## C ORRUPTIO
Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/corruptio Volume 01 Issue 1, January - June 2020. PP: 15-26 P-ISSN: 2723-2573 E-ISSN: 2745-9276

## Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang

## Accountability of Narcotics and Money Laundering Offenders
Ivan Kurniawan ivankurniawan1610@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Lampung
Info Artikel Abstrak
Kata  Kunci: Pertanggungjawaban  Pidana; Narkotika; Pencucian Uang.
Keywords: Criminal  Liability;  Narcotics; Money laundering.

## DOI:
https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2070
Tindak  pidana  narkotika  merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga diatur  secara  khusus  dalam  undang- undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Nark.otika.  Para  pelaku  maupun  pihak- pihak  lain  yang  terlibat  dalam  tindak pidana  narkotika  tentunya  memahami kosekuensi  berat  terhadap  apa  yang mereka  lakukan.  Berkenaan  dengan permasalahan  di  atas,  terdapat  satu putusan  yang  menarik  untuk  dikaji  dan dianalisis,  yang  telah  diputuskan  oleh majelis  hakim  adalah  putusan  nomor: 124/Pid.Sus/2016/PN.TJK  yang  mana pelaku  melakukan  dua  delik  sekaligus sehingga  penjatuhan  hukuman  pun apakah  sudah  berkeadilan.  Studi  ini akan fokus kepada permasalahan hukum yakni mengetahui pertanggungjawaban  terhadap  pelaku tindak  pidana  narkotika  dan  tindak pidana  pencucian  uang.  menganalisa
Submitted: Feb 28, 2020; Reviewed: Mar 16, 2020; Accepted: Apr 20, 2020
putusan pengadilan Nomor: 124/Pid.Sus/2016/PN.TJK apakah sudah  memenuhi  rasa  keadilan  yang berkemanfaatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif  dengan  menganalisis  suatu putusan  pengadilan.  Adapun  hasil penelitian  yang  didapatkan  bahwa: Menurut  analisis  peneliti  dilihat  dari pertanggungjawaban  pidananya  sudah memenuhi unsur kesalahan, kemampuan  bertanggungjawab,  sikap batin  jahat,  dan  tidak  ada  alasan pemaaf. dan Putusan Pengadilan Nomor: 124/Pid.Sus/2016/PN.TJK sudah  memenuhi  rasa  keadilan  yang berkemanfaatan. Berdasarkan penelitian menunjukan bahwa putusan yang diberikan  sudah  termasuk  adil  karena perbuatan  terdakwa  tersebut  sudah merusak generasi bangsa dan mengingat perbuatan  terdakwa tersebut  melakukan dua  delik  sekaligus  yakni  melanggar Pasal  131  Undang-Undang  Nomor  35
Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan Pasal  5  ayat  (1)  huruf  c  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun  saran  yang  dapat  disampaikan dalam  penelitian  ini  Sebaiknya  polisi dalam  upaya  mencegah  terjadinya peredaran narkotika dan pencucian uang agar  berkoordinasi  dengan  baik  kepada pusat  penelusuran  analisis  transaksi keuangan  dan  juga  badan  pertanahan nasional  agar  aset-aset  para  pengedar atau  penjual  narkoba  bisa  terlacak dengan baik.

## Abstract
The  narcotics  crime  is  one  of  the extraordinary  crimes  so  that  it  is specifically  regulated  in  act  of  Law Number  35  Year  2009  concerning Narcotics. The  perpetrators  and  other parties  involved  in  narcotics  crime certainly understand the severe
consequences  of  what  they  do.  In connection  with  the  above  problem, there  is  one  interesting  decision  to  be reviewed and analyzed, which has been decided  by  the  panel  of  judges  is  the decision number: 124 / Pid.Sus / 2016 /
PN.TJK  in  which  the  perpetrator commits two offenses at once so that the sentence  could  be  sentenced  whether  it has  been  be  fair.  This  study  will  focus on  legal  issues,  namely  knowing  the responsibility  of  the  perpetrators  of narcotics and money laundering crimes. analyze  the  court's  decision  Number: 124  /  Pid.Sus  /  2016  / PN.TJK  whether it  has  fulfilled  a  sense  of  justice  that  is beneficial.  This  study  uses  a  Normative Juridical approach by analyzing a court decision.  As for  the  results  of  the  study found that: According to the analysis of researchers  seen  from  the  criminal responsibility  has  fulfilled  the  elements of  error,  the  ability  to  be  responsible, evil  inner  attitude,  and  there  is  no reason  to  forgive. Court  Decision Number: 124 / Pid.Sus / 2016 / PN.TJK has  fulfilled  a  useful  sense  of  justice. Based  on  research  shows  that  the verdict given is considered fair because the  defendant's  actions  have  damaged the nation's generation and remembering that the defendant's actions  committed  two  offenses  namely violating Article 131 of Law Number 35 Year  2009  concerning  Narcotics  and Article  5  paragraph  (1)  letter  c  of  the Act  Law  Number  8  of  2010  concerning Prevention  and  Eradication  of  Money Laundering Crimes. As for the suggestions  that  can  be  submitted  in this  study,  it  is  better  for  the  police  in an  effort  to  prevent  the  circulation  of narcotics and money laundering so that they  coordinate  well  with  the  financial transaction analysis tracking center and also  the  national  land  agency  so  that the assets of drug dealers or traffickers can be properly tracked.

