## KONSTRUKSI HUKUM PERCERAIAN ISLAM DALAM FIQH INDONESIA
Mohsi Pascasarjana IAIN Jember Email : silamohsi@gmail.com

## Abstract
The construction of divorce law in Indonesia give many contributions to the fiqh law development, as a development of Islamic law philosophy. So the  reformulation  with  various  shapes  without  changing  the  provision  and principle  of  fiqh  law,  is  an  intellectual  richness  that  must  be  strained  as  a responsibility  to  the  complexity  of  people‟s  issues.  Therefore,  the  substance and purposes of syariah in the Qur‟an and formulated by „ulama ushul fiqh can not  be  seen  in  the  fiqh  book  for  centuries,  but  also  Indonesian  Islamic  law product reflects Maqôsid al-Syarîah becoming law purpose.
Keyword : Compilations of Islamic Law, Maqôsid al-Syarîah
Abstrak
Konstruksi  hukum  perceraian  di  Indonesia  memberikan  warna tersendiri  dalam  perkembangan  hukum  fiqh,  sebagai  bentuk  perkembangan pemikiran  hukum  Islam.  Sehingga  perumusan  ulang  dangan  ragam  yang berbeda dengan tidak mengubah ketentuan-ketentuan dan prinsip hukum fiqh, merupakan  kekayaan  intelektual  yang  sejatinya  perlu  dan  harus  diupayakan sebagai bentuk responsibiltitas terhadap kompleksitas persoalan ummat. Oleh karena  itu,  substansi  dan tujuan-tujuan  syariah  yang  ada  dalam  al-Qurân  dan dirumuskan  oleh  „ulama  usul  fiqh  tidak  hanya  bisa  dilihat  dalam  karya  kitab fiqh  yang  sudah  berabad-abad  lamanya,  akan  tetapi.  produk  hukum  Islam Indonesia  (KHI)  dapat  pula  mencerminkan Maqôsid  al-Syarîah yang  menjadi tujuan hukum.
Keyword : Kompilasi Hukum Islam, Maqôsid al-Syarîah

## Pendahuluan
Berbagai  kepentingan  yang  melatar  belakangi  perumusan  sebuah hukum merupakan bukti bahwa tidak akan pernah ada kesempurnaan hukum yang  dirumuskan  manusia  walaupun  dengan  berbagai  macam  cara,  sehingga produk  hukum  yang  berada  dibawah  naungan  negara  akan  lebih  nampak ketidak  sempuranaannya,  karena  proses  perumusannya  melalui  legislasi  yang
sangat  mungkin  dipengaruhi  oleh  berbagai  kepentingan.  Terjadinya kepentingan  tersebut  disebabkan  oleh  perbedaan  kultur  masyarakat didaerahnya  dan  masyarakat  luas,  ada  pula  kepentingan  kelompok  dan  lain sebagainya,  kesemua  itu  sangat  sulit  sekali  untuk  membedakannya,  sehingga untuk  menggapai  batas  minimal  dari  kesempurnaan  (keadilan)  tetap  menjadi PR  besar  bagi  pembuat  dan  pelaksana  hukum  (legislatif,  yudikatif  dan ekskutif).
Isu yang terus menerus menjadi diskursus hingga saat ini –paling tidak menurut  asumsi  penulis  -  adalah  tentang  hukum  Islam,  selain  Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak ketimbang agama yang lain, juga legitimasi ketinggian hukum Islam yang terus menerus menjadi alasan fundamental dan istimewa dari produk hukum lainnya ( Civic law, Common Law, Social  Law ).  Hukum  Islam  yang  telah  dirumuskan  menjadi  hukum  fiqh  tidak boleh  statis  dalam  penormaannya,  perkembangan  zaman  dan  teknologi memberikan  ruang  bagi  para  pemikir  hukum  Islam  untuk  terus  berupaya memberikan  rumusan  rumusan  hukum  yang  responsif,  sehingga  apatisme hukum dapat sirna dan taklid yang membabi buta bisa diminimalisir. Selain itu pula al-Qurân dan al-Sunnah memang diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia  di  dunia.  Tetapi,  seperti  dipahami  bahwa  kedua  sumber  ini  terbatas dan  sebagian  besar nash-nash nya  masih  bersifat  global  dan  universal  ( mujmal ), hingga diperlukan pemikiran  kreatif untuk menggali kedua sumber itu. 1 Salah satu dari kenyataan tadi adalah fiqh Indonesia kaitannya dengan hukum  perdata  yang  sampai  saat  ini  tetap  menjadi  perdebatan  pemerhati hukum,  dalam  hal  ini  adalah  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  kehadirannya merupakan  kodifikasi  atau  unifikasi  dari  fiqh-fiqh  klasik  yang mu‟tabâroh sebagai  upaya  memberikan  suatu  legitimasi  atas  produk  hukum  Islam  yang terangkum  dalam  kitab-kitab  klasik  tersebut.  Unifikasi  fiqh  dalam  satu  sisi dapat  dibenarkan,  akan  tetapi  di  sisi  lain  kodifikasi  tersebut istînbath hukum- nya tidak total mengacu kepada kitab mu‟tabâroh tersebut, melainkan ada pula yang  diambil  dari  produk  hukum  Indonesia  murni.  Apalagi  perkembangan produk hukum Islam di Indonesia adalah fiqh, fatwa ulama`-hakim, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan. 2
Kenyatan itu dapat dilihat dalam hukum perkawinan yang merupakan Buku I dari KHI dimana didalamnya ada butir Undang-undang lahir dari UU Perkawinan  No.  1  tahun  1974.  Dan  kitab-kitab  fiqh  klasik  tidak  secara kongkrit  menyinggungnya.  Salah  satu  contohnya  adalah  tentang  perceraian yang  berbunyi  bahwa  sebuah perceraian  hanya  dapat  dilakukan  didepan  sidang
1 Mohammad Iqbal, Hukum Islam Indonesia Moderen (Dinamika Pemikiran dari fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia), (Tanggerang: Gaya Media Pratama,2009), hlm. 1.
2 Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),  hlm.
21.
pengadilan Agama setelah PA tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah  pihak (KHI  pasal  115),  pada  pasal  123  KHI  menyebutkan  bahwa perceraian  terhitung  pada  saat  perceraian  dinyatakan  didepan  sidang  pengadilan. Pasal 129  “ Seorang  suami  yang  akan  menjatuhkan  talak  kepada  isterinya  mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu . Tiga bunyi pasal ini merupakan bukti kecil bahwa kehadiran KHI bukanlah totalitas unifikasi kitab Fiqh itu sendiri, melainkan ada sumber selain dari kitab klasik  tersebut.  Kenyataan  ini  menuntut  adanya  pengkajian  terhadap  Inpres tersebut  tetap  harus  dilaksanakan,  dalam  upaya  menjawab  kenyataan  di  atas yang  akhirnya  dualisme  Hukum  memiliki  jawaban  ilmiah  dan  mendapatkan legitimasi  public  atas  keniscayaan  itu.  Maka  rekonstruksi  hukum  perceraian dalam Fiqh Islam dalam hal ini pasal 115, 123 dan 129 sangat penting untuk dilakukan analisa.

## Konsep Fiqh Perceraian
1. Perspektif Hukum Islam. Sebagaimana  telah  dikenal  oleh  kaum  cendikiawan  muslim,  bahwa hukum fiqh (hukum Islam) bersumber dari dalil (Al-Qurân, Hadith, Ijma`, dan Qiyas) sebagaimana ungkapan dibawah ini:
ةعبرأ لىا عجرت ةيلمعلا ماكحلاا اهنم دافتست تىلا ةيعرشلا ةلدلاا نأ : سايقلاو عاجملإو ةنسلاو نارقلا 3
Kaitannya dengan hukum perceraian ini, sumbernya adalah sebagai berikut:
a. Al-Qurân.
                                                                                                                   
                                                                                                      
                                                                                       
Artinya:    Hai  Nabi,  apabila  kamu  menceraikan  isteri-isterimu  Maka hendaklah  kamu  ceraikan  mereka  pada  waktu  mereka  dapat (menghadapi)  „iddahnya  (yang  wajar)  dan  hitunglah  waktu  „iddah  itu serta  bertakwalah  kepada  Allah  tuhanmu.  janganlah  kamu  keluarkan mereka  dari  rumah  mereka  dan  janganlah  mereka  (diizinkan)  ke  luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah  hukum-
3 Abd  Wahab  Kholaf, Ilmu  Usûli  al-Fiqh, (Indonesia:  al-Haromain,2004),  21.  Lihat  juga Wahbah  al-Zuhaili, Usûl  al-Fiqh  al-Islâmy, (Suriah:  Daru  al-Fikr,  Juz  I,  1986),  hlm.  417.
Didalamnya menyebutkan bahwa dalil-dalil hukum yang disepakati Ulama` adalah al-Kitab, Sunnah, Ijma` dan Qiyas.
hukum  Allah,  Maka  Sesungguhnya  Dia  telah  berbuat  zalim  terhadap dirinya  sendiri.  kamu  tidak  mengetahui  barangkali  Allah  Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. 4
b. Al Hadith .
اَنَ ثَّدَح َكَدْرَأ ِنْب  ِبيِبَح ُنْب ِنَْحَّْرلا ُدْبَع اَنَ ثَّدَح َليِعَْسِْإ ُنْب ُِتِاَح اَنَ ثَّدَح ٍراَّمَع ُنْب ُماَشِى اَنَ ثَّدَح لاَق َةَرْ يَرُى  ِبَِأ ْنَع َكَىاَم ِنْب َفُسوُي ْنَع ٍحاَبَر  ِبَِأ ُنْب ُءاَطَع َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر َلاَق
ُةَعْجَّرلاَو ُ  َ َّطلاَو ُحاَكنِّنلا دٌّدِج َّنُُ ْ َىَو دٌّدِج َّنُىدُّدِج ثٌ  َ َث Artinya:  telah  menceritakan  kepada  kami  Hisyâm  bin  Ammâr  berkata, telah  menceritakan  kepada  kami  Hâtim  bin  Isma'îl  berkata,  telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Habîb bin Ardak berkata, telah  menceritakan  kepada  kami  'Athâ‟  bin  Abû  Rabah  dari  Yûsuf  bin Mâhak  dari  Abû  Hurairah  ia  berkata,  "Rasulullah  shallallahu  'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk." 5 HR Ibn Majah. 2029.
c. Pendapat Ulama` Semua  ulama`  telah  bersepakat  bahwa  talak  akan  terjadi  jika diakukan dengan niat dan menggunakan kalimat soreh (jelas), حيرص ظفلبو ةينب ناك اذإ عقي   طلا نأ ىلع نوملسلما عجمأ
6 .
Imam  Shâfi‟î  menyebutkan  lafal-lafal  cerai  yang sôrih ada  tiga: al- tholaq, al-firôq, dan al-Sirôh . Sebagaimana yang disinyalir dalam al-Qurân. Namun  yang  menimbulkan  beda  pendapat  dalam  lafal-tersebut  adalah hukum sôrih nya.
Disatu  sisi  Imam  Shâfi‟î,  Imam  Mâlik  dan  Abû  Hanîfah  sepakat atas kes } ôrihan kata-kata tadi tanpa harus diembel-embeli kata yang lain dalam pengucapannya,
في مهف  تخإ اماف ا ناتروهشم ناتلئسم ويفف   طلا ظ افلأ حيرص مكح - لاق نأ تىح - اهيلع ةفينح وباو يعفاشلاو كلام قفتإ اهمدحا 7
Oleh  karena  itu  jika  seorang  suami  melontarkan  kalimat  ( anti thôliqun ) terjadilah cerai tersebut seketika itu. Dengan arti tanpa adanya
4 QS Al-Thalaq (65), hlm. 1.
5 HR Ibn Majah,  no.2029.
6 Ibn Rusd, Bidayatu al-Mujtahid Wa Nihayatu al-Muqtasid, (Surabaya: al-Hidayah, juz II, t.th), hlm. 55.
7 Ibn Rusd, Bidayatu al-Mujtahid Wa Nihayatu al-Muqtasid, (Surabaya: al-Hidayah, juz II, t.th), 56.
qorînah atau  situasi  adanya  penerimaan  istri  terhadap  ucapan  suami tersebut.
Disisi  lain.  Imam  Shâfi‟î,  Imam  Mâlik  dan  Abû  Hanîfah melontarkan  pernyataan  yang  berbunyi:  ungkapan  kata  t } alak  yang dilontarkan dengan mutlak tidaklah terjadi cerai . 8 .
اولاق ةفينح اباو يعف اشلاو اكل ام نإف اهيلع اوقفتإا تىلا امأف اهيف اوفلتخإ ةيناثلاو
: لا قلاط تنأ وتجو ل لاق اذإ اق ط وبدري لم ونأ   طلا ظافلأب قطن اذا قلطلما لوق لبقي Karena keumuman yang dilontarkan tidak memiliki hukum khusus sehingga  pengucapan  kata  yang  mutlak  membutuhkan  penjelas  untuk menghukumi perkataanya secara khusus.
Mâlikiyah  berpendapat  sama  bahwa  pengucapan  kata  cerai  yang masih  umum  dan  mutlak  tidak  memiliki  konsekwensi  Hukum,  hanya saja Mâlikiyah ini masih menambahkan bahwa apabila perkataan umum tersebut ada qorînah atau situasi si istri yang menunjukkan kebenarannya suami, maka perkataan cerai yang mutlak tersebut menimbulkan t } alaq. تنثتساو ا ةيكل الم تلاق : هاوعد  دص ىلع لدت ةنيرق ةأ رلماب وا ةلالحاب نترقت نا لاا
9
Perbedaan mujtahid tidak hanya sebatas pada persoalan kata atau bentuk kalimat yang diucapkannya, akan tetapi pada ranah niat sebagai puncak dari suatu i`tikad  perbuatan suami dalam pengucapan cerainya. Perbedaan tersebut nampak dibawah ini :
1) Imam  Mâlik.  Apabila  seorang  suami  melontarkan  kata  kepada isterinya “kamu saya cerai” dengan niat lebih dari satu, misalkan dua atau  tiga,  maka  yang  terjadi  adalah  sebagaimana  apa  yang diniatkannya.  Sebagaimana  perkataannya  Imam  Mâlik. م ل دقو ىونام وى artinya  setiap  yang  diniatkan  memiliki  ketetapan  hukum  atas perbuatannya, dalam arti jika suami niat satu maka yang terjadi satu, jika dua maka yang terjadi cerai dua, begitu juga seterusnya. Hal ini sesuai  dengan  Qo‟idah اى دصاقبم روملأأ Artinya:  segala  sesuatu bergantung  pada  maksud  dan  niatnya.  Juga  qoidah  yang berbunyi. ا دصاقم ل ظف  لا ةين ىلع ظفل Arinya;  maksudnya  lafadz  bergantung kepada niat dari orang yang melafadzkan.
2) Imam Shâfi‟î juga memilik pendapat yang sama dengan Imam Mâlik hanya  saja  Imam  Shâfi‟î  meng- qoyyid- i  pendapatnya  dengan  kalimat yang mengindikasikan pada cerai yang satu.
3) Abû  Hanîfah  berpendapat  bahwa  pengucapan  kata  t } alak  satu  tidak terjadi menjadi tiga cerai, karena ucapan yang Mufrod atau satu kali
8 Ibn Rusd, Bidayatul Mujtahid,…. 56.
9 Rusd, Bidayatul Mujtahid, ….56.
241 | „Ulûmunâ : Jurnal Studi KeIslaman
tidak menyimpan hitungan t } alak lebih dari satu. Sebagaimana Qôidah menyebutkan. ةقيقلحا م كلا في لصلأا Artinya:  asal  dalam  suatu  perkataan adalah hakikat. Bahwa pengucapan kata cerai hakikatnya berada pada kalimat  yang  dikeluarkannya,  tidak  diikat  oleh  hal  lain.  Jika pengucapannya satu maka cerainya adalah satu.
Masih  banyak ikhtilaf dikalangan  para  mujtahid  selain  yang  disebutkan tadi seperti dalam ranah persoalan niat suami yang tidak berlandaskan kalimat yang jelas ( Sôrih ),  apakah cukup niat tanpa lafadz, ataukah lafadz tanpa harus ada niat?. Namun yang menjadi pokok dalam pembahasan ini bahwa tindakan cerai  memiliki  legalitas  hukum  sejak  itu  juga  dan  konsekwensinya  adalah melakukan  yang  halal  antara  suami  isteri  sudah  menjadi  haram  seketika  itu pula.
Perceraian  dalam  hukum  Islam,  walaupun  termasuk  bagian  yang  halal namun dibenci oleh Allah,. Pengucapannya dapat dilakukan oleh suami dengan atau  tanpa alasan apapun, bahkan  perceraian bisa  terjadi walaupun dilakukan dengan  cara  tidak  serius  dan  alasan  yang  prinsip,  maka  dari  itu,  pengucapan kata  t } alaq  seyogyanya  tidak  boleh  dipermainkan,  karena  bagaimanapun  juga dan  dalam  kondisi  apapun  apabila  terucap  maka  hal  tersebut  memiliki konsekuensi hukum.
Hukum  perceraian  dalam  Islam,  merupakan  bukti  atas  keniscayaan sebuah perceraian yang mungkin terjadi ditengah kehidupan keluarga muslim dengan tetek bengik masalah yang diahadapinya, dan sangat mudah diucapkan bahkan  tidak  boleh  main-main  dalam  pengucapannya.  Apalagi,rambu-rambu kebencian Allah terhadap talak tidak bersifat haram terhadap hukum asalnya.
Pengucapan kata talak/cerai dalam Islam, memiliki legalitas hokum sejak diucapkan, dalam arti konsekwensi cerai tersebut harus dilaksankan oleh suami dan  isteri.yang  semula  tindakan    halal  (bercumbu,  merayu,  dan  Istimta`) kepada isteri, berubah menjadi hukum haram yang tidak boleh dilanggar.
2. Konstruksi Hukum perceraian dalam KHI.
a. Eksistensi KHI dalam Penegakan Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Keberadaan  kompilasi  hukum  Islam  untuk  menampung  segala persoalan  yang  dihadapi  orang  Islam  Indonesia,  ada  dua  pertimbangan dalam perumusannya; pertama : sesuai fungsi pengaturan Mahkamah Agung terhadap  jalannya  peradilan  di  lingkungan  peradilan  Indonesia,  peradilan agama  memerlukan  adanya  KHI  tersebut, kedua: guna  mencapai  maksud tersebut  demi  meningkatkan  kelancaran  pelaksanaan  tugas,  singkronisasi dan  tertib  administrasi  dalam  proyek  pembangunan  hukum  Islam  melalui
yurisprudensi 10 ,  perumusannya  diupayakan  mampu  menyeragamkan (unifikasi)  pedoman  hakim  pengadilan  agama,  selain  itu  pula  keberadaan KHI  menjadi  hukum  positif  patut  di  ikuti  oleh  semua  bangsa  indonesia yang  beragama  Islam. 11 Pelaksanaan  dan  penegakannya  tetap  menjadi bagian  yang  harus  diupayakan  mengingat  Indonesia  bukan  negara  yang berlandaskan Islam, melainkan negara yang berideologi pancasila, sehingga segala  produk  hukum  yang  dicetuskannya  mesti  dan  harus  ditaati  oleh seluruh warga negara Indonesia.
Pembentukan KHI merupakan pelengkap pilar peradilan agama, serta penyamaan persepsi penerapan  hukum. 12 Walaupun keberadaannya  - yang tercatat  dalam  sejarah  -  digagas  dan  berada  dalam  lingkaran  pemegang kekuasaan politik, 13 hal ini merupakan kewajaran yang terjadi dalam konteks perumusan hukum. Karena dinegara manapun dalam permusan hukumnya tidak  lepas  dari  permainan  panggung  politik  itu  sendiri,  walupun  visi  misi politik  yang  dipikul  beraneka  warna, 14 pembuktian  atas  legalitas kedudukannya  adalah  bahwa  KHI  telah  menjadi  undang-undang  informal serta  tetap  menjadi  rujukan  para  hakim  pengadilan  agama  dimanapun berada  dalam  memutuskan  perkara.  Disamping  itu  pula,  dalam  kacamata positivisme hokum, eksistensi dan supremasi tetap menjadi tuntutan utama dalam menerapkan hukum Islam di indonesia ini.
b. Formulasi Hukum Perceraian dalam KHI. Hukum perceraian dalam kompilasi hukum Islam memberikan warna yang lebih ketat dari pada komposisi  hukum fiqh sebagaimana disebutkan di  atas,  selain  itu  pula  warna  yang  ditawarkan  sangat  mengundang  reaksi konstruktif  dari  pada  cendikiawan  muslim,  utamanya  bagi  para  pengamat hukum  perdata  Islam.  Adapun  persoalan  yang  dimaksudkan  disini  adalah bunyi pasal berikut.
10 Ahmad  Rofik, Hukum  Perdata  Islam  Indonesia, (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  2013), hlm. 35.
11 Rofik, Hukum Perdata, ….hlm. 36.
12 A.  Maltuf  Siroj, Pembaruan  Hukum  Islam  Di  Indonesia  (Telaah  Kom;pilasi  Hukum  Islam),
(Yogyakarta: Pustaka ILmu, 2012), hlm. 232.
13 Marzuki  Wahid, Fiqh  Indonesia  Kompilasi  hokum  Islam  dan  CLD  KHI  dalam  Bingkai  Politik Hukum Indonesia, (Bandung: Isif, 2014), hlm. 112
14 Rianto  Adi, Sosiologi  Hukum  (Kajian  Hukum  Secara  Sosiologis), (Jakarta:Pustaka  Obor Indonesia, 2012), 13. Disebutkan Hukum selain sebagai kontrak social, pada saat itu juga sebagai hasil proses politik, disebut begitu karena dalam masyarakat Negara kontrak social diserahkan  kepada  legislative,  namun  yang  menjadi  maslah  apakah  politik  yang disediwarakan atas nama rakyatkah, partaikah, atau dirinya sendiri?.
1) Pasal 115 “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama  setelah  pengadilan  agama  tersebut  berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2) Pasal  123  “perceraian  itu  terjadi  terhitung  pada  saat  perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama.
3) Pasal 129 “ seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
Ketiga  pasal  ini,  merupakan  ketentuan  yang  sangat  berbeda  dengan komposisi  hukum  Islam  yang  ada  dalam  kitab  klasik  yang  menjadi  salah satu  rujukan  KHI  itu  sendiri.  Dualisme  hukum  inilah  sebagian  dari  akar timbulnya  ketidakpuasan  para  penegak  hukum.  Walaupun  demikian, Kesiapan  KHI  dalam  persoalan  diatas  memang  tidak  diragukan,  apalagi sumber  referensinya  tidaklah  sedikit.  Walaupun  keberadaan  hukum perceraian  dalam  KHI  bisa  dikatakan  representasi  dari  hukum  Islam (Hukum Fiqh). Namun, eksistensinya tetap mendapatkan  kritik tajam dari kalangan  cendikiawan  hukum  yang  berjuang  memposisikan  hukum  Islam betul-betul memberikan kenyamanan bagi ummat Islam di Indonesia.
Ketentuan tiga pasal di atas menggambarkan bahwa hukum fiqh ala Indonesia (KHI) memposisikan negara tetap menjadi bagian penting dalam penegakan. Dari inilah maka, meskipun kompilasi hukum Islam merupakan unifikasi  hukum  fiqh  dengan  referensi  kitab-kitab mu‟tabâroh ,  akan  tetapi dasar  negara  yang  berlandaskan  hukum  dan  pancasila  dan  bukan  negara Islam, tetap menjadi pertimbangan penting dalam KHI.

## Titik Temu Konsep Perceraian Antara Hukum Fiqh dan KHI
1. Titik temu dualisme hukum perceraian.
Perdebatan  seputar  hukum  perdata  Islam  di  Indonesia  belum menemukan rumusan yang pas dan ideal, selain hukum perdata Islam tersebut telah  menjadi  rujukan  bagi  para  pemeluknya  yang  hidup  di  Indonesia  di  sisi lain  rujukan  normatif  hukum  Islam  (hukum  fiqh)  tetap  dipakai  dikalangan umat Islam Indonesia.
Inisiasi  kodifikasi/unifikasi  hukum  fiqh  adalah  upaya  harmonisasi hukum  bagi  bangsa  indonesia  yang  beragama  Islam,  namun  kenyataan  yang ada KHI tidak secara totalit meng-cover hukum fiqh, baik dari butir UU-nya maupun  semangat  yang  dicita-citakannya.  Yang  terjadi  kemudian  adalah dualisme  hukum  (KHI  &  hukum  fiqh).  Oleh  karena  itu  dua  opsi  (KHI  & hukum fiqh) ini membutuhkan jawaban yang memuaskan kepada masyarakat muslim  Indonesia,  karena  tidak  menutup  kemungkinan  masyarakat  muslim tetap gelisah dan galau terhadap adanya rumusan yang berbeda tersebut:
Perbedaan  atau  dualisme  peraturan  hukum  perihal  perceraian  antara normative fiqh dan KHI, merupakan sautu gambaran bahwa kodifikasi hukum fiqh  nyatanya  belum  masuk  kedalam  “ zona  aman ”  dari  penyempurnaannya. Selain itu pula, persoalan ini bukanlah persoalan biasa, karena sebagian bangsa Indonesia yang beragama Islam akan terjebak dalam kegalauan dan kegelisahan yang dapat mengganggu psikologisnya, kodifikasi hukum tersebut harus betul- betul diterima oleh masyarakat tidak hanya sebagai normative dan penegakkan saja,  akan  tetapi  lebih  dari  itu  bangsa  Indonesia  yang  beragama  Islam  betul- betul  puas,  lapang  dada,  dan  tidak  menimbulkan  kegelisahan  yang menyebabkan penegakan hukum tidak teralisasi dengan sempurna.
Berikut bagian penting untuk diperdebatkan dalam dunia hukum prihal konsep perceraian dalam Islam.
NO Perceraian ala KHI Perceraian ala Hukum Fiqh 1 Dilakukan didepan sidang PA  Tidak Harus di Depan PA 2 Ikrar di depan PA Cukup dengan ucapan suami 3 Putusnya  terhitung  sejak dinyatakan di PA Terhitung  sejak  diucapkan  oleh suami
Sebagai benang merah dari perdebatan, konsep perceraian merupakan i`tikad  suami  terhadap  tidak  adanya  keinginan  untuk  bersatu  kembali  dan diucapkan  melalui  lisan  suami,  tindakan  tersebut  harus  dilakukan  di  depan sidang pengadilan agama, sebagai bentuk legitimasi terhadap negara yang tidak berlandaskan agama Islam melainkan berideologi pancasila, karena ketentuan- ketentuan didalamnya tidak hanya memandang dari satu aspek saja, melainkan juga  mempertimbngkan  heterogenitas  budaya  serta  pola  kehidupan  dan  pola pemerintahan.
Menurut  Ahmad  Rofik,  apabila  dikaji  secara  mendalam,  keterlibatan Pengadilan  dalam  urusan  perceraian,  maksud  dan  tujuan  sangatlah  positif. Selain untuk kepentingan yuridis formal, juga untuk memberikan kesempatan kepada  kedua  belah  pihak  untuk  selalu  memikirkan  langkah  mereka  untuk melakukan perceraian. Terlebih lagi menjadi suatu keharusan bagi Pengadilan untuk mengupayakan perdamaian antara kedua pihak.
2. Pendapat tokoh tentang perceraian dalam KHI pasal 115, 123 dan 129.
a. Pro terhadap Hukum Perceraian dalam KHI
Ahmad Rofik. ia mengatakan bahwa keterlibatan pengadilan agama dalam perceraian antara suami dan isteri, maksud dan tujuannya sangat positif. Selain kepentingan yuridis formal, dengan persidangan yang tidak cukup sekali  atau  dua  kali  tersebut,  adalah  memberikan  kesempatan  kedua
pihak  untuk  selalu  memikirkan  langkah  mereka  untuk  melakukan perceraian. 15 Cik  Hasan  Basri. Mengemukakan  tentang  KHI  secara  umum  dengan pernyataan. Pertama : konsistensi KHI dengan perundang-undangan yang berlaku. Kedua :  kelayakan  KHI  untuk  dijadikan  pedoman  oleh  instansi dan  masyarakat. Ketiga :  kelayakan  KHI  bagi  ummat  Islam  masyarakat bangsa yang majemuk. 16 Maltuf  Siroj. menyatakan  bahwa  pasal  tersebut  merupakan  pembaruan hukum karena memberikan peran yang cukup besar terhadap pengadilan agama  dalam  mengontrol  terjadinya  perceraian  dengan  pertimbangan kemaslahatan. 17
b. Kontra terhadap Hukum perceraian di depan Qodi
Wahbah al-Zuhailî . Menurutnya, bahwa cerai didepan hakim (Qodi), atau perceraian  ditangan  isteri  merupakan  kategori maslahah  mulghah karena bertentangan  dengan nash hukum  Islam. 18 Bahkan  Ibnu  Qudâmah menyebutkan  dalam  kitabnya  Al-Mughni  yang  dinuqil  dari  kitab Ijma`nya Ibn Mundzîr berbunyi:
رذنلما نبإ لاق : ملعلا لىا نم ونع ظفحأ نم لك عجما , أوس ول ىو   طلا دج نأ ىلع
c. Analisa penulis terhadap perbedaan pendapat di atas
Keragaman pendapat pada persoalan fiqhiyah furû‟iyah adalah sisi lain dari perkembangan  hukum  Islam  di  dunia,  begitu  juga  Indonesia.  Untuk menyikapi  kedua  pendapat  itu,  dapat  dikemukakan  hal  hal  sebagai berikut :
1. Pendapat yang melegalkan bunyi pasal 115, 123 dan 129 adalah lebih menekankan kepada aspek dimana undang-undang KHI itu berlaku,
jadi  jelas  sekali  bahwa  secara  umum  kedudukan  negara  lebih diutamakan  dari  pada  ketentuan  yang  ada  di  dalam  hukum  fiqh. Disamping  itu  pula,  kemaslahatan  menjadi  alasan  legalisasi  pasal tersebut di Indonesia.
2. Didalam salah satu kitab-kitab klasik rujukan hukum Islam Indonesia (Syâfiiyah),  tidak  sama  sekali  meletakkan  element  pemerintah  dalam kasus  perceraian,  bahkan  para  imam  madzhab  (sepanjang  literatur yang  dihimpun  penulis)  tidak  memposisikan  kasus  perceraian  ke ranah yang harus diputuskan oleh hakim atau qodi.
