-    hij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 2, Desember 2019, 295-305 p-ISSN 1978-6670 | e-ISSN 2579-4167 DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.3029
SANKSI PIDANA PADA HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

## Ahmad Rajafi
Institut Agama Islam Negeri Manado Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1, Kota Manado Email: ahmad.rajafi@iain-manado.ac.id
Submit  : 27 Agustus 2019 Diterima   : 11 Novemver 2019 Revisi : 10 September 2019 Terbit: : 2 Desember 2019

## Abstrak
Tujuan dari sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,  atau  dalam  istilah  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yakni  keluarga yang  bahagia.  Tujuan  pernikahan  tersebut  akan  mampu  terwujud  ketika  orang-orang yang terlibat dalam praktik perkawinan mengikuti aturan hukum yang berlaku dan bukan dengan niatan untuk  mengelabui  atau melawan  hukum.  Oleh karena ada oknum-oknum yang  melakukan  penyimpangan  dalam  hukum  perkawinan  maka  dibutuhkan  terobosan hukum yang progrresif dan juga responsif dengan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat  berupa  sanksi  pidana  bagi  para  pelanggar.  Sanksi  pidana  yang  dapat dilahirkan  di  dalam  hukum  keluarga  bisa  diqiyaskan  dengan  hukuman-hukuman  yang pernah hidup di dalam masyarakat lokal seperti hukuman denda, penjara kamar maupun lokal,  dan  hukuman  pengusiran  dari  tempat  tinggalnya  ke  hutan  yang  jauh.  Untuk  itu, menghadirkan  sanksi  pidana  pada  hukum  perkawinan  di  Indonesia  adalah  sebuah keniscayaan.
Kata Kunci: sanksi pidana, hukum keluarga, Indonesia, kearifan lokal

## Abstract
The purpose of a marriage is to form a happy, prosperous and loving family, or in terms of  Law  No.  1  of  1974  concerning  Marriage,  is  a  happy  family.  The  purpose  of  the marriage will be able to be realized when the people involved in marital practices follow the rules  of applicable law and not  with  an intention to  trick or break the  law. Because there are persons who commit irregularities in marriage law, progressive and responsive legal  breakthroughs  are  also  needed,  using  local  wisdom  values  that  live  in  the community,  namely  in  the  form  of  criminal  sanctions  for  violators.  Criminal  sanctions that can be born in family law can be analogous to the penalties that have lived in local communities  such  as  fines,  prison  rooms  and  prison  villages,  and  sentences  of  eviction from  their  homes  to  distant  places.  For  this  reason,  presenting  criminal  sanctions  in Indonesian marriage law is an inevitability.
Keywords: criminal sanctions, family law, Indonesia, local wisdom

## A. Pendahuluan
Pada  tanggal  12  Juli  2018, masyarakat  Indonesia  kembali  diheboh- kan  dengan  praktik  nikah  yang  tidak wajar  (siri  dan  tertutup)  dan  dianggap melanggar hukum karena dilakukan oleh sepasang  pengantin  di  bawah  umur  di Desa  Tungkap,  Kecamatan  Binuang, Kabupaten  Tapin,  Kalimantan  Selatan. Pengantin pria saat itu masih berusia tiga belas  tahun  dan  pengantin  wanitanya lebih  tua  dua  tahun  dari  pengantin  pria yakni lima belas tahun. 1
Perilaku  melawan  hukum  di  atas menjadi  gambaran bahwa hukum  perka- winan di Indonesia masih belum menda- pat  tempat  secara  penuh  di  dalam masyarakat.  Masyarakat  masih  meme- gang  begitu  kuat  pemahaman  agama (fiqh)  secara  tradisional  dan  seolah menolak  modernisasi  hukum  di  Indone- sia,  termasuk  hukum  keluarga  yang termaktub di dalam Undang-Undang No. 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (se- lanjutnya  disebut  UU  Perkawinan)  dan Instruksi  Presiden  No.  1  Tahun  1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya  disebut  KHI),  padahal kedua  hukum  tersebut  juga  bersumber dari ādir  al-tasyrī' karena  pengka- jiannya juga melibatkan para ulamā' dan hukamā' .
Jika  merujuk  ke  negara-negara muslim  di  luar  Indonesia,  didapatkan beberapa  aturan  hukum  yang  begitu progresif,  karena  menampilkan  sisi jināyat (pemidanaan)  di  dalam  hukum perkawinan  mereka.  Seperti  Tunisia yang  melarang  poligami  dan  memberi hukuman  penjara  satu  tahun  atau  denda 240.000  (duaratus  empat  puluh  ribu) Ma'ālim /Frank  Tunisia  bagi  mereka yang melanggar. 2 Mesir, memberi hukuman kurungan enam bulan dan atau denda  sebesar  200  (duaratus)  Pound Mesir  ketika  mentalak  istri  di  luar pengadilan  dan  tidak  mendaftarkan perceraiannya  ke  pengadilan  dalam  30 (tigapuluh) hari setelah pengucapannya. 3
Bahkan  Malaysia  sebagai  negara tetangga,  lebih  progresif  dari  Indonesia dengan  menghadirkan  sedikitnya  21 (duapuluh  satu)  aturan  hukum  dengan ancaman  hukuman  badan  dan  denda, seperti  pada  Pasal  33  yang  secara  tegas akan  menghukum  penduduk  negeri Perak yang menikah di luar negeri Perak namun  tidak  mencatatkan  perkawinan- nya  ke  negara  dengan  hukuman  denda 1000  (seribu)  Ringgit  Malaysia  atau penjara  paling  lama  enam  bulan  lama- nya. 4
Lalu  bagaimana  dengan  hukum perkawinan  di  Indonesia  saat  ini?  Tidak bisa  dipungkiri  bahwa  hukum  perkawi- nan  di  Indonesia  masih  "malu-malu" untuk  bergerak  maju  dalam  memberi kenyamanan  hukum  bagi  masyarakat Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari keseluruhan pasal di dalam UU Perkawianan yang hampir tidak menyer- takan  hukuman  badan  atau  denda  bagi pelakunya, kecuali pada;
1. Pasal  61  ayat  (2)  yang  memberikan hukuman  penjara  selama-lamanya satu  bulan,  bagi  siapa  saja  yang melangsungkan  perkawinan  campu- ran  tanpa  memperlihatkan  surat keterangan  atau  pengganti  ketera- ngan  yang  dipersyaratkan  dalam Pasal 60;
2. Serta  Pasal  62  ayat  (3)  yang memberikan ancaman hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan bagi  Pegawai  Pencatat  Perkawinan yang  mencatat  perkawinan  sedang- kan ia mengetahui bahwa surat-surat keterangan yang dipersyaratkan tidak ada.
Jika merujuk sejarah adat budaya yang  hidup  di  Nusantara,  maka  terdapat berbagai  aturan  hukum  yang  mengan- cam  oknum-oknum  yang  melanggar hukum di dalam aturan perkawinan baik pra  maupun  pasca.  Seperti  hukum  yang berlaku  di  dalam  adat  budaya  Melayu dibawah  Kerajaan  Siak  Sri  Indrapura Riau yang menegaskan adanya hukuman
badan  berupa  pengusiran  atau  hukuman denda berupa pengorbanan hewan ternak (kambing  atau  kerbau)  jika  terbukti melakukan  penyimpangan  sosial  ( social deviant ). 5 Bahkan  pada  masyarakat Sumare  di  Mamuju,  Sulawesi  Barat pernah  mengeksekusi  oknum  yang  ber- buat  zina  dengan  membuang  pasangan zina  tersebut  ke  tengah  laut  dan disaksikan oleh seluruh masyarakat desa berdasarkan keputusan Tua-tua Adat. 6
Atas  dasar  problem  tersebut, maka  artikel  ini  secara  spesifik  akan menganalisa  nilai-nilai  kearifan  lokal ( local  wisdom )  yang  hidup  di  Indonesia untuk kemudian dilakukan penilaian dan analisis melalui pendekatan hukum yang bersinergi  dengan al-'urf demi  lahirnya bacaan  hukum  yang  progresif  dan responsif  dalam  perumusan  kembali hukum  keluarga  di  Indonesia  di  masa depan.

## B. Kehormatan sebagai Simbol

## Kearifan dalam Hukum Keluarga
Secara defenitif, kata kehormatan merupakan kata benda yang berasal dari kata  hormat  dan  memiliki  makna kebesaran,  kemuliaan,  nama  baik  dan harga  diri. 7 Sedangkan  dalam  bahasa Arab,  kata  yang  digunakan  untuk menunjukkan  kata  kehormatan  adalah - i (ضشعنا)  yang  memiliki  padanan kata  dengan al-syaraf (فششنا). 8 Namun kata  dari  bahasa  arab  yang  diserap  ke dalam  bahasa  Indonesia  untuk  menun- jukkan  kehormatan  atau  harga  diri ternyata  bukanlah - i ataupun al- syaraf ,  akan  tetapi  kata  marwah, 9 dan kata  inilah  yang  selanjutnya  lebih familiar  didengar  dan  digunakan  oleh masyarakat Indonesia.
Bagi  masyarakat  muslim  Indo- nesia,  kehormatan  adalah  prinsip  dalam menguatkan  hubungan  dalam  dan  antar keluarga,  bahkan  kehormatan  tersebut biasanya  begitu  diekspos  ke  luar (eksternal)  sebagai  bentuk announce- ment kepada masyarakat bahwa keluarga
mereka  adalah  keluarga  terhormat. Sehingga  segala  bentuk  keburukan  di dalam  keluarga  sebisa  mungkin  untuk tidak muncul, dan jika-pun muncul maka seluruh  keluarga  besar  akan  berusaha sekuat  tenaga  untuk  menutup-nutupi  aib tersebut.
Dalam  konsep qāshid  al- sy  ī’ah ,  menjaga  kehormatan  atau marwah disebut  dengan  istilah hif     - i .  Menjaga  kehormatan  atau hif     - i ini  merupakan  penambahan  dari  al- Qarafi  atas  lima  prinsip  primer  ( - arūriyyah )  yang  begitu  maklum  di dalam  kitab-kitab u ūl  al-fiqh , 10 namun jumhur  ulama'  memiliki  pendapat  lain dengan  memasukkannya ke  dalam prinsip  menjaga  jiwa  (شفُنا  ظفح). 11 Dalil utama  pentingnya  menjaga  kehormatan adalah  hadits  Rasulullah  Muhammad saw  yang  dinukil  oleh  Imam  Ahmad dalam Musnad-nya.
الله  لٕصس  تعًص  :لاق  عقصلأا  ٍب  تهثأ  ٍع ىهضًنا ىهع ىهضًنا :لٕقي ىهصٔ ّيهع الله ىهص }ذًحأ ِأس{...ّنائ ّضشعٔ ّيد واشح
12
Artinya: " Dari  Wa ilah  bin  al- Asq ’  be k t ,   ku   endeng Rasulullah saw bersabda; seorang muslim terhadap muslim lainnya,  diharamkan  darahnya, keho   t n ny  d n h  t ny …" (HR. Ahmad)
Lalu bagaimana kehormatan dapat  menjadi  simbol  kearifan  dalam hukum  keluarga?  Mengenai  hal  ini, dapat dilihat dari perbuatan hukum yang ada  di  dalam  hukum  keluarga,  baik  dari mulai hukum perkenalan calon pasangan ( ta'āruf ),  melihat  keadaan  calon  pasa- ngan  ( n  ar ),  peminangan  ( khitbah ), perkawinan ( nikā ), hingga hukum putu- sanya perkawinan ( alāq ), di mana kese- luruhannya  terikat  dengan  nilai-nilai kehormatan.
