## MODA PRODUKSI PELELANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN PERAIRAN UMUM LEBAK LEBUNG

## Zahri Nasution dan Sastrawidjaja
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260 Telp. (021) 53650162,  Fax. (021)53650159 Diterima 19 Oktober 2011 - Disetujui 29 November 2011

## ABSTRAK
Perairan  umum  lebak  lebung  (PULL)  merupakan  habitat  perairan  tawar  yang  berupa  sungai  dan  daerah  banjirannya ( river flood plain ) yang membentuk satu kesatuan fungsi dan mempunyai banyak tipe habitat yang dapat dibedakan antara musim kemarau  dan  musim  penghujan.  Di  Sumatera  Selatan  (Sumsel),  PULL  merupakan  kawasan  penghasil  ikan  air  tawar  utama  bagi kebutuhan masyarakat. Tipe perairan ini paling banyak dan luas terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kab. OKI), yang  terletak di bagian  timur  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Akses  usaha  penangkapan  ikan  di  PULL  dilakukan  dengan  cara  lelang  yang  telah berlangsung sejak lama.  Makalah ini membahas moda produksi yang terbangun dalam rangka pemanfaatan sumberdaya perikanan PULL dan menganalisa terjadinya dominasi pemerintah daerah terhadap masyarakat nelayan. Dukungan fakta bahwa rasionalitas yang  digunakan  pemerintah  hanya  didasarkan  kepada  rasionalitas  ekonomi  dan  belum  didasarkan  atas  rasionalitas  eko-sosial. Kondisi  ini  mengakibatkan  rendahnya  pendapatan  masyarakat  nelayan  (lebih  rendah  dari  upah  buruh  harian).  Sistem pengelolaan  sumberdaya  perikanan  PULL  melalui  sistem  pelelangan  belum  mendukung  upaya  pemanfaatan  sumberdaya perikanan berkelanjutan.
Kata kunci:  moda produksi, pelelangan sumberdaya, perairan umum

## PENDAHULUAN
Perairan  umum lebak  lebung (PULL)  adalah perairan umum air tawar yang memiliki ciri yang spesifik yang berbeda dengan perairan umum air tawar lainnya. PULL  merupakan  habitat  perairan  tawar  yang  berupa sungai  dan  daerah  banjirannya  ( river  flood  plain ) membentuk  satu  kesatuan  fungsi  dan  mempunyai banyak tipe habitat yang dapat dibedakan antara musim kemarau dan musim penghujan (Welcomme, 1979). Di Sumatera Selatan (Sumsel), PULL merupakan penghasil ikan  air  tawar  utama  bagi  kebutuhan  masyarakat. Tipe  perairan  ini  paling  banyak  dan  luas  terdapat  di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kab. OKI), yang  terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Selatan. Sekitar 65% wilayah Kab. OKI berupa rawa, payau, lebak, dan sungai yang berpotensi besar sebagai produsen ikan air tawar. Akses usaha penangkapan ikan di PULL dilakukan dengan cara lelang yang telah berlangsung di Sumsel sejak lama (Arsyad, 1982).
Suatu  hal  penting  yang  menjadi  pertimbangan pengaturan  lelang lebak  lebung ini  adalah  agar  tidak terjadi  konflik  antara  nelayan  dalam  melaksanakan usaha  penangkapan  ikan,  dan  untuk  memperoleh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  (Nasution,  1990). Pengaturan  pelelangan  sumberdaya  perikanan  PULL  di Kab.  OKI  telah  menjadi  sumber  utama  PAD.  Disisi  lain usaha  penangkapan  ikan  di  PULL  merupakan  sumber mata  pencaharian  utama  masyarakat  nelayan  di wilayah  ini.  Dalam  hal  ini,  kedua  kepentingan  tersebut berkompetisi  terhadap  upaya  pelestarian  sumberdaya perikanan PULL.
Little (2000) mengemukakan bahwa pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan, baik yang dapat pulih maupun yang tidak dapat pulih, jika masing-masing pihak mementingkan  kepentingannya,  makadapat  dipastikan pendekatan  rasionalisme  ekonomi  neo-klasikal  yang akan berlangsung. Dalam hal demikian, setiap individu berpikir  untuk  memaksimumkan  keuntungan  ekonomi dirinya  sendiri.  Pemanfaatan  sumberdaya  PULL, pemerintah daerah dapat saja bertujuan memaksimum PAD  tanpa  memikirkan  kelestarian  sumberdaya  dan kesejahteraan  masyarakat  nelayan  yang  melaksanakan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Tujuan akhirnya inilah yang dimaksud Little (2000) sebagai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pemanfaatan sumberdaya semaksimal  mungkin,  yang  dalam  pelaksanaannya banyak  mengakibatkan  kerusakan  dan  permasalahan lingkungan.
