesar 0,27 persen. Sub kelompok jasa keuangan relatif stabil.
Pada  Maret  2017  kelompok  transpor,  komunikasi  dan  jasa  keuangan memberikan sumbangan/andil deflasi sebesar 0,01 persen terhadap total deflasi Kota Dumai dengan komoditas penyumbang deflasi yakni tarif pulsa ponsel sebesar 0,06 persen.  Komoditas  penyumbang  inflasi  adalah  angkutan  antar  kota,  mobil,  sepeda motor,  telepon  seluler,  helm,  cuci  kendaraan  masing-masing    sebesar  0,01  persen, sedangkan  komoditas  lain  relatif  stabil.  Tim  Pengendalian  Inflasi  Daerah  Kota
Dumai  setiap  tahunnya  menyusun  kerangka  kegiatan  yang  akan  mendukung jalannya proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait harga bahan pokok dan barang  penting  lainnya.  Untuk  itu  TPID  membuat  sebuah Roadmap Pengendalian Inflasi Kota Dumai.
Roadmap Pengendalian  Inflasi  Kota  Dumai  merupakan  kerangka  kerja  dan acuan  dalam  penyusunan  program  kerja  jangka  pendek  dan  menengah  TPID  Kota Dumai.  Untuk  mewujudkan  upaya  pengendalian  inflasi  daerah  ini  diperlukan komitmen dari seluruh SKPD terkait di Kota Dumai, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pertanian bidang Ketahanan Pangan. Tujuan dari program kerja  TPID  Kota  Dumai  adalah  stabilisasi  dan  penurunan  disparitas  harga  dan ketersediaan bahan pokok masyarakat didaerah, sehingga tersedianya bahan pokok dan  daya  beli  masyarakat  terjangkau.  Selain  itu,  tujuan  program  kerja  TPID  juga untuk  melaksanakan  peran  aktif  Pemerintah  Kota  Dumai  dalam  Pengendalian Inflasi sehingga dapat meningkatkan daya beli dan  menghambat laju pertumbuhan penduduk miskin di Kota Dumai.
Sasaran  dari  program  TPID  Kota  Dumai  adalah  pengendalian  sistem distribusi  bahan  pokok  dan  barang  penting  serta  tersedianya  informasi/data  yang akurat tentang harga, stok dan pasokan  bahan pokok dan penting. Selain itu perlu adanya  program  pasar  murah  secara  berkala  khususnya  pada  momen  Hari  Besar Keagamaan  Nasional  guna  pengendalian  stabilisasi  harga.  Serta  peningkatan produksi  bahan  pangan  untuk  pengendalian  biaya  pengeluaran  rumah  tangga dengan  pemanfaatan  lahan  pekarangan  rumah.  TPID  diharapkan  dapat mengevaluasi  sumber-sumber  dan  potensi  tekanan  inflasi  di  Kota  Dumai  serta dampaknya  terhadap  pencapaian  sasaran  inflasi  daerah.  Dapat  menyampaikan informasi  kebijakan  yang  telah  dilakukan  dan  rencana  kebijakan  oleh  instansi- instansi terkait kepada dewan pengarah, serta melaksanakan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi kepada masyarakat.
Berdasarkan  data  dari  Bank  Indonesia  Perwakilan  Propinsi  Riau,  secara umum  perkembangan  harga  barang  dan  jasa  di  Propinsi  Riau  pada  Bulan  Januari 2017  mengalami  peningkatan  dengan  tingkat  inflasi  1,46%,  lebih  tinggi dibandingkan  inflasi Desember  2016 yang  tercatat  0,23%  dan  inflasi  nasional  yang sebesar 0,97%. Secara spesial, inflasi bulanan tertinggi di Kota Dumai yaitu sebesar 1,58%,  diikuti  Kota  Pekanbaru  sebesar  1,46%,  dan  Tembilahan  sebesar  1,19%. Secara Tahunan, realisasi inflasi Riau sebesar 5,21%.

## Simpulan
Tim Pengendalian Inflasi Daerah adalah Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  Pusat  setelah  mempertimbangkan  bahwa  inflasi yang  rendah  dan  stabil  merupakan  satu  sasaran  yang  ingin  dicapai  Pemerintah, sebagai  bagian  dari  upaya  menjaga  stabilitas  makro  ekonomi  yang  sesuai  dengan Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  yang  telah  dirancang  oleh  Pemerintan.
Proses kerja Tim  Pengendalian Inflasi Daerah yaitu pertama adanya instruksi dari Presiden,  lalu  diteruskan  kepada  setiap  Kementerian  yang  terkait  dan  Kantor Perwakilan  Bank  Indonesia  yang  memegang  peranan  penting  dalam  menjaga kestabilan  inflasi.  Selanjutnya,  dari  Bank  Indonesia  menginstruksikan  kepada setiap Kepala Daerah, untuk Kota Dumai diteruskan kepada Walikota Dumai yang kemudian  dilanjutkan  kepada  Kepala  Bagian  Administrasi  Perekonomian  Setda Kota  Dumai.  Pada  tahap  ini,  Administrasi  Perekonomian  hanya  memfasilitasi  dan memonitoring/mengawasi  setiap  kegiatan  yang  dijalankan,  dan  untuk  mencapai setiap  sasaran  yang  telah  direncanakan  diperlukan  kerja sama dengan  dinas-dinas yang terkait. Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah adalah mengevaluasi sumber- sumber  dan  potensi  tekanan  inflasi  serta  dampaknya  terhadap  pencapaian  target inflasi, dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam  rangka  pengendalian  inflasi.  Sehingga,  dapat  meningkatkan  daya  beli  dan menghambat laju pertumbuhan penduduk miskin di Kota Dumai.

## Daftar Pustaka
Bernane. (2009). Teori Makro Ekonomi (4 th ) , Alih Bahasa Imam Nurmawan. Erlangga. Jakarta. BPS. (2000). Dumai Dalam Angka: Dumai Municipality in Figures . BPS Kota Dumai. Dumai
Eachern. (2000). Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer . Salemba Empat. Jakarta.
Judisseno.  (2005). Perpajakan  (Edisi  Revisi) .  Gramedia  Pustaka  Utama. Jakarta.
Khan.  (2006). Anggaran  Pemerintah  dan  Inflasi  Indonesia .  Gramedia. Jakarta.
Mankiw.  (2003). Principles  of  Macroeconomics .  United  States  of  Amerika Worth Publisher.
Maski. (2007). Perekonomian Indonesia . Jakarta: Galia Indonesia. Mulyani. (1996). Akuntansi Syariah di Indonesia . Jakarta: Salemba Empat. Nopirin. (2005). Ekonomi Moneter (Buku Satu) . Yogyakarta: BPFE. Nopirin. (2011). Ekonomi Moneter (Buku Dua) . Yogyakarta: BPFE.
Prasetyo. (2011). Pengantar Ekonomi Makro . Yogyakarta: BPFE. Putong. (2002). Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro Jakarta: Mitra Wacana Media.
Sukirno. (2004). Makroekonomi: Teori Pengantar . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.