Submission Review Process Revised Accepted Published 25-02-2020 01-03 s/d 23-03-2020 29-03-2020 30-12-2019 01-04-2020
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 1  No. 2, April  2020 (159-171)
Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang
Pola Relasi Kuasa Negara dan Kelompok Tambang Minyak Ilegal (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan

## Choirul Wahyudi
Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: irul4945@gmail.com

## M. Syawaluddin
Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## Nico Oktario Adytyas
Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## ABSTRACT
This  study  will  describe  how  the  pattern  of  relations  in  the  management  of  illegal  oil mines in Keluang District with two problem formulations, first what are the factors that shape the power relations between the State and the illegal oil mining group in Keluang District. The second is how the role of each actor and its influence in the case of illegal oil  mining  in  Keluang  District?  To  answer  the  two  problem  formulations  above, researchers use the theory of rent seeking from Gordon Tullock. The method used in this research is qualitative method. The approach that will be used to support this research is to use a case study approach. In this study, the data will be divided into two types, namely primary and secondary data. Primary data is data obtained in the field through interviews and direct observation at the research site. Secondary data is data obtained from books, papers and documents related to this research. Data analysis used in this study is Analysis Interactive  Model  from  Miles  and  Huberman  which  divides  the  steps  in  data  analysis activities with several parts, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The presence of illegal oil mines  in Keluang District raises a sign where the presence and how the role of the State especially the government
Choirul Wahyudi, M. Syawaluddin, Nico Oktario Adytyas, Pola Relasi Kuasa Negara dan Kelompok Tambang Minyak Ilegal (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020
involved  in  the  management  of  natural  resources  in  the  case  of  illegal  oil  mining  in Keluang District.
Keywords: Power Relations, illegal oil mines, rent seeking.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  akan  menguraikan  bagaimana  pola  relasi  dalam  pengelolaan  tambang minyak ilegal  di  Kecamatan Keluang dengan dua rumusan masalah,  yang pertama apa saja Faktor yang membentuk relasi kuasa antara Negara dan kelompok tambang minyak ilegal  di  Kecamatan  Keluang.  Yang  kedua  bagaimana  peran  masing-masing  aktor  dan pengaruhnya  dalam  kasus  tambang  minyak  ilegal  yang  ada  di  Kecamatan  Keluang  ?. untuk menjawab kedua rumusan masalah diatas peneliti menggunakan teori rent seeking dari  Gordon  Tullock.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif.  Pendekatan  yang  akan  digunakan  untuk  mendukung  penelitian  ini  adalah menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini, data akan dibagi menjadi dua macam,  yaitu  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  di lapangan melalui wawancara dan observasi langsung di tempat penelitian. Data sekunder adalah  data  yang  diperoleh  dari  buku,  makalah  dan  dokumen-dokumen  yang berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Anlisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Analysis  Interactive  Model  dari  Miles  dan  Huberman  yang  membagi  langkah- langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi.  Kehadiran tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang menimbulkan sebuah tandatanya dimana kehadiran  dan  bagaimana  peran  Negara  khususnya  pemerintahan  terkait  dalam pengelolaan  sumberdaya  alam  dalam  kasus  tambang  minyak  ilegal  di  Kecamatan Keluang.
Keywords: Relasi Kuasa, tambang minyak ilegal, rent seeking

## PENDAHULUAN
Fokus   penelitian   ini   menguraikan   bagaimana    peran    negara  dalam  pengolahan kekayaan  alam  di  daerah.  Kecamatan  Keluang  merupakan  salah  satu  daerah  yang memiliki potensi cadangan minyak bumi  yang melimpah akan tetapi tumbuh suburnya kegiatan  tambang-tambang  ilegal  mengasumsikan  bahwa  pengelolaan  tersebut  tidak diolah  dengan  baik.  Tumbuh  suburnya  pengelolaan  minyak  secara  ilegal  yang  telah terjadi di Kecamtan Keluang tidak hanya di lakukan di lahan-lahan perkebunan tapi juga di  lakukan  di  area  dekat  pemukiman  warga.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  adanya tambang  minyak  ilegal  yang  beroprasi  sejak  tahun  2014  hingga  saat  ini  masih berlangsung di Kecamatan Keluang merupakan adanya penyimpangan dalam pengeloaan Sumber  Daya  Alam.  Karena  pemerintah  absen  atau  tidak  hadir  dalam  pengelolahan
Choirul Wahyudi, M. Syawaluddin, Nico Oktario Adytyas, Pola Relasi Kuasa Negara dan Kelompok Tambang Minyak Ilegal (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020
tersebut.
Pengelolaan  sumber  daya  alam  seharusnya  diatur  oleh  negara  dan  fungsi  negara dalam  pengelolaan  SDA  adalah  sebagai  administrator  sepeti  diatur  dalam  Undang- undang 1945 pasal 33 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-  besar  kemakmuran rakyat. Artinya kekayaan SDA  yang ada seharusnya manfaatnya dapat  di  rasakan oleh seluruh  masyarakat.  Namun  dalam  kasus  ini  potensi  SDA  yang  melimpah  hanya dinikmati  oleh  segelitir  orang.  Tambang  minyak  ilegal  yang  terjadi  di  Kecamatan Keluang  ini  terjadi  karena  rendahnya  pengetahuan  tentang  regulasi  yang  mengatur tentang SDA dan pendapat mereka yang menggangap bahwa lahan yang mereka miliki adalah  sepenuhnya  milik  mereka,  ditambah  lagi  dengan  tidak  adanya  sosialisasi  dari pihak  pemerintah  terhadap  masyarakat  sehingga  mereka  semakin  leluasa  untuk mengeksploitasi kekayaan minyak di Kecamatan Keluang.
