## ANALISA AKAD RAHN DAN PENERAPANNYA

## PADA PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI
Desmy Riani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia desmyriany@gmail.com

## Abstrak
Penerapan produk di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sejauh ini mengundang banyak perhatian  khusus,  perhatian  tersebut  lebih  condong  pada  penerapan  akad.  Karena perbedaan  mendasar  antara  LKS  dengan  lembaga  keuangan  konvensional  adalah  pada akad/perjanjian sebelum melakukan transaksi keuangan.  Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia  menerapkan  berbagai  macam  produk  dan  akad  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya,  salah  satu  produknya  adalah  akad  rahn  yang  ada  di  Gadai  Emas  Bank Syariah  Mandiri,  adanya  kebebasan  untuk  mendesain  bentuk  akad  akan  memberikan keberagaman  produk.  Namun  demikian  analisis  fiqh  dilakukan  untuk  menghindari  hal- hal yang dilarang, mengingat salah satu kaidah  dalam ushul fiqh adalah pada dasarnya semua transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara garis besar gadai emas (rahn) di Bank Syariah Mandiri telah sesuai  Berdasarkan  rukun  akad  rahn  secara  praktik  mulai  dari  marhun,  marhun  bih, shighah,  dan  ‘aqidaini  sudah  sesuai  dengan  dengan  teori  syariah.  Namun  di  sisi  lain, terdapat  hal-hal  yang  kurang  sesuai  dengan  konsep  syariah  yang  ada  yaitu  mengenai adanya penggabungan akad (double akad) yaitu akad rahn, akad qardh dan akad ijarah, penentuan  biaya  ijarah,  dan  biaya  administrasi  yang  kurang  sesuai  dengan  besarnya nilai pinjaman

## A. Pendahuluan
Perkembangan  sistem  keuangan  syariah  ditandai  dengan  didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan  konvensional,  baik  dalam  tujuan,  mekanisme,  kekuasaan,  ruang  lingkup, serta  tanggung  jawabnya.  Setiap  institusi  dalam  lembaga  keuangan  syariah  menjadi bagian  integral  dari  sistem  keuangan  syariah.  Lembaga  keuangan  syariah  bertujuan membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat Islam (Andri,2016).
Pegadaian  merupakan  Salah  satu  solusi  bagi  masyarakat,  ketika  seseorang membutuhkan  dana  dalam  kondisi  yangmendesak  dan  cepat,  sedangkan  yang bersangkutan  tidak  memilikidana  cash  atau  tabungan  maka  pendanaan  pihak  ketiga menjadi  alternatif  pemecahannya.  Saat  mengakses  jasa  perbankan  bagi  beberapa masyarakat  akan  menghadapi  administrasi  dan  persyaratanyang  rumit,  sehingga sebagian  orang  akan  datang  pada  rentenir,  meskidengan  bunga  yang  cukup  tinggi. Bagi  sebagian  orang  memilikiharta  yang  bisa  dijadikan  agunan,  maka  pegadaian pilihannya,  sebab  transaksi  gadai  paling  aman,  legal  dan  terlembaga  (Rokhmat, 2014).
Pegadaian  adalah  sebuah  BUMN  di  Indonesia  yang  usaha  intinya  adalah bidang  jasa  penyaluran  kredit/pinjaman  kepada  masyarakat  atas  dasar  hukum  gadai (Susilowati, 2008). Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas gadai tidak hanya dilakukan  oleh  lembaga  jaminan  seperti  pegadaian  (konvensional)  saja.  Saat  ini praktik  gadai  yang  sesuai  dengan  syariah  pun  mulai  dilakukan  di  Bank  Syariah. Praktik  gadai  syariah  atau  yang  disebut  rahn  ini  sangat  menekankan  tidak  adanya pengenaan riba atau pungutan bunga atas pinjaman  yang diberikan (Naida & Dodik, 2012).
