## Situasi Keluarga Berencana  Di Provinsi Kalimantan Timur
Edwardus Iwantri Goma
Prodi Pendidikan Geografi Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur E-mail: edgoma27@gmail.com
Diterima 06 November 2019, Direvisi 06 Desember 2019, Disetujui Publikasi 30 Desember 2019

## Abstract
Since the International Conference on Population and Development (ICPD) in Cairo in 1994 there has been a paradigm  shift  related  to  the  orientation  of  family  planning  program  services  throughout  the  world.  From family planning services which are oriented towards reducing birth rates to prioritizing individual reproductive health by respecting the reproductive rights of each individual. The province of East Kalimantan in a number of demographic and health surveys in Indonesia year 2007, 2012, and 2017 experienced fluctuations up and down against several family planning indicators that are often used. In 2007, the TFR of East Kalimantan Province was  2,  7  and  then  increased  to  2,  8  in  2012  and  decreased  again  to  2,  7  in  2017.  This  phenomenon  must certainly be of concern to the government of East Kalimantan Province in an effort to achieve the national TFR target of 2, 1 in 2025. This paper is aimed to interpret 1) the condition of Family Planning in East Kalimantan Province  compared  to  other  Provinces  at  Kalimantan  Island  and  2)  the  condition  of  family  planning  in  the province of East Kalimantan. This  research uses the literature study method by utilizing data from Indonesian demographic and health survey (IDHS) 2007, 2012, 2017, data from population census 2010 and other relevant sources.  Data  from  Indonesian  demographic  and  health  survey  (IDHS)  2007,  2012,  2017  and  and  data  from population  cencus  2010  and  data    from  other  relevant  sources  then  analyzed  descriptively.  The  results  of Indonesia's  demographic  and  population  survey  in  2017  showed  that  the  highest  percentage  of  contraceptive use in Kalimantan island was at West Kalimantan Province and the lowest was at North Kalimantan Province. From the aspect of contraceptive use, the method / type of injectable birth control is the choice most widely used by acceptors at East Kalimantan province. While the results of Indonesia's demographic and health survey in 2017 on the TFR indicator of 2, 7, CPR of 55 percent and Unmed Need of 10, 2 percent.
Keywords : Total Fertility Rate (TFR), Familiy Planning, Women of childbearing.

## Abstrak
Sejak  International  Conference  on  Population  and  Development  (ICPD)  kairo  pada  tahun  1994  terjadi perubahan  paradigma  terkait  orientasi  pelayanan  program  keluarga  berencana  (KB)  di  seluruh  di  dunia. Pelayanan  Keluarga  Berencana  yang  berawal  berorientasi  menurunkan  angka  kelahiran  menjadi  pengutamaan kesehatan  reproduksi  perorangan  dengan  menghormati  hak  reproduksi  setiap  individu.  Provinsi  Kalimantan Timur  dalam  bebrapa  survei  demografi  dan  kesehatan  Indonesia  tahun  2007,  2012,  dan  2017  mengalami fluktuasi  naik  dan  turun  terhadap  beberapa  indikator  keluarga  berencana  yang  sering  diggunakan.  Pada  tahun 2007,  TFR  Provinsi  Kalimantan  Timur  sebesar  2,  7  lalu  naik  menjadi  2,  8  pada  tahun  2012  dan  turun  lagi menjadi  2,  7  pada  tahun  2017.  Fenomena  ini  tentu  harus  menjadi  perhatian  pemerintah  Provinsi  Kalimantan Timur  dalam  Upaya  mencapai  target  TFR  nasional  sebesar  2,1  pada  tahun  2025.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk menginterpretasikan  1)  kondisi  Keluarga  Berencana  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  dibandingkan  dengan Provinsi lain di Pulau Kalimantan dan 2) kondisi Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini  menggunakan  metode  studi  pustaka  dengan  memanfaatkan  data  sekunder  hasil  Survei  Demografi  dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007, 2012, 2017, data hasil sensus penduduk 2010 dan sumber lain yang relevan. Data  hasil  Survei  Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  2007,  2012,  2017  dan  data  hasil  Sensus Penduduk  tahun  2010  serta  data  sumber  lain  yang  relevan  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif.  Hasil  Survei Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  2017  menunjukkan  bahwa  persentase  pemakaian  alat  kontrasepsi tertinggi  di  Pulau  Kalimantan  terdapat  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Barat  dan  terendah  di  Provinsi Kalimantan Utara. Dari aspek penggunaan kontrasepsi cara/jenis KB suntik menjadi pilihan yang paling banyak digunakan  oleh  akseptor  di  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Sedangkan  hasil  SDKI  2017  pada  indikator    TFR sebesar 2, 7, CPR sebesar 55 persen  dan Unmed Need sebesar 10, 2 persen.
