Analisis  Pandangan  Mazhab  terhadap  Putusan Hakim kepada  Anggota Militer sebagai Fasilitator Pelaku Tindak Pidana Narkotika

## Putri Anisa, Hamzah Hasan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar putrianisa.j14@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  tentang  pertimbangan  hukum  dalam  menjatuhkan putusan  terhadap  anggota  militer  yang  memfasilitasi  pelaku  tindak  pidana  serta  bagaimana  hukum Islam  mengatur  tentang  sanksi  atau  hukum  yang  akan  diberikan  kepada  penyalahguna  narkotika walaupun pada zaman Rasulullah belum ada kasus yang seperti ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif atau metode ( field receacrh) yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara  kualitatif  dimana  memfokuskan  pada  metode  penelitian  lapangan  serta  menghubungkannya dngan hukum islam kontemporer. Penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer dengan mengelola data primer yang bersumber dari wawancara Hakim diPengadilan Militer III-16 Makassar. Dari  penelitian  yang  dilakukan,  hasil  menunjukkan  bahwa  :  (1)  Dalam  penegakan  hukum  pidana terhadap  anggota  militer  yang  memfasilitasi  pelaku  tindak  pidana  narkotika  tetap  diatur  dalam  UU. No.  35  tahun  2009  tentang  Narkotika,  sesuai  dengan  kasus  nomor  064-K/PM.II-09/AU/III/2017 dengam  dijatuhi  hukum  pokok  dan  pidana  tambahan  berupa  penjara  1  tahun  dan  dipecat  dari  dinas militer.  (2)  faktor  yang  menyebabkan  anggota  militer  memfasilitasi  pelaku  tindak  pidana  yaitu  dari faktor  internal  dan  eksternal  seperti  :  faktor  keluarga,  psikologis  dan  pribadi.  Dalam  faktor  pribadi yang  sering  terjadi  yaitu  hanya  ikut-ikutan  saja.  (3)  penegakan  hukum  menurut  imam  mazhab terhadap tindak pidana narkotika yaitu dalam hal ini terjai perbedaan pendapat dikarenakan dalam hal ini pada zaman Rasulullah belum ada yang dinamakan narkoba sehinggan dikiyaskan menjadi khamar. Sanksi  yang  diberikan  yaitu  berupa  hukuman  hada  dan  ta’zir  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan.
Kata Kunci : Putusan Hakim ; Militer Tindak Pidana Narkotika

## Abstract
The main problem in this research is about legal considerations in making decisions against members of the military who carry out criminal acts and how Islamic law regulates the sanctions or laws that will be given by narcotics abusers even though at the time of the Prophet there was no such case. The type  of  research  used  is  qualitative  research  or  methods  (field  acceptance),  namely  research  that provides a qualitative picture where it is focused on field research methods and their relationship with contemporary  Islamic  law.  This  research  is  sourced  from  secondary  data  and  primary  data  with primary primary data sourced from interviews of judges at Military Court III-16 Makassar. From the research  conducted,  the  results  show  that:  (1)  In  enforcing  the  criminal  law  against  military personnel  who  commit  narcotics  crime,  it  is  still  regulated  in  the  law.  No.  35  of  2009  concerning Narcotics, in accordance with the case number 064-K / PM.II-09 / AU / III / 2017 by being subjected to the main law and an additional sentence of 1 year and dismissed from military service. (2) factors that cause the organization of the perpetrators of a crime, namely internal and external factors such as family, psychological and personal factors. In a personal factor, the syringe happens only part of the way. (3) law enforcement according to the imam of the mazhab against narcotics crime found in this case which occurred based on these findings was based on this. At the time of the Prophet there was no such thing as drugs so that it was confirmed to be khamar. Sanctions given are in the form of hada and ta'zir penalties in accordance with the criminal act committed.
Keywords : Judges' Decisions ; Military ; Narcotics Criminal

## Pendahuluan
Militer  atau  biasa  disebut  dengan  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  ialah  suatu  sistem keamanan yang tidak dapat terlepas pada bagian integral Negara. Hukum TNI (Tentara Nasional Indonesia),  merupakan  pertahanan  Negara  yang  memiliki  ketentuan  dan  sub  sistem  tertentu. Sebagai subsistem pertahanan keamanan Negara maka tugas serta hukum militer harus dilakukan dengan baik dan benar demi menjamin terselenggaranya keamanan Negara. 1
Dalam  menjalankan  tugas,  maka  Tentara  Nasional  Indonesia  memiliki  kode  etik  yang bertujuan sebagai suatu tindak ke profesionalan atau ketaatan seorang prajurit serta melindungi suatu perbuatan yang melanggar hukum. Kode etik Tentara Nasional Indonesia yaitu :
1. Warga Negara kesatuan
2. Republik Indonesia yang berlandaskan pancasila
3. Pembela ideologi Negara serta bertanggung jawab dan tidak mengenal kata menyerah
4. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan membela kebenaran
5. Bayangkari Negara
6. Menjunjung  tinggi  sikap  dan  kehormatan  seorang  prajurit,  disiplin  dan  taat  kepada pimpinan
7. Sedia  berbakti  kepada  Negara  dan  bangsa  dan  mengutamakan  keberanian  dalam bertugas
8. Setia serta menepati janji sumpah prajurit. 2
Jauh  sebelum  Tentara  Nasional  Indonesia  di  kenal,  islam  sudah  mengenal  lebih  dulu kemiliteran.  Militer  pada  zaman  rasulullah  merupakan  suatu  kemuliaan  kaum  muslimin  yang telah  di  tentukan  Allah  swt.  sebab    militer  pada  zaman  islam    adalah  bagian  jihad  atau mempertahankan  dakwah.    Dalam  militer  islam  terdapat  syarat  atau  ketentuan  apabila  hendak bergabung dengan militer. Syarat yang paling penting adalah beriman, baliq, mendapat restu dari orang tua, laki-laki dan memiliki niat.
Militer  pada  zaman  Rasulullah  dengan  zaman  yang  sekarang  tentu  sangatlah  berbeda. Dilihat dari segi sanksi hukum yang diterima dan tugas yang dilakukannya. Di Indonesia apabila seorang anggota melakukan pelanggaran maka dilihat dari pelanggaran yang dilakukan, apakah pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana kejahatan umum yang tidak memiliki hubungan dengan status kedinasan atau justru dengan sebaliknya.
1 Suhadi, Pembahasan  Perkembangan  Pembangunan  Hukum  Nasional  Tentang  Militer  dan  Bela  Negara (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, 1996), h. 2
2 Nandang Hermawan, “Kode Etik-TNI Angkatan Darat”, Situs Resmi tniad.mil.id. http://tni.ad.mil.id/kode etik/ (19 Juli 2012 ).
Pada masa kontemporer atau masa kedisinian timbul berbagai macam kasus dan berbeda- beda. Seperti narkotika, perselingkuhan, penganiyaan dan lain sebagainya yang menjerat oknum TNI. Narkotika berasal dari kata “ Narke” yaitu terbius dan tidak merasakan apa-apa. Didalam ilmu kedokteran narkoba dapat digunakan sebagai obat untuk pasien dengan dosis yang tepat. 3 Penyalahgunaan  serta  peredaran  narkotika  kini  telah  berada  pada  tahap  yang  sangat memprihatinkan,  hal  ini  dibuktikan  dengan  begitu  mudahnya  mendapatkan  narkoba.  Obat terlarang  ini  dapat  merambat  keseluruh  kalangan  masyarakat  yang  dapat  mengancam  dan merusak  generasi  penerus  bangsa  dan  merupakan  masalah  yang  sangat  besar  dihadapi  bangsa Indonesia.

## Pembahasan

## Pengertian Tentara Nasional Indonesia
Menurut  sejarah,  Tentara  Nasional  Indonesia  berasal  dari  rakyat,  dan  merupakan  suatu kesatuan  atau  pasukan  rakyat  bersenjata  yang  ikut  serta  berjuang  mempertahankan  Indonesia Merdeka. 4 Disisi  lain  Tentara  Nasional  Indonesia  atau  biasa  di  sebut  sebagai  Militer  adalah suatu organisasi atau pekerjaan yang dilakukan secara sukarela dikarenakan setiap individu dapat memilih pekerjaan sesuai dengan bidang yang ada di dalamnya. 5
Tentara Nasional Indonesia adalah suatu organisasi yang sangat berperan  penting karena merupakan    alat  pertahanan  Negara.    TNI  merupakan  bagian  yang  utama  dalam  komponen kekuatan  pertahanan  Negara,  maka  dalam  menjaga  dan  meningkatan  kedaulatan  dan  keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia  maka tingkat profesionalisme dan kualitas moral prajurit harus berada pada kondisi yang di harapkan.
