## PERLUASAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA PEMBERANTASAN PRAKTIK MAFIA PERADILAN
Oleh : Andi Samsuduha 
Ibrahim 

## ABSTRAK
Lahirnya  Komisi  Yudisial  dilatar-belakangi  oleh  kuatnya  keinginan  rakyat,  yang disuarakan  melalui  gerakan  reformasi  untuk  membersihkan  hakim  dan  badan-badan  dari praktik mafia peradilan. Karena praktik-praktik mafia peradilan tersebut, sudah menggurita dan bersifat sistemik, maka pembersihannya tidak mungkin lagi dilakukan oleh mekanisme pengawasan internal dengan cara-cara yang konvensional.  Diperlukan cara pemberantasan yang  bersifat  “luar  biasa”,  yang  hanya  bisa  dilakukan  oleh  sebuah  lembaga  pengawasan eksternal  yang  bersifat  independen  dan  kredibel.    Dengan  demikian,  jelaslah  kiranya, betapa  strategisnya  amanat  Konstitusi  yang  diletakkan  di  pundak  Komisi  Yudisial. Pemberantasan mafia peradilan, merupakan titik pangkal yang paling menentukan kualitas penegakan hukum, terutama penegakan hukum pidana.
Kata Kunci: Komisi Yudisial, Pemberantasan, Mafia Peradilan