Logam mulia seperti emas dan perak merupakan bentuk transaksi yang dapat digunakan.  Al-Qur’an  dan  Al-Hadits  telah  menyebutkan  fungsi  logam  mulia  emas dan  perak  sebagai  harta  dan  lambang  kekayaan  yang  disimpan  (Ali,  2017).  Selain berfungsi sebagai transaksi juga dapat digunakan untuk kegiatan investasi. Tak hanya sebatas  itu  saja,  emas  dan  perak  juga  digunakan  sebagai  sarana  pembiayaan  atau pemberian  pinjaman.  Adapun  tujuan  pembiayaan  atau  pemberian  pinjaman  yaitu untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  bersifat  mendesak.  Terlebih  masyarakat  yang membutuhkan uang tunai. Oleh sebab itu, masyarakat yang memiliki emas atau perak dapat diagunkan barangnya sebagai jaminan  melalui sistem  gadai. Proses yang cepat dan mudah merupakan jalan bagi masyarakat untuk segera memiliki uang tunai.
Gadai  Emas  Bank  Syariah  Mandiri  (Gadai  Emas  BSM)  merupakan  produk pembiayaan  dengan  jaminan  berupa  emas,  dengan  fasilitas pricing yang  murah, nyaman  layanannya,  jaringan  yang  luas  tersebar  di  seluruh  kota-kota  di  Indonesia, aman  dan  terjamin,  proses  mudah  dan  cepat,  biaya  pemeliharaan  yang  murah  dan dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya seperti rekening tabungan dan ATM.
Bank  Syariah  Mandiri  (BSM)  sebagai  Lembaga  Keuangan  Syariah menerapkan Prinsip Syariah dalam operasionalnya, termasuk operasional Gadai Emas BSM.  Operasional  Produk  Gadai  Emas  BSM  berpedoman  pada  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN  MUI)  dan  Ijma  Ulama  untuk memastikan bahwa produk Gadai Emas BSM telah sesuai dengan nilai-nilai syariah.
Produk Gadai Emas BSM menerapkan 3 akad yaitu (1) akad qardh , (2) akad rahn dan (3) akad ijarah . Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah menggunakan akad qardh ,  dengan  objek  agunan  berupa  emas  yang  diikat  dengan  akad rahn serta penyewaan tempat penyimpanan emas yang diikat dengan akad ijarah .
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  penulis  akan  menganalisa kesesuaian antara teori akad rahn dengan implementasinya pada produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri.

## A. Pengertian Rahn
1. Definisi Rahn
a. Dari  segi  etimologi Rahn berarti  menahan.  Pengertian syara’ ialah menahan  (menggadaikan)  sesuatu  benda  sebagai  jaminan  ( collateral ) untuk mendapatkan pinjaman (Burhanuddin, 2008: 278).
b. Ar- Rahn adalah  menahan  salah  satu  harta  milik  si  peminjam  sebagai jaminan  atas  pinjaman  yang  diterimanya.  Barang  yang  ditahan  tersebut memiliki  nilai  ekonomis.  Dengan  demikian,  pihak  yang  menahan memperoleh  jaminan  untuk  dapat  mengambil  kembali  seluruh  atau sebagian  piutangnya.  Secara  sederhana  dapat  dijelaskan  bahwa rahn adalah  semacam  jaminan  utang  atau  gadai  (Antonio,  2001:  128).  Rais (2006:117)  menjelaskan  bahwa  dalam  perkembangan  rahn,  rahn memiliki  peranan  yang  besar  dalam  kehidupan  masyarakat,  khususnya untuk  golongan  menengah  kebawah.  Rahn  dapat  digunakan  untuk menggerakkan  usaha  ekonomi  kecil  dan  menengah  agar  bisa  lebih berkembang.  Sehingga  sektor  riil  dapat  tumbuh  dengan  baik  dan peningkatan perekonomian nasional secara makro dan mikro.
2. Dasar Hukum Rahn
a. Al-Qur’an
“Dan  apabila  kamu  dalam  perjalanan  sedang  kamu  tidak  memperoleh seorang  juru  tulis,  maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang dipegang (oleh yang berpiutang).” [Al-Baqarah: 283]
Ayat  tersebut  secara  eksplisit  menyebutkan “barang  tanggungan  yang dipegang  (oleh  yang  berpiutang)” .  Dalam  dunia  finansial,  barang tanggungan  biasa  dikenal  sebagai  jaminan  ( collateral )  atau  objek  gadai (Antonio, 2001: 128).
b. Hadis
Aisyah  r.a.  berkata  bahwa, “Rasulullah  SAW,  pernah membeli  makanan dengan  berutang  dari  seorang  Yahudi  dan  Nabi  menggadaikan  sebuah baju besi kepadanya.” [HR Bukhari dan Muslim]
Anas  r.a.  berkata, “Rasulullah  menggadaikan  baju  besinya  kepada seorang  Yahudi  di  Madinah  dan  mengambil  darinya  gandum  untuk keluarga beliau.” [HR Bukhari, Ahmad, Nasa’I dan Ibu Majah]
Abu  Hurairah  r.a.  berkata  bahwasanya  Rasulullah  SAW  bersabda, “Barang  yang  digadaikan  itu  tidak  boleh  ditutup  dari  pemilik  yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggungjawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya).” [HR  Syafi’i  dan Daruqutni]
c. Kaidah Fiqh
لْيِلَدِب َّلاِإ ُةَحاَبِ ْلْا َو ُّل ِحْلا ِتَلاَماَعُمْلا يِف ِط ْو ُرُّشلا يِف ُلْصَلأْا Pada  dasarnya  semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan,  kecuali  ada dalil (yang mengharamkan).

## d. Fatwa DSN MUI
Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn ,  bahwa  pinjaman  dengan  menggadaikan  barang  sebagai  jaminan utang dalam bentuk Rahn diperbolehkan dengan ketentuan:
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang)  sampai  semua  utang rahin (yang  menyerahkan  barang) dilunasi.
2. Marhun dan  manfaatnya  tetap  menjadi  milik rahin. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin . Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin , dengan tidak mengurangi  nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun pada  dasarnya  menjadi kewajiban rahin ,  namun  dapat  dilakukan  juga  oleh murtahin , sedangkan  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan  tetap  menjadi kewajiban rahin .
4. Besar  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun tidak  boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun :
a. Apabila  jatuh  tempo, murtahin harus  memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah.
c. Hasil  penjualan marhun digunakan  untuk  melunasi  utang, biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  yang  belum  dibayar  serta biaya penjualan.
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
3. Rukun dan Syarat Rahn (Ascarya, 2011: 108)
a. Rukun Rahn sebagai berikut: (1). Pelaku akad, yaitu rahin dan murtahin ,
(2).  Objek  akad,  yaitu marhun & marhunbihi, dan  (3).  Kesepakatan (Sighat), yang diimplementasikan dalam akad.
b. Syarat Rahn :
1. Aqid ( Rahin dan Murtahin )
Pihak-pihak  yang  melakukan  perjanjian Rahn ,  yaitu rahin dan Murtahin harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat.
2. Shigat (Akad)
Shigat tidak  boleh  terikat  dengan  syarat  tertentu  dan  juga  dengan waktu  di  masa  mendatang. Rahn mempunyai  sisi  pelepasan  barang dan  pemberian  utang  seperti  halnya  akad  jual  beli  ( murabahah ), sehingga tidak boleh  diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan.
3. Marhunbihi (Utang)
Harus  merupakan  hak  wajib  yang  diberikan  dan  diserahkan  kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya. Harus dikuantifikasikan  atau  dihitung  jumlahnya.  Bila  tidak  dapat  diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, maka Rahn tidak sah.

## 4. Marhun (Barang)
Menurut  ulama  Syafi’iyah, Rahn bisa  sah  dengan  dipenuhinya  3 syarat. Pertama ,  harus  berupa  barang  karena  utang  tidak  dapat digadaikan. Kedua ,  penetapan  kepemilikan  atas  barang  yang digadaikan  tidak  terhalang. Ketiga ,  barang  yang  digadaikan  bisa dijual ketika sudah tiba pelunasan utang gadai.

## B. Implementasi Rahn : Produk Gadai Emas BSM
1. Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan qardh beragun emas yang diikat dengan  akad rahn ,  dimana  emas  yang  diagunkan  disimpan  oleh  bank  selama jangka  waktu  tertentu  dengan  membayar  biaya  sewa  penyimpanan  atas  emas sebagai objek rahn yang diikat dengan akad ijarah .
2. Landasan  operasional  Gadai  Emas  BSM  berdasarkan  Fatwa  DSN  MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas:
1. Rahn Emas  dibolehkan  berdasarkan  prinsip Rahn (Fatwa  DSN  MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn ).
2. Ongkos  dan  biaya  penitipan  barang  ( marhun )  ditanggung  oleh  penggadai ( rahin ).
3. Ongkos  sebagaimana  dimaksud  ayat  2  besarnya  didasarkan  pada  pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang ( marhun ) dilakukan berdasarkan akad ijarah.
4. Alur proses Gadai Emas BSM sebagai berikut:
a. Nasabah  mengajukan  permohonan  produk  Gadai  Emas  BSM  dan  pemenuhan persyaratan dokumen.
b. Petugas Bank menganalisa dan melakukan penaksiran terhadap agunan.
c. Pencairan pembiayaan dan penetapan jatuh tempo pembiayaan.
5. Jaminan disimpan dilemari besi ( main vault ) selama jangka waktu pembiayaan dan hanya  boleh  dikeluarkan  ketika  pembiayaan/peminjaman  nasabah  sudah  dilunasi atau  akan  dilakukan  perpanjangan  (untuk  dilakukan  taksir  ulang  oleh  petugas bank).
6. Jangka  waktu  pembiayaan  minimal  15  hari  dan  maksimal  4  bulan  serta  bisa diperpanjang 2 kali.
7. Biaya ujrah berdasarkan  pada  (1)  jenis  jaminan  dan  (2)  nilai  pinjaman.  Biaya penyimpanan ditetapkan sebagai berikut:
a. Jenis Jaminan & Nilai Pinjaman
Jenis Jaminan Gol Range Pembiayaan (e.q. rate/bulan) Terhadap Taksiran A Emas Lantakan, Logam Mulia/Dinar Antam Tanpa Sertifikat, LM Non Antam & Perhiasan Emas 1 500 ribu < X < 20 juta 1,70 % 2 20 juta < X < 50 juta 1,53 % 3 50 juta < X < 100 juta 1,49 % 4 100 juta < X < 250 juta 1,45 % B Logam Mulia/Dinar Antam, Dinar PT Peruri Bersertifikat 5 500 ribu < X < 250 juta 1,35 %
b. Mekanisme Perhitungan Biaya/Tarif Pemeliharaan/Penyimpanan
1. Menghitung jumlah hari pembiayaan yang digunakan nasabah.
2. Mengkonversi jumlah hari tersebut ke sistem periode, dengan perhitungan 1 periode = 15 hari.
3. Setelah  diperoleh  jumlah  periode  gadai,  maka  menghitung  biaya pemeliharaan  berdasarkan  tabel  di  atas.  Besarnya  biaya  pemeliharaan tergantung  dari  nilai  taksiran  dan  jenis  jaminan  nasabah  (ket:  rate  biaya pemeliharaan dihitung per bulan, dimana 1 bulan sama dengan 2 periode).
c. Contoh perhitungan biaya penyimpanan ( ujrah )
Pada tanggal 1 Januari 2019, nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa gelang  bermata  dengan  kadar  18  karat  dan  berat  20  gram.  Berapakah  biaya pemeliharaan  yang  harus  dibayar,  bila  nasabah  melunasi  pada tanggal  1  Maret 2019? (HDE: Rp.460.000)
Jangka Waktu: Periode Gadai: 1 Januari s.d. 1 Maret 2019 = 4 Periode (2 bulan)
Taksiran: = (karat/24) x berat emas x HDE = (18/24) x 20 x Rp.460.000 = Rp.6.900.000
Pembiayaan: = Taksiran x FTV = Rp.6.900.000 x 85% = Rp.5.865.000
Biaya Penyimpanan/Pemeliharaan = (Taksiran x rate) x waktu gadai = (Rp.6.900.000 x 1,70%/bulan) x 2 bulan
= (Rp.117.300/bulan) x 2 bulan = Rp.234.600
Maka  biaya  pemeliharaan  yang  harus  dibayar  oleh  nasabah  adalah  sebesar Rp.243.600
C. Analisis akad Rahn pada Gadai Emas BSM
1. Akad secara syariat dibagi menjadi dua, akad shahih dan akad ghairu shahih. Akad shahih adalah akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariah dan  berkalu  akibat  ditimbulkan  oleh  akad  dan  mengikat  secara  pasti  oleh  pihak- pihak  yang  berakad  (Darsono,  Ali,  dkk:49).  Sebuah  akad  akan  dikatakan  shahih, apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya.
Apabila  dilihat  dari  rukun  akad  rahn  yang  pertama  adalah  adanya  jaminan (marhun).  Secara  teori  barang  yang  bisa  dijadikan  Syarat  yang  terkait  dengan barang  jaminan  (marhun)  adalah  yang  mempunyai  nilai  ekonomis,  harus  bisa ditransaksikan  dan  bisa  diserahterimakan  ketika  akad.  Harus  berupa  harta  yang berharga  dan  dapat  dimanfaatkan  atau  mal  al  mutaqaqqim,  apabila  manfaat  saja, barang tidak bisa dijadikan marhun karena tidak bisa diserahterimakan ketika akad, selain  itu  manfaat  tidak  bisa  diketahui  nilainya  secara  jelas.  Marhun  merupakan milik  mutlak  rahindan  tidak  terdapat  hak  orang  lain  dalam  marhun (Abdul,Ghufron: 267-268).
Secara  praktik  barang  yang  diterima  untuk  dijadikan  jaminan  (marhun)  di  Gadai Emas  BSM  adalah  barang  bernilai  yang  mempunyai  nilai  ekonomis,  yaitu perhiasan  emas  dan  logam  mulia.    Pada  akad  rahn  tidak  boleh  memanfaatkan marhun terlalu lama sebab akan menyebabkan marhun hilang atau rusak (Rachmat, 2001:  172).  Atas  dasar  inilah  Gadai  Emas  BSM  memberikan  jangka  waktu pinjaman selama 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang.
Rukun  yang  kedua  adalah  marhun  bih,  Syafi’iyyah  dan  Malikiyah  menetapkan syarat  utama,  yaitu  gadaian  dilakukan  dengan  utang  yang  tetap  dan  wajib,  barang yang  digadaikan  dapat  dinilai  dengan  uang  sehingga  dapat  digunakan  atau  dijual untuk  membayar  utang,  jumlah  yang  diberikan  untuk  utang  tidak  lebih  dari  nilai asli  barang,  utang  itu  harus  bersifat  mengikat,  seperti  harga  atas  barang  yang dipakai  dalam  jual  beli  dan  terakhir,  nominal  utang  itu  diketahui  secara  jelas  dan pasti  (Dimyauddin:  263).  Secara  praktik,  marhun  ditaksir  sesuai  dengan  nilainya, Gadai  Emas  BSM  memberikan  jasa  penaksiran  atas  nilai  suatu  barang  yang
dilakukan  oleh  rahin,  jasa  ini  diberikan  karena  Gadai Emas  BSM  mempunyai  alat penaksir yang akurat (Panji: 289).
Syarat  yang  harus  ada  dalam  diri  ‘aqidaini  (rahin  dan  murtahin)  adalah  adanya ahliyyah  yaitu  kecakapan  dalam  bertindak  hukum,  masing-masing  dari  dua  pihak yang  melakukan  transaksi  mampu  melakukan  transaksi  kepemilikan.  Menurut jumhur  ulama  ahliyyah  merupakan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  orang  baligh dan berakal, akad rahn tidak boleh dilaksanakan oleh anak kecil yang belum baligh dan  orang  gila  (Abdul,2012:  266).  Secara teori  ‘aqida  ini  harus  cakap  hukum  dan baligh,  secara  praktik  syarat  ini  telah  dipenuhi  karena  di  Gadai  Emas  BSM disyaratkan untuk membawa KTP atau kartu identitas resmi lainnya, dalam hal ini warga negara Indonesia bisa memiliki KTP apabila sudah berusia 17 tahun, artinya sudah cakap hukum dan baligh (Naida, 2012: 130).
Rukun yang terakhir adalah Shighah, Ijab dan Qabul yang dilakukan oleh ‘aqida ini agar  bisa  dilakukan  serah  terima  kepemilikan.  Yaitu  adanya  pernyataan  yang menunjukkan  kerelaan  pihak  yang  melakukan  akad  (Darsono:  40).  Secara  praktik rukun  ini  telah  dipenuhi  karena  kedua  belah  pihak  menandatangani  Surat  Bukti Rahn  (SBR)  yang  ada  di  Gadai  Emas  BSM,  yang  berisi  perjanjian  atas  transaksi rahn tersebut.
Dalam hal pemeliharaan dan penyimpanan marhun terhadap emas yang digadaikan disimpan  oleh  Bank  dalam  lemari  besi  ( main  vault )  selama  jangka  waktu pembiayaan.  Hal  ini  sudah  sesuai  pendapat  para  ulama  yaitu  haram  untuk menggunakan  barang  gadaian,  kecuali  dalam  dua  hal:  (1)  pemberi  pinjaman  telah mengeluarkan  biaya  perawatan  untuk  barang  gadaian  dan  (2)  pemberi  pinjaman memberikan imbalan atas penggunaan barang gadaian (Erwandi, 2013: 359).

## D. Praktek Double Akad dalam Gadai Emas BSM
Pada  Gadai  Emas  BSM  terdapat  3  akad,  yaitu  (1)  akad qardh untuk pengikatan  pembiayaan  dari  Bank  kepada  nasabah,  (2)  akad rahn untuk  pengikatan emas sebagai agunan atas pembiayaan nasabah, dan (3) akad ijarah untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan emas sebagai agunan pembiayaan nasabah.
Hal  ini  bertentangan  dengan  hadis  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  yang diriwayatkan dari Amru bin Syu’aib bahwa Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, tidak halal  dua  persyaratan  dalam  satu  jual-beli,  tidak  halal  keuntungan barang  yang  tidak  dalam  jaminanmu  dan  tidak  halal  menjual  barang yang  bukan  milikmu.” [HR  Abu  Daud.  Hadis  ini  disahihkan  oleh  Al- Albani].
Penggabungan  akad rahn dan  akad ijarah berkaitan  dengan ta’alluq dimana akad rahn saling bergantung dengan akad ijarah . Walaupun demikian Dewan Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  memperbolehkan  praktik  ini  karena  antara  akad rahn dan  akad ijarah memiliki  objek  yang  berbeda.  Dimana  pada  akad rahn yang menjadi  objek  adalah  barang  jaminannya  dan  objek  pada  akad ijarah adalah  tempat sewanya.
Sedangkan  dalam  penggabungan  akad qardh dan ijarah menurut  Erwandi, akad ijarah termasuk bagian dari akad jual-beli, karena hakikat ijarah adalah jual-beli jasa.  Maka  menggabungkan  akad ijarah dan  akad qardh sama  hukumnya  dengan menggabungkan  akad  jual-beli  dan  akad qardh ,  yang  hukumnya  terlarang  (Erwandi, 2013: 361).

## E. Masalah Riba dalam Gadai
Perjanjian  pada  gadai  pada  dasarnya  adalah  akad  atau  transaksi  utang piutang,  hanya  dalam  gadai  ada  jaminannya.  Setidaknya  ada  tiga  hal  dalam  gadai yang memungkinkan ada unsur riba (Abdul, ghufron: 271), yaitu:
1. Apabila  dalam  akad  gadai  tersebut  ditentukan  bahwa  arRahin  atau  penggadai harus  memberikan  tambahan  kepada  murtahin  atau  penerima  gadai  ketika membayar utangnya.
2. Apabila  akad  gadai  ditentukan  syarat-syarat,  kemudian  syarat  tersebut dilaksanakan.
3. Apabila  rahin  tidak  mampu  mebayar  utangnya  hingga  pada  waktu  yang  telah ditentukan,  kemudian  murtahin  menjual  marhun  dengan  tidak  memberikan kelebihan  harga  marhun  kepada  rahin.  Padahal  utang  rahin  lebih  kecil  nilainya daripada harga marhun.
Pada  praktik  dalam  Gadai  Emas  BSM,  penerapan  biaya ujrah atas  jasa penyimpanan jaminan gadai (emas) tidak  menerapkan fatwa DSN MUI tentang rahn emas ayat 3 yaitu:
“Ongkos  sebagaimana  dimaksud  ayat  2  besarnya  didasarkan  pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.”
Biaya ujrah didasarkan  pada  besarnya  nilai  pinjaman  bukan  berdasarkan harga  dari  penyewaan  tempat  penyimpanan  ( safe  deposit  box) yang  sebenarnya  bila tidak digabung dengan Gadai Emas BSM. Dalam hal ini, Bank jelas mengambil biaya ujrah melebihi biaya ongkos penyimpanan yang nyata-nyata dibutuhkan.
Bank telah mengambil laba dari ongkos penyimpanan emas gadai maka akad qardh (pinjaman)  dengan  gadai  emas  yang  dilakukan  telah  berubah  menjadi  riba dayn ,  karena  hakikat  penggadaian  emas  adalah  pinjaman  yang  pihak  pemberi pinjaman  mendapat  manfaat  (laba)  dari  pinjaman  tersebut  dalam  bentuk  biaya penyimpanan emas (Erwandi, 2013: 364).
Emas  yang  digadaikan  disimpan  oleh  Bank  dalam  lemari  besi  ( main  vault ) selama  jangka  waktu  pembiayaan.  Hal  ini  sudah  sesuai  pendapat  para  ulama  yaitu haram  untuk  menggunakan  barang  gadaian,  kecuali  dalam  dua  hal:  (1)  pemberi pinjaman telah mengeluarkan biaya perawatan untuk barang gadaian dan (2) pemberi pinjaman memberikan imbalan tas penggunaan barang gadaian (Erwandi, 2013: 359).

## F. Kesimpulan
Mekanisme  operasional  akad  rahn  di  Bank  Mandiri  Syariah  menunjukkan bahwa  secara  garis  besar  gadai  emas  (rahn)  di  Bank  Syariah  Mandiri  telah  sesuai Berdasarkan rukun akad rahn secara praktik mulai dari marhun, marhun bih, shighah, dan ‘aqidaini sudah sesuai dengan dengan teori syariah.
Apabila  dilihat  dari  rukun  akad  rahn  yang  pertama  adalah  adanya  jaminan (marhun) yang mempunyai nilai ekonomis, secara praktik barang yang diterima untuk dijadikan  jaminan  (marhun)  di  Gadai  Emas  BSM  adalah  barang  bernilai  yang mempunyai  nilai  ekonomis,  yaitu  perhiasan  emas  dan  logam  mulia.    Rukun  yang kedua  adalah  jumlah  yang  diberikan  untuk  utang  tidak  lebih  dari  nilai  asli  barang, utang  itu  harus  bersifat  mengikat.  Secara  praktik,  marhun  ditaksir  sesuai  dengan nilainya  yang  dilakukan  oleh  rahin  dengan  alat  penaksir  yang  akurat.  Syarat  yang harus ada dalam diri ‘aqidaini (rahin dan  murtahin) adalah adanya ahliyyah, dimana dalam  praktek  Gadai  Emas  BSM  disyaratkan  untuk  membawa  KTP  atau  kartu identitas resmi lainnya, dalam  hal ini artinya sudah cakap hukum  dan baligh. Rukun yang  terakhir  adalah  Shighah,  Ijab  dan  Qabul  dan  secara  praktik  rukun  ini  telah dipenuhi  karena  kedua  belah  pihak  menandatangani  Surat  Bukti  Rahn  (SBR)  yang ada di Gadai Emas BSM, yang berisi perjanjian atas transaksi rahn tersebut.
Penggabungan  akad rahn dan  akad ijarah berkaitan  dengan ta’alluq dimana akad rahn saling bergantung dengan akad ijarah . Walaupun demikian Dewan Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  memperbolehkan  praktik  ini  karena  antara  akad rahn dan  akad ijarah memiliki  objek  yang  berbeda.  Dimana  pada  akad rahn yang menjadi  objek  adalah  barang  jaminannya  dan  objek  pada  akad ijarah adalah  tempat sewanya.  Sedangkan  dalam  penggabungan  akad qardh dan ijarah menurut  Tarmizi,
akad ijarah termasuk bagian dari akad jual-beli, karena hakikat ijarah adalah jual-beli jasa.  Maka  menggabungkan  akad ijarah dan  akad qardh sama  hukumnya  dengan menggabungkan  akad  jual-beli  dan  akad qardh ,  yang  hukumnya  terlarang  (Erwandi, 2013: 361).
Bank telah mengambil laba dari ongkos penyimpanan emas gadai maka akad qardh (pinjaman)  dengan  gadai  emas  yang  dilakukan  telah  berubah  menjadi  riba dayn ,  karena  hakikat  penggadaian  emas  adalah  pinjaman  yang  pihak  pemberi pinjaman  mendapat  manfaat  (laba)  dari  pinjaman  tersebut  dalam  bentuk  biaya penyimpanan emas (Erwandi, 2013: 364).

## G. Daftar Pustaka
Al-qur’an Qs. Al-Baqarah ayat 283
Abdul  Rahman  Ghazaly,  Ghufron  Ihsan,  Sapiudin  Shidiq,  2015, Fiqh  Muamalat, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Ali, M M, 2017, Konsep Uang dalam Islam , dari http://website.tazkia.ac.id/.
Andri Soemitra, 2016, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana.
Antonio, M. Syafii, 2001, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik , Jakarta: Gema Insani Press.
Ascarya,  2011, Akad  dan  Produk  Perbankan  Syariah, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada
Burhanuddin  S,  2008, Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indonesia, Yogyakarta:  UII Press Yogyakarta.
Darsono,  Ali  Sakti,  Dkk, Dinamika  Produk  dan  Akad  Keuangan  Syariah  di Indonesia, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017).
Dimyauddin  Djuwaini,  2015, Pengantar  Fiqh  Muamalat, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Erwandi  Tarmizi,  2013, Harta  Haram  Muamalat  Kontemporer, Bogor:  PT  Berkat Mulia Insani.
Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002.
Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadits riwayat Bukhari, Ahmad, Nasa’I dan Ibu Majah. Hadits riwayat Syafi’i dan Daruqutni.
Hadits riwayat Abu Daud dari Al-Albani.
Naida  Nur  Alfisyahri  dan  Dodik  Siswantoro,  2012,  Praktik  dan  Karakteristik  Gadai Syariah di Indonesia, Jurnal Share, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember.
Rachmat Syafe’i, 2001, Fiqih Muamalat, Bandung: CV Pustaka Setia.
Rais Sasli, 2006, Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional . Uii press.
Rokhmat  Subagiyo,  2014, Tinjauan  Syariah  Tentang  Pegadaian  Syariah (Rahn), Jurnal An-Nisbah, Vol. 1, No. 1, Oktober.
Susilowati,  Tri  Pudji,  2008 ,  Pelaksanaan  Gadai  dengan  Sistem  Syariah  di  Perum Pegadaian Semarang , Tesis, Universitas Diponegoro. Semarang.
Panji  Adam,  2018, Fatwa-Fatwa  Ekonomi  Syariah:  Konsep,  Metodologi,  dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Amzah.
https://www.syariahmandiri.co.id /consumer-banking/emas/gadai-emas