PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 56-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1

## PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE
( Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tanah Datar )
Nurul Husna 1 ; Lola Yustrisia 2 ;  Syaiful Munandar 3 .
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Jln. By Pass Aur Kuning No.1 Bukittinggi
E-mail : nurulhusna0595@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com, munandarsyaiful@gmail.com. Naskah diterima : 12/01/2024, revisi : 30/02/2024, disetujui 29/03/2024

## Abstract
The aim of the research is to explain the process of resolving petty theft  crimes through restorative justice. The concept of restorative justice is a criticism of the concept of the criminal system which views crime as a violation of state regulations. The main problems are: What is the process  for  resolving  petty  theft  crimes  through  restorative  justice  at  the  Tanah  Datar  District Prosecutor's  Office,  and  what  are  the  obstacles  to  the  process  of  resolving  petty  theft  crimes through restorative justice at the Tanah Datar District Prosecutor's Office and efforts to overcome the obstacles. The research method used in this research is an empirical juridical method. The conclusion, among other things, is that the legal regulations regarding minor crimes are basically regulated in the Criminal Code. even in Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2012 concerning  Adjustments  to  Limits  for  Minor  Crimes  and  the  amount  of  fines  in  the  Criminal Procedure Code. Implementation of Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020  Termination  of  Prosecution  based  on  restorative  justice.  (case  study  at  the  Tanah  Datar District Prosecutor's Office).
Keywords : Restorative justice, Petty theft, Resolution of minor crimes, Prosecutor's office.

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  yaitu  untuk  menjelaskan  bagaimana  proses  penyelesaian  tindak pidana  pencurian  ringan  melalui restorative  justice Konsep  keadilan  restoratif  adalah  kritik terhadap konsep sistem pidana yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan Negara. Adapun  masalah utama yaitu  Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Tanah Datar,  dan Apa saja kendala  pada proses  penyelesaian  tindak  pidana  pencurian  ringan  melalui  restorative  justice  di  Kejaksaan Negeri  Tanah  Datar  dan  upaya  mengatasi  kendala.    Metode  penelitan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Kesimpulan antara lain adalah bahwa pengaturan hukum tentang kejahatan ringan pada dasarnya telah diatur dalam KUHP. bahkan dalam Peraturan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 56-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan  dan  jumlah  denda  dalam  KUHAP.  Penerapan  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative. (studi kasus di Kejaksaan Negeri Tanah Datar).
Kata Kunci : restorative justice, pencurian ringan, penyelesaian tindak pidana ringan, kejaksaan.

## A. Pendahuluan
Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif atau Restorative  Justice yang  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi  pada  pembalasan  merupakan  suatu  kebutuhan  masyarakat  dan  sebuah mekanisme  yang  harus  dibangun  dalam  pelaksanaan  kewenangan  penuntutan  dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia  baik  Mahkamah  Agung,  Kejaksaan  Agung,  Kepolisian  Republik  Indonesia,  dan Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip Restorative  Justice sebagai  salah  satu  cara  penyelesaian  suatu  perkara  pidana.  Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesian perkara di luar pengadilan. 1 Upaya penyelesaian tindak pidana pencurian ringan secara Restorative Justice dengan mempertemukan korban dan pelaku serta melibat beberapa orang yang terkait, diantaranya keluarga korban, keluarga pelaku dan perwakilan dari tokoh masyarakat Dalam pertemuan tersebut  masing-masing  pihak  mengemukakan  keinginannya  kemudian  dicari  jalan pemecahannya.  Penyelesaian  diakhiri  dengan  membuat  kesepakatan  bersama  yang dituangkan dalam surat perjanjian bermeterai apabila para pihak menyetujui. Sesuai dengan isi dalam surat perjanjian damai yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.
Pada proses penyelesaian  tindak pidana pencurian ringan secara Restorative Justice ada dua istilah yaitu Litigasi dan Non Litigasi.
1 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 56-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1

## B. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  ialah  sebuah  cara  atau  usaha  untuk  melakukan  sesuatu  dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan . 2
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian  yuridis-empiris  merupakan  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau penerapan ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 3
Bahan  hukum  primer  terdiri  atas  peraturan  perundang-undangan    yang  diurutkan sesuai  hierarki  perundang-undangan.  Dalam    penelitian  ini  bahan  hukum  primer  yang digunakan terdiri atas:
1. Undang-Undang DASAR Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
4. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Penyesuaian  Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Jumlah Denda
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor :
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tanggal  22  Desember  2020  Tentang  Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Secara Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Tanah Datar
Proses penyelesaian perkara melalui restorative justice tersebut mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi suatu  permasalahan.  Penegakan  hukum  terhadap  perkara  pidana  pencurian  ringan  yang diselesaikan dengan mengedepankan keadilan restorative.
Restorative  Justice mengandung  pengertian  yaitu:  "Suatu  pemulihan  hubungan  dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarga) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) untuk melakukan upaya perdamaian di luar pengadilan  dengan  maksud  dan  tujuan  agar  permasalahan  hukum  yang  timbul  akibat
2 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 56-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
terjadinya perbuatan  pidana tersebut  dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak". 4
Penerapan  konsep  Restorative  Justice  sebagaimana  diterapkan  di  Indonesia merupakan  alternatif  penyelesaian  kasus  yang  secara  mekanis  mengubah  formalitas pemidanaan, berfokus pada penjatuhan sanksi dan membawa duka bagi pelaku dalam proses dialog  dan  mediasi  yang  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku.  pelaku/korban  dan pihak-pihak  lain  bersama-sama  dengan  pihak-pihak  terkait  mengadakan  kesepakatan penyelesaian  perkara  yang  adil  dan  adil  bagi  kedua  belah  pihak,  dengan  tujuan  untuk menormalkan kembali dan memulihkan hubungan baik dalam masyarakat. 5
Secara  teori,  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice )  mencari  ganti  rugi  di  luar pengadilan  bagi  korban  yang  terlibat  dengan  pelaku  kejahatan.  Dalam  restorative  justice, penyelesaian konflik antara terdakwa dan korban dalam tindak pidana dapat mengakibatkan pemaksaan  hukum  yang  berlaku  jika  para  pihak  telah  mencapai  kesepahaman  atau kesepakatan. Ini memberikan peluang kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya  dengan  mengkompensasi  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  pidana  yang dilakukannya. 6
Berikut penulis paparkan kasus tindak pidana yang sudah dilaksanakan, terkait proses penyelesaian  tindak  pidana  yang  diselesaikan  dengan restoratife  justice di  Pidana  Umum Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam bentuk tabel dibawah ini :
Tabel 1.1
Proses Tindak Pidana Yang Diselesaikan Dengan Restoratife Justice Di Pidana Umum
Kejaksaan Negeri Tanah DatarTahun 2020 s/d Tahun 2022 No Nama Kasus (Tindak Pidana) Jumlah Keterangan 2020 2021 2022 1. Pencurian Ringan 1 1 Restorative Justice 2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 1 1 Restorative Justice 3. Penganiayaan Ringan 1 1 Restorative Justice 4. Penggelapan Ringan 1 Restorative Justice
4 Law Community ”, Diakses dari website http://www.Hukum_Pidana/ ,( Di akses, 16 Januari 2023)
5 Sulistyowati. (2020). Alternatife Penegakan Hukum Pidana Bebasis Nilai Keadilan . Yogyakarta: CV. Budi Utama 6 Lola Yustrisia, dkk, “Penerapan Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi”, Jurnal Law, Development & Justice Review , Vol. 6  No. 2, 2023.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 56-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1

## Jumlah
7

## Sumber Data: Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanah Datar Tahun 2023
Pada  tabel  diatas  dapat  dilihat  ada  tujuh  tindak  pidana  yang  diselesaikan  secara restorative justice, dari tujuh data tersebut tindak pidana terbagi yaitu, pencurian ringan, penganiayaan,  dan  kekerasan  rumah  tangga  ada  setiap  tahunnya,  disini peneliti  tertarik mengambil salah satu kasus dari tujuh  yang sudah di selesaikan secara Restorative Juctice , kasus yang di fokuskan pada tindak pidana pencurian ringan yang menarik dalam penelitian tersebut  dalam  Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  dengan  Nomor  Perkara 5/Pid.C/2021/ PN Bsk pada tanggal 18 Maret 2021 dengan Klasifikasi Perkara tindak pidana pencurian ringan.
Dimana pelaku yang bernama Eral Alhika panggilan Piral, salah dalam melaksanakan perintah atau kesalahpahaman dan juga khilaf dalam menjalankan instruksi atau pekerjaan pengolahan  bambu,  kesalahan  yang  dilakukan  pelaku  adalah  menebang  pohon  bambu kepunyaaan orang lain, dimana dalam satu tempat ada bambu milik orang lain, korban yang mengetahui  bambu  yang  di  tebang  pelaku  adalah  bambu  milik  korban,  yang  bernama Lamarsi panggilan ni Man.
