This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Perjanjian  Investasi  Bilateral:  Self-Judging
Sebagai Solusi?
Sakina Fakhriah &  Arie Afriansyah Fakultas Hukum Universitas Indonesia *Corresponding author: fakhriahsakina24@gmail.com
Submission : 07 Juli 2022 Revision : 22 Agustus 2022 Publication : 11 Oktober 2022

## Abstract
This article was prepared to formulate a strategy for formulating the drafting of exclusion clauses in bilateral investment treaties and legal policies that are in accordance with national security without violating international law. In its preparation, doctrinal legal research with legal objects is used which is conceptualized as a statutory rule based on the doctrine of positivism (normative juridical) schools. In the Discussion, it was  found  that  Host  Country  has  several  options  in  implementing policies that put forward the national interest such as, asserting rights in agreements in good faith, including exceptions expressly, establishing definitions  appropriately  in  agreements,  mentioning  special  clause categories  in  agreements,  conducting  evaluations  in  a  reasonable manner  and  self-judging. However,  of  the  seven  options  already mentioned, self-judging is the most profitable option for host countries in  implementing  policies  that  orientate  national  interests.  The  self- judging clause is the choice of host country for two reasons. First, the clause gives the state discretion to unilaterally opt-out of international obligations and secondly, the evaluation of the elements for opt-out is not set  out completely objectively from an external point  of view, but only from the point of view of the state concerned.
Keywords:  national  security;  bilateral  investment  treaty;  security exception
Perjanjian Investasi Bilateral: Self-Judging Sebagai Solusi?

## Abstrak
Artikel ini disusun untuk merumuskan strategi formulasi penyusunan klausul  pengeculian  dalam  perjanjian  investasi  bilateral  dan kebijakan  hukum  yang  sesuai  dengan  keamanan  nasional  tanpa melanggar  hukum  internasional.  Pada  penyusunannya,  digunakan penelitian hukum doktrinal dengan objek hukum yang dikonsepkan sebagai  kaidah  perundang-undangan  berdasarkan  doktrin  aliran positivisme  (yuridis  normative).  Dalam  Pembahasan,  ditemukan bahwa  Host  Country  memiliki  beberapa  opsi  dalam  menerapkan kebijakan  yang  mengedepankan  kepentingan  nasional  seperti, menegaskan  hak  dalam  perjanjian  dengan  itikad  baik  (good  faith), menyertakan pengecualian secara tegas, menetapkan definisi secara tepat dalam perjanjian, menyebutkan kategori klausul khusus dalam perjanjian,  melakukan  evaluasi  secara  berkara  dan  self  judging. Namun, dari ketujuh opsi yang telah disebutkan, self judging menjadi opsi  yang  paling  menguntungkan  bagi  host  country  dalam menerapkan kebijakan yang mengorientasikan kepentingan nasional. Klausul  self  judging  menjadi  pilihan  host  country  dikarenakan  dua alasan.  Pertama,  klausul  memberikan  diskresi  negara  untuk  secara sepihak  memilih  keluar  (opt-out)  dari  kewajiban  internasional  dan kedua,  evaluasi  terkait  unsur-unsur  untuk  memilih  keluar  (opt-out) tersebut  tidak  ditetapkan  sepenuhnya  secara  objektif  dari  sudut pandang  eksternal,  tetapi  hanya  dari  sudut  pandang  negara  yang bersangkutan.
Kata  kunci:  keamanan  nasional;  perjanjian  investasi  bilateral; pengecualian keamanan

## A. Pendahuluan
Selama  tahun  2020,  terdapat  67  negara  memperkenalkan 152  langkah-langkah  kebijakan  investasi  yang  sifatnya membatasi  untuk  menciptakan  kondisi  yang  mengarah  pada investasi yang lebih menguntungkan. 1 Dalam selang waktu 16
1 UNCTAD.  Investment  Policy  Monitor.  Issue  24  (Februari 2021).  Hal.  2.  Lihat  juga  UNCTAD.  World  Investment  Report  2020: International  Production  Beyond  the  Pandemic.  New  York:  United Nations Publications. 2020.
Oktober  2020  sampai  15  Mei  2021,  sejumlah  negara  anggota G20 meliputi Australia, Kanada, China, Prancis, Jerman, Italia, Rusia,  Inggris,  dan  Amerika  Serikat  (AS)  juga  terus menyesuaikan kebijakan mereka terkait dengan perlindungan keamanan  nasional  mereka  melalui  pengkajian  ulang,  revisi, dan upaya merombak sistem investasi asing. 2
Pada 2015, pemerintah Indonesia menandatangani 67 BITs. Sedangkan  pada  2017  dan  2018,  pemerintah  hanya menandatangani  42  dan  45  BITs. 3 Hingga  pada  Mei  2020  - Desember 2020, terdapat 5 BIT yang sudah berlaku mengalami pengakhiran  (termination),  diantaranya  ialah  BIT  Australia– Indonesia  (efektif  dihentikan  pada  6  Agustus  2020), BIT Hungaria–Polandia  (efektif  dihentikan  pada  16  Juni 2020), BIT India–Suriah (efektif dihentikan pada 20 Juni 2020), BIT Malta–Swedia (efektif dihentikan pada 22 Mei 2020), dan NAFTA  (efektif  dihentikan  pada  1  Juli  2020). 4 Fenomena tersebut  dilatarbelakangi  oleh  penemuan  bahwa  keuntungan yang  didapatkan  host  country  tidaklah  sebanding  dengan  apa yang harus pemerintah korbankan dalam pelaksanaan BIT. 5
2 UNCTAD dan OECD. Twenty-fifth Report on G20 Investment Measures. June 2021. hal. 4.
3 Hamzah. Bilateral Invetsment Treaties (BITs) in Indonesia: A Paradigm Shift, Issues and Challenges. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol. 21. 2019. hal. 8-9.
4 UNCTAD. Investment Policy Monitor. Op.Cit. hal. 7.
5 Hamzah. Loc.Cit.
Perjanjian Investasi Bilateral: Self-Judging Sebagai Solusi?
Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari kerugian negara yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perjanjian investasi bilateral (BIT) di hadapan forum  Investor-State  Dispute  Settlement  (ISDS). 6 Selain  itu, pandemi Covid-19 memperbesar potensi dampak negatif yang berdampak pada kegiatan dan pembuatan kebijakan investasi di seluruh dunia, termasuk juga kegiatan pengkajian ulang BIT. Pengkajian  terhadap  BIT  disebabkan  perjanjian  ini  ikut berperan  dalam  menentukan  langkah  pemerintah  dalam menangani  situasi  pandemi.  Kebjikan  host  country  seperti pembatasan  kegiatan,  lockdown,  dan  karantina  dapat menciptakan gesekan (friction) antara kewajiban negara dalam BIT  dan  kewajiban  negara  terhadap  penduduknya.  Hal  ini membuat  investor  bisa  menggugat  host  country  berdasarkan perjanjian  mereka.  Dengan  demikian,  telah  diprediksi  bahwa akan  ada  lonjakan  kasus  ISDS  sehubungan  dengan  tindakan COVID terkait. 7
Potensi  bahaya  ini  tentu  akan  semakin  memaksa  negara- negara  untuk  mencari  cara  terbaik  untuk  memanfaatkan
6 James  D.  Fry  dan  Odysseas  G.  Repousis.  Towards  a  New World  for  Investor  -State  Arbitration  through  Transparency. New York University Journal of International Law and Politics. Vol. 48 No. 3. 2016. hal. 801.
