Jurnal Keperawatan Silampari Volume 5, Nomor 1, Desember 2021 e-ISSN: 2581-1975 p-ISSN: 2597-7482 DOI: https://doi.org/10.31539/jks.v5i1.3166
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ANTENATAL CARE (ANC) BAGI IBU HAMIL PADA MASA PANDEMI COVID-19
Erika Pebriyanti 1 , Yuanita Windusari 2 , Haerawati Idris 3
Universitas Sriwijaya 1,2,3 ywindusari@unsri.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  pelayanan antenatal care bagi ibu hamil pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan teori Edward III. Metode penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  komunikasi  antara  pihak tenaga  kesehatan  dengan  ibu  hamil,  suami  atau  keluarga  dalam  pelaksanaan  kegiatan antenatal  care pada ibu  hamil  terjalin  cukup lancar, sumber daya manusia  dari tenaga kesehatan  pelaksana  kegiatan antenatal  care telah  tersedia  sesuai  kebutuhan,  disposisi dan  struktur  birokrasi  pada  implementasi  layanan antenatal  care bagi  ibu  hamil  pada masa  pandemi  COVID–19  di  Kabupaten  Kepahiang  berjalan  dengan  baik.  Simpulan, secara garis besar implementasi kebijakan pelayanan antenatal care bagi ibu hamil pada masa pandemi COVID–19 di Kabupaten Kepahiang berjalan dengan baik.
Kata Kunci: ANC, COVID-19, Ibu Hamil, Kebijakan

## A BSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  implementation  of  antenatal  care  service  policies  for pregnant women during the COVID-19 pandemic in Kepahiang Regency using Edward III's  theory.  This  research  method  uses  a  qualitative  descriptive  design.  The  results showed that communication between health workers and pregnant women, husbands, or families  in  implementing  antenatal  care  activities  for  pregnant  women  was  relatively smooth.  Human  resources  from  health  workers  implementing  antenatal  care  activities were  available  according  to  needs,  disposition,  and  bureaucratic  structure  in  service implementation.  During  the  COVID-19  pandemic  in  Kepahiang  Regency,  antenatal care  for  pregnant  women  went  well.  In  conclusion,  in  general,  the  performance  of antenatal care service policies for pregnant women during the COVID-19 pandemic in the Kepahiang Regency went well.
Keywords: ANC, COVID-19, Pregnant Women, Policy

## PENDAHULUAN
Saat  ini  pandemi  COVID-19  sedang  menguji  ketahanan  sistem  pelayanan kesehatan  diseluruh  dunia  termasuk  Indonesia.  Kemampuan  dalam  merespons  secara cepat dan tepat menjadi kunci agar kita dapat melalui krisis ini dengan baik (Hasugian et al., 2021). Ibu hamil merupakan salah satu kelompok rentan terhadap risiko terinfeksi COVID–19  dikarenakan  pada  masa  kehamilan  ini  terjadinya  perubahan  fisiologi  yang mengakibatkan  penurunan  kekebalan  parsial  dan  dapat  menyebabkan  dampak  yang
serius  bagi  ibu  hamil  itu  sendiri  (Aritonang,  2020).  Dimasa  pandemi  Pemeriksaan kehamilan tentu akan mengalami kendala, akan tetapi dapat dilakukan selama ibu hamil dan  petugas  kesehatan  menerapkan  protokol  kesehatan  COVID–19  selama  asuhan pemeriksaan kehamilan (Pitale, 2020). Oleh karena itu, di masa pandemi ini, ibu hamil perlu mengetahui cara melindungi diri dengan benar.
Keadaan  akan  semakin  diperparah  jika  ibu  hami  masih  berada  pada  usia  muda yakni  hamil  di  usia  kurang  dari  20  tahun.  Begitu  banyak  bahaya  yang  mungkin  akan timbul dikarenakan wanita yang hamil  diusia kurang dari 20 tahun masih berada dalam masa  pertumbuhan  sehingga  antara  janin  dan  ibunya  sendiri  dapat  terjadi  kompetisi makanan,  hal  tersebut  bisa  memicu  terjadinya  Kekurangan  Energi  Kronik  (KEK), anemia,  kelahiran  prematur  serta  prematur.  Untuk  mencegah  hal  tersebut  kunjungan ANC  harus  dilakukan  secara  rutin  guna  mendeteksi  sedari  dini  kelainan  dimasa kehamilan yang dapat berbahaya bagi kesehatan serta keselamatan ibu dan janin dalam kandungannya (Unicef, 2019).
Pelaksanaan  Usaha  Kesehatan  Masyarakat  (UKM)  yang  direncanakan  harus diperiksa  untuk  melihat  apakah  masih  dapat  dilaksanakan  seperti  biasa,  apakah  dapat dilakukan  dengan  metode  atau  teknologi  lain,  apakah  dapat  ditunda  atau  tidak dilaksanakan  sama  sekali,  dan  tentunya  juga  harus  diperhatikan  pencegahan  dan pengendalian aturan infeksi (PPI) dan jarak fisik untuk memutus mata rantai penularan dan mengupayakan kesehatan ibu  dan anak  (Kementerian  Kesehatan  RI, 2020). Untuk itu  diperlukan  sebuh  kebijakan  yang  dapat  menjadi  panduan  bagi  tenaga  kesehatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Pemerintah  melalui  Kementerian  Kesehatan  membuat  sebuah  kebijakan  berupa petunjukan praktis layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir selama Pandemi COVID– 19 nomor B-4 yang di terbitkan 5 April 2020. Sebagai upaya penurunan angka kematian ibu  dan  bayi,  untuk  mendukung  Pemerintah  Indonesia  dalam  memastikan  kelanjutan pelayanan  kesehatan  Ibu  dan  Bayi  Baru  Lahir  maka  protokol  ini  disiapkan  agar pelayanan  tetap  terlaksana  selama  wabah  pandemi  COVID–19.  Protokol  kesehatan disusun  mengacu  pada  referensi  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Kesehatan  dan Organisasi  Profesi,  seperti:  Pedoman  Bagi  Ibu  Hamil,  Ibu  Nifas  dan  Bayi  Baru  Lahir selama pandemi COVID–19 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020).
Dijelaskan  bahwa  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  untuk  memastikan  kesiapan fasilitas kesehatan dalam protokoler tersebut dalam memberikan layanan kesehatan ibu dan anak dengan atau tanpa status terinfeksi COVID–19 di pelayanan kesehatan tingkat pertama  (Puskesmas,  Bidan  Praktik  Mandiri)  dan  fasilitas  kesehatan  rujukan  (RS Rujukan  COVID–19,  RS  mampu  PONEK,  RSIA).  Dengan  menggunakan  teknologi informasi  yang  mudah  diakses  oleh  ibu  kegiatan  konsultasi  dimaksimalkan.  Untuk layanan  kesehatan  ibu  dan  anak telemedicine perlu  untuk  disosialisasikan,  Call  center 119  ext  9  atau  hotline  yang  disediakan  khusus.  Pasien  terpisah  dari  Gedung  Utama Puskesmas sehingga pasien KIA tidak bercampur dengan Pasien Umum serta prosedur lainnya. Puskesmas direkomendasikan untuk mengatur ulang fasilitas layanan KIA agar terpisah  dengan  Gedung  Utama  Puskesmas  sehingga  Pasien  KIA  tidak  bercampur dengan Pasien  Umum  serta  prosedur  lainnya  (Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan COVID-19, 2020).
Data  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kepahiang  menunjukan  bahwa  aktivitas pelayanan  ANC  di  Kabupaten  Kepahiang  belum  menunjukkan  hasil  yang  maksimal sejak  masa  pandemi  COVID–19.  Sampai  dengan  bulan  Juni  2021  dari  126  ibu  hamil usia  kurang  dari  20  tahun  hanya  terdapat  53  ibu  hamil  (42,06%)  yang  melakukan
kunjungan  K1  dan  K4  (Kesga,  2021).  Survei  pendahuluan  terhadap  4  bidan  di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Kecamatan Kepahiang menunjukkan bahwa  perilaku  ibu  hamil  belum  sepenuhnya  menjalankan  protokol  yang  telah  di  buat pemerintah pusat.
Pertama,  hal  yang  sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari implementasi  kebijakan  publik  yaitu  komunikasi.  Implementasi  yang  efektif  akan terlaksana,  jika  para  pembuat  keputusan  mengetahui  mengenai  apa  yang  akan  mereka kerjakan.  Kedua,  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  yaitu  sumber  daya, walaupun  isi  kebijakan  sudah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan  konsistensi,  tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Ketiga, disposisi  adalah para pelaksana mempunyai  sikap positif kecenderungan  atau  adanya  dukungan  terhadap  implementasi  kebijakan  maka  terdapat kemungkinan  yang  besar  implementasi  kebijakan  akan  terlaksana  sesuai  dengan keputusan  awal.  Keempat,  untuk  menjalankan  suatu  kebijakan  tertentu,  maka  struktur birokrasi  diciptakan.  Pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan terhadap  mengimplementasikan  kebijakan  itu  sendiri.  Adanya  prosedur  operasi  yang standar ( Standard Operating Procedures ) atau SOP merupakan salah satu aspek struktur penting dari setiap organisasi. Dengan teori ini kita dapat mengetahui bagaimana tenaga kesehatan dalam memberi pelayanan kesehatan terutama pada pelayanan antenatal care yang berkualitas di masa pandemi COVID-19.
Nugroho et al., (2020) penelitiannya  yang menunjukkan Implementasi Kebijakan Dinas  Kesehatan  Dalam  Penanganan  Gizi  Buruk  pada  Balita  di  Kabupaten  Enrekang bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan dinas kesehatan dalam penanganan gizi buruk  pada  balita  di  Kabupaten  Enrekang,  aspek  komunikasi  sudah  berjalan  karena terlebih  dahulu  melakukan  sosialisasi,  sumber  daya  yang  dimiliki  sudah  mencukupi sehingga  memudahkan,  disposisi  penanganan  tersebut  dilakukan  dalam  bentuk pemberian  vitamin,  dan  struktur  birokrasi  anak  dan  remaja  putri  yang  berkerja  sama dengan pihak puskesmas dan pihak rumah sakit, adapun yang menjadi faktor pendukung dan  penghambat  sebagai  penggerak  pemikir,  ataupun  perencana  untuk  mencapai  suatu tujuan  organisasi  dan  kurang  pemberian  vitamin  dan  suplemen. Selanjutnya  Roring  et al.,  (2021) Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Penanganan  Virus  Corona (COVID 19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan menggunakan  model  implementasi  Edward  III,  hasil  penelitiannya  menunjukkan komunikasi  antara  lembaga  terkait  serta  adanya  dukungan  sumberdaya  yang  diberikan oleh pemerintah pusat, daerah maupun partisipasi masyarakat desa.
Dalam  penelitian  ini  membahas  mengenai  implementasi  kebijakan  pelayanan antenatal  care bagi  ibu  hamil  pada  masa  pandemi  COVID–19  berdasarkan  model implementasi  Edwar  III  yaitu  melihat  bagaimana  implementasi  kebijakan  pelayanan ANC pada ibu hamil dari segi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Kepahiang pada masa pandemi COVID-19.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  rancangan  deskriptif  kualitatif.  Dilakukan  di  4 Puskesmas  dengan  jumlah  ibu  hamil  terbanyak  di  Kabupaten  Kepahiang  pada  bulan Oktober 2021 . Teknik penentuan sampel berdasarkan metode purposive sampling . Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Seksi  Kesehatan  Keluarga  Dinas Kesehatan,  Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator,  Ibu hamil,  suami atau keluarga ibu hamil di Kabupaten Kepahiang.
Pengumpulan data dalam penelitian yaitu dilakukan dengan cara indepth interview dimana  dilakukan  wawancara  mendalam  dengan  mengajukan  beberapa  pertanyaan kepada  informan , observasi  dimana  dalam  hal  ini  yang  dilakukan  yakni  mengamati keteserdiaan  tenaga  kesehatan  yang  memberi  pelayanan,  fasilitas  kesehatan  yang digunakan  serta  prosedur  pelayanan antenatal  care yang  diberikan,  dan  dokumentasi yaitu  meliputi  pendokumentasian  data  rekam  medik  atau  laporan  kunjungan  ANC, indentitas ibu hamil yang menjadi informan.

