JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 10 (2) (2018): 245-250. DOI: 10.24114/jupiis.v10i2.11288

## JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Realitas Adat Perempuan Pakpak di Desa Pegagan Julu VIII Kabupaten Dairi

## Hadriana Marhaeni Munthe
Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Diterima: Agustus 2018; Disetujui: November 2018; Dipublish: Desember 2018

## Abstrak
Tulisan ini bersumber dari studi kasus yang dilakukan pada perempuan Pakpak secara lintas strata dan status di lembaga  domestik keluarga  dan  lembaga adat  sebagai  lembaga  publik  di  desa Pegagan  Julu  VIII  dengan metode kualitatif feminis. Metode feminis, menekankan proses penelitian yang melibatkan perempuan melalui pengalaman hidupnya  dalam  kasus-kasus  marginalisasi  adat  yang  dialami  mereka  di  masyarakatnya.  Sumber  data  dari pengalaman hidup perempuan yang sekaligus disuarakan oleh perempuan itu sendiri. Teknik pengumpulan data menggunakaan FGD (Focus Group Discussion), wawancara mendalam dan observasi partisipan pada perempuan yang menjadi informan penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perempuan Pakpak secara lintas strata sosial  berpotensi  sebagai  pelestari  adat,  ironisnya,  realitasnya  tidak  berbanding  lurus  dengan  wewenang  atau otoritas  mereka  mengambil  keputusan  dalam  setiap  kegiatan  adat  atau  pekerjaan  adat.  Penyebabnya  adalah dominasi budaya patriarkhi yang masih kuat memprioritaskan laki-laki dan kurang menghargai perempuan telah mempengaruhi lemahnya posisi tawar perempuan. Konsekuensi yang muncul yaitu kebanyakan praktik maupun nilai-nilai  adat  kurang  pro  pada  perempuan  baik  di  level  keluarga  sampai  di  masyarakat.  Mereka  mengalami eksploitasi terutama dari strata miskin, sehingga kemiskinan yang sudah berat dihadapi oleh perempuan, semakin lebih berat oleh beban adat yang wajib ditanggungnya. Akibatnya perempuan berpotensi mengalami kemiskinan ganda (double poverty) bahkan cenderung mereka mengalami situasi keterasingan (alienation) dari adatnya.
Kata Kunci : Realitas Adat, Perempuan, Pakpak

## Abstract
This  paper  is  derived  from  case  studies  conducted  on  Pakpak women  by  cross-strata  and status  in  domestic  family institutions  and  customary  institutions  as  public  institutions  in  the  village  of  Pegagan  Julu  VIII  with  qualitative feminist  methods.  The  feminist  method  emphasizes  the  research  process  that  involves  women  through  their  life experiences in cases of indigenous marginalization experienced by them in their communities. Sources of data from women's  life  experiences  which  are  also  voiced  by  women  themselves.  Data  collection  techniques  used  FGD  (Focus Group Discussion), in-depth interviews and participant observation of women who became research informants. The results  of  the  study  show  that  Pakpak  women  are  cross-social  strata  with  the  potential  to  be  indigenous conservationists, ironically, the reality is not directly proportional to their authority or authority to make decisions in any  customary  or  customary  work.  The  reason  is  that  the  dominance  of  patriarchal  culture  which  is  still  strong  in prioritizing  men  and  lacking  respect  for  women  has  influenced  the  weak  bargaining  position  of  women.  The consequences that arise are that most customary practices and values are less pro-women, both at the family level and in  the  community.  They  experience  exploitation  especially  from  the  poor  strata, so  that  the  poverty  that  is already heavy  is  faced by  women,  the  more  the burden  of  adat  that  must  be borne  by women.  As a  result women  have  the potential to experience double poverty (double poverty) and even tend to experience situations of alienation from their customs.
Keywords : Indigenous Reality, Women, Pakpak
How  to  Cite :  Munthe,  H.M.  (2018).  Realitas  Adat  Perempuan  Pakpak  di  Desa  Pegagan  Julu  VIII Kabupaten Dairi . JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 10 (2): 245-244.
Penelitian didanai Talenta USU, Nomor: 199/UN5.2.3.1?PPMM/KP-Talenta USU/2017
* Corresponding author: E-mail: hadrianamunthe@yahoo.com ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Masyarakat  Pakpak  merupakan salah  satu  masyarakat  etnis  Indonesia yang  memiliki  nilai-nilai  kearifan  lokal yaitu  adat  istiadat  yang  terlekat  dengan sistem  kekerabatan  yang  berbentuk patrilineal.  Sistem  kekerabatan  patrilineal masyarakat Pakpak bersifat unilineal yaitu menekankan  garis  kekerabatan  atau kekeluargaan  berdasarkan  garis  ( galur ) keturunan  dari  pihak  ayah  (laki-laki). Kekerabatan patrilineal seringkali diartikan  dengan  asal  usul  marga  (klen) ayah  yang  diturunkan  atau  diwariskan pada  anak  laki-laki.  Sedangkan  anak perempuan  bisa  memakai  atau  mewarisi marga ayahnya tapi tidak dapat mewariskan  marga  pada  anak-anaknya. Oleh  karena  itu  asal-usul  kekerabatan seringkali  terhubung  dengan  asal-usul marga yang ada pada laki-laki sebagaimana  halnya  pada  masyarakat etnis  Batak  Pakpak  (Popenoe,  1974; Koentjaraningrat,1998;  Berutu,  1998  ; Simanjuntak, 2006).
Selain  bercirikan  kekerabatan  yang patrilineal,  etnis  inimemiliki  wilayah persebaran  geografis  yang  bervariasi  dan dilatarbelakangi  keragaman suak .  Di samping  faktor  geografis  maka  secara historis  etnis  ini  memiliki  keterkaitan dengan  wilayah  persebaran  masyarakat BatakPakpak  atau  diistilahkan  dengan Tanoh Pakpak . Berutu (1998)
mengemukakan  wilayah  persebaran  suku Pakpak  dapat  diklasifikasikan  menjadi lima bagian besar yang disebut suak. Mengacu  pada  wilayah  persebaran masyarakat Batak Pakpak (Tanoh Pakpak) berdasarkan  lima suak maka  masyarakat Batak Pakpak desa Pegagan Julu VIIImerupakan suak Batak Pakpak
Pegagan  yang  menempati Tanoh  Pakpak Pegagan.  Masyarakat  Pakpak  adalah masyarakat etnis yang memiliki keterikatan  yang  kuat  pada  tradisi  yaitu adat-istiadat  yang  diwariskan  oleh  nenek moyang  dari  generasi  terdahulu  mereka. Demikian pula masyarakat Pakpak di desa
ini  masih  sangat  kuat  menjalankan  nilai- nilai  adat.Ada  beberapa  sub-unsur  adat Batak  Pakpak  yang  masih  kuat  dan dipegang  teguh  oleh  masyarakat  Batak Pakpak  di  desa  ini  yang  diistilahkan dengan kerja atau kerja-kerja. Dalam bahasa  sehari-hari  sering  juga  disebut dengan istilah pesta. Kerja atau kerja-kerja dibagi   atas  dua  bagian  besar  yaitu kerja baik  dan  kerja  njahat.  Kerja  baik berarti jenis  upacara  yang  dilaksanakan  dalam keadaan  sukacita,  misalnya:  perkawinan, kelahiran anak, membuka tahun, memasuki  rumah  baru  dan  lain-lain. Sebaliknya kerja  njahat adalah  upacara adat  yang  terkait  dengan  dukacita. Njahat dalam  bahasa  Batak  Pakpak  dapat diartikan sulit atau terpaksa dilaksanakan. Contohnya:  upacara  kematian  ( mate ncayur  ntua),  mengokal  tulan (menggali tulangbelulang  leluhur)  dan menutung tulang (pembakaran  tulang  belulang leluhur) (Berutu, 1998).
Dalam  segala  upacara  adat  baik kerja  baik dan kerja  njahat yang  sering diselenggarakan  dalam  masyarakat  Batak Pakpak  di  desa  ini  menunjukkan keterlibatan  anggota  laki-laki  maupun perempuan  dewasa  yang  sangat  besar. Hanya  saja  dalam kerja-kerja adat  yang berlangsung  terlihat  perbedaan  peran gender  yaitu  laki-laki  berperan  sebagai pembicara  atau parsinabul. Sebaliknya perempuan  tidak  diperkenankan  sebagai pembicara. Kegiatan adat mulai pembukaan  acara  sampai  selesai  laki- lakilah  yang  berperan  inti  menentukan jalannya  acara.  Demikian  juga  terkait dengan  keputusan  atau  pembagian  kerja yang  ditentukan  dalam  kegiatan  adat biasanya  perempuan  hanya  sebagai pelaksana  atau  pihak  yang  mengerjakan keputusan.Perempuan  lebih  diposisikan sebagai  pihak  yang  mempersiapkan  acara seperti  menyediakan  tempat,  menggelar tikar  dan  peralatan  lainnya  serta menyediakan  konsumsi.  Tatkala  acara berlangsung  perempuan  biasanya  duduk paling  belakang  menjadi  pendengar  yang
tekun  mengikuti  acara  adat  bahkan  tak jarang diantara mereka terlihat menggendong,  menyusui  atau  mengasuh anaknya  yang  masih  balita.  Keterlibatan perempuan  dalam  aktivitas  adat  ataupun peradatan  sangat  signifikan.  Realitas partisipasi  perempuan  Pakpak  yang  besar dalam  adat  menunjukkan  bahwa  mereka sebagai  kelompok  masyarakat  yang berpotensi sebagai pelestari adat di dalam etnisnya.
Keterlibatan perempuan yang begitu besar padak egiatan atau kerja-kerja adat meskipun mereka diposisikan sebagai pekerja  adat  bukan  sebagai  pegambil keputusan memunculkan isu yang menarik dan  penting  dikaji  dalam  studi  ini. Dibalik peran  perempuan  yang  sedemikian  kuat melestarikan adat ternyata kontras dengan realitas  perempuan  yang  sarat  dengan praktik ketimpangan adat yang berpotensi mendiskriminasikan  status  mereka  di dalam masyarakatnya.
Realitas  ketimpangan  adat  pada perempuan  Pakpak  merupakan  suatu  isu gender  diperlihatkan  dalam  studi  dengan menggunakan  lensa  budaya  (Bangun, 2013;  Pardede,  2010;  Tinendung,  2012). Namun studi tersebut belum mengungkapkan  bagaimana  pengalaman hidup  perempuan  Pakpak  dalam  konteks adat  yang  diungkapkan  dari  lensa  feminis yaitu  studi  yang  mengagas  perempuan sebagai  subjek  penelitian.  Artinya  studi tentang  pengalaman  hidup  perempuan dalam  konteks  adatnya  belum  diangkat dan dalam kajian berdasarkan pengalaman atau  suara  dari  perempuan.  Oleh  karena itu  pendekatan  feminis  merupakan alternatif  untuk  memahami  bagaimana perempuan  memberikan  makna  dan pemaknaan tentang adat di masyarakatnya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  pada studi  ini  adalah  penelitian  kualitatif feminis  dengan  menggunakan  studi  kasus untuk  menjelaskan  suatu  isu  sosial.
Sedangkan isu yang diangkat ialah tentang ketimpangan perempuan dalam kehidupan adat  di  keluarga  dan  di  lembaga  adat. Selanjutnya perspektif feminis dimaksudkan  adalah  perspektif  yang digagas oleh peneliti feminis sebagai suatu metode  penelitian  yang  menempatkan perempuan  sebagai  subjek  penelitian. Mereka  terlibat  dalam  setiap  proses penelitian dan berperan menentukan hasil penelitian.  Dalam  artian  lain  penelitian yang  feminis  berupaya  mengungkapkan bagaimana  pengetahuan  didekonstruksi dari  pengalaman  hidup  perempuan  serta menggunakan  sudutpandang  perempuan atau emik mereka (Arrivia, 2006; Andriani, 2003; Wijaya, 1996).
Sebagai  informan  dalam  studi  ini adalah  perempuan  Pakpak  yang  pernah mengalami  praktik  ketimpangan  adat  di lembaga keluarga (domestik) dan lembaga adat  (publik)  di  masyarakat  Pakpak. Penentuan informan penelitian didasarkan dengan  kategori/karakteristik  usia,  status perkawinan, pendidikan, matapencaharian dan  tempat  tinggal  (sesuai  dengan karakteristik  keluarga  Pakpak).  Dari informan  sebagai  fokus/subjek  studi  akan dilakukan  FGD (focus  group  discussion), wawancara  mendalam  maupun  observasi partisipatif yang intensif untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan  tujuan  studi  ini.  Selanjutnya seluruh  informasi  yang  didapatkan  dari para  informan  diharapkan  menjadi  jenis informasi  yang  bervariasi  (variatif)  dan berbeda sehingga akan diperoleh informasi  yang  lebih  lengkap.  Informasi yang sedemikian sangat penting karena ini sesuai  dengan  tuntutan  dari  penelitian yang berperspektif feminis yaitu mengungkapkan  keragaman  pengalaman hidup  perempuan  yang  dikonstruksi berdasarkan sudutpandang mereka sebagai subjek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  melalui  proses  yang  cukup panjang  dalam  rangka  membangun
hubungan trust dan rapport akhirnya diperoleh  perempuan  yang  bersedia menjadi  informan  penelitian  dalam  studi ini.  Tidak  semua  perempuan  yang berkasus mau mengemukakan pengalaman  hidup  yang  bersentuhan dengan  praktik  ketimpangan  adat  di keluarga  dan  juga  di  lembaga  adat. Konkritnya kasus-kasus ketimpangan adat di keluarga dipresentasikan oleh dua anak perempuan  miskin  dan  dua  perempuan menikah dari perempuan lapisan kaya dan satu  lagi  lapisan  miskin.  Selanjutnya praktik ketimpangan adat di lembaga adat (publik) dipresentasikan oleh satu perempuan  kaya  dan  perempuan  miskin yang berstatus menikah.
Ketimpangan  Adat  pada  Perempuan  di Keluarga
Deskripsi  singkat  dari  4kasus  yang menjadi kajian dalam penelitian inimenjelaskan
terjadinya
praktik pembatasan  akses  dan  kontrol  terhadap harta  warisan  maupun  hak  memperoleh pendidikan pada perempuan di keluarganya.Secara  mendetail  masing- masing  dari  perempuan  yang  berbeda kategori  sosial  ini  mengalami  perlakuan diskriminasi  dalam  hal  mengakses  harta warisan dan peluang memperoleh pendidikan  formal  di  keluarga.  Dalam keluarga perempuan ini berlaku ketentuan adat bahwa harta warisan bukan prioritas pada anak perempuan tetapi itu milik anak laki-laki.
Kasus  ketimpangan  adat  yang  lebih menonjol  yaitu  terjadinya  praktik  atau perlakuan  diskriminatif  terkait  dengan keputusan  di  keluarga  yang  bersumber dari  adat  sebagaimana  yang  diungkapkan melalui  pengalaman  hidup  atau  lebih tepatnya  kasus-kasus  pada  perempuan lapisan miskin. Perempuan miskin mengemukakan  bahwa  mereka  tidak diprioritaskan  mengakses  harta  warisan karena  keluarganya  menjalankan  aturan adat serta tekanan ekonomi. Selain karena aturan  adat,  keterbatasan  ekonomi  atau
kemiskinan menjadi alasan yang kuat bagi orangtua di keluarga mengambil keputusan  yang  cenderung  merugikan anak  perempuan.  Hal  ini  terungkap  dari penuturan  anak  perempuan  selain  tidak memperoleh  warisan  mereka  tidak diprioritaskan bersekolah. Bahkan implikasi lainnya yang muncul dari praktik ketimpangan adat kebanyakan perempuan diarahkan  orangtua  bekerja  di  usia  muda demi  menopang  ekonomi  keluarga  dan juga mendukung biaya pendidikan saudara laki-lakinya.