7 N.  Bernasconi-Osterwalder,  S.  Brewin,  dan  N.  Maina. Protecting against Investor–State Claims Amidst COVID 19: A Call to
Action for Governments. IISD Commentary, https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/investor-
state-claims-covid-19.pdf . Diakses 13 Oktober 2021.
kebijakan  investasi  dalam  membawa  perekonomian  mereka kembali ke jalur pembangunan berkelanjutan. Atas desakan ini, negara-negara  semakin  terdorong  untuk  mereformasi  BIT mereka  agar  dapat  memastikan  bahwa  hak  mereka  dalam mengatur keamanan nasionalnya dapat terpenuhi. 8
Kebijakan negara yang berusaha mengedapankan keamanan nasionalnya  diatas  perlindungan  investor  asing  sering  kali memicu  perselisihan  regulasi. 9 Salah  satu  contoh  kasus  yang pernah  terjadi  ialah  perusahaan  tembakau  Phillip  Morris menggugat  Australia  dalam  memberlakukan  Tobacco  Plain Packaging  Act  2011  ke  UNCITRAL. 10 Berkaca  pada  kasus tersebut,  host  Country  perlu  berhati-hati  dalam  merancang langkah-langkah menerapkan kebijakan yang mengedapankan
8 UNCTAD.  The  Changing  IIA  Landscape:  New  Treaties  and Recent  Policy  Developments.  International  Investment  Agreements Issues Note. No. 1. Juli 2020. hal. 5.
9 Vera  Korzun.  The  Right  to  Regulate  in  Investor-State Arbitration:  Slicing  and  Dicing  Regulatory  Carve-Outs.  Vanderbilt Journal of Transnational Law. Vol. 50. 2018. hal. 380.
10 Michael  Nolan. Challenge  to  the  Credibility  of  the  Investor State  Arbitration  System. American  University Business Law Review. Vol.  5  No.  1.  2015.  hal.  432.  Lihat  juga  Nikesh  Patel.  An  Emerging Trend in International Trade: A shift to Safeguard against ISDS Abuses and Protect Host State Sovereignty. Minnesota Journal of International Law.  Vol.  26.  2017.  hal.  296.  Pemerintah  Australia  menerbitkan undang-undang  yang  melarang  bentuk  promosi  di  bungkus  rokok. Tulisan merek dibatasi dan warna yang menjadi ciri khas rokok tidak boleh dicantumkan di bungkus rokok. Ketentuan ini didasarkan demi melindungi  keamanan  nasionalnya,  terutama  dalam  hal  kesehatan publik/masyarakat. UU tersebut dinilai Philip Morris telah melanggar BIT  antara  Australia  dan  Hong  Kong  dan  akan  berdampak  pada kurangnya pemasukan perusahaannya.
Perjanjian Investasi Bilateral: Self-Judging Sebagai Solusi?
keamanan  nasional.  Kehati-hatian  host  country  perlu diperhatikan  karena  kebijakan  yang  mengatasnamakan keamanan  nasional    selalu  dikaitkan  dengan  melindungi  host country  dari  investasi  bermotif  politik  atau  untuk  proteksi terselubung yang diskriminatif.

## B. Pembahasan

## 1. Pengecualian Keamanan Nasional dalam BIT
Pada  praktiknya,  keamanan  nasional  sangat  luas cakupannya,  mulai  dari  hal  yang  teknis  hingga  yang  sifatnya mendasar.  Keamanan  nasional  merupakan  konsep  yang  luas dan  ambigu.  Oxford  English  Dictionary  mendefinisikannya sebagai,  safety  of  a  nation  and  its  people,  institutions,  etc., especially from military threat or from espionage, terrorism, etc. Selain  ancaman  militer  dan  terorisme,  ancaman  terhadap kesehatan  rakyat,  lingkungan,  sistem  politik,  ekonomi,  dan infrastruktur domestik, tradisi budaya, hingga keuangan negara juga tergolong dalam konsep keamanan nasional.
Dalam perkembangannya, terdapat 2 (dua) fenomena baru yang dikaitkan dengan keamanan nasional. Isu pertama adalah krisis ekonomi (economic crisis/emergencies). Beberapa tahun terakhir,  sejumlah  sengketa  investasi,  khususnya  sengketa Argentina,  berhasil  menjawab  pertanyaan  apakah  krisis ekonomi  tergolong  sebagai  ancaman  bagi  keamanan  nasional dan  apakah  dapat  dijadikan  sebagai  pembelaan  yang  sah terhadap  gugatan  terhadapnya  bahwa  host  country  telah
melanggar  kewajibannya  dalam  BIT.  Beberapa  tribunal menyimpulkan  bahwa  istilah  keamanan  nasional  pada prinsipnya  mencakup  krisis  ekonomi  yang  parah.  Artinya, klausul  pengecualian  keamanan  nasional,  pada  prinsipnya, dapat diterapkan bila terjadi krisis ekonomi. 11
Isu  kedua  adalah  kontrol  asing  atas  sektor  dan  industri dalam  negeri  yang  memiliki  kepentingan  strategis  (industri vital).  Host  country  sering  membatasi  atau  bahkan  menolak investor asing untuk berinvestasi atau beroperasi pada industri yang  sensitif.  Salah  satu  tindakan  host  country  adalah melakukan  pembatasan  baru  terhadap  kepemilikan  asing, nasionalisasi minyak dan sektor industri yang serupa, negosiasi ulang kontrak konsesi dengan investor asing, dan pengenalan daftar sektor baru di mana investasi asing langsung (FDI) akan dibatasi (negative list). 12
11 Pada  kasus  Argentina,  semua  tribunal  sependapat  dengan pandangan  bahwa  Pasal  XI  BIT  Argentina  –  AS  mencakup  keadaan darurat ekonomi. CMS Gas Transmission Company v Argentina, ICSID case no. ARB/01/08, Award (12 May 2005), para. 359: …nothing in the context of customary international law or the object and purpose of the Treaty  that  could  on  its own  exclude  major  economic  crises from  the scope  of  article  11.  Lihat  juga  Continental  Casualty  Company  v. Argentina,  ICSID  Case  No.  ARB/03/9,  Award  (5  September  2008), para. 175: International law is not blind on the requirement that States should  be  able  to  exercise  their  sovereignty  in  the  interest  of  their population free from internal as well external threats to their security and the maintenance of a peaceful domestic order.
12 UNCTAD.  The  Protection  of  National  Security  in  IIAs. Switzerland: UNCTAD Series on International Investment Policies for Development. 2009. hal. 10.
Perjanjian Investasi Bilateral: Self-Judging Sebagai Solusi?
Frasa/bahasa  dan  terminologi  pembatasan  investasi  yang digunakan berbeda-beda, sehingga menimbulkan banyak tafsir. Meskipun  demikian,  terdapat  dua  ciri  pembeda  utama  yang dapat diidentifikasi. Pertama, banyak pengecualian keamanan terbatas dalam cakupan  ratione materiae  yang hanya berlaku untuk  barang  atau  situasi  tertentu. 13 Kedua,  klausul pengecualian  keamanan  bervariasi.  Ada  yang  bersifat  self- judging (menilai sendiri) dan ada yang tidak. 14
a. Ambang  Batas  untuk  Mengajukan  Pengecualian  Keamanan
Nasional
Sebagian besar BIT yang mencakup pengecualian keamanan nasional  mengkondisikan  penerapan  klausulnya.  Pertama, syarat yang paling umum adalah bahwa tindakan tersebut tidak boleh  sewenang-wenang  atau  merupakan  diskriminasi  yang tidak  dapat  dibenarkan. 15 Ada  juga  BIT  yang  mengklarifikasi bahwa tindakan yang diambil oleh para pihak harus diterapkan
13 Contohnya, Pasal 346 dan 347 Treaty on the Fuctioning of the European Union (TFEU) berisi batasan yang detail mengenai skenario yang mereka dapat diterapkan.
14 Stephan Schill dan Robyn Briese. Self-Judging Clauses before the International Court of Justice. Melbourne Journal of International Law. Vol. 10. 2009. Lihat juga Susan Rose-Ackermann dan Benjamin Billa.  Treaties  and  National  Security.  International  Law  and  Politics. Vol. 40. 2008. hal. 437.