Di lain pihak, Woodhouse (1972) mengemukakan bahwa refleksi dan proyeksi hubungan antara modernitas dan  masalah  lingkungan  di  tahun  1970-an  yang menunjukkan  kerisauan  atas  gelombang  modernisasi- pembangunan terhadap kehancuran alam telah muncul sejak  lama.  Woodhouse,  dalam  analisis  eko-politiknya, berpandangan bahwa “international system demanded by  the  rich  industrial  nations  has  a  critical  influensce over future internal development in the poor nations” . Woodhouse  selanjutnya  menyatakan  bahwa  politik pembangunan  ala  Barat  bersendikan  pada  ciri-ciri (a)  proses  sekularisasi  terhadap  sistem  nilai-budaya lokal,  (b)  penetrasi  rasionalisme  ekonomi  industrial- kapitalistik,  (c)  kompleksitas  organisasi  teknologi,  dan (d)  proses  modernisasi  kehidupan,  telah  mendeplesi
(menyedot)  sumberdaya  alam  secara  berlebihan  dan makin meningkatkan derajat resiko masyarakat terhadap bahaya lingkungan tercemar.
Dari pemikiran tersebut, menimbulkan gagasan “rationality  reform” adalah  reformasi  rasionalisme yang  berkaitan  dengan  pemanfaatan  sumberdaya dan  lingkungan  yang  ada  di  bumi  ini.  Reformasi  ini dikemukakan  atas  hasil  pertemuan  pemikiran  Dryzek, Beck  dan  Gorz.  Mereka  berusaha  memikirkan  kembali sifat  dasar  rasionalitas  yang  tidak  didasarkan  pada rasionalitas  ekonomi  neo-klasik  yang  egois,  sehingga lebih  dapat  memahami  alam,  sosial  dan  batasan  serta cakupan  yang  tersedia  untuk  individu  (Little,  2000). Dryzek  mengisyaratkan  bahwa  rasionalitas  lingkungan adalah  cara  yang  paling  tepat  untuk  memahami tantangan-tantangan dunia modern dan perlunya untuk memikirkan kembali ekonomi politik.
Namun  dalam  hal  prosedur  pengambilan keputusan yang diperlukan dalam proses ini, Gorz dan Dryzek  berbeda  pendapat.  Gorz  menyatakan  bahwa ada beberapa area dimana rasionalitas ekonomi, sosial dan  lingkungan  akan  saling  berlawanan,  dan  ekonomi politik  eko-sosial  yang  ada  haruslah  menunjukkan bagaimana  ketiga  rasionalitas  tersebut  bisa  disatukan dalam batasan rasionalitas ekonomi, dan negara dalam hal ini menjadi penting sebagai pengatur (Little, 2000). Oleh  karena  itu,  gagasan  rasionalitas  ekonomi  yang dikemukakan oleh Dryzek, Beck, dan Gorz tidak semata- mata  memaksimalkan  keuntungan  materi  dan utility , tetapi  juga  mempertimbangkan  rasionalitas  sosial  dan lingkungan.

## PERTANYAAN KRITIS
Menangkap ikan atau menjadi nelayan merupakan pekerjaan sebagian terbesar masyarakat Kabupaten OKI, yang  sudah  berlangsung  sejak  lama,  sehingga  menjadi pilihan hidup ( way of life ) mereka. Akses penangkapan ikan di perairan umum di Sumsel, khususnya pada lebak lebung dan sungainya 1 diatur melalui sistem pelelangan yang diadakan pada setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Meskipun tujuannya baik yaitu mengatur penangkapan ikan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  suatu  wilayah tertentu, sistem pelelangan PULL mempunyai beberapa kelemahan  antara  lain  diizinkannya  warga  yang  bukan nelayan  ikut  serta  dalam  pelelangan  (Zain,  1982).  Hal ini  menyebabkan  hak  usaha  penangkapan  ikan  pada sebagian  besar  perairan  di  Kabipaten  OKI  diperoleh pedagang  (bukan  nelayan)  (Nasution et  al ,  1992; Sripo,  2002).  Nelayan  memperoleh  hak  penangkapan ikan  dari  pedagang  tersebut.  Pada  kondisi  demikian ternyata,  walaupun  nilai  ikan  hasil  tangkapan  nelayan cukup  tinggi,  namun  pendapatan  nelayan  masih  tetap saja  rendah  sebagai  akibat  tingginya  nilai  harga  sewa perairan (Nasution dan Dharyati, 1999).
Oleh karena itu, sistem alokasi akses sumberdaya perikanan di PULL di Sumatera Selatan yang dijalankan melalui  sistem  pelelangan  terbuka  secara  umum  dan biaya  perairan  dan  harus  dibayar  tunai  pada  awal tahun  terlihat  tidak  berpihak  kepada  masyarakat nelayan, karena nelayan secara umum tidak mempunyai modal  secara  tunai  (Nasution et  al ,  1995).  Kondisi ini  memunculkan  pertanyaan  ”bagaimana  moda produksi  pelelangan  sumberdaya  perikanan  terkait dengan  pendapatan  nelayan  dan  apakah  pengelolaan sumberdaya  perikanan  dengan  sistem  pelelangan tersebut  telah  sesuai  dengan  prinsip  pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan”.