Dalam  rangka  desentralisasi  pemerintah  daerah  memiliki  wewenang  untuk mengelola potensi sumberdaya alam yang ada di daerahnya. Dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UUPD). Dalam UUPD Pasal 17 disebutkan bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki  hubungan  dengan  pemerintah  dan  dengan  pemerintah  daerah  lainnya,  yang salah satunya adalah hubungan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintah.
Keberadaan  tambang  minyak  ilegal  di  Kecamatan  Keluang  yang  tumbuh  subur mengindikasikan adanya pertukaran kepentingan antara penambang dengan Negara yang terjadi  di  balik  layar.  Dalam  kasus  ini  pemegang  kekuasaan  berupanya  mendapatkan keuntungan  dengan  memanfaatkan  kedudukan  dan  kekuasaan  demi  mendapatkan keuntungan dari aktifitas atau kegiatan tambang minyak oleh masyarakat dengan biaya yang  mereka  sebut  dengan  biaya  koordinasi,  timbal  balik  yang  diberikan  pemegang kekuasaan dari transaksi tersebut bukan berupa perizian formal namun berupa jaminan keamanan dalam kegiatan pertambangan ilegal tersebut.
Seharusnya negara hadir dalam kasus ini sebagai penengah berdasarkan fungsinya menegakkan  peraturan  yang  ada.  Namun  ketidak  hadiran  Negara  juga  menimbulkan sebuah  tanda  tanya  karena  hal  yang  tidak  mungkin  jika  pemerintah  setempat  tidak mengetahui fenomena tambang minyak ini atau Negara hadir namun bukan sebagaimana fungsinya.  Jika  melihat  fenomena  yang  ada  memungkinkan  jika  ada  relasi  antara kelompok  penambang  dengan  hal  yang  membuat  pemerintah  setempat  diam  sehingga terkesan memelihara kelompok penambang ilegal dalam kasus ini.
Agar  penelitian  ini  lebih  terarah  peneliti  membatasi  permasalahan  dengan  hanya menjelaskan  dan  menguaraikan  bagaimana  pola  relasi  kuasa  yang  terbangun  akibat adanya rent seeking dalam kegiatan penambangan minyak ilegal di Kecamatan Keluang Kabupaten  Musi  Banyuasin  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  terjadi  sejak  tahun  2014 hingga sekarang.
Dari  batasan  masalah  tersebut  muncullah  sebuah  permasalahan,  apa  saja  faktor yang  membentuk  relasi  kuasa  antara  Negara  dan  kelompok  tambang  minyak  ilegal  di Kecamatan Keluang ? dan bagaimana peran masing-masing aktor dan pengaruhnya dalam kasus tambang minyak ilegal yang ada di Kecamatan Keluang.
Choirul Wahyudi, M. Syawaluddin, Nico Oktario Adytyas, Pola Relasi Kuasa Negara dan Kelompok Tambang Minyak Ilegal (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April

## TINJAUAN LITERATUR
Dominasi  terselubung  pengusaha  tambang  timah  dalam  penyelesaian  konflik  antara nelayan dengan PT Timah yang melakuakan aktivitas pertambangan timah laut di wilayah pesisir bangka belitung terhadap alotnya Pemerintah Bangka Belitung menanggapi protes nelayan tradisional bangka. Dalam kasus ini Sandy Pratama menjelaskan adanya relasi kuasa antara pengusaha timah dengan Pemerintah bangka yang membayangi sikap DPRD dengan  tidak  secara  tegas  mengangkat  isu  lingkungan  dan  keputusan  Gubernur  yang setengah hati dalam SK penghentian sementara kegiatan tambang timah laut hanya untuk mendulang simpati berujung dukungan politik masyarakat. (Pratama, 2018).
Penelitian Asep Nurjaman yang berjudul “Relasi Kerjasama Elit Kapitalis Dengan Elit  Lokal  Tambang  Emas  (Studi  Kasus)  Timika  Papua ”. Menjelaskasan  relasi  kaum kapitalis  Amerika,  Pemerintah  Indonesia  dan  elite  Politik  Papua  yang  menghasilkan Undang-undang  yang dibuat  secara transaksional dengan tanpa melibatkan masyarakat lokal  sebagai  hal  penting  yang  perlu  diperhatikan  dengan  Fakta  membuktikan  bahwa sekelompok orang yang terlibat dalam kerjasama ini, mendapatkan fasilitas yang cukup mewah  ketimbang  masyarakat  yang  tidak  terlibat  (bekerja)  justru  dapat  diskriminasi, dialienasikan, dikucilkan, diintimidasi dan diabaikan komoditas-komoditas pemilikannya. (Nurjaman, 2017)
Kelompok  elit  lokal  adalah  pemilik  tunggal  atas  tanah  ulayat  industri  tambang emas  di  Timika  Papua.  Kelompok  tersebut  adalah  aktor  yang  bermain  panggung PT.Freeport  Indonesia.  Pasca  perpanjangan  kontrak  telah  berakhir  keputusan  tertinggi adalah ke tiga aktor untuk diperpanjangan atau sebaliknya. Pembangun bagi masyarakat proletariat yang di wilayah Timika mendapat pelayanan khusus melalui mitra kerja yang dibangun  oleh  PT.Freeport  dalam  bentuk  lembaga  kemasyarakatan  yakni  lembaga pengembangan  masyarakat  Amungme  Kamoro  (LPMAK),  Lembaga  Adat  Amungme (LEMASA),  Lembaga  Adat  Kamoro  (LEMASKO),  Yayasan  Wharsting,  dan  Yayasan Juamako). Lembaga yang tersebut kelola dana satu persen dari perusahan PT. Freeport Indonesia sebagai dana jaminan sosial (CSR) dalam bentuk program, akhir lembaga juga tidak  bekerja  sesuai  tujuan  lembaga  tetapi  justru  keluar  dari  tujuan  yang  sebenarnya sehingga hak masyarakat dapat diabaikan akhirnya terjadi konflik vertikal horizontal.
Marcelino  Solissa  dalam  penelitiannya  “Fenomena  Orang  Kuat  Lokal  di Indonesia: Studi Kasus Tentang Kemunculan Keda dalam Eksploitasi Tambang Emas di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku. (Solissa,2016) Menjelaskan kehadiran sistem  desentralisasi  melalui  otonomi  daerah  menciptakan  arena  atau  babak  baru  dari kontestasi pertarungan dan perseteruan kekuatan politik untuk saling menguasai di ranah lokal,  sehingga  banyak  bermunculan  elit-elit  di  tingkat  lokal  yang  memanfaatkan kesempatan  untuk  terus  mengakumulasikan  dan  mengumpulkan  kekayaan  sebesar- besarnya.
Eka  Suaib  dan  La  Husen  Zuada  dalam  ”Fenomena  „Bosisme  Lokal‟  di  Era Desentralisasi:  Studi  Hegemoni  Politik  Nur  Alam  di  Sulawesi  Tenggara ” mengkaji tentang kekuasaan orang kuat lokal yang membangun relasi dan membangun kekuatan tak kasat mata atau dalam teori dapat dikatakan sebagai “negara bayangan” dalam kasus ini Nur Alam Gubernur dua periode. (Suaib, 2015) Sepak terjang orang kuat lokal dalam menguasai  SDA  yang  ada  tidak  berhenti  sebagai  seorang  pengusaha  Nur  Alam  terjun kedunia politik dengan modal sumber daya yang dimilikinya sebagai seorang pengusaha yang  merintis  sejak  zaman  orde  baru  dan  semkin  memperkuat  kedudukan  dan
Choirul Wahyudi, M. Syawaluddin, Nico Oktario Adytyas, Pola Relasi Kuasa Negara dan Kelompok Tambang Minyak Ilegal (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020
memperkaya  dirinya  setelah  menjadi  gubernur  dua  periode  di  Sulawesi  Tenggara. Kebijakan  yang  dibuatnya  alih-alih  kebijakan  yang  dibuat  untuk  kesejahteraan masyarakat, hal tersebut hanya untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat.
M.  Uhaib  As‟ad  (2016)  dalam  penelitannya “ Kapitalisasi  Demokrasi  dan Jaringan  Patronase  Politik  (Keterlibatan  Pengusaha  Tambang  dalam  Pilkada  di Kalimantan Selatan) ” menjelaskan pola relasi antara orang kuat lokal dengan pemerintah. Penelitian ini mengkaji hubungan timbal balik yang di dapat antara Pengusaha Tambang dengan  pemerintah.  Proses  Pilkada  yang  diwarnai  praktik  persekongkolan  politik  dan bisnis,  jika  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  pasca  Pilkada,  Kepala  Daerah  yang terpilih  akan  lebih  memberikan  loyalitasnya  kepada  para  klien  politik  (political  client) dan  klien  bisnisnya  (business  client)  dari  pada  (konstituen).  Pada  perkembangan selanjutnya para pemilik modal (pengusaha tambang) akan berperan sebagai pemerintah bayangan  (shadow  government).  Pemerintah  bayangan  dan  bos  lokal  akan mengendalikan serta mendikte kebijakan pemerintah (bupati atau gubernur), khususnya kebijakan  yang  terkait  dalam  pengelolaan  pertambangan  dan  menyandera  institusi kekuasaan dan penguasa daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Sedangkan,  pendekatan  yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakter holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata. (Yin, 2012)
Studi  kasus  juga  disebut  sebagai  penelitian  eksploratif.  Oleh  karena  itu,  peneliti dapat  mengeksplorasi  pengalaman  subjektif  orang  yang  diteliti  sekaligus  makna  yang mereka  hubungkan  dengan  pengalaman-pengalaman  tersebut.  Metode  studi  kasus  ini dapat  mempermudah  dalam  menggambarkan  fenomena  relasi  politik  dan  bisnis,  serta memahami realitas politik dan bisnis untuk diukur secara akurat. (Moleong, 2007)
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang  diperoleh  secara  langsung  dari  pihak  yang  menjadi  sumber  penelitian  di lapangan.Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  mengutip  berbagai  sumber tertulis  yang  erat  kaitannya  dengan  penelitian  ini  seperti  buku,  literatur,  dan  referensi lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sumber daya alam yang melimpah merupakan anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada  umat  manusia,  namun  jika  kekayaan  SDA  tersebut  tidak  dikelola  dengan sebagaimana  mestinya  bukan  manfaat  yang  baik  yang  diterima  justru  sebaliknya kekayaan SDA justru menjadi kutukan yang membuat manusia berbuat melampaui batas hanya demi nilai ekonomi faktor-faktor lain kemudian diabaikan.
Secara paradoks, meskipun muncul harapan besar akan munculnya kekayaan dan luasnya peluang  yang mengiringi temuan dan ekstraksi minyak serta sumberdaya alam lainnya,  anugerah  seperti  itu  kerap  kali  menjadi  penghambat  dari  pada  menciptakan
Choirul Wahyudi, M. Syawaluddin, Nico Oktario Adytyas, Pola Relasi Kuasa Negara dan Kelompok Tambang Minyak Ilegal (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020
pembangunan yang stabil dan berkelanjutan. Di sisi lain, kekurangan sumberdaya alam ternyata belum terbukti menjadi penghalang terhadap kesuksesan ekonomi.
Negara memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Kecamatan Keluang memiliki sumberdaya alam melimpah yang merupakan sumber kekayaan namun juga sebagai kutukan bagi Kecamatan Keluang karena dalam praktek pengelolaanya yang hanya  di  dasarkan  pada  ambisi  ekonomi  nilai-  nilai  yang  tidak  kalah  penting  akhrinya diabaikan.
Kecamatan Keluang merupakan kawasan pertanian yang mayoritas penduduknya adalah  sebagai  petani  karet.  Sebagai  seorang  petani  penghasilan  mereka  tentu  saja dipengaruhi oleh cuaca dan harga karet yang tidak stabil belum selesai dengan masalah itu petani karet masih dibuat cemas dengan masalah kriminal, yang seringkali hilangnya hasil sadapan mereka. Seperti dibahas sebelumnya bahwa minimnya lahan perkebunan dan  banyaknya  jumlah  keluarga  tani  di  Kecamatan  Keluang  yang  mengasumsikan tingginya tingkat kriminal.
Terhitung sejak tahun 2014 tambang minyak illegal beroprasi semakin marak dan tidak  terkontrol  hingga  sumur  minyak  bekas  pertaminapun  menjadi  target  eksploitasi warga  Kecamatan  Keluang,  hingga  akhirnya  dari  pihak  pertamina  mengambil  langkah hukum untuk menertibkan kejadian ini dan dikeluarkanya peraturan gubernur sumatera selatan  yang  dilakukan  tim  terpadu  sesuai  dengan  SK  Gubernur  Sumsel  No 713/KPTS/DESDM/2017. Pada Tanggal 13 November 2017 mulai berjalannya peraturan tersebut yang berkoordinasi dan menetapkan langkah-langkah strategis untuk pengambil alihan dan penutupan sumur tersebut.
Hal tersebut dilakukan Pertamina EP karena sumur-sumur minyak bekas yang ada di Keluarahan Keluang tersebut masih  memiliki cadangan minyak didalamnya. Selain itu Pertamina juga masih melakukan pengeboran minyak di Mangunjaya dimana lokasi tersebut  masih  satu  area  di  Kecamatan  Keluang  yang  tentusaja  masih  mempengaruhi produksi  minyak  yang  di  kelola  PT  Pertamina  EP  Asset  1  Ramba  Field  di  Desa Mangunjaya.
Setelah  dilakukan  penertiban  sumur  minyak  ilegal  dan  penertiban  pengelolaan sumur  minyak  bekas  pertamina  tidak  menunjukan  adanya  efek  positif  dari  penertiban tersebut.  Memang  sempat  surut  kegiatan  penambangan  minyak  ilegal  itu  setelah dilakukannya penrtiban akan tetapi beberapa waktu kemudian justru kegiatan itu semakin marak dan tidak terkontrol. Telah menjadi rahasia umum jika ada beberapa oknum pejabat publik yang ikut serta dalam penambangan minyak ilegal di Kecamatan Keluang setelah diterbitkan SK Gubernur Sumatera Selatan tentang penertiban sumur minyak ilegal yang target  operasinya  di  Kabupaten  Musi  Banyuasin.  Negara  terkesan  merawat  persoalan tambang minyak ini agar tetap ilegal karena ada nilai ekonomi yang ingin diperoleh dari pihak pemangku kekuasaan di Kecamatan Keluang.
Ketidakmampuan negara untuk mengambil sikap yang tegas akhirnya berbuntut panjang  serta  mencederai  nilai  demokrasi.  Kekayaan  alam  yang  hasilnya  seharusnya dapat dinikmati sebagian besar masyarakat namun dalam kasus ini hanya dinikmati oleh segelintir orang saja.
Wheeler,  menemukan  bahwa  di  Afrika  sub-Sahara,  negara-  negara  yang  kaya akan mineral memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari mereka yang tidak kaya  mineral  selama tahun 1970- an. Demikian  pula Gelb  dan  Associates menemukan bahwa  Negara  yang  pertumbuhan  ekonomi  bertumpu  pada  sector  sumber  daya  alam
Choirul Wahyudi, M. Syawaluddin, Nico Oktario Adytyas, Pola Relasi Kuasa Negara dan Kelompok Tambang Minyak Ilegal (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020
mineral mengalami kerusakan yang serius, dalam hal efisiensi pembentukan modal dalam negeri selama periode 1971-1983. Hal ini  mengarah kepada pertumbuhan ekonomi yang negatif pada Negara yang kaya sumber daya alam mineral, dan ini secara dramatis dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Negara pengekspor minyak. Sholikin, 2018)
Pengelolaan  minyak  secara  ilegal  ini  dalam  jangka  pendek  memang  secara langsung  dapat  dirasakan  efek  ekonomi  atau  keuntungan  yang  diperoleh  namun  jika melihat lebih jauh atau efek jangka panjangnya justru merusak potensi ekonomi alam di Kecamatan  Keluang.  Seperti  rusaknya  lahan  perkebunan  baik  karet  maupun  sawit tempat  bekas  pengeboran  minyak  itu  sendiri.  Disamping  itu  juga  masalah  pencemaran lingkungan akbat limbah minyak yang di buang  di sungai membuat beberapa sungai tidak layak  untuk  digunakan  baik  untuk  keperluan  rumah  tangga  dan  makhluk  hidup  lainya yang kehilangan habitatnya.
