ISSN 2460-8572, EISSN 2461-095X
Penentuan Klaster Wilayah Kecamatan Berdasarkan Pusat Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kepulauan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku
Determination of District Area Clusters based on Community Service Centers in the Archipelago Region of Central Maluku Regency Maluku Province
llham Marasabessy 1* , Abdullah Marasabessy 2 , Oki Nurul Asma Tualeka 3 , Desmi Insu Tualeka 4 1 Menajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan, Universitas Muhammadiyah Sorong, Jl. Pendidikan, No. 27,
Remu Utara, Malaingkedi, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua 98416.
2 PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku 97511.
3 Program Studi Menajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pattimura. Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku 97233.
4 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pattimura. Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku 97233.
* Penulis Korespondensi: illo.marssy@gmail.com Diterima Agustus 2020/Disetujui Juni 2021

## ABSTRAK
Konektivitas suatu wilayah menjadi indikator pertumbuhan pusat layanan. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan bersama tim dari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Cabang Maluku Tengah selama  tahun  2018.  Data  dihimpun  pada  18  kecamatan  di  Kabupaten  Maluku  Tengah  melalui Rapid  Survey Method potensi  wilayah  dan  dinamika  sosial  ekonomi  masyarakat.  Dukungan  data  BPS  Kabupaten  Maluku Tengah  2018  menjadi  input  pelengkap  dalam  analisis  sentralitas.  Data  diolah  secara  deskriptif  kuantitatif menggunakan  analisis  skala  Guttman/Indeks  Sentralitas  Marshall  dan spatial  analisys  tools menggunakan perangkat lunak arcmapGIS 10.3.1, untuk memperoleh peta pusat layanan wilayah. Kabupaten Maluku Tengah merupakan wilayah kepulauan, memiliki klasterisasi kecamatan tersebar di Pulau Seram, Ambon, Kepulauan Lease dan Banda. Klaster wilayah kecamatan terbagi pada 4 wilayah dengan tingkat layanan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Amahei (11,14) dan terendah di Nusa Laut (2,50). Pertumbuhan ekonomi di kecamatan pada wilayah kepulauan mengalami trand positif, terpusat di Pulau Ambon dan Kepulauan Banda sedangkan indeks sentralitas Kepulauan Lease berada pada kategori menengah ke bawah.
Kata kunci: dinamika ekonomi, indeks sentralitas, kepulauan

## ABSTRACT
The connectivity of a region is an indicator the growth of service centers. Community service is carried out with a team from PT. Maluku and North Maluku Regional Development Bank Central Maluku Branch during 2018.  Data  were  collected  in  18  districts  in  Central  Maluku  Regency  through  the  Rapid  Survey  Method  for regional potential and socio-economic dynamics of the community. Central Maluku Regency BPS data support 2018 is a complementary input in the centrality analysis. The data were processed using quantitative descriptive analysis  using  Guttman  scale/Marshall  Centrality  Index  and  spatial  analysis  tools  using  ArcmapGIS  10.3.1 software, to obtain a map of the regional service center. Central Maluku Regency is an archipelago, having district clusters spread over Seram Island, Ambon, Lease Islands and Banda. The district cluster is divided into 4 regions with the highest level of regional service being in Amahei District (11.14) and the lowest in Nusa Laut (2.50). Economic growth in sub-districts in the archipelago experienced a positive trend, concentrated on Ambon Island and Banda Islands, while the Lease Islands centrality index was in the lower middle category.
Keywords: centrality index, economic dynamics, islands

## PENDAHULUAN
Kawasan kepulauan dicirikan dengan kumpulan  pulau-pulau  besar  maupun  kecil  dan
saling  berinteraksi  secara  ekologi,  sosial,  eko- nomi,  dan  budaya,  bersinergi  positif  untuk meningkatkan  skala  ekonomi  dalam  kawasan kepulauan  tersebut.  Keteresdiaan  sarana,  pra-
sarana,  dan  fasilitas  layanan  di  wilayah kepulauan  merupakan  modal  dasar  per- tumbuhan dan perkembangan wilayah (Marasabessy 2018).
Kabupaten  Maluku  Tengah  merupakan  ka- bupaten tertua di Provinsi Maluku, luas wilayah seluruhnya sekitar 275.907 km 2 , terdiri dari luas laut 264 311.43 km 2 dan luas daratan 11.595.57 km 2 .  Pulau-pulau  yang  berada  di  Kabupaten Maluku  Tengah  berjumlah  49  pulau,  dengan rincian  pulau  yang  berpenduduk  sebanyak  14 pulau  sedangkan  35  pulau  lainnya  belum berpenduduk  (Marasabessy et  al .  2018;  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 2019). Wiilayah  Kabupaten  Maluku  Tengah  memiliki keunikan  jika  dibandingkan  dengan  wilayah kabupaten lain di Maluku maupun di Indonesia. Secara  admistratif  pembagian  wilayah  ke- camatan  berada  pada  4  kawasan  kepulauan yaitu;  1)  Pulau  Seram  memiliki  luas  wilayah 10.680.570  km 2 ;  2)  Pulau  Ambon  dengan  luas 384.105  km 2 ;  3)  Kepulauan  Lease  luas  wilayah 359.121  km 2 ; dan  4)  Kepulauan  Banda  luas wilayah 172.113 km 2 (BPS Maluku Tengah 2019). Pembangunan  suatu  wilayah  memerlukan startegi  perencanaan  dan  kebijakan  program yang tepat. Selain itu ditentukan oleh peran serta aktif  masyarakat  dalam  mendukung  berbagai program  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah (Bahasoan et al . 2019). Keunikan letak geografis kecamatan  di  Kabupaten  Maluku  Tengah,
didukung potensi sumber daya alam yang besar dan  karakteristik  sosial,  budaya  juga  ekonomi masyarakat,  cenderung  memengaruhi  status perkembangan  suatu  wilayah.  Hal  ini  menjadi dasar pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Tujuannya kegiatan pengabdian ini adalah dapat mengetahui  tingkat  sentralitas  layanan  masya- rakat yang memadai dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan  klaster  wilayah  kecamatan  di Kabupaten  Maluku  Tengah,  harapannya  dapat menjadi  dasar  kebijakan  dalam  penentuan pengembangan wilayah secara berkelanjutan.

## METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
Pengabdian  kepada  masyarakat  dilakukan bersama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara cabang Maluku Tengah selama tahun  2018,  pada  pusat  wilayah  kecamatan  di Kabupaten Maluku Tengah. Geografis Kabupaten Maluku Tengah berbatasan bagian timur dengan Kabupaten  Seram  Bagian  TImur  (SBT),  bagian barat  dengan  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat (SBB),  utara  dengan  Laut  Seram,  dan  selatan dengan Laut Banda. Lokasi kegiatan pengabdian terlihat pada Gambar 1.
