## RUANG TANPA BATAS: SEJARAH DAN POLITIK MEMORI PADA PUBLIC SPACE MONUMEN SERANGAN UMUM 1 MARET 1949
Nanang Setiawan
Mahasiswa Magister Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada nanang.fans45@gmail.com

## Abstrak
Berangkat  dari  peristiwa  perang  kemerdekaan  yang  disampaikan  melalui  pesan utama  bahwa  segala  bentuk  perjuangan  demi  bangsa  dan  negara  layak  untuk dikenang  generasi  penerus,  ternyata  mampu  menyimpan  berbagai  ingatan  serta menempatkan  Soeharto  di  mata  masyarakat  Indonesia.  Berkaitan  dengan  hal tersebut Orde Baru benar-benar masuk di dalamnya sebagai sebuah sosok sentral yang berusaha mengkonstruksi ingatan melalui penggunaan simbol-simbol tertentu di dalam kehidupan masyarakat. Melalui public space khususnya monumen, simbol dan  wacana  direpresentasikan  untuk  menunjukkan  sebuah  identitas  agar mengendap dalam ingatan masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa konstruksi sejarah melalui sebuah monumen yang mengandung pengalaman masa lalu merupakan sebuah hal yang tidak dapat dielakkan. Lebih dari itu, monumen telah dijadikan sebagai perantara guna menyatukan persepsi atau konstruksi makna atas  sebuah  peristiwa  sejarah  untuk  kepentingan  masa  kini  yang  mengarah  pada monopoli  penguasa.  Konstruksi  sejarah  di  dalamnya  kemudian  menjadi  penting karena  terdapat  kepercayaan  bahwa  siapa  yang  menguasai  sejarah  maka  akan menguasai  masa  depan.  Nampaknya  inilah  yang  dilakukan  Orde  Baru  di  bawah Soeharto melalui monumen bernama Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949.
Kata Kunci: Memori, Monumen, dan Soeharto

## Abstract
Departing from the war of independence, which was conveyed through the main message that all forms of struggle for the nation and state deserve to be remembered by the next generation, it turned out to be able to save various memories and place Suharto in the eyes of the Indonesian people. In this regard, the New Order really entered into it as a central figure who tried to construct memories through the use of certain symbols in people's lives. Through public space, especially monuments, symbols  and  discourses  are  represented  to  show  an  identity  so  that  it  settles  in people's memories. Thus, it can be seen that the construction of history through a monument  containing  past  experiences  is  unavoidable.  More  than  that,  the monument has been used as an intermediary to unite the perception or construction of  meaning  on  a  historical  event  for  the  benefit  of  the  present  that  leads  to  the monopoly  of  the  ruler.  The  construction  of  history  in  it  then  becomes  important because  there is  a  belief that  whoever  controls  history  will control  the  future.  It seems  that  this  is  what  the  New  Order  did  under  Suharto  through  a  monument called the General Attack Monument on March 1, 1949.
Keywords: Memory, Monument, and Suharto.

## PENDAHULUAN
Berawal dari peristiwa vandalisme yang terjadi Jumat 15 Februari 2019, pada 25 relif di Monumen Serangan Umum 1 Maret, Kompleks Museum Benteng Vredeburg,  telah  memberi  ide  penulis  untuk  membongkar  sejarah  dan  politik memori penguasa dalam tempat umum ( public space ) di Yogyakarta . 1 Ide tersebut mengarahkan pada bagaimana caranya masa lalu (sejarah) dapat digunakan untuk kepentingan masa kini. Dengan demikian penelitian ini akan difokuskan mengenai sejarah  dan  politik  memori  rezim  Orde  Baru  dalam public  space yang  mampu menyimpan  berbagai  ingatan  dan  menempatkan  Suharto  di  mata  masyarakat Indonesia.  Ingatan  atas  sosok  jenderal  besar  dengan  kesempurnaannya  sebagai seorang  patriot,  pembela  kebenaran,  penegak  ideologi  bangsa,  lelaki  yang sederhana, seorang ayah sejati bagi segenap rakyat Indonesia dan lain sebagainya (Budiawan, 2013: Xvii). 2
Berangkat dari pemaparan singkat diatas, muncul indikasi penguasaan atas sejarah yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Tidak  dapat  dipungkiri  konstruksi  sejarah  coba  dibangun  dalam  berbagai  sendi kehidupan  baik  mulai  dari  sejarah  sosial,  budaya,  dan  politik.  Orde  Baru  benar- benar  masuk  di  dalamnya,  sebagai  sebuah  sosok  sentral  yang  berusaha mengkonstruksi  ingatan  ( memory )  yang  dilakukan  melalui  penggunaan  simbol- simbol tertentu di dalam kehidupan masyarakat. Melalui public space simbol dan juga wacana yang direpresentasikan tak lain untuk menunjukkan sebuah identitas agar lebih dikenal dan mengendap dalam ingatan masyarakat.
Hal ini berkaitan dengan suatu ingatan yang diabadikan melalui berbagai wujudnya  untuk  mengukuhkan  identitas  penguasa  yang  termanifestasi  dalam bentuk  material.  Wujud  material  inilah  yang  paling  mudah  dilihat  dan  kemudian dipahami maknanya, misalnya saja sebuah memori muncul pada bangunan seperti monumen-monumen  di  mana  sebagai  kehendak  untuk  mengingat  sekaligus kehendak untuk merawat ingatan. Oleh karena itu, hal ini sangat berkaitan dengan simbol dan fungsinya sebagai representasi konkret dari suatu memori kolektif yang
