## TRANSFORMASI PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM DARATAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Radityo Pramoda dan Zahri Nasution Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260 Telp. (021) 53650162,  Fax. (021) 53650159 Diterima 21 Februari 2011 - Disetujui 21 Mei 2011

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  implementasi  dan  antisipasi  dampak  ketentuan  baru Peraturan Daerah (PERDA) Ogan Komering Ilir (OKI) No. 9/2008 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang menjadi otonomi desa.  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  eksploratif  melalui  pendekatan  historis  kasuistik  yang  didukung  data  primer  dan  sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan perairan umum daratan dengan berlakunya Perda  OKI  No.  9/2008  memberikan  akses  yang  lebih  besar  kepada  masyarakat  untuk  memanfaatkan sumber  daya  ikan.  Kewenangan  yang  dimiliki  desa  menjadi  lebih  luas  dalam  mengatur  lebak  lebung dan sungai. Kurang optimalnya implementasi Perda OKI No. 9/2008 dikarenakan aparatur dan masyarakat Desa Berkat belum siap mengadopsi perubahan nilai serta norma baru. Implikasi kebijakan penelitian ini adalah  perlunya  meningkatkan  kompetensi  aparatur  desa  melalui  pelatihan/pendidikan;  memberikan sosialisasi secara komprehensif kepada masyarakat; melakukan kontrol dan pendampingan yang konsisten, serta menciptakan komunikasi hukum yang baik dalam menerapkan peraturan baru.
Kata Kunci: transformasi, pengelolaan, perairan umum daratan, lebak, lebung, sungai

## Abstract: Transformation  Management  of  Inland  Waters  in  Ogan  Komering  Ilir  District.  By:  Radityo Pramoda and Zahri Nasution
This  research  aimed  to  review  the  impact  of  implementation  and  anticipate  potential  impacts of the new provisions of Local Regulation No. 9/2008 on Management of Lebak, Lebung, and Rivers in Ogan Ilir Komering Ilir regency, which has become an  autonom of the village.   Research was conducted using  a  descriptive-exploratory  method,  through  historical  case  approach,  supported  by  primary  and secondary data.  Results show that transformation of the management of inland waters by the enactment of  Local  Regulation  No.  9/2008    provides  a  greater  access  to  the  community  to  utilize  fish  resources. Authority of the village was wider than previous system in terms of arranging the lebak lebung and river. Under optimal level of implementation of the Local Regulation No. 9/2008 was due to the apparatus and community unreadines to adopt the values changing in and new norms. Policy implications of this research were as  follows  improving the competence of village apparatus through training/education; providing comprehensive  socialization  to  the  community;  doing  control  and  consistent  mentoring,  and  creating  a good communication law in applying new regulation.
Keywords: transformation, management, inland waters, lebak, lebung, river

## PENDAHULUAN
Menurut  UU  No.  31  Tahun  2004, tentang  Perikanan,  sebagaimana  telah diubah  dengan  UU  No.  45  Tahun  2009, tentang  Perubahan  atas  UU  No.  31  Tahun 2004,  tentang  Perikanan  (UU  Perikanan), Pasal  6,  Ayat  (1):  pengelolaan  perikanan dalam wilayah Republik Indonesia dilakukan  untuk  tercapainya  manfaat yang  optimal  dan  berkelanjutan,  serta terjaminnya  kelestarian  sumber  daya ikan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  pada tanggal  25  November  2008,  Pemerintah Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  (OKI), Provinsi  Sumatera  Selatan  (Sumsel), menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten OKI No. 9 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Lebak,  Lebung,  dan  Sungai  dalam Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  (Perda OKI No. 9/2008).
Latar  belakang  dibentuknya  Perda OKI  No.  9/2008,  adalah  sebagai  upaya memanfaatkan  lebak,  lebung,  sungai,  dan perairan  rawa  dalam  wilayah  OKI  untuk kesejahteraan  masyarakat.    Maksud  dan tujuan  Perda  OKI  No.  9/2008  tersebut adalah  mengatur  tata  cara  pengelolaan serta  pemanfaatan  lebak,  lebung,  dan sungai  wilayah  kabupaten,  adalah  guna pemberdayaan ekonomi masyarakat desa  dalam  rangka  penguatan  otonomi desa dan peningkatan pendapatan asli desa.
Dijabarkan  melalui  Perda  OKI  No. 9/2008,  dijabarkan  lebih  lanjut  melalui Peraturan  Bupati  OKI  No.  44  Tahun 2008,  tentang  Tata  Cara  Pengelolaan Lebak,  Lebung,  dan  Sungai  dalam Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  (PERBUP OKI  No.  44/2008).  PERBUP  OKI  No.  44/ 2008,  kemudian  ditindaklanjuti  dengan Keputusan  Bupati  OKI  No.  500/KEP/D.KP/ 2008,  tentang  Penetapan  Lebak,  Lebung, dan  Sungai  yang  Dilelang  dan  Tidak Dilelang serta Harga Standar Lelang Lebak, Lebung,  dan  Sungai  Tahun  2008,  dengan masa  pengelolaan  terhitung  mulai  tanggal 1 Januari 2009 - 31 Desember 2009 dalam Kabupaten  OKI.    Kebijakan  dan  regulasi
tersebut menyebabkan pengelolaan perairan umum daratan (PUD) di Sumsel, mengalami perubahan  kelembagaan  sebagai  proses penyelarasan kebutuhan yang bersifat sosial.
Perubahan  kelembagaan  menurut Yustika (2006), berarti terjadinya perubahan di  dalam  prinsip  regulasi,  organisasi, perilaku, dan pola interaksi. Perubahan egulasi  baru  di  dalam  Perda  OKI  No.  9/ 2008  yang  fundamental  adalah  tidak  lagi dilelangnya  lebak,  lebung,  dan  sungai, melainkan dikembalikan kepada desa. Pelaksanaan  ketentuan  baru  kelembagaan pemerintah desa dalam beberapa kondisi,  tidak  sesuai  dengan  sistem  sosial yang  berkembang  di  masyarakat.  Pola perubahan  kelembagaan  dengan  adanya Perda OKI No. 9/2008, justru memunculkan friksi  antara  kepentingan  desa  dengan keinginan  masyarakat  dalam  mengelola dan memanfaatkannya.
Kurangnya
pembelajaran dan pemahaman Pemerintah Kabupaten OKI terhadap  karakteristik  wilayah  desa, memberikan kesan pemberlakuan Perda OKI  No.  9/2008  terlalu  dipaksakan. Sehubungan  dengan  paparan  tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi  perubahan  kelembagaan dalam  pengelolaan  PUD.  Secara  khusus, penelitian  ini  bertujuan  menganalisis implementasi dan antisipasi dampak ketentuan  baru  Perda  OKI  No.  9/2008, yang  menjadi  kewenangan  desa  serta mengetahui proses pelaksanaannya.