## MODA PRODUKSI  DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
Moda produksi atau pola hubungan atau interaksi sosial  agraria  yang  terdapat  dalam  masyarakat  sangat ditentukan  oleh  formasi  sosial  yang  ada.  Perbedaan dalam  cara  produksi  yang  eksis  dan  tipe  cara  produksi yang  dominan  akan  mengakibatkan  perbedaan  dalam pola hubungan agraria yang berlaku. Beberapa tipe cara produksi  yang  mungkin  eksis  dalam  suatu  masyarakat, dengan salah satu diantaranya tampil dominan (Wiradi, 2000), sebagai berikut:
(a)  tipe  naturalisme  sumber  agraria  yaitu  sumber agraria  dikuasai  oleh  komunitas  lokal,  misalnya komunitas adat, secara kolektif;
(b)  tipe  feodalisme  yaitu  sumber  agraria  dikuasai oleh  minoritas  “tuan  tanah”  yang  biasanya  juga merupakan “patron politik”;
(c)  tipe  kapitalisme  yaitu  sumber  agraria    dikuasai oleh  non-penggarap  yang  merupakan  perusahaan kapitalis;
(d)  tipe sosialisme yaitu sumber agraria  dikuasai oleh Negara atas nama kelompok pekerja; dan
(e)  tipe populisme/ neo-populisme yaitu sumber agraria dikuasai oleh keluarga /rumah tangga pengguna.
Lima  tipe  tersebut  adalah  tipe-tipe  ideal  yang tidak mungkin ditemukan secara mutual ekslusif dalam suatu masyarakat. Artinya tidak ada sesuatu masyarakat dengan  struktur  agraria  yang  murni  naturalis,  feodalis, kapitalis, sosialis, ataupun populis/neo-populis (Sitorus, 2004). Kondisi yang lebih realistis adalah dua atau lebih tipe  struktur  agraria  sama-sama  eksis  dalam  suatu masyarakat, tetapi dengan dominasi salah satu tipe atas tipe-tipe  lainnya (yang menjadi marginal).  Oleh  karena itu,  pada  tipe  struktur  agraria,  dominasi  penguasaan sumber agraria itu pada satu pihak subyek memunculkan hubungan-hubungan sosial atau dengan kata lain sturktur agraria yang berbeda antara satu dan lain masyarakat. Pada  tipe  kapitalis  misalnya,  hubungan  non-penggarap dengan anggota-anggota komunitas menjadi hubungan
1 Lebak lebung dan sungainya adalah terjemahan dari river flood plain area yaitu satu kesatuan perairan umum yang memiliki perubahan tinggi air sesuai dengan musim penghujan dan kemarau (Welcomme, 1979).

## Zahri Nasution dan Sastrawidjaja
”ketua-anggota”.  Sementara  pada  tipe  populis/neo- populis keluarga-keluarga penguasa/pemanfaat sumber agraria boleh dikatakan berdaulat. Keseluruhan hubungan agraria tersebut di atas, baik hubungan teknis (dimensi  kerja)  maupun  hubungan  sosial  (dimensi interaksi/komunikasi),  dapat  digambarkan  sebagai suatu  hubungan  antar  subyek  yang  berpusat  pada objek agraria. Hubungan sosial tidak saja terjadi dalam pola  inter-kelompok  subyek:  misalnya,  antara  individu, keluarga, dan kelompok dalam suatu komunitas; antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa  dalam  kelompok  pemerintah;  antara  perusahaan multinasional,  nasional,  dan  lokasi  dalam  kelompok perusahaan.
Masalah  riil  terpenting  yang  dihadapi  saat  ini adalah  ketimpangan  dalam  struktur  agraria  ayng berujung  pada  eskalasi  konflik  agraria  terutama  di wilayah  pedesaan.  Masalah  riil  yang  terus  disuarakan saat  ini  adalah  perlunya  reformasi  agraria.  Reformasi agraria  dimaksudkan  adalah  penataan-ulang  struktur agraria  sehingga  terbentuk  suatu  pola  distribusi  akses keagrariaan (hak-hak atas sumber agraris) dan pola-pola hubungan  sosial  keagrariaan  antar  dan  intra  kelompok subyek  agraria  (komunitas,  perusahaan  swasta  dan pemerintah)  secara  berkeadilan  dalam  suatu  rangka “transformasi  agraria”  ( agrarian  transformation ). Terdapat sekurangnya empat prasyarat pokok yang harus dipenuhi  untuk  memungkinkan  keberhasilan  reforma agraria  (Wiradi,  2000).  Pertama,  harus  ada  kemauan politik  yang  serius  (sehingga  menjadi  komitmen)  dari elit penguasa. Kedua, elit pemerintahan/birokrasi harus terpisah  dari  elit  bisnis.  Ketiga,  harus  ada  partisipasi aktif  dari  semua  kelompok  subyek  agraria.  Keempat, harus ada data dasar masalah agraria yang lengkap dan teliti. Pilihan metode kajian agraria berkaitan terutama dengan dua prasyarat tersebut terakhir, yaitu partispasi semua kelompok subyek agraria dan data dasar masalah agraria.
