## The Dynamics of International Norms Diffusion: The Study of Women Activists in Bali
Dinamika Difusi Norma Internasional: Studi tentang Aktivis Perempuan di Bali

## I Made Anom Wiranata
Universitas Udayana

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan aktivis-aktivis perempuan di Bali dalam mendifusikan norma global kesetaraan gender. Aktivitas mereka berhadapan dengan adat budaya Bali yang patriarki. Dengan menggunakan metode kualitatif berjenis fenomenologi, penelitian menggambarkan pengalaman aktivis perempuan di Bali dalam ruang transnasionalisme. Penelitian ini menemukan bahwa upaya untuk mendifusikan norma dari ranah global ke ranah domestik dan lokal, tidak terjadi secara linear. Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1984, tidak berarti bahwa norma kesetaraan gender dapat menyebar dan terinternalisasi dalam masyarakat secara otomatis. Aktivis dalam gerakan perempuan memiliki peran yang penting dalam mempromosikan pentingnya hak-hak perempuan. Mereka melakukan adaptasi agar norma kesetaraan gender pada level global, mendapatkan penerimaan di segmen tertentu dari budaya Bali. Pilihan strategi dalam difusi norma oleh para aktivis perempuan di Bali adalah hasil interaksi antara identitas pemahaman mereka terhadap budaya lokal, interaksi dalam jaringan advokasi internasional serta penggunaan kesempatan politik baik yang berasal dari ranah internasional maupun domestik. Pengalaman berinteraksi langsung dengan aktivis gender di negara Barat menimbulkan gagasan kreatif untuk mengadopsi praktik perjuangan gender yang telah berhasil di luar negeri untuk diterapkan di level lokal.
Kata-kata kunci: norma global, difusi, glokalisasi, gerakan gender, transnasionalisme
This article aims to analyze the approach of women activists in Bali in diffusing global norms of gender equality. Their activities deal with patriarchal Balinese cultural tradition. Using a qualitative method of phenomenology, the study describes the experiences of women activists in Bali in the space of transnationalism. This study finds that efforts to diffuse norms from the global to the domestic and local domains do not occur in a linear fashion. Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women by the Government of Indonesia in 1984 does not mean that gender equality norms can spread and be internalized in society automatically. Activists in the women’s movement have an important role in promoting the importance of women’s rights. They make adaptations so that the norms of gender equality at the global level gain acceptance in certain segments of Balinese culture. The strategy choices in the diffusion of norms by women activists in Bali are the result of the interaction between their identity and understanding of local culture, interaction in international advocacy networks and the use of political opportunities both from the international and domestic spheres. The experiences of interacting directly with gender activists in Western countries give rise to creative ideas to adopt the practice of gender movement that has been successful abroad to be applied at the local level.
Keywords: global norms, diffusion, glocalization, gender movement, transnationalism

## The Study of Women Activists in Bali
354
Model siklus kehidupan norma dari Finnemore dan Sikkink telah menjadi referensi yang tidak pernah ditinggalkan dalam kajian-kajian tentang difusi atau persebaran dalam karya teoritis maupun  empiris  (Bloomfield  2016;  Wylie  2016;  Davies  et  al. 2015;   Jose  2016; Iommi  2020). Finnemore  dan  Sikkink  (1998) adalah pakar konstruktivis dalam Hubungan Internasional yang menyatakan bahwa difusi norma terjadi melalui tiga tahap yang disebut sebagai “siklus kehidupan-norma” yaitu norm emergence, norm cascading, dan internalization.
Tahap pertama adalah norm emergence yaitu tahap kemunculan norma internasional, yang ditandai oleh adanya persuasi oleh “ entrepreneur ”  norma.    “ Entreprenur ” norma yang biasanya adalah  aktivis  internasional,  berusaha  meyakinkan  sejumlah negara  untuk  menerima  norma  baru.  Tahap  kedua  ( cascade ) lebih diwarnai oleh imitasi dinamis, yang di dalamnya negara pengusung norma mensosialisasikan kepada negara lainnya agar  juga  menerima  norma  internasional  tersebut.  Tahap  yang ketiga adalah tahap internalisasi norma, yang di dalamnya norma diterima secara taken for granted dan tidak lagi menjadi bagian dari perdebatan (Finnemore dan Sikkink 1998, 895).
Jika  tiga  tahap  difusi  norma  ini  diterapkan  pada  hak-hak perempuan, maka tahap kemunculan normanya adalah fase yang disebut dengan dekade perempuan, yang dimulai tahun 1975. Tahap cascading -nya adalah adopsi, tanda tangan, dan pemberlakuan Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination Against Women (CEDAW) antara tahun 1979-1981. Dengan kata lain, tahap cascading -nya  dapat  dilihat  pada  periode  1979-1995 ketika  dilakukan  ratifikasi  CEDAW  oleh  banyak  negara.  Tahap yang ketiga, yaitu internalisasi norma, menyaratkan bahwa norma kesetaraan gender tidak lagi dipertanyakan dan diperdebatkan dalam ruang publik  (Swingel 2012, 118).
Sampai  dengan  tahun  2015,  CEDAW  telah  diratifikasi  oleh  189 negara  (Congressional  Research  Service  2015).  Indonesia  telah meratifikasi CEDAW dalam bentuk UU No. 7 Tahun 1984. Dengan merujuk pada model siklus kehidupan-norma dari Finnemore dan Sikkink, maka tahap internalisasi norma global kesetaraan gender di  Indonesia  telah  dimulai  semenjak  pemberlakuan  undang- undang  tersebut.  Di  tingkat  lokal,  tahap  internalisasi  norma
kesetaraan gender, tidak terdifusi secara linear seperti yang digambarkan  oleh  Finnemore  dan  Sikkink. Berdasarkan  catatan LBH  APIK,  angka  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Bali  pada tahun 2019 mencapai 408 kasus. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2018  (Tribun  Bali  2020).  Menurut  pengurus  LBH  APIK,  angka kekerasan terhadap perempuan di Bali, yang didominasi oleh kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), disebabkan oleh struktur norma yang patriarki yang membuat posisi perempuan dalam kondisi rentan (Tribun Bali 2020).
Struktur norma patriarki menempatkan kewajiban domestik perempuan Bali secara lebih kompleks jika dikomparasikan dengan kewajiban perempuan di daerah lain di Indonesia (Suryani 2003, 44).  Perempuan  Bali  yang  sudah  menikah,  seperti  perempuan lainnya di Indonesia, memiliki tanggung jawab pada tugas-tugas domestik  lainnya.  Oleh  struktur  norma  tradisi,  perempuan  Bali juga diharapkan memikul tanggung jawab untuk menghasilkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di samping itu, perempuan Bali memiliki tanggung jawab untuk mengurus ritual keagamaan (Suryani 2003).
Dari segi representasi politik, persentase anggota DPR perempuan dari  daerah  pemilihan  (dapil)  Bali  tidak  sebanding  dengan persentase  DPR  perempuan  secara  nasional.  Di  pemilu  2019, persentase anggota perempuan dalam DPR RI mencapai jumlah 20,87 persen yang merupakan persentase keterwakilan perempuan yang tertinggi dalam sejarah pemilu di Indonesia (Gerintya 2019). Namun, pada pemilu tersebut, dari sembilan orang anggota DPR RI dari dapil Bali, tidak ada satu  orang pun perempuan  (Gelgel dan Apriani 2019).
Seperti  yang  dinyatakan  oleh  Keohane  dan  Nye  (2000),  bahwa norma internasional berfungsi melalui perantara kegiatan dari jaringan  aktivis-aktivis  yang  memperjuangkan  norma.  Upaya untuk mendifusikan norma internasional khususnya di Bali telah dilakukan  terutama  oleh  aktivis-aktivis  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  yang  bergerak  dalam  isu  kesetaraan  gender. Penelitian-penelitian  sebelumnya  tentang  difusi  kesetaraan gender sebagian besar membahas tentang peran dari jaringan advokasi  internasional  yang  melakukan  tekanan  agar  norma
356
kesetaraan gender diberlakukan (Hughes et al. 2015; Jessica 2020). Peneliti lainnya seperti Sørensen (2018) dan Acosta et al. (2019) menyoroti tentang praktik-praktik informal norma patriarki yang telah menghambat difusi norma hak-hak perempuan, meskipun CEDAW  telah  diratifikasi  dan  wacana  tentang  kesetaraan gender telah hadir. Penelitian-penelitian  sebelumnya  cenderung melewatkan perhatian pada pendekatan yang dilakukan oleh aktivis-aktivis  perempuan  dalam  menginternalisasikan  norma internasional kesetaraan gender pada masyarakat di tingkat akar  rumput.  Artikel  ini  membahas  tentang  pengalaman  dan pendekatan aktivis-aktivis perempuan di Bali dalam mendifusikan norma global kesetaraan gender.
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif  dengan  genre fenomenologi, yaitu studi tentang esensi dari pengalaman sebagaimana dialami dari sudut pandang orang pertama, orang yang mengalaminya (Smith 2013, 1). Data dikumpulkan melalui wawancara  mendalam  dengan  empat  narasumber  aktivis perempuan di Bali yang memiliki interaksi dengan jaringan internasional.  Narasumber  pertama  adalah  Ibu  Budawati, pimpinan  Bali  Women  Crisis  Centre.  Narasumber  kedua  adalah Ibu  Sri  Wigunawati,  politisi  dari  Partai  Golkar.  Beliau  juga merupakan Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Bali.  Narasumber  ketiga  adalah  Ibu  Luh  Riniti.  Beliau  adalah mantan  komisioner  KPU  Provinsi  Bali,  pendiri  dan  pimpinan LSM Bali Sruti. Narasumber keempat adalah Ibu Anggreni. Beliau merupakan  pengurus  LBH  APIK  Bali  dan  mantan  pengacara di LBH Bali yang menginisiasi gerakan perempuan  di Bali yang berjejaring dengan gerakan perempuan nasional dan internasional.

