## JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL

## Volume 6 No 1 January 2024
E-ISSN: 2656-4378 P-ISSN: 2655-5689 Journal Homepage: https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/index ,

## PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA GOTONTALO
Fendi Hasan 1*) ,Melizubaida Mahmud ²) ,Meyko Panigoro ³) , Roy Hasiru
Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo Email : fendihasan1711@gmail.com

## ABSTRAK
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif kualitatif  yaitu  mendeskripsikan  variabel  penelitian  pada  aspek  pemahaman  secara kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan Masyarakat  Kota  Gorontalo  telah  Menerapkan  Sistem  Akuntansi  Instansi  (SAI) dengan menggunakan Aplikasi SIPD dan ETMIS yang dilakukan secara komputerisasi berjalan  dengan  baik  dan  lancar  sehingga  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  dapat meberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun  pemeriksa  laporan  keuangan  yaitu  dapat  meberikan  informasi  yang  lebih komprehensif,  tidak  hanya  capaian  realisasi  anggaran  namun  juga  data  yang dihasilkan  merupakan  data  yang  lebih  valid  sehingga  mudah  dalam  pengambilan keputusan hal ini dengan adanya faktor pendukung yaitu sumber daya manusia yang memadai,teknologi  yang  memadai  serta  fasilitas  dan  perlengkapan  yang  memadai sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Adapun faktor penghambat yaitu jaringan  dan  kesalahan  input  pada  penerapan  sistem  akuntansi  instansi  ini  dapat menghambat suatu pekerjaan  pada Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat  Kota Gorontalo akan tetapi masalah tersebut langsung di perbaiki pada saat itu juga.
Kata Kunci : Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Aplikasi SIPD dan ETMIS

## ABTRACT
This research  aims to determine how the implementation of  institutional accounting systems in  the  Department  of  Social  Affairs  and  Community  empowerment  of  Gorontalo  City. Meanwhile, data are collected through documentation, observatioan, and interviews involving two key informants. This research employs the qualitative descriptive  research method, which describes  the  research  variables  in  a  qualitative  understanding.The  result  indicate  that  the Department  of  Social  Affairs  and  Community  Empowerment  of  Gorontalo  City  has implemented  the  Institutional  Accounting  System  (SAI)  using  the  computerized  SIPD  and ETMIS applications that are running smoothly. As a result, the financial reports produced can provide  better  benefits  for  stakeholders,  both  users  and  financial  report  examiners,  such  as providing more comprehensive  information.  Not only does  it  show the achievement of budget realization,  but  the  data  produced  is  also  more  valid,  making  it  easier  to  make  decisions.  The work  can  be  completed  well  with  supporting  factors  such  as  adequate  human  resources, technology,  and  facilities  and  equipment.  In  the  meantime,  the  networkand  input  errors  in implementing  this  institutional  accounting  system  are  inhibiting  factors  which  can  hinder work  at  the  Department  of  Social  Affairs  and  Communty  Empowerment  of  Gorontalo  City. However, these problems were promptly corrected at the time.
Keywords: Institutional Accounting System(SAI). SIPD and ETMIS Application
hlm. 76 - 91

## PENDAHULUAN
Suatu  Instansi  pada  umumnya  mempunyai  tujuan  yaitu  memperoleh keuntungan yang maksimal guna mempertahankan kelangsungan hidup suatu instansi  dimasa  yang  akan  datang,  baik  itu  instansi  swasta  maupun pemerintah.  Untuk  mencapai  tujuan  suatu  instansi  maka  diperlukan  sumber daya  manusia  (SDM)  yang  terampil,terdidik,serta  jujur  dalam  melaksanakan sistem  akuntansi  instansi  dengan  baik.  Seiring  dengan  adanya  Transparansi dalam  sistem  pemerintahan  yang  semakin  meningkat  pada  era  reformasi  saat ini,  tidak  terkecuali  dalam  pengelolaan  sistem  akuntansi  instansi  baik  swasta maupun pemerintah sangat dibutuhkan hal ini disebabkan semakin meningkat untuk menilai dan membanding suatu entitas dengan entitas lain.
Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan  sosial  di  Indonesia.  Pemerintah  Daerah  berperan  sebagai organisasi  yang  memiliki  kekuasaan  membuat  dan  menerapkan  hukum  serta undang-undang di wilayahnya. Kementerian Sosial menyatakan bahwa banyak bantuan  sosial  tidak  tepat  sasaran,  data  yang  dilaporkan  sering  kali  berubah dan  tidak  diikuti  pembaruan  secara  cepat  oleh  Dinas  Sosial  tingkat Kabupaten/Kota.  memalui  Dinas  Sosial  Kota Gorontalo  mempunyai  tanggung jawab  dan  wewenang  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  yang  salah satunya  adalah  penyenggelaraan  bantuan  sosial.  Berdasarkan  Hasil  observasi dan wawancara perencanaan yang dilakukan oleh  Dinas Sosial Kota Gorontalo dalam  penyaluran  program  Bantuan    sosial  yaitu  dengan  koordinasi perencanaan  dan  penyediaan  APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah)  untuk  mendukung  pelaksanaan  program  Bantuan  sosial  dengan aparatur  setempat  akan  tetapi  Dinas  Sosial    Kota  Gorontalo  belum  maksimal dalam penyaluran bantuan Sosial  sehingga Dinas Soaial Kota Gorontalo belum dapat  merealisasikan  anggaran  belanja  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  pada  tahun anggaran 2021, dikarenakan pada tahun tersebut kota gorontalo dilanda Covid- 19.  Walaupun  demikian,  Program  Bantuan  sosial  tetap  akan  terlaksana  sesuai dengan  jumlah  KPM  yang  datanya  sudah  tervalidasi.  Perencanaan  anggaran program  Bantuan  sosial  ini  akan tetap  dilakukan  Dinas  Sosial  Kota Gorontalo setiap  tahunnya.  Adapun  Pencatatan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kota Gorontalo  Terkait  dengan  Bantuan  Sosial  yaitu  dengan  penggunaan  bantuan sosial  tersebut,  pihak  Pemerintah  Daerah  akan  mencatatnya  sebagai  bahan
hlm. 76 - 91
laporan  pertanggungjawaban  penyaluran  dana  bantuan  sosial.  Bantuan  sosial berupa  uang  dicatat  sebagai  realisasi  jenis  belanja  bantuan  sosial  pada  PPKD dalam  tahun  anggaran  berkenaan,  sementara  bantuan  sosial  berupa  barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan  jasa  dalam  program  dan  kegiatan  pada  SKPD  terkait.  Terkait  dengan penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan  sebelumnya,  PPKD  membuat  rekapitulasi  penyaluran  bantuan sosial  tersebut  pada  tahun  anggaran  berikutnya,  dengan  memuat  nama penerima,  alamat  dan  besaran  bantuan  sosial  yang  diterima  oleh  masing- masing individu dan/atau keluarga.
Dalam  Permendagri  Nomor  32  Tahun  2011  Pasal  40  dan  41  mengenai monitoring  dan  evaluasi  penyaluran  bantuan  sosial,  SKPD  terkait  melakukan monitoring  dan  evaluasi  atas  pemberian  hibah  dan  bantuan  sosial  kemudian hasil  monitoring  dan  evaluasi  tersebut  disampaikan  kepada  Kepala  Daerah dengan  tembusan  Kepala  SKPD  yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi pengawasan.  Dalam  hal  hasil  monitoring  dan  evaluasi  terdapat  penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan  sosial  yang  bersangkutan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Adapun  pelaporan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial Kota  Gorontalo  dalam  bantuan  sosial  yang  pertama  Pelaporan  Penerima bantuan  Dinas  sosial  akan  melakukan  pelaporan  tentang  penerima  bantuan sosial  yang  telah  diverifikasi  dan  disetujui  oleh  piihak  berwenang,  kedua Pelaporan  Distribusi  Bantuan  Dinas  Sosial  akan  melalukan  pelaporan  tentang jumlah  dan  jenis  bantuan  sosial  yang  telah  di  distribusikan  ke  masyarakat, ketiga  Pelaporan  Kondisi  Penerima  Bantuan  Dinas  Sosial  akan  melakukan pemantauan  terhadap  kondisi  penerima  bantuan  sosial  apakah  masih membutuhkan bantuan lanjutan atau tidak, yang keempat Pelaporan Keuangan Dinas  Sosial  akan  melakukan  pelaporan  tentang  penggunaan  dana  bantuan sosial  secara  terperinci  untuk  memastikan  bahwa  dana  tersebut  digunakan dengan  tepat  dan  transparan.  Pelaporan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial dalam  bantuan  sosial  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  bantuan tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sistem  akuntansi  pusat  sendiri  terdiri  dari  dua  subsistem  yaitu  Sistem Akuntansi  Pusat  (SiAP)  dan  Sistem  Akuntansi  Instansi.  SiAP  akan
hlm. 76 - 91
menghasilkan  pelaporan  posisi  keuangan  dan  operasi  keuangan  pada kementrian  keuangan  selaku  Bendahara  Umum  Negara,  sedangkan  Sistem Akuntansi Instansi (SAI) menghasilkan Pelaporan Posisi Keuangan dan operasi Keuangan  pada  kementrian  Negara/Lembaga.  Penerapan  Sistem  Akuntansi Instansi  (SAI)  dilaksnakan  untuk  menghasilkan  kelayakan  laporan  keungan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)  dilaksanakan  oleh  kementrian  negara/lembaga  dengan  memproses transaksi keuangan yang meliputi arus uang maupun barang.Khususnya pada Dinas  Sosial  dan  Tenaga  Kerja  kota  Gorontalo  dalam  menerapkan  Sistem Akuntansi  Instansi  (SAI),  yang  terdiri  dari  Dokumen  Sumber  dan  Prosedur Penyusunan  laporan  Keuangan  Kementrian  Negara/Lembaga  dan  tetap mengacu  pada  sistem  akuntansi  pemerintah  yang  meliputi  basis  Akrrual, dan basis  kas,  Sistem  Pembekuan  Berpasangan (double  entry) ,  serta  desentralisasi pelaksanaan akuntansi.