Korban Lamarsi panggilan ni Man juga meminta ganti rugi dan pertanggung jawaban pelaku  Eral  Alhika  panggilan  Piral,  tapi  pelaku  Eral  Alhika  panggilan  Piral  tidak  mau mengganti dan bertanggung jawab, pelaku Eral Alhika panggilan Piral berkata minta ganti rugi dan tanggung jawab kepada orang yang memerintah pelaku Eral Alhika panggilan Piral untuk  menebang  bambu  tersebut,  korban  Lamarsi  panggilan  ni  Man  tidak  terima  dengan kejadian  tersebut,  lalu  korban  Lamarsi  panggilan  ni  Man  melaporkan  pelaku  Eral  Alhika panggilan Piral ke pihak kepolisian kejadian tindak pidana pencurian bambu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB di kebun milik korban Lamarsi panggilan ni  Man  yang  bertempat  di  parak  lereng,  Kejorongan  Baringin,  Kenagarian  Baringin, Kecamatan  Lima  Kaum  Kabupaten  Tanah  Datar  karena  merasa  dirugikan.  Korban  yang merasa  dirugikan  dikarenakan  bambu  miliknya  di  tebang  dan  tidak  adanya  pertanggung jawaban serta ganti rugi, Korban juga tidak mau untuk berdamai dalam penyelesaian perkara tersebut. Korban tetap melanjutkan perkara menempuh jalur hukum. Permasalahan diatas menyebabkan berbagai pihak mendesak adanya penyelesaian alternatif atau inovasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan. Keberadaan restorative justice menjadi angin segar bagi pencari keadilan dalam kasus tindak pidana pencurian ringan.
Restorative justice merupakan penyelesaian tindak pidana dengan menekankan pada pemulihan  kerugian  antara  korban  dan  pelaku  dan  masyarakat  terdampak  tindak  pidana tersebut.  Prosedur restorative  justice menitikberatkan  pada  pemidanaan  diubah  menjadi
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 56-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
dialog dan musyawarah sehingga menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan korban dan pelaku, restorative justice ini bermakna keadilan yang merestorasi. 7
Proses penyelesaian perkara melalui restorative justice tersebut mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi suatu  permasalahan.  Penegakan  hukum  terhadap  perkara  pidana  pencurian  ringan  yang diselesaikan  dengan  mengedepankan  keadilan  restoratif  telah  peneliti  temukan  dalam lingkup Kejaksaan Negeri Tanah Datar melalui wawancara yang terdiri dari :
1. Bapak Samuel HGB Nababan, S.H(Jaksa penuntut umum/Jaksa Fasilitator) Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Samuel HGB Nababan, S.H sebagai
Jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa : “Sulitnya dalam mempertemukan kepentingan para  pihak  yang  terlibat,  baik  keluarga  korban  dan  juga  pelaku.  Dalam  situasi  ini  jaksa fasilitator  harus  bisa  mencari  alternatif  dengan  menerapkan  mediasi  bersama  tokoh masyarakat agar kedua belah pihak bisa di pertemukan, tokoh masyarakat mempunyai peran penting dalam musyawarah dan mufakat  khususnya di daerah  wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Faktor penghambat lainnya adalah waktu dan biaya dalam pertemuan tersebut.