Pengumpulan  data  kajian  dilakukan  melalui pendekatan  survei  cepat  ( rapid  survey  method ) secara  bertahap,  melalui  observasi,  pada  saat melakukan kunjungan langsung ke lokasi kajian,
(Sumber: Analisis peta rupa bumi Indonesia BIG)
untuk  mengetahui  kondisi  real dan  struktur sosial masyarakat, diskusi (wawancara terbatas) dengan  tokoh  masyarakat,  adat,  pemuda,  dan pengusaha  lokal  untuk  mendapatkan  informasi dinamika  dan  status  sosial  ekonomi.  Observasi merupakan  teknik  megumpulkan  data  dengan melihat  keadaan  realita  lingkungan  yang  dikaji (Kartika et al. 2017).
Konektivitas ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan terkait pusat pelayanan wilayah men- jadi  fokus  kajian.  Metode  kuntitatif  digunakan dalam  menghimpun  data  potensi,  sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung suatu wilayah meliputi 5 aspek dan 14 asset fasilitas seperti; 1) Aspek pendidikan (SD/MAD-IB, SMP/MAD-SAN, SMA/SMK/MAD-ALIAH,  dan  Perguruan  Tinggi); 2) Aspek kesehatan (rumah sakit, puskesmas dan puskesmas  pembantu);  3)  Aspek  religious/ agama  (masjid,  gereja,  dan  pura);  4)  Aspek industri  (perseroan  terbatas/ private  sector dan industri  pariwisata/perhotelan);  dan  5)  Aspek perdagangan  (pasar  tradisional  dan  pasar moderen/mini  market),  dukungan  data  lain diperoleh  melalui  studi  pusataka  dan  data statistik  wilayah  dari  BPS  Kabupaten  Maluku Tengah.  Batas  wilayah  geografis  dan  admi- nistratif  diperoleh  dari  analisis  pemetaan  citra satelit menggunakan perangkat lunak ArcMapGis , peta  Rupa  Bumi  Indonesia  (RBI)  dari  Badan Informasi  Geospasial  (BIG),  dan  data  sekunder lain dari lembaga terkait.
Metode  skalogram  (analisis  skala  Guttman/ Indeks  Sentralitas  Marshall)  digunakan  untuk melihat  kemampuan  pelayanan  suatu  pusat wilayah,  ditinjau  dari  jumlah  unit  fasilitas  yang terdapat  pada  pusat  pelayanan.  Nilai  keter- pusatan dapat diperoleh dari jumlah total bobot masing-masing  jenis  fasilitas  dikalikan  jumlah fasilitas  tersebut.  Prinsip  pembobotan  suatu fasilitas  dilakukan  dengan  cara  membagi  nilai sentralitas  gabungan  (100)  dengan  jumlah  fa- silitas yang terdapat di seluruh pusat pelayanan. Semakin banyak dan lengkapnya fasilitas di suatu wilayah,  menjadi  tolak  ukur  perkembangan wilayah  tersebut  (Shara  2018).  Pusat-pusat pelayanan  tersebut  selanjutnya  dikelompokkan secara  interval  berdasarkan  nilai  sentralitas debgab persamaan berikut:
C = t/T Keterangan:
C = Indeks sentralitas T = Nilai Sentralitas Gabungan T = Jumlah total asset fasilitas/atribut dalam sistem
Perhitungan  koeffisien  reproduktifitas/ coef- fisien  of  reproducibility (COR)  perlu  dilakukan untuk  mengetahui  analisis  skalogram  layak digunakan, jika memiliki nilai 0,9 – 1 menunjukan bahwa  indeks  sentralitas/pusat  pemukiman pada  suatu  wilayah  memiliki  pengaruh  yang nyata. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:
COR=1- ∑ 𝑒 𝑁 𝑥 𝐾 Keterangan COR = Koofisien reproduksi E = Jumlah kesalahan/error N = Jumlah subjek/ wilayah yang diteliti K = Jumlah objek fasilitas yang diteliti
Penentuan  kategori  hirarki  pembagian  pusat wilayah interaksi yang memiliki pengaruh paling tinggi,  maka  dilakukan  penentuan range /jang- kauan ketersediaan fasilitas pada masing-masing wilayah.  Namun  sebelumnya  perlu  membuat interval  kelas  yang  akan  menentukan  jumlah hirarki  wilayah,  melalui  perbandingan  antara range dengan jumlah orde yang telah ditentukan, analisis ini menggunakan modifikasi persamaan yang  digunakan  (Gaffara et  al. 2017)  sebagai berikut R = Jf (1) – Jf (0) Interval kelas = R/O Keterangan: R = Range/jangkauan Jf (1)   = Jumlah fasilitas terbanyak Jf (0)  = Jumlah fasilitas terbatas O = Jumlah orde yang ditentukan (umumnya 4)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Wilayah dan Fasilitas
Pendukung Layanan Masyarakat pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah Pusat kota Kabupaten Maluku Tengah berada di Masohi Pulau Seram, sebagian wilayah admi- nistratif lain berada di Pulau Ambon berbatasan langsung  dengan  wilayah  administratif  Kota Ambon  dan  sebagian  lagi  tersebar  di  beberapa wilayah kepulauan seperti Kepulauan Lease (1, 2, dan  3)  dan  Kepulauan  Banda  (BPS  Maluku Tengah  2019).  Gugusan  wilayah  kepulauan Maluku  Tengah  merupakan  kumpulan  pulau besar  dan  kecil  yang  secara  fungsional  ber- interaksi dari sisi ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya,  baik  secara  individu  maupun  secara sinergis  dapat  meningkatkan  skala  ekonomi  di
sekitar  kawasan  pulau  tersebut  (Marasabessy 2018).
Berdasarkan  analisis  skalogram  dan  hasil tabulasi data dari Badan Pusat Statistik Kabupa- ten Maluku Tengah tahun 2018, terkait sebaran sarana,  prasarana,  dan  fasilitas  pendukung layanan wilayah pada masing-masing kecamatan, didapatkan error (kesalahan) sebesar 12 dengan jumlah  total  fasilitas  yang  ada  sebesar  1568. Dengan demikian setelah dilakukan perhitungan COR ( coeffisien of reproducibility ) dengan rumus yang  ada  didapatkan  COR  sebesar  0,99,  hal  ini menjelaskan bahwa analisis skalogram terhadap pusat layanan masyarakat pada setiap kecamatan di  Kabupaten  Maluku  Tengah  dianggap  layak. Sebaran  jumlah  sarana,  prasarana,  dan  fasilitas pendukung  pusat  wilayah  terdapat  pada (Gambar 2).
