INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11543-11553 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota

## Dumai
Syarifah Atiyyah 1 ✉ , Lailani Fitria 2
Program Studi Akuntansi, STIE Tuah Negeri, Dumai, Indonesia Email: zsarifaatya99@gmail.com 1 ✉’

## Abstrak
Akuntabilitas  sektor  publik  menjadi  peranan  yang  penting  bagi  setiap  instansi  kepemerintahan. Kemajuan  kepemerintahan  juga  memiliki  keterkaitan  yang  erat  dengan  kinerja  instansi  serta penyusunan anggaran keuangan yang ditetapkan. Masih banyak instansi publik yang belum mencapai target dalam realisasi anggaran, oleh karena itu penulis meneliti objek laporan realisasi kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai di bulan Juli dan Agustus tahun 2022. Pada penelitian ini penulis menggunakan rumus rasio efektivitas yang digunakan untuk mengukur hubungan antara realisasi belanja modal dengan anggaran belanja modal.  Didapatkan hasil bahwa realisasi kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai masih cukup rendah, dengan persentase realisasi di  bawah  10%.    Hasil  Analisis  Rasio  efektivitas  menunjukkan  bahwa  tingkat  efisiensi  pengelolaan keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai pada sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dalam 2 bulan berfluktuasi dengan rata-rata tingkat efisiensinya adalah sebesar 8,456% yang didapat dari bulan Juli sebesar 7,09% dan bulan Agustus sebesar 9,84%. Persentase ini tergolong dalam kriteria tidak efektif. Artinya Kinerja pengelolaan keuangan masih sangat rendah dan belum optimal  karena  pencapaian  output  berbanding  inputnya  tidak  maksimal  di  bulan  Juli  dan  Agustus tahun 2022.
Katakunci: laporan realisasi anggaran, kinerja keuangan, sarana dan prasarana

## Abstract
Public sector accountability becomes an important role for every government agency. The progress of governance also has a close relationship with the performance of agencies and the preparation of the stipulated financial budget. There are still many public agencies that have not reached the target in terms of budget realization, therefore the authors researched the object realization report of oil palm plantation facilities and infrastructure activities at the Dumai City Food Crop Agriculture Office in July and August 2022. In this study the authors used the ratio formula of effectiveness used to measure the relationship between the realization of capital expenditure and the capital expenditure budget. The results showed that the realization of oil palm plantation facilities and infrastructure activities at the Dumai City Food Crop Agriculture Office was still quite low, with a percentage of realization below 10%. The results of analysis the effectiveness ratio show that the level of efficiency in the financial management of  the  Dumai  City  Food  Crop  Agriculture  Office  for oil palm  plantation  facilities  and infrastructure  within  2  months  fluctuated  with  an  average  level  of  efficiency  is  8.456%  which  was obtained from July at 7.09% and August at 9.84%. This percentage is classified as ineffective criteria. This  means  that  financial  management  performance  is  still  very  low  and  not  optimal  because  the achievement of output compared to input is not optimal in July and August 2022.
Keyword: reports on budget realization, financial performance, facilities and infrastructure

## PENDAHULUAN
Instansi pemerintah  atau sektor publik merupakan seluruh sistem pemerintahan yang berfungsi sebagai administrasi pemerintah mencakup seluruh bidang. Instansi pemerintah diketahui memperoleh kas atau dana pemasukan yang berdasarkan kepada APBN dan APBD. Dalam  pertanggungjawaban  instansi  kepada  pemerintahan  publik  dari  periode  waktu tertentu  dibutuhkan  adanya  rencana  berupa  anggaran  dari  berbagai  usulan  pengeluaran dana  dan  berwujud  finansial  untuk  nantinya  dijadikan  pertimbangan  rencana  manajemen dalam pengambilan keputusan dana pelayanan publik. Akuntansi sektor publik memiliki arti sebagai  sistem  atau  aspek  yang  berpengaruh  penting  dan  wajib  diterapkan  oleh  setiap instansi pemerintah dalam pencapaian tujuan untuk melaporkan data berupa fakta kepada publik (Belinda & Costari, 2021)
Standar  anggaran  sektor  publik  dapat  dikatakan  terlaksana  dengan  baik  apabila penggunaan  anggaran  mampu  menciptakan  keberhasilan  atas  kemajuan  instansi  yang terlibat dalam pencapaian seluruh aspek kesejahteraan. Perencanaan sistem anggaran yang tepat  diperlukan  untuk  mewujudkan  pelayanan  umum  yang  berkualitas  dan  juga  dengan tujuan  menjadi  dasar  bagi  pemerintah  dalam  pengambilan  keputusan  serta  untuk mengevaluasi  anggaran  dan  administrasi  guna  meningkatkan  keseimbangan  operasi  atau pengelolaan kepentingan pemerintah.