Jika  kita  tidak  memahami  perjuangan  bangsa  Indonesia  dalam  merebut  kemerdekaanya pada tahun 1945-1950 memang sukar untuk dapat memahami hubungan TNI dengan rakyat dan keseluruhan bangsa, sebab TNI semata-mata bukanlah organisasi kemiliteran seperti biasa yang disamakan oleh orang-orang dengan organisasi-organisasi militer pada umumnya. 6
Lahirnya  Tentara  Nasional  Indonesia  dikarenakan  Belanda  ingin  menjajah  kembali Indonesia dengan kekerasan senjata. Nama sebelum TNI adalah Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR diganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
3 Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika (Bogor: Ghalia, 2005), h. 15.
4 Todiruan  Dydo, Pergolakan  Politik  Tentara  Sebeleum  dan  Sesudah  G  30  S/PKI (Jakarta:  Golden  Terayon Press,1989), h. 1.
5 Samuel P. Huntington dan Burhan Magenda, Militer i dan Politik (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 2. 6 Sayidiman Suryohadiprojo, Langkah-Langkah Perjuangan Kita (Jakarta: UI Press, 1986), h. 1.
Perjuangan  bangsa  Indonesia  dalam  mempertahankan  kemerdekaan  bangsa  Indonesia melahirkan Tentara Nasional yang merupakan suatu perkembangan untuk menyempurnakan dan mempersatukan  dua  kekuatan  yang  bersentaja.  Tepat  pada  tanggal  3  Juni  1947  TRI  sebagai tentara regular serta badan perjuangan rakyat, maka dengan resmi Presiden  menggabungkan dua kekuatan bersenjata ini dengan sebutan Tentara Nasional Indonesia (TNI). 7
Proses terbentuknya TNI setelah kemerdekaan bangsa di proklamasikan dalam keadaan yang masih genting yang dimana pada saat itu tentara Jepang masih banyak di Indonesia serta telah diperkirakan dalam waktu dekat kedatangan tentara sekutu, dengan adanya hal seperti ini maka  timbulah  rasa  kekhawatiran  bahwa  orang  asing  akan  meniadakan  kemerdekaan  serta mengambil dan menumpas bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang telah begitu lama di nantikan membuat  masyarakat  Indonesia  begitu  antusias  serta  bertekad  terutama  pemuda-pemuda Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Tentara  Nasional  Indoenesia  (TNI)  memiliki  3  prinsip  yaitu  menegakkan  kedaulatan Negara,  mempertahankan  keutuhan  wilayah  serta  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dari  gangguan  dan  ancaman.  Tugas  pokok  Tentara  Nasional Indonesia (TNI) dijelaskan dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 dalam Pasal 7 ayat (1).
Dalam  operasi  militer  ini  merupakan  tugas  pokok  yang  harus  dilakukan  dalam  perang serta  dalam  OMSP  (Operasi  Militer  Selain  Perang).    Dalam  Operasi  Militer  Selain  Perang (OMSP)  tugas  pokok  Tentara  Nasional  Indonesia  dirinci  sebanyak  14  butir  tugas.  Salah  satu diantaranya adalah mengatasi pemberontakan, aksi terorisme serta gerakan separatis bersenjata. Bukan hanya mengatasi tetapi Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga dapat mengamankan dan membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia. 8

## Narkotika Dalam Hukum Pidana dan Hukum Islam Kontemporer Pengertian Narkotika
Secara  etimlogi  narkoba  merupakan  singkatan  dari  (Narkotika,  Psikotropika  dan  Bahan Adiktif  lainnya).  Sedangkan  menurut  istilah  atau  secara  terminology  narkoba  adalah  obat  atau zat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik secara sintesis maupun non sintesis yang dapat  mengakibatkan  penurunan  kesadaran  serta  dapat  mengurangi  dan  menghilangkan  rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.