Seperti dalam konteks ta'āruf mi- salnya,  nilai  yang  ditekankan  di  dalam- nya adalah saling mengenal dan menyamakan  visi  dan  misi  antar  dua insan  yang  ingin  saling  memadu  kasih
dengan  tidak  menafikan  pengenalan keluarga di dalamnya. 13 Oleh karenanya, demi  menjaga  nama  baik  keduanya, maka  Islam  melarang  bagi  keduanya untuk  berdua-duaan  di  luar  keluarga mereka,  sebagaimana  Rasulullah  saw bersabda;  " janganlah  seorang  laki-laki berdua-duaan  dengan  seorang  wanita karena  yang  ketiganya  adalah  setan ". 14
Dalam hadits lain juga disebutkan: َّىِبَُّنا َعًَِص َََُّّأ آًُع الله ىضس ٍساَّبَع ٍِْبا ٍَِع ُلُٕقَي ىهصٔ ّيهع الله ىهص «
ٌمُجَس  ٌََُّٕه ْخَي َلا ٌوَشْحَي آََعَئَ َّلاِإ ٌةَأَشْيا  ٌََّشِفاَضُت َلأَ ، ٍةَأَشْياِب »
َلُٕصَس  اَي  َلاَقَف  ٌمُجَس  َواَقَف  .
ىِف  ُتْبِتُتْكا  ،  ِ َّالله
َلاَق . ًتَّجاَح ىِتَأَشْيا ِتَجَشَخَٔ ، اَزَكَٔ اَزَك ِةَٔ ْزَغ
« َكِتَأَشْيا  َعَي  َّجُحَف  ْبَْْرا » ِأس{ }يساخبنا 15
Artinya  :  " Dari  Ibu  Abbas  ra., bahwasanya  ia  telah  mendengar Nabi  saw  bersabda;  janganlah seorang  pria  berada  di  tempat  sepi bersama seorang wanita dan jangan pula  seorang  wanita  bepergian kecuali  beserta  mahramnya.  Lalu seorang laki-laki berdiri dan bertanya; Ya Rasulallah, saya telah mendaftarkan  diri  untuk  berperang kesana  dan  kemari,  sementara istriku  pergi  menjalankan  ibadah berhaji.
Beliaupun menjawab;
pergilah  engkau  dan  kerjakanlah ibadah haji beserta istrimu. "
Prinsip larangan berdua-duaan di dalam ta'āruf adalah  modal  utama menjaga nama baik dan kehormatan bagi keduanya  serta  keluarga  besar  mereka berdua.  Oleh  karenanya,  jika  hanya memandang  pada  satu  prinsip  yakni prinsip  kebebasan  ( freedom )  saja,  maka larangan  berdua-duaan  akan  dianggap tabu  dan  tidak  manusiawi,  tapi  Islam mengingatkan  bahwa  perkawinan  yang di  awali  dengan ta'āruf bukanlah sekedar  mengikat  hubungan  antar  dua orang  yang  saling  mencintai,  tapi  juga mengikat  hubungan  antara  dua  keluarga besar,  maka  menjaga  kehormatan  bagi keduanya juga menjadi wajib.

## بجأ ٕٓف ّب لاإ بجإنا ىتي لااي
Artinya:  " Perkara  wajib  yang  tidak sempurna  kecuali  dengan  adanya suatu perantara, maka perantara itu pula menjadi wajib. " 16
Begitu juga dengan hukum n  ar yang  mementingkan  kejelasan  keadaan calon  pasangannya,  oleh  karenanya dibutuhkan  keterangan  pihak  ketiga yang ahli dan kredibel untuk dimintakan pendapatnya  tentang  keadaan  calon pasangannya.  Pada  konteks  ini,  prinsip n  ar tidaklah  bersifat  skriptual  dengan kewajiban  melihat  fisik  pasangannya semata,  tapi  yang  dibutuhkan  adalah penelaahan  pada  sisi  religiusitasnya, sebagaimana  penekanan  dari  Rasulullah Muhammad saw tentang hal tersebut. 17
Berdasarkan  prinsip  besar  dalam hukum  perkawinan  yang  menekankan pentingnya  menjaga  kehormatan,  maka umat  Islam  di  Nusantara  mengakomo- dasinya dalam berbagai ritus-ritus perkawinan  adat.  Seperti  adagium adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah pada masyarakat Mingakabau (Padang), hukum ngon adat hantom cre', lagee'  zat  ngon  sipeut pada  masyarakat Aceh, adat  hula-hula  to  syara'  syara' hula-hula  to  adati pada  masyarakat Sulawesi  Selatan,  dan  lain  sebagainya, dengan  prinsip  yang  sama  yakni  antara adat budaya harus sejalan dengan ajaran agama Islam.
Adagium-adagium  tersebut  se- lanjutnya  menjadi  pegangan  kuat  bagi masyarakat  dalam  menjalankan  praktik perkawinan,  sehingga  siapa  saja  yang melanggar  aturan  adat  tersebut  maka akan  diberikan  hukuman  sesuai  keten- tuan  adat  dari  masing-masing  daerah. Adapun  sanksi  hukum  yang  paling banyak  dipakai  adalah  sanksi  uang, penyembelihan  hewan  ternak  (sesuai kecil dan beratnya kasus hukum), hingga pengusiran dari desa setempat.
