Volume 04, No. 01 Februari 2024, Hal. 93-101                                           P-ISSN: 2774-9150
DOI: https://doi.org/10.37850/ ta’awun. https://journal.stitaf.ac.id/index.php/taawun.

## PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN
Muh Sutri Mansyah 1 *, Edy Nurcahyo 2 , Zudin 3 , Abdul Razak 4 , La Ode Muhammad Karim 5 , Rizki Mustika Suhartono 6 , Darojatun Andara 7 1,2,3,4,5,6,7
Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Sulawesi Tenggara
email : muhsutrimansyahr@gmail.com 1 ) , cahyonur3dy@gmail.com 2 ) zudin0102@yahoo.com 3)
abdulrazak23@yahoo.com 4) muhqarim@gmail.com 5 )
rizkimustika44@gmail.com 6) darojatanda@gmail.com 7 )
* Corresponding Author
Received 3 December 2023; Received in revised form 19 December 2023; Accepted 15 January 2024

## Abstrak
Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  dan pemahanan tentang pencegahan dan penindakan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sampuabalo,  Kabupaten  Buton.  Pengabdian  Masyarakat  ini  diharapkan  mampu memberikan  kesadaran  hukum  tentang  bagaimana  pencegahan  dan  penindakan kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini penyuluhan, ceramah  dan  diskusi.  Teknik  Analisa  yang  digunakan  yaitu  wawancara.  Hasil  penelitian menunjukan  Upaya  meningkatkan  pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat  salah  satu yang  efektif  ialah  penyuluhan  hukum  yang  dilakukan  dihadapan  Masyarakat  Desa Sampuabalo  dan  peserta  yang  hadir  dominan  orang  yang  sudah  berkeluarga dan sangat antusias  bahkan  Masyarakat  mengharapkan  perlu  dilakukan  penyuluhan  hukum  lagi sehingga dapat menambah mengetahuan seputar hukum.
Kata kunci : Penyuluhan Hukum, Pencegahan, Penindakan, KDRT.

## Abstract
This Community Service aims to provide knowledge and understanding about preventing and dealing with domestic violence in Sampuabalo mur Village, Buton Regency. It is hoped that this  Community  Service  will  be  able  to  provide  legal  awareness  about  how  to  prevent  and take  action  against  domestic  violence.  The  methods  used  in  this  activity  are  counseling, lectures,  and  discussions.  The  analysis  technique  used  is  interviews.  The  results  of  the research show that one of the effective efforts to increase public knowledge and awareness is legal counseling carried out in front of the Sampuabalo Village Community the participants present  were  predominantly  married  people  and  were  very  enthusiastic  the  community hoped  that  more  legal  counseling  would  be  needed  so  that  they  could  increase  their knowledge about the law.
Keywords : Legal Counseling, Prevention, Enforcement, Domestic Violence.

## PENDAHULUAN
Fenomena  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  adalah  fenomena  yang kompleks  dan  multifaset.  Ada  banyak  faktor  dan  latar  belakang  yang  dapat memengaruhi atau  menyebabkan KDRT terjadi. Berikut ini adalah beberapa latar belakang  dan  faktor  yang  terkait  dengan  KDRT(Wardhani,  2021):  1.  Pola Kekerasan  yang  Ditiru:  Orang-orang  yang  dibesarkan  di  lingkungan  di  mana kekerasan rumah tangga sering meniru pola tersebut saat dewasa karena mereka mungkin  menganggapnya  normal.  2.  