15 Contohnya  adalah  Jepang  –  Filipina  Economic  Partnership Agreement  (2006),  Ps.  99(1):  Subject  to  the  requirement  that  such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination against the other Party, or a disguised restriction on investments of investors...
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 3 (2022)
atas  dasar  non-diskriminatif  dan  sesuai  dengan  hukum domestik  mereka. 16 Dengan  memasukkan  frasa/bahasa  yang memastikan  penerapan  non-diskriminatif  dari  pengecualian keamanan  nasional,  para  pihak  memberikan  jaminan  kepada investor asing bahwa host country akan memperhatikan aturan hukum dasar.
Kedua,  pengecualian  dari  suatu  rezim  hukum  seharusnya tidak  boleh  membenarkan  tindakan  yang  ditujukan  langsung untuk  melanggar  rezim  hukum  yang  sama.  Karena  tujuan utama  BIT  adalah  untuk  melindungi  investor  asing.  Klausul keamanan nasional pengecualian terhadap investor  tidak boleh dijadikan  dalih  untuk  membatasi  hak  investor  sebagai  tujuan dari  BIT. 17 Atas  alasan  ini,  BIT  pada  umumnya  menetapkan bahwa  host  country  tidak  akan  menggunakan  pengecualian sebagai  pembatasan  terselubung  pada  perdagangan  atau investasi. 18
16 Contohnya  adalah  BIT  Hungaria  –  India  (2003),  Ps.  12(2): …nothing in this Agreement precludes the host Contracting Party from taking action for the protection of its essential security interests or  in circumstances  of  extreme  emergency  in  accordance  with  its  laws normally and reasonably applied on a non-discriminatory basis.
17 Robert Brew. Exception Clauses in International Investment Agreements  as  a  Tool  for  Appropriately  Balancing  the  Right  to Regulate with Investment Protection. Canterbury Law Review. Vol. 25. 2019. hal. 234.
18 Misalnya, Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (1998), Ps. 13: Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable  discrimination  between  countries  where  like  conditions prevail, or a  disguised restriction on investment flows, nothing in this
Perjanjian Investasi Bilateral: Self-Judging Sebagai Solusi?
Pendekatan ini memastikan bahwa host country tidak akan dapat  menggunakan  pengecualian  untuk  mengurangi kewajiban perjanjiannya secara sewenang-wenang atau untuk mengambil  tindakan  proteksionis  dengan  dalih  ancaman keamanan. Kondisi ini mungkin sangat penting dalam kasus di mana  host  country  berusaha  melindungi  industri  strategisnya dari pengambilalihan asing.
Ketiga,  setiap  tindakan  yang  diambil  untuk  perlindungan keamanan  nasional  harus  sesuai  dengan  kewajiban internasional  lainnya  dari  para  pihak. 19 Pendekatan  ini memiliki  pengaruh  penting  untuk  memperjelas  bagaimana klausul  pengecualian  dalam  BIT  berkaitan  dengan  kewajiban para  pihak  yang  terkandung  dalam  perjanjian  internasional lainnya. 20
Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by  any  Member  State  of  measures;  (a)  necessary  to  protect  national security and public morals...
19 Contohnya adalah ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership (2008), Ps. 8: … nothing in this Framework should prevent Japan  and/or  any  individual  ASEAN  Member  State  from  adopting  or enforcing measures, in accordance with the rules and disciplines of the WTO Agreement, for: (a) the protection of the national security of Japan and/or  each  ASEAN  Member  State;…  Secara  umum,  pengecualian keamanan  nasional  bertujuan  untuk  membebaskan  para  pihak  dari segala jenis kewajiban internasional sehubungan dengan penanaman modal. Contoh di atas memperjelas bahwa kewajiban WTO yang ada tetap berlaku.
20 UNCTAD. The Protection of National Security… Op.Cit. hal. 90.
b. Limitasi Pengecualian Keamanan Nasional
Pengecualian keamanan nasional hanya akan diizinkan jika host country dapat membuktikan bahwa tindakan yang diambil berkontribusi  pada  realisasi  objektif  yang  diizinkan  untuk melindungi  keamanan  nasionalnya,  dan  bahwa  ia  tidak memiliki  alternatif  lain  yang  sesuai  dengan  kewajiban internasionalnya. 21 Namun,  ada  beberapa  BIT  yang  tidak merinci tingkat diskresi apa pun yang harus diberikan kepada para  pihak  ketika  mengajukan  pengecualian  keamanan nasional. Tidak adanya elemen non-tekstual yang menunjukkan bahwa para pihak mempertimbangkan pengecualian keamanan nasional  yang  tidak  menilai  sendiri  (non-self-judging) 22 , kemudian  menyebabkan para  arbiter  berhak  untuk  meninjau legalitas  tindakan  tersebut  dan  membuat  penilaian  mereka sendiri.  Penilaian  tersebut  berupa  apakah  tindakan  tersebut dapat  dilakukan  dan  dibenarkan  dengan  alasan  keamanan nasional.  Ini  termasuk  evaluasi  apakah  ada  atau  tidak  ada
21 Continental  Casualty  Company  v.  Argentina,  Award,  paras. hal.196-198.
22 Klausul  non-self-judging  merupakan  klausul  pengecualian yang  tidak  mengandung  frasa  ‘considers.’  Frasa  tersebut  digunakan negara  untuk  menjelaskan  secara  tegas  bahwa  tindakan  keamanan nasional  di  bawah  klausul  tersebut  tidak  tunduk  pada  penilaian arbitrase/pengadilan  internasional.  Frasa  ‘considers’  menunjukkan bahwa  klausul  berkarakter  menilai  sendiri  (self-judging).  Hanya negara  yang  berhak  untuk  menilai  sendiri  tingkat  bahaya  ancaman dan  keabsahan  dari  tindakan  keamanan  yang  diambil  olehnya.  Bila suatu  klausul  tidak  tercantum  frasa  ‘considers,’  negara  tidak  berhak untuk  menilai  sendiri  tindakannya,  melainkan  pengadilan internasional yang berhak menilai.
Perjanjian Investasi Bilateral: Self-Judging Sebagai Solusi?
ancaman  terhadap  keamanan  nasional  dan  apakah  tindakan negara  telah  menjadi  respon  yang  diperlukan  terhadap ancaman ini. 23
Klausul  non-self-judging  membatasi  hak  kedaulatan  para pihak  untuk  melindungi  keamanan  nasional  mereka  secara signifikan.  Para  pihak  akan  menyerahkan  nasib  mereka  ke tangan  para  arbiter  karena  klausul  seperti  ini  akan  memberi tribunal hak untuk menilai legalitas dan memutuskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh suatu negara, khususnya sehubungan  dengan  keamanan  nasional. 24 Menurut  studi UNCTAD  2009,  hanya  beberapa  BIT  yang  memasukkan pengecualian  keamanan  nasional. 25 Tidak  adanya  ketentuan tentang  keamanan  nasional  dalam  BIT  membatasi  hak  suatu negara  untuk  mengambil  tindakan  terkait  keamanan.  Oleh karena itu, dampak dari tindakan negara yang diambil karena alasan  kepentingan  umum  akan  dinilai  oleh  majelis  arbitrase berdasarkan  ketentuan  perlindungan  investor  dari  BIT  yang berlaku.
Hak negara untuk mengadopsi tindakan-tindakan keamanan juga terbatas ketika pengecualian dirancang dengan cara yang membatasi (restrictive), seperti dalam kasus Model BIT Kanada
23 J Neumann dan E Tuer. Necessity Revisited: Proportionality in World Trade Organization Law after Korea Beef, EC Asbestos, and EC Sardines. Journal of World Trade. Vol. 37 No. 1. 2003.
24 UNCTAD.  The  Protection  of  National  Security…  Op.Cit.  hal.
128.
25 Ibid. hal. 72
2021,  yang  membatasi  apa  yang  mungkin  merupakan keamanan  untuk  perdagangan  senjata,  amunisi  dan  bahan perang, dan non-proliferasi senjata nuklir. 26 Jika klaim terkait diajukan ke tribunal, majelis arbitrase kemudian akan menilai tindakan  tersebut  berdasarkan  frasa/bahasa  yang  tercantum dalam  ketentuan  BIT.  Hak  negara  untuk mengambil  tindakan keamanan  juga  terbatas  oleh  ruang  lingkup  pengecualian perjanjian.  Contohnya,  ketika  ruang  lingkup  pengecualian perjanjian hanya meliputi nasionalisasi atau tindakan serupa. 27
Beberapa BIT mengecualikan ketentuan tertentu dari ruang lingkup  penerapan  pengecualian  keamanan  nasional. Konsekuensinya  adalah  hak  contracting  states  untuk mengajukan  pengecualian  keamanan  menjadi  terbatas. Sehingga,  contracting  states  pada  prinsipnya  diizinkan  untuk meminta  pengecualian.  Namun  tindakan  tersebut  akan dikecualikan  (excluded)  sehubungan  dengan  aspek-aspek tertentu  dari  perlindungan  investasi.  Hal  ini  disebabkan penentuan  ruang  lingkup  ketentuan  pengecualian  ditujukkan untuk membatasi ruang gerak suatu negara dan memberikan keamanan hukum yang lebih besar kepada investor asing. 28
26 Model BIT Kanada (2021), Ps. 22(4)(b).
27 Contohnya  adalah  Belgian-Luxembourg  Economic  Union (BLEU)-China BIT (2005), Ps. 4.
28 UNCTAD.  The  Protection  of  National  Security…  Op.Cit.  hal. 105.
Perjanjian Investasi Bilateral: Self-Judging Sebagai Solusi?
c. Standar Tinjauan (Standard of Review) dalam
Pengaplikasian Pengecualian Keamanan Nasional
Dalam  arbitrase  internasional,  standar  tinjauan  adalah tingkat penghormatan (deference) yang diberikan oleh tribunal kepada  pembuat  keputusan  nasional  suatu  negara. 29 Dengan kata  lain,  dapat  didefinisikan  sebagai  tingkat  intensitas pengawasan  yang  diterapkan  oleh  tribunal  arbitrase internasional dalam menganalisis fakta dan/atau hukum yang dibuat oleh host country. 30
Tingkat pengawasan tribunal yang paling intens diterapkan pada klausul pengecualian keamanan yang mengandung frasa ‘necessary.’  Dalam  formulasi  ini,  tribunal  harus  mengadopsi standar tinjauan yang ketat (strict scrutiny). Hal ini disebabkan formulasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  tindakan-tindakan keamanan  yang  ditinjau  (challenged)  harus  terkait  dan diperlukan  dalam  mencapai  penilaian  objektif  yang  diizinkan BIT terkait. Tidak adanya definisi konkrit dari frasa ‘necessary’ dalam  pengecualian  perjanjian  akan  memaksa  tribunal  untuk mencari  arti  frasa  tersebut  di  tempat  lain.  Dengan  demikian,
29 Daniel Bethlehem, dkk, The Oxford Handbook of International Trade Law (Oxford: Oxford University Press, 2009). hal. 379.
30 C  Henckels,  Proportionality  and  Deference…,  hal.  29–30. Pertanyaan yang muncul mengenai pengecualian keamanan nasional adalah standar seperti apa yang harus diadopsi oleh tribunal dalam memeriksa  unsur-unsur  klausul  ini  dan  sejauh  mana  menghormati penilaian  negara.  Titik  awal  untuk  menetapkan  standar  yang digunakan  untuk  meninjau  keabsahan  tindakan  keamanan  nasional adalah ketentuan klausul pengecualian itu sendiri.
tribunal mencoba untuk melihat ke dalam aspek tindakan lain yang tersedia atau tidak dalam BIT (alternatif yang paling tidak membatasi/less restrictive). 31 Ketika tindakan yang tidak terlalu membatasi tersebut tersedia, tindakan yang diambil oleh  host country akan dikatakan tidak perlu.
Pada  prinsipnya  pendekatan  yang  paling  tepat  adalah memasukkan  pertimbangan  kecukupan  dan  proporsionalitas (adequacy  and  proportionality). 32 Salah  satu  cara  untuk memfasilitasi  jalan  lain  untuk  standar  tinjauan  ini  adalah menilai  apakah  tindakan  host  country  merupakan  cara  yang proporsional  untuk  melindungi  keamanan  nasional  mereka, serta  memasukkan  analisis  persyaratan  non-kontribusi. 33 Uji
31 Prabhash  Ranjan,  Non-Precluded  Measures  in  Indian International Investment  Agreements  and India’s Regulatory Power as a Host Nation, Asian Journal of International Law 2 (2012), hal. 50.
32 August  Reinisch,  Necessity  in  International  Investment Arbitration – An Unnecessary Split of Opinions in Recent ICSID Cases? Comments on CMS v. Argentina and LG&E v. Argentina, The Journal of Investment  &  Trade  8  (2007),  Hal.  201.  Maksud  dari  pertimbangan kecukupan dan proporsionalitas adalah tindakan keamanan nasional harus menunjukkan hubungan erat antara pembatasan investasi dan risiko keamanan nasional. Tindakan keamanan nasional tidak boleh melampaui apa yang diperlukan untuk mencapainya.
33 Proporsionalitas dinilai sebagai alat yang dapat diterapkan secara  metodologis  dan  lebih  koheren  untuk  tribunal  arbitrase investasi yang berpotensi untuk memfasilitasi keseimbangan antara kepentingan  investor  asing  dan  kepentingan  host  country  yang bertentangan. G Bücheler, Proportionality in Investor-State Arbitration (Oxford: Oxford University Press, 2015), Hal. 281. Lihat juga Benedict Kingsbury  dan  Stephen  Schill,  Public  Law  Concepts  to  Balance Investors’  Rights  with  State  Regulatory  Actions  in  the  Public Interest—The  Concept  of Proportionality,  dalam  Stephen  Schill  dan James  Crawford  J  (eds),  International  Investment  Law  and
Perjanjian Investasi Bilateral: Self-Judging Sebagai Solusi?
proporsionalitas  terdiri  dari  4  elemen  yang  akan  diterapkan oleh tribunal ketika meninjau suatu tindakan, yaitu 1) penilaian legitimasi  tujuan  tindakan  tersebut;  2)  analisis  kesesuaian tindakan untuk mencapai objektif yang diizinkan; 3) penentuan perlunya tindakan berdasarkan alternatif yang tersedia; dan 4) proporsionalitas dalam arti sempit. 34
Uji proporsionalitas ini terletak di jantung pendekatan WTO dalam  ketentuan  Pengecualian  Umum  GATT,  yang  dikenal sebagai less-restrictive-means test (LRM). Berdasarkan uji LRM WTO, suatu tindakan harus ditafsirkan ‘necessary’ jika tidak ada tindakan  alternatif  yang  sesuai  dengan  GATT,  atau  kurang konsisten  dengannya.  Tindakan  alternatif  tersebut  harus:  1) konsisten  dengan  kewajiban  perjanjian  atau  memerlukan tingkat  inkonsistensi  paling  sedikit;  dan  2)  tersedia  secara wajar agar dapat digunakan. 35
Hingga  saat  ini,  belum  ada  klausul  pengecualian  dengan persyaratan  nexus 36 selain  ‘necessary’  telah  ditinjau  dalam
Comparative Public Law (Oxford: Oxford University Press, 2010), hal. 88.
34 C  Henckels.  Proportionality  and  Deference  in  Investor-State Arbitration:  Balancing  Investment  Protection  and  Regulatory Autonomy. Cambridge: Cambridge University Press. 2015. hal. 24.
35 Mir-Hossein  Abedian  Kalkhoran  dan  Habib  Sabzevari. Standards  of  Review  for  the  Non-Precluded  Measures  Clause  in Investment Treaties: Different Wording, Different Levels of Scrutiny. Netherlands International Law Review. 2021. hal. 16 – 17.
36 Persyaratan nexus adalah elemen kunci (yang berupa frasa) yang menjadi penghubung interpretatif antara tindakan yang diambil oleh  negara  dengan  tujuan  sah  (permissible  objective)  yang  diatur dalam klausul pengecualian.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 3 (2022)
arbitrase  investasi.  Sejumlah  BIT  dan  Model  BIT  tidak menyertakan  frasa  ‘necessary’  dan  menggunakan  frasa  lain, seperti  ‘for,’  ‘directed  to,’ 37 ‘relating  to,’ 38 ‘to,’ 39 ‘in  pursuance of,’ 40 dan  sebagainya.  Bentuk-bentuk  klausul  pengecualian keamanan  ini  merupakan  lapisan  bawah  dari  persyaratan nexus,  yang  memberikan  lebih  banyak  kebebasan  bertindak kepada para pihak dalam perjanjian. Sehingga standar tinjauan terhadapnya  tidak  terlalu  ketat  atau  pengawasan  yang menengah (intermediate scrutiny).
Klausul pengecualian dalam kategori ini hanya memerlukan penentuan apakah tindakan tersebut secara prinsip ditargetkan (principally targeted) pada tujuan, atau memiliki potensi untuk berkontribusi  secara  material  (contribute  materially)  pada tujuan  ini.  Jika  analisis  ini  memberikan  hasil  yang  positif, tindakan tersebut akan ditemukan ‘diarahkan’ (‘directed to’) ke
37 William  W.  Burke-White  dan  Andreas  von  Staden. Investment  Protection  in  Extraordinary  Times:  The  Interpretation and  Application  of  Non-Precluded  Measures  Provisions  in  Bilateral Investment  Treaties.  Virginia  Journal  of  International  Law.  Vol.  48. 2008. hal. 342.
38 Simon  Lester,  Bryan  Mercurio,  dan  Arwel  Davies.  World Trade  Law:  Text,  Material  and  Commentary.  Edisi  2.  Oxford:  Hart Publishing. 2012. Hal. 368. Lihat juga Appellate Body Reports, US— Shrimp, para. 136; China—Raw Materials, para. 355; China Rare Earth Appellate Body Report, para. 5.105.
39 Amit  Kumar  Sinha.  Non-Precluded  Measures  Provisions  in Bilateral Investment Treaties of South Asian Countries. Asian Journal of International Law. 2016. hal. 35.
40 Ibid.
Perjanjian Investasi Bilateral: Self-Judging Sebagai Solusi?
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 3 (2022)
tujuan,  meskipun  jika  negara  memiliki  alternatif  lain  yang tersedia. 41
Dengan menggunakan uji kesesuaian (suitability test) dan uji kewajaran  (reasonableness  test), 42 tindakan  negara  harus berkontribusi,  baik  secara  aktual  maupun  potensial  untuk mencapai penilaian objektif yang diizinkan dalam klausul tanpa perlu  meninjau  kembali  tindakan  alternatif.  Berdasarkan standar tinjauan ini, di satu sisi, kontribusi tidak dapat dianggap hanya  sebagai  insidental  atau  ketidaksengajaan,  di  sisi  lain tidak  ada  persyaratan  untuk  kontribusi  yang  substansial  dan aktual  menurut  tindakan  negara.  Standar  tinjauan  kategori ketiga berlaku bagi klausul yang mengandung frasa  ‘considers necessary’.  Formulasi  seperti  ini  berkarakter  self-judging, karena  memberikan  tingkat  keleluasaan  maksimum  kepada para  pihak  perjanjian.  Pada  formulasi  seperti  ini  negara sepenuhnya berada dalam penilaian mereka sendiri mengenai tindakan  apa  yang  diperlukan  untuk  melindungi  keamanan nasionalnya.  Menurut  Pasal  26  VCLT,  yurisprudensi
41 Ridhi  Kabra.  Return  of  the  Inconsistent  Application  of  the Essential  Security  Interest  Clause  in  Investment  Treaty Arbitration: CC/Devas  v  India  and  Deutsche  Telekom  v  India.  ICSID  Review  – Foreign Investment Law Journal. Vol. 34. 2019. hal. 751.
42 Pendekatan  tribunal  yang  menentukan  apakah  tindakan tersebut memiliki kapasitas untuk mencapai tujuannya atau apakah ada  hubungan  antara  tindakan  dan  tujuannya.  Pendekatannya mensyaratkan bahwa tindakan negara yang ditinjau mengejar objektif yang diizinkan dan harus sesuai untuk berkontribusi, atau mencapai, tujuan yang dimaksudkan.
internasional telah mengakui uji itikad baik (good faith review) sebagai  standar tinjauan yang  berlaku  dalam  hal  klausul  self- judging. 43
Para akademisi dan praktisi telah mengkonseptualisasikan uji  itikad  baik  dalam  berbagai  cara.  Van  Aaken  berpendapat bahwa  tribunal  harus  memeriksa  legalitas  tindakan  negara. 44
Burke-White  dan  von  Staden  menyarankan  untuk  memeriksa terlebih dahulu apakah negara telah bertindak jujur dan dengan kemampuan terbaiknya dalam menerapkan klausul pengecualian  dari  segala  bentuk  ekonomi  terselebung  atau hubungan  nyata  antara  tindakan  yang  diambil  dengan tujuannya. Hal ini akan mensyaratkan bahwa pengecualian self- judging  tidak  disalahgunakan  dengan  sengaja.  Mereka kemudian menyarankan penentuan apakah ada dasar rasional objektif untuk menerapkan klausul. 45
Akande  dan  Williams  menyarankan  tes  subjektif  untuk penerapan  tinjauan  itikad  baik.  Menurutnya,  frasa  yang digunakan  dalam  klausul  self  judging  menandakan  bahwa tindakan yang  dilakukan diperlukan untuk tidak dilimpahkan pada penentuan objektif, melainkan pada penentuan subjektif
43 R.  Kolb.  Principles  as  Sources  of  International  Law  (with Special  Reference  to  Good  Faith).  Netherlands  International  Law Review. Vol. 53. 2006. hal. 19 – 20.
44 Anne  van  Aaken.  Smart  Flexibility  Clauses  in  International Investment  Treaties  and  Sustainable  Development:  A  Functional View. The Journal of World Investment & Trade. Vol. 15. 2014. Hal. 855.
45 William W. Burke-White dan Andreas von Staden. Op.Cit. hal. 379 – 380.
Perjanjian Investasi Bilateral: Self-Judging Sebagai Solusi?
dari  negara  saja.  Dalam  pandangan  mereka,  uji  itikad  baik berarti  bahwa  negara  yang  mengajukan  klausul  pengecualian keamanan  yang  menilai  sendiri  harus  benar-benar mempertimbangkan  bahwa  ada  beberapa  ancaman  terhadap kepentingan keamanannya. 46

## 2. Penerapan Formulasi Perlindungan Keamanan Nasional
dalam BIT
Salah  satu  metode  penerapan  formulasi  perlindungan keamanan  nasional  adalah  dengan  secara  tegas  menetapkan hak  untuk  mengajukan  pengecualian  terhadap  keamanan dengan persyaratan bahwa para pihak bertindak dengan itikad baik  (good  faith).  Hal  ini  dilakukan  agar  negara  tetap  selaras atau  tunduk  pada  kewajiban  umum  VCLT  (Pasal  26)  dalam melaksanakan  komitmen  mereka  dengan  itikad  baik. 47 Salah satu  bentuk  konkrit  yang  menunjukkan  pengecualian diterapkan  atas  itikad  baik  adalah  pengecualian  dilakukan secara non-diskriminatif. 48
46 Dapo Akande dan Sape Williams. International Adjudication on National Security Issues: What Role for the WTO. Virginia Journal of International Law. Vol. 43. 2002. hal. 386 – 390.
47 Joseph Crampin. Book Review of Good Faith in International Investment  Arbitration  written  by  Emily  Sipiorski.  The  Journal  of World Investment and Trade. Vol. 20 No. 6. hal. 953 – 958.
48 Contohnya diilustrasikan dalam Model BIT Azerbaijan 2016, Ps.  5(2):  Nothing  in  this  Agreement  shall  be  construed  to  prevent  a Contracting  Party  from  taking  any  action  that  is  considered  as necessary for the protection of national security, public order or public health,  morality,  or  protection  of  environment,  provided  that  such
Itikad  baik  membutuhkan  keadilan,  kewajaran,  integritas, dan kejujuran dalam perilaku internasional.  Prinsip itikad baik harus  mencakup  dua  elemen,  yaitu  1)  apakah  negara  telah terlibat dalam transaksi yang jujur dan adil, dan 2) apakah ada dasar  rasional  untuk  penegasan  pengecualian  keamanan nasional. 49 Oleh  karena  itu,  agar  pengecualian  keamanan nasional  dapat  diajukan  dengan  itikad  baik,  pertanyaan  yang harus  diajukan  oleh  tribunal  adalah  apakah  upaya perlindungan  memang  berakar  pada  masalah  keamanan nasional atau berlatar belakang proteksionis.
Opsi  kedua  adalah  tidak  menyertakan  pengecualian keamanan nasional di BIT. Keputusan untuk tidak memasukkan pengecualian ini tidak berarti bahwa para pihak akan terhalang untuk  mengambil  tindakan  perlindungan keamanan  nasional. Mereka  dapat  melakukannya  selama  tindakan  tersebut  tidak bertentangan dengan kewajiban BIT mereka. Misalnya jika BIT mencakup  prinsip  non-diskriminasi  dan  FET,  maka  tindakan yang berkaitan dengan keamanan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip non-diskriminatif dan adil akan diizinkan. 50 Atau bisa juga menggunakan klausul Hak untuk Mengatur (Right to
measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustified discrimination.
49 William W. Burke-White dan Andreas von Staden. Op.Cit. hal. 382.
50 UNCTAD. The Protection of National Security… Op.Cit. hal. 119
– 120.
Perjanjian Investasi Bilateral: Self-Judging Sebagai Solusi?
Regulate). 51 Alternatif lain adalah mencantumkan pengecualiannya  pada  klausul  lain,  misalnya  seperti  pada klausul ekspropriasi. 52
Alternatif ketiga, demi memberikan lebih banyak kejelasan dan  prediktabilitas  mengenai  penerapan  pengecualian keamanan  nasional,  para  pihak  dapat  mempertimbangkan untuk mendefinisikan istilah tersebut secara lebih tepat dalam BIT.  Berbagai  istilah  telah  digunakan  dalam  BIT  terkait pengecualian  keamanan  nasional.  Yang  paling  umum  adalah referensi  eksplisit  seperti  ‘national  security’  or  ‘essential security  interests,’  dan  ‘public  order,’  yang  cakupan  istilahnya
51 Contohnya  ditemukan  di  Belgium-Luxembourg  Economic Union Model BIT 2015, Ps. 15: (1) Nothing in this Agreement shall in any way be construed as limiting the right of a Contracting Party or any of their competent authorities to determine its sustainable development policies  and  priorities,  to  establish  its  own  levels  of  domestic environmental  and  labour  protection,  and  to  adopt  or  modify  its relevant  laws  and  policies  accordingly,  consistently  with  the internationally  recognised  standards  and  agreements.[…]  (4)  A Contracting Party shall not waive or derogate from, or offer to waive or derogate from, its environmental or labour laws as an encouragement for  the  establishment,  acquisition,  expansion  or  retention  of  an investment or an investor in its territory…
52 Contohnya ada di Netherlands Model BIT 2019, Ps. 12. Except in  the  rare  circumstance  when  the  impact  of  a  measure  or  series  of measures is so severe in light of its purpose that it appears manifestly excessive, non-discriminatory measures of a Contracting Party that are designed and applied in good faith to protect legitimate public interests, such  as the  protection  of  public  health,  safety,  environment  or  public morals, social or consumer protection or promotion and protection of cultural diversity, do not constitute indirect expropriations.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 3 (2022)
cukup  luas  (broad  approach). 53 Ada  juga  yang  menggunakan terminologi dengan cakupan sempit (narrow approach), seperti ‘extreme  emergency,’  ‘public  morality,’  ‘public  health,’ ‘international  peace  or  security,’  dan  ‘measures  related  to  the production,  trade  and  development  of  arms  and  other  defence material.’ 54 Selain memilih penggunaan istilah yang lebih tepat dalam membuat isi dan ruang lingkup pengecualian keamanan, para  pihak  masih  dapat  melangkah  lebih  jauh  dengan menambahkan pernyataan interpretatif mengenai maknanya.
Keempat, sejumlah BIT membatasi ruang lingkup penerapan pengecualian  keamanan  nasional  dengan  menyebutkan kategori khusus di mana klausul pengecualian dapat digunakan. Kategori khusus ini, pada umumnya dibedakan menjadi 3, yaitu 1) perdagangan senjata; 2) perang dan keadaan darurat lainnya dalam  hubungan  internasional;  dan  3)  kebijakan  mengenai non-proliferasi  senjata  nuklir.  Hal  ini  menyiratkan  bahwa pengecualian keamanan semacam ini tidak berlaku untuk krisis ekonomi atau perlindungan industri strategis. 55
53 Contohnya  adalah  Pasal  6.12  Economic  Cooperation Agreement  Between  India  and  Singapore  2005:  Nothing  in  this Chapter shall be construed [...] to prevent a Party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests.
54 UNCTAD. The Protection of National Security… Op.Cit. hal. 96 – 98.
55 Salah satu BIT yang menerapkan pendekatan daftar khusus seperti ini adalah Model BIT Ceko 2016 yang menjabarkan secara rinci kondisi-kondisi yang termasuk keamanan nasionalnya ke dalam enam kategori,  di  Pasal  13  nya:  (1)  Nothing  in  this  Agreement  shall  be
Perjanjian Investasi Bilateral: Self-Judging Sebagai Solusi?
Para  pihak,  dalam  pendekatan  daftar  komprehensif  ini, hanya  dapat  mengambil  langkah-langkah  untuk  alasan keamanan nasional jika salah satu dari kondisi yang tercantum di atas berlaku. Daftar ini membatasi ruang lingkup penerapan klausul tersebut, sehingga meningkatkan kepastian hukum dan prediktabilitas  karena  mempersulit  para  pihak  untuk menerapkan  klausul  tersebut.  Pendekatan  kelima  bertujuan untuk  mengecualikan  tinjauan  yudisial  atas  permohonan pengecualian  keamanan  nasional.  Beberapa  negara  telah memasukkan frasa/bahasa yang mencoba untuk menempatkan klausul  pengecualian  keamanan  nasional  di  luar  jangkauan arbiter.  Metode  ini  memberikan  para  pihak  otonomi  tingkat tertinggi  karena  mereka  tidak  perlu  khawatir  bahwa pengadilan  arbitrase  dapat  memeriksa  legalitas  tindakan
construed  to  prevent  any  Contracting  Party  from  taking  any  actions that  it  considers  necessary  for  the  protection  of  its  essential  security interests, a) relating to criminal or penal offences, b) relating to traffic in arms, ammunition and implements of war and transactions in other goods,  materials,  services  and  technology  undertaken  directly  or indirectly  for  the  purpose  of  supplying  a  military  or  other  security establishment,  c)  taken  in  time  of  war  or  other  emergency  in international  relations,  d)  relating to  the  implementation  of  national policies or international agreements respecting the non-proliferation of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or e) in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security, (2) A Contracting Party’s essential security interests may include interests deriving from its membership in a customs, economic, or monetary union, a common market, a free trade area, or other form of regional economic integration.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 3 (2022)
mereka yang terkait dengan keamanan nasional. 56 Dalam teknik ini,  tinjauan  terhadap  itikad  baik  tidak  mungkin  dilakukan karena  sudah  secara  tegas  menggunakan  frasa/bahasa  yang melarangnya. Pendekatan ini merupakan perluasan besar dari diskresi  host  country  untuk  mengambil  tindakan  yang diskriminatif,  sewenang-wenang,  dan  proteksionis  dengan kedok perlindungan keamanan nasional. 57
Pilihan  keenam  adalah  para  pihak  mengadakan  tinjauan
berkala dan konsultasi terkait kebutuhan untuk mempertahankan  tindakan  yang  membatasi  investasi  atas alasan  keamanan  nasional. 58 Misalnya,  jika  salah  satu  pihak telah menutup suatu sektor tertentu bagi investor, maka para pihak  dapat  sepakat  bahwa  mereka  akan mendiskusikan  dan menyatakan  bahwa  perlunya  pembatasan  ini  dari  waktu  ke waktu. Demikian pula, dalam kasus krisis ekonomi, para pihak dapat  menyetujui  untuk  menilai  secara  berkala  apakah  suatu krisis  masih  cukup  kuat  untuk  membenarkan  pembatasan
56 Pendekatan  ini  sangat  jarang  ditemukan.  Salah  satu  yang menerapkan teknik ini adalah India – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement 2009, Lampiran 10(C)(a): ...any decision of the disputing  Party  taken  on  such  security  considerations  shall  be  non- justiciable in that it shall not be open to any arbitral tribunal to review the  merits  of  any  such  decision,  even  where  the  arbitral  proceedings concern an assessment of any claim for damages and/or compensation, or an adjudication of any other issues referred to the tribunal.
57 Mark McLaughlin. State-Owned Enterprises and Threats to National  Security  under  Investment  Treaties.  Chinese  Journal  of International Law. Vol. 19. 2020. hal. 323.
58 UNCTAD.  The  Protection  of  National  Security…  Op.Cit.  hal. 132.
Perjanjian Investasi Bilateral: Self-Judging Sebagai Solusi?
investasi. Dengan demikian, para pihak tidak akan melepaskan hak  kedaulatan  mereka  untuk  memutuskan  apakah pembatasan itu perlu atau tidak, tetapi mereka setidaknya akan membiarkan masalah ini diperiksa secara berkala.
Alternatif  terakhir  adalah  penggunaan  klausul  self-judging. Ada  dua  alasan  utama  klausul  self-judging  sangat menguntungkan  host  country.  Pertama,  klausul  memberikan diskresi negara untuk secara sepihak memilih keluar (opt-out) dari kewajiban internasional. Tindakan ini seperti pengecualian terhadap kewajiban perjanjian, pembenaran atas pelanggaran, keadaan  yang  menghindari  kesalahan  dan  pengurangan  dari perjanjian,  serta  mengontrol  kekuasaan  yang  dimiliki mekanisme  pemerintahan  internasional  atas  suatu  negara. tindakan ini dilakukan Khususnya terhadap kekuasaan badan penyelesaian
sengketa
internasional.
59 Sebagai
konsekuensinya, klausul
self-judging memungkinkan bermainnya ‘pertimbangan sepihak’ dalam rezim internasional yang umumnya didasarkan pada perjanjian antar negara, baik bilateral maupun multilateral.
Kedua,  evaluasi  terkait  unsur-unsur  untuk  memilih  keluar (opt-out) tersebut tidak ditetapkan sepenuhnya secara objektif dari sudut pandang eksternal, tetapi hanya dari sudut pandang negara  yang  bersangkutan.  Dengan  kata  lain,  penentuan
59 Benedict Kingsbury, Nico Krisch, dan Richard B. Stewart. The Emergence  of  Global  Administrative  Law.  Law  and  Contemporary Problems. Vol. 68. 2005. hal. 15.
terpenuhinya  unsur-unsur  self-judging  dari  suatu  klausul pengecualian tidak dilakukan dari sudut pandang pihak ketiga yang  independen,  seperti  tribunal  internasional,  badan pengawas  lain  yang  berbasis  perjanjian,  atau  pihak  lain. Artinya, negara dapat mempertahankan kekuatan interpretasi klausul,  secara  penuh  ataupun  sebagian.  Sehingga,  klausul semacam  ini  melindungi  kepentingan  berdaulat  negara  dan penentuan  nasib  negara  yang  bersangkutan  ketika  terlibat dalam perjanjian internasional. 60 Inilah alasan sebagian besar negara-negara mengadopsi pendekatan ini.
Cara  pemberian  diskresi  ini  dinyatakan  dalam  perjanjian internasional  biasanya  dengan  memasukkan  bahasa  frasa seperti  ‘if  the  State  considers’ 61 dan  ‘if  the  State  determines.’ 62
Satu-satunya  kewajiban  para  pihak  ketika  frasa/bahasa tersebut digunakan dalam BIT adalah untuk mematuhi prinsip- prinsip umum Pasal 26 VCLT, yang menyatakan bahwa negara harus melaksanakan kewajiban mereka dengan itikad baik.
60 Stephan Schill dan Robyn Briese. If the State Considers: Self- Judging  Clauses  in  International  Dispute  Settlement.  Dalam  A.  von Bogdandy  dan  R.  Wolfrum.  Max  Planck  Yearbook  of  United  Nations Law. Vol. 13. Koninklijke, Netherlands: Brill NV.  2009. hal. 68.
61 Contohnya  Model  BIT  Italy  2021,  Ps.  15:  Nothing  in  this Agreement  shall  be  construed:  (b)  to  prevent  a  Party  from  taking an action  which  it  considers  necessary  for  the  protection  of  its  essential security interests: (i) connected to the production of or traffic in arms…,
62 Contohnya  Canada  Model  FIPA  2021,  Ps.  22(4):  This Agreement does not: (a) require a Party  to furnish or allow access to information  if  that  Party  determines  that  the  disclosure  of  this information would be contrary to its essential security interests…
Perjanjian Investasi Bilateral: Self-Judging Sebagai Solusi?
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 3 (2022)

## C. Penutup
Ketentuan  pengecualian  keamanan  ditujukan  untuk mencapai  keseimbangan  antara  perlindungan  keamanan negara  dan  efektivitas  keseluruhan dari  komitmen  perjanjian investasi  internasional.  Penerapan  klausul  pengecualian keamanan  tidak  boleh  sewenang-wenang  atau  merupakan diskriminasi  yang  tidak  dapat  dibenarkan,  diterapkan  atas dasar  non-diskriminatif,  tidak  digunakan  sebagai  restriksi terselubung,  dan  harus  sesuai  dengan  aturan  internasional lainnya.  Mekanisme  formulasi  terbaik  dalam  menerapkan klausul  pengecualian  keamanan  nasional,  diantara  lain  yaitu bertindak  dengan  itikad  baik,  memberikan  lebih  banyak kejelasan  dan  prediktabilitas  klausul  pengecualian,  membuat daftar  komprehensif  yang  menyebutkan  kategori  khusus  di mana  klausul  pengecualian  dapat  digunakan,  mengecualikan tinjauan yudisial, mengadakan tinjauan berkala dan konsultasi terkait kebutuhan untuk mempertahankan tindakan keamanan nasional,  dan  mencantumkan  klausul  yang  berkarakter  self- judging.  Selain  itu,  alternatif  secara  institusi  yang  dapat dilakukan  adalah  memanfaatkan  prosedur  administratif domestik,  sentralisasi  penyelesaian  sengketa  dalam  hukum ekonomi  internasional,  dan  menggali  analogi  hukum administrasi dalam negeri.

