## Research Article
Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Pada Badan Pertanahan Nasional 1
Aksar  , Umar Dinata, Ali Ismail Shaleh, Fatimah Az-Zahra, Ambarwati, Mediana Putri Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau
 aksar.bone@umri.ac.id

## ABSTRACT
Double  certificates  are  something  that  often  happens  in  society,  causing  problems  in  resolving  land disputes  in  Indonesia,  so  the  Pekanbaru  City  BPN  needs  to  regulate  a  special  regulation  to  resolve problems in the land sector. The aim of this research is to reconstruct the issuance of land certificates as a result of resolving multiple certificate disputes at the National Land Agency in Pekanbaru City. The research methodology used in the research is empirical juridical research with a deductive approach supported by primary data, namely resource interviews. The results of this research show that there is a double  certificate  dispute  at  the  Pekanbaru  City National  Land  Agency  so  that  there  is  a need  for  a legal  construction  in  resolving  disputes  with  alternative  dispute  resolution  channels  so  that  agrarian problems can be accommodated by the Pekanbaru City BPN. The conclusion from this research is that public  awareness  in  processing  certificates  has  not  been  implemented  so  there  is  an  urgency  to implement  it  to  avoid  land  disputes,  in  this  case  BPN  can  register  every  letter  issued  so  that  the institution facilitates efforts to resolve disputes if multiple certificates are issued in the future.
Keywords: Double Certificate; Dispute; National Land Agency.

## ABSTRAK
Sertifikat  ganda  adalah  hal  yang  sering  terjadi  di  tengah  masyarakat  sehingga  menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia sehingga BPN Kota Pekanbaru perlu  mengatur  sebuah  regulasi  khusus  menyelesaikan  permasalahan  di  bidang  pertanahan.  Tujuan penelitian  ini  adalah  merekonstruksi  penerbitan  sertifikat  tanah  sebagai  hasil  dari  penyelesaian sengketa  sertifikat  ganda  di  Badan  Pertanahan  Nasional  di  Kota  Pekanbaru.  Metodologi  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  penelitian  yuridis  empiris  dengan  pendekatan  deduktif didukung  dengan  data  primer  yakni  wawancara  narasumber.  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan bahwa terjadi sengketa sertifikat ganda  pada Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru sehingga perlu  adanya  sebuah  konstruksi  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  dengan  jalur  alternative penyelesaian  sengketa  agar  permasalahan  agrarian  dapat  di  akomodir  oleh  BPN  Kota  Pekanbaru. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  bahwa  kesadaran  masyarakat  dalam  mengurus  sertifikat  belum terlaksana sehingga urgensi untuk dilaksanakan agar menghindari sengketa pertanahan, dalam hal ini BPN  dapat  meregistrasi  setiap  surat  yang  di  terbitkan  sehingga  lembaga  memfasilitasi  upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi penerbitan sertifikat ganda di masa akan datang.
Kata Kunci: Sertifikat Ganda; Sengketa; Badan Pertanahan Nasional.
1 Hasil  Penelitian  Ini  Didanai  Oleh  Majelis  Pendidikan  Tinggi  Penelitian  Dan  Pengembangan  Pimpinan  Pusat Muhammadiyah  Pada Tahun 2022. Penelitian Dilaksanakan Dalam Rangka Hibah Riset Muhammadiyah.

## A. PENDAHULUAN
Pada  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945 mengatur mengenai “dikuasai negara” atas bumi, air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya. Lahirnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi  sumber  politik  hukum  pengelolaan sumber  daya  alam  di    Indonesia.  Sehingga menurut  para  ahli  bahwa  pengelolaan  kekayaan yang  ada  dewasa  ini  khususnya  di  bidang agrarian  adalah  kewenangan  dari  negara sehingga  dapat  di  peruntukan  untuk  masyarakat luas (RDK, 2020).
Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang terdiri  dari  salinan  buku  tanah  dan  surat  ukur, diberi  sampul,  dijilid  menjadi  satu,  yang bentuknya  ditetapkan  oleh  Menteri  Negara Agraria  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional. Sebagai  tanda  bukti  hak,  sertifikat  berlaku sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat.  Penerbitan sertifikat seringkali  membawa  akibat  hukum  bagi pihak  yang  dituju  maupun  pihak-pihak  yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang  terjadi  perselisihan  yang  dibawa kehadapan  sidang  pengadilan  (Ramli,  Karim,  & Syahril, 2021).
Salah  satu  contoh  perselisihan  yang dibawa  kehadapan  sidang  pengadilan  yaitu Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Riau terhadap  kasus  kasus  tanah  di  Kota  Pekanbaru, karena  ketidak  sesuaian  antara  data  yuridis  dan data  fisik,  dalam  Tahun  2022  ini  sendiri  sudah banyak  ditemukan  kasus-kasus  dalam  ranah pengadilan  yang  berkaitan  dengan  sengketa
sertifikat tanah berdasarkan data pencarian pada laman putusan direktorat mahkamah agung yang dimana  terdapat  1766  data  yang  di  temukan (Ardani, 2019).
