INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 6190-6200 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Umur Dalam Perkawinan Di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
Riadhotul Badiah 1 ✉ , Ferdinan Bashofi 2
IKIP Budi Utomo Malang Email: riadhotulb@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Usia  minimal  dalam  perkawinan  diatur  dalam  UU  No.  16  Tahun  2019  Pasal  7  Ayat  (1)  tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa batas minimal usia perkawaninan bagi wanita disamakan dengan batas minimal usia bagi pria , yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu jual beli umur kerap dilakukan  sebagai  upaya  legalisasi  perkawinan  di  bawah  umur.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap jual beli umur dalam perkawinan serta faktor penyebabnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat menanggap jual beli umur dalam perkawinan merupakan hal yang lumrah untuk  dilakukan sebagai upaya legalisasi perkawinan. Hal tersebut dilakukan karena berbagai faktor diantaranya (1)faktor internal (suka sama suka), (2) faktor pendidikan, dan (3) faktor ekonomi.
Kata Kunci: persepsi, masyarakat, jual beli umur, perkawinan

## Abstract
The minimum age for marriage is regulated in Law no. 16 of 2019 Article 7 Paragraph (1) concerning Marriage which states that the minimum age for marriage for women is the same as the minimum age for men, which is 19 (nineteen) years. Therefore, buying and selling of age is often carried out as an effort  to  legalize  underage  marriages.  This  research  was  conducted  to  determine  the  public's perception of buying and selling age in marriage and the factors that cause it. The type of research used  is  field  research  with  qualitative  methods.  The  approach  in  this  research  is  a  sociological approach. The data in this study were obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the community perceives buying and selling age in marriage as a normal thing to do as an effort to legalize marriage. This was done because of various factors including (1) internal factors (like and like), (2) educational factors, and (3) economic factors.
Keywords: perception, society, buying and selling age, marriage

## PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan pertalian ikatan batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk  keluarga  dalam  waktu  yang  lama,  sehingga  diperlukan  kesiapan  serta kedewasaan  diantara  keduanya  untuk  mengarungi  kehidupan  berumah  tangga.  Batasan usia  dalam  melangsungkan  perkawinan  penting  untuk  dilakukan.  Karena  usia  dalam perkawinan akan berpengaruh terhadap cara berpikir dan tindakan seseorang.
Usia minimal dalam perkawinan diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa batas minimal usia perkawaninan bagi wanita disamakan dengan batas minimal usia bagi pria , yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, batasan usia perkawinan dilakukan karena untuk menentukan perkawinan tersebut termasuk ke dalam perkawinan anak di bawah umur atau tidak.
Meski  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  Pasal  7  Ayat  (1)  mengatur  mengenai Batasan umur minimal dalam perkawinan, namun dalam Pasal 7 Ayat (2) undang-undang tersebut justru mengatur mengenai dispensasi perkawinan. Dengan kata lain, pengadilan mengabulkan permohonan orang tua (baik dari pihak pria atau wanita) yang disertai dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang cukup untuk melangsungkan perkawinan walaupun umur dari mempelai belum mencukupi batas usia minimal yaitu 19 tahun. Beberapa alasan yang mengakibatkan hakim mengabulkan suatu perkara dispensasi kawin  di  bawah  umur  adalah  :  1)  Calon  mempelai  wanita  telah  hamil;  2)  Kedua  calon
mempelai telah memiliki hubungan yang sangat erat; 3) Telah matang secara fisiknya; 4) Ekonomi (Prabawati & Rusdiana, 2019).
Sehingga dalam praktiknya di masyarakat, banyak keluarga yang mengupayakan agar perkawinan dapat tetap berlangsung secara sah baik secara agama dan negara meski umur pasangan belum mencapai batas minimal sebagaimana yang tercantum dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2019. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membeli umur kepada pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
Jual beli umur kerap dilakukan sebagai upaya legalisasi perkawinan di bawah umur, meski perbuatan tersebut illegal karena bertentangan dengan undang-undang perkawinan namun  masyarakat  menganggap  hal  itu  lumrah  untuk  dilakukan.  Dan  jika  terpaksa melakukan  perkawinan  di  bawah  umur,  maka  ada  kriteria  yang  harus  dipenuhi  untuk mengajukan  dispensasi  pernikahan  pada  Pengadilan  Agama  atau  Pengadilan  Negeri. Fenomena  dispensasi  kawin  yang  diberikan  oleh  lembaga  Pengadilan  terkesan “menggampangkan”  proses  pe rkawinan  tanpa  mempertimbangkan  keharmonisan  hidup keluarga di masa yang akan datang.
Pada umumnya, masyarakat pedesaan lebih sering melakukan jual beli umur dalam perkawinan. Hal ini disebabkan masih minimnya tingkat Pendidikan masyarakat di desa dan juga  dikarenakan  oleh  factor  ekonomi.  Seperti  yang  terjadi  pada  masyarakat  di  Desa Wiyurejo, mereka yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan peternak belum begitu paham terhadap dampak yang akan timbul dari perkawinan di bawah umur. Banyak anak  yang  tidak  melanjutkan  Pendidikan  karena  mempunyai  keinginan  untuk melangsungkan  perkawinan.  Selain  itu,  pemikiran  orang  tua  bahwa  anak  yang  telah menikah bukan menjadi tanggung jawab mereka lagi sehingga dapat mengurangi beban perekonomian di keluarga. Oleh karena itu, masyarakat Desa Wiyurejo seolah melegalkan perbuatan jual beli umur untuk melangsungkan perkawinan anak di bawah umur.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti adalah, penelitian Muhammad Fadli Prawiro, “Persepsi Masy arakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan” skripsi,  tahun  2020.  Pada  penelitian tersebut  peneliti  berfokus  pada  persepsi  masyarakat  terhadap  perubahan  UU  Nomor  1 Tahun 1974 dimana batas umur minimal dalam perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun, sedangkan pada UU Nomor 16 Tahun 2019 batas umur minimal dalam perkawinan laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun.
Persepsi  merupakan  suatu  proses  yang  didahului  oleh  proses  penginderaan,  yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses stimulus  mengenai alat  indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai  pusat  kesadaran  sehingga  individu  menyadari  apa  yang  dilihat,  atau  apa  yang didengar, atau apa yang diraba.
Jual beli umur terjadi bukan hanya disebabkan belum memenuhi syarat batasan umur yang ditentukan oleh pemerintah namun juga juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain (Jannah et al., n.d.):
A. Perjodohan
Menikahkan  anak  dengan  seorang  yang  dianggap  baik  secara  lahir  dan  bathin merupakan salah satu kewajiban setiap orang tua. Namun tidak jarang ada orang tua yang tega menjodohkan anaknya dengan pasangan yang tidak sesuai dengan harapan putra- putrinya hanya karena memilih anak dari sahabat orang tuanya. Bahkan perjodohan terjadi karena menginginkan harta. Perjodohan seperti ini kerap terjadi hanya untuk memenuhi janji atau untuk menjadi persahabatan. Perjodohan dilakukan sejak anak masih duduk di bangku  Sekolah  Dasar,  atau  bahkan  ada  yang  menjodohkan  anaknya  sejak  setelah kelahirannya. Padahal pertembuhan dan perkembangan anak saat ini sudah sangat berbeda dengan zaman dahulu. Perjodohan ini tentu tidak terjadi pada semua masyarakat, hanya pada keluarga tertentu yang menginginkan anaknya tidak melakukan pacaran. Dan orang tua mengambil jalan pintas dengan menikahkan anaknya di usia muda dengan menikah secara sirri.
Pernikahan sirri memang sah secara agama, namun secara hukum negara belum dapat dikatakan sah. Sehingga anak yang dilahirkan dalam pernikahan sirri dianggap anak yang lahir  di  luar  perkawinan.  Ini  adalah  salah  satu  dampak  dari  perkawinan  di  bawah  umur. Sehingga untuk mengeshakan perkawinannya, mereka harus menuakan umurnya sengan cara membeli umur atau memanipulasi data kelahiran kedua pelaku perkawinan di bawah umur tersebut.
B. Perkawinan Hamil
Hamil  di  luar  nikah,  saat  ini  nampaknya  sudah  menjadi  hal  yang  sangat  biasa  di kalangan masyarakat, baik masyarakat kota maupun pedesaan. Perkawinan terjadi karena si
wanita sudah hamil duluan. Artinya bapak biologis atau lelaki yang menghamilinya harus bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  yaitu  menikahi  wanita  tersebut.  Perkembangan teknologi  informasi, sosial media  seperti facebook,  instagram twiter  dan  lain sebagainya menjadi peringkat pertama penyebab terjadinya perkawinan hamil.(Mardani 2016).
Tidak  peduli  bagaimana  pendapat  masyarakat  setempat,  yang  terpenting  adalah menikah untuk melindungi anak yang telah berkembang dalam kandungannya. Maka tidak jalan terbaik adalah membeli umur dari para calo umur untuk melegalkan perkawinannya di mata hukum dan untuk mengikat agar calon pengantin laki-laki bertanggung jawab dan merasa terikat atas perkawinan yang tercatatkan secara hukum.
C. Ekonomi
Perkawinan yang disebabkan kurangnya ekonomi ini banyak juga terjadi pada anak di bawah umur. Seorang anak perempuan akan sangat disetujui oleh orang tuanya jika diminta seorang lelaki yang mapan dari segi ekonomi untuk dijadikan seorang istri. Orang tua rela pendidikan  anaknya  terputus  hanya  demi  lelaki  mapan  yang  dianggap  mampu membahagiakan putrinya.
Beberapa faktor di atas adalah hal yang menyebabkan terjadinya fenomena jual beli umur untuk melegalkan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur akan terus terjadi  jika  perdanganan  umur  juga  terus  berlangsung  di  masyarakat.  Untuk  itu,  perlu adanya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat melaksanakan hukum sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak  manapun. Melaksanakannya dengan rasa sadar dan ikhlas.(Friedman 2009)
Perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974 dimana sebelumnya usia minimal perkawinan bagi laki-laki adalah 19 (Sembilan belas) tahun, dan bagi perempuasn 16 (enam belas) tahun menjadi UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa batas minimal usia perkawaninan bagi wanita disamakan dengan batas minimal usia bagi pria , yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Bagi mereka yang menikah di bawah 19 tahun maka harus membeli umur, maka terjadilah jual beli umur perkawinan dalam masyarakat. Adanya hal tersebut menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat, ada yang pro dan ada yang kontra atas hal tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenis penilitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (field research) karena data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, karena bertujuan untuk memperoleh jawaban permasalahan
melalui  wawancara  mendalam (deep  interview)  dengan  pendekatan  sosiologis,  yaitu dilandaskan  pada  masyarakat  yang  ada  pada  penelitian  mengenai  persepsi  masyarakat terhadap jual beli umur dalam perkawinan. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, serta dari informasi yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Wiyurejo adalah salah satu desa yang dibawahi oleh Kecamatan Pujon dengan luas wilayah 329.560 Ha. Terdiri dari tiga dusun dengan 23 RT 7 RW, yakni Dusun Wiyurejo 8 RT 3 RW,  Dusun Kalangan 11 RT 3  RW, dan Dusun Bagean Borah 5 RT 1 RW. Jumlah penduduk Desa Wiyurejo sebanyak 5.657 jiwa, dimana penduduk laki-laki berjumlah 2.951 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 2.706 jiwa.
Persepsi adalah bagaimana cara seseorang memandang serta mengartikan sesuatu. Dalam  hal  ini  persepsi  masyarakat  terhadap  jual  beli  umur  dalam  perkawinan  di  Desa Wiyurejo  yaitu  dari  beberapa  sumber  data  yang  peneliti  peroleh  ternyata  ada  yang menyatakan  bahwa  jual  beli  umur  merupakan  hal  yang  lumrah  dan  ada  pula  yang menyatakan tidak setuju dengan adanya jual beli umur dalam perkawinan tersebut.
Dalam suatu lingkungan tentu masyrakat mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam melihat suatu hal, begitu pula pandangan masyarakat Desa Wiyurejo terhadap jual beli umur perkawinan. Pada dasarnya masyarakat memandang jual beli umur merupakan hal yang masih lumrah untuk dilakukan, sudah menjadi rahasia umum hal tersebut dilakukan karena  dianggap  sebagai  upaya  preventif  terjadinya  kehamilan  di  luar  nikah.  Karena masyarakat menilai jika anak laki-laki dan perempuan sudah terlihat sering Bersama maka diharapkan  agar  segera  menikah  agar  tidak  terjadi  hal  yang  tidak  diinginkan.  Daripada menikahkan secara  siri, maka masyarakat menganggap lebih baik dengan cara membeli umur,  agar  sah  secara  agama  dan  negara.  Jika  pernikahan  dilakukan  secara  siri  maka pemerintahan desa pun tidak bisa ikut campur.
Sedikit masyarakat yang tidak setuju dengan adanya jual beli umur dalam perkawinan, alasan  mereka  yang  tidak  setuju  adalah  percuma  dengan  adanya  undang-undang  yang mengatur usia minimal  dalam  perkawinan namun  di  sisi lain ada dispensasi  kawin yang memberik an “jalan” untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur.
Selain itu, memang ada pihak  laki-laki di  bawah umur yang memutuskan membeli umur  untuk  menikah  namun  kebanyakan  hal  itu  terjadi  pada  pihak  perempuan,  karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa perempuan memang seharusnya cepat untuk
menikah  agar  tidak  menjadi  perawan  tua.  Anak-anak  di  bawah  umur  melangsungkan perkawinan dengan cara “membeli umur” sebagai upaya legalisasi perkawinan.
Sebagaimana penelitian yang dilakukan peneliti terhadap salah satu pelaku beli umur dalam perkawinan, yakni  Pr (17) yang menyatakan
“ Aku rabi umur 17 mbak, dadi aku tuku umur mbayar Rp. 1.000.000 gawe rabi. Kaitane nang balai desa njaluk surat pengantar, terus nang pak mudin, moro nang KUA dikongkon tes Kesehatan ndek puskesmas. Ngenteni seminggu baru sidang pertama, ditakoni ancen wes  siap  rabi  tenanan  opo  ora,  terus  dikongkon  apalan  do’a - do’a  koyok  do’a  janabat ngonoku, tapi aku gak apal maleh gak ditrimo, ngenteni maneh seminggu gawe sidang kedua, wes apalan lanc ar, ditrimo, moro njukuk hasil sidang e.”
Dari hasil wawancara tersebut  diketahui bahwa pelaku melangsungkan perkawinan pada usia 17 tahun, jika mengacu pada Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 usia tersebut  belum cukup untuk melangsungkan  perkawinan. Sehingga pelaku  memutuskan beli  umur  dengan  harga  Rp.  1.000.000,-  dan  melakukan  sidang  di  pengadilan  agama sebanyak  dua  kali.  Dimana  sidang  pertama,  pelaku  mengatakan  mendapat  pertanyaan mengenai  kesiapannya  untuk  melangsungkan  perkawinan  dan  pelaku  disuruh  untuk menghafalkan do’a do’a, berhubung pada sidang pertama pelaku belum hafal do’a janabat sehingga pelaku disuruh kembali dan menunggu satu minggu kemudian untuk melakukan sidang kedua.

## Ibu H (38)
Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu H, beliau mengatakan
“angor  tuku  umur  wes  timbang  nikah  siri,  opo  maneh  anakku  iki  wedok,  timbang pacaran runcang runcung tok cek ndang dirabi ae, wedi kedaden sing ora- ora”
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  diketahui  kekhawatiran  beliau  terhadap  anak perempuannya, sehingga beliau segera menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dengan cara membeli umur daripada menikah secara siri.
Ibu UM (42)
Tidak semua masyarakat Desa Wiyurejo setuju dengan adanya jual beli umur dalam perkawinan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu UM, beliau mengatakan bahwa
“saiki percuma masio ono undang -undang yang sudah mengatur tapi di sisi lain umure iso dituku, dadine yo ngeneki pancet ae akeh arek-arek isih cilik tapi yo wes rabi, arep maju tekan ngendi desone lek nom-nomane wes podo rabi, wes ora ono gunane undang-undang iku, selagi ono duwek kabeh ngono iso dituku”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Ibu UM mengaku tidak setuju dengan adanya jual beli umur dalam perkawinan. Menurut beliau, percuma saja meski telah diatur
dalam undang-undang namun dalam prakteknya tetap ada kegiatan jual beli umur dimana hal  itu  dapat  menyebabkan  masih  banyaknya  anak  di  bawah  umur  yang  melakukan perkawinan sehingga desa akan sulit untuk maju dan berkembang.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli umur di Desa Wiyurejo adalah sebagai berikut :
a. Faktor Suka Sama Suka
Faktor ini merupakan yang paling banyak ditemui di lapangan, dengan alasan orang tua  sudah  tidak  bisa  mengawasi  menjadi  dasar  dalam  pengajuan  permohonan  di persidangan. Jika anak mereka sudah sering terlihat Bersama banyak timbul kekhawatiran sebagai orang tua, sehingga mereka menginginkan segera adanya perkawinan.
Seperti wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Mudin Desa Wiyurejo, beliau menyatakan
“ Di Desa Wiyurejo memang masih banyak pernikahan di bawah umur, masalah jual beli  umur  itu  istilah  sebenarnya  adalah  dispensasi  kawin  tapi  orang-orang  sering menyebutnya dengan beli umur. Atas kesepakatan kedua belah pihak nanti mendapat surat penolakan dugi  KUA sebagai dasar permohonan pengabulan di pengadilan agama. Alasan yang paling banyak yaitu karena telah suka sama suka, orang tua tidak bisa mengawasi, daripada  nekat  nanti  yang  akan  terjadi  adalah  hamil  di  luar  nikah.  Nanti  di  pengadilan agama dilakukan konseling antara ke dua belah pihak, dan biayanya kisaran  kurang lebih Rp. 1.000.000,- “
Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Mudin Desa Wiyurejo

## b. Faktor Pendidikan
Tabel Tamatan Desa Wiyurejo N O
TAMATAN JUMLAH
1 JUMLAH PENDUDUK USIA 18-56 TH YANG BUTA HURUF

## 2 JUMLAH
PENDUDUK USIA
18-56 TH YANG TIDAK TAMAT
SD 150 3 JUMLAH PENDUDUK USIA 18-56 TH YANG TAMAT SD 1742 4 JUMLAH PENDUDUK USIA
18-56 TH YANG TAMAT SLTP
851 5 JUMLAH PENDUDUK USIA
18-56 TH YANG
TAMAT SLTA
357 6 JUMLAH PENDUDUK USIA 18-56 TH YANG
TAMAT PERGURUAN TINGGI 61
Sumber : Pemerintahan Desa Wiyurejo
Berdasarkan data tabel tamatan usia produktif masyarakat Desa Wiyurejo di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat Pendidikan di Desa Wiyurejo masih tergolong sangat rendah terbukti dengan banyaknya masyarakat usia produktif yang hanya tamatan sekolah dasar.
Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya Pendidikan berpengaruh pula terhadap tingkat pernikahan usia dini yang terjadi cukup tinggi. Hal itu dikarenakan anggapan masyarakat bahwa baik sekolah ataupun tidak sekolah ujungnya adalah tetap menikah,  sehingga  mereka  memilih  untuk  segera  menikah  karena  sekolah  pun  mereka anggap percuma saja.
Seperti wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu L
“Pendidikan iku yo perlu, tapi lek sekolah duwur -duwur engkok malah angel jodohe. Wong saiki sekolah gak sekolah ujunge yo rabi, lah lek arek e wes aras-arasen sekolah, yo cek ndang rabi ae wes”
Menurut  pandangan  beliau,  Pendidikan  tinggi  menjadi  penghalang  jodoh seseorang,bagi mereka yang berpendidikan maupun tidak tetaplah akan menikah sehingga daripada sekolah tapi malas-malasan lebih baik menikah saja.

## c. Faktor ekonomi
Mayoritas mata pencaharian di Desa Wiyurejo adalah petani, dengan hasil tani yang tidak menentu maka status sosial masyarakat Desa wiyurejo adalah menengah ke bawah. Bagi  mereka  yang  mempunyai  banyak  anak,  menikahkan  anaknya  dianggap  dapat mengurangi tanggung jawab keluarganya.
Seperti yang dikatakan oleh Ibu LM
“kebutuhan soyo suwe soyo akeh, lek arek ndang rabi kan berati yo rodok ngurangi beban ndek omah iki, ben ndang melok bojone dadi tanggung jawabe bojone.”
Dari  pernyataan  tersebut,  beliau  menganggap  bahwa  pernikahan  seolah  menjadi solusi untuk mengentaskan masalah ekonomi, padahal jika tidak disertai dengan kesiapan hal  tersebut  justru  akan  menimbulkan  masalah  baru.  Masyarakat  menganggap  bahwa dengan menikahkan anaknya maka dapat mengurangi tanggung jawabnya sebagai orang tua, sehingga diharapkan anaknya setelah menikah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Padahal  hal  tersebut  justru  akan  menimbulkan  masalah  baru  jika  tidak  disertai  dengan kesiapan yang matang, masalah ekonomi akan berdampak pula pada peningkatan stunting yang merupakan juga salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintahan Desa Wiyurejo.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat  Desa  wiyurejo banyak yang menganggap jual beli umur adalah hal yang lumrah sebagai upaya legalisasi perkawinan, faktor yang menjadi penyebab terjadinya jual beli umur antara lain (1) faktor internal (suka sama suka), (2) faktor Pendidikan, dan (3) faktor ekonomi.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran peneliti ditujukan kepada :
1. DOrang tua
2. Untuk orang tua diharapkan agar tidak langsung lepas tangan apabila anaknya tidak ingin  melanjutkan  sekolah,  perlu  dibimbing  serta  diarahkan.  Perlu  juga  memberikan pemahaman terhadap anaknya dampak yang akan terjadi jika menikah di usia yang terlalu muda.
3. Pemerintah Desa
Untuk pemerintahan desa diharapkan mampu memberikan penyuluhan terhadap batas usia perkawinan agar tumbuh kesadaran hukum masyarakat.
4. Peneliti Selanjutnya
Diharapkan dapat memperluas teori-teori yang berkaitan dengan jual beli umur dalam perkawinan. Dengan adanya teori-teori dan pemahaman yang lebih dalam maka akan menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abror, Khoirul. (2019). Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur. Yogyakarta: Diva Press. Abror, Khoirul. (2020). Hukum Perkawinan dan Perceraian. Yogyakarta: Ladang Kata.
Alizamar, dan Nasbahry Couto. (2016). Psikologi Persepsi & Desain Informasi; Sebuah Kajian Psikologi Persepsi dan Prinsip Kognitif untuk  Kependidikan  dan  Desain Komunikasi Visual. Yogyakarta: Media Akademi.
Bastomi,  H.  (2016). Pernikahan  Dini  dan  Dampaknya  (Tinjauan  Batas  Umur  Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). 7(2), 31.
Handoyo, Eko dkk. (2015). Studi Masyarakat Indonesia. Yogyakarta: Ombak.
Jannah, S., Syam, N., Hasan, S., Ibrahim, U. M. M., & Surabaya, U. S. A. (n.d.). Jual Beli Umur Sebagai Upaya Legalisasi Perkawinan. 12.
Prabawati,  T.  D.,  &  Rusdiana,  E.  (2019). Kajian  Yuridis  Mengenasi  Alasan  Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak. 6.
Saleh, Adnan A. (2018). Pengantar Psikologi. Makassar: Aksara Timur.
UU Nomor 16 Tahun 2019