## Dampak Pergeseran Wilayah Akibat Naiknya Permukaan Laut dan Dampakya Bagi Navigasi
Enny Narwati, Dina Sunyowati dan R. Yahdi Ramadani enny-n@fh.unair.ac.id; dina@fh.unar.ac.id

## Universitas Airlangga

## Abstract
Rising sea levels are caused by climate change and global warming which is characterized by an increase in air temperature, especially the earth’s atmosphere. Rising sea levels can cause accretion or erosion of a country which causes a shift in the boundaries of the coastal state. This natural phenomenon becomes a problem in determining the baseline of the coastal state territory because international law of the sea has not specifically regulated the shift in the boundaries of the coastal state due to climate change and global warming. This study examines the legal consequences of shifting state sea boundaries due to climate change according to international law and the rights of third countries to shifting state sea boundaries due to climate change. A third State may advise the coastal State to update baselines and maps of areas lost due to rising sea levels to the Secretary-General of the United Nations. This action can provide benefits for all parties, especially disadvantaged countries or ship owners to experience the Freedom of Navigation in the renewed territory.

## Pendahuluan
Wilayah merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara selain pemerintah yang berdaulat, rakyat dan pengakuan dari negara lain. Wilayah
Media Iuris Vol. 5, No. 1 Special Issue, December 2022                                             p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v5i1 Special Issue.41983 e-ISSN: 2621-5225 Article history: Submitted 14 October 2022; Accepted 8 November 2022; Available online 1 December 2022.
Keywords:
Region Shift; Freedom of Navigation; Third State Rights.
Copyright © 2022 Enny Narwati, Dina Sunyowati dan R. Yahdi Ramadani. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Naiknya permukaan laut disebabkan oleh perubahan iklim dan pemanasan global yang ditandai dengan peningkatan suhu udara atmosfer bumi. Naiknya permukaan laut dapat mengakibatkan akresi ataupun erosi suatu negara yang menyebabkan terjadinya pergeseran batas wilayah negara pantai. Fenomena alam tersebut menjadi permasalahan terhadap penetapan garis pangkal wilayah negara pantai dikarenakan hukum laut internasional belum mengatur secara khusus mengenai pergeseran batas wilayah negara pantai akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Penelitian ini mengkaji akibat hukum pergeseran batas wilayah laut negara akibat perubahan iklim menurut hukum internasional dan hak negara ketiga terhadap pergeseran batas wilayah laut negara akibat perubahan iklim. Negara ketiga dapat menyarankan kepada negara pantai untuk memperbarui garis pangkal dan peta wilayah yang hilang akibat naiknya permukaan laut kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak terutama negara- negara yang kurang beruntung ataupun negara pemilik kapal untuk merasakan Freedom of Navigation diwilayah yang telah diperbarui. Kata Kunci: Pergeseran
Wilayah; Freedom of Navigation ; Hak Negara Ketiga.
Enny Narwati, et.al: Dampak Pergeseran Wilayah...
setiap negara terbagi menjadi tiga yaitu darat, laut dan udara. Berkenaan dengan wilayah tentunya akan berhubungan yurisdiksi suatu negara untuk menerapkan hukum dan kedaulatannya. Yurisdiksi adalah kekuasaan yang dimilik oleh suatu negara untuk menerapkan hukumnya kepada orang, benda atau tindakan tertentu pada subjek hukum yang dilakukan di dalam batas-batas wilayahnya.
1 Yurisdiksi suatu negara dibatasi dengan batas wilayah yang dimilikinya terutama batas daratan dan lautan yang dimiliki oleh setiap negara. Berkenaan batas- batas wilayah suatu negara, negara mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan koordinat dan mendepositkan penetapan wilayah negaranya kepada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2
Penetapan batas wilayah negara dapat mempengaruhi hak dan kewajiban suatu negara, terutama diwilayah laut mengingat kedaulatan diwilayah laut terbagi menjadi dua macam yaitu : kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat (sovereign rights). 3 Wilayah laut terbagi menjadi beberapa wilayah yaitu : perairan dalam, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas. Penetapan batas wilayah laut menjadi batasan penerapan yurisdiksi dan kedaulatan negara yang telah diatur berdasarkan United Nations Convention On The Law Of  The Sea 1982 atau UNCLOS 1982. United Nations Convention On The Law Of  The Sea 1982 menjadi instrumen hukum internasional khusus mengatur mengenai laut mulai dari penetapan batas wilayah laut, kepentingan pelayaran atau navigasi, perdagangan , eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan lain sebagainya. 4
Pada saat ini terdapat permasalahan batas wilayah negara terutama penetapan batas wilayah laut mengingat terdapat wilayah suatu negara mengalami perubahan pada wilayahnya baik penambahan atau pengurangan
1 Seguito Monteiro., ‘Yurisdiksi Negara Pantai Di Wilayah Delimitasi Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Yang Belum Ditetapkan Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional (Study Di Timor Leste-Indonesia)’ (2020) 6 Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha. [304-305].
2 Koesrianti, Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional. (Airlangga University Press 2021). [3-5].
3 Indien Winarwati, Konsep Negara Kepulauan Perspektid Hukum Laut Dan Penetapan Garis Batas Negara (Setara Press 2016). [71].
4 ibid .[72].
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 41-66
diakibatkan fenomena alam atau karena perbuatan manusia. Salah satu perubahan batas wilayah suatu negara karena fenomena alam adalah perubahan iklim dan pemanasan global yang mengakibatkan akresi ataupun erosi. Salah satunya adalah naiknya permukaan laut diakibatkan perubahan iklim dan pemanasan global sehingga terdapat pergeseran wilayah laut yang dimiliki oleh negara. 5
Perubahan iklim dan pemanasan global menjadi suatu keadaan yang tidak dapat dihindari. Salah satunya sebab terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global yaitu dari efek gas rumah kaca yang mempengaruhi suhu udara terutama atmosfer bumi dimana suhu bumi akan meningkat dan menyebabkan lapisan permukaan laut meningkat. 6 Perlu dipahami bahwa pada saat ini perubahan iklim dan pemanasan global telah menjadi pembahasan yang cukup serius sehingga terdapat beberapa konvensi ataupun instrumen hukum internasional yaitu Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change dan United Nations Climate Change Conference (UNFCCC). 7