Sistem  Akuntansi  Instansi  merupakan  serangkain  prosedur  manual maupun  yang  terkomputerisasi  mulai  dari  pengumpulan  data,  pencatatan, pengikhtisaran  sampai  dengan  pelaporan  posisi  keuangan  dan  operasi keuangan  pada  Kementrian/Lembaga.  Sistem  Akuntansi  Instansi  (SAI)  terdiri dari  Sistem  Akuntansi  Keungan  (SAK)  dan  Sistem  Akuntansi  Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK-BMN. Salah satu implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang berpengaruh secara signifikan terhadap relevansi informasi adalah  faktor  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  menjalankan  Sistem Akuntansi  Instansi  (SAI).  Lebih lanjut  wilkinson  (2000:35)  menyatakan  bahwa kualitas  informasi  yang  dihasikan  dari  sistem  informasi  sangat  bergantung pada resourses inputs berupa manpower,material,facilities,funds dan data.
Supeno  (2011)  mengungkapkan  bahwa  Sistem  Akuntansi  Instansi  (SAI) merupakan  langkah  pemerintah  dalam  membangun  sistem  aplikasi pengelolaan  dana  yang  ada  di  instansi  pemerintah,  guna  mendukung tercapainya  pengelolaan  dana  yang  efektif,  efisien.  Pengembangan  dan pengaplikasian akuntansi instansi sangat penting sebagai alat untuk melakukan transparansi  dalam  mewujudkan  akuntabilitas  publik.  Sistem  akuntansi instansi  dirancang  untuk  memudahkan  instansi  untuk  mempermudah pelaporan keuangan.
hlm. 76 - 91
Salah  satu  unit  akuntansi  yang  melaksnanakan  Penerapan  Sistem Akuntansi  Instansi  (SAI)  adalah  Dinas  Sosial  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat Kota Gorontalo,dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Gorontalo  merupakan  salah  satu  entitas  akuntansi  di  bawah  kementrian lembaga/negara yang menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN). Dalam penerepan Sistem Akuntansi Instansi pada Dinas Sosial dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Gorontalo  sudah  berjalan  dengan baik,tetapi  tidak  luput  juga  dari  kendala.  Kendala  dimaksud  berupa pelaksanaan rekonsiliasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  dihadapkan  dengan  beberapa  kendala  yang terjadi,diantaranya  ketidaksesuaian  waktu  atau  keterlambatan  penyampaian laporan keuangan oleh satuan kerja,serta terjadi ketidakcocokkan data transaksi laporan keuangan yang diakuntansikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  yang  pada  prinsipnya  berasal  dari  dokumen sumber  yang  sama.  Kesalahan  penginputan  dokumen  sumber  tersebut disebabkan  adanya  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  menjadi  petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) kurang memperhatikan penginputan dokumen sumber  yang  didapat  masing  masing  Unit  Akuntansi  Kuasa  Pengguna Anggaran  (UAKPA)  serta  sering  terjadinya  gangguan  Jaringan  yang  berasal dari  pusat  atau  dalam  hal  ini  Badan  Keuangan  sehingga  dalam  proses penyusunan  laporan  keuangan  pada  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan Masyarakat sering terjadi keterlambatan.
Dampak  yang  timbul  dari  kesalahan  pencatatan  menyebabkan  adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sehingga  tidak  jarang  satuan  kerja  sering  mendapat  sanksi  dari  pihak  Kantor Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  berupa  penundaan  penerbitan Surat  Perintah  Pencarian  Dana  (SP2D)  atas  Surat  Perintah  Membayar  (SPM) yang  diajukan  oleh  satuan  kerja.  Selain  itu  pada  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Gorontalo  sering  terjadi  perubahan  laporan Sistem  Akuntansi  Instansi  (SAI)  yang  disampaikan  kepada  Unit  Akuntansi Pembantu  Pengguna  Anggaran  Elson  1  (UAPPA-E1)  hal  tersebut  disebabkan adanya keterlambatan atas penyampaian Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan  (SP3)  dari  Pihak  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan Negara  (KPPN)  pusat,  dengan  adanya  keterlambatan  tersebut  maka  laporan
hlm. 76 - 91
penerapan  Sistem  Akuntansi  Instansi  yang  sudah  dipertanggungjawabkan pada saat Konsolidasi pada tingkat UAPPA-E1 mengalami perubahan.
Mengingat begitu pentingnya Penerapan Sistem Akuntansi Instansi pada Dinas  Sosisal  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Gorontalo,  maka  Sistem Akuntansi  Instansi  yang  memadai  merupakan  hal  yang  mutlak  agar terciptanya  pertanggungjawaban  suatu  sistem  yang  lebih  baik,  tanpa  adanya Sistem Akuntansi yang baik Dinas Sosial dan Pembeedayaan Masyarakat Kota Gorontalo  mungkin  tidak  dapat  memproses  transaksinya  secara  jelas,  terinci dan  terstruktur  dan  lembaga  tersebut  mungkin  tidak  dapat  memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya yang diperlukan untuk dijadikan dalam dalam penyusunan laporan keuangan.
Sehingga dalam Menerapkan Sistem Akuntansi Instansi maka diperlukan tenaga  staf  keuangan  yang  mampu  melakukan  pencatatan  akuntansi  dan mampu  menyusun  laporan  keuangan  sehingga  pengendalian  keuangan pemerintah dapat terlaksnankan sesuai prosedur instansi.
Sejalan  dengan  perkembangan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di bidang  ketenagakerjaan,  kebutuhan  akan  tenaga  kerja  yang  mempunyai produktivitas  tinggi  diperlukan  bagi  semua  pihak,  baik  lembaga  swasta maupun  instansi  pemerintahan.  Hal  ini  disebabkan  peran  SDM  sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pekerjaan, dimana SDM yang kompeten  merupakan  salah  satu  aset  penting  bagi  lembaga  untuk  mencapai sasaran  yang  diinginkan  suatu  instansi,  karena  jika  Sumber  daya  Manusia (SDM) tidak kompeten maka suatu instansi akan mengalami kesulitan di masa depan untuk itu yang dibutuhkan instansi adalah Sumber daya manusia yang kompeten agar masalah yang terjadi dapat diselesaikan secepatnya.
Adapun  mengenai  pemberdayaan  masyarakat    adalah  konsep pembangunan  yang  merangkum  nilai-nilai  masyarakat  untuk  membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered participatory, dalam  kerangka  ini  upaya  untuk  memberdayakan  masyarakat  (empowering) dapat  dikaji  menjadi  3  aspek  :  Pertama  Enabling  yaitu  menciptakan  suasana yang  memungkinkan  potensi  masyarakat  dapat  berkembang,  kedua Empowering  yaitu  memperkuat  potensi  yang  dimilki  masyarakat  melelui langkah-langkah  nyata  yang  menyangkut  penyediaan  berbagai  input  dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin
hlm. 76 - 91
berdaya,  ketiga  Protecting  yaitu  melindungi  dan  membela  kepentingan masyarakat  lemah.  Pendekatan  pemberdayaan    pada  intinya  memberikan tekanan  padda  otonomi  pengambilan  keputusan  dari  kelompok  masyarakat yang  berlandaskan  pada  sumberdaya  pribadi,  langsung,  demostrasi  dan pembelajaran  social.  Meberdayakan  masyarakat  adalah  upaya  unutk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root) yang dengan  segala  keterbatasan  belum  mampu  melepaskan  diri  dari  perangkap kemiskinan,  kebodohan  dan  keterbelakangan,  sehingga  pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada.
Pemberdayaan  masyarakat  menurut  (2006:74-75)  adalah  suatu  kegiatan yang  berkesinambungan,  dinamis,  secara  sinergi  mendorong  keterlibatkan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
Proses pemberdayaan tidak terjadi dengan sendirinya tetapi juga dengan keikutsertaan  dan  partisipasi  masyarakat  sehingga  dapat  berdaya  guna.  Agar pemberdayaan  berlangsung  dan  berhasil  tidak  hanya  diperlukan  partisipasi dan  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  saja,  akan  tetapi  kita  harus membangun  manusianya  supaya  mampu  menyesuaikan  pikiran  dan tindakannya  dengan  perkembangan    yang  terjadi  dan  memilki  rasa  tanggung jawab serta ikut memelihara hasil-hasil atau uapaya yang tekah dilaksanakan.
Di  negara  berkembang,  keadaan  sosial  ekonomi  dan  sosial  budaya masyarakat  desa  pada  umumnya  masih  kurang  menguntungkan  untuk penyerapan  program-program  pemberdayaan.  Rendahnya  tingkat  ekonomi dan  inovasi  dalam  membuat  suatu  produk  menjadi  kendala  yang  mencolok, oleh karena itu pembangunan di negara-negara berkembang terutama menitik beratkan  pada  pemberdayaan  masyarakat,  yang  kemudian  baru  dilanjutkan dengan pembangunan diberbagai bidang kehidupan masyarakat.
Salah  satu  tujuan  pemberdayaan  dalam  rangkan  pembangunan  nasional adalah  untuk  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  dengan  menggali [potensi  yang  dimilkin  sehingga  dengan  adanya  penerapan  sistem  akuntansi instansi  ini  lebih  memudahkan  masyarakat  mengetahui  laporan  keuangan sehingga dapat melanjutkan pembangunan.
hlm. 76 - 91

## METODE PENELITIAN
Mengacu  pada  rumusan  masalah  maka  penelitian  ini,  maka  penulis menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Penggunaan  pendekatan  ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  perilaku  orang,  peristiwa  lapangan,  serta kegiatan-kegiatan  tertentu  secara  terperinci  dan  mendalam.  Adapun  yang dimaksud  dengan  penelitian  deskriptif  yaitu  suatu  penelitian  sekedar  untuk menggambarkan  suatu  variabel  yang  berkenaan  dengan  masalah  yang  diteliti tanpa  mempersoalkan  hubungan  antar  variabel  Pendekatan  penelitian  ini adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yang  berlandaskan  fenomenologis. Fenomenologis  adalah  fenomena-fenomena  yang  terjadi  atau  realita  yang  ada di  lapangan  penelitian,yang  berkaitan  dengan  Penerapan  Sistem  Akuntansi Instansi Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masayarakat Kota Gorontalo.
Dalam  memperoleh  suatu  data  yang  sesuai  dengan  permasalahan  yang diteliti maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Teknik Observasi
Widyoko  (2014:  46)  berpendapat  bahwa  observasi  adalah  pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang Nampak dalam suatu  gejala  pada  objek  penelitian.  Sugiyono  (2014:  145)  observasi merupakan  suatu  proses  yang  komplekks,  suatu  proses  yang  tersusun  dari berbagai  proses  biologi  dan  psikologis.  Observasi  ini  dilakukan  untuk mengamati  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Instansi  pada  dinas  sosial  dan tenaga kerja kota gorontalo.
2. Teknik Wawancara
Wawancara  dapat  dilakukan  secara  terstruktur  maupun  tidak terstruktur,  dan  dapat  dilakukan  melalui  tatap  muka  maupun  dengan menggunakan telepon. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara  terstruktur  dan  dilakukan  melalui  tatap  muka  dengan  menyiapkan instrumen  penelitian  dengan  memberikan  pertanyaan  yang  jelas  dan peneliti mencatatnya
3. Teknik Dokumentasi
Dokumentasi  ditujukan  untuk  memperoleh  data  langsung  dari  tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian  (Nurdin & Hartati, 2019:201).
Data yang terkumpul baik dari hasil wawancara maupun observasi serta dokumentasi telah dianalisis dengan mengikuti beberapa tahapan berupa:
1. Reduksi Data ( Data Reduction )
Reduksi  Data  Menurut  Sugiyono  (2019),  data  yang  diperoleh  dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.
2. Pengumpulan Data ( Data Collection )
Pengumpulan  Data  Dalam  penelitian  kualitatif  pengumpulan  data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan- bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak
3. Display Data
Penyajian Data Dalam penelitian kualitatif, peyajian data bisa dilakukan dalam  bentuk  uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori,  flowchart, dan  sejenisnya.  Pada  penelitian  kualitatif  yang  paling  sering  digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.
4. Verifikasi dan Penegasan kesimpulan
Menurut  Sugiyono  (2019),  kesimpulan  awal  yang  dikemukakan  masih bersifat  sementara,  dan  akan  berubah  bila  tidak  ditemukan  bukti-  5bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  observasi  atau  temuan-temuan  yang  dapat  dikemukakan  peneliti dalam penelitian ini tentang Penerapan Sistem Akuntansi Instansi  Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.  Dengan mengacu pada aspek-aspek  yang  diamati  yaitu  Bagaiamana  Penerapan  Sistem  Akuntansi Instansi  dan  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Penerapan  Sistem  Akuntansi Instansi  .  Sesuai  dengan  indikator  yang  dipilih  oleh  peneliti,  hal  pembahasan maupun fokus penelitiannya.
Keunikan  penelitian  ini  terletak  pada  sistem  yang  digunakan  Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat karena sistem tersebut lebih detail untuk mengumpulkan  atau  menyajikan  data  yang  lebih  akurat  dan  terpercaya sehingga mudah dalam pengambilan keputusan terakhir untuk anggaran yang dikeluarkan.  dimana  dalam  penerapan  sistem  akuntansi  instansi  pada  dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat yang digunakan adalah sistem  SIPD dan ETMIS  dimana  sebelumnya  menggunakan  sistem  SIMDA.  sistem  tersebut digunakan oleh seluruh intansi yang ada di gorontalo serta penelitian memiliki
hlm. 76 - 91
manfaat  bagi  para  pemangku  kepentingan  laporan  keuangan  serta    dapat memberikan  wawasan  atau  informasi  baru  dari  penerapan  sistem  akuntansi instansi  serta  peneilitian ini  dapat dilanjutkan  oleh  penelitian  selanjutnya  dan peneilitiaan ini menyajikan faktor-faktor yang lebih detail yaang membedakan dari penelitian lainnhya.
1. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi
Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  pada negara  yang  bersangkutan.  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Instansi  (SAI) dilaksanakan  untuk  menghasilkan  kelayakan  laporan  keuangan  sebagai pertanggung  jawaban  pelaksanaan  anggaran.  Sistem  Akuntansi  Instansi (SAI)  dilaksanakan  oleh  kementrian  Negara/Lembaga  dengan  memproses transaksi keuangan yang meliputi arus uang maupun barang.
Dalam  mengerjakan  pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  pencatatan dan  penyusunan  laporan  keuangan  (akuntansi)  proses  akuntansi  telah berstandar  komputerisasi.  Pada  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan Masyarakat  pegawai  sub  bagian  keuangan  dalam  mengerjakan  proses akuntansi  sejak  awal  transaksi  hingga  pembuatan  laporan  keuangan dilakukan secara komputerisasi.
Adapun tahap-tahap dalam proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan  laporan  keuangan,  dimulai  dari  transaksi  berupa  dokemen- dokumen  (bukti  pembayaran/sejenisnya)  kemudian  di  perlihatkan  kepada bendahara,  pencairan  dana  dari  bendahara  dimuat  kedalam  aplikasi  SPM (Surat  Perintah  Membayar),  setelah  SPMnya  jadi  dilaporkan  ke  KPPN (Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara),  KPPN  mengeluarkan  SP2D dasar  SP2D  itulah  dibuat  laporan  keuangan  yang  di  input  kedalam  sistem SIPD  dan  ETMIS  Selain  itu  sub  pegawai  memiliki  kewajiban  untuk mengetahui semua aplikasi terkomputerisasi akan tetapi dalam penggunaan komputerisasinya disesuaikan dengan tupoksi mereka masing-masing.