## Referensi
Akande, Dapo dan Sape Williams. International Adjudication on National  Security  Issues:  What  Role  for  the  WTO.  Virginia Journal of International Law. Vol. 43. 2002.
ASEAN  –  Japan  Comprehensive  Economic  Partnership. Ditandatangan 14 April 2008, berlaku 1 December 2008.
Bernasconi-Osterwalder, N, S. Brewin, dan N. Maina. Protecting against  Investor–State  Claims  Amidst  COVID  19:  A  Call  to Action for Governments. IISD Commentary. https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/inve stor-state-claims-covid-19.pdf. Diakses 11 Oktober 2021 .
BIT  Belgian-Luxembourg  Economic  Union  (BLEU)  –  China 2005.
BIT Hungaria – India (2003),
Brew,  Robert.  Exception  Clauses  in  International  Investment Agreements as a Tool for Appropriately Balancing the Right to  Regulate  with  Investment  Protection.  Canterbury  Law Review. Vol. 25. 2019.
Bücheler,  G.  Proportionality  in  Investor-State  Arbitration. Oxford: Oxford University Press. 2015.
Burke-White, William W. dan Andreas von Staden. Investment Protection in Extraordinary Times: The Interpretation and Application  of  Non-Precluded  Measures  Provisions  in Bilateral  Investment  Treaties.  Virginia  Journal  of International Law. Vol. 48. 2008.
Canada Model FIPA 2021.
CMS  Gas  Transmission  Company  v  Argentina.  ICSID  case  no. ARB/01/08. Award. 12 Mei 2005.
Perjanjian Investasi Bilateral: Self-Judging Sebagai Solusi?
Continental  Casualty  Company  v.  Argentina.  ICSID  Case  No. ARB/03/9. Award. 5 September 2008.
Crampin,  Joseph.  Book  Review  of  Good  Faith  in  International Investment  Arbitration  written  by  Emily  Sipiorski.  The Journal of World Investment and Trade. Vol. 20 No. 6. 2019.
Framework Agreement on the ASEAN Investment Area 1998.
Fry, James D dan Odysseas G. Repousis. Towards a New World for  Investor -State  Arbitration  through Transparency. New York University Journal of International Law and Politics. Vol. 48. No. 3. 2016.
Hamzah.  Bilateral  Invetsment  Treaties  (BITs)  in  Indonesia:  A Paradigm  Shift,  Issues  and  Challenges.  Journal  of  Legal,
Ethical and Regulatory Issues. Vol. 21. 2019.
India  –  Korea  Comprehensive  Economic  Partnership Agreement 2009.
India – Singapura Free Trade Agreement 2005.
Jepang – Filipina Economic Partnership Agreement 2006
Kabra,  Ridhi.  Return  of  the  Inconsistent  Application  of  the Essential  Security  Interest  Clause  in  Investment  Treaty Arbitration: CC/Devas v India and Deutsche Telekom v India. ICSID Review – Foreign Investment Law Journal. Vol. 34. 2019.
Kalkhoran, Mir-Hossein Abedian dan Habib Sabzevar. Standards of Review for the Non-Precluded Measures Clause in Investment Treaties: Different Wording, Different Levels of Scrutiny. Netherlands International Law Review. 2021.
Kingsbury, Benedict dan Stephen Schill. Public Law Concepts to Balance  Investors’  Rights  with  State  Regulatory  Actions  in the Public Interest—The Concept of Proportionality. Dalam
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 3 (2022)
Stephen  Schill  dan  James  Crawford  J  (eds).  International Investment Law and Comparative Public Law. Oxford: Oxford University Press. 2010.
Kingsbury, Benedict, Nico Krisch, dan Richard B. Stewart. The Emergence  of  Global  Administrative  Law.  Law  and Contemporary Problems. Vol. 68. 2005.

## Kolb, R. Principles as Sources of International Law (with Special
Reference  to  Good  Faith).  Netherlands  International  Law Review. Vol. 53. 2006.

## Korzun,  Vera.  The  Right  to  Regulate  in  Investor-State
Arbitration:  Slicing  and  Dicing  Regulatory  Carve-Outs.
Vanderbilt Journal of Transnational Law. Vol. 50. 2018.

## Lester, Simon, Bryan Mercurio, dan Arwel Davies. World Trade
Law:  Text,  Material  and Commentary.  Edisi  2.  Oxford:  Hart Publishing. 2012.
LG&E  Energy  Corporation  v.  Argentina.  ICSID  Case  No. ARB/02/1. Decision on Liability. 3 October 2006.
McLaughlin,  Mark.  State-Owned  Enterprises  and  Threats  to National Security under Investment Treaties. Chinese Journal of International Law. Vol. 19. 2020.
Model BIT Azerbaijan 2016.
Model BIT Belgium-Luxembourg Economic Union 2015.
Model BIT Ceko 2016.
Model BIT Italy 2021.
Model BIT Kanada 2021.
Perjanjian Investasi Bilateral: Self-Judging Sebagai Solusi?
Neumann, J dan E Tuer. Necessity Revisited: Proportionality in World  Trade  Organization  Law  after  Korea  Beef,  EC Asbestos, and EC Sardines. Journal of World Trade. Vol. 37. No. 1. 2003.
Nolan,  Michael.  Challenge  to  the  Credibility  of  the  Investor State Arbitration System. American University Business Law Review. Vol. 5. No. 1. 2015.
OECD  Guidelines  for  Recipient  Country  Investment  Policies Relating to National Security.
Patel, Nikesh. An Emerging Trend in International Trade: A shift to  Safeguard  against  ISDS  Abuses  and  Protect  Host  State Sovereignty. Minnesota Journal of International Law. Vol. 26. 2017.
Ranjan,  Prabhash.  Non-Precluded  Measures  in  Indian International  Investment  Agreements  and  India’s Regulatory  Power  as  a  Host  Nation.  Asian  Journal  of International Law. Vol. 2. 2012.
Reinisch,  August.  Necessity  in  International  Investment Arbitration  –  An  Unnecessary  Split  of  Opinions  in  Recent ICSID  Cases?  Comments  on  CMS  v.  Argentina  and  LG&E  v. Argentina. The Journal of Investment & Trade. Vol. 8. 2007.
Rose-Ackermann,  Susan  dan  Benjamin  Billa.  Treaties  and National  Security.  International  Law  and  Politics.  Vol.  40. 2008.
Schill, Stephan dan Robyn Briese. If the State Considers: Self- Judging Clauses in International Dispute Settlement. Dalam A. von Bogdandy dan R. Wolfrum (eds). Max Planck Yearbook of United Nations Law. Vol. 13. Koninklijke, Netherlands: Brill NV.  2009.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 3 (2022)
Schill,  Stephan  dan  Robyn  Briese.  Self-Judging  Clauses  before the  International  Court  of  Justice.  Melbourne  Journal  of International Law. Vol. 10. 2009.
Sinha,  Amit  Kumar.  Non-Precluded  Measures  Provisions  in Bilateral Investment Treaties of South Asian Countries. Asian
Journal of International Law. 2016.
UNCTAD  dan  OECD.  Twenty-fifth  Report  on  G20  Investment Measures. Juni 2021.
UNCTAD. Investment Policy Monitor. Issue 24. Februari 2021.
UNCTAD.  The  Changing  IIA  Landscape:  New  Treaties  and Recent  Policy  Developments.  International  Investment Agreements Issues Note. Issue 1. July 2020.

## UNCTAD.  The  Protection  of  National  Security  in  IIAs.
Switzerland:  UNCTAD  Series  on  International  Investment Policies for Development. 2009.
UNCTAD.  World  Investment  Report  2020:  International Production Beyond the Pandemic. New York: United Nations Publications. 2020.
van  Aaken,  Anne.  Smart  Flexibility  Clauses  in  International Investment  Treaties  and  Sustainable  Development:  A Functional View. The Journal of World Investment & Trade.
Vol. 15. 2014.