E-ISSN: 2716-375X, P-ISSN: 2716-3768
DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1 Received: 6 Januari 2023, Revised: 6 Februari 2023, Publish: 15 Februari 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Urgensi Mediasi dalam Meminimalisir Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangko Kabupaten Merangin
Ibrahim 1 , Hindra Masdianto 2 1 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, ibrahimbinfatih@gmail.com 2 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, hindraip@gmail.com
Corresponding Author: ibrahimbinfatih@gmail.com
Abstract: The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  the  mediation  process  in  minimizing divorce  cases  at  the  Bangko  Religious  Court  as  stipulated  in  the  statutory  provisions regarding mediation, as well as the factors inhibiting the success of mediation in minimizing the  divorce  rate  in  the  Religious  Courts.  This  study  uses  a  normative  juridical  approach which  is  qualitative  with  data  collection  methods  through  observation,  interviews,  and documentation. Based on the research conducted, the results of this study are as follows: (1). The process of carrying out mediation at the Bangko Religious Court, law enforcement, the role  of  the  mediator,  synchronizing  the  parties,  providing  facilities  and  infrastructure  and culture; (2). There are several reasons for the inhibiting factors for successful mediation at the  Bangko  Religious  Court,  namely:  the  small number  of  judges,  the  parties  agreeing  to  a divorce,  the  intervention  of  a  third  party,  the  absence  of  one  of  the  parties,  and  the  long distance; (3). The judge's efforts for the success of mediation in minimizing divorce cases at the Bangko Religious Court are, increasing the number of judges and non-judge mediators, judges providing advice to the parties, and presenting families from both parties who are in a case.
Keyword: Urgency, Mediation, Divorce.
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  proses  mediasi  dalam meminimalisir  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Bangko  sebagaimana  ketentuan perundang-undangan tentang mediasi, serta bagaimana fakto-faktor penghambat keberhasilan mediasi  dalam  meminimalisir  angka  perceraian  di  Pengadilan  Agama.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  sifatnya  kualitatif  dengan  metode pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  penelitian yang  dilakukan,  maka  hasil  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  (1).  Proses  pelaksanaan mediasi  di  pengadilan  agama  bangko,  penegak  hukum,  peran  mediator,  sinkronisasi  para pihak,  menyediakan  sarana  dan  prasarana  dan  budaya.;  (2).  Factor-faktor  penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bangko ada beberapa sebab yaitu : jumlah hakim yang sedikit, para pihak beriktikat untuk bercerai, campur tangan pihak ketiga, tidak hadirnya
salah satu pihak dan jarak tempuh yang jauh.; (3). Upaya hakim untuk keberhasilan mediasi dalam meminimalisir perkara perceraian  di  Pengadilan Agama Bangko  adalah, penambahan jumlah  hakim  dan  mediator  non  hakim,  hakim  memberikan  nasehat  kepada  para  pihak  dan menghadirkan keluarga dari kedua belah pihak yang sedang berperkara.
Kata Kunci: Urgensi, Mediasi, Perceraian .

## PENDAHULUAN
Setiap pernikahan tidak terlepas dari perkara rumah tangga yang harus dihadapi, baik perkara  yang  kecil  ataupun  perkara  yang  besar  dan  harus  melibatkan  keluarga  besar.  Tidak jarang  rumah  tangga  yang  tidak  dapat  mempertahankan  pernikahannya  akibat  dari  perkara yang  bisa  saja  datangnya  secara  internal  ataupun  eksternal  rumah  tangga.  Ketidakmempuan dalam  mempertahankan  rumah  tangga  berdampak  pada  terpisah-terpisah  merupakan pembatalan  perkawinan  atas  pilihan  hakim,  atau  permintaan  salah  satu  pertemuan perkawinan. 1
Perceraian menjadi permasalahan yang terbanyak harus diselesaikan pada Pengadilan Agama  seluruh  Indonesia.  Berdasarkan  informasi  yang  dikutip  detikcom  dari  situs Pengadilan  Tinggi,  lebih  dari  419.268  pasangan  yang  berpisah  sepanjang  tahun  2018.  Dari jumlah  tersebut,  sebagian  besar  drive  berpisah  berasal  dari  wanita,  khususnya  307.778 wanita. Sementara dari sisi laki-laki terdapat 111.490 individu. 2
Dan  terapat  33.750  kasus  perceraian  di  Jambi  dalam  3  tahun  terakhir.  Maraknya terjadi perceraian menarik perhatian banyak pihak, mulai dari penyidik, tokoh agama, tokoh masyarakat,  akdemisi  dan  lain-lain.  Sehingga  beberapa  dari  mereka  melakukan  penelitian terkait  perkara  perceraian,  namun  sebelum  terjadinya  perceraian  hakim  pengadilan memberikan  saran  kepada  para  pihak  yang  akan  bercerai  melakukan  mediasi.  Perceraian sendiri banyak dibahas dalam al-Qur‟an diantaranya suarh Al-Baqarah 227: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui’’ . 3
Ayat  tersebut  menjadi  salah  satu  dasar  talak  dalam  perceraian,  akan  tetapi  tujuan pernikahan  bukan  perceraian  karena  setiap  pernikahan  memiliki  tujuan  kebaiakan diantaranya:  mendapatkan  ketenangan  hidup  yang  sarat  dengan  adorasi  dan  cinta  ( sakinah mawaddah wa rahmah ), sebagai prinsip dan tujuan utama. Tujuan ini terbantu oleh berbagai tujuan,  misalnya  motivasi  di  balik  proliferasi  (usia  pengganti),  untuk  memenuhi  kebutuhan alam (seks), menjaga kehormatan dan cinta dalam rumah tangga. 4
Perceraian mengandung banyak mafsadat , karena itu Islam melarang perceraian, dan Islam menganjurkan pernikahan. Putusnya hubungan pernikahan tentunnya  menjadi perkara yang berlawanan dengan perintah jika terjadi dengan tidak ada sebabnya. Diantara mafsadat dari  perceraian  bagi  suami  isteri  dan  keturunanya  juga  dapat  menyebabkan  perpecahan  dan pertengkran diantara kelurga, yang semuanya itu ialah terlarang. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan maka Islam mengedepan mediasi yang dibantu oleh mediator, jika dalam lingkup masyarkat  sebagai  mediator  adalah  tokoh  adat  atau  tokoh  agama.  Jika  perkara  perceraian telah  sampai  pada  pengadilan  agama  maka  mediasi  dilakukan  didepan  hakim  yang  juga sebagai meditor.