Kata Kunci : Angka Kelahiran Total ( Total Fertility Rate ), Keluarga Berencana, Wanita Usia Subur

## Artikel ilmiah Pendidikan Geografi

## A. Pendahuluan
Program  Keluarga  Berencana  pada dasarnya lahir dari kekhawatiran manusia terhadap  laju  pertumbuhan  penduduk dunia  yang  begitu  besar.  Malthus  sudah sejak  awal  memperkirakan  akan  adanya dampak buruk dari besarnya laju pertumbuhan  penduduk.  Atas  dasar  itu, Malthus  Menyarankan  adanya  upaya pembatasan  laju  pertumbuhan  penduduk dengan  cara  membatasi  jumlah  kelahiran. Pemakaian  alat  kontrasepsi  merupakan salah  satu  saran  Malthus  dalam  upaya membatasi jumlah kelahiran.
Keluarga  Berencana  pertama  kali ditetapkan  sebagai  program  pemerintah Indonesia  pada  tanggal  29  Juni  1970, bersamaan  dengan  dibentuknya  Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Namun untuk program
Keluarga berencana itu sendiri sudah mulai dilakuk an sejak tahun 1957.   Pada awal program Keluarga Berencana, pembatasan ataupen urunan fertilitas/kelahiran    menjadi  fokus utama  pelayanan.  Pelayanan  Keluarga berencana  hanya  berorientasi  pada  upaya bagaimana  dengan  alat/cara  keluarga berencana  yang  ada  bisa  menurunkan angka kelahiran. Kebebasan dari akseptor sebagai  subyek  dan  obyek  dari  pelayan Keluarga berencana tidak dipertimbangkan.  Di  Indonesia  sendiri, pada  masa  pemerintahan  orde  baru, Keluarga Brencana menjadi program yang sangat  diperhatikan  oleh pemerintah pada saat  itu.  Angka  kelahiran  Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan sejak diberlakukannya program Keluarga berencana.
Perubahan  paradigma  pengelolaan Keluarga Berencana yang semula berorientasi pada penurunan angka kelahiran menjadi pengutamaan kesehatan reproduksi perorangan dengan menghormati hak reproduksi setiap individu (manusia sebagai subyek), merupakan dampak penting dari International  Conference  on  Population and  Development (ICPD)  Kairo  pada tahun  1994.  Atas  dasar  itu,  pelayanan
Keluarga  Berencana  harus  konsisten dengan  tujuannya,  yaitu  untuk  memenuhi permintaan  individu  dan  pasangan  dalam rangka mewujudkan hak-hak
reproduksinya.
Sehingga konsep
pelayanan  Keluarga  Berencana  harus terintergrasi  dengan  konsep  pelayanan kesehatan  reproduksi  (Tukiran,  dkk., 2010).  Menurut International  Conference on  Population  and  Development (ICPD,
1994  dalam United  Nations  Population
Fund , 2018) Program Keluarga Berencana  memungkinkan  pasangan  dan individu  untuk  memutuskan  secara  bebas dan  bertanggung  jawab  jumlah  anak  dan jarak  umur  antar  anak  ( spacing )  yang mereka inginkan, cara untuk mencapainya,  serta  menjamin  tersedianya informasi dan berbagai metode yang aman dan efektif.