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria yang  selanjutnya  disebut  dengan  UUPA dimaksud  untuk  memberikan  jaminan  kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat  Indonesia,  landasan  hukum  pertanahan pada dasarnya bersumber pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang  Dasar  19453  adanya  UUPA  ini menjadi landasan atau dasar bagi penyelenggaraan  Administrasi  Pertanahan  guna mewujudkan tujuan nasional (Soerodjo, 2003) .
Pasal
19
UUPA memberikan tanggungjawab  kepada  pemerintah  untuk melakukan  pendaftaran  tanah  yang  bertujuan untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum yang meliputi:
1. Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi  pemegang  hak  atas  tanah  yang  disebut pula kepastian subyek hak atas tanah.
2.  Kepastian  letak,  batas-batasnya,  panjang  dan lebar  yang  disebut  dengan  adanya  kepastian obyek atas tanah.
3.  Kepastian  status  hukum  tanah  (Hakimi,  & Sadad, 2018).
Terkait  adanya  pendaftaran  tanah  yang telah  disebutkan  diatas,  diatur  lebih  lanjut  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah.  Dilakukannya kegiatan  Pendaftaran  Tanah  akan  memberikan
Akibat  Hukum  yaitu  adanya  surat  tanda  bukti kepemilikan hak atas tanah oleh pemerintah yang disebut  juga  dengan  sertifikat  tanah.  Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat yang didalamnya memuat  data  fisik  dan  data  yuridis  atas  suatu tanah,  dalam  Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  menjelaskan bahwa  sepanjang  data  yuridis  dan  data  fisik tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada  dalam surat  ukur  dan  buku  tanah  hak  yang bersangkutan  dan  tidak  adanya  gugatan  dari pihak  lain  yang  merasa  mempunyai  hak  atas tanah tersebut dalam jangka 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya  sertifikat  (Hertina,  &  Nurcahya, 2016).
Bila terjadi sengketa terhadap bidang tanah tersebut, maka oleh pemilik tanah, sertifikat yang ditangannyalah yang digunakan untuk membuktikan  bahwa  tanah  itu  miliknya.  Surat tanda  bukti  hak  atau  sertifikat  tanah  itu  dapat berfungsi  menciptakan  tertib  hukum  pertanahan serta membantu mengaktifkan kegiatan perekonomian  rakyat  (misalnya  apabila  sertifikat tersebut  digunakan  sebagai  jaminan)  (Tanner, Salmon,  &  Pattinasarany,  2023) . Sebab  yang namanya  sertifikat  hak  adalah  tanda  bukti  atas tanah yang telah terdaftar oleh badan resmi yang sah  dilakukan  oleh  Negara  atas  dasar  Undang- undang  dalam  prakteknya  seperti  yang  telah disebutkan sebelumnya diatas perlu dipertanyakan  keefektifannya  dalam  memberikan kepastian  dan  perlindungan  hukum,  apakah sertifikat  benar-benar  melindungi  hak  (subyek)
atau  tanahnya  (obyek)  atau  hanya  bukti  fisik sertifikatnya  saja,  karena  sering  terjadi  ketika dibawa  ke  Pengadilan,  dapat  saja  diakui  secara formal  sertifikatnya,  tetapi  tidak  melindungi subyek  dan  obyeknya.  Peradilan  Tata  Usaha Negara  dapat  saja  menolak  menyatakan  untuk membatalkan  sertifikat  tanah,  tetapi  Peradilan umum  berhak  juga  untuk  menyatakan  bahwa orang  yang  terdaftar  namanya  dalam  sertifikat tidak  berhak  atas  tanah  yang  disengketakan. (Anatami, 2017) .
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terdapat  di masyarakat,  sertifikat  hak  atas  tanah  belum sepenuhnya  memberikan  jaminan  kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang  hak  atas  tanah.  Sertifikat  hak  atas tanah  masih  menghadapi  berbagai  kemungkinan adanya  gugatan  dari  pihak  lain  yang  merasa memiliki  hak  atas  tanah  tersebut,  sehingga apabila dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia adalah  pemilik  sebenarnya,  maka  sertifikat  hak atas tanah dapat dibatalkan.
Banyaknya paparan kasus yang disebutkan  diatas,  pihak  Badan  Pertanahan Nasional  Kota  Pekanbaru  perlu  melakukan pembaharuan terkait aturan penerbitan pendaftaran tanah itu sendiri, dimana pendaftaran tanah merupakan tanggungjawab dari Pemerintah,  dan  dengan  banyaknya  kasus  yang berkaitan dengan sengketa ganda dalam sertifikat tanah  menjadi  dasar  bagi  Badan  Pertanahan Nasional  untuk  dapat  melakukan  rekonstruksi terhadap  aturan  atau  tata  cara  penerbitan
sertifikat  agar  tidak  terjadi  permasalahan- permasalahan  seperti  yang  telah  di  paparkan diatas (Krisnawati, & Kusumasari, 2022).