Walaupun telah ada upaya negara-negara untuk membuat kerangka hukum internasional berkenaan dengan perubahan iklim dan pemanasan global akan tetapi peningkatan permukaan laut tidak dapat terhindar terutama bertambahnya volume air didunia sehingga menyebabkan beberapa wilayah suatu negara tenggelam. 8
Perlu dipahami bahwa berdasarkan data yang dianalisis oleh ilmuwan IPCC mengatakan permasalahan akibat tinggi permukaan air laut diprediksikan akan terus naik hingga mencapai 9 – 88 cm (4 - 35 inci) sehingga Kenaikan permukaan air laut dapat menenggelamkan berbagai daerah di suatu negara. Perlu diingat bahwa terdapat 44% populasi di dunia saat ini tinggal didaerah pesisir sehingga populasi tersebut terancam kehilangan tempat tinggal dan wilayah diakibatkan naiknya
5 Shofy dan Enny Narwati, ‘Perubahan Baseline Negara Kepulauan Akibat Perubahan Iklim Dalam Hukum Internasional’ (2021) 4 Jurist-Diction.[2055-2072].
6 Ziyan Cheng and others, ‘How is the US and China Competition Impact Key Issues of International Law’ (2022) 664 1867.
7 Shofy dan Narwati (n 5).[2063].
8 Titumir dan Rashed Al Mahmud, “Climate Change And Its Impact: Sundarbans As A Natural Wall.” (Sundarbans And Its Ecosystem Services 2022).[137-157].
Enny Narwati, et.al: Dampak Pergeseran Wilayah...
permukaan air laut. Terdapat pulau-pulau miliki suatu yang berisiko tenggelam dan kehilangan wilayah negaranya. contohnya : Indonesia dapat kehilangan 2000 pulau kecil, tenggelamnya 17,5% daerah Bangladesh, tenggelamnya 6% daerah Belanda dan beberapa negara seperti Tuvalu, Kiribati, Tokelau, Filipina dan lain-lain. 9
Berdasarkan aspek yuridis naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim dan pemanasan global menjadi suatu permasalahan yang cukup rumit mengingat regulasi berkenaan hukum laut internasional masih menggunakan UNCLOS 1982 sebagai pedoman bagi setiap negara. Dapat dilihat bahwa saat ini mulai ada ancaman pulau-pulau yang hilang akibat dampak lingkungan internasional yang kurang diperhatikan, hal ini dapat menyebabkan permasalahan yuridis yaitu hilangnya baseline negara-negara negara pantai. 10
Naiknya permukaan air laut sehingga menyebabkan pulau tenggelam berdampak pada pengaturan kedaulatan teritorial negara dan garis pangkal negara atau dikenal dengan garis pangkal pantai (coasted baseline). Perlu diketahui bahwa saat  ini  belum  ada  aturan  hukum  internasional  yang  secara  spesifik  mengatur mengenai perubahan batas wilayah laut yang diakibatkan beberapa faktor baik faktor alam yang dapat merubah batas-batas dilaut. Perubahan wilayah di negara pantai berbatasan dengan negara lain menjadi persoalan mengingat terdapat ancaman pergeseran garis pantai penentuan laut teritorial dan zona-zona laut yang mengikuti garis pantai sebelumnya. 11
Naiknya permukaan laut yang menyebabkan pergeseran wilayah dapat menimbulkan  konflik  diantara  negara-negara  pantai  terutama  negara  yang berhadap-hadapan langsung dengan negara lainnya. 12 Pada saat ini penetapan (coasted baseline) didasari dari pada pengukuran batas garis terluar teritorial suatu negara . Dengan adanya perubahan atau pergeseran wilayah dapat menyebabkan berkurang atau bertambah laut teritorial suatu negara sehingga terdapat ancaman
9 Deramadana Ersya dan Novianti, ‘“Pulau Hilang: Wilayah Teritorial Berkurang?”’ (2020) 1 Uti Possidetis: Journal Of International Law.[150].
10 Soemarwi Vera, ‘Kedaulatan Udara Indonesia Dan Upayaupaya Perlindungannya’ (2016) 1 Era Hukum.[209].
11 ibid . 12 Arcanjo, ‘Has Climate Change Rendered The Concept Of Sovereign Obselete?’ (2019).
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 41-66
bagi negara yang berkurang wilayah yaitu dengan tidak dapat menerapkan yurisdiksi atau kedaulatan wilayah yang dulunya miliknya akan tetapi hilang akibat naiknya permukaan air laut. 13
Naiknya permukaan laut yang disebabkan oleh perubahan iklim dan pemanasan global bukan hanya akan mempengaruhi penetapan (coasted baseline) suatu negara akan tetapi juga dapat memengaruhi delimitasi wilayah laut yang telah disepakati oleh negara-negara pantai mengingat sebagai wilayah yang telah di sepakati dengan bentuk perjanjian antar negara telah  hilang. 14 Selain itu terdapat ancaman atau risiko bahwa ketika adanya suatu pergeseran wilayah sehingga berkurangnya baseline dapat berdampak pada navigasi kapal. Sehingga permasalahan ini menjadi penting dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengkaji potensi-potensi yang berisiko penyebab kehilangannya yurisdiksi suatu negara akibat naiknya permukaan air laut ataupun permasalahan navigasi kapal ketika adanya perubahan penetapan (coasted baseline) di suatu negara yang diakibat oleh pergeseran wilayah suatu negara.
Berdasarkan latar belakang diuraikan atas, maka penelitian ini akan fokus pada perumusan masalah sebagai berikut:  akibat hukum pergeseran batas wilayah laut negara akibat perubahan iklim menurut hukum internasional  dan hak negara ketiga terhadap pergeseran batas wilayah laut negara akibat perubahan iklim. Adapun penelitian ini bertujuan untuk : Menganalisis akibat hukum pergeseran batas wilayah laut negara akibat perubahan iklim menurut hukum internasional dan menganalisis dan memberikan problem solving hak negara ketiga terhadap pergeseran batas wilayah laut negara akibat perubahan iklim.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan yuridis normatif sebagai jenis metode, adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan
13 Stuart Kaye, ‘The Law Of The Sea Convention And Sea Level Rise After The South China Sea Arbitration’ (2017) 93 International Law Study.[429].
14 Wang, Chuya dan Et Al, ‘Risk Assessment Of Ship Navigation In The Northwest Passage: Historical And Projection’ (2022) 14 Sustainability.[5591].
Enny Narwati, et.al: Dampak Pergeseran Wilayah...
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) . 15 pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan pendekatan yang mengkaji suatu pendelusian undang-undang, konvensi internasional serta perkembangan historis tentang pengaturan tentang hukum laut internasional, hukum pelayaran internasional dan hukum lingkungan internasional. 16 Sedangkan Pendekatan konseptual merupakan pendekatan mengenai pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 17 Penggunaan konseptual yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diharapkan dapat menemukan pemikiran mengenai pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum dalam konteks hukum laut internasional, hukum pelayaran internasional dan hukum lingkungan internasional.

## Penetapan Garis Pangkal Oleh Negara Pantai Berdasarkan United Nations
Convention On The Law Of The Sea 1982
Negara yang merdeka adalah negara yang mempunyai kedaulatan atau kekuasaan secara absolut untuk tidak dapat diintervensi oleh negara lain dalam melakukan tindakan apa pun diwilayahnya. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab tanpa diganggu atau dihalangi oleh negara lain. Wilayah negara terbagi menjadi tiga yaitu wilayah laut, wilayah darat, dan wilayah udara. 18 Untuk menentukan wilayah laut suatu negara, United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 memberikan aturan mengenai batas wilayah laut yang dikenal dengan Baseline. Baseline merupakan penarik garis pangkal teritorial dari suatu negara untuk menentukan kedaulatan negara serta zona maritim lainya.
Penetapan Baseline telah diatur menurut United Nations Convention On The
Law Of The Sea 1982 yang dikenal dengan UNCLOS 1982. Baseline merupakan unsur
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media 2017).[133].
16 ibid .[136].
17 ibid .[177].
18 I Dewa Gede Agung Wisnu Saputra, ‘Makna Serta Eksistensi Kedaulatan Dalam Hukum Internasional Di Masa Moderen’ (2022) 2 Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis.[2].
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 41-66
penting untuk menentukan suatu landasan berdiri kedaulatan negara terutama hak-hak yang dimiliki oleh setiap negara mengingat tanpa adanya Baseline maka akan terdapat kerancuan untuk menentukan hak dan kewajiban suatu negara untuk menerapkan yurisdiksi kemaritimannya. 19 Pada dasarnya Baseline akan menentukan zona-zona yang akan ditetapkan suatu negara terutama pada zona laut untuk menerapkan kedaulatan (sovereignty) yaitu laut teritorial dan hak berdaulat (sovereign rights) yaitu zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif. Selain itu Baseline menjadi poin penting untuk menentukan zona maritim terutama bagi suatu negara yang berdekatan ataupun bersinggungan dengan negara lain sehingga perlu menentukan batas-batasan yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.
Fungsi garis pangkal atau Baseline adalah untuk menentukan serta menetapkan batas-batas garis pangkal yang diukur dari zona laut terluar dari wilayah suatu negara pantai. Fungsi garis pangkal atau Baseline berfungsi menentukan batas-batas negara untuk menerapkan yurisdiksi dan kedaulatannya. 20
Penetapan Baseline akan menetapkan batas-batas luas laut teritorial dengan lebar 12 mil laut. Batas laut teritorial tersebut berlaku kedaulatan (sovereignty) yang tidak dapat ditanggung gugat oleh negara lain. Laut teritorial merupakan wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara yang dimiliki oleh setiap negara dengan lebar tidak melebihi 12 mil laut dimana setiap negara dapat melaksanakan kedaulatan secara mutlak tanpa ada intervensi dari negara lain. 21
Penetapan Baseline sangat menentukan zona laut-laut lainya contohnya zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif. Zona Tambahan yaitu zona perairan yang secara umum berbatasan secara langsung dengan laut teritorial dengan lebar tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal lebar laut teritorial. 22
Adapun Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu zona perairan yang terletak diluar dari dan batasan dengan laut teritorial yang luasnya tidak melebihi 200 mil laut
19 Winarwati (n 3).[73].
20 Robin Rolf Churchill dan Alan Vaughan Lowe, The Law Of The Sea : Third Edition, (Manches- ter University Press 1999).[26].
21 I Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia (Yrma Widya 2014).
[69]. 22 ibid .[91].
Enny Narwati, et.al: Dampak Pergeseran Wilayah...
diukur dari lebar laut teritorial diukur. Perlu dipahami bahwa sifat permukaan air laut selalu dinamis yang artinya dapat berubah-berubah sehingga United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 menentukan tata cara mengukur garis pangkal yaitu dengan mengukur garis air terendah sebagai titik dasar penentuan atau garis-garis pulau terluar pada saat air laut surut terendah. 23 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 menetapkan langkah-langkah bagi setiap negara menentukan garis pangkal yaitu:

## 1. Garis Pangkal Normal (Normal Baseline)
Garis Pangkal Normal (Normal Baseline) merupakan penarikan garis pangkal air laut terendah (low water line) dengan mengikuti garis-garis pantai dengan ketentuan yang diakui serta dipublikasikan oleh negara dalam peta resmi negara pantai. 24 Kondisi fisik suatu wilayah negara tentunya berbeda-beda serta memiliki ukuran dan penetapan yang berbeda-beda mengingat kondisi alam suatu negara bervariasi sehingga adapun teknik dan proses bebas disesuaikan dengan kondisi suatu negara. Contohnya saja garis pangkal normal (Normal Baseline) dapat ditetapkan pada suatu pulau yang terletak pada Atol atau suatu pulau yang dimiliki oleh suatu negara yang di sekitarnya memiliki terumbu karang (reefs) sehingga penetapan garis pangkal dapat diukur dari garis air rendah dari karang dan ditetapkan sebagai garis pangkal normal (Normal Baseline).
2. Garis Pangkalan Lurus (Straight Baseline)
Garis Pangkalan Lurus (Straight Baseline) merupakan penarikan garis pangkal dari titik tepi ke tepi lainnya yang diukur dari area pantai yang menjorok atau masuk jauh kedalam sepanjang pulau. 25 Adapun ketentuan mengenai garis pangkalan lurus (Straight Baseline) sudah diatur oleh United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut: penarikan mengenai Garis Pangkalan Lurus (Straight Baseline) antar pulau satu dengan
23 Coalter G Lathrop, J Ashley Roach dan Donald R Rothwell, ‘Basline Under The Internasional Law Of The Sea’ (2019) 2 Report Of The Internasional Law Association Committee On Baselines The International Law Of The Sea. [1-177].
24 Pasal 5 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.
25 Pasal 7 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 41-66
pulau lainnya tidak boleh melebih 24 mil nm serta penarikan antar pulau-pulau terluar dengan pulau utama tidak boleh melebihi  24 nm (nautical mile). Adapun penjelasan berkenaan pantai pada yang dimaksud dapat artikan sebagai teluk, mulut sungai atau lekukan pantai tanpa memandang nama.
3. Garis Pangkalan Kepulauan (Archipelagic Basline)
Garis pangkalan kepulauan (Archipelagic Basline) merupakan penarikan garis pangkal yang menggambarkan garis antar suatu titik terluar suatu pulau terhadap pulau lainnya ataupun terumbu karang yang berdekatan dengan pulau utama yang mana rasio air laut dengan daratannya berbanding 1:1 dan 9:1. 26
Perlu dipahami bahwa menurut United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 penarikan garis pangkalan kepulauan (Archipelagic Basline) hanya dapat dimiliki oleh negara yang mempunyai banyak pulau atau dikenal dengan negara kepulauan sehingga penarikan garis pangkalan ini hanya dapat diberikan kepada negara yang memiliki ciri-ciri tersebut, akan tetapi penarikan garis pangkalan ini tidak boleh melebihi 125 nm sebanyak 3% dari total titik garis pangkal kepulauan yang telah ditetapkan.
Berhubungan dengan penetapan baseline, setiap negara pantai mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan ataupun mempublikasikan setiap baseline yang dimiliki  sesuai  dengan  letak  koordinat  geografisnya  kepada  Sekretaris  Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. 27 Koordinat dan peta yang didaftarkan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mencantumkan batas garis pangkal laut yang digunakan baik itu garis pangkal normal (normal baseline), garis pangkalan lurus (straight baseline) ataupun garis pangkalan kepulauan (archipelagic basline). Berhubungan dengan publikasi dan pendaftaran koordinat, suatu negara untuk menentukan batas wilayah laut suatu negara kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah diatur berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 . 28
26 Pasal 47 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982
27 Pasal 16 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982
28 Ersya dan Novianti (n 9).[161].
Enny Narwati, et.al: Dampak Pergeseran Wilayah...
Perlu dipahami bahwa sampai saat ini United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 hanya mengatur mengenai mekanisme penetapan dan pendaftaran garis pangkal berkenaan dengan batas-batas wilayah yang dimiliki oleh suatu negara. Akan tetapi United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 tidak menjelaskan potensi pergeseran wilayah yang dapat menyebabkan perubahan garis pangkal negara pantai. Dari sinilah terdapat ancaman serius potensi negara kehilangan wilayahnya akibat pemanasan global dan perubahan iklim. 29 Pada saat ini United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 belum mengatur secara konkret berkenaan dengan pergeseran wilayah disebabkan oleh faktor alam yang dapat menyebabkan berkurang atau bertambahnya wilayah suatu negara.

## Akibat Hukum Pergeseran Batas Wilayah Laut Negara Akibat Perubahan Iklim
Iklim adalah suatu kondisi cuaca dalam jangka waktu tertentu yang bersifat dinamis dengan menghitung temperatur, gerak angin dan kelembapan udara yang selalu berubah-ubah pada jangka waktu tertentu yang menyebabkan perubahan kondisi suhu dibumi. 30 Perubahan temperatur, gerak angin dan kelembapan udara yang bersifat dinamis di area permukaan bumi sering dikenal dengan perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu perhatian yang menjadi fokus bagi masyarakat internasional mengingat perubahan iklim dapat berdampak negatif yang dapat mengancam kehidupan manusia. Sehingga pada tahun 1990an lahir agenda politik internasional khusus membahas mengenai Perubahan iklim yang dapat berdampak negatif yaitu dibentuknya Earth Summit dan United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. 31
United Nations Framework Convention on Climate Change mempunyai tujuan untuk menghimbau kepada negara-negara didunia untuk menstabilisasikan konsentrasi gas rumah kaca sebagai bentuk pencegahan gangguan antropogenik
29 Sergio Jarillo dan Jon Barnett, ‘Repositioning The (Is)Land: Climate Change Adaptation And The Atoll Assemblage’ (2022) 54 A Radical Journal Of Geography.[850].
30 Pasal 1 United Nations Framework Convention On Climate Change.
31 Daria Shapovalova, ‘“Geert Van Calster And Leonie Reins (Eds), The Paris Agreement On Climate Change: A Commentary”’ (2022) 26 Edinburgh Law Review.[140-142].
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 41-66
berbahaya dalam sistem iklim global. United Nations Framework Convention on Climate Change berdasarkan Annex I menghimbau kepada negara maju untuk selalu berpegang teguh atau berkomitmen untuk mengurangi gas emisi rumah kaca sehingga dapat menyebabkan perubahan iklim. 32 Sedangkan di dalam Annex II memberikan kewajiban kepada negara berkembang untuk mendapatkan bantuan dari negara-negara maju untuk melakukan pencegahan atas dampak efek gas rumah kaca yang dapat menyebabkan perubahan iklim. 33 Berhubungan dengan perubahan iklim tentunya terdapat konvensi internasional lain yang mengikat negara-negara untuk memperhatikan perubahan iklim yaitu Kyoto Protocol dan Paris Agreement yang mengatur secara khusus sebagai kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim.
Kyoto Protocol merupakan konvensi internasional berhubungan dengan kerangka kerja berkenaan dengan perubahan iklim yang mengatur negara- negara untuk menurunkan emisi gas rumah kaca atau disingkat GRK yang umumnya diakibatkan kegiatan atau aktivitas produksi manusia. 34 Kyoto Protocol menetapkan beberapa aturan, mekanisme kelembagaan dan prosedural yang mengatur mengenai pembatasan emisi yang bertujuan untuk menjaga dan menstabilisasikan gas rumah kaca (GRK) agar tidak membahayakan sistem iklim bumi terutama pada emisi GRK yang meliputi : CO2, N2O, CH4, HFC, SF6 dan PFC. Selain itu terdapat Paris Agreement menjadi konvensi yang berhubungan perubahan iklim yang bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 2’C dan berupaya untuk membatasi hingga dibawah 1,5’C dengan memberikan kewajiban setiap negara untuk menurunkan titik puncak emisi gas rumah kaca (GRK). Paris Agreement juga memberikan kewajiban negara untuk menurunkan deforestasi serta degradasi hutan yang menyebabkan pemanasan global dengan cara mengelola hutan yang berkelanjutan. 35
32 Annex I United Nations Framework Convention On Climate Change.
33 Annex II United Nations Framework Convention On Climate Change.
34 Pasal 6 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
35 Pasal 2 Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change.
Enny Narwati, et.al: Dampak Pergeseran Wilayah...
Pada saat ini negara-negara didunia tanpa terkecuali memikirkan solusi dari perubahan iklim yang dapat menyebabkan peningkatan suhu secara ekstrem yang dapat berdampak secara langsung pada negara. Perlu diketahui bahwa instrumen- instrumen hukum internasional menjadi pedoman kepada setiap negara untuk menekan emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan perubahan iklim secara signifikan  karena  kepedulian  negara  pada  lingkungan  internasional.  Dampak perubahan iklim saat ini dapat dirasakan oleh beberapa negara di dunia yaitu terjadinya penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi, penyusutan lapisan es pada kutub, pemanasan global dengan meningkatkan suhu dan meningkatkan permukaan air laut. 36
Salah satu permasalahan yang menjadi masalah bagi negara-negara didunia terutama bagi negara pantai adalah meningkatkan permukaan air laut akibat pemanasan global dan perubahan iklim, mengingat apabila terjadinya peningkatan permukaan air laut maka dapat mengakibatkan tenggelamnya beberapa pulau bagi negara-negara pantai. Adapun pemanasan global berdampak pada tiga faktor yaitu: 37 1. pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan rusaknya ekosistem laut termasuk flora dan fauna di dalam laut , 2. pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan perubahan fisik negara pantai sehingga menyebabkan pergeseran wilayah negara, dan 3. pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan perubuhan lingkungan yang membahaya bangunan yang dibangun oleh manusia.
Pemanasan global menyebabkan rusaknya ekosistem laut termasuk flora dan fauna dilaut terutama rusaknya ekosistem terumbu karang di negara pantai. Salah satu contoh yaitu pemutihan  terumbu karang atau Bleaching Coral yang menyebabkan memudarnya warna karang sehingga menyebabkan akan mengalami kematian. Kematian pada karang disebabkan oleh naik turunannya
36 Qerim Qerimi dan Bruno S. Sergi, ‘The Case For Global Regulation Of Carbon Capture And  Storage  And  Artificial  Intelligence  For  Climate  Change’  (2022)  120  International  Journal  Of Greenhouse Gas Control.[1-2].
37 Widya Rainnisa Karlina dan Abilio Silvino Viana., ‘Widya Rainnisa Karlina, Abilio Silvino Viana Pengaruh Naiknya Permukaan Air Laut Terhadap Perubahan Garis Pangkal Pantai Akibat Perubahan Iklim’ (2020) 6 Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha.[579].
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 41-66
suhu udara laut. Pemanasan global sangat berdampak pada terumbu karang mengingat terjadinya peristiwa El Nino dan La Nina di samudera Pasifik, laut Cina Selatan, Laut Andaman dan lain-lain menyebabkan massa air laut menjadi naik sehingga menyebabkan Bleaching Coral pada terumbu karang. Matinya terumbu dan menyebabkan karang hilang akan menyebabkan kekhawatiran bagi negara- negara pantai yang menarik Garis Pangkal Normal (Normal Baseline) dari wilayah di sekitar terumbu karang (reefs). Apabila terumbu karang tersebut hilang dapat menimbulkan pertanyaan apakah negara harus menetapkan Garis Pangkal Normal (Normal Baseline) baru atau tidak mengingat saat ini belum ada pengaturan khusus yang menjelaskan hilangnya suatu wilayah diakibatkan pemanasan global. 38
Selain  itu  pemanasan  global  menyebabkan  perubahan  fisik  negara  pantai yang menyebabkan pergeseran wilayah negara. Adapun faktor alam yang menyebabkan pergeseran wilayah negara dapat disebabkan karena perubahan iklim, akresi, erosi dan perubahan pola air laut. Pergeseran wilayah negara akibat pemanasan global umumnya diakibatkan terjadinya akresi dan erosi pada wilayah suatu negara. Akresi dapat artikan sebagai penambahan lahan yang terjadi secara alami di suatu wilayah negara berupa pasir, tanah liat, dam kerikil yang perlahan- lahan menabah lahan di daratan pesisir. Sedangkan erosi adalah pengikisan atau pengurangan wilayah darat yang diakibatkan oleh gesekan gelombang air laut dengan dasar laut secara bersamaan yang menyebabkan pengurangan lahan di daratan pesisir. Kedua fenomena alam ini menjadi suatu persoalan yang membingungkan bagi negara terutama bagi negara yang berdamping sehingga dapat menyebabkan perubahan garis pangkal apabila diantar kedua negara tersebut mengalami akresi ataupun erosi. 39
Dampak pemanasan global merupakan masalah serius sehingga dapat menyebabkan pergeseran wilayah negara sehingga bukan tidak mungkin hilang dan bertambahnya suatu wilayah dapat menyebabkan konflik bagi negara-negara
38 Lilian Yamamoto dan Miguel Esteban, Atoll Island States And Internasional Law (Hiedelberg New York Dordrecht 2014).[219- 278].
39 Koesrianti (n 2).[70].
Enny Narwati, et.al: Dampak Pergeseran Wilayah...
pantai terutama bagi negara yang bersebelahan langsung. 40 Dapat dilihat bahwa terdapat perubahan akan menyebabkan negara-negara pantai kehilangan wilayah negara sehingga apabila negara kehilangan wilayah negaranya maka dapat menyebabkan negara berkurangnya kedaulatan negaranya. Jika suatu negara pantai kehilangan kedaulatan maka bukan tidak mungkin kedaulatan penuh yang dimiliki oleh suatu negara berganti menjadi hak berdaulat (sovereign rights).
Perubahan status tersebut akan merubah hak-hak dan kewajiban negara dan memaksa suatu negara untuk merubah status penetapan garis pangkalnya.
Berhubungan pengaturan perubahan wilayah laut yang diakibatkan pemanasan global sehingga hilangnya wilayah suatu negara maka dapat memaksa negara pantai untuk menetapkan garis pangkalnya baru yang mengancam negara pantai seperti contohnya Indonesia, Filipina, Fiji dan lain-lain. Bagi negara kepulauan pada umumnya menggunakan Garis Pangkalan Kepulauan ( Archipelagic Basline ) yang didasarkan pada pasal 47 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982. Akan tetapi hal ini menjadi suatu permasalahan secara hukum normatif mengingat negara kepulauan menetapkan Garis Pangkalan Kepulauan ( Archipelagic Basline ) dengan mengacu pada pulau terluar akan tetapi jika titik terluar kepulauan hilang bukan tidak mungkin negara harus memperbarui Baselinenya. Hal ini secara tidak langsung terdapat potensi bagi negara yang berhadap-hadap untuk meminta negara mengukur kembali wilayah perairannya yang hilang akibat fenomena alam yaitu pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim, erosi, akresi ataupun Bleaching Coral pada terumbu karang.
Saat ini terdapat kekosongan norma yang mengatur mengenai pergeseran wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara pantai yang diakibatkan pemanasan global mengingat United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 tidak secara konkret menjelaskan dampak hukum dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh negara dapat mempertahan wilayah negaranya akibat pemanasan
40 Harkins Hendro Prabowo., ‘Potensi Tenggelamnya Pulau-Pulau Kecil Terluar Wilayah NKRI’ (2016) 14 Jurnal Geologi Kelautan.[116].
global. 41 Selain United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982, terdapat Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa A/RES/44.206 yang menjelaskan mengenai terdapat potensi sengketa yang terjadi akibat pemanasan global sehingga naiknya permukaan air laut yang menyebabkan suatu pulau tenggelam. Akan tetapi Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa A/ RES/44.206 tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap atau tidak legally Binding seperti halnya United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982. 42
Permasalahan naiknya permukaan air laut sehingga menyebabkan suatu pulau tenggelam bukan hanya menimbulkan pertanyaan mengenai dampak yuridis akan tetapi terdapat permasalahan mengenai navigasi kapal yang diakibatkan perubahan status pada lintas transit dan lintas damai pada suatu perairan laut. Adapun permasalahan navigasi ini menjadi suatu persoalan yang belum pernah dibahas oleh negara akan tetapi permasalahan navigasi ini berpotensi menyebabkan kerancuan hak dan kewajiban bagi kapal-kapal yang melintasi perairan suatu negara yang saling berhadapan.

## Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982
Hak lintas kapal asing (right of passage) merupakan hak setiap kapal asing untuk melintasi wilayah laut yang dimilik oleh suatu negara dengan tujuan tertentu. Berhubungan dengan hak lintas, tentu akan berhubungan dengan klaim negara atas wilayah laut teritorial suatu negara mengingat hak lintas menjadi pedoman bagi suatu kapal melintasi wilayah laut yang tunduk pada kedaulatan suatu negara. Hak lintas dapat berlaku bagi semua jenis kapal yang dimilik suatu negara yang lahir dari konsep ius communicationis. 43 Ius communicationis merupakan konsep yang disampaikan oleh Vitoria yang menjelaskan bahwa
41 Pinastika Prajna Paramita., ‘Pengaturan Garis Pangkal Terhadap Perubahan Garis Pantai Dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea’ (2019) 2 Yurispruden.[90].
42 Shofy dan Narwati (n 5).[2065].
43 Dina Sunyowati dan Enny Narwati, Hukum Laut Internasional (Airlangga University Press 2012).[88].
Enny Narwati, et.al: Dampak Pergeseran Wilayah...
setiap komunitas atau kelompok manusia berhak mempunyai hubungan satu dengan lain tanpa ada hambatan sebagaimana yang berlaku pada wilayah darat atau wilayah laut secara bebas.
Hak lintas berkembang dengan pesat dan menjadi hukum internasional yang berlaku bagi negara-negara di dunia dengan ditandainya pengaturan mengenai hak lintas damai yang berlaku di laut teritorial suatu negara. hak lintas damai mulai berlaku sejak pengaturan hukum laut yang menetapkan laut teritorial hanya 3 mil laut hingga saat ini yaitu United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 yang mengatur laut teritorial sepanjang 12 mil laut. 44 Perkembangan tersebut tentunya sangat mempengaruhi status hukum pada setiap selat-selat internasional bagi pelayaran kapal yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga negara pemilik kapal mendorong adanya pengaturan mengenai hak lintas transit (right of transit passage) yang memberikan hak bagi kapal-kapal miliki negara untuk melakukan pelayaran internasional di selat-selat menggunakan hak lintas transit (right of transit passage).
Perkembangan United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 bukan hanya mengatur mengenai hak lintas transit (right of transit passage) akan tetapi juga memunculkan hak lintas alur laut kepulauan (right of archipelagic sea lane passage) bagi setiap kapal-kapal suatu negara yang akan melintasi wilayah laut negara kepulauan. Adapun penjelasan mengenai Hak lintas damai atau (right of innocent passage), hak lintas transit atau (Transit Passage) dan hak lintas alur laut kepulauan (right of archipelagic sea lane passage) sebagai berikut:
1. Hak lintas damai atau (right of innocent passage)
Hak lintas damai atau (right of innocent passage) merupakan hak yang dimiliki kapal asing untuk tetap berlayar yang bertujuan untuk perdagangan dan perpindahan orang yang berlangsung secara aman dan damai dilaut teritorial negara pantai. 45 Perlu diketahui bahwa hak lintas damai harus tetap menghormati dan mengakui kedaulatan negara pantai . Hak lintas damai berlaku pada semua
44 Parthiana (n 21).[95].
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 41-66
jenis kapal baik itu kapal niaga, kapal sipil, kapal milik pemerintah ataupun kapal perang yang dimiliki oleh negara ketiga yang bertujuan untuk melintasi dan memasuki perairan dalam atau laut teritorial, ataupun keluar dari laut teritorial menuju laut lepas. United Nations Convention On The Law Of  The Sea 1982 mewajibkan kepada kapal-kapal milik negara ketiga untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu atau merugikan perdamaian contohnya mengancam menggunakan kekerasan yang dapat merugikan negara pantai dengan menggunakan senjata, mencari informasi yang dapat merugikan negara pantai, melakukan latihan perang tanpa seizin negara pantai, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perikanan dan melakukan mengganggu sistem komunikasi serta navigasi negara pantai. 46
2. Hak lintas transit atau (Transit Passage)
Hak lintas transit atau (Transit Passage) merupakan hak yang dimiliki kapal asing untuk tetap berlayar yang bertujuan untuk melakukan pelayaran tanpa singgah ataupun memasuki negara pantai dan pelayaran harus dilakukan oleh kapal secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin. 47 Pada saat kapal suatu negara melakukan lintas transit maka kapal tersebut tidak boleh berhenti dan tidak boleh mengganggu keamanan, perdamaian, dan ketertiban negara pantai. Kapal negara ketiga harus mematuhi hukum internasional dengan tidak melakukan tindakan manuver atau berbelok-belok, berputar-putar, zig-zag atau berhenti tanpa tujuan yang jelas atau keadaan yang memaksa (force majeure). Hak lintas transit atau (Transit Passage) juga berlaku bagi selat yang digunakan untuk pelayaran internasional terutama pada bagian laut lepas antara zona ekonomi eksklusif ataupun zona ekonomi eksklusif itu sendiri. 48
3. Hak lintas alur laut kepulauan (right of archipelagic sea lane passage)
Hak lintas alur laut kepulauan (right of archipelagic sea lane passage) merupakan hak yang dimiliki kapal dan pesawat terbang asing untuk tetap berlayar secara cepat pada alur laut dan rute penerbangan wilayah negara kepulauan yang sebelumnya
46 Parthiana (n 21).[97-105].
47 Pasal 38 (1) United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.
48 Parthiana (n 21).[120].
Enny Narwati, et.al: Dampak Pergeseran Wilayah...
telah ditentukan oleh negara kepulauan. 49 Hak lintas alur laut kepulauan menjadi hak lintas yang dimiliki khusus untuk melintasi wilayah negara kepulauan yang diatur secara jelas berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982. Perlu dipahami bahwa Hak lintas alur laut kepulauan terdapat poin penting yang harus perhatikan yaitu pertama, negara kepulauan berhak untuk menentukan hak lintas laut kepulauan yang akan menjadi lintasan bagi kapal atau pesawat terbang. Kedua, setiap negara kepulauan harus menentukan alur laut terlebih dahulu sebelum menentukan rute udara. Ketiga, setiap kapal ataupun pesawat terbang asing dapat menikmati hak lintas alur laut kepulauan dan negara kepulauan tidak boleh melakukan tindakan diskriminatif terhadap kapal ataupun pesawat terbang asing yang melewati alur laut dan rute penerbangan di wilayah negara kepulauan. 50

## Hak Lintas Negara Ketiga Terhadap Pergeseran Batas Wilayah Laut Negara Akibat Perubahan Iklim
Pada saat ini hukum laut internasional berkembang dengan pesat terutama berhubungan dengan pengaturan zona-zona laut yang dimiliki oleh suatu negara. hukum laut internasional mengatur mengenai hak dan kewajiban negara yang berhubungan dengan hak dan tanggung jawab suatu negara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam wilayah laut yang dimilikinya. Selain berhubungan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, hukum laut internasional  juga mengatur mengenai pelayaran atau navigasi, lintas perdagangan, lalu lintas perpindahan orang dan penangkapan ikan. 51
Jika membahas mengenai navigasi tentunya akan berhubungan dengan wilayah yurisdiksi yang dimiliki oleh suatu negara yang diatur di dalam United Nations Convention On The Law Of  The Sea 1982 . UNCLOS 1982 mengatur mengenai
49 Pasal 53 Ayat (3) United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.
50 Kresno  Buntoro, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) (Perpustakaan Nasional RI 2012).
[52].
51 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global (PT Alumni 2003).[309].
hak-hak kapal asing pada saat melewati yurisdiksi suatu negara. 52 Negara-negara pantai mempunyai  kedaulatan (sovereignty) yang tidak dapat diganggu gugat atau diintervensi oleh negara lain, akan tetapi kapal-kapal asing juga mempunyai hak untuk melintasi suatu perairan yang dimiliki oleh negara pantai.  UNCLOS 1982  mengatur hak-hak kapal asing yang dimiliki oleh negara ketiga yaitu hak lintas damai, hak lintas transit dan hak lintas alur kepulauan.
Hak lintas damai, hak lintas transit dan hak lintas alur kepulauan yang diatur oleh United Nations Convention On The Law Of  The Sea 1982 menjelaskan bahwa masih terdapat hak kapal-kapal asing untuk berlayar di suatu perairan yang dimiliki oleh negara baik yang berlaku kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat (sovereign rights) yang dimiliki suatu negara . Akan tetapi perlu dipahami bahwa berkenaan dengan navigasi tentunya kapal-kapal asing tidak mempunyai keleluasaan seperti halnya kapal diwilayah laut lepas terutama pada sektor navigasi mengingat apabila  kapal tersebut melewati wilayah laut yang terdapat yurisdiksi suatu negara maka kapal tersebut masih terhalang oleh aturan-aturan yang berikan oleh negara pantai. 53
Jika dihubungkan dengan permasalahan kekosongan hukum mengenai pergeseran wilayah akibat pemanasan global yang belum diatur secara konkret mengenai batas-batas zona laut yang dimiliki oleh suatu negara berdasarkan United Nations Convention On The Law Of  The Sea 1982 tentunya terdapat potensi bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menyampaikan bahwa setiap negara yang kehilangan wilayah negara harus memperbarui peta dan koordinatnya sehingga bukan tidak mungkin kedepannya wilayah negara yang hilang akibat pemanasan global berpotensi harus memperbarui wilayah negara yang hilang sehingga merubah garis-garing pangkal negara yang dapat berpengaruh terhadap navigasi kapal-kapal negara ketiga yang melewati negara pantai. 54
52 ibid .[323]. 53 Zaucha, Jacek dan Stephen Jay, ‘The extension of marine spatial planning to the management of the world ocean, especially areas beyond national jurisdiction’ (2022) 14 Marine Policy.[2].
54 Brandon dan M Boylan, ‘Increased maritime traffic in the Arctic: Implications for governance of Arctic sea routes’ (2021) 131 Marine Policy.[6].
Enny Narwati, et.al: Dampak Pergeseran Wilayah...
Permasalahan pergeseran wilayah yang membuat hilang atau berkurangnya wilayah suatu negara tentu membuat bingung kapal negara ketiga mengingat kapal-kapal akan menandai koordinat pulau atau wilayah negara pantai untuk menerapkan hak-hak kapal di negara pantai terutama hak lintas damai dan hak lintas transit di wilayah laut yurisdiksi suatu negara. 55 sehingga hilangnya pulau tersebut  menjadi suatu momentum kepada negara ketiga untuk memberikan problem solving dan menyarankan kepada negara yang kehilangan wilayah negara tersebut untuk memperbarui peta wilayah negara agar wilayah negara tersebut agar memperbaharui koordinat serta peta kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pendapat negara ketiga yang menyarankan agar setiap negara pantai memperbarui peta dan koordinat geografisnya tentu tidak bertentangan dengan hukum internasional, hal ini karena didasarkan pada penyampaian Hugo Grotius yaitu Mare Liberum . Hugo Grotius menyampaikan bahwa tidak satu pun orang dapat memiliki laut sebagai hak milik. kondisi ini menjadi suatu hal yang positif bagi pelayaran kapal mengingat keterbatasan aktivitas yaitu navigasi akan dihapuskan diwilayah yang mengalami pergeseran sehingga kapal negara ketiga akan lebih leluasa berlayar tanpa harus dibatasi dengan hak lintas damai atau hak lintas transit. Perlu diingat bahwa kebebasan kepemilikan laut atau Mare Liberum tentunya akan sangat erat dengan prinsip dasar dalam hukum kebiasaan internasional yaitu Freedom of Navigation atau FON. Freedom of Navigation lahir dari penyampaian Hugo Grotius yang dijelaskan pada De iuere praedae yang artinya laut tidak dapat dibatasi pemilikannya karena laut merupakan alat hubung komunikasi dan kerja sama antar negara. 56
Hugo Grotius menyampaikan bahwa negara hanya boleh memiliki wilayah perairan yang dapat digunakan serta dikelola secara efektif dan permanen sehingga dapat meminimalisir kerusakan dan monopoli suatu negara. Hugo
55 Mendenhall,  Elizabeth  dan  Dkk,  ‘Climate  change  increases  the  risk  of  fisheries  conflict’ (2020) 117 Marine Policy.[2].
56 Yoshifumi Tanaka, The International Law of the Sea (Cambridge University Press 2012).[17].
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 41-66
Grotius juga menyampaikan bahwa laut harus terbuka untuk semua orang sehingga semua orang dapat mengaksesnya dengan baik karena setiap orang berkeinginan melakukan aktivitas navigasi yang tidak terbatas. Argumentasi dan pemikiran Grotius untuk menjadikan suatu wilayah laut menjadi Freedom of Navigation tentunya bertujuan untuk kebebasan laut sebagai alat komunikasi dan perdagangan internasional. Pemikiran Grotius tentunya diterima sebagai norma dasar hukum laut internasional sebagai prinsip-prinsip hukum laut internasional yang diakui oleh beberapa negara. 57
Jika dihubungkan dengan hilangnya suatu negara maka seharusnya saat ini langkah penetapan garis pangkal baru bisa diajukan sebagai kesepakatan internasional sebagaimana yang disampaikan oleh Hugo Grotius bahwa apabila negara tidak dapat mengelola laut tersebut secara efektif terutama pada wilayah negara yang hilang akibat pemanasan global maka seharusnya negara memperbarui peta wilayah negara tersebut untuk kepentingan alat komunikasi dan perdagangan yang bebas. Selain itu alasan memperbarui peta wilayah negara bukan tanpa sebab, hal ini bisa menjadi keuntungan bagi semua pihak terutama negara-negara yang kurang beruntung ataupun negara pemilik kapal untuk merasakan Freedom of Navigation dan mengakses wilayah laut secara bebas tanpa harus dibatasi oleh hak lintas damai dan hak lintas transit. Sehingga dapat dipahami bahwa setiap wilayah negara yang mengalami pergeseran wilayah diakibatkan pemanasan global alangkah lebih baik untuk memperbarui peta wilayah perairannya untuk memberikan kemudahan kapal-kapal negara ketiga merasakan wilayah laut yang bebas tanpa hambatan dikarenakan yurisdiksi negara pantai.

