## PRAKTIK POLIGAMI  DI KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Ramlah, Musyfikah Ilyas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : ramlah@uin-alauddin.ac.id , musyfikah@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Poligami  yang  terjadi  di  masyarakat  Campalagian,  tidak  semua  orang  mengetahui  dengan jelas,  bagaimana  sebenarnya  perkawinan  poligami  itu  terjadi  dengan  secara  hukum  (baik perundang-undangan  yang  dibuat  oleh  negara  maupun  menurut  hukum  syari’at  Islam). Poligami  pun  selalu memicu  reaksi  keras  dan  menjadi  isu meresahkan  terutama  di  kalangan perempuan.  Jenis  penelitian ini  Kualitatif  dengan  pendekatan  Yuridis  Empiris,  serta  melalui informan (masyarakat Campalagian), selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Selanjutnya  berdasarkan  data  dari  hasil wawancara  yang  ada,  penulis  berusaha  menarik  kesimpulan  dari  fakta-fakta  yang  bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Campalagian  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  praktik poligami  dilakukan  dengan  secara  diam-diam,  adapun  beberapa  faktor  sehingga  beberapa masyarakat  melakukan  praktik  poligami yaitu  menghindari  zina,  karena  berdasarkan  sunnah Rasulullah  Saw.  Adapun  praktik  poligami  menurut  KUHPerdata  poligami  tidak  sah  karena tidak  terdaftar  di  Kantor  Urusan  Agama  sedangkan  menurut  KHI  poligami  yang  dilakukan sah  menurut  Agama  karena  terpenuhinya  syarat  dan  rukun  perkawinan.  Oleh  karena  itu, praktik  poligami  bisa  saja  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  memenuhi  syarat  dan ketentuan yang sudah ditetapkan, bigitupun sebaliknya bagi orang orang-orang yang ingin berpoligami namun tidak memenuhi persyaratan, dianjurkan jangan melakukan poligami, hingga akhirnya memenuhi syarat dan ketentuan berpoligami.
Kata Kunci: Hukum Islam, Perkawinan, Poligami.

## Abstract
Polygamy  that  occurs  in  the  Campalagian  community,  not  everyone  knows  clearly,  how exactly  the  marriage  of  polygamy  takes  place  legally  (both  the  laws  made  by  the  state  and according to Islamic sharia law). Polygamy always triggers strong reactions and becomes a troubling  issue,  especially  among  women.  This  type  of  research  is  qualitative  with  an Empirical  Juridical  approach,  and  through  informants  (Campalagian  community),  then  the data  collection  methods  used  are interviews,  observation,  and  documentation.  Furthermore, based  on  data  from  existing  interviews,  the  authors  try  to  draw  conclusions  from  facts  that are  specific  to  a  more  general  conclusion.  This  research  was  conducted  in  Campalagian Subdistrict, Polewali Mandar Regency. The results of this study  indicate that the practice of polygamy  is  done  secretly,  as  for  several  factors  so  that  some  people  practice  polygamy, namely avoiding adultery, because it is based on the sunnah of the Prophet. The practice of
Ramlah, Musyfikah Ilyas
polygamy  according to  the  civil code  polygamy  is invalid  because it is  not  registered  at the Office of Religious Affairs while according to  compilation of Islamic law, polygamy is done legally according to religion because of the fulfillment of marriage conditions and harmony. Therefore, the practice of polygamy can only be carried out by people who meet the terms and conditions  set,  big  and  vice  versa  for  people  who  want  to  polygamy  but  do  not  meet  the requirements,  it  is  recommended  not  to  do  polygamy,  until  finally  fulfilling  the  terms  and conditions of polygamy.
Keywords: Islamic Law, Marriage, Polygamy

## A. Pendahuluan
Islam  adalah  agama  yang  membawa  misi  Rahmat  lil  ‘alamin  (rahmat  bagi  alam semesta),  dan  sangat  memperhatikan  arti penting  perkawinan  sebagai  satu-satunya cara yang sah untuk keturunan. Tidak kurang dari 80 ayat di dalam al-Qur’an yang berbicara tentang perkawinan, baik yang memakai kata nikah (berhimpun), maupun menggunakan kata Zawwaja (berpasangan).  Keseluruhan  ayat  tersebut  memberikan  tuntunan  kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan  manusia.  Laki-laki  dan  perempuan,  menuju  kehidupan  sakinah  (damai, tenang, dan bahagia) yang diridhoi Allah.