Pengukuran kinerja juga digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis keberhasilan maupun kegagalan kegiatan operasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Di samping itu pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana.
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dana yang dihimpun oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana  Perkebunan  Kelapa  Sawit  salah  satunya  digunakan  untuk  kepentingan  sarana  dan prasarana  perkebunan  kelapa  sawit.  Untuk  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi penggunaan dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, perlu diatur ketentuan mengenai penggunaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit tersebut.
Mengingat permasalahan yang dihadapi oleh beberapa instansi sektor publik dalam pelaksanaan, perencanaan serta pelaporan anggaran keuangannya, oleh karena itu penulis membuat  penelitian  mengenai  efektivitas  anggaran  terhadap  kinerja  keuangan  dengan mengambil sampel laporan realisasi kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai di bulan Juli dan Agustus tahun 2022 guna mengetahui apakah laporan realisasi anggaran tersebut sudah berjalan dengan baik.
Anggaran adalah perencanaan kerja suatu organisasi atau instansi untuk masa depan yang kemudian akan diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis. Anggaran memprediksi  tentang  apa  yang  akan  dikerjakan  pada  masa  mendatang  dan  perkiraan seberapa besar dana yang akan dikeluarkan untuk mewujudkan rencana tersebut.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  tahun  2022  tentang  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2023  menyatakan  bahwa  anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam instansi publik, anggaran menjadi alat pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang didanai publik. Penganggaran dalam instansi publik merupakan kegiatan yang penting karena berkaitan dengan alokasi dana untuk setiap program  atau  kegiatan  . Anggaran  memiliki  ciri  khusus  yang  umumnya  mencakup  satu periode bulan atau tahun. Batas waktu penyusunan anggaran akan dijadikan target rencana
kerja  yang  akan  dilakukan.  Anggaran  pada  suatu  instansi  dijadikan  pedoman  rencana, pendapatan,  belanja,  transfer,  dan  pembiayaan  atas  tindakan  yang  akan  dilakukan pemerintah. Anggaran menjadi fungsi untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuan, meningkatkan keterbukaan kepada masyarakat, menciptakan keefektifan penyediaan serta perawatan barang dan jasa (Dona & Lestari, 2020)
Realisasi anggaran merupakan rencana pelaksanaan  atas semua proses dan sasaran dana  yang  telah  ditetapkan  oleh  instansi  publik  yang  sudah  terlaksana  (Nurhafid,  2017). Berdasarkan  PP  Nomor  8  tahun  2008  tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi Pemerintah Pasal 1 ayat 4, menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode. Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  Laporan  Realisasi  Anggaran  menyajikan  ikhtisar  sumber  alokasi  dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintahan pusat atau daerah, yang menggambarkan  perbandingan  antara  anggaran  dan  realisasinya  dalam  1  (satu)  periode pelaporan.
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran ini menjadi dasar dalam pelaporan keuangan mengenai  dana  anggaran  belanja  dan  realisasi  belanja,  transfer,  kelebihan  maupun kekurangan dana, serta penggunaan biaya dari instansi yang melaporkan tersebut (Asoka, 2019).  Laporan  realisasi  anggaran  juga  memiliki  peran  penting  untuk  menilai  keuangan daerah.  Sedangkan  bagi  masyarakat,  laporan  realisasi  anggaran  dapat  meyakinkan masyarakat  bahwa  anggaran  dari  pemerintah  telah  digunakan  secara  tepat  dan  berhasil sesuai dengan jumlah anggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari beberapa pendapat di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa realisasi anggaran  merupakan  laporan  atas  persentase  tercapainya  rencana  yang  telah  ditetapkan dalam periode tertentu. Laporan persentase ini yang kemudian akan menjadi pertimbangan bagi  publik  untuk  memperoleh  informasi  komprehensif  mengenai  realisasi  anggaran,  dan bagi  instansi  untuk  dapat  mengelola  dana  operasional  secara  lebih  efektif,  sesuai  alokasi budget, serta menjadi dasar evaluasi atas kinerja instansi pelaporan.
PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan  bahwa kinerja keuangan  adalah suatu keluaran/hasil dari kegiatan/program yang  hendak  atau  telah  dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran  dengan kuantitas dan kualitas terukur.
Kinerja  keuangan  menggambarkan  keberhasilan  yang  dinilai  berdasarkan  ukuran- ukuran angka dalam satuan nilai uang, yaitu dengan cara membandingkan realisasi keuangan berdasarkan anggarannya (Aini et al., 2020). Kinerja  keuangan  daerah  merupakan  suatu
ukuran   hasil  yang   menggunakan   indikator  ekonomi daerah yang akan kemudian akan dianalisis  (Sartika, 2019).
Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan hanya untuk menggambarkan  proses  dana  publik  yang  akan  dibelanjakan,  tetapi  juga  meliputi kemampuan yang bagaimana dana publik tersebut telah dibelanjakan secara  berhati-hati, tepat  dan  efektif.  Pada  pembahasan  ini  digunakan  analisis  keuangan  yang  menggunakan rumus  rasio efektivitas  dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang  telah  ditetapkan  serta  dilaksanakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah nya.
Rasio Efektivitas adalah perbandingan antara keluaran dan tujuan, tingkat keberhasilan, tingkat keluaran, aturan, dan proses tertentu dari suatu organisasi atau instansi. (Faud, 2016) mengatakan  bahwa  rasio  efektivitas  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk mewujudkan  proyeksi  dana  pendapatan  asli  daerah  dibandingkan  dengan  tujuan  yang ditetapkan  berdasarkan  potensi  daerah  yang  sebenarnya.  Semakin  tinggi  nilai  rasio  yang diperoleh atau semakin tinggi target yang dicapai, maka semakin efektif kinerja  anggaran suatu instansi pemerintah, demikian pula sebaliknya. Menurut Mahsun (2016), rumus berikut digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas pendapatan asli daerah:
Rasio Efektivitas = 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑨𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 × 100%
Persentase tinggi atau kecil yang diperoleh dari hasil perhitungan menunjukkan kriteria untuk menilai apakah keuangan pemerintah daerah efektif atau tidak. Faktor-faktor berikut harus digunakan untuk menentukan apakah keuangan daerah efektif atau tidak:
1. Jika diperoleh nilai (x<100%) berarti tidak efektif
2. Jika   diperoleh   nilai   (x=100%)   berarti efektivitas berimbang
3. Jika   diperoleh   nilai   (x>100%)   berarti efektif
Dengan adanya analisis rasio efektivitas laporan keuangan maka dapat bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang terperinci, menghindari kesalahan dalam perhitungan pada laporan keuangan, menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan, dapat pula untuk meningkatkan keefektifan pengelolaan dana dan meningkatkan keuntungan bagi instansi.
Dari beberapa penjelasan maka dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas merupakan hubungan  antara  pengeluaran  dana  dengan  target  yang  harus  dicapai,  untuk  melihat kemampuan  pemerintah  dalam  mewujudkan  realisasi  pendapatan  daerah.  Tingkat  rasio
efektivitas  diukur  dengan  cara  membandingkan  realisasi  anggaran  belanja  dengan  target anggaran belanja pada laporan realisasi anggaran sektor publik.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  untuk  memperoleh  kesimpulan  adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio efektivitas untuk menghitung keefektifan kinerja keuangan instansi. Hasil penelitian akan disajikan dengan mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Metode pengumpulan data primer didapat dari laporan realisasi kegiatan sarana  dan  prasarana  perkebunan  kelapa  sawit  bulan  Juli  dan  Agustus  tahun  2022  yang dilakukan secara langsung pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. Data tersebut kemudian dianalisis melalui reduksi data dan display data. Sedangkan pengumpulan data sekunder dan landasan teori dilakukan melalui kegiatan studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Berikut  merupakan  laporan  realisasi  anggaran  kegiatan  sarana  dan  prasarana perkebunan kelapa sawit pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai bulan Juli dan Agustus tahun 2022 :
Sumber : Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai
Berdasarkan  data  lampiran  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  dana  yang  terealisasi berfluktuasi  dalam  artian  tidak  stabil,  maka  perlu  dilakukan  penilaian  kinerja  keuangan berdasarkan tingkat rasio efektivitas agar dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah  dicapai  dalam  mengelola  keuangannya.  Berikut  pembahasan  dari  analisis  laporan realisasi anggaran terhadap kinerja keuangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit pada  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kota  Dumai  dengan  perhitungan  realisasi selama 2 bulan pada bulan Juli dan Agustus tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Laporan Realisasi Kegiatan (100%) Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Dumai Bulan Juli 2022.
NO URAIAN JUMLAH DANA REALISASI SISA DANA  PERS ENTA SE (%) SD. BLN LALU BULAN INI SD. BULAN INI 1 Operasional Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Kabupaten) 303.680.000 0 23.965.648 23.965.648 279.714.352  7,89
2 Sosialisasi Sarana dan
Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten 34.300.000 0 0 0 34.300.000 0,00 Jumlah Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Kota Dumai) 337.980.000 0 23.965.648 23.965.648 314.014.352  7,09
Rasio Efektivitas = 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑨𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 × 100%
Rasio Efektivitas = 𝑹𝒑.𝟐𝟑.𝟗𝟔𝟓.𝟔𝟒𝟖 𝑹𝒑 𝟑𝟑𝟕.𝟗𝟖𝟎.𝟎𝟎𝟎 × 100% = 7,09
Laporan  realisasi  kegiatan  sarana  dan  prasarana  perkebunan  kelapa  sawit  Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai pada bulan Juli 2022 menunjukkan adanya dua jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu operasional kegiatan dan sosialisasi kegiatan.
Operasional  kegiatan  sarana  dan  prasarana  perkebunan  kelapa  sawit  di  Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai memiliki jumlah dana sebesar Rp 303.680.000, dan realisasi sampai dengan bulan lalu belum dilakukan. Namun, pada bulan ini terdapat realisasi sebesar Rp 23.965.648, sehingga total realisasi sampai dengan bulan ini adalah Rp 23.965.648.  Sisa  dana  yang  dimiliki  sebesar  Rp  279.714.352  dengan  persentase  realisasi sebesar 7,89%.
Sementara itu, kegiatan sosialisasi sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit  di Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kota  Dumai  memiliki  jumlah  dana  sebesar  Rp 34.300.000 dan realisasi sampai dengan bulan lalu belum dilakukan. Pada bulan ini, belum ada realisasi yang dilakukan, sehingga realisasi sampai dengan bulan ini juga masih 0. Sisa dana yang dimiliki masih sebesar Rp 34.300.000 dengan persentase realisasi sebesar 0,00%.
Secara keseluruhan, kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai memiliki jumlah dana sebesar Rp 337.980.000. Realisasi sampai dengan bulan lalu belum dilakukan, namun pada bulan ini terdapat realisasi sebesar  Rp  23.965.648,  sehingga  total  realisasi  sampai  dengan  bulan  ini  adalah  Rp 23.965.648.  Sisa  dana  yang  dimiliki  sebesar  Rp  314.014.352  dengan  persentase  realisasi sebesar 7,09%.
Tabel 2. Laporan Realisasi Kegiatan (100%) Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Dumai Bulan Agustus 2022
Rasio Efektivitas = 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑨𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 × 100%
Rasio Efektivitas = 𝑹𝒑 𝟑𝟑.𝟐𝟓𝟕.𝟏𝟕𝟏 𝑹𝒑.𝟑𝟑𝟕.𝟗𝟖𝟎.𝟎𝟎𝟎 × 100% = 9,84
Laporan  di  atas  adalah  tentang  realisasi  kegiatan  sarana  dan  prasarana  perkebunan kelapa sawit di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai pada bulan Agustus 2022. Operasional Kegiatan Sarana dan Prasarana perkebunan kelapa sawit: Kegiatan ini memiliki jumlah  dana  sebesar  Rp  303.680.000,  dan  realisasi  sampai  dengan  bulan  lalu  sebesar  Rp 23.965.648. Realisasi kegiatan pada bulan ini sebesar Rp 9.291.523, sehingga total realisasi
NO URAIAN JUMLAH DANA REALISASI SISA DANA PERS ENT
ASE (%) SD. BULAN LALU BULAN INI SD. BULAN INI 1 Operasional Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Kabupaten) 303.680.00 0 23.965.648  9.291.523  33.257.171  270.422. 829 10,95 2 Sosialisasi Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten 34.300.000 0 0 0 34.300. 000 0,00 Jumlah Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Kota Dumai) 337.980.00 0 23.965.648  9.291.523  33.257.171  304.722. 829 9,84
sampai dengan bulan ini adalah sebesar Rp 33.257.171. Sisa dana yang dimiliki adalah sebesar Rp 270.422.829 dengan persentase realisasi sebesar 10,95%.
Sosialisasi sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit: Kegiatan ini memiliki jumlah dana  sebesar  Rp  34.300.000,  dan  realisasi  sampai  dengan  bulan  lalu  adalah  0.  Realisasi kegiatan pada bulan ini juga 0, sehingga total realisasi sampai dengan bulan ini adalah 0. Sisa dana yang dimiliki adalah sebesar Rp 34.300.000 dengan persentase realisasi sebesar 0,00%.
Keseluruhan jumlah sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dumai: Kegiatan ini memiliki jumlah dana sebesar Rp 337.980.000, dan realisasi sampai dengan bulan lalu sebesar Rp 23.965.648. Realisasi kegiatan pada bulan ini sebesar Rp 9.291.523, sehingga total realisasi sampai dengan bulan ini adalah sebesar Rp 33.257.171. Sisa dana yang dimiliki adalah sebesar 304.722.829 dengan persentase realisasi sebesar 9,84%.
Dari  laporan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan  sarana  dan  prasarana perkebunan kelapa sawit di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai masih dalam tahap  awal  dan  masih  membutuhkan  banyak  realisasi.  Persentase  realisasi  masih  cukup rendah, yaitu sekitar 9,84% hingga 10,95%. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan persentase realisasi agar kegiatan dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap penggunaan dana yang sudah dilakukan dan  pemantauan  yang  lebih  ketat  terhadap  proses  realisasi  kegiatan  agar  tidak  terjadi penumpukan dana yang tidak efektif dan efisien.

## SIMPULAN
Dari  laporan  ini,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  realisasi  kegiatan  sarana  dan prasarana perkebunan kelapa sawit di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai masih  cukup  rendah,  dengan  persentase  realisasi  di  bawah  10%.    Hasil  Analisis  Rasio efektivitas  menunjukkan  bahwa  tingkat  efisiensi  pengelolaan  keuangan  Dinas  Ketahanan Pangan  dan  Pertanian  Kota  Dumai  pada  sarana  dan  prasarana  perkebunan  kelapa  sawit dalam 2 bulan berfluktuasi dengan rata-rata tingkat efisiensinya adalah sebesar 8,456% yang didapat  dari  bulan  Juli  sebesar  7,09%  dan  bulan  Agustus  sebesar  9,84%.  Persentase  ini tergolong dalam kriteria tidak efektif. Artinya Kinerja pengelolaan keuangan masih sangat rendah dan belum optimal karena pencapaian output berbanding inputnya tidak maksimal di bulan Juli dan Agustus tahun 2022.
Adapun saran yang mungkin bermanfaat untuk peningkatan kualitas kinerja instansi tersebut, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Perlu melakukan evaluasi dan  upaya  yang  lebih  maksimal  dalam  pelaksanaan  kegiatan  agar  dapat  meningkatkan
efektivitas dan efisiensi penggunaan dana yang disediakan. Perlu juga dilakukan langkah- langkah  yang  lebih  strategis  dalam  memperkenalkan  sarana  dan  prasarana  perkebunan kelapa  sawit  kepada  umum  sehingga  bisa  menciptakan  kesadaran  masyarakat  tentang manfaat dari sarana dan prasarana tersebut dan agar anggaran dana dapat terealisasi secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini,  H.,  Kenamon,  M.,  &  Anggraini,  Y.  (2020).  Analisis  Kinerja  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Oku Periode 2013-2017. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 11(1), 18.
Belinda, P. A., & Costari, N. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu
Instansi Pemerintahan. Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita, 1(1), 58 – 77.
Asoka  (2019).  Analisis  efektivitas  realisasi  anggaran  belanja  modal  dinas  perdagangan  dan perindustrian kabupaten musi banyuasin. Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR) 2(2), 76 – 91.
Dona,  E.  M.,  &  Lestari,  V.  A.  (2020).  Analisis  Laporan  Realisasi  Anggaran  Untuk  Menilai  Kinerja Keuangan  Pada  Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Oku. Jurnal  Akuntansi  Dan Bisnis, Vol 5. No 2. 135-144.
Faud, M. Ramli. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bogor : Ghalia Indonesia Mahsun, Mohamad. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE
Nurhafid,  A.  (2017).  Tinjauan  atas  Penyusunan  Anggaran  dan  Realisasinya  sebagai  Alat  Penilaian Kinerja Perusahaan pada PT Taspen (Persero) KCU Bandung. STIE Ekuitas, 10 – 27.
Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. Jurnal Inovasi Bisnis 7 (2019), 147-153.
Undang-undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.