Menara Ekonomi, ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295 Volume VII No. 3 – Oktober 2021

## KONSEP AMANAH DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA MASJID IKHLAS MUHAMMADIYAH KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG
Rina Widyanti, Puguh Setiawan, Muhammad Sabyan Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jambi rinawidyanti99@yahoo.com, puguhstwn@gmail.com, sabyanaab@gmail.com .
ABSTRACT . This research is a qualitative research that aims to find out the practice of trust in financial management accountability at Ikhlas Muhammadiyah Pampangan Nan XX Mosque, Lubuk Begalung Padang District. This research data is the result of observations in the field, through interviews with informants related to Ikhlas Muhammadiyah Mosque such as the Chairman of the mosque and all devices including mosque worshippers. The research method used is a case study. This research uses qualitative descriptive analysis methods. The results showed that in accountability of the financial management of mosques there is a spiritual value in the form of trust or honesty. The financial statements of the mosque are very simple. With form, four columns are description, receipt, expenses and balance. Reporting is not done consistently and periodically. With the unique cultural construction in the Ikhlas Muhammadiyah Pampangan Mosque, accounting in practice encourages transparency and accountability shifted into instruments that encourage the behavior of worship that is "ria".
Keywords : Accountability of Kuangan Management, Anamah, Mosque
Abstrak . Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui praktek amanah dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Masjid Ikhlas Muhammadiyah Pampangan Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang. Data penelitian ini merupakan hasil dari pengamatan di lapangan, melalui wawancara pada informan yang berkaitan dengan Masjid Ikhlas Muhammadiyah seperti Ketua masjid beserta seluruh perangkat termasuk jamaah masjid. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid terdapat nilai spiritualitas berupa amanah atau kejujuran. Bentuuk laporan keuangan masjid dilakukan sangat sederhana. Dengan bentuk, empat kolom yakni uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. Pelaporannya tidak dilakukan secara konsisten dan periodik. Dengan konstruksi kebudayaan yang unik di Masjid Ikhlas Muhammadiyah Pampangan, sejatinya akuntansi dalam prakteknya mendorong transparansi dan akuntabilitas bergeser menjadi instrumen yang mendorong prilaku ibadah yang “ria”.
Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Kuangan, Anamah, Masjid

## A. PENDAHULUAN
Indonesia dengan keberagaman suku dan budaya yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Hal ini didukung pula oleh banyaknya masjid yang dibangun tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja namun juga digunakan sebagai
Menara Ekonomi, ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295 Volume VII No. 3 – Oktober 2021
aktivitas umat Islam dalam berbagai bidang. Oleh karena itu masjid memiliki peran sentral dalam sejarah peradaban Islam.
Pada dekade terakhir ini, perhatian dan usaha tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pada organisasi sektor publik mengalami banyak peningkatan. Dua konsep tersebut sangat dibutuhkan dalam proses manajemen yang dibangun melalui sistim akuntansi, karena akuntansi dinilai dapat memberikan peluang terhadap peningkatan penyediaan informasi yang handal, akurat, dan terpercaya. Pola akuntabilitas yang terbangun berfungsi untuk meningkatkan tolok ukur kinerja dalam memberikan pelayanan publik, meningkatkan proses pertanggungjawaban manajerial, dan merupakan unsur pengendalian manajemen pada organisasi (Fikri etal. 2010, dan Fikri dan Isnaini 2013). Menurut Both (1993) dalam Zoelisty (2014) menyatakan bahwa pemisahan kehidupan spiritual dan keduniawian menempatkan akuntansi sebagai ilmu yang didasari oleh pemahaman sekuler, menyebabkan institusi keagamaan seperti gereja hanya mentolerir peran akuntansi pada batas mendukung kegiatan spiritual, tidak terintegrasi dalam mendukung tugas-tugas suci keagamaan. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, akuntansi pada dasarnya adalah alat yang dapat mendukung kinerja entitas dimana akuntansi itu dipraktekkan.