Sebagai  contoh  adalah  sanksi hukum denda ( ufa muilan ) bagi laki-laki yang  melarikan  anak  gadis  seseorang
untuk  dinikahi  di  Negeri  Luhu,  Malu- ku. 18 Begitu  juga  dengan  hukuman bakandang  kobau yakni  membayar denda satu ekor kerbau kepada kampung dan  pengusiran  dari  kampungnya  bagi masyarakat Melayu Kampar yang melakukan  perkawinan  sesuku  dan perkawinan yang dilarang oleh Islam. 19

## C. Keniscayaan  Sanksi  Pidana  dalam Hukum Perkawinan
Hukum  perkawinan  yang  ter- maktub di dalam Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  seolah  semakin disepelekan  dengan  mencuatnya  kasus- kasus hukum perkawinan di masyarakat, seperti pernikahan anak, pernikahan siri , mut'ah dan misyār ,  permohonan  penga- kuan  anak  dari  pernikahan  yang  tidak tercatat, permohonan waris dari istri dan anak dari pernikahan yang tidak tercatat, dan lain sebagainya.
Undang-undang  tersebut  seolah tidak punya kekuatan untuk menghukum oknum-oknum  pelanggar  hukum  per- kawinan. Untuk itu, berkaca dari hukum adat  yang  meniscayakan  adanya  huku- man  badan  berupa  pengusiran  dari  desa atau  kampungnya  bahkan  hukuman sekundernya  berupa  pembayaran  denda adat,  maka  hukum  nasional  yang  juga bersumber  dari  hukum  adat  dan  agama tentunya  juga  meniscayakan  adanya sanksi  pidana  pada  pelanggar  hukum perkawinan  di  Indonesia.  Terlebih  lagi bahwa  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut KUHP) Pasal 279 menyebutkan;
(1) Diancam  dengan  pidana  penjara paling lama lima tahun:
1. barang siapa mengadakan perkawinan  padahal  mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya  yang telah  ada  menjadi  penghalang yang sah untuk itu;
2. barang siapa mengadakan perkawinan  padahal  mengetahui bahwa perkawinan atau
perkawinan-perkawinan pihak lain  menjadi  penghalang  untuk itu.
(2) Jika  yang  melakukan  perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1
menyembunyikan  kepada  pihak  lain bahwa  perkawinan  yang  telah  ada menjadi  penghalang  yang  sah  untuk itu  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal  yang  tertera  di  dalam KUHP tersebut menjadi petunjuk bahwa Negara memiliki peranan penting dalam membangun  kemaslahatan  bagi  warga negaranya,  sehingga  segala  bentuk perkawinan  yang  terkandung  di  dalam- nya  terdapat  pelanggaran  hukum  yang merugikan orang lain, seperti pernikahan yang  dilakukan  secara  siri  baik  pada pernikahan  pertama  ataupun  poligini, harus  mendapatkan  hukuman  badan sebagai  sanksinya,  namun  sayangnya ketentuan hukum tersebut bersifat terpisah  dengan  UU  Perkawinan  yang sudah berlaku.
Meskipun demikian, pasal dalam KUHP tersebut adalah aturan yang legal, di  mana  Negara  memiliki  hak  memaksa pada  warga  negaranya  untuk  menjalan- kan  aturan  hukum  yang  telah  diberlaku- kan oleh Negara kepada mereka. Hal ini di dalam hukum Islam juga disebutkan:
كحلأا دابعنا حناصًن تعٔششي وا 20
Artinya:  " Hukum  itu  disyari'atkan adalah untuk menghadirkan kemaslahatan  bagi  hamba-hamba- Nya. "
Namun  yang  menjadi  masalah adalah,  Pengadilan  Agama  sebagai sarana  yudikatif  hanya  menjalankan hukum  privat  yang  termaktub  di  dalam UU  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum Islam,  lalu  bagaimana  mungkin  mampu memasukkan unsur pidana di dalamnya? Pada aspek inilah pentingnya pembacaan ulang  atas  produk  hukum  yang  ada melalui pendekatan yang lebih komprehensif  demi  melahirkan  produk
hukum  kelurga  yang  progresif  dan responsif.
Demi mempertegas maskud tersebut,  maka  perlu  dijabarkan  lara- ngan-larangan hukum yang ada di dalam UU  Perkawinan  di  Indonesia  dan selanjutnya  ditelaah aturan  hukum lainnya  yang  memberikan  ketegasan hukum  terlebih  lagi  jika  berdampak pidana  di  dalamnya,  terlepas  dari perdebatan  konten  hukum  di  kalangan pemikir Islam. Larangan-larangan dalam hukum perkawinan tersebut adalah:
1. Pernikahan  yang  tidak  tercatat  di KUA Ada beberapa istilah yang
menegaskan  praktik  nikah  yang  tidak dicatatkan  di  KUA,  yakni  nikah  siri, nikah  di  bawah  tangan,  dan  nikah misyar.  Pernikahan-pernikahan  tersebut berlindung  dari  dalil-dalil  agama  dan mengenyampingkan peraturan hukum  di Indonesia,  dalih  mainstreamnya  adalah sah  secara  agama  tapi  tidak  sah  secara negara.
Dualisme  berpikir  yang  mains- tream  tersebut  ternyata  kini  menjadi virus  sosial  dan  meneguhkan  kelompok patriarkat  serta  mendiskriminasi  kelom- pok  matriarkat.  Pola  yang  dibangun adalah,  laki-laki  memiliki  kuasa  lebih dibanding  perempuan,  dan  apa  yang dilakukan  oleh  laki-laki  dalam  aspek perkawinan  adalah  perintah  Tuhan  di muka bumi yang harus dijalankan. Dalil yang  biasa  digunakan  adalah al-rijāl qawwāmuna 'ala al-nisā' . 21
Oleh  karena  wanita  kembali menjadi  makhluk  kelas  dua,  dengan diferensiasi yang begitu timpang sehing- ga  perempuan  diidentikkan  dengan kasur,  sumur  dan  dapur,  maka  wajar berimplikasi  pada  perubahan  sikap menerima  konsekuensi  sebagai  wanita simpanan atau istri yang tidak sah secara negara  karena  pernikahan  siri,  di  bawah tangan atau misyār .
Implikasi  dari  perilaku  hukum tersebut ternyata tidak hanya dirasa oleh
istri  tapi  juga  oleh  seluruh  anggota keluarga,  khususnya  bagi  anak-anak. Problem  krusial  di  era  modern  ini  bagi istri  yang tidak tercatat penikahannya di KUA  adalah  tidak  terakomodirnya seluruh  anggota  keluarga  di  dalam  data catatan  sipi,  artinya  tidak  akan  pernah tercatat  sebagai  warna  negara,  jika  ini terjadi  maka  seluruh  aktivitas  dan kehendak hukumnya pun terbatas, seperti  masalah  kewarisan,  pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Disinilah pentingnya sebuah terobosan  hukum  yang out  of  the  box
namun  tetap responsif dengan nilai-nilai budaya lokal bangsa Indonesia, sehingga memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat.  Adapun  terobosan  hukum  terse- but  berupa  pemberian  hukuman  fisik bagi pelakunya. Namun terobosan hukum  ini  juga  harus  diimbangi  dengan pembaruan  hukum  keluarga  yang  sudah berlaku  saat  ini,  yakni  pada  Pasal  2  UU No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, di  mana  terjadi  dikotomi  terstruktur antara  ayat  satu  dan dua. Pada ayat  satu dijelaskan  sahnya  sebuah  perkawinan dengan  mengikuti  hukum  dari  masing- masing agama, sedangkan pada ayat dua dijelaskan  tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut  perundang-undangan  yang  ber- laku.
Substansi  dari  munculnya  ayat dua dalam Pasal 2 tersebut sesunguhnya dimaksudkan  untuk  menjelaskan  keber- lakuan ayat satu, namun maksud tersebut ternyata  tidak  terealisasi  karena  mains- tream  beranggapan  lain  terhadap  kedua ayat  dalam  Pasal  2  tersebut,  sehingga dibutuhkan  satu  pasal  yang  lebih  tegas dan  jelas  serta  mengikat  bagi  seluruh masyarakat. Ketika lahir satu pasal yang menguatkan  hukum  nasional  sebagai pelaksana hukum agama, maka dimungkinkan untuk  melahirkan terobo- san  hukum  berupa  hukuman  badan  bagi yang melanggar.
Ada  beberapa  nilai-nilai  positif jika  lahir  terobosan  hukum  tersebut,
antara  lain;  kejelasan  status  warga negara  dengan  segala  bentuk  fasilitas yang  dapat  dinikmati,  seperti  kebebasan untuk  mendapatkan  sekolah  gratis, kesehatan  gratis,  bahkan  untuk  menjadi bagian  dari  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  baik  pusat  mupun  daerah; kejelasan implikasi hukum dari perbuatan hukum yang melekat padanya, seperti  implikasi  kewarisan  jika  ada pembagian  harta  waris  dalam  keluarga, berhak  untuk  melakukan  pengasuhan anak  melalui  proses h  ānah ,  dan  yang pasti  adalah  kejelasan  untuk  mendapat- kan  legalitas  pernikahan  di  negara Indonesia.
Adapun  hukuman  badan  yang layak  diterapkan  tentang  pernikahan yang  tidak  tercatat  di  KUA  dari  pilihan hukum  yang  lahir  dari  kearifan  lokal seperti  denda,  penjara,  dan  pengusiran, adalah  hukuman  denda  dan  penjara, karena hukuman pengusiran sudah tidak lagi  relevan  dengan  konteks  negara bangsa  yang  menjunjung  tinggi  Hak Asasi Manusia (HAM).
Dengan  hukum  denda  yang relatif  besar,  disertakan  pula  dengan hukuman  badan  yang  relatif  lama,  akan menimbulkan  kesadaran  hukum  yang kuat  bagi  masyarakat  Indonesia  tentang pentingnya  mencatatkan  perkawinannya di KUA, dan praktik pernikahan siri atau di  bawah  tangan  atau  misyar  dengan sendirinya akan tereliminir dari kehendak-kehendak  laki-laki  yang  tidak bertanggungjawab.
2. Nikah beda agama Dalam  perspektif  fiqh  klasik  ada dua praktik nikah beda agama, ada yang diakomodir dan ada yang tidak diakomodir  secara  syari'at,  sebagaimana QS.  al-Maidah  (5):5. 22 Pernikahan  yang diakomodir yakni antara laki-laki muslim  dengan  wanita  ahlul  kitab,  dan yang tidak diakomodir yakni pernikahan antara  wanita  muslimah  dengan  pria ahlul  kitab  dan  yang  selainnya, 23 serta
laki-laki  muslim  dengan  wanita  non ahlul kitab .
Adapun  dalam  aturan  hukum nasional  di  Indonesia  secara  tegas melarang  pernikahan  beda  agama  tanpa adanya pengklasifikasian kelompok hukum  sedikitpun,  sebagaimana  bunyi
Pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  yang  menegaskan harus satu agama dalam praktik perkawinan.
Paling  tidak  ada  beberapa  alasan mengapa  negara  melarang  pernikahan beda agama; Pertama , Indonesia bukanlah  negara  agama  tapi  bukan  juga negara  sekuler,  Indonesia  adalah  negara Pancasila yang menjaga martabat agama dengan  dituangkannya  Sila  Pertama yang  isinya  secara  spesifik  menjelaskan keberadaan agama dalam negara, konsekuensinya secara administratif harus  mencantumkan  status  agama dalam  kartu  identitas  dan  beberapa formulir  penting,  olehkarenya  ketika seseorang  tidak  mencantumkan  agama dalam  identitas  mereka  berarti  berten- tangan  dengan  sila  pertama  Pancasila dari sisi administrasi negera;
Kedua ,  secara  psikologis  akan muncul  problem  rumah  tangga  khusus- nya  bagi  anak  karena  perbedaan  agama antar  kedua  orangtuanya,  sehingga  akan timbul  kebimbangan  pada  anak  karena harus  mengikuti  agama  mana  atau bahkan  tidak  beragama  sama  sekali, pilihan agama ketika dewasa tentu tidak menjadi  masalah,  namun  jika  hal tersebut terjadi sedari dini dimungkinkan akan  mengguncang  sisi  psikologis  anak sehingga berimplikasi bukan hanya pada pribadi  anak  tapi  juga  pada  buruknya interaksi  sosial  yang  seringkali  diiden- tikkan dengan agama;
Ketiga ,  secara  keislaman  perni- kahan beda agama akan menegasi tujuan utama  dari  rumahtangga  yakni  mewu- judkan keluarga yang sakinah , mawaddah dan rahmah .  Bisa  saja  bagi mereka  yang  menikah  beda  agama
berapologi kalau mereka mampu mewujudkan  tujuan sakinah karena prinsipnya hanyalah sandang pangan dan papan, tapi belum tentu mampu
mewujudkan mawaddah yang  identik dengan  nilai-nilai  kebatinan,  apalagi mewujudkan rahmah yang mengharuskan persamaan tujuan ruhaniah. Atas  dasar  ketiga  alasan  inilah maka  penting  untuk  melahirkan  produk hukum  yang  lebih  berwibawa  dan memberi efek jera bagi para pelanggarnya, hal ini disebabkan adanya data  yang  menunjukkan  sejak  tahun 2014  Australia  menjadi  "surga"  bagi warga  negara  Indonesia  yang  ingin menikah beda agama, 24 alasannya karena  Indonesia  melarang  adanya pernikahan  beda  agama  sedangkan Australia membuka lebar pintu legalisasi praktik nikah beda agama.
Namun  hebatnya  setelah  melaku pernikahan  beda  agama  di  luar  negeri, mereka  dapat  mencatatkan  pernikahan- nya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,  meskipun  perilaku  ini  secara prinsip  adalah  pengelabuan  hukum melalu  jalur  administrasi,  karena  penca- tatan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  sipil hanya  memenuhi  syarat  formil  saja. Pencatatan  disini  bukan  dalam  konteks sah  tidaknya  perkawinan,  melainkan sekedar pelaporan administratif. 25
Produk  hukum  yang  mampu memberi  kesadaran  hukum  bagi  para pelakunya  adalah  hukuman  denda  yang besar,  karena  data  di  atas  menunjukkan bahwa  para  pelaku  nikah  beda  agama hingga  ke  luar  negeri  adalah  kelompok masyarakat  kelas  menengah  ke  atas, maka  dengan  denda  yang  besar  tentu membuat  para  oknum  berpikir  dua  kali untuk  menikah  beda  agama  ke  luar negeri.
Alasan  berpikir  lahirnya  konsep hukuman  denda  bagi  para  pelaku  nikah beda  agama  dirujuk  dari  produk  hukum
adat  di  Indonesia  yang  menerapkan hukuman pengusiran dari tanah kelahiran dan bahkan tidak lagi dianggap  sebagai  bagian  dari  keluarga bagi  mereka  yang  menikah  dengan kolompok agama lain dan meninggalkan agama  ibunya  untuk  mengikuti  agama calon pasangannya.
Berdasar pada penjelasan- penjelasan  di  atas,  maka  Indonesia sebagai  negara  besar  tentu  mampu melahirkan  terobosan  hukum  yang progresif dan juga responsif berdasarkan nilai-nilai  kearifan  lokal,  dan  hukuman badan bagi para pelanggar UU
Perkawinan  di  Indonesia  adalah  sebuah keniscayaan,  karena  hukum  diciptakan adalah  untuk  melahirkan  kemaslahatan bagi semua orang.

## D. Penutup
Indonesia  adalah  negara  yang kaya dengan nilai-nilai kearifan lokalnya melalui  prinsip  yang  hampir-hampir sama antar satu sama lainnya, yakni adat budaya  harus  sejalan  dengan  ajaran agama  Islam.  Atas  dasar local  wisdom tersebut  lahirlah  produk-produk  hukum privat  yang  tidak  hanya  pada  aspek administratif  tapi  juga  masuk  ke  ranah hukuman  fisik  atau  sanksi  pidana, seperti  hukuman  denda,  tahanan  kamar maupun  lokal,  serta  pembuangan  atau diusir dari tempat tinggalnya ke hutan.
