## PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN DI BUMN
1
Susiana 2 , Wardah Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala susiana@unsyiah.ac.id

## ABSTRACT
Persons  with  disabilities  have  a  right  for  getting  a  proper  job.  For  assuring  the  right,  the  Government  of Indonesia has issued Law No. 8 of 2016 on Persons with disabilities. Article 53 (1) of the law provides the obligations of the State-owned Enterprises of Indonesia to employ persons with disabilities at least 2% of their total  workers.  This  research  conducted  for  analyzing  the  challenges  and  opportunities  faced  by  the stakeholders  and  persons with  disabilities for  getting a  job  at the State-owned Enterprises of  Indonesia  in Aceh. The research uses empirical legal method with analytic descriptive approach. The results show that the fulfillment  of  their  right  for  working at the  State-owned  Enterprises  of  Indonesia  in  Aceh  is  not  executing successfully.  Althought,  there  are  some  regulations  on  disabilities  in  Aceh,  namely  Qanun  Aceh  on Employment, and the Regulation of Banda Aceh Major on The fulfillment of the Persons with Disabilities’ right for getting a proper job, but only one of four respondent companies has hired persons with disabilities. It has happened  because  discrimination  in  some  certain  job  or  position,  a  gap  between  competency  and  job’s requirements in the working place, and lack of education and skills of the persons with disabilities.
Keywords: Persons with disabilities; Employment; BUMN.

## ABSTRAK
Penyandang  disabilitas berhak  untuk  mendapatkan  pekerjaan yang  layak.  Pemerintah Indonesia  telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UUPD). Pasal 53 ayat (1) UUPD mewajibkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah total pegawainya.Penelitian ini dilakukan untuk melihat tantangan dan peluang  dalam pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan  pekerjaan yang  dihadapi  oleh pemangku kepentingan dan penyandang disabiltas pada BUMN di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris  dengan  pendekatan yang  bersifat  deskriptif  analitis.  Berdasarkan  hasil  penelitian diketahui bahwa pemenuhan hak tersebut pada BUMN di Aceh belum terlaksana. Meskipun telah ada Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Walikota Banda Aceh Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas  Dalam  Mendapatkan  Pekerjaan  Yang  layak,  hanya satu  dari  empat  perusahaan  BUMN  yang menjadi  responden  yang  telah  mempekerjakan  penyandang  disabilitas.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya diskriminasi  pada  pekerjaan  dan  posisi  tertentu,  adanya  kesenjangan  antara  kompetensi  dan  syarat penerimaan pada lingkungan kerja, dan rendahnya pendidikan dan keterampilan penyandang disabilitas.
Kata Kunci: Penyandang Disabilitas; Ketenagakerjaan; BUMN.
1 Hasil penelitian ini didanai  oleh LPPM  Unsyiah pada tahun 2019. Penelitian dilaksanakan dalam rangka kompetisi penelitian Lektor.
2 Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum. Penerapan  prinsip  negara  hukum  Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum,  salah  satunya yaitu  adanya  upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia (Siallagan, 2016). Menurut  Arief  Sidharta, Scheltema merumuskan 5 unsur-unsur  dan  asas-asas  Negara Hukum (Asshiddiqie,  n.d)  yaitu: (1) pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang  berakar  dalam  penghormatan  atas  martabat manusia  (human  dignity),  (2) berlakunya  asas kepastian hukum, (3) berlakunya persamaan (similia similius atau equality  before  the  Law),  (4) asas demokrasi dan  (5) pemerintah  dan  pejabat mengemban  amanat  sebagai  pelayan  masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara.
Terwujudnya  negara  hukum  sebagaimana yang  dicita-citakan  dalam  UUD  1945  akan  dapat direalisasikan  bila  seluruh  proses  penyelenggaraan pemerintahan  atau  negara  benar-benar didasarkan pada  kaidah-kaidah  yang  tertuang  dalam  konstitusi itu sendiri (Siallagan, 2016).
Cita  Negara  Hukum  Indonesia,  diantaranya adalah persamaan dalam hukum (equality before the law),  yaitu  adanya  persamaan  kedudukan  setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara  normatif  dan  dilaksanakan  secara  empirik. (Asshiddiqie, n.d) .
Sebagai  negara  hukum,  sudah  menjadi keharusan  bagi  negara  Indonesia  untuk  melindungi
hak-hak para penyandang disabilitas, sebagai salah satu  hak  konstitusional  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  28  I  ayat  (2)  UUD  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar  apa  pun  dan  berhak  mendapatkan perlindungan  terhadap  perlakuan  yang  bersifat diskriminatif itu” (Priamsari, 2019).
Setiap warga  negara  Indonesia  berhak  untuk mendapatkan  pekerjaan  yang  layak,  sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan milik setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali warga  negara  penyandang  disabilitas.  Meskipun konstitusi  memberikan  hak  yang  sama  bagi  warga negara,  namun  kesempatan  penyandang  disabilitas untuk  mendapat  pekerjaan  sangat  rendah dibandingkan dengan masyarakat umumnya.
Mendapatkan  pekerjaan  adalah  hal  penting bagi penyandang disabilitas, sama seperti kebutuhan dasar  lain,  diantaranya  pendidikan,  kesejahteraan dan  kenyamanan (Rozali  dkk, 2017). Dalam  dunia kerja,  penyandang  disabilitas  dihadapkan  pada berbagai  hambatan. Tantangan  penyandang disabilitas untuk bekerja bisa dalam beragam bentuk dan  dalam  berbagai  tingkatan,  baik  dari  dalam maupun  luar  dunia  kerja,  diantaranya  tingkah  laku dan  diskriminasi,  pendidikan  dan  pelatihan (United Nations-ESCAP,  2015). Perempuan  penyandang disabilitas mengalami  diskriminasi  dua  kali  lipat dalam  dunia  kerja,  misalnya  gaji  yang  lebih  rendah dibandingkan laki-laki penyandang disabilitas (United
Nations-ESCAP,  2015). Penyandang  disabilitas diseluruh dunia  sangat  sulit  memperoleh  pekerjaan. Menurut United  Nations  Enable,  di  negara-negara sedang berkembang 80-90% penyandang disabilitas dalam usia produktif tidak memiliki pekerjaan dan di negara-negara  industri  persentasenya  antara  50% dan 70% (Larson, 2014).
Penelitian  yang  dilakukan  di  15 negara berkembang menemukan bahwa jumlah penyandang disabilitas  yang  dipekerjakan  lebih  rendah  dari tenaga  kerja  pada  umumnya (Borg, Bergman, Ostergren,  2013). Menurut  Dirjen  Pembinaan Penempatan  Tenaga  Kerja  (Binapenta)  pada  tahun 2014  terdapat  1,5  juta  pengangguran  yang merupakan penyandang disabilitas. Hasil pendataan Pusat  Data  dan  Informasi  (Pusdatin)  Departemen Sosial  RI  pada  tahun  2008  tercatat  sebesar  74,4% penyandang  disabilitas  adalah  pengangguran/tidak bekerja, dan  sebesar  25,6%  penyandang  disabilitas memiliki  pekerjaan.  Jenis  pekerjaan  penyandang disabilitas  adalah  sebagai  petani  (39,9%),  buruh (32,1%) dan jasa (15,1%) (Poerwanti, 2017).
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas  (UUPD) memberikan  peluang  kerja  yang  cukup  signifikan bagi  penyandang  disabilitas.  Undang-Undang  ini memberikan  jaminan  bagi  penyandang  disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2).
Pasal  53 ayat  (1) menyebutkan  bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik
Negara  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  wajib mempekerjakan  paling  sedikit  2%  (dua  persen) penyandang  disabilitas  dari  jumlah  pegawai  atau pekerja. Pada  ayat (2) nya  disebutkan  bahwa Perusahaan  swasta  wajib  mempekerjakan  paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
Patut  dikemukakan  bahwa  walaupun undang- undang telah  memberikan hak bagi  penyandang disabilitas  untuk  memperoleh  pekerjaan,  namun sampai  saat  ini  pemenuhan  hak  tersebut  belum berjalan.  Sejauh  ini  ditemukan  ada  beberapa penelitian  terkait  masalah  pemenuhan  hak penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan pekerjaan yaitu : pertama, penelitian yang dilakukan oleh  Utami  Dewi  pada  tahun  2015 yang menyimpulkan bahwa di Yogyakarta, kebijakan kuota bagi  penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan pekerjaan pada instansi pemerintah maupun swasta belum  terlaksana  dengan  optimal (Dewi,  2015). Kedua,  penelitian  oleh  Ismail  Saleh  menemukan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan belum berjalan. Berdasarkan sampel  10  perusahaan  yang  didata  Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang tahun 2016, dari jumlah perusahaan dari 3.990 yang ada di Kota Semarang,  kuota  penyandang  disabilitas  belum terpenuhi (Shaleh, 2018).
Penelitian terkait lainnya dilakukan pada tahun 2019  oleh Istifarroh dan Widhi  Cahyo  Nugroho menyimpulkan bahwa meskipun sudah ada peraturan di undang-undang  penyandang  disabilitas  untuk
memperkerjakan penyandang  disabilitas  paling sedikit 1% pada perusahaan swasta dan perusahaan milik  negara  (BUMN)  paling  sedikit  2%,  namun  hal tersebut masih  jauh  dari  kenyataan dalam pelaksanaannya (Istifarroh, & Nugroho, 2019).
Penelitian  mengenai  pemenuhan  hak penyandang  disabilitas  sebagaimana  diuraikan  di atas dilaksanakan di kota Yogyakarta dan Semarang, sementara  di  Aceh  belum  ada  penelitian  terkait  hal ini, sehingga penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian yang  dilakukan  oleh Istifarroh dan Widhi  Cahyo Nugroho hanya  memberikan  gambaran  umum mengenai perlindungan hak untuk memperkerjakan penyandang disabilitas baik pada perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Kesimpulan yang sama juga  didapatkan  dari  penelitian  yang  telah dipublikasikan  dalam Munich  Personal  RePEc Archive tahun  2019,  yaitu Jumlah  penyandang disabilitas  yang  bekerja  di  perusahaan  di Indonesia masih sangat rendah (Frian dkk, 2019). Berdasarkan hasil penelitian awal dapat diketahui bahwa di Aceh, belum ada perusahaan BUMN yang memenuhi kuota hak  penyandang  disabilitas  dan  penelitian  ini dilakukan  untuk  melihat tantangan  dan  peluang dalam  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas mendapatkan pekerjaan pada perusahaan BUMN di Aceh.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris  dengan  pendekatan  penelitian  yang bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  berusaha  untuk
menggambarkan  atau  menguraikan  secara  analitis (memberikan  pengkajian) (Marzuki,  2008). Oleh karena penelitian deskriptis analitis ini dimaksudkan sebagai  studi  untuk  menemukan  fakta  dengan interpretasi yang tepat (Nazir, 1999).
Penelitian hukum empiris menggunakan data primer  sebagai  sumber  data  yang  utama  selain data  sekunder  atau  kepustakaan (Fajar ND, & Achmad,  2010). Data  primer  diperoleh  dari penelitian  lapangan  (field  research).  Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data dengan cara  mewawancarai  responden  dan  informan  yang terkait  dengan  pemenuhan  hak  penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan. Disamping itu, juga dilakukan studi kepustakaan melalui penelaahan bahan-bahan  pustaka  atau  data  sekunder yang mempunyai  fungsi  untuk  mengetahui  dan menemukan  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur hak  penyandang  disabilitas  untuk  memperoleh pekerjaan.
Adapun responden dalam penelitian ini antara lain : General Manager PT. Angkasa Pura II Wilayah Aceh, Manager Pengembangan  SDM  PT.  PLN Wilayah Aceh, Supervisor Bagian Rekrutmen Khusus Kontrak  dan Outsourcing BRI  Wilayah  Aceh, Pelaksana Admnistrasi Umum PT. Kimia Farma Aceh dan Penyandang Disabilitas. Yang dijadikan informan dalam penelitian ini  Pengawas Tenaga Kerja Korwil I Aceh,  Kasi  Penyelenggaraan  Pelatihan  dan Kelembagaan  Disnaker  Aceh,  Sekretaris  Dinas Sosial  Aceh,  Kasubbag  Perundang-undangan  Biro Hukum Setda Aceh, Kasubbag Perundang-undangan
Kota  Banda  Aceh, Talent  Acquisition  Senior  Officer PT.  Angkasa  Pura  II,  Staf  Khusus  Forum Human Capital Indonesia, Kasubbid  PTK  Khusus  Direktorat PTKDN.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tantangan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Penyandang  disabilitas  berhak  mendapatkan pekerjaan  tanpa  diskriminasi  untuk  kelangsungan hidup  dan  penghidupan  yang  layak. Mendapatkan pekerjaan  adalah  hal  penting  bagi  penyandang disabilitas,  sama  seperti  kebutuhan  dasar  lain, diantaranya  pendidikan,  kesejahteraan  dan kenyamanan (Rozali dkk,  2017). Bagi  penyandang disabilitas,  pekerjaan  merupakan  hal  yang krusial, karena  banyak  penyandang  disabilitas  adalah pengangguran  dan  sering  dikucilkan  secara  sosial. Memiliki  pekerjaan  berarti  mengurangi  angka kemiskinan  dan  membuat  penyandang  disabilitas tetap dalam kondisi sehat (Vornholt et al., 2018).
Penyandang  disabilitas  merujuk  kepada mereka  yang  memiliki  keterbatasan  fisik dibandingkan mereka yang normal. Disabilitas dibagi ke dalam  beberapa  katagori  yaitu cacat  fisik,  cacat mata, cacat pendengaran, dan cacat mental (Rozali dkk, 2017).
Istilah untuk menyebut disabilitas di Indonesia mengalami  perubahan  dari  masa  ke  masa.  Pada mulanya disebut dengan "penyandang cacat" dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 4  Tahun 1997  Tentang  Penyandang  Cacat.  Kemudian,
Indonesia mengadopsi The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dengan Undang- Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 yang merubah  istilah  "penyandang  cacat"  menjadi "penyandang  disabilitas" (Halimatussadiah dkk, 2017). Pasal  1  CRPD  menyatakan penyandang disabilitas  mencakup  mereka  yang  memiliki kerusakan  fisik,  mental,  intelektual,  atau  sensorik dalam jangka waktu lama, dimana menjadi hambatan untuk  berpartisipasi  penuh  dan efektif  di  dalam masyarakat  secara  setara  dengan  warga  lainnya (United Nations, n.d).
Badan  Kesehatan  Dunia (World  Health Organization) melaporkan sekitar 15% dari populasi dunia  adalah  penyandang  disabilitas (World  Health Organization,  n.d). Disabilitas dapat  disandang seseorang  sejak  lahir  dan  juga  dapat  diperoleh karena kecelakaan, bahkan karena bencana, seperti Tsunami. Tsunami  yang  terjadi  di  Samudera  Hindia pada  tahun  2004  merupakan Tsunami  yang  paling banyak menimbulkan korban dalam sejarah. Gempa bumi, yang berkekuatan 9,3 MW dan berjarak 1200 km  menimbulkan  korban di  Afrika  dan  Asia Tenggara,  seperti  Indonesia,  Sri  Lanka,  Thailand, Maldives    dan  negara  lainnya  di  Samudera  Hindia (Suppasri et  al.,  2015). Banyaknya  penyandang cacat  di  Aceh,  bukan  hanya  akibat Tsunami  dan gempa bumi, tetapi merupakan sejarah yang panjang dari  konflik  bersenjata  yang  pernah  terjadi  di  Aceh, yang  juga  menimbulkan  banyak  korban  meninggal maupun penyandang disabilitas.
Secara  internasional,  Indonesia  telah menunjukkan komitmennya kepada pemenuhan hak- hak  penyandang  disabilitas  melalui  ratifikasi  dan penandatanganan konvensi dan deklarasi. Indonesia telah  menunjukkan  perkembangan  yang  bagus dalam  mengembangkan  dasar  hukum  bagi penyandang  disabilitas  dalam  beberapa  tahun terakhir,  tetapi  masih  banyak  tantangan  bagi pemerintah  Indonesia  dan  para  pembuat  kebijakan untuk menjamin dan memastikan kesamaan hak dan kesempatan  untuk  sepenuhnya  direalisasikan, misalnya  dana  yang  dialokasikan  dalam  anggaran nasional  dan  program  untuk  penyandang  disabilitas di  Indonesia  masih  terlalu rendah  untuk persamaan hak  dan  kesempatan  bagi  disabilitas (Priebe, & Howell, 2014).
Kementerian  Ketenagakerjaan  RI  terus mendorong  agar  perusahaan-perusahaan  milik pemerintah  maupun  swasta  dapat  memberikan kesempatan  kerja  lebih  luas  kepada  penyandang disablitas  di  Indonesia.  Instansi  pemerintah,  dan Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)/Badan  Usaha Milik daerah (BUMD) diminta untuk memenuhi kuota difabel  sebesar  2%  serta  pemberian  insentif  bagi perusahaan  yang  mempekerjakan  penyandang disabilitas.  Direktur  Penempatan  Tenaga  Kerja Dalam  Negeri  (PTKDN)  Ditjen  Binapenta  dan Perluasan  Kesempatan  Kerja  (PKK)  Kemnaker, Nurahman  menyatakan  meski  sudah  ada  regulasi tentang  hak-hak  penyandang  disabilitas,  faktanya masih  banyak  ditemukan  praktik-praktik  diskriminasi dalam proses seleksi (Kompas.com, 2017)
Pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas pada BUMN di propinsi Aceh dapat dikatakan belum berjalan. Dari penelitian yang dilakukan pada 4 (empat) BUMN yang ada di Aceh yaitu  PT.  Angkasa  Pura  II,  PT  PLN  dan  PT.  Kimia Farma  belum  ada  penyandang  disabilitas  yang bekerja  pada  perusahaan-perusahaan  tersebut, hanya  PT.  BRI  wilayah  Aceh  yang  sudah mempekerjakan 3 (tiga) penyandang disabilitas fisik. Artinya dari  4  perusahaan  BUMN  yang  dijadikan responden,  hanya  1  perusahaan  BUMN  saja  yang sudah  merekrut  penyandang  disabilitas  dan  masih dalam  posisi  tenaga  kerja  kontrak,  bukan  sebagai pegawai  tetap.  Fakta  ini  menunjukkan  bahwa pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  untuk bekerja pada BUMN di Aceh belum terlaksana.
Terdapat beberapa tantangan dan permasalahan  yang  tidak  hanya  dihadapi  oleh pemerintah,  tapi  juga  oleh  perusahaan  dalam mendorong  perluasan  kesempatan  kerja  bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga memiliki  tantangan  tersendiri  dalam  mendapatkan kesempatan  kerja,  tantangan  itu  antara  lain : terbatasnya  kesempatan  kerja  karena  hanya  jenis pekerjaan/jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh penyandang  disabilitas,  kesenjangan  antara kompetensi  dengan  persyaratan  kerja  yang ditentukan oleh pengguna dan terbatasnya informasi yang  tersedia  di  pasar  kerja  untuk  penyandang disabilitas.
Berkaitan  dengan  ketenagakerjaan  dan keikutsertaan  dalam  lapangan  kerja,  maka
231
penyandang  disabilitas  adalah kelompok  yang  tidak dianggap  sebagai  bagian  dari  tenaga  kerja dan mereka  seringkali  tidak  bisa  mendapatkan  haknya untuk  bekerja.  Karir  mereka  dipengaruhi  oleh pandangan masyarakat  yang  negatif  dan  salah, meskipun  banyak juga penyandang  disabilitas  yang menjadi professional dan sukses dalam karirnya.
Memasuki dunia kerja adalah sangat sulit bagi kelompok  ini,  WHO  membuat daftar  faktor-faktor yang  membatasi,  misalnya  kurangnya  pendidikan dan  pelatihan,  lingkungan  kerja,  dan  respon seseorang  terhadap  disabilitas  yang  tidak  percaya kemampuan  mereka  untuk  bekerja (Rozali dkk, 2017). Kesempatan  kerja  penyandang  disabilitas akan  semakin  meningkat  apabila  mereka menyelesaikan  jenjang  pendidikan  yang  baik.  Di Aceh, belum banyak penyandang disabilitas lulusan S-1, sehingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal  seperti Young  Voice dan  Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Aceh terus mendorong penyandang disabilitas untuk menyelesaikan  pendidikan  formal  sampai  pada jenjang S-1 untuk dapat bersaing dalam dunia kerja.
Terkait  dengan  pelatihan  bagi  penyandang disabilitas,  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Mobilitas Penduduk Aceh membuka peluang yang sama baik bagi  non  disabilitas  maupun  disabilitas.  Disnaker Aceh  tidak  membuka  pelatihan  khusus  bagi penyandang  disabilitas,  namun pelatihan  yang dibuka  untuk  umum  juga  dapat  diikuti  oleh penyandang  disabilitas,  namun  sampai  saat  ini sangat  minim  penyandang  disabilitas  yang
mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Selama diadakan pelatihan di Kota Banda Aceh,  hanya  ada  satu  penyandang  disabilitas  (tuna daksa)  yang  mengikuti  pelatihan  pengelasan. Penyandang  disabilitas  dapat  dikatakan  belum mempersiapkan diri untuk meningkatkan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan pemerintah,  di  samping  kesiapan  dari  penyandang disabilitas  sendiri,  dari  segi  fasilitas  yang  tersedia pada  balai  pelatihan  juga  belum  memenuhi kebutuhan  penyandang  disabilitas.  Oleh  karena peran  pemerintah  sangat  strategis  dalam meningkatkan  kemampuan  penyandang  disabilitas melalui  pelatihan  kerja,  maka  pemerintah  wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Balai Latihan Kerja (BLK).
Untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas  memasuki  dunia  kerja  secara  terampil sebaiknya  pemerintah  juga  memberikan  pelatihan- pelatihan  profesional,  seperti  pelatihan  komputer, programmer, desain, dan lainnya. Selama ini belum ada  pelatihan  seperti  ini  yang  diberikan  kepada penyandang  disabilitas  dan  tentu  saja  untuk melaksanakan  ini  pemerintah  harus  menyediakan fasilitas khusus.
Kemampuan kerja para penyandang disabilitas tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  kesehatan  mereka, namun  faktor  tingkah  laku  dan  kepribadian  lebih berpengaruh  kepada  kemampuan  kerja (Lavasani, Wahat,  &  Ortega,  2015). Terkadang  penyandang disabilitas  tidak  percaya  diri  ketika  berhadapan dengan  orang  lain,  padahal  di  dunia  kerja  mereka
232
harus  berhadapan  dengan  orang  lain  dan bekerjasama  dalam  tim  kerja.    Artinya  kepribadian penyandang disabilitas yang tidak percaya diri akan mempengaruhi  kualitas  dan  keberlangsungan kerjanya.  Perusahaan  akan  mempertimbangkan untuk perpanjangan kontrak kerjanya atau tidak. Hal ini  juga  terjadi  pada  saat  proses  perekrutmen penyandang  disabilitas  pada  BRI  wilayah  Aceh. Setelah  mendaftar  dan  mengikuti  tes,  ada penyandang disabilitas yang tidak hadir pada tahap wawancara karena kurang percaya diri.
Selain  tantangan-tantangan  di  atas,  penilaian masyarakat  mempengaruhi  gaya  hidup  para penyandang  disabiitas  dan  umumnya  mereka  tidak berani  mengembangkan  diri  secara  personal. Kebanyakan mereka hanya berada dalam lingkungan rumah,  tidak  berpendidikan  dan  tidak  memiliki keterampilan (Masarira,  2017). Hal  ini  juga merupakan salah satu tantangan dalam pemenuhan hak  penyandang  disabilitas  untuk  bekerja  pada BUMN.  Sejak  tahun  2016,  PT  BRI  Wilayah  Aceh telah  membuka  lowongan  kerja  bagi  penyandang disabilitas  dan  dibutuhkan  3  (tiga)  orang,  namun hanya  satu  posisi  yang  terisi.  Hal  ini  disebabkan tingkat  pendidikan  penyandang  disabilitas  masih sangat rendah dan susahnya mencari kandidat untuk mengikuti  seleksi  perekrutan,  padahal  lowongan tersebut diperuntukkan bagi lulusan SMA.
Penyandang  disabilitas  mengalami  kesukaran hidup  secara ekonomi  karena  mereka  tidak  mampu bersaing  dengan  orang  yang  normal  dalam  dunia kerja. Saat  ini, Indonesia  masih  berjuang
menghadapi  situasi  ekonomi  yang  kurang  baik, sehingga layanan dan fasilitas untuk disabilitas masih minim.  Sementara  pada  saat  yang  bersamaan di Indonesia,  ada  tekanan  secara  hukum  dan sosial untuk  menghilangkan  diskriminasi  terhadap disabilitas.  Meskipun  tidak  dapat  dikatakan  bahwa semua penyandang disabilitas mengalami diskriminasi (Masarira, 2017).

## 2. Peluang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Penyandang  disabilitas  dengan  berbagai ragam  jenisnya  tentu  saja  memiliki  tantangan tersendiri  untuk  masuk  ke  dunia  kerja. Meskipun banyak tantangan  yang  dihadapi,  namun  mereka juga memiliki  peluang  untuk  bekerja  dan  bersaing mendapatkan  posisi  tertentu  di  perusahaan  sesuai dengan  kemampuannya.  Adapun  peluang  tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Peluang Dari Segi Regulasi
(1) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UUPD)
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya, peluang penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan pekerjaan  setelah  lahirnya  UUPD  semakin  baik. UUPD  mewajibkan  BUMN  mempekerjakan penyandang  disabilitas  sebanyak  2%  dari  jumlah pegawainya, namun realisasi UUPD masih jauh dari harapan.
(2) Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang Ketenagakerjaan
233
Di dalam Qanun Aceh Nomor Nomor 7 tahun 2014  Tentang Ketenagakerjaan,  pemerintah  Aceh telah  memberikan  jaminan  kesempatan  kerja  bagi penyandang disabilitas sebagaimana tertuang dalam Pasal  40  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Pemerintah  Aceh wajib  memfasilitasi  kesempatan  kerja  bagi  tenaga kerja  potensial  dari  penyandang  disabilitas  baik sektor  formal  maupun  informal”  yang  dimaksud dengan  tenaga  kerja  potensial  penyandang disabilitas  adalah  tenaga  kerja  yang  mempunyai kemampuan  yang  sama  dengan  tenaga  kerja  yang normal dengan kriteria tertentu sesuai dengan tingkat kecacatannya.
Selanjutnya  dalam  Pasal  40  ayat  (4) ditentukan bahwa pengusaha wajib menerima tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai dengan keahlian dan  bidang  pekerjaannya  di  badan  usaha  sektor formal paling sedikit 1/100 (satu perseratus).
Dilihat  dari  sisi  aturan  Qanun  di atas, pemerintah  Aceh  telah  memiliki  keseriusan  untuk membuka  kesempatan  kerja  bagi  penyandang disabilitas,  namun  sayangnya  pada  tahap implementasi belum berjalan sebagaimana harapan. Menurut  informasi  dari  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Mobilitas  Penduduk  Aceh,  dari  hasil  pengawasan yang  telah  dilakukan,  sampai  saat  ini  belum  ada perusahaan  yang  menerima  tenaga  kerja penyandang  disabilitas.  Seharusnya  pemerintah melakukan  pengawasan  terhadap  implementasi Qanun tersebut, sehingga cita-cita untuk memberikan kesempatan  kerja  yang  layak  bagi  penyandang disabilitas  dapat  terlaksana.  Selain  itu  juga,
kewajiban  perusahaan  yang  ada  di  Aceh  untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sebagaimana  diatur  dalam  Qanun  ini  juga  tidak dibarengi dengan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya.
Terkait  dengan  pengawasan  yang  dilakukan oleh  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Mobilitas Penduduk,  tugas  pengawasan selama  ini  dilakukan terhadap penegakan hukum ketenagakerjaan seperti norma  kerja,  norma  hubungan  kerja, norma  waktu istirahat dll. Di Provinsi Aceh terdapat 27 pengawas untuk 23 Kabupaten/Kota. Masing-masing pengawas melakukan  pengawasan  terhadap  5  atau  6 perusahaan  dan  pengawasan  tersebut  dilakukan secara rutin 1 bulan sekali.
(3) Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 1  Tahun  2019 Tentang  Pemenuhan Hak Penyandang  Disabilitas  Dalam  Mendapatkan Pekerjaan Yang layak.
Dalam  Perwal  ini  mengatur  kewajiban  BUMN yang  ada  di  Kota  Banda  Aceh  untuk  merekrut penyandang  disabilitas  sebanyak  2%  dari  total jumlah pegawainya seperti halnya yang diatur dalam UUPD, namun sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana  dari  Perwal  tersebut,  sehingga  realisasi dari Perwal ini juga belum ada.

## b. Peluang Dari Segi Lowongan Pekerjaan
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas  telah membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan  pekerjaaan  di  perusahaan  BUMN.
234
Kesempatan  kerja  penyandang  disabilitas  pada BUMN  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  53  ayat (1)  adalah sebanyak  2%  dari  jumlah  pegawai perusahaan tersebut. Apabila dilihat dari persentase tersebut,  meskipun  tidak  besar  namun  telah membuka ruang bagi penyandang disabilitas masuk ke perusahaan BUMN.
Terkait  dengan  peluang  kerja  bagi penyandang  disabilitas  pada  perusahaan  BUMN, meskipun kewajiban perusahaan untuk mempekerjakan  penyandang  disabilitas  sudah  ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang  Penyandang  Disabilitas,  bahkan  jauh sebelumnya  sudah  ada  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1997  Tentang  Penyandang  Cacat,  namun implementasi  dari  undang-undang  tersebut  dapat dikatakan  belum  terwujud  di  Provinsi  Aceh.  Hal  ini dapat  diketahui  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan pada pada beberapa perusahaan BUMN yang ada di Aceh, seperti PT. Angkasa Pura II, PT. PLN dan PT. Kimia Farma belum ada penyandang disabilitas yang bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut.
Peluang  untuk  mengimplementasikan  hak penyandang  disabilitas  untuk  bekerja  pada  BUMN baru  terbuka  secara  luas  pada  tahun  2019  ini. Kementerian BUMN  telah  melaksanakan  program perekrutan  tenaga  kerja  disabilitas  melalui  Program Perekrutan  Bersama  BUMN  (PPBB)  Tahun  2019 yang dilakukan oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI).  Program  ini  membuka  peluang kerja  pada 110  perusahaan  BUMN dengan  11  ribu  posisi lowongan  kerja. Dari  11  ribu  posisi  tersebut,  1000
posisi  disediakan  khusus  untuk  penyandang disabilitas. PPBB  dibuka  untuk  lulusan  SLTA  (SMA dan SMK), Diploma (D1 s.d D4), dan Sarjana (S1 s.d S2). Posisi yang disediakan untuk bidang Ketahanan Energi,  Logistik  dan  Perdagangan,  Pariwisata  dan Kebudayaan,  Ketahanan  Pangan  dan  Perkebunan, Pelayanan Kesehatan, Ekonomi
Maritim,
Konektivitas, Konstruksi dan Infrastruktur,
Pertambangan,  Manufaktur,  Pertahanan  Strategis dan Teknologi,  Industri  Berat  dan  Perkapalan, Telekomunikasi  dan  Digital,  Jasa  Keuangan  dan Perbankan serta Ekonomi Kerakyatan.
Proses  rekrutmen  pegawai  BUMN  ini dilakukan  2  tahap,  yaitu  tahap  pertama  dilakukan oleh  Kementerian  BUMN  (Administrasi  dan  Tes Kemampuan  Dasar) melalui  FHCI dan tahap  kedua dilakukan  oleh  internal masing-masing perusahaan BUMN (Tes  Psikologi,  Tes  Kesehatan  dan Wawancara).
Menurut informasi, PT. Angkasa Pura II tahun 2019 ini rekrutmen terhadap penyandang disabilitas masih terbatas  pada  penyandang disabilitas fisik. Ada  11  posisi  yang  ditawarkan  bagi penyandang disabilitas  yaitu  1  posisi service  officer,  3  posisi Informasi Technology, dan posisi finance dan Human Resource  Development. Ada  13  orang  penyandang disabilitas  yang  lolos  ke  tahap  tes  kemampuan bidang (TKB)  yang  dilaksanakan  oleh  internal  PT. Angkasa  Pura  II,  namun  hanya  9  orang  yang konfirmasi  dan  melanjutkan  tes  kesehatan  dan wawancara.  Apabila  dibandingkan  dengan  jumlah pegawai  Angkasa  Pura  II  saat  ini  dengan  jumlah
235
5800  pegawai,  9  orang  pegawai  penyandang disabilitas, tentunya masih jauh dari kuota 2%.
Menurut Kasubbid Penempatan Tenaga Kerja Khusus  Kementerian  Ketenagakerjaan,  mulai  tahun 2019 ditargetkan penempatan disabilitas 0,5 % pada BUMN  dan  diharapkan  kuota  2%  dapat  tercapai dalam  masa  4  tahun  ke  depan.  Hal  ini  menjadi komitmen Kementerian BUMN.
Selain  peluang  sebagaimana  disebutkan  di atas,  penyandang  disabilitas  juga  memiliki  peluang yang berbeda dengan non-disabilitas dilihat dari segi umur. Penyandang disabilitas dapat diterima sampai usia maksimal  35  tahun, hal  ini  dilakukan  dengan pertimbangan bahwa penyandang disabilitas dengan kondisinya  membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama dalam  menempuh  pendidikan, sedangkan  non- disabilitas  usia  maksimal  25 tahun. Jenjang pendidikan  yang  ditawarkan  bagi penyandang disabilitas  juga  lebih  rendah  dibandingkan  non disabilitas.  Contohnya,  untuk  menempati  posisi service  officer  bagi  penyandang  disabilitas  diminta lulusan  SMA,  sedangkan  non  disabilitas  minimal harus lulusan D-3.

## c. Peluang Dari Segi  Kemampuan Bekerja Penyandang Disabilitas
Banyak manfaat mempekerjakan penyandang disabilitas,yaitu:    (Government  of  Western  Australia Department of Communities Disability Services, n.d) 1) Konsisten;  penyandang disabilitas hanya  sedikit mengambil  masa  libur,  jarang  mengambil  cuti sakit  dan  berada  di  tempat  kerja  lebih  lama daripada pekerja normal.
2) Produktif;  bila  mereka  mendapatkan  pekerjaan yang  sesuai  untuk  mereka  maka  mereka  akan bekerja dengan hasil yang sama baiknya dengan pegawai yang lain.
3) Murah; biaya perekrutan lebih rendah dari proses pada perekrutan pada umumnya.
4) Aman; peneltian  menunjukkan  hanya  sedikit jumlah  penyandang disabilitas yang  terluka  saat bekerja dibandingkan pekerja lain.
5) Bagus  untuk  bisnis; penyandang disabilitas mampu membangun hubungan yang baik dengan pelanggan.  Penyandang disabilitas juga menyebabkan  meningkatkannya moral  dan kesetiaan  pegawai  lain  karena  terciptanya suasana kerja yang berbeda.
6) Setia;  kesetiaan  erat  kaitannya  dengan  kinerja dan  dedikasi.  Enam  penelitian  menunjukkan bahwa  penyandang  disabilitas  adalah  pegawai yang setia (Lindsay et.al, 2018).
Terkait  keuntungan  bagi  perusahaan  yang mempekerjkan  disabilitas,  merurut  Kasubbid  PTK Khusus  Direktorat  PTKDN,  selama  ini  perusahaan- perusahaan  yang  merekrut  tenaga  kerja disabilitas mengakui  bahwa  disabilitas  lebih  produktif dibandingkan  non  disabilitas,  mereka  lebih  fokus dalam  bekerja,  jarang  sakit,  jarang  keluar  ruangan, sangat  menghargai  pekerjaan.  Bagi  perusahaan yang  sudah  merekrut  disabilitas  tersebut,  mereka mempertahankan  tenaga  kerja  disabilitas,  namun masih banyak perusahaan yang belum membuka diri untuk  menerima  disabilitas,  karena  untuk  merekrut tenaga kerja disabilitas membutuhkan penyesuai dan kesiapan  baik  dari  sisi  hubungan  kerja,  fasilitas, waktu kerja dll.

## D. SIMPULAN
Pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas pada BUMN di Propinsi Aceh
dapat  dikatakan  belum  terpenuhi.  Dari  penelitian yang dilakukan pada  4  (empat)  BUMN  yang  ada di Aceh  yaitu  PT.  Angkasa  Pura  II,  PT  PLN  dan  PT. Kimia Farma belum ada penyandang disabilitas yang bekerja  pada  perusahaan-perusahaan  tersebut, hanya  PT  BRI  wilayah  Aceh  yang  sudah mempekerjakan 3 (tiga) penyandang disabilitas fisik. Artinya  dari  4  perusahaan  BUMN  yang  dijadikan responden,  hanya  1  perusahaan  BUMN saja  yang sudah merekrut penyandang disabilitas.
Penelitian ini membuktikan bahwa penyandang  disabilitas  masih  mengalami tantangan untuk  bekerja  pada  BUMN,  diantaranya  terdapat diskriminasi  dalam  berbagai  aspek  di dunia  kerja, seperti terbatasnya kesempatan kerja karena hanya jenis  pekerjaan/jabatan  tertentu bagi  disabilitas, kesenjangan antara kompetensi dengan persyaratan kerja  yang  ditentukan  oleh  pengguna, terbatasnya informasi  yang  tersedia  di  pasar  kerja, kurangnya pendidikan dan pelatihan, lingkungan kerja yang sulit diakses karena kurangnya  fasilitas  pendukung seperti  tidak  semua  gedung  dilengkapi  dengan  lift serta adanya  pandangan  negatif  dan  kurangnya kepercayaan  masyarakat  kepada kemampuan mereka. Adapun  peluang  penyandang  disabilitas untuk bekerja pada BUMN ditinjau dari sisi regulasi sudah  sangat  baik,  yaitu  dengan  lahirnya  Undang- undang Penyandang Disabilitas.  Di  tingkat  daerah, Aceh juga telah mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun  2014  Tentang  Ketenagakerjaan serta Peraturan  Walikota  Nomor  1  Tahun  2019 Tentang Pemenuhan  Penyandang  Disabilitas  Dalam
Mendapatkan  Pekerjaan  Yang  layak. Meskipun demikian dalam tataran implementasi belum berjalan sebagaimana  diharapkan.  Peluang  lainnya  yaitu banyak penelitian  menyatakan  bahwa merekrut penyandang disabilitas adalah sangat menguntungkan  perusahaan,  misalnya  karena konsistensi dan kesetiaan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Marzuki,  Peter M.  (2008,). Pengantar  Ilmu  Hukum.
Jakarta,: Kencana.
Nazir, M. (1999). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia
Indonesia.
Fajar ND,  Mukti.,  &  Achmad,  Yulianto.  (2010).
Dualism Penelitian Hukum Normatif & Empiris.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## JURNAL
Borg,  Johan., Bergman,  Anna-Karin., & Ostergren,
Per-Olof. (2013). Is ‘legal empowerment of the poor’  Relevant  to  People  with  Disabilities  in Developing  Countries?  An  empiricaland normative review. Global Health Action Journal , Vol.6, (No.1), p.6.
Halimatussadiah,  Alin.,  Nuryakin,  Chaikal.,  Muchtar, Pyan A.,  Bella,  Adriana.,  &  Rizal,  Husnul. (2017).  Mapping  Persons  with  Disabilities (PWDs) in Indonesia Labor Market. Economics and  Finance  in  Indonesia, Vol.63, (No.2),
p.128.
Istifarroh.,  &  Nugroho,  Widhi Cahyo.  (2019).
Perlindungan  Hak  Disabilitas  Mendapatkan Pekerjaan  Di  Perusahaan  Swasta  Dan Perusahaan  Milik  Negara. Mimbar  Keadilan,
Vol.12, (No.1), p.32.
Larson,  David A.  (2014).  Access  to  Justice  for Persons  with  Disabilities:  An  Emerging Strategy. Laws, Vol.3, (No.2), p.222.
Lavasani,  Seyed  Shoban.,  Wahat,  Noor  Wahiza Abdul., & Ortega, Adriana. (2015). Work Ability of  Employees  with  Disabilities  in  Malaysia.
Disability,  CBR  &  Inclusive  Development,
Vol.26, (No.2), p.22.
Lindsay,  Sally.,  Cagliostro,  Elaine., Albarico,
Mikhaela., Mortaji,  Neda.,  &  Karon,  Leora. (2018). A Systematic Review of the Benefits of  Hiring  People  with  Disabilities. Journal  of Occupational  Rehabilitation,  Vol.28, (No.4), pp.634–655.
Rozali, Norhasyikin., Shuhairimi, Abdullah., Ishak, Siti Intan Diyana., Azmi,  Alia Ashrani.,  & Akmar, Nurul Husna. (2017). Challenges  faced  By People with  Disability  for  Getting  Jobs: Entrepreneurship  Solution  for  Unemployment. International Journal of Academic Research in Business  and  Social  Science, Vol.7,  (No.3), pp.333-339 .
Poerwanti,  Sari D. (2017). Pengelolaan  Tenaga Kerja  Difabel  untuk  Mewujudkan  Workplace Inclusion. Inklusi: Journal of Disabillity Studies,
Vol.4, (No.1), p.3.
Priamsari, RR.  Putri  A.  (2019). Hukum  Yang Berkeadilan  Bagi  Penyandang Disabilitas. Masalah - Masalah Hukum,  Jilid  48, (No.2), pp.215-223.
Shaleh,  I.  (2018).  Implementasi  Pemenuhan  Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di  Semarang. Kanun: Jurnal  Ilmu  Hukum,
Vol.20, (No.1), p.79.
Siallagan,  H.  (2016).  Penerapan  Prinsip  Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Sosio Humaniora, Vol.18, (No.2), pp.131-137.
Suppasri, Anawat., Goto, Kazuhisa., Muhari, Abdul.,
Ranasinghe,  Prasanthi.,  Riyaz,  Mahmood., Affan,  Muzailin.,  Mas,  Erick.,  Yasuda, Mari., Imamura,  Fumihiko. (2015).  A  Decade  After the 2004 Indian Ocean Tsunami: The Progress in  Disaster  Preparedness  and  Future Challenges  in  Indonesia,  Sri  Lanka,  Thailand and  The  Maldives. Pure  and  Applied Geophysics, Vol.172, Issue 12, p.3313.
Dewi, U. (2015). Implementasi kebijakan Kuota bagi Penyandang  Disabilitas  untuk  Mendapatkan Pekerjaan  di  kota  Yogyakarta. Natapraja, Jurnal kajian Ilmu Administrasi Negara, Vol.3, (No.2), p.81.
Vornholt,  Katahrina.,  Villotti,  Patricia.,  Muschalla,
Beate.,  Bauer,  Jana., Colella,  Adrienne., Zijlstra,  Fred.,  Ruitenbeek,  Gemma Van., Uitdewilligen,  Sjir.,  &  Corbière,  Marc.  (2018). Disability  and  Employment – Overview  and Highlights. European  Journal  of  Work  and
Organizational  Psychology, Vol.27, (No.1), p.41.
Frian, Antonio., Mulyani, Fransiska., Joachim, Hansi.,
Anggreni,  Dellia., & Effendi,  Willy  Yanto. (2019). Employment  Situation  of  Person  with Disabilities:  Case  Study  in  Indonesia. Integrated  Journal  of  Business  and Economics, Vol.3,(No.1),pp. 93-107.

## SUMBER ONLINE
Asshiddiqie, J. (n.d.). GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA. Retrieved from  https://www.pn- gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_ Negara_Hukum_Indonesia.pdf.
Government  of  Western  Australia  Department  of
Communities  Disability  Services. (n.d).
Benefits  of  employing  people  with  disability.
Retrieved
from http://www.disability.wa.gov.au/business-and- government1/business-and- government/employing-people-with-disability--- -disability-services-commission-disability- wa/benefits-of-employing-people-with- disability/
Kompas.com. (2017). Kemnaker  Minta  Perusahaan Membuka  Kesempatan  Kerja  Lebih  Banyak Bagi Penyandang Disabilitas.Retrieved  from https://biz.kompas.com/read/2017/10/19/22523
0028/kemnaker-minta-perusahaan-membuka-
kesempatan-kerja-lebih-banyak-bagi- penyandang
United  Nations. (n.d). Convention  on  the  Rights  of Persons  with  Disabilities  (CRPD). Retrieved from https://www.un.org/development/desa/disabiliti es/convention-on-the-rights-of-persons-with- disabilities/convention-on-the-rights-of-person- with-disabilities-2.html.
World  Health  Organization.  (n.d).  Summary  :  World report on  disability  2011.  Retrieved  from https://apps.who.int/iris/handle/10665/70670
UNITED  NATIONS-ESCAP.  (2015).  Disability  at
Glance  2015  :  Strengthening  Employment Prospect  for  Person  with  Disabilities  in  Asia and The Pacific. Retrieved from https://www.unescap.org/publications/disability -glance-2015-strengthening-employment- prospects-persons-disabilities-asia-0
Priebe,  Jan.,  &  Howell,  Fiona.  (2014). A  Guide  To Disability Rights Laws In Indonesia. Retrieved from http://www.tnp2k.go.id/downloads/a- guide-to-disability-rights-laws
Masarira,  Linda T. (2017). Challenges  faced  by
Disabled  persons  and  how  the  Government can intervene. Retrieved from https://bulawayo24.com/index-id-opinion-sc- columnist-byo-104288.html,.