1 Lihat lampiran I.
2 Contoh bagaimana sifat dan fungsi politik memory dan ingatan bisa dikontruksi.
dikonstruksi atau diarahkan. Itulah sebabnya institusi yang merasa berwenang atas “ sites  of  memory ”  senantiasa  menjaga  narasi  sejarah  yang  diupayakan  dan  agar orang  lain  tidak  membuka  kemungkinan  yang  lain  (Budiawan,  2013:  xii-xiii). Konsep  ini  yang  kemudian  menjadi  dasar  untuk  menjelaskan  relasi  kekuasaan dalam pablik space yaitu bangunan monumen ( tetenger ). 3
Atas dasar inilah, penelitian ini akan mencoba mengulik relasi kekuasaan yang tersimpan dalam sebuah bangunan monumen (Miriam Budiarjo, 1997: 35). 4 Monumen ini menjadi menarik dan unik dibahas, karena mencoba melihat peran dan makna monumen dalam konteks sosial-politik secara historis termasuk analisis kehadirannya  pada  periode  Orde  Baru.  Bahkan  konstruksi  sejarah  di  dalamnya menjadi penting karena terdapat kepercayaan bahwa siapa yang menguasai sejarah, maka  akan  menguasai  masa  depan  (Bambang  Purwanto,  dalam,  Aswi  Warman Adam, 2015: 3-4). Nampaknya inilah yang dilakukan Soeharto melalui monumen, bernama Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 (SO 1 Maret 1949). Peristiwa yang  tak  lain  merupakan  puncak  dari  perang  kemerdekaan  yang  disampaikan melalui  strategi  yang  baik  dengan  pesan utama  bahwa  segala  bentuk  perjuangan demi bangsa dan negara layak untuk diabadikan, dikenang, dan kemudian dijadikan sebuah  pelajaran  untuk  generasi  penerus,  meski  perjuangan  yang  ditampilkan adalah sebuah perjuangan yang berbasis militerisme.
Pengetahuan di Monumen SO 1 Maret 1949 yang bersifat monopoli dan sentralistik  inilah  yang  kemudian  harus  dicurigai  dan  dipertanyakan  ulang kemurnian atau kebenarannya, karena pengetahuan ini sudah menjadi mapan dan jauh dari jangkauan kritik. Hal ini juga kemudian memunculkan pertanyaan, apakah tema yang ditampilkan beserta bentuk yang dibuat dalam Monumen SO 1 Maret 1949 tersebut dibuat tanpa alasan? Tentunya bukan tidak mungkin tema, bentuk, dan narasi sejarah yang ada menyimpan memori, nilai, makna, dan maksud-maksud tertentu yang sengaja diarahkan sesuai dengan kepentingan.
3 Masyarakat  Jawa  memaknai  monumen  sebagai tetenger yang  berarti  penanda  atau pengingat.
4 Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau keleompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau keleompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan kegiatan dan tujuan dari oarang yang mempunyai kekuasaan itu.
Lebih  lanjut  dari  uraian  diatas,  penelitian  ini  tidak  secara  langsung bersangkutan dengan periode sejarah yang jauh, tetapi mencoba memperjelas relasi kekuasaan dalam narasi sejarah yang dibangun pada Monumen SO 1 Maret 1949. Pendapat  ini  kemudian  menjadi acuan  ketika  mencermati  sejarah  dan  memori  di rezim  Orde  Baru,  Militer  dan  sosok  Suharto  dalam public  space .  Lebih  khusus penelitian ini bertujuan untuk, (1) Mengetahui latar belakang mengapa Monumen SO 1 Maret 1949 perlu dibangun; (2) Bagaimana realitas politik memori di dalam Monumen  SO  1  Maret  1949;  dan  (3)  Bagaimana  upaya  konstruksi  sejarah  di Monumen  SO  1  Maret  1949  yang  diupayakan  untuk  melegitimasi  kekuasaan Suharto.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  sejarah  kritis  melalui  empat  tahap, yaitu  heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan  historiografi.  Heuristik,  yaitu  kegiatan mencari  dan  mengumpulkan  jejak-jejak  masa  lalu  atau  sumber  sejarah  yang berkaitan  dengan  tema  sejarah  politik  memori  pada public  space Monumen Serangan  Umum  1  Maret  1949.  Kritik  sumber,  yaitu  menguji  dan  menganalisa secara  kritis  berbagai  sumber  yang  diperoleh  untuk  menentukan  keotentikan sumber. Interpretasi, yaitu usaha menggabungkan makna tentang hubungan fakta- fakta yang diperoleh agar saling berkaitan dan memiliki makna yang bersifat logis. Kemudian historiografi, merupakan tahap terakhir bagi penulis untuk menyajikan fakta ke dalam bentuk tulisan sejarah sebagai hasil penelitian (Kuntowijoyo, 2013: 73-83).

## TIMJAUAN PUSTAKA YANG RELEVAN
Harus  diakui, public  space Monumen  SO  1  Maret  1949  yang  berada  di titik 0 Km Kota Yogyakarta masih luput dari perhatian para sejarawan. Hal tersebut dimungkinkan,  karena  agak  sulit  menemukan  karya-karya  yang  secara  khusus membahasnya.  Namun  begitu,  studi  pustaka  tetap  dilakukan  yang  dimaksudkan untuk mencari pembeda dari penelitian-penelitian yang masih dalam satu tema yang sama. Di bawah ini sejumlah karya yang menyinggung dari fokus penelitian tentang
“Ruang  Tanpa  Batas:  Sejarah  dan  Politik  Memori  Pada Public  Space Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949” dalam sudut pandang yang berbeda-beda.
Karya  pertama  buku  yang  disunting  Antakusumah  dengan  judul Tahta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sri Sultan Hamengku Buwono IX . Buku ini berisi kumpulan tulisan para kolega Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang disusun dalam rangka memperingati ulang tahun yang ke-70. Di dalam karya ini terdapat bab berjudul peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 sepanjang 16 halaman, yang kemudian juga dijadikan sebagai rujukan untuk melihat dinamika politik peristiwa Serangan  Umum  1  Maret  1949  yang  hingga  saat  ini  masih  menjadi  kontroversi (Antakusumah, 2011). Karya ini jus sekaligus dijadikan sebagai usaha awal untuk merokonstruksi  peristiwa  Serangan  Umum  1  Maret  1949  yang  menjadi  bagian dalam kajian ini. Dengan demikian karya ini dapat digunakan untuk menjelaskan dari versi lain di luar versi Orde Baru, serta menjadi kesempatan bagi penelitian ini untuk menelusuri lebih jauh sejarah dan politik memori di dalam Monumen SO 1 Maret 1949.
Masih  berkaitan  dengan  kontroversi,  buku  selanjutnya  yang  menjadi rujukan  ditulis  oleh  Tim  Lembaga  Analisa  Informasi  yang  berjudul Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menyinggung mengenai pengendalian sejarah. Walaupun penelitiannya fokus pada berbagai peristiwa tahun 1949, namun dalam salah  satu  sub  babnya  menyinggung  mengenai framing yang  dilakukan  oleh pemerintah Orde Baru dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Tindakan tersebut untuk mempertanyakan peran Suharto yang selalu digembar-gemborkan. Bahkan, dibuat propaganda untuk meyakinkan masyarakat bahwa Soehato adalah sosok pemberani yang jenius dan berandil mutlak dalam peristiwa tersebut. Mulai dari  buku-buku  sejarah,  buku-buku  sekolah,  hingga  film  berjudul Janur Kuning yang disutradarai Rengga Surawidjaja. Semuanya menempatkan Soeharto sebagai  tokoh  sentral  yang  melebihi  Jendral  Soedirman  dan  Sultan  Hamengku Buwana  IX  (Tim  Lembaga  Analisis  Informasi,  2000).  Namun  tidak  dapat dipungkiri  bawa  terdapat  celah  untuk  diteliti  dari  karya  ini  yang  belum menyinggung mengenai public space yang berwujud material.
Buku yang relevan selanjutnya ditulis oleh Kathrine E.McGregor dengan judul Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusur Sejarah Indonesia. Buku ini menggunakan konsep representasi untuk menekankan pengaruh masa kini dalam menyajikan kembali masa lalu. Berkaitan dengan konsep yang  digunakan  memberikan  perhatian  pada  siapa  yang  melakukan  representasi. Dari sini buku ini mengungkapkan kisah-kisah di balik proyek Orde Baru dalam berbagai media seperti museum, film, monumen dan lain sebagainya (McGregor, Katherine  E,  2008).  Terkait  dengan  media  buku  karya  P.  Suryo  Haryono, Muchtaruddin  Ibrahim,  BA.,  dan  Darto  Harmoko  yang  berjudul Monumen Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta juga dirujuk dalam penelitian ini . Fokus dari  penelitian  buku ini memuat  monumen-monumen  perjuangan  yang  berada  di empat  kabupaten  ditambah  satu  kotamadya  (Sleman,  Bantul,  Kulonprogo, Gunungkidul,  dan  Kotamadya  Yogyakarta).  Studi  ini  juga  mengungkap  tentang latar  belakang  dan  pendirian  Monumen  SO  1  Maret  1949.  Akan  tetapi,  karena pembahasannya  mencakup  18  monumen  yang  berada  di  Provinsi  DIY,  pada akhirnya karya ini tidak menyentuh secara luas dan mendetail tentang Monumen SO 1 Maret 1949 (P. Suryo Haryono, dkk, 1987). Oleh sebab itu karya ini memberi celah untuk lebih lanjut diteliti.
Selain  karya-karya  yang  menyinggung  peristiwa  Serangan  Umum  1  Maret 1949, penelitian ini juga membutuhkan literatur tentang sejarah dan memori. Buku yang dianggap penting dan dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini, yaitu buku yang  disunting  oleh  Budiawan  yang  berjudul Sejarah  Memori:  Titik  Simpang  dan Titik  Temu .  Berlatar  belakang  dari  kumpulan  sepuluh  esai  yang  dihimpun  oleh Budiawan, di dalam bukunya berusaha menunjukkan hubungan problematis antara sejarah dan memori yang dapat dikatakan sebagai hal baru dengan berbagai isu atau topik  menarik  (Budiawan,  2013:  xii-xiii).  Buku  ini  dirasa  relevan,  karena  memuat pemahaman politik memori yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini.
Dari  kajian  historis  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  tema  tentang pablic space yang relasinya dengan sejarah dan politik memori belum terungkap dengan jelas. Oleh karena itu, karya ini akan melengkapinya dengan fokus penelitian pada
hubungan sejarah dan politik memori kekuasaan Orde Baru pada pablic space yaitu Monumen SO 1 Maret 1949 di Yogyakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 Sebagai Tetenger Sejarah
Pada  tanggal  19  Desember  1948  Belanda  secara  tiba-tiba  melakukan serangan melalui Lapangan Udara Maguwo yang pada akhirnya dapat menguasai Yogyakarta.  Serangan  ini  dikenal  dengan  sebutan  Agresi  Militer  Belanda  ke-II, sekaligus  pelanggaran  Belanda  terhadap  perjanjian  Lingarjati  atas  pengakuan keberadaan Negara Indonesia (Himawan Soetanto, 2006: 111). Namun serangan ini mampu dibalas oleh bangsa Indonesia melalui kerja sama rakyat dengan pasukan bersenjata resmi (TNI), atau yang sering dikenal sebagai Perang  Rakyat Semesta. Perlawanan total rakyat Indonesia mencapai puncaknya pada tanggal 1 Maret 1949, dimana tepat pada pukul 06.00 saat sirene berbunyi pasukan yang tergabung dalam Wehrkereise III melakukan serangan serentak dari berbagai penjuru ke dalam Kota Yogyakarta yang ketika itu masih menjadi Ibukota Indonesia.
Serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret tersebut menjadi sangat penting bagi perjuangan diplomasi bangsa Indonesia di forum Internasional untuk mendesak  Belanda.  Akhirnya  Indonesia  dapat  mendesak  Belanda  turun  ke  meja perundingan  yang  kita  kenal  dengan  Konferensi  Meja  Bundar  sekaligus  menjadi akhir sengketa antara Indonesia dengan Belanda (Nugroho Notosusanto, 1948: 54; Tim Lembaga Analisis, 2000: 33-34). Perundingan ini memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia yang sebelumnya juga diikuti dengan perjanjian Roem-Royen yang  didalamnya  memutuskan  untuk  menarik  mundur  pasukan  Belanda  pada tanggal 29 Juni 1949 (Suwarno, 1994: 252.; A.H. Nasution, 1977: 591). Memasuki posisi  Belanda  yang  tidak  dapat  dipertahankan,  akhirnya  kemudian  secara  resmi telah menyerahkan kedaulatan dari Federasi Negara Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.
Pentingnya perlawanan yang dilakukan pada dekade 1948-1949 tentunya menjadi tonggak baru perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Hal ini sebagai penanda bahwa  peristiwa  tersebut  adalah  momen  penting  yang  layak  diingat  dan  dicatat
dalam  historiografi  Indonesia.  Sehingga  peristiwa  bersejarah  dengan  berbagai pahlawan  yang  terlibat  langsung  dalam  peristiwa  itu  pantas  mendapat  tempat khusus di benak masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, untuk mengenang kembali rentetan peristiwa Agresi Militer Belanda ke-II hingga mundurnya tentara Belanda dari Ibukota Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949, memunculkan ide dan gagasan untuk mendirikan sebuah monumen yang berfungsi sebagai tetenger . 5 Atas gagasan tersebut maka pada tanggal 15 Desember 1972 dibuatlah monumen tepat di titik 0 Km Jalan Jendral A. Yani, Kota Yogyakarta.