1 Subekti. Pokok-pokk Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2985), 23
2 Hamoir,  „‟Setengah  Juta  Orang  Bercerai  di  Indonesia  Sepanjang-2018,‟‟  diakses  pada  13  Agustus  2021, https://news.detik.com/berita/d-4495627/.
3 Q.S. Al-Baqarah/2:227.
4 Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perkawinan  1  Dilengakapi  Perbandingan  UU  Negara  Muslim  Kontemeporer  Edisi  revisi , (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2006), 17.
Mediasi merupakan salah satu usaha mempersatukan pihak-pihak yang berselisih agar bisa  berdamai.  Dalam    Islam    mediasi    dikenal    dengan    istilah Iṣhlah (mendamaikan). Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  syara‟  berarti  kesepakatan  yang  diajukan  untuk menentukan  suatu  pertanyaan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa.  Artinya,  menyudahi permasalahan dengan cara berdamai karena Allah menyukai perdamian. 5
Perselisihan  yang  berkepanjangan  tanpa  ada  penyelesaian  akan  mengakibatkan kehancuran,  karena  itu  penting Iṣhlah untuk  mencegah  akibat  dari  pada  peselisihan  yang memicu kehancuran dan kehilangan hal-hal yang membuat fitnah. Sebagai mana Allah SWT Berfirman  dalam  surah    al-  Hujarat  ayt  10  berikut  ini:  “ orang-orang  beriman  itu Sesungguhnya  bersaudara.  sebab  itu  damaikanlah  (perbaikilah  hubungan)  antara  kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. 6
Maksud  ayat  ini  menjelaskan  bahwa  orang-orang  mukmin  bersengketa  maka solusinya  adalah  dengan  islah.  Namun demikian, Islam juga memberikan langkah-langkah untuk  mencegah  pertanyaan.  Mengakomodasi  pertemuan  yang  saat  ini  berselisih  di pengadilan agama tidaklah hal pekerjaan yang mudah.
Intervensi, khususnya di bidang perkawinan dalam Islam, dilengkapi dengan bantuan ḥakam yang  ditunjuk  dari  anggota  keluarga  kedua  pihak  tersebut  sebagaimana  dalam  surah al-Nisā '[4] ayat 35 “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah  seorang  ḥakam[293]  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  ḥakam  dari  keluarga perempuan.  jika  kedua  orang  ḥakam  itu  bermaksud  Mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah memberi  taufik  kepada  suami-isteri  itu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha Mengenal” . 7
Ayat di atas menjelaskan bahwa pekerjaan dan kapasitas ḥakam dalam keadilan Islam mengandung  arti  sebagai  pembawa  damai,  yaitu  pembawa  damai  yang  di  kirim  oleh  kedua pasangan  jika  harus  terjadi  perdebatan  di  antara  keduanya,  tanpa  disadari  siapa  yang  benar dan siapa yang tidak tepat di antara dua suami dan pasangan.
Mediasi  perceraian  di  Indonesia  sudah  diatur  oleh  pemerintah  yang  di  integrasikan pada  Pengadilan  Agama.  Sebagaimana  telah  diatur  dalam  kompilasi  hukum  Islam  pasal  76 ayat  2  perihal  pengangkatan  mediator  ( ḥakam ).  Meskipun  demikian,  dalam  kenyataannya jarang atau praktis tidak ada  hakim  yang mendelegasikan ḥakam seperti  yang tersirat dalam artikel  yang  dirujuk  sebelumnya.  Secara  yuridis  formal,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989  yang  telah  direvisi  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  Pasal  76  telah mengatur  keberadaan  ḥakam  perceraian  dari  perkara-perkara  yang  keberadaannya  setara dengan  perantara.  Secara  normatif,  mediator  atau  ḥakam  telah  dikenal  sejak  awal perkembangan  hukum  Islam,  baik  dalam  kasus  perceraian  secara  eksplisit  maupun  dalam kasus umum atau jenis kasus yang berbeda.
Usaha  pemerintah  untuk  mendukung  mediasi  dengan  menetapkan  aturan  oleh lembaga  hukum  tertinggi  yaitu  Pengadilan  Tinggi  Republik  Indonesia  melalui  Peraturan Pengadilan  Tinggi  (Perma)  Nomor  01  Tahun  2008  tentang  Metodologi  Intervensi  di Pengadilan telah memasukkan perantaraan ke dalam prosedur pengadilan sebagai salah satu instrumen  untuk  mengalahkan  perkara.  mediasi  ini  diterapkan  sebagai  fitur  program  dalam kasus-kasus  umum  di  dalam  pengadilan  yang  ketat  dan  pengadilan  umum.  Untuk  eksekutif hukum yang ketat itu sendiri, kehadiran perantara untuk suatu situasi tampaknya tidak dilihat sebagai hal lain. Terlebih lagi, tujuan pertanyaan damai juga dikenal dalam hukum Islam, di mana  Islam  menunjukkan  pertemuan  ke  sebuah  debat  untuk  mencoba  mencapai  tingkat rekonsiliasi  sebagaimana  firman  Allah  swt  surah  an-Nisa  ayat  128. 8 Islam  secara  konsisten
5 „Alā‟  al-Dīn  al-Ṭarablīsī, Mu’īn al-Ḥukkām: fī mā Yataraddad bayn  al-Khasamayn  min  al-Aḥkām,  (Bayrūt:  Dār  al-Fikr, t.t.),  123.
6 Q.S. Al-Hujurat/49: 10.
7 Q.S. Al-Nisa‟/4: 35.
8 Q.S. An-Nisa/ 4:128.
memerintahkan  untuk  menentukan  setiap  permasalahan  melalui  pengajian.  Sejalan  dengan itu,  mediasi  dan  konsiliasi  merupakan  pendekatan  untuk  mendapatkan  keadilan  yang  ideal dalam menyelesaikan pertanyaan. 9
Namun  tidak  mudah  pekerjaan ḥakam dalam  meng-islah-kan  para  pihak  yang berselisih dalam perkawinan. Banyak komponen yang dapat menggagalkan pencapaian dalam mencapai  harmoni.  Salah  satunya  adalah  tidak  adanya  landasan  sah  yang  dapat  membantu pertemuan  dalam  memilih  teknik  yang  tepat  untuk  tujuan  soal  kedua  belah  pihak    yang berperkara.    Disisi  lain  juga  ketidak  tersediaan  metodologi  siklus  perdamaian  yang memuaskan  mempengaruhi  pencapaian  hakim  dalam  mencari  perdamaian  bagi  pihak-pihak yang bermasalah.
Berdasarkan  dari  tujuan  pertama  mediasi  adalah  untuk  mengurangi  jumlah  perakara atau  dengan  adanya  mediasi  akan  mengurungkan  niat  para  pihak  yang  berperkara  untuk memutuskan  tali  pernikahan.    Namun  jika  dilihat  dari  data  yang  ada  dari  tahun  ketahun perkara perceraian semakin meningkat dan berdasarkan hasil observasi di pengadilan agama setiap  tahunnnya  dari  sekian  banyak  perkara  perceraian  yang  berhasil  dimediasi  paling banyak hanya dua perkara dari ratusan perkara yang ada. 10 Keberhasilan mediasi yang sangat minim tentunya membuat peneliti menarik untuk dikaji, seharusnya mendamaikan pihak yang bercerai  menjadi  perkara  yang  penting,  urgensi  mediasi  menyangkut  pentingnya mempertahankan pernikahan karena banyaknya dampak negative setelah terjadi perceraian.
Urgensi  mediasi  perceraian  sebagaimana  telah  diteliti  oleh  Yayah  Yarotul  Salamah, membuktikan  bahwa  Penyelesaian  pertanyaan  melalui  intervensi  (mediasi)  penting  dalam Islam. Islam menginstruksikan bahwa pertemuan interogasi mencoba untuk beberapa tingkat rekonsiliasi.  Jika  perdamaian  tidak  ditemukan  oleh  kedua  pihak,  pihak  keluarga  berperan untuk  mencoba  beberapa  tingkat  rekonsiliasi.  Di  sinilah  kesungguhan  syafaat  dalam  Islam harus  fokus  pada  sisi  keluarga.  Ini  karena  cara  keluarga  mengetahui  lebih  baik  dan  lebih menyadari tentang masalah yang dipertanyakan dalam hidup mereka. Namun bila perdamaian yang  dilakukan  oleh  keluarga  tidak  berhasil,  pilihan  tersebut  akan  diproses  di  Pengadilan agama.  Di  luar  perkara,  kapasitas  pekerjaan  yang  menampung  ternyata  menjadi  komitmen hakim sebagai perantara yang harus diselesaikan sesuai dengan Pedoman Pengadilan Tinggi Nomor  01  Tahun  2008  tentang  Strategi  Intervensi  di  Pengadilan.  Selanjutnya,  upaya-upaya diadili untuk beberapa derajat rekonsiliasi melalui perantaraan di Pengadilan agama sehingga pasangan yang perlu berpisah dari membatalkan tujuan mereka sehingga rujuk kembali.
Namun  pada  kenyataannya  tidak  mudah  dalam  memediasi  perkara  tersebut  karena salah  satu  sebab  adalah  para  berperkara  juga  beriktikat  untuk  bercerai  yang  mana  mereka sudah  membuat  kesepakatan  dari  awal  sampai  kepengadilan  Agama.  Maka  daripada  itu permasalahan  inti  dalam  penelitian  ini  adalah  apa  saja  yang  menyebabkan  minimnya keberhasilan  mediasi dalam meminimalisir perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangko.
Selain keberhasilan musyawarah dalam permasalahan perceraian yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama, ada satu hal yang sangat penting untuk dikaji ulang, yaitu urgensi mediasi tersebut meminimalisir perceraian. Hubungan pernikahan yang telah berselisih akan rujuk  kembali  dan  membina  rumah  tangga,  keberhasilan  perjalanan  rumah  tangga  setelah mediasi  menjadi  rujukan  penting  bagi  pihak  mediator  untuk  berusaha  kembali  meng- ishlah para pihak yang mengajukan perceraian.

## KAJIAN PUSTAKA

## Urgensi
Urgensi jika dilihat dari bahasa latin “ urgere ”  yaitu (kata tindakan) yang bermaksud mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris tergolong "urgent " (deskriptor) dan dalam bahasa
9 Percy  R.  Luney,  Jr,  “Traditions  an  Foreign  Influences:  Systems  of  Law  in  China  and  Japan,” Journal  Law  and Contemporary Problems , 52, No. 2 (Spring 1989),  130, https://www.readcube.com/articles/10.15408%2Fajis.v13i1.953.
10 „‟Laporan Tahunan‟‟, Pengadilan Agama Bangko, diaksesTanggal 15 Agustus 2021, https://pa-bangko.go.id/.
Indonesia disebut "urgensi" (hal). Istilah urgensi menyinggung sesuatu yang mendorong kita, yang  memaksa  kita  untuk  diselesaikan.  Dengan  cara  ini  dengan  asumsi  ada  masalah  dan harus segera ditindaklanjuti. Kesungguhan, untuk lebih spesifik ekspresi esensial dari " urgen " mendapatkan postfix "I" yang menyiratkan sesuatu yang penting untuk atau yang memegang administrasi utama atau komponen penting. 11

## Mediasi
Mediasi  adalah  siklus  mengatur  pemikiran  kritis  di  mana  pertemuan  di  luar,  tidak berpihak,  dan  tidak  memihak  tidak  bekerja  sama  dengan  pihak  yang  bermasalah  untuk membantu mereka dalam menyetujui hasil kesepakatan yang dapat diterima. Berbeda dengan hakim  dan  arbiter,  mediator  memiliki  kemampuan  untuk  memilih  persengketaan  di  antara pihak,  bukan  pertemuan  menyetujui  orang  tengah  untuk  membantu  mereka  menyelesaikan masalah  di  antara  mereka.  “Mediasi    adalah    cara    penyelesaian    sengketa    melalui  proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. 12 mediasi  merupakan  metode  penyelesaian  debat  melalui  interaksi  pertukaran  untuk memperoleh  pemahaman  antar  pertemuan  yang  dibantu  oleh  seorang  mediator.  mediasi berasal  dari  bahasa  Inggris  yang  artinya  menyelesaikan  pertanyaan  dengan  menengahi. Mediasi  adalah  interaksi  mengatur  pemikiran  kritis,  di  mana  pertemuan  eksternal  yang  adil bekerja  sama  dengan  pertemuan  bertanya  untuk  mencari  kesepakatann  bersama  .  mediator tidak berwenang untuk memutuskan permasalahan, tetapi hanya membantu pertemuan untuk menentukan masalah yang ditujukan kepadanya. 13
Dasar  hukum  perdamaian  atau  mediasi  dalam  Hukum  Islam  adalah  sebagaimana firman Allah: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara  kedua  saudaramu  (yang  berselisih)  dan  bertakwalah  kepada  Allah  agar  kamu mendapat rahmat.’’ 14
Dasar hukum mediasi di Indonesia adalah:
1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.
2. HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv).
3. UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 , UU Nomor.7 Tahun 1989 jo. UU nomor 3 Tahun 2006 jo. UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144.
4. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor.1  Tahun  2002  tentang  Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 02 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
7. Mediasi  atau  APS  di  luar  Pengadilan  diatur  dalam  Pasal  6  UU  Nomor.  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## METODE
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Bangko.  Metode  pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  yang  bersifat  yuridis normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif).  Metode  penelitian  yuridis  normatif  adalah
11 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  „‟Urgensi,‟‟  diakses  pada  01  Agustus  2020,  https://www.artikata.com/arti- 356002-urgensi.html.
12 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2008, „‟Tentang  Prosedur  Mediasi,‟‟  2,  https://pt- samarinda.go.id/asset/filelib/file_lib/201309161379311263.pdf.
13 Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , (Yogyakarta: Gama Media, 2008),  57
14 Q.S. Al-Hujuraat/49:10.
penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka 15 .
Penelitian  ini  dilakukan  guna  untuk  mendapatkan  bahan-bahan  berupa:  teori-teori, konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  hukum  yang  berhubungan  dengan  pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:
1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan   horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.
Dalam  penelitian  ini,  ruang  lingkup  penelitian  ini  akan  dilakukan  penelitian  dengan cara  menarik  asas  hukum,  dimana  dilakukan  terhadap  hukum  positif  tertulis  maupun  tidak tertulis.  Penelitian  ini  dapat  digunakan  untuk  menarik  asas-asas  hukum  dalam  menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangko
Mediasi  merupakan  suatu  kewãjiban  yang  harus  diikuti  para  pihak  yang  ingin melaksanakan  perceraian  di  pengadilan  agama  Bangko.  Banyaknya  perkara  yang  masuk  di Pengadilan Agama Bangko adalah karena mereka sudah tahu dan sadar akan adanya sebuah lembaga hukum. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi mereka untuk mengajukan perkara di  Pengadilan Agama Bangko karena kurang  adanya rasa keadilan bila  diselesaikan sendiri, dan  kesadaran  mereka  tentang  hukum,  juga  pentingnya  bukti-bukti  bila  sudah  tertulis  dan sudah diakui oleh hukum.
Penerapan  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Bangko  telah  dilaksanakan  sejak  dahulu, yang  mana  mediasi  difungsikan  untuk  mendamaikan  para  pihak  yang  bersengketa  sehingga diharapkan para pihak dapat merenungkan niatnya melakukan perceraian. Seperti pengertian Iṣlah menurut  ulama  fikih,  kata Iṣhlah diartikan  sebagai  perdamaian,  yaitu  suatu  perjanjian yang  ditetapkan  untuk  menghilangkan  persengketaan  di  antara  manusia  yang  bertikai,  baik individu maupun kelompok.
Kemudian  proses  mediasi  sehingga  menjadi  efektif  dalam  pelaksanaannya,  dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang sesuai dengan perundang-undaangan yang berlaku: 1. Penegak Hukum
Dalam peraturan perudang-undangan, memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam  mengatur  acara  peradilan  yang  belum  cukup  diatur  oleh  peradilan  perundang- undangan maka demi kepastian, ketertiban dan kelancaran dalam mendamaikan para pihak untuk menyelesaika suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung. 16
2. Peran Mediator
Mediator  yang  dimaksud  dalam  PERMA  ini  adalah  mediator  yang  menjalankan tugasnya  di  Pengadilan,  mediator  yang  bertugas  di  Pengadilan  dapat  saja  berasal  dari Hakim  di  Pengadilan  atau  mediator  dari  luar  Pengadilan,    namun    harus    memiliki keterampilan  mediasi  yang  memiliki sertifikat sebagai mediator. Tidak semua hakim di Pengadilan  Agama  Bangko  memiliki  sertifikat  sebagai  mediator.  Hakim  boleh  di  tunjuk sebagai  mediator  akan  tetapi  bukan  pada  perkara  yang  hakim  tersebut  tangani,  maka hakim  tersebut  harus  menunjuk  hakim  lain  untuk  memediasi  para  pihak  yang  sedang
15 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat, (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2003), 13.
16 Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2008  Tentang  Proses  Mediasi  di  Pengadilan  Agama,  diakses  Tanggal  16 November 2021, http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/PERMA%20RI%20NO%201%20TAHUN%202008_0.pdf
berperkara atau menunjuk mediator non hakim. 17 Mediator yang berasal dari hakim adalah para hakim yang memiliki keterampilan mediasi yang diperoleh melalui sejumlah training, sedangkan  mediator  dari  non  hakim  adalah  mereka  yang  memiliki  keterampilan  mediasi yang di buktikan dengan sertifkiat dari Mahkamah Agung RI. 18

## 3. Para Pihak
Dalam  kesadaran  hukum,  kekuatan  mengikatnya  adalah  dengan  kesadaran  para kedua  belah  pihak  itu  sendiri.  Kepatuhan  masyarakat  dalam  melaksanakan  suatu  hukum mempunyai  peranan  yang  sangat  penting,  karena  hukum  tanpa  adanya  masyarakat  yang sadar atas hukum akan menjadikan hukum tersebut tidak berjalan dengan baik.
4. Sarana Prasarana
Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Asmidar  mengatakan:  „‟Dalam  mediasi harus  mempunyai  ruangan  tersendiri,  dan  ruangan  tersebut  harus  representasi.  Tempat dalam pelaksanaan proses mediasi merupakan unsur penting yang   mendukung proses  mediasi.  Kenyamanan  tempat  penyelenggaraan  perundingan  mediasi  akan mempengaruhi  para  pihak  untuk  membuat  kesepakatan-kesepakatan  mediasi.  Karena  itu dalam tempat  mediasi  perlu disediakan tempat  senyaman mungkin,  agar para pihak  yang di mediasi dapat berfikir lebih tenang dalam menyelesaikan sengketanya. Akan tetapi jika ruang  mediasi  tidak  terasa  nyaman  maka  berpengaruh  besar  kepada  kedua  belah  pihak juga  mediator  tersebut.  Dengan  ruangan  yang  tidak  nyaman  maka  proses  mediasi  di pastikan  gagal.  Khususnya  di  Pengadilan  Agama  Bangko,  tempat  dalam  melakukan mediasinya  tidak  jadi  masalah  hanya  saja  mediasi  yang  terhitung  gagal  disebabkan  oleh para pihak itu sendiri bukan dari prasarana tersebut‟‟. 19

## 5. Budaya
Asmidar seabagai Hakim di Pengadilan Agama Bangko juga Mengatakan: „‟Budaya hukum merupakan nilai-nilai yang konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.  Nilai-nilai  tersebut  merupakan  norma  atau  kaidah  yang  berisikan  pola  prilaku manusia.  Kemudian  efektifitasi  mediasi  yang  dilihat  dari  nilai  kebudayaan  melihat  pada masyarakat  yang  menilai  kebudayaan  merupakan  dasar  dari  etika  yang  baik  dan  dapat diterima.  Tetap  dianggap  efektif  mediasi  ini  dalam  rangka  memberikan  jalan  keluar  bagi para pihak. Misalnya sebelum ke pengadilan kedua belah pihak di mediasi oleh para pihak keluarga terlebih dahulu jika para pihak keluarga tidak berhasil memediasikan pihak yang berperkara  maka  biasanya  pihak  yang  berperkara  datang  ke  BP4  terlebih  dahulu,  akan tetapi  jika  di  BP4  masih  tidak  menemukan  jalan  keluar  barulah  para  pihak  mendatangi Pengadilan Agama. Dipengadilan Agama itu sendiri tidak menjamin bahwa proses mediasi yang  dilakukan  akan  berhasil,  itu  pun  tergantung  kesepakatan  bersama  jika  tidak  juga menemukan jalan keluar maka mediasi tersebut di anggap gagal‟‟. 20
Dengan  adanya  upaya  mediasi  yang  dilakukan  oleh  mediator  tersebut  diharapkan dapat  membantu  fungsi  lembaga  peradilan  khususnya  di  mediasi  ini  dengan  mengupayakan mediasi  yang  optimal.  Dan  dengan  pendekatan  diatas  lebih  besar  kemungkinan  mediasi berhasil.
Dari hasil observasi dan wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bangko sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai  jangka  waktu  proses  mediasi  pada  pasal  24  yang  berbunyi:  Proses  mediasi berlangsung  selama  paling  lama  30  hari  terhitung  sejak  penetapan  perintah  melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu  sebagaimana  dimaksud  diatas. Mediator
17 Asmidar Sebagai Hakim Pengadilan Agama Bangko, wawancara dengan Penulis, Tanggal 8 Agustus 2021.
18 Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Perssfektif  Hukum  Syari’ah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum  Nasional ,  (Jakarta:  Kencana, 2009),  317.
19 Asmidar Sebagai Hakim Pengadilan Agama Bangko, wawancara dengan Penulis, Tanggal 8 Agustus 2021.
20 Asmidar Sebagai Hakim Pengadilan Agama Bangko, wawancara dengan Penulis, Tanggal 8 Agustus 2021.
atas  permintaan  para  hakim  mengajukan  permohonan  perpanjangan  jangka  waktu  mediasi sebagaimana dimaksud diatas kepada hakim pemeriksa Perkara dengan alasannya. 21
Selain  itu  juga  penjelasan  mengenai  pentingnya  penerapan  tahapan  proses  mediasi terutama Tahapan Tugas Mediator yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 berdasarkan hasil  wawancara  oleh  peneliti  di  Pengadilan  Agama  Bangko  yang  dikemukakan  oleh  Ibuk Asmidar  yang  Bearti  di  dalam  PERMA  ini  dijelaskan  bahwa  mediasi  adalah  cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas  kepada  para  pihak  untuk  memperoleh  penyelesaian  yang  memuaskan  serta  berkeadilan indikator  efektif  yang  dimaksud  adalah  dengan  di  patuhinya  PERMA  sebagai  salah  satu hukum dalam proses bercerai di Pengadilan Agama Bangko.

## Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bangko
Dalam  kaitannya  dengan  mediasi  sebagai  upaya  dalam  meminimalisir  angka perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1  B  Bangko,  layaknya  berbagai  ikhtiar  yang dilakukan  oleh  manusia  dengan  segala  dimensi  kehidupannya  dengan  berbagai  macam kendala sehingga sulit untuk meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Bangko.
Adapun  kendala-kendala  yang  dihadapai  Pengadilan  Agama  Bangko  adalah  sebgai berikiut:
1. Jumlah Hakim Yang Sedikit
Terbatasnya  jumlah  hakim  di  Pengadilan  Agama  Bangko  juga  mempengaruhi pelaksanaan mediasi di pengadilan. Sedangkan setiap tahunnya jumlah perkara perceraian yang masuk makin meningkat. Banyak jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan, sudah tentu  akan  memerlukan  jumlah  hakim  mediator  yang  seimbang  untuk  melaksanakan proses mediasi. Namun sampai saat ini jumlah mcdiator yang berasal dari kalangan bukan Hakim yang memiliki sertifikat yang terdaftar di pengadilan agama Bangko belum ada.
2. Para Pihak Beritikad Untuk Bercerai
Adanya  persepsi  pihak  tentang  mediasi,  kebulatan  tekad  para  pihak  yang berperkara  untuk  tidak  mau  berdamai  yang  sangat  kuat,  membuat  para  pihak  tertutup untuk  mengutarakan  masalahnya,  egois,  lebih  mengutamakan  kepentingan  pribadi, membuat proses pelaksanaan mediasi banyak ridak berhasil atau mediasi gagal walaupun proses perundingan untuk mencari titik temu terus dilakukan berulang-ulang, namun para pihak tetap pada pendiriannya untuk tidak berdamai.
3. Campur Tangan Pihak Ketiga
Sangat sulit menemukan kehidupan rumah tangga yang tidak dicampuri oleh orang lain. Apalagi dalam perceraian, orang lain yang dimaksud adalah pihak ketiga selain suami istri, baik  kerabat  dekat, maupun kerabat  jauh.  Terkadang campur tangan iru datang dari pihak  kedua  keluarga,  tetangga  atau  sahabat  kedua  pasangan.  Jika  sudah  masuk  pihak ketiga maka akan ada sumbangan pikiran yang bersifat negatif.
4. Tidak Hadirnya Salah Satu Pihak
Kehadiran  para  pihak  yang  berperkara  sangatlah  penting,  seringkali  para  pihak tidak  hadir  dalam  proses  mediasi  walaupun  mereka  telah  diapanggil  secara  patut  dan berturut-turut. Jika salah satu pihak hadir maka mediasi tidak dapat terlaksana.
5. Jarak Tempuh yag Jauh Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  bahwa  bahwa  lokasi  Pengadilan Agama Bangko ini memang jauh dari pemukiman warga sehingga  dengan  jarak  tempuh yang  jauih  ini  bisa  menjadi  faktor  kegagalan dalam proses mediasi disebabkan ketidak hadiran  perkara  saat  dipanggil  untuk  di  Mediasi.  Hal  ini  ibu  Sumiati  menyampaikan:
21 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diakses Tanggal 16 November 2021, https://mahkamahagung.go.id/media/8757.
“Kami  gagal  dimediasi  bukan  disebabkan  ada  yang  tidak  hadir  hanya  saja  ketika  kami dipanggil  setelah  pendaftaran  mediasi  suami  saya  tidak  hadir  disebabkan  hujan  dan Pengadilan ini juga lumayan jauh dari rumah sekitar 1 setengah jam dalam perjalanan”. 22 Oleh  karena  itu  dilihat  dari  observasi  dan  wawancara  jarak  tempuh  yang  jauh merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  kegagalan  dalam  proses  Mediasi  di  Pengadilan Agama Bangko.

## Upaya  Hakim Untuk Keberhasilan Mediasi Dalam  Meminimalisir  Perkara  Perceraian Di Pengadilan Agama Bangko
Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediator adalah pihak netral yang membantu para  pihak  dalam  proses  perundingan  guna  mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 23
Pada  dasarnya  seorang  mediator  berperan  sebagai  pengarah  yang  membantu  para pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  dihadapinya.  Seorang  mediator  juga  akan membantu  para  pihak  untuk  membingkai  persoalan  yang  ada  agar  menjadi  masalah  yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu, juga menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak  yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketanya harus dapat  diterima oleh  kedua  belah  pihak  dan  juga  dapat  memuaskan  kedua  belah  pihak.  Setidaknya  peran utama  yang  mesti  dijalankan  seorang  mediator  adalah  mempertemukan  kepentingan- kepentingan  yang  saling  berbeda  agar  mencapai  titik  temu  yang  dapat  dijadikan  sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya.
Mengupayakan  damai  merupakan  tugas  yang  melekat  pada  seorang  hakim  maupun hakim yang ditunjuk sebagai mediator. Hakim melakukan upaya damai secara terus menerus dalam  setiap  proses  pemeriksaan  perkara  yang  ia  tangani.  Seorang  hakim  mediator menjalankan  mediasi  terhadap  perkara  yang  ia  tidak  terlibat  dalam  majelis  hakim  yang memeriksa dan mengadili perkara yang ia mediasikan.
Teknik  penasehatan  dan  metode  pendekatan  yang  digunakan  diserahkan  kepada hakim.  Tidak  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  secara  khusus  tentang metode pendekatan yang harus digunakan oleh hakim untuk memberikan nasehat.
Para mediator yang ada di Pengadilan Agama Bangko baik yang bersertifikat maupun belum dalam melaksanakan mediasi mempunyai beberapa konsep keberhasilan mediasi yang berbeda-beda satu sama lain dan ini tentunya sesuai dengan kapasitas keilmuan yang mereka miliki.
Seperti  hasil  wawancara  dengan  Ibuk  Asmidar,  selaku  hakim  mediator  Pengadilan Agama  Bangko  sebagai  berikut:„‟Hakim  mediator  bukanlah  orang  yang  serba  mengetahui, akan tetapi dalam menjalankan tugas sebagai mediator setidaknya mediator harus menguasai prosedur  dan  memahami  tentang  materi  sengketa  yang  dihadapi  para  pihak.  Dalam memahami  materi  sengketa  tersebut  mediator  tidak  hanya  terpaku  dengan  isi  surat  gugatan, akan  tetapi  pada  waktu  proses  mediasi  mediator  berusaha  menggali  materi  tersebut  melalui tanya jawab dengan para pihak. Dengan seperti itu mediator dapat menemukan titik sengketa yang  terjadi,  dari  situ  akan  memudahkan  mediator  untuk  menasehati  dan  berusaha  untuk merukunkan para pihak yang bersengketa‟‟. 24
Dalam melakukan upaya mediasi untuk kedua belah pihak, memerlukan banyak ilmu. Pertama ,  ilmu  komunikasi.  Karena  tidak  mungkin  seorang  mediator  itu  akan  berhasil mendamaikan  para  pihak  jika  kamunikasinya  kurang  atau  tipikal  orang  yang  tidak
22 Wawancara  dengan  Iu  Sumiati  yang  salah  satu  gagal  di  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Bangko,  wawancara  dengan Penulis, Tanggal 20 Agustus 2021.
23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016,
diakses 16
November 2021, https://mahkamahagung.go.id/media/8757.
24 Asmidar Selaku Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bangko, wawancara dengan Penulis, 02 Agustus 2021.
komunikatif.  Ilmu  komunikatif  tersebut  harus  dipelajari  terlebih  dahulu. Kedua ,  ilmu psikologi.  Karena  dengan  adanya  ilmu  psikologi  menyangkut  perasaan  kedua  belah  pihak. Ilmu komunikasi menyangkut dengan kejiwaan seseorang atau masa.
Khususnya  Lemabaga  Pengadilan  Agama  Bangko  melakukan  beberapa  tindakan untuk memaksimalkan hasil dari mediasi , diantaranya : 1. Penambahan Jumlah Hakim Dan Mediator Non Hakim
Banyaknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan agama Bangko, sudah tentu akan  memerlukan  Jumlah  mediator  yang  seimbang  untuk  melaksanakan  proses  mediasi. Namun sampai saat ini jumlah hakim Sangat sedikit yakni hannya ada 4 orang hakim dan mediator yang berasal dari kalangan non hakim yang memiliki sertifikat yang terdafnar di pengadilan agama Bangko belum ada. Untuk itu maka PERMA Nomor1 Tahun 2016.
2. Nasehat Dari Hakim
Metode  pendekatan  dalam  mediasi  yang  digunakan  oleh  hakim  diserahkan  oleh hakim  itu  sendiri.  Salah  satunya  adalah  dengan  memberi  nasehat  kepada  para  pihak. Nasehat dari hakim upaya perdamaian yang  dilakukan oleh hakim ketika mediasi kepada para pihak.  Ibu Ermiwati mengatakan:„‟Kami sebagai hakim selalu meminta kepada para pihak  untuk  datang  sendiri  ke  pengadilan  agama  Bangko  dan  harus  datang  pada  proses mediasi.  Jika  para  pihak  datang  ketika  mediasi  hakim  akan  menasehati  para  pihak  agar mepertimbangkan  kembali  niat  mereka  untuk  bercerai  dan  kami  juga  memberikan padangan-pandangan  yang  bersifat  persuasif  terhadap  para  pihak  yang  hendak  bercerai. Dengan  cara  menasehati,  kemungkinan  para  pihak  untuk  berpikir  lebih  dalam  lagi  apa akibat dari perceraian itu sendiri‟‟. 25

## 3. Menghadirkan Keluarga Dari Para Pihak
Menghadirkan  keluarga  dari  para  pihak  yang  sedang  berperkara  di  pandang  hakim salah satu upaya untuk keberhasilan mediasi.  Upaya mediasi  yang di tempuh oleh hakim dengan  menghadirkan  keluarga  suami  istri  yang  akan  bercerai  dipandang  hakim  dapat mendamaikan para pihak.
