## QUO VADIS PERADILAN AGAMA DALAM PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

## QUO VADIS OF RELIGIOUS COURT ON THE DEVELOPMENT OF SHARIA ECONOMIC LAW IN INDONESIA

## Illy Yanti
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jln. Jambi-Muaro Bulian Km. 16, Sungai Duren, Muaro Jambi E-mail: illy.yanti@yahoo.com

## Addiarrahman
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jln. Arif Rahman Hakim, No. 1 Telanaipura, Jambi
E-mail: addiarrahman@gmail.com

## Badaruddin
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jln. Jambi-Muaro Bulian Km. 16, Sungai Duren, Muaro Jambi E-mail: badaruddin2101@gmail.com
Submitted: Okt 30, 2016; Reviewed: Nov 25, 2016; Accepted, Des 07, 2016
Abstract: This article aims to explore the development of sharia economic law in Indonesia. The deconstruc- tive approach is used to describing the stages of that development either progressiveness or stagnancy. There are three progressiveness stages, namely initiative, formative and reformative. However, the roles of sharia court are in status quo position or stagnancy process which is caused by 1) the absolute competencies of sharia court is reduced by other rules. But this was done with Perma No. 14 Tahun 2016 about System of Sharia Economic Dispute Settlement. 2) The moral hazard of sharia banking with applying sulhu as a solution of dispute settle- ment would not reveal the root cause of sharia economic dispute. At the end, there is no jurisprudence that can be used as both evaluative references to developing of sharia economic law and preventive effort so that the same problem does not occur on other client or sharia banking.
Keywords : deconstruction, sharia economic dispute, religious court, progressiveness, stagnancy.
Abstrak: Tulisan ini berupaya mengelaborasi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pendeka- tan dekonstruksi digunakan dengan mendeskripsikan setiap tahapan pengembangan hukum ekonomi syariah dengan melihat aspek progresifitas dan stagnansi dalam upaya tersebut. Langkah progresif pengembangan tersebut melalui tiga tahap, yaitu: inisiatif, formatif, dan reformatif. Akan tetapi, peran peradilan agama berada pada posisi status quo, sehingga hal ini merupakan bentuk stagnansi dalam pengembangan tersebut.

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 16, No. 2, Desember 2016 (hlm. 255-267)
Penyebabnya adalah 1) adanya aturan lain yang mereduksi kewenangan absolut peradilan agama. Disahkan- nya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, menyelesaikan persoalan tersebut; 2) moral hazard perbankan syariah dengan menjadikan sulhu sebagai solusi penyelesaian sengketa. Sekalipun dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, upaya damai mengakibatkan tidak ter- ungkapnya akar masalah dari suatu sengketa, sehingga tidak adanya keputusan hakim yang bisa dijadikan rujukan evaluative untuk pengembangan hukum ekonomi syariah di satu sisi, dan tindakan preventif agar masalah yang sama tidak terjadi terhadap nasabah atau perbankan syariah yang lain.
Kata Kunci: dekonstruksi, sengketa ekonomi syariah, peradilan agama, progresif, stagnan