Tidak begitu halnya dalam organisasi keagamaan masjid. Masjid merupakan organisasi nirlaba yang dinilai sangat berbeda dengan organisasi nirlaba lainnya. Dalam ajaran Islam kehidupan spiritual dan keduniaan sangat erat kaitannya, dalam hal ini Allah SWT, Tuhan yang menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dijadikan sebagai Khilafatullah fil-Ardh (wakil di bumi). seperti yang difirmankan dalam Al-Qur’an yang artinya (Salle, 2015):
“Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi”(QS. Al-Baqarah:30). Dan pada surat lain Allah berfirman bahwa: Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi” (QS. Al-Fathir:39) Firman Allah di atas jelas memberikan pemahaman bahwa seseorang yang telah diangkat sebagai khalifah, dituntut menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya dan menjalankannya sesuai dengan apa yang yang diininkan oleh pengutusnya. Hal ini berarti bahwa manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini harus mempertanggungjawabkan semua aktivitasnya kepada sang pencipta, yang berarti bahwa adanya penerapan akuntabilitas dalam aktivitas keagamaan.
Penelitian tentang akuntabilitas pada organisasi nirlaba keagamaan sudah banyak dilakukan. Pada dasarnya manajemen sebatas menggunakan instrumen akuntabilitas horizontal ( stakeholders dan alam), sedangkan akuntabilitas vertikal (Tuhan) yang menjadikan premis utama (Triyuwono 2012) dalam akuntabilitas masih belum sepenuhnya digunakan. Menurut penelitian ini, laporan keuangan hanya sebatas instrumen akuntabilitas semata. Namun pada dasarnya laporan keuangan sebenarnya merupakan suatu media dalam bentuk fisik yang menghubungkan manusia ( agent , organisasi) dengan principal (Triyuwono dan Roekhudin 2000). Hal ini berarti hubungan agent dan prinsipal tidak terbatas pada hubungan fisik saja, tetapi juga hubungan secara moral dan spiritual. Perlu dipahami bahwa manusia makhluk yang aktif dan bertanggungjawab (Triyuwono 2012). Artinya, bahwa disatu sisi manusia itu bebas untuk berkreasi, namun pada sisi yang lain dibatasi oleh tanggungjawabnya, yaitu tanggung jawab untuk selalu tunduk pada nilai-nilai etika syariah. Nilai etika syariah ini terefleksi dalam tradisi Islam. Dalam tradisi Islam, dipahami bahwa realitas kehidupan manusia sebetulnya tidak terbatas
Menara Ekonomi, ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295 Volume VII No. 3 – Oktober 2021
pada realitas materi, tetapi juga mencakup realitas yang lebih tinggi, yaitu realitas psikis, spiritual, sifat Tuhan, dan Tuhan itu sendiri sebagai realitas absolut dan tertinggi (Bakar 1994 dalam Salle 2015).
Menurut Triyuwono (2012) dalam Salle (2015) secara metafora amanah secara filosofis, akuntabilitas adalah amanah. Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Namun, memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah.
Menurut Triyuwono (2012) dalam Salle (2015) mengatakan bahwa terdapat tiga bagian penting yang harus diperhatikan dalam metafora amanah, yaitu pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri. Kesamaan amanah dan akuntabilitas itu sendiri menyebabkan keterkaitan antara keduanya. Masjid sebagai organisasi nirlaba keagamaan juga erat kaitannya dengan akuntabilitas karena Masjid tidak hanya sebagai sarana ibadah semata namun juga melaksanakan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan umat. Oleh karena itu, diperlukan pelaporan keuangan yang memberikan informasi akurat, handal, dan terpercaya dalam mendukung sarana peribadatan, aktivitas keagamaan, termasuk aktivitas perawatan dan pemeliharaan Masjid. Dalah hal ini pengelola Masjid ( takmir ) memerlukan sistim pelaporan keuangan yang akurat khususnya yang berhubungan dengan; 1) keadaan dan kondisi jamaah, 2) keadaan dan kondisi harta kekayaan dan keuangan Masjid, 3) informasi lain yang diperlukan sehubungan dengan kepentingan Masjid (Zoelisty 2014).