Faktor  Budaya  dan  Sosial:  Beberapa  budaya atau  komunitas  mungkin  memiliki  norma  atau  persepsi  tertentu  tentang  peran gender,  kekuasaan,  dan  kontrol  dalam  hubungan.  Norma-norma  ini  dapat mendorong  perilaku  KDRT(Sutiawati  &  Mappaselleng,  2020).  3.  Ketidaksetaraan Kekuasaan:  KDRT  sering  dikaitkan  dengan  ketidaksetaraan  kekuasaan  dalam hubungan. Pelaku dapat menggunakan kekerasan untuk mengontrol, mengontrol, atau  menekan  pasangan  atau  anggota  keluarga  mereka.  4.  Masalah  Pengendalian Emosi:  Pelaku  KDRT  seringkali  menghadapi  masalah  mengendalikan  emosi mereka,  seperti  kemarahan,  kecemasan,  atau  rasa  rendah  diri.  Mereka  mungkin menggunakan  kekerasan  sebagai  cara  untuk  mengatasi  atau  mengekspresikan emosi mereka(Kolibonso, 2018). 5. Penyalahgunaan Zat: Penyalahgunaan zat dapat meningkatkan  risiko  KDRT  karena  efek  zat  dapat  mengurangi  hambatan  dan meningkatkan agresi. 6. Faktor Ekonomi: Ketidakstabilan keuangan, stres ekonomi, atau ketergantungan ekonomi pada pasangan atau anggota keluarga lainnya dapat menyebabkan  ketegangan  dan  konflik,  yang  dapat  menyebabkan  KDRT.  Pelaku KDRT  mungkin  berusaha  untuk  menjauhkan  korban  dari  teman,  keluarga,  atau sumber dukungan lainnya. Dengan membatasi akses korban ke sumber-sumber ini, pelaku  dapat  mempertahankan  kontrol  dan  kekuasaan  atas  korban.  8.  Masalah Kesehatan Mental: Beberapa pelaku KDRT mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, gangguan kepribadian, atau gangguan stres pasca-trauma, yang dapat mempengaruhi perilaku mereka(Sukardi, 2015).
Meskipun ada beberapa latar belakang dan faktor risiko yang terkait dengan KDRT, tidak semua orang yang memiliki faktor risiko ini akan menjadi pelaku atau korban KDRT. KDRT adalah hasil dari banyak faktor dan dinamika hubungan yang kompleks(Sukadi & Ningsih, 2021). Untuk pencegahan dan intervensi yang efektif, diperlukan  pendekatan  holistik  yang  mempertimbangkan  semua  aspek  masalah ini. di Indonesia, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam beberapa peraturan  hukum  dan  regulasi(Laurika,  2016).  Salah  satu  undang-undang  yang mengatur masalah KDRT yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT),  pada Penerapan  UU  PKDRT  di  Indonesia  terus  mengalami  perkembangan(Sibarani, 2016),  termasuk  upaya  dalam  pelaksanaan,  penegakan  hukum,  dan  pendidikan publik mengenai pentingnya penghapusan KDRT(Alimi & Nurwati, 2021).
Selain  UU  PKDRT,  ada  juga  regulasi  lainnya  di  Indonesia  yang  relevan dengan perlindungan hak perempuan dan anak, yang dapat berhubungan dengan masalah  KDRT(Fanani,  2018).  Meskipun  Indonesia  telah  memiliki  UU  PKDRT namun  tidak  serta  merta  tidak  ditemukan  kekerasan  tersebut.  Berdasarkan  data dari  Komnas  Perempuan  tahun  2021  terdapat  aduan  mengenai  kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  dialami  oleh  Perempuan  sebanyak  1.404  kasus  (65%) (Iskandar,  2016).  Data  tersebut  masih  tinggi,  berdasarkan  uraian  latar  belakang perlu  diselenggarakan  penyuluhan  hukum  terhadap  Masyarakat  yang  telah berumah tangga. Maka perlu dilakukan penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penanggulangan kejahatan.