## Pendahuluan
Kaidah fi qh menyatakan bahwa perubahan hukum sejalan dengan perubahan waktu, tem- pat, adat dan keadaan suatu masyarakat. Arti- nya, terjadinya perubahan fungsi dan struk- tur, misal, politik, budaya, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, menghendaki perubahan hukum dalam merespon berbagai persoalan yang muncul dari perubahan tersebut. Seturut dengan itu, juga dibutuhkan perubahan para- digma ( shifting paradigm ). Inilah yang men- gakibatkan, misalnya, perubahan kekuatan politik, menghasilkan kajian-kajian mutakhir tentang Islam politik. Gelombang globalisasi ekonomi, sosial dan budaya, mendesak para penggiat studi Islam merumuskan perspek- tif tersendiri dalam bidang social sciences.
Pada titik ini, model pendekatan islamisasi, islam sebagai ilmu, atau ilmu sosial profetik dan lain sebagainya, dapat dikatakan sebagai upaya merespon perubahan dan kompleksitas persoalan yang mengikutinya. Karakter inilah yang menjadi tulang punggung untuk men- egaskan bahwa islam merupakan agama yang shalih li kulli zaman wa makân.
Jika dulu, ketegangan antara kelompok nasionalis-religius dengan nasionalis-sekular berkaitan erat dengan keinginan menghidupan tujuh kata dalam piagam Jakarta sebagai legal- itas penerapan syariat Islam, 1 maka lahirnya
1  Bactiar Effendi, Islam dan negara: transformasi gagasan dan praktik politik Islam di Indonesia
UU dan peraturan pemerintah tentang Hukum Ekonomi Syariah, tidak lagi menjadikan piag- am Jakarta sebagai pusat wacana. Demokrasi menjadi wadah gerakan Islamisasi, baik yang dilakukan oleh kelompok trans-nasional, maupun kelompok moderat dengan melahir- kan khazanah keindonesiaan, seperti: Islam Berkemajuan, 2 Islam Nusantara, 3 dan lain se- bagainya.  Jihad konstitusi, sebagaimana yang dilakukan Muhammadiyah, misalnya, meru- pakan bentuk aksi dalam menjawab persoalan dan tantangan yang dihadapi masyarakat In- donesia pada umumnya. 4
Pada batas tertentu, berkembangnya wa-
(Paramadina, 2009); Bandingkan dengan: Fais- al Ismail, Imron Rosyidi, dan Latiful Khuluq, Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wa- cana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila (Yogyakarta [etc.: Tiara Wacana Yogya : Yayasan Adikarya IKAPI : The Ford Foundation, 1999); Faisal Ismail, Islam and Pancasila: Indonesian Politics, 1945-1995 , 1st ed (Jakarta: Badan Lit- bang Departemen Agama, 2001).
2  Centre for Dialogue and Cooperation among Civ- ilizations (Indonesia), ed., Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan , Cetakan I (Jakarta,
Indonesia: Kerja sama Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations [dengan] Mi- zan, 2015).
3 Ahmad Baso, Islam Nusantara: Ijtihad Jenius & Ijma’ Ulama Indonesia (Jakarta: Pustaka Afid, 2015).
4  Ahmad Najib Burhani, Muhammadiyah Berkem- ajuan: Pergeseran dari Puritanisme ke Kosmo- politanisme , 2016.
cana dan praktik ekonomi Islam merupakan upaya merespon kondisi umat yang tengah mengalami malaise, sebagaimana disebut oleh Ismail Raji al-Faruqi. 5 Meskipun dalam proses pertarungan dengan kepentingan pasar (baca: pemilik modal/kapitalis), gerakan ekonomi Islam (ekonomi syariah), 6 dewasa ini menda- patkan momentum, tidak hanya di level lokal, bahkan internasional. Mengikuti perkemban- gan ini, hukum ekonomi syariah menjadi ra- mai didiskusikan. Fatwa DSN-MUI, UU, Per- aturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, dan lain sebagainya, terus dikembangkan un- tuk merespon yang kompleksitas masalah dan belum diadopsi oleh peraturan yang ada.
Selain DSN-MUI, lembaga keuangan syariah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, Pengadilan Agama menjadi lem- baga terakhir, penegakkan keadilan dalam sengketa ekonomi syariah. Sejak tahun 2006, melalui UU No. 3 Tahun 2006, kompetensi peradilan agama tidak hanya terbatas pada persoalan Nikah, Talak, Rujuk (NTR), se- bagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, namun termasuk masalah sengketa ekonomi syariah. Artinya, selain DSN-MUI, Pengadilan Agama memiliki peranan pent- ing dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Pertanyaannya kemudian adalah, ba- gaimanakah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia? Apakah ia mengalami progresif atau stagnan? Bagaimana peran pen- gadilan agama dalam pengembangan hukum
5 ʻ Abdul Ḥ am ī d Ab ū Sulaym ā n dan International Institute of Islamic Thought, ed., Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan , 2nd ed.,  and expanded, Islamization of Knowl- edge Series, no. 1 (Herndon, Va., U.S.A: Interna- tional Institute of Islamic Thought, 1989), 1.
6  Yusdani, “Islamisasi Model al-Faruqi dan Pen- erapannya dalam Ilmu Ekonomi Islam di Indo- nesia (Suatu Kritik Epistemik),” La Riba Jurnal Ekonomi Islam 1, no. 1 (Juli 2007).
ekonomi syariah? Artikel ini bertujuan men- jawab pertanyaan tersebut.
Pengembangan hukum ekonomi syariah, berhadap-hadapan dengan persoalan tantan- gan pasar, dominasi nalar legal-formal, dan simbolisasi praktik keuangan syariah. 7 Hal ini berdampak terhadap perumusan hukum ekonomi syariah itu sendiri. Di satu sisi, di- tuntut menghasilkan formulasi hukum yang ideal, namun di sisi lain, harus memenuhi kebutuhan atau tuntutan pasar. Kondisi ini menuai banyak kritik terhadap produk hukum ekonomi syariah. Dengan kata lain, progresi- fi tas dalam perumusan hukum ekonomi sya- riah, berjalan seiring dengan kecenderungan stagnasi.

## Perkembangan Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Kajian tentang ekonomi syariah saat ini menda- pat perhatian yang sangat serius, sekalipun lebih banyak terfokus pada bidang keuangan dan perbankan syariah. Di Indonesia, tema ini selalu menjadi pilihan dalam penyelenggaran seminar, workshop, symposium, temu ilmiah, bahkan program studi di berbagai perguruan tinggi terkonsentrasi pada dua bidang tersebut. Hanya saja, perhatian yang sama tidak ber- laku dalam bidang hukum ekonomi syariah. Hal ini barangkali disebabkan karena adanya asumsi bahwa ruang lingkup tema ini sangat sempit. Padahal, kajian fi kih muamalah klasik terdiri dari banyak tema dan bab, sehingga ka- jian hukum ekonomi syariah dengan kondisi zaman yang semakin kompleks, semestinya akan lebih menyita perhatian.
Na fi s melakukan studi tentang proses
7  Addiarrahman, “Pos-Islamisme ‘Ilmu’ Ekonomi Islam Di Era Urban Dan Multikulturalisme,” Is- lam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies 1, no. 2 (15 Desember 2015): 165–72.
terbentuknya fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan utama otoritas keuangan (BI, OJK, dan lainnya) membuat kebijakan operasional sistem keuangan dan perbankan syariah. Ka- jian ini memberikan kontribusi penting, teru- tama dalam mengelaborasi metode istinbath hukum yang digunakan DSN-MUI. 8 Namun, studi ini masih belum mengungkap dinami- ka pengembangan hukum ekonomi syariah. Sedikit berbeda dengan Na fi s, studi Atang Abdul Hakim berkontribusi besar dalam mengelaborasi proses positivisasi fi kih mua- malah ke dalam aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, Atang berkesimpulan bahwa UU No. 21 Tahun 2008 telah memenuhi standar keadilan dengan mengedepankan prinsip neminem laedere, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang lain. 9 Sekalipun terbatas pada pengungkapan nilai-nilai syariah dalam UU Perbankan Syariah, namun kajian ini menjadi rujukan yang cukup penting di bidang hukum ekonomi syariah.
Beberapa kajian lain tentang hukum ekonomi syariah, juga belum membahas fokus penelitian ini, sebagaimana tampak pada hasil penelitian N. Eva Fauziah, dkk., 10
Muhammad, 11 Bismar Nasution. 12 Eva (dkk)
8  M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah , Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011).
9 Atang Abd Hakim, Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Pera- turan Perundang-Undangan , Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2011).
10 N. Eva Fauziah, et all, dan et all, “Pengaruh Hu- kum Ekonomi Syariah terhadap Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional,” 2011.
11 Muhammad, “Perkembangan Hukum Islam dan Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia,” Jur- nal Kajian Islam 1, no. 1 (2009).
12 Bismar Nasution, “Pengembangan Ekonomi Is- lam dan Kualitas Hukum Ekonomi Konvension-
menegaskan bahwa kontribusi hukum ekono- mi syariah baru dimulai setelah reformasi. Tepatnya, setelah diubahnya UU No. 7 Tahun 1992 dengan UU No. 10 Tahun 1998, selan- jutnya dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008. Namun, penegasan ini belum menjelas- kan dinamika apa yang berkembang di balik mulai diadopsinya hukum ekonomi syariah tersebut. Akan tetapi, hasil kajian Eva ( et.al. ) ikut menegaskan temuan Muhammad, yaitu bahwa sekalipun dinamika hukum Islam di In- donesia beraneka ragam, namun eksistensinya tidak dapat dihilangkan. Terlebih, kelemahan hukum ekonomi konvensional, memberikan ruang cukup besar bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, seturut dengan pengemban- gan sistem ekonomi Islam, sebagaimana tam- pak dalam hasil temuan Bismar Nasution.

## Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
Pendekatan dalam memahami perkembangan hukum ekonomi syariah dapat dilihat dari dua model, yaitu kultural dan positivisasi. Pendekatan pertama menempatkan hukum ekonomi syariah sebagai hasil hubungan ko- operatif antara nilai-nilai Islam dengan tra- disi-tradisi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan bisnis. Dalam khazanah klasik, kerja sama mudharabah di Iraq dikenal den- gan qiradh. Dalam tradisi masyarakat Mi- nangkabau, disebut dengan bakongsi. 13 Te- gasnya, pendekatan kultural melihat hukum ekonomi syariah sebagai hukum yang hidup ( living law ) di tengah masyarakat atau lazim disebut sebagai local wisdom atau termasuk dalam bagian hukum adat.
al,” Analytica Islamica 6, no. 1 (2004): 1–35.
13 Addiarrahman, “Kritik Nalar Perbankan Sya- riah: Perspektif Legal Maxim,” az-Zarqa 5, no. 2
(2013).
Pendekatan positivisasi merupakan re- spon terhadap perkembangan ekonomi sya- riah. Penggerak utamanya adalah lembaga keuangan syariah. Berdasarkan perspektif ini, hukum ekonomi syariah tidak lagi dipahami sebatas fi qh. 14 Melainkan seperangkat hukum yang harus dipatuhi oleh setiap orang mau- pun lembaga yang bergerak dalam praktik ekonomi syariah. Oleh sebab itu, pendekatan positivitasi tentunya melewati proses dan di- namika ekonomi, politik dan sosial yang cu- kup panjang. Kosongnya perangkat hukum pada awal pendirian bank syariah, 15 cukup menjadi bukti; selain berlangsungnya proses eklektis agar fi qh bisa diserap ke dalam hu- kum positif . 16 Berdasarkan perspektif ini, maka perkembangan hukum ekonomi syariah dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: inisi- atif, formatif, reformatif.

## 1. Tahap Inisiatif
Kekosongan hukum ekonomi syariah pada awal pendirian bank syariah, segera dir- espon oleh MUI dengan mendirikan Dewan Syariah Nasional pada Februari 1999, yang secara khusus bertugas untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN
14 Penjelasan lebih lanjut baca: Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: The Inter- national Inst. of Islamic Thought, 2008).
15 Noor Azmah Hidayati, “Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap (Umat) Islam: Telaah Histo- ris Kelahiran Perbankan Syariah,” Millah Jurnal Studi Islam IV, no. 2 (Januari 2005), bandingkan dengan; Muhammad Nur Yasin, “Argumen-Ar- gumen Kemunculan Awal Perbankan Syariah di Indonesia,” De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum 2, no. 1 (Juni 2010): 109–23.
16 Ahmad Qodri Abdillah Azizy, Eklektisisme Hu- kum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum (Gama Media, 2002).
terdiri atas ulama, praktisi, dan pakar ahli di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Tugas pokoknya adalah: 1) menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya, dan keuangan pada khususnya; 2) mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; 3) mengeluar- kan fatwa atas produk dan jasa keuangan sya- riah; dan 4) mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. 17
Keberadaan fatwa DSN-MUI pada dasarnya merupakan perwujudan proses posi- tivitasasi hukum Islam. Sebagaimana diketa- hui, fi qh sebagai hasil ijtihad ulama tidaklah memiliki kekuatan hukum yang mengikat di Indonesia. Sebuah hukum, bisa jadi dirumus- kan dengan mengacu pada ketentuan fi qh, na- mun fi qh sendiri tidak bisa dijadikan landasan dalam menyelesaikan persoalan hukum. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki hirarki hukum positif atau ius constitutum tersendiri. 18 Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada pasal 7 disebutkan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia adalah : (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
(3) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
(4) Peraturan Pemerintah;
(5) Peraturan Presiden;
(6)  Peraturan Daerah Provinsi; dan
(7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 19
17 Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional, Him- punan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI (Jakarta: Erlangga, 2014), 10–16.
18 Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 4.
19 Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia .
Positivisasi hukum ekonomi syariah, melalui DSN-MUI secara politik mendapat dukungan dari Bank Indonesia yang dalam se- tiap penerbitan peraturan, selalu menegaskan bahwa setiap operasional bank syariah harus mengacu pada fatwa DSN-MUI. Klasul ini, semakin dipertegas dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari- ah, sehingga geliat pengembangan bank syari- ah semakin meningkat. Dengan kata lain, ke- bedaran DSN-MUI merupakan bentuk proses inisiasi positivisasi hukum ekonomi syariah. Ia menjadi rujukan dalam pembentukan (for- matif) hukum ekonomi syariah. Pada titik ini, tahap inisiatif ini dapat juga disebut sebagai landasan progresi fi tas hukum ekonomi syariah di Indonesia. Di sisi lain, ini memperkuat tesis bahwa dinamika politik berkontribusi besar terhadap proses positivitasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. 20

