## AGAMA, ETNISITAS, DAN PERUBAHAN POLITIK DI MALUKU: REFLEKSI TEORETIK DAN HISTORIS
Cahyo Pamungkas
Peneliti pada Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PSDR-LIPI) Email: cahyopamungkas_lipi@yahoo.com Diterima: 30-12-2013 Direvisi: 10-1-2014 Disetujui: 20-1-2014

## ABSTRACT
This paper is a result of archival research that was a part of ethno-religious conflict studies conducted by Radboud University Nijmegen, the Netherlands in 2011. This article addresses the following questions: (i) how is the relationship between cultural elements, in particularly ethnicity and religions, and political competition according to social identity theory? (ii) How is the development of religious institutions in the Mollucas with its political and cultural consequences? (iii) How do we use social identity theory to analyze the present day political dynamics in the Mollucas related to the polarization of religious and ethnicity? Social identity theory mentions that group iden - tification is sufficient to create in-group favoritism and hostility toward out-group members. Religion and ethnicity consequently are theoretically put as sources of conflictual relationships between ethno-religious groups. The current political dynamics in the Mollucas after the recent conflict between 1999 and 2004, however, show the religious divisions in politics are not salience compared to several periods before the violence. As theoretical implication, some elements of social identity theory are not relevant to analyze the using of religion and ethnicity in politics.
Keywords: Religion, ethnicity, and politics.

## ABSTRAK
Artikel ini merupakan salah satu hasil studi literatur dari penelitian ethnoreligious conflict yang diselenggara- kan oleh Radboud University Nijmegen , Belanda pada tahun 2011. Artikel ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) bagaimanakah hubungan antara unsur-unsur budaya terutama agama dan etnisitas dengan kompetisi politik menurut teori identitas sosial? (2) Bagaimanakah perkembangan lembaga-lembaga keagamaan di Maluku beserta konsekuensi-konsekuensi politik dan budaya yang menyertainya? (3) Bagaimana kita menggunakan teori identitas sosial untuk menganalisis dinamika politik di Maluku pada masa sekarang, terutama berkaitan dengan polarisasi agama dan etnisitas? Teori identitas sosial menyebutkan bahwa identifikasi kelompok adalah prasyarat utama untuk mendorong lahirnya favoritism kelompoknya sendiri dan permusuhan terhadap anggota-anggota kelompok lain. Agama dan etnisitas sebagai akibatnya memiliki konsekuensi secara teoretik se- bagai sumber hubungan yang bersifat konfliktual antara kelompok-kelompok agama dan suku. Namun, dinamika politik kontemporer di Maluku sesudah konflik berakhir, menunjukkan bahwa polarisasi agama dalam politik tidak lagi menonjol dibandingkan beberapa periode sebelum konflik komunal. Sebagai implikasi teoretiknya, beberapa elemen dari teori identitas sosial kurang lagi relevan untuk menganalisa hubungan antara agama atau dalam politik kontemporer.
Kata kunci: Agama, etnisitas, dan politik.

## PENDAHULUAN
Delapan  bulan  sebelum  pemilihan  Walikota Ambon pada bulan April 2011, diselenggarakan pertemuan kumpul  gandong oleh  masyarakat negeri 1 Ulath, Tuhaha, dan Iha yang bertempat
1  Negeri di Maluku merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk secara genaologis, menempati suatu wilayah tertentu, memiliki susunan pemerintahan dan adat istiadat, dan mengelola sumber daya yang berada di
di baileo (gedung pertemuan) Gereja Maranatha, Ambon. Acara ini dibuka dengan pawai tokoh- tokoh masyarakat dari tiga negeri tersebut dengan
wilayahnya secara bersama-sama. Sistem pemerintahan negeri adalah bentukan VOC sejak awal abad ke-17. Se belum kedatangan VOC, kesatuan masyarakat seperti ini disebut sebagai aman, hena, atau uku yang terbentuk dari lumatau, yakni orang-orang yang menganggap diri mereka berasal dari satu keturunan (Leirissa dkk., 1982: 1).
menggunakan pakaian adat, dan memegang tali yang  mengikat  mereka  semua.  Sepuluh  orang tetua adat dari Iha berpakaian putih dengan sapu tangan kuning yang diikatkan di leher. Di sam- ping itu, sepuluh orang tetua adat dari Tuhaha dan Ulath berpakaian merah dan mengenakan sapu tangan merah. Diiringi musik tradisional,  mereka diarak dari jalan raya menuju baileo sambil diikat oleh  sebuah  tali,  dan  menggendong  sebuah potongan bambu berbentuk salib. Sesampai di baileo, rombongan  tersebut  disambut  oleh  20 perempuan yang memegang kain putih melingkar sebagai tanda perahu kora-kora yang mengantar- kan nenek moyang ketiga negeri dari kampung halamannya. Setelah itu, berlangsung pembacaan silsilah  nenek  moyang  dari  masyarakat  ketiga negeri tersebut yang dianggap masih memiliki hubungan darah. Menjelang penutupan, seorang tetua adat menyampaikan permintaan dukungan kepada masyarakat ketiga negeri untuk memilih calon Walikota yang berasal dari negeri Tuhaha.
Kumpul  gandong lebih  banyak  dimaknai dalam perspektif kebudayaan, yakni suatu upacara untuk mengaktifkan gandong . Menurut Bartels (1978, 2003a), gandong merupakan ikatan dan aliansi  antar- negeri di  Maluku  yang  dibentuk oleh nenek moyang mereka berdasarkan klaim hubungan darah. Jika ditelusuri lebih jauh, seperti halnya pela yang merupakan aliansi antardesa yang dibentuk oleh nenek moyang, maka gandong berperan dalam membangun saling kepercayaan sekaligus  menurunkan  intensitas  permusuhan antardesa di Maluku yang memiliki perbedaan dalam afiliasi keagamaan.
Sesudah  kekerasan  komunal  di  Maluku berakhir  pada  tahun  2004,  pemerintah  daerah berupaya untuk mengaktifkan kembali hubungan- hubungan kebudayaan antardesa yang berbeda agama,  yaitu panas  gandong dan panas  pela . Namun,  upaya-upaya  tersebut  seringkali  dise- lenggarakan menjelang pilkada. Contoh lain dari panas  gandong adalah  rapat  besar  tiga saniri negeri gandong yakni negeri Wakal (Islam), Hi- tumessing  (Islam),  dan  Rumah Tiga  (Kristen) pada  tanggal  4  Oktober  2011  atau  tiga  bulan sebelum Pilkada kota Ambon. Meskipun semua negeri yang disebut di atas berada di luar kota Ambon, tetapi acara tersebut memiliki implikasi terhadap politik di kota Ambon, yaitu pasangan
calon tersebut menjadi representasi kultural orang Maluku.
Berdasarkan paparan di muka, studi ini ber- tujuan  untuk  menjawab  beberapa  pertanyaan sebagai  berikut:  (i)  Bagaimanakah  hubungan antara aspek-aspek kebudayaan, terutama etnisi- tas dan agama, dengan kontestasi dalam politik, dipandang dari perspektif teori identitas sosial? (ii) Bagaimanakah perkembangan agama-agama di Maluku beserta perubahan-perubahan politik dan budaya yang menyertainya sejak sebelum masa kolonial hingga sekarang? (iii) Bagaimana menggunakan teori identitas sosial untuk meng- analisis dinamika di antara etnisitas, agama, dan dinamika politik di Maluku pada masa kini?

