## METODE IJTIHAD MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nofialdi

## Kandidat Doktor IAIN Imam Bonjol Padang
nofialdi.pdg@gmail.com

## Abstract
Fatwa is believed to be a container having an  important  and  significant  role  in  the religious  life  of  the  Islamic  community. The  urgency  and  significance  can  be  seen from  its  function  as  a  mediating  between the  ideals  of  Islamic  law  on  the  one  hand with the factual reality-communities on the other.  This  is  where  all  the  problems, concerns, hopes, aspirations and experiences  presented  and  confronted people to look for common ground with the ideals  of  moral  and  religious  ethics  in Shari'ah  mediated  by  the  intellectual prowess  of  a  mufti.  One  of  the  institutions that  are  semi-formal  fatwa  is  the  fatwa issued  by  the  Fatwa  Commission  of  the Indonesian Ulema Council (MUI), because these  institutions  are  formally  established by  the  government,  but  its  provisions  can not  be  forced  as  the  decision  of  the judiciary.  Since  its  establishment  in  1975 MUI  fatwa  has  been  issued  either  at  the request  of  individuals,  community  groups and at the request of the government. This simple  article  will  try  to  look  at  and examine  some  of  the  MUI  fatwa  has  been issued,  to  then  be  viewed  and  analyzed, especially in terms of legal istinbat method used in formulating his fatwa.

## Keywords: Ijtihad, Fatwa, MUI

## Abstrak
Fatwa  diyakini  sebagai  wadah  yang memiliki  peran  penting  dan  signifikan dalam  kehidupan  beragama  komunitas Islam. Urgensi dan signifikansinya terlihat dari fungsinya sebagai mediasi antara cita ideal  hukum  Islam  di  satu  pihak  dengan realitas-faktual  masyarakat  di  pihak  lain. Di  sinilah  setiap  problem,  keprihatinan, harapan, aspirasi dan pengalaman masyarakat
disampaikan dan dikonfrontasikan untuk dicarikan titik temu dengan cita moral dan etika religius dalam syari’ah  yang  dimediasi  oleh  kecakapan intelektual  seorang  mufti.  Salah  satu lembaga  fatwa  yang  bersifat  semiformal adalah  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI), karena lembaga ini resmi dibentuk oleh  pemerintah,  namun  ketetapannya tidak dapat memaksa sebagaimana keputusan lembaga peradilan. Sejak berdiri  tahun  1975,  MUI  telah  banyak mengeluarkan  fatwa  baik  atas  permintaan individu,  kelompok  masyarakat  maupun atas  permintaan  pemerintah.  Tulisan sederhana ini akan mencoba untuk melihat dan  meneliti  beberapa  fatwa  yang  telah dikeluarkan  MUI,  untuk  kemudian  dilihat dan  dianalisis,  terutama  dari  segi  metode istinbat  hukum  yang  digunakan  dalam merumuskan fatwanya.

## Kata Kunci: Ijtihad, Fatwa, MUI

## Pendahuluan
Ifta’ adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum  syara‟ oleh ahlinya kepada orang  yang  belum  mengetahuinya. 1 .i Orang  yang  meminta  penjelasan  disebut mustafti ,  yang menyampaikan  jawaban  hukum  disebut mufti dan  materi  jawaban  hukum  syara‟  yang disampaikan  kepada  orang  yang  meminta  penjelasan  disebut fatwa 2 .ii Fatwa  dapat  dipahami sebagai materi hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti atas pertanyaan mustafti .
Koleksi fatwa telah ada hampir di setiap zaman dalam lintas sejarah komunitas Islam, sejak dari koleksi fatwa Umar ibn khattab (w. 24 H), koleksi fatwa Ibn Taymiyah (w. 728 H), koleksi  fatwa  Dar  al-Ifta`  di  Kairo,  sampai  koleksi  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  yang dihasilkan sebagai jawaban terhadap berbagai problematika umat Islam Indonesia.
Lembaga  fatwa  merupakan  institusi  yang  berbeda  dengan  lembaga  peradilan. Lembaga  peradilan  merupakan  insitusi  resmi  (formal)  pemerintah  sehingga  keputusannya mengikat dan dapat memaksa, sedangkan institusi fatwa berada di luar lembaga pemerintahan sehingga keputusannya bersifat sukarela dan tidak dapat memaksa. Pemberian fatwa ini dapat dilakukan oleh orang perorang dan bisa juga oleh lembaga non-formal atau semi-formal.

## Pembahasan

## Sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia
Mejelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  merupakan  wadah  dan  organisasi  ulama  seluruh Indonesia.  Lembaga  ini  didirikan  tanggal  27  Juli  1975  melalui  sebuah  kegiatan  Muktamar Ulama  yang diadakan dari tanggal  21 hingga 27  Juli  1975. Di akhir acara, 53 orang peserta yang  terdiri  dari  para  wakil  majelis-majelis  ulama  daerah  yang  baru  terbentuk,  para  wakil pengurus  pusat  sepuluh  organisasi  Islam  yang  ada,  sejumlah  ulama  bebas  dan  empat  orang perwakilan  rohaniawan  ABRI  menandatangani  deklarasi  pendirian  Majelis  Ulama  Indonesia dan mengangkat Hamka sebagai Ketua Umum MUI pertama 3 . iii
MUI  sebagai  lembaga  keagamaan  diamanahkan  untuk  memberikan  fatwa-fatwa  dan nasihat,  baik  kepada  pemerintah  maupun  komunitas  Islam  seputar  persoalan  keagamaan secara khusus dan persoalan  yang dihadapkan bangsa pada umumnya. Di samping itu, MUI juga  diharapkan  mampu  menggalakkan  persatuan  nasional,  menjadi  mediator  antara pemerintah  dan  ulama  serta  mewakili  kaum  muslimin  dalam  pertemuan  antar  golongan agama. Termasuk juga dalam tugas MUI adalah untuk menjaga agar perundang-undangan di negeri ini tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam 4 . iv
Penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi ini  diberi  tugas  dan  wewenang  untuk  merundingkan  dan  mengeluarkan  fatwa  mengenai persoalan-persoalan  hukum  Islam  yang  dihadapi  masyarakat.  Persidangan-persidangan Komisi  fatwa biasanya diadakan sesuai keperluan atau bila MUI telah dimintai  pendapatnya oleh masyarakat maupun pemerintah. Persidangan itu biasanya selain dihadiri oleh Ketua dan semua anggota Komisi Fatwa, juga dihadiri oleh undangan dari luar, seperti para ulama bebas dan ilmuwan sekuler yang terkait dengan persoalan yang sedang dibicarakan 5 . v
Sejak  berdiri  tahun  1975  sampai  tahun  2003,  MUI  sebagai  lembaga  yang  memiliki otoritas  pemberian  fatwa  telah  memainkan  fungsinya  secara  baik.  Dalam  rentang  waktu  itu, 85  fatwa  telah  dikeluarkan  yang  meliputi  beberapa  persoalan  agama  dan  kemasyarakatan. Secara  klasifikasi,  fatwa-fatwa  itu  terdiri  dari  23  masalah  ibadah,  8  masalah  paham keagamaan,  41  masalah  sosial  kemasyarakatan  serta  11  masalah  ilmu  pengetahuan  dan teknologi 6 . vi