## METODE PENELITIAN

## Kerangka Pikir
Hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan  di  dalam  masyarakat.  Perda OKI  No.  9/2008,  telah  memberikan  aturan dan norma baru guna mewujudkan otonomi serta  kelanjutan  pembangunan  desa. Ketentuan dan norma baru tersebut mengatur  mengenai  lebak,  lebung,  dan sungai  yang  tidak  dilelang.  Pengembalian manfaat ekonomi yang lebih besar kepada
desa,  membawa  perubahan  kelembagaan pengelolaan PUD. Kondisi ini terjadi karena adanya pergeseran nilai dan kultur masyarakat seiring dengan adanya perubahan waktu.
Menurut  Scott  (2008),  kelembagaan mencakup  regulasi,  norma,  dan  elemen budaya  kognitif,  bersama-sama  dengan kegiatan  dan  sumber  daya  yang  ada, dalam  upaya  mewujudkan  stabilitas  serta memaknai sesuatu dalam kehidupan sosial. Yustika (2006), mengatakan bahwa perubahan kelembagaan dianggap mempunyai kekuatan aktif  (besar)  dalam  mempengaruhi  aspek kehidupan sosial, hukum, ekonomi, dan lainnya. Kedua pendapat tersebut memberikan pandangan,  apabila  norma  yang  mengatur interaksi sosial berubah maka seluruh pola hubungan  sosial  masyarakat  dapat  pula berubah.
Keberadaan  Perda  OKI  No.  9/2008 dan pembangunan kelembagaan, merupakan dasar seluruh proses sosial maupun  pengelolaan  sumber  daya  ikan PUD di Desa Berkat (Gambar 1).  Perubahan kelembagaan  dengan  berlakunya  Perda OKI  No.  9/2008,  memunculkan  pengakuan
hak  atas  kekayaan  desa  dan  otonomi wilayah  PUD.  Transformasi  kelembagaan dapat  berperan,  karena  adanya  ikatan sosial  masyarakat  berupa  kepemilikan bersama  dalam  melakukan  penangkapan ikan. Kondisi ini menimbulkan perubahan kebiasaan  dan  relasi  sosial  masyarakat dalam  memanfaatkan  PUD,  sehingga memerlukan  adanya  upaya  penyesuaian dalam menyikapinya.

## Pendekatan Penelitian
Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan
historis kasuistik,  yaitu  memahami  pengelolaan PUD  Sumsel  masa  sekarang  atas  dasar peristiwa  masa  lampau.  Pemahaman pengelolaan  PUD  yang  dikaji  dalam penelitian ini, yaitu pada masa pemerintahan marga sampai 1982, pemerintahan kabupaten 1982 – 2008, dan pemerintahan kabupaten  2008  –  2010.  Hasil  kajian  yang diperoleh dianalisis untuk memberikan gambaran  sejarah  pengelolaan  PUD  di Desa Berkat, serta perbandingan kebijakan yang berlaku pada masa yang berbeda.
Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian Perairan Umum Daratan di OKI, 2009 Figure 1. Logical Framework of the Inland Waters Research in OKI, 2009.

## Lokasi dan Waktu
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2009, di Desa Berkat, Kecamatan Sirah  Pulau  Padang,  Kabupaten  OKI, Provinsi  Sumsel.  Desa  ini  dipilih  karena telah  menginternalisasikan  Perda  OKI No. 9/2008.

## Metode Pengumpulan Data
Data primer dikumpulkan melalui wawancara  mendalam  terhadap  informan kunci ( key person ) aparatur Pemerintah Daerah  OKI,  masyarakat,  dan  aparatur pemerintah desa (kepala desa, sekretaris desa, dan aparat satuan keamanan) Berkat.  Data  sekunder  yang  dibutuhkan dikumpulkan  melalui:  UUD  1945;  UU  No. 32/2004  tentang  Pemerintah  Daerah, UU  No.  31  Tahun  2004,  tentang  Perikanan sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU No.  45  Tahun  2009,  tentang  Perubahan atas  UU  No.  31  Tahun  2004,  tentang Perikanan;  Perda  OKI  No.  9/2008  tentang Pengelolaan  Lebak,  Lebung,  dan  Sungai dalam  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir; Peraturan  Bupati  OKI  No.  44/2008, tentang  Tata  Cara  Pengelolaan  Lebak, Lebung,  dan  Sungai  dalam  Kabupaten Ogan  Komering  Ilir;  Keputusan  Bupati  OKI No. 500/KEP/D.KP/2008, tentang Penetapan Lebak,  Lebung,  dan  Sungai  yang  Dilelang dan  Tidak  Dilelang  serta  Harga  Standar Lelang  Lebak,  Lebung,  dan  Sungai  Tahun 2008  Masa  Pengelolaan  Terhitung  mulai Tanggal  1  Januari  2009  sampai  dengan  31 Desember  2009  dalam  Kabupaten  OKI; hasil penelitian; serta literatur terkait.

## Metode Analisis Data
Data  yang  diperoleh  dianalisis menggunakan metode deskriptif eksploratif. Metode  deskriptif  eksploratif  dipilih  untuk menggambarkan  perubahan  kelembagaan dengan diberlakukannya Perda OKI No.  9/2008,  yang  berpedoman  pada pelaksanaan tata pemerintahan desa di dalam  mengelola  dan  memanfaatkan
PUD.  Metode  ini  juga  digunakan  untuk mendapatkan pemahaman mengenai ketentuan baru PerdaOKI No. 9/2008, yang menjadi  kewenangan  desa  dan  fenomena pelaksanaannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Desa Berkat
Karakteristik  alam  di  lebak,  lebung, dan  sungai  di  Desa  Berkat,  pada  saat musim hujan mengakibatkan lahan persawahan  menjadi  tenggelam  karena air  pasang.  Pada  musim  ini,  alam memberikan berkah berupa ikan berlimpah untuk  dimanfaatkan  masyarakat.  Istilah pemanfaatan  sumber  daya  ikan  yang dilakukan  masyarakat  setempat,  disebut dengan berkarang. Desa Berkat memiliki aliran anak  Sungai  Komering,  yang  mempunyai lebar  kurang  lebih  10  sampai  12  meter. Lokasi penangkapan ikan terletak di wilayah Lebak  Belanti  II,  Ulak  Muntate  II,  dan Lebak  Muntate  III.  Efektivitas  kegiatan penangkapan  ikan  pada  ketiga  wilayah tersebut, hanya dilakukan selama 2 - 5 bulan.