## TEORI IDENTITAS SOSIAL
Hubungan antara agama, etnisitas, dan konflik politik merupakan topik yang banyak mendapat- kan perhatian para ilmuwan sosial. Pandangan mainstream dalam  ilmu  sosial  menyebutkan bahwa kontestasi dan konflik dipicu oleh per- saing  an  antarkelompok  di  dalam  masyarakat untuk  merebut  sumber  daya  yang  terbatas (Coser  1956:  4).  Pandangan  teoritis  lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Tajfel dan Turner (1986: 7), menga takan bahwa proses psikologis antarindividu maupun antarkelompok mendorong terciptanya  konflik  dan  permusuhan  melalui prasangka dan perilaku diskriminatif terhadap kelompok  lain.  Dengan  demikian,  kontestasi, kompetisi, dan konflik kepentingan bukan kondisi yang diperlukan untuk membuat seseorang atau suatu kelompok bertentangan dengan orang lain atau kelompok lain, tetapi terutama oleh kategori- sasi sosial, yakni perspektif yang menganggap bahwa  setiap  orang  adalah  anggota  kelompok (Tajfel 1970: 86–102). Studi ini berdasar pada perspektif teoritis yang kedua untuk menganalisis bagaimana etnisitas dan agama digunakan dalam politik di Maluku. Perspektif ini lebih tepat untuk menjelaskan hubungan antarkelompok etnis dan agama dalam konflik.
Teori identitas sosial menjawab pertanyaan seputar mengapa orang lebih memiliki preferen si terhadap kelompoknya sendiri, dan tidak ter hadap kelompok lain. Secara garis besar, titik pijak fun- damental teori ini adalah setiap individu selalu
berusaha untuk menggapai konsep dan citra diri yang positif. Identitas sosial ditempatkan seba- gai bagian dari diri individu yang berasal dari proses  kategorisasi  dan  perbandingan  sosial. Selanjutnya, setiap individu akan mewujudkan identitas sosial positif, dan menentukan status dan nilai kelompoknya melalui perbandingan sosial dengan kelompok lain. Pada akhirnya, individu tersebut berupaya memperjuangkan positive in- group  distinctiveness ,  yaitu  konsep  diri  yang positif,  menggunakan  sikap-sikap  positif  dari kelompoknya, dan mengemukakan sikap-sikap negatif dari kelompok lain.
Setiap  masyarakat  dapat  diklasifikasikan menurut  kategori  sosial  yang  didefinisikan berdasarkan  kebangsaan,  ras,  kelas,  agama, status  pekerjaannya,  dan  berhimpitan  dengan hubungan  kekuasaan  antara  satu  kelompok dengan kelompok lain (Abram and Hogg 1990). Kategori-kategori  sosial  tersebut  tidak  hanya hidup  dalam   lingkungan  yang  tertutup,  tetapi mereka secara alamiah mendorong terbentuknya struktur  sosial  tertentu.  Proposisi  teoritis  ini sejalan dengan perspektif yang digunakan oleh teori struktur-fungsional seperti Durkheim (1933), Parsons  (1951),  dan  Merton  (1957)  terutama pandangan bahwa setiap orang adalah bagian atau representasi dari kelompok, baik disadari ataupun tidak disadari.
Teori identitas sosial mencoba untuk men- jelaskan bagaimana representasi individu dalam kelompok dan representasi kelompok di dalam individu. Asumsi yang digunakan adalah proses psikologis di dalam diri individu dapat mencipta- kan  identitas  dan  perilaku,  termasuk  perilaku kelompok.  Teori  ini  berakar  pada  pandangan Sumner (1960: 27) yang menekankan pembedaan antara in-group (kelompoknya sendiri) dengan out-group (kelompok lain) atau others . Kategori pertama dihubungkan dengan hubungan-hubung- an yang harmonis dan damai, sementara kategori kedua  dikaitkan  dengan  hubungan-hubungan yang  bersifat  kontradiktif.  Menurut  Sumner, pandangan  positif  terhadap  kelompoknya  dan pandangan  yang  negatif  terhadap  kelompok lain, yang disebut dengan ethnosentrisme, bukan merupakan perilaku individu namun merupakan perilaku kelompok.
Teori  identitas  sosial  berawal  dari  kritik terhadap  teori  konflik  bahwa  teori  identitas seharusnya menekankan proses yang mendasari pembentukan  identitas  kelompok,  dan  aspek- aspek  subjektif  dari  keanggotaan  dalam  suatu kelompok (Tajfel dan Turner 1986: 8). Teori ini pada dasarnya menjelaskan proses pembentukan dan pemeliharaan identitas kelompok, dan dam- pak dari identifikasi terhadap kelompok. Menurut teori ini, sikap dan perilaku bermusuhan antarke- lompok sosial berawal dari proses psikologis yang menekankan pembentukan identitas kelompok, dan merupakan dampak dari identifikasi terhadap perilaku kelompok (Gijsberts dkk. 2004: 8). Ber- beda dari konsepsi Barth (1969: 13–14) bahwa identifikasi dan kolektivitas dikonstruksi secara sosial melalui transaksi dan negosiasi, sementara Tajfel dan Turner (1986: 8) mengatakan bahwa keanggotaan dalam suatu kelompok adalah syarat yang  mencukupi  untuk  menciptakan  identifi - kasi dengan kelompok, dan untuk menyalurkan perilaku  yang  disukai  terhadap  kelompoknya ( in-group favoritism ) dan diskriminasi terhadap kelompok lain.
Berdasarkan penelitian eksperimental yang dilakukan oleh Turner (1981), konflik kepentingan antarkelompok bukanlah syarat yang diperlukan atau mencukupi dalam mewujudkan konflik dan diskriminasi. Oleh karena itu, asumsi mendasar dari  teori  ini  adalah  bias  terhadap  kelompok sendiri merupakan suatu karakter yang sangat kuat dalam hubungan antarkelompok. Tajfel dan Turner (1986: 8), memberikan bukti bahwa kate- gori sosial adalah kondisi yang mencukupi bagi perilaku diskriminasi terhadap kelompok lain, dan perilaku menyukai kelompoknya sendiri. Dalam terminologi  favoritisme  kelompok,  Tajfel  dan Turner (1986: 14) mengatakan bahwa perbedaan antarkelompok yang lebih besar dalam kompe- tisi adalah lebih mendasar dibandingkan dengan manfaat paling besar yang diperoleh dari kelom- poknya. Hal ini dapat dimaknai bahwa prefe rensi terhadap kelompok lebih penting daripada objek material yang dikompetisikan.
Menurut teori ini, penilaian setiap individu terhadap dirinya sendiri adalah fungsi dari identi- tas sosial dan personal (Herring dkk. 1999: 379). Jika identitas personal adalah hasil dari apa yang
diperjuangkan oleh setiap individu, maka identitas tersebut juga merupakan hasil dari keanggotaan individu tersebut dalam suatu kelompok. Untuk mempertahankan  evaluasi  diri  yang  positif, indi vidu-individu  membuat  refe rensi  yang disukai kelompoknya, yang mereka identifikasi, dan  karakter-karakter  yang  tidak  disukai  dari kelompok lain. Teori ini mengasumsi kan bahwa individu-individu mengategorikan dunia menjadi ‘mereka’ dan ‘kita.’ Identifikasi merupakan salah satu kebutuhan yang didorong untuk menciptakan nilai positif tertentu ( positive distinctions ) yang dipenuhi dengan perbandingan sosial antarke- lompok. Perbandingan antara kelompok sendiri dengan kelompok lain, tidak lain merepresen- tasikan persepsi kelompoknya sendiri terhadap kelompok  lain  (Greene  1999:  394).  Dengan demikian, kategori sosial akan mengarah pada kontradiksi persepsi sejenis ini (Greene 1999: 394).  Identifikasi  sosial,  kategori  sosial,  dan perbandingan sosial pada umumnya memproduksi persepsi-persepsi  bias  terhadap  kelompoknya sendiri maupun terhadap kelompok luar.
Teori identitas sosial memiliki empat kon- sep  yang  penting,  yakni  kategorisasi  sosial, iden tifikasi  sosial,  perbandingan  sosial,  dan pembentukan kelompok psikologis yang khusus ( psychological  group  distinctiveness )  (Tajfel 1978a; Gijsberts dkk. 2004). Kategorisasi sosial, sebagaimana didefinisikan oleh Tajfel (1978b: 61),  “dapat  dipahami  sebagai  tata  lingkungan sosial  dalam  arti  pengelompokan  orang-orang sedemikian rupa sehingga dianggap masuk akal oleh individu yang bersangkutan.” Kategorisasi dapat  dianggap  sebagai  sistem  orientasi  yang membantu untuk mendefinisikan posisi individu dalam masyarakat. Pembedaan antara kelompok “dalam” dengan kelompok “luar” yang diciptakan oleh kategorisasi sosial, merupakan sebuah instru- men kognitif menyistematisasikan kompleksitas informasi diterima oleh manusia dari lingkungan- nya. Kategorisasi sosial terjadi ketika informasi mengenai kelompok-kelompok sosial diorganisasi sedemikian rupa sehingga persamaan-persamaan dan  perbedaan-perbedaan  di  antara  kategori ditekankan. Oleh karena itu, perbedaan antarkate- gori di dalam kelompok sendiri dilihat sebagai tidak  penting,  dan  persamaan-persamaan  di dalam kelompok sendiri menjadi sangat penting.
Kelompok-kelompok luar, didefinisikan sebagai kelompok yang anggota-anggotanya berbagi nilai, konsep, dan perasaan yang seragam, sementara karakter kelompok sendiri dipandang lebih bera- gam.
Tajfel (1978a: 63) mengatakan bahwa identi- fikasi sosial dipahami sebagai bagian dari konsep diri individu, yang diturunkan dari pengetahuan tentang keanggotaan dalam kelompok-kelompok sosial bersama seperangkat nilai, dan emotional significance yang melekat. Setiap individu mem- peroleh citra tentang diri dari pengetahuan ten- tang keanggotaan dalam suatu kelompok yang dikandung pada nilai dan emosi yang berkaitan dengan keanggotaan. Identitas sosial hanya dapat didefinisikan melalui dampak kategorisasi sosial, yakni dimensi-dimensi lingkungan sosial individu, terhadap kelompoknya sendiri dan kelompok luar. Identitas  sosial  pada  dasarnya  dapat  memiliki sifat-sifat  positif  atau  negatif,  tergantung  atas penilaian oleh kelompok-kelompok sosial yang menyumbang pada pembentukan identitas sosial individu. Hal ini mengasumsikan bahwa individu- individu berjuang keras untuk memperoleh atau mempertahankan  citra  yang  memuaskan  atau konsep  diri,  atau  sebuah  identitas  sosial  yang positif.
Individu-individu  yang  melihat  karakter kelompoknya  sendiri;  memiliki  nilai  moral yang lebih tinggi dengan cara membandingkan kelompok  mereka  terhadap  kelompok  lainnya ( social comparison ). Hal ini berakar dari hipotesis Festinger (1954) (dalam Tajfel (1978: 64), yang mengatakan: (i) “di dalam organisme manusia, ada  keinginan  untuk  menilai  pandangan  dan kemampuannya; (ii) sepanjang tujuan tersebut, orang-orang menilai pandangan dan kemampuan mereka masing-masing dengan pandangan dan kemampuan  orang  lain”.  Perbandingan  sosial terjadi ketika kita membuat perbandingan antara orang lain dengan kita sendiri. Menurut Turner (1978: 236), untuk mencapai identitas sosial yang positif, perbandingan antara kelompok dalam dan kelompok luar harus dilakukan untuk mengeta- hui  bahwa  kelompoknya  sendiri  adalah  lebih baik (positif) daripada kelompok lain. Festinger menyarankan  bahwa  perbedaan  antarindividu dalam dimensi penilaian kinerja dapat dianggap sebagai sebuah perbedaan status (Turner 1978:
237).  Perbandingan  sosial  ini  memudahkan jalan untuk menciptakan dan mempertahankan kelompok-kelompok psikologis.
Jika suatu masyarakat terdiri atas kategori sosial yang dipersepsikan secara hirarkis, maka individu-individu  di  dalamnya  secara  kognitif akan menyederhanakan persepsi dan pengalaman mereka untuk memahami posisinya sebagai ang- gota salah satu kategori sosial dan menyesuaikan tindakan-tindakannya berdasar atas keanggota- anya tersebut. Mereka mengategorikan orang lain sebagai basis bagi persamaan maupun perbedaan dengan diri sendiri, di mana mereka mempersep- sikan orang lain sebagai anggota dari kategori yang sama sebagai diri ( in-group members ) atau sebagai anggota dari kategori diri yang berbeda ( out-group members ) (Abram dan Hogg 1990:19). Selanjutnya,  individu-individu  tersebut  meng- identifikasi diri dengan kelompok mereka sendiri di  mana  identifikasi  sosial  merepresentasikan sejauh mana nilai kelompoknya ditanamkan ke dalam pandangan tentang diri ( sense of self ) dan pada waktu yang sama diri ( self ) dianggap sebagai bagian integral dari kelompok ( in-group ) (Brewer 2001: 111). Identifikasi sosial tidak secara oto - matis memproduksi perilaku kelompok karena identifikasi  tersebut  hanya  menghasilkan  citra positif tentang kelompok. Namun, kategorisasi dan  perbandingan  sosial  bersama-sama  mem- produksi suatu bentuk perilaku kelompok yang bersifat khusus seperti pembedaan antarkelompok dan diskriminasi, favoritisme kelompoknya sen- diri, stereotip negatif terhadap kelompok lain, dan penyesuaian terhadap norma-norma kelompoknya sendiri. Pada satu sisi, pengategorian masyarakat menjadi  kelompok-kelompok  cenderung  me- munculkan stereotip negatif terhadap kelompok lain dan menekankan perbedaan-perbedaan an- tarkelompok. Pada sisi lain, perbandingan sosial menjelaskan rasionalitas mengapa kelompoknya berbeda dengan kelompok lain, beserta segala konsekuensinya (Abrams dan Hogg 1990: 22).