Perubahan  paradigma  ini  menjadi tantangan  tersendiri  bagi  pemerintah dalam upaya menurunkan angka kelahiran dengan  tetap  mempertimbangan  hak reproduksi  setiap  akseptor.  Kesehatan reproduksi memberikan beberapa implikasi  perubahan  baru,  khususnya tentang perawatan dan hak-hak reproduksi.  Kesehatan  reproduksi  bukan hanya  sebatas  pada  kesehatan  alat-alat reproduksi seseorang, tetapi juga merupakan  kesehatan  secara  fisik,  mental dan kesejahteraan sosial  secara utuh  pada semua  hal  yang  berhubungan  dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, bukan  hanya  kondisi  yang  bebas  dari penyakit  dan  atau  kecacatan  (Tukiran, dkk.,  2010). International  Conference Population  Development (ICPD)  1994  di Kairo memberikan batasan batasan tentang  perawatan  kesehatan  reproduksi sebagai  suatu  kumpulan  metode,  teknik dan pelayanan yang mendukung kesehatan  reproduksi  dan  keejahteraan melalui  pencegahan  maupun  penanganan masalah-masalah  kesehatan  reproduksi. Perawatan ini termasuk perawatan seksual,  yang  bertujuan  meningkatkan kualitas  hidup,  hubungan  antar  pribadi, serta  bukan  hanya  perihal  konseling  dan
perawatan  kesehatan  yang  berhubungan dengan proses reproduksi maupun penyakit menular secara seksual (Tukiran, dkk., 2010)
Pemerintah  Indonesia  sebagaimana tertuang  dalam  UU  no  52  tahun  2009 tentang    perkembangan  kependudukan dan pembangunan Keluarga sudah berusaha  untuk  mengimplementasikan hasil  ICPD  Kairo  tahun  1994  dalam pelayanan  Keluarga  berencana  (KB)  di Indonesia.  Konsep  pelayanan  Keluarga Berencana menurut UU no 52 tahun 2009 tentang    perkembangan  kependudukan dan  pembangunan  Keluarga    merupakan sebuah  upaya  untuk  mengatur  kelahiran anak,  jarak,  dan  usia  ideal  melahirkan, mengatur  kehamilan,  melalui  promosi, perlindungan,  dan  bantuan  sesuai  hak reproduksi  untuk  mewujudkan  Keluarga yang  berkualitas.  Program  Keluarga berencana  bukan  hanya  sebatas  pada upaya menurunkan angka kelahiran, tetapi lebih kepada mencipatakan suatu kehidupan keluarga  yang sejahtera.  Lebih lanjut  dikatakan  dalam  UU  no  52  tahun 2009 bahwa Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan  dengan  tata  cara  yang berdaya  guna  dan  berhasil  guna  serta diterima dan dilaksanakan secara bertanggung  jawab  oleh  pasangan  suami isteri sesuai dengan pilihan dan mempertimbangkan  kondisi  kesehatan suami atau isteri.
Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam beberapa tahun terakhir  berdasarkan hasil SDKI  Tahun  2007,  Tahun  2012,  dan Tahun  2017 untuk  beberapa  indikator Keluarga  Berencana  masih  di  bawah target  Nasional  yang  sudah  dicanangkan oleh pemerintah. Pemerintah menargetkan angka Total  Fertility  Rate (TFR)  sebesar
2,  1,  namun  hasil  Survei  Demografi  dan Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  tahun  2017 menunjukkan bahwa angka Total Fertility Rate (TFR)  Provinsi  Kalimantan  Timur sebesar  2,  7.  Prevalensi  Pemakaian Kontrasepsi (CPR), unmet need, dan Total Fertility Rate (TFR)  merupakan indikator yang  sering  digunakan  untuk  mengukur
keberhasilan pelayanan program Keluarga Berencana di Indonesia.
Tulisan
Ini bertujuan untuk menginterpretasikan situasi Keluarga Berencana  di  beberapa  Provinsi  di  Pulau
Kalimantan serta situasi Keluarga berencana  di  Provinsi  Kalimantan  Timur dengan merujuk beberapa indikator
Palayanan
Keluarga Berencana di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode studi pustaka    ( Library  Research ) dengan menggunakan  data  sekunder  hasil  Survei Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia (SDKI)  tahun  2007,  2012  dan  2017  serta data  sekunder  hasil  Sensus  Penduduk Tahun  2010  tentang  beberapa  indikator Keluarga,  seperti Total  Fertility  Rate (TFR), Contraceptive  Prevalence  Rate (CPR), Unmet  Need (UN).  Analisis  yang digunakan  adalah  analisis  deskriptif. Penelitian ini hanya sebatas medeskripsikan beberapa indikator Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Timur. Studi kepustakaan merupakan
serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta mengolah  bahan  penelitian  (Zed  dalam Supriyadi,  2016).  Hadi  (dalam  Harahap, 2014)  mendefenisikan  studi  kepustakan sebagai  kegiatan  untuk  menyelesaikan penelitan  dengan  mengumpulkan    data penelitian  yang  berasal  dari  perpustakaan baik  berupa  buku,  enslikopedia,  kamus, jurnal,  dokumen,  majalah  dan  lain sebagainya .

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Situasi Keluarga Berencana Di Provinsi Kalimantan
Timur Dibandingkan
Dengan Provinsi Lain Di Pulau Kalimantan Program keluarga Berencana
Meskipun  diperuntukan  bukan  hanya untuk wanita, namun sangat berkaitan erat dengan  kaum  wanita.  Partsisipasi  wanita
terutama wanita usia  subur  dalam program  Keluarga  Berencana  berperan penting  dalam  keberhasilan  layanan program  Keluarga  Berencana.  Hasil Sensus penduduk tahun 2010 menunjukan bahwa  jumlah  wanita  usia  subur  di  Pulau Kalimantan sebanyak 3.808.681 ribu jiwa. Jumlah  wanita  subur  sebanyak  ini  tentu saja diharapkan menjadi pengguna kontrasepsi.
Pengguna  kontrasepsi  di  suatu wilayah  seringkali  menjadi  salah  satu tolak  ukur  pencapaian  layanan  keluarga Berencana.
Peningkatan
persentase pengguna  kontrasepsi  menjadi  harapan bagi  semua  pihak  pemberi  layanan program  Keluarga  Berencana.  Semakin banyak  pengguna  kontrasepsi  diharapkan dapat  memberikan  dampak  terhadap penurunan angka kelahiran.
Jumlah Wanita Usia Subur Wanita usia subur (WUS) merupakan  sasaran  utama  dari  pelayanan Keluarga berencana tanpa
mengesampingan pelayanan terhadap pria.  Namun  pada  umunya  wanita  usia subur  memiliki  peranan  yang  cukup penting  dalam  program/layanan  Keluarga berencana.  Wanita  usia  subur  merupakan wanita yang berada pada masa reproduktif yaitu dari umur 15 tahun sampai 49 tahun, baik  yang belum menikah sudah menikah maupun janda. Sedangkan menurut BKKBN  (Badan  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  Nasional)  wanita usia subur adalah wanita yang berumur 15 49  tahun  baik  yang  berstatus  kawin maupun  yang  belum  kawin  atau  janda ( www.bkkbn.go.id .  Diakses  pada  tanggal 9 September 2019).
Gambar 1 Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) di Pulau Kalimantan Tahun 2010
Sumber: Sensus Penduduk 2010
Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa jumlah wanita usia subur di  provinsi  Kalimantan  Timur  (Provinsi Kalimantan Utara masih tergabung dengan  Provinsi  Kalimanatn  Timur) menempati  peringkat  ketiga  terbanyak jika  dibandingakan  dengan  beberapa provinsi  yang  lain  di  Pulau  Kalimantan. Sedangkan  jumlah  wanita  usia  subur paling  banyak  terdapat  di  Provinsi Kalimanatan  Barat  dan  paling  sedikit terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah.

## Pengguna Kontrasepsi
Pengguna kontrasepsi merupakan orang atau pasangan yang sedang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi.  Berdasarkan  hasil Survei Demografi dan Kesehatan
Indonesia  (SDKI)  tahun  2017,  persentase pemakaian  alat  kontrasepsi  tertinggi  di Pulau  Kalimantan  terdapat  di  wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara.
1182490 610635 1031287 983681 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 1100000 1200000
Gambar 2. Persentase Pengguna Kontrasepsi Tahun 2017
Sumber: Hasil SDKI 2017
Berdasarkan gambar di atas diketahui  bahwa  persentase  pengguna kontrasepsi  di  beberapa  Provinsi  di  Pulau Kalimantan  bervariasi  antar  provinsi. Persentase pengguna kontrasepsi terbanyak terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah  sebesar  56,  7  persen,  diikuti Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 51, 1 persen, Provinsi Kalimantan Barat sebesar 49,  6  persen,  Provinsi  Kalimantan  Timur sebesar  49,  2  persen,  dan  Provinsi Kalimantan Utara sebesar 34, 2 persen.
Berdasarkan  Gambar  2  di  atas  juga
diketahui
persentase pengguna kontrasepsi  di  atas  50  persen  hanya terdapat  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan Tengah  dan  Provinsi  Selatan.  Hal  ini mengindikasikan bahwa masyarakat (khususnya  pasangan  usia  subur)  masih enggan  menggunakan  alat  kontrasepsi. Fenomen  ini  tentu  menjadi  pekerjaan rumah Badan Kependudukan dan Keluarga  Berencana  (BKKBN)  dan  dinas terkait,  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat  (khsusnya  pasangan  usia
subur)  menggunakan  alat  kontrasepsi dalam  upaya  menciptakan  keluarga  yang sejahtera.
Situasi  Keluarga  Berencana  di Provinsi Kalimantan Timur
Pemilihan Metode Keluarga Berencana (KB)
Dewasa  ini  berbagai  alat  atau  cara Keluarga  berencana  baik  alat/cara  yang modern  maupun  yang  tradisional  sudah banyak  dikenal  luas  masyarakat.  Pada dasarnya  tujuan  utama  dari  penggunaan cara/alat  Keluarga  Berencana  adalah untuk  mencegah  terjadinya  konsepsi  atau pertemuan  antara  sel  telur  dan  sperma  di dalam kandungan/rahim. Sebagian besar penduduk Kalimantan  Timur  yang  menggunakan alat Kontrasepsi lebih memilih menggunakan alat/cara Keluarga Berencana  modern  dibandingkan  dengan cara/mode  tradisonal.  Hasil  SDKI  2017 menunjukkan  bahwa  dari  49,  2  persen pengguna kontrasepsi di Provinsi Kalimantan Timur, sebanyak 43, 9 Persen memilih  menggunakan  alat/cara  Keluarga Berencana  Modern  dan  5,  3  persen memilih  menggunakan  alat/cara  Keluarga Berencana tradisional
49.6 56.7 51.1 49.2 34.2 0 10 20 30 40 50 60
Gambar 3. Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Sumber: Hasil SDKI 2017
Gambar  di  atas  menunjukan  bahwa metode  kontrasepsi  non  MKJP  (Metode Kontrasepsi  Jangka  Panjang)  menjadi pilihan favorit akseptor (pengguna kontrasepsi).  Sebanyak  35,  1  persen pengguna kontrasepsi memilih menggunakan  metode  kontrasepsi  non MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang),  dimana  cara/alat  suntik    (18,  5 persen)  menjadi  pilihan  yang  paling banyak  digunakan  oleh  akseptor  di Provinsi  Kalimantan  Timur.  Sedangkan pengguna  kontrasepsi  yang  memilih metode  MKJP  (Metode  Kontrasepsi Jangka  Panjang)  hanya  sebesar  8,  8 persen, dimana cara/alat Sterilisasi wanita (2, 6 persen) menjadi pilihan  yang paling banyak  digunakan  oleh  akseptor  di
Provinsi Kalimantan Timur untuk metode
MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang)
MKJP  (Metode  Kontrasepsi  Jangka
Panjang)  merupakan  alat/cara  kontrasepsi yang  digunakan  untuk  menjarangkan kelahiran  atau  menghentikan  kesuburan dan  digunakan  dalam  jangka  waktu  yang panjang.  Alat  kontrasepsi  dalam  Rahim (AKDR)/IUD, implant/susuk
KB,
vasektomi  dan  tubektomi  merupakan beberapa jenis/cara MKJP (Metode
Kontrasepsi  Jangka  Panjang).  Sedangkan metode  non  MKJP  merupakan  cara kontrasepsi  yang  tidak  berjangka  panjang atau digunakan dalam jangka waktu  yang pendek
Pengetahuan Akseptor Keluarga Berencana Alat/cara Keluarga Berencana
secara umum terdiri atas dua macam yaitu alat/cara modern dan alat/cara tradisional. Sterilisasi  pria,  sterilisasi  wanita,  pil, suntik  KB,  susuk,  kondom,  IUD,  dan MAL  merupakan  beberapa  alat/cara Keluarga  berencana  modern.  Sedangkan pantang  berkala  dan  senggama  terputus merupakan  alat/cara  Keluarga  Berencana tradisional.  Hasil  Survei  Demografi  dan Kesehatan Nasional (SDKI) 2017 menunjukkan bahwa semua wanita kawin umur 15-49 tahun di Provinsi Kalimantan
Timur  mengetahui  salah  satu  jenis alat/cara Keluarga berencana, baik alat/cara  tradional  maupun    alat/cara modern.  Sedangkan  ada  1,  1  persen  pria kawin  berumur  15-45  tahun  yang  tidak mengetahui  sala  satu  cara/jenis  Keluarga berencana.
43.9 2.6 0.1 14 4.4 18.5 1.82.5 0.1 5.3 1.3 3.5 0.5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 sua tu ca ra m ode rn st er il is as i w ani ta st er il is as i Pri a Pi l IU D
Sunt ik K B Susu k K B K ondom MAL Suat u C ar a…
Pant an g B er k al a
Seng gam a Te rput us C ar a Lai n
Gambar 4 Persentase Wanita Kawin Berumur 15-49 tahun dan Pria Kawin Berumur 15- 45 Tahun yang Pernah Mendengar Paling Sedikit Satu Jenis Alat/Cara KB dan Satu Jenis Alat/Cara Modern di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
Sumber: Hasil SDKI 2017
Angka  Kelahiran  Total  (Total  Fertility Rate/TFR)
Angka kelahiran total (TFR) merupakan  salah  satu  indikator  utama dalam program layanan Keluarga berencana.  Indikator  TFR  paling  sering digunakan untuk mengukur tingkat keberhasian  layanan  program  Keluarga berencana  di  suatu  wilayah.  Secara defenisi  angka  kelahiran  total  diartikan sebagai  jumlah  kelahiran  hidup  laki-laki dan perempuan  tiap 1.000 penduduk yang hidup  hingga  akhir  masa  reproduksninya dengan  catatan:  1)  tidak  ada  perempuan yang  meninggal  sebelum  mengakhiri masa  reproduksinya  dan  2)  tingkat fertilitas  menurut  umur  tidak  berubah pada  periode  waktu  tertentu  (Mantra, 2013).  Atau  sederhanaya  adalah  TFR merupakan  rata-rata  jumlah  anak  yang akan  dilahirkan  oleh  seorang  perempuan pada akhir masa reproduksinya.
TFR  Provinsi  Kalimantan  Timur selama  tiga  periode  terakhir  SDKI mengalami  fluktuatif  naik  dan  turun. Hasil  SDKI  tahun  2017,  angka  TFR
Provinsi
Kalimantan mengalami penurunan    0,1  dari  angka  TFR  hasil
SDKI  tahun  2012  yang  sebesar  2,  8.
Artinya  bahwa  tiap  1000  perempuan  di Provinsi Kalimantan Timur rata-rata akan memiliki  dua  atau  tiga  orang  anak  pada masa  akhir  reproduksinya.  Penurunan angka TFR tersebut tentu saja merupakan suatu kabar yang menggembirakan. Walaupun belum memenuhi target nasional, dimana dalam Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional BKKN  ditargetkan  angka  TFR  sebesar  2, 1 pada tahun 2025.

## Gambar 5
Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2007-2017
100 100 98.9 98.9 98 98.2 98.4 98.6 98.8 99 99.2 99.4 99.6 99.8 100 satu alat/cara Satu alat/cara KB Modern satu alat/cara Satu alat/cara KB Modern wanita Pria
Gambar 4 Persentase Wanita Kawin Berumur 15-49 tahun dan Pria Kawin Berumur 15-45 Tahun yang Pernah Mendengar Paling Sedikit Satu Jenis Alat/Cara KB dan Satu Jenis Alat/Cara Modern di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Sumber: Hasil SDKI 2007, 2012, 2017

## Unmet Need
Selain  indikator  TFR, unmet  need juga  sering  dipakai  sebagai  saah  satu indikator  pelayanan  program  Keluarga berencana.  Angka unmet  need sangat berpengaruh terhadap hasil TFR. Idelanya semakin  rendah  angka unmet  need maka akan  berdampak  pada  penurunan  angka TFR. Unmet  need merupakan  sebuah kondisi dimana seorang perempuan kawin yang  tidak  ingin  mempunyai  anak  lagi atau  ingin  menjarangkan  kelahiran  tetapi tidak  memakai  alat  atau  cara  Keluarga Berencana  (Lembaga  Demografi  Fakultas Ekonomi UI, 2010).
Hasil SDKI tahun 2017
menunjukkan bahwa angka unmet need di Provinsi  Kalimantan  Timur  masih  cukup tinggi  yaitu  sebesar  10,2  Persen.  Dimana perempuan  yang  kebutuhan  berKBnya tidak  terpenuhi  tetapi  ingin  membatasi kelahiran  sebesar  6,  2  persen  dan kebutuhan  berKBnya  tidak  terpenuhi
tetapi  ingin  menjarangkan  kelahiran sebesar 4 persen.
Gambar 6 Unmet Need Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 Sumber: Hasil SDKI 2017

## Angka Prevalensi Kontrasepsi
(Contraceptive Prevalence Rate/CPR ) Hasil Pertemuan Millenium Development Goals ( MDGs ) 2015 disepakati  bahwa  adanya  penambahan indikator  terkait  target  poin  5b  yaitu Akses  Universal  terhadap  Kesehatan Reproduksi. Penambahan indikator tersebut  diharapakan  akan  memberikan kontribusi  dalam  upaya  peningkatan kesehatan  ibu.    Salah  satu  indikator  yang ditambahkan  tersebut  adalah  indikator CPR  ( Contraceptive  Prevalence  Rate )
(Pusat  Data  dan  Informasi  Kementerian Kesehatan  RI,  2013). Contraceptive Prevalence Rate (CPR) merupakan persentase  pasangan  usia  subur  (PUS) yang sedang menggunakan alat/cara KB.
CPR mengindikasikan banyak tidaknya  pasangan  usia  subur  yang menggunakan  salah  satu  cara/alat  KB. Idealnya angka CPR berhubungan terbalik dengan  angka  TFR.  Artinya  semakin tinggi  angka  CPR  maka  TFR  akan semakin  rendah.  Angka  CPR  Provinsi Kalimantan  Timur  pada  Tahun  2012
2.7 2.8 2.7 2.64 2.66 2.68 2.7 2.72 2.74 2.76 2.78 2.8 2.82 2007 2012 2017 10.2 4 6.2 -1 1 3 5 7 9 11 Unmeed Need Untuk Menjarangkan kelahiran Untuk membatasi Kelahiran
berada pada kisaran 60,1 persen (www.bps.go.id.  Diakses  10  september 2019).  Artinya  bahwa  semua  Pasangan Usia  Subur  yang  berada  di  Provinsi Kalimantan  Timur  hanya  60,  1  persen yang menggunakan salah satu alat/cara K B.
Angka  CPR  Provinsi  Kalimantan Timur  mengalami  penurunan  pada  tahun 2017menjadi 55 persen (https://samarinda .prokal.com/read/news/16129 bkkbn kalti m gelar rakorda.html. Diakses
10
September  2019).  Penurunan  angka  CPR ini  harus  menjadi  perhatian  serius pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur dalam  upaya  mencapai  target  TFR nasional 2.1 pada tahun 2025.
Gambar 7 CPR Provinsi Kaliantan Timur Tahun 2012-2017 Sumber: www.bps.go.id dan https://samarinda.prokal.co/read/news/161 29-bkkbn-kaltim-gelar-rakorda.html

## D. Kesimpulan
Program  Keluarga  Berencana  pada dasarnya  lahir  dan  tumbuh  dari  rasa kekhawatiran  manusia  terhadap  laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sebagai  akibat  dari  angka  kelahiran  yang tidak bisa
dikendalikan.
Secara
kependudukan,
Keluarga Berencana
bertujuan untuk menekankan laju pertumbuhan penduduk.