## Kesimpulan
Saat ini terdapat kekosongan norma mengenai pergeseran wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara pantai yang diakibatkan pemanasan global. United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 tidak secara konkret menjelaskan
57 Todorov dan Andrey., ‘Dire straits of the Russian Arctic: Options and challenges for a po- tential US FONOP in the Northern Sea Route’ (2022) 139 Marine Policy.[3].
Enny Narwati, et.al: Dampak Pergeseran Wilayah...
dampak hukum dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh negara agar dapat mempertahankan wilayah negaranya akibat pemanasan global. Selain itu permasalahan naiknya permukaan air laut sehingga menyebabkan suatu pulau tenggelam bukan hanya menimbulkan pertanyaan mengenai dampak yuridis akan tetapi terdapat permasalahan mengenai navigasi kapal yang diakibatkan perubahan status pada lintas transit dan lintas damai pada suatu perairan laut.
Negara ketiga dapat memberikan problem solving dan menyarankan kepada negara yang kehilangan wilayah negara tersebut untuk memperbarui peta wilayah negara kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didasarkan pada  penyampaian Hugo Grotius yaitu Mare Liberum . hal ini bisa menjadi keuntungan bagi semua pihak terutama negara-negara yang kurang beruntung ataupun negara pemilik kapal untuk merasakan Freedom of Navigation dan mengakses wilayah laut secara bebas tanpa harus dibatasi oleh hak lintas damai dan hak lintas transit. Sehingga dapat dipahami bahwa setiap wilayah negara yang mengalami pergeseran wilayah diakibatkan pemanasan global alangkah lebih baik untuk memperbarui peta wilayah perairannya untuk memberikan kemudahan kapal-kapal negara ketiga merasakan wilayah laut yang bebas tanpa hambatan dikarenakan yurisdiksi negara pantai.