2. Ibu Nabilah Zhafirah, S.H(Jaksa penuntut umum/jaksa fasilitator)
Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Ibu Nabilah Zhafirah, S.H sebagai Jaksa penuntut umum dan jaksa fasilitator menjelaskan bahwa : “Peraturan Jaksa Agung 15 Tahun 2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  berdasarkan  keadilan  Restorative  adalah  suatu produk hukum Kejaksaan Republik Indonesia yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yang mana  menurut  Nabilah  Zhafirah  hal  tersebut  telah  disampaikan  oleh  Jaksa  Agung  Muda Tindak  Pidana  Umum  (JAMPIDUM)  dalam  sosialisasi  menyampaikan  kepada  jaksa  di Indonesia  berdasarkan  amanat  dari  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  agar  setiap  jaksa menuntut  seseorang  dengan  hati  nurani,  karena  hati  nurani  tidak  ada  dalam  hukum melainkan ada di hati para jaksa, walaupun mekanisme tersebut tidak diatur dalam KUHAP, karena  itu  dengan  adanya  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15  Tahun  2020,  para  jaksa  di Indonesia  tidak  perlu  lagi  ragu  menutup  perkara  kecil  karena  secara Dominus  litis kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum”. 8
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  narasumber  diatas,  dapat  diambil kesimpulan: “Tahapan perdamaian sangat penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Agar tercapainya perdamaian Jaksa Penuntut Umum mempunyai peran penting dalam  peristiwa  tindak  pidana,  Jaksa  Penuntut  Umum  menjadi  fasilitator  dalam  proses
7 Kejaksaan Negeri Tanah Datar Tindak Pidana Umum Tahun 2023
8 Wawancara kepada jaksa penuntut umum dan jaksa fasilitator di Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Juli 2023
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 56-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
perdamaian  dengan  langkah  dan  kewenangannya  yang  diwadahi  Peraturan  Kejaksaan dengan sebutan Retorative Justice”, langkah-langkah yang dilakukan sebagi berikut : Syarat  dilakukannya restorative  justice dalam  penanganan  suatu  tindak  pidana tercantum dalam Pasal 5 sampai Pasal 6 sebagai berikut:
A. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutan nya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut:
a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan  akibat  dari tindak pidana  tidak lebih dari Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
B. Untuk tindak pidana terkait harta benda , dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang  bersifat  kasusistik  yang  menurut  pertimbangan  Penuntut  Umum  dengan persetujuan  Kepala  Cabang  Kejaksaan  Negeri  dapat  dihentikan  penuntutan berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dilakan  dengan  tetap  memperhatikan  syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurif a disertai dengan salah satu huruf b atau c.
C. Untuk  tindak  pidana  yang  dilakukan  terhadap  orang,  tubuh,  nyawa,  dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
D. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
E. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat  kriteria/keadaan  yang bersifat kasuistk yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan  Negeri  tidak  dapat  dihentikan  penuntutan  berdasarkan  Keadilan Restoratif
F. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
a) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
1. mengembalikan  barang  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  kepada Korban;
2. mengganti kerugian Korban;
3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;dan/atau
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 56-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
b) telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
c) masyarakat merespon positif
G. Dalam  hal  disepakati  Korban  dan  Tersangka,  syarat  pemulihan  kembali  pada keadaan  semula  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (6)  huruf  a  dapat dikecualikan.
H. Penghentian  penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dikecualikan  untuk perkara:
a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat dan wakilnya. Ketertiban umum, dan kesusilaan;
b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
c) tindak pidana narkotika;
d) tindak pidana lingkungan hidup; dan
e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
Jika mengacu pada syarat-syarat diatas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya kejahatan- kejahatan  yang  bersifat  luar  biasa  seperti  teorisme  juga  tidak  dapat  diselesaikan  dengan menggunakan restorative justice.
Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai. 9
1) Pemanggilan terhadap tersangka pelaku maupun korban tindak pidana.
2) Proses  ini  dilakukan  secara  musyawarah  (apabila  dibutuhkan  keluarga, saksi  dan  orang-orang  lain  atau  berkaitan  dengan  kasus  tersebut diikutseratkan).
3) Pelaku  harus  mengakui  kesalahannya  dan  bersedia  bertanggung  jawab atas keruguian yang timbul atas perbuatan yang ia lakukan
4) Lalu Penuntut Umum menawarkan untuk proses perdamaian berdasarkan  Perjaturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  dengan  tanpa  adanya tekanan, paksaan, ataupun intimidasi dari siapapun.
5) Setelah  proses  perdamaian  antara  korban  dan  pelaku  tercapai,  korban  dan tersangka  selanjutnya  membuat  kesepakatan  perdamaian  yang  dibuat  secara tertulis  dihadapan  penuntut  umum  sebagaimana  yang  terdapat  pada  Pasal  10 Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  tahun  2020.  Pada  dasarnya  adil  itu  bukan  bukan berarti sama dengan yang lain, bagi setiap orang adil itu berbeda-beda, begitupun bagi korban dan tersangka.