Pengelola keuangan masjid yang baik, juga merupakan salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid. Hal ini dikarenakan, masjid juga memerlukan ketersediaan dana yang tidak sedikit setiap bulannya. Dana-dana tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan peribadatan, keagamaan, pengadaan sarana dan prasarana, dan pengembangan masjid. Ini merupakan tanggungjawab para pengurus masjid ( takmir ) untuk memikirkan, mencari dan mengumpulkan dan untuk kepentingan masjid.
Penelitian ini mengambil objek di Masjid Ikhlas Muhammadiyah yang berlokasi di Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Masjid ini merupakan Masjid Muhammadiyah yang pertama yang berada di daerah tersebut namun dalam proses awal pengamatan ke tempat tersebut di peroleh informasi bahwa terdapat permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid dan permasalahan lain yang berkaitan dengan jamaah. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan amanah sebagai konsep akuntabilitas dalam pelaporan keuangan yang ada di Masjid Ikhlas Muhammadiyah Kecamatan Lubuk Begalung tersebut. Diharapkan nantinya penelitian ini memberikan masukan bagi pengelola masjid dalam pengelolaan keuangannya.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Masjid Masjid berasal dari kata sajada-sujudan , yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim , atau tempat sujud. Untuk menunjukkan suatu tempat, kata sajada diubah menjadi masjidun ( isimmakan ) artinya tempat sujud menyembah Allah SWT. Di artikan sebagai tempat sujud, masjid mengandung arti general, yaitu
Menara Ekonomi, ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295 Volume VII No. 3 – Oktober 2021
dipersamakan dengan bumi. Sebagaimana pesan dari Rasulullah saw yang berarti: “setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud” (Mustofa, 2007, hal: 76) Sedangkan menurut Suherman (2012, hal: 61), secara teminologis, masjid mengandung makna sebagai pusat dari segala kebajikan kepada Allah SWT. Di dalamnya terdapat dua bentuk kebajikan, yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus, yaitu shalat fardhu , dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliyah sehari-hari untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jamaah.
Konsep Amanah Secara umum, arti amanah adalah jujur dan benar-benar dapat dipercaya. Dengan kata lain, jika suatu urusan diberikan pada orang yang amanah maka orang tersebut akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.
Pendapat lain mengatakan pengertian amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang atau kepercayaan terhadap seseorang. Amanah juga dapat didefinisikan sebagai suatu titipan ( Al wadiah ) untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan (Prawiro, 2015) .
Dalam bahasa arab, amanah adalah segala sesuatu atau tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dilaksanakan yang di dalamnya meliputi Khilafah ilahiyah, Khilafah takwiniyah, serta dalam hubungannya dengan hablum minallah dan hablum minannas. Suatu amanah yang diserahkan kepada seseorang, apabila dilaksanakan dengan baik maka akan mendapatkan banyak kebaikan. Sebaliknya, apabila amanah dikhianati atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka akan menghasilkan banyak keburukan.
Konsep Akuntabilitas Akuntabilitas publik dibutuhkan dalam manajemen keuangan yang berkaitan dengan masyarakat banyak (umat). Akuntabilitas publik merupakan kewajiban penerima tanggung jawab untuk mengelola sumberdaya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat ( principal ). Akuntabilitas berbeda dengan konsep resposibilitas (Mrdiasmo, 2005, hal: 9).
Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam responsibiltas. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk rnempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang. Sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada orang atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian. Namun demikian, tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan. Akuntanbilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.
Di sisi lain, Triyuwono (2012) dalam Salle (2015) secara filosofis, akuntabilitas adalah amanah. Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan Artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan Namun, memiliki kewajiban untuk memelihara amanah
Menara Ekonomi, ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295 Volume VII No. 3 – Oktober 2021
tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah.
Laporan Keuangan Menurut Kasmir (2015), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.
Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002).
Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh pemilik entitas atau organisasi sektor publik. Laporan keuangan yang disajikan tersebut diungkapkan secara wajar dan lengkap sehingga terciptalah transparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan sesuai harapan. Sedangkan tujuan laporan keuangan itu sendiri adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas publik
C. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan metode Studi Kasus ( Case Study ) yakni, pengamatan secara detail terhadap obyek atau orang, baik pada satu titik waktu atau beberapa titik waktu. Penelitian ini melibatkan data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif, dimana pada model induksi menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian bahkan bisa saja teori tidak dikenal sama sekali karena data adalah segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian.
Penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan yakni Masjid yang telah dipilih oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang digunakan untuk mendapatkan informasi selengkapnya dari pengurus masjid mengenai segala hal yang mencakup semua kegiatan mengenai pelaporan keuangan yang sudah dibuat oleh pengelola sampai pendapat tokoh yang ada di dalam masjid tersebut.
Dokumen masjid merupakan sumber data yang didapat langsung dari pengurus masjid. Dokumen yang dikumpulkan untuk studi kasus mengenai segala hal yang berkaitan dengan dokumen administratif masjid mengenai buku catatan kas masuk, kas keluar, nota-nota, agenda kegiatan masjid dan dokumen pendukung lainnya. Oleh karena itu dengan adanya analisis dokumen yang berkaitan dengan segala aktivitas masjid lakukan, hal tersebut dapat membantu menarik kesimpulan berdasarkan keadaan yang sesungguhnya pada penelitian ini.
Teknik analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif menjelaskan variabel akuntabilitas dan pengelolaan keuangan masjid sesuai dengan indikator dari masing-masing variabel tersebut kemudian dilakukan analisis.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pampangan merupakan salah satu Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Lubuk Begalung yang berada di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Beberapa Masjid tersebar di Kecamatan ini. Salah satu Masjid yang sudah lama berdiri di Kelurahan Pampangan ini,
Menara Ekonomi, ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295 Volume VII No. 3 – Oktober 2021
yang merupakan Masjid yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah yang ada di Kota Padang adalah keberadaan Masjid Ikhlas Muhammadiyah. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan nama Masjid Ikhlas Muhammadiyah Pampangan.
Pada awal berdirinya tahun 1979, masjid ini dahulunya adalah mushalla yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk melaksanakan Ibadah Shalat. Di tahun 1985 baru dibuka kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pendirian Taman Pendidikan Al-quran (TPA) dan Wirid remaja bagi anak-anak usia 6 sampai 12 tahun, dan masih berlangsung hingga sekarang tahun 2019. Selain kegiatan belajar TPA dan wirid remaja, sebagai salah satu masjid yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah, kegiatan lain berupa pengajian Ibu-Ibu ‘Aisyiyah seperti belajar tafsir Al-quran, membaca Al-quran secara irama dan nasyid.
Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan keuangan Masjid adalah penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan lainnya dari jamaah maupun masyarakat yang membantu berjalannya aktivitas di masjid tersebut. Dana-dana tersebut dikelola oleh pengurus masjid berserta perangkatnya dan dilaporkan setiap tahunnya.
Dalam konteks akuntabilitas masjid, argumentasi akuntabilitas selain pemaknaan sesuai yang disampaikan oleh Mardiasmo (2005) tetapi juga dilengkapi dengan argumentasi mempertanggungjawabkan terhadap amanah yang sudah diberikan. Akuntabilitas sebagai instrumen sering kali sebagai instrumen yang mendorong prilaku ”ria” dalam praktek peribadahan dan kontstruksi budaya yang eksis. Masjid Ikhlas Muhammadiyah Pampangan sebagaimana masjid-masjid dibanyak kampung di Indonesia, sumber-sumber keuangan masjid berasal dari sumbangan dari masyarakat dan jama’ah dalam bentuk infaq dan sedekah yang diperoleh kebanyakan pada saat pelaksanaan shalat jum’at. Selain itu, masjid juga memperoleh sumbangan yang berasal dari perorangan yang memberikan sumbangan dengan alasan-alasan membantu pelaksanaan kegiatan TPQ dan Wirid Remaja yang dikelola oleh Masjid Ikhlas, infaq untuk nazar, infaq sebagai ungkapan rasa syukur dan lain-lain. Sumber keuangan masjid juga diperoleh dari pemerintah daerah, apabila mendapatkan bantuan untuk perbaikan gedung masjid, bantuan untuk pelaksanaan kegiatan TPQ dan Wirid Remaja Masjid.