## Fatwa Majelis Ulama Indonesia

## Shalat Jum’at bagi musafir di kapal
Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada 10 Februari 1976, yang salah satu poinnya berbunyi: “ Shalat jum’at sesuai dengan Mazhab Ibn Hazam dan pendapat sebagian Hanbaliah ” 7 , sehingga  bagi  orang  yang  melaksanakannya  sah  sesuai  dengan  pandangan  Ibn Hazam  dan  sebagian  kalangan  Hanabilah,  tetapi  hukumnya  tidak  wajib  sebagaimana pandangan jumhur.
MUI menyandarkan pandangannya kepada beberapa argumentasi:
1. Mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi‟i dan Hanbali) mengatakan tidak wajib dan tidak sah jum‟at bagi musafir
2. Mazhab Hanbali ada pula yang menganalogikan orang yang bermukim di kapal sama dan serupa dengan orang Badui, di mana mereka tidak mendapat rukhsah safar dan diwajibkan mendirikan jum‟at dan jum‟at mereka sah.
3. Mazhab Zahiri dan yang sepandangan dengannya mewajibkan dan menganggap sah shalat jum‟atnya orang musafir 7 . vii
Dari pendapat di atas, terlihat bahwa MUI melihat adanya pandangan Ibn Hazam yang berpendapat bahwa kewajiban shalat jum‟at itu berlaku terhadap orang musafir, budak, orang merdeka  dan  orang  yang  tidak  dalam  perjalanan  ( al-muqim ). viii Artinya,  shalat  jum‟at  bagi orang musafir itu tetap wajib dan sah sebagaimana wajib dan sahnya orang yang tidak dalam
perjalanan.  Kemudian  MUI  juga  melihat  kepada  pandangan  sebagian  Hanabilah  yang mempersamakan antara orang yang tinggal dalam kapal dengan orang Badui.
Konsepsi  ini  jelas  bertentangan  dengan  pandangan  jumhur  yang  berpendapat  bahwa shalat  jum‟at  hukumnya  tidak  wajib  bagi  musafir 8 . ix seperti  hadis  riwayat  Abu  al-Zubeir  dari Jabir:
ُ َّاللَّ ىَّلَص{ ِ َّاللَّ َلوُس َر َّنَأ
يِف ُةَعُمُجْلا ِهْيَلَعَف  ِر ِخ ْلْا  ِم ْوَيْلا َو ِ َّللَّاِب ُنِم ْؤُي ناَك  ْنَم  :َلاَق }َمَّلَس َو ِهْيَلَع

## اًكوُلْمَم  ْوَأ ، اًّيِبَص  ْوَأ ، ًةَأ َرْما ِوَأ ، ا ًرِفاَسُم  ْوَأ ، اًضي ِرَم  َّلَِّإ ، ٍةَعُمُج  ِم ْوَي ِّلُك
Menyikapi pandangan jumhur ini, Ibn Hazam berpendapat hadis-hadis yang dijadikan dalil  oleh  jumhur  adalah  hadis-hadis  yang  lemah,  termasuk  hadis  ini,  karena  hadis  itu  ada yang  mursal  dan  dalam  sanadnya  terdapat  tiga  orang  yang  majhul,  sehingga  tidak  dapat dijadikan  hujjah.  Untuk  itu,  Ibn  Hazam  berpegang  kepada  hadis  yang  bertentangan  dengan hadis-hadis kalangan jumhur, yaitu hadis riwayat „Abd al-Razaq dari Ibn Juraij:

## ِ َّاللَّ َلوُس َر َّنَأ يِنَغَلَب - صلى الله عليه وسلم -
اًصَع ىَلَع ُأَّك َوَتَي ْمُهَبَطَخ َو ، ٍرَفَس يِف ِهِباَحْصَأِب َعَمَج
Setelah  mencermati  hal  ini  secara  seksama,  kami  berkesimpulan  MUI  tidak  dalam posisi  yang  tegas  dalam  mengambil  posisi  ketika  dihadapkan  kepada  dua  pandangan  yang saling  berbeda  sehingga  terkesan  MUI  bersikap  hati-hati  ( ihtiyat )  dan  menempuh  langkah kompromistis  dengan  mengambil  jalan  tengah,  yaitu  dengan  mengakomodir  kedua  pendapat dan  berkesimpulan  orang  yang  shalat  jum‟at  di  kapal  shalatnya  sah,  tetapi  hukumnya  tidak wajib.
Dari  segi  metode  istinbat  yang  dilakukan,  terlihat  MUI  menggunakan  qiyas,  kaidah fiqh , maslahah  mursalah dan talfiq 9 . x Qiyas  digunakan  MUI  dalam  menganalogikan  musafir dengan  orang  Badui  yang  tidak  mempunyai  tempat  diam  yang  tetap  di  mana  mereka  tidak mendapat  rukhsah  safar.  Untuk  itu,  karena  orang  Badui  itu  tidak  mendapat  rukhsah  safar sehingga diwajibkan untuk shalat jum‟at. Meskipun orang yang tinggal di kapal dianalogikan dengan orang Badui, namun MUI tidak mewajibkan shalat jum‟at bagi orang yang tinggal di kapal,  tetapi  hanya  membolehkan  atau  paling  kuat  dianjurkan.  Di  sinilah  terlihat  MUI  di samping  menggunakan  qiyas  tetapi  juga  melakukan talfiq ,  dengan  mengambil  sebagian pendapat  Ibn  Hazam  sekaligus  sebagian  pandangan  jumhur.  Pandangan  Ibn  Hazam  diambil dalam  hal  boleh  dan  sahnya  shalat  jum‟at  dalam  kapal  apalagi  terhadap  pekerja  kapal, sedangkan pendapat jumhur diambil dalam hal ketentuan hukumnya tetap tidak wajib.
Kemudian  sesuai  dengan  dasar  pertimbangannya,  MUI  juga  berpegang  dan menerapkan  kaidah  fiqh  yang  menurutnya  sesuai  dengan  hukum  Islam:  “di  mana  kalau terdapat  dua  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama fiqh ,  seseorang  dapat  memilih  mana pendapat yang lebih kuat ( rajih ), lebih maslahat dan lebih mantap hati menganutnya”. 10 . xi
Di samping itu, tampaknya MUI juga menerapkan prinsip maslahah mursalah dalam dalil istinbatnya. Sesuai dengan pertimbangan MUI pada poin dua yang menyebutkan bahwa memberi kesempatan shalat jum‟at bagi orang yang bekerja di kapal dan jarang menemukan shalat  jum‟at  selama  di  darat  merupakan  kesempatan  untuk  meningkatkan  pendidikan keagamaan, mempererat persaudaraan dan tentu memberikan faedah ( maslahah ) bagi mereka.