## Glokalisasi dan Ruang Sosial Transnasional
Glokalisasi  adalah  istilah  yang  tepat  untuk  mengungkapkan hubungan antara global dan lokal (Robertson 1992 dalam Francois 2015,  61).  Dengan  kata  lain,  glokalisasi  adalah  integrasi  antara budaya lokal pada satu sisi dengan praktik dalam proyek dan program yang didasarkan pada bingkai globalisasi (Francois 2015, 62).  Glokalisasi  berarti  sejumlah  besar  orang  di  seluruh  dunia terpapar budaya lain setiap hari meskipun tanpa melintasi batas
secara teratur, namun dapat dilakukan dengan hanya melalui berbagai media komunikasi (termasuk siaran satelit, radio, dan bentuk komunikasi lainnya). Selain itu, mereka mungkin bertemu dengan orang-orang dari luar negeri di wilayah mereka sendiri (Roudometof 2005, 121).
Koneksi  antara  norma  global  dan  dinamika  lokal,  mengalami fase yang menentukan ketika Pemerintah Indonesia meratifikasi normal global CEDAW pada tahun 1984. Pascaratifikasi tersebut, sejumlah  aktivis  perempuan  mengonsolidasikan  diri  dengan membentuk organisasi yang memperjuangkan keadilan gender di  antaranya  seperti  Kalyana  Mitra  (1985),  Jurnal  Perempuan (1995),  dan  KAPAL  (2000).  Gerakan  perempuan  di  Bali  adalah bagian  dari  difusi  norma  CEDAW.  Seperti  yang  dituturkan  oleh Ibu  Anggreni,  gerakan  perempuan  di  Bali  baru  dimulai  sekitar tahun 2000 yang diawali dengan paparan oleh aktivis perempuan dari Jakarta yang berbicara tentang keadilan gender di hadapan sekelompok aktivis perempuan dari berbagai LSM di Bali.
Gagasan  tentang  keadilan  gender  itu  diterima  baik  oleh  aktivis- aktivis  perempuan  di  Bali.  Para  aktivis  perempuan  di  Bali menjadi terbuka kesadarannya tentang ketidakadilan yang terjadi  pada  perempuan.  Oleh  McAdam  (1982,  51),  hal  itu disebut dengan pembebasan kognisi, yaitu suatu proses yang di dalamnya terdapat anggota-anggota dari kelompok yang tidak puas, menciptakan kombinasi yang spesifik tentang pemahaman bersama  yang  menjadi  dasar  dari  tindakan  kolektif.  Gerakan perempuan  di  Bali  membesar  secara  signifikan  ketika  ratifikasi CEDAW  ditindaklanjuti  dengan  UU  No.  12  Tahun  2003  yang memberikan dorongan kepada perempuan untuk menjadi calon legislatif  (caleg).  Dampak  dari  undang-undang  itu  tidak  hanya berkisar pada kesempatan bagi perempuan untuk menjadi anggota legislatif, namun turut menaikkan isu-isu gender secara luas. Menguatnya isu kesetaraan gender ini menggugah kesadaran dari Ibu Riniti yang saat itu menjadi anggota KPU Provinsi Bali. Ia mendorong representasi perempuan dalam caleg dan juga dalam struktur penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota. Untuk menuangkan ide-idenya untuk gagasan kesetaraan gender, ia dan rekan-rekannya kemudian mendirikan LSM Bali Sruti pada tahun 2004.

## The Study of Women Activists in Bali
358
Kapasitas dari aktor-aktor lokal untuk berinteraksi dengan norma kesetaraan gender sebagai norma global telah menciptakan suatu ruang sosial yang oleh Roudometof  (2005, 129) sebut sebagai ruang sosial  transnasionalisme.  Ruang  ini  tidak  merujuk  pada  orang- orang yang bepergian secara fisik melintasi batas negara. Ruang sosial transnasional dibangun melalui interaksi transnasional yang dimediasi oleh berbagai sumber seperti internet, bahan cetak, televisi, konferensi internasional, berbagai jenis pariwisata internasional, serta perjanjian formal dan negosiasi yang sedang berlangsung dari beragam organisasi internasional dan kelompok non-pemerintah (Roudometof 2005, 129).
Ruang  sosial  yang  diciptakan  oleh  aktivis-aktivis  perempuan di Bali tidak mengikuti homogenisasi dalam penerapan norma global seperti dalam ungkapan globalis yaitu “berpikir global dan  bertindak  lokal”  (Francois  2015,  64),  namun  menerapkan glokalisasi  budaya  lokal yang  mengadaptasi  dan  mendefinisikan kembali setiap produk budaya global agar sesuai dengan kebutuhan, kepercayaan, dan kebiasaan khusus mereka (Khondker 2018, 96). Narasumber dalam penelitian ini menerapkan norma kesetaraan gender dengan menyesuaikan diri dengan bingkai nilai-nilai tradisi  dibandingkan  dengan  menentangnya.  Masyarakat  Bali menganut garis patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai penerus  garis  keluarga.  Akibatnya,  laki-laki  memegang  posisi yang menentukan dalam pengambilan keputusan dalam bidang agama dan adat. Hal ini dicirikan oleh kehadiran laki-laki sebagai perwakilan keluarga dalam rapat-rapat untuk urusan agama dan adat. Dalam menghadapi tradisi ini, Ibu Riniti memilih untuk tidak menabrak  tradisi  ini  karena  hanya  akan  menimbulkan  konflik. Yang selama ini beliau lakukan adalah dengan menghadirkan aspirasi perempuan tanpa perlu hadir secara langsung dalam rapat adat. Misalnya dalam pengambilan keputusan mengenai upacara agama di pura, perempuan dapat melakukan bargaining karena perempuanlah yang mengerjakan dan memiliki pengetahuan tentang cara membuat sesajen. Meskipun perempuan tidak hadir dalam rapat adat atau agama, perempuan dapat memengaruhi hasil rapat agar tidak diskriminatif dan adil bagi semuanya, baik laki-laki maupun perempuan.
Hal serupa dilakukan Ibu Sri Wigunawati yang mengintegrasikan norma global kesetaraan gender ke dalam bingkai pengetahuan lokal  orang  Bali  yang  beragama  Hindu.  Dalam  memengaruhi masyarakat untuk menerima kesetaraan gender, beliau mengutip seloka  dalam  kitab  Manawa  Dharma  Sastra  yang  menyatakan bahwa, “Di mana wanita dihormati di sanalah para Dewa senang dan melimpahkan anugerahnya. Di mana wanita tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang memberikan pahala mulia”.
Aktivis perempuan di Bali menyadari bahwa tidak mungkin untuk bisa mengubah norma adat Bali yang patriarki secara konfrontatif. Yang mereka lakukan adalah mengubah sebagian dari tradisi dengan menggunakan cara berpikir adat, terminologi adat, dan melalui institusi yang diakui oleh desa adat. Majelis Utama Desa Pakraman  (MUDP)  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  oleh Pemerintah  Daerah  Bali  melalui  Peraturan  Daerah,  meskipun secara mendasar bukanlah lembaga adat yang tumbuh dari kebiasaan. Warga adat terkoneksi secara tidak langsung dengan MUDP yang sekarang bernama Majelis Desa Adat (MDA).  Semua orang Bali dan yang tinggal di Bali adalah warga dari desa adat. Desa-desa adat di Bali menerima dengan baik Peraturan Daerah yang mengatur tentang keberadaan desa pakraman atau desa adat,  dengan  MUDP  sebagai  institusi  yang  menaungi  desa-desa adat tersebut.  Sehingga, mereka berpikir bahwa perubahan tradisi patriarki dapat dilakukan lewat keputusan MUDP.
Karena  MUDP  dibentuk  oleh  Peraturan  Daerah,  maka  sebagian tata  kelolanya  mengikuti  manajemen  pemerintah  modern.  Jika dalam struktur desa adat, perempuan tidak bisa menjadi pengurus, maka dalam struktur MUDP, perempuan dapat menjadi pengurus. Di  tahun  2014,  MUDP  mulai  melibatkan  perempuan  di  dalam kepengurusannya. Dengan menggunakan konsep power cube dari Gaventa (2006, 26), kehadiran mereka adalah bentuk dari invited space , yaitu pelibatan orang-orang yang berada di posisi marginal dalam suatu pengambilan keputusan. Dengan invited space yang dimiliki  oleh  pengurus  perempuan  MUDP,  pada  tahun  2010 mereka memperjuangkan agenda yang sebelumnya tidak pernah dibahas dalam pengambilan keputusan adat yaitu hak waris (kekayaan)  bagi  anak  perempuan.  Menurut  tradisi  di  Bali,  hak waris adalah milik dari anak laki-laki sebagai penerus keturunan,
360
bukan milik anak perempuan.
Dalam suatu lokakarya untuk mempersiapkan Pasamuhan Agung (rapat besar) MUDP ketiga pada tahun 2010, isu hak waris untuk anak perempuan sempat menjadi topik yang dibicarakan. Seorang ahli hukum adat yaitu  Sudantra (2011, 24) menawarkan gagasan yang dia sebut sebagai gagasan moderat, yaitu dengan menyatakan bahwa orang tua berhak memberikan harta gunakaya (harta dari hasil kerja orang tua) kepada anak (perempuan) yang telah kawin keluar dari keluarga mereka, sepanjang pemberian harta itu tidak merugikan  ahli  waris  (laki-laki).  Meskipun  aktivis  perempuan tidak ingin menunjukkan sikap menentang secara frontal (terhadap  norma  adat  Bali),  mereka  berusaha  untuk  mendapat maximum gain ketika mereka memiliki ruang memengaruhi keputusan. Saat itu, aktivis perempuan meminta sikap yang lebih tegas  dibandingkan  dengan  yang  disampaikan  oleh  Sudantra. Mereka tidak sependapat dengan kata  supaya “orang tua berhak memberikan” harta warisan pada anak perempuan, namun mendorong  supaya  “anak  yang  telah  kawin”  (anak  perempuan) berhak atas harta warisan orang tua (Sudantra 2011,  24).
Perjuangan  aktivis  perempuan  di  dalam  MUDP  yang  didukung oleh sejumlah tokoh laki-laki yang mendukung kesetaraan gender telah menghasilkan dua keputusan penting dalam rapat besar MUDP  di  tahun  2010.  Pertama,  hak  anak  perempuan  untuk mendapatkan  harta  warisan  dari  orang  tuanya.  Kedua,  seorang ibu  dapat  mengasuh  anaknya,  jika  terjadi  perceraian.  Dalam hukum adat Bali, anak adalah hak dari purusa (ayah) yang berarti bahwa  hak  asuh  dimiliki  oleh  pihak  ayah.  Keputusan  MUDP tersebut memberi pandangan yang berbeda terhadap hukum adat Bali. Anak tetap menjadi hak dari ayah, namun pengasuhan anak tersebut dapat dilakukan oleh ibunya.
Ketika  aktivis  perempuan  Bali  membawa  isu  tentang  hak  waris bagi anak perempuan dan hak asuh anak bagi ibu, mereka menciptakan ruang sosial transnasional ke dalam MUDP. Disebut dengan transnasional karena gagasan tersebut bersumber dari keterlibatan aktivis perempuan tersebut dalam proses difusi norma internasional tentang kesetaraan gender. Aktivis perempuan yang dilibatkan  menjadi  pengurus  MUDP  dapat  mengubah invited space tersebut menjadi created space , yaitu ruang yang diciptakan
oleh aktor-aktor yang less powerful untuk mengimbangi penguasa yang dominan (Gaventa 2006, 27). Dalam ruang ini, aktor-aktor sosial menolak ruang hegemonik dan menciptakan ruang untuk mereka  (Soja  1996).  Aktivis  perempuan  yang  ada  dalam  MUDP berhasil mendorong MUDP untuk menghasilkan keputusan yang memberi penguatan pada perempuan Bali yang berada pada posisi yang marginal dibandingkan dengan laki-laki Bali.
Integrasi antara lokal dan bingkai globalisasi tidak selalu berjalan dengan mulus. Seperti yang dikatakan oleh Roudometof (2005), pakar glokalisasi kurang menaruh perhatian pada dimensi kekuasaan terutama memperhitungkan adalah ketegangan dan  politik  konfrontatif.  Ada  kalanya  aktivis  perempuan menghadapi  situasi  atau  potensi  situasi  yang  konfrontatif. Sebagai “ entrepreneur ”  norma,  aktivis  perempuan  di  Bali menghadapi norma-norma lain yang telah embedded (melekat) dalam  kehidupan  masyarakat.  Sebelum  datangnya  norma  baru, sudah ada norma-norma lain yang mengisi ruang dan waktu dalam  kehidupan  masyarakat.  Norma  kesetaraan  gender  yang diturunkan dari CEDAW harus berkompetisi dengan norma dan persepsi  kepentingan  lainnya.  Usaha  untuk  mempromosikan suatu norma baru berhadapan dengan  standar “kepantasan” yang didefinisikan  oleh  norma-norma  sebelumnya  (Finnemore  dan Sikkink 1998, 897).
Ibu  Budawati  menceritakan  pengalamannya  tentang  penolakan dari laki-laki di suatu desa di Bali ketika beliau mensosialisasikan norma  anti-kekerasan  terhadap  perempuan.  Lembaganya dianggap sebagai lembaga yang radikal dalam menentang kekerasan  terhadap  perempuan.  Akibatnya,  sejumlah  laki-laki menolak untuk diajak berdiskusi karena khawatir istri mereka mendapatkan  pengaruh  yang  mereka  anggap  buruk  dari  aktivis perempuan.  Walaupun  pada  awalnya  mendapatkan  resistensi, Ibu Budawati tetap menganggap bahwa dirinya perlu melakukan pendekatan kepada laki-laki untuk mengatasi isu kekerasan terhadap perempuan karena laki-lakilah yang menjadi pelakunya.
Ibu  Budawati  dengan  lembaganya  Bali  Women  Crisis  Center (BWCC),  kemudian  menggunakan  pendekatan  ekonomi  kreatif untuk  mendapatkan  penerimaan,  terutama  dari  pihak  suami. BWCC  melakukan  pelatihan  pada  para  perempuan  untuk

## The Study of Women Activists in Bali
362
berbagai kegiatan ekonomi misalnya membuat jepit rambut, dupa harum, dan pemberian bantuan bibit ternak. Kegiatan seperti ini menarik bagi perempuan dan juga membuat suaminya menerima kehadiran  BWCC.  Para  suami  kemudian  menyatakan,  “Oh dapat manfaat istri saya di BWCC”. Dukungan dari suami dalam menerima  BWCC  memudahkan  lembaga  ini  untuk  berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan kesetaraan gender secara  umum.  Beliau  memilih  untuk  menggunakan  pendekatan secara halus dibandingkan dengan cara yang konfrontatif.
Aktivis perempuan di Bali berusaha untuk menghindari hubungan yang konfrontatif. Dalam mendifusikan norma gender, penggunaan istilah  gender  ternyata  menimbulkan  resistensi.  Menurut  Ibu Anggreni,  istilah  gender  menimbulkan  kesan  budaya  Barat  dan dianggap sebagai bentuk penjajahan terutama oleh pihak laki-laki. Hal serupa dinyatakan oleh Ibu Riniti. Beliau melihat resistensi pada istilah gender terjadi karena istilah itu mengandung makna konfrontatif.  Ketika  mendengar  istilah  gender,  laki-laki  secara umum  melihatnya  sebagai  wacana  yang  menyalahkan  dirinya. Para  aktivis  perempuan  di  Bali  menyesuaikan  diri  dengan tampilan istilah dan memilih untuk tidak menggunakan istilah gender ketika berkomunikasi dengan khalayak luas.

## Jaringan Advokasi Internasional dalam Lingkup Mikro
Ratifikasi  CEDAW  oleh  negara  tidak  menjamin  bahwa  norma kesetaraan gender akan tersebar dalam ruang publik di ranah domestik.  Difusi  norma  internasional  HAM  secara  krusial tergantung pada keberlanjutan dari jaringan aktor domestik dan aktor  transnasional  (Risse  2017,  119-120).    Jaringan  advokasi transnasional mencakup aktor-aktor relevan yang bekerja secara internasional pada suatu isu, yang memiliki ikatan pada nilai-nilai dan wacana bersama, serta pertukaran informasi dan pelayanan (Keck  dan  Sikkink  1998,  2).  Keberadaan  dari  jaringan -jaringan advokasi transnasional memberikan sumber daya bagi LSM-LSM di Bali yang bergerak dalam isu perempuan terutama dalam hal dukungan donor. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Anggreni (yang saat itu menjadi pengacara di LBH Bali), peran dari lembaga donor internasional  sangat  penting  dalam  program  LBH  Bali  dalam
penanganan isu kekerasan terhadap perempuan. Hal senada juga dinyatakan oleh Ibu Riniti, bahwa funding dari berbagai donor di luar negeri sangat membantu dalam menggerakkan lembaganya, Bali Sruti menjadi cepat dalam menggerakkan sumber daya manusia.
Aktor-aktor  dalam  jaringan  membawa  gagasan,  norma,  dan wacana  baru  dalam  formulasi  kebijakan.  Jaringan  ini  berfungsi sebagai sumber informasi dan testimoni (Keck dan Sikkink 1998, 2). Dalam gerakan aktivis perempuan di Bali, keterlibatan mereka dalam jaringan advokasi internasional tidak hanya memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi tentang perjuangan gender dari berbagai negara, namun mereka juga dapat membuat isu mereka tersampaikan. Mereka juga ingin agar pendekatan mereka dari segi kebudayaan, mendapatkan dukungan dari jaringan internasional  tersebut.  Seperti  yang  dinyatakan  oleh  Keck dan  Sikkink  (1998,  2),  jaringan  advokasi  transnasional  adalah struktur  komunikatif.  Untuk  memengaruhi  wacana,  prosedur, dan kebijakan, para aktivis dapat terlibat dan menjadi bagian dari komunitas kebijakan yang menawarkan berbagai perspektif.
Interaksi internasional tersebut juga menghasilkan jaringan yang bertumbuh.  Interaksi  Ibu  Riniti  dengan  rekan-rekannya sesama aktivis  perempuan  dari  berbagai  negara,  memungkinkannya untuk bertemu dengan mitra baru yang dapat memberikan dukungan  sumber  daya,  seperti  lembaga  World  Justice  Project. Lembaga ini memberikan dukungan pendanaan kepada LSM Bali Sruti untuk program sosialisasi hak waris bagi perempuan sesuai dengan hasil keputusan MUDP pada tahun 2010. Dalam hubungan dengan donor, Bali Sruti berperan sebagai implementing partner. Menurut  Ibu  Riniti,  evaluasi  dampak  dari  program  tidak  dapat ditentukan  dalam  jangka  pendek.  Kesinambungan  dari  gagasan hak waris perempuan ditentukan oleh penerimaan gagasan ini oleh kelompok pemuda. Ketika mereka berkeluarga dan memiliki anak perempuan, pada saat itulah difusi norma kesetaraan gender dalam hak waris dapat terlaksana dan berlanjut.
Pembentukan  jaringan  advokasi  internasional  bekerja  seperti magnet, menarik pihak-pihak yang terlibat untuk membuka diri pada kemitraan dengan kelompok lain di luar negeri yang memiliki acuan norma yang sama. Ketika Ibu Budawati menulis

## The Study of Women Activists in Bali
364
tentang kekerasan terhadap perempuan di Bali di sebuah majalah berbahasa  Inggris,  yaitu  Bali  Travel  News,  beliau  tidak  hanya sedang membuka informasi yang selama ini jarang diketahui orang, namun secara bersamaan, beliau juga membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang ingin menangani kekerasan terhadap perempuan. Tulisan tersebut mengantarkan beliau  pada  perkenalan  dengan  aktivis  perempuan  di  Australia, manajer  bagian  psikologi  dari  Barwon  CASA.  Aktivis  Barwon CASA  saat  itu  sedang  duduk-duduk  santai  di  Pantai  Kuta  dan menemukan majalah Bali Travel News yang memuat tulisan Ibu Budawati tentang kekerasan perempuan di Bali. Aktivis tersebut kemudian pulang ke Australia dan dari negaranya ia menelepon Ibu Budawati untuk berkenalan.
Setelah  perkenalan  tersebut,  Ibu  Budawati  tidak  menyangka bahwa aktivis perempuan Australia tersebut benar-benar datang menemuinya bahkan tanpa janji untuk bertemu. Saat pertama kali ia menemui Ibu Budawati, ia langsung menangis sambil membawa tulisan Ibu Budawati di Majalah Bali Travel News. “Is that you?” katanya untuk mengonfirmasi bahwa ia telah bertemu dengan Ibu Budawati. Aktivis Australia tersebut memiliki kesan dan kecintaan pada Bali. Artikel dari Ibu Budawati tersebut membuatnya terkejut dan prihatin tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bali yang tidak pernah dirinya kira sebelumnya. Peristiwa itu menunjukkan bahwa pembentukan kemitraan jaringan advokasi internasional, khususnya dalam isu perempuan, tidak hanya berkaitan dengan persamaan platform gerakan kesetaraan gender, namun juga perkara relasi emosi antara subjek dengan orang- orang atau tempat tertentu yang dalam hal ini adalah relasi emosi antara aktivis Australia tersebut dengan Bali.
Kerja  dari  jaringan  advokasi  internasional  didasari  oleh intersubjektivitas  dalam  perumusan  makna.  Seperti  yang dinyatakan  Riyanto  (2018,  225),  gagasan  intersubjektivitas menunjuk pada pandangan yang membuat urusan subjek mengemuka. Kerangka dasar intersubjektif adalah bahwa setiap manusia yang berelasi adalah pribadi yang memiliki pengalaman kontributif terhadap komunitasnya. Intersubjektif mengandaikan suatu  bentuk  kedalaman  relasional.  Relasi  yang  intersubjektif berlangsung secara sepadan, sederajat, dan semartabat. Paparan Ibu Budawati tentang kerja pendampingan yang beliau lakukan,
menghasilkan rasa hormat pada diri aktivis Australia tersebut dan menumbuhkan komitmennya untuk memberikan asistensi.
Komitmen  tersebut  mewujud  dalam  bentuk  penggalangan isu  dan  mobilisasi  sumber  daya  di  negara  asing  (Australia) untuk mendukung penanganan isu di wilayah domestik yang bersangkutan (Bali). Ketika aktivis tersebut kembali ke Australia, ia melakukan penggalangan dana di tingkat lokal agar bisa mendatangkan  Ibu  Budawati  ke  Australia  untuk  studi  banding tentang  penanganan  kekerasan  terhadap  perempuan.  Dia menggalang  dana  dengan  acara  menonton  film  bersama  dan mengumpulkan  donasi  dari  para  peserta.  Kegiatan  tersebut sekaligus berfungsi untuk mendapatkan audiens yang lebih luas di Australia karena ia menjelaskan peruntukan dari penggalangan donasi  tersebut  kepada  para  donatur.  Kunjungan  Ibu  Budawati kemudian menjadi awal dari bentuk kemitraan antara Barwon CASA di Australia dengan BWCC di Bali.
Dalam jaringan advokasi internasional, kemitraan antara Barwon CASA  dengan  BWCC  terjadi  dengan  pola  hubungan  antara Barwon  CASA  sebagai norms promotor dan  BWCC  sebagai norms translator. Orang-orang  dari  Barwon  CASA  tiap  tahun datang ke Bali untuk membawa pesan-pesan kesetaraan gender di  komunitas-komunitas  dampingan  BWCC.  Gagasan-gagasan dari  Barwon  CASA  yang  dirasa  penting  oleh  BWCC,  kemudian diterjemahkan  dalam  bentuk  program  kegiatan.  Barwon  CASA juga  berperan  sebagai  konsultan  atas  kegiatan-kegiatan  BWCC yang mencakup pendampingan kasus hukum kekerasan terhadap perempuan; menjadi trainer dalam pelatihan para legal di Bali; membantu  membangun  strategi  BWCC  untuk  masa  yang  akan datang;  dan  penguatan  SDM  secara  internal.  Di  samping  itu, lembaga  juga  berperan  sebagai  patronasi  (penyokong)  dengan memberikan dukungan dana untuk program pendampingan dan sosialisasi.  Menurut  Ibu  Budawati,  meskipun  jumlah  dananya tidak besar, beliau menilai bahwa secara keseluruhan kemitraan dengan  Barwon  CASA  memberikan  manfaat  yang  besar  bagi kegiatan BWCC.

## The Study of Women Activists in Bali
366
Transnational Engagement dan Adopsi Gagasan
Engagement aktor gerakan kesetaraan gender dengan ranah internasional memungkinkan aktor untuk mengadopsi gagasan baru.  Saat  Ibu  Budawati  berinteraksi  dengan  rekan-rekannya di  Barwon  CASA,  mitranya  dari  Australia  tersebut  memberikan masukan bahwa tidak selamanya ia bisa melakukan sosialisasi dari satu tempat ke tempat lainnya di sejumlah kabupaten di Bali. Dirinya tidak akan bisa melakukannya secara terus menerus karena saat berusia senja, gerakan fisik akan terbatas. Selanjutnya, mitra  Australia  tersebut  menyatakan  bahwa  saat  di  usia  senja, polanya  harus  diubah  dengan  cara,  “Kitalah  yang  mengundang orang lain dan merekalah yang mendatangi kita agar pengetahuan dan  pengalaman  kita  dapat  diteruskan  kepada  orang  lain”. Untuk  mempersiapkan  hal  itu,  diperlukan  sebuah  tempat  yang memungkinkan adanya pertemuan seperti community centre . Saat itu, Ibu Budawati menilai bawha ide tersebut belum feasible karena rumahnya di Desa Penatahan terlalu jauh untuk dijangkau dari kota-kota di Bali.
Ibu  Budawati  kembali  mendapat  pertukaran  gagasan  di  ranah transnasional pada tahun 2018, ketika ia terpilih sebagai peserta dalam  program  International  Visitor  Leadership  Program  di Amerika Serikat. Program ini difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Dalam program yang berlangsung selama sebulan itu, ia mendapat kesempatan untuk berkunjung ke berbagai organisasi di Amerika Serikat untuk mempelajari strategi dan kerja-kerja berjejaring dalam mendampingi kasus kekerasan termasuk sekolah paralegal.
Dalam  kunjungan  internasionalnya,  identitas  Ibu  Budawati sebagai pejuang kesetaraan gender bertemu dengan situasi baru.  Dengan  mengikuti  cara  berpikir  teori  konstruktivis,  aktor bertindak mengikuti aturan atau norma yang menghubungkan antara  identitas  dengan  situasi  tertentu  (Risse  2000,  4).  Di Amerika Serikat, Ibu Budawati terkesan dengan sekolah paralegal yang para pesertanya dapat membantu penanganan kasus kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Dalam  hal  ini,  telah terjadi engagement antara identitasnya dengan situasi yang baru yang kemudian menghasilkan pemahaman baru tentang peran dari paralegal dalam jaringan penanganan kekerasan terhadap
perempuan.
Exposure dengan  interaksi  internasional  juga  dialami  oleh  Ibu Sri yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan studi banding ke Amerika melalui program American Council for Young Political  Leaders  (ACYPL)  pada  tahun  2008.  Beliau  bertemu dengan sejumlah aktivis perempuan di Amerika yang membantu politisi perempuan berkompetisi untuk jabatan-jabatan politik seperti  anggota  Kongres  maupun  Presiden.  Dengan  contoh- contoh yang diamati di sana, beliau menjadi semakin yakin dengan pandangan bahwa perempuan yang berada dalam posisi pengambilan keputusan, akan dapat menyelesaikan banyak isu- isu yang dihadapi perempuan. Beliau melihat upaya dari aktivis dan politisi perempuan memperjuangkan legalitas aborsi bagi perempuan yang berposisi sebagai korban.
Kunjungannya  ke  tiga  negara  bagian  di  Amerika  menghadirkan makna kolektif (makna dikonstruksikan bersama dengan orang lainnya).  Teori  konstruktivis  dalam  hubungan  internasional menekankan bahwa norma-norma dan pemahaman kolektif mengonstitusi identitas-identitas sosial dari aktor dan juga mendefinisikan  “ rule of the game ” dasar yang di dalamnya aktor  menemukan  dirinya  dalam  interaksinya  (Risse  2000, 4-5).  Pemahaman  kolektif  yang  ia  dapatkan  dari  pengalaman internasionalnya, mengonstitusi identitas sosial dalam kesehariannya  sebagai  politisi  perempuan.  Identitas  sosialnya tampak pada pernyataannya bahwa “perempuan harus aktif terlibat politik untuk mengatasi isu-isu perempuan, karena hanya perempuan yang tahu persis masalahnya”. Sepulang dari Amerika, identitas sosialnya juga tampak adalah cara pandangnya tentang demokrasi sebagai jalan keluar dari semua isu publik termasuk isu kesetaraan gender. Baginya, jika demokrasi sudah kuat, maka semua suara publik termasuk dari kelompok marginal akan mendapatkan  ruang  dalam  pengambilan  keputusan.  Pandangan ini  dan  contoh-contoh  keberhasilannya  di  Amerika  sering  ia utarakan dalam berbagai forum pertemuan untuk mendorong kesadaran perempuan tentang politik.
Identitas  sosial  dari  Ibu  Sri  menentukan  dasar  dari  dirinya untuk  bertindak  dalam  kesehariannya.  Beliau  meyakini  bahwa keterlibatan dalam kebijakan publik adalah partisipasi sebagai

## The Study of Women Activists in Bali
368
warga negara yang baik. Walaupun belum berhasil dalam usaha untuk mencari pejabat politik dalam sejumlah kontestasi, beliau melihat perjuangan politisi perempuan juga dapat dilakukan dengan lobbying pada pembuat keputusan dan penyelenggara negara. Identitas sosial tersebut yang mendasarinya untuk tetap terlibat dalam politik selama lebih dari 24 tahun.

## Pertemuan Kesempatan Politik Dalam dan Luar Negeri
Teori-teori  tentang  kerja  dari  difusi  norma  HAM  internasional lebih memperhatikan pada tekanan yang dilakukan oleh jaringan advokasi internasional pada pemerintah di negara non-Barat yang dianggap melanggar norma HAM (Risse 2017;  Keck dan Sikkink 1998). Mereka  kurang  memperhatikan  kerja  jaringan  advokasi internasional di negara-negara yang pemerintahnya sudah terbuka terhadap difusi norma, seperti halnya Indonesia. Secara struktur, keberadaan dan program kerja dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KPPA)  adalah  kesempatan politik  bagi  kerja  aktivisme  kesetaraan  gender.  Ibu  Budawati berhasil mengombinasikan kesempatan politik di tingkat domestik dan internasional.
Dalam  literatur  gerakan  sosial,  struktur  kesempatan  politik mengacu pada kondisi-kondisi dalam sistem politik yang baik memfasilitasi atau juga menghambat suatu tindakan kolektif (Tilly  1978,  115).  Dalam  gerakan  sosial,  struktur  kesempatan politik mempengaruhi aktor untuk memobilisasi sumber daya, yang  membantu  terealisasinya  suatu  gagasan.  Selepas  dari kunjungan  dari  Amerika,  Ibu  Budawati  sangat  berkeinginan untuk mewujudkan ide yang pada awalnya merupakan saran dari  mitranya  dari  Australia,  yaitu  membangun  tempat  yang bisa menjadi pusat belajar tentang kesetaraan gender, termasuk kegiatan sekolah paralegal yang terinspirasi dari pengalaman kunjungannya di Amerika. Tempat tersebut dibayangkan sebagai tempat serba guna yang juga mencakup kegiatan sosialisasi hukum, bedah kasus, peradilan semu, dan pemberdayaan ekonomi kreatif. Gagasan  tersebut  memungkinkan  terealisasi  dengan  adanya kesempatan dari KPPA untuk pengembangan desa wisata berbasis perlindungan perempuan dan anak.
Ibu  Budawati  bersama  perempuan  di  Desa  Penatahan memberdayakan potensi desanya berupa mata air panas, pemandangan sawah, jalur tracking dan  aktivitas  budaya keagamaan.  Untuk  tempat  akomodasi,  beliau  dan  kelompoknya membangun  vila  yang  tidak  menggunakan  bahan  beton  sebagai wujud  dari  kesadaran  lingkungan.  Tempat  akomodasi  inilah yang dijadikan sebagai tempat sekolah paralegal dan pelatihan- pelatihan gender lainnya, selain digunakan untuk akomodasi wisata yang dapat membantu perekonomian di desanya. Tempat akomodasi ini memberi nilai tambah dari segi pariwisata dengan menghadirkan suasana alam pegunungan dan budaya di desa yang otentik.  Kegiatan  sekolah  paralegal  kemudian  memungkinkan untuk dapat terlaksana dengan adanya dukungan pendanaan dari Konsulat  Jenderal  Amerika  Serikat.  Sekolah  paralegal  tersebut diberi nama LBH Kubu Bali BWCC.

## Simpulan
Difusi norma internasional kesetaraan gender tidak terjadi secara linear yang menetes dari ranah global menuju ranah domestik, seperti yang dinyatakan oleh Finnemore dan Sikkink. Meskipun negara  telah  meratifikasi  CEDAW,  internalisasi  norma  global kesetaraan gender di tingkat lokal melibatkan proses yang kompleks.  Norma  global  tersebut  menemukan  hambatan  untuk dapat diterima dalam masyarakat dengan budaya patriarki seperti halnya  di  Bali.  Terdapat  peran  penting  dari  aktivis  perempuan di Bali sebagai “ entrepreneur ” norma, yang mengemas dan mempromosikan norma kesetaraan gender agar mendapatkan penerimaan  dan  penerapan  yang  luas.  Mereka  berperan  dalam proses glokalisasi dengan mencari celah masuk dan penyesuaian, agar norma global kesetaraan gender dalam masuk dalam ruang budaya masyarakat Bali. Mereka memilih pendekatan efektif dan perlahan serta menghindari cara-cara yang konfrontatif. Strategi yang mereka gunakan di antaranya adalah mendorong adanya keputusan  MUDP  untuk  mengubah  sebagian  tradisi  adat  Bali yaitu dalam hal hak waris untuk anak perempuan dan hak asuh bagi perempuan jikalau terjadi perceraian.

## The Study of Women Activists in Bali
370
Interaksi para aktivis kesetaraan gender dengan ruang transnasional berupa  keterlibatan  dalam  jaringan  advokasi  internasional  dan kunjungan studi banding ke luar negeri memperkuat identitas mereka  sebagai  aktivis  perempuan  dan  memiliki  tambahan wawasan,  baik  dalam  wacana  maupun  strategi  praktis.  Interaksi tersebut juga berdampak pada penggunaan strategi yang telah berhasil  di  luar  negeri  untuk  dibawa  di  tingkat  lokal.  Wacana demokrasi sebagai solusi masalah perempuan, seperti yang terjadi di  Amerika,  diterapkan  di  tingkat  Bali  untuk  mengundang  agar perempuan lebih aktif dalam politik. Gagasan sekolah paralegal yang dipelajari  di  Amerika  juga  diadopsi  untuk  memperkuat  jaringan advokasi pada kekerasan terhadap perempuan pada khususnya dan kesetaraan gender pada umumnya.
Interaksi internasional juga telah memberikan kesempatan politik bagi gerakan perempuan di Bali berupa dukungan pendanaan dalam sosialisasi, pendidikan, dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kebijakan negara berupa desa wisata ramah perempuan dan anak telah menjadi kesempatan politik yang telah digunakan dengan efektif untuk membentuk suatu tempat yang tidak hanya menjadi pusat pembelajaran gender, namun juga secara bersamaan meningkatkan taraf ekonomi perempuan kelompok  sadar  wisata.  Difusi  norma  memiliki  dampak  yang berlanjut ketika aktor-aktor lokal yang efektif terjadi melalui glokalisasi yang titik pusatnya terletak pada agensi dan pilihan strategi gerakan dari aktivis perempuan.

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Davies,  Sara,  et  al.,  2015. Disease Diplomacy: International Norms and Global Health Security . Bartimore, MD: Johns Hopkins University Press.
Francois, Emmanuel Jean, 2015. Building Global Education with A Local Perspective . New York: Palgrave Macmillan.
Keck, Margaret E., dan Kathryn Sikkink. 1998. Activists beyond Borders . Ithaca: Cornell University Press.
Global Strategis, Th. 15, No. 2
Keohane, Robert O., dan Joseph S. Nye. 2000. “Governance in a Globalizing  World.”  dalam  Robert  O.  Keohane  (ed.) , 2000. Power and Governance in a Partially Globalized World , 193–218. New York: Routledge.
Khondker,  Habibul,  2018.  “Glocalization”,  dalam  Mark Juergensmeyer, et al. (eds.), 2018. The Oxford Handbook of Global Studies , Oxford: Oxford University Press.
McAdam, Doug, 1982. Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970 . Chicago: University of Chicago Press.
Risse,  Thomas,  2017. Domestic  Politics  and  Norm  Diffusion  in International Relation: Ideas Do Not Float Freely . London and New York: Routledge.
Riyanto,  Armada,  2018. Relasionalitas  Filsafat  Fondasi Interpretasi:  Aku,  Teks,  Liyan,  Fenomen .  Yogyakarta:  PT. Kanisius.
Robertson, Roland, 1992. Globalization: Social Theory and Global Culture . London: Sage.
Smith, David Woodruff, 2013. Husserl (2nd ed.). London and New York: Routledge.
Soja, Edward W., 1996. Third Space: Journeys to Los Angeles and Other Imagined Places . Cambridge: Blackwell Publishing.
Suryani, Luh Ketut, 2003. Perempuan Bali Kini . Denpasar: Bali Post.
Tilly,  Charles,  1978. From  Mobilization  to  Revolution .  Reading, MA: Addison-Wesley.
Wylie,  Gillian,  2016. The International Politics of Human Trafficking . Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

## The Study of Women Activists in Bali
372

## Jurnal
Acosta, Mariola, et al., 2019. “Discursive Translations of Gender Mainstreaming Norms: The Case of Agricultural and Climate Change Policies in Uganda”, Women’s Studies International Forum, 74 : 9–19.
Bloomfield,  Alan,  2016.  “Norm  Antipreneurs  and  Theorising Resistance  to  Normative  Change”, Review of International Studies, 42 (2): 310–33.
Finnemore,  Martha,  dan  Kathryn  Sikkink,  1998.  “International Norm  Dynamics  and  Political  Change”, International Organization, 52 (4): 887-917.
Gaventa, John. 2006. “Finding the Spaces for Change: A Power Analysis”, IDS Bulletin 37 (6): 23-33.
Gelgel,  Ni  Made  Ras  Amanda,  dan  Kadek  Dwita  Apriani.  2019.
“Rendahnya Keterpilihan Perempuan Pada Pemilu 2019 Di Bali”, Jurnal Kajian Bali 09 (02): 263–87.
Hughes,  Mellanie  M.,  et  al.,  2015.  “Transnational  Women’s Activism  and  the  Global  Diffusion  of  Gender  Quotas”, International Studies Quarterly, 59 : 357–372.
Iommi, Lucrecia García, 2020. “Norm Internalisation Revisited:
Norm Contestation and the Life of Norms at the Extreme of the Norm Cascade”, Global Constitutionalism 9 (1): 76–116.
Jessica, Kim. 2020. “The Diffusion of International Women’s Rights Norms to Individual Attitudes”, Sociology of Development,
6 : 459–92.
Jose,  Betcy,  2016.  “Bin  Laden’s  Targeted  Killing  and  Emerging Norms”, Critical Studies on Terrorism, 10 (1): 44–66.
Risse,  Thomas,  2000.  “Let’s  Argue!  Communicative  Action  in World Politics”, International Organization, 54 (1): 1–39.
Roudometof, Victor, 2005. “Transnationalism, Cosmopolitanism and Glocalization”, Current Sociology, 53 (1): 113-135.
Sørensen, Ninna Niberg, 2018. “Diffusing Gender Equality Norms in the Midst of a Feminicide Pandemic: The Case of AMEXCID
and  Decentralized  Mexican  South-South  Cooperation”, Progress in Development Studies 18 (2): 95–109.
Swingel,  Sussane,  2012.  “How  Do  Norms  Travel?  Theorizing International Women’s Rights in Transnational Perspective”, International Studies Quarterly, 56 : 115–129.

## Artikel Daring
Gerintya, Scholastica. 2019. “Bagaimana Keterwakilan Perempuan Dan  Anak  Muda  Di  DPR  2019-2024?” Tirto.id ,  19  Oktober 2019.  https://tirto.id/bagaimana-keterwakilan-perempuan- dan-anak-muda-di-dpr-2019-2024-ejwt  [diakses  pada  1 Agustus 2021].
Tribun  Bali,  2020.  “Terdata  408  Kasus,  Kasus  KDRT  Di  Bali Meningkat Dua Kali Lipat.” Tribun Bali , 28 Januari [daring]. dalam https://bali.tribunnews.com/2020/01/28/terdata- 408-kasus-kasus-kdrt-di-bali-meningkat-dua-kali-lipat [diakses pada 1 Agustus 2021].

## Wawancara
Anggreni,  Luh  Putu,  2021.  “Wawancara  dengan  Pengurus  LBH APIK Bali”, diwawancarai oleh Ngakan Nyoman Giriyasa, 22 Juni 2021.
Budawati,  Ni  Nengah,  2021.  “Wawancara  dengan  Pendiri  LBH APIK dan Pendiri serta Direktur Bali Women Crisis Centre”, diwawancari oleh Ngakan Nyoman Giriyasa, 14 Juni 2021.
Rahayu,  Luh  Riniti,  2021.  “Wawancara  dengan  Pendiri  dan Ketua Yayasan Bali Sruti”, diwawancari oleh I Made Anom Wiranata, 18 Juni 2021.
Wigunawati,  Dewa  Ayu  Sri,  2021.  “Wawancara  dengan Politisi  Partai  Golkar  Bali  dan  Ketua  KPPI  Provinsi  Bali”, diwawancarai oleh Putu Jianing Chiandewi dan Putu Miastiti Negari, 9 Juni 2021.

## The Study of Women Activists in Bali
374

## Lainnya
Congressional Research Service, 2015. “The U.N. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW): Issues in the U.S. Ratification Debate.”
Sudantra, I Ketut, 2011. “Agar Luh Tak Sekadar Peluh.” Bali Sruti , 2011.