Indeks  Sentralitas  Kecamatan  di  Kabupaten Maluku Tengah
Penentuan  pusat  layanan  wilayah  (hirarki) pada  kecamatan  di  Kabupaten  Maluku  Tengah disusun berdasarkan jumlah fasilitas pada setiap kecamatan  dengan  membuat  interval  kelas. Penentuan range /jangkauan  diperoleh  dengan membuat  selisih  perhitungan  jumlah  fasilitas terbanyak dengan jumlah fasilitas terbatas. Hasil perhitungan itu diperoleh jumlah range fasilitas ialah  7,  sedangkan  interval  kelas  sebanyak  5. Hasil  pengamatan  di  lapangan  dan  penyesusian data BPS Kabupaten Maluku Tengah tahun 2018, diketahui  dari  14  asset  fasilitas  yang  di  input seperti;  (SD/MAD-IB,  SMP/MAD-SAN,  SMA/ SMK/MAD-ALIAH;  perguruan  tinggi;  rumah sakit, puskesmas; puskesmas pembantu; masjid, gereja;  pura;  perseroan  terbatas/ private  sector ; pariwisata/perhotelan;  pasar  tradisional  dan
pasar  modern/mini  market),  diketahui  Keca- matan  Kota  Masohi  memiliki  sebaran  asset fasilitas paling lengkap sebanyak 14 dan fasilitas terbatas  berjumlah  7  terdapat  di  Kecamatan Telutih,  TNS,  Saparua  Timur,  dan  Nusa  Laut. Lebih  jelas  kategori  hirarki  pusat  wilayah  pada masing-masing  kecamatan  dapat  di  lihat  pada (Tabel 1).
Kecamatan  Salahutu  menempati  posisi  2 dengan  jumlah  asset  fasilitas  sebanyak  13. Berada di kawasan Pulau Ambon  menjadi salah satu  faktor  penunjang  kelengkapan  fasilitas pendukung  layanan  masyarakat.  Sedangkan Kecamatan  Amahei  memiliki  total  asset  faslitas sebanyak  9.  Berdasarkan  (Tabel  1)  diketahui, total pusat layanan di Kabupaten Maluku Tengah terbagi  dalam  5  hirarki  tersebar  pada  18 kecamatan  dengan  jarak  interval  kelas  antar kategori  sebesar  2  orde.  Dengan  demikian kelompok  kecamatan  dengan  indeks  sentralitas sangat tinggi memiliki interval kelas 10 – 11 orde, dan  sangat  rendah  memiliki  interval  kelas  2 – 3 orde.  Agar  dapat  memahami  lebih  jelas  pusat layanan  masyarakat  (sentralitas)  yang  tersebar di setiap kecamatan Kabupaten Maluku Tengah, maka  dilakukan  klasterisasi  berdasarkan  letak geografis, yaitu kelompok kecamatan yang ada di Pulau  Seram  dan  Ambon,  Kepulauan  Lease  dan Banda.

## Sentralitas Kecamatan di Pulau Seram
Berdasarkan  empat  pembagian  wilayah administratif  kecamatan  di  Kabupaten  Maluku Tengah,  diketahui  jumlah  sebaran  kecamatan terpusat  di  Pulau  Seram,  yakni  sebanyak  10 kecamatan meliputi: Kecamatan Tehoru, Telutih, Amahei, Kota Masohi, Teluk Elpaputih, Teon Nila Serua  (TNS),  Seram  Utara,  Seram  Utara  Barat,
(Sumber: Analisis skalogram dan data BPS Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018) Gambar 2 Sebaran fasilitas pendukung layanan masyarakat pada masing-masing kecamatan.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Ju m la h fa silit as /u ni t
Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah
Fasilitas pendukung layanan masyarakat Perdagangan Pasar Mod
Perdagangan Pasar Trad Industri Hotel/Pariwisata Industri Perusahan Keagamaan Pura Keagamaan Gereja Keagamaan Masjid Kesehatan Pustu Kesehatan Puskesmas Kesehatan RS Pendidikan PT
Pendidikan SMA/SMK/AL
Pendidikan SMP/MAD-SAN Pendidikan SD/MAD-IB
Seram  Utara  Timur  (Kobi),  dan  Seram  Utara Timur  (Seti)  (BPS  Kabupaten  Maluku  Tengah 2018).  Secara  geografis  sebagian  besar  wilayah kecamatan  berada  pada  kawasan  pesisir  dan beberapa  memiliki  wilayah  pulau  kecil,  dari  10 kecamatan  hanya  1  kecamatan  yang  memiliki dominansi  wilayah continental /daratan,  yaitu Kecamatan  Teon  Nila  Serua  (TNS),  walaupun memiliki  batasan  wilayah  perairan  namun  luas kawasan  pesisir  relatif  kecil  dan  aktivitas masyarakat lebih terpusat pada wilayah daratan. Gambar  3  menunjukkan  indeks  sentralitas wilayah kecamatan di Pulau Seram.
Berdasarkan  Gambar  3,  diketahui  indeks sentralitas  terbesar  berada  pada  Kecamatan Amahei,  yaitu  sebesar  11,14  termasuk  kategori hirarki  I  dan  terendah  di  Kecamatan  Teluk Elpaputih  sebesar  3,28  berada  pada  hirarki  V. Tingginya  indeks  sentralitas  di  Kecamatan Ahamei,  dipengaruhi  oleh  populasi  penduduk yang  tinggi  sebesar  49.449  jiwa,  selain  itu Kecamatan  Amahei  memiliki  luas  wilayah  yang besar,  yaitu  sekitar  161.907  km 2 ,  merupakan kecamatan  dengan  jarak  terdekat  dengan  kota kabupaten  dan  memiliki  dukungan  fasilitas aktivitas masyarakat yang relatif lengkap. Jumlah fasilitas pendidikan sebanyak 75 unit terdiri dari SD/MAD-IB,  SMP/MAD-SAN,  SMA/SMK/MAD- ALIAH dan perguruan tinggi, fasilitas kesehatan sebanyak  7  unit  seperti  puskemas  dan  pus- kesmas pembantu, fasilitas keagamaan memiliki 71  tempat  ibadah  (masjid  dan  gereja),  fasilitas industri  dan  perdagangan  tersedia  dan berkembang dinamis.
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari diskusi  dengan  perwakilan  warga  masyarakat (negeri/desa)  di  wilayah  Kecamatan  Amahei diketahui  bahwa,  dinamika  sosial  ekonomi  di kawasan  ini  cenderung  berkembang  ke  arah positif,  hal  ini  tidak  lepas  dari  ketersediaan potensi  sumber  daya  alam  yang  besar,  baik  di wilayah perairan maupun di daratan. Kondisi ini terlihat pada saat pengamatan dan survei lokasi diperoleh  pertumbuhan  ekonomi  tidak  hanya terjadi  pada  sektor  formal,  namun  ada trend pertumbuhan  ekonomi  di  sektor  informal khususnya  nelayan  dan  petani  kebun.  Sentra penangkapan  dan  pengumpul  ikan  (plasma perikanan)  dan  hasil  kebun  berkembang  baik, distribusi  produk  dapat  berlangsung  setiap minggu pada daerah tujuan seperti Kota Masohi dan  wilayah  kecamatan  penyangga  di  Pulau Ambon  seperti;  Kecamatan  Salahutu  dan  Kota Ambon.