Apabila aplikasi komputerisasi yang berkaitan dengan pelaporan berarti yang  menangani  pelaporan  yang  harus  tahu  mengoperasikan  aplikasi akuntansi  tersebut.  Pegawai  lain  dapat  mengetahuinya  namun  tidak diharuskan,  untuk  pekerjaan  sudah  tertupoksi  artinya  masing-masing pegawai memiliki tanggung jawab masing-masing.
hlm. 76 - 91
Berdasarkan  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  pada  Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, peneliti menemukan beberapa  temuan  yang  berkaitan  dengan  fokus  penelitian  yakni,  Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Gorontalo menggunakan 2 sistem akuntansi dalam  penyusunan  laporan  keuangan  yaitu,  SIPD  (Sistem  Informasi Pengelolaan  Daerah)  dan  ETMIS  (Financial  manajement  Information System)  untuk  tahun  sebelumnya  Dinas  Sosial  Dan  Pemberdayaan Masyarakat  Kota  Gorontalo  menggunakan  SIMDA  (Sistem  Informasi Manajemen Daerah).
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Kesuksesan  penerapan  sistem  akuntansi  instansi  sangat  diperlukan sehingga
suatu  instansi  pemerintah  maupun  swasta  dapat  menghasilkan  laporan keuangan  yang  lebih  transparan  dan  lebih  akuntabel.  Jelas  sekali  untuk membuat  penerapan  ini  berjalan  baik,  dibutuhkan  proses,  kondisi  dan faktor-faktor  yang  dapat  membuat  penerapan  ini  berjalan  seperti  yang diharapkan  adapun  2  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  suatu  sistem akuntansi instansi dapat dilihat sebagai berikut :
a. Faktor Pendukung
Faktor  Pendukung  mencakup  Sumber  daya  manusia  yang memadai,
Perlengkapan dan Fasilitas, Teknologi yang memadai,Motivasi Kerja Pegawai,Suasana Kerja Instansi berpengaruh penting dalam Penerapan Sistem Akuntansi Instansi.
b. Faktor Penghambat
Faktor  Penghambat  mencakup  jaringan  yang  sering  bermasalah dan  kesalahan  penginputan  merupakan  faktor  yang  sangat mempengaruhi  kamajuan  suatu  instansi  serta  dapat  menghambat dalam  pengambilan  keputusan  serta  dapat  menghasilkan  informasi keuangan yang tidak akurat.

## PEMBAHASAN
Dari  deskripsi  hasil  penilitian,  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Instansi dengan  menggunakan  Aplikasi  SIPD  dan  ETMIS  yang  dilakukan  secara komputerisasi sudah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tujuan akhirnya adalah pelaporan keuangan.
hlm. 76 - 91
Dalam  Hal  Kinerja  sistem  akuntansi  instansi  menggunakan  aplikasi SIPD  dan  ETMIS  sudah  bisa  dikategorikan  baik  karena  sudah  menyediakan kinerja  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  akuntansi  sehingga  jarang  terjadinya eror pada sistem. Hal tersebut disebabnkan oleh adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola sistem tersebut.
Dalam  hal  informasi  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  bagi pengambilan  keputusan  dan  pengendalian  keuangan  instansi.  Informasi  yang diterima  dari  aplikasi  SIPD  dan  ETMIS  harus  akurat,tepat  waktu,dapat diverifikasi,serta  relevan  sehingga  dapat  memenuhi  kebutuhan  pemakai informasi.  Informasi  yang  diperoleh  dari  aplikasi  SIPD  dan  ETMIS  harus memenuhi  standar  akuntansi  yang  berlaku.  Kualitas  informasi  sangat dipengaruhi oleh kualitas suatu sistem akuntansi itu sendiri.
Dalam hal ekonomi sistem akuntansi instansi merupakan faktor penting yang mempengeruhi efisiensi dan efektivitas sistem tersebut. Sistem akuntansi yang  efisien  dapat  membantu  instansi  dalam  menghemat  biaya  dan  waktu yang  digunakan  dalam  mengelola  keuangan  dan  menyediakan  informasi. Sebaliknya,  sistem  akuntansi  yang  tidak  efisiensi  dapat  mengakibatkan  biaya yang  tinggi  dan  waktu  terbuang.serta  mengurangi  efektivitas  dalam pengambilan keputusan dan pengendaliaan keuangan. Oleh karena itu, instansi harus memastikan bahwa sistem akuntansi yang digunakan memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan instansi.
Kemudian  dalam  hal  pengendalian  dan  keamanan  sistem  akuntansi instansi merupakan faktor yang sangat penting untuk memastikan akurasi dan integritas  informasi  keuangan.  Tanpa  adanya  pengendalian  dan  keamanan yang  baik  maka  suatu  sistem  akuntansi  dapat  menjadi  rentan  terhadap kesalahan  atau  kecurangan,  yang  akan  menghasilkan  informsi  laporan keuangan  yang  tidak  akurat  dan  dapat  mempengaruhi  pengambilan keputusan. Oleh karena itu instansi harus memastikan bahwa sistem akuntansi memiliki  pengedalian  internal  dan  keamanan  yang  memadai,seperti pembatasan  akses,pemeriksaan  ulang,sistem  audit.  Instansi  juga  harus memastikan  bahwa  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dalam  mengelola sistem akuntansi instansi.
Kemudian  dalam  hal  efisiensi  (Tenaga  Kerja)  suatu  kebijakan  tidak dapat  dilaksanakan  apabila  pelaksana  kebijakan  tidak  memiliki  sumber  daya
hlm. 76 - 91
yang  memadai.  Sumber  daya  manusia  adalah  aspek  penting  yang  sangat diperlukan untuk menjalankan fungsi entitas dalam mencapai tujuannya. Dari hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  pada  salah  satu  informan  yang merupakan  bendahara  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kota Gorontalo  menyatakan  bahwasannya  dibutuhkan  sumber  daya  manusia  yang mampu  memahami  sistem  karena  dalam  penyusunan  laporan  keuangan, sistem  yang  digunakan  saling  terintregrasi.  Sistem  yang  saling  terintegrasi tersebut mengharuskan setiap aplikasi sinkron satu sama lain. Sehingga sumber daya manusia memang harus mampu memahami prosedur dan alurnya. Salah satu  faktornya  yang  memudahkan  proses  untuk  menyusun  laporan  keuangan melalui  aplikasi  SIPD  dan  ETMIS  dengan  menempatakan  sumber  daya manusia  yang  memilki  latar  belakang  Pendidikan  Ekonomi  khususnya akuntansi.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan  bagi  sumber  daya  manusia yang  tidak  memiliki  latar  belakang  pendidikan  ekonomi  karena  hal  ini  bisa diupayakan  dengan  mengikuti  pelatihan  yang  diadakan  oleh  pemerintah ataupun yang diadakan secara internal Dinas Sosial. Tentu saja harus diperkuat dengan  sumber  daya  manusia  dalam  mempertanggung  jawabkan  laporan keuangan yang ada pada Satkernya.
Dalam  hal  layanan  sistem  akuntansi  instansi  salah  satu  indikator mengenai  kepuasan  ialah  dapat  meningkatkan  kepercayaan  dan  kualitas informasi yang disediakan serta membantu instansi dalam membuat keputusan yang  tepat.  Sebaliknya,sistem  akuntansi  yang  tidak  memuaskan  dapat mengurangi  efektivitas  dan  efisiensi  serta  dapat  mempengaruhi  kualitas informasi.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Gorontalo  dalam  menyelenggarakan  SAI sudah cukup optimal dalam penyusunan laporan keuangan hanya saja masalah yang  sering  terjadi  pada  dinas  sosial  adalah  jaringan.  Hal  tersebut  dapat berdampak negatif  bagi satker karena dengan adanya kendala jaringan maka satker  akan  terlambat  dalam  penyampaian  laporan  keuangan  pada  KPPN. Kesalahan    dalam  penyajian  laporan  keuangan  dan  keterlambatan penyampaian  laporan    keuangan  dapat  berdampak  buruk  bagi  kinerja  satker tersebut di masa  mendatang, karena satker akan mendapatkan sanksi apabila hal itu terjadi.
hlm. 76 - 91
a. Faktor Pendukung
Dari segi sumber daya manusia pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat  Kota  gorontalo  sudah  dikatakan  sangat  memadai  sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan berkualitas karena sumber daya manusia  memegang  peran  penting  dalam  Penerapan  Sistem  Akuntansi Instansi.
Dari  segi  perlengkapan  dan  fasilitas  pada  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Gorontalo  sudah  sangat  memadai,hal ini akan membantu instansi dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab bagian  keuangan  secara  efisien  dan  efektif.  Serta  memberikan  dampak positif pada kinerja dan sudah sesuai dengan kebutuhan instansi.
Dari segi teknologi pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota  Gorontalo  sudah  sangat    memadai  hal ini  merupakan  faktor  yang sangat penting terhadap instansi karena jika kurangnya teknologi maka instansi tidak akan memiliki kemajuan.
Dari  segi  motivasi  kerja  pegawai  bagian  keuangan  sudah  dikatakan memiliki motivasi kerja yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan dapat  di  percaya  serta  akurat  dan  mudah  dalam  pengambilan keputusan.
Suasana  kerja  pegawai  dalam  penerapan  sistem  akuntansi  instansi sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja  dan  akurasi  sistem  akuntansi tersebut.  Oleh  karena  itu  instansi  perlu  menciptakan  lingkungan  kerja yang  kondusif  dan  memotivasi  pegawai  dalam  menyusun  laporan keuangan.  Kepemimpinan  yang  efektif,  komunikasi  yang  baik,  dan penanganan konfilik yang cepat perlu dilakukan untuk menjaga suasana kerja  yang  harmonis.  Hal  tersebut  terjadi  pada  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan  Masyarakata  Kota  Gorontalo  yang  memiliki  suasana kerja  yang  kondusif    sehingga  menghasilkan  kualitas  sistem  akuntansi dan menjaga integritas keuangan instansi secara keseluruhan.
b. Faktor Penghambat
Dalam hal jaringan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota  Gorontalo  sudah  dikatakan  baik  akan  tetapi  kadang-kadang jaringan  sering  bermasalah  hal  ini  dapat  menyebabkan  dampak  negatif pada penerapan sistem akuntansi instansi oleh karena itu instansi harus memastikan  bahwa  jaringan  yang  digunakan  sudah  terjamin keamanannya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan dan perawatan secara berkala serta menggunakan teknologi yang sesuai dan terbaru untuk menjaga keamanan dan stabilitas jaringan.
Dalam  hal  kesalahan  penginputan  pada  penerapan  sistem  akuntansi dapat  berdampak  pada  akurasi  laporan  keuangan  dan  kinerja  instansi
hlm. 76 - 91
secara keselurahan akan tetapi jika terjadi kesalahan penginputan maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat kota Gorontalo akan segara diperbaiki  sehingga  hal  tersebut  dapat  meminimalkan  dampak  yang timbul oleh kesalahan penginputan serta mempertahankan kepercayaan terhadap pemangku kepentingan informasi laporan keuangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  deskripsi  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah dikemukakan  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Penerapan Sistem  Akuntansi  Instansi  Pada  Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat sudah  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  serta  dilakukan  secara komputerisasi  yang  berjalan  dengan  baik  sehingga  informasi  mengenai Laporan bisa bermanfaat bagi para pemangku kepetingan baik para pengguna maupun  pemeriksa  laporan  keuangan,  yaitu  dapat  meberikan  informasi  yang lebih  komprehensif  tidak  hanya  dalam  capaian  anggaran  namun  data  yang dihasilkan  merupaka  data  yang  valid  artinya  data  yangg  benar-benar menggambarkan  keadaan  yang  sesungguhnya  dan  dapat  dipakai  secara maksimal  sesuai    karena  informasi  yang  dihasilkan  dapat  dipercaya  dan relevan  sehingga  sudah  memenuhi  kriteria  tepat  waktu  dan  lengkap  dalam pelaporannya sehingga mudah dalam  pengambilan keputusan. Namun dalam implementasi  sistem  akuntansi  yang  efektif  memerlukan  sumber  daya  yang kompeten dalam mengelola sistem tersebut.
Saran  saya  dalam  penerapan  sistem  akuntansi  ini  Dalam  penerapan sistem akuntansi instansi pada Dinas Sosial sudah cukup baik digunakan akan tetapi  yang  perlu  diperhatikan  adalah  penggunaan  jaringan  sehingga  dalam penyusunan  laporan  keuangan  tidak  terhambat  agar  dalam  pelaporan keuangan dapat dilaporkan tepat waktu serta dalam upaya untuk  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  diharapkan  agar  lebih    meningkatkan pemberian  pendidikan  dan  pelatihan  karena  sangat  dibutuhkan    dalam ketidaksesuaian latar belakang pendidikan tim SAI terutama bagi mereka  yang berlatarbelakang non akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah, I., & Sopiany, H. M. (2017). " Penerapan Akuntansi Berbaris Akrual Dengan Dengan Menggunakan Aplikasi Saiba Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar".
hlm. 76 - 91
Karima,  D.  (2021 ).  "Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah  Pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang".
Ma’ruf, A. (2020). " Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir" .
Munawar, N. (2011). " Pemberdayaan Masyaraat" .
Nabut, B. P., & Sinabutar, R. (2021). JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi ). Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) ,
Nagara,  D.  S.,  &  Mulyani,  S.  (2019).  " Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah Diukur Menggunakan Parameter Nice. Jurnal Sikap (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan"
Pamungkas,  B.,  &  Wardani  Latifah,  I.  (2013).  " Penyusunan  Laporan  Keuangan Menggunakan Sistem Akuntansi Instansi".
Pertahanan, K., Indonesia, R., Pertahanan, P. M., Jenderal, D., & Pertahanan, K. (2012). Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Sistem Akuntansi  Instansi  dan  Sistem  Pelaporan  Keuangan  di  Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia .
Sabloit,  D.  B.,  &  Suryaningsi.  (2021).  Analisis  Penerapan  Sistem  Akuntansi Instansi  Berbasis  Akrual  Berdasarkan  PP  Nomor  71  Tahun  2010  dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Pengadilan Militer III-15 Kupang).
Sholohah,  S.  A.,  Sulistyawati,  A.  I.,  &  Santoso,  A.  (2019). ” Kualitas  laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya".
Supeno, (2011),” sistem akuntansi instansi dan pelaporan keuangan”.
Tri Indah K, A. (2022). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Bimba Aiueo Pondok Aren".
Worung,  Y.  I.,  Morasa,  J.,  &  Tinangon,  J.  (2015).  " Analisis  Sistem  Akuntansi Instansi  Pada  Kantor  Perwakilan  Badan  Kependudukan  Dan  Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara".
Yunita Rizki Arvi. (2013). "Analisis Penerapan Sistem  Akuntansi Instansi Berbasis Akrual  Sebagai  Implementasi  PP  Nomor  71  Tahun  2010  Dalam  Penyusunan Laporan Keuangan".