## PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILY TENTANG AHKAM AL-USRAH

## Faridatus Syuhadak dan Badrun
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email: faridasyuhada@yahoo.com

## Abstrak
This research is a normative judicial, with historical-analytic approach. Method of collecting data uses literature study, while the analysis of the data uses content analysis. The results showed that in applying  ijtihad, Wahbah al-Zuhaily first review the texts contained in the  Qur’an  by  using  an  approach  related  disciplines  such  as  linguistics  who  heed  the words mujmal, musytarak, ‘amm or Khass, haqiqah or majaz, haqiqah or ‘urf, muthlaq or muqayyad etc, then the Prophet hadith;  qauliyah, amaliyah, and taqririyah. After that he used qiyas and maslahah consideration for the realities faced by using the general rules as istihsan, maslahah mursalah, urf, sadd adh-Dzari’ah and others. Wahbah al-Zuhaily begins discussion of family law with a preliminary discussion of marriage; shari’ah law marriage, marriage sermon, proposed marriage proposal of others, and see the woman who had been groom before marriage. Wahbah al-Zuhaily also explained that the marriage law is not always the Sunnah, but can change mandatory, permissible, forbidden even makruh, depending on the context.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normative,  dengan  pendekatan  historis- analitis. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan content analysis (analisis isi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan ijtihad, Wahbah Al-Zuhaily terlebih dahulu melakukan kajian terhadap nash-nash yang terdapat dalam al-qur’an dengan menggunakan pendekatan disiplin ilmu yang terkait seperti ilmu bahasa yang memperhatikan kata-kata mujmal, musytarak, ‘amm atau khashsh, haqiqah atau majaz, haqiqah atau ’urf, muthlaq atau muqayyad dll, kemudian hadits Rasul baik yang Qauliyah, amaliyah, maupun taqririyah. Setelah itu menggunakan qiyas  serta  pertimbangan  maslahah  bagi  realitas  yang  dihadapi  dengan  menggunakan kaidah-kaidah  umum  seperti  istihsan  ,  maslahah  mursalah,  urf,  sadd  adz-Dzari’ah  dan lain-lain. Wahbah Al-Zuhaily memulai pembahasan hukum keluarga dengan pembahasan tentang pendahuluan pernikahan; hukum pernikahan secara syari’at, khutbah pernikahan, meminang  pinangan  orang  lain,  dan  melihat  perempuan  yang  telah  dipinang  sebelum dinikahi. Wahbah  Al-Zuhaily  juga  menjelaskan  bahwa  hukum  pernikahan  tidak  selalu sunnah, tapi bisa berubah  wajib, mubah, makruh bahkan  haram, tergantung konteksnya.
Kata kunci: Pemikiran, Wahbah Al-Zuhaily, Al-Ahkam Al-Usrah
Wahbah al-zuhayli merupakan salah satu tokoh yang cukup signifikan dalam jajaran tokoh-tokoh ulama pakar hukum Islam. Nama lengkap Wahbah al Zuhaili adalah Wahbah
bin Musthafa al Zuhaili.Wahbah lahir pada tahun 1932 M di Damaskus, ibukota Siria. Di era Wahbahal-Zuhayli, terutama pada paruh kedua abad ke 20, Negara-negara mayoritas
berpendudukan muslim ditandai dengan kondisi serupa, yaitu ada kecenderungan mayoritas penduduknya kepada madhab fiqh tertentu (dalam hal ini Siria mengikuti madhab Hanafi ). Walau begitu keragaman parsial tetap dijamin kemerdekaannya de- ngan memberikan tempat pada madhab fiqh lain, utamanya kategori madhab Sunni. Disamping itu periode kehidupan Wahbah juga diwarnai oleh keharusan beradaptasi dengan teori (hukum) konvesional dalam praktek muamalah tantangan atau problema kehidupan terasa membenahi umat Islam akibat dari modernisasi kemajuan teknologi yang mendorong manusai bersikap prak tamis. Dan hal itu diperparah dengan tanpa diimbangi oleh ulama Negara setempat un tuk cepat tanggap dalam merespons ke nya taan yang ada. Hal semacam inilah yang tampaknya mendorong Wahbah untuk menulis fiqh ensiklopedia yang berjudul al Fiqh al Islam wa Aldilltuhu. 1 Fiqh Islam atau biasa disebut dengan hukum Islam begerak di wilayah praktis, yakni berhubungan dengan perilaku ma nusia yang metode perumusannya dengan memanfaatkan daya penalaran atas dalil-dalil shar’i. obyek kepraktisan fiqh memposisikan ketersediaan wacana doktrinnya harus ber padu dengan perkembangan zaman dan se tidaknya hal itu telah membangkitkan kembali pemikiran dan konsepsional fiqh. Dalam hal ini dibutuhkan strategi pengembangan fiqh Islam yang sekiranya bisa melahirkan solusi pemecahan problema yang di anggap ummat Islam, khususnya di bidang hukum. Banyak intelektual-intelektual muslim dan pemerhati (ahli) hukum Islam yang mencoba untuk menata strategi perumusan kembali konsepsional fiqh yang nantinya diharapkan bias menjawab tantangan zaman yang dihadapi ummat. Diantara para intelektual muslim sebagaimana dikatakan diatas ada- lah Wahbah Al Zuhaili. Untuk itu peneliti menganggap penting untuk mengkaji sosok dan kiprahnya di dunia hukum Islam.
1 Wahbah Zuhayli, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, juz 1 (Damascus, Dar al-Fikr 2006)

## Metode penelitian
Penelitian ini apabila dilihat dari bentuk sumber datanya yang berupa buku-buku atau karya tulis lainnya maka termasuk da lam penelitian yuridis normative atau penalitian hukum doctrinal. Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum di konsepkan se bagai apa yang tertulis dalam peraturan (law in books) atau sebagai kaidah yang me rupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. 2 Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada lah pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif ada lah penelitian yang bermaksud untuk me ma- ha mi fenomena tentang apa yang di a lami oleh subyek penelitian, misalnya pe ri laku, persepsi, motivasi, tindakan dan la in-lain secara holistic dan dengan cara men deskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan ber bagai metode alamiah. 3 Penelitian dengan pen de katan kualitatif menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif 4 karena penelitian de ngan pendekatan tersebut sangat kaya dan sarat dengan deskripsi. 5 Sementara itu ber dasarkan disiplin Ilmu yang dipakai yaitu Ta rikh Tasyri’, pendekatan yang digunakan da lam penelitian ini adalah historis, analitis dan filosofis karena tema yang di angkat berkisar pada pemikiran ulama’. 6
Dalam penelitian hukum selalu diawali dengan premis normative, maka datanya diawali datanya diawali dengan data se kun der. Bagi Penelitian Hukum normative yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 7
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan naskah atau studi kepustakaan, yaitu cengan
2 Amiruddin  &Zainal  asikin, Pengantar  metode penelitian Hukum , Jakarta raja Grafindo Persada, 2006), h. 118. 3 Amiruddin, Pengantar Metode.., h. 6
4 Burhan Ashofa, Metode apenelitian Hukum (Jakarta, Rineka Cipta, 2004), 15
5 Cik Hasan Bisri, Pilar-pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, ( Raja Grafindo Persada, 2004) 272.
6 Cik Hasan Basri, Pilar-pilar..., h.17
7 Amiruddin, Pengantar Metode.., h. 31
162    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 160-170
mengumpulkan data primer yang diambil dari buku-buku secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data-data sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun re levan untuk di kutip sebagai pembanding. Dan metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis isi). Content analisis menunjuk ke pa da metode analisis yang integrative dan se cara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa dokumen untuk memahami makna, signifikasi dan relevansinya. 8

## Hasil dan Pembahasan
Dalam kitab fiqih Islam wa Adillatuhu jilid ke-9 tentang pernikahan, secara gam- blang Wahbah Al-Zuhaily menerangkan ha sil pemikirannya tentang hukum keluarga (al-Ahkam al-usrah), menurutnya hukum per nikahan tidaklah tunggal sebagaimana yang banyak telah dipahami atau terekspos umat selama ini. Hukum pernikahan ternyata ti dak selalu sunnah, tapi bisa berubah  wajib, mubah, makruh bahkan  haram, tergantung konteksnya. Sunnah adalah hukum asalnya, dimana hukum sunnah ini berlaku disaat kon disi stabil yang sekiranya ia tidak kha- watir terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah, juga tidak akan khawatir akan berbuat zalim atau aniaya terhadap is trinya jika ia menikah.
Sedang wajib-nya, bagi laki-laki dan pe- rempuan yang mampu melaksanakan per nikahan tersebut serta berpotensi akan ter jebak dalam perzinahan seandainya ia tidak menikah, dan ia juga mampu memberikan na istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta mampu memenuhi hak-hak pernikahan yang lainnya. Ia juga ti dak mampu manjaga dirinya untuk tidak ter jerumus ke dalam perbuatan yang hina dengan cara berpuasa, sehingga ia berkewajiban men jaga harga dirinya dengan menikah. Ka rena menurutnya sesuatu yang
8 Burhan  Bungin,  “Metodologi  Penelitian  Kualitatif” Aktualisasi metodologis kearah ragam varian kon tem- porer, (Jakarta, raja Grafindo Persada, 2007), h. 203
menjadi sa rana kesempurnaan suatu kewajiban maka hal tersebut hukumnya wajib.  Mubah bagi mereka yang mampu secara lahir dan batin dan tidak khawatir akan terjebak zina bila ti dak melakukan pernikahan.
Makruh bagi seseorang yang berniat me- nikahi perempuan, tapi khawatir ia tidak dapat bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi, selain itu ia juga khawatir akan me lakukan dosa dan marabahaya, tetapi ke khawatiran tersebut belum sampai pada de rajat keyakinan akan melakukan dosa ji ka ia menikah. Sedang hukum nikah yang asalnya sunnah akan menjadi haram, apa bila pernikahan tersebut justru dilandasi ke inginan balas dendam atau menyakiti, menzalimi dan membahayakan istrinya, se lain dari itu juga yakin tidak akan mampu me menuhi kebutuhan pernikahan dan tidak mam pu berbuat adil di antara istri- istrinya. 9
Selanjutnya menurut Wahbah Al-Zuhaily jika terjadi pertentangan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkannya, seperti halnya ia akan terjerumus kedalam perzinahan jika ia tidak menikah, tetapi ia juga akan melakukan kezaliman atau menyakiti istrinya jika ia menikah, maka pernikah tersebut tetap hu kumnya haram. Karena sesuatu yang yang halal dan haram bercampur maka yang haramlah yang dimenangkan. Ia juga ber dalilkan firman Allah surat an-Nuur ayat 33 sebagiaman berikut:
نم للها مهينغي تىح احاك� نوديجلا نيذلا ففعتسيلو .هلضف “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjag kesucian dirinya, sehinga Allah memampukan mereka denagn karunia-NYA”
Contoh tersebut menunjukkan, dalam melaksanakan syariat tidak boleh melupakan maqashid syariah -nya. Agama  tidak semata soal halal-haram, tapi sarat berbagai pesan moral yang kadang dilupakan. Wahbah juga menerangkan beragam penafsiran tentang sejauh mana kebolehan melihat calon pa sa- ngan dalam pinangan, menurutnya melihat
9 Wahbah  Al-Zuhaily , Fiqih Islam  wa  Adillatuhu, ( gema insani, jakarta 2010), h. 41
aurat perempuan yang bukan mahram hu- kumnya haram sekalipun telah lanjut usia da n tidak lagi mampu melakukan hubungan suami istri, selama ia masih berakal dan bu kan dalam keadaan terpaksa. Melihat pe rempuan diperbolehkan dalam kondisi ter paksa atau kebutuhan seorang laki-laki me lihat perempuan yang bukan mahramnya ketika hendak melamar, transaksi jual beli, sewa-menyewa, Pinjam-meminjam, belajar mengajar, pengobatan, persaksian, menolong orang tenggelam dan sejenisnya.
Menurut Wahbah Al-Zuhaily melihat perempuan dalam kebutuhan hendaknya harus dibarengi dengan mahramnya, karena keadaan khalwat (berduaan) dapat dimungkinkan terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh syara’, dan dalam keadaan tersebut seluruh tubuh perempuan itu harus tertutup kecuali bagian yang dibutuhkan, karena semuanya itu dalam hukum asalnya adalah haram. Menurutnya berkenalan de ngan perempuan yang dilamar hanya di perbolehkan dari dua segi saja. Pertama , dengan mengirim seorang perempuan yang telah dipercaya oleh laki- laki yang melamar untuk melihat perempuan yang hendak dilamar dan ia memberitahukan sifat-sifat perempuan itu kepadanya. Kedua , laki-laki yang hendak melamar melihat sendiri perempuan yang akan di lamar untuk me- ngetahui kecantikan dan kelembutan kulitnya dengan melihat wajah dan kedua telapak tanganya dan perawakannya, karena wajah menunjukkan kecantikannya, kedua telapak tangan menunjukkan kelembutan kulitnya, dan perawakannya menunjukkan tinggi atau pendeknya tubuh. Pendapat Wahbah ini sama dengan isi kitab yang dijadikan ru jukan atau literatur dalam menetukan hu kum di atas. 10
Wahbah Al-Zuhaily juga menekankan isu etis dalam hal pinangan seseorang atas pinangan orang lain, sehingga menurutnya ia membolehkan pinangan atau lamaran dengan memenuhi dua syarat, Pertama perempuan yang tidak diharamkan oleh syariat untuk dinikahi selamanya seperti perempuan yang
10 Muhammad  bin  Ali  as-Syaukani ,  Nailul  Author , Darul Fikr juz 6 hal 110
tidak termasuk mahram sendiri atau secara temporal seperti saudara perempuan istri atau istri orang lain. Kedua perempuan tersebut tidak dipinang orang lain. Termasuk pula meminang perempuan di masa iddah diperbolehkan dengan cara ta’ridh (sindiran), akan tetapi meminang perempuan dalam kondisi talak ba’in sugra ulama berbeda pendapat. Wahbah Al-Zuhaily berpendapat haram hukumnya melamar perempuan dalam kondisi talak ba’in sugra karena lelaki tersebut masih ada kesempatan untuk kembali lagi kepada istrinya, sedangkan dalam keadaan talak ba’in kubra ia sependapat dengan jumhur ulama yang memperbolehkan melamar perempuan tersebut karena menurutnya suaminya sudah mencerai istrinya secara sempurna dan tidak akan muncul kedengkian di hati suaminya itu.
Dalam membahas aturan-aturan sya riah islamiyah Wahbah Al-Zuhaily me nyan darkannya kepada dalil-dalil yang shahih baik al-Qur’an, as-Sunnah ataupun akal yang sehat. Sebagaiman usaha seorang mujtahid tidak dapat dianggap sah jika hasil pemikirannya tidak berlandaskan pada al-Qur’an dan as-Sunnah. Oleh sebab itu me nurut beliau mempelajari hukum-hukum fiqh dengan sebatas bersandaran pada definisi atau identifikasi masalah atau berdasarkan kemungkinan-kemungkinan atas sesuatu yang bisa terjadi tidak dapat diterima oleh akal dan tidak pula menenteramkan jiwa. Oleh sebab itu pemikiran Wahbah Al-Zuhaily selalu disertai dengan dalil-dalil hukumnya dengan tujuan agar terlepas dari taklid menuju kedudukan ittiba’, selain dari menurutnya dalil-dalil hukum merupakan ruh dari fiqih itu sendiri, sehingga dengan mempelajari dalil-dalil hukum akal bisa menjadi terlatih dan keahlian seorang pakar fiqih dapat terbentuk. 11
Wahbah juga menekankan metode per- bandingan antara pendapat-pendapat empat mazdhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah) dengan disertai penyimpulan hukum (istinbaath al-ahkam) dari sumber- sumber hukum Islam baik yang naqli (al- Qur’an, as-Sunnah, ijma’ dan qiyas) ataupun
11 Wahbah Al-Zuhaily, Fiqih Islam wa Adillatuhu, h.
164    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 160-170
yang aqli. Menurutnya kesimpulan hukum Islam yang hanya diambil dari al-Qur’an saja, ia telah melepaskan Islam dari akar-akar- nya, dan baragsiapa membatasi fiqih ha nya dengan memahami as-Sunnah saja, ma ka ia telah mereduksi agama Islam dan melakukan kesalahan. Pemikirannya akan pincang dan tidak dapat merelevansikan pemikirannya dengan zaman sehingga tidak akan memberikan kemaslahatan kepada manusia.
Selain memaparkan pendapat keempat madzhab, Wahbah juga menjelaskan be berapa pendapat madzhab selain yang ke empat madzhab, dan ia merujuk langsung pada kitab- kitab utama dalam madzhab ter sebut. Karena menurutnya, mengutip pen dapat suatu madzhab dari rujukan yang tidak sama madzhabnya akan menyebabkan kesalahan penisbatan, terutama dalam pen dapat yang paling unggul (rajih) dalam ma dz hab tersebut. Metode pemikiran yang se perti ini digunakan oleh Wahbah dalam tu juan untuk menghindari penafsiran yang sa lah serta fanatisme madzhab yang sempit. Da lam penggunaan al-Hadits sebagai dalil da ri masalah yang sedang dikajinya, Wahbah memerhatikan keshahihan hadits tersebut. Oleh sebb itu, hadits yang dijadikan rujukan oleh fuqaha di- tahkrij dan di- tahqiq . Metode sepeti ini ia lakukan untuk mengatahui me tode yang benar dalam menggunakan dalil, dan dengan cara tersebut ia dapat me milih pendapat yang dalilnya shahih dan me ninggalkan padapat yang dalilnya dhaif.
Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily lebih fo kus pada sisi praktikal, sehingga dalam penulisan bukunya ia tidak menyinggung masalah yang bersifat rekaan atau khayalan yang tidak mungkin dapat terjadi. Ia ju ga melakukan analisis dari beberapa ar gu mentasi para ulama dan mengambil ke sim pulan dari pendapat yang paling unggul (rajih) menurutnya, terutama jika salah sa tu dari pendapat ulama tersebut merujuk pa da hadits dhaif, atau suatu pendapat itu lebih berpotensi memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Jika ia tidak melakukan pen- tarjih -an, maka yang diambil adalah pen dapat jumhur ulama, karena menurutnya du ku ngan
para ulama terhadap suatu pen da pat menjadi alasan yang kuat dalam pen- tarjih -an. Menurut Wahbah, dalam kondisi ter paksa (ad-dharuurah), sangat butuh (al-haajah), tidak mampu (al-ajz) atau ada alasan yang lain (al-udzur), maka taqlid terhadap se mua madzhab dibenarkan wakaupun sam pai pada tahap talfiq. 12
Menurutnya mencari rukhshakh (tatabbu’ ar-rukhas) tidak dibolehkan dalam tujuan main-main dan keinginan atau ego pribadi, seperti mengambil pendapat yng paling ringan dari beberapa madzhab, sedangkan tidak ada kondisi terpaksa (ad-dharuurah), sangat butuh (al-haajah), tidak mampu (al-ajz) atau ada alasan yang lain (al-udzur). Talfiq juga tidak dibolehkan jika bertentangan dengan keputusan hakim dalam menghilangkan seng keta, begitu pula talfiq tidak boleh jika bertentangan dengan tradisi masyarakat atau bertentangan dengan pendapat yang di sepakati bersama atau akan terjerumus dalam perbuatan dosa, seperti menikahi pe rempuan tanpa wali, mahar dan saksi, dengan alasan mengikuti pendapat madzhab yang memperbolehkan hal tersebut. 13 Ketentuan ini ditetapkan untuk menghindari dan men cegah terjadinya kecendrungan menjauh da ri ketentuan perintah-perintah syariah.

## Metode Ijtihad Wahbah Al-Zuhaily
Dalam melakukan ijtihad, Wahbah Al- Zuhaily terlebih dahulu melakukan kajian terhadap nash-nash yang terdapat dalam al-qur’an dengan menggunakan pendekatan disiplin ilmu yang berhubungan seperti ilmu bahasa dengan memperhatikan kata- kata mujmal , musytarak , atau lafazh yang diragukan termasuk lafazh yang ‘amm atau khashsh , haqiqah atau majaz , haqiqah atau ’urf , muthlaq atau muqayyad dll , jika ia menemukan nash yang jelas mengenai ma- salah yang dikajinya, maka ia berpegang teguh pada nash tersebut dan menghukumi masalah yang sedang dikajinya dengan ke ten tuan yang ada dalam nash-nash itu. Se dangkan apabila
12 Wahbah Al-Zuhaily, Fiqih Islam wa Adillatuhu, h. 20 13 Wahbah Al-Zuhaily, Fiqih Islam wa Adillatuhu, h.
ia tidak menemukannya dalam Kitabullah, maka ia mencari dalam sunnah Rasul yang berupa perkataan (Qauliyah), contohnya sabda Nabi SAW :
“Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan, yang satu sama lain saling menguatkan.” (HR. Muslim).
Apabila ia tidak menemukannya dalam hadits qauliyah , ia mencarinya dalam hadits yang berupa perbuatan ( amaliyah) yang mencakup perilaku Nabi SAW, seperti tata cara shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Berikut contoh haditsnya, Seorang sahabat berkata:
“Nabi SAW menyamakan (meluruskan) saf-saf kami ketika kami melakukan shalat. Apabila saf-saf kami telah lurus, barulah Nabi SAW bertakbir.” (HR. Muslim).
Jika ia tidak menemukannya dalam keduanya maka ia mengambil hadits yang berupa penetapan ( taqririyah) atau penilaian Nabi SAW terhadap apa yang diucapkan atau dilakukan para sahabat yang perkataan atau perbuatan mereka tersebut diakui dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Contohnya hadits berikut, seorang sahabat berkata;
“Kami (Para sahabat) melakukan shalat dua rakaat sesudah terbenam matahari (sebelum shalat maghrib), Rasulullah SAW terdiam ketika melihat apa yang kami lakukan, beliau tidak menyuruh juga tidak melarang kami ” (HR. Muslim).
Apabila  ia  menemukan  dalam  hadits tersebut tentang hukum dari masalah yang sedang dikajinya maka ia menggunakan hadits amaliyah atau taqririyah itu sebagai dalil atau sumber hukum.
Jika dari kedua sumber tersebut ia tidak menemukan kepastian hukum dari ma salah yang sedang dikaji, Wahbah Al-Zuhaily kemudian memperhatikan be be rapa pendapat- pandapat ulama dengan mem perhatikan hadits yang dijadikan dalil oleh para ulama tersebut antara shahih dan dhoifnya dengan cara ia melakukan pen- takhrij -tan dan pen- tahqiq -kan agar ha dits-hadits tersebut dapat diketahui sha hih dan dhoifnya sehingga bisa memilih pen dapat yang bersandar pada hadits
shahih. 14 Kemudian Wahbah melakukan tar- jih terhadap pendapat yang mengacu pa da sandaran dalil yang shahih, atau jika ha dits yang digunakan sebagai dalil oleh pa ra ulama tersebut mempunyai kekuatan yang sama dalam derajat hadits, maka Wa h bah Al-Zuhaily lebih memilih pendapat yang mempunyai potensi lebih untuk me nimbulkan kemaslahatan dan menolak ke rusakan. Jika Wahbah tidak melakukan tar jih terhadap bebepara pendapat ulama, ia le bih mengutamakan untuk mengamalakan pen dapat jumhur ulama, alasannya dukungan para ulama terhadap satu pendapat dapat dijadikan alasan kuat dalam pen- tarjih -an. Jika tidak menemukannya dalam beberapa pendapat ulama, ia melakukan qiyas dengan ilhaq atau mempertemukan masalah yang se- dang dikajinya dengan masalah yang su dah mempunyai ketentuan hukum dari sum bernya yang mempunyai kesamaan illat, kemudian ia menghukumi masalah yang dikajinya dengan hukum yang sama de ngan masalah yang sudah mempunyai ke tentuan hukum dari sumbernya. Selain dari itu kemudian ia juga menggunakan lo gika yang sesuai dengan aturan dalam hu kum Islam. Demikian cara atau metode ij tihad yang ia lakukan, adakalanya merujuk ke p ada makna lahiriyah nash, jika memang nash tersebut sesuai dengan realitas masalah yang sedang dikajinya. Adakalanya ia juga menganalogikan masalah tersebut dari nash-nash yaitu qiyas , atau dengan menimbang realitas maslahah yang dihadapinya dengan menggunakan kaidah-kaidah umum yang digali dari dalil-dalil al-Qur’an dan as-Sun nah seperti istihsan , maslahah mursalah, urf, sadd adz-Dzari’ah dan yang lainnya. 15
Adapun cara istihsan yang digunakan Wahbah Al-Zuhailya yaitu dengan Meng ung gulkan (memakai) qiyas khafi dan me ning galkan qiyas jali karena ada petunjuk untuk itu, dimana istihsan ini disebut dengan istihsan qiyasi . Atau dengan cara Pengecualian masalah juz’iyah dari Ashal yang bersifat Kully atau dari kaidah- kaidah yang berlaku umum karena ada dalil
14 Wahbah Al-Zuhaily, Fiqih Islam wa Adillatuhu, h. 19 15 Wahbah Al-Zuhaily, Fiqih Islam wa Adillatuhu, h.
166    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 160-170
(pe tun juk) khusus yang mengharuskan hal tersebut yang disebut dengan istihsan istisna’i. 16 se dangkan metode Wahbah Al-Zuhaily di da lam maslahah mursalah yaitu dengan me- nentukan sebuah hukum yang dapat mem- perbaiki peraturan syariat atau tujuan sya riat (maqasyit al-syariat) yang sebelumnya ti dak ada ketentuan dalil dalam syariat, se hingga dapat terwujud menarik kebaikan (jal bu al-mashalih) dan menolak kerusakan (dar’u al-mafasid). 17
Sedangkan dalam urf yang digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaily ada lah urf yang sudah berlaku secara umum dari masa sahabat dan sesudahnya yang ti dak bertentangan dengan nash syara’ dan kaidah-kaidah dasar. 18 Adapun sadd az-Dza ri’ah yang digunakan Wahabah Zuhaili yaitu untuk menentukan apakah suatu per buatan dilarang atau tidak, karena ia bisa men jadi sarana (adz-dzariah) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang.
Pengertian Al-Ahkam Al-Usrah al-Ahkam al-Usroh adalah hukum atau peraturan-peraturan yang yang terkait de- ngan hubungan manusia dan keluarganya, yang dimulai dengan ikatan perkawinan dan di akhiri dengan harta warisan atau tir kat. Hukum-hukum tersebut mencakup beberapa aspek berikut : (1) Hukum kekeluargaan, kepemimpinan da lam keluarga dan wasiat terhadap anak kecil. ( 2) Hukum perkawinan mulai dari ketenteuan melamar, menikah, hak- hak suami istri dari mahar dan nafakah, hak- hak anak dari anak kandung dan anak susuan, lepasnya tali perkawinan yang diinginkan oleh suami seperti talak, dan khulu’, atau perceraian karena ada unsur main-main atau tidak adanya nafakah dari suami. ( 3) Hukum harta keluarga dalam warisan, wasiat, wakaf dan yang harta lainnya yang disandarkan atas kematian. 19
16 Wahbah  Az-Zuhaily.  Usulul  Fiqh  Al-Islamy.  Di- masq  Syria.  Darul  Fikri.  Cet-2  tahun  2001.  Juz  II,  h. 739 17 Wahbah  Az-Zuhaily.  Usulul  Fiqh  Al-Islamy. Dimasq Syria. Darul Fikri. Cet-2 tahun 2001. Juz II, h. 757 18 Wahbah  Az-Zuhaily.  Usulul  Fiqh  Al-Islamy.  Di- mas q  Syria.  Darul  Fikri.  Cet-2  tahun  2001.  Juz  II,  h. 831 19 Wahbah  al-Zuhaili  “Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuh”
Pengertian al-Ahkam al-Usrah menurut terminologi yaitu Hukum Keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan mengenai hukum yang bersangkutan de- ngan kekeluargaan sedarah (seketurunan) dan kekeluargaan karena perkawinan. Ke- keluargaan  sedarah yaitu pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Ke ke- luargaan karena perkawinan adalah per talian keluarga yang terdapat karena per k awinan antara seorang laki-laki dan pe rem puan sebagai suami istri. Hukum per kawinan merupakan keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan perkawinan. Hu kum perkawinan bagian dari Hukum islam dan hukum islam bagian dari ajaran agama is lam. Kawin yaitu perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. 20
Hukum keluarga adalah bidang hukum yang berurusan dengan isu keluarga dan yang terkait dengan: 21 (1) Perkawinan (2) masalah yang timbul di se lu ruh per ni kahan, termasuk penya lah gu na an pa sa ngan, legitimasi, adopsi, pe nga niayaan anak, dan penculikan anak. (3) pemutusan hubungan dan hal-hal tam bahan termasuk perceraian, pem ba talan, dan perintah tanggung ja wab orang tua (di Amerika Serikat, per wa li an anak dan kunjungan, tunjangan anak dan tunjangan penghargaan).
Menurut Abdur-Rahman Al-Jazairi, kata nikah (kawin) dapat di dekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni maknalughawi (etimologi), makna ushuli (syar’i), dan makna fiqh (hukum).Definisi nikah yang dinyatakan oleh para Ulama’. Menurut ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yangmemberi faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk ber se- nang-senang secarasadar (sengaja) bagi se- orang pria dengan seorang wanita, ter u tama gunamendapatkan kenikmatan bio lo gis”. Menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan atau titel bagi suatu akad juz 9 darul fikr Damsyiq 2006, h. 6487
20 http://riana.tblog.com/post /  tanggal  17  oktober 2012.
21 http://id.shvoong.com/law-and-politics/family- law/2289622-pengertian-hukum  keluarga.  tanggal  17 oktober 2012.
yang dilaksanakan dan di maksudkan untuk meraih kenikmatan (sek sual) semata-mata”. MazhabSyafi’iyah, ni kah di rumuskan dengan “akad yang men jamin kepemilikan(untuk) bersetubuh de ngan menggunakan redaksi (lafal) “ inkah atau tazwaj; atau turunan (makna) dari ke du anya”. Menurut ulama Hanabilah men de finisikan nikah dengan “akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwaj guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang). 22 Definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  adalah  pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allo SWT dan melaksanakannya merupakan Ibadah”. Al-Qur’an juga menjuluki mitsaqan ghalizhan (ikatan yang kuat). Artinya, pernikahan itu merupakan perjanjian yang kuat, serius antara mempelai laki-laki (Suami) dan mem pelai perempuan (Istri). Oleh sebab itu pernikahan yang sudah dilangsungkan ha rus dipertahankan kelangsungannya.
Pernikahan dalam Islam adalah penyatuan jiwa dan raga dalam sebuahmaghligai rumah tangga, untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, sertamengharap ridho Allah SWT. Rumahtangga yang ideal yang di harapkan adalah rumah tangga yang dipenuhi oleh cinta kasih, sikap saling menghargai dan menghormati, saling memberi dan menerima, saling belajar dan mengajar. Rumah tangga di sebut ideal bila hubungan dalam keluarga dibangun atas dasar sikap saling menasehati dalam kebenaran, berlomba melaksanakan kebajikan. 23
Al-Ahkam Al-Usrah dalam Fiqh Islami wa Adillatuhu
Jenis atau sifat pernikahan syar’i dari segi dilakukan atau tidak, meurut para ahli fiqih tergantung pada kondisi masing-masing orang, dengan rincian hukum sebagai beri kut:
Pertama, fardhu: mayoritas ulama fiqih men ga ta kan bahwa hukum nikah wajib jika se seorang dihawatirkan terjerumus da lam
22 Muhammad Amin Summa, HukumKeluarga Islam di  Dunia  Islam (Jakarta  :  PT.  Raja  GrafindoPersada), hlm. 45
23 Sholeh Gisymar, Kado Cinta untuk Istri (Yogyakarta: Arina Publishing, 2005), 65
perzinahan dan ia mampu untuk mem berikan nafkah kepada istrinya be ru pa mahar, nafkah batin dan hak-hak per nikahan yang lainnya. Hal tersebut diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram. Menurut Wahbah segala sesuatu yang merupakan sarana untuk kesempurnaan sebuah ke wa jiban maka ia hukumnya wajib pula. Da lam hal ini Wahbah tidak jauh berbeda pendapatnya dengan pendapat para ulama yang lain.
Kedua, haram: nikah diharamkan jika dalam per nikahan tersebut laki-laki itu da- pat menzalimi dan membahayakan istrinya, seperti tidak mampu memenuhi kebu tu han pernikahan atau tidak dapat berbuat adil terhadap istrinya. Akan tetapi me nu rut Wahbah jika terjadi benturan antara hal yang mewjibkan menikah dan yang meng haramkannya, seperti ia yakin akan terjerumus pada perzinahan jika ti dak me nikah dan ia juga yakin akan me lakukan ke zaliman pada istrinya jika ia menikah, ma ka menurutnya dalam kon disi seperti ini pernikahan diharamkan baginya. Karena ka rena sesuatu yang ha ram dan halal ber campur maka yang di menangkan adalah yang haram. Dalam pendapat ini Wahbah le- bih condong pada pendapat Syafi’i yang le bih memenangkan yang haram jika antara halal dan haram bercampur.
Ketiga, makruh: pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjerumus dalam dosa dan marabahaya. Kehawatiran tersebut belum sampai pada derajat keyakinan jika ia menikah, seperti khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek pada keluarga dan kehilangan keinginan kepada keluarga. Dalam madzhab Hanafi makruh dibagi dua macam: makruh tahrimi (mendekati haram) dan makruh tanzihi (mendekati halal) sesuai dengan kuat dan lemahnya kekhawatiran. Menurut Syafi’i menikha hukumnya makruh bagi orang yang memiliki kelemahan seperti tua renta, penyakit lama dan kesuahan yang berkepanjangan. Dalam ketentuan hukum ini Wahbah tidak mengungkan argumentasinya atau menguatkan salah satu pendapat madzhab di atas.
168    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 160-170

## Rukun-rukun Pernikahan
Rukun pernikahan menurut ulama Ha- nafiah hanya ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sighta (ijab dan qabul), istri, suami dan wali. Su ami dan wali adalah dua orang yang m e- lakukan akad, sedangkan yang dijadikan akad adalah istimta’ (bersenang-senang) yang me- rupakan tujuan kedua mempelai dalam me- langsungkan pernikahan. Sedangkan ma har bukan sesuatu yang menentukan da lam akad, mahar hanya merupakan syarat se perti saksi. Dalam ketentuan rukun-rukun pernikahan Wahbah Al-Zuhaily lebih con dong pada pendapat jumhur ulama.

## Syarat-syarat pernikahan
Dalam pelaksanaan pernikahan ada beberapa syarat bagi kedua pihak yang melakukan akad, dan beberapa syarat da lam sighat (ijab qabul). Adapun syarat ke dua belah pihak adalah: Pertama , mampu me laksanakan akad, dan syarat tersebut bisa terpenuhi dengan adanya sifat tamyiz. Kedua , mendengar perkataan orang lain, sekalipun secara hukmi saja, seperti cuma tulisan saja kepada seorang perempuan yang tidak ada di tempat yang memberikan pemahaman untuk melakukan pernikahan. Adapun syarat- syarat sighat akad yaitu, Pertama dilakukan dalam satu majlis, jika kedua belah pihak hadir. Menurut Hanafiah majlis bisa berubah dengan berjalan lebih dari dua langkah, baik jalan kaki atau kendaraan. Menurut Wahbah pedoman utama dalam ketentuan satu majlis atau beda majlis adalah adat istiadat, karena tindakan apapun yang dianggap telah ber paling dari akad atau pemisah dalam ijba qa bul, maka dapat mengubah status majlis akad dan begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini Wahbah lebih menggunakan ketentuan hukum adat istiadat dalam argumentasinya.
Pernikahan yang Batal dan Macam-macamnya
Menurut ulama Hanafiah pernikahan yang tidak sah adalah pernikahan yang ca cat di dalam rukun atau salah satu syarat pe laksanaanya,
seperti pernikahan anak kecil yang belum tamyiz , pernikahan dengan mah ramnya, pernikahan perempuan yang sudah menikah dengan laki- laki lain, pernikahan mus limah dengan laki- laki nonmuslim. Me nurut pandangan Wahbah Al-Zuhaily hukum pernikahan yang batil adalah pernikahan yang tidak mengakibatkan konsekuensi apa pun dari pengaruh-pangaruh pernikahan yang sah. Oleh karena itu lelaki tersebut ti dak boleh menggaulinya serta tidak pula wajib membayar mahar dan memberi nafkah kepada perempuan tersebut. Demikian pu la mereka tidak bisa saling mewarisi dan tidak ada hubungan mushaharah (besanan), beliau menguatkan argumentasinya dengan ketentuan perundang-undangan Syiria pasal 50 bahwa “pernikahan yang batil tidak meng- hasilakan apapun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah, walaupun telah terjadi hubungan intim”.
Menurut  ulama  Syafi’iah  pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sem purna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksananya akad nikah. Secara umum keduanya sama menurut Syafi’iah, de ngan demikian tidak wajib adanya mahar, nafkah dan tidak pula ada hubungan mahram sebab mushaharah, penetapan iddah dan nasab.
Menurut Wahbah Al-Zuhaily terdapat sembilan macam pernikahan yang tidak sah dalam pandangan hukum Islam. 24 Pen dapatnya sama dengan penjelasan imam Syafi’i dalam yang dijadikan salah satu ru jukannya dalam kitab al-Muhadzdzab yaitu, Pertama, nikah syighar, seperti per kataan “Aku nikahkan kamu dengan putriku, de ngan syarat kamu menikahkanku dengan pu trimu”. Pernikahan ini tidak sah jika budh’u (vagina) yang dijadikan maharnya, akan tetapi jika mereka tidak menyebut budh’u se bagai mahar dan tidak menyebutnya, ma ka pernikahannya tetap sah. Kedua, nikah mut’ah yaitu pernikahan dengan batas waktu tertentu. Ketiga , nikah orang yang sedang berihram. Keempat , poliandri
24 Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuz, Al- Muhadzdzab , juz 2, h. 46-47
yaitu dua orang wali menikahkan seorang perempuan dengan dua orang laki-laki yang tidak diketahui secara jelas dari keduanya siapa yang lebih duluan. Kelima , pernikahan perempuan yang sedang iddah dan perempuan yang se dang istibraa’ (perempuan yang sedang membersihkan rahim dari pengaruh sperma suami sebelumnya). Keenam , nikahnya pe- rempuan yang ragu dengan kehamilannya se belum habis masa iddahnya.
Ketujuh , nikahnya muslim dengan pe- rempuan kafir, selain dari ahli kitab. Me nurut Wahbah perempuan ahli kitab, ji ka ia keturunan Israil, maka dihalalkan me nikahinya selama keluarga ushulnya tidak be ragama Yahudi setelah agama tersebut di hapus. Jika beragama kristen dihalalkan me nikahinya, jika diketahui bahwa keluarga us hulnya beragama kristen sebelum dihapus, sekalipun setelah ajarannya dirubah, dengan syarat mereka menjauhi ajaran-ajaran yang dirubah tersebut. Dalil yang dikemukakan Wahbah dalam pendapatnya ini adalah firman Allah SWT yang berbunyi, “(dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang ber iman dan wanita-wanita yang menjaga ke hor matan di antara orang-orang yang diberi Al Ki tab sebelum kamu” . Kedelapan , perempuan yang suka pindah-pindah agama. Kesembilan , per nikahan seorang muslimah dengan laki-laki kafir dan pernikahan perempuan murtad.

## Kesimpulan
Wahbah Al-Zuhaily dalam berijtihad ber- sandar terhadap nash-nash yang terdapat
dalam al-qur’an, kemudian hadits Rasul yang berupa perkataan (Qauliyah), perbuatan ( amaliyah) dan berupa penetapan ( taqririyah) kemudian pendapat-pandapat ulama dengan memperhatikan hadits yang dijadikan dalil oleh para ulama tersebut antara shahih dan dhoifnya, ia juga melakukan qiyas , istihsan , maslahah mursalah, urf, sadd adz-Dzari’ah dan yang lainnya.
Menurut Wahbah Al-Zuhaily macam-macam pendahuluan pernikahan dalam kitabnya terdapat empat macam, yaitu hukum pernikahan secara syari’at, hu kum khutbah pernikahan, pinangan de ngan pinangan orang lain, dan melihat pe- rempuan yang telah dipinang sebelum dinikahi. Sedangkan tentang hukum ke luarga (al-Ahkam al-usrah) menurut Wah bah Al-Zuhaily bisa sunnah, wajib, mu bah, makruh bahkan  haram, tergantung kon teksnya. Wahbah Al-Zuhaily juga me nyebutkan ada sembilan macam per- n i kahan yang tidak sah dalam pan da ngan hukum Islam yaitu: 25 nikah syi ghar, nikah mut’ah, nikah orang yang se dang berihram, poliandri, pernikahan perempuan yang sedang iddah dan pe rempuan yang sedang istibraa’ (pe rem puan yang sedang membersihkan ra him dari pengaruh sperma suami se be lumnya), nikahnya perempuan yang ra gu dengan kehamilannya sebelum ha bis masa iddahnya dan nikahnya muslim dengan perempuan kafir, selain dari ahli kitab.
25 Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuz, Al- Muhadzdzab , juz 2, h. 46-47

## DAFTAR PUSTAKA
Arfan Abbas. Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam, UIN Malang Pers, 2008. Abdul, Khalaf Wahhab.Kaidah-Kaidah Hukum Islam , PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Keempat, 1994.
Asikin Zainal & Amiruddin. Pengantar metode penelitian Hukum , Jakarta raja Grafindo Persada, 2006.
Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuz,
“Al-Muhadzdzab”.
Ashofa Burhan. Metode apenelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
Bungin Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi metodologis kearah ragam varian kontemporer, Jakarta, raja Grafindo Persada, 2007.
Cik Bisri Hasan. Pilar-pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, Raja Grafindo Persada, 2004. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta, Ictiar baru
170    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 160-170
van Hoeve, 2006.
Gisymar Sholeh. Kado Cinta untuk Istri, Yogyakarta : Arina Publishing, 2005.
http://riana.tblog.com/post / tanggal 17 oktober 2012.
http://id.shvoong.com/law-and-politics/family- law/2289622-pengertian-hukum keluarga. tanggal 17 oktober 2012.
Kamus besar bahasa Indonesia. 2 Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Gra me dia Pustaka Utama, 008.
Summa, Muhammad Amin. HukumKeluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta : PT. Raja

## GrafindoPersada, 2005.
Muhammad bin Ali as-Syaukani , “Nailul Author” , Darul Fikr juz 6 hal 218
Syarifuddin Amir. Ushul Fiqh, fajar Inter pratama Offset jakarta: kencana, 2009.
Ash Shiddieqy Hasby. Falsafah Hukum Islam,
Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
Zuhaily Wahbah. al-Fiqh al-Islam wa Adil la tuhu , juz 1, Damascus, Dar al-Fikr, 2006.
Zuhaily Wahbah. Usulul Fiqh Al-Islamy, Dimasq Syria. Darul Fikri. Cet-2 Juz II, 2001.