Pertama,  prasyarat  “partisipasi  semua  kelompok subyek  agraria”  mengandaikan  kajian  agraria  sebagai kajian  integral  dari  reforma  agraria.  Karena  itu,  harus dipilih suatu metode kajian yang dapat melibatkan ketiga kelompok subyek (komunitas, perusahaan, pemerintah) dalam  posisi  yang  setara.  Pelibatan  ini  pada  akhirnya akan berujung pada konsensus atau kesepakatan tentang reforma agraria.  Kedua, prasyarat “data dasar masalah agraria yang lengkap dan teliti” menuntut suatu metode kajian  yang  tidak  hanya  berorientasi  pada  pengukuran luas  masalah,  tetapi  lebih  penting  lagi,  pendalaman dan  pemahaman  masalah  keagrariaan  secara  rinci khususnya  di  aras  lokal.  “Aras  lokal”  secara  khusus perlu  mendapat  penekanan  mengingat  suatu gerakan  reforma  agraria  idealnya  bersifat  spesifik lokal,  kendatipun  tetap  harus  di  bawah  suatu  payung kebijakan nasional (Sitorus, 2004). Untuk masa sekarang penekanan  semacam  ini  mendapatkan  relevansinya dalam praktek otonomi daerah.

## PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN EKOLOGI POLITIK
Ada tiga prinsip utama pembangunan berkelanjutan yakni prinsip demokrasi, prinsip keadilan dan  prinsip  berkelanjutan  (Novita et  al. ,  2007) . Ketiga prinsip  tersebut  menjamin  agar  ketiga  aspek  utama pembangunan  berkelanjutan  (aspek  ekonomi,  aspek sosial-budaya  dan  aspek  lingkungan  hidup)  dapat terpenuhi.  Kemudian,  ketiga  aspek  pembangunan tersebut  hanya  mungkin  dicapai  jika  ketiga  prinsip dasar  ini  dioperasionalkan  sebagai  sebuah  politik pembangunan.
Prinsip  demokrasi  bertujuan  menjamin  agar pembangunan  dilaksanakan  sebagai  perwujudan kehendak  bersama  seluruh  rakyat  demi  kepentingan bersama  seluruh  rakyat  merupakan  prinsip  moral paling  mendasar,  khususnya  untuk  menjamin  bahwa apa  yang  diidealkan  sebagai  paradigma  pembangunan berkelanjutan  bisa  mempunyai  peluang  untuk direalisasikan.  Tanpa  prinsip  politik  ini,  sulit  untuk berharap  bahwa  pembangunan  berkelanjutan    bisa direalisasikan.  Sementara  prinsip  keadilan  yang  pada dasarnya  ingin  menjamin  bahwa  semua  orang  dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk  ikut  dalam  proses  pembangunan  dan  kegiatan- kegiatan  produktif  serta  ikut  dalam  menikmati  hasil- hasil pembangunan.
Prinsip  keberlanjutan  pada  dasarnya  menuntut agenda  pembangunan  berdimensi  visioner  jangka panjang.    Prinsip  ini  sejalan  dengan  kenyataan  bahwa sumber  daya  ekonomi  terbatas,  aspek  sosial  budaya dan  lingkungan  hidup  adalah  aspek  yang  berdimensi jangka panjang  dan  bahwa pembangunan  berlangsung dalam  ruang  ekosistem  yang  mempunyai  interaksi rumit.  Prinsip  keberlanjutan  menuntut  pemilihan alternatif yang lebih hemat terhadap sumber daya dan mampu  menggabungkan  aspek  konservasi  dengan aspek pemanfaatan yang arif. Prinsip ini mengharuskan kita  untuk  menggunakan  pola-pola  pembangunan yang  hemat  energi,  bahan  baku  dan  sumberdaya alam.  Prinsip  keberlanjutan  menunjang  juga  kepada prinsip  keadilan  antar-generasi.  Prinsip  keadilan  dan prinsip keberlanjutan menuntut sikap hati-hati dan arif dalam  setiap  kebijakan  pembangunan  jangka  pendek, sehingga tidak menimbulkan dan dibayar mahal dengan kerugian  jangka  panjang  yang  tidak  sebanding  dengan manfaat jangka pendek. Kerugian jangka panjang tidak hanya  bersifat  ekonomis-material-fisik,  tetapi  juga  non material, mental, spiritual, kesehatan, sosial budaya dan nilai serta mutu kehidupan manusia.
Sumberdaya  alam  dan  lingkungan  merupakan komponen  penting  dari  sistem  ekonomi,  dimana tanpa  adanya  sistem  ekonomi  tidak  akan  berfungsi. Karena  itu,  dalam  sistem  ekonomi,  sumberdaya  alam dan  lingkungan  harus  diperlakukan  sama  seperti  aset yang  lain,  seperti  pekerja  dan  modal,  sebagai  aset
ekonomi  dan  apabila  kinerja  ekonomi  ingin  diperbaiki, maka  perlu  mempertahankan  kualitas  sumberdaya alam  dan  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  keberlanjutan pembangunan  menginginkan  sumberdaya  alam  dan lingkungan tidak mengalami kerusakan.
Dalam  misi  yang  sama,  yaitu  pemanfaatan sumberdaya  alam  untuk  kepentingan  manusia,  ide- ide  kapitalisme  telah  menjadi  sumber  utama  yang menyebabkan terjadinya degradasi bahkan kehancuran ekosistem. Hal ini sangat terkait dengan cara kerja sistem kapitalisme  yang  selalu  memaksimalkan  keuntungan atas  produktitas  melalui  eksploitasi  yang  berlebihan terhadap  sumber  daya  manusia  (tenaga  kerja)  dan sumber daya alam. Oleh karena itu Marxisme ekologis memberi respon yang sangat radikal terhadap praktek- praktek  kapitalisme  yang  telah  menjadi  ancaman  yang serius  bagi  kelangsungan  hidup  masyarakat  manusia dan  alam.  Proses  produksi  harus  dipahami  dalam konteks  yang  lebih  luas  yang  mencakup  produksi, konsumsi,  dan  sirkulasi  antara  alam  (ekologi),  sosial, ekonomi, dan kebudayaan, sehingga tidak semata-mata antroposentris.
Guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan  yang  berorientasi  pada  tiga  dimensi, yakni  keberlanjutan  pertumbuhan  ekonomi  ( economic growth ),  keberlanjutan  kesejahteraan  yang  adil  dan merata  ( social  progress ),  dan  keberlanjutan  ekologi dalam  tata  kehidupan  yang  serasi  dan  seimbang ( ecological balance ),  maka strategi pembangunan harus memenuhi syarat yaitu: 1) sistem politik yang menjamin secara  efektif    partisipasi  warga  dalam  pengambilan keputusan;  2)  sistem  ekonomi  dan  inovasi  teknologi yang mampu menghasilkan surplus berkesinambungan; 3)  sistem  yang  menyediakan  cara  pemecahan secara  efektif  permasalahan  yang  timbul  karena ketidakharmonisan  dalam  pelaksanaan  pembangunan; dan 4) sistem internasional dengan pola berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan serta perdagangan.
Dalam kaitannya dengan pembangunan kelautan dan  perikanan  pembangunan  berkelanjutan  dapat diartikan sebagai pembangunan atau suatu proses yang disengaja  untuk  mengarahkan  sub-sektor  perikanan menuju  lebih  maju  jika  dibandingkan  dengan  kondisi sebelumnya dengan mempertimbangkan daya pulihnya. Ada lima persyaratan dalam terlaksananya pembangunan perikanan berkelanjutan (Dahuri et al , 2000), yaitu:
Pertama,  perlunya  keharmonisan  ruang  ( spatial harmony )  untuk  kehidupan  manusia  dan  kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam peta tata ruang.
Kedua  adalah  tingkat  pemanfaatan  sumberdaya dapat  pulih  (seperti  sumberdaya  kelautan  dan perikanan  atau  hutan  mangrove)  yang  tidak  boleh melebihi  kemampuan  pulih  ( renewable  capacity )  dari sumberdaya  tersebut  dalam  kurun  waktu  tertentu. Dalam  terminologi  pengelolaan  dan  pemanfaatan
sumberdaya perikanan tangkap, kemampuan pulih yang dimaksudkan  dikenal  dengan  istilah  hasil  tangkapan maksimum  yang  lestari  ( Maximum  Sustainable  Yield, MSY ).  Nilai  MSY  ini  diperhitungkan  berdasarkan perkiraan  jumlah  populasi  ikan  yang  terdapat  pada suatu  wilayah  atau  ekosistem  dibagi  dengan  jumlah upaya  (baik  dalam  bentuk  jumlah  alat  tangkap  atau jumlah  kapal  yang  digunakan  untuk  melaksanakan penangkapan ikan) di wilayah tersebut.
Ketiga,  adalah  eksploitasi  sumberdaya  kelautan misalnya  bahan  tambang  dan  mineral  (sumberdaya tidak dapat pulih) harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak  merusak  lingkungan  agar  tidak  mematikan kelayakan  usaha  ( viability )  sektor  pembangunan (ekonomi) lainnya.
Keempat, membuang limbah ke suatu lingkungan ekosistem harus disesuaikan dengan kapasitas asimilasi lingkungannya  baik  berupa  limbah  organik  maupun unsur  hara  yang  sifatnya  dapat  teruraikan  oleh  alam ( biodegradable ).
Kelima,  dalam  merancang  dan  membangun kawasan  yang  terkait  dengan  sumberdaya  kelautan dan perikanan, misalnya wilayah pesisir dan laut harus sesuai  dengan  kaidah-kaidah  alam  atau  kaidah  yang tidak merusak secara ekologis ( design and construction with nature ).

## DOMINASI MODA PRODUKSI PELELANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN
Dalam  pemanfaatan  sumberdaya  perikanan perairan  umum  lebak  lebung  (PULL),  pemerintah daerah  sebagai  pemegang  kuasa  lisensi  terlihat  lebih berfungsi  sebagai  ”majikan”  terhadap  nelayan  yang hanya  berfungsi  sebagai  ”buruh”.  Oleh  karena  itu, moda  produksi  seperti  ini  akan  dibahas  menggunakan pendekatan  Marxian  dengan  konsepnya  yang mengemukakan  bahwa  parameter  kesatuan  tersusun oleh  kekuatan  saling  bertentangan  dan  saling menegasikan, sebagaimana dikemukakan oleh Dharmawan  (2007).  Hal  ini  antara  lain  dapat dilihat  banyaknya  warga  yang  bukan  nelayan  yang memenangkan  pelelangan  perairan,  padahal  akses tersebut  pada  prinsipnya  diperuntukkan  bagi masyarakat nelayan (Tabel 1).
Tabel  1  memperlihatkan  bahwa  sebagian besar  (79%)  hak  akses  penangkapan  ikan  yang menjadi  objek  pelelangan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  daerah  dimenangkan  (didapatkan)  oleh bukan  nelayan  (pedagang),  padahal  perairan  di sepanjang  Sungai  Lempuing  tersebut  adalah  tempat usaha  penangkapan  ikan  bagi  masyarakat  nelayan  di Kabupaten  OKI,  terutama  nelayan  yang  bermukim  di wilayah  Kecamatan  Pedamaran.  Akibatnya,  masyarakat nelayan  hanya  mendapatkan  akses  penangkapan  ikan dari  pemenang  lelang  tersebut  (pedagang)  dengan harga yang tinggi (Tabel 2).
Tabel  2  memberikan  gambaran  bahwa  rata-rata tingkat  harga  beberapa  perairan  di  Sungai  Lempuing yang  ditetapkan  pemerintah  daerah  melalui  panitia pelaksana  pelelangan  perairan  adalah  sebesar Rp.4.202.593,  sedangkan  tingkat  harga  yang  harus dibayar  nelayan  sebagai  pengelola  penangkapan  ikan diperairan  tersebut  rata-rata  sebesar  Rp.  6.605.072,- Selisih  antara  kedua  tingkat  harga  tersebut  sebesar Rp.2.402.479,-  adalah  merupakan  biaya  yang harus  dibayar  masyarakat  nelayan  sebagai  akibat ketidakmampuan  mereka  membayar  tunai  pada  saat pelelangan.
Sumber  modal  yang  digunakan  nelayan  dalam mendapatkan  akses  usaha  penangkapan  ikan  di beberapa  perairan  yang  dilelangkan  pemerintah  di Sungai  Lempuing  diperlihatkan  pada  Tabel  3.  Tabel  3 memperlihatkan  bahwa  sumber  keuangan  nelayan guna  mendapatkan  akses  untuk  melaksanakan penangkapan  ikan  di  perairan  yang  dilelangkan pemerintah  semuanya  berasal  dari  pedagang.  Hanya pada  dua  perairan,  nelayan  memerlukan  pedagang hanya  untuk  membantu  keuangan  keluarga  dan pinjaman dari teman (perairan Cengal dan Dedap).
Kebanyakan nelayan menggantungkan sumber  keuangan  pada  pedagang  karena  fasilitas pinjaman  dari  bank  tidak  ada  sama  sekali.  Tidak
adanya  nelayan  yang  berhubungan  dengan    bank antara  lain  menurut  mereka  sejauh  ini  belum  adanya lembaga  perkreditan  (bank)  baik  swasta  maupun pemerintah  yang  menyediakan  kredit  khusus  bagi usaha  nelayan  untuk  modal  dalam  mengikuti pelelangan perairan (Nasution dan Dharyati, 1999).
Khusus pinjaman dari pedagang mekanisme yang dilakukan melalui  perjanjian terhadap hasil tangkapan, jaminan  dan  persyaratan  perjanjian  lainnya  yang  pada prinsipnya memberatkan nelayan.  Adapun isi perjanjian antara nelayan dan pedagang dalam pembelian perairan antara lain, nelayan dianggap meminjam uang sebesar harga  perairan  yang  telah  ditambah  “bunga  uang”. Transaksi  itupun  disertai  dengan  jaminan  yang biasanya  berupa  rumah  atau  tanah  perumahan atau  tanah  kebun  atau  sawah.  Jika  tidak  terlunasi dalam  waktu  satu  tahun  usaha  penangkapan  ikan yang  dilaksanakan  oleh  nelayan,  maka  rumah  dan tanah  atau  jaminan  lainnya  yang  dijaminkan  nelayan menjadi  milik  pedagang  yang  diperhitungkan  di akhir  tahun.  Nelayan  terpaksa  menjalani  transaksi demikian  dengan  alasan  bahwa  mereka  tidak  memiliki keterampilan  lain,  selain  menjadi  nelayan  dan bahkan  menangkap  ikan  merupakan  “ way  of  life ” bagi  masyarakat  nelayan  yang  bermukin  di  wilayah Kecamatan Pedamaran umumnya.
Tabel  2.    Perbandingan    antara  harga  perairan  pada  saat  lelang  dan  harga  pada  tingkat  nelayan pengelola perairan di Sungai Lempuing
Kategori  Bagian Perairan
Pemenang Lelang Nelayan % Bukan Nelayan % Bagaian Hilir 7 21 14 43 Bagian Tengah 0 0 6 18 Bagian Hulu 0 0 6 18 Jumlah 7 21 26 79
Sumber: Nasution dan Dharyati (1999).
Tabel  1.  Perbandingan  antara  nelayan  dan  bukan  nelayan  dalam    memenangkan  pelelangan  akses penangkapan ikan di  perairan Sungai Lempuing.
Nama Perairan di Sungai lempuing
Tingkat harga perairan (Rupiah) Pada Lelang Pada Nelayan Ilir Dusun Pedamaran 1.368.500 2.700.000 Lebak Petai Besar 3.565.000 4.250.000 Periran Lebak Cengal 885.500 885.500 Batang Hari Dedap 1.150.500 1.150.500 Perairan Belanti 7.130.000 9.000.000 Sarang Lang Pakuaji 7.476.150 14.750.000 Perairan Lubuk kemudi 7.843.000 13.500.000 Rata-rata 4.202.593 6.605.072
Nama Perairan Sumber Uang Pembayaran Sewa Perairan Pedagang Keluarga Teman Bank Perairan Lebak Pedamaran V - - - Perairan Lebak Danau V - - - Perairan Cengal V V V - Batang Hari Dedap V V V - Perairan Lebak Lampam V - - - Perairan Laut Sekampung V - - - Perairan Sungai Aur V - - - Perairan S. Lang Pakuaji V - - - Perairan Lubuk Kemudi V - - - Perairan Sipin V - - - Perairan Danau Tigo V - - - Perairan Tanjung Sari V - - - Jumlah 12 2 2 0
Tabel 3. Sumber modal yang digunakan nelayan dalam mendapatkan akses usaha penangkapan ikan di sepanjang Sungai Lempuing.
Sumber: Nasution dan Dharyati (1999).
Keterangan : v = Berhubungan            - = Tidak berhubungan
Dengan bertambahnya biaya pembelian perairan, maka  nelayan  akan  berusaha  mengembalikannya  pada masa  satu  tahun  sekalipun  dengan  cara  menangkap seluruh  jenis dan ukuran ikan. Dengan demikian sewa perairan yang meningkat tersebut dibebankan terhadap populasi  ikan  yang  ada  pada  perairan  tersebut.  Ini merupakan  suatu  dampak  lelang  perairan  yang  secara tidak langsung menurunkan  tingkat pendapatan nelayan sekaligus menurunkan produksi ikan dari perairan yang dilelangkan  tersebut.  Dengan  demikian,  kondisi  yang ada  adalah  kemiskinan  nelayan  (tinjauan  dari  aspek sosial  pembangunan  berkelanjutan)  dan  terkurasnya sumberdaya  perikanan  perairan  umum  lebak  lebung (dari aspek ekologi pembangunan berkelanjutan).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Moda  produksi  yang  terbangun  dalam  rangka pemanfaatan  sumberdaya  perikanan  PULL  adalah terjadinya  dominasi  pemerintah  daerah  terhadap masyarakat  nelayan,  dengan  dukungan  fakta  bahwa rasionalitas  yang  digunakan  pemerintah  hanya didasarkan  kepada  rasionalitas  ekonomi  (belum didasarkan  atas  rasionalitas  eko-sosial).  Hal  ini tercermin  dari  orientasi  bahwa  sumberdaya  perikanan merupakan  sumber  utama  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten  OKI,  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Kondisi  ini mengakibatkan  rendahnya  pendapatan  masyarakat nelayan (lebih rendah dari upah buruh harian).  Sistem pengelolaan sumberdaya perikanan PULL melalui sistem pelelangan  belum  mendukung  upaya  pemanfaatan sumberdaya  perikanan  berkelanjutan.  Dalam  hal  ini, pemanfaatan  yang  ada  belum  mempertimbangkan aspek  ekologi  dan  sosial  disamping  aspek  ekonomi, sehingga mengabaikan prinsip pembangunan perikanan
berkelanjutan.  Hal  ini  terlihat  dengan  adanya  kondisi menurunnya  kuantitas  (produksi  dan  produktivitas hasil  tangkapan  per  satuan  waktu)  dan  kualitas sumberdaya  perikanan  (mengecilnya  ukuran  individu ikan) di perairan umum lebak lebung yang dilelangkan. Oleh  karena  itu,  perlu  perubahan  Perda  dan  atau peraturan yang terkait dengan “lelang lebak lebung” di wilayah Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan.