Dalam sistem demokrasi pemerintah adalah meraka yang dipilih oleh rakyat dan diberi  kekuasaan  oleh  rakyat  untuk  mengurus  urusan  politik  sementara  cakupan  ilmu politik mecakup seluruh masalah sosial. Untuk melihat bagaimana kasus perburuan rente yang melibatkan Negara dan kelompok tambang minyak ilegal  di  Kecamatan Keluang peneliti mengajak pembaca melihat masalah ini menggunakan sudut pandang Foucault yang berhubungan dengan kekuasaan.
Kekuasaan,  menurut  Foucault,  tidak  dipahami  dalam  konteks  pemilikan  oleh suatu  kelompok  institusional  sebagai  suatu  mekanisme  yang  memastikan  ketundukan warga  Negara  terhadap  negara.  Kekuasaan  juga  bukan  mekanisme  dominasi  sebagai bentuk  kekuasaan  terhadap  yang  lain  dalam  relasi  yang  mendominasi  dengan  yang didominasi  atau  yang powerful dengan powerless .  Kekuasaan  bukan  seperti  halnya bentuk kedaulatan suatu Negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok.
Persoalan  kekuasaan  bukanlah  persoalan  pemilikan,  dalam  konteks  siapa menguasai siapa atau siapa yang powerful sementara yang lain powerless . Kekuasaan itu tersebar, berada di mana-mana ( omnipresent ), imanen terdapat dalam setiap relasi sosial. Hal  ini  bukan  karena  kekuasaan  itu  memiliki  kemampuan  mengkonsolidasikan  segala sesuatu  di  bawah  kondisi  ketidak  nampakannya,  melainkan  karena  kekuasaan  selalu diproduksi dalam setiap momen dan setiap relasi. Kekuasaan itu ada di mana-mana bukan karena ia merengkuh segala sesuatu melainkan karena ia datang dari manapun. (Kamahi, 2017)
Relasi kuasa antara Negara dan kelompok tambang minyak terjadi bukan karena kekuasaan  secara  struktural  atau  bukan  karena  pengakuan  secara  legitimasi  antara keduanya,  bukan  terjadi  karena  negara  memiliki  instrument  dan  fasilitas  untuk mendominasi  dan  bukan  karena  status  ilegal  dalam  pengelolaan  tambang  minyak sehingga  dapat  didominasi  oleh  salah  satu  instansi  pemerintahan  yang  memiliki kemampuan  mendominasi  tersebut.  Melainkan  kekuasaan  itu  merupakan  bentuk  dari relasi kekuatan yang imanen dalam ruang kekuasaan itu beroperasi.
Pemanfaatan  sumber  daya  alam  sebagaimana  diatur  dalam  UU  1945  pasal  33 adalah sepenuhnya dikuasai oleh Negara melalui mekanisme kekuasaan eksekutif yang berwenang  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan.  Akan  tetapi  munculnya  fenomena tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang merupakan bentuk dari relasi kuasa yang bersembunyi dibalik kekuasaan konstitusional.
Menurut  Sudarto  di  bidang  penegakan  hukum  pidana  didukung  oleh  alat
Choirul Wahyudi, M. Syawaluddin, Nico Oktario Adytyas, Pola Relasi Kuasa Negara dan Kelompok Tambang Minyak Ilegal (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020
pelengkap  dan  peraturan  yang  relatif  lebih  lengkap  dari  penegakan  hukum  di  bidang- bidang lainnya. Aparat yang dimaksud disini adalah kepolisian kejaksaan pengadilan dan lembaga  eksekusi  pidana,  sedangkan  peraturan  peraturan  yang  ada  dikatakan  lebih lengkap  ialah  antara  lain  ketentuan  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-  Undang  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  tentang  Kepolisan  Republik  Indonesia  dan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Komariah, 2016)
Dengan demikian, kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya. (Kamahi, 2017)
Penyelesaian  masalah  tambang  minyak  ilegal  tidak  dapat  diseleakan  secara tunggal  oleh  salah  satu  lembaga  saja  karena  pada  dasarnya  permasalahan  ini  adalah permasalahan yang kompleks artinya lembaga-lembaga terkait harus bekerjasama untuk mengatasi  dan  memberikan  solusi  yang  tepat  dalam  kasus  tambang  minyak  Ilegal  di Kecamatan Keluang.
Fatalnya ada oknum dari kepolisian yang terlibat dalam kegiatan tambang minyak ini sehingga lembaga kepolisian ini terlihat kehilangan sifat swakarsa yang diberi fasilitas oleh  undang-undang  untuk  menindak  suatu  perkara  tanpa  adanya  pengaduan  terlebih dahulu.  Merka terus merong-rong kekayaan Negara dan mengabaikan amanat  undang- undang hal inilah merupakan bentuk dari hilangnya fungsi Negara.
Bukan jadi masalah jika pertukaran kepentingan tersebut merupakan asset pribadi, namun yang jadi permasalahannya adalah relasi tersebut memperoleh hasil dari asset non pribadi.  Relasi  kuasa  melihat  kekuasaan  lebih  fleksibel  keuasaan  tidak  melekat  pada kekuasaan konstitusional relasi kuasa melekat pada tubuh atau kekuasaan tersebut terletak pada masing-masing individu yang terjadi dibalik kekuasaan konstitusional pada konteks tambang minyak ilegal ini.
Seperti dibahas sebelumnya bahwa relasi kuasa adalah bentuk dari relasi kekuatan yang imanen terjadi dalam ruang kekuasaan itu beroprasi yang artinya dalam kasus ini ada hubungan transaksi  kekuatan atau tukar tambah kepentingan yang secara sadar relasi tersebut mereka kehendaki karena sama-sama memiliki kekuatan yang sepadan untuk di gadaikan.
Untuk menguraikan bagaimana pola relasi kuasa yang melanggengkan kegiatan tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang yang menggerogoti kekayaan Negara serta menyalah gunakan amanat undang-undang yang dilakukan dalam rangka perburuan rente maka perlu di jelaskan siapa saja, peran dan pengeruh masing-masing aktor yang bermain dalam kasus tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang.

## Bentuk Relasi Tambang Minyak Ilegal di Kecamatan Keluang
Bentuk  relasi  tersebut  berupa  transaksi,  dari  pihak  kelompok  penambang  memberikan upeti dan  merekrut pejabat  dalam usahanya dan  dari pihak pejabat  public memberikan jasa berupa pelemahan pengawasan dan sebagai informan bentuk relasi tersebutlah yang dimaksud dengan rent seeking.
Untuk  melihat  fenomena  ekonomi  politik  seperti  diungkapkan  di  atas,  konsep patrimonialisme barangkali  dapat  membantu  kita  untuk  menjelaskan  perilaku  politik
Choirul Wahyudi, M. Syawaluddin, Nico Oktario Adytyas, Pola Relasi Kuasa Negara dan Kelompok Tambang Minyak Ilegal (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020
pejabat negara di Indonesia. Beberapa sarjana juga telah mencoba menjelaskan fenomena politik tersebut dengan menghubungkan karakteristik sistem politik di Indonesia dengan menerapkan teori ”neo-patrimonialism” , yaitu suatu teori yang pertama kali dirumuskan oleh  Max  Weber.  Dalam  teori  Weber,  otoritas  birokrasi-  patrimonial  paling  tidak  ada 4(empat) ciri karakteristik , yaitu :
1. Pejabat-pejabat disaring atas dasar kriteria- kriteria pribadi dan politik.
2. Jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan atau keuntungan.
3. Pejabat-pejabat  mengontrol  baik  fungsi  politik  maupun  fungsi  administratif karena tidak ada pemisahan antara sarana-sarana produksi dan administrasi.
4. Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik.
Menggunakan  dan  mencermati  aspek  ekonomi  politik  secara  mendalam  dari  proses pembangunan  suatu  negara  berkembang  merupakan  sesuatu  yang  esensial  untuk memahami kenapa para birokrat dan politisi , yang menurut teori ”agents of change” , selalu  dimotivasi  oleh  keinginan  luhur  untuk  berbuat  terbaik  bagi  bangsa  dan  Negara sebagai  institusi  perubahan  sosial.  Namun,  realitas  dan  pengalaman  di  negara-negara sedang membangun menunjukkan, ternyata para birokrat tersebut merupakan bagian dari ”self-seeking interest group dan self –serving leaders.
Pendapat  Grindle  di  atas,  menegaskan  betapa  pentingnya  perspektif  ekonomi politik  bermanfaat  untuk  memahami  berbagai  akar  persoalan  pembangunan  yang membelenggu sebagian besar negara-negara sedang membangun, seperti Indonesia. Dan yang  terpenting  adalah  kegunaannya  dalam  menjelaskan  perilaku  pejabat  negara,  baik pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pembangunan. (Utomo, 2010)
Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami  kekuasaan  mesti  didekati  dengan  mengajukan  pertanyaan  bagaimana kekuasaan  beroperasi  atau  dengan  cara  apa  kekuasaan  itu  dioperasikan.  Cronin menunjukkan  pengertian  kekuasaan  sebelumnya  yang  memandang  secara  substantive- tertanam  dalam,  dijalankan  oleh,  dan  terhadap-subjek  menjadi  konsep  kekuasaan relasional sebagai suatu fungsi jaringan relasi antar subjek. Pergeseran ini berimplikasi pula  terhadap  bagaimana  kekuasaan  itu  dioperasikan  dan  apa  yang  menjadi  perhatian dalam menganalisis beroperasinya kekuasaan.
Pola relasi kuasa tambang minyak ilegal di Kecamatan Keluang termasuk dalam pola organizational corporation. Dimana kelompok penambang miyak dapat diakatakan sebagai  kelompok  bisnis  yang  berupaya  mengajak  pejabat  untuk  join/gandengan  atau dalam  istilah  lain  berkenan  menanam  saham  dalam  kegiatan  tambang  minyak  ilegal tersebut.
Sementara  dari  pihak  pejabat,  mereka  memandang  jabatan  sebagai  sumber kekayaan  atau  keuntungan.  Sehingga  dalam  praktiknya  mereka  berperan  sebagai koordinator  melalui  penyalur  informasi  dan  sebagai  keamanan.  Maksud  dari  penyalur informasi  adalah  mereka  membocorkan  informasi  kepada  penambang  apabila  akan diadakan jadwal  razia sehingga ketika pada saat jadwal  razia tersebut para penambang tidak  berada  dilokasi  tambang.  Fungsi  keamanan  disini  bukanlah  arti  keamanan  yang sesungguhnya  melainkan  agar  membiarkan  mobil-mobil  yang  biasa  masuk  membeli
Choirul Wahyudi, M. Syawaluddin, Nico Oktario Adytyas, Pola Relasi Kuasa Negara dan Kelompok Tambang Minyak Ilegal (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020
minyak mentah penambang tetap memiliki akses masuk.
Akan  tetapi  koordinasi  tersbut  harus  di  tukar  dengan  nominal  tertentu      dalam rumus berikut  jika 1  drum minyak mentah seharga Rp 700.000 maka penambang harus membayar kepada pejabat sebesar Rp 70.000. Dalam kasus ini juga mencerminkan ciri karakteristik birokrasi-patrimonial, yaitu memandang jabatan sebagai sumber kekayaan atau  keuntungan.  Meskipun  penambang  terkesan  tidak  secara  terbuka  menjelaskan adanya  tekanan  dari  kedua  belah  pihak  ketika  ditanya  tentang  biaya  koordinasi pemanbang tersebut menjelaskan tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk koordinasi. Adapun sebab-sebab keluarnya angka Rp 70.000 tersbut berasal dari pengaruh harga jual minyak mentah itu sendiri. Harga minyak mentah itu juga dipengaruhi oleh harga jual resmi  pertamina yang dijual eceran oleh masyarakat di sekitaran Kecamatan Keluang. Sehingga biaya koordinasi tersebut juga tidak tetap nominal yang harus di bayarkan.
Ketidak  jelasan  atas  solusi  yang  diberikan  pemerintah  untuk  mengakomodir tambang  tersebut  menjadi  salah  satu  alasan  kenapa  tambang  minyak  di  Kecamatan Keluang  dikatakan  ilegal.  Dari  pihak  Pemerintah  Kecamatan  Keluang  sendiri  telah memberikan  tindakan  alternatif  melalui  sosialisasi  guna  pembentukan  koperasi  yang bergerak di bidang pengelolaan tambang tersebut.
Kealotan  pembentukan  badan  hukum  itu  sendiri  juga  dipengaruhi  oleh  ketidak kompakan  dari  kelompok  penambang  yang  anggotanya  ratusan  dan  tidak  ada  langkah yang jelas dan tegas dari pihak pemerintah terkait penyelesaian permasalahan tambang minyak ilegal ini. Dari hasil obesrvasi dan keteranga tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa  status  ilegal  pertambangan  di  Kecamtan  Keluang  dengan  sengaja  dirawat  agar tetap ilegal karena ada teori yang mengatakan bahwa jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan atau sumber penghasilan.
Dan ditambah lagi dengan sifat arogan para penambang yang merasa mampu dan lebih  ingin  mengisi  kantong-kantong  pribadi  pejabat  publik  dibandingkan  mendapat status  legal  dengan  mengikuti  peraturan  dan  ketentuan  yang  ada.  Hal  tersebut  dipilih penambang karena biaya pengeboran satu sumur minyak telah menembus angka 80 juta, sehingga untuk melakukan pengeboran tersebut mereka menggandeng banyak pihak agar ikut  terlibat  menyuplai  kebutuhan  pengeboran,  pengelolaan  dan  penjualan  minyak mentah dan minyak olahan di Kecamatan Keluang.

## KESIMPULAN
Seperti dijelaskan pada bab-bab sebelumnya Relasi kuasa dalam kasus tambang minyak ini  terjadi  karena  faktor  peralihan  mata  pencaharian  dari  petani  karet  atau  sawit  ke penambang  minyak  dikarenakan  ketersediaan  lahan  pertanian  tidak  sesuai  dengan mayoritas  mata  penacaharian  penduduk.  Kecamatan  Keluang  sebagai  pengelola  lahan pertanian  yang  sebagian  besar  menggantungkan  hidupnya  pada  sektor  pertanian  di Kecamatan Keluang.
Choirul Wahyudi, M. Syawaluddin, Nico Oktario Adytyas, Pola Relasi Kuasa Negara dan Kelompok Tambang Minyak Ilegal (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020
Biaya  pembuatan  satu  sumur  dan  biaya  operasional  tambang  yang  tidak  murah membuat penambang menjalin relasi antar penambang dan ditambah lagi dengan status ilegal penambangan minyak ini akhirnya harus melibatkan aktor dari pejabat publik guna kepentingan tetap bertahannya tambang minyak di Kecamatan Keluang. Karena jabatan disini dipandang sebagai sumber kekayaan dan penghasilan.
Pola  relasi  kuasa  tambang  minyak  ilegal  diKecamatan  Keluang  termasuk  dalam pola organizational corporation. Dimana kelompok penambang miyak dapat diakatakan sebagai  kelompok  bisnis  yang  berupaya  mengajak  pejabat  untuk  join/gandengan  atau dalam  istilah  lain  berkenan  menanam  saham  dalam  kegiatan  tambang  minyak  ilegal tersebut.
Sementara  dari  pihak  pejabat,  mereka  memandang  jabatan  sebagai  sumber kekayaan  atau  keuntungan.  Sehingga  dalam  praktiknya  mereka  berperan  sebagai koordinator  melalui  penyalur  informasi  dan  sebagai  keamanan.  Maksud  dari  penyalur informasi  adalah  mereka  membocorkan  informasi  kepada  penambang  apabila  akan diadakan jadwal  razia sehingga ketika pada saat jadwal  razia tersebut para penambang tidak  berada  dilokasi  tambang.  Fungsi  keamanan  disini  bukanlah  arti  keamanan  yang sesungguhnya  melainkan  agar  membiarkan  mobil-mobil  yang  biasa  masuk  membeli minyak mentah penambang tetap memiliki akses masuk.
Choirul Wahyudi, M. Syawaluddin, Nico Oktario Adytyas, Pola Relasi Kuasa Negara dan Kelompok Tambang Minyak Ilegal (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April

## DAFTAR PUSTAKA
As’ad,  M.  Uhaib.  2016.  Kapitalisasi  Demokrasi  Dan  Jaringan  Patronase  Politik. Keterlibatan Pengusaha Tambang Dalam Pilkada Di Kalimantan Selatan, FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB (UNISKA) Banjarmasin, Vol. 1, No. 1, 34-41. Budi  Santoso,  Priyo.  1993.  Birokrasi  Pemerintah  Orde  Baru:  Prspektif  Kultural  dan Struktural. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
DWI  ANANTA,  DICKY.  2016.  Politik  Oligarki  dan  Perampasan  Tanah  di  Indonesia:
Kasus  Perampasan  Tanah  di  Kabupaten  Karawang  Tahun  2014 , Institut  Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (Inskripena), Jakarta Selatan, JURNAL POLITIK, VOL. 2, NO. 1, AGUSTUS, 101- 135.
Eka  Suaib  dan  La  Husen  Zuada.  2015. Fenomena  „Bosisme  Lokal‟  Di  Era Desentralisasi:  Studi  Hegemoni  Politik  Nur  Alam  Di  Sulawesi  Tenggara, Dosen Universitas Halu Oleo, Kendari. Volume 12 No. 2, 51–69.
Fauziah,  Dona.  2017.  Ekonomi  Politik:  Relasi  Pemerintah  Daerah  Dan  Masyarakat Dalam  Kasus  Pertambangan  Emas  Tanpa  Izin  Di  Desa  Petapahan  Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015. Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru, (Volume 4 No. 1 2017). 1-15.
Hidayat, Syarif. 2001. Pola Hubungan Penguasa-Pengusaha: Studi Kasus di Jawa Barat dalam
Kamahi, U. (2017). Teori kekuasaan michael foucault: tantangan bagi sosiologi politik.
Jurnal Al-Khitabah , 3 (3).
Kamahi,  Umar.  2017.  Teori  Kekuasaan  Michel  Foucault:  Tantangan  bagi  Sosiologi Politik,  (Jurnal  Al-Khitabah,  Vol.  III,  No.  1,  Juni  2017  :  117  –  133),  UMDA Kupang.
Komariah, M. (2016). Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 4 (1), 76-91. Moleong, Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Nawawi,  Hadari.  1990. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Nico L. Kana dkk (editor), Dinamika Politik Lokal di Indonesia Salatiga, Pustaka Percik. Nurjman, Asep. 2017. Relasi Kerjasama Elit Kapitalis Dengan Elit Lokal Tambang Emas. Studi  Kasus  Timika  Papua, Pascasarjana  Universitas  Muhammadiyah  Malang. 1069-1080.
Pratama, S. (2018). Dimensi Ekonomi Politik Dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan (Studi  Kasus  Surat  Keputusan  Gubernur  Bangka  Belitung  Tentang  Penghentian Sementara  Operasional  Pertambangan  Laut  PT  Timah,  Tbk  Tahun  2016). JWP (Jurnal Wacana Politik) , 3 (1).
Pratama,  Sandy.  2018.  Dimensi  Ekonomi  Politik  Dalam  Konflik  Tata  Kelola Pertambangan . Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian  Sementara  Operasional  Pertambangan  Laut  PT  Timah,  Tbk  Tahun 2016 , Ilmu Politik FISIP UBB, Vol. 3, No. 1, 41-53.
Rachbini, J Didik. 2001. Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sholikin, A. (2018). Kutukan Sumber Daya Alam (resource Curse). Solihah,  Ratnia.  2016 . Pola  Relasi  Bisnis  Dan  Politik  Di  Indonesia  Masa  Reformasi:
Choirul Wahyudi, M. Syawaluddin, Nico Oktario Adytyas, Pola Relasi Kuasa Negara dan Kelompok Tambang Minyak Ilegal (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.2, April 2020
Kasus Rent Seeking , Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran ISSN 2502 - 9185, Vol. 1, No. 1, Maret, 41-52.
Utomo,  S.  (2010).  Politik  dan  Wirausaha  Fenomena  “Rent  Seeking”  dan  “Client Businessmen “pada Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Demak Jawa-Tengah. Jurnal Lembaga Ekonomi dan Kebudayaan Nasional LIPI .
Yahya,  A.  (2019).  Political  Communication  of  Hasan  Basri  Agus;  Dramaturgical Analysis  in  Jambi  Local  Government  Implementation. Jurnal  Studi  Sosial  Dan
Politik , 3 (2), 156-165. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4401
Yenrizal, Y. (2017). Penyebaran Nilai-Nilai Lingkungan di Masyarakat Petani Pedesaan (Studi  Etnografi  Komunikasi  pada  Masyarakat  Desa  Tenam  Bungkuk,  Semende Darat Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan). Jurnal Studi Sosial Dan Politik , 1 (2), 179-193. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v1i2.4042
Yin, R. K. (2012). Studi Kasus (Desain dan Metode). Cetakan ke tiga. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Press Release: Public Expose Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) .
Yin, Robert. 2012. Studi Kasus, Desain dan Metode . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.