Kondisi  ini  berdampak  secara  luas  pada pertumbuahan  ekonomi  lokal,  terbukti  dis- tribuasi  barang  dan  jasa  pada  pengusaha  lokal mengalami  peningkatan  yang  baik.  Input pertumbuhan  ekonomi  yang  teridentifikasi  di Kecamatan  Amahei  tidak  lepas  dari  letak  geog- rafis dan demografi wilayah dimana pemukiman masyarakat  dominan  ada  di  kawasan  pesisir, wilayah  cenderung  terkoneksi  secara  langsung dengan  pusat  Kota  Kabupaten  Maluku  Tengah (Masohi).  Aksesibilitas  lebih  mudah  dan  cepat melalui  jalur  laut  dengan  wilayah  pusat  Kota Provinsi  Maluku  (Ambon).  Dukungan  fasilitas pelabuhan kapal penyeberangan rakyat dan jasa
Tabel 1 Indeks sentralitas kecamatan di Maluku Tengah
Lokasi Kecamatan Input atribut gabungan  Indeks sentralitas Kategori hirarki Orde Banda Naira 131 9,35 II 8 – 9 Tehoru 87 6,21 III 6 – 7 Telutih 50 3,57 IV 4 – 5 Amahei 156 11,14 I 10 – 11 Kota Masohi 140 10,00 I 10 – 11 Teluk Elpaputih 46 3,28 V 2 – 3 Teon Nila Serua (TNS) 82 5,85 III 6 – 7 Saparua 69 4,92 III 6 – 7 Saparua Timur 50 3,57 IV 4 – 5 Nusa Laut 35 2,50 V 2 – 3 Pulau Haruku 79 5,64 III 6 – 7 Salahutu 132 9,42 II 8 – 9 Leihitu 139 9,92 I 10 – 11 Leihitu Barat 54 3,85 IV 4 – 5 Seram Utara 110 7,85 II 8 – 9 Seram Utara Barat 62 4,42 IV 4 – 5 Seram Utara Timur (Kobi) 73 5,21 IV 4 – 5 Seram Utara Timur (Seti) 73 5,21 IV 4 – 5
Sumber: Analisis data primer dan BPS Kabupaten Maluku Tengah 2018
angkutan  laut  yang  memadai,  menjadi  lokasi transit  utama  bagi  pengunjung  yang  akan melanjutkan perjalanan ke beberapa wilayah lain di Kabupaten Maluku Tengah bahkan di wilayah kabupaten  lain  di  Pulau  Seram.  Hal  ini  turut memberikan  input  positif  terhadap  partum- buhan  ekonomi  di  kawasan  tersebut.  Menurut (Saka  2017),  bonus  demografi  digerakkan  oleh struktur masyarakat dan dipengaruhi oleh aspek pendidikan, kesehatan, kebijakan perekonomian, dan dukungan pemerintah.
Rendahnya  indeks  sentralitas  di  Kecamatan Teluk Elpaputih, disebabkan kurangnya fasilitas pendudukung  aktivitas  masyarakat  seperti; pendidikan, kesehatan, keagamaan, industry, dan perdagangan. Selain itu, populasi penduduk kecil sebesar  9.330  jiwa  dengan  luas  wilayah  12.000 km 2 .  Interaksi  masyarakat  Kecamatan  Teluk Elpaputih  dilakukan  secara  terbatas  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  keseharian,  ko- nektivitas  ke  pusat  wilayah  kecamatan  relativ rendah,  dilakukan  pada  waktu-waktu  tertentu dalam  kunjungan  kekerabatan.  Kebutuhan  san- dang dan pangan diperoleh secara personal dari kegiatan  berkebun  dan  nelayan  tradisional. Masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  ke- sehatan dan hiburan umumnya dilakukan dengan berkunjung  secara  langsung  ke  pusat  kota  ka- bupaten. Tidak ditemui fasilitas industri ( private sector maupun  pariwisata),  untuk  fasilitas perdagangan  (pasar  tradisonal)  dalam  proses
pembangunan dan diprediksi selesai pada tahun 2020,  sedangkan  pasar  moderen  (mini  market) sama  sekali  tidak  tersedia.  Menurut  (Shara 2018), sentralitas wilayah identik secara spasial menggambarkan  konektivitas  geografis,  ber- dasarkan  kemudahan  akses,  informasi,  asset fasilitas  dan  sarana  prasarana  pendukung aktivitas  masyarakat.  Wilayah  yang  memiliki nilai  sentralitas  tinggi  menjadi  pusat  orientasi kegiatan dan wilayah tujuan (destination).

## Sentralitas Kecamatan di Pulau Ambon
Pembagian wilayah  kecamatan di Kabupaten Maluku  Tengah  yang  tersebar  di  Pulau  Ambon meliputi  tiga  kecamatan,  yaitu  Kecamatan Salahutu, Leihitu, dan Leihitu Barat dengan luas ketiga  wilayah  sebesar  38.410  km 2 (BPS Kabupaten  Maluku  Tengah  2018).  Berdasarkan analisis  skalogram  diperoleh  indeks  sentralitas tertinggi berada pada Kecamatan Leihitu dengan nilai  sebesar  9,92  termasuk  dalam  kategori hirarki  I,  dan  terendah  di  Kecamatan  Leihitu Barat  dengan  indeks  sentralitas  3,85,  berada pada hirarki IV. Sedangkan Kecamatan Salahutu memiliki  indeks  sentralitas  9,42  berada  pada hirarki  II.  Sebaran  indeks  sentralitas  pada  ke- camatan dalam wilayah administrasi Kabupaten Maluku  Tengah  di  Pulau  Ambon  dapat  dilihat pada (Gambar 4).
Jumlah  populasi  penduduk  yang  tinggi sebesar 55.027 jiwa jika dibandingkan populasi
(Sumber: Analisis Spasial Peta Rupa Bumi Indonesia BIG)
Gambar 3 Indeks sentralitas wilayah kecamatan di Pulau Seram.
penduduk  pada  wilayah  kecamatan  lain  di Kabupaten  Maluku  Tengah,  menjadi  salah  satu indikator penentu tingginya indeks sentralitas di Kecamatan  Leihitu.  Selain  itu,  sebaran  fasilitas pendukung aktivitas masyarakat yang memadai merupakan  indikator  lain  dalam  menentukan pusat  pertumbuhan  wilayah.  Berdasarkan  kom- parasi  data  BPS  kabupaten  Maluku  Tengah  dan survei  lapangan  yang  dihimpun  selama  tahun 2018  diperoleh  jumlah  fasilitas  pendidikan merupakan  asset  paling  banyak  terdiri  dari (SD/MAD-IB,  SMP/MAD-SAN,  SMA/SMK/MAD- ALIAH  sebanyak  77  unit,  fasilitas  kesehatan seperti  puskemas  dan  puskesmas  pembantu berjumlah  15  unit  dan  fasilitas  tempat  ibadah sebanyak 46 unit. Fasilitas lain seperti, industri dan perdagangan relatif terbatas.
Historical  culture Kecamatan  Leihitu  yang panjang, melekat erat dengan statusnya sebagai negeri adat dan letak geografis di wilayah pesisir, memilki  peran  yang  cukup  signifikan  dalam perkembangan  wilayah  Maluku  Tengah  dan sekaligus  berpengaruh  pada  perkembangan wilayah Provinsi Maluku. Letaknya yang strategis pada  Pulau  Ambon  tidak  dipungkiri  turut  ber- kontribusi  secara  politik  sosial  dan  ekonomi. Distribusi  barang  dan  jasa  seperti  produk perikanan,  perkebunan,  hutan,  dan  jasa  eko- sistem  (wisata  bahari)  merupakan  daya  tarik kuat Kecamatan Laihitu.
Sebagai  kecamatan  yang  baru  dimekarkan pada tahun 2013, Kecamatan Leihitu Barat masih relatif muda, sehingga asset fasilitas pendukung wilayah  masih  terbatas  (Rahman  &  Suriani 2016). Faslitas pendukung aktivitas masyarakat seperti pendidikan sebanyak 32 unit, kesehatan puskesmas dan puskemas pembantu berjumlah 3 unit, tempat ibadah 19 unit, sedangkan fasilitas indsutri dan perdagangan relatif sangat terbatas. Jumlah fasilitas terbangun yang telah ada saat ini, sejatinya  merupakan  warisan  fasilitas  dari wilayah  administratif  kecamatan  sebelumnya. Faktor  lain  adalah  rendahnya  populasi  pen- duduk,  yaitu  sebanyak  20.536  jiwa,  dari  data (BPS Kabupaten Maluku Tengah 2018), diketahui jumlah  penduduk  relatif  lebih  rendah  jika dibandingkan  dengan  dua  kecamatan  lain  di Pulau  Ambon,  yaitu  Kecamatan  Salahutu  dan Leihitu.
Kecamatan  Salahutu  melengkapi  daftar wilayah  administratif  kecamatan  di  Kabupaten Maluku  Tengah  yang  berada  di  Pulau  Ambon. Agak  berbeda  dengan  dua  wilayah  kecamatan lain,  Salahutu  merupakan  wilayah  kecamatan yang  menempati  urutan  kedua  dalam  daftar jumlah  total  fasilitas  yang  diinput  dalam  kajian pengabdian  kepada  masyarakat  di  Kabupaten Maluku Tengah. Kecamatan Salahutu memiliki 13 fasilitas dari 14 total fasilitas pendukung seperti; fasilitas  pendidikan  (SD/MAD-IB,  SMP/MAD- SAN,  SMA/SMK/MAD-ALIAH,  dan  perguruan
Sumber: Analisis spasial peta rupa bumi Indonesia BIG Gambar 4 Indeks sentralitas wilayah kecamatan di Pulau Ambon.
tinggi)  sebanyak  61  unit,  fasilitas  kesehatan  10 unit  terdiri  dari  rumah  sakit,  puskesma  dan puskemas pembantu, keagamaan/tempat ibadah sebanyak 44 unit terdiri dari (masjid dan gereja), fasilitas  industri  sebanyak  12  unit  dan  fasilitas perdagangan/pasar  5  unit.  Faktor  yang  mem- bedakan  kelengkapan  jumlah  asset  ialah  pada Kecamatan  Salahutu  tidak  terdapat  fasilitas tempat ibadah (Pura). Fasilitas asset pendukung lain seluruhnya tersedia, hanya berbeda  jumlah masing-masing fasilitas.
Letak  geografis  wilayah  Kabupaten  Maluku Tengah  yang  terpisah  pada  beberapa  wilayah adminstratif,  memberikan  keunikan  khusus terhadap  interaksi,  orientasi,  dan  destinasi masyarakat  dalam  wilayah  Kabupaten  Maluku Tengah.  Kondisi  ini  menciptakan  konektivitas wilayah berdasarkan fungsi peruntukan interaksi masyarakat  di  lokasi  setempat.  Masyarakat Maluku  Tengah  yang  menempati  wilayah administratif  kecamatan  di  Pulau  Ambon,  jika berinteraksi  secara  sosial  dan  ekonomi  lebih cenderung  memilih  wilayah  dalam  batas administratif  Kota  Ambon,  dibandingkan  harus berinteraksi  secara  langsung  dengan  ibukota Kabupaten  Masohi  di  Pulau  Seram.  Sebagai kabupaten  kepulauan  yang  dipisahkan  oleh lautan,  masyarakat  Maluku  Tengah  di  Pulau Ambon  akan  mengalami  kendala  dalam  me- lakukan  proses  distribusi  barang  dan  jasa  jika harus  menjadikan  Kota  Masohi  sebagai  lokasi sentra pemasaran.
Biaya transportasi yang tinggi, jarak yang jauh juga  waktu  tempuh  yang  lama  menjadi  faktor rendahnya interaksi masyarakat di kawasan ini. Mereka  cenderung  memilih  wilayah  adminis- tratif di Kota Ambon untuk melakukan kegiatan interaksi  sosial  seperti  hubungan  kekerabatan, pekerjaan,  hiburan  maupun  sistem  sosial kelembagaan,  sedangkan  interaksi  ekonomi terjadi melalui mekanisme perdagangan jual beli. Mustakim et  al. 2017  menyatakan  aksesibilitas dan  konektivitas  wilayah  kepulauan  di  timur Indonesia  menjadi  salah  satu  indikator  pening- katan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat lokal.  Berdasarkan  hasil  survei  dan  diskusi dengan  beberapa  lapisan  masyarakat  di  tiga kecamatan tersebut, diketahui bahwa umumnya mereka  membawa  hasil  produksi  perikanan, peternakan,  perkebunan,  dan  hutan  ke  Kota Ambon  untuk  diperjualbelikan,  hal  ini  karena letak  Kota  Ambon  memiliki  jarak  yang  lebih dekat  dan  merupakan  barometer  pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku. Sedangkan interaksi masyarakat  dengan  pusat  wilayah  kabupaten
dilakukan  jika  berkaitan  secara  politik  dan aktivitas pemerintahan.
Prospek  pertumbuhan  ekonomi  di  kawasan ini  relatif  lebih  baik  jika  dibandingkan  dengan kecamatan  lain  di  Pulau  Seram.  Indikator  itu terlihat dengan tingginya distribuasi hasil produk perikanan, perkebunan, dan pariwisata. Bahasoan et al. 2019 menjelaskan pertumbuhan ekonomi  suatu  wilayah  menjadi  indikator  ke- sejahteraan masyarakat, jika terjadi peningkatan, diharapkan  pertumbuhan  tersebut  dapat  dinik- mati  secara  merata  oleh  seluruh  masyarakat. Tidak dipungkiri tiga kecamatan di Pulau Ambon menjadi sentra produksi/suplai bahan baku khu- susnya  dari  sektor  perikanan  dan  perkebunan. Sebagian besar negeri/desa di tiga kecamatan ini merupakan  wilayah  pesisir  dengan  potensi perikanan  dan  kelautan  yang  besar.  Sebagian besar produksi perikanan di wilayah Kota Ambon bersumber  dari  wilayah  Kecamatan  Salahutu, Leihitu,  dan  Leihitu  Barat.  Selain  itu,  industri pariwisata  bahari  menjadi  daya  tarik  minat khusus bagi wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke Pulau Ambon. Walaupun  secara  administratif  ketiga  wilayah kecamatan ini masuk Kabupaten Maluku Tengah, namun konektivitas wilayah dengan Kota Ambon memiliki  intensitas  yang  lebih  tinggi.  Menurut Hakim et  al. 2018  konektivitas  transportasi merupakan  asset  penting  dalam  membantu interaksi  intra  dan  antar  wilayah.  Peningkatan intra  wilayah  ditujukan  untuk  meningkatkan kemudahan  hubungan  antar  wilayah,  terutama untuk  membuka  aksesibilitas  dengan  wilayah terisolasi ( hinterland ).

## Sentralitas Kecamatan di Kepulauan Lease
Wilayah  administrasi  kecamatan  lainnya  di Kabupaten  Maluku  Tengah  adalah  Kepulauan Lease  yang  terdiri  dari  Pulau  Haruku,  Saparua, Nusa  Laut. Wilayah  ini  tersusun  atas  tiga  pulau kecil  berserta  beberapa  gugusan  pulau  sangat kecil  yang  lain.  Memiliki  total  luas  wilayah 359.121  km 2 terbagi  dalam  empat  kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Haruku, Saparua, Saparua Timur  dan  Nusa  Laut  (BPS  Kabupaten  Maluku Tengah 2018). Hasil analisis skalogram diketahui indeks  sentralitas  tertinggi  berada  pada  Ke- camatan Pulau Haruku dengan nilai sebesar 5,64 berada pada kategori hirarki III, dan terendah di Kecamatan Nusa Laut memiliki indeks sentralitas 2,50, tergolong hirarki V. Sedangkan Kecamatan Saparua  dan  Saparua  Timur  masing-masing memiliki  indeks  sentralitas  sebesar  4,92  dan 3,57. Sebaran indeks sentralitas pada kecamatan
dalam  wilayah  administrasi  Kabupaten  Maluku Tengah  di  Kepulauan  Lease  dapat  dilihat  pada (Gambar 5).
Berdasarkan  Gambar  5,  diketahui  wilayah kecamatan  di  Kabupaten  Maluku  Tengah  dalam kawasan Kepulauan Lease berada pada kategori hirarki  menengah  ke  bawah.  Di  mana  pusat pertumbuhan  wilayah  lebih  besar  berada  di Kecamatan  Pulau  Haruku  (Pelauw).  Tingginya indeks  sentralitas  di  wilayah  ini  cenderung dipengaruhi  oleh  tingginya  populasi  penduduk, yaitu sebesar 28.012 jiwa, memiliki kelengkapan fasilitas pendukung aktivitas masyarakat seperti fasilitas pendidikan sebanyak 47 unit terdiri dari SD/MAD-IB,  SMP/MAD-SAN  dan  SMA/SMK/ MAD-ALIAH,  fasilitas  kesehatan  seperti  pus- kesmas  dan  puskesmas  pembantu  berjumlah  9 unit, tempat ibadah sebanyak 21 unit terdiri dari masjid  dan  gereja,  sedangkan  fasilitas  industri dan perdangan masih sangat terbatas.
Nusa  Laut  merupakan  wilayah  kecamatan dengan indeks sentralitas paling rendah, kondisi ini  dilatar  belakangi  oleh  karakteristiknya sebagai  pulau  kecil  dan  memiliki  daya  dukung wilayah  yang  terbatas.  Faktor  lain  adalah terbatasnya jumlah fasilitas pendukung aktivitas masyarakat  seperti  pendidikan,  kesehatan,  ke- agamaan, industry, dan perdagangan. Selain itu, faktor homogenitas struktur sosial di Kecamatan Nusa  Laut  menjadi  salah  satu  penyebab terbatasnya  pembangunan  fasilitas  pendukung
lain.  Menurut  Yaroseray  2018,  homogenitas dalam  masyarakat  merupakan  kesamaan  nilai dalam  membentuk  sebuah  tatanan  masyarakat lokal/desa,  pada  umunya  memiliki  kesamaan kepentingan  dan  mampu  membentuk  sebuah pola tata ruang desanya. Peningkatan sarana dan prasarana  masyarakat  merupakan  bagian  yang terinegrasi dengan layanan publik, hal ini mampu menjamin  kesejahteraan  masyarakat  (Hakim 2017).
Pertumbuhan ekonomi di kawasan Kepulauan Lease mengalami trand peningkatan yang positif. Karakteristik  masyarakat  di  wilayah  Kepulauan Lease terbentuk melalui perpaduan antara adat dan  budaya  lokal,  sumber  daya  alam,  letak geografis  wilayah  pesisir,  dan  pulau  kecil,  di mana  ketiga  pulau  dalam  gugusan  Kepulauan Lease berada di antara Pulau Seram dan Ambon. Menurut  Safitri  2018,  pembangunan  ekonomi daerah  adalah  proses  di  mana  pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta bersinergi positif mengelola  sumber  daya  alam,  menghargai  ke- arifan lokal yang ada, dan membentuk suatu pola kemitraan.  Keterbukaan  terhadap  informasi, menciptakan  konektivitas  yang  positif  dengan wilayah  lain  seperti;  Pulau  Seram  dan  Ambon. Karakteristik ini memengaruhi pola pikir masya- rakat,  sehingga  membentuk  persepsi  sebagai masyarakat  perantau.  Indikator  ini  terlihat dengan  banyaknya  masyarakat  di  Kepulauan Lease  menempati  wilayah  lain  di  Pulau  Seram
Sumber: Analisis Spasial Peta Rupa Bumi Indonesia BIG
Gambar 5 Indeks sentralitas wilayah kecamatan di Kepulauan Lease.
dan  Ambon  bahkan  beberapa  pulau  lain  di  luar Provinsi  Maluku.  Sebagian  besar  berprofesi sebagai pekerja di sektor formal seperti ASN, TNI, POLRI, dan sebagian lagi menjalankan profesi di sektor  informal  seperti  nelayan,  berkebun, berdagang, oprator transportasi laut tradisional, dan buruh pekerja harian.