## Zakat Penghasilan (Profesi)
Mejelis Ulama Indonesia pada tanggal 7 Juni 2002 telah mengeluarkan fatwa tentang zakat penghasilan yang berbunyi:
1. Zakat penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
2. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.
3. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.
4. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 % 11 . xii
Persoalan  zakat  penghasilan  merupakan  persoalan  ijtihadiyah  yang  ketentuannya belum  diatur  secara  tegas  dalam  nas  (al-Qur`an  dan  Sunnah).  Kerena  persoalan  ini  sangat penting  dan  sering  menimbulkan  pertanyaan  di  kalangan  komunitas  Islam,  maka  MUI menetapkan  keputusan  bahwa  penghasilan  harus  dikeluarkan  zakatnya  sebesar  2,5  %  jika telah mencapai nishab senilai 85 gram emas pada saat menerima penghasilan itu (jika sampai nishab) atau setelah dikumpulkan selama setahun ( haul ) dari penghasilan bersihnya.
Sebagai  dasar  dan  pertimbangan,  MUI  menyandarkan  fatwanya  kepada  ketentuan berikut:
1. QS al-Baqarah (2): 267:
                                                                                                     
2. QS al-Baqarah (2): 219:
                                                                                                                      
3. QS al-Taubah (9): 103:
                                                                                                     4. Hadis marfu’ dari Ibn „Umar dari Nabi Saw
لوحلا هيلع لوحي ىتح لام ىف ةاكزلَّ
Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:
ةقدص هسرفلَّو هدبع ىف ملسملا ىلع سيل
Hadis riwayat Bukhari dari Hakim ibn Hizam:
ففعتسي نمو ىنغ رهظ نع ةقدصلا ريخو لوعت نمب أدباو ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا
الله هنغي نغتسي نمو الله هفعي
Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah:
هظ نع ةقدصلا امنإ

## لوعت نمب أدباو ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا ىنغ ر
5. Pendapat dua orang Ulama:
a. Komentar  al-Nawawi  terhadap  hadis  yang  diriwayatkan  Muslim  dari  Abu  Hurairah, yang menyebutkan bahwa bagi al-Nawawi hadis itu sebagai dalil untuk tidak dikenakan zakat  terhadap  harta qinyah (harta  yang  digunakan  untuk  dipakai  dan  tidak  bersifat produktif atau dikembangkan).
b. Komentar  Yusuf  Qardawi  bahwa  Kewajiban  zakat  tidak  dilihat  dari  segi  banyak  atau sedikitnya harta, tetapi dari segi sampai nishabnya bagi yang tidak berhutang dan telah melebihi kebutuhan primer. Untuk itu nishab penghasilan adalah setara dengan 85 gram emas. 12 . xiii
Berdasarkan  ketetapan  dan  dalil  yang  dikemukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  metode yang diterapkan untuk menetapkan ketentuan zakat penghasilan didasarkan kepada al-Qur`an, Hadis dan Qiyas. Selain itu, MUI juga memperhatikan pendapat dua orang ulama (al-Nawawi dan Yusuf Qardawi) dalam mengeluarkan keputusan.
Dalil  al-Qur`an  digunakan  MUI  untuk  menetapkan  bahwa  penghasilan  termasuk  ke dalam  hasil  usaha  yang  baik-baik  ( ْمُتْبَسَك  اَم ) sebagai  pemahaman  umum  terhadap  QS  al- Baqarah  (2):  267.  Kemudian  ketentuan  mengeluarkan  zakat  profesi  setelah  melebihi kebutuhan  didasarkan  kepada  pemahaman وفعلا sebagaimana  dalam  QS  al-Baqarah  (2):  219 dengan  makna:  “Yang  lebih  dari  keperluan”,  sedangkan  QS  al-Taubah  (9):  103  dipahami sebagai perintah (wajib) untuk mengeluarkan zakat, termasuk zakat penghasilan.
Hadis  Nabi  saw  juga  dijadikan  sebagai  dalil  dalam  menetapkan  zakat  penghasilan. Hadis marfu’ dari  Ibn  „Umar  digunakan  sebagai  ketetapan  adanya haul bagi  zakat penghasilan, sedangkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah sebagai  dasar bahwa zakat penghasilan  termasuk  barang  produktif  karena  mempunyai  potensi  untuk  berkembang. Pendapat  ini  diambil  MUI  setelah  memperhatikan  pendapat  dan  komentar  al-Nawawi terhadap harta qinyah dalam hadis tersebut. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari dari Hakim ibn Hizam dan  hadis  riwayat  Ahmad  dari  Abu  Hurairah  dipahami  sebagai  dasar  bahwa  zakat dikeluarkan dari kelebihan harta atau kebutuhan ( ىنغ رهظ نع ).
Qiyas digunakan MUI dalam hal:
1. Menyamakan  ketentuan  nishab  zakat  penghasilan  dengan  nishab  emas,  yaitu  85  gram emas.
2. Menyamakan ketentuan 2,5 % kadar zakat yang harus dikeluarkan sebagaimana ketentuan zakat emas.
3. Menyamakan ketentuan haul untuk penghasilan yang tidak sampai nishab waktu menerima dengan ketentuan sebagaimana zakat emas.
Terakhir,  dapat  juga  dilihat  di  samping  dalil-dalil  di  atas,  MUI  juga  memperhatikan dan menjadikan dua pandangan ulama dari dua generasi  yang berbeda sebagai pertimbangan hukum dan untuk menguatkan fatwanya. Imam al-Nawawi sebagai representasi ulama klasik dan Yusuf qardawi sebagai representasi ulama modern.