Dalam dunia aparat penegak hukum terdapat sebutan lain dan familiar terhadap narkotika yaitu  Napza  (Narkotika,  Psikotropika  dan  Zat  Adiktif).  Pada  praktisi  kesehatan  dan  rehabilitas
7 Pusat Penerangan TNI, tni.mil.id
8 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI”.
mereka  sering  kali  menggunakan  istilah  napza.  Tetapi  makna  dari  kedua  istilah  tersebut  tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. 9
Menurut UU RI no. 35 tahun 2009 pasal 1 tentang Narkotika disebutkan bahwa “ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis  maupun  semisintesis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan,  yang dibedakan  kedalam  golongan-golongan  sebagaimana  terlampir  dalam  Undang-Undang ini.” 10

## 1. Jenis-Jenis Narkotika
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  35  tahun  2009,  Jenis  narkotika  dibagi  ke  dalam  3 kelompok, yaitu golongan I, golongan II dan golongan III. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Dikarenakan daya adiktifnya  sangat  tinggi.  Contohnya  adalah  ganja,  heroin,  kokai,  morfin,  opium,  dan  lain-lain. Golongan  ini  tidak  boleh  digunakan  untuk  kepentingan  apa  pun,  kecuali  untuk  penelitian  atau ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol,  dan  lain-lain.  Narkotika  ini  memiliki  daya  adiktif  kuat,  tetapi  bermanfaat  untuk pengobatan dan penelitian. 11
Narkotika  golongan  III  adalah  narkotika  yang  memiliki  daya  adiktif  ringan,  tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya.

## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Jika dilihat dari sudut pandang Justisiabel maka hukum pidana Militer merupakan bagian dari  hukum  positif,  dikarenakan  Justisiabel  pada  peradilan  Militer  menentukan  dasar  serta peraturan mengenai tindakan yang menjadi larangan dan keharusan terhadap si pelanggar dengan ancaman  pidana,  serta  menentukan  dalam  hal  apa  serta  bagaimana  pelanggar  dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, menentukan cara penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.
Dari  uraian  tersebut  dapat  di  pahami,  bahwa  yang  berlaku  bagi  seseorang  militer  (atau justisiabel peradilan militer) bukan hanya Hukum Pidana Militer, melainkan juga Hukum Pidana Umum  dan  ketentuan  dalam  Hukum  Pidana  Umum  (yang  pada  dasarnya  digunakan  juga  oleh Hukum Pidana Militer dengan beberapa pengecualian), sehingga para penegak hukum terutama
9 Ahmad  Darwis,  Gabena  Indrayani  Dalimunthe,  Sulaiman  Riadi, Narkoba,Bahaya  dan  Cara  Mengantisipasinya, (Medan  : UMN Al Washliyah Fak Ekonomi, 2017), vol. 1, h. 38.
10 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.
11 dr. Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama), h. 11.
yang  berkecimpung  dalam  badan-badan  peradilan  militer  diwajibkan  menguasai  baik  ilmu Hukum Pidana Umum maupun ilmu Hukum Pidana Militer.
Adapun  proses  peradilan  bagi  anggota  militer  yang  melakukan  tindak  pidana    tidak murni    dilaksanakan    pada    peradilan    militer    sebagaimana    diatur  dalam    Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Militer. Dalam  hal  terjadinya  tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan  penyidikan  sesuai dengan  tatacara  dan  prosedur  yang  diatur  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Militer.  Pasal  69 Undang-Undang Nomor 31 tahun1997 tentang Peradilan Militer : Penyidik adalah :
1. Para Ankum Terhadap anak buahnya (Ankum).
2. Polisi Militer (POM).
3. Jaksa- Jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer).
Tabel I. Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni
BAGAN PENYELESAIAN PELANGGAR HUKUM DISIPLIN TIDAK MURNI
5
1                              2 6 3
4
7

## Faktor  Yang  Menyebabkan  Anggota  Militer  Menfasilitasi  Pelaku  Tindak  Pidana Narkotika
Fakta  bahwa  kasus  narkotika  pada  zaman  yang  sekarang  ini  bukan  hanya  masyarakat umum yang terlibat tetapi kepada anggota militer juga pernah terlibat dalam kasus yang seperti ini.  Tindak  pidana  narkotika  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  memberikan  sanksi  pidana  yang  cukup  berat,  di  samping  dapat  dikenakan  hukuman
ORJEN TNI ODMIL/TI SIDANG DISIPLIN D DIS PELANGGARAN ANKUM PAPERA POM
badan  dan  juga  dikenakan  pidana  denda,  tapi  dalam  kenyataanya  tindak  pidana  Narkotika  di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun  kualitatif  dengan  korban  yang  meluas,  terutama  di  kalangan  anak-anak,  remaja,  dan generasi muda pada umumnya bahkan sampai kepada anggota militer.
Mayor  Chk Djunaidi Iskandar S.H. mengatakan “pada faktor ekonomi jarang ditemukan kasus  yang  seperti  ini  dikarenakan  kebanyakan  sebagai  penyalahguna  saja”.  Seseorang  akan mudah  terpengaruh  kepada  hal-hal  negative  khususnya  penyalahgunaan  narkotika  karena  tidak adanya suatu pendirian yang tetap dalam kepribadiannya.
Pribadi  yang  seperti  ini,  biasanya  tidak  dapat  membedakan  hal-hal  yang  positif  dan negative  dikarenakan  krisis  kejiwaan  juga  memegang  peranan  yang  penting.    Hal  ini  biasanya terjadi  pada  orang-orang  yang  kurang  kreatif,  pemalas,  senang  ikut-ikutan  dan  senang  iseng. Keadaan seperti ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang-orang semacam ini tidak dapat memanfaatkan waktu yang luang dengan kegiatan positif.
Disisi  lain  banyak  faktor  yang  menjadi  sebab  seseorang  menyalahgunakan  narkotika sehingga  dapat  menyebabkan  ketergantungan.  Seperti  halnya  seorang  aparat  TNI  (Tentara Nasional Indonesia) yang tidak melakukan tugasnya dengan baik yaitu melaukan backing . Nah ini  merupakan  termasuk  kedalam  memfasilitasi  pelaku  tindak  pidana. 12 Secara  keseluruhan faktor  yang  menyebabkan  seseorang  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dapat  dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor internal.
Penegakan Hukum Menurut Imam Mazhab Terhadap Pelaku Tindak Pidana  Narkotika Pidana Islam merupakan ajaran Islam yang seringkali mendapatkan pro-kontra. 13 Secara khusus i melalui dalil i tafsili narkoba i tidak i di sebut dalam al-Quran dan Hadis. Dikarenakan i zat narkoba    menurut i kaidah  istishab i adalah  sesuatu  yang  suci  dan  boleh  digunakan.  Ini  sesuai dengan kaidah fiqih , al-Aslu fi al-‘Asya’ al-Ibahah yaitu hukum asal bagi setiap perkara adalah mubah melainkan ada sandaran yang mengharamkannya
Dalam sejarah i fiqih Islami, tidak terdapat i dalil tafsili berkaitan pengharaman narkoba i dalam al-Quran dan Sunnah. 14 Para  keempat imam mazhab 15 yaitu Hanafiah, Maliki, Syafi’i dan Ahmad  bin  Hanbal  juga  tidak  memberikan  pendapat  khusus  tentang  menurut  hukum  syariat karena  narkoba  pada  masa  itu  masih  belum  ada  dan  belum  dikenal  sama  sekali.  Pembahasan mengenai hukum penggunaan narkoba bermula pada akhir abad keenam hijriah dan pada sejak
12 Rahman Syamsuddin, “Jurisprudence”, SanksiPidana Terhadap Peminum Dan Pedagang Minuman Beralkohol, Vol.1 no. 1 (Juli 2014), hlm.90.
13 Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam,” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 16, no. 1, Juli (2018): 118–134.
14 Muammar  Bakry,  “Pengembangan  Karakter  Toleran  Dalam  Problematika  Ikhtilaf  Mazhab  Fikih,” Al-Ulum 14, no. 1 (2014): 171–188, http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234.
15 Abdul  Syatar  and  Chaerul  Mundzir, TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB  (Kontribusinya  Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Gowa: Alauddin University Press, 2021)., h. 2.
itu  para  ahli  fiqih  telah  berijtihad  untuk  mengeluarkan  hukum  syariat  dengan  cara mengkiaskannya  kepada  arak  atau  minuman  keras  melalui  penelitian  kepada  dalil-dalil  yang digunakan  untuk  pengharaman  arak,  ‘illah  pengharamannya  dan  keterkaitan  antara  arak  dan narkoba  dalam  konteks  pengharamannya  secara  alam,  ternyata  Narkoba  mempunyai  manfaat yang  tersendiri  kepada  manusia  khususunya  di  bidang  kedokteran.  Oleh    karena  itu,  ia  boleh digunakan dan dimanfaatkan. Tetapi apabila Narkoba itu disalahgunakan serta terbukti memberi dampak-dampak  yang  negatif  terhadap  akal  manusia  sebagaimana  arak,  hukum  Narkoba  itu segera berubah selaras dengan prinsip fleksibilitas hukum berdasarkan logikanya (‘illah). 16
Hukum  Narkoba  berdasarkan  ilmu  usul  fiqih  disebut  sebagai  al-hurmah  li  ghairih  yang pada  umumnya  bukan  karena  zatnya  sebagaimana  khinzir  (babi),  tetapi  merujuk  kepada penyalahgunaannya.  Secara  bahasa  jika  dikaitkan  melalui  kias  kepada  pengharaman  arak  atau minuman  keras  berdasarkan  persamaan  keadaan  ilat  memabukkan  ( al-iskar )  yang  nyata merenggut fungsi akal yaitu satu dari teras al-Kulliyat al-Khamsah .
Pada tahap ini, pengharaman dan penyalahgunaan narkoba dapat dikaitkan melalui logika memudaratkan, sesuai dengan kaedah fiqih yang berbunyi al-dhraru yuzal yaitu kemudharatkan mesti  dihapuskan,  ternyata  membataskan  keharusan  asalnya.  Hukum  islam  kontemporer mengakaji  lebih  dalam  dan  membuka  ruang  tentang  penentuan  dalil  yang  lebih  kuat. Pengharaman dan penyalahgunaan narkoba bukan saja boleh dilakukan melalui kias kepada arak, bahkan  ia  turut  boleh  dikaitkan  melalui  elemen  kerusakannya.  Karenanya,  walaupun  ada kesepakatan tentang pengharaman penyalahgunaan narkoba tetapi dari aspek penentuan dalilnya bisa dilihat dari dua aspek, yaitu: memabukkan dan memudaratkan.
Menurut  Imam  al-Mardawi  perbedaan  antara  hukuman ta’zir dengan  hukuman had adalah  untuk  sanksi ta’zir diberikan  kepada  seseorang  yang  sering  melakukan  kejahatan sedangkan  sanksi  atau  hukuman had tidak  pemberian  maaf,  dalam  hukum ta’zir ada kemungkinan pemberian maaf. Dalam sanksi atau hukum had kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan terhadap tubuh sedangkan ta’zir tidak sampai mengalami kerusakan seperti itu.
Para  ulama  juga  tidak  menyebut  perkataan  ini,  karena  perkara  ini  merupakan  perkara yang baru timbul serta tidak ada pada zaman Nabi s.a.w atau para sahabat. Yang ada dalam kitab para  ulama’  hanya    adalah  perkataan al-afyun (opium)  dan al-Hashish .  Mereka  menggunakan dalil  umumnya  nas  hadis  Nabi  s.a.w  atau  secara  kias  terhadap  arak  karena  kedua-duanya mempunyai 'illah (sebab)  yang  sama  yaitu al-iskar (memabukkan).  Narkoba  yang  termasuk perkara  baru  termasuk  perkara  lainnya  tetap  memilki  hukum.  Imam  al-Qurtubi  (671H) menyatakan:
16 Achmad Satori Ismail, REPUBLIKA.co.id, Imam Malik dan Narkoba
https://aceh.tribunnews.com/2015/08/28/menyikapi-darurat-narkoba-ala-rasulullah.
Jika kita mewajibkan agar tidak menghukum sesuatu sehinggalah kita jumpa dalilnya (secara khusus), niscaya akan rusaklah syariat, karena nas-nas (dalil) itu sedikit. Maka sesungguhnya  ia  termasuk  dari  perkara-perkara  dzohir  dan  umum  serta  boleh dikiaskan. (al-Qurtubi, Jami’ li Ahkam al-Qur’an)
Imam  Abu  Habifah  berpendapat  bahwa  minum  arak  adalah  haram  baik  dari  mana datangnya  arak  tersebut.  Sedangkan  dari  penyalahgunaan  Narkoba  dikatakan  haram  apabila  ia memabukkan dan memberi ‘iqab keatasnya. Imam Malik berpendapat pengharaman arak dalam Islam ialah pengharaman Narkoba secara itlaq baik ia dinamakan arak atau bukan arak, apabila ia memabukkan maka hukumnya adalah haram. Pendapat ini adalah sama juga dengan dua imam lagi yaitu dari mazhab Syafi’i dan Ahmad.
Di  antara  pendapat  Imam  Malik  dalam  hal  miras  adalah  :  Pertama,  semua  yang memabukkan  tidak  boleh  dikonsumsi  walaupun  dalam  kondisi  darurat.  Kedua,  dalam  kitab Mudawwanah juz X hlm 365, Imam malik mengatakan, seorang Nasrani harus dicambuk kalau menjual khamar kepada Muslim jika tahu pembelinya adalah Muslim.
Dari penjelasan di atas jika di dikaitkan dengan Narkotika seperti yang telah diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan sangatlah besar melebihi khamar . Selain dapat mengakibatkan over dosis juga dapat mengakibatkan kematian, selain dari itu juga dapat menimbulkan tindakan kekerasan seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dan lain sebagainya.
Berkaitan  dengan  berat  dan  ringannya  hukuman  yang  akan  diberikan,  al-Quran  tidak menyebutkannya tetapi hanya disebutkan dalam al-Sunnah Nabi Muhammad saw:
Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar, Telah menceritakan kepada kami Syuaib bin Ishak, Telah menceritakan kepada kami Saîd bin Abî ‘Arubah bin Bahdalah dari  Zakwan  Abî  Shâlih  dari  Mu’awiyah  bin  Abî  Sufyân  bahwa  Rasulullah  telah bersabda: “Apabila mereka meminum khamr, maka hendaklah kamu dera/jilid, kemudian jika minum lagi maka deralah ia, kemudian jika minum lagi deralah ia, kemudian minum lagi maka bunuhlah.” (H.r. Ibn Mâjah). 17
Umar bin Khattab meminta pendapat tentang khamar Ali bin Abi Thalib berkata :
“Hendaknya  engkau  mencambuknya  sebanyak  80  kali,  karena  ia  meminum  yang memabukan.  Jika  ia  telah  mabuk,  maka  ia  bicara  tidak  karuan  dan  sudah  bicara  tidak karuan maka ia berbohong”.
17 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Bayrut : Dar al-Fikr 145 H/1995 M), h. 61.
Setelah  mendengar  perkataan  itu  maka  Umar  bin  Khattab  menentukan  hukuman  bagi peminum khamar adalah dicambuk 80 kali. Hadis dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda
“ Rasulullah  melaknat  sepuluh  orang  yang  terkait  dengan  khamr:  produsennya (pembuat),  distributornya  (pengedar),  peminumnya,  pembawanya  (kurir),  pengirimnya, penuangnya  (penyuguh),  penjualnya,  pemakan  hasil  penjualannya,  pembayar  dan pemesannya.” (H.r. Ibn Mâjah dan al-Tirmizî ). 18
Dari hadist diatas maka para ulama sepakat bahwa hukuman terhadap peminum khamar adalah dikenakan had yang berupa hukuman cambuk atau dera baik sedikit maupun banyaknya. Tetapi  menurut  para  ulama  dalam  hal  berat  dan  ringannya  sanksi  hukum  mereka  berbeda pendapat.
Menurut mazhab Maliki dan Hanafi hukuman bagi peminum khamar dicambuk 80 kali. Sedangkan  menurut  mazhab  al-Syafi’i  hanya  diberikan  hukuman  40  kali  cambuk,  hal  ini didasarkan pada tindakan Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu mencambuk Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambuk.  dan menurut mazhab Hanbali dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ada yang mengatakan 80 kali ada juga yang mengatakan 40 kali.
Pendapat  Abu  Hanifah,  Malik  dan  Hanbali  yang  mengatakan  80  kali  dicambuk didasarkan  pada  tindakan  Umar  bin  Khattab,  dimana  sanksi  ini  telah  menjadi  ijma’  yang  telah berlaku  dimana  khalifah  Umar  bin  Khattab.  Dari  segi atsar, Umar  menetapkan  80  kali  cambuk sebagai sanksi had, bagi peminum khamar . Imam Syafi’I menanggapi sanksi dengan dicambuk 80  kali  merupakan had ,  menurut  imam  Syafi;I  sanksi  dengan  dicambuk  80  kali  hanya  sebagai ta’zir dikarenakan hukuman had bagi peminum khamar dicambuk sebanyak 40 kali seperti hal nya dipraktekkan oleh Rasulullah.
Dari  ketentuan  hukum  baik had maupun ta’zir ,  dan  dari  segala  pertimbangan  yang cukup  kompleks  maka  penulis  menarik  kesimpulan  melalui  analisa  dari  metode  qiyas  dengan khamar , hukuman atau sanksi dari penyalahgunaan narkoba dikenakan sanksi gabungan atau had dan ta’zir sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan selama itu memungkinkan. 19

## Kesimpulan
Dalam penyalahgunaan narkotika, baik masyarakat sipil maupun penegak hukum seperti TNI (Tentara Nasional Indonesia) tetap dijatuhi hukuman sama halnya dengan masyarakat sipil, dikarena hukum tidak membanding-bandingkan. Bukan hanya hukum umum dan hukum militer yang  mengatur  tentang  Narkotika  tetapi  hukum  islam  juga  mengatur  tentang  sanksi  yang
18 Al-Tirmidzî, Jâmi’ al-Shahîh, III, (Bayrut: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 589.
19 Acep Saifullah, Narkoba Dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Positif Sebuah Studi Perbandingan, vol.XI. no.1 Januari 2013.
diberikan  kepala  penyalahguna  narkotika.  Dalam  hal  ini  dari  segi  hukum  islam  sanksi  yang diberikan  adalah  berupa  hukuman had dan ta’zir sesuai  dengan  besar  atau  kecilnya  perbuatan yang  dilakukan.  Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  seseorang  melakukan  tindak pidana narkotika seperti halnya dari faktor internal dan eksternal yaitu faktor keluarga, pribadi, psikoligis, usia dan pendidikan.

## Daftar Pustaka
Al-Tirmidzî. Jâmi’ al-Shahîh, III, Bayrut: Dâr al-Fikr, t.t.
Bakry,  Muammar.  “Pengembangan  Karakter  Toleran  Dalam  Problematika  Ikhtilaf  Mazhab Fikih.” Al-Ulum 14, no. 1 (2014): 171–188. http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234. Darwis,  Ahmad.  Gabena  Indrayani  Dalimunthe,  Sulaiman  Riadi, Narkoba,Bahaya  dan  Cara Mengantisipasinya, Medan  : UMN Al Washliyah Fak Ekonomi, 2017
Dydo, Todiruan. Pergolakan Politik Tentara Sebeleum dan Sesudah G 30 S/PKI, Jakarta: Golden Terayon Press,1989
Hermawan,  Nandang.    Kode  Etik-TNI  Angkatan  Darat, Situs  Resmi  tniad.mil.id. http://tni.ad.mil.id/kode etik/ 19 Juli 2012
Ibnu, Majah. Sunan Ibnu Majah, Bayrut : Dar al-Fikr 145 H/1995 M Makarao, Taufik. Tindak Pidana Narkotika , Bogor: Ghalia, 2005
Partodiharjo,  Subagyo. Kenali  Narkoba  dan  Musuhi  Penyalahgunaannya, Jakarta:  PT  Gelora Aksara Pratama
P.  Huntington,  Samuel  dan  Burhan  Magenda, Militer i dan  Politik, Jakarta :  PT  RajaGrafindo Persada, 2000
Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1974 tentang Peradilan Militer”. Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.
Satori,
Achmad Ismail. REPUBLIKA.co.id, Imam Malik dan Narkoba https://aceh.tribunnews.com/2015/08/28/menyikapi-darurat-narkoba-ala-rasulullah
Suhadi. Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara, Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Tentang  Hukum  Militer  dan  Bela Negara, 1996
Saifullah,  Acep. Narkoba  Dalam  Persfektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  Sebuah  Studi Perbandingan, vol.XI. no.1 Januari 2013
Suhadi. Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara, Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Tentang  Hukum  Militer  dan  Bela Negara, 1996
Syamsuddin,  Rahman.  “Jurisprudence”, SanksiPidana  Terhadap  Peminum  Dan  Pedagang Minuman Beralkohol, Vol.1 no. 1 Juli 2014.