## Kelembagaan Perairan Umum Daratan
Pemerintahan desa pada masa kolonial diatur di dalam Pasal 118 jo Pasal 121, Indische Staatsregeling (UUD Hindia Belanda).  Pada  Tahun  1938,  melalui Inlandsche Gemeente Ordonantie voor Buitengewesten (IGOB), Staadblad No. 490,  nama  dan  persekutuan  masyarakat asli  di  bekas  Keresidenan  Palembang, disebut marga .  Bentuk dan susunan pemerintahannya  ditentukan  berdasarkan hukum adat ( Indische Staatsregeling dan IGOB, Staadblad No. 490 Tahun 1938 (Widjaja, 2002). Pada tahun 1965, pemerintah Orde Lama  melakukan    menyeragamkan  istilah desa  melalui  penyusunan  UU  No.  19 Tahun  1965,  tentang  Desapraja  sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya  Daerah  Tingkat  III  di  Seluruh Wilayah  Republik  Indonesia  UU  NO.  19 Tahun 1965 belum sempat dilaksanakan.
Penyeragaman nama,
bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa,  terlaksana  melalui  UU  No.  5 Tahun  1979,  tentang  Pemerintahan  Desa (UU  No.  5/1979).  Pemerintahan  desa berdasarkan  UU  No.  5/1979,  tidak memiliki  hak  pengaturan  di  bidang  hak ulayat  atau  hak  wilayah  (Widjaja,  2002). Pengaturan  pemerintahan  desa  kemudian diperbarui  melalui  UU  No.  32  Tahun 2004,  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU No.  32/2004).  Ketentuan  pengaturan dan  kepengurusan  desa  berdasarkan  UU No.  32/2004,  didasarkan  kepada  asal  usul serta  adat  istiadat  yang  diakui  sistem pemerintahan nasional di daerah kabupaten.  Terminologi  desa  menurut  UU No. 32/2004:
“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Perubahan  kelembagaan  pada  tiga masa pemerintahan, memunculkan mekanisme  baru  pengelolaan  PUD  di wilayah yang dilelang.  Manig dalam Yustika (2006),  mengatakan  bahwa  tujuan  utama perubahan  kelembagaan  adalah  untuk menginternalisasikan potensi produktivitas yang  lebih  besar.  Menurut  Yustika  (2006), perubahan  kelembagaan  dianggap  sebagai proses  terus  menerus  yang  bertujuan memperbaiki kualitas interaksi (ekonomi) antar  pelakunya.  Hak  wilayah  yang dilelang  sebelum  tahun  1982  diatur  di dalam  Perda  Tingkat  I,  Provinsi  Sumsel No.  8/Perdass/1973/1974  dan  Perda Provinsi  Sumsel  No.  6  Tahun  1978, tentang  Perubahan  Pengaturan  Lelang Lebak Lebung.
Pada  tahun  1982,  ketentuan  lelang ditata ulang kembali dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel No.  705/KPTS/II/1982  (SK  GUB  No.  705/ KPTS/II/1982). SK GUB No. 705/KPTS/II/1982.
Menurut Nasution et al . (2009), memberikan wewenang  kepada  pemerintah  kabupaten untuk  melaksanakan  serta  mengawasi lelang  lebak  dan  lebung.  Ketidaksesuaian pengaturan  lelang  berdasarkan  SK  GUB No.  705/KPTS/II/1982  dengan  kondisi  saat ini,  menyebabkan  Pemerintah  Daerah OKI  perlu  untuk  mengaturnya  kembali melalui  Perda  OKI  No.  9/2008.  Dinamika pengelolaan  PUD  pada  tiga  masa pemerintahan, dapat dilihat pada Tabel 1.
Dinamika
pengelolaan terkait diberlakukannya  Perda  OKI  No.  9/2008 di  dalam  Tabel  1,  menunjukkan  adanya penataan  kembali  kegiatan  pelelangan PUD di Desa Berkat. Pengaturan mengenai tata  cara  lelang  yang  digunakan  dilakukan melalui  sistem  penawaran  bertahap  naik dan  terbuka.  Lelang  dilaksanakan  di  muka umum  dengan  masa  hak  penguasaan wilayah lelang selama satu tahun (penawar tertinggi  wajib  membayar  kontan  dengan uang  tunai).      Apabila  penawar  tertinggi tidak  melakukannya,  maka    pelelangan dianggap  batal  dan  dilakukan  pelelangan ulang.
Sistem pelelangan dilakukan dua kali dan  bila  tidak  ada  pemenangnya  kembali, maka  objek  lelang  tersebut  dinyatakan tidak  laku.  Objek  lelang  yang  tidak  terjual pada  lelang  umum,  akan  ditawarkan kembali secara terbuka di kantor ibukota kabupaten untuk seluruh kecamatan (ditentukan bupati). Orang yang memberikan  penawaran  lelang  tertinggi, serta  mampu  membayar  harganya  dan dinyatakan sebagai pemenang oleh panitia lelang,  disebut pengemin .  Pengemin mempunyai  hak  mengatur  harga  dan lamanya  sewa  objek,  serta  alat  tangkap untuk mengambil ikan di wilayahnya.
Pemanfaatan  uang  hasil  lelang sebesar  8%  ditujukan  untuk  pembinaan teknis,  perlindungan,  dan  pengawasan sumber  daya  ikan  dirasakan  tidak  cukup nilainya.  Menurut  Nasution et  al., (2009), nilai ini belum memadai apabila dibandingkan  dengan  besarnya  uang  hasil lelang yang diterima.
Komponen Perubahan/ Component of Change Pemerintah Marga/ Clan Government (sampai/ until 1982) Pemerintah Kabupaten/ Disrict Government (1982 – 2008) Pemerintah Kabupaten/ Distric Government (2008 – 2010) Penanggung jawab lelang/ Person responsible for auction Pasirah (kepala pemerintah marga)/ Pasirah (head of clan government) Bupati/ Regent Bupati dan wakil bupati/ Regent and vice regent Pelaksana pelelangan/ Auctioneer Pasirah / Pasirah Camat sebagai ketua panitia pelaksana pelelangan/ Sub-district executive as a committee chairman auction Tingkat kabupaten oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; tingkat kecamatan oleh camat/
District level by the Head
Office of Marine and Fisheries; sub- district level by sub-district head
Peserta lelang yang berhak mengadakan penawaran/ Bidders are entitled to make offer Masyarakat  nelayan yang bermukim di dalam wilayah marga setempat/Fishing communities living in the territory of the local clan Dapat diikuti oleh masyarakat bukan nelayan (pedagang) yang tidak bermukim di wilayah kecamatan setempat/ Can be participated by the society for fishermen
(traders) who do not reside in the territory of the local sub-district
(a) Seluruh masyarakat di   wilayah kecamatan yang berdomisili minimal 6 bulan; (b) Koperasi dengan bidang usaha perikanan/ (a) The entire community in the district who live at least 6 months;
(b) Cooperation with enterprises in the
fisheries
Penetapan objek dan harga yang dilelangkan/
Determination of the object and the tendered price Objek lelang tidak berubah setiap tahunnya dan harga ditetapkan oleh Pasirah (tidak ada harga standar perairan yang akan dilelang)/The object of the auction does not change every year and the price set by Pasirah  (there is no standard price of water that will be auctioned)
Objek lelang berubah setiap tahunnya dan harga ditetapkan oleh bupati/ Object auction changes every year and the price set by the regents Objek lelang tidak berubah. Harga standar ditetapkan oleh bupati yang diajukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (mempertimbangkan usul camat)/ The object of the auction does not change. The standard price set by the regents which is submitted by the Head Office of Marine and Fisheries Affairs (considering proposals sub-district head)
Tabel 1. Dinamika Pengelolaan Perairan Umum Daratan di OKI 1982 – 2010. Table 1. Dinamics of Inland Waters Management in OKI 1982 – 2010.
Pemanfaatan uang hasil lelang/
Utilization of the proceeds of auction Menjadi pendapatan marga yang memliki perairan yang dilelangkan dan digunakan secara otonom oleh pemerintah marga yang bersangkutan /Become revenue clan who possess the tendered waters and used autonomously by the government concerned clan Menjadi hak pemerintah kabupaten dan dikembalikan sebesar 10% untuk seluruh desa di wilayah kabupaten (meskipun desa tersebut tidak mempunyai objek perairan yang dapat dilelangkan)/ Auction results to the right of local governments and returned by 10% for all villages in the district (although the village does not have an object that can be tendered waters) 50% kas desa; 33% untuk daerah; 2% pengawas lelang; 2% panitia pelaksana
kabupaten; 2% panitia pelaksana kecamatan; 3% kepala desa; dan 8 % pembinaan teknis, perlindungan, serta pengawasan sumber daya ikan/ 50% village treasury; 33% for the area; 2% auction supervisor; 2% district executive committee; 2% sub- district executive committee; 3% village head;  8% technical development, protection, as well as  monitoring of fish resources
Hak pemenang lelang (pengemin secara umum)/ The auction winner (pengemin rights in general) Masyarakat  nelayan yang bermukim di dalam wilayah marga setempat/ Fishing communities living in the territory of the local clan Dapat diikuti oleh masyarakat bukan nelayan (pedagang) yang tidak bermukim di wilayah kecamatan setempat/ Can be participated by the society for fishermen (traders) who do not reside in the territory of the local sub-district
(a) Seluruh masyarakat di wilayah kecamatan yang berdomisili minimal 6 bulan; (b) Koperasi dengan bidang usaha perikanan/ (a)The entire community in the district who live at least 6 months;
(b) Cooperation with enterprises in the fisheries
Komponen Perubahan/ Component of Change Pemerintah Marga/ Clan Government (sampai/ until 1982) Pemerintah Kabupaten/ Disrict Government (1982 – 2008) Pemerintah Kabupaten/
Distric Government (2008 – 2010) Lanjutan Tabel 1/ Continue Tables 1
Sumber: Nasution et al., 2009./ Source: Nasution et al., 2009.
Perbaikan kelembagaan dengan adanya  Perda  OKI  No.  9/2008,  berdampak pada  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat dan  Desa  Berkat.  Pemberdayaan  ini diartikan, sebagai kegiatan terbuka dengan menggunakan pola pengembangan bersama yang bertanggung jawab.
Kegiatan  pengelolaan  yang  terbuka, secara  tidak  langsung  mempengaruhi tatanan relasi sosial terhadap pola kehidupan masyarakat  Desa  Berkat  pada  umumnya. Pengaruh  ini  terlihat  melalui  adanya perubahan  relasi  sosial  antar  masyarakat dan  pedagang  di  masa  pemerintahan
marga , yang lebih mengutamakan hubungan perdagangan  ikan.  Pola  relasi  sosial  yang terjadi pada masa itu, telah mempengaruhi dasar penetapan harga ikan. Perubahan juga terlihat pada masa setelah pemerintahan marga,  yang  menganggap  status  sosial pengemin  tidak  lagi  lebih  tinggi  dan berjasa.

## Kewenangan Desa
Berlakunya  Perda  OKI  No.  9/2008, membuat akses masyarakat untuk memanfaatkan wilayah PUD menjadi semakin luas dan mudah. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan  kewenangan  desa  difokuskan untuk  mengkaji  aturan  baru  PERDA  OKI
No.  9/2008,  mengenai  PUD  yang  tidak dilelang.
Pengaturan
kewenangan pengelolaan  oleh  Desa  Berkat  terhadap lebak,  lebung,  dan  sungai  yang  tidak dilelang, dapat dilihat pada Tabel 2.
Berdasarkan Tabel 2, penetapan kriteria  objek  pengelolaan  lebak,  lebung, dan  sungai  yang  tidak  dilelang,  tercantum pada  Bab  III,  Pasal  3  perda  No.  9/2008, dimana  materinya  mensyaratkan  kepada desa untuk memiliki suaka perikanan. Menurut  UU  31/2004tentangPerikanan, Pasal  7,  Ayat  (1),    kawasan  konservasi perairan sepert di Desa Berkat disebut sungai  larangan)  merupakan  bentuk  suaka perikanan.
Ketentuan/ Conditions Perda OKI No. 9/2008/ OKI Local Regulation No. 9/2008 Implementasi/ Implementation Dampak/ Impact Kriteria objek pengelolaan/ Criteria of management object Pasal 3/ Article 3 Petunjuk dan persyaratan penetapan wilayah lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang/ Instructions and requirements for zoning lebak, lebung, and rivers that are not auctioned Pemerintah Desa Berkat menetapkan batas lebak, lebung,
dan sungai yang tidak dilelang, serta konservasi perikanan/ Berkat Village Government sets limits lebak, lebung, and rivers that are not auctioned areas, and fisheries conservation
Kewenangan pemanfaatan lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang, dapat dikelola oleh desa/ Utilization authority of lebak,
lebung, and rivers are not auctioned, can be managed by village Pola pengelolaan/
Patterns of management
Pasal 4/ Article 4 Petunjuk pengelolaan serta pelestarian sumber daya ikan di lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang/ Management guidance and preservation of fish resources in the lebak, lebung, and rivers that are not auctioned
Pemerintah Desa Berkat menetapkan jenis sumber daya ikan yang dilarang diambil oleh masyarakat/ Berkat Village Government decide the type of fish resources is prohibited taken by the community
Keutuhan dan kelestarian sumber daya ikan di lebak,
lebung, dan sungai yang tidak dilelang, dapat terjaga dengan baik/ Integrity and sustainability of fish resources in the lebak, lebung, and rivers that are not auctioned, can be better maintained
Tabel 2.  Kinerja Implementasi dan Dampak Pemanfaatan PerdaPerairan Umum Daratan di
OKI, 2008.
Table  2.  Implementation  Performance  and  Utilization  Impact  of  Inland  Waters  of  Local Regulation in OKI, 2008.
Sumber: PERDA OKI No. 9/2008./ Source: OKI Local Regulation No. 9/2008.
Konservasi  perairan  adalah  kawasan yang dilindungi serta dikelola dengan sistem zonasi,  untuk  mewujudkan  pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
Materi  Perda  OKI  No.  9/2008  yang mengatur  kewenangan  pengelolaan  serta pemanfaatan  lebak,  lebung,  dan  sungai yang tidak dilelang, diatur di dalam Pasal 4. Pasal  ini  mewajibkan  peraturan  desa memuat tata cara pengelolaan, pemanfaatan, dan  pelestarian  ikan  (melalui  persetujuan Badan  Permusyawaratan  Desa).  Ketentuan Perda  OKI  No.  9/2008,  yang  mengatur mengenai kewenangan pemanfaatan sumber  daya  ikan  di  lebak,  lebung,  dan sungai  yang  tidak  dilelang,  dapat  dilihat pada Tabel 3.
Tata  cata  pemanfaatan  sumber  daya ikan  menurut  Pasal  5  Perda  OKI  No.  9/ 2008 pada Tabel 3, mewajibkan masyarakat  mendaftarkan  diri  kepada aparat desa untuk memperoleh Surat Keterangan Pencatatan
Penangkapan Ikan.  Ketentuan  Perda  OKI  No.  9/2008, yang  mengatur  kewenangan  pembinaan dan  pengawasan  dalam  rangka  menjaga kepentingan  bersama  terhadap  lebak,
lebung,  dan  sungai  yang  tidak  dilelang, dapat dilihat di dalam Tabel 4.
Soekanto (2008), menyatakan bahwa  di  dalam  warga  pasti  ada  warga atau  pihak  tertentu  yang  tidak  mematuhi hukum.  Penyelewengan  tersebut  harus ditanggulangi,  artinya  harus  dicegah  dan kalau sudah terjadi harus diatasi (preventif dan  represi).  Upaya  menjaga  kepentingan bersama menurut Pasal 7 Perda OKI No. 9/ 2008  dalam  Tabel  4,  merupakan  kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Desa Berkat, Pemerintah Daerah OKI, dan kelompok pengawas masyarakat (Pokwasmas).
Pelaksanaan dan penerapan ketentuan  Pasal  8  Perda  OKI  No.  9/ 2008,  membutuhkan  adanya  kerja  sama yang  sinergis  antara  pihak  terkait  guna menghindari terjadinya pelanggaran. Ketentuan  perlindungan  dan  pengawasan sumber  daya  ikan  di  dalam  Perda  OKI No.  9/2008,  tidak  secara  tegas  mengatur lebak,  lebung,  dan  sungai  yang  tidak dilelang,  namun  materi  pasalnya  dapat dijadikan tinjauan yuridis dalam pelaksanaannya (Tabel 5).
Ketentuan/ Conditions PERDA OKI No. 9/2008/ OKI Local Regulation No. 9/2008 Implementasi/ Implementation Dampak/ Impact Tata cara pemanfaatan sumber daya ikan/ Procedur of fish resources Utilization
Pasal 5/ Article 5
Petunjuk tata cara kegiatan penangkapan ikan di lebak, lebung dan sungai yang tidak dilelang/ Instructions ordinances fishing activities in the lebak, lebung, and rivers that are not auctioned
Pemerintah Desa Berkat mewajibkan setiap orang yang ingin menangkapikan, melaporkan dan mencatatkan kegiatannya kepada aparat desa/ Berkat
Village Government requires every person who wants to catch fish, report and record its activities to village officials Ketertiban kegiatan menangkap ikan di lebak, lebung, dan sungai yang tidak
dilelang, dapat terjamin/ Order fishing activities in the lebak, lebung, and rivers that are not auctioned, can be guaranteed Tabel   3.    Kinerja Implementasi dan Dampak Pemanfaatan Perda Perairan Umum Daratan di OKI, 2008.
Table  3.      Implementation  Performance  and  Utilization  Impact  of  the  Local  Regulation  on Inland Waters in OKI, 2008.
Sumber: PerdaOKI No. 9/2008./ Source: OKI Local Regulation No. 9/2008.
Ketentuan/ Conditions Perda OKI No. 9/2008 Implementasi/ Implementation Dampak/ Impact Pembinaan dan pengawasan/ Development and supervision Pasal 7/ Article 7 Petunjuk pembinaan dan pengawasan dalam menjaga kepentingan bersama di lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang/ Directive guidance and supervision in maintaining common interests in the lebak, lebung, and rivers that are not auctioned Pemerintah Desa Berkat membentuk satuan keamanan desa sebelum adanya Kelompok Pengawas Masyarakat (POKWASMAS)/
Berkat Village Government form a village security force before the Kelompok Pengawas Masyarakat (POKWASMAS) Keberlanjutan sumber daya ikan di lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang,
dapat terjaga dengan baik/ The sustainability of fish resources in the lebak, lebung, and rivers that are not auctioned can be better maintained Bentuk pembinaan dan pengawasan/ Form of development and supervision Pasal 8/ Article 8
Petunjuk pembinaan  dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa/ Directive guidance and supervision carried out by village government
Pemerintah Desa Berkat menempatkan satuan keamanan desa untuk ikut melakukan pembinaan dan pengawasan di wilayah lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang/ Berkat Village Government puts the village security forces to join do coaching and supervision in lebak, lebung, and rivers that are not auctioned
Tindakan  sewenang- wenang dan pelanggaran dalam pengelolaan di lebak,
lebung, dan sungai yang tidak dilelang, dapat dihindari/ Arbitrary actions and abuses in the management of the lebak, lebung, and rivers that are not auctioned, can be avoid
Tabel 4.   Kinerja Implementasi dan Dampak Pemanfaatan Perda Perairan Umum Daratan di
OKI, 2008. Table  4.  Implementation  Performance  and  Utilization  Impact  of  Inland  Waters  of  Local Regulation in OKI, 2008.
Sumber: Perda OKI No. 9/2008./ Source: OKI Local Regulation No. 9/2008.
Pasal  22  Perda  OKI  No.  9/2008 (Tabel  5),  menegaskan  bahwa  Pemerintah Daerah  OKI  mempunyai  kewenangan tertinggi melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan perlindungan ikan, serta lingkungannya.  Ketentuan  perlindungan serta  pengawasan  dapat  disimpangi  untuk kepentingan riset dan ilmu pengetahuan, yang dituangkan  di    dalam  naskah  kesepakatan. Ketentuan  Perda  OKI  No.  9/2008,  yang mengatur  mengenai  larangan  dan  sanksi, (Tabel 6).
Pasal 23, 24, dan 32, Perda OKI No. 9/ 2008  (Tabel  6),  meskipun  tidak  secara langsung  terkait  dengan  lebak,  lebung, dan  sungai  yang  tidak  dilelang,  isi  materi pasalnya  dapat  dijadikan  pedoman  untuk mengaturnya.  Menurut  Hoebel  (2006), hukum  berfungsi  menjelaskan  hubungan antara  anggota  masyarakat  dan  aktivitas
yang  boleh,  serta  dilarang  oleh  hukum. Khusus  mengenai  materi  ketentuan larangan  dan  sanksi,  PerdaOKI  No. 9/2008  memberi  kewenangan  penuh kepada Pemerintah Desa Berkat untuk mengaturnya  menurut  kebutuhan  desa. Maksud  adanya  petunjuk  larangan  dan sanksi  agar  dalam  pengelolaan  lebak, lebung,  dan  sungai  yang  tidak  dilelang dapat  dilaksanakan  dengan  tertib,  serta hasilnya  dapat  dirasakan  oleh  desa  dan masyarakat.

## Pelaksanaan PERDA OKI No. 9/2008

## Pemanfaatan Sumber Daya Ikan
Soekanto (2008), memandang hukum  sebagai  sarana  untuk  menciptakan keadaan  tertentu,  dan  berperan  sebagai sarana  untuk  mengadakan  perubahan
Ketentuan/
Conditions Perda OKI No. 9/2008 Implementasi/ Implementation Dampak/ Impact Perlindungan dan pengawasan sumber daya ikan/ Protection and surveillance of fish resources Pasal 22/ Article 22
Petunjuk pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di wilayah lebak, lebung, dan sungai/
Hint conservation of fish resources and the environment in the lebak, lebung, and river
Pemerintah Desa Berkat melakukan pengendalian dan perlindungan sumber daya ikan, serta lingkungannya dengan menetapkan ketentuan ketentuan: 1. Menangkap ikan yang akan dan/ atau sedang bertelur;
2. Menggunakan empang yang memotong  badan sungai yang tidak dilelang; 3. Menangkap anak-anak ikan dalam masa pertumbuhan menjelang dewasa/besar, dan ketika air mulai naik (awal bulan Januari - akhir bulan Maret); 4. Mengidentifikasi jenis alat penangkapan ikan yang diperbolehkan untuk digunakan masyarakat; 5. Menangkap, mengangkut, dan memperdagangkan anakan ikan/ Berkat Village Government do control and protection of fish resources, and environment by establishing provisions: 1. Prohibiting fishing and/or are laying eggs; 2. Prohibiting use of cutting pond the river that are not auctioned; 3. Prohibiting capture little fish in the growth  towards the adult large, and when water starts to rise (early January - end of month March); 4. Identify types of fishing gear are allowed to use community
5. Prohibiting capture, transport and
trade fry
Kelestarian sumber daya ikan di kawasan lebak, lebung,
dan sungai yang tidak dilelang, dapat terjamin/ Sustainability of fish resources in the area of lebak, lebung, and rivers that are not auctioned, can be guaranteed
Tabel 5.    Kinerja Implementasi dan Dampak Pemanfaatan Perda Perairan Umum Daratan di OKI, 2008.
Table  5.  Implementation  Performance  and  Utilization  Impact  of  Inland  Waters  Local Regulation in OKI, 2008.
atau  pembangunan.  Pendapat  tersebut menegaskan,  bahwa  penguasaan  atau pengarahan proses sosial dengan diberlakukannya  Perda  OKI  No.  9/2008, disebut ( social  engineering) . Menurut Podgorecki  dalam  Abdurrahman  (2009), asas di dalam usaha social engineering : (1)  penggambaran  situasi  yang  dihadapi dengan baik, (2) analisa terhadap penilaian,
(3) verifikasi hipotesa, dan (4) pengukuran
efek  peraturan.  Asas  inilah  yang  tidak diperhatikan Pemerintah Daerah OKI saat menerapkan Perda OKI No. 9/2008 di Desa Berkat.
Ranah  persoalan  tentang  hukum sekarang ini tidak lagi merupakan legalitas formal,  penafsiran,  dan  penerapan  pasal peraturan  secara  semestinya.  Persoalan hukum telah bergerak ke arah penggunaan hukum  sebagai  sarana  untuk  membentuk
Sumber: Perda OKI No. 9/2008./ Source: OKI Local Regulation No. 9/2008.
tata kehidupan baru sesuai dengan kondisi saat  ini.  Akibat  hukum  diberlakukannya PerdaOKI  No.  9/2008,  menimbulkan adanya  perubahan  kebiasaan  di  Desa Berkat.  Perubahan  yang  terjadi,  diketahui dengan  besarnya  akses  masyarakat  untuk memanfaatkan  sumber  daya  ikan  di  lebak dan  lebung,  dibandingkan  peraturan sebelumnya.
Pemanfaatan yang dilakukan masyarakat Desa Berkat, pada kenyataannya belum memperhatikan ketentuan Perda OKI  No.  9/2008.  Masyarakat  masih  ada yang  menggunakan  alat  tangkap  yang dilarang,  menangkap  ikan  kecil  dalam masa  pertumbuhan,  dan  menangkap ikan  yang  akan  bertelur 1 .    Lambatnya
penanganan  terhadap  setiap  pelanggaran yang terjadi, dikarenakan adanya anggapan bahwa  untuk  melakukan  tindakan  hukum harus terlebih dahulu mempunyai peraturan desa 2 .

## Pengaturan Alat Tangkap
Merujuk  kepada  Perda  OKI  No. 9/2008,  dalam  upaya  menjaga  populasi sumber daya ikan di wilayah lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang, Pemerintah Desa  Berkat  mengatur  jenis  alat  tangkap yang  dilarang  dan  tidak  dilarang.  Jenis alat  tangkap  yang  dilarang  dan  masih digunakan
oleh masyarakat Desa
Berkat,  yaitu  tuguk  (dioperasikan  secara menetap) 3 .
Ketentuan/ Conditions
PERDA OKI No. 9/2008
Implementasi/ Implementation Dampak/ Impact Larangan/ Prohibition Pasal 23 dan Pasal 24/ Article 23 and Article 24 Petunjuk larangan di dalam mengelola sumber daya ikan di lebak, lebung, dan sungai secara umum/ Hint ban on managing fish resources in the lebak, lebung, and rivers in general Pemerintah Desa Berkat menentukan kriteria bentuk kegiatan yang dilarang untuk dilakukan dalam memanfaatkan sumber daya ikan di wilayah lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang/ Berkat Village
Government determine the criteria of activities that are prohibited to be done in exploiting fish resources the lebak, lebung, and rivers that are not auctioned Ketertiban pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan di lebak, lebung,
dan sungai yang tidak dilelang, dapat terjamin/ Order fishing activities in the lebak, lebung,
and rivers that are not auctioned, can be guaranteed Sanksi/ Sanction Pasal 32/ Article 32 Petunjuk pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tertentu yang telah dianggap melakukan pelanggaran/ Hint execution of certain actors that have been deemed in violation
Penerapan sanksi yang diberlakukan oleh Pemerintah Desa Berkat,
meliputi pidana dan perdata/ Application of sanctions imposed by the Berkat Village government, including criminal and civil
Tindakan pelanggaran hukum dalam pemanfaatan lebak, lebung, dan sungai yang tidak dilelang dapat dicegah/ Unlawful acts in the use of lebak, lebung, and rivers that are not auctioned, can be prevented
Tabel 6 Implementasi dan Dampak Implementasi Perda Perairan Umum Daratan di OKI, 2008.
Table 6.   Implementation of Local Regulation  of its Inland Waters at OKI, 2008.
1 Hasil wawancara dengan petugas satuan keamanan Desa Berkat (19 Juni 2009).
2 Hasil wawancara dengan dengan Kepala Desa Berkat (17 Juni 2009).
3 Hasil wawancara dengan petugas satuan keamanan Desa Berkat (19 Juni 2009).
Sumber: Perda OKI No. 9/2008./ Source: OKI Local Regulation No. 9/2008.
Tuguk  merupakan  alat  penangkapan ikan  yang  berbentuk  jaring  berkantong dan  dioperasionalkan  dengan  metode menghadang ruaya (migrasi) ikan di sungai. Alat tangkap ini dilarang karena dapat  mengganggu,  menghambat,  dan membahayakan lalu lintas perairan 4 .
Menurut Husnah et al. (2006), tuguk baris/awangan digunakan untuk menangkap Udang  ( Macrobrachium spp ),  sedangkan
tuguk  bilis/layangan  digunakan  untuk menangkap  ikan  Bilis  ( Rasbora spp ) dan Julung-julung  ( Zenarchopterus spp ).  Cara penangkapan  ikan  yang  juga  dilarang adalah  dengan  menggunakan  bahan kimia,  bahan  biologi,  bahan  peledak,  dan aliran  listrik  setrum.  Jenis  alat  tangkap yang tidak  dilarang oleh Pemerintah Desa Berkat  untuk  digunakan  di  wilayah  lebak, lebung,  dan  sungai  yang  tidak  dilelang, dapat dilihat pada Tabel 7.
Alat Tangkap/ Fishing Gear Ikan Tangkapan/ Fish Catch Jala/ Cast net
Lumajang ( Chyclocheilichthys enoplos ), Siumbut L abiobarbus ocellatus ), Sepatung ( Pristolepis grootii ), Are manis ( Osteochilus schlegeli ), Kojam ( Labiobarbus spp ), Udang ( Macrobrachium spp ), Lampam ( Barbodes schwanenfeldii ), Kepa ( Puntioplites spp ), Palau ( Osteochilus hasseltii ), Sihitam ( Labeo chrysophekadion ), Berengit ( Mystus nigriceps )
Jaring insang/ G illnets
Sepat siam ( Trychogaster pectoralis ), Sepat merah mato ( Trychogaster trichopterus ), Sapil ( Helostoma spp ), dan Betok ( Anabas testudineus )
Pengilar/ Traps Jentulu ( Barbichthys laevis ), Palau ( Osteochilus hasseltii ), Lampam ( Barbodes schwanenfeldii ), Seluang ( Rasbora spp ), Udang ( Macrobrachium spp ), Gabus ( Channa striata ), Sepat siam ( Trychogaster pectoralis ), Tembakang ( Helostoma temminckii ), Sapil ( Helostoma spp ), Selincah ( B. hasselti ), Betok ( Anabas testudineus )
Bubu/ Traps
Baung ( Mystus nemurus ), Sihitam ( Labeo chrysophekadion ), Berengit ( Mystusnigriceps ), Sepengkah ( Parambasi wolffii ), Kepras ( Puntioplites waandersi ), Kojam (Labiobarbus spp ),  Seluang ( Rasbora spp ), Layang ( barbichthys spp ), Udang ( Macrobrachium spp ), Belut ( Monopterus spp)
Seruo/ Small traps Seluang ( Rasbora spp )
Pancing dan rawai/ Fishing rod and hook and line
Udang ( Macrobrachium spp ), Juara ( Pangasius polyuranodon ), Patin ( Pangasius pangasius ), Bulu ayam ( Coilia lindmani ), Sepat siam ( Trychogaster pectoralis ), Lele ( Clarias spp ), Betok ( Anabas testudineus ), Gabus ( Channa striata ), Lais ( Kryptopterus schilbeides ), Seluang ( Rasbora spp ), Baung ( Mystus nemurus ), Lampam ( Barbodes schwanenfeldii ), Tilan ( Mastecembelus spp ), Layang ( Barbichthys spp )
Tangkul/ Liftnet Seluang ( Rasbora spp ), Lambak ( Thycnichthys polylepis ), Riu-riu ( Pseudeutropius brachypopterus )
Tabel 7. Jenis Alat Tangkap dan Ikan Tangkapan yang Diizinkan pada Perairan Umum Daratan di OKI, 2006.
Table 7. Type of Permitted Fishing Gear and Fish Caught in Inland Waters in OKI, 2006.
4 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Berkat (19 Juni 2009).
Sumber: Husnah et al., 2006./ Source: Husnah et al., 2006.

## Sosialisasi
Montesquieu  (2007),  menyatakan bahwa hukum haruslah ringkas dan mudah dimengerti,  sehingga  ia  akan  berarti  bagi siapapun  yang  membacanya.  Cakupan materi  Perda  OKI  No.  9/2008,  merupakan rangkaian  bahasa  yang  membutuhkan pendalaman  lebih  untuk  dimengerti maksudnya.  Hal  ini  menuntut  adanya keseriusan proses sosialisasi secara holistik,  agar  rumusan  pasalnya  bisa dipahami  dan  dilaksanakan  dengan  baik oleh desa. Menurut Abdurrahman (2009), proses sosialisasi hukum sangat diperlukan agar  masyarakat  berperilaku  sebagaimana yang  diharapkan  oleh  hukum.  Sosialisasi Perda OKI No. 9/2008, pada pelaksanaannya tidak  tersampaikan  dengan  baik  kepada Pemerintah Desa Berkat.
Kendala  ini  dikarenakan  kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil hukum di Desa Berkat dalam memahami materi  pasalnya 5 . Menurut Soekanto dalam  Abdurrahman  (2009),  derajat  tinggi rendahnya  kepatuhan  terhadap  hukum positif  tertulis,  salah  satunya  didasarkan pengetahuan  dan  pemahaman  hukum. Pengenalan  rancangan  peraturan  desa oleh  Kepala  Desa  Berkat,  ternyata  kurang mendapat  respon  yang  baik  juga  oleh sebagian  masyarakat.  Kondisi  tersebut, disebabkan  masyarakat  kurang  memahami dengan  baik  tujuan  peraturan  desa  yang disampaikan.  Masyarakat beranggapan, bahwa pemberlakuan  peraturan  desa  hanya diperuntukkan  bagi  kepentingan  Kepala Desa dan sekelompok orang tertentu saja 6 .
Tidak  adanya  aparatur  Pemerintah Kabupaten  OKI  yang  membantu  atau mendampingi menjelaskan kepada masyarakat, membuat rancangan peraturan
5 Hasil wawancara dengan aparatur Pemerintah Daerah OKI (17 Juni 2009).
6 Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Berkat (19 Juni 2009).
7 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Berkat (19 Juni 2009).
8 Hasil wawancara dengan aparatur Pemerintah Daerah OKI (17 Juni 2009).
9 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Berkat (17 Juni 2009).
desa Berkat tidak terinformasikan dengan    baik 7 .    Menanggapi  hal  tersebut, Pemerintah Daerah OKI menyatakan bahwa proses  sosialisasi  yang  mereka  lakukan sudah  sesuai  dengan  yang  diharapkan 8 . Kenyataan  ini  membuktikan,  bahwa koordinasi antara Pemerintah Daerah OKI dengan  Pemerintah  Desa  Berkat  tidak berjalan dengan baik. Pelaksanaan sosialisasi yang  kurang  baik,  menyebabkan  hanya beberapa desa saja di Kabupaten OKI yang sudah  memberikan  rancangan  peraturan desa untuk disetujui, termasuk salah satunya Desa Berkat.

## Komunikasi Hukum
Faktor  interval  waktu  yang  terlalu lama  sejak  diberlakukannya  Perda  OKI NO.  9/2008,  dengan  pengajuan  rancangan peraturan desa Berkat, seakan-akan tidak disadari  sebagai  suatu  hambatan.  Situasi ini  menggambarkan,  bahwa  Pemerintah Daerah  OKI  tidak  menggunakan  fungsinya melalui komunikasi hukum untuk mengatasinya.  Menurut  Friedman  (2009), komunikasi hukum merupakan persyaratan pokok sistem hukum.  Tidak ada seorangpun dapat berperilaku  menurut hukum, kalau ia  tidak  mengetahui  apa  isi  atau  apa  yang diatur oleh hukum itu.
Pembuatan peraturan desa oleh Pemerintah Desa Berkat, pada kenyataannya kurang  mendapat  pengontrolan  oleh Pemerintah Daerah OKI 9 . Kontrol ini diperlukan  guna  mengetahui  hambatan yang  dialami  Pemerintah  Desa  Berkat dalam melaksanakan Perda OKI No.  9/2008.  Kesan  yang  ditimbulkan, bahwa  komunikasi  hukum  yang  dilakukan Pemerintah Daerah OKI hanya untuk memenuhi syarat formal saja, yaitu dengan dimuatnya dalam Lembaran Daerah.

## Penetapan Batas Desa
F.  C.  von  Savigny  dalam  Samidjo (1986),  mengemukakan  bahwa  hukum tidak  dapat  dibuat,  terkecuali  terjadi  atau diproses bersama-sama dengan masyarakat. Penentuan  batas  desa  yang  ditetapkan Pemerintah Kabupaten OKI, memiliki perbedaan berdasarkan pemahaman masyarakat dan Pemerintah Desa
Berkat 10 .    Situasi  ini  menunjukkan,  bahwa Pemerintah Daerah OKI tidak mengikutsertakan dan memahami peranan masyarakat  sebagai  salah  satu  faktor pembentukan hukum. Batas antar desa tetangga  hanya  diketahui  dengan  adanya pohon  yang  sudah  tumbuh  sejak  dahulu, dan  diyakini  masyarakat  sebagai  penanda wilayah Desa Berkat 11 .
Adanya  perbedaan  mengenai  batas wilayah desa, menimbulkan ketidakpastian dan rasa tidak percaya terhadap kredibilitas produk  hukum  yang  dibuat  oleh  pembuat kebijakan.  Menurut  Sulistyowati  Iriyanto dalam  Cahyadi  dan  Danardono  (2009), kenyataan  ini  memperlihatkan  kegagalan pembangunan  hukum.  Kegagalan  ini dikarenakan, Pemerintah Kabupaten OKI tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan suaranya dalam perancangan skema
keadilan Pengembangan  desa  dewasa  ini  tidak  bisa hanya  mengandalkan  aset  desa  saja, faktor  lain  yang  lebih  penting  adalah memberdayakan  SDM    sebagai  pengelola desa bersama masyarakat.

## Penegakan Hukum di Desa Berkat
Sebelum  adanya  peraturan  desa sebagai hukum positif tertulis, Pemerintah Desa  Berkat  menjadikan  Perda  OKI  No. 9/2008 sebagai panduan pengelolaan serta pemanfaatan  lebak,  lebung,  dan  sungai yang tidak dilelang 12 .  Keinginan Pemerintah
10 Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Berkat (18 Juni 2009).
11 Hasil wawancara dengan masyarakat dan Kepala Desa Berkat (18 Juni 2009).
12 Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Berkat (19 Juni 2009).
13 Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Berkat (17 Juni 2009).
14 Hasil wawancara dengan aparat keamanan Desa Berkat (18 Juni 2009).

## Desa Berkat melaksanakan Perda OKI
No. 9/2008, kurang mendapatkan perhatian masyarakat  karena  pengaturannya  masih bersifat  umum  dan  kurang  teknis 13 . Masyarakat Kabupaten OKI merasa dengan berlakunya  Perda  OKI  No.  9/2008,  mereka memiliki  hak  untuk  memanfaatkan  lebak, lebung,  dan  sungai  di  wilayahnya  maupun di wilayah desa lain.
Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan lebak,  lebung,  dan  sungai  di  Desa  Berkat, dilakukan  juga  oleh  masyarakat  luar  desa. Keberadaan  masyarakat  luar  desa,  telah menimbulkan  adanya  kasus  kehilangan kapal  dan  alat  tangkap.  Kejadian  itu memunculkan  konflik  dengan  masyarakat yang  berada  di  luar  Desa  Berkat 14 . Faktor yang  membuat  kinerja  satuan  keamanan belum maksimal, karena tidak ada aparat penegak  hukum  yang  mendampingi,  serta tidak seimbangnya jumlah petugas dengan luas wilayah yang diawasi.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

## Kesimpulan
a.  Kelembagaan  desa  pada  tiga  masa pemerintahan  memberikan  peran  yang menentukan  bagi  pengambil  kebijakan, sebagai perencanaan pengelolaan sumber  daya  PUD  di  wilayah  Sumsel maupun  Desa  Berkat.  Transformasi pengelolaan  PUD  dengan  berlakunya Perda  OKI  No.  9/2008,  menunjukkan adanya    peran  masyarakat  yang  lebih besar  dalam  memanfaatkan  sumber  daya ikan.
b.  Ketentuan di dalam Perda OKI No. 9/2008, memberikan  kewenangan  yang  luas  bagi Pemerintah  Desa  Berkat  untuk  mengatur pengelolaan  lebak,  lebung,  dan  sungai yang  tidak  dilelang  secara  mandiri,  demi terciptanya kemakmuran desa.
c.  Implementasi  Perda  OKI  No.  9/2008 di  Desa  Berkat,  menunjukkan  bahwa proses sosialisasi serta komunikasi hukum  belum  berjalan  dengan  baik, karena kurangnya koordinasi dan pengontrolan  oleh  Pemerintah  Daerah OKI;  perbedaan  pemahaman  batas  desa telah  menimbulkan  ketidakpastian  bagi masyarakat; tidak optimalnya pelaksanaan penegakan hukum karena tidak ada aparat yang  mendampingi  satuan  keamanan desa.

## Implikasi Kebijakan
a. Pemerintah Kabupaten OKI perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Berkat untuk meningkatkan kapabilitas aparatur desa melalui pelatihan/ pendidikan,  agar  tugas  dan  fungsinya selaras  dengan  amanat  diberlakukannya suatu peraturan. Memposisikan SDM sebagai human capital , membuat Desa Berkat mampu berdiri sendiri secara otonom  dan  aset  yang  dimiliki  dapat dikelola dengan baik.
b.  Pemerintah Daerah OKI wajib melaksanakan sosialisasi yang komprehensif kepada
masyarakat, melakukan  kontrol  dan  pendampingan secara konsisten, serta menciptakan komunikasi  hukum  yang  terorganisasi dalam menjabarkan Perda OKI No. 9/2008. Hal  ini  dimaksudkan,  agar  setiap  kendala yang  timbul  dengan  berlakunya  Perda OKI No. 9/2008, dapat diantisipasi dengan baik,  serta  mencegah  terjadinya  konflik akibat  adanya  perubahan  aturan  dan norma.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, M. 2009. Sosiologi dan Metode  Penelitian  Hukum. UMM Press. Malang. 134 hal.
Cahyadi,  A.  dan  D.  Danardono.  2009. Sosiologi Hukum dalam Perubahan. Yayasan Obor Indonesia . Jakarta.
344 hal.
Hoebel, E.A. 2006, The Law of Primitive Man:
A Study in Comparative Legal Dinamics.
Cambridge,  Mass.,  Harvard  University
Press. Los Angeles. 357 hal.
Husnah, S. Gautama, S. Nurdawati, E. Dharyati. 2006. Jenis, Cara Operasi dan Penyebaran Beberapa Alat Tangkap Ikan di Perairan Sungai Musi, Sumatera Selatan. Pusat Riset Perikanan Tangkap Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Palembang. 53 hal.
Montesquieu. 2007. The Spirit of Laws. Nusamedia. Bandung. 463 hal.
Nasution,  Z.,  N.  Shafitri,  P.  Martosuyono, Mursidin,  R.  Pramoda,  Muhadjir,  A.M. Andrianto. 2009. Riset Panel Perikanan dan  Kelautan  Nasional  (Panelkanas). Laporan Teknis. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi - Kelautan Perikanan, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. 137 hal.
Samidjo. 1986. Ilmu Negara. Armico. Bandung.
360 hal.
Scott, R.W. 2008. Institutions and Organizations: Ideas  an  Interest.  Sage  Publication. London. 280 hal.
Soekanto,  S.  2008. Pengantar  Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta. 277 hal.
Widjaja,  HAW.  2002. Pemerintahan  Desa/ Marga: Berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Suatu Telaah
Administrasi Negara). PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 273 hal.
Yustika,  A.E.  2006. Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, & Strategi. Banyumedia
Publishing. Malang. 364 hal. Undang-Undang dan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
Komering  Ilir  No.  9  Tahun  2008, tentang  Pengelolaan  Lebak,  Lebung, dan  Sungai  dalam  Kabupaten  Ogan Komering  Ilir,  Lembaran  Daerah Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  Tahun 2008 No. 9
Undang-Undang  Dasar  1945,  Perubahan pertama disahkan 19 Oktober 1999, Perubahan kedua disahkan 18 Agustus 2000,  Perubahan  ketiga  disahkan 10  Nopember  2001,  Perubahan keempat disahkan 10 Agustus 2002
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125
Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, tentang Perikanan,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2004  No.  118,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  No.  4433,  sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang  No.  45  Tahun  2009,  tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 31 Tahun 2004, tentang Perikanan, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2009  No.  154,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia No. 5073.