Permasalahan sertifikat tanah sebelumnya  telah  menjadi  topik  penelitian  yang menarik.  Sejumlah  penelitian  telah  dilakukan untuk  mengkaji  berbagai  aspek  penyelesaian sengketa  terkait  sertifikat  ganda.  Salah  satunya yaitu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Agus  Salim pada  2019,  berdasarkan  hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  sertifikat  ganda  disebabkan beberapa  faktor,  yaitu  adanya  itikad  tidak  baik dari  pemohon  sertifikat,  adanya  kesalahan  dari pihak  Kantor  Pertanahan  yaitu  dalam  hal pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis  tanah,  belum  tersedianya peta pendaftaran  tanah  secara  menyeluruh,  dan karena  domisili  pihak  yang  berkepentingan berada  di  luar  kota.  Penyelesaian  sengketa pertanahan  dapat  diselesaikan  dengan  cara musyawarah  oleh  para  pihak  dan  melalui peradilan.  Pada  sisi  lain  perlu  adanya  ketentuan hukum  acara  khusus  baik  melalui  musyawarah atau  mediasi  di  BPN  dan  pengadilan  apabila terjadi  penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi. (Salim, 2019). Hal serupa juga disampaikan oleh Chandra  (2020)  dalam  tulisannya  Faktor terjadinya  sertifikat  ganda  kesalahan  pemilik tanah  yang  tidak  memperhatikan  tanahnya sehingga  orang  lain  mengambil  alih  tanah tersebut,  Badan  Pertanahan  Nasional  tidak mempunyai  basis  data  yang  baik  tentang  tanah, pemerintah,  kelurahan  atau  desa  setempat  tidak
mempunyai  data  mengenai  tanah  yang  sudah disertifikatkan (Chandra, 2020).
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Dewandaru,  Hastuti  &  Wisnaeni  (2020) menemukan  bahwa  proses  penyelesaian sengketa  dilakukan  dengan  cara  mediasi,  diikuti dengan  proses  mediasi  yang  dilakukan  oleh Badan  Pertanahan  Nasional  dengan  cara  salah satu pihak membayar biaya kerugian (Dewandaru, Hastuti, Wisnaeni, 2020). Sementara penelitian lainnya yang dilakukan oleh Baron  dkk  (2000),  mengenai  konflik  tanah  yang terjadi  di  Pegunungan  Rocky  telah  terjadi perubahan  mendasar  dalam  pola  migrasi  sejak tahun 1980-an. Konflik tanah terjadi dikarenakan akar  regional,  ikatan  keluarga,  atau  peluang ekonomi  dan  penyelesaian  biasa  di  tengahi  oleh pihak  berwewenang  (Baron,  Theobald,  &  Fagre, 2000) Disisi lain, dalam penelitian yang dilakukan Jon  D  Unruh,  menemukan  bahwa  Pembelajaran permasalahan pertanahan di Yemen menyebabkan  sering  terjadinya  kekerasan  dan pembunuhan,  mediasi  tidak  membuahkan  hasil hal  itu  dikarenakan  tidak  dapat  diterima  oleh sebagian  besar  kelompok  politik  dalam  negara tersebut (Unruh, 2016).
Beberapa  penelitian  terdahulu  terkait penyelesaian  sengketa  sertifikat  ganda,  adapun novelti  atau  kebaharuan  dalam  penelitian  ini dapat  mencakup  beberapa  aspek  inovatif  yang membedakannya  dari  penelitian  terdahulu  yaitu dimana penelitian ini menyelidiki konteks spesifik di  Kota  Pekanbaru,  menggali  isu-isu  dan
tantangan  unik  yang  terkait  dengan  sertifikat ganda  dan  penyelesaiannya  di  wilayah  tersebut serta  mempertimbangkan  peran  dan  partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses rekonstruksi, termasuk  bagaimana  pendapat  dan  aspirasi mereka  dapat  diintegrasikan  dalam  solusi  yang efektif. Dengan memfokuskan pada konteks lokal, partisipasi  masyarakat  penelitian  ini  mencoba membawa  pendekatan  baru  dan  inovatif  dalam memahami  serta  menangani  masalah  sertifikat ganda di Kota Pekanbaru (Hipan, 2018)