Atas  dasar  produk  hukum  yang pernah  hidup  di  dalam  masyarakat tersebut  maka  menjadi  sebuah  kenis- cayaan ketika bangsa Indonesia memulai untuk  mereview  UU  Perkawinan  yang telah  diterapkan  sejak  tahun  1974  dan memuat  beberapa  pasal  yang  menjelas- kan  tentang punishment bagi  pelanggar hukum  keluarga  dalam  bentuk  sanksi pidana  seperti  hukuman  denda  dan hukuman  penjara.  Produk  sanksi  pidana tersebut  bukan  saja  mengindikasikan hukum keluarga yang progresif tapi juga responsif  dengan  kearifan  lokal  yang hidup di negeri Indonesia.
Sebagai  contoh  permasalahan yang  ada  di  masyarakat  adalah  tentang pernikahan  yang  tidak  tercatat  di  KUA, maka  hukuman  badan  yang  layak diterapkan dari pilihan hukum yang lahir dari  kearifan  lokal  seperti  denda, penjara,  dan  pengusiran,  adalah  huku- man  denda  dan  penjara  namun  tidak untuk  hukuman  pengusiran,  karena hukuman  pengusiran  sudah  tidak  lagi relevan  dengan  konteks  negara  bangsa yang menjunjung tinggi HAM.
Sedangkan  dalam  kasus  pernika- han  beda  agama,  maka  produk  hukum yang mampu memberi kesadaran hukum bagi  para  pelakunya  adalah  hukuman denda  yang  besar,  karena  data  di  atas menunjukkan  bahwa  para  pelaku  nikah beda agama hingga ke luar negeri adalah kelompok  masyarakat  kelas  menengah ke  atas,  maka  dengan  denda  yang  besar tentu membuat para oknum berpikir dua kali  untuk  menikah  beda  agama  ke  luar negeri.

## Catatan Akhir :
1 Rasidi Fadli, ―Pengakuan
Mengejutkan  2  Remaja  yang  Menikah  Dini  di Binuang  Kalsel,‖ JawaPos.com ,  18  Juli  2018, online  edisi,  https://www.liputan6.com/regional/ read/3592388/pengakuan-mengejutkan-2- remaja-yang-menikah-dini-di-binuang-kalse 2 Tahir  Mahmood, Personal  Law  In
Islamic Countries: History, Text, and Comparative  Analysis (New  Delhi:  Academy  of Law and Relegion, 1987), 156 3 Dawoud  El-Alami  and  Doreen Hinchcliffe, Islamic  Marriage  an  Divorce  Laws of  The  Arab  World ,  Cimel  Book  Series  2 (London:  Kluwer  Law  International,  School  of Oriental  and  African  Studies,  University  of London, 1966), 62
4 MDC  Legal  Advisors, Malaysia:
Undang-Undang  Keluarga  Islam  1984  (Perak) (Kuala Lumpur: MDC Sdn. Bhd, t.t.), 17
5 Nabella  Puspa  Rani,  ―Penerapan Sanksi Adat Melayu Kerajaan Siak Sri Indrapura Terhadap  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,‖ Fikri 1, no. 2 (Desember 2016): 307 6 Henu  Astantya,  ―Tindak  Pidana Perzinahan Pada Masyarakat  di Jawa,‖ Linkedin (blog),  2017,  https://www.linkedin.com/pulse/
tindak-pidana-perzinahan-pada-masyarakat-di- jawa-henu-astantya
7 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia:  Edisi  Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 529
8 Ahmad  Warson  Munawwir, al- Munawwir  Kamus  Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 917
9 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia:  Edisi  Ketiga , 920
10 Yusuf al-Qaradhawi, Dirasah fi Fiqh Maqashid  al-Sy  i’ h;  B in    -Maqashid  al- Kulliyyat  wa  al-Nushush  al-Juz’iyy t ,  Cet.  Ke-3 (Mesir: Dar al-Syuruq, 2008), 27
11 Mohammad Hasyim Kamali,
Freedom  of  Expression  in  Islâm (Bandung: Mizan, 1996), 41 12 Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad  bin  Hanbal  bin  Hilal  bin  Asad  al- Syaibani, Musnad  Ahmad  bin  Hanbal ,  Juz.  III (Beirut: ‗Alam al-Kutub, 1998), 491
13 Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), 90 14 Muhammad  bin  ‗ s   Ab   ‗ sa  al- Tirm   , -Jā i’  l-  hīh Sunan al- i  ī ī , vol. 3  (Beirut:  Dar  al-Ihya‘  al-Turats  al-arabi,  t.t.), 474
15 Muhammad bin Isma‘il Ab  Abdillah al-Bukh r , al-J  i’   l-  hīh  al-Mukhtashar , vol. 5 (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), 1094
16 A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fiqh ,  3 ed. (Jakarta: Kencana, 2010), 96
17 al-Bukhari, al-J  i’   l-  hīh  al- Mukhtashar , 5:1958 18 Ismail  Kaliki,  ―Perkawinan  dan Sanksi  Adat  Pada  Masyarakat  Negeri  Luhu,‖
Tahkim 12, no. 2 (Desember 2016): 28 19 Ferri  Sandy,  ―Sanksi  Adat  Terhadap Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Huku Kabupaten Kampar Berdasarkan  Hukum  Adat  Kampar,‖ JOM Fakultas Hukum 3, no. 2 (Oktober 2016): 12
20 Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat fi   ūl al-Sy  i’ h , vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‗Ilmiyah, 2003), 42 21 Departemen  Agama  RI, Al-Qu ’ n dan Terjemahannya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur‘an, 1992), 84
22 Departemen Agama RI, 107
23 Ahmad  Rajafi,  ―Larangan  Muslimah Menikah dengan Ghair al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner),‖ Al-’Ad   h:  Ju n    Huku Islam X, no. 4 (Juli 2012): 473–84.
