## MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN

## Nahdhah
Alumni Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat E-mail : nahdah.hadhan@gmail.com

## Abstract :
The  present  research  aims  to  understand  the  position  of  the  banking  mediation  institution  within  the regulatory  frameworkproduced  by  the  state  and  by  the  Central  Bank  of  Indonesia,  and  to  explore  the ways in which resolution of conflicts are mediated by the institution.
This  study  approaches  the  topic  using  normative-juridical  perspective.  That  is  to  research  legal  norms related to this issue by utilizing three different sources: primary, secondary and tertiary legal sources. In turn,  relevant  data  will  be  proccessed  and  analyzed  so  that  the  research  question  will  be  properly answered.
It is a logical consequence of the independency of the Central Bank of Indonesia that the regulation of the Central Bank number 8/5/PBI/2006 on Banking Mediation was replaced by the regulation of the Central Bank number 10/1/PBI/2008. In the new regulation, there is no legal basis for the works  of the banking mediation  institution,  which  are  highly  important.  This  situasion  of  ‘legal  vacuum’  needs  some  legal solutions, either by passing a relevant bill or producing a temporary operating regulation.
Keywords: Alternative Dispute Resolution, Banking, Mediation

## Abstrak :
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  posisi  lembaga  mediasi  perbankan  dalam  peraturan frameworkproduced oleh negara dan oleh Bank Indonesia, dan untuk mengeksplorasi  cara-cara di mana resolusi konflik dimediasi oleh lembaga.
Penelitian  ini  mendekati  topik  menggunakan  perspektif  normatif-yuridis.  Itu  adalah  untuk  penelitian norma-norma hukum yang terkait dengan masalah ini dengan memanfaatkan tiga sumber yang berbeda: sumber  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Pada  gilirannya,  data  yang  relevan  akan  diproses  dan dianalisa sehingga pertanyaan penelitian akan dijawab dengan benar.
Ini merupakan konsekuensi logis dari independensi Bank Sentral Indonesia bahwa regulasi jumlah Bank Sentral  05/08  /  PBI  /  2006  tentang  Mediasi  Perbankan  digantikan  oleh  regulasi  jumlah  Bank  Sentral 01/10  /  PBI  /  2008.  Dalam  peraturan  baru,  tidak  ada  dasar  hukum  bagi  karya-karya  dari  lembaga mediasi perbankan, yang sangat penting. situasion ini 'kekosongan hukum' membutuhkan solusi hukum, baik dengan melewati tagihan yang relevan atau memproduksi peraturan operasi sementara.
Kata kunci : Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Perbankan

## PENDAHULUAN
Perbankan  merupakan  pokok  dari sistem  keuangan  yang  memegang  peranan penting  bagi  kehidupan  perekonomian  di Indonesia dalam menggerakkan pembangun-
an.  Kewenangan  Bank  Indonesia  sebagai regulator  dan  supervisi  tersebut  dapat diwujudkan  antara  lain  berupa  pemberian pengaturan  terkait  dengan  penyelesaian sengketa antara nasabah dan perbankan. Hal
ini  sejalan  dengan  salah  satu  pilar  yang terdapat dalam Aristektur Perbankan Indonesia,  yaitu  Perlindungan  Konsumen berupa nasabah bank.
Sektor  perbankan  dalam  kehidupan merupakan agen pembangunan, karena bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi  keuangan  yakni  sebagai  yang melakukan  kehidupan  penghimpunan  dana demi  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau pembiayaan.  Perbankan  sebagai  lembaga keuangan  yang  tentu  saja  akan  mendukung kegiatan  pelaku  usaha  untuk  melakukan kegiatan  perdagangan  melalui  produk  – produknya, seperti pinjaman ataupun kredit. Hal  ini  berkaitan  dengan  fungsi  dari lembaga  perbankan  yang  menjadi  perantara bagi  orang  yang  memiliki  kelebihan  uang dengan  orang-orang  yang  memerlukan  dana telah  timbul  suatu  hubungan  yang  intensif dengan lembaga perbankan.
Dalam  dunia  perbankan,  nasabah merupakan  konsumen  dari  pelayanan  jasa perbankan. Perlindungan konsumen baginya merupakan  suatu  tuntutan  tidak  boleh diabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan,  pihak  nasabah  merupakan  unsur yang  sangat  berperan  sekali,  mati  hidupnya dunia  perbankan  bersandar  kepada  ke- percayaan  dari  pihak  masyarakat  atau nasabah.
Dalam  interaksi  yang  demikian intensif  antara  bank  dengan  nasabah,
mungkin  saja  terjadi  gesekan  yang  apabila tidak  segera  diselesaikan  dapat  berubah menjadi  sengketa  antara  nasabah  dengan bank.  Dalam  menjalankan  kegiatan  usaha- nya,  perbankan  juga  dapat  terjadi  kesalahan yang mengakibatkan ketidakpuasan nasabah dalam menggunakan produk perbankan.
Perlindungan  nasabah  merupakan tantangan  perbankan  yang  berpengaruh secara  langsung  terhadap  sebagian  besar masyarakat.  Oleh  karena  itu  menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan  Bank  Indonesia  untuk  menciptakan standar  yang  jelas  dalam  memberikan  per- lindungan kepada nasabah.
Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  10/1/PBI/2008  tentang  Mediasi Perbankan,  perubahan  atas  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  8/5/PBI/2006,  maka  yang dimaksud dengan Mediasi Perbankan adalah alternatif  penyelesaian  sengketa  antara Nasabah  dan  Bank  yang  tidak  mencapai penyelesaian  yang  melibatkan  mediator untuk  membantu  para  pihak  yang  ber- sengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian  ataupun  seluruh  permasalahan yang disengketakan.
Berdasarkan
Peraturan Bank
Indonesia  Nomor  10/1/PBI/2008  tentang Mediasi Perbankan perubahan atas Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  8/5/PBI/2006  ter- sebut  penyelesaian  sengketa  dapat  di- laksanakan  oleh  Mediasi  Perbankan  yang
sedianya  akan  dilaksanakan  oleh  Lembaga Mediasi  Independen.  Namun  mengingat Lembaga  Mediasi  Independen  belum  dapat dibentuk  oleh  Asosiasi  Perbankan,  maka fungsi  Mediasi  Perbankan  untuk  sementara dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
Proses  mediasi  perbankan  merupa- kan  kelanjutan  dari  pengaduan  nasabah apabila  nasabah  merasa  tidak  puas  atas penanganan  dan  penyelesaian  yang  diberi- kan bank. Fungsi mediasi yang dilaksanakan oleh  Bank  Indonesia  terbatas  pada  upaya membantu  nasabah  dan  bank  untuk  meng- kaji ulang permasalahan atau sengketa yang timbul  di  antara  mereka  untuk  memperoleh kesepakatan.
Selama  ini  hanya  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  10/1/PBI/2008  tentang Mediasi Perbankan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 peraturan  yang  menjembatani  penyelesaian sengketa  yang  terjadi  antara  pihak  perbank- an dengan nasabah, akan tetapi peraturan ini tidak  ada  dasar  hukum  dalam  Undang- Undang  Perbankan.  Sehingga  dapat  dikata- kan  peraturan  Bank  Indonesia  ini  tidak mempunyai  dasar  peraturan  pembentukan- nya  padahal  menurut  teori  pertingkatan hukum,  bahwa  norma  hukum  bersumber pada  peraturan  yang  lebih  tinggi  atau sebaliknya  peraturan  yang  lebih  tinggi menjadi dasar peraturan dibawahnya.
