## TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA TANAH WAKAF YANG TIDAK MEMILIKI AKTA IKRAR WAKAF ANTARA WAKIF, AHLI WARIS WAKIF DAN NAZHIR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
Oleh : Siti Risdah Hayati Email: Srisdah30@gmail.com
Abstract
Cases repossession of waqf land was caused by the fact that there were still many people, especially wakif, who surrendered their waqf property not in accordance with the procedures for the surrender of waqf which had been regulated in the provisions of Article 17-32 of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf and Article 28-39 of Government Regulation No.42 of 2006 concerning Implementation of the Waqf Law, specifically Article 32 which requires waqf land to be registered, but there are still many waqif and nazhir who do not pay attention to these provisions, resulting in waqf property not have a deed as authentic evidence of the occurrence of conversion. The position of waqf land that does not have a waqf deed according to Islamic law is valid if the terms and pillars of fulfillment are fulfilled, but according to Indonesian positive law the existence of waqf land must be supported by administrative records so that the waqf land gets legal protection and that the waqf land is protected
from deviations - irregularities by irresponsible parties. Problems arising from the absence of waqf records can be resolved in accordance with the Article 62 of the Waqf Law and from the Source of Islamic Law, in general Wakaf dispute resolution must be carried out peacefully and if it cannot be resolved peacefully the parties can resolve it through the court, the competent court to examine and decide on the Religious Courts, but in this study there were still parties who resolved the dispute in the District Court.
Keywords: Position, Land of Endowments.

## Abstrak
Banyaknya kasus pengambil alihan kembali tanah wakaf diakibatkan masih banyaknya masyarakat khususnya wakif yang menyerahkan harta benda wakaf tidak sesuai dengan tata cara penyerahan wakaf yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 17-32 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Pasal 28-39 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, khususnya Pasal 32 yang mengharuskan tanah wakaf untuk didaftarkan, namun masih banyak wakif dan nazhir yang tidak memperhatikan ketentuan tersebut, sehingga mengakibatkan harta benda wakaf tidak memiliki akta sebagai bukti otentik telah terjadinya perwakafan. Kedudukan tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf menurut hukum Islam sah apabila syarat dan rukun perwakafan terpenuhi, namun menurut hukum positif Indonesia keberadaan tanah wakaf harus ditunjang dengan adanya pencatatan administrasi agar tanah wakaf tersebut mendapatkan perlindungan hukum serta agar tanah  wakaf tersebut terhindar dari penyimpangan-penyimpangan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Permasalahan yang timbul akibat tidak adanya pencatatan wakaf dapat diselesaikan sesuai dengan bunyi Pasal 62 Undang-Undang Wakaf dan dari Sumber Hukum Islam, secara garis besar penyelesaian sengketa Wakaf harus dilakukan secara damai dan apabila tidak  dapat  diselesaikan  secara  damai  para  pihak  dapat  menyelesaikannya  melalui  pengadilan, pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Agama, namun dalam penelitian ini masih ditemukan para pihak yang menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Negeri.
Kata Kunci : Kedudukan, Tanah Wakaf.

## A. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang penduduk- nya mayoritas beragama Islam, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama Islam menjadi patokan bagi masyarakat Indonesia dalam berprilaku dan bertindak, salah satu satu nilai yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yaitu mengenai perwakafan, untuk menunjang kegiatan per- wakafan di Indonesia pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf, serta menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (penjaga wakaf) maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. 1 wakaf dalam Islam dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah
1 M Zein Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer Cetakan 1, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 425.
Volume 11 No. 2 Edisi Desember 2018 Hal 187-194
ke Madinah, adapun hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Syaibah dari Amr bin Sa’ad bin Mu’adia, ia berkata:
“Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam islam? Oang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor menyatakan adalah wakaf Raslullah SAW.”
Hukum wakaf bersifat sunnah atau suatu anjuran bagi umat Islam, sunnah merupakan segala  perbuatan,  taqrir,  perjalanan  hidup, dan perkataan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebelum dan sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul. 2
Objek wakaf menurut Pasal 16 ayat (1) UU wakaf yaitu :
(1)  Harta benda wakaf terdiri dari :
a.  Benda tidak bergerak;
b.  Benda bergerak
Benda tidak bergerak antara lain tanah hak milik, perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan tepuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta dari harta kekayaanya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial. 3 Wakaf sosial adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainya, sesuai dengan ajaran agama Islam. 4
Kebutuhan akan kegiatan ibadah seperti melaksanakan sholat di masjid menjadi suatu kebutuhan masyarakat Islam di Indonesia, sehingga pada saat itu masjid menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi dalam menunjang kegiatan ibadah masyarakat baik untuk memenuhi kebutuhan ritual maupun kebutuhan dalam menyiarkan dakwah, hal ini membuat masyarakat
Indonesia yang memiliki kelebihan tanah mewakafkan tanahnya untuk dipergunakan dalam membangun masjid yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, namun seiring berjalan- nya waktu banyak masyarakat yang mewakafkan tanahnya untuk kesejahteraan sosial, seperti untuk pendidikan dan kesehatan.
Wakaf tanah untuk membangun masjid, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan sudah menjadi hal yang lazim di Indonesia, namun dalam pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi, cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan. Masih banyak masyarakat yang menyerahkan tanah yang diwakafkanya melalui lisan tanpa adanya pembuatan akta ikrar di- hadapan pejabat yang berwenang, Humas Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pacet Cianjur menyatakan: 5
“Terdapat sedikitnya 370 unit masjid jami, 480 unit mushola, 212 unit pondok pesantren formal dan non formal, 45 persen sudah memiliki akta wakaf, dan 40 persen sudah memiliki sertifikat.”
Menurut syariat Islam, wakaf sudah sah apabila sudah ada shighat yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. 6 Namun dalam hal perwakafan ini pernyataan ikrar wakaf secara lisan dan tidak dicatatkan menjadikan perbuatan tersebut tidak diakui secara hukum positif Indonesia.
Banyaknya tanah wakaf yang hanya diberikan secara lisan oleh wakif kepada nazhir dan tidak dicatatkan ikrarnya, akan menimbulkan berbagai macam persoalan, salah satunya yaitu tanah wakaf tersebut akan menjadi sengketa dimana ketika tanah wakaf dikuasai kembali oleh wakif maupun ahli waris wakif.
Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki ... — Siti Risdah Hayati
2 Ahmad Beni, et.al, Ushul Fiqih, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008, hlm.155 .
3 PBoedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaanya, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm. 345.
4 Ibid .
5 Heri Febriyanto - Berita  Cianjur, “Ratusan Tanah Wakaf Di Pacet Tak MIliki Sertifikat” <,http://beritacianjur.com/read/935/ ratusan-tanah-di-pacet-tak-miliki-sertifikat.> [01/ 11/2017]..

## B. Pembahasan
Pelaksanaan wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf harus dilaksanakan dengan pencatatan guna mem- berikan kepastian hukum serta sebagai bukti telah terjadinya perwakafan atas peralihan hak milik  dari  wakif  kepada  nazhir  sebagaimana diatur dalam  Pasal 17 UU Wakaf mengatur lebih jelas menganai Ikrar Wakaf yang menyatakan bahwa:
(1)  Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir dihadapan PPAIW, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
(2)  Ikrar wakaf sebagimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan atau tertulis serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa:
“Akta ikrar wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta”
Akta ikrar wakaf dibuat setelah adanya ikrar wakaf dari wakif kepada nazhir sebagai ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) UU Wakaf, yang berbunyi
“Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan, dalam Majelis Ikrar wakaf yang dihadiri oleh nazhir, mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 orang saksi.”
Apabila telah diterbitkannya akta ikrar wakaf, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf atas nama nazhir mengajukan permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat untuk
mendaftarkan tanah milik yang diwakafkannya selama 7 hari kerja, pendaftaran tanah dalam ketentuan Undang-Undang No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang dibebaninya. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kemudian mencatat tanah wakaf tersebut di buku tanah dan sertifikatnya. Sebagaimana ketentuan dari Pasal 32 UU Wakaf dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.
Pendaftaran tanah di badan pertanahan harus melampirkan beberapa persyaratan, di- antaranya:
1.  Sertifikat Hak Milik atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya;
2.  Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf;
Didaftarkannya tanah wakaf pada Kantor Pertanahan Nasional dalam sertifikat tanah hak milik yang diwakafkan, tanah wakaf ini telah mempunyai alat pembuktian yang kuat berupa sertifikat wakaf, 7 kekuatan pembuktian dapat dibagi menjadi 3 salah satunya yaitu : 8
“Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan yang memberikan kepastian yang cukup kepada hakim, kecuali jikalau ada pembuktian perlawanan sehingga hukum akan memberikan akibat hukumnya. Contohnya akta dan sertifikat.”
Akta adalah alat bukti tertulis yang diberi tanda tangan serta memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan, atau
6 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  1997, hlm. 244.
7 Rachmandi Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 94.
8 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 91.
Volume 11 No. 2 Edisi Desember 2018 Hal 187-194
menjadi dasar dari suatu hak dengan ketentuan- ketentuan bahwa sejak semula akta ini dibuat untuk pembuktian. Akta dibagi menjadi 2 macam yaitu : 9
1.  Akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.
2.  Akta di bawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.
Menurut Hukum Islam pencatatan mengenai pelaksanaan wakaf tidak termasuk kedalam rukun dan syarat wakaf, yang mana apabila wakif sudah mengikrarkannya secara lisan status tanah wakaf tersebut sah dimata Hukum Islam, namun meskipun pencatatan mengenai perwakafan bukan menjadi syarat dan rukun sahnya wakaf, banyak ulama fiqih yang berpendapat bahwa pencatatan wakaf merupakan hal penting, seperti pendapat Adjani al-Alabij merujuk pada bunyi Qs. al-Baqarah (2):282 yang dikiaskan bahwa wakaf pun harus dicatatkan mengingat penyerahan wakaf menyangkut hak atas tanah wakaf yang tidak terbatas, serta pencatatan sebagai tanda bukti agar tidak terjadi gugat-menggugat di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 10
Pada praktiknya masih banyak penyerahan wakaf tanpa adanya pencatatan sehingga menghilangkan kedudukan dan kepastian hukum dari tanah tersebut di mata Hukum Postif Indonesia. akibat tidak adanya kedudukan dan kepastian hukum banyak tanah wakaf yang pada akhirnya dipermasalahkan.
Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa yang ditempuh di luar pengadilan dan di pengadilan, Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan pertama kali sebelum proses penyelesaian sengketa di pengadilan, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh dengan cara musyawarah, mediasi dan arbitrasi.
Para pihak yang bersengketa harus terlebih dahulu menyelesaikan sengketa wakaf dengan cara musyawarah mufakat guna menjaga hubungan baik dari kedua belah pihak, apabila dengan musyawarah mufakat ini sengketa wakaf tidak dapat diselesaikan maka dilakukan mediasi antara kedua belah pihak, dan apabila penyelesaian sengketa secara mediasi ini tidak dapat diselesaikan, maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui arbitrasi, lembaga arbitrasi yang berwenang menyelesaikan sengketa perwakafan yaitu Basyarnas, Basyarnas merupakan lembaga arbitrasi syariah nasional yang dapat mengantisipasi persengketaan dalam lingkup ekonomi syariah, penyelesaian sengketa perwakafan masuk kedalam lingkup Basyarnas dikarenakan wakaf merupakan kegiatan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi serta wakaf merupakan salah satu kegiatan yang bersumber dari hukum Islam sehingga penyelesaian sengketanya pun harus sesuai dengan hukum Islam dan dalam lembaga Syariah. Tata cara penyelesaian sengketa seperti disebutkan diatas diatur dalam Pasal 62 UU Wakaf.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak dan dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini berhasil maka penyelesaian tersebut diakui oleh negara Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini merupakan suatu upaya Penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Imran (3):159, yang artinya:
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakal lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”
9 Achmad Ali dan Wiwie Heryani., Op.Cit., hlm. 83.
10 Aldijani al-Alabji, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Raja Grafindo. 2004, hlm. 182 .
Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki ... — Siti Risdah Hayati
Makna dari bunyi Q.S. ali-Imran ini bahwa dalam musyawarah menyelesaikan suatu sengketa para pihak harus lapang dada, artinya bahwa para pihak yang bersengketa harus menerima pendapat orang lain dan ikhlas jika pendapat salah satu pihak tidak diterima oleh pihak lain, selain itu bahwa dengan adanya musyawarah dalam menyelesaikan sengketa harus saling memaafkan satu sama lain, serta dalam musyawarah ini pihak yang bersengketa harus bertawakal kepada Allah yaitu dengan cara berkomitmen bersama untuk menindaklanjuti keputusan musyawarah secara konsisten. Kegiatan musyawarah mufakat ini harus didasarkan pada ketentuan al-Quran. Adapun Hadits yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara damai, yaitu hadits yang  diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya:
“Maukah kalian saya beritahu suatu hal yang lebih utama daripada derajat puasa, sholat dan sedekah? Para sahabat menjawab: tentu ya Rasulullah, lalu Nabi bersabda: hal tersebut adalah mendamaikan perselisihan, karena karakter perselisihan itu membinasakan.”
Kedua sumber hukum Islam di atas mengajarkan kepada umat manusia bahwa apabila terjadi suatu perselisihan maka selesaikanlah dengan cara damai, karena dengan cara berdamai hubungan antara umat manusia saling terjaga dan tali silaturahmi tidak akan terputus. Pada praktknya masih banyak ditemukan para pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan dari hasil musyawarah padahal sudah jelas diatur dalam Hukum Positif dan Hukum Islam bahwa para pihak yang bersengketa apabila sengketanya sudah disepakati dengan musyawarah, maka pihak yang bersengketa harus menaati hasil dari pada musyawarah tersebut
Apabila para pihak gagal menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketanya di Pengadilan, Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk
menyelesaikan sengketa wakaf adalah Pengadilan Agama, sebagimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa :
“Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :
a. perkawinan;
b. waris;
c. wasiat;
d. hibah;
e. zakat;
f. infaq;
g. shadaqah;
h.  ekonomi syariah.”
Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, hakim sebelum memeriksa perkara harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu, bahkan proses mendamaikan kedua belah pihak harus terus dilakukan selama proses persidangan berjalan. Peranan hakim sangatlah penting dalam menyelesaikan sengketa secara damai, putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan, serta dengan perdamaian ini proses penyelesaian sengketa akan lebih ringan selain itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang, hal ini lebih baik dibandingkan dengan dijatuhinya suatu putusan yang memenangkan salah satu pihak. 11

## C. Kesimpulan
Tanah wakaf yang tidak dicatatkan secara administrasi  tidak memiliki kedudukan dalam hukum positif serta tidak memiliki kekuatan pembuktian apabila terjadi gugatan terhadap tanah
11 Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartaminata, Hukum Acara Perdata Dalam Te  ori dan Praktik, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 52.
yang telah diwakafkan. Pencatatan administrasi merupakan hal penting dalam pelaksanaan perwakafan, pencatatan wakaf diiatur dalam ketentuan Pasal 28-39 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf serta dalam Qs. al-Baqarah ayat 282.. Pencatatan wakaf diperlukan guna memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang telah diwakafkan, serta menghindari adanya penyimpangan- penyimpangan yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Permasalahan yang timbul akibat tidak adanya pencatatan wakaf dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah
mufakat, mediasi, arbitrasi, dan diselesaikan melalui pengadilan. Dalam praktiknya namun tidak semua pihak menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 62 UU Wakaf dan dalam Q.S ali-Imran ayat 159 serta Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, masih banyak ditemukan para pihak yang menyelesaikan tanah wakaf di pengadilan tanpa upaya damai terlebih dahulu, serta masih banyak para pihak yang mengajukan gugatan sengketa wakaf ke pengadilan negeri padahal pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa wakaf adalah pengadilan agama.
Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki ... — Siti Risdah Hayati

## Volume 11 No. 2 Edisi Desember 2018 Hal 187-194

## Daftar Pustaka
Buku
Ahmad Beni, et.al, Ushul Fiqih , Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata , Jakarta: Kencana, 2012.
Aldijani al-Alabji, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek , Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaanya, Jakarta: Djambatan, 2005.
Hendi Suhendi, Fiqih MuamAllah , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
M Zein Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Cetakan 1, Jakarta: Kencana, 2004.
Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartaminata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik , Bandung: Mandar Maju, 2009.

## Peraturan Perundang-undangan
1.  Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

## Sumber Lain
Heri Febriyanto - Berita  Cianjur, “Ratusan Tanah Wakaf Di Pacet Tak MIliki Sertifikat <,http://beritacianjur.com/read/935/ ratusan-tanah-di-pacet-tak-miliki-sertifikat.> [01/11/2017].