Zakat dan infaq yang menjadi sumber keuangan masjid pada bulan ramadhan tidak dimaksimalkan sebagai pusat kegiatan masjid pada bulan suci tersebut. Masjid tidak melakukan fungsinya sebagai amil pada saat ramadhan, karena jama’ah terbiasa membayar zakat dan infaq bulan ramadhan langsung kepada ustadz yang memiliki di lingkungan sekitar. Laporan Keuangan yang dibuat oleh pengurus masjid masih sangat sederhana yaitu berbentuk laporan kas, dengan bentuk empat kolom yaitu uraian, penerimaan, pengeluaran. Periode Laporan keuangan tidak konsisten, karena penyusunan laporan keuangan dibuat sesuai dengan kebutuhan atau kesempatan para pengurus masjid yang mengurusi keuangan. Sebagaimana disampaikan oleh ketua pengurus Masjid Ikhlas Muhammadiyah Pampangam, Syafrizal Syaidina, berikut ini;
“Laporan keuangan disampaikan setiap minggu pada acara pelaksanaan ibadah shalat jum’at. Biasanya laporan keuangan dibuat pada saat terjadi pengeluaran uang dalam jumlah besar atau mendapat sumbangan dengan nominal yang besar dari individu atau lembaga, biasanya lembaga swasta atau pemerintah tidak meminta laporan keuangan tetapi sumbangan individu dalam jumlah besar biasanya meminta laporan keuangan dan diumumkan kepada jama’ah, khususnya nama penyumbang”.
Menara Ekonomi, ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295 Volume VII No. 3 – Oktober 2021
Argumentasi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas sepertinya tidak begitu kuat, apabila mencermati pernyataan ketua pengurus di atas. Alasan desakan untuk melaporkan siapa saja yang menyumbang sering kali datang dari penyumbang sendiri agar jama’ah dan masyarakat tahu siapa yang telah menyumbang. Biasanya penyumbang mengabaikan pengawasan dan asumsi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut termasuk pemerintah daerah yang tidak mensyaratkan adanya pelaporan keuangan terhadap dana yang telah disumbangkan bagi kegiatan atau pembangunan masjid. Fakta ini juga menggambarkan bahwa jama’ah, khususnya penyumbang, tidak mendorong akuntabilitas dan transparansi serta penggunaan instrumen modern akuntansi pada pengelolaan keuangan masjid. Fungsi akuntansi bergeser bukan sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik, tetapi sebagai alat untuk mendorong praktek-praktek ibadah yang cenderung berdimensi “ria”. Pada kasus pemerintah daerah yang tidak mensyaratkan laporan keuangan pengelolaan dana sumbangan dari pemerintah daerah menunjukkan bahwa kesadaran akan transparansi dan akuntabilitas di semua dimensi kehidupan sangat rendah. Kesadaran akan peran akuntansi sebagai instrumen perubahan sosial yang mampu mendorong model peradaban baru tidak dipahami secara baik oleh sebagian besar jama’ah yang terlibat dalam kegiatan masjid Ikhlas.
Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari pengurus masjid tersebut ditemukan adanya alasan keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan masjid. Hal ini dikarenakan sebagian besar perang pengurus masjid yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan masjid adalah para tetua yang merupakan jama’ah yang sudah berusia lanjut ataupun pensiunan aparatur sipil negara yang rutin menjalankan ibadah ke masjid.