Pada dasarnya prinsip perkawinan adalah monogami, namun dalam prakteknya, pilihan monogami  atau  poligami  dianggap  persoalan  parsial.  Status  hukumnya  akan  mengikuti kondisi  ruang  dan  waktu.  Sunnah  Nabi  sendiri  menunjukkan  betapa  persoalan  ini  bisa berbeda  dan  berubah  dari  satu  kondisi  ke  kondIsi  yang  lain.  Karena  itu,  pilihan monogami  atau  poligami  bukanlah  sesuatu  yang  didasarkan  pilihan  bebas,  melainkan harus  selalu  merujuk  pada  prinsip-prinsip  dasar  syar’iah  yaitu  terwujudnya  keadilan yang membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan mudarat dan kerusakan.
Perkembangan  poligami  dalam  sejarah  manusia  mengikuti  pola  pandangan  masyarakat terhadap  kaum  perempuan.  Ketika  masyarakat  memandang  kedudukan  dan  derajat perempuan  berada  di  bawah  laki-laki  maka  poligami  menjadi  subur,  sebaliknya  pada masa masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan itu terhormat dan setara dengan laki-laki, poligami pun berkurang.Jadi perkembangan poligami mengalami pasang  surut  mengikuti  tinggi-rendahnya  kedudukan  dan  derajat  perempuan  di  mata masyarakat.Sebenarnya  poligami  dilakukan  oleh  berbagai  kalangan  didasarkan  pada
pertimbangan  moral  untuk  menghindari  perbuatan  asusila,  pelecehan  seksual, perdagangan perempuan ( trafficking ), serta tindakan-tindakan moral lainnya.Akan tetapi pada zaman sekarang ini tidak menutup kemungkinan poligami dilakukan  karena hanya untuk  pemuasan  hasrat  biologis  saja,  tanpa  mempertimbangkan  hak-hak  perempuan. Poligami  berakar  pada  mentalitas  dominasi  (merasa  berkuasa)  dan  sifat    semena-mena kaum  pria,  dan  sebagian  lagi  berasal  dari  perbedaan  kecenderungan  alami  antara perempuan dan laki-laki dalam hal fungsi-fungsi reproduksi.
Poligami  pun  selalu  memicu  reaksi  keras  dan  menjadi  isu  meresahkan  terutama  di kalangan perempuan. Padahal di antara kita masih banyak yang bingung ketika dimintai tanggapan  tentang  gagasan  poligami.Sebagian  besar  orang  masih  memandang  keluarga poligami  dengan  stigma  negatif,  meski  keluarga  poligami  itu  adalah  contoh  keluarga yang  baik.  Keluarga  dari  perkawinan  poligami  sampai  detik  ini  masih  identik  dengan stereotipe  bahwa  keluarga  semacam  itu  tidak  akan  bisa  hidup  rukun,  miskin  dan  tidak berpendidikan. Mereka yang mendukung poligami bakal dicap sebagai orang yang mau enak  sendiri,  tidak  beradap  sehingga  muncul  keprihatinan  bahwa  kemungkinan  ada pemahaman  yang  kurang  benar  dari  kalangan  yang  pro  dan  kontra  terhadap  isu  yang sensitif  ini.Akibatnya,  banyak  orang  yang  merasakan  sangat  sulit  untuk  mangakui dukungan  mereka  terhadap  poligami  atau  bahkan  mengakui  keinginan  mereka  untuk memiliki  isteri  lagi  dengan  niat  yang  baik,  karena  takut  dicap  dengan  label-label  yang buruk. 1
UU  perkawinan  No.1  tahun  1974  dan  kompilasi  hukum  islam  (KHI)  menganut kebolehan  poligami  bagi  suami,  walaupun  terbatas  hanya  empat  orang  istri.  Ketentuan itu termaktub dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang perkawinan dan Bab XI pasal 55 s/d 59  KHI  antara  lain  disebutkan  bahwa  syarat  utama  beristeri  lebih  dari  seorang,  suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (pasal 55 ayat 2) 2 . Selain syarat utama  tersebut,  ada  lagi  syarat lain  yang harus  dipenuhi  sebagaimana  termaktub  dalam
1 Andi Syahraeini , Bimbingan Keluarga Sakinah, (Makassar, Alauddin Universty Press), h. 237
2 Undang-undang  Republik  Indonesia  tentang  Perkawinan,  UU  Nomor  1  Tahun  1974,  TLN  No.  3019, Pasal 1.
Ramlah, Musyfikah Ilyas
pasal  1  Tahun  1974,  yaitu  adanya  persetujuan  istri  dan  adanya  kepastian  bahwa  suami mampu  menjamin  kehidupan  istri-istri  dan  anak-anak  mereka.  Perkawinan  poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang (saumi) karena adanya sebab atau alasan tertentu yang menyebabkan perkawinan itu terjadi.
Didalam KHI pasal 57 dijelaskan bahwa alasan-alasan bagi suami berpoligami adalah:
1. Istri tidak dapat melayani suami seperti pada umumnya.
2. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak kunjung sembuh.
3.  Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Ketiga alasan yang tentang di atas tidak sesuai dengan tuntutan Allah SWT seperti yang tertuang dalam Q.S an-Nisa’ (4): 3
نِإ َو مُت ف ِخ َلَّأ اوُطِس قُت يِف ىَماَتَي لا اوُحِك ناَف اَم َط َبا مُكَل َنِم ِءاَسِ نلا ىَن ثَم َث َلَُث َو َعاَب ُر َو نِإَف مُت ف ِخ َلَّأ اوُلِد عَت ةَد ِحا َوَف وَأ اَم تَكَلَم مُكُناَم يَأ ۚ َكِل َذ ىَن دَأ َلَّأ

## اوُلوُعَت
Terjemahannya: “dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim .” 3
Dikemukakan  dalam  undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  untuk  membolehkan suami  berpoligami  hanya  dilihat  dari  kepentingan  istri.  Jika  dihayati  dengan  hati  yang jernih, mau tidak mau harus diakui bahwa kondisi istri yang mandul atau berpenyakitan bukanlah kondisi yang disengaja. Kondisi itu merupakan takdir dari Tuhan, karena tidak ada  yang  menginginkan  dirinya  mandul  atau  berpenyakit.Semua  perempuan  tentu menginginkan dirinya sehat, hanya saja tidak semua keinginan manusia dapat terwujud sesuai  harapan.Akan  tetapi  pada  parakteknya,  pelaku  poligami  tidak  berdasarkan  pada hal tersebut bahkan justru pelaku menyimpangkan hal-hal tersebut. Secara jasmani dan rohani  sang  istri  masih  dapat  melakukan  seluruh  kewajibannya,  baik  mengurus  suami mauapun mendidik anak-anaknya.
3 Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, Edisi Revisi (Jakarta: jatinegara-jakarta: 2007), h.78.
Istri  yang  dipoligami  selalu  merasa  tersisihkan  karena  suami  cenderung  lebih memperhatikan  istri  yang  baru  (istri  mudanya)  ketimbang  istri  pertama.  Bahkan keharusan  berlaku  adil  kepada  kedua  istrinya  sulit  diwujudkan,  sehingga  bukanlah syurga  yang  diperoleh  tetapi  akan  menambah  dosa  disebabkan  berkembangnya  rasa saling  curiga  antara  istri  pertama  dengan  istri  kedua.  Dengan  demikian  tujuan  utama membangun  rumah  tangga  jauh  dari  harapan,  bahkan  yang  dirasakan  adalah timbulnya kemudharatan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu meneliti informan sebagai subjek penelitian  dalam  lingkungan  hidup  kesehariannya  atau  biasa  disebut  penelitian  di lapangan 4 .  Menurut  Lodico,  Spaulding  dan  Voegtle  penelitian  kualitatif  yang  juga disebut sebagai penelitian interpretif adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu  seperti  sosiologi  dan  antropologi  dan  diadaptasi  ke  dalam  seting  pendidikan. 5 Metode  pendekatan  yang  dipakai  adalah  metode  pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu mengidentifikasikan  dan  mengkonsepsikan  hukum  institusi  sosial  yang  riil  dan fungsional  dalam  sistem  kehidupan  yang  mempola. 6 Adapun  sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer yaitu data  utama  yang  digunakan  dalam  sebuah  penelitian.  Sumber  data  primer  yaitu  bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya. Data sekunder adalah data pelengkap dalam sebuah penelitian, misalnya buku-buku yang berkaitan mengenai judul skripsi  tersebut,  literatur,  dan  skripsi-skripsi  terdahulu.  Lokasi  yang  dipilih  untuk penelitian ini dilakukan di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

## C. Hasil dan Pembahasan
4 Burhan  Bungin, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Aktualisasi  Metodologis  Kearah  Ragam  Varian Kontemporer. (Cet, X, Jakarta: Rajawali Pers,2015). h.91.
5 Muhammad Idrus. Metode Penelitian Ilmu Sosial (Yogyakarta, Erlangga, 2009), h.23
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984) h. 51.
Ramlah, Musyfikah Ilyas
Dari  hasil  penelitian,  penulis  menyimpulkan  adanya  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  beberapa  masyarakat  di  Kecamatan  Campalagian  Kabupaten  Polewali Mandar yaitu:
1. Faktor ekonomi sehingga menyebabkan beberapa perempuan rela di madu.
2. Sebagian  masyarakat  yang  melakukan  praktik  mereka  berpendapat  lebih  baik melakukan  poligami  daripada  berbuat  zina  dengan  tujuan  agar  terhindar  dari fitnah.
3. Seseorang  yang  melakukan  praktik  poligami  mengatakan  bahwa  dia  mengikuti sunnah Rasul.
4. Takdir, menurut seseorang yang melakukan praktik poligami.
5. Kurangnya  pengetahuan  sebagian  perempuan  tentang  praktik  poligami  yang sebenarnya.
Islam  sendiri  membolehkan  dan  telah  menentukan  aturan-aturan  bagi  mereka  yang berpoligami, praktik poligami sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dan masih eksis sampai  sekarang  sebagai  salah  satu  bentuk  perkawinan  yang  sering  diperbincangkan  di masyarakat  itu  sendiri.  Sebenarnya  praktik  poligami  itu  sendiri  adalah  suatu  hal  yang sudah  lumrah,  setelah  saya  melakukan  penelitian  di  Kecamatan  Campalagian  bahwa praktik  poligami  yang  terjadi  di  Kecamatan  Campalagian  Kabupaten  Polewali  Mandar sangat berbeda dengan KUHPerdata.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Kecamatan  Campalagian  Kabupaten  Polewali Mandar  bahwasanya  para  pelaku  praktik  poligami  tidak  memenuhi  persyaratan  secara KUHPerdata, hal itu sebagai mana di sebutkan dalam pasal 3 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun  1974.  Jika  kita  melihat  lebih  lanjut  bahwa  praktik  poligami  yang  ada  di masyarakat  Campalagian  Kabupaten  Polewali  Mandar  hanya  melakukan  praktik  yang mereka  ketahui  saja,  tanpa  melihat  undang-undang  yang  memuat  tentang  poligami, walaupun  poligami  menurut  undang-undang  diperbolehkan,  beratnya  persyaratan  yang harus  ditempuh  mengisyaratkan  bahwa  pelaksanaan  poligami  di  Pengadilan  Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu itu dibuka. Suami  tersebut  harus  menjelaskan  alasan  kenapa  dia  ingin  melakukan  poligami,
misalnya  alasannya  itu  bahwa  istri  tidak  bisa  menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri, istrinya  mendapat  cacat  badan,  dan  tidak  bisa  memberikan  keturunan.  Jika  alasan seorang laki-laki yang akan melakukan poligami seperti itu maka dari pihak pengadilan akan  mengabulkan  permohonanya  tersebut,  begitupula  sebaliknya  jika  dari  pihak  istri tersebut  tidak  mengalami  gejala  yang  dijelaskan  di  atas  maka  pihak  Pengadilan  tidak akan  mengabulkan  permintaan  suami  tersebut  yang  ingin  melakukan  poligami. Sedangkan alasan yang dikatakan dari beberapa pelaku praktik poligami yang terjadi di masyarakat  Campalagian  Kabupaten  Polewali  Mandar  hanya  agar  terhindar  dari perbuatan  zina,  karena  takdir  sehingga  dia  melakukan  poligami  ,  karena  poligami bukanlah larangan Agama.
Islam sendiri tidak melarang manusia melakukan poligami apabila sesuai dengan anjuran Islam, dimana dalam berpoligami seseorang harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. hal ini sesuai pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah Pasal 55,  56,  57,  dan  58  menjelaskan  bahwa  adil  terhadap  istri  dan  anak-anak  merupakan syarat  utama  untuk  beristri  lebih  seorang.  Dilanjutkan  dengan  Pasal  56  yang menjelaskan  bahwa  seseorang  yang  hendak  beristeri  lebih  dari  seorang  harus mendapatkan  izin  dari  Pengadilan  dan  permohonan  izin  tersebut  dilakukan  menururut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VII PP Nomor 9 Tahun 1975.
Permasalahan  poligami  yang  sering  terjadi  di  Kecamatan  Campalagian  Kabupaten Polewali Mandar dari hasil penelitian saya terdapat pada Pasal 55 yang ada dalam KHI, dimana seseorang yang melakukan praktik poligami harus mampu berlaku adil terhadap istri  dan  anak-anaknya  jika  kita  melihat apabila  syarat  utama  yang  disebut  diatas tidak mungkin dipenuhi semua dilarang beristri lebih seorang.
Apabila  kita  bandingan  pelaksanaan  poligami  menurut  hukum  Islam  dan  perundang- undangan,  maka  walaupun  secara  sepintas  persyaratan  yang  ditentukan  antara  kedua peraturan  itu  tidak  sama,  namun apabila kita  kaji  lebih  lanjut  peraturan  itu  mempunyai persamaan tujuan, yaitu sama-sama menhendaki terwujudnya keluarga yang bahagia dan kelak  untuk  selamnya.  Disamping  itu  kedua  peraturan  suatu  pengecualian  yang  hanya dapat di perbolehkan kepada seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan. Dari  beberapa  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Poligami  yang  dilakukan
Ramlah, Musyfikah Ilyas
oleh masyarakat setempat tidak sah menurut KUHPerdata karna tidak terdaftar di Kantor Urusan  Agama  (KUA),  sedangkan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  poligami yang  dilakukan  sah  menurut  Agama  karena  terpenuhinya  syarat  dan  rukun  Perkawinan atau nikah sirri .

## D. Penutup
1. Kesimpulan
Pelaksanaan praktik poligami di kecamatan campalagian kabupaten polewali mandar lebih  mementingkan  hak-hak  suami  yaitu  demi  memenuhi  nafsu  seksual  tanpa memikirkan  hak-hak    istri  terutama  istri  pertama.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  alasan- alasan yang dikemukakan oleh para pelaku poligami,  antara lain sebagai berikut:
a) Untuk menghindari zina.
b) Karena poligami bukanlah larangan agama.
c) Karena berdasarkan dengan Rasulullah SAW.
d) Karena takdir sehingga dia melakukan poligami.
Syarat  utama  bagi  seorang  permohon  untuk  berpoligami  adalah  jaminan  mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, hal ini diatur dalm Undang- Undang Nomor I Tahun1974, Pasal 4 ayat 2 huruf (b). Adil ini sifatnya ada dua yaitu adil  dalam  materi  dan  non  materi  (kasih  sayang).  Hal  ini  merupakan  beban  hukum bagi  permohon  yang  dikabulkan  oleh  poligaminya  untuk  menafkahi  istri-istri  dan anak-anak mereka baik itu nafkah lahir maupun batin. Pelaksanaan praktik poligami yang terjadi di kecamatan campalagian kabupaten polewali mandar di pandang dari sisi Agama sah karena pernikahannya dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan dalam Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi jika dipandang  dari  sisi  hukum  Negara    pernikahan  mereka  itu  tidak  sah  karena  tidak memenuhi syarat-syarat poligami.
2. Saran
Bagaimanapun,  poligami  tetap  akan  diperdebatkan.  Sebenarnya  masalahnya  tidak terlalu berat dan tidak perlu menempatkannya sebagai sesuatu yang membahayakan bagi kehidupan perempuan. Poligami merupakan syariat agama yang keberadaannya
jelas di dalam al-Qur’an, terlepas bagaimana ayat tersebut diterapkan. Kondisi yang bagaimana dan oleh siapa syariat poligami ini bisa dilaksanakan, manakala seseorang memiliki  kesanggupan,  kemudian  ia  beristri  lebih  dari  satu  orang,  dan  hal  ini merupakan kebutuhan dirinya sehingga ia tetap dapat memelihara muru’ah, serta ia bisa  berbuat  adil,  maka  ia  boleh  melakukan  poligami.  Sebaliknya  orang  yang tidak memiliki  syarat-syarat  yang  pantas,  maka  poligami  merupakan  sesuatu  yang  harus dihindari,  karena  dengan  jalur  poligami,  ia  tidak  akan  mendapatkan  kebahagiaan hakiki. Dengan demikian, dapat kita tarik benang merah, bahwa poligami merupakan sesuatu yang sangat pribadi dan kondisional. Adalah tidak tepat, manakala poligami digeneralisir, seakan-akan ia syariat yang berlaku umum dan dapat dilaksanakan oleh semua orang.

## Daftar Pustaka
Buku:
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia . Jakarta:    CV.  Akademika  Pressindo. 1995.
Abidin, Slamet & Amiruddin. Fiqh Munakahat I. Bandung:  Pustaka Setia. 1999.
Ali,  Muh. Rumah  Tangga  Muslim,  wanita  dan  Keluarga  di  Bawah  Naungan  al-Qur’an . Surabaya: Bulan Bintang. 1994.
Al-Shabuni, Muhammad Ali. syubahat wa Abakhil Haula Ta’addudi Zaujah al-Rasul Saw., diterjemahkan  oleh  A.  Sjingithy  Djamaluddin  dengan  judul  Membantah  Kebodohan Orientalis Terhadap Poligami Rasulullah. Surabaya: Risalah Gusti. 1994.
Bungin,  Burhan. Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Aktualisasi  Metodologis  Kearah  Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.  2015.
Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data . Jakarta: Rajawali Pers.Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. Fiqh Munakahat .  Bogor:  Kencana. 2014.
Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial .  Yogyakarta: Erlangga. 2009.
Jakarta: PT Bumi Aksra. 2009
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah.
Ramlah, Musyfikah Ilyas
Maloko,  Thahir. Poligami  Dalam  Pandangan  Orientalis  Dan  Perspektif  Hukum  Islam . Makassar: Alauddin Pres. 2011.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda karya. 2000.
Muhammad,  Abdul  Kadir. Hukum  Perdata  Indonesia .    Bandung:  PT  CITRA  ADITYA BAKTI. 2010.
Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
Rasjidi, H.M. Janji-janji Islam . Jakarta: Bulan Bintang. 1982.
Sabiq Sayyid. Fiqh As-Sunnah . Libanon: Dar Al-Fikr, 1981, 149.
Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Pendidikan,  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif .  Bandung: Alfabeta. 2004.
Syahraeini, Andi. Bimbingan Keluarga Sakinah . Makassarc Alauddin Universty Press.
Syaltut, Syach Mahmoud. Islam Sebagai Akidah dan syari’ah . Jakarta: Bulan Bintang. 1968. Tatapangarsa, Humaidi. Hakekat Poligami dalam Islam . Surabaya: Usaha Nasional.
Tim Redaksi. Eksiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven. 1994.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Republik, Indonesia Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan