CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 1, Januari 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030

## PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI DESA PATONGLOAN KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG
USMAN TAMRIN 1 , IBRAHIM 2 , SYARIFUDDIN SYAM 3
Fisipol, Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar e-mail: usmangolrock@gmail.com 1 , rahimyukkas5@gmail.com 2 , syarifsyam999@gmail.com 3

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan good  governance di  Desa  Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif tipe deksriptif yaitu untuk menggambarkan dan mendeskripsikan penerapan good governance di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Pengumpulan data dilaksanakan melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data    yang  diterapkan  yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian dilakukan pengabsahan data dengan  cara  triangulasi  sumber,  triangulasi  teknik  dan  triangulasi  waktu.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa:  1)  prinsip  akuntabilitas  berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut  dilihat  dari bagaimana  suatu  implementasi  dari  berbagai  aspek  akuntabilitas  seperti  halnya  akuntabilitas kebijakan  dan  akuntabilitas  keuangan  yang  masing-masing  berbicara  mengenai  kejelasan fungsi,  struktur,  sistem  dan  pertanggung  jawaban  pemerintahan,  2)  prinsip  transparansi terlaksana dengan baik seperti keterbukaan informasi dan bagaimana memfasilitasi pelaporan masyarakat yang ada di desa, 3) prinsip partisipatif mengenai keterlibatan masyarakat dalam segala bentuk pengambilan keputusan belum terealisasi dengan baik.
Kata Kunci: Penerapan, Good governance

## ABSTRACT
This research aims to determine the implementation of good governance in Patongloan Village, Baroko  District,  Enrekang  Regency.  This  research  uses  a  descriptive  type  of  qualitative research,  namely  to  describe  and  describe  the  implementation  of  good  governance  in Patongloan  Village,  Baroko  District,  Enrekang  Regency.  Data  collection  was  carried  out through observation, interviews and documentation. The data analysis techniques applied are data  reduction,  data  presentation  and  drawing  conclusions.  Then  the  data  was  validated  by means  of  source  triangulation,  technical  triangulation  and  time  triangulation.  The  research results show that: 1) the principle of accountability works well. This can be seen from how the implementation of various aspects of accountability such as policy accountability and financial accountability,  each  of  which  speaks  about  the  clarity  of  functions,  structure,  systems  and government  accountability,  2)  the  principle  of  transparency  is  implemented  well,  such  as openness of information and how to facilitate public reporting. in the village, 3) participatory principles  regarding  community  involvement  in  all  forms  of  decision  making  have  not  been properly realized.
Keywords: Implementation, Good governance

## PENDAHULUAN
Perubahan  yang  terjadi  pada  era  globalisasi  berdampak  pada  negara-negara  di  Eropa dan  Asia  termasuk  di  dalamnya  adalah  Indonesia.  Dengan  berbagai  permasalahan, dikembangkanlah  konsep  good  governance  dimana  Indonesia  dihadapkan  pada  tuntutan demokrasi, desentralisasi, dan globalisasi. Perkembangan tata kelola pemerintahan khususnya di  Indonesia  semakin  pesat  dengan  adanya  era  reformasi  dalam  pelaksanaan  kebijakan pemerintah  otonom  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  yang  menitikberatkan  pada  pemerintah
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 1, Januari 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
daerah. Selain itu, maraknya globalisasi menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian.
Dalam perspektif Otonomi Daerah khususnya di Indonesia penerapan good governance merupakan  cara  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  efektif,  efesien,  mandiri  serta  bebas korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN).  Hal  ini  tertuang  dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang  Pemerintahan  Daerah  membuka  peluang  yang  lebih  besar  untuk  melaksanakan  dan mewujudkann asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta prinsip otonomi daerah itu sendiri.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditekankan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada pasal 7 ayat 3 dikemukakan bahwa Penataan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertujuan:  a)  Mewujudkan  efektifitas  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa;  b)  Mempercepat  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Desa;  c) Mempercepat  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik;  d)  Meningkatkan  kualitas  tata  kelola Pemerintahan Desa dan; e) Meningkatkan daya saing Desa.
UNDP  (United  Nations  Development  Program)  dalam  Fathah  (2018)  menerangkan good  governance sebagai  suatu  penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang  solid  dan bertanggung jawab dimana searah dengan prinsip- prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran  salah  alokasi  dan  dan  mencegah  korupsi  baik  dari  bentuk  politik  atau  pun administrative  harus  menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan  legal  dan  politician framework bagi tumbuhnya pergerakan usaha.
Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan ditetapkan sejak meletusnya  era  reformasi  yang  dimana  pada  era  tersebut  telah  terjadi  perombakan  sistem pemerintahan.  Pramusinto  &  Latief  (2009)  mengatakan  penerapan good  governance di Indonesia  belum  dapat  dikatakan  berhasil  sepenuhnya  sesuai  dengan  cita-cita  reformasi sebelumnya. Dimana hal tersebut masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran serta kurangnya sumber daya manusia yang memupuni.
Penerapan  prinsip good  governance juga  dibahas  dalam  penelitian  sebelumnya  oleh Amanatum (2019) yang membahas tentang penerapan good governance di desa tersebut telah berjalan  dengan  baik  tetapi  masih  ada  kendala-  kendala  yang  ditemui,  kendala  diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan  informasi  publik  dan  pengelolaan  sistem  informasi  desa,  metode  kerja  yang implementatif  dan  teruji,  prosedur  layanan  informasi  publik,  penyediaan  informasi  publik sesuai  kebutuhan,  dan  sebagian  masyarakat  kurang  berpartisipasi  aktif  dalam  proses pengambilan kebijakan maupun pengawasan penyelengaraan pemerintahan.
Dalam  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  Roidy  (2020)  dengan  mengkaji  dan membahas  tentang  supremasi  hukum  dalam  pemerintahan  desa  yang  mengemukakan  bahwa penerapan  prinsip  supremasi  hukum  belum  berjalan  secara  optimal.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance khususnya prinsip tegaknya supremasi  hukum  dan  prinsip  transparansi  belum  optimal.  BPD  belum  optimal  dalam melakukan pengawasan dikarenakan beberapa anggota BPD memiliki pekerjaan lain sebagai petani  atau  nelayan.  Dan  juga  aparat  desa  yang  rata-rata  memiliki  tingkat  pendidikan  yang minim sehingga seringkali belum mengetahui prosedur-prosedur pelayanan oprasional terhadap masyarakat.  Dalam  transparansi  pemerintah  desa  tidak  memanfaatkan  sarana  yang  dapat mendukung proses transparansi pemerintah Desa.
Sedangkan  Moha  (2016)  mengkaji  tentang  faktor  penghambat  dan  pendukung penerapan good  governance dalam  tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  menunjukkan  bahwa penerapan good  governance tidak  sepenuhnya  berhasil  di  Desa  tersebut.  Penelitian  ini mendeskripsikan  dan  menganalisis  tentang  penerapan  prinsip good  governance dalam  tata kelola  pemerintahan  desa.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  good  governance  telah diterapkan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Faktor-faktor  penghambat  penerapan
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 1, Januari 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
prinsip good governance adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Sedangkan faktor pendukung penerapan prinsip good governance adalah kerjasama dan komunikasi.
Adapun  indikator  yang  akan  digunakan  peneliti  dalam  mengukur  penerapan good governance yang  ada  di  Desa  Patongloan  Kecamatan  Baroko  Kabupaten  Enrekang menggunakan  teori  implementasi  tata  pemerintahan  yang  baik  menurut  Sedarmayanti  dalam Moento  dkk (2019) berdasarkan prinsip  dasar good governance itu sendiri  yang diantaranya meliputi  prinsip;  (1)  Akuntabilitas,  merupakan  suatu  kejelasan  fungsi,  struktur,  sistem  dan pertanggung  jawaban  pemerintahan  sehingga  pengelolaan  instansi  dapat  terlaksana  dengan baik;  (2)  Transparansi  ,  merupakan  keterbukaan  informasi  baik  dalam  proses  pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi; (3) Partisipatif, merupakan keterlibatan mental  dan  emosional  masyarakat  Desa  Patongloan  untuk  berperan  aktif  dalam  proses pengambilan keputusan dan pengelolaan lingkungan.
Pada  Kantor  Desa  Patongloan  sendiri  penerapan good  governance belum  dapat dikatakan  sesuai  dengan  prinsip  dasar good  governance itu  sendiri.  Karena  berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 13 Februari 2023 dapat dijelaskan bahwa dengan  melihat  prinsip  partispatif  yang  ada  pada  Desa  Patongloan  masih  terdapat  beberapa kekurangan.  Jika  melirik  pada  beberapa  kegiatan  pemerintah  Desa  dengan  maksud mengahadirkan berbagai elemen masyarakat maupun lembaga masyarakat jelas masih adanya temuan dilapangan yang menunjukkan bahwa masih kurangnya prinsip partispatif yang ada di Desa Patongloan yang secara administratif juga dapat peneliti lihat dari data kehadiran peserta baik dari elemen masyarakat maupun dari perangkat desa yang ada tidak sebanding dengan apa yang diharapkan dalam musyawarah yang dilakukan pemerintah Desa. Hal tersebut kemudian dianggap  dapat  menyebabkan  tidak  terwujudnya  konsep  partisipatif  yang  merupakan  bagian penting  dalam  prinsip good  governance yang  mengacu  pada  bagian  pengambilan  keputusan yang  dilakukan  secara  bersama  dalam  proses  pembangunan  Desa  Patongloan  Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.
Dari hasil observasi awal ini juga menemukan informasi dari dokumen Surat Pemerintah Desa  Patongloan  Nomor:  50/DS-PTG/XII/2021  perihal    Musrembang  Desa  dan  juga wawancara salah satu pegawai kantor Desa Patongloan menjelaskan bahwa menurunnya sifat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan program-program pemerintah Desa Patongloan yang seharusnya melibatkan masyarakat secara umum dalam kesuksesan kegiatan musrembang desa  akan  tetapi  malah  tidak  begitu  banyak  elemen  masyarakat  yang  hadir  dalam  kegiatan tersebut.  Selain  itu,  adat  istiadat  serta  budaya  kearifan  lokal  yang  mulai  menghilang  dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Patongloan dapat menghambat proses penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik.
Peneliti  menganggap  hal  tersebut  menjadi  suatu  permasalahan  yang  sangat  penting karena  bertolak  belakang  dari  prinsip good  governance yang  mengharuskan  asas  partisipasi masyarakat  untuk  turut  aktif  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Desa  Patongloan Kecamatan  Baroko  Kabupaten  Enrekang.  Menurunnya  partisipasi  pemerintah  dan  juga masyarakat Desa Patongloan yang dianggap bertolak belakang dari prinsip good governance inilah yang mendorong penulis ingin mengkaji bagaimana proeses penerapan good governance yang  ada  di  Desa  Patongloan  Kecamatan  Baroko  Kabupaten  Enrekang.  Berdasarkan  latar belakang  tersebut  penulis  mengangkat  topik  dengan  judul  “Penerapan Good  Governance di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.    Penelitian  ini dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih selama 2 bulan. Adapun lokasi pada penelitian
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 1, Januari 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
berada  di  Kantor  Desa  Patongloan  Kecamatan  Baroko  Kabupaten  Enrekang.  Penelitian  ini menggunakan purposive  sampling yang  merupakan  cara  pengambilan  sampel.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  studi  dokumentasi.  Selanjutnya teknik  analisis  data  menggunakan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Teknik  pengabsahan  data  terdiri  dari  triangulasi  sumber,  triangulasi  teknik,  dan  triangulasi waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
1. Akuntabilitas
a. Akuntabilitas Kebijakan
Berdasarkan dari data yang ditemukan oleh peneliti menjelaskan bahwa untuk melihat penerapan good  governance di  Desa  Patongloan  Kecamatan  Baroko  Kabupaten  Enrekang digunakan  prinsip  akuntabilitas  dengan  aspek  akuntabilitas  kebijakan  peneliti  melakukan wawancara kepada Kepala Desa patongloan yang mengatakan bahwa :
“...Jika berbicara mengenai akuntabilitas kebijakan yang ada pada Desa Patongloan kita selaku  aparat  pemerintah  desa  pastinya  memastikan  sistem  dan  pertanggung  jawaban pemerintahan Desa patongloan dalam pengelolaan instansi serta kebijakan-kebijakan yang ada dapat terlaksana dengan baik …” ( hasil wawancara dengan AS tanggal 05 Agustus 2023 ). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa selaku aparat  pemerintah  Desa  pastinya  memastikan  akuntabilitas  kebijakan  dengan  sistem  dan pertanggung  jawaban  pemerintahan  Desa  patongloan  dalam  pengelolaan  instansi  serta kebijakan-kebijakan yang ada dapat terlaksana dengan baik.
b. Akuntabilitas Keuangan
Berdasarkan dari data yang ditemukan oleh peneliti menjelaskan bahwa untuk melihat penerapan good  governance di  Desa  Patongloan  Kecamatan  Baroko  Kabupaten  Enrekang digunakan  prinsip  akuntabilitas  dengan  aspek  akuntabilitas  keuangan  peneliti  melakukan wawancara kepada Kepala Desa Patongloan yang  mengatakan bahwa :
“...Jika  berbicara  mengenai  akuntabilitas  keuangan  yang  ada  pada  Desa  Patongloan otomatis kita selaku aparat pemerintah Desa akan mempertanggung jawabkan tersebut dengan baik dan jelas karena itu merupakan hal yang sangat terstruktur, kemudian bisa dilihat kalau berbicara  mengenai  pertanggng  jawaban  keuangan  kita  perangkat  desa  patongloan  sangat memperhatikan hal tersebut dengan melakukan perincian yang jelas kemana anggaran akan di alokasikan…” ( hasil wawancara dengan AS tanggal  05 Agustus 2023 ).
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa jika berbicara  mengenai  akuntabilitas  keuangan  yang  ada  pada  Desa  Patongloan  maka  secara otomatis selaku perangkat pemerintah Desa akan mempertanggung jawabkan tersebut dengan baik.  Selaku  perangkat  Desa  akan  mempertanggung  jawabkan  dengan  melakukan  perincian yang jelas kemana anggaran akan di alokasikan.
2. Transparasi
a. Keterbukaan Informasi
Berdasarkan dari data yang ditemukan oleh peneliti menjelaskan bahwa untuk melihat penerapan  good  governance  di  Desa  Patongloan  Kecamatan  Baroko  Kabupaten  Enrekang digunakan  prinsip  transparansi  dengan  aspek  keterbukaan  informasi  peneliti  melakukan wawancara kepada Kepala Desa Patongloan yang mengatakan bahwa :
“...Berbicara perihal  keterbukaan informasi kami rasa semua elemen perangkat  Desa Patongloan  merespon  hal  tersebut  dengan  positif,  maksudnya  ialah  perangakat  Desa transparansi untuk hal apapun terlebih hal tersebut menyangkut pada persoalan publik yang ada di Desa Patongloan …” ( hasil wawancara dengan AS tanggal 05 Agustus 2023 ).
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 1, Januari 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa sebagai  perangkat  Desa  Patongloan  tentunya  melakukan  transparansi  dengan  keterbukaan informasi mengenai   hal apapun terlebih pada persoalan yang menyangkut urusan publik Desa Patongloan.

## b. Memfasilitasi Pelaporan Masyarakat
Berdasarkan dari data yang ditemukan oleh peneliti menjelaskan bahwa untuk melihat penerapan good  governance di  Desa  Patongloan  Kecamatan  Baroko  Kabupaten  Enrekang digunakan  prinsip  transaparansi  dengan  aspek  dalam  memfasilitasi  pelaporan  masyarakat peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Patongloan yang mengatakan bahwa :
“...Saya  rasa  ini  masih  berkaitan  dengan  bagaimana  keterbukaan  informasi  dan bagaimana  dalam  memfasilitasi  pelaporan  masyarakat,  jadi  dalam  hal  pelaporan  masyarakat tentunya kita di kantor Desa Patongloan memiliki aturan sehingga segala bentuk pelaporan dari masyarakat  akan  kita  proses  dan  terangkan  sesuai  dengan  regulasi  yang  ada…”  ( hasil wawancara dengan AS tanggal 05 Agustus 2023 ).
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa menganggap keterbukaan informasi dan memfasilitasi pelaporan masyarakat merupakan hal  yang  tidak  jauh  berbeda.  Dalam  hal  pelaporan  masyarakat  pemerintah  Desa  Patongloan memiliki  aturan  sehingga  segala  bentuk  pelaporan  dari  masyarakat  akan  diproses  dan diterangkan sesuai dengan regulasi aturan yang ada di kantor Desa Patongloan.
3. Partisipatif
a. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan
Berdasarkan dari data yang ditemukan oleh peneliti menjelaskan bahwa untuk melihat penerapan  good  governance  di  Desa  Patongloan  Kecamatan  Baroko  Kabupaten  Enrekang digunakan  dengan  aspek  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Patongloan yang mengatakan bahwa :
“...Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ada di Desa Patongloan bisa kita lihat dari bagaimana suatu kebijakan- kebijakan yang dimusyawarakan terlebih dahulu baik  dari  para  struktural  internal  pemerintah  Desa  Patongloan  itu  sendiri  dimulai  dari  para Kepala  Dusun  maupun  dari  eksternal  seperti  halnya  pada  lembaga-lembaga  pemantau  dan lembaga  masyarakat  serta  para  tokoh  masyarakat  Desa  Patongloan  walaupun  masi  belum sepenuhnya terealisasi dengan maksimal…” ( hasil wawancara dengan AS tanggal 05 Agustus 2023 ).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ada di Desa Patongloan bisa dilihat dari  bagaimana  suatu  kebijakan-kebijakan  dimusyawarakan  terlebih  dahulu  baik  dari  para struktural internal pemerintah Desa Patongloan itu sendiri maupun dari eksternal seperti halnya pada lembaga-lembaga pemantau dan lembaga masyarakat serta para tokoh masyarakat Desa Patongloan walaupun dianggap masih belum terealisasi dengan maksimal dikarenakan masih membutuhkan kesadaran lebih agar seluruh elemen ikut berpartispasi dengan baik.
b. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan
Berdasarkan dari data yang ditemukan oleh peneliti menjelaskan bahwa untuk melihat penerapan good  governance di  Desa  Patongloan  Kecamatan  Baroko  Kabupaten  Enrekang digunakan  dengan  aspek  keterlibatan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Patongloan yang mengatakan bahwa :
“...Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Patongloan bisa dilihat dari bagaimana masyarakat dalam berpartisipasi terhadap kebijakan yang ada di Desa Patongloan, se sebagai contoh mengenai kebijakan yang mengatur tentang aturan wajib bersih di  Desa  Patongloan  yang  mewajibkan  masyarakat  melakukan  aksi  bersih  di  sekitar  tempat
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 1, Januari 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
tinggal masing masing setiap hari selama 30 menit…” ( hasil wawancara dengan AS tanggal 05 Agustus 2023 ).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Patongloan bisa dilihat dari bagaimana masyarakat dalam berpartisipasi terhadap kebijakan yang ada di Desa Patongloan. Sebagai contoh keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa yakni mengenai kebijakan yang mengatur tentang aturan wajib bersih di Desa Patongloan yang mewajibkan masyarakat melakukan aksi bersih di sekitar tempat tinggal masing masing setiap hari selama 30 menit.

## Pembahasan
Pembahasan mengenai penerapan good governance pada Desa Patongloan Kecamatan Baroko  Kabupaten  Enrekang  dilihat  dari  3  indikator  penelitian  yaitu  akuntabilitas  yang memiliki  cakupan  aspek  akuntabilitas  kebijakan  dan  akuntabilitas  keuangan,  selanjutnya indikator transparansi yang memiliki aspek keterbukaan informasi dan memfasilitasi pelaporan masyarakat,  kemudian  yang  terakhir  indikator  partisipatif  dengan  aspek  keterlibatan  dalam pengambilan keputusan  dan Keterlibatan dalam  pelaksanaan pembangunan. Ketiga indikator tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:
1. Akuntabilitas
Temuan dari hasil penelitian di Desa Patongloan menunjukkan bahwa terdapat beberapa penjelasan mengenai aspek-aspek yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian dengan indikator akuntabilitas dalam penerapan good governance di Desa Patongloan, antara lain:
a. Akuntabilitas Kebijakan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  semua  informan  yang  dilakukan  peneliti  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  penerapan  akuntabilitas  kebijakan  yang  ada  di  Desa  Patongloan dapat  berjalan  dengan  baik.  Mengapa  demikian,  karena  dilihat  dari  segi  kredibilitas menunjukkan bahwa akuntabilitas atau pertanggung jawaban kebijakan menjadi salah satu hal yang  menjadi  poin  utama  diperhatikan  para  aparatur  perangkat  Desa  Patongloan.  Selain  itu dapat  dilihat  dari  bagaimana  para  perangkat  Desa  Patongloan  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat,  lembaga  masyarakat  atau  lembaga  pemuda  mengenai  keputusan  yang  berwujud kebijakan di Desa Patongloan.
Hal  tersebut  menunjukan  adanya  keselarasan  dengan  apa  yang  menjadi  penjelasan Sedarmayanti  dalam  Moento  dkk  (2019)  yang  mengatakan  bahwa,  Akuntabilitas  kebijakan terkait dengan akuntabilitas lembaga publik untuk berbagai jenis kebijakan dan keputusan yang telah diterapkan atau diambil. Dalam hal ini akuntabilitas kebijakan mampu menjelaskan setiap kebijakan  yang  telah  ditentukan  baik  dari  segi  tujuan,  alasan  pengambilan  keputusan,  serta manfaat yang dihasilkan.
b. Akuntabilitas Keuangan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  semua  informan  yang  dilakukan  peneliti  dapat disimpulkan  bahwa  penerapan  good  governance  pada  Desa  Patongloan  dengan  prinsip akuntabilitas  keuangan  dengan  sistem  dan  pertanggung  jawaban  pemerintahan  dalam pengelolaan  keuangan  Desa  Patongloan  berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut  dapat  dikatakan demikian  karena  akuntabilitas  keuangan  dilihat  dari  bagaimana  sutau  pertanggung  jawaban para  perangkat  desa  dalam  mengelolala  keuangan  yang  ada,  sumber  keuangan  desa  dari BUMDES dan perincian anggran perencanaan belanja Desa Patongloan.
Hal  tersebut  menunjukan  adanya  keselarasan  dengan  apa  yang  menjadi  penjelasan Sedarmayanti  dalam  Moento  dkk  (2019)  yang  mengatakan  bahwa  akuntabilitas  keuangan merupakan  tanggung  jawab  lembaga  publik  untuk  uang  yang  disimpan  oleh  publik  kepada pemerintah. Dalam hal ini instansi pemerintahan harus dapat menjelaskan bagaimana uang itu diperoleh dan dimana uang tersebut dibelanjakan.
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 1, Januari 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030

## 2. Transparansi
Temuan dari hasil penelitian di Desa Patongloan menunjukkan bahwa terdapat beberapa penjelasan mengenai aspek-aspek yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian dengan indikator transparansi dalam penerapan good governance di Desa Patongloan, antara lain:
a. Keterbukaan Informasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  semua  informan  yang  dilakukan  peneliti  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  penerapan  good  governane  dengan  keterbukaan  informasi pemerintah  Desa  Patongloan  dalam  sistem  keterbukaan  dan  standarisasi  dari  semua  proses- proses pelayanan publik yang ada di Desa Patongloan dapat terlaksana dengan baik. Mengapa tersebut  dapat  dikatakan  demikian  karena  dalam  pemerintahan  yang  ada  sekarang  di  Desa Patongloan keterbukaan informasi merupakan hal yang sangat penting untuk dibangun. Dapat diambil  sebagai  contoh  bagaimana  suatu  proses  perancangan  anggaran  belanja  dana  desa melibatkan banyak kelompok dan masyarakat. Hal ini sehingga kemudian dapat menjadi bukti dan pertimbangan bahwa adanya suatu proses pengimplementasian keterbukaan informasi yang baik di Desa Patongloan.
Hal  tersebut  menunjukan  keselarasan  dengan  apa  yang  menjadi  penjelasan Sedarmayanti dalam Moento dkk (2019) yang mengatakan bahwa keterbukaan informasi pada suatu  sistem  pemerintahan  merupakan  suatu  proses  yang  menjamin  sistem  keterbukaan  dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik yang ada pada instansi yang bergerak pada sektor publik.
b. Memfasilitasi Pelaporan Masyarakat
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  semua  informan  yang  dilakukan  peneliti  dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan good governance dengan aspek memfasilitasi pelaporan masyarakat terimplementasi dengan baik karena dianggap  merupakan hal yang sangat penting untuk dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku di Kantor Desa Patongloan. Tindakan  tersebut  biasanya  dilakukan  dengan  memberikan  penjelasan  mengenai  bagaimana tujuan dan manfaat kebijakan itu akan diambil.
Hal  tersebut  juga  kemudian  dianggap  menunjukan  keselarasan  dengan  apa  yang menjadi  penjelasan  Sedarmayanti  dalam  Moento  dkk  (2019)  yang  mengatakan  bahwa transparansi  memberikan  ruang  pelaporan  maupun  penyebaran  informasi  terhadap  tindakan penyimpangan aparatur pemerintah dalam kegiatan pelayanan publik, serta dapat memfasilitasi pertanyaan pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan pelayanan publik.
3. Partisipatif
Temuan dari hasil penelitian di Desa Patongloan menunjukkan bahwa terdapat beberapa penjelasan mengenai aspek-aspek yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian dengan indikator partisipatif dalam penerapan good governance di Desa Patongloan, antara lain:
c. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  semua  informan  yang  dilakukan  peneliti  yang kemudian dianalisis secara mendalam dengan data-data sekunder yang ada dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan good governance dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ada di Desa Patongloan menjadi hal yang sangat diperlukan masyarakat dan saat ini belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan maksimal. Aspek dari pelibatan masyarakat dalam  pengambilan  keputusan  yang  diharapkan  mampu  membawa  kekompakan  pemerintah dan  masyarakat  belum  mampu  menjadi  pendorong  ide-ide  baru  dalam  perumusan  kebijakan kebijakan pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah publik yang ada di Desa Patongloan.
Hal tersebut menunjukan keselarasan dengan apa yang menjadi penjelasan Karnawati (2014)  yang  mengatakan  bahwa  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan merupakan pendorong utama yang dilihat dari bagaimana masyarakat menyalurkan pendapat
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 1, Januari 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
mereka  sebagai  masukan  atau  gagasan  ide-ide  terhadap  suatu  pengambilan  keputusan  pada sebuah instansi yang bergerak pada sektor publik.
d. Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  semua  informan  yang  dilakukan  peneliti  dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan good governance dengan aspek keterlibatan masyarakat dalam  pelaksanaan  pembangunan  di  Desa  Patongloan  belum  terealisasi  dengan  baik.  Hal tersebut  dibuktikan  dengan  masih  kurangnya  masyarakat  yang  ikut  serta  dalam  proses musyawarah  ataupun  pengambilan  keputusan  yang  ada  di  Desa  Patongloan.  Hal  tersebut menunjukan  keselarasan  dengan  apa  yang  menjadi  penjelasan  Karnawati  (2014)  yang mengatakan  bahwa  keterlibatan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  aktif berpartisipasi  dalam  memberikan  sumbangan  baik  dalam  bentuk  tenaga  kerja,  materi,  atau bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat itu sendiri.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai penerapan good governance dengan prinsip akuntabilitas yang ada di Desa patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, maka dapat disimpulkan bahwa:
Penerapan good governance dengan prinsip akuntabilitas yang ada di Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari aspek akuntabilitas  yang  berimplementasi  pada  akuntabilitas  kebijakan  dan  akuntabilitas  keuangan yang  masing-masing  berbicara  mengenai  kejelasan  fungsi,  struktur,  sistem  dan  pertanggung jawaban pemerintahan yang ada di Desa patongloan.
Penerapan good governance dengan prinsip transparansi yang ada di Desa Patongloan, Kecamatan  Baroko,  Kabupaten  Enrekang  didasarkan  dari  sub  indikator  transparansi.  Yaitu keterbukaan informasi  dan memfasilitasi  pelaporan masyarakat  yang ada  di  desa patongloan terealisasi  dengan  baik.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  pemerintah  memberikan  penjelasan mengenai tujuan dan manfaat suatu kebijakan yang diambil.
Penerapan good governance dengan prinsip partisipatif yang ada di Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang belum  terlaksana dengan baik.  Hal  tersebut  dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan masih kurang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanatum, D. S. (2019). Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa . 3 (1).
Apriyanto  Moha.  (2016).  Penerapan  Prinsip Good  governance Dalam  Tata  Kelola Pemerintahan  Desa  Di  Kecamatan  Telaga  Jaya  Kabupaten  Gorontalo. Ilmiah Hukum , 1–15.
Beriansyah, A., & Maulana, R. Y. (2020). Pelatihan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui  Konsep  Smart  Village  Goverment  Di  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota. RAMBIDEUN: Jurnal Pengabdian , 3 (2), 21–25. Dianingrum, S. (2019). Implementasi Good governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Presektif  Syariah  Di  Desa  Mliriprowo  Kecamatan  Tarik  Kabupaten  Sidoarjo. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara , 2 (1).
Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good governance . Litbang Sukowati , 2 , 89–105.
Hariri,  A.  (2019).  Eksistensi  Pemerintahan  Desa  Ditinjau  Dari  Perspektif  Asas  Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Ilmiah Hukum , 26 (2), 253. https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7799
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 1, Januari 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Hasjimzoem, Y.(2014). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa . 8 (3), 463–476. Karnawati,   E.    (2014). Partisipasi    Masyarakat    Dalam    Pembangunan .
Kusnendar,  A.  (2018).  Kinerja  Pemerintah  Desa  Dalam  Pelayanan  Publik  Di  Desa  Cijulang Kecamatan  Cijulang  Kabupaten  Pangandaran. DINAMIKA:  Jurnal  Ilmiah Administrasi Negara , 5 (3), 1–8. Moento,  P.  A.,  Firman,  &  Yusuf,  A.  P.  (2019). Good  governance Dalam  Pemerintahan. Ejournal.Unmus.Ac.Id/Index.Php/Fisip , 2 , 10–16.
Mukhlis,  A.  (2015).  Implementasi  Prinsip Good  governance Di  Pemerintahan  Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen) . Pongantung, M. C., Dengo, S., & Mambo, R. (2021). Manajemen Strategis Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Administrasi Publik , 7 (103). Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2009). Dinamika Good governance di Tingkat Desa . 489–498. Presiden  Republik  Indonesai.  (2004). UU  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah .
Presiden Republik Indonesai. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. In Presiden RI . Sedarmayanti. (2012). Good governance . Mandar Maju. Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good governance di Desa Kalibelo Kabuparen Kediri. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik . Roidy  Rosyanfikri.  (2020). Analisis  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  governance  Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa . 36–45.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D . Alfabeta, cv.