## PENYEBARAN AGAMA DI MALUKU
Para pedagang Muslim dan rohaniwan Muslim, mirip seperti penyebaran Islam ke bagian lain kepulauan  Indonesia,  turut  mengambil  bagian dalam penyebaran Islam ke Maluku. Islam ma-
suk ke “kepulauan rempah-rempah” pada abad ke-13,  dan  menjadi  populer  setelah  beberapa raja Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo memeluk agama ini sejak tahun 1460 (Pires 1944: 212–214; Chauvel 1990:16–17). Pada abad ke-16, Islam mendapatkan lebih banyak pengikut di Ambon dan Kepulauan Lease. Masyarakat yang tinggal di perkampungan ulilima di sebelah utara Leihitu memeluk agama Islam, sementara mereka yang tinggal di perkampungan ulisiwa di sebelah se- latan Leihitu, dan di Semenanjung Leitimor tetap mempertahankan kepercayaan animisme mereka dalam  waktu  yang  cukup  lama  (Aritonang  & Steenbrink 2008: 32–35). Hal yang sama terjadi di Kepulauan Lease, yaitu baik penghuni Hatuhaha di utara Haruku, maupun Iha di selatan Saparua beralih memeluk Islam. Dakwah Islam oleh para pedagang Muslim di Hitu menunjukkan bahwa masyarakat Ambon  semakin  terbuka  terhadap pengaruh dari luar, tidak seperti sebelum abad ke-16 di mana area itu masih terisolasi, dan diang- gap oleh ilmuwan Barat sebagai “kurang beradab” jika dibandingkan terhadap wilayah utara Maluku (Chauvel 1980: 43–45).
Pada  abad  ke-17,  Islam  menyebar  secara gradual dari utara ke selatan wilayah Maluku, meskipun ajaran dan praktik Islam, sebagaimana di wilayah lain, masih bercampur dengan keper- cayaan tradisional. Selama periode Vereenigde Oost-indische  Compagnie (VOC),  Muslim  di Maluku relatif terisolasi dari komunitas Muslim global  lainnya  karena  mereka  dilarang  untuk meninggalkan perkampungan mereka, dan para pedagang  Muslim  dari  luar  Maluku  dilarang untuk  mengunjungi  Maluku  oleh  VOC  yang memberlakukan sistem monopoli perdagangan dan  produksi  rempah-rempah  (Chauvel  1980: 53).  Pada  akhir  abad  ke-19,  perkembangan transportasi antarpulau mendorong Muslim untuk pergi haji dan belajar di luar Maluku. Pengajar agama Islam dari luar Maluku juga berdatangan, kemudian memperkenalkan kepercayaan Islam yang lebih modern, tetapi tidak begitu berhasil. Pada tahun 1930, sebuah cabang Muhammadiyah didirikan di Ambon. Namun, kebanyakan Muslim Ambon menolak ide pembaharuan Islam yang dibawa oleh organisasi progresif itu, sebagaimana mereka merasa bahwa kepercayaan tradisional mereka telah diserang (Bartels 2003b). Setelah
kemerdekaan,  khususnya  selama  masa  Orde Baru,  migrasi  meningkat,  dan  migrasi  mem- percepat proses Islamisasi di Maluku. Di antara para migran ialah para guru agama Islam yang memperkenalkan Muslim Ambon mengenai inter- pretasi modern mengenai Islam. Setelah beberapa tahun, banyak guru Islam muda yang mengikuti kepercayaan Islam yang lebih modern, dan meng- gantikan para pemimpin religius yang mengikuti sebuah sistem kepercayaan yang sinkretis.
Portugis  memperkenalkan  ajaran  Katolik di Maluku. Mereka membawa ajaran tersebut, pada  awalnya,  ke  perkampungan  di  sebelah selatan Leihitu, dan kemudian ke perkampung- an  di  Semenanjung  Leitimor,  dan  Kepulauan Lease. Pada pertengahan abad ke-16, sebagian besar  komunitas  asli  di  selatan  Ambon  dan kepulauan terdekat seperti Haruku, Saparua, dan Nusa Laut telah meyakini ajaran Katolik. 2 Antara tahun 1575 dan 1605, Katolik merupakan agama utama di Kota Ambon. Namun, ketika Portugis keluar  pada  tahun  1605,  masyarakat  Katolik harus pindah ke ajaran Protestan, sebagaimana Belanda  menyatakan  bahwa  semua  perkam- pungan  Katolik  harus  menjadi  perkampungan Protestan (Bartels 2003b). Di antara tahun 1605 dan tahun 1800, zending (pendakwah Katolik) dilarang untuk menyebarkan keyakinan mereka di kepulauan Indonesia. Hanya pada tahun 1912, dan  setelahnya,  zending  diperbolehkan  untuk memperkenalkan kembali keyakinan mereka di Ambon. Namun, para pemuka agama Protestan dan pejabat pemerintah di dalam kota melarang pendirian gereja Katolik dan sekolah hingga tahun 1925 (Steenbrink 2007: 221–226).
Pada awalnya, VOC tidak memberi banyak perhatian pada pendidikan religius, dan pelayanan ibadah kepada para Ambon Kristiani (Van Fraas- sen  1983).  Sejak  tahun  1605, VOC  mengirim pendeta  hanya  untuk  melayani  orang  Belanda di Maluku. Baru pada tahun 1633, para pendeta mulai mengajarkan ajaran Protestan dalam seko-
2  Tiga kampung di Pulau Ambon menganut ajaran Katolik pada tahun 1538, dan seorang misionaris dari Spanyol, Fransiscus Xaverius, turut menghadiri aktivitas evangelis di Hatiwe, Tawiri, Nusaniwe, Killang, Ema, Halong , dan Soya pada tahun 1546 . Perkampungan Katolik mengang- gap perpindahan keyakinan itu sebagai tantangan bagi Ternate, karena Ternate menganggap bahwa perkam- pungan tersebut telah mengubah loyalitas politis mereka kepada Portugis (Alhadar 2001).
lah keagamaan kepada orang-orang Maluku di Ambon dan melatih beberapa di antara mereka untuk menjadi guru agama, pegawai gereja, dan penjaga  gereja.  Pada  tahun  yang  sama,  VOC mendirikan  32  sekolah  dengan  1.200  murid, yang kemudian meningkat menjadi 54 sekolah dengan 5.190 siswa pada tahun 1.700 (Aritonang and Steenbrink 2008: 105). Antara tahun 1625 dan 1775, VOC mengirimkan 41 pendeta Protestan ke Ambon, Lease, Ternate, dan Banda, di mana mereka melayani baik sebagai pimpinan gereja maupun sebagai guru (Aritonang and Steenbrink 2008: 103). Selama British Interregnum (1810– 1817),  Pemerintah  kolonial  Inggris  mengirim lebih banyak zending ke Ambon untuk bekerja di gereja dan sekolah. Praktik ini dilanjutkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda (van Fraassen 1983: 35). Sejak awal abad ke-19, misionaris Belanda, yang didanai dan dikontrol oleh pemerintahan kolonial, mengatur penyebaran ajaran Protestan secara sistematis. 3 Contohnya, para misionaris mendirikan sekolah untuk pemuka agama Protes- tan lokal guna memperkenalkan ajaran Protestan ke seluruh kepulauan. Bahasa yang digunakan di dalam sekolah-sekolah tersebut ialah Ambon Melayu,  yang  secara  gradual  mengakibatkan punahnya bahasa lokal di banyak perkampungan Protestan (Chauvel 1990).
Pada pertengahan abad ke-19, semua gereja Protestan di Maluku digabung menjadi Staatskerk (gereja negara) Maluku. Pada tahun 1935, gereja tersebut bersatu di bawah dewan otonom Gereja Protestan Maluku (GPM) . Dewan itu merupakan organisasi religius terbesar di area, dan struktur hirarkisnya paralel dengan struktur administrasi provinsi. 4 Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Maluku Kristiani berhasil mengamankan posisi  mereka  di  semua  jenjang  birokrasi  di kepulauan, karena pendidikan mereka yang cukup
3  Pada  tahun  1814  hingga  tahun  1864,  Perhimpunan Zending Rotterdam ( Rotterdamsche Zendelingen Ge - nootschap ) mendapat otoritas untuk melakukan aktivitas penginjilan. Pendeta yang paling terkenal ialah J. C. Kam, yang dipanggil Apostle der Molukken . Semua aktivitas zending dijalankan dengan kontrol dari Commissie voor de Zaaken der Protestantsche Kerken in Nederlandsch Indie.
4   Pada tahun 2010, GPM memiliki 575.000 pengikut, yang menyebar menjadi 27 cabang dan 725 gereja ( http:// profilgereja.wordpress.com/2010/05/11/gereja-protestan- maluku/).
tinggi, dan berbagai keuntungan lainnya yang mereka peroleh pada masa penjajahan Belanda. Mereka juga mendapat posisi yang meningkat setelah kemerdekaan; posisi penting di bidang pendidikan  dan  bidang  politik.  Meskipun  de- nominasi Kristiani baru, seperti Pentakosta dan gereja Karismatik, muncul di Kota Ambon dan cenderung menarik perhatian anak muda dengan cara memberikan ritual religius yang lebih ber- variasi, mayoritas umat Protestan melanjutkan afiliasi mereka dengan GPM.