## Saran
Pada saat ini perlu adanya pembaruan dari United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 atau konvensi internasional yang secara khusus mengatur mengenai pergeseran wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara pantai yang diakibatkan pemanasan global dan Permasalahan naiknya permukaan air laut sehingga menyebabkan suatu pulau tenggelam. Pembaruan hukum laut internasional bisa menjadi langkah bagus agar tidak terjadinya sengketa wilayah antar negara yang disebabkan hilangnya baseline akibat pemanasan global.
Salah satu langkah yang paling efektif saat ini memberikan dukungan pada wilayah negara yang hilang akibat pemanasan global untuk memperbarui peta wilayah negaranya yang didasarkan Mare Liberum. Konsep tersebut bisa menjadi
langkah maju untuk menjadikan wilayah laut menjadi Freedom of Navigation yang menguntungkan bagi negara ketiga yang terbatas memanfaatkan wilayah laut. Pemahaman tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional mengingat Freedom of Navigation merupakan hukum kebiasaan internasional yang telah diakui oleh beberapa negara. kesempatan ini menjadi dasar agar setiap negara yang kurang beruntung agar bisa merasakan kebebasan dan memanfaatkan laut terutama Freedom of Navigation bagi kapal-kapal negara ketiga.

## Daftar Bacaan

## Buku
Buntoro Kresno, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) (Perpustakaan Nasional RI 2012).
Churchill Robin Rolf dan Alan Vaughan Lowe, The Law Of The Sea: Third Edition (Manchester University Press 1999).
Koesrianti, Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional (Airlangga University Press 2021).
Mauna Boer, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global (PT Alumni 2003).
Parthiana I Wayan, Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia (Yrma Widya 2014).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media 2017).
Sunyowati Dina dan Enny Narwati, Hukum Laut Internasional (Airlangga University Press 2012).
Tanaka Yoshifumi, The International Law of the Sea (Cambridge University Press 2012).
Titumir dan Rashed Al Mahmud, “Climate Change And Its Impact: Sundarbans As A Natural Wall.” (Sundarbans And Its Ecosystem Services 2022).
Winarwati Indien, Konsep Negara Kepulauan Perspektid Hukum Laut Dan Penetapan Garis Batas Negara (Setara Press 2016).
Yamamoto Lilian dan Miguel Esteban, Atoll Island States And Internasional Law (Hiedelberg New York Dordrecht 2014).
Enny Narwati, et.al: Dampak Pergeseran Wilayah...

## Jurnal
Bra ndon dan M Boylan, ‘Increased maritime traffic in the Arctic: Implications for governance of Arctic sea routes’ (2021) 131 Marine Policy.
Cheng Ziyan and others, ‘How is the US and China Competition Impact Key Issues of International Law’ (2022) 664 1867.
Ersya Deramadana dan Novianti, ‘“Pulau Hilang: Wilayah Teritorial Berkurang?”’ (2020) 1 Uti Possidetis: Journal Of International Law.
Jarillo Sergio dan Jon Barnett, ‘Repositioning The (Is)Land: Climate Change Adaptation And The Atoll Assemblage’ (2022) 54 A Radical Journal Of Geography.
Karlina Widya Rainnisa dan Abilio Silvino Viana., ‘Widya Rainnisa Karlina, Abilio Silvino Viana Pengaruh Naiknya Permukaan Air Laut Terhadap Perubahan Garis Pangkal Pantai Akibat Perubahan Iklim’ (2020) 6 Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha..
Lathrop Coalter G, J Ashley Roach, dan Donald R Rothwell, ‘Basline Under The Internasional Law Of The Sea’ (2019) 2 Report Of The Internasional Law Association Committee On Baselines The International Law Of The Sea.

## Mendenhall, Elizabeth, dan Dkk, ‘Climate change increases the risk of fisheries conflict’ (2020) 117 Marine Policy.
Pinastika Prajna Paramita., ‘Pengaturan Garis Pangkal Terhadap Perubahan Garis Pantai Dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea’ (2019) 2 Yurispruden.
Prabowo. Harkins Hendro, ‘Potensi Tenggelamnya Pulau-Pulau Kecil Terluar Wilayah NKRI’ (2016) 14 Jurnal Geologi Kelautan.
Qerimi Qerim dan Bruno S. Sergi, ‘The Case For Global Regulation Of Carbon Capture And Storage And Artificial Intelligence For Climate Change’ (2022) 120 International Journal Of Greenhouse Gas Control.
Saputra I Dewa Gede Agung Wisnu, ‘Makna Serta Eksistensi Kedaulatan Dalam Hukum Internasional Di Masa Moderen’ (2022) 2 Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis.
Seguito Monteiro., ‘Yurisdiksi Negara Pantai Di Wilayah Delimitasi Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Yang Belum Ditetapkan Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional (Study Di Timor Leste-Indonesia)’ (2020) 6 Jurnal
Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha.
Shapovalova Daria, ‘“Geert Van Calster And Leonie Reins (Eds), The Paris Agreement On Climate Change: A Commentary”’ (2022) 26 Edinburgh Law Review.
Shofy dan Enny Narwati, ‘Perubahan Baseline Negara Kepulauan Akibat Perubahan Iklim Dalam Hukum Internasional’ (2021) 4 Jurist-Diction.
Stuart Kaye, ‘The Law Of The Sea Convention And Sea Level Rise After The South China Sea Arbitration’ (2017) 93 International Law Study.
Todorov dan Andrey., ‘“Dire straits of the Russian Arctic: Options and challenges for a potential US FONOP in the Northern Sea Route”’ (2022) 139 Marine Policy.
Vera Soemarwi, ‘Kedaulatan Udara Indonesia Dan Upayaupaya Perlindungannya’ (2016) 1 Era Hukum.
Wang, Chuya, dan Et Al, ‘Risk Assessment Of Ship Navigation In The Northwest Passage: Historical And Projection’ (2022) 14 Sustainability.
Zaucha, Jacek, dan Stephen Jay, ‘The extension of marine spatial planning to the management of the world ocean, especially areas beyond national jurisdiction’ (2022) 14 Marine Policy.

## Laman
Arcanjo, ‘Has Climate Change Rendered The Concept Of Sovereign Obselete?’ (2019) <http://climate.org/Has-Climate-Change-Rendered-The-Concept- Of-Sovereigntyobsolete/>.

## Perundang-undangan
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change.
United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.
United Nations Framework Convention On Climate Change.
How to cite: Enny Narwati, Dina Sunyowati, dan R. Yahdi Ramadani, ‘Dampak Pergeseran Wilayah Akibat Naiknya Permukaan Laut dan Dampakya Bagi Navigasi’ (2022) Vol. 5, No. 1 Special Issue, Media Iuris.
Enny Narwati, et.al: Dampak Pergeseran Wilayah...
--This page is intentionally left blank--