## Pernikahan campuran
Pada tanggal 1 Juni 1980 MUI telah mengeluarkan fatwa yang berbunyi:
1. Perkawinan muslim dengan non muslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan Islam. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah
mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan perkawinan tersebut haram hukumnya 13 . xiv
Sebagai dasar hukum, MUI mengemukakan dalil sebagai berikut:
1. QS al-Baqarah (2): 221:
                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                            
QS al-Ma`idah (5): 5:
                                                                                                                             
                                                                                                                                     
                                                                                                       
QS al-Mumtahanah (60): 10:
                                              
                                                                                      
                                           
                                                                       
                                                                                                                                      
                                                                  
QS al-Tahrim (66): 6:
                                                          
                                                                            
                              
           
2. Hadis riwayat al-Tabrani:
ىقابلا فصنلا ىف الله قتيلف ناميلإافصن لمكتسا دقف جوزت نم

## Hadis riwayat al-aswad al-Sura‟i:

## هناسجميوأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف هناسل هنع برعي ىتح ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك
Diktum  pertama  dari  fatwa  ini  tidak  menimbulkan  masalah  karena  memang  sudah menjadi  konsesus  bahwa  wanita  muslim  dilarang  kawin  dengan  laki-laki  non  muslim, termasuk  laki-laki  ahli  kitab.  Namun  yang  paling  menarik  adalah  diktum  kedua  yang menetapkan  bahwa  laki-laki  muslim  dilarang  kawin  dengan  wanita  non  muslim,  termasuk dengan  wanita  ahli  kitab.  Al-Qur`an  secara  tegas  mengatakan  bahwa  laki-laki  muslim diperbolehkan  menikah  dengan  ahli  kitab  sebagaimana  ketentuan  QS  al-Ma`idah  (5):  5. Hampir semua ulama sepakat akan kebolehan itu 14 xv berdasarkan ketentuan dari QS al-Ma`idah (5): 5 tersebut.
Dilihat  dari  segi  metode  istinbat  yang  dipergunakan,  tampaknya  MUI  mendasarkan fatwanya kepada al-Qur`an, Hadis, Maslahah Mursalah dan Sadd al-Zari’ah serta  ketetapan Umar ibn Khattab. Penggunaan al-Qur`an sebagai dalil didasarkan kepada pemahaman umum terhadap pesan moral yang dikandung QS al-Tahrim (66): 6, di mana pencegahan orang Islam kawin  dengan  non  muslim,  termasuk  larangan  terhadap  laki-laki  muslim  untuk  mengawini kitabiyah,  sebagai  upaya  proteksi  agar  diri  dan  keluarganya  tidak  masuk  neraka.  Kenyataan ini sangat disadari melalui pemahaman lebih jauh terhadap hadis yang diriwayatkan al-Aswad ibn al-Sura‟i yang menyatakan bahwa orang tua memiliki peran vital dalam menentukan masa depan  anaknya,  apakah  anakanya  akan  menjadi  Yahudi,  Nasrani  atau  Majusi,  sangat tergantung kepada orang tuanya.
Selain itu, dengan mencermati ketetapan MUI pada poin dua, jelas disebutkan bahwa karena  kemafsadatan  yang  ditimbulkan  karena  perkawinan  laki-laki  muslim  dengan  wanita ahli kitab lebih besar ketimbang manfaat  yang dapat diraih, maka dapat disimpulkan metode yang  digunakan  MUI  dalam  hal  ini  adalah  prinsip maslahah  mursalah .  MUI  memandang larangan ini demi menjaga kemaslahatan umat Islam secara makro.
Namun  persoalan  yang  selanjutnya  muncul  adalah  tindakan  MUI  yang mengenyampingkan al-Qur`an atas dasar maslahat. Apakah boleh mengenyampingkan (kalau tidak dapat dikatakan “membatalkan”) ketentuan al-Qur`an berdasarkan prinsip kemaslahatan (baca:  dalam  konteks maslahah  mursalah )  dalam  melakukan  istinbat  hukum  dalam  Islam?. Untuk  menjawab  pertanyaan  ini,  barangkali  MUI  mengikuti  apa  yang  dilakukan  oleh  Umar ibn Khattab, yang terkadang menetapkan suatu ketentuan dengan mengabaikan ketentuan al- Qur`an  atas  dasar  kemaslahatan  ( maslahah  mursalah ),  seperti   dalam  hal  pencurian  di  masa paceklik  dan  mu`llaf  yang  tidak  memperoleh  bagian  zakat 15 . xvi Tindakan  tersebut  meskipun
secara  lahir  bertentangan  dengan  nas,  namun  tampaknya  Umar  berkeyakinan  lebih  sesuai dengan  prinsip  umum  tujuan  hukum  dalam  Islam  ( maqashid  al-syari’ah ),  yaitu  demi kemaslahatan umum.
Kemudian  kami  juga  melihat  bahwa  ketetapan  MUI  ini  sebagai  tindakan  preventif untuk  mencegah  timbulnya  kemudaratan  yang  akan  timbul  karena  adanya  kawin  campur, misalnya  kemungkinan  anak  akan  mengikuti  agama  ibunya  dan  bahkan  tidak  menutup kemungkinan  pihak  suami  pun  akan  bisa  ikut  agama  istrinya.  Oleh  sebab  itu,  MUI  merasa perlu  untuk  melakukan  tindakan  preventif  ini,  apalagi  di  Indonesia  keberadaan  ahli  kitab sudah jelas sasarannya adalah orang  yang beragama Kristen, karena keturunan Yahudi  tidak ditemukan di Indonesia. Untuk itu dapat dikatakan MUI juga telah menerapkan metode sadd al-zari’ah dalam fatwanya tentang kawin campur ini.
Dari poin dua fatwa MUI juga terlihat indikasi pemisahan antara non muslim dengan ahli  kitab.  Kami  melihat  hal  itu  sebagai  akomodir  terhadap  kontroversi  persoalan  kitabiyah; siapakah  yang  dimaksud  dengan  kitabiyah,  apakah  hanya  penganut  agama samawi atau termasuk  juga  di  dalamnya  orang  yang  beragama ardhi (lawan  dari  agama samawi ).  Kalau hanya  agama samawi ;  ulama  juga  berbeda  apakah  sebelum  adanya  trinitas  saja  atau  masuk juga  nasrani  setelah  adanya  trinitas.  Atau  yang  dimaksud  kitabiyah  adalah  orang-orang keturunan Bani israil. Dalam hal ini tampaknya MUI memutuskan laki-laki muslim dilarang kawin dengan wanita dari seluruh non muslim, termasuk di dalamnya seluruh penganut agama ardhi dan samawi (selain  Islam)  dan  juga  termasuk  kitabiyah  yang  dipahami  sebagai  orang yang  masih  berpegang  teguh  kepada  ajaran  Yahudi  dan  Nasrani  atau  bukan,  dan  termasuk juga  kitabiyah  yang  dipandang  oleh  sebagian  kelompok  sebagai  keturunan  Bani  Israil. Semuanya  termasuk  dalam  posisi  yang  sama  yaitu  haram  untuk  dinikahi  baik  oleh  wanita maupun laki-laki muslim.