## PERUBAHAN SOSIAL POLITIK DI MALUKU
Sejak  kedatangan  Portugis  ke  kepulauan  di Indonesia, empat kesultanan berkompetisi untuk memperebutkan pengaruh kekuasaan di Maluku Utara: Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Halma- hera dan pesisir Barat Papua berada di bawah pen- garuh kekuasaan Tidore, sementara Ambon dan kepulauan di sekitarnya di Maluku Tengah berada di bawah pengaruh kekuasaan Ternate. Namun, intervensi terhadap masalah lokal di Ambon san- gatlah minim. Kampung ( aman atau hena ), yang merupakan unit politis utama di sana, memiliki tingkat otonomi yang relatif tinggi. Ia diatur oleh seorang raja atau kepala kampung yang dibantu oleh saniri (dewan para tetua) serta kepala soa (kepala suku). Perkampungan di Maluku pada umumnya  ditempati  oleh  Suku  Wemale  atau Suku Alune. Perkampungan yang dikuasai oleh Suku Wemale kebanyakan bergabung ke dalam asosiasi yang disebut sebagai ulilima , sementara perkampungan yang dikuasai Sukubangsa Alune pada umumnya membentuk asosiasi yang disebut sebagai ulisiwa (Cooley 1962: 13–18). Ulilima merupakan asosiasi yang terdiri dari lima perkam- pungan, sedangkan ulisiwa merupakan asosiasi dari sembilan perkampungan. Perkampungan di bagian utara Semenanjung Leihitu merupakan bagian dari ulilima , sementara perkampungan di sebelah selatan merupakan bagian dari ulisiwa . Selain  itu,  perkampungan  di  sebelah  selatan Leitimor merupakan bagian dari ulisiwa .
Ketika Portugis tiba pada tahun 1512, Sultan Ternate menyambut mereka sebagai sekutu, dan mereka bersepakat untuk menjalin sebuah aliansi dagang eksklusif. Sebaliknya, Portugis membantu
sultan  untuk  mengalahkan  rivalnya  di  sekitar kepulauan, yang akan memberikan kesempatan bagi Ternate untuk memperluas pengaruh politis mereka ke Sulawesi bagian utara, Filipina bagian selatan, dan ke Maluku bagian tengah. Namun, pada  pertengahan  abad  ke-16,  permusuhan  di antara  Portugis  dengan  Ternate  pecah  karena Portugis  bertindak  secara  arogan  dan  melukai perasaan orang-orang Muslim. Pada tahun 1575, setelah peperangan selama empat tahun, Portugis dipaksa  menyerah  dan  menyerahkan  benteng mere ka  di  Ternate,  serta  merelokasi  kegiatan mereka  ke  Kota Ambon  (Nanulaitta  1966:18; Widjojo 2007:13).
Sementara di Maluku Tengah, sejak 1512, kapal-kapal Portugis seringkali merapat ke Hitu untuk istirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Banda atau Ternate. Pada mulanya, mereka membangun hubungan yang baik dengan orang- orang Hitu, tetapi orang-orang Portugis seringkali menyinggung perasaan keagamaan orang-orang Hitu  yang  pada  umumnya  memeluk  agama Islam,  mereka  dipaksa  keluar  dari  Hitu  pada tahun 1524. Kemudian, Portugis memindahkan kapal-kapalnya ke wilayah selatan semenanjung Leihitu. Penduduk kampung ulisiwa di pesisir selatan semenanjung Leihitu menyambut Portu- gis sebagai rekan dagang baru, dan memandang mereka sebagai pelindung dalam berkompetisi dengan orang-orang Hitu. Setelah Portugis mem- perkenalkan  ajaran  Katolik,  konflik  di  antara perkampungan di bagian Utara dengan di bagian Selatan  Leihitu  berkembang  menjadi  konflik agama. Perkampungan Muslim ulilima berada di bawah Kerajaan Tanah Hitu , yang didirikan pada tahun 1470, dan beraliansi dengan Ternate, sementara perkampungan Kristiani ulisiwa ber- aliansi dengan Portugis. Pada akhir abad ke-16, orang-orang Hitu, yang dibantu oleh para tentara dari Ternate, Jawa, dan Makassar, kemudian ten- tara Belanda, menyerang Portugis yang didukung oleh aliansi desa-desa yang penduduknya telah memeluk agama Katolik (Widjojo 2007: 11–12).
Setelah Portugis menyerah pada tahun 1605, perkampungan Kristiani di Ambon dan Lease be- rada di bawah pengaruh VOC, sementara perkam- pungan Muslim tetap berada di bawah pengaruh Ternate,  yang  diwakili  oleh  seorang  gubernur yang bermarkas di Hoamoal. Pada tahun 1605
hingga 1607, VOC membangun kontrak dengan penguasa-penguasa di Hitu, Banda, dan Ternate, yang mewajibkan mereka untuk menjual rempah- rempah kepada VOC dengan harga yang tetap. Namun, pada tahun 1620, Gubernur Ternate dan penguasa Muslim di Banda dan Hitu melanggar kontrak karena harga rempah-rempah di pasaran telah meningkat (Widjojo 2007: 23–29). Untuk memaksa  monopoli  perdagangan  antara  tahun 1621 hingga 1651, VOC mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Banda, Hitu, serta Hoamoal (Bartels 1978: 115–123; Ricklefs 1981: 59–61). Setelah VOC berhasil mengontrol wilayah terse- but, ia mulai mencoba untuk turut memonopoli perdagangan dan produksi rempah-rempah. 5 Ke- pala kampung Ambon dipaksa untuk menggerak- kan para penduduk guna menanam cengkeh, dan mendayung perahu VOC hongi-tochten , semacam ekspedisi militer yang digunakan untuk menghan- curkan perkebunan cengkeh di luar Ambon (Van Fraassen 1983: 18; Chauvel 1990: 8). 6
Setelah  negara  kolonial  Hindia-Belanda terbentuk pada tahun 1800, monopoli Belanda terhadap rempah-rempah terus berlanjut. Selama British  Interregnum (1810–1816),  masyarakat Ambon  tidak  lagi  diwajibkan  untuk  bekerja paksa  memproduksi  cengkeh  dan  mendayung perahu. Ketika Belanda kembali pada tahun 1817, dan ingin mempraktikkan kembali kerja paksa, sebuah pemberontakan pecah di Kepulauan Lease (Van  Fraassen  1983:  32–33).  Setelah  Belanda mendapatkan  kembali  kekuasaan  pada  tahun 1824,  mereka  membentuk  kembali  pemerin- tahan kolonial kepulauan, yang turut mengatur hubungan antara para kepala kampung dengan para penduduk. Kepala kampung dianggap se-
5  Pada tahun 1621, hampir seluruh populasi Banda dibunuh secara  brutal  oleh  pasukan VOC  di  bawah  komando Gubernur J. P. Coen. Dari sekitar 3.000 penduduk, hanya 150 penduduk yang selamat, dan mereka pindah ke Kepu- lauan Kei. Orang Eropa, orang Asia asing, dan para budak kemudian dipekerjakan oleh perusahaan untuk menanam pala dan bunga pala.
6  Sebagai kompensasi, para kepala kampung mendapatkan 4% dari penjualan hasil kampung mereka (Braithwaite dan  Dunn  2010:  148).  Penduduk  kampung  tidak diizinkan oleh VOC untuk meninggalkan perkampungan, sebagaimana mereka harus memproduksi cengkeh, dan memberikan jasa mendayung perahu. Kesempatan satu- satunya untuk meninggalkan kampung hanya bila mereka bekerja sebagai tentara bagi perusahaan (Van Fraassen 1983: 17–19).
bagai perwakilan pemerintahan kolonial Belanda di  tingkat  lokal.  Perannya  ialah  memaksakan pelaksanaan perintah Belanda daripada menjaring aspirasi penduduk. Secara khusus, di perkam- pungan Muslim, Belanda bergantung pada para kepala kampung untuk menjaga ketertiban sosial karena tidak ada institusi Belanda seperti gereja dan sekolah sebagaimana yang ada di perkam- pungan Kristiani. Setelah pelarangan monopoli cengkeh pada tahun 1864, para kepala kampung ditugaskan untuk mengumpulkan pajak, mengatur para pekerja paksa, dan menegakkan hukum serta ketertiban sosial (Chauvel 1990: 8). 7
Selama negara kolonial Belanda berkuasa, jarak sosial antara umat Muslim Ambon dengan umat Kristiani Ambon menjadi lebar sebagai hasil dari isu kewarganegaraan, dan perekrutan pegawai negeri sipil. Belanda membagi penduduk Maluku menjadi penduduk kampung dan burgers (warga), di mana mereka yang dianggap sebagai warga mendapat beberapa keuntungan seperti bebas dari kerja paksa. Penduduk dapat memperoleh status sebagai warga apabila telah mendapat pekerjaan profesional yang berguna bagi Belanda, seperti pegawai negeri sipil, tentara, tukang kayu, atau tukang perahu. Dalam pertengahan abad ke-19, jumlah burgers di dalam perkampungan Kristiani jauh lebih banyak daripada di dalam perkampung- an  Muslim  di  Ambon  dan  Kepulauan  Lease. Contohnya, 73% dari total populasi (11.436 jiwa) Ambon, dan 33% di Saparua merupakan burgers (Leirissa 1995: 4). Belanda lebih menyukai orang- orang Ambon  yang  beragama  Kristiani  dalam perekrutan pegawai negeri sipil dan tentara karena mereka tidak mempercayai orang-orang Ambon yang beragama Islam. Sebaliknya, orang-orang Ambon yang beragama Islam pada umumnya eng- gan bekerja untuk pemerintahan kolonial, karena mereka khawatir akan pindah keyakinan ke ajaran Protestan. Belanda juga membutuhkan tentara dan pegawai negeri sipil untuk wilayah lain di dalam  koloni.  Sebagian  dari  mereka  direkrut dari Ambon, terutama orang-orang Ambon yang beragama Kristen. Pada tahun 1930, sekitar 16% orang-orang Ambon  Kristiani  bekerja  sebagai pegawai administrasi dan tentara di luar Ambon,
7  Kerja paksa dilarang oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada  tahun  1920,  dan  digantikan  oleh  pajak  kepada pemerintah (Chauvel 1990).
yang secara ekonomi menguntungkan keluarga mereka di Ambon (Sidel 1999: 12). 8
Ketika  Indonesia  mendeklarasikan  ke- merdekaan pada tahun 1945, masyarakat Ambon dapat diklasifikasi menurut agama dan kedudukan - nya secara politik. Masyarakat yang mendapatkan keuntungan dari kolonialisasi, seperti para kepala kampung, pegawai pemerintah, dan tentara KNIL, mendukung  Belanda.  Sebaliknya,  kebanyakan penduduk kampung kelihatannya mendukung ke- merdekaan Indonesia (Chauvel 1990: 211–214.). Banyak elite politik dari kalangan masyarakat Ambon yang beragama Kristiani menolak negara Indonesia, sebab mereka percaya bahwa orang Jawa dan Muslim, yang dianggap lebih lemah di Ambon, akan mendominasi negara baru dan mereka akan kehilangan keuntungan yang selama ini  didapat  dari  pemerintah  kolonial  Belanda (Bertrand  2002:  62–63;  Ricklefs  2008:  270). Sebaliknya, orang-orang Ambon yang beragama Islam  menganggap  bahwa  kemerdekaan  akan memudahkan jalan mereka untuk meningkatkan emansipasi  di  kepulauan.  Pada  tahun  1949, Belanda  secara  resmi  membentuk  Republik Indonesia  Serikat  (RIS),  dan  Maluku  menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT). Pada tahun 1950, RIS dibubarkan dan diganti dengan Republik Indonesia, sebuah negara kesatuan di mana Maluku hanya menjadi sebuah provinsi. Namun, eks-prajurit KNIL yang bertugas di Am- bon menolak negara kesatuan, dan berjuang demi sebuah Republik Maluku Selatan (RMS), yang diproklamirkan oleh mantan pejabat pemerintah NIT di Kota Ambon (Bartels 1978: 11; Chauvel 1990:  355–358).  Untuk  mengonsolidasikan posisi mereka, mantan prajurit KNIL menyerang beberapa  perkampungan  masyarakat  Muslim yang  mendukung  integrasi  negara  Indonesia. Hingga saat ini, sebagian orang-orang Ambon yang  beragama  Islam  tidak  bisa  melupakan kehancuran yang disebabkan pada masa itu, dan tetap  mencurigai  secara  serius  orang-orang
8  Oleh karena itu, Ambon Kristiani mengidentifikasi diri mereka dengan Belanda. Sebaliknya, semakin banyak Ambon Muslim yang meninggalkan Maluku untuk pergi haji, berdagang, atau berlayar. Interaksi mereka dengan saudara sesama Muslim menghasilkan sebuah identitas Muslim yang kuat, dan membantu pembentukan identitas Indonesia  selama  periode  kolonisasi  (Chauvel  1980: 40–80; Sidel 2008: 36–38).
Ambon yang beragama Kristiani, sebagaimana mereka menganggap bahwa orang Ambon Kris- tiani merupakan pendukung RMS dan kolonisasi Belanda (Bohm 2006: 15–16; Azra 2008: 116).
Meskipun  pemberontakan  RMS  berhasil ditumpas  pada  tahun  yang  sama  oleh  militer Indonesia, kelompok masyarakat Ambon yang beragama Kristiani berhasil mengamankan posisi mereka dalam birokrasi dan institusi pendidikan di  Maluku  karena  jenjang  pendidikan  mereka yang  lebih  tinggi  yang  didapatkan  pada  masa Belanda. Pada pemilu tahun 1955 di Kota Ambon, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), yang populer di kalangan orang-orang Ambon yang beragama Kristiani, memenangkan pemilu dengan meraih 49,36% suara, mengalahkan Masyumi, sebuah partai orang-orang Muslim, dan Partai Nasional Indonesia (PNI), yang mendapatkan 24,10% dan 7,89% suara (van Klinken 2006: 141). Pelantikan anggota parlemen kota pada tahun 1957 yang terdiri dari perwakilan dari partai politik, mencer- minkan hasil pemilu nasional pada tahun 1955. Orang-orang Ambon  yang  beragama  Kristiani mendominasi parlemen kota melalui Parkindo antara tahun 1957 hingga 1971.
Selama enam pemilu nasional antara tahun 1971  hingga  1997,  sebagaimana  wilayah  lain di  Indonesia,  Golkar  mendapatkan  67%  dan 75% suara di Ambon, sementara sisanya dibagi antara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokasi Indonesia (PDI). Selama Orde Baru,  sebagaimana  wilayah  lain  di  Indonesia, pemerintah  pusat  menunjuk  semua  gubernur dan  semua  wali  kota,  yang  hampir  semuanya merupakan perwira militer. Di Maluku, posisi gubernur biasanya diberikan kepada orang-orang Muslim dan Suku Jawa, tetapi posisi wali kota diberikan kepada umat Kristiani dan Suku Ambon (Bertrand 2002: 63–64). Namun, pembedaan atas dasar agama dan suku tidak menonjol pada masa itu, sebagaimana pemerintah menekan konflik antarumat beragama. Hanya pada dekade 1990- an perbedaan agama menjadi isu penting, yaitu ketika Presiden Soeharto mulai menggunakan isu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk mencapai tujuan politisnya, yang berdam- pak pada politik lokal di Maluku. Sejumlah elite dari masyarakat Ambon yang beragama Kristiani merasa bahwa dominasi mereka pada pemerin-
tahan  daerah  mulai  terancam  (ICG  2000:3). Pada  tahun  1992,  pemerintah  pusat  menunjuk Akib Latuconsina, seorang Ketua ICMI cabang Maluku, sebagai gubernur. Figur ini merupakan orang Ambon Muslim pertama yang menduduki posisi tersebut, dan gubernur putra Ambon per- tama dalam 24 tahun terakhir, sebagaimana telah dijelaskan  sebelumnya,  kebanyakan  gubernur sebelumnya  adalah  orang-orang  Jawa  (Van Klinken 2001: 18). Gubernur baru memutuskan untuk tidak mengangkat kembali wali kota Am- bon sebelumnya, seorang Jawa Katolik, karena pejabat ini merekrut 90% pegawai negeri sipil dari kalangan masyarakat Ambon yang berlatar belakang keyakinan Kristiani (Bertrand 2002: 69).
Reformasi politis pada tingkat nasional tahun 1998 menghasilkan ketidakpastian di antara umat Muslim  dan  umat  Kristiani  di  Maluku,  yang mengarah  pada  pecahnya  kekerasan  komunal. Kalangan  elite  masyarakat Ambon,  baik  yang beragama Islam maupun Kristiani percaya bahwa fihak yang lebih kuat akan melanggar hukum, dan pemilu tahun 1999 akan menentukan posisi mereka  di  dalam  pemerintahan  dan  parlemen lokal (Van Klinken 2005: 87; 2007: 94). Enam bulan sebelum pemilu nasional pada tahun 1999, kekerasan komunal muncul di dalam kota. Kedua kelompok menggunakan simbol dan istilah agama mereka  untuk  menjustifikasi  agresi  melawan masyarakat dengan kepercayaan yang berbeda. Penduduk  juga  mengidentifikasi  secara  jelas agama mereka karena alasan keselamatan (Ster- kens dan Hadiwitanto 2009: 58–59). Kekerasan berhenti untuk sementara selama pemilu pada bulan  Juni  tahun  1999.  Dalam  pemilu  untuk DPRD Kota Ambon, umat Kristiani mendukung PDI Perjuangan demi mengalahkan Golkar, yang kepemimpinannya  didominasi  oleh  anggota ICMI.  Pada  tahun  2000,  kehadiran  kelompok militan Muslim seperti Laskar Jihad dan Majelis Mujahidin berkontribusi pada kekerasan dengan motif agama. Insiden ini menelan 4.840 korban nyawa di Maluku, termasuk 1.907 di antaranya merupakan  korban  di Ambon  (Varshney  dkk . 2004: 30, 34). Pada tahun 2002, para pemimpin Muslim  dan  Kristiani  menandatangani  sebuah perjanjian damai, tetapi kekerasan komunal baru berakhir pada tahun 2004.