Berdasarkan  paparan  latar  belakang tersebut  diatas,  penulis  sangat  tertarik  untuk melakukan  penelitian  yang  berkaitan  dengan “ Rekonstuksi  Penyelesaian  Sengketa  Setifikat Ganda Pada Badan Pertanahan Nasional di Kota Pekanbaru ”.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  dengan  menggunakan  metode  studi Empiris  (Suteki,  &  Taufani,  2018) , yang diinventarisasi  data-data  tentang  pengetahuan hukum  perdata  pertanahan  di  kota  pekanbaru. Data-data  yang  telah  diinventarisasi  tersebut kemudian  diolah  dan  dianalisis  dengan  metode deskriptif,  dan  interpretatif.  Analisis  dengan metode  deskriptif  (Shaleh,  &  Wisnaeni,  2019) dilakukan  karena  penelitian  ini  bermaksud  untuk memperoleh  gambaran  secara  sistematis  dan objektif  tentang  peran  Badan  Pertanahan Nasional  Kota  Pekanbaru  dalam  Penyelesaian Sengketa di Kota Pekanbaru.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyebab  Sengketa  Sertifikat  Ganda  Dan Upaya  Kantor  Pertanahan  Kota  Pekanbaru Menyelesaikan  Dan  Mencegah  Kasus Sertifikat Ganda
Pada  umumnya  sebuah  sengketa  terjadi dari  beberapa  faktor  yang  melandasi  seseorang melakukan  pelanggaran  hukum,  oleh  sebab  itu pada  penelitian  kali  ini  yang  terbagi  atas  3 Komponen yaitu: 1. Penyebab terjadinya sertifikat ganda  di  Kota  Pekanbaru,  2.  Tinjauan  Regulasi Seritifikat Ganda di Kota Pekanbaru di Tinjau dari Hukum Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara, Dan  3.  Upaya  BPN  dalam  Menyelesaikan  dan Mencegah terjadinya Sertifikat ganda, dengan hal tersebut  akan  dipaparkan  sebagai  berikut (Tantono, 2007) :
1) Penyebab Terjadinya Sertifikat Ganda di Kota Pekanbaru,  a.  Faktor  Utama  adalah  tidak dipetakannya  bidang  tanah  bersertifikat  yang terbit pertama kali pada satu peta pendaftaran dalam  sistem  tunggal.  Sehingga  rentan terjadinya  penyelewengan  data  Sertifikat tersebut;  b.  Faktor  Pendukung,  yaitu;  i.  Itikad tidak  baik  dari  pemohon  yang  menjual tanahnya secara berulang kepada orang yang berbeda  tanpa  menyerahkan  alas  hak  asli;  ii. Faktor manusia karena human error pegawai, yaitu  faktor  kesalahan,  kecorobohan/kelalaian dan  tidak  teliti  dalam  proses  penerbitan sertifikat;  iii.  Pengukuran  batas  bidang  tanah tidak memenuhi asas contradictoir delimitatie ; iv. Pemilik tanah tidak aktif memelihara tanda
batas  dan  bidang  tanah;  v.  Pemecahan kelurahan/desa  akibat  pemekaran  wilayah kecamatan;  vi.  Desa/kelurahan  tidak  memiliki salinan  peta  bidang  tanah  yang  telah bersertifikat/salinan peta pendaftaran.
2) Tinjauan  Regulasi  Seritifikat  Ganda  di  Kota
Pekanbaru  di  Tinjau  dari  Hukum  Perdata, Pidana,  dan  Tata  Usaha  Negara.  a.  Hukum Perdata, Dalam hukum perdata pada sertifikat ganda  menimbulkan  sengketa  keperdataan penguasaan dan pemilikan tanah dan putusan pengadilan  perdata  mengakibatkan  sertifikat ganda  yang  tidak  sah  secara  hukum  menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum;
(Rampengan,  2023)  b.  Hukum  Pidana, Implikasi  hukum  pidana  pada  sertifikat  ganda adalah  ada  tindakan  yang  berindikasi  pidana pada pemalsuan surat tanah, yaitu melanggar Pasal  263  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.  Putusan  pengadilan  pada  perkara pidana  tidak  berakibat  membatalkan  hak keperdataan  dan  sertifikat  sebagai  keputusan tata usaha negara. Putusan pengadilan pidana mengakibatkan sertifikat menjadi cacat hukum administrasi,  sehingga  putusan  pengadilan tersebut  digunakan  sebagai  data  pendukung dalam  proses  permohonan  pembatalan  hak atas  tanah.  c.  Tata  Usaha  Negara  pada sertifikat  ganda  adanya  tindakan  mal administrasi  pegawai  yang  bertentangan dengan  Asas  Kecermatan  pada  Asas-asas Umum  Pemerintahan  yang  Baik,  sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal
1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata). Sertifikat  ganda  menimbulkan  sengketa keputusan tata usaha negara berupa sertifikat dan  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara mengakibatkan batalnya sertifikat ganda yang tidak sah secara hukum.
3) Upaya  BPN  dalam  Menyelesaikan  dan Mencegah terjadinya Sertifikat ganda.
a. Upaya penyelesaian kasus sertifikat ganda:
i)  upaya penyelesaian di luar lembaga peradilan melalui  mediasi;  ii)  upaya  penyelesaian melalui  lembaga  peradilan  melalui:  (a)
Peradilan Umum, yaitu peradilan perdata dan pidana  di  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru;
(b)Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;
b.  Upaya  pencegahan  kasus  sertifikat  ganda:  i) proses  pembuatan  peta  pendaftaran  sistem tunggal  dengan  Pemetaan  Index  Graphis (GIM);  ii)  pembinaan  pegawai  Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan memberikan  teguran,  sanksi  disiplin  bagi pegawai  yang  menyalahi  aturan  dan memberikan  kesempatan  bagi  pegawai  untuk mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan;  iii) sosialisasi  Peraturan  Pemerintah  No.  11 Tahun  2010  tentang  Penertiban  dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
2. Analisis Terhadap Rekonstruksi
Penyelesaian  Sengketa  Sertifikat  Ganda
Pada  Kantor  Pertanahan  Nasional  Kota
Pekanbaru
Rekonstruksi  kebijakan  hukum  dalam bidang  pertanahan  tentunya  memberikan pengaruh terhadap kebijakan hukum di Indonesia. Kebijakan  hukum  sebagai  dasar  untuk mengarahkan  pembangunan  hukum  nasional, salah  satunya  dalam  bidang  pertanahan  yakni terkonsep  dalam  regulasi  pertanahan.  Kebijakan hukum  pertanahan  merupakan  kebijakan pemerintah di bidang pertanahan yang ditunjukan untuk  peruntukan  dan  penggunaan  pemilikan tanah,  peruntukan  penggunaan  untuk  menjamin perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan  serta  mendorong  kegiatan ekonomi  melalui  pemberlakuan  undang-undang pertanahan  dan  peraturan  pelaksanaannya (Sekarmadji, & Moechtar, 2017).
Secara umum keberadaan sengketa tanah dan  konflik  tanah  dimulai  dari  pelanggaran administratif  dan  birokratif  dalam  sistem  hukum pendaftaran tanah yang ada di Indonesia (Kartiwi, 2020).  Tidak  terlepas  dari  itu  dan  tidak  bisa dipungkiri  bahwa  sistem  kebijakan  hukum pertanahan  nasional  yang  mengatur  sistem pendaftaran hak atas tanah tanah itu sendiri yang menjadi  celah  terbukanya  dan  terjadinya  kasus- kasus pertanahan. Dalam bentuk sengketa tanah penggunaan  sistem  publikasi  fiktif,  permulaan muncul  sengketa  tanah  di  pengadilan  seperti terjadinya  kasus  sertifikat  ganda,  tumpang  tindih (overlap), gugatan pembatalan sertifikat, sengketa  kepentingan  dan  kepemilikan  dan tumbuh  suburnya  praktik  mafia  pertanahan  di
Indonesia  dewasa  ini  (Syukriah,  &  Ramadhan, 2020).
Pada  studi  kasus  saat  ini  memilih penelitian di Badan Pertanahan Nasional di Kota Pekanbaru  untuk  mengetahui  apakah  nilai-nilai UUPA  sudah  terlaksana  sesuai  dengan  norma- norma yang termaktub dalam konstitusi UUD NRI Tahun  1945  yaitu  pada  pasal  33  ayat  (3)  UUD NRI 1945 yang berbunyi: “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat ”.  Dari  pasal  tersebut  tersirat bahwa sesungguhnya kekayaan negara ini harus di  peruntukan  kepada  seluruh  masyarakat Indonesia,  sehingga  dapat  dijabarkan  dengan semangat yang konsisten dan progresif ke dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA) (Novianti, & Maulida, 2020).
Berdasarkan  hasil  yang  telah  di  analisis didapat persepsi masyarakat khususnya masyarakat  yang  berada  diwilayah  Kota Pekanbaru.  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa Sertifikat  Ganda  Pada  Badan  Pertanahan Nasional  Di  Kota  Pekanbaru,  diketahui  bahwa masyarakat di Kota Pekanbaru terdapat beberapa masyarakat  yang  tidak  mengetahui  akan urgensinya  sebuah  pengurusan  sertifikat  tanah, bahkan  terdapat  kelalaian  di  tengah  masyarakat untuk  memeriksa  sertifikat  ganda  tersebut  ke BPN  Kota  Pekanbaru  tersebut  ke  pihak  Badan Pertanahan  Nasional,  Sehingga  Desain  dan model  penyelesaian  terhadap  sengketa  tersebut
dapat di selesaikan dengan secara mediasi yang di  lakukan  pihak  BPN  Kota  Pekanbaru  dalam  ini hal ini di wakili oleh Dewi S sebagai Kasi Seksi 5 di  Bidang  Penyelesaian  Sengketa  dalam  bidang pertanahan (Dewi, 2022).
Di  Indonesia,  Provinsi  Riau  Menempati posisi  No.6  di  Indonesia  dalam  Hal  Sengketa Pertanahan  dari  tahun  1988  Hingga  Bulan  Juli 2023, dan untuk yang teratas di tempati oleh Provinsi Kalimantan Tengah lalu di susul Provinsi
Sulawesi  Selatan,  lalu  Sulawesi  Tengah, Kalimantan  Barat,  Sumatera  Utara  dan  Riau. Angka Tersebut menjadi salah satu acuan dalam
penelitian  ini  untuk  menyelesaikan  sengketa pertanahan di Provinsi Riau dengan Menggandeng  BPN  Kota  Pekanbaru  Sehingga Permasalahan  di  Bidang  Agraria  Tersebut  dapat selesai  di  BPN  dan  Tidak  Berlanjut  Hingga  Ke Pengalidan Karena Dapat Merugikan Para Pihak Khususnya  Masyarakat  Kota  Pekanbaru  (Kadek, Mangku,  &  Yuliartini,  2021). Table  01.  Persepsi Masyarakat Tentang BPN Kota Pekanbaru
Dari  Table  01  tersebut  dapat  di  lihat Kesadaran  masyarakat  kota  pekanbaru  masih sangat  kurang  dalam  mengurus  dan  meregister
No Pertanyaan Skala Keterangan Mengetahui Tidak Mengetahui 1  Penyelesaian  Sengketa Hukum Perdata Pertanahan 5 20 25 % dari Jumlah Populasi 2  Kualitas  Pelayanan  BPN Kota Pekanbaru 79 11 100% dari Jumlah Populasi 3  Sertifikat  Ganda  dan Penyelesaiannya  melalui APS 5 20 25% dari Jumlah Populasi 4  Jumlah Sengketa Pertanahan 12 56 68% dari Jumlah Populasi 5  Jumlah  Masyarakat  yang mengetahui  dan  tidak mau tahu 56 30 86% dari Jumlah Populasi
tanah  ke  BPN  dan  Pelayanan  BPN  Terhadap Permasalahan  Hukum  Khususnya  di  Bidang Sertifikat Ganda Masih Menjadi Pekerjaan Rumah yang  harus  di  perbaiki  oleh  sebab  itu  peranan Sebuah  BPN  dalam  penyelesaian  Sengketa pertanahan  sangat  urgensi  untuk  di  laksanakan dewasa  ini.  Berdasarkan  sebuah  hasil  kuesioner yang  di  sebarkan  pada  bulan  Januari  2023 terdapat  beberapa  masyarakat  yang  di  ambil sample sebagai berikut:
Table  02  Masyarakat  Kota  Pekanbaru  Yang Memiliki  Sertifikat  Ganda  Pada  BPN  Kota Pekanbaru
No  Nama Umur  Alamat Jenis Kelamin 1 Ahmad Basron Nasir 45 Jl.  Tengku Bey,
Kecamatan Marpoyan Damai.
Laki-Laki
2 Bakir
Ahmad Fauzi
53 Jl. Pattimura, Gobah Laki-Laki
3 Chairul Anam 35 Jl. Pasir Putih Laki-Laki 4 Dandy Dermaw an 52 Jl. Teropong Tangkerang Laki-Laki 5 Erwin Kurniaw an 32 Jl. Sumatera Perempuan 6 Fauzi Ali 57 Jl. Paus Laki-Laki 7 Faiz Budi Ikram 46 Jl. Durian Laki-Laki 8 Fuad Khafidi 27 Jl. Nangka   Laki-Laki 9 Masyud a Khalis 27 Jl.  Sekolah Rumbai Laki-Laki 10  Tengku Zainal 46 Jl. Sudirman Laki-Laki
Dalam  isi  kuesioner  tersebut  terdapat beberapa  masyarakat  yang  tidak  mengetahui akan  urgensinya  sebuah  pengurusan  sertifikat tanah (Kurniati, 2016), bahkan terdapat kelalaian di  tengah  masyarakat  untuk  meregister  tanah tersebut  ke  pihak  Badan  Pertanahan  Nasional Kota  Pekanbaru,  Sehingga  kelalaian  tersebut menyebabkan adanya sertifikat ganda Pada BPN Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru adalah ibukota provinsi  riau  dan  menjadi  pusat  ekonomi  dan bisnis  untuk  provinsi  riau,  secara  letak  sangat strategis  sehingga  bersinggungan  dengan sengketa  pertanahan  sudah  hal  yang  lumrah menurut  kepala  BPN  Kota  Pekanbaru.  Tingkat tarap  kehidupan  masyarakat  Sumber  Daya
Manusianya  adalah  yang  tertinggi  di  Provinsi Riau,  penduduknya  bermata  pencaharian  yakni Berbisnis dan Pedagang, bahkan Kota Pekanbaru terpilih  sebagai  kota  Madani  Sejak  Tahun  2019 Akan  tetapi  Sengketa  Terhadap  Sertifikat  Ganda Masih  saja  terjadi.  Dalam  penelitian  lebih  lanjut maka  dapat  Sebuah  Rekonstruksi  Penyelesaian Sengketa  Sertifikat  Ganda  Pada  Badan Pertanahan Nasional Di Kota Pekanbaru Sebagai Berikut: (Hulu, 2022).
Akhirnya  nilai  rekonstruksi  dalam  sebuah pemikiran  dalam  sengketa  pertanahan  yang sering  terjadi  di  Indonesia  dan  mengaitkan dengan  fenomena  yang  terjadi  pada  BPN  Kota Pekanbaru.  Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup Pasal  2  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020 tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus PertanahanPenyelesaian  Kasus  Pertanahan, dimaksudkan untuk mengetahui riwayat dan akar permasalahan  Sengketa,  Konflik  atau  Perkara; merumuskan  kebijakan  strategis  penyelesaian Sengketa, Konflik atau Perkara; dan menyelesaikan  Sengketa,  Konflik  atau  Perkara Membuat  Sebuah  Bidang  Khusus  Penyelesaian Sengketa  pertanahan  Sebelum  masuk  ke  ranah pengadilan.

## D. SIMPULAN
Pada Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Sertifikat  Ganda  Pada  Badan  Pertanahan Nasional  Di  Kota  Pekanbaru,  diketahui  bahwa
masyarakat di Kota Pekanbaru terdapat beberapa masyarakat  yang  tidak  mengetahui  akan urgensinya  sebuah  pengurusan  sertifikat  tanah, bahkan  terdapat  kelalaian  di  tengah  masyarakat untuk  memeriksa  sertifikat  ganda  tersebut  ke BPN  Kota  Pekanbaru  tersebut  ke  pihak  Badan Pertanahan  Nasional,  Sehingga  di  perlukan Desain  dan  model  penyelesaian  terhadap sengketa pertanahan tersebut untuk diselesaikan dengan  jalur  Mediasi  khususnya  dalam  hal sertifikat ganda.
Pihak  BPN  Kota  Pekanbaru  Membuat Sebuah  Bidang  Khusus  Penyelesaian  Sengketa pertanahan Sebelum masuk ke ranah pengadilan supaya permasalahan sengketa pertanahan tidak menghabiskan  waktu  yang  lama  sehingga bermanfaat untuk masyarakat Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Anatami, D. (2017). Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi  Sertifikat  Ganda  Atas  Sebidang Tanah. Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan ,
Vol.12 , (No1),pp.1-17.  https://ejurnalunsam. id/index.php/jhsk/article/view/8.
Ardani,  Mira  N.  (2019).  Penyelenggaraan  Tertib Administrasi  Bidang  Pertanahan  Untuk Menunjang  Pelaksanaan  Kewenangan, Tugas  dan  Fungsi  Badan  Pertanahan Nasional. Administrative Law and Governance Journal , Vol.2, (No3), pp. 476-
492.  https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.  476-
492.
Hakimi,  Azyzy.,  &  Sadad,  Abdul.  (2018)  Kinerja Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru  Dalam  Pelayanan  Administrasi Penerbitan  Sertifikat  Tanah. JOM  FISIP UNRI, Vol.5,(No.01),pp.78-80. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/a rticle/view/18388
Baron,  Jill  S.,  Theobald,  David  M.,  &  Fagre,
Daniel. B. (2000). Management of land use conflicts  in  the  United  States  Rocky Mountains. Mountain Research and Development , Vol.20,(No.1),pp.24-27.
DOI:10.1659/0276-4741(2000)020[0024: MOLUCI]2.0.CO;2
Chandra,  Rendra  Onny  F.  (2020).  Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Menurut  PP  No.  24/1997  tentang Pendaftaran  Tanah. Dinamika;  Jurnal Ilmiah  Ilmu  Hukum , Vol.26,(No.3),pp.358-
371.https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/a rticle/view/5480
Dewandaru, Prasetyo Aryo., Hastuti, Nanik Tri., &
Wisnaeni,  Fifiana.  (2020).  Penyelesaian sengketa tanah terhadap sertifikat ganda di badanpertanahannasional. Notarius ,Vol.13, (No.1),pp.154-169.
https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29170.
Krisnawati,  Ferryani.,  &  Kusumasari,  Prosawita Ririh.  (2022).  Pelaksanaan  Sistem Pendaftaran  Tanah  Secara  Online  Di
Kantor  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas. Cakrawala  Hukum:  Majalah
Ilmiah  Fakultas  Hukum  Universitas Wijayakusuma , Vol.24,(No.1),pp.38-49. https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.189 Hertina.,  &  Nurcahaya.  (2016).  Formalisasi Hukum  Islam  Di  Propinsi  Riau  Analisis Eksistensi  Dan  Pengaruhnya  Terhadap Masyarakat. Jurnal Hukum  Islam , Vol.16,
(No.1),pp.1-27.   http://dx.doi.org/10.24014/ hi.v16i1.2674
Hipan,  Nasrun.,  Nur,  Nirwan  Moh.,  &  Djanggih,
Hardianto. (2018). Problematika
Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Di  Lokasi Tanjung  Sari  Kabupaten  Banggai. LAW REFORM, Vol.14 , (No.2),pp.205-219. https:
//doi.org/10.14710/jab. v%vi%i.20870
Kartiwi,  M.  (2020).  Peran  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  Dalam  Meminimalisir  Sengketa Tanah. Res  Nullius  Law  Journal , Vol.2,
(No.1),pp.35-47.
https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2888 Kurniati,  N.  (2016)  "Mediasi-Arbitrase”  Untuk
Penyelesaian
Sengketa
Tanah.
Sosiohumaniora;  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Sosial dan  Humaniora ,  Vol.18.,  (No.3),  pp.23-45. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v1 8i3.10008
Kadek, Oldy Rosy., Mangku, Dewa Gede Sudika.,
& Yuliartini, Ni Putu. (2021). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra  Karang  Rupit  Di  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  1B. Ganesha  Law Review , Vol.2,(No.2),pp.155-166. https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.207
Ramli,  Muh  Rizal.,  Karim,  Kairuddin.,  &  Syahril,
Muhammad  Akbar  Fhad.  (2021).  Polemik Sengketa  Hak  Atas  Tanah. Julia;  Jurnal Litigasi  Amsir , Vol.9,  (No.1),  pp.18-25. https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/juli a/article/view/53
Salim, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Hukum
Terhadap  Pemegang  Sertifikat  Hak  Milik Dengan  Adanya  Penerbitan  Sertifikat Ganda. Jurnal  USM  Law  Review , Vol.2, (No.2),pp.174-187.
http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269
Novianti,  Sri.,  &  Maulida,  Irma.  (2020). Implementasi  Pembuatan  Sertifikat  Tanah Wakaf  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara Pendaftaran  Tanah  Wakaf. Hukum Responsif ,  Vol.11,  (No.1),  pp.46-59. http://dx.doi.org/10.33603/responsif.v11i1.5 023
Rampengan,  S.  (2023).  Akibat  Hukum Pembatalan  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah Karena Terjadi Tumpang Tindih (Overlapping)  Antara  Hak  Atas  Tanah Dengan  Hak  Milik  Adat. Civilia:  Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan
Kewarganegaraan , Vol.2,(No.4),pp.83–94. https://doi.org/10.572349/civilia.v2i4.904 Shaleh,  Ali.,  &  Wisnaeni,  Fifiana.  (2019). Hubungan  Agama  dan  Negara  Menurut Pancasila  dan  UUD  NRI  1945. Jurnal
Pembangunan  Hukum  Indonesia ,  Vol.2,
(No.1),pp.237-249.
https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249 Syukriah.,  &  Ramadhan,  Thaha  Yasin.  (2020).
Tinjauan  Yuridis  Pelaksanaan  Pengalihan Badan  Pertanahan  Nasional  Menjadi Badan  Pertanahan  Aceh  Berdasarkan Peraturan  Presiden  Nomor  23  Tahun 2015. Serambi Akademic; Jurnal Pendidikan,  Sains  dan  Humaniora , Vol.8,
(No.8),pp.1320-1332. https://doi.org/10.32672/jsa.v8i8.2614
Tanner, Juliani., Salmon, Hendrik., &
Pattinasarany, Yohanes. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap
Keberadaan  Sertifikat  Ganda. CAPITAN: Constitutional  Law  &  Administrative  Law Review ,Vol.1,(No.1),pp.23-32.
https://doi.org/10.47268/capitan.v1i1.9905. Unruh, Jon D. (2016). Mass Claims in Land  and Property  Following  the  Arab  Spring: Lessons from Yemen, Stability; Internasional Journal Security and Development ,Vol.5,(No.1),pp.1-19.
https://doi.org/10.5334/sta.444

## DISERTASI
Hulu,  F.  (2022). Rekonstruksi  Regulasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Berbasis  Nilai  Keadilan .  Universitas  Islam Sultan Agung.

## TESIS
Tantono,  Anne  T.  (2007). Upaya  Penyelesaian Hukum  Terhadap  Sertifikat  Ganda  di  Kota Semarang  (Studi  Terhadap  Putusan No.5/G/Tun/2001/Ptun.Smg  Jo.  Putusan Nomor  109/B/Tun/2001/  Pt.Tun.Sby  Jo Putusan  No.  225K/Tun/2002) .  Universitas
Diponegoro.

## BUKU
Suteki.,  &  Taufani,  Galang.  (2018). Metode Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan
Praktik) . Jakarta: Rajawali Pers.
Soerodjo, I. (2003). Kepastian Hukum Pendaftaran
Hak  Atas  Tanah  di  Indonesia .  Jakarta.
Arkola.
Sekarmadji,  Sri  Hajati  Sri  Winarsi  Agus.,  &
Moechthar,  Oemar.  (2017). Buku  Ajar
Politik Hukum Pertanahan,
Cet.I .
Surabaya: Airlangga University Press

## WAWANCARA
Dewi,  S.  Kepala  Sub  Bidang  Sengketa  Badan
Pertanahan  Kota  Pekanbaru.  Pekanbaru: 14 Desember 2022.

## SUMBER ONLINE
RDK.  (2020).  Penguasaan  Sumber  Daya  Alam
Oleh  Negara  (Pasal  33  Ayat  3  Tentang Agraria)  Reviewed  From  https://persma. radenintan.ac.id/2020/12/17/pasal-33-ayat- 3-tentang-agraria/