## A. Pendahuluan
Kejahatan  narkoba  merupakan  kejahatan  international (International  Crime), kejahatan yang terkoorganisir (Organize Crime), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana  yang  besar  dan  sudah  menggunakan  teknologi  yang  canggih.  Narkoba  mempunyai dampak  negatif  yang  sangat  luas,  diantaranya  secara  fisik,  ekonomi,  psikis  dan  lain-lain. 1 Penyalahgunaan  narkoba  dapat  menimbulkan  dampak  kerugian  terhadap  kondisi  kesehatan jasmani, begitu juga kondisi psikis pengguna narkotika. 2 Kemudian menurut Undang-Undang No.  22  tahun  1997  tentang  Narkotika,  menyatakan  bahwa  Narkotika  adalah  singkatan  dari narkotika,  psikotropika  dan  bahan  adiktif  lainnya. 3 Secara  umum  narkoba  adalah  obat  legal yang  digunakan  dalam  dunia  kedokteran,  namun  dengan  perkembangan  zaman  sekarang  ini yang makin canggih maka, Narkoba banyak disalahgunakan. Bahkan kalangan muda banyak sekali yang menggunakan narkoba. Banyak dari mereka yang menggunakan Narkoba dengan alasan  untuk  kesenangan  batin,  namun  sayangnya  tidak  banyak  yang  mengetahuai  bahaya narkoba. 4
Penyalahgunaan  obat-obatan  yang  terlarang  ini  merupakan  suatu  ancaman  dan permasalahan  yang  komplek  yang  dapat  menghancurkan  generasi  bangsa.  Sampai  saat  ini masih  banyak  masyarkat  yang  belum  sadar  dan  paham  tentang  bahaya  penyalahgunaan NAPZA  (Narkotika,  Psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya).  Penyalahgunaan  NAPZA  bisa mengakibatkan  kecanduan  dan  mengakibatkan  ganguan  secara  klinis  atau  fungsi  sosial. 5 Bahaya  yang  ditimbulkan  dari  penyalahgunaan  narkoba  dapat  dilihat  dari  bebagai  aspek, diantaranya  aspek  kesehatan,  aspek  ekonomi,  aspek  social,  aspek  kemanan,  dan  aspek hukum. 6
Problematika narkoba di kalangan masyarakat menurut Erwin Mappaseng dibagi menjadi tiga  bagian  yang  sering  terkait,  yakni  adanya  distibusi  obat-obatan  terlarang  secara  illegal ( illicit  drug  production ),  adanya  transaksi  dagang  secara  illegal  antar  negara  ( illicit trafficking) dan  adanya  penyalahgunaan  narkoba  di  kalangan  remaja  ( drug  abuse). Remaja dalam hal melakukan penyalahgunaan NAPZA tentunya dipengaruhi faktor-faktor yakni, dari faktor  internal  keluarga  seperti  hubungan  antara  anggota  keluarga  tidak  harmonis,  keluarga yang  tidak  utuh,  kurang  komunikasi  antar  anggota  keluarga,  keluarga  terlalu  mengekang kehidupan  pribadi,  keluarga  yang  kurang  mengamalkan  hidup  beragama  dan  keluarga  yang orang  tuanya  telah  menggunakan  NAPZA.  Faktor  lain  yang  merupakan  faktor  eksternal berasal dari pengaruh buruk dari lingkungan pergaulan, khususnya pengaruh dari luar seperti kelompok  teman  sebaya  dan  kurangnya  perhatian  dari  pemerintah. 7 Faktor-faktor  tersebut yang  menyebabkan  negara-negara  sangat  gencar  dalam  memerangi  bahayanya  peredaran narkotika. 8
1 Fransiska  Novita  Eleanora,  “Bahaya  Penyalahgunaan  Narkoba  Serta  Usaha  Pencegahan  Dan  Penanggulangannya  (Suatu Tinjauan Teoritis).” Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Uinssula . Vol XXV.No. 1. (2011). hlm.440.