## A. Latar Belakang Masalah
Pembahasan  mengenai  Komisi  Yudisial,  kiranya  tidak  dapat  dipisahkan  dari gerakan  reformasi  yang  terjadi  pada  tahun  1998,  dimana    tuntutan  utamanya  adalah terciptanya  proses  demokratisasi  dalam  penyelenggaraan  sistem  ketatanegaraan  dan terbentuknya  masyarakat  madani (civil  society) dimana  di  dalamnya  hak-hak  warga negara  dalam  segala  lapangan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  dihormati  dan dimuliakan.
Salah satu perwujudan dari proses demokratisasi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan,  adalah    reformasi  menyeluruh  di  bidang  peradilan.  Reformasi peradilan,  adalah  bagian  dari  reformasi  kehidupan  ketatanegaraan  sebagai  hasil  dari gerakan moral rakyat terhadap penguasa Orde Baru yang otoriter dan antidemokrasi.
Ciri  pokok  dari  kekuasaan  ini  adalah  dijalankannya  kekuasaan  dengan sentralistik, anti demokrasi, kontrol yang ketat terhadap semua lembaga negara, partai politik  dan  organisasi  masyarakat,  serta  tidak  transparan.  Dalam  situasi  demikian,
 PNS di Pemkab Ma. Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
korupsi memperoleh lahan yang subur. Proses peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan sepenuhnya di bawah pengaruh kekuasaan.
Dewasa ini, setelah reformasi, semua tatanan kehidupan politik, sosial ekonomi dan  hukum  diletakkan  dalam  paradigma  baru  yang  didasarkan  kepada  cita-cita kemerdekaan  dan  ciri  negara  sebagai  sebuah  negara  hukum  sebagaimana  amanat Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945    (Undang-Undang Dasar 1945), dengan memperhatikan dan merespon tuntutan keadilan di segala bidang yakni  keadilan  di  bidang  hukum,  politik,  sosial,  ekonomi,  pendidikan,  lingkungan, keamanan dan budaya.
Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan  atas  hukum (rechtsstaat), tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka (machtsstaat). Hal  itu  berarti  bahwa  Negara  Republik  Indonesia  ialah  negara  hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di  dalam  hukum  dan  pemerintahan,  serta  wajib  menjunjung  tinggi  hukum  dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Salah satu prinsip penting negara yang yang bersifat rechtsstaat adalah adanya jaminan  penyelengaraan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka,  bebas  dari  pengaruh kekuasaan  lainnya,  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan dengan selurus-lurusnya.
Dengan demikian, secara konstitusional kekuasaan kehakiman, memiliki peran yang  penting  dan  menempati  posisi  yang  sangat  strategis  dalam    menjamin  tegaknya hukum  dan  keadilan.    Melalui  lembaga  peradilanlah,  aturan-aturan  hukum  berupa Undang-Undang  negara  dilaksanakan  dan  diawasi  pelaksanaannya.  Disamping  itu, kepada  peradilan  pulalah,  setiap  warga  negara  menambatkan  harapannya,  agar  ia memperoleh  kepastian  hukum,  kebenaran,  keadilan  dan  kemamfaatan  dari  penerapan aturan-aturan hukum tersebut terhadap dirinya.
Mengingat  pentingnya  peran  dan  posisi  lembaga  peradilan  dan  besarnya harapan  masyarakat  untuk  memperoleh  kebenaran  dan  kepastian  hukum  melalui lembaga  peradilan,  maka  sangat  diperlukan  pengawasan  terhadap  lembaga  peradilan sedemikian  rupa  sehingga  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dan    bebas  dari pengaruh  kekuasaan  lainnya  itu  benar-benar  dipergunakan  untuk  menciptakan kebenaran dan dan keadilan, dengan cara yang selurus-lurusnya.
Terkait dengan hal itu,  Undang-Undang  Dasar 1945  yang telah diamandemen, tidak  menghendaki  adanya  suatu  lembaga  negara  tertentu  yang  memiliki  kekuasaan yang  tidak  terkontrol,  melainkan  telah  didisain  di  dalam  suatu  sistem  dimana kekuasaan dipisahkan atau dibagi di dalam fungsi pada lembaga negara yang sederajat serta saling imbang dan saling mengawasi (checks and balances) .
Undang-Undang  Dasar  1945  yang  telah  diamandemen,  telah  mengintroduksi sebuah  lembaga  negara  baru  yang  kewenangannya  berkaitan  dengan  kekuasaan kehakiman  yaitu  Komisi  Yudisial.  Pengaturan  mengenai  Komisi  Yudisial  tersebut termaktub  di  dalam  Pasal  24B  Undang-Undang  Dasar  1945,  dimana  konstitusi memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  bagi  reformasi  bidang  hukum  yakni  dengan memberikan  kewenangan  kepada  Komisi  Yudisial  untuk  mewujudkan checks  and balances.
Pelaksanaan checks  and  balances di  bidang  peradilan  tersebut,    diwujudkan melalui  pemberian  kewenangan  kepada  Komisi  Yudisial  untuk  melaksanakan  peran penting  dalam  usaha  mewujudkan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  melalui pencalonan  hakim  agung  serta  pengawasan  terhadap  hakim  yang  transparan  dan partisipatif  guna  menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran  martabat,  serta  menjaga perilaku hakim.
Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 di atas, kiranya dapat ditarik pengertian  bahwa  konstitusi  menempatkan  keberadaan  hakim  pada  posisi  terpenting dan  paling  menentukan  keberhasilan  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman,  karena hakimlah  yang  melakukan  dan  menjalankan  kekuasaan  kehakiman  di  lapangan penegakan hukum.
Oleh karenanya, diperlukan lembaga negara yang dapat menjamin bahwa hakim pada  setiap  tingkatan,  dari  hakim  Pengadilan  Negeri  sampai  hakim  agung,  memiliki integritas  dan  kepribadian  yang  tidak  tercela,  jujur,  adil  dan    profesional.  Dengan hakim  yang  demikian,  diharapkan  badan-badan  peradilan  mampu  melaksanakan tugasnya  dalam  menegakkan  hukum,  keadilan  dan  kebenaran  secara  lurus  dan  benar serta terbebas dari praktik-praktik tidak terpuji bahkan melanggar hukum.
Sebaliknya,  di  tangan  hakim  yang  memiliki  kepribadian  yang  tercela,    tidak memiliki  integritas,  kejujuran,  keadilan  dan  keprofesionalan,  hukum  dibawa  jauh dari keluhuran  harkat  dan  martabat  demi  kebenaran  dan  keadilan.  Hukum  tidak  lebih menjadi  sekedar  alat  untuk  memupuk  kekayaan  sehingga  lingkungan  peradilan  yang
semestinya menjadi benteng terakhir pemberantasan terhadap pelanggaran hukum (the last  bastion  of  legal  order) justeru  berubah  menjadi  ladang  suap  menyuap  dan pemufakatan jahat.
Dalam keadaan yang lebih buruk, tidak jarang  terjadi perbuatan suap menyuap dan  pemufakatan  jahat  itu  dilakukan  secara  terencana  dan  terorganisir  dengan melibatkan  kekuatan  uang  dan  kekuasaan  yang  demikian  besar,  sehingga  lebih  mirip dengan  perbuatan  mafia.  Fenomena inilah yang kini sering dibicarakan sebagai mafia peradilan.
Pendapat  mengenai  mafia  peradilan  antara  lain  diungkapkan  oleh  Chandera bahwa :
Bentuk korupsi yang dikenal luas oleh masyarakat selain korupsi dilingkungan eksekutif  dan  legilslatif  adalah  korupsi  di  lingkungan  yudikatif  atau  lembaga- lembaga  peradilan  atau  lebih  dikenal  dengan  mafia  peradilan (judicial corruption). Maraknya  korupsi  di  peradilan  salah  satunya  disebabkan  karena lemahnya  pengawasan  terhadap  lembaga  peradilan  -baik  pengawasan  internal dari  lembaga  itu  sendiri (internal  control) maupun  pengawasan  eksternal  dari luar lembaga tersebut ( external control) .... 1
Berdasarkan  paparan  di  atas,  kiranya  dapat  ditarik  pengertian  bahwa  secara konstitusional,  lahirnya  Komisi  Yudisial  dilatar-belakangi  oleh  kuatnya  keinginan rakyat,  yang  disuarakan  melalui  gerakan  reformasi  untuk  membersihkan  hakim  dan badan-badan  dari  praktik  mafia  peradilan.  Karena  praktik-praktik  mafia  peradilan tersebut, sudah menggurita dan bersifat sistemik, maka pembersihannya tidak mungkin lagi  dilakukan  oleh  mekanisme  pengawasan  internal  dengan  cara-cara  yang konvensional.  Diperlukan cara pemberantasan yang bersifat “luar biasa”, yang hanya bisa  dilakukan  oleh  sebuah  lembaga  pengawasan  eksternal  yang  bersifat  independen dan kredibel.
Dengan demikian, jelaslah kiranya, betapa strategisnya amanat Konstitusi yang diletakkan di pundak Komisi Yudisial. Pemberantasan mafia peradilan, merupakan titik pangkal  yang  paling  menentukan  kualitas  penegakan  hukum,  terutama  penegakan hukum pidana.
1 Chandera, dkk, “Modul Mata Kuliah Eksaminasi”, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta, bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch, atas dukungan The Asia Foundation dan USAID, Desember 2004, hal. 2.
Apabila  dipandang  dari  perspektif  hukum  pidana,  maka  kebanyakan  dari praktik-praktik  mafia  peradilan  adalah  perbuatan-perbuatan  yang  memenuhi  unsur pidana,  terutama  perbuatan  suap  menyuap  yang  tergolong  perbuatan  pidana  korupsi. Oleh  karenanya,  meskipun  bukan  berfungsi  sebagai  penegak  hukum  (pidana), keberadaan  dan  keberhasilan  Komisi  Yudisial  dalam  menjalankan  kewenangannya, akan  sangat  berpengaruh  pada  penengakan  hukum  pidana  yang  diselenggarakan  oleh sistem peradilan pidana Indonesia, terutama oleh sub sitem badan peradilan pidana.
Dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia,  Komisi  Yudisial  diatur  di dalam    Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2004  Tentang  Komisi Yudisial (Selanjutnya disebut Undang-Undang Komisi Yudisial).
Menurut  Undang-Undang  yang  disahkan  di  Jakarta  pada  tanggal  13  Agustus 2004 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89  tersebut,  Komisi  Yudisial  dibentuk  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim.
Dalam  Undang-Undang  ini  diatur  secara  rinci  mengenai  wewenang  dan  tugas Komisi  Yudisial.  Komisi  Yudisial  mempunyai  tugas  mengusulkan  pengangkatan Hakim  Agung  dan  wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yakni Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung  serta  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berkaitan  dengan  wewenang  tersebut,  dalam  Undang-Undang  ini  juga  diatur mengenai  pengangkatan  dan  pemberhentian  Anggota  Komisi    Yudisial.  Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Anggota  Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman  di  bidang  hukum  serta  memiliki  integritas  dan  kepribadian  yang  tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Selain  hal-hal  yang  ditentukan  di  atas,  dalam  Undang-Undang  ini  diatur  pula mengenai larangan merangkap jabatan bagi  Anggota Komisi Yudisial. Di samping itu
diatur  pula  mengenai  panitia  seleksi  untuk  mempersiapkan  calon  Anggota  Komisi Yudisial, beserta syarat dan tata caranya.
Wewenang  dan  tugas  Komisi  Yudisial  diatur  di  dalam  Bab  III  Pasal  13 Undang-Undang Komisi Yudisial, yang selengkapnya menyatakan bahwa :
Pasal 13
Komisi Yudisial mempunyai wewenang:
a.  mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
b.    menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran  martabat  serta  menjaga  perilaku hakim.
Sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka wewenang yang akan dibahas  adalah  wewenang  dari  Komisi  Yudisial  yang  kedua,  yakni  wewenang  untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  13  Undang-Undang  Komisi  Yudisial  tersebut  di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa terdapat komitmen yang kuat dari negara untuk menciptakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang, dimana  dengan  adanya  lembaga  tersebut  proses  penyelenggaraan  peradilan    oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, dapat dilaksanakan  dengan  selurus-lurusnya  dan  terbebas  dari  praktik-praktik  mafia peradilan.
Mengacu  pada  paparan  di  atas,  kiranya  dapat  ditarik  benar  merah  yang  dapat menggambarkan  hubungan  antara  keberadaan  Komisi  Yudisial  di  satu  sisi  dengan Sistem  Peradilan  Pidana  (SPP)  Indonesia  di  sisi  lainnya.  Komisi  Yudisial  pada prinsipnya  memang  tidak  terkait  langsung  dengan  penyelenggaraan  SPP  Indonesia, namun  demikian  keberhasilan  Komisi  Yudisial  menegakkan    kehormatan  dan keluhuran  martabat  serta  menjaga  perilaku  hakim,  akan  menjamin  terciptanya  hakim- hakim  yang  memiliki  integritas  dan  kepribadian  yang  tidak  tercela,  jujur,  adil  dan profesional.  Dengan  memiliki  hakim-hakim  yang  demikian,  maka  penegakan  hukum melalui  penyelesaian  perkara  pidana  oleh  SPP  Indonesia,  akan  mencapai  tujuannya secara optimal.
Untuk  lebih  memahami  hubungan  antara  keberadaan  Komisi  Yudisial  dengan SPP  Indonesia,  maka  perlu  ditinjau  lebih  jauh  mengenai  dengan  wewenang  Komisi Yudisial  dalam  menegakkan    kehormatan  dan  keluhuran  martabat  serta  menjaga perilaku hakim.
Sehubungan  dengan  wewenang  tersebut,  Undang-Undang  Komisi  Yudisial menggariskan ketentuan mengenai tugas dari Komisi Yudisial di dalam Pasal 20 yang selengkapnya menyatakan bahwa:
Pasal 20
Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13  huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim  dalam  rangka  menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran  martabat  serta menjaga perilaku hakim.
Dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  melakukan  pengawasan  terhadap  perilaku hakim,    Undang-Undang  Komisi  Yudisial  mengatur  hak  dan  kewajiban    dari  Komisi Yudisial di dalam Pasal 22, yang menyatakan bahwa:
Pasal 22
(1)  Dalam  melaksanakan  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20, Komisi Yudisial:
a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
b. meminta  laporan  secara  berkala  kepada  badan  peradilan  berkaitan dengan perilaku hakim;
c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
e. membuat  laporan  hasil  pemeriksaan  yang  berupa  rekomendasi  dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
(2)  Dalam  melaksanakan  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Komisi Yudisial wajib:
a. menaati  norma,  hukum,  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan; dan
b. menjaga  kerahasiaan  keterangan  yang  karena  sifatnya  merupakan rahasia  Komisi  Yudisial  yang  diperoleh  berdasarkan  kedudukannya sebagai anggota.
(3)  Pelaksanaan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
(4)  Badan  peradilan  dan  hakim  wajib  memberikan  keterangan  atau  data  yang diminta  Komisi  Yudisial  dalam  rangka  pengawasan  terhadap  perilaku hakim  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.
(5)  Dalam  hal  badan  peradilan  atau  hakim  tidak  memenuhi  kewajiban sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4),  Mahkamah  Agung  dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan  peradilan  atau  hakim  untuk  memberikan  keterangan  atau  data  yang diminta.
(6)  Dalam  hal  badan  peradilan  atau  hakim  telah  diberikan  peringatan  atau paksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  tetap  tidak  melaksanakan kewajibannya,  pimpinan  badan  peradilan  atau  hakim  yang  bersangkutan dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang kepegawaian.
(7)  Semua  keterangan  dan  data  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  bersifat rahasia.
(8)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.
Mengacu  pada  ketentuan  mengenai  hak  dan  kewajiban  Komisi  Yudisial tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam  melaksanakan  tugasnya  mengawasi perilaku  hakim  khususnya  menangani  pelanggaran  perilaku  oleh  seorang  hakim  yang diduga  melanggar  kode  etik  perilaku  hakim,  Komisi  Yudisial,  berhak  menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, dan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik perilaku hakim dengan memanggil dan meminta keterangan atau memeriksa hakim bersangkutan.
Selanjutnya,  apabila  dari  hasil  pemeriksaan  ditemukan  bahwa  dugaan pelanggaran  kode  etik  perilaku  hakim  tersebut  ternyata  benar,  Komisi  Yudisial bertugas  mengajukan  usul  penjatuhan  sanksi  terhadap  hakim  kepada  pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 21, yang menggariskan bahwa :
Pasal 21
Untuk  kepentingan  pelaksanaan  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap  hakim  kepada  pimpinan  Mahkamah  Agung  dan/atau  Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  21  dan  22  Undang-Undang  Komisi  Yudisial tersebut  di  atas,  kiranya  jelas  bahwa  tugas  Komisi  Yudisial  melakukan  pengawasan terhadap  perilaku    hakim  dalam  rangka  menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, menjadi selesai setelah mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap  hakim  kepada  pimpinan  Mahkamah  Agung  dan/atau  Mahkamah  Konstitusi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah  Konstitusi, serta  tindasannya  disampaikan  kepada  Presiden  dan  DPR,  sebagaimana  diatur  di  dalam Pasal  22 Undang-Undang Komisi Yudisial.
Terhadap ketentuan tersebut, pertanyaan yang dapat diajukan adalah apakah dengan pembatasan kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial yakni sebatas menerima laporan  masyarakat  tentang  perilaku  hakim  yang  melanggar  kode  etik,  dan  melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran, dan kemudian membuat rekomendasi mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada hakim yang berperilaku tidak terpuji  tersebut  tanpa  kewenangan  untuk  melakukan  penindakan,  tujuan  dibentuknya Komisi  Yudisial  yakni  menjamin  terciptanya  hakim-hakim  yang  memiliki  integritas  dan kepribadian  yang  tidak  tercela,  jujur,  adil  dan  profesional  demi  tegaknya  hukum  dan keadilan  sebagaimana  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  lahirnya  Komisi  Yudisial    akan dapat dicapai?..