Permasalahan  lain  yang  juga  timbul dari  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor
10/1/PBI/2008  tentang  Mediasi  Perbankan perubahan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  8/5/PBI/2006  adalah  tidak  adanya mekanisme  standar  dalam  penanganan pengaduan nasabah sehingga telah menyebabkan  sengketa  yang  berlarut-larut. Misalnya  pihak  bank  dengan  nasabah  telah melaksanakan mediasi sebagaimana amanah dari  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 10/1/PBI/2008  tentang  Mediasi  Perbankan perubahan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  8/5/PBI/2006.  Namun  dikemudian hari  pihak  bank  tidak  merasa  puas  dengan hasil  keputusan  mediasi  yang  sebenarnya telah disepakati antara dua belah pihak, dan tidak  melaksanakan  kesepakatan  tersebut sesuai  dengan  akta  kesepakatan.  Melihat permasalahan  tersebut,  maka  perlu  ditelaah lagi  bagaimanakah  kekuatan  hukum  dari Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  10/1/PBI/ 2008  tentang  Mediasi  Perbankan  perubahan atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 8/5/PBI/2006  tersebut  dalam  menyelesaikan sengketa perbankan.
Masalah  perbankan  merupakan  ma- salah  yang  harus  diselesaikan  demi  ter- wujudnya  sistem  perbankan  yang  kuat  di- masa  mendatang.  Penyelesaian  sengketa melalui  mediasi  merupakan  solusi  alternatif untuk  mengatasi  komplekesitas  masalah perbankan
2. Landasan  Filosofis,  Yuridis,
dan Sosiologis Regulasi Mediasi Perbankan
Kedudukan mediasi perbankan sebagai  alternatif  dalam  menyelesaikan sengketa  perbankan  tentunya  harus  dikaji berdasarkan  landasan  filosofis,  yuridis,  dan sosiologis dalam regulasi mediasi perbankan.
Untuk  mempermudah  pemahaman tentang  landasan  filosofis,  yuridis,  dan sosiologis  regulasi  mediasi  perbankan maka penulis membagi dalam tiga bagian sub bab, sebagai berikut:
a. Landasan  Filosofis  Regulasi Mediasi Perbankan
Filsafat  berasal  dari  kata  falsafah (bahasa  Arab)  atau  filosofi  (bahasa  Yunani) berarti cinta kebijaksanaan, cinta menggunakan  akal  budinya  atau  cinta menggunakan pengalaman
dan pengetahuannya secara arif.
Pancasila  sebagai  dasar  negara  juga sebagai falsafah negara. Pancasila sebagaimana diterangkan dalam Pembukaan Undang-undang  Dasar  1945  berisi  filosofi bangsa  dan  ideologi  Negara  Republik Indonesia,  merupakan  Grundnorm  (norma dasar)  bagi  seluruh  kehidupan  bangsa Indonesia
Pancasila  merupakan  wadah  yang cukup  fleksibel,  yang  dapat  mencakup faham-faham  positif  yang  dianut  oleh bangsa  Indonesia,  dan  faham  lain  yang positif  tersebut  mempunyai  keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri. Sila-sila  dari  Pancasila  itu  terdiri  dari  nilai-
nilai  dan  norma-norma  yang  positif  sesuai dengan  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia, dan  nilai  serta  norma  yang  bertentangan, pasti akan ditolak oleh Pancasila
Pancasila  sebagai  falsafah  bangsa dan  menjadi  dasar  dari  terbentuknya Undang-undang. Yangmana dalam pancasila terdapat  acuan  bahwa  berdasarkan  landasan filosofis  adanya  musyawarah  mufakat. Sebagai  pilar utama  tentunya  semua peraturan perudnang-undangan harus berpijak  kembali  atau  sesuai  dengan pancasila termasuk Peraturan Bank Indonesia  Nomor  8/5/PBI/2006  tentang Mediasi  Perbankan  sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  10/1/PBI/2008  tentang  Mediasi Perbankan  perubahan  atas  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006.
Penyelesaian  sengketa  masyarakat hukum  didasarkan  pada  filosofi  bahwa sengketa  yang  ada  dan  diawali  dari  suatu perjanjian  dapat  merusak  hubungan  baik antara  kedua  belah  pihak,  yang  mana kerusakan  antara  kedua  belah  pihak  ini tentunya juga akan merusak tatanan perilaku dalam  masyarakat.  Dalam  dunia  perbankan hubungan  baik  ini  sangat  diperlukan  untuk mengembangkan usaha
Di  Indonesia  proses  penyelesaian sengketa  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa bukanlah hal baru dalam nilai-nilai budaya  bangsa  kita  yang  berjiwa  kooperatif dan kompromi dalam menyelesaikan
sengketa.  Dalam  hukum  di  Indonesia dikenal hukum adat yang salah satu menjadi dasar dari hukum nasional.
Hukum  adat  adalah  sistem  hukum yang  dikenal  dalam  lingkungan  kehidupan sosial  di  Indonesia  dan  negara-negara  Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum  adat  adalah  hukum  asli  bangsa Indonesia.  Sumbernya  adalah  peraturan- peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan  berkembang  dan  dipertahankan  dengan kesadaran  hukum  masyarakatnya.    Karena peraturan-peraturan  ini  tidak  tertulis  dan tumbuh  kembang,  maka  hukum  adat memiliki  kemampuan  menyesuaikan  diri dan  elastis.  Selain  itu  dikenal  pula masyarakat  hukum  adat  yaitu  sekelompok orang  yang  terikat  oleh  tatanan  hukum adatnya  sebagai  warga  bersama  suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

## PEMBAHASAN
Urgensi Penyelesaian Sengketa Perbankan melalui mediasi Perbankan Bank merupakan
financial intermediary  (lembaga  perantara  keuangan), dengan  demikian  bank  memiliki  fungsi utama  menghimpun  dana  dari  masyarakat dan  menyalurkan  dana.  Fungsi  pokok  bank ada  tiga  yaitu,  menghimpun  dana  dari masyarakat, meusahakan dana yang dikelola ke  dalam  berbagai  aset  produktif  dan emberikan  jasa  pelayanan  lalu  lintas
pembayaran  dan  jasa  layanan  perbankan lainnya.
Usaha  bank  yang  boleh  dan  tidak boleh  dilakukan  oleh  bank  berbeda  antara satu Negara dengan  Negara lainnya.  Hal  itu tergantung  pada  kebijakan  negara  tersebut, yang  disesuaikan  dengan  kodisi  potensi dan daya kendali atas resiko yang timbul dengan fungsi  tersebut  bank  berperan  sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan dua  puhak  yang  berbeda  kepentingan,  baik dengan penghimpunan dan penanaman dana, maupun dalam pelayanan transaksi keuangan dan lalu lintas pembangunan.
Untuk  itu  dmenjalankan  usahanya Bank  harus  berdasarkan  pasal  6  Undang- undang  Nomor  10  Tahun  1998  yang menyatakan  bahwa  usaha  Bank  umum meliputi : menghimpun dana dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  berupa giro,  deposito  berjangka,  tabungan  dan  atau bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan itu,  memberi  kredit,  memertibkan  surat pengakuan  hutang,  membeli  menjual  atau menjami  atas  resiko  sendiri  maupun  untuk kepentingan atas dasar nasabahnya.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  1  Undang- undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  perbankan,  jenis  dana  yang  dapat dihimpun oleh bank adalah sebagai berikut : Giro  adalah  simpanan  yang  penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan  cek,  bilyet  giro,  sarana
perintah  pembayaran  lainnya  atau  dengan pemindahan buku.
Deposito adalah simpanan yang penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
Sertifikat  deposito  adalah  simpanan  dalam bentuk  deposito  yng  bukti  penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati,  tetapi  tidak  dapat  ditarik  dengan cek,  bilyet  giro  dan  atau  alat  lainnya  yang dipersamakan dengan itu.
