## IZIN POLIGAMI DARI ISTRI DI PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

## Zulfan Efendi
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau zefendi801@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini hendak melihat aturan hukum perihal perlunya izin dari istri bagi pria yang akan berpoligami dari  perspektif  mashlahah  mursalah.  Satu  di  antara  persyaratan  dalam  acara  persidangan  ialah perlunya pengadilan mendapatkan keterangan izin dari istri serta perlu memeriksa dan klarifikasi dari istri yang memberikan izin. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa izin dari istri yang disampaikan di hadapan persidangan merupakan kebutuhan pokok ( mashlahah hajiyah ) untuk melindungi kebutuhan mutlak  ( mashlahah  daruriyah )  yang  berupa  kebahagiaan  dalam  rumah  tangga.  Dari  penelitian terdahulu  dengan  fokus  pada  dampaknya  menyatakan,  sebagian  besar  istri  tidak  dengan  tulus memberikan  izin  poligami.  Maka  dari  itu,  pengadilan  wajib  menghadirkan  istri  untuk  mendapatkan keterangan langsung atas izin poligami yang diberikan kepada suami.
Abstract: This article would like to see the rule of law related the need of consent from a wife for her husband who will do polygamy from the perspective of mashlaha mursalah. One of the requirements in  a  court  session  is  the need for  the  court  to obtain  a  consent  statement from  the wife  and  need  to check  and  confirm  the  wife’s  consent.  In  this  study,  it  was  concluded  that  the  consent  of  the  wife conveyed  before  the  trial  is  a  fundamental  need  (mashlahah  hajiyah)  to  protect  the  absolute  need (mashlahah daruriyah)  in the form  of happiness in the household.  Based on related studies focusing on the impact, most wives did not sincerely give their consent for polygamy. Therefore, the court must invite the wife to obtain direct information on the consent of polygamy given to her husband.
Keyword: Perkawinan, Poligami, Istri, Pengadilan Agama

## Pendahuluan
Poligami menjadi pembahasan yang terus berkembang  seiring  dengan  pemahaman terhadap  ajaran  dokmatis  agama  dan  aturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  suatu negara. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 74  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  secara menganut asas perkawinan monogami. 1
Namun,  karena  dalam  ajaran  agama  Islam terdapat kebolehan untuk melakukan poligami, undang-undang tersebut memberikan pengecualian.  Dalam  perkembangan  aturan perundang-undangan,  ketentuan  lebih  lanjut
1 UU  No.  1  tahun  1974  pasal  3  ayat  1  yang menyatakan  bahwa  “Pada  asasnya  seorang  pria  hanya boleh  memiliki  seorang  isteri.  Seorang  wanita  hanya boleh memiliki seorang suami”.
perihal  poligami  juga  diatur  dalam  Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Realitas normatif di atas juga berbanding lurus  dengan  realitas  sosial.  Praktik  poligami juga  masih  banyak  dilakukan  masyarakat Indonesia  dengan  berbagai  alasannya.  Dalam realitas sosial juga dikenal dengan istilah nikah siri,  yakni  pernikahan  yang  dilakukan  secara agama  dan  tidak  didaftarkan  pada  pencatatan nikah  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA). 2 Bahkan  nikah  siri  ini  banyak  terjadi  pada pernikahan poligami karena tidak
2 Zainuddin  dan  Afwan  Zainuddin, Kepastian Hukum  Perkawinan  Siri  dan  Permasalahannya  Ditinjau  dari Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 (Yogyakarta: Deepublihs, 2017), h. 51
mendapatkan  izin  dari  istrinya.  Dalam perspektif`fikih  klasik,  tidak  ada  syarat  dan ketentuan  adanya  izin  dari  istri  untuk  suami yang akan berpoligami, namun dalam perkembangan  kontemporer  banyak  ulama mewacanakan  perlunya  adanya  izin  dari  istri sebagai satu di antara persyaratan poligami.
Sumber  hukum  yang  menjadi  sandaran utama  dalam  praktik  poligami  ialah  nash Alquran  surat  An-Nisa’  ayat  3.  Ayat  tersebut menjadi  justifikasi  bagi  diperbolehkannya seorang  lelaki  untuk  menikahi  perempuan lebih  dari  satu  dengan  persyaratan  yang  juga termaktub  di  dalamnya.  Adanya  pembatasan hanya empat perempuan saya yang dibolehkan menjadi  isteri  tidak  lepas  dari  faktor historisnya  sehingga  turunlah  ayat  tersebut sebagai bentuk pembatasan jumlah istri beserta persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang pria  yang  hendak  melakukan  poligami. 3
Keadilan suami, dalam ayat tersebut ditak tidak terdapat  persyaratan  lain  bagi  perkawinan poligami.  Adil  pun  kemudian  menjadi pembahasan  yang  cukup  panjang  dikalangan ulama, baik dari sisi lahir maupun batil.
Para  ulama memiliki persyaratan berbeda selain  dalam  memaknai  kata  adil  dalam  ayat tersebut.  Khairudn  Nasution  mengemukakan pendapat al-Maraghy, yang memberikan empat alasan  diperbolehkannya  poligami,  yakni  istri mandul,  gairah  seks  suami  tinggi  yang  tidak mampu  dilayani  istri,  kemampuan  finansial pria  untuk  menafkasi  keluarga,  jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain
3 Menuurut para ahli sejarah,  model perkawinan poligami  sudah  berlangsung  sejak  lama  dan  diakui  oleh banyak  peradaban  bangsa-bangsa  dunia.  Candra  Sabtia Irawan, Perkawinan  dalam  Islam:  Monogami  atau  Poligami? , (Yogyakarta: An Naba’, 2007), h. 20. Lihat juga Makrum, Poligami  dalam  Perspektif  Al-Qur’an ,  MAGHZA:  Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2016, 1.2. h. 35-50.
yang  terjadi  akibat  perang  adalah  banyaknya anak yatim dan janda yang perlu dilindungi. 4
Argumen  yang  serupa  juga  disampaikan oleh  Amir  Syarifuddin.  Menurut  dia,  alasan poligami  dalam  Islam  di  antaranya  faktor seksualitas  pria  yang  tidak  terlayani  oleh  istri, tidak  mempunyai  ketuturan,  istri  menderita penyakit  yang  menyebabkannya  tidak  bisa melayani  suaminya,  dan  karena  jumlah  pria lebih  banyak  dari  perempuan. 5 Sedangkan menurut  Muhammad  Shahrur,  syarat  yang harus  terpenuhi,  yaitu  istri  kedua,  ketiga,  dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim  dan  harus  terdapat  rasa  khawatir  tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. 6
Selain  diskursus  perihal  alasan-alasan tersebut,  praktik  poligami  tentu  menimbulkan dampak  bagi  rencana  rumah  tangga  yang bahagia. Bagaimana tidak, dalam satu pasangan saja  masih  akan  terjadi  selisih  pendapat  atau cekcok, apalagi jika seorang pria memiliki lebih dari satu pasangan. Sedangkan esensi pernikahan  ialah  kebahagian  masing-masing pasangan.  Oleh  sebab  itu,  kondisi  psikologis istri  juga  patut  menjadi  perhatian  penting dalam  praktik  poligami  yang  dilakukan  oleh suami.  Dalam  penelitian  Sri  W.  Rahmawati menyebutkan,  faktor  pengambilan  keputusan yang  dilakukan  oleh  istri  untuk  menerima dipoligami  seringkali  tidak  berdasarkan  pada keputusan  sepenuh  hati.  Melainkan  lebih banyak faktor ekternal yang memperngaru istri
4 Khoirudin  Nasution, Riba  &  Poligami:  Sebuah Studi  atas  Pemikiran  Muhammad  Abduh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 84.
5 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  dan  Undang-Undang Perkawinan , (Jakarta: Kencana, 2007), h. 25
6 Muhammad Shahrur, “ Nahw Usul Jadidah Li al- Fiqh al-Islami ” terj., Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer , (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 428
dalam mengambil keputusan menerima berpoligami. 7
Dari  latar  belakang  di  atas,  terlihat  jelas bahwa  praktik  poligami itu dampak psikologis terhadap  perempuan  meskipun  praktik  ini diperbolehkan menurut aturan normatif agama maupun  undang-undang  yang  berlaku  di Indonesia.  Dalam  peraturan  di  Indonesia, seorang  suami  yang  hendak  menikahi  lagi, yakni  pernikahan  poligami,  maka  salah  satu syaratnya ialah mendapatkan izin dari istri dan ketetapan dari Pengadilan Agama (PA). Secara lebih detail, aturan persyaratan dan mekanisme untuk berpoligami bagi pria akan dibahas lebih lanjut.
Adanya  diskursus  dalam  poligami  ini menarik  untuk  untuk  dikaji  lebih  lanjut, khususnya  perihal  izin  dari  istri  bagi  suami yang  hendak  berpoligami  dari  perspektif hukum  Islam  sebab  ketentuan  fikih  pada dasarnya  tidak  mensyaratkan  adanya  izin  dari istri  dan  apalagi  penetapan  dari  pengadilan maupun  pejabat  berwenang.  Sebab  itu,  artikel ini hanya memfokuskan pada bahasan tentang izin  dari  istri  di  pengadilan  dari  perspektif hukum Islam.
Mashlahah Mursalah dalam Kajian

## Hukum Islam
Dalam  kajian  hukum  Islam,  ada  banyak metode  yang  berkembang  untuk  menemukan hukum,  satu  di  antaranya  ialah  mashlahah mursalah.  Banyak  ahli  yang  menilai  bahwa mashalahah  mursalah  merupakan  metode ijtihad yang paling tua namun baru mendapatkan  tempat  kembali  pada  era  abad pertengahan.  Istilah  mashlahah  mursalah dikenalkan  pertama  kali  oleh  Imam  Malik. Namun,  kajian  ini  berkembang  pesat  setelah
7 Sri W. Rahmawati, Pengambilan Keputusan Seorang Istri  dalam  Pernikahan  Poligami, Jurnal  Psikologi  Ulayat: Indonesian  Journal  of  Indigenous  Psychology,  1(2) (2013), 163-176.
Imam  Haramain,  Abu  Hamid  al-Ghazali,  dan Asy-Syatibi  mengulas  dan  menjiadikannya sebagai  pedoman  telaah  hukum.  Dari  ketiga tokoh  inilah  kemudian  terjadi  pekembangan langkap  operasional mashlahah  mursalah ketika dijadikan  sebagai  metode  ijtihad. 8 Metode  ini ditengarai  mampu  menjawab  persoalan  dari perspektif  hukum  Islam  yang  tidak  ada  dalil dalam nash.
Menurut  Imam  Al-Ghazali,  sebagaimana dikutip oleh Wahyu Abdul Jafar, mashlahah itu berintikan  menarik  manfa`at  dan  menolak mudharat, baik yang bersifat urusan keagamaan  maupun  keduniaan.  Maksud  dari pendevinisan  itu  ialah  kesesuaian  untuk memelihara  substansi  dari  tujuan  hukum Islam. 9 Dengan  cara  menarik  manfaat  dan menolak  mudhorat  inilah,  maka  sesuatu perkaran bisa terima oleh hukum Islam. Tolok ukur  kemashlahatan  itu  ialah  mengacu  pada tujuan  syariat  (maqashid  syariah)  yang terumuskan dalam tiga hal, yakni yang bersifat mutlak  ( dharuriyah ),  kebutuhan  pokok  ( hajiyah ) dan kebutuhan tambahan ( tahsiniyah ).
Dalam kajian ini,  penulis menilai metode mashlahah  mursalah mampu  untuk  menjadi pisau analisa dalam membedah pokok bahasan artikel. Metode ini dinilai mampu mengungkap nalar  filosofis  atas  pokok  bahasan  tema sehingga  memunculkan  kesimpulkan  yang lebih  komprehensif  dan  bermanfaat  dalam kajian akademis.
8 Ulasan  lebih  lengkap  lihat  Rusfi,  Muhammad, Validitas  Maslahah  Mursalah  Sebagai  Sumber  Hukum ,  Al- 'Adalah, 2017, 12.1: 63-74.
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/artic le/view/175/415  dan  Wahyu  Abdul  Jafar, Kerangka Istinbath  Maslahah  Mursalah  Sebagai  Alternatif  Problem Solving  Dalam  Hukum  Islam ,  ISTINBATH:  Jurnal
Hukum, 2016, 13.1: 89-108.
http://e- journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/vie w/544 (diakses 18 Agustus 2018). Sumber rujukan pada bagian ini juga mengacu pada dua artikel tersebut.
9 Lihat  Wahyu  Jafar, Kerangka  Istinbath  Maslahah Mursalah, h. 102

## Aturan Poligami di Indonesia
Awalnya,  hukum  tentang  perkawinan  di Indonesia  mengacu  pada  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  (KUHPer).  Aturan umum yang ada di dalam dinilai terlalu makro dan  dinilai  belum  mencerminkan  atas  hukum yang  berlaku  pada  masyarakat  Indonesia, sehingga  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Sedangkan aturan pelaksananya berupa Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  9  Tahun  1975. Karena  kebutuhan  hukum  akan  pernikahan yang sesuai dengan norma-norma ajaran Islam, maka pemerintah melahirkan Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi Hukum Islam.
Pada  dasarnya,  aturan  hukum  yang berlaku  di  Indonesia  tentang  pernikahan menganut  asas  monogami.  Meski  demikian, dalam  aturan  tersebut  termuat  juga  aturan pengecualian  yang  membolehkan  laki-laki melakukan  poligami  sebagaimana  disebutkan dalam  pasal  3  ayat  (2)  UU  Pernikahan, “Pengadilan,  dapat  membeii  izin  kepada seorang  suami  untuk  beristeri  lebih  dan seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak yang  bersangkutan.”  Menurut  penjelasan umum  angka  4  c  UU  No.  1  Tahun  1974, poligami  hanya  diperuntukkan  bagi  mereka yang  hukum  dan  agamanya  mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang. Hal ini  terlihat  jelas bahwa kebolehan poligami itu hanyalah  bila  ketentuan  normatif  dari  agama membolehkan.
Keterangan labih lanjut perihal perkawinan poligami ini disebutkan pada pasal 4 dan pasal 5. Petikan langkap dari bunyi pasal tersebut ialah sebagai berikut:
Pasal 4 1. Dalam  hal  seorang  suami  akan beristeri  lebih  dari  seorang.
Sebagaimana disebut dalam pasal 3  ayat  (2),  maka  ia  wajib  untuk mengajukan  pemohonan  kepada Pengadilan  di  daerah  tempat tinggalnya.
2.  Pengadilan  dimaksud  dalam  ayat (1)  pasal  ini,  hanya  memberikan izin  kepada  seorang  suami  yang akan  beristeri  lebih  dari  seorang apabila:
a.  isteri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b.  isteri  mendapar  caeat  badan atau  penyakit  yang  tidak dapat disembuhkan;
c.  isteri  tidak  dapat  melahirkan keturunan.
Pasal 5 1. Untuk dapat mengajukan pemwhonan  kepada  Pengadilan. Sebagaimana  ditnaksud  dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini.
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya  kepastian  bahwa  suami mampu menjamin keperluan keperluan  hidup  isteri-isteri  dan anak-anak mereka;
c. adanya  jaminan  bahwa  suami akan  berlaku  adil  terhadap  isteri- isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan  yang  ditnaksud  pada ayat  1  huruf  a  pasal  ini  tidak diperlukan  bagi  seorang  suami apabila  isteri/isteri-isterinya  tidak mungkin dimintai persetujuarmya dan  tidak  dapat  menjadi  pihak dalam  perjanjian,  atau  apabila tidak  ada  kabar  dari  isterinya selama  sekurang-kurangnya  2 (dua)  tahun  atau  karena  sebab-
sebab lainnya yang perlu
mendapat penilaian hakim.
Mekanisme terkait dengan aturan poligami ini diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana UU
Perkawinan.  Tampaknya,  aturan  ini  telah memberikan  porsi  penjelasan  yang  lebih khusus  terkait  poligami  karena  dibuat  pada satu  bab  tersendiri  yakni  pada  BAB  VIII tentang  Beristri  Lebih  dari  Seorang.  Bab  ini memuat  lima  pasal  sebagaimana  yang  akan dikutip secara lengkap di bawah ini.
Pasal 40 Apabila  seorang  suami  bermaksud untuk  beristeri  lebih  dari  seorang maka ia wajib mengajukan permohonan  secara  tertulis  kepada
Pengadilan.
Pasal 41
Pengadilan  kemudian  memeriksa mengenai:
a. Ada  atau  tidaknya  alasan  yang memungkinkan  seorang  suami kawin lagi, ialah:
-  bahwa  isteri  tidak  dapat menjalankan kewajibannya
sebagai isteri;
-  bahwa  isteri  mendapat  cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
-  bahwa  isteri  tidak  dapat melahirkan keturunan.
b. ada  atau  tidaknya  persetujuan dari  isteri,  baik  persetujuan  lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan  lisan,  persetujuan  itu harus  diucapkan  di  depan  sidang
pengadilan.
c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri- isteri  dan  anak-anak,  dengan memperlihatkan: i. surat  keterangan  mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara  tempat  bekerja; atau ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau iii. surat  keterangan  lain  yang dapat diterima oleh Pengadilan; d.  ada  atau  tidak  adanya  jaminan bahwa  suami  akan  berlaku  adil terhadap  isteri-isteri  dan  anak- anak  mereka  dengan  pernyataan atau  janji  dari  suami  yang  dibuat dalam  bentuk  yang  ditetapkan untuk itu.
Pasal 42 1. Dalam  melakukan  pemeriksaan mengenai  hal-hal  pada  Pasal  40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteriyang bersangkutan.
2. Pemeriksaan  Pengadilan  untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)  hari  setelah  diterimanya, surat permohonan beserta
lampiran-lampirannya.
Pasal 43 Apabila  Pengadilan  berpendapat bahwa  cukup  alasan  bagi  pemohon untuk  beristeri  lebih  dari  seorang,
maka Pengadilan memberikan putusannya  yang  berupa  izin  untuk beristeri lebih dari seorang.
Pasal 44
Pegawai  Pencatat  dilarang  untuk melakukan  pencatatan  perkawinan seorang  suami  yang  akan  beristeri lebih  dari  seorang  sebelum  adanya izin Pengadilan seperti yang
dimaksud dalam Pasal 43.
Ketentuan  poligami  yang  termuat  dalam pasal-pasal  di  atas  berlaku  umum  seluruh warga  negara  Indonesia.  Sedangkan  ada  juga aturan  khusus  untuk  umat  Islam  sebagaimana yang  terangkum  dalam  KHI  dan  juga  aturan bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  pria  hendak menikah  lebih  dari  satu  istri  sebagaimata termuat  dalam  PP  Nomor  10  Tahun  1983 tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP Nomor 45  Tahun 1990  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Dalam  KHI  ketentuan  tentang  poligami juga  menjadi  bahasan  dalam  bab  tersendiri, yakni pada Bab IX dengan memuat lima pasal. Berikut  adalah  petikan  lengkap  dari  lim  pasal tersebut.
Pasal 55
1. Beristeri  lebih  satu  orang  pada waktu  bersamaan,  terbatas  hanya sampai empat isteri.
2. Syarat  utama  beristeri  lebih  dari seorang,  suami  harus  mampu berlaku  adil  terhadap  ister-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang
disebut  pada  ayat  (2)  tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang. Pasal 56
1. Suami yang hendak beristeri lebih dari  satu  orang  harus  mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII  Peraturan  Pemeritah No.9 Tahun 1975. 3. Perkawinan yang dilakukan dengan  isteri  kedua,  ketiga  atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan  izin  kepada  seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
a.  isteri  tidak  dapat  menjalankan kewajiban sebagai isteri;
b.  isteri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c.  isteri  tidak  dapat  melahirkan keturunan.
Pasal 58
1. Selain  syarat  utama  yang  disebut pada  pasal  55  ayat  (2)  maka untuk memperoleh izin pengadilan  Agama,  harus  pula dipenuhi syarat-syarat yang
ditentukan pada pasal 5 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
a. adanya pesetujuan isteri;
b. adanya kepastian  bahwa suami mampu  menjamin  keperluan hidup  ister-isteri  dan  anak- anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan  pasal  41  huruf  b
Peraturan  Pemerintah  No.  9
Tahun 1975,
3. persetujuan  isteri  atau  isteri-isteri dapat  diberikan  secara  tertulis atau denganlisan, tetapi sekalipun
telah  ada  persetujuan  tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan  lisan  isteri  pada sidang Pengadilan Agama.
4. Persetujuan  dimaksud  pada  ayat (1)  huruf  a  tidak  diperlukan  bagi seorang  suami  apabila  isteri  atau isteri-isterinya  tidak  mungkin
dimintai persetujuannya dan tidak  dapat  menjadi  pihak  dalam perjanjian  atau  apabila  tidak  ada kabar  dari  isteri  atau  isteri- isterinyasekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. Pasal 59
Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan  izin  untuk  beristeri
lebih  dari  satu  orang  berdasarkan atas  salh  satu  alasan  yang  diatur dalam  pasal  55  ayat  (2)  dan  57,
Pengadilan Agama dapat menetapkan tenyang pemberian izin setelah  memeriksa  dan  mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap  penetapan  ini  isteri  atau suami  dapat  mengajukan  banding atau kasasi.
Dari  petikan  bunyai  Bab  IX  tentang pernikahan  lebih  dari  satu  istri  pada  KHI  di atas terlihat bahwa aturan ini menguatkan UU Perkawinan,  sebagaimana  yang  terdapat  pada pasal 56, pasal 58 dan pasal 59. Namun, karena tujuan KHI pada dasarnya untuk warga negara yang  beragama  Islam,  maka  KHI  menjadi aturan  tambahan  yang  bersifat  khusus.  Begitu juga  aturan  khusus  yang  berlaku  bagi  PNS yang  hendak  melakukan  praktik  poligami dengan syarat dan ketentuan-ketentuan
tambahan seperti pada pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut.
Pasal 10
1. Izin  untuk  beristri  lebih  dari  seorang hanya  dapat  diberikan  oleh  Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah  satu  syarat  alternatif  dan  ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2)  dan  ayat  (3) Pasal ini;
2. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
a. isteri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan; atau
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
3. Syarat kumulatif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ialah:
a. ada persetujuan tertulis dari isteri;
b. Pegawai  Negeri  Sipil  pria  yang bersangkutan mempunyai
penghasilan  yang  cukup  untuk membiayai  lebih  dari  seorang  isteri dan  anak  anaknya  yang  dibuktikan dengan  surat  keterangan  pajak penghasilan; dan
c. ada  jaminan  tertulis  dari  Pegawai Negeri  Sipil  yang  bersangkutan bahwa  ia  akan  berlaku adil  terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
4. Izin  untuk  beristeri  lebih  dari  seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
a. bertentangan
dengan
ajaran/peraturan  agama  yang  dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
b. tidak  memenuhi  syarat  alternatif sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat
(2)  dan  ketiga  syarat  kumulatif dalam ayat (3);
c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. alasan yang dikemukakan
bertentangan  dengan  akal  sehat;
dan/atau
e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
Sebagaimana yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini, izin dari istri itu termuat pada poin pertama  dalam pasal 5 UU Perkawinan.  Artinya,  setiap  pernikahan  yang dilakukan  oleh  seorang  pria  yang  sedang beristri,  haruslah  mendapatkan  izin  dari  istri ataupun  istri-istrinya.  Para  pakar  menilai bahwa  persyaratan  izin  dari  istri  tersebut sebagai  upaya  memperjelas  kerelaan  dari  istri yang  sudah  dinikahi.  Menurut  Ahmad  Rafiq, aturan  ketat  untuk  poligami  untuk  mencegah timbulnya  berbagai  akibat  negatif  dalam kehidupan rumah tangga, baik dari segi mental, psikologi  sosial  maupun  ekonomi  yang  dapat merugikan seluruh anggota keluarga. 10
Dalam  mekanismenya,  izin  dari  istri haruslah bisa berupa izin tertulis ataupun lisan sebagaimana  dijelaskan  PP  Nomor  1  Tahun 1975.  Dari  beberapa  observasi  awal,  banyak izin  dari  istri  ini  hanyalah  berupa  izin  tertulis saja  tanpa  dimintai  keterangan  langsung  di pengadilan. Hal ini karena ada bunyi ketentuan pada PP nomor 1 Tahun 1975 pasal 41 poin b, “ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan  lisan  maupun  tertulis,  apabila persetujuan  itu  merupakan  persetujuan  lisan, persetujuan  itu  harus  diucapkan  di  depan sidang pengadilan.” Dengan hanya izin tertulis saja,  maka  tidak  menutup  kemungkinan  surat pernyataan pemberian izin itupun ditulisankan dengan penuh keterpaksaan.
10 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 172
Menurut  penelitian  Sri  W.  Rahmawati, pada  dasarnya,  perempuan  dalam  kondisi normal  sulit  memberikan  izin  poligami  pada suaminya.  Namun,  yang  membuat  para  istri akhirnya  luluh  dan  memberikan  izin  ialah karena  faktor  pengaruh  dari  lingkungan sekitar,  baik  dari  keluarga  maupun  masyarakat umumnya.  Menurut  dia,  proses  pengambilan keputusan  seorang  istri  justru  karena  tidak mempertimbangkan  faktor  internal  dirinya sendiri.  Terkadang,  istri  menerima  dipoligami justru  untuk  menyelamatkan  pernikahannya. 11 Karena  itulah  perlunya  pengadilan  memeriksa izin  dari  seorang  istri  secara  langsung  dengan tidak hanya mengandalkan izin tertulis saja.

## Urgensi  Izin  Istri  di  Pengadilan  dalam Perspektif Mahslahah Mursalah
Sejatinya,  aturan  perundang-undangan menjadi hukum untuk mengatur kebaikan bagi seluruh  subyek  hukum.  Dalam  struktur hukum,  aturan  itu  harus  dijalankan  menurut ketentuan  formalnya  agar  sesuai  dengan subtansinya  sehingga  terhindar  dari  perbuatan yang melanggar hukum itu sendiri. Karena itu, dalam  setiap  pengambilan  keputusan  hukum, semua  pihak  perlu  memperhatian  aturan formal agar tidak terjadi pelanggaran. Demikian  juga  yang  berlaku  pada  hukum poligami.
Sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas, ketentuan-ketentuan  hukum  poligami  dalam UU  No.  1  Tahun  1974,  jo.  PP  No.  9  Tahun 1975  jo.  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) adalah bersifat mengatur pelaksanaan kebolehan berpoligami menurut hukum Islam, dan  bukan  menutup  kebolehannya.  Atik Wirdani  dalam  penelitiannya  menyimpulkan bahwa  sebagain  besar  negara  muslim  pun mensyaratkan  adanya  izin  dari  istri  dan
11 Sri  W.  Rahmawati, Pengambilan  Keputusan Seorang Istri, h. 176
ketetapan pengadilan dalam poligami. 12 Hal ini sebagai  bagian  dari  ijtihad  dalam  upaya meminimalisir  dampak  dari  praktik  poligami. Sebab  itulah,  faktor  material  seja  tidak  cukup untuk menjadi landasan hakim dalam memberikan  izin  poligami,  melainkan  juga harus  melihat  dari  sisi-sisi  lain,  sebagaimana yang  diamanatkan  dalam  aturan  perundang- undang  yang  berlaku  di  Indonesia.  Sebab, masalah poligami jelas yang menjadi kebijakan adalah para hakim di pengadilan agama.
Supaya  tidak  menimbulkan  dampak  bagi rumah tangga yang pertama, maka persyaratan mendapatkan  izin  dari  istri  atau  istri-istri menjadi syarat supaya tidak ada penyalahgunaan, adanya  keputusan pengadilan merupakan  upaya  ijtihad  harus  berdasarkan pada kemashlahatan. Apalagi, dalam pernikahan  itu  memuat maqashid  al-syariah . Sedangkan  terkait  poligani,  setiap  hakim  perlu mengambil  kebijakan  dari  pertimbangan  izin dari  istri  karena  pada  kenyataannya  tidak sedikit suami yang sewenang-wenang melakukan poligami dengan menyalahgunakan kebolehan poligami.
Perlunya  izin  isteri  didasarkan  pada prinsip  keseimbangan  hak  dan  kedudukan suami  isteri,  dan  didasarkan  pada  prinsip bahwa  hal  tersebut  memang  dikehendaki  oleh pihak-pihak  (suami-isteri)  yang  bersangkutan. Dengan demikian prinsip tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya penyalahgunaan  dan  kesewenang-wenangan satu  terhadap  yang  lain.  Dalam  hal  ini,  dari perspektif  mashlahah,  maka  di  dalamnya terkandung mashlahah  al-daruriyah, yakni harus dijadikan  sebagai  perkara  utama  dalam memeriksa izin tersebut.
Izin  dari  istri  masuk  dalam  kategori dharuriyah karena  itu  termasuk  bagian  penting
12 Atik  Wartini, Poligami:  Dari  Fiqh  Hingga Perundang-Undangan, HUNAFA:  Jurnal  Studia  Islamika, 2013, 10.2, h. 241
demi  menjaga  keutuhan  dan  kebahagiaan rumah  tangga.  Bila  dicermati,  dalam  kajian fikih, poligami bukanlah perkara wajib, bahkan fikih  tidak  menghendaki  seseorang  untuk berpoligami. 13 Karena itu, persyaratan poligami begitu  ketat  diberikan  oleh  Alqur’an,  yakni harus  adil.  Sedangkan  konsep  adil  itu  sendiri sangatlah  relatif.  Karena  itu,  praktik  poligami harus  diiringi  dengan  syarat-sayarat  yang memiliki  ruh  berdasarkan  maksud  syariatnya. Misalnya, sebab umum yang menjadi keringanan berpoligami ialah minimnya jumlah pria  disebabkan  oleh  peperangan,  bencana, ataupun  fenomena  angka  kelahiran  yang minim.  Dalam  kondisi  seperti,  menjaga poligami  bisa  menjadi  pilihan  untuk  menjaga anak-anak  yatim  maupun  kaum  perempuan. Sedangkan bila dari penyebab khusus, misalnya karena  kondisi  biologis  seksual  yang  tidak seimbang,  tidak  memiliki  keturunan,  dan lainnya. Namun, semua itu perlu pertimbangan berdasarkan  mashlahahnya,  bukan  serta  merta mengikuti hawa nafsu belaka.
Pengadilan  agama,  sebagai  lembaga  yang berhak memberikan keputusan, apakah seseorang  diperbolehkan  atau  tidak  untuk berpoligami,  patut  memeriksa  secara  benar perihal izin dari istrinya. Sebagaimana disebutkan  pada  pasal  5  UU  Perkawinan  dan pasal 58 PP Nomor 1 Tahun 1975, bahwa izin itu bisa tertulis dan bisa juga berupa izin lisan. Dalam  hal  ini,  dua  pola  tersebut  telah diterapkan  secara  bersamaan  oleh  Pengadilan Agama,  yakni  izin  tertulis  yang  kemudian dipriksa kembali oleh hakim dengan menghadirkan  istri  yang  membuat  pernyataan pada  persidangan.  Dari  sanalah,  akan  terlihat korelasi  antara  izin  tertulis  dengan  pengakuan secara  lisan  untuk  dijadikan  acuan  dalam pengambilan keputusan. Maka, dalam perspektif mashlahah mursalah , pemeriksaan izin istri di depan persiangan merupakan
13 Ibid, h. 249-250
kebutuhan hajiyah (kebutuhan  pokok)  untuk menunjang kebutuhan mutlak.
Dari  paparan  di  atas,  tunjauan  dari perspektif mashlahah  mursalah terhadap  aturan perundang-undangan  tentang  poligami  di Indonesia  terlihat  berusaha  menghargai  istri sebagai pasangan  hidup suami. Hal ini  terlihat dari  ketentuan  dan  mekanisme  yang  cukup ketat,  termasuk  adanya  persetujuan  dari  istri. Untuk  itu  ini  perundang-undangan  Indonesia memberikan  kepercayaan  sepenuhnya  kepada hakim  di  Pengadilan  Agama.  Jadi,  perundang- undangan  Indonesia  mengenai  poligami, meskipun  Alquran  jelas  mengizinkan  seorang laki-laki  menikah  lebih  dari  satu,  namun perundangundangan  Indonesia  melarangnya. Pelarangan  semacam  itu  karena  kerugiannya ( mafsadah ) lebih besar daripada keuntungannya ( mashlahah ). 14 Sedangkan persetujuan isteri bagi suami  yang  berpoligami  sangat  diperlukan demi  untuk  menjaga  keharmonisan  rumah tangga.  Menjaga  keharmonisan  rumah  tangga adalah  bagian  dari maqhasid  al-syari’ah ,  karena tujuan  syara` dalam  menetapkan suatu hukum untuk makhluk itu ada lima, yaitu: memelihara agama,  memelihara  jiwa,  memelihara  akal pikiran, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

## A. Kesimpulan
Dari uraian di atas, izin istri bagi seorang suami  yang  hendak  berpoligami  merupakan persyaratan  untuk  mendapatkan  ketetapan oleh  pengadilan.  Namun,  izin  itu  semestinya tidak hanya berupa izin tertulisa saja melainkan harus  juga  dibuktikan  dengan  kesaksian langsung di depan persidangan. Dari perspektif mashlahah  mursalah,  izin  dari  istri  termasuk bagian  yang dharuriyah (mutlak)  bagi  hakim dalam mempertimbangkan permohonan
14 Muhibbuthabry, Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-negara Modern , AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah , 2016, 16.1. h. 17
poligami. Sedangkan memeriksa kesaksian istri di  pengadilan  merupakan  bagian hurriyah (kebutuhan pokok) untuk menunjang kebutuhan  yang dharuriyah (mutlak).  Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara permohonan  poligami,  hakim  Pengadilan Agama tidak  hanya mengandalkan izin tertulis saja  melainkan  juga  dengan  pemeriksaan langsung  terhadap  istri  yang  memberikan.

## Daftar Pustaka
Irawan,  Candra  Sabtia, Perkawinan  dalam  Islam:  Monogami  atau  Poligami? ,  Yogyakarta:  An  Naba’,
2007.
Jafar,  Wahyu  Abdul, Kerangka  Istinbath  Maslahah  Mursalah  Sebagai  Alternatif  Problem  Solving  Dalam Hukum Islam, ISTINBATH: Jurnal Hukum, 2016, 13.1: 89-108. http://e- journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/544
Jamal,  Ridwan, Hukum  Poligami  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan  Dan  Fikhi , Jurnal  Ilmiah  Al- Syir'ah2.1 (2016). http://dx.doi.org/10.30984/as.v2i1.217
Makrum, Poligami dalam Perspektif Al-Qur’an , MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2016, 1.2: 35-50. https://doi.org/10.24090/maghza.v1i2.739
Muhibbuthabry, Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-negara Modern , AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 2016, 16.1. http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2891
Nasution, Khoirudin, Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 10 tahun 1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  Pegaiwai  Negeri  Sipil  (PNS)  Repbulik Indonesia
Rahmawati,  Sri  W. Pengambilan  Keputusan  Seorang  Istri  Dalam  Pernikahan  Poligami , Jurnal  Psikologi Ulayat:  Indonesian  Journal  of  Indigenous  Psychology,  2013,  1.2:  163-176. http://dx.doi.org/10.24854/jpu22013-18
Riyandi,  S. Syarat  Adanya  Persetujuan  Isteri  Untuk  Berpoligami  (Analisis  Ushul  Fikih  Syafi  ‘Īyyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974) . Jurnal Ilmiah Islam Futura, 2015, 15.1: 111-142. http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v15i1.561
Rusfi, Muhammad, Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum , Al-'Adalah, 2017, 12.1: 63- 74. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175/415
Shahrur,  Muhammad,  “ Nahw  Usul  Jadidah  Li  al-Fiqh  al-Islami ”  terj.,  Sahiron  Syamsuddin  dan Burhanuddin, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer , Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , Jakarta: Kencana, 2007.
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Wartini,  Atik, Poligami:  Dari  Fiqh  Hingga  Perundang-Undangan, HUNAFA:  Jurnal  Studia  Islamika, 2013, 10.2: 237-268. https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.29.237-268
Zainuddin  dan  Afwan  Zainuddin, Kepastian  Hukum  Perkawinan  Siri  dan  Permasalahannya  Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Yogyakarta: Deepublihs, 2017.