15 Rofik, Hukum Perdata Islam Indonesia , ….hlm. 251.
16 Cik  Hasan  Basri, Peradilan  Islam  dalam  tatanan  masyarakat  Islam  Indonesia ,  (Bandung:  Rosda Karya,1997), hlm. 28.
17 Maltuf siroj, pembaruan Hukum Islam, ( Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2012), hlm. 197.
18 Al-Zuhaili, Usul- al-Fiqh, ….hlm. 753.
3. Tentang  pendapat  yang  kontra  (Wahbah  al-Zuhailî)  terhadap putusnya  perkawinan  di  depan  PA/hakim. Pertama :  yang  dijadikan pertimbangan  adalah maslahah itu  sendiri.  Sebagaimana  rumusannya bahwa  maslahah  ada  tiga,  yaitu maslahah  Mu‟tabârah,  mursalah,  dan mulghah . Kedua, Wahbah  berpendapat  demikian,  karena  yang dimaksudkan  adalah  apabila  hal  tersebut  berada  dibawah  naungan negara Islam, dan perundang-undangannya murni dari hukum Islam.
4. Pada  abad  pembukuan  hukum  Islam  ( Fiqh )  oleh  para  mujtahid terdahulu  adalah  merupakan  respon  terhadap  perkembangan  pola pikir manusia dalam masalah kehidupannya, bahkan penutupan pintu Ijtihad dan pengibaran bendera taklid pada waktu itu sebagai sarana agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam merumuskan hukum
Dari  analisa  di  atas  dapat  ditarik  benang  merah,  bahwa  Pasal  115,  123 dan  129  KHI  merupakan  suatu  undang-undang  yang  semestinya diberlakukan,  karena  hal  itu  merupakan  pembaruan  hukum  Islam  di Indonesia, yang dalam kitab klasik tidak di atur tentang hal tersebut.

## Legalitas dan Penegakan Hukum Perceraian
Dalam  penegakan  hukum  khususnya  perceraian,  latar  belakang  yang menjadi  acuan  sangatlah  kompleks  karena  tidak  hanya  memandang  dari  sisi suami  saja,  melainkan  dalam  lingkup  yang  lebih  besar  kelompok  social  dari kedua  belah  pihak  antara  suami  isteri  tersebut,    penegakkan  hukum  tersebut diharapkan betul-betul memberikan keadilan bagi kedua pihak (penggugat dan tergugat) (terlepas dari fungsi manefes dan fungsi laten sebuah hukum). Hal ini dapat  diwujudkan  melalui  langkah-langkah  yang  sistematis  dan  memiliki payung hukum secara nasional. Karena sudut pandang system  hukum adalah kesatuan  unsure-unsur  berikut,  yaitu legal  substance (substansi  hukum) ,  legal structure  ( struktur  hukum)  dalam  hal  ini  adalah  institusi  penegak  hukum ,  legal culure (budaya hukum) yakni nilai dan pandangan masyarakat terhadap hukum itu sendiri 19 .
Yang  paling  sederhana  sebagaimana  digambarkan  dalam  ush } ul  fiqh, bahwa  hukum  dapat  dilaksanakan  dan  dirumuskan  apabila  mengandung maslah } ah kepada  penganutnya  dengan  berbagai maqôsid yang  menjadi  tujuan penegakkan hukum itu sendiri, hukum Islam dalam hal ini konsep perceraian diharapkan mampu mencerminkan misi penegakkan hukum Islam itu sendiri. Dalam  konteks  usul  fiqh Maqôsidu  al-Syarîah merupakan  tujuan  syariah, 20 produk  hukum  apapun  diupayakan  mengandung  tujuan  yang  disebut  juga
19 I  Dewa  Gede  Atmadja,  Membangun  Hukum  Indonesia  Paradigma  Pancasila , dalam Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 122.
20 Wahbah al-Zuhaili, Usûl al-Fiqh al-Islâmy, (Suriah: Dâru al-Fikr, Juz 2, 1986), hlm. 1017
rahasia-rahasia  hukum  dimana  produk  hukum  itu  ditegakkan.  sebagaimana pernyataan Al-Syâtibî:
جا ما  جاع سانلا لحاصم قيقحتل ةعوضوم ةعيرشلا نأ تبث دقو
21
Artinya:  Sebuah  Syariah  diberlakukan  supaya  mampu  mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik masa sekarang maupun yang akan datang. Bentuk  kemaslahatan  diberlakukan  perundang-undangan  hukum,  bisa berupa manfaat ataupun menolak ke- musyaqqat -an bagi masyarakat, utamanya bagi  ummat  Islam.  Keberadaan maqôsid itu  sendiri,  dituntut  sebagaimana berikut:
رىاظ اتباث دصقلما نوكي نا دص اقلما رابتعلإ طترشي ا درطم اطبضنم ا 22
Artinya:  disyaratkan  terhadap  keberadaan  maqôsid  harus  tetap 23 jelas 24 terukur 25 dan berlaku untuk umum. 26
Sehingga  apabila  syarat-syarat  yang  disebutkan  Wahbah  ini  telah tersirat didalamnya, maka maqôsidu al-syarîah itu sendiri telah dengan sendirinya dimiliki oleh sebuah produk Hukum.
Dalam  konteks  Indonesia  sebagai  negara  hukum  sebagaimana  yang diamanahkan  oleh  UUD  1945  pasal  1  ayat  3  yang  berbunyi  bahwa “Negara Indonesia  adalah  Negara  Hukum”. Sangat  jelas  bahwa  dalam  segala  aspek kehidupannya  bangsa  Indonesia  memiliki  payung  hukum  independen  yang dapat  mengaturnya,  baik  peraturan  itu  berupa  undang-undang  yang  sifatnya formil,  maupun  yang  sifatnya  in  formil  seperti  KHI  dimana  penetapannya melaluni instruksi presiden.
Suatu  negara  dapat  dikategorikan  sebagai  negara  hukum  apabila memenuhi unsur-unsur berikut: 27
a. Adanya supremasi hukum
b. Adanya kesedarajatan di depan hukum
c. Terjaminnya hak asasi manusia.
dengan  unsur-unsur  di  atas  nampak  sekali,  bahwa  dengan  ideology pancasilanya telah memenuhi bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
21 Asyatibi, Al-Muwafaqot, (Suudi: Daru Ibn Affan, Juz II,1997), hlm. 9. 22 Al-Zuhaili, Usul al-Fiqh, …hlm. 1019 23 Keberadaan maqosid itu sendiri, harus nyata ketetapannya, atau diprediksi mengandung ke- majzum-an.
24 Maksudnya, tidak ada perbedaan Ulama` dalam penentuan maknanya atau maqosidnya.
25 Artinya  terukur  adalah  makna  yang  terkandung  ada  kapasitas  atau  batasan  yang  tidak diragukan yang sekiranya tidak dilampaui batasannya.
26 Berlaku  untuk  umum,  bahwa  hakikat  atau  makna  dari  pada  Maqôsid  itu  sendiri,  tidak mengalami perbedaan walaupun berubahnya Zaman dan Waktu.
27 Maltuf Siroj, Pembaruan Hukum Islam, (Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2012), hlm. 27.
Terkait dengan rekonstruksi atau perumusan  hukum perceraian Islam di Indonesia itu sendiri harus memandang aspek- aspek berikut: pertama, dari sisi Mujtahid nya, dimana hal ini dilakukan dan dirumuskan oleh sebagian besar Ulama` Indonesia. Kedua. aspek proses peng-istimbath-an hukumnya, dengan pandangan  konsep  ushul  fiqh  tentang maqôsidu  al-syarîah . Ketiga: Indonesia sebagai negara yang berasaskan pancasila dan beridentitaskan negara hukum. Konstruksi  hukum  perceraian  dalam  KHI  merupakan  upaya menyelaraskan peraturan dan menyatukan sikap dan pandangan  hukum yang semula  dihadapkan  pada  rumusan  hukum  fiqh  klasik  yang  tidak  semua masyarakat muslim mampu memahaminya, apalagi ikhtilaf ulama` dalam kitab fiqh sering sekali ditemukan, disisi lain lebel hukum Islam (fiqh) bukanlah asas satu-satunya  dan  acuan  utama  dari  negara  Indonesia  melainkan  asas  negara hukum  (hukum  Islam,  hukum  barat,  dan  hukum  adat)  dengan  ideologi pancasila. Sehingga disatu sisi keberadaan KHI harus ditaati dan harus menjadi buku wajib bagi ummat  Islam Indonesia, sedangkan disisi lain, ummat  Islam telah  memiliki  buku  pedoman  tersendiri  yaitu  hukum  Islam  (fiqh)  yang tertuang dalam kitab-kitab klasik.
Ada  beberapa  hal  dalam  rangka  menyikapi  persoalan  sebagaimana digambarkan diatas, yaitu:
a. KHI merupakan kodifikasi hukum fiqh yang tertuang dalam kitab klasik.
b. KHI  merupakan  bentuk  undang-undang  hukum  Islam  ala  Indonesia, sebagai bagian representasi dari identitas negara hukum.
c. Konsep perceraian dalam KHI dan hukum fiqh, ada kesamaan disamping ada perbedaan, adapun perbedaan terbut adalah sebgai berikut:
a) KHI harus didepan sidang pengadilan, fiqh tidak harus.
b) KHI mengundangkan perceraian terjadi saat diucapkan didepan sidang pengadilan,  sedangkan  diluar  sidang  tidak  memiliki  kekuatan  hukum. fiqh  meng-undangkan  talak  atau  cerai  terjadi  pada  saat  diucapkan  oleh suami.
Dalam hal ini, rekonstruksi hukum perceraian dalam kompilasi hukum Islam memiliki nuansa ke-Indonesia-an, menggambarkan bahwa ummat Islam di  Indonesia  memiiki  payung  hukum  tersendiri  dalam  segala  aspek kehidupannya,  karena  bagaimanapun  ummat  Islam  di  Indonesia  merupakan bagian  bangsa  indonesia,  sehingga  keberadaan  KHI  dan  legalitasnya  saat  ini betul-betul dibutuhkan
Selain itu juga,  hadith yang berbunyi:
ُةَعْجَّرلاَو ُ  َ َّطلاَو ُحاَكنِّنلا دٌّدِج َّنُُ ْ َىَو دٌّدِج َّنُىدُّدِج ثٌ  َ َث merupakan  rambu-rambu  bukan  untuk  disalah  gunakan,  untuk memberi  pedoman  agar  setiap  suami  tidak  ceroboh  dan  mengumbar
249 | „Ulûmunâ : Jurnal Studi KeIslaman
perceraian. 28 Keterlibatan  PA  dalam  hal  perceraian  adalah  tdak  semata-mata memutuskan perceraian itu sendiri, tapi dalam persidangan PA itu sendiri, para hakim  mengupayakan  agar  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  untuk  selalu memikirkan  tindakan  yang  dilakukannya  (perceraian),  apalagi  itu  merupakan kewajiban hakim untuk tindakan itu sebagaimana pasal 143 ayat 1 dan 2 KHI. Rekonstruksi  hukum  perceraian  dapat  dilakukan,  dengan  berbagai alasan, pertama: mampu melahirkan kemanfaatan bagi masyarakat secara umum dan dapat menghentikan bahkan menolak kemud } aratan. Kedua : dalam konteks Indonesia Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bersifat mengikat dan wajib ditaati. 29 Ketiga: bahwa konsep Perceraian dalam Pasal 115, 123 dan 129 KHI merupakan hasil Ijtihad tentang persoalan fiqhiyah furû‟iyah dzannîyah, yang bagi mujtahidnya mendapatkan ketentuan sebagai berikut: مكلحا ةباصإب فلكم دتلمجا نأو , دعب هأطخأ اذإو نيرجأ قحتسي يذلا بيصلما وهف وباصأ اذإف ادحاو ارجأ قحتسي لب ويلع ثمإ لآ يذلا ئطخلما وهف دهلجا لذب وعسو لذبل
30
Artinya: seyogyanya mujtahid di taklif untuk benar dalam merumuskan sebuah hukum, sehingga apabila benar dalam ijtihadnya mendapatkan pahala dua,  namun  apabila  keliru  setelah  bersungguh-sungguh  dalam  ijtihadnya  dan keliru, tidak lantas berdosa baginya, melainkan mendapatkan reward satu pahala karena telah mengupayakan kekuatan ijtihadnya.
Keempat: perkembangan pemikiran hukum Islam juga
mempertimbangkan  semangat  budaya  masyarakat  Islam  Indonesia,  sehingga produk  hukum  pun  tidak  serta  merta  menjiplak  secara  total  segala  apa  yang dibawa oleh para madzhab fiqh, karena rumusan fiqh juga mempertimbangkan aspek  sosiologis  dimana  produk  hukum  itu  muncul,  fanatisme  buta  dapat dihilangkan dalam rangka perkembangan peradaban hukum Islam.

## Penutup
Perkembangan  pemikiran  hukum  tidak  selalu  dibatasi  oleh  ketetapan yang berada dalam hukum fiqh kitab klasik, karena bagaimanapun keagungan produksi  hukum  tersebut,  pasti  memandang  unsur  budaya  yang  terjadi  pada waktu dirumuskannya sebuah perundang-undangan fiqh, sehingga relevansinya tetap  harus  dikaji  dalam  konteks  ke-Indonesia-an.  Unifikasi  hukum  Islam mampu  menyatukan  dan  menyeragamkan  persepsi  dan  sikap  hukum  yang semula  tersebar  dalam  fiqh  klasik  yang Ikhtilaf dari  satu  madzhabpun  seperti Imam  Shâfi‟î  dan  Syâfiîyah  tidak  ditutup  keniscayaannya  apalagi  lintas madzahib (Imam Shâfi‟î, Imam Mâlik, Imam Ibn Hambâlî, dan Abû Hanîfah).
28 Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam Indonesia, …., hlm. 251
29 Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam Indonesia, …. h lm. 27.
30 Al-Zuhaili, Usul al- Fiqh Al-Islami , ….hlm. 1105.
Selain  itu  pula  kodifikasi  menjadi  KHI  tidak  hanya  bersumber  dari  13  kitab standart  fiqh,  melainkan  dari  sumber  yurisprudensi,  studi  banding  ke  negara Islam,  dan  wawancara  dengan  para  ulama`  Indonesia  sehingga  nuansa keindonesia-an dalam KHI sangat terasa. Salah satu contohnya adalah konsep perceraian,  yang  dalam  konteks  ke-Indonesian-an  harus  didepan  sidang pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atas tindakan cerainya, inilah bagian bukti bahwa indonesia bukanlah negara yang berasazkan hukum Islam murni,  melainkan  negara  yang  berazaskan  pancasila  berlandaskan  negara hukum Karena  itu bagi  masyarakat,  sebaiknya  dalam  rangka  mewujudkan ketertiban  umum,  maka  dipandang  perlu  adanya  tindakan  yang  berlandaskan hukum,  alias  segala  upaya  dalam  rangka  menyelesaikan  persoalan  dalam kaitannya  dengan  perceraian  maka  taatilah  peraturan  yang  berlaku.  karena disitulah  bagian  dari  bentuk  nasionalisme  bangsa  yang  kuat.  Dan  juga  bagi institusi yang berwenang Sangatlah penting dijadikan saran bagi institusi yang berwenang  dalam  perkara  perceraian,  bahwa  perceraian  sangat  rentan  terjadi diluar sidang pengadilan, bahkan sangat mungkin sebelum berperkara seorang suami  telah  menjatuhkan  talak  diluar  sidang  pengadilan.  Maka  yang  harus dilakukan oleh yang berwenang tidak hanya berpatokan kepada KHI ataupun UUP no 1 tahun 1974, melainkan ada upaya lain. Seperti adanya upaya judicial review terhadap  KHI,  penambahan  terhadap  butir-butir  KHI  yang  berbunyi Itsbat  Cerai, sebagaimana Itsbat  Nikah ataupun  peraturan-peraturan  yang lain dalam rangka menyikapi persoalan seperti cerai yang terjadi diluar sidang pengadilan  ataupun  peraturan-peraturan  yang  lain  dalam  rangka  menyikapi persoalan  cerai  yang  terjadi  diluar  sidang  pengadilan,  sehingga  tujuan  dari adanya  perundang-undangan  mampu  mengikat  bagi  kehidupan  masyarakat muslim indonesia.

## Daftar Pustaka
Adi,  Rianto. Sosiologi  Hukum  (Kajian  Hukum  Secara  Sosiologis), Jakarta  . Pustaka Obor Indonesia. 2012 Al-Zuhaili, Wahbah. Usul al-Fiqhl-Islâmy, Suriah: Daru al-Fikr. 1986 Al-Syâtibi.. Al-Muwafâqot, Suudi: Daru Ibn Affan. 1997 Basri,  Cik  Hasan.. Peradilan  Islam  dalam  tatanan  masyarakat  Islam  Indonesia . Bandung: Rosda Karya. 1997
251 | „Ulûmunâ : Jurnal Studi KeIslaman
Gede  Atmadja,  I  Dewa.  Membangun  Hukum  Indonesia  Paradigma Pancasila , dalam Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat . Malang .Setara Press, 2013.
Hadith Ibn Majah. Ibn  Abi  al-Qosim,  Abu  Bakar.. Farôid  al-Bahîyah  „alâ  nadzmi  al-Qowâid  al- Fiqhîyah. Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 2009 Ibn  Rusd.. Bidâyatu  al-Mujtahîd  Wa  Nihâyatu  al-Muqtasîd, Surabaya:  al- Hidayah. T tahun Ibn Said Muhammad, Abdullah. 2012. Iydahu al-Qowâid alfiqhîyah. Surabaya: Al-Hidayah. Iqbal, Muhammad.. Hukum Islam Indonesia Moderen (Dinamika Pemikiran dari fiqhKlasik Ke FiqhIndonesia). Tanggerang: Gaya Media Pratama. 2009 Kholaf, Abd Wahab. 2004. „ Ilmu Usûli al-Fiqh, (Indonesia: al-Haromain. Rofik,  Ahmad. Hukum  Perdata  Islam  Indonesia, (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada. 2013. Siroj,  A.  Maltuf  .2012. Pembaruan  Hukum  Islam  Di  Indonesia  (Telaah Kom;pilasi Hukum Islam), Yogyakarta : Pustaka ILmu. Wahid, Marzuki.. Fiqh Indonesia Kompilasi hukum Islam dan CLD KHI dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, Bandung: Isif. 2014 Zaidan,  Abd  Karim.. Al-Wajîz  Fî  Usûli  al-Fiqh. Baghdad:  Muassasah  al- Qurtubah. 1976