## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 75-87 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KABUPATEN PANGKEP)

## THE ROLE OF THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (KUA) IN INIMIZING EARLY MARRIAGE (CASE STUDY IN PANGKEP REGENCY)

## Zulfadli
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua Email: zulfadlish598@gmail.com
Keywords : ABSTRACT role, KUA, minimize, early marriage The purpose of this study is to find out the extent of the role of the Office of Religious Affairs in suppressing the increase in Early Marriages, then outlined in several research problems, namely how the role of Office of Religious  Affairs  in  Minimizing  Early  Marriage  in  Pangkep  Regency and  the  impact  caused.  This  research  is  a  qualitative  research  with  a sociological  juridical  approach.  The  results    of  this  study  explain  the efforts of the Office of Religious Affairs in minimizing Early Marriage,
namely socializing  the Change of Laws Republic of Indonesian about marriage,    explaining  about  the  impact  caused,    take  an  individual approach, provide understanding of religion and law to the community and the impacts caused by Early Marriage in Pangkep Regency, namely social impacts, economic impacts, psychological impacts, reproductive health impacts and increasing divorce rates. Kata kunci : ABSTRAK peran, KUA, meminimalisir, Pernikahan Dini Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  peran Kantor  Urusan  Agama  dalam  menekan  peningkatan  Pernikahan  Dini, kemudian  dituangkan  dalam  beberapa  pokok  masalah  penelitian  yaitu bagaimana  peranan  Kantor  Urusan  Agama  dalam  Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Pangkep dan dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.  Hasil  Penelitian  ini  menjelaskan  upaya  Kantor  Urusan Agama dalam meminimalisir Pernikahan Dini  yaitu mensosialisasikan perubahan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  tentang  Pernikahan, menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan, melakukan pendekatan individu,  memberi  pemahaman  agama  dan  hukum  kepada  masyarakat serta  dampak  yang  ditimbulkan  dari  akibat  Pernikahan  Dini  di Kabupaten  Pangkep    yaitu  dampak  sosial  ,  dampak  ekonomi,  dampak psikologi,  dampak  kesehatan  reproduksi  dan  meningkatnya  angka perceraian.
Diterima : 31 Januari 2023; Direvisi : 21 Februari 2023; Disetujui : 3 Maret 2023; Tersedia online : 7 April 2023
How  to  cite: Zulfadli,  “Peran  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dalam  Meminimalisir  Pernikahan  Dini (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep)”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4, No. 1 (2023): 75-87. doi: 10.36701/bustanul.v4i1.872.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 75-87 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PENDAHULUAN
Pernikahan  sebagai  sarana  yang  diberikan  oleh  Allah  swt.  kepada  makhluknya untuk  berproduksi  untuk  menjaga  keberlangsungan  hidup.  Bagi  manusia  pernikahan adalah proses akad oleh setiap orang untuk melegalkan hubungan yang diridai Allah swt. 1 Akad  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang  didasarkan  atas  kerelaan kedua belah pihak dan dilakukan oleh pihak lainnya dikatakan sebagai pernikahan yang sah 2 ,  dengan  berpegang  pada  ketentuan  dan  rukun  pernikahan  untuk  membenarkan hubungan  mereka,  sehingga  mereka  membutuhkan  satu  sama  lain  untuk  menjadi  satu keluarga sebagai pasangan hidup. 3 Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan agar mereka mencapai kesempurnaan dan mampu berproduksi dengan pasangannya. Menikah adalah  jalan  yang  dibenarkan  oleh  Allah  swt.  untuk  memuaskan  kecenderungan  fitrah manusia yang hidup berpasangan. Oleh karena itu, Allah telah menggariskan pernikahan sebagai sarana bagi manusia untuk mencapai fitrahnya agar dapat terus melahirkan anak.
Namun tidak demikian dengan Pernikahan Dini dikarenakan banyak faktor yang menjadi  penghambat  dalam  memperoleh  keturunan  salah  satunya  adalah  kesehatan reproduksi  yang  belum  siap  secara  utuh  karena  faktor  usia, 4 walaupun  secara  acara Agama Pernikahan dapat dilangsungkan setelah memasuki akil balig yang ditandai haid bagi  perempuan  dan  mimpi  basah  bagi  laki  laki.  Jika  ditinjau  dari  Undang-  undang Perkawinan yaitu UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 maka batas usia yang diperbolehkan Menikah 19 Tahun bagi anak perempuan 19 Tahun bagi anak  laki-laki. 5 Dengan  adanya  aturan  ini  maka  KUA  sebagai  perpanjangan  tangan Kementerian Agama Khususnya Dirjen Bimas Islam yang harusnya turun langsung dalam menangani  bimbingan  atau  penyuluhan  bahaya  Menikah  dengan  usia  yang  terbilang sangat muda /dini dengan berbagai faktor kesehatan.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan indikator masalah yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian sebagai berikut;
a. Upaya  Kantor  Urusan  Agama  dalam  Meminimalisir  Pernikahan  Dini  di Kabupaten Pangkep
b. Dampak dari Pernikahan Dini di Kabupaten Pangkep
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung melihat objek yang ingin diteliti 6 . Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan lokasi penelitian berada di Kantor Wilayah Urusan Agama (KUA), khususnya di daerah  pegunungan,  perkotaan,  dan  pulau  di  Kabupaten  Pangkep.  Penelitian  ini
1 Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim 14, no. 2 (2016): 185–93, http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.