Alasan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan masjid ini merupakan argumen rasional untuk mengelak dari transparansi dan akuntabilitas publik. Praktek akuntansi yang selama ini diterapkan oleh pengurus dan perangkatnya menggambarkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berbasis kepercayaan antar pengurus dan jama’ah masjid yang merupakan masyarakat sekitar masjid. Jama’ah percaya bahwa para pengurus tidak akan berani melakukan praktek-praktek menyimpang mengingat secara spiritual mereka merupakan individu-individu yang memiliki kualitas spiritual yang lebih baik ketimbang masyarakat umum.
Namun demikian, sebagian jama’ah juga ada yang yang berargumentasi adanya kecurigaan yang ditimbulkan dikalangan jama’ah dan masyarakat akan ketidaktransparanan para pengurus masjid dalam melaporkan kondisi keuangan masjid. Hal ini ditandai dengan ketidakjelasan gambaran pekerjaan yang dilaksanakan oleh semua perangkat pengurus, sebagai contoh, adanya uang yang diterima baik dari infaq, sedekah, maupun bantuan, jika yang menerima salah satu pengurus, maka langsung dicatat kedalam laporan penerimaan. Padahal secara akuntansi, penerimaan uang biasanya melibatkan bendahara, dan bendahara yang akan langsung membuat laporannya. Jadi adanya ketidakjelasan tugas masing-masing perangkat pengurus masjid membuat jama’ah menaruh kecurigaan sehingga praktek transparansi dan akuntabilitas sangat lemah.
Disisi lain juga ditemukan adanya praktek peminjaman uang yang dilakukan oleh para pengurus masjid tanpa melibatkan jam’ah apabila jumlah kas masjid berjumlah besar. Namun tidak ada pertanggung jawaban terhadap pengembalian dana tersebut. Kondisi ini membuktikan bahwa kebiasaan atau kultur sosial masyarakat mempengaruhi model penerapan praktek akuntansi.
Menara Ekonomi, ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295 Volume VII No. 3 – Oktober 2021
Temuan di atas bagi peneliti merupakan suatu dilema dari praktek akuntabilitas dan transparansi dengan fakta bahwa budaya masyarakat yang memiliki kecenderungan tanggung jawab rendah sehingga menghalangi eksisnya akuntabilitas dan transparansi. Namun disisi lain, dorongan akan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid justru timbul dari para jam’ah dan masyarakat.
Dalam konteks pengelolaan keuangan masjid, rekayasa sosial perlu dodorong dengan mengedepankan penggunaan akuntansi sebagai instrumen rekayasa sosial tersebut. Keuangan masjid bukan merupakan keuangan kelompok atau individu tertentu sehingga tidak dapat digunakan diluar alokasi peruntukkannya. Dilemma transparansi dan akuntabilitas dalam setting kebudayaan masyarakat Pampangan yang ditemukan dalam penelitian ini, hanya dapat dirubah dengan konsistensi para pengurus Masjid Muhammadiyah Pampangan dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan akuntansi secara komprehensif dan tentunya secara teknis sesuai dengan kebutuhan praktek akuntansi di masjid tanpa memberatkan dan merepotkan.

## E. PENUTUP
Dalam Konteks konstruksi budaya yang diterapkan di Masjid Ikhlas Muhammadiyah Pampangan, akuntansi dapat diterima dengan baik sebagai instrumen yang penting bagi pengelolaan masjid sebagai bentuk perwujudan kejujuran dan pertanggungjawaban. Namun, argumentasi akuntansi merupakan bagian integral dari pemahaman kaidah Islam yang dapat memperbaiki kualitas ibadah sebagai muslim justru dibangun oleh landasan penggunaan akuntansi untuk menjaga kehormatan, nama baik, dan citra kepemimpinan para pengurus Masjid sebagai orang-orang yang memiliki tingkat spiritual yang lebih baik dibandingkan masyarakat awam lainnya.
Laporan keuangan masjid dilakukan sangat sederhana. Dengan bentuk, empat kolom yakni uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. Pelaporannya tidak dilakukan secara konsisten dan periodik. Dengan konstruksi kebudayaan yang unik di Masjid Ikhlas Muhammadiyah Pampangan, sejatinya akuntansi dalam prakteknya mendorong transparansi dan akuntabilitas bergeser menjadi instrumen yang mendorong prilaku ibadah yang “ria”. Konstruksi kebudayaan masyarakat Pampangan dimana Masjid Ikhlas Muhammadiyah Pampangan berada, melahirkan “Dillema transparansi dan akuntabilitas”, yang menuntun pendekatan akuntansi yang khas dalam rangka mendorong perubahan konstruksi budaya tersebut untuk menjawab “Dillema transparansi dan akuntabilitas” yang hadir.
Mendorong konsistensi penggunaan akuntansi sebagai instrumen untuk mendorong kejujuran dan akuntabilitas sebagai amanah akan menggeser pemahaman menjaga kehormatan diri, wibawa dan citra kepemimpinan para pengurus Masjid Ikhlas Muhammadiyah Pampangan kepada pemahaman bahwa akuntansi adalah bagian integral dari pelaksanaan ibadah dan dakwah Islam karena dapat membantu mengakselerasikan kinerja dakwah Islam.
Dillema transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid dalam konstruksi budaya Masjid Ikhlas Muhammadiyah dapat digeser menjadi budaya transparansi dan akuntabilitas seutuhnya, dengan memberikan pemahaman bahwa keuangan masjid merupakan keuangan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik dan penggunaannya tidak dapat diperuntukkan bagi kepentingan kelompok atau pribadi, dengan secara praktis tetap mempraktekkan penggunaan akuntansi yang sesuai bagi masjid secara konsisten sehingga masyarakat mengetahui penggunaan dana masjjid
Menara Ekonomi, ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295 Volume VII No. 3 – Oktober 2021
dan perencanaan yang dibuat oleh masjid secara komperehensif, sehingga prilaku meminjam yang tidak disertai pertanggungjawaban dapat diminimalisir sehingga, dilemma transparansi dan akuntabilitas tidak perlu terjadi.

## F. DAFTAR PUSTAKA
Fikri, A, M Sudarma, EG Sukoharsono, dan B Purnomosidi. 2010. “ Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non Government
Organization” . Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vo l1, No 3, Desember 2010 hlm 409-420
Fikri, A,dan Z Isnaini. 2013. “Akuntabilitas Non Government Organization” . Jurnal Ilmiah Akuntansidan Humanika. Vo l2, No 2 Juni 2013, hlm705-714
Mardiasmo. 2002. “ Akuntansi Sektor Publik”. Penerbit Andi. Yogyakarta.
_________. 2005. “ Akuntansi Sektor Publik” . Penerbit Andi. Yogyakarta.
Kasmir. 2015. “Analisis Laporan Keuangan”. Jakarta, Rajawali Pers.
Salle, Ilham, Z. 2015. “ Akuntabilitas Manuntungi: Memaknai nilai Kalambusang Pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat Ammatoa” . Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 6 Nomor 1 April 2015, hlm 28-37
Triyuwono, I dan Roekhudin. 2000. “ Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pada Lazis ( Studi kasus di Lazis X Jakarta ) Jurnal Penelitian Akuntansi Indonesia, Vol 3 No. 2
Triyuwono, I. 2012. “ Perspektif, Metodologi dan teori Akuntansi Syari’ah” . Edisi Ke-dua. PT. Raja Grafndo Persada. Jakarta
Zoelisty. Adityawarman Capridiea2014. “ Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal Pada Pengelolaan Keuangan Masjid Studi Kasus pada Masjid di Lingkungan Universitas Diponegoro)” . Diponegoro Journal Of Accounting . Vol. 3, No. 3, Tahun 2014. Semarang http://www.maxmanroe.com. Prawiro. M. 2015. “Pengertian Amanah”. Diakses pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 10.00. WIB.