## Talak Tiga Sekaligus
Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  rapatnya  tanggal  24  Oktober  1981 menetapkan:
1. Harus  diusahakan  secara  sungguh-sungguh  supaya  kasus  talak  tiga  sekaligus  jangan sampai terjadi lagi.
2. Untuk mencapai  maksud tersebut  di  atas ialah dengan melaksanakan UU No. 1/1974  dan PP No. 9/1975.
3. Peranan Pengadilan Agama sangat menentukan bagi tercapainya maksud itu.
4. Kecuali  itu,  penyuluhan  Undang-undang  Perkawinan  dan  Peraturan  Pelaksanaanya  bagi masyarakat harus dilaksanakan secara sungguh 16. xvii .
Ketetapan MUI ini didasarkan kepada argumentasi sebagai berikut:
1. Pandangan  jumhur  sahabat  dan  tabi‟in  serta  Imam  mazhab  empat  bahwa  talak  tiga sekaligus jatuh tiga. Ibn Hazam dari Mazhab Zahiri juga berpendapat demikian.
2. Pendapat  Tawus,  Mazhab  Imamiyah,  Ibn  Taymiyah  dah  ahl  al-zahir  bahwa  talak  tiga sekaligus jatuh satu.
3. Dilihat dari segi dalil, pendapat yang pertama lebih kuat.
b. Di Indonesia sudah berlaku UU N0. 1/1974 tentang Perkawinan, di mana putus pekawinan dengan talak dan tata cara talak bagi  yang beragama Islam sudah di atur pada pasal 10 jo 31 UU tersebut dan pasal 14 sampai 18 PP No. 9/1975 17 . xviii
Secara  keseluruhan,  fatwa  ini  bukan  merupakan  hal  baru,  karena  masalah  ini  sudah ada  dan  telah  ada  pendapat  mulai  dari  kalangan  sahabat  sampai  imam  mazhab  dan  juga pandangan ulama kontemporer, seperti Ibn Taymiyah yang juga dijadikan rujukan oleh MUI.
Hal  menarik  yang  perlu  dikaji  di  sini  adalah  pilihan  MUI  untuk  lebih  memilih pandangan  minoritas  ketimbang  mayoritas.  Walaupun  model  pilihan  ini  bukan  sesuatu  yang baru  bagi  MUI  tetapi  tetap  perlu  untuk  dikaji,  apakah  metode  dan  dasar  pertimbangan  yang dipakai  MUI dalam hal  ini. Apalagi  dalam diktum  tiga disebutkan bahwa dalil  jumhur lebih kuat, tetapi MUI tetap tidak memilih pandangan jumhur yang dari segi dalil lebih kuat.
Dari sudut pandang metodologi,  tidak terlihat MUI menampilkan ayat al-Qur`an dan hadis  nabi  sebagai  dalil,  tetapi  hanya  menyandarkan  pandangan  kepada  pandangan  ulama sehingga dapat dikatakan MUI tidak menyandarkan pandanganya kepada nas (al-Qur`an dan hadis) secara langsung.
Lebih jauh dapat dilihat, MUI di samping tidak memakai nas dan memilih pandangan minoritas,  juga  menjadikan  UU  NO.1/1974  dan  PP  No.  9/1975  sebagai  dasar  pertimbangan. Bahkan  secara  tersirat  MUI  lebih  mempertimbangkan  aspek  ini  sebagai  dasar  menetapkan fatwa sehingga bagi MUI talak tiga sekaligus tidak dipandang jatuh talak tiga, karena UU No. 1/1974  dan PP No. 9/1975 tidak menganut  paham  itu dan berprinsip  mempersulit terjadinya perceraian,  sehingga  setiap  perceraian  harus  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan,  setelah pengadilan memandang perkawinan tersebut tidak mungkin dipertahan kembali. 18 . xix Dalam hal ini,  UU  Perkawinan  terkesan  mengenyampingkan  pandangan  jumhur  yang  diakui  MUI dalilnya lebih kuat. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi alasan MUI untuk menjadikan UU Perkawinan ini sebagai dasar penetapan hukum?
Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut  menurut  kami,  barangkali  pendapat  MUI disandarkan kepada kaidah fiqh :

## فلاخلا عفريو مازلإ مكاحلا مكح
Kaidah ini menetapkan bahwa keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan  menghilangkan  perbedaan  pendapat  sehingga  bagi  MUI  UU  Perkawinan  merupakan ketentuan  Negara  yang  berlaku  umum,  mengikat  dan  meniadakan  perbedaan  pendapat. Kaidah ini kami lihat juga dipakai MUI dalam fatwanya tentang keharusan megikuti prosedur perkawinan sesuai dengan ketentuan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.
Pertanyaan lebih lanjut adalah kalau memang asumsi MUI didasarkan kepada kaidah fiqh ,  cukup  kuatkah  kaidah fiqh itu  dijadikan  dasar  untuk  mengenyampingkan  pandangan sahabat  dan  jumhur?  Ini  tentu  akan  menimbulkan  persoalan  lain  dan  memicu  terjadinya polemik  lebih  jauh  dalam  kasus  ini.  Tetapi  menurut  hemat  kami,  barangkali  MUI  bisa  saja beranggapan bisa, apalagi jika dilihat ketetapan MUI itu lebih mengandung maslahah ditinjau dari  segi  kepentingan  keluarga  secara  keseluruhan  dan  sebagai  tindakan  preventif  untuk mencegah timbulnya pengucapan talak secara sembarangan dan atas dasar emosional semata, tanpa  mempertimbangkan  akibat-akibat  yang  akan  ditimbulkan  terhadap  anak  dan  masa depannya.  Sehingga  cukup  beralasan  kalau  kami  katakan  MUI  dalam  hal  ini  juga  telah menerapkan metode maslahah mursalah dan sadd al-zari’ah .
Atas dasar ini dapat kami simpulkan bahwa mengenyampingkan pendapat sahabat dan jumhur  dilakukan  MUI  tidak  hanya  atas  dasar  adanya  kaidah  fikih  sebagaimana  telah disebutkan dalam uraian sebelumnya, tetapi  juga atas dasar prinsip kemaslahatan ( maslahah mursalah ) dalam rangka merealisir kemaslahatan sekaligus menghilangkan kemudaratan yang akan ditimbulkan ( maqashid al-syari’ah ). Praktik ini tentu bukan barang baru lagi bagi MUI karena dalam fatwa tentang haramnya perkawinan laki-laki muslim dengan wanita kotabiyah sebagaimana  diuraikan  sebelum  ini,  MUI  malah  mengenyampingkan  ketetapan  al-Qur`an dengan  asumsi  prinsip  maslahah  demi  kemaslahatan,  dengan  mengacu  kepada  praktek  yang dilakukan Umar.
Lebih  jauh  kami  juga  melihat  barangkali  keputusan  MUI  untuk  menjadikan  UU  No. 1/1974  sebagai  dasar  hukum,  mengikuti  pandangan  sebagian  kalangan  modernis  yang berpendapat  UU  No.  1/1974  tidak  hanya  sebagai  undang-undang  tetapi  juga  sebagai  produk fiqh  dalam  bentuk  ijtihad  kolektif  ulama  Indonesia.  Atau  dikatakan  juga  sebagai  “ijma‟” ulama Indonesia, sebagaimana pandangan Muhammad Iqbal 19 . xx

## Reksadana Syari’ah
Berdasarkan  hasil  lokakarya  MUI  dengan  Bank  Mu‟amalat  yang  diselenggarakan  di Jakarta tanggal 29-30 Juli 1997, menetapkan bahwa:
1. Reksadana sebagai wadah di mana masyarakat  dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya  dana  itu  diinvestasikan  ke  portofolio  efek.  Kegiatan  ini  dipandang  sebagai jalan  keluar  bagi  para  pemodal  kecil  yang  ingin  ikut  serta  dalam  pasar  modal  dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko  yang sedikit, dapat memobilisasi  dana  untuk  pertumbuhan  dan  pengembangan  perusahaan-perusahaan nasional (BUMN dan swasta) dan dapat juga memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.
2. Pandangan syari‟ah terhadap reksadana dapat dipahami dari ketentuan berikut:
a. Tuntutan  syara‟  agar  setiap  orang  memenuhi  akad  yang  mereka  lakukan,  berdasarkan QS al-Ma`idah (5): 1:
                                                                                                                                                                            
b. Prinsip  dalam  akad  harus  mengikuti  ketentuan  yang  telah  digariskan  Allah  SWT berdasarkan QS al-Nisa` (4): 29:
                                                                                                         
c. Syarat-syarat  yang  berlaku  dalam  sebuah  akad  adalah  syarat-syarat  yang  ditentukan sendiri  oleh  kaum  muslimin,  selama  tidak  melanggar  ajaran  Islam,  berdasarkan  hadis riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan Tirmizi dari „Amr ibn „Auf:
لَّإ مهطورش ىلع نوملسملاو امارح لحأ وأ لَّلاح مرح احلص لَّإ نيملسملل زئاج حلصلا لمارح لحأ وأ لَّلاح مرح اطرش
d. Kaidah fiqh yang berlaku di kalangan Hanbali yang menyatakan, pada prinsipnya setiap sesuatu dalam mu‟amalat dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syari‟ah:

## فلاخت وأ عرشلا اهعنمي ملام ةحابلإا طورش نم اهب لصتيامو دوقعلا ىف لصلأا
عرشلاصوصن
e. Pernyataan wahbah al-Zuhaili yang dapat menerima usaha semacam reksadana syari‟ah selama tidak bertentangan dengan syari‟ah 20 . xxi
3. Kegiatan reksadana yang ada sekarang masih banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam, baik dari sisi akad, sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan, maupun dalam hal pembagian keuntungan. Untuk itu perlu dibentuk reksadana syari‟ah.
4. Reksadana syari‟ah dapat ditangani oleh lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum sebagai syakhsiyyah hukmiyyah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Pandangan didasarkan kepada pendapat dua orang ulama kontemporer,yaitu Mustafa Ahmad Zarqa dan Wahbah al-Zuhaili bahwa badan hukum diakui keberadaannya dalam fiqh Islam, yang masuk dalam terminologi syakhsiyyah hukmiyyah atau syakhsiyyah i’tibariyyah atau syakhsiyyah ma’nawiyyah dan dapat juga disebut dengan syakhsiyyah mujarradah .
5. Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah atau qiradh , karena sistem ini disepakati kebolehannya oleh empat mazhab fiqh sunni.
Praktik mudharabah ini menurut al-Baijuri dalam karyanya Hasiyah Fath al-Qarib, juz II, hlm.21 ketetapannya didasarkan kepada ijma‟ dan kebutuhan manusia.
6. Saham reksadana dapat diperjualbelikan, dasarnya:
a. Penjelasan ayat  al-Qur`an  yang menghalalkan jual  beli dalam  QS  al-Baqarah (2): 275: َعْيَبْلا ُ َّاللَّ َّلَحَأ َو
b. Dalam  Raudhah  al-Thalibin,  juz  III,  halaman  68  dan  69  dinyatakan  bahwa  saham  itu merupakan  harta  milik  investor  yang  bisa  dimanfaatkan,  termasuk  dapat diperjualbelikan.
c. Pandangan Abd al-Hamid Mahmud al-Ba‟li sebagaimana dikutip Samir „Abd al-Hamid Ridwan berpendapat jual beli saham itu sudah menjadi kelaziman para pengusaha ( ‘urf al-tujjar ).
d. Tidak  adanya  unsur gharar (penipuan)  karena  nilai  saham  jelas.  Semua  saham  yang dikeluarkan reksadana tercatat dalam administrasi yang rapi dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas 21 . xxii
7. Kegiatan investasi reksadana harus memenuhi syarat-syarat:
a. Reksadana  syari‟ah  dapat  melakukan  apa  saja  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan syari‟ah.
b. Akad  yang  dilakukan  oleh  reksadana  syari‟ah  dengan  emiten  dapat  dilakukan  melalui mudharabah dan jual beli
8. Dalam  melakukan  transaksi  reksadana  syari‟ah,  tidak  diperbolehkan  melakukan  tindakan spekulasi  yang  di  dalamnya  mengandung  unsur gharar seperti najsyi (penawaran  palsu), ihtikar dan  tindakan  spekulasi  lainnya 22 . xxiii Sesuai  dengan  hadis  riwayat  Bukhari  dari  Ibn „Umar;
شجنلا نع م ص يبنلا ىهن
Dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah:
اوشجانتلَّو دابل رضاحلا عيب نع م ص يبنلا ىهن
Dari  pemaparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  MUI  membenarkan  praktik reksadana  syari‟ah,  sepanjang  kegiatan  tersebut  dapat  menegasikan  atau  meniadakan  unsur gharar yang  terdapat  dalam  transaksi  ini.  Pembenaran  ini  dikarenakan  keberadaan  lembaga ini  dirasa  penting  dan  dihajatkan  oleh  masyarakat  serta  dapat  menunjang  pertumbuhan  dan perkembangan perekonomian Negara. Reksadana syari‟ah harus dilakukan dalam dua bentuk transaksi, yaitu akad mudharabah atau qiradh dan dalam transaksi jual beli saham.
Dilihat  dari  segi  metodologi  istinbat  hukum,  dapat  disimpulkan  MUI  dalam menetapkan bolehnya transaksi reksadana syari‟ah didasarkan kepada al-Qur`an, Hadis, Qiyas dan Maslahah Mursalah , serta mempertimbangkan kaidah-kaidah fiqh dan pendapat mazhab serta ulama-ulama kontemporer..
Keberadaan  QS  al-Nisa`  (4):  29  dan  QS  al-Ma`idah  (5):  1  untuk  memberikan justifikasi  terhadap  praktik  akad  yang  dilakukan  dengan  prinsip  sukarela  sesuai  dengan ketentuan hukum Islam. Selanjutnya QS al-Baqarah (2): 275 sebagai wujud nyata praktik jual beli  sebagai  salah  satu  bentuk  transaksi  reksadana  syari‟ah  dapat  dibenarkan  dan  sesuai dengan ketentuan Islam.
Kemudian  hadis  riwayat  Abu  Dawud,  Ibn  Majah  dan  Tirmizi  dari  „Amr  ibn  „Auf menentukan  bahwa  dalam  bertransaksi  (akad)  dibenarkan  membuat  syarat-syarat  sesuai dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  sehingga  hadis  ini  juga  berbicara  tentang  bolehnya akad  secara  umum,  termasuk  reksadana  syari‟ah.  Sedangkan  hadis  riwayat  Bukhari-Muslim dari  Ibn  „Umar  dan  hadis  riwayat  Bukhari  dari  Abu  Hurairah  tentang  larangan  melakukan penawaran  palsu  ( najsyi )  dipahami  sebagai  larangan  melakukan  tindakan  apapun  yang termasuk dalam kategori spekulasi karena mengandung gharar .
Metode qiyas digunakan dalam dua bentuk, yaitu mempersamakan kegiatan reksadana syari‟ah itu dengan praktik mudharabah atau qiradh dan mempersamakan transaksi reksadana dalam  bentuk  jual  beli  saham  dengan  praktik  jual  beli  secara  umum.  Dengan  demikian, berdasarkan  metode  analogi  ini  maka  transaksi  reksadana  yang  dibenarkan  dalam  Islam adalah dalam bentuk mudharabah dan jual beli.
MUI  juga  menggunakan  pendekatan  maslahah  (dalam  konteks; maslahah  mursalah ) dalam  transaksi  reksadana  syari‟ah.  Praktik  ini  dipandang  mengandung  manfaat  dilihat  dari sudut  pandang  masyarakat,  terutama  kalangan  pemilik  modal  kecil  yang  dapat  memberikan kesempatan  untuk  mengembangkan  dananya  dengan  mengandung  resiko  yang  relatif  kecil. Kemudian  dalam  skala  yang  lebih  makro,  kegiatan  ini  dapat  memberikan  stimulus  dan memobilisasi bagi tumbuh-kembangnya perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan dana ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta.
Terakhir  tampaknya  MUI  juga  menyandarkan  pandangannya  kepada  beberapa pandangan mazhab dan ulama kontemporer, baik dalan bentuk kaidah fikih maupun pendapat dan  komentar  para  ulama.  Dalam  referensi,  terlihat  MUI  lebih  banyak  menggunakan  karya Wahbah  al-Zuhaili,  bahkan  terhadap  pandangan  mazhab  pun,  sebagian  besar  MUI  juga mengutip  dari  karya  al-Zuhaili,  bukan  kepada  karya  mazhab  itu  sendiri  secara  langsung, kecuali untuk al-Mughni karya Ibn Qudamah.