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  penulis  paparkan  diatas,  maka  penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  Penegakan  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim  oleh Komisi Yudisial Dalam Rangka Pemberantasan Mafia Peradilan?;
2. Bagaimanakah Konsepsi Pembaharuan Hukum Mengenai Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Perilaku Hakim ?.

## C.  Metode Penelitian

## 1. Metode Pendekatan
Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif..  Penelitian hukum  normatif  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan dan sejarah hukum.
Pendekatan  yuridis  normatif  diambil  sebagai  pendekatan  utama  dalam penelitian  ini  karena  yang  menjadi  perhatian  utama  adalah  ketentuan  perundang- undangan  yang  mengatur  mengenai  kewenangan  Komisi  Yudisial  dalam  mengawasi perilaku hakim dalam kaitan dengan pemberantasan mafia peradilan.

## 2.   Pendekatan yang Digunakan
Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini    adalah  pendekatan  konseptual (conceptual  approach), pendekatan perundang-undangan (normative approach) dan pendekatan sejarah (historical approach).

## D. Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Pemberantasan Praktik Mafia Peradilan
1. Analisis Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Perilaku Hakim Di Dalam Undang-Undang Komisi Yudisial
Penggunaan  hukum  tata  negara  sebagai  kerangka  analisis,  sekilas  mungkin tampak  menyimpang  dari  bidang  studi  penulis,  yakni  hukum  pidana.  Namun  keadaan sesungguhnya  bukanlah  demikian.  Meski  menggunakan  kerangka  hukum  tata  negara, tujuan pengkajian tetaplah diletakkan pada kepentingan penguatan hukum pidana.
Artinya,  analisis  mengenai  kewenangan  Komisi  Yudisial,  yang  menjadi perhatian  utama  pada  penelitian  ini,  semata  ditujukan  untuk  memperkuat  penegakan hukum  melalui  sistem  peradilan  pidana  Indonesia,  sedemikian  sehingga  sistem peradilan  pidana  Indonesia  khususnya  sub  sistem  pengadilan  pidana,  dapat  menjadi pengadilan yang benar-benar bersih, berwibawa dan terbebas dari praktik-praktik mafia peradilan.
Dengan  demikian,  penulis  berangkat  dari  asumsi  bahwa  kewenangan  Komisi Yudisial  menegakkan  objektifitas  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dengan membersihkan  badan-badan  peradilan  dan  korps  hakim  dari  praktik-praktik  tidak terpuji,  merupakan  proses  penegakan  hukum  pidana  yang  paling  strategis  sifat  dan dampaknya bagi masyarakat.
Artinya,  apabila  dengan  kewenangan  yang  tepat,  Komisi  Yudisial  mampu menjadikan badan peradilan sebagai institusi  penegak hukum  yang berwibawa karena bersih dari praktik-praktik korupsi, maka penegakan hukum pidana akan menjadi lebih efektif.  Efektifitas  penerapan  hukum  pidana  tersebut  akan  melahirkan  kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Selanjutnya,  ia  menjelaskan  bahwa  kewenangan  atau  wewenang  adalah  suatu istilah  yang  biasa  digunakan  dalam  lapangan  hukum  publik.  Namun  sesungguhnya terdapat  perbedaan  diantara  keduanya.  Kewenangan  adalah  apa  yang  disebut “kekuasaan  formal”,  kekuasaan  yang  berasal  dari  kekuasaan  yang  diberikan  oleh Undang-undang  atau  legislatif.  Sedangkan  “wewenang”  hanya  merngenai  suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.
Selanjutnya  Sukamto  Satoto  berpendapat  bahwa  kewenangan  diperoleh  oleh seseorang  atau  sekolompok  orang  atau  oleh  suatu  badan  melalui  2  (dua)  cara  yaitu dengan  atribusi  atau  dengan  pelimpahan  wewenang.  Atribusi  adalah  wewenang  yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukan dalam  wewenang  berdasarkan  kewenangan  yang  dibentuk  oleh  pembuat  undang- undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan .
Berdasarkan  paparan  diatas,  maka  kewenangan  Komisi  Yudisial  yang  ingin dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  kewenangan  atribusi  yakni  kewenangan  yang dimiliki  oleh  Komisi  Yudisial,  yang  diberikan  oleh  negara  melalui  Undang-Undang Dasar  1945  dan  peraturan  perundang-undangan,  yakni  Undang-undang  Komisi Yudisial.
Sebagaimana  telah  dibahas  dimuka  bahwa  negara  melalui  konstitusi, memberikan  kewenangan  kepada  Komisi  Yudisial,  sebagaimana  diamanatkan  dalam Pasal  24B  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  selengkapnya  menggariskan bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  1945  tersebut  di  atas,  kiranya dapat  dilihat  dengan  jelas  komitmen  yang  kuat,  tegas    dan  sungguh-sungguh  dari negara  untuk  memberikan  wewenang  kepada  Komisi  Yudisial,  dalam  pengusulan
pengangkatan  hakim  agung  dan  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Terhadap  kewenangan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  24B  tersebut,  penulis berpendapat bahwa kewenangan tersebut adalah tergolong kewenangan penuh. Artinya, konstitusi  member  kewenangan  penuh  kepada  Komisi  Yudisial,  dalam  pengusulan pengangkatan  hakim  agung  dan  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Pendapat  penulis  tersebut  didasarkan  pada  tidak  adanya  ketentuan  di  dalam Pasal  24B  tersebut,  yang  menyatakan  bahwa  kewenangan  Komisi  Yudisial  tersebut akan  diatur  melalui  undang-undang.  Dengan  kata  lain,  tidak  diperlukan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  untuk  menafsirkan,  menterjemahkan  dan  atau menginterpretasikan  mengenai  bentuk-bentuk  kewenangan  dari  Komisi  Yudisial, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Telah pula dibahas di muka, latar belakang  yuridis historis lahirnya ketentuan Pasal  24B  mengenai  Komisi  yudisial  tersebut,  yang  pada  pokoknya  didasarkan  pada keinginan  yang  kuat  untuk  menegakkan  prinsip-prinsip  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka dan menjadikan badan-badan peradilan yang selama ini dikenal sarat dengan muatan  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN),  menjadi  benteng  terakhir  penegakan hukum (the last bastion of legal order) yang benar-benar bersih dan berwibawa.
Dengan demikian dalam bahasa yang lebih sederhana, kiranya dapat dikatakan bahwa  dengan  ketentuan  Pasal  24B  Undang-Undang  Dasar  1945  tersebut,  melalui kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga  dan menegakkan kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta  perilaku  hakim,  Komisi  Yudisial  diberi kewenangan  konstitusional  oleh  negara  untuk  membersihkan  badan-badan  peradilan sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  pada  setiap  tingkatan  dan  pada  setiap  jenis peradilan, dari praktik-praktik mafia peradilan.
Pertanyaannya  adalah  apakah  komitmen  yang  kuat,  tegas  dan  sungguh- sungguh  dari  negara  untuk  memberikan  wewenang  penuh  kepada  Komisi  Yudisial untuk  menegakkan  prinsip-prinsip  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dan menjadikan  badan-badan  peradilan  menjadi  benteng  terakhir  penegakan  hukum  yang benar-benar  bersih  dan  berwibawa  tersebut,  telah  diterjemahkan,  dijabarkan  dan  atau diwujudkan dengan tepat dalam peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana  telah  dibahas  sebelumnya  bahwa  dalam  tataran  peraturan perundang-undangan,  Komisi  Yudisial  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Komisi Yudisial.  Di  dalam  Undang-Undang  tersebut,  wewenang  dan  tugas  Komisi  Yudisial diatur di dalam Bab III Pasal 13 Undang-Undang Komisi Yudisial, yang selengkapnya menyatakan bahwa :
Pasal 13 Komisi Yudisial mempunyai wewenang:
a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
b. menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran  martabat  serta  menjaga  perilaku hakim.
Terhadap ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Komisi Yudisial tersebut di atas, penulis  berpendapat  bahwa  terdapat  relevansi  yang  kuat  antara  ketentuan  yang mengatur  mengenai  kewenangan  Komisi  Yudisial  di  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945 dengan Undang-Undang Komisi Yudisial.
Selanjutnya,  untuk  melaksanakan  kewenangan  khususnya  wewenang  menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, Undang-Undang Komisi Yudisial menggariskan ketentuan mengenai tugas dari Komisi Yudisial di dalam Pasal 20 yang selengkapnya menyatakan bahwa:

## Pasal 20
Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13  huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim  dalam  rangka  menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran  martabat  serta menjaga perilaku hakim.
Dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  melakukan  pengawasan  terhadap  perilaku hakim,    Undang-Undang  Komisi  Yudisial  mengatur  hak  dan  kewajiban    dari  Komisi Yudisial di dalam Pasal 22, yang menyatakan bahwa:
Pasal 22
(1)  Dalam  melaksanakan  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20, Komisi Yudisial:
a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
b. meminta  laporan  secara  berkala  kepada  badan  peradilan  berkaitan dengan perilaku hakim;
c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
e. membuat  laporan  hasil  pemeriksaan  yang  berupa  rekomendasi  dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
(2)  Dalam  melaksanakan  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Komisi Yudisial wajib:
a. menaati  norma,  hukum,  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan; dan
b. menjaga  kerahasiaan  keterangan  yang  karena  sifatnya  merupakan rahasia  Komisi  Yudisial  yang  diperoleh  berdasarkan  kedudukannya sebagai anggota.
(3)  Pelaksanaan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
(4)  Badan  peradilan  dan  hakim  wajib  memberikan  keterangan  atau  data  yang diminta  Komisi  Yudisial  dalam  rangka  pengawasan  terhadap  perilaku hakim  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.
(5)  Dalam  hal  badan  peradilan  atau  hakim  tidak  memenuhi  kewajiban sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4),  Mahkamah  Agung  dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan  peradilan  atau  hakim  untuk  memberikan  keterangan  atau  data  yang diminta.
(6)  Dalam  hal  badan  peradilan  atau  hakim  telah  diberikan  peringatan  atau paksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  tetap  tidak  melaksanakan kewajibannya,  pimpinan  badan  peradilan  atau  hakim  yang  bersangkutan dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang kepegawaian.
(7)  Semua  keterangan  dan  data  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  bersifat rahasia.
(8)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.
Mengacu  pada  ketentuan  mengenai  hak  dan  kewajiban  Komisi  Yudisial tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam  melaksanakan  tugasnya  mengawasi perilaku  hakim  khususnya  menangani  pelanggaran  perilaku  oleh  seorang  hakim  yang diduga  melanggar  kode  etik  perilaku  hakim,  Komisi  Yudisial,  berhak  menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, dan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik perilaku hakim dengan memanggil dan meminta keterangan atau memeriksa hakim bersangkutan.
Mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai wewenang, tugas,  hak dan kewajiban Komisi Yudisial di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial tersebut di atas, penulis  berkesimpulan  bahwa  kewenangan  konstitusional  Komisi  Yudisial  telah diterjemahkan dengan tepat oleh Undang-Undang Komisi Yudisial.
Selanjutnya,  apabila  dari  hasil  pemeriksaan  ditemukan  bahwa  dugaan pelanggaran  kode  etik  perilaku  hakim  tersebut  ternyata  benar,  Komisi  Yudisial bertugas  mengajukan  usul  penjatuhan  sanksi  terhadap  hakim  kepada  pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 21, yang menggariskan bahwa :