## HASIL PENELITIAN
Kelompok  yang  rentan  risiko  terinfeksi  COVID–19  salah  satunya  adalah  ibu hamil dikarenakan pada masa kehamilan terjadinya perubahan fisiologi mengakibatkan penurunan  kekebalan  parsial  dan  menyebabkan  dampak  yang  serius  bagi  ibu  hamil. Pemerintah  melalui  Kementerian  Kesehatan  membuat  sebuah  kebijakan  berupa petunjukan parktis layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir selama Pandemi COVID– 19  nomor  B-4  yang  di  terbitkan  5  April  2020.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui implementasi pelayanan ANC pada ibu hamil di masa pandemi COVID–19 merujuk pada model implemetasi Edwar III,  yang menyatakan bahwa variabel penentu keberhasilan  implementasi,  terdiri  dari:  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi,  struktur birokrasi. Berikut hasil penelitian yang diperoleh:

## Komunikasi
Hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  oleh  beberapa  informan  yakni  Kepala Seksi  Kesehatan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kepahiang,  Kepala  Puskesmas,  Bidan Koordinator,  Bidan Desa dan ibu  hamil  diketahui  bahwa sejauh ini proses komunikasi sudah  terjalin  dengan  baik.  Dinas  Kesehatan  menginformasikan  SOP  dan  kebijakan yang berkaitan dengan Meski dimasa pandemic COVID–19 proses ANC tidak berjalan sebagaimana  hari  –  hari  biasa,  namun  pelayanan  dan  pengawasan  terhadap  ibu  hamil tetap  berjalan.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kepahiang  membuat  suatu  kebijakan tentang  pelaksanaan  ANC,  yakni  untuk  ANC  pertama  sekaligus  pengambilan  buku pemeriksaan KIA harus dilakukan di Puskesmas, hal tersebut dilakukan agar pada ANC pertama  ibu  bisa  langsung  diperiksa  oleh  dokter,  serta  dapat  melakukan  pemeriksaan kadar  Hemoglobin,  HIV,  hepatitis  serta  pemeriksaan  laboratorium  lainnya.  Sementara pelaksanaan  ANC  selanjutnya  diperbolehkan  untuk  dilakukan  di  praktik  bidan  sesuai dengan ketentuan dan protocol kesehatan.
Proses  komunikasi  lainnya  yang  dilakukan  di  masa  pandemi  COVID–19  ini, bidan  desa  membuat  group  ibu  hamil  di whatshap guna  memantau  keadaan  ibu  hamil karena  dimasa  pandemi  COVID–19  kegaiatan  ANC  dilakukan  berjadwal  untuk menghindari  kerumunan.  Melalui  grup whatshap tersebut  ibu  hamil  bisa  melakukan konsultasi kepada bidan desa. Selanjutnya keluhan yang dirasakan para ibu hamil akan disampaikan kepada bidan koordinator, selanjutnya akan dibahas pada lokmin maupun staf  meeting .  Data  –  data  yang  telah  terjaring  yang  berisi  tentang  keadaan  ibu  hamil khususnya ibu hamil dengan resiko tinggi seperti hamil usia kurang dari 20 tahun akan di  laporkan  setiap  bulan  ke  Bidang  Kesehatan  Keluarga  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Kepahiang guna menjadai landasan untuk membuat kebijakan atau SOP kedepan nanti.
Kendala  komunikasi  yang  dihadapi  diantaranya  bagi  ibu  hamil  yang  tinggal  di daerah  yang jauh dari fasilitas  kesehatan seperti di  kebun, untuk  itu  petugas kesehatan yakni  bidan desa dan kader harus mendatangi  ibu tersebut,  dan pada saat pemeriksaan kesehatan  (ANC)  masih  ada  ibu  hamil  yang  tidak  mengenakan  masker,  untuk  itu  bagi
ibu  hamil  yang  dalam  kondisi  resiko  tinggi  ataupun  yang  rumahnya  relatif  jauh  dari Faskes, tenaga kesehatan memeberikan masker.

## Sumber Daya
Hasil wawancara untuk sumber daya manusia ketersediaannya sudah mencukupi, anggaran  pelayanan  ANC  diperoleh  dari  dari  Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK), Jamkesda,  dan  Jampersal,  untuk  fasilitas  masker, handscoon , hand  sainitazer ,  tempat cuci  tangan  telah  tersedia,  bagi  ibu  hamil  dengan  resiko  jika  saat  melakukan pemeriksaan ANC tidak  memakai  masker pihak  Puskesmas akan memberikan masker, informasi  dan  kewenangan  diberikan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  serta  keadaan dilapangan.

## Disposisi
Hasil  wawancara  tentang  disposisi  didapatkan  hasil  yaitu  dalam  memudahkan proses  pelayanan  dan  pegawasan  Dinas  Kesehatan  dan  Kepala  Puskesmas  membentuk Tim  Mutu  Kesehatan  yang  akan  mengawasi  proses  pelayanan,  sedangkan  untu dilapangan  bidan  koordinator  menunjuk  bidan  desa  dan  kader  yang  diberi  tugas  untuk mendampingi  ibu  hamil  khususnya  ibu  hamil  dengan  resiko  tinggi  seperti  ibu  hamil kurang  dari  20  tahun.  Ibu  hamil  yang  berusia  kurang  dari  20  tahun  termasuk  kedalam kelompok  resiko  tinggi,  dikarenakan  usia  yang  masih  muda,  ibu  hamil  untuk  perlu mendapatkan pendampingan baik dari pihak keluarga maupun tenaga kesehatan seperti kader, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.

## Struktur Birokrasi
Hasil  wawancara  tentang  birokrasi  pembagian  tugas  dan  kewenangan  telah dilakukan  sesuai  tugas  dan  fungsi  masing-masing  implementor.  Dinas  Kesehatan melalui  seksi  Kesehatan  keluarga  berfungsi  sebagai  pembuat  kebijakan/SOP, Puskesmas  selaku  pelaksana  pelayanan  sekaligus  pembuat  SOP  yang  disesuaikan dengan  keadaan  dilapangan,  bidan  koordinator  berwenang  atas  bidan  desa  dan  kader, bidan desa bertugas memberi pelayanan kepada ibu hamil yang tinggal di desa dibantu dengan  kader  posyandu.  Tiap  lini  diberi  tanggung  jawab  untuk  melaporkan  hasil penjaringam  khususnya  mengenai  keadaan  ibu  hamil  di  masa  pandemic  COVID–19, dikarena  selama  pandemi  COVID–19  khsusunya  saat  zona  Kabupaten  Kepahiang berada  pada  zona  merah  kegiatan  posyandu,  kelas  ibu  hamil  di  tiadakan  untuk sementara.

## PEMBAHASAN
Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Antenatal  Care bagi  Ibu  Hamil  pada  Masa Pandemi COVID–19 Berdasarkan Faktor Komunikasi
Secara  garis  besar  proses  komunikasi  telah  dilakukan  dengan  baik.  Perubahan jadwal  pelayanan ANC  di  masa pandemi  COVID–19 dan tata laksana pelayanan telah diatur    melalui  SOP  baik  yang  dibuat  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kepahiang maupun pihak puskesmas, hal tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui bidan koordinator  diteruskan  kepada  bidan  desa  serta  kader  Posyandu  untuk  selanjutnya disampaikan kepada masyarakat khususnya ibu hamil.
Untuk  memudahkan  proses  pengawasan  kepada  ibu  hamil  di  masa  pandemi COVID dibuatlah sistem penjaringan melalui grup whatsapp , disana para ibu hamil bisa melakukan  konsultasi  dan  menyampaikan  keluhan  yang  ia  rasakan  selama  proses
kehamilan  dan  bidan  akan  memberi  arahan,  jika  masalah  atau  keluhan  yang  dirasakan belum teratasi, maka ibu hamil dianjurkan untuk mendatangi fasilitas kesehatan dengan mengikuti  protokol  kesehatan.  Dari  uraian  tersebut  terlihat  proses  komunikasi  telah berjalan dengan baik sehingga implementasi pelayananan ANC di masa pandemic dapat berjalan  dengan  lancar  meski  masih  terdapat  beberapa  kendala  (World  Health Organization, 2019).
Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Antenatal  Care bagi  Ibu  Hamil  pada  Masa Pandemi COVID–19 Berdasarkan Faktor Sumber Daya
Keberadaan  sumber  daya  sangat  mendukung  keberhasilan  implementasi  sebuah kebijakan  tanpa  adanya  sumberdaya  yang  menunjang  seperti  sumberdaya  manusia, fasilitas,  dan  anggaran,  informasi  yang  cukup  serta  kewenangan  implementasi  yang dibuat sulit untuk mencapai sasaran.
Untuk  keberadaan  sumberdaya  baik  sumber  daya  manusia,  fasilitas,  anggaran dana untuk implementasi kebijakan pelayanan ANC pada ibu hamil pada masa pandemi COVID–19 di Kabupaten Kepahiang secara umum telah terpenuhi, namun kendala yang dihadapi  adalah  masih  ditemukan  kurangnya  disiplin  baik  masyarakat  dalam pelaksanaan  protokol  kesehatan  seperti  tidak  memakai  masker  saat  datang  ke  fasilitas kesehatan,  sementara  ketidakdisiplinan  dari  petugas  yakni  pada  saat  tertentu  petugas yang  semestinya  terjadwal  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  karena keadaan  tertentu  berhalangan  hadir,  sehingga  tanggung  jawab  tersebut  dilakukan  oleh petugas lainnya.
Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Antenatal  Care bagi  Ibu  Hamil  pada  Masa Pandemi COVID–19 Berdasarkan Faktor Disposisi
Disposisi  disini  diartikan  sebagai  perilaku  yang  menyangkut  karakteristik pelaksana kebijakan dalam hal ini yakni Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, dan bidan koordinator.  Demi  kelancaran  proses  pelayanan,  tenaga  pelaksana  pelayanan  haruslah dipilih  berdasarkan  keahlian,  dan  untuk  mengontrol  pelaksaan  tugas  perlu  dilakukan pengawasan.  Dalam  hal  ini  proses  pengawasan  dilakukan  oleh  tim  mutu  dari  pihak puskesmas yang telah dibentuk, dan pengawasan sekaligus evaluasi yang dilakukan oleh dinas  kesehatan  dalam  bentuk  Bimbingan  teknis  Pelayanan  Obstetri  Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
Selain  adanya  struktur  birokrasi  dan  pembagian  kewenangan,  pemberian  insentif khususnya  pada  petugas  dilapangan  terlebih  yang  belum  berstatus  pegawai  perlu dilakukan, guna memacu semangat kerja (Fauzi, 2020).
Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Antenatal  Care bagi  Ibu  Hamil  pada  Masa Pandemi COVID–19 Berdasarkan Faktor Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  tentunya  sangat  diperlukan  untuk  mengatur  sumber  daya  atau pelaksana, yang bertujuan agar dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan kondusif dan terkoordinasi dengan baik. Diperlukan struktur birokrasi yang kuat dan dapat mengatur kerjasama orang–orang atau sumber daya didalamnya secara efektif dalam pengelolaan kebijakan.
Dimasa  pandemi  Pemeriksaan  kehamilan  tentu  akan  mengalami  kendala,  akan tetapi  dapat  dilakukan  selama  ibu  hamil  dan  petugas  kesehatan  menerapkan  protokol kesehatan  COVID–19  selama  asuhan  pemeriksaan  kehamilan  (Pitale,  2020).  Oleh
karena  itu,  di  masa  pandemi  ini,  ibu  hamil  perlu  mengetahui  cara  melindungi  diri dengan benar.