9 Thaib Hasballah, Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 56-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
Dalam KUHP, tindak pidana pencurian ringan disebutkan dalam Pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan  bahwa  tindak  pidana  pencurian  ringan  ialah  perkara  pidana  yang  diancam dengan  pidana  penjara  atau  kurungan  paling  lama  tiga  bulan  dan  atau  denda  sebanyak banyaknya  Rp  7.500  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah).  Kemudian  Mahkamah  Agung  (MA) mengeluarkan  Perma  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana pencurian ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam Perma tersebut dijelaskan jika nilai Rp  7.500  tersebut  dilipatgandakan  sebanyak  1.000  kali  sehingga  menjadi  Rp  7.500.000 (tujuh  juta  lima  ratus  ribu  rupiah).  Kemudian  dalam  Perma  ini  juga  menyebutkan  Dalam pasal 364 KUH Pidana ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir  4,  begitu  pun  perbuatan  yang  diterangkan  dalam  pasal  363  butir  5,  apabila  tidak dilakukan  dalam  sebuah  rumah  atau  pekarangan  tetutup  yang  ada  rumahnya,  jika  harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), diancam karena pencurian ringan. 10
Merujuk  pada  ketentuan  Peraturan  Kejaksaan  RI  No.15  tahun  2020  tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative , didalam pasal 9 hingga pasal 14 Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan  melalui Perdamaian antara korban dan pelaku dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait seperti tokoh masyarakat, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan, paksaan, dan  intimidasi,  dilanjutkan  dengan  upaya  pencatatan  kesepakatan  tersebut  oleh  pihak kejaksaan  sampai  dihentikannya  penuntutan  berdasarkan  perdamaian  antara  pelaku  dan koban tersebut.
Adapun  tahapan  pelaksanaan  keadilan  restorative  sesuai  ketentuan  Peraturan Kejaksaan  RI  No  15  tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  berdasarkan  keadilan restorative, ,sebagai berikut;
a. Proses pelaksanaan pengehentian penututan
1. Menawarkan perdamaian
2. Proses perdamaian
3. Perdamaian tercapai atau tidak tercapai
4. Jaksa laporkan kepala kejaksaan negeri  tanah datar kepala kejaksaan negeri tanah  datar  melakukan  zoom  meeting  untuk  memohon  persetujuan  dengan kejaksaan tinggi padang
5. Kepala  kejaksaan  tinggi  padang  melakukan  zoom  meeting  untuk  memohon persetujuan ke Jaksa Agung Muda pada saat JAM PIDUM.
10 M. Taufik Makaro et al, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013) Hlm 26–27
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 56-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
b. Syarat yang harus terpenuhi dalam penyelesaian restorative justice
1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana dilakukan dengan  nilai barang bukti atau  nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana atau diancaman dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun (pasal 5 perja Restoratife Justice ), dan memenuhi  kerangka  pikir  keadilan  restoratif  antara  lain  dengan memperhatikan atau mempertimbangkan keadaan :
a) Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
b) Penghindaran stigma negatif;
c) Penghindaran pembalasan;
d) Respon dan keharmonisan masyarakat;
e) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum;
f) Adanya  perdamaian  antara  korban  dan  tersangka.  (Pasal  4  Perja Restoratife Justice ) sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan.
4. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud,sesua dengan Peraturan  Kejaksaan  pasal  5  ayat  (6)  penghentian  penuntutan  berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
a) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; 2. mengganti kerugian Korban; 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau 4. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
b) telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
c) masyarakat merespon positif.
c. Tahapan penyelesaian restorative rustice di Kejakasaan Negeri Tanah Datar
1. Pada  Tahap  I,  JPU  selaku  penasehat  menjelaskan  tujuan  pertemuan  sebagai bagian dari proses perdamaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar, yaitu :
Pada tahap I ini, menunjuk pada peran Jaksa Penuntut umum sekaligus Jaksa  Fasilitator  sebagai  mediator  dalam  menjalankan  tugasnya  menengahi, mempertemukan,  dan  menyelesaikan  sengketa.  “Berada  ditengah”  juga
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 56-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa kedua belah pihak.
2. Tahap II, dibantu oleh JPU, memberikan kesempatan kepada tersangka untuk meminta maaf secara lisan kepada korban dan keluarganya.
Pada  tahap  II  ini,  Peran  Jaksa  Fasilitator  sebagai  mediator  dalam menjalankan  tugasnya  mempertemukan  kedua  belah  pihak  dan  juga  pelaku dan korban, pada kesempatan ini pelaku mengakui kesalahan dan bertanggung jawab  atas  kesalahannya  serta  menyampaikan  permohonan  maa  yang  tulus kepada korban
3. Tahap III, Perjanjian damai yang telah selesai disahkan oleh para pihak dan kejaksaan sebagai wakil dan tokoh masyarakat.
Pada tahap III ini, menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada ditengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Pihak  yang  terlibat  sebagai  mediator  merupakan  tokoh  masyarakat  kedua belah pihak yang berungsi untuk mencari jalan perdamaian
4. Tingkat  IV,  jika  tercapai  kesepakatan,  kejaksaan  membuat  laporan  tentang keberhasilan pelaksanaan kesepakatan damai.
Pada  tahap  IV,  merupakan  tahapan  Konsiliasi  lanjutan  dari  proses mediasi.  Orang  yang  melakukan  konsiliasi  disebut  dengan  konsiliator,  yang mana  tugasnya  adalah  menyusun  dan  merumuskan  resolusi  kepada  para pihak.  Resolusi  yang  ditawarkan  oleh  konsiliator  apabila  disetujui,  maka resolusi/kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak.
5. Tahap  V,  Perjanjian  Damai  dilaksanakan  melalui  pendekatan  restoratif  ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. 11
Pada tahap V, merupakan tahap akhir proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan secara Restorative Justice dengan mempertemukan korban selaku korban dan pelaku serta melibat beberapa orang yang terkait. Dalam pertemuan  tersebut  masing-masing  pihak  mengemukakan  keinginannya kemudian dicari jalan pemecahannya. Penyelesaian diakhiri dengan membuat kesepakatan  bersama  yang  dituangkan  dalam  surat  perjanjian  bermeterai apabila para pihak menyetujui. Sesuai dengan isi dalam surat perjanjian damai yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.
11 Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahum 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 56-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
Salah  satu  upaya  Kejaksaan  Negeri  Tanah  Datar  penengahan  sengketa  antara  pihak dalam hukum, biasa disebut dengan mediasi. Upaya tersebut merupakan salah satu langkah penyelesaian perkara yang diterapakan Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam penyelesaian masalah  antara  dua  pihak  ataupun  lebih  melalui  metode  musyawarah  maupun  mufakat. Musyawarah tersebut dibantu pihak netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara  yang  diperselisihkan.  Pihak  ketiga  yang  dimaksud  adalah  seorang  mediator  yang memiliki  keahlian  khusus  untuk  proses  litigasi  dan  mediator  individu  dalam  proses  non litigasi.  Peran  yang  ditampilkan  pihak  ketiga  sebagai  mediator  harus  berada  pada  posisi nertral  dan  tidak  memihak  pada  salah  satu  pihak  dalam  menyelesaikan  sengketa. Keberhasilan  proses  mediasi  dapat  dicapai  apabila  para  pihak  memiliki  posisi  tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan.
Penyelesaian diakhiri dengan membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian bermeterai apabila para pihak menyetujui. Sesuai dengan isi dalam surat perjanjian damai yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

## 1. Kendala  Pada  Proses  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pencurian  Ringan  Secara Restorative Justice
Kendala yang kemudian juga hadir ialah dalam konsep pemahaman masyarakat sangat memiliki  fungsi  yang  besar  bagi  masyarakat  yaitu  menjadi  landasan  dari  manusia  dapat mengerti bagaimana seharusnya berbuat, bertindak serta menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain.
Pandangan masyarakat terhadap Restorative Justice cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam serta masyarakat yang berkonflik dengan hukum dan hal ini membuat sikap  korban  serta  keluarganya  masih  ingin  melakukan  pembalasan  bagi  pelaku  yakni dengan  cara  memberikan  hukuman/pidana.  Pandangan  masyarakat  dan  sikap  keluarga korban  yang  beranggapan  bahwa  adanya  penerapan Restorative  justice hanya  akan membebaskan  pelaku  dari  tanggung  jawab  atas  perbuatannya.  Masyarakat  belum sepenuhnya memahami keberadaan upaya mediasi dengan menghendaki perdamaian serta menghasilkan  titik  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak  menjadikan  Kendala  pada  Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam menerapkan Restorative Justice . 12
Adapun  kendala  bagi  pihak  Kejaksaan  dalam  menangani  permasalahan  penerapan restorative justice ini:
12 Siti  Fatimah  Azizah,  2022, “Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  pencurian  ringan  Melalui  Mediasi  Di Kepolisian Resor Parepare” , Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bosowa,, Makasar
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 56-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
1. Masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang Restorative Justice Masyarakat  banyak  yang  belum  mengetahui  upaya  restroaktif  justice  dalam menyelesaikan  perkara  dalam  hukum  pidana.  Masyarakat  hanya  mengetahui  bahwa ada cara penyelesaian perkara dengan musyawarah atau kekeluargaan. Ketidaktahuan ini  menyebabkan  banyak  penolakan  dari  masyarakat  dalam  menangani  kejahatan ringan.  Bagi  masyarakat  pada  umumnya,  pelaku  kejahatan  harus  dihukum  dengan hukuman penjara sehingga sosialialisasi perlu diberikan kepada masyarakat tentang upaya Restorative Justice untuk menuntaskan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian  ringan.  Baik  melalui  media  sosial  Kejaksaan  Negeri  Tanah  Datar  maupun sosialisasi  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum  di  rumah  restorasi  justice  yang  ada  di Tanah Datar.
2. Sulitnya mempertemukan pihak-pihak yang berperkara Dalam  penyelesaian  perkara  pidana  pencurian  ringan  dengan  restorative justice,  korban  dan  pelaku,  serta  masyarakat  yang  terkait,  harus  bertemu  untuk membahas  kasus  tersebut  dan  jika  kedua  belah  pihak  tidak  hadir  dalam  pertemuan yang telah disepakati, maka proses tidak dapat  dilanjutkan.  Dalam  mempertemukan korban  dengan  pelaku  dan  masyarakat  yang  terkait  karena  salah  satu  pihak  baik korban maupun pelaku tidak dapat hadir dalam acara tersebut dengan alasan sakit atau masalah lain sebagai dalih, sedangkan penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice  membutuhkan  keterlibatan  kedua  belah  pihak . Disamping  itu  dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian ringan tidak dapat dilakukan penahanan. 13
Kendala  lain  dalam  pelaksanaan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan restorative yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Secara eksplisit Peraturan Jaksa tersebut belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan restoratif justice , selama ini masih mengacu kepada Standart Operasional Prosedur internal Kejaksaan Negeri Tanah Datar saja, yakni diberikan waktu selambat lambatnya 14 hari. 14
Saat  ini  di  Indonesia,  Khususnya  di  Wilayah  Hukum  Kejaksaan  Negeri  Tanah  Datar, penerapan Retorative  Justice sudah  terlaksana,  Kejaksaan  Negeri  Tanah  Datar  telah melakukan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  dimana  pelaku  Eral Alhika panggilan Piral telah melakukan tindak pidana pencurian ringan yang berawal dari kesalah pahaman tentang kepemilikan bambu.
13 Alvian Solar, “ Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana pencurian ringan ”, JURNAL Lex Crimen Vol 1 No 1, 2012, hal 49 14 Armaida  Endira“ Pelaksanaan  Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Percobaan Pencurian ”, JURNAL JUDAKUM Vol 1 No 2, Universitas Dharma Andalas, 2022, Padang, hal 57-58
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 56-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
Perdamaian  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  yang  terbaik,  karena  dengan adanya sengketa, diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidak – tidaknya  sudah  terjadi  ketidakharmonisan  tersebut  semakin  lama  semakin  tajam  yang menimbulkan  permusuhan  dan  kebencian  yang  mendalam,  sehingga  hubungan  baik, hubungan  kekeluargaan  akan  hilang.  Agar  tercipta  kembali  hubungan  harmonis  diantara para pihak yang bersengketa, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah  terpenuhi  sehingga  kedua  pihak  merasa  puas  kembali.  Kepuasan  yang dimaksudkan  tersebut  tidak  saja  terbatas  pada  substansi  (materi)  yang  menjadi  pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarakan  pemaparan  penelitian  dalam  pembahasan  diatas,  maka  dapat  ditarik simpulan sebagai berikut :
1. Proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Tanah Datar secara Restoratif Justice di wilayah Kejaksaan Negeri Tanah  Datar  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (MA),  Mahkamah  Agung mengeluarkan  Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana  pencurian  ringan  dan  Jumlah  Denda  Dalam  KUHP.  Dalam  Perma  tersebut dijelaskan jika nilai Rp 7.500 tersebut dilipatgandakan sebanyak 1.000 kali sehingga menjadi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dalam Perma ini juga  menyebutkan  Dalam  pasal  364  KUH  Pidana  ditentukan  perbuatan  yang diterapkan  dalam  pasal  362  dan  pasal  363  butir  4,  begitu  pun  perbuatan  yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan  tetutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih  dari  Rp  2.500.000,-  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  diancam  karena pencurian ringan dan Perjaturan Kejaksaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  berdasarkan  keadilan restorative ,  didalam pasal  9  hingga  pasal  14  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang Penghentian  Penuntutan  melalui  Perdamaian  antara  korban  dan  pelaku  dengan melibatkan  keluarga  korban,  keluarga  pelaku,  dan  pihak  lain  yang  terkait  seperti tokoh masyarakat, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa  adanya  tekanan,  paksaan,dan  intimidasi,  dilanjutkan  dengan  upaya pencatatan  kesepakatan  tersebut  oleh  pihak  kejaksaan  sampai  dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara pelaku dan koban tersebut.
2. Kendala  pada  proses  penyelesaian  tindak  pidana  pencurian  ringan  melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan upaya mengatasi kendala, Hambatan  yang  di  hadapi  dalam  penerapan Restorative  Justice, Pandangan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 56-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
masyarakat  terhadap Restorative  Justice cenderung  negatif  yang  berakibat timbulnya  dendam  serta  masyarakat  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  hal  ini membuat sikap korban serta keluarganya masih ingin melakukan pembalasan bagi pelaku  yakni  dengan  cara  memberikan  hukuman/pidana. Masyarakat  belum sepenuhnya  memahami  keberadaan  upaya  mediasi  dengan  menghendaki perdamaian serta menghasilkan titik keadilan bagi kedua belah pihak menjadikan Kendala pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam menerapkan Restorative Justice. Kendala lainya dalam penerapan Restorative Justice, yaitu ; (1) Masyarakat kurang memiliki  pengetahuan  tentang Restorative  Justice, (2)  Sulitnya  mempertemukan pihak-pihak yang berperkara. Selain itu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative , belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak  pidana  dengan  pendekatan restoratif  justice ,  selama  ini  masih  mengacu kepada Standart Operasional Prosedur Internal Kejaksaan Negeri Tanah Datar saja, yakni  diberikan  waktu  selambat  lambatnya  14  hari.  Salah  satu  upaya  Kejaksaan Negeri Tanah Datar penengahan sengketa antara pihak dalam hukum, biasa disebut dengan  mediasi.  Upaya  tersebut  merupakan  salah  satu  langkah  penyelesaian perkara  yang  diterapakan  Kejaksaan  Negeri  Tanah  Datar  dalam  penyelesaian masalah  antara  dua  pihak  ataupun  lebih  melalui  metode  musyawarah  maupun mufakat.  Musyawarah  tersebut  dibantu  pihak  netral  yang  tidak  memiliki kewenangan  untuk  memutus  perkara  yang  diperselisihkan.  Pihak  ketiga  yang dimaksud  adalah  seorang  mediator  yang  memiliki  keahlian  khusus  untuk  proses litigasi  dan  mediator  individu  dalam  proses  non  litigasi.  Peran  yang  ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi nertral dan tidak memihak pada salah satu pihak dalam menyelesaikan sengketa. Keberhasilan proses mediasi dapat dicapai apabila para pihak memiliki posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 56-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134
M.  Taufik  Makaro  et  al, Pengkajian  Hukum  Tentang  Penerapan  Restorative  Justice  Dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak-Anak (Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013) Hlm 26–27 Manan Bagir. 2008. “Retorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir ”. Jakarta: Perum Percetakan Negara. Hlm 4
Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34
Sulistyowati.  (2020). Alternatife  Penegakan  Hukum  Pidana  Bebasis  Nilai  Keadilan . Yogyakarta: CV. Budi Utama
Thaib Hasballah, Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
Waluyo Bambang, 2017, Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice, jakarta: Pt Raja Grafindo.
Yahya  Harahap.  2009,  Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHP,  Sinar  Grafika.
Jakarta, hlm. 99

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Jumlah Denda
Peraturan  Kejaksaan    Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Tentang  Pedoman  Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

## C. Jurnal dan Skripsi
Alvian Solar, “ Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana pencurian ringan ”, JURNAL Lex Crimen Vol 1 No 1, 2012, hal 49
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 56-72 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1
Armaida Endira“ Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian ”, JURNAL  JUDAKUM Vol 1 No 2, Universitas Dharma  Andalas, 2022, Padang, hal 57-58
Iklimah Dinda Indiyani, “ Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana pencurian  ringan ”, Jurnal IDJ Vol  2 No 2, Universitas  Jember,  2021, Jember, hal 145
Lola Yustrisia, dkk, “Penerapan Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi”, Jurnal Law, Development & Justice Review, Vol. 6  No. 2, 2023.
Siti  Fatimah  Azizah,  2022, “Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  pencurian  ringan  Melalui Mediasi  Di  Kepolisian  Resor  Parepare” ,  Skripsi,  Sarjana  Hukum,  Fakultas  Hukum Universitas Bosowa, Makasar.

## D. Internet
Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  Pengadilan  Negeri  Batusangkar,  http://sipp.pn- batusangkar.go.id/,( Di akses, 06 Januari 2023).
“ Law  Community ”,  Diakses  dari  website  http://www.Hukum_Pidana/  ,(  Di  akses,  16 Januari2023