## Pasal 21
Untuk  kepentingan  pelaksanaan  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap  hakim  kepada  pimpinan  Mahkamah  Agung  dan/atau  Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan  mengenai  kewenangan  Komisi  Yudisial  dalam  mengawasi  perilaku hakim  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal-pasal  tersebut  di  atas,  kemudian  diatur tatacara  pelaksanaannya  di  dalam  Peraturan  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2005  Tentang  Tata  Cara  Pengawasan  Hakim  (selanjutnya  Peraturan Komis Yudisial Tentang Tatacara Pengawasan Hakim).
Di dalam Peraturan yang disahkan di Jakarta tanggal 22 Agustus 2005 tersebut, termaktub  sejumlah  istilah  penting  yang  relevan  untuk  diketahui,  antara  lain  apa yang dimaksud  sebagai  laporan,  temuan  dan  hakim  yang  menjadi  objek  pengawasan  oleh Komisi  Yudisial.  Yang  dimaksud  dengan  laporan  adalah  masalah-masalah  yang disampaikan oleh masyarakat kepada Komisi Yudisial yang berisi dugaan pelanggaran kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
Temuan  adalah  temuan  Komisi  Yudisial  tentang  data  atau  informasi  yang didapat  oleh  Anggota  Komisi  Yudisial  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  atas dugaan pelanggaran kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
Sementara  yang  dimaksud  dengan  Hakim  yang  menjadi  objek  pengawasan Komisi  Yudisial  adalah  Hakim  Agung  dan  hakim  pada  badan  peradilan  di  semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Tahun  1945, termasuk hakim-hakim Ad Hoc.
Di  dalam  Peraturan  Komisi  Yudisial  dimaksud  terdapat  sejumlah  ketentuan penting  menyangkut  tatacara  pengawasan  hakim,  antara  lain  ketentuan  yang  mengatur mengenai  tata  cara  pemeriksaan,  tata  cara  pengambilan  keputusan  dan  bentuk-bentuk sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  hakim  yang  terbukti  bersalah  melanggar kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.
Tatacara Pemeriksaan diatur di dalam Bab IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 11, yang  pada  pokoknya  mengatur  bahwa  pemeriksaan    dilakukan  melalui  pemeriksaan laporan dan/atau temuan tentang dugaan  pelanggaran kehormatan, keluhuran martabat, serta  perilaku  hakim,  pemeriksaan  alat-alat  bukti  tertulis,  mendengarkan  keterangan pelapor/terlapor,  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  pemeriksaan  rangkaian  data, keterangan,  perbuatan,  keadaan,  dan/atau  peristiwa  yang  bersesuaian  dengan  alat-alat bukti  lain  yang  dapat  dijadikan  petunjuk,  dan  pemeriksaan  alat-alat  bukti  lain  yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
Selanjutnya,  badan  peradilan  atau  hakim  yang  menjadi  terlapor,  memiliki sejumlah  kewajiban  sebagaiamana  diatur  di  dalam  Pasal  10,  yang  pada  intinya menggariskan  bahwa  badan  Peradilan  dan  hakim  wajib  memberikan  keterangan  atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial.
Dalam  hal  badan  peradilan  atau  hakim  tidak  memenuhi  kewajiban,  pimpinan Mahkamah  Agung  dan/atau  pimpinan  Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberikan penetapan  berupa  paksan  kepada  badan  peradilan  atau  hakim  untuk  memberikan keterangan atau data yang diminta.
Dalam  hal  badan  peradilan  atau  hakim  telah  diberikan  peringatan  berupa paksaan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau hakim
yang  bersangkutan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan dibidang kepegawaian.
Sementara itu, mengenai tatacara pengambilan keputusan, diatur di dalam Bab V  Pasal  12  dan  13  Peraturan  Komis  Yudisial  Tentang  Tatacara  Pengawasan  Hakim, yang  pada  pokoknya  menggariskan  bahwa  “Pengambilan  putusan  dilakukan  secara musyawarah  untuk  mencapai  mufakat,  apabila  tidak  tercapai,  pengambilan  putusan dilakukan  dengan  suara  terbanyak.  Apabila  laporan  diputuskan  untuk  tidak  ditindak lanjuti,  Sekretaris  Jenderal  memberitahukan  kepada  pelapor.  Putusan  rapat  pleno disampaikan kepada pimpinan Mahkamah Agung atau pimpinan Mahkamah Konstitusi dalam  bentuk  Laporan  Hasil  Pemeriksaan,  dengan  tindasannya  kepada  Presiden  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Putusan  rapat  pleno    setelah  disampaikan  kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, diumumkan kepada masyarakat. Apabila putusan rapat pleno menyatakan terlapor tidak bersalah melanggar kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, maka Komisi Yudisial wajib memulihkan nama baiknya melalui media massa”.
Adapun  bentuk-bentuk  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  hakim  yang terbukti bersalah melanggar kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, diatur di dalam Bab VI Sanksi Pasal 14, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

## Pasal 14
(1) Komisi  Yudisial  dalam  rapat  pleno  berwenang  menilai  jenis  dan  kualitas pelanggaran  terhadap  kehormatan,  keluhuran  martabat  serta  perilaku hakim,  dengan  memperhatikan  Kode  Etik  Hakim,  dan  menentukan  jenis sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
(2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. teguran tertulis;
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian.
Mengacu  pada  ketentuan  yang  mengatur  kewenangan  Komisi  Yudisial  dalam menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat  dan  perilaku  hakim  di  dalam  Undang- Undang Komisi Yudisial dan Peraturan Komis Yudisial Tentang Tatacara Pengawasan Hakim,  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  kiranya  dapat  disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:
1. Wewenang,  tugas,  hak  dan  kewajiban  Komisi  Yudisial  melakukan pengawasan  terhadap  perilaku    hakim  dalam  rangka  menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, menjadi selesai setelah  mengajukan  usul  penjatuhan  sanksi  terhadap  hakim  yang terbukti  bersalah  kepada  pimpinan  Mahkamah  Agung  dan/atau  Mahkamah Konstitusi;
2. Tidak  ada  “daya  paksa”  bagi  Komisi  Yudisial  untuk  mengharuskan  atau mewajibkan  Mahkamah  Agung  dan  atau  Mahkamah  Konstitusi  untuk melaksanakan  penjatuhan  sanksi  kepada  hakim  yang  terbukti  bersalah, sesuai dengan usul Komisi Yudisial.
Selanjutnya,  perlu  pula  ditelusuri  apakah  Mahkamah  Agung  dan  atau Mahkamah  Konstitusi  memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan  dan  atau  setidaknya mempertimbangkan  rekomendasi  yang  disampaikan  Komisi  Yudisial  tentang penjatuhan sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Penelusuran  dilakukan  terhadap  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman, Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  dan  Undang-undang  Nomor  24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Setelah  mencermati  ketentuan  di  dalam  Undang-Undang  tersebut  di  atas, penulis berkesimpulan bahwa ketiga Undang-Undang tersebut telah mengatur mengenai keberadaan  dan  peran  Komisi  Yudisial  sebagai  pengawas  eksternal  dalam  rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Namun  demikian,  ketiga  Undang-Undang  dimaksud  sama  sekali  tidak mengatur tentang keberadaan hasil pemeriksaan eksternal  yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Artinya, tidak ada kewajiban atau keharusan bagi Mahkamah Agung dan atau Mahkamah  Konstitusi  untuk  melaksanakan  atau  setidaknya  mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, terkait dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  di  atas,  kiranya  menjadi  jelas  bahwa betapapun Komisi Yudisial sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, telah bekerja keras  melakukan  pemeriksaan,  mencari  saksi,  barang  bukti  dan  alat  bukti,  sedemikian sehingga seorang hakim dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap
kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, namun keputusan atau kekuasaan dan  atau  kewenangan  untuk  mengambil  tindakan  terhadap  si  hakim  yang  dinyatakan bersalah tersebut, tidak dimiliki oleh Komisi Yudisial.
Perlu atau tidaknya, bersalah atau tidaknya, dan dijatuhkan atau tidaknya sanksi kepada hakim yang menurut Komisi Yudisial telah nyata bersalah itu, tergantung pada kehendak  atau  kemauan  atau goodwill dari  Mahkamah  Agung  dan  atau  Mahkamah Konsitusi.
Artinya,  betapapun  menurut  Komisi  Yudisial,  seorang  hakim  dinyatakan terbukti  bersalah,  apabila  Mahkamah  Agung  dan  atau  Mahkamah  Konstitusi,  menurut standar, kriteria, tafsiran atau interpretasinya, menganggap perbuatan si hakim itu bukan perbuatan  yang  termasuk  pelanggaran  terhadap  kehormatan,  keluhuran  martabat  dan perilaku hakim, maka tidak akan pernah ada tindakan apapun terhadap si hakim itu.
Citra peradilan kita masih merah. Mafia peradilan sudah berjalan secara sangat sistemik,  sehingga  diperlukan  cara-cara  pemberantasan  yang  juga  bersifat  sistemik. Hakim  itu  ujung  tombak  pencari  keadilan,  nasib  sebuah  perkara  akan  berujung  pada hakim yang menangani perkara. Ia  yang  memutus dan menentukan perkara siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau moralitasnya buruk maka usaha menciptakan keadi- lan akan gagal. Kalau hakim yang menjadi kepanjangan tangan dalam menciptakan ke- adilan  mengabaikan  azas  etika  maupun  disiplin  korpsnya,  nasib  penanganan  perkara akan  jauh  dari  apa  yang  diharapkan  oleh  para  pencari  keadilan.  Disinilah  letak  peran Komisi  Yudisial.    Namun,  dengan  kewenangan  sebagaimana  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Komisi  Yudisial,  ruang  gerak  Komisi  Yudisial  untuk  melakukan pemberantasan mafia peradilan, diakui sangatlah sempit dan terbatas.
Terhadap laporan masyarakat yang masuk, Komisi Yudisial telah menunjukkan kinerja  yang  cukup  baik.  Hal  itu  terlihat  dari  besarnya  jumlah  hakim  yang  berhasil diperiksa,  dan  jumlah  hakim  yang  dinyatakan  terbukti  bersalah  setelah  menjalani pemeriksaan,  sesuai  dengan  ketentuan  mengenai  tatacara  pemeriksaan  sebagaimana diatur di dalam Peraturan Komisi Yudisial tentang Tatacara Pengawasan hakim.
Persoalan  pengawasan  terhadap  perilaku  hakim  kemudian  muncul,  manakala Komisi  Yudisial  mengajukan  usulan  penjatuhan  sanksi  terhadap  hakim-hakim  yang dinyatakan  terbukti  bersalah  telah  melanggar  kehormatan,  keluhuran  martabat  dan perilaku hakim.
Penulis  berpendapat  bahwa,  lemahnya  kinerja  pengawasan  dan  penindakan terhadap  hakim  dengan  perilaku  yang  menyimpang  tersebut,  lebih  banyak  disebabkan oleh  kelemahan  perumusan  kewenangan  Komisi  Yudisial  di  dalam  Undang-Undang Komisi Yudisial.
Undang-Undang  Komisi  Yudisial  khususnya  ketentuan  Pasal  21    dan  tatacara pelaksanaan  pengawasan  hakim  sebagaimana  diatur  di  dalam  Peraturan  Komisi Yudisial,  telah  secara  nyata  mereduksi  (mengurangi  dan  menyempitkan)  kewenangan Komisi  Yudisial    dari  kewenangan  yang  bersifat  penuh  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945,  menjadi  kewenangan  yang  sempit dan  terbatas  yakni  sebatas  menerima  laporan, memeriksa dan mengusulkan penjatuhan sanksi.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  kiranya  sudah  dapat  diperoleh  jawaban  terhadap permasalahan  pertama  dalam  penelitian  ini,  bahwa  ditinjau  dari  amanat  Pasal  24B Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang  Komisi  Yudisial  belum  memuat ketentuan yang jelas  dan tegas tentang kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku  Hakim.  Kewenangan  Komisi  Yudisial  yang  semestinya  menurut  Undang- Undang Dasar 1945 bersifat kewenangan penuh, justeru direduksi menjadi kewenangan yang bersifat terbatas dan sempit oleh Undang-Undang Komisi Yudisial.
2. Konsepsi Pembaharuan Hukum Mengenai Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Perilaku Hakim
Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa rendahnya kinerja penegakan  hukum  baik  hukum  administrasi  maupun  pidana,  terhadap  hakim  yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim,  lebih  banyak  disebabkan  oleh  reduksi  kewenangan  konstitusional  Komisi Yudisial oleh Undang-Undang Komisi Yudisial.
Reduksi  kewenangan  tersebut,  tentu  saja  menimbulkan  sejumlah  pertanyaan. Pertanyaan paling sederhana yang dapat diajukan adalah kalau hanya sebatas menerima laporan,  memeriksa  dan  mengusulkan  penjatuhan  sanksi,  sementara  usulan  tersebut tidak  memiliki  kepastian  akan  dilaksanakan  atau  tidak,  lalu  untuk  apa  negara susah- susah merumuskan keberadaan Komisi Yudisial dalam konstitusi negara?.
Tidakkah  lebih  baik  urusan  pengawasan  perilaku  hakim  diserahkan  saja  pada satuan  pengawasan  internal (internal  control  unit) yang  selama  ini  sudah  ada  pada
Mahkamah Agung. Toh kalau sekedar menerima laporan, memeriksa dan mengusulkan penjatuhan sanksi, satuan pengawasan internal tersebut  “ sudah biasa” melakukannya?. Lagipula, bukankah di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang  Mahkamah  Agung  dan  Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi,  telah  diatur mengenai mekanisme atau tatacara penjatuhan sanksi terhadap hakim  yang melakukan pelanggaran kode etik dan panduan perilaku hakim?
Bukankah  di  dalam  ketiga  Undang-Undang  tersebut,  telah  ditegaskan  pula bahwa penjatuhan sanksi terhadap hakim, tunduk pada Undang-Undang yang mengatur tentang  kepegawaian,  lalu  mengapa  harus  ada  Komisi  Yudisial,  kalau  hanya  untuk sekedar menerima laporan masyarakat, memeriksa dan mengusulkan penjatuhan sanksi saja?.
Pertanyaan  berikutnya  adalah,  manakala  hanya  diberi  kewenangan  yang terbatas,  tanpa  ada  jaminan  bahwa  pelaksanaan  kewenangan  tersebut  akan  memiliki kekuatan  hukum  dan  daya  paksa,  tidakkah  kewenangan  tersebut  serta  merta  akan menjadi  proses  penegakan  hukum  yang  justeru  menimbulkan  ketidak-adilan,  tidak membawa kepastian hukum dan kemanfaatan hukum apapun, bagi masyarakat?.
Apabila demikian halnya, tidakkah perumusan kewenangan Komisi Yudisial di dalam  Undang-Undang  Komisi  Yudisial,  yang  tidak  lebih  dari  sekedar  “wajah”  baru dari satuan pengawasan internal Mahkamah Agung, merupakan pengingkaran terhadap latar  belakang  konstitusional  dibentuknya  Komis  Yudisial,  dimana  Komisi  Yudisial dibentuk  untuk  memberantas  “penyimpangan  luar  biasa”  yang  terjadi  dalam  badan- badan peradilan, yang tidak mungkin bisa diatasi dengan cara-cara yang konvensional.
Bila demikian, bagaimana mungkin Komisi Yudisial, diharapkan akan mampu mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperkuat proses penegakan hukum  dengan  menegakkan  prinsip-prinsip  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka,  dan membebaskan badan peradilan dari praktik-praktik mafia peradilan?.
Mengenai tujuan penegakan hukum, kiranya relevan untuk mengingat kembali apa yang dikatakan oleh seorang pemikir hukum, Gustav Radbruch. Ia seperti dikutip Bernard  Arief  Sidharta,  mengatakan  bahwa  hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan kepentingan  manusia.  Agar  kepentingan  manusia  terlindungi,  hukum  harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam
menegakkan  hukum  ada  tiga  unsur  yang  selalu  harus  diperhatikan,  yaitu  :  kepastian hukum (rechtssichherheit), kemanfaatan (zweckmaasigkeit) dan keadilan (gereichtigkeit). 2
Berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa dikaitkan dengan pengaturan mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku  hakim,  maka  diperlukan  cara  pandang  yang  jauh  lebih  komprehensif  dalam menentukan  kewenangan  yang  bagaimana  yang  semestinya  diberikan  kepada  Komisi Yudisial.
Dengan  demikian,  manakala  kita  menginginkan  keberadaan  Komisi  Yudisial yang  berwibawa,  maka  pemberian  kewenangan  kepada  Komisi  itu,  haruslah  mampu memenuhi tujuan penegakan hukum yakni menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum dan membawa kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
Berdasarkan  pendapat  yang  dikemukakan  di  atas,  dan  demi  mengingat pentingnya keberadaan ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Komisi Yudisial bagi terbentuknya badan peradilan yang bersih dan berwibawa,    maka menurut hemat penulis sudah sangat mendesak kiranya, untuk merumuskan secara lebih komprehensif, kewenangan  Komisi  Yudisial  dalam  mengawasi  perilaku  hakim  di  dalam  Undang- Undang Komisi Yudisial.
Alasan  yang  mendasari  pendapat  penulis  adalah  bahwa  apabila  pengaturan mengenai  kewenangan  Komisi  Yudisial  dalam  mengawasi  perilaku  hakim  di  dalam Undang-Undang  Komisi Yudisial  yang berlaku saat ini tidak dirubah, maka kita telah membiarkan  Komisi  Yudisial  bagaikan  seekor  macan  kertas  yang  kehadirannya  sama sekali tidak dianggap dan ditakuti.
Dalam  keadaan  yang  demikian,  keberadaan  Komisi  Yudisial  cenderung  tidak akan  membawa  dampak  apapun  bagi  pencegahan  dan  pemberantasan  perilaku  hakim yang  tidak  terpuji,  terutama  perilaku  yang  menyuburkan    tindak  pidana  korupsi  yang terjadi pada badan-badan peradilan, yang dari waktu ke waktu justeru makin marak dan merajalela.
Sebaliknya,  kita  sangat  berkepentingan  untuk  membuat  Komisi  Yudisial mampu  bertindak  bagaikan  seekor  macan  ganas  yang  memiliki  taring  tajam  sehingga ditakuti  dan  atau  memiliki  kewibawaan  hukum  dalam  memberangus  setiap  perilaku
2 Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, , hal. 190.
menyimpang,    terutama  perbuatan  korupsi  pada  badan  peradilan,  dalam  skala  dan dampak yang makin serius.
Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa diperlukan perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, sedemikian sehingga Komisi Yudisial  memperoleh  kewenangan  yang  lebih  bersifat  komprehensif,  dalam  menjaga kehormatan,  keluhuran  martabat  dan  perilaku  hakim  serta  mengambil  tindakan terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Dengan perkataan lain, kita perlu mengembalikan kewenangan Komisi Yudisial yang  saat  ini  bersifat  terbatas  menjadi  kewenangan  penuh  dalam  mengusulkan pengangkatan  hakim  agung,  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran martabat,  serta  perilaku  hakim,  sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh  Undang-Undang Dasar 1945.
Penulis  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  wewenang  penuh  dalam menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta  perilaku  hakim, adalah  bahwa  Komisi  Yudisial  dengan  kewenangan  yang  ada  padanya, bertanggungjawab  secara  penuh  dalam  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan, keluhuran  martabat,  serta  perilaku  hakim.  Di  pundak  Komisi  Yudisiallah  diletakkan tanggungjawab  untuk  memastikan  bahwa  badan    peradilan  benar-benar  diisi  dan dijalankan oleh hakim-hakim yang meletakkan kehormatan dan keluhuran martabatnya sebagai hakim, di atas segala-galanya.
Dengan  tanggungjawab  penuh  semacam  itu,  maka  apabila  terjadi  pelanggaran terhadap  kehormatan,  keluhuran  martabat  dan  perilaku  hakim,  atau  pelanggaran terhadap  kode  etik  dan  perilaku  hakim,  maka  seyogyanyalah  Komisi  Yudisial  tidak hanya  berwenang  menerima  laporan,  memeriksa  dan  mengusulkan  penjatuhan  sanksi saja,  melainkan  harus  diberi  wewenang  penuh  untuk  mengambil  tindakan  berupa penjatuhan  sanksi  terhadap  hakim  yang  terbukti  bersalah,  sesuai  dengan  tingkat kesalahan dari hakim bersangkutan.
Dengan  demikian,  kiranya  menjadi  jelas  bahwa  kewenangan  penuh  yang dimaksudkan  adalah  kewenangan  Komisi  Yudisial  dalam  menjaga  dan  menegakkan kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta  perilaku  hakim  dalam  arti  yang  sebenar- benarnya,  yakni  mulai  dari  pencegahan  (agar  hakim  tidak  melanggar  kehormatan dan keluhuran  martabatnya  sebagai  hakim),  sampai  dengan  penindakan  terhadap  hakim-
hakim  yang  terbukti  bersalah  melakukan  tindakan  tidak  terpuji,  yang  bertentangan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Dengan  kewenangan  yang  bersifat  komprehensif  yang  meliputi  kewenangan pencegahan  dan  penindakan  tersebut,    penulis  yakin  dan  percaya  bahwa  Komisi Yudisial  akan  menjadi  institusi  pengawasan  hakim  dan  badan  peradilan  yang berwibawa  dan  disegani.  Komisi  Yudisial  yang  memiliki  wewenang  untuk  bertindak tegas dan keras, akan membuat hakim-hakim merasa takut untuk melakukan perbuatan- perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Keadaan tersebut pada gilirannya akan melahirkan budaya anti korupsi dan anti pelanggaran  kode  etik  di  kalangan  hakim  dan  badan  peradilan  dan  bermuara  pada tegaknya  prinsip-prinsip  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka,  yang  berwibawa  dan bersih dari praktik-praktik mafia peradilan.
Berdasarkan paparan di atas, maka penulis mengajukan konsepsi pembaharuan hukum  mengenai  perluasan  kewenangan  Komisi  Yudisial  dalam  mengawasi  perilaku hakim, melalui amandemen atau perubahan Undang-undang  Komisi Yudisial, sebagai berikut:
1. Memperbaiki  dan  atau  menyempurnakan  dan  atau  menambah  rumusan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial dari semula :
Dalam  melaksanakan  wewenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku    hakim  dalam  rangka  menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

## Menjadi:
Dalam  melaksanakan  wewenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku    hakim  dalam  rangka  menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran martabat  serta  menjaga  perilaku  hakim, dan  menjatuhkan  sanksi  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  terhadap  hakim  yang  terbukti bersalah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.
2. Mencabut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Komisi Yudisial;
3. Mengganti  rumusan  Pasal  22  ayat  (1)  huruf  e  Undang-Undang  Komisi Yudisial dari semula :
Membuat  laporan  hasil  pemeriksaan  yang  berupa  rekomendasi  dan disampaikan  kepada  Mahkamah  Agung  dan/atau  Mahkamah  Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

## Menjadi:
Menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap hakim  yang  terbukti  bersalah  melanggar  kode  etik  dan  pedoman  perilaku hakim.
Berdasarkan  konsepsi  pembaharuan  hukum  terhadap  kewenangan  Komisi Yudisial yang diajukan di atas, kiranya menjadi jelas bahwa Ketentuan yang sebaiknya diterapkan agar kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim mampu mendukung  tujuan  penyelenggaraan  peradilan  pidana  yakni  tercapainya  penegakan hukum  dan  keadilan  melalui  SPP  Indonesia,  adalah  memberikan  kewenangan  penuh kepada  Komisi  Yudisial,  sedemikian  rupa  sehingga  Komisi  Yudisial  tidak  saja berwenang melakukan pencegahan agar hakim tidak melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, melainkan juag berwenang melakukan penindakan terhadap hakim yang terbukti  bersalah,  dengan  menjatuhkan  sanksi,  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan, mulai dari teguran tertulis sampai dengan pemberhentian.
Konsepsi  mengenai  kewenangan  Komisi  Yudisial  yang  bersifat  kewenangan penuh yang penulis ajukan di atas, sesungguhnya bukanlah konsepsi hukum yang baru, karena  telah  banyak  diterapkan  pada  Komisi  Yudisial  di  sejumlah  negara,  antara  lain Argentina, Thailand, Afrika Selatan, Sierra Leone dan Italia.
Menurut A.  Ahsin Thohari, Komisi Yudisial di Argentina bernama Council of Magistracy yang  diatur  di  dalam  Article  114  Konstitusinya.  Argentina.  Dewan  ini berfungsi  mengajukan  calon  hakim  agung  kepada  Senat  dan  diangkat  oleh  Presiden, bertanggung  jawab  terhadap  seleksi  hakim  dan  administrasi  kekuasaan  kehakiman, mengembangkan  pemilihan  kandidat  hakim  tingkat  bawah  melalui  kompetisi  publik, mengeluarkan usulan tiga nama kandidat hakim tingkat bawah, mengurus sumber daya untuk  administrasi  pengadilan,  melakukan  tindakan  pendisiplinan  terhadap  hakim,
memutuskan  pemberhentian  hakim ,  dan  mengeluarkan  peraturan  tentang  organisasi pengadilan untuk menjamin independensi hakim dan efisiensi administrasi pengadilan. 3
Negara lain yang memberi kewenangan penuh kepada Komisi Yudisial adalah Thailand.  Di  Thailand,  Komisi  Yudisial bernama Judicial  Commission  of  the  Court  of Justice yang  diatur  di  dalam  beberapa  pasal  Konstitusinya. Komisi  ini  berfungsi memberikan  persetujuan  pengangkatan  dan pemberhenti-an  Hakim  Agung sebelum diajukan kepada Raja, dan memberikan persetujuan tentang romosi, kenaikan gaji dan menghukum Hakim Agung . 4
Selanjutnya adalah Afrika Selatan. Komisi Yudisial di Afrika Selatan bernama Judicial  Service  Commission yang  diatur  di  dalam  Section  174  Konstitusinya. Komisi ini  berfungsi  memberikan  advis  kepada  Presiden  dalam  pengangkatan  dan pemberhentian  Ketua  dan  Wakil  Ketua  Mahkamah  Konstitusi,  Ketua  dan  Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan hakim di semua lembaga peradilan. 5
Komisi  Yudisial  di  Sierra  Leone  bernama Judicial  and  Legal  Service Commission . Komisi ini berfungsi memberikan advis kepada Ketua Mahkamah Agung dalam  penyelenggaraan  fungsi-fungsi  administratif  dan  lain-lain, mengangkat, mempromosikan, memutasikan,  memberhentikan,  dan  mendisiplinkan  orang-orang yang menduduki jabatan kehakiman . 6
Sementara  itu  di  Italia,  Komisi  Yudisial bernama The  Superior  Council  of  the Judiciary yang diatur di dalam Section 105 Konstitusinya. Komisi ini mempunyai hak mengangkat, memberhentikan,  memutasikan,  dan  mempromosikan  anggota  badan peradilan dan memberikan tindakan pendisiplinan terhadapnya. 7
Mengacu pada paparan di atas, dapatlah diambil kesimpulan akhir pada bagian ini bahwa  agar  Komisi  Yudisial  mampu  mengemban  wewenang  konstutusionalnya, membersihkan  hakim  dan  badan  peradilan  dari  praktik-praktik  mafia  peradilan,  maka sudah mendesak kiranya untuk melakukan amandemen atau perubahan terhadap Undang- Undang  Komisi  Yudisial,  terutama  menyangkut  ketentuan  mengenai  wewenang mengawasi  perilaku  hakim  dalam  rangka  menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat dan perilaku hakim.
3 A. Ahsin Thohari, Op. Cit., hal. 36-38
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.

## E.  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bab  terdahulu, maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai berikut :
1. Ditinjau  dari  amanat  Pasal  24B  Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang Komisi  Yudisial  belum  memuat  ketentuan  yang  jelas    dan  tegas  tentang kewenangan  Komisi  Yudisial  dalam  mengawasi  perilaku  Hakim.  Kewenangan Komisi  Yudisial  yang  semestinya  menurut  Undang-Undang  Dasar  1945  bersifat kewenangan  penuh,  justeru  direduksi  oleh  Undang-Undang  Komisi  Yudisial menjadi kewenangan yang bersifat terbatas dan sempit, sebatas menerima laporan masyarakat,  memeriksa  hakim  yang  diduga  bermasalah  dan  mengajukan  usulan penjatuhan  sanksi  bagi  hakim  yang  terbukti  melanggar  kode  etik  dan  pedoman perilaku  hakim.  Kewenangan  yang  terbatas  tersebut  telah  menyebabkan  ketidak- mampuan Komisi Yudisial mengemban wewenang konstutusionalnya, membersihkan hakim dan badan peradilan dari praktik-praktik mafia peradilan;
2. Ketentuan  yang  sebaiknya  diterapkan  agar  ketentuan  mengenai  kewenangan Komisi  Yudisial  dalam  mengawasi  perilaku  hakim  mampu  mendukung  tujuan penyelenggaraan  peradilan  yakni  tercapainya  penegakan  hukum  dan  keadilan melalui  SPP  Indonesia,  adalah  memberikan  kewenangan  penuh  kepada  Komisi Yudisial,  sedemikian  rupa  sehingga  Komisi  Yudisial  tidak  saja  berwenang melakukan  pencegahan  agar  hakim  tidak  melanggar  kode  etik  dan  pedoman perilaku hakim, melainkan juga berwenang melakukan penindakan terhadap hakim yang  terbukti  bersalah,  dengan  menjatuhkan  sanksi,  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan, mulai dari teguran tertulis sampai dengan pemberhentian.

## F.  Rekomendasi
1. 1. Agar  Kode  Etik  dapat  dijadikan  suatu  Peraturan  bukan  hanya  Pedoman sehingga  dapat  diperlakukan  secara  efektif.  Kalau  hanya  kode  etik  saja  kurang efektif. Ketidak efektifan Komisi Yudisial ini tidak cukup hanya masalah Undang- undang  saja  namun  harus  dijalankan  juga  bahwa  Komisi  Yudisial  bagian  dari Mahkamah Agung.
2. Konsepsi  pembaharuan  hukum  ketentuan  mengenai  kewenangan  Komisi  Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim yang diajukan adalah :
a. Memperbaiki  dan  atau  menyempurnakan  dan  atau  menambah  rumusan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Komisi Yudisial dari semula :
Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13  huruf b Komisi  Yudisial  mempunyai  tugas  melakukan  pengawasan  terhadap  perilaku hakim  dalam  rangka  menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran  martabat  serta menjaga perilaku hakim.

## Menjadi:
Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13  huruf b Komisi  Yudisial  mempunyai  tugas  melakukan  pengawasan  terhadap  perilaku hakim  dalam  rangka  menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran  martabat  serta menjaga  perilaku  hakim, dan  menjatuhkan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan terhadap hakim yang terbukti bersalah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.
b. Mencabut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Komisi Yudisial;
c. Mengganti rumusan Pasal 22 ayat (1) huruf e Undang-Undang Komisi Yudisial dari semula :
Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada  Mahkamah  Agung  dan/atau  Mahkamah  Konstitusi,  serta  tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

## Menjadi:
Menjatuhkan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  terhadap hakim yang terbukti bersalah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

## G. Daftar Pustaka
Chandera,  dkk,  “Modul  Mata  Kuliah  Eksaminasi”,  Fakultas  Hukum  Universitas  Katolik Atma  Jaya  Yogyakarta,  bekerjasama  dengan  Indonesia  Corruption  Watch,  atas dukungan The Asia Foundation dan USAID, Desember 2004
Sukamto Satoto, Pengaturan Eksistensi dan fungsi Badan Kepegawaian Negara, CV Hanggar Kreator , Jogjakarta, 2004
Abdul  latif,  Hukum dan  Peraturan  Kebijaksanaan  (Beleidregel)  pada  Pemerintahan Daerah , UII Press, Jogjakarta, 2005 Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung,