## Wajah Hukum

## Analisa Penerapan Produk Siber
Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika

## Farrah Miftah
Universitas Narotama Correspondence: farrahmiftah501@gmail.com
Abstrak. Penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia  menjadi  salah  satu  hal  yang  dianggap  perlu  untuk  segera ditangani  dan  bahkan  segera  untuk  dideteksi  dini  melalui  pencegahan-pencegahan  dari  penyalahgunaan narkotika  itu  sendiri.  Narkotika  pada  dasarnya  memiliki  manfaat  tesendiri  apabila  dapat  dimanfaatkan  dengan sebagaimana mestinya khususnya di bidang kesehatan. Namun apabila sudah mencapai ranah penyalahgunaan narkotika, maka hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai peran siber dalam putusan hakim terhadap kasus penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini pembahasannya terfokus pada bagaimana letak dan peran siber dalam penanganannya untuk penyelesaian kasus  penyalahgunaan  narkotika.  Hal  ini  dikarenakan  siber  merupakan  jalan  keluar  yang  inovatif  apabila penggunaannya  dapat  dimanfaatkan  dalam  hal  ini  dan  di  era  saat  ini.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui adanya peran produk siber dalm kasus penyalahgunaan narkotika terutama dalam perspektif hukum. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif  yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan dan akan mendapatkan kesimpulan berupa analisa peran hukum siber  dalam  kasus  penyalahgunaan  narkotika.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  adanya  beberapa  keterkaitan peran  produk  siber  dalam  penyelesaian  kasus  penyalahgunaan  narkotika  terutama  pada  ruang  lingkup pembuktiannya.

## Kata Kunci : Hukum, Siber, Narkotika
Abstract.  Narcotics  abuse  in  Indonesia  is  one  of  the  things  that  is  deemed  necessary  to  be  dealt  with immediately and even to be detected early through prevention of narcotics abuse itself. Narcotics basically have their  own  benefits  if  they  can  be  used  properly,  especially  in  the  health  sector.  However,  when  it  reaches  the realm  of  narcotics  abuse,  it  can  already  be  categorized  as  an  act  against  the  law.  In  this  study  the  authors discuss the role of cyber in the judge's decision on narcotics abuse cases, in this case the discussion focuses on how  the  location  and  role  of cyber  in  handling  it  for  the  settlement  of  narcotics  abuse  cases.  This  is  because cyber is an innovative solution if its use can be utilized in this case and in the current era. The purpose of this study  is  to determine  the  role  of  cyber  products  in  narcotics  abuse  cases,  especially  from  a  legal  perspective. The research method used in this study is a normative juridical research method that uses a statutory approach and will get conclusions in the form of an analysis of the role of cyber law in cases of drug abuse. The results of this  study  found  that  there  were  several  links  to  the  role  of  cyber  products  in  solving  narcotics  abuse  cases, especially in the scope of evidence.

## Keywords: Law, Cyber, Narcotics

## PENDAHULUAN
Penyalahgunaan  narkotika  dianggap  menjadi  salah  satu  perbuatan  melawan  hukum  yang eksistensinya harus segera dicari solusinya. Beberapa bentuk penyelesaian dari berupa sanksi hingga pencegahan  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  penegak  hukum,  namun  dengan  demikian  tidak membuat  kasus  penyalahgunaan  narkotika  dapat  dikatakan  telah  terkendali  dengan  sebagaimana mestinya 1 .  Berdasarkan  data  yang  dilansir  dari Drugs  Report per  bulan  Juni  tahun  2022  lalu, menyatakan  bahwa  jumlah  kasus  penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia  mencapai  53.405  orang. Angka  merupakan  tidak  dapat  dikatakan  sedikit  dan  dapat  dinyatakan  sebagai  cukup  untuk  menjadi tolok ukur pencarian jalan keluar penyalahgunaan narkotika di Indonesia 2 .
1 Sahat  Maruli  Tua  Situmeang,  “Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Sebagai  Bentuk  Kejahatan  Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber,” Sasi 27, No. 1 (2021): 38.
2 Bnn. (2022). Indonesian Drag Reports.
Kebanyakan  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia  tak  lain  adalah  para  generasi- generasi  muda  yang  bahkan  berstatus  pelajar 3 .  Seringkali  lingkungan  yang  menjadi  salah  satu penyebab  adanya  penyalahgunaan  narkotika,  begitu  juga  dengan  peran  pengawasan  dari  lingkungan sekitar  atau  bahkan  orang  tua  sebagai  penanggungjawab  anak  masing-masing.  Namun  demikian hendaknya dapat menjadi sebab dari solusi adanya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang harus segera ditangani 4 .
Dalam  hal  ini  penulis  menggunakan  hukum  siber  beserta  produk-produk  siber  yang mengikutinya  untuk  keperluan  pencegahan  hingga  pembuktian  kasus  penyalahgunaan  narotika  di Indonesia.  Di  era  modern yang  familiar  dengan  adanya  digitalisasi  maka  peran siber  dianggap  akan efektif dalam pencegahan dan pemberantasan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Dengan adanya  teknologi  yang  dapat  diakses  darimana  saja  dan  kapan  saja  akan  membuat  pencarian  jalan keluar  mengenai  kasus  penyalahgunaan  narkotika  lebih  dipermudah  dan  bersifat  inovatif  dari sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Seperti  apa  bentuk  keabsahan  produk  siber dalam  penggunaannya  untuk  penanganan  kasus penyalahgunaan narkotika?
2. Apa  bentuk  penggunaan  produk  siber  sebagai  alat  bukti  yang  digunakan  pada  kasus penyalahgunaan narkotika?

## METODE
Tipe  penelitian  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  yuridis  normatif. Dalam  penerapannya,  yuridis  normatif  terfokus  pada  analisa  pendekatan  perundang-undangan  yang berlaku  terhadap  pencarian  jalan  keluar  suatu  permasalahan  yang  tengah  terjadi.  Penegakan  hukum yang  efektif  dan  efisien  dapat  diwujudkan  apabila  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang diterapkan 5 .
Pendekatan  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  yuridis  yang  mengenai  salah satu  kasus  mengenai  penyalahgunaan  narkotika  dan  terdapat  unsur Cyber  Law didalamnya.  Selain menggunakan  objek  putusan  hakim,  penerapan  produk  siber  lain  dalam  hal  penegakan  hukum  juga memiliki caranya masing-masing dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.

## HASIL

## Bentuk  Keabsahan  Produk  Siber  Dalam  Penggunaannya  Untuk  Penanganan  Kasus Penyalahgunaan Narkotika
Berbicara  mengenai  keabsahan  suatu  hal  maka  fokus  utama  yang  harus  diperhatikan  adalah perihal objek tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak. Dalam segi penegakan hukum  yang  berkeadilan diperlukan  adanya  pembuktian  yang  sah  dan  signifikan  sehingga  tidak  ada pihak yang dirugikan dalam hal ini. Hukum memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan mewujudkan  keadilan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  positif  yang  berlaku. Dengan  demikian  maka  bentuk  keabsahan  dalam  kasus  penyalahgunaan  narkotika  hendaknya memperhatikan beberapa hal yang berhubungan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia hingga bentuk solusi tertentu yang digunakan untuk jalan keluar permasalahan.
Perkembangan  teknologi  yang  dianggap  pesat  saat  ini  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik  untuk menjadi solusi hukum yang inovatif dan terbaik jika digunakan untuk penegakan hukum itu sendiri. Perkembangan  teknologi  yang  erat  kaitannya  dengan  digitalisasi  dapat  dimanfaatkan  juga  untuk melakukan  pencegahan  hingga  pemberantasan  kasus  penyalahgunaan  narotika  di  Indonesia.  Dengan hal ini maka siber dapat dikatakan mengambil perannya sebagai salah satu alat pembuktian yang sah dan juga alat pembuktian yang inovatif karena erat kaitannya dengan modernisasi.
Jika  berbicara  mengenai  hukum  yang  berkeadilan,  maka  penegakan  hukum  yang  dimaksud tersebut  harus  mengandung  suatu  hal  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  masyarakat  yang
3 M  Y  Pinem,  “Tinjauan  Kriminologi  Terhadap  Kejahatan  Yang  Timbul  Akibat  Dari  Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anak Bawah Umur” (2020), Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Handle/123456789/4832.
4 Ibrahim  Nainggolan,  “Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Menjalankan  Rehabilitasi  Terhadap Narapidana Narkotika,” Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial 5, No. 2 (2019): 136–149.
5 Ahyar  Ahyar,  “Optimalisasi  Pelayanan  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Miskin,” Jurnal  Penelitian Hukum De Jure 20, No. 3 (2020): 409.
terjamin. Penjaminan kesejahteraan masyarakat tersebut menjadi salah satu pembuktian bahwa hukum yang tengah dtegakkan dapat dikategorikan telah efektif dan efisien dari segi penerapannya.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga dijelaskan bahwa beberapa hal  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  Alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku di Indonesia. Jika ditinjau dari beberapa hal tersebut yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat,  petunjuk,  hingga  keterangan  terdakwa  maka  produk  siber  sebagai  salah  satu  upaya  inovatif dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah apabila dapat memenuhi beberapa unsur tersebut.
Dalam memutuskan bahwa suatu hal tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan  maka  diperlukan  adanya  upaya  pembuktian  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang ada dan dapat dijadikan sebagai suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 6 .  Alat  bukti  yang  sah  di  pegadilan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum  akan membantu pembentukan perwujudan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.
Sebagai  negara  yang  menjunjung  tinggi  hukum,  maka  dalam  memutuskan  suatu  perkara diperlukan adanya suatu jalan keluar yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di  Indonesia  dan  ketentuan-ketentuan  yang  ada.  Perwujudan  hukum  yang  berkeadilan  harusnya memiliki  suatu  jalan  keluar  yang  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  dan  ketertiban  umum  serta  tidak merugikan pihak manapun.
Sebagai  salah  satu  upaya  hukum  untuk  membantu  memberantas  kasus  penyalahgunaan narkotika  di  Indonesia,  produk  siber  dianggap  lebih  inovatif,  efektif,  dan  efisien  jika  dibandingkan dengan cara-cara lain yang tingkat kepraktisannya masih minim. Dengan siber yang ruang lingkupnya bisa diakses dimana saja dan kapan saja maka pencarian jalan keluar pembuktian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dengan mudah dipantau dan diselesaikan dengan baik.
Seperti  contoh  ditemukan  suatu  pelaksanaan  tindakan  penyalahgunaan  narkotika  dimana konteksnya merupakan jual beli narkotika di sosial media atau bahkan laporan-laporan yang diterima oleh  masyarakat  sekitar  dan  dapat  dibuktikan  melalui  rekaman  foto  atau  video  terkait  yang  dapat dipertanggungjawabkan maka hal tersebut dapat dijadikan kesimpulan bahwa kemudian yang dibawa oleh  produk  siber  yang  cenderung  inovatif  dapat  menjadi  jalan  keluar  yang  dapat  digunakan  untuk memberantas kasus penyalahgunaan narkotika.
Pembuktian  kasus  penyalahgunaan  narkotika  dapat terjadi  dimana  saja  dan  kapan  saja  namun tetap  saja  dalam  hal  penyelesaiannya  harus  tetap  menyesuaikan  dengan  prosedur  yang  ada  tanpa memandang  jalur  pembuktian  yang  dilakukan.  Meskipun  pendekatan  dengan  ruang  lingkup  siber cenderung  lebih  efektif  dan  efisien  namun  prosedur  penyidikan  tetap  haruslah  disesuaikan  dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang ada.
Laporan-laporan yang diterima oleh pihak berwajib hendaknya tetap dilakukan sesuai prosedur dan  dapat  juga  diajukan  secara  tertulis  maupun  secara  lisan  disertai  dengan  bukti-bukti  yang  dapat dipertanggungjawabkan.  Barulah  dengan  demikian  dapat  dinilai  kira-kira  upaya  hukum  apa  yang diterapkan di pengadilan, hal inilah yang nantinya juga akan mempengaruhi adanya putusan-putusan pengadilan  mengenai  suatu  perkara  yang  berkaitan  dengan  kasus  penyelesaian  dan  pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
Hal  ini  juga  dijelaskan  oleh  Sudikno  Mertokusumo  yang  mana  hukum  merupakan  suatu  alat yang  digunakan  untuk memberikan  perlindungan  kepada  setiap  manusia 7 .  Apabila  dikaitkan  dengan kasus  penyalahgunaan  narkotika  terkait  maka  tidak  hanya  para  korban  yang  terkena  dampak  dari penyalahgunaan  narkotika  saja  yang  dilindungi  oleh  hukum,  melainkan  para  pelaku  yang hukumannya juga hendaknya dapat dijamin akan kesesuaiannya dengan ketentuan penegakan hukum yang  ada  dan  cenderung  tidak  merugikan  pihak  manapn  khususnya  mengenai  kepentingan- kepentingan umum.
Bentuk  Penggunaan  Produk  Siber  Sebagai  Alat  Bukti  Yang  Digunakan  Pada  Kasus Penyalahgunaan Narkotika
6 Pandoe  Pramoe  Kartika,  “Data  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Yang  Sah  Dalam  Pembuktian  Tindak Pidana Pencucian Uang,” Indonesian Journal Of Criminal Law 1, No. 1 (2019): 33–46.
7 F.  E.  Syamcahyati,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna  Uang  Elektronik  (Electronic  Money) Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” 2022.
Pemberian  kepastian  hukum  pada  kasus  penyalahgunaan  narkotika  diperlukan  dalam  rangka melaksanakan  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Dengan  mempertimbangkan  beberapa  bukti  terkait karena  adanya  kasus  penyalahgunaan  narkotika  yang  kedudukannya  dapat  dilakukan  sebagai  salah satu  pembuktian  yang  dapat  dibuktikan  keabsahannya  maka  penegakan  hukum  tersebut  dapat dikatakan sesuai.
Penegakan  hukum  juga  dapat  diwujudkan  sebagai  salah  satu  bentuk  pencegahan  terhadap adanya  tindak  pidana  yang  berpotensi  dapat  terjadi  dalam  suatu  kejadian  terutama  kasus penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia 8 .  Pencegahan  akan  terjadinya  tindak  pidana  akan  membuat peran  hukum  menjadi  salah  satu  penentu  atau  dasar  acuan  bahwa  suatu  kegiatan  dinyatakan  tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku.
Perkembangan  teknologi  yang  saat  ini  sudah  cukup  signifikan  peranannya  dapat  dikatakan penting  dalam  berkecimpung  pada  ruang  lingkup  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Produk-produk elektronik  yang  bersifat  sebagai  penyebar  media  informasi  juga  dapat  memberikan  klontribusinya terutama dalam hal pembuktian kasus penyalahgunaan narkotika. Beberapa produk siber terkait yang dapat digunakan sebagai pembuktian antara lain adalah :
1. Sosial media;
2. Media komunikasi;
3. Alat elektronik penunjang media informasi.
Dari  ketiga  hal  tersebut  apabila  diuraikan  dapat  membentuk  suatu  kesatuan  bahwa  peranan dalam  ruang  lingkup  siber  baik  pada  sosial  media,  media  komunikasi,  hingga  alat  elektronik penunjang media informasi  juga dapat  digunakan sebagai peran  penunjang  upaya  pembuktian  kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya peran hukum siber yang secara peraturan  perundang-undangan  dituangkan  dalam  UU  ITE  maka  penerapan  penegakan  hukum  di Indonesia akan dapat diterapkan dengan sebagaimana mestinya.
Keabsahan perkara pidana juga diharapkan didukung dengan hadirnya hukum siber khususnya dalam kasus ketergantungan narkoba di Indonesia. Banyak pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba memiliki hak untuk dibawa ke pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Beberapa  alternatif  yang  diterapkan  sebagai  solusi  adiksi  narkoba  dapat  dikatakan  efektif ketika  adiksi  narkoba  masih  relatif  tinggi  di  Indonesia.  Deteksi  dini,  pencegahan  kasus penyalahgunaan  narkotika,  dan  penindakan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Pada  dasarnya  para  pelaku  kejahatan  narkoba  belum  sepenuhnya  memahami  beberapa  akibat yang  akan  menimpa  dirinya  di  kemudian  hari,  serta  dampak    penyakit  yang  mengancam  kesehatan terhadap  kejahatan  yang  berujung  pada  hukuman    penjara  atau  bahkan  kematian.  Persekongkolan demi  persekongkolan,  baik  dari    pengguna  hingga  pengedar,  tidak  menghentikan  atau  bahkan menghalangi mereka dari beberapa sanksi yang dijatuhkan kepada mereka, sehingga dari segi hukum, pihak-pihak  tersebut  tidak  serta  merta  harus  dilihat  dalam  satu  pidana  saja  dan  dapat  menemukan solusi untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
Konfirmasi dan perolehan informasi lisan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui hasil kamera pengawas atau perekam yang ditempatkan untuk tujuan di luar penyidikan. Saat ini, sebagian orang  mempercayai  barang  elektronik  untuk  keamanan,  yang  biasanya  mudah  digunakan  baik  dari segi  akses  maupun  manfaatnya.  Dengan  metode  ini,  bukti  informasi  dapat  digunakan  sebagai  opsi tambahan,  yang  sifatnya  membantu,  karena  sertifikat  dieksekusi  secara  implisit  dan  kebenarannya dapat segera diverifikasi, karena catatan yang relevan memberikan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada saat itu.
Meskipun  dapat  dikatakan  akurat  dan  efisien  ketika  digunakan  dimana  saja  dan  kapan  saja, penyalahgunaan  data  tidak  jarang  terjadi.  Penyalahgunaan  informasi  tersebut  tentunya  dapat merugikan  atau  bahkan  menguntungkan  pihak  terkait.  Tingkat  keabsahan  bukti  juga  harus diselaraskan  dengan  lembaga  penegak  hukum  yang  bertanggung  jawab.  Jika  dalam  hal  ini  terkait dengan  kepentingan  bersama,  maka  prioritas  kesejahteraan  bersama  harus  dilaksanakan  untuk
8 D  Albar,  “Tinjauan  Yuridis  Penegakan  Hukum  Terhadap  Peredaran  Narkotika  Di  Kalangan  Remaja Menurut  Undang  Undang  Narkotika  (Studi  Kasus  Di  Polres  Aceh  Timur),” Jurnal  Hukum  Kaidah:  Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat 22, No. 1 (2022): 83–101.
mencapai tujuan dengan baik. Tujuan kesaksian diakui efektif dan efisien menurut keabsahannya jika dapat dijelaskan kebenarannya.
Tingkat  keabsahan  suatu  barang  bukti  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  pertanggungjawaban yang  hadir  sebagai  dampak  dari  adanya  barang  bukti  tersebut.  Suatu  barang  bukti  juga  harus diperhatikan  dan  disesuaikan  terkait  keasliannya  agar  tidak  berujung  merugikan  pihak  manapun. Selain  itu  tingkat  keabsahan  suatu  barang  bukti  juga  dapat  dinilai  dari  dampak  eksistensi  barang tersebut  apabila  dibawa  pada  ranah  pengadilan.  Semakin  barang  bukti  tersebut  terbukti  keasliannya dan  diperoleh  melalui  suatu  cara  yang  sesuai  dengan  prosedur  dan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku, kemudian barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai penunjang pemberian keadilan pada penegakan hukum di Indonesia maka semakin tinggi keabsahan barang bukti tersebut 9 .

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang adil dapat terlaksana secara nyata apabila pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan keadilan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Peran pembuktian dan pencegahan  kasus ketergantungan narkoba dengan menggunakan metode penelitian hukum  normatif  menunjukkan  bahwa  produk siber  berperan  penting  dalam  validitas  alat  bukti  yang digunakan.  Untuk  mencapai  tujuan  pembuktian  dan  pencegahan    kasus  penyalahgunaan  narkoba terkait  penggunaan  produk  siber,  digunakan  pendekatan  hukum,  dan  peraturan  perundang-undangan informasi  dan  transaksi  elektronik,  serta  peraturan  perundang-undangan  terkait  narkoba.  Dengan demikian,  tujuan  pembuktian  dari  polisi  yang  adil  dapat  dikatakan  efektif  dan  efisien  dalam pelaksanaannya serta dapat dijadikan sebagai solusi dari suatu permasalahan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Ahyar, Ahyar. “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, No. 3 (2020)
Albar, D. “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Remaja Menurut  Undang  Undang  Narkotika  (Studi  Kasus  Di  Polres  Aceh  Timur).” Jurnal  Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat 22, No. 1 (2022)
Kartika, Pandoe Pramoe. “Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang.” Indonesian Journal Of Criminal Law 1, No. 1 (2019)
Ibrahim  Nainggolan.  “Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Menjalankan  Rehabilitasi  Terhadap Narapidana Narkotika.” Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial 5, No. 2 (2019) Situmeang,  Sahat  Maruli  Tua.  “Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Sebagai  Bentuk  Kejahatan  Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber.” Sasi 27, No. 1 (2021)
Syamcahyati,  F.  E.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Pengguna  Uang  Elektronik  (Electronic Money)
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” 2022.

## Skripsi/Tesis
Pinem, M Y. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Timbul Akibat Dari Penyalahgunaan
Narkoba Di Kalangan Anak Bawah Umur” (2020).
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4832.

## Naskah Internet
Eriani, W. “Pengaturan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime ,” 2021.

## Laporan
BNN. 2022. Indonesian Drag Reports.
9 W Eriani, “Pengaturan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime,” 2021.