2 Meta  Adeana  Wulansari,  “Pengembangan  Buku  Panduan  Pencegahan  Bahaya  Narkoba  Bagi  Siswa  Sekolah  Menengah Pertama.” Jurnal Bk UNESA. Vol. 8. No. 1 (2018). Hlm. 2.
3 Dewi Iriani, “Kejahtan Narkoba: Penaggulangan, Pencegahan dan Penerpan Hukuman Mati.” Jurnal Islamica . Vol. 12. No. 2. (2015). hlm.307.
4 Mellisa Fitri & Sumringah Migunani. “Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba.” Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan . Vol. 3 No. 2. (2014). Hlm.73.
5 Qomariyatus  Sholihah,  “Efektivitas  Program  P4gn  Terhadap  Pencegahan  Penyalahgunaan  Napza.” Jurnal  Kesehatan Masyarkat . Vol.9. No. 10. No. 2. (2015). Hlm.155.
6 Primanita  Aisiy  Nur  Habibah,  “Meningkatkan  Pemahaman  Siswa  Tentang  Bahaya  Penyalahgunaan  Narkoba  Melalui Layanan Informasi.” Indonesia Journal of Guidance and Counseling: Theory and Aplication .
7 Catur  Mei  Wulandari,  Diyan  Ajeng  Retnowati,  Kukuh  Judi  Handojo  &  Rosida.  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember.” Jurnal Farmasi Komunitas. Vol. 2. No. 1. (2015). Hlm.3.
8 Erwin  Mappaseng, Pemberantasan  dan  Pencegahan  Narkoba  yang  dilakukan  oleh  polri  dalam  Aspek  Hukum  dan Pelaksanaannya, Buana Ilmu, Surakarta, 2002, hlm.2.
Kejahatan  narkotika  tersebut  mengalami  peningkatan  dari  tahun-ketahun  tidak  habis- habisnya,  para  bandar  narkoba  atau  pemasok  dari  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri ditangkap  dan  bahkan  ada  yang  dihukum  mati.  Gencarnya  perdagangan  gelap  narkotika  ini dipelopori  oleh  negara-negara  penyuplai  narkoba  agar  dikirim  ke  beberapa  negara  target penjualan narkoba salah satunya yang menjadi incaran target perdagangan besar narkotika ini adalah  Indonesia. 9 Masalah  penyalahgunaan  NAPZA  atau  istilah  yang  populer  dikenal masyarakat  sebagai  narkotika  merupakan  masalah  yang  sangat  kompleks,  yang  memerlukan upaya  penanggulangan  secara  komprehensif  dengan  melibatkan  kerja  sama  multidispliner, multisektor,  dan  peran  serta  masyarakat  secara  aktif  yang  dilaksanakan  secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. 10
Para  kurir-kurir  narkotika  dan  juga  produsen  atau  bandar  narkoba  biasanya  memiliki harta  yang  berlimpah  karena  hasil  kekayaannya  disamarkan  menggunakan  tindak  pidana pencucian uang yang merupakan proses menyamarkan hasil kejahatan dengan ditukar menjadi aset-aset  yang  berharga. 11 Sebagaimana  pendapat  Sjahdeini  yang  mengatakan  bahwa  tindak pidana pencucian uang adalah metode atau cara yang dilakukan oleh orang maupun korporasi terhadap  suatu  hasil  kejahatan  yang  diolah  sehingga  dapat  disembunyikan  asal  usulnya  dari hasil kejahatan yang dilakukan agar tujuannya mengelabui para penegak hukum sehingga sulit dilacak. 12 Perbuatan  pelaku  yang  melakukan  peredaran  gelap  narkotika  dengan  cara menyamarkan  atau  mengelabui  harta  atau  aset  hasil  kejahatan  melalui  sistem  transasksi keuangan  dengan  tujuan  menjauhkan  pelaku  dari  kejahatan  yang  diperbuatnya proceeds  of crime dengan  harapan  hasil  kejahatan  yang  dihasilkan  tersebut  seolah-olah  sah  ketika dimasukan  ke  dalam  rekening  bank  sehingga  ketika  dilacak  oleh  para  penegak  hukum  tidak dapat  diketahui  dan  tidak  dapat  diidentifikasi  bahwa  harta  kekayaan  tersebut  ternyata  dari hasil tindak pidana narkotika. 13 Hal ini sesuai dengan pengertian pencucian uang, yakni suatu upaya  perbuatan  untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  uang/dana  atau  harta kekayaan  hasil  tindak  pidana  melalui  berbagai  transaksi  keuangan  agar  uang  atau  harta kekayaan  tersebut  tampak  seolah-olah  berasal  dari  kegiatan  yang  sah/legal. 14 Tindak  pidana pencucian uang biasa disebut dengan money laundry, di Indonesia sendiri masalah ini masih belum terselesaikan. Kejahatan pencucian uang juga menjadi masalah kejahatan transnasional yang tersistematis karena bekerjanya hukum nasional dalam konteks kerjasama internasional sebagaimana yang telah dihimbau oleh UNCAC Tahun 2003 yang berupa kewajiban negara- negara  peserta  untuk  mengambil  tindakan-tindakan  pencegahan  melalui  hukum  nasionalnya serta  mewajibkan  setiap  negara  untuk  mengadopsi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum nasionalnya,  tindakan-tindakan  legislatif  dan  tindakan-tindakan  lain  yang  diperlukan,  untuk menangani  kegiatan-kegiatan  yang  digolongkan  kedalam  bentuk  tindak  pidana  pencucian uang. 15
Berkenaan dengan permasalahan di atas, terdapat satu putusan yang menarik untuk dikaji dan  dipahami,  adalah  putusan  nomor:  124/Pid.Sus/2016/PN.TJK  dengan  terdakwa  bernama Tarmizi  bin  Abdullah,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  turut
9 Dharana Lastarya, Narkoba, Perlukah Mengenalnya, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm.15.
10 Adik  Septiano  Putra  ,  Ni  Putu  Raiyuliartini  ,  Dewa  Gede  Sudika  Mangku.  “Sistem  Pembinaan  Terhadap  Narapidana Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  Ii  B  Singaraja.” E-Journal  Komunitas  Yustisia  Universitas  Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum . Vol. 2. No. 1. (2019).
11 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 182
12 Sutan Remy Sjahdeini. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.5.
13 Bismar Nasution, Hukum Kegiatan Ekonomi I, Books Terrace & Library, Bandung,2007, hlm. 219
14 M.  Fadra  Heryndra,  “Kajian  Yuridis  Kriteria  Tentang  “Personil  Pengendali  Korporasi”  Terkait  Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi  Berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” Jurnal Hukum Brawijaya. 2020.
15 Tomi  Mulyana,  “Kedudukan  Jaksa  Kpk  Dalam  Penuntututan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Hasil  Dari  Tindak  Pidana Korupsi.” Jurnal Humaniora Scientica . Vol. Ii No. 1. (2015).
serta menerima sumbangan, penitipan atau menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  131  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika,  yang  menyatakan  bahwa  pelaku  yang  melakukan  kejahtan  narokotika Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 16
Majelis  hakim  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama 3(tiga)  tahun  dan  6  (enam)  bulan  dan  denda  sejumlah  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga)  bulan.  Pidana  yang  dijatuhkan  hakim  ini  melebihi  ketentuan  maksimal  sebagaimana diatur  pasal  131  Undang-Undang  No  35  Tahun  2009,  mengingat  adanya  gabungan  delik dalam tindak pidana.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  persoalan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimanakah  pertanggungjawaban  terhadap  pelaku  tindak  pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang dalam putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2016/PN.JK? Apakah  putusan  pengadilan  Nomor:  124/Pid.Sus/2016/PN.TJK  sudah  memenuhi  rasa keadilan yang berkemanfaatan?

## B. Pembahasan
1. Pertanggungjawaban  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Dan  Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2016/PN.JK.
Pertanggungjawaban  pidana  harus  didahului  dengan  pembahasan  tentang  konsep perbuatan  pidana.  Sebab,  tidak  adil  jika  seorang  harus  bertanggung  jawab  atas  suatu perbuatan,  sedang  ia  sendiri  tidak  melakukan  suatu  tindak  pidana. 17 Pertanggungjawaban pidanaberkiatan  dengan  persoalan  keadilan.  Pertanggungjawaban  pidana  lahir  dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan  hukum  pidana  yang  berlaku,  yang  secara  subjektif  kepada  pembuat  yang memenuhi  persyaratan  untuk  dapat  dikenai  pidana  karena  perbuatan  tersebut. 18 Pada  intinya dalam  hukum  pidana  harus  ada  kesalahan  yang  menyertai  suatu  perbuatan,  yang  mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undang. 19
Pertanggungjawaban  pidana  menurut  Menurut  Aiptu  Hendriyono  selaku  penyidik  pada Satuan  Unit  Narkoba  Polresta  Bandar  Lampung  yang  harus  diperhatikan  adalah  dengan melihat Means  Reanya yang  artinya  bahwa  ketika  pebuatan  pelaku  tersebut  memiliki  arti kesalahan maka harus dilihat dulu dari sikap batinnya apakah perbuatan pelaku tersebut dalam melakukan tindak pidana murni karena motif atau rencana dan tujuan atau justru dikarenakan jiwanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut  Aiptu  Hendriyono  selaku  penyidik  pada  Satuan  Unit  Narkoba  Polresta  Bandar Lampung bahwa dalam hal pemidanaan, maka pertanggung-jawaban dari tiap pelaku dibatasi pada  tiap-tiap  perbuatan  yang  dilakukan  dan  tidak  dapat  digantungkan  pertanggung- jawabannya  itu  kepada  apa  yang  diperbuat  oleh  orang  lain,  begitu  pula  pemidanaanya
16 Oci  Senjaya.  “Perbandingan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  Dengan  Ruu  Kuhp  Indonesia Berkaitan  Dengan  Sistem  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyalahguna  Narkotika.” Jurnal  Hukum  Positum. Vol. 3, No. 1 (2018).hlm. 95.
17 Oksimana Darmawan, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing Di Indonesia.” Jurnal Yudisial. Vol. 11 No. 2. (2018). Hlm. 183.
18 Tommy J. Bassang, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming.” Jurnal Lex Crimen. Vol. Iv. No. 5. (2015) Hlm.124.
19 Henry  Donald  Lbn.  Toruan,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Korupsi  Korporasi.” Jurnal  Rechtsvinding .  Vol.  3.  No.  3. (2014).
melainkan  menurut  sikap  batinnya  masing-masing  berhubungan  dengan  apa  yang diperbuatnya. 20
Menurut  Aiptu  Hendriyono  selaku  penyidik  pada  Satuan  Unit  Narkoba  Polresta Bandar Lampung. Apa yang dimaksud dengan pelaku harus mampu bertanggung-jawab pelaku harus secara sadar mengetahui dan menghendaki baik dari segi kematangan/kedewasaan dan subjek hukum  yang  melakukan  pelaku  tindak  pidana  narkotika  dan  tindak  pidana  pencucian  uang tersebut  haruslah  orang  yang  normal  dalam  artian  dia  tidak  mengalami  gangguan  jiwa/ keadaan  cacat  dari  lahir  serta  terdakwa  mengetahui  maksud  dari  perbuatan  yang dilakukannya. 21
Menurut  Erna  Dewi  selaku  Akademisi  Fakultas  Hukum  dari  Universitas  Lampung menyatakan  bahwa  harus  dikaji  terlebi  dahulu  dalam  kaitannya  pemberian  sanksi  pidana kepada  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana,  minimal  dua  yang  harus  di  perhatikan dalam hal ini yakni perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur pidananya di dalam ketentuan undang-undang  ( actus  reus )  dan  juga  perbuatan  pelaku  tersebut  harus  bersifat  melawan hukum ( onrechtmatig ). 22
Menurut  peneliti  kemampuan  bertanggung-jawab  seseorang  pertama  harus  dilihat  dari keadaan batin dan kedua kedewasaan seseorang yakni sebagai berikut:

## a. Unsur Kesalahan
Kesalahan  adalah  keadaan psychis orang  yang  melakukan  perbuatan  dan  hubungannya dengan  perbuatan  yang  dilakukan,  yang  sedemikian  rupa  sehingga  orang  itu  dapat  dicela karena  perbuatan  tadi.  Menurut  analisis  peneliti  bahwa  unsur  kesalahan  ini  terlihat  bahwa terdakwa  Tarmizi  bin  Abdullah  mengetahui  kalau  topik  mempunyai  pekerjaan  menjual narkotika  tetapi  tidak  dilaporkan  oleh  Terdakwa  Tarmizi  bin  Abdullah  pihak  kepolisian  RI ataupun  kepada  Badan  Narkotika  Nasional  dan  juga  terdakwa  topik  secara  sengaja menyewakan  rumah  tinggalnya  kepada  Topik  yang  jelas-jelas  dalam  hal  ini  dipergunakan untuk  menjual  narkoba  kemudian  hasil  dari  penjualan  narkoba  tersebut  dibayarkan  Topik untuk menyewa rumah Terdakwa, yang mana uang sewa rumah dari penjualan hasil narkoba tersebut  dipergunakan  terdakwa  sejumlah  Rp  10.000.000.00  (sepuluh  juta  rupiah)  untuk keperluan  biaya  terdakwa  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Asas  pertanggungjawaban strict  liability dalam  hukum  pidana  Indonesia  hanya  dikenal  sebagai  doktrin  namun  dalam prakteknya asas strict liability sering digunakan dalam perkara pelanggaran narkotika. Strict liability dinyatakan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault). 23

## b. Unsur Kemampuan Bertanggungjawab
Bahwa  menurut  analisis  peneliti  dilihat  dari  pertanggungjawaban  pidananya  terdakwa Tarmizi  Bin  Abdullah  terdakwa  tidak  cacat  jiwa  atau  terganggu  jiwanya  karena  terdakwa dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan normal dan dapat menjawab semua pertanyaan hakim, dengan demikian unsur pertanggungjawaban pidana pada  diri pelaku sudah terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
20 Berdasarkan Wawancara Dengan Aiptu Hendriyono selaku penyidik pada Satuan Unit Narkoba Polresta Bandar Lampung, Pada Tanggal 15 September 2019
21 Berdasarkan Wawancara Dengan Aiptu Hendriyono selaku penyidik pada Satuan Unit Narkoba Polresta Bandar Lampung, Pada Tanggal 15 September 2019
22 Berdasarkan Wawancara Dengan Erna Dewi selaku Akademisi Fakultas Hukum dari Universitas Lampung, Pada Tanggal 20 September 2019
23 Ridho  Kurniawan  &  Siti  Nurul  Intan  Sari  D,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Berdasarkan  Asas  Strict  Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup).” Jurnal Yuridis. Vol.1 No.2. (2014).

## c. Sikap Batin Jahat
Bahwa  dari  fakta  hukum  tersebut  di  atas  didukung  oleh  keterangan  saksi  Sutarsih  alias Asih  dan  saksi-saksi  lainnya  bahwa  seseorang  yang  bernama  topik  (yaitu  saudara  sepupu Terdakwa Tarmizi bin Abdullah) bekerja menjual narkotika dan tidak mempunyai pekerjaan tetap,  walaupun  terdakwa  Tarmizi  bin  Abdullah  mengetahui  kalau  topik  mempunyai pekerjaan  menjual  narkotika  tetapi  tidak  dilaporkan  oleh  Terdakwa  Tarmizi  bin  Abdullah kepada pihak kepolisian RI, ataupun kepada Badan Narkotika Nasional.

## d. Tidak Ada Alasan Pemaaf
Unsur  tidak  ada  alasan  pemaaf  artinya  dalam  hal  tindak  pindana  yang  melakukan kejahatan narkotika dan pencucian uang biasanya lebih cenderung kepada diri pelaku tindak pidana  apakah  pelaku  tindak  pidana  melanggar  undang-undang  narkotika  dan  apakah  tidak melakukan  ketentuan  dalam  undang-undang  tentang  pencucian  uang  dan  melakukan  tindak pidana dikarenakan atas dasar:
1) Tak mampu bertanggung jawab dikarenakan jiwannya cacat (Pasal 44 KUHP)
2) Belum berumur 16 (enam belas) tahun (Pasal 45 KUHP)
3) Daya paksa (overmacht) (Pasal 48 KUHP)
4) Pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP)
5) Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)
6) Perintah jabatan (Pasal 51 KUHP)
Apabila unsur yang di atas ada dalam diri pelaku, maka hakim memutuskan untuk tidak menghukum  pelaku  dikarenakan  adanya  alasan  pemaaf.  Berdasarkan  pengertian  alasan pemaaf  sendiri  menurut  Moeljatno  yakni  alasan  yang  menghapuskan  kesalahan  terdakwa, yakni  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  tetap  bersifat  melawan  hukum  dan  tetap merupakan  perbuatan  pidana  akan  tetapi  terdakwa  tidak  dipidana  karena  tidak  ada kesalahan. 24
Bahwa  menurut  analisis  peneliti  bahwa  majelis  Hakim  dalam  putusannya  berpendapat bahwa  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  dan  tidak  ada  alasan pemaaf  yang  mana  perbuatan  terdakwa  tersebut  tidak  dapat  ditolerir  karena  merusak  jiwa generasi  bangsa  dengan  melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  tidak  melaporkan  adanya tindak  pidana  narkotika  dan  turut  serta  menerima  sumbangan,  penitipan,  atau  menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana narkotika.”
Sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama: ketiga dan kedua kedua sehingga melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  serta  Pemberantasan  Tindak pidana  Pencucian  Uang  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP,  Undang-Undang  dan  Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.
2. Putusan  Pengadilan  Nomor:  124/Pid.Sus/2016/PN.TJK  Sudah  Memenuhi  Rasa Keadilan yang Berkemanfaatan
Menurut  Mansur  Bustami  selaku  Hakim  Pada  Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A  Tanjung Karang  sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  dalam  praktiknya,  Hakim  menjatuhkan putusan  di  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  Nomor:  124/Pid.Sus/2016/PN.TJK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal yang  memberatkan  antara  lain,  yaitu  terdakwa  pernah  dihukum,  dalam  persidangan. Sedangkan  yang  meringankan  terdakwa  antara  lain,  terdakwa  masih  muda,  dan  terdakwa
24 Moeljatno, 1993, Perbuatan pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta
menyesali  perbuatannya.  Apabila  kaidah  hukum  itu  dilanggar,  maka  kepada  yang bersangkutan akan diberikan sanksi atau hukuman.
Peneliti merasa putusan yang diberikan sudah termasuk adil karena mengingat perbuatan terdakwa  tersebut  sudah  merusak  generasi  bangsa  bahwa  hukuman  yang  berkeadilan  adalah hukuman yang menjamin perlindungan masyarakat dari sebuah kejahatan yang dapat merusak dan menciderai suatu bangsa. Hal ini juga sudah sepantasnya bagi para pelaku tindak pidana narkotika  dihukum  seberat-beratnya  karena  perbuatannya  sesuai  dengan  konsekuensi  dan dampak  yang  akan  ditimbulkan  kelak  secara  sistematis  dapat  mengancam  kerusakan  moril bangsa dan juga untuk mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
Menurut peneliti jika dilihat dari kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni melakukan dua delik sekaligus yakni melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  tentang  Pencegahan  serta  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  mengingat terdakwa  terdakwa  Tarmizi  bin  Abdullah  mengetahui  kalau  topik  mempunyai  pekerjaan menjual  narkotika  tetapi  tidak  dilaporkan  oleh  Terdakwa  Tarmizi  bin  Abdullah  pihak kepolisian  RI  ataupun  kepada  Badan  Narkotika  Nasional  dan  juga  terdakwa  memfasilitasi rumah terdakwa tersebut sebagai penampungan narkotika dan juga menikmati hasil dari uang yang diduga dari penjualan narkotika tersebut maka  perbuatan terdakwa tersebut melakukan dua delik sekaligus atau bisa disebut dengan concurcus realis atau perbarengan tindak pidana. Peneliti menganalisis bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar:
1) Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman hukuman 1 Tahun.
2) Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ancaman Hukuman 5 Tahun
Menurut penelitian berdasarkan dari rumus penjatuhan sanksi pidana terhadap concursus realis tersebut jika diakumulasikan 1 Tahun + (5 Tahun: 1/3 = 2) = 2 Tahun + 1 Tahun = 3 Tahun  6  Bulan  karena  terdakwa  tidak  membayar  denda,  berarti  hakim  sudah  tepat menerapkan ancaman hukuman bagi terdakwa yakni dengan hukuman 3 Tahun 6 Bulan.
Masalah  putusan  hakim  ringan  atau  beratnya  tergantung  klasifikasi  dari  unsur  tindak pidana  yang  dilakukannya.  Demikian  pula  bagi  terpidana  dan  pihak  dari  keluarga  terpidana yang  merasa  putusan  tersebut  tidak  adil,  karena  mereka  menganggap  hukuman  terpidana terlalu  berat.  Semua  boleh  berpendapat  dan  mencari  kesimpulan  secara  pribadi, apakah  rasa adil/keadilan telah ada  dalam  putusan  tersebut.  Penulis  hanya  dapat  menyatakan  bahwa  rasa adil/keadilan  hanya  ada  pada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  Sang  Pencipta  langit  dan  bumi  serta segala  isinya  dan  tidak  ada  satu  orangpun  yang  dapat  mewakili  Tuhan,  bahkan  tidak  bagi seorang hakim Terhebat sekalipun.

## C. Kesimpulan
1. Pertanggungjawaban  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  dan  tindak  pidana pencucian  uang  dalam  putusan  nomor:  124/Pid.Sus/2016/PN.JK . Berdasarkan  hasil penelitian  dilihat  dikaji  dari  pertanggungjawaban  pidananya  terdakwa  dari  unsur kesalahan  bahwa  terdakwa  dengan  sengaja dolus menyewakan  rumahnya  untuk kepentingan topik  dalam rangka  menjual narkotika yang mana uang sewanya digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi. Berdasarkan hal diatas tersebut terdakwa sudah dapat mengetahui  dan  membayangkan  bahwa  akibat  perbuatan  terdakwa  tersebut  yang bekerjasama dengan topik untuk menjual narkotika yang mana hasil keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya.
2. Perbuatan  terdakwa  tersebut  melanggar  hukum  dan  dapat  dikenai  sanksi  pidana,  dari unsur  kemampuan  bertanggungjawab  bahwa  terdakwa  terdakwa  Tarmizi  Bin  Abdullah terdakwa tidak cacat jiwa atau terganggu jiwanya sehingga dapat dipertanggungjawabkan,  dari  sikap  batin  ( mens  rea )  Terdakwa  memiliki  niat  jahat  dan secara willen  en  wetten karena  terdakwa  Tarmizi  bin  Abdullah  mengetahui  kalau  topik mempunyai pekerjaan menjual narkotika tetapi tidak dilaporkan oleh Terdakwa Tarmizi bin  Abdullah  pihak  kepolisian  RI  ataupun  kepada  Badan  Narkotika  Nasional  dan  tidak ada alasan pemaaf sehingga unsur pertanggungjawaban tersebut telah terpenuhi.
3. Putusan  Pengadilan  Nomor:  124/Pid.Sus/2016/PN.TJK  apakah  sudah  memenuhi  rasa keadilan yang berkemanfaatan. Dalam hal ini putusan yang diberikan sudah termasuk adil karena  perbuatan  terdakwa  tersebut  sudah  merusak  generasi  bangsa  dan  mengingat perbuatan  terdakwa  tersebut  melakukan  dua  delik  sekaligus  yakni  melanggar  Pasal  131 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

## Daftar Pustaka
A. Buku
Lastarya, Dharana, Narkoba, Perlukah Mengenalnya, Pakarkarya, Jakarta, 2006. Moeljatno,  1993, Perbuatan  pidana  dan  Pertanggung  jawaban  dalam  Hukum  Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
Mappaseng, Erwin, Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya, Buana Ilmu, Surakarta, 2002. Nasution, Bismar, Hukum Kegiatan Ekonomi I , Books Terrace & Library, Bandung,2007. Sutedi, Adrian, Tindak Pidana Pencucian Uang , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008. Sjahdeini, Sutan Remy . Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
B. Jurnal Adik  Septiano Putra , Ni Putu Raiyuliartini , Dewa Gede  Sudika Mangku.  “Sistem Pembinaan
Terhadap  Narapidana  Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  Ii  B  Singaraja. (n.d.). E-Journal  Komunitas  Yustisia  Universitas  Pendidikan  Ganesha  Program  Studi Ilmu Hukum. V .
Catur Mei Wulandari, D. A. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember. Jurnal Farmasi Komunitas. Vol. 2. No. 1. , 3. D, R. K. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup). Jurnal Yuridis. Vol.1 No.2 . Darmawan,  O.  (2018).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Illegal  Fishing  Di Indonesia. Jurnal Yudisial. Vol. 11 No. 2 , 183.
Eleanora,  N.  (2011).  Bahaya  Penyalahgunaan  Narkoba  Serta  Usaha  Pencegahan  Dan Penanggulangannya  (Suatu  Tinjauan  Teoritis). Jurnal  Hukum:  Fakultas  Hukum Uinssula. Vol XXV.No. 1 , 440.
Heryndra, M. F. (n.d.). Kajian Yuridis Kriteria Tentang “Personil Pengendali Korporasi” Terkait Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana.
Iriani, D. (2015). Kejahtan Narkoba: Penaggulangan, Pencegahan dan Penerpan Hukuman Mati.
Jurnal Islamica. Vol. 12. No. 2 , 307.
Migunani,  M.  F.  (2014).  Sosialisasi  Dan  Penyuluhan  Narkoba. Jurnal  Inovasi  Dan Kewirausahaan. Vol. 3 No. 2 , 73.
Mulyana, T. (2015). Kedudukan Jaksa Kpk Dalam Penuntututan Tindak Pidana Pencucian Uang
Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Humaniora Scientica Vol. Ii No. 1 . Tommy  J.  Bassang.  Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Deelneming  .  (2015). Jurnal Lex Crimen. Vol. Iv. No. 5. , 124.
Primanita  Aisiy  Nur  Habibah,  “Meningkatkan  Pemahaman  Siswa  Tentang  Bahaya Penyalahgunaan  Narkoba  Melalui  Layanan  Informasi.  (n.d.). Indonesia  Journal  of Guidance and Counseling: Theory and Aplication.
Senjaya,  O.  (2018).  Perbandingan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika Dengan  Ruu  Kuhp  Indonesia  Berkaitan  Dengan  Sistem  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika . Jurnal Hukum Positum. Vol. 3, No. 1 , 95. Sholihah,  Q.  (2015).  Efektivitas  Program  P4gn  Terhadap  Pencegahan  Penyalahgunaan  Napza. Jurnal Kesehatan Masyarkat. Vol.9. No. 10. No. 2. , 155. Toruan,  H.  D.  (2014).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korupsi  Korporasi  . Jurnal  Rechtsvinding. Vol. 3. No. 3.
Wulansari,  M.  A.  (2918).  Pengembangan  Buku  Panduan  Pencegahan  Bahaya  Narkoba  Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama. Jurnal Bk UNESA. Vol. 8. No. 1 , 2.
C. Undang-undang
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  pencegahan  dan  pemberantas  tindak  pidana pencucian uang.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Peraturan  pemerintah  nomor  95  tahun  2014  tentang  perubahan  kedua  atas  peraturan pemerintahan  nomor  27  tahun  1983  tentang  pedoman  pelaksanaan  kitab  undang-undang hukum acara pidana.