Atas prakarsa Panglima Daerah Militer VII/ Diponegoro. Bapak Majen TNI Widodo,  yang  didukung  oleh  masyarakat  yang  sebagian  besar  ikut  serta dalam  Serangan  Umum  1  Maret  1949  dan  dengan  mendapat  restu  Bapak Presiden RI Jendral TNI Suharto yang waktu itu berpangkat Letnan Kolonel sebagai Komandan Wehrkreise III memimpin langsung Serangan Umum 1 Maret 1949 bersama Sri Sultan Hamengku Buwono IX, maka dibentuklah sebuah Panitya Pembangunan Monumen “SATU MARET”. Dengan Surat Keputusan Pangdam VII/ Diponegoro Ketua Badan Pembina Ikatan Rumah Diponegoro, Nomor SKEP-121 / 12 / 1972 tanggal 15 Desember 1972. (P. Suryo Haryono, dkk, 1987: 67).
Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 tahun 1973
Sumber: Suhartono.  W.  P,  dkk, Yogyakarta  the  Capital  of  the  Republic  of Indonesia 1946-1949 , (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 122.
5 Monumental memiliki pengertian segala sesuatu peristiwa yang dianggap memiliki nilai tertentu sehingga layak untuk diabadikan dan dikenang.
Sebagai identitas kota, monumen menjadi sebuah lambang yang memberi kesan dan nilai tertentu tentang sebuah kota pada penduduknya.
Sumber: Foto milik pribadi taun 2019.
Monumen  yang  dibuat  lima  tahun  setelah  Suharto  menjabat  menjadi presiden  itu  merupakan  karya  Saptoto  bersama  Akademi  Seni  Rupa  Indonesia (ASRI),  seniman  yang  juga  membuat  Monumen  Pancasila  Sakti.  Peristiwa monumental  tersebut  dikenal  dengan  sebutan  “Serangan  Umum  1  Maret  1949” yang kemudian dipilih menjadi nama monumen dan diresmikan oleh Suharto pada tanggal 1 Maret 1973. Tanggal 1 Maret dipilih sebagai tanggal peresmian monumen tidak lain sebagai simbol dari peristiwa yang ingin dihadirkan kembali ke dalam monumen tersebut. Tujuannya yaitu memberikan visualisasi peristiwa kesejarahan dalam konteks waktu dan tempat, sehingga kita secara tidak langsung diajak untuk memahami hubungan sejarah dan memori (P. Suryo Haryono, dkk, 1987: 67).
Monumen  SO  1  Maret  1949  tentu  dibangun  karena  suatu  hal,  artinya dibangun  berdasarkan  sebuah  peristiwa  yang  dianggap  penting  dan  harus  selalu diingat  oleh  masyarakat.  Hal  ini  secara  tidak  langsung  juga  menyimbolkan dominasi kuat dari pengaruh penguasanya, yang diwujudkan dalam monumen atas peran  sekelompok  orang  yang  diklaim  sangat  berjasa  dalam  peperangan.  Pada tahapan  selanjutnya,  kisah  berjasanya  sekelompok  orang  ini  diarahkan  pada legitimasi  kekuasaan  karena  kenyataannya  orang  yang  berjasa  telah  memiliki kekuasaan dan status sosial tinggi yang harus diterima sebagai sebuah “kebenaran” ( truth ).
Hal ini juga menunjukkan sebuah kecenderungan penguasa di Indonesia yang selalu membangun monumen sekaligus mengisyaratkan peran sebuah tetenger begitu  penting.  Monumen  ini  pada  akhirnya  secara  politis  menjadi  legitimasi penguasa terkait dengan peran, harapan, dan kejayaan. 6 Sebuah model yang pernah diterapkan oleh pemerintah Orde Lama yang kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Orde Baru. Hanya saja bagi pemerintah Orde Lama hal itu tidak sempat dilakukan secara  sistematis  (Aswi  Warman  Adam,  dalam,  Bambang  Purwanto  &  Aswi Warman  Adam,  2013:  76).  Sebagai  contoh  dapat  disaksikan  pada  Monumen Nasional  (Monas)  di  Jakarta  sebagai  simbol  kejayaan  masa  lampau  dan memperlihatkan  pembangunan  yang  nasionalis.  Kemudian  setelah  Orde  Lama berakhir,  pemerintah  Orde  Baru  kembali  membangun  Monumen  Pancasila, Monumen  Yogya  Kembali  (Monjali),  Monumen  SO  1  Maret  1949  dan  beberapa monumen  lainnya.  Monumen  ini  ditampilkan  dengan  tampilan  dan  nilai  yang berbeda–beda,  namun  tetap  menonjolkan  muatan-muatan  atau framing yang bersifat pengagungan terhadap peran Suharto dibalut dengan kejayaan militer.
Sebagai  contoh  di  Yogyakarta,  bahwa  Monumen  SO  1  Maret  1949  dan Monumen Monjali sama-sama berbasiskan “militerisme”. Monumen SO 1 Maret mewakili rekaman peristiwa penyerangan total pada tanggal 1 Maret tahun 1949 di Kota Yogyakarta dan terkenal dengan 6 jam di Yogyakarta yang ketika itu masih menjadi Ibukota Indonesia (P. Suryo Haryono, dkk, 1987: 67-69). Sementara itu, Monjali mewakili peristiwa kembalinya Yogyakarta sebagai Ibukota Indonesia dari genggaman  Belanda  yang  dilakukan  oleh  Angkatan  Perang  Republik  Indonesia (Soetardono  &  Sri  Utami,  1994:  90-92). Kedua  peristiwa  ini  yang  kemudian dianggap  momen  penting  bagi  Indonesia,  karena  ketika  itu  Yogyakarta  sebagai Ibukota  Negara  Indonesia  yang  baru  berusia  tiga  tahun  diduduki  kembali  oleh militer Belanda yang sering kita dengar dengan istilah Agresi Militer Belanda ke- II. Namun dengan adanya serangan yang dilakukan secara serentak pada tanggal 1
6 Sebuah  pengetahuan  yang  disampaikan  dalam  monumen  tersebut  telah  diseleksi sebelumnya,  dikontruksi,  dan  selanjutnya  diwacanakan  melalui  bentuk  bangunan  dan  relif dibelakangnya.  Melalui  prosedur  metode  reperesentasi  yang  demikian,  maka  hampir  semua monumen kemudian tak dapat lepas dari muatan politis lantaran hadirnya dimensi “kekuasaan” di sana.
Maret  tahun  1949,  militer  Belanda  berhasil  dipaksa  mundur  hingga  tercapainya perjanjian dan penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949.
Peristiwa ini yang kemudian tidak lepas dari framing untuk menonjolkan peran  militer  dalam  revolusi  kemerdekaan.  Utamanya, framing politik  memori berbalut motif militer terkait sosok Soeharto sebagai penguasa rezim Orde Baru. Hal ini yang menunjukkan bahwa bangunan monumen maupun relief yang dibuat, merupakan medium penyampai pesan politis penguasa dalam bentuk sebuah narasi historis di dalam pesan utama monumen, atau sederhananya untuk mengendalikan tafsiran-tafsiran terhadap pesan monumen.

## B. Politik Memory di Dalam Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949
Monumen  SO  1  Maret  1949  yang  diresmikan  pada  tahun  1973  oleh Presiden  Suharto,  menjadi  salah  satu  media  pemerintah  Orde  Baru  untuk menyampaikan  pesan-pesan  subjektifnya.  Hal  ini  dimungkinkan,  karena  dalam pembiayaan serta personil yang terlibat dalam pembangunannya sudah pasti tunduk pada kendali atau pedoman pemerintah (Michael Wood, 2013: 10). Ekspetasinya kemudian mengarahkan monumen ini untuk selalu mengingat apa yang telah terjadi di  masa  lalu,  terutama  peristiwa  yang  diabadikan  melalui  relif  di  bangunan monumen ini. Berangkat dari pemaparan tersebut, suatu narasi tertentu diciptakan untuk menyampaikan sesuatu yang dimemorikan agar menjadi “kebenaran” tentang peristiwa tertentu. Dengan kata lain monumen menjadi “agen memori resmi” yang bertujuan untuk menjadikannya sebagai ingatan kolektif yang “benar” dan sesuai dengan kepentingan penguasa (Budiawan, 2013: 8).
Hal  ini  kemudian  dapat  dipahami  bahwa  pemerintah  Orde  Baru  benar- benar perhatian terhadap keberadaan monumen, karena memiliki kesadaran yang tinggi  akan  manfaat  besar  dari  sejarah  yang  “diproduksi”  ulang.  Sederhananya monumen dijadikan sebagai legitimasi penguasa dalam mengingat kejadian masa lalu  untuk  dipahami  masyarakat  kontemporer.  Pengetahuan  yang  dikontraskan untuk publik atau masyarakat kemudian tidak dapat lepas dari pengawetan ingatan yang dibentuk oleh penguasa. Pola-pola ini yang memungkinkan Monumen SO 1 Maret 1949 menjadi lembaga pemerintah yang memiliki mekanisme khusus dalam
mentransfer pengetahuan dan diyakini bersifat politis karena juga memuat berbagai idiologi,  nilai-nilai,  serta  pesan-pesan  yang  mengarah  pada  pengetahuan  yang selaras  dengan  penguasa  (Budiawan,  2013:  2). 7 Hal  ini  kemudian  melahirkan sebuah hipotesis bahwa, Monumen SO 1 Maret 1949 tidak dapat dilepaskan dari media idiologisasi dan representasi kepentingan politik pemerintah Orde Baru.
Fakta yang ada menunjukkan bahwa Monumen SO 1 Maret 1949 memuat ideologi militerisme dan menonjolkan sosok Suharto yang tergambar dalam setiap objek relief. Kesan yang muncul militer lah satu-satunya yang mampu membawa negara  dalam  kondisi  baik,  sehingga  pemahaman  ini  dilihat  sebagai  contoh kesuksesan  strategi  militer  yang  mana  jika  dilaksanakan  secara  konsisten  dapat mempercepat  kemenangan  melawan  Belanda  (Michael  Wood,  2013:  164-165). 8 Padahal jika kita boleh objektif, peran masyarakat sipil dan juga peran diplomasi selama  masa  kemerdekaan  juga  sangat  penting.  Ada  pemaknaan  secara  tidak langsung peran perjuangan yang dilakukan secara diplomasi terkesan kurang berarti dibanding perjuangan yang dilakukan melalui kontak fisik dan senjata. Narasi ini secara terus menerus diawetkan di dalam ingatan publik atau masyarakat, sehingga di benak mereka seolah-olah sosok pahlawan adalah sosok yang berjuang melalui perjuangan fisik dan senjata. Pemaknaan ini kemudian dipresentasikan oleh pihak monumen dengan cara legitimasi, narativisasi, diversifikasi, unifikasi, disimulasi, dan  fragmentasi  yang  mengarah  pada  politik  memory.  Mekanisme  ini dikonstruksikan  oleh  pihak  perancang  Monumen  SO  1  Maret  1949  ke  dalam kesadaran publik sebagai salah satu upaya pemerintah Orde Baru dalam framing sejarah untuk kepentingan masa kini.
Dengan demikian, tujuan politis di dalam public space berupa monumen tidak  dapat  terhindarkan,  karena  jelas  berfungsi  sebagai  pengawet  sosok  militer dalam suatu peristiwa, serta tampil sebagai agen yang melegitimasi kekuasaan di bawah kepemimpinan Suharto yang terus dimunculkan. Kekuasaan dalam hal ini
7 Kontruksi  dan  reproduksi  sejarah  sarat  kepentingan  politis  dan  idiologi  rezim  yang berkuasa, tujuannya tidak lain untuk mendukung dan melegitimasi kekuasaannya.
8 Dalam kerangka Orde Baru, sepirit militerisme terlihat dari banyaknya infiltrasi militer di ranah sosial masyarakat yang telah menjadi basis legitimasi aktor militer didalam menjalankan segala aktivitasnya.
adalah daya yang dimiliki negara untuk mengatur “historiografi” agar mengarahkan masyarakat untuk mendukung kekuasaan militeristik dan kelanggengan kekuasaan Orde  Baru.  Oleh  sebab  itu,  dari  pola-pola  ini  dapat  ditarik  sebuah  pemahaman bahwa public space berupa monumen atau tetenger telah menjadi salah satu media dan  representasi  kepentingan  politik  yang  kemudian  menjadi  monopoli,  artinya kebenaran-kebenaran atas informasi sepenuhnya diklaim oleh penguasa.
Hegemoni atau dominasi penguasa benar-benar mengarah pada “rekayasa” dan  konstruksi  sebuah  peristiwa  sejarah  untuk  kepentingan  mengokohkan kekuasaan.  Hal  tersebut  juga  telah  membuktikan  bahwa  dalam  kontestasi  politik sering  kali  dilakukan  melalui  berbagai  cara,  salah  satunya  melalui  bangunan monumen.  Pada  titik  ini,  kemudian  dapat  dipahami  bahwa  sejarah  dan  politik memori dikendalikan oleh penguasa untuk tujuan yang hendak direngkuh, tentunya dapat sesuai dengan keinginannya pada narasi yang disampaikan.

## C. Monumen  Serangan  Umum  1  Maret  1949  Sebagai  Legitimasi Kekuasaan Suharto
Monumen  SO  1  Maret  1949  dianggap  sangat  penting,  karena  berhasil menghadirkan sebuah peristiwa di Yogyakarta yang berkaitan erat dengan identitas kota bagaimana keterlibatan dalam revolusi kemerdekaan. Sebagai identitas kota, monumen menjadi sebuah lambang yang memberi kesan dan nilai tertentu tentang sebuah  kota  pada  penduduknya  untuk  merepresentasikan  secara  nyata  bahwa Yogyakarta sebagai kota perjuangan (R. Eddy Soekmono, 2009: 9-10. Lihat juga, P.  Suryo  Haryono,  1987:  69).  Dengan  demikian  pola-pola  yang  dirancang  pihak monumen  diarahkan  untuk  menggugah  kesadaran  dan  menciptakan common memories melalui  tampilan  berupa  kode  simbolik  (s ymbolic  code ),  tanda  ikon bersama ( icon signs together ), serta pencitraan ( imaging ). Semua tampilan di atas akan menghasilkan memori masa lampau perjuangan bangsanya. Kemudian, yang tak kalah penting mengerucutkan pemahaman publik atau masyarakat pada peran sentral militer dan tokoh sentral, yaitu Suharto. Hal ini sebagai langkah membangun pola pikir ( mindset ) yang diarahkan pada penciptaan nilai-nilai yang harus diikuti
masyarakat,  sebagaimana  telah  dicontohkan  selama  perjuangan  revolusi  di Yogyakarta.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  pengetahuan  dalam  suatu  masyarakat yang  direpresentasikan  dalam  monumen,  tak  bisa  lepas  dari  memori  yang diawetkan oleh pihak penguasa dan pada akhirnya bersifat politis karena tersimpan kepentingan tertentu. Sederhananya monumen dijadikan sebagai legitimasi Suharto dalam mengingat kejadian masa lalu untuk dipahami publik atau masyarakat masa kini (Faye Sayer, 2017: 3). 9
Hal  ini  menciptakan  sebuah  pemaknaan,  bisa  jadi  Suharto  ketika  itu merasa  sudah  saatnya  mendapat  tempat  sebagai  pahlawan  utama  dalam  satu monumen  historis  bangsa  Indonesia.  Dengan  pencapaian  yang  sudah  diraihnya, termuat dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka dari Jilid 1 - 4 ia merasa belum puas. 10 Bahkan Suharto merasa belum cukup untuk menempatkan dirinya sebagai pengemban  Surat  Perintah  Sebelas  Maret  (Supersemar)  dari  Sukarno  yang menjadikan  dirinya  sebagai  tokoh  penting  dalam  penumpasan  Partai  Komunis Indonesia  (PKI)  dan  simpatisannya  dimana  kini  juga  masih  menjadi  misteri nasional Akan tetapi boleh jadi Suharto juga masih merasa tidak cukup dengan label Bapak  Pembangunan  Indonesia,  yang  ia  kreasi  sendiri  melalui  pembangunan ekonomi  dengan  penyusunan  skala  prioritas  melalui  proyek  nasional  yang  kita kenal dengan Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Oleh karena hal-hal tersebut, Monumen SO 1 Maret 1949 selain sebagai pengingat ratusan pejuang yang tewas dalam  memperjuangkan  kemerdekaan,  secara  implisit  juga  menjadi  bagian  dari pengkultusan atas dedikasi Suharto pada negerinya.
Monumen  SO  1  Maret  1949  di  sisi  lain  juga  mengupayakan  adanya idiologisisi, yaitu dengan cara berulang-ulang memunculkan tokoh yang sakti dan memiliki wangsit, untuk mengambil tindakan-tindakan militer serta menyetabilkan negara yang hampir saja mengalami kehancuran akibat serangan Belanda. Hal ini
9 Pemahaman tersebut, berkaitan dengan sejarah publik yang merupakan bagian  hakiki dari sejarah masa kini. Sejarah publik berupaya memperluas pemahaman kita akan masa lalu dan hubungannya dengan masa kini.
10 Lihat buku yang diterbitkan Sekertariat Negarara Republik Indonesia yang berjudul 30 Tahun Indonesia Merdeka Jilid I-4.
digambarkan  dalam  relif  monumen  bahwa  kondisi  Yogyakarta  sedang  kacau, rakyat panik, dan pemerintah sipil ditawan, hingga akhirnya tentara harus keluar dari Yogyakarta. Jendral Sudirman sebagai panglima terpaksa harus bergerilya dari satu daerah ke daerah lainnya dengan kondisi yang sedang sakit yang dialaminya. Dalam  keadaan  yang  tidak  aman  ini  muncullah  tokoh  yang  saat  itu  berpangkat Letnan  Kolonel  Suharto  sebagai  seseorang  yang  cekatan  dan  dapat  mengatasi situasi.  Lalu  dengan  kejeniusannya,  mencetuskan  ide  serangan  besar-besaran terhadap  kota  Yogyakarta  sebagai counter  opinion agar  membuka  mata  dunia Internasional  dan  dewan  keamanan  PBB  bahwa  sesungguhnya  negara  Indonesia dengan TNI masih ada (Ilmiawati Safitri, Sri Margana, dkk, 2017: 331-332).
Pemaknaan ini diarahkan untuk mengingat sosok Suharto yang berperan besar  dalam  peristiwa  SO  1  Maret  1949,  sehingga  ketika  masyarakat  Indonesia memperingati  peristiwa  tersebut  setiap  tahunnya  sudah  pasti  mengingat  Suharto sebagai kreator serangan ini. Dengan anggapan seperti ini, maka muncul istilah bagi masyarakat yang menghargai sejarah pahlawan-pahlawan nasional sebagai warga negara yang “baik”. Sehubungan dengan hal tersebut pesan politik yang menyatu dengan  monumen  juga  selalu  ditampilkan  untuk  masyarakat,  sehingga  nilai-nilai inilah yang menjadi pedoman bagi masyarakat untuk selalu mengingatnya.
Pala-pola  ini  yang  kemudian  menjadi  legitimasi  kepemimpinan  dan kelayakan  Suharto  untuk  terus  memimpin  bangsa  dengan  konsep  Jawa.  Dalam konsep  kepemimpinan  Jawa,  untuk  mendapatkan  legitimasi  raja  menjadi  objek kehormatan dimana ia memiliki prioritas untuk mendapatkan kekuatan supranatural ( kasekten )  yang  membenarkan  mereka  menjalankan  kekuasaan.  Dibimbing  oleh ilham kekuasaan supranatural wahyu ( wangsit ) sehingga tidak mungkin bertindak salah. Raja dianggap sebagai perwujudan kerajaan atau nengara, oleh sebab itu jika bertindak  dan  berbicara  menentang  negara  berati  memberontak  ( mbalelo )  dan benar-benar  pantas  dihukum.  Pemahaman  “otoriter”  seperti  ini  yang  digunakan oleh pemerintah Orde Baru dalam menjalankan kekuasaannya.
Namun tidak dapat dipungkiri lamanya Rezim Soeharto dalam menduduki puncak  kekuasaan  di  Indonesia  juga  diwarnai  oleh  berbagai  kontroversi  di dalamnya,  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  dan  strategi  politik  dalam  menjaga
status yang dimilikinya. Kontroversi seputar kekuasaan ini muncul pasca runtuhnya Orde Baru, meskipun hal tersebut tidak terlihat secara seketika. Dengan demikian terbukalah ruang untuk mempertentangkan konstruksi sejarah versi Orde Baru yang mengarah  pada  “siapa  yang  menguasai  sejarah,  menguasai  masa  depan,  yang menguasai masa kini, menguasai sejarah” (Sunarto dan Dini Yunarti , 2010: 233). Nampaknya  inilah  yang  dilakukan  melalui  monumen  bernama  Monumen  SO  1 Maret 1949 yang lahir sebagai sebuah alat kekuasaan dan menjadi bagian penting terciptanya legitimasi di mata masyarakat.
Tokoh  Suharto  sebagai  pemeran  utama  dalam  cerita  yang  dinarasikan melalui monumen ternyata menuai banyak kritik. Salah satunya yaitu dari seorang Sejarawan Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI),  bernama  Asvi  Warman Adam  yang  dari  beberapa  bukunya  seperti Pelursan  Sejarah , Melawan  Lupa Menepis Stikma, dan Membongkar Manipulasi Sejarah mengungkapkan dari sudut padang yang berbeda (Aswi Warman Adam, 2015: 7-10). Kritikan tersebut seperti contohnya kasus dominasi Soeharto yang mendiskreditkan peran Sultan Hamengku Buwono  IX  sebagai  penggagas  rencana  Serangan  Umum  1  Maret  1949. Padahal perlu  dipertanyakan,  misalnya  apakah  Soeharto  memiliki  pengetahuan  mengenai dunia  luar  dan  kecenderungan  politik  untuk  memahami  konsekuensi  global  dari aksi  yang  direncanakannya.  Sebaliknya  Sultan  Hamengku  Buwono  IX  lah  yang memiliki  empat  fungsi  penting,  yaitu  sebagai  Gubernur,  Raja  Kesultanan Yogyakarta,  Menteri  Pertahanan,  dan  diplomat  yang  dipercaya  melakukan perundingan.  Sangat  tidak  mungkin  jika Sri  Sultan  Hamengku  Buwono  IX  tidak memiliki  peran  penting  dalam  peristiwa  besar  di  Kota  Yogyakarta  ((Ilmiawati Safitri, Sri Margana, dkk, 2017: 331-332).

## KESIMPULAN
Dalam  konteks  ini  monumen  merupakan tetenger dari  sebuah  peristiwa untuk  diceritakan  kepada  publik  atau  masyarakat  yang  berlaku  sebagai penerimanya.  Adapun  tujuan  utama  dibangunnya  Monumen  SO  1  Maret  1949, yaitu  sebagai  ungkapan  penghargaan  kepada  para  pahlawan.  Lebih  dari  itu monumen juga diharapkan sebagai pengingat bagi generasi muda, agar tidak lupa
dengan  peristiwa-peristiwa  bersejarah  dan  semangat  yang  diteladani,  sehingga nilai-nilai perjuangan para pendahulu tetap terjaga.
Dari  penjelasan  singkat  di  atas  dapat  ditarik  benang  merah,  bahwa sebagian  besar  monumen  sejarah  perjuangan  di  Yogyakarta  dan  juga  banyak  di kota-kota lain di Indonesia dekat dengan persoalan memori tentang sejarah nasional untuk  menjadi  apa  yang  diharapkan  untuk  diingat.  Hal  ini  termanifestasi  dalam simbol-simbol  material  yang  mengemas  kisah-kisah  perang  kemerdekaan Indonesia  dengan  hal-hal  yang  diasosiasikan  dengan  militer.  Simbol  material tersebut dalam konteks ini adalah monumen yang bertujuan untuk menghadirkan apa yang disebut sebagai pesan simbolis. Pesan yang diharapkan dapat dicerna oleh publik atau masyarakat dan kemudian ada harapan akan tercapai sebuah kesadaran kolektif untuk melanggengkan “kekuasaan”.
Kenyataan  ini  membuat public  space (Monumen  SO  1  Maret  1949) menjadi  semacam  arena  kontestasi  memori,  karena  memiliki  narasi  yang  tidak terlepas  dari  penguasa.  Oleh  sebab  itu, public  space tidak  pernah  bebas  dari pemaknaan oleh berbagai pihak yang memiliki kuasa dalam mengisi ruang tersebut. Itu berarti bangunan Monumen SO 1 Maret 1949 menjadi pendukung dalam proses pewacanaan yang sengaja dibuat untuk menyampaikan pesan-pesan subyektifitas. Fakta  yang  ada  juga  menunjukkan  bahwa  ekspresi  atau  pesan  yang  disampaikan sebagai  salah  satu cara  untuk  terus  mempertahankan  legitimasi  dan  melestarikan kekuasaan Orde Baru.
Dengan demikian dapat diketahui, bawa konstruksi sejarah melalui sebuah monumen atau tetenger yang mengandung memori yang diendapkan adalah sebuah hal yang tidak dapat dielakkan. Lebih dari itu, monumen telah dijadikan perantara untuk  menyatukan  persepsi  atau  konstruksi  makna  atas  sebuah  peristiwa  sejarah untuk kepentingan masa kini yang mengarah pada monopoli penguasa. Hal ini yang kemudian  makna public  space khususnya  monumen  ikut  berperan  dalam mengontrol dan pembentukan sebuah persepsi dan tindakan sosial. Tujuannya yaitu sebagai bentuk legitimasi berupa pengakuan masyarakat akan kekuasaan Suharto yang dibalut dengan kejayaan militer.
Namun tidak dapat dipungkiri pada perkembangannya berbanding terbalik ketika  penguasa  dalam  hal  ini  Orde  Baru  runtuh,  yang  membuat  monumen  ini menjadi kontroversial. Narasi masa lalu (sejarah) yang beragam kemudian muncul dan  saling  bersaing.  Bahkan  memori  semacam  ini  sering  berbenturan  dan mengorbankan  narasi  sejarah  masa  lalu  yang  hidup  di  masyarakat.  Mungkin kedengaran bising, namun tetap lebih baik buat keadaan publik daripada masa lalu menjadi  terlupakan.  Bahkan  tidak  mengherankan  jika  saat  ini  muncul  kalimat pertanyaan berlatar belakang Bahasa Jawa “ Pie kabare? Enak jamanku toh ?” yang begitu persuasif di benak masyarakat Indonesia. Sekilas kalimat tersebut mengajak untuk mengingat masa lalu dan menyiratkan sebuah perbandingan antara keadaan pada  masa  Orde  Baru  dengan  kini  ketika  reformasi  menjadi  keyakinan  bangsa Indonesia. Pada intinya pesan tersebut merupakan simbol soal kondisi yang nyaman dan aman di masa lalu. Inilah wujud “keberhasilan” pengendapan politik memori dalam bentuk rekontruksi mindset yang pernah diupayakan oleh penguasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Antakusumah, Tahta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sri Sultan Hamengku Buwono IX , Jakarta:  Gramedia, 2011.
Aswi  Warman  Adam, Melawan  Lupa,  Menepis  Stikma ,  Yogyakarta:  Kompas, 2015.
Aswi  Warman  Adam,  “Pelurusan  Sejarah  dan  Historiografi  Alternatif”,  dalam, Bambang  Purwanto  &  Aswi  Warman  Adam, Menggugat  Historiografi Indonesia , Yogyakarta: Ombak, 2013.
Bambang Purwanto, “Sejarawan Akademik dan Disorientasi Historiografi: Sebuah Otentik”, dalam, Bambang Purwanto & Aswi Warman Adam, Menggugat Historiografi Indonesia , Yogyakarta: Ombak, 2013.
Budiawan, Sejarah  Memori  Titik  Simpang  dan  Titik  Temu ,  Yogyakarta:  Ombak, 2013.
Eddy Soekmono, R., Yogyakarta Ibukota Perjuangan , Yogyakarta: Narasi, 2009.
McGregor,  Katherine  E, Ketika  Sejarah  Berseragam:  Membongkar  Ideologi Militer Dalam Menyusur Sejarah Indonesia , Yogyakarta: Syarikat, 2008.
Himawan  Soetanto, Yogyakarta:  Jendral  Spoor  (Operasi  Kraai)  Versus  Jendral Sudirman (Perintah Siasat No.1) , Jakarta: PT. Gramedia, 2006.
Ilmiawati  Safitri,  “Film  Sebagai  Alat  Propaganda  Rezim  Penguasa”,  dalam,  Sri Margana,  dkk, Menemukan  Historiografi  Indonesia  Jilid  I ,  Yogyakarta: Ombak, 2017.
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1997.
Nasution, A.H., Sekitar Perang kemerdekaan Indonesia: Perang Gerilya Semesta II Jilid 10 , Bandung: Disjarah-AD dan Angkasa, 1977.
Nugroho  Notosusanto, Pejuang  dan  Prajurit:  Konsepsi  dan  Implementasi  Dwi fungsi ABRI , Jakarta: Sinar Harapan, 1948.
Sayer, Faye, Sejarah Publik: Sebuah Panduan Praktis , Yogyakarta: Ombak, 2017.
Soetardono &  Sri  Utami, Sejarah  Monumen  Yogya  Kembali ,  Yogyakarta:  Badan Pengelola Museum Monumen Yogya Kembali, 1994.
Sunarto dan Dini Yunarti , Konflik Dibalik Proklamasi , Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
Suryo  Haryono,  P.,  dkk, Monumen  Perjuangan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta , Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah, 1987.
Suwarno, Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 , Yogyakarta: Kanisius, 1994.
Tim  Lembaga  Analisis  Informasi, Kontroversi  Serangan  Umum  1  Maret  1949 , Yogyakarta: Media Persindo, 2000.
Wood,  Michael, Sejarah  Resmi  Indonesia  Modern:  Versi  Orde  Baru  dan  Para Penantangnya ,  trj.  Astrid  Reza  dan  Abmi  Handayani,  Yogyakarta: Ombak, 2013.

## Lampiran

## Lampiran I
Kordinator Konservator Museum Benteng Verdeburg Yogyakarta, Darsono menunjukkan relif yang dicoret-coret oleh oknum tak bertanggungjawab di Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949, Selasa (19/2/2019)
Sumber: Christi Mahatama, Tribun.com https://jogja.tribunnews.com/2019/02/20/polisi-buru-pelaku-vandal- monumen-so-1-maret.