## Kesimpulan
Dari apa yang telah kami paparkan dalam uraian tentang metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia dapat disimpulkan:
1. MUI  menetapkan  sah  dan  boleh  pelaksanaan  shalat  jum‟at  di  kapal  sesuai  dengan pandangan  Ibn  Hazam  dan  sebagian  kalangan  Hanabilah,  berdasarkan  qiyas,  kaidah  fiqh, maslahah mursalah dan talfiq .
2. Zakat  penghasilan  sebesar  2,5  %  dikeluarkan  pada  waktu  menerima  (jika  sampai  nishab) atau dikumpulkan selama setahun dan mencapai nishab sebesar 85 gram  emas. Ketetapan ini berdasarkan al-Qur`an, Hadis, Qiyas dan pendapat ulama.
3. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non Islam termasuk kitabiyah dilarang berdasarkan  ketentuan  al-Qur`an,  Hadis, Maslahah  Mursalah , Sadd  al-Zari’ah dan ketetapan Umar ibn Khattab.
4. Talak  tiga  sekaligus  jatuh  satu  berdasarkan Maslahah  Mursalah , Sadd  al-Zari’ah danUU No. 1/1974 yang pemberlakuannya berdasarkan kaidah fikih.
5. MUI  membenarkan  praktik  reksadana  syari‟ah  sepanjang  kegiatan  tersebut  dapat menegasikan  atau  meniadakan  unsur gharar yang  terdapat  dalam  transaksi  ini.  Hal  ini dikarenakan  keberadaan  lembaga  ini  dirasa  penting  dan  dihajatkan  oleh  masyarakat  serta dapat  menunjang  pertumbuhan  dan  perkembangan  perekonomian  Negara.  Reksadana syari‟ah harus dialakukan dalam dua bentuk transaksi, yaitu akad mudharabah atau qiradh
dan  dalam  transaksi  jual  beli  saham.  Keputusan  ini  didasarkan  kepada  al-Qur`an,  Hadis, Qiyas, Maslahah Mursalah , Kaidah Fiqh dan pendapat para ulama.
.

## Endnote
1 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), h. 429 2 Ibid. , h. 430 3 Muhammad  Atho  Mudzhar, Islam  and  Islamic  Law  in  Indonesia:  A  Sosio-Historical  Approach (Jakarta: Religious  Research  and  Development,  and  Tarining,  2003),  h.  126-127;Lihat  juga  karya  Muhammad  Atho Mudzhar  lainya, Fatwas  the  Council  of  Indonesia  Ulama:  A  Study  of  Islamic  Legal  Thought  in  Indonesia 1975-1988 (Jakarta: INIS, 1993), h. 48 4 Ibid ., h. 54 5 Ibid. , h. 68-69 6 Untuk  lebih  lengkapnya  lihat  Departemen  Agama  RI, Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia ,  Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal DIRJEN Bimbaga Islam, 2003
6 Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa. , h. 23
7 Ibn Hazam, al-Muhalla bi al-Asar Syarh al-Majalla bi al-Ikhishar , dalam “al-Maktabah al-Syamilah”, Jilid III, h. 134
8 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid (Surabaya: Toko Kitab al-hidayah, tt.), I, h. 113- 114; Banding dengan Ibn Qudamah, al-Mughni , dalam “al-Maktabah al-Syamilah”, IV, h. 180; Abu al-Hasan al-Mawardi, Kitab  al-Hawi  al-Kabir (  Beirut  :  Dar  al-Fikr,  tt.),  jilid  II,  h.  916;  Al-Sarakhsi, al-Mabsuth , dalam “al-Maktabah al-Syamilah”, II, h. 308-309
9 Talfiq adalah memilih dan mengikuti pendapat mazhab lain di luar mazhab yang biasanya dianut.
10 Departemen Agama RI, Kumpulan Fatwa ., h. 23 11 Ibid ., h. 90-91 12 Ibid ., h. 87-90 13 Ibid ., h. 169 14 Ibn Rusyd berpendapat selain dari Ibn Umar, semua  ulama sepakat termasuk imam  mazhab atas  kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah. Lihat Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid ., II, h. 33 15 Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  ketetapan  Umar  ibn  Khattab  untuk  tidak  menetapkan  hukuman  potong  tangan bagi  pencuri  di  masa  paceklik.Atau  mengelurkan  kelompok  mu`allaf  sebagai  kelompok  yang  berhak menerima zakat dengan alasan Islam sudah kuat, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan dari luar.
16 Departemen Agama RI, Kumpulan fatwa ., h. 174-175
17 Ibid ., h. 174 18 Lihat pasal 10, 30, 31,38, 39, 40 dan 41 UU No. 1/1974 jo pasal 14, 15, 16, 17 dan 18 PP No. 9/1975
19 Bagi  Iqbal  tuntutan  modern  dalam  rangka  merevitalisasi  ijma‟,  maka  perlu  perubahan  orientasi  dan pergeseran makna, di mana ijma‟ itu harus digeser dalam bentuk kolektif dan lokal, tidak lagi individual dan internasional  sebagaimana  yang  dilakukan  ulama  klasik  termasuk  ulama  mazhab.  Sehingga  ijtihad  kolektif ini bisa  dikategorikan sebagai ijma‟ local dengan  syarat: a) Ijtihad kolektif dilakukan oleh beberapa  orang intelektual  dengan  latar  belakang  keilmuan  yang  multi-disipliner;  b)  Cakupan  ijmak  tersebut  tidak  lagi unversal  (internasional)  tetapi  lokal;  c)  Majelis  atau  lembaga  tersebut  ternaungi  dalam  wadah  yang dilembagakan  secara resmi oleh pemerintah, seperti lembaga legislatif; d) Para anggota  majelis dipilih oleh rakyat  melalui  pemilihan  umum.  Untuk  informasi  lebih  lanjut  lihat  Muhammad  Iqbal, Recontruction  of religius Thought in Islam (Lahore: tt., 1968), h.173-174 20 Departemen Agama RI, Kumpulan Fatwa ., h. 244-246
21 Ibid ., h. 248-251 22 Ibid ., h. 251-153

## Referensi
Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia , Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal DIRJEN Bimbaga Islam, 2003
Hazam, Ibn, al-Muhalla bi al-Asar Syarh al-Majalla bi al-Ikhtishar , dalam “al-Maktabah al- Syamilah”
Iqbal, Muhammad, Recontruction of Religious Thought in Islam , tt., Lahore , 1968
Mawardi, Abu al-Hasan al-, Kitab al-Hawi al-Kabir , Dar al-Fikr, Beirut , tt.
Mudzhar,  Muhammad  Atho, Fatwas  the  Council  of  Indonesia  Ulama:  A  Study  of  Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988 , INIS, Jakarta ,1993
________, Islam  and  Islamic  Law  in  Indonesia:    A  Sosio-Historical  Approach ,  Religious Research and Development, and Tarining, Jakarta , 2003
Qudamah, Ibn, al-Mughni , dalam “al-Maktabah al-Syamilah”
Rusyd,  Ibn, Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al-Muqtashid ,  Toko  Kitab  al-Hidayah, Surabaya , tt.
Sarakhsi, al-, al-Mabsuth , dalam “al-Maktabah al-Syamilah”
Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh , Logos wacana Ilmu, Jakarta , 2008
Undang-undang No. 1 tahun 1974
PP No. 9 tahun 1975
Undang-undang No. 7 tahun 1989