Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Teroris Wanita dalam Upaya Pertahanan Negara Terhadap Terorisme
Amelia Widya Octa Kuncoro Putri 1 , Pujo Widodo 2 , Suhirwan 3
123 Prodi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia ameliawidya007@gmail.com 1 , pujowidodo78@gmail.com 2 , suhirwan32@gmail.com 3

## Abstract
Women's relationship with terrorism has undergone a considerable paradigm shift. This is  because  women  who  were  originally  associated  as  victims  of  terrorism,  are  now transformed  into  diverse  roles  as  facilitators,  recruiters,  nurses,  couriers,  suicide perpetrators, to militants on the front lines of terrorism. In this paper the method used is a qualitative method with literature study techniques. Qualitative methods  is used to be able to describe research topics more explorative. The involvement of women in acts of  terror  in  Indonesia  was  first  identified  in  2004  where  Detachment  88  captured Munifatun,  the  wife  of  terrorist  Noordin  M.  Top.  Furthermore,  women  who  are perpetrators  of  terror  that  are  quite  attention-grabbing  occurred  throughout  2021. When viewed more broadly, in terms of numbers, men still dominate. But the number of women arrested in terrorism cases increased significantly from four cases in 2011-2015 to  thirty-two  cases  in  2016-2020.  BNPT  has  placed  women  as  special  objects  in  the deradicalization program, as the role of women in terrorism changes.  BNPT does this not  as  a  form  of  gender  bias,  but  as  a  difference  in  the  deradicalization  approach between men and women.

## Keywords: Deradicalization, Terrorism, Defense, National Security

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  pada  alenia  ke-4,  Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  tegas  memberikan amanat  dalam  upaya  mewujudkan  tujuan  nasional  Republik  Indonesia  yaitu  menjaga serta  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial.  Dari  dasar  tersebut  maka  terbentuklah  pertahanan  negara.  Hal  ini menjadi  pokok  pemikiran  dalam  pengelolaan  sistem  pertahanan  negara  serta pengelolaannya.
Konsep pertahanan negara telah tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2002  tentang  Pertahanan  Negara,  yang  menyatakan  bahwa  pertahanan  negara ialah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  keselamatan  segenap  bangsa  dari  ancaman  dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam menghadapi ancaman tersebut, negara  kita  menganut  sistem pertahanan  negara  yang  menggabungkan  seluruh  warga negara,  wilayah  dan  sumber  daya  nasional  lainnya,  menggabungkan  semua  potensi
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
elemen  militer  dan  nonmiliter,  yang  disiapkan  oleh  pemerintah  secara  dini  dan komprehensif, agar dapat menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keamanan seluruh negara dari segala ancaman.
Berbagai  jenis  ancaman  dapat  digabungkan  berdasarkan  analisis  strategis  dan identifikasi  karakteristik  dinamisnya.  Oleh  karena  itu,  ancaman  dapat  diklasifikasikan menjadi  tiga  jenis,  yaitu  ancaman  militer  bersenjata  dan  tidak  bersenjata,  ancaman nonmiliter,  dan  ancaman  hibrida.  Ancaman  tersebut  dapat  berasal  dari  dalam  negeri maupun  luar  negeri,  dan  dilakukan  oleh  aktor  negara  dan  nonnegara  secara  nasional, regional,  dan  internasional  yang  mempengaruhi  semua  aspek  kondisi  sosial  termasuk ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  pertahanan  dan  keamanan  negara (Kementerian Pertahanan RI, 2015).
Ancaman  nonmiliter  pada  hakikatnya  adalah  ancaman  pemanfaatan  unsur nirmiliter  yang  dianggap  dapat  mengancam  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah nasional,  dan  keamanan  nasional  secara  keseluruhan.  Beberapa  ancaman  memiliki dimensi sosial ekonomi, karena didorong oleh masalah kemiskinan, ketidaktahuan dan keterbelakangan.  Akibatnya  kesejahteraan  tidak  tercapai,  sehingga  menimbulkan ancaman  yang  lebih  besar  seperti  krisis  dan  ancaman  lain  yang  dapat  mengganggu pertahanan negara, seperti separatisme, terorisme dan kekerasan (Sumandiyar, 2019).
Telah  terjadi  pergeseran  paradigma  yang  cukup  besar  dalam  hubungan  antara perempuan  dan  terorisme.  Pasalnya,  perempuan  yang  semula  terkait  dengan  korban terorisme kini berperan dalam berbagai aktivitas terorisme. Peran yang terlibat termasuk memasok  peralatan  teroris,  perekrutan,  staf  medis,  kurir,  simpatisan  teroris  seperti pembom bunuh diri dan pejuang garis depan aktivitas teroris (Sjoberg, 2018).  Menurut Hartana  (2017),  saat  ini  30%  teroris  internasional  adalah  perempuan.  Terkait keikutsertaan  teroris  perempuan  dalam  konstelasi  internasional,  perempuan  Indonesia juga menjadi incaran teroris sebagai calon teroris baru.
Hal itu senada dengan yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) saat melakukan tanda tangan di Nota Kesepahaman dengan Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  pada  April  2022.  Dalam pertemuan tersebut, Menteri PPPA menjelaskan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok  yang  mudah  terpapar  dengan  lingkaran  teroris.  Kerentanan  ini  mencakup korban dan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan khusus terhadap perempuan dan anak untuk kejahatan terorisme di Indonesia (Kementerian PPPA, 2022).
Pada  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Kurnia  dan  Sukabdi  (2021) menjelaskan  bahwa  identitas  perempuan  dalam  terorisme  seringkali  dikaitkan  sebagai korban,  akan  tetapi  keterlibatan  perempuan  dalam  terorisme  telah  mengalami peningkatan  dengan  peran  yang  beragam,  baik  sebagai  fasilitator,  perekrut,  perawat, kurir,  pelaku  bunuh  diri  hingga  pejuang  garis  depan  dalam  aksi  terorisme.  Meskipun jihad  telah  mengatur  keterlibatan  perempuan  secara  terbatas,  namun  kehadiran  ISIS pada  tahun  2014  telah  meningkatkan  keterlibatan  perempuan  dalam  terorisme  sebagai jihadis.  Perempuan  diberikan  berbagai  peran  secara  pasif  dan  aktif  seperti  menjadi
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
pelaku  teror.  Perilaku  kekerasan  yang  dilakukan  perempuan  dikatakan  sebagai penyimpangan  karena  stereotip  gender  yang  ada  dimasyarakat  dan  mengalihkan pandangan  bahwa  perempuan  adalah  korban.  Identitas  menonjol  dari  perempuan  pun masih belum diperhitungkan sebagai tokoh utama dalam terorisme sehingga perempuan sering kali dianggap sebagai korban. Perempuan dalam terorisme ditandai  akan peran- peran  yang  mempengaruhi  perilaku  sosial  mereka  sesuai  peran  yang  mereka  jalani sebagai  teroris.  Hadir  beragam  identitas  akan  perempuan  yang  akan  berdampak  pada kebijakan  penanganan  terorisme  yang  ditujukan  perempuan  harus  melihat  peran  dan identitas  yang  mereka  miliki  sesuai  dengan  proporsi  dari  identitas  mereka  yang menonjol.
Selain  itu,  menurut  Subhan  (2020)  sebagai  organisasi  teroris  yang  tumbuh  dan berkembang  di  era  kemajuan  teknologi  komunikasi,  ISIS  memanfaatkan  media  sosial dan platform pesan online untuk  merekrut  pengikut  potensial.  Di  antara  banyak  yang tertarik  dengan  propaganda online gaya  ISIS  adalah  pekerja  migran  perempuan Indonesia.  Memiliki  masa  lalu  yang  kelam,  jauh  dari  agama,  tinggal  di  luar  negeri dengan  gaya  hidup  bebas,  pekerja  migran  ingin  menyelesaikan  penebusan  dengan bersumpah  setia  kepada  kekhalifahan  ISIS.  Proses  radikalisasi  dimulai  dari facebook terus  terhubung,  sebagian  mengarah  ke  pernikahan online ,  dengan  sesama  pendukung ekstremis  ISIS  melalui platform pesan  terenkripsi,  seperti  telegram.  Dampak keberadaan  perempuan  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pelaksanaan  aksi  teror  dan migrasi  jihadis  ke  wilayah  ISIS.  Para  pekerja  migran  perempuan  yang  memiliki pendapatan  stabil,  kemampuan  berbahasa  asing,  dan  pengalaman  hidup  di  luar  negeri, membuat mereka tanpa ragu dalam memberikan bantuan keuangan, merekrut, menjadi penghubung,  bahkan  bersedia  menjadi  pelaku  bom  bunuh  diri.  Kegigihan  jihadis  laki- laki  dalam  mendukung  ISIS  dikombinasikan  dengan  kontribusi  signifikan  dari  pekerja migran  perempuan  telah  menghasilkan  simbiosis  mutualisme  yang  telah  membuat gerakan terorisme ISIS meningkat secara signifikan di Indonesia.
Seperti  yang  disampaikan  dari  penjelasan  di  atas,  perempuan  membutuhkan perhatian khusus dalam hal terorisme, dan dalam hal ini, deradikalisasi yang dilakukan oleh  instansi  yang  bertanggung  jawab  atas  penanggulangan  terorisme  salah  satunya adalah  BNPT.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui langkah  apa  saja  yang  dilakukan  oleh  BNPT  dalam  menangani  teroris  wanita  di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
a. Teroris Wanita di Indonesia
Penyebaran  radikalisme  tetap  menjadi  ancaman  besar  bagi  ketahanan  ideologi nasional  Indonesia. Adanya  perkembangan  teknologi  salah  satunya  keterbukaan informasi  telah  menyebabkan  berkembangnya  aktivisme  yang  dulunya  rahasia  dan sekarang menjadi publik. Aktivisme yang muncul di Indonesia didasarkan pada gerakan radikal  keagamaan,  yang  terutama  melibatkan  organisasi  masyarakat  dan  kelompok
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
jemaah.  Ideologi  mereka  adalah  Khilafah  Islamiyah  dan  masing-masing  kelompok memiliki cara berperangnya sendiri. Partisipasi perempuan seringkali terabaikan karena perannya  dalam  sistem  sosial  dan  ketidakmungkinannya  untuk  melakukan  tindakan kekerasan atau terorisme.  Namun , faktanya  saat  ini  keterlibatannya  menjadi  fenomena baru  dalam  gerakan  teroris  Indonesia,  dengan  pengaruh  konstelasi  teroris  dunia  yang semakin berkembang di Indonesia.
Menurut  Hartana  (2017),  terdapat  hal  yang  menarik  dalam  kasus  Dian  Yulia Novi  dan  Ika  Puspitasari  terkait  dengan  fenomena  terorisme  Indonesia  yang menempatkan laki-laki sebagai calon “martir”. Karena untuk pertama kalinya sejak bom bunuh diri di Bali tahun 2002, seorang wanita ingin terlibat sebagai "martir". Dari hal tersebut  memiliki  pesan  bahwa  perempuan  bisa  mengambil  keputusan  yang  berisiko sama dengan laki-laki, artinya perempuan tidak hanya bisa muncul sebagai feminitas di ranah  privat,  tapi  juga  ke  ranah  publik  saat  teroris  laki-laki  maskulin  melakukan  bom bunuh diri. Tindakan perempuan Indonesia yang terlibat dalam program bom bunuh diri adalah  bentuk  pembebasan  perempuan,  bagian  dari  feminisme  liberal,  bahwa perempuan  rasional  dan  dapat  memutuskan  tindakannya,  sehingga  mereka  bebas melakukan apa saja seperti laki-laki.
b. Deradikalisasi
Deradikalisasi adalah segala upaya untuk menghilangkan ide-ide radikal melalui pendekatan  interdisipliner,  seperti  hukum,  psikologis,  agama,  dan  sosial  budaya,  bagi orang-orang  yang  terkena  pandangan  radikal  dan/atau  pro-kekerasan.  Sementara  itu, dalam  konteks  terorisme  yang  muncul  dari  paham  kebhinekaan  radikal,  deradikalisasi dimaknai  sebagai  proses  merasionalkan  pemahaman  fundamental  keagamaan  yang sempit menjadi proses yang moderat, luas, dan komprehensif (Amirsyah, 2012).
Dalam  hal  ini,  di  Indonesia  memiliki  Badan  Nasional  Penganggulangan Terorisme atau biasa disebut dengan BNPT merupakan lembaga negara nonkementerian di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugas dan  fungsinya,  BNPT  berkoordinasi  dengan  Menteri  Koordinator  Bidang  Politik, Hukum,  dan  Keamanan.  Misi  dan  fungsi  yang  dilakukan  oleh  BNPT  adalah menggunakan  metode  utama soft  power (pencegahan)  untuk  memerangi  terorisme  di Indonesia.  Melalui  pendekatan soft  power ,  BNPT  melaksanakan  dua  program, deradikalisasi  dan  kontra  radikalisasi.  Kedua  program  tersebut  didasarkan  pada pandangan  BNPT  bahwa  mitigasi  aktivisme  tidak  selalu  membutuhkan  penggunaan metode  represif  seperti  polisi  umum.  Penegakan  hukum  harus  diimbangi  dengan tindakan  preventif  (pencegahan),  secara  kemanusiaan,  agar  tidak  menimbulkan  rasa pembalasan atau bentuk-bentuk kekerasan baru.
c. Pertahanan Negara
Menurut  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  16  Tahun  2012  tentang Kebijakan  Pengintegrasian  Komponen  Pertahanan,  pertahanan  negara  adalah  segala
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
upaya untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,  dan  keamanan  seluruh  bangsa.  Upaya  pertahanan  dilakukan  dengan mempertimbangkan  dinamika  ancaman  yang  dihadapi.  Perkembangan  di  lingkungan strategis  selalu  membawa  perubahan  kompleksitas  ancaman,  baik  militer  maupun nonmiliter.  Fungsi  pertahanan  adalah  mewujudkan  dan  mempertahankan  seluruh wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  satu  kesatuan  pertahanan. Pertahanan  negara  diselenggarakan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  setiap  ancaman dengan  membangun  dan  membina  kemampuan  dan  daya  tangkal  bangsa  dan  bangsa untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan sistem pertahanan negara.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan sistem pertahanan diarahkan pada kombinasi  pertahanan  militer  dan  pertahanan  nirmiliter,  dengan  mengacu  pada  tujuan strategis  dan  kebijakan  pertahanan.  Sistem  pertahanan  tersebut  diselenggarakan  oleh gabungan  pertahanan  militer  dan  nirmiliter.  Pertahanan  militer  diselenggarakan terhadap ancaman militer dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama, dengan komponen cadangan dan komponen  pendukung. Pertahanan nirmiliter diselenggarakan untuk  merespon  ancaman  nirmiliter  dengan  menggunakan  kementerian/lembaga  selain Dephan sebagai unsur utama.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  merupakan  metode  kualitatif  dengan  teknik penelitian  kepustakaan.  Metode  kualitatif  digunakan  untuk  menggambarkan  topik penelitian  secara  lebih  eksploratif.  Dalam  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini menggunakan  data  sekunder  dengan  menggunakan  teknik  penelitian  kepustakaan. Penelitian  kepustakaan  sendiri  memiliki  arti  penelitian  yang  melakukan  pengumpulan informasi  dan  pertanyaan  penelitian  dengan  cara  mengumpulkan  sejumlah  besar  buku atau  majalah  (Danial  &  Warsiah,  2009).  Protokol  pengumpulan  data  melalui  literatur dalam  makalah  ini  dilakukan  melalui  beberapa  sumber  yang  relevan  dengan  topik penelitian. Sumber relevan yang dipakai pada penelitian ini yaitu sumber buku, jurnal, makalah, tesis dan disertasi serta dokumen internet dari instansi terkait.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Kasus  terorisme  yang  melibatkan  perempuan  semakin  meningkat  dalam beberapa  tahun  terakhir.  Direktorat  BNPT  melihat  pentingnya  mengembangkan program pencegahan dan penanggulangan radikalisme yang berdampak penuh dari hulu hingga  hilir.  BNPT  menilai  peran  vital  perempuan  dan  pemuda  dalam  pencegahan radikalisme dan terorisme untuk perdamaian dunia. Keterlibatan perempuan dalam teror di Indonesia pertama kali diidentifikasi pada tahun 2004. Saat itu, Densus 88 AT Polri menangkap  Munifatun,  istri  teroris  Noordin  M.  Top.  Dilihat  dari  hasil  pemeriksaan, Munifatun  berperan  sebagai  simpatisan  dalam  kegiatan  teroris  itu  karena  terbukti berusaha  menjaga  keberadaan  Noordin  M.  Top  selama  penggeledahan  polisi.  Dalam perkembangannya,  peran  simpatisan  perempuan  berkembang  menjadi  pelaku  aksi
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
terorisme.  Hal  itu  terlihat  dari aksi  bom bunuh  diri  yang  melibatkan  perempuan, Dian Yulia  Novi,  di  Istana  Kepresidenan  Jakarta.  Selain  itu,  beberapa  pekerja  migran diketahui terpengaruh oleh ide-ide radikal, seperti Fatmawati Mizani dan Ika Puspitasari (Adyatama, 2021).
Dinamika lingkungan strategis dan dinamika intra-negara seperti pembangunan, pendidikan,  kesejahteraan,  dinamika  politik  hingga  interaksi  sosial  masyarakat merupakan  penentu  ketahanan  nasional. Oleh  karena  itu,  keamanan  nasional  bukanlah konsep  yang  baku,  melainkan  disesuaikan  dengan  dinamika  tersebut  di  atas.  Dapat dipahami  bahwa  stabilitas  keamanan  nasional  menentukan  terselenggaranya pembangunan  nasional  dan  tujuan  nasional  (Kementerian  Pertahanan  RI,  2015)  Dapat dilihat bahwa keamanan nasional dan terorisme sangat erat hubungannya. Sebagaimana telah  disinggung  sebelumnya,  aksi  terorisme  mau  tidak  mau  akan  menghambat terwujudnya  pembangunan  nasional  sebagai  prasyarat  keamanan  nasional.  Untuk mempersempit  ruang  lingkup  pemahaman,  artikel  ini  akan  memaparkan  konsep deradikalisasi sebagai salah satu faktor penentu dalam penanggulangan terorisme dalam rangka mencapai keamanan nasional.
Maraknya  terorisme  begitu  meresahkan  masyarakat  sehingga  penyebaran radikalisme  di  dunia  maya  dan  masyarakat  masih  menjadi  pekerjaan  pemerintah,  dan dengan  bantuan  masyarakat,  Indonesia  telah  menghilangkan  persepsi tersebut.  Adanya paham radikalisme yang mengarah pada tindakan terorisme merupakan ancaman serius yang  sewaktu-waktu  dapat  membahayakan  keamanan  bangsa  dan  negara,  serta kepentingan  nasional.  Salah  satu  program  yang  diperlukan  untuk  mencegah  ancaman terorisme adalah deradikalisasi. Di Indonesia, deradikalisasi dilakukan melalui tahapan identifikasi,  rehabilitasi,  re-edukasi  dan  resosialisasi  individu  atau  kelompok masyarakat  yang  terpapar  paham  dan  aktivitas  radikal,  dengan  mengutamakan pemberdayaan,  hak  asasi  manusia,  hukum  dan  kesetaraan.  Partisipasi  perempuan seringkali  terabaikan  karena  berkaitan  dengan  perannya  dalam  sistem  sosial  dan sifatnya  yang  dianggap  tidak  mungkin  melakukan  tindakan  kekerasan  atau  terorisme. Namun, faktanya saat ini keterlibatannya menjadi fenomena baru dalam gerakan teroris Indonesia seiring dengan semakin berkembangnya pengaruh konstelasi teroris dunia ke wilayah  Indonesia.  Penulis  meyakini  ada  penyebab  fenomena  teroris  perempuan  di Indonesia  adalah  semakin  sulitnya  aparat  penegak  hukum  menangkap  kader  atau kombatan laki-laki jihad.
Pola baru aksi teroris menjadikan perempuan sebagai pelakunya. Jika aksi teror sebelumnya berwajah laki-laki dan pendekatan patriarki, aksi teror belakangan ini lebih banyak  menggunakan  perempuan  sebagai  pelaku  dan  mengambil  pendekatan  feminis. Meskipun perempuan adalah pelakunya, namun pada hakikatnya mereka adalah korban, korban ketidaktahuan dan ketidakberdayaan,  yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak- pihak yang mengembangkan rencana sistematis keji untuk tujuan teroris. Perkembangan kasus  terorisme  menunjukkan  semakin  meningkatnya  potensi  perekrutan  perempuan dan  anak  ke  dalam  jaringan  pelaku.  Kasus  terorisme  baru-baru  ini  melihat  perempuan
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
tidak  lagi  "peran  pendukung"  dalam  menyiapkan  logistik  dan  peralatan  perang,  tetapi "meningkat"  menjadi  penegak  dan  pasukan  perang.  Bahkan,  beberapa  perempuan menjadi  pemain  kunci  dalam  memenangkan  operasi  teroris.  Sebelumnya,  perempuan Indonesia  menjadi  korban  utama  berbagai  aksi  terorisme,  dan  kini  statusnya  berubah drastis.  Perempuan  tidak  lagi  hanya  menjadi  objek  dan  korban  dari  gerakan  teroris, tetapi  telah  mengalami  transformasi  subjek  yang  luar  biasa,  bahkan  memainkan  peran utama dalam gerakan teroris.
Deradikalisasi merupakan cara pencegahan terorisme, deradikalisasi merupakan konsep  yang  termasuk  baru  bagi  kelompok  bersenjata  militan.  Sampai  sekarang, kurangnya  informasi  yang  tersedia  guna  menilai  efektivitas  kegiatan  deradikalisasi. Kurangnya literatur tentang deradikalisasi dan literatur mengenai radikalisasi membuat para  sarjana,  praktisi,  dan  ahli  teori  terorisme  menganggap  deradikalisasi  adalah tindakan  yang  sulit  karena  didorong  oleh  pemahaman  yang  berakar  dari  agama  dan terkait tanggung jawab mereka terhadap agama. Namun, deradikalisasi perlu dipahami guna  menghilangkan  pemikiran  radikal  dari  individu  yang  dimotivasi  ideologi  agama. Pasalnya,  jika  penghentian  teror  kekerasan  didasarkan  pada  motif  selain  ideologi,  itu tidak  akan  permanen  (Isnanto,  2015).  Jika  kondisi  tidak  menguntungkan  bagi  mereka, suatu hari mereka akan menjadi teroris lagi. Tetapi jika ideologi teroris berubah, maka dia akan meninggalkan ideologi terorisnya untuk selamanya.
Seperti  disebutkan  sebelumnya,  deradikalisasi  harus  menjadi  program  jangka panjang  dan  berkelanjutan.  Selanjutnya,  mengingat  deradikalisasi  bersifat multipath, deradikalisasi tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga atau organisasi saja, melainkan harus  melibatkan  lintas  instansi.  Pemerintah  telah  menetapkan  BNPT  dan  Densus  88 sebagai  lembaga  resmi  untuk  bertindak  sebagai  lembaga  utama  dalam  memerangi terorisme  pada  umumnya.  Apalagi  dalam  hal  deradikalisasi,  BNPT  adalah  lembaga yang  berdaya  dan  bertanggung  jawab.  Dalam  praktiknya,  BNPT  melakukan deradikalisasi terorisme dengan dua cara, di dalam Lapas dan di luar Lapas.
Pendekatan  deradikalisasi  di  luar  Lapas  dilakukan  melalui  identifikasi, pengembangan deradikalisasi, monitoring dan evaluasi. Sedangkan deradikalisasi Lapas melalui  tahapan  identifikasi,  rehabilitasi,  re-edukasi,  resosialisasi,  monitoring  dan evaluasi.  Deradikalisasi  Lapas  menyasar  narapidana  yang  terlibat  kasus  terorisme, sedangkan  deradikalisasi  di  luar  Lapas  menyasar  individu  dan  kelompok  yang teridentifikasi  terpapar  ide-ide  radikal  yang  mengarah  pada  tindakan  teroris (Kamaludin, 2021). Secara umum, tujuan deradikalisasi di luar Lapas:
a. Seorang  yang  diidentifikasi  terpapar  pemikiran  radikal  yang  mengarah  ke aksi terorisme (Individu).
b. Beberapa  orang  yang  diidentifikasi  tergabung  ke  dalam  perkumpulan  yang terpapar pemikiran radikal yang mengarah ke aksi terorisme (Kelompok).
c. Keluarga  utama  individu  atau  organisasi  yang  diidentifikasi  memiliki pemikiran  radikal  yang  mengarah  kepada  kegiatan  terorisme  (Keluarga). Keluarga  yang  dimaksud  disini  bukan  hanya  keluarga  inti,  melainkan  juga
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
kerabat  atau  relasi  keluarga  lain   jika  diidentifikasi  terpapar  paham  radikal atau mendukung atau berperan dalam kegiatan terorisme.
d. Orang yang pernah dipidana karena kejahatan terorisme dan telah dibebaskan (ex-napi) (Bakti, 2014).
Deradikalisasi  di  Lapas  bagi  terpidana  kasus  terorisme.  Langkah  deradikalisasi yang dilakukan BNPT di Lapas adalah:
a. Identifikasi
Identifikasi merupakan tahap persiapan deradikalisasi saat pengumpulan data ( profiling )  berlangsung.  Pendataan  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  jaringan dan  kerabat  serta  anggota  keluarga  tersangka  teroris.  Selain  itu,  hal  ini dilakukan  untuk  mengidentifikasi  jaringan  paham  radikal  dalam  hal  jumlah, keanggotaan, konteks organisasi atau kelompok teroris didirikan, dan konteks kegiatan organisasi teroris. Secara teknis, fase identifikasi adalah fase dengan menyiapkan  pendataan  dan  pengelompokan  serta  pemetaan  jaringan  yang bertekad memiliki pemikiran radikal yang mengarah pada aktivitas teroris.
b. Rehabilitasi
Setelah  tahap  identifikasi  selesai,  para  teroris  yang  telah  dinyatakan melakukan aksi terorisme dan pernah ditahan di  Lapas karena tindak pidana terorisme  direhabilitasi.  Pada  dasarnya,  rehabilitasi  merupakan  program sistematis  untuk  mentransformasikan  ide-ide  radikal  menuju  kekerasan (terorisme)  menjadi  ide-ide  damai  yang  inklusif  dan  menjunjung  tinggi toleransi.  Untuk  mendukung  keberhasilan  transformasi  ini,  diperlukan  peran eks teroris lainnya yang telah berkomitmen dan terbukti setia pada Pancasila sebagai dasar negara dan menerima sistem politik dan hukum Indonesia.
c. Re-edukasi
Re-edukasi merupakan kelanjutan dari pemulihan, mengubah ide-ide radikal, pemahaman  dan  sikap  menjadi  inklusivitas.  Dalam  hal  ini,  teroris  dan keluarganya  memiliki  pengetahuan  agama  yang  nyata  dan  toleran.  Artinya, narapidana  teroris  dan  keluarganya  diharapkan  terbuka  terhadap  keragaman agama  yang  ada  di  Indonesia.  Selain  itu,  re-edukasi  melaksanakan  rencana tindak  lanjut  dari  tahap  rehabilitasi  sebelumnya,  yaitu  mengembangkan kemandirian narapidana teroris dan keluarganya.
d. Re-sosialisasi
Re-sosialisasi adalah langkah terakhir dalam deradikalisasi teroris di penjara. Fase  ini  bertujuan  untuk  mengintegrasikan  kembali  narapidana  teroris  dan keluarganya  ke  dalam  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  resosialisasi  adalah proses  mempersiapkan  narapidana  teroris  dan  keluarganya  untuk  dapat diterima  oleh  lingkungan  sosial  masyarakat.  Dengan  cara  ini,  narapidana teroris  dapat  diterima  oleh  masyarakat  dan  menjalankan  fungsi  sosialnya  di masyarakat  setelah  mereka  dibebaskan.  Hal  ini  penting  agar  narapidana  dan
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
keluarga teroris tidak mengalami diskriminasi di lingkungan sosialnya (Bakti, 2014).
Partisipasi  perempuan  dalam  aksi  terorisme  bukanlah  fenomena  baru.  Hal  ini dibuktikan  dengan  banyaknya  perempuan  yang  terlibat  dalam  kejahatan  terorisme.  Di Indonesia,  wanita  pertama  yang  dinyatakan  membantu  terorisme  adalah  Monfi  Aton. Istri kedua Noordin M. Top itu dinyatakan bersalah karena berusaha menyembunyikan suaminya agar tidak diburu pihak berwenang (Rajagukguk, 2018).
Dalam  perkembangannya,  perempuan  kini  tidak  lagi  sebatas  membantu melakukan  aksi  terorisme,  tetapi  menjadi  teroris  itu  sendiri.  Selain  contoh  yang  telah disebutkan  sebelumnya,  peristiwa  di  Surabaya  pada  13  Mei  2018  juga  melibatkan seorang  wanita  yang  berperan  sebagai  pelaku  bom  bunuh  diri.  Peristiwa  ini  tidak diragukan  lagi  menegaskan  meningkatnya  keterlibatan  perempuan  dalam  kejahatan teroris. Menyikapi hal tersebut, BNPT telah menyatakan komitmennya untuk pelibatan perempuan  pada  program  deradikalisasi  di  Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa deradikalisasi  perempuan  tidak  hanya  mereduksi  paham  radikal  perempuan,  karena tentunya ada perbedaan cara deradikalisasi antara laki-laki dan perempuan. Hal itu juga membantah  keraguan  tentang  semakin  krusialnya  peran  perempuan  Indonesia  dalam maraknya teror yang melibatkan perempuan. Pergeseran peran pada terorisme ini telah menyebabkan  keterlibatan  perempuan  dalam  beberapa  aksi  terorisme,  oleh  dasar tersebut  BNPT  menjadikan  perempuan  sebagai  sasaran  deradikalisasi  di  Indonesia. (Rajagukguk, 2018).
Melihat  situasi  sebenarnya,  ada  tiga  hal  utama  yang  dapat  penulis  sarankan dalam  kegiatan  deradikalisasi yakni , pertama,  meningkatkan  upaya  antiradikalisasi secara  besar-besaran  dan  berkelanjutan,  baik  secara  tradisional  maupun  menggunakan teknologi  informasi.  Kedua,  meningkatkan  deradikalisasi  pihak-pihak  terkait  (baca: Polri, BNPT, Lembaga Pemasyarakatan, dll), tidak hanya terhadap tersangka/terdakwa/penjahat/mantan  narapidana  kasus  terorisme,  tetapi  juga  terhadap keluarganya.  Ketiga,  memblokir  akun  media  sosial  atau  situs  web  yang  cepat  dan responsif  yang  menyebarkan  ajaran  radikalisme  dan  teroris  sebagai  bentuk  kampanye tegas pemerintah melawan terorisme di ranah dunia maya.

## 5. PENUTUP
Kesimpulan  dari  penjelasan  di  atas  adalah  bahwa  BNPT  menjadikan  perempuan sebagai  sasaran  khusus  dalam  program  deradikalisasi,  yang  sejalan  dengan  perubahan peran perempuan dalam aksi terorisme. BNPT melakukan ini bukan sebagai bentuk bias gender, tetapi sebagai pendekatan yang berbeda untuk deradikalisasi antara laki-laki dan perempuan.  Keberhasilan  deradikalisasi  ini  merupakan  faktor  penentu  dalam mewujudkan  ketahanan  nasional,  yaitu  sebagai  bentuk  pertahanan  negara.  Penguatan deradikalisasi  teroris  perempuan  merupakan  cara  berkelanjutan  bagi  BNPT  untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan partisipasi perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia.
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Adyatama,  E.,  2021. Perempuan  di  Pusaran  Teror  Tanah  Air. [Online] Available  at:  https://fokus.tempo.co/read/1449127/perempuan-di-pusaran-aksi- teror-tanah-air.
Amirsyah,  2012. Meluruskan  Salah  Paham  Terhadap  Deradikalisasi:  Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksana. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
Bakti, A. S., 2014. Darurat terorisme: peran BNPT, Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi. Jakarta: Daulat Press.
Bromansyah,  2016. Damai  Itu  Indah  dan  Intrik  Konflik [Interview]  (08  Agustus 2016).
Danial & Warsiah, 2009. Metode Penulisan Karya Ilmiah. Bandung:  Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
Hartana, I. M. R., 2017. Teroris Perempuan; Ancaman Faktual di Indonesia. Jurnal Ilmu Kepolisian, pp. 45-50.
Isnanto,  S.  H.,  2015.  Berbagai  Masalah  dan  Tantangan  Radikalisasi  dan Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. Jurnal Pertahanan, pp. 225-244.
Kamaludin,  2021.  Efektivitas  Pembinaan  Narapidana  Terorisme  dalam  Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan. Al’Adl. 12 (2), pp. 373-401.
Kementerian Pertahanan RI, 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Kementerian  PPPA,  2022. Tandatangani  Nota  Kesepahaman  dengan  BNPT,
Menteri  PPPA:  Perempuan  dan  Anak  Kelompok  Rentan  Pusaran  Terorisme.
[Online] Available at: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3861/tandatangani-nota- kesepahaman-dengan-bnpt-menteri-pppa-perempuan-dan-anak-kelompok- rentan-pusaran-terorisme
Kurnia, G. C., & Sukabdi, Z. A. (2021). Salience Identity of Women in Terrorism. Gender  Equality:  International  Journal  of  Child  and  Gender  Studies  Vol.  7 No.2 , 135-152.
Misrawi, Z., 2009. Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
Rajagukguk,  C.,  2018.  Feminisme  Kultural  dan  Peran  Perempuan  dalam Deradikalisasi di Indonesia. Journal of International Relations Vol. 4 No. 4, pp. 775-783.
Community: volume 8, nomor 2, Oktober 2022 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Sjoberg, L., 2018. Jihadi Brides and Female Volunteers: Reading The Islamic State's War  To  See  Gender  and  Agency  in  Conflict  Dynamics. Conflict  Management and Peace Science, pp. 296-311.
Subhan, M. (2020). The “Migration” of Terrorist Actors in Indonesia:  From Male- Dominated  Terrorist  to  the  Emergence  of  Female  Terrorist  Migrant  Domestic Workers. Jurnal Ilmu Sosial Volume 19 Issue 2 , 207-225.
Sugiyono,  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D.. Bandung: Alfabeta.
Sumandiyar,  A.,  2019. Sinergitas  Pembangunan  dalam  menghadapi  ancaman nonmiliter di Sulawesi Selatan. Kendari: Literacy Institute.
Triyanto,  2016.  Menjadi  Islam  Sama  Dengan  Menjadi  Miskin  (Studi  Adaptasi Muallaf Tionghoa Terhadap Masyarakat Aceh). Community, pp. 230-241.