Pada implementasi kebijakan pelayanan ANC pada masa pandemi COVID–19 di Kabupaten  Kepahiang  tidak  ada  tim  khusus  namun  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung jawab  harus  dilaksanakan  berdasarkan  SOP  yang  dibuat  oleh  dinas  kesehatan  maupun masing  –masing  Puskesmas  yang  merujuk  pada  petunjukan  parktis  layanan  kesehatan ibu  dan  bayi  baru  lahir  selama  Pandemi  COVID–19  nomor  B-4  yang  di  terbitkan  5 April  2020.  Struktur  birokrasi  yang  digunakan  merupakan  struktur  yang  telah  ada  di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas dan pembagian wewenang dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi tenaga kesehatan sesuai dengan bidang masing-masing. Selain itu demi kelancaran  proses  pelayanan  ANC  dibutuhkan  kerjasama  yang  baik  antar  unit pelaksanan  pelayanan.  Pelayanan  kesehatan  dasar  dilakukan  oleh  Puskesmas  yang meliputi  bidan  desa  dan  kader  Posyandu,  sementara  jika  ditemukan  kegawatdaruratan ibu  hamil  dirujuk  ke  fasilitas  kesehatan  yang  lebih  lengkap  yakni  rumah  sakit  atau dokter spesialis (Cahyanti, 2021).
Dari  uraian  hasil  penelitian  di  atas,  hasil  penelitian  sejalan  dengan  penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Nugroho  et  al.,  (2020) penelitiannya  yang  mengenai Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten  Enrekang,  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  yang  dilakukan dinas kesehatan dalam penanganan gizi buruk pada balita di Kabupaten Enrekang, aspek komunikasi  sudah  berjalan  karena  terlebih  dahulu  melakukan  sosialisasi,  sumber  daya yang  dimiliki  sudah  mencukupi  sehingga  memudahkan,  disposisi  penanganan  tersebut dilakukan  dalam  bentuk  pemberian  vitamin,  dan  struktur  birokrasi  terhadap  anak  dan remaja  putri  yang  berkerja  sama  dengan  pihak  puskesmas  dan  pihak  rumah  sakit  di Kabupaten  Engkrang,  hal  tersebut  menjadi  faktor  pendukung  dan  penghambat  sebagai penggerak pemikir dan ataupun perencana dalam mencapai suatu tujuan organisasi dan kurang pemberian vitamin dan suplemen.
Selanjutnya  Roring  et  al.,  (2021) Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  dalam Penanganan  Virus  Corona  (COVID–19)  di  Desa  Ongkaw  1  Kecamatan  Sinonsayang Kabupaten  Minahasa  Selatan  menggunakan  model  implementasi  Edward  III,  hasil penelitiannya  menunjukkan  komunikasi  antara  lembaga  terkait  serta  adanya  dukungan sumberdaya  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat,  daerah  maupun  partisipasi masyarakat  desa.  Dari  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  Implementasi  kebijakan pelayanan  ANC  ibu  hamil  pada  masa  pandemic  COVID–19  dari  model  implementasi Edward  III meliputi komunikasi,  dan sumber daya, secara umun  telah berjalan dengan baik dan pelaksanaan ANC tetap berjalan dengan mengukit SOP protokol kesehatan.

## SIMPULAN
Secara  garis  besar  implementasi  kebijakan  pelayanan ante  natal  care bagi  ibu hamil  pada  masa  pandemi  COVID–19  di  Kabupaten  Kepahiang  berjalan  dengan  baik. Dari  segi  sumber  daya  untuk  tenaga  kesehatan  sudah  memiliki  standarisasi  dalam pemberian  pelayanan  serta  standar  pendidikan  yang  baik,  fasilitas  kesehatan  sudah memadai dan sudah adanya bantuan dana dari pemerintah, selain dana kesehatan untuk ibu  hamil,  juga  adanya  dana  bantuan  lainnya  seperti  pemberian  masker  dan handsanitizer  untuk  ibu  hamil  saat  akan  melakukan  pemeriksaan  kehamilan  terutama dimasa  pandemi  COVID-19.  Dari  segi  disposisi  sudah  adanya  pendampingan  oleh tenaga kesehatan pada ibu hamil dalam memberikan pelayanan ANC, terutama bagi ibu hamil yang memiliki masalah jarak tempuh yang jauh untuk menuju fasilitas kesehatan.