## Sentralitas Kecamatan di Kepulauan Banda
Wilayah  administrasi  kecamatan  di  Kabu- paten  Maluku  Tengah  yang  memiliki  wilayah geografis kepulauan dengan jarak terjauh adalah Kecamatan  Banda.  Letaknya  di  selatan  Pulau Seram  dan  tenggara  Pulau  Ambon,  tepatnya  di sekitar perairan Laut Banda. Memiliki luas total wilayah  sebesar  172.113  km 2 , jarak  tempuh sejauh  183.840  km  dari  pusat  kota  Kabupaten Maluku Tengah, jumlah pulau sebanyak 10 pulau, terdiri  dari  7  pulau  berpenduduk  dan  3  pulau tidak penduduk (BPS Kabupaten Maluku Tengah 2018).  Memiliki  indeks  sentralitas  9,35  me- nempatkan  Kecamatan  Banda  sebagai  wilayah dengan pusat layanan dalam ketegori hirarki II. Gambar  6  menunjukkan  indeks  sentralitas wilayah kecamatan di Kepulauan Banda.
Fenomena  berbeda  yang  ditemui  pada  ka- wasan ini adalah letak geografis yang cenderung jauh,  dan  terdiri  dari  gugusan  pulau  kecil, memiliki  keterbatasan  daya  dukung  wilayah, namun  jika  dibandingkan  dengan  wilayah  lain yang  terintegrasi  dengan  pusat  wilayah  Ka-
bupaten Maluku Tengah atau wilayah  lain pada batas  admnistrasi  kecamatan  di  Pulau  Ambon dan Kepulauan Lease, ternyata Kecamatan Banda memiliki indeks sentralitas yang jauh lebih tinggi. Berdasarkan  klasifikasi  hirarki  wilayah  ini termasuk dalam kategori II, yakni memiliki orde daya  tarik  wilayah  sebesar  8 – 9,  berada  1 tingkatan  di  bawah  Kecamatan  Amahei,  Kota Masohi, dan Leihitu.
Tingginya  indeks  sentralitas  Kecamatan Banda  dipengaruhi  oleh  banyak  fasilitas  pen- dukung  aktivitas  masyarakat  khususnya  terkait industri pariwisata bahari. Menurut Widiansyah 2017  keberadaan  industri  di  suatu  wilayah menjadi salah satu indikator perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Memiliki fasilitas pariwisata/hotel/penginapan  sebanyak  54  unit didukung  fasilitas  perdagangan  (pasar  tra- disional  dan  modern)  yang  saling  terintegrasi dengan  fasilitas  pendidikan,  kesehatan,  dan agama  (BPS  Kabupaten  Maluku  Tengah  2018). Karakteristik  wilayah  Kepualuan  Banda  dikenal sejak  lama  sebagai  salah  satu  wilayah  yang memiliki  situs  sejarah  peninggalan  masa  lalu, menjadikannya  sebagai  salah  satu  destinasi  pa- riwisata yang potensial. Keunikan ekologi pesisir dan pulau kecil juga sejarah budaya yang melekat di kawasan Banda memberikan kontribusi besar dalam  pengembangan  wilayah.  Pertumbuhan ekonomi  mengalami trend peningkatan  yang progresif.  Sejak  lama  dikenal  sebagai  wilayah
Sumber: Analisis spasial peta rupa bumi Indonesia BIG
Gambar 6 Indeks sentralitas wilayah kecamatan di Kepulauan Banda.
pengahasil  rempah-rempah  (cengkeh  dan  pala) juga menjadi salah satu sentra industri perikanan tuna di Indonesia bagian timur.  Hal itu  teriden- tifikasi dengan banyaknya armada penangkapan ikan  tuna  milik  nelayan  Banda  dan  beberapa kapal penampung milik swasta yang beroperasi di  perairan  Banda.  Menurut  (Ririmase  2015), sektor perikanan, industri, pertambangan, hingga pariwisata  merupakan  sektor  terkait  ekonomi bahari  yang  selama  ini  mengemuka  dalam pengelolaan  kawasan  pesisir  dan  pulau  kecil. Warisan  budaya  dan  sejarah  di  seluruh  dunia selalu  dihadapkan  pada  modernisasi,  seperti pembangunan  infrastruktur,  telekomunikasi, informasi,  transportasi,  dan  hiburan  (wisata) sebagai upaya untuk mendukung pembangunan ekonomi  di  suatu  wilayah  (Hosagrahar  2015; Farid 2020).
Dukungan lain adalah telah tersedianya kan- tor  perwakilan  daerah  UPT  dalam  pengurusan administrasi kependudukan, lembaga social, dan dinas terkait. Persoalan yang sering kali dihadapi masyarakat Kepulauan Banda berkaitan dengan biaya  dan  keersediaan  kebutuhan  pokok,  alat rumah  tangga,  dan  bahan  bakar  minyak,  sering kali  mengalami  hambatan  pasok  dan  lonjakan harga.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  letak  geografis wilayah  yang  jauh  dari  pusat  orientasi  wilayah (kota, kabuapten, dan provinsi), sehingga penting menjadi  perhatian  seluruh stakeholders yang berkepentingan untuk mereduksi disparitas yang ada.

## SIMPULAN
Klaster wilayah di Pulau Seram memiliki pusat layanan  tertinggi  pada  Kecamatan  Amahei (11,14)  dan  Kota  Masohi  (10,00),  terendah  Ke- camatan  Teluk  Elpaputih  (3,28).  Pada  klaster wilayah  Pulau  Ambon  pusat  layanan  tertinggi terdapat  di  Kecamatan  Lehitu  (9,92)  dan terendah  Kecamatan  Lehitu  Barat  (3,85).  Pada klaster wilayah Kepulauan Lease, pusat layanan tertinggi  terdapat  di  Kecamatan  Pulau  Haruku (5,64) dan Saparua (4,92) sedangkan terendah di Kecamatan  Nusa  Laut  (2,50).  Pada  kalster wilayah  Kepualaun  Banda  Naira,  pusat  layanan tertinggi berada pada Pulau Naira (9,35) sebagai ibukota kecamatan. Secara umum pertumbuhan ekonomi  di  setiap  klasterisasi  kecamatan  me- ngalami trend peningkatan  dengan  tingkatan yang  berbeda,  tergantung  ketersediaan  sarana, prasarana dan dukungan fasilitas dalam wilayah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kami  ucapkan  pada  PT.  Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Cabang Maluku Tengah yang telah berkontribusi membantu  dalam  survei,  observasi,  dan  peng- ambilan data lapangan. Juga kepada pemerintah Kabupaten  Maluku  Tengah  dan  perwakilan masyarakat pada setiap kecamatan mulai proses penghimpunan data hingga penulisan artikel ini selesai.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2018.  Kabupaten Maluku  Tengah  Dalam  Angka  Tahun  2018.
Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan. (ID): Masohi. [BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2019.  Kabupaten Maluku  Tengah  Dalam  Angka  Tahun  2019. Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan. (ID): Masohi.
Bahasoan H, Hakim DB, Nurmalina R, Putri EIK. 2019. Typology and inequality between island clusters  and  development  areas  in  Maluku Province. Jurnal  Perspektif  Pembiayaan  dan Pembangunan  Daerah .  7(2):  203 – 214. https://doi.org/10.22437/ppd.v7i2.7733
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah.  2019.  Maluku  Tengah  Dalam  Angka. Masohi.  (ID):  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Maluku Tengah.
Dinas Kelautan dan Perikanan Peovinsi Maluku. 2016.  Dokument  Rencana  Zonasi  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (RZWP3K) Provinsi Maluku. Ambon. (ID): Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.
Farid  M.  2020.  Pelestarian  Warisan  Sejarah Melalui  Sinergi  Antar-Stakeholder  dan Digitalisasi Warisan Sebagai Model Pengembangan  Pariwisata  Banda  Naira. KAMBOTI  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Humaniora . 1(1): 44 – 58. https://doi.org/10.51135/
kambotivol1iss1pp44-58
Gaffara  GR,  Fathu  A,  Fatih.  2017.  Kajian Skalogram  Guttman  dan  Indeks  Sentralitas Marshall  Untuk  Penentuan  Pusat-Pusat Pelayanan  Wilayah  (Studi  Kasus:  Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara). Dalam: Prosiding Seminar Nasional ReTII – 10 2015,
Managemen  Energi  Untuk  Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Hal 150 – 153.
Hakim DH, Barkey RA, Wikantari R. 2018. Daya Tarik  Dan  Daya  Dorong  Perkembangan Wilayah  Terhadap  Persebaran  Pemanfaatan Lahan  Kota  Sinjai  Kabupaten  Sinjai.  Dalam: Prosiding  Seminar  Nasional  Geomatika  2018 . Penggunaan  dan  Pengembangan  Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional . 384 hlm.
Hakim  A.  2017.  Analisis  Dampak  Pemekaran Daerah  Ditinjau  dari  Aspek  Percepatan Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Peningkatan Kualitas  Pelayanan  Publik  (Studi  Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis). JOM Fekon. 4 (1); 843- 857.  https://doi.org/10.24895/SNG.2018.3-
0.977
Hosagrahar  J.  2015 . Urban  Heritage  and SustainableDevelopment in South Asia: A Plea for a Heritage-Aware Approach. In M. T. Albert (Ed.)  Perception  of  Sustainability  in  Heritage Studies (pp.  113 – 124).  Berlin  (DE):  De Gruyter. https://doi.org/10.1515/ 9783110415278-010 Kartika T, Afriza L, Fajri K. 2019. Pemberdayaan
Masyarakat  Di  Desa  Wisata  Cibuntu Kabupaten  Kuningan  Provinsi  Jawa  Barat. Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation .  2(1):  11 – 24.  https://doi.org/ 10.17509/jithor.v2i1.16427
Marasabessy I. 2018. Pengelolaan Berkelanjutan Pulau Nusa Manu dan Nusa Leun di Kabupaten Maluku  Tengah  Provinsi  Maluku.  [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. https:// doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.1.11-22
Marasabessy  I,  Fahrudin  A,  Imran  Z,  Agus  SB. 2018.  Strategi  Pengelolaan  Berkelanjutan Pesisir dan Laut Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa  Leun  di  Kabupaten  Maluku  Tengah. Journal  of  Regional  and  Rural  Development Planning .  2(1):  11 – 22.  https://doi.org/10. 29244/jp2wd.2018.2.1.11-22
Rahman  MA,  Suriani  W.  2016.  Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran  Kecamatan  (Studi  Diskriptif  di Kecamatan  Leihitu  Barat  Kabupaten  Maluku Tengah). Jurnal Fikratuna . 8(1): 126 – 137.
Mustakim A, Nur HI, Agustinus H. 2017. Analisis Indeks Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah Kepulauan:  Studi  Kasus  Kepulauan  Maluku dan  Papua.  Jurnal Aplikasi  Pelayaran  dan Kepelabuhanan. 8(1): 59 – 68.
Ririmasse  M.  2015.  Pusaka  Budaya  Kawasan Pesisir:  Tinjauan  Arkeologis  Atas  Potensi  di Kepulauan  Maluku. Kalpataru  Majalah Arkeologi .  24(2):  73 ‒ 87.  https://doi.org/
10.24832/kpt.v24i2.36
Safitri  E.  2018.  Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi Kepulauan  Riau.  UTILITY:  Jurnal  Ilmiah Pendidikan  dan  Ekonomi.  2(1);  52 – 65.
https://doi.org/10.30599/utility.v2i1.284 Saka  TCV.  2016.  Tantangan  Ilmu-Ilmu  Sosial Dalam Menghadapi Bonus Demografi Indonesia  2020 – 2030.  Dalam:  Prosiding Seminar  Nasional  tentang  Tantangan  Ilmu- Ilmu  Sosial  dalam  menghadapi  Bonus Demografi 2020 – 2030. Bandar Lampung (ID): Universitas  Lampung.  9  November  2016.  10 Hlm.
Shara ARID. 2018. Analisis Konektivitas Wilayah di Kota Denpasar. Media Komunikasi Geografi. 19(1): 42 – 50. https://doi.org/10.23887/mkg. v19i1.13811
Yaroseray  MM.  2018.  Struktur  dan  Tata  Ruang Sosial Budaya Suku Bangsa Yokari Kabupaten Jayapura  Provinsi  Papua. Jurnal  Ekologi Birokrasi .  6(3):  40 – 58.  https://doi.org/ 10.31957/jeb.v6i3.782
Widiansyah  S.  2017.  Dampak  Keberadaan Industri  terhadap  Perubahan  Struktur  Sosial Masyarakat  (Studi  Masyarakat  Desa  Bojong, Cikupa,  Kabupaten  Tangerang). Jurnal Hermeneutika. 3(2): 35 – 46. https:// doi.org/10.30870/hermeneutika.v3i2.3086