## ANALISIS KEBIJAKAN

## PENGADAAN  BARANG  DAN  JASA  PEMERINTAH BERKELANJUTAN 1
ANALYSIS

## OF SUSTAINABLE
GOVERNMENT

## PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES POLICY
Mustofa Kamal 2 Email: kamalopek.bpkp@gmail.com

## ABSTRACT
Sustainable  government  procurement  policies  have  become  mandatory  but  there  is  no measurement model for policy implementation. This study aims to identify actors, models, and alternative models for sustainable government procurement policies. Qualitative research was conducted with a juridical normative approach through literature study. The results show that actors  of  sustainable  government  procurement  policies  are  government  procurement  policy agencies,  nine  ministries,  and  all  local  governments.  Implicitly,  a  policy  model  with  an institutional approach is used in sustainable government procurement which has weaknesses in  the  form  of  a  model  for  measuring  the  success  of  the  policy  that  does  not  exist  and communication-coordination-cooperation between institutions is still not optimal. Alternative models can be used in the form of rational and incremental approaches. The implication is that policy actors need to develop a model for measuring the success and achievement indicators of sustainable government procurement.
Keywords: sustainable procurement, rational model, sustainable indicators

## ABSTRAK
Kebijakan  pengadaan  pemerintah  berkelanjutan  telah  menjadi  mandatori  namun belum ada model pengukuran implementasi kebijakannya. Penelitian ini mempunyai tujuan  untuk  mengidentifikasi  aktor,  model,  dan  alternatif  model  kebijakan pengadaan  pemerintah  berkelanjutan.  Penelitian  kualitatif  dilakukan  dengan pendekatan  normatif  yuridis  melalui  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukkan aktor  kebijakan  pengadaan  pemerintah  berkelanjutan  adalah  Lembaga  kebijakan pengadaan  pemerintah,  sembilan  kementerian,  dan  seluruh  pemerintah  daerah. Secara implisit, model kebijakan dengan pendekatan kelembagaan digunakan dalam pengadaan  pemerintah  berkelanjutan  yang  mempunyai  kelemahan  berupa  model pengukuran  keberhasilan  kebijakannya  belum  ada  dan  komunikasi-koordinasi- kerjasama  antar  lembaga  masih  belum  optimal.  Model  alternatif  dapat  digunakan berupa pendekatan rasional dan incremental. Implikasinya para aktor kebijakan perlu mengembangkann model pengukuran keberhasilan dan indikator capaian pengadaan pemerintah berkelanjutan.
Kata kunci: pengadaan berkelanjutan, model rasional, indikator berkelanjutan
1 Diterima 30 September 2020. Direvisi 08 Oktober 2020
2 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP

## A. PENDAHULUAN
eraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, disingkat Perpres 16/2018, tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah,  disingkat  PBJP,  telah menyatakan
beberapa tujuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, disingkat  PBJP.  Salah  satu  tujuan  PBJP adalah mendorong pengadaan berkelanjutan.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut,  Perpres  16/2018  menyatakan bahwa  PBJP  harus  dilaksanakan berkelanjutan atau sustainability procurement .
Perpres  16/2018  menerangkan bahwa Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk  mencapai  nilai  manfaat  yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya  untuk  Kementerian/  Lembaga/
Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat,
serta signifikan mengurangi  dampak  negatif  terhadap lingkungan  dalam  keseluruhan  siklus penggunaannya.    PBJP  Berkelanjutan berlaku  untuk  4  (empat)  jenis pengadaan,  yaitu  barang,  konstruksi, jasa  lainnya  dan  jasa  konsultansi. Keempat jenis PBJP tersebut juga harus dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip PBJP  yaitu  efisien-efektif,  terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.
Di samping itu, Perpres 16/2018, yang berlaku sejak 16 Maret 2018, juga mengungkap bahwa Pengadaan Berkelanjutan harus dilaksanakan dengan
memperhatikan aspek berkelanjutan,  yaitu;  ekonomi,  sosial, dan  lingkungan.    Aspek  ekonomi berupa;  biaya  produksi  barang/jasa sepanjang  usia  barang/jasa  tersebut
digunakan.  Sedangkan  Aspek  sosial berupa;  pemberdayaan  usaha  kecil, jaminan  kondisi  kerja  yang  adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman. Sementara,    aspek  lingkungan  hidup berupa;  pengurangan  dampak  negatif terhadap  kesehatan,  kualitas  udara, kualitas  tanah,  kualitas  air  serta menggunakan sumber daya alam sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum mandat PBJP
Berkelanjutan,  pernah  terjadi  anomali dampak  belanja  pemerintah  (termasuk belanja  pengadaan).  Kajian  oleh  Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan  Wilayah  Kepulauan  Riau (2017)  mengungkap  ada  anomali  di Provinsi  Kepulauan  Riau.  Belanja pemerintah telah menciptakan lapangan pekerjaan  namun  banyak  mengalir  ke wilayah  lain  di  luar  Kepulauan  Riau. Hal ini terjadi antara lain karena tenaga kerja  sebagian  besar  berasal  dari wilayah Jawa dan Sumatera daratan.
Sedangkan, setelah mandat PBJP berkelanjutan, aspek tenaga kerja tidak diungkap  di  profil  pengadaan  2018 (LKPP, 2019). Sementara itu, analisis big data ketenagakerjaan  oleh  BPS  (2020) menunjukkan  bahwa  ada  peningkatan pengangguran  sebesar  0,06  juta  dari februari  2019  ke  februari  2020, penurunan iklan lowongan kerja secara konsisten  dari  Januari  s.d.  April  2020, termasuk sektor konstruksi.
Dari kajian dirjen perbendaharaan tersebut, penulis menilai  bahwa  salah  satu  bagian  PBJP Berkelanjutan  di  aspek  sosial  (berupa; jaminan  kondisi  kerja  yang  adil)  tidak ditaati atau tidak terpenuhi. Sementara,
P
data  BPS  menunjukkan  ada  ancaman pengangguran.
Kondisi diatas dapat mencerminkan  bahwa  Kebijakan  PBJP Berkelanjutan  sangat  penting  untuk diimplementasikan,  termasuk  aspek tenaga  kerja.  Selain  itu,  penilaian  dan pelaporan  capaian  PBJP  berkelanjutan perlu  dilakukan  dengan  data  yang kredibel dan akuntabel.
Jika ditinjau dari Perpres 16/2018 yang mengungkap tujuan dan kebijakan PBJP  berkelanjutan,  maka  semua instansi  pemerintah  yang  mengadakan barang/jasa harus “melaksanakan kebijakan  PBJP  berkelanjutan”  secara akuntabel.  Namun,  sampai  saat  ini, penulis  menilai  belum  ada  instansi pemerintah  yang  mendokumentasikan dan  atau  melaporkan  implementasi kebijakan PBJP berkelanjutan.
Sementara  itu,  profil  pengadaan 2018  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah, disingkat  LKPP,  hanya  mengungkap pemberdayaan usaha kecil (LKPP, 2019) atau salah satu bagian dari aspek social dalam PBJP berkelanjutan. Hal itu pun masih  terbukti  pemberdayaan  usaha kecil  di  tahun  2018  malah  menurun. Realisasi  paket  PBJP  untuk  usaha  kecil dalam e-tendering menurun  dari  tahun 2017  ke  tahun  2018  atau  dari  63,68% menjadi  60,62%  dari  total  paket  PBJP (Kamal dan Elim, 2020).
Di  tempat  lain,  Kementerian Koperasi  dan  UMKM  mempunyai sasaran  strategis,  di  Laporan  Kinerja (LAKIP) 2018, antara lain; Terwujudnya Koperasi
dan UMKM dalam Mendorong  Pertumbuhan  Ekonomi serta  Pengentasan  Kemiskinan.  Untuk mencapai  sasaran  strategis  tersebut dikembangkan beberapa indicator kinerja, antara lain;
Persentase
Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam
Pembentukan  PDB,  dan  Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Investasi  (KemenKop-UKM,  2019).  Di Lakip  Kemenkop-UMKM  2018  tidak ada  informasi  capaian  “pemberdayaan usaha kecil dalam PBJP” sebagai bagian dari kebijakan PBJP berkelanjutan.
Jika  ditinjau  dari  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 (Perpres 106/2007) Tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah,  maka  LKPP menyelenggarakan  beberapa  fungsi,
antara lain; Penyusunan dan perumusan  strategi  serta  penentuan kebijakan  dan  standar  prosedur  di bidang pengadaan barang/jasa
Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah  dengan  badan  usaha;  dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.
Dari  fungsi  tersebut  dan  dari mandate kebijakan PBJP berkelanjutan, teridentifikasi bahwa evaluasi kebijakan PBJP Berkelanjutan seharusnya diungkap  oleh  LKPP.  Namun,  LAKIP LKPP  2018  juga  belum  mengungkap informasi “implementasi kebijakan dan atau capaian tujuan
PBJP Berkelanjutan”.
Dari  semua  uraian  diatas,  ada beberapa  masalah  yang  perlu  dijawab melalui penelitian ini, yaitu:
1. Siapa saja Lembaga atau aktor yang terkait  dengan  kebijakan  PBJP Berkelanjutan?
2. Apa model kebijakan PBJP Berkelanjutan dan apa saja kelemahan model tersebut ?
3. Apa  alternative  model  Kebijakan PBJP Berkelanjutan?
Ada pun tujuan penelitian ini adalah untuk:
1. Mengidentifikasi lembaga atau aktor yang terkait dengan kebijakan PBJP Berkelanjutan
2. Mengetahui  model  kebijakan  PBJP Berkelanjutan dan kelemahannya
3. Mengidentifikasi  alternatif  model Kebijakan PBJP Berkelanjutan

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  normatif  yuridis.  Analisis dilakukan atas mandat Perpres 16/2018, Perpres 106/2007, Perpres 62/2015 dan atas LAKIP LKPP dan
KemenKopUMKM.  Studi  pustaka  juga dilakukan terhadap data sekunder dan pemantauan website LKPP.
Pendekatan  kualitatif  biasanya berbentuk  verbal  berupa  narasi, deskripsi,  atau  cerita  dan  tidak berhubungan  langsung  dengan  angka (Suwitri dkk, 2016).  Temuan penelitian kualitatif  tidak  diperoleh  melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya  (Gunawan  2015).  Lalu,  data sekunder  berupa  data  yang  diperoleh dari  dokumen,  grafis  dan  lain-lain (Arikunto, 2014).

## C. PEMBAHASAN
1. Identifikasi lembaga/aktor dalam perumusan kebijakan tersebut
Aktor  dalam  kebijakan  public adalah  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu kebijakan,  baik  dari  organisasi  public maupun  privat.  Para  aktor  kebijakan harus  berinteraksi  untuk  membentuk
jejaring kebijakan. Hubungan antar aktor dilakukan melalui komunikasi, informasi,  kepercayaan  dan  sumber kebijakan  lain  (Suwitri  dkk,  2016).  Jika PBJP merupakan bagian dari pembangunan  (Perpres  16/2018),  maka aktor  kebijakan  untuk  pembangunan berkelanjutan  (termasuk  PBJP) di pemerintahan adalah
kementerian/Lembaga/pemerintah daerah (Perpres 59/2017).
Dari  Perpres  106/2007  diketahui bahwa  aktor  organisasi  publik  yang menyelenggarakan  pemantauan  dan evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  PBJP Berkelanjutan adalah LKPP. Namun, jika ditinjau dari 3 aspek PBJP berkelanjutan, maka  informasi  terkait  implementasi kebijakan  dan  evaluasi  capaian  PBJP berkelanjutan  bisa  menjadi  bagian  dari mandat  instansi  pemerintah  atau  aktor yang  membidangi  atau  sebagai leading sector dari  aspek  ekonomi,  sosial  dan lingkungan.  Dengan  kata  lain;  bukan hanya mandat untuk LKPP.
Hal  tersebut  dapat  dijelaskan dengan tabel 1. Dari tabel 1 tersebut dapat dijelaskan  bahwa  aktor  dalam  kebijakan PBJP  Berkelanjutan  terdiri  dari  3  (tiga) kelompok. Rinciannya sebagai berikut:
a. Leading Procurement ; LKPP
b. Leading  sector di  Pemerintah  Pusat;
minimal ada 9 (delapan) Kementerian
c. Leading sector di Pemerintah Daerah; SKPD sesuai leading sector di semua Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten, dan Kota.

## Tabel 1. Aktor dalam Kebijakan PBJP Berkelanjutan
No. PBJP Berkelanjutan Aktor Kebijakan PBJP Berkelanjutan Aspek Sub aspek Leading Sector Leading Procurement Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah 1
Ek onomi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut digunakan. Kementerian Perindustrian Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) sesuai leading sector di semua Pemerintah:
 Provinsi
 Kabupaten
 Kota
Lembaga
Kebijakan Pengadaan Pemerintah atau LKPP
Kementerian Perdagangan
Kementerian PUPR 2 So cial 1) pemberdayaan usaha kecil, Kementerian Koperasi & UMKM 2) jaminan kondisi kerja yang adil, Kementerian Tenaga Kerja 3) pemberdayaan komunitas/usaha lokal, Kementerian Sosial 4) kesetaraan, dan 5) keberagaman 3 Lin gk un gan 1) pengurangan dampak negatif
terhadap :  kesehatan, Kementerian Kesehatan  kualitas udara, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan
Hidup
 kualitas tanah,
 kualitas air
2) menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Kementerian ESDM
Sumber: Diolah penulis dari Perpres 16/2018, Perpres 62/2015, Perpres 106/2007
Sebagai  contoh; leading  sector untuk  implementasi  kebijakan  PBJP berkelanjutan  di  aspek  sosial  dengan sub aspek “pemberdayaan usaha kecil”
berupa  Kementerian  Koperasi  dan UMKM. Perpres 62/2015, mengungkap bahwa  Kementerian  Koperasi  dan Usaha
Kecil dan Menengah
menyelenggarakan  beberapa  fungsi, antara lain:
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang:
1) peningkatan kapasitas
kelembagaan  koperasi  dan usaha  mikro,  usaha  kecil  dan usaha menengah,
2) pemberdayaan pembiayaan koperasi  dan  usaha  mikro,
usaha kecil dan usaha menengah,
3) pemberdayaan  produksi  dan pemasaran  koperasi  dan  usaha mikro,  usaha  kecil  dan  usaha menengah,
4) restrukturisasi  usaha  koperasi dan  usaha  mikro,  usaha  kecil dan usaha menengah,
5) pengembangan  sumber  daya manusia  koperasi  dan  usaha mikro,  usaha  kecil  dan  usaha menengah, dan
6) pemeriksaan  dan  pengawasan koperasi;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang:
1) peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro,  usaha  kecil  dan  usaha menengah,
2) pemberdayaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah,
3) pemberdayaan  produksi  dan pemasaran  koperasi  dan  usaha mikro,  usaha  kecil  dan  usaha menengah,
4) restrukturisasi  usaha  koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah,
5) pengembangan  sumber  daya manusia  koperasi  dan  usaha mikro,  usaha  kecil  dan  usaha menengah, dan
6) pemeriksaan  dan  pengawasan koperasi;
Fungsi  yang  a.3)  dan  b.3) mengkonfirmasi  bahwa  LKPP  perlu membangun  mekanisme  komunikasi dan  koordinasi  dengan  Kementerian Koperasi dan UMKM untuk merumuskan dan menjalankan
Kebijakan  PBJP  Berkelanjutan  di  sub aspek “pemberdayaan usaha kecil”.
Dari contoh tersebut, membuktikan  bahwa  LKPP  perlu membangun  mekanisme  komunikasi dan  informasi  dengan  seluruh  aktor untuk  setiap leading  sector baik  di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. LKPP perlu memperhatikan PP 60/2008 yang  telah memberi  mandat  bahwa  “instansi pemerintah harus merancang mekanisme informasi dan komunikasi”.
2. Model

## Kebijakan PBJP Berkelanjutan
Ada  beberapa  model  kebijakan publik. Menurut Anggara (2018) model kebijakan  publik  terdiri  dari;  Model Kelembagaan ( Institution Model ), Model Proses  (Kebijakan  sebagai  Suatu Aktivitas  Politik),  Model  Rasionalisme (Kebijakan sebagai Pencapaian Keuntungan  Sosial  Secara  Maksimal, Model  Inkremental  (Kebijakan  sebagai Variasi  dari  Kebijakan  Sebelumnya), Model  Kelompok  (Kebijakan  sebagai Keseimbangan  Kelompok),  Model Elite (Kebijakan  sebagai  Preferensi Elite ), Model  Teori  Permainan  ( Game  Theory ; Kebijakan  sebagai  Pilihan  Rasional dalam Situasi Kompetitif), Teori Pilihan Publik  ( Public  Choice  Theory ;  Kebijakan sebagai Pengambilan
Keputusan Kolektif oleh Kepentingan Diri
Individu).
Jika merujuk pada mandat fungsi LKPP di Perpres 106/2007 dan kondisi implementasi  dan  atau  capaian  PBJP Berkelanjutan  tahun  2018  yang  belum jelas, maka kebijakan PBJP Berkelanjutan bisa
dikategorikan sebagai  model  kelembagaan.  Anggara (2018)  menyatakan  bahwa  pendekatan kelembagaan hanya menjelaskan mengenai  struktur,  organisasi,  tugas, dan  fungsi  lembaga-lembaga  tertentu tanpa secara sistematis menelaah akibat dari  karakteristik  kelembagaan  dengan hasil kebijakan.
Selanjutnya, secara spesifik, Perpres  16/2018  mengungkap  para pihak  yang  mendapat  mandatori  atas pengadaan  barang/jasa  pemerintah berkelanjutan.  Para  pelaku  PBJP tersebut  adalah  pengguna  anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat  pembuat  komitmen  (PPK),
kelompok kerja (Pokja)
pemilihan/pejabat pengadaan/agen
pengadaan,  dan  aparat  pengawasan intern pemerintah (APIP).
PA/KPA  mendapat  mandat pengadaan  berkelanjutan  di  tahap perencanaan dan penganggaran Pengadaan  Barang/Jasa.  Mandat  PPK ada  di  tahap  penyusunan  spesifikasi teknis/KAK  dan  perancangan  kontrak Pengadaan  Barang/Jasa.  Mandat  Pokja Pemilihan/  Pejabat  Pengadaan/Agen Pengadaan  di  tahap  penyusunan Dokumen  Pemilihan  (pasal  68,  ayat  3, Perpres  16/2018).  Sedangkan  APIP mendapat  mandat  berupa  pengadaan berkelanjutan sebagai bagian dari ruang lingkup pengawasan PBJ (pasal 76, ayat 4,  Perpres  16/2018).  Jika  mandat  aktor para  pelaku  PBJP  (pasal  68  dan  76) dihubungkan  dengan  seluruh  kegiatan PBJP (semua pasal di Perpres 16/2018), maka  ini  dapat  dijelaskan  dengan  alur prosesnya di gambar 1.
Gambar 1. Alur Proses PBJP Berkelanjutan Sumber: Diolah penulis dari Perpres 16/2018
Gambar  1  memberi  kejelasan bahwa  kebijakan  PBJP  Berkelanjutan harus  di  lakukan  dengan  proses  yang
seiring  dengan  tahapan  pengadaan. Masing-masing  pelaku  PBJP  di  setiap tahapan  PBJP  mempunyai  tugas  untuk
APIP Pengawasan Intern atas PBJP Berkelanjutan PPK Pelaksanaan Kontrak Pembayaran Kontrak Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan Peny. Dokumen Pemilihan E-tendering E-purchasing PPK Penyusunan spesifikasi KAK Perancangan Kontrak PA/KPA Perencanaan
Penganggaran
implementasi  PBJP  Berkelanjutan.  Hal ini  membawa  konsekuensi  bahwa seluruh  pelaku  PBJP  di  setiap  tahapan PBJP  harus  memperhatikan  dan mengupayakan  pemenuhan  3  (tiga) aspek  PBJP  Berkelanjutan;  ekonomi, sosial dan lingkungan.
Sementara  itu,  terkait  dengan para pelaku pengadaan, Gelderman dkk (2017)  membuktikan  bahwa  pimpinan dan  pemilik  anggaran  adalah  pelaku yang  paling  berpengaruh  dalam penerapan pengadaan berkelanjutan di organisasi  publik.  Namun,  dalam organisasi yang  tidak baik, manajemen puncak tidak memprioritaskan pengadaan  berkelanjutan  dan  pemilik anggaran  tidak  terlalu  tertarik  pada pengembangan  keberlanjutan.  Jika mengacu pada temuan Geldermen dkk tersebut, maka untuk konteks Indonesia, PA/KPA mempunyai peran vital  dalam  implementasi  kebijakan PBJP Berkelanjutan.
Kelemahan Pendekatan Kebijakan PBJP Berkelanjutan.
Gelderman dkk (2017)
membuktikan  bahwa  Informasi  dan komunikasi  yang  baik  mempunyai peran
vital dalam pengadaan berkelanjutan sektor publik. Organisasi publik yang progresif memiliki kebijakan  keberlanjutan  yang  terus disesuaikan  dengan  kerjasama  dengan para  pemangku  kepentingan.  Dalam konteks  informasi,  komunikasi,  dan kerjasama,  ada  beberapa  kelemahan dalam pendekatan kelembagaan di PBJP Berkelanjutan.
Fakta menunjukkan bahwa laporan  (LAKIP  LKPP  2018,  LAKIP Kemenkop-UKM 2018, Profil
pengadaan  2018)  belum  mengungkap informasi  PBJP  Berkelanjutan    secara
memadai.  Sedangkan  di  sisi  lain,  ada juga  potret  komunikasi  yang  belum optimal  oleh  instansi  pemerintah. Rahman  dkk  (2017)  membuktikan bahwa  walaupun  upaya  pemerintah dalam  mengkomunikasikan  program “infrastruktur  berkelanjutan”  kepada masyarakat secara hirarki kelembagaan pemerintah  telah  dilakukan,  namun awareness atau  kesadaran  masyarakat terhadap  program  ini  masih  sangat sedikit yaitu hanya 9% masyarakat yang mengetahui
program Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat
Infrastruktur  Berkelanjutan,  disingkat Gapura Intan.

## 3. Alternatif Model Kebijakan PBJP Berkelanjutan
Suwitri  dkk  (2016)  mengungkap bahwa alternatif adalah suatu alat atau cara baik yang belum pernah digunakan atau pun yang sudah pernah dipergunakan sebelumnya untuk mencapai  tujuan.  Alternatif  kebijakan dapat disebut sebagai proses perumusan usulan
kebijakan. Pengembangan  alternatif  kebijakan dapat  menggunakan  dua  model pemilihan alternatif yang dinilai paling baik,  yaitu  model  rasional  dan  model inkremental. Model rasional merupakan model  adopsi  dari  keputusan  bisnis yang diterapkan pada publik. Sementara model inkremental merupakan model politik yang diterapkan untuk kebijakan publik.
Jika  merujuk  pada  penerbitan Perpres  16/2018  yang  mengganti  dan mengembangkan manajemen pengadaan yang ada di Perpres 54/2010 atau  regulasi  pengadaan  sebelumnya,
maka model kebijakan PBJP Berkelanjutan  dapat  dinilai  menjadi bentuk  praktik  model  kebijakan incremental.  Hal  ini  sejalan  dengan
yang  diungkap  Anggara  (2018)  bahwa Model  Inkremental  adalah  kebijakan sebagai variasi dari kebijakan sebelumnya  model  ini  melihat  bahwa kebijakan  publik  sebagai  keberlanjutan dari  kebijakan  pemerintah  sebelumnya dengan sedikit mengadakan perubahan atau  melakukan  modifikasi  kebijakan yang bersifat “tambal sulam”.
Jika  merujuk  pada  kondisi  PBJP Berkelanjutan  yang  sampai  sekarang belum jelas arah pengukuran capaiannya  untuk  setiap  aktor  di instansi  pemerintah,  maka  PBJP Berkelanjutan  dapat  adopsi  praktik bisnis  di private  sector .  Hal  ini  sejalan dengan  yang  diungkap  Suwitri  dkk (2016).
Di private  sector ada corporate sustainability mengadopsi strategi bisnis dan kegiatan yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan stakeholder,
sekaligus
melindungi, mempertahankan  dan  meningkatkan sumber  daya  manusia  dan  alam  yang akan  dibutuhkan  dimasa  yang  akan datang  (Searcy,  2011  dalam  Supriyadi, 2013).  Model  Pengukuran Corporate Sustainability menurut  Supriyadi  (2013) dilakukan  dengan  rumus  sebagai berikut:
SUST = x(EKO) + y(SOS) + z(LING)
Dimana :
EKO = a(E 1 ) + b(E 2 ) + c(E 3 ) SOS  = d(S 1 ) + e(S 2 ) + f(S 3 ) LING= g(L 1 ) + h(L 2 ) + i(L 3 ) E 1, E 2, E 3  : Indikator-indikator dimensi Ekonomi
S 1, S 2, S 3 :  Indikator-indikator dimensi Sosial
L 1, L 2, L 3 :  Indikator-indikator dimensi Lingkungan
Rumus tersebut relative sejalan dengan mandat Perpres 16/2018, yaitu aspek  PBJP  berkelanjutan  berupa aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Namun, masih diperlukan
pengembangan indikator-indikator untuk mengukur capaian 3 aspek PBJP
Berkelanjutan. Pengembangan indicator ini perlu memperhatikan alur PBJP  Berkelanjutan  seperti  yang terungkap di gambar 1.
Jika  menggunakan  pendekatan incremental,
maka diperlukan mekanisme  yang  lebih  rinci  dan  jelas tentang implementasi PBJP Berkelanjutan  (sebagai  konsekuensi mandate  baru  di  Perpres  16/2018). Namun, jika menggunakan pendekatan rasional, maka mekanisme PBJP Berkelanjutan dapat mengadopsi dan  dikembangkan  dari  privat  dan atau best practice . Salah satunya adalah berdasarkan  temuan  Gelderman  dkk (2017).
Namun,  penerapannya  perlu pertimbangan  cermat.  Di  Inggris,
implementasi
pengadaan berkelanjutan bidang konstruksi meliputi  aspek  ekonomi,  ekologi  dan sosial.  Keberhasilan  penerapannya membutuhkan integrasi lintas sektoral dan  perlu  identifikasi  driver  dan potensi  hambatannya  (Renukappa dkk, 2015).
Di Indonesia, indikator- indikator  PBJP  Berkelanjutan  perlu dikembangkan sesuai dengan hubungan antara para aktor, dan pihak yang  terkait  dengan  aktor,  faktor keberhasilan  dan  implementasinya (gambar 3).
Gambar 2. Hubungan antara aktor, faktor dan implementasi PBJP Berkelanjutan Sumber: Gelderman dkk (2017)
Jika aktor, faktor dan
implementasi  (seperti  gambar  3) diterapkan pada PBJP Berkelanjutan di Indonesia, maka di setiap leading sector (seperti di tabel 1 dan gambar 1) harus dikembangkan dua hal, yaitu:
a. Indikator  PBJP  berkelanjutan  yang akan  diterapkan  di  setiap  aktor terkait
b. Mengatasi  dan  menangani  faktor keberhasilan  PBJP  Berkelanjutan. Faktor  ini  terdiri  dari  dukungan manajemen,  informasi/komunikasi antar  stakeholder,  tata  kelola organisasi dan mekanisme pananganan tekanan dari luar.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan bahwa aktor lembaga terkait Kebijakan PBJP  Berkelanjutan  adalah  LKPP, minimal  9  Kementerian,  dan  seluruh pemerintah  daerah.  Secara  implisit, beberapa regulasi menunjukkan bahwa pendekatan  kelembagaan  digunakan dalam  PBJP  Berkelanjutan  dengan  alur
prosesnya  berada pada semua tahapan PBJP.
Selain itu, ada beberapa kelemahan  dalam  pendekatan  ini berupa;
model pengukuran keberhasilan PBJP Berkelanjutan belum ada,  informasi  PBJP  berkelanjutan belum
memadai, komunikasi- koordinasi-kerjasama  antar  lembaga masih belum optimal.
Penulis merekomendasikan; pendekatan  rasional  dan  incremental dapat diterapkan pada PBJP Berkelanjutan.  Untuk  itu,  para  pelaku PBJP Berkelanjutan perlu; mengembangkan  model  pengukuran keberhasilan,
mengembangkan indikator  PBJP  Berkelanjutan  di  setiap aktor terkait, dan merancang informasi dan  komunikasi  antar  para  aktor Lembaga  dalam  implementasi  dan mengukur keberhasilan kebijakan PBJP Berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal atau Karya Tulis
Kamal  Mustofa  dan  Elim  John,  (2020), The  Empowerment  of  Small Enterprises in Construction Sector for  Government  Procurement  of Goods  and  Services:  Mandatory Study  of  Role  and  Risk, Jurnal KINERJA , Volume 24, No. 1, 2020 Page. 66-81
Dirjen  Perbendaharaan  Kementerian Keuangan  Wilayah  Riau,  2017, Kajian Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap  Perekonomian  Regional Provinsi  Kepulauan  Riau ,  Kanwil
Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
Gelderman  Cees  J.,  Semeijn  Janjaap  & Vluggen  Rob,  2017,  Development of  sustainability  in  public  sector procurement, Public  Money  & Management  Journal ,  ISSN:  0954- 0962  (Print)  1467-9302  (Online) Journal homepage:
https://www.tandfonline.com/lo i/rpmm20 Rahman Aulia dan Sjoraida Diah Fatma, 2017, Strategi Komunikasi Pemerintah  Kabupaten  Subang Menyosialisasikan Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat Infrastruktur Berkelanjutan, Jurnal Kajian Komunikasi , Volume 5, No. 2, Desember  2017,  hlm.  136-146, Website: http://jurnal.unpad.ac.id/jkk
Terakreditasi  Kemenristekdikti  RI
SK No. 48a/E/KPT/2017
Renukkapa, Suresh Hennagara, Akintoye, Akintola, Egbu, Charles and  Suresh,  Subashini,  2015, Sustainable procurement strategies for competitive
advantage:  an  empirical  study,
Management, Procurement and Law, Volume  169  Issue  MP1,  ICE Publishing,  2015,  CLoK  Central Lancashire  online  Knowledge, http://clok.uclan.ac.uk/19857/
Supriyadi,  2013,  Konsep  dan  Model
Pengukuran Corporate Sustainability: Sebuah Kajian
Literatur, STAR  –  Study  & Accounting Reseach , Vol X, No. 3 – 2013

## Buku
Arikunto  Suharsimi,  2014, Prosedur
Penelitian; Suatu Pendekatan
Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta. Suwitri Sri, Purnaweni Hartuti, Kismartini, (2016), Analisis Kebijakan Publik , Penerbit
Universitas Terbuka, Edisi Kedua, Cetakan  keempat,  Mei  2016, Tangerang Selatan
Anggara Sahya, 2018, Kebijakan Publik, Cetakan ke-2, Maret 2018, Penerbit Pustaka Setia, Bandung

## Regulasi
PP  60/2008,  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  60 Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Perpres  59/2017,  Peraturan  Presiden Nomor  59  Tahun  2017  tentang Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Perpres  16/2018,  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun  2018,  disingkat  Perpres 16/2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Perpres  106/2007,  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  106 Tahun  2007  Tentang  Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres  62/2015,  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  62 Tahun  2015  Tentang  Kementerian Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  Dan Menengah

## Laporan dan Website
LKPP, 2019, Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  T.A.  2018 ,  Deputi Bidang  Monitoring-Evaluasi  dan
Pengembangan  Sistem  Informasi, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
Pengadaan,  LKPP,  diakses  dari https://monevng.lkpp.go.id/the mes/slate/dashboard/dokumen/ profilpengadaan_2018.pdf
KemenKop-UKM, 2019, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,  LAKIP,  Kementerian Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah 2018 , diakses dari
http://www.depkop.go.id/uploa ds/laporan/1566752602_LAKIP% 20KUKM%202018.pdf
LKPP, 2019, LAKIP LKPP 2018 , diakses dari http://www.lkpp.go.id/v3/files/ attachments/5_EiqomIKtCbrwym SpKBgnhdzozQrPXusM.pdf
Gunawan,  I,  2015. Metode  Penelitian Kualitatif. diakses dari http://fip.um.ac.id/wp- content/uploads/2015/12/3_Met pen-Kualitatif.pdf
BPS, 2020,   Berita Resmi Statistik 5 Mei 2020,
https://www.bps.go.id/website/ materi_ind/materiBrsInd- 20200505115439.pdf