## BAHAN DAN METODE
Dalam  pengabdian  kepada  Masyarakat  menggunakan  metode  penyuluhan hukum,  yaitu  memberikan  penjelasan  mengenai  Pencegahan  Dan  Penindakan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Dalam  penyuluhan  hukum  ini  melibatkan sejumlah  mahasiswa  magister  hukum  universitas  Muhammadiyah  buton bertempat di Desa Sampuabalo, Kabupaten Buton untuk peserta yang hadir ialah Masyarakat  Desa  Sampuabalo  yang  terdiri  dari  remaja  dan  orangtua.  Teknik mengambil  data  dengan  wawancara  dan  melakukan  penelurusan  secara mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  melakukan  pengabdian,  materi  yang  disampaikan  bersumber  pada peraturan  perundang-undangan  maupun  jurnal  yang  memiliki  relevandi  dengan tema  pengabdian.  Maka  berikut  hasil  dan  pembahasan  dari  pengabdian  yang dilakukan.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  kekerasan  yang  dimaksud  dalam undang-undang tersebut tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi secara psikologis, seksual  dan  atau  penelantaran(Alimi  &  Nurwati,  2021b).  Lebih  lanjut  kekerasan psikologis  merupakan  tperbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan  rasa  percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis  berat  pada  seseorang  (Rosnawati,  2018).  penelantaran  dimaksud  ialah orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dan berlaku bagi  setiap  orang  yang  mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi  dengan  cara membatasi  dan/atau  melarang  untuk  bekerja  yang  layak  di  dalam  atau  di  luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang  tersebut(Maisah &  Yenti, 2016).
Kekerasan  seksual  pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap orang  yang  menetap  dalam  lingkup  rumah  tangga  tersebut  dan  pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang  lain  untuk  tujuan  komersial  dan/atau  tujuan  tertentu(Badruzaman,  2020).
Namun terdapat aturan yang lebih khusus mengatur mengenai kekerasan seksual yakni  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual, kekerasan seksual terdiri atas: a) Pelecehan seksual nonfisik; b) Pelecehan seksual  fisik;  c)  pemaksaan  kontrasepsi;  d)  pemaksaan  sterilisasi;  e)  pemaksaan perkawinan; f) penyiksaan seksual; g) eksploitasi seksual; h) perbudakan seksual; dan  i)  kekerasan  seksual  berbasis  elektronik.  UU  KDRT  dan  UU  TPKS  ,  saling melengkapi  dalam  konteks  kekerasan  seksual  diatur  lebih  lengkap  dan  jelas. Namun  meskipun  UU  KDRT  belum  mengatur  lebih  jelas.  Namun  tetap  berlaku undang-undang tersebut.

## Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Upaya  Pencegahan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  merupakan upaya  yang  kompleks  dan  memerlukan  kerja  sama  dari  berbagai  sektor  dan pemangku  kepentingan.  Berikut  beberapa  strategi  dan  pendekatan  untuk pencegahan  KDRT(Bhakti  &  Gunawan,  2020):  1)  Pendidikan  dan  Kesadaran Masyarakat:  mengadakan  kampanye  publik  dan  program  pendidikan  untuk meningkatkan  kesadaran  tentang  KDRT,  termasuk  dampaknya  pada  individu, keluarga,  dan  masyarakat;  dan  mengedukasi  masyarakat  tentang  hak-hak  asasi manusia,  kesetaraan  gender,  dan  pentingnya  hubungan  yang  sehat.  2)  Pelatihan bagi  Pihak  Berwenang:  Memberikan  pelatihan  kepada  petugas  penegak  hukum, pekerja kesehatan, pekerja sosial, dan  profesional lainnya untuk mengidentifikasi tanda-tanda  KDRT,  menangani  kasus  dengan  sensitif,  dan  merujuk  korban  ke layanan yang tepat. 3) Layanan dan Dukungan bagi Korban: menyediakan akses ke layanan pendampingan, konseling, perlindungan, dan bantuan hukum bagi korban KDRT  dan  mengembangkan  dan  memperkuat  jaringan  layanan  komunitas  untuk mendukung  korban.  4)  Intervensi  untuk  Pelaku(Sopacua,  2022):  menyediakan program  intervensi  dan  rehabilitasi  untuk  pelaku  KDRT,  dengan  fokus  pada perubahan  perilaku,  pemahaman  tentang  akar  penyebab  kekerasan,  dan pencegahan  kejadian  berulang.  5)  Kebijakan  dan  Regulasi  yang  Mendukung: mengadopsi,  mengimplementasikan,  dan  menegakkan  kebijakan,  peraturan,  dan undang-undang  yang  mendukung  pencegahan  dan  penanganan  KDRT; memperkuat sistem peradilan untuk memastikan bahwa pelaku KDRT dituntut dan diberi  sanksi  yang  sesuai.  6)  Kolaborasi  Antar  Sektor:  membangun  kemitraan antara  pemerintah,  organisasi  non-pemerintah,  sektor  swasta,  lembaga pendidikan,  dan  masyarakat  untuk  bekerja  sama  dalam  pencegahan  KDRT.  7) Penelitian dan Data: melakukan penelitian dan survei untuk memahami prevalensi, faktor  risiko,  dan  tren  KDRT  dan  menggunakan  data  untuk  menginformasikan kebijakan,  program,  dan  intervensi.  8)  Kampanye  dan  Advokasi(Sukardi,  2015b): Melakukan  kampanye  media  dan  advokasi  untuk  mengubah  norma-norma  sosial yang  mendukung  KDRT,  serta  mempromosikan kesetaraan  gender  dan  hubungan yang sehat. 9) Pendidikan dalam Hubungan: Mengintegrasikan pendidikan tentang hubungan sehat, komunikasi, persetujuan, dan pengambilan keputusan yang sehat
dalam kurikulum pendidikan. 10) Sumber Daya dan Infrastruktur(Laurika, 2016): Memastikan  ketersediaan  sumber  daya,  termasuk  tempat  perlindungan,  layanan medis, konseling, dan dukungan lainnya untuk korban KDRT.
Pencegahan  KDRT  memerlukan  pendekatan  yang  holistik,  berkelanjutan, dan berbasis bukti (Aziz, 2017). Dengan upaya bersama  dari berbagai pemangku kepentingan,  diharapkan  insiden  KDRT  dapat  dikurangi  dan  masyarakat  dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan mendukung.

## Sanksi Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga
Sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain: Sanksi orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima)  tahun  sampai  15  (lima  belas)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 15.000.000,00  (lima  belas  juta  rupiah)  sampai  Rp  45.000.000,00  (empat  puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga; b) Sanksi orang  yang  melakukan  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga  ancaman  pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  9.000.000,00 (sembilan  juta  rupiah)  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  45  Undang-Undang Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga; c) Sanksi  orang  yang  melakukan  kekerasan  seksual  dalam  rumah  tangga  ancaman pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah  Tangga; d) Sanksi  orang  yang  memaksa  melakukan  hubungan  seksual ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00  (dua  belas  juta  rupiah)  atau  denda  paling  banyak  Rp 300.000.000,00  (tiga  ratus  rupiah)  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  47 Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga; e) Sanksi  orang  yang  menelantarkan  ancaman  pidana  penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
Gambar 1. Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan dan Penindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di di Desa Sampuabalo, Kabupaten Buton.
Gambar 2. Dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum di Desa Sampuabalo, Kabupaten Buton.
Dari  sosialisasi  diatas  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  ditemukan berasal  dari  keluhan  peserta/masyarakat  yang  telah  berumah  tangga,  tindakan kekerasan kadangkala berasal dari istri atau dapat sebaliknya dari suami. Namun kekerasan  sulit  dicegah  sehingga  sebaiknya  menghidari  pertengkaran.  Dengan dilakukan  penyuluhan,  baik suami/istri  dapat  memahami  tindakan  yang  dilarang oleh  peraturan  perundang-undangan  sehingga  sebelum  bertindak  akan  berpikir akibat dari tindak tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pelaksanaan kegiatan  penyuluhan  hukum  tersebut  diatas dapat  disimpulkan  sebagai  berikut;  1)  peserta  penyuluhan  baik  dosen  maupun
mahasiswa  masgister  ilmu  hukum  Universitas  Muhammadiyah  Buton  memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan bagaimana pencegahan dan penindakan yang  dilakukan  apabila  mengalami  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  2) antusias peserta tinggi bahkan peserta aktif bertanya, tentunya hal ini disebabkan dalam menyampaikan materi sudah sangat baik dan harapannya perlu dilakukan penyuluhan hukum lagi agar kesadaran Masyarakat semakin baik.
Kegiatan  penyuluhan  harus  sering  diadakan  sehingga  dapat  menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan  perlu  dilakukan  koordinasi  dengan  aparat  penegak  hukum  untuk  mencegah dan  menindak  tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Membentuk  desa harmonis  rumah  tangga  yang  dapat  memberikan  edukasi  dan  perlindungan terhadap korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR RUJUKAN
Alimi,  R.,  &  Nurwati,  N.  (2021).  Faktor  penyebab  terjadinya  kekerasan  dalam rumah  tangga  terhadap  perempuan. Jurnal  Penelitian  Dan  Pengabdian Kepada … , Query date: 2024-01-06 11:54:14 . http://journal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33434 Aziz,  A.  (2017).  Islam  Dan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Kordinat:  Jurnal Komunikasi Antar … , Query date: 2024-01-06 11:54:14 .
http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1244045&val =12589&title=ISLAM%20DAN%20KEKERASAN%20DALAM%20RUMAH% 20TANGGA
Badruzaman, D. (2020). Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT). Tahkim , Query  date:
2023-12-28 11:12:59 . https://scholar.archive.org/work/xr5sio264vf7hfvlz4j3gzfjtu/access/wayb ack/https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/download/55 58/pdf
Bhakti,  I.,  &  Gunawan,  T.  (2020).  Upaya  Preventif  Aparat  Desa  Dalam
Penanggulangan  Kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Journal  of  Public Administration and … , Query date: 2024-01-06 11:54:14 . https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadminis/article/view/2368/0
Fanani,  E.  (2018).  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga,  Antara  Terobosan  Hukum  dan  Fakta Pelaksanaannya. Jurnal Legislasi Indonesia , Query date: 2023-12-28 11:12:59 . https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/workshop/article/viewFile /17/13
Iskandar, D. (2016). Upaya  Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yustisi , Query  date:  2023-12-28  11:12:59 .  https://ejournal.uika- bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1102
Kolibonso, R. (2018). Penegakan hukum kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Jurnal  Legislasi  Indonesia , Query  date:  2024-01-06  11:54:14 .  https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/296/181
Laurika,  A.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Lex  Crimen , Query  date:  2024-01-06 11:54:14 . https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11113
Maisah, M., & Yenti, S. (2016). Dampak psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga  di  Kota  Jambi. ESENSIA:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Ushuluddin , Query  date:
2023-12-28 11:12:59 . https://ejournal.uin-
suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/1292
Prasetio,  Hodi  Eko.  (2023).  Pendampingan  Pengolahan  Kotoran  Sapi  Menjadi Pupuk Organik. Mafaza: Jurnal Pengabdian Masyarakat. 3(1), 75-88
Rosnawati, E. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan  Anak  (P2TP2A)  dalam  mengatasi  kekerasan  dalam  rumah  tangga.
Kosmik Hukum , Query date: 2023-12-28 11:12:59 . http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/2341
Sibarani,  S.  (2016).  Prospek  Penegakan  Hukum  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT). Jurnal  HAM , Query  date:
2023-12-28 11:12:59 . https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/66
Sopacua,  M.  (2022).  Konsep  Ideal  Pencegahan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Terhadap  Perempuan. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia , Query  date:
2024-01-06 11:54:14 . https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13423
Sukadi, I., & Ningsih, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan  dalam  rumah  tangga. Egalita:  Jurnal  Kesetaraan  Dan  … , Query date: 2023-12-28 11:12:59 . http://repository.uin-malang.ac.id/8676/
Sukardi, D. (2015). Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan  hukum  positif. Mahkamah:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam , Query  date:
2023-12-28 11:12:59 . https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view /287
Sutiawati,  S.,  &  Mappaselleng,  N.  (2020).  Penanggulangan  Tindak  Pidana Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  di  Kota  Makassar. Jurnal  Wawasan Yuridika , Query date: 2024-01-06 11:54:14 . http://e- journal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/315
Wardhani,  K.  (2021).  …  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  pada  Tingkat  Penyidikan Berdasarkan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan
Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  …. Jurnal  Riset  Ilmu  Hukum , Query  date: 2023-12-28 11:12:59 . https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/70