Hakim  sebagai  mediator  yang  bertugas  mediasi  para  pihak  berupaya  semaksimal mungkin  untuk  mewujudkan  perdamaian  antara  suami  isteri  juga  melibatkan  terjadi perselisihan dilingkungan kerabat  keluarga para pihak. Mediasi hanya menuntun dan hanya bertanya  apa yang diinginkan oleh para pihak. Apabila terjadi komunikasi tentu hakim hanya memfasilitasi saja diantara pihak.
Dengan  adanya  upaya  mediasi  yang  dilakukan  oleh  mediator  tersebut  diharapkan dapat  membantu  fungsi  lembaga  peradilan  khususnya  di  mediasi  ini  dengan  mengupayakan mediasi  yang  optimal.  Dan  dengan  pendekatan  diatas  lebih  besar  kemungkinan  mediasi berhasil.
Mengacu  pada  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan,  bahwa  dalam  memfasilitasi  para  pihak  mediator  mengadakan  pertemuan  dalam ruangan  khusus  dengan  tujuan  untuk  menjembatani  dan  bermusyawarah  serta  menanyakan pokok  sengketa  yang  dipermasalahkan  para  pihak.  Dengan  seperti  ini  mediator  dapat merumuskan  permasalahan-permasalahan  yang  selanjutnya  akan  ditanyakan  kepada  para pihak  kembali  guna  mencari  kejelasan  tentang  pokok  permasalahan  yang  mengakibatkan terjadinya  konflik  dalam  rumah  tangganya.  Setelah  hal  itu  diketahui  oleh  para  pihak,  maka selanjutnya  mediator  memberikan  masukan-masukan  dan  motivasi  kepada  para  pihak  agar permasalahan  yang  mereka  sengketakan  dapat  diselesaikan  dalam  forum  kebersamaan  dan tidak membawa dampak negative yang berlarut-larut apabila perceraian tidak dapat dihindari lagi.
25 ErmiwatiSebagai Hakim Pengadilan Agama Bangko, wawancara dengan Penulis Tanggal 8 Agustus 2021.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisa  urgensi  mediasi  dalam  meminimalisir  perkara  perceraian  di Pengadilan Agama kelas 1B Bangko, penulis menyimpulkan bahwa mediasi berhasil namun belum  efektif  karna  tingkat  keberhasilannya  masih  sangat  rendah.  Maka  dapat  penulis simpulkan adalah sebagai berikut:
1. Proses Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangko
a. Memberikan  nasihat  kepada  kedua  belah  pihak  dengan  dakwah  dan  dengan  dalil-dalil yang ada di Al-qur‟an dan Hadist yang mengingatkan tentang ajaran-ajaran islam yang harus diterapkan oleh suami dan istri.
b. Mendalami persoalan yang sedang dirasakan oleh kedua belah pihak dengan melakukan pendalaman  secara  emosional  kepada  para  pihak  tersebut.  dan  melakukan  pendekatan kejiwaan  dengan  menggambarkan  kepada  para  pihak  bahwa  jika  terjadi  perceraian antara suami dan istri, antara ibu dan bapak itu akan berakibat buruk kepada keluarga besar dan khususnya kepada anak.
c. Mencari  jalan  keluar  untuk  meyelesaikan  masalah  mereka  agar  perkara  tidak  sampai pada putusan hakim.
d. Dimungkinkan melibatkan keluarga dari para pihak, misalnya anak atau orang tua.
2. Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bangko
a. Jumlah Hakim Yang Sedikit
b. Pasangan beriktikat untuk bercerai
c. Campur tangan pihak ketiga
d. Tidak hadirnya salah satu pihak
e. Jarak tempuh yang jauh
3. Upaya  Hakim  Untuk  Keberhasilan  Mediasi  Dalam  Meminimalisir  Perkara  Perceraian  Di Pengadilan Agama Bangko
a. Penambahan Jumlah Hakim dan Mediator Non Hakim
b. Nasehat dari hakim
c. Menghadirkan keluarga dari masing pihak

## REFERENSI
Alā‟  al-Dīn  al-Ṭarablīsī, Mu’īn  al-Ḥukkām:  fī  mā  Yataraddad bayn  al-Khasamayn  min  al- Aḥkām, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.t.),  123.
Bambang  Sutiyoso, Hukum  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  (Yogyakarta: Gama Media, 2008),  57
Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam , (Bandung: Fokusmedia, 2005), 41. Hamoir,  „‟Setengah  Juta  Orang  Bercerai  di  Indonesia  Sepanjang-2018,‟‟  diakses  pada  13 Agustus 2021, https://news.detik.com/berita/d-4495627/ .
Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  PERMA  RI  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  diakses  Tanggal  16  November  2021, https://mahkamahagung.go.id/media/8757.
Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 Dilengakapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemeporer Edisi revisi , (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2006), 17. Laporan Tahunan‟‟, Pengadilan Agama Bangko, diaksesTanggal 15 Agustus 2021, https://pa- bangko.go.id/.
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2008  Tentang  Proses  Mediasi  di  Pengadilan Agama, diakses Tanggal 16 November 2021,
http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/PERMA%20RI%20NO%201%20TAH UN%202008_0.pdf.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016,  diakses  16  November  2021, https://mahkamahagung.go.id/media/8757.
Percy R. Luney, Jr, “Traditions an Foreign Influences: Systems of Law in China and Japan,”
Journal  Law  and  Contemporary  Problems ,  52,  No.  2  (Spring  1989),    130, https://www.readcube.com/articles/10.15408%2Fajis.v13i1.953. Saifullah, Refieksi Sosiologi Hukum , (Bandung: Refika Aditama, 2007), 31. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.
Soetojo Prawiromidjodjo dan Marthalena Pohan, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan di Belanda ,  151.
Subekti. Pokok-pokk Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2985), 23
Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Perssfektif  Hukum  Syari’ah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional , (Jakarta: Kencana, 2009),  317.