## PERUBAHAN DALAM HUBUNGAN BUDAYA
Hubungan tradisional yang eksis di antara perkam- pungan  sebelum  era  kolonial  masih   relevan, meskipun  perkampungan  tersebut  tidak  lagi menganut agama yang sama. Di antara beberapa bentuk hubungan tradisional antarkampung, hanya pela yang masih dihormati oleh Belanda. Bahkan, membentuk  hubungan pela yang  baru  masih diizinkan oleh Belanda, tetapi dengan supervisi oleh kepala residen. Ikatan pra-kolonial di antara perkampungan yang dikenal sebagai pela ialah sebuah bentuk aliansi dan kerja sama di antara dua atau lebih kampung. Sebagai bentuk dari me- kanisme kerja sama yang saling menguntungkan, ada tiga tipe pela (hubungan darah): pela keras , pela tempat sirih , dan pela gandong . Pela keras dibentuk ketika para pemimpin bersumpah untuk bersatu sebagai saudara, dan saling membantu serta saling meminum darah masing-masing guna membentuk ikatan darah. Pela tempat sirih ( pela lunak ) didasarkan pada persahabatan di antara perkampungan, dan pela gandong (pela persauda- raan) ialah sebentuk hubungan kekeluargaan di antara dua atau lebih kampung yang mengklaim memiliki nenek moyang atau leluhur yang sama (Adam 2008: 228; Bartels 2003a: 133–135).
Ketiga jenis pela itu merupakan mekanisme yang  mengikat  dan  mengkreasikan  hubungan yang damai di antara perkampungan baik yang sama maupun yang berbeda secara keyakinan. Di  masa  lalu, pela terdiri  dari  separangkat aturan,  kebiasaan,  larangan,  serta  hukuman yang harus diketahui oleh masyarakat kampung yang  terlibat  di  dalamnya.  Sebagai  contoh, perkawinan dari kampung yang terlibat dalam pela sangatlah dilarang (Huwae 1995: 78–79). Penduduk yang tergabung di dalam hubungan pela dianggap memiliki hubungan darah yang sama, harus sa ling menolong di setiap waktu, baik dalam masa perang maupun masa damai. Penduduk  kampung  merupakan  saudara,  dan meskipun  anggota pela memiliki  keyakinan yang berbeda, hubungan mereka berdasar pada interaksi sosial yang berdasar pada sejarah yang panjang (Cooley 1962: 71). Pela meminimalisasi ancaman agresi antara perkampungan Muslim dengan perkampungan Kristiani, dan pela juga
memperkuat kepentingan bersama, serta berbagi nilai yang sama di antara perkampungan yang tergabung  di  dalamnya  (Lowry  dan  Littlejon 2006: 410–411). Di  samping pela , adat tradisional juga meminimalisasi persaingan antarkeyakinan, karena identifikasi kultural dan regional lebih kuat daripada identifikasi keyakinan (Bartels 2003b: 14–15). Meski memiliki kesamaan, pela dapat dibedakan dari adat karena adat mencakup semua nilai tradisional dan hukum di dalam sebuah ko- munitas yang spesifik (Sterkens and Hadiwitanto 2009: 69).
Setelah  kemerdekaan,  baik  kebijakan pemerintah maupun aktivitas para pemuka agama dari luar Maluku berkontribusi pada erosi ikatan kultural tradisional terutama pela (Lowry dan Littlejon 2006: 410–411). Pada masa Orde Baru, pemerintah memaksakan UU No. 45/1979 yang mengubah  perkampungan  tradisional  menjadi unit administratif. Akibatnya, hal itu mendorong para  pemimpin  lokal  untuk  mempertahankan sistem adat dan ikatan kebudayaan lokal di antara perkampungan.  Banyak  pemuka  agama,  yang merupakan bagian dari gelombang imigrasi ke Maluku, merupakan anggota dari komunitas atau denominasi religius global. Mereka memperke- nalkan kepercayaan konservatif yang mereduksi peran signifikan dari ikatan dan nilai kultural. Contohnya, pada dekade 1980-an, menghadiri perayaan keagamaan yang melibatkan umat agama lain, dilarang oleh mereka. Di saat yang sama dengan konflik yang baru terjadi (1999–2004), pela semakin kehilangan maknanya dan menjadi metode  yang  tidak  efektif  untuk  menghindari kekerasan (Pariela 2007: 104; Sterkens dan Hadi- witanto 2009: 67). Alasan lain ialah pela hanya berlaku bagi perkampungan yang tergabung di dalamnya. Penduduk kampung yang tergabung dalam  hubungan pela tidak  memperlakukan penduduk dari perkampungan lain sebagaimana mereka memperlakukan penduduk dari kampung yang mereka anggap sebagai saudara (Iwamony 2010: 104–106).
Perubahan politik di Maluku juga turut men- dorong perubahan di dalam sistem pendidikan, yang sebelumnya dicirikan oleh polarisasi antara umat  Muslim  dengan  umat  Kristiani.  Setelah VOC tiba di Maluku, komunitas Protestan mem- bangun sekolah keagamaan di setiap kampung
Kristiani.  Pada  tahun  1871,  sekolah  tersebut menjadi  sekolah  pemerintah  ( Volksscholen ), yang bertugas menyediakan pendidikan praktis bagi siswa. Konsekuensinya, pendidikan religius dihapuskan dari sekolah umum. Pemerintah ko- lonial juga mendirikan sekolah untuk para guru, asisten medis, dan profesi lainnya. Sejalan dengan politik etis pada awal abad ke-20, Belanda juga mulai memperkenalkan pendidikan modern di Maluku. Pada tahun 1920, Hollands Inlandsche Schools (HIS) dan Middelbaar Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)  didirikan  di  Ambon  dan Kepulauan Lease. Setelah enam tahun, sekolah tersebut memiliki 2.846 murid Kristiani. Alumni dari sekolah tersebut bekerja sebagai pegawai rendah dan menengah di dalam birokrasi kolo- nial. Pada tahun 1920, Belanda juga mendirikan Volksscholen (sekolah negeri) di enam perkam- pungan Muslim di Pulau Ambon. Namun, pada tahun 1930, hanya satu sekolah yang masih ber- tahan. Anak dari keluarga Muslim tidak masuk ke sekolah tersebut karena orangtua mereka khawatir bahwa anaknya akan kehilangan kepercayaan dan kebudayaan ketika belajar di sekolah Belanda (Chauvel 1990: 27). Sayangnya, tidak ada sekolah Islam tradisional bagi para Muslim Ambon seperti yang terdapat di bagian lain di seluruh Indonesia. Setelah kemerdekaan, anak-anak Muslim Ambon mulai  belajar  di  sekolah  pemerintah.  Siswa Muslim  dan  siswa  Kristiani,  baik  dari  dalam maupun  luar Ambon  melanjutkan  pendidikan tinggi mereka di Kota Ambon. Pada tahun 1962, pemerintah  mendirikan  Universitas  Pattimura (Unpatti),  yang  merupakan  universitas  negeri pertama di Ambon. Sejak pertama kali didirikan, jumlah umat Kristiani Ambon yang bekerja seba- gai dosen maupun staf administrasi jauh lebih banyak daripada jumlah umat Muslim Ambon, dan  mahasiswa  Muslim  merasa  diperlakukan secara diskriminatif oleh pihak universitas. Sejak awal,  umat  Kristiani Ambon  membangun  dan mengembangkan institusi pendidikan tinggi yang jauh lebih memadai daripada institusi pendidikan tinggi khusus untuk umat Muslim Ambon. Pada tahun 1965, musyawarah gereja Protestan terbesar di  Maluku,  Gereja  Protestan  Maluku  (GPM), mendirikan Sekolah Tinggi Teologia (STT) GPM yang kemudian menjadi Universitas Kristen Indo- nesia di Maluku (UKIM) pada tahun 1985 . Baru
pada tahun 1980, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Sultan  Alauddin  Makassar  membuka sebuah cabang di Ambon untuk mengakomodasi mahasiswa Muslim belajar di institusi pendidik- an tinggi yang dibentuk oleh pemerintah. Pada tahun 1997, cabang itu menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Ambon (STAIN), yang kemudian berkembang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon pada tahun 2007.
Institusi pendidikan tinggi di Ambon juga dipengaruhi oleh politik lokal serta konflik yang terjadi belakangan. Pada tahun 1992, ketika elite Muslim  mendominasi  pemerintahan  provinsi, gubernur mencoba untuk memberhentikan Rek- tor Unpatti karena dianggap menganakemaskan dosen-dosen yang beragama Kristiani dalam hal promosi  dan  beasiswa.  Pada  akhirnya,  usaha gubernur  gagal  karena  mendapat  protes  keras dari staf universitas serta mahasiswa (Bertrand 2002). Kontroversi lain bermula ketika gubernur menunjuk seorang Muslim Buton untuk menjadi kepala kantor dinas pendidikan, dan ia kemudian menambah  jumlah  guru-guru  yang  beragama Islam  dari  Sulawesi  sebab  jumlah  guru-guru Muslim yang terdapat di Maluku tidak cukup. Selama  konflik  kekerasan,  antara  tahun  1999 hingga  2004,  institusi  pendidikan  tinggi  turut berkontribusi  dalam  konflik,  dan  sebagai  aki - batnya turut menderita dalam konflik. Setelah konflik tersebut, siswa dan mahasiswa memilih untuk belajar di sekolah dan institusi pendidikan tinggi yang terdapat di dalam lingkungan yang telah tersegregasi secara keagamaan. Seperti yang telah didiskusikan sebelumnya, hanya terdapat beberapa sekolah dan institusi pendidikan tinggi yang menampung kelompok dari kepercayaan yang berbeda, seperti Unpatti Ambon.