Struktur organisasi secara umun telah berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan ANC tetap berjalan dengan mengikuti SOP protokol kesehatan.

## SARAN
Perlu  ditingkatkannya  upaya  promosi  kesehatan  khususnya  tentang  pentingnya pemeriksaan kehamilan atau antenatal care khususnya pada ibu hamil usia kurang dari 20 tahun yang termasuk kedalam kelompok kehamilan dengan resiko.

## DAFTAR PUSTAKA
Aritonang,  J.,  Nugraeny,  L.,  Sumiatik,  &  Siregar,  R.  N.  (2020).  Peningkatan Pemahaman  Kesehatan  pada  Ibu  hamil  dalam  Upaya  Pencegahan  COVID-19.
Jurnal SOLMA , 9 (2), 261–269. https://doi.org/10.22236/solma.v9i2.5522
Cahyanti,  L.  D.  (2021). Faktor  –  Faktor  yang  berhubungan  dengan  kunjungan Antenatal  Care  (ANC)  Ibu  Hamil  di  Era  Pandemi  COVID-19  di  Wilayah  Kerja Puskesmas  Jember  Kidul  Kabupaten  Jember .  Universitas  Islam  Negeri  Maulana Malik Ibrahim Malang. http://etheses.uin-malang.ac.id/29965/
Fauzi,  A.  (2020).  Implementasi  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar,  Sebuah  Kebijakan Publik dalam Penanganan Pandemi COVID-19. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ,
16.1 , 174–178. https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/7946 Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID-19.  (2020).  Protokol  Petunjuk  Praktis Layanan  Kesehatan  Ibu  dan  Bayi  Baru  Lahir  Selama  Pandemi  COVID-19. Protokol  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID-19  Ri , 4 (April),  1–11. https://COVID19.go.id/p/protokol/protokol-b-4-petunjuk-praktis-layanan- kesehatan-ibu-dan-bbl-pada-masa-pandemi-COVID-19
Hasugian, L. E., Zuska, F., Sitorus, M. E. J., Dachi, R. A., Brahmana, N. B., & Sinaga, L. V. (2021). Analisis Pelaksanaan Pelayanan ANC pada Masa Pandemi COVID- 19  di  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Parlilitan  Kecamatan  Parlilitan  Kabupaten Humbang  Hasundutan  Tahun  2021. Journal  of  Healthcare  Technology  and Medicine, 7 (2), 1236-1250. https://jurnal.uui.ac.id/index.php/JHTM/article/download/1666/868
Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Bayi Baru Lahir Selama Social Distancing . Jakarta: Kemenkes RI Kesga. (2021). Laporan Capaian Kinerja Agustus 2021 . https://kesga.kemkes.go.id/ Nugroho,  E.  E.,  Mahsyar,  A.,  &  Usman,  J.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Dinas Kesehatan  Dalam  Penanganan  Gizi  Buruk  Pada  Balita  Di  Kabupaten  Enrekang.
Universitas Muhammadiyah Makassar , 1 (2), 700-714. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/3709/3001
Pitale,  D.  L.  (2020).  Antenatal  Care  During  the  COVID-19  Pandemic. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology, 9 (10), 4052. 10.18203/2320-1770.ijrcog20204286
Roring,  A.  D.,  Mantiri,  M.,  &  Lapian,  M.  T.  (2021).  Implementasi  Kebijakan Pemerintah  dalam  Penanganan  Virus  Corona  (COVID-19)  di  Desa  Ongkaw  1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Governance Sadat ,
1 (1), 1–10. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/34838/0
Unicef.  (2019).  Impact  (Integrated  Management  of  Pregnancy  and  Childbirth), Managing  Complications  in  Pregnancy  and  Childbirth:  Aguide  for  Midwives  and Dovtor, Department of Reproductive Health and Research
World  Heatlh  Organization.  (2019).  Who  Recommendations  on  Antenatal  Care  for  a Positive Pregnancy Experience. Switzerland : Who, 12-83