2 Muhammad  Yunus  Shamad,  “Hukum  Pernikahan  Dalam  Islam,” Istiqra’ 5,  no.  September (2017): 74–77.
3 Slamet Abidin and Aminuddin, Fiqh Munakahat I , I (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
4 Zulfadli,  M  saleh  Ridwan,  and  Fatimah,  “Keywords:  Pernikahan  Usia  Anak,  Hukum  Islam, Hukum Positif,” Jurnal Diskursus Islam 04 (2016): 201–16, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v4i2.7305.
5 Saripuddin, Peradilan Agama Di Indonesia , I (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
6 Bagong Suyanto and Sutina, Metode Penulisan Sosial (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 75-87 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis  untuk  menyelidiki  peran  Kantor  Urusan Agama dalam mengurangi jumlah Pernikahan anak di bawah umur.
Data  penelitian  ini  bersumber  dari  data  primer  dan  sekunder.  Penelitian  ini menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  sebagai  teknik  atau metodenya. 7 Panduan  observasi,  pedoman  wawancara,  dan  alat  dokumentasi  berbasis handphone merupakan  instrumen  yang  digunakan  dalam  proses  penelitian  ini.  Dalam rangka  menyusun  data,  peneliti  mengolah  data  penelitian  dengan  mempelajari  atau menelitinya. Selain itu, peneliti menganalisis data dengan cara meringkas, menyajikannya dalam bentuk paragraf dengan gaya naratif, dan menarik kesimpulan. 8 Peneliti menguji keabsahan  data  penelitian  dengan  melakukan  triangulasi  dan  memanfaatkan  bahan referensi agar diperoleh data yang terpercaya. 9
Penelitian tentang Pernikahan Dini setidaknya telah dilakukan oleh Muhammad Saleh  Ridwan 10 penelitian  lebih  kepada  Pernikahan  dini  secara  umum,  kemudian penelitian  dilakukan  oleh  Arianto  Jumali  dkk 11 M.  Fahrezi  dkk 12 penelitian  ini  lebih kepada dampak, penelitian Marwa dkk 13 lebih kepada batas usia anak dalam  perspektif hukum  keluarga  Islam  dalam  keluarga  Muhammadiyah,  penelitian  Siskawati Thaib 14 penelitian  ini  lebih  ke  tinjauan  UU  no.  1  tahun  1974  tentang  Pernikahan  Dini, Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hamzah  dkk 15 melihat  dari  analisis  yuridis  tentang kewenangan  KUA,  penelitian  Inna  Noor  Innayati 16 penelitian  ini  membahas  mengenai dampak  hukum  dan  HAM  serta  Kesehatan,  penelitian  R  Dumilah  dkk 17 penelitian  ini membahas mengenai pengaruh teman sebaya dan lingkungan persepsi dalam memahami Pernikahan  Dini,  penelitian  Bumaeri  dkk 18 penelitian  ini  mengungkap  fenomena  yang menjadi pendorong terjadinya Pernikahan Dini.
7 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
8 Lexy J Moleong, Metode Penulisan Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013).
10 Muhammad  Saleh  Ridwan  and  I  Pendahuluan,  “Pernikahan  Dini  (Dini)”  2  (2015):  15–30, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2632.
11 Jumli Arianto et al., “Perkawinan Dibawah Umur Dan Keberlangsungan Rumah,” Indonesian Journal of Social Science Education 3, no. 2 (2021): 169–74, https://doi.org/: http://dx.doi.org/10.29300/ijsse.v3i2.5473.
12 Muhammad  Fahrezi  and  Nunung  Nurwati,  “Pengaruh  Perkawinan  Dibawah  Umur  Terhadap Tingkat  Perceraian,” Prosiding  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat 7,  no.  1  (2020):  80, https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28142.
13 Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Fenomena Pernikahan Di,” Justisi 7, no. 1 (2021): 1– 13, https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170.
14 Siskawati  Thaib,  “Perkawinan  Dibawah  Umur  (Ditinjau  Dari  Hukum  Islam  Dan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974),” Lex Privatum 5, no. 9 (2017): 48–56.
15 Yuli  Adha  Hamzah,  Arianty  Anggraeny  Mangarengi,  and  Andika  Prawira  Buana,  “Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di KUA Kabupaten Bantaeng),” Pleno Jure 9, no. 2 (2020): 119–28, https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431.
16 Inna  Noor  Inayati,  “Perkawinan  Anak  Di  Bawah  Umur  Dalam  Perspektif  Hukum,  Ham  Dan Kesehatan,” Jurnal Bidan “Midwife Journal” Vol 1, no. No 1 (2015): 47.
17 Retno Dumilah, Achmad Fariji, and Bintang Petralina, “Pengaruh Teman Sebaya, Lingkungan Keluarga Dan Budaya Terhadap Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini,” Jurnal Ilmiah Bidan IV, no. 1 (2019): 29–35.