## 2. Tahap Formatif
Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, tahap inisiatif merupakan batu loncatan bagi pengembangan hukum ekonomi syariah. Ke- beradaan DSN-MUI semakin mendorong upaya pembentukan payung hukum yang kuat dalam setiap operasional ekonomi syariah. Peraturan Bank Indonesia dirumuskan dengan merujuk rumusan fatwa DSN-MUI. Dampak- nya, terjadi percepatan pengembangan bank syariah. Jika pada awal pendirian Bank Mua- malat belum memiliki rujukan hukum dalam operasionalnya, maka pasca berdirinya DSN- MUI, aturan tersebut secara bertahap diben- tuk.
Persoalannya kemudian adalah terjadi
20 Bandingkan: Abdullah Saeed, “Indonesian Is- lamic Banking in Historical and Legal Context,” in Indonesia: Law and Society , ed. oleh Tim Lindsey (Sydney: Federation Press, 1999).
proses dialektik yang cukup panjang, seh- ingga payung hukum operasional ekonomi syariah menjadi semakin kuat. 21 Sebagaimana diketahui, Undang-undang perbankan sya- riah, UU No. 21 Tahun 2008, ditetapkan pada 16 Juli 2008. Dengan ditetapkannya UU ini, pengaturan perbankan syariah semakin spesi- fi k, jika dibandingkan dengan UU No. 7 Ta- hun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan di mana akti fi tas perbankan sya- riah merupakan bentuk penerapan dual bank- ing system di Indonesia. Pada titik ini, terda- pat keunikan tersendiri dalam proses maupun implementasi UU No. 21 Tahun 2008. Yaitu, bersifat inklusif di mana baik muslim maupun non-Muslim ikut mengikuti aturan tersebut. Berbeda dengan yang terjadi dalam penerapan hukum keluarga ( al-ahwal al-syakhsiyah ). 22 Pada tahun yang sama, sebelum disah- kannya UU Perbankan Syariah, Dewan Per- wakilan Rakyat juga mengesahkan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Pengesahan ini, tentunya berdampak terhadap percepatan pertumbuhan perbankan syariah; khususnya membuka peluang instumen keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan negara.
Laju perkembangan praktik ekonomi syariah pasca disahkannya UU Perbankan Syariah diiringi dengann melengkapi keten- tuan-ketentuan terkait kelembagaan, produk, dan insfrastruktur perbankan syariah. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan BI No. 32 tahun 2008 tentang Komite Perbankan Sya- riah. Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 2009,
21 Mohamad Nur Yasin, “The Pluralism of Islamic Economic Law: Dialectic of Moslem and non- Moslem in the Development of Sharia Bank- ing in Indonesia,” Journal of Indonesian Islam 10, no. 1 (7 Juni 2016): 113, doi:10.15642/ JIIS.2016.10.1.113-138. 22 Ibid., 115–16.
Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerin- tah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. 23 Atas desakan perkem- bangan ekonomi syariah, Mahkamah Agung mengesahkan Perma No. 2 Tahun 2008 ten- tang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan positivisasi fi qh mu’amalah dan fatwa DSN-MUI.
Terbentuknya beberapa peraturan perun- dang-undangan, pada tahap ini, menunjukkan babak baru pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sekalipun pada awalnya melewati proses panjangan yang bersifat poli- tis, pembentukan aturan-aturan hukum kegia- tan ekonomi syariah bisa diterima oleh ban- yak pihak. Hal ini disebabkan karena potensi ekonomi yang cukup besar, dan peruntukan- nya tidak bersifat sektarian. Pada tahap selan- jutnya, tahap reformatif, proses pengemban- gan hukum ekonomi syariah diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan atau regulasi. Oleh sebab itu, terjadi proses dialektik yang cukup dinamis antara praktisi dan akademisi.

## 3. Tahap Reformatif
Dampak utama setelah diterapkannya UU No. 21 tahun 2008 adalah meluasnya jaringan perbankan syariah karena proses spin off unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Pada saat yang sama, hal ini juga mendorong pengembangan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti pasar modal syariah, asuransi, gadai, koperasi jasa keuangan syariah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perkembangan ini terus memicu upaya-upaya progresif dari ber- bagai pihak, 24 seperti sosialisasi dan edukasi
23 Bank Indonesia, “Seminar & Sosialisasi Buku Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia dan BEMP Go Publish” (Bank Indonesia, 2016). 24 Bambang Iswanto, “Peran Bank Indonesia, De-
yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Is- lam (IAEI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Peran ini semakin kuat sejak diben- tuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai amanat  UU No. 21 tahun 2011 yang ditetap- kan pada tanggal 22 November 2011. Tujuan utama pembentukan OJK adalah agar keselu- ruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a) terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c) mampu melindungi kepent- ingan konsumen dan masyarakat. 25
Akan tetapi, perkembangan hukum ekono- mi syariah dalam penguatan aspek kelem- bagaan, produk, maupun operasional tersebut tidak kebal kritik. Fatwa, aturan pemerintah, maupun peraturan perundang-undangan yang dinilai dapat merugikan atau membuka pelu- ang praktik yang bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi syariah, menjadi sasaran kri- tik. Sebagai contoh, fatwa DSN-MUI No. 77 tentang Jual Beli Emas. 26 Fatwa ini membuka peluang sementara pihak melakukan speku- lasi, karena terdapat klasul bahwa “emas yang
wan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hu- kum Ekonomi Islam di Indonesia,” IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam 9, no. 2
(7 November 2016): 421–39, doi:10.21043/iqti- shadia.v9i2.1738.
25 Pasal 4, Bab III, UU No. 21 Tahun 2011 tenang Otoritas Jasa Keuangan. Atas dasar ini, secara bertahap, fungsi, tugas, dan wewenang peng- aturjan dan pengawasan jasa keuangan dialihkan dari OJK. Perasuransian, dan pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya dialihkan pada 31 Desember 2012 dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Sedangan di sektor perbankan, dialihkan dari BI ke OJK terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013.
26  Asmuni Mth, “Produk Perbankan Syariah; Antara al-Minhaj al-Raddi dan al-Minhaj al-Maqashidi,” al-Islamiyah XIX, no. 1 (2013): 58–60.
dibeli dengan pembayaran tidak tunai dapat dijadikan sebagai jaminan.” Kritik ini, selan- jutnya direspon dengan regulasi guna menu- tup kemungkinan tersebut. Dengan demikian, terjadi proses dialektik yang dinamis, sehing- ga menjadi instrument pengembangan hukum ekonomi syariah menjadi lebih baik.
Sekalipun praktik ekonomi Islam jamak disebut berada pada wilayah pragmatis, na- mun dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia berupa mendekati, seka- lipun belum bisa dikatakan telah mencapai konsep yang ideal. Habib Ahmed membagi produk keuangan syariah menjadi tiga kat- egori, yaitu: 1) Pseudo-Islamic Product yaitu produk yang seakan ‘shariah’, tapi pada ke- nyataannya tidak memenuhi nilai-nilai sub- tansi syariah dan juga tidak memenuhi kebu- tuhan sosial; 2) Shariah-Compliant Product, yaitu produk yang memenuhi ketentuan dan substansi hukum islam, akan tetapi gagal mewujudkan tujuan sosial, misalnya tidak mampu memberikan layanan prima terhadap UMK; 3) Shariah-Based Produk, yaitu produk yang memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip syariah, sekaligus mampu melayani seluruh segmen pasar. 27
Pada dasarnya, klasi fi kasi produk yang dirumuskan oleh Ahmed, diawali dari dan ditentukan oleh proses perumusan hukum. 28
27 Habib Ahmed, “Maqasid al-Shari’ah and Islamic Financial Products: a Framework for Assess- ment.,” ISRA International journal of Islamic finance 3, no. 1 (2011): 8–9.
28 Hasil penelitian Grassa dan Gazdar menegaskan bahwa negara menerapkan sistem hukum Islam dan  common law atau campuran keduanya, berpengaruh positif terhadap perkembangan ke- ungan syariah. Sedangkan negara yang menera- pakan sistem civil law atau mixed antara hukum islam dan civil law, seperti Indonesia, dinilai kurang fleksibel, sehingga berpengaruh terhadap pengembangan keuangan syariah di negara terse- but. Lebih lanjut baca: Rihab Grassa dan Kaouthar
Mengikuti Ahmed, maka proses tersebut hendaknya berorientasi pada tujuan utama syariah atau maqashid al-syariah. Pada titik ini, pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia bisa dikatakan berada pada Sh- aria-Compliant Product . Hal ini berdasarkan argumen bahwa di Indonesia, akad tawaruq, bai al-inah 29 masih dianggap sebagai akad terlarang, berbeda dengan Malaysia yang menerapkan akad ini dalam produk keuangan syariahnya. Di sisi lain, meskipun perbankan syariah cukup berkontribusi positif terhadap pengembangan usaha mikro dan kecil, 30 na- mun hal tersebut masih dalam skala market share 5% bila dibandingkan dengan total pangsa pasar perbankan nasional. Dengan kata lain, sekalipun produk hukum ekonomi syariah telah memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah, namun, dinilai belum inklusif. Hal ini juga ditunjukkan dengan masih mendominas- inya akad murabahah atau non-participatory Islamic fi nance modes— meminjam istilah Feisal Khan, dalam pembiayaan yang disa- lurkan perbankan syariah. Feisal menegaskan
Gazdar, “Law and Islamic finance: How legal or- igins affect Islamic finance development?,” Bor- sa Istanbul Review 14, no. 3 (September 2014): 158–66, doi:10.1016/j.bir.2014.05.001.
29  Kedua akad ini, mengikuti penilaian Ahmed mer- upakan bentuk hilah atau termasuk jenis Pseudo-
Islamic Product. Karena, menjadikan akad ini sebagai alternative selama tidak ada akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah tidak tersedia adalah boleh. Namun, using tawwaruq when Sh- ariah-compliant alternatives are available would make it a pseudo-Islamic product . 30 Ahmad Syarif, “The Growth of Islamic Bank- ing and SMEs Financing in Indonesia,” Human Falah 3, no. 1 (2016); Aulia Nurul Huda, “The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indone- sian Case,” Procedia - Social and Behavioral Sciences , 10th Triple Helix Conference 2012,
52 (1 Januari 2012): 179–86, doi:10.1016/j. sbspro.2012.09.454.
fenomena ini dengan menyatakan “ there are remain substantial divergences between IBF’s ideals and its practice, and much of IBF still remains functionally indistinguishable from conventional banking. ” 31 Penyebabnya adalah informasi yang tidak simetris, moral hazard dan adverse selection.
Berdasarkan fakta empiris tersebut, proses reformatif dalam pengembangan hu- kum ekonomi syariah, menuntut pentingnya progresi fi tas setiap stakeholders; baik akade- misi, praktisi, hakim maupun pengambil ke- bijakan. Penguatan fungsi pengawasan, den- gan demikian dapat dimaknai sebagai upaya progresif dalam menjawab berbagai persoalan praktis yang menghendaki rumusan hukum yang pasti di samping memenuhi maksud dan tujuan syariah. Inilah yang menjadi spirit uta- ma dalam pentingnya gagasan progresif dalam pengembangan hukum ekonomi syariah.
Quo Vadis Peradilan Agama dalam Penye- lesaian Sengekta Ekonomi Syariah
Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan proses pengembangan hukum ekonomi sya- riah di Indonesia yang meliputi tiga tahap, yaitu: inisiatif, formatif dan reformatif. Se- cara prinsip, ketiga tahapan tersebut bersi- fat dialektik dan dinamis. Berbeda dengan pengembangan hukum ekonomi syariah di Malaysia yang bersifat top-down , dengan la- tar historis-politis yang berbeda, di Indone- sia, proses tersebut justru tidak bisa dilihat secara dikotomis: top-down atau bottom-up.
Selain faktor sejarah dan politik, hal ini juga disebabkan oleh “psikologi kolonial” di mana sangat mempengaruhi rasionalitas akti fi tas
31 Feisal Khan, “How ‘Islamic’ is Islamic Bank- ing?,” Journal of Economic Behavior & Orga- nization 76, no. 3 (Desember 2010): 805–20, doi:10.1016/j.jebo.2010.09.015.
ekonomi masyarakat Indonesia. 32 Hasil penel- itin menunjukkan bahwa agama bukanlah ala- san utama konsumen memilih bank syariah. Sebaliknya, yang menjadi faktor penentunya adalah laba atau tingkat bagi hasil yang dita- warkan perbankan syariah. 33
Persoalan rasionalitas tersebut, agaknya juga mempengaruhi terhadap proses penegak- kan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Se- bagaimana diketahui, sejak disahkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, seluruh sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan peradilan agama. Dalam imple- mentasinya, terdapat dua persoalan yang menghambat peran Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Yaitu, pertama, adanya peraturan lain yang mereduksi kewenangan peradilan agama; ked- ua, pilihan pragmatis dalam proses sengketa.
Baik praktisi Peradilan Agama maupun dari kalangan akademisi, banyak mengaju- kan kritik terhadap peraturan yang disahkan setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 2006. Hal ini disebebakan, peraturan yang datang kemudian, membuka interpretasi yang da- pat mereduksi kewenangan absolut peradilan agama. Misalnya, Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membuka kemungkinan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan di peradilan umum. Selain itu,
32 Addiarrahman, Membedah Paradigma Ekonomi Islam; Rekonstruksi Paradigma Ekonomi Islam Berbasis Kearifan Lokal (Yogyakarta: Ombak, 2013).
33 Wiwiek Rabiatul Adawiyah, “Pertimbangan, pengetahuan, dan sikap konsumen individu terh- adap bank Syariah,” Jurnal Ekonomi Pembangu- nan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan 11, no. 2 (2015): 191–201; bandingkan dengan: Amir Mu’allim, “Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah,” Al-Mawarid Jour- nal of Islamic Law 10, no. 1 (2015), http://www. jurnalmawarid.com/index.php/almawarid/arti- cle/viewFile/72/64.
dalam pasal 59 UU No. 48 tahun 2009 ten- tang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa eksekusi keputusan arbitrase (termasuk arbi- trase syariah) dilaksanakan atas perintah pen- gadilan negeri. Ketentuan ini, sebagaimana dijelaskan Haryanti, jelas bertentangan den- gan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 juga UU No. 50 Tahun 2009 dan bertentangan dengan SEMA No. 8/2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah. 34 Jika demikian, maka ter- jadi ketidakpastian hukum dalam penyelesain sengketa ekonomi syariah.
Di penghujung tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Hal pokok yang menjadi substansi Perma ini adalah bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana ( small claim court ) atau gugatan acara biasa baik secara lisan maupun tertulis. Untuk itu, MA juga mengesahkan Perma No. 5 Tahun 2016 tentang Serti fi kasi Hakim Ekonomi Syariah. Oleh sebab itu, ke- wenangan absolut Peradilan Agama semakin kuat, meskipun penting dilakukan peruba- han terhadap UU No. 21 Tahun 2008 yang ‘mereduksi’ kewenangan tersebut.
Selanjutnya, yang dimaksud sikap pragmatis dalam proses sengketa bukanlah berkaitan dengan ‘keengganan’ hakim dalam mengadili sengketa tersebut. Sebaliknya, yang terjadi justeru pihak yang bersengketa memi- lih jalan damai, sehingga hal inilah menjadi putusan hakim. Apa yang terjadi di Pengadi- lan Agama kelas I/A Kota Jambi. Alasan sul- hu atau Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam penyelesaian sengketa yang masuk di
34 Tuti Haryanti, “Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari- ah,” TAHKIM 9, no. 1 (12 Agustus 2016), http:// ejurnal.lp2m-iainambon.id/index.php/tahkim/ar- ticle/view/111.
Pengadilan tersebut adalah untuk menjaga ‘citra’ bank syariah yang digugat oleh nasa- bah. 35 Dengan kata lain, terjadinya sengketa yang disidangkan di Pengadilan, oleh pihak perbankan dinilai sebagai bentuk yang dapat memperburuk ‘citra’, sehingga dapat mem- pengaruhi ‘kredibilitas perbankan syariah atau dapat mempengaruhi persepsi nasabah terhadap produk dan layanan perbankan sya- riah itu sendiri.
Pada dasarnya, penyelesaian sengke- ta secara damai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan, ia menjadi langkah awal yang ditempuh, baik sebelum maupun sesudah perkara menjadi agenda persidangan. Di sisi lain, upaya damai memberikan banyak manfaat, seperti: proses cepat, hemat biaya dan waktu, solusi yang saling menguntungan, serta terjaganya hubun- gan baik antar pihak yang berperkara. 36 Akan tetapi, meskipun praktik yang terjadi di lapan- gan adalah upaya damai; dan bertujuan men- jaga ‘citra’ atau nama baik suatu bank, nilai maslahah dari upaya damai ini menurut penel- iti justeru menjadi penghambat penegakkan keadilan dalam praktik ekonomi syariah. Di sisi lain, hal ini menjadikan Peradilan Agama berada pada posisi status quo; dalam upaya mengaplikasikan dan mengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.
Setidaknya, ada tiga argumen terhadap kesimpulan tersebut. Pertama, salahsatu prinsip dasar ekonomi syariah adalah keadi- lan. Suatu sengketa menunjukkan terjadinya ketidakadilan dalam praktik ekonomi syariah itu sendiri, sehingga menuntut pentingnya
35 Muhammad Anas, Progresifitas Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Pedo- man Wawancara, 17 September 2016.
36 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 78.
peran hakim dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Oleh sebab itu, upaya damai yang dilakukan untuk menjaga nama baik suatu perbankan syariah, menimbulkan persoalan morald hazard dari pihak perbankan syariah; sehingga akar persoalan terjadinya ketidaka- dilan tidak terungkap. Di sisi lain, hal ini tidak bisa dijadikan langkah preventif agar perso- alan yang sama, tidak dialami nasabah yang lain.
Argumen kedua adalah bahwa dengan diselesaikannya sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama, maka hakim dapat meng- gali akar masalah dari suatu perkara. Temuan hakim atas akar persoalan dari sengketa terse- but, sangat bermanfaat bagi pengembangan hukum ekonomi syariah ke depan. Untuk itu, hakim peradilan agama dituntut meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar tidak terjadi kelemahan-kelamahan penyelesaian sengketa bisnis di peradilan, sebagaimana di- catat oleh Yahya Harahap, yaitu: penyelesaian yang lamban, biaya mahal, tidak responsive terhadap kepentingan umum, tidak menyele- saikan sengketa, kemampuan hakim bersifat generalis, dan putusan kalah-menang. 37 Seka- lipun penilaian ini tidak bisa digeneralisasi, namun hal ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi peradilan agama dalam upaya penyelesa- ian sengketa ekonomi syariah.
Terakhir, penyelesaian sengketa mela- lui Peradilan Agama pada dasarnya dapat menjadi sarana evaluasi terhadap hukum materil praktik ekonomi dan bisnis syariah. Pengembangan hukum ekonomi syariah ban- yak mendapatkan apresiasi, di samping juga kritik atas kelemahan-kelemahan yang terda- pat di dalamnya. Adanya sengketa ekonomi
37 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: ten- tang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pem- buktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 236.
syariah, menunjukkan adanya kekeliruan dalam implementasi suatu hukum atau just- eru menegaskan kelemahan dari hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, dapat dipahami bah- wa adanya upaya hakim dalam mengungkap akar masalah suatu perkara, sangat berman- faat bagi pembuat peraturan untuk mengganti atau merumuskan kembali suatu hukum untuk merespon persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

## Penutup
Pengembangan hukum ekonomi syariah pada dasarnya telah melewati tahap-tahap progresif, yaitu melalui tahap inisiatif, formatif, dan re- formatif. Akan tetapi, dalam konteks penegak- kan keadilan terhadap sengketa ekonomi sya- riah, yang terjadi justeru sebaliknya. Peradilan Agama berada pada posisi status quo, karena adanya aturan lain yang mereduksi kewenan- gan absolutnya; dan adanya morald hazard dari perbankan syariah dengan menjadikan upaya damai atau sulhu sebagai jalan penye- lesaian sengketa. Hal ini, menyebabkan tidak terungkapnya akar persoalan yang menyebab- kan terjadinya suatu sengketa, sehingga tidak ada keputusan hakim yang dapat dijadikan rujukan evaluasi terhadap hukum materil ekonomi syariah, dan tindakan preventif agar masalah yang sama tidak terjadi terhadap na- sabah atau perbankan syariah yang lain.

## Bibiliography

## Journals
Adawiyah, Wiwiek Rabiatul. “Pertimbangan, pengetahuan, dan sikap konsumen in- dividu terhadap bank Syariah.” Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 11, No.
2, 2015
Addiarrahman. “Kritik Nalar Perbankan Sya- riah: Perspektif Legal Maxim.” az-Zarqa , Vol. 5, No. 2, 2013 ———. “Pos-Islamisme ‘Ilmu’ Ekonomi Islam Di Era Urban dan Multikultur- alisme.” Islam Realitas: Journal of Is- lamic & Social Studies , Vol. 1, No. 2, 15 Desember 2015 Ahmed, Habib. “Maqasid al-Shari’ah and Is- lamic Financial Products: a Framework for Assessment.” ISRA International journal of Islamic fi nance , Vol. 3, No. 1, 2011
Asmuni Mth. “Produk Perbankan Syariah;
Antara al-Minhaj al-Raddi dan al-Minhaj al-Maqashidi.” al-Islamiyah, Vol. XIX, No. 1, 2013 Bismar Nasution. “Pengembangan Ekonomi Islam dan Kualitas Hukum Ekonomi Konvensional.” Analytica Islamica, Vol. 6, No. 1, 2004
Grassa, Rihab, dan Kaouthar Gazdar. “Law and Islamic Finance: How Legal Ori- gins Affect Islamic Finance Develop- ment?” Borsa Istanbul Review, Vol. 14, No. 3, September 2014. doi:10.1016/j. bir.2014.05.001.
Haryanti, Tuti. “Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” TAHKIM , Vol. 9, No.
1, 12 Agustus 2016
Hidayati, Noor Azmah. “Politik Akomodasio-
nis Orde Baru Terhadap (Umat) Islam: Telaah Historis Kelahiran Perbankan
Syariah.” Millah Jurnal Studi Islam, Vol. IV, No. 2, Januari 2005 Iswanto, Bambang. “Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengem- bangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia.” IQTISHADIA Jurnal Ka- jian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vo. 9,
No. 2, 7 November 2016, doi:10.21043/ iqtishadia.v9i2.1738.
Khan, Feisal. “How ‘Islamic’ is Islamic Bank- ing?” Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 76, No. 3, Desember 2010, doi:10.1016/j.jebo.2010.09.015. Mu’allim, Amir. “Persepsi Masyarakat terh- adap Lembaga Keuangan Syariah.” Al- Mawarid Journal of Islamic Law, Vol. 10, No. 1, 2015
Muhammad. “Perkembangan Hukum Islam dan Dinamika Ekonomi Syariah di Indo- nesia.” Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1, 2009
Syarif, Ahmad. “The Growth of Islamic Bank- ing and SMEs Financing in Indonesia.” Human Falah, Vol. 3, No. 1, 2016 Yasin, Mohamad Nur. “The Pluralism of Is- lamic Economic Law: Dialectic of Mos- lem and non-Moslem in the Development of Sharia Banking in Indonesia.” Journal of Indonesian Islam, Vol 10, No. 1, 7 Juni 2016 doi:10.15642/JIIS.2016.10.1.113- 138.
Yasin, Muhammad Nur. “Argumen-Argumen Kemunculan Awal Perbankan Syariah di Indonesia.” De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, Juni 2010 Yusdani. “Islamisasi Model al-Faruqi dan Pen- erapannya dalam Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia (Suatu Kritik Epistemik).” La Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No.
1, Juli 2007

## Proceeding
Huda, Aulia Nurul. “The Development of Is- lamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case.” Procedia - Social and Behavioral Sciences , 10th Triple Helix Conference 2012, 52 (1 Januari 2012), doi:10.1016/j. sbspro.2012.09.454.
Books Ab ū Sulaym ā n, ʻ Abdul Ḥ am ī d, dan Interna- tional Institute of Islamic Thought, ed. Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan . 2nd ed., and expanded. Islamization of Knowledge Series, no. 1. Herndon, Va., U.S.A: In- ternational Institute of Islamic Thought, 1989.
Addiarrahman,
Membedah Paradigma Ekonomi Islam; Rekonstruksi Paradigma
Ekonomi Islam Berbasis Kearifan Lokal . Yogyakarta: Ombak, 2013. Asikin, Zainal. Pengantar Tata Hukum Indo- nesia . Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Auda, Jasser. Maqasid Al-Shariah as Philoso- phy of Islamic Law: A Systems Approach . London: The International Inst. of Islam- ic Thought, 2008.
Azizy, Ahmad Qodri Abdillah. Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hu- kum Islam dan Hukum Umum . Gama Media, 2002. Effendi, Bactiar. Islam dan negara: transfor- masi gagasan dan praktik politik Islam di Indonesia . Paramadina, 2009.
Bank Indonesia. “Seminar & Sosialisasi Buku Perjalanan Perbankan Syariah di Indone- sia dan BEMP Go Publish.” Bank Indo- nesia, 2016.
Baso, Ahmad. Islam Nusantara: Ijtihad Je- nius & Ijma’ Ulama Indonesia . Jakarta:
Pustaka A fi d, 2015.
Burhani, Ahmad Najib. Muhammadiyah Berkemajuan: Pergeseran dari Puritan- isme ke Kosmopolitanisme , 2016.
Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (Indonesia), ed. Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia: Re fl eksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan . Cetakan I. Jakarta, Indonesia:
Kerja sama Centre for Dialogue and Co-
operation among Civilizations [dengan] Mizan, 2015.
Hakim, Atang Abd. Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan . Cet. 1. Bandung: Re fi ka Aditama, 2011.
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyi- taan, Pembuktian, dan Putusan Pengadi- lan . Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2010.
Ismail, Faisal. Islam and Pancasila: Indone- sian Politics, 1945-1995 . 1st ed. Jakar- ta: Badan Litbang Departemen Agama, 2001.
Ismail, Faisal, Imron Rosyidi, dan Latiful Khuluq. Ideologi Hegemoni dan Otori- tas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila . Yogyakarta [etc.: Tiara Wacana Yogya : Yayasan Adikarya IKAPI : The Ford Foundation, 1999.
Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah . Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2009.
Na fi s, M. Cholil. Teori Hukum Ekonomi Sya- riah . Cet. 1. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011.
Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional.
Himpunan Fatwa Keuangan Syariah De- wan Syariah Nasional MUI . Jakarta: Er- langga, 2014.
Saeed, Abdullah. “Indonesian Islamic Bank- ing in Historical and Legal Context.” In Indonesia: Law and Society , diedit oleh Tim Lindsey. Sydney: Federation Press, 1999.

## Interviews
Muhammad Anas. Progresi fi tas Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari- ah. Pedoman Wawancara, 17 September 2016.