Lebih  jauh  lagi  dikemukakan  bahwa posisi  sosial  anak  perempuan  cenderung tersubordinasi  dan  tereksploitasi  karena praktik  ketidakadilan  adat.  Subordinasi dan  eksploitasi  diperlihatkan  dalam kondisi obyektif perempuan yang mewujud dalam berbagai dampak. Diantaranya perempuan cenderung memperoleh  beban  kerja  lebih  berat ketimbang laki-laki dalam sistem pembagian  kerja  yang  berlangsung  di keluarga. Berikutnya akibat yang ditimbulkan  perempuan  harus  putus  atau berhenti sekolah dan bekerja di usia muda memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Ketika  keluarga  dihadapkan  pada  suatu kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung,  anak  perempuan  harus  ikut menanggung  realitas  tersebut  dengan peran  keterlibatan  mereka  bekerja  di keluarganya.  Peran  anak  perempuan bekerja  mempertahankan  ekonomi  dan membiayai  pendidikan  laki-laki  dimaknai pula  sebagai  “praktik  eksploitasi  secara halus” (hidden  exploitation). Praktik- praktik  yang  melibatkan  anak  perempuan bekerja  lebih  berat  sebagai  mekanisme atau  strategi  keluarga  bertahan  dari himpitan  kemiskinan.  Realitas  yang melatarbelakangi perlakuan yang mengeksploitasi  perempuan  bekerja  di usia muda (sekolah), semakin menguatkan pula assumsi perempuan sebagai “pengabdi  di  keluarga”  dan    posisi  sosial anak  laki-laki  sebagai  “pihak  yang dirajakan”.  Relasi  yang  menempatkan
perempuan  sebagai  pengabdi  dan  anak laki-laki
sebagai raja, telah mengkonstruksi posisi sosial yang timpang pula. Secara
hierarkhis laki-laki menempati “posisi  sentral” dan  penting sementara  di  sisi  lain  perempuan menempati “posisi  marginal” sehingga kurang  diperhitungkan  keberadaannya  di tengah keluarga.
Ketimpangan  praktik  adat  yang dialami  oleh  perempuan  sesuai  dengan pengalaman  hidup  mereka  sesungguhnya ditemukan  dalam  ideologi  peran  gender yang  tercermin  dalam  pembagian  kerja antara  laki-laki  dan  perempuan.  Realitas yang  tercermin  dari  sistem  pembagian kerja di keluarga menempatkan perempuan selaku anak maupun perempuan  yang  berstatus  istri  atau  ibu harus  memikul  beban  kerja  yang  lebih berat.  Kekerabatan  masyarakat  Pakpak yang  patrilineal  telah  mengkonstruksi sistem  pembagian  kerja  yang  patriarki dengan  menempatkan  perempuan  sebagai pekerja  domestik.  Pekerjaan  domestik yang  secara  tradisi  maupun  norma  adat jatuh  ke  tangan  perempuan  dan  karena kondisi kemiskinan yang berat perempuan juga  harus  memikul  beban  bekerja  yang lebih berat dalam upaya mempertahankan ekonomi  keluarganya.  Beban  kerja  yang lebih  berat  menyebabkanbeban  ganda tergambarkan  dalam  sistem  pembagian kerja.  Beban  ganda  pada  perempuan dinyatakan dalam tanggungjawab perempuan
mengerjakan pekerjaan rumahtangga
sebagai pekerjaan reproduktif dan pekerjaan mencari nafkah sebagai  pekerjaan  produktif.  Situasi  ini kurang  menguntungkan  dan  cenderung tidak  adil  apabila  perempuan  yang  sudah melakoni  pekerjaan  pekerjaan  produktif tidak  disertai  dengan  peran  laki-laki terlibat  dalam  pekerjaan  reprodultif  dan sejenisnya.  Pekerjaan  domestik  yang  ada dalam  sektor  rumahtangga  tidak  dapat diserahkan  pada  laki-laki  karena  ini  tidak diperkenankan  oleh  adat.  Noma  adat melarang  dan  bahkan  memberi  sanksi
pada  perempuan  jika  laki-laki  dalam kapasitas  saudara  laki-laki (turang) atau suami (impal) mengerjakan pekerjaan perempuan  sepanjang  masih  ada  anak perempuan  yang  mampu  melakukannya. Sebutan  yang  dialamatkan  pada  anak perempuan  kalau  membiarkan  saudara laki-lakinya  atau  suaminya  terlibat  dalam pekerjaan rumah yaitu “kalak daberru oda dibetto  adat” (Anak  perempuan  yang  tidak tahu  adat  atau  tak  beradat) dan  “ nda dipessaketken turangna”
(Tidak menghormati saudara laki-lakinya)
Nilai  adat  yang  menjadi  normaacuan pengambil keputusan di keluarga terrefleksikan  pula  pada  hal-hal  yang lainseperti  yang  dicerminkan  dari  kisah hidup  perempuan  miskin.  Apabilanorma adat  secara  tegas  melarang  laki-laki melakukan  pekerjaan  reproduktif  maka sebaliknya perempuan miskin yangterlibat dalam pekerjaanproduktif (mencari nafkah)  tidak  ada  larangan  adat.  Harus diakui  bahwa  perempuan  miskin  atas nama  adat  dan  kemiskinan  tidak  lagi terikat dengan pekerjaan domestik karena mereka harus berjuang mengatasi kemiskinan  demi  memperkuat  ekonomi keluarga. Keterlibatan perempuan melakoni  pekerjaan  reproduktif  dan pekerjaan produktif mengisyaratkan bahwa  adat  secara  tidak  langsung memperlakukan  standard  ganda (double standard) pada perempuan.Pekerjaan perempuan tidak diperbolehkan dilakukan laki-laki  tetapi  pekerjaan  yang  menjadi tanggungjawab  laki-laki  sah-sah  saja dilakukan perempuan.
Perlakuan diskriminatif yang bersumber  dari  adat  pada  perempuan mengakses  warisan  menjelaskan  adanya praktik-praktik pengeksploitasian perempuanPakpak di keluarga berlangsung secara “halus dan terselubung” (oda  terida) semakin  kuat dilanggengkan  melalui  peran  adat.  Nilai- nilai  adat  yang  menempatkan  laki-laki sebagai  wakil  adat  dan  pemimpin  di keluarga maupun masyarakat
memposisikan mereka sebagai pihak yang “dirajakan”.  Sebutan  pada  laki-laki  di keluarga dan adat adalah “tuanku” (artinya junjunganku  atau  rajaku). Sementara  hal yang  sebaliknya  berlaku  pada  perempuan yaitu diposisikan untuk siap melayani dan patuh  di  bawah  kepemimpinan  laki-laki sehingga  melahirkan  sebutan “jolmangku” (Artinya: bawahanku atau suruhanku) . Dalam konteks adat yang sedemikian menempatkan  perempuan  merupakan pihak  yang  selalu  siap  berkorban  maupun dikorbankan  di  keluarganya.  Secara  adat perempuan  dilarang  membantah  dan melawan  perintah  laki-laki.  Apabila mereka  tidak  patuh  dan  berani  menuntut maka  stereotipe  “perempuan  yang  tidak tahu  adat” (daberru  oda  meradat) atau “tidak  tahu  menghormati  laki-laki” (oda dibetto pesakepken dahollina) akan diarahkan pada diri mereka. Secara norma adat  mengisyaratkan  apabila  laki-laki melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan perempuan  akan  menjatuhkan  martabat laki-laki  bahkan  martabat  dari  suatu keluarga. Hal ini diungkapkan dalam kasus perempuan  yang  tidak  lanjut  sekolah  dan ikut  sepupu  perempuannya  bekerja  di kota “cedda  ngo  gelar  keluarga  mella daholli  mengulaken  kerejoen  daberru” (aib di  keluarga  kalau  laki-laki  mengerjakan kerjaan  perempuan).Demi  menghindari sterotipe  yang  sedemikian  perempuan yang  mengalami  ketimpangan  adat  di keluarganya  cenderung  memilih  untuk bersikap  diam,  sabar,  pasrah  dan  banyak berdoa.
Kasus Ketimpangan Adat Pada Perempuan Di Lembaga Adat Deskripsi  kasus  ketimpangan  adat  di lembaga adat dipresentasikan oleh pengalaman hidup perempuan miskin dan kaya.Kasus  pada  perempuan  miskin bermuara  pada  perlakuan  diskriminasi oleh  lembaga  adat  karena  ketidak berpihakan  dan  lemahnya  perlindungan adat pada perempuan yang memperjuangkan hak adatnya di keluarga.
Kasus  ini  mendeskripsikan  seorang perempuan  miskin  (janda)  yang  minta perlindungan  dan  dukungan  adat  dalam hal sengketa warisan.
Perempuan miskin bersengketa dengan  turangnya  tatkala  ia  berkeinginan tinggal di rumah warisan orangtuanya dan mengelola  asset  warisan  keluarga  untuk mempertahankan hidup keluarga intinya.Upayanya  memperoleh  keadilan ataupun  dukungan  dari  lembaga  adat samasekali  tidak  terwujud.  Dewan  adat yang  menengahi  sengketa  warisan  antara saudara ini menegaskan bahwa perempuan  tidak  dibenarkan  aturan  adat menguasai  rumah  warisan  orangtua demikian  juga  harta  lainnya.  Apabila karena alasan tertentu (kemiskinan) harus tinggal  di  rumah  peninggalan  orangtua harus  diselesaikan  secara  internal  saja yaitu “mengelek” saja  pada  saudara  laki- lakinya  dengan  harapan  muncul  rasa  iba sehingga  diperbolehkan  tinggal  di  rumah tersebut.
Dalam  kasus  perempuan  miskin  di lembaga  publik  memperlihatkan  sikap perempuan yang cenderung menerima dan pasrah  saja  terhadap  perlakuan  dan keputusan lembaga yang sudah jelas tidak berpihak  pada  mereka.  Konstruksi  nilai patriarki  yang  tertanam  dilembaga  adat diwujudkan  kepada  bentuk  keputusan maupun
tindakan yang mendiskriminasikan hak perempuan mendapatkan perlindungan
dan keadilanadat.  Sikap  perempuan  menerima dan tunduk pada keputusan adat sekaligus menjelaskan  bahwa  mereka  memaknai marginalisasi  merupakan  realitas  obyektif kehidupannya.
Di  sisi  lain  dapat  juga dimaknai bahwa sikap perempuan menerima  perlakuan  marginalisasi  di lembaga adat sebagaimana yang diperlihatkan  dalam  kasus  perempuan miskin, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari konstruksi nilai patriarkhi yang  diyakininya.  Dalam  diri  perempuan Batak  Pakpak  telah  diinternalisasikan
sedari  dini  nilai-nilai  yang  memuliakan saudara  laki-laki (turang) sebagai kula- kula yang  memiliki  peran  penting memberikan  berkat  maupun  ridho  dalam kehidupan perempuan.
Pandangan  dan  nilai  yang  sudah melekat  pada  diri  perempuan  untuk memuliakan turang selaku kula-kulanya sebagai  alasan  utama  bagi  sebagian perempuan  selalu  mengalah  pada  segala keputusan turangnya selama  ini.  Sebagai anak  perempuan,  mereka  sudah  dididik untuk  patuh (submissive) menuruti peda- peda orangtua  untuk  selalu  berbakti  dan hormat  pada turangnya. Sikap  hormat  dan mengabdi pada diri perempuan diterjemahkan  dalam  sikap  mengalah (petalukan  ukur) demimemprioritaskan sekolah turangnya. Di  samping  itu  sikap mengalah  pada  anak  perempuan  juga dilatarbelakangi  kondisi  kemiskinan  yang mengakibatkan keterbatasan biaya orangtua  untuk  menyekolahkan  anak  di keluarga miskin.
Pada  anak  perempuan  miskin  terjadi kecenderungan menerima perlakuan standard  ganda.  Sudah  kewajiban  dan tanggungjawab  perempuan  selaku  anak mengurus  orangtua  mereka  yang  sakit namun  prioritas  hak  atas  warisan  dan pendidikan  lebih  diutamakan  pada  anak laki-laki.  Perlakuan  standard  ganda tercermin  dalam  kasus  perempuan  di lembaga  adat. Adanya  perlakuan  standard ganda  memunculkan  sikap  tidak  terima (mengallo) oleh perempuan atas perlakuan turangnya yang tidak
menghargaipengorbanan dan bakti mereka  pada  orangtua.  Rasa  tak  terima atas  sikap  arogan  saudara  laki-lakinya timbul  terlebihketika  perempuan  ini  tidak diberikan akses menempati rumah peninggalan orangtua mereka.
Ditengarai oleh sikap turangnya yang keras yang tidak memberi akses menempati  rumah  orangtuanya  dengan sangat  terpaksa  perempuan  melibatkan lembaga  adat  menyelesaikan  persoalan internal  keluarganya.  Meskipun  akhirnya
dalam  kasus  ini  perempuan  harus menerima kenyataan pahit karena lembaga  adat  samasekali  tidak  membela dan  mau  melindungi  kepentingannya. Untuk  itu,  perempuan  cuma  bisa  pasrah bercampur kecewa dan harus belajar sabar menerima  segala  keputusan  adat  yang sudah  jelas  tidak  berpihak  maupun membela  kepentingan  perempuan  seperti mereka. Perempuan miskin yang termarginalkan  mengakses  harta  warisan keluarga  memang  terluka  dengan  sikap saudara  laki-lakinya,  tetapi  mereka berkewajiban  menghormati  dan  bersikap mengalah  supaya  komunikasi  keluarga tidak  putus  di  antara  mereka.  Sikap demikian harus dipertahankan perempuan demi  memperoleh pasu-pasu dari  saudara laki-lakinya. Kebanyakan perempuan miskin  berkeyakinan  bahwa pasu-pasu dari  saudara  laki-lakinya  akan  membawa rahmat, nikmat, keberuntungan dan segala kebaikan dalam kehidupan mereka kelak.
Putusan  adat  yang  tidak  berpihak pada  kepentingan  perempuan  hanya disikapi  oleh  perempuan  miskin  dengan bersikap  sabar  dan  menerima.  Sikap menerima ini dinyatakan dengan kesediaan  menerima  segala  saran-saran yang  diputuskan  oleh  lembaga  adat. Dewan adat mengingatkan bahwa perempuan  harus  tunduk (serrep) dan patuh pada aturan adat dan  menyarankan perempuan  selalu mengelek (memohon) pada  kebaikan  hati turangnya agar sewaktu-waktu  bisa  berubah  sikap  dan luluh hatinya.  Ketidakberpihakan  lembaga adat  menanggapi  masalah  perempuan mengkondisikan  mereka  tidak  memiliki pilihan  lain.  Perermpuan  miskin  di  kasus ini  hanya  bisa  mengiakan  keputusan lembaga adat dan klimaks dari ketidakberdayaan perempuanhanya terucap dengan kata:
“Perempuan  Pakpak  seperti  aku meskipun  diperlakukan  sesakit  ini  oleh turangku harus  kuhapus  amarahku. Supaya  luka  hatiku  sembuh  kuperbanyak berdoa,  sebab  kalau  kulawan  dia (turang)
bisa  dapat  bala  aku  dan  keluargaku. Apapun  yang  kutanam  tidak  tumbuh  dan anak-anakku  bisa  sakit-sakitan.  Sudah keharusan perempuan bersikap hormat ke saudara laki-lakinya karena pasu-pasu dan doa turang adalah  pintu  keselamatan  dan kebahagiaan perempuan… ” . Dalam  konteks  nilai  budaya  Pakpak, posisi turang sangat  dijunjung  tinggi karena mereka adalah kula-kula yang akan memberikan  “berkat”  serta  berperan “sakral” disepanjang kehidupan perempuan  Batak  Pakpak.  Dalam  struktur patriarkhi  yang  diperlihatkan  oleh  nilai- nilai  adat  dan  dihadapkan  pula  pada realitas kemiskinan seringkali menempatkan  perempuan  (miskin)  pada posisi  yang  dilematis.  Dalam  posisi  yang dilematis  merekapun  dibenturkan  pada konflik  kepentingan  antara  sikap  hormat sebagai anak  berru dan  tidak  menerima penindasan  (sengaja  dan  tanpa  sengaja) dari  saudara  laki-lakinya  sebagai kula- kulanya . “Enggo bagi nasib daberru Pakpak en. Tikan  dukkak  enggo  diajarken  pertua  diri pinersengeppen  turang.  Nggo  laus  kalak  i bagenmo  na  masa.  Idekke  ngo  pasus-pasu mi  kulla-kullaku?”. (Artinya:  Seperti  inilah nasibku  jadi  perempuan  Batak  Pakpak. Sejak  kecil  telah  diajarkan  oleh  orangtua (ibuku) untuk menghormati dan memperlakukan  turang  sebaik  mungkin. Sesudah  orangtuaku  meninggal  inilah kenyataan  yang  kualami.  Apa  ininya ”berkat” yang diharapkan dari turangku itu selaku kula-kula?”).
Pengalaman  ketimpangan  adat  yang dialami  oleh  perempuan  miskin  juga terjadi  pada  diri  perempuan  kaya.  Dalam kasus ini perempuan kaya tidak memperoleh dukungan adat dari kelembagaan  adat  tatkala  ia  berkompetisi dengan laki-laki dalam rangka memperoleh  jabatan  menjadi  Sekretaris Desa.Keberanian perempuan ini memasuki arena  politik  diawali  oleh  kesadarannya memajukan masyarakat yang juga didukung salah satu LSM perempuan lokal.
Meskipun  ia  mendapat  dukungan  dari lembaga  tersebut  tapi  dalam  konteks kelembagaan lokal di desanya ia samasekali  tidak  diinginkan.  Penolakan datang  dari  lembaga  desa  dan  lembaga adat.  Alasan  utama  penolakan  tersebut berhubungan  dengan  anggapan  bahwa secara  adat  laki-laki  menjadi  pemimpin termasuk pemimpin desa (politik). Singkatnya,  tatkala  perempuan  ini  ingin mengakses jabatan strategis di Pemerintahan Desa disarankan oleh ketua adat di desanya lebih baik ia mengurungkan niatnya. Meskipun perempuan ini berusaha meyakinkan para elit lembaga tidak selalu laki-laki saja yang menjadi pemimpin. Ia lebih jauh mendialogkan  dengan  para  elit  adat  dan tokoh masyarakat lainnya bahwa pandangan mereka sudah kuno sebab saat ini  sudah  terjadi  perubahan  termasuk menyangkut  kedudukan  perempuan  di masyarakat.  Namun  dialog  dan  negosiasi itu kelihatannya sia-sia sebab tetap saja ia ditolak  oleh  para  elit  dari  masing-masing lembaga  tersebut  mengakses  jabatan publik  atau  kedudukan  politik  di masyarakatnya.  Kasus  ini  menegaskan bahwa  lembaga  adat  merupakan  institusi yang memiliki kekuatan sekaligus pengaruh struktural membatasi hak politik perempuan  berperan  di  wilayah  publik. Dalam  kata  lain  lembaga  adat  cenderung kurang setuju dengan kehadiran kepemimpinan  perempuan  di  desa  ini. Sebagaimana yang tercermin dari deskripsi kasus di bawah ini:
Perempuan  ini  sudah  tak  kuat menghadapi  reaksi  negatif,  penolakan  elit pemerintahan
desa maupun masyarakat  (perempuan).  Kelihatannya semua pihak tak ada yang mendukungnyadan  ia  lebih  baik memilih  mundur.  Ketegaran  dan  percaya dirinya
menjadi  Sekretaris  Desa sudah  pudar  meski  dorongan  terus mengalir dari LSMnya.
Berbagai komentar  yang  menyudutkan  harus diterimanya....
”Diakapkepantas ngo
daberru  memimpin  masyarakat?  Enggo umum  di  kalak  Pakpaken  mella  daberru isapo   ngo  mengurus  keluarga  dekket sikedek-kedekna.  Mella  pe  daberru  boi kerejo sebatas mengurupi  ekonomi keluargana.  Oda  boi  daberru  mengatur masyarakat  oda  lot  aturannna  daberru geut  memimpin  ” (Artinya:  Kamu  pikir pantas perempuan memimpin masyarakat?  Sudah  umum  di  masyarakat Batak  Pakpak  perempuan  tempatnya  di rumah mengurus  keluarga  atau  di ladang  membantu  suaminya.  Kalaupun perempuan  seperti  ibu  bekerja  tujuannya hanya  membantu  ekonomi  keluarga, bukan  langsung  punya  hak  mengatur  atau memimpin masyarakat).
Keseluruhan  deskripsi  kasus-kasus marginalisasi  mengungkapkan  seluruh pengalaman  perempuan  yang  dijelaskan dalam kerangka teori feminis berperspektif  Marxis  yaitu  teori  Feminis Sosialis. Pengimplementasisn teori feminis sosialis mengangkat isu perempuan dalam ketimpangan  adat  tidak  bisa  dilepaskan dari  tesis  utamanya  yaitu  sistem  sosial maupun  struktur  sosial  yang  disebut dengan  patriarkhi  (Andersen,  1983; Hartmann,  1979).  Dalam  hal  ini  adat merupakan  representasi  dari  sistem maupun  struktur  sosial  yang  memuat kekuasaan patriarkhi. Ketimpangan perempuan  dalam  adat  merupakan  suatu fenomena  maupun  realitas  struktur  yang muncul dari patriarki sebagai rekonseptualisasi  ideologi  maupun  sistem sosial. Dalam konteks analisis teoritis yang sedemikian maka ketimpangan perempuan dalam adat merupakan produk dari  struktur  patriarki  yang  telah  terberi (taken  for  granted). Pada  struktur  yang sedemikian  berlakulah  norma  yang bersifat eksternal dan opressif pada  aktor baik  dalam  konteks  individu  maupun kelompok.
Mengacu  pada  teori  ini  bahwa proses  atau  mekanisme  ketimpangan  adat perempuan  Batak  Pakpak  di  kelembagaan sosial  domestik-publik  di  desa  Pegagan
Julu  VIII  bersumber  dari  suatu  sistem maupun struktur. Wujud nyata dari sistem ataupun struktur yang menindas perempuan disebut dengan nilai-nilai adat yang  sekaligus  menjadi  “ideologi  gender yang bermuatan patriarkhi’. Dalam konteks lembaga keluarga, ideologi gender dinyatakan  sebagai  patriarki  privat  dan dalam  konteks  lembaga  adat  dinyatakan sebagai  patriarki  publik.  Kedua  jenis patriarki  ini  telah  mengkonstruksi  relasi gender  asimetris  yang  berkonsekuensi dengan  lahirnya  praktik  atau  tindak ketimpangan  perempuan  bermuara  dari nilai-nilai  adat  di  kelembagaan  sosial masyarakat Batak Pakpak.

## SIMPULAN
Studi kasus yang mengangkat pengalaman-pengalaman ketimpangan adat  perempuan  di  lembaga  keluarga maupun  di  lembaga  adat  masyarakat Pakpak  desa  Pegagan  Julu  VIII  dengan menggunakan  lensa  feminis  atau  lensa perempuan pada intinya dapat disimpulkan dalam tataran teoritis maupun  empiris.  Secara teoritis, studi  ini menunjukkan bahwa fenomena ketimpangan perempuan Pakpak disebabkan  oleh  berperannya  sistem patriarkhi  yang  telah  mempenetrasi  ke seluruh  struktur  sosial  yang  ada  di masyarakat Pakpak. Pandangan ini merupakan tesis utama yang diyakini oleh para feminis struktural Sosialis. Pemikiran teoritis  ini  menekankan  bahwa  sistem sosial  patriarkhi  merupakan  sistem  yang telah  ada  ( given )  di  masyarakat  Pakpak sehingga  setiap  individu  atau  aktor  sosial harus  mengikuti  ataupun  tunduk  kepada sistem ini. Dalam kenyataanya bahwa hasil studi  ini  memperlihatkan  beberapa  aktor dalam  kasus-kasus  ketimpangan  adat memperlihatkan  sikap  perlawanan  yang menentang  ketidakadilan  yang  dirasakan oleh  perempuan  dari  sistem  sosial  yang sedemikian.  Namun  sikap  resistensi  dari perempuan  dalam  kasus  ini  belum menunjukkan  potensi  mereka  sebagai
aktor  resistensi  yang  mampu  secara signifikan  mengubah  ketimpangan  adat  di masyarakatnya.  Sebaliknya  kebanyakan perempuan  yang  berkasus  cenderung menempatkan posisi mereka sebagai aktor reproduksi patriarkhi.
Dalam tataran empiris studi kasus ini menjelaskan
bahwa perempuan berpotensi  sebagai  aktor  reproduksi ketimpangan adat di tengah masyarakatnya.  Sekaligus  pulas  tudi  ini menunjukkan  suatu  proses  makna  serta pemaknaan perempuan tentang ketimpangan adat sebagai realitas obyektif dalam kehidupan mereka. Konkritisasi dari realitas  obyektif  perempuan  terhadap adatnya  diperlihatkan  dalam  bentuk kesetiaan  dan  kepatuhan  terhadap  segala praktik-praktik nilai adat yang berkecenderungan  tidak  berpihak  dan tidak  memperlakukan  mereka  setara dengan laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA
Andersen,  M.L.  (1983). Thinking  About  Women; Sociological  and  Feminist  Perspective .  New York: Macmillan Publishing Co, Inc.
Arrivia,  G.  (2006).  “Pentingnya  Metodologi Feminis”, Jurnal  Perempuan  Nomor 48.
Jakarta: Penerbit
Yayasan Jurnal Perempuan. Bangun,  S.  (2009).  Ketertinggalan  Perempuan Batak Pakpak dalam Memperoleh Pendidikan Formal, http//isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.ht ml?act =tampil&id=74113&idc=45
Berutu,  L.  &  Padang,  N.  (1998). Tradisi  dan Perubahan pada Konteks Masyarakat Pakpak . Medan: Penerbit Monora. Berutu,  T.  (1998). Upacara  Adat  Pak-pak  pada Masyarakat Dairi . Medan: Penerbit Monora. Koentjaraningrat. (1998), Pengantar Antropologi II: Pokok-pokok  Etnografi, Jakarta:  PT  Rineka Cipta. Hartman, H.  (1979). Capitalism, Patriarchy and Job Segregation  by  Sex  in  Capitalist  Patriarchy and  The  Case  for  Socialist  Feminism .  New York & London: Monthly review Press. Munthe, H.M. (2007). “Modernisasi dan Perubahan Sosial  Masyarakat  dalam  Pembangunan Pertanian: suatu Tinjauan Sosiologis”, Jurnal Harmoni Sosial, Volume II, No. 1
Munthe,  H.M.  (2007).  Phenomenon  of  Women Marginalization  in  Poor  Family  in  Pakpak Community  :  “A  Case  Studi  in  PegaganJulu Village,  Sumbul  Subdistrict,  Dairi  Regency, North  Sumatera”, Journal  of  Arts  & Humanities , Volume 06, Issues 06, 38-51. Popenoe,  D.  (2004). “Sociology”  Fifth  Edition .  New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Pardede,  E.  (2010). Menelusuri  Bentuk-bentuk Kekerasan  Perempuan  di  Masyarakat  Adat.
Sidikalang: Penerbit Pesada.
Simanjuntak, A.B. (2006). Struktur Sosial dan Sistem Politik  Batak  Toba  (Suatu  Pendekatan Sejarah, Antropologi Budaya Politik) , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Tinendung,  S.  (2012).  Analisis  Posisi  Perempuan dalam Status Sosial Keluarga Pakpak. Skripsi : Sosiologi.  Fakultas  Ilmu  Sosial  Politik, Universitas Sumatera Utara.
Venny,  A.  (2006).  “Pentingnya  Metodologi Feminis di  Indonesia”,  Jakarta, Jurnal  Perempuan Nomor 48.
Wijaya,  H.R.  (1996)”  Penelitian  Berpersfektif Gender”, Jurnal  Analisis  Sosial Edisi 4/Nopember 1966, Bandung:  Akatiga.