Persamaan  status  (emansipasi  status)  antara pemerintah daerah dan masyarakat nelayan merupakan suatu  hal  yang  penting.  Dalam  hal  ini,  ide  utama aksi  kolektif  masyarakat  nelayan  pada  prinsipnya mengemukakan  bahwa  akses  usaha  penangkapan  ikan seharusnya  menjadi  hak  utama  masyarakat  nelayan. Untuk  itu,  penguatan  kelembagaan  masyarakat nelayan  merupakan  suatu  upaya  agar  nelayan  dapat memperkuat  kelompoknya.  Termasuk  dalam  advokasi ini  juga  misalnya  upaya  yang  memperjuangkan ketersediaan  kredit  modal  kerja  bagi  masyarakat nelayan  PULL,  sebagaimana  layaknya  didapatkan nelayan  di  beberapa  wilayah  lainnya  di  Indonesia, agar  mampu  membayar  tunai  akses  sumberdaya perikanan di saat pelelangan dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad,  M.N.  1982.  Peranan  Hukum  Adat  dalam Pengelolaan  Perikanan  di  Perairan  Umum Sumatera  Selatan.  Pros. Puslitbangkan . Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta. Hal.11-16.
Dahuri, R. 2000. Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat. Lembaga Informasi dan  Studi  Pembangunan  Indonesia.  LISPI.
Jakarta.
Dharmawan, A. H. 2007. Bagaimana Cara Mengisi “Ruh” pada  Tesis  dan  Disertasi  Sosiologi  Pedesaan. IPB. Bogor (belum dipublikasi).
Little,  A.  2000.  Environmental  and  eco-social rationality: Challenges  for  political  economy in  late  modernity. New  Political  Economy; 5(1), p: 121-133.
Nasution,  Z.  1990.  Lelang  lebak  lebung  atur  nelayan. Harian Pagi Sriwijaya Post. Palembang.
Nasution, Z.;  A.D. Utomo dan D. Prasetyo. 1992. Sosial ekonomi  dan  pemasaran  ikan  perairan  umum lebak  lebung  di  Kabupaten  Ogan  Komering Ilir,  Sumatera  Selatan.  Pros.  Perairan  Umum. Puslitbang  Perikanan,  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
Nasution,  Z.  et.  al.  1995.  Evaluasi  Pelaksanaan  Sistem Pengelolaan  Sumberdaya  Perikanan  Melalui Lelang  Lebak  Lebung  di  Sumatera  Selatan. Laporan  Penelitian  Kerjasama  Puslitbang Perikanan,  Deptan  Jakarta  dan  University of  Bath,  London,  UK.  Badan  Penelitian  dan
Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
Nasution,    Z.  dan  E.  Dharyati.  1999.    Dampak    Lelang
Perairan  Terhadap Ekonomi Nelayan di Sungai
Lempuing,  Sumatera  Selatan.  Pros.  Seminar Nasional  Kelautan  dan  Perikanan.  Sekolah Tinggi  Perikanan.  Departemen  Kelautan  dan
Perikanan.  Jakarta.
Novita,  E.  et.  al.  2007.  Integrasi  Pembangunan  dan Lingkungan.  Sekolah  Pascasarjana.  Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Sitorus,  M.T.  F.  2004.  Kerangka  dan  Metode  Kajian Agraria. Jurnal Analisis Sosial. Vol. 9 (1) hal. 111- 124.
Soetarto,  E.  2006.  Elite  versus  Rakyat: Dialog  Kritis Dalam Keputusan Politik di Desa. Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta.
Sriwijaya Post. 2002. Permintaan Warga Rawangkalong Sulit Dikabulkan. Sriwijaya Post Online Sabtu, 30 November  2002.  Kayu  Agung.  Diakses  tanggal 2 Februari 2007.
Welcomme,  R.  L.  1979.  Fisheries  ecology  of  floodplain rivers. Longman Group Limited. London.
Wiradi,  G.  2000.  Reforma  Agraria: Perjalanan  Yang Belum  Berakhir. Insist  Press.  KPA  &  Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Woodhouse, E. J. 1972. Re-Visioning the Future of the Third  World: An  Ecological  Perspective  on Development. World Politics. 25 (1); Oct., 1972, 1-33.  John  Hopkin  University  Press.  Baltimore, Maryland.
Zain,  I.H.  1982.  Status  perikanan  perairan  umum  di Sumatera  Selatan.  Pros.  Puslibangkan.  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Pertanian.
Departemen Pertanian. Jakarta.