18 Asep Deni Adnan Bumaeri et al., “Fenomena Pernikahan Dini Oleh Masyarakat 5.0,” Legitima 3 (2021): 177–96, https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1787.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 75-87 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dari berbagai penelitian di atas belum ada yang membahas mengenai peran kantor urusan agama dalam meminimalisir Pernikahan Dini sehingga menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang Peran Kantor Urusan Agama sebagai perpanjangan tangan pemerintah  secara  umum  yang  bersentuhan  langsung  dengan  lapisan  masyarakat  yang membidangi  terkait  Pernikahan.  Penelitian  ini  difokuskan  di  wilayah  Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep).

## PEMBAHASAN Pernikahan Dini
Pernikahan  berasal  dari  kata  bahasa  Indonesia  "kawin",  yang  menurut  bahasa berarti memulai keluarga dengan lawan jenis, berhubungan seks atau aktivitas seksual. 19 Pernikahan", yang berarti "berkumpul", "memasuki satu sama lain", dan "persetubuhan" ( wathi ), adalah asal mula istilah "Pernikahan". 20 Dasar hukum Islam dalam Pernikahan dituangkan dalam Al- Qur’an surah al-Nūr/24: 32 َُللّٱ ُمِهِن أغُ ي َءٓاَرَقُ ف ْاوُنوُكَي نِإ ۡۚأمُكِئٓاَمِإَو أمُكِداَبِع أنِم َينِحِلمَصلٱَو أمُكنِم مىَمَيََألۡٱ ْاوُحِكنَأَو نِم ميِلَع ٌعِسمَو َُللّٱَو ۗۦِهِلأضَف

## ٞ
Terjemahnya
Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang sudah pantas untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin maka Allah akan memampukan dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. 21
Pernikahan dini merupakan istilah kontemporer ketika dikaitkan dengan waktu yaitu” sangat Awal". Kebalikannya adalah Pernikahan yang daluarsa atau sudah berumur diatas rata -rata usia produktif. 22 Pernikahan seorang gadis berusia antara 13 dan 14 tahun dan seorang pria berusia antara 17 dan 18 tahun bukanlah hal yang luar biasa bagi orang- orang yang hidup di awal abad ke-20 an atau lebih awal. 23 Mayoritas pakar hukum Islam melegalkan Pernikahan Dini kerena ini merupakan solusi untuk meminimalisir terjadinya perzinahan  pada  remaja, 24 di  samping  itu  Islam  juga  memberikan  beberapa  hukum mengenai  pernikahan  mulai  dari  pernikahan  yang  hukumnya  wajib,  sunah,  mubah, makruh bahkan sampai pada haram, tergantung dari kondisi yang akan menikah. Kondisi yang  dimaksud  yaitu  seorang  laki-laki  yang  akan  menikah  harus  siap  secara  fisik  dan finansial, karena menikah bukan hanya untuk melegalkan suatu hubungan namun suami harus bisa menafkahi istrinya.
Perspektif  agama  pernikahan  dini  telah  mendapatkan  legalitas,  namun  tidak dengan negara. Dalam UU Perkawinan No. 16 / 2019 perubahan Atas UU No. 1/ 1974, yang awalnya batas usia diperbolehkan menikah yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19
19 Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia (Surabaya: Reality, 2008).
20 Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , I (Bogor: Kencana, 2003).
21 Kementerian  Agama  RI, ,  Al-Qur’an  Tajwid  Kode  Transliterasi  Perkata  Terjemah  Perkata (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2014).
22 Ridwan and Pendahuluan, “Pernikahan Dini (Dini).”
23 Halim Setiawan, “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam,” BORNEO: Journal of Islamic Studies 3, no. 2 (2020): 59–74, https://doi.org/https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268.
24 Setiawan.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 75-87 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
bagi laki- laki setelah ada perubahan atas Undang- Undang tersebut maka laki-laki dan perempuan  harus  berusia  19  tahun, 25 dengan  perubahan  ini  menunjukkan  bahwa pernikahan dini perlu perhatian serius oleh pemerintah dan lapisan masyarakat. Hal ini berlaku untuk setiap masyarakat. Tergantung dari sudut pandang hukum, seorang anak dianggap belum dewasa jika belum mencapai syarat usia di atas. 26
Untuk situasi ini, secara tegas, agama dan negara mempertanyakan pentingnya Pernikahan  anak.  Hukum  negara  mengatakan  bahwa  pernikahan  yang  melampaui persyaratan  minimum  Undang-Undang  Pernikahan  adalah  tidak  sah.  Usia  membatasi definisi pernikahan anak menurut negara. Sebaliknya, pernikahan anak dianggap sebagai bentuk pernikahan antara orang yang belum balig dalam pandangan agama.

## Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Pangkep
Upaya Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir Pernikahan Dini melakukan tugasnya  sebagai  instansi  yang  bergerak  di  bidang  pengembangan  agama  khususnya pernikahan  dan  kegiatan  keagamaan  lainnya  dalam  wilayah  kecamatan.  Berdasarkan fungsi, lembaga ini berhubungan langsung dengan masyarakat dalam hal urusan agama. Adapun  data  yang  ditemukan  di  lapangan  terkait  Pernikahan  Dini  yang  menjadi  dasar peneliti  untuk  mengkaji  upaya  yang  dilakukan  Kantor  Urusan  Agama  dalam meminimalisir Pernikahan Dini.
Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan, melalui suatu kegiatan responden pada  Kabupaten  Pangkep,  penulis  mengambil  sampel  di  tiga  kecamatan  antara  lain Kecamatan  Bungoro,  Kecamatan  Tondong  Tallasa  Kecamatan  Pangkajene  masing- masing melalui Kantor Urusan Agama.
Adapun data yang akan diuraikan yakni data dari tiga kecamatan antara lain:
1. Responden Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro yang memberikan data sebagai berikut:
Tabel 1. Data jumlah pernikahan tiga tahun terakhir yang tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep No  Tahun Jumlah Pernikahan pertahun Pernikahan Dini 21 tahun Jumlah Pernikahan Dini  pertahun Presentase %
25 habibah nurul Umah, “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga- Islam,” Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam 5, no. 2 (2020): 107–25, https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11.
26 Inna  Noor  Inayati,  “Perkawinan  Anak  Di  Bawah  Umur  Dalam  Perspektif  Hukum,  Ham  Dan Kesehatan.”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 75-87 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
1 2019 340 45 5 1,5% 2 2020 360 54 4 1,2 % 3 2021 334 62 7 2,1 % jumlah 1034 165 16 4,8 % Sumber: Data Primer Tahun 2021
Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan bahwa jumlah pernikahan yang tercatat di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bungoro  cukup  besar  pertahunnya  dan  dari  data semua  pernikahan  dapat  dibagi  menjadi  tiga  kategori  dari  semua  jumlah  pernikahan hingga  dibagi  dari  jumlah  Pernikahan  Dini  21  tahun  yang  mana  pernikahan  ini  harus mendapat  menyertakan izin dari orang tua ketika ingin melangsungkan Pernikahan sesuai dengan isi UU RI No 1 Tahun 1974  tentang pernikahan BAB II syarat syarat pernikahan pasal 6 ayat 2 dengan bunyi pasal “untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21(duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua“ 27 dengan demikian melihat presentase pernikahan di atas penulis berpendapat bahwa dari data tiga tahun  terakhir  pernikahan  menurun  namun  jumlah  pernikahan  yang    terhitung  masih terlalu dini untuk melangsungkan pernikahan yang masih harus mendapat izin dari orang tua  yakni meningkat dari tiga tahun terakhir dengan jumlah pernikahan dari tiga tahun terakhir  yaitu  di  tahun  2019  yang  berjumlah    45  orang  baik  itu  laki-laki  maupun perempuan dan di tahun 2020 berjumlah 53 orang serta di tahun 2021 berjumlah 65 orang jadi melihat presentase ini dapat disimpulkan bahwa tiga tahun terakhir ini di Kecamatan Bungoro cenderung terjadi pernikahan di usia mudah, dari data jumlah pernikahan usia mudah  ini  rentang  terjadi  perceraian  dini    karena  pola  pikir  dewasa  belum  dapat diterapkan  di  dalam  rumah  tangga  dan  tingkat  pendidikan  cenderung  rendah  karena banyak  yang  sudah  menikah  tidak  lanjut  pendidikan  dan  bahkan  ada  di  antara  mereka yang  memang  tingkat  pendidikan    hanya  sampai  tingkat  sekolah  menengah  pertama (SMP) jadi tidak heran ketika banyak di antara mereka yang melakukan perceraian dan cenderung  tidak  memikirkan  masa  depan  keluarganya  sehingga  berani  melakukan percerian  dan  juga  kurang  akan  pemahaman  agamanya  bahwa  ketika  melakukan perceraian itu dosa lebih baik menambah daripada menceraikan.
Berdasarkan dari data pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro terdapat beberapa kasus Pernikahan Dini dari data tiga tahun terakhir ini yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan peneliti menemukan  Pernikahan Dini yang diberi dispensasi pernikahan oleh Pengadilan Agama yang berjumlah 16 kasus dari tiga tahun terakhir. Berdasarkan presentase dari tahun  2019 yang terdapat 5 kasus Pernikahan Dini kemudian  di  tahun  2020  terdapat  4  kasus  dan  di  tahun  2021  terdapat  7  kasus,  ini menandakan  bahwa  kasus  Pernikahan  Dini    di  Kecamatan  Bungoro    tidak  meningkat setiap  tahunya  namun  di  tahun  terakhir  ini  jumlahnya  naik  menjadi  7  kasus  dan  perlu dilakukan  tindakan  preventif  untuk  meminimalisir  Pernikahan  Dini    di  Kecamatan Bungoro ini terlebih lagi se-Kabupaten Pangkep karena dikhawatirkan akan meningkat setiap tahunnya akibat dari Era modern ini banyak terjadi pergaulan bebas antara remaja. Sehingga  perlu  lagi  ditingkatkan  upaya  Kantor  Urusan  Agama  ini  dan  ini  juga  tidak terlepas  dari  bimbingan  keluarga  sebagai  madrasah  awal  bagi  anggota  keluarganya,
27 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam , ed. Tim Megah, I (Jakarta: Permata Press, 2003).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 75-87 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dengan upaya untuk menjauhkan diri dari pergaulan bebas dan memahamkan UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.
2. Responden  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Pangkajene  yang  memberikan data sebagai berikut:
Tabel 2. Data jumlah pernikahan tiga tahun terakhir yang tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep No  Tahun Jumlah Pernikahan pertahun Pernikahan di bawah umur 21 tahun Jumlah Pernikahan Dini pertahun Presentase % 1 2019 402 41 4 1 % 2 2020 385 47 7 1,8 % 3 2021 425 62 11 2,5 % jumlah 1212 150 22 5,3 % Sumber: Data Primer Tahun 2021
Berdasarkan data yang ditemukan di Kantor Urusan Agama Pangkajene tidak jauh beda dengan data yang ada di KUA Kecamatan Bungoro di mana data juga akan dibagi tiga kategori  jumlah Pernikahan, Pernikahan di bawah umur 21 tahun dan Pernikahan Dini , namun ada perbedaan jumlah serta perbedaan grafik yaitu jumlah  Pernikahan di Kecamatan  Pangkajene  lebih  besar  dibanding  Kecamatan  Bungoro,  namun  jumlah Pernikahan Dini 21 tahun ini lebih kecil akan tetapi jumlah Pernikahan Dini  di sini lebih besar dan grafik dari Pernikahan Dini dapat dilihat bahwa Pernikahan Dini  di Kecamatan Pangkajene  setiap  tahunnya  meningkat  dan  bahkan  di  tahun  2019  mencapai  angka  22 kasus  dan  daerah  ini  memang  merupakan  pusat  kota  Kabupaten  Pangkajene  sehingga tidak  heran  jika  banyak  di  antara  anak-anak  yang  sampai  terjerumus  dalam  pergaulan bebas dan ini merupakan angka terbanyak dari sampel yang diambil dari hasil penelitian di Kabupaten Pangkajene.
3. Responden  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tondong  Tallasa  yang memberikan data sebagai berikut:
Tabel 3. Data jumlah pernikahan tiga tahun terakhir yang tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene No  Tahun Jumlah Pernikahan pertahun Pernikahan di dawah umur 21 tahun Jumlah Pernikahan Dini pertahun Presentase % 1 2019 167 21 - 0 %

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 75-87 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
2 2020 150 38 3 2 % 3 2021 178 30 2 1,2 % jumlah 495 89 5 3,2 %
Sumber: Data Primer Tahun 2021
Berdasarkan data yang ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondong Tallasa  ini  jumlahnya  lebih  sedikit  dibanding  dengan    dua  Kecamatan  diatas  karena jumlah    Pernikahan    pertahunnya  ini  sedikit  karena  kondisi  masyarakat  disana  banyak yang pergi merantau dan tidak sedikit yang menikah diperantauan dan tidak tercatat di KUA  setempat  maka  tidak  heran  jika  jumlah  pernikahan  dengan  frekuensi  jumlah penduduk  yang  begitu  besar  yang  terdiri  dari  enam  desa  dan  rata-rata  desa  memiliki jumlah penduduk di atas seribu jiwa. 28
Pernikahan  Dini    yang  terjadi  di  Kecamatan  ini  lumayan  kecil  searah  dengan jumlah  pernikahan  yang  terjadi  di  Daerah  ini  sehingga  dapat  kita  lihat  pada  tabel  7, Pernikahan Dini  dari data tiga tahun terakhir  menunjukkan bahwa Pernikahan Dini  di Kecamatan Tondong Tallasa pada tahun 2019 tidak terjadi Pernikahan Dini , namun pada tahun  berikutnya  yaitu  tahun  2020  terjadi  3  kasus  Pernikahan  Dini,  dan  pada  tahun berikutnya terjadi 2 kasus Pernikahan Dini, ini menunjukkan bahwa Pernikahan Dini  di Kecamatan tondong tallasa ini mulai rawan terjadi di mana tahun sebelumnya tidak terjadi namun di 2 tahun terakhir ini mulai terjadi kasus Pernikahan Dini. Sehingga kita sangat membutuhkan  kinerja-kenerja  dari  Kantor  Urusan  Agama  agar  lebih  giat  lagi  dalam melakukan  sosialisasi  bahaya  Pernikahan  Dini  dan  aturan  UU  No.1  /1974  Tentang Perkawinan.
Berdasarkan  dari  data  sampel  yang  ditemukan  oleh  peneliti  di  tiga  Kecamatan dalam ruang lingkup Kabupaten Pangkep melihat data pernikahan cukup besar dan data pernikahan yang belum mencapai umur 21 tahun juga cukup besar serta Pernikahan  Dini yang  begitu  besar  ketika  kita  melihat  bahaya  yang  dapat  ditimbulkan,  namun  tidak terlepas dari kinerja KUA se-Kabupaten Pangkep yang senantiasa melakukan tugasnya dalam  mengimbangi  pemahaman  agama  dan  UU  RI  No1  Tahun  1974    di  hadapan masyarakat era modern sekarang  yang sangat rentan terjadi Pernikahan Dini  akibat dari pergaulan  bebas  dan  paham  leluhur  yang  masih  tertanam  kepada  kultur  masyarakat  di Kabupaten Pangkep.
Adapun  upaya  yang  dilakukan  Kantor  Urusan  Agama  dalam  meminimalisir Pernikahan Dini melalui berbagai cara, namun dalam melaksanakan tugasnya tentu tidak terlepas  dari  hambatan  yang  dialami  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  penyuluh yang mensosialisasikan bahaya dari dampak Pernikahan Dini.
Berikut  ini  akan  dibahas  upaya  yang  yang  dilakukan  dalam  meminimalisir Pernikahan Dini yaitu;
1. Mensosialisasikan UU RI No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1/1974
Mensosialisasikan UU tersebut di atas  dilakukan oleh penyuluh fungsional KUA dengan  melalui  kegiatan  yang  diadakan  langsung  berupa  seminar  yang  bersifat  umum yang  diadakan  di  Kantor  Desa/Lurah  dan  mengundang  lapisan  masyarakat  setempat untuk menghadiri acara tersebut dengan tujuan memberi pemahaman hukum dan dampak hukum  yang  ditimbulkan  ketika  kita  tidak  mentaati  aturan  tersebut  dan  menambah
28 Pattola M, “Wawancara” (bantimurung, 2021).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 75-87 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
wawasan  masyarakat  terkait  UU  RI  No.  16/2019,  agar  masyarakat  dapat  berpedoman pada  Undang-Undang  tersebut  sehingga  tidak  terjadi  lagi  Pernikahan  Dini    karena masyarakat dianggap paham  terhadap  aturan hukum yang berlaku di negara ini.
2. Menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan dalam Pernikahan usia dini Upaya  ini  dilakukan  dengan  mensosialisasikan  bahaya  yang  ditimbulkan  dari Pernikahan  Dini  kepada  masyarakat  dengan  kerjasama  instansi  pendidikan,kesehatan dengan  sasaran    siswa-siswi    sekeloh  tingkat  SMP  sampai  dengan  SMA  untuk mensosialisasikan bahaya yang ditimbulkan Pernikahan Dini  dan menghindari pergaulan bebas.  Upaya  ini  sangat  efektif  jika  dilakukan  secara  rutin  dan  apabila  dimasukkan sebagai kurikulum pendidikan bahaya dampak berhubungan seksual dini sehingga bisa memotivasi  anak-anak  agar  menghindari  pergaulan  bebas  dan  melakukan  Pernikahan Dini. 29
3. Pendekatan individu
Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  melalui  pendekatan  ke  kepala  keluarga  untuk memberikan bimbingan pemahaman Undang-Undang dengan pemahaman agama dengan tujuan  agar  dapat  memamahami  dampak  yang  ditimbulkan  Pernikahan  Dini  baik  itu secara  yuridis  maupun  religius  agar  orang  tua  sebagai  kepala  keluarga  memberikan bimbingan kepada anggota keluarga agar dapat menghindari Pernikahan Dini.
4. Memberi pemahaman agama kepada masyarakat
Dalam memberikan pemahaman agama kepada masyarakat penyuluh fungsional agama  Islam  dalam  melaksanakan  tugasnya  mereka  memberikan  pemahaman  melalui dakwah baik itu ceramah khutbah dan bahkan seminar selalu menyampaikan firman Allah swt. 30 dalam QS al-Nisā/4: 9
ةَيِ رُذ أمِهِف ألَخ أنِم ْاوُكَرَ ت أوَل َنيِذَلٱ َشأخَيألَو ٞ اًفمَعِض ْاوُفاَخ أيَلَع أمِه ْاوُقَ تَ ي ألَ ف ََللّٱ ْاوُلوُقَ ي أل َو ل أوَ ق ٞ ا اًديِدَس
Terjemahan Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang  mereka  anak-anak  yang  lemah,  yang  mereka  khawatir  terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. 31
Firman  Allah  swt  dalam  Ayat  ini  menunjukkan  pentingnya  menjaga  keturunan bagi  hambanya  agar menciptakan kesejahteraan  dunia dan akhirat  maka  dari itu perlu menjaga  kesehatan  diri  agar  kelak  keturunan  juga  sehat,  sehingga  dilarang  untuk melakukan Pernikahan Dini  yang  bisa meyebabkan keturunan yang kurang sehat karena menurut ilmu kedokteran bahwa ketika rahim belum siap secara utuh untuk dibuahi maka akan  rentan  terjadi  cacat  fisik  dan  bahkan  keguguran  karena  rahim  belum  kuat  untuk dibuahi sehingga dilarang untuk melakukan Pernikahan Dini.

## Dampak  dari Pernikahan Dini  di Kabupaten Pangkep
Dampak yang teridentifikasi dari hasil penelitian Pernikahan Dini di tiga wilayah di daerah Kabupaten Pangkep yaitu Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan Pangkajane
29 Nurhazanah, “Wawancara” (Bungoro, 2021).
30 H Hasbiddin Halik, “Wawancara” (Pangkajene, 2021).
31 Kementerian Agama RI, , Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 75-87 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dan  Kecamatan  Bungoro  di  antaranya  menyebabkan  anak  putus  sekolah,  susah mendapatkan  pekerjaan  yang  layak,  dalam  membangun  rumah  tangga  rentang  terjadi kekerasan  baik  secara  fisik  maupun  secara  psikis,  serta  subordinasi  perempuan dirangkum berdasarkan dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan psikologi.
1. Dampak Ekonomi
Pernikahan Dini seringkali menimbulkan siklus kemiskinan yang baru. Anak yang baru menikah seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak karena tingkat  pendidikan  mereka  yang  rendah,  sehingga  anak  yang  baru  saja  menikah  masih menjadi  tanggungan  orang  tua  keluarga  laki-laki.  Akibatnya  tanggungan  orang  tua (suami) bertambah dan ini akan terus menurus terjadi sehingga mengakibatkan terjadinya kemiskinan  yang  struktural  dari  generasi  ke  generasi  berikutnya,  kecuali  salah  satu pasangan sudah mapan dan memiliki pekerjaan dan berpendidikan tingga maka ini tidak jadi masalah bagi keluarga yang baru menikah maupun keluarga orang tua. Hal ini yang paling sering terjadi di semua lokasi yang jadi sampel penelitian.
2. Dampak Kesehatan (reproduksi dan seksual)
Menikah  mudah  berisiko  terhadap  kesehatan  reproduksi  karena  belum  siap melahirkan  dan  merawat  anak  dalam  kondisi  ini  pasangan  muda  rentang  melakukan aborsi  yang  tidak  sehat  atau  tidak  aman  dalam  hal  ini  ilegal  mengancam  keselamatan ibunya  begitupun  ketika  ingin  melahirkan  dan  takut  akan  terjadi  robek  yang  parah sehingga melakukan aborsi. 32
3. Dampak Psikologis Penelitian juga menemukan bahwa pasangan secara psikologis tidak siap untuk menerima perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga. Akibatnya, mereka sering menyesal tidak bisa menikmati masa sekolah dan masa remajanya, padahal mereka masih  ingin  bergaul  dengan  teman-temannya.  Pernikahan  di  bawah  umur  dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan trauma bahkan kematian.  Hal  ini  terutama  terjadi  pada  perempuan  muda  di  Kecamatan  Bungoro  tiga tahun lalu yang menikah dengan mudah dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan sehingga  ingin  menggugurkannya  tetapi  suaminya  tidak  setuju.  Pada  akhirnya  terjadi kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  yang  menyebabkan  keguguran  dan  akhirnya terjadi perceraian.
Dampak dari Pernikahan Dini juga berdampak pada tingginya angka perceraian di Kabupaten Pangkep. Perceraian ini didominasi oleh usia produktif 25 sampai dengan 30  tahun    keatas    kasus  perceraian  ini  penyebabnya  banyak  dari  cekcok  karena  faktor moral  dan  ekonomi.  Pasangan  nikah  Dini  dilihat  dari  tingkat  keberhasilan  dalam membina  rumah  tangga  itu  rendah  melihat  dari  banyaknya  kasus  yang  mengajukan gugatan  cerai  ke  Pengadilan  Agama  Pangkajene  dan  Kepulauan,  hampir  setengah  dari total  yang  mangajukan  adalah  pasangan  yang  terbilang  masih  mudah  dan  faktor  yang menyebabkan adalah emosi yang yang belum stabil dalam menyikapi persoalan rumah tangga, perselingkuhan, faktor orang tua dan bahkan sampai pada KDRT. Pasangan yang menikah pada Dini ini sering mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga. Faktor
32 Yuli  Trisnawati,  “Analisis  Kesehatan  Reproduksi  Wanita  Ditinjau  Dari  Riwayat  Kesehatan Reproduksi  Terhadap  Infertilitas  Di  RS  Margono  Soekardjo  Tahun  2015,” Jurnal  Kebidanan 7,  no.  2 (2015): 168–75, https://doi.org/https://doi.org/10.35872/jurkeb.v7i02.179.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 75-87 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ekonomi rendah faktor kekanak-kanakan yang sering menimbulkan KDRT di kalangan pasangan mudah. 33

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  terkait  kinerja  Kantor  Urusan  Agama  di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam meminimalisir Pernikahan Dini dapat kita lihat bahwa penyebab terjadinya Pernikahan Dini secara umum hampir semua sama di setiap  daerah  baik  itu  di  luar  dari  Kabupaten  Pangkep  seperti  faktor  ekonomi  faktor pendidikan  dan  faktor  perjodohan.  Namun  yang  kita  harapkan  setelah  adanya  Kantor Urusan Agama   dapat memenimalisir Pernikahan Dini  dengan melalui sosialisasi dan pendekatan  terhadap  masyarakat  yang  dapat  memberikan  efek  jera  kepada  masyarakat untuk  melakukan  Pernikahan  Dini  dengan  melihat  dampak  yang  ditimbulkan  yaitu rentang  terjadi  perceraian,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  membentuk  rantai kemiskinan  dari  hasil  penelitian  penulis  menganalisa  bahwa      kinerja  Kantor  Urusan Agama dalam hal ini untuk meminimalisir Pernikahan Dini di tiga tahun terakhir ini dapat menekan angka Pernikahan Dini namun harapan kedepannya dapat ditingkatka lagi baik itu  dalam    sosialisasi  tentang  UU  RI  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Pernikahan    dan diharapkan  juga  untuk  memasukkan  dalam  kurikulum  pendidikan  di  usia  remaja khususnya  di  tingkat  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  dan  Sekolah  Menengah  Atas (SMA)  agar  lebih  efektif  dalam  merubah mindset atau  pola  pikir  anak  agar  menjauhi pergaulan bebas yang bisa menjerumuskan ke dalam hal Pernikahan Dini .
Data kepegawaian dari tiga kantor urusan agama  yang menjadi sampel penelitian cukup minim dari segi hal personil ini dapat menghambat kinerja dalam  melaksanakan tugas di lapangan karena harus merangkap dalam jabatan sehingga program sosialisasi masih sangat minim dilakukan dan hanya di lakukan  sebulan hanya 1 kali dan bahkan sampai setengah tahun tidak melakukan sosialisasi dan ini terjadi di salah satu kecamatan yang masih terhitung agak terbelakang masalah teknologi dan dari segi jumlah pegawai juga sangat minim, kiranya Kementrian Agama dapat menindaki hal ini dalam memenuhi tupoksi yang tersedia di Kantor Urusan Agama ini agar kedepannya bisa lebih baik lagi dalam  melakasanakan  tugasnya  sebagai  wadah  keagamaan  dan  merupakan  penggerak keagamaan di sektor kecamatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Slamet, and Aminuddin. Fiqh Munakahat I . I. Bandung: Pustaka Setia, 1999. Arianto,  Jumli,  Supentri,  Separen,  and  Hariyanti.  “Perkawinan  Dibawah  Umur  Dan Keberlangsungan Rumah.” Indonesian Journal of Social Science Education 3, no. 2 (2021): 169–74. https://doi.org/: http://dx.doi.org/10.29300/ijsse.v3i2.5473.
Bumaeri,  Asep  Deni  Adnan,  Hisam  Ahyani,  Ahmad  Hapidin,  and  Hendi  Kusnandar. “Fenomena Pernikahan DiBawah Umur Oleh Masyarakat 5.0.” Legitima 3 (2021): 177–96. https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1787.
Dumilah,  Retno,  Achmad  Fariji,  and  Bintang  Petralina.  “Pengaruh  Teman  Sebaya,
Lingkungan Keluarga Dan Budaya Terhadap Persepsi Remaja Tentang Perkawinan
33 Tawakkal, “Wawancara” (Pangkajene, 2021).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 75-87 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dibawah Umur.” Jurnal Ilmiah Bidan IV, no. 1 (2019): 29–35.
Fahrezi,  Muhammad,  and  Nunung  Nurwati.  “Pengaruh  Perkawinan  Dibawah  Umur Terhadap  Tingkat  Perceraian.” Prosiding  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat 7, no. 1 (2020): 80. https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28142.
Ghazaly, Abd Rahman. Fiqh Munakahat . I. Bogor: Kencana, 2003. Halik, H Hasbiddin. “Wawancara.” Pangkajene, 2021.
Hamzah,  Yuli  Adha,  Arianty  Anggraeny  Mangarengi,  and  Andika  Prawira  Buana.
“Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di KUA Kabupaten Bantaeng).” Pleno Jure 9, no. 2 (2020): 119–28. https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431.
Inna Noor Inayati. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan.” Jurnal Bidan “Midwife Journal” Vol 1, no. No 1 (2015): 47.
Kementerian  Agama  RI. ,  Al-Qur’an  Tajwid  Kode  Transliterasi  Perkata  Terjemah Perkata . Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2014. M, Pattola. “Wawancara.” bantimurung, 2021.
Marwa,  Muhammad  Habibi  Miftakhul.  “Fenomena  Pernikahan  Di.” Justisi 7,  no.  1 (2021): 1–13. https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170.
Moleong, Lexy J. Metode Penulisan Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014. Nurhazanah. “Wawancara.” Bungoro, 2021.
Reality, Tim. Kamus Terbaru Bahasa Indonesia . Surabaya: Reality, 2008.
Ridwan, Muhammad Saleh, and I Pendahuluan. “Perkawinan Dibawah Umur (Dini)” 2 (2015): 15–30. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2632.
Saripuddin. Peradilan Agama Di Indonesia . I. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004. Setiawan, Halim. “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam.” BORNEO: Journal of Islamic Studies 3, no. 2 (2020): 59–74. https://doi.org/https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268.
Shamad,  Muhammad  Yunus.  “Hukum  Pernikahan  Dalam  Islam.” Istiqra’ 5,  no. September (2017): 74–77.
Siskawati Thaib. “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974).” Lex Privatum 5, no. 9 (2017): 48–56.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2013. Sugono, Bambang. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Suyanto, Bagong, and Sutina. Metode Penulisan Sosial . Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005.
Tawakkal. “Wawancara.” Pangkajene, 2021.
Tim Permata Press. Kompilasi Hukum Islam . Edited by Tim Megah. I. Jakarta: Permata Press, 2003.
Trisnawati,  Yuli.  “Analisis  Kesehatan  Reproduksi  Wanita  Ditinjau  Dari  Riwayat Kesehatan  Reproduksi  Terhadap  Infertilitas  Di  RS  Margono  Soekardjo  Tahun 2015.” Jurnal Kebidanan 7, no. 2 (2015): 168–75.
https://doi.org/https://doi.org/10.35872/jurkeb.v7i02.179.
Umah,  habibah  nurul.  “Fenomena  Pernikahan  Dini  Di  Indonesia  Perspektif  Hukum- Keluarga-Islam.” Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam 5, no. 2 (2020): 107– 25. https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11. Wahyu Wibisana. “Pernikahan Dalam Islam.” Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 75-87 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
14, no. 2 (2016): 185–93. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.
Zulfadli,  M  saleh  Ridwan,  and  Fatimah.  “Keywords:  Pernikahan  Usia  Anak,  Hukum Islam,  Hukum  Positif.” Jurnal  Diskursus  Islam 04  (2016):  201–16. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v4i2.7305.