## AGAMA, ETNISITAS, DAN POLITIK KONTEMPORER
Jika teori identitas sosial digunakan untuk men- ganalisis  hubungan  antarkelompok  dan  suku di Maluku, maka seolah-olah masyarakat Kota Ambon terpolarisasi dan tersegregasi menurut agama dan etnik yang dianggap sebagai pemicu konflik. Misalnya, keseimbangan jumlah umat Muslim dengan Kristiani dalam pemerintahan, baik dalam penunjukan pejabat publik maupun
dalam  staf  administrasi  secara  keseluruhan, selalu dipertanyakan. Pada tahun 2006, 84,07% pegawai negeri sipil di Kota Ambon merupakan umat Protestan, sementara umat Muslim dan umat Katolik hanya mendapat proporsi sebesar 14,48% dan 1,30%. Hal ini merupakan sebuah perbedaan yang tidak sesuai dengan realitas di mana umat Protestan mencapai 60% dari populasi kotamadya pada tahun yang sama (Tomagola 2007: 27–28). Dari 20 pejabat tinggi pada tahun 2012, hanya dua pejabat yang beragama Islam, dan sisanya beragama Kristiani. Demikian juga, tidak semua kelompok etnis yang terwakili di dalam peme- rintahan  kota.  Sekitar  75,86%  pegawai  negeri sipil merupakan orang-orang dari etnis Ambon dan Lease, sementara sisanya (15,76%) terdiri dari orang-orang dari etnis Seram Bagian Barat (SBB), Buru, dan Maluku Tenggara, 8% terdiri dari  orang-orang  yang  berlatarbelakang  etnis dari luar Maluku (Tomagola 2007: 27–28). Hal ini tidak proporsional bila dilihat dari sisi keter- wakilan etnis, namun tetap tidak menjadi bahan kajian hingga saat ini.
Meskipun sudah terjadi ketegangan antara kelompok orang-orang Muslim dengan Kristiani sejak pertengahan abad ke-16, kedua belah fihak hidup  berdampingan  secara  damai.  Namun, setelah  periode  konflik,  pola  interaksi  sehari- hari  menjadi  terdistorsi  dan  tendensi  untuk menghindari umat agama lain menjadi semakin kuat (Pariela 2007: 104; Yanuarti dkk. 2005: 83). Di Kota Ambon, konflik mengarah pada relokasi penduduk dalam jumlah besar. Semakin banyak penduduk yang hanya ingin tinggal dalam wilayah yang penduduknya menganut agama yang sama. 9 Segregasi  tempat  tinggal  yang  berdasar  pada agama menjadi semacam norma di dalam kota, sebagaimana yang sudah terjadi di desa selama berabad-abad (Chauvel 1990: 4–7). Umat Muslim tidak menginginkan lagi tinggal di kampung yang didominasi oleh umat Kristiani, sementara umat Kristiani juga tidak ingin lagi tinggal di kampung yang didominasi oleh umat Muslim. Kota Am- bon terdiri dari 20 kampung perkotaan dan 30
9 Pada tahun 2008, sekitar 1.050.764 dari 1.200.000 penduduk  Maluku  yang  tinggal  dalam  wilayah yang tersegregasi secara keagamaan, baik di area perdesaan maupun perkotaan (Subair dkk., 2008: 186).
kampung perdesaan. Hanya dua perkampungan yang  merupakan  pengecualian,  yaitu Wayama dan Suli Atas, di mana umat Muslim dan umat Kristiani  hidup  secara  berdampingan. 10 Baik segregasi  maupun  ‘penghindaran’  ( avoidance ) memperburuk rivalitas dan kompetisi di antara umat Muslim dan umat Kristiani.
Segregasi  sosial  di  antara  umat  Muslim dengan umat Kristiani tidak hanya dibatasi oleh pola tempat tinggal, atau tidak hanya terjadi dalam lapangan politik dan ekonomi seperti yang telah dijelaskan di atas. Hal itu juga tampak pada la- pangan pendidikan. Sejak konflik, umat Muslim dan umat Kristiani di kota berusaha untuk saling menghindari dalam institusi pendidikan, baik di jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. Kebanyakan sekolah dan universitas telah tersegregasi berdasar agama sejak tahun 2004. Murid sekolah dasar dan seko- lah menengah bersekolah di sekolah Protestan, Katolik atau Islam di dalam area mereka sendiri yang  telah  tersegregasi,  dengan  pengecualian beberapa sekolah negeri yang berhasil menarik perhatian  murid  dengan  latar  belakang  religi yang berbeda. Kebanyakan mahasiswa Muslim studi di universitas Islam dan di perguruan tinggi Islam di wilayah Muslim, seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Universitas Darussalam (Unidar). Mahasiswa Kristiani cenderung untuk studi di universitas Kristen dan perguruan tinggi Kristen  yang  berada  di  area  Kristiani  seperti Universitas Kristen Indonesia di Maluku (UKIM) atau Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Trinitas (STIA) . Hanya Universitas Pattimura (Unpatti) dan Politeknik Negeri Ambon yang menampung mahasiswa  dengan  latar  belakang  religi  yang berbeda.
Jika  ditelusuri  lebih  jauh,  banyak  realitas politik yang menunjukkan bahwa identitas agama sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai satu- satunya  alat  perjuangan  kekuasaan.  Memang benar, dinamika politik di Maluku dipengaruhi oleh  politik  aliran  yakni  identitas  keagamaan. Misalnya,  Partai  Demokrasi  Kasih  Bangsa
10  Dalam beberapa perkampungan, seperti Latta, Nania, dan Waiheru, interaksi antarumat beragama masih eksis, tetapi kedua kelompok tersebut masih hidup secara ter pisah. Segregasi tempat tinggal juga diikuti oleh perbedaan penggunaan bahasa secara personal.
(PDKB)  dan  Partai  Katolik  selalu  memper- juangkan  kepentingan  para  pendukungnya yang hampir semuanya adalah umat Kristiani, sementara partai-partai Islam seperti PPP, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN), turut memperjuangkan kepentingan para pendukung- nya (Bertrand 2002: 66–69; Tomsa 2009: 4–6). Di sisi lain, partai-partai sekuler juga sadar bahwa mereka harus memperjuangkan kepentingan ke- lompok religius untuk menarik perhatian pemilih dan mempertahankan konstituen. Baik Golkar maupun PDI Perjuangan, harus mengakomodasi pendukungnya  yang  beragama  Islam  maupun Kristiani. Perjuangan politis di antara beberapa kelompok religius di Ambon semakin diperburuk oleh konflik kekerasan antara tahun 1999 hingga 2004. Dalam sebuah pemilihan umum (pemilu) anggota DPRD Kotamadya Ambon pada tahun 1999,  yang  berlangsung  enam  bulan  setelah kekerasan,  PDI  Perjuangan  menang  52,45%, Golkar meraih 19,45%, PPP mendapat 17%, dan PDKB hanya memperoleh 3,47% (Nurhasim dan Ratnawati 2005: 15). Sisa suara terbagi ke enam partai lainnya. PDI Perjuangan menang dalam pemilu karena partai ini berhasil meraih suara mayoritas umat Kristen di Kota Ambon, semen- tara partai-partai Islam dan nasionalis mendapat- kan suara dari umat Muslim. Banyak pendatang Muslim yang sudah meninggalkan Kota Ambon sebelum  pemilu  berlangsung,  yang  tentunya mempengaruhi hasil pemilu, yang mengakibatkan umat Kristen menjadi mayoritas di area tersebut (60%) di mana mereka di dalam PDI Perjuangan guna mengalahkan partai berkuasa, Golkar, yang pengurusnya didominasi oleh orang-orang Islam (van Klinken 2001: 20–22).
Situasi  politik  berubah  setelah  Pemilu DPRD tahun 2009, di mana tidak ada partai yang mendapatkan suara mayoritas. Beberapa partai seperti PDI, PKP, PBB, PDKB, dan Partai Kato- lik melemah sebab suara yang mereka peroleh secara nasional lebih rendah dari ambang batas ( the  national  electoral  threshold )  sementara mereka tidak memiliki perwakilan di parlemen. Memang, PDI Perjuangan kembali menang, tetapi dengan perolehan suara yang lebih kecil, yaitu 20%. Golkar dan Partai Demokrat masing-masing memperoleh 19% dan 11% suara. Sementara PKS
dan PPP mendapatkan 10% dan 8%, dan sebuah partai nasionalis baru (Hanura) memperoleh 8%, sedangkan sebuah partai Islam baru (PBR) meraih 6%. Sisa suara diraup oleh Gerindra (5%), PDK (4%), PAN (4%), dan PDS (%) (BPS Kota Am- bon, 2011: 32). Partai Islam baru, seperti Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Damai Sejahtera (PDS), dan partai nasionalis baru seperti Partai Hati  Nurani  Rakyat  (Hanura),  Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), serta Partai Demo- krasi  Kebangsaan  (PDK)  mendapatkan  suara yang cukup signifikan. Partai yang populer bagi kalangan umat Kristen dan umat Muslim ialah Golkar, Partai Demokrat, Hanura, Gerindra serta PDK. Secara umum, partai nasionalis tersebut berhasil mendapatkan suara yang lebih banyak bila dibandingkan dengan partai Islam (PKS, PPP, PBR, dan PAN), dan partai yang hanya populer di kalangan umat Kristen (PDI-P dan PDS).
Untuk mengatasi ketegangan di dalam poli- tik, beberapa partai membentuk koalisi politisi temporer  yang  melampaui  sekat-sekat  agama guna membentuk pemerintahan lokal yang dapat diterima oleh kedua komunitas. Strategi ini telah digunakan ketika kampanye pemilu untuk pe- milihan gubernur sejak tahun 2008 dan pemilihan walikota tahun 2011 (Pariela 2007: 107). Namun, koalisi politis ini juga dibentuk untuk mengatasi persoalan bahwa beberapa partai gagal dalam me- menuhi persyaratan pencalonan, yakni memiliki sekurangnya 15% kursi di parlemen lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut, partai-partai berorien- tasi Kristen, Islam, dan nasionalis berusaha untuk mencalonkan kandidat, satu orang Muslim dan satu orang Kristen, untuk posisi gubernur dan wakil gubernur serta walikota dan wakil walikota. Pemilihan  gubernur  tahun  2008  dimenangkan oleh koalisi PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PDK, PKB, dan PBB yang mencalonkan seorang Kristiani menjadi gubernur dan seorang Muslim menjadi wakil gubernur. Dalam pemilu gubernur, PKS berkolaborasi dengan PAN, sementara PPP beraliansi dengan PDS. Golkar tidak membangun koalisi politis karena terlalu percaya diri sehingga tidak merasa perlu untuk berkoalisi.
Strategi yang sama juga digunakan dalam pemilu walikota dan wakil walikota pada tahun 2011, yaitu ketika seorang kandidat yang ber- agama  Kristen  menjadi  walikota  dan  seorang
kandidat  yang  beragama  Islam  menjadi  wakil walikota.  Kandidat  terpilih  merupakan  calon dari Golkar, yang beraliansi dengan PPP, PBR, PDS, serta Gerindra. Dalam pemilu walikota ini, Partai Demokrat berkolaborasi dengan Hanura, PDK, dan PKPI, sementara PKS bekerja sama dengan PAN serta PBB. Dalam pemilu ini, PDI Perjuangan tidak memiliki koalisi politis karena merasa percaya diri sebagai pemenang pemilu legislatif di Kota Ambon.
Pada  tahun  2013,  seorang  Muslim  yang dicalonkan  sebagai  gubernur  bersama  dengan seorang Kristani yang dicalonkan menjadi wakil gubernur  oleh  Golkar,  PKS,  PPP,  dan  PAN menang dalam pemilihan gubernur. Dalam pemilu gubernur itu, Hanura beraliansi dengan Gerindra, PBB, PBR, dan PKB. PDI Perjuangan dan Partai Demokrat  mengajukan  calon  masing-masing tanpa koalisi. Ketiga contoh kasus ini membuk- tikan bahwa partai-partai politik di Ambon telah kehilangan orientasi identitas keagamaannya dan menjadi lebih pragmatis.
Pada tahun 2011, Ambon kembali menjadi wilayah konflik religius. Insiden pertama terjadi pada  bulan  September  2011,  setelah  seorang tukang  ojek  yang  beragama  Islam  ditemukan meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu-lintas di sebuah kampung Kristiani. Dalam insiden itu, tiga orang terbunuh dan ratusan rumah dibakar. Insiden kedua terjadi pada bulan Desember 2011, setelah seorang supir angkutan yang beragama Kristiani  ditusuk  di  wilayah  Muslim.  Konflik hanya terjadi di dalam kota dan tidak menyebar ke desa, karena baik Muslim maupun Kristiani merasa bahwa insiden tersebut disulut oleh elite politik. Tampaknya, aparat militer dan elite politik mendapat keuntungan dari insiden kekerasan itu, yang terjadi sebelum Pilkada pada tahun 2011, dan  kembali  terjadi  sebelum  pemilu  gubernur pada tahun 2013. Analisis International Crisis Group (ICG) (2011: 6–7) menyebutkan bahwa insiden  itu  dibuat  untuk  mempromosikan  ide bahwa gubernur terpilih seharusnya memiliki latar belakang militer. Di sisi lain, mereka boleh jadi ingin meningkatkan tensi di antara masyarakat Muslim dan Kristiani dalam pemilu wali kota.
Dewasa ini, baik masyarakat Muslim maupun Kristiani Ambon sudah menyadari arti penting
rekonsiliasi  dengan  kelompok  dari  keyakinan lain. Contohnya, baik kalangan masyarakat yang beragama  Islam  maupun  Kristiani  kini  dapat membedakan antara nilai-nilai religius dengan kepentingan politis. Dalam merespons kekerasan komunal yang terjadi kembali pada tahun 2011, baik umat Muslim maupun umat Kristiani tidak lagi turut serta dalam isu yang mereka anggap sebagai bagian dari kekerasan yang direkayasa. Meskipun kedua belah pihak kini hidup dalam lingkungan yang tersegregasi secara keyakinan, mereka telah menyadari bahwa periode konflik berkepanjangan hanya akan menghasilkan pend- eritaan. Contoh lain dari proses rekonsiliasi adalah banyak mahasiswa kelas menengah yang mem- bentuk komunitas, yang anggotanya terdiri atas mahasiswa dengan latar belakang keyakinan yang berbeda, untuk mengampanyekan perdamaian. Komunitas perdamaian yang paling populer di Ambon  ialah Kopi  Badati ,  yang  merupakan sebuah komunitas musik hip-hop dan fotografi.
Terkait dengan hubungan-hubungan budaya antara kampung-kampung Islam dan Kristiani, setelah konflik berakhir, baik para kepala kam - pung maupun pemerintah lokal berusaha untuk mengaktifkan  kembali pela untuk  mencegah kekerasan  yang  bermotif  agama  di  kemudian hari. Hingga saat ini, upaya tersebut tidak begitu berhasil sepenuhnya karena para pendatang tidak terikat dengan pela . Selain itu, generasi muda dari  sektor  tertentu  kurang  memahami pela dengan baik dan merasa lebih cenderung pada ikatan-ikatan keagamaan. Belakangan, pela telah terbukti tidak efektif untuk menyelesaikan konflik dan meningkatkan tegangan yang melibatkan para pendatang, sebagaimana mereka juga dianggap sebagai orang luar yang tidak memiliki hak dan kewajiban kultural. Akibatnya, para pendatang dikeluarkan  dari  ikatan  kultural  tradisional (Iwamony 2010: 108–109). Anak muda Maluku, terutama  mereka  yang  menganut  keyakinan agama  yang  fundamentalis  menanyakan pela karena pela lebih didasarkan atas ikatan budaya daripada agama. Namun, pengaktifan kembali pela telah mendorong umat Kristiani dan umat Muslim  untuk  meningkatkan  semangat  untuk saling percaya dan bekerjasama yang merupakan inti dari penerapan pela . Sebagai contoh, selama Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) , pada tahun
2012,  umat  Kristiani  di Ambon  berpartisipasi dalam  penyediaan  akomodasi  peserta.  Selama festival  kor  gereja  nasional,  beberapa  sekolah Muslim berpartisipasi dengan mengirimkan tim kor untuk menampilkan beberapa lagu Maluku.
Lebih lanjut, baik para kepala kampung mau- pun pemerintahan lokal memberi perhatian lebih untuk mengaktifkan sistem adat yang telah eksis sebelum kemerdekaan. Reinstitusi hukum adat diinisiasi ketika para kepala kampung mendirikan sebuah majelis kebudayaan provinsi yang disebut sebagai “Majelis Latupati” atau “Majelis Para Raja” pada tahun 2002 guna mempromosikan per- damaian di antara perkampungan Muslim de ngan perkampungan Kristiani, serta mendiskusikan hak penggunaan tanah dan hubungan kebudayaan. Sebagai  bagian  dari  proses  pembangunan  dan pengembangan perdamaian, pemerintah bersama dengan majelis memutuskan untuk mengaktifkan kembali hukum adat yang mengizinkan perkam- pungan  untuk  mengakses  tanah  serta  sumber daya alam lainnya. Namun, beberapa komunitas perkampungan menggunakan hukum adat untuk melanggengkan  segregasi  yang  berdasar  pada keyakinan religius, dan mencegah para pengungsi untuk mengklaim kembali properti mereka yang hilang (Adam 2010: 401). Belakangan, hampir semua wilayah, termasuk Kota Ambon, memiliki regulasi yang mengakui eksistensi ‘negeri ’ , yaitu sebuah kampung yang memiliki batas teritorial yang  ditentukan  oleh  identitas  keturunan,  dan anggota yang memiliki otoritas untuk memerin- tah,  ialah  mereka  yang  merupakan  keturunan dari  penguasa  sebelumnya.  Konsekuensinya, perkampungan mendapat tingkat otonomi yang lebih tinggi, mirip seperti kondisi sebelum ke- merdekaan (Adam 2010: 404–405).

## PENUTUP
Berdasarkan  paparan  di  muka,  teori  identitas sosial  belum  cukup  menjelaskan  relasi-relasi antarkelompok agama di Maluku pada masa kini yang telah jauh berubah dibandingkan pada masa- masa sebelumnya. Konsep yang dibangun oleh teori ini bahwa identitas sosial dipahami sebagai suatu afiliasi terhadap kelompok yang menjadi referensi, perlu dipertanyakan. Pada kenyataan- nya, identitas sosial tidak pernah bersifat beku dan
konstan. Akibatnya, batas-batas sosial dibentuk melalui kombinasi banyak elemen yang selalu dapat berubah. Keanggotaan dalam kolektivitas secara sosial dikonstruksi dan didasarkan pada interaksi sosial yang terus-menerus dan memung- kinkan  untuk  berbagi  unsur-unsur  yang  sama (Eisenstadt dan Giessen 1995: 97).
Proposisi Tajfel and Turner (1986: 7) yang menyebutkan bahwa identitas sosial mendorong pada terciptanya favoritisme kelompok, dan sikap bermusuhan dengan kelompok lain, mendapatkan kritik dari Huddy (2001: 131). Menurut Huddy, teori identitas sosial memandang identitas sosial sebagai  suatu  fenomena  yang  absolut.  Ketika kelompok menjadi menonjol maka identitas ke- lompok akan menjadi identitas utama. Sebaliknya, ketika kelompok tidak menonjol maka identitas individu  akan  menjadi  yang  utama.  Seperti teori Marxis, teori identitas sosial memandang bahwa  dasar  dari  semua  kelompok-kelompok manusia adalah pengakuan terhadap situasi yang eksploitatif ( a common plight ). Namun, berbeda dengan teori Marxist, teori ini menekankan proses psikologis yang menerjemahkan kategori-kategori sosial menjadi kelompok-kelompk manusia, dan penciptaan realitas psikologis dari realitas sosial (Hogg 1988 bdk.; Herring dkk. 1999).
Memang benar bahwa menurut teori iden ti- tas sosial, perilaku kelompok-kelompok agama menjelaskan bahwa identifikasi terhadap kelom - pok agama adalah salah satu determinan yang pa- ling penting terhadap sikap politik di antara elite- elite politik dan agama (Jelen 1993: 178–179). Namun, Rubin dan Hewstone (2004: 823–830) mengkritik teori identitas sosial karena diang- gap menekankan secara berlebihan favoritisme kelompok, tidak memperhatikan kecenderungan terhadap kelompok lain, dan ketidakmampuan dalam menjelaskan diskriminasi kelembagaan. Hasil penelitian Brewer (1999: 442) mengatakan bahwa  favoritisme  kelompok  dan  identifikasi sosial tidak berkorelasi secara langsung dengan persepsi  terhadap  diskriminasi  dan  perilaku melawan  kelompok  lain.  Brewer  berargumen bahwa keperluan untuk menyesuaikan nilai-nilai kelompok berkaitan dengan bentuk-bentuk su- perioritas moral, sensitivitas terhadap tantangan, dan proses-proses perbandingan sosial. Selain itu,
kekuatan politik dapat menjembatani identifikasi kelompok dengan penciptaan permusuhan mela- wan kelompok lain.
Jika orientasi negatif terhadap kelompok lain tidak sekuat elemen identitas kelompok, maka kategorisasi  sosial  tidak  dapat  menyebabkan seseorang mengaitkan dirinya dengan anggota- anggota kelompok yang menjadi referensinya. Oleh  karena  itu,  budaya  dapat  menjadi  salah satu cara di mana individu mendapatkan makna dan nilai kelompok, dan berkontribusi terhadap pembentukan identitas kelompok (Herring dkk. 1999). Sebuah identitas kolektif yang dipolitisasi terjadi ketika individu-individu memandang diri mereka sebagai anggota-anggota kelompok yang sadar diri di tengah perjuangan kekuasaan (Sears dkk. 2003: 421), dengan demikian favoritisme kelompok berkaitan dengan kolektivitas, tetapi tidak terkait dengan kebanggaan terhadap diri sendiri ( self-esteem ). Mobilisasi politik menja- dikan identitas etnik lebih kuat dan menonjol, dan partisipasi dapat dilihat sebagai rasionalitas untuk mendapatkan hasil-hasil yang diharapkan atau sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang bernilai (Klandermans 1984).
Pembentukan  citra  dalam  pendefinisian kembali batas-batas kelompok, muncul karena batas-batas  tersebut  mendefinisikan  identitas kolektif (Pitchford 2001: 48). Ketika penanda batas, seperti agama dan bahasa, tunduk pada penilaian  negatif  kelompok  dominan,  maka kelompok-kelompok yang tersubordinasi dapat mempengaruhi  proses  pendefinisian  kembali makna  dan  identitas  kelompok  mereka  dalam cara  yang  lebih  positif  (Pitchford  2001:48). Identifikasi diri terhadap kelompok ( the sosial self-identification ) terjadi ketika individu jatuh pada salah satu bagian dari konsepsi diri ( self- conception ) yang terpisah, yakni identitas sosial yang berasal dari keanggotaan di dalam kategori- kategori kelompok (Abram dan Hogg 1990: 22).
Jika kita melihat polarisasi, kompetisi, dan konflik  kekerasan  antarkelompok  etnik  atau agama  dalam  perspektif  teori  identitas  sosial, maka  sekolah-sekolah  agama  dan  etnisitas adalah sumber konflik yang harus dihilangkan representasinya dalam hubungan antarkelompok. Namun, diskursus teoretis tentang identitas sosial
seringkali gagal menjelaskan mengapa  individu melakukan  tindakan-tindakan  tertentu  atau mengeluarkan  pernyataan-pernyataan  tertentu (Martin 1995: 5). Jenkins (1996: 6) menjelaskan bahwa identifikasi sosial dan perilaku seseorang seolah-olah  berkaitan.  Namun,  menurutnya, sistem  klasifikasi  tentang  diri  dan  orang  lain adalah sesuatu yang bersifat multidimensional dan tampaknya tidak selalu konsisten. Merujuk pada Brubaker dkk. (2004: 31–36), Jenkins (1996: 9)  mengatakan  bahwa  keanggotaan  terhadap kelompok dan identitas sosial mungkin memiliki peran yang sangat penting, tetapi mereka tidak bersifat deterministik karena perilaku individu adalah  cukup  rumit  dan  berhubungan  dengan pandangan terhadap dunia sosial, habitus, dan pengetahuan yang dimilikinya.

## PUSTAKA ACUAN:
Buku Abrams, D., & Hogg, M.A. 1990. Social Identification: A  Social  Psychology  of  Intergroup  Relation and Group Processes. London and New York: Routledge. Aritonang, J.S., & Steenbrink, K. 2008. A History of Christianity in Indonesia . Leiden and Boston:
Brill.
Azra, A. 2008. “Religious Pluralism in Indonesia”.
In: A. Azra & W. Hudson (Eds.), Islam beyond conflict: Indonesia Islam and Western Political Theory (pp. 113–122). Burlington, TV: Asha- gate Publishing Company.
Badan Pusat Statistik Kota Ambon (BPS Kota Ambon). 2011. Kota Ambon dalam Angka 2010 . Ambon: BPS Kota Ambon.
Bartels,  D.  2003a.  “Your  God  is  no  Longer  Mine:
Moslem-Christian Fratricide in the Central Mo- luccas (Indonesia) After a Half-millennium of Tolerant Co-existence and Ethnic Unity”. In: S. Pannell (Ed.), A State of Emergency: Violence, Society  and  the  State  in  Eastern  Indonesia (pp.  128–153).  Darwin:  Northern  Territory University Press.
Barth, F. 1969. Ethnic Groups and Boundaries . Boston,
MA: Little, Brown and Co.
Böhm, C.J. 2006. Brief Chronicle of the Unrest in the Moluccas 1999–2006. Ambon: Crisis Centre of Diocese of Amboina.
Braithwaite, J., & Dunn, L. 2010. Maluku and North Maluku.  In:  J.  Braithwaite,  V.  Braithwaite, M. Cookson & L. Dunn (Eds.), Anomie and
Violence  Non-truth  and  Reconciliation  in Indonesian  Peace  Building (pp.  147–242). Canberra: ANU Press.
Chauvel, R. 1990. Nationalists, Soldiers and Separat - ists: The Ambonese Islands from Colonialism to Revolt, 1880–1950. Leiden: KITLV Press. Coser, L.A. 1956. The Functions of Social Conflict . Glencoe, Illinois: Free Press.
Cooley, F. L. 1962. Ambonese Adat: A General Descrip- tion. Cultural Report Series 10. New Heaven: Yale University Press.
Durkheim,  E.  1893/1933. The  Division  of  Labour in Society (G. Simpson, Trans.). New York: Macmillan.
Eisenstadt, S.N., & Giessen, B. 1995. Power, Trust, and Meaning: Essays on Sociological Theory and Analysis . Chicago: University of Chicago Press.
Gijsberts, M., Hagendoorn, L., & Scheepers, P. (Eds.).
2004. Nationalism and Exclusion of Migrants: Cross  National  Comparisons .  Burlington,
USA: ASHAGATE.
Leirissa, R.Z., Manusama, Z. J., Lapian, A. B., & Abdura- chman, P. R. 1982. Maluku Tengah di Masa Lampau: Gambaran Sekilas Lewat Abad Sembilas Belas . Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
Malasevic, S. 2006. Identity as Ideology: Understand - ing Ethnicity and Nationalism . Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Merton, R.K. 1957. Social Theory and Social Struc - ture . Greencoe: Free Press. Nanulaitta, L. O. 1966. Timbulnja Militerisme Ambon: Sebagai Suatu Persoalan Politik, Social-Eko- nomis . Djakarta: Bhratara.
Nurhasim, M., & Ratnawati, T. 2005. Bab III Kapasitas negara dan masyarakat dalam resolusi konflik di Ambon. In: S. Rozi (Ed.), Hubungan Negara dan  Masyarakat  dalam  Resolusi  Konflik  di Indonesia (pp. 93 – 156). Jakarta: LIPI Press.
Parsons,  T.  1951. The  Social  system, New  York: Routledge & Kegan Paul.
Pariela, T.D. 2007. “Political Process, Public Policy, and Peace Building Process: Case of Ambon City, Maluku”. In: K. Matsui (Ed.), Regional Development  Policy  and  Direct  Local-head Election  in  Democratizing  East  Indonesia (pp. 101–124). Chiba: Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO).
Pires, T. 1944. The Suma Oriental: An Account of the East, from the Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512 – 1515 (A. Cortesao, Trans.). London: Hakluyt Society. Ricklefs, M.C. 1981. A history of Modern Indonesia . London: Mcmillan.
Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-
2004 (terjemahan S. Wahono, Trans.). Jakarta: Serambi.
Sidel, J.T. 2008. The manifold meanings of displace- ment: Exploring inter-religious violence 1998- 2001. In: E. –L. E. Hedman (Ed.), Conflict, violence, and displacement in Indonesia . Pub- lication Studies in Southeast Asia No. 45 (pp. 29–60). Ithaca, New York: Cornel Southeast Asia Program.
Steenbrink, K. 2007. Catholics in Indonesia, 1808 – 1942: A documented history. Vol. 2 the spectacular growth of a self-confident minority . Leiden: KITLV Press.
Sterkens, C. J. A., & Hadiwitanto, H. 2009. “From So- cial to Religious Conflict in Ambon, an Analysis of the Origin of Religious Inspired Violence”. In: C. Sterkens, M. Machasin, & F. Wijsen F. (Eds.). Religion, Civil Society and Conflict in Indonesia. Nijmegen Studies in Development and Cultural Change 45 (pp. 59–86). Münster/ Berlin/Wien/London: Lit Verlag.
Subair, S.A., & Rumra, M. Y. 2008. Segregasi Pemuki- man Berdasar Agama:Solusi atau Ancaman?
Pendekatan Sosiologis Filosofis atas Interaksi
Sosial Antara Orang Islam dan Orang Kristen Pasca  Konflik  1999 – 2004  di  Kota  Ambon . Yogyakarta: Graha Guru. Sumner, W.G. 1906/1959. Folkways, a Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals . New York: The New American Library.
Tajfel,  H.  1978a.  “Inter  Individual  Behaviour  and Intergroup Behaviour”. In: H. Tajfel (Ed.), Dif - ferentiation Between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations (pp. 27–60) . London, New York, San Francisco:
European Association of Experimental Social Psychology & Academic Press.
Tajfel, H. 1978b. Social Categorization, Social Identity and  Social  Comparison.  In:  H. Tajfel  (Ed.), Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of intergroup relations (pp. 61–76) . London, New York, San Francisco: European Association of Experimental Social Psychology and Academic Press.
Tajfel, H., & Turner, J. 1986. An integrative theory of intergroup conflict. In: W. G. Austin & S. Worchel  (Eds.), The  Social  Psychology  of Intergroup Relations (pp. 149-178). Monterey, CA: Brooks/Cole.
Tomagola,  T.A.  2007. Format Ulang  Birokra- si   Kota Ambon . Makassar: Ininnawa. Turner,  J.C.  1978.  Social  comparison  and  social recognition: Two complementary process of
identification.  In:  H.  Tajfel  (Ed.), Differen - tiation between social groups: Studies in the social psychology of Intergroup relations (pp. 251–266). London, New York, San Francisco:
European Association of Experimental Social Psychology and Academic Press.
Turner, J.C. 1981. “The Experimental Social Psychol- ogy of Intergroup Behaviour”. In: J. C. Turner & H. Giles (Eds.), Intergroup Behaviour (pp. 66-101). Oxford: Blackwell. Turner, J.C., Hogg, M.A., Oakes, P.J., Reicher, S.D.,
& Wetherell, M. 1987. Rediscovering the social group:  A  Self-categorization  Theory .  New York: Blackwell.
Van Fraassen, C. 1983. “Historical Introduction”. In
Katrien Polman (ed.), The Central Moluccas: An Annotated Bibliography. Bibliographical series 12 (pp. 1–60). Dordrecht: Foris Publica- tion Holland.
Van Klinken, G. 2005. “New Actors, New Identities: Post-Suharto Ethnic Violence in Indonesia”. In D. F. Anwar, H. Bouvier, G. Smith & R. Toll (Eds.), Violent Internal Conflicts in Asia Pacific (pp. 79–100) . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, LIPI, Lasema-CNRS, & KITLV.
Van Klinken, G. 2006. “The Maluku Wars: Communal Contenders in a Failing State”. In: C. A. Coppel (Ed.), Conflict in Indonesia: Analysis, Repre - sentation, Resolution (pp. 129–143). London: Routledge.
Yanuarti, S., Marieta, J. R., & Tryatmoko, M.W. 2005. Konflik di Maluku dan Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang . Jakarta: The Indonesian Institute of Sciences.

## Jurnal/Majalah
Adam, J. 2008. “Forced Migration, Adat, and a Purified Present in Ambon Indonesia”. Ethnology , 47 (4), 227–238.
Adam, J. 2010. “Post-conflict Ambon: Forced Migra - tion and the Ethno-territorial Effects of Custom- ary Tenure”. Development and Change, 41(3),
401–419.
Bertrand, J. 2002. “Religious Violence in Indonesia’s Moluccan  Islands”. Pacific  Affairs ,  75  (1), 57–85.
Brewer, M.B. 1999. “The Psychology of Prejudice: In-group Love or Out-group Hate”? Journal of Social Issues , 55 (3), 429–444.
Brewer, M.B. 2001. “The Many Faces of Social Iden- tity:  Implications  for  Political  Psychology”. Political Psychology , 22 (1), 115–125.
Brubaker, R., Loveman, M., & Stamatov, P. 2004. “Ethnicity as Cognition”. Theory and Society , 33, 1–34.
Chauvel, R. 1980. “Ambon’s Other Half: Some Pre- liminary Observations on Ambonese Moslem Society and History”. Review of Indonesia and
Malayan Affairs , 14 (1), 40–80.
Festinger, L. 1954. “A Theory of Social Comparison Processes”. Human Relations, 7 (2), 117–140. Greene, S. (1999). “Understanding Party Identification: A Social Identity Approach”. Political Psychol - ogy , 20 (2), 393-403. Herring, M., Jankowski, T. B., & Brown, R. E. 1999.
“Pro-Black  Doesn’t  Mean Anti-White:  The Structure of African-American Group Identity”.
The Journal of Politics , 61 (2), 363–386.
Huddy, L. 2001. “From Social to Political Identity: A Critical Examination of Social Identity Theory”. Political Psychology , 22 (1), 127–156.
Huwae, S. 1995. “Divided Opinions About Adat Pela:
A Study of Pela Tamilou-Sirisori-Hutumuri”. Cakalele , 6, 77–92.
Klandermans,  B.  1984.  “Mobilization  and  Par- ticipation:  Social-psychological  Expansions of Resource Mobilization Theory”. American Sociological Review , 49 (5), 583–600. Lowry,  C.,  &  Littlejohn,  S.  2006.  “Dialogue  and the Discourse of Peace Building in Maluku, Indonesia”. Conflict Resolution Quarterly , 23 (4), 409–426.
Martin, D.C. 1995. “The Choices of Identity”. Social Identities , 1, 5–20.
Pitchford, S.R. 2001. “Image-Making Movements: Welsh Nationalism and Stereotype Transforma- tion”. Sociological Perspectives , 44 (1), 45–65. Rubin, M., & Hewstone, M. 2004. “Social Identity, System Justification, and Social Dominance: Commentary  on  Reicher,  Jost  et  al.,  and Sidanius et al”. Political Psychology , 25 (6), 823–844. Sears, D.O., Mingying F., Henry, P. J., & Bui, K. 2003.
“The Origins and Persistence of Ethnic Identity Among the New Immigrant Groups”. Social Psychology Quarterly , 66 (4), 419–437.
Tajfel, H. 1970. “Experiments in Intergroup Discri- minination”. Scientific American Journal , 23, 96–102.
Van Klinken, G. 2001. “The Maluku Wars: Bringing Society Back”. Indonesia , 71, 1–26.

## Disertasi
Bartels, D. 1978. Guarding the Invisible Mountain: In - tervillage Alliances, Religious Syncretism and Ethnic Identity Among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas . Ph.D. thesis in the Cornell University. Ann Arbor Michigan: University Microfilms International.
Iwamony, R. 2010. The Reconciliatory Potential of the Pela in the Moluccas: The Role of the GPM in this Transformation Process. Doctoral Disserta- tion, Vrije University of Amsterdam.
Widjojo, M.S. 2007. Cross-Cultural Alliance-making and Local Resistance in Maluku During the Revolt of Prince Nuku, c. 1780 – 1810. Doctoral dissertation, University of Leiden.

## Website
Bartels, D. 2003b, December. The Evolution of God in the Spice Islands: The Converging and Di - verging of Protestant Christianity and Islam in the Colonial and Post-colonial Periods . Paper presented  at  the  Symposium  Christianity  in Indonesia, Frankfurt, Germany. Retrieved No- vember 10, 2010 from http://www.nunusaku. com/pdfs/evolution.pdf.
Tomsa, D. 2009. Local Elections and Party Politics in a Post-conflict Area: The Pilkada in Ma - luku (Indonesian studies working paper No.
8,  March  2009).  Retrieved  April  18,  2013 from http://eprints.utas.edu.au/8722/1/USYD- IS_Tomsa_Maluku.pdf.
Varshney, A., Panggabean, R., & Tadjoeddin, M. Z. 2004. Patterns of Collective Violence in In - donesia 1990-2003 (UNSFIR Working paper No.  04/03.  Jakarta:  United  Nations  Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR). Retrieved April  10,  2010  from  http://www. conflictrecovery.org/bin/Patterns_of_collec- tive_violence_July04.pdf.

## Laporan :
International Crisis Group (ICG). 2000. Indonesia: Overcoming  Murder  and  Chaos  in  Maluku (ICG Asia Reports No. 10/2000). Jakarta/Brus- sels: ICG.
International Crisis Group (ICG). 2011. Indonesia: Trouble Again in Ambon (ICG Asia briefing No. 128/2011). Jakarta/Brussels: ICG.

## LAMPIRAN 1. PULAU AMBON DAN KEPULAUAN LEASE
Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ambon_and_Lease_Islands_(Uliasers)_en.png