Sedangkan secara  kesehatan,  Keluarga  Berencana merupakan suatu upaya untuk meningkatkan  kualitas  kesehatan  ibu  dan anak. Melalui program Keluarga Berencana  diharapkan  dapat  meningkatan kualitas  anak  bangsa  yang  terlihat  pada
output  beberapa  indikator  Pembangunan Manusia.
Wanita usia subur (WUS)
merupakan  sasaran  utama  dari  pelayanan Keluarga  berencana.  Banyaknya  jumlah wanita usia subur suatu wilayah berdampak pada layanan program keluarga  berencana.  Jumlah  wanita  usia subur  di  Pulau  Kalimantan  pada  tahun 2010  sebanyak  3.808.681  ribu  jiwa. Provinsi  Kalimantan  Barat  memiliki wanita usia subur terbanyak yaitu 118.249 ribu  jiwa  dan  paling  sedikit  terdapat  di Provinsi  Kalimantan  Tengah  sebanyak 610.635  ribu  jiwa.  Sedangkan  untuk pengguna kontrasepsi
Persentase pengguna  kontrasepsi  terbanyak  terdapat di  Provinsi  Kalimantan  Tengah  sebesar 56,  7  persen,  diikuti  Provinsi  Kalimantan Selatan  sebesar  51,  1  persen,  Provinsi Kalimantan  Barat  sebesar  49,  6  persen,
Provinsi  Kalimantan  Timur  sebesar  49,  2 persen,  dan  Provinsi  Kalimantan  Utara sebesar 34, 2 persen.
Hasil survei demografi dan kesehatan  Indonesia  dari  tahun  2007 sampai tahun 2017 ditemukan bahwa TFR Provinsi  Kalimantan  Timur  mengalami flutuasi  naik  dan  turun,  dimana  pada tahun  2007  TFR  Provinsi  Kalimantan Timur sebesar 2, 7 lalu naik menjadi 2, 8 pada tahun 2012 dan turun lagi menjadi 2, 7  pada  tahun  2017.  Sedangkan  Indikator CPR  Provinsi  Kalimantan  Timur  pada tahun  2017  sebesar  55  persen  dan Indikator unmet  need sebesar  10,  2 persen.

## Daftar Pustaka
Badan  Pusat  Statistik  (September  2019) Hasil  Sensus  Penduduk  2010 . Diperoleh dari 2010 bps.go.id . BKKBN.  (2018).  Survei  Demografi  dan Kesehatan Indonesia 2017. Jakarta: BKKBN ----------  .  (2013).  Survei  Demografi  dan Kesehatan Indonesia 2012. Jakarta: BKKBN
60.1 55 53 55 57 59 61 2012 2017
----------  .  (2018).  Survei  Demografi  dan Kesehatan Indonesia 2017. Jakarta: BKKBN ----------  . (September 2019). Konsep
Wanita Usia Subur . Diperoleh dari www.bkkbn.go.id .
Harahap.  2014.  “Penelitian  Kepustakaan”

## Jurnal Iqra’ Volume 08 No.01
Lembaga  Demografi  Fakultas  Ekonomi UI. (2010). Dasar-Dasar Demografi . Jakarta: Penerbit Salemba Empat Mantra. (2013). Demografi Umum . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Pemerintah  Indonesia.  (2009).  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor  52  tahun  2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Lembaran  RI  Tahun  2009  No. 161. Jakarta: Sekertariat Negara
Pusat  Data  dan  Informasi  Kementerian Kesehatan  RI.  (2013).  “Situasi Keluarga Berencana di Indonesia”.
Buletin Jendela Data dan Informasi  Kesehatan  Semester  II
2013 , 1-10. Samarinda.Prokal.com. BKKBN Kaltim Gelar Rakorda . Diperoleh pada tangal 10 September 2019.
Supriyadi.  (2016).  “Community  of
Practitioners: Solusi  Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan ”.  Lentera  Pustaka  2
(2): 83-93, 2016 SSN: 2302-4666.
Tukiran, dkk. (2010).
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi .  Yogyakarta:  Pustaka Pelaja.
UNFPA.  (2018). Strategi  Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Berbasis  Hak  untuk  Percepatan Akses terhadap Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang Terintegrasi dalam Mencapai
Tujuan  Pembangunan  Indonesia .
Jakarta: UNFPA