Usaha  bank  dalam  menyalurkn  dana terdiri atas :
Pemberian kredit ; Pasal 1 ayat (1) Undang- undang  perbankan  nomor  10  Tahun  1998 merumuskan pengertian kredit adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain, yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Rumusan itu lebih luas dibandingkan dengan  rumusan  dalam  undang  –  undang lama ( Undang -  undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan) dan sangat besar  artinya  terutama  mengikat  akan beroperasinya  bank  yag  mendasarkan  pada syariat  Islam,  misalnya  Bank  Muamalat
Indonesia. Dengan tambahan kalimat “melakukan  pembiayan  dan  melakukan kegiatan  lain  berdasarkan  prinsip  syariah sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan oleh bank Indonesia” pada Undang – undang Perbankan  tahun  1998.  Salah  satu  bentuk penyaluran  dana  kepada  masyarakat,  yaitu dalam  bentuk  kredit  masih  merupakan pilihan  utama  bank.  Penyaluran  dana melalui  kredit  jika  dikelola  dengan  hati  – hati akan memberikan hasil yang tidak kecil baik  bagi  bank  itu  sendiri  maupun  bagi perekonomian nasional.
Kredit  selain  usaha  mengerahkan dana  dan  masyarakat  merupakan  kegiatan utama  dari  bank-bank  umum  di  Indonesia karena dua alas an, yaitu:
Bunga  kredit  merupakan  sumber-sumber pendapatan utama
Dalam  kegiatan  penyaluran  kredit  sumber dana  dari  kredit  itu  berasal  terutama  dari dana – dana yang dikerahkan oleh bank dari masyarakat  berupa  sipanan.  Kredit  bank merupakan lembaga yang peranannya sangat strategis  bagi  pebagunan  perekonomian  dan bagi  perkembangan  usaha  bank  itu  sendiri serta sarat berbagai pengaturan.
Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1992  tentang  Perbankan  menyatakan  bahwa surat  berharga  adalah  surat  pengakuan hutang,  wesel,  saham,  obligasi,  sekuritas kredit,  atau  setiap  derivative  dari  surat berharga atau kepentingan lain atau kewajiban  dar  penerbit  dalam  bentuk  yang
lazim  diperdagangkan  dalam  pasar  modal atau  pasar  uang  (Pasal  1  Undang-undang Perbankan  1992)  dalam  surat  berharga tercantum suatu jumlah tertentu dan ha katas jumlah uang tersebut mengikuti suratnya. Ini berarti  bahwa  hak  dan  surat  terjalin  satu sama  lain.  Atau  dengan  lain  perkataan, didalam surat itu terkandung suatu hak yang tidak dapat dipisahkan.
Suatu surat berharga dapat diperdagangkan  kepada  orang  lain.  Sesuai dengan  tujuan  diadakannya  surat  berharga, dalam  klausul  –  klausul  surat  berharga disebutkan  bahwa  surat  berharga  itu  dapat dialihkan  kedudukan  hukumnya  dari  si pemegang  surat  tersebut  kepada  orang  lain yang  menerima  pengalihannya.  Bila  suatu surat  berklausul  “kepada  pembawa”,  si pemegang dapat mengalihkan hanya dengan menyerahkan surat itu begitu saja. Sedangkan suatu surat berharga itu berklausul  “kepada  order”  pengalihannya dilakukan  dengan  cara  endosmen  dan penyerahan  surat  berharga  itu.  Penyerahan surat berharga berarti bahwa semua ha katas tagihan  yang  disebutkan  dalam  surat tersebut  dialihkan  kepada  pemegang  baru. Hak terhadap setiap pemegang dihargai oleh undang-undang.  Penanaman  dalam  surat berharga  adalah  penanaman  dana  yang dilakukan  oleh  bank  dalam  obligasi,  saham, dan surat  – menyurat berharga lainnya pada perusahaan  atau  bank  lain  dengan  maksud untuk  diperjualbelikan,  dan  bukan  sebagai
pernyataan.  Jangka  waktu  pemilikan  untuk maksud  memperjualbelikan  tersebut  tidak boleh  lebih  lama  daripada  kebiasaan perdagangan.  Penanaman  dana  dalam  surat berharga yang lazim oleh perbankan saat ini adalah  dalam  sertifikat  Bank  Indonesia (SBI)  dan  Surat  Berharga  Uang  (SBU) Kedua cara tersebut paling aman.
Berbagai macam usaha bank tersebut dikarenakan  ada  hubungan  bank  dengan pemerintahan seperti yang dituangkan dalam Undang  –  undang  nomor  23  Tahun  1999 tentang Bank Indonesia.
Dari  berbagai  macam  usaha  bank tersebut maka tercipta hubungan hukumbank dan  nasabahnya  berdasarkan  peraturan perundang-undangan. Mengenai sifat hubungan  hukum  bank  dengan  nasabahnya maka  di  Indonesia  pada  dasarnya  berlaku hukum  perdata  yang  dapat  yang  terdapat pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata terutama  buku  ketiga  tentang  perikatan  dan tentang  pinjam  –  meminjam.  Juga  dapat ditemukan  dalam  kitab  Undang  –undang hukum  dagang  terutama  mengenai  cek, wesel  dan  warkat  –warkat  lainnya.  Adapun undang-  undang  perbankan  nomor  7  Tahun 1992 dan undang- undang Nomor 10 Tahun 1998  serta  seluruh  keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  dikeluarkan  Bank  Indonesia berdasarkan  wewenangnya  dari  undang- undang  Nomor  23  Tahun  1999  adalah peraturan  pokok  yang  langsung  mengatur operasi  perbankan.  Sebagaimana  prinsip
kesetaraan,  kesukarelaan,  kebebasan  dan prinsip  universal  sebagaimana  juga  yang ditentukan  oleh  pasal  1320  KUHPerdata dalam  menentukan  sah  tidaknya  suatu kontrak, maka dalam hubungan hukum bank dengan nasabahnya prinsip transparansi juga menjadi  prinsip  yang  menentukan  nasabah apakah memutuskan melaksanakan transaksinya dengan pihak bank atau tidak.
Dari  berbagai  macam  usaha  yang dilakukan oleh bank tentunya akan memperbesar frekuensi gesekan antara bank dan  nasabah  yang  tidak  dapat  dihindarikan. Perlindungan terhadap nasabah bank khususnya  nasabah  kecil  tentu  harus diutamakan  yaitu  dengan  menyelesaikan sengketa  tersebut  dengan  cara  mediasi perbankan.
Mediasi  sebagai  alternatife  dalam menyelesaikan sengketa yang dapat mengantarkan para pihak bersengketa menuju  kesepakatan  damai  yang  mana melalui  mediasi  menempatkan  kedua  belah pihak  bersengketa  menuju  kesepakatan damai yang mana melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak bersengketa menuju kesepakatan.

## Landasan  Filosofis  Regulasi  Mediasi Perbankan
Filsafat  berasal  dari  kata  falsafah (bahasa  Arab)  atau  filosofi  (bahasa  Yunani) berarti  cinta  kebijaksanaan,  cinta  meng- gunakan  akal  budinya  atau  cinta  meng-
gunakan  pengalaman  dan  pengetahuannya secara arif. 1
Pancasila  sebagai  dasar  negara  juga sebagai  falsafah  negara.  Pancasila  sebagai- mana diterangkan dalam Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  berisi  filosofi bangsa  dan  ideologi  Negara  Republik Indonesia,  merupakan Grundnorm (norma dasar)  bagi  seluruh  kehidupan  bangsa Indonesia
Pancasila  merupakan  wadah  yang cukup  fleksibel,  yang  dapat  mencakup faham-faham  positif  yang  dianut  oleh bangsa  Indonesia,  dan  faham  lain  yang positif  tersebut  mempunyai  keleluasaan yang cukup  untuk memperkembangkan diri. Sila-sila  dari  Pancasila  itu  terdiri  dari  nilai- nilai  dan  norma-norma  yang  positif  sesuai dengan  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia, dan  nilai  serta  norma  yang  bertentangan, pasti akan ditolak oleh Pancasila
Pancasila  sebagai  falsafah  bangsa dan  menjadi  dasar  dari  terbentuknya Undang-undang. Yangmana dalam Pancasila terdapat  acuan  bahwa  berdasarkan  landasan filosofis  adanya  musyawarah  mufakat. Sebagai  pilar  utama  tentunya  semua peraturan  perundang-undangan  harus  ber- pijak  kembali  atau  sesuai  dengan  Pancasila termasuk  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 8/5/PBI/2006  tentang  Mediasi  Perbankan
1 Muhammad Zainal Abidin,
http://www.masbied.com/2011/06/23/pengertian- filsafat/ , diakses pada tanggal 20/07/2011.
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  10/1/PBI/2008 tentang  Mediasi  Perbankan  perubahan  atas Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  8/5/PBI/ 2006.
Penyelesaian  sengketa  masyarakat hukum  didasarkan  pada  filosofi  bahwa sengketa  yang  ada  dan  diawali  dari  suatu perjanjian  dapat  merusak  hubungan  baik antara  kedua  belah  pihak,  yang  mana kerusakan  antara  kedua  belah  pihak  ini tentunya juga akan merusak tatanan perilaku dalam  masyarakat.  Dalam  dunia  perbankan hubungan  baik  ini  sangat  diperlukan  untuk mengembangkan usaha

## Landasan  Sosiologis  Regulasi  Mediasi Perbankan
Di  Indonesia  proses  penyelesaian sengketa  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa bukanlah hal baru dalam nilai-nilai budaya  bangsa  kita  yang  berjiwa  kooperatif dan kompromi dalam menyelesaikan sengketa.  Dalam  hukum  di  Indonesia dikenal hukum adat yang salah satu menjadi dasar dari hukum nasional.
Hukum  adat  adalah  sistem  hukum yang  dikenal  dalam  lingkungan  kehidupan sosial  di  Indonesia  dan  negara-negara  Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum  adat  adalah  hukum  asli  bangsa Indonesia.  Sumbernya  adalah  peraturan- peraturan  hukum tidak tertulis yang tumbuh dan  berkembang  dan  dipertahankan  dengan
kesadaran  hukum  masyarakatnya. 2 Karena peraturan-peraturan  ini  tidak  tertulis  dan tumbuh  kembang,  maka  hukum  adat memiliki  kemampuan  menyesuaikan  diri dan  elastis.  Selain  itu  dikenal  pula masyarakat  hukum  adat  yaitu  sekelompok orang  yang  terikat  oleh  tatanan  hukum adatnya  sebagai  warga  bersama  suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
Perlu  disadari  bahwa  secara  historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung  tinggi  pendekatan  konsensus. Pengembangan  penyelesaian  sengketa  di Indonesia sesuai dengan mekanisme pengambilan  keputusan  secara  tradisional. Alasan  kultur  bagi  eksistensi  di  Indonesia tampaknya  lebih  kuat  dibandingkan  alasan ketidakefisienan  proses  peradilan  dalam menangani sengketa.
Di indonesia masyarakat telah secara normatif  diakui  dalam  berbagai  kebijakan tertulis  dan  peraturan  perundang-undangan. Di  dalam  konteks  mediasi  perbankan  peran masyarakat  merupakan  hal  yang  sangat penting  oleh  karenanya  harus  mendapat tempat dalam peraturan perundang- undangan nasional.
Landasan Yuridis Regulasi Mediasi Perbankan
2 http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat 22/5/2011 diakses pada tanggal 20/7/2011.
Dalam  Pasal  24  Undang-undang Dasar  1945  ditegaskan  bahwa  kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan yang  berada  dibawahnya  dalam  lingkungan peradilan  umum,  lingkungan  peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
Ketentuan  Pasal  24  mengisyaratkan  bahwa penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  di kalangan masyarakat dilakukan melalui jalur pengadilan  ( litigasi ).  Meskipun  demikian sistem  hukum  di  Indonesia  membuka peluang  menyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  ( nonlitigasi ).  Green  menyebut- kan  dua  model  penyelesaian  sengketa  ini dengan metode penyelesaian sengketa dalam bentuk formal dan informal. 3
Posisi  mediasi  sebagi  salah  satu bentuk  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  dalam  Undang-undang  Nomor 30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  berada  di bawah payung alternatif penyelesaian sengketa.  Alternatif  penyelesaian  sengketa terdiri  atas  sejumlah  cara  penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa
3 Stephen  B.  Green.  “Arbitration:  A.  Viable Alternative  for  Solving  Commercial  Disputes  in Indonesia”. Dalam Timothy  Lindsey. H. 292. Dalam Syahrizal  Abbas.  2009. Mediasi  dalam  Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum  Nasional. Jakarta: Kencana. h. 291
konsultasi,  konsiliasi,  negosiasi,  mediasi, dan penilaian para ahli.
Mediasi perbankan ini sangat relevan dan  perlu  bagi  pengembangan  peran  serta masyarakat  yang genuine. Kecenderungan kebijakan-kebijakan  global  dan  nasional mengarah pada peningkatan pelibatan masyarakat  di  tingkat  pengambil  keputusan ( influence participation ). Sebagai konsekuensi  dari  pelibatan  masyarakat dalam  proses  pengambilan  keputusan, maka perlu  adanya  suatu  wadah  untuk  mengelola berbagai  perbedsaan  (konflik)  yang  timbul dari keterlibatan masyarakat tersebut. Ketidakadaan mekanisme penyelesaian sengketa akan berakibat pada tidak efektifnya  perlaksaan  peran  masyarakat. Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa mediasi  perbankan  juga  sebagai  wahana peran  serta  masyarakat  dalam  hal  ini nasabah  yang efektif.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan sangat efektif dan efisien dalam  menyelesaiakan  sengketa  perbankan. Para  pihak  yang  bersengketa  duduk  secara bersama-sama,  merumuskan  jalan  keluar untuk  mengakhiri  perbedaan  kepentingan dan pemenuhan kebutuhan individu menjadi kepentingan  dan  kebutuhan  bersama.  Jalan keluar  yang  dirumuskan  berisikan  penye- lesaian  yang  memuaskan  kedua  belah  pihak yang  sedang  bersengketa.  Selain  itu  cara penyelesaiannya  dirumuskan  pula  secara
bersama  oleh  para  pihak,  baik  dengan  atau tanpa bantuan pihak ketiga.
Kedudukan Peraturan
Mediasi Perbankan  dalam  Peraturan  Perundang- undangan
Pengaturan  hukum  perbankan  dan kebanksentralan  sebagai  bagian  dari  hukum ekonomi  dalam  sistem  hukum  perundang- undangan  sudah  tentu  mempunyai  tujuan tertentu  dalam  rangka  menopang  kegiatan perbankan  dan  kebanksentralan.  Pengaturan hukum  perbankan  bertujuan  melindungi nasabah sedapat mungkin hukum perbankan dapat  menjaga  agar  nasabah  diperlukan secara adil oleh bank.
Terkait  dengan  kedudukan  Bank Indonesia  dalam  konstitusi,  terdapat  aspek lain  yang  perlu  mendapat  perhatian,  yaitu mengenai kedudukan Peraturan Bank Indonesia  (PBI)  dalam  tata  peraturan perundang-undangan.  Penjelasan  Pasal  4 ayat  (3)  Undang-undang  No.3/2004  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan  badan  hukum  publik  yang berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan  sanksi  dalam  batas  kewe- nangannya.  Mengenai  jenis  peraturan  yang dikeluarkan  Bank  Indonesia,  dari  Pasal  1 angka 8 dan angka 9 diketahui bahwa Bank Indonesia  mengeluarkan  Peraturan  Dewan Gubernur (PDG).
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2004  Pasal  4  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa Bank  Indonesia  adalah  Badan  Hukum  yang berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1999  jo.  Undang-Undang  nomor  3  Tahun 2004  mengamanatkan  agar  nasabah  tertentu diatur dalam undang-undang yang memberi- kan  kewenangan  kepada  Bank  Indonesia untuk mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia.  Kewenangan  ini  adalah  ke- wenangan  atribusi  yaitu  Bank  Indonesia mendapat  kewenangan  dari  Undang-undang untuk mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia.
Pasal  7  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa jenis  perundang-undangan  selain  dimaksud pada  ayat  (1)  diakui  keberadaanya  dan mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjangdiperintahkan oleh undang-undang yang  lebih  tinggi.  Dalam  Penjelasan disebutkan bahwa Peraturan Bank Indonesia sejajar dengan Peraturan Mahkamah Agung.
Peraturan Bank Indonesia tidak dapat dimasukkan  ke  dalam  hierarki  perundangan nasional,  karena  sebagai  lembaga  negara yang  independen,  Peraturan  Bank  Indonesia tersebut mempunyai hierarki tersendiri.
Jika menelaah Peraturan Bank Indonesia  Nomor  8/5/PBI/2006  tentang Mediasi  Perbankan  sebagaimana  telah
diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  10/1/PBI/2008  tentang  Mediasi Perbankan berkaitan dengan lembaga mediasi  perbankan  adalah:  1)  Mediasi adalah  proses  penyelesaian  sengketa  yang melibatkan  mediator  untuk  membantu  para pihak  yang  bersengketa  terhadap  sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan (Pasal 1 angka 5). 2) Mediasi perbankan  dilakukan  oleh  lembaga  mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi  perbankan  (Pasal  3  ayat  (1)).  3) Sepanjang  lembaga  mediasi  perbankan belum  dibentuk,  fungsi  mediasi  perbankan dilaksanakan  oleh  Bank  Indonesia  (Pasal  3 ayat (4)). 4) Fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan  oleh  Bank  Indonesia  terbatas pada  upaya  membantu  nasabah  dan  bank untuk  mengkaji  ulang  sengketa  secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan  (Pasal  4).  Yang  dimaksud dengan  “membantu  nasabah  dan  bank” adalah Bank Indonesia memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara memanggil,  mempertemukan,  mendengar, dan  memotivasi  nasabah  dan  bank  untk mencapai  kesepakatan  tanpa  memberikan rekomendasi  atau  keputusan  (Penjelasan Pasal 4).

## Inisiasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Perbankan
Pelaksanaan mediasi perbankan merupakan  aspek  penting  untuk  menjamin
kinerja industri. Tidak hanya dapat menjaga reputasi  dan  kredibilitas  bank  di  mata masyarakat, namun juga mampu melindungi kepentingan dan posisi nasabah.
Sengketa yang terjadi antara nasabah dan  bank  yang  kemudian  melayangkan publikasi  melalui  media  akan  sangat merusak  reputasi  bank  itu  sendiri  karena setelah  sengketa  dapat  diselesaiakan  namun bagi  masyarakat  umum  yang  membaca keluhan  nasabah  tersebut  jelas  masih penasaran karena tidak mendapatkan informasi  apapun  tentang  bagaimana  bank menyelesaikan  keluhan  nasabah.  Ungkapan Publilius  Syrus  yang  menyatakan  bahwa ” good  reputation  is  more  valuable  than money ”  sangat  mengena  bagi  dunia  usaha. Apalagi  bagi  industri  perbankan,  reputasi merupakan  hal  terpenting.  Karena  bisnis perbankan inherent dengan trust sehingga tidak  dapat  mengabaikan  risiko  reputasi, yaitu  risiko  yang  timbul  akibat  adanya publikasi negatif berkaitan dengan operasional  bank   atau   persepsi   negatif terhadap bank.
Dalam  hal  penyelesaian  sengketa antara  nasabah  dan  bank  yang  diharapkan oleh  masyarakat  adalah  bank  bersedia menjelaskan  secara  terbuka  proses  dan  cara penyelesaian  keluhan  nasabah.  Dengan demikian bagi masyarakat awam akan dapat memperoleh  suatu  pembelajaran  karena mereka akan mengetahui bagaimana penyelesaian yang dilakukan bank.
Sebelum  terbitnya  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  8/5/PBI/2006  tentang mediasi perbankan sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  10  /1/PBI/2006.  Bank  Indonesia telah menerbitkan ketentuan untuk melindungi  nasabah,  yaitu  Surat  Edaran Nomor  7/24/DPNP  tanggal  18  Juli  2005 mengenai  Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah dan  Surat  Edaran  Nomor  7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 mengenai Transparansi Informasi  Produk  Bank  dan  Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
Penerbitan  Surat  Edaran  mengenai tranparansi  produk  dapat  dikatakan  bahwa Bank  Indonesia  telah  membekali  nasabah dengan  berbagai  kebijakan  dengan  tujuan agar  nasabah  dapat  mengantispasi  risiko yang mungkin terjadi sebelum menggunakan produk  atau  jasa  bank  ( pre  purchasing ).
Sedangkan, Surat Edaran mengenai
Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  8/5/PBI/ 2006  tentang  mediasi  perbankan  sebagai- mana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  10  /1/PBI/2006  bertujuan untuk  memberdayakan  nasabah  pada  fase setelah  nasabah  memanfaatkan  jasa  atau produk bank ( post purchasing ). Dengan kata lain,  terbitnya  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  10/1/PBI/ 2006  dapat  diterjemahkan  sebagai  upaya
Bank  Indonesia  untuk  memberdayakan nasabah  melalui  penambahan  peraturan sehingga  posisi  nasabah  akan  lebih  kuat karena mendapatkan proteksi ganda.
Melalui pembentukan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang  mediasi  perbankan  sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  10  /1/PBI/2006  yang merupakan inisiatif dari nasabah  diharapkan akan  memberikan  beberapa  nilai  positif seperti;  memberikan  kepastian  penyelesaian sengketa nasabah kecil dengan banknya, dan lembaga  mediasi  akan  menjadi  semacam watch  dog karena  perbankan  tidak  akan membiarkan kasus sengketa dengan nasabah terkatung-katung tanpa ada penyelesaian.
Pelaksanaan mediasi yang dilaksana- kan  oleh  Bank  Indonesia  merupakan  salah satu  wujud  nyata  upaya  menjaga  reputasi perbankan.  Untuk  itu  Bank  Indonesia  telah meluncurkan  Peraturan  Bank  Indonesia No.8/5/PBI/2006.  Tujuan  Bank  Indonesia supaya  seluruh  bank  didalam  menyelesaian setiap dispute yang  terjadi  dengan  nasabah mereka.
Mediasi Perbankan sangat diperlukan untuk  membantu  penyelesaian  sengketa antara  nasabah  dengan  bank  secara  murah, sederhana,  cepat  dan  efissien,  selain  dapat menjaga  kelangsungan  hubungan  antara nasabah  dengan  bank  sehingga  pada gilirannya mampu meningkatkan kredibilitas dan reputasi bank. Hal tersebut memungkin-
kan sekali dapat diraih karena sesuai dengan dengan konsep mediasi.
Aspek positif dengan adanya Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  8/5/PBI/ 2006  tentang  mediasi  perbankan  sebagai- mana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  10/1/PBI/2006  adalah bahwa dengan semakin cepatnya penyelesai- an  sengketa  di  perbankan  maka  ini  akan mengurangi potensi terjadinya risiko reputasi yang jika tidak dikelola dengan baik akan  dapat  merembet  pada  risiko  likuiditas akibat  bank  semakin  tidak  dipercaya  oleh nasabah  penyimpannya.  Akhirnya,  aspek positif  yang  tidak  kalah  penting  dari lembaga  mediasi  perbankan  adalah  men- dorong  terciptanya  keseimbangan  hubungan antara  posisi  nasabah  kecil  dengan  bank. Selain  aspek  positif,  keberadaan  mediasi perbankan  tentunya  masih  mengandung berbagi  kerawanan  yang  harus  diantisipasi agar tujuan pendirian lembaga mediasi tetap dapat dicapai.

## Kekuatan  Hukum  Akta  Kesepakatan Mediasi Perbankan
Penyelesaian  sengketa  adalah  ter- masuk dalam hukum perjanjian, oleh kerena itu berlaku baginya asas kebebasan berkontrak  ( freedom  of  contract  principle ).
Artinya  semua  pihak  bebas  memilih  forum dan hukum yang berlaku untuk penyelesaian sengketa  yang  terjadi  di  antara  mereka.  Hal serupa  juga  terdapat  pada  dunia  perbankan,
dimana  para  pihak  yakni  pihak  bank  dan nasabah mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan sengketanya melalui lembaga-lembaga  penyelesaian  sengketa yang ada. 4
Salah  satu  forum  alternatif  penye- lesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perbankan adalah melalui Mediasi Perbankan.  Sama  dengan  mediasi  pada umumnya  di  sini  juga  terdapat  pihak  ketiga yang  netral  (mediator).  Jika  mengikuti ketentuan  dalam  Pasal  6  ayat  (4)  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  dapat dikatakan bahwa mediator dibedakan menjadi  dua,  yaitu: 5 1)  Mediator  ditunjuk secara bersama oleh para pihak (Pasal 6 ayat (3). 2) Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesai- an sengketa yang ditunjuk oleh para pihak.
Berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  6 ayat  (4)  dimaksud,  maka  Mediator  dalam Lembaga  Mediasi  Perbankan  termasuk dalam Mediator yang ditunjuk oleh lembaga alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  telah dipilih  oleh  para  pihak.  Karena  Bank Indonesia  selama  ini  melaksanakan  fungsi
4
Khotibul Umam. http://mkn- unsri.blogspot.com/2010/11/penyelesaian-sengketa- antara-bank-dan.html ., diakses tanggal 20/07/2011.
5 Gunawan Wijaya. 2001, Alternatif Penyelesaian  Sengketa. Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada.  h.  93.  dalam    Khotibul  Umam. http://mkn- unsri.blogspot.com/2010/11/penyelesaian-sengketa- antara-bank-dan.html ., diakses tanggal 20/07/2011.
Mediasi  Perbankan,  maka  mediator  di- maksud  pun  adalah  mediator  yang  ditunjuk oleh Bank Indonesia.
Kesepakatan  antara  nasabah  atau perwakilan  nasabah  dengan  bank  yang dihasilkan dari proses mediasi dituangkan ke dalam suatu akta kesepakatan yang selanjutnya  ditandatangaini  oleh  nasabah atau  perwakilan  nasabah  yang  bersengketa tersebut. Menurut Pasal 1 huruf 7  Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang  Mediasi  Perbankan  dinyatakan kesepakatan  adalah  persetujuan  bersama antara  nasabah  atau  perwakilan  nasabah dengan bank terhadap suatu upaya penyelesaian sengketa.
Kesepakatan  yang  dihasilkan  dari proses  mediasi  adalah  kesepakatan  secara sukarela  antara  nasabah  atau  perwakilannya dengan  pihak  bank,  baik  terhadap  sebagian maupun seluruh permasalahan yang disengketakan  dan  bukan  merupakan  saran atau  rekomendasi  dan  atau  keputusan mediator  itu  sendiri.  Karena  mediator hanyalah  memfasilitasi  para  pihak  untuk mencapai  kesepakatan  yang  diinginkan. Oleh  karena  itu  kesepakatan  yang  dicapai melalui  mediasi  perbankan  ini  adalah merupakan  kesepakatan  yang  murni  tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
Kesepakatan  damai  dari  penyelesai- an  sengketa  tersebut  haruslah  bersifat acceptable  solution artinya  kesepakatan tersebut  harus  bisa  diterima  oleh  kedua
belah  pihak  dan  menguntungkan  kedua belah  pihak.  Tidak  mesti  harus  ada win-win solution ,  akan  tetapi  ada  garis  yang  dapat diambil menjadi kesepakatan. Artinya kedua belah  pihak  bisa  menerima  keputusan kesepakatan,  jikalau  kedua  belah  belah pihak  tidak  bisa  menerima  keputusan  itu akan  berpengaruh  pada  implementasi  dari kesepakatn itu.
Penyelesaian sengketa melalui mediasi  merupakan  penyelesaian  yang dianggap  paling  ideal,  karena  penyelesaian ini  merupakan  penyelesaian  yang  dapat mewakili  kehendak  dari  para  pihak  tanpa ada  paksaan  dari  pihak  lain.  Penyelesaian melalui  mediasi  ini  juga  mempunyai  sifat kesukarelaan. 6
Penyelesaian sengketa perbankan berdasarkan landasan filosofis, yaitu: bahwa sengketa  yang  ada  dan  diawali  dari  suatu perjanjian  dapat  merusak  hubungan  baik antara  kedua  belah  pihak.  Dalam  dunia perbankan  hubungan  baik  ini  sangat diperlukan  untuk  mengembangkan  usaha. Berdasarkan landasan yuridis dimungkinkan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Berdasarkan Landasan sosiologis  yaitu  tidak  terlepas  dari  faktor sosial  budaya  masyarakat  Indonesia  yang mengandalkan  forum  musyawarah  dan
6 Sefri Williarsih. Perlindungan Kepentingan  Nasabah  dan  Pentingnya  Menjaga Reputasi  Bank, http://www.wordpress.com ,  diakses 21/7/2011.
kekeluargaan untuk menyelesaikan sengketa.
Kedudukan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008  tentang  Mediasi  Perbankan perubahan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  8/5/PBI/2006  merupakan  sebuah konsekuensi logis yang merupakan hasil dari kedudukan Bank Indonesia yang independen.
Penyelesaian sengketa perbankan seyogyanya  dilakukan  oleh lembaga  Mediasi  Perbankan  Independen untuk menjaga independensi dan transparansi  proses  mediasi  perbankan. Akan  tetapi  karena  lembaga  mediasi perbankan independen belum dapat dibentuk maka mediasi perbankan masih dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
Melalui  pembentukan  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  8/5/PBI/2006  tentang mediasi perbankan sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 10/1/PBI/2006 yang mengatur bahwa inisiatif penyelesaian sengketa adalah dari  nasabah  diharapkan  akan  memberikan beberapa  nilai  positif  seperti;  memberikan kepastian  penyelesaian  sengketa  nasabah kecil  dengan  bank  dan  lembaga  mediasi akan  menjadi  semacam watch  dog karena perbankan  tidak  akan  membiarkan  kasus sengketa  dengan  nasabah  terkatung-katung tanpa ada penyelesaian.
Konsekuensi hukum setelah penandatanganan  Akta  kesepakatan,  yitu bahwa  Bank  wajib  melaksanakan  hasil penyelesaian  sengketa  perbankan  antara nasabah  atau  perwakilan  nasabah  dengan Bank. Hal ini terlihat dalam ketentuan  Pasal 13  peraturan  Bank  I  no  8/5/PBI/2006  yang menyebutkan bahwa bank wajib melaksanakan  hasil  penyelesaian  sengketa perbankan antara nasabah dengan bank yang telah  disepakati  dan  dituangan  dalam  akta kesepakatan.  Apabila  pihak  bank  tidak melakukannya, bank Indonesia akan menjatuhkan  hukuman  kepada  bank  yang bersangkutan,  yaitu  sanksi  administrative., mulai  dari  berupa  denda  uang,  teguran tertulis,  penurunan  tingkat  kesehatan  bank, larangan  untuk  turut  serta  dalam  kegiatan kliring,  pembekuan  kegiatan  usaha  tertentu maupun  untuk  bank  secara  keseluruhan, pemberhentian pengurus bank dan pencantuman  anggota  pengurus,  pegawai bank,  pemegang  saham  dalam  daftar  orang tercela di bidang perbankan.
Dengan  demikian  berdasarkan  pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut  diatas,  kesepakatan  yang  diperoleh dari mediasi perbankan mempunyai kekuatan  hukum  sehingga  bagi  para  pihak wajib  melaksanakannya  dengn  penuh  itikad baik.  Dalam  hal  ini  juga  pihak  tidak melaksanakannyab bahwa mediasi perbankan  mempunyai  karakteristik  yang berbeda dengan mediasi pada umumnya.
Terhadap  mekanisme  pengawasan pelaksanaan  kesepakatan  tersebut  merujuk pada  pasal  6  ayat  (7)  undang  –  undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang menyatakan  “Kesepakatan  penyelesaian sengketa  atau  beda  pendapat  secara  tertulis adalah  final  dan  mengikat  para  pihak  untuk dilaksanakan  dengan  itikad  baik  serta  wajib di  daftarkan  di  pengadilan  negeri  dalam jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh) hari  sejak  penandatangan  akta  kesepkatan tersebut.
Apabila  dalam  jangka  30  hari  dan atau  perpanjangan  tiga  puluh  hari  untuk kondisi  tertentu  proses  mediasi  perbankan belum  berhasil  maka  para  pihak  dapat menempuh  upaya  hukum  lain  baik  melalui pengadilan  ataupun  arbitrase.  Tetapi  upaya hukum  lain  dari  para  pihak  ini  tidak  boleh melibatkan mediator maupun bank Indonesia sebagai pelaksanan fungsi mediasi perbankan  dan  tidak  boleh  mempergunakan dokumen  –  dokumen  yang  dipergunakan dalam  proses  mediasi.  Akan  tetapi  angka kesepakatan  yang  dihasilkan  dari  proses mediasi dapat dijadikan sebagai alat bukti ke pengadilan  Negeri  dan  dapat  dimintakan eksekusinya ke pengadilan apabila ada salah satu pihak yang tidak melaksankan kesepakatan  sebagaimana  yang  terdapat dalam akta kesepakatan.
Pelaksanaan  akta  kesepakatan  hasil mediasi  sangat  bergantung  dari  iktikad  baik
para  pihak  yang  bersengketa  dalam menaati hasil  –  hasil  perundingan  atau  kesepakatan tersebut. Kesepakatan  yang  dihasilkan antara  para  pihak  dengan  tanpa  adanya paksaan tersebut sudah seharusnya dilaksanakan  oleh  para  pihak  dengan berlandaskan  itikad  baik.  Namun  apabila dalam  kurun  waktu  yang  telah  ditentukan yaitu  selama  tiga  puluh  hari  tersebut  sejak penandatanganan  kesepakatan  belum  juga dilaksanakan  maka  dapat  dikatakan  pihak yang  tidak  melaksanakan  isi  kesepakatan telah melakukan wanprestasi.
Kekuatan  yang  mengikat  dari  akta kesepakatan mediasi pada hakikatnya merupakan  hasil  kesepakatan  dari  pihak nasabah  dan  bank,  sedangkan  mengenai akibat  perjanjian  diatur  dalm  Pasal  1338 KUHPerdata.  Dengan  istilah  secara  sah pembentukan undang – undang menunjukan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi  syarat  –  syarat  yang  ditentukan. Semua  persetujuan  yang  dibuat  menurut hukum  atau  secara  sah  (Pasal  1320 KUHPerdata)  adalah  mengikat  sebagai undang - undang terhadap para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum.
Berdasarkan
PERMA maka penyelesaian sengketa antara pihak perbankan  dengan  nasabahnya  melalui mediasi  yang  semulanya  dilaksanakan  di luar  pengadilan  dan  kemudian  memperoleh kesepakatan perdamaian, maka untuk mendapatkan  akta  perdamaian  yang  sah,
para pihak mesti mengajukan gugatannya ke pengadilan.  Pengaduan  gugutan  tersebut harus  serta  merta  menyertakan  kesepakatan yang  telah  dibuat,  disepakati  bersama  dan ditandatangani para pihak pada saat terjadinya  penyelesaian  sengketa  mediasi. Proses  di  pengadilan  posisi  hakim  hanya menguatkan kesepakatan perdamaian apabila  kesepakatan  perdamaian  tersebut telah memenuhi persyaratan.
Kesepakatan  antara  nasabah  atau Perwakilan  Nasabah  dengan  Bank  yang dihasilkan  dari  proses  mediasi  dituangkan dalam  Akta  Kesepakatan  dan  Bank  wajib melaksanakan  hasil  penyelesaian  sengketa perbankan yang telah disepakati.

## PENUTUP
Penyelesaian  sengketa  perbankan berdasarkan landasan filosofis, yaitu: bahwa sengketa  yang  ada  dan  diawali  dari  suatu perjanjian  dapat  merusak  hubungan  baik antara  kedua  belah  pihak.  Dalam  dunia perbankan  hubungan  baik  ini  sangat diperlukan  untuk  mengembangkan  usaha. Berdasarkan landasan yuridis dimungkinkan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan.  Berdasarkan  Landasan  sosio- logis  yaitu  tidak  terlepas  dari  faktor  sosial budaya masyarakat Indonesia yang mengan- dalkan forum musyawarah dan kekeluargaan untuk menyelesaikan sengketa.
Kedudukan Peraturan Bank Indonesia  Nomor  8/5/PBI/2006  tentang Mediasi  Perbankan  sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  10/1/PBI/2008  tentang  Mediasi Perbankan,  perubahan  atas  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  8/5/PBI/2006  merupakan sebuah  konsekuensi  logis  yang  merupakan hasil  dari  kedudukan  Bank  Indonesia  yang independen. Penyelesaian sengketa perbankan  seyogyanya  dilakukan  oleh lembaga  Mediasi  Perbankan  Independen untuk menjaga independensi dan transparansi  proses  mediasi  perbankan. Akan  tetapi  karena  lembaga  mediasi perbankan independen belum dapat dibentuk maka  mediasi  perbankan  masih  dilaksana- kan oleh Bank Indonesia.
Melalui pembentukan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006
tentang  mediasi  perbankan  sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  10/1/PBI/2006 yang mengatur  bahwa  inisiatif  penyelesaian sengketa  adalah  dari  nasabah  diharapkan akan  memberikan  beberapa  nilai  positif seperti;  memberikan  kepastian  penyelesaian sengketa  nasabah  kecil  dengan  bank  dan lembaga  mediasi  akan  menjadi  semacam watch  dog karena  perbankan  tidak  akan membiarkan  kasussengketa  dengan  nasabah terkatung-katung tanpa ada penyelesaian.
Kesepakatan  antara  nasabah  atau Perwakilan  Nasabah  dengan  Bank  yang
dihasilkan  dari  proses  mediasi  dituangkan dalam  Akta  Kesepakatan  dan  Bank  wajib melaksanakan  hasil  penyelesaian  sengketa perbankan yang telah disepakati.
Agar  eksistensi  mediasi  perbankan memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  perlu diperkuat  dasar  hukum  mediasi  perbankan dalam  Undang-Undang  yang  menyatakan mengenai  perbankan  atau  untuk  sementara dalam  mengisi  kekosongan  hukum  maka dibuat  peraturan  pelaksana.  Dalam  rangka memberikan  perlindungan  hukum  yang seimbang  sebaiknya  mediasi  perbankan tidak hanya melayani nasabah yang dirugikan  oleh  bank,  tetapi  juga  melayani bank  yang  kemungkinan  dirugikan  oleh nasabahnya,  sehingga  menciptakan  harmo- nisasi bilateral antara keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Syahrizal.  2009. Mediasi  dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional . Jakarta: Kencana.
Abidin, Muhammad Zainal. http://www.masbied.com/2011/06 /23/pengertian-filsafat/, diakses
pada tanggal 20/07/2011.
Anggara. http://anggara.org/2007/09/17/tent ang-alternatif-penyelesaian- sengketa-aps/ diakses pada tanggal 8 Juni 2011
Asikin,  Zainal.  1997. Pokok-Pokok  Hukum Perbankan  di  Indonesia. Ed.  I. Cet.  2.  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada.
Dahlan, Abdul Aziz (ET). 1996. Ensiklopedi Hukum  Islam. Jakarta:  PT.  Ichtiar Baru Van Hoeve.
Daud,  Alfani.  1997. Islam  dan  Masyarakat Banjar,  Deskripsi  dan  Analisa Kebudayaan  Banjar. Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Farida,  Maria.  2007. Ilmu  Perundang- undangan  (Jenis,  Fungsi,  dan
Materi
Muatan) Jilid 1 . (Yogyakarta: Kanisius), Gandapradja,  Permadi.  2004. Dasar  dan
Prinsip Pengawasan Bank. Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama. Goodpaster,  Gary.  1993. Negosiasi  dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian sengketa Melalui Negosiasi.
Jakarta: ELIS Project.
Gultom, Rinaldy. Enam Pilar API (Arsitektur  Perbankan  Indonesia.
http://likesrin- rheinaldyy.blogspot.com/2010/11/
enam-pilar-api-arsitektur- perbankan.html. 16 november
2010 diakses pada tanggal 10/6/2011.
Haley,  Nollan  dan  M.  Jaqueline.  1992.
Alternative  Dispute  Resolution.
St.  Paul:  West  Publishing  Co., USA.
Hardjon,  Philipus  M..  1987. Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia.
Surabaya: Bina Ilmu.
Hardanto,  Sulad  Sri.  2007. Manajemen Risiko  bagi  Bank  Umum. cet.  II, Jakarta:PT. Elex Media Komputindo. h. 46. dalam Syamsul Hoiri. Perlunya Mengkaji Kembali Peraturan Bank  Indonesia  tentang  Mediasi
Perbankan. 2008.  Jurnal  Hukum
dan  Pengembangan  Tahun  ke  38
No. 3.
Hasan,  Ahmadi.  2009. Adat  Badamai interaksi Hukum Islam dan Hukum  Adat  pada  Masyarakat
Banjar. Banjarmasin:  Antasari
Press.
Head,  John  W.  1997. Pengantar  Umum Hukum  Ekonomi .  Jakarta:  Proyek ELIPS.
Hoiri,  Syamsul. Perlunya  Menkaji  Kembali Peraturan Bank Indonesia Tentang Mediasi Perbankan .
2008.  Artikel  dalam jurnal Jurnal Hukum  dalam  Pembangunan No.
11.
Imaniyati, Neni Sri. 2009. Hukum
Perbankan dan Perbankan Syariah: Teori dan Praktik. Bandung: LPPM Unisba.
-------------,  Neni  Sri.  2010. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia.
Bandung: Refika Aditama.
Lash,  Nicholas  A.  1987. Banking  Laws  and Financial Regulation: an Economic Perspective. USA: Prentice Hall inc. Kelas. Pengertian negosiasi . http://id.wikipedia.org/wiki/Negos iasi  diakses  pada  tanggal  27  Mei 2011
Margono,  Suyud.  2000. Alternatif  Dispute Resolution  &  Arbitrase  Proses Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Mulyadi,  Lilik.  Pemikiran  Hans  Kelsen tentang  Hukum  dan  Negara  serta Implementasinya terhadap Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia (Kajian  dari  Perspektif  Teori Hukum). http://pn- kepanjen.go.id/pemikiran-hans- kelsen.  2  Februari  2010.  Diakses pada tanggal 02/04/2011
Santoso,  Agus  dan  Anton  Purba.2006.
“ Kedudukan Bank Indonesia dalam  UUD  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat) dan Usulan  Komisi  Konstitusi  dalam
Konsep Amandemen Kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”, Buletin Hukum Perbankan dan  Perbansentralan,  Volume  4 Nomor 2.
Sumartono,  Gatot.  2006. Arbitrase  dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Silaban,  Rudini. Pemikiran  Teori  Hukum Murni.
http://rudini76ban.wordpress.com. 28  January  2010.  Diakses  pada tanggal 2 Mei 2011
Soekanto,  Soerjono.  1970. Kedudukan  dan Peranan Hukum Adat di
Indonesia. Jakarta: Kurnia Esa.
Soepratomo,  Heru.  1977. Analisis  Ekonomi
Terhadap Hukum Perbankan . Artikel  dalam Jurnal  Hukum Bisinis Jakarta: Yayasan Pengembangan  Hukum  Bisnis.  h.
62.  Dalam  Djoni  S.  Gazali  dan Rahmadi Usman.
Suhardi, Gunarto. 2008. Bank dan LembagaKeuangan lainnya,
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
-------------.  2003. Usaha  Perbankan  dalam Perspektif  Hukum. Yogyakarta: Kanisius.
Sumartono,  Gatot.  2006. Arbitrase  dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Syahdeni,  Sutan  Remy.  1999. Perbankan Islam  dan  Kedudukannya  dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta:  Pustaka
Utama Grafiti.
Umam,  Khotibul. Penylesaian  Sengketa Atara  Bank  dan  Nasabah  Melalui
Forum Mediasi Perbankan , http//khotibwriteinc.blogspot.com /06/03/2008 Usman, Rachmadi. 2003. Pilihan
Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar
Pengadilan. Bandung:  PT.  Citra
Aditya Bakti.
Wahyudi,  Surya  Imam.  2003. Pendekatan
Ekonomi Kearah Penafsiran
Konstitusi. Artikel  dalam  Jurnal Tata  Negara  Volume  1  Nomor  1. Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Widjanarto.  1994. Hukum  dan  Ketentuan
Perbankan  di  Indonesia. Jakarta:
G rafiti.
Wijaya,
Gunawan. 2001, Alternatif
Penyelesaian  Sengketa. Jakarta:
PT.  RajaGrafindo  Persada.  h.  93.
dalam Khotibul Umam. http://mkn- unsri.blogspot.com/2010/11/peny elesaian-sengketa-antara-bank- dan.html., diakses tanggal 20/07/2011. Williarsih, Sefti. “ Perlindungan Kepentingan  Nasabah  dan  Pentingnya Menjaga Reputasi Bank”.
http://akuasih.wordpress.com.  Diakses  pada tanggal 8 Maret 2008.