ŚALIĤ A | Vol. 4 No. 1 Januari 2021
74

## Jalur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
Inna Fauzi, Nabila Rizki Institut Agama Islam Negeri Kudus
Email : innafauzi@iainkudus.ac.id, nabilarizki990@gmail.com
Abstrak: Sharia banking disputes are often encountered in social life. This has  led  to  the  emergence  of  various  regulations  that  are  made  and  are binding  in  an  effort  to  apply  order  to  social  life.  This  basis  allows researchers to raise the theme of settling Sharia banking disputes by using data obtained from various articles, journals of scientific papers as well as standardized provisions, regulations and legal bases to later serve as the basis for the theoretical basis. The purpose of this research is to find out the solutions  that  the  author  can  offer  in solving  various  kinds  of  economic hazards.  The  method  used  in  writing  uses  a  qualitative  method  with qualitative descriptive research. Qualitative descriptions by collecting data related to the focus of economic dispute resolution in the religious courts, such  as  through  peace,  arbitration,  deliberation,  and  through  courts (litigation).  In  addition,  the  presentation  of  various  examples  of  dispute cases  that  occur  in  the  world  of  Islamic  banking,  as  well  as  the  proper sequence of  settlement  steps.  The  result  of  the  research  is  that  there  are stages  in  resolving  Sharia  banking  disputes  at  the  Religious  Courts. Settlement  The  first  step  is  through  the  mediation  channel  which  has  a more  in-depth description  including  the  need  for a  mediator  and  who  is entitled to become a mediator in the mediation process. Some of the legal basis for the provisions here are also explained to strengthen assumptions, and as a legal basis that has been established and patented by the relevant government. The next thing is that before a dispute occurs, it must first be known about the contract carried out by both parties to the dispute .
Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, Perbankan Syariah

## Pendahuluan
Lingkungan  sosial,  interaksi  yang  terjadi  diantara  sesama  masyarakat sangatlah  wajar,  apalagi  jika  membahas  mengenai  sikap  maupun  karakter diantara masing-masing individu, tak akan pernah selesai danmencapai titik temu.  Misakan  sajacontoh  secara  sederhananya  yaitun  jika  terdapat perselisihan yang melibatkan minimal dua orang dengan watak yang berbeda tentunya,  maka  untuk  mencari  titik  temu  penyelesaian  masalahnya  adalah harus mengetahui duduk perkara untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Namun, aka  nantinya  akan  ada  situasi  ketika  masing-masing  pihak  yang  bertikai tersebut  saling  mengedepankan  ego  pribadi  tanpa  mau  melihat  situasi kondisi. Dan hal yang demikian tersebut sudah lumrah terjadi dalam hidup bermasyarakat. Hanya ada dua (2) pilihan, yaitu antara penyelesaian secara
ŚALIĤ A | Jurnal Pendidikan & Agama Islam
damai  yang  mana  harus  ada  pihak  yang  mengalah,  atau  malah  keduanya saling  memaafkan,  dan  juga  sebaliknya,  yaitu  melalui  beberapa  option pilihan yang nantinya akan lebih rumit lagi dalam penyelesaiannya.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  di  era  yang  serba  modern  ini, banyak juga industri-industri yang saling menampakkan dirinya. Misalnya saja  di  dalam  dunia  Perbankan,  sesuai  dengan  tema  penelitian  ini.  Dalam dunia  perbankan  sendiri  sebenarnya  jika  kita  amati  lebih  dekat  memiliki perkembangan  yang  makin  kemari  makin  berprogres,  seperti  halnya perbankan yang menggunakan prinsip Syariat Islam yang semakin unjuk gigi di mata public. Jika ditelusuri lebih mendalam mengenai perkembangannya, yang mana awal mulanya diatur dalam Undang-undnag Nomor 7 tahun 1992 tentang  Perbankan  yang  kemudian  diperbaharui  dengan  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, hingga saat disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah.
Secara  umum,  sejalan  dengan  pesatnya  perkembangan  dalam  dunia perbankan, maka selaras dengan jalannya kehidupan, untuk itu maka akan banyak  didapati  kasus  sengketa  yang  terjadi,  baik  dalam  perbankan  yang konvensional maupun Syariah. Oleh karenanya perlu untuk diketahui secara lebih dalam dan keseluruhan mengenai bagaimana cara penyelesaian kasus sengketa  yang  sering  terjadi  di  dunia  perbankan.  Khususnya  bagaimana runtutan  atau  tahapan  yang  harus  dilakukan  dalam  menangani  kasus sengketa itu. Disini yang perlu ditekankan dan digaris bawahi adalah, sebagai pengguna  jasa  perbankan,  baik  dalam  segi  pembiayaan  maupun  hanya sebagai  nasabah  biasa  pun,  setidaknya  kita  perlu  untuk  mengetahui bagaimana penyelesaian kasus sengketa yang selama ini terjadi di Perbankan. Ada  penyelesaian  dengan  jalur  perdamaian  dan  bisa  juga  diselesaikan melalui jalur Litigasi (persidangan), semua tergantung dari keinginan pihak yang bersengketa.

## Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kulitatif.  Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualititatif  dengan menggunakan  metode  pengumpulan  data  dokumentasi  yang  bertujuan untuk  menggali  data-data  secara  sistematis  dan  objektif.  Tujuan menggunakan  metode  pengumpulan  data  dokumentasi  adalah  untuk mendapatkan  data  yang  diperlukan  dengan  cara  mengumpulkan  sejumlah buku  atau  hasil  karya  para  tokoh  yang  diuraikan  dalam  beberapa  karya dalam bentuk buku atau lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
ŚALIĤ A | Vol. 4 No. 1 Januari 2021
76

## PEMBAHASAN
Sistem dan mekanisme kerja yang terdapat dalam perbankan syariah di Indonesia seperti halnya isi dari undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Pasal 1 ayat (13) tentang Perbankan dijelaskan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan dalam  suatu  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara  pihak  bank  dan pihak  lain  (nasabah)  untuk  melakukan  penyimpanan  dana  dan  atau mengajukan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai  dengan  ketentuan  syariah,  diantaranya  pembiayaan  dengan  prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah),  prinsip  jual  beli  barang  dengan  memperoleh  keuntungan (murabahah),  atau  jenis  pembiayaan  barang  modal  menurut  prinsip  sewa murni  tanpa  pilihan  (ijarah),  atau  dengan  adanya  pilihan  balik  nama  atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
Ketentuan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan transaksi perbankan berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menetapkan fatwa di bidang  syariah.  Di  dalam  ketentuan  umumnya  juga  dinyatakan  bahwa prinsip syariah berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin). Lalu dijelaskan juga bahwa  prinsip  tersebut  menjadi  bagian  dari  ajaran  Islam  yang  berkaitan dengan  bidang  ekonomi.  Salah  satu  prinsip  dalam  bidang  ekonomi  Islam adalah  dilarangnya/diharamkannya  riba  dalam  berbagai  bentuk,  dan memakai sistem antara lain prinsip bagi hasil (mudharabah). Dengan prinsip mudharabah  tersebut,  Bank  Syariah  dapat  menciptakan  daerah  investasi yang bersih, sehat dan adil karena masing-masing pihak bisa saling berbagi baik  dalam  hal  keuntungan  (laba)  maupun  potensi  risiko  kerugian  yang timbul,  sehingga  akan  menciptakan  keadaan  yang  berimbang  antara  pihak bank  (kreditur)  dan  nasabahnya  (debitur).  Dalam  waktu  jangka  panjang, peristiwa  ini  akan  mendorong  pemerataan  ekonomi  nasional  karena  hasil keuntungan (laba) tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal (kreditur) saja, tetapi juga oleh pengelola modal (debitur). 1 Dalam penjelasan diatas, maka juga  dapat  dijelaskan  bahwa  kegiatan  usaha  yang  tidak  bertentangan  atau bersinggungan  dengan  prinsip  syariah  Islam  adalah  kegiatan  usaha  yang tidak  mengandung  unsur  riba,  maysir,  gharar,  haram  dan  dhalim  dalam transaksinya.  Intinya  dapat  dijabarkan  bahwa  kegiatan  transaksi  usaha menurut syariat adalah yang dilakukan tanpa bertentangan dengan prinsip
1 Thalis Noor Cahyadi, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah , Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume I, No.2 Desember 2011/1433H, 17.
ŚALIĤ A | Jurnal Pendidikan & Agama Islam
syariah  seperti  mengandung  unsur-unsur  riba,  maysir,  gharar,  haram  dan dhalim.
Untuk beberapa solusi penyelesaian sengketa di bidang Perbankan khususnya  syariah,  berikut  adalah  beberapa  pilihannya,  diantaranya adalah :
1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Peradilan Agama. Di  Peradilan  Agama  adalah  salah  satu  peradilan  yang menjalankan  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  yang  berfungsi menyelesaikan  perkara  perdata  tertentu  di  kalangan  umat  Islam Indonesia. Sedangkan kedudukannya terutama di era reformasi ini mencapai  puncak  kekokohannya  pada  tahun  2001,  saat disepakatinya perubahan ketiga UUD 1945 oleh MPR. Dalam pasal 24  UUD  1945  hasil  amandemennya  secara  ekspelisit  dinyatakan bahwa lingkungan Peradilan Agama disebutkan seabagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Kemudian ditandai dengan  disahkannya  UU  No.  4  Tahun  2004  tentang  kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas UU No. 35 Tahun 1999. Dalam UU  No.  4  Tahun  2004  disebutkan  :  “  bahawa  semua  lingkungan peradilan  ,  termasuk  Peradilan  Agama,  pembinaan,  organisasi, administrasi  dan  pinansialnya  dialih  dari  pemerintah  kepada Mahkamah Agung”. 2 Dengan disahkannya Uu No. 4 Tahun 2004 tersebut, otomatis UU No  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dirubah  menjadi Amandemen  UU  No.  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama. Dengan demikian, semakin mantaplah kedudukan Peradilan Agama di Indonesia.
Salah satu tujuan pokok lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama  adalah  untuk  mempertegas  kedudukan  dan kekuasaan  lingkungan  Peradilan  Agama  sebagai  salah  satu  bagian pelaksana  “Kekuasaan  Kehakiman”  atau  “ Judicial  Power” dalam negara Republik Indonesia. 3 Dengan  laihirnya  UU  No.  3  Tahun  2006  tersebut,  maka wewenang Peradilan Agama menjadi
bertambah yaitu menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syari’ah,  sebagaimana  tertuang dalam  pasal  49  undang- undang  ini,  yang  dinyatakan  bahawa  :  “ Peradilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus, dan  menyelasaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang
2 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2008), 313.
3 M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993),  25.
ŚALIĤ A | Vol. 4 No. 1 Januari 2021
78
yang beragama Islam di bidang : perkawinan, kewarisan, asiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah”. 4 Ruang  ligkup  kewenangan  Peradilan  Agama  di  bidang perbankan syari’ah, ini dapat dilihat dari penjelasan pasal 49 huruf (i)  UU  No.  3  Th.  2006,  yaitu  ;  Yang  dimaksud  dengan  ekonomi syari’ah  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan menurut  prinsip  syari’ah,  antara  lain  meliputi  ;  b ank syari’ah,lembaga  keuangan  mikro  syari’ah,  asuransi  syari’ah, reksadana  syari’ah,  obligasi  syari’ah  dan  surat  berharga  berjangka menengah  syari’ah,  sekuritas  syari’ah,  pembiyayaan  syari’ah, pegadaian  syari’ah,  dana  pensiun  lembaga  keuangan  ,  dan  bisnis syari’ah. 5
Dari  ketentuan  tersebut  dapat  dipahami,  bahwa  aturan  yang berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  yang menjadi  wewenang  Peradilan  Agama  baru  sebatas  bahwa  bank syari’ah  itu  merupakan  salah  satu  bidang  ekonomi  syari’ah  yang termasuk  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama,  sedangkan  sampai dimana batas ruang lingkup dan jangkauan kewenangan mengadili tidak  ditegaskan  secara  ekspilisit  dalam  peraturan  perundang- undangan Indonesia.
Dalam menjalankan fungsi bank syari’ah di Indonesia tent u tidak terlepas dari aturan hukum yang perbankan syari’ah secara nasional. Aturan  hukum  yang  mengatur  aktivitas  operasional  perbankan  di Indonesia,  termasuk  bank  syari’ah,  secara  garis  besar  paling  tidak terdiri  tiga  bidang  hukum,  yaitu  bidang  hukum  perdata,  bidang hukum pidana, dan bidang hukum tata negara. Ketiga bidang hukum ini ababila dilanggar atau  terjadi sengketa mana yang termasuk ke dalam  wewenang  Peradilan  Agama.  Untuk  mejawab  persoalan tersebut ada empat langkah yang dapat dilakukan :
a. Meliputi semua perkara Perbankan Syari’ah di bidang perdata
Jangkauan  kewenangan  Peradilan  Agama  di  bidang perbankan  syari’ah  hanya  di  bidang  perdata,  hal  ini  terlihat dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 sebagaimana terbut di atas. Dari  itu,  untuk  mengetahui  sampai  dimana  jangkauan kewenangan  lingkungan  Peradilan  Agama  dalam  mengadili sengketa  di  bidang  perdata  tersebut,  dapat  dianalisis  dengan pendekatan  asas  personalitas  keislaman,  artinya  pengadilan  di lingkungan  Badan  Peradilan  Agama,  hanya  untuk  melayani penyelesaian  perkara  di  bidang  tertentu  sebagaiaman  yang tertuang dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu  menyelesaikan  perkara  perkawinan,  warisan,  wasiat,
4 Amandemen Undang ‐undang Peradilan Agama UU RI No. 3 Th. 2006 (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 18. 5 Amandemen … 2006, 32.
ŚALIĤ A | Jurnal Pendidikan & Agama Islam
hibah, wakaf, shadaqah, zakat, infaq, dan ekonomi syari’ah dari rakyat  Indonesia  yang  beragama  Islam.  Dengan  kata  lain keislaman  seseoranglah  yang  menjadi  dasar  kewenangan pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama. 6 Indikator  untuk  menentukan  kewenangan  Pengadilan Agama terhadap sengketa atau permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu :
1) Agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadinya hukum adalah agama Islam.
2) Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum  Islam.  Jika  salah  satu  atau  semua  patokan  tersebut tidak  terpenuhi,  maka  terhadap  kedua  belah  pihak  yang bersengketa  di  bidang  tersebut  tidak  berlaku  asas personalitas keislaman. 7
b. Meliputi  Sengketa  Antara  Bank  Syari’ah  dengan  pihak  Non -
Muslim Hal ini dapat diketahui melalui penjelasan dari pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa “ Yang dimaksud dengan  “antara  orang - orang  yang  beragama  Islam”  :  adalah termasuk  orang  atau  badan  hukum  yang  dengan  sendirinya menundukkan  diri  dengan  sukarela  kepada  hukum  Islam mengenai  hal-hal  yang  menjadi  kewenangan  Peradilan  Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”. Berarti bila terjadi sengketa antara orang atau badan hukum orang islam dengan non-Muslim di  bidang  ekonomi  syariah  diselesaikan  melalui  Pengadilan Agama,  bahkan  termasuk  juga  sengketa  yang  terjadi  antar sesama  non-Muslin  sekalipun,  sepanjang  mereka  itu menundukkan  diri  terhadap  hukum  Islam  juga  menjadi kewenangan  lingkungan  peradilan  Agama.  Karena  dalam prakteknya di dunia perbankan yang bertransaksi menjadi mitra usaha  atau  nasabah  bank  syari’ah  tidak  hanya  ter batas  pada pihak-pihak  orang atau badan yang Islam saja, melainkan juga yang  non-Islam,  selama  sengketa  tersebut  berkaitan  dengan kegiatan usaha bank syari’ah yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari’ah. 8
c. Tidak menjangkau klausula arbitrase
Arbitrase  adalah  suatu  kesepakatan  berupa  klausula arbitrase  yang  tercantum  dalam  suatu  perjanjian  tertulis  yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian
6 Abdul Ghafur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang‐undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan), (Yogyakarta : ULL Press , 2007), 61-62.
7 M. Yahya Harahap, kedudukan, kewenangan ....1997, hal. 39.
8 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 204.
ŚALIĤ A | Vol. 4 No. 1 Januari 2021
80
arbitrase  tersendiri  yang  dibuat  para  pihak  setelah  timbul sengketa. 9 Arbitrase  merupakan  suatu  badan  swasta,  di  luar Badan Peradilan Negara yang diberi kewenangan oleh undang- undang untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang terjadi di  antara  anggota  masyarakat  atas  dasar  perjanjian  atau kesepakatan  yang  telah  mereka  buat  sebelumnya  dalam  suatu perjanjian arbitrase (klausula arbitrase).
Dalam  dunia  perbankan,  termasuk  dalam  hal  ini kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syari’ah dengan pihak mitra  usaha  atau  nasabahnya,  selalu  didasarkan  pada  suatu perjanjian  atau  akad  ( agreement )  tertulis yang  mereka  buat  dan mereka  sepakati  sebelumnya.  Perjanjian  atau  aqad  tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, di mana dalam  melaksanakan  kegiatan  usaha  atau  transaksi  yang  telah disepakati itu, masing-masing pihak terikat dengan isi penjanjian yang  telah  mereka  buat  dan  sama-sama  disepakiti  aturannya dengan  suka  sama  suka.  Dalam  pelaksanakan  kegiatan perbankan  syari’ah  bila  terjadi  perselisihan  (sengketa),  maka diajukan ke suatu badan klausula arbitrase. 10
d. Meliputi  Putusan  Arbi trase  syari’ah  di  bidang  Perbankan

## Syari’ah
Jika terjadi sengketa mengenai perjanjian atau aqad yang telah  disepakati  kedua  belah  pihak,  maka  penyelesaiannya diajukan  ke  kalusula  albitrase.  Akan  tetapi  mengenai  putusan albitrase  tersebut  khususnya  dalam  hal  ini  putusan  Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) di bidang perbankan syari’ah,  jika  para  pihak  ternyata  tidak  mau  melaksanakannya secara suka rela, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, Pengadilan  Agama  yang  berwenang  untuk  memerintahkan pelaksanaan putusan tersebut. Karena badan arbitrase itu sendiri tidak punya kewenangan untuk menjalankan atau mengeksekusi putusannya  sendiri. 11 Dengan  demikian,  putusan  arbitrase syari’ah tersebut akan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan  Agama  atas  permohonan  salah  satu  pihak  yang bersengketa, sesuai dengan ketentuan pasal 61 UU No. 30 Tahun
9 Pasal i Ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999, dalam Cik Basir, Penyelesaian...2009, hal. 105.
10 M. Yahya Harahap, Albitrase (Edisi Kedua) (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), 61‐ 62.
11 M. Yahya Harahap, Arbitrase...2001, 298.
ŚALIĤ A | Jurnal Pendidikan & Agama Islam
1999, 12 dan juga Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syari’ah. 13 Atas  dasar  ini,  maka  Peradilan  Agamalah  yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah termasuk Perbankan Syari’ah. Adapun petunjuk teknis dalam menjalankan putusan Badan Arbitrase Syari’ah di bidang perbankkan Syari’ah terdapat  dalam  SEMA  No.  8  Tahun  2008  tentang  Eksekusi putusan Arbitrase Syari’ah yaitu : 14
1) Putusan Badan Arbitrase Syari’ah baru dapat dilaksanakan apabila  ketentuan  dalam  pasal  59  UU  No.  30  Tahun  1999 telah dipenuhi, yaitu :
a) Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan Arbitrase Syar i’ah diucapkan, lembar asli atau salinan  autentik  putusan  tersebut  diserahkan  asli  dan didaptarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan  Agama  yang  daerah  hukumnya  meliputi tempat  tinggal  termohon  dalam  penyelesaian  sengketa melalui Badan A rbitrase Syari’ah.
b) Penyerahan dan pendaftaran sebagimana di maksud di atas, dilakukan dengan pencatatan dan
penandatanganan  pada  bagian  akhir  atau  di  pinggir putusan  oleh  panitera  PA  dan  arbiiter  atau  kuasanya yang  menyerahkan,  dan  catatan  tersebut  merupakan akta pendaftaran.
c) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan kepada panitera PA.
d) Tidak  dipenuhinya  ketentuan  sebagiaman  di  maksud dalam huruf a di atas, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanankan.
e) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.
2) Perintah  melaksanakan  putusan  Badan  Arbitrase  Syari’ah tersebut diberikan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera PA yang daerah  hukumnya  meliputi  tempat  termohon  dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari’ah.
3) Ketua  pengadilan  Agama  sebelum  memberikan  perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah :
12 Ketentuan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. (Dikutip dalam Cik Basir, Penyelesain Sengketa...2009, 110).
13 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa...2009, 110.
14 Cik Basir, Penyelesaian...2009, 114-115.
ŚALIĤ A | Vol. 4 No. 1 Januari 2021 82
i. Persetujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui Badan Arbitrase Syari’ah dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh apara pihak.
ii. Sengketa yang diselesaikan tersebut adalah sengketa di bidang  ekonomi  syari’ah  dan  mengenai  hak  yang menuntut  hukum  dan  perundang-undangan  dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
iii. Putusan  Badan  Arbitrase  Syari’ah  tidak  bertentangan dengan prinsip syari’ah.
iv. Ketua  PA  tidak  memeriksa  atau  pertimbangan  dari putusan Badan Arbitrase Syari’ah.
v. Perintah  ketua PA ditulis pada lembar asli dan salinan aut entik  putusan  Badan  Arbitrase  Syari’ah  yang dikeluarkan.
vi. Putusan  Badan  Arbitrase  Syari’ah  yang  telah  dibubuhi perintah  ketua  PA  dilaksanakan  sesuai  ketentuan pelaksanaan  putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum yang tetap.
Hukum acara perdata ini terda pat azaz : “ Peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang jelas,  melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan  mengadilinya. Ketentuan  sebagaimana  di  maksud  dalam  pada  ayat  (1)  tidak menutup  kemungkinan  untuk  usaha  penyelesaian  perkara  perdata secara perdamaian”. 15
Dari  ketentuan  pasal  ini,  dapat  difahami,  bahwa  penyelesian perkara di Pengadilan Agama terdapat dua jalur :
a. Penyelesaian Melalui Perdamaian Landasan adanya penyelesaian perkara melalui perdamaian ini  didasarkan  pada  azaz  hukum  acara  Peradilan  Agama  yang dikenal adanya azaz : “..........Pengadilan wajib mendamaikan ke dua belah pihak.... ” 16 Kemudian di dasarkan juga pada ketentuan pasal 154 R. Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. 17 Azaz di atas menunjukkan bahwa mengharuskan hakim agar dalam  mengangani  suatu  perkara  perdata  yang  diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara  di  persidangan  adalah  suatu  yang  imperatif  (wajib dilakukan).  Kelalain  hakim  mengupayakan  perdamaian  bagi
15 Abdul Ghafur Anshori, Peradilan Agama .... 2007, 150. 16 Abdul Ghafur Anshori, Peradilan Agama... 2007, 61‐62.
17 Cik Basir dalam Penyelesaian Sengketa..... 2008, 127
ŚALIĤ A | Jurnal Pendidikan & Agama Islam
kedua  belah  pihak  berperkara  akan  mengakibatkan  batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum. 18
Berdasarkan kedua landasan perdamaian di atas baik itu melalui ketentuan  Pasal  154  R.Bg/130  HIR  dan  PERMA  di  atas,  maka langkahlangkah  yang  harus  dilakukan  hakim  dalam  upaya mendamaikan  para  pihak  yang  berperkara  di  persidangan  dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut : 19
1) Upaya Damai atas dasar ketentuan pasal 154 R. Bg/130 HIR Ketentuan pasal ini antara lain :
a) Bila  pada  hari  yang  telah  ditentukan  para  pihak  datang menghadap,  maka  pengadilan  negeri  dengan  perentaraan ketua berusaha mendamaikannya.
b) Bila  dapat  dicapai  perdamaian,  maka  di  dalam  sidang  itu juga  dibuatkan  suatu  akta  dan  para  pihak  dihukum  untuk mentaati  perjanjian  yang  telah  dibuat,  dan  akta  itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.
Apabila  tercapai  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak untuk  menyelesaikan  perkaranya  secara  damai,  maka kesepakatan  itu  dituangkan  ke  dalam  bentuk  perjanjian  (akta) perdamaian  yang  ditandatangani  oleh  para  pihak  itu  sendiri. Terhadap perjanjian perdamaian ini , apabila diminta oleh para pihak  untuk  dijadikan  putusan  pengadilan,  maka  Pengadilan Agama  yang  bersangkutan  akan  menjatuhkan  putusan  sesuai dengan  isi  perjanjian  tersebut,  tanpa  menambah  atau menguranginya,  dengan  diktum  (amar)  :”  menghukum  para pihak  untuk  mentaati  dan  melaksanakan  isi  perjanjian perdamaian  tersebut”. 20 Pelaksanaan  keputusan  hakim Pengadilan  Agama  tersebut  harus  berdasarkan  ketentuan  154 R.Bg/130  HIR,  dan  juga  ketentuan-ketentuan  isi  pasal  1851 sampai  pasal  1864  yang  merupakan  ketentuan  formal  putusan perdamaian sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Perdata.
b. Upaya damai melalui mediasi
Upaya damai melalui mediasi 21 ini dilakukan apabila anjuran damai  yang  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  atas  dasar ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR di atas tidak berhasil, maka
18 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 239.
19 Cik  Basir, Penyelesaian...2009, 131.
20 M.Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta : Gramedia, 1989), 277. 21 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, ( Jakarta : Kencana, 2009, 379.
ŚALIĤ A | Vol. 4 No. 1 Januari 2021 84
para  hakim  pada  sidang  pertama  mengupayakan  perdamaian melalui mediasi sesuai dengan petunjuk PERMA No. 01 Tahun 2008, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a) Perkara-perkara yang dimediasi Perkara-perkara  yang  dapat  dimediasi  adalah  semua sengketa  perdata  yang  diajukan  ke  pengadilan  tingkat pertama. Kecuali sepanjang perkara tersebut bukan perkara yang menurut undangundang tidak bisa dilesaikan melalui perdamaian,  seperti  perkara  perceraian,  perkara  mengenai status seseorang, hibah, wasiat, dan lain-lain. 22
b) Yang dapat bertindak sebagai mediator Yang dapat bertindak sebagai mediator adalah:
i. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan
ii. Advokat atau akademis hukum
iii. Profesi  bukan  hukum  yang  dianggap  para  pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
iv. Hakim majelis bukan pemeriksa perkara
v. Gabungan  antara  mediator  yang  disebut  dalam  butir  a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d. 23
Dalam melakukan fungsinya sebagai mediator, mereka disyaratkan memiliki sertifikat mediator yang diperoleh dari pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah  memperoleh  akreditasi  dari  Mahkamah  Agung  RI. 24 Dengan demikian, hanya mereka yang tercantum di ataslah yang  berhak  menjadi  mediator  dan  diharuskan  memliki sertifikat  mediator.  Ada  kecualinya  apabila  sebuah pengadilan  tidak  terdapat  mereka-mereka  yang  berhak menjadi mediator sebagaimana disebutkan di atas (Pasal 8), maka menurut pasal 5 ayat (2), pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang  menjalankan  fungsi  mediator.  Dan  untuk memudahkan  para  pihak  dalam  memilih  mediator  di pengadilan, pasal 9 PERMA menentukan agar :
i. Ketua  pengadilan  menyediakan  daftar  mediator  yang memuat sekurang-kurangnya lima nama mediator yang
22 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 249. 23 Syahrizal Abbas, Mediasi… 2009, 384. 24 Syahrizal Abbas, Mediasi… 2009, 382.
ŚALIĤ A | Jurnal Pendidikan & Agama Islam
terdiri  dari  hakim  yang  telah  memiliki  sertifikat mediator.
ii. Jika dalam wilayah pengadilan bersangkutan tidak ada mediator  yang  bersertifikat,  maka  semua  hakim  pada pengadilan  yang  bersangkutan  dapat  ditempatkan dalam daftar mediator. 25
c) Tugas Mediator
Mengenai  tugas  mediator  ini  telah  diatur  dalam pasal 15, 16 ayat (1), pasal 17 ayat (10, dan pasal 18 ayat (1) PERMA. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal ini, secara garis besar terlihat sebagai berikut : 26
i. Mempersiapkan  usulan  jadual  pertemuan  mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disetujui.
ii. Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
iii. Bila dianggap perlu dapat melakukan kaukus.
iv. Mondorong  par  pihak  menelusuri  dan  menggali kepentingan  mereka  dan  mencari  berbagai  pilihan penyeleaian yang terbaik bagi para pihak.
v. Atas  persetujuan  para  pihak  atau  kuasa  hukum  dapat mengundang  seorang  atau  lebih  ahli  dalam  bidang tertentu  untuk  memberikan  penjelasan  yang  dapat membantu  penyelesaian  perbedaan  pendapat  antara para pihak.
vi. Membantu  para  pihak  merumuskan  kesepakatan perdamaian dalam hal mediasi mencapai kesepakatan.
vii. Dalam hal
mediasi gagal, mediator wajib menyatakannya  secara  tertulis  dan  memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.
d) Tindakan hakim dalam menempuh mediasi Untuk  melakukan  mediasi,  hakim  harus  mengacu
kepada pasal 7 PERMA yang berisi :
1. Memerintahkan  para  pihak  terlebih  dahulu  untuk menempuh mediasi
Setelah upaya damai gagal dilakukan terhadap para pihak, maka hakim memerintahkan para pihak terlebih dahulu  melakukan  mediasi.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  pasal  7  ayat  (1)  PERMA,  yaitu  :  “Pada  hari
25 Syahrizal Abbas, Mediasi… 2009, 384-385.
26 Syahrizal Abbas, Mediasi… 2009, 390-391.
ŚALIĤ A | Vol. 4 No. 1 Januari 2021
86
sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak untuk menempuh mediasi “. 27
2. Menunda proses persidangan perkara Setelah  terpilihnya  mediator,  maka  proses persidangan pertama ditunda selama 40 hari, agar para pihak  menempuh  proses  mediasi,  ini  sesuai  dengan ketentuan  pasal 13  ayat  30  PERMA,  yaitu  :  “  Proses mediasi  berlangsung  paling  lama  40  hari  kerja  sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim...”. 28 3. Memberi penjelasan tentang prosedur mediasi Selain  memerintahkan  para  pihak  agar  terlebih dahulu  menempuh  mediasi  yang  diikuti  dengan penundaan  proses  pemeriksaan  perkara,  tindakan selanjutnya  yang  harus  dilakukan  hakim  pada  hari sidang pertama tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (6) PERMA adalah memberi penjelasan kepada para  pihak  tentang  prosedur  mediasi  sebagaimana tercantum dalam BAB II, Bab III, dan Bab IV PERMA. 29
4. Mediasi mencapai kesepakatan
Apabila  mediasi  ternyata  mencapai  kesepakatan, maka para pihak harus melakukan beberapa hal sesuai dengan ketentuan pasal 17 PERMA, yaitu : 30
1. Para  pihak  dengan  bantuan  mediator  wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai yang  ditandatangani  oleh  para  pihak  dan  mediator tersebut;
2. Jika  dalam  proses  mediasi  para  pihak  diwakili  oleh kuasa  hukum,  para  pihak  wajib  menyatakan  secra tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai;
3. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan kesepakatan perdamaian;
4. Para  pihak  dapat  mengajukan  kesepakatan perdamaian  kepada  hakim  untuk  dikuatkan  dalam bentuk akta perdamaian;
27 Syahrizal Abbas, Mediasi… 2009, 383. 28 Syahrizal Abbas, Mediasi… 2009, 387. 29 Syahrizal Abbas, Mediasi… 2009 , 390. 30 Syahrizal Abbas, Mediasi ...2009, 390.
ŚALIĤ A | Jurnal Pendidikan & Agama Islam
5. Jika  tidak,  kesepakatan  perdamaian  harus  memuat klausula  pencabutan  gugatan  atau  klausula  yang menyatakan perkara telah selesai.
Kemudian  para  pihak  meminta  kepada  hakim  agar kesepakatan  perdamaian  yang  mereka  buat  dijadikan putusan  pengadilan,  misalnya,  hakim  yan  besangkutan dalam hal ini harus menjatuhkan putusan sesuai dengan isi kesepakan perdamaian atau menguranginya, dengan dictum Menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut. 31
5. Melanjutkan  pemeriksaan  perkara  apabila  mediasi gagal.
Dalam  hal  mediasi  tidak  mencapai  kesepakatan (gagal), maka tindakan yang harus dilakukan dalam hal ini  harus  mengacu  kepada  ketentuan  pasal  18  ayat  (1) dan  (2)  PERMA,  “  Apabila  para  pihak hingga  batas waktu  maksimal  40  hari  kerja  terhitung  sejak  mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis, ternyata  tidak  mampu  menghasilkan  kesepakatan, termasuk  dalam  hal  ini  apabila  salah  satu  pihak  tidak mematuhi  perintah  mediasi  seperti  digariskan  Pasla  14 ayat (1), maka mediator wajib :
1. Menyatakan  secara  tertulis  bahwa  hakim  mediasi telah gagal;
2. Memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.
Tindakan  hakim  yang  harus  dilakukan  setelah menerima pemberitahuan mengenai kegagalan mediasi tersebut adalah melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan  ketentuan  hukum  acara  yang  berlaku.  Karena itu,  pemeriksaan  di  persidangan  akan  dilanjutkan dengan  acara  berikutnya  yang  akan  diawali  dengan pembacaan surat gugatan. 32
3. Syarat-syarat  yang  harus  diperhatikan  dalam persetujuan perdamaian
Bila  upaya  damai  telah  berhasil,  maka penyelesaiannya dapat terjadi dalam
dua
31 Cik Basir, Penyelesaian ...2009, 140. 32 Cik Basir, Penyelesaian ...2009, 140.
ŚALIĤ A | Vol. 4 No. 1 Januari 2021
88
kemungkinan, 33 Pertama,  para  pihak  sepakat persetujuan  (akta)  perdamaian  lalu  mencabut perkaranya. Dalam hal ini  tentu tidak ada masalah yang  berarti,  hal  ini  tinggal  membuat  penetapan yang  menyatakan  perkara  selesai  karena  dicabut oleh  para  pihak.  Kedua,  Para  pihak  sepakat membuat perjanjian (akta) perdamaian lalu diajukan kepada  hakim  untuk  dikuatkan  dalam  suatu putusan  perdamaian.  Dalam  hal  ini,  para  pihak membuat  suatu  persetujuan  perdamaian  yang kemudian  diajukan  kepada  hakim  untuk  dijadikan putusan perdamaian.
2. Penyelesaian Melalui proses Persidangan (Litigasi) Dalam hal proses persidangan, ada hal-hal yang harus diperhatikan:
34
a. Perkara tersebut tidak mengandung klausula arbitrase Salah  satu  yang  harus  diperhatikan  dalam  proses persidangan  perbankan  syari’ah  adalah  terlebih  dahulu memastikan  apakah  perkara  tersebut  termasuk  sengketa klausula  arbitrase,  karena  itu,  hakim  harus  membaca  secara cermat perjanjian perdamaian tersebut.
b. Pelajari Secara cermat perjanjian (Akad) kedua belah pihak Setelah  dipastikan  bahwa  perkara  perbankan  syari’ah  itu bukan mengandung klausula arbitrase, lalu dilanjutkan dengan mengupayakan  perdamaian  bagi  para  pihak,  dengan mempelajari  perjanjian  anatara  kedua  belah  pihak  berdasarkan hukum  perjanjian  yang  diatur  dalam  KUHPerdata  pasal  1233- 1864  yang  disebut  dengan  perjanjian  nominat  maupun  hukum perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata seperti kontrak production sharing dan lain-lain yang disebut dengan perjanjian innominat, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh dalam praktek kehidupan  masyarkat.  Karena  itu,  perjanjian  tersebut  harus relevan  dengan  perjanjian  Islam  berdasarkan  al-Q ur’an  dan Hadits. 35
c. Prinsip utama dalam perkara perbankan syari’ah
Prinsip  yang  mendasar  dalam  mengani  pekara  perbankan syari’ah  adalah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip syari’ah.  Hakim  harus  berhati -hati  dalam  menangi  perkara  ini
33 Cik Basir, Penyelesaian ...2009, 141. 34 Cik Basir, Penyelesaian...2009, 145‐147.
35 Cik Basir, Penyelesaian...2009, 150.
ŚALIĤ A | Jurnal Pendidikan & Agama Islam
apa  lagi  dal  hal  penerapan  lembaga  dwangsom  (uang  paksa) yang  telah  diatur  dalam  pasal  606  a  dan  606  b  B.Rv.  ketika  ia diminta atas dasar ketentuan pasal 225 HIR dan pasal 259 R.Bg,, yaitu  gugatan  untuk  melaksanakan  suatu  persetujuan berdasarkan  pasal  1267  KUHPerdata,  bisa  saja  mengandung unsur riba yang bertentang dengan prinsip syari’ah. Begitu juga dalam penyelesaian sengketa antara pihak bank syari’ah dengan nasabah  mampu  yang  menunda  pembayaran  utang.  Di  mana bank  syari’ah  selaku  penggugat  yang  memintak  nasabah (tergugat) membayar sejumlah uang sebagai denda (sanksi) atas keterlamtan pembayarannya. Hal ini lazim dilakukan oleh bank konvensional,  namun  bagi  bank  syari’ah  terdapat  perbedaan pendapat para ulama’ sebagian ulama’ ada yang membolehkan dengan  alasan  untuk  menegakkan  kemaslahatan,  sedangkan ulama’  yang  lain  melarang  karena  mengandung  unsur  riba. Walaupun  masalah  ini  sudah  ada  fatwa  No.  17/DSN- MUI/IX/2000, tapi masih diragukan ketetapan hukumnya.

## Kesimpulan
Prinsip  Syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan  transaksi perbankan  berdasarkan  fatwa  yang  telah  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang berwenang untuk menetapkan fatwa di bidang syariah. Kegiatan usaha yang tidak bertentangan atau bersinggungan dengan prinsip syariah Islam adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba,  maysir,  gharar, haram dan  dhalim  dalam  transaksinya.  Intinya  dapat  dijabarkan  bahwa  kegiatan transaksi usaha menurut syariat adalah yang dilakukan tanpa bertentangan dengan  prinsip  syariah  seperti  mengandung  unsur-unsur  riba,  maysir, gharar, haram dan dhalim.
Beberapa solusi penyelesaian sengketa di bidang Perbankan khususnya syariah,  berikut  adalah  beberapa  pilihannya,  diantaranya  adalah Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  melalui  Peradilan  Agama, Penyelesaian Melalui Perdamaian, Penyelesaian Melalui proses Persidangan (Litigasi).
Ruang  ligkup  kewenangan  Peradilan  Agama  di  bidang  perbankan syari’ah, ini dapat dilihat dari penjelasan pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Th. 2006, yaitu  ;  Yang  dimaksud  dengan  ekonomi  syari’ah  adalah  perb uatan  atau kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut  prinsip  syari’ah,  antara  lain meliputi ; bank syari’ah,lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reksadana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiyayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan , dan bisnis syari’ah.
ŚALIĤ A | Vol. 4 No. 1 Januari 2021
90

## Daftar Pustaka
Abbas, Syahrizal. Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2009.
Amandemen Undang ‐ undang Peradilan Agama UU RI No. 3 Th. 2006 . Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Anshori, Abdul Ghafur. Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang ‐ undang Nomor  3  Tahun  2006  Sejarah,  Kedudukan,  dan  Kewenangan. Yogyakarta: ULL Press, 2007. Aripin,  Jaenal. Peradilan  Agama  dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  di
Indonesia . Jakarta: Kencana, 2008.
Bisri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1996.
Harahap, M. Yahya. Albitrase. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2001. Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Harahap, M. Yahya. Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 . Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata . Jakarta: Gramedia. Thalis  Noor  Cahyadi, Signifikansi  Ombudsman  dalam  Menegakkan  Bisnis Beretika  dan  Berkelanjutan  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam, M.A. Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2010