24 CR 17, ―Australia, Surga Perkawinan Beda  Agama  Pasangan  Indonesia  Karena Persyaratan  Administrasi Perkawinannya Sangat
Mudah,‖  Berita  Online, Hukum  Online.Com (blog), 24 September 2014, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542 9826fd7667/australia--surga-perkawinan-beda- agama-pasangan-indonesia/
25 Abdul  Halim  dan  Carina  Rizky Ardhani,  ―Keabsahan  Perkawinan  Beda  Agama di Luar Negeri dalam Tinjauan Yuridis,‖ Jurnal Moral Kemasyarakatan 1, no. 1 (Juni 2016): 72

## DAFTAR PUSTAKA
17,  CR.  ―Australia,  Surga  Perkawinan Beda  Agama  Pasangan  Indonesia Karena  Persyaratan  Administrasi Perkawinannya  Sangat  Mudah.‖
Berita Online. Hukum Online.Com (blog), 24 September 2014. https://www.hukumonline.com/ber ita/baca/lt5429826fd7667/australia --surga-perkawinan-beda-agama- pasangan-indonesia/. Astantya, Henu. ―Tindak Pidana Perzinahan  Pada  Masyarakat  di Jawa.‖ Linkedin (blog),  2017. https://www.linkedin.com/pulse/ti ndak-pidana-perzinahan-pada- masyarakat-di-jawa-henu-astantya. Bukhari,  Muhammad  bin  Isma‘il  Abu
Abdillah  al-. al-J  i’   sh-Shahih al-Mukhtashar . Vol. 5. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.
Departemen  Agama  RI. Al-Qu ’ n  d n Terjemahannya .  Jakarta:  Proyek
Pengadaan  Kitab  Suci  al-Qur‘an, 1992. Departemen Pendidikan Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia: Edisi Ketiga . Jakarta: Balai
Pustaka, 2002.
Djazuli,  A. Kaidah-Kaidah  Fiqh .  3  ed. Jakarta: Kencana, 2010.
El-Alami, Dawoud, dan Doreen
Hinchcliffe. Islamic  Marriage  an
Divorce  Laws  of  The  Arab  World .
Cimel  Book  Series  2.  London: Kluwer  Law  International,  School of  Oriental  and  African  Studies, University of London, 1966.
Fadli,  Rasidi.  ―Pengakuan  Mengejutkan 2  Remaja  yang  Menikah  Dini  di Binuang  Kalsel.‖ JawaPos.com . 18 Juli 2018, online edisi. https://www.liputan6.com/regional /read/3592388/pengakuan- mengejutkan-2-remaja-yang- menikah-dini-di-binuang-kalsel. Halim,  Abdul,  dan  Carina  Rizky Ardhani.  ―Keabsahan  Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dalam Tinjauan  Yuridis.‖ Jurnal  Moral Kemasyarakatan 1,  no.  1  (Juni
2016). Kaliki,  Ismail.  ―Perkawinan  dan  Sanksi Adat  Pada  Masyarakat  Negeri Luhu.‖ Tahkim 12, no. 2 (Desember 2016). Kamali,  Mohammad  Hasyim. Freedom of  Expression  in  Islâm .  Bandung:
Mizan, 1996.
Mahmood,  Tahir. Personal  Law  In Islamic  Countries:  History,  Text, and  Comparative  Analysis .  New
Delhi:  Academy  of  Law  and Relegion, 1987. MDC Legal Advisors. Malaysia: Undang-Undang  Keluarga  Islam 1984  (Perak) .  Kuala  Lumpur: MDC Sdn. Bhd, t.t. Munawwir, Ahmad Warson. al- Munawwir Kamus Arab- Indonesia .  Yogyakarta:  Pondok
Pesantren Al-Munawwir, 1984.
Qaradhawi,  Yusuf  al-. Dirasah  fi  Fiqh Maqashid  al-Sy  i’ h;  B in    - Maqashid  al-Kulliyyat  wa  al- Nushush  al-Juz’iyy t .  Cet.  Ke-3. Mesir: Dar al-Syuruq, 2008. Rajafi,  Ahmad.  ―Larangan  Muslimah Menikah  dengan  Ghair  al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner).‖ Al- ’Ad   h:  Ju n    Huku   Is X, no. 4 (Juli 2012).
———. Nalar  Hukum  Keluarga  Islam di  Indonesia .  Yogyakarta:  Istana Publishing, 2015.

## Rani, Nabella Puspa. ―Penerapan Sanksi
Adat  Melayu  Kerajaan  Siak  Sri Indrapura  Terhadap  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga.‖ Fikri 1, no. 2 (Desember 2016).
Sandy,  Ferri.  ―Sanksi  Adat  Terhadap
Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung  Kecamatan  Koto  Kampar Huku Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar.‖ JOM Fakultas Hukum 3,
no. 2 (Oktober 2016).
Syaibani,  Abu  Abdillah  Ahmad  bin Muhammad  bin  Hanbal  bin  Hilal bin  Asad  al-. Musnad  Ahmad  bin Hanbal . Juz. III. Beirut: ‗Alam al-
Kutub, 1998.
Syathibi,  Abu  Ishaq  asy-. al-Muwafaqat fi   ūl al-Sy  i’ h .  ol. 1. Beirut:
D r al-Kutub al-‗Ilmiyah, 2003.
Tirmidzi,  Muhammad  bin  Isa  Abu  Isa al-. al-J  i’   l-  hīh  Sunan  al- i  ī ī .   ol.  3.  Beirut